## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TRADISI MEGOAK-GOAKAN
SEBAGAI WUJUD PELESTARIAN IDENTITAS BUDAYA DITINJAU DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN (STUDI KASUS TRADISI MEGOAK-GOAKAN DI DESA ADAT PANJI, KECAMATAN SUKASADA, KABUPATEN BULELENG)
Gusti Ayu Putu Nia Priyantini, Ketut Sudiatmaka, Ni Ketut Sari Adnyani
e-mail : { ayu.nia@undiksha.ac.id , sudiatmaka@undiksha.ac.id ,
sari.adnyani@undiksha.ac.id }
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisa  upaya  perlindungan  hukum  terhadap  tradisi  Megoak-goakan di Desa Adat Panji sebagai wujud pelestarian identitas budaya ditinjau dari perspektif pasal 38 Undang- undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Pasal 1 butir 3 Undang-Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan serta menganalisa peran wadah kountas Bala Goak dalam pemasyarakatan  tradisi  Megoak-goakan  di  Desa  Adat  Panji.  Jenis  Penelitian  yang  dugunakan  adalah yuridis  empiris.  Penelitian  ini  bersifat  deskriptif  kualitatif.  Lokasi  penelitian  ini  yaitu  di  Desa  Adat  Panji, Kecamatan  Sukasada  Kabupaten  Buleleng.Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  studi  dokumen dan  wawancara  yang  nantinya  data  yang  diperoleh  tersebut  dianalisis  secara  deskriptif  kualitatif.  Hasil menunjukan  bahwa  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014  tentang  hak  cipta  belum  mampu memberikan  perlindungan  hukum  yang  optimal  terhadap  tradisi  Megoak-goakan,  hal  ini  dikarenakan belum adanya peraturan pemerintah yang secara mengkhusus mengatur mengenai keberadaan ekspresi budaya  tradisional  dan  pengimplementasian  Undang-undang  Nomor  5  Tahun  2017  Tentang  pemajuan kebudayaan  dapat  dikatakan  cukup  optimal  hal  ini  dibuktikan  dengan  diakuinya  tradisi  Megoak-goakan sebagai  warisan  budaya  tak  benda  dengan  diberikannya  sertifikat  Nomor129254/MPKF/KB/20  oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
Kata Kunci : Perlindungan hukum, ekspresi budaya tradisional, tradisi Megoak-goakan

## ABSTRACT
This  study  aims  to  analyze  legal  protection  efforts  against  the  Megoak-goakan  tradition  in  the  Panji Traditional  Village  as  a  form  of  preserving  cultural  identity  from  the  perspective  of  Article  38  of  Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and Article 1 point 3 of Law Number 5 in 2017 concerning the Advancement  of  Culture  and  analyzing  the  role  of  the  Bala  Goak  community  in  the  correctional  of  the Megoak-goakan tradition in the Panji Traditional Village. The type of research used is juridical empirical. This  research  is  descriptive  qualitative.  The  location  of  this  research  is  in  the  Panji  Traditional  Village,
Sukasada District, Buleleng Regency. The data collection technique was carried out by document studies and interviews which later the data obtained will be analyzed descriptively qualitatively. The results show that Law Number 28 of 2014 concerning copyright has not been able to provide optimal legal protection for  the  egoak-goakan  tradition,  this  is  because  there  is  no  government  regulation  that  specifically regulates  the  existence  of  traditional  cultural  expressions  and  the  implementation  of  Law  Number  5  of 2017  Regarding  the  promotion  of  culture,  it  can  be  said  that  it  is  quite  optimal,  this  is  evidenced  by  the recognition  of  the  Megoak-goakan  tradition  as  an  intangible  cultural  heritage  by  the  issuance  of  a certificate  Number  129254/MPKF/KB/20  by  the  Ministry  of  Education  and  Culture  of  the  Republic  of Indonesia.
Keywords: Legal protection, traditional cultural expression, Megoak-goakan tradition

## PENDAHULUAN
Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki  aneka  ragam  seni  dan  budaya tradisional yang diciptakan oleh masyarakat adat  sebagai  penunjuk  identitas  sosial  dan budaya berdasarkan standar dan nilai – nilai yang  tumbuh  dan  berkembang  didalam masyarakatperlu untuk mendapatkan perlindungan hukum sebagai bentuk penghormatan  dan  wujud  penghargaan terhadap  hak  masyarakat  tradisional  atas karya-karyanya (Liweri, 2003 :15).
Perlindungan Ekspresi
Budaya
Tradisional  di  Indonesia  diatur  melalui Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014 tentang  Hak  Cipta  (selanjutnya  disebut UUHC)  yang  ialah  salah  satu  rezim  dari kekayaan intelektual. DalamPasal 38
mengatakan  bahwa  :  (1)  Hak  Cipta  atas ekspresi  budaya  tradisional  dipegang  oleh Negara, (2) Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan
memelihara  ekspresi  budaya  tradisional sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  (3) Penggunaan  ekspresi  budaya  tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan  nilai-nilai  yang  hidup  dalam masyarakat  pengembannya,  (4)  Ketentuan lebih  lanjut  mengenai  Hak  Cipta  yang dipegang oleh Negara atas ekspresi budaya tradisional  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah”  (Santyaningtyas,  Khalid  & Johan, 2020: 3).
Selain  itu,  pada  bagian  penjelasan pasal  38  dapat  dilihat  bahwa  yang  menjadi bagian  dari  Ekspresi  Budaya  Tradisional adalah:
a.  verbal  tekstual,  baik  lisan  maupun tulisan,  yang  berbentuk  prosa  maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya sastra ataupun narasi informatif;
b.  musik,  mencakup  antara  lain,  vokal, instrumental, atau kombinasinya;
c.  gerak, mencakup antara lain, tarian;
d.  teater, mencakup antara lain, pertunjukan  wayang  dan  sandiwara rakyat;
e.  seni  rupa,  baik  dalam  bentuk  dua dimensi  maupun  tiga  dimensi  yang terbuat  dari  berbagai  macam  bahan seperti  kulit,  kayu,  bambu,  logam,  batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya; dan
f.  upacara adat.
Dalam  Pasal  38  ayat  2 seperti  yang telah  dijabarkan  di  atas,  negara  wajib menjaga menginventarisasi, dan memelihara  Ekspresi  Budaya  Tradisonal. Hal  ini  jelas  dimaksudkan  agar  Ekspresi Budaya  Tradisonal  tidak  lekang  dimakan zaman  dan  senantiasa  lestari.  Sebagai upaya  merelevankan  dan  melestarikan kebudayaan,  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (selanjutnya disebut UUPK) disahkan. Pengertian  dari  Pemajuan  kebudayaan
tertuang  dalam  Pasal  1  butir  (3)  UUPK menyatakan  bahwa  “  Upaya  meningkatkan ketahanan dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan,  dan  pembinaan  kebudayaan terkait Pemajuan Kebudayaan”.
Selanjutnya  Pasal  5  UU  Pemajuan Kebudayaan  menjabarkan  apa  saja  yang menjadi  Objek  Pemajuan  Kebudayaan, yaitu  meliputi  tradisi  lisan,  manuskrip,  adat istiadat,  ritus,  pengetahuan  tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan  rakyat,  danolahraga  tradisional. Dengan  pemaparan  mengenai  Ekspresi Budaya  Tradisional  di  atas,  maka  Ekspresi Budaya  Tradisional  dapat  menjadi  salah satu objek pemajuan kebudayaan.
Perlindungan mengenai
hak masyarakat atas kekayaan budaya tradisional merupakan salah satu kewajiban pemerintah,dimana  hal  ini  berdasarkan padaPasal  18B  ayat  (2)  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945  (selanjutnya  disebut  UUD  NRI  Tahun 1945)  terdapat  suatu  prinsip  bahwa  negara mengakui dan menghormati terhadap eksistensi  masyarakat  hukum  adat.  Pasal 18B  ayat  (2)  menegaskan  bahwa  “Negara mengakui  dan  menghormati  kesatuan- kesatuan  masyarakat  hukum  adat  beserta hak-hak  tradisionalnya  sepanjang  masih hidup  dan  sesuai  dengan  perkembangan masyarakat  dan  prinsip  Negara  Kesatuan Republik Indones ia”(Tumbel, 2020: 14).
Namun pengakuan tersebut
memberikan batasan-batasan atau persyaratan  agar  suatu  komunitas  dapat diakui  keberadaan  sebagai  masyarakat hukum  adat.  Ada  empat  persyaratan keberadaan  masyarakat  adat  menurut Pasal  18B  ayat  (2)  UUD  1945  antara  lain: (a)  Sepanjang  masih  hidup;  (b)  Sesuai dengan  perkembangan  masyarakat;  (c) Prinsip Negara
Kesatuan Republik
Indonesia;  dan  (d)  Diatur  dalam  undang- undang  (Zein,  &  Nurvianti,  D.  2017:  138- 154).
Secara  faktual  setiap  provinsi  di Indonesia terdapat kesatuan-kesatuan
masyarakat hukum adat dengan karakteristiknya  masing-masing  yang  telah ada  ratusan  tahun  yang  lalu.  Masyarakat hukum  adat  adalah  kelompok  masyarakat yang  teratur,  yang  bertingkah  laku  sebagai kesatuan, menetap disuatu daerah tertentu, mempunyai  penguasa-penguasa,  memiliki hukum adat masing-masing dan mempunyai  kekayaan  sendiri  baik  berupa benda yang berwujud ataupun tidak berwujud  serta  menguasai  sumberdaya alam  dalam  jangkauannya  (Hadikusuma, 2003:  12).Di  Bali  Kesatuan  Masyarakat Hukum  Adat  disebut  dengan  istilah  Desa Adat. Desa Adat seperti di Desa Adat Panji, Kecamatan  Sukasada, Kabupaten  Buleleng sebagai  Kesatuan  Masyarakat  Hukum  Adat yang bersifat terotorial memiliki tradisi yang sampai  saat  ini  tetap  bertahan  yaitu  tradisi Megoak-goakan.
Ditinjau  dari  pasal  28  I  ayat  (3) Undang-Undang Negara
Republik Indonesia  1945 yang  berbunyi  “Identitas budaya  dan  hak  masyarakat  tradisional dihormati  selaras  dengan  perkembangan zaman  dan  peradaban ”  berdasarkan  dari bunyi pasal tersebut tradisi Megoak-goakan merupakan  salah  satu  identitas  budaya masyarakat  Desa  Panji  yang  perlu  dijaga keajegan dan kelestariannya.
Berdasarkan  atas  substansi  pasal 38  Undang-Undang  Nomor  28  tahun  2014 tentang  hak  cipta  dan  pasal  1  butir  (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan  Kebudayaan  telah  memberikan perlindungan  terhadap  identitas  budaya. Identitas  budaya  berupa  tradisi  Megoak- goakan  penting  memproleh  perlindungan untuk  kebersambungan  dan  kelestarian budaya  sebagai  warisan  leluhurmasyarakat adat Desa Panji.
Selama  ini  upaya  pelestarian  tradisi Megoak-goakan  telah  dilakukan  melalui wadah  komunitas  yang  benama  Bala  Goak yang  merupakan  media  informasi  termasuk media penampung aspirasi seperti layaknya sanggar  sehingga  yang  nantinya  bertugas untuk merekrut kader-kader  muda  berbakat
untuk  dapat  melestarikan  tradisi  Megoak- goakan secara berkelanjutan.
Namun  keberadaan  komunitas  Bala Goak  ini  belum  direspon  sepenuhnya  oleh kalangan  muda-mudi  atau  Sekea  Truna- Truni  (STT)  Desa  Adat  Panji.  Berdasarkan observasi  awal  dilapangan  sebagain  besar masyarakat  adat  Desa  Panji  menganggap tidak  perlu  adanya  perlindungan  hukum terhadap  tradisi  Megoak-goakan,  karena Tradisi  Megoak-goakan  dianggap  hanyalah sebatas  warisan  leluhur  yang  sudah  kuno atau  ketinggalan  zaman  dan  tidak  ada
relevansinya  dengan  zaman  modern  ini. Dilihat  dari  perspektif  Undang-Undang Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta dan  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2017 apabila  hal  ini  dibiarkan  akan  berakibat pada  pudarnya  tradisi  dan  identitas  budaya masyarakat  adat  Desa  Panji.  Selama  ini upaya  sosialisasi  untuk  pemasyarakatan tradisi  ini  juga  dirasakan  minim  sehingga permasalahan penggambaran tradisi Megoak-goakan  di  Desa  Adat  Panji  terjadi begitu saja.
Dengan  demikian  Undang-undang hak  cipta  dan  undang-undang-undang pemajuan  kebudayaan  sebagai  payung hukum  bagi  Identitas  budaya  diuji keefektivitasannya dan diharapkan mampu memberikan perlindungan hukum  terhadap  identitas  budaya  guna melestarikan  budaya  dan  mencegah pengklaiman  budaya  Indonesia  oleh pihak  asing.  Sehingga  dari  uraian  latar belakang  tersebut  maka,penulis  tertarik untuk  mengkaji  lebih  lnjut  tentang “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Tradisi Megoak-goakan Sebagai
Wujud
Pelestarian  Identitas  Budaya  Ditinjau Dari  Perspektif  Undang-Undang  Nomor 28 Tahun  2014  Tentang  Hak  Cipta  Dan Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2017 Tentang  Pemajuan  Kebudayaan  (Studi Budaya  Tradisi  Megoak-goakan  Di  Desa
Adat Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng).Adapun permasalahan utama dari penelitian ini yaitu :
1.  Bagaimanakah upaya perlindungan hukum  terhadap  tradisi  Megoak-goakan di Desa Adat Panji berdasarkan perspektif  Pasal  38  Undang-Undang
Nomor  28  Tahun  2014  Tentang  Hak
Cipta  dan  Pasal  1  butir  (3)  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  2017  tentang Pemajuan Kebudayaan ?
2.  Bagaimanakah  peran  wadah  komunitas Bala  Goak  dalam  pemasyarakatan tradisi  Megoak-goakan  di  Desa  Adat Panji ?

## METODE  PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  jenis  penelitian hukum  empiris,  yang  merupakan  suatu proses penelitian yang mencangkup kenyataan-kenyataan budaya maupun keadaan sosial. Penelitian empiris ini dapat disebut  juga  sebagai  penelitian  hukum sosiologi atau bisa disebut dengan penelitian lapangan, maka penelitian hukum  sosiologis  atau  empiris  ini  bertitik tolak  dari  data  primer  atau  dasar,  yaitu data  yang  didapatkan  dari  masyarakat sebagai sumber pertama melalui penelitian lapangan,  yang  dilakukan  dengan  cara melalui pengamatan
(observasi), wawancara, ataupun penyebaran kuesioner (Jonnaedi dan Johnny, 2020:149). Penelitian ini terdapat kesenjangan    antara  norma (das  sollen) dengan  realita  hukum (das  sein) yaitu kesenjangan  yang  terjadi  di  lapangan  (Ali dan  Heryani,2012:  45).  Penelitian  ini bersifat deskriptif kualitatif. Dalam penelitian  ini  data  primer  yang  digunakan yaitu  data  yang  diperoleh  di  Desa  Adat Panji,  kemudian  data  sekunder  pada penelitian  ini  menggunakan  bahan  hukum primer,  bahan  hukum  sekunder,  bahan hukum  tersier.  Dalam  penentuan  sampel
penelitian, pada penelitian ini menggunakan teknik
nonprobability sampling dengan  menggunakan  konsep purposive  sampling yang  artinya  dalam penelitian  ini  tidak  ada  ketentuan  pasti berapa sampel yang harus diambil supaya dapat  mewakili  populasinya,  dan  penulis dapat  menentukan  sendiri  sampel  yang akan digunakan (Waluyo, 2008:46). Kemudian teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumen dan wawancara  yang  nantinya  data  yang diperoleh  tersebut  akan  dinalisis  secara deskriptif  kualitatif.  Data  yang  diperoleh untuk  penelitian  ini  dianalisis  dan  diolah secara  kualitatif  kemudian  data  akan disajikan secara deskriptif analisis. Pengolahan data yang dilakukan yaitu data dikerjakan  sehingga berhasil  mendapatkan kebenaran-  kebenaran untuk mencari jawaban  terkait  permasalahan  yang  ada guna  mendapatkan  kesimpulan  sebagai akhir  dari  penelitian  (Adnyani,  2014  :  43). Pengumpulan  data  hasil  penelitian  yang sempurna  (Adnyani,  2016  :  223).  Setelah dilakukan penyajian data
Langkah selanjutnya  yakni  penarikan  kesimpulan (Adnyani, 2015: 68-80).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
MasyarakatHukum Adat pada umumnya  adalah  kesatuan  masyarakat hukum  atau  kelompok  masyarakat  yang terbentuk baik secara geneologis, territorial, maupun gabungan geneologis dan territorial ( Benu,  E.  D.:2020).  Ketiga  aspek  tersebut baik  secara  genealgis,  territorial,  maupun campuran  diikat  oleh  rasa  kebatinan  yakni perasaan  yang  sama  (Thontowi,  J.:2015). Di  Bali  kesatuan  masyarakat  hukum  adat dikenal dengan istilah desa adat.
Pengertian
Desa Adat berdasarkan Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 tentang Desa,  adalah kesatuan masyarakat hukum  yang  memiliki  batas  wilayah  yang berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus- urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,  hak  asal-usul,  dan/atau  hak
tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem  pemerintahan  Negara  Kesatuan Republik Indonesia.
Seperti di Desa Adat Panji, Kecamatan  Sukasada, Kabupaten  Buleleng merupakan  kesatuan  masyarakat  hukum adat  yang  bersifat  territorial  yang  memiliki tradisi yang sampai saat ini masih bertahan yaitu tradisi megoak-goakan. Hasil wawancara dengan Bapak I Wayan Ganesha  merupakan  masyarakat  Adat Desa  Panji  dan  selaku  Ketua  harian Komunitas  Bala  Goak  menjelaskan  bahwa tradisi megoak-goakan merupakan identitas budaya dari masyarakat adat desa panji yang masih eksis dan dijaga kelestariannya hingga sekarang.
Ekspresi  budaya  tradisional  biasa disebut  juga  dengan  kekayaan  intelektual yang  artinya  kekayaan  yang  berasal  dari karya intelektual manusia, yaitu berasal dari kreatifitas daya pikir manusia yang diekspresikan dalam berbagai bentuk karya yang  bermanfaat  serta  berguna  untuk menunjang kehidupan seperti karya dibidang  teknologi,  ilmu  pengetahuan  dan seni budaya. Melalui perspektif ini, instrumen  hukum  yang  melindungi  EBT berada  dibawah  naungan  rezim  hak  cipta. Hal  ini  terlihat  dengan  dimasukkannya  EBT dalam UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,  karena  hak  cipta  merupakan  salah satu  cabang  dari  hak  kekayaan  intelektual yang  memasukkan  EBT  kedalam  ranah seni, sastra, dan ilmu pengetahuan (Lutviansori,  2010:  17).  Hak  Cipta  adalah hak  eksklusif  pencipta  yang  timbul  secara otomatis  berdasarkan  prinsip  deklaratif setelah  suatu  ciptaan  diwujudkan  dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan  sesuai  dengan  ketentuan peraturan  perundang-undangan  (pasal  1 angka 1 UUHC).
Berdasarkan paparan tersebut dapat dilihat bahwa perlindungan Ekspresi Budaya  Tradisional  di  Indonesia  diatur melalui  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun 2014  tentang  Hak  Cipta.  (selanjutnya disebut UUHC). DalamPasal 38
mengatakan  bahwa  :  (1)  Hak  Cipta  atas ekspresi  budaya  tradisional  dipegang  oleh Negara, (2) Negara wajib
menginventarisasi, menjaga, dan memelihara  ekspresi  budaya  tradisional sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  (3) Penggunaan  ekspresi  budaya  tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan  nilai-nilai  yang  hidup  dalam masyarakat  pengembannya,  (4)  Ketentuan lebih  lanjut  mengenai  Hak  Cipta  yang dipegang oleh Negara atas ekspresi budaya tradisional  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah”
(Santyaningtyas, Khalid& Johan, 2020: 45).
Keberadaan Undang-Undang Hak Cipta sebagai payung perlindungan bagi Ekspresi Budaya Tradisional pada dasarnya merupakan upaya untuk melindungi kepentingan  ekonomis  dari  pemangku kepentingan,  dalam  hal  ini  masyarakat hukum  adat  sebagai  pemilik  dari  kekayaan intelektual  berbasis  budaya  tersebut.  Tidak dapat  dipungkiri  bahwa  kekayaan  budaya dapat  mendatangkan  nilai  manfaat  yang tinggi  bagi  pemerintah.  Ekspresi  Budaya Tradisional  sebagai  aset  bangsa  dapat menjadi  pendorong  salah  satunya  pada sektor  pariwisata  (Sam.  2019).  Dengan demikian produk ekspresi budaya tradisional  dapat  menghasilkan  keuntungan secara ekonomi secara terus- menerus.
Undang-Undang Hak Cipta
memberikan  gambaran  yang  cukup  jelas tentang apa yang dimaksud dengan Ekspesi  Budaya  Tradisional  dimana  dalam penjelasan  Pasal  38  Ayat  (1)  Undang- Undang a  quo disebutkan  yang  dimaksud Ekspresi Budaya Tradisional adalah mencakup  atau  salah  satu  kombinasi  dari beberapa  bentuk  eskpresi  seperti  :Verbal tekstual,
music, gerak,teater,seni rupa,upacara adat.
Terdapat
kelemahan dari
pengaturan  terhadap  Ekspresi  Budaya Tradisional  yang  diatur  dalam  Undang- Undang Hak Cipta. Dimana dalam Pasal 38
Ayat  (1)  menyatakan  “Hak  cipta  terhadap ekspresi  budaya  tradisional  dipegang  oleh negara”  namun  teknis  dan  prosedurnya belum ada hingga sekarang. Pada ketentuan  Pasal  38  ayat  (4)  Undang- undang a quo menyatakan regulasi dimaksud  akan  diatur  dengan  Peraturan Pemerintah, sehingga dalam hal ini implementasi perlindungan hukum terhadap tradisi
Megoak-goakan berdasarkan
Undang-undang  hak  cipta  mengacu  pada Peraturan  Daerah  Provinsi  Bali  Nomor  4 Tahun 2020 tentang pengajuan dan penguatan kebudayaan Bali.
Berdasarkan paparan diatas dapat dilihat bahwa
Undang —undang hak cipta memberikan  perlindungan  hukum  terhadap tradisi  megoak-goakan  melalui  peraturan daerah  provinsi  Bali  Nomor  4  Tahun  2020 tentang pengajuan dan penguatan kebudayaan  Bali,  sesuai  yang  tercantum dalam  pasal  39  ayat  4  UUHC  bahwa peraturan  lebih  lanjut  mengenai  hak  cipta terhadap  ekspresi  budaya  akan  diatur melalui  peraturan  pemerintah.  Dengan adanya peraturan daerah ini dapat dikatakan pengimplementasian
perlindungan hukum terhadap tradisi Megoak-goakan  berdasarkan  UUHC  dapat dikatakan  sudah  optimal  walaupun  belum maksimal,  dengan  Langkah  ini  diharapkan dapat  menjaga  dan  melestarikan  identitas budaya,  mempertahankan  kearifan  local serta mencegah pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan oleh pihak asing.
Sebagai  upaya  merelevankan  Pasal  38 ayat 2
UUHC dan melestarikan kebudayaan, diundangkanlah Undang-
Undang  Nomor  5  Tahun  2017  tentang Pemajuan  Kebudayaan  pada  tanggal  29
Mei 2017. Maksud dari Pemajuan
Kebuadayaan  sendiri  berdasarkan  Pasal  1 angka  3  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan adalah  upaya  meningkatkan  ketahanan budaya  dan  kontribusi  budaya  Indonesia ditengah peradaban dunia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan
kebudayaan.Hal  tersebut  sejalandengan Pasal  32  ayat  (1)  UUD  1945:  (1)  “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin  kebebasan  masyarakat  dalam memelihara  dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”.
Tradisi Megoak-goakan yang merupakan  budaya  tradisional  masyarakat Adat  Desa  Panji  telah  ditetapkan  sebagai warisan budaya tak benda oleh Kementrian Pendidikan  dan  Kebudayaan  Republik Indonesia pada tanggal 19 Mei tahun 2019. Penetepan  ini  sebagai  bentuk  apresiai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal  Kebudayaan,  Direktorat  Warisan dan  Diplomasi  Budaya  kepada  masyarakat adat  Desa  Panji  terhadap  tradisi  Megoak- goakan.  Langkah  ini  sebagai  bentuk perlindungan  budaya  tradisional  sesuai dengan  amanat  Undang-Undang  nomor  5
Tahun 2017 Tentang Pemajuan
Kebudayaan.
Upaya  yang  dilakukan  Komunitas Bala  Goak  guna  melestarikan  tradisi Megoak-goakan  berdasarakan  perspektif Undang-Undang  nomor  5  Tahun  2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan yaitu :
Pertama, pengamananyang tercantum  dalam  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan dalam Pasal 22 (1)
menyatakan,  “  Pemerintah  Pusat  dan/atau Pemerintah Daerah wajib melakukan pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan”,  (2)  Setiap  Orang  dapat berperan aktif dalam melakukan pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan. (3) Pengamanan Objek Pemajuan  Kebudayaan  dilakukan  untuk mencegah  pihak  asing  tidak  melakukan klaim  atas  kekayaan  intelektual  Objek Pemajuan  Kebudayaan.  (4)  Pengamanan Objek  Pemajuan  Kebudayaan  dilakukan dengan  cara:  a.  memutakhirkan  .  data dalam  Sistem  Pendataan  Kebudayaan Terpadu secara terus-menerus; b. mewariskan  Objek  Pemajuan  Kebudayaan
kepada generasi berikutnya; dan c. memperjuangkan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagai warisan budaya dunia. Upaya perlindungan hukum terhadap tradisi Megoak-goakan yang dilakukan oleh Komunitas Bala Goak dalam hal pengamanan objek pemajuan kebudayaan  sesuai  dengan  pasal  22 Undang-Undang  Pemajuan  Kebudayaan Nomor  5  Tahun  2017  Tentang  Pemajuan Kebudayaan  dilakukan  dengan  mencegah pengklaiman  tradisi  Megoak-goakan  oleh pihak  yang  tidak  berwenang  hal  ini dilakukan dengan iventarisasi yang didukung oleh pemerintah daerah Kabupaten  Buleleng  sesuai  dengan  yang tercantum  dalam  pasal  22  ayat  1  dan  2 Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan.
Langkah  pertama  iventarisasi  yang dilakukan  Komunitas  Bala  Goak  yaitu tahapan  pencatatan,  dalam  tahapan  ini dilakukan  dengan  mengisi  form-form  untuk melengkapi  data  yang  diperlukan  dalam proses  pencatatan  yang  diberikan  oleh Dinas  Kebudayaan  Kabupaten  Buleleng. Sebelum  sampai  pada  tahap  ini,  Dinas Kebudayaan  Kabupaten  Buleleng  sudah melakukan  pencatatan  budaya  yang  ada  di seluruh  Kabupaten  Buleleng  mulai  dari cagar  budaya,  budaya  benda  dan  sampai ke Desa Adat Panji melihat tradisi Megoak- goakan  berpotensi  untuk  dapat  diakui sebagai  warisan  budaya  tak  benda.  Dinas Kebudayaan  Kabupaten  Buleleng  langsung berkordinasi  dengan  kepala  Desa  Adat Panji  terkait  hal  tersebut.  Dari  hal  inilah yang  mendorong  Komunitas  Bala  Goak untuk  menjadikan  tradisi  Megoak-goakan lebih  dikenal  oleh  masyarakat  luas  dan tradisi Megoak-goakan memperoleh perlndungan hukum guna menjaga keajegan  dan  kelestarian  tradisi  budaya yang  merupakan  identitas  dari  masyarakat Adat  Desa  Panji.  Setelah  menyelesaikan tahapan  pencatatan  selanjutnya  dilanjutkan dengan pendokumentasian, dilakukan dengan membuat video dokumentasi tradisi Megoak-goakan,  buku,  dan  hal  lainnya
terkait tradisi Megoak-goakan. Kedua tahapan tersebut dilakukan secara bertahap dan sampai pada penetapan tradisi Megoak-goakan  sebagai  warisan  budaya tak benda pada 19 Mei 2019.
Proses  Iventarisasi  Tradisi  Megoak- goakan tidak hanya dilakukan oleh Komunitas  Bala  Goak  sendiri,  hal  ini didukung  oleh  prebekel  Desa  Adat  Panji dan  juga  pemerintah  kabupaten  Buleleng. Kegiatan  iventarisasi  mulai  dari  tahapan pencatatan dan pendokumentasian, penetapan, dan pemutakhiran data difasilitasi oleh pemerintah kabupaten Buleleng  bahkan  beberapa  masyarakat Adat  Desa  Panji  bersedia  menjadi  donator dan  hal  ini  merupakan  bentuk  dukungan dari  masyrakat.  Hasil  peneltian  ini  sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) yang menyatakan “Setiap Orang dapat melakukan pencatatan dan  pendokumentasian  Objek  Pemajuan Kebudayaan”,  dan  dalam  pasal  18  ayat  (2) menyatakan,  “Pemerintah  Pusat  dan/atau Pemerintah  Daerah  memfasilitasi  Setiap Orang  yang  melakukan  pencatatan  dan pendokumentasian
Objek Pemajuan
Kebudayaan  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1)”. Kedua, Pemeliharaan
tradisi Megoak-goakan yang dilakukan oleh Komunitas  Bala  Goak  dilakukan  dengan bergerak  bersama-sama  dengan  prbekel Desa  Adat  Panji,  Pemerintah  Kabupaten Buleleng  dan  seluruh  masyarakat  Adat Panji  dalam  menjaga  tradisi  Megoak- goakan, melalui aktif kegiatan pemasyarakatan  tradisi Megoak-goakan yang  dilakukan  oleh  komunitas  Bala  Goak guna  meningkatkan  pendidikan  di  bidang seni  budaya  tradisional.  Hal  ini  sejalan dengan  Pemeliharaan  objek  pemajuan budaya  yang  diatur  melalui  pasal  24 Undang-Undang  Peamajuan  Kebudayaan. Dalam Pasal 24 menyatakan:
(1)
Pemerintah  Pusat  dan/atau  Pemerintah Daerah  wajib  melakukan  pemeliharaan Objek  Pemajuan  Kebudayaan.  (2)  Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan  pemeliharaan  Objek  Pemajuan Kebudayaan. (3) Pemeliharaan Objek
Pemajuan  Kebudayaan  dilakukan  untuk mencegah kerusakan, hilang, atau musnahnya  Objek  Pemajuan  Kebudayaan.
(4) Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan  dilakukan  dengan  cara:  a. menjaga nilai keluhuran dan kearifan Objek Pemajuan  Kebudayaan;  b.  menggunakan Objek Pemajuan Kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari; c. menjaga keanekaragaman Objek Pemajuan
Kebudayaan; d. menghidupkan dan menjaga  ekosistem  Kebudayaan  untuk setiap Objek Pemajuan Kebudayaan; dan e. mewariskan  Objek  Pemajuan  Kebudayaan kepada generasi berikutnya.
Ketiga, penyelamatan objek
pemajuan kebudayaan diatur melalui Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2017 Tentang  Pemajuan  Kebudayaan  dalam Pasal  26  ayat  2  yang  mewajibkan  Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan  penyelamatan  Objek  Pemajuan Kebudayaan. Selain itu pemajuan kebudayaan  dapat  dilakukan  dengan  cara publikasi  yang  diatur  dalam  Pasal  28 Undang-Undang  Pemajuan  Kebudayaan., pada  ayat  (2)  meyatakan,  “Setiap  Orang dapat  berperan  aktif  dalam  melakukan publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan,  dan  penyelamatan  Objek Pemajuan Kebudayaan”, dan pada ayat (3) menyatakan,  “  Publikasi  dilakukan  untuk penyebaran informasi kepada publik baik di dalam negeri maupun di luar negeri dengan menggunakan  berbagai  bentuk  media”.  Hal ini  sudah  dilakukan  Komunitas  Bala  Goak dengan mengenalkan tradisi Megoak- goakan melalui  media  sosial  seperti  yutube dan facebook agar masyarakat luas mengetahui tradisi Megoak-goakan. Keempat, pengembangan kebudayaan menurut UU Pemajuan
Kebudayaan  Pasal  1  Ayat  (5)  yaitu;
“Pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem Kebudayaan serta  meningkatkan,  memperkaya,  dan menyebarluaskan
Kebudayaan.”
Pengembangan kebudayaan dilakukan oleh Pemerintah  sesuai  tingkatannya  untuk
menfasilitasi  penyelenggaraan  kebudayaan sesuai  dengan  renca  induk  nasional,
provinsi dan kabupaten/kota dalam pengelolaan kebudayaan. Sasaran penyelenggara an kebudayaan meliputi, hak berkebudayaan,  jati  diri  dan  karakter bangsa,  multikulturalisme,  sejarah  dan warisan  budaya,  industri  budaya,  diplomasi budaya,  kelembagaan  kebudayaan  dan SDM  kebudayaan,  dan  prasarana  dan sarana kebudayaan.
Kelima,  pemanfaatan  kebudayaan menurut pasal 1 ayat (6) yaitu “Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan Objek Pemajuan
Kebudayaan  untuk  menguatkan  ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan  tujuan  nasional..  Keenam, Pembinaan  Kebudayaan.  Komunitas  Bala Goak  juga  melakukan  pengamanan  tradisi Megoak-goakan melalui pembinaan Kebudayaan kepada generasi muda masyarakat Adat Desa Panji. Berdasarkan  informasi  dari  Bapak  I
Wayan Ganesha pengimplementasian perlindungan hukum terhadap tradisi megoak-goakan ditinjau berdasarkan Undang-undang  nomor  5  tahun  2017 tentang  pemajuan  kebudaayan  terbilang cukup  optimal  hal  ini  dibuktikan  dengan diakuinya  tradisi  megoak-goakan  sebagai warisan  budaya  tak  benda  dibuktikan dengan diberikannya sertifikat nomor 129254/MPKF/KB/20 oleh kementrian
pendidikan dan kebudayaan republic Indonesia. Penetapan  Warisan  Budaya Takbenda adalah pemberian status warisan budaya menjadi Warisan Budaya Takbenda oleh Menteri berdasarkan rekomendasi Tim Ahli  Warisan  Budaya  Takbenda  Indonesia. Kegiatan  penetapan  ini  dilakukan  sebagai upaya  untuk  melindungi  Budaya  Takbenda yang  ada  di  wilayah  Negara  Kesatuan Republik Indonesia. Kegiatan penetapan ini harus  melibatkan  semua  pihak  seperti Pemerintah,  pemerintah  daerah,  setiap orang,  dan  masyarakat  hukum  adat. Dengan  demikian  diharapkan  kepedulian masyarakat  akan  pentingnya  Pelestarian
Warisan  Budaya  Takbenda  Indonesia  akan semakin meningkat.
Peran  wadah  komunitas  Bala  Goak dalam  pemasyarakatan  tradisi  Megoak- goakan di Desa Adat Panji
Adapun  kegiatan  pemasyarakatan tradisi  Megoak-goakan  yang  dilakukan  oleh Komunitas Bala Goak yaitu :
1) Komunitas  Bala  Goak  wajib  melakukan sosialisasi terkait tradisi Megoak-goakan
Setiap  anggota  yang  tergabung dalam Komunitas Bala Goak berkewajiban untuk melakukan
sosialisasi  ke  masyarakat  Adat  Desa Panji  terkait  tradisi  Megoak-goakan. Sosialisasi yang diberikan oleh Komunitas Bala
Goak kepada masyarakat  yaitu  memberikan  infomasi mengenai  pentingnya  menjaga  tradisi Megoak-goakan,  karena  tradisi  Megoak- goakan merupakan warisan nenek moyang masyarakat Adat Desa Panji dan merupakan  identitas  budaya  masyarakat Adat  Desa  Panji.  Minimal  informasi  ini disampaikan  ke  lingkungan  kecil  seperti keluarga  dan  banjar  melalui  Sekea Truna-Truni  (STT).  Hal  ini  diharapakan dapat Memberikan kesadaran dan kepekaan  masyarakat  Adat  Desa  Panji untuk  ikut  aktif  dalam  menjaga  dan melestarikan tradisi Megoak-goakan.
2) Aktif  melakukan  pelatihan  seni  budaya tradisional
Tradisi  Megoak-goakan  merupakan budaya  tradisional  masyarakat  Adat Desa Panji, dimana dalam tradisi tersebut  terdapat  unsure  tari  tradisional dan  juga  music  tradisonal  masyarakat Bali  yang  umumnya  dikenal  dengan beleganjur. Menjaga dan mengembangkan  tradisi  Megoak-goakan agar  memperoleh  hasil  yang  maksimal tentunya  diperlukan  latihan  tari  dan  juga music  tradisional  secara  terus-menerus agar  pada  saat  menampilkan  tradisi Megoak-goakan  bisa  memberikan  yang ternaik.  Oleh  sebab  itu  Komunitas  Bala
Goak harus siap mengorbankan waktunya untuk mengikuti latihan, karena untuk  menampilkan  tradisi  Megoak- goakan  tentu  tidak  memerlukan  waktu yang  instan  untuk  memperoleh  hasil yang maksimal, khususnya dalam pementasan tradisi Megoak-goakan pada event-event  tertentu  seperti  pada  saat HUT Kota Singaraja. Karena penampilan tradisi  Megoak-goakan  pada  saat  hari setelah  Ngembak  Geni  dan  pementasan tradisi  pada  event  HUT  Kota  Singaraja berbeda.  Hal  ini  dilihat  dari  pemakaian kustum  dan  juga  jumlah  pemain  tradisi Megoak-goakan.
3) Bersedia  menampilkan  tradisi  Megoak- goakan di setiap event
Komunitas Bala Goak harus
bersedia  untuk  menampilkan  tradisi Megoak-goakan  di  setiap  even-event yang  memerlukan  pementasan  tradsi Megoak-gokan  yang  diselenggarakan  di desa  maupun  di  pemerintah  daerah kabupaten. Dengan hal ini dapat memperkenalkan  tradisi  Megoak-goakan kepada masyarakat luas. Hasil penelitian ini sesuai dengan pasal 24 ayat (4) yang menyatak an “Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan
dengan  cara:  huruf  a.  menyatakan ”menjaga  nilai  keluhuran  dan  kearifan Objek Pemajuan Kebudayaan” dan pada huruf  b  menyatakan  “  menggunakan Objek  Pemajuan  Kebudayaan  dalam kehidupan sehari-hari;

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan  yang  telah  diuraikan  maka, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :
1. Perlindungan
terhadap
budaya tradisional  di  Indonesia  diatur  dalam Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014 Tentang  Hak  Cipta  yang  merupakan rezim  dari  kekayaan  intelektual.  .  Dalam Pasal  38  mengatakan  bahwa  :  (1)  Hak
Cipta  atas  ekspresi  budaya  tradisional dipegang  oleh  Negara,  (2)  Negara  wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara  ekspresi  budaya  tradisional sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),
(3) Penggunaan ekspresi budaya tradisional  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1)  harus  memperhatikan  nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya,  (4)  Ketentuan  lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang  oleh  Negara  atas  ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  diatur  dengan Peraturan  Pemerintah”.  Da pat  dilihat bahwa Undang —undang  hak  cipta memberikan perlindungan hukum terhadap  tradisi  megoak-goakan  melalui peraturan  daerah  provinsi  Bali  Nomor  4 Tahun  2020  tentang  pengajuan  dan penguatan  kebudayaan  Bali. Ekspresi budaya  tradisional  selain  diatur  dalam undang-undang  hak  cipta  juga  diatur dalam  undang  -undang  nomor  5  tahun 2017  tentang  pemajuan  kebudayaan. Maksud  dari  pemajuan  kebudayaan sendiri  berdasarkan  pasal  1  butir  3 undang-undang  nomor  5  tahun  2017 tentang  pemajuan  kebudayaan  ialah upaya  meningkatkan  ketahanan  budaya dan kontribusi budaya Indonesia ditengah peradaban dunia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan
kebudayaan.  Upaya  yang  ditempuh Komunitas Bala Goak untuk memperoleh perlidungan  hukum  terhadap  tradisi Megoak-goakan  sesuai  dengan  Undang- Undang Nomor  5 Tahun 2017 tercantum dalam  Bab  I.  dilakukan  dengan  cara inventarisasi,
pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan pembinaan kebudayaan. Pengimplementasian perlindungan hukum  terhadap  tradisi  megoak-goakan ditinjau berdasarkan Undang-undang nomor  5  tahun  2017  tentang  pemajuan kebudaayan  terbilang  cukup  optimal  hal ini  dibuktikan  dengan  diakuinya  tradisi megoak-goakan sebagai warisan budaya
tak benda dibuktikan dengan diberikannya sertifikat nomor 129254/MPKF/KB/20  oleh  kementrian pendidikan  dan  kebudayaan  republic Indonesia.
2. Adapun kegiatan  pemasyarakatan tradisi Megoak-goakan  yang  dilakukan  oleh Komunitas Bala  Goak yaitu  : 1)
Komunitas  Bala  Goak  wajib  melakukan sosialisasi terkait tradisi Megoak-goakan,
2) Aktif melakukan pelatihan seni budaya tradisional,  3)  Bersedia  menampilkan tradisi Megoak-goakan di setiap event.

## SARAN
a.)  Bagi Pemerintah Desa Adat Panji
1.  Perlu mengembangkan langkah-
langkah yang selaras dan komprehensif guna menumbuh kembangkan kesadaran hukum atas perlindungan hukum terhadap
identitas budaya kepada masyarakat luas.  Dengan  cara  memberikan sosialisasi  pentingnya  perlindungan hukum  terhadap  identias  budaya. Hal  ini  bertujuan  agar  masyarakat memahami  pentingnya  perlindungan hukum  terhadap  tradisi  Megoak- goakan sehingga menyadarkan
masyarakat  Adat  Desa  Panji  untuk menjaga  dan  melestarikan  tradisi
Megoak-goakan.
b.)  Bagi Masyarakat Adat Desa Panji 1.  Masyarakat  Adat  Desa  Panji  yang tergabung  dalam  Komunitas  Bala goak  diharapkan  senantiasa  aktif mengupayakan  pelestarian  tradisi Megoak-goakan  dengan  melakukan kegiatan  pemasyarakatan  terhadap tradisi Megoak-goakan sebagi wujud pemerdayaan  masyarakat  dalam menjaga  dan  melestarikan  identitas budaya tradisional.
2.  Masyarakat Adat Desa Panji, sesuai dengan  pasal  95  Peraturan  Daerah Provinsi  Bali  Nomor  4  Tahun  2020 tentang  penguatan  dan  pemajun kebudayaan Bali diharapkan memiliki kesadaran untuk melestarikan budaya tradisional, khususnya  para  remaja  sebagai generasi penerus untuk
berpartisipasi  aktif,  bersama-sama menjaga,  memelihara,  melindungi dan
mengembangkan budaya tradisional Megoak-goakan agar tradisi  tersebut  tidak  terkikis  akan arus  globalisasi  dan  senantiasa lestariMasyarakat  diharapkan  dapat berpartisipasi dalam pelestarian identitas  budaya  dengan  ikut  dalam kegiatan pemasyarakatan tradisi
Megoak-goakan.

## DAFTAR PUSTAKA
Adnyani, Ni Ketut Sari. “Peranan Ibu Rumah Tangga Dalam Perlindungan Konsumen.” Jurnal  Komunikasi Hukum, Volume1, No. 1 (Pebruari 2015): 68-80.
Afrizal. (2014). Metode Penelitian Kualitatif .
Jakarta: Rajawali Pers.
Ali, Achamad dan Wiwie Heryani. 2012.
Amiruddin dan Zainal Asikin. 2016. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta. Raja Grafindo Persada. Amurwaningsih,  R.  (2018).  Perlindungan Budaya Tradisional Indonesia melalui  Pencatatan  dalam  Sistem Pendataan Kebudayaan
Terpadu. Jurist-Diction , 1 (1),  303-
322
Arriyono  dan  Siregar,  Aminuddi.  1985.
Kamus Antropologi .Jakarta : Akademik Pressindo. Atsar,  A.  (2017).  Perlindungan  Hukum Terhadap Pengetahuan Dan Ekspresi Budaya Tradisional Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan
Kebudayaan  Dan  Undang-Undang No.  28  Tahun  2014  Tentang  Hak Cipta. Law  Reform , 13 (2),  284-
299.
Bakti.Ishaq.  (2017). Metode  Penelitian Hukum  dan  Penulisan  Skripsi, Disertasi dan Tesis. Alfabeta
Benu,  E.  D.  (2020).  Kontradiksi  Penetapan Desa Boti Sebagai Desa Adat. Jurnal Politiconesia , 9 (1), 32-48.
Diantha, I. M. (2016). Metodelogi Penelitian Hukum  Normatif  Dalam  Justifikasi Teori  Hukum  . Jakarta:  Kencana Pernada.
Negara  Republik  Indonesia,  Undang – Undang Dasar Negara Republik
Indonesia  Tahun  1945  (Lembaran Negara  Republik Indonesia  Nomor  75
Tahun 1959).
Negara Republik Indonesia, Undang- Undang  Nomor  28  Tahun  2014 Tentang Hak Cipta (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 266).
Negara Republik Indonesia, Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104). Negara Republik Indonesia, Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang  Desa (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Noomor 4844).
Santyaningtyas,  A.  C.,  Khalid,  R.  M.,  &
Johan,  N.  F.  (2020).  Perlindungan Ekspresi  Budaya  Tradisional  di Indonesia: Suatu Penilaian Undang-undang. Jurnal  Undang- undang dan Masyarakat , Vol. 24.
Sardjono,  Agus.  2019. Hak  Kekayaan
Intelektual dan UU Pemajuan Kebudayaan . Jurnal
Kekayaan Inteletual. Vol.2, No. 2.
Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2011. Penelitian  Hukum  Normatif,  Suatu Tinjauan  Singkat. Jakarta:  Raja Grafindo Persada.
Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kombinasi. Bandung: Alfabeta Susanti,  D.  I.,  Sudiharsa,  I.  M.,  &  Susrijani, R. 2019. Ekspresi Budaya
Tradisional  dan  Hak  Kekayaan Intelektual. Malang: Dioma Malang.
Susanti, D. I., Susrijani, R., & Sudhiarsa, R. I.  M.  (2020).  Traditional  cultural expressions and intellectual property rights in Indonesia. Yuridika , 35 (2), 257-276.
Thontowi, J. (2015). Pengaturan
masyarakat hukum adat dan implementasi perlindungan hak-hak tradisionalnya. Pandecta  Research Law Journal , 10 (1).
Tumbel,  Z.  (2020).  Perlindungan  Hukum
Terhadap Hak-Hak Budaya
Masyarakat  Adat  Dalam  Perspektif Hukum  Hak  Asasi  Manusia. LEX ET SOCIETATIS , 8 (1).
Waluyo,  B.  2008. Penelitian  Hukum  Dalam Praktek,. jakarta: Sinar Grafika.
Weruin,  U.  U.,  &  Andayani,  D.  (2016).
Hermeneutika  Hukum:  Prinsip  dan Kaidah  Interpretasi  Hukum. Jurnal Konstitusi , Vol. 13, No. 1.
Zein, Y. A., & Nurvianti, D. (2017). Konsepsi
Hak Masyarakat Hukum Adat
Sebagai  Hak  Asasi  Manusia  Dalam Peraturan  Perundang-Undangan  Di Indonesia. Veritas et Justitia , 3 (2).