## Evaluasi Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Implementasi Standar Audit 701 (2021)
Shinta Novita 1* , Eliza Fatima 2
1,2) Universitas Indonesia
1) shinta.novita040@gmail.com , 2) eliza.fatimah@ui.ac.id
*Corresponding Author
Diajukan : 20 Desember 2023 Disetujui : 31 Desember 2023
Dipublikasi : 1 Juli 2024

## ABSTRACT
The objectives of this study are to provide an overview of the benefits of communicating key audit matters (KAM) for OJK's oversight function, to identify findings related to KAM in United Kingdom and Malaysia, and how those regulators have responded to those findings, and to evaluate OJK's response related to KAM. This research is carried out by in-depth interviews with supervisors and analysts from the Directorate of Regulation and Development of the OJK Capital Market Sector. KAM  communication  provided  benefits  in  OJK's  supervisory  function,  among  others,  in determining the items to be reviewed in the Issuer's financial statements and in reviewing the audit responses stated in the auditor's report have been supported by the auditor's working papers. In carrying out their oversight function, the United Kingdom and Malaysia found, among others, that the average number of KAM and words in communicating KAM in the auditor's report continued to decline, the content of KAM of companies audited by Big 4 audit firms had more words for the same  number  of  KAM,  and  the  benefits  of  communicating  KAM  decreased  because  KAM disclosures were boilerplate. OJK's response in relation to the implementation of SA 701 (2021) is to  draft  OJK  regulations  related  to  KAM  and  to  prepare  a  study  related  to  the  first-year implementation  of  SA  701  (2021).  Based  on  these  responses,  it  is  reflected  that  OJK  has  an important role in the implementation support stage to ensure that the policy implementation runs well in the long term.
Keywords: Key Audit Matters, Regulator, Public Interest Entities, Indonesia

## PENDAHULUAN
International  Auditing  and  Assurance  Standards  Board telah  menerbitkan International Standard Audit 701 Pengomunikasian Hal Audit Utama (HAU) dalam Laporan Auditor Independen yang  berlaku  efektif  sejak  1  Januari  2015.  Selanjutnya  Institut  Akuntan  Publik  Indonesia menerbitkan SA 701 tentang Pengomunikasian HAU dalam Laporan Auditor Independen (SA 701) yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2022. Berdasarkan paragraf 8 SA 701 (Institut Akuntan Publik Indonesia, 2021), HAU adalah hal-hal yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan periode  kini  berdasarkan  pertimbangan  profesional  auditor.  HAU  dipilih  dari  hal-hal  yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola (TCWG) (Institut Akuntan Publik  Indonesia,  2021).  Selanjutnya  berdasarkan  paragraf  2  SA  701  (Institut  Akuntan  Publik Indonesia,  2021)  terdapat  tiga  tujuan  mengomunikasikan  HAU,  yaitu  untuk  meningkatkan  nilai komunikatif  dan  transparansi  laporan  auditor,  untuk  membantu  pengguna  laporan  keuangan memahami hal yang paling signifikan dalam audit, serta area pertimbangan signifikan entitas, atau prosedur audit yang dilaksanakan.
Penelitian terdahulu mengevaluasi dampak HAU terhadap pemegang saham seperti penelitian Bedard,  Gonthier,  dan  Schatt  (2019)  serta  Lennox,  Schmidt,  dan  Thompson  (2023),  terhadap kreditor seperti penelitian Porumb et al. (2021), terhadap auditor eksternal seperti penelitian Segal (2019) dan Suttipun (2022), terhadap Direksi seperti penelitian (Bentley et al., 2021) dan Fuller (2015), serta pemangku kepentingan lainnya seperti nilai informasi bagi penyusun dan pengguna
laporan keuangan dalam penelitian Prasad dan Chand (2017) dan Tiron-Tudor et al. (2018). Namun, sampai  saat  penelitian  ini  disusun,  masih  sangat  sedikit  penelitian  yang  mengevaluasi  dampak pengungkapan HAU terhadap regulator dalam menjalankan fungsi pengawasannya di Indonesia. Sebagai salah satu lembaga negara yang bertugas melakukan pengawasan dan pengaturan terhadap sektor jasa keuangan di Indonesia, maka penelitian ini penting dilakukan untuk menjadi referensi bagi  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  mengenai  bagaimana  OJK  bisa  memanfaatkan pengomunikasian  HAU  dalam  laporan  auditor  dalam  pelaksanaan  tugas  pengawasannya  dan temuan yang ditemukan regulator di negara pembanding yang bisa memperkaya fungsi pengawasan dan  pengaturan  OJK.    Selain  itu,  penting  bagi  OJK  untuk  mengeluarkan  Peraturan  OJK  secara khusus terkait HAU untuk memperluas pihak yang wajib mengomunikasikan HAU kepada pihak- pihak  yang  berada  di  bawah  pengawasan  OJK  Pasar  Modal  yang  belum  diatur  dalam  SA  701 (2021).
Penelitian  ini  membahas  mengenai:  (1)  apa  saja  manfaat  pengomunikasian  HAU  bagi regulator, khususnya OJK; (2) apa saja temuan terkait HAU setelah 6 (enam) tahun implementasi di negara pembanding, yaitu Inggris dan Malaysia, dan bagaimana regulator di negara pembanding merespons temuan tersebut;  (3) mengevaluasi  respons  OJK  dalam mengawasi implementasi  SA 701 (2021).

## STUDI LITERATUR

## Penelitian Terdahulu
Dalam  laporan The  Association  of  Chartered  Certified  Accountants (2018)  menyimpulkan bahwa jumlah HAU yang diungkapkan dalam rentang sebanyak 1,9 HAU di Nigeria hingga 4,1 HAU  di  Inggris.  Pada  tahun  pertama  implementasi,  jumlah  HAU  yang  relatif  tinggi  di  Inggris karena adanya feedback dari Financial Reporting Council (FRC) untuk memasukkan “kecurangan dalam  pengakuan  pendapatan”  dan  “pengabaian  pengendalian  oleh  manajemen”  sebagai  HAU. Berdasarkan PricewaterhouseCoopers (2015), ketentuan hukum dan peraturan mempengaruhi apa dan  bagaimana  auditor  melaporkan  HAU.  Misalnya  di  Inggris,  laporan  auditor  dengan  HAU diterapkan bersamaan dengan persyaratan pelaporan komite audit yang diperluas yang mengatur komite  audit  menguraikan permasalahan  signifikan  dalam  laporan  keuangan  yang  ditanganinya. Berdasarkan PricewaterhouseCoopers (2015)  juga  menjelaskan  bahwa  salah  satu  alasan  yang mungkin dapat menjelaskan implementasi tahun pertama ISA 701 sukses di Inggris adalah karena adanya perubahan kode tata kelola perusahaan dan ISA 701 yang memberikan agenda bersama bagi auditor dan komite audit terkait pengungkapan permasalahan yang signifikan dalam laporan auditor independen.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  regulator  berperan  penting  dalam  implementasi pengomunikasian HAU.
Berdasarkan  Hudson,  Hunter,  dan  Peckham  (2019)  dalam  pengembangan  suatu  kebijakan diperlukan 4 (empat) langkah sekuensial, yaitu (1) Persiapan pembuatan kebijakan dimana pembuat kebijakan  harus  memastikan  desain  kebijakan  dapat  diimplementasikan  dengan  baik;  (2) Penelusuran  kebijakan  dimana  pembuat  kebijakan  menunjuk  unit  pelaksana  untuk  membuat laporan rutin terkait progres implementasi kebijakan dan mengidentifikasi hambatan implementasi kebijakan; (3) Dukungan implementasi dimana pembuat kebijakan mengevaluasi kebijakan mana yang  berjalan  baik,  kapasitas  saat  ini,  perbaikan  apa  yang  diperlukan  dan  bagaimana  cara meningkatkan kapasitas (Gold, 2014); (4) Penelaahan implementasi terkait apakah tujuan kebijakan sudah tercapai.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  strategi  studi  kasus  ( case  study ).  Alasan  pemilihan  OJK  sebagai objek  penelitian  karena  OJK  adalah  sebagai  salah  satu  regulator  yang  bertugas  mengatur, mengawasi,  melindungi  industri  jasa  keuangan  di  Indonesia,  termasuk  di  dalamnya  mengawasi emiten dan auditor.
Untuk menjawab rumusan permasalahan pertama dan ketiga, dilakukan metode wawancara yang mendalam  ( in-depth  interview )  dengan  pertanyaan  semi-terstruktur  yang  telah  disiapkan sebelumnya untuk menggali informasi dari narasumber. Pertanyaan wawancara dapat berkembang
sesuai dengan tanggapan responden dan dinamika pada saat wawancara berlangsung. Wawancara dilakukan baik  secara  langsung  dan virtual melalui  aplikasi video  meeting .  Jawaban  wawancara direkam untuk kemudian dibuat transkrip wawancara.
Selanjutnya  untuk  menjawab  rumusan  permasalahan  kedua  dilakukan  dengan  penelusuran terhadap situs web regulator negara pembanding, yaitu situs web FRC https://frc.org.uk/ dan situs web Securities Commission Malaysia (SCM) https://www.sc.com.my/, jurnal ilmiah, regulasi HAU di  negara  pembanding  di  Inggris  dan  Malaysia,  artikel  dalam  situs  web  regulator  negara pembanding,  kode  etik  negara  pembanding  (jika  relevan),  laporan  inspeksi  regulator  negara pembanding.
Data  yang  dikumpulkan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  primer  dan  sekunder.  Penelitian  ini mengumpulkan  data  primer  melalui  wawancara  yang  bersifat  semi  terstruktur  dimana  daftar pertanyaan telah dipersiapkan terlebih dahulu. Daftar pertanyaan tersebut disusun berdasarkan SA 701  (2021)  di  Indonesia,  regulasi  HAU  di  negara  pembanding  di  Inggris  dan  Malaysia,  artikel dalam  situs  web  regulator  negara  pembanding,  dan  penelitian  terdahulu  terkait  manfaat pengomunikasian  HAU  yang  disesuaikan  dalam  konteks  pembaca  laporan  keuangan  adalah regulator.
Narasumber  dalam  penelitian  ini  dipilih  secara purposive  sampling .  Narasumber  yang diwawancara adalah 5 (lima) orang dimana masing-masing 1 (satu) orang berasal dari Direktorat Pengawasan  Emiten  dan  Perusahaan  Publik,  Direktorat  Pengawasan  Profesi  Penunjang,  dan Direktorat  Pengaturan  dan  Standar  Akuntansi  Pasar  Modal,  serta  2  (dua)  orang  dari  Direktorat Pengembangan  Pasar Modal  dan  Pasar  Modal  Syariah  dengan level jabatan  yang  berbeda-beda, yaitu Pengawas atau Analis Senior dan Analis. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan perspektif yang  beragam  atas  topik  wawancara  guna  memperkuat  validasi  hasil  wawancara.  Kegiatan wawancara  telah  dilakukan  pada  tanggal  6,  9,  10  dam  13  Oktober  2023  baik  secara  langsung maupun secara virtual dengan durasi masing-masing pihak selama sekitar 1,5 jam. Hasil wawancara tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk transkrip untuk kemudian dilakukan analisis sesuai kerangka penelitian.
Selanjutnya data sekunder yang dikumpulkan meliputi regulasi HAU di negara pembanding di Inggris dan Malaysia, kode tata kelola negara pembanding (jika relevan), artikel dalam situs web regulator  negara  pembanding,  rancangan  Peraturan  OJK  terkait  HAU,  proposal  kajian implementasi tahun pertama SA 701 (2021) antara OJK dan IAPI, dan penelitian terdahulu terkait manfaat pengomunikasian HAU.

## HASIL
Responden wawancara dalam penelitian ini berjumlah 5 (lima) orang dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 1 Profil Narasumber Responden*) Lama Pengalaman Bekerja pada Posisi Saat Ini Jabatan Direktorat R1 11 tahun Pengawas Senior Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik 1 R2 6 tahun Pengawas Senior Pengawasan Profesi Penunjang Pasar Modal R3 11 tahun Analis Senior Pengaturan dan Standar Akuntansi Pasar Modal R4 11 tahun Analis Senior Pengembangan Pasar Modal dan Pasar Modal Syariah R5 8 tahun Analis Pengembangan Pasar Modal dan Pasar Modal Syariah
*) nama asli disamarkan.

## Sumber: Hasil Pengolahan Data oleh Peneliti
Berdasarkan  hasil  wawancara,  terdapat  6  (enam)  manfaat  pengomunikasian  HAU  bagi regulator. Pertama, memberikan transparansi atas risiko atau potensi kesalahan penyajian laporan
keuangan  serta  proses  audit  yang  dilaksanakan,  sehingga  nilai  komunikatif  dari  laporan  audit meningkat. Kedua, menjadi petunjuk bagi regulator bahwa HAU adalah area yang mengandung risiko signifikan untuk kemudian pengawas dapat mempertajam atau memberikan perhatian lebih dalam  penelaahan  atas  pos-pos  laporan  keuangan  tersebut  termasuk  menjadi  petunjuk  bagi regulator  untuk  memeriksa  auditor  yang  tidak  memuat  HAU  dalam  laporan  auditor  untuk memastikan  bahwa  auditor  tersebut  telah  melakukan  respons  audit  yang  tepat.  Ketiga,  menjadi sampel pemeriksaan akuntan atas pos-pos yang diungkapkan dalam HAU dan pengawas akuntan akan  menelaah  apakah  respons  auditor  terhadap  HAU  yang  dimuat  dalam  laporan  auditor  telah didukung dengan kertas kerja yang memadai dan pengawas akan meminta bukti komunikasi antara auditor  dengan  TCWG.  Keempat,  mempersingkat  waktu  yang  dibutuhkan  regulator  untuk memahami hal yang signifikan dalam laporan keuangan, sehingga pengawas dapat menggunakan waktu monitoring emiten  dan  akuntan  secara  lebih  efektif.  Kelima,  meningkatkan  pemahaman pengawas atas laporan keuangan dan entitas yang diawasinya karena telah memuat risiko-risiko entitas  yang  spesifik.  Keenam,  mengurangi  kesenjangan  informasi  antara  manajemen  sebagai pembuat  laporan  keuangan  dan  pengawas  sebagai  pengguna  laporan  auditor  mengenai  hal-hal signifikan dalam laporan auditor.
Berdasarkan  laporan  FRC  dan  SCM,  temuan  terkait  implementasi  SA  701  antara  lain  jumlah rata-rata HAU yang diungkapkan dalam laporan auditor terus menurun, tingkat keterbacaan laporan auditor terus menurun, dan tidak terdapat dokumentasi bukti audit yang cukup untuk mendukung prosedur audit telah dilakukan oleh Auditor dalam penentuan HAU. Respons regulator Inggris dan Malaysia antara lain mengeluarkan revisi ISA 701, membuat kajian mengenai implementasi HAU, dan melakukan pemeriksaan tematik.
Respons  OJK  atas  pengawasan  implementasi  SA  701  adalah  melakukan  kajian  implementasi tahun  pertama  HAU  di  Indonesia  dan  menyusun  RPOJK  terkait  HAU.  Berdasarkan  respons- respons OJK di atas tercermin bahwa OJK mempunyai peran yang penting dalam tahap dukungan implementasi  untuk  memastikan  implementasi  kebijakan  berjalan  baik  dalam  jangka  panjang sesuai kerangka Hudson, Hunter, dan Peckham (2019).

## PEMBAHASAN
Berdasarkan wawancara terhadap pengawas Emiten dan Perusahaan Publik (R1) dan pengawas akuntan  (R2),  keduanya  setuju  bahwa  pengomunikasian  HAU  dapat  meningkatkan  nilai komunikatif dari laporan auditor. R1 juga menjelaskan bahwa dalam konteks pengawasan terhadap emiten  dinyatakan  bahwa  pengomunikasian  HAU  dapat  memberikan  informasi  mengenai  risiko atau potensi kesalahan penyajian:
“Tentu iya ini meningkatkan transparansi dan meningkatkan informasi terkait dengan audit yang dilakukan  oleh  auditor.  Dimana  kalau  selama  ini  kan  kita  cuma  dapat  hasil  akhirnya  saja, simpulan,  opini  atas  audit  yang  dilakukan.  Tetapi  untuk  era  SA  701  ini  kita  dapat  tambahan informasi  HAU,  jadi  apa  yang  menjadi concern selama  proses  pelaksanaan  audit,  itu  berarti memenuhi pertimbangan auditor bahwa itu entah ada risiko atau ada potensi kesalahan atau yang lainnya sehingga kita juga terinformasikan bahwa mereka sudah meng- cover hal tersebut.” (R1, 2023)
Lebih lanjut dalam konteks pengawasan terhadap akuntan, menurut R1 dan R2 pengomunikasian HAU ini memberikan transparansi mengenai prosedur audit yang telah dilaksanakan auditor untuk merespons  atas  hal-hal  signifikan  yang  ditemukan  selama  audit  tersebut,  serta  memberikan tambahan informasi mengenai pos-pos ataupun tindakan yang lebih banyak yang dilakukan oleh auditor dibandingkan dengan pos-pos lain:
“Penjelasan maupun informasi di HAU juga memberikan gambaran lebih…bahwa auditor ada pos-pos  ataupun  ada  tindakan-tindakan  yang  mungkin  lebih  banyak  dilakukan  di  sana dibandingkan dengan post-post yang lain.” (R1, 2023)
“Pengomunikasian HAU ini menurut saya dapat memberikan sinyal positif…bahwa si auditor telah melaksanakan prosedur audit dengan baik sebagai respon atas hal-hal yang signifikan tadi.” (R2, 2023)
Hal ini sejalan dengan tujuan pengomunikasian HAU berdasarkan SA 701 (2021) paragraf 2 dan
laporan Securities  Commission  Malaysia (2018a)  dan  T he  Association  of  Chartered  Certified Accountants (2017)  bahwa  pengomunikasian  HAU  dapat  memberikan  transparansi  atas  proses audit yang dilaksanakan, sehingga nilai komunikatif dari laporan audit meningkat. Sesuai dengan Matsumoto, Pronk, dan Roelofsen (2011) serta Merkl-Davies dan Brennan (2017) meningkatnya nilai komunikatif memainkan peran yang penting bagi perusahaan dalam menginformasikan pihak eksternal  mengenai  hasil  dan  suatu  peristiwa,  serta  untuk  mengelola  hubungan  mereka  kepada pemangku kepentingan.
Menurut  R1  dan  R2,  pengungkapan  HAU  juga  menjadi  petunjuk bagi  regulator  bahwa  HAU adalah area yang mengandung risiko signifikan untuk kemudian pengawas dapat mempertajam atau memberikan perhatian lebih dalam penelaahan atas pos-pos laporan keuangan tersebut dengan tetap memperhatikan  pos-pos  lainnya  dalam  laporan  keuangan  dan  bisa  menjadi  petunjuk  meminta penjelasan kepada akuntan:
“Walaupun  kita  sendiri  sudah  punya tool sebenarnya  untuk  melihat post-post tersebut,  tetapi ketika ada auditor yang memberikan informasi post tersebut atau area tersebut menyediakan audit utama, sudah barang tentu buat kami juga perlu untuk melihat area tersebut.” (R1, 2023) “Itu menjadi petunjuk buat kami, area itu harus kita fokus dan lebih dalam.” (R1, 2023) Manfaat lainnya dari pengungkapan HAU bagi pengawasan akuntan menurut R2 adalah akun- akun  yang  akan  dijadikan  sampel  pemeriksaan  adalah  pos-pos  yang  diungkapkan  dalam  HAU. Selanjutnya pengawas akuntan akan menelaah apakah respons auditor terhadap HAU yang dimuat dalam  laporan  auditor  telah  didukung  dengan  kertas  kerja  yang  memadai  dan  pengawas  akan meminta bukti komunikasi antara auditor dengan TCWG:
“HAU  itu  bisa  membantu  pengawas  untuk…mengambil  sampel  atas  akun-akun  yang  perlu diperiksa.” (R2, 2023)
“Karena  auditornya  sendiri  sudah  menyatakan  itu  hal  yang  signifikan,  masa  kita  sebagai pengawas sampai meng- ignore. ..kita kan perlu menguji apa benar yang dia ungkapkan itu sudah dilakukan berdasarkan dokumentasi dari kertas kerja…. Jadi ya sudah sewajarnya kami selaku pengawas ya meminta bukti komunikasi tersebut kepada ke TCWG yang dilakukan oleh auditor.” (R2, 2023)
Lebih lanjut menurut R2 adanya pengomunikasian HAU mempersingkat waktu yang dibutuhkan regulator untuk memahami hal yang signifikan dalam laporan keuangan. Hal serupa disampaikan oleh R1 bahwa pengomunikasian HAU dapat memfokuskan penggunaan waktu dalam pengawasan emiten  yang  efektif.    Lebih  lanjut  menurut  R2  sebelum  adanya  SA  701  (2021)  diperlukan  dua langkah untuk memahami hal yang signifikan, misalnya membaca pos tertentu dalam neraca, lalu dibandingkan dengan pos laba rugi.
Dengan  adanya  pengomunikasian  HAU  regulator  dapat  langsung  mengetahui  hal  yang  paling signifikan  dalam  laporan  keuangan  karena  berdasarkan  penelitian The  Association  of  Chartered Certified  Accountants (2017)  HAU  membantu  auditor  untuk  fokus  pada  area  audit  yang membutuhkan  penilaian  yang  paling  cermat.  Hal  ini  sejalan  dengan  paragraf  2  SA  701  (2021) bahwa tujuan pengomunikasian HAU memberikan tambahan informasi kepada pengguna laporan keuangan,  dalam  hal  ini  regulator,  terkait  hal  yang  paling  signifikan  menurut  pertimbangan profesional auditor  (Institut Akuntan Publik Indonesia, 2021). Penjelasan R2 di atas juga sesuai dengan penelitian Sirois, Bédard, dan Bera (2018) bahwa pengungkapan HAU membuat pengguna laporan  keuangan,  dalam  hal  ini  regulator,  dapat  lebih  cepat  mengarahkan  perhatian  pada pengungkapan HAU tersebut dibandingkan bagian lain dari laporan keuangan.
Selanjutnya,  R1  dan  R2  setuju  bahwa  pengomunikasian  HAU  memberikan  manfaat  terhadap pemahaman pengawas lebih baik atas laporan keuangan dan entitas yang diawasinya karena telah memuat  risiko-risiko  entitas  yang  spesifik.  R1  tidak  memungkiri  adanya  kemungkinan  untuk industri yang sama memuat HAU yang sejenis karena memiliki risiko usaha dan operasional yang mirip. Menurut Bepari et al. (2023) Auditor lebih banyak melaporkan HAU yang bersifat umum dalam industri dalam upaya meminimalkan risiko dan menghindari pengawasan. Hal ini didukung oleh Tina Emami dan Hamed (2016) bahwa auditor cenderung mengomunikasikan HAU secara terbatas  karena  auditor  harus  mempertimbangkan  dengan  matang  apa  yang  tepat  untuk diungkapkan dalam laporan audit.
Hal  di  atas  sejalan  dengan  SA  701  (2021)  pada  paragraf  2  bahwa  pengomunikasian  HAU
meningkatkan  pemahaman  pengguna  laporan  keuangan,  dalam  hal  ini  regulator,  atas  laporan keuangan  dan  entitas  yang  diawasinya  karena  telah  memuat  risiko-risiko  entitas  yang  spesifik (Institut  Akuntan  Publik  Indonesia,  2021)  dan  ( Securities  Commission  Malaysia ,  2018a). Kekhawatiran R1 dan R2 di atas sejalan dengan penelitian terdahulu oleh Abdullatif & Al-Rahahleh (2020) bahwa KAP cenderung melaporkan HAU yang khusus industri dibandingkan HAU yang spesifik terhadap entitas. Menurut Yoga dan Dinarjito (2021) pengungkapan HAU seharusnya tidak terlalu umum dan harus disesuaikan dengan kondisi yang spesifik terkait entitas yang diaudit.
Lebih  lanjut  R1  dan  R2  setuju  bahwa  pengomunikasian  HAU  dapat  mengurangi  kesenjangan informasi antara manajemen sebagai pembuat laporan keuangan dan pengawas sebagai pengguna laporan auditor. Hal ini sejalan dengan penelitian Matta & Feghali (2021) serta Yoga dan Dinarjito (2021)  bahwa  pengungkapan  HAU  dapat  meningkatkan  nilai  laporan  auditor  dari  perspektif menurunkan kesenjangan atau asimetri informasi. Berdasarkan penjelasan R1, dengan adanya SA 701 (2021) memuat tambahan informasi bagi pengguna laporan auditor yang tadinya tidak dimuat dalam  laporan  auditor  dan  menurut  R2  pengomunikasian  HAU  dalam  laporan  auditor  menjadi jembatan bagi manajemen terhadap pengawas selaku pengguna laporan auditor mengenai hal-hal signifikan dalam laporan auditor:
“Jadi tambahan-tambahan informasi itu kan memang memberi informasi kepada kami pengawas, juga  pengguna laporan  keuangan,  yang selama  ini  belum  ada  informasinya, yang  sebelum  ini belum ada. Kalau pertanyaannya apakah mengurangi, iya.” (R1, 2023)
“HAU ini menjadi semacam jembatan…dari sisi pengawas terhadap manajemen atau…terhadap estimasi  yang  dibuat  manajemen  atau  informasi  yang  dimiliki  oleh  manajemen terkait…contohnya  terkait  estimasian…,  kemudian  mengurangi  juga  kesenjangan  informasi sepanjang…auditornya bisa mendorong manajemen untuk men- disclose yang seharusnya.” (R2, 2023)
Selanjutnya  untuk  rumusan  permasalahan  kedua,  regulator  Inggris  yang  dianalisis  dalam penelitian  ini  adalah  FRC  yang  bertugas  memantau  kualitas  audit  dan  berwenang  menetapkan standar audit dan etika, serta melakukan penegakan hukum terhadap profesi aktuaria dan akuntan. Dalam  konteks  di  Indonesia,  FRC  mempunyai  fungsi  gabungan  antara  Institut  Akuntan  Publik Indonesia selaku penyusun standar audit dan etika dengan Pusat Pembinaan Profesi Akuntan selaku pengawas  akuntan  dan  aktuaris,  serta  pengawas  akuntan  di  OJK.  Pada  tahun  2016  FRC menerbitkan ISA 701 di Inggris. ISA 701 tersebut berlaku sejak tanggal 17 Juni 2016.
Berdasarkan situs web FRC, diketahui bahwa pada tahun 2022 FRC menerbitkan kajian terkait praktik terkini  laporan  auditor.  Sampel  yang  dianalisis  adalah  396  laporan  auditor.  Berdasarkan kajian  yang  dikeluarkan  oleh Financial  Reporting  Council (2022a)  dan  (2022b),  terdapat  8 (delapan) temuan terkait praktik terkini laporan auditor yang tercermin dalam gambar berikut:
Gambar 1 Panjang Laporan
Auditor Independen Gambar 2 Jumlah Rata-Rata HAU Gambar 3 Perbandingan Laporan FTSE 100 dan AIM
Sumber: Snapshot 1: Understandability and useability of auditor’s reports (Financial Reporting Council, 2022)
Gambar 4 HAU Boilerplate
Gambar 5 Boilerplate dan Panjang Laporan Gambar 6 Tingkat Keterbacaan Laporan Auditor Independen
Sumber: Snapshot 1: Understandability and useability of auditor’s reports (Financial Reporting Council, 2022)
Gambar 7 Panjang Laporan Auditor Independen Gambar 8 Laporan Auditor Independen dan Laporan Komite Audit Gambar 9 Jumlah Rata-Rata Isu dalam Laporan Komite Audit
Sumber: Snapshot 3: Key Audit Matters (Financial Reporting Council, 2022)
Pertama,  jumlah  rata-rata  kata  dalam  pengomunikasian  HAU  dalam  laporan  auditor  terus menurun. Kedua, jumlah rata-rata HAU yang diungkapkan dalam laporan auditor terus menurun. Ketiga, isi HAU perusahaan yang diaudit oleh KAP Big 4 mempunyai jumlah kata lebih banyak untuk  jumlah  HAU  yang  sama.  Keempat,  laporan  auditor  yang  diaudit  oleh  KAP non-Big  4 mempunyai nilai boilerplate lebih tinggi. Kelima, pengungkapan HAU yang memuat lebih banyak kata mempunyai nilai boilerplate yang lebih rendah. Keenam, tingkat keterbacaan laporan auditor terus menurun. Ketujuh, kategori HAU secara umum relatif stabil sejak HAU diperkenalkan, yaitu kebanyakan  terkait  pengakuan  pendapatan,  investasi,  kelangsungan  usaha,  dan  kerugian  kredit. Kedelapan, proporsi jumlah HAU yang juga diungkapkan dalam isu yang signifikan dalam Laporan Komite Audit semula meningkat dari tahun 2015 ke tahun 2016, namun kemudian menurun pada tahun 2021.
Lebih lanjut badan hukum di Malaysia yang bertugas untuk mengatur dan mengembangkan pasar modal,  termasuk  profesi  akuntan  di  Malaysia  adalah  SCM.  Oleh  karena  itu,  regulator  yang dimaksud dalam penelitian ini adalah SCM.
Berdasarkan laporan SCM tahun 2018-2022, terdapat 4 (empat) temuan regulator di Malaysia terkait  implementasi  HAU.  Pertama,  tidak  terdapat  dokumentasi  bukti  audit  yang  cukup  untuk mendukung prosedur audit telah dilakukan oleh Auditor dalam penentuan HAU. Kedua, evaluasi yang dilakukan tidak cukup memadai untuk mendukung tidak diungkapkannya area signifikan yang teridentifikasi  sebagai  HAU  dalam  laporan  auditor.  Ketiga,  manfaat  pengomunikasian  HAU menurun  karena  pengungkapan  HAU  bersifat boilerplate .  Keempat,  adanya  laporan  auditor independen yang tidak memasukkan 'Kelangsungan Usaha' sebagai HAU akibat adanya pandemi Covid dan tidak terdapat atau sedikit pengungkapan yang berarti tentang bagaimana pandemi Covid berpengaruh terhadap proses audit dan bukti audit alternatif yang perlu diperoleh Auditor terkait HAU.
Respons  Inggris  terkait  implementasi  HAU  adalah  FRC  menerbitkan  Kode  Tata  Kelola Perusahaan  pada  tahun 2012  dalam  rangka  persiapan  penerbitan  ISA  701  di  Inggris.  Kode  Tata Kelola  Perusahaan  mengatur  bahwa  dalam  laporan  tahunan  komite  audit  harus  menjelaskan  isu signifikan  yang  ditangani  komite  audit  terkait  laporan  keuangan  dan  bagaimana  isu  tersebut diselesaikan. Respons lainnya yang diambil FRC adalah melakukan revisi ISA 701 (2016) pada tahun 2019 guna memperketat pengaturan beberapa hal dalam ketentuan ISA 701 seperti adanya tambahan  pengungkapan  kesimpulan auditor  atas  HAU  atau  indikasi  dari  hasil prosedur auditor dan entitas dengan akuntabilitas publik (PIE) diwajibkan memuat HAU dalam paragraf HAUnya.
Respons  lainnya  yang  dilakukan  oleh  FRC  adalah  menginisiasi  program Scalebox untuk membantu  KAP tier 2  dan  3  mengembangkan  dan menjaga  kualitas  audit. Scalebox merupakan sarana bagi KAP yang mengaudit PIE untuk mendapatkan masukan tambahan dari hasil penelaahan FRC terkait metodologi dan pendekatan audit KAP, termasuk implementasi ISA  701 dan contoh- contoh dari audit yang telah diselesaikan.
Respons  Malaysia  terkait  implementasi  HAU  adalah  menerbitkan Questions  and  Answers  on Auditor  Reporting ( Malaysian  Institute  of  Accountants ,  2017),  ditemukan  bahwa  MIA mempertegas  ketentuan  bahwa  jika  entitas  yang  tidak  lagi  tercatat  di  bursa  efek  selama  tahun berjalan,  maka  entitas  tersebut  tidak  wajib  mengomunikasikan  HAU.  Selain  itu,  juga  diperjelas bahwa HAU wajib diungkapkan baik dalam laporan auditor dalam laporan keuangan Grup maupun laporan  keuangan  perusahaan  tersebut.  Respons  selanjutnya  yang  dilakukan  oleh  SCM  adalah
membuat kajian mengenai implementasi tahun pertama HAU di Malaysia antara lain terkait jumlah dan jenis HAU, jenis HAU berdasarkan sektor industri entitas, alasan topik-topik dipilih sebagai HAU, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasi HAU tahun pertama di Malaysia.
Lebih lanjut berdasarkan laporan Securities Commissions Malaysia (2018) dan (2019), diketahui bahwa respons yang dilakukan SCM antara lain Audit Oversight Board Malaysia melakukan reviu atas  penugasan  auditor  untuk  mengevaluasi  dan  membandingkan  kualitas  laporan  auditor  yang dikembangkan, menilai kepatuhan terhadap standar pengomunikasian HAU, dan mengidentifikasi praktik  terbaik  terkait  implementasi  HAU.  Ruang  lingkup  reviu  adalah  perusahaan  publik  yang terdaftar  di  Bursa  Malaysia  dengan  laporan  keuangan  sejak  15  Desember  2016.  Prosedur  reviu penugasan  yang  dilakukan  adalah  menelaah  pedoman  metodologi  audit  dan  kebijakan  KAP, penentuan HAU dan pendokumentasiannya, deskripsi HAU dalam laporan auditor, prosedur audit yang  dilakukan  terkait  dengan  HAU,  komunikasi  dengan  TCWG.  Dalam  laporan  tersebut  juga memuat  rekomendasi  mengenai  praktik  terbaik  yang  harus  dilakukan  seperti  memberikan  sesi pelatihan  terfokus  pada  HAU,  perlu  dikembangkan  kertas  kerja  dan  panduan  tambahan  untuk membantu  implementasi  dan  penelaahan  oleh  tim  perikatan,  perlu  dilakukan  komunikasi  awal antara auditor dengan TCWG, dan perlu dilakukan penelaahan tambahan oleh fungsi teknis terkait penyajian HAU dan penghilangan area-area signifikan yang tidak diungkapkan sebagai HAU oleh tim perikatan. Selanjutnya dalam laporan inspeksi Audit Oversight Boards pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 tidak mengungkapkan secara rinci temuan terkait inspeksi HAU.
Untuk OJK sendiri fokus utama respons OJK terkait pengawasan tahun pertama implementasi SA 701 (2021) adalah menyusun regulasi OJK terkait HAU dan melakukan kerjasama dengan IAPI untuk  melakukan  kajian  terkait  implementasi  tahun  pertama  SA  701  (2021).  Berdasarkan wawancara dengan analis senior dari Direktorat Pengaturan dan Standar Akuntansi Pasar Modal OJK (R3) diketahui bahwa saat ini OJK sedang menyusun Rancangan POJK (RPOJK) mengenai Pengomunikasian Hal Audit Utama dalam Laporan Akuntan Publik atas Laporan Keuangan yang Diaudit  di  Pasar  Modal.  Latar  belakang  disusunnya  RPOJK  tersebut  adalah  untuk  memperluas pihak  yang  diwajibkan  untuk  memuat  HAU.  Berdasarkan  SA  701  (2021)  pihak  yang  wajib mengungkapkan HAU adalah auditor atas laporan keuangan bertujuan umum dari Emiten. Emiten sendiri  didefinisikan  sebagai entitas yang  efeknya tercatat atau  diperdagangkan,  baik  utang  atau ekuitas, dalam bursa efek dalam suatu yurisdiksi.
Selanjutnya dalam Tanya Jawab 10 yang dikeluarkan IAPI terkait Pengomunikasian HAU dalam Laporan Auditor Independen, disebutkan bahwa definisi Emiten yang dimuat dalam SA 701 (2021) berbeda dengan definisi Emiten dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal. Dalam  Undang-Undang  Pasar  Modal  tersebut  menyebutkan  bahwa  Emiten  adalah  pihak  yang melakukan  penawaran  umum,  sedangkan  dalam  Tanya  Jawab  10  yang  dikeluarkan  IAPI  belum terdapat  penegasan  mengenai  jenis-jenis  Emiten  yang  wajib  mengomunikasikan  HAU  dalam laporan auditor independen karena evaluasi apakah efek tersebut tercatat atau diperdagangkan di bursa efek dikembalikan kepada akuntan publik. Oleh karena itu, OJK menginisiasi perluasan ruang lingkup  entitas  yang  diwajibkan mengomunikasikan HAU  dalam  laporan  auditor  dalam  RPOJK ini.
Adapun pokok-pokok hal yang akan diatur dalam RPOJK Pengomunikasian Hal Audit Utama dalam Laporan Akuntan Publik atas Laporan Keuangan yang Diaudit di Pasar Modal adalah pihak yang  diwajibkan  untuk  mengungkapkan  HAU  dalam  Laporan  Akuntan  Publik  atas  laporan keuangan  yang  diaudit  adalah  entitas  dengan  akuntabilitas  publik  di  Pasar  Modal  yang  terbagi dalam  6  (enam)  kelompok.  Pertama,  entitas  yang  menjadi  wadah  yang  dipergunakan  untuk menghimpun dana dari masyarakat untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio investasi dan efeknya tercatat dan diperdagangkan di bursa efek, terdiri atas reksa dana berbentuk KIK yang unit penyertaannya diperdagangkan di bursa efek, KIK efek beragun aset, efek beragun aset berbentuk surat  partisipasi,  dana  investasi  infrastruktur  berbentuk  KIK;  atau dana  investasi  real  estat berbentuk KIK. Kedua, entitas yang menjadi wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari  masyarakat  untuk  selanjutnya  diinvestasikan  dalam  portofolio  investasi  dan  efeknya  tidak tercatat di bursa efek, terdiri atas reksa dana berbentuk KIK, reksa dana berbentuk KIK penyertaan terbatas,  KIK  efek  beragun  aset,  dana  investasi  multi  aset  berbentuk  KIK,  dana  investasi infrastruktur  berbentuk  KIK,  dana  investasi  real  estat  berbentuk  KIK,  KIK  pemupukan  dana
tabungan perumahan rakyat, efek beragun aset berbentuk surat partisipasi,  reksa dana berbentuk perseroan; atau produk investasi kolektif bentuk lain yang ditetapkan oleh OJK. Ketiga, perusahaan publik. Keempat, entitas yang melakukan kegiatan di pasar modal, mencakup bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, perusahaan efek yang memiliki izin usaha sebagai perantara pedagang efek dan/atau penjamin emisi efek, atau manajer investasi, pemeringkat,  lembaga  penilaian  harga  efek,  penyelenggara  perdagangan  karbon,  penyelenggara dana perlindungan pemodal, atau lembaga pendanaan Efek. Kelima, entitas lain dalam sektor pasar modal  yang  ditetapkan  oleh  OJK.  Keenam,  calon  perusahaan  publik  atau  calon  entitas  yang melakukan penawaran umum atas saham, obligasi, sukuk, dan/atau waran terstruktur.
Selanjutnya  RPOJK  ini  juga  mengatur  mengenai  kewajiban  yang  harus  dilakukan  oleh  para pihak, yaitu (1) Akuntan Publik wajib mengomunikasikan hal-hal yang akan ditentukan sebagai HAU dengan TCWG dalam penyusunan laporan keuangan; (2) PIE di Pasar Modal harus menunjuk TCWG  dengan  terlebih  dahulu  berkomunikasi  dengan  Akuntan  Publik; (3)  Pihak  yang  ditunjuk sebagai TCWG wajib melakukan komunikasi mengenai hal-hal yang akan ditentukan sebagai HAU yang  disampaikan  oleh  Akuntan  Publik;  (4)  PIE  di  Pasar  Modal  mendokumentasikan  dan menyimpan hasil komunikasi antara TCWG dengan Akuntan Publik.
Selain itu, RPOJK ini juga mengatur mengenai larangan dan tindakan yang harus dilakukan bagi para  pihak  ketika  melakukan  hal  yang  dilarang  tersebut,  yaitu  (1)  Akuntan  publik  dilarang mengungkapkan  hal-hal  yang  ditentukan  sebagai  HAU,  apabila  peraturan  perundang-undangan melarang pengungkapan tentang hal tersebut ke publik dan dalam kondisi memiliki konsekuensi merugikan  kepentingan  publik  yang  melebihi  dari  manfaatnya;  (2)  Akuntan  publik mengungkapkan  hal-hal  yang  ditentukan  sebagai  HAU  pada  paragraf  lain,  apabila  hal  tersebut merupakan penyebab suatu opini modifikasian, maka diungkapkan pada paragraf basis opini atau hal  tersebut  merupakan  penyebab  keraguan  signifikan  atas  kemampuan  entitas  untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, maka diungkapkan pada paragraf kelangsungan usaha, (3) Dalam hal kondisi sebagaimana dimaksud pada butir (1) dan (2) terpenuhi, akuntan publik wajib memberikan penjelasan tertulis kepada PIE di pasar modal bersamaan dengan penyampaian laporan keuangan  yang  diaudit;  (4)  PIE  di  pasar  modal  wajib  menyampaikan  penjelasan  tertulis  tidak diungkapkannya hal yang dipilih sebagai HAU dalam laporan akuntan publik pada paragraf HAU kepada OJK bersamaan dengan penyampaian laporan keuangan yang diaudit, dan (5) PIE di pasar modal dan akuntan publik wajib menjaga kerahasiaan penjelasan tertulis sebagaimana dimaksud pada butir (4).
RPOJK ini juga mengatur masa berlaku POJK secara bertahap bagi entitas dengan kepentingan publik,  yaitu  (1)  Bagi  entitas  yang  melakukan  penawaran  umum  dan  efeknya  tercatat  dan/atau diperdagangkan di bursa efek, dan perusahaan publik ketentuan dalam POJK mulai berlaku untuk audit atas laporan keuangan tahunan 2023; (2) Bagi entitas yang menjadi wadah yang dipergunakan untuk  menghimpun  dana  dari  masyarakat  untuk  selanjutnya  diinvestasikan  dalam  portofolio investasi  dan  efeknya tidak  tercatat  di  bursa  efek  dan  entitas  yang  melakukan  kegiatan  di  Pasar Modal di atas, ketentuan dalam POJK mulai berlaku untuk audit atas laporan keuangan tahunan 2024; (3)  Bagi entitas lain di Pasar Modal yang ditetapkan oleh OJK, ketentuan dalam POJK mulai berlaku untuk audit atas laporan keuangan tahunan yang pertama kali disampaikan ke OJK.
Sampai  dengan  pertengahan  November  2023,  progres  penyusunan  RPOJK  ini  sudah  sampai dengan  tahap  penyelarasan  dengan  hasil  kajian  akademik,  tanggapan  tertulis  dan/atau  dengar pendapat  dengan  salinan  elektronik  RPOJK  oleh  Direktorat  Hukum.  Menurut  penjelasan  R3, RPOJK ini diharapkan dapat diterbitkan pada akhir tahun 2023.
Respons  selanjutnya  yang  dilakukan  oleh  OJK  dalam  hal  mengawasi  implementasi  SA  701 (2021)  adalah  melakukan  kerjasama  swakelola  dengan  Komite  Organisasi  dan  Hubungan Kelembagaan (KOHK) IAPI untuk melakukan kajian implementasi tahun pertama SA 701 (2021) di  Indonesia.  Hal-hal  yang  akan  dikaji  adalah  mengenai:  (1)  penerapan  tahun  pertama  SA  701 (HAU)  di  Indonesia;  (2)  tingkat  kepatuhan  atas  HAU  di  Bursa  Efek  Indonesia;  (3)  manfaat pengomunikasian HAU dalam LAI bagi pengguna laporan keuangan; (4) perspektif auditor atas penerapan HAU dalam LAI; dan (5) pemahaman dan peran TCWG atas pengomunikasian HAU.
Berdasarkan penjelasan R4 dan R5 peran OJK dalam kajian ini adalah memberikan conceptual framework terkait arah penelitian, menentukan ruang lingkup atau cakupan pihak-pihak yang akan
diteliti,  menyediakan  sumber  daya  baik  finansial  maupun  data,  bersama-sama  dengan  IAPI menentukan  paramater  yang  akan  digunakan  dalam  survei,  melakukan  reviu  daftar  pertanyaan dalam survei dan wawancara, dan membuat tabulasi data mengenai HAU yang diungkapkan oleh emiten dalam laporan keuangan tahunan 2022.
Menurut R4 dan R5 hasil penelitian ini akan disebarluaskan kepada pengawas di pasar modal, sehingga  pengawas  mendapatkan  gambaran  implementasi  SA  701  (2021)  di  Indonesia  untuk kemudian  menentukan  tindakan  pengawasan  yang  diperlukan  oleh  Direktorat  Pengawasan. Menurut  R5  lebih  lanjut  penelitian  ini  diharapkan  memberikan  gambaran  bagi  OJK  terkait perspektif dari auditor, TCWG, maupun investor untuk kemudian menentukan pengembangan apa yang diperlukan oleh OJK untuk meningkatkan implementasi HAU tersebut.
Target  penyelesaian  penelitian  ini  adalah  akhir  November  2023  sampai  dengan  awal  bulan Desember 2023. Sampai dengan pertengahan November 2023, progres kajian telah menyelesaikan tabulasi  data  atas  612  laporan  auditor  dan  sedang  proses  wawancara  kepada  investor  untuk kemudian dibuat laporan kajian.
Adanya  respons  OJK  yang  pertama  yaitu,  menginisiasi  penyusunan  RPOJK  terkait  HAU menunjukkan  bahwa  OJK  telah  memenuhi  tahapan  dukungan  implementasi  sesuai  kerangka Hudson,  Hunter,  dan  Peckham  (2019).  OJK  menemukan  adanya policy  gap atau  kesenjangan pengaturan  antara  Undang-Undang  Pasar  Modal  dan  Undang-Undang  P2SK  terkait  pihak-pihak yang  berada  di  bawah  pengawasan  OJK  Pasar  Modal  namun  belum  diatur  kewajiban pengomunikasian  HAU  bagi  pihak  tersebut  dalam  SA  701  (2021).  Selanjutnya  sesuai  kerangka Hudson,  Hunter,  dan  Peckham  (2019)  OJK  melakukan  tahapan  pemecahan  masalah  dengan menyusun regulasi spesifik terkait HAU.
Selanjutnya respons kedua OJK adanya penyusunan kajian implementasi tahun pertama SA 701 (2021)  di  Indonesia  menunjukkan  bahwa  OJK  telah  memenuhi  tahapan  akhir  dari  pembuatan kebijakan  menurut  kerangka  Hudson,  Hunter,  dan  Peckham  (2019),  yaitu  penelaahan implementasi. Output yang diharapkan dari penelaahan ini adalah analisis mengenai apakah sasaran dari kebijakan telah tercapai dan apakah terdapat aspek penting yang belum diatur dalam SA 701 (2021)  yang  perlu  diatur  dalam  RPOJK.  Hal  tersebut  didukung  oleh  jawaban  R4  pada  saat wawancara  bahwa  OJK  akan  memperluas  cakupan  pihak  yang  diwajibkan  mengomunikasikan HAU  dan  OJK  perlu  memahami  perspektif  auditor,  TCWG,  dan  investor  untuk  mengetahui pengembangan ketentuan yang diperlukan oleh OJK:
“OJK akan bermaksud untuk mengeluarkan ketentuan mengenai HAU... Konsepnya kita perluas lagi  menjadi  entitas  yang  mempunyai  akuntabilitas  publik…Dan  yang  kedua  adalah  untuk memahami pengembangan di fungsi pengawasan di OJK, tentunya hal-hal yang jadi misalkan perspektif dari si auditor, perspektif dari TCWG, perspektif dari investor itu bisa mempengaruhi apa yang  dibutuhkan  OJK dalam  meningkatkan  pengembangan  implementasi  HAU  tersebut... (R4, 2023)”
Berdasarkan respons-respons OJK di atas tercermin bahwa OJK mempunyai peran yang penting dalam  tahap  dukungan  implementasi  untuk  memastikan  implementasi  kebijakan  berjalan  baik dalam jangka panjang sesuai kerangka Hudson, Hunter, dan Peckham (2019). Melalui penyusunan RPOJK HAU dan kajian ini OJK melakukan evaluasi kebijakan mana yang berjalan baik, evaluasi kapasitas  saat  ini,  perbaikan  apa  yang  diperlukan  dan  bagaimana  cara  meningkatkan  kapasitas dalam rangka memenuhi tujuan dukungan implementasi menurut Gold (2014), yaitu mengelola dan mengatur, memecahkan masalah, mengembangkan kapasitas.

## KESIMPULAN
Terdapat 6 (enam) manfaat pengomunikasian HAU bagi regulator. Dalam menjalankan fungsi pengawasannya,  Inggris  dan  Malaysia  menemukan  antara  lain  jumlah  rata-rata  HAU  dan  kata dalam  pengomunikasian  HAU  dalam  laporan  auditor  terus  menurun,  isi  HAU  perusahaan  yang diaudit oleh KAP Big 4 mempunyai jumlah kata lebih banyak untuk jumlah HAU yang sama, dan manfaat  pengomunikasian  HAU  menurun  karena  pengungkapan  HAU  bersifat boilerplate . Respons  regulator  di  Inggris  dan  Malaysia  terkait  implementasi  HAU  beragam  mulai  dari menerbitkan  Kode  Tata  Kelola  Perusahaan  untuk  mendukung  implementasi  SA  701  hingga
melakukan  revisi  SA  701  jika  diperlukan.  Lebih  lanjut  fokus  utama  OJK  pada  tahun  pertama implementasi  SA  701  (2021)  adalah  menyusun  RPOJK  mengenai  Pengomunikasian  Hal  Audit Utama dalam Laporan Akuntan Publik atas Laporan Keuangan yang Diaudit di Pasar Modal dan melakukan kerjasama dengan IAPI untuk melakukan kajian terkait implementasi tahun pertama SA 701 (2021). Sampai dengan minggu ketiga November 2023, RPOJK mengenai Pengomunikasian Hal Audit Utama dalam Laporan Akuntan Publik atas Laporan Keuangan yang Diaudit di Pasar Modal dan kajian implementasi SA 701 tahun 2022 belum selesai disusun. Berdasarkan respons- respons OJK di atas tercermin bahwa OJK mempunyai peran yang penting dalam tahap dukungan implementasi  untuk  memastikan  implementasi  kebijakan  berjalan  baik  dalam  jangka  panjang sesuai kerangka Hudson, Hunter, dan Peckham (2019).

## REFERENSI
Abdullatif,  M.,  &  Al-Rahahleh,  A.  S.  (2020).  Applying  a  new  audit  regulation:  Reporting  Key Audit  Matters  in  Jordan. International  Journal  of  Auditing , 24 (2),  268–291. https://doi.org/10.1111/ijau.12192
Bédard, J., Gonthier-Besacier, N., & Schatt, A. (2019). Consequences of expanded audit reports: Evidence  from  the  justifications  of  assessments  in  france. Auditing , 38 (3),  23–45. https://doi.org/10.2308/ajpt-52339
Bentley, J. W., Lambert, T. A., & Wang, E. (2021). The Effect of Increased Audit Disclosure on Managers’  Real  Operating  Decisions:  Evidence  from  Disclosing  Critical  Audit  Matters. Accounting Review , 96 (1), 23–40. https://doi.org/10.2308/TAR-2017-0486
Bepari, M. K., Nahar, S., Azim, M. I., & Mollik, A. T. (2023). It is a balancing act: understanding the key audit matters disclosure in the context of a developing country. Journal of Accounting and Organizational Change . https://doi.org/10.1108/JAOC-09-2022-0131
Emami, T. H. M. M. (2016). Key audit matters - the answer?  An exploratory study investigating auditors’  possibility to accomplish the purpose of the  new audit report . https://diva-portal.org
Financial Reporting Council. (2022a). Snapshot 1: Understandability and useability of auditor’s reports . https://media.frc.org.uk/documents/Snapshot_1_-
_Understandability_and_useability_of_auditor_reports.pdf
Financial Reporting Council. (2022b).
Snapshot 3: Key Audit Matters . https://media.frc.org.uk/documents/Snapshot_3_-_Key_audit_matters.pdf
Fuller, S. (2015). The Effect of Auditor Reporting Choice and Audit Committee Oversight Strength on Management Financial Disclosure Decisions . Georgia  State  University . https://scholarworks.gsu.edu/accountancy_diss/16
Gold,  J.  (2014). International  Delivery  Centres  of  government  and  the  drive  for  better  policy implementation . https://hdl.handle.net/1807/99274
Hudson, B., Hunter, D., & Peckham, S. (2019). Policy failure and the policy-implementation gap: can  policy  support  programs  help? Policy  Design  and  Practice , 2 (1),  1–14. https://doi.org/10.1080/25741292.2018.1540378
Institut Akuntan Publik Indonesia. (2021). Standar Audit 701: Pengomunikasian Hal Audit Utama dalam Laporan Auditor Independen . http://www.iapi.or.id
Lennox,  C.  S.,  Schmidt,  J.  J., &  Thompson,  A.  M.  (2023).  Why  are  expanded audit reports  not informative to investors? Evidence from the United Kingdom. Review of Accounting Studies , 28 (2), 497–532. https://doi.org/10.1007/s11142-021-09650-4
Malaysian  Institute  of  Accountants.  (2017). Questions  and  Answers  on  Auditor  Reporting . https://mia.org.my/faq/auditing/
Matsumoto,  D.,  Pronk,  M.,  &  Roelofsen,  E.  (2011).  What  makes  conference  calls  useful?  The information content of managers’ presentations and analysts’ discussion sessions. Accounting Review , 86 (4), 1383–1414. https://doi.org/10.2308/accr-10034
Matta, J., & Feghali, K. (2021). The impact of Key Audit Matters (KAMs) on financial information quality: Evidence from Lebanon. Indonesian Management and Accounting Research , 19 (2), 135–162. https://doi.org/10.25105/imar.v19i2.7328
Porumb,  V.  A.,  Zengin-Karaibrahimoglu,  Y.,  Lobo,  G.  J.,  Hooghiemstra,  R.,  &  de  Waard,  D.
(2021).  Expanded  Auditor’s  Report  Disclosures  and  Loan  Contracting*. Contemporary Accounting Research , 38 (4), 3214–3253. https://doi.org/10.1111/1911-3846.12697
Prasad,  P.,  &  Chand,  P.  (2017).  The  Changing  Face  of  the  Auditor’s  Report:  Implications  for Suppliers and Users of Financial Statements. Australian Accounting Review , 27 , 348–367.
Pricewaterhouse  Coopers.  (2017). Enhanced  auditor’s  report  Survey  of first  year  experience in Singapore . www.pwc.com/sg
PricewaterhouseCoopers. (2015). New insightful audit reports Contents . www.pwc.com
Securities  Commission  Malaysia.  (2018a). A  review  of  first-year  implementation  experience  in Malaysia . www.sc.com.mywww.mia.org.mywww.accaglobal.com
Securities  Commission  Malaysia.  (2018b). Audit  Oversight  Board  Annual  Inspection  Report- Findings and Insights 2017 . www.investsmartsc.my
Securities  Commission  Malaysia.  (2019). Audit  Observation  Board  Annual  Inspection  Report Findings and Insights 2018 . www.sc.com.my/audit-oversight-board
Segal, M. (2019). Key audit matters: insight from audit experts. Meditari Accountancy Research ,
27 (3), 472–494. https://doi.org/10.1108/MEDAR-06-2018-0355
Suttipun, M. (2022). External auditor and KAMs reporting in alternative capital market of Thailand.
Meditari  Accountancy  Research , 30 (1),  74–93.  https://doi.org/10.1108/MEDAR-04-2020- 0850
The Association of Chartered Certified Accountants. (2017). A first year review of the enhanced auditor’s report in Singapore Contents . https://www.acra.gov.sg/docs/default-source/default- document-library/training-and-resources/publications/other-useful- resources/Review_of_implementation_of_EAR.pdf
The  Association  of  Chartered  Certified  Accountants.  (2018). Key  audit  matters:  unlocking  the secrets  of  the audit . https://www.accaglobal.com/gb/en/professional-insights/global- profession/key-audit-matters.html
Tiron-Tudor,  A.,  Cordos,  G.  S.,  &  Fulöp,  M.  T.  (2018).  Stakeholders’  perception  about strengthening the audit report. African Journal of Accounting, Auditing and Finance , 6 (1), 43– 69.
Yoga, B., & Dinarjito, A. (2021). The Impact of Key Audit Matters Disclosure on Communicative Value  of  The  Auditor’s  Report:  A  Systematic  Literature  Review. Jurnal  Akuntansi  Dan Keuangan Indonesia , 18 (1), 15–32. https://doi.org/10.21002/jaki.2021.02