## P U B L I S I A
JURNAL ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
Diterbitkan Oleh
Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

## Universitas Merdeka Malang
PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik) merupakan terbitan berkala ilmiah yang diterbitkan Oleh Program Studi Administrasi Publik - FISIP Universitas Merdeka Malang. Memuat berbagai hasil kajian teoritik dan hasil penelitian di bidang Administrasi Publik dengan tujuan untuk membangun kolaborasi antar komunitas epistemik di bidang Administrasi Publik.
Awal berdirinya, ditahun 1997 jurnal ini bernama "Publisia: Jurnal Kebijakan Publik" terbit sebanyak 4 kali dalam setahun, kemudian ditahun 2004 mendapatkan ISSN (p) 1410-0983 dengan judul terbitan "Publisia: Jurnal Sosial dan Politik". Ditahun 2014, terbitan berkala ini berganti judul dengan "PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik) yang terbit secara cetak. Ditahun 2016 terbit dalam 2 versi (Cetak dan Online), perubahan sub judul pada terbitan berkala ini diajukan pembaruan sehingga ISSN (p): 2541-2515 , di versi online ISSN (e):  2541-2035 . Setiap tahun terbit sebanyak 2 kali, di Bulan April dan Oktober . Link Jurnal Online: http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jkpp

## Ketua Penyunting
Chandra Dinata

## Wakil Ketua Penyunting
Umi Chayatin

## Penyunting Pelaksana
Budhy Priyanto
Catur Wahyudi
Praptining Sukowati
Dwi Suharnoko

## Penyunting Ahli
Sukardi (Universitas Merdeka Malang) Purwo Santoso (Universitas Gadjah Mada)
Bambang Supriono (FIA Universitas Brawijaya Malang) Mas’ud Said (Universitas Muhammadiyah Malang)
Agus Solahuddin, MS. (Universitas Merdeka Malang)
Yopi Gani (Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian) Kridawati Sadhana (Universitas Merdeka Malang) Sujarwoto  (FIA Universitas Brawijaya Malang) Tri Yumarni (Universitas Jenderal Soedirman)

## Mitra Bestari
Mudjianto (Universitas Negeri Malang)
Alamat Penyunting & Tata Usaha: Gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Unversitas Merdeka Malang, Jl. Terusan Raya Dieng 62-64 Malang 65145, Telp. (0341) 580537, e-mail: publisia.jopad@unmer.ac.id

## P U B L I S I A

## JURNAL ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK - FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS MERDEKA MALANG
VOLUME 01, NOMOR 01, APRIL 2016

## DAFTAR ISI
Fajar Apriani Buruh anak: mampukah kebijakan negara melindungi? 1-14 Dipa Pratama Tjahjanulin Domai Riyanto Implementasi Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dalam Rangka Mewujdukan Kota Malang Sebagai Kota Layak Anak (Studi pada Dinas Sosial Pemerintah Kota Malang) 15-23 Erfinandus G. Setiawan Catur Wahyudi Sri Hartini Jatmikowati Pembinaan Anak Jalanan Melalui Home Shelter “Griya Baca” Kota Malang Sebagai Upaya Menuju Kota Layak Anak 24-37
Ani Agus Puspawati Penerapan New Public Management (NPM) DI Indonesia (Reformasi Birokrasi, Desentralisasi, Kerjasama Pemerintah dan Swasta Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik) 38-53 Happy Susanto Remunerasi dan Problem Reformasi Birokrasi Di Indonesia 54-69 Rina Hardiyantina Sukardi Studi Etnografi Perilaku Pengemis Masyarakat Desa Pragaan Daya Kabupaten Sumenep 70-91 Saudah Media Difusi Efektif untuk Sosialisasi Kebijakan Akselerasi Pengembangan Pasar Tradisional Menuju Semi Modern 92-104

## MEDIA DIFUSI EFEKTIF UNTUK SOSIALISASI KEBIJAKAN AKSELERASI PENGEMBANGAN PASAR TRADISIONAL MENUJU SEMI MODERN

## SAUDAH
Program Studi Ilmu Komunikasi - FISIP Universitas Merdeka Malang saudah@unmer.ac.id

## Abstract
The  development  of  traditional  market  to  become  a  modern  one  requires  a  comprehensive  participative approach  involving  the  concerned  stakeholders.  All  parties  such  as  central  and  local  government agencyalong with market traders should come together to sit one table for discussing the matter. By doing so, the parties can voice their interest; the government agency can socialize the proposed policy while the traditional  market  traders  respond  to  it  attentively.  Besides  face-to-face  communication  means,  the government  can  make  use  of  another  means  of  communication  media  such  as  letters,  and  paid  mass advertising  to  win  public  appreciation.  This  shows  the  crucial  role  of  mass  media  communication  in propagating  government  policies.  Pu blicizing  government  policy  is  a  means  to  develop  the  parties’ commitment to device norms, rules, and values that are to be institutionalized in an attempt to have the related  policies  sustainable.  It  is  through  this  means  the  proposed  government  project  eventually  be implemented  well.  Added  to  that,  it  will  open  opportunity  for  traditional  merchants  to  defend  as  well  as develop their venue in such way so that they can adapt to the changing social and political environments.
Keywords: Acceleration, Market, Policy, Communication Media

## Intisari
Akselerasi pengembangan pasar tradisional menuju semi modern tidak hanya bertumpu pada upaya yang digagas  oleh  pemerintah  saja  baik  pada  tingkatan  pusat  maupun  daerah.  Pengikutsertaan  pelaku  pasar juga  menjadi  faktor  penentu  bagi  penyelarasan  setiap  kebijakan  pemerintah  melalui  proses  sosialisasi yang  melibatkan  institusi  media.  Difusi  kebijakan  pada  dasarnya  merupakan  upaya  membangun komitmen  antara  pemangku  kepentingan  dan  masyarakat,yaitu  secara  bersama-sama  memiliki kepentingan  menciptakan  kebiasaan-kebiasaan  yang  dinormakan  sebagai  budaya  pasar.  Disinilah institusi media memiliki peran sentral dalam rangka mendekatkan seluruh elemen pasar, sehingga dapat mempermudah pelaksanaan secara optimal kebijakan pemerintah. Tujuan dari akselerasi pengembangan pasar,  secara  normatif  membuka  ruang  argumentatif  bagi  setiap  pelaku  pasar  untuk  mempertahankan dan mengembangkan pasar tradisional agar tidak akan tergerus oleh jaman. Demikian pula keberadaan masyarakat  pasar  dengan  kompleksitasnya,  tetap  memiliki  kelonggaran  untuk  berkomunikasi  secara langsung.  Kemajemukan  aturan  yang  diterapkan  di  pasar  tradisional  menuju  semi  modern,  akan  tetap konsisten berupaya memberikan keleluasaan bagi masyarakat  pasar menentukan pilihan melalui proses pertukaran informasi.
Kata kunci: Akselerasi, Pasar, Kebijakan, Media Komunikasi .

## PENDAHULUAN

## Dinamika Perubahan Pasar
Kajian  ekonomis  pasar  sebagai  lembaga sebagai dasar pembangunan bisa diwujudkan dengan melirik sektor yang lebih
komprehensif.  Ditinjau  dari  aspek  sosial budaya, akan selalu berkaitan dengan perubahan  yang  terjadi  di  masyarakat.  Salah satu  aspek  penting  yang  ada  adalah kelembagaan  tukar  menukar  yang  melibatkan
Volume 1, Nomor 1, April 2016                                       PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)    | 93
pedagang,  pembeli,  hingga  aparat  secara langsung  bersentuhan  dengan  keberadaan pasar.Kelembagaan  yang  terstruktur  secara formal adalah dengan adanya kebijakan nyata disusun dan dilaksanakan hingga mengetengahkan  berbagai  aspek  untuk  bisa menyeimbangkan posisi pedagang dan pengambil  kebijakan.  Secara  non  formal, ikatan  yang  kuat  diantara  komunitas  yang ada,  akan  membentuk  pola  yang  tidak terbantahkan.
Memahami  pasar  sebagai  bagian  tidak terpisahkan dari perputaran kehidupan masyarakat,  mensyaratkan  adanya  aktivitas yang  bisa  mendukung  perputaran  dari  pasar itu sendiri. Adanya kebijakan secara berkesimbungan serta memperhatikan keberadaan  pedagang,  maka  diharapkan  laju dari  roda  perekonomian  di  pasar  tersebut mampu  membagi  kue-kue  pembangunan secara  merata.  Pembangunan  masyarakat dipahami  sebagai  pembangunan  manusia seutuhnya atau memang benar-benar dimaksudkan  untuk  memperbaiki  mutu  hidup setiap  individu  dan  masyarakatnya,  dan bukannya  mengorbankan  manusia  dalam setiap  aspek  yang  ada    demi  tercapainya tujuan  pembangunan  (Theresia,  2014:5). Sehingga  dapat  dipahami  bahwa  kebijakan pemerintah  yang  memang  ditujukan  kepada masyarakat sejatinya dalam rangka melalukan percepatan dan pemerataan guna peningkatan kehidupan masyarakat.
Akselerasi  pembangunan  merupakan sebuah terobosan yang tepat dalam menyikapi perubahan saat ini. Sejalan dengan pergerakan  di  sektor  lainnya,  salah  satunya aspek pengembangan penopang sendi kehidupan masyarakat, yaitu melalui sinerjitas pasar  tradisional  untuk  menuju  ke  semi modern. Konsentrasi dari pemikiran mendasar tentang  keberadaan  pasar  itu  sendiri  telah terbuktikan  hingga  saat  ini.  Pasar  yang  pada dasarnya  merupakan  wadah  untuk  transaksi jual  beli,  akhirnya  mampu  memunculkan ikatan  persaudaraan,  mampu  memberikan kekuatan emosional di antara para pelaku.Utamanya  adalah  bahwa  keberadaan pasar  hingga  saat  ini  terus  dibutuhkan  oleh masyarakat.  Munculnya  pasar  semi  modern sendiri  tidak  menghilangkan  ciri  khas  yang dimiliki  pasar  tradisional.  Yang  terlihat  adalah perubahan  fisik  serta  peralatan  pendukung berdirinya  sebuah  pasar.  Penataan  kios,  los yang  rapi,  sentralisasi  berdasarkan  jenis dagangan  serta  kemudahan  akses  menuju pasar tersebut.
Dari  waktu  ke  waktu,  pasar  mulai berbenah.Tidak  hanya  pada  faktor  fisik  saja, khususnya  bangunan  yang  tepat,  tetapi  juga pada  aspek softskill dari  pedagang,  yaitu menonjolkan kemampuan berkomunikasi secara  tepat  tanpa  meninggalkan  ciri  khas dari  pasar  tersebut.  Kemampuan  berinteraksi dengan  pembeli,  kembali  pada  pemahaman dasar  bahwa  komunikasi  akan  berjalan
dengan  baik,  apabila  komunikator  memahami secara  cermat  kebutuhan  dari  masyarakat serta strategi dalam menumbuhkan
keberlanjutan dari proses yang telah dibangun.
Dengan  perubahan  secara  cepat  di beberapa wilayah, menunjukkan bahwa pemerintah  serius  menangani  pasar  sebagai penopang kehidupan masyarakat. Tidak terkecuali  dengan  mengatur  sedemikian  rupa pergerakan  dari  jenis  pasar  itu  sendiri,  dan peraturan  tentang  keberadaan  pasar  modern yang memang bisa ditakutkan untuk menggeser  keberadaan  pasar  tradisional. Pemerintah sejatinya sebagai fasilitator berupaya  memaksimalkan  keberadaan  pasar tradisional untuk bisa dijangkau oleh masyarakat.
Pada  kenyataan  yang  ada,  perubahan pasar  dari  waktu  ke  waktu  seringkali memunculkan  gejolak.  Perubahan  tersebut tidak  hanya  mengacu  pada  upaya  untuk menjadikan  pasar  sebagai  institusi  yang  tidak dapat  tersentuh,  tetapi  memang  semua  akan kembali  ke  habit  (kebiasaan)  dari  masyarakat sendiri. Perubahan secara cepat di masyarakat  akan  berdampak  pada  institusi yang  selama  ini  menaunginya.  Aturan  atau juga  kebijakan  sejatinya  mengarah  pada tumbuh kembangnya kedisiplinan serta harmonisasi di masyarakat.
Masyarakat  pada  dasarnya  akan  selalu berupaya  untuk  memenuhi  kebutuhannya,
tidak  hanya  untuk  kebutuhan  primer  saja. Salah  satu  yang  harus  dicukupi  adalah  dari aspek  ekonomi.  Manusia  dilahirkan  untuk mampu beradaptasi serta memiliki tanggungjawab  untuk  memenuhi  kebutuhan dasar.  Pasar  merupakan  institusi  yang  bisa mendukung  hal  tersebut.  Pasar  tidak  hanya mampu memenuhi kebutuhan pokok manusia, tetapi  pasar  juga  dijadikan  gantungan  hidup guna  memperoleh  kehidupan  yang  layak. Pasar  tidak  hanya  dipandang  sebagai  tempat untuk  aktifitas  perdagangan  saja,  tetapi  juga bisa  dikaitkan  dengan  unsur-unsur  lain  yang hanya  dapat  dijelaskan  dengan  pendekatan proses  sosial.  Pasar  adalah  suatu  institusi sosial ekonomi terpenting dan menjadi bagian dari  masyarakat  untuk  masuk  dalam  proses sosial, budaya, politik dan lain-lainnya (Belshaw, 1981:10).

## Perkembangan Kebijakan Pasar
Munculnya  kebijakan  tidak  terlepas  dari munculnya  informasi  yang  semakin  beragam dan  didukung  oleh  penyampai  pesan  yang juga  memiliki  keterlibatan  langsung  serta membutuhkan  sebuah  aturan  untuk  dapat diterapkan  secara  bersama  dengan  tujuan yang  positif.  Kebijakan  pasar  yang  dalam  hal ini  tentang  status  pasar,  memerlukan  campur tangan  dari  pemerintah  dalam  upaya  untuk menyeimbangkan proses yang ada. Dari kaca mata  ekonomi,  secara  nyata  terlihat  bahwa masing-masing individu memiliki
ketergantungan  pada  pasar  yang  selama  ini berada di sektor swasta. Sedangkan pemerintah  sendiri,  sebagai  pihak  pembuat kebijakan,  memiliki  funsi  penting  dalam perekonomian.  Fungsi  tersebut  terealisasi dalam bentuk stabilisasi pasar, alokasi secara menyeluruh  serta  distribusi  yang  merata sesuai dengan aturan yang ada.
Peraturan Mentri Perdagangan RI Nomor: 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang pedoman  penataan  dan  pembinaan  pasar tradisional  pusat  perbelanjaan  dan  toko modern  menyatakan  bahwa  pasar  tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah  Daerah,  Swasta,  Badan  Usaha Miliki  Negara  dan  badan  Usaha  Milik  daerah termasuk  kerjasama  dengan  swasta  dengan tempat  usaha  berupa  Toko,  Kios,  Los  dan Tenda  yang  dimiliki/dikelola  oleh  pedagang kecil,  menengah,  swadaya  masyarakat  atau koperasi  dengan  usaha  skala  kecil,  modal kecil  dan  dengan  proses  jual  beli  barang dagangan melalui tawar  menawar.
Dari  perkembangan  pasar  tradisional hingga  saat  ini,  yang  paling  memberatkan adalah  bahwa  para  pedagang  berhadapan dengan pasar modern yang menjual barang/komoditi yang sama. Masalah infrastruktur  sampai  dengan  saat  ini  juga masing  perlu  dikaji  ulang.  Pasar  tradisional yang memiliki dua lantai, pasti akan mengalami kondisi yang hampir sama, bahwa lantai dua kurang bisa tersentuh oleh pembeli.
Di samping itu, yang biasa menjadi persoalan adalah  berkaitan  dengan  kebersihan,  kurang terpeliharanya lahan parkir serta pembuangan sampah  yang    kurang  maksimal.  Jika persoalan  yang  selama  ini  dihadapi  pasar tradisional  tidak  cepat  teratasi,  maka  akan bisa  membawa  dampak  yang  tidak  baik  bagi keberlangsungan  pasar  tradisional,  terutama untuk pedagang yang selama ini menggantungkan  hidupnya  melalui  pasar tradisional. Pedagang Pasar tradisional secara  potensi  dan  aktual  bisa  mengalami kemerosotan “trust” (kepercayaan), akumulasi eksistensi  mengarah  pada  trend  yang  negatif (Leksono, 2009:2).
Kebijakan  tentang  pasar  melihat  bahwa potensi  yang  dimiliki  pasar,  memunculkan perilaku  yang  dibangun  oleh  interaksi  pelaku sehingga memungkinkan terjadinya pertukaran.  Tidak  hanya  pertukaran  barang atau  jasa  yang  menjadi  ciri  khas  dari  institusi pasar.  Dalam  proses  tersebut,  rasionalisasi produksi  barang  dan  jasa  juga  melibatkan pembentukan lingkup ekonomi yang mengimplementasi  dan  memonitor  pilihan – pilihan konsumsi dan investasi  melalui kekuatan pembelian. Tindakan ekonomi adalah  sebuah  tindakan  yang  melibatkan perhitungan  impersonal  dan  teknis,  yang orientasinya  pada  perolehan  keuntungan (Scott, 2012:286). Pasar bukanlah merupakan ciri  khas  dalam  modernitas,  tetapi  Weber melihat rasionalisasi aktivitas ekonomi
memungkinkan berlakunya hubungan pertukaran  yang  murni  instrumental  dan kalkulatif.
Kebijakan  itu  sendiri  erat  kaitannya dengan  terwujudnya  sebuah  prinsip  yang ditujukan untuk kepentingan umum, di dalamnya  ada  kelompok  sasaran  untuk meraih  tujuan  bersama.  Kebijakan  yang ditetapkan  oleh  pemerintah  memang  secara signifikan  menyangkut  kepentingan  umum. Pada  sistem  yang  ada,  kebijakan  juga memuat  dua  hal,  yaitu  internal  dalam  arti mengikat  manajerial  di  dalam  dan  eksternal yang  berarti  menyangkut  masyarakat  umum. Kebijakan  yang  dituangkan  dalam  peraturan pemerintah  akan    memberikan  tata  aturan secara  detail  sehingga  tidak  merugikan masyarakat. Peraturan tentang pasar tradisional  juga  disikapi  secara  serius  oleh pemerintah.
Peraturan  mentri  dalam  negeri  Republik Indonesia  Nomor  20  Tahun  2012  tentang pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional,  pasal  1  menyatakan  bahwa pengelolaan pasar tradisional adalah penataan  pasar  tradisional  yang  meliputi perencanaan dan pengendalian pasar tradisional.  Sedangkan  pemberdayaan  pasar tradisional  adalah  segala  upaya  pemerintah daerah  dalam  melindungi  keberadaan  pasar tradisional  agar  mampu  berkembang  lebih baik  untuk  dapat  bersaing  dengan  pusat perbelanjaan  dan  toko  modern.  Dijelaskan
dalam  aturan  yang  ada,  bahwa  kriteria  pasar tradisional  antara  lain  dimiliki,  dibangun  dan atau dikelola oleh pemerintah daerah, transaksi  dilakukan  secara  tawar  menawar, tempat  usaha  beragam  dan  menyatu  dalam lokasi  yang  sama  serta  sebagian  besar barang  atau  jasa  yang  ditawarkan  berbahan baku  lokal.  Hal  ini  dapat  diartikan  bahwa ketika sebuah kebijakan  dibuat, sudah menyentuh  hingga  aspek  terkecil  dari  sebuah institusi yang dituju.

## Komunikasi  Pemerintah  dengan  Pelaku Pasar
Secara sosiologis, keeratan yang dibangun  antara  pemerintah  dengan  pelaku pasar  akan  memunculkan  hubungan  timbal balik  sehingga  terdapat  interaksi  secara berkelanjutan.  Hal  tersebut  dilakukan  karena interaksi  yang  terjalin  melibatkan  hubungan antarpribadi, sehingga akan berkaitan dengan karakter personal, status sosial, latar belakang pribadi  serta  keahlian  dari  masing-masing personal.  Pedagang  memiliki  jaringan  yang kuat,  dan  dalam  proses  interaksi  tersebut mensyaratkan  adanya  komunikasi  untuk  bisa memfasilitasi  hubungan  diantara  pedagang serta  dengan  pihak  lain.  Ukuran  dari efektivitasnya  tentunya  juga  harus  terdukung oleh pihak-pihak yang terlibat. Hubungan yang terjalin  akan  memunculkan  kebersamaan yang  pada  akhirnya  bisa  menumbuhkan  trust
(kepercayaan),  empati,  serta  persamaan persepsi.
Pelaku  pasar  dalam  menjalin  hubungan dengan  pemerintah  juga  mempertimbangkan terpilihnya  saluran  komunikasi  lain,  tidak hanya sebatas antarpribadi, tetapi komunikasi bermedia dipilih ketika komunikasi tatap muka secara  langsung  tidak  memungkinkan.  Saat ini perkembangan teknologi komunikasi memberikan  keleluasaan  bagi  pelaku  pasar dan  pemerintah  untuk  bertukar  informasi. Mutual  understanding (kebersamaan  dalam makna) dalam komunikasi, akan mempermudah  tercapainya  saling  mengerti dan  juga  keterbukaan  satu  dengan  yang  lain. Komunikasi  yang  dilandasi  dengan  tindakan sadar memberikan informasi akan membentuk sebuah sistem yang terpola.
Komunikasi  pemerintah  pada  dasarnya dapat  dipahami  sebagai  proses  penyampaian gagasan serta  pikiran lainnya yang berkaitan dengan  kemaslahatan  hidup  masyarakat. Pada  tingkatan  ini,  pemerintah  berada  pada posisi  sebagai  komunikator,  yang  harus memiliki  kemampuan  dalam  berkomunikasi dengan masyarakat, sehingga setiap kebijakan  yang  akan  diterapkan,  dapat disosialisasikan  sehingga  kebijakan  yang diambil  tepat  sasaran.  Komunikasi  yang secara  nyata  dipahami  sebagai  proses  yang melibatkan  ide-ide  atau  gagasan  baik  secara verbal  maupun  non  verbal  dalam  bentuk simbol-simbol  dengan  tujuan  untuk  merubah
sikap  atau  perilaku  seseorang.  Hal  ini  tentu saja  identik  dengan  komunikasi  manusia, yang di dalamnya memuat kebersamaan, dan masing-masing  lekat  dengan  karakter  yang dimiliki,  sehingga  komunikasi  yang  dijalankan memberikan  arti  yang  positif  dan  bermakna untuk  mendukung  perolehan  informasi  satu dengan yang lain.
Harold Lasswell dalam Bungin (2006:79), mengidentifikasi tiga macam aktivitas komunikasi, yaitu (1) pengawasan lingkungan. (2)  korelasi  antar  bagian  dari  masyarakat dalam  menanggapi  lingkungan.  (3)  transmisi warisan sosial dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Aktivitas tersebut apabila diterapkan pada lingkungan pasar, maka akan menemukan gambaran nyata bahwa masyarakat  tidak  hanya  menjadi  pihak  yang pasif  dalam  sebuah  proses  interaksi.  Lebih dari  itu,  komunikasi  yang  dijalankan  dengan memainkan gerak gerik memunculkan perilaku pada masing-masing individu. Perilaku komunikasi sendiri merupakan sebuah tindakan atau respon atas situasi yang ada,  yang  ditunjukkan  melalui  bagaimana seseorang  berpikir,  bagaimana  melakukan sebuah  perilaku  tertentu  hingga  bagaimana cara  memproduksi  dan  mendistribusikan sebuah  pesan.  Aktivitas  yang  menekankan pada korelasi antar bagian di masyarakat juga didasari  sebuah  pemikiran  bahwa  manusia tidak  bisa  hidup  sendiri,  manusia  merupakan makhluk  yang  kompleks  sehingga  tetap
tumbuh  keinginan  untuk  saling  melengkapi. Komunikasi dipahami sebagai proses penyampaian suatu pernyataan yang dilakukan  oleh  seseorang  kepada  orang  lain sebagai  konsekwensi  dari  hubungan  sosial (Effendy, 2008:5).
Komunikasi  pemerintah  dengan  pelaku pasar  melibatkan  kepentingan  satu  dengan yang lain dengan melihat bahwa kemanfaatan untuk  saling  melengkapi  akan  memberikan kemudahan dalam proses perdagangan karena  mekanisme  kerja  yang  terstruktur. Informasi yang ada sifatnya dinamis, sehingga masing-masing  harus  memiliki  kemampuan dalam berkomunikasi.  Pemerintah dan pelaku pasar  tentu  harus  mampu  menyampaikan informasi secara tepat. Ketepatan menyampaikan  informasi  kepada  pihak  lain didukung  oleh  bagaimana  pengertian  bisa dibangun bersama hingga terwujudnya sebuah  tindakan  untuk  mencapai  tujuan bersama.  Komunikasi  yang  dibangun  dalam lingkungan  pasar,  akan  mewujudkan    sebuah hubungan  sosial yang bertahap.
Lingkungan pasar itu sendiri juga menginginkan  adanya  ketertiban  lingkungan sehingga  akan  mendukung  aktivitas  yang dilakukan  setiap  hari.  Hubungan  yang  terjalin baik  secara  verbal  maupun  non  verbal pastinya  akan  mendapat  reaksi  dari  pihak yang  terlibat,  karena  komunikasi  sebagai interaksi mensyaratkan adanya feedback atau umpan  balik.  Dari  situ  akan  bisa  dimaknai
bahwa  interaksi  yang  dijalankan  memang mampu menyenangkan kedua belah pihak.

## Tren Difusi Informasi
Dalam  setiap  proses  sosialisasi  selalu memposisikan  komunikasi  sebagai  faktor dominan,  dengan  harapan  akan  tumbuh secara  konstrukstif  interaksi  diantara  yang terlibat di dalamnya, baik menyangkut persoalan  sumber  informasi  sampai  dengan sasaran utama yang sudah ditetapkan sebelumnya. Perguliran informasi dapat terukur  secara  efektif,  apabila  masing-masing pihak  berada  dalam  kepentingan  yang  sama terhadap isi atau muatan informasi. Sedangkan situasi yang ada pada komunikasi berlangsung, akan selalu menentukan signifikansi dampak yang diselaraskan dengan tinggi atau rendahnya harapan semua pihak  yang  terlibat  dalam  proses  tersebut. Disinilah  media  komunikasi  mengambil  peran penting  dalam  sosialisasi,  mengingat  media bukan  hanya  dipandang  sebagai  alat  buatan yang  membantu  sebuah  proses  interaksi, namun  sebenarnya  media  harus  dipandang sebagai  institusi  yang  memuliki  komponen normatif yang terstruktur.
Salah  satu  aspek  positif  dari  munculnya orientasi  kebutuhan  akan  media  informasi sudah  menjadi  ciri  khas  masyarakat  saat  ini. Tidak dapat dielakkan lagi bahwa setiap saat, masyarakat bergulat dengan kebutuhan memperoleh  sebaran  informasi.  Tumbuhnya
berbagai macam media informasi dan keterdukungan  teknologi  komunikasi  yang semakin  canggih,  menjadikan  kecepatan  dan ketepatan memperoleh informasi adalah dengan  melengkapi  alat  komunikasi.  Situasi ini disebut dengan kondisi tren difusi informasi yang mengarahkan, bahwa proses penyaluran informasi secara komunikatifdengan menggunakan media tertentu untuk mencapai efektifitas,  mengalami  pergerakan  dalam jangka waktu tertentu yang terjadi pada sistem sosial  tertentu.  Media  difusi  informasi  dengan keterdukungan  teknologi,  akan  memberikan enerji  tambahan  untuk  mempercepat  proses perubahan  dalam  struktur  dan  fungsi  sosial sesuai  harapan,  sehinggadapat  mengurangi ketidakpastian informasi serta menjadi sesuatu  rmanfaat  bagi  masyarakat  (Littlejohn, 2005:308-309).
Dengan  memandang  pasar  sebagai sistem  sosial,  maka  media  difusi  informasi akan  bisa  menjadi  pengendali  efektif  yang tidak  ada  bandingannya.  Hal  ini  dapat memberikan kesadaran organis kepada seluruh anggota sistem sosial, bahkan secara normatif mengarah kepada semakin berkembangnya  segala  kreatifitas  dimiliki pelaku  pasar.  Dengan  adanya  tanda-tanda perubahan  pada  sikap  dan  perilaku  pelaku pasar, maka setiap informasi yang terdifusikan akan selalu diindahkan dengan mengkonfirmasikannya  pada  perkembangan dunia  luar  sistem  sosial  pasar.  Pasar
mengajarkan  kepada  setiap  pelaku  yang  ada di  dalam  sistem  sosialnya,  bahkan  tidak  ada kultur  dan  sistem  yang  lebih  memiliki kompleksitas  persoalan  kecuali  pasar,  dan tentu  menyorotinya  dengan  menggunakan dimensi yang utuh.

## PEMBAHASAN
Kebijakan  pemerintah  dalam  kaitannya dengan  keberadaan  pasar  tradisional  adalah satu  upaya  yang  memang  ditujukan  untuk kepentingan  umum.  Pasar  tradisional  saat  ini sedang  mempersiapkan  untuk  menjadi  pasar semi  modern.  Hal  ini  tidak  dalam  upaya mempersiapkan  diri  menjadi  pasar  modern, tetapi lebih pada memperbaiki segala hal yang berkaitan  dengan  pasar  tradisonal,  utamanya adalah tata kelola bedak/los serta memperbaiki  fasilitas  umum.  Sedangkan  ciri khas  yang  melekat  pada  pasar  tradisional tidak  akan  hilang.  Pasar  semi  modern  adalah diciptakan  sebagai  gagasan  baru  yang menjdikan  pasar  tradisional  tetap  menjadi pilihan  bagi  masyarakat  untuk  melakukan proses perdagangan.
Saat  ini  masyarakat  memiliki  kapasitas sebagai  warga  yang  merdeka  dan  berhak menentukan  segala  tindakan  secara  baik. Tidak  luput  juga  dalam  menetukan  pilihan untuk  melakukan  proses  jual  beli.  Transaksi yang  ada  merupakan  suatu  hal  yang  lumrah, ketika alat jual beli masih bisa disepakati oleh kedua belah pihak. Pertemuan secara
langsung antara pembeli dan penjual, produsen dengan konsumen, pedagang dengan  konsumennya  adalah  tumbuh  secara turun temurun.
Pihak-pihak  yang  memiliki  keterlibatan langsung dengan pasar memunculkan keeratan  yang  tidak  terbantahkan,  karena rutinitas yang ada saling bersinggungan. Saat ini  kebijakan  menentukan  media  untuk melaksanakan  proses  jual  beli  sudah  sangat beragam.  Mulai  dari  tatap  muka  secara langsung,  menggunakan  perangkat  teknologi serta  media  yang  lain.  Teknologi  komunikasi saat  ini  sudah  sampai  pada  tahapa  lahirnya cyber media. Lahirnya era komunikasi interaktif ditandai dengan terjadinya diversifikasi teknologi informasi dengan bergabungnya  telefon,  radio,  komputer  dan televisi  menjadi  satu  dan  menandai  teknologi yang disebut dengan internet (Bungin, 2013:113).  Media  juga  menjadi  pilihan  untuk mensosialisasikan kebijakan, sehingga masyarakat tidak lagi terhalangi untuk mendapatkan informasi.
Sosialisasi kebijakan akselerasi pengembangan pasar tradisional menuju semi modern  di  media  massa  juga  bisa  mendapat tanggapan  dari  masyarakat,  opini  tersebut bisa semakin menguatkan atau juga melemahkan kebijakan yang akan diberlakukan.  Secara  terstruktur,  masyarakat mulai  terbiasa  untuk  menyikapi semua informasi  yang  ada  di  media.  Korelasi
positifnya  adalah  bahwa  informasi  yang berkaitan dengan pengembangan pasar tradisional  menuju  modern  akan  menjadi bahan    perbincangan  umum  dan  pihak  yang terkait  akan  mulai  mempersiapkan  diri  dan berbenah.
Dalam  menentukan  apa  yang  harus dilakukan untuk menghadapi suatu tantangan, masyarakat  menggunakan  sistem  komunikasi sebagai  sebuah  forum  atau  ajang  diskusi (Rivers (2003:34). Sistem komunikasi sebagai ciri  khas  dari  suatu  masyarakat  melahirkan karakter  masyarkat  yang  beda  dengan  yang lain.  Konsekwensi  dari  gabungan  berbagai pola  pikir masyarakat akan menuju pada satu tujuan bersama dan menyederhanakan berbagai  kendala  sebagai  pijakan  untuk menentukan  langkah  berikutnya.  Masyarakat bebas  membuat  keputusan-keputusan  untuk mengubah lingkungan sosialnya sesuai dengan  apa  yang  diharapkan  (Fahrudin, 2011:26).  Hal  ini  akan  bisa  membantu masyarakat  dalam  menyikapi  lingkungan sekitarnya  serta  mempertimbangkan  berbagai hal  serta  merencanakan    apa  yang  akan dilakukan. Usaha mendorong interaksi manusia akan bisa berjalan apabila sikap dan keyakinan  yang  dimiliki  bisa  berubah  menjadi positif serta menunjukkan etika yang baik bagi keberlangsungan  interaksi  yang  dijalankan. Partisipasi  masyarakat  akan  terlihat  apabila didukung  oleh  adanya  kesempatan,  adanya kemauan serta adanya kemampuan.
Kesadaran  dan  keyakinan  bahwa  dalam dirinya memiliki kesempatan yang sama untuk bisa  mengaktualisasikan  dirinya  untuk  meraih tujuan bersama.
Media  adalah  sarana  untuk  mengakses informasi  dan merupakan sebuah aspek yang sangat  penting  bagi  masyarakat  (Thomas, 2007:80).  Media  juga  dapat  memberikan pengaruh  kepada  opini  publik.  Media  yang digunakan dalam berkomunikasi tidak terbatas.  Media  komunikasi  tatap  muka secara langsung, atau juga media massa baik itu  media  elektronik  maupaun  media  cetak. Media  massa  selama  ini  memiliki  peran penting  untuk  mensosialisasikan  kebijakan yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah.  Noelle- Neumann  menjelaskan  bahwa  media  tidak memberikan  interpretasi  yang  luas  dan seimbang terhadap peristiwa sehingga masyarakat  memiliki  pandangan  terhadap realitas  secara  terbatas  dan  sempit.  Media massa  memiliki  tiga  sifat  atau  karakteristik yang  berpran  dalam  pembentukna  opini publik, yaitu ubikuitas, kumulatif dan konsonan (Morissan, 2013:531). Sifat ubikulitas ( ubiquity )  mengacu  pada  fakta  bahwa  media merupakan  sumber  informasi  yang  sangat luas  karena  terdapat  di  mana  saja  sehingga media menjadi instrumen yang sangat penting,  dapat  diandalkan  dan  selalu  tersedia ketika  orang  membutuhkan  informasi.  Sifat kumulatif  ( cumulativeness )  media  mengacu pada  proses  media  yang  selalu  mengulang-
ulang  apa  yang  disampaikannya.  Sedangkan sifat  konsonan  ( consonant )  mengacu  pada kesamaan  kepercayaan,  sikap  dan  nilai-nilai yang  dianut  media.  Ketiga  sifat  tersebut memberikan  kontribusi  terhadap  munculnya spiral kebisuan karena media memiliki kemampuan untuk menentukan dan menyebarluaskan pandangan-pandangan yang dinilai lebih dapat diterima publik secara umum.
Selain media massa, saluran komunikasi dengan  menggunakan  media  komunikasi personal,  atau  tatap  muka  secara  langsung juga  menjadi  pilihan  yang  tepat  guna mensosialisasikan kebijakan. Komunikasi antarpribadi  akan  dengan  segera  mampu menciptakan perbincangan-perbincangan secara  dalam  jumlah  kapasitas  orang  dalam jumlah  tertentu,  sehingga  terjadi  proses pertukaran  informasi    bisa  berpengaruh terhadap    sikap  atau  perilaku  seseorang. Perubahan yang ada di masyarakat juga tidak terlepas  dari  berjalannya  sebuah  sistem secara berkelanjutan.
Masyarakat  sebagai  salah  satu  pelaku pasar membawa arti penting dalam membentuk  perekonomian  sebuah  bangsa. Perekonomian  sebuah  negara  dikatakan cepat  apabila  dalam  setiap  proses  yang  ada, mampu  menyeimbangkan  kebijakan  serta terdukung  oleh  sarana  dan  prasarana  di berbagai  bidang,  karena  hal  ini  adalah merupakan  bukti  nyata  bahwa  kinerja  untuk
mendukung  proses  akselerasi  harus  dimulai dari  proses  yang  terus  menerus.  Mengkaji sebuah  kebijakan  tentu  bisa  dilihatd  ari  sudut pandang yang berbeda, sehingga kompleksitas  terhadap  munculnya  alasan- alasan  yang  menguatkan  serta  melemahkan mampu  terdukung  oleh  pola  pikir  yang komprehensif.
Pengembangan pasar tradisional menuju semi  modern,  melibatkan    tata  kelola  yang lebih mempertimbangkan aspek yang melekat dalam  diri  pelaku  pasar.  Dengan  semakin berkembangnya masyarakat, maka segala hal yang  melekat  akan  menjadi  pertimbangan guna  menentukan  langkah  berikutnya.  Pasar merupakan sebuah institusi di mana masyarakat  memenuhi  kebutuhan  jual  beli, maka  pasar  tradisional  yang  dari  waktu  ke waktu  terus  mengalami  perkembangan  dalam beberapa  hal.  Dalam  hal  aksebilitas  yang memungkinkan  pencapaian  dari  dan  menuju kawasan maka diperlukan kemudahan transportasi  maupun  jalan.  Sedangkan  dari aspek  kompatibilitas,  maka  pasar  harus memiliki  keserasian  dan  keterpaduan  antara kawasan dan lingkungannya. Kemudian fleksibilitas  memungkinkan  pertumbuhan  fisik atau pemekaran kawasan pasar dan dikaitkan dengan kondisi fisik lingkungan dan keterpaduan sarana. Sedangkan yang berikutnya  adalah  aspek  ekologis,  yang melihat  keterpaduan  antara  tatanan  kegiatan alam yang mewadahinya.
Dengan  adanya  tingkat  kesadaran  yang tinggi  akan  keterkaitan  antara  keberadaan pasar,  masyarakat  dan  aparatur,  maka kesempatan  untuk  bisa  mengembangkan  diri dalam  proses  jual  beli  di  pasar  tradisional. Adanya  pembagian  kerja  secara  merata menunjukkan  aspek  positif  bahwa  kebijakan yang  dituangkan  oleh  pemerintah,  terwadahi secara maksimal.
Pengorganisasian  kerja  yang  terstruktur di  masyarakat  juga  memberikan  pengaruh pada    sosialisasi  kebijakan  akselerasi  yang sedang  dirancang.  Pada  aspek  tertentu, masyarakat  dituntut  untuk  dapat  menerima konsekwensi  dari  berjalannya  penerapan kebijakan. Pengorganisasian kerja di lingkungan pasar tradisional dan semi modern memang  menjadi  salah  satu  upaya  untuk menyelaraskan  kinerja    dari  para  pelaku pasar.  Aspek  positif  yang  ada  adalah  bahwa pihak-pihak  tersebut  dapat  secara  langsung memberikan  respon  terhadap  aturan  yang dijalankan.  Pada  dewasa  ini,  kesempatan sangat luas diberikan kepada masyarakt guna menyesuaikan kondisi realistis dengan harapan atau cita-cita yang sedang dibangun. Tindakan beralasan pada dasarnya mengiringi masyarakt dalam menentukan pilihan.
Media  difusi  yang  efektif  adalah  media yang  mampu  memberikan  gambaran  secara menyeluruh,  baik  dari  aspek  positif  serta negatifnya.  Tidak  mengherankan  apabila media  difusi  yang  efektif  akan  mampu
Volume 1, Nomor 1, April 2016                                       PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)    | 103
mendukung perkembangan perekonomian Indonesia  saat  ini.  Salah  satu  tolak  ukurnya adalah maraknya pembangunan pusat perdagangan, baik tradisional maupun modern.  Tidak  sedikit  pusat  perbelanjaan modern  dan  tradisional  memiliki  banyak kesamaan  baik  fungsi  hingga  produk  yang diperjualbelikan sehingga menimbulkan persaingan.  Meskipun  masing-masing  telah memiliki  segmentasi  tersendiri,  tetap  tidak bisa lepas dari “perebutan” konsumen.

## PENUTUP
Difusi  informasi  dapat  berproses  secara efektif  dalam  sosialisasi,  apabila  dapat beradaptasi  secara  cepat  sesuai  dengan struktur  dan  sistem  sosial  pasar,  dilandasi pula  dengan  upaya  untuk  mengkonstruksi kultur  pasar  yang  selalu  berkembang  sesuai tuntutan  jaman.  Hal  ini  secara  simultan  akan memberi dampak signifikan terhadap perubahan  normatif  pasar,  sehingga  terjadi peningkatan  dari  satu  strata  menuju  strata yang  lebih  tinggi.  Media  difusi  kebijakan  juga memiliki  pengaruh  terhadap  pelaku  pasar yang  setiap  saat  bergelut  dengan  aktivitas maupun  dengan  orang  yang  sama.  Untuk itulah  penentuan  media  difusidapat  secara cepat mendukung tersampaikannya kebijakan, dan  sesegera  mungkin  menjadi  landasan yang mampu mengungkap persoalan di dalam institusi pasar.
Kebijakan akselerasi pengembangan dari tingkat  golongan  tradisional  menuju  tingkat semi  modern,  membutuhkan  adanya  proses yang  terstruktur  dalam  bentuk  perubahan kultural  pasar,  yaitu  dengan  melibatkan seluruh  komponen  pelaku  pasar  mulai  dari pemangku  kebijakan  pemerintah  sampai dengan pedagang yang beraktivitas di dalamnya.
Keterlibatan secara sadar ( participant  oriented ),  menjadi  faktor  dominan untuk  mempercepat  terwujudnya    struktur sosial  baru  pasar,  dengan  meningkatkan intensitas  interaksional  pelaku  pasar  yang terakomodasi dalam bentuk jaringan kelompok  sosial  ( community  network ),  dan selanjutnya  menjadi  media  difusi  yang  sarat dengan komunikasi konteks personal.
Faktor  keeratan  ( proximity  factor )  yang telah  menjadi  ciri  khas  pasar  tradisional  pada proses  yang  ada,akan  mampu  mengungkap tingkatan komunikasi yang diberlakukan secara normatif oleh pelaku pasar, mengingat masing-masing mampu memperhitungkan kesempatan pertukaran secara terbuka. Komunikasi  tetap  memainkan  peran  sentral berlandaskan  motivasi  dari  masing-masing pelaku pasar, yaitu dengan manajemen pesan untuk  mampu  mengubah  sikap  atau  perilaku, karena sebuah pesan harus mampu dimengerti,  dipersepsi  dan  menghasilkan sebuah reaksi.

## DAFTAR PUSTAKA
Belshaw,  Cyril  S.  1981. Tukar  Menukar Tradisional dan Pasar Modern. Jakarta. PT Gramedia
Bungin,  Burhan.  2006. Sosiologi  Komunikasi. Teori, Paradigma dan Diskursus
Teknologi  Komunikasi  di  Masyarakat. Jakarta. Kencana Pranada Media
Group
---------------------.2013. Sosiologi  Komunikasi. Teori, Paradigma dan Diskursus
Teknologi  Komunikasi  di  Masyarakat. Jakarta. Kencana Pranada Media Group Effendy, Onong U. 2008. Dinamika Komunikasi. Bandung. Remaja Rosdakarya Fahrudin, Adi. 2011. Pemberdayaan
Partisipasi  dan  penguatan  Kapasitas Masyarakat. Bandung. Humaniora
Leksono,  S.  2009. Runtuhnya  Modal  Sosial, Pasar  Tradisional.  Perspektif  Emic
Kualitatif. Malang. Citra
Littlejohn,  Stephen.  Foss,  Karen  A.  2004.
Theories  Of  Human  Communication
Eighth Edition. Kanada . Wadsworth.
Morissan.2013. Teori  Komunikasi  Individu
Hingga Massa. Jakarta. Kencana Prenada Media
Rivers,  William  L.  Jensen,  jay  W.  Peterson,
Theodore.  2003. Media  Massa  dan
Masyarakat Modern . Jakarta. Kencana Prenada Media
Scott,  John.  2012. Teori  Sosial  Masalah-
Masalah  Pokok  Dalam  Sosiologi.
Yogjakarta. Pusata Pelajar
Theresia  Aprillia,  Andini  Krisnha,  Nugraha
Prima  G.P,  Mardikanto  Totok.  2014.
Pembangunan  Berbasis  Masyarakat.
Bandung. Alfabeta.
Thomas, Linda. Wareing, Shan. 2007.
Bahasa,  Masyarakat  dan  Kekuasaan. Yogjakarta. Pustaka Pelajar .

## PETUNJUK  BAGI PENULIS TERBITAN BERKALA ILMIAH

## P U B L I S I A

## Jurnal Ilmu Administrasi Publik
Naskah  diketik  spasi  ganda  pada  kertas  kuarto  sepanjang  maksimum  20  halaman  dan  diserahkan  dalam bentuk  cetak (print  out) computer  sebanyak  2  eksemplar  beserta soft  file didalam disk berbentuk document ( Microsoft Word ) atau dikirim melalui alamat email: publisia.jopad@unmer.ac.id
Artikel  yang  dimuat  meliputi  kajian  dan  aplikasi  teori,  hasil  penelitian,  gagasan  konseptual,  tinjauan  pustaka, resensi buku baru, bibliografi, dan tulisan praktis berkaitan dengan ilmu sosial, terutama dalam lingkup kajian ilmu administrasi Negara.
Artikel  ditulis  dalam  bahasa  Indonesia  atau  Bahasa  Inggris  dengan  format  esai,  disertai  judul  subbab (heading) masing-masing  bagian,  kecuali  bagian  pendahuluan  yang  disajikan  tanpa  judul  subbab.  Peringkat judul  subbab  dinyatakan  dengan  jenis  huruf  yang  berbeda  (semua  judul  subbab  dicetak  tebal  atau  miring), dan tidak menggunakan angka nomor subbab:
PERINGKAT 1 (HURUF BESAR SEMUA, RATA DENGAN TEPI KIRI)

## PERINGKAT 2 (Huruf Besar Kecil, Rata dengan Tepi Kiri)
Peringkat 3 (Huruf Besar Kecil Miring, Rata dengan Tepi Kiri)
Sistematika  artikel  setara  hasil  penelitian :  judul  (diusahakan  cukup  impformatif  dan  tidak  terlalu  panjang. Judul  yang  terlalu  panjang  harus  dipecah  menjadi  judul  utama  dan  anak  judul);  nama  penulis  (tanpa  gelar akademik);  abstrak/intisari  (maksimum  250  kata  dengan  disertai  3-5  istilah  kunci  ( key  word );  pendahuluan (tanpa  subjudul)  yang  berisi  latar  belakang  dan  tujuan  atau  ruang  lingkup  tulisan;  bahasan  utama  (dibagi kedalam subjudul-subjudul); daftar rujukan (berisi pustaka yang dirujuk).
Sistematika  artikel  hasil  penelitian :  judul  (diusahakan  cukup  impformatif  dan  tidak  terlalu  panjang.  Judul yang  terlalu  panjang  harus  dipecah  menjadi  judul  utama  dan  anak  judul);  nama  penulis  (tanpa  gelar akademik);  abstrak/intisari  (maksimum  250  kata  dengan  disertai  3-5  istilah  kunci  ( key  word );  pendahuluan (tanpa  subjudul)  yang  berisi  latar  belakang,  sedikit  tinjauan  pustaka,  dan  tujuan  penelitian;  metode;  hasil; pembahasan; simpulan dan saran; daftar rujukan (berisi pustaka yang dirujuk).
Sistematika  penulisan  rujukan/daftar  pustaka :  rujukan/daftar  pustaka  ditulis  dalam  abjad  secara  alfabetis dan kronologis dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Untuk buku: nama pengarang, tahun terbit, judul, edisi, penerbit, tempat terbit. Contoh:  Hicman,  G.R.  dan  Lee,  D,S.,  2001, Managing  humanresources  in  the  public  sector:  a  shared responsibility, Harcourt College Publisher, Fort Worth.
b. Untuk  karangan  dalam  buku:  nama  pengarang,  tahun,  judul  karangan,  nama  editor:  judul  buku,  nama penerbit, tempat terbit, halaman permulaan dan akhir karangan.
Contoh: Mohanty, P.K., 1999, “Municipal decentralization and governance: autonomy, accountability and participation”,  dalam  S.N.  Jan  and  P.C.  Mathur  (eds):  Decentralization  and politics, Sage Publication, New Delhi, pp. 212-236
c. Untuk  karangan  dalam  jurnal/majalah:  nama  pengarang,  tahun,  judul  karangan,  nama  jurnal/majalah, volume/jilid, (nomor), halaman permulaan dan halaman akhir karangan.
Contoh:  Sadhana,  Kridawati,  2005,  “Implementasi  kebijakan  dinas  kesehatan  dalam  memberikan pelayanan pada masyarakat miskin”, PUBLISIA, 9 (3): 156-171.
d. Untuk  karangan  dalam  pertemuan:  nama  pengarang,  tahun,  judul  karangan,  nama  pertemuan,  waktu, tempat pertemuan.
Contoh: Utomo, Warsito, 2000, “Otonomi dan pengembangan lembaga di daerah”, makalah disampaikan
dalam  Seminar  Nasional  Profesional  Birokrasi  dan  Peningkatan  Kinerja pelayanan Publik, 29 April  2000, Jurusan Administrasi Negara, FISIPOL UGM, Yogyakarta.
Ketentuan lain :
 Pemeriksaan  dan  penyuntingan  cetak-coba  dilakukan  oleh  penyunting  dan/atau  dengan  melibatkan penulis. Artikel yang sudah dimuat dalam bentuk cetak-coba tidak dapat ditarik kembali oleh penulis.
 Penulis  yang  artikelnya  dimuat  wajib  memberi  kontribusi  biaya  cetak  sebesar  Rp.  250.000,-  (Dua  Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)*.
Program Studi Administrasi Publik FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

## UNIVERSITAS MERDEKA MALANG
Jl. Terusan Raya Dieng no. 62-64 Kota Malang 65146 Telp. 0341-568395 psw. 873, Fax. 0341-580537