## Abstrak
Tulisan ini membahas tentang Islam dan pancasila dalam pemikiran Ahmad Syafii Maarif serta latar belakangnya.  Sebagai seorang cendikiawan Muslim Indonesia, Ahmad Syafii Maarif adalah tokoh bangsa yang lantang menyuarakan nilai-nilai kemanusiaan. Penulis menggunakan metode kualitatif dengan sumber data berdasarkan penelitian kepustakaan. Ahmad Syafii Maarif merupakan sosok tokoh yang dijuluki bapak moral bangsa, Pemikiran- pemikiran Buya selalu memakai semangat moral Islam sebagai dasar ia berpijak. Baik tentang pemikiran keislamannya maupun tentang pemikiran politiknya. Bagi Buya Ahmad Syafii Maarif hubungan antara agama dan negara adalah saling membutuhkan. Menurut Buya negara memerlukan agama sebagai sumber prinsip moral transendental demi terciptanya keadilan. Sedangkan agama membutuhkan negara sebagai wadah atau instansi pelindung bagi terlaksananya nilai-nilai moral agama dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Sehingga, bagi Buya Ahmad Syafii relasi antara Islam dan negara merupakan satu-kesatuan yang saling berkaitan, dan tidak bertentangan sama sekali.
Kata kunci: Islam, Ideologi Negara, Ahmad Syafii Maarif.

## ISLAM DAN IDEOLOGI NEGARA DALAM TINJAUAN (RELEVANSI PEMIKIRAN AHMAD SYAFII MAARIF DALAM KONTEKS INDONESIA DEWASA INI)

## Nuraini
Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, Padang E-mail: chaniago.aini01@gmail.com
DOI: 10.47651/mrf.v18i1.213

## Pendahuluan
Pada zaman klasik, setidaknya terdapat tiga aliran yang berpendapat, tentang hubungan antara agama dan negara; Pertama, aliran sekuer Barat yang beranggapan bahwa agama tidak memiliki kaitan dengan urusan politik ataupun negara. Bagi aliran ini Nabi Muhammad hanyalah diutus untuk mengajak manusia kembali kepada ajaran yang mulia, bukan sebagai kepala negara yang mengatur tatanan kehidupan politik. Kedua, aliran yang berpendapat bahwa Islam tidak memiliki hubungan secara langsung negara, tetapi ia memiliki nilai-nilai etika bagi kehidupan bernegara yang saling mempengaruhi satu sama lain dengan nilai-nilai etika tersebut. 1 Ketiga, Para Islamis yang berpendapat bahwa Islam merupakan sebuah agama yang tidak hanya mengatur urusan transcendental tetapi juga urusan sosial, bahkan juga politik. Karena menurut aliran ini sejarah Islam telah menunjukkan bahwa Nabi Muhammad merupakan pemimpin politik sekaligus agama. Namun, Nabi sendiri tidak pernah mengungkapkan bahwa dirinya adalah seorang penguasa. 2
Al-Quran sejatinya tidak memberikan pola teori secara baku perihal kenegaraan, karena al-Quran memang bukan sebuah kitab ilmu politik. Tetapi al-Quran merupakan kitab yang berisikan petunjuk etik bagi manusia, sehingga umat Islam diberi kesempatan untuk menentukan system politiknya sesuai dengan perkembangan zaman dan konteks masyarakatnya. Sebab, tujuan terpenting dalam Islam supaya lebih terarah dalam mengikat berbagai kegiatan sosio politik Islam serta bangunan cultural yang mesti ditegakkan. 3
Keinginan dari pihak-pihak yang ingin memberlakukan syariat Islam dalam suatu negara sudah terdengar sejak sebelum Indonesia merdeka hingga setelah Indonesia merdeka. Jika kembali kepada sejarah, bagaimana pada awal-awal kemerdekaan Indonesia, para tokoh pendiri bangsa ini dihadapkan dengan perdebatan panjang perihal ideologi serta dasar negara yang akan diterapkan di Indonesia. Sehingga dalam perumusannya pun menmbulkan berbagai argument serta pendapat di kalangan para pendiri bangsa.
Sehingga BPUPKI yang telah dilantik pada tanggal 28 Mei 1945, ditugaskan untuk merumuskan bentuk negara, batas negara, dasar negara, bahkan permasalahan-permasalahan yang mesti dimuat dalam konstitusi negara. Pada
1 Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara; Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran , (Jakarta: UI Press, 1993), h. 3
2 Dhurorurudin Mashad, Akar Konflik Politik di Indonesia , (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), h. 51
3 Ahmad Syafii Maarif, Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi Tentang Percaturan Dalam Konstitusi , (Jakarta: LP3ES, 1996), h. 16
saat itu Soekarno dan Muhammad Yamin mengajukkan lima prinsip dasar yang kemudian dikenal dengan pamcasila. Sedangkan dari kalangan Islam sendiri yang pada saat itu diprakarsai oleh Ki Bagus Hadikusuma yang berasal dari Muhamadiyah dengan penuh semangat mengusulkan Islam sebagai dasar negara. Dan usulan yang dilontarkan oleh KI Bagus ini merupakan anti tesa dari usulan Soekarno dan juga Muhammad Yamin. Sehingga pada saat itu jugalah mulai terjadinya pergumulan yang cukup ruwet antara Pancasila dan Islam dalam siding BPUPKI. Perdebatan-perdebatan yang terjadi di kalangan umat Muslim dengan kalangan kaum nasionalis sekuler inipun terus terjadi hingga menjelang lahirnya Indonesia.
Pembahasan tentang ideologi negara yang dibentuk tersebut dilakukan dalam sidang pertama BPUPKI yang diselenggarakan pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. 4 Sedangkan para pemimpin Islam juga menginginkan agar negara dibentuk atas petunjuk al-Quran dan sunnah Sehingga bangsa Indonesia kelak harus menjadi negara Islam. Namun, bagi kaum Nasionalis Sekuler hal demikian tidaklah benar, disebabkan Indonesia tidak hanya dihuni oleh orang-orang Islam saja, melainkan juga dihuni oleh yang lainnya, sehingga kaum Nasionalis Sekuler meminta untuk konstruk negara Indonesia tidak mesti berdasarkan pada satu agama tertentu saja, karena hal demikian akan ditakutkan akan terjadi diskriminasi terhadap agama-agama yang lainnya. 5
Sehingga, melalui pergumulan dan perdebatan-perdebatan panjang tersebut, yang terjadi sekitar rentang waktu lebih kurang 21 hari, hingga pada akhirnya sebuah sintesis dan kompromi bisa dihasilkan, tepat pada tanggal 22 Juni 1945, kesepakatan inilah yang kemudian dikenal dengan Piagam Jakarta. Piagam Jakarta ini merupakan hasil dari kesepakatan panitia-panitia kecil dalam BPUPKI, dan pada saat itulah kemudian pancasila diterima sebagai dasar negara, tetapi urutan silanya yang kemudian mengalami perubahan posisi. Sehingga sila ketuhanan ditempatkan sebagai sila pertama dengan penambahan kalimat pengiring, yaitu “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk- pemeluknya. Piagam ini merupakan hasil rumusan dari panitia Sembilan, yaitu; Soekarna, M. Hatta, A.A. Maramis, Abikusumo Tjokrosujono, Abdul Kahar Muzakkir, Agus Salim, Ahmad Subardjo, Wahid Hasyim, dan M. Yamin. 6
4 Irfan S. Awwas, Trilogi Kepemimpinan Negara Islam Indonesia; Menguak Perjuangan Umat Islam dan Penghianatan Kaum Nasionalis Sekuler, (Yogyakarta: Uswah, 2008), h. 33
5 Bahtiar  Effendi, Islam dan Negara; Transformasi Pemikiran dan Praktek Politik Islam Indonesia , (Jakarta: Paramadina, 1998), cet. Ke-1, h.89
6 Ahmad Syafii Maarif, Islam dan Pancasila Sebagai Dasar Negara ,…, h. 109
Kesepakatan dalam perumusan pancasila yang telah tertuang dalam Piagam Jakarta tersebut, ternyata tidak bertahan lama, hanya mampu berkompromi selama 57 hari. Kalimat pengiring yang tertuang pada sila pertama pancasila tersebut menuai kritikan dari sebagian bangsa Indonesia dibelahan Timur yang dianggap mengandung diskriminatif terhadap pemeluk agama lain. Sehingga, demi persatuan bangsa Indonesia, hingga pada akhirnya beberapa kata yang mengiringi sila pertama tersebut dibuang tepat pada tanggal 18 agusutus 1945dalam pembukaan UUD 1945.
Penolakan terhadap syariat Islam untuk diterapkan sebagai sebuah ideologi negara ialah lahir dari pertimbangan persoalan minoritas NonMuslim. Dan keberatan itu pun disampaikan oleh seorang pendekat yang juga sekaligus merupakan cendikiawan Kristen, yaitu Th. Sumartana. Baginya, jika syariat Islam diberlakukan sebagai sebuah ideologi negara maka umat lainnya yang minoritas hanyalah sekedar menumpang di negeri ini atau bahkan akan terkesan sebagai orang asing di negeri sendiri, sehingga kegelisahan akan terjadinya reduksi seperti hal tersebut, pada akhirnya semua itu menjadi pertimbangan kembali. Karena perjuangan untuk mendirikan negara Indonesia tidak hanya dilakukan oleh umat Islam semata, tetapi juga dari tokoh-tokoh agama lainnya, maka semua harus mendapatkan perlakuan yang sama dan setara di negeri ini.
Pada masa Orde Baru pun mulai kembali terjadi polemik antara Soekarno dan Natsir perihal perdebatan antara agama dan negara, tepatnya sekitar tahun 1960 an hingga 1980 an. Namun, pada tahun 1980 an ini permasalahan pembangunan perekonomian telah menjadi prioritas dari pada permasalahan politik. Sehingga stabilitas merupakan prinsip yang urgen oleh pemerintah. 7
Pembahasan perihal Islam dan Negara selalu menjadi perbincangan serius di kalangan para akademisi, negarawan bahkan juga di kalangan para intelektual Muslim. Di antaranya ialah Ibnu Taimiyah, Muhammad Abduh, Al-Mawardi, Rasyid Ridha dan lainnya. Walaupun secara material, kajian semua tokoh tersebut sama, yaitu sama-sama mengkaji perihal Islam dan negara. Walaupun secara substansialnya tokoh-tokoh tersebut memiliki perbedaaan, baik dari segi perspektif, metodologinya, maupun hasil dari pemikiran masing-masing tokohnya.
Hubungan antara Islam dan negara juga banyak di bahas oleh para intelektual Muslim Indonesia, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Di antara tokoh-tokoh tersebut adalah Ahmad Syafii Maarif, yang kemudian akrab disapa Buya Syafii.
7 Ahmad Amir Aziz, Neo Modernisme Islam Indonesia: Gagasan Sentral Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid , (Jakarta: PT.  Bhineka Cipta, 1999), Cet. Ke-1, h. 38
Beliau adalah seorang tokoh intelektual Islam yang memiliki transformasi pemikiran yang sangat kontras. Pertama, Buya Ahmad Syafii Maarif pada mulanya merupakan seorang tokoh pemikir Islam yang sangat fundamentalis yang begitu mendukung gagasan pemikiran berdirinya negara Islam di Indonesia, dan pemikiran Buya Syafii ini begitu tergambar ketika ia kuliah Athens. Di Athens Syafii Maarif bergabung dengan (Muslim Students Association) dan aktif disana yang memang masih sangat merindukan tegaknya sebuah negara Islam di dalam suatu negri. 8 Hingga ketika Ahmad Syafii Maarif meninggalkan negera inipun belum ada hal baru yang ditawarkan olehnya dalam kebuntuan intelektualisme Islam tersebut. Pemahaman Ahmad Syafii Maarif yang masih terpengaruh oleh Masyumi inipun seketika berubah disaat Buya Syafii melanjutkan kuliahnya di Chicago dan bertemu dengan Fazlur Rahman sekitar tahun 1980-an. 9
Chicago merupakan tempat yang membuat pemikiran Ahmad Syafii Maarif mengalami revolusi secara total, dari yang awalnya semangat menggebu-gebu ingin mendirikan negara Islam, berubah menjadi lebih terbuka melihat agama dan negara, apalagi mengingat Indonesia tidak hanya sebuah negara yang dihuni oleh satu agama saja, melainkan juga dihuni oleh berbagai perbedaan-perbedaan lainnya. Chicago membuat Ahmad Syafii Maarif lebih terbuka perihal Islam, dan disini juga Ahmad Syafii Maarif merasa mengalami kelahiran kembali yang merasa bahwa Islam baginya adalah sebagai sumber moral utama dan pertama. Al-Qur’an merupakan sebuah kitab suci yang menjadi benang merah perihal acuan dalam berpolitik. Sehingga, pemikiran-pemikiran Fazlur Rahman selama masa perkuliahan telah berhasil merubah pemikirannya perihal Islam secara siknifikan. 10
Bagi Ahmad Syafii Maarif, sebutan negara Islam tidak lagi diperlukan, melainkan moral Islamlah yang harus menyinari kehidupan masyarakatnya, jika Indonesia memang ingin menjadi sebuah negara yang adil dan makmur. Sedangkan perihal hukum-hukum Islam bisa saja dikawinkan dengan system hukum nasional melalui proses demokratisasinya. Memakai istilah dari Cak Nur bahwa memahami pengertian Islam secara hakiki bukan berarti sebagai sekumpulan struktur dan hukum yang pada akhirnya melahirkan formalism agama semata. Tetapi. Jauh dari itu, bagaimana nilai-nilai Islam mampu diejahwantakan dalam kehidupan yang melahirkan jiwa yang terbuka, hati yang lapang, demokratis,
8 Ahmad Syafii Maarif, Titik Kisar di Perjalananku , (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2009), h. 180
9 Ahmad Syafii Maarif, Tititk-Titik Kisar di Perjalananku , (Yogyakarta: Ombak, 2006), h. 195
10 Ahmad Syafii Maarif, Titik-Titik Kisar di Perjalananku …, h. 224
dan saling menjawa nilai-nilai persaudaraa atas nama kemanusiaan. 11
Pancasila sebagai kesepakatan bersama menurut Ahmad Syafii Maarif dalam praktiknya hanya dimuliakan dalam kata, namun dikhianati dalam laku, sehingga hal demikian semakin memperparah penderitaan dan kesengsaraan bangsa. Padahal tujuan dari kemerdekaan ialah upaya untuk berdirinya suatu masyarakat yang adil dan makmur, walaupun hari ini semua harapan tersebut masih jauh panggang dari api.

## Biografi Ahmad Syafii Maarif
Ahmad Syafii Maarif dikenal dengan sebutan nama “Buya” beliau lahir 31 Mei 1935 di Sumpur Kudus Sumatera Barat. Nama ayah beliau Ma’rifah Rauf dan Ibu beliau bernama Fathiyah, sewaktu kecil Syafii Maarif tidak pernah terbayang bahwa dirinya akan menjadi orang besar apalagi menjadi tokoh bangsa dikarenakan lingkungan desa tempat beliau tinggal yang sempit dan sederhana itu tidak mendukung orang untuk menjadi sosok melebihi orang kampungnya. Secara ekonomipun ayahnya termasuk kategori elite di kampung, tempat masyarakat setempat mengaduh setiap permasalahan. Ayahnaya terkenal dengan pengetahuan agama yang mumpuni dikampung tersebut sosok ayah yang cerdas semua orang kampung mengakuinya, Syafii Maarif pun sering menyaksikan betapa hormat masyarakat kepada ayahnya.

## Al-Qur’an, Pancasila dan Ideologi Negara Dalam Pandangan Ahmad Syafii Maarif
Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa pemikiran Buya Syafii Maarif perihal Islam, Ideologi, dan Negara mengalami perubahan ketika Buya menempuh pendidikan di Chicago. Pemikiran seorang Fazlur Rahman telah meracuni pemikiran Buya Syafii perihal Islam, sehingga sosok Buya Syafii yang awalnya merupakan seorang pemikir fundamentalis berevolusi menjadi ekslusif dan moderat. Begitupun pandangannya tentang ideologi negara Indonesia yang awalnya memiliki semangat untuk mendirikan negara Islam. Namun seketika berubah ketika Buya Syafii menjadi murid dari seorang Fazlur Rahman, sehingga tidak lagi menjadikan Islam sebagai sebuah ideologi negara, melainkan bagaimana mengejewantahkan nilai-nilai ajaran Islam tersebut dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga terjalin interaksi yang saling mendamaikan satu dengan yang lain.
11 Ahmad Taufik, dkk, Sejarah Pemikiran dan Tokoh Modernisme Islam , (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), Cet, Ke-1, h. 156
Menurut Buya Syafii Maarif al-Quran tidak menjelaskan tentang bagaimana bentuk pemerintahan dalam Islam, dan memang hal tersebut dirasa perlu oleh Buya Syafii Maarif bagaimana Islam tidak perlu mengatur semua itu dalam perspetif Islam semata, karena Indonesia bukan hanya dihuni oleh umat Islam semata, melainkan juga umat-umat lainnya, walapun mayoritas Indonesia adalah Muslim, namun hal demikian bukan berarti Indonesia harus menjadi negara Islam tanpa mempertimbangkan bagaimana perbedaan-perbedaan lainnya.
Bagi Buya Syafii Maarif Islam menekankan prinsip syura ataupun musyawarah yang merupakan sebuah prinsip yang menempatkan manusia sama dan setara dihadapan hukum bahkan dihadapan Tuhan sekalipun. Jadi, Buya Syafii berpendapat bahwa Islam tidak menjelaskan suatu bentuk pemerintahan, melainkan lebih menekankan kepada system demokrasi dan bentuk pemerintahan republik. Walaupun demikian, bukan berarti system demokrasi yang berada di Indonesia sama dengan system demokrasi yang berada di Barat.
Buya Syafii Maarif tidak setuju dengan pihak-pihak yang masih saja menginginkan berdirinya negara Islam di Indonesia. Bahkan Buya Syafii Maarif merasa bangga dan senang ketika keinginan para tokoh-tokoh terdahulu yang berusaha merumuskan negara Islam sebagai ideologi bangsa gagal. Karena bagi Buya Syafii Maarif jika saja waktu itu rumusan tentang negara Islam diimplementasikan dalam sebuah negara Indonesia, maka perpecahan dan pertikaian antar bangsa pasti akan terjadi, sehingga rumusan pancasila yang sudah dibentuk di awal tidak akan bertahan lama, karena partai-partai Islam tentunya akan bertarung sendiri untuk membawa syariat Islam dalam kehidupan politik.
Menurut Ahmad Syafii Maarif, sejauh ini belum ada negara Islam yang mampu dijadikan contoh sebagai negara Islam yang mampu dijadikan teladan dalam menciptakan keadilan dan kemakmuran atas nama agama, malahan semuanya bermasalah, karena tak jarang sekali agama dipakai untuk kepentingan duniawi semata, tanpa mementingkan bagaimana sebenarnya negara memberikan rasa adil dan makmur kepada rakyatnya. Bahkan dalam bahasa Buya Syafii Maarif tersebut, tak jarang Islam dijadikan “barang dagangan” dengan murah oleh oknum tertentu demi mencapai tujuannya masing-masing. 12
Buya Syafii Maarif jika upaya yang serba radikal tersebut gagal, dan memang tidak punya syarat untuk berhasil maka semua itu diakibatkan oleh sebuah gagasan besar namun dikerjakan oleh otak-otak kecil yang hanya dikuasasi oleh emosi, bukan oleh kekuatan penalaran yang matang secara teori, tetapi
12 Ahmad Syafii Maarif, Titik-Titik Kisar Perjalanku…, h. 231
belum berangkat dari al-Quran dan sunnah secara autentik. Sehingga akan menghasilkan kesimpulan yang tentunya juga kacau balau yang disebabkan oleh hati yang marah menghadapi realitas sehingga teori menjadi sia-sia. Bagi Buya Syafii Maarif dalam hal syariat ia senantiasa melihat syariat sebagai esensi dan agama keadilan bukan hanya semata-mata sebagai hukum-hukum yang bersifat partikuar, dan Buya selalu mengkritik dengan tajam siapa saja yang selalu ingin mnegedepankan ego dalam membangun sebuah negara dengan hanya dalam satu ideolog semata atau kelompok-kelompok Islam radikal.
Beberapa kritikan Buya Syafii Maarif terhadap kelompok Islam radikal perihal semangat mereka yang menginginkan negara Islam di Indonesia;
Pertama, Bagi Buya, kelompok Islam radikal hanya memahami syariat secara simplistic yaitu pemahaman yang hanya semata-mata dalam bingkai hukum dan fiqih saja. Pemahaman syariat yang hanya secara tekstual ini merupakan pemahaman yang lemah secara intelektual, dan pemahaman yang seperti ini akan membawa implikasi serius yang akan memunculkan citra Islam yang kaku dan menakutkan, yang tidak mampu berhadapan dengan permasalahan- permasalahan bangsa dewasa ini.
Kedua, Buya Syafii Maarif juga mengkritik kelompok-kelompok Islam radikal atau modernis revivalis yang senantiasa meminjam istilah Marshall Hodgson “shari’a minded”. Yang mana mereka pada umumnya memandang bahwa syariat semata-mata hanya disandarkan pada pendekatan hukum fiqh dan pengamatan parsial hitam dan putih semata. Golongan ini tidak melihat bagaimana historis serta perbandingan dengan negara-negara Islam di belahan dunia lainnya yang mencoba untuk menerapkan syariat Islam dalam kehidupan bernegara.  Bagi Buya Syafii, kelompok-kelompok Islam radikal tidak ingin belajar pengalaman negara-negara lainnya yang berusaha menerapkan sayriat Islam, bukannya negaranya makin maju, malah semakin tidak baik-baik saja.
Ketiga, Buya Syafii Maarif senantiasa mengingatkan bahwa masalah mendasar umat Islam Indonesai ialah bagaimana memikirkan cara untuk mengatasi masalah yang carut marut akibat ketimpangan ekonomi, pengangguran yang tinggi, pendidikan yang rendah, dan serta permasalahn-permasalahan bangsa lainnya. Kondisi yang demikianlah yang luput dari perhatian kelompok- kelompok Islam radikal tersebut. Meraka hanya berfokus bagaimana caranya untuk merubah segala sesuatu secara radikal, tanpa melihat konteks dan realitas yang ada di tengah-tengah bangsa secara jernih dan kritis. Karena bagi Buya Syafii Maarif, hal-hal demikian tidak hanya mampu diselesaikan dengan cara
pendekatan yang legal-formal ekslusif semata. 13
Dari berbagai kritikan-kritikan Buya Syafii tersebut jelas bahwa Buya secara tegas menolak formalisasi syariat, karena menurutnya hal demikian bukan hanya ahistoris, tetapi juga tidak realistis serta tidak didasari dengan pondasi intelektual yang kuat. Oleh sebab itu, ketika di Indonesia terjadi perdebatan- perdebatan untuk kembali menerapkan Piagam Jakarta sebagai dasar negara, Buya dengan kawan-kawan yang memiliki pemikiran yang sama dengan lantang menolak hal demikian. Maka, dengan sikap beliau yang demikian, pada akhirnya beliau mendapatkan berbagai kecaman dari orang-orang terdekatnya, dan juga kecaman dari para tokoh-tokoh Islam Radikal yang mangatakan bahwa Buya Syafii Maarif anti syariat atau dianggap sebagai sosok yang tidak mendukung perjuangan umat Islam dalam menegakkan syariat Islam. Karena menurut Buya Syafii Maarfi, kelompok-kelopmpok Islam radikal tersebutt hanya menekan symbol dari pada substansi dari Islam itu sendiri. Dan inilah yang hari ini terjadi di Indoensia, umat Islam terpolarisasi dengan misi-misi mereka masing- masing yang begitu berkeinginan untu mendirikan negara Islam di Indonesia. Sehingga tak jarang agama dijadikan alasan untuk saling memicu perpecahan dan perselisihan.
Buya Syafii Maarif senantiasa mengutip istilah bung Hatta yang mengatakan bawa, Janganlah gunakan filsafat gincu, yang tampak namun tak terasa, tetapi gunakanlah falsafah garam, yang tak terlihat namun terasa, yang dalam artian kita sibuk denga serimoni tetapi kehiangan substansi. Sehingga kita seringkali menyaksikan mereka yang berteriak dengan nama Tuhan untuk merusak dan bahkan menghujat orang lain, tentu ini menjadi pemandangan yang miris bagi umat Islam karena umatnya sendiri telah gagal menggambarkan wajah Islam yang sesungguhnya tersebut, Islam yang menjadi rahmat bagi manusia, Islam yang penuh dengan kelembutan, serta Islam yang menjadi pelindung bagi minoritas, bukan malah sebaliknya.
Istilah “garam dan gincu” ini sering kali dikutip oleh Buya Syafii Maarif sendiri untuk menjelaskan posisinya dalam masalah hubungan Islam dan negara. Sehingga Islam dapat diharapkan mewarnai cara bertindak, berfikir dan merasa, walaupun tidak diformalisasikan. Karena bagi Buya Syafii syariat memang bukan hukum fiqh, melainkan nilai-nilai moralitas yang menyemangati keadilan, kesetaraan, serta kemanusiaan. Bagi Buya sendiri, bukan sebenarnya tidak setuju dengan pemberlakuan syariat Islam, melainkan yang tidak disetujui
13 Syafii Anwar, Syafii Maarif, Bung Hatta, dan Deformalisasi Syariat’ Dalam Abd. Rohim Ghazali dan Saleh Pertaonam Daulay (ed), Muhammadiyah dan Politik Islam Inklusif , h. 33-35
adalah pemaknaan akan syariat yang begitu ekslusif. Bagi Buya, Syariat Islam tidak bisa dikurung dalam ruang sempit hanya demi kepentingan yang ekslusif, karena Islam adaah agama yang universal, yaitu agama yang berasal dari Tuhan seluruh alam, dan dibawa Rasul yang juga diperuntukkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. 14

## Pancasila  Sebagai  Ideologi  Negara  Indonesia  Dalam  Pemikiran Ahmad Syafii Maarif
Menurut Ahmad Syafii Maarif, dalam konteks Indonesia dengan berbagai bentuk kultur bangsa Indonesia, maka sampai saat ini belum ada konsep lain yang tepat secara rasional untuk mengukuhkan persatuan dan keutuhan bangsa ini, kecuali pancasila tersebut dengan lima silanya tersebut. Jika semua sila dalam pancasila tersebut mampu dipahami secara keseluruhan dan benar, maka tidak ada yang perlu dipermasaahkan lagi, kerna semua sila-sila tersebut telah mengandung semua yang dibutuhkan oleh rakyat Indonesia yang memang dipenuhi dengan berbagai perbedaaan, baik perbedaan suku, ras, agama, warna kulit, bahkan bahasa.
Berbicara perihal teori sebuah Negara Islam di Indonesia merupakan sebuah fenomena yang terjadi belakangan ini. Dan hal demikian banyak sekali dilakukan oleh berbagai pihak-pihak tertentu. Walaupun, pembicaraan tentang teori Negara Islam ini telah banyak dibicarakan pasca kemerdekaan, menurut Ahmad Syafii Maarif belum ada satupun pihak yang mampu memberikan gambaran jelas tentang Negara Islam yang tepat yang sesuai dengan konteks Indonesia. 15
Menurut Ahmad Syafii Maarif, Nabi Muhammad tidak pernah mengatakan dirinya sebagai seorang penguasa. Al-Qur’an dan sunnah Nabi sendiri tidak memang tidak memberikan pola perihal teori kenegaraan secara jelas, karena memang al-Qur’an adalah petunjuk etik bagi manusia bukan sebuha kitab politik yang mengatur tentang dunia politik. Maka, dengan demikian artinya umat Islam diberikan kebebasan untuk membangun dan membentuk system poliiknya sendiri yang sesuai dengan perkembangan zaman.
Menurut Ahmad Syafii Maarif memang al-Qur’an tidak perlu menjelaskan bagaimana pola politik dan pemerintahan yang harus diterapkan dalam perspektif Islam, tetapi al-Qur’an sendiri menekankan konsep Syura atau musyawarah,
14 Abd. Rohim Ghazali dan Saleh Pertaonam Daulay, Muhammadiyah dan Politik Islam Inklusif , h. 25-26
15 Ahmad  Syafii  Maarif , Islam dan Pancasila Dasar Negara: Study Tentang Perdebatan dalam Konstituante …, h. 127
dalam artian hal demikian sudah menggambarkan kepada kita bahwa prinsip syura tersebut menempatkan manusia sama dan setara di mata hukum bahkan di hadapan Tuhan sekalipun. Bagi Ahmad Syafii Marif memang al-Qur’an tidak menjelaskan secara gamlang tentang system politik atau system pemerintahan yang harus diterapkan, tetapi Islam lebih dekat system demokrasi yang selaras dengan bentuk system pemerintahan negara republik, tetapi walaupun system demokrasi menjadi bagian dari system pemerintahan Indonesia, bukan berarti pemikiran demokrasi tersebut selalu sama dengan Barat, melainkan yang mesti diterapkan adalah nilai-nilai substansial dari system demokrasi tersebut yang tentunya harus disesuaikan dengan konteks keIndonesiaan.
Menurut Ahmad Syafii Maarif, pancasila merupakan system ideologi negara yang begitu relevan dengan konteks negara Indonesia yang memang dihuni oleh berbagai macam kemajemukan. Drai dulu hingga saat ini, menurut Ahmad Syafii Maarif belum ada konsep lain yang tepat yang mampu mengukuhkan persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia, kecuali lima dasar pancasila tersebut. Sila pertama, perihal ketuhanan Yang Maha Esa, akan menjadi kosong apabila apabila rasa adil dan keadilan tidak mampu diterapkan di negeri ini.
Menurut Ahmad Syafii Maarif, nilai-nilai Islam yang harus diterapkan di negeri ini adalah Islam yang bersedia dengan tulus bergandengan dengan nilai-nilai keIslamanan yang sesuai dengan keIndonesiaan dan kemanusiaan yang beradab, sehingga akan tercipta kedamaian antar sesama penghuni bangsa ini, tanpa melihat perbedaan yang ada. 16 Serta pancasila yang sudah disepakati bersama juga harus mampu membuka hati dan jiwa yang lapang bagi masuknya sinar wahyu, karena hal demikian menjadi penting menurut Ahmad Syafii Maarif yang acap kali mendengar tuduhan-tuduhan sebagai negara sekuler. Menurut Ahmad Syafii Maarif, pancasila dengan nilai-nilai luhurnya tersebut mesti diterapkan dan diimplemtasikan secara praktik, bukan hanya sebatas teoritik politik belaka, sehingga nilai-nilai luhur yang terkandung dalam pancasila tersebut mampu menciptakan “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” tersebut dalam kenyataan yang konkrit, bukan hanya retorika semata.
Menurut Ahmad Syafii Maarif, pancasila sebagai falsafah negara harus mampu diterima oleh siapapun dengan penuh kesadaran bukan karena kalkulasi politik kekuasaan, juga bukan dengan misi mengganti Islam dengan pancasila, karena hal demikian adalah sesuatu hal yang mustahil dilakukan. Karena bagi Ahmad Syafii Maarif ilmu garam lebih utama dibandingkan dengan ilmu gincu. Dalam artian Indonesia sebagai sebuah negara yang memang mayoritas Muslim,
bukan berarti harus disibukkan dengan menerapkan symbol-simbol keIslaman dalam hal negara, melainan bagaimana menerapkan nilai-nilai Islam secara substansial tersebut dalam hidup berbangsa dan bernegara, sehingga kita tidak lagi disibukkan dengan permasalahan-permasalahan keagamaan melainkan memfokuskan perhatian untuk saling bahu-membahu menciptakan keadilan sosial bagi bangsa tersebut tanpa terkecuali.
Menurut Ahmad Syafii Maarif, walaupun Indonesia sudah merdeka lebih dari 70 tahun, tetap saja belum ada system pemerintahan yang benar-benar mampu berpihak kepada rakyat yang miskin. Menurutnya, jika pancasila hanya sekedar permainan bibir, sedangkan prinsip-prinsipnya diabaikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, maka akan sulit sekali rasanya Indonesia akan menjadi lebih baik ke depannya.
Menurut Ahmad Syafii Maarif, pancasila sebagai ideology negara harus bersifat terbuka, dalam makna lainnya ialah bahwa jika pancasila ingin tetap bermakna bagi masyarakat Indonesia, maka pancasila harus bersedia membuka diri untuk menerima sinar agama-agama yang berorientasi pada nilai-nilai transcendental yang lebih tinggi. Bagi Ahmad Syafii Maarif Islam diharapkan mampu dijadikan sumber moral bagi umatnya, yang berarti juga bahwa penganut agama lainnya juga memiliki hak secara penuh untuk menyinari pancasila dengan ajaran agamanya masing-masing. 17
Jika kita kembali ke sejarah, bagaimana Piagam Madinah secara subsantsial memiliki kesamaan dengan Pancasila. Piagam Madinah maupun pancasila sama-sama merupakan jawaban atas realitas pluralisme keagamaan yang terjadi pada masanya, baik di Madinah pada masa lalu maupun di Indonesia saat ini. Harapannya, dengan hal demikian semoga mampu memberikan kesadaran kepada umat Islam, bahwa Islam yang harus diterapkan di Indonesia adalah Islam yang ramah, terbuka, inklusif, serta Islam yang mampu memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan bangsa ini. Islam yang dinamis, Islam yang mampu bersahabat dengan dengan lingkungan serta kultur masyarakat Indonesia. Islam yang mampu memberikan keadilan, keamanan, serta perlindungan kepada semua orang tanpa terkecuali, baik yang beragama maupun yang tidak beragama sekalipun.
Sebagai umat Islam, sudah semestinya kita memiliki kesadaran bahwa perjuangan kita untuk Islam tidak mesti mendirikan negara Islam, melainkan lebih dari sekedar it, yaitu meningkatkan kemajuan dari berbagai sisi kehidupan
17 Ahmad Syafii Maarif, Piagam Madinah dan Konvergensi Sisial , (Pesantren No. 3, Vol. VII), h. 21-22
masyarakatnya, baik dalam dunia pendidikan, ekonomi, serta yang lainnya, yang memang merupakan hal urgen yang mesti kita utamakan dalam menciptakan kemakmuran bagi bangsa ini, tanpa diskriminasi atas nama apapun. Karena Indonesia adalah rumah bagi bermacam keberagaman, dan tugas kita adalah bukan menjadi siapa paling menonjol dalam system kenegaraan tetapi adalah untuk saling bekerja sama dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan kemanusiaan demi menciptakan keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia tersebut.

## Penutup
Buya Ahmad Syafii Maarif adalah tokoh Intelektual Muslim yang pemikiran- pemikirannya senantiasa berlandaskan kepada semangat moral agama. Bagi Buya Islam selalu mampu menjadi petunjuk moral bagi setiap masyarakat Indonesia dalam membangun kesatuan dan persatuan bangsa ini, jika diterapkan dengan benar dan adil atas nama kemanusiaan. Pergulatan pemikiran Buya Ahmad Syafii Maarif memang tak terbentuk dengan instan, melainkan dengan proses yang tentunya tidak mudah. Mulai dari seorang Ahmad Syafii Maarif yang masih berfikiran fundamentalis hingga menjadi seorang sosok Buya Syafii Maarif yang lebih inklusif. Begitupun dengan semangat Buya yang awalnya begitu menggebu-gebu ingin mendirikan negara Islam hingga menjadi sosok tokoh pembela demokrasi dan pancasila sebagai sebuah bentuk ajaran moral bagi masyarakat Indonesia.
Bagi Buya Ahmad Syafii Maarif konsep negara dalam Islam sejalan dengan Syura yang ada dalam al-Qur’an.  Di mana relevansi antara Islam dan negara merupakan hubungan penuh kesalingan, yaitu sama-sama saling membutuhkan. Jadi, tidaklah benar, jika ada yang berpendapat bahwa pancasila tidak tepat sebagai ideologi negara Indonesia, apalagi sampai mengatakan bahwa Islam bertentangan dengan Islam. Tidak sama sekali, bahkan keduanya saling membutuhkan dalam menciptakan keutuhan masyarakat Indonesia ini. Bahkan, bagi Buya Ahmad Syafii Maarif, hingga saat ini belum ada satupun rancangan ideologi negara yang tepat untuk Indonesia yang memang diisi dengan kemajemukan ini, selain pancasila. []

## Daftar Pustaka
Sjadzali Munawir, Islam dan Tata Negara; Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran, Jakarta: UI Press, 1993
Mashad Dhurorurudin, Akar Konflik Politik di Indonesia, Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 2008
Maarif, Ahmad Syafii, Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi Tentang Percaturan Dalam Konstitusi, Jakarta: LP3ES, 1996
Maarif………………, Piagam Madinah dan Konvergensi Sisial, Pesantren No. 3, Vol. VII
Awwas, S., Trilogi Kepemimpinan Negara Islam Indonesia; Menguak Perjuangan Umat Islam dan Penghianatan Kaum Nasionalis Sekuler, Yogyakarta: Uswah, 2008
Effendi, Bahtiar, Islam dan Negara; Transformasi Pemikiran dan Praktek Politik Islam Indonesia, Jakarta: Paramadina, 1998, cet. Ke-1

## Aziz, Ahmad Amir, Neo Modernisme Islam Indonesia: Gagasan Sentral Nurcholish
Madjid dan Abdurrahman Wahid, Jakarta: PT.  Bhineka Cipta, 1999, Cet. Ke-1, h. 38
Maarif, Ahmad Syafii, Titik Kisar di Perjalananku, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2009
Taufik, Ahmad. dkk, Sejarah Pemikiran dan Tokoh Modernisme Islam, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005, Cet, Ke-1
Anwar, Syafii, Syafii Maarif, Bung Hatta, dan Deformalisasi Syariat’ Dalam Abd.
Rohim Ghazali dan Saleh Pertaonam Daulay (ed), Muhammadiyah dan Politik Islam Inklusif