PENTINGNYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

## SEBAGAI STRATEGI DALAM PEMBANGUNAN SOSIAL
Putu Agustana 1

## ABSTRAK
Hakikat  pembangunan  masyarakat  adalah community  base  development atau pembangunan  masyarakat  dari  bawah  ( bottom-up ).  Ditinjau  dari  sisi  pemerintah ( government) ,  pembangunan  masyarakat  merupakan  hasil  dari  perencanaan  yang sistematis  dari  atas  yang  menempatkan  masyarakat  sebagai  pelaksana  (subjek pembangunan).  Kendati  demikian,  dalam  perencanaan  pembangunan  masyarakat ada  klausul  yang  menyatakan  bahwa  masyarakat  adalah  subjek  pembangunan, namun  pada  akhirnya  keterlibatan  dalam  proses  perencanaan  dari  bawah  sulit sekali dilaksanakan.
Kata kunci: Pemberdayaan Masyarakat,Strategi, dan Pembangunan Sosial
1 Staf Pengajar Universitas Panji Sakti

## 1. Pendahuluan
Sesungguhnya,  pembangunan  sosial  merupakan  respons  dari  pembangunan ekonomi  yang  telah  lama  mendominasi  model-model  pembangunan.  Pada perkembangan  terakhir  ini,  paradigma  pembangunan  ekonomi  ternyata  perlu diimbangi  oleh  paradigma  pembangunan  sosial;  sebagai  dikotomi  yang  saling terintegrasi dan komplementer. Todaro (1994) menyatakan bahwa
"... sistem ekonomi perlu dianalisis dan didudukkan pada konteks sistem sosial secara keseluruhan  di  negara  tertentu„  dan  tentu  saja,  jugadalam  konteks  global- internasional.  Sistem  sosial  yang dimaksud   adalah hubungan-hubungan  yang saling terkait antara fakor-faktor ekonomi dan non-ekonomi".
Para ahli ekonomi telah menyadari bahwa pembangunan ekonomi tidak dapat diukur semata-mata dari tingkat pertumbuhan pendapatan atau pendapatan per kapita (income  per  kapita), tetapi  juga  harus  melihat  bagaimana  pendapatan  tersebut didistribusikan  kepada  penduduk  secara  seimbang,  dalam  arti  siapa  yang sesungguhnya merasakan hasil-hasil pembangunan tersebut. Berdasarkan analisis ini, pemikiran-pemikiran pembangunan yang konvensional sudah mulai ditinggalkan.
Konsep  pembangunan  pada  1960-an  dan  1970-an,  secara  keseluruhan,  hampir selalu  dilihat  sebagai  fenomena  ekonomi.  Menurut  konsep  pembangunan  ini, pertumbuhan  GNP (gross  national  product) per  kapita  yang  cepat  diharapkan  akan "menetes  ke  bawah" (trickle  down  effect) kepada  masyarakat  luas  dalam  bentuk pekerjaan dan kesempatan-kesempatan ekonomi lainnya. Selain itu, melalui program ini syarat-syarat yang diperlukan bagi pendistribusian manfaat-manfaat ekonomi dan sosial  yang  lebih  luas  akan  tercipta.  Masalah  masalah  seperti  kemiskinan, pengangguran, dan distribusi pendapatan dianggap soal kedua bahkan mungkin sepele dibandingkan  dengan  "menyelesaikan  tugas-tugas  pertumbuhan".  Karena  itu,  dapat dimengerti  bahwa  dalam  perkembangan  metode  pekerjaan  sosial  yang  menekankan pengorganisasian komunitas (community organization) lebih cenderung menempatkan  keterlibatan  partisipasi  masyarakat  sebagai  hal  yang  kurang  esensial. Metode  ini  juga  cenderung  memisahkan  diri  dari  pengembangan  komunitas (community  development) yang  terlalu  berorientasi  pada  pembangunan  masyarakat desa.
Berbagai fakta empiris menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak menjamin dapat terciptanya pemerataan hasil-hasil pembangunan. Singkat kata, pertumbuhan  ekonomi  merupakan  fakta  yang  bersifat  "tersentralisasi",  sedangkan pemerataan  pembangunan  sosial  lebih  bersifat  "terdistribusi"  untuk  semua  lapisan masyarakat.  Dengan  demikian,  dapat  dikatakan  bahwa  konsep trickle  down  effect yang cenderung  bersifat top-down dianggap  sebagai  paradigma  pembangunan  yang konvensional.  Sebaliknya,  model-model  pembangunan  sosial  yang  lebih  bersifat bottom-up dengan  strategi  pemenuhan  kebutuhan  masyarakat  bawah (grassroots), agaknya, lebih sesuai dengan kenyataan di lapangan.
Sungguhpun  demikian,  pada  akhirnya  konsep top-down tidak  akan  dapat menyentuh  seluruh  kehidupan  masyarakat  luas,  tetapi bottom-up juga  tidak  akan dapat  menjadi  kebijakan  pembangunan  satu-satunya  karena  keinginan  yang  ada  di masyarakat  sangat  banyak  dan  bervariasi.  Karena  itu,  konsep  terbaik  dalam pembangunan masyarakat adalah kemauan dan kesungguhan untuk mengintegrasikan antara konsep community organization (pengorganisasian komunitas) dan community
development (pengembangan  komunitas)  sebagai  satu  kesatuan  yang  saling komplementer.
Dua  konsep  tersebut,  sesungguhnya  dapat  digabungkan  menjadi  konsep  baru yang disebut  sebagai community building . Konsep community building yaitu konsep yang  menjalankan  fungsinya  sebagai  pengembangan  sekaligus  pengorganisasian masyarakat  secara  bersamaan  dan  bersinergi.  Dalam  perkembangannya,  metode pekerjaan sosial sejak 1980-an secara partisipasif semakin populer di kalangan LSM. Tujuannya  adalah  untuk  menggugat  struktur  ekonomi  yang  mendominasi  struktur masyarakat.  Strategi-strategi  tersebut  merupakan  bagian  yang  sangat  penting  dalam sistem pembangunan sosial (social development) di masa yang akan datang.
Isu  kegagalan  akibat dominasi  paradigma pembangunan ekonomi yang kurang seimbang  dengan  pembangunan  sosial  menjadi  lebih  transparan  setelah World Summit for Social Development pada1995 di Kopenhagen, Denmark yang diprakarsai oleh PBB. Konferensi ini menampilkan tiga isu pokok untuk mengatasi kesenjangan terhadap kesejahteraan manusia secara global, regional, dan nasional  ( Harry Hikmat, 2013). Ketiga isu tersebut meliputi :
1. penanggulangan kemiskinan;
2. peningkatan produktivitas kerja dan mengurangi pengangguran;
3. meningkatkan integrasi sosial.
Konferensi  tersebut  melahirkan  kesepakatan  bahwa  perlunya  perhatian masyarakat  internasional  yang  lebih  besar  pada  usaha-usaha  penanggulangan ketidakadilan  sosial,  disintegrasi  sosial,  dan  kemiskinan  dalam  sistem  pembangunan sosial. Komisi Human Resources Development dari Economic and Social Comission for Asia and the Pasific (ESCAP) sejak 1999 merekomendasikan pentingnya strategi pemberdayaan masyarakat secara partisipatif (participatory community empowerment) dalam  melaksanakan  agenda  pembangunan  sosial.  Program pemberdayaan  masyarakat  dijalankan  merupakan  suatu  usaha  bersama  yang menitikberatkan  kepada  apa  yang  menjadi  kebutuhan  masyarakat  (Yasa  dan Sandiasa,  2018),  oleh  karena  partisipasi  dan  keterlibatan  masyarakat  menjadi  sangat penting  dalam  menyusun  dan  melaksanakan  program  pemberdayaan  yang diberlakukan untuk mayarakat bersangkutan.

## 2. Dimensi Pembangunan Sosial
Dimensi-dimensi  pembangunan  sosial  (Harry  Hikmat:2013)  meliputi peningkatan  produktivitas,  pelayanan  sosial,  pelayanan  kesejahteraan  sosial,  dan pembangunan masyarakat.
• Peningkatan Produktivitas (Productivity Enhancement)
Dimensi ini dapat menjadi area pertemuan antara pembangunan ekonomi dan pembangunan  sosial.  Dalam  hal  ini,  pembangunan  ekonomi  terkait  erat  dengan pembangunan sumber daya manusia (human resources development). Dalam konteks pembangunan  social  sekaligus  yang  membedakannya  dengan  konteks  pembangunan ekonomi terutama adalah dalam hal pengorganisasiannya. Pembangunan  sosial lebih mengarahkan pada pemeliharaan penghasil ( icome maintenance ) yang dilaksanakan oleh organisasi-organisasi pelayanan manusia, dan organisasi-organisasi sosial tingkat lokal.  Tujuan  utamanya  berprinsip  pada  jargon  bahwa  manusia  sebagai  faktor produksi  harus  tetap  sebagai  subjek  dalam  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat, bukan  hanya  sebagai  objek  dari  aktivitas  ekonomi,  atau  objek  dari  segelintir kelompok yang mendominasi aktivitas perekonomian.
• Pelayanan Sosial (Social Services)
Pelayanan sosial dalam arti luas mencakup beberapa sektor pembangunan. juga mencakup  ruang  lingkup  pembangunan  kesejahteraan  rakyat  yang  merupakan subsistem pembangunan nasional.
Tentang  ini,  Kamerman  dan  Kahn  (Harry  Hikmat:  2013)    menjelaskan  enam komponen atau subsistem kesejahteraan sosial dalam arti luas, yaitu 1) pendidikan; 2) kesehatan; 3) pemeliharaan penghasilan (income maintenance); 4) pelayanan kerja; 5) perumahan;  dan  6)  pelayanan  sosial  personal (personal  social  services). Dengan demikian,  dalam  konteks  pembangunan  sosial,  pelayanan  sosial  ditujukan  untuk memenuhi  kebutuhan  masyarakat,  terutama  pendidikan,  kesehatan,  pelayanan  kerja, dan perumahan. Sementara itu, untuk  pemeliharan penghasilan dan  pelayanan sosial personal dapat berupa subsistem tersendiri sebagai bagian dari dimensi pembangunan sosial.
• Pelayanan Kesejahteraan Sosial (Social Welfare Services)
Pelayanan  kesejahteraan  sosial  merupakan  subsistem  dari  pelayanan  sosial dengan  intinya  kepada  pelayanan  sosial  personal (personal  social  services) dengan sasaran  mencakup  1)  kelompok-kelompok  khusus  yang  membutuhkan  pelayanan sosial, seperti kelompok usia lanjut, anak terlantar, korban ketergantungan obat, dan.; 2)  kelompok-kelompok  marginal  dalam  kontek  ekonomi  atau  dalam  masalah pembangunan;  (3)  kelompok  minoritas,  seperti  komunitas  adat  terpencil;  dan  (4) kelompok yang mengalami kecacatan.
• Pembangunan Masyarakat (Community Building)
Hakikat  pembangunan  masyarakat  adalah community  base  development atau pembangunan  masyarakat  dari  bawah  ( bottom-up ).  Ditinjau  dari  sisi  pemerintah ( government) ,  pembangunan  masyarakat  merupakan  hasil  dari  perencanaan  yang sistematis  dari  atas  yang  menempatkan  masyarakat  sebagai  pelaksana  (subjek pembangunan). Kendati demikian, dalam perencanaan pembangunan masyarakat ada klausul  yang  menyatakan  bahwa  masyarakat  adalah  subjek  pembangunan,  namun pada  akhirnya  keterlibatan  dalam  proses  perencanaan  dari  bawah  sulit  sekali dilaksanakan.  Ini  berbeda  dengan  pembangunan  masyarakat  yang  dilakukan  oleh lembaga  swadaya  masyarakat  yang  dapat  melepaskan  diri  dari  keterikatan  kepada struktur  organisasi  pemerintah,  baik  vertikal  maupun    horizontal  (wilayah administrasi).  Keterlepasan  ikatan  ini  menjadikan  LSM  lebih  leluasa  dalam membangun masyarakat yang pada tataran praksisnya disesuaikan dengan kebutuhan aktual masyarakat.

## 3. Model Pembangunan Masyarakat
Jack  Rothman  (1974)  menyusun  dan  merumuskan  tiga  model  dalam  praktek pembangunan  masyarakat,  yaitu locallity  development,  social  planning, dan social action.
• Model Pengembangan Lokal (Locallity Development Model)
Model  pengembangan  lokal  mensyaratkan  bahwa  perubahan  dalam masyarakat dapat dilakukan secara optimal bila melibatkan partisipasi aktif yang luas di  semua  spektrum  masyarakat  tingkat  lokal,  baik  dalam  tahap  penentuan  tujuan maupun  pelaksanaan  tindakan  perubahan.  Pembangunan  masyarakat  adalah  proses
yang dirancang untuk menciptakan kondisi sosial-ekonomi yang lebih maju dan sehat bagi  seluruh  masyarakat  melalui  partisipasi  aktif  mereka,  serta  berdasarkan kepercayaan yang penuh terhadap prakarsa mereka sendiri.
Pembangunan  di  tingkat  desa  bersumber  pada  satu  pandangan  bahwa perubahan-perubahan masyarakat dapat dicapai secara optimal bila ditempuh melalui partisipasi  aktif  yang  luas  dari  seluruh  masyarakat  tingkat  paling  bawah (grassroot) dalam pengarmbilan keputusan dan pelaksana , tindakan-tindakan yang ingin dicapai tidak  hanya  tujuan  akhir  tetapi  juga  proses  untuk  mencapai  tujuan  akhir  tersebut sehingga  tujuan  utamanya  yakni  mengembangkan  kemampuan  masyarakat  dapat berfungsi  secara  integratif.  Tujuan  akhir  tersebut  juga  dapat  melibatkan  diri  dalam cara-cara kerja sama atas dasar atau atas prinsip swakarya dan menpergunakan proses atau prosedur yang demokratif sebagai tujuan pokoknya.
Struktur  dan  kondisi  permasalahan  yang  selalu  dihadapi  masyarakat  ialah kurang  aktifnya  partisipasi  warga  masyarakat.  Biasanya,  masyarakat  diikat  oleh tradisi-tradisi yang sifatnya tertutup dari pengaruh luar dan dipimpin oleh pemimpin- pemimpin  masyarakatyang  kurang  berkehendak  mengadakan  perubahan  atau  tidak responsif terhadap perubahan yang datang dari luar. Secara umum, masyarakat terdiri atas  penduduk  yang  pendidikannya  relatif  rendah  dan  kurang  memiliki  pemahaman terhadap permasalahan yang mereka hadapi. Juga, kurang memiliki kemampuan dan kemauan  untuk  memecahkan  persoalannya.  Masyarakat  yang  demikian  juga  kurang mengenal  prosedur  atau  proses-proses  yang  demokratif  dalam  memecahkan permasalahannya. Mereka juga tipikal masyarakat yang relatif tertutup, dan mengarah pada isolasi diri (ekslusivitas).
Strategi  dasar  yang  digunakan  untuk  memecahkan  permasalahan  ini  adalah usaha  penciptaan  dan  pengembangan  partisipasi  yang  lebih  luas  dari  seluruh  warga masyarakat.  Usaha-usaha  tersebut  dimaksudkan  untuk  menciptakan  semangat  agar masyarakat terlibat aktif dalam kegiatan, baik dalam penetapan kebijakan, perumusan kebutuhan maupun dalam pemecahan permasalahan mereka sendiri. Jadi, strateginya ialah  mencari  cara  untuk  dapat  memotivasi  warga  masyarakat  agar  terlibat  aktif dalam  proses  perubahan.  Partisipasi  aktif  seluruh  warga  masyarakat  dalam pembangunan  itulah  yang  menjadi  tujuan  utama  proses  perubahan.  Bila  warga
masyarakat  dengan  penuh  kesadaran  dan  motivasi  sudah  terlibat  aktif  berarti  tanda- tanda perubahan pun sudah tercapai.
Tema-tema pokok dalam locallity develpornent model rnencakup penggunaan prosedur  demokrasi  dan  kerja  sama  atas  dasar  kesukarelaan,  keswadayaan, pengembangan  kepemimpinan  setempat,  dan  tujuan  yang  bersifat  pendidikan. Misalnya,  program  ketetanggaan  di  lingkungan  permukiman,  program  pendidikan orang  dewasa  dan  aktivitas  yang  berkaitan  dengan  dinamika  kelompok  secara profesional. Beberapa teknik yang dikembangkan dalam model pendekatan ini, antara lain,  caracara  atau  prosedur-prosedur  demokratif,  seperti  musyawarah,  diskusi, komunikasi,  pertemuan-pertemuan  antargolongan.  Juga,  mengembangkan  cara-cara kerja sama di antara lembaga-lembaga masyarakat, prinsip-prinsip  swadaya, mengembangkan  kepentingan  masyarakat  setempat  latihan  pendidikan  bagi  tenaga- tenaga  yang  berasal  dari  warga  setempat,  dan  pertemuan-pertemuan  antar  golongan masyarakat  untuk  menghilangkan  perbedaan  dan  hambatan-hambatan  dalam masyarakat
• Model Perencanaan Sosial (Social Planning Model)
Model  ini  menekankan  proses  pemecahan  masalah  secara  teknis  terhadap masalah  sosial  yang  substantif,  seperti  kenakalan  remaja,  perumahan  (permukiman), kesehatan  mental,  dan  masalah  sosial  lain  nya  Selain  itu,  model  ini  menganggap betapa  penting  menggunakan  cara  perencanaan  yang  matang  dan  perubahan  yang terkendali yakni untuk mencapai tujuan akhir secara rasional. Perencanaan dilakukan dengan  sadar  dan  rasional,  dan  dalam  pelaksanaannya  dilakukan  pengawasan-- pengawasan yang ketat untuk melihat perubahan-perubahan yang terjadi.
Partisipasi  warga  masyarakat  sangat  beragam  dan  bergantung  pada  bentuk masalah itu sendiri dan variabel organisasional apa yang ada di dalamnya. Pendekatan ini  mempersyaratkan  bahwa  perubahan  misalnya,  di  lingkungan  industrialisasi  yang kompleks memerlukan para perencana ahli yang melalui kemampuan tekniknya, serta kemampuan  untuk  memanipulasi  organisasi  birokrasi  yang  luas.  Juga,  dapat membimbing  dengan  cakap  proses-proses  perubahan  yang  kompleks.  Sebenarnya, dalam  model  ini,  partisipasi  dari  seluruh  warga  masyarakat  tidak  selalu  ditekankan. Akan  tetapi,  untuk  kondisi  di  Indonesia,  perencanaan  partisipatif  sebaiknya  penting
untuk  diperhatikan  dan  dipertimbangkan  karena  ada  kecenderungan  kebijakan  dan program  pembangunan  masyarakat  kurang  sesuai  dengan  kebutuhan  aktual masyarakat.
Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sasaran atau tujuan utama yang ingin dicapai  dalam  model  pendeka  tan  ini  adalah  menciptakan,  menyusun,  dan memberikan  bantuan-bantuan,  baik  yang  bersifat  materi  maupun  pelayanan- pelayanan  yang  berbentuk  jasa  kepada  orang-orang  yang  membutuhkannya.  Karena itu,  yang  ingin  dikembangkan  melalui  model  ini  adalah  kemampuan  dan  kecakapan masyarakat dalam memecahkan permasalahan-permasalahannya melalui usaha-usaha yang terencana, terarah, dan terkendali. Seorang perencana melihat bahwa masyarakat merupakan  bentuk  kumpulan  yang  terdiri  atas  kelompokkelompok  masyarakat  yang menghadapi  masalah-masalah  yang  berbedabeda;  atau  kelompok-kelompok masyarakat  yang  mempunyai  kepentingan  yang  sama  dan  tertentu  hingga  diketahui jalan pemecahannya agar kepentingan itu dapat terwujud.
Strategi  dasar  yang  digunakan  untuk  memecahkan  permasalahan  adalah mengumpulkan atau mengungkapkan fakta dan data mengenai sesuatu permasalahan. Kemudian,  mengambil  tindakan  yang  rasional  dan feasible (mempunyai kemungkinan-kemungkinan  yang  dapat  dilaksanakan).  Jadi,  strateginya  adalah mengumpulkan  klan  menganalisis  fakta  dan  data  tentang  permasalahan,  dilanjutkan dengan  menetapkan  cara  terbaik  dalam  penyusunan  program,  dalam  memberikan pelayanan, atau dalam melakukan tindakan yang tepat untuk mengatasi permasalahan. Implementasi  model  ini  dapat  berupa  program-program  yang  berhubungan  dengan masalah  penyalahgunaan  narkotika,  permukiman  kumuh,  pelacuran,  dan  tindakan- tindakan  kriminal  lainnya.  Teknik  yang  digunakan  adalah  mengerahkan  keahlian dalam  perencanaan,  pengumpulan  data,  serta  analisis  data  dalam  menyusun  gagasan atau program dan menciptakan kesepakatan (konsensus) atau persetujuan.
• Model Aksi Sosial (Social Action Model)
Model  ini  menekankan  tentang  betapa  pentingnya  penanganan  kelompok penduduk  yang  tidak  beruntung  secara  terorganisasi,  terarah,  dan  sistematis.  Juga, meningkatkan  kebutuhan  yang  memadai  bagi  masyarakat  yang  lebih  luas  dalam rangka meningkatkan sumber atau perlakuan yang lebih sesuai dengan keadilan sosial
atau demokrasi. Model ini bertujuan mengadakan perubahan yang mendasar di dalam lembaga  utama  atau  kebiasaan-kebiasaan  masyarakat.  Model  aksi  sosial (social action) ini  menekankan  pada  pemerataan  kekuasaan  dan  sumber-sumbernya,  atau dalam  hal  pembuatan  keputusan  masyarakat  dan  mengubah  dasar  kebijakan organisasi-organisasi formal.
Adapun Iangkah yang akan ditempuh dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan  itu  adalah  menggerakkan  golongan-golongan  masyarakat  tertentu  guna terlibat  aktif  dalam  mengadakan  perubahan-perubahan.  Mereka  dimotivasi  untuk bersikap  kritis  dan  akomodatif  terhadap  kebijakan-kebijakan  pemerintah  seperti melalui perundang-undangan atau peraturan-peraturan pemerintah. Tujuan yang ingin dicapai  adalah  mengubah  sistem  atau  kebijakan  pemerintah  secara  langsung  dalam rangka menanggulangi masalah yang mereka hadapi sendiri.
Berdasarkan struktur dan kondisi permasalahan, masyarakat dipandang sebagai susunan  yang  terdiri  atas  kelompok-kelompok  masyarakat.  Kelompok-kelompok tersebut  mempunyai  kekuatan-kekuatan  atau  status-status  tertentu.  Dalam  hal  ini, masyarakat  seolah-olah  menduduki  strata  tertentu  yang  sangat  prestisius.  Ada sebagian  masyarakat  yang  berstatus  tinggi,  ada  pula  yang  rendah.  Ada  sebagian masyarakat  yang  termasuk  kelas  elite,  ada  pula  masyarakat  yang  tidak  mempunyai kekuatan  apa-apa (powerless) yang  kemudian  lazim  disebut  kelas grass-root (akar rumput). Kelompok yang menjadi perhatian utama para pelaksana aksi sosial (social action) ini ialah golongan-golongan yang tidak mempunyai kekuatan dan kekuasaan dalam  masyarakat,  golongan-golongan  yang  menderita  dan  terlantar,  atau  golongan penduduk yang menderita akihat praktek ketidakadilan sosial.

## Daftar Pustaka
Anwar. Oos.M. 2013, Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global: Bandung: Elfabeta
Chambers Robert.1996, Memahami Desa Secara Parisipatif: Jogyakarta: Kanikus Hikmat Harry. 2013, Strategi Pemberdayaan Masyarakat :Bandung:   Humaniora Utama Press
Korten, D.C.1999 , Penyusunan Program Pembangunan Pedesaan:Pendekatan Proses Belajar :Jakarta: Yayasan OborIndonesia
Nawawi Ismail. 2009, Pembangunan dan Problema Masyarakat,Kajian Konsep,Model,Teori dari AspekEkonomi dan Sosiologi: Surabaya:ITS Press
Suharto Edi,2005, Membangun Masyarakat Memberdayakan rakyat: Kajian Strategis Pembangunan KesejahteraanSosial dan Pekerjaan Sosial,Bandung :PT Refika Aditama
Todaro. 1994, Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, Edisikeempat. Jilid1, Jakarta : Erlangga
Yasa,  I  Gede  Dana  &  Gede  Sandiasa,  2018.  “Implementasi  Kebijakan  Desa Pakraman  Dalam  Pemberdayaan  Masyarakat”.  Dalam  Locus  Majalah Ilmiah FISIP Volume 9 No. 1 (2018) https://ejournal.unipas.ac.id/index.php/LOCUS/article/view/75