## DAMPAK KEBIJAKAN MORATORIUM KAPAL EKS ASING TERHADAP KONDISI PERIKANAN TUNA: STUDI KASUS DI DKI JAKARTA
Impact of Policy Moratorium For The Licensing of Ex-Foreign Fishing Vessels on Tuna Fishing: Case Study on DKI Jakarta
* Freshty Yulia Arthatiani dan Tenny Apriliani Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Gedung Balitbang KP I Lt. 4 Jalan Pasir Putih Nomor 1 Ancol Timur, Jakarta Utara
* email: freshty.arthatiani@gmail.com Diterima 12 Oktober 2015 - Disetujui 27 November 2015

## ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi dan mendeskripsikan dampak kebijakan moratorium kapal eks asing yang tercantum dalam Permen KP Nomor 56 Tahun 2014 tentang Penghentian Sementara (Moratorium)  Perizinan Usaha Perikanan Tangkap Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia  terhadap kondisi perikanan tuna terutama di wilayah DKI Jakarta sebagai salah satu daerah ekspor tuna.  Penelitian dilakukan dengan pendekatan retrospektif dimana analisis kebijakan  dilakukan terhadap akibat-akibat kebijakan setelah suatu kebijakan diimplementasikan dan biasanya disebut sebagai model analisis evaluatif sehingga diharapkan dapat menghasilkan informasi yang dapat meningkatkan kualitas dari kebijakan yang diterapkan pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DKI Jakarta sebagai salah satu  daerah ekspor utama tuna Indonesia dengan komoditas dominanya adalah tuna beku tidak mengalami dampak secara langsung terhadap pemberlakuan kebijakan moratorium kapal eks asing. Data yang diperoleh menunjukkan bahwa untuk periode bulan Oktober-Maret sebelum dilaksanakanya moratorium kapal eks asing dibandingkan dengan periode yang sama sesudah dilaksanakanya moratorium kapal eks asing menunjukkan adanya penurunan volume produksi sebesar 5%. Namun hal ini lebih disebabkan karena dampak kebijakan moratorium kapal transshipment. Hal ini sangat jelas terlihat pada terjadinya perubahan ( shifting ) produk tuna yang dihasilkan setelah adanya kebijakan dimana ekspor tuna segar mengalami penurunan sebesar 24%, disisi lain ekspor tuna beku justru mengalami kenaikan sebesar 8%. Rekomendasi yang dihasilkan dari analisis ini adalah perlu untuk disiapkan armada penangkapan ikan dari lokal dan penguatan SDM, kemudian perlu adanya evaluasi terhadap pelarangan kapal eks asing, verifikasi secara benar dan pengawasan melekat terhadap kepemilikan kapal sangat penting untuk dilakukan, serta perlunya pemberlakuan pelaporan SHTI bagi semua pelaku usaha penangkapan ikan untuk menjamin asal- usul kapal tidak hanya terbatas bagi pelaku usaha dengan tujuan ekspor uni eropa. Selain itu juga perlu adanya peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan moratorium kapal eks asing sehingga tepat sasaran.
Kata Kunci: tuna, moratorium, kapal eks asing

## ABSTRACT
The aim of this study is to provide information and describe the impact of the policy moratorium for the licensing of ex-foreign fishing vessels  contained in Regulation of the Minister of Marine Affairs and Fisheries No. 56 Year 2014 about Business Licensing moratorium Fishing in Regional Fisheries Management  of  the  Republic  of  Indonesia  on  the  condition  of  tuna  fisheries,  especially  in  the  area of Jakarta as one of the tuna exports. The study was conducted by a retrospective approach, policy analysis carried out on the consequences of the policy after a policy is implemented and is usually referred to as an evaluative analysis model that is expected to yield information that can improve the quality of the policies implemented by the government. The results showed that Jakarta as one of the main export of tuna Indonesia with main commodities are frozen tuna does not affect direct impact on the implementation of the moratorium policy. The data obtained show that for the period from October to March months before the implementation of the moratorium on ex-foreign fishing vessels compared to the same period after the implementation of the moratorium showed a decrease in production volume by
5%. However this is mainly due to the impact of the moratorium ship transshipment. It can be explained by the change (shifting) tuna products produced after the policy whereby fresh tuna exports decreased by 24%, on the other hand frozen tuna exports actually increased by 8%. The recommendations from this analysis is the need to increase the readiness of the local fishing vessels and human resources capacity building, and the need for an evaluation of the banning of ex-foreign fishing vessels, verify proper and oversight attached to the ownership of the vessel is very important to do, as well as the need for enforcement of reporting SHTI for all fishing businesses to guarantee the origin of the ship is not limited to businesses with the aim of European Union exports. There was also a need to increase supervision  of  the  implementation  of  the  moratorium  on  ex-foreign  fishing  vessels  right  on  target  in accordance with policy objectives.
Keywords: tuna, moratorium, ex-foreign vessels

## PENDAHULUAN
Indonesia  sebagai negara kepulauan dihadapkan pada maraknya kegiatan Illegal Unreported  dan  Unregulated  (IUU)  Fishing yang menimbulkan gejala overfishing . Hal ini dicerminkan dengan menurunnya sumber daya ikan di beberapa wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, seperti Laut China Selatan dan Laut Arafura. Adapun negara-negara yang menjadi pelaku utama IUU  Fishing di perairan Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) di antaranya adalah Malaysia, Vietnam, Myanmar, Thailand, Filipina dan China (Nikijuluw, 2008).  Kerugian ekonomi yang diderita Indonesia akibat kegiatan illegal fishing oleh kapal ikan asing diperkirakan sebesar Rp 30 triliun per tahun, dengan perhitungan didasarkan pada adanya 25% potensi perikanan yang dicuri atau sekitar 1,6 juta ton, dengan harga jual ikan US$ 2 per kilogram.
Salah satu satu kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam mengantisipasi terjadinya IUU Fishing adalah kebijakan moratorium eks kapal asing yang tertuang dalam Peraturan Menteri No. 56/2014 yang isinya adalah kapal yang pembuatannya dilakukan di luar negeri tidak akan dberikan izin baru Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Ijin Kelayakan Penangkapan Ikan (SIKPI) dan perpanjangan SIPI dan SIKPI. Kebijakan ini diambil pemerintah karena kerugian besar dari sektor kelautan dan perikanan yang disebabkan beroperasinya kapal-kapal eks asing tersebut dan sebagai bentuk antisipasi terjadinya IUU Fishing .  Berdasarkan kajian awal dari Institut Pertanian Bogor (IPB) sebelum diterapkan kebijakan moratorium tersebut diperoleh informasi bahwa terdapat 1.240 kapal buatan asing dari total 5.329 kapal yang berukuran di atas 30 GT di
Indonesia (Kurniawan, 2014).
Kebijakan moratorium diambil oleh pemerintah karena kerugian besar dari sektor kelautan dan perikanan yang disebabkan beroperasinya kapal-kapal eks asing tersebut. Pada tahun 2013, PNBP dari total 5.329 kapal tersebut sebesar 250 miliar rupiah. Jumlah ini sangat jauh jika dibandingkan dengan kerugian sebesar US$ 20 miliar atau Rp 240 triliun rupiah akibat Illegal, Unreported dan Unregulated (IUU) Fishing yang terjadi di perairan Indonesia. (Nurhayat, 2014).
Salah satu komoditas yang menjadi tangkapan dominan kapal eks asing yang berukuran lebih dari 30 GT adalah ikan tuna. Komoditas tuna merupakan salah satu komoditas unggulan dalam program industrialisasi. Hal ini karena tuna merupakan jenis ikan ekonomis tinggi dan merupakan komoditas penghasil devisa negara nomor dua untuk komoditas perikanan setelah udang. Pada tahun 2011, komoditas tuna, dalam hal ini Tuna Tongkol dan Cakalang (TTC) menyumbang nilai ekspor sebesar US$ 498.591.000 atau 14% dari total nilai ekspor perikanan Indonesia.Pada tahun 2009, secara angka potensi produksi komoditas tuna di Indonesia diperkirakan hampir mencapai 1,2 juta ton per tahun, dengan nilai ekspor lebih dari 3,5 miliar Dolar Amerika Serikat (AS).
Kebijakan moratorium eks kapal asing yang tertuang dalam Peraturan Menteri No. 56/2014 ini memiliki dampak terhadap kondisi perikanan tuna sebagai salah satu komoditas utama dalam perikanan tangkap di Indonesia. DKI Jakarta merupakan salah satu daerah asal ekspor utama tuna Indonesia dengan komposisi sebesar 36% dari total ekspor tuna Indonesia, sehingga perlu untuk dikaji bagaimana kebijakan ini berpengaruh terhadap kondisi perikanan tuna di DKI Jakarta.
Berdasarkan latar belakang diatas, makalah ini bertujuan untuk  mengeevaluasi dampak kebijakan moratorium kapal eks asing yang tercantum dalam Permen KP Nomor 56 Tahun 2014 tentang Penghentian Sementara (Moratorium) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia terhadap kondisi perikanan tuna

## METODOLOGI

## Lokasi dan Waktu Penelitian
Lokasi penelitian dilakukan di Jakarta sebagai daerah ekspor tuna terbesar. Selain itu jumlah kapal eks-asing yang ada di wilayah tersebut relatif banyak, merupakan salah satu pelabuhan ekspor terbesar di Indonesia. Waktu penelitian dilakukan dari bulan April hingga bulan Mei 2015 .

## Metode Analisis Data
Penelitian dilakukan dengan pendekatan retrospektif, yaitu analisis kebijakan  dilakukan terhadap akibat-akibat kebijakan setelah suatu kebijakan diimplementasikan.  Analisis ini juga disebut sebagai model analisis evaluatif sehingga diharapkan dapat menghasilkan informasi yang dapat meningkatkan kualitas kebijakan yang diterapkan pemerintah (Dunn, 2003). Analisis dilakukan dengan berorientasi pada aplikasi yang berusahan menerangkan sebab dan konsekuensi kebijakan. Informasi mengenai tujuan evaluasi hasil kebijakan yang spesifik dapat dignakan oleh para praktisi untuk merumusakan masalah-masalah kebijakan, mengembangkan alternative kebijakan baru dan merekomendasikan arah tindakan dalam pemecahan masalah kebijakan.

## Data dan Sumber Data.
Berdasarkan sumbernya, data yang diperlukan dalam penelitian ini berupa data  primer dan  data  sekunder.  Data  primer  merupakan data/informasi  yang diperoleh  dari  hasil  diskusi dan wawancara dengan stakeholders. Data primer diperoleh dari wawancara langsung dengan informan kunci seperti para pelaku usaha perikanan, pejabat di PPS Nizam Zachman, LPPMHP Jakarta, BKIPM dan dinas terkait Kelautan dan Perikanan. Selain itu, data sekunder merupakan data teks berupa keterangan mengenai jumlah kapal eks asing, nilai dan volume ekspor tuna, jumlah pengurusan SHTI, dan lain sebagainya. Data-data tersebut diperoleh melalui informasi dari instansi
terkait  seperti  Badan  Pusat  Statistik, PPS Nizam Zachman DJPT (KKP), Pusdatin (KKP), LPPMHP Provinsi Jakarta, BKIPM (KKP), FAO, (WTO),UN Comtrade dan WITS.

## KONDISI PERIKANAN TUNA NASIONAL
Sebelum adanya Peraturan Menteri No 56 tentang Moratorium Kapal Eks Asing, secara nasional produksi tuna mengalami peningkatan dari tahun 2002 hingga 2012 yaitu sebesar rata-rata 6,5% per tahun. Sedangkan volume ekspor tuna ke dunia pada tahun 2012 mencapai 533 ribu ton dengan nilai ekspor mencapai 116 juta USD. Tuna diekspor dalam bentuk segar, beku dan kaleng. Selama ini tuna dipasarkan dalam bentuk segar, beku dan kaleng dimana market share  tuna segar ke Jepang 93%, AS 4% dan Uni Eropa 3%. Pasar tuna beku ke Jepang sebesar 50%, AS sebesar 32% dan Uni Eropa 17%. Pasar Ekspor tuna kaleng ke Uni Eropa 36%, Jepang 33% dan AS 31%. Hal ini  menunjukkan bahwa Jepang merupakan negara tujuan ekspor utama tuna Indonesia.
Data ekspor yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran (Ditjen P2HP) dari tahun 2010-2012 menunjukkan bahwa terdapat lima daerah ekspor utama untuk komoditas tuna baik dalam bentuk tuna segar, tuna beku dan tuna kaleng di Indonesia sebelum disalurkan ke berbagai negara tujuan ekspor. Beberapa daerah asal ekspor tersebut digambarkan dalam Tabel 1.
Berdasarkan Tabel 1 maka dapat diketahui bahwa daerah asal ekspor utama tuna Indonesia berasal dari DKI Jakarta yaitu sebesar 36% dengan komoditas dominannya adalah tuna beku, sedangkan untuk tuna kaleng dominan diekspor dari daerah Surabaya. Komoditas tuna segar banyak diekspor dari Bali dengan presentase mencapai 63% dari total ekspor tuna segar dari seluruh daerah di Indonesia, namun secara keseluruhan Bali menempati posisi keempat sebagai daerah ekspor setelah DKI Jakarta, Surabaya dan Bitung.

## KONDISI PERIKANAN TUNA DI JAKARTA
Seperti dijelaskan pada Tabel 1 yang menunjukkan bahwa daerah asal utama ekspor tuna adalah berasal dari DKI Jakarta maka salah satu lokasi penelitian untuk menggambarkan dampak moratorium kapal eks asing terhadap ekspor tuna dilakukan pengambilan data pada
lokasi DKI Jakarta khususnya pada Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman (PPSNZJ) Muara Baru. Berdasarkan laporan statistik PPSNZJ tahun 2013 dapat diketahui bahwa produksi perikanan berasal dari produksi laut yaitu produksi kapal penangkap ikan yang mendaratkan ikan hasil tangkapan di PPSNZJ dan produksi ikan masuk yaitu produksi kapal pengangkut ikan dari pelabuhan lain, maupun daerah luar DKI Jakarta yang kiangkuut ke PPSNZJ melalui jalur darat maupun jalur laut. Total nilai produksi ikan pada tahun 2013 mencapai 252.762,72 ton  yang terdiri dari produksi laut sebesar 113.342.916 Ton (44.84%) dan produksi ikan masuk sebesar 139.419.808 Ton (42.87%) dan sisanya produksi ikan impor sebesar 31.054,498 Ton (12.29%).  Jenis ikan yang dominan dari produksi laut pada tahun ini adalah Cakalang (29.72%), Tuna Sirip Kuning (15,43%), Tuna Mata Besar (12,84%) sedangkan untuk produksi ikan masuk didominasi oleh ikan layang, sanglir, lemuru
dan tuna  yang sebagian besar didatangkan dari Provinsi Sulawesi Utara.
Dilihat volume produksi perikanan tangkap berdasarkan jenis komoditasnya yaitu Tuna Tongkol dan Cakalang (TTC), terlihat bahwa volume produksi pada tahun 2010-2013 mengalami peningkatan sebesar 34% seperti terlihat pada tabel perkembangan Produksi Tuna Tongkol Cakalang (TTC) Pada Tahun 2011-2013 (Ton) (Tabel 2).
Berdasarkan Tabel 2 dapat diketahui bahwa dari sisi produksi TTC komoditas yang paling dominan pada PPSNZJ yang mewakili kondisi di daerah DKI Jakarta adalah cakalang yang diikuti oleh produksi ikan yellow fin tuna, sedangkan untuk tuna sirip biru memang mengalami penurunan setiap tahunya, hal tersebut juga terjadi secara global karena terkait dengan ketersedian sumberdaya tuna sirip biru yang semakin langka.
Tabel 1. NIlai Ekspor Tuna Berdasarkan daerah Asal Tahun 2010-2012 (USD). Table 1. Tuna Export Value Based on Origin Year 2010-2012 (USD).
No. Daerah/ Origin Jenis Komoditas Tuna (US$)/ Tuna Comoodities (US$) Persentase(%)/ Precentage(%) Segar/ Fresh Beku/ Frozen Kaleng/ Canned 1 DKI Jakarta 28,378,129 87,892,008 53,396,802 36% 2 Surabaya 951,585 33,863,222 143,217,130 37% 3 Bitung 2,849,092 13,403,767 51,597,031 14% 4 Bali 53,726,626 3,265,486 - 12% 5 Ambon 3,200 3,136,541 - 1% Total 85,908,633 141,561,024 248,210,963 100%
Sumber : Rekap Ekspor Tuna (Ditjen P2HP,2014)/
Source : Recap Tuna Exports (Directorate General of Fishery Product Processing and Marketing,2014)
Tabel 2.  Perkembangan Produksi Tuna di PPS Nizam Zachman  Tahun 2011-2013 (Ton). Table 2. Development of Tuna Production on Nizam Zachman Ocean Fishing Port  Year 2011-2013 (Ton).
Jenis Ikan/ Type of Fish Tahun/ Year 2011 2012 2013 Cakalang/ Skipjack Tuna 35,229.46 30,552.47 33,684.84 Tongkol/ Bonito 10,906.39 2,201.36 3,081.87 Tuna Mata Besar/ Big Eye Tuna 10,374.86 13,593.93 14,553.92 Tuna Sirip Biru/ Blue Fin Tuna 3,913.74 47.41 30.75 Yellow Fin/ Yellow Fin Tuna 11,152.57 13,605.61 17,489.28 Total 71.577.02 60,000.78 68,840.67
Sumber : Laporan Statistik PPSNZJ (2014)/ Source: Statistic Report of Nizam Zachman Ocean Fishing Port (2014)
Data lain yang diperoleh menyebutkan terdapat tiga jenis alat tangkap yang digunakan dalam menangkap komoditas tuna pada PPSNZJ yakni rawai tuna, purse seine dan handline . Berdasarkan alat tangkap tuna yang digunakan, terlihat bahwa pada tahun 2008-2013 jumlah alat tangkap mengalami peningkatan rata-rata sebesar 4%. Fenomena yang menarik adalah makin menurunnya alat tangkap tuna longline namun makin meningkatnya pengguna alat tangkap purse seine . Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pelaku usaha dapat diketahui bahwa penurunan alat tangkap longline disebabkan biaya operasional yang semakin tinggi yang tidak berimbang dengan hasil yang diperoleh karena alat tangkap ini dikhususkan untuk menangkap komoditas tuna, sedangkan untuk alat tangkap purse seine dapat menangkap segala jenis komoditas sehingga dianggap lebih menguntungkan. Data lengkap terkait jenis alat tangkap tuna yang digunakan pada PPSNZJ terlihat pada Tabel 3.
wawancara tidak merasakan dampak kebijakan moratorium  kapal  eks  asing  secara  signifikan. Dampak yang dirasakan lebih pada kebijakan pelarangan kapal ‘ transshipment terhadap kualitas tuna yang didaratkan. Waktu operasional kapal tuna ( longline ) yang mencapai 8 bulan hingga 1 tahun sangat membutuhkan kapal transshipment khususnya untuk produk tuna segar, tanpa adanya kapal transit akhirnya produk tuna yang dihasilkan oleh kapal long line adalah tuna beku. Langkah responsif yang dilakukan oleh eksportir tuna karena kesulitan pemenuhan kuota ekspor tuna segar dan beku adalah :
1.  Mengkomunikasikan dengan pihak ‘ buyer ’ (pembeli) terkait kesulitan pemenuhan kuota sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, khususnya untuk produk tuna segar.
2.  Upaya pemenuhan tuna segar dengan cara membeli tuna segar dari nelayan di Palabuhanratu dan Cilacap.
Tabel 3. Jenis Alat Penangkap Tuna di PPSNZJ Pada Tahun 2008-2013. Table 3.  Types of Tuna Catcher on Nizam Zachman Ocean Fishing Port  Year 2008-2013.
Jenis Alat Tangkap/ Types of Tuna Catcher 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Rawai tuna/ Longline 478 468 453 442 366 339 Pukat cincin/ Purse seine 172 194 218 265 345 426 Handline 12 11 15 13 Jumlah/ Total 650 662 683 718 726 778
Sumber : Laporan Statistik PPSNZJ (2014)/ Source: Statistic Report of Nizam Zachman Ocean Fishing Port (2014)

## DAMPAK MORATORIUM KAPAL EKS-ASING
Hasil pengumpulan data dan wawancara dengan Pejabat yang berwenang pada PPSNZJ menyebutkan bahwa dampak moratorium eks kapal asing tidak mempengaruhi sistem perizinan kapal ikan di PPS Nizam Zahman, karena memang sejak tahun 2013 kapal eks asing dengan alat tangkap longline sudah tidak memperpanjang perizinan penangkapan ikan lagi. Dari sisi jumlah juga hanya terdapat 15 kapal dari 1624 kapal yang terdata pada PPSNZJ sehingga tidak berpengaruh secara signifikan dampak permen KP 56 tersebut khususnya pada daerah Jakarta. Data kapal eks asing yang beroperasi pada PPSNZJ DKI Jakarta dapat dilihat pada Tabel 4.
Pelaku usaha khususnya eksportir Tuna di PPS Nizam Zahman, berdasarkan hasil
3.  Akan dilakukan impor tuna dari negara lain (seperti Jepang, China dan Filipina) dengan kualitas yang lebih bagus karena penanganan pasca panen yang lebih baik.
4.  Mengalihkan komoditas ekspor dari tuna segar menjadi tuna beku karena kualitas tuna segar yang tidak dapat dipenuhi
5.  Mengalihkan pasar tuna ke non eropa atau pasar lain yang tidak membutuhkan sertifikasi SHTI, karena pelarangan kapal transshipmen t menyulitkan dalam pengurusan lembar awal SHTI.  Hal ini karena beberapa kapal sudah terlanjur berangkat sebelum diberlakukanya kebijakan pelarangan transshipment sehingga SIPI tidak sesuai dengan SIUP jika ingin diubah menjadi SIPI laut lepas.

## Tabel 4. Kapal Eks Asing Yang Ada di Kolam Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta, Maret 2015.
Table 4.  Ex-Foreign Vessels on Nizam Zachman Ocean Fishing Port in March 2015.
No Nama/ Name Alat Tangkap/ Type of Catcher Tgl Terakhir Keluar/ Last Register Keterangan/ Description Kapal/ Vessel Pemilik/ Owner 1 Kusuma Graha (Eks. Mv. Daniela) Tri Kusuma Graha, PT ANG 04/02/15 SPB Terakhir Ada 2 Haslindo Ii (Eks. Maruky Boshi Maru No.32) Sumber Haslindo, PT LL 01/11/10 SPB Terakhir Ada 3 Haslindo 7 Sumber Haslindo, PT LL 26/05/12 SPB Terakhir Ada 4 Haslindo 8 Sumber Haslindo, PT LL 04/04/13 SPB Terakhir Ada 5 Haslindo 5 Sumber Haslindo, PT JI 04/04/14 SPB Terakhir Ada 6 Haslindo 6 Sumber Haslindo, PT RT 23/06/13 SPB Terakhir Ada 7 Lulu Marina 33 Rico Dian Jayatama, PT GN 14/03/14 SPB Terakhir Ada 8 Sinar Abadi 69 Tuna Permata Rezeki, PT PS Belum Pernah Keluar (STBLKK) 9 Mina Fajar 16 (Eks. Sombon Phoon) Asroben. PT GN 03/03/14 SPB Terakhir Ada 10 Naili - Xv (Eks. Dae Ii No.301) Samudera Mandiri Selatan, PT LL 16/04/13 SPB Terakhir Ada 11 Naili – Xvi Samudera Mandiri Selatan, PT LL 05/03/13 SPB Terakhir Ada 12 Naili – Ii Weny Yuhadi HL 15/01/14 SPB Terakhir Ada 13 Sultra Mandiri 01 Samudera Mandiri Selatan, PT ANG 28/08/10 SPB Terakhir Ada 14 Sultra Mandiri – 02 Samudera Mandiri Selatan, PT PC 26/08/13 SPB Terakhir Ada 15 Gloria Arifin Wijaya ANG 13/01/15 SPB Terakhir Ada Sumber : PPS Nizam Zahman, 2015/ Source :Nizam Zachman Ocean Fishing Port (2015)
Langkah antisipatif yang dilakukan oleh pelaku usaha khususnya eksportir yang memiliki kapal transshipment dan kapal penangkap ikan adalah :
1.  Merubah fungsi kapal penampung di laut menjadi kapal pengangkut dari pelabuhan ke pelabuhan ( port to port ).
2.  Merubah SIUP dan SIPI kapal menjadi laut lepas untuk memperluas daerah penangkapan ikan karena adanya potensi SDI yang belum termanfaatkan akibat adanya pelarangan armada kapal eks asing
3.  Perubahan alat tangkap dari Longline menjadi Gillnet .
Kapal eks asing yang berlabuh di PPS Nizam Zahman sampai dengan bulan Maret 2015 hanya berjumlah 15 unit kapal seperti pada Tabel 4. Khusus kapal longline yang menangkap ikan tuna hanya berjumlah lima unit yang sudah tidak beroperasi lagi sejak tahun 2013 yang disebabkan karena ketidakmampuan untuk pembiayaan operasional kapal. Kebijakan moratorium eks kapal asing di PPS Nizam Zahman tidak
mempengaruhi produksi ikan tuna secara signifikan karena kapal-kapal tersebut memang sudah berhenti beroperasi sejak tahun 2013. Beberapa kapal longline eks asing tersebut beralih fungsi menjadi kapal transit.
Dampak moratorium eks kapal asing tidak mempengaruhi sistem perizinan kapal ikan di PPS Nizam Zahman, karena memang sejak tahun 2013 kapal eks asing dengan alat tangkap longline sudah tidak memperpanjang perizinan penangkapan ikan lagi. Beberapa perijinan yang untuk komoditas ikan tuna khususnya untuk pasar luar negeri diantaranya:
1.  Health Cerifificate (HC) sebagai persyaratan umum untuk ekspor ikan ke luar negeri.
2.  Sertifikat  Hasil  Penangkapan  Ikan  (SHTI) sebagai persyaratan untuk pasar Uni Eropa.
Sertifikat  Hasil  Tangkapan  Ikan  (SHTI) dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan selaku Otoritas Kompeten ( Commpetent Authority) dan divalidasi oleh unit kerja yang telah ditunjuk
sebagai  Otoritas  Kompeten  Lokal.  Sertifikat  Hasil Tangkapan Ikan diberikan bagi produk yang akan dieksport ke Uni Eropa baik secara langsung maupun tidak langsung, dan mulai diberlakukan sejak tanggal 01 Januari 2010 dengan acuan EC Regulation  1005/2008.  Sertifikat  ini  tidak  berlaku bagi produk – produk perikanan dari hasil kegiatan budidaya (air tawar, payau dan laut), produk perikanan air tawar, ikan hias, kekerangan, rumput laut, scallops dan oyster .
Otoritas Kompeten Lokal (OKL) yang ditunjuk di pelabuhan masing-masing akan memvalidasi SHTI setelah terlebih dahulu diverifikasi oleh pihak PSDKP (Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan) setempat. Dalam pelaksanaan, yang dimaksud  dengan  sertifikat  hasil  tangkapan  ikan adalah:
1.  Sertifikat  hasil  tangkapan  ikan  (SHTI), adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa hasil perikanan yang akan dieksport bukan dari kegiatan illegal ,  unreported  and unregulated (IUU) fishing.
2.  SHTI –Lembar Awal adalah surat keterangan yang memuat informasi hasil tangkapan ikan yang didaratkan dari kapal penangkap ikan untuk tujuan pencatatan.
3.  SHTI – Lembar Turunan adalah surat keterangan yang memuat informasi sebagian atau seluruh hasil tangkapan ikan sesuai dengan lembar awal sebagai dokumen yang menyertai produk perikanan yang dipasarkan ke Uni Eropa.
4.  SHTI – Lembar Turunan yang Disederhanakan adalah surat keterangan yang memuat informasi hasil tangkapan ikan
yang didaratkan dari kapal penangkap ikan sebagai dokumen yang menyertai produk perikanan yang dipasarkan ke Uni Eropa.
Berdasarkan tabel 5 dapat diketahui bahwa secara rata-rata terdapat peningkatan setiap tahunya pada pengurusan SHTI pada PPSNZJ, terutama pada SHTI lembar turunan. Hal ini menunjukkan bahwa pada PPSNZJ komoditas ekspor yang dihasilkan kebanyakan berasal dari daerah lain yang sebagai penerbit lembar awalnya. Lembar turunan tersebut biasanya diurus oleh UPI setelah adanya SHTI lembar awal, karakteristik di DKI Jakarta yang memiliki banyak UPI sehingga lebih banyak pengurusan lembar turunan pada daerah ini. Hal tersebut sekaligus dapat menunjukkan kesadaran dari pelaku usaha untuk memenuhi syarat ekspor dari negara tujuan, namun yang disayangkan persyaratan pengurusan SHTI hanya berlaku untuk negara tujuan Uni Eropa sehingga pencatatan tersebut tidak menggambarkan kondisi ekspor secara nasional. Langkah kedepannya dapat memberlakukan aturan pengurusan SHTI keseluruh pelaku usaha dengan meningkatkan kesadaran pelaku usaha terhadap traceability dan pelaporan data dalam mendukung berbagai kebijakan pemerintah untuk meningkatkan sektor perikanan dan kelautan.
Kebijakan moratorium kapal eks-asing yang telah diberlakukan sejak bulan November 2014 yang kemudian diperpanjang sampai tahun 2015 tentunya berdampak pada kondisi komoditas tuna Indonesia di pasar ekspor. Untuk melihat sejauh mana dampak kebijakan moratorium ini terhadap kondisi komoditas tuna Indonesia dipilih lokasi- lokasi penelitian yang dapat dijelaskan secara detail pada Tabel 6, 7, 8, 9.

## Tabel  5 . Pelaksanaan Penerbitan Sertifikat Hasil Tangkap Ikan di PPS Nizam Zahman, Tahun 2010-2014.
Table  5 .    Implementation of Catch Cetificate Publishing on Nizam Zachman Ocean Fishing Port Year 2010-2014.
SHTI/ Catch Certificate Tahun/ Year Jumlah/ Total Persentase (%)/ Percentage(%) 2010 2011 2012 2013 2014 LA 755 1.040 251 231 252 2.529 17,16 LT 1.201 2.646 1.060 1.849 4.232 10.988 74,55 LTS 80 184 139 318 501 1.222 8.29 Jumlah/ Total 14.739 100,00
Sumber : PPS Nizam Zahman, 2015/ Source: PPS Nizam Zahman, 2015
Keterangan/ Remaks : LA = Lembar Awal/ Initial Sheet LT = Lembar Turunan/ Derivative Sheet LTS = Lembar Turunan yang disederhanakan/ Simplified Derivative Sheet
Tabel 6. Perkembangan Volume dan Nilai Ekspor Komoditas  Tuna di DKI Jakarta Triwulan 4, Tahun 2013 (Sebelum Moratorium Kapal Eks Asing).
Table 6. Development of Value and Exports Volume for Tuna Commodities in DKI Jakarta, Quarter 4, Year 2013 (Before Moratorium Ex Foreign Vessels).
Jenis Olahan Tuna/ Tuna Comodities Tahun 2013/ Year 2013 Jumlah/ Total Oktober/ October November/ November Desember/ December Volume/ Volume Nilai/ Value Volume/ Volume Nilai/ Value Volume/ Volume Nilai/ Value Volume/ Volume Nilai/ Value Tuna Segar/ Fresh 560,261 5,042,347     550,747  4,956,727      624,772 5,622,949   1,735,780  15,622,024 Tuna Beku/ Frozen 1,198,837  10,789,534 831,415  7,482,736      509,875 4,588,875   2,540,127  22,861,145 Tuna Kaleng/ Canned - - - - - - -
Sumber : Data LPPMHP Jakarta diolah (2015)/ Source : Data LPPMHP Jakarta (2015)

## Tabel 7. Perkembangan Volume dan Nilai Ekspor Komoditas  Tuna di DKI Jakarta  Triwulan 4, Tahun 2014 (Sesudah Moratorium Kapal Eks Asing).
Table 7. Development of Value and Exports Volume for Tuna Commodities in DKI Jakarta, Quarter 4, Year 2014 (After Moratorium Ex Foreign Vessels).
Tahun 2014/ Year 2014
Jumlah/ Total Jenis  Olahan Tuna/ Tuna Comodities Oktober/ October November/ November Desember/ December Volume/ Volume Nilai/ Value Volume/ Volume Nilai/ Value Volume/ Volume Nilai/ Value Volume/ Volume Nilai/ Value Tuna Segar/ Fresh 361,890 3,257,006 401,300 3,611,702 576,141 5,185,273 1,339,331 12,053,981 Tuna Beku/ Frozen 847,791 7,630,119 688,570 6,197,130 760,791 6,847,119 2,297,152 20,674,368 Tuna Kaleng/ Canned 361,890 3,257,006 401,300 3,611,702 576,141 5,185,273 1,339,331 12,053,981
Sumber: Data LPPMHP Jakarta diolah (2015)/ Source: Data LPPMHP Jakarta (2015)

## Tabel 8.   Perkembangan Volume dan Nilai Ekspor Komoditas  Tuna di DKI Jakarta Triwulan  1, Tahun 2014 (Sebelum Moratorium Kapal Eks Asing).
Table 8. Development of Value and Exports Volume for Tuna Commodities in DKI Jakarta, Quarter 1, Year 2014 (Before Moratorium Ex Foreign Vessels).
Jenis  Olahan
Tuna/ Tuna
Comodities
Tahun 2014/ Year 2014 Jumlah/ Total Januari/ January Februari/ February Maret/ March Volume/ Volume Nilai/ Value Volume/ Volume Nilai/ Value Volume/ Volume Nilai/ Value Volume/ Volume Nilai/ Value Tuna Segar/ Fresh 583,667   19,518,528     390,724 3,516,516 429,657 3,866,911   1,404,048  26,901,955 Tuna Beku/ Frozen 729,942     3,198,171 673,217 6,058,951 435,883 3,922,943   1,839,042  13,180,064 Tuna Kaleng/ Canned - -                 - - - - -
Sumber: Data LPPMHP Jakarta diolah (2015)/ Source: Data LPPMHP Jakarta (2015)

## Tabel 9.   Perkembangan Volume dan Nilai Ekspor Komoditas  Tuna di DKI Jakarta Triwulan 1, Tahun 2015 (Sesudah Moratorium Kapal Eks Asing).
Table 9. Development of Value and Exports Volume for Tuna Commodities in DKI Jakarta, Quarter 1, Year 2015 (After Moratorium Ex Foreign Vessels).
Jenis Olahan Tuna/ Tuna Comodities Tahun 2015/ Year 2015 Jumlah/ Total Januari/ January Februari/ February Maret/ March Volume/ Volume Nilai/ Value Volume/ Volume Nilai/ Value Volume/ Volume Nilai/ Value Volume/ Volume Nilai/ Value Tuna Segar/ Fresh 410,674 3,696,064 372,167 9,516,240 244,403 8,125,402 1,027,244 21,337,706 Tuna Beku/ Frozen 1,013,869 9,124,821 697,023 1,918,083 732,875 3,508,582 2,443,767 14,551,485 Tuna Kaleng/ Canned - - - - - - -
Sumber: Data LPPMHP Jakarta diolah (2015)/ Source: Data LPPMHP Jakarta (2015)
Tabel-Tabel tersebut merupakan data yang dikeluarkan oleh LPPMHP DKI Jakarta tahun 2013-2015 yang  menunjukkan bahwa volume ekspor ikan tuna setelah adanya kebijakan moratorium kapal eks asing mengalami penurunan pada Triwulan 4 yaitu periode Oktober-Desember tahun 2014, dibandingkan dengan periode Oktober- Desember tahun 2013, yaitu terjadi penurunan tuna segar sebesar 23% dan tuna beku sebesar 10%. Selain itu data juga membandingkan nilai ekspor pada Triwulan 1 yakni Januari-Maret tahun 2014, dibandingkan dengan periode Januari- Maret 2015 setelah diberlakukannya Permen KP 56 Moratoraium Kapal eks asing, yang secara rata-rata mengalami penurunan sebesar 27% untuk tuna segar dan mengalami peningkatan pada tuna beku sebesar 33%. Perubahan volume ekspor tuna dibandingkan antara periode yang sama pada tahun yang berbeda diindikasikan karena beberapa faktor penyebab diantaranya :
1.  Adanya perubahan kualitas lingkungan perairan laut;
2.  Dampak dari beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh KKP terkait penanganan IUU  Fishing (Pelarangan Alat Tangkap, Moratorium Kapal Asing dan Transhipment );
3.  Peningkatan kualitas tuna yang didaratkan karena adanya peningkatan penanganan pasca tangkap.
Ekspor ikan Tuna dikelompokkan kedalam dua kelompok besar yaitu Tuna segar dan Tuna beku dengan pasar utama tujuan ekspor yaitu Jepang, Amerika, Uni Eropa, Timur Tengah dan Thailand. Pasar ekspor terbesar untuk tuna segar adalah Jepang dengan persentase di atas 70%, sedangkan tuna beku pasar ekspor terbesar adalah Amerika dan UE dengan kisaran persentase 20-30%. Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat perubahan ( shifting ) produk
Tabel 10. Perubahan Volume dan Nilai Komoditas Tuna Indonesia di Pasar Ekspor pada Triwulan 4. Table 10. Changes in Volume and Value for Indonesian Tuna Commodities on Export Market in the 4th Quarter.
Jenis Olahan  Tuna/ Tuna Comodities Perubahan (%) /Changes (%)
Rata-rata/ Average
Oktober/ October November/ November Desember/ December Volume/ Volume Nilai/ Value Volume/ Volume Nilai/ Value Volume/ Volume Nilai/ Value Volume/ Volume Nilai/ Value Tuna Segar/ Fresh -35.41 -35.41 -27.14 -27.14 -7.78 -7.78 -23.44 -23.44 Tuna Beku/ Frozen -29.28 -29.28 -17.18 -17.18 49.21 49.21 0.92 0.92 Tuna Kaleng/ Canned - - - - - - - -
Sumber: Data LPPMHP Jakarta diolah (2015)/ Source: Data LPPMHP Jakarta (2015)
Tabel 11. Perubahan Volume dan Nilai Komoditas Tuna Indonesia di Pasar Ekspor pada Triwulan 1. Table 11. Changes in Volume and Value for Indonesian Tuna Commodities on Export Market in the Quarter 1.
Jenis Olahan  Tuna/ Tuna Comodities Perubahan (%) /Changes (%) Rata-rata/ Average Januari/ January Februari/ February Maret/ March Volume/ Volume Nilai/ Value Volume/ Volume Nilai/ Value Volume/ Volume Nilai/ Value Volume/ Volume Nilai/ Value Tuna Segar/ Fresh -29.64 -81.06 -4.75 170.62 -43.12 110.13 -25.83 66.56 Tuna Beku/ Frozen 38.90 185.31 3.54 -68.34 68.14 -10.56 36.86 35.47 Tuna Kaleng/ Canned - - - - - - - -
Sumber: Data LPPMHP Jakarta diolah (2015)/ Source: Data LPPMHP Jakarta (2015)
Tabel 12. Perubahan Harga Komoditas Tuna Indonesia di Pasar Ekspor, tahun 2014-2015. Table 12. Changes in prices of  Indonesian Tuna Commodities in Export Markets, years 2014-2015.
Jenis Olahan  Tuna/
Tuna Comodities Perubahan Harga (%)/ Changes Prices (%) Rata-Rata/ Average Okt Nov Des Jan Feb Mar Tuna Segar/ Fresh 0.00 0.00 0.00 -73.09 184.11 269.40 63.40 Tuna Beku/ Frozen 0.00 0.00 0.00 105.41 -69.42 -46.81 -1.80 Tuna Kaleng/ Canned
Sumber: Data LPPMHP Jakarta diolah (2015)/ Source: Data LPPMHP Jakarta (2015)
tuna yang dihasilkan setelah adanya kebijakan moratorium. Data ini menunjukkan bahwa ekspor tuna segar mengalami penurunan sebesar 24%, tetapi ekspor tuna beku justru mengalami kenaikan sebesar 8%. Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku usaha/eksportir tuna di PPS Nizam Zahman, perubahan volume produk tuna yang ekspor bukan karena dampak moratorium eks kapal asing melainkan karena moratorium kapal transshipment . Waktu operasional kapal longline selama 8-12 bulan, tidak memungkinan untuk menghasilkan tuna segar tanpa adanya kapal transit. Moratorium terhadap kapal transshipment merupakan salah satu penyebab penurunan ekspor ikan segar. Kapal-kapal longline yang sebelumnya bisa menitipkan tuna segar kepada kapal transit beralih pada pembekuan tuna langsung diatas kapal. Berdasarkan hasil wawancara juga menyebutkan bahwa pengaruh dari pelarangan kapal transshipment dirasakan oleh pelaku usaha karena untuk komoditas tuna segar harus dalam kualitas yang baik dan kurang dari 15 hari setelah penangkapan, sehingga dengan pelarangan transshipment komoditas tuna yang dihasilkan tidak memenuhi standar untuk diekspor menjadi
komoditas tuna segar sehingga dialihkan menjadi tuna beku.
Berdasarkan tabel perubahan volume dan nilai komoditas tuna Indonesia pada triwulan 4 dan triwulan 1 setelah diberlakukanya moratorium kapal eks asing dapat dilihat bahwa terjadi perubahan yang cukup signifikan untuk komoditas tuna segar yakni penurunan sebesar 23,44% pada triwulan 4 dan 25,83% pada triwulan 1, sedangkan untuk komoditas tuna beku justru mengalami peningkatan signifikan yakni sebesar 0,92% pada triwulan 4 dan 36,86 % pada triwulan 1. Hal tersebut menunjukkan bahwa terjadi peralihan komoditas ekspor dari komoditas tuna segar menjadi tuna beku yang berkaitan juga dengan pemberlakuan kebijakan KKP tentang pelarangan kapal transshipment sehingga menyebabkan bahan baku tuna segar sulit diperoleh pelaku usaha.
Selain melihat perubahan yang terjadi pada sisi volume dan nilai komoditas tuna Indonesia di pasar ekspor, juga melihat perubahan harga komoditas berdasarkan jenis tuna yang di ekspor (segar, beku dan kaleng) seperti dijelaskan pada Tabel 12.
Tabel 12 menunjukan perubahan harga komoditas tuna Indonesia di pasar ekspor. Perubahan harga ini dilihat berdasarkan jenis tuna (segar, beku dan kaleng). Secara rinci rata-rata perubahan harga untuk tuna segar mengalami kenaikan sebesar 63,44%, sedangkan untuk komoditas tuna beku mengalami penurunan sebesar 1,80 %. Jika dilihat secara rinci perubahan harga komoditas tuna segar pada bulan Januari terjadi  penurunan harga sebesar 73,09%, kemudian meningkat secara signikan pada bulan Februari sebesar 184,11%, dan kembali meningkat pada  bulan Maret sebesar 269,40%. Perbandingan harga untuk komoditas Tuna beku pada bulan Januari mengalami kenaikan harga sebesar 105,41%, kemudian mengalami penurunan sebesar 69,42% pada bulan Februari dan 46,81% pada bulan Maret.  Secara umum yang mengalami perubahan signifikan adalah harga tuna segar yang secara rata-rata naik sebesar 63,40%, namun hal ini juga dibarengi dengan penurunan volume ekspor komoditas tuna segar dari DKI Jakarta yang disebabkan sulitnya bahan baku yang memenuhi standar kualitas ekspor tuna segar.

## PENUTUP
Tuna merupakan salah satu komoditas perikanan yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Seiring dengan adanya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 56 tentang adanya Moratorium Kapal Eks Asing menimbulkan beberapa dampak terhadap Pasar Tuna di lokasi penelitian sebagai berikut.
1.  Berdasarkan data dari PPSNZJ diketahui bahwa hanya ada 15 kapal eks asing yang berpangkalan di DKI Jakarta dan sebagian besar di antaranya sudah tidak beroperasi sehingga dampak dari Permen KP 56 tahun 2014 tentang Moratorium Perizinan Usaha Perikanan Tangkap tidak berdampak signifikan terhadap ekspor dari DKI Jakarta.
2.  Secara rata-rata pada triwulan ke empat (oktober-desember) sejak diberlakukanya Permen KP 56 tahun 2014 volume ekspor tuna mengalami penurunan sebesar 16% namun mengalami peningkatan sebesar 3% pada triwulan 1 (bulan januari sampai Maret) .
3.  Komoditas ekspor tuna dari daerah DKI Jakarta terdiri dari tuna segar dan tuna beku, dimana pada triwulan 4 (oktober-desember) tuna segar mengalami penurunan sebesar 23% dan 27% pada triwulan 1 (januari-maret)
4.  Komoditas ekspor tuna beku  yang berasal dari DKI Jakarta mengalami penurunan sebesar 10% pada triwulan 4 (oktober- desember) namun mengalami peningkatan sebesar 33% pada triwulan 1 (januari-maret)
5.  Penurunan  volume  ekspor  secara  signifikan dialami oleh komoditas tuna segar terutama pada bulan Oktober, Januari dan Maret.. Sedangkan untuk tuna beku justru mengalami kenaikan volume ekspor  pada bulan Desember, Januari dan Maret.
6.  Rata-rata perubahan harga untuk tuna segar  pada periode pemberlakuan permen KP 56 tahun 2014  mengalami kenaikan sebesar 63,40% sedangkan tuna beku justru mengalami penurunan sebesar 1,80%
7.  Pelaku usaha di DKI Jakarta lebih mengeluhkan kebijakan pelarangan transshipment yang menyebabkan kesulitan memperoleh kualitas bahan baku tuna segar sehingga banyak mengalihkan produksinya menjadi tuna beku. Selain itu kebijakan tersebut juga berkaitan dengan efisiensi biaya operasional.
Penurunan volume produksi yang dapat berdampak pada penurunan volume ekspor hendaknya diimbangi dengan adanya peningkatan harga ekspor sehingga nilai ekspor tidak mengalami penurunan. Jika terjadi penurunan maka dapat berdampak pada penerimaan devisa negara yang secara makro dapat menyebabkan penurunan kontribusi PDB dari sektor perikanan. Pemberlakuan Permen KP 56 tahun 2014 tentang Moratorium Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang diperpanjang berlakunya dengan penerbitan Permen KP 10 Tahun 2015 tentang perubahan Permen KP 56 Tahun 2014 berdasarkan hasil kajian dihasilkan beberapa rekomendasi sebagai berikut:
1.  Perlu disiapkan armada penangkapan ikan dari lokal dan penguatan SDM. Hal ini disebabkan karena terdapat potensi yang tidak termanfaatkan pada daerah penangkapan tertentu yang sebelumnya banyak beroperasi kapal eks asing karena pelarangan kapal eks asing tidak disiapkan armada pengganti untuk memanfaatkan sumberdaya tersebut
2.  Perlu evaluasi terhadap pelarangan kapal eks asing. Harus dilakukan verifikasi secara benar dan pengawasan melekat terhadap kepemilikan kapal tersebut apabila memang
dikelola dan dimanfaatkan oleh WNI diperbolehkan untuk beroperasi
3.  Perlu pemberlakuan pelaporan SHTI bagi semua pelaku usaha penangkapan ikan untuk menjamin asal-usul kapal tidak hanya terbatas bagi pelaku usaha dengan tujuan ekspor Uni Eropa, hal ini akan mempermudah mekanisme pengawasan pencatatan data ikan dan membantu apabila akan dilakukan kebijakan kuota terhadap sumberdaya.
4.  Peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan moratorium kapal eks asing sehingga tepat sasaran

## DAFTAR PUSTAKA
Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (Ditjen P2HP).  2014. Statistik Ekspor Komoditas Perikanan Indonesia 2013. Kemeterian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Dunn, W. N. 2003.. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Edisi Kedua.. Yogyakarta: Gajahmada University Press.687 hlm http://finance.detik. com/read/2015/02/06/143512/2825834/4/ dampak-kebijakan-menteri-susi-dari-1300- kapal-eks-asing-hanya-67-yang-berlayar.
Kurniawan, A. 2014. Susi Usul Subsidi untuk Kapal Besar Dihapuskan. http://www. indopos.co.id/2014/11/susi-usul-subsidi-un- tuk-kapal-besar-dihapuskan.html.
Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan [LPPMHP].  2015.  Data Volume Ekspor Komoditas Perikanan di Indonesia. Jakarta
Nikijuluw, V.  2008.  Dimensi Sosial Ekonomi Perikanan Ilegal (Blue Water Crime). Jakarta : Penerbit  PT. Pustaka Cidesindo
Nurhayat, W. 2014. 2014. Menteri Susi: Kerugian Akibat Illegal Fishing Rp 240 Triliun.
Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman (PPSNZ).  2014. Buku Statistik 2013 Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Jakarta
Susanto, I. 2015. Tuna Indonesia Dihargai
Lebih Tinggi. http://www.koran-sindo.com/ read/973227/150/tuna-indonesia-dihar- gai-lebih-tinggi-1425693969