## Volume  28 Number 1, Januari 2023

## JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN (JAK) Fakultas Ekononi dan Bisnis Universitas Lampung, Indonesia

## ANALISIS REALISASASI PENDAPATAN ASLI DAERAH DARI SEKTOR PAJAK DAERAH SEBELUM DAN SESUDAH PANDEMI PADA KABUPATEN LAMPUNG UTARA
R. Weddie Andriyanto 1a
1 Falultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, Indonesia weddie.andriyantio@feb.unila.ac.id a

## INFO ARTIKEL
Dikumpulkan: 13 Desember 2022;
Diterima: 10 Januari 2023;
Terbit: 30 Januari 2023;

## ABSTRACT
This study aimed to determine the impact of the pandemic on the realization of local revenue from the regional tax sector in North Lampung Regency. The data in this study is secondary data obtained from the BPPRD Office of North Lampung Regency. The number of research samples is 22 samples. The data used is secondary data. The tests carried out were descriptive statistical tests, normality tests, and the Wilcoxon signed rank test. Analysis of the data used to test the hypothesis uses the pairwise different sample test analysis technique. This study’s results indicate no significant differences in the realization of local revenue from the regional tax sector in North Lampung Regency before and after the pandemic.
Keywords: Local Tax, Tax Volume 28. Number 1, Januari 2023, pp. 99-108 http://doi.org/10.23960/jak.v28i1.930

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dampak  pandemi  terhadap  realisasi pendapatan  asli  daerah  dari  sektor  pajak  daerah  di  Kabupaten  Lampung  Utara. Data dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari Kantor BPPRD Kabupaten Lampung Utara. Jumlah sampel penelitian adalah 22 sampel. Data yang digunakan adalah data sekunder. Pengujian yang dilakukan adalah uji statistik deskriptif, uji normalitas, dan uji Wilcoxon signed rank. Analisis data yang digunakan  untuk  menguji  hipotesis  menggunakan  teknik  analisis  uji  beda berpasangan.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  tidak  ada  perbedaan  yang signifikan  realisasi  pendapatan  daerah  dari  sektor  pajak  daerah  di  Kabupaten Lampung Utara sebelum dan sesudah pandemi.
Kata Kunci : Pajak Daerah, Pajak
Corresponding  author : R. Weddie Andriyanto Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung, 35145 Indonesia Email : w eddie.andriyantio@feb.unila.ac.id

## A. PENDAHULUAN
Salah satu indikator kemandirian pemerintah daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu Pendapatan Daerah yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah lain-lain yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam mengajukan  pembiayaan  sebagai  bukti  terwujudnya  otonomi  daerah.  Sebagai  wujud  dari  prinsip  desentralisasi. Pajak  dan  Retribusi  Daerah  UU  No.  28  Tahun  2009  melengkapi  pelaksanaan  desentralisasi  fiskal  dengan meningkatkan  sumber  pendapatan  daerah  berupa  pajak  daerah  dan  retribusi.  Kebijakan  ini  secara  signifikan memperluas  daerah untuk  menggali  sumber  pendapatan  utama  daerah  dari pajak  daerah  dan komponen pajak. Pada dasarnya kebijakan desentralisasi kebijakan fiskal diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap penyelenggaraan negara, sehingga dapat mencapai kemandirian daerah, karena tujuan otonomi itu sendiri tercapai (Hartono, Pramuka, & Herwiyanti, 2017) .
Pajak  daerah  dan  retribusi  daerah merupakan  partisipasi  nyata  masyarakat  dalam  mewujudkan  otonomi daerah  untuk  pembangunan  daerah.  Pajak  daerah,  retribusi  daerah,  hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang dipisahkan  dan  lain-lain  PAD  yang  sah  merupakan sumber  PAD  dalam  membiayai   penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah (Anggoro, 2017).  Sumber pendapatan yang paling memungkinkan adalah pajak daerah dan retribusi daerah, yang perencanaan dan pelaksanaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, sehingga pendapatan daerah dari pajak daerah dan retribusi daerah dapat  bervariasi dari setiap daerah (Hidayah & Setyawati, 2014).
Pajak Daerah adalah pajak yang pemungutannya ditagihkan oleh suatu daerah yang dikelola dalam memenuhi kebutuhan daerah itu sendiri (Sari & Siringoringo, 2021; Wulandari & Iryanie, 2018). Pajak Kota/Kabupaten serta Pajak Provinsi termasuk dalam Pajak Daerah. Pajak yang termasuk ke dalam pajak Kota/Kabupaten yaitu seperti pajak atas bumi dan bangunan perkotaan atau perdesaan, biaya parkir, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan,
mineral non logam dan batu, lampu jalan, sarang burung walet, air tanah, periklanan, restoran, hotel, hiburan (Sari & Siringoringo, 2021). Pajak Kabupaten/Kota berpengaruh penting terhadap pembangunan di tiap di Indonesia.
Pajak Daerah ialah pajak yang diterima untuk pemasukan kas daerah. Dana yang dikelola  oleh pemerintahan daerah digunakan dalam pemenuhan segala keperluan pemerintahan dan membangun daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dicantumkan di dalam UU Nomor 18 Tahun 1997 selanjutnya diubah menjadi UU Nomor 34 Tahun 2000  dan  terakhir  menjadi  UU  Nomor  28  Tahun  2009  (Pamuji,  2014),    mengenai  perpajakan  daerah  dan retribusinya ada pada wewenang dan urusan yang dikelola oleh pihak daerah. Kabupaten lampung utara adalah salah satu kabupaten di Provinsi Lampung yang mengelola pajak daerah di bawah koordinasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Lampung Utara.
Pandemi  Covid-19  yang  dialami  oleh  Indonesia  sejak  awal  tahun  2020  telah  mempengaruhi  kehidupan ekonomi  masyarakat  Indonesia.  Lampung  Utara  yang  merupakan  salah  satu  wilayah  kabupaten  di  Provinsi Lampung juga terdampak pandemi Covid-19. Kondisi pandemic tersebut juga akan mempengaruhi penyelenggaraan pemerintah  daerah  (ALFIANTI,  2022).  Salah  satunya  adalah  upaya  pemerintah  daerah  untuk  meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor perpajakan akan memungkinkan mengalami kendala. Hal tersebut dikarenakan kondisi  pandemic  yang  membatasi  ruang  gerak  masyarakat  akan  sangat  mempengaruhi  kegiatan  ekonomi masyarakat, yang pada akhirnya akan mempengaruhi sektor perpajakan di daerah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk melihat dampak dari Pandemi terhadap realisasi pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah Kabupaten Lampung Utara antara sebelum dan sesudah pandemi.

## B. LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS
Pajak Daerah: Pengertian, Ciri-Ciri, Jenis, dan Tarifnya
Pajak  Daerah  adalah  pajak  yang  dikelola  pemerintah  daerah  tingkat  provinsi  ataupun  kabupaten.  Berikut artikel mengenai jenis dan tarif Pajak Daerah.

## Pengertian Pajak Daerah
Didasarkan pada UU No. 28 Tahun 2009, Pajak Daerah ialah dengan pemungutan pajaknya oleh pemerintahan daerah terhadap wajib pajak dalam memenuhi keperluan belanja daerah itu sendiri atau kebutuhan pembangunan daerah itu sendiri, yang digunakan untuk kemakmuran. Pajak Daerah ialah pemungutan atas pajaknya dilakukan oleh pemerintahan daerah, baik pajak propinsi ( tingkatan I ) ataupun pajak kabupaten atau kota (tingkatan II) yang dipergunakan sebagai keperluan di daerah itu sendiri (Mardiasmo, 2016). Berdasarkan UU No. 34 Tahun 2000 Pasal 1 ayat 6, Pajak Daerah merupakan suatu iuran yang harus dibayar oleh masyarakat dan dipungut oleh pemerintahan daerah tidak ada imbalan secara langsung yang bersifat memaksa namun didasari oleh aturan undang-undang yang dipergunakan sebagai pemenuhan kebutuhan pengembangan daerah.
Pajak atau kontribusi wajib yang diberikan oleh penduduk suatu daerah kepada pemerintah daerah ini akan digunakan untuk kepentingan pemerintahan dan kepentingan umum suatu daerah. Contohnya seperti pembangunan jalan, jembatan, pembukaan lapangan kerja baru, dan kepentingan pembangunan serta pemerintahan lainnya. Selain untuk pembangunan suatu daerah, penerimaan pajak daerah merupakan salah satu sumber Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) yang digunakan pemerintah untuk menjalankan program-program kerjanya.

## Objek Pajak Daerah
Pajak Daerah dibagi menjadi 2  yakni Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota.Pajak daerah juga memiliki subjek dan objek pajaknya masing-masing (LAIA, 2020; Widari & Ngumar, 2016). Salah satu contohnya adalah Pajak Reklame  yang  mana  objek  pajaknya  merupakan  penyelenggara  atau  pembuat  reklamenya  itu  sendiri. Undang- undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah memberikan kewenangan penuh pada tiap-tiap daerah baik provinsi,  kabupaten/kota  untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan  pemerintah  dan  kepentingan  masyarakat setempat,  kebijakan  tersebut  adalah  Otonomi  Daerah.  Ditetapkannya  otonomi  daerah  baik  di  provinsi, kabupaten/kota  memberikan  keleluasaan  kepada  pemerintah  daerah  setempat  untuk  menggali  potensi-potensi sumber keuangan di daerahnya. Semakin banyak sumbersumber keuangan yang digali di suatu daerah maka akan semakin meningkat pendapatan daerah yang semestinya diikuti dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut (Wertianti & Dwirandra, 2013)
Pajak merupakan bagian terpenting dari pendapatan negara dan dengan itu negara menyediakan dana untuk membiayai  pengeluaran  publik.  Begitu  pun  bagi  pemerintah  daerah,  Pajak  mengambil  peran  besar  dalam pendapatan/penerimaan keuangan daerah. UU nomor 28 tahun 2009 merupakan tonggak penting dalam perubahan pemungutan pajak. Undang-undang ini bersifat closedlist, yang berarti pemerintah daerah tidak boleh memungut
pajak selain yang sudah disebutkan di dalam undang-undang tersebut. Namun untuk memperkuat fiskal regional dan meningkatkan kemandirian daerah, serta lebih fleksibel sesuai kondisi dan potensi masing-masing daerah maka Daerah diberikan kewenangan untuk mengatur tarifnya.
Undang-Undang PDRD mengatur bahwa jenis pajak yang dapat dipungut oleh pemerintah Kabupaten/Kota meliputi 11 jenis pajak yaitu: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Bumi danBangunan  Perdesaan  dan  Perkotaan  (PBB  P2),  dan  Bea  Perolehan  Hak  atas  Tanah  dan  Bangunan  (BPHTB). Beberapa kewenangan diberikan kepada pemerintah daerah agar pemungutan pajak daerah dapat berjalan optimal, antara lain penetapan tarif pajak, penetapan batasan tidak kena pajak, pemberian pengurangan pajak, pemberian insentif, dan penentuan nilai jual objek pajak.

## Ciri-Ciri Pajak Daerah
Berikut ini ciri-ciri pajak daerah yang membedakannya dengan pajak pusat:
1. Pajak daerah bisa berasal dari pajak asli daerah atau pajak pusat yang diserahkan ke daerah sebagai pajak daerah.
2. Pajak daerah hanya dipungut di wilayah administrasi yang dikuasainya.
3. Pajak  daerah  digunakan  untuk  membiayai  urusan/pengeluaran  untuk  pembangunan  dan  pemerintahan daerah.
4. Pajak daerah dipungut berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) dan Undang-undang sehingga pajaknya dapat dipaksakan kepada subjek pajaknya.
Unsur-unsur yang ada dalam pajak daerah pada dasarnya sama seperti unsur pajak lainnya yakni subjek pajak daerah, objek pajak daerah, dan tarif pajak daerah.

## Jenis-jenis dan Tarif Pajak Daerah
Sama seperti pajak pusat, pajak daerah pun banyak jenisnya. Pajak daerah dibedakan menjadi dua bagian yaitu Pajak  Provinsi  dan  Pajak  Kabupaten/Kota.  Masing-masing  bagian  tersebut  memiliki  jenisnya  masing-masing. (Anggoro, 2017; Mafaza, Mayowan, & Sasetiadi, 2016)
Berikut ini jenis-jenis pajak daerah beserta penjelasannya yang perlu Anda ketahui.

## Pajak Provinsi

## 1. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pajak terhadap seluruh kendaraan beroda yang digunakan di semua jenis jalan baik darat maupun air. Pajak ini dibayar di muka dan dikenakan kembali untuk masa 12 bulan atau 1 tahun. Tarif yang yang dikenakan untuk kendaraan bermotor beragam, berikut ini rinciannya:
a. Bagi kepemilikan kendaraan motor pertama sebesar 2%, kemudian untuk kendaraan bermotor kedua sebesar 2,5 % dan akan meningkat untuk kepemilikan setiap kendaraan bermotor seterusnya sebesar 0,5%.
b. Bagi kepemilikan kendaraan bermotor oleh badan, tarif pajaknya sebesar 2%.
c. Bagi kepemilikan kendaraan bermotor oleh pemerintah pusat dan daerah sebesar 0,50 %.
d. Bagi kepemilikan kendaraan bermotor alat berat sebesar 0,20 %.
2. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
Menurut Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Bea Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor  adalah  pajak  atas  penyerahan  hak  milik  kendaraan  bermotor  sebagai  akibat perjanjian dua pihak atau pembuatan sepihak atau keadaan terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
Tarif BBNKB, berikut ini rinciannya:
a. Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan masing-masing sebagai berikut:
1) Penyerahan pertama sebesar 10%.
2) Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1%.
b. Khusus  kendaraan  bermotor  alat-alat  berat  dan  alat-alat  besar  yang  tidak  menggunakan  jalan  umum,  tarif pajak ditetapkan masing-masing sebagai berikut:
1) Penyerahan pertama sebesar 0,75 %.
2) Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075%.

## 3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)
Bahan bakar kendaraan bermotor yang dimaksud adalah semua jenis bahan bakar baik yang cair maupun gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor. Pajak PBB-KB ini dipungut atas bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan  atau  dianggap  berguna  untuk  kendaraan  bermotor,  termasuk  bahan  bakar  yang  digunakan  untuk kendaraan yang beroperasi di atas air. Pajak PBB-KB diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Tarif PBB-KB:
a. Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor titetapkan sebesar 5%
b. Tarif  Pajak  Bahan  Bakar  Kendaraan  Bermotor  sebagaimana  yang  dimaksud  pada  poin  sebelumnya,  dapat diubah oleh Pemerintah dengan Peraturan Presiden, dalam hal:
1) Terjadi kenaikan harga minyak dunia melebihi 130% dari asumsi harga minyak dunia yang ditetapkan dalam Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun berjalan.
2) Diperlukan  stabilitas  harga  bahan  bakar  minyak  untuk  jangka  waktu  paling  lama  3  tahun  sejak ditetapkannya Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
c. Dalam  hal  harga  minyak  dunia  sebagaimana  dimaksud  pada  poin  kedua  huruf  a  sudah  kembali  normal, Peraturan Presiden dicabut dalam jangka waktu paling lama 2 bulan.
4. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah
Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah merupakan setiap kegiatan pengambilan dan pemanfaatan air tanah yang  dilakukan dengan  cara penggalian, pengeboran atau  dengan  membuat  bangunan  untuk  dimanfaatkan airnya dan/atau tujuan lainnya. Pajak Air Tanah didapat dengan melakukan pencatatan terhadap alat pencatatan debit  untuk  mengetahui  volume  air  yang  diambil  dalam  rangka  pengendalian  air  tanah  dan  penerbitan  Surat Ketetapan Pajak Daerah. Tarif Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah
a. Dasar pengenaan pajak adalah nilai perolehan air tanah
b. Nilai perolehan air tanah dinyatakan dalam satuan rupiah yang dihitung berdasarkan faktor-faktor berikut:
1) Jenis sumber air.
2) Lokasi/zona pengambilan sumber air.
3) Tujuan pengambilan atau pemanfaatan air.
4) Volume air yang diambil atau dimanfaatkan.
5) Kualitas air.
6) Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan atau pemanfaatan air.
c. Penghitungan Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dengan cara mengalikan volume air yang diambil dengan harga dasar air.
d. Penghitungan Harga Dasar Air sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dengan cara mengalikan faktor nilai air dengan Harga Air Baku.
e. Nilai Perolehan Air Tanah dan Harga Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Walikota
f. Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20%.
g. Besaran pokok Pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.

## 5. Pajak Rokok
Pajak Rokok merupakan pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah pusat. Objek pajak dari Pajak  Rokok  adalah  jenis  rokok  yang  meliputi  sigaret,  cerutu,  dan  rokok  daun.  Konsumen  rokok  telah  otomatis membayar pajak rokok karena WP membayar Pajak Rokok bersamaan dengan pembelian pita cukai. Wajib pajak yang  bertanggung  jawab  membayar  pajak  adalah  pengusaha  pabrik  rokok/produsen  dan  importir  rokok  yang memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha kena Cukai. Subjek pajak dari Pajak Rokok ini adalah konsumen rokok. Tarif pajak rokok sebesar 10% dari cukai rokok dipungut oleh instansi pemerintah yang berwenang memungut cukai bersamaan dengan pemungutan cukai rokok.

## Pajak Kabupaten/Kota
1. Pajak Hotel
Pajak  Hotel  merupakan  dana/iuran  yang  dipungut  atas  penyedia  jasa  penginapan  yang  disediakan  sebuah badan  usaha  tertentu  yang  jumlah  ruang/kamarnya  lebih  dari  10.  Pajak  tersebut  dikenakan  atas  fasilitas  yang
disediakan oleh hotel tersebut. Tarif pajak hotel dikenakan sebesar 10% dari jumlah yang harus dibayarkan kepada hotel dan masa pajak hotel adalah 1 bulan.

## 2. Pajak Restoran
Pajak Restoran merupakan pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Tarif pajak restoran sebesar 10% dari biaya pelayanan yang ada diberikan sebuah restoran.

## 3. Pajak Hiburan
Pajak  Hiburan  adalah  pajak  yang  kenakan  atas  jasa  pelayanan  hiburan  yang  memiliki  biaya  atau  ada pemungutan biaya di dalamnya. Objek pajak hiburan adalah yang menyelenggarakan hiburan tersebut, sedangkan subjeknya  adalah  mereka  yang  menikmati  hiburan  tersebut.  Kisaran  tarif  untuk  pajak  hiburan  ini  adalah  0%- 35% tergantung dari jenis hiburan yang dinikmati.

## 4. Pajak Reklame
Pajak Reklame merupakan pajak yang diambil/dipungut atas benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan coraknya dirancang untuk tujuan komersial agar menarik perhatian umum. Biasanya reklame ini meliputi papan, bilboard,  reklame  kain,  dan  lain  sebagainya.  Namun,  ada  pengecualian  pemungutan  pajak  untuk  reklame  seperti reklame dari pemerintah, reklame melalui internet, televisi, koran, dan lain sebagainya. Tarif untuk pajak reklame ini adalah 25% dari nilai sewa reklame yang bersangkutan.

## 5. Pajak Penerangan Jalan
Pajak Penerangan Jalan merupakan pajak yang dipungut atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun dari sumber lain. Tarif pajak penerangan ini berbeda-beda, tergantung dari penggunaannya. Berikut ini tarif Pajak Penerangan Jalan terbagi menjadi 3, yakni:
a) Tarif Pajak Penerangan Jalan yang disediakan oleh PLN atau bukan PLN yang digunakan atau dikonsumsi oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, sebesar 3%.
b) Tarif Pajak Penerangan Jalan yang bersumber dari PLN atau bukan PLN yang digunakan atau dikonsumsi selain yang dimaksud pada poin pertama sebesar 2,4%.
c) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 1,5%.
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
Pajak Mineral  Bukan  Logam dan  Batuan  merupakan pajak yang  dikenakan atas pengambilan mineral yang bukan logam seperti asbes, batu kapur, batu apung, granit, dan lain sebagainya. Namun, pajak tidak akan berlaku jika dilakukan secara komersial. Berikut ini tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan:
a) Tarif untuk mineral bukan logam sebesar 25%,
b) Tarif untuk batuan sebesar 20%.
7. Pajak Parkir
Pajak Parkir merupakan pajak yang dipungut atas pembuatan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang berkaitan dengan pokok usaha atau sebagai sebuah usaha/penitipan kendaraan. Lahan parkir yang dikenakan pajak adalah lahan yang kapasitasnya bisa menampung lebih dari 10 kendaraan roda 4 atau lebih dari 20 kendaraan roda 2,  tarif pajak yang dikenakan sebesar 20%.

## 8. Pajak Air Tanah
Pajak Air Tanah adalah pajak yang dikenakan atas penggunaan air tanah untuk tujuan komersil. Besar tarif Pajak Air tanah adalah 20%.

## 9. Pajak Sarang Burung Walet
Pajak Sarang Burung Walet merupakan pajak yang dikenakan atas pengambilan sarang burung walet. Tarif pajak sarang burung walet sebesar 10%.

## 10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Perdesaan  dan  Perkotaan  merupakan  pajak  yang  dikenakan  atas  bumi  atau bangunan yang dimiliki, dikuasi, atau dimanfaatkan. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan:
a) Pajak untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang bernilai kurang dari 1 miliar sebesar 0,1
%.
b) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang bernilai lebih dari 1 miliar sebesar 0,2%.
c) Sedangkan  tarif  untuk  pemanfaatan  yang  menimbulkan  gangguan  terhadap  lingkungan,  dikenakan  tarif sebesar 50%.
11. 11. Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan merupakan pajak yang dikenakan atas perolehan tanah dan bangunan oleh orang pribadi atau badan tertentu, misalnya melalui transaksi jual-beli, tukar-menukar, hibah,
waris, dll. Tarif dari pajak ini sebesar 5% dari nilai bangunan atau tanah yang diperoleh orang pribadi atau suatu badan tertentu.

## Profil Kabupaten Lampung Utara
Kabupaten Lampung  Utara  adalah salah  satu  dari  15  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Lampung.  Berdasarkan Undang-Udang  Republik  Indonesia  Nomor  4  (Darurat)  Tahun  1956,  juncto  Undang-Udang  Republik  Indonesia Nomor 28 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Sumatera Selatan,  terbentuklah  Kabupaten  Lampung  Utara  di  bawah  Provinsi  Sumatera  Selatan.  Dengan  terbentuknya Provinsi  Lampung  berdasarkan  Undang-Udang  Republik  Indonesia  Nomor  14  Tahun  1964,  maka  Kabupaten Lampung Utara masuk sebagai bagian dari Provinsi Lampung.
Kabupaten Lampung Utara secara geografis terletak pada 104′ 40 - 105’08 Bujur Timur dan 4’34 - 5’06 Lintang Selatan. Luas wilayah Kabupaten Lampung Utara 2.725,63 Km2.
Dalam sejarahnya, pada awal masa kemerdekaan, berdasarkan UU No. 1 tahun 1945, Kabupaten Lampung Utara merupakan wilayah administratif di bawah Keresidenan Lampung yang terbagi atas beberapa kewedenan, kecamatan dan marga.
Pemerintahan  marga  dihapuskan  dengan  Peraturan  Residen  3  Desember  1952  Nomor  153/1952,  dan dibentuklah “Negeri” yang menggantikan stat us marga dengan pemberian hak otonomi sepenuhnya berkedudukan di  bawah  kecamatan.  Dengan  terjadinya  pemekaran  beberapa  kecamatan,  terjadilah  suatu  negeri  di  bawah beberapa kecamatan, sehingga dalam tugas pemerintahan sering terjadi benturan. Status pemerintahan negeri dan kewedanan juga dihapuskan dengan berlakunya UU No. 18 tahun 1965.
Berdasarkan UU No. 4 Drt tahun 1965 juncto UU No. 28 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten  dalam Lingkungan Sumatera  Selatan,  terbentuklah Kabupaten Lampung  Utara  dibawah Provinsi  Sumatera  Selatan.  Dengan  terbentuknya  Provinsi  Lampung  berdasarkan  UU  No.  14  tahun  1964  maka Kabupaten  Lampung  Utara  masuk  sebagai  bagian  dari  Provinsi  Lampung.  Dalam  perkembangannya,  Kabupaten Lampung  Utara  telah mengalami  tiga kali pemekaran sehingga  wilayah yang  semula  seluas  19.368,50  Km2 kini tinggal  2.725,63  Km2.  Pemekaran  wilayah  pertama  terjadi  dengan  terbentuknya  Kabupaten  Lampung  Barat berdasarkan UU No. 6 tahun 1991, sehinga Wilayah Lampura berkurang 6 kecamatan yaitu : Sumber Jaya, Balik Bukit, Belalau, Pesisir Tengah, Pesisir Selatan dan Pesisir Utara.
Pemekaran kedua tejadi dengan terbentuknya Kabupaten Tulang Bawang berdasarkan UU No. 2 tahun 1997. Wilayah  Kabupaten  Lampung  Utara  kembali  mengalami  pengurangan  sebanyak  4  kecamatan  yaitu:  Menggala, Mesuji, Tulang bawang Tengah dan Tulang Bawang Udik. Pemekaran ketiga terjadi dengan terbentuknya Kabupaten Way Kanan berdasarn UU No. 12 tahun 1999. Kabupaten Lampung Utara kembali berkurang 6 kecamatan yaitu: Blambangan Umpu, Pakuan Ratu, Bahuga, Baradatu, Banjit dan Kasui.
Kabupaten Lampung Utara, saat ini tinggal 8 kecamatan yaitu : Kotabumi, Abung Selatan, Abung Timur, Abung Barat, Sungkai Selatan, Sungkai Utara, Tanjung Raja dan Bukit Kemuning. Berdasarkan Perda No. 20 tahun 2000 jumlah  kecamatan  di  mekarkan  menjadi  16  kecamatan  dengan  mendefinitifkan  8  kecamatan  pembantu  yaitu  : Kotabumi Utara, Kotabumi Selatan, Abung Semuli, Abung Surakarta, Abung Tengah, Abung Tinggi, Bunga Mayang dan Muara Sungkai. Sedangkan hari kelahiran Kabupaten Lampung Utara Sikep ini, setelah melalui berbagai kajian, disepakati jatuh tanggal 15 Juni 1946 dan ini disyahkan dalam Perda Nomor 6 tahun 2002. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2006, Kabupaten Lampung Utara mencakup 23 kecamatan, 232 desa, dan 15 kelurahan.

## Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Lampung Utara
Badan Pengelola  Pajak  dan  Retribusi  Daerah  mempunyai  tugas  urusan  pemerintahan  daerah  di  bidang pengelolaan pajak dan retribusi daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah menyelenggarakan fungsi:
a. Penetapan  Program  dan  Kebijaksanaan  Teknis  di  Bidang  Pajak  dan  Retribusi  dalam  rangka  pencapaian tujuan penyelenggaraan Tugas, Fungsi dan Kewenangan Badan;
b. Pelaksanaan  Pembinaan,  Mengkoordinasikan,  Memantau  dan  Mengendalikan  Pelaksanaan  Program  dan Kebijaksanaan Teknis di Bidang Pajak dan Retribusi sesuai dengan Perencanaan yang telah ditentukan;
c. Penyusunan  Kebijakan  dan  Pedoman  Pelaksanaan  Program  Intensifikasi  dan  Ekstensifikasi  Pajak  dan Retribusi;
d. Pengkoordinasian, Merumuskan Pedoman Petunjuk Teknis Pemberian Bimbingan, Pembinaan, Koordinasi dan tugas lain yang sesuai dengan  Perundang-undangan yang berlaku;
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan Tugas dan Fungsinya.

## C. METODE PENELITIAN

## Variabel dan Pengukuran
Variabel – variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah realisasi pendapatan asli daerah dari sektor pajak  daerah  Kabupaten  Lampung  Utara antara  sebelum  dan  sesudah  pandemic.  Data  diperoleh  dari  Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Lampung Utara.

## Objek Penelitian
Menurut  Husein  Umar  (2007:  303),  menyatakan  bahwa  objek  penelitian  adalah  Objek  penelitian menjelaskan  tentang  apa  atau  siapa  yang  menjadi objek penelitian dilakukan. Bisa juga ditambahkan hal-hal lain jika  dianggap  perlu.
Sedangkan  menurut  Indriantoro  dan  Supomo  (2007:  56),  menyatakan  bahwa  objek  penelitian  adalah karakteristik  tertentu  yang mempunyai nilai, skor atau ukuran yang berbeda untuk unit atau individu yang berbeda atau merupakan konsep yang diberi lebih dari satu nilai”.
Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa objek penelitian merupakan sasaran ilmiah dengan tujuan dan kegunaan tertentu untuk mendapatkan data tertentu.  Pada  penelitian  ini  yang  menjadi  objek  penelitian adalah pajak daerah Kabupaten Lampung Utara .

## Populasi dan Sampel
Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah realisasi pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah Kabupaten Lampung Utara. Sedangkan Sampel penelitiannya yaiti realisasi pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah Kabupaten Lampung Utara dua tahun sebelum pandemi yaitu tahun 2018 dan 2019 dan dua tahun setelah pandemic yaitu tahun 2020 dan 2021.

## Teknik Pengumpulan Data
Adapun  teknik  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini  adalah  dengan  menggunakan metode  dokumentasi. Metode dokumentasi yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari dokumen-dokumen atau data-data yang diperlukan, kemudian dilanjutkan dengan pencatatan dan perhitungan (Sugiono, 2013:24).

## Metode Analisis Data
Penelitian ini menggunakan Analisis Deskriptif, Uji Prasyarat, dan pengujian hipotesis. One Sample T-Test berlaku pada satu sampel dan bisa dipakai untuk menguji apakah data sebuah sampel yang diambil menunjang hipotesis yang menyatakan bahwa populasi asal sampel tersebut mengikuti suatu distribusi yang telah ditetapkan. Pengujian  Beda  rata-rata  yang  menggunakan  satu sampel  mempunyai  tujuan  untuk  mengetahui apakah sampel tersebut berasal dari suatu populasi yang tertentu. Pada prinsipnya, pengujian satu sampel ingin menguji apakah suatu nilai tertentu  (sebagai  pembanding) berbeda secara nyata  ataukah  tidak  dengan rata-rata  sebuah  sampel. Pada umumnya, nilai tertentu di sini adalah sebuah nilai parameter untuk mengukur suatu populasi.
Uji  Beda  ini  dilakukan  untuk  melihat  perbedaan  rata-rata  pada  setiap  variabel  yang  diuji.  Pengujian  ini digunakan  untuk  menguji  beda  rata-rata  realisasi  pendapatan  asli  daerah  dari  sektor  pajak  daerah  Kabupaten Lampung Utara digunakan dua jenis      pengujian yaitu uji paired sample t-test dan uji wilcoxon signed rank test. Kedua pengujian ini dilakukan untuk hasil yang lebih kuat. Untuk lebih jelasnya maka pengujian-pengujian tersebut akan diuraikan di bawah ini:

## Uji Paired Sample T-Test
Uji Paired  Sample  T-Test merupakan  salah  satu  pengukuran  statistika  parametrik.  Statistika  parametrik merupakan bagian dari statistika inferensial yang parameter dari populasinya mengikuti suatu distribusi tertentu, seperti distribusi normal  dan  memiliki  variansi  yang  homogen.  Kelebihan  dari  penggunaan pengukuran statistika  parametrik  adalah  kesimpulan  yang  diperoleh  lebih  kuat  jika  dibandingkan  dengan kesimpulan  yang diperoleh dari analisis statistika non- parametrik.
Paired Sample T-Test menguji dua sampel yang berpasangan, untuk menganalisis apakah kedua sampel yang berhubungan  tersebut  memiliki  rata – rata  yang  secara  nyata  berbeda  ataukah  tidak.  Pengujian  dua  sampel berpasangan bertujuan untuk menguji beda rata – rata berpasangan antara dua sampel yang berhubungan. Pengujian ini dilakukan terhadap dua sampel yang berpasangan ( Paired ). Sampel yang berpasangan diartikan sebagai sebuah sampel  dengan  subyek yang  sama, namun mengalami  dua perlakuan  atau pengukuran yang  berbeda.  Uji Paired Sample T-Test ini digunakan untuk menguji perbedaan realisasi pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah Kabupaten Lampung Utara antara sebelum dan sesudah pandemik.

## Uji Wilcoxon Signed Rank Test
Uji wilcoxon digunakan untuk menganalisis hasil-hasil pengamatan yang berpasangan dari dua data apakah berbeda  atau  tidak.  Wilcoxon  signed  Rank  test  ini  digunakan  hanya  untuk  data  bertipe  interval  atau  ratio.  Uji Wilcoxon  Test ini  digunakan  untuk  memperkuat  hasil  uji  beda paired  sample  t-test pada  variabel  realisasi pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah Kabupaten Lampung Utara tahun 2018-2021.

## D. ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Deskripsi data penelitian dalam penelitian ini digunakan untuk melihat gambaran umum atau deskripsi suatu Uji  Instrumen/Uji Prasyarat Penelitian
Uji  normalitas  digunakan  untuk  mengetahui distribusi data  dalam  variabel  yang  akan           digunakan  dalam penelitian  berdistribusi  normal  atau  tidak  yang  dilakukan  sebelum  data di  olah  berdasarkan  model penelitian, sedangkan  untuk  mendeteksi  normalitas  data  dapat dilakukan  dengan  menggunakan  uji  metode kolmogorov- smirnov test (Uji K-S). Kriteria yang digunakan, apabila signifikansi ( α < 5%) maka data tersebut tidak berdistribusi normal, dan sebaliknya apabila signifikansi data  ( α > 5%) maka data tersebut berdistibusi normal (Ghozali, 2013:160) Hipotesis  nol  (H0)  dinyatakan  bahwa  dari  masing-masing  variabel  penelitian  pada  periode  sebelum  dan sesudah akuisisi berdistribusi normal. Penentuan normal tidaknya data ditentukan apabila hasil signifikansi lebih besar  dari tingkat  signifikansi yang  sudah ditentukan ( α > 0,05) maka H0 diterima dan data tersebut terdistribusi normal. Sebaliknya apabila signifikansi uji lebih kecil dari signifikansi yang ditentukan ( α < 0,05) maka H0 ditolak dan data tersebut dinyatakan tidak terdistribusi normal. Berikut ringkasan uji normalitas dengan menggunakan uj i Kolmogorov Smirnov:
Tabel 1. Hasil Uji Normalitas One Sample Kolmogorov-Smirnov Test One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test SEBELUM SETELAH N 22 22 Normal Parameters a,b Mean 2254303077.82  2426794355.27 Std. Deviation 5134873136.498  5011663348.760 Most Extreme Differences Absolute .410 .353 Positive .410 .353 Negative -.331 -.314 Test Statistic .410 .353 Asymp. Sig. (2-tailed) .000 c .000 c
a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data. c. Lilliefors Significance Correction.
Sumber: Data Dinas BPPRD Lampung Utara yang diolah
Berdasarkan hasil uji normalitas data diatas, terlihat bahwa rata-rata variabel memiliki nilai signifikansi yang lebih kecil dari taraf signifikan yang ditetapkan  (α=  0,05), dari pengujian tersebut  dapat disimpulkan bahwa  data sampel pada variabel-variabel tersebut tidak terdistribusi normal. Sehingga untuk menguji seluruh variabel dalam penelitian ini akan digunakan Wilcoxon Sign Rank Tes t.

## Penyajian dan Analisis Data Penelitian
Setelah  diperoleh model  pengujian  yang  sesuai  terhadap  data  yang  digunakan,  maka  langkah selanjutnya adalah dilakukan uji hipotesis. Pengujian hipotesis dilakukan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Penelitian ini mengajukan 5 buah hipotesis. Oleh karena adanya beberapa data yang berdistribusi tidak normal, maka  uji  statistik  yang  digunakan  adalah  uji Wilcoxon  Signed  Rank  Test .  Kriteria  pengujian  dilakukan  dengan menggunakan tingkat keyakinan 95% dengan tingkat signifikansi 5% atau nilai probabilitas asymp. Sig (2-tailed) < 0,05. Berikut ini merupakan deskripsi hasi l pengujian hipotesis:
H0: Tidak  terdapat  perbedaan  realisasi pendapatan asli daerah dari sektor pajak  daerah Kabupaten Lampung Utara antara sebelum dan sesudah pandemi.
Ha:  Terdapat perbedaan  realisasi pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah Kabupaten Lampung Utara antara sebelum dan sesudah pandemi
Tabel 2. Hasil Uji Wilcoxon Signed Rank Test Pada realisasi pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah Kabupaten Lampung Utara antara sebelum dan sesudah pandemic Ranks N Mean Rank Sum of Ranks SETELAH - SEBELUM Negative Ranks 9 a 7.89 71.00 Positive Ranks 13 b 14.00 182.00 Ties 0 c Total 22 a. SETELAH < SEBELUM b. SETELAH > SEBELUM

## c. SETELAH = SEBELUM
Tabel di atas menunjukan informasi mengenai banyaknya nilai data yang diproses. Pada kotak ranks terlihat nilai positive rank menunjukan nilai 13, nilai ini berarti sebanyak 13 dari 22 perusahaan mengalami peningkatan pada nilai realisasi pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah Kabupaten Lampung Utara setelah pandemi. Selanjutnya  nilai negative  ranks sebesar  9,  nilai  ini  berarti  sebanyak  9  dari  22  sampel  perusahaan  mengalami penurunan pada nilai realisasi pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah Kabupaten Lampung Utara setelah akuisisi.  Serta  nilai ties sebesar  0  yang  berarti  tidak  ada  yang  tidak  mengalami  perubahan  nilai pada  realisasi pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah Kabupaten Lampung Utara setelah pandemi.
Test Statistics a SETELAH - SEBELUM Z -1.802 b Asymp. Sig. (2-tailed) .072 a. Wilcoxon Signed Ranks Test b. Based on negative ranks.
Berdasarkan  hasil test  statistics uji Wilcoxon  signed  rank  test untuk  realisasi  pendapatan  asli  daerah  dari sektor pajak daerah Kabupaten Lampung Utara yang terlihat pada tabel di atas menunjukkan nilai Z hitung sebesar -1.802 lebih  kecil  dari   nilai  Z  tabel  sebesar  -1,960  (--1.802 <  -1,960)  dan  nilai  . asymp.  sig  sebesar 0,  .072.  Nilai probabilitas tersebut berada di atas tingkat signifikansi sebesar 0,05 (0,435 > 0,05). Hal ini menujukan bahwa H0 diterima dan H1 ditolak sehingga tidak terdapat perbedaan yang    signifikan pada realisasi pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah Kabupaten Lampung Utara antara sebelum dan sesudah pandemi.

## Analisis Tren per jenis Pajak Daerah
Gambar  dibawah  ini  menjelaskan  tentang tren  realisasi  pajak  daerah  Lampung  Utara  dari  Tahun  2018 hingga 2021. Jika dilihat secara keseluruhan pandemic tidak memiliki pengaruh yang berarti pada perolehan pajak daerah, justru terus meningkat, terutama pada pajak hotel, BPHTB, pajak reklame dan paja k mineral bukan logam dan batuan yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
Pajak Hotel Pajak Restoran Pajak Hiburan Pajak Reklame Pajak Sarang Burung Walet Pajak BPHTB Pajak Penerang an Jalan ( PPJ-PLN ) Pajak Parkir Pajak Air Tanah Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan PBB-P2 2021 % 116% 86% 15% 120% 32% 106% 94% 109% 143% 242% 93% 2020 % 197% 73% 56% 207% 52% 179% 94% 114% 258% 179% 124% 2019 % 127% 83% 106% 115% 121% 266% 106% 162% 90% 143% 113% 2018 % 110% 112% 112% 105% 108% 153% 108% 91% 58% 124% 109%
0% 100% 200% 300% 400% 500% 600% 700% 800% Re a li s a s i  P a ja k  Da e r a h  L a m p u ng  U ta r a

## E. SIMPULAN DAN SARAN
Penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui ada tidaknya perbedaan  realisasi  pendapatan  asli  daerah  dari sektor pajak daerah Kabupaten Lampung Utara antara sebelum dan sesudah pandemic. Seelah dilakukan proses analisis maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang    signifikan pada realisasi pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah Kabupaten Lampung Utara antara sebelum dan sesudah pandemi
Beberapa saran yang dapat peneliti sampaikan berdasarkan penelitian yang telah  dilakukan adalah:
1. Bagi Pemerintah
Pemerintah perlu melakukan pertimbangan dalam menyikapi kejadian pandemic dengan bijak, karena tidak sepernuhnya mempengaruhi pendapatan asli daerah dari sektor perpajakan di Kabupaten Lampung Utara.

## 2. Bagi Penelitian Selanjutnya
3. Bagi  Peneliti  selanjutnya  yang  menggunakan  penelitian  yang  sama  disarankan  untuk  menambah  jumlah sampel  dan  memperpanjang  periode  pengamatan,  sehingga range data  yang  diolah  lebih  mewakilkan perbedaan yang didapat pasca perusahaan pandemi

## REFERENSI
ALFIANTI,  S.  (2022). Pengelolaan  aset  gedung dan  bangunan  dalam  meningkatkan  pendapatan  asli  daerah  pada  masa covid-19 di kabupaten lampung utara. Institut pemerintahan dalam negeri. Anggoro, D. D. (2017). Pajak daerah dan retribusi daerah : Universitas Brawijaya Press.
Hartono, S., Pramuka, B. A., & Herwiyanti, E. (2017). Faktor-Faktor Pendorong Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada  Pemerintahan  Kabupaten  Banyumas). SAR  (Soedirman  Accounting  Review):  Journal  of  Accounting  and Business, 2 (1), 1-11.
Hidayah, N., & Setyawati, H. (2014). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Langsung Di Propinsi Jawa Tengah. Jurnal Akuntansi, 18 (1), 45-58. LAIA, I. (2020). Pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (pad) kabupaten bandung tahun 2011-2017. Universitas sangga buana ypkp bandung.
Mafaza, W., Mayowan, Y., & Sasetiadi, T. H. (2016). Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah. Jurnal Perpajakan (JEJAK), 11 (1).
Pamuji,  K.  (2014).  Kebijakan  Pengelolaan  Pajak  Daerah  dalam  Kerangka  Penyelenggaraan  Otonomi  Daerah  (Analisa terhadap  Implementasi  Wewenang  Pengelolaan  Pajak  Daerah  oleh  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah). Jurnal Dinamika Hukum, 14 (3), 430-444.
Sari, A. N., & Siringoringo, W. (2021). Analisis penerimaan pajak daerah sebelum dan sesudah pelaksanaan Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kabupaten Bekasi. Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonomi, 7 (1), 1855- 1868.
Wertianti, I., & Dwirandra, A. (2013). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Pada Belanja Modal Dengan Pad Dan Dau Sebagai Variabel Moderasi. E-Jurnal Akuntansi, 4 (3), 567-584.
Widari,  B.  E.,  &  Ngumar,  S.  (2016).  Analisis  Penerimaan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Terhadap  Pendapatan  Daerah Pemerintah Kota Surabaya. Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen (JIRM), 5 (10).
Wulandari, P. A., & Iryanie, E. (2018). Pajak daerah dalam pendapatan asli daerah : Deepublish.