## S TUDI T ENTANG ’E LIT I NDONESIA ’:

## P ROBLEMATIKA & P ENDEKATAN
Thung Ju Lan 1

## Abstract
Even though the term ’elite’ is often used by the Indonesian researchers, but it is rather difficult to find a particular study that focuses on the Indonesian elite(s). We could find some historical writings concerning Indonesian elite of the 20 th century, but not contemporary studies on the Indonesian elite(s), particularly those using anthropological approaches. This paper discusses the methodological problems which are faced by the Indonesian researchers to conduct an anthropological study of elite.
Keywords:  elite, the category of elite, anthropological approach on elite, Indonesian elite(s), study of Indonesian elite.

## Pendahuluan
Studi tentang elit Indonesia sangat jarang sekali dilakukan oleh ilmuwan Indonesia, walaupun ada beberapa ilmuwan asing yang telah melakukannya. Padahal, kata ’elit’ acapkali diucapkan dalam berbagai kesempatan dan oleh berbagai kalangan. Menurut C.W. Watson (2002: 110), studi tentang elit Indonesia di abad ke 20 sudah dilakukan oleh para sejarawan, sementara studi oleh para antropolog baru kemudian dilakukan. Dari hasil penelitian mereka inilah kita bisa memahami apa yang dikatakan sebagai ”the formation of different groups within the colonial polity.” ( italic ditambahkan). Persoalannya adalah bagaimana kelanjutan studi tentang elit ini di Indonesia? Mengapa hari ini hanya sedikit hasil studi tentang elit-elit di Indonesia yang bisa kita temukan? Mengapa studi ini tidak begitu berkembang di kalangan ilmuwan Indonesia sendiri?
1 Peneliti pada Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan (PMB) LIPI Jakarta. Email: julan@indo.net.id  atau  thung_julan@yahoo.com
Sepertinya hal ini terkait dengan kesulitan-kesulitan dalam melakukan studi tentang elite itu sendiri. Bertolak dari studi Van Niel dan Sutherland, misalnya, Watson (2002: 110-111) mengemukakan adanya beberapa kategori elit, seperti: elit administratif, elit militer, elit bisnis, dan elit agama, dan kategori-kategori ini bukanlah kategori yang “fixed’, karena ia juga setuju dengan pendapat Spencer yang melakukan studi di pedesaan Sri Lanka bahwa memang ada “ the emptiness of the category of elite at this [rural] level. ” Jelas bahwa secara metodologis, ada banyak permasalahan untuk melakukan studi elit yang harus terlebih dahulu dihadapi oleh para peneliti Indonesia. Tulisan ini mencoba membahas permasalahan-permasalahan itu.

## ‘Elit Indonesia’ dari Masa ke Masa
Mengacu pada studi Van Niel, Watson (2002) menjelaskan bahwa pada permulaan abad ke-19 Belanda menerapkan kebijakan modernisasi di seluruh kepulauan Nusantara, khususnya di Jawa dengan memasukkan pegawai negeri dan pejabat asal pribumi yang berpendidikan Barat ke dalam administrasi kolonial. Sebagian dari mereka yang terdidik ini lebih suka bekerja di bidang jurnalisme dan penerbitan yang semakin berkembang di kota-kota Jawa untuk memenuhi kebutuhan populasi berpengetahuan yang jumlahnya juga semakin besar. Dari kelompok yang disebut terakhir inilah kemudian muncul kelompok nasionalis yang menjadi oposisi pemerintahan kolonial Belanda (Watson, 2002:111). Lebih lanjut, menurut Watson ketika Perang Pasifik pecah pada tahun 1942, menurut Watson, batas- batas kelompok di antara kelompok nasionalis dan kelompok birokrat kolonial tersebut semakin jelas, dengan posisi puncak diduduki oleh eselon tertinggi birokrat pribumi yang bekerja secara dekat dengan pejabat Belanda senior sehingga mereka dihadiahi kedudukan, titel dan segala atribut pejabat tinggi. Di sisi lain kita menemukan kelompok radikal Muslim yang pada dasarnya terbagi atas kelompok tua yang merasa terancam oleh modernisasi dan kelompok muda Islam modernis yang memainkan peran sebagai modernizer (Watson, 2002:213).
Kedatangan Jepang mengubah hirarki sosial-politis ini, karena Jepang cenderung mendekati kelompok radikal yang sebelumnya tidak kooperatif terhadap Belanda. Walaupun mereka merasa “ditipu” oleh Jepang, akan tetapi mereka juga adalah nasionalis yang berkomitmen sehingga mereka merasa telah turut berkontribusi terhadap kemerdekaan Indonesia (Watson, 2002: 113-114).
Kondisi pada masa Jepang dan setelahnya ini diulas secara lebih detail dalam sebuah artikel tanpa penulis yang di- upload di website http://leavis.tripod.com/WWII.htm . Walaupun artikel tersebut membahas pengaruh Perang Dunia II terhadap perkembangan nasionalisme Indonesia bukan tentang elit-elitnya, namun di dalamnya tercakup proses kemunculan elit politik Indonesia di masa setelah perang. Menurut penulisnya, literatur tentang Indonesia yang terkait dengan Perang Dunia II terbagi atas dua kelompok: pertama, tesis Harry Benda tentang transformasi bahwa Perang Dunia II menciptakan elit-elit baru yang mengambil alih kekuasaan Negara setelah pendudukan Jepang; dan kedua, Alfred McCoy tesis tentang kesinambungan, yaitu bahwa elit-elit pribumi dipercaya terus memainkan peranan yang penting dalam politik dan administrasi Negara selama dan sesudah perang. Bertolak dari kedua tesis tersebut, penulis sampai pada kesimpulan bahwa meskipun tesis Benda berhasil menjelaskan kemunculan generasi muda sebagai elit-elit baru, akan tetapi menurutnya pemimpin politik sebelum perang tetap memimpin Indonesia. Dalam hal ini ia berpendapat bahwa tesis McCoy sangat berguna untuk menjelaskan hal itu, bahwa memang administrasi dan politik masih berada di tangan elit- elit lama. Satu hal yang mengikat kedua tesis itu, menurut sang penulis, adalah manifestasi dari identitas keIndonesiaan dan kevakuman politik yang terus mendorong perjuangan orang-orang Indonesia menuju kemerdekaan, sekalipun Sukarno sudah tertangkap dalam Agresi Militer II pada Januari 1949. Baginya, hal itu merupakan “the most significant legacy of World War II”.
Periode revolusi 1945 dan 1950 menyaksikan munculnya kelompok baru, elit militer yang berhasil mengembangkan identitas korporasi dan etos lokal di antara divisi-divisi regionalnya. Setelah Belanda mundur tahun 1950, di masa konsolidasi demokrasi pemerintahan yang baru, keanggotaan para elit menjadi kurang cair dengan munculnya partai-partai politik – antara lain PNI, Masjumi, NU, dan PKI- sebagai kendaraan para elit untuk mempertahankan kekuasaan dan pengaruh mereka di pusat kekuasaan (Watson, 2002:114). Kekuatan pesaing lainnya adalah angkatan bersenjata yang pada tahun 1950an muncul sebagai sebuah institusi yang sangat berpengaruh di dalam Negara yang tidak berhasil dikendalikan oleh pemerintahan sipil (Watson, 2002:115).
Peristiwa 1965 merupakan puncak dari konfrontasi politik dan pertarungan antarelit. Ketika Suharto mengambil alih kekuasaan dari
Sukarno pada tahun 1966, ia berhasil menghapuskan partai-partai – yaitu PKI dan garis kiri PNI – yang diyakini akan menentang proposalnya untuk melakukan reorganisasi struktur politik (Watson, 2002:115).  Pertarungan antarelit dan campuran tangan Amerika, khususnya melalui project MIT dan Cornell yang didanai Ford Foundation, dalam pembentukan elit-elit Orde Baru yang ”modern” dan ”pro-America” di antara ahli-ahli ekonomi dan kelompok militer Indonesia pada era ini bisa dibaca dengan jelas dalam tulisan David Ransom (1975).
Periode tahun 1970-an dicirikan oleh: tekanan terhadap elit-elit agama, baik yang modernis maupun yang konservatif; semakin membesarnya kekuasaan elit administratif yang berasosiasi dengan partai pemerintah yang baru, GOLKAR; serta terciptanya kelompok kelas menengah baru yang terdiri atas kaum profesional dan elit bisnis yang mulai memperlihatkan pengaruhnya dalam perpolitikan di Jakarta pada tahun 1980-an (Watson, 2002:115). Studi Watson, walaupun dipublikasikan tahun 2004, sayangnya tidak menyentuh masa reformasi setelah kejatuhan Suharto dan Orde Barunya, sehingga kita belum bisa membaca perubahan yang terjadi pada dua dekade terakhir.

## Problematika Studi Elit di Indonesia
Seperti dikatakan oleh Cris Shore (2002), yang terpenting adalah pertanyaan tentang: apa yang menjadikan elit? Bagaimana elit- elit pada masyarakat yang berbeda mempertahankan kedudukan mereka yang dominan terhadap kelompok-kelompok subaltern? Apa yang melegitimasi kekuasaan dan kepemimpinan elit-elit tersebut, dan bagaimana mereka memproduksi kembali kelompok mereka dalam periode waktu tertentu? (2002:1) Semua pertanyaan tersebut telah dieksplor oleh Cris Shore dan kawan-kawannya dalam buku Elite Cultures: Anthropological perspectives (2002). Akan tetapi, barangkali perlu kita renungkan lagi bagi kasus di Indonesia, karena seperti telah dikemukakan di atas, studi Watson tentang ”The changing nature of elites in Indonesia today”, baru menjawab sebagian dari pertanyaan- pertanyaan tersebut, terlebih lagi ketika ia menyimpulkan bahwa:
”... although a focus on elites, especially when hedged by qualifiers, can be informative, it can be sometimes be conceptually difficult to offer a satisfactory account of who constitutes the elites and what power and influence they
exercise and how permanent they are” (Watson, 2002; bold ditambahkan).
Kita memang bisa berangkat dari definisi yang dibuat oleh Elizabeth Tonkin (2002) yang melakukan studi terhadap ”Settlers and their elites in Kenya and Liberia” bahwa,
”Elites are those who get the most of what there is to get in any institutionalised sector of society”. (2002:137)
Problematiknya, pendefinisian elit ini menyebabkan studi elit seringkali merupakan bagian dari studi ilmu politik daripada studi sosiologis, karena dalam bidang politik, kategori elit dipakai untuk para penguasa atau pemimpin negara. Padahal, secara sosiologis kita mengenal beberapa macam elit: elit politik (termasuk elit pemerintahan dan elit birokrasi),  elit ekonomi, elit masyarakat atau elit sosial, elit desa, elit militer, dan seterusnya. Dengan kata lain, seperti dikatakan oleh  Shore, " elites can only be meaningfully understood in their wider historical context ", karena ia merupakan "fluid and temporal entities" yang "kekuasaan dan statusnya naik turun mengikuti waktu dan terkait dengan perubahan sosial-ekonomi" (Shore, 2002:12; bold ditambahkan).
Oleh karena itu, penting juga untuk memperhatikan apa yang dikatakan oleh Watson tentang elit di Indonesia, bahwa:
”Elites, factions and interest groups are very slippery protean entities in the context of the realities of Indonesian politics, and rather than attempt to use the concepts as hard and fast social science categories we should treat them heuristically to be exploited if and when they suit us” (Watson, 2002:123).
Dengan demikian, barangkali kita bisa mengerti jika Watson (2002:123) menemukan bahwa "earlier elite taxonomies derived from and applied to an understanding of the first six decades of the twentieth century are today no longer satisfactory." Lebih lanjut, Ia mencontohkan bahwa asumsi tentang kemunculan partai-partai lama, seperti NU dan PNI dalam konfigurasi politik kontemporer dan terefleksikan dalam jabatan-jabatan eksekutif termasuk presiden dan wakilnya bisa merupakan sesuatu yang superfisial dan deceptive (menipu) (Watson, 2002:123).
Dalam hal ini kita perlu kembali pada apa yang dikatakan Cris Shore  (2002) di atas, dan diulangi oleh Penelope Harvey, bahwa:
”The identification of ’elites’ is of course a contextual issue” (2002:74)
Artinya, studi tentang elit di Indonesia perlu diletakkan dalam konteks perubahan sebagaimana yang dilakukan oleh Laura Peers (2002) dalam tulisannya yang berjudul: "Revising the past: The heritage elite and Native peoples in North America", yaitu melihat bagaimana perubahan politik berdampak pada elit-elit dalam profesi yang terkait dengan pengelolaan warisan (2002:173). Perubahan politik yang dimaksud adalah diterimanya multikulturalisme dan keragaman etnis dalam kerangka pembangunan nasional Amerika dan Kanada pada tahun 1980- an. Tuntutan kelompok marginal untuk memasukkan sejarah mereka yang sebelumnya diabaikan, khususnya sejarah mereka yang dikategorikan sebagai Native atau penduduk asli, yang sejak tahun 1960-an berhasil menempatkan representatif mereka di institusi-institusi pemerintahan dan sebagai staf administrasi pada agen-agen pengelola benda-benda warisan dan tempat-tempat bersejarah, telah menimbulkan perubahan pada kondisi industri pengelolaan warisan dan sifat dari para elitnya, termasuk komposisi dan ideal mereka. Mereka memasukkan sejarawan sosial dan tokoh-tokoh Native yang mempunyai komitmen terhadap visi multikulturalisme dan sejarah yang 'seimbang' untuk memperluas apa yang akan dipertunjukkan dari masa lalu (Peers, 2002:173, 177, dan 184).
Perubahan yang sama juga terjadi di Indonesia, walaupun proses dan arah perkembangannya mungkin sedikit berbeda. Pertarungan ideologis antara 'partialisme' atas dasar etnis, agama dan sebagainya dengan 'universalisme', misalnya, bisa kita lihat setiap hari dalam konflik-konflik kekerasan yang terjadi sejak tahun 1996/1997 mengikuti krisis ekonomi dan keuangan global. Sayangnya studi tentang bagaimana elit masing-masing kelompok memperkuat posisinya masih sangat kurang, kalau tidak bisa dikatakan tidak ada.

## Studi Elit Indonesia Secara Antropologis
Melalui studi antropologis tentang perubahan sosial masyarakat, baik di perkotaan maupun di pedesaan, kita bisa memahami peran elit- elit di dalam masyarakat yang bersangkutan dalam menentukan arah perubahan. Studi Jonathan Spencer (2002) yang mempertanyakan "sejauh mana kekuasaan tetap terkonsentrasi di tangan keluarga- keluarga yang sama?" (2002:93), misalnya, mencoba melihat peran elit
pedesaan di Sri Lanka. Studinya yang difokuskan pada "old country families" pada masa "post-independence" itu mendorong Spencer untuk menyimpulkan bahwa elit pedesaan sebagai sebuah grup merupakan chimera atau sebuah kategori yang kosong karena "pekerjaan politik yang mereka lakukan bukan pekerjaan elit dalam pengertian kelompok pemegang kekuasaan yang tertutup.” (Spencer, 2002:100) Oleh karena itu, ia cenderung membedakan elit sebagai "a real group of people, concerned above all to retain their power and privilege" dengan elit yang mengacu pada "a certain kind of cultural position and a certain kind of cultural work" (Spencer, 2002:93-94). Bagi Spencer, kelompok yang pertama adalah sebuah grup yang eksklusif, sementara kelompok yang kedua adalah mereka yang bekerja dalam proses "democratic inclusion" (Spencer, 2002), sehingga menurutnya, "it might be better to talk here not of 'an elite' but of 'many elites'" (Spencer, 2002:99; italic pada aslinya).
'Kepluralan' elit-elit itu pada hakekatnya terkait dengan apa yang dikatakan oleh Cris Shore (2002) tentang adanya “perbedaan kerangka pikir yang diskursif” pada setiap konteks budaya di mana elit- elit dibentuk dan dikonseptualisasikan. Menurut pendapatnya, walau isu kekuasaan dan legitimasi dari dominasi elit merupakan topik perdebatan dan perhatian publik di hampir setiap masyarakat, namun di Amerika Serikat lebih difokuskan pada 'siapa yang menguasai Amerika' dan kritik-kritik terhadap korporasi-korporasi keuangannya, atau lebih tepatnya, pada pengaruh elit-elit keuangan atas ekonomi global (Shore, 2002:3). Pendapatnya itu diperkuat oleh tulisan Professor G. William Domhoff, seorang sosiolog dari Universitas California di Santa Cruz yang membahas tentang Who Rules America? dalam tulisannya “Theories of Power: Alternative Theoretical Views” (2005). Menurut Domhoff, ada empat pandangan tentang “power in America”, namely pluralism, state autonomy, elite theory and Marxism. Elite theory, menurut Domhoff, mengatakan bahwa, “leaders of big organizations inevitably dominate all large-scale societies, including the United States”.
Di Inggris isunya mengkristal pada perdebatan tentang monarki, sistem sekolah swasta, rekrutmen dan praktik-praktik di universitas seperti Oxford dan Cambridge, serta pengaruh atau kekuatan tersembunyi dari 'the British Establishment' yang menyatukan semua itu menjadi suatu entitas. Hal itu dikarenakan konsep-konsep di atas, seperti konsep 'the Establishment', cenderung ambigu dan bisa
diinterpretasikan secara bebas. Permasalahannya kemudian adalah: "bagaimana mengidentifikasi elit-elit yang tidak mengakui diri mereka sebagai elit?" (Shore, 2002:3).
Secara antropologis, ukuran tentang apa yang membentuk elit, seperti dikatakan Cris Shore, "tidak hanya [berupa] kepemilikan kekuasaan dan kemampuan reproduksi jedah waktu, melainkan juga derajat kesadaran dan pengakuan diri yang umumnya terjadi di antara para anggotanya". Oleh karena itu, pemahaman tentang "bagaimana kesadaran itu diciptakan dan dipertahankan" merupakan inti dari proyek antropologis tentang elit. Sementara itu, di negara-negara berkembang, perdebatannya terpusat pada “masalah suksesi dan institusionalisasi elit- elit nasionalis” yang memimpin negara mereka menuju kemerdekaan yang terbebas dari kolonialisme (Shore, 2002:3).
Pandangan Shore tentang perbedaan kerangka pikir yang diskursif pada setiap konteks budaya tersebut dapat membantu kita mengembangkan studi elit di Indonesia, baik pada kerangka makro atau nasional maupun pada kerangka mikro atau lokal. Pada tingkat makro atau nasional, jelas seperti yang dikatakannya bahwa ada perbedaan tentang studi elit pada negara-negara maju seperti Amerika dan Eropa dan negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Dalam hal ini  kita perlu memperhatikan saran Cris Shore tentang hasil studi Watson yang mengusulkan agar kita tidak menggunakan konsep-konsep di atas sebagai kategori ilmu sosial yang ' fixed ' atau ' tangible ', tetapi kita harus memperlakukannya sebagai ' heuristic devices ' dan secara hati-hati menggunakan kata-kata ' adjective .' yang bersifat mengkualifikasikan, seperti 'bisnis', 'militer', 'memerintah', 'memodernisasi', 'religius', 'akademik', atau 'birokratis', dalam membedakan berbagai variasi elit (Shore, 2002:4). Perbedaan tersebut tampak dari studi Shore tentang elit politik Italia dan elit birokrasi EU-European Union. Berdasarkan karakteristik Italia yang terkenal sebagai partitocrazia , yaitu sebuah masyarakat yang dikolonisasi oleh elit politiknya melalui mesin partai, Shore mempertanyakan legitimasi yang mereka punyai, hubungan antara elit partai dengan anggotanya, dan sejauh mana elit dan massa memiliki pandangan moral yang sama? Sementara untuk kasus EU, Shore mencoba melihat pembentukan identitas dan proses di mana kesadaran dan kohesi kelompok dapat berkembang atau tidak di antara elit-elit baru EU (Shore, 2002:5-9). Dalam mendapatkan informasi tentang kondisi keberadaan elit-elit tersebut, Shore memakai pertanyaan-pertanyaan 'sederhana' yang diusulkan Tony Benn, seorang
veteran politisi Partai Buruh dan kritikus EU, yang menurutnya merupakan "excellent starting point" ketika bertanya kepada seseorang yang berkuasa, yaitu: (1) Kekuasaan apa yang anda miliki? (2) Darimana anda mendapatkannya? (3) Atas dasar kepentingan siapa anda menjalankannya? (4) Kepada siapa anda mempertanggung jawabkannya? (5) Bagaimana kami bisa 'mencopot' anda? (Shore, 2002:7).
Satu hal yang perlu diingat dari catatan Cris Shore (2002) adalah bahwa, walaupun etnografi komunitas kecil di periferi dianggap dapat juga menjadi alat untuk memahami proses makro dan berskala lebih besar yang bekerja di luar komunitas yang bersangkutan karena dipercaya bahwa global dan lokal berhubungan sangat erat, namun menurutnya, apa yang terjadi pada tingkat lokal adalah bukan sebuah a”microcosm of, or synecdoche for” proses-proses dan formasi yang terjadi di tingkat nasional atau global”, karena bahkan di dalam  sebuah sistem sosial ataupun kebudayaan politik ” elites and masses occupy a very different habitus ” (Shore, 2002:6; bold ditambahkan). Mengingat bahwa, seperti dikatakan oleh Shore, studi tentang kebudayaan elit yang ”proper’ adalah ”the habitus, networks and culture of elites themselves”, termasuk praktik-praktik sehari-hari dan informal mereka, serta ”[their] intimate spaces” (Shore, 2002:6), maka barangkali pada tingkat mikro atau lokal, studi tentang politik lokal di Indonesia dalam buku yang diedit oleh Henk Schulte Nordholt dan Gerry van Klinken bisa menjadi studi awal bagi studi elit di Indonesia pada tingkat lokal. Untuk itu kita bisa memakai ’definisi kerja” yang diajukan Shore dengan mengacu pada Marcus bahwa, elit bisa dikarakteristikkan sebagai "mereka yang menduduki posisi-posisi atau peran-peran yang paling berpengaruh di dalam ranah kehidupan sosial yang penting", dan mereka adalah incumbents atau 'orang-orang lama' di setiap sektor di dalam masyarakat seperti pemimpin dan pembuat keputusan, atau penjaga mesin kebijakan (Shore, 2002:6).
Tulisan Lorraine V. Aragon tentang ”Elite competition in Central Sulawesi”, maupun tulisan Andi Faisal Bakti tentang ”Family rule in Wajo, South Sulawesi”, misalnya, memperlihatkan bagaimana anggota keluarga aristokrat di daerah yang bersangkutan mampu mempertahankan kedudukannya dengan masuk ke dalam arus utama politik dan pemerintahan, baik melalui partai terbesar di masa Orde Baru, yaitu Partai Golkar, dan kemudian ke birokrasi pemerintahan daerah. Kondisi yang memungkinkan hal itu oleh Bakti (2007:373) disebut, dengan meminjam istilah Benedict Anderson, sebagai ”cacique
democracy”, yaitu keadaan di mana oligarki yang sudah melembaga berkooperasi dengan mesin negara pusat yang kuat. Bupati Poso, yang memerintah selama dua periode (1989-1994, 1994-1999) dan berasal dari etnik Tojo, memulai karir politiknya sebagai aktivis Golkar di awal tahun 1970an. Ia berhasil memperkuat posisinya ketika di akhir tahun 1980an ia diangkat menjadi ketua ICMI cabang Poso, dan menjadi kepala komunitas buruh migran dari Gorontalo yang sudah lama menetap di kota Poso dan migran Muslim pendatang baru dari Jawa dan Sulawesi Selatan (Aragon, 2007:51). Begitu pula keberhasilan penggantinya yang berasal dari kelompok Bungku dalam merebut kekuasaan dari kelompok Tojo -- yang kepemimpinannya mulai dipermasalahkan akibat korupsi, di samping karena keterlibatan adik Bupati dalam kerusuhan Poso tahun 1998 -- menurut Aragon juga bukan sesuatu yang tiba-tiba terjadi, melainkan melalui ”networking through Golkar and the Islamic Students Union” (Aragon, 2007:56). Sementara anggota keluarga aristokrat di daerah Wajo yang oleh Bakti disebut ”Puang”, sudah memulai kariernya di birokrasi pemerintahan sejak tahun 1965 ketika ia menjadi tentara. Ia terjun ke dunia politik dengan menjadi dewan penasehat Golkar pada tahun 1987 dan menjadi anggota DPRD Wajo sampai ia terpilih menjadi Bupati Wajo pada tahun 2004 (Bakti, 2007:375). Dengan kata lain, negara Orde Baru yang kuat lah yang pada awalnya memfasilitasi karir-karir mereka (melalui Golkar, institusi militer dan birokrasi pemerintahan), walaupun keberhasilan yang bersangkutan menguasai pemerintahan lokal adalah didasarkan pada artikulasi kekuasaan kelembagaan (sosial) yang didukung dengan jaringan patron-klien yang luas (Bakti, 2007:384). Seperti digambarkan oleh John F. McCarthy (2002:173):
“Under the New Order cliques of politico-businessmen and their crony capitalist partners with access to the highest levels of the regime could deploy considerable power encompassng finance and business opportunities in far-off places. For Instance, actors wired into networks of power in Jakarta could work concessions for themselves, fixing things upriver in due course. In doing so they could rely on the vertically integrated command-and-control structures that existed within state agencies such as the Ministry of Internal Affairs, the Ministry of Forestry and the Military which found their apex in the circle around Soeharto”.
Kondisi tersebut mengalami perubahan setelah diberlakukannya UU Otonomi Daerah No. 22/1999. Menurut McCarthy (2002:173),
pengaturan institusi di dalam Negara menjadi terfragmen dan terkontestasi, sehingga mengurangi kapasitas pusat untuk menetapkan peraturan dan menerapkannya secara tegas. Namun demikian, ia juga melihat masih ada kesinambungan dalam “the modes of resource access and control”, perubahan yang terjadi hanyalah bahwa dengan adanya kelompok-kelompok aktor yang lebih besar yang terlibat di dalam produksi dan menikmati keuntungan-keuntungan, maka “routes of access initially became more diverse” (McCarthy, 2002:173-174). Perubahan yang sama, namun dalam bentuk yang berbeda, juga terjadi di Kalimantan Barat dan Papua. Dengan memobilisasi massa Dayak, elit-elit Dayak dan beberapa organisasi etnik berhasil menekan pemerintah untuk menunjuk dua Bupati Dayak (Tanasaldy, 2007:371). Seperti dikemukakan oleh Jaap Timmer, pemekaran yang diusulkan bersamaan dengan otonomi khusus (Otsus) di Papua telah menimbulkan perpecahan di dalam elit Papua, yaitu antara mereka yang mendukung otonomi khusus sebagai alat bagi pembangunan di Papua dengan mereka yang lebih suka mendirikan propinsi dan kabupaten untuk mendapatkan posisi kekuasaan untuk diri mereka sendiri, serta menjamin akses mereka kepada sumber-sumber daya alam. Perpecahan tersebut diperkeruh oleh ketegangan antar etnik yang terjadi sejalan dengan upaya pembagian wilayah untuk pemekaran (Timmer, 2007:476).
Berbagai proses perubahan ini menarik untuk dikaji lebih jauh, karena seperti telah disebutkan di awal, studi tentang peran elit-elit lokal di Indonesia dalam menentukan arah perubahan -khususnya setelah kejatuhan Orde Baru- sangatlah kurang, kalau tidak bisa dikatakan tidak ada. Untuk itu pendekatan “an anthropology of elites”  yang dipakai oleh Cris Shore dan kawan-kawan merupakan sebuah langkah awal yang perlu diikuti. Akan tetapi, seperti dijelaskan pula oleh Cris Shore, ada beberapa kendala yang perlu diperhatikan jika mengikuti tradisi metode penelitian antropologi yang mencakup ”participant observation, personal involvement and long-term fieldwork” karena elit, ”most of which are, almost by definition, opaque or shielded from scrutiny by outsiders”, dan ”most military, economic and political elites are unlikely to permit open and uncensored access to their intenal organization”, sehingga studi elit secara antropologis “challenges both our [anthropologists’] assumptions about what constitutes the ‘field’ as well as some of our most deeply held notions of research ethics” (Shore, 2002:10-11; bold ditambahkan). Padahal, sangat penting untuk
mempelajari “dimensi informal dari organisasi elit, termasuk pola-pola pertemanan, kekerabatan, serta perilaku ritual dan simbolik”, karena aspek-aspek ini bisa memberi pemahaman yang lebih mendalam tentang “apa yang membentuk elit dan bagaimana elit mereproduksi dirinya” (Shore, 2002:11-12). Dalam hal ini, kita perlu berterima kasih pada Cris Shore dan kawan-kawan, karena dari berbagai tulisan yang terdapat di dalam buku yang dieditnya tersebut, Shore menemukan empat jawaban bagi problem metodologi tersebut di atas, yaitu: Pertama, “[e]lit hanya bisa dipahami secara berarti di dalam konteks sejarah mereka yang lebih luas”, yaitu sebagai “entitas temporal dan cair yang kekuasaan dan statusnya turun-naik sepanjang waktu dan dalam kaitan dengan perubahan sosial-ekonomi yang lebih besar”. Dengan kata lain, “elit harus dilihat dari perspektif yang diakronik, dan –seperti konsep kebudayaan- sebagai proses yang dinamik daripada sebuah entitas yang statik atau terikat”; Kedua, pendekatan sejarah dan politik-ekonomi sendiri sudah memberikan setengah dari gambaran tentang apa yang penting dalam politik lokal, atau apa yang terjadi di lapangan. Akan tetapi, pemahaman tentang kondisi eksternal dan kepentingan yang mendukung keberadaan elit lokal atau nasional harus dikaitkan dengan analisa mengenai norma, value dan kepentingan bersama yang menjadi karakteristik dan sekaligus menyatukan elit-elit tersebut, yang oleh Shore disebut sebagai “elite cultures ” (italic pada aslinya); Ketiga, elit juga bisa dipelajari secara antropologis melalui analisa tentang rekrutmen dan strategi yang mereka pergunakan untuk mereproduksi dirinya. Dalam hal ini konsep suksesi dan reproduksi (secara kultural dan biologis) sangatlah penting, dan perhatian perlu difokuskan pada struktur dan jaringan kekerabatannya serta institusi yang melakukan seleksi dan sosialisasi, yaitu pada sekolah dan struktur pendidikan elit; Keempat, pendekatan melalui bahasa dan praktik-praktik dengan mana elit merepresentasikan dirinya, serta teknik-teknik yang mereka gunakan untuk melegitimasi posisi mereka, antara lain “by ‘monumentalising the past’, sehingga bagi mereka “heritage sites are fundamental (albeit contested) resources” yang bisa “shaping subjectivities and influencing how societies remember”  atau “how they choose to forget” (Shore, 2002:12-13). Dengan demikian, “the invention of tradition and the appropriation of heritage are … themes germane to the study of elite and power”, termasuk “the substantialization of the state as a supersubject, and paterfamilias , sehingga tidak mengherankan jika banyak elit yang berkuasa merepresentasikan diri mereka sebagai
“‘fathers’ and ‘sons’ of the nation, conceived as the political and moral communities” (Shore, 2002:14).

## Kesimpulan
Pentingnya studi tentang elit di Indonesia ini bukan hanya pada upaya mempelajari elit-elit di berbagai wilayah yang berbeda di Indonesia, melainkan juga agar konsep elit tersebut bisa dipergunakan secara produktif.  Seperti kita tahu, definisi elit yang dikenal saat ini tidak konsisten, karena memang elit secara emik maupun etik, masih berupa apa yang disebut Frankenberg (2002:251) sebagai “ongoing process” dan “aspired-to thing.  Oleh karena itu, menurutnya, studi elit secara etnografis pada “hari ini” menjadi penting untuk “masa depan” karena tidak saja bisa menjadi “of truly lasting significance” sebagaimana studi-studi akademis yang klasik, melainkan juga bisa menjadi “primary sources to be weighed critically by future historians”. Dengan kata lain, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan menjadi penting bukan karena definisinya benar atau salah, melainkan karena “mempunyai arti” dan “dapat dikembangkan”, suatu sumbangsih pemikiran yang konstruktif, atau dalam istilah Frankenberg, “food for the foxes” (Frankenberg, 2002:253).

## Daftar Pustaka
Aragon, Lorraine V. 2007. ”Elite competition in Central Sulawesi”, dalam Henk Schulte Nordholt & Gerry van Klinken (ed.) Renegotiating Boundaries: Local politics in post-Suharto Indonesia , Leiden: KITLV Press, hlm. 39-66.
Bakti, Andi Faisal. 2007. “Family rule in Wajo, South Sulawesi”, dalam Henk Schulte Nordholt & Gerry van Klinken (ed.) Renegotiating Boundaries: Local politics in post-Suharto
Indonesia , Leiden: KITLV Press, hlm. 373-384.
Frankenberg, Ronald. 2002. “Anthropologists: lions and/or foxes: An afterword”, dalam Cris Shore & Stephen Nugent (eds), Elite Cultures: Anthropological perspectives , London & New York: Routledge, hlm. 249-254.
Harvey, Penelope. 2002. “Elites on the margins: Mestizo traders in the southern Peruvian Andes”, dalam Cris Shore & Stephen Nugent
(eds), Elite Cultures: Anthropological perspectives , London & New York: Routledge, hlm.74-90.
Henk Schulte Nordholt & Gerry van Klinken (ed.), Politik lokal di Indonesia . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan KITLV- Jakarta.
McCarthy, John F. 2007. “Sold down the river: Renegotiating public power over nature in Central Kalimantan” dalam Henk Schulte Nordholt & Gerry van Klinken (ed.) Renegotiating Boundaries: Local politics in post-Suharto Indonesia , Leiden: KITLV Press, hlm. 151-176.
Peers, Laura. 2002.  "Revising the past: The heritage elite and Native peoples in North America", dalam Cris Shore & Stephen Nugent (eds), Elite Cultures: Anthropological perspectives , London & New York: Routledge, hlm. 173-188.
Ransom, David. 1975. “Ford Country: Building an Elite for Indonesia”, from Steve Weissman, ed., with members of the Pacific Studies Center and the North American Congress on Latin America, The Trojan Horse: A Radical Look at Foreign Aid (Palo Alto CA: Ramparts Press, 1975 revised edition), pp. 93-116, http://www.cia-on-campus.org/internat/indo.html, accessed on December 5, 2010.
Shore, Cris. 2002. “Introduction: Towards an anthropology of elites”, dalam Cris Shore & Stephen Nugent (eds), Elite Cultures: Anthropological perspectives , London & New York: Routledge, hlm. 1-21.
Spencer, Jonathan. 2002. "The vanishing elite: The political and cultural work of nationalist revolution in Sri Lanka", dalam Cris Shore & Stephen Nugent (eds), Elite Cultures: Anthropological perspectives , London & New York: Routledge, hlm. 91-109.
Tanasaldy, Taufiq. 2007), “Ethnic identity politics in West Kalimantan”, dalam Henk Schulte Nordholt & Gerry van Klinken (ed.) Renegotiating Boundaries: Local politics in post-Suharto Indonesia , Leiden: KITLV Press, hlm. 349-371.
Tanpa Penulis (Tanpa Tahun), ““How significantly, and in what ways did WWII effect Indonesia and the development of its
nationalism?”,  http://leavis.tripod.com/WWII.htm, accessed on December 5, 2010.
Timmer, Jaap. 2007. “Erring decentralization and elite politics in Papua”, dalam Henk Schulte Nordholt & Gerry van Klinken (ed.) Renegotiating Boundaries: Local politics in post-Suharto Indonesia , Leiden: KITLV Press, hlm. 459-482.
Tonkin, Elizabeth. 2002. “Settlers and their elites in Kenya and Liberia”, dalam Cris Shore & Stephen Nugent (eds), Elite Cultures: Anthropological perspectives , London & New York: Routledge, hlm. 129-144.
Watson, C.W. 2002. “The changing nature of elites in Indonesia today”, dalam Cris Shore & Stephen Nugent (eds), Elite Cultures: Anthropological perspectives , London & New York: Routledge, hlm. 110-126.