Copyright © 2023 THE AUTHOR(S). This article is distributed under a Creative Commons Attribution- NonCommercial 4.0 International license

## Pelatihan Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu

## Village Owned Enterprise Management (BUMDes) Training, Rokan IV Koto
District, Rokan Hulu Regency
Zulhelmy a , Sinta Yulyanti b , Poppy Camenia Jamil c , Hidayatul Munashiroh d Universitas Islam Riau a,b,c,d a zulhelmy@eco.uir.ac.id
Disubmit : 20 Juli 2023, Diterima : 8 Agustus 2023, Dipublikasi : 15 Agustus 2023

## Abstract
BUMDES is a legal entity established by the village to manage business, utilize assets, develop investment and productivity, provide services, and/or provide other types of businesses for the greatest welfare of the village  community.  BUMDes  management  must  be  carried  out  using  cooperative,  participatory, emancipatory, transparent, accountable and sustainable principles. This community service was carried out  in  Rokan  IV  Koto  District,  Rokan  Hulu  Regency.  The  method  of  implementing  community  service activities is in the form of delivering material related to BUMDES governance, followed by a question and answer session. The results of community service activities, namely the sharia-based BUMdes apparatus, have  not  implemented  the  concept  of  good  management.  In  addition,  it  also  has  problems  with uncollectible and non-interest bearing loan arrears. The solution provided by the community service team is that the BUMDES apparatus must ensure sharia contracts for savings and loan activities and require DPS  (Sharia Supervisory Board). Furthermore, the BUMDES apparatus can implement an interest-free savings and loan system if the BUMDES has good profits, good BUMDES governance and has social funds. Keywords: Village Owned Enterprises, Governance

## Abstrak
BUMDES menjadi suatu badan hukum yang didirikan oleh desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset,  mengembangkan  investasi  dan  produktivitas,  menyediakan  jasa  pelayanan,  dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Pengelolaan BUMDes  harus  dijalankan  dengan  menggunakan  prinsip  kooperatif,  partisipatif,  emansipatif, transparansi, akuntable, dan sustainable. Pengabdian masyarakat ini dilakukan di Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu. Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat yaitu dalam bentuk penyampaian  materi  terkait  dengan  tata  Kelola  BUMDES  kemudian  dilanjutkan  dengan  sesi  tanya jawab. Hasil kegiatan pengabdian yaitu Perangkat BUMdes berbasis syariah belum menerapkan konsep pengelolaan dengan baik. Selain itu juga memiliki kendala terhadap tunggakan pinjaman yang tidak tertagih  dan  tidak  berbunga.  Solusi  yang  diberikan  tim  pengabdian  yaitu  perangkat  BUMDES  harus memastikan akad secara syariah untuk kegiatan simpan pinjam dan mewajibkan adanya DPS (Dewan Pengawas Syariah). Selanjutnya perangkat BUMDES dapat menerapkan sistem simpan pinjam tanpa bunga apabila BUMDES memiliki laba yang bagus, tata kelola BUMDES yang baik dan memiliki dana social.
Kata Kunci: Badan Usaha Milik Desa , Tata Kelola

## 1. Pendahuluan
Badan usaha milik desa yang biasa disebut BUMDES adalah badan hukum yang didirikan  oleh  desa  dan/atau  bersama  desa-desa  guna  mengelola  usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan,  dan/atau  menyediakan  jenis  usaha  lainnya  untuk  sebesar-besarnya kesejahteraan  masyarakat  Desa.  Pembentukkan  BUMDES  diatur  dalam  Peraturan Pemerintah  Nomor  11  Tahun  2021  Tentang  Badan  Usaha  Milik  Desa.  Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mencatat hanya ada sekitar
37.000 BUMDES yang aktif dan setelah covid-19 hanya terdapat 10.600 BUMDES saja yang aktif melakukan transaksi. Jika jumlah BUMDES yang aktif tersebut dibandingkan dengan jumlah keseluruhan BUMDES yang ada di Indonesia yang berjumlah 74.093, maka persentasinya hanya sekitar 14%. Hal ini disebabkan karena BUMDES yang ada di Indonesia masih banyak menghadapi berbagai permasalahan.
Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa yang dikeluarkan  pemerintah  salah  satu  tujuannya  adalah  untuk  membantu  BUMDES  di Indonesia bangkit dari keterpurukan BUMDES yang terkena dampak pandemi covid- 19. PP No.11 Tahun 2021 menyebutkan bahwa BUMDES merupakan badan hukum yang sah diakui negara sehingga BUMDES dapat melakukan pinjaman kepada lembaga keuangan. BUMDes didirikan atas pertimbangan penyaluran inisiatif masyarakat desa, pengembangan  potensi  desa,  pengelolaan,  pemanfaatan  potensi  desa,  pembiayaan dan kekayaan pemerintah desa yang diserahkan untuk dikelola oleh BUMDes (Syam, dkk, 2020).
Tujuan didirikannya BUMDES adalah untuk melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui  pengelolaan  usaha,  serta  pengembangan  investasi  dan  produktifitas perekonomian,  dan  potensi  desa;  melakukan  kegiatan  pelayanan  umum  melalui penyediaan barang/atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat desa, dan mengelola lumbung pangan desa; memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan  pendapatan  asli  desa  serta  mengembangan  sebesar-besarnya  manfaat atas  sumber  daya  ekonomi  masyarakat  desa;  pemanfaatan  aset  desa  guna menciptakan  nilai  tambah  atas  aset  desa;  dan  mengembangan  ekosistem  ekonomi digital di desa (Moita, 2022).
Untuk  mengelola  BUMDes  dengan  maksimal  dan  tepat  sasaran  diperlukan idealisme kuat dari para pengurus BUMDes. Pengelolaan BUMDes harus dijalankan dengan  menggunakan  prinsip  kooperatif,  partisipatif,  emansipatif,  transparansi, akuntable, dan sustainable, dengan mekanisme keanggotaan dasar dan self help yang dijalankan  secara  professional  dan  mandiri  (Agunggunanto  et  al.,  2016).  Sejalan dengan  hal  tersebut,  untuk  membangun  BUMDes  diperlukan  informasi  data  yang akurat  dan  tepat  tentang  karakteristik  lokal  desa,  termasuk  ciri  sosial  budaya masyarakatnya dan peluang pasar dari produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat setempat (Rosyadi et al., 2021; Sudirno et al., 2020).
Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari 14 desa dan 14 BUMDES. Permasalahan yang terjadi pada tata kelola BUMDES diantaranya BUMDES dikelola  dengan  kurang  baik  dan  tidak  mengikuti  prosedur.  Hal  ini  juga  didukung dengan kepengurusan BUMDES yang tidak terstruktur. Permasalahan lainnya dapat dilihat  dari  inventaris  desa  yang  dikelola  oleh  BUMDES  tidak  mengalami perkembangan.
Dengan adanya permasalahan pengelolaan BUMDes di Kecamatan Rokan IV Koto tentunya  mempengaruhi  keberlangsungan  kepengurusan  dari  pengurus  BUMDes tersebut oleh karena itu jika dalam pengelolaannya dilakukan dengan baik dan sesuai prosedur tentunya BUMDes yang ada di Kecamatan Rokan IV Koto akan berdampak baik.  Sehingga  BUMDes  dapat  meningkatkan  perekonomian  masyarakat  serta bermanfaat  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  dan  menciptakan lapangan pekerjaan.
Bumdes dapat melakukan hal dibawah ini untuk mengatasi permasalahan tata kelola, seperti :
1. Pemahaman Tata Kelola dan Akuntabilitas Publik
Tatakelola BUMDes juga berdasarkan pada Tatakelola Keuangan Desa yang dikelola berdasarkan  praktik-praktik  pemerintahan  yang  baik.  Asas-asas  Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
2. Pengelolaan Keuangan Desa
Menurut pasal 71 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014 dinyatakan bahwa keuangan desa adalah “hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban  desa.”  Selanjutnya  pada  ayat  (2)  dinyatakan  bahwa  adanya  hak  dan kewajiban akan menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan  desa.  Pasal  93  ayat  (1)  UU  Nomor  6  Tahun  2014  menyatakan  bahwa “pengelolaan keuangan desa meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban”
3. Ketentuan Kepengurusan dalam Struktur Organisasi BUMDes Kepengurusan dalam struktur organisasi BUMdes mengacu kepada Permendesa No 4 Tahun 2015 Pasal 10, yaitu sususnan kepengurusan organisasi pengelola BUMdes terdiri dari penasehat, pelaksana operasional dan pengawas.
4. Inventarisasi asset desa yang dikelola BUMdes Tahapan atau proses melakukan inventarisasi asset yang benar dalam dilakukan dengan tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap akhir

## 2. Metode
Tempat pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakatan ini akan dilaksanakan pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu.  Adapun  waktu  persiapan  dan  pelaksanaan  kegiatan  dilakukan  selama  sehari dengan tahapan proses yang telah ditentukan. Jadwal kegiatan Sosialisasi pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu yaitu pada 2 September 2022.
Metode  pelaksanaan  kegiatan  pengabdian  masyarakat  yaitu  dalam  bentuk penyampaian materi yaitu terkait dengan tata Kelola BUMDES. Sebelum kegiatan ini dilaksanakan, berikut rangkaian pelaksanaan pengabdian masyarakat:
1. Melakukan pra proposal dengan menghubungi pihak mitra
2. Merumuskan materi yang akan disampaikan
3. Kegiatan pengabdian akan dibagi menjadi 12 sesi yaitu sesi penyampaian materi dan sesi diskusi
4. Penyusunan Laporan Akhir Pengabdian
Tim pengabdian akan melakukan menyampaikan pemahaman terlebih dahulu mengenai  tata  Kelola  BUMDES.  Pihak  BUMDES  diharapkan  dapat  ikut  serta  secara aktif dalam diskusi mengenai literasi tata Kelola BUMDES ini dan dapat memperbaiki jika system pengelolaan BUMDES tidak sesuai dengan peraturan.
Tim  pengabdian  juga  mengikutsertakan  mahasiswa  Fakultas  Ekonomi  dan Bisnis Universitas Islam Riau. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran kepada mahasiswa  tentang  praktek  di  dunia  bisnis  yang  sesungguhnya  dari  teori  ataupun materi  yang  mahasiswa  pelajari  selama  ini  di  perkuliahan.  Partisipasi  mahasiswa dalam  kegiatan  pengabdian  ini  juga  menjadi  bentuk  kontribusi  positif  terhadap kemajuan masyarakat.
Teknis kegiatan ini akan dibuka oleh MC sekaligus moderator, lalu dilanjutkan dengan  acara  do’a  agar  acara  dapat  berjalan  dengan  lancar.  Kemudian,  akan dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh ketua tim pengabdian, selanjutnya akan ada  sesi  tanya  jawab  oleh  peserta  dari  BUMDES  dan  pemateri.  Dan  terakhir,  acara ditutup  kembali  oleh  MC  serta  foto  bersama  tim  pengabdian  dengan  personel BUMDES.  Evaluasi  pelaksanaan  program  setelah  kegiatan  pengabdian  kepada masyarakat  selesai  dilaksanakan  yaitu  melakukan  pengawasan  dengan  cara menanyakan  kepada  perangkat  desa  secara  berkala  terkait  perkembangan pengelolaan  BUMDES  sesuai  dengan  solusi  yang  diberikan  pada  saat  penyampaian materi dilapangan.

## 3. Hasil Dan Pembahasan
Kegiaan  pelatihan  dilakukan  pada  BUMDES  Kecamatan  Rokan  IV  Koto Kabupaten Rokan Hulu pada hari Jumat tanggal 2 September 2022. Kegiatan dihadiri oleh Bapak Camat Rokan IV Koto dan perangkat BUMDES Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu. Peserta yang hadir berjumlah 22 orang. Kegiatan pelatihan dibuka oleh Bapak Alparid Toha, SP selaku Camat Rokan IV Koto. Kegiatan pelatihan dilanjutkan dengan perkenalan tim pengabdian dan pemberian materi serta sesi tanya jawab terkait tata kelola BUMDES. Pada saat sesi tanya jawab berlangsung, beberapa perangkat BUMDES menyampaikan permasalahan yang dihadapi BUMDES Kecamatan Rokan  IV  Koto  Kabupaten  Rokan  Hulu.  Terakhir,  acara  ditutup  dengan  pemberian kenang  kenangan  dari  UIR  serta  sesi  foto  bersama  tim  pengabdian  dan  perangkat BUMDES.
Dari  hasil  kegiatan  pengabdian,  masih  terdapat  beberapa  permasalahan  yang terjadi  dilapangan  berdasarkan  diskusi  tanya  jawab  antara  tim  pengabdian  dengan perangkat  BUMDES.  Permasalahan  pertama  yang  terjadi  yaitu  perangkat  BUMDES berbasis  syariah  belum  menerapkan  konsep  pengelolaan  dengan  baik.  Solusi  yang ditawarkan diantaranya perangkat BUMDES harus memastikan akad secara syariah untuk kegiatan simpan pinjam. Selain itu lembaga pemerintah juga mewajibkan DPS (Dewan  Pengawas  Syariah)  sehingga  perangkat  BUMDES  dapat  mencari  tokoh masyarakat agam untuk mengikuti pelatihan DPS.
Permasalahan selanjutnya yaitu beberapa perangkat BUMDES masih memiliki kendala  terhadap  tunggakan  peminjaman  yang  tidak  tertagih  dan  tidak  berbunga. Beberapa  solusi  terkait  masalah  tersebut  yaitu  (1)  melakukan  penagihan,  (2) Konsultasikan  dengan  tokoh  masyarakat  untuk  melakukan  pemutihan,  (3)  Mencari solusi kepada BPD (Badan Pengurusan Desa), (4) Sistem simpan pinjam tanpa bunga dapat dilakukan apabila BUMDES memiliki laba yang bagus, tata kelola BUMDES yang baik dan memiliki dana social.
Gambar 1. Penyampaian materi pengabdian

## Gambar 2. Peserta tim pengabdian
Gambar 3. Penyerahan kenang kenangan kepada Camat Rokan IV Koto
Gambar 4. Foto bersama dengan masyarakat dan perangkat BUMDES

## 4. Simpulan
Kegiatan pengabdian dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 2 September 2022. Kegiatan dimulai dengan kata sambutan oleh Bapak Alparid Toha, SP selaku Camat
Rokan IV Koto, kemudian dilanjutkan dengan menyampaian materi dan tanya jawab terkait tata kelola pada BUMDES. Kegiatan ini ditutup dengan kesimpulan hasil diskusi sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh BUMDES.
Kegiatan pengabdian ini diharapkan dapat dilanjutkan melalui monitoring dan pendampingan yang terarah terhadap perangkat BUMDES. Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan perangkat BUMDES mampu untuk menerapkan tata kelola BUMDES yang baik sehingga pengelolaan BUMDES dapat diterapkan secara maksimal dan tepat sasaran serta sesuai dengan prinsip pengelolaan BUMDES

## 5. Ucapan Terimakasih
Atas kelancaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah meyukseskan kegiatan ini :
1. Bapak Alparid Toha, SP selaku Camat Rokan IV Koto yang telah bersedia melakukan kerjasama dalam kegiatan pengabdian ini
2. Direktur dan Perangkat BUMDES Kecamatan Rokan IV Koto

## 6. Daftar Pustaka
Agunggunanto,  E.  Y.,  Arianti,  F.,  Kushartono,  E.  W.,  &  Darwanto,  D.  (2016). Pengembangan  desa  mandiri  melalui  pengelolaan  badan  usaha  milik  desa (BUMDes). Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis , 13 (1). Kasmir. (2016). Analisis Laporan Keuangan . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Mulyadi. (2017). Sistem Akuntansi. Edisi Keempat . Jakarta: Salemba Empat. Rudianto. (2009). Pengantar akuntansi. Jakarta: Penerbit Erlangga. Sirait. (2014). Pelaporan dan laporan keuangan . Yogyakarta: Graha Ilmu Susilowati,  Lantip.  (2016). Mahir  Akuntansi  Perusahaan  Jasa  dan  Dagang.  Cetakan Pertama. Yogyakarta: Kalimedia. Ikatan Akuntan Indonesia. (2016). Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan  Menengah .  Jakarta:  Dewan  Standar  Akuntansi  Keuangan  Ikatan  Akuntan Indonesia
LPPM  UIR.  2018.  Panduan  dan  Pengabdian  Kepada  Masyarakat  Universitas  Islam Riau.LPPM UIR.Pekanbaru
Moita, S. (2022). Pelatihan Penguatan Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berbasis  Karakter  dan  Potensi  Masyarakat  di  Desa  Pombulaa  Jaya  Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan. Jurnal Abdidas , 3 (6), 959-966.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2021  tentang  Badan Usaha Milik Desa
Rosyadi, S., Ramadhanti, W., Kurniasih, D., Kusuma, A. S., Setyoko, P. I., & Atika, Z. R.
(2021). Pelatihan Penyusunan Rencana Bisnis untuk Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Lumbir. JPPM (Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat) , 5 (1), 21-26.
Sudirno, D., Masduki, M., Suparto, L., Nahdi, D. S., & Sumianto, T. (2020). Peningkatan Kapasitas  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  Mapan  Desa  Panjalin Kidul. BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat , 1 (1), 53-58.