## HUKUM ISLAM DALAM KONSTITUSI SEBUAH HARAPAN MASA DEPAN

## Oleh: Abd Rahman R

## Abstrak
Hukum  Islam  merupakan  bagian  dari  kehidupan  umat  Islam  di Indonesia,  menjadi  sumber  pembentukan  dan  pembinaan  hukum Nasional.  Eksisistensinya  sangat  kuat  dan  terbuka  peluang  proses pembentukan  perundang-undangan  melalui  unifikasi  atau  kodifikasi guna  mewujudkan  hukum  Islam  atau  menjadi  hukum  Nasional. Hukum  Islam  di  Indonesia  telah  terjabarkan  dalam  bentuk perundang-undangan, menjadi landasan hukum  penyelenggaraannya di  bawah  kementerian  agama  dan  peradilan  agama  yang  memiliki kekuasaan yang sama dengan peradilan-peradilan yang lain. Tampak jelas,  seperti  UU  No.  7  Tahun  1974  tentang  perkawinan,  UU  No.  7 Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama,  Inpres  No.  1  tahun  1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

## Kata Kunci: Hukum; Islam; Konstitusi

## A. Latar Belakang
Hukum  Islam  merupakan  salah  satu  aspek  ajaran  Islam  yang  tidak  bisa dipisahkan  dari  kehidupan  umat  Islam  pada  khususnya  dan  umat  manusia  pada umumnya.  Manusia  memerlukan  perlindungan  hukum  guna  menjamin  tatanan kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara,  yang  menata  dan  mengatur aktifitas,  interaksi  sosial  baik  antara  individu  dengan  individu,  kelompok,  dan masyarakat, baik  yang menyangkut ekonomi, politik, sosial serta berbagai persoalan yang  dihadapi  manusia  guna  memperoleh  kemaslahatan  di  dunia  dan  akhirat. Kedamaian  dan  ketentraman  dapat  terwujud  di  atas  hukum  yang  dapat  melindungi dan memelihara semua manusia.
Hukum  Islam  sebagai  salah  satu  hukum  yang  dianut  oleh  manusia mengandung  nilai  universal,  tidak  dibatasi  oleh  geografis  dan  waktu,  hadir  sebagai rahmat bagi seluruh alam, Q.S. al-Anbiyā’ /21:107
                                          
Terjemahnya:
Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. 1
Dari  sudut  pandangan  hukum,  ayat  tersebut  sebagai  pemberi  informasi sekaligus  penegasan  bahwa  hukum  Islam  adalah  untuk  semua  manusia,  tidak bertentangan dengan fitrah manusia, tetapi sangat sesuai dengan prinsip-prinsip hidup manusia. Hukum Islam dapat berlaku di semua tempat dan waktu,  yang berkembang dan hidup  di  negara mana saja,  apa bentuk  dan  bagaimana sistem pemerintahannya, serta dapat menyesuaikan kondisi masyarakat, sebagaimana halnya di Indonesia .
Hukum  Islam  di  Indonesia  memiliki  prospek  dalam  kedudukannya  sebagai salah satu unsur yang memengaruhi pembentukan hukum nasional. 2 Sistem hukum di Indonesia sebagai akibat dari perkembangan sejarahnya bersifat majemuk, karena di negara  Republik  Indonesia  ini  berlaku  beberapa  sistem  hukum  yang  mempunyai corak dan susunan sendiri, yaitu sistem hukum adat, sistem hukum Islam dan sistem hukum  Barat. 3 Hukum  Islam  sebagai  salah  satu  hukum  yang  diakui  di  Indonesia merupakan  hasil  ijtihad  yang  diformulasikan  dalam  keempat  produk  pemikiran hukum,  yakni;  fikih,  fatwa  ulama,  keputusan  peradilan  atau  yurisprudensi  dan Undang-Undang yang dipedomani dan berlaku bagi umat Islam Indonesia. 4
Indonesia  meskipun  bukan negara  agama, juga bukan negara sekuler, namun masyarakatnya  agamais,  sehingga  negara  tetap  mengakui,  bahkan  mengakomodasi hukum  agama  (Islam)  sebagai  bagian  dari  penerapan  hukum  dalam  kehidupan bermasayarakat dan bernegara, karena  hukum Islam merupakan bagian ajaran Islam, tidak  bisa  dipisahkan  dari  kehidupan  sosial  kemasyarakatan  dan  bernegara  di Indonesia.  Islam  masuk  dan  berkembang  dengan  baik,  bahkan  berakar  dalam kesadaran  penduduk  kepulauan  nusantara  serta  mempunyai  pengaruh  yang  bersifat normatif dalam kebudayaan Indonesia. 5 Perkembangan dan penerapannya mendapat berbagai  tantangan,  baik  dari  kalangan  internal  umat  Islam  dengan  keragaman pemahaman dan dari pihak eksternal dengan keragaman agama dan budaya.
Dari  segi  demensi  filosofis-teoritis,  hukum  Islam  terkandung  dalam  Pacasila sebagai  cita  hukum    dan  UUD  1945.  Pasal  29  ayat  1  UUD  1945  bahwa  negara
1 Departemen  Agama  R.I., al-Qur’an  dan  Terjemahnya (Khadim  al-Haramain:  t.p.,  t.th.),  h. 508
2 Anwar Harjono, Indonesia Kita, Pemikiran Berwawasan Islam (Cet. I; Jakarta: GIP, 1995), h. 12.
3 Mohammad  Daud  Ali, Hukum  Islam,  Pengantar  Ilmu  Hukum  dan  Tata  Hukum  Islam  di Indonesia (Cet. XVI; Jakarta: PT Grafindo Persada, 2011), h. 231
4 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia (Cet. IV; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h. 24-25
5 Muhammad  Daud Ali, Hukum Islam, Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia (Cet. V; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 209.
Indonesia  berdasarkan  atas  Ketuhanan  Yang  Mahaesa.  Menurut  Hazairin,  dalam negara Republik Indonesia tidak boleh terjadi  atau berlaku sesuatu yang bertentangan dengan  kaidah-kaidah  bagi  umat  Islam,  atau  kaidah-kaidah  yang  bertentangan  bagi umat  Nasrani,  atau  yang  bertentangan  dengan  kaidah-kaidah  agama  Hindu  bagi orang-orang  Hindu,  atau  bertentangan  dengan  kesusilaan  agama  Budha  bagi  orang- orang  Budha. 6 Dengan  demikian,  UUD  1945    memberikan  amanah  setiap  penganut agama  untuk  memahami  dan  menjalankan  menurut  syariat  masing-masing  serta diberikan  ruang    memformulasikan  hukum-hukum  yang  dibutuhkan  bangsa Indonesia.
Dari  dimensi  humanitas,  setiap  manusia  dalam  tatanam  kehidupannya membutuhkan, kedamaian, ketenangan
Berdasarkan pemikiran-pemikiarn di atas, maka  pokok permaslahan adalah : ” Bagabaimana hukum Islam dalam konstitusi, system ketatanegaraan di Indonesia”.
B. Eksistensi Hukum Islam dalam Konstitusi Sebuah Harapan Masa Depan
Dalam  catatan  sejarah,    jauh  sebelum  Kolonial  Belanda  menginjakkan kakinya di bumi Indonesia, hukum Islam sebagai suatu sistem hukum telah ada dalam masyarakat,  tumbuh  dan  berkembang  di  samping  hukum  adat. 7 Pada  tahun  1345  di Kerajaan Samudera Pasai  telah berkembang tradisi  keislaman, baik  dari segi  hukum maupun  masalah-masalah  Islam  yang  lainnya.  Hal  ini  tercermin  pada  Sultannya sendiri,  yang  pada  saat  itu  (al-Malik  al-Zahir)  menguasai  hukum-hukum  Islam sehingga  para  ahli    hukum  Malaka  datang  ke  Samudera  Pasai  untuk  meminta  kata putus mengenai berbagai masalah hukum yang mereka hadapi dalam masyarakat. 8 Pada Abad ke-17, seorang ulama, Nuruddin ar-Raniriy menulis buku, hukum Islam yang pertama, berjudul Shirathal Mustaqim (Jalan Lurus) pada tahun 1628, dan buku  tersebut  tersebar  ke  seluruh  nusantara  (Indonesia). 9 Hukum  Islam  berlaku, diikuti dan dilaksanakan juga oleh para pemeluk agama Islam pada Kerajaan Demak, Jepara,  Tuban,  Gresik,  Sultan  Agung  di  Mataram,  Sultan  Hasanuddin  di  Makassar dan  sebagainya.  Kerajaan-kerajaan  itu  melaksanakan  hukum  Islam  dalam  wilayah mereka masing-masing. 10
6 Muhammad Daud Ali, Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum ,  h. 7-8
7 Beberapa  daerah  yang  hukum  adatnya  sarat  dengan  nilai-nilai  Islam  antara  lain,  Aceh, Sumatera Barat, Minangkabau, Bengkulu, Lampung, Riau,Jambi, dan Palembang. Ungkapan pepatah- petitih yang terkenal adalah :“Adat Bersendi Syara’, Syara’ Bersendi Kitabullah”, dan “Syara Mengata Adat Memakai”, Marzuki Wahid dan Rumadi, Fiqh Mazhab Negara, Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia (Cet. I; Yogyakarta; LKiS, 2001 ),  h. 80
8 Mohammad  Daud  Ali, Hukum  Islam  dan  peradilan  Agama,  Kumpulan  Tulisan (Cet.  I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), h. 190.
9 Mustofa, Hukum Islam Kontemporer (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2009) , h. 116.
10 Mohammad Idris Ramulyo, Asas-Asas Hukum Islam, Sejarah Timbul dan Perkembangannya,  Kedudukan  Hukum  Islam  Dalam  Sistem  Hukum  di  Indonesia (Cet.  II;  Jakarta: Sinar Grafika, 1997), h. 48.
Pada  tahun  1596,  VOC  datang  ke  Indonesia  dengan  maksud  semula  untuk berdagang,  kemudian  berubah  ingin  menguasai  Indoensia.  Untuk  mencapai maksudnya  itu,  VOC  menggunakan  hukum  Belanda  yang  dibawanya.  Tetapi kenyataannya  tidak  bisa  dilaksanakan,  akhirnya  VOC  mendirikan  lembaga-lembaga dalam masyarakat yang berjalan sebagaimana adanya. Tahun 1760 M, VOC membuat suatu  kitab  hukum  yang  memuat  hukum  perkawinan  dan  hukum  kewarisan  Islam yang  disempurnakan  oleh  para  ulama  pada  waktu  itu  dengan  nama Compendium Freijer, kemudian membuat kitab hukum Moghernan memuat sebagian besar hukum Pidana  Islam,  juga  membuat  kitab  hukum Pepakem  Cirebon yang  berisi  kumpulan hukum  Jawa  yang  tua-tua,  terbit  tahun  1905,  serta  B.J.D.  Clootwijk  membuat peraturan  untuk  daerah  Bone  dan  Gowa. 11 Jadi,  hukum  Islam  telah  diterima  dan diyakini,  bahkan  berakar  dalam  masyarakat  serta  mempunyai  pengaruh  yang  luar biasa dalam beberapa wilayah masyarakat di Indonesia.
Kedudukan  hukum  Islam  dalam  ketatanegaraan  Indonesia  dibagi  ke  dalam dua periode :
1.  Periode  penerimaan  hukum  Islam  sebagai  sumber  persuasif,  yaitu  sumber  yang harus diyakini untuk menerimanya.
2.  Periode  penerimaan  hukum  Islam  sebagai  sumber  autoritatif,  yaitu  sumber  yang mempunyai kekuatan. 12
Dalam  koteks  hukum  Islam,  Piagam  Jakarta  merupakan  sumber  persuasif. Hukum  Islam  baru  menjadi  sumber  autoritatif  (sumber  hukum  yang  mempunyai kekuatan  hukum)  dalam  ketatanegaraan  ketika  Dekrit  Presiden  5  Juli  1959  yang mengakui  Piagam  Jakarta  menjiwai  UUD  1945.  Politik  hukum  pemerintah  terhadap hukum  Islam  tergantung  kepada  elit  politik  yang  menguasai  pemerintahan  karena politik  hukum  berdasarkan  UUD  1945,  konstitusi  RIS  danp  UUDS  belum  pernah dijabarkan. Dalam praktek kenegaraan pada masa itu tampak politik hukum berdasar pada visi yang berpendirian bahwa syariat dan hukum Islam hanya merupakan salah satu bahan hukum nasional tetapi tidak mengikat.
Setelah berlaku UUD 1945, Hukum Islam berlaku bagi bangsa Indonesia yang beragama  Islam  karena  kedudukan  Hukum  Islam  itu  sendiri,  bukan  karena  ia  telah diterima  oleh  Hukum  Adat.  Pasal  29  UUD  1945  mengenai  agama  menetapkan  : a.  Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa;
b.  Negara  menjamin  kemerdekaan  tiap-tiap  penduduk  untuk  memeluk  agamanya masing-masing  dan  untuk  beribadat  menurut  agama  dan  kepercayaannya  itu. 13 Dengan demikian, dapat dipahami bahwa hukum Islam berlaku bagi bangsa Indonesia
11 Muhammad Daud Ali, Hukum Islam dan Peradilan Agama, h. 192-194.
12 Rachmat  Djatnika, op.  Cit., h.  75., Ismail  Suny, Kedudukan  Hukum  Islam  Setelah Amandemen  UUD  1945 -  Sebuah  Jejak  Panjang  (http://arfanhy.blogspot.com/2008/09/kedudukan- hukum-islam-setelah-amandemen.html/ (Rabu, 7-3-2012)
13 Ibid .
yang  beragama  Islam  karena  kedudukan  hukum  Islam  itu  sendiri  telah  memiliki kekuatan hukum.
Dalam    Dekrit  Presiden  Republik  Indonesia  5  Juli  1959,  selain  ditetapkan Piagam Jakarta dalam konsiderans, juga dalam diktum bahwa Undang-undang Dasar 1945 berlaku lagi. Dengan demikian dasar hukum Piagam Jakarta dalam konsiderans dan  dasar  hukum  Undang-undang  Dasar  1945  ditetapkan  dalam  suatu  peraturan perundaang-undangan yang dinamakan Dekrit Presiden. 14 Jadi hukum Islam memiliki peran dalam pembentukan hukum nasional sebagaimana amanat Piagam Jakarta yang menjiwai Undang-undang Dasar 1945.
Sedang  pada  masa  Orde  Baru  keberadaan  hukum  Islam  semakin  menguat karena dikeluarkan  beberapa UU yang menjamin keberlangsungan hukum Islam dan semakin  semaraknya  kehidupan  yang  bernuansakan  Islam  dalam  masyarakat.  Pada tahun 1970, dikeluarkan UU No. 14 tahun 1970 tentang ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman tercantum dalam pasal 1 sebagai Badan Peradilan dan ditetapkan dengan undang-undang dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Selanjutnya, dalam pasal 10 dinyatakan,  “Kekuasaan  Kehakiman  di  Negara  Republik  Indonesia    dilakukan  oleh peradilan dalam lingkungan: (a) Peradilan Umum; (b) Peradilan Agama; (c) Peradilan Militer; dan (d) Peradilan Tata Usaha Negara”. 15 Jadi, Pada pasal tersebut menyebut badan-badan peradilan melaksanakan keputusannya sendiri, masing-masing peradilan mandiri, melakukan kekuasaan kehakiman tanpa terikat satu sama lain.
Dari  sudut  persepsional,  pembidangan  peradilan  terkesan  sekularistik.  Oleh karena  itu  politik  hukum  Orde  Baru  memberi  justifikasi,  yang  sesungguhnya merupakan kelanjutan masa-masa sebelumnya, yakni UU No. 22 tahun 1946 jo. UU No. 32 tahun 1954 dan PP No. 45 tahun 1957. Hukum  Islam sebagai  hukum  positif ( lex positive/ius cosntitutum ) diberlakukan oleh Orde Baru pertama kali sebagaimana tercantum dalam UU No. 1 tahun 1974 pasal 2 ayat 1. 16 Tetapi ketentuan hukum itu bersifat  general  (hukum  agama),  tidak  sepesial  hukum  Islam.  Kemudian  pada  pasal 63 ayat 1 ditegaskan bahwa Pengadilan Agama  seperti yang termaktub dalam pasal 10  UU  No.  14  tahun  1970  adalah  dikhususkan  bagi  orang  yang  beragama  Islam. 17 Sesuai  pembagian  kewenangan  masing-masing  peradilan  berdasarkan  pasal  10  UU No.  4  Tahun  1970.  Pada  tahun  1989  dikeluarkan  UU  No.  7  Tahun  1989  tentang Pradilan agama. Dalam pasal 2 UU No. 7 Tahun 1989 menyatakan bahwa Peradilan
14 Ismail  Suny  (Kumpulan  Tulisan), Hukum  Islam  di  Indonesia  Perkembangan  dan Pembentukan (Cet. II; Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994), h. 77
15 Marzuki Wahid, op. cit ., h. 85-86, Ahmad Rofiq, op. cit. , h. 37.
16 UU  ini  masih  ada    satu  masalah  besar  yang  tidak  diatur  secara  konkret  dalam  undang- undang tersebut, yaitu perkawinan antara dua orang yang berbeda agama, karena terdapat larangan atas wanita  muslimah  dikawini  oleh  laki-laki  non-muslim,  kecuali  ahli  kitab,  Hamka  Haq, Syariat  Islam, Wacana dan Penerapannya (Ujung Pandang: Yayasan al-Ahkam, 2001), h. 76
17 Ibid .
Agama  merupakan  salah  satu  pelaksana  kekuasaan  kehakiman  bagi  rakyat  pencari keadilan  yang beragama  Islam mengenai  perkara perdata tertentu  yang diatur dalam undang-undang  tersebut. 18 Peraturan  perundangan  tersebut  menunjukkan  bahwa hukum  Islam  diakui  keberadaannya  dan  secara  defenitif  menjadi  bagian  hukum Nasional.
Dengan  demikian  Peradilan  Agama  sebagai  tempat  umat  Islam  mencari keadilan secara hukum telah memiliki dasar hukum. Keberadaan Peradilan Agama di Indonesia,  bukan  karena  umat  Islam  merupakan  mayoritas  di  Indonesia,  melainkan karena  Peradilan  Agama  itu  merupakan  keperluan  hukum  umat  Islam.  Oleh  karena itu,  hukum  yang  diberlakukan  pada  Peradilan  Agama  (hukum  materiil,  hukum terapan)  adalah  hukum  Islam.  Dengan  perkataan  lain,  hukum  Islam  sepanjang mengenai bidang-bidang kewenangan Peradilan Agama, merupakan hukum nasional di negara Republik Indonesia.
Undang-undang  No.  7  tahun  1989,  pasal  49  menegaskan  bahwa  pengadilan agama  bertugas  dan  berwewenang  memeriksa,  memetuskan,  dan  menyelesaikan perkara-perkara  di  tingkat  pertama  antara  orang-orang-orang  beragama  Islam. 19 Kehadiran  UU  ini,  kedudukan  dan  kewenangan  Peradilan  Agama  sudah  mantap. 20 Namun  hukum  materil  yang  menjadi  yuridikasinya  yang  termuat  dalam  UU  No.  1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pada dasarnya hal-hal yang diatur di dalamnya baru merupakan  pokok-pokoknya,  belum  secara  menyeluruh  terjabar  sesuai  yang  diatur dalam  Islam.  Akibatnya,  para  hakim  merujuk  kepada  kitab-kitab  fikih  dan  pendapat imam  mazhab,  apalagi  mengenai  bidang  hibah,  wakaf  dan  warisan  belum  diatur hukumnya secara positif dan unikatif.
Dari  keyataan  ini,  untuk  lebih  sempurna  keberadaan  Peradilan  Agama dilengkapilah  prasarana  hukum  positif,  walaupun  tidak  maksimal  dalam  bentuk undang-undang, tetapi memenuhi persyaratan legislatik yang formil, lahirlah instruksi Presiden  RI.  No.  1  Tahun  1991  tentang  Kompilasi  Hukum  Islam.  Nilai-nilai  tata hukum  Islam  di  bidang  perkawinan,  perwakafan,  hibah,  wasiat  dan  kewarisan  telah jelas  dan  pasti.  Keseluruhan  nilai-nilai  tata  hukum  Islam  itu  dapat  ditegakkan  dan dipaksakan bagi masyarakat Islam Indonesia melalui kewenangan Peradilan Agama. 21 Jadi, peradilan agama tidak hanya diposisikan sama dengan peradilan yang lain, tetapi juga bidang dan kewenangannya semakin jelas.
Kelahiran aturan-aturan di atas merupakan penjabaran pedoman pembangunan nasional,  yaitu  GBHN.  Meskipun  GBHN-GBHN  selama  PJP  I  tidak  dapat disimpulkan  secara  tegas  tentang  politik  hukum  Islam,  namun  yang  bisa  ditangkap
18 Departemen  Agama  RI., Pedoman  Penyuluhan  Hukum  (Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam) 1994/1995, h. 29.
19 Suban Salim, Hukum Islam dan Sistem Ketatanegaraan , Jurnal Konstitusi , volume 2, nomor 2  (2005), h. 171
20 Mohammad Daud Ali , Hukum Islam, Pengatantar Ilmu Hukum ,  h. 282
21 Ibid ., 294-295, Hamka Haq, op. cit ., h. 83
dari  GBHN-GBHN  itu  antara  lain  bahwa  pembangunan  hukum  di  Indonesia didasarkan  pada  sumber  tertib  hukum  seperti  yang  terkandung  dalam  Pancasila  dan UUD 1945. Pembaharuan kodifikasi  dan unifikasi  di  bidang-bidang hukum  tertentu, dan  bahwa  dalam  pembaharuan  hukum  harus  memperhatikan  kesadaran  hukum dalam masyarakat.
Kedudukan hukum Islam dalam pembangunan hukum sepenuhnya tergantung pada pandangan terhadap hukum Islam dalam tertib hukum seperti terkandung dalam Pancasila  dan  UUD  1945,  yang  menurut  pasal  29  ayat  1  UUD  1945,  hukum  Islam merupakan  sumber  hukum  Nasional.  Oleh  karean  itu,  RUU  perkawinan  dan  RUU Peradilan  Agama,  keduanya  dapat  diperoleh  kesan  bahwa  hukum  Islam  merupakan salah satu sumber hukum Nasional secara langsung tanpa melalui hukum adat.
Dalam  GBHN  1993,  hukum  Islam  tampak  lebih  jelas,  sebab  salah  satu  asas dalam pembangunan termasuk pembangunan hukum adalah keimanan dan ketakwaan terhadap  Tuhan  Yang  Maha  Esa.  Oleh  karena  itu,  segala  kegiatan  pembangunan nasional dijiwai, digerakkan dan dikendalikan oleh keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai nilai luhur, yang menjadi landasan spritual, moral dan etik.  Di  samping  itu,  dalam  pembentukan  hukum  perlu  diindahkan  ketentuan  yang memenuhi  nilai  filosofis,  yang  berintikan  rasa  keadilan  dan  kebenaran,  nilai sosiologis yang sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku di masyarakat, dan niali yuridis yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## A. Perwujudan Hukum Islam dalam Ketatanegaraan di Indonesia
Secara historis, hukum Islam di Indonesia menjadi perhatian yang serius bagi kalangan  umat  Islam  ditandai  dengan  keinginan  yang  kuat  untuk  mencantumkan tujuh  kata  dalam  UUD  1945,  yang  selanjutnya  dipertegas  lagi    ketika  ingin mengandemen UUD 1945  untuk memasukkan kembali tujuh kata sebagaimana yang pernah  termuat  dalam  piagam  Jakarta,  yakni  :”  Dengan  kewajiban  menjalankan syariat  Islam  bagi  pemeluknya”.  Tujuh  kata  tersebut  dicoret  sehingga  tidak dicantumkan  lagi  dalam  UUD  1945,  yang  disahkan  pada  tanggal  18  Agustus  1945. Meskipun    umat  Islam  menjadi  penggerak  revolusi  kemerdekaan  dan  secara  faktual merupakan  bagian  mayoritas  umat  Islam  yang  memperjuangkan  kemerdekaan Indonesia  menghadapi  Kolonial  Belanda.  Namun  dalam  rangka  untuk  menjaga kesatuan  bangsa dan penyelamatan negara proklamasi 1945, kekuatan  politik Islam ketika itu menerima UUD 1945 tanpa tujuh kata dalam Piagam Jakarta. 22 Tentu saja umat Islam merasa kecewa ketika itu karena penghapusan tujuh kata tersebut, tetapi rela menerima sebab ada yang lebih penting, yaitu persatuan dan kemerdekaan.
Konstitusi  sebagai  dasar  dan  pedoman  dalam  kehidupan  berbangsa  dan bernegara  yang  mengatur  secara  dasar  mengenai  hukum  di  Indonesia  dan  menjadi landasan rujukan terhadap konstitusionalitas produk hukum di  bawahnya. Konstitusi memuat  berbagai  materi  yang  diatur.  Materi  muatan  konstitusi  mengenai  kehidupan
22 Ibid . , h. 63-64
umat  beragama  termasuk  hak  dan  kewajibannya.  Secara  konstitusional  dapat ditemukan pada UUD 1945, yaitu:
1. Pembukaan  UUD  1945  Alinea  keemp at,  yaitu,  “…  Negara  Republik  Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, …”.
2. Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 yaitu,  ”Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya,…”.
3. Pasal  28I  ayat  (1)  UUD  1945  yaitu,  “…  Hak  untuk  hidup,  hak  untuk  tidak disiksa,  hak  kemerdekaan  pikiran  dan  hati  nurani,  hak  beragama,  hak  untuk  tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, …”.
4. Pasal 29 ayat (1) dan (2) UUD 1945 yaitu, “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa” dan “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya  masing-masing  dan  untuk  beribadat  menurut  agamanya  dan kepercayaannya itu”. 23
Dalam  hubungannya  dengan  hukum  nasional,  hukum  Islam  dalam  beberapa  hal benar-benar  telah  dimasukkan  dalam  peraturan  perundang-undangan,  baik  tersirat maupun  tersurat,  antara  lain:  UU  No.  5/1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok Agraria, 24 melindungi  perwakafan  tanah  milik,  dan  tentang  perwakafan  tanah  milik telah  dikeluarkan  PP  No.  28/1977.  UU  No.  4/1979  tentang  kesejahteraan  anak  juga mencantumkan  ketentuan  hukum  Islam,  yaitu  pada  penjelasan  pasal  12  bahwa pengangkatan  anak  tidak  memutuskan  hubungan  darah  anak  angkat  dengan  orang tuanya  berdasarakan  hukum  anak  angkat  bersangkutan.  UU  No.  1/1979  tentang perkawinan, 25 dan  kehadiran  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI),  Inpres  No.  1  Taun 1991  dan  Keputusan  Menteri  Agama  No.  154  Tahun  1991,  yakni  perintah menyebarluaskan KHI. Kompilasi Hukum Islam menjadi bagian tata hukum nasional. Dalam bagian kedua diktum Keputusan Menteri Agama tentang pelaksanaan Instruksi Presiden  itu  desebutkan  pula  bahwa  seluruh  lingkungan  instansi  itu,  terutama Peradilan  Agama,  agar  menerapkan  Kompilasi  Hukum  Islam  dan  peraturan perundang-undangan  lainnya  dalam  menyelesaikan  masalah-masalah  di  bidang hukum  perkawinan,  kewarisan,  dan  perwakafan. 26 Kompilasi  Hukum  Islam merupakan  hasil  pemikiran  dan  perjuangan  umat  Islam  yang  sesuai  dengan  konteks dan kondisi masyarkat muslim di Indonesia.
23 Http://saepudinonline.wordpress.com/2010/12/12/ hukum-islam-dalam-perspektif- konstitusi /(7-03-2012)
24 Ichtijanto, Pengembangan  Teori  Berlakunya  Hukum  Islam  di  Indonesia dalam  kumpulan tulisan  dengan  judul Hukum  Islam  di  Indonesia  Perkembangan dan  Pembentukan (Cet.  II;  Bandung: Remaja Rosda Karya, 1994), h. 95
25 Ahmad  Azhar  Rasyid, Refleksi  Atas  Persoalan  Ke-Islaman,  Seputar  Filsafah,  Hukum, Politik dan Ekonomi (Cet. IV; Bandung: Mizan, 1996), h. 141.
26 Muhammad Daud Ali, Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum ,  h. 294
KHI merumuskan ahli waris pengganti dan kemungkinan pemberian hak yang berimbang  antara  ahli  waris  laki-laki  dan  wanita  atas  dasar  asas  kesepakatan. 27 Dengan  demikian,  kehadiran  KHI,  meskipun  belum  sekuat  undang-undang  umum, jika  benar-benar  menjadi  pedoman  putusan-putusan  Peradilan  Agama,  maka pelaksanaan hukum Islam bagi umat Islam akan semakin luas dan mantap dibanding keberadaan  pada  masa-masa  sebelumnya.  Kompilasi  Hukum  Islam  tersebut  dapat dikembangkan  sesuai  dengan  perkembangan  zaman  dan  pemenuhan  kebutuhan hukum bagi umat Islam Indonesia.
Dalam  perjalanan  sejarah  bangsa  Indonesia  sebelum  kemerdekaan,  upaya kodifikasi  dan  unifikasi  hukum  Islam  telah  menjadi  perbincangan  yang  hangat  di kalangan kaum kolonial. Politik hukum pada masa itu disesuaikan dengan kebutuhan kolonialisasi,  yakni  hukum  yang direncanakan untuk  diunifikasikan (disatukan). Hal ini  berarti  bahwa  hukum  yang  berlaku  di  negeri  Belanda  diberlakukan  juga  di Indonesia. Pada masa itulah timbul konflik-konflik hukum, ada di antara para sarjana hukum Belanda yang tidak menyetujui unifikasi hukum dalam arti seperti disebutkan di  atas.  Pandangan  ini  dipelopori  Van  Vollenhoupen,  dengan  alasan  bahwa  jika hukum Barat (Belanda) dipaksakan berlaku  bagi pribumi Indonesia, maka yang akan mengambil keuntungan adalah hukum  Islam. Hal ini disebabkan karena hukum sipil (Barat) tumbuh dan berkembang dari asas-asas moral dan etika agama Kristen. 28 Politik hukum negara Republik Indonesia setelah kemerdekaan, yang didasari oleh Pancasila  menghendaki  berkembang  kehidupan  beragama  dan  hukum  agama  dalam kehidupan.  Tap  MPR  No.IV/MPR/1988  menghendaki  bahwa  hukum  nasional Indonesia  adalah  hukum  yang  berwawasan  nusantara.  Indonesia  sebagai  satu kesatuan  wilayah  negara  Indonesia,  hukum  nasional  Indonesia  harus  mengabdi kepada kepentingan nasional Indonesia. Isi hukum nasional Indonesia mesti ada yang bersifat  unifikasi  dan  ada  yang  bersifat  defresiasi.  Karena  itu  pula  dalam  GBHN tentang  pembangunan  hukum  dirumuskan  usaha  kodifikasi  dan  unifikasi  dalam bidang-bidang  tertentu. 29 Penyatuan  berbagai  nilai,  nilai  agama  dan  budaya merupakan hasil terbaik buat kehidupan bagi setiap anggota masyarkat dan penganut agama, terutama bagi umat Islam.
Unifikasi  ini  berupa  upaya  menyatukan  berbagai  sumber  hukum  dalam  satu kesatuan  hukum  yag  disebut  hukum  Nasional,  yaitu  bersumber  dari  hukum  adat, hukum  Barat  dan  hukum  Islam.  Sehubungan  dengan  hal  tersebut,  konflik  antara hukum sipil yang berasal dari Barat dengan hukum Islam dapat diatasi dengan cara:
a. Menyamakan  “bahasa  hukum”  kedua  sistem  hukum  tersebut.  Untuk  itu  tidak  lain kecuali  membuat  kodifikasi  atau  Kompilasi  Hukum  Islam.  Karena  dengan
27 Abdul  Gani  Abdullah, Pengantar  Kompilasi  Hukum  Islam  Dalam  Tata  Hukum  Indonesia (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), h. 62-63.
28 Bustanul  Arifin, Dimensi  Hukum  Islam  Dalam  Sistem  Hukum  Nasional (Cet.  I;  Jakarta: Gema Insani Press, 1996) , h. 36.
29 Ichtijanto , Op. cit., h. 96-97.,  Mohammad Daud Ali, Hukum Islam, Pengantar, h. 244.
kodifikasi/Kompilasi  Hukum  Islam  dalam  bahasa  hukum  Nasional,  setiap  muslim akan memahami peraturan-peraturan hukum Islam.
b. Kekuasaan  kehakiman (judiciary) yang  terpadu.  Sejak  dahulu,  hukum  sipil dilaksanakan  oleh  suatu  kekuasaan  kehakiman  yang  baik,  sedangkan  pengadilan agama (Mahkamah  Syar’iyah) berjalan tersendiri, terisolasi dan selalu diterbelakangkan.  Hal  yang  demikian  ini  merugikan  perkembangan  hukum  Islam, selalu  dirasakan  bahwa  hukum  Islam  itu  adalah  sesuatu  hukum  yang  terpencil (terisolasi) dan asing.
Pada  prinsipnya,  hukum  nasional  tidak  akan  meninggalkan  hukum  Islam  karena dasar  negara  adalah  Pancasila,  ditopang  oleh  konstitusi  UUD  1945  dan  operasional oleh GBHN. Berbagai peraturan perundang-undangan di bidang hukum terlihat, yang berkaitan  dengan  hukum  Islam  dan  lembaga-lembaga  hukum  dalam  Islam,  antara lain:
(1). UU Agraria Pokok No. 5/1960 jo. PP. No. 28/1977, hukum agama menjadi penyaring terhadap norma hukum adat kalau akan menjadi norma hukum nasional.
(2).  UU  Pokok  Kejaksaan  No.  15/1961,  jaksa  dalam  menjalankan  tugasnya  dilarang melanggar norma-norma agama.
(3).  UU  Pokok  Kepolisian  No.  13/1961,  polisi  dalam  menjalankan  tugasnya  melanggar norma agama.
(4).  UU  Pokok  Kekuasaan  Kehakiman  No.  14/1970,  UU  No.  14  tahun  1995,  yang dimaksud  adalah  Peradilan  Agama  sebagai  bagian  integral  dari  sistem  peradilan nasional Indonesia yang menegakkan hukum Islam, sebagai tempat mencari keadilan bagi umat Islam secara hukum. 30
(5).  UU  No.  7/1989  tentang  Peradilan  Agama,  Kekuasan  dan  Hukum  Acaranya.  UU  ini mengalami  perubahan  dengan  UU  No.  3  tahun  2006,  yang  menyatakan  bahwa ketentuan  Pasal  49  (Undang-Undang  No.  7  tahun  1989  )  diubah  sehingga  berbunyi sebagai  berikut:  “Pengadilan  Agama  bertugas  dan  berwewenang  memeriksa, memutus,  dan  menyelesaikan  perkara  di  tingkat  pertama  antara  orang-orang  yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah dan wakaf. 31
(6). UU No. 1/1974, tentang Perkawinan.
(7).  UU  No.  7/1992,  tentang  Perbankan  Syariah.,  UU  ini  mengalami  perubahan  dengan No.  10  tahun  1998  dan  Undang-Undang  No.  21  tahun  2008  tentang  Perbankan Syariah dengan prinsip bagi hasil. 32
(8). UU No. 17 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji
(9). UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. 33
30 Ibid .,  h.  99,  Bustanul  Arifin, Pelembagaan  Hukum  Islam  di  Indonesia,  Akar  Sejarah, Hambatan dan prospeknya (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 52
31 Abd  Shomad, Hukum  Islam,  Penormaan  Prinsip  Syariah  dalam  Hukum  Indonesia (Cet.  I; Jakarta: Kencana Pernada Media Group, 2010), h. 221
32 Ibid ., h. 113
(10).  UU  No.  44  tahun  1999  tentang  pembolehan  pemberlakuan  syariat  Islam  di    Aceh, yang selanjutnya pemberlakuan secara definitif tanggal 19 Desember 2000. 34
Dengan  demikian,  umat  Islam  telah  memiliki  berbagai  peraturan  perundang- undangan  yang  terkait  dengan  hukum  Islam.  Undang-undang  ini  yang  berisi  hukum Islam  lebih  merupakan  formalisasi  hukum  Islam  yang  lebih  berisi  materi  ibadah (nikah,  haji,  dan  zakat).  Upaya  menjadikan  hukum  Islam    sebagi  bahan  baku  atau sumber hukum Nasional, yang meliputi permasalahan kehidupan selain ibadah belum serius,  belum  menampakkan  hasil.  Posisi  hukum  Islam  sebagai  sumber  hukum Nasional  dapat  diwujudkan dalam hampir semua  materi hukum.  Hukum  Islam tidak hanya  kental  dengan  nilai  ibadah  atau  keagamaan,  tetapi  juga  mencakup  semua hukum,  termasuk  untuk  kepentingan  publik. 35 Hukum  Islam  dalam  konteks Indonesia  masih  memerlukan  jihad  intelektual  dan  waktu  yang  panjang  untuk melahirkan  produk  hukum  dalam  bidang  kehidupan  yang  lebih  luas,  sejalan  dengan hukum  Islam.  Selain  itu,  hukum  Islam  merupakan  kebutuhan  umat  Islam  Indonesia yang  mestinya  tidak  dipisahkan  dengan  ajaran  agamanya,  tetapi    dijadikan  sebagai hukum nasional di bumi Indonesia.

## III. Penutup
A. Kesimpulan
1. Hukum  Islam  merupakan  bagian  dari  kehidupan  umat  Islam  di  Indonesia, menjadi sumber pembentukan dan pembinaan hukum Nasional. Eksisistensinya  sangat  kuat  dan  terbuka  peluang  proses  pembentukan perundang-undangan  melalui  unifikasi  atau  kodifikasi  guna  mewujudkan hukum Islam atau menjadi hukum Nasional.
2. Hukum  Islam  di  Indonesia  telah  terjabarkan  dalam  bentuk  perundang- undangan,  menjadi  landasan  hukum    penyelenggaraannya  di  bawah kementerian agama dan peradilan agama yang memiliki kekuasaan yang sama dengan peradilan-peradilan yang lain. Tampak jelas, seperti UU No. 7 Tahun 1974  tentang  perkawinan,  UU  No.  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama, Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
B. Implikasi
1. Umat Islam semakin sadar terhadap keberadaan Pancasila yang menjiwa UUD 1945,  yang  menjadi  pintu  masuk  terhadap  pembentukan  hukum  Islam  yang lebih  luas  (berbagai  bidang  kehidupan)  dalam  rangka  pembinaan  hukum Nasional.
33 A.  Qadri  Azizy, Eklektesisme  Hukum  Nasional,  Kompetensi  Antara  Hukum  Islam  dan Hukum Umum (Cet. I; Yogyakarta: Gama Media, 2002), h. 130, Ahmad Rafiq, op. Cit., h. 24
34 Komaruddin Hidayat (editor), Islam Negara dan Civil Society (Cet. I; Jakarta: Paramadina, 2005), h. 35
35 Ibid ., h. 131
2. Penerapan hukum Islam yang senantiasa memperhatikan prinsip-prinsip hidup manusia  dapat  mengantar  bangsa  Indonesia  menemukan  solusi  permaslahan dalam hidup berbangsa dan bernegara, yang masyarakatnya heterogen.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah,  Abdul  Gani. Pengantar  Kompilasi  Hukum  Islam  Dalam  Tata  Hukum  Indonesia. Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
Ahmad,  Amrullah.  Dkk. Dimensi  Hukum  Islam  Dalam  Sistem  Hukum  Nasional. Cet.  I; Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
Ali,  Mohammad  Daud. Hukum  Islam  dan  peradilan  Agama,  Kumpulan  Tulisan. Cet..  I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
Ali, Mohammad Daud. Hukum Islam, Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia. Cet. V; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
Ali , Mohammad Daud. Hukum Islam, Pengatantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia. Cet. XVI; Jakarta: PT Grafindo Persada, 2011. Arifin,  Bustanul. Dimensi  Hukum  Islam  Dalam  Sistem  Hukum  Nasional. Cet.  I;  Jakarta: Gema Insani Press, 1996
Arifin,    Bustanul. Pelembagaan  Hukum  Islam  di  Indonesia,  Akar  Sejarah,  Hambatan  dan Prospeknya. Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1996. Azizy,  A.  Qadri. Eklektesisme  Hukum  Nasional,  Kompetensi  Antara  Hukum  Islam  dan Hukum umum .  Cet. I; Yogyakarta: Gama Media, 2002.
Departemen Agama R.I., al-Qur’an dan Terjemahnya. Khadim al-Haramain: t.p., t.th. Departemen  Agama  RI. Pedoman  Penyuluhan  Hukum  (Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam) 1994/1995 . Djatnika,  Rachmat.  Endang  Saifuddin,  ed. Hukum  Islam  di  Indonesia,  Perkembangan  dan Pembentukan. Cet. I; Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991. Haq,  Hamka. Syariat  Islam,  Wacana  dan  Penerapannya. Ujung  Pandang:  Yayasan  al- Ahkam, 2001.
Hidayat,  Komaruddin (editor). Islam Negara dan Civil society Grakan dan Pemikiran Islam Kontemporer. Cet. I; Jakarta: Paramadina, 2005. Harjono, Anwar. Indonesia Kita, Pemikiran Berwawasan Islam. Cet. I; Jakarta: GIP, 1995. Http://saepudinonline.wordpress.com/2010/12/12/ hukum-islam-dalam-perspektif-konstitusi / Mustofa. Hukum Islam Kontemporer. Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2009. Paja,  Juhaya  S. Hukum  Islam  di  Indonesia,  Perkembangan  dan  Pembentukannya. Cet.  II; Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 1994.
Rafiq, Ahmad. Hukum Islam di Indonesia . Cet. IV; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000. Ramulyo,  Mohd  Idris. Asas-Asas  Hukum  Islam,  Sejarah  Timbul  dan  Perkembangannya, Kedudukan  Hukum  Islam  Dalam  Sistem  Hukum  di  Indonesia. Cet.  II;  Jakarta:  Sinar Grafika, 1997.
Rasyid,  Ahmad  Azhar. Refleksi  Atas  Persoalan  Ke-Islaman,  Seputar  Filsafah,  Hukum, Politik dan Ekonomi. Cet. IV; Bandung: Mizan, 1996.
Shomad, Abd. Hukum Islam,  Penormaan  Prinsip  Syariah dalam  Hukum Indonesia. Cet.  I; Jakarta: Kencana Pernada Media Group, 2010.
Salim,  Suban. Hukum  Islam  dan  Sistem  Ketatanegaraan. Jurnal  Konstitusi. Volume  2, nomor 2,  2005.
Suny,  Ismail  (Kumpulan  Tulisan). Hukum  Islam  di  Indonesia  Perkembangan  dan Pembentukan. Cet. II; Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994.
Suny , Ismail.  Kedudukan  Hukum  Islam  Setelah  Amandemen  UUD  1945 -  Sebuah  Jejak Panjang. Http://arfanhy.blogspot.com/2008/09/kedudukan-hukum-islam-setelah- amandemen.html.
Thalib, Sayuti. “Receptio in Complexu Theoric. Receptie dan Receptio a Contrario” dalam In Memori  Prof.  Mr.  Dr.  Hazairin,  Pembaharuan  Hukum  Islam  Indonesia. Jakarta: Universitas Indonesia, 1981.
Wahid,    Marzuki  dan  Rumadi. Fiqh  Mazhab  Negara,  Kritik  atas  Politik  Hukum  Islam  di Indonesia. Cet. I; Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2001. Zuhri, Mustafa. Peranan Hukum Islam Dalam Pembinaan  Hukum Nasional. Jakarta: PT. Al- Qushwa, 1995.