## HUBUNGAN HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL PERSPEKTIF TEORI MONISME DAN TEORI DUALISME

## Hasanuddin Hasim
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare hasanalhasim@gmail.com

## Abstrak
Hukum  internasional  adalah  bagian  hukum  yang  mengatur  aktivitas  entitas  berskala internasional.  Hukum  nasional  di  indonesia  merupakan  campuran  dari  sistem  hukum  hukum eropa, hukum agama dan hukum adat. Sebagian besar sistem yang dianut baik perdata maupun pidana,  berbasis  pada  hukum  eropa  kontinental,  khususnya  dari  belanda  karena  aspek  sejarah masa  lalu  Indonesia  yang  merupakan  wilayah  jajahan  dengan  sebutan  hindia  belanda (Nederlandsch-Indie). Dalam memahami berlakunya hukum internasional terdapat dua teori yang cukup  dikenal,  yaitu monisme dan dualisme .  Menurut  teori  monisme,  hukum  internasional  dan hukum  nasional  saling  berkaitan  satu  sama  lainnya,  hukum  nasional  tunduk  dan  harus  sesuai dengan hukum internasional. Menurut teori dualisme  Hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua sistem hukum yang terpisah, tidak saling mempunyai hubungan superioritas atau subordinasi.  Keberadaan  hukum  internasional  menjadi  control  masyarakat  hukum  internasional dalam menjalangkan hukum nasional demi tercapainaya ketertiban dunia.
Kata Kunci : Hukum Internasional; Hukum Nasional; Teori Monisme dan Dualisme.

## Abstract
International  law  is  the  part  of  law  that  regulates  the  activities  of  international  scale  entities. National law  in  Indonesia  is  a  mixture  of  European legal  system,  religious law  and  customary law. Most of the systems adopted by both civil and criminal, based on continental European law, especially from the Netherlands because of the historical aspects of Indonesia's past which is a Dutch  colony  called  the  Dutch  East  Indies  (Nederlandsch-Indie).  In  understanding  the application  of  international  law,  there  are  two  well-known  theories,  namely  monism  and dualism. According to the theory of monism, international law and national law are interrelated with  each  other,  national  law  is  subject  to  and  must  be  in  accordance  with  international  law. According  to  the  theory  of  dualism  International  law  and  national  law  are  two  separate  legal systems, not mutually superior or subordinated. The existence of international law becomes the control  of  the  international  law  community  in  implementing  national  law  in  order  to  achieve world order.
Keyword : International Law ; National Law ; Theory of Monism and Dualism.

## I. Pendahuluan

## A. Permasalahan
Hukum  internasional  adalah  bagian  hukum  yang  mengatur  aktivitas  entitas  berskala internasional.  Pada  awalnya,  Hukum  Internasional  hanya  diartikan  sebagai  perilaku  dan
hubungan antar negara namun dalam perkembangan pola hubungan internasional yang semakin kompleks pengertian ini kemudian meluas sehingga hukum internasional juga mengurusi struktur dan  perilaku  organisasi  internasional  dan,  pada  batas  tertentu,  perusahaan  multinasional  dan individu.
Hukum  bangsa-bangsa  dipergunakan  untuk  menunjukkan  pada  kebiasaan  dan  aturan hukum  yang berlaku dalam hubungan antara raja-raja zaman dahulu. Hukum antar  bangsa atau hukum  antar  negara  menunjukkan  pada  kompleks  kaedah  dan  asas  yang  mengatur  hubungan antara  anggota  masyarakat  bangsa-bangsa  atau  negara.  Hukum  Internasional  terdapat  beberapa bentuk perwujudan atau pola perkembangan yang khusus berlaku di suatu bagian dunia (region) tertentu : (1) Hukum Internasional regional : Hukum Internasional yang berlaku/terbatas daerah lingkungan  berlakunya,  seperti  Hukum  Internasional  Amerika  /  Amerika  Latin,  seperti  konsep landasan  kontinen  (Continental  Shelf)  dan  konsep  perlindungan  kekayaan  hayati  laut (conservation  of  the  living  resources  of  the  sea)  yang  mula-mula  tumbuh  di  Benua  Amerika sehingga  menjadi  hukum  Internasional  Umum.  (2)  Hukum  Internasional  Khusus  :  Hukum Internasional  dalam  bentuk  kaedah  yang  khusus  berlaku  bagi  negara-negara  tertentu  seperti Konvensi Eropa mengenai HAM sebagai cerminan keadaan, kebutuhan, taraf perkembangan dan tingkat  integritas  yang  berbeda-beda  dari  bagian  masyarakat  yang  berlainan.  Berbeda  dengan regional yang tumbuh melalui proses hukum kebiasaan.
Hukum  Internasional  didasarkan  atas  pikiran  adanya  masyarakat  internasional  yang terdiri  atas  sejumlah  negara  yang  berdaulat  dan  merdeka  dalam  arti  masing-masing  berdiri sendiri  yang  satu  tidak  dibawah  kekuasaan  lain  sehingga  merupakan  suatu  tertib  hukum koordinasi antara anggota masyarakat internasional yang sederajat.
Hukum  Nasional  di  Indonesia  merupakan  campuran  dari  sistem  hukum  hukum  Eropa, hukum  Agama  dan  hukum  Adat.  Sebagian  besar  sistem  yang  dianut,  baik  perdata  maupun pidana,  berbasis  pada  hukum  Eropa  kontinental,  khususnya  dari  Belanda  karena  aspek  sejarah masa  lalu  Indonesia  yang  merupakan  wilayah  jajahan  dengan  sebutan  Hindia  Belanda
(Nederlandsch-Indie).  Hukum  Agama,  karena  sebagian  besar  masyarakat  Indonesia  menganut Islam,  maka  dominasi  hukum  atau  Syari'at  Islam  lebih  banyak  terutama  di  bidang  perkawinan, kekeluargaan  dan  warisan.  Selain  itu,  di  Indonesia  juga  berlaku  sistem  hukum  Adat,  yang merupakan penerusan dari aturan-aturan setempat dari masyarakat dan budaya-budaya yang ada di wilayah Nusantara.

## B. Tujuan dan Ruang Lingkup
Adapun  tujuan  yang  akan  di  tempuh  dan  menjadi  harapan  penulis  dalam  melakukan penelitian ini adalah;
1. Untuk mengetahui batas kewenangan hukum internasional terhadap hukum nasional.
2. Untuk  mengetahui  bagaimana  teori  monisme  dan  dualisme  melihat  hubungan  hukum internasional dan hukum nasional.
3. Untuk  menjabarkan  secara  structural  batas  kewenangan  hukum  internasional  terhadap hukum nasional perspektif teori monisme dan dualisme.
Ruang  lingkup  penelitian  ini  dibahas  agar  tidak  terjadi  pembahasan  yng  meluas  atau menyimpang,  maka  perlu  kiranya  dibuat  suatu  batasan  masalah.  Adapun  ruang  lingkup penelitian ini  yaitu  seputar  hubungan  hukum  internasional  dan  hukum  nasioanl  perspektif  teori monisme  dan  teori  dualism.  Ruang  lingkup  yang  akan  dibahas  dalam  penelitian  ini  mengenai batas  kewenangan  hukum  internasional  terhadap  hukum  nasional  dan  teori  monisme  dan dualisme melihat hubungan hukum internasional dan hukum nasional.

## C. Metodelogi Penelitian
Metode  penelitian  merupakan  suatu  sarana  pokok  dalam  pengembangan  ilmu pengetahuan  dan  teknologi  serta  seni  oleh  karena  itu,  penelitian  bertujuan  untuk mengungkapakan  kebenaran  secara  sistematis,  metodelogis  dan  konsisten. 1 Jenis  dan  Sumber Data;  Penelitian  hukum  mengenal  adanya  dualisme,  yaitu  penelitian  hukum  normatif  dan penelitian  hukum  empiris.  Peter  Mahmud  Maezuki  menjelaskan  bahwa  penelitian  hukum
1 Zainuddin Ali, 2010, Metode Penelitian Hukum , Sinar Grafika, Jakarta, h. 17.
normatif merupakan suatu proses untuk menentukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. 2 Amirudin dan  H.  Zinal  Asikin  berpendapat,  penelitian  hukum  normatif  disebut  sebagai  penelitian  hukum doctrinal karena  dikonsepkan  sebagai  apa  yang  tertulis  dalam  peraturan  perundang-undangan ( law in books) . 3
Penelitian  hukum  empiris  menurut  Mukti  Fajar  dan  Yulianto  Ahmad,  tipe  penelitian hukum  empiris  adalah  penelitian  hukum  yang  pada  kenyataannya  dibuat  dan  ditetapkan  oleh manusia  yang  hidup  dalam  masyarakat. 4 Singkatnya  kehadiran  hukum  di  masyarakat  tidak terlepas dari peranan masyarakat disekitarnya, keadaan sosial masyarakat dan prilaku masyarakat yang terkait dengan lembaga hukum. 5
Karya  ilmiah  ini  di  buat  penulis  dengan  mengunakan  jenis  penelitian  hukum  normatif atau  penelitian  hukum  kepustakaan  ( Library  Reserch ).  Penelitian  hukum  normatif  adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. 6 Penelitian ini mengenai hukum  internasional  dan  hukum  nasional  perspektif teori  monism  dan  teori  dualism,  penelitian ini  menggunakan  tipe  penelitian  yuridis  normatif.  Hal  ini  disebabkan  penelitian  hukum  ini bertujuan  untuk  meneliti  mengenai  kedudukan  hukum,  asas-asas  hukum  tersebut  merupakan kecenderungan-kecenderungan yang memberikan suatu penilaian terhadap hukum, yang artinya memberikan suatu penilaian yang bersifat etis. 7
2 Peter Mahmud Marzuki, 2009, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 35.
3 Amiruddin & H. Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 118.
4 Fajar Mukti & Yulianto Achmad, 2007, Dualisme Penenlitian Hukum, Pensil Komunika, Yogyakarta, h. 32.
5 R, Soeroso, 2011, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, h. 29.
6 Soerjono Soekanto, dan Sri Mamuji, 2011, Pnenelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat , Cetakan Ke-13, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 13-14
7 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Raja Grafindo Persada,  2002),  h. 3.

## II. Pembahasan

## A. Hukum Internasional
Hukum  internasional  adalah  bagian  hukum  yang  mengatur  aktivitas  entitas  berskala internasional. Pada awalnya, Hukum Internasional hanya diartikan sebagai perilaku dan hubung antar  Negara  namun  dalam  perkembangan  pola  hubungan  internaional  yang  semakin  kompleks pengertian  ini  kemudian  meluas  sehingga  hukum  internasional  juga  mengurusi  struktur  dan perilaku organisasi internasional dan pada batas tertentu, perusahaan multinasional dan individu.
Hukum  internasional  adalah  hukum  bangsa-bangsa,  hukum  antarbangsa  atau  hukum antarnegara. Hukum bangsa-bangsa dipergunakan untuk menunjukkan pada kebiasaan dan aturan hukum  yang  berlaku  dalam  hubungan  antara  raja-raja  zaman  dahulu.  Hukum  antarbangsa  atau hukum  antarnegara  menunjukkan  pada  kompleks  kaedah  dan  asas  yang  mengatur  hubungan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa atau negara. 8
Pada dasarnya yang dimaksud hukum internasional dalam pembahasan ini adalah hukum internasional  publik,  karena  dalam  penerapannya,  hukum  internasional  terbagi  menjadi  dua, yaitu: hukum internasional publik dan hukum perdata internasional.
Hukum  internasional  publik  adalah  keseluruhan  kaidah  dan  asas  hukum  yang  mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara, yang bukan bersifat perdata.
Sedangkan hukum perdata internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur  hubungan  perdata  yang  melintasi  batas  negara,  dengan  perkataan  lain,  hukum  yang mengatur hubungan hukum perdata antara para pelaku hukum yang masing-masing tunduk pada hukum perdata yang berbeda.
Awalnya,  beberapa  sarjana  mengemukakan  pendapatnya  mengenai  definisi  dari  hukum internasional, antara lain yang dikemukakan oleh Grotius dalam bukunya De Jure Belli ac Pacis (Perihal Perang dan Damai). Menurutnya “hukum dan hubungan internasional didasarkan pada
8 https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_internasional
kemauan  bebas  dan  persetujuan  beberapa  atau  semua  negara.  Ini  ditujukan  demi  kepentingan bersama dari mereka yang menyatakan diri di dalamnya ”.
Sedang  menurut  Akehurst  :  “hukum  internasional  adalah  sistem  hukum  yang  di  bentuk dari  hubungan  antara  negara-negara”.  Definisi  hukum  internasional  yang  diberikan  oleh  pakar- pakar hukum terkenal di masa lalu, termasuk Grotius atau Akehurst, terbatas pada negara sebagai satu-satunya pelaku hukum dan tidak memasukkan subjek-subjek hukum lainnya.
Salah  satu  definisi  yang  lebih  lengkap  yang  dikemukakan  oleh  para  sarjana  mengenai hukum internasional adalah definisi yang  dibuat oleh Charles Cheny Hyde: hukum internasional dapat  didefinisikan  sebagai  sekumpulan  hukum  yang  sebagian  besar  terdiri  atas  prinsip-prinsip dan  peraturan-peraturan  yang  harus  ditaati  oleh  negara-negara,  dan  oleh  karena  itu  juga  harus ditaati dalam hubungan-hubungan antara mereka satu dengan lainnya, serta yang juga mencakup :
1. organisasi  internasional,  hubungan  antara  organisasi  internasional  satu  dengan  lainnya, hubungan peraturan-peraturan hukum yang berkenaan dengan fungsi-fungsi lembaga atau antara  organisasi  internasional  dengan  negara  atau  negara-negara;  dan  hubungan  antara organisasi internasional dengan individu atau individu-individu ;
2. Peraturan-peraturan hukum tertentu yang berkenaan dengan individu-individu dan subyek- subyek  hukum  bukan  negara (non-state  entities) sepanjang  hak-hak  dan  kewajiban- kewajiban  individu  dan  subyek  hukum  bukan  negara  tersebut  bersangkut  paut  dengan masalah masyarakat internasional”. 9
Sejalan  dengan  definisi  yang  dikeluarkan  Hyde,  Mochtar  Kusumaatmadja  mengartikan ’’hukum  internasional  sebagai  keseluruhan  kaidah-kaidah  dan  asas-asas  hukum  yang  mengatur hubungan  atau  persoalan  yang  melintasi  batas-batas  negara,  antara  negara  dengan  negara  dan
9 Islam  Cendikia,  “ Hubungan  Hukum  Nasional  dan  hukum  internasional” ,  diakses  dari http://www.islamcendekia.com/2014/01/hubungan-hukum-nasional-hukum-internasional.html, pada tanggal 25Desember 2016 pada pukul 08.15
negara  dengan  subjek  hukum  lain  bukan  negara  atau  subyek  hukum  bukan  negara  satu  sama lain’’.
Berdasarkan  pada  definisi-definisi  tersebut,  secara  sepintas  sudah  diperoleh  gambaran umum  tentang  ruang  lingkup  dan  substansi  dari  hukum  internasional,  yang  di  dalamnya terkandung  unsur  subyek  atau  pelaku,  hubungan-hubungan  hukum  antar  subyek  atau  pelaku, serta  hal-hal  atau  obyek  yang  tercakup  dalam  pengaturannya,  serta  prinsip-prinsip  dan  kaidah atau peraturan-peraturan hukumnya.
Sedangkan  mengenai  subyek  hukumnya,  tampak  bahwa  negara  tidak  lagi  menjadi  satu- satunya subyek hukum internasional, sebagaimana pernah jadi pandangan yang berlaku umum di kalangan para sarjana sebelumnya.

## B. Hukum Nasional
Hukum  nasional  adalah  sekumpulan  hukum  yang  sebagian  besar  terdiri  atas  prinsip- prinsip dan peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh masyarakat dalam suatu negara, dan oleh karena itu juga harus ditaati dalam hubungan-hubungan antara mereka satu dengan lainnya.
Hukum  Nasional  di  Indonesia  merupakan  campuran  dari  sistem  hukum  hukum  Eropa, hukum  Agama  dan  hukum  Adat.  Sebagian  besar  sistem  yang  dianut,  baik  perdata  maupun pidana,  berbasis  pada  hukum  Eropa  kontinental,  khususnya  dari  Belanda  karena  aspek  sejarah masa  lalu  Indonesia  yang  merupakan  wilayah  jajahan  dengan  sebutan  Hindia  Belanda (Nederlandsch-Indie).  Hukum  Agama,  karena  sebagian  besar  masyarakat  Indonesia  menganut Islam,  maka  dominasi  hukum  atau  Syari'at  Islam  lebih  banyak  terutama  di  bidang  perkawinan, kekeluargaan  dan  warisan.  Selain  itu,  di  Indonesia  juga  berlaku  sistem  hukum  Adat,  yang merupakan penerusan dari aturan-aturan setempat dari masyarakat dan budaya-budaya yang ada di wilayah Nusantara. 10
10 Hestiana Fidjia, “ Pengertian Hukum Nasional ”, diakses dari http://hestiana-
3kj2.blogspot.co.id/2012/01/pengertian-hukum-nasional.html, pada tanggal 25 desember 2016 pada pukul 08.30

## C. Monisme
Teori monisme didasarkan pada pemikiran bahwa satu kesatuan dari seluruh hukum yang mengatur hidup manusia. Dengan demikian hukum nasional dan hukum internasional merupakan dua  bagian  dalam  satu  kesatuan  yang  lebih  besar  yaitu  hukum  yang  mengatur  kehidupan manusia.  Hal  ini  berakibat  dua  perangkat  hukum  ini  mempunyai  hubungan  yang  hirarkis. Mengenai  hirarki  dalam  teori  monisme  ini  melahirkan  dua  pendapat  yang  berbeda  dalam menentukan hukum mana yang lebih utama antara hukum nasional dan hukum internasional.
Menurut  aliran  monisme  primat  Hukum  Nasional,  Hukum  Internasional  berasal  dari Hukum  Nasional.  Contohnya  adalah  hukum  yang  tumbuh  dari  praktik  Negara-negara.  Karena hukum  internasional  berasal  atau  bersumber  dari  hukum  nasional  maka  hukum  nasional kedudukannya lebih tinggi dari hukum internasional, sehingga bila ada konflik hukum nasional lah yang diutamakan. 11

## D. Dualisme
Aliran  dualisme  bersumber  pada  teori  bahwa  daya  ikat  hukum  internasional bersumber pada  kemauan  negara,  hukum internasionaldan  hukum  nasional  merupakan  dua  sistem  atau perangkat hukum yang terpisah.
Dalam memahami berlakunya hukum internasional terdapat dua teori yang cukup dikenal , yaitu monisme dan dualisme . Menurut teori monisme, hukum internasional dan hukum nasional merupakan  dua  aspek  yang  sama  dari  satu  sistem  hukum  umumnya.  Menurut  teori  dualisme hukum  internasional  dan  hukum  nasional  merupakan  dua  system  yang  sama  sekali  berbeda, hukum internasional mempunyai suatu karakter yang berbeda secara intrinsic (intrinsically) dari hukum  nasional.  Karena  melibatkan  melibatkan  sejumlah  besar  system  hukum  domestik,  teori dualisme  kadang-kadang  dinamakan  teori  “pluralistik”,  tetapi  sesungguhnya  istilah  “dualisme” lebih tepat dan tidak membingungkan. 12
11 Sefiani, S.H., M.HUM., Hukum Internasional : Suatu Pengantar , (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 86.
12 J.G. Starke, Pengantar Hukum Internasional ( : Sinar Grafika, 1988), hlm. 96

## E. Teori  Monisme  dan  Dualisme  melihat  Hubungan  Hukum  Internasional  dan  Hukum Nasional
Dalam  memahami  berlakunya  hukum internasional terdapat  dua  teori  yang  cukup dikenal, yaitu monisme dan dualisme . Menurut teori monisme, hukum internasional dan hukum nasional  merupakan  dua  aspek  yang  sama  dari  satu  sistem  hukum  umumnya.  Menurut  teori dualisme  hukum  internasional  dan  hukum  nasional  merupakan  dua  system  yang  sama  sekali berbeda,  hukum  internasional  mempunyai  suatu  karakter  yang  berbeda  secara intrinsic (intrinsically) dari hukum nasional. Karena melibatkan melibatkan sejumlah besar system hukum domestik,  teori  dualisme  kadang-kadang  dinamakan  teori  “pluralistik”,  tetapi  sesungguhnya istilah “dualisme” lebih tepat dan tidak membingungkan. 13
Perbedaan pandangan atas dua teori ini membawa akibat yang berbeda dalam memahami hubungan  antara  hukum internasional dan  hukum  nasional.  Pandangan  teori  voluntarisme memandang  hukum  nasional  dan  hukum internasional sebagai  dua  perangkat  hukum  yang berbeda,  saling  berdampingan  dan  terpisah.  Berbeda  dengan  pandangan  teori  objektivis  yang menganggap hukum nasional dan hukum internasional sebagai dua perangkat hukum dalam satu kesatuan perangkat hukum.
Terdapat teori mengenai keberlakuan hukum Internasional antara lain:

## 1. Dualisme
Aliran  dualisme  bersumber  pada  teori  bahwa  daya  ikat  hukum  internasional bersumber pada  kemauan  negara,  hukum internasionaldan  hukum  nasional  merupakan  dua  sistem  atau perangkat hukum yang terpisah.
Ada beberapa alasan yang dikemukakan oleh aliran dualisme untuk menjelaskan hal ini: a. Sumber hukum, paham ini beranggapan bahwa hukum nasional dan hukum internasional mempunyai  sumber  hukum  yang  berbeda,  hukum  nasional  bersumber
13 J.G. Starke, Pengantar Hukum Internasional ( : Sinar Grafika, 1988), hlm. 96
pada  kemauan  negara,  sedangkan  hukuminternasional bersumber  pada  kemauan  bersama dari negara-negara sebagai masyarakat hukum internasional;
b. Subjek hukum internasional, subjek hukum nasional adalah orang baik dalam hukum perdata atau hukum publik, sedangkan pada hukuminternasional adalah negara;
c. Struktur hukum, lembaga yang diperlukan untuk melaksanakan hukum pada realitasnya ada mahkamah dan organ eksekutif yang hanya terdapat dalam hukum nasional. Hal yang sama tidak terdapat dalam hukum internasional.
d. Kenyataan, pada dasarnya keabsahan dan daya laku hukum nasional tidak dipengaruhi oleh kenyataan seperti hukum nasional bertentangan dengan hukum internasional.
Dengan  demikian  hukum  nasional  tetap  berlaku  secara  efektif  walaupun  bertentangan dengan hukuminternasional.
Adapun  akibat Pandangan Dualisme ini, antara  lain :
a) Kaidah-kaidah dari perangkat hukum yang satu tidak mungkin bersumber atau berdasar pada perangkat hukum yang lain. (tidak ada persoalan hierarki)
b) Tidak mungkin ada pertentangan antara kedua perangkat hukum tersebut.
c) Ketentuan hukum internasional memerlukan tarnsformasi menjadi hukum nasional. 14
Akibat  lain  adalah  tidak  mungkin  adanya  pertentangan  antara  kedua  perangkat  hukum tersebut, yang mungkin adalah renvoi. Karena itu dalam menerapkan hukum internasional dalam hukum nasional memerlukan transformasi menjadi hukum nasional.
2. Monisme
Teori monisme didasarkan pada pemikiran bahwa satu kesatuan dari seluruh hukum yang mengatur hidup manusia. Dengan demikian hukum nasional dan hukum internasional merupakan dua  bagian  dalam  satu  kesatuan  yang  lebih  besar  yaitu  hukum  yang  mengatur  kehidupan manusia.  Hal  ini  berakibat  dua  perangkat  hukum  ini  mempunyai  hubungan  yang  hirarkis.
14 Mumut  Muthoah,  “ Hubungan  antara  Hukum  Internasional  dan  Hukum  Nasional ”,  diakses  dari http://kicauanpenaku.blogspot.co.id/2012/12/hubungan-antara-hukum-internasional-dan.html,  pada  tanggal  25 desember 2016 pada pukul 10.08
Mengenai  hirarki  dalam  teori  monisme  ini  melahirkan  dua  pendapat  yang  berbeda  dalam menentukan hukum mana yang lebih utama antara hukum nasional dan hukum internasional.
Menurut  aliran  monisme  primat  Hukum  Nasional,  Hukum  Internasional  berasal  dari Hukum  Nasional.  Contohnya  adalah  hukum  yang  tumbuh  dari  praktik  Negara-negara.  Karena hukum  internasional  berasal  atau  bersumber  dari  hukum  nasional  maka  hukum  nasional kedudukannya lebih tinggi dari hukum internasional, sehingga bila ada konflik hukum nasional lah yang diutamakan. 15
Ada  pihak  yang  menganggap  hukum  nasional  lebih  utama  dari  hukuminternasional. Paham ini dalam teori monisme disebut sebagai paham monisme dengan primat hukum nasional. Paham  lain  beranggapan  hukum internasional lebih  tinggi  dari  hukum  nasional.  Paham  ini disebut  dengan  paham  monisme  dengan  primat  hukum internasional.  Hal  ini  dimungkinkan dalam teori monisme.
Monisme  dengan  primat  hukum  nasional,  hukum internasional  merupakan  kepanjangan tangan atau lanjutan dari hukum nasional atau dapat dikatakan bahwa hukum internasional hanya sebagai  hukum  nasional  untuk  urusan  luar  negeri.  Paham  ini  melihat  bahwa  kesatuan  hukum nasional  dan  hukum internasional pada  hakikatnya  adalah  hukum internasional bersumber  dari hukum nasional. Alasan yang kemukakan adalah sebagai berikut:
a. tidak  adanya  suatu  organisasi  di  atas  negara-negara  yang  mengatur  kehidupan  negara- negara;
b. dasar  hukum internasional dapat  mengatur  hubungan  antar  negara  terletak  pada  wewenang negara  untuk  mengadakan perjanjianinternasional yang  berasal  dari  kewenangan  yang diberikan oleh konstitusi masing-masing negara.
Monoisme  dengan  primat  hukum internasional,  paham  ini  beranggapan  bahwa  hukum nasional  bersumber  dari  hukum internasional.  Menurut  paham  ini  hukum  nasional  tunduk  pada hukum internasionalyang pada hakikatnya berkekuatan mengikat berdasarkan pada
15 Sefiani,  S.H.,  M.HUM., Hukum  Internasional  :  Suatu  Pengantar ,  (Jakarta  :  Raja  Grafindo  Persada, 2011), hlm. 86.
pendelegasian  wewenang  dari  hukum internasional.  Pada  kenyataannya  kedua  teori  ini  dipakai oleh  negara-negara  dalam  menentukan  keberlakuan  dari  hukum internasional di  negara-negara. Indonesia sendiri menganut teori dualisme dalam menerapkan hukuminternasional dalam hukum nasionalnya.
Pembuatan  dan  pengesahan perjanjian internasional antara  Pemerintah  Indonesia  dengan pemerintah  negara-negara  lain,  organisasi internasional dan  subjek  hukum internasional lain adalah  suatu  perbuatan  hukum  yang  sangat  penting  karena  mengikat  negara  dengan  subjek hukum internasional lainnya. Oleh sebab itu pembuatan dan pengesahan suatu perjanjian internasional dilakukan berdasarkan undang-undang.
Perbedaan antara hukum internasional dan hukum nasional menurut anzilotti dapat ditarik dari dua prinsip yang fundamental. Hukum nasional mendasarkan diri pada prinsip bahwa aturan Negara  ( state  legislation )  harus  dipatuhi,  sedangkan  hukum  internasional  mendasarkan  pada prinsip bahwa perjanjian antarnegara harus dihormati berdasarkan prinsip pacta sunt servanda . 16 III. Penutup

## A. Kesimpulan
Menurut  teori  Dualisme,  hukum  internasional  dan  hukum  nasional,  merupakan  dua sistem  hukum  yang  secara  keseluruhan  berbeda.  Hukum  internasional  dan  hukum  nasional merupakan dua sistem hukum yang terpisah, tidak saling mempunyai hubungan superioritas atau subordinasi.  Berlakunya  hukum  internasional  dalam  lingkungan  hukum  nasional  memerlukan ratifikasi  menjadi  hukum  nasional.  Kalau  ada  pertentangan  antar  keduanya,  maka  yang diutamakan  adalah  hukum  nasional  suatu  negara.  Sedangkan  menurut  teori  Monisme,  hukum internasional  dan  hukum  nasional  saling  berkaitan  satu  sama  lainnya.  Menurut  teori  Monisme, hukum internasional itu adalah lanjutan dari hukum nasional, yaitu hukum nasional untuk urusan luar  negeri.  Menurut  teori  ini,  hukum  nasional  kedudukannya  lebih  rendah  dibanding  dengan hukum internasional. Hukum nasional tunduk dan harus sesuai dengan hukum internasional
16 John O’Brien, International Law, (London: Cavendih Publishing Limited, 2001), hlm. 109.

## B. Implikasi
Hubungan  hukum  internasional  dan  hukum  nasioanl  berimplikasi  pada  berfokusnya organisasi  di  atas  negara-negara  yang  mengatur  kehidupan  negara-negara.  Dasar hukum internasional dapat  mengatur  hubungan  antar  negara  terletak  pada  wewenang  negara untuk  mengadakan perjanjianinternasional yang  berasal  dari  kewenangan  yang  diberikan  oleh konstitusi masing-masing negara.
Pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah  negara-negara  lain,  organisasi internasional dan  subjek  hukum internasional lain adalah  suatu  perbuatan  hukum  yang  sangat  penting  karena  mengikat  negara  dengan  subjek hukum internasional lainnya. Oleh sebab itu pembuatan dan pengesahan suatu perjanjian internasional dilakukan berdasarkan undang-undang.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Achmad, Fajar Mukti & Yulianto. Dualisme Penenlitian Hukum, Pensil Komunika, Yogyakarta, 2007.
Ali, Zainuddin. Metode Penelitian Hukum , Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
Asikin,  Amiruddin  &  H.  Zainal. Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum ,  PT.  Raja  Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
Mamuji,  Soerjono  Soekanto,  dan  Sri. Pnenelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan  Singkat , Cetakan Ke-13, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009.
O’Brien, John. International Law, Cavendih Publishing Limited, London, 2001.
Sefiani,  S.H.,  M.HUM., Hukum  Internasional  :  Suatu  Pengantar ,  Raja  Grafindo  Persada, Jakarta, 2011.
Soeroso, R, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
Starke, J.G. Pengantar Hukum Internasional, Sinar Grafika, Jakarta, 1988.
Sunggono,Bambang. Metode Penelitian Hukum , Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
Pustaka Rujukan Website
Hestiana Fidjia, “ Pengertian Hukum Nasional ”, diakses dari http://hestiana- 3kj2.blogspot.co.id/2012/01/pengertian-hukum-nasional.html,
https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_internasional Islam  Cendikia,  “ Hubungan  Hukum  Nasional  dan  hukum  internasional” ,  diakses  dari http://www.islamcendekia.com/2014/01/hubungan-hukum-nasional-hukum- internasional.html,
Mumut Muthoah, “ Hubungan antara Hukum Internasional dan Hukum Nasional ”, diakses dari http://kicauanpenaku.blogspot.co.id/2012/12/hubungan-antara-hukum-internasional- dan.html