## KEPASTIAN HUKUM PENGGUNAAN PASAL 27 AYAT (2) UU ITE DALAM PERJUDIAN ONLINE (Studi Putusan  Nomor : 95/Pid.P/2021/Pn.Sby)
Muh. Miqdad Al-Qifari 1 , Tanudjaja 2 , Bambang Arwanto 3 1.2,3 Fakultas Hukum, Universitas Narotama Surabaya Email : muhmiqdadalgifari@gmail.com

## ABSTRAK
Judi online adalah judi melalui media elektronik yang menggunakan akses internet sebagai perantara. dalam permainan judi online ini menggunakan uang sebagai taruhan sesuai dengan aturan permainan  dan  jumlah  tarusan  ditentukan  oleh  pemainnya.  pada  prinsipnya  perjudian  di  larang sebagaimana ditetapkan dalam pasal 303 KUHP,  pasal 303 bis KUHP dan UU ITE pasal 27 ayat (2). Peneliti  menemukan  ketidaksesuaian  dalam  penerapan  pasal  pada  putusan  Pengadilan  Negeri Surabaya Nomor : 95/Pid.B/2021/Pn.Sby perkara tindak pidana perjudian online dari permasalahan tersebut,  sehingga  peneliti  dapat  merumuskan  permasalahan  ini  yaitu  1.)  Apa  Ratio  Decidendi Penerapan Sanksi Pidana Dalam Putusan Nomor : 95/Pid.B/2021/Pn.Sby ? 2.) Apa Kepastian Hukum Penggunaan Pasal 27 Ayat (2) UU ITE Dalam Tindak Pidana Perjudian Online Pada Putusan Nomor : 95/Pid.B/2021/Pn.Sby? .  metode  yang  digunakan  peneliti  adalah  tipe  yuridif  normatif  dengan pendekatan  perundang-perundang    ( Statute  Approach ),  pendekatan  konseptual  ( Conseptual Approach ),  dan  pendekatan  kasus  ( Case  Approach ).  dalam  putusan  tersebut,  hakim  menggunakan pasal  303  ayat  (1)  ke-1 KUHP,  seharusnya  hakim memperhatikan  ketentuan  dari  asas Lex  Spesialis Derogate Legi Generalis dengan menerapkan pasal 27 ayat (2) yang mengatur tindak pidana perjudian secara online yang tidak diatur pada pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.
Kata Kunci : Ratio Decidendi, Kepastian Hukum, Perjudian Online.

## ABSTRACT
Online  gambling  is  gambling  through  electronic  media  that  uses  internet  access  as  an intermediary. In this online gambling game, money is used as a bet according to the rules of the game and the number of bets is determined by the players. in principle gambling is prohibited as stipulated in  article 303  of  the  Criminal  Code,  article 303  bis  of  the  Criminal  Code  and  the  ITE Law  article 27 paragraph (2). The researcher found a discrepancy in the application of the article to the Surabaya District Court decision Number: 95/Pid.B/2021/Pn.Sby in the case of online gambling crimes from this problem,  so  researchers  can  formulate  this  problem,  namely  1.)  What  is  the  Ratio  Decide  in  the Application  of  Criminal  Sanctions  in  Verdict  Number:  95/Pid.B/2021/Pn.Sby?  2.)  What  is  the  Legal Certainty on the Use of Article 27 Paragraph (2) of the ITE Law in Online Gambling Crimes in Decision Number: 95/Pid.B/2021/Pn.Sby?. the method used by researchers is a normative juridical type with a statutory  approach  (Statute  Approach),  conceptual  approach  (Conceptual  Approach),  and  case approach (Case Approach). in this decision, the judge used article 303 paragraph (1) 1st of the Criminal Code,  the  judge  should  have  paid  attention  to  the  provisions  of  the  Lex  Specialist  Derogate  Legi Generalis principle by applying article 27 paragraph (2) which regulates the crime of online gambling which is not regulated in article 303 paragraph (1) 1st Criminal Code.
Keywords : Ratio Decidedi, Legal Certainty, Online Gambling .

## PENDAHULUAN
Suatu  bentuk  kejahatan  teknologi  telah  muncul  sebagai  akibat  dari  kemajuan teknologi  era  globalisasi,  khususnya  maraknya  perjudian  online  karena  sangat  berdampak pada  kehidupan  manusia,  perjudian  menjadi  masalah  serius  dalam  hukum  pidana  karena
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
dilarang keras kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) maupun undang-undang di luar KUHP. Taruhan internet adalah perjudian dengan sejumlah uang atau harta tertentu dalam permainan spekulasi berdasarkan kemungkinan, sepenuhnya bertujuan untuk mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih penting dari ukuran pertama uang tunai atau properti.
Pada  hakikatnya  perjudian  adalah  perbuatan  yang  bertentangan  dengan  agama, kesopanan,  dan  kode  moral  pancasila  serta  dapat  merugikan  masyarakat,  bangsa  dan kelangsungan hidup bangsa. Perjudian ini masuk dalam aturan hukum pidana sebagai salah satu bentuk kejahatan terhadap kesusilaan dan perjudian menimbulkan kerugian moral dan psikologis, khususnya generasi muda.
Permainan perjudian secara online dapat diakses dimanapun berjalan secara 24 jam setiap  harinya,  perjudian  online  bisa  dengan  mudah  diakses  dengan  bermodalkan  sinyal internet  mirip  adanya  jaringan  Wifi,  data  internet  dan  bisa  diakses  dengan  menggunakan smartphone,  personal  komputer  dan  sebagainya.  Sehinggga  aktivitas  transaksi  dapat dilakukan  secara  online  menggunakan  sms  banking  atau  mobile  banking.  dalam  hal  ini masyarakat menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sebagai wadah judi online.
Perkembangan teknologi memanfaatkan menjadi wahana perjudian terkini, sebagai akibatnya ada banyak platform judi online serta pengelolannya akan menjanjikan hadiah taruhan yang semakin besar. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981 Pasal 1 Ayat (1) butir (a) tentang Perjudian di Kasino, yang antara lain meliputi : Roulette, Jackpot, Baccarat,  Blackjack  dll.  dengan  sistem online, perjudian  menjadi  lebih mudah,  lebih  cepat, tidak lekang oleh waktu, dan lebih aman daripada perjudian kovensional seperti yang biasa di kenal masyarakat.
Berdasarkan uraian di atas, terkait kronologi kasus pada  putusan pengadilan negeri surabaya Nomor : 95/Pid.B/2021/Pn.Sby sebagai berikut :
Pada hari  rabu tanggal 11  Nopember  2021  sekira  pukul  13.00  WIB, telah  dilakukan penangkapan  oleh  petugas  kepolisian  karena  telah  melakukan  perjudian  online  di WM.CASINO.COM dengan permainan ROULETE. Saat dilakukan penggeledahan di dalam kos tersebut di temukan barang bukti berupa 1 (satu) unik Handphone Merek Iphone 7 warna Rose Gold  Nomor Panggil : 081312110131 milik Sdr. A dan 1 (satu) kartu debit bank BCA milik Sdr. A yang di jadikan sarana untuk melakukan permainan judi terdakwa yang diakui sebagai
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
milik terdakwa. terdakwa melakukan permainan ROULETTE dengan cara menentukan besar taruhan pada kedua permainan tersebut. Jika terdakwa mengalami kemenangan terdakwa dapat  menarik  dana  tersebut  menggunakan  Mobile  Banking  BCA  milik  Sdr.  A.  Dan  apabila terdakwa  kalah  uang  taruhan  terdakwa  menjadi  milik  Bandar.  dalam  melakukan  perjudian tersebut  dengan  mengunakan  uang  sebagai  taruhan  dan  sifatnya  untung-untungan  yang tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwajib.
Mengenai  kasus  pidana  yang  melibatkan  perjudian  online  tersebut  di  atas  telah memasuki ruang siding sehingga dalam putusan tersebut hakim memutus dengan dakwaan dan  hanya  menghukum  terdakwa  Surya  Amat  als  Surya  dengan  pidana  penjara  selama  9 (sembilan)  bulan.  sebagaimana  didakwakan  oleh  jaksa  penuntut  umum  dengan  bentuk dakwaan tunggal dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.
Dalam  hal  ini,  dengan  adanya  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, maka seharusnya Majelis Hakim berpegang teguh pada asas Lex  Spesialis dengan  Memperhatikan  pengaturan  Pasal  27  ayat  (2)  terkait  perjudian online. Asas lex Spesialis Derogat Generali di normakan dalam pasal  63 ayat (2) KUHP yang merupakan  asas  penafsiran  undang-undang  bahwa  hukum  khusus  ( Lex  Spesialis )  lebih  di utamakan  daripada  hukum  umum  ( Lex  Generalis ).  Artinya,  dalam  hal  tindak  pidana  yang melanggar dua atau lebih ketentuan KUHP, yang satunya adalah hukum pidana umum dan yang lainnya hukum pidana khusus, akibatnya pelaku di kenakan hukum pidana khusus.
Dengan  latar  belakang  tersebut,  penulis  membahas  tentang  hambatan  penerapan hukum terhadap kasus yang telah melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan perjudian online apakah sesuai perundang-undangan yang di putuskan secara in-kracht oleh Pengadilan Negeri Surabaya dengan Judul : KEPASTIAN HUKUM PENGGUNAAN PASAL 27 AYAT (2) UU ITE DALAM PERJUDIAN ONLINE (Studi Putusan  Nomor : 95/Pid.P/2021/Pn.Sby).

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  yuridis  normatif,  yang  mengacu  pada pendekatan yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian ini. Sumber bahan hukum yang di pakai dalam penelitian berisi data primer dan  sekunder,  kemudian  dilakukan  pendekatan  menggunakan  pendekatan  perundang-
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
undangan ( statue approach ), pendekatan konseptual ( conceptual approach ), dan pendekatan kasus ( case approach ).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Ratio Decidendi Penerapan Sanksi Pidana Dalam Putusan Nomor : 95/Pid.B/2021/Pn.Sby.
Ratio  decid endi  atau  disebut  juga  dengan  pertimbangan  hakim  adalah argumentasi hukum  atau  justifikasi  hakim  yang  menjadi  dasar  putusan  dalam  suatu  perkara. Ratio decindedi hakim  dapat  di  artikan  sebagai  pikiran  yang  menentukan  seorang  hakim  untuk mengambil  putusan  dalam  setiap  putusan  hakim  terdapat  alasan  yang  menentukan  atau poin-poin yang menentukan dalam mengambil suatu putusan.
Majelis  hakim  dalam  menyelesaikan  suatu  perkara  harus  menggunakan  landasan hukum  yang  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  pada  putusan nomor :  95/Pid.B/2021/Pn.Sby hakim menjatuhkan  putusan  dengan  mengatakan  bahwa terdakwa  Surya  Amat  als  Surya  melakukan  tindak  pidana  dengan  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PERJUDIAN” atas perbuatan tersebut jaksa penuntut  umum  menuntut  dengan  dakwaan  tunggal  yaitu  Pasal  303  ayat  (1)  ke-1  KUHP, sehingga dalam putusan tersebut hakim memutus dengan dakwaan dan hanya menghukum terdakwa  Surya  Amat  als  Surya  dengan  pidana  penjara  selama  9  (sembilan)  bulan. sebagaimana didakwakan oleh jaksa penuntut umum dengan bentuk dakwaan tunggal dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.
Selanjutnya  akan  diuraikan  beberapa  analisis  pertimbangan  hakim  yang  bersifat mendasar  mengenai  dasar-dasar  perbuatan  tindak  pidana  perjudian.  pertimbangan  hakim dapat dibagi menjadi 2 kategori yakni, pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis sebagai berikut :

## 1. Pertimbangan yuridis
Dalam  kasus  ini  hakim  telah  menjatuhkan  putusan  dengan  mengatakan  terdakwa melakukan  tindak  pidana  sebagaimana  didakwakan  oleh  jaksa  penuntut  umum  dengan bentuk  dakwaan  tunggal  dalam  Pasal  303  ayat  (1)  ke-1  KUHPidana  yang  unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :
1) Unsur “Setiap Orang”;
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
2) Unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permaianan judi dan menjadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”.
Secara lengkap dapat dijelaskan beberapa pernyataan unsur pada pasal 303 ayat (1) ke-1  KUHP  yang  tertuang  dalam  putusan  Pengadilan  Negeri  Surabaya Nomor  : 95/Pid.B/2021/Pn.Sby. sebagai berikut :
1) Unsur “Setiap Orang” ;
Setiap orang untuk melakukan tindak pidana perjudian dalam keadaan memberatkan, pengertian unsur ini adalah setiap orang atau subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas  perbuatan  yang  di  lakukannya  dan  tidak  sedang  berada  di  bawah  pengampuan  sehat jasmani  dan  rohani  dalam  hal  ini  adanya  pelaku  tindak  pidana  “Perjudian”  atas  nama terdakwa  SURYA  AMAT  Alias  SURYA,  yang  telah  di  periksa  identitasnya  secara  jelas  dan lengkap  di  depan  persidangan  oleh  Ketua  Majelis  Hakim  dan  terdakwa  membenarkan identitas  tersebut  ,di  samping  itu  di  dalam  pemeriksaan  pesidangan  terdakwa  mampu menjawab semua pertanyaan yang di tanyakan oleh Majelis Hakim ,Jaksa,dalam persidangan terdakwa  mengakui  secara  tanpa  hak  dan  melawan  hukum  adalah  suatu  perbuatan  yang menyalahi  ketentuan  ataupun  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  di  Negara Republik  Indonesia  khususnya  dalam  hal  ini  terdakwa  melanggar  Peraturan.  Dalam  hal  ini unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti.
2) Unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permaianan judi dan menjadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.
Berdasarkan  keterangan  para  saksi,  keterangan  terdakwa  serta  petunjuk dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut : awalnya saksi NUROKHIM dan saksi SUHERMANTO  selaku  petugas  dari  Polrestabes  Surabaya  yang  mendapat  informasi  dari masyarakat bahwa terdakwa SURYA AMAT Als SURYA telah melakuka perjudian ONLINE di WM.CASINO.COM  dengan  permainan  ROULETE  atas  informasi  tersebut  saksi  NUROKHIM bersama saksi SUHERMANTO mendatangi kos pacar terdakwa di Jl. Siwalan kerto Timur V-E / 30  Surabaya  yang dijadikan  tempat untuk  permainan  judi oleh terdakwa  SURYA  AMAT Als SURYA  dan  pada  saat  itu  juga  saksi  NUROKHIM  bersama  saksi  SUHERMANTO  melakukan
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
penggeledahan  didalam  Kos  yang  terletak  di  Jl.  Siwalan  kerto  Timur  V-E/30  Surabaya  dan ditemukan  1  (Satu)  Unit  Handphone,  merk  IPhone  7  warna  Rose  Gold  Nomor  panggil  : 081312110131 milik Sdr. AYU WINDA OCTAVIANT PUTRI, 1 (Satu) Kartu Debit Bank BCA a.n AYU  WINDA  OCTAVIANT  PUTRI  yang  dijadikan  sarana  untuk  melakukan  permainan  judi terdakwa SURYA AMAT Als SURYA yang diakui sebagai milik dari terdakwa SURYA AMAT Als SURYA,  yang  mana  terdakwa  dalam  melakukan  perjudian  ONLINE  di  WM.CASINO.COM dengan permainan ROULETE dengan cara langkah pertama biasanya terdakwa akan mengisi Deposit pada situs WM.CASINO.COM menggunakan Transfer via BCA dengan Mobile Banking BCA milik Sdr. AYU WINDA OCTAVIANT PUTRI, biasanya terdakwa akan mentransfer antara Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) sampai dengan Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dan setelah pengisian Deposit berhasil, terdakwa baru membuka situs WM.CASINO.COM tersebut pada Handphone milik terdakwa, kemudian setelah situs terbuka terdakwa akan Login pada akun  terdakwa  dengan  cara  memasukkan  user  name  :  WMFRJ0780,  Password  :  123123aa milik terdakwa kemudian memilih permainan dan biasanya terdakwa melakukan permainan ROULETTE  dan  SICBO  dengan  cara  menentukan  besar  taruhan  pada  kedua  permainan tersebut.  Jika  terdakwa  mengalami  kemenangan  terdakwa  dapat  menarik  dana  tersebut menggunakan  Mobile  Banking  BCA  milik  Sdr.  AYU  WINDA  OCTAVIANT  PUTRI.  Dan  apabila terdakwa  kalah  uang  taruhan  terdakwa  menjadi  milik  Bandar  bahwa  terdakwa  dalam melakukan  perjudian  tersebut  dengan  mengunakan  uang  sebagai  taruhan  dan  sifatnya untung-untungan  yang  tanpa  dilengkapi  dengan  surat  ijin  dari  pihak  yang  berwajib, selanjutnya terdakwa SURYA AMAT Als SURYA berikut barang buktinya oleh saksi NUROKHIM bersama  saksi  SUHERMANTO  dibawah  ke  Polrestabes  Surabaya  guna  untuk  diproses  lebih lanjut.
Melihat rumusan Pasal 303 ayat (1) ke KUHP, jika dikaitkan dengan fakta perisdangan maka tindak pidana perjudian yang dilakukan terdakwa melalui media internet tidak tepat jika hanya di kaitkan dengan pasal tersebut, hal ini disebabkan sulitnya menjangkau tindak pidana perjudian dengan hanya isi Pasal 303 atau Pasal 303 bis KUHP, karena unsur-unsurnya tidak terpenuhi. Tindak pidana perjudian tidak hanya diatur di dalam KUHP tetapi juga diatur dalam UU ITE yang mengatur secara khusus tindak pidana perjudian yang dilakukan melalui media online yang diatur pada pasal 27 ayat (2) yang berbunyi : “Setiap Orang dengan sengaja
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
dan  tanpa  hak  mendistribusikan  dan/atau  mentransmisikan  dan/atau  membuat  dapat diaksesnya  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  yang  memiliki  muatan perjudian. Selanjutnya penulis akan menguraikan unsur-unsur pasal 27 ayat (2) UU ITE untuk mengetahui kesesuaian tindak pidana perjudian yang dimaksud dalam putusan tersebut.
Berikut rumusan pasal tindak pidana perjudian menurut pasal 27 ayat (2) UU ITE terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :
Unsur-unsur Subjektif :
a. Kesalahan : “dengan sengaja”
Unsur-unsur Objektif
b. Melawan hukum : “Tanpa Hak”
c. Perbuatan atau tindakan :
1) Mendistribusikan;dan/atau
2) Mentransmisikan;dan/atau
3) Membuat dapat di akses
d. Objek :
1) Informasi elektronik;dan/atau
2) Dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.
Berdasarkan uraian-uraian unsur pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP maupun pasal 27 ayat (2)  UU  ITE  dan  dari  alat  bukti  yang  ada  maka  perbuatan  yang  dilakukan  terdakwa  sesuai dengan pengertian tindak pidana perjudian dalam jaringan dimana diatur dalam pasal 27 ayat (2) UU ITE, karena dari uraian unsur-unsur pasal 27 ayat (2) UU ITE tersebut telah memenuhi dan lebih sesuai dengan fakta yang terdapat dalam putusan.
2. Pertimbangan non-yuridis
Menurut Pasal 197 KUHAP, “hal -hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa” merupakan salah satu hal yang harus disebutkan dalam putusan hakim dalam menjatuhkan  hukuman.  Konsekuensi  tidak  dicantumkannya  hal  tersebut  mengakibatkan putusan  batal  demi  hukum.  Tidak  ada  ketentuan  tambahan  tentang  hal-hal  yang memberatkan dan hal-hal  yang  meringankan  dalam  KUHAP.  Pasal  8  Ayat  (2)  UU  RI  No.  48 Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman  yang  menentukan  bahwa  “dalam
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”.
Dalam putusan  tersebut  ada beberapa  pertimbangan hakim  mengenai  hal-hal  yang memberatkan dan meringankan terhadap terdakwa sebagai berikut :
1. Keadaan yang memberatkan
− Perbuatan  terdakwa  tidak  mendukung  program  Pemerintah  dalam  memberantas segala bentuk perjudian;
2. Keadaan yang meringankan
− Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
− Terdakwa tidak berbelit-belit sehingga melancarkan jalannya sidang.
Kepastian  Hukum  Penggunaan  Pasal  27  Ayat  (2)  UU  ITE  Dalam  Tindak  Pidana Perjudian Online Pada Putusan Nomor : 95/Pid.B/2021/Pn.Sby.
Dalam  menjelaskan  kepastian  hukum  ini  perlu  peneliti  sampaikan  berdasarkan pendapat  Gustav  Radbruch  bahwa  hukum  ini  harus  mengandung  tiga  nilai  dasar  dimana dalam  bukunya  beliau  menulis  bahwa  dalam  hukum  ada  tiga  nilai  dasar  yaitu  kepastian hukum ( rechtssicherheit ) dimana dalam kepastian hukum membahas sudut pandang yuridis, keadilan hukum ( gerechtigkeit ) yang dalam peradilan hukum membahas dari sudut filosofis karena  keadilan  adalah  hak  yang  sama  bagi  semua  orang  yang  mempunyai  urusan  dalam ranah  peradilan,  dan  manfaat  hukum  ( zweckmassigkeit )  dimana  dalam  manfaat  hukum membahas kegunaan atau nilai-nlai guna.
Kepastian  hukum  yang  dituangkan  dalam  putusan  hakim  merupakan  hasil  yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang relevan secara yuridis serta dipertimbangkan dengan  hati  nurani.  Hakim  selalu  dituntut  untuk  selalu  dapat  menafsirkan  makna  undang- undang  dan  peraturan-peraturan  lain  yang  dijadikan  dasar  untuk  diterapkan.  Penerapan hukum harus sesuai dengan kasus yang terjadi, sehingga hakim dapat mengkonstruksi kasus yang diadili secara utuh, bijaksana dan objektif.
Dalam hukum positif indonesia pengaturan mengenai perjudian biasa diatur pasal 303 KUHP, 303 bis KUHP dan perjudian online yang diatur dalam undang-undang khusus (UU ITE), kemudian  ketika  ada  perjudian  yang  dilakukan  secara  online  tetapi  terdakwa  didakwa
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
melakukan  perjudian  biasa,  maka  majelis  hakim  harus  memberikan  kepastian  hukum, mengingat dalam hukum pidana diketahui berlakunya asas lex specialis deregat legi generalis .
Dalam bidang hukum, pasal 63 ayat 2 KUHP yang menyatakan bahwa :
“Apabila  suatu  perbuatan  termasuk  dalam  ketentuan  pidan a  umum  tetapi  juga termasuk dalam ketentuan pidana khusus, maka yang berlaku hanya perbuatan khusus itu”, menormalkan  asas lex  specialis  derogat  legi  generali ,  dengan  kata  lain,  jika  suatu  tindak pidana  dilakukan  yang  melanggar  sekurang-kurangnya  dua  undang-undang  hukum  pidana, yang  salah  satunya  adalah  ketentuan  pidana  umum  dan  yang  lainnya  ketentuan  hukum pidana khusus, maka pidana dijatuhkan kepada pelakunya adalah hukum pidana khusus.
Adapun syarat yang di maksud mencakup tindak pidana ( lex specialis ) harus memuat semua  unsur  pokok  tindak  pidana  ( lex  spesialis ).  di  tambah  ada  satu  atau  beberapa  unsur khusus  ( lex  specialis )  yang  tidak  terdapat  dalam  unsur  ( lex  generalis ).  Ruang  lingkup  lex specialis dan lex generalis harus sama. baik pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP maupun pasal 27 ayat (2) UU ITE merupakan aturan pidana. Selain itu, terdapat kesamaan subjek hukum antara lex specialis dan subjek  hukum lex generalis . Jika subjek hukum lex generalis adalah orang maka subjek hukum lex specialis juga harus orang.
Subjek hukum kasus yang peneliti analisa adalah terdakwa SURYA AMAT Als SURYA. hal ini termasuk juga adanya persamaan objek kejahatan antara lex specialis dengan objek lex generalis. objek kejahatan dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan pasal 27 ayat (2) UU ITE adalah  kejahatan  perjudian  dan  adanya  persamaan  kepentingan  hukum  yang  di  lindungi dalam lex  specialis dengan lex  generalis dan  sumber  hukum lex  specialis harus  setingkat dengan sumber hukum lex generalis .
Dalam putusan tersebut, para penegak hukum tidak melihat ketentuan dari asas lex specialis  derogate  legi  generalis (aturan  hukum  yang  bersifat  khusus,  mengesampingkan aturan hukum yang bersifat umum) dalam melakukan suatu tuntutan dan memutuskan suatu putusan pengadilan, tindak pidana perjudian online yang dilakukan terdakwa tersebut diatur secara  khusus  dalam  undang-undang  tentang  informasi  dan  transaksi  elektronik  karena perjudian  terebut  dilakukan  dengan  cara  melalui  serana  teknologi  yaitu  dilakukan  secara online dengan menggunakan akses internet.
Berdasarkan hal tersebut, dapat di tarik kesimpulan bahwa dakwaan jaksa penuntut umum dan putusan hakim dalam perkara nomor : 95/Pid.B/2021/Pn.Sby tidak sesuai dengan perbuatan terdakwa yang telah terbukti di persidangan. adanya ketidaksesuaian ini di kaitkan dengan  fakta  persidangan  dan  barang  bukti  yang  dihadapkan  di  persidangan  merupakan barang  bukti  elektronik  yang  sesuai  dengan  ketentuan  pasal  27  ayat  (2)  UU  ITE  serta keterangan  saksi  yang  diambil  di  bawah  sumpah  yang  pada  intinya  terdakwa  terbukti melakukan perjudian secara online dengan media berupa handphone.
Meskipun  hakim  memiliki  kekuasaan  yang  bebas  dalam  menjatuhkan  putusan sebagaimana  diatur  dalam  undang-undang  nomor  48  tahun  2009  tentang  kekuasaan kehakiman, akan tetapi jika hakim memutus perkara tindak pidana perjudian online menjadi tindak pidana umum, hakim sama halnya mengesampingkan asas lex spesialis derogate legi generalis dan  itu  jelas  tidak  sesuai  dengan  aturan  perundang-undang  yang  berlaku  ( ius constitutum ).
Dalam  hal  ini,  dengan  adanya  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang  Informasi  Dan  Transaksi  Elektronik,  maka  seharusnya  Majelis  Hakim  berpegang teguh pada asas Lex Spesialis derogate legi generalis dengan menerapkan pasal 27 ayat (2) merupakan lex  spesialis dari  pasal  303  ayat  (1)  ke-1  KUHP.  Pasal  27  ayat  (2)  UU  ITE  telah mengatur tindak pidana perjudian yang dilakukan secara online yang tidak diatur pada pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yang merupakan pasal yang hanya mengatur tidak pidana perjudian biasa (konv ensional). mengenai ketentuan pidana diatur pada pasal 45 ayat (2) “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan  perjudian  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  27  ayat  (2)  dipidana  dengan pidanapenjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau dendapaling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
perjudian umum (konvensional) dan perjudian online memiliki sifat yang sama yaitu berjudi  namun  keduanya  adalah perbuatan  yang  berbeda  dan  berdiri  sendiri  sebagaimana mana perjudian secara umum diatur dalam ketentuan pidana umum kitab undang-undang hukum  pidana  (KUHP)  dan  perjudian  secara  online  di  atur  secara  khusus  dalam  undang-
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
undang tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE). perjudian seperti ini dikenal dengan judi  online  jenis  roulette.  Permainan  judi  di  dunia  maya  (online  gambling)  tersebut  dapat dilakukan  antara  sesama  pemain  judi  yang  terhubung  melalui  internet dimanapun  berada, atau  antara  manusia  secara  pribadi  dengan  mesin  judi  komputer  yang  telah  di  program khusus untuk bermain judi dengan manusia tersebut.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dapat di simpulkan, maka daripada itu peneliti menarik inti sari dari pembahasan di atas sebagai berikut :
1. Pertimbangan  hakim  dalam  memutuskan  perkara  tindak  pidana  perjudin  online berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya nomor : 95/Pid.B/2021/Pn.Sby hakim menggunakan  pasal  303  ayat  (1)  ke-1  KUHP  yang  berisi  tentang  perjudian  umum (konvensional)  tidak  sesuai  dengan  perbuatan  terdakwa,  tindak  pidana  perjudian  yang dilakukan  terdakwa  tersebut  dilakukan  dengan  cara  melalui  sarana  teknologi  yaitu dilakukan  secara  online  dengan  menggunakan  akses  internet  dengan  jenis  judi  online roulette di casino. seharusnya hakim memperhatikan 27 ayat (2) UU ITE karena unsur yang ada  di  dalam  Pasal  tersebut  telah  memenuhi  unsur  dari  fakta  persidangan  yang  telah diterangkan. Dengan hal ini maka perbuatan Terdakwa memenuhi unsur yang terkandung dalam 27 ayat (2) UU ITE ini.
2. Pengaturan perjudian biasa (konvensional) diatur secara umum pada pasal 303 KUHP dan pasal  303  bis  KUHP.  sedangkan  perjudian  online  diatur  dalam  undang-undang  khusus pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan undang-undang nomor 11 tahun 2008  Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 27 ayat (2). Maka dari  itu,  ketika  ada  perjudian  yang  dilakukan  secara  online  tetapi  terdakwa  didakwa melakukan  perjudian  biasa,  maka  majelis  hakim  harus  memberikan  kepastian  hukum, mengingat  dalam  hukum  pidana  diketahui  berlakunya  asas lex  specialis  deregat  legi generalis .  maka  dari  itu,  seharusnya  hakim  memperhatikan  ketentuan  dari  asas Lex Spesialis Derogate Legi Generalis dengan menerapkan pasal 27 ayat (2) yang merupakan lex spesialis dari pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP. Pasal 27 ayat (2) UU ITE mengatur tindak pidana perjudian yang dilakukan secara online yang tidak diatur pada pasal 303 ayat (1)
ke-1  KUHP  yang  merupakan  pasal  yang  hanya  mengatur  tidak  pidana  perjudian  biasa (konvensional).

## DAFTAR PUSTAKA
Ferdian ardi chazawi, tindak pidana informasi dan transaksi elektronik , media nusa ceative, malang, 2011.
I.P.M. Ranuhandoko, Terminologi Hukum Inggris  - Indonesia , Sinar Grafika, Cetakan Ketiga, Jakarta, 2003.
Lanka  Amar, Peranan  Orang  Tua  Dalam  Proses  Persidangan  Tindak  Pidana  Perjudian  Yang Dilakukan Oleh Anak , CV. Mandar Maju, Bandung, 2017. Lelana, M. 2020. ANALISIS YURIDIS SURAT DAKWAAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA  UTARA  TENTANG  TINDAK  PIDANA  PERJUDIAN  (Kajian  Putusan  Pengadilan Nomor: 599/Pid.b/2018/Pn.Jkt Utr), NOVUM : JURNAL HUKUM , 7 (1) : 116-127.
Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum , Citra Aditya Bakti, Bandung , 2012.
Tim Penyusun  Hukum  Acara  Mahkamah  Kostitusi, Hukum  Acara  Mahkamah Konstitusi , Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, 2010. Trisnawati  ,  P.,  Prakoso  a.,  Prihatmini  S.  2015.  Kekuatan  Pembuktian  Transaksi  Elektronik Dalam  Tindak  Pidana  Perjudian  Online  Dari  Perspektif  Undang-Untang  Nomor  11 Tahun  2008  Tentang  Informasi  Dan  Transaksi  Elektronik  (Putusan  Nomor  140/ Pid.B/2013/PN-TB), Jurnal Ilmu Hukum Universitas Jember, I (1) : 1-11.
Wantu, M. 2012. MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM, KEADILAN DAN KEMANFAATAN DALAM PUTUSAN HAKIM DI PERADILAN PERDATA, Jurnal Dinamika Hukum , 12 (3) : 480-489.