## DIMENSI PEMILU DALAM SISTEM DISTRIK DAN PROPORSIONAL
Diyar Ginanjar 1 , Fauziah Hanifah 2 ,  Uu Nurul Huda 3 Jurusan Ilmu Hukum Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung Email : Fhanifah57@gmail.com

## ABSTRACT
The  electoral  system  is  regulated  in  statutory  regulations  containing  three  main  variables, namely  voting,  electoral  district,  and  electoral  formula.  As  stated  in  the  Election  Law,  the objective of the electoral system is to exercise people's sovereignty. A provision which is in line with the universal democratic principle of the rulers directs this goal to build legitimacy for a stable  and  strong  government  in  mobilizing  the  masses.  democratically  Election,  namely balancing these operational objectives with their use as a means of fighting for the interests of the people through political participation and political socialization.

## Keywords: Election, Political Participation

## ABSTRAK
Dalam peraturan perundang-undangan, pemilu sebagai sistem politik mengandung tiga unsur pokok  yakni  adalah  :  penyuaraan,  distrik  pemilihan  dan  formulasi  pemilihan.  Sedangkan dalam peraturan perundang undanga, pemilu mengandung tujuan yaitu untuk melaksanakan kedaulatan  rakyat.  Disisi  lain  pemilu  menjadi  satu  ruang  dimana  rezim  mengorientasikan tujuan pemilu pada satu upaya untuk membuat legitimasi masa atas rezim agar kepemimpinan dapat  berlangsung  secara  kuat  dan  juga  stabil.  Sehingga  secara  demokratis  dalam  upaya penyeimbangan  atas  tujuan  operasional  pemilu  maka  rentetan  alur  kepemiluan  digunakan sebagai alat perjuangan rakyat melalui partisipasi politk.
Kata Kunci : Pemilu , Partisipasi Politik

## PENDAHULUAN
Pemilihan x  x umum x  x adalah x  x sutau x  x kegiatan x  x politik x  x yang x terjadi x  x di x  x lingkungan x  x sosial. x  x Pemilihan x  x umum x  x merupakan x salah x  x satu x  x alat x  x dan x  x sarana x  x dalam x  x sebuah x  x pelaksanaan x kedaulatan x x yang x x mendasar x x pada x x demokrasi x x perwakilan x x dalam x sebuah x  x negara. x  x Pemilihan x  x umum x  x juga x  x dapat x  x dirumuskan x sebagai x  x mekanisme x  x penyele21ksian x  x dan x  x pendelegasian x  x atau x
x penyerahan x  x kedaulatan x  x kepada x  x seseorang x  x yang x  x dipercayai x x melalui x x perolehan x x suara x x dari x x masyarakat.
Pemilu x  x merupakan x  x serangkaian x  x kegiatan x  x politik x  x yang x x dilakukan x  x secara x  x demokratis x  x untuk x  x menampung x  x kepentingan x x masyarakat x  x yang x  x kemudian x  x dirumuskan x  x dalam x  x berbagia x x bentuk x  x kebijakan x  x ( policy ). x  x Pemilu x  x yang x  x dilaksanakan x x diharapkan x x menjadi x x representasi x x dari x x rakyat x x selaku x x pemegang x x kedaulatan x  x khususnya x  x dalam x  x menentukan x  x pemimpin x  x dalam x x rangka x  x perwujudan x  x demokrasi x  x Pancasila. 1 x  x Sebuah x  x sistem x x pemilihan x  x dapat x  x berupa x  x seperangkat x  x metode x  x transformasi x x suara x  x pemilih x  x kedalam x  x suatu x  x kursi x  x di x  x sebuah x  x lembaga x x legislatif x x atau x x parlemen. x xx x
Berkenaan x  x dengan x  x subjek x  x pemegang x  x kedaulatan, x  x dalam x x teori x x hukum x x dan x x politik x x terdapat x x beberapa x x ajaran x x pemegang x x kekuasaan x  x tertinggi x  x di x  x dalam x  x negara, x  x yaitu x  x : x  x teori x x kedaulatan x x Tuhan, x x teori x x kedaulatan x x hukum, x x teori x x kedaulatan x x rakyat x x dan x x teori x x kedaulatan x x negara. 2
Sistem x  x pemilu, x  x yang x  x biasanya x  x diatur x  x dalam x  x peraturan x x perundang-undangan x  x setidak-tidaknya x  x mengandung x  x tiga x  x variabel x x pokok, x  x yaitu x  x penyuaraan, x  x distrik x  x pemilihan, x  x dan x  x formula x x pemilihan. x  x Sebagaimana x  x dinyatakan x  x dalam x  x Undang-Undang x x Pemilu, x  x tujuan x  x dari x  x sistem x  x pemilu x  x adalah x  x melaksanakan x x kedaulatan x  x rakyat. x  x Suatu x  x ketentuan x  x yang x  x sejalan x  x dengan x x prinsip x x demokrasi x x universal. x x Akan x x tetapi x x dalam x x pengoperasiannya, x  x penguasa x  x menjuruskan x  x tujuan x  x tersebut x
1 x x Marzuki x x Lubis, x x Kewenangan x x Bawaslu/Panwaslu x x Dalam x x Pilkada x x Serentak x x pada x x Perspektif x x Hukum x x Tata x x Negara x x dan x x Demokrasi x x di x x Indonesia x x Terkait x x Dengan x x Revisi x x Undang-Undang x x Pilkada. x xx x 2 x x M. x x Solly x x Lubis, x x Ilmu x x Negara, x x CV. x x Mandar x x Maju, x x 1990, x x hal. x x 40.
x untuk x  x membangun x  x legitimasi x  x bagi x  x suatu x  x pemerintahan x  x yang x x stabil x  x dan x  x kuat x  x dalam x  x memobilisasi x  x massa. x  x Maka x  x pemilu x x secara x  x demokratis x  x yakni x  x menyeimbangkan x  x tujuan x  x operasional x x tersebut x  x dengan x  x penggunaannya x  x sebagai x  x alat x  x perjuangan x x kepentingan x  x rakyat x  x melalui x  x partisipasi x  x politik x  x dan x  x sosialisasi x
x politik, x x menjadi x x terabaikan.
Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut :
1. Bagaimana definisi Sistem Distrik atau Plurality  and Majority System
atau Single Member Constituency ?

## 2. Bagaimana definisi Sistem proporsional (Perwakilan berimbang) ?

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif menggunakan pendekatan kualitatif. Metode kualitatif dianggap menjadi pilihan terbaik ketika mengkaji kehidupan  manusia  untuk  kasus-kasus  terbatas,  sifatnya  kasuistik  dan kontekstual namun mendalam (in depth) dan bersifat total atau menyeluruh (holistic),  dalam  arti  tidak  mengedepankan  pemilahan-pemilahan  gejala secara konseptual ke dalam aspek-aspeknya yang eksklusif dan terisolir.  Siapa pun yang terlibat dalam bentuk penelitian ini haus menerapkan cara pandang penelitian  yang  bersifat  induktif,  berfokus  terhadap  makna  individual  dan menerjemahkan kompleksitas sebuah situasi.
Teknik  pengumpulan  data  menggunakan  upaya  mengumpulan  data sekunder. Data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer yang difokuskan kepada bahan-bahan studi dokumen atau kepustakaan seperti buku, majalah, dokumen  perjanjian  internasional  (Deklarasi  Buenos  Aires),  makalah- makalah,  jurnal,  artikel-artikel,  surat  kabar  serta  situs-situs  internet  yang berkaitan  dengan  objek  yang  ditulis.  Kepustakaan  berupa,  literatur  terkait
seperti naskah ilmiah, media massa, laporan penelitian serta dokumen yang relevan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Sistem Distrik
Sistem  ini disebut  juga  sebagai Plurality    and  Majority  System atau Single Member Constituency . Menurut Encyclopedia Britannica, sistem ini  adalah  cara  paling  sederhana  untuk  menentukan  hasil  Pemilu.
Sistem distrik dilaksanakan berbasis tempat daerah pemilihan, hal ini dimaksudkan  dengan  tidak  mendasarkan  pada  kuantitas  penduduk, melainkan  pada  lokasi  yang  telah  ditetapkan.  Setiap  distrik  memiliki satu wakil dalam  parlemen x x kecuali x x pada x x varian x x block x x vote x x dan x x party x x block x x vote . Untuk melaksanakan sistem distrik, maka suatu  wilayah  negara  dibagi  dalam  sejumlah  distrik.  Kandidat  dalam distrik yang meraih suara tertinggi akan menjadi pemenang. Bagi suara- suara  yang  diperuntukkan  pada  calon  yang  tidak  mencapai  suara tertinggi  akan  dianggap  hilang  dan  tidak  diperhitungkan  walaupun selisih suaranya tipis.
Negara-negara yang menggunakan sistem distrik dalam pemilu yakni: Hal positif dalam penyelenggaraan sistem distrik antara lain:
1. Mendorong  terjadinya  integrasi  partai  politik,  hal  ini  disebabkan karena kursi yang diperebutkan hanya satu;
2. Dapat mengurangi fragmentasi partai dan kecenderungan pendirian partai baru;
3. Mendorong penyederhanaan partai secara alamiah;
4. Wakil  yang  terpilih  akan  dikenal  karena  kecilnya  distrik,  sehingga hubungan  dengan  pemilih  lebih  dekat.  Sehingga  wakil  akan memperjuangkan kepentingan distrik asalnya.
5. Menguntungkan  partai  besar  melalui  efek  distorsi  dari  pemilih- pemilih lain, sehingga meraih mayoritas.
6. Sistem distrik relative sederhana dan mudah untuk diselenggarakan. Terdapat  pula  sisi  negative    dalam  penyelenggaraan  sistem  distrik yakni:
1. Sejauh  ini  masih  dianggap  kurang  menjawab  kepentingan  partai kecil ataupun kelompok minor;
2. Sistem distrik dianggap kurang representative;
3. Bagi masyarakat dengan budaya plural, sistem distrik tidak dianggap sebagai sistem yang efektif.
4. Wakil yang terpilih dianggap akan cenderung hanya memperhatikan kepentingan  distrik  dan  konstituennya  belaka,  daripada kepentingan nasional.
Dalam  sistem distrik terdapat lima varian dalam pelaksanaannya yaitu:
1. First x x past x x the x x post
Sistem x  x ini x  x memakai x  x single x  x member x  x district x  x dan x x pemilihan x  x yang x  x berpusat x  x pada x  x calon, x  x pemenang x x yakni x x calon x x dengan x x raihan x x suara x x terbanyak.
2. Alternative x x vote
Sistem x  x AV x  x ini x  x memiliki x  x kesamaan x  x dengan x  x sistem x x FPTP, x  x namun x  x pemilih x  x diberi x  x kebebasan x  x untuk x x menentukan x x preferensinya x x kepada x x calon x x yang x x ada.
3. Two x x round x x system
Sistem x x TRS x x ini x x menggunakan x x putaran x x kedua x x sebagai x x acuan x  x penentuan x  x pemenang, x  x andaikan x  x tidak x  x ada x x pemenang x x mayoritas.
4. Block x x vote
pemilih x x memiliki x x kebebasan x x untuk x x memilih x x calon-calon x x individu x  x yang x  x terdapat x  x dalam x  x daftar x  x calon, x  x tanpa x x melihat x x afiliasi x x dari x x calon x x tersebut.
5. Party x x block x x vote
Sistem x  x PBV x  x ini x  xx  x memiliki x  x kemiripan x  x dengan x  x BV, x x yang x  x dijadikan x  x acuan x  x adalah x  x daftar x  xx  x partai-partai x x yang x x ada, x x bukan x x calon x x individu.
Negara-negara  yang  menggunakan  sistem  distrik  ini  antara  lain Kanada, Amerika Serikat, Inggris dan India.

## Sistem Proporsional
Sistem  proporsional  (Perwakilan  berimbang)  yakni  sistem  pemilihan yang  memperhatikan  perimbangan  jumlah  penduduk  dengan  jumlah kursi  di  daerah  pemilihan.  Landasan  pemikiran  sistem  ini  yakni hadirnya  kesadaran  untuk  menerjemahkan  penyebaran suara pemilih bagi setiap partai menurut proporsi kursi yang ada di legislative. Dalam sistem  ini  dikenal  istilah district  magnitude .  Dengan  menggunakan sistem  ini  alokasi  terbanyak  dalam  pengisian  lembaga  legislatif tertumpu  pada  daerah  yang  memiliki  angka  penduduk  yang  tinggi.
Sehingga partai politik yang memenangkan pemilu pada suatu wilayah akan berbanding lurus dengan perolehan suara partai.
Pada x x sistem x x proporsional x x ada x x sejumlah x x mekanisme x x yang x  x digunakan x  x untuk x  x menentukan x  x perolehan x  x kursi. x x Secara x  x garis x  x besar x  x teknik x  x penghitungan x  x suara x  x dipilah x x menjadi x x dua, x x yaitu x x teknik x x kuota x x dan x x divisor.
Teknik x  x kuota x  x atau x  x dikenal x  x juga x  x dengan x  x suara x x sisa x x terbesar x x ( the x x largest x x remainder ) x x terdapat x x beberapa x x varian x  x di x  x antaranya x  x varian x  x Hare x  x dan x  x Droop.Ciri x x umum x  x dari x  x teknik x  x kuota x  x adalah x  x adanya x  x bilangan x x pembagi x  x pemilih x  x yang x  x tidak x  x tetap, x  x tergantung x  x pada x x jumlah x  x pemilih. x  x Teknik x  x divisor x  x atau x  x dikenal x  x juga x x dengan x  x perhitungan x  x rata-rata x  x angka x  x tertinggi x  x ( the x x highest x  x average ) x  x muncul x  x berkaitan x  x dengan x  x kelemahan x x yang x x ditemukan x x pada x x teknik x x kuota.
Hal positif sistem proporsional yakni:
1. Dianggap lebih representatif.
2. Dianggap lebih demokratis, karena setiap suara dihitung dan tidak ada yang hilang.
3. Memberikan kesempatan bagi partai kecil dan golongan minoritas.
4. Tepat  diterapkan  bagi  negara  yang  masyarakatnya  heterogen  dam penduduknya plural.
Hal yang dianggap negative dari  sistem proporsional yakni:
1. Kurang mendorong partai-partai untuk lebih berintegrasi
2. Mempermudah fragmantasi partai
3. Memberikan  kedudukan  yang  begitu  kuat  bagi  pimpinan  partai melalui  sistem  daftar  karena  pimpinan  partai  menentukan  daftar calon
4. Sulit bagi suatu partai untuk meraih mayoritas (50% + satu)
Dalam  sistem proporsional terdapat dua model dalam pelaksanaannya yaitu:
1. Sistem proporsional tertutup
Pemilih  cukup  memilih  tanda  gambar  atau  lambang  partai. Kelebihan sistem ini adalah:
1) mendorong  peran  partai  politik  dalam  kaderisasi  sistem perwakilan.
2) mendorong institusionalisasi partai politik.
Kekurangannya antara lain:
1) pengkondisian  mekanisme  pencalonan  kandidat  wakil  rakyat yang tertutup.
2) dimungkinkan terjadi oligarki di internal partai.
3) terbukanya ruang politik uang di internal partai  dalam bentuk jual beli nomor urut.
2. Sistem x x Proporsional x x Terbuka
Pemilih x  x dapat x  x memilih x  x nama x  x atau x  x foto x  x kandidat x x yang x  x terdapat x  x dalam x  x surat x  x suara. x  x Mekanisme x  x ini x x menuntut x  x partai x  x politik x  x untuk x  x menyajikan x  x daftar x x kandidat x x wakil x x rakyat x x untuk x x dimasukkan x x ke x x dalam x x surat x  x suara x  x dan x  x kandidat x  x yang x  x meraih x  x suara x x terbanyak x  x terpilih x  x sebagai x  x wakil x  x rakyat. x  x Kelebihan x x sistem x x ini x x antara x x lain:
1) akan x  x terbangun x  x kedekatan x  x antara x  x pemilih x  x dengan x x kandidat.
2) pemilih x x dapat x x memberikan x x suaranya x x secara x x langsung x  x kepada x  x kandidat x  x yang x  x disukai x  x sesuai x x preferensinya.
3) memperkuat x x partisipasi x x dan x x control x x public x x sehingga x x mendorong x  x peningkatan x  x kinerja x  x partai x  x dan x x parlemen.
4) dinamika x x internal x x partai x x tinggi, x x sehingga x x mendorong x  x mesin x  x partai x  x bergerak x  x efektif, x  x caleg x x popular x x dapat x x mendongkrak x x elektabilitas x x partai.
Kekurangan dari sistem ini antara lain:
1) ada potensi mereduksi peran partai politik secara institusi
2) kemungkinan  terciptanya  kontestasi  antar  kandidat  di  internal partai.
3) membuka ruang politik uang yang massif.
Negara-negara  yang  menggunakan  sistem  distrik  ini  antara  lain Rusia, Spanyol, Swedia,  Swiss, Belgia, Denmark, Italia, dan Yunani.

## SIMPULAN
1. Sistem ini disebut juga sebagai Plurality  and Majority System atau Single  Member  Constituency .  Menurut  Encyclopedia  Britannica, sistem  ini  adalah  cara  paling  sederhana  untuk  menentukan  hasil Pemilu.  Sistem  distrik  dilaksanakan  berbasis  tempat  daerah pemilihan,  hal  ini  dimaksudkan  dengan  tidak  mendasarkan  pada kuantitas penduduk, melainkan pada lokasi yang telah ditetapkan.
2. Sistem  proporsional  (Perwakilan  berimbang)  yakni  sistem pemilihan  yang  memperhatikan  rasio  pertumbuhan  serta kepadatan  penduduk  yang  di  sesuaikan  denga  jumlah  perwakilan politik.  Hal  ini  muncul  sebagai  kesadaran  untuk  membaca  rasio masyarakat  dengan  perwakilan  menurut  proporsi  lembaga legislatif.
Kompleksitas  situasi  politik  nasional  terus  berubah  dan  terus berkembang seiring  berjalannya.  Maka  dari  itu  kami  mengharapkan  dengan berkembangnya  situasi  politik  dan  polemik  yang  tak  berujung  menjadi  satu instrument  untuk  menciptakan  pembangunan  nasional  yang  berkualitas karena terlahir dari konflik dan pertarungan ide politik yang massif. Konflik yang berkualitas akan menciptakan tatanan masyarakat yang berkualitas pula, dalam  konteks  politik nasional  harapan  tersebut  bertumpu  pada penciptaan stabilitas  politik  tapi  bukan  dalam  ruang  keterpimpinan  belaka  serta penciptaan  kualitas  pembangunan  yang  berperadaban.  Karena  dalam pembangunan nasional tidak hanya menjadi tugas aparatur pemerintahan dan partai  politik  saja,    tugas  terpenting  ada  pada  akar  masyarakat  sipil  sebagai akar rumput perubahan nasional.

## DAFTAR PUSTAKA
Budiarjo, Mariam, 2008, Dasar-Dasar Ilmu Politik , Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama. Prihatmoko, dkk. 2008. Menang Pemilu ditengah oligarki Partai , Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
M. Solly Lubis, Ilmu Negara, CV. Mandar Maju, 1990,
Marzuki Lubis, Kewenangan Bawaslu/Panwaslu Dalam Pilkada Serentak pada Perspektif Hukum Tata Negara dan Demokrasi di Indonesia Terkait Dengan Revisi Undang-Undang Pilkada.