## JURNAL SPEKTRUM HUKUM

## HAK  ASASI  MANUSIA  DALAM  SISTEM  HAKIM  KOMISARIS  DI MASA DEPAN
Suroto a a Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang , Indonesia

## Abstrak
Hal menarik diangkatnya hakim komisaris dalam rancangan hukum acara pidana adalah persoalan jaminan perlindungan hak asasi manusia bagi tersangka/ terdakwa dalam proses peradilan pidana. Penangkapan  dan  penahanan  yang  tidak  sah  merupakan  pelanggaran  serius  terhadap  hak  asasi, kemerdekaan dan kebebasan seseorang. Penyitaan yang tidak sah merupakan pelanggaran serius terhadap  hak  milik  orang,  dan  penggeledahan  yang  tidak  sah  merupakan  pelanggaran  terhadap ketentraman  rumah  tempat  kediaman  orang  dan  bentuk  perampasan  hak  lainnya.  Dalam  proses pemeriksaan  perkara  pidana,  prosedur  pemeriksaan  perkara  pidana  melaui  tahapan-tahapan pemeriksaan merupakan instrumen keadilan pada tahap pertama (procedural justice). Pada bagian ini  dituntut  ditegakkannya  asas-asas  hukum  dalam  rangka  penghormatan  terhadap  hak-hak tersangka.  Oleh  sebab  itu,  proses  peradilan  yang  adil  (fair  trial)  merupakan  hak  mutlak  bagi tersangka/  terdakwa  yang  harus  dipenuhi  dalam  penegakan  hukum  pidana.  Sedangkan  bagian kedua  adalah  keadilan  substansial  (substantial  justice)  yang  bergantung  kepada  keadilan  yang pertama.  Artinya  jika  prosedurnya  yang  adil  yang  diatur  dalam  hukum  acara  pidana  atau  hukum pidana formil sudah ditegakkan, merupakan prasyarat terwujudnya keadilan substansial yang diatur dalam hukum pidana materiil, sebaliknya prosedur  yang tidak adil tidak dapat melahirkan keadilan substansial
Kata Kunci : Hak Asasi Manusia, Hakim Komisaris

## Abstract
The  interesting  thing  to  appoint  a  commissioner  judge  in  the  draft  criminal  procedure  law  is  the issue  of  guaranteeing  the  protection  of  human  rights  for  suspects  or  defendants  in  the  criminal justice  process.  Illegal  arrest  and  detention  are  serious  violations  of  a  person's  human  rights, independence  and  freedom.  Unauthorized  confiscation  is  a  serious  violation  of  people's  property rights, and unauthorized searches are a violation of the peace of the house where people live and other  forms  of  deprivation  of  rights.  In  the  process  of  examining  criminal  cases,  the  procedure  of examining  criminal  cases  through  the  stages  of  the  examination  is  an  instrument  of  justice  in  the first  stage  (procedural  justice).  In  this  section,  it  is  required  to  uphold  the  principles  of  law  in  the context of respecting the rights of suspects. Therefore, a fair trial process is an absolute right for the suspect  or  defendant  who  must  be  fulfilled  in  criminal  law  enforcement.  While  the  second  part  is substantial justice which depends on the first justice. This means that if the fair procedure regulated in  criminal  procedural  law  or  formal  criminal  law  has  been  enforced,  it  is  a  prerequisite  for  the realization of substantial justice regulated in material criminal law, on the contrary unfair procedures cannot produce substantial justice.

## Keywords: Human Rights, Judge Commissioner
Penulis : a suroto7@yahoo.com
ISSN: 2355-1550 (online),1858-0246 (print) Akreditasi SK No 28/E/KPT/2019 Doi: 10.35973/sh.v16i2.1 288 http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/SH

## LATAR BELAKANG
Perlindungan  hukum  bagi  masyarakat  Indonesia  merupakan  kewajiban  mutlak  dari Bangsa Indonesia. Hal itu dikarenakan Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas  hukum,  tidak  berdasarkan  atas  kekuasaan  belaka.  Penyelenggaraan  kekuasaan haruslah  bertumpu  atas  sendi-sendi  negara  hukum  dan  demokrasi.  Dengan  landasan negara hukum, penyelenggaraan kekuasaan hendaknya memberikan jaminan perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai yang diperintah. Masyarakatpun diharapkan berperan serta secara aktif dalam proses penyelenggaraan hukum dan penegakkan hukum yang sah.
Penegakan  hukum  harus  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku  juga  berdasarkan Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Hukum tersebut  harus  ditegakkan  demi  terciptanya  tujuan  dan  cita-cita  Bangsa  Indonesia sebagaimana  yang  dirumuskan  pada  pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  alenia  ke-empat  yaitu  membentuk  suatu  pemerintahan  Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan  untuk  memajukan  kesejahteraan  umum,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa  dan  ikut melaksanakan  ketertiban  dunia  yang  berdasarkan  kemerdekaan  perdamaian  abadi  dan keadilan  sosial.  Agar  tujuan  dan  cita-cita  Bangsa  Indonesia  tersebut  dapat  tercapai,  maka negara  melaksanakan  pembangunan  dalam  segala  bidang  demi  kesejahteraan  rakyat. Rakyat  Indonesia  sendiri  harus  merasa  aman  dari  berbagai  ancaman  dan  bahaya  yang datang.
Rasa aman yang diberikan oleh pemerintah tidak hanya ditujukan bagi rakyat mereka yang benar saja, akan tetapi bagi mereka yang melakukan kesalahan ataupun bagi mereka yang  diduga  melakukan  kesalahan  juga  berhak  memperoleh  jaminan  rasa  aman  terhadap diri mereka. Seseorang yang melakukan kesalahan, dalam hal ini melakukan tindak pidana di  dalam  Negara  Indonesia  yang  berlandaskan  hukum,  maka  sudah  sepantasnya  untuk diproses secara hukum yang berlaku di Negara Indonesia pula. Proses yang berlaku untuk menahan seorang tersangka ataupun terdakwa harus sesuai prosedur yang berlaku.
Prosedur  yang  berlaku  tidak  boleh  bertentangan  dan  melanggar  hak  asasi  manusia. Prosedur  harus  bisa  memberikan  jaminan  fundamental  terhadap  hak  asasi  manusia khususnya hak kemerdekaan. Di dalam Pra Peradilan, pejabat yang melakukan penahanan atas  diri  tersangka  ataupun  terdakwa  baik  polisi  maupun  jaksa  harus  bisa  membuktikan bahwa  penahanan  tersebut  adalah  tidak  melanggar  hukum (illegal) atau  tegasnya  benar- benar  sah  sesuai  dengan  ketentuan  hukum  yang  berlaku.  Hal  ini  untuk  menjamin  bahwa perampasan  ataupun  pembatasan  kemerdekaan  terhadap  seorang  tersangka  ataupun terdakwa itu benar-benar telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku maupun jaminan untuk tidak melangar hak asasi manusia.
Pembatasan  kemerdekaan  seseorang  dan  pelanggaran  hak  asasi  manusia  agaknya sulit  dihindarkan  dalam  proses  penanganan  perkara  di  Indonesia.  Hal  itu  terjadi  karena masih  banyak  orang  yang  menderita  karena  dirampas  ataupun  dibatasi  kemerdekaannya utuk  mengadukan  nasibnya  sekaligus  menguji  kebenaran  dan  ketepatan  dari  tindakan kekuasaan  berupa  penggunaan  upaya  paksa,  baik  di  dalam  proses  penangkapan,
Jurnal Spektrum Hukum Vol 16,No 2 (2019) e-issn: 2355-1550 ,p-issn:1858-0246
penahanan, penggeledahan, penyitaan maupun pembukaan surat-surat yang dilakukan oleh pihak kepolisian ataupun kejaksaan ataupula kekuasaan lainnya.
Padahal sistem peradilan kitapun menganut asas praduga tidak bersalah, yang artinya setiap  orang  yang  disangka  atau  diduga  keras  telah  melakukan  tindak  pidana  wajib dianggap  tidak  bersalah  sampai  dibuktikan  kesalahannya  oleh  suatu  putusan  pengadilan melalui  sidang  peradilan  yang  terbuka,  bebas  dan  tidak  memihak.  Maka  tersangka  atau terdakwa tersebut harus tetap dijunjung dan dilindungi hak asasinya. Namun kenyataannya dalam  mencari  pembuktian  terhadap  orang  yang  baru  disangka  atau  diduga  melakukan tindak  pidana,  pihak  penyidik  atau  penuntut  umum  seringkali  langsung  saja  menggunakan upaya  paksa  tanpa  dipenuhinya  syarat-syarat  formil  dan  syarat-syarat  materiil  dalam  hal penangkapan maupun penahanan.
Pengawasan  dan  penilaian  terhadap  upaya  paksa  yang  digunakan  inilah  yang  tidak dimiliki  pada  tingkatan  pemeriksaan  pendahuluan  di  masa  berlakunya Herziene  Indische Reglement (HIR).  Pada  masa  itu  ada  semacam  pengawasan  oleh  hakim  yakni  dalam  hal perpanjangan  waktu  penahanan  sementara  yang  harus  dimintakan  persetujuan  hakim. Namun  dalam  prakteknya,  pengawasan  hakim  ini  kurang  dirasakan  manfaatnya,  karena tidak efektif mengingat urusan perpanjangan penahanan oleh hakim itu bersifat tertutup dan semata-mata dianggap sebagai urusan birokrasi.
Dalam  proses  tersebut,  semua  surat  permohonan  perpanjangan  penahanan  secara serta merta tanpa diperiksa lagi langsung saja ditandatangani oleh hakim ataupun petugas yang  ditunjuk  oleh  hakim.  Akibatnya  banyak  penahanan  yang  berlarut  sampai  bertahun- tahun dan tersangka yang bersangkutan tidak memiliki hak dan upaya hukum apapun yang tersedia baginya untuk melawan kesewenang-wenangan yang menimpa dirinya. Dia hanya berserah diri pada nasib, dan menunggu belas kasihan dari hakim untuk membebaskannya kelak di muka pemeriksaan persidangan pengadilan.
Untuk  menyikapi  kesewenang-wenangan  itu  dapat  dimintakan  sidang  Pra  Peradilan yang  diadakan  atas  permintaan  tersangka  atau  terdakwa  ataupun  keluarganya  ataupula atas  kuasanya  merupakan  suatu  forum  yang  terbuka,  yang  dipimpin  oleh  seorang  hakim atau lebih untuk memanggil pihak penyidik atau jaksa penuntut umum yang telah melakukan upaya  paksa  agar  mempertanggungjawabkan  tindakannya  di  muka  forum  yang bersangkutan,  apakah  benar-benar  beralasan  dan  berlandaskan  hukum.  Dengan  sistem pengujian  melalui  sidang  terbuka  ini,  maka  tersangka  atau  terdakwa  dijamin  hak  asasinya berupa hak dan upaya hukum untuk melawan perampasan atau pembatasan kemerdekaan yang  dilakukan  secara  sewenang-wenang  oleh  pihak  penyidik  ataupun  penuntut  umum. Sebab  dalam  forum  ini  pihak  penyidik  atau  penuntut  umum  wajib  membuktikan  bahwa tindakannya sah dan tidak melangar hukum.
Penggunaan  salah  satu  upaya  paksa  menurut  undang-undang  berarti  telah  terjadi suatu pelanggaran terhadap hak asasi seseorang, padahal dilain pihak untuk mencari bukti bahwa  seseorang  telah  melakukan  tindak  pidana,  terpaksa  dilakukan  salah  satu  atau beberapa upaya paksa. Penggunaan upaya paksa tersebut tentu tidak begitu saja dilakukan oleh  aparat  penegak  hukum,  tetapi  harus  dilakukan  juga  suatu  pengawasan  atas  tindakan yang  dilakukan  oleh  aparat  penegak  hukum  agar  tidak terjadi kesewenang-wenangan  atas
kuasa  yang  diberikan  kepada  penegak  hukum  tersebut.  Dalam  prakteknya,  bahkan  tidak memperhatikan  hak  asasi  dari  tersangka  atau  terdakwa  karena  tidak  ada  lembaga  yang secara  efeltif  mengawasi  pelaksanaan  upaya  paksa  tersebut.  Pengawasan  upaya  paksa tersebut tidak cukup dilakukan secara intern dalam perangkat aparat penegak hukum, dalam arti  secara  vertikal  yaitu  atasan  dan  bawahan,  tetapi  juga  harus  dilakukan  pengawasan antara  sesama  aparat  penegak  hukum,  dalam  arti  secara  horizontal  yaitu  antara  institusi yang terkait seperti Polisi, Jaksa, dan Hakim.
Mekanisme  Pra  Peradilan  dianggap  tidak  bekerja  sebagaimana  mestinya  karena dalam  pelaksanaanya  dianggap  banyak  merugikan  masyarakat  pencari  keadilan  seperti prosedur yang berbelit-belit, banyaknya waktu yang terbuang, biaya yang mahal, dan tidak tertutup  suatu  kemungkinan  intimidasi  dari  aparat  penegak  hukum.  Pra  peradilan  yang terdapat  dalam  KUHAP  saat  ini  sebenarnya  telah  keluar  dari  konsep  awal  pembentukan KUHAP,  karena  Pra  Peradilan  tidak  mengamodasi  suatu  kewenangan  pencegahan  dalam upaya  paksa  yang  tidak  sah  untuk  dilakukan.  Hal  ini  dikarenakan  bahwa  pemeriksaan  Pra Peradilan  dilakukan  setelah  upaya  paksa  selesai  dilakukan.  Pemerintah  melalui  KUHAP yang  bertujuan  untuk  mengatasi  permasalahan  yang  terjadi  dalam  hal  pengawasan penggunaan upaya paksa serta memberikan keadilan dan kepastian hukum akan mengganti sistem Pra Peradilan dan digantikan dengan suatu sistem yang baru yaitu Hakim Komisaris.
Sistem  Hakim  Komisaris  berwenang  memutuskan  atau  menetapkan  sah  tidaknya penanggkapan,  penahanan,  penyitaan,  penghentian  penyidikan,  penghentian  penuntutan yang tidak didasarkan pada asas oportunitas, dan juga menentukan perlu atau ada tidaknya sebuah  penahanan,  ganti  kerugian  atau  rehabilitasi  bagi  seorang  tersangka  atau  terdakwa yang  ditahan  secara  tidak  sah.  Kewenagan  lain  yang  dimiliki  Hakim  Komisaris  adalah penentuan  pelampauan  batas  waktu  penyidikan  atau  penuntutan,  dan  dapat  atau  tidaknya dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang tersangka atau terdakwa tanpa didampingi oleh penasihat  hukum.  Namun  demikian,  tidak  menutup  kemungkinan  dengan  dibentuknya sistem  Hakim  Komisaris  untuk  mengganti  sistem  Pra  Peradilan  dalam  KUHAP  dapat menimbulkan permasalahan baru.

## PERMASALAHAN
Perumusan masalah dalam penulisan hukum ini dirumuskan sebagai berikut :
1.  Bagaimana keberadaan sistem Hakim Komisaris sebagai pengganti sistem Pra Peradilan dalam Hubungan dengan Hak Asasi Manusia?
2.  Apa prospek Hak Asasi Manusia dalam Sistem Hakim Komisaris di masa depan?

## PEMBAHASAN
1.  Keberadaan  Sistem  Hakim  Komisaris  Sebagai  Pengganti  Sistem  Pra  Peradilan dalam Hubungan dengan Hak Asasi Manusia
Berdasarkan draft RUU KUHAP tahun 2011, Hakim Komisaris mempunyai wewenang yang  lebih  luas  daripada  kewenangan  sistem  Pra  Peradilan.  RUU  KUHAP  tahun  2011
Jurnal Spektrum Hukum Vol 16,No 2 (2019) e-issn: 2355-1550 ,p-issn:1858-0246
mengatur  fungsi  dan  wewenang  Hakim  Komisaris  dalam  Bab  IX  tentang  Hakim  Komisaris mulai dari Pasal 111 sampai Pasal 113 RUU KUHAP tahun 2011.

## Pasal 111
1)  Hakim Komisaris berwenang menetapkan atau memutuskan
a)  Sah  atau  tidaknya  penangkapan,  penahanan,  penggeledahan,  penyitaan, atau penyadapan;
b)  Pembatalan atau penangguhan penahanan;
c)  Bahwa  keterangan  yang  dibuat  tersangka  atau  terdakwa  dengan  melanggar hak tidak memberatkan diri sendiri;
d)  Alat bukti dan pernyataan yang didapat secara tidak sah tidak dapat dijadikan alat bukti;
e)  Ganti  kerugian  dan  atau  rehabililtasi  untuk  seseorang  yang  ditangkap  atau ditahan  secara  tidak  sah  atau  ganti  kerugian  untuk  setiap  hak  milik  yang disita secara tidak sah;
f)  Tersangka  atau  terdakwa  berhak  atau  diharuskan  didampingi  oleh pengacara;
g)  Bahwa  Penyidikan  atau  Penuntutan  telah  dilakukan  untuk  tujuan  yang  tidak sah;
h)  Penghentian penyidikan dan penghentian Penuntutan tidak berdasarkan asas oportunitas;
i)  Layak atau tidaknya suatu perkara dilakukan Penuntutan ke Pengadilan;
j)  Pelanggaran  terhadap  hak  tersangka  apapun  yang  lain  yang  terjadi  selama tahap Penyidikan
2)  Permohonan mengenai hal  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  diajukan  oleh tersangka atau penasihat hukumnya atau oleh penuntut umum, kecuali ketentuan pada ayat (1) huruf i hanya dapat diajukan oleh Penuntut Umum.
3)  Hakim  Komisaris  dapat  memutuskan  hal-hal  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1) atas inisiatifnya sendiri, kecuali ketentuan sebaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i.

## Pasal 112
1)  Untuk  membuktikan  perkara  di  Indonesia,  saksi  yang  bertempat  tinggal  diluar negeri  diperiksa  oleh  pejabat  yang  berwenang  di  negara  tersebut,  dan keterangan  diserahkan  kepada  pemerintah  Indonesia,  dalam  hal  Indonesia mempunyai  perjanjian  bilateral  dengan  negara  tersebut  atau  bersasarkan  asas oportunitas.
2)  Keterangan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  harus  disampaikan  kepada Penyidik atau Penuntut Umum di Indonesia sesuai dengan tahapan pemeriksaan perkara, melalui instansi yang berwenang.
3)  Permintaan kepada pemerintah negara lain untuk memeriksa saksi yang berada di  negara  tersebut  harus  dilengkapi  dengan  daftar  keterangan  yang  diperlukan yang harus dijawab oleh saksi.
4)  Dalam  hal  keterangan  sebaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  dilimpahkan  ke pengadilan,  maka  keterangan  tersebut  mempunyai  kekuatan  pembuktian sebagai alat bukti yang sah.

## Pasal 113
1)  Jika  ada  permintaan  dari  negara  lain  untuk  mengambil  keterangan  saksi  atau melakukan  tindakan  hukum  lain  di  Indonesia  untuk  kepentingan  pembuktian perkara  yang  ada  di  negara  peminta,  permintaan  tersebut  dipenuhi  sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2)  Tata  cara  pengambilan  keterangan  dari  saksi  atau  tindakan  dari  hukum  lain sebaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  dilaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan Undang-undang ini.
Berdasarkan  Pasal-pasal  yang  telah  disebutkan  diatas,  dapat  dilihat  fungsi  dan kewenangan  dari  Hakim  Komisaris  dalam  RUU  KUHAP  tahun  2011  dengan draft RUU KUHAP  tahun  1974  terdapat  perbedaan  konsep.  Pada  draft  1974,  dapat  diketahui  bahwa selain  melakukan  pengawasan  terhadap  upaya  paksa,  Hakim  Komisaris  juga  berwenang menyelesaikan  perselihan  wewenang  antara  petugas  penyidik,  yaitu  pihak  kepolisian  dan pihak Kejaksaan, apabila ada sengketa antar penyidik dari instansi yang berlainan. Selaian itu,  Hakim  Komisaris  pada draft ini  masih  menempel  pada    Pengadilan  Negeri  dengan bentuk sebuah sekretariat.
Berbeda  dengan  konsep  Hakim  Komisaris  dalam  RUU  KUHAP  saat  ini,  Hakim Komisaris  mempunyai  tugas  pengawasan  terhadap  upaya  paksa  yaitu  penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, atau penyadapan, baik itu syarat formilnya maupun syarat  materialnya.  Layak  atau  tidaknya  suatu  perkara  pidana  diajukan  ke  Pengadilan Negeri  juga  menjadi  tugas  seorang  Hakim  Komisaris  untuk  memutuskannya.  Selanjutnya, Hakim  Komisaris  juga  berwenang  untuk  memutuskan  alat  bukti  yang  tidak  sah  tidak dijadikan  alat  bukti,  memutuskan  seorang  tersangka  atau  terdakwa  diharuskan  didampingi seorang  penasihat  hukum,  kemudian  memutuskan  penyidikan  atau  penuntutan  dilakukan untuk  tujuan  yang  tidak  sah,  memutuskan  ganti  kerugian  atau  rehabilitasi,  memutuskan pelanggaran  yang  terjadi  pada  tersangka  selama  tahap  Penyidikan.  Tugas  dan  wewenang Hakim  Komisaris  tersebut  dilakukan  dengan  permohonan  atau  tanpa  permohonan  oleh tersangka  atau  terdakwa,  keluarga,  atau  kuasanya  kepada  Hakim  Komisaris.  Dengan demikian  tindakan  Hakim  Komisaris  pada  tahap  pemeriksaan  pendahuluan  bersifat  aktif, dan  berfungsi  baik  sebagai examinating  judge maupun investigating  judge .  Akan  tetapi, apabila terjadi perselisihan mengenai kewenangan menyidik oleh Penyidik tidak diatur lebih lanjut di dalam RUU KUHAP saat ini.
Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Upaya Paksa Menurut Konsep Pra Peradilan di Dalam KUHAP dan Konsep Hakim Komisaris Menurut RUU KUHAP tahun 2011 :
a.  Pengawasan Terhadap Upaya Paksa Melalui Konsep Pra Peradilan Menurut KUHAP
Demi  tegaknya  hukum  dan  hak  asasi  manusia maka  hendaknya  penegakan  hukum berlangsung  dengan  cepat,  seperti  tindakan  penyalahgunaan  wewenang  dalam pelaksanaan  upaya  paksa  serta  perbuatan-perbuatan  lainnya  yang  dilakukan  oleh  aparat
Jurnal Spektrum Hukum Vol 16,No 2 (2019) e-issn: 2355-1550 ,p-issn:1858-0246
penegak hukum, polisi, jaksa, dan hakim, dengan dilakukan pengawasan secara maksimal terhadap aparat penegak hukum tersebut. Pra Peradilan merupakan lembaga yang lahir dari pemikiran untuk mengadakan tindakan pengawasan terhadap aparat penegak hukum untuk tidak  menyalahgunaan  wewenang  dalam  melaksanakan  tugasnya.  Pada  umumnya, pengawasan  diarahkan  kedalam  dua  bentuk  yaitu  pengawasan  secara  vertikal  dan pengawasan secara horisontal.
Pengawasan vertikal adalah pengawasan yang bersifat intern dalam perangkat aparat itu  sendiri  yang  bersifat  antara  atasan  yang  berwenang  langsung  dengan  bawahan.  Lain pula  dengan  pengawasan  horisontal  yaitu  pengawasan  antara  sesama  aparat  penegak hukum  dalam  tingkatan  yang  sama  yaitu,  polisi,  jaksa,  dan  hakim,  saling  mengawasi tindakan-tindakan  yang  dapat  berpotensi  terjadi  penyalahgunaan  wewenang  atau  tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Dalam  pelaksanaan  pemeriksaan  pendahuluan,  terutama  dalam  hal  upaya  paksa, selalu  ada  tingkatan  dalam  rangka  mengurangi  kebebasan  dan  pembatasan  hak  asasi seseorang.  Hal  ini  harus  sesuai  dengan  proporsi  “demi  kepentingan  pemeriksaan”  dan benar- benar sangat “diperlukan sekali” sehingga pelaksanaan upaya paksa tidak dilakukan secara berlebihan. Oleh karena itu, terlihat sangat pentingnya suatu pengawasan terhadap aparat  penegak  hukum  dalam  melaksanakan  upaya  paksa.  Apabila  kita  ketahui  bahwa kontrol terhadap setiap aparat penegak hukum telah melekat pada lembaga dimana aparat penegak  hukum  itu  bernaung.  Kontrol  ini  yang  dimaksud  sebagai  pengawasan  vertikal karena  dilakukan  secara  bertingkat  oleh  atasan  penegak  hukum  masing-masing.  Tetapi, pengawasan  secara  vertikal  dari  setiap  lembaga  yang  bersangkutan  tidak  dapat  berjalan dengan baik tanpa adanya kesungguhan dan kemauan dari dalam lembaga tersebut tanpa kemungkinan adanya campur tangan dari pihak luar dalam lembaga tersebut.
Pra  Peradilan,  pada  prinsipnya,  bertujuan  untuk  melakukan  pengawasan  horisontal atas  segala  tindakan  upaya  paksa  yang  dilakukan  aparat  penegak  hukum  untuk kepentingan  pemeriksaan  perkara  pidana  agar  benar-benar  tindakan  tersebut  tidak bertentangan  dengan  peraturan  hukum  dan  perundang-undangan,  disamping  adanya pengawasan  intern  dalam  perangkat  aparat  itu  sendiri.  Kewenangan  dari  lembaga  Pra Peradilan  sendiri  adalah  untuk  memeriksa  dan  memutus  sah  dan  tidaknya  penangkapan, penahanan,  penghentian  penyidikan,  atau  penghentian  penuntutan  dan ganti kerugian  dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tahap penyidikan atau penuntutan.
Dengan  kata  lain,  Pra  Peradilan  secara  tidak  langsung  melakukan  pengawasan pelaksanaan  upaya  paksa  yang  dilakukan  oleh  penyidik  dalam  tahap  penyidikan  ataupun penuntutan  yang  pada  prinsipnya  tindakan  upaya  paksa  melekat  pada  instansi  yang bersangkutan.
Apabila  dihubungkan  dengan  Pasal  80  KUHAP,  maka  KUHAP  sebenarnya  telah mengakomodir  suatu  pengawasan  antar  aparat  penegak  hukum  secara  horisontal  yaitu antara  kepolisian  dengan  kejaksaan  dalam  hal  penghentian  penyidikan  dan  penghentian penuntutan.  Akan  tetapi,  sampai  sekarang  belum  pernah  terdengar  perkara  bahwa Kejaksaan  mempraperadilankan  Kepolisian  atas  penghentian  penyidikan.  Hal  ini
menunjukan  bahwa  perlu  adanya  peran  serta  dari  pihak  luar  lembaga-lembaga  tersebut, yaitu  masyarakat  pencari  keadilan.  Berdasarkan  pasal  80  KUHAP,  peran  serta  dari masyarakat  tersebut  diberikan  sebagai  “pihak  ketiga  yang  berkepentingan”.  Masalah  yang kemudian muncul adalah KUHAP hanya memberikan rekognisi mengenai pihak ketiga yang berkepentingan  dalam  ketentuan  Pasal  80  KUHAP,  tetapi  KUHAP  tidak  memberikan intepretasi  secara  jelas  mengenai  siapa  saja  yang  dapat  menjadi  pihak  ketiga  yang berkepentingan.
Dalam  logika  hukum  yang  sempit  maka  pihak  ketiga  yang  berkepentingan  adalah tersangka  atau  terdakwa,  keluarga  dari  tersangka  atau  terdakwa,  kuasa  hukum  dari tersangka  atau  terdakwa,  dan  pihak-pihak  yang  merasa  dirugikan  dengan  dilakukannya tindakan-tindakan  yang  dilakukan  oleh  aparat  penegak  hukum.  Timbul  pertanyaan  apakah saksi  korban  tindak  pidana  atau  pelapor  termasuk  kedalam  katagori  “pihak  ketiga  yang berkepentingan”?  Menurut  pendapat  Yahya  Harahap  bahwa  “pihak  ketiga  yang berkepentingan  harus  diinterprestasikan  secara  luas  karena  pada  dasarnya  penyelesaian t indak  pidana  menyangkut  kepentingan  umum”.  Dihubungkan  dengan  pengawasan  dalam pemeriksaan  pendahuluan,  maka  apabila  tujauan  dari  mem-Pra  Peradilankan  penghentian penyidikan  atau  penuntutan  untuk  “mengawasi”  akan  adanya  kemungkinan  kekeliruan maupun  kesewenangan  atas  penghentian  itu  secara  horisontal,  bila  dilihat  dari  pembuat undang-ungang  ( legislaive  purpose )  dan  kehendak  publik  ( public  purpose )  atas  penerapan pihak  ketiga  yang  berkepentingan,  mencakup  masyarakat  luas.  Manfaat  dari  penafsiran serta  penera pan “pihak ketiga  yang  berkepentingan”  secara luas  adalah  untuk mengawasi penghentian penyidikan maupun penuntutan yang dilakukan penuntut umum 1 .
Dalam praktek Pra Peradilan saat ini, hakim Pra Peradilan hanya memeriksa syarat formil dari suatu upaya paksa, padahal syarat materiil dari upaya paksa tersebut juga harus diperhatikan.  Misalnya,  jika  seseorang  ditahan  berdasarkan  perkara  penipuan  (Pasal  378 KUHP)  dan  menuntut  bahwa  penahanan  itu  tidak  sah,  maka  hakim  akan  melihat  apakah Pasal  378  KUHP  itu  sah  untuk  dilakukan  penahanan  kepada  tersangka  atau  terdakwa berdasarkan Pasal 21 KUHAP, tetapi karena Pasal 378 tercantum dalam Pasal 21 ayat (4) butir  b, maka  hakim  Pra  Peradilan  dapat menyatakan  tuntutan  ditolak.  Hakim tidak menilai apakah tersangka atau ter dakwa yang “diduga keras” benar-benar ada alasan yang konkret dan  nyata  yang  menimbulkan  kekhawatiran  tersebut  semata-mata  merupakan  urusan penilaian  subyektif  dan  pihak  penyidik  atau  penuntut  umum,  atau  dengan  lain  perkataan menyerahkan  semata-mata  kepada  hak  dikresi  dari  pihak  penyidik  atau  penuntut  umum. Akibatnya  masih  sering  terjadi  penyalahgunaan  wewenang  dan  kekuasaan  yang  dilakukan oleh para aparat penegak hukum.
Pengawasan  oleh  Pra  Peradilan  berdasarkan  kewenangannya  pada  Pasal  77 KUHAP untuk menguji dan nenilai kebenarannya dari upaya paksa juga terbatas, misalnya untuk  tindakan  penggeledahan,  penyitaan  dan  pembukaan  serta  pemeriksaan  surat-surat tidak  dijelaskan  dalam  KUHAP,  sehingga  menimbulkan  ketidakjelasan  siapa  yang berwenang  memeriksanya  apabila  terjadi  pelanggaran.  Selain  itu,  lembaga  Pra  Peradilan bukan badan yang dapat berdiri sendiri karena lembaga Pra Peradilan masih melekat pada Pengadilan Negeri. Oleh karena itu, jika ada suatu perkara Pra Peradilan, Ketua Pengadilan
1 http://m2sconsultiung.com/mms/modules/article.php?id=3, (dilihat November 2017).
Jurnal Spektrum Hukum Vol 16,No 2 (2019) e-issn: 2355-1550 ,p-issn:1858-0246
Negeri  menunjuk  seorang  hakim  pengadilan  negeri  untuk  memutus  suatu  perkara  yang diajukan.  Hakim  tersebut  tidak  independen  sehingga  dalam  memutuskan  suatu  perkara, penilaian secara obyektif dapat berubah menjadi subyektif. Demikian dengan Pra Peradilan yang  tidak  ada  sidang  apabila  tanpa  ada  tuntutan  dari  pihak-pihak  yang  berhak  memohon pemeriksaan  Pra  Peradilan.  Jadi,  walaupun  terdapat  secara  nyata  dan  jelas  ada  suatu penyimpangan  dalam  upaya  paksa  penangkapan  ataupun  penahanan,  tetapi  pihak-pihak yang  mengajukan  tidak  ada,  maka  hakim  Pra  Peradilan  tidak  dapat  menguji  dan  menilai kebenaran  dari  upaya  paksa  tersebut  karena  hakim  Pra  Peradilan  tidak  memiliki kewenangan  atas  inisiatif  sendiri  dalam  mengambil  keputusan.  Hal-hal  inilah  yang menjadikan  pengawasan  pada  lembaga  Pra  Peradilan  tidak  dapat  berjalan  sebagaimana mestinya.
b.  Pengawasan  Terhadap Upaya  Paksa  dalam  Lembaga  Hakim  Komisaris  Menurut  RUU KUHAP tahun 2011
Seiring  dengan  pembaharuan  KUHAP,  Indonesia  telah  meratifikasi  beberapa konvensi  internasional  yang  substansinya  berkaitan  langsung  dengan  penegakan  hukum, peratifikasian  itu  dilakukan  agar  terciptanya  perlindungan  terhadap  hak  asai  manusia  dan tegaknya supremasi hukum yang terkait substansi dari KUHAP. Hal ini sangat erat dengan pelaksanaan upaya paksa dan pengawasannya berdasarkan Hukum Acara Pidana.
Dengan  peratifikasian  beberapa  konvensi  Internasional  tersebut,  RUU  KUHAP memperluas  kewenangan  pengawasan  pada  tahap  pemeriksaan  pendahuluan  terhadap Hakim  Komisaris.  Kewenangan  pengawasan  pada  tahap  pemeriksaan  pendahuluan tercantum dalam Pasal 111 ayat (1) RUU KUHAP tahun 2011, yang akan diuraikan sebagai berikut:
1)  Sah  atau  tidaknya  penangkapan,  penahanan,  penggeledahan,  penyitaan,  atau penyadapan
Dalam RUU KUHAP, seluruh tindakan aparat penegak hukum yang berkenaan dengan hak  asasi  manusia  dapat  diuji  dan  dinilai  kebenarannya,  yaitu  dengan  berkaitan  langsung dengan  upaya  paksa.  RUU  KUHAP  memuat  ketentuan  yang  diharapkan  dapat  menutup celah-celah yang dapat disalahgunakan oleh aparat penegak hukum, oleh karenanya setiap pelaksanaan  upaya  paksa  diharuskan  berdasarkan  surat  ijin  yang  dikeluarkan  oleh  Hakim Komisaris  agar  dalam  pelaksanaan  upata  paksa  tersebut,  tersangka  mengetahui  tuduhan apa  yang  dikenakan  padanya  sehingga  syarat  formil  dan  syarat  materiil  dari  upaya  paksa tersebut terpenuhi sehingga kemungkinan penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum  dapat  diminimalisir.  Apabila  dalam  keadaan  terdesak,  maka  pelaksanaan  upaya paksa  dapat  dilaksanakan  tanpa  menggunakan  surat  ijin  dari  Hakim  Komisaris,  tetapi pelaksanaan upaya paksa tersebut wajib dilaporkan kepada Hakim Komisaris paling lambat 2x24 jam.

## 2)  Pembatalan atau penangguhan penahanan
Apabila  dalam  pelaksanaan  upaya  paksa  terjadi  kesalahan,  misalanya  terjadi kesalahan  salah  tangkap  sehingga  tersangka  tidak  dapat  dikenakan  penahanan  maka Kakim Komisaris berhak untuk membatalkan penahanan atas tersangka yang salah tangkap
tersebut.  Selain  itu,  Hakim  Komisaris  juga  berhak  menangguhkan  penahanan,  karena kewenangannya, atas permintaan tersangka dengan jaminan uang dan atau orang.
3)  Bahwa  keterangan  yang  dibuat  tersangka  atau  terdakwa  dengan  melanggar  hak  tidak memberatkan diri sendiri
Ketika  seorang  tersangka  atau  terdakwa  bersedia  untuk  memberikan  keterangannya, maka  tersangka  atau  terdakwa  tersebut  perlu  diingatkan  bahwa  keterangannya  dapat menjadi  alat  bukti,  walaupun  keteranganya  tersebut  dapat  dicabut  oleh  tersangka  atau terdakwa  tersebut.  Hakim  Komisaris  dapat  menilai  apakah  keterangan  yang  diberikan tersangka atau terdakwa tersebut dapat memberatkan tersangka atau terdakwa tersebut.
4)  Alat bukti atau pernyataan yang didapat secara tidak sah tidak dapat dijadikan alat bukti Dalam pelaksaan upaya paksa dalam tahap penyidikan, misalnya penggeledahan dan penyitaan,  diperlukan  surat  tugas  dan  surat  ijin  dari  Hakim  Komisaris.  Surat  ijin  tersebut harus  menguraikan  alasan  lokasi  yang  akan  digeledah  dan  dasar  bahwa  terdapat  benda atau alat bukti yang berkaitan dengan tindak pidana didalam lokasi tersebut dan melakukan penyitaan  jika  benda  atau  alat  bukti  yang  terkait  dengan  tindak  pidana  ditemukan  pada lokasi yang dimaksud. Apabila alat bukti disita atau didapat dengan diluar yang diatur dalam ketentuan  perundang-undangan, maka  alat  bukti  tersebut dinyatakan  tidak  sah  oleh  Hakim Komisaris dan tidak bisa digunakan sebagai alat bukti dalam pokok perkara.
5)  Ganti  kerugian  dan  atau  rehabilitasi  untuk  seoranga  yang  ditangkap  atau  di  tahan secara tidak sah atau ganti kerugian untuk setiap hak milik yang disita secara tidak sah Apabila  Hakim  Komisaris  telah  memutuskan  mengenai  penahanan  yang  tidak  sah, maka Hakim Komisaris menetapkan jumlah pemberian ganti kerugian dan/atau rehabilitasi. Sedangkan  mengenai  penyitaan  yang  tidak  sah,  dalam  waktu  paling  lambat  (1)  satu  hari setelah  ditetapkan  atau  diputuskan,  benda  yang  disita  harus  dikembalikan  kepada  yang paling berhak kecuali terhadap benda yang terlarang, misalnya narkoba.

## 6)  Tersangka atau terdakwa berhak atau diharuskan didampingi oleh pengacara
Sebelum  dimulai  pemeriksaan  oleh  Penyidik  terhadap  tersangka  yang  melakukan suatu  tindak  pidana,  Penyidik  wajib  memberitahukan  kepada  tersangka  tentang  haknya untuk  mendaptkan  bantuan  hukum  dan  wajib  didampingi  oleh  penasihat  hukum  dalam perkara  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  93  ayat  (1).  Tersangka  atau  terdakwa, menurut  Hakim  Komisaris, dapat  tidak  diwakili  oleh  penasihat  hukumnya,  misalnya  apabila tindak pidana yang dilakukannya termasuk kedalam pelanggaran HAM berat, terorisme atau perdagangan senjata.
7)  Bahwa Penyidikan dan Penuntutan telah dilakukan untuk tujuan yang tidak sah
Hakim  Komisaris  berhak  memutuskan  atau  menetapkan  suatu  penyidikan  atau penuntutan tidak sah apabila dilakukannya Penyidikan atau Penuntutan itu, misalnya, untuk menggelapkan  barang  bukti,  menyalahgunakan  wewenang  untuk  meminta  uang/  fasilitas kepada  terdakwa,  melakukan  rekayasa  dalam  penanganan  perkara,  adanya  KKN  dalam penanganan perkara, dan sebagainya.
8)  Penghentian  Penyidikan  atau  penghentian  Penuntutan  tidak  berdasarkan  asas oportunitas
Jurnal Spektrum Hukum Vol 16,No 2 (2019) e-issn: 2355-1550 ,p-issn:1858-0246
Asas oportunitas adalah kewenangan untuk menuntut atau tidak menuntut perkara dan untuk  penyelesaian  perkara  di  luar  pengadilan.  Penyelesaian  di  luar  pengadilan  ini dipertanggungjawabkan  kepada  Kepala  Kejaksaan  Tinggi  setiap  bulan.  Apabila  Hakim Komisaris menetapkan atau memutuskan bahwa penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan tidak sah, Penyidik atau Penuntut Umum harus segera melanjutkan Penyidikan atau Penuntutan.

## 9)  Layak atau tidaknya suatu perkara dilakukan penuntutan ke pengadilan
Layak atau tidaknya suatu perkara dilakukan penuntutan ke pengadilan diajukan oleh penuntut  umum  kepada  Hakim  Komisaris.  Hakim  Komisaris  berhak  memeriksa  tersangka dan  saksi  serta  mendengar  kesimpulan  dari  penuntut  umum.  Apabila  suatu  perkara  tidak layak  dilakukan  penuntutan,  maka  Penuntut  Umum  mengeluarkan  Surat  Perintah Penghentian  Penuntutan,  dan  putusan  yang  dikeluarkan  Hakim  Komisaris  merupakan pertama dan terakhir. Akan tetapi, Penuntut Umum dapat meminta kepada Hakim Komisaris agar penuntutan dilanjutkan apabila terdapat bukti baru atas perkara tersebut.
10) Pelanggaran  terhadap  hak  tersangka  apapun  yang  lain  yang  terjadi  selama  tahap Penyidikan
Apabila  ada  pelanggaran  terhadap  hak-hak  tersangka  dalam  tahap  panyidikan, misalnya tersangka yang ditangkap atau ditahan tidak langsung di proses pemeriksaan lebih dari  satu  hari,  maka  tersangka  berhak  mengajukan  permohonan  Ganti  Kerugian  dan  atau Rehabilitasi  kepada  Hakim  Komisaris  karena  tersangka  merasa  haknya  untuk  segera  di proses diabaikan.

## 2.  Hak Asasi Manusia dalam Sistem Hakim Komisaris di masa depan
Seperempat  abad  lebih  sejak  diundangkan  menjadi  Undang-undang  No.  8  Tahun 1981,  KUHAP  sekarang  dihadapkan  pada  paradigma moving  speedly yang mempengaruhi masyarakat  Indonesia  pada  umumya.  Terlihat  bahwa  beberapa  ketentuan  dan  standart hukum  yang  terdapat  di  dalam  KUHAP  mungkin  sudah  mengalami  sifat  yang  terlalu konservatif  dan  kaku  ( strict  law), dan  banyak  terjadi  penyimpangan  serta  ditemukan berbagai  “lubang”  di  dalam  KUHAP.  Dengan  demikian,  KUHAP  belum  bisa  memenuhi harapan  untuk  menjadi  pengayom  sekaligus  perangkat  hukum  yang  humanis  (manusiawi), trasparan,  akuntabel  ataupun  memberikan  kepastian  hukum,  keadilan,  dan  kemanfaatan bagi  masyarakat.  Hal  tersebut  menimbulkan  reaksi  penolakan  dalam  penerapan  KUHAP terhadap  perkembangan  hukum  di  masyarakat.  Munculnya  pandangan  yang  mengatakan bahwa  tidak  ada  lagi  hukum  positif  yang  bertahan  lama,  paling  lama  hanya  bertahan  20 tahun sampai 25 tahun, sehingga tidak salah apabila KUHAP dilakukan pengkoreksian atas nilai-nilai  hukum  yang  telah  ditetapkan.  Contoh  dari  pembaharuan  nilai-nilai  hukum  dalam KUHAP yaitu dengan menggantikan sistem Pra Peradilan dengan sistem Hakim Komisaris. Hal tersebut dikarenakan Pra Peradilan memiliki banyak kelemahan dan memiliki wewenang yang  terbatas tidak  seperti  Hakim  Komisaris  yang memiliki  wewenang  yang  lebih  luas  dan terperinci.
Berdasarkan  pada  perbandingan  pengawasan  atas  pemeriksaan  pendahuluan antara  sistem  Pra  Peradilan  dan  sistem  Hakim  Komisaris  Dalam  RUU  KUHAP  tahun  2011
sebagaimana telah diuraikan pada point sebelumnya, maka dapat dijelaskan kelemahan Pra Peradilan dan kelebihan Hakim Komisaris, antara lain sebagai berikut:

## a.  Kelemahan Sistem Pra Peradilan
Sekalipun  secara  prinsip,  sistem  Pra  Peradilan  tersebut  diterima  dan  diberlakukan dalam  Undang-Undang  No.  8  Tahun  1981  tentang  KUHAP,  namun  sangat  disayangkan tugas dan wewenang Pra Peradilan sangat terbatas. Hal ini disebabkan bukan saja karena keterbatasan  wawasan  yang  dimiliki  saat  itu, mengingat  Pra  Peradilan adalah  barang  baru sama  sekali,  melainkan  juga  karena  situasi  dan  kondisi  politik  yang  amat  represif  saat  itu, sehingga  tidak  memungkinkan  dikabulkannya  jaminan  hak  asasi  yang  lebih  luas.  Pra Peradilan  yang  dirumuskan  saat  itu  harus  dilihat  sebagai  hasil  optimal  yang  bisa  dicapai, antara lain juga mengingat kondisi kekuatan politik baik pihak Kepolisian maupun Kejaksaan dimasa itu yang umumnya masih kuat berorientasi pada kekuasaan.
Dengan demikian harus diakui bahwa Pra Peradilan memiliki berbagai kelemahan dan kekurangan,  karena: Pertama, tidak  semua  upaya  paksa  dapat  dimintakan  pemeriksaan untuk  diuji  dan  dinilai  kebenaran  dan  ketepatannya  oleh  lembaga  Pra  Peradilan,  misalnya tindakan  penggeledahan,  penyitaan  dan  pembukaan  serta  pemeriksaan  surat-surat  tidak dijelaskan  dalam  KUHAP,  sehingga  menimbulkan  ketidakjelasan  siapa  yang  berwenang memeriksanya  apabila  terjadi  pelanggaran.  Disini  lembaga  Pra  Peradilan  kurang memperhatikan  kepentingan  perlindungan  hak  asasi  tersangka  atau  terdakwa  dalam  hal penyitaan  dan  penggeledahan,  padahal  penggeledahan  yang  sewenang-wenang merupakan  pelanggaran  terhadap  ketentraman  rumah  tempat  tinggal  orang (privacy) ,  dan penyitaan yang tidak sah merupakan pelanggaran serius terhadap hak milik seseorang.
Kedua, Pra  Peradilan tidak  berwenang  untuk menguji  dan  menilai  sah  atau  tidaknya suatu  penangkapan  atau  penahanan,  tanpa  adanya  permintaan  dari  tersangka  atau keluarganya  atau  pihak  lain  atas  kuasa  tersangka.  Sehingga  apabila  permintaan  tersebut tidak ada, walaupun tindakan penangkapan atau penahanan nyata-nyata menyimpang dari ketentuan yang berlaku, maka sidang Pra Peradilan tidak dapat ditiadakan.
Ketiga, lebih  parah  lagi  sebagaimana  ternyata  dalam  praktek  selama  ini  dalam pemeriksaan  Pra  Peradilan,  hakim  lebih  banyak  memperhatikan  perihal  dipenuhi  tidaknya syarat-syarat formil semata-mata dari suatu penangkapan atau penahanan, seperti misalnya ada  atau  tidak  adanya  surat  perintah  penangkapan  (Pasal  18  KUHAP),  atau  ada  tidaknya surat  perintah  penahanan  (Pasal  21  ayat  (2)  KUHAP),  dan  sama  sekali  tidak  menguji  dan menilai  syarat  materialnya.  Padahal  syarat  material  inilah  yang  menentukan  apakah seseorang  dapat  dikenakan  upaya  paksa  berupa  penangkapan  atau  penahanan  oleh penyidik atau penuntut umum.
Tegasnya  hakim  pada  Pra  Peradilan  seolah-olah  tidak  peduli  apakah  tindakan penyidik  atau  jaksa  penuntut  umum  yang  melakukan  penangkapan  benar-benar  telah memenuhi  syarat- syarat  materiil,  yaitu  adanaya  “dugaan  keras”  telah  melakukan  tindak pidana  berdasarkan  “bukti  permulaan  yang  cukup”.  Ada  tidaknya  bukti  permulaan  yang cukup  ini  di  dalam  praktek  tidak  pernah  dipermasalahkan  oleh  hakim.  Karena  umumnya hakim  Pra  Peradilan  menganggap  bahwa  hak  itu  bukan  menjadi tugas dan  wewenangnya,
Jurnal Spektrum Hukum Vol 16,No 2 (2019) e-issn: 2355-1550 ,p-issn:1858-0246
melainkan  sudah  memasuki  materi  pemeriksaan  perkara  yang  menjadi  wewenang  hakim dalam sidang pengadilan negeri.
b.  Kelebihan Hakim Komisaris
Di  Eropa  dikenal  lembaga  semacam  Pra  Peradilan,  tetapi  fungsinya  benar-benar melakukan  pemeriksaan  pendahuluan.  Jadi,  fungsi  Hakim  Komisaris  di  Negara  Belanda benar-benar  dapat  disebut  Pra  Peradilan,  karena  selain  menentukan  sah  tidaknya penangkapan,  penahanan,  penyitaan,  juga  melakukan  pemeriksaan  pendahuluan  atas suatu perkara.
Misalnya  penuntut  umum  di  Belanda  dapat  minta  pendapat  hakim  mengenai  suatu kasus,  apakah  misalnya  kasus  itu  pantas  dikesampingkan  dengan  transaksi  (misalnya perkara tidak diteruskan ke persidangan dengan mengganti kerugian) ataukah tidak. Hakim Komisaris  menurut  Rancangan  Undang-Undang  KUHAP  memiliki  kewenangan  yang  lebih luas  dari  Pra  Peradilan.  Menurut  Pasal  111  RUU  KUHAP  Hakim  Komisaris  memiliki  tugas dan kewenangan untuk :
a)  Sah  atau  tidaknya  penangkapan,  penahanan,  penggeledahan,  penyitaan,  atau penyadapan;
b)  Pembatalan atau penangguhan penahanan;
c)  Bahwa  keterangan  yang  dibuat  tersangka  atau  terdakwa  dengan  melanggar  hak tidak memberatkan diri sendiri;
d)  Alat bukti dan pernyataan yang didapat secara tidak sah tidak dapat dijadikan alat bukti;
e)  Ganti kerugian dan atau rehabililtasi untuk seseorang yang ditangkap atau ditahan secara  tidak  sah  atau  ganti  kerugian  untuk  setiap  hak  milik  yang  disita  secara tidak sah;
f)  Tersangka atau terdakwa berhak atau diharuskan didampingi oleh pengacara;
g)  Bahwa Penyidikan atau Penuntutan telah dilakukan untuk tujuan yang tidak sah;
h)  Penghentian  penyidikan  dan  penghentian  Penuntutan  tidak  berdasarkan  asas oportunitas;
i)  Layak atau tidaknya suatu perkara dilakukan Penuntutan ke Pengadilan;
j)  Pelanggaran terhadap hak tersangka apapun yang lain yang terjadi selama tahap Penyidikan.
Tugas dan wewenang Hakim Komisaris tersebut dilakukan dengan permohonan atau tanpa  permohonan  oleh  tersangka  atau  terdakwa,  keluarga,  atau  kuasanya  kepada  Hakim Komisaris.  Dengan  demikian  tindakan  Hakim  Komisaris  pada  tahap  pemeriksaan pendahuluan  bersifat  aktif,  dan  berfungsi  baik  sebagai examinating  judge maupun investigating judge.
Harus diakui, tugas dan wewenang Hakim Komisaris sebagaimana dirumuskan dalam RUU  KUHAP  ternyata  lebih  luas  daripada  wewenang  Hakim  Pra  Peradilan.  Karena  tidak hanya  terbatas  pada  penangkapan  dan  penahanan  ataupun  penghentian  penyidikan  dan penuntutan  melainkan  juga  perihal  perlu  tidaknya  diteruskan  penahanan  ataupun perpanjangan  penahanan,  perlu  tidaknya  penghentian  penyidikan  atau  penuntutan,  perlu tidaknya  pencabutan  atas  penghentian  penyidikan  atau  penuntutan,  sah  atau  tidaknya
penyitaan  dan  penggeledahan,  serta  wewenang  memerintahkan  penyidik  atau  penuntut umum  untuk  membebaskan  tersangka  atau  terdakwa  jika  terdapat  dugaan  kuat  adanya penyiksaan ataupun kekerasan pada tingkat penyidikan ataupun penuntut.
Dengan  dibentuknya  sistem  Hakim  Komisaris  yang  memilliki  tugas  dan  wewenang yang  luas  dan  lebih  terperinci  merupakan  penyempurnaan  terhadap  Pra  Peradilan. Sehingga  prospek  pengaturan  Hakim  Komisaris  dalam  KUHAP  yang  akan  datang  yaitu untuk menjadikan KUHAP yang baru agar bisa memenuhi harapan untuk menjadi pengayom sekaligus  perangkat  hukum  yang  humanis  (manusiawi),  transparan,  dan  akuntabel  (dapat dipertanggungjawabkan) ataupun memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan  bagi  masyarakat.  Tidak  akan  terdengar  lagi  adanya  aneka  kekerasan  atau penyiksaan  tersangka  serta  tindakan  segala  cara  untuk  memperoleh  keterangan,  baik  dari tersangka  maupun  saksi.  Karena  dengan  KUHAP  yang  akan  datang  melalui  sistem  Hakim Komisaris,  difungsikan  untuk  mengawasi  dan  mengontrol  aparat  penegak  hukum  dalam melaksanakan  tugasnya  sehingga  tidak  ada  penyalahgunaan  wewenang  oleh  aparat penegak hukum.
Dengan  adanya  reformasi  hukum  dan  peradilan  yang  konkrit  serta  penerapan  yang sungguh-sungguh, tidak menutup kemungkinan  akan  bisa memberikan keadilan, kepastian hukum,  dan  kemanfaatan  bagi  masyarakat.  Ketertiban  dan  keseimbangan  dalam  proses dinamika masyarakat dan negara juga dapat dijamin akan terselenggara dengan harmonis. Sesungguhnya, jalan dan proses hukum seperti inilah yang diamanatkan untuk menjunjung tinggi  prinsip-prinsip  negara  hukum,  seperti  tercantum  pada  Pasal  1  ayat  (3)  Undang- undang  Dasar  1945,  guna  mencapai  cita-cita  utama  negara,  yaitu  kesejahteraan  rakyat, sesuai dengan bunyi alinea keempat Pembukaan Undang-undang Dasar 1945.

## PENUTUP

## 1.  Kesmipulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap dua masalah pokok di atas, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut :
Sistem Pra Peradilan dalam Undang-undang No. 8 tahun 1981 KUHAP sejak diundangkan sampai  sekarang  ternyata  sistem  tersebut  memiliki  kelemahan  yang  menyebabkan penyimpangan  dari  fungsi  dan  kewenangannya.  Pra  Peradilan  dianggap  kurang  tidak berjalan  sebagai  mestinya  dalam  pelaksanaannya  karena  keberadaan  lembaga  Pra Peradilan  yang  menyimpang  dari  konsep  awal  diajukan  sebagai  lembaga  representasi perlindungan  hak  asasi  manusia,  khususnya  terhadap  kedudukan  tersangka  dalam  proses penyidikan  dan  terdakwa  dalam  proses  penuntutan.  Dengan  adanya  sistem  Hakim Komisaris  RUU  KUHAP  tahun  2011  sebagai  pengganti  sistem  Pra  Peradilan,  keberadaan Hakim  Komisaris  lebih  efektif  dibandingkan  dengan  sistem  Pra  Peradilan  yang  memiliki banyak kelemahan dan tidak memiliki wewenang yang lebih luas dan terperinci seperti yang terdapat  dalam  sistem  Hakim  Komisaris  dalam  RUU  KUHAP  tahun  2011.  Dengan dibentuknya  sistem  Hakim  Komisaris  yang  memilliki  tugas  dan  wewenang  yang  luas  dan lebih  terperinci  merupakan  penyempurnaan    terhadap  Pra  Peradilan.  Sehingga  dengan adanya  sistem  Hakim  Komisaris  menjadikan  KUHAP  yang  akan  datang  bisa  memenuhi harapan  untuk  menjadi  pengayom  sekaligus  perangkat  hukum  yang  humanis  (manusiawi),
Jurnal Spektrum Hukum Vol 16,No 2 (2019) e-issn: 2355-1550 ,p-issn:1858-0246
transparan,  dan  akuntabel  (dapat  dipertanggungjawabkan)  ataupun  memberikan  kepastian hukum,  keadilan,  dan  kemanfaatan  bagi  masyarakat.  Tidak  akan  terdengar  lagi  adanya aneka kekerasan atau penyiksaan tersangka serta tindakan segala cara untuk memperoleh keterangan,  baik  dari  tersangka  maupun  saksi.  Karena  dengan  KUHAP  yang  akan  datang melalui  sistem  Hakim  Komisaris,  difungsikan  untuk  mengawasi  dan  mengontrol  aparat penegak  hukum  dalam  melaksanakan  tugasnya  sehingga  tidak  ada  penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum. Reformasi hukum dan peradilan yang konkrit serta penerapan  yang  sungguh-sungguh,  tidak  menutup  kemungkinan  akan  bisa  memberikan keadilan,  kepastian  hukum,  dan  kemanfaatan  bagi  masyarakat.  Ketertiban  dan keseimbangan  dalam  proses  dinamika  masyarakat  dan  negara  juga  dapat  dijamin  akan terselenggara dengan harmonis. Sesungguhnya, jalan dan proses hukum seperti inilah yang diamanatkan untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip negara hukum, seperti tercantum pada Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945, guna mencapai cita-cita utama negara, yaitu kesejahteraan  rakyat,  sesuai  dengan  bunyi  alinea  keempat  Pembukaan  Undang-undang Dasar 1945

## DAFTAR PUSTAKA
Andi  Hamzah . 2002. Hukum  Acara  Pidana  Indonesia,  Edisi  Revisi .  Jakarta:  Sinar Grafika.
Loebby Loqman. 1985. Pra Peradilan di Indonesia. Jakarta : Ghalia Indonesia.
M.  Yahya  Harahap.  2002. Pembahasan  Permasalahan  Dan  Penerapan  KUHAP (Pemeriksaan  Sidang  Pengadilan,  Banding,  Kasasi,  dan  Peninjauan  Kembali). Jakarta : Sinar Grafika.
Peter  Mahmud  Marzuki.  2006. Penelitian  Hukum .  Jakarta:  Kencana  Prenada  Media Group.
Undang-Undang Dasar 1945
Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945
Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
MMS  Consulting. Kajian  Yuridis  Mengenai  Intepretasi  Pihak  Ketiga  Yang Berkepentungan Dalam Praktek Praperadilan . http://m2sconsultiung. com/mms/modules/article.php?id=3