Community, Volume 5, Nomor 2, Oktober 2019 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544

## Konsepsi Pembentukan Sistem Nilai Pancasila dan Syariat Islam Pada Masyarakat Perdesaan Aceh Barat
Triyanto 1 , Irma Juraida 2 , Rahma Husna Yana 3 1)2)3) Prodi Sosiologi Universitas Teuku Umar Email: 1 Triyanto@utu.ac.id, 2 Irmajuraida@utu.ac.id, 3 Rahmahusnayana@utu.ac.id

## Abstract
The people of Aceh are currently confronted with two value systems that can be said to be  their way  of  life.  The  two  value systems are  value systems  based  on Pancasila  and value systems based on Islamic Sharia. Based on this it is important to know how this value system is formed in society so that everyday behavior will follow the Pancasila or Islamic Sharia value system. The results of the study show that the value system between the two can run together and there isn't a very significant difference. Differences occur only because of interpretation or understanding. The process of formation in addition to the  acceptance  of  values  by  the  community  itself  through  an  understanding  of  daily events is also determined by other components of society such as government officials, village leaders, teungku (religious leaders), and ureueng carong (clever clever people). This  component  has  access  to  convey  even  sometimes  can  be  imposed  on  the community. The community also adopts a value system from what the figures convey as well as adopting their learning from everyday behavior.
Keywords: Pancasila, Islamic Sharia, Aceh, Value System, Society

## 1. Pendahuluan
Setiap  masyarakat  memiliki  aturan-aturan  tersendiri  yang  berlaku  dan dilaksanakan  dalam  kehidupan  sehari-hari.  Disadari  atau  tidak,  dan  diakui  atau  tidak, setiap individu sebagai bagian dari masyarakat juga harus melaksanakan aturan tersebut. Aturan yang ada juga bervariasi jika dilihat dari sisi level atau tingkatannya, maksudnya dari  level  rendah  yang  tidak  mendapatkan  sanksi  sampai  dengan  aturan  dimana  jika dilanggar  akan  dikenakan  sanksi  bahkan  penjara  dan  denda.  Soekanto  memaparkan mengenai  aturan  dalam  masyarakat  ini  dalam  tumbuh  kembangnya  norma  sosial  yang levelnya dari usage , folkways, mores, adat istiadat, dan hukum  (Sulistyowati, 2013).
Level  usage  ditekankan  pada  suatu  cara  yang  dilakukan  seseorang  sebagai warga  masyarakat,  dan  setiap  pelanggaran  atasnya  tidak  mengakibatkan  diri mendapatkan sanksi kecuali cemoohan warga masyarakat lainnya. Demikian seterusnya tingkat sanksi ini akan meningkat sampai dengan sanksi berat yang sudah diatur dalam
Community, Volume 5, Nomor 2, Oktober 2019 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
suatu undang-undang, qanun atau sejenisnya. Khusus di Aceh banyak qanun yang sudah diundangkan  yang  mana  pelanggaran  atasnya  bisa  mendapatkan  sanksi  yang  sangat berat seperti hukum cambuk.
Hukum  cambuk  yang  menerapkan  hukum  Islam  ternyata  tidak  dilakukan  pada masyarakat di daerah lain seperti Jakarta yang mayoritas beragama Islam dan memiliki status  sebagai  daerah  khusus.  Juga  tidak  demikian  dengan  Yogyakarta  yang  memiliki status  daerah  istimewa  dan  juga  mayoritas  penduduk  beragama  Islam.  Bahkan Yogyakarta  memiliki  sejarah  yang  juga  cukup  kuat  sebagai  Kerajaan  Mataram  Islam yang  sangat produktif  dengan  nilai budaya  yang bernafaskan  Islam itu  sendiri. Namun masyarakat  Yogya  dan  penerus  Keraton  Yogya  tidak  memberlakukan  Syariat  Islam secara formal.
Hal  ini  bermakna  bahwa  pada  masyarakat  Islam  pada  suatu  tempat  dengan tempat  yang  lain  memiliki  sistem  nilai  yang  kemungkinannya  berbeda.  Meskipun perbedaan  itu  hanya  sedikit  atau  hanya  sebatas  formal  dan  tidak  formal  saja  dalam pelaksanaan.  Formal  yang  dimaksudkan  ini  adalah  sebagaimana  yang  dideklarasikan Presiden  Abdurrahman  Wahid  di  Aceh  tahun  2000  (Triyanto,  2018).  Penting  untuk ditekankan dalam hal ini adalah bahwa masyarakat yang memiliki latar belakang religi yang  sama  bisa  berbeda  dalam  pelaksanaannya,  apalagi  jika  dikaitkan  dengan masyarakat  yang  memiliki  latar  belakang  religi  yang  berbeda  atau  komposisi  yang berbeda.  Masyarakat  Yogyakarta  atau  daerah-daerah  yang  berada  wilayah  kekuasaan Mataram  Islam  memiliki  latar  belakang  yang  terintegrasi  antara  Islam,  budaya  Jawa, dan  juga  kehidupan  religius  yang  ada  pada  masyarakat  (Chalik,  2011).  Artinya masyarakat  Mataram  terjadi  akulturasi  antara  Islam  dan  budaya  agama  sebelumnya, yakni Hindu.
Masyarakat  Aceh  sendiri  di  beberapa  tempat  sebenarnya juga  terjadi  akulturasi antara  keyakinan  Islam  dengan  keyakinan  lama  yakni  animisme.  Akulturasi  ini ditunjukkan  adanya  peringatan-peringatan  seperti  pada  ritus  orang  meninggal  seperti malam  ke-3,  5,  7,  sampai  dengan  malam  ke-100  dan  seterusnya  (Hasan,  2012).  Meski demikian,  masyarakat  Aceh  telah  bertekat  untuk  melaksanakan  syariat  Islam,  dan keinginan  tersebut  terwujud  dengan  lahirnya  qanun-qanun  yang  mengatur  perilaku masyarakat  dari  berbusana  sampai  dengan  tindak  kriminal,  dan  yang  melanggar diberikan hukuman denda, penjara dan juga hukum cambuk.
Sanksi  berupa  hukuman  cambuk  ini  memang  tidak  lazim  di  Indonesia,  pada umumnya  hukuman  penjara  yang  diterapkan  oleh  pemerintah.  Hukuman  cambuk  ini hanya  berlaku  di  Aceh  dimana  pemerintah  daerah  telah  mendapatkan  persetujuan pemerintah  pusat  Jakarta  dalam  pelaksanaan  syariat  Islam  secara  formal  yang dideklarasikan  Presiden  Republik  Indonesia,  yakni  KH.  Abdurrahman  Wahid  (Hadi, 2010). Sementara itu sampai saat ini pelaksanaan hukuman cambuk sudah berlangsung meskipun  juga  menuai  pro  kontra,  dimana  beberapa  lembaga  menyampaikan keberatannya.  Meski  demikian  hukuman  cambuk  tersebut  telah  diatur  dalam  qanun
Community, Volume 5, Nomor 2, Oktober 2019 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
yang  mengatur  tentang  tiga  hal  yakni  pelaku jarimah, jarimah ,  dan ‘ uqubat (Triyanto, 2018).
Adanya  hukuman  cambuk  semakin  menguatkan  pelaksanaan  syariat  Islam  di Aceh,  masyarakat  juga  sering  menerima  paparan  berita  tentang  penegakan  hukum syariat  Islam  itu  yakni  dengan  terselenggaranya  hukuman-hukuman  cambuk  yang dilaksanakan  diberbagai  kabupaten  di  provinsi  ini.  Dengan  demikian  syariat  islam semakin  kuat  dalam  hati  masyarakat,  dan  membuktikan  bahwa  pelanggaran  terhadap tindakan  yang  dilarang  dalam  syariat  Islam  benar-benar  mendapatkan  hukuman  dan bukan dibiarkan hilang kemudian lenyap.
Dengan  uraian  tersebut  memunculkan  pertanyaan  bagi  masyarakat  umum, khususnya  yang  berada  di  luar  Aceh  tentang  nilai-nilai  yang  berlaku  pada  masyarakat Aceh. Kemudian bagaimana konsepsi dan nilai-nilai yang menjadi acuan bertindak serta berperilaku  terbentuk  dalam  masyarakat?  Nilai-nilai  mana  yang  berlaku  pada masyarakat  Aceh  antara  syariat  Islam  dengan  Pancasila?  Melalui  tulisan  singkat  ini diungkapkan  bagaimana  masyarakat  pedesaan  Aceh  Barat  membentuk  sistem  nilai berdasarkan hasil penelitian yang telah selesai dilakukan.

## 2. Tinjauan Pustaka
2.1 Sistem Nilai
Setiap  masyarakat  dapat  dipastikan  memiliki  sistem  nilai,  karena  sistem  nilai melekat  pada  budaya  yang  dimiliki  oleh  masyarakat,  sedangkan  tidak  ada  satupun masyarakat  yang  tidak  berbudaya  (Ihromi,  2006).  Pada  masyarakat  yang  memiliki budaya Agama tertentu, maka sistem nilai juga akan mengikuti nilai-nilai dalam agama yang  dianutnya,  meskipun  dalam  beberapa  hal  ditengarai  nilai  agama  tidak  diadopsi secara totalitas. Bahkan juga sering agama atau budaya lain turut mempengaruhi.
Sistem  nilai  merupakan  satu  kesatuan  dari  nilai-nilai  yang  saling  berhubungan atau  hubungan  diantara  hubungan  yang  digunakan  oleh  suatu  masyarakat  (George Ritzer,  2010).  Nilai-nilai  dimaksud  merupakan  pembentuk  norma-norma  yang  ada dalam  masyarakat  dan  merupakan  kesepakatan  warga  masyarakat  baik  langsung  atau tidak  langsung.  Berikutnya  norma-norma  ini  yang  akan  digunakan  sebagai  pengatur tingkah laku warga masyarakat. Untuk itu diperlukan berbagai macam norma mengikuti kebutuhan manusia sebagai warga masyarakat.
Koentjaraningrat  menyebutkan  norma  sebagai  pranata  sosial,  dimana  pranata yang ada dapat diklasifikasikan sekurang-kurangnya dalam 8 (delapan) golongan, yaitu untuk  memenuhi  berbagai  macam  kebutuhan  seperti:  a).  Kehidupan  kekerabatan,  b). Mata  pencaharian  hidup,  c).  Pendidikan,  d).  Ilmiah  manusia  untuk  menyelami  alam semesta  e).  Kenyamanan  hidup  manusia,  f).  Mengelola  keseimbangan  dan  kekuasaan, g).  Berhubungan  dan  berbakti  kepada  Tuhan,  h).  Menghayati  keindahan  dan  rekreasi (Koentjaraningrat, 2009).
Community, Volume 5, Nomor 2, Oktober 2019 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
Inti  dari  yang  disampaikan  Koentjaraningrat  di  atas  adalah  bahwa  setiap kebutuhan manusia memerlukan aturan sehingga masyarakat bertindak dan berperilaku mengikuti  norma  yang  berlaku.  Dengan  demikian  normalnya  setiap  masyarakat  akan menghindari perbuatan yang dilarang dan menjalankan hal-hal yang diperbolehkan dan dianggap baik menurut masyarakat. Bahkan norma yang berlaku dalam masyarakat ini juga  diperkuat  oleh  religi  yang  dianut  masyarakat  tersebut.  Pada  sisi  yang  lain,  pada beberapa  masyarakat  sering  penerapan  nilai-nilai  agama  juga  sering  didampingi  oleh adat tradisi yang dimiliki masyarakat itu sendiri (Wahyuni, 2011).
Adat  tradisi  yang  mendampingi  nilai-nilai  agama  ini  yang  kemudian  juga memberikan kebudayaan yang berbeda-beda meskipun agama masyarakat sama namun memiliki  adat  yang  berbeda.  Perbedaan  adat  dan  tradisi  sering  terwujud  dan  tampak pada  perbedaan  etnik  dan  juga  geografi  dimana  masyarakat  menempati.  Dengan demikian  berlakunya  sistem  nilai  juga  akan  berbeda-beda  (Martiara,  2012). Penekanannya adalah bahwa sistem nilai yang berlaku pada setiap masyarakat bisa jadi berbeda-beda  meskipun perbedaan  itu  kecil.  Akan  tetapi  terkadang  dalam  suatu  area  / daerah  memiliki  adat  tradisi  atau  budaya  yang  sama  meskipun  secara  etnis  berbeda- beda.
2.2 Syariat Islam dan Pancasila Sumber Sistem Nilai
Sistem nilai sebagaimana tersebut di atas bersumber dari sebuah nilai yang lebih tinggi  lagi.  Dalam  kajian  ini  penulis  mengambil  apa  yang  telah  berlaku  di  wilayah penelitian  yaitu  Pancasila  dan  Syariat  Islam.  Pancasila  merupakan  dasar  negara  yang wajib  dipahami  dan  menjadi  pandangan  hidup  bagi  setiap  warga  negara,  sedangkan syariat islam merupakan nilai-nilai agama islam yang diterapkan oleh pemerintah Aceh melalui qanun-qanun yang ditetapkan.
Pancasila  dalam  sejarah  perumusannya  sesungguhnya  mengakomodir  hal-hal yang  memang  nilai-nilai  tersebut  sudah  ada  pada  masyarakat  Indonesia  meskipun jumlahnya hanya lima sila. Ketika dipertanyakan mengapa dengan lima sila? Soekarno menyebutkan  bahwa  lima  hal  tersebut  memang  telah  mengakar  pada  masyarakat Indonesia,  bahkan  angka  lima  memang  memiliki  filosofi  yang  menarik  dan  bernilai keramat.  Karena  angka  lima  itu  dalam  masyarakat  Indonesia  bisa  bermakna  rukun islam,  jari  tangan  dan  kaki  yang  masing-masing  lima,  panca  indera,  pandawa  yang berjumlah lima, larangan orang jawa juga menyebut “mo limo” , bahkan Empu Prapanca juga menyebut dalam kitabnya yakni negara kertagama dan kitab sutasoma karya Empu Tantular (MPR, 2012).
Sementara  itu,  diberlakukannya  syariat  Islam  di  Aceh  dalam  pandangan  Ali Geno  Berutu  merupakan  solusi  atas  konflik  Aceh  melalui  undang-undang  no  18  tahun 2001  tentang  otonomi  khusus  bagi  provinsi  Aceh.  Dimana  undang-undang  ini melengkapi undang-undang nomor 44 tahun 1999 tentang keistimewaan Provinsi Aceh
Community, Volume 5, Nomor 2, Oktober 2019 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
yang  mengandung  4  (empat)  keistimewaan  Aceh  salah  satunya  adalah  syariat  Islam (Berutu, 2016).
Dalam  pelaksanaannya,  pemerintah  dan  masyarakat  Aceh  tidaklah  “sekejam” dalam  bayangan  orang-orang  di  luar  Aceh  yang  sering  menggambarkan  hukuman potong  tangan  bagi  mereka  yang  terbukti  mencuri.  Karena  pelaksanaan  syariat  Islam telah  diatur  dalam  qanun-qanun  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah  Aceh.  Bahkan pemerintah  Aceh  dengan  keistimewaannya  membentuk  sebuah  dinas  yang  khusus mengurus  tentang  syariat  Islam.  Dalam  laman  resminya,  dinas  syariat  Islam memberikan  link  kurang  lebih  ada  15  perda  dan  qanun  yang  berkaitan  dengan  syariat Islam ini (Dinas Syariat Islam Aceh, 2020).
Berdasarkan  sejarah  penerapan  Pancasila  dan  syariat  Islam  di  atas,  maka  dapat kita  pastikan  bahwa  keduanya  merupakan  sumber  nilai  yang  berlaku  pada  masyarakat Aceh.  Pancasila  merupakan  sumber  nilai  dan  menjadi  pandangan  hidup  bangsa Indonesia  dimana  masyarakat  Aceh  merupakan  salah  satunya.  Sementara  itu  syariat Islam yang berlaku di Aceh merupakan keinginan masyarakat Aceh yang diperjuangkan melalui sejarah panjang yang juga mewarnai sejarah bangsa Indonesia. Meski demikian, syariat  Islam  sesungguhnya  pelaksanaan  dari  kehidupan  keber-agama-an  yang  dianut mayoritas masyarakat Aceh, dimana kehidupan masyarakat yang melaksanakan ibadah sesuai agamanya masing-masing juga dijamin oleh negara.

## 3. Metode Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  pendekatan  kualitatif.  Hal  ini  dipilih  untuk mendapatkan  data  yang  jauh  lebih  dalam  bahkan  tersembunyi  dalam  pemikiran  dan perasaan masyarakat. Pemilihan tempat penelitian ini dilakukan di pedesaan Aceh Barat dan  menemukan  sebuah  desa  bernama Gampoeng Paya  Baro. Gampoeng ini  memiliki beberapa hal yang sangat menarik untuk dipilih mengenai terbentuknya sistem nilai ini. Hal ini dikarenakan topik yang kental berkaitan antara Pancasila dan Syariat Islam yang sama-sama berjalan di tempat ini.
Pertimbangan  berkaitan  dengan  Pancasila  dan  Syariat  Islam  ini  antara  lain adalah bahwa:
a. Masyarakat  desa  ( gampoeng )  memiliki  pemikiran  yang  masih  murni  belum banyak dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan, sehingga boleh dikatakan masih banyak mempertimbangkan sisi positif dan kurang dalam memilih hal- hal negatif demi kepentingannya.
b. Posisi desa ini berjarak sekitar …km, dan memerlukan waktu kurang lebih 1 jam  sehingga  diprediksikan  pengaruh  kepentingan  masyarakat  kota  lebih sedikit di bandingkan masyarakat kota itu sendiri.
c. Berdasarkan  penelitian  awal,  masyarakat  di  gampoeng  ini  memiliki  data yang  lebih  unggul  dibandingkan  dengan gampoeng lain  di  sekitarnya.
Community, Volume 5, Nomor 2, Oktober 2019 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
Keunggulan  yang  dimaksud  ini  adalah  tentang  kondisi  masyarakatnya  yang memiliki pendidikan lebih baik dibandingkan gampoeng lainnya. Selain itu, banyak juga warga masyarakat yang lebih komplek, maksunya yang tinggal di tempat ini bukan hanya orang setempat tetapi juga warga yang berasal dari daerah lain, bahkan suku bangsa yang berbeda.
Pemilihan  informan dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling yang lebih menitikberatkan atas pertimbangan-pertimbangan tertentu agar dapat tercapai data  yang  diharapkan.  Banyak  sedikitnya  informan  sangat  relatif  dengan  data  yang diperoleh.  Untuk  itu,  Bungin  menyebutkan  ada  beberapa  langkah  dalam  menentukan informan  sebagai  sampel  ini,  yakni;  a).  pemilihan  sampel  awal  baik  untuk  observasi maupun  wawancara,  b).  pemilihan  sampel  lanjutan  untuk  mendapatkan  variasi  data yang mungkin ada, dan c). menghentikan pemilihan sampel jika sudah tidak ditemukan variasi data lagi (Bungin, 2012).

## 4. Temuan dan Pembahasan
Penelitian  yang  sudah  dilakukan  menemukan  bahwa  masyarakat  Aceh  Barat pedesaan  sangat  mengenali  syariat  Islam  dan  Pancasila  yang  digunakan  sebagai  dasar kehidupannya  sehari-hari.  Hanya  saja  masyarakat  memiliki  pandangan  yang  berbeda antara Pancasila dan Syariat Islam. Sebelum dipilahkan antara keduanya penting untuk dipaparkan  bahwa  masyarakat  meskipun  di  pedesaan,  tetapi  mampu  mengikuti informasi  dan  kehidupan  masyarakat  di  luar  Aceh.  Terlebih  hingar  bingarnya  Jakarta yang setiap hari dapat dipantau melalui televisi dan media sosial.
Masyarakat pedesaan Aceh memerlukan perjuangan lebih untuk melihat televisi dibandingkan  dengan  masyarakat  di  Pulau  Jawa  yang  bisa  nonton  televisi  hanya menggunakan antena UHF, sedangkan masyarakat Aceh harus mengeluarkan uang yang lebih banyak lagi untuk membeli parabola. Bukan berarti masyarakat Aceh lebih kaya, hal  ini  dikarenakan  tidak  ada  siaran  televisi  yang  ditangkap  dengan  antena  UHF. Masyarakat  Aceh  pedesaan  harus  mengumpulkan  uang  sedikit  demi  sedikit  demi memenuhi  kebutuhannya  untuk  menonton  televisi,  bahkan  sekarang  ini  dengan banyaknya  televisi  swasta  tetap  saja  harus  menggunakan  parabola.  Untuk  itu, masyarakat yang belum bisa mengumpulkan uang yang cukup untuk membeli parabola dan  televisi,  dapat  dipastikan  hanya  akan  menonton  di  tempat  tetangga  atau  tidak menonton  sama  sekali.  Padahal,  pada  saat  ini  sudah  jaman  milenial  yang  sudah mengedepankan program digital.
Akan  tetapi  pada  masyarakat  pedesaan  di  lokasi  penelitian  sudah  banyak memiliki televisi dengan antena parabola, bahkan smartphone bukan hal yang asing lagi bagi  masyarakat  ini.  Sehingga  masyarakat  disini  sangat  melek  informasi  di  level  lokal maupun nasional bahkan internasional melalui media sosial yang sudah mereka miliki. Sehingga ketika Islam “disudutkan”, masyarakat disini juga memantaunya. Masyarakat
Community, Volume 5, Nomor 2, Oktober 2019 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
ini  melihat  juga  merasakan  ketidaknyamanan  karena  agama  dan  kehidupan  religinya yang  diusik.  Tentu  hal  ini  bukan  hanya  “masalah”  terakhir  yang  menjadi  pembahasan masyarakat  umum  saja,  tetapi  juga  sejak  lama  yang  mana  masyarakat  merasakan ketidakadilan  dan  terusik  kenyamanannya  itu.  Masyarakat  memiliki  pemikiran  bahwa seharusnya  semua  manusia  sebagai  warga  negara  ini  berlaku  kesetaraan  dan kesederajatan (Effendi, 2013).
Dengan demikian tidak boleh yang satu menyinggung apalagi melukai yang lain hanya  karena  perbedaan  identitas  diri,  politik  apalagi  atas  nama  seni.  Maka  kemudian wajar masyarakat memiliki pandangan yang membedakan antara Pancasila dan Syariat Islam, meskipun dalam konsep syariat Islam adalah pelaksanaan dari Pancasila. Namun yang pasti, syariat Islam bersumber pada agama dimana dalam kajian sosiologis, orang beragama  menjadikan  agama  sebagai world  view dan  menginterpretasikan  dalam kehidupan sehari-hari (Lubis, 2017).
Hasil penilitian mendapatkan bahwa masyarakat dalam menentukan sistem nilai juga  berdasarkan  pengalaman  kehidupan  dan  membandingkan  antara  kedua  sumber nilai  tersebut  di  atas.  Masyarakat  memulai  dari  membandingkan  antara  orang-orang yang  taat  mengikuti  nilai-nilai  Pancasila  dan  Syariat  Islam  dan  yang  melakukan penyimpangan  terhadap  keduan  sumber  nilai  tersebut.  Secara  rinci  dapat  digambarkan model pembentukan nilai tersebut sebagaimana tersebut di bawah ini:
Gambar 4.1: Model Pembentukan Sistem Nilai
Community, Volume 5, Nomor 2, Oktober 2019 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
Masyarakat  menggunakan  sistem  nilai  yang  menjadi  acuan  dalam  berperilaku baik Pancasila maupun syariat Islam. Masyarakat memandang syariat Islam merupakan pelaksanaan  Nilai-nilai  Pancasila  yakni  Ketuhanan  Yang  Mahaesa.  Berdasarkan kehidupan  sehari-hari  pada  masyarakat  Indonesia,  orang  yang  berlandaskan  Pancasila dan  melakukan  kesalahan  akan  mendapat  hukuman  atau cemoohan  warga  masyarakat, namun  sering juga  dibiarkan begitu  saja  dan  masyarakat  harus  memakluminya,  namun dalam syariat Islam siapapun melakukan kesalahan akan mendapatkan dosa yang akan mempengaruhi  kehidupannya  setelah  mati  dan  akan  masuk  neraka  meskipun masyarakat  dipaksa  memaklumi.  Selain  itu,  yang  taat  aturan  paling  tinggi  hanya mendapatkan  apresiasi,  sedangkan  dalam  syariat  Islam  selain  diapresiasi  juga  akan dijanjikan pahala dan bisa masuk syurga.
Orang  bersalah  dalam  Pancasila  sebenarnya  juga  akan  berdosa,  namun  jika dihubungkan  dengan  agama.  Tetapi  kebanyakan  yang  menonjol  dari  Pancasila  adalah kesalahan-kesalahan  khususnya  yang  bersinggungan  dengan  Islam  sering  umat  Islam diminta  untuk  memaklumi.  Kasus  ini  dicontohkan  pembacaan  puisi  ibu  yang  dinilai sangat  melukai  umat  Islam  khususnya  masyarakat  Aceh  yang  juga  memberlakukan syariat  Islam.  Namun,  pembuat  puisi  maupun  pembacanya  dinilai  tidak  diberikan hukuman, bahkan umat Islam diminta memaafkan dan memaklumi.
Belajar dari kondisi seperti di atas, maka sebagian berpandangan bahwa perilaku berdasarkan  syariat  Islam  lebih  baik,  sedangkan  sebagian  lagi  memandang  perilaku berdasarkan  Pancasila  lebih  indah.  Para  tokoh  atau  pihak-pihak  yang  memiliki kewenangan mengakses warga masyarakat dapat menentukan dan menekankan tentang nilai-nilai  mana  yang  dapat  digunakan  oleh  masyarakat  luas  dalam  bertindak  atau berperilaku. Pihak-pihak ini memiliki peranan dan tanggungjawab yang sangat penting dalam memberikan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang sistem nilai yang berlaku dalam masyarakatnya.
Yang  lebih  penting  dari  itu  adalah  pandangan  bahwa  syariat  Islam  di  Aceh merupakan  pelaksanaan  dari  Pancasila,  dimana  melaksanakan  sila  pertama  yakni menjalankan  aktivitas  beragama.  Hal  ini  diakui  masyarakat  dan  juga  pemerintah, sehingga  syariat  Islam  di  Aceh  dapat  dilaksanakan.  Namun,  masih  ada  sebagian masyarakat  bawah  yang  kurang  sependapat  dengan  hal  itu.  Untuk  itu  sangat  penting untuk  tetap  memberikan  pemahaman  kepada  seluruh  lapisan  masyarakat  bukan  hanya lapisan atas apalagi hanya formalitas kegiatan yang mementingkan terlaksananya saja.

## 5. Penutup
Berdasarkan  uraian  sebagaimana  tersebut  di  atas  maka  dapat  diambil  sebuah kesimpulan bahwa dalam pembentukan sistem nilai masyarakat mempertimbangkan dan sebagian membedakan sanksi yang ada pada kedua sumber nilai tersebut. Fokus utama
Community, Volume 5, Nomor 2, Oktober 2019 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
adalah  tentang punishment  and  rewards yang  berlaku  ketika  seseorang  melakukan penyimpangan  atau  pelanggaran  maupun  mentaati  nilai-nilai  yang  bersumber  dari keduanya.  Belajar  dari  kehidupan  sehari-hari  itu  masyarakat  memiliki  pandangannya sendiri,  selain  itu  para  tokoh  masyarakat  dan  komponen  masyarakat  lainnya  turut menentukan  bagaimana  sebuah  nilai  dapat  diterima  maupun  tidak  diterima  oleh masyarakat luas, meskipun masyarakat sendiri juga menilai secara langsung.
Pada sisi yang lain juga dapat dilihat bahwa bagi masyarakat yang memandang bahwa  syariat  islam  merupakan  pelaksanaan  dari  Pancasila  yakni  sila  pertama,  juga memandang  bahwa  pelanggaran  atas  nilai-nilai  Pancasila  sesungguhnya  juga  akan mendapatkan sanksi akhirat dimana orang yang melakukan dosa bisa masuk neraka dan yang taat akan berpahala juga akan dijanjikan syurga. Dengan demikian jika mengikuti pandangan  tadi  sangat  relevan  jika  syariat  Islam  merupakan pelaksanaan  yang  riil  sila pertama dari Pancasila.
Dengan pandangan sebagaimana tersebut di atas maka sebagian masyarakat bisa saja  mengambil  salah  satunya  sebagai  sistem  nilai  yang  dipertimbangkan  dalam bersikap dan berperilaku sehari-hari. Akan tetapi, bisa juga masyarakat akan mengambil keduanya sebagai sistem nilai apalagi ketika dipahami bahwa antara keduanya tidak ada yang harus dipertentangkan.

## 6. Daftar Pustaka
Berutu,  A.  G.  (2016)  ‘Penerapan  Syariat  Islam  Aceh  Dalam  Lintas  Sejarah’, Jurnal Hukum , 13(2), pp. 163–188.
Bungin,  B.  (2012) Analisis  Data  Penelitian  Kualitatif:  Pemahaman  Filosofis  dan Metodologis  ke  Arah  Penguasaan  MOdel  Aplikasi .  Edisi  1  Ce.  Jakarta:  PT RajaGrafindo Persada.
Chalik, A. (2011) ‘Islam Mataraman dan Orientasi Politiknya Dalam Sejarah Pemilu di Indonesia’, Islamica , 5(2), pp. 269–277.
Dinas Syariat Islam Aceh (2020) perda-atau-qanun , Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh . Available at: https://dsi.acehprov.go.id/perda-atau-qanun/ (Accessed: 10 January 2020).
Effendi,  E.  M.  S.  K.  A.  H.  R.  (2013) Ilmu  Sosial  Budaya  Dasar .  Edisi  Keti.  Jakarta:
Kencana Prenada Media Group.
George  Ritzer,  D.  J.  G.  (2010) Teori  Sosiologi  Modern .  Jakarta:  Kencana  Prenada Media Group.
Hadi,  A.  (2010) Aceh,  Sejarah,  Budaya,  dan  Tradisi .  Edisi  Pert.  Jakarta:  Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Community, Volume 5, Nomor 2, Oktober 2019 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
Hasan,  R.  (2012)  ‘Perspektif  Sejarah:  Berkembangnya  Islam  Dan  Sistem  Perubahan Sosial dan Budaya Masyarakat Aceh’, in Dkk, M. I. B. M. L. (ed.) Sustainable Development  and Acehnese  Welfare:  Opportunities  and  Challenges . ADIC, pp. 707–718.
Ihromi, T. (2006) Pokok-Pokok Antropologi BUdaya . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Koentjaraningrat (2009) Pengantar Ilmu Antropologi . Jakarta: Rineka Cipta.
Lubis,  H.  M.  R.  (2017) Sosiologi  Agama:  Memahami  Perkembangan  Agama  dalam Interaksi Sosial . Edited by I. Syaukani. Jakarta: Kencana.
Martiara,  R.  (2012) Nilai  dan  Norma  Budaya  Lampung:  Dalam  Sudut  Pandang Strukturalisme .  Yogyakarta:  Program  Pasca  Sarjana  Institut  Seni  Indonesia Yogyakarta.
MPR,  T.  K.  S.  M.  P.-2014  dan  P.  (2012) Empat  Pilar  Kehidupan  Berbangsa  dan Bernegara . Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.
Sulistyowati, S. S. dan B. (2013) Sosiologi Suatu Pengantar . Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
Triyanto  (2018)  ‘Etnis  Peranakan  Tionghoa  di  Negeri  Syariat  Islam  (Suatu  Kajian Adaptasi  dengan  Masyarakat  Meulaboh)’,  in  Syafruddin  et  al.  (eds) Konferensi Nasional  Sosiologi  VII .  Mataram:  Penerbit  FKIP  Universitas  Mataram,  pp. 1190–1215.
Wahyuni (2011) ‘Perubahan Sistem Nilai dan Budaya Dalam Pembangunan’, Sulesana Jurnal Wawasan Keislaman , 6(2), pp. 206–215. Available at: http://journal.uin- alauddin.ac.id/index.php/sls/article/view/1417.