## PERAN LITERASI DIGITAL BAGI MASYARAKAT DALAM MENGURANGI DAMPAK KEJAHATAN TRANSASKI ELEKTRONIK ILLEGAL
Annisa Romadhonia 1, Sukma Hidayatun Nahdliyin 3, Miftakhul Janah 2,
1 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Email: annisaromadhonia778@gmail.com 2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, E-mail: sukma.hidayatun06@student.uns.ac.id 3 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Email: miftakhuljanah890@gmail.com
Naskah diterima: 4 April 2024; revisi: 10 April 2024; disetujui: 19 April 2024 DOI:

## Abstrak:
Penelitian  ini  dilatar  belakangi  sebab  akibat  majunya  perkembangan  teknologi terutama akibat arus globalisasi. Salah satu bidang yang terkena imbas dari majunya teknologi  adalah  bidang  keuangan.  Saat  ini  industri  Financial  Technology  (Fintech) mengeluarkan  produk peer  to  peer lending (P2P)  berupa  pinjaman  online.  Namun, permasalahan  yang  kemudian  muncul  ialah  adanya  pinjaman  online  illegal  yang secara jelas tidak terdaftar dalam Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Fenomena seperti itu merupakan bentuk pelanggaran hukum dimana keadaan saat ini semakin marak dan banyak memakan korban. Oleh sebab itu pentingnya menjadi individu yang melek akan digital dimulai dengan faham akan literasi digital. Pentingnya literasi digital bagi masyarakat, terutama bagi golongan masyarakat yang susah mengikuti isu kemajuan teknologi.  Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  hukum  yurudis  normatif  dengan pendekatan perundang-undangan, aturan  hukum dan permasalahan isu pelanggaran hukum.
Kata Kunci: Literasi Digital, Financial Technology , Pinjol Illegal

## LATAR BELAKANG
Saat  ini  perkembangan  pasar  bebas  semakin  meluas,  hal  tersebut menyebabkan  terjadinya  perubahan  besar-besaran  seiring  dengan  berjalannya waktu.  Banyak  hal  yang  berubah  salah  satunya  adalah  industri  ekonomi.  Adanya teknologi  yang  semakin  hari  semakin  canggih  juga  mempengaruhi  kegiatan perekonomian nasional. Perekonomian nasional pun mengikuti arus perkembangan teknologi guna menciptakan kedamaian dan kualitas ekonomi bagi masyarakat yang lebih  baik.  Di  era  globalisasi  saat  ini  seluruh  aktivitas  terbantu  dengan  masuknya teknologi. Hal tersebut tentunya membawa hal yang positif maupun negatif. Misalnya pada  sektor  keuangan,  salah  satu  contohnya  kini  terdapat  platform  jasa  keuangan yang  ditawarkan  oleh  Perusahaan  Fintech  ( financial  technology )  berupa  pinjaman online. 1
Bentuk  perubahan  dari adanya  kemajuan  teknologi  bisa  terlihat  pada  aktivitas sehari-hari, dimana kini beberapa aktivitas bisa dilaksanakan tanpa tatap muka secara langsung  melainkan  melalui  gadget  saja.  Pertemuan  virtual  hanya  bisa  dilakukan lewat  smartphone  yang  sudah  terkoneksi  internet  dengan  baik.  Seiring  dengan mudahnya  akses  informasi,  masyarakat  sekarang  dituntut  untuk  terus  mengikuti perubahannya agar tidak pernah tertinggal informasi. Masyarakat harus lebih terbuka akan  segala  penemuan-penemuan  terbaru  kini.  Namun,  bukan  hanya  terbuka  saja, diharapkan mampu untuk memilih mana informasi yang layak diterima ataupun tidak. 2 Kemudahan yang dihadirkan oleh industri fintech ialah adanya produk keuangan bebasis digital, dimana produk tersebut memudahkan msyarakat dalam mengajukan pinjaman. Fintech menghadirkan produk peer to peer lending (P2P lending) atau biasa yang  disebut  pinjaman  online.  Produk  ini  amat  sangat  lebih  mudah  pengajuan  dan penerimaannya  dibandingkan  dengan  fasilitas  kredit  yang  ditawarkan  oleh  bank konvensional ataupun koperasi. 3 Pinjaman online hadir pertama kali di Indonesia pada akhir Tahun 2014 yang dipelopori oleh Perusahaan Fintech (Financial Technology). Kemudian pada tahun berikutnya Bank dan Lembaga Keuangan pun ikut menawarkan
1 Abdurrazaq  Triansyah  Et  Al.,  “Peran  Otoritas  Jasa  Keuangan  Dalam  Perlindungan  Hukum  Bagi Pengguna Pinjaman Online Ilegal,” Cross Border , 5 (2), 2022.
2 Arfian Muhammad Hakim And Djoko Set yabudi, “Terpaan Informasi Pinjaman Online Di Media Online Dan Terpaan E-Wom Di Grup Facebook Pinjaman Online Dengan Tingkat Pengetahuan Masyarakat Dalam Penggunaan Pinjaman Online,” Interaksi Online , 9 (1), 2020.
3 Abdur razaq  Triansyah  Et  Al.,  “Peran  Otoritas  Jasa  Keuangan  Dalam  Perlindungan  Hukum  Bagi Pengguna Pinjaman Online Ilegal,” Cross Border , 5 (2), 2022.
berbagai produk pinjaman mudah dengan proses cepat yang tentunya terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 4 Adapun dasar hukum Pinjaman Online yang legal diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
OJK  sebagai  lembaga  resmi  milik  pemerintahan  terkait  jasa  keuangan  harus mengawasi dengan serius kepada lembaga penyedia layanan peer to peer lending . Perusahaan fintech yang mengeluarkan layanan pinjaman online tidak boleh alpa dari awasan OJK sedikitpun demi menjaga kepastian hukumnya. Menurut Lee & Shin yang telah  dikutip  oleh  Aviani,  terdapat  enam  model  yang  dikembangkan  oleh  industri fintech, diantara meliputi:
1)  Payment (pembayaran)
2)  Wealth management

## 3)  Crowdfunding
4) Peer to peer lending (P2P lending)

## 5)  Capital Markets

## 6)  Layanan asuransi
Pinjaman online merupakan bentuk pengembangan dari inovasi layanan peer to peer lending  yang disebut sebagai layanan peminjaman baik kepada individu ataupun untuk keperluan bisnis. Sampai 6 Oktober 2021 sejumlah 106 penyelenggara peer to peer lending sudah terdaftar dan berizin resmi dari OJK. 5
Pinjaman  online  selain  yang  terdaftar  dianggap  sebagai  pinjol  ilegal.  Dari statusnya yang ilegal, pinjaman online yang tidak terdaftar dan tidak berizin di OJK jelas  melakukan  pelanggaran  Peraturan  OJK  Nomor  77/POJK.01/2016  Tentang Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis  Teknologi  Informasi.  Pinjol  yang  illegal merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum karena akan banyak konsekuensi yang akan didapatkan jika masyarakat menggunakan jasa pinjol illegal. Pinjol illegal beroperasi  tanpa  izin  yang  sah  sehingga  cara  kerja  mereka  adalah  memutar  dana kepada pihak ketiga yang nantiny akan menimbulkan kerugian di masyarakat. Selain itu,  bahaya  yang lain  adalah  adanya  penyalahgunaan  data  pribadi  nasabah berupa data diri sampai nomor kontak akan disebar tanpa pertanggungjawaban yang jelas. 6
4 Rini Fathonah Et Al., “Sosialisasi Dan Edukasi Bahaya Pinjaman Online Ilegal Di Desa Merak Batin”, Jurnal Sinergi , 3 (2), 2022.
5 Aviani G omulya, “Efektivitas Peran Literasi Digital Dalam Pembangunan Ekonomi Digital, Studi Kasus Pada Korban Kejahatan Pinjaman Online Ilegal,” Kritis , 32 (2), 2023.
6 Ibid
Kebanyakan masyarakat pasti mengira bahwa degan menggunakan pinjol illegal maka mereka akan dengan mudah mendapatkan solusinya. Namun, ternyata dibalik kemudahan  tersebut  akan  menyimpan  banyak  sekali  resiko  yang  akan  dihadapai salah  satu  resiko  tersbesarnya  adalah  penyebaran  data  pribadi.  Data  pribadi merupakan asset  berharga yang tidak berhak diketahui oleh orang lain. Dari sekian banyaknya kasus pinjol illegal membuktikan pada akhirnya meskipun sampai saat ini pertumbuhan  pinjol  illegal  terus  bertumbuh  namun  tidak  akan  pernah  bisa memberikan Solusi yang baik. Kurangnya paying hukum yang kuat dan mengikat serta minimnya  pengetahuan  masyarakat  membuat  layanan  pinjol  ini  sangat  riskan  ada tindak kejahatan. Sebab adanya ini dikarenakan juga dalam proses layanannya tidak benar-benar dianalisis bahkan hanya dilakukan tanpa tatap muka dan hanya melewati prosedur skema digital. 7
Survey  yang  dilakukan  oleh  Otoritas  Jasa  Keuangan  dalam  Survei  Nasional Literasi  Keuangan  2019  (SNLIK).  Dalam  survey  tersebut  tercatat  tingkat  inklusi (pengunaan) produk dan jasa keuangan di Indonesia sudah mencapai 76.19%. Angka tersebut  menunjukan  bahwa  76,19%  masyarakat  Indonesia  telah  menggunakan produk dan jasa keuangan dalam kesehariannya. Namun, di sisi lain tingginya angka penggunaan  produk  dan  jasa  keuangan  tersebut  tidak  diimbangi  dengan  tingkat literasi  (pengetahuan)  masyarakat  Indonesia dalam  menggunakan  produk  dan  jasa keuangan yang hanya mencapai 38,03% atau hanya separuhnya saja. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat sebagian besar telah memanfaatkan, namun tidak banyak yang paham mengenai apa yang mereka pakai baik untung rugi, syarat dan ketentuan  dari  penggunaan  produk/jasa  keuangan  seperti  dalam  pinjaman  online. 8 Sehingga,  kesenjangan ini  menjadi  salah  satu  penyebab  banyaknya  permasalahan dalam pinjaman online.
Pembangunan  ekonomi  digital  memerlukan  pondasi  utamanya  yakni  literasi digital.  Menurut  UNESCO,  literasi  digital  merupakan  seluruh  kemampuan  untuk mengakses,  mengelola,  memahami,  mengintegrasikan,  mengkomunikasikan, mengevaluasi, dan menciptakan informasi secara aman dan tepat melalui teknologi digital  untuk  pekerjaan,  pekerjaan  yang  layak,  dan  kewirausahaan.  Ini  mencakup
7 Rini Fathonah Et Al., “Sosialisasi Dan Edukasi Bahaya Pinjaman Online Ilegal Di Desa Merak Batin”, Jurnal Sinergi , 3 (2), 2022.
8 Arfian Muhammad Hakim And Djoko Setyabudi, “Terpaan Informasi Pinjaman Online Di Media Online Dan Terpaan E-Wom Di Grup Facebook Pinjaman Online Dengan Tingkat Pengetahuan Masyarakat Dalam Penggunaan Pinjaman Online,” Interaksi Online , 9 (1), 2020
kompetensi  yang  secara  beragam  disebut  sebagai  literasi  komputer,  literasi  TIK, literasi informasi dan literasi media.
Pada tahun 2020 Kominfo melakukan survey mengenai Tingkat literasi digital di seluruh provinsi. Adapun hasil yang didapatkan ialah Indonesia menempati urutan ke 3 dari ranking tertinggi 5. Hal ini dapat diartikan bahwa Indonesia masih berada dalam posisi bawah. Menurut kurnia dan Wijayanto,  Literasi digital merupakan kompetensi yang menekankan pada kecakapan pengguna media digital dalam melakukan proses mediasi media digital yang dilakukan secara produktif. Harapan dari adanya literasi digital ialah menciptakan masyarakat yang bertanggung jawab, bukan hanya mampu mengoperasikan  saja  namun  harus  dalam  keadaan  sadar  betul  akan  tanggung jawabnya.  Sehingga  hal  tersebut  disebut  sebagai  perkembangan  Pembangunan literasi dalam segala aspek, menurut Monggilo.
Sebenarnya  fintech  telah  mengikutsertakan  peran  literasi  finansial  secara individu.  Segala  bentuk  pengelolaan  informasi  secara  bijak  dan  benar  serta penerimaan informasi yang efektif dalam pengelolaan asset itu disebut sebagai bentuk literasi finansial secara individu. Upaya literasi finansial memanglah harus dimulai oleh diri sendiri. Literasi finansial didapatkan dari beberapa pengalaman yang telah dilalui yang  dibarengi  dengan  pengetahuan  juga.  Individu  yang  dikatakan  melek  literasi adalah  mereka  yang  canggih  dalam  urusan  pembelanjaan  asset,  maksud  canggih disini adalah mereka mengetahui untung dan rugi dari setiap apapun transaksi yang mau dilakukan. Inilah yang disebut kompeten dalam hal literasi finansial seperti yang telah dikatakan oleh Moore yang dikutip oleh Gomulya. Menurut Mandel yang dikutip, bahwa literasi keuangan meliputi kemampuan untuk bisa mengevaluasi seluruh aset keuangan secara kompleks guna tepat sasaran dalam membelanjakannnya. Tujuan dari  proses  evaluasi  keuangan  tersebut  bertujuan  bukan  hanya  pada  jangka  waktu yang singkat saja, melainkan perlu juga evaluasi keuangan dalam skala jangka waktu yang  panjang.  Literasi  keuangan  disbeut  sebagai  tolak  ukur  seseorang  dalam pengelolaan  keuangan  prbadinya,  karena  harus  didasarkan  pada  ketrampilan, pengetahuan dan perliaku beserta keterkaitannya.
Pengawasan  terkait  fintech  yang  salah  satu  isinya  berupa  perlindungan konsumen  dari  adanya  tindak  negative  haruslah  terus  digalakan,  karen  demi mewujudkan  keberlangsungan  industri  fintech  yang  aman  dan  dipercaya  oleh masyarakat.  Resiko  yang  dihadapi  oleh  industri  fintech  adalah  terkiat  perlindungan konsumen,  stabilitas  sistem  keuangan,  payment,  stabilitas  ekonomi  nasional,  serta
yang  tak  kalah  penting  adalah  legalitas  pelaku  bisnig  guna  menghindari  adnaya oknum  tak  bertanggung  jawab  yang  nantinya  akan  melanggar  hak-hak  konsumen. Segala  bentuk  upaya  hukum  tersebut  diharuskan  mampu  memberikan  aspek perlindungan hukum bagi seluruh pihak terlebih bagi pihak yang lemah dalam hal ini adalah konsumen. 9
Sebuah  penelitian  yang  menggunakan  Teknik  pengumpulan  data  berbasis kuisioner didapatkan data bahwa sebetulnya masyarakat sudah memahami bahaya akan  adanya  resiko  pinjaman  online  illegal.  Resiko  yang  didapatkan  paling  sering adanya  penyalahgunaan  data  pribadi.  41  dari  48  respondem  artinya  85,2% mengatakan  bahwa  paham  betul  adanya  resiko  tersebut  dan  hanya  7  responden (14,5%)  saja  yang  sedikit  paham.  Namun,  problematikanya  yaitu  pada  tataran bagaimana  tahap  pelaporan  jika  menemukan  adanya  pinjol  illegal.  Data  yang didapatkan  menyatakan  bahwa  dari  48  responden,  hanya  12  responden  saja  atau hanya sebesar 25% yang paham sekali bagaimana cara melaporkan adanya pinjaman online  illegal,  Adapun  sisanya  sebesar  22  responden  (45,8%)  sedikit  paham  dan terdapat 14 responden (29,2%) yang sama sekali tidak paham. 10
Perlindungan  data  pribadi  nasabah  sebenarnya  telah  diatur  ke  dalam  pasal- pasal di UU ITE, yaitu pada Pasal 30 sampai Pasal 33 dan Pasal 35 yang masuk ke dalam Bab VII mengenai Perbuatan Yang Dilarang. Secara tegas UU ITE melarang adanya  akses  secara  melawan  hukum  kepada  data  milik  orang  lain  melalui  sistem elektronik  untuk  memperoleh informasi  dengan  cara  menerobos  sistem  pengaman. Kemudian sebagai landasan hukum dan acuan bagi penyedia platfrom Fintech yang berbasis  sistem  elektronik,  dalam  Pasal  14,  16,  17,  dan  18  Peraturan  Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP 71/2019)  secara  tegas  telah  diatur  mengenai  kewajiban  bagi  setiap  penyelenggara sistem  elektronik  untuk  melaksanakan  prinsip  pelindungan  data  pribadi  dalam melakukan pemrosesan data pribadi.
Peraturan  Menteri  Kominfo  Nomor  20  Tahun  2016  tentang  Perlindungan  Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (mengatur mengenai hak pemilik data pribadi atas kerahasiaan  data  pribadinya.  Apabila  terdapat  kerugian  yang  dialami  misalnya terdapat kebocoran data, maka berhak untuk mengajukan pengaduan dalma rangka
9 Aviani Gomulya, “Efektivitas Peran Literasi Digital Dalam Pembangunan Ekonomi Digital, Studi Kasus Pada Korban Kejahatan Pinjaman Online Ilegal,” Kritis , 32 (2), 2023.
10 Ibid
penyelesaian  sengketa  pribadi.  Konsumen  berhak  meminta  untuk  dilakukan pemusnahan  data  pribadinya  dalam  sistem  elektronik.  Untuk  perlindungan  data pribadi  dalam  hal  pinjaman  online  akan  diatur  lebih  jelas  pada  POJK  No 77/POJK.01/2016  tentang  layanan  pinjam  meminjam  uang  berbasis  teknologi informasi. 11
Menurut  Herman  yang  dikutip  oleh  Gomulya,  kurangnya  intervensi  beberapa lembaga  terkait  menyebabkan  rumitnya  alur  perlindungan  ini.  Meskipun  OJK  telah melaksanakan  tugansya  berupa  memberikan  informasi,  edukasi,  dan  menyediakan layanan pengaduan, namun aktivitas OJK masih kurang dirasakan oelh masyarakat. Triansyah dan Nim dalam penelitiannya juga menyebutkan bahwa OJK melalui satgas waspada  investasi  telah  menjalankan  tupoksinya,  walaupun  telah  dibentuk  satgas seperti itu tapi tetap saja tidak bisa membendung banyakan pinjol illegal yang terus bermunculan serta alpa dari pengawasan satgas waspada investasi OJK.
Semakin liarnya pinjol illegal tentunya banyak dampa buruk yang terjadi, salah satu bentuknya adanya nasabah pinjol yang mengakhiri hidupnya akibat terlilit hutang. Polri dalam hal ini sebagai penegak hukum juga telah melaksanakan tugasnya seperti melakukan tindak pidana dalam kasus cybercrime meskipun kinerjanya yang belum optimal.  Kinerja  Polri  yang  belum    maksimal  tersebut  salah  satu  penyebabnya  juga adanya  hambatan  dari  UU  perbankan  yang  tidak  ada  alat  untuk  pembuktian  tindak pidan ITE dan minimnya SDM kepolisian dalam mengungkap kasus pelanggaran ITE. 12 Oleh sebab itu, penelitian ini memiliki pokok pembahasan terkait bagaimana peran literasi  digital  serta  peran  pemerintah  dalam  meningkatkan  literasi  digital  terlebih sebagai permasalahan pengurangan dampak pinjaman online illegal.

## METODE
Metode  penelitian  yang  digunakan  ialah  penelitian  hukum  yuridis  normatif. Penelitian  ini  menggunakan  sumber  pada  peraturan  perundang-undangan  dan beberapa  bahan  kepustakaan  terkait  isu-isu  hukum.  Adapun  pendekatan  yang digunakan  ialah  pendekatan  perundang-undangan  dan  permasalahan  isu  hukum yang marak terjadi saat ini. Penelitian ini disajikan secara deskriptif analitis dengan menganalisis suatu permasalahan isu hukum yang akan dikaji dengan bahan hukum.
11 Husni Kurniawati and Yunanto Yunanto, “Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Debitur Dalam Aktivitas Pinjaman Online,” Jurnal Ius Constituendum , 7 (1), 2022.
12 Aviani  G omulya,  “Efektivitas  Peran  Literasi  Digital  Dalam  Pembangunan  Ekonomi  Digital,  Studi Kasus Pada Korban Kejahatan Pinjaman Online Ilegal,” Kritis , 32 (2), 2023.
Bahan  hukum  yang  digunakan  meliputi  peraturan  perundang-undangan  dan  bahan hukum sekunder seperti jurnal penelitian dan situs internet terpercaya.

## ANALISIS DAN DISKUSI

## Peran Literasi Digital bagi Masyarakat
Menurut  Devri  Suherdi  literasi  digital  mengacu  pada  pengetahuan  dan kecakapan  pengguna  dalam  menggunakan  media  digital  seperti  alat  komunikasi, jaringan  internet,  dan  lainnya.  Kecakapan  pengguna  digital  mencakup  kemampuan untuk  menemukan,  mengerjakan,  mengevaluasi,  menggunakan,  membuat  dan memanfaatkan media digital/dengan cara yang bijak, cerdas, cermat, dan tepat sesuai kegunaannya.
Menurut  Paul  Gilster  dan  Seung-Hyun  Lee  mengatakan  bahwa  literasi  digital adalah  kemampuan  untuk  memahami  dan  menggunakan informasi  dalam  berbagai format  dari  berbagai  sumber  ketika  dipresentasikan  melalui  komputer.  Di  sisi  lain, menurut  Graduate  Learning  Outcome  3  (DU  GLO3)  dari  Deakin  University,  literasi digital  adalah  penggunaan  teknologi  untuk  menemukan,  menggunakan,  dan menyebarkan informasi di dunia digital. 13 Namun, menurut Commmon Sense Media (2009),  literasi  digital  mencakup  tiga  kemampuan:  penggunaan  teknologi, pemahaman dan pemahaman konten digital, dan penilaian kredibilitasnya. Selain itu, bagaimana membuat, meneliti, dan berkomunikasi dengan alat yang tepat. 14
Dari  beberapa  definisi  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  literasi  digital  bukan hanya  kemampuan  untuk  mencari,  menggunakan,  dan  menyebarkan  informasi;  itu juga  memerlukan  kemampuan  untuk  membuat  dan  mengevaluasi  informasi, memastikan bahwa aplikasi yang dilakukan tepat, dan memahami secara menyeluruh apa yang terkandung dalam konten digital. Dalam arti lain, literasi digital mencakup tanggung jawab untuk setiap orang yang menyebarkan informasi.
Pada  dasarnya,  literasi  adalah  kemampuan  dasar  seseorang  untuk  membaca dan menulis. Berikut ini adalah beberapa jenis literasi:
1) Literasi  dasar  adalah  kemampuan  dasar  yang  dimiliki  setiap  orang  dalam membaca,  menulis, mendengarkan, dan berhitung. Tujuannya adalah untuk
13 Lee, S. H, “Digital literacy education for the development of digital literacy”, International Journal of Digital Literacy and Digital Competence (IJDLDC) , 5 (3), 2014.
14 Sense, A. C. Digital Literacy and Citizenship in the 21st Century. San Francisco: Common Sense Media. 2019.
meningkatkan kemampuan seseorang dalam menulis, membaca, berkomunikasi, dan berhitung sebaik mungkin.
2) Literasi  perpustakaan  adalah  kemampuan  untuk  memahami  dan membedakan karya tulis atau karya ilmiah fiksi dan nonfiksi, memahami cara menggunakan katalog dan indeks, dan memahami informasi yang terkandung di dalamnya.
3) Literasi  media  adalah  kemampuan  seseorang  untuk  mengidentifikasi  dan memahami  berbagai  jenis  media,  seperti  media  cetak  dan  elektronik,  serta memahami cara masing-masing digunakan.
4) Literasi  teknologi adalah  kemampuan  seseorang  untuk  memahami  dan memahami  berbagai  aspek  teknologi,  seperti hardware dan software ; memahami  cara  menggunakan  internet;  dan  memahami  etika  dalam menggunakan teknologi, terutama media sosial.
5) Literasi visual berasal dari gagasan bahwa gambar dapat dibaca, yang berarti informasi dapat dikomunikasikan melalui proses membaca. 15
Literasi digital mencakup pengetahuan tentang berbagai jenis mesin pencari dan cara menggunakan internet. Namun, pengguna harus menyadari bahwa tidak semua informasi yang tersedia di internet memiliki kualitas yang sama, sehingga pengguna lambat laun akan dapat mengenali situs mana yang handal dan terpercaya dan situs mana  yang  tidak  terpercaya.  Millenial  sekarang  dapat  memilih  mesin  pencari  yang baik untuk kebutuhan pencarian mereka.
Morgan menyampaikan bahwa terdapat 4 dimensi literasi keuangan digital. Jadi untuk  seseorang  bisa  dikatakan  sebagai  faham  akan  literasi  digital  haruslah mencakup seluruh dimensi ini, meliputi:
1)  Dimensi pertama disebut fitur, meliputi:
a.  Pembayaran  (uang  elektronik,  dompet  ponsel,  aset  kripto,  layanan pengiriman uang, dll)
b.  Manajemen aset (internet banking, pialang online, penasihat robo, dll)
c.  Keuangan alternatif (crowdfunding, P2Plending, pinjaman neraca online, dll)
d.  Layanan asuransi berbasis internet
2)  Dimensi kedua tentang pemahaman resiko keuangan, yakni:
15 Peran  Literasi  Digital  di  Era  Teknologi  dalam  Meningkatkan  Kualitas  Pendidikan  -  Pendidikan  - www.indonesiana.id
a.  Phising
b.  Pharming c.  Spyware
d.  Pertukaran kartu SIM
3)  Dimensi ketiga tentang pengendalian resiko, berupa:
a.  Menggunakan program computer dan aplikasi seluler
b.  Cara melindungi nomor identifikasi pribadi (PIN) dan informasi pribadi
4)  Dimensi keempat, yaitu:
a.  Pengetahuan hak konsumen
b.  Data pribadi
c.  Prosedur ganti rugi jika terjadi penggunaan yang tidak sah. 16
Maksud dan tujuan diciptakannya sebuah literasi digital ialah untuk mengatasi berbagai macam problematika yang muncul terlebih dalam dunia financial technology , berikut tujuan dari dibentuknya literasi digital:
1) Membantu  meningkatkan  pengetahuan  masyarakat  dengan  membaca berbagai jenis informasi yang bermanfaat.
2) Membantu meningkatkan kemampuan seseorang untuk membuat kesimpulan positif dari apa yang mereka baca.
3) Membantu  meningkatkan  kemampuan  seseorang  untuk  membuat  penilaian kritis.
4) Membantu  menumbuhkan  dan  mengmbangkan  budaya  literasi  dan  moral seseorang.
5) Membantu  meningkatkan  kualitas  penggunaan  waktu  dan  nilai  kepribadian seseorang sehingga lebih bermanfaat. 17
Adapun  prinsip  dasar  dalam  literasi  digital  yang  menjadi  bagian  paling fundamental  yang  dijadikan  sebagai  pedoman.  Empat  prinsip dasar  tersebut dalam literasi digital menurut Yudha Pradana dalam atribusi kewargaan digital dalam literasi digital, meliputi:
16 Aviani Gomulya, “Efektivitas Peran Literasi Digital Dalam Pembangunan Ekonomi Digital, Studi Kasus Pada Korban Kejahatan Pinjaman Online Ilegal,” Kritis , 32 (2), 2023.
17 Peran  Literasi  Digital  di  Era  Teknologi  dalam  Meningkatkan  Kualitas  Pendidikan  -  Pendidikan  - www.indonesiana.id
1) Pemahaman,  yang  berarti  bahwa  masyarakat  dapat  memahami  informasi yang diberikan media, baik secara eksplisit maupun implisit;
2) Saling  ketergantungan,  yang  berarti  bahwa  media  saling  bergantung  dan berhubungan satu sama lain. Media saat ini harus saling berdampingan dan bekerja sama.
3) Faktor  social  media  berbagi  pesan  kepada  masyarakat.  Karena  baik pembagian  maupun  penerima  informasi  menentukan  keberhasilan  jangka pajang media.
4) Kurasi:  Artinya  orang  dapat  mengakses,  memahami,  dan  menyimpan informasi untuk dibaca lagi. Kurasi juga mencakup kemampuan bekerja sama untuk mencari, mengumpulkan, dan mengorganisasi informasi yang dianggap bermanfaat.

## a)  Elemen Penting Literasi Digital
Semua  keterampilan  yang  diperlukan  untuk  menggunakan  teknologi informasi dan komunikasi adalah bagian penting dari literasi digital. Dalam buku Steve Wheeler dalam tulisannya yang berjudul Digital Literacies for Engagement In  Emerging  Online  Cultures ,  mengidentifikasi  ada  sembilan  elemen  penting dalam  dunia  litersi  digital  seperti  social networking,  transliteracy,  maintaining privacy,  managing  identity,  creating  content,  organising  and  sharing  content, reusing/repurposing  content,  filtering  and  selecting  content, serta self- broadcasting menyebutkan  bahwa  elemen  penting  literasi  digital  meliputi beberapa hal, yakni: 18

## 1)  Social Networking
Salah satu contoh yang ada dari kehidupan sosial online atau social networking  adalah  kehadiran  situs  jejaring  sosial.  Adanya  layanan  ini sekarang di depan mata setiap orang yang terlibat dalam kehidupan sosial melalui  internet.  Orang  yang  memiliki  smartphone  pasti  memiliki  banyak akun jejaring sosial, seperti Facebook, Twitter, Linkedin, Path, Instagram, Pinterest,  dan  Google+.  Memanfaatkan  situs  jejaring  sosial  dengan  hati- hati  dan  selektif  adalah  penting.  Sudah  pasti  akan  lebih  baik  untuk mengetahui  bagaimana  memetaan  penggunaan  situs  jejaring  sosial berdasarkan  fungsinya.  Linkedln,  misalnya,  dapat  membantu  peneliti  di
18 Steve Wheeler, “Digital literacies for engagement in emerging online cultures”, eLC Research Paper Series , 5, 2012.
seluruh  dunia  berkomunikasi  satu  sama  lain.  Kemampuan  setiap  situs jejaring  sosial  untuk  memanfaatkan  fiturnya  berbeda.  Untuk  mencapai tujuan ini, Anda harus memahami sekaligus menguasai fungsi-fungsi dasar dari  setiap  fitur  yang  ada.  Etika  yang  berbeda  dalam  penggunaan  media sosial
2) Transliteracy
Transliteracy  adalah  kemampuan  untuk  menggunakan  berbagai platform,  terutama  untuk  membuat,  mengumpulkan,  membagikan,  dan berkomunikasi  melalui  berbagai  media  sosial,  grup  diskusi,  smartphone, dan berbagai layanan online.
3)  Maintaining Privacy
Menjaga privasi atau privasi dalam dunia online sangat penting dalam literasi digital. Memahami segala jenis kejahatan internet, seperti pencurian online  melalui  kartu  kredit  (carding),  mengenal  ciri-ciri  situs  palsu (phishing), penipuan via email, dan sebagainya. Untuk menghindari hal-hal yang  tidak  diinginkan,  Anda  hanya  perlu  menunjukkan  identitas  Anda secara online.
4)  Managing Digital Identity
Managing  digital  identity  berkaitan  dengan  bagaimana  cara menggunakan identitas yang tepat diberbagai jaringan sosial dan platform lainya.
5)  Creating Content
Membuat konten atau mencakup kemampuan untuk membuat konten di  berbagai  aplikasi  dan  platform  online,  seperti  PowToon,  Prezi,  blog, forum, dan wikis, serta menggunakan berbagai platform e-learning.
6)  Organising and Sharing Content
Mengorganisasi  dan  berbagi  konten  berarti  mengatur  dan  berbagi konten  agar  lebih  mudah  tersebar.  Salah  satu  cara  untuk  melakukan  ini adalah  dengan  menggunakan  situs  sosial  bookmarking  yang  membuat informasi  lebih  mudah  diakses  oleh  banyak  orang  yang  menggunakan internet.

## 7)  Reusing/repurposing Content
Mampu  membuat  konten  dengan  menggunakan  berbagai  jenis informasi  yang  tersedia  untuk  membuat  konten  baru  dan  dapat
dipergunakan kembali untuk berbagai tujuan. Seorang guru yang membuat konten tentang topik tertentu dengan lisensi Creative Commons, misalnya. Selanjutnya, konten diunggah ke situs Slideshare sehingga banyak orang mengunduhnya. Dengan demikian, konten tersebut dapat digunakan oleh orang  lain  untuk  mendapatkan  informasi  atau  pengetahuan  yang  lebih lengkap.

## 8)  Filtering and Selecting Content
Kemampuan untuk menggunakan berbagai mesin pencari di internet untuk  mencari,  menyaring,  dan  memilih  informasi  yang  sesuai  dengan kebutuhan.
9)  Selfbroadcasting
Tujuan  self-broadcasting  adalah  untuk  menyebarkan  gagasan menarik dan konten multimedia, seperti blog, forum, atau wikis. Ini adalah jenis keterlibatan dalam masyarakat sosial online. 19

## b.  Manfaat Literasi digital
Menurut  Brian  tahun  2015  dalam  jurnal  yang  ditulis  oleh  Maulana menjelaskan 10 manfaat literasi digital yaitu sebagai berikut: 20

## 1)  Menghemat Waktu
Pengguna  yang  menggunakan  literasi  digital  tidak  perlu mengunjungi  langsung  lokasi  untuk  mendapatkan  informasi. Memanfaatkan media elektronik membutuhkan waktu yang jauh lebih sedikit  daripada  proses  ini.  Selama  pandemi,  masyarakat  pada umumnya  menikmati  salah  satu  keuntungan  ini.  Karena  fasilitas pelayanan  publik  pemerintah  lebih  digital,  orang  tidak  perlu  datang langsung  ke  tempat  tujuan.  Literasi  digital  juga  dianggap  dapat menghemat  waktu  bagi  siswa,  karena  bimgingan  mereka  dilakukan secara  online.  Jadi,  tidak  perlu  lama  untuk  berbicara  dengan  dosen pembimbing.
2)  Belajar Lebih Cepat
Dalam  literasi  digital,  mencari  informasi  dengan  cepat  dapat dilakukan  dengan  menggunakan  media  elektronik  seperti  komputer
19 Ibid
20 Brian  Wright, “Top  10  Benefits  of  Digital  Skills”:  http://webpercent.com/top-10-  benefits-of-digital- skills/, diakses tanggal 5 Oktober 2015
dan  smartphone.  Pengguna  dapat  mendapatkan  informasi  yang mereka butuhkan tanpa bersusah payah mencari secara manual dalam hitungan detik. Salah satu hal yang disukai oleh siswa dan mahasiswa adalah  kemampuan  mereka  untuk  mencari  informasi  dengan  cepat. Bukan  hanya  buku  yang  dimiliki  yang  digunakan  saat  mengerjakan tugas  yang  diberikan.  Selama  pandemi  ini,  literasi  digital  membantu guru  menjawab  pertanyaan.  Media  internet  dapat  dengan  cepat menyediakan  hampir  semua  bahan  pendidikan,  mulai  dari  sekolah dasar hingga perguruan tinggi.

## 3)  Menghemat Uang
Dalam  pemanfaatan  literasi  digital  keuntungan  seseorang  yang dapat dirasakan salah satunya adalah menghemat uang.
Penghematan  uang  dapat  dirasakan  jika  pengguna  menggunakan media digital dalam melakukan pembelian secara online.
4)  Membuat Lebih Aman
Internet  memiliki  banyak  sumber  informasi  berharga.  Ketika mengetahui  dengan  tepat  sesuai  kebutuhannya,  ini  bisa  menjadi referensi.  Sebagai  masyarakat  yang  sadar  akan  literasi  dalam  dunia digital  saat  ini,  kita  dapat  mempertanyakan  kebenaran  banyak informasi. Namun, jika masyarakat bertindak dengan benar, informasi digital  ini  juga  dapat  digunakan  untuk  mendapatkan  informasi  yang sebenarnya.
5)  Selalu Memperoleh Informasi Terkini
Jika  seseorang  memiliki  akses  ke  informasi  digital  yang  dapat diandalkan, mereka akan selalu menerima informasi baru. Dalam era informasi modern, informasi dapat berubah dalam hitungan detik, dan keanekaragaman  informasi  ini  dapat  memengaruhi  cara  masyarakat melihat berita.

## 6)  Selalu Terhubung
Orang  akan  selalu  terhubung  jika  mereka  dapat  menggunakan aplikasi khusus untuk proses komunikasi. Ini akan bermanfaat dalam situasi  penting  dan  mendesak.  Sebagian  besar  masyarakat menggunakan media sosial untuk mencari informasi di tengah pandemi saat ini. Karena seluruh dunia selalu terhubung melalui internet, media
internet menjadi sangat penting bagi masyarakat Indonesia bahkan di seluruh dunia. Salah satu aktivitas yang digunakan oleh guru dan siswa saat  ini  adalah  pembentukan  grup  WhatsApp  untuk  memberikan informasi kepada siswa-siswinya dan membantu mereka mengumpulkan  dan  memberikan  tugas.  untuk  guru  dan  siswa  dapat menggunakan  sarana  ini  untuk  bertanya  dan  memberikan  informasi kapan pun.

## 7)  Membuat Keputusan yang Lebih Baik
Literasi  digital  memungkinkan  orang  untuk  membuat  keputusan yang  lebih  baik  karena  memungkinkan  mereka  untuk  mencari, mempelajari, menganalisis, dan membandingkan informasi kapan saja. Manfaat  media  internet  termasuk  pemahaman  informasi  yang diperlukan  untuk  membuat  keputusan.  Hal-hal  mudah  yang  dapat dilakukan  saat  memilih  untuk  membeli  barang  elektronik  adalah membandingkan  harga  dan  kualitas  dengan  cepat  dan  akurat, sehingga tidak ada lagi keraguan saat membeli sesuatu.

## 8)  Dapat Membuat Seseorang Bekerja
Literasi  digital  dapat  membantu  pekerjaan  sehari-hari  terutama dengan  komputer,  seperti  menggunakan  aplikasi  seperti  aplikasi manajemen dokumen ilmiah. Untuk mahasiswa yang ingin melakukan penelitian selama pandemi saat ini, itu menjadi tantangan tersendiri. Ini terutama  benar  bagi  peneliti  yang biasa  mendapatkan  data  dari nara sumber  secara  langsung.  Agar  para  peneliti  dapat  menyelesaikan tugas  mereka,  penggunaan  informasi  digital  saat  ini  sangat  penting. Selama sarana internet tersedia, peneliti dapat mengakses data digital. Kontak telepon dan media zoom yang populer saat ini memungkinkan sistem  wawancara.  Pengolahan  data  juga  dapat  dilakukan  secara online melalui aplikasi seperti Mendeley dan lainnya yang tersedia.

## 9)  Membuat Lebih Bahagia
Brian  Wright  berpendapat  bahwa  konten  seperti  gambar  atau video yang menghibur banyak ditemukan di internet. Oleh karena itu, memilikinya  dapat  memengaruhi  kebahagiaan  seseorang.  Sangat penting bagi masyarakat untuk menikmati rekreasi untuk menenangkan pikiran dan tubuh.

## 10) Mempengaruhi Dunia
Di  internet,  ada  tulisan  yang  dapat  memengaruhi  pembaca. Penyebaran  tulisan  melalui  media  yang  tepat  akan  memberikan kontribusi  terhadap  perkembangan  dan  perubahan  dinamika kehidupan sosial, yang dapat mempengaruhi dunia dari masa ke masa. Di tengah pandemi saat ini, informasi digital sangat dibutuhkan karena dapat diakses oleh siapa saja dan di mana saja. Termasuk kemajuan teknologi  dan  perkembangan  pendidikan  global.  Semua  informasi dapat  diakses  melalui  media  digital,  tetapi  masing-masing  individu akan memutuskan bagaimana menggunakannya dengan benar.
Selain  itu  dampak  positif  literasi  digital  yang  dirasakan  dalam meningkatkan  bijaknya  seseorang  dalam  dunia  digital  terlebih  dalam bidang keuangan digital, meliputi:
1)  Peningkatan  kualitas  literasi  digital  dapat  memberikan  kesetaraan hak  dan  kewajiban  perempuan  dan  lelaki  dalam  memperoleh pendidikan,  pengetahuan,  dan  aspirasi  di  semua  bidang  hukum, politik, sosial, dan ekonomi. 21
2)  Literasi  digital  juga  dapat  mengatasi  kesenjangan  sosial  dalam masyarakat,  memungkinkan  orang  untuk  menyuarakan  pendapat mereka  dan  berpartisipasi  secara  aktif  tanpa  terhalang  oleh  faktor ekonomi, sosial, atau gender. 22
3)  Literasi  digital  memiliki  peranan  penting  menunjang  kualitas pemahaman  masyarakat  desa  pada  era  digital.  Namun  pada penerapan  literasi  digital  memiliki  beberapa  tantangan  dan kesenjangan. 23

## Tantangan Literasi Digital dalam Masyarakat
Literasi  digital  menghadapi  setidaknya  dua  masalah.  Dengan  menggunakan literasi  digital  secara  konsisten  dalam  penggunaan  teknologi  dan  komunikasi, masalah ini dapat diatasi.
21 E. A. M. Sampetoding, et al, “Decision Support System In Village Head Election Using Ahp Method”, Jurnal Teknologi Informasi, Komputer, dan Aplikasinya (JTIKA) , 4(2), 2022.
22 I. N. Sjamsuddin and D. Anshari, “Uji Reliabilitas Dan Validitas Instrumen Literasi Kesehatan Digital Untuk Mahasiswa Program Sarjana,” Media  Publikasi Promosi  Kesehatan  Indonesia  (MPPKI) ,  6  (1), 2023.
23 R. N. Andari and S. Ella, “Digital Talent Management Model For Smart Village In Indonesia,” In 2021 2nd International Conference On Ict For Rural Development (Ictrudev), 2021.
1.  Arus  informasi  yang  banyak:  Ini  adalah  masalah  terbesar  dengan  literasi digital. Artinya, masyarakat mendapatkan terlalu banyak informasi pada saat yang sama. Literasi digital, yang berarti mencari, menemukan, memilah, dan memahami informasi yang tepat, sangat penting dalam hal ini.
2.  Konten non-fiktif atau non-fiktif juga merupakan masalah dalam era literasi digital.  jumlah  konten  pornografi,  masalah  sara,  dan  masalah  lainnya. Individu  harus  memiliki  literasi  digital  untuk  dapat  mengakses  internet, khususnya  untuk  berkomunikasi  dan  mendapatkan  informasi.  agar  orang dapat membedakan konten negatif dan positif. 24
Beberapa  sasaran  secara  spesifik  dalam  pemanfaatan  teknologi  dalam masyarakat.  Penggunaan  teknologi  untuk  berkomunikasi  dan  berbagi informasi  serta  mengajar  masyarakat  tentang  bagaimana  menggunakan teknologi dalam jaringan adalah apa yang disebut literasi digital di masyarakat. Sehubungan dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, semua jenis teknologi jaringan harus diperhatikan. Beberapa tujuan khusus  dalam  penggunaan  teknologi  dalam  masyarakat  adalah  sebagai berikut:
1) Meningkatnya  jumlah  dan  variasi  bahan  bacaan  literasi  digital  yang dimiliki setiap fasilitas publik
2) Meningkatnya frekuensi membaca bahan bacaan literasi digital setiap hari 3) Meningkatnya  jumlah  bahan  bacaan  literasi  digital  yang  dibaca  oleh masyarakat setiap hari
4) Meningkatnya penyalur penyediaan bahan bacaan literasi digital
5) Meningkatnya jumlah fasilitas publik yang mendukung literasi digital
6) Meningkatnya jumlah kegiatan literasi digital yang ada di masyarakat
7) Meningkatnya peran aktif masyarakat dalam kegiatan literasi digital
8) Meningkatnya partisipasi peserta pelatihan dalam literasi digital
9) Meningkatnya pemanfaatan media digital dan internet dalam memberikan akses informasi dan layanan publik
10) Meningkatnya pemahaman masyarakat terkait penggunaan internet dan UU ITE
24 Literasi Digital Dan Tantangan Menuju Masyarakat Digital (Mediaindonesia.Com)
11) Meningkatnya angka ketersediaan akses dan pengguna (melek) internet di suatu daerah
12) Meningkatnya  jumlah  pelatihan  literasi  digital  yang  aplikatif  dan berdampak pada masyarakat 25
Peran  Pemerintah  dalam  Meningkatkan  Literasi Digital  Guna  Mengurangi Dampak Kejahatan Pinjaman Online Illegal
Pesatnya  perkembangan  teknologi  layanan  pinjaman  online  belum  sejalan dengan regulasi yang mengatur transaski dan mekanisme pinjaman online. Kerugian yang  dialami  oleh  pengguna  layanan  pinjaman  online  yang  tidak  terdaftar  di  OJK adalah minimnya transparasi hingga praktik penagihan yang mengarah pada doxing atau penyebaran informasi pribadi melalui akses pada perangkat debitur. Terjadinya kejahatan siber dari praktik layanan pinjaman online, merupakan salah satu dampak dari  perkembangan  teknologi  keuangan  yang  tidak  diantisipasi  dengan  baik.  Salah satu  bentuk  antisipasi  yang  paling  efektif  adalah  upaya  proteksi  diri  sendiri  dari ancaman perkembangan teknologi keuangan melalui peningkatan literasi. 26
Manfaat dan problema dari pinjaman online di atas, terutama pinjol ilegal,  dan kaitannya  dengan  literasi  digital  di  Indonesia,   muncul  beberapa pertanyaan oleh penulis  terkait  hal  ini  antara  lain  Pertama,  sejauh  mana  peran  literasi  digital  dalam pembangunan ekonomi  digital khususnya  pada  korban  pinjaman  online  ilegal? Kedua,  bagaimana  efektifitas  peran  literasi  digital  yang  dilakukan  oleh  pemerintah dalam  mencegah  korban-korban  pinjaman  online  ilegal?  Ketiga,  bagaimana  peran dan  usaha  pemerintah  dalam  mensosialisasikan  dalam  bentuk  literasi  digital  untuk mencegah    korban-korban    pinjaman    online    ilegal.    Dari    pertanyaan-pertanyaan penelitian  ini,  maka  bisa  ditarik  tujuan  penulis  yaitu;
1)  Untuk    mengukur  efektivitas  program  literasi  digital  yang  dilakukan  oleh pihak terkait dalam Satgas Waspada Investasi dalam mencegah kejahatan pinjol ilegal;
2)  Untuk  memberikan  dan    membangun    wawasan    dan    informasi    terkait efektivitas  penguatan  literasi digital dalam mencegah kejahatan pinjol ilegal.
Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Pinjaman Online sejatinya memiliki  fungsi  sebagai  pengawas  “Dua  Arah”.  Dimana  ruang  lingkup  tugas  dan
25 Roslinda Veronika Br Gintig , et al, “Literasi Digital Sebagai Wujud Pemberdayaan Masyarakat di Era Globalisasi ”, Jurnal Pasopati , 3 (2), 2021.
26 Mukmin. M. N., Masnuneh. M., Warizal., & Irwan CH , “Pinjaman Online: Pengetahuan, Tabungan Asuransi dan Investasi ”, Jurnal Sosial Humaniora , 12(2), 2021.
fungsinya  untuk  mengawasi  pinjaman  online  dan  masyarakat  secara  keseluruhan. Secara umum, pengawasan “dua arah” ini berkaitan dengan fungsi inti dari OJK itu sendiri.  Adapun  fungsi  intinya  yaitu  mengawasi  semua  kegiatan  yang  berkaitan dengan  keuangan,  tanpa  terkecuali  aplikasi  pinjaman  online,  tidak  berhenti  sampai disitu saja, OJK sebagai lembaga memiliki tanggung jawab untuk memastikan semua kegiatan  yang  berkaitan  dengan  keuangan  di  Indonesia  menjadi  lebih  terarah  dan teratur
Perkembangan  pembangunan  di  Indonesia   bertambah  maju sejak adanya kehadiran  industri  4.0,  di  mana  perkembangan  industri  tidak  dapat  terlepas  dari perkembangan  teknologi.  Dalam  perkembangan  di  sektor  potensial  yaitu sektor finansial,  sektor  kebudayaan,  pariwisata,  dan  ekonomi  kreatif,  sektor pertanian, serta  sektor  agrologistika  untuk  dapat  berkembang  seiring  dengan perkembangan ekonomi  digital  di  Indonesia  (Balitbang  Kominfo,  2022).  Salah  satu  bentuk perkembangan  teknologi  dan  pembangunan  ekonomi  di  sektor  finansial,  adanya Financial  Technology (Fintech) yang merupakan sebuah terobosan pada industri jasa keuangan dengan memanfaatkan penggunaan teknologi.
Di Indonesia sendiri selain karena jumlah pengguna Internet yang terus tumbuh dari  tahun  ke  tahun.  Menurut  survei  dari  Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika (Kominfo 2023) tingkat literasi digital di 34 provinsi  di  Indonesia  sudah merangkak ke  arah  yang  lebih    baik.    Dengan  empat  pengetahuan  yang  masyarakat  dapatkan melalui  pelatihan  dalam  program  itu,  antara  lain  kecakapan  digital,  etika  digital, budaya digital, dan keamananan digital. Seorang pengguna  yang memiliki kecakapan literasi  digital  yang  baik  atau  mumpuni  tidak  hanya  mampu  mengoperasikan    alat, melainkan  juga  mampu  bermedia  digital  dengan  penuh tanggung jawab (Monggilo, dkk.,  2021).  Sehingga  literasi  digital  di  dunia  modern  saat  ini  membantu perkembangan pembangunan di semua aspek.
Secara  mendasar, fintech tersebut melibatkan  peran  literasi  finansial individu. Literasi  Finansial  dalam kemampuan  membuat  penilaian terhadap  informasi  serta keputusan  dinilai  efektif  pada  penggunaan  dan  juga pengelolaan uang, di mana kemampuan  yang  dimaksud mencakup  berbagai  hal yang ada kaitannya dengan bidang  keuangan.  Literasi  keuangan  diperoleh  melalui  pengalaman  praktis  dan integrasi  pengetahuan  aktif.  literasi    finansial    merujuk    pada  Kemampuan  untuk mengevaluasi  faktor  unit  keuangan  baru    dan    kompleks    dan  membuat  keputusan
yang  tepat tentang  instrumen  mana yang  akan  digunakan dan berapa banyak yang akan digunakan dalam jangka panjang.
Lembaga  pengelola  aplikasi  fintech  yang  melayani  transaksi  peminjaman kepada  pengguna    aplikasi  mereka (Peer-to-peer  lending) telah  diotorisasi  badan resmi    milik    pemerintah    terkait    jasa    keuangan    yakni    lembaga    Otoritas    Jasa Keuangan  (OJK).  total jumlah  penyelenggara  fintech  peer-to-peer  lending  atau fintech    lending    yang  terdaftar  dan  berizin  di  OJK  adalah  sebanyak  106 penyelenggara. Walaupun banyak juga pinjol selain yang terdaftar dianggap sebagai pinjol ilegal. Dari statusnya yang ilegal, pinjaman online yang tidak terdaftar dan tidak berizin    di    OJK    jelas    melakukan    pelanggaran    Peraturan    OJK    Nomor 77/POJK.01/2016  Tentang  Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis  Teknologi Informasi.  Mereka  beroperasi  tanpa  legalitas  yang  jelas,  memutar  dana  kepada pihak  ketiga  yang  berujung  pada  kerugian  di  masyarakat.  Tidak  hanya  itu,  mereka menggunakan  data  diri  dan  nomor  kontak  yang  mereka  akses  secara  ilegal  untuk menawarkan    pinjaman.    Sejak    tahun    2018,    Kementerian    Komunikasi    dan Informatika  (Kemenkominfo)  telah  menutup  akses  4.873  konten  pinjol  ilegal.  Dan sampai    bulan    Oktober    2021,    Satgas    Waspada    Investasi    bersama    dengan Kemenkominfo telah menutup 151 aplikasi pinjol ilegal.
OJK  pada  prinsinya  juga  memiliki  strategi  Preventif  dengan  melakukan sosialisasi  dan  edukasi  kepada  masyarakat  tentang  karakteristik  kegiatan penghimpunan  dana  dan  pengelolaan  investasi  ilegal  Knowledge  sharing  dengan penegak hukum dan regulator di daerah Represif juga membantu melakukan upaya koordinatif  antarinstansi  terkait  untuk  mempercepat  proses  penanganan  melalui kerangka kerjasama Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di  Bidang  Penghimpunan  Dana  dan  Pengelolaan  Investasi  atau  yang  lebih  dikenal dengan Satgas Waspada Investasi.
Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan  (OJK)  pada  22  November  2011,  kebijakan  politik  hukum  nasional  mulai mengintrodusir  paradigma  baru  dalam  menerapkan  model  pengaturan  dan pengawasan terhadap industri keuangan Indonesia. Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2011 tersebut, pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan menjadi kewenangan OJK,  termasuk  pengawasan  jasa  keuangan.  Berdasarkan  ketentuan  tersebut,  jelas penyelenggaraan  layanan pinjam  meminjam  uang  berbasis  online harus  seizin dan dibawah pengawasan OJK. Hubungan hukum antara penyelenggara layanan pinjam
meminjam  uang  berbasis  online  dan  OJK  adalah  hubungan  hukum  yang  lahir  dari ketentuan  peraturan  perundang-undangan  bukan  atas  dasar  perjanjian  Hal  ini ditujukan  untuk  mewujudkan  kepastian  hukum  dan  perlindungan  hukum  bagi  para pihak.
Setidaknya dari tahun 2020 sampai Juli 2023, jumlah korban pinjol yang sampai melakukan  bunuh  diri  mencapai  12  orang.    Mereka  dianggap  gagal  bayar  dan mengalami  teror  dan  tekanan    dari  pihak  pinjol.  Beberapa  aktivitas  teror  ini  pun dilakukan oleh pinjol ilegal (Tawakal, 2023). Praktek pinjol ilegal meresahkan karena bunganya  yang  amat  tinggi  dan  cara  penagihan  yang  menggunakan ancaman dan    intimidasi,    bahkan    berujung    pada    bunuh    diri    sejumlah    nasabah  pinjol. Yayasan  Lembaga  Konsumen  Indonesia  (YLKI)  mencatat  39,5  persen keluhan terhadap  cara  penagihan  yang  tidak  sesuai  aturan,  salah  satunya  dengan menggunakan  pihak  ketiga  sebagai  debt  collector.    YLKI  mendapatkan  pengaduan konsumen    sebanyak    535    aduan.    Angka    ini    naik    dari    tahun    2020,    tetap dibandingkan    dengan    tahun    2017-2019,    angka    ini    turun.    Lembaga    Bantuan Hukum  (LBH)  Jakarta  yang  pada  Desember  2018  menerima  1.330  aduan.  Jumlah aduan tersebut meningkat lebih tiga kali lipat menjadi 4.500 aduan pada Juni 2019. Di sisi  lain,  masyarakat  cenderung  tidak  berpikir  panjang  ketika memutuskan mencari pinjaman secara daring.
Seperti banyak yang masyarakat terdapat salah satu kasus yang sangat disorot saat  seseorang  meminjam  dana  Rp  700  ribu  dari  salah  satu  aplikasi.  Ketika  akan melunasi pinjaman yang jatuh tempo sebesar Rp 1 juta, tiba-tiba  aplikasi  tidak  dapat diakses  sehingga  dia  kesulitan  melakukan pengembalian pinjaman. Tiba-tiba di hari ke-33 setelah jatuh tempo muncul pesan tagihan melalui WhatsApp, untuk membayar Rp  3,6  juta.  Tak  hanya  itu,  penagih  pun    mengancam    menyebarkan    foto    dirinya lengkap  dengan  alamat  dan  nomor ponselnya ke  sejumlah  kontak yang  ada  di ponselnya  (Yudhistira, 2021). Kasus bunuh diri terakhir terjadi pada 2 Oktober 2021, dialami  oleh WPS,  seorang ibu rumah    tangga    berusia   38   tahun    dari   Wonogiri, Jawa  Tengah.  Ia  mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri diduga karena tidak kuat menerima ancaman dari  debt  collector  dari  23  pinjol  ilegal  yang  menagih hutang  dengan  total pinjaman Rp. 51,3 juta.
Hasil  analisis    data    yang    diperoleh    dari  penelitian  ini.  Data  yang digunakan dalam  penelitian  ini  berasal  dari  dua  sumber,  yaitu    kuesioner    dan    wawancara.
Kuesioner    disebarkan    kepada    48    responden  potensial.  Wawancara  dilakukan kepada beberapa narasumber yang terdiri  dari perwakilan kepolisian, Otoritas Jasa Keuangan (OJK),  Kementerian  Komunikasi dan  Informatika  (Kominfo),  dan  salah satu  korban  pinjol.  Tujuan  dari pengumpulan  data  ini  adalah  untuk  mengetahui fenomena    pinjol    di  Indonesia,  dampak    yang    ditimbulkan    oleh    pinjol  terhadap korban,  upaya yang  dilakukan oleh  pihak-pihak  terkait  untuk  menangani  masalah pinjol,  serta  rekomendasi untuk mencegah dan mengatasi pinjol di masa depan.
Iklan  pinjol  di  Internet  (18 responden,  35,5%)  dan  media sosial  (13,  25,5%) cukup  mempengaruhi    keputusan    konsumen    dalam    memilih  produk    pinjaman online.  Alasan  finansial  (13,  43,5%)  adalah  menjadi  faktor  utama  yang  mendorong orang untuk mendaftar pinjaman online. Kemudian ada alasan gaya hidup (26, 7%) dan membantu teman  atau  keluarga  (5,  16,7%).  Faktor  yang  paling mempengaruhi minat  responden  terhadap  produk    pinjaman    online    adalah  kecepatan  pencairan dana  (15,  23,44%).  Faktor  lain  yang  juga  cukup  berpengaruh  adalah  bunga  cicilan kecil    (10,    15,63%).    Kemudian    masalah    utama    dalam    meminjam    di    provider pinjaman online yang dihadapi oleh responden adalah kelengkapan administrasi (7, 30,4%).
Memberikan  beberapa    rekomendasi  untuk    meningkatkan  perlindungan konsumen  dan  mencegah  praktik  pinjol  ilegal.  Pertama,  perlu adanya sosialisasi dan  edukasi  terkait  literasi  digital  dan literasi keuangan yang lebih intensif kepada masyarakat  tentang  cara  mengenali  dan  menghindari  pinjol  ilegal.    Kedua,    perlu adanya  peningkatan  pengawasan  dan  penegakan  hukum terhadap pelaku pinjol ilegal,  termasuk  menutup  akses  internet  dan  menyita  aset  mereka.  Ketiga,  perlu adanya  kerjasama  antara  pemerintah,  OJK,  asosiasi  fintech,  dan  lembaga perlindungan konsumen untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan kondusif bagi pinjol legal. Sehingga tercipta iklim fintech dengan pinjol yang sehat, peminjam yang cerdas,  dan  penegak  hukum  yang  dapat  diandalkan.  Lebih  jauh    lagi,    penguatan literasi    digital    dengan    upaya    yang    dilakukan    oleh    Satgas Waspada  Investasi haruslah  dilakukan  semua    yang    terlibat.    Yang    lebih    penting  lagi    adalah    ada manfaat  dan  dampak  yang  diberikan  dari  upaya  atau   inisiatif terkait penguatan literasi digital dalam ranah pinjaman online.
Maraknya kejahatan dunia siber seperti penipuan, peretasan, hingga berbagai tindak  pidana  lainnya  menjadi  perhatian  pemerintah  saat  ini.  Perlunya  terobosan
dalam  mengatasi tindak pidana di dunia siber dengan berbagai cara dan instrumen perangkat hukum yang dimiliki negara.
Menteri  Komunikasi  dan  Informatika  (Menkominfo),  Budi  Arie  Setiadi mengatakan  pemerintah  tidak  akan  pernah  berhenti  untuk  memberantas  kejahatan tersebut.  Setidaknya  maraknya  kejahatan  siber  menjadi  tantangan  di  sektor keamanan dalam ekosistem digital yang semakin kompleks.
Dalam  penegakan  hukum  harus  terus  berkembang  agar  mengimbangi  tindak kejahatan  tersebut.  masalah  pinjaman  online  ilegal  yang  telah  merugikan  banyak masyarakat dengan jumlah yang fantastis.  Upaya pencegahan dan penindakan yang dilakukan  Kemenkominfo  berkolaborasi  lintas  Kementerian  dan  lembaga  menjadi kunci dalam memerangi kejahatan digital yang semakin kompleks.
Salah  satu  langkah  konkret  yang  diambil  Kemenkominfo  adalah  peluncuran CekRekening.id, sebuah portal yang memungkinkan masyarakat melaporkan nomor rekening  yang  digunakan  untuk  penipuan.  Kemenkominfo  pun  telah  melakukan program  literasi  digital  yang  menyasar lebih dari  20  juta  orang  untuk  meningkatkan kesadaran  masyarakat  terhadap  risiko  kejahatan  digital.  Selain  itu,  upaya  dalam menutup  situs-situs  ilegal  juga  dilakukan,  meskipun  penegakan  hukum  lebih  lanjut menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum seperti Kepolisian.
Kepala Eksekutif Pusat Edukasi dan Perlindungan Konsumen (PEPK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi, mengungkapkan dampak serius dari investasi ilegal yang telah merugikan masyarakat Indonesia lebih dari Rp100 triliun. Menurutnya  banyak  entitas  ilegal  yang  menyamar  sebagai  legal,  menipu  banyak orang  dan  menyebabkan  kerugian  yang  signifikan.  Penting  bagi  perbankan memperhatikan  beberapa  hal,  baik  dari  sisi  manajemen  risiko  secara  umum, manajemen risiko teknologi informasi, ketentuan yang spesifik mengenai perbankan digital.
Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  menyatakan  perbankan  harus  siap mengantisipasi dan memitigasi serangan siber dalam melakukan open banking atau digitalisasi layanan perbankan kepada nasabah, sebagai bagian dari Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025. Dengan mengharapkan perbankan memperhatikan baik dari  sisi  manajemen  risiko  secara  umum,  manajemen  risiko  teknologi  informasi, ketentuan yang spesifik mengenai perbankan digital
Melalui open banking, layanan bank bisa disambungkan dengan platform digital lain,  di  antaranya  perusahaan  teknologi  keuangan  (fintech)  hingga  perusahaan
perdagangan  daring  atau  e-commerce  melalui  Application  Programming  Interface (API),  sehingga  memberikan  kemudahan  layanan  transaksi  kepada  nasabah. Pardiyono  menuturkan  serangan  siber  (cyber  crime)  atau  pengintaian  data  adalah sesuatu  hal  yang  berada  di  luar  kendali  dan  akan  selalu  ada,  sehingga  untuk menghadapi  hal  tersebut,  perbankan  harus  siap  dengan  pemanfaatan  teknologi terkini, upaya kontrol dan mitigasi untuk meminimalkan risiko serangan.
Dalam  open  banking  atau  open  data,  potensi  untuk  pihak  lain  melakukan penyusupan atau serangan siber tidak bisa dipandang enteng. Untuk itu, perbankan harus  mempersiapkan  diri  dengan  sebaik-baiknya  untuk  menghadapi  kemungkinan serangan  atau  penyalahgunaan  dan  Tidak  hanya  bank  yang  membuka  datanya menjadi open banking tapi sebetulnya pihak lain selain bank juga dimungkinkan untuk open datanya sehingga bisa diakses melalui platform atau aplikasi milik pihak lain.
Kebijakan  dalam  perundang-undangan  mutlak  diperlukan  oleh  para  penegak hukum dan pemerintah untuk menaggulangi dan menindak pelaku kejahatan, sama halnya  dengan  tindak  kejahatan  mayantara  (cyber  crime),  tentunya  jenis  hukum perundang-undangan  haruslah  sesuai  dengan  jenis  kejahatan  dan  cara  untuk mengungkap kasus kejahtan dunia maya. Maka dari itu sejak tahun 2008 pemerintah republik Indonesia sudah berkoitmen untuk memerangi kejahatan dunia maya.
Pemerintah  juga  memberlakuan  dan  pengesahan  Undang-Undang  Informasi Dan Transaksi Elektronik Tahun 2008 Atau UU ITE 2008 merupakan salah satu babak baru bagi pemerintah republik Indonesia untuk melawan kejahatan berbasis teknologi komunikasi dan informasi. Dengan aturan ini maka akan membuka jalan bagi penegak hukum untuk bertindak dan mengadili pelaku kejahatan teknologi informasi. Semakin pesatnya penggunaan teknologi maka semakin rawan untuk tingkat kejahatanya yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan aksinya baik penipuan, pencurian dan pencemaran nama baik melalui internet.

## KESIMPULAN
Munculnya industri fintech dalam menawarkan produk keuangan berbasis digital ini  memudahkan  masyarakat  dalam  mengajukan  pinjaman.  Fintech  menawarkan produk  pinjaman peer  to  peer  lending (P2P  lending)  atau  pinjaman  online  dengan syarat yang lebih mudah daripada layanan pinjaman konvensional yang ditawarkan oleh  bank  atau  koperasi.  Kemudian  pada  tahun  berikutnya  Bank  dan  Lembaga
Keuangan  pun  ikut  menawarkan  berbagai  produk  pinjaman  mudah  dengan  proses cepat yang tentunya terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Pinjaman  online  selain  yang  terdaftar  dianggap  sebagai  pinjol  ilegal  dan melanggar  Peraturan  OJK  Nomor  77/POJK.01/2016  Tentang  Layanan  Pinjam Meminjam  Uang  Berbasis  Teknologi  Informasi.  Munculnya  fenomena  pinjol  illegal sungguh meresahkan terlebih jika ada penyebaran data pribadi yang seharusnya tidak patut  untuk  disebar  luaskan.  Awalnya  memanglah  pinjol  illegal  memberikan kemudahan  dalam  mendapatkan  uang,  namun  dibalik  kemudahan  ini  tentunya menyimpan banyak permasalahan kedepannya.
Untuk  menjawab  berbagai  problematika  tersebut  maka  hadirlah  solusi  berupa literasi digital. Literasi digital bukan hanya kemampuan untuk menggunakan, namun juga kemampuan untuk mengevaluasi informasi yang akan diterima. Dalam arti lain, literasi  digital  mencakup  tanggung  jawab  untuk  setiap  orang  yang  menyebarkan informasi.  OJK  sebagai  lembaga  yang  mengawasi  harusnya  mengawasi  semua kegiatan yang berkaitan dengan keuangan, tanpa terkecuali aplikasi pinjaman online illegal.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurrazaq  Triansyah  Et  Al.,  2022,  “Peran  Otoritas  Jasa  Keuangan  Dalam Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Pinjaman Online Ilegal,” Cross Border , 5 (2).
Arfian Muhammad Hakim And Djoko Setyabudi, 2020, “Terpaan Informasi Pinjaman Online  Di  Media  Online  Dan  Terpaan  E-Wom  Di  Grup  Facebook  Pinjaman Online Dengan Tingkat Pengetahuan Masyarakat Dalam Penggunaan Pinjaman Online,” Interaksi Online , 9 (1).
Aviani Gomulya,  2023,  “Efektivitas  Peran  Literasi  Digital  Dalam  Pembangunan Ekonomi Digital, Studi Kasus Pada Korban Kejahatan Pinjaman Online Ilegal,” Kritis , 32 (2).
Brian Wright, 2015, Top 10 Benefits Of Digital Skills: Http://Webpercent.Com/Top-10- Benefits-Of-Digital-Skills/, Diakses Tanggal 5 Oktober 2015.
E. A. M. Sampetoding, et al, 2022, “Decision Support System In Village Head Election Using  Ahp  Method”, Jurnal  Teknologi  Informasi,  Komputer,  dan  Aplikasinya (JTIKA) , 4(2).
Husni  Kurniawati  And  Yunanto  Yunanto,  2022,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Debitur Dalam Aktivitas Pinjaman Online,” Jurnal Ius Constituendum , 7 (1).
I.  N.  Sjamsuddin  and  D.  Anshari,  2023,    “Uji  Reliabilitas  Dan  Validitas  Instrumen Literasi Kesehatan Digital Untuk Mahasiswa Program Sarjana,” Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia (MPPKI) , 6 (1),
Lee,  S.  H,  2014,  “Digital  literacy  education  for  the  development  of  digital  literacy”,
International Journal of Digital Literacy and Digital Competence (IJDLDC) , 5 (3).
Mukmin.  M.  N.,  Masnuneh.  M.,  Warizal.,  &  Irwan  CH,  2021,  “Pinjaman  Online: Pengetahuan,  Tabungan  Asuransi  dan  Investasi”, Jurnal  Sosial  Humaniora , 12(2).
R. N. Andari And S. Ella, 2021, “Digital Talent Management Model For Smart Village In  Indonesia,”  In  2021  2nd  International  Conference  On  Ict  For  Rural Development (Ictrudev).
Rini Fathonah Et Al., 2022, “Sosialisasi Dan Edukasi Bahaya Pinjaman Online Ilegal Di Desa Merak Batin”, Jurnal Sinergi , 3 (2).
Roslinda  Veronika  Br  Gintig,  et  al,  2021,    “Literasi  Digital  Sebagai  Wujud Pemberdayaan Masyarakat di Era Globalisasi”, Jurnal Pasopati , 3 (2).
Sense,  A.  C.,  2009,  Digital  Literacy  And  Citizenship  In  The  21st  Century.  San Francisco: Common Sense Media.
Steve Wheeler, 2012, “Digital literacies for engagement in emerging online cultures”, eLC Research Paper Series , 5.