## ANALISIS PENGAWASAN KAPAL PERIKANAN TERHADAP PENANGGULANGAN ILLEGAL FISHING DI PERAIRAN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE, INDONESIA
Analysis of Fishing Vessel Supervision on Illegal Fishing Control in the Waters of The Regency of Sangihe Islands, Indonesia

## *Bayu Y. Suharto, Johnny Budiman dan Denny B.A. Karwur
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Sam Ratulangi. Jln. Kampus Unsrat Bahu, Manado 95115, Sulawesi Utara, Indonesia Diterima tanggal: 12 Oktober 2017 Diterima setelah perbaikan: 23 November 2017 Disetujui terbit: 12 Desember 2017
* email: bayusuharto@gmail.com

## ABSTRAK
Kabupaten Kepulauan Sangihe termasuk wilayah yang berbatasan langsung dengan negara lain yaitu Philipina dan juga mempunyai karakteristik wilayah perairan yang memiliki keragaman sumberdaya hayati yang bernilai ekonomis tinggi. Permasalahan yang dihadapai saat ini adalah masih maraknya kegiatan illegal  fishing yang terjadi baik dilakukan oleh kapal ikan asing ataupun kapal ikan Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis stakeholder prioritas dan faktor-faktor penting dalam pengawasan kegiatan illegal  fishing . Metode analisis yang digunakan adalah Analisis AHP ( Analisis Hirarki Proses ) yaitu untuk menentukan stakeholder prioritas dan faktor-faktor prioritas dalam pengawasan kapal perikanan dan meningkatkan strategi penerapan kebijakan yang tepat dalam kegiatan pengawasan illegal fishing di wilayah perairan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pemerintah pusat menjadi stakholder prioritas dalam pengawasan kegiatan illegal fishing di perairan Kabupaten Kepulauan Sangihe, yang didukung oleh kegiatan penegakan hukum dan peran dari pemerintah daerah. Faktor-faktor penting dalam pengawasan kegiatan illegal fishing yaitu ketersediaanya sarana, prasarana pengawasan dan anggaran pengawasan serta ditunjang dengan sumber daya manusia pengawas yang terampil dan juga sosialisasi peraturan sehingga kegiatan pengawasan kapal perikanan dapat berjalan dengan optimal.
Kata Kunci: pengawasan kapal, illegal fishing, AHP

## ABSTRACT
The  regency  of  Sangihe  Islands  belongs  to  an  area  directly  bordering  with  the  neighborhood country,  the  Philippines  and  also  possesses  a  typical  marine  waters  with  diverse  highly  economic living resources. Recent problem is illegal fishing practices done by either Indonesian or foreign fishing vessels. Analyze stakeholder priorities and important factors in controlling the illegal fishing activities. The  study  used  a  Hierarchy  Process Analysis  to  determine  the  priority  stakeholders  and  the  priority factors in fishery vessel supervision and develop the appropriate policy implementation strategy in illegal fishing surveillance activities in the territorial waters of Sangihe Islands Regency. Results indicated that the Central Government became the priority stakeholder in supervising the illegal fishing in the waters of Sangihe Islands regency, supported by law enforcement activities and the role of the local government. Important  factors  in  the  supervision  of  illegal  fishing  activities  are  availability  of  facilities,  monitoring infrastructure and supervision budget and supported by skilled human resources supervisor and also socialization of regulation so that fishery supervision activity can run optimal.
Keywords: supervision of fishing vessels, illegal fishing, AHP
* Korespodensi Penulis: Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Sam Ratulangi. Jln. Kampus Unsrat Bahu, Manado 95115, Sulawesi Utara, Indonesia

## PENDAHULUAN
Illegal fishing adalah kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan dengan melanggar aturan- aturan yang telah ada, dengan kata lain jika belum ada aturan yang berlaku dapat dikatakan bahwa kegiatan perikanan tersebut tidak dilakukan secara
illegal (Nikijuluw, 2008). Secara umum illegal fishing definisinya yaitu aktivitas penangkapan ikan yang dilakukan oleh armada penangkapan asing atau armada nasional di wilayah teritorial atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) tanpa izin atau bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku (Neka, 2010).
Umumnya modus kegaitan illegal  fishing yang terjadi di Indonesia adalah kegiatan penangkapan ikan tanpa izin seperti tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) maupun Surat Izin Pengangkutan Ikan (SIKPI) dan ada juga yang memiliki ijin akan tetapi melanggar ketentuan peraturan sebagaimana ditetapkan tentang daerah penangkapan ikan, pelanggaran alat tangkap, pemalsuan dan manipulasi dokumen perijinan serta kegiatan penangkapan ikan yang merusak ( destructive fishing ) dengan bahan kimia, bahan peledak, alat, cara dan/atau bahan yang membahayakan pelestarian sumber daya ikan (Mahmudah, 2015).
Kegiatan illegal  fishing di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia telah mengakibatkan kerugian yang besar bagi bangsa Indonesia. Kerugian tersebut antara lain adalah overfising , overcapacity , ancaman terhadap kelestarian sumber daya ikan,iklim usaha perikanan yang tidak kondusif, melemahnya daya saing perusahaan dan termarjinalkannya nelayan merupakan dampak nyata dari kegiatan IUU fishing . Kerugian lain yang tidak dapat di nilai secara materil namun sangat terkait dengan harga diri bangsa adalah rusaknya citra Indonesia pada kancah International karena dianggap tidak mampu untuk mengelola kegiatan perikanan dengan baik.
Kabupaten Kepulauan Sangihe termasuk wilayah yang berbatasan langsung dengan negara lain yaitu Philipina. Kabupaten ini mempunyai wilayah perairan dengan keragaman sumber daya hayati yang bernilai ekonomis tinggi. Secara umum, produksi ikan ekonomis penting pada kelompok ikan pelagis di Perairan laut Sulawesi didominasi oleh 5 jenis ikan, yaitu cakalang, madidihang (sirip kuning), tuna mata besar, tongkol abu- abu, dan layang. Sementara itu, untuk ikan demersal didominasi oleh kakap merah, cucut tikus, lencam, kerapu karang, dan kakap putih (Setiawan et  al ., 2016). Permasalahan yang dihadapi perairan Kabupaten Kepulauan Sangihe yang paling menonjol adalah pencurian potensi Sumber daya ikan atau yang dikenal dengan illegal  fishing , baik yang dilakukan oleh kapal- kapal asing maupun kapal perikanan Indonesia. Kebijakan mengatasi illegal  fishing masih belum optimal, terbukti dengan masih marak kegiatan illegal fishing di Laut Sulawesi.
Kegiatan pencurian ikan di Laut Sulawesi yang dilakukan oleh kapal ikan Indonesia
umumnya adalah pengunaan tenaga kerja asing, transshipment di laut, membawah ikan keluar negeri dan juga pelanggaran perijinan kapal, sedangkan untuk kapal-kapal asing yang melakukan kegiatan illegal  fishing di Laut Sulawesi modus utamanya adalah tidak memiliki ijin dari Pemerintah Indonesia. Kerugian negara akibat illegal  fishing oleh kapal- kapal penangkap ikan nelayan asing dikhawatirkan semakin meningkat sejalan dengan semakin banyaknya jumlah kasus-kasus pelanggaran bidang perikanan. Kerugian negara akibat illegal fishing bisa mencapai Rp. 240 triliun per tahun (Mahmudah, 2015).
Data kegiatan illegal fishing dari Pangkalan Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan Bitung menunjukan bahwa pada tahun 2015 Pangkalan Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan Bitung telah menanggani 37 kasus kapal illegal  fishing, dengan rincian 4 kapal ikan Indonesia, 3 kapal ikan Malaysia dan 30 kapal ikan Philipina. Pada tahun 2016 kasus yang ditangani lebih banyak, yaitu 56 kasus dengan rincian 12 kapal ikan Indonesia, 3 kapal ikan Malaysia, 40 kapal ikan Philipina dan 1 kapal ikan Vietnam. Dari data tersebut dapat dijelaskan bahwa 80% kapal-kapal yang di tangkap pada tahun 2015 dan 2016 berasal dari Laut Sulawesi (Darwito, 2017; Saksono, 2016).
Guna mengurangi kegiatan illegal fishing maka dilakukan pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan. Untuk itu maka diperlukan analisis pengawasan kapal perikanan terhadap penanggulangan illegal  fishing di perairan kabupaten kepulauan Sangihe. Terkait dengan itu maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis stakeholder prioritas dan faktor-faktor penting dalam pengawasan kegiatan illegal  fishing di wilayah perairan Kabupaten Kepulauan Sangihe (Gambar 1).

## METODOLOGI
Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kepulauan Sangihe, selama 3 (tiga) bulan dimulai pada bulan Juli sampai dengan bulan September tahun 2017. Pengumpulan data primer dalam penelitian ini digunakan dengan cara wawancara, survei dan observasi langsung. Penelitian ini juga menggunakan data sekunder, yaitu dokumen- dokumen yang diperoleh dari instansi yang terkait dalam penelitian, baik instansi pusat maupun daerah.
Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung (Usman & Akbar, 2009). Pengumpulan data dengan cara wawancara digunakan untuk menggumpulkan data-data primer yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan kapal perikanan, kegiatan illegal  fishing , stakeholder dan faktor- faktor penting dalam pengawasan kapal perikanan guna mencegah terjadinya kegiatan illegal  fishing di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kriteria orang yang akan diwawancarai dalam penelitian ini adalah yang pertama orang yang berwenang secara formal yaitu petugas pemerintah atau pegawai pada instansi pemerintahan yang bekerja sesuai dengan bidang informasi yang dibutuhkan, kedua adalah wawancara dengan aparat penegak hukum yang terkait langsung dengan penanganan kegiatan illegal  fishing dan yang ketiga adalah wawancara dengan tokoh masyarakat, pelaku usaha dan juga masyarakat nelayan yang ada di lokasi penelitian
Pengumpulan data dengan cara survey dilakukan dengan menggunakan  angket/kuesioner yaitu daftar pertanyaan atau pernyataan yang diberikan kepada responden, baik secara langsung maupun tidak langsung (Usman & Akbar, 2009). Pengumpulan data menggunakan kuesioner digunakan untuk menggumpulkan data yang berkaitan dengan stakeholder prioritas dan faktor- faktor penting dalam pengawasan kegiatan illegal fishing di wilayah perairan Kabupaten Kepulauan Sangihe.
3
Kegiatan pencurian ikan di laut Sulawesi yang dilakukan oleh kapal ikan Indonesia umumnya adalah pengunaan tenaga kerja asing, transshipment di laut, membawah ikan keluar negeri dan juga pelanggaran perijinan kapal, sedangkan untuk kapal-kapal asing yang melakukan kegiatan illegal fishing di laut Sulawesi modus utamanya adalah tidak memiliki ijin dari Pemerintah Indonesia.Kerugian negara akibat illegal fishing oleh kapal-kapal penangkap ikan nelayan asing dikhwatirkan semakin meningkat sejalan dengan semakin banyaknya jumlah kasus-kasus pelanggaran bidang perikanan. Kerugian negara akibat illegal fishing bisa mencapai Rp. 240 triliun per tahun (Mahmudah, 2015).
Data kegiatan illegal fishing dari Pangkalan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Bitung menunjukan bahwa pada tahun 2015 Pangkalan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Bitung telah menanggani 37 kasus kapal illegal fishing, dengan rincian 4 kapal ikan Indonesia, 3 kapal ikan Malaysia dan 30 kapal ikan Philipina. Pada tahun 2016 kasus yang ditangani lebih banyak, yaitu 56 kasus dengan rincian 12 kapal ikan Indonesia, 3 kapal ikan Malaysia, 40 kapal ikan Philipina dan 1 kapal ikan Vietnam. Dari data tersebut dapat dijelaskan bahwa 80 % kapal-kapal yang di tangkap pada tahun 2015 dan 2016 berasal dari Laut Sulawesi (Darwito, 2017 dan Saksono, 2016).
Guna  mengurangi  kegiatan illegal fishing maka dilakukan pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.Untuk itu maka diperlukan analisispengawasan kapal perikanan terhadap penanggulangan illegal fishing di perairan kabupaten kepulauan sangihe. Terkait dengan itu maka penelitian ini bertujuan untukmenganalisisstakeholder prioritas dan faktor-faktor penting dalam pengawasan kegiatan illegal fishing di wilayah perairan KabupatenKepulauan Sangihe.
Gambar 1. Peta Kabupaten Kepulauan Sangihe Figure 1.  Map of Regency of Sangihe Island Sumber/ Source : BAPPEDA Kabupaten Kepulauan Sangihe (2016)/
BAPPEDA Regency of Sangihe Island (2016) Lokasi Penelitian/ Research Location

## Gambar 1. Peta Kabupaten Kepulauan Sangihe.
Figure 1.  Map of Regency of Sangihe Island.
Sumber: BAPPEDA Kabupaten Kepulauan Sangihe (2016)/ Source : BAPPEDA Regency of Sangihe Island (2016)
Responden untuk Analisis Hirarki Proses (AHP) menggunakan pendekatan responden pakar ( Expert ). Responden pakar yang diambil merupakan para pejabat pemerintah yang berkaitan langsung dengan tujuan penelitian baik pusat maupun daerah yang ada di lokasi penelitian, juga akademisi ataupun LSM di bidang perikanan dan para pelaku usaha di bidang perikanan. Adapun respondennyayaituKepala Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sulawesi Utara, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Sangihe, Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Tahuna, Kepala Kejaksaan Negeri Tahuna, Kepala Kejaksaan Negeri Bitung, Kepala Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung, Kepala Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna, Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kepala Satuan Polisi Perairan Tahuna, Kepala Imigrasi Kelas II Tahuna, akademisi ataupun LSM yang ada di Tahuna, Kepala Kampung/Lurah, pemilik kapal/ pelaku usaha di bidang perikanan dan nelayan dengan jumlah responden seluruhnya adalah 30 orang.
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis AHP ( Analisis Hirarki Proses ) yaitu bertujuan untuk menentukan stakeholder prioritas dan faktor-faktor penting dalam pengawasan kapal perikanan dengan menggunakan software  Expert  Choice  11 dan meningkatkan strategi penerapan kebijakan yang tepat dalam kegiatan pengawasan illegal fishing di wilayah perairan Kabupaten Kepulauan Sangihe.
Analytical  Hirarchy  Proses (AHP) adalah suatu metode yang sederhana dan fleksibel yang menampung kreativitas dalam rancangannya terhadap suatu masalah. Metode ini merumuskan masalah dalam bentuk hirarki dan masukan pertimbangan-pertimbangan untuk menghasilkan skala prioritas relatif (Amar, 2014). Dalam menyelesaikan masalah dengan menggunakan Analytical  Hirarchy  Proses (AHP), ada 3 tahapan dalam penyusunan prioritas diantaranya adalah dekomposisi masalah, penilaian/pembandingan elemen dan sintesis penilaian (Budianto, 2012), yaitu :
1.   Dekomposisi Masalah
Dalam menyusun prioritas, maka masalah penyusunan prioritas harus mampu mendekomposisi menjadi tujuan ( goal ) dari suatu  kegiatan,  identifikasi  pilihan-pilihan ( options ) dan perumusan kriteria ( criteria ) untuk memilih prioritas. Langkah pertama adalah merumuskan tujuan dari suatu kegiatan penyusunan prioritas. Setelah tujuan dapat ditetapkan, maka langkah selanjutnya adalah menentukan kriteria dari tujuan tersebut. Berdasarkan tujuan dan kriteria, beberapa  pilihan  perlu  diidentifikasi.  Pilihan- pilihan tersebut hendaknya merupakan pilihan-pilihan yang potensial, sehingga jumlah pilihan tidak terlalu banyak. Proses dekomposisi masalah tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.
2.   Penilaian/Pembandingan Elemen Setelah masalah terdekomposisi, maka ada dua tahap penilaian atau membandingkan antar elemen yaitu perbandingan antar
kriteria dan perbandingan antar pilihan untuk setiap kriteria. Perbandingan antar kriteria dimaksudkan untuk menentukan bobot masing-masing kriteria. Disisi lain, perbandingan antar pilihan untuk setiap tujuan kriteria dimaskudkan untuk melihat bobot suatu pilihan untuk suatu kriteria. Penilaian ini dimaksudkan untuk melihat seberapa penting suatu pilihan dilihat dari kriteria tertentu. Penilaian perbandingan dari ahli yang mengembangkan AHP menggunakan skala dari 1/9 sampai dengan 9.
3.   Sintesis Penilaian
Sintesis hasil penilaian merupakan tahap akhir dari proses AHP. Pada dasarnya, sintesis ini merupakan penjumlahan dari bobot yang diperoleh setiap pilihan pada masing-masing kriteria setelah diberi bobot dari kriteria tersebut.
Gambar 2 menunjukan level hirarki pengawasan kapal perikanan yang merupakan salah satu acuan dalam pengambilan data untuk menganalisis stakeholder prioritas dan faktor-faktor prioritas dalam pengawasan kapal perikanan guna mencegah dan menanggulangi kegiatan illegal fishing di Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan menggunakan teknik wawancara dan kuesioner.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. .. Peran Stakeholder Perikanan dalam Pengawasan Kapal Perikanan
Data kuesioner yang diberikan kepada responden baik dari stakeholder Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Petugas Penegakan
Gambar 2. Level Hirarki Pengawasan Kapal Perikanan. Figure 2. Hierarchy Level of Fisheries Vessel Supervision.
Gambar 2 menunjukan level hirarki pengawasan kapal perikanan yang merupakan salah satu acuan dalam pengambilan data untuk menganilis stakeholder prioritas dan faktor- faktor prioritas dalam pengawasan kapal perikanan guna mencegah dan menanggulangi kegiatan illegal fishing di Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan menggunakan teknik wawancara dan kuesioner.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A.  Peran Stakeholder Perikanan dalam Pengawasan Kapal Perikanan
Data kuesioner yang diberikan kepada responden baik dari stakeholder Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Petugas Penegakan Hukum, Pelaku Usaha dan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang bertujuan untuk mencari stakholder prioritas dalam kegiatan pengawasan kapal perikanan guna menanggulangi kegiatan illegal fishing di perairan Kabupaten Kepulauan Sangihe, sehingga data kuesioner yang ada tersebut diolah dengan menggunakan bantuan software Expert Choice 11. Hasil data yang telah diolah menggunakan software tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

## Gambar 3. Hasil Analisis Stakeholder Prioritas Pengawasan Kapal Perikanan
Figure 3. Results of Stakeholder Analysis Priority of Fishery Vessel Inspection
Pengawas Kapal Perikanan/ Supervisor of Fishing Vessel
Pemerintah Pusat/ Central Government
Pokmaswas/ Group of Supervisor Community
POKMASWAS/ Group of Supervisor Community Pemerintah Daerah/ Local Government Pelaku Usaha Perikanan/ Businessmen in Fisheries Pemerintah Pusat/ Central Government Ekonomi/ Economy Sosial & Budaya/ Social & Culture Sarpras & Anggaran/ Infrastructure & Budget Sosialisasi Peraturan/ Regulation Socialization SDM Pengawasan/ HR Supervision Penegakan Hukum/ Law Enforcement Pengawasan Kapal Perikanan/ Supervision of Fishery Ship Pelaku Usaha Perikanan/ Businessmen in Fisheries POKMASWAS/ Group of Supervisor Community Ekonomi/
Economy Sosialisasi Peraturan/ Regulation Socialization
Hukum, Pelaku Usaha dan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang bertujuan untuk mencari stakeholder prioritas dalam kegiatan pengawasan kapal perikanan guna menanggulangi kegiatan illegal  fishing di perairan Kabupaten Kepulauan Sangihe, sehingga data kuesioner yang ada tersebut diolah dengan menggunakan bantuan software  Expert  Choice 11. Hasil data yang telah diolah menggunakan software tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.
Gambar 3 menunjukan bahwa pemerintah pusat menjadi stakeholder prioritas dalam kegiatan pengawasan kapal perikanan senilai (.401), Ini berarti peran pemerintah pusat diharapkan jauh lebih dominan dibandingkan dengan stakholder lainnya. Kewenangan pemerintah pusat dalam kegiatan pengawasan kapal perikanan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, disadari benar oleh para responden pakar yang merupakan para pejabat pemerintah yang berkaitan langsung dengan tujuan penelitian baik pusat maupun daerah yang ada di lokasi penelitian, juga akademisi ataupun LSM di bidang perikanan dan para pelaku usaha di bidang perikanan .
Pelaksanaan pengawasan kapal perikanan di Stasiun Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan Tahuna dan Pangkalan Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan Bitung yang merupakan unit kerja di bawah pemerintah pusat dipandang oleh responden menjadi leading sektor dalam pemberantasan kegiatan illegal  fishing di perairan Kepulauan Sangihe sehingga harus memberikan peran lebih.
Gambar 2 menunjukan level hirarki pengawasan kapal perikanan yang merupakan salah satu acuan dalam pengambilan data untuk menganilis stakeholder prioritas dan faktor- faktor prioritas dalam pengawasan kapal perikanan guna mencegah dan menanggulangi kegiatan illegal fishing di Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan menggunakan teknik wawancara dan kuesioner.
Gambar 2. Level Hirarki Pengawasan Kapal Perikanan Figure 2.  Hierarchy Level of Fisheries Vessel Supervision

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A.  Peran Stakeholder Perikanan dalam Pengawasan Kapal Perikanan
Data kuesioner yang diberikan kepada responden baik dari stakeholder Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Petugas Penegakan Hukum, Pelaku Usaha dan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang bertujuan untuk mencari stakholder prioritas dalam kegiatan pengawasan kapal perikanan guna menanggulangi kegiatan illegal fishing di perairan Kabupaten Kepulauan Sangihe, sehingga data kuesioner yang ada tersebut diolah dengan menggunakan bantuan software Expert Choice 11. Hasil data yang telah diolah menggunakan software tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

## Gambar 3. Hasil Analisis Stakeholder Prioritas Pengawasan Kapal Perikanan
Figure 3. Results of Stakeholder Analysis Priority of Fishery Vessel Inspection
Pengawas Kapal Perikanan/ Supervisor of Fishing Vessel
Pemerintah Pusat/ Central Government
Pemerintah Daerah/ Local Government Penegakan Hukum / Law Enforcement
Pelaku Usaha / Businessmen
Pokmaswas/ Group of Supervisor Community
POKMASWAS/ Group of Supervisor Community Pemerintah Daerah/ Local Government Pelaku Usaha Perikanan/ Businessmen in Fisheries Pemerintah Pusat/ Central Government
Ekonomi/ Economy Sosial & Budaya/ Social & Culture Sarpras & Anggaran/ Infrastructure & Budget Sosialisasi Peraturan/ Regulation Socialization
SDM Pengawasan/ HR Supervision
Penegakan Hukum/ Law Enforcement Pengawasan Kapal Perikanan/ Supervision of Fishery Ship
Gambar 3. Hasil Analisis Stakeholder Prioritas Pengawasan Kapal Perikanan. Figure 3. Results of Stakeholder Analysis Priority of Fishery Vessel Inspection.
Aparat penegak hukum menduduki prioritas kedua setelah pemerintah pusat dengan nilai (.323). Karena dianggap memberikan dampak yang baik dalam hal pengawasan kapal perikanan di laut dan kegiatan penegakan hukum, walaupun bukan merupakan tupoksi utama tugas mereka. Kegiatan penegakan hukum cukup memberikan efek jera kepada para pelaku illegal  fishing, baik berupa penenggelaman kapal, hukuman badan kepada tersangka dan pelelangan ikan hasil tangkapan illegal .
Pemerintah daerah menduduki prioritas ketiga setelah aparat penegak hukum dengan nilai (.179). Dalam hal ini dimaksudkan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Oleh karena kegiatan pengawasan kapal perikanan 0-12 mil sesuai dengan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, merupakan kewenangan provinsi, maka pengelolaan perairan yang dilakukan sebelumnya oleh pemerintah kabupaten/kota menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi.
Prioritas keempat adalah pelaku usaha perikanan dengan nilai (.059). Pandangan responden menunjukan bahwa kegiatan illegal fishing dapat ditanggulangi apabila para pelaku usaha perikanan mengikuti semua aturan yang telah ada, sehingga kegiatan pengawasan kapal perikanan baik di darat maupun di laut dapat berjalan dengan baik dan juga para pelaku usaha dapat memberikan informasi yang akurat kepada para petugas pengawasan kapal perikanan maupun aparat penegak hukum yang lain.
Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) menduduki peringkat kelima atau paling akhir pada penelitian ini. Pandangan
responden menunjukan bahwa Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) masih kurang berperan dalam kegiatan pengawasan kapal perikanan, karena keterbatasan sarana dan prasarana pengawasan. Karena itu informasi-informasi akurat yang diharapkan dari kelompok masyarakat tersebut belum dapat dimaksimalkan.

## B. Faktor Prioritas Pengawasan Kapal Perikanan
Terdapat beberapa faktor-faktor yang perlu diperhatikan oleh stakholder pengawasan kapal perikanan, antara lain sumber daya manusia, ekonomi, sosial dan budaya, sarana prasarana dan anggaran serta sosialisasi peraturan. Gambar di bawah ini menunjukan faktor-faktor yang menjadi prioritas setiap stakeholder dalam meningkatkan strategi pengawasan kapal perikanan guna menanggulangi kegiatan illegal fishing di perairan Kabupaten Kepulauan Sangihe.
Berdasarkan pada Gambar 4 dan Gambar 5 yaitu responden pemerintah pusat dan pemerintah daerah menunjukan bahwa responden memilih faktor sumber daya manusia pengawasan
Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) menduduki peringkat kelima atau paling akhir pada penelitian ini. Pandangan responden menunjukan bahwa Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) masih kurang berperan dalam kegiatan pengawasan kapal perikanan,karena keterbatasan sarana dan prasarana pengawasan. Karena itu informasi-informasi akurat yang diharapkan dari kelompok masyarakat tersebut belum dapat dimaksimalkan.

## B.  Faktor Prioritas Pengawasan Kapal Perikanan
Terdapat beberapa faktor-faktor yang perlu diperhatikan oleh stakholder pengawasan kapal perikanan, antara lain sumber daya manusia, ekonomi, sosial dan budaya, sarana prasarana dan anggaran serta sosialisasi peraturan. Gambar di bawah ini menunjukan faktor-faktor yang menjadi prioritas setiap stakeholder dalam meningkatkan strategi pengawasan kapal perikanan guna menanggulangi kegiatan illegal fishing di perairan Kabupaten Kepulauan Sangihe.

## Gambar 4. Faktor Prioritas Menurut Pemerintah Pusat Figure 4. Priority Factor According to the Central Government
Gambar 5. Faktor Prioritas Menurut Pemerintah Daerah Figure 5. Priority Factor According to Local Government
Berdasarkan pada gambar 4 dan gambar 5 yaitu responden pemerintah pusat dan pemerintah daerah menunjukan bahwa responden memilih faktor sumber daya manusia pengawasan sebagai faktor prioritas dalam upaya peningkatan pengawasan kapal perikanan guna menanggulangi illegal fishing di perairan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Menurut responden pemerintah pusat kondisi sumber daya manusia pengawas perikanan belum
Pemerintah Pusat/ Central Government
Pengawas Kapal Perikanan/ Supervisor of Fishing Vessel
SDM Pengawasan/ HR Supervisor
Sarpras & Anggaran/ Infr & Budget Sosialisasi Peraturan/ Socialization of regulations Ekonomi/ Economy Sosial & Budaya/ social & culture Pemerintah Daerah/ Local Government Pengawas Kapal Perikanan/ Supervisor of Fishing Vessel SDM Pengawasan/ HR Supervisor
Sarpras & Anggaran/ Infr & Budget Sosialisasi Peraturan/ Socialization of regulations
Ekonomi/ Economy Sosial & Budaya/ social & culture
Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) menduduki peringkat kelima atau paling akhir pada penelitian ini. Pandangan responden menunjukan bahwa Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) masih kurang berperan dalam kegiatan pengawasan kapal perikanan,karena keterbatasan sarana dan prasarana pengawasan. Karena itu informasi-informasi akurat yang diharapkan dari kelompok masyarakat tersebut belum dapat dimaksimalkan.

## B.  Faktor Prioritas Pengawasan Kapal Perikanan
Terdapat beberapa faktor-faktor yang perlu diperhatikan oleh stakholder pengawasan kapal perikanan, antara lain sumber daya manusia, ekonomi, sosial dan budaya, sarana prasarana dan anggaran serta sosialisasi peraturan. Gambar di bawah ini menunjukan faktor-faktor yang menjadi prioritas setiap stakeholder dalam meningkatkan strategi pengawasan kapal perikanan guna menanggulangi kegiatan illegal fishing di perairan Kabupaten Kepulauan Sangihe.

## Gambar 4. Faktor Prioritas Menurut Pemerintah Pusat
Figure 4. Priority Factor According to the Central Government

## Gambar 5. Faktor Prioritas Menurut Pemerintah Daerah
Figure 5. Priority Factor According to Local Government
Berdasarkan pada gambar 4 dan gambar 5 yaitu responden pemerintah pusat dan pemerintah daerah menunjukan bahwa responden memilih faktor sumber daya manusia pengawasan sebagai faktor prioritas dalam upaya peningkatan pengawasan kapal perikanan guna menanggulangi illegal fishing di perairan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Menurut responden pemerintah pusat kondisi sumber daya manusia pengawas perikanan belum
Pemerintah Pusat/ Central Government
Pengawas Kapal Perikanan/ Supervisor of Fishing Vessel SDM Pengawasan/ HR Supervisor
Sarpras & Anggaran/ Infr & Budget
Sosialisasi Peraturan/ Socialization of regulations Ekonomi/ Economy Sosial & Budaya/ social & culture Pemerintah Daerah/ Local Government Pengawas Kapal Perikanan/ Supervisor of Fishing Vessel SDM Pengawasan/ HR Supervisor
Sarpras & Anggaran/ Infr & Budget Sosialisasi Peraturan/ Socialization of regulations Ekonomi/ Economy Sosial & Budaya/ social & culture Gambar 4. Faktor Prioritas Menurut Pemerintah Pusat.
Figure 4. Priority Factor According to The Central Government.
Gambar 5. Faktor Prioritas Menurut Pemerintah Daerah. Figure 5. Priority Factor According to Local Government.
sebagai faktor prioritas dalam upaya peningkatan pengawasan kapal perikanan guna menanggulangi illegal  fishing di perairan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Menurut responden pemerintah pusat kondisi sumber daya manusia pengawas perikanan belum sesuai dengan kondisi wilayah kepulauan Kabupaten Kepualaun Sangihe, sehingga kegiatan pengawasan kapal perikanan belum berjalan secara optimal. Pada kantor Stasiun Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan Tahuna hanya memiliki 12 orang personil dan terdiri dari Pengawas Perikanan sebanyak 6 orang. Sedangkan untuk responden dari pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, faktor sumber daya manusia pengawasan cukup penting dikarenakan kondisi wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang banyak terdapat pulau- pulau sehingga dengan tercukupkannya unsur sumber daya manusia dapat melakukan kegiatan pengawasan kapal dengan baik, dimana pada saat ini dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, kewenangan pengawasan khususnya untuk kapal perikanan sudah tidak ada pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten.
Responden yang berasal dari stakholder Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) memilih sarana prasarana dan anggaran sebagai faktor prioritas dalam peningkatan pengawasan kapal perikanan guna menggulangi illegal fishing di perairan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kelompok masyarakat pengawas yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe sampai dengan saat ini belum pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat dalam menunjang kegiatan pengawasan, sehingga bantuan-bantuan untuk kelompok masyarakat pengawas berupa alat komunikasi radio maupun motor tempel sangat diharapkan guna menunjang kegiatan pengawasan para pelaku-pelaku illegal  fishing . Hasil pendapat responden dapat dilihat pada Gambar 6.
Pada Gambar 7, dapat dilihat bahwa responden yang berasal dari pelaku usaha perikanan berpendapat sumber daya manusia pengawasan kapal perikanan menjadi faktor prioritas dalam peningkatan pengawasan kapal perikanan guna menanggulangi illegal  fishing di perairan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Jumlah personil Pengawas Perikanan yang ada di Stasiun Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan
Tahuna hanya 6 orang Pengawas Perikanan, tentunya jumlah tersebut sangat tidak sebanding dengan jumlah kapal perikanan yang harus diawasi yakni kurang lebih berjumlah 82  kapal perikanan yang terdata di Stasiun Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan Tahuna dan juga kondisi Kabupaten Kepulauan Sangihe yang terdapat banyak sentra-sentra perikanan sehingga kurang maksimalnya kegiatan pengawasan kapal perikanan. Penambahan jumlah personil sangat perlu  dilakukan sehingga peningkatan kegiatan pengawasan kapal perikanan di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe dapat terlaksana dengan baik.
Aparat penegak hukum yang terdiri dari TNI-AL, POLRI dan juga Kejaksaan merupakan salah satu stakholder yang memberikan pendapat tentang kegiatan pengawasan kapal perikanan guna menanggulangi illegal  fishing di perairan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Gambar 8 menjelaskan bahwa responden memilih sarana prasarana dan anggaran yang menjadi faktor utama dalam kegiatan pengawasan kapal untuk memberantas kegiatan illegal fishing.
sesuai dengan kondisi wilayah kepulauan Kabupaten Kepualaun Sangihe, sehingga kegiatan pengawasan kapal perikanan belum berjalan secara optimal. Pada kantor Stasiun Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Tahuna hanya memiliki 12 orang personil dan terdiri dari Pengawas Perikanan sebanyak 6 orang. Sedangkan untuk responden dari pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, faktor sumber daya manusia pengawasan cukup penting dikarenakan kondisi wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang banyak terdapat pulau-pulau sehingga dengan tercukupkannya unsur sumber daya manusia dapat melakukan kegiatan pengawasan kapal dengan baik, dimana pada saat ini dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, kewenangan pengawasan khususnya untuk kapal perikanan sudah tidak ada pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten.
Responden yang berasal dari stakholder Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) memilih sarana prasarana dan anggaran sebagai faktor prioritas dalam peningkatan pengawasan kapal perikanan guna menggulangi illegal fishing di perairan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kelompok masyarakat pengawas yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe sampai dengan saat ini belum pernah mendapatkan bantuan dari Pemerintah Pusat dalam menunjang kegiatan pengawasan, sehingga bantuan-bantuan untuk kelompok masyarakat pengawas berupa alat komunikasi radio maupun motor tempel sangat diharapkan guna menunjang kegiatan pengawasan para pelaku-pelaku illegal fishing . Hasil pendapat responden dapat dilihat pada gambar 6.

## Gambar 6. Faktor Prioritas Menurut POKMASWAS Figure 6. Priority Factor According to POKMASWAS
Berdasarkan hasil dalam gambar 7, dapat dilihat bahwa responden yang berasal dari pelaku usaha perikanan berpendapat sumber daya manusia pengawasan kapal perikanan menjadi faktor prioritas dalam peningkatan pengawasan kapal perikanan guna menanggulangi illegal fishing di perairan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Jumlah personil Pengawas Perikanan yang ada di Stasiun Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Tahun hanya di perkuat oleh 6 orang Pengawas Perikanan, tentunya jumlah tersebut sangat tidak sebanding dengan jumlah kapal perikanan yang harus diawasi yakni
Ekonomi/ Economy SDM Pengawasan/ HR Supervisor Sarpras & Anggaran/ Infr & Budget Sosialisasi Peraturan/ Socialization of regulations Sosial & Budaya/ social & culture Pokmaswas/ Group of Supervisor Community Pengawas Kapal Perikanan/ Supervisor of Fishing Vessel

## Gambar 6. Faktor Prioritas Menurut POKMASWAS.
Figure 6. Priority Factor According to POKMASWAS.
kurang lebih berjumlah 82  kapal perikanan yang terdata di Stasiun Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Tahuna dan juga kondisi Kabupaten Kepulauan Sangihe yang terdapat banyak sentra-sentra perikanan sehingga kurang maksimalnya kegiatan pengawasan kapal perikanan. Penambahan jumlah personil sangat perlu dilakukan sehingga peningkatan kegiatan pengawasan kapal perikanan di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe dapat berjalan terlaksana dengan baik.

## Gambar 7. Faktor Prioritas Menurut Pelaku Usaha Perikanan Figure 7. Priority Factor According to Fishery Business Actors
Aparat penegak hukum yang terdiri dari TNI-AL, POLRI dan juga Kejaksaan merupakan salah satu stakholder yang memberikan pendapat tentang kegiatan pengawasan kapal perikanan guna menanggulangi illegal fishing di perairan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Gambar 8 menjelaskan bahwa responden memilih sarana prasaran dan anggaran yang menjadi faktor utama dalam kegiatan pengawasan kapal untuk memberantas kegiatan illegal fishing. Sarana prasarana berupa kapal patroli dan anggaran patroli merupakan faktor utama dalam melakukan kegiatan pengawasan sehingga apabila TNI-AL dan POLRI mendapatkan tambahan anggaran dan kapal patroli di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe maka diharapkan dapat memaksimalkan kegiatan pengawasan di wilayah perairan Kabupaten Kepulauan Sangihe.Saat ini TNI-AL memiliki 2 kapal Patroli berukuran 25 M sedangkan Polair di Kabupaten Kepulauan Sangihe hanya memiliki 2 unit Speedboat yang wilayah jangkauannya terbatas.Adapun Pengawas Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki 1 kapal Patroli berukuran 36 M dan 1 unit Speedboat.

## Gambar 8. Faktor Prioritas Menurut Aparat Penegak Hukum
Figure 8. Priority Factor According to Law Enforcement Officials
Pelaku Usaha/ Businessmen Pengawas Kapal Perikanan/ Supervisor of Fishing Vessel
SDM Pengawasan/ HR Supervisor
Sarpras & Anggaran/ Infr & Budget Sosialisasi Peraturan/ Socialization of regulations
Sosial & Budaya/ social & culture Ekonomi/ Economy
Pengawas Kapal Perikanan/ Supervisor of Fishing Vessel
Gambar 7. Faktor Prioritas Menurut Pelaku Usaha Perikanan. Figure 7. Priority Factor According to Fishery Business Actors.
Sarana prasarana berupa kapal patroli dan anggaran patroli merupakan faktor utama dalam melakukan kegiatan pengawasan sehingga apabila TNI-AL dan POLRI mendapatkan tambahan anggaran dan kapal patroli di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe maka diharapkan dapat memaksimalkan kegiatan pengawasan di wilayah perairan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Saat ini TNI-AL memiliki 2 kapal patroli berukuran 25 M sedangkan Polair di Kabupaten Kepulauan Sangihe hanya memiliki 2 unit speedboat yang wilayah jangkauannya terbatas. Adapun Pengawas Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki 1 kapal patroli berukuran 36 M dan 1 unit speedboat.

## C. Penggabungan Prioritas Pengawasan Kapal Perikanan
Gambar 9 menunjukan hasil yang diperoleh dari jawaban responden terhadap pengawasan kapal perikanan guna menanggulangi kegiatan illegal  fishing di perairan Kabupaten Kepulauan Sangihe, yaitu faktor sarana prasarana dan
10
kurang lebih berjumlah 82  kapal perikanan yang terdata di Stasiun Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Tahuna dan juga kondisi Kabupaten Kepulauan Sangihe yang terdapat banyak sentra-sentra perikanan sehingga kurang maksimalnya kegiatan pengawasan kapal perikanan. Penambahan jumlah personil sangat perlu dilakukan sehingga peningkatan kegiatan pengawasan kapal perikanan di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe dapat berjalan terlaksana dengan baik.

## Gambar 7. Faktor Prioritas Menurut Pelaku Usaha Perikanan Figure 7. Priority Factor According to Fishery Business Actors
Aparat penegak hukum yang terdiri dari TNI-AL, POLRI dan juga Kejaksaan merupakan salah satu stakholder yang memberikan pendapat tentang kegiatan pengawasan kapal perikanan guna menanggulangi illegal fishing di perairan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Gambar 8 menjelaskan bahwa responden memilih sarana prasaran dan anggaran yang menjadi faktor utama dalam kegiatan pengawasan kapal untuk memberantas kegiatan illegal fishing. Sarana prasarana berupa kapal patroli dan anggaran patroli merupakan faktor utama dalam melakukan kegiatan pengawasan sehingga apabila TNI-AL dan POLRI mendapatkan tambahan anggaran dan kapal patroli di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe maka diharapkan dapat memaksimalkan kegiatan pengawasan di wilayah perairan Kabupaten Kepulauan Sangihe.Saat ini TNI-AL memiliki 2 kapal Patroli berukuran 25 M sedangkan Polair di Kabupaten Kepulauan Sangihe hanya memiliki 2 unit Speedboat yang wilayah jangkauannya terbatas.Adapun Pengawas Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki 1 kapal Patroli berukuran 36 M dan 1 unit Speedboat.

## Gambar 8. Faktor Prioritas Menurut Aparat Penegak Hukum
Figure 8. Priority Factor According to Law Enforcement Officials
Pengawas Kapal Perikanan/ Supervisor of Fishing Vessel
SDM Pengawasan/ HR Supervisor
Sarpras & Anggaran/ Infr & Budget Sosialisasi Peraturan/ Socialization of regulations
Penegakan Hukum/ Law Enforcement
Pengawas Kapal Perikanan/ Supervisor of Fishing Vessel SDM Pengawasan/ HR Supervisor
Sarpras & Anggaran/ Infr & Budget
Sosialisasi Peraturan/ Socialization of regulations
Sosial & Budaya/ social & culture
Ekonomi/ Economy SDM Pengawasan/ HR Supervisor
Gambar 8. Faktor Prioritas Menurut Aparat Penegak Hukum. Figure 8. Priority Factor According to Law Enforcement Officials.
anggaran merupakan faktor prioritas yang dipilih oleh responden dengan nilai 36.4%. Hal ini karena di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Stasiun Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan Tahuna hanya memiliki 1 gedung operasional yang berdiri di atas lahan Pemda Kabupaten Kepulauan Sangihe. Sarana pengawasan lain seperti gedung barang bukti, rumah pengamanan ABK Asing, dermaga khusus untuk kapal patroli dan kapal-kapal illegal fishing juga belum tersedia . Sarana berupa kapal patroli baik dari TNI-AL, POLRI maupun KKP masih dirasa kurang untuk melakukan kegiatan pengawasan kapal perikanan di wilayah perairan Kepulauan Sangihe sehingga perlu penambahan armada kapal agar kegiatan pengawasan dapat berjalan secara optimal.
Faktor sumber daya manusia pengawasan perikanan menjadi prioritas kedua dalam peningkatan pengawasan kapal perikanan guna menanggulangi kegiatan illegal fishing di perairan Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan nilai 33.0%, responden berpandangan bahwa jumlah personil yang ditempatkan pada kantor Stasiun

## Gambar 9. Tujuan Sensitivitas Figure 9. Perfomance Sensitivity Goal
Berdasarkan hasil analisis AHP, maka untuk meningkatkan kegiatan pengawasan kapal perikanan guna menanggulangi illegal fishing di perairan Kabupaten Kepualaun Sangihe atau tepatnya pada wilayah pengelolaan perikanan (WPP) 716 Laut Sulawesi di butuhkan strategi pengawasan yang tepat dalam pelaksanaannya. Terdapat 4 (empat) strategi kebijakan pengawasan kapal perikanan dalam penanggulangan illegal fishing yang harus ditetapkan :

## 1. Peningkatan Peran Pemerintah
Peran pemerintah sangat penting dalam meniadakan, memerangi dan mencegak praktek perikanan illegal . Ketika pemerintah dapat membuat kebijakan yang tepat,
sektor pelaku usaha dan pasar dapat berfungsi dan berperan secara baik dalam mencegah perikanan illegal . Dalam hal kegiatan MCS ( Monitoring, Controling and Surveillance ), pemerintah seyogyanya melakukan secara komprehensif dan efektif sejak dimulai hingga berakhirnya suatu kegiatan penangkapan ikan. Kegiatan MCS tersebut harus mencakup aspek-aspek berikut:
a)  Merumuskan dan mengimplementasikan standar operasional prosudur (SOP) yang mengatur tentang akses ke sumberdaya dan daerah penangkapan ikan. Skema ini harus mencakup juga pengaturan tentang otorisasi (izin) bagi kapal penangkapan ikan. Surat penangkapan ikan harus disimpan dan dibawa pada saat operasi penangkapan ikan.
b)  Menjalankan MCS melalui Vessel Monitoring System (VMS) sesuai dengan standar nasional, regional dan internasional, termasuk syarat-syarat untuk semua kapal ikan yang berada di dalam perairan yurisdiksinya untuk mamasang VMS di atas kapal.
c) Mengembangkan dan mengimplementasikan program observer (pengamat independen di atas kapal) termasuk mengharuskan penempatan observer di semua kapal ikan yang beroperasi di perairan yurisdiksinya.
Sarpras & Anggaran/ Infr & Budget
Sosialisasi Peraturan/ Socialization of regulations Sosial & Budaya/ social & culture Ekonomi/ Economy SDM Pengawasan/ HR Supervisor Pemerintah Pusat/ Central Government Pemerintah Daerah/ Local Government Penegakan Hukum / Law Enforcement Pelaku Usaha / Businessmen Pokmaswas/ Group of Supervisor Community
Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan Tahuna masih sangat kurang yakni hanya berjumlah 12 orang yang terdiri dari 7 orang Aparatur Sipil Negara dan 5 orang tenaga kontrak (dari 7 orang tersebut 6 orangnya sebagai Pengawas Perikanan).
Jumlah tersebut dipandang sangat kurang jika dibandingkan dengan jumlah kapal perikanan yang beraktifitas di Kabupaten Kepulauan Sangihe sebanyak 82 kapal perikanan dan juga wilayah- wilayah sentra perikanan yang jaraknya jauh dari kota Tahuna. Berdasarkan pengabungan prioritas sebanyak 16.8% responden menjawab sosialisasi peraturan merupakan faktor penting lainnya dalam peningkatan pengawasan kapal perikanan guna penanggulangan illegal  fisihing di perairan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Faktor ekonomi dan sosial budaya menduduki peringkat keempat dan kelima dengan nilai 7.7% dan 6.1% yang dipilih oleh responen dalam penelitian ini.
Berdasarkan hasil analisis AHP, maka untuk meningkatkan kegiatan pengawasan kapal perikanan guna menanggulangi illegal  fishing di perairan Kabupaten Kepualaun Sangihe atau tepatnya pada wilayah pengelolaan perikanan (WPP) 716 Laut Sulawesi dibutuhkan strategi pengawasan yang tepat dalam pelaksanaannya. Terdapat 4 (empat) strategi kebijakan pengawasan kapal perikanan dalam penanggulangan illegal fishing yang harus ditetapkan:
1.  Peningkatan Peran Pemerintah
Peran pemerintah sangat penting dalam meniadakan, memerangi dan mencegah praktek perikanan illegal . Ketika pemerintah dapat membuat kebijakan yang tepat, sektor pelaku usaha dan pasar dapat berfungsi dan berperan secara baik dalam mencegah perikanan illegal . Dalam hal kegiatan MCS
( Monitoring,  Controling  and  Surveillance ), pemerintah seyogyanya melakukan secara komprehensif dan efektif sejak dimulai hingga berakhirnya suatu kegiatan penangkapan ikan. Kegiatan MCS tersebut harus mencakup aspek-aspek berikut:
a)  Merumuskan dan mengimplementasikan standar operasional prosedur (SOP) yang mengatur tentang akses ke sumber daya dan daerah penangkapan ikan. Skema ini harus mencakup juga pengaturan tentang otorisasi (izin) bagi kapal penangkapan ikan. Surat penangkapan ikan harus
disimpan dan dibawa pada saat operasi penangkapan ikan.
b) Menjalankan MCS melalui Vessel Monitoring System (VMS) sesuai dengan standar nasional, regional dan internasional, termasuk syarat-syarat untuk semua kapal ikan yang berada di dalam perairan yurisdiksinya untuk mamasang VMS di atas kapal.
c) Mengembangkan dan mengimplementasikan program observer (pengamat independen di atas kapal) termasuk mengharuskan penempatan observer di semua kapal ikan yang beroperasi di perairan yurisdiksinya.
d) Mempromosikan dan mengembangkan pemahaman dan pengetahuan di kalangan industri tentang pentingnya MCS seperti partisipasi mereka dalam mengatasi perikanan yang illegal.
2. .. Penguatan sistem Monitoring  Controlling Surveillance (MCS) di Daerah Perbatasan Semakin meningkatnya armada perikanan nasional ditambah banyaknya kegiatan illegal  fishing oleh kapal-kapal perikanan asing, tentu saja menuntut diperkuatnya sistem pengawasan perikanan dalam rangka pengelolaan perikanan laut terlebih pada daerah-daerah penangkapan ikan yang berbatasan dengan negara lain. Setiap kapal perikanan mulai diharuskan untuk memasang alat monitoring Vessel Monitoring System (VMS) sebagai upaya untuk mempermudah kegiatan pengawasan kapal perikanan. Optimalisasi Implementasi MCS ( Monitoring, Controlling and Surveillance ) dalam pengawasan mengintegrasikan komponen MCS (VMS, Kapal Partroli, Pesawat Patroli Udara, Alat Komunikasi, Radar Satelit/ Pantai, Pokmaswas, Pengawas Perikanan (PPNS) dan Sistem Informasi Pengawasan dan Pengendalian SDKP) dalam satu sistem yang sinergis sehingga setiap komponen pengawasan tersebut dapat bekerja sama dengan baik dalam mencegah kegiatan illegal fishing khususnya pada daerah perbatasan.
3.    Penguatan Sarana dan Prasarana Pengawasan Dalam proses pengawasan kapal perikanan dan penanggulangan kegiatan illegal fishing salah satu unsur yang tidak dapat dikesampingkan adalah penguatan sarana
dan prasarana pengawasan yang tentu saja sangat menunjang kegiatan-kegiatan pengawasan di lapangan. Adapun sarana dan prasarana yang harus di perkuat adalah
a)  Memprogramkan pengadaan kapal-kapal Patroli Pengawas, Kapal Patroli Angkatan Laut maupun kapal Patroli POLRI.Dengan bertambahnya armada-armada patroli tersebut diharapkan dapat mengawasi wilayah laut Indonesia yang sangat luas, terutama di daerah-daerah perbatasan yang sangat rentan terhadap kegiatan illegal fishing.
b) Meningkatkan frekuensi operasional pengawasan kapal patroli baik mandiri maupun patroli kerjasama operasi dengan TNI AL dan Polair.
c) Memperkuat sumber daya manusia pengawas dengan cara memberikan pelatihan-pelatihan tentang kegiatan pengawasan baik kepada Aparatur Sipil Negara maupun masyarakat pengawas, sehingga mereka dapat melakukan kegiatan pengawasan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ada.
4.  Penegakan Hukum
Kegiatan penegakan hukum merupakan langkah terakhir yang dilakukan ketika kegiatan perikanan tidak dilakukan sesuai dengan aturan yang ada, seperti kebijakan penenggelaman kapal asing pelaku illegal fishing . Kegiatan tersebut secara tidak langsung memberikan pesan kepada para pelaku illegal  fishing bahwa mereka tidak dapat melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia yang tidak sesuai dengan atuaran yang ada. Adapun beberapa kegiatan penegakan hukum yang harus diperkuat lagi adalah
a) Peningkatan Peran Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Perikanan.
b)  Mempercepat proses penegakan hukum (penyidikan, penuntutan dan persidangan) antar lain melalui Pengadilan Khusus Perikanan.
c) Penanganan ABK Non Yustitia dari kapal-kapal perikanan asing illegal yang tertangkap.
d) Pembentukan Pengadilan Khusus Perikanan.

## KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN Kesimpulan
Pemerintah Pusat menjadi stakeholder prioritas dalam pengawasan kegiatan illegal fishing di perairan Kabupaten Kepulauan Sangihe, yang didukung oleh kegiatan penegakan hukum dan peran dari Pemerintah Daerah, serta kesadaran dari para pelaku usaha perikanan dalam mematuhi peraturan-peraturan di bidang perikanan. Faktor penting dalam pengawasan kegiatan illegal fishing yaitu ketersediaanya sarana dan prasarana serta anggaran pengawasan dan ditunjang dengan Sumber daya manusia pengawas yang terampil dalam melakukan kegiatan pengawasan kapal perikanan dan juga sosialisasi peraturan sehingga kegiatan pengawasan dapat berjalan dengan optimal.
Untuk meningkatkan strategi kebijakan kegiatan pengawasan kapal perikanan guna menanggulangi illegal fishing di perairan Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah 1. Peningkatan Peran Pemerintah; 2. Penguatan sistem Monitoring Controlling  Surveillance (MCS) di Daerah Perbatasan; 3. Penguatan Sarana dan Prasarana Pengawasan; 4. Penegakan Hukum.

## Implikasi Kebijakan
Praktek illegal  fishing sangat merugikan masyarakat nelayan setempat dan nelayan kapal perikanan Indonesia. Oleh karena itu perlu peningkatan pengawasan dengan mengoptimalkan Sumber daya manusia pengawas, sarana dan prasarana pengawasan serta kegiatan penegakan hukum untuk menanggulangi kegiatan illegal  fishing dan juga dibutuhkan kerjasama yang baik antara Kementerian Kelautan dan Perikanan, BAKAMLA, TNI AL dan POLRI serta stakeholder terkait dalam melakukan kegiatan pengawasan khususnya pada daerah perbatasan.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Terima kasih diucapkan kepada Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan dan Ketua Program Studi Pascasarjana Ilmu Perairan Universitas Sam Ratulangi Manado, sebagai tempat penulis menempuh pendidikan selama ini serta kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA
Amar, S. 2014. Sistem Pendukung Keputusan Pengukur Kualitas Software Dengan Menerapkan Metode Analytical Hierarchy Process (AHP). Karya Ilmiah. Universitas Dian Nuswantoro. Semarang.
Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Kepulauan Sangihe. 2016.  Profil  Kabupaten  Kepulauan  Sangihe, Capaian Pemerintah Daerah Periode 2011-2016. Tahuna.
Budianto, S. 2012. Pengelolaan Perikanan Tangkap Komoditas Udang Secara Berkelanjutan di Kabupaten Cilacap. Depok. Universitas Indonesia.
Darwito, S. 2017. Laporan Tahunan 2016. Pangkalan Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan Bitung.
Mahmudah, N. 2015. Illegal Fishing : Pertanggung- jawaban Pidana Korporasi. Sinar Grafika. Jakarta.
Neka, A.  2010. Analisis Kebijakan Penanggulangan Illegal Fishing di Kabupaten Halmahera Utara . Bogor: Institut Pertanian Bogor.
Nikijuluw, V. P. H. 2008. Dimensi Sosial Ekonomi Perikanan Illegal Blue Water Crime. Jakarta: PT. Pustaka Cidesindo.
Saksono, P. N. 2016. Laporan Tahunan 2015. Pangkalan Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan Bitung.
Setiawan, A., F. Supriyadi, G. E. Noor, M. Fadli dan A. Mudimanto. 2016. Profil Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kabupaten Kepulauan Talaud, Propinsi Sulawesi Utara. PUSLITBANG Sumber daya Laut dan Pesisir, Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Usman, H. dan P. S. Akbar. 2009. Metodologi Penelitian Sosial. PT. Bumi Askara. Jakarta. Hal 45.