## STATE CAPITALISM dan MAQASHID SYARIAH
(Reinkarnasi Gagal Kapitalisme Jilid Baru)
Oleh Bambang Hermanto, MA 1

## ABSTRAK
Perkembangan  kapitalisme  negara  saat  ini  yang  menurut  banyak  ahli ekonomi disebut sebagai kapiutalisme jilid IV. Istilah state capitalism sendiri muncul pada dasarnya sebagai reaksi dari negara yang menganut kapitalism dalam merespon kritikan  para  sosialis  yang  pada  dasarnya  menginginkan  peran  negara  yang  besar dalam  sistem  ekonomi.  Kegagalan  kapitalisme  oleh  negara  kapitalisme disembunyikan  dengan  ide  kemampuan  kapitalisme  untuk  bermetamorfosis  dengan kendala  dan  permasalahan  ekonomi  yang  terus  berubah  seiring  dengan  dinamika masyarakat. Kapitalisme negara yang berasal dari kapitalisme korporasi tersebut yang justru  berupah  menjadi  kapitalisme  negara  yang  merupakan  reinkarnasi  gagal  dari sistem kapitalisme. Kegagalan state kapitalisme yang didominasi oleh sektor moneter yang  rapuh  serta  fiskal  yang  tidak  adil  menyebabkan  kapitalisme  harus  berkhianat dari makna hakikinya. Dengan demikian reinkarnasi kapitalisme menjadi kapitalisme negara  adalah  bukti  betapa  kapitalis  telah  bermetamorfosa  mendekati  kejadian lawannya (sosialism). Di sisi lain hal ini membuktikan bahwa ajaran Islam itu berada pada titik tengah antara paradigma agama dan paradigma negara. Sebagai bagian dari paradigma  agama  Islam,  penerapan  hukum  Islam  menjadi  misi  agama,  dan  ini menuntut  operasionalisasi  hukum  Islam  dalam  realitas-empiris.  Namun,  pada  saat yang sama hukum Islam pun menjadi bagian dari paradigma negara yang mempunyai sistemnya  sendiri  yang nota  bene diselimuti  oleh  konteks  pluralitas  yang  menuntut adanya  netralitas  (tidak  berpihak  pada  salah  satu  agama)  sehingga  mau  tak  mau negara mereduksi hukum Islam demi komitmen atas pluralitas itu sehingga penganut agama lain merasa tidak terancam. Konsekuensinya, masalah penerapan hukum Islam menjadi  rumit  karena  hukum  Islam  itu  berada  di  domain  agama  dan  domain  negara sekaligus, dalam lingkar tarik-menarik antara prinsip agama dan prinsip negara.
Ketword: State Capitalisme, maqashid syariah, ekonomi Islam
1 Dosen pada prodi Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA Riau.

## A. Pendahuluan
Sejak  zaman  Aris  Toteles  pemikiran  ekonomi  melewati  masa  yang  amat panjang  untuk  dapat  sampai  pada  bentuknya  seperti  sekarang  ini.  Pada  abad pertengahan,  sesudah  zaman  renaissance  kaum  pedagang  pernah  dianggap  sebagai penjahat  pencuri  karena  mereka  hanya  mengambil  laba  dari  usahanya.  Di  zaman kekuasaan  gereja  di  Eropa  banyak  sekali  peraturan  yang  dibuat  orang  untuk mengecam  praktek  pembungaan  uang.  Tidak  hanya  itu  tokoh  gereja  juga  ada  yang masyhur  sebagai  tokoh  ekonomi  seperti  Thomas  Aquinas  dengan  suatu pernyataannya bahwa waktu adalah milik Tuhan dan tidak boleh dijadikan uang. Pada masa ini pula berbagai aturan dibuat tentang dominannya peranan pemerintah dalam perekonomian,  antara  lain  yang  dilakukan  oleh  Colbert,  seorang  Menteri  Keuangan pada masa Raja Lodewijk XIV di Prancis. 2
Dominasi neo kapitalis ini menggiring munculnya dunia  yang tak ramah dan berbagai kondisi  yang tidak diinginkan. Globalisasi dan perdagangan bebasnya telah menjungkirbalikkan berbagai bentuk dan sistem baik secara simbolik maupun muatan fundamental dari berbagai sistem yang diterpanya. Globalisasi menjadi sesuatu yang niscaya  dan  tak  dapat  dihindari.  Ia  telah  menempatkan  negara  dunmia  ketiga termasuk di dalamnya mayoritas negara muslim, menjadi teralinasi dan menjadi objek negara kapitalis.
2 Suherman  Rosyidi, Pengantar  Teori  Ekonomi;  PEndekatan  kepada  Teori  Ekonomi  Mikro dan Makro , (Jakarta: 2000, Rajagrafindo Persada) h. 6
Sisi  negatif  dari  sistem  kapitalis  bukanlah  wacana  pertama  ekonom  muslim, sebelumnya  kaum  marxis  sudah  melakukan  pendataan  efek-efek  negatif  dari kapitalisme ini. Jurgen Habernas, juga melihat bahwa industrialisasi barat (nama lain dari  kapitalisme)  telah  mereduksi  dunia  manusia  dengan  menyempitkannya  menjadi beberapa  bentuk  efisiensi  ekonomi  untuk  mendapatkan  materi.  Dengan  demikian masalah  ekonomi  global  tidak  bisa  dilihat  secara  terpisah  dengan  sektor  kehidupan lain.  Ekonomi  hanyalah  satu  aspek  dari  kesatuan  total  kemanusiaan  secara  global. 3
Ditambah  lagi  pendekatan  matematis  dalam  ekonomi  yang  sangat  dominan  mulai abad  ke-19  telah  turut  mematikan  ruh  humanisme  dan  menempatkan  materi  sebagai tujuan utama.
Di  Indonesia,  arus  globalisasi  membawa  dampak  krisis  ekonomi  yang berlangsung  membawa  pengaruh  yang  buruk  bagi  kehidupan  sosial  ekonomi masyarakat.  Berbagai  wabah  yang  dapat  dilihat  antara  lain  mengingkatnya  angka kemiskinan,  angka  pengangguran  akibat  terhentinya  berbagai  aktifitas  produksi  dan perdagangan,  tingginya  beban  hidup,  menurunnya  daya  beli  akibat  melambungnya harga  berbagai  komoditas  barang  dan  jasa.  Gejolak  sosial  ekonomi  di  beberapa daerah  menunjukkan  keadaan  yang  mengkhawatirkan,  dengan  semakin  lemahnya fundamental  ekonomi  baik  secara  makro  maupun  mikro. 4 Dengan  demikian  sudah saatnya  umat  muslim  bangun  dari  mimpi  dan  menyadari  apa  yang  sedang  dihadapi.
3 K. Bertens, Filsafat Barat  Kontemporer Inggris dan Jerman , (Jakarta: 2002, Gramedia) h. 245
4 M. Ismail Yusanto, Prospek dan Tantangan Ekonomi Islam , (Bogor: 2003, Al-Azhar Press) h. 6-9
Doktrin  ekonomi  Islam  semestinya  berkembang  dalam  alam  yang  paralel  bersama ekonomi  konvensional  dan  alam  akan  menseleksi  dengan  sendirinya.  Pertentangan paradigma  semestinya  dihentikan  dan  pendekatan  pragmatis  yang  digunakan  dalam sistem ekonomi konvensional mesti dihadapi dengan pendekatan yang sama.
Namun  di  tengah  perkembangan  tersebut  kapitalisme  yang  menurut  banyak ahli ekonomi sedang sekarat justru muncul dan berupaya survive dengan model baru. Capitalisme  corporasi  yang  berupah  menjadi  kapitalisme  negara  justru  merupakan reinkarnasi yang masih diharapkan mampu untuk mewujudkan kesejahteraan. Dalam tulisan  ini  penulis    berupaya  untuk  menggagas  bagaimana  salah  satu  konsep pemikiran  syariat  dalam  mainframe  yang  dikenal  dengan  maqashid  al-syar`iyyah sebagai jalan keluar dari kegagalan neo-kapitalisme ini.

## B. State Capitalisme: Buah Kegagalan Reinkarnasi Kapitalisme
Kapitalisme berasal dari kata capital  yang berasal dari kata Latin caput yang berarti  “kepala”.  Arti  ini  menjadi  jelas,  misalnya  dalam  istilah  “pendapatan  per kapita”  –  pendapatan  per  kepala.  Juga  masih  konsisten,  ketika  dipakai  untuk, misalnya capital  city – kota utama . Apa hubungannya dengan “ capital ” yang lain – yang sering kita terjemahkan sebagai “modal”? Konon kekayaan penduduk Romawi kuno diukur oleh berapa kepala hewan ternak yang ia miliki. Semakin banyak caput - nya, semakin sejahtera. Tidak mengherankan, jika kemudian mereka
“mengumpulkan”  sebanyak-banyaknya caput .  Sekarang  jelas  sudah,  mengapa  kita menterjemahkan capital sebagai  “modal”.  Lantas,  kata isme mengacu  kepada “paham”,  “ideologi”:  cara  pandang  atau  cara  hidup  yang  diterima  oleh  sekelompok luas  masyarakat  dan  karenanya  menjadi  konvensi.  Sebenarnya  mudah  saja mengartikan  “kapitalisme”,  setelah  kita  setuju  bahwa  “kapital”  adalah  “modal”. Kapitalisme  adalah  modal-isme:  paham  yang  berdasarkan  modal.  Beberapa  sumber sering  mengatakan  bahwa  kapitalisme  sebagai ideologi harus  dibedakan  dengan kapitalisme  sebagai fenomena .  Yang  pertama  mengacu  kepada  kepemilikan  pribadi atas barang modal dan yang kedua lebih kepada kerangka filosofis yang mendukung sistem tersebut.  Menurut saya, dikotomi ini tidak jelas. Dan, sebagaimana  yang kita bicarakan  di  bawah,  kapitalisme  sebagai  ideologi  dan  sebagai  fenomena  sukar dipisahkan.
Salah  satu  ciri  dasar  dari  kapitalisme  adalah  sistem  ekonomi  pasar  sebagai suatu  sistem  ekonomi  di  mana  seluruh  kegiatan  ekonomi  mulai  dari  produksi, distribusi dan konsumsi diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar. Sistem ini sesuai  dengan  ajaran  dari  Adam  Smith,  dalam  bukunya An  Inquiry  Into  the  Nature and  Causes  of  the  Wealth  of  Nations. Model  sistem  ekonomi  ini  merujuk  pada perekonomian  pasar  persaingan  sempurna.  Model  ini  seluruhnya  khayal.  Sistem ekonomi  pasar  yang  dicetuskan  oleh  Adam  Smith  berintikan:  “tangan  yang  tidak terlihat  akan  menggerakkan  kegiatan  ekonomi  yaitu  dengan  adanya  keinginan
seseorang/sekelompok  orang  yang  memberikan  sebuah  barangdan  atau  jasa  untuk mendapatkan barang lainnya (pertukaran).
Disamping  itu  dalam  sistem  ini  semua  aktivitas  ekonomi  dilaksanakan  oleh masyarakat  (swasta)  dan  pemerintah  tidak  melakukan  intervensi  dalam  pasar.  Suatu perekonomian pasar/liberal/bebas/kapitalis dengan lembaga milik pribadi dan warisan menimbulkan  kondisi  untuk  mengumpulkan  kekayaan  dan  mempertahankannya dalam  lingkungan  keluarga  dari  satu  ke  lain  generasi.  Ekonomi  pasar  efektif  dalam menyeimbangkan permintaan dan penawaran pasar untuk masing-masing produk, tapi perekonomian  pasar  kurang  bisa  diharapkan  dalam  menciptakan  keseimbangan makro ekonomi. 5
Anthony  Giddens  menyatakan  era  modern  disangga  oleh  kekuatan kapitalisme,  negara  bangsa,  organisasi  militer  dan  industrialisasi.  Kapitalisme merujuk  pada  sejumlah  prinsip  struktural  yang  mendasari  praktik  akumulasi  modal dalam  konteks  pasar  produksi  dan  tenaga  kerja  yang  kompetitif.  Sedang  negara- bangsa  menunjuk  pada  prinsip  struktural  yang  mengoordinasi  praktik  kontrol  atas informasi, supervisi sosial dan pemata-mataan. Lalu militerisme menyangkut prinsip struktural  yang  mendasari  praktik  pengontrolan  atas  alat-alat  kekerasan  dalam konteks industrialisasi perang. Akhirnya industrialisme menyangkut prinsip struktural yang  mendasari  praktik-praktik  yang  bertujuan  untuk  mengubah  alam  atau pembangunan lingkungan non alami. Keempatnya merupakan tulang punggung yang
5 Gregory  Grossman. Sistem-sistem  ekonomi.  Cetakan  ketiga .  (Jakarta:  1995,  PT  Bumi Aksara)  h. 68-68
menghamba  pada  modernitas  dan  darinya  proses  transformasi  sosial  masyarakat bekerja.  Dalam  konteks  ini,  kapitalisme  menjadi  sistem  yang  berkait-erat  dengan proses  berjalin-kelindanya  modal.  Kapitalisme  membawa  dunia  pada  sistem perekonomian  yang  tunduk  pada  norma  serta  aturan  pasar.  Terobosan  kapitalisme adalah  membentuk  sistem  pasar  yang  hegemonik  dimana  kekuasaan  privat  juga memiliki kemampuan untuk mencipta pengaruh pada kawasan publik.  Adam Smith sebagai  peletak  dasar  pemikiran  kapitalisme  menjelaskan  bekerjanya  mekanisme hukum pasar atas dasar dorongan kepentingan-kepentingan pribadi karena kompetisi dan  kekuatan  individualisme  dalam  menciptakan  keteraturan  ekonomi.  Melaluinya, kapitalisme melakukan klasifikasi antara nilai guna dengan nilai tukar yang ada pada setiap  komoditi.  Ukuran  riil  dari  nilai  tukar  komoditi,  harus  dilihat  dari  kondisi pertukaran,  dimana  'ukuran  riil'  dari  nilai  komoditi  adalah  kuantitas  dari  kerja  yang berada dalam barang-barang lain yang dapat dipertukarkan di pasar. 6
Dalam  perkembangan  kapitalisme  jilid  IV  ini  ide  dasar  kapitalisme  telah bermetamorfosa  dalam  bentuk  kapitalisme  negara.  Grinder 7 menyebutkan:  Political intervention  inevitably    transforms  the  market  system  from  a  matrix  of    purely "economic  means"  for  the  acquisition    and  preservation  of  wealth  to  a  system  far
6 Kalimat  yang  populer  dari  Adam  Smith "Bukanlah  dari  kemurahan  hati  tukang  daging, tukang  bir  atau  tukang  rot/',  kita  mengharapkan  mendapat  makanan;  melainkan  dari  penghargaan mereka  atas  kepentingan  din  mereka  masing-masing.  Kita  camkan  dalam  din  kita,  bahwa  bukanlah dari rasa kemanusiaan, melainkan dan rasa cinta terhadap diri-sendiri; dan tak akan kita berbicara pada  mereka  mengenai  kebutuhan-kebutuhan  kita  bersama,  melainkan  atas  dasar  laba  yang  bisa mereka raih. Bonnie Setiawan, Peralihan Kapitalisme Di Dunia Ketiga, Insist Press, 1999
7 Walter E. Grinder & John Hagel, Toward A Theory Of State Capitalism:  Ultimate Decision- Making And Class Structure , dalam Journal of Librarian Studies, Vol.1. I. No. I,  h. 59-79. Pcrgamon Preu 1917. Printed in Great Britain
more    infused  with  the  principles  and  institutions  of    the  "political  means".  These terms  -  "economic  means"  and  "political  means"    were  coined  by  the  German sociologist Franz  Oppenheimerl"' and are defined as follows:
1. the "economic means" involve the acquisition  of wealth through one's own labor and subse-  quent voluntary exchange relationship while
2. the  "political  means"  covers  all  other  means    of  acquiring  wealth.  The  latter therefore    encompasses  the  direct  or  indirect  expropriation    of  previously produced  wealth  either  through    direct  coercion  or  through  the  threat  of coercion.    The  prevalent  means  of  expropriation  (and    hence  exploitation)  is taxation.  Taxation  is  also    the  source  of  most  other  indirect  forms  of intervention which, in turn, lead to even  greater exploitation.
Pertumbuhan  awal  state  capitalism  sebenarnya  sudah  dimulai  sejak kapitalisme  pinggiran  yang  ditandai  oleh  didirikannya  perusahaan  negara  N.H.M (Nederlandsche  Handel  Maatschappij) pada  tahun  1825  dan Javasche  Bank tahun 1828,  disertai  dengan  intervensi  langsung  oleh  negara  dalam  kegiatan-kegiatan ekonomi. 8 Pada era modernpenjelmaan neo kapitalism ini terindikasi dari dua model:
1. Negara  berperan  aktif  sebagai  agen  pembangunan  itu  sendiri  dengan membangun  infra  struktur  dan  menjalankan  kegiatan  produksi  dan
8 Uraian sejarah kapitalisme pinggiran ini tidak didasarkan pada sumber primer, tetapi sumber sekunder. Karya-karya di bawah ini tetap merupakan karya-karya klasik: J. H. Bocke, Economics and Economic  Policy  of  Dual  Societies  As  Exemplified  by  Indonesia (Haarlem:  H.  D.  Tjeenk  Willink  & Zoon N.V., 1953)
pedagangan  serta  menyiapkan  berbagai  regulasi  yang  memadai  bagi  proses akumulasi kapital.
2. Negara secara sadar melindungi dan menghidupi kelas pemilik modal dengan menyediakan  proyek  pembangunan  sebagai  lahan  usaha  dan  memberikan lisensi dan monopoli perdagangan serta menggelontorkan kredit dan membuat kebijakan yang menguntungkan pengusaha. 9
Istilah state  capitalism sendiri  muncul  pada  dasarnya  sebagai  reaksi  dari negara  yang  menganut  kapitalism  dalam  merespon  kritikan  para  sosialis  yang  pada dasarnya  menginginkan  peran  negara  yang  besar  dalam  sistem  ekonomi.  Kegagalan kapitalisme  oleh  negara  kapitalisme  disembunyikan  dengan  ide  kemampuan kapitalisme untuk bermetamorfosis dengan kendala dan permasalahan ekonomi yang terus berubah seiring dengan dinamika masyarakat.
Namun  akibat  dari  state  kapitalisme  ini  justru  memperparah  destruksi  yang dihasilkan kapitalisme korporasi. Belum lama ini, Media Indonesia menyajikan hasil survei  Litbang Media Group, terhadap 480 responden yang diambil secara acak dari daftar pemilik telefon enam  kota besar di  Indonesia (Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya,  Medan  dan  Makassar).  Mayoritas  responden  (73%)  merasakan  bahwa pemenuhan  kebutuhan  sehari-hari  semakin  berat;  sebanyak  21%  responden merasakan  sama  saja;  dan  hanya  6%  yang  merasakan  semakin  ringan.  Ketika ditanyakan apakah sekarang ini mendapatkan pekerjaan baru dirasakan semakin sulit
9 Eric Haijer, Perkembangan Kapitalisme Negara di Indonesia , dalam jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, vol. 10 no. 1, Juli 2006. H. 91
atau  semakin  mudah,  sebagian  besar  responden  (89%)  merasakan  sekarang  makin sulit  mencari  pekerjaan  baru;  sebanyak  5%  responden  merasakan  sama  saja;  4% merasakan  makin  mudah;  dan  2%  tidak  tahu.  Hasil  survei  ini  tidak  berbeda  dengan laporan mengenai  Indeks  Pembangunan Manusia  (IPM) untuk  tahun 2007/2008  dari United  Nations  Development  Programme  (UNDP).  Peringkat  IPM  Indonesia  tahun 2007  berada  di  urutan  107  dari  177  negara.  Selain  semakin  jauh  tertinggal  oleh Singapura (peringkat 25), Brunei Darussalam (30), Malaysia (63), Thailand (78), dan Filipina (90), peringkat Indonesia juga sudah terkejar oleh Vietnam (105) yang pada tahun 2006 berada di peringkat 109. Tanpa perbaikan strategi pembangunan ekonomi dan  sosial  secara  mendasar,  peringkat  IPM  Indonesia  tidak  menutup  kemungkinan segera  disusul  oleh  Laos  (130),  Kamboja  (131)  dan  Myanmar  (132)  di  tahun-tahun mendatang. 10
Hingga  saat  ini,  jumlah  orang  miskin  di  Indonesia  masih  sangat mencemaskan.    Pada  tahun  2007,  jumlah  penduduk  miskin  adalah  37,17  juta  orang atau 16,58% dari total penduduk Indonesia. Satu tahun sebelumnya, jumlah penduduk miskin  Indonesia  sebanyak  39,30  juta  atau  sebesar  17,75%  dari  total  jumlah penduduk  Indonesia  tahun  tersebut  (TKPK,  2007).  Ini  berarti  jumlah  orang  miskin turun  sebesar  2,13  juta  jiwa.  Meskipun  terjadi  penurunan,  secara  absolut  angka  ini tetap saja besar dan melampaui keseluruhan jumlah penduduk Selandia Baru (4 juta),
10 Suharto,  Edi, Analisis  Kebijakan  Publik:  Panduan  Praktis  Mengkaji  Masalah  dan Kebijakan  Sosial ,  (Bandung:  2006,  Alfabeta).  Lihat  juga  United  Nations  Development  Programme (2007),  Human  Development  Report  2007/2008:  Fighting  Climate  Change,  Human  Solidarity  in  a Divided World, New York: Palgrave Mcmillan.
Australia  (12  juta),  dan  Malaysia  (25  juta).  Angka  kemiskinan  ini  menggunakan poverty  line  dari  BPS  sekitar  Rp.5.500  per  kapita  per  hari.3  Jika  menggunakan poverty  line  dari  Bank  Dunia  sebesa  US$2  per  kapita  per  hari,  diperkirakan  jumlah orang miskin di Indonesia berkisar antara 50-60% dari total penduduk.
Dalam  analisa  akhirnya  Francis  Fukuyama  dalam  bukunya  State-Building: Governance and World Order in the 21st Century, menunjukkan bahwa pengurangan peran  negara  dalam  hal-hal  yang  memang  merupakan  fungsinya  hanya  akan menimbulkan  problematika  baru.  Bukan  hanya  memperparah  kemiskinan  dan kesenjangan  sosial,  melainkan  pula  menyulut  konflik  sosial  dan  perang  sipil  yang meminta  korban  jutaan  jiwa.  Keruntuhan  atau  kelemahan  negara  telah  menciptakan berbagai  malapetaka  kemanusiaan  dan  hak  azasi  manusia  selama  tahun  1990-an  di Somalia, Haiti, Kamboja, Bosnia, Kosovo, dan Timor Timur. 11
Untuk  membungkus  kegagalan  kapitalisme  negara,  ide  dasar  negara kesejahteraan  yang  beranjak  dari  abad  ke-18  ketika  Jeremy  Bentham  (1748-1832) menjadi  pemanis  kapitalisme  jilid  akhir  ini.  Berdasarkan  prinsip  utilitarianisme, sesuatu  yang  dapat  menimbulkan  kebahagiaan  ekstra  adalah  sesuatu  yang  baik. Sebaliknya,  sesuatu  yang  menimbulkan  sakit  adalah  buruk.  Menurutnya,  aksi-aksi pemerintah  harus  selalu  diarahkan  untuk  meningkatkan  kebahagian  sebanyak mungkin  orang.  Gagasan  Bentham  mengenai  reformasi  hukum,  peranan  konstitusi dan  penelitian  sosial  bagi  pengembangan  kebijakan  sosial  membuat  ia  dikenal
11 Fukuyama,  Francis ,  Memperkuat  Negara:  Tata  Pemerintahan  dan  Tata  Dunia  Abad  21 , (Jakarta: 2005, Gramedia)
sebagai “bapak negara kesejahteraan” (father of welfare states). Negara kesejahteraan adalah  sebuah  model  ideal  pembangunan  yang  difokuskan  pada  peningkatan kesejahteraan  melalui  pemberian  peran  yang  lebih  penting  kepada  negara  dalam memberikan  pelayanan  sosial  secara  universal  dan  komprehensif  kepada  warganya. Spicker  misalnya,  menyatakan  bahwa  negara  kesejahteraan  “ stands  for  a  developed ideal in which welfare is  provided comprehensively by the state to  the best  possible standards. ”  Dapat  dikatakan,  negara  kesejahteraan  merupakan  jalan  tengah  dari ideologi kapitalisme dan sosialisme. Namun demikian, dan ini yang menarik, konsep negara kesejahteraan justru tumbuh subur di negara-negara demokratis dan kapitalis, bukan di negara-negara sosialis. Di negara-negara Barat, negara kesejahteraan sering dipandang  sebagai  strategi  „penawar  racun‟  kapitalisme,  yakni  dampak  negatif ekonomi  pasar  bebas.  Karenanya,  welfare  state  sering  disebut  sebagai  bentuk  dari „kapitalisme baik hati‟ (compassionate capitalism).
Dari paparan di atas, terlihat dengan nyata, bahwa sistem ekonomi kapitalisme yang menganut laize faire dan berbasis riba kembali tergugat. Faham neoliberalisme tidak  bisa  dipertahankan.  Sebenarnya,  sejak  awal  tahun  1940-an,  para  ahli  ekonomi Barat,  telah  menyadari  indikasi  kegagalan  tersebut.  Adalah  Joseph  Schumpeter dengan  bukunya  Capitalism,  Socialism  and  Democracy   menyebutkan  bahwa  teori ekonomi  modern  telah  memasuki  masa-masa  krisis.  Pandangan  yang  sama dikemukakan juga oleh ekonom generasi 1950-an dan 60-an, seperti  Daniel Bell dan Irving  Kristol  dalam  buku  The  Crisis  in  Economic  Theory.  Demikian  pula   Gunnar
Myrdal  dalam  buku  Institusional  Economics,  Journal  of  Economic  Issues,  juga  Hla Mynt,  dalam  buku  Economic  Theory  and  the  Underdeveloped  Countries  serta Mahbubul Haq dalam buku The Poverty  Curtain : Choices for the Third World.
Pandangan miring kepada kapitalisme tersebut semakin keras pada era 1990- an  di  mana  berbagai  ahli  ekonomi  Barat  generasi  dekade  ini  dan  para  ahli  ekonomi Islam pada generasi  yang sama  menyatakan secara tegas bahwa teori ekonomi telah mati,  di  antaranya  yang  paling  menonjol  adalah  Paul  Ormerod.  Dia   menulis  buku (1994) berjudul  The Death  of Economics (Matinya  Ilmu Ekonomi). Dalam  buku ini ia  menyatakan  bahwa  dunia  saat  ini  dilanda  suatu  kecemasan  yang  maha  dahsyat dengan kurang dapat  beroperasinya sistem  ekonomi  yang memiliki  ketahanan untuk menghadapi setiap gejolak ekonomi maupun moneter. Indikasi yang dapat disebutkan di  sini  adalah   pada  akhir  abad  19  dunia  mengalami  krisis  dengan  jumlah  tingkat pengangguran yang tidak hanya terjadi di belahan diunia negara-negara berkembang akan  tetapi  juga  melanda  negara-negara  maju.  Selanjutnya  Omerrod  menandaskan bahwa  ahli  ekonomi  terjebak  pada  ideologi  kapitalisme  yang  mekanistik  yang ternyata  tidak  memiliki  kekuatan  dalam  membantu  dan  mengatasi  resesi  ekonomi yang  melanda  dunia.   Mekanisme  pasar  yang  merupakan  bentuk  dari  sistem   yang diterapkan  kapitalis  cenderung  pada  pemusatan  kekayaan  pada  kelompok  orang tertentu.
Karena  itu,  kini  telah  mencul  gelombang  kesadaran  untuk  menemukan  dan menggunakan  sistem  ekonomi  "baru"  yang  membawa  implikasi  keadilan,
pemerataan,  kemakmuran  secara  komprehensif  serta  pencapaian  tujuan-tujuan efisiensi.  Konsep  ekonomi  baru  tersebut  dipandang  sangat  mendesak  diwujudkan. Konstruksi   ekonomi  tersebut  dilakukan  dengan  analisis  objektif  terhadap keseluruhan  format  ekonomi  kontemporer  dengan  pandangan  yang  jernih  dan pendekatan   yang  segar  dan  komprehensif.  Di  bawah  dominasi  kapitalisme, kerusakan  ekonomi  terjadi  di  mana-mana.  Dalam  beberapa  tahun  terakhir  ini, perekonomian  dunia  tengah  memasuki  suatu  fase  yang  sangat  tidak  stabil  dan  masa depan  yang  sama  sekali  tidak  menentu.  Setelah  mengalami  masa  sulit  karena tingginya  tingkat  inflasi,  ekonomi  dunia  kembali  mengalami  resesi  yang  mendalam, tingkat  pengangguran  yang  parah,  ditambah  tingginya  tingkat  suku  bunga  riil  serta fluktuasi nilai tukar  yang tidak sehat.  Dampaknya tentu saja kehancuran sendi-sendi perekonomian  negara-negara  berkembang, proyek-proyek  raksasa  terpaksa mengalami  penjadwalan  ulang,  ratusan  pengusaha  gulung  tikar,  harga-harga  barang dan  jasa  termasuk  barang-barang  kebutuhan  pokok  mengalami  kenaikan  tak terkendali.  Krisis  tersebut  semakin  memprihatinkan  karena  adanya  kemiskinan ekstrim  di  banyak  negara,  berbagai  bentuk  ketidakadilan  sosio-ekonomi,  besarnya defisit neraca pembayaran, dan ketidakmampuan beberapa negara berkembang untuk membayar kembali hutang mereka.
Melihat  fenomena-fenomena  yang  tragis  tersebut,  maka  tidak  mengherankan apabila  sejumlah  pakar  ekonomi  terkemuka,  mengkritik  dan  mencemaskan kemampuan ekonomi kapitalisme dalam mewujudkan kemakmuran ekonomi di muka
bumi  ini.  Bahkan  cukup  banyak  klaim  yang  menyebutkan  bahwa  kapitalisme  telah gagal  sebagai sistem dan model ekonomi.

## C. Implementasi Maqashid Syariah dan Antisipasi Kegagalan Kapitalisme IV
Salah satu wujud implementasi penalaran hukum Islam dalam ranah ekonomi adalah  mengeksplorasi  kerangka  filosofis  sebagai  maksud  syara`  untuk  membangun fundamen  keilmuan  ekonomi  Islam.    Pentingnya  kembali  pada  ide  dasar  Islam  itu sendiri karena menurut Baeck: 12
Discussion  of  Islamic  economics  must  begin  with  discussion  of  Islam itself.  Originating  in  the  seventh  century,  the  teachings  of  the  prophet Muhammad formed Islam. The religion, as regarded by economic historian Louis  Baeck,  “was  a  religious  and  social  response  to  the  crisis  in  clan society and to the primitive ethics of the desert people in the Hijaz.”
Chapra  menyebutkan:  “Islamic  economic  systems  directly  imply  Islamic religious  thought.  Two  major  tenets  of  Islam  form  the  basis  of  Islamic  economics. The single most important tenet of Islam is tauheed , the oneness of Allah. Not only does tauheed espouse  that  there  is  no  other  god  than  Allah,  but  it  also  holds  that
12 Baeck,  Louis. The  Mediterranean  Tradition  in  Economic  Thought .  (London:  1994, Routledge,).
Allah‟s  plan  for  the  universe  is  perfect.  In  economic  discussion,  the  importance  of tauheed is  extremely  relevant  in  the  discussion  of  scarcity  of  resources,  as  will  be explained  later.  Islamic  economic  systems  directly  imply  Islamic  religious  thought. Two  major  tenets  of  Islam  form  the  basis  of  Islamic  economics.  The  single  most important  tenet  of  Islam  is tauheed ,  the  oneness  of  Allah.  Not  only  does tauheed espouse that there is no other god than Allah, but it also holds that Allah‟s plan for the universe is perfect. 13
Secara etimologi maqasid al-Syari‟ah terdiri dari dua kata  yaitu maqasid dan syari‟ah. Maqasid  adalah jamak dari maqsid  yang berarti kesengajaan atau tujuan. 14
Sedangkan syari‟ah berarti jalan menuju sumber air atau jalan menuju sumber pokok kehidupan.  Wahbah  al-Zuhaili  mendefinisikan  maqasid  al-Syari‟ah  sebagai  nilai, tujuan dan rahasia syara‟ dalam semua atau sebagian besar hukumnya. 15 Maqasid al- Syari‟ah  harus  diketahui  oleh  para  mujtahid  dalam  rangka  pengembangan  hukum Islam dan menjawab persoalan-persoalan hukum yang belum diatur secara jelas oleh Alquran  dan  Sunnah.  Lebih  dari  itu,  maqasid  al-Syari‟ah  harus  diketahui  dalam rangka  menentukan  apakah  suatu  hukum  (khusus  dalam  bidang  muamalah) diterapkan atau tidak dengan adanya perubahan struktur sosial.  Al-Syatibi dalam al- Muwafaqat,  mempergunakan  kata  yang  berbeda-beda  berkaitan  dengan  maqasid  al- Syari‟ah  yaitu  maqasid  al-Syari‟ah,  al-Maqasid  al-Syar‟iyyah  fi  al-Syari‟ah,  dan
13 Chapra,  M.  Umer. Islam  and  Economic  Development. (Islamabad:  1993,  International Institute of Islamic Thought).
14 Wehr, Hans, Dictionary of Modern Written Arabic. (London : 1980, Mc Donald.) h. 76
15 Wahbah Zuhaili,. Ushul Fiqhi al-Islami. jilid II, (Beirut: 1984, Dar al-Fikr al-Mu‟ashir.,)  h. 1017
maqasid min syar‟i al-Hukm,  yang pada intinya mengandung pengertian yang sama yaitu  tujuan  hukum  yang  diturunkan  oleh  Allah  yaitu  mewujudkan  kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. 16
Hasbi  Asshiddiqiey  mengkonstatir  bahwa  norma-norma  Syariah  di  bidang muamalah dapat dijangkau daya analisis akal budi sehingga dapat dipahami maqâsid al-tasyrî‘ -nya, dengan panduan prinsip jalb al-masâlih dan dar’ al-mafâsid , di mana segala  yang  mengandung  atau  membawa  kepada  maslahat  adalah mubâh ;  dan sebaliknya,  segala  yang  mengandung  atau  membawa  kepada al-mafsadah adalah haram. 17 Munawir Sjadzali menyimpulkan  bahwa  maslahat  dan keadilan merupakan tujuan syari‟at Islam, dan keadilan merupakan dasar maslahat. 18
Tujuan  utama  syari‟at  Islam (maqashid  al-syari’ah) ialah  menjaga  dan melindungi  kemanusiaan.  Perlindungan  ini  dirumuskan  oleh  para  ulama  dalam  5 tujuan (al-maqashid al-khamsah) , yakni perlindungan terhadap agama (hifzh al-din), perlindungan terhadap jiwa (hifzh al-nafs), perlindungan terhadap akal (hifzh al-aql), perlindungan  terhadap  keturunan (hifzh  al-nasl), dan  perlindungan  terhadap  harta (hifzh al-mal) . 19 Kelima ranah tersebut memiliki tiga hirarki yaitu dharuriyah, hajiyah dan  tahsiniyah.  Dalam  kaitannya  dengan  implementasi  tiga  hirarki  ini  dalam
16 Syatibi. al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam . juz I, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th) . h. 63-64
17 Hasbi Asshiddiqiey, Pengantar Hukum Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1981), Jilid 2, h. 80.
18 Munawir Sjadzali, “ Reaktualisasi  Ajaran Islam  “, dalam Iqbal Abdurrauf Saimima, (ed.), Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam , (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988), h. 50.
19 Lihat  al-Imam  al-Syatibiy, al-Muwafaqat  fiy  Ushul  al-Syari’at, Dar  al-Ilm  al-Malayin, Beirut, tt, Juz III, hlm. 407. Ali ibn Muhammad al-Amidiy, al-Ihkam fiy Ushul al-Ahkam, Dar al-Fikr, Beirut, tt, Juz III, hlm. 274.
mengantisipasi  kegagalan  kapitalisme  IV  maka  ranah  kegiatan  ekonomi  semestinya juga diperhatikan dengan mempertimbangkan tiga hirarki tersebut.
Salah  satu  wujud  implementasi  penalaran  hukum  Islam  dalam  ranah ekonomi  adalah  mengeksplorasi  kerangka  filosofis  sebagai  maksud  syara`  untuk membangun  fundamen  keilmuan  ekonomi  Islam.  Berdasarkan  eksplorasi  terhadap maksud  syara`  tersebut  dapat  dikembangkan  tiga  dasar  kerangka  filosofis  bangun keilmuan  ekonomi  Islam  yaitu  dalam  aspek  ekonomi  real  berbasiskan  produk  halal thayyiba,  sistem  distribusi  ekonomi  berbasis  filantropi  Islam  (zakat,  infaq,  shadaqah dan wakaf) serta pertumbuhan ekonomi (moneter) berbasis non ribawiy.
Semestinya  aspek  ekonomi  real  merupakan  asas  fundamental  dari  kegiatan ekonomi sehingga ia harus mendominasi kegiatan ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan  manusia  dan  bukan  keinginan  manusia.  Dengan  prinsip  ini  maka kesenjangan  kebutuhan  dan  krisis  produksi  akan  terhindari  sehingga  bermuara  pada kesejahteraan  manusia.  Aspek  keuangan  publik  berbasiskan  shadaqah  berada  pada hirarki ke dua untuk mengangkat masaqqah (kesulitan) yang timbul dalam memenuhi kebutuhan  hidup  manusia  akibat  kesenjangan  kekayaan.  Selanjutnya  untuk menyempurnakan  kedua  aspek  tersebut  diperlukan  sistem  moneter  yang  kuat  pada hirarki  tahsiniyah  sehingga  aspek  real  ekonomi  dan  fiskal  menjadi  basis  dari  sistem moneter yang kuat.
Kegagalan  state  kapitalisme  yang  didominasi  oleh  sektor  moneter  yang rapuh  serta  fiskal  yang  tidak  adil  menyebabkan  kapitalisme  harus  berkhianat  dari
makna  hakikinya.  Beberapa  ekonom  pasar  radikal  kanan  bahkan  mengharamkan sama  sekali  peran  negara  dalam  perekonomian.  Meskipun  Friedman  menyatakan bahwa eksistensi pasar bebas bukan berarti peran pemerintah sama sekali ditiadakan. Pemerintah  tetap  dibutuhkan,  namun  dalam  wilayah  yang  sangat  dibatasi.  Menurut Friedman,  pemerintah  diperlukan  untuk  menetapkan  “rules  of  the  game”  dan  untuk menjamin  pelaksanaan  aturan-aturan  tersebut.  Pasar  yang  efisien  dengan  sendirinya akan  mengurangi  peranperan  pemerintah  yang  tidak  perlu.  Kelompok  ini  salah satunya  dikenal  sebagai  “anarcho-liberal”.  Namun  demikian  dengan  reinkarnasi kapitalisme  menjadi  kapitalisme  negara  bukti  betapa  kapitalis  telah  bermetamorfosa mendekati kejadian lawannya (sosialism). Inilah bukti bahwa ajaran Islam itu berada pada titik tengah antara paradigma agama dan paradigma negara. Sebagai bagian dari paradigma  agama  Islam,  penerapan  hukum  Islam  menjadi  misi  agama,  dan  ini menuntut  operasionalisasi  hukum  Islam  dalam  realitas-empiris.  Namun,  pada  saat yang sama hukum Islam pun menjadi bagian dari paradigma negara yang mempunyai sistemnya  sendiri  yang nota  bene diselimuti  oleh  konteks  pluralitas  yang  menuntut adanya  netralitas  (tidak  berpihak  pada  salah  satu  agama)  sehingga  mau  tak  mau negara mereduksi hukum Islam demi komitmen atas pluralitas itu sehingga penganut agama lain merasa tidak terancam. Konsekuensinya, masalah penerapan hukum Islam menjadi  rumit  karena  hukum  Islam  itu  berada  di  domain  agama  dan  domain  negara sekaligus, dalam lingkar tarik-menarik antara prinsip agama dan prinsip negara.
Islam sebagai agama dan ideologi, dilaksanakan secara utuh dengan tiga asas penerapan  hukum  Islam,  pertama  ketaqwaan  individu  yang  mendorongnya  untuk terikat kepada syariat Islam, kedua pengawasan masyarakat, dan ketiga Negara Islam yang menerapkan syariat Islam secara utuh. Apabila salah satu asas ini telah runtuh, maka penerapan syariat Islam dan hukum-hukumnya akan mengalami penyimpangan, dan  akibatnya  Islam  sebagai  agama  dan  ideologi  akan  hilang  dari  bumi  Allah  ini. 20
Karena  Islam  merupakan  sistem  yang  lengkap  dan  komprehensif,  maka menurut Bahtiar Effendy Islam meliputi tiga “D” yakni Din (agama), Dunya (dunia) dan Daulah (Negara).  Dengan  sifatnya  yang  komprehensif  ini  Islam  dipandang sebagai  sebuah  totalitas  yang  padu  yang  menawarkan  solusi  terhadap  segenap problema kehidupan. Selanjutnya ia menyatakan :
Islam  adalah  suatu  totalitas  yang  padu  yang  menawarkan  terhadap  semua masalah  kehidupan.  Islam  harus  diterima  dalam  keseluruhannya,  dan  harus diterapkan  dalam  keluarga,  ekonomi  dan  politik.  (Bagi  kalangan  muslim) realisasi  sebuah  masyarakat  Islam  dibayangkan dalam  penciptaan  sebuah  negara Islam,  yakni  sebuah  “Negara  ideologis‟  yang  didasarkan  kepada  ajaran-ajaran Islam yang lengkap. 21
Islam  sebagai  sebuah  sistem  hukum  memuat  asas-asas  yang  universal  dan dapat  berkembang  dengan  sistem  hukum  positif  yang  dianut  di  Indonesia.  Namun
20 Hafidz Abdurrahman, Islam Pilitik dan Spritual ,  (Singapore : Lisan Ul-Haq, 1998), h. 210
21 Bahtiar Effendy , Islam dan  Negara, Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia , (Jakarta : Paramadina, 1998),  hal. 7.
dari  sisi  lain  tantangan  disintegrasi  bangsa  serta  masih  lambannya  produktifitas perundangan  merupakan  tantangan  besar  dalam  upaya  positivisasi  hukum  Islam  itu sendiri.  Hal  ini  diperparah  dengan absurd -nya  berbagai  tujuan  politik,  ekonomi  dan kultural dengan perbedaan pandangan di kalangan masyarakat muslim. 22

## D. Penutup
Kapitalisme  telah  gagal  mewujudkan  kesejahteraan  yang  berkeadilan.  Untuk itu menjadi keniscayaan bagi umat manusia zaman sekarang untuk mendekonstruksi ekonomi  kapitalisme  dan  merekonstruksi  ekonomi  berkeadilan  dan  berketuhanan yang disebut dengan ekonomi syariah. Dekonstruksi artinya meruntuhkan paradigma, sistem   dan  konstruksi  materialisme  kapitalisme,  lalu   menggantinya  dengan  sistem dan paradigma syari'ah. Capaian-capaian positif  di bidang sains dan teknologi tetap ada  yang  bisa  kita  manfaatkan,  Artinya  puing-puing  keruntuhan  tersebut  ada   yang bisa digunakan, seperti alat-alat analisis matamatis dan ekonometrik,.dsb. Sedangkan nilai-nilai negatif, paradigma konsep dan teori yang destrutktif, filosofi materalisme, pengabaian  moral  dan  banyak  lagi  konsep  kapitalisme  di  bidang  moneter  dan ekonomi pembangunan yang harus didekonstruksi. Karena tanpa upaya dekonstruksi, krisis  demi  krisis  pasti  terus  terjadi,   ketidakadilan  ekonomi  di  dunia  akan  semakin merajalela,  kesenjangan  ekonomi  makin  menganga,  kezaliman  melalui  sistem  riba dan mata uang kertas semakin hegemonis.
22 Ira  M.  Lapidus, Sejarah  Sosial  Umat  Islam ,  Bag.  Ketiga,  (Jakarta:  1999,  Rajawali  Press) h.xi

## DAFTAR BACAAN
al-Amidiy,  Ali  ibn  Muhammad, al-Ihkam  fiy  Ushul  al-Ahkam,  ( Beirut:  Dar  al-Fikr,, tt).
Baeck,  Louis. The  Mediterranean  Tradition  in  Economic  Thought .  (London:  1994, Routledge,).
Bahtiar  Effendy ,  Islam  dan  Negara,  Transformasi  Pemikiran  dan  Praktik  Politik Islam di Indonesia , (Jakarta : Paramadina, 1998)
Bonnie  Setiawan,  Peralihan  Kapitalisme  Di  Dunia  Ketiga,  (Jakarta:  1999,  Insist Press,)
Chapra, M. Umer. Islam and Economic Development. (Islamabad: 1993, International Institute of Islamic Thought).
Edi  Suharto, Analisis  Kebijakan  Publik:  Panduan  Praktis  Mengkaji  Masalah  dan Kebijakan Sosial , (Bandung: 2006, Alfabeta)
Eric  Haijer, Perkembangan  Kapitalisme  Negara  di  Indonesia ,  dalam  jurnal  Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, vol. 10 no. 1, Juli 2006. H. 91
Fukuyama, Francis , Memperkuat Negara: Tata Pemerintahan dan Tata Dunia Abad 21 , (Jakarta: 2005, Gramedia)
Gregory Grossman. Sistem-sistem ekonomi. Cetakan ketiga . (Jakarta: 1995, PT Bumi Aksara)
Hafidz Abdurrahman, Islam Pilitik dan Spritual ,  (Singapore : Lisan Ul-Haq, 1998), Hasbi Asshiddiqiey, Pengantar Hukum Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1981) Ira  M.  Lapidus, Sejarah  Sosial  Umat  Islam ,  Bag.  Ketiga,  (Jakarta:  1999,  Rajawali Press)
J.  H.  Bocke, Economics  and  Economic  Policy  of  Dual  Societies  As  Exemplified  by Indonesia (Haarlem: H. D. Tjeenk Willink & Zoon N.V., 1953)
K.  Bertens, Filsafat  Barat  Kontemporer  Inggris  dan  Jerman ,  (Jakarta:  2002, Gramedia)
M. Ismail Yusanto, Prospek dan Tantangan Ekonomi Islam , (Bogor: 2003, Al-Azhar Press)
Munawir Sjadzali, “ Reaktualisasi Ajaran Islam “, dalam Iqbal Abdurrauf Saimima, (ed.), Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam , (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988) Suherman  Rosyidi, Pengantar  Teori  Ekonomi;  PEndekatan  kepada  Teori  Ekonomi Mikro dan Makro , (Jakarta: 2000, Rajagrafindo Persada)
Syatibi. al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam . juz I, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th)
United  Nations  Development  Programme  (2007),  Human  Development  Report 2007/2008: Fighting Climate Change, Human Solidarity in a Divided World, New York: Palgrave Mcmillan.
Wahbah  Zuhaili,. Ushul  Fiqhi  al-Islami. jilid  II,  (Beirut:  1984,  Dar  al-Fikr  al- Mu‟ashir)
Walter  E.  Grinder  &  John  Hagel, Toward  A  Theory  Of  State  Capitalism:    Ultimate Decision-Making  And  Class  Structure ,  dalam  Journal  of  Librarian  Studies, Vol.1. I. No. I,  h. 59-79. Pcrgamon Preu 1917. Printed in Great Britain Wehr, Hans, Dictionary of Modern Written Arabic. (London : 1980, Mc Donald.)