## KEADILAN ANAK PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG No.11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN ANAK
( Menilik Strategi Implementasi Diversi Di Kepolisian Dan Pengadilan Negeri Kota Metro Dalam Mewujudkan Keadilan Restroaktif )

## Elfa Murdiana
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro email:elfamurdiana@yahoo.com

## Abstract
Being introduced the concept of diversion arranged in constitution of child criminal justice system  2012  gives the  different  nuance  for  the  implementation  of  child  criminal  justice  system in Indonesia.  Therefore,  the  implementation  of  diversion  concept  becomes  a  definiteness  that must be noticed. In realizing the retroactive justice for children, the implementation of law becomes one of the important components. Thus, it is need to be understood the strategy of implementation carried out by the upholder as the law structure. This is a library research by using documentation as the data collection  technique.  The  result  of  the  research  shows  that  the  preparation  of  facilities  and infrastructure in handling the diversion problem for children is one of the implementation strategies done by the state court of Metro.  Whereas, the investigation in police resort of Metro has not had special  space  used,  so  that  it  can  be  one  of  the  constraint  faced  by  the  institution  of  diversion implementer if considered from the culture aspect.
Keywords: Diversion, Retroactive Justice

## Abstrak
Diperkenalkannya  konsep  diversi  yang  diatur  dalam  UU  Sistem Peradilan Pidana Anak  tahun  2012  memberikan nuansa  berbeda bagi  peleksanaan  sistem  peradilan  pidana anak  di  Indonesia.Oleh  karenanya  implementasi  dari  konsep  diversi  menjadi  suatu keniscayaan  yang harus  diperhatikan.  Dalam  mewujudkan  keadilan  restroaktif bagi  anak maka  Implementasi  hukum  menjadi  salah  satu  unsur  yang  berperan  penting.Oleh karenanya perlu dipahami strategi implementasi yang dilakukan oleh para penegak hukum sebagai  struktur  hukum.  Penelitian  ini  adalah  penelitian  pustaka  yang  menggunakan tehnik  pengumpulan  data  dokumentasi.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  Penyiapan sarana dan prasarana dalam penanganan masalah diversi bagi anak merupakan salah satu strategi  implementasi  yang  dilakukan  oleh  Pengadilan  Negeri  Kota  Metro.  Sedangkan  di tingkat  penyidikan  di  kepolisian  Resort  Metro  belum  memiliki  ruang  khusus  yang digunakan  sehingga  inipun  menjadi  salah  satu  kendala  yang  dihadapi  oleh  lembaga pelaksana diversi bila dikaji dari aspek culture.
Kata Kunci: Diversi, Keadilan Restroaktif
256 │ Keadilan Anak Persepektif Undang-Undang No.11 Tahun......

## A. Pendahuluan
Anak  merupakan  aset  keluarga  dan  bangsa  yang  harus  dijaga keberlangsungannya.  Sebagai  aset  keberadaan  anak  bukan  untuk  dieksploitasi, dianiaya bahkan diperjual belikan oleh karenanya hak-hak anak dalam kehidupan tak boleh diabaikan. Dalam rangka memberikan perlindungan terhadap hak anak,  Negara Republik  Indonesia  telah  memberikan  jaminan  secara  pasti  dalam  UUD  1945  sebagai Staat Fundamental Norm khususnya dalam Pasal 28B. 1
Sebagai  pelaksana  dari  Pasal  28B  maka  dibentuklah  Undang-Undang  formal 2 yang mengatur tentang Kesejateraan anak 3 ,  Perlindungan anak 4 dan Sistem Peradilan Pidana  Anak  Mengenai  peradilan  anak  sebelum  tahun  2012  diatur  dalam    dalam  UU No.  3  Tahun  1997,  pada  perkembangan  terbaru  ditahun  2012  Undang-undang  sistem peradilan  pidana  anak  diundangkan  UU  terbaru  No.  11  tahun  2012  yang  secara implementasi dilaksanakan pada Juli 2014.
Perubahan UU Sistem Peradilan Pidana  Anak (SPPA) tahun 2012 dilatarbelakangi oleh ketidaksesuaian substansi  peradilan anak dengan perkembangan dan kebutuhan hukum  masyarakat  sebab  UU  tahun  1997  belum  secara  komprehensif  memberikan perlindungan  kepada  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum 5 artinya  bahwa  secara filosofis  bahwa  sistem  peradilan  pidana  anak  dalam  UU  Tahun  1997  belum memperhatikan aspek kesejahteraan anak yang diamanahkan oleh UUD 1945 dan UU Kesejahteraan  anak.  Sebab  pada  hakikatnya  pelaksanaan  peradilan  bagi  anak  yang berhadapan dengan hukum adalah wujud perlindungan negara terhadap hak-hak anak dalam hukum oleh karenanya aspek kesejahteraan anak tak boleh diabaikan.
Diperkenalkannya konsep diversi yang diatur dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak  tahun  2012  ditujukkan  sebagai  upaya  memberikan  keadilan  bagi  anak  yang berhadapan  dengan  hukum  maka  pelaksanaan  Diversi    adalah  tawaran  yang  harus diperhatikan  oleh  lembaga  terkait  dalam  proses  peradilan  bagi  anak.    Dalam  pasal  1 angka  7  UU  peradilan  anak  disebutkan  ,  Diversi    adalah  pengalihan  penyelesaian perkara  Anak  dari  proses  peradilan  pidana  ke proses  di  luar  peradilan  pidana.  Maka konsep  diversi  ini  memberikan  gambaran  bahwa Penal  Policy (Kebijakan  hukum pidana) adalah sebagai Ultimum Remendium (Upaya terahir)bagi anak .
Dalam  konsep  diversi  ,  pelaksanaan  peradilan  anak  lebih  ditekankan  pada pendekatan “ Doer Victim Relationship ” yang mengganggap anak sebagai penjahat atau pelaku kriminal  namun pada pendekatan ini  diciptakan  hubungan antara pelaku dan korban olehkrenanya penanganan perkara anak tersebut dikategorikan sebagai bentuk
1 Merupakan hak tiap warga negara untuk membentuk keturunan dan melanjutkan keturunan, hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2 Untuk  selanjutnya  disebut  sebagai  UU  dalam  Penulisan  ini.  Dalam  kajian  teori  hukum  murni  Hans Nawayski , Undang-undang formal disebut sebagai Formal Gezet.
3 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979
4 Diatur dalam UU No. 23 Tahun 2002 Substansi Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun2003 pada tahun 2014 mmengalami beberapa perubahan , dimana perubahan tersebut diatur lebih lanjut dalam UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU Perlindung kemudian an Anak No.23 Tahun2002.
5 Anak berhadapan dengan hukum merupakan penyebutan bagi anak yang melakukan suatu perbuatan hukum yang dalam UU Sistem Peradilan pidana Anak Pasal 1 angka 3 UU SPPA 2012 yang menjelaskan bahwa Pasal  1  (3)  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  anak  yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah mencapai usia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai usia  18  (delapan  belas)  tahun  yang  diduga  melakukan  tindak  pidana  yaitu  anak  yang  diduga,  disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana; dan  menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana
tindak pidana khusus maka, upaya penanganan dan pelaksanaan peradilan pun harus khusus,  sehingga  melalui  pendekatan  ini  proses  pemulihan  dan  perbaikan  keadaan bagi  anak  maupun  korban  setelah  terjadinya  peristiwa  hukum  dan  pada  saat  proses peradilan  dapat  tercapai . Inilah  yang  dikatakan  sebagai  keadilan restroaktif dalam sistem peradilan pidana anak.
Secara  eksplisit  dalam  pasal  6  UU  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  Tahun  2012 menyebutkan  mengenai  tujuan  yang  hendak  dicapai  melalui  pelaksanaan    konsep diversi yaitu menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan dengan mendorong partisipasi  masyarakat  dalam  mencapai  perdamaian  antara  korban  dan  Anak. Mendasarkan  pada  tujuan  tersebut  ,  secara  implementatif  dibutuhkan  elemen-elemen penting yang saling terkait yang terangkai dalam suatu sistem.
Implementasi hukum adalah salah indikator dari  suatu penegakan hukum ( Law Enforcment ) . Dalam kaitannya dengan elemen implementasi  hukum, Friedmen dalam kajian Legal  System  Theory menggambarkan  3  elemen  penting  untuk  mewujudkan keadilan yaitu Stuktur, Substansi dan Kultur. Dalam kaitannya dengan konsep diversi yang  diimplementasikan  bagi  penanggulangan  kasus  anak  yang  berhadapan  dengan hukum  di  Indonesia,  tampak  adanya  upaya  hukum  dalam  mensinergikan  hubungan antara pelaku korban maupun masyarakat dimana perbuatan dilakukan.
Di  Kota  Metro  dari  tahun  ketahun  kasus  ABH mengalami  pertumbuhan  angka yang  hampir  sejajar  dengan  kasus  kekerasan  perempuan  khususnya  dalam  rumah tangga.  Berdasarkan  data  awal  di  kepolisian  kota  Metro  terdapat  peningkatan  kasus anak yang disidik oleh bagian perempuan dan anak polres Metro 6 sampau tahun 2014 angka  ABH  (Anak  Berhadapan  Dengan  Hukum)  di  Polres  Metro  mengalami peningkatan sekitar 40% 7 .
Pada  tahap    persidangan  di  Pengadilan  Negeri  Kota  Metro  kasus  anak  yang diadili  pun  meningkat  namun  hanya  pada  angka  10-20%  sebab  bisa  saja  terjadi perdamaian  pada  proses  penyidikan  di  kepolisian  sehingga  tidak  sampai  pada  tahap persidangan.  Diantara  perkara  yang  sudah  diadili  terdapat  3  kasus  anak  yang berhadapan  dengan  hukum  sudah  pernah  dilakukan  melalui  penerapan  diversi  yang diamanahkan UU Sistem Peradilan pidana anak  Tahun 2012. 8
Mengingat  diversi  merupakan  konsep  baru  dan  harus  dilaksanakan  demi tercapainya keadilan bagi anak yang berhadapan dengan hukum maka menarik untuk dikaji  mengenai  pelaksaan  konsep  diversi  dalam  penanganan  perkara  anak  baik  di tingkat penyidikan pada kepolisian maupun persidangan di pengadilan negeri sebab , Polres dan Pengadilan Negeri Kota Metro merupakan lembaga-lembaga peradilan yang terlibat dalam pelaksaanaan diversi
6 Wawancara  dengan  ibu dewi  selaku ketua  bagian  PPA  (Pemberdayaan  Perempuan dan  Anak pada senin 24 maret 2015 .
7 Dokumentasi Polres Metro Bagian PPA
8 Pengadilan Negeri kota Metro juga belum memberikan angka pasti dan jelas jumlah kasus anak yang sudah diputus oleh hakim Pengadilan Negeri Kota Metro.data awal ini peneliti peroleh berdasarkan wawancara singkat peneliti dengan Bapak Subagyo , SH. Pada selasa 23 Maret 2015.

## B. KAJIANTEORI

## 1. KONSEP KEADILAN RESTROAKTIF BAGI ANAK
Keadilan  restoratif  merupakan  suatu  paradigma  yang  digunakan  sebagai alternatif  penanganan  perkara  pidana  yang  bertujuan  menjawab  ketidakpuasan  atas bekerjanya  sistem  peradilan  pidana  yang  ada  saat  ini.  Musakkir (2009) menyebutkan keadilan  restoratif  adalah  sebuah  konsep  pemikiran  yang  merespon  pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada keutuhan pelibatan masyarakat dankorban  yang  dirasa  tersisihkan  dengan  mekanisme  yang  bekerja  pada  sistem peradilan pidana  yang  ada  pada  saat  ini.  Dipihak  lain,  keadilan  restoratif  juga merupakan suatukerangka berfikir yang baru yang dapat digunakan dalam merespon suatu tindak  pidana bagi penegak dan pekerja hukum.
Pasal  1  angka  6UU  No.  11  Tahun  2012  tentang  sistem  peradilan  pidana  anak (“UU  SPPA”)  yang  berbunyi  sebagai  berikut “keadilan  restoratif  adalah  penyelesaian perkara  tindak  pidana  dengan  melibatkan  pelaku,  korban,  keluarga  pelaku/korban,  dan  pihak lain  yang  terkait  untuk  bersama-sama  mencari  penyelesaian  yang  adil  dengan  menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.”
Lebih  lanjut  pasal  8  ayat  (1)  UU  SPPA  menegaskan  bahwa  keadilan  restoratif merupakan  pendekatan  yang  digunakan  dalam  pelaksanaan  diversi,  yaitu penyelesaian  perkara  pidana  anak  dengan  cara  musyawarah  yang  melibatkan  Anak dan  orang  tua/Walinya,  korban  dan/atau  orang  tua/Walinya,  Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional. Akan tetapi, proses diversi ini hanya dapat dilakukan untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana .
Restorative Justice, atau Restorasi Justice yang dalam terjemahan bahasa Indonesia disebut  dengan  istilah  restorasi  keadilan. Restorative  Justice mengandung  pengertian yaitu:  "suatu  pemulihan  hubungan  dan  penebusan  kesalahan  yang  ingin  dilakukan oleh  pelaku  tindak  pidana  (keluarganya)  terhadap  korban  tindak  pidana  tersebut (keluarganya) (upaya perdamaian) di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan  dengan  baik  dengan  tercapainya  persetujuan  dan  kesepakatan  diantara para pihak". 9
Res t orative Justice pada prinsipnya merupakan suatu falsafah (pedoman dasar) dalam  proses  perdamaian  di  luar  peradilan  dengan  menggunakan  cara  mediasi  atau musyawarah  dalam mencapai suatu keadilan yang diharapkan oleh para pihak yang terlibat  dalam hukum  pidana tersebut  yaitu  pelaku  tindak  pidana  (keluarganya)  dan korban  tindak  pidana  (keluarganya)  untuk  mencari  solusi  terbaik  yang disetujui  dan disepakati para pihak. 10
Restorative justice dikatakan sebagai falsafah (pedoman dasar) dalam mencapai keadilan  yang  dilakukan  oleh  para  pihak  diluar  peradilan  karena  merupakan  dasar proses perdamaian dari pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban (keluarganya) akibat  timbulnya  korban/kerugian  dari  perbuatan  pidana  tersebut.Dengan  demikian dapat dikatakan bahwa Restorative Justice mengandung prinsip-prinsip dasar meliputi:
9 Arief, Barda Nawawi, Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu , (Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2006),h.96
10 Marlina, Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice , (Refki Aditama, Bandung, 2009), h. 34-35
1.  Mengupayakan  perdamaian  di  luar  pengadilan  oleh  pelaku  tindak  pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana (keluarganya)
2.  Memberikan  kesempatan  kepada  pelaku  tindak  pidana  (keluarganya)  untuk bertanggung jawab menebus kesalahannya dengan cara mengganti kerugian akibat tindak pidana yang dilakukannya
3. Menyelesaikan permasalahan hukum pidana yang terjadi diantara pelaku tindak pidana  dan  korban  tindak  pidana  tersebut  apabila  tercapai  persetujuan  dan kesepakatan diantara para pihak. 11

## 2. PENGERTIAN ANAK
Secara  definitif  beberapa  sarjana  memberikan  pengertian  mengenai  anak  , Poerwadarminta  mengartikan  bahwa  anak  adalah  manusia  yang  masih  kecil. Sedangkan Koesnoen  memberikan pengertian  anak sebagai anak muda , muda dalam umur  ,  muda  dalam  jiwa  dan  dlam  pengalaman  hidupnya  oleh  karenanya  mudah terkena  pengaruh    keadaan  sekitarnya    .  Atmasasmita,  Anak  adalah  seseorang  yang masih dibawah usia tertentu, belum dewasa dan belum  kawin.
D itinjau  dari  aspek  yuridis,  maka  pengertian  “anak”  dimata  hukum  positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa ( minderjaring atau person under age ), orang yang di bawah umur atau keadaan di bawah umur ( minderjaringheid atau inferionity ) atau kerap juga disebut sebagai anak yang di bawah pengawasan wali ( minderjarige onvervoodij ) 12
Kitab  Undang-Undang    Hukum  Pidana  yaitu  Pasal  45  KUHP,  memberikan definisi anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 ( enam belas ) tahun. Pasal 45, 46, dan 47 KUHP ini sudah dihapus dengan lahirnya Undang-undang No.3 Tahun 1997. b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ( KUH Perdata )Pada Pasal 330 KUH Perdata  memeberikan  penjelasan  bahwa  orang  belum  dewasa  adalah  mereka  yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.
Pasal  1  butir  1  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan Anak  yaitu    Anak  adalah  seseorang  yang  belum  berusia  18  (delapan  belas)  tahun, termasuk  anak  yang  masih  dalam  kandungan.Pada  Pasal  1  angka  (2)  merumuskan Anak  adalah  seseorang  yang  belum  mencapai  umur  21  tahun  dan  belum  pernah kawin.

## 3. KONSEP DIVERSI PADA UNDANG-UNDANG  SISTEM PERADILAN ANAK NO.11 TAHUN 2012
Konsep  Diversi  pertama  kali  dikemukakan  sebagai  kosa  kata  pada  laporan peradilan  anak  yang  disampakan  Presiden  Komisi  Pidana  ( president’s  crime commissionis ) Australia di Amerika Serikat pada tahun 1960. Awalnya konsep diversi telah  ada  sebelum  tahun  1960  ditandai  berdirinya  peradilan  anak  ( children’s  court ) sebelum abad ke-19 yaitu diversi dari sistem peradilan pidana formal dan formalisasi polisi  untuk  melakukan  peringatan  ( police  cautioning ).  Prakteknya  telah  berjalan  di Negara  bagian  Victoria  Australia  pada  tahun  1959  diikuti  oleh  negara  bagian queensland pada tahun 1963.
12 Romli Attmasasmita, Peradilan Anak di Indonesia, ( Mandar Maju, 1997, Bandung), h.97.
Diversi  adalah  sebuah  tindakan  atau  perlakuan  untuk  mengalihkan  atau menempatkan  pelaku  tindak  pidana  anak  keluar  dari  sistem  peradilan pidana. 13 Undang-Undang  No.  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  telah mengatur tentang diversi yang berfungsi agar anak yang berhadapan dengan hukum tidak  terstigmatisasi  akibat  proses  peradilan  yang  harus  dijalaninya.  Hal  ini  sesuai dengan yang tercantum dalam Resolusi PBB tentang UN Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice, (Beijing Rule) Rule 11. 14

## 4. SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
Proses  peradilan  pidana  yang  terdiri  dari  serangkaian  tahapan  mulai  dari penyelidikan,  penyidikan,  penangkapan,  penahanan,  penuntutan,  pemeriksaan  di persidangan,  hingga  pemidanaan,  merupakan  kegiatan  yang  sangat  kompleks  dan dapat  dikatakan  tidak  mudah  difahami  serta  kadang  kala  menakutkan  bagi masyarakat  awam.  Persepsi  yang  demikian  tidak  dapat  dihindari  sebagai  akibat banyaknya  pemberitaan  di  media  massa  yang  menggambarkan  betapa  masyarakat sebagai  pencari  keadilan  seringkali  dihadapkan  pada  kondisi-kondisi  yang  tidak menyenangkan,  baik  disebabkan  oleh  ketidaktahuan  mereka  akan  hukum  maupun perlakuan tidak simpatik dari aparat penegak hukum.
Terkait dengan sistem peradilan pidana anak di Indonesia telah diatur dalam UU  No.  11  Tahun  2012 .  Sistem Peradilan   pidana  anak  adalah  proses penyelesaian perkara  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum,  mulai  tahap  penyelidikan  sampai tahap  pembimbingan  setelah  menjalani  Pidana.  Anak  yang  berhadapan  dengan hukum  adalah  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum,  anak  yang  menjadi  korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
Dalam  UU  No.  11  Tahun  2012,  disebutkan  mengenai  azas  peradilan  anak yang meliputi kepentingan terbaik bagi Anak, penghargaan terhadap pendapat Anak, kelangsungan  hidup  dan  tumbuh  kembang  Anak,    pembinaan  dan  pembimbingan Anak,  perampasan  kemerdekaan  dan  pemidanaan  sebagai  upaya  terakhir,  dan penghindaran pembalasan.

## C. HASIL PENELITIANDAN PEMBAHASAN

## 1. Strategi Implementasi Diversi Di Kepolisian Dan Pengadilan Negeri Kota Metro Dalam Mewujudkan Keadilan Restroaktif
Diversi  sebagai  ciri  khas  dari  penanganan  perkara  anak  implementasinya  akan dilaksanakan  pada  semua  tahap  peradilan  yakni  dimulai  dari  tahap  penyidikan  oleh kepolisian , penuntutan oleh kejaksaan dan persidangan  oleh pengadilan. Yang pada akhirnya  diharapkan  implementasi  Diversi  ini  dapat  memberikan  keadilan  bagi  anak yang berhadapan dengan hukum.
Pengadilan  Negeri  Kota  Metro  sebagai  lembaga  pengadilan  yang  melaksanakan proses  persidangan  merupakan  badan  peradilan  umum  kelas  IB  yang  sebelum  tahun 1964  masih  bergabung  dengan  Pengadilan  Negeri  Kelas  IA  Tanjang  Karang  ,
13 http://  doktormarlina.htm  Marlina,  Penerapan  Konsep  Diversi  Terhadap  Anak  Pelaku TindakPidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.Diakses pada 20 Maret 2015
14 Hadisuprapto,  Paulus,  Peradilan  Restoratif  :  Model  Peradilan  Anak  Indonesia  Masa  Datang. (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2006) Dalam Lushiana Primasari, Keadilan Restoratif Dan Pemenuhan Hak Asasi Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Internet, Hal 3. Diakses pada 18 maret 2015
berdasarkan  surat  Keputusan  Menteri  Kehakiman  Republik  Indonesia  No.JK.2/33/10 tepatnya pada tanggal 02 Agustus 1964 Pengadilan Negeri telah berdiri sendiri menjadi Pengadilan Negeri Kelas IIB yang awalnya bertempat di Jalan Tri Sakti belakang Polres Metro.    Pada  tahun  1999  status  Pengadilan  Negeri  meningkat  menjadi  Pengadilan Negeri Klas I B sampai dengan sekarang, yang beralamatkan  di Jalan Sutan Sjahrir No 01.. Kelurahan 16 C , Kecamatan Metro Barat sebagai alamat barunya. 15
Pengadilan  Negeri  Metro  dibentuk  berdasarkan  Keppres  No.30  tahun  2004 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Gunung Sugih, Pengadilan Negeri Sukadana dan  Pengadilan  Negeri  Blambangan  Umpu  dan  Pengadilan  Negeri  Metro  dengan  5 wilayah yang sama dengan kepolisian resort Metro yaitu:
1. Metro  Pusat  terdiri  dari  5  Kelurahan  antara  lain  (Kelurahan  Metro,   Imopuro, hadimulyo Barat, Hadimuyo Timur, Yosomulyo)
2. Metro Barat terdiri dari 4 Kelurahan (KelurahanMulyojati Mulyosari,Ganjarasri,Ganjaragung)
3. Metro  Timur  terdiri  dari  5  Kelurahan(KelurahanTejosari,  Tejoagung,Iring Mulyo,Yosodadi,Yosorejo)
4. Metro Utara Terdiri dari 4 Kelurahan (Kelurahan banjarsari,
Karangrejo, Purwosari, Purwoasri)
5. Metro  selatan  terdiri  dari  4  Kelurahan  (Kelurahan  Rejomulyo,  margorejo, Margodadi, Sumbersari) 16
Secara  absolute  Pengadilan  Negeri  yang  memiliki  kompetensi  untuk  mengadili perkara  baik  perdata  maupun  pidana,  termasuk  didalamnya  adalah  untuk  mengadili perkara Anak pada setelah proses penyidikan dan penuntutan tuntas dilakukan.
Pada tahap persidangan inilah akan dilakukan tahapan demi tahapan proses yang diawali dengan pembacaan surat dakwahan sampai dengan penetapan putusan hakim . Namun  pada  perkara  anak  memiliki  perbedaan  tersendiri  dalam  proses penanganannya
Sistem  peradilan  pidana  merupakan  salah  satu  unsur  penting  dalam  rangka memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga negara yang berhadapan dengan hukum. Olehkarenanya pada taraf implementatif dibutuhkan peran serta pihak-pihak terkait  agar  sistem  peradilan  pidana  mampu  memberikan  keadilan  tanpa  pandang bulu.  Hal  tersebut  sejalan  dengan  pendapat  Muladi  bahwa  sistem  peradilan  pidana memiliki  peran  dalam  menjaga  keseimbangan  perlindungan  kepentingan,  baik individu,  masyarakat  maupun  negara  dan  termasuk  didalamnya  adalah  kepentingan pelaku maupun korban kejahatan. 17
Dalam kasus anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) implementasi sistem peradilan  pidana  dilaksanakan  dengan  sangat  memperhatikan  keseimbangan  anak sebagai pelaku beserta korbannya. Sebab dalam hal ini , perlakuan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum berbeda dengan orang dewasa pada umumnya. Agar anak yang berhadapan dengan hukum tidak terstigmasi  akibat proses peradilan yang telak dilalui. Upaya tersebut terakomodir dalam suatu konsep yang disebut dengan diversi yang secara legal formal diatur dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak.
15 Wawancara dengan Bapak Bowo Selaku Kepala Bagian Umum Pengadilan Negeri Kota Metro, 12 Sept 2015
16 Dokumentasi Pengadilan Negeri Kota Metro
17 Muladi , Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana , ( Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1995), h. 129
262 │ Keadilan Anak Persepektif Undang-Undang No.11 Tahun......
Diversi  Merupakan  suatu  tindakan  atau  perlakuan  untuk  mengalihkan  atau menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan pidana. 18 Diversi dilaksanakan  dalam  upaya  memberikan  keadilan  restorative  bagi  anak  yang berhadapan  dengan  hukum.  Keadilan  restroaktif  tersebut  ditegakkan  dalam  suatu peradilan  restroaktif yang dalam pelaksanaannya melibatkan pelaku, korban , keluarga pelaku/korban  serta  pihak  lain  terkait.  Diharapkan  dengan  diversi  ini  proses pemulihan kondisi pelaku maupun korban dapat tercapai dengan kata mufakat.
Berbicara  mengenai  proses  peradilan  pidana  maka  terdapat  beberapa  lembaga terkait  didalam  pelaksanaanya.  Lembaga  tersebut  adalah; Kepolisian yang  bertindak sebagai  penyelidik  dan  penyidik  suatu  perkara  pidana. Kejaksaan sebagai  lembaga penuntutan yang melaksanakan proses peradilan tingkat selanjutnya erdasarkan berita acara penyidikan dan melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan serta melaksanakan putusan atas perintah hakim Pengadilan yang berperan dalam proses persidangan.

## Implementasi Diversi di Polres Metro
Kepolisian  sebagai  aparat  penegak  hukum  yang  memiliki  wewenang  untuk melakukan  proses  penyidikan  yaitu  untuk  mencari  dan  menemukan  pelaku  atau tersangka  suatu  perkara  pidana  serta  menemukan  barang  bukti  yang  prosesnya terangkum dalam Berita Acara Penyidikan untuk kemudian diserahkan oleh kejaksaan untuk dilakukan penuntutan.
Kepolisian  Kota  Metro  secara  relatif  wilayah  hukum  yang  menjadi kewenangannya  meliputi  5  wilayah  yaitu  wilayah  Metro  Pusat,  Metro  Barat,  Metro Timur , Metro Utara, Metro Selatan. Yang mana pada masing-masing wilayah memiliki kepolisian sektor (Polsek).
Diberikannya  kewenangan  kepada  kepolisian  selaku  penyidik  untuk  melakukan diversi  dalam  penyelesaian  perkara  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  anak  lebih didasarkan pada kedudukan kepolisian sebagai lembaga penegak hukum yang pertama dan  langsung  bersinggungan  dengan  masyarakat,  polisi  pada  dasarnya  mempunyai potensi  yang  demikian  besar  untuk  merubah  kultur  masyarakat.  Kewenangan  dan otoritas  polisi  apabila  dikemas  secara  dinamis  akan  menjadi  saranabagi  polisi  dalam membangun  masyarakat. 19 Namun  sayangnya  pada  tingkat  penyidikan    aturan pelaksana  belum  dibuat  sehingga  kepolisian  hanya  berdasarkan  pada  aturan  umum dalam  Undang-Undang    Sistem  Peradilan  Pidana  Aanak  Tahun  2012  dan  Undang- Undang Perlindungan  Anak.
Berdasarkan  hasil  olah  data  yang  telah  peneliti  lakukan  bahwa    pelaksanaan diversi di Kota Metro harus diawali dengan proses pengaduan yang diajukan ke bagian Humas Polres sebab bila perkara sudah memasukkan laporan ke bagian pengaduan dan laporan di Polres maka proses hukumlah yang berjalan. Artinya diversi tidak dilakukan, sebab  dilaksanakannya  diversi  atau  tidak  pada  tahap  ini  tergantung  pada  bukti permulaan  yang  cukup yang  dimiliki  oleh  polisi  penyidik  bahwa  anak sebagai  pelaku kejahatan  bukannya  residiv  artinya  latar  belakang  anak  melakukan  dikarenakan  pada suatu    kondisi  dimana  anak  sesungguhnya  tidak  ingin  melakukan.  Oleh  karenanya
18 http://  doktormarlina.htm  Marlina,  Penerapan  Konsep  Diversi  Terhadap  Anak  Pelaku TindakPidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.Diakses pada 20 Maret 2015
19 Koesno  Adi, Diversi  Sebagai  Upaya  Alternatif  Penanggulangan  Tindak  Pidana  Narkotika  Oleh  Anak , (UMM Press, Malang, 2009) , h.. 111.
dibutuhkan peran anggota masyarakat lain seperti gurusekolah atau guru mengaji , pak RT , atau psikiater untuk memahami kondisi anak. 20
Kondisi  diatas  bila  disejajarkan  dengan  ketentuan  dalam  pasal  7  Ayat  (2)  bahwa Diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara  di  bawah  7  (tujuh)  tahundanbukan  merupakan  pengulangan  tindak  pidana. Artinya  bahwa  pelaksanaan  diversi  di  Polres  Metro  mengindahkan  rambu-rambu peraturan dalam Sumbernya yaitu UU No.11 Tahun 2012.
Dalam  pelaksanaannya,  diversi  diPolres  Metro,  tetap  dilakukan  penahanan  bagi anak  sebagai  pelaku,  sebab  ada  kekhawatiran  dilakukannya Eigenrechting atau  main hakim  sendiri  dari  keluarga  korban  kepada  pelaku  demikian  bapak  Yohanis memaparkan mengenai alasan penahanan anak sebagai pelaku. 21
Terkait  mengenai  mekanisme  diversi  Polisi  penyidik  di  kepolisian  selaku pemangku  kewenangan  diversi  diberi  tanggung  jawab  untuk  menentukan  kebijakan mekanisme yang akan ditempuh dalam menerapkan diversi.
Dari  runtutan  mekanisme  yang  dipaparkan  oleh  Bapak  Yohanes  Selaku  Kasat Reskrim  Polres  Metro  ,  diuraikan  bahwa  diversi  dilakukan  bilamana  perkara  belum diajukan  laporan  ke  bagian  pengaduan  dan  laporan  sebab  bila  perkara  anak  sudah dilakukan pengaduan dan laporan maka proses yang dilakukan tetap saja penanganan melalui jalur hukum artinya anak tetap ditahan, dimintai keterangan layaknya seorang tersangka. Walau pada proses nya tetap melibatkan orangtua, korban dan masyarakat.
Mengenai perkara diversi yang telah ditangani di Polres Kota Metro, disebutkan bahwa Terdapat 3 kasus anak yang ditangani oleh Kepolisian Kota Metro selama Tahun 2015    ini  dan  ketiganya  tetap  melalui  proses  hukum  sebagaimana  mestinya.  Sebab perkara tersebut sudah masuk pada tataran pengaduan dan laporan dari korban.
Bila  pengaduan  dan  laporan  telah  dilakukan  maka  tahapan  yang  dilakukan adalah sebagai berikut: 22
a. Proses Penanganan Oleh kepolisian
Pihak yang terlibat dalam proses ini adalah polisi dan anak (pelaku). Jenis tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui mekanisme ini pada umumnya tindak pidana berupa  pelanggaran  dan  tindak  pidana  ringan.  Tindak  pidana  tersebut  baik  yang terdapat  dalam  KUHP  maupun  yang  terdapat  di  luar  KUHP.  Hal  ini  sesuai  dengan ketentuan  yang  terdapat  dalam  Pasal  9  ayat  (2)  huruf  a  dan  huruf  b  UU  SPPA Tahun2012  .  Pada  saat  polisi  mengetahui  telah  terjadinya  tindak  pidana  baik  yang diketahui  secara  langsung  (tertangkap  tangan)  atau  melalui  laporan  atau  pengaduan dari  korban  atau  masyarakat,  maka  saat  itu  juga  polisi  dapat  memanggil  anak  yang diduga melakukan tindak pidana untuk dimintai keterangan atas perbuatan yang telah dilakukannya.
b. Pemanggilan  Keluarga
Para  pihak  yang  terlibat  dalam  proses  ini  adalah  polisi,  pelaku  dan/atau orangtua/walinya, dan pembimbing kemasyarakatan. Jenis tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui mekanisme ini adalah tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa
20 Wawancara  dengan  Bapak  Yohanis  SH,  MH,.  Selaku  Kasat  Reskrim  Polres  Metro  pada  29 Agustus 2015.
21 Wawancara  dengan  Bapak  Yohanis  SH,  MH,.  Selaku  Kasat  Reskrim  Polres  Metro  pada  3 September 2015.
22 Wawancara dengan ibu prapti selaku kepala unit bagian anak dan dan perempuan Polres Metro pada tanggal 8 September 2015
korban  dan  tindak  pidana  yang  nilai  kerugian  korban  tidak  lebih  dari  nilai  upah minimum propinsi setempat.
c. Menghadirkan  Tokoh  Masyarakat  dan  Masyarakat  sekitar  dari  pihak  pelaku maupun korban.
Pihak  yang  terlibat  dalam  proses  ini  adalah  polisi,  pelaku  dan/atau orangtua/walinya, korban dan/atau orangtua/walinya, pembimbing kemasyarakatan dan masyarakat (tokoh masyarakat atau dari pihak sekolah). Jenis tindak pidana yang dapat  diselesaikan  melalui  musyawarah  masyarakat  ini  adalah  tindak  pidana  yang ancaman pidananya di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan pengulangan tindak pidana.
Dalam  beberapa  tahapan  tersebut,  dimulai  dengan  memberikan  kesempatan kepada  pelaku  untuk  memaparkan  bagaimana  tindak  pidana  itu  dilakukan  dan  atas dasar  apa  tindak  pidana  itu  dilakukan.  Pihak  pelaku  yang  melakukan  pemaparan sangat  mengharapkan  pihak  korban  untuk  dapat  menerima  dan  memahami  kondisi dan  penyebab  mengapa  pihak  pelaku  melakukan  tindak  pidana  yang  menyebabkan kerugian pada korban. Selanjutnya dalam penjelasan pelaku juga memaparkan tentang bagaimana  dirinya  bertanggung  jawab  terhadap  korban  dan  masyarakat  atas perbuatan yang telah dilakukannya.
Selama  pihak  pelaku  memaparkan  tentang  tindakan  yang  telah  dilakukannya dan sebab-sebab mengapa sampai tindakan tersebut dilakukan pelaku, pihak yang lain terutama  korban  wajib  mendengarkan  dengan  teliti  penjelasan  pelaku.  Untuk selanjutnya  pihak  korban  dapat  memberikan  tanggapan  atas  penjelasan  pelaku. Korban menceritakan pengalaman yang dialaminya akibat kejahatan tersebut dan apa yang menjadi kerugian fisik, emosional, dan materi pada dirinya. Selain itu juga hadir pihak masyarakat yang mewakili kepentingan masyarakat. Wakil masyarakat tersebut memberikan gambaran tentang kerugian yang diakibatkan oleh telah terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

## Diversi Pada Pengadilan Negeri Metro
Pelaksanaan  diversi  sebagaimana  amanah  UU  SPPA  No.11  Tahun  2012 dilaksanakan  di  Pengadilan  Negeri  Metro  berdasarkan  Perma  No.  4  Tahun  2014  . terdapat  beberapa  hal  yang  penting  yag  diatur  dalam  Perma  ini  seperti  mengenai penegasan  usia  anak,  uraian  tugas  hakim  dalam  proses  diversi  serta  yang  tak  kalah menariknya    dalam  Perma  ini  adalah  mengenai  penegasan  kkeseriusan  MA  dalam melindungi kepentingan anak.
Seorang  anak  tidak  boleh  merasa  tertekan  atau  ditekan  agar  menyetujui keinginan salah satu pihak sebab diversi ini memberikan ruang kebebasan  anak untuk berbicara  dan  mengungkapkan  apa  yang  dirasakan  dan  dialaminya.  Kesepakatan Diversi  harus  mendapatkan  persetujuan  korban  ,  keluarga  Anak  Korban  serta  Anak dan  keluarganya,  kecuali  untuk  tindak  pidana  yang  berupa  pelanggaran,  tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.
Terdapat satu ruangan khusus yang digunakan untuk menangani diversi anak di Pengadilan  Negeri,  dan  berdasarkan  wawancara  peneliti  dengan  Panitera  bagian Hukum  Pidana  khususnya  yang  menangani  Anak  bahwa  di  ruangan  tersebut  akan dibuat  senyaman  mungkin  bagi  anak  maupun  korban  dalam  menjalani  proses persidangan dimana hakim dan seluruh petugas yang beracara tidak terkesan seperti
seorang penegak hukum agar anak nantinya dapat dengan mudah memberi penjelasan tanpa perasaan tertekan. 23
Agus  ,  SH.,  melanjutkan  bahwa  pelaksaan  diversi  di  Pengadilan  Negeri  Kota Metro,  masih  dalam  upaya  awal  melaksanakannya  sehingga  penyediaan  sarana  dan prasarana  masih  belum  sangat  memadai.  Tentunya  pelaksanaannya  pun  kami memerlukan  dukungan  dan  peran  serta  pihak-pihak  lain  demikian  tandas  Agus,  SH dalam penjelasannya.
Dalam  implementasinya “Hakim  wajib  mengupayakan  Diversi  paling  lama  7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai Hakim”. Dengan demikian  maka  pada  saat  berkas  perkara  diterima  oleh  hakim  anak,  maka  dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari harus segera melaksanakan Diversi. Hal ini membawa konsekuensi  bahwa  hakim  sesegera  mungkin  menetapkan  hari  Diversi  dan  didalam penetapan  hari  diversi  agar  memerintahkan  Penuntut  Umum  untuk  menghadirkan Anak,  Orang  tua/wali,  Penasihat  Hukum,  Anak  Korban,  Orang  Tua/Wali korban. 24 Petugas  Pembimbing  Kemasyarakatan,  Pekerja  Sosial,  Tenaga  Kesejahteraan Sosial,  Perwakilan  Masyarakat  (RT/RW/Kepala  Desa/Tokoh  Masyarakat/Agama). Sedangkan  untuk  saksi-saksi  lainnya  dipanggil  kemudian  jika  Diversi  gagal  dan persidangan dilanjutkan.
Yang  menarik  pada  implementasi  Diversi  di  tingkat  penyidikan  maupun pengadilan    bahwa  walau  pada  tahap  penyidikan  di  kepolisian  dilakukan  proses hukum  sebagaimana  biasanya  atau  tanpa  melakukan  diversi  tetap  saja  pada  tahap persidangan  diupayakan  proses  diversi  terlebih  dahulu.  Bila  tak  mencapai  mufakat dalam proses diversi maka dilakukan proses persidangan seperti biasa.
Dalam  diversi    diharapkan  agar  pelaku  melakukan  suatu  perbuatan  atau tindakan  untuk  memulihkan  kembali  keguncangan/kerusakan  yang  telah  terjadi karena perbuatannya. Di sinilah terjadi suatu ikatan sosial antara pelaku tindak pidana dengan  masyarakat.  Hal  ini  sesuai  dengan  teori  kontrol  sosial Hirschi yang menyebutkan ada empat elemen ikatan sosial yang terdapat dalam setiap masyarakat, yaitu attachment,commitment, involvement, dan beliefs. 25
Elemen attachment dapat  diwujudkan  melalui  keikutsertaan  masyarakat  dalam pelaksanaan  diversi. 26 Eleman Commitment adalah  keterikatan  seseorang  pada  sub- sistem konvensional seperti sekolah, pekerjaan, organisasi dan sebagainya. Element ini merupakan  aspek  rasional  yang  ada  dalam  ikatan  sosial.  Dalam  konteks  ini  perlu keterlibatan  pihak  sekolah  atau  organisasi  di  lingkungan  pelaku  untuk  memberikan manfaat.
Elemen Involvement , mengacu pada suatu pemikiran bahwa apabila seseorang disibukkan dalam berbagai kegiatan konvensional, maka ia tidak akan pernah sempat berfikir apalagi melibatkan diri dalam perbuatan penyimpangan..
Element Beliefs ,  mengacu  pada  situasi  keanekaragaman  penghayatan  kaidah- kaidah  kemasyarakatan  di  kalangan  anggota  masyarakat.  Keanekaragaman  ini terutama  difokuskan  pada  keabsahan  (validitas)  moral  yang  terkandung  di  dalam kaidah-kaidah  kemasyarakatan  itu.  Para  pelaku  penyimpangan  itu  umumnya
23 Wawancara dengan Bapak Agus SH, Pada 1 September 2015
24 Wawancara dengan bapak Agus, SH. Selaku Panitera Muda PN Metro,  pada 1 September 2015 25 Made Sadhi Astutik, Pemidanaan Terhadap Anak.., h.41
266 │ Keadilan Anak Persepektif Undang-Undang No.11 Tahun......
mengetahui  bahwa  perbuatannya “salah” ,  namun  makna  dan  keampuhan pemahamannya  itu  kalah  bersaing  dengan  keyakinan  lain  (keracunan  penghayatan keabsyahan  moral),  sehingga  kendor  ikatan  dirinya  dengan  tertib  masyarakat konvensional dan pada gilirannya ia merasa bebas untuk melakukan penyimpangan. 27
2. Kendala  Implementatif  Dan  Relevansi  Diversi  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana Anak Dalam Mewujudkan Keadilan Restroaktif
Terdapat  faktor-  faktor    penghambat  terhadap  upaya  implementasi  ide  diversi dalam  sistem  peradilan  pidana  anak  saat  ini.  Faktor – faktor  tersebut  bila  ditinjau berdasarkan  Legal  System  Theory    maka  secara  struktur  hukum  tampak  bahwa Pemahaman  yang  berbeda  dalam  penanganan  anak  berhadapan  dengan  hukum  dan korban  di  antara  aparat  penegak  hukum  walaupun  keadilan  Restoratif  Justice  dan Diversi  sudah  mulai  dikenal  sebagai  alternatif  penanganan  anak  berhadapan  dengan hukum selain dari pada itu  Kurangnya kerja sama antara pihak yang terlibat (aparat penegak  hukum  dan  pekerja  sosial  anak)  juga masih  minim  ditemukan  dalam  proses pelaksanaan  diversi  hal  tersebut  tampak  dalam  kaitannya  dengan  koordinasi  antara aparat  penegak  hukum  (Polisi,  Jaksa,  Hakim,  Advokat,  Bapas,  Rutan,  Lapas)  masih tersendat karena kendala ego sektoral.
Pada  aspek  Substansi  hukumnya  Secara  normatif  diversi  tertuang  dalam Undang-Undang  No.11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak.  Hal tersebut sejalan dengan yang dikemukakan oleh Friedmen Dalam kajian Legal Theory yang dipertegas oleh Ali Aspandi bahwa Substansi merupakan materi hukum . Materi hukum  sebgai  aspek  substansi  dalam  hal  ini  harus  diarahkan  pada  terwujudnya kerangka sistem hukum nasional yang bersumber pada pancasila dan   UUD 1945 oleh karenanya  keberadaan  Undang-Undang  Sistem  Peradilan  Anak  Tahun  2012  harus mengacu pada kedua Sumber hukum utama tersebut.
Pasal 28B ayat 2, Pasal 28G dan 28I UUD 1945 menjadi dasar lahirnya Undang- Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Tahun 2012 sebab anak merupakan aset bangsa yang harus dijaga keberlangsungannya melalui perlindungan yang diberikan termasuk perlindungan  hukum  yang  sewajarnya  untuk  memberikan  keadilan  bagi  anak.  Bila dikaji  berdasarkan Stufen  Baw  Theory  Hans  Kelsen maka  hal  tersebut  diatas menunjukkan adanya keterkaitan antara suatu peraturan hukum yang bersifat regeling walau  berada  pada  lapisan  yang  berbeda  ,  Artinya  bahwa  Undang-Undang  SPPA tahun  2012  merupakan  penjabaran  dan  pelaaksana  dari  UUD  1945  dalam  kaitannya dengan perlindungan anak.
Dalam  upaya  mengimplementasikan  UU  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  Tahun 2012 , dibutuhkan peraturan pelaksana yang mengatur lebih khusus lagi. sebab secara eksplisit  telah  ditulis  dalam  UUSPPA  Tahun  2012  mengenai  pembentukan  peraturan pelaksana dari UU SPPA tahun 2012 ini.
Dari beberapa amanah UU SPPA tahun 2012 yang telah diuraikan diatas masih banyak  aturan  pelaksana  yang  masih  belum  dibentuk  sehingga  implementasi  nya menjadi  terhambat.Diversi  sebagai  suatu  substansi  hukum  yang  terurai  dalam kerangka sistem peradilan pidana anak merupakan suatu ide yang sangat relevan bila di implementasikan. Relevan dapat dikaji berdasarkan beberapa aspek yaitu:
27 Made Sadhi Astutik, Penanggulangan Tindak Pidana , h. 54

## 1. Relevan Secara Yuridis
Relevan  dalam  hal  ini  diartikan  bahwa  keberadaan  suatu  aturan  hukum tidaklah  bertentangan  dengan  kaedah  konstitusi  atau  tidak  bertentangan  dengan hukum yang tingkatannya lebih tinggi. Diversi sebagai suatu substansi aturan hukum dalam  sistem  peradilan  pidana  di  Indonesia  secara  yuridis  merupakan  penjabaran dari  hak  anak  yang  diatur  dalam  UUD  1945  sebagai  konstitusi  negara  Republik Indonesia .
Menurut  Stufen  Baw  Theory  Hans  Kelsen  Bahwa  aturan  hukum  memiliki lapisan yang mana tiap lapisan tidak boleh bertentangan , sebab aturan hukum yang berada  diatasnya  merupakan  sumber  dari  aturan  yang  ada  dibawahnya. Olehkarenanya secara otomatis aturan hukum yang berada dibawahnya merupakan penjabaran dan pelaksana .
Secara  hierarki,  Undang-Undang  No.11  Tahun  2012  Tentang  Sistem  Peradilan Pidana Anak lahir karna Ketentuan Umum dalam Batang tubuh UUD 1945 Tentang hak  anak,  yang  secara  jelas  menyebutkan  bahwa  anak  berhak  memperoleh perlindungan  hukum.  Maka  sebagai  wujud  perlindungan  hukum  bagi  anak  maka lahirlah  beberapa  kebijakan  atau  aturan  hukum  yang  mengatur  tentang  anak  salah satunya adalah UU SPPA No.11 Tahun 2012.
Secara  hierarki  UU  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  No.11  Tahun  2012  dalam perspektif  Teori  Hans  Nawaisky 28 dikelompokkan  sebagai Formal  gezet 29 yang letaknya  dibawah Staat Groundgezet . 30 Maka  secara  hierarki jelas  lahirnya UU  SPPA tidaklah bertentangan dengan UUD 1945.
2. Relevan Secara Sosiologis Secara  sosiologis  artinya  bahwa  bila  aturan  hukum  keberadaannya  tidak bertentangan dengan kondisi budaya masyarakat artinya aturan tersebut benar-benar diterima  dan  diakui  oleh  masyarakat.  Diversi  merupakan  suatu  konsep  yang menggambarkan adanya upaya dalam menanggulangi kejahatan yang dilakukan oleh anak tanpa melalui jalur hukum (Non Penal), didalamnya tampak upaya rekonsiliasi yang  menghadirkan  kedua  belah  pihak  baik  korban  dan  pelaku  beserta  orang  tua serta  masyarakat  dan  pihak-pihak  lain  yang  terlibat.  Dan  indakan  diversi  ini  akan berujung  pada  adanya  kerelaan  dan  kelegaan  masing-masing  pihak  untuk memaafkan.
Dalam  budaya  masyarakat  Indonesia  memaafkan  merupakan  suatu  nilai kearifan  tradisional  yang  terus  dipupuk  dan  ditanamkan  dalam  jiwa  bangsa Indonesia. Secara historis maaf merupakan bentuk sanksi adat yang dijatuhkan pada pelaku  pelanggaran  adat.  Bahkan  Islam  sebagai  agama  mayoritas  Indonesia  pun mengajarkan  tentang  pemberian  maaf  sebagai  salah  satu  upaya  menyelesaikan perselisihan  .  hal  tersebut  tersirat  dalam  berbagai  bunyi  ayat  al- qur’an  diantaranya
28 Dalam  Maria  Farida,  Ilmu  Perundang-Undangan,  (Yogyakarta,  Kanisius,  2007)  diterangkan bahwa  Hans  Nawayski  menjelaskan  bahwa  lapiran-lapisan  hukum  memiliki  kelompok-kelompok  yang berbeda yaitu Staatfundamentalnorm, Staatgroungezet, Formal Gezet, Autonom Satzung
29 Formal Gesetz (UU Formal) merupakan kelompoknorma yang lebih konkret dan terinci serta dapat langsung  berlaku  didalam  masyarakat.  Formal  gesetz  merupakan  norma  hukmyang  berpasangan  yang terdiri  dari  norma  hukum  primer  dan  sekunder  sehingga  dalam  norma  ini  sudah  ditemui  bentuk  bentuk sanksi baik pidana, perdata maupun administratif.
30 Staatsgrundgesetz (aturan  Dasar  Negara  /  Aturan  pokok  negara)  letaknya  berada  dibawah staatsfundamentalnorm /norma dasar . aturan dasar ini merupakan aturan yang masih bersifat pokok dan umum yang bersifat garis besar sehingga merupakan norma hukum tunggal.
268 │ Keadilan Anak Persepektif Undang-Undang No.11 Tahun......
Qur’an surat Annisa Ayat 149, Ala’raf ayat 199, Assyura Ayat 38 -43dan masih banyak lain ayat-ayat lain yang menggambarkan tentang keutamaan  memaafkan.Maka atas dasar  pandangan  diatas  secara  sosiologis  diversi  relevan  dengan  kondisi  budaya masyarakat Indonesia.
3. Relevan Secara Filosofis
Secara  filosifis  diversi  memiliki  nilai-nilai  yang  tidak  bertentangan  dengan falsafah bangsa Indonesia di Dalam Pancasila dan UUD 1945. Sila dua dari Lima sila yang ada dalam Pancasila menyebutkan tentang kemanusiaan yang adil dan beradab artinya  dalam  melakukan  aktifitas  sehari-hari  manusia  harus  mendasarkan  pada nilai-nilai kemanusiaan.
Diversi sebagai upaya mempertemukan kedua belah pihak diluar jalur hukum bukan  hanya  telah  mengimplementasikan  sila  kedua  namun  didalamnya  juga  telah mengutamakan upaya musyawarah untuk mufakat diantara kedua belah pihak . hal tersebut merupakan cerminan dari sila keempat .
Upaya musyawarah yang dilakukan diantara kedua belah pihak dalam proses diversi  tentunya tidak akan dilepaskan dari  tujuan mulia yang hendak diwujudkan yaitu  Keadilan.  Oleh  karenanya  implementasi  diversi  bila  dilaksanakan  dan mencapai  kesepakatan  bersama  maka  keputusan  yang  akan  diberikan  akan mengandung nilai keadilan. Sebab keputusan yang diambil  dengan memperhatikan kondisi dan kebutuhan masing-masing pihak yang bersengketa.
4. Relevan Secara Teoritis Dalam  kajian  teoritis  diversi  dilakukan  dalam  rangka  mencapai  tujuan penanggulangan  kejahatan  melalui  upaya  non  penal  sebab  penanggulangan kejahatan  melalui  upaya  penal  hanya  akan  menimbulkan  terulangnya  kembali pelanggaran  yang  dilakukan,  bahkan  dapat  menimbulkan  kerugian  bagi perkembangan jiwa anak dimasa mendatang berupa stigma. 31
Menggunakan  upaya  penal  (hukum  Pidana)  sebagai  upaya  penanggulangan kejahatan  bagi  anak  memiliki  keterbatasan  dalam  pelaksanaannya  sebab  Sudarto Mengemukakan  bahwa  mengguanakan  hukum  pidana  hanya  merupakan penanggulangan  suatu  gejala  saja  tanpa  menghilangkan  sebab-sebab  mengapa kejahatan sampai terjadi. 32
Timbulnya penderitaan fisik dan emosional bagi anak merupakan efek negatif yang  ditimbulkan  oleh  pelaksanaan  upaya  hukum  dalam  menanggulangi pelanggaran  hukum  kepada  anak.  Maka  atas  dasar  beberapa  kajian  yang  telah menguraikan mengenai efek negatif penyelesaian perkara anak melalui jalur hukum, menjadikan  bahwa  secara  teoritis  diversi  merupakan  upaya  yang  tepat  dalam penanggulangan  kejahatan  bagi  anak  yang  tidak  hanya  menanggulangi pada  gejala nya saja tetapi juga akan ditemukan sebab mengapa anak melakukan yang pemberian sanksinya akan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan anak.
5. Relevan Secara  Komparatif
Pada beberapa negara maju telah banyak mengatur dan  menerapkan diversi dalam upaya menanggulangi kejahatan yang dilakukan oleh anak. Oleh karenya hal tersebut  menjadi  dasar  bagi  negara  Indonesia  untuk  menerapkan  diversi  bagi pananganan  masalah  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  .Di  negara  Australia
31 Setya Wahyudi, Implementasi Diversi, h, 52 32 Sudarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, (Bandung, Alumni, 1983), h.35
terdapat  UU  Tindak  Pidana  Anak  ( The  Young  Offenders  Act ,  1997),  di  mana  dalam undang-undang  tersebut  memberikan  kewenangan  penegak  hukum  (polisi)  untuk melakukan diversi terhadap pelaku anak. Hal ini dapat diketahui dari tujuan-tujuan UU  Tindak  Pidana  Anak  tersebut.  Di  Australia  polisi  mempunyai  kewenangan melakukan  diversi  dalam  menangani  kejahatan  yang  dilakukan  oleh  anak. Kewenangan diversi ini dilaksanakan dengan pertimbangan:
1) Menghindari  labeling  atau  stigma  yang  disebabkan  dari  efek  sistem  peradilan pidana anak ( avoiding adverse effects of labelling which exposure to the juvenile system can cause );
2) Adanya  keragu-raguan  akan  kemanjuran  dari  perlakuan-perlakuan  terhadap pelaku anak ( doubts about efficacy of measures available for young offenders ). 33
Pada  aspek  Kultur  ,  sangat  terkait  dengan  masyarakat  dengan  segala karakteristik  yang  melekat.  Cara  berpikir,  bersikap  dan  bertutrur  kata  juga merupakan  bagian  dari  kultur.  menurut  Friedman  bahwa  yang  dimaksud  dengan kultur hukum adalah sikap manusi terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan, nilai pikiran serta harapannya 34
Konsep  diversi  bila  dikaji  berdasarkan  kultur  yang  melekat  dalam  bangsa Indonesia  sesungguhnya  hakikat  dari  diversi  adalah  musyawarah  yang  nantinya akan  tercapai  kesepakatan  bersama  untuk  saling  memaafkan  sehingga  sanksi  yang diberikanpin bukan dalam bentuk penal (Pidana) tetapi sanksi yang lebih diakitkan dengan kebutuhan para pihak dengan melihat berbagai  macam aspek seperti  aspek sosial  dan  psikologis.  Artinya  bahwa  diversi  dapat  disepadankan  dengan  budaya memaafkan.

## D. SIMPULAN
Penyiapan  sarana  dan  prasarana  dalam  penanganan  masalah  diversi  bagi anak  merupakan  salah  satu  strategi  implementasi  yang  dilakukan  oleh  Pengadilan Negeri  Kota  Metro.  Sedangkan  di  tingkat  penyidikan  di  kepolisian  Resort  Metro belum memiliki ruang khusus yang digunakan sehingga inipun menjadi salah salah satu  kendala  yang  dihadapi  oleh  lembaga  pelaksana  diversi  bila  dikaji  dari  aspek culture .  Pada  aspek  struktur  hukum  tampak  adanya  perbedaan  paham  mengenai penanganan  diversi  sehingga  hak-hak  anak  masih  belum  sepenuhnya  terpenuhi dalam hal ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Achmad  Ali  Aspandi,  Keterpurukan  Hukum  di  Indonesia    penyebab  dan  solusinya., Jakarta Ghalia Indonesia, 2002.
Achmad  Ali  Aspandi,Menggugat  Sistem  Hukum  Peradilan  Indonesia  yang  penuh ketidak pastian,  Surabaya, LeKSHI, 2003.
33 Dikutip  dari  Hardisuprapto,  Juvenile  Deliquency  Pemahaman  dan  Penanggulangannya  pada Buku Setya Wahyudi, Implementasi Diversi, h.261
34 M.Ali Aspandi, Menguak Tabir, h.9
Adam  Podgorecki,  Public  Opinion  on  Law,  dalam  Knowledge  an  Opinion  about  Law,
Martin Robertson, London, 1973..
Abdul  Kadir  Muahammad,  Hukum  dan    Penelitian Hukum,    PT.  Citra  Aditya  Bhakti, Jakarta, 2004.
Afthonul  Afif,    Pemaafan  ,Rekonsiliasi,  dan  Keadilan  Restroactive,    Pustaka  Pelajar,
Yogyakarta, 2015..
Amirudin  dan  Zainal  asikin,  Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum,    Rajawali  Pers, Jakarta ,2003.
Amir Hamzah, Asas-asas Hukum dan sistem Hukum,  Malang, Fakultas Hukum Univ Brawijaya,1995.
Alf  Ross, On Guilty, Responsibility and Punishment, Steven and Sons Ltd, 1975, London
Barda  Nawawie  Arief,  Bunga  Rampai  Kebijakan  hukum  Pidana,  Citra  Aditya  Bhakti, 1996, Bandung
Burhan Asshofa, Metode Penelitian Hukum,  Rieneka Cipta, Jakarta, 2002.
Donald Black, The Behavior of Law, Academic Press, 1976, New York
Lili Rasidi, Filsafat Hukum Apakah hukum itu,  Remadja Karya ,  Bandung, 2008..
Lilik Mulyadi, Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana,  Bandung, PT. Cipta Aditya Bakti, 2005..
Madhe  Sadhi  Astuti,  Pemidanaan  Terhadap  Anak  Sebagai  Pelaku  Tindak  Pidana, Penerbit IKIP , Malang, 1997.
Madhe Sadhi Astuti, Hukum Pidana Anak dan Perlindungan Anak,  Universitas Negeri Malang, Malang, 2003..
Madhe  Sadhi  Astuti,  Peran  Hakim  Dalam  Peradilan  Pidana  Untuk  Mewujudkan perlindungan  dan  kesejahteraan  anak,  Pidato  Pengukuhan  Guru  Besar  Ilmu Hukum  UNIBRAW, Malang,1998. .
Marlina,  Peradilan  Pidana  Anak  Di  Indonesia  Pengembangan  Konsep  Diversi  dan Restorative Justice ,  Refki Aditama, Bandung, 2009..
Mulyanah Kusuma, Hukum dan Hak-hak anak,  CV.Rajawali, Jakarta, 1986.
Natangsa  Subakti,  Peradilan  Restroaktif  Dalam  Bingkai  Empirik  teori  dan  Kebijakan, Genta Publishing, Yogyakarta , 2014..
Rachmad Budiono, Memahami Hukum, Fakultas-hukum Brawijaya, Malang, 1999.
Satjipto Rahardjo, Hukum dan Perubahan Sosial, alumni, Bandung, 1973.
Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum ,  Bandung, Citra Aditya Bhakti, 2000..
Satjipto Rahardjo,Hukum dan Masyarakat, Anngkasa, Bandung, 1980
Satjipto Rahardjo, dalam Hermansyah “Pembangunan Hukum Paradigma Komunikatif” Rajawali  Press,  Soerjono  Soekanto,  Beberapa  Permasalahan    hukum  dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia, Yayasan Penerbit UI, Jakarta, 1995.
Jakarta, 2012.
Soerjono Soekanto, Beberapa Permasalahan  hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia, Yayasan Penerbit UI, Jakarta, 1995.
Soetodjo, Wagiati, Hukum Pidana Anak.  Bandung, PT. Refika Aditama,2006..
Topo santoso, Eva Achjani, Kriminologi,  PT.Radja Grafindo Persada,  Jakarta, 2003..
United Nations Standard Minimun Rules For the Administration of juvenile justice  The Beijing Rule.
UU No. 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan anak
UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana  Anak