Aris Nurzamzami, Dumilah Ayuningtyas (2023) Analisis Kesesuaian Persyaratan Puskesmas Kelurahan di Provinsi Dki Jakarta dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas, (8) 7,
http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i6 E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia p–ISSN:  2541-0849  e- ISSN: 2548-1398 Vol. 8, No. 7, Juli 2023

## ANALISIS  KESESUAIAN  PERSYARATAN  PUSKESMAS  KELURAHAN  DI PROVINSI  DKI  JAKARTA  DENGAN  PERATURAN  MENTERI  KESEHATAN NOMOR 43 TAHUN 2019 TENTANG PUSKESMAS

## Aris Nurzamzami, Dumilah Ayuningtyas
Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Email: dr.arisnurzamzami@yahoo.com, dumilah.ayuningtyas@gmail.com

## Abstrak
Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis secara mendalam kesesuaian dari sisi kuantitas  dan  kualitas  Puskesmas  Kelurahan  dengan  7  persyaratan  dalam Permenkes  Nomor  43  Tahun  2019  tentang  Puskesmas.  Penelitian  ini  dilakukan dengan  pendekatan  kualitatif-interpretatif  dengan  memanfaatkan  data  sekunder yaitu Riset Fasilitas. Kesehatan tahun 2019, Profil Kesehatan Indonesia tahun 2020 dan Profil Kesehatan Provinsi DKI Jakarta tahun 2020. Data sekunder yang diambil Peneliti  kemudian  dianalisis,  dibandingkan  dan  disimpulkan  untuk  melihat kesesuaian  Puskesmas  Kelurahan  dengan  Permenkes  43  Tahun  2019  tentang Puskesmas.  Hasil  penelitian  didapatkan  gambaran  bahwa  kesesuaian  Puskesmas Kelurahan  di  Provinsi  DKI  Jakarta  terhadap  7  Persyaratan  Permenkes  43  Tahun 2019,  hanya  persyaratan  farmasi  yang  telah  mencapai  100%  atau  seluruh Puskesmas,  sedangkan  persyaratan  lokasi,  bangunan,  prasarana,  peralatan, ketenagaan  dan  laboratorium  klinik  belum  mencapai  100%.  Kesimpulan  bahwa Puskesmas  Kelurahan  di  provinsi  DKI  Jakarta  secara  kuantitas  telah  tercukupi namun  kualitas  Puskesmas  Kelurahan  sesuai  Persyaratan  Permenkes  43  masih terdapat  kekurangan.  Rekomendasi  perubahan  kebijakan  kepada  Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupa Revisi Peraturan Gubernur 386 Tahun 2016 tentang Struktur dan Organisasi Puskesmas di Provinsi DKI Jakarta yang dirasakan sudah tidak relevan saat ini. Dalam Revisi Pearturan Gubernur tentang Puskesmas harus dapat disinkronkan dengan regulasi di tingkat nasional, serta ditambahkan dengan penambahan  klausul  tentang  pelayanan  kesehatan  di  Provinsi  DKI  Jakarta  yang lebih menjangkau masyarakat hingga tingkat rukun warga atau rukun tetangga.
Kata  kunci :  Puskesmas  Kecamatan;  Puskesmas  Kelurahan;  Persyaratan  Puskesmas;
Reformasi Kebijakan; Layanan Kesehatan Tingkat Rukun Warga.

## Abstract
The purpose of this study is to analyze in depth the suitability in terms of quantity and quality of Village Puskesmas with 7 requirements in Permenkes Number 43 of 2019  concerning  Puskesmas.  This  research  was  conducted  with  a  qualitative- interpretative  approach  by  utilizing  secondary  data,  namely  Facility  Research. Health  in  2019,  Indonesia  Health  Profile  in  2020  and  DKI  Jakarta  Provincial
Health  Profile  in  2020.  The  secondary  data  taken  by  the  researcher  was  then analyzed,  compared  and  concluded  to  see  the  suitability  of  the  Village  Health Center with Permenkes 43 of 2019 concerning Puskesmas. The results of the study showed that the suitability of Village Puskesmas in DKI Jakarta Province to the 7 Requirements  of  the  Minister  of  Health  43  of  2019,  only  pharmaceutical requirements  have  reached  100%  or  all  Puskesmas,  while  the  requirements  for location, buildings, infrastructure, equipment, personnel and clinical laboratories have  not  reached  100%.  The  conclusion  is  that  the  Village  Puskesmas  in  DKI Jakarta  province  in  quantity  has  been  fulfilled  but  the  quality  of  the  Village Puskesmas according to the requirements of Permenkes 43 still has shortcomings. Recommendations for policy changes to the DKI Jakarta Provincial Government in the form of Revisions to Governor Regulation 386 of 2016 concerning the Structure and  Organization  of  Puskesmas  in  DKI  Jakarta  Province  which  are  considered irrelevant today. In the Revision of the Governor's Decree on Puskesmas must be synchronized with regulations at the national level, and added with the addition of clauses on health services in DKI Jakarta Province that better reach the community to the level of community harmony or neighborly harmony.
Keywords: District Health Center; Village Health Center; Puskesmas requirements; Policy Reform; Health Services at the Neighborhood Level.

## Pendahuluan
Salah satu kebutuhan dasar manusia adalah kesehatan, dengan kondisi yang sehat seorang  manusia  dapat  memenuhi  semua  kebutuhan  hidupnya.  Pemerintah bertanggungjawab  menjamin  setiap  warga  negara  mendapatkan  pelayanan  kesehatan sesuai kebutuhannya yang berkualitas (Yustina, Esem, & Siregar, 2020). Menurut H.L Blum  terdapat  empat  faktor  yang  mempengaruhi  derajat  kesehatan  yaitu  lingkungan, perilaku  kesehatan,  pelayanan  kesehatan  dan  genetik.  Tempat  pertama  warga mendapatkan pelayanan kesehatan adalah di pelayanan kesehatan primer (Fitrina, Farida, & Santoso, 2022).
Pelayanan  kesehatan  primer  dalam  deklarasi  Alma-ata  diberikan  tugas  untuk menyediakan layanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, memberikan promosi kesehatan, pencegahan penyakit, suplai air bersih dan sanitasi dasar, kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, imunisasi, pengobatan dan ketersediaan obat-obatan esensial, mempromosikan kemandirian masyarakat, serta melakukan sistem rujukan terpadu (Kruk et al., 2018).
Puskesmas  adalah  fasilitas  pelayanan  kesehatan  yang  menyelenggarakan  upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan  upaya  promotif  dan  preventif  di  wilayah  kerjanya  (Ramadhan, Muhafidin,  &  Miradhia,  2021).  Puskesmas  harus  didirikan  pada  setiap  kecamatan. Puskesmas  harus  memenuhi  persyaratan  lokasi,  bangunan,  prasarana,  peralatan, ketenagaan, kefarmasian dan laboratorium klinik (Kemenkes, 2019). Puskesmas sebagai penyelenggara  pembangunan  kesehatan  merupakan  bagian  integral  dari  pembangunan nasional (Ulumiyah, 2018).
Puskesmas  di  Provinsi  DKI  Jakarta  dibangun  di  tingkat  kecamatan  hingga kelurahan. Terdapat 44 Puskesmas kecamatan dan 271 Puskesmas Kelurahan. Puskesmas Kelurahan merupakan satuan pelayanan dari Puskesmas kecamatan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan di wilayah kelurahan. Dalam melaksanakan kegiatannya, Puskesmas Kelurahan   menginduk kepada Puskesmas kecamatan termasuk dalam menyusun rencana strategis  dan  rencana  kerja  anggaran.  Seluruh  kegiatan  Puskesmas  Kelurahan  harus dilaporkan kepada Puskesmas kecamatan.
Puskesmas  Kelurahan  di  Provinsi  DKI  Jakarta  dibangun  untuk  memfasilitasi kebutuhan  masyarakat  terhadap  kebutuhan  akan  fasilitas  pelayanan  kesehatan  untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Menurut data Riset Fasilitas  Kesehatan  Tahun  2019,  Profil  Kesehatan  Indonesia  Tahun  2020,  Profil Kesehatan  Provinsi  DKI  Jakarta  Tahun  2020  dan  data  Dinas  Kesehatan  Provinsi  DKI Jakarta  bahwa  sebagian  besar  kesesuaian  Puskesmas    Kelurahan  dengan  persyaratan Puskesmas  masih  rendah  dengan  prosentase  capaian  7  persyaratan  Puskesmas,  hanya persyaratan farmasi yang mencapai 100 %, sedangkan 6 persyaratan lainnya berkisar dari yang terendah prasarana sebesar 4,8 % hingga yang tertinggi persyaratan  lokasi sebesar 82,4 % (Depkes, 2011).
Tujuan  dari  penelitian ini  adalah menganalisis  secara  mendalam  kesesuaian    dari sisi kuantitas dan kualitas Puskesmas Kelurahan dengan 7 persyaratan dalam Permenkes nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  pendekatan  kualitatif-interpretatif.  Metode  ini membuka  peluang  dalam  menggunakan  satu  atau  lebih  cara  untuk  mengumpulkan, mengakses  atau  menghasilkan  data,  mengamati  dan  membaca  cermat  dokumen  yang relevan  dengan  topik.  Peneliti  menerapkan  analisis  konten  yang  terarah  terhadap dokumen kebijakan dan penelitian terkait Puskesmas yang tersedia di Indonesia. Untuk memilih data, dokumen, dan laporan yang valid, kami memilih dengan cermat dari situs web resmi, misalnya: kemkes.go.id. Peneliti mencari informasi dari situs media berskala nasional yang menerbitkan laporan atau berita dengan narasumber yang kredibel, seperti Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Ayuningtyas, Haq, Utami, & Susilia, 2021).
Peneliti  menggunakan  data  sekunder  yang  diperoleh  melalui  Riset  Fasilitas Kesehatan  Tahun  2019,  Profil  Kesehatan  Indonesia  Tahun  2020  dan  Profil  Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 terkait kesesuaian persyaratan Puskesmas Kelurahan dengan  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  43.  Tahun  2019 tentang  Puskesmas yang kemudian  dianalisis,  dibandingkan  dan  dibuat  kesimpulan  mengenai  kesesuaian Puskesmas Kelurahan dengan Permenkes 43 tahun 2019 tentang Puskesmas.
Penelitian ini adalah analisis kebijakan publik sebagai upaya mendapatkan solusi dan  manfaat  untuk  msyarakat.  Analisis  kebijakan  merupakan  proses  menciptakan pengetahuan  tentang  dan  dalam  proses  pembuatan  kebijakan,  yaitu  penelitian  sebab, akibat  dan  kinerja  kebijakan  publik.  Hasil  analisis  kemudian  dipaparkan  ke  pembuat kebijakan publik dalam rangka perbaikan proses dan kinerja kebijakan (Ayuningtyas et al., 2021) .

## Hasil dan Pembahasan Riset Fasilitas Kesehatan Tahun 2019
Menurut  data  Riset  Fasilitas  Kesehatan  tahun  2019  didapatkan  data  bahwa Puskesmas di DKI Jakarta sebagaian besar belum memenuhi persyaratan sebagai sebuah Puskesmas, seperti tidak memiliki tempat parkir, tidak berada di lokasi yang dapat diakses transportasi  umum,  ketersediaan  ruangan  baik  untuk  manajemen  dan  pelayanan, ketersediaan alat kesehatan di poli untuk pelayanan belum sesuai standar, belum memiliki tenaga promosi kesehatan, tenaga kesehatan lingkungan dan tenaga ahli gizi, pelayanan laboratorium belum memenuhi standar laboratorium, belum memiliki kendaraan roda 4 seperti  ambulans  dan  mobil  Puskesmas  keliling  (Depkes,  2011).  Ketidaksesuaian Puskesmas Kelurahan DKI Jakarta dapat dilihat dalam tabel 1, 2 dan 3 serta gambar 1.
Tabel 1 Proporsi ketersediaan Alat Kesehatan di Poli Umum, Poli gigi,
Poli KIA, Laboratorium dan PONED menurut Kabupaten/Kota
Sumber: Riset Fasilitas Kesehatan Tahun 2019
Berdasarkan tabel 1 didapatkan data bahwa proporsi ketersediaan alat kesehatan di poli umum Puskesmas di DKI Jakarta sebesar 67,19 % atau sebanyak 210 Puskesmas , di poli gigi sebesar 81,99 % atau sebanyak 256  Puskesmas , di poli KIA sebesar 68,88 % atau  sebanyak  215  Puskesmas,  di  laboratorium  sebesar  42,98  %  atau  sebesar  134 Puskesmas dan ketersediaan alat kesehatan di layanan PONED sebanyak 75,76 % atau sebesar 237 Puskesmas.
Tabel 2 Proporsi Pelayanan Pemeriksaan Hematologi menurut Kabupaten/Kota

## Sumber: Riset Fasilitas Kesehatan Tahun 2019
Berdasarkan  tabel  2  didapatkan  data  bahwa  proporsi  Puskesmas  yang  dapat melakukan pemeriksaan hematologi yaitu pemeriksaan darah rutin sebesar 28,1 % atau sebanyak 88  Puskesmas, pemeriksaan darah lengkap sebesar 26,8 % atau sebanyak 84 Puskesmas dan pemeriksaan laju endap darah sebesar 26,5 % atau sebesar 83 Puskesmas.

## Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2020
Jumlah Puskesmas per Desember 2020 adalah 10.205 puskesmas, terdiri dari .119 Puskesmas rawat inap dan 6.086 Puskesmas non rawat inap. Terjadi peningkatan jumlah Puskesmas  pertahunnya,  sejak  tahun  2016  hingga  tahun  2020  jumlah  Puskesmas bertambah  sebanyak  463  Puskesmas.  Peningkatan  jumlah  Puskesmas  tersebut menggambarkan  upaya  pemerintah  dalam  pemenuhan  akses  terhadap  pelayanan kesehatan primer. Pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan primer dapat dilihat secara umum dari rasio Puskesmas terhadap kecamatan.
Rasio  Puskesmas  terhadap  kecamatan  pada  tahun  2020  sebesar  1,4.  Hal  ini menggambarkan  bahwa  rasio  ideal  Puskesmas  terhadap  kecamatan  yaitu  minimal  1 Puskesmas  di  1  kecamatan,  secara  nasional  sudah  terpenuhi,  tetapi  perlu  diperhatikan distribusi dari Puskesmas tersebut di seluruh kecamatan.
Gambar 1 Rasio Puskesmas per Kecamatan di Indonesia Tahun 2020 Sumber: Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2020
Rasio  Puskesmas  per  kecamatan  tersebut  dapat  menggambarkan  kondisi aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan primer. Rasio Puskesmas di DKI Jakarta sebesar 7,2 menempati peringkat pertama di Indonesia. Namun Rasio Puskesmas per  Kecamatan  tersebut,  berbanding  terbalik  dengan  persentase  Puskesmas  dengan  9 tenaga kesehatan, seperti terlihat dalam gambar (Kemenkes, 2021) .
Gambar 2 Persentase Puskesmas dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan

## Sumber: Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2020
Berdasarkan  gambar 2 didapatkan data bahwa persentase Puskesmas di DKI Jakarta yang  memenuhi  persyaratan  9  tenaga  kesehatan  yang  wajib  ada  di  Puskesmas  sebesar 13,8 % atau sebanyak 43 Puskesmas dan menempati urutan ke 31 dari 34 provinsi.

## Profil Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020
Provinsi  DKI  Jakarta  adalah  provinsi  yang  memiliki  kekhususan  untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai Ibu kota Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  yaitu  kekhususan  tugas,  hak,  kewajiban  dan  tanggung jawab  tertentu  dalam  peyelenggaraan  pemerintahan.  Provinsi  DKI  Jakarta  memiliki jumlah penduduk sebanyak 10.866.319 jiwa, luas wilayah sebesar 661,5 km2 dan menjadi provinsi dengan kepadatan tertinggi sebesar 16.031,36 jiwa/km2.
Terdapat 3 wilayah dengan tingkat kepadatan tertinggi diatas rata-rata yaitu Jakarta Pusat, Jakarta Barat dan Jakarta Pusat. Wilayah dengan kepadatan tertinggi adalah Jakarta Pusat yaitu mencapai 23.927 jiwa/km2. Terjadi peningkatan jumlah penduduk dari tahun 2016 hingga 2020 melalui pertumbuhan penduduk dan urbanisasi dari daerah lain, seperti terlihat dalam gambar 4 (Kemenkes, 2019).
Gambar 3 Trend Jumlah Penduduk DKI Jakarta tahun 2016-2020 Sumber: Profil Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020
Provinsi DKI Jakarta memiliki Puskesmas sebanyak 44 Puskesmas kecamatan dan 271 Puskesmas Kelurahan, rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk 1: 33.681, rasio dokter dan Puskesmas rata-rata 7 dokter untuk melayani 150 pasien perhari, rasio dokter per  100.000  penduduk  yaitu  37/100.000  penduduk.  Masalah  kesehatan  yang  ada  di Provinsi DKI Jakarta yaitu penyakit menular yaitu tuberkulosis, HIV/AIDS, kusta, difteri dll), penyakit tular vektor dan zoonotik yaitu demam berdarah, filariasis, penyakit tidak menular yaitu hipertensi, diabetes melitus, kanker, orang dengan gangguan jiwa berat.
Alokasi jumlah anggaran kesehatan yang dikelola oleh dinas kesehatan pada tahun 2020  yaitu  sebesar  Rp  9.450.492.625.547  yang  bersumber  dari  APBD  dan  APBN. Anggaran kesehatan dibandingkan dengan total anggaran adalah 12,1 % dari total APBD sebanyak  Rp  77.857.610.364.161.  Distribusi  anggaran  dinas  kesehatan  menurut
sumbernya  terbesar  adalah  dari  APBD  yaitu  sebesar  99,83  %  dengan  alokasi  belanja langsung sebanyak 77,8 trilyun, belanja tidak langsung 1,9 trilyun, alokasi dari APBN yaitu  dana  alokasi  khusus  23  milyar  dan  dana  dekonsentrasi  sebanyak  15,89  milyar (Kemenkes, 2019).
Jumlah  Puskesmas  Kelurahan  di  Provinsi  DKI  Jakarta  adalah  271  Puskesmas Kelurahan      dan  didapatkan  sebagaian  besar  Puskesmas    Kelurahan      tidak  memenuhi persyaratan seperti terlihat dalam tabel 3.

## Tabel 3
Persentase Pemenuhan 7 Persyaratan Puskesmas  Kelurahan   di DKI Jakarta
No Persyaratan Puskesmas Sesuai Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 Persentase Pemenuhan Puskesmas  Kelurahan 1 Persyaratan lokasi 82,4% 2 Persyaratan bangunan 44,1% 3 Persyaratan prasarana 4,8% 4 Persyaratan peralatan 18,3% 5 Persyaratan ketenagaan 8,6% 6 Persyaratan farmasi 100% 7 Persyaratan Laboratorium 52,4%

## Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
Berdasarkan  tabel  3  didapatkan  data  bahwa  dari  7  persyaratan  Puskesmas  hanya persyaratan  farmasi  yang  mencapai  standar  100  %  pemenuhannya,  sedangkan  6 persyaratan lainnya belum memenuhi standar 100 % pemenuhan, yaitu persyaratan lokasi sebesar 82,4 % atau sebanyak 257 Puskesmas , persyaratan bangunan sebesar 44,1 % atau sebanyak  138  Puskesmas,  persyaratan  prasarana  sebesar  4,8  %  atau  sebanyak  15 Puskesmas,  persyaratan  peralatan  sebesar  18,3  %  atau  sebanyak  57  Puskesmas, persyaratan  ketenagaan  sebesar  8,6  %  atau  sebanyak  27  Puskesmas  dan  persyaratan laboratorium sebesar 52,4 % atau sebanyak 164  Puskesmas.
Undang-undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan  menyatakan  bahwa fasilitas  pelayanan  kesehatan  adalah  suatu  alat  dan/atau  tempat  yang  digunakan  untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

## DKI Jakarta sebagai Daerah Khusus Ibukota bersifat Otonom
DKI Jakarta berstatus sebagai salah satu daerah yang memliki otonomi daerah yang sudah  dilaksanakan  lebih  dari  puluhan  tahun  yang  lalu.  Otonomi  daerah  tersebut bermakna  bahwa  pemerintah  daerah  mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan  di  daerah masing-masing termasuk dalam hal pelayanan masyarakat (Mahendra, 2014). Pemerintah daerah yang sangat mengetahui kondisi daerah masing-masing akan membuat pelayanan kepada  masyarakat  akan  lebih  maksimal.  Desentralisasi  adalah  wujud  keseriusan pemerintah  pusat  dalam  memberikan  kewenangan  kepada  pemerintah  daerah  (Soraida, 2023).
DKI  Jakarta  sebagai  ibukota  negara  memiliki  demografi  penduduk  dengan  latar belakang  pendidikan,  sosial,  budaya  dan  kesehatan  yang  beragam.  Masalah  kesehatan yang  dihadapi  juga  sangat  banyak,  mulai  dari  penyakit  menular  dan  penyakit  tidak menular yang menyebabkan perlunya peran yang agresif dari pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang wajib menurut undang-undang.

## Pelayanan Puskesmas di Tingkat Kelurahan
Tujuan dari pelayanan kesehatan yang diberikan adalah untuk memenuhi kebutuhan individu  atau  masyarakat,  untuk  mengatasi,  menetralisasi  atau  menormalisasi  masalah atau penyimpangan tentang kesehatan yang ada dalam masyarakat (Nopiani & Sasmito, 2019).  Dengan  meningkatnya  tingkat  pendidikan  dan  keadaan  sosial  ekonomi masyarakat,  maka  kebutuhan  dan  tuntutan  masyarakat  akan  kesehatan  semakin meningkat  sehingga  tidak  ada  lagi  upaya  yang  dapat  dilakukan  selain  meningkatkan kinerja  petugas  kesehatan  dan  menyelenggarakan  pelayanan  kesehatan  dengan  sebaik- baiknya (Nim, 2016).
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui strategi penguatan upaya kesehatan individu dan masyarakat dengan menitikberatkan pada upaya pemberian informasi kesehatan, pencegahan penyakit dan peningkatan keterlibatan masyarakat dan swasta untuk mewujudkan kemandirian masyarakat hidup sehat. Puskesmas yang ada saat ini  dipenuhi  standarnya  seperti  sarana,  prasarana,  obat-obatan  esensial,  alat  kesehatan yang dibutuhkan serta bahan medis habis pakai untuk keperluan layanan Puskesmas.
Ujung  tombak  pelayanan  kesehatan  di  DKI  Jakarta  adalah  Puskesmas,  baik Puskesmas  kecamatan  maupun  Puskesmas  Kelurahan.  Provinsi  DKI  Jakarta  telah berupaya lebih mendekatkan akses pelayanan kesehatan dengan membangun lebih dari satu Puskesmas di tiap kecamatannya, menjawab kebutuhan pelayanan kesehatan yang dekat  dengan  penduduk,  sejalan  dengan  pelaksanaan  dan  capaian  program-program kesehatan  yang  semakin  dekat  dan  cepat  dapat  dilaksanakan  karena  Puskesmas  ada  di tingkat kelurahan serta anggaran kesehatan yang lebih tepat sasaran karena Puskesmas yang levelnya di kelurahan lebih dapat menjangkau penduduk di wilayah kerjanya.
Masalah  timbul  ketika  menilai  Puskesmas  Kelurahan  tersebut  dengan  syarat berdasarkan  Permenkes  43  tahun  2019  tentang  Puskesmas.  Permenkes  tersebut mensyaratkan satu Puskesmas ada di tiap kecamatan. Namun terdapat kesenjangan antara persyaratan Puskesmas dengan realita Puskesmas Kelurahan   yang ada di Provinsi DKI Jakarta mempunyai lebih dari 1 Puskesmas di tingkat kelurahan karena yang mendasari pembangunan  Puskesmas  Kelurahan  adalah  mendekatkan  akses  pelayanan  kesehatan kepada  masyarakat  dan  meningkatkan  derajat  kesehatan  masyarakat  sesuai  dengan demografi penduduk Jakarta yang sangat beragam.
Dukungan sarana prasarana yang memadai dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan primer seperti yang dilakukan Puskesmas sangat penting meningkatkan mutu pelayanan. Puskesmas  dalam  menjalankan  programnya  harus  didukung  ketersediaan  sumber  daya manusia  kesehatan  yang  cukup.  Sumber daya  manusia  di  bidang  kesehatan  tidak akan berjalan dengan baik tanpa didukung sarana dan prasarana yang menunjang. Mengingat karakteristik  sarana  dan  prasarana  kesehatan tidak  dapat  diusahakan/diproduksi  sendiri secara  langsung  oleh  Puskesmas,  sehingga  dibutuhkan  keterlibatan  pemerintah  untuk menjamin ketersediaan sarana dan prasarana yang dapat diperoleh bagi tenaga kesehatan dan juga pasien untuk memenuhi kebutuhan di bidang pelayanan  Kesehatan  (Fitrina et al.,  2022) . Dukungan  dari  pimpinan  untuk  menyediakan  sumber  daya  manusia,  sarana dan prasarana farmasi klinik sangat mempengaruhi dalam pelaksanaan pelayanan farmasi klinik di Puskesmas Jakarta (Nadia, Hasan, & Hersunaryati, 2022).

## Upaya  Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta  dalam  Pemenuhan  7  Persyaratan Puskesmas
Dalam hal pemenuhan persyaratan lokasi, masih terdapat 17,6 % atau sebanyak 55 Puskesmas  Kelurahan   yang belum memenuhi persyaratan lokasi yaitu berada di daerah rawan  banjir,  terdapat  akses  yang  mudah  dijangkau  transportasi  umum,  tidak  terdapat fasilitas  parkir  dan  berada  di  area  sekitar  Saluran  Udara Tegangan Tinggi  dan  Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi ( SUTET).
Lokasi  menjadi  penting  karena  dengan  lokasi  yang  sesuai  persyaratan  pelayanan Puskesmas Kelurahan   dapat berjalan dengan baik. Pelayanan kesehatan yang diberikan Puskesmas  yang  bertujuan  untuk  memelihara,  meningkatkan  kesehatan,  mencegah penyakit untuk kelompok dan masyarakat sangat ditentukan oleh keberadaan Puskesmas dengan fasilitas yang memadai, ketersediaan fasilitas sangat dipengaruhi oleh lokasi yang dapat dijangkau masyarakat atau tidak (Nim, 2016).
Dalam hal pemenuhan persyaratan bangunan, masih terdapat 55,9% atau sebanyak 175  Puskesmas    Kelurahan      yang  belum  memenuhi  persyaratan  bangunan  yaitu tidak memiliki minimal 22 ruang, tidak mempunyai atap yang kuat terhadap bencana, dinding yang keras, rata dan mudah dibersihkan, lantai kuat, kedap air, warna terang dan mudah dibersihkan,  tidak  memiliki  lebar  bukaan  pintu  minimal  120  cm,  terbuka  ke  luar  dan kedap  air,  memiliki  kamar  mandi/wc  yang  memenuhi  persyaratan  kesehatan,  struktur bangunan  kuat  dan  stabil  menahan  beban  dan  memenuhi  aspek  pelayanan.  Agar Puskesmas dapat memberikan pelayanan yang baik maka harus dibenahi dengan baik dan dilengkapi  dengan  fasilitas  yang  mendukung  (Nim,  2016).  Dalam  implementasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan wajib didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai untuk meningkatkan mutu pelayanan Puskesmas (Fitrina et al., 2022).
Dalam hal pemenuhan persyaratan prasarana, masih terdapat 95,2 % atau sebanyak 298  Puskesmas  Kelurahan  yang  belum  memenuhi  persyaratan  prasarana  yaitu  tidak memiliki ventilasi yang baik harus memperhatikan jumlah udara luar yang masuk, arah aliran udara dalam gedung dari area bersih ke kotor dan terjadi pertukaran antara udara didalam  dan  luar,  tidak  memiliki  sistem pencahayaan  yang  baik  secara alami  dan  atau buatan dengan tingkat pencahayaan antara 100-200 lux, tidak memiliki sistem air bersih, pengelolaan  limbah  cair  atau  padat,  medis  atau  non  medis  serta  penyaluran  air  hujan, tidak memiliki sistem kelsitrikan yang mudah dioperasikan, dipelihara, tidak berbahaya dan memenuhi SNI 0225-2011, sistem komunikasi berupa telepon kabel, seluler, radio komunikasi  untuk  mendukung  pelayanan  kesehatan,  sistem  gas  medik  yang  sesuai dengan persyaratan teknis, sistem proteksi petir dan kebakaran, sarana evakuasi seperti jalan  keluar  darurat  jika  terjadi  bencana,  sistem  pengendalian  kebisingan,  dan  system transportasi  vertikal  seperti  tangga  dan  ram  sesuai  persyaratan  teknis.  Pelayanan kesehatan  di  Puskesmas  tidak  akan  berjalan  dengan  baik  tanpa  didukung  sarana  dan prasarana  yang  menunjang,  sarana  prasarana  tidak  dapat  diproduksi  sendiri  oleh Puskesmas sehingga membutuhkan keterlibatan pemerintah (Fitrina et al., 2022).
Dalam hal pemenuhan persyaratan peralatan, masih terdapat 81,7 % atau sebanyak 255  Puskesmas    Kelurahan    yang  belum  memenuhi  persyaratan  peralatan  yaitu  tidak
terpenuhinya peralatan (alat kesehatan, bahan habis pakai, perlengkapan, meubelair dan pecatatan pelaporan) pada ruang pemeriksaan umum, ruang tindakan dan gawat darurat, ruang kesehatan ibu, anak dan imunisasi, ruang persalinan, ruang rawat pasca persalinan, ruang pemeriksaan khusus, ruang kesehatan gigi dan mulut, ruang komunikasi, informasi dan edukasi, ruang ASI, ruang laboratorium, ruang farmasi, ruang sterilisasi, pantry, set Puskesmas keliling, set perawatan kesehatan masyarakat. Kekurangan sarana prasarana termasuk  peralatan  dalam  penyelenggaraan  pelayanan  publik  seperti  Puskesmas  masih banyak  dijumpai  sehingga  jika  dilihat  dari  sisi  kualitas  masih  belum  sesuai  dengan harapan masyarakat.
Dalam  hal  pemenuhan  persyaratan  ketenagaan,  masih  terdapat  91,4  %  atau sebanyak 286 Puskesmas Kelurahan yang belum memenuhi persyaratan ketenagaan yaitu belum  memenuhi  9  jenis  tenaga  kesehatan  yaitu  dokter,  dokter  gigi,  perawat,  bidan, tenaga  promosi  kesehatan  dan  ilmu  perilaku,  tenaga  sanitasi  lingkungan,  nutrisionis, tenaga apoteker dan ahli teknologi laboratorium medik. Salah satu aset yang sangat vital adalah sumber   daya   manusia   kesehatan   sehingga keberadaannya dalam  organiasi tidak  dapat    digantikan    oleh    sumber    daya    lainnya  (Febriani,  Hidayat,  &  Saepudin, 2021).
Dalam  hal  pemenuhan  persyaratan  laboratorium,  masih  terdapat  47,6  %  atau sebanyak 149 Puskesmas  Keluarahan  yang belum memenuhi persyaratan laboratorium yaitu  memiliki  ahli  teknologi  laboratorium,  ruang,  peralatan  dan  layanan  laboratorium tingkat pertama. Keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan sebuah program atau layanan dipengaruhi banyak faktor, diantaranya adalah sumber daya manusia (Rahmiyati, Irianto, Riyanto, & Rizkiyanti, 2020).
Secara  kuantitas  Provinsi  DKI  Jakarta  memiliki  jumlah  Puskesmas  di  tingkat kelurahan  yang  sangat  banyak,  namun  secara  kualitas  belum  mampu  dipenuhi  seluruh persyaratannya  sebagai  sebuah  Puskesmas.  Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta  telah berupaya  memenuhi  7  persyaratan  Puskesmas  Kelurahan  yang  ada  dengan menganggarkan  pemenuhan  berbagai  peralatan  kesehatan,  sarana  dan  prasarana Puskesmas  serta  mengusulkan  anggaran  melalui  skema  Dana  Alokasi  Khusus Kementerian Kesehatan.
Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah Puskesmas  Kelurahan   dapat disetarakan persyaratannya  sesuai  Peraturan  Menteri  Kesehatan  nomor  43  tahun  2019  tentang Puskesmas  atau  perlu  dilakukan  review  terhadap  peraturan  tersebut  seiring  dengan kemajuan  di  berbagai  bidang  termasuk  bidang  kesehatan  serta  transformasi  sistem kesehatan  yang  salah  satunya  merupakan  transformasi  layanan  primer  dengan  fokus mendekatkan  akses  sedekat  mungkin  kepada  masyarakat  dan  perlu  dipertimbangkan kekhususan  DKI  Jakarta  sebagai  ibukota  negara  serta  mempertimbangkan  prinsip otonomi  daerah  yang  diberikan  kewenangan  khusus  demi  kepentingan  masyarakat  di wilayahnya  sehingga  memerlukan  peraturan  daerah  yang  dapat  menjembatani kesenjangan tersebut.

## Kesimpulan
Didapatkan gambaran bahwa kesesuaian Puskesmas  Kelurahan   di Provinsi DKI Jakarta  terhadap  7  Persyaratan  Permenkes  43  Tahun  2019,  hanya  persyaratan  farmasi yang  telah  mencapai  100%  atau  seluruh  Puskesmas,  sedangkan  persyaratan  lokasi, bangunan,  prasarana,  peralatan,  ketenagaan  dan  laboratorium  klinik  belum  mencapai 100%.
Hal  ini  menjadi  tantangan  untuk  Dinas  Kesehatan  Provinsi  DKI  Jakarta  untuk meningkatkan kualitas Puskesmas Kelurahan   dengan cara memenuhi 6 persyaratan yang belum  terpenuhi  karena  Puskesmas  Kelurahan  eksisting  saat  ini  telah  melaksanakan pelayanan  kesehatan  untuk  mendekatkan  akses  kesehatan  kepada  masyarakat  dan mempercepat peningkatan kualitas kesehatan masyarakat karena lokasi Puskesmas yang berada di tingkat kelurahan.
Dengan bergulirnya transformasi sistem kesehatan yang mengamanatkan perluasan akses  kesehatan  terhadap  masyarakat,  maka  perlu  dipertimbangkan  untuk  melakukan penelitian atau review terhadap Permenkes 43 tahun 2019 tentang Puskesmas yang hanya mewajibkan  Puskesmas  ditingkat  Kecamatan.  Dengan  kekhususan  DKI  Jakarta  yang memiliki  sumber  daya  yang  cukup  dirasakan  sangat  penting  untuk  memperluas  akses pelayanan kesehatan di lingkup yang lebih kecil yaitu tingkat rukun warga atau bahkan di tingkat rukun tetangga.
Penelitian  lebih  lanjut  dibutuhkan  untuk  memberikan  informasi  pelayanan kesehatan  yang  dapat  memberikan  akses  sedekat-dekatnya  dengan  masyarakat  dan menjawab  kebutuhan  masyarakat  DKI  jakarta  seperti  Posyandu/Pustu  Prima  di  tingkat rukun  warga  atau  Posyandu  Plus  di  tingkat  rukun  tetangga.  Rekomendasi  perubahan kebijakan  kepada  Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta  berupa  Revisi  Peraturan  Gubernur 386 Tahun 2016 tentang Struktur dan Organisasi Puskesmas di Provinsi DKI Jakarta yang dirasakan sudah tidak relevan saat ini.
Dalam  Revisi  Pearturan  Gubernur  tentang  Puskesmas  harus  dapat  disinkronkan dengan  regulasi  di  tingkat  nasional,  serta  ditambahkan  dengan  penambahan  klausul tentang pelayanan kesehatan di Provinsi DKI Jakarta yang lebih menjangkau masyarakat hingga tingkat rukun warga atau rukun tetangga.

## BIBLIOGRAFI
Ayuningtyas, Dumilah, Haq, Hayyan Ul, Utami, Raden Roro Mega, & Susilia, Sevina.
(2021).  Requestioning  the  Indonesia  government’s  public  policy  response  to  the COVID-19  pandemic:  black  box  analysis  for  the  period  of  January–July  2020. Frontiers in Public Health , 9 , 612994.
Depkes, R. I. (2011). Badan penelitian dan pengembangan Kesehatan. Riset Kesehatan Dasar .
Febriani, Mita Melisa, Hidayat, Syamsul, & Saepudin, Saepudin. (2021). Evaluasi Sistem Manajemen  Sumber  Daya  Manusia  Pada  Penempatan  Kerja  Petugas  Di  Upt Puskesmas  Malingping. National  Conference  on  Applied  Business,  Education,  & Technology (NCABET) , 1 (1), 38–54.
Fitrina,  Esi  Yuniza,  Farida,  Siti,  &  Santoso,  Aris  Prio  Agus.  (2022).  Implementasi Permenkes  Nomor  43  Tahun  2019  Di  Puskesmas  Padang  Tikar,  Kecamatan  Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya. JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan) , 6 (3).
Kemenkes,  R.  I.  (2019).  Peraturan  Menteri  Kesehatan  RI  No  43  tahun  2019  tentang Puskesmas. Peraturan Menteri Kesehatan RI , (43), 2004–2006.
Kemenkes,  R.  I.  (2021).  Profil  kesehatan  indonesia  2020. Kementrian  Kesehatan Republik Indonesia , 139 .
Kruk, Margaret E., Gage, Anna D., Arsenault, Catherine, Jordan, Keely, Leslie, Hannah H., Roder-DeWan, Sanam, Adeyi, Olusoji, Barker, Pierre, Daelmans, Bernadette, & Doubova,  Svetlana  V.  (2018).  High-quality  health  systems  in  the  Sustainable Development  Goals  era:  time  for  a  revolution. The  Lancet  Global  Health , 6 (11),
e1196–e1252.
Mahendra,  Bayu.  (2014). Implementasi  Urusan  Pemerintahan  Yang  Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Magelang Menurut Peraturan Daerah Kota Magelang  Nomor  2  Tahun  2008  Bidang  Otonomi  Daerah,  Pemerintahan  Umum, Administrasi  Keuangan  Daerah,  Kepegawaian,  Dan  Persandian  (Sub  Bid . Universitas Islam Indonesia.
Nadia, Waode, Hasan, Delina, & Hersunaryati, Yetty. (2022). Kajian Penerapan Standar Pelayanan  Farmasi  Klinik  di  Puskesmas  Rawat  Inap  Jakarta  Tahun  2015. Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia , 7 (11), 16925–16939.
Nim, Asun. (2016). Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat Di Puskesmas Simpang Tiga Kecamatan Banyuke Hulu Kabupaten Landak. PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) , 4 (4).
Nopiani, Nopiani, & Sasmito, Cahyo. (2019). Hasil Cek Similarity: Pelayanan Kesehatan Masyarakat  di  Puskesmas  Simpang  Tiga  Kecamatan  Banyuk  Hulu  Kabupaten Landak. Pelayanan Kesehatan Masyarakat Di Puskesmas Simpang Tiga Kecamatan
Banyuk Hulu Kabupaten Landak , 17 (1), 1–7.
Rahmiyati,  Ayu  Laili,  Irianto,  Gunawan,  Riyanto,  Agus,  &  Rizkiyanti,  Husnia  Dwi. (2020). Evaluasi Pola Pengelolaan Keuangan setelah Penerapan BLUD di Puskesmas Soreang Kabupaten Bandung. PIN-LITAMAS , 2 (1), 176–184.
Ramadhan, Fhirman, Muhafidin, Didin, & Miradhia, Darto. (2021). Kualitas Pelayanan Kesehatan  Puskesmas  Ibun  Kabupaten  Bandung. JANE  (Jurnal  Administrasi Negara) , 12 (2), 58–63.
Soraida,  Septa.  (2023).  Analisis  Kemampuan  Keuangan  Daerah  Dalam  Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Gunung MAS. Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen , 1 (1), 45–50.
Ulumiyah,  Nurul  Hidayatul.  (2018).  Meningkatkan  mutu  pelayanan  kesehatan  dengan penerapan upaya keselamatan pasien di puskesmas. Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia , 6 (2), 149–155.
Yustina,  Endang  Wahyati,  Esem,  Odilia,  &  Siregar,  Rospita  Adelina.  (2020).  Prinsip- Prinsip  Hak  Asasi  Manusia  dalam  Pelayanan  Kesehatan  dan  Perlindungan  Hak Kesehatan  bagi  Orang  dengan  Gangguan  Jiwa. Medika:  Jurnal  Kedokteran Indonesia , 6 (1), 10–21.

## Copyright holder:
Aris Nurzamzami, Dumilah Ayuningtyas (2023)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: