│Published: June 28, 2020
https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/legitimasi

## The Implementation of The Cunning Punishment in Aceh
(Perkembangan Pelaksanaan Hukuman Cambuk di Aceh)
Muhammad Iqbal Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh
Attarikhul Kabir
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh iqbal.malang01@gmail.com
Abstract: The implementation of the 'uqubat whip in Aceh underwent various changes in the procedure for its implementation. The implementation so far has been carried out in an open place that can be watched by the general public, such as the mosque's courtyard. Governor's Regulation Number 5 of 2018 concerning the implementation of uqubat  whips  in  Correctional  Institutions  as  the  latest  regulation  regarding  the implementation  of  uqubat  whips  reaps  the  pros  and  cons  in  the  community.  The questions  that  arise  include  what  are  the  legal  provisions  regarding  the  Governor's Regulation Number 5 of 2018 and the reasons for the transfer of the implementation as well as the community's perspective on the regulation. To answer this, the researcher uses a qualitative method approach, which emphasizes the analysis of the dynamics of the relationship between the observed phenomena using scientific logic and data from library  research  and  field  research.  From  the  results  of  the  study,  it  was  found  that before the Governor's Regulation Number 5 of 2018 concerning the implementation of uqubat  whips  in  Correctional  Institutions  there  were  a  series  of  rules  governing  the implementation  of  uqubat  whips.  First,  uqubat  whipping  is  shown  as  a  form  of punishment  in  the  application  of  Islamic  law  in  Aceh.  It  emphasizes  that  the implementation of uqubat whipping is carried out in an open place that can be seen by the public to obtain a deterrent effect for the perpetrators and as a form of prevention for the community so that they can take lessons from the implementation of the 'uqubat. However, this latest regulation changes the place of implementation to the Penitentiary with the consideration that the implementation of 'uqubat whipping in an open place is attended by many children. The public's view of this rule has drawn many disapproving responses.
Keywords: Prison, Cunning Punishment, Governor Regulation,
Abstrak:  Pelaksanaan  ‘uqubat  cambuk  sebagai  salah  satu  bentuk  wajah  penerapan Syariat  Islam  di  Aceh  yang  seiring  waktu  mengalami  berbagai  perubahan  dalam  tata cara pelaksanaannya. Pelaksanaan selama ini dilakukan pada tempat terbuka yang bisa ditonton  oleh  khalayak  ramai  seperti  halaman  Masjid.  Peraturan  Gubernur  Nomor  5 Tahun 2018 tentang pelaksanaan ‘uqubat cambuk di Lembaga Pemasyarakatan sebagai aturan terbaru mengenai pelaksanaan ‘uqubat cambuk menuai pro kontra dalam tubuh masyarakat.  Pertanyaan  penelitian  dalam  skripsi  ini  meliputi  bagaimanakah  dalam ketentuan  Hukum  mengenai  Peraturan  Gubernur  Nomor  5  Tahun  2018  tentang pelaksanaan ‘uqubat cambuk di Lembaga Pemasyarakatan dan alasan dipindahkannya pelaksanaan  tersebut  serta  perspektif  masyarakat  terhadap  peraturan  tersebut.  Maka untuk menjawab hal tersebut peneliti menggunakan pendekatan metode kualitatif yaitu menekankan  analisisnya  pada  dinamika  hubungan  antara  fenomena  yang  diamati dengan  menggunakan  logika  ilmiah  dengan  data  dari  hasil  penelitian  kepustakaan (library  research)  dan  penelitian  lapangan  (field  research).  Dari  hasil  penelitian ditemukan  bahwa  sebelum  adanya  Peraturan  Gubernur  Nomor  5  Tahun  2018  tentang pelaksanaan  ‘uqubat  cambuk  di  Lembaga  Pemasyarakatan  terdapat  rentetan  aturan yang  mengatur  mengenai  pelaksanaan  ‘uqubat  cambuk.  Dari  keseluruhan  mulai  dari saat pertama ‘uqubat cambuk di tampilkan sebagai salah satu bentuk pemidanaan dalam penerapan  Syariat  Islam  di  Aceh  menegaskan  bahwa  pelaksanaan  ‘uqubat  cambuk dilakukan  di  tempat  terbuka  yang  bisa  di  lihat  oleh  masyarakat  dengan  tujuan  untuk memperoleh efek jera bagi pelaku dan sebagai bentuk pencegahan bagi masyarakat agar bisa  mengambil  pembelajaran  dari  pelaksanaan  ‘uqubat  cambuk  tersebut.  Kendati demikian, peraturan terbaru ini melakukan sebuah terobosan dengan mengubah tempat pelaksanaan ke Lembaga Pemasyarakatan dengan pertimbangan salah satu alasannya bahwa pelaksanaan ‘uqubat cambuk selama ini yang dilakukan di tempat terbuka banyak dihadiri  oleh  anak-anak.  Pandangan  masyarakat  terhadap  aturan  ini  menuai  banyak tanggapan tidak setuju dengan adanya ketentuan perubahan pemindahan pelaksanaan tempat ‘uqubat cambuk ke Lembaga Pemasyarakatan.
Kata Kunci: Lembaga Pemsyarakatan,‘Uqubat Cambuk, Peraturan Gubernur

## A. Pendahuluan
Pada perkembangan pelaksanaan ‘uqubat cambuk di Aceh dewasa ini berdasarkan ketentuan dalam Pasal 262 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 mengenai tempat terbuka dan dilihat oleh yang hadir kemudian mengalami perubahan yang di atur di dalam Peraturan  Gubernur  No.5  Tahun  2018  Pasal  30  ayat  (1)  hingga  (3)  yang  berbunyi: “ Uqũbat cambuk dilaksanakan di suatu tempat terbuka dan dapat dilihat oleh orang yang hadir. (2) Pelaksanaan ‘uqubat cambuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dihadiri  oleh  anak-anak  di  bawah  usia  18  (delapan  belas)  tahun.  (3)  Tempat  terbuka
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)
bertempat di Lembaga Pemasyarakatan/Rutan/Cabang Rutan.
Pada dasarnya pelaksanaan hukuman cambuk memiliki tujuan pemidanaan, secara umum, tujuan umum pemidanaan dalam Islam tercakup tujuan utama hukum Islam yaitu untuk  menjaga  lima  hal  pokok  yaitu  agama,  jiwa,  kehormatan,  harta,  dan  keturunan. 1 Lebih umum lagi, tujuan hukum Islam adalah memelihara kemaslahatan dan menghindari kerusakan. 2 Secara  khusus,  para  ulama  menyatakan  bahwa  tujuan  pemidanaan  dalam hukum Islam adalah untuk pencegahan (deterence) dan pembinaan (reformation). 3
Di keluarkannya Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 tentang pelaksanaan ‘uqubat cambuk  di  lembaga  pemasyarakatan  menjadi  sebuah  permasalahan  yang menimbulkan  pro  kontra  di  dalam  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  penulis  dalam  karya ilmiah  hendak  melihat  mengenai  pro  kontra  dalam  masyarakat  mengenai  peraturan terbaru tersebut atau lebih tepatnya pandangan masyarakat dalam permasalahan peraturan terbaru  tersebut  yang  mengarah  kepada  pelaksanaan ‘uqubat cambuk  di  Lembaga Pemasyarakatan.
Pusat  penelitian  ini  bertumpu  pada  tiga  rumusan,  yaitu  bagaimanakah  dalam ketentuan  hukum  mengenai  Peraturan  Gubernur  Nomor  5  Tahun  2018  Tentang Pelaksanaan ‘Uqubat Cambuk  di  Lembaga  Pemasyarakatan  dan  apakah  alasan perpindahan  tempat  pelaksanaan  tersebut  serta  bagaimanakah  perspektif  masyarakat Terhadap  Peraturan  Gubernur  Nomor  5  Tahun  2018  Tentang  Pelaksanaan ‘Uqubat Cambuk di Lembaga Pemasyarakatan.
1 Al-Syathiby, Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Ahkam, Jilid II (Beirut: Dar al-Fikr, 1922), 4.
2 Juhaya  S.  Praja, Filsafat  Hukum  Islam (Bandung:  Pusat  Penerbitan  Universitas  LPPM Universitas Islam Bandung, 1995), 100.
3 Jimly Asshiddiqie, Pembaharuan Hukum Pidana (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), 119; Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), 255.
B. ‘Uqubat   Cambuk Dalam Qanun Hukum Acara Jinayat  Dan Hukum Pidana Islam
1. Pengertian ‘Uqubat Cambuk dan Dasar Hukumnya
‘Uqubat cambuk ialah salah satu bentuk hukuman dalam hukum Islam yang terdiri dari dua suku kata yaitu ‘uqubat dan cambuk. Di dalam Qanun No.6 Tahun 2014 tentang Hukum  Jinayat ‘uqubat adalah  hukuman  yang  dapat  dijatuhkan  oleh  hakim  terhadap pelaku jarimah . Sedangkan Abdul Qadir Audah memberikan definisi hukuman sebagai berikut :
ِع ِراَّشلا  ِرْمَا ِناَيْصِع ىلَع ِةعاَمَجْلا ِةَحَلْصَمِل ُرَّرَقُمْلا ُءاَزَجْلا َىِه ُةَب  ْوُقُعْلَا
“Hukuman adalah pembalasan atas pelanggaran perintah syarak yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat. ” 4
Sedangkan kata cambuk dilihat pada etimologinya, dera maupun jild sebagaimana dikatakan,  dera  bermaksud  cambuk  dan  mendera  bermaksud  pukulan  dengan  cambuk, memukul  dengan  cemeti,  melecut.  Cambuk  pula  berarti  alat  untuk  melecut/memukul yang berupa jalinan tali dari serabut atau serat kulit kayu, sesuatu yang dapat memberikan dorongan ke arah lebih baik. Mencambuk berarti memukul dengan cemeti berkali-kali. Cambuk dalam bahasa Arab disebut jald berasal dari kata jalada yang berarti memukul dikulit atau memukul dengan cambuk yang terbuat dari kulit. 5
Dasar Hukum Pelaksanaan ‘uqubat cambuk merupakan hal yang sangat penting terutama dalam jalannya penerapan Syariat Islam di Aceh. Dalam pembahasan ini penulis membagi ke dalam dua bagian yakni dasar hukum berdasarkan dalil Al-Quran dan Hadis serta landasan yuridis penerapan ‘uqubat cambuk di Aceh. Dasar hukum ‘uqubat cambuk ini  disebut  dalam  Alquran  untuk  tindak  pidana  zina  (An-Nur:2)  dan  juga  pada  tindak pidana qażaf serta terdapat juga pada beberapa hadis untuk pidana khamar dan ta’zir.
4 Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah) (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 59.
5 Rusjdi Ali Muhammad, Revitalisasi Syariat Islam Di Aceh (Jakarta: Logos, 2003), 109.
“Perempuan  yang  berzina  dan  laki-laki  yang  berzina,  Maka  deralah  tiap-tiap seorang  dari  keduanya  seratus  dali  dera,  dan  janganlah  belas  kasihan  kepada keduanya  mencegah  kamu  untuk  (menjalankan)  agama  Allah,  jika  kamu  beriman kepada  Allah,  dan  hari  akhirat,  dan  hendaklah  (pelaksanaan)  hukuman  mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”.
Selain ayat di atas terdapat juga dasar hukum normatif mengenai ‘uqubat cambuk ini dalam beberapa hadis nabi. Diantaranya mengenai tindak pidana khamar atau seperti hadis yang menerangkan hukuman bagi pelaku zina yaitu sebagai berikut:
.ًلايِبَس َّنُهَل ُ َّاللَّ َلَعَج ْدَق ,ىِ نَع اوُذُخ ,ىِ نَع اوُذُخ : َمَّلَس َو ِهِلا َو ِهْيَلَع ُ  اللَّ ىَلَص ِ  اللَّ ِل ْوُس َر َلاَق :َلاَق ِتِم اَص ِنْب َةَداَبُع  ْنَع )يئاسنلاو  يراخبلا لاا ةعامجلا هاور(  ُمْج َّرلا َو ٍةَئاِم ُدْلَج ِبِ يَّثلاِب ُبِ يَّثلا َو ,ٍةَن َس ُىْفَن َو ٍةَئاِم ُدْلَج  ِرْكِبْلاِب  ُرْكِبْلا
“Dari  Ubadah  ibn  Ash-Shamit  ia  berkata:  Rasulullah  SAW  telah  bersabda “Ambillah dariku, Ambillah dariku, sesungguhnya Allah telah memberi jalan keluar bagi  mereka  (pezina).  Jejaka  dengan  gadis  hukumannya  dera  seratus  kali  dan pengasingan  selama  satu  tahun.  Sedangkan  duda  dan  janda  hukumannya  dera seratus kali dan rajam.” (HR. Jama’ah kecuali Al Bukhari dan An-Nasa’i) 6
Kemudian  hadis  mengenai  pelaksanaan ’uqubat cambuk  pada  masa  Rasulullah SAW dan juga pada masa Umar untuk tindak pidana khamar.
َدْي ِرَجِب ُهَدَّلَجَف , ُرْمَخا  َب ِرَش ْدَق ٍلُج َرِب َيِتُا ﷺ َّيِبَّنلا َّنَا ُهْنَع  َّاللَّ َي ِض َر ِكِل اَم ِنْب  ِسَنَا ْنَع :َلاَق , َنْيِعَب ْرَأ  َوْحَن ِنْيَت ُهَلَعَف َو
7 )هيلع قفتم(  َرَمُع ِهِب  َرَمَأَف َن ْوُن اَمَث ِد ْوُدُحا  ُّفَخَا  ٍف ْوَع ِنْب ِنَمْح َّرلا ُدْبَع َلَقف  َساَّنلا  َراَشَتْسِا  َرَمُع َناَك اَمَّلَف , ٍرْكَب وُبُا Jumlah dera yang disebut dalam Al-Quran untuk zina adalah 100 kali sedangkan terhadap  pidana qa ẓ af adalah  80  kali.  Untuk  hukuman  terhadap  pemabuk  berdasarkan beberapa  hadis  ialah  40  kali.  Sedangkan  hadis  di  atas  merupakan  hukuman  yang dijatuhkan pada masa Umar yang justru ditambah menjadi 80 kali.
6 Syaikh Faisal bin Abdul Aziz Alu Mubarak, Bustanul Ahbar Mukhtashar Nail Al Authar (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 87.
7 Abdullah  bin  Abdurrahman  bin  Shaleh  Alu  Bassam, Taisirul  ‘Allam  Syarh  ‘Umdatil  Ahkam (Jakarta: Ummul Qura, 2013), 1019, 1020.
Pemerintah  Aceh  menghasilkan  beberapa  qanun  yang  memperkenalkan  sanksi- sanksi bagi Muslim yang meninggalkan ibadah dan hukuman cambuk antara lain sebagai berikut:
a. Qanun  No.  11  Tahun  2002  tentang  Pelaksanaan  Syariat  Islam  bidang  Aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam
b. Qanun No. 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya
c. Qanun No. 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian)
d. Qanun No. 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum)
Setelah  qanun-qanun  ini  maka  untuk  mengisi  kekosongan  hukum  dalam  bidang pelaksanaan Jinayat maka lahirlah Qanun No.6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat serta Qanun No.7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.
Dalam perjalanan pelaksanaan Syariat Islam maka pada tahun 2018 lalu muncul aturan  terbaru  yang  menjadi  pro  kontra  karena  memuat  pengaturan  mengenai  tempat pelaksanaan ‘uqubat cambuk yang pada qanun sebelumnya di atur pada tempat terbuka kemudian muatan aturan ini memindahkan pelaksanaan di tempat terbuka dikhususkan ke dalam lembaga pemasyarakatan (LAPAS). Hal ini terdapat pada pasal 30 Peraturan Gubernur No.5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat sebagai berikut:
Pasal 30
(1) ‘Uqubat cambuk dilaksanakan di suatu tempat terbuka dan dapat dilihat oleh orang yang hadir;
(2) Pelaksanaan ‘Uqubat cambuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dihadiri oleh anak-anak dibawah usia 18 (delapan belas) tahun.
(3) Tempat terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertempat di Lembaga Pemasyarakatan / Rutan / Cabang Rutan;
2. Tindak Pidana yang Diancam ‘Uqūbat Cambuk
Berdasarkan  ketentuan  hukum  pidana  Islam  mengenai  tindak  pidana  yang diancam  dengan ‘uqubat cambuk  maka  dapat  dilihat  pada jarimah    ḥudud juga  pada jarimah ta’zir. Ketentuan pada jarimah  ḥudud yang di ancam dengan ‘uqubat cambuk antara lain yaitu meminum khamar, zina dan qażaf. Selain itu untuk jarimah ta’zir yang menjadikan ‘uqubat cambuk sebagai hukuman utama terdiri dari beberapa jarimah seperti maisir, khalwat, ikhtilaṭh, liwat, muṣaḥaqah, pelecehan seksual, dan pemerkosaan.
1) Khamar
2) Zina
3) Qażaf
4) Maisir
5) Khalwat
6) Ikhtilāṭ
7) Liwat
8) Muṣaḥaqah
9) Pelecehan Seksual
10) Pemerkosaan
C. Pelaksanaan  ‘Uqubat  Cambuk  Menurut  Qanun  Hukum  Acara  Jinayat  Dan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018
Pengaturan mengenai ‘uqubat cambuk pada Qanun No. 6 Tahun 2014 tidak hanya berbicara  jumlah  cambukan  namun  juga  menerangkan  ketentuan  mengenai  tata  cara pencambukan,  mulai  dari  ukuran  cambuk,  kadar  cambukan  dan  tempat  pencambukan hingga ‘uqubat cambuk  yang  dilaksanakan  terhadap  perempuan  hamil,  ketentuan  ini terdapat pada Pasal 33, yaitu:
Pasal 33
(1) ‘Uqubat cambuk  dilakukan  di  tempat  yang  dapat  disaksikan  orang  banyak dengan dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan dokter yang ditunjuk;
(2) Pencambukan  dilakukan  dengan  rotan  yang  berdiameter  0,75  s/d  1(satu)  senti meter, panjang 1 (satu) meter dan tidak mempunyai ujung ganda/belah.
(3) Pencambukan dilakukan pada bagian tubuh kecuali kepala, muka, leher, dada dan kemaluan.
(4) Kadar pukulan atau cambukan tidak sampai melukai.
(5) Terhukum laki-laki dicambuk dalam posisi berdiri tanpa penyangga, tanpa diikat, dan memakai baju tipis yang menutup aurat. Sedangkan perempuan dalam posisi duduk dan ditutup kain di atasnya.
(6) Pencambukan terhadap perempuan hamil dilakukan setelah 60 (enam puluh) hari yang bersangkutan melahirkan.
Kemudian  lahir  aturan  selanjutnya  mengenai  ketentuan ‘uqubat cambuk  yaitu Qanun  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam  Nomor  13  Tahun  2003  Tentang Maisir (Perjudian). Pada Qanun yang membahas mengenai ketentuan bagi pelaku jarimah maisir ini mengatur jumlah ‘uqubat cambuk sebanyak 12 (dua belas) kali yang dilaksanakan di depan umum. Dalam Qanun ini mengenai ‘uqubat cambuk tertuang pada bab ketentuan ‘uqubat yaitu Pasal 23, serta pada bab pelaksanaan ‘uqubat yang dijabarkan mulai dari Pasal 28 sampai dengan Pasal 31. Tempat pelaksanaan ‘uqubat cambuk disini ditegaskan pada Pasal 30 yang dilaksanakan di depan umum, pada dasarnya Qanun ini tidak banyak mengalami perubahan mengenai ketentuan ‘uqubat cambuk dengan Qanun sebelumnya.
Qanun  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam  Nomor  14  Tahun  2003  Tentang khalwat (Mesum)  merupakan  aturan  selanjutnya  yang  dikeluarkan  dengan  memuat ‘uqubat cambuk sebagai bentuk pemidanaannya. Pada Qanun tentang khalwat ini diatur mengenai ‘uqubat cambuk bagi pelaku jarimah terdapat pada Pasal 22 ayat 1, yaitu:
Pasal 22
(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, diancam dengan ‘uqubat ta’zir berupa dicambuk paling tinggi 9 (sembilan) kali, paling  rendah  3  (tiga)  kali  dan/atau  denda  paling  banyak  Rp.  10.000.000,- (sepuluh  juta  rupiah),  paling  sedikit  Rp  2.500.000,-  (dua  juta  lima  ratus  ribu rupiah).
Pelaksanaan ‘uqubat cambuk di Aceh mengalami berbagai perubahan dalam tata cara  pelaksanaannya  hingga  saat  ini.  Perjalanan  payung  hukum mengenai  pelaksanaan ‘uqubat cambuk  yang  telah  diterangkan  di  atas  juga  kemudian  berlanjut  dengan dikeluarkannya  Peraturan  Gubernur  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam  Nomor  10 Tahun  2005  Tentang  Petunjuk  Teknis  Pelaksanaan ‘uqubat Cambuk.  Pada  materi peraturan  tersebut  mengatur  secara  mendalam  berbagai  hal  yang  menyangkut  dengan teknis pada saat pelaksanaan ‘uqubat cambuk sebagai bentuk salah satu hukuman dalam menjalankan Syariat Islam di Aceh.
Pada  Peraturan  Gubernur  Nomor  10  Tahun  2005  ini  masih  memuat  materi pelaksanaan di tempat terbuka, sebagaimana yang terdapat pada Pasal 4, yaitu:
Pasal 4
(1) ‘Uqubat cambuk  dilaksanakan  di  suatu  tempat  terbuka  yang  dapat  disaksikan oleh orang banyak dengan dihadiri oleh jaksa dan dokter.
(2) Pelaksanaan cambuk dilaksanakan di ats alas berukuran minimal 3x3 meter.
(3) Jarak  antara  terhukum  dengan  pecambuk  antara  0,70  meter  sampai  dengan  1 meter dengan posisi pecambuk berdiri di sebelah kiri terhukum.
(4) Pecambuk dilakukan pada punggung (bahu sampai pinggul) terhukum.
(5) Jarak  antara  tempat  pelaksanaan  pencambukan  dengan  masyarakat  penyaksi paling dekat 10 meter.
Setelah  mengalami  berbagai  kemajuan  dalam  pelaksanaan  Syariat  Islam  di  Aceh maka payung hukum pun mengalami perubahan pesat dan semakin kuat dengan adanya rumusan  yang  bisa  dirujuk  lebih  sistematis  yaitu  dengan  terdapatnya  Qanun  Nomor  7 Tahun  2013  tentang  Hukum  Acara  Jinayat  dan  Qanun  Nomor  6  Tahun  2014  tentang Hukum Jinayat. Dengan dikeluarkannya dua produk hukum ini maka rujukannya lebih
mudah  dan  layaknya  seperti  pada  hukum  pidana  Indonesia  secara  umum  yakni  KUHP dan KUHAP.
Berdasarkan  aturan  yang  termuat  pada  Qanun  Nomor  7  Tahun  2013  tentang Hukum  Acara  Jinayat  mengenai  pelaksanaan ‘uqubat cambuk  maka  terdapat  di  dalam Pasal 262, yaitu:
Pasal 262
(1) ‘Uqubat cambuk  dilaksanakan  di  suatu  tempat  terbuka  dan  dapat  dilihat  oleh orang yang hadir.
(2) Pelaksanaan ‘uqubat cambuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dihadiri oleh anak-anak dibawah umur 18 (delapan belas) tahun.
(3) Pelaksanaan ‘uqubat cambuk  dilaksanakan  di  atas  alas  (bidang)  berukuran minimal 3 x 3 meter.
(4) Jarak antara tempat berdiri terhukum dengan masyarakat penyaksi paling dekat 12 (dua belas) meter.
(5) Jaksa, hakim pengawas, dokter yang ditunjuk dan petugas pencambuk berdiri di atas  atau  di  sekitar  alas  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)  selama pencambukan berlangsung.
Pada Pasal 262 ayat 1 ini bisa dilihat secara jelas bahwa tempat pelaksanaannya belum mengalami perubahan sebagaimana yang termuat pada peraturan sebelumnya yaitu peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2005 tentang petunjuk teknis pelaksanaan ‘uqubat cambuk.
Pada  dasarnya ‘uqubat cambuk  adalah  sejenis  hukuman  badan  yang  dikenakan atas  hukum  dengan  cari  mencambuk  badannya.  Sedangkan  cambuk  merupakan  alat pemukul  yang  terbuat  dari  rotan  berdiameter  0,75  sampai  dengan  1  (satu)  centimeter,
panjangnya  1  meter,  tidak  mempunyai  ujung  ganda,  dan  pada  pangkalnya  ada  tempat pegangan. 8
Kewenangan  pelaksanaan ‘uqubat cambuk  berdasarkan  Qanun  nomor  7  tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat merupakan kewenangan dan tanggung jawab jaksa. ‘Uqubat cambuk di Aceh dilaksanakan setelah adanya keputusan Mahkamah Syar’iyah yang  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap.  Penundaan  pelaksanaan ‘uqubat hanya  dapat dilakukan berdasarkan penetapan dari Kepala Kejaksaan Negeri apabila terdapat hal-hal yang membahayakan terhukum setelah mendapat keterangan dokter yang berwenang.
Pelaksanaan ‘uqubat cambuk  dilakukan  oleh  jaksa  dengan  menyiapkan  tempat pencambukan, menentukan waktu dan menunjuk pecambuk. Pecambuk tersendiri ialah petugas wilayatul hisbah yang ditugaskan untuk melakukan pencambukan atas terhukum. Pecambuk juga diwajibkan untuk mengenakan penutup kepala yang terbuat dari kain.
Selain itu, dilaksanakan di atas bidang yang berukuran minimal 3 x 3 meter. Jarak antara terhukum dengan pecambuk antara 0,70 meter sampai 1 (satu) meter dengan posisi pecambuk berdiri di sebelah kiri terhukum. Jarak antara pecambuk dengan orang yang menyaksikan paling dekat 12 (dua belas) meter. Jaksa, Hakim Pengawas, Dokter yang ditunjuk dan petugas pecambuk berdiri di atas atau di sekitar alas (panggung) berukuran 3 x 3 meter, selama pencambukan berlangsung. Hakim Pengawas wajib memperingatkan Jaksa  untuk  menunda  pelaksanaan ‘uqubat cambuk,  apabila  ketentuan  di  atas  tidak terpenuhi.
Cambukan  yang  dilaksanakan  pada  anggota  tubuh  dari  pelaku  jarimah  tidak dibenarkan pada anggota tubuh seperti kepala, muka, leher, dada dan kemaluan, dengan kata lain hanya mencakup dari bahu sampai pinggul. Pada saat pelaksaan ‘uqubat cambuk
8 Pemerintah  Aceh,  “Pasal  1  Angka  9  &  10  Peraturan  Gubernur  Provinsi  Nanggroe  Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan ‘Uqubat Cambuk” (2005).
terhukum  diharuskan  untuk  menggunakan  baju  tipis  yang  menutup  aurat  yang  telah disediakan.  Mengenai  posisinya  tersendiri  pun  tidak  luput  dari  perhatian,  dimana  jika terhukum laki-laki maka dalam posisi berdiri tanpa penyangga, sedangkan bagi terhukum perempuan  dalam  posisi  duduk.  Kendati  demikian,  berdasarkan  permintaan  terhukum atau  dokter,  terhukum  dapat  dicambuk  sambil  duduk  bersimpuh  atau  berdiri  dengan penyangga, namun harus dalam keadaan bebas.
Pecambuk  dapat  membuat  kuda-kuda  dengan  jarak  antara  kaki  kiri  dan  kanan paling jauh 50 cm. Pecambuk dibenarkan untuk menekuk tangan serta mengayun cambuk ke samping atau ke belakang dan posisi ujung tangannya tidak lebih tinggi dari bahu. Jika Pecambuk  tidak  sanggup  menyelesaikan  pekerjaannya,  maka  pencambukan  akan dilanjutkan  oleh  Pecambuk  lainnya.  Pelaksanaan ‘uqubat cambuk  ini  dilakukan  oleh Pecambuk berdasarkan perintah dan aba-aba Jaksa.
Pada saat proses pelaksanaan ‘uqubat cambuk dapat dihentikan sementara dengan berbagai  ketetapan  yang  telah  dituangkan  dalam  Hukum  Acara  Jinayat.  Ketentuan- ketentuannya meliputi antara lain, pertama, jika selama proses yang dilakukan kemudian terdapat  perintah  dari  dokter  yang  bertugas  yang  dilakukan  berdasarkan  pertimbangan medis. Kedua, terhukum  melarikan  diri  tempat  pelaksanaan ‘uqubat cambuk  sebelum selesai dari proses pelaksanaan ‘uqubat cambuk.
Pelaksanaan ‘uqubat cambuk  sebelum  dilaksanakan  maka  jaksa  berkewajiban terlebih  dahulu  membawa  terhukum  untuk  menjalani  proses  pemeriksaan  kesehatan. Selain  itu,  jaksa  juga  diharuskan  untuk  memberitahukan  kepada  pihak  keluarga  atau keuchik  yang  disampaikan  secara  tertulis.  Pemberitahuan  ini  harus  dilakukan  paling lambat 1 (satu) hari sebelum tanggal pemeriksaan dan tanggal pencambukan.
Setelah  semuanya  proses  pelaksanaan ‘uqubat cambuk  dilakukan  maka  jaksa membuat  berita  acara  pencambukan.  Pada  pelaksanaan ‘uqubat cambuk  yang  belum sempurna  maka  alasan  penundaan  atau  penghentian  sementara  serta  jumlah  cambukan yang sudah dilaksanakan dan yang belum dilaksanakan ditulis dalam berita acara. Salinan berita  acaranya  juga  diserahkan  kepada  terhukum  atau  kepada  pihak  keluarganya. Sebagai bukti bahwa terhukum telah menjalani seluruh atau sebagian hukuman.
Kendati  demikian,  produk  hukum  terbaru  yang  mengalami  berbagai  pro  kontra dalam  masyarakat  karena  adanya  perubahan  yang  sangat  signifikan  mengenai  tempat pelaksanaan ‘uqubat cambuk telah terbentuk.
Berdasarkan  muatan  pada  peraturan  Gubernur  Nomor  5  Tahun  2018  tentang Pelaksanaan  Hukum  Acara  Jinayat  maka  pada  Pasal  yang  mengatur  mengenai pelaksanaan ‘uqubat cambuk telah mengalami perombakan sebagaimana terdapat pada Pasal 30 yaitu:
Pasal 30
(4) Uqubat cambuk dilaksanakan di suatu tempat terbuka dan dapat dilihat oleh orang yang hadir;
(5) Pelaksanaan  Uqubat  cambuk  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) tidak  boleh dihadiri oleh anak-anak dibawah usia 18 (delapan belas) tahun.
(6) Tempat  terbuka  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  bertempat  di  Lembaga Pemasyarakatan / Rutan / Cabang Rutan;
(7) Pelaksanaan ‘uqubat cambuk  di  Lembaga  Pemasyarakatan  atau  Rutan/Cabang Rutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setelah adanya naskah kerja  sama  antara  Pemerintah  Aceh  dengan  Kanwil  Kementerian  Hukum  dan HAM RI.
(8) Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  petunjuk  teknis  pelaksanaan ‘uqubat cambuk dalam Lapas/Rutan/Cabang Rutan di atur dalam naskah kerja sama
(9) Sebelum adanya naskah kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka ‘uqubat cambuk dilaksanakan pada tempat terbuka lainnya.
Berdasarkan materi yang tertuang pada pasal di atas tampak jelas bahwa peraturan ini  mengalami  perubahan  dan  memindahkan  pelaksanaan  yang  sebelumnya  di  tempat terbuka tanpa menyebutkan atau membatasi tempat terbuka itu sendiri kemudian menjadi adanya  muatan  aturan  yang  menjelaskan  tempat  terbuka  yang  dimaksud,  sebagaimana pada  ayat  1  yang  di  jabarkan  lebih  lanjut  pada  ayat  3  mengenai  tempat  terbuka  yang dimaksud ialah Lembaga Pemasyarakatan/Rutan/Cabang Rutan.
Maka dengan ini menegaskan bahwa Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 telah  merevisi  aturan-aturan  sebelumnya  mulai  dari  Qanun  Nomor  11  hingga  14  serta juga pada Peraturan Gubernur Nomor 10 tahun 2005 Pasal 4 ayat 1 mengenai ‘uqubat cambuk dilaksanakan di suatu tempat terbuka yang dapat disaksikan oleh orang banyak dan  juga  pada  Pasal  262    ayat  1  Qanun  Nomor  7  Tahun  2013  tentang  Hukum  Acara Jinayat mengenai ‘uqubat cambuk dilaksanakan di suatu tempat terbuka dan dapat dilihat oleh orang yang hadir.

## 1. Pelaksanaan Hukuman Cambuk Dalam Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018
Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh sendiri ketika awal mula penerapannya banyak menuai  berbagai  kecaman,  tidak  hanya  dari  dalam  negeri  juga  berbagai  media  luar menyoroti keberlangsungan hukum Jinayat di Aceh. Hal ini merupakan bentuk penolakan terhadap  penerapan  Syariat  Islam  di  Aceh  yang  digaungkan  dengan  berbagai  alasan seperti  dianggap  bertentangan  dengan  hukum  internasional  atau  melanggar  ketentuan- ketentuan HAM.
Mengenai pelaksanaan ‘uqubat cambuk tersendiri yang selama ini dilangsungkan pada tempat terbuka seperti di Mesjid-mesjid maka pada peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun  2018  telah  mengalami  perombakan  dengan  adanya  penjelasan  atau  penekanan
mengenai tempat terbuka pelaksanaan ‘uqubat cambuk akan dilangsungkan di Lembaga Pemasyarakatan.
Pemindahan tempat pelaksanaan ini menjadi sorotan yang sangat besar mulai dari di  wacanakannya  aturan  ini  sampai  dengan  dikeluarkannya  produk  hukum  ini,  bahkan hingga  kini  jika  diangkat  materi  ini  untuk  dikaji  lebih  mendalam  tetap  menuai  atusias yang sangat besar. Dengan kemajuan teknologi dan media sosial, banyak masyarakat juga yang melampiaskan berbagai argumennya mengenai dikeluarkannya Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan ‘uqubat cambuk di Lembaga Pemasyarakatan.
Oleh karena itu, perlu dikaji dan dilihat mengenai alasan dibalik adanya peraturan ini yang telah menjadi pro kontra dalam masyarakat. Melalui pantauan yang terdapat pada situs acehprov.go.id Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf menegaskan, pelaksanaan cambuk yang  diatur  dalam  Peraturan  Gubernur  Nomor  5  Tahun  2018  tentang  Hukum  Acara Jinayat  tidak  bertentangan  dengan  Qanun  Syariat  Islam  karena  hanya  mengatur  teknis pelaksanaan cambuk.
Tempat pelaksanaan cambuk yang dipindahkan ke lapas, tapi masyarakat umum tetap bisa datang untuk menyaksikan pelaksanaan cambuk, kecuali anak-anak di bawah umur.  Penegasannya  yang  dapat  digaris  bawahi  ialah  “Dengan  tidak  mengurangi hukumannya, saya ingin membuat pelaksanaan hukuman tertib, tanpa dihadiri anak-anak, lebih  khidmat  dan  masyarakat  juga  tidak  dilarang  untuk  menyaksikan  hukuman cambuk”. 9
Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 pada dasarnya ialah turunan dari Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dimana beberapa hal perlu untuk adanya
9 “Gubernur:  Pelaksanaan Hukuman Cambuk  Terbuka Untuk Umum,” accessed June 15, 2019, https://acehprov.go.id/news/read/2018/04/12/5467/gubernur-pelaksanaan-hukuman-cambuk-terbuka- untuk-umum.html.
penegasan  lebih  lanjut  seperti  tempat  pelaksanaan ‘uqubat cambuk  di  tempat  terbuka yaitu di Lembaga Pemasyarakatan.
2. Analisis Terhadap Pelaksanaan Hukuman Cambuk di Lembaga Pemasyarakatan
Dalam pelaksanaan Syariat Islam di Aceh dikenal hukuman cambuk sebagai salah bentuk pemidanaan. Masyarakat merupakan aspek yang sangat berperan dalam jalannya penerapan Syariat Islam di Aceh. Pandangan masyarakat terhadap jalannya pelaksanaan Syariat  Islam  menjadi  hal  uang  patut  untuk  ditinjau  lebih  mendalam.  Berdasarkan pendekatan  yang  telah  dilakukan  dengan  masyarakat,  maka  terdapat  beberapa  titik penekanan yang diperoleh.
Masyarakat sangat setuju dengan adanya penerapan Syariat Islam di Banda Aceh sebagai rujukan dalam penerapan hukum pidana serta juga memaklumi bahwa penerapan ini tidaklah berada pada tingkatan sempurna, tentunya penerapan saat ini merupakan awal dalam  tahap-tahapan  selanjutnya  yang  semakin  sempurna.  Kendati  demikian,  antusias masyarakat dalam menjalankan dan menerapkan sangat mengharapkan bahwa penerapan Syariat Islam di Banda Aceh ini semakin hari semakin menuju ke tahap yang menyeluruh atau  semua  aspek  yang  belum  tertuang  dalam  payung  hukum  untuk  penerapan  Syariat Islam ini bisa direalisasikan, misalkan saja mengenai qishas yang belum di atur dalam Qanun Hukum Jinayat Aceh.
Antusiasme masyarakat terhadap pelaksanaan Syariat Islam di Banda Aceh bisa dilihat dari kesediaan mereka dalam menghadiri pelaksanaan ‘uqubat cambuk di tempat terbuka  seperti  di  Mesjid  selama  ini.  Jalannya  pelaksanaan  selama  ini  pun  menuai pandangan positif dari masyarakat. Dari pelaksanaan ‘uqubat cambuk di tempat terbuka ini  masyarakat  merasakan  adanya  perubahan.  Hal  ini  bisa  diketahui  dari  paparan
masyarakat  mengenai  jumlah  pelaku  jarimah  yang  ditangkap  dalam  cakupan  wilayah dimana sempat dilaksanakan ‘uqubat cambuk tersebut.
Berbanding  terbalik  ketika  dihadapkan  jika  pelaksanaan  ‘uqubat  cambuk dilaksanakan  di  dalam  Lembaga  Pemasyarakatan,  masyarakat  banyak  menolak  untuk sengaja menghadiri proses pelaksanaan hukuman cambuk di lapas. Hal ini didasari oleh beberapa  faktor.  Pertama,  jika  pelaksanaan  di  lapas  maka  tentunya  untuk  masuk  dan menonton  di  dalamnya  membutuhkan  syarat  tertentu  yang  harus  dilengkapi, ini  sangat berbeda suasanya dengan di luar lapas seperti di Masjid yang masyarakat bisa melihat atau menonton tanpa adanya syarat tertentu.
Kedua, jika pelaksanaan di dalam lapas maka masyarakat yang ingin menonton tentu harus membuang sedikit waktunya untuk pergi ke lapas demi menyaksikan proses pencambukan, dan hal ini dirasakan agak sedikit berat bagi masyarakat untuk  pergi ke lapas  untuk  menyaksikan  proses  pencambukan.  Karena  pada  dasarnya  proses pencambukan ini bukanlah sesuatu yang dilaksanakan untuk dipertontonkan melainkan adanya  konsep  dan  tujuan  dari  pemidanaan.  Sedangkan  jika  pelaksanaan  di  tempat terbuka lainnya masyarakat dengan sendirinya bisa melihat tanpa harus merencanakannya terlebih  dahulu.  Ketiga,  kemungkinan  jumlah  penonton  yang  akan  dibatasi  karena keterbatasan luas  tempat  di  dalam  lapas. Hal  ini  juga  menjadi  faktor masyarakat  lebih memilih jika pelaksanaan ‘uqubat cambuk dilaksanakan di tempat terbuka.
Berdasarkan peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 maka pelaksanaan ‘uqubat cambuk yang semula bertempat di tempat terbuka seperti Mesjid maka dipindahkan ke Lembaga Masyarakat/Rutan/cabang Rutan. Mengenai peraturan ini tersendiri masyarakat sangat beragam dalam hal mengetahui sejauh mana sosialisasi dari peraturan ini. Tidak kurang juga yang bahkan belum mengetahui bahwa telah ada atau dikeluarkan peraturan
ini melainkan sebahagian masih  menyangka bahwa ini merupakan masih pada tahapan wacana,  hal  ini  juga  didukung  dengan  masih  adanya  pelaksanaan  ‘uqubat  cambuk  di tempat terbuka seperti di Mesjid bahkan hingga setelah peraturan tersebut dikeluarkan.
Peraturan yang disahkan oleh gubernur ini menuai tanggapan dengan banyak yang tidak  setuju  dengan  adanya  perubahan  terutama  mengenai  pemindahan  pelaksanaan tempat ‘uqubat cambuk. Peraturan ini serat dikaitkan dengan berbagai hal yang berbau politisasi, maka masyarakat tentunya menginginkan mengenai peraturan ini untuk dikaji ulang.
Perbedaan pandangan mengenai pro dan kontra dalam masyarakat dalam hal ini bisa dilihat bahwa masyarakat sebenarnya ingin adanya kejelasan bahwa jika pelaksanaan di  dalam  Lapas  apakah  sudah  sesuai  dengan  segala  ketentuan  yang  ada  dalam  Syariat Islam.  Masyarakat  juga  mengharapkan  bahwa  adanya  peninjauan  dari  pihak  yang semestinya meninjau hal ini, dalam hal ini tentunya adanya pendapat dari ulama, maka jika ulama telah mengeluarkan ketetapan yang jelas maka masyarakat dengan sendirinya akan mengikutinya.
Berdasarkan hasil dari wawancara yang dilakukan dengan masyarakat, alasan atau penyebab dipindahkannya tempat pelaksanaan ‘uqubat cambuk yang semula di tempat terbuka dan menjadi adanya ketentuan pelaksanaan di Lembaga Pemasyarakatan/Rutan/cabang Rutan, masyarakat secara garis besar hanya mengetahui melalui  media  massa  bahwa  dipindahkannya  pelaksanaan  ke  dalam  lapas  dikarenakan adanya  kekhawatiran  akan  menimbulkan  ketakutan  bagi  turis  dan  investor  jika pelaksanaannya di perlihatkan dan ditonton khalayak ramai. Mengenai hal ini masyarakat sangat  menolak,  karena  penerapan  Syariat  Islam  yang  telah  dilakukan  selama  ini
diharapkan  menuju  ke  depan  dan  semakin  membaik  dan  bukan  mundur  satu  langkah hanya karena adanya kekhawatiran seperti itu.
Alasan  lainnya  yang  dikemukakan  yaitu  tentang  pelaksanaan  yang  selama  ini tidak  terlepas  dari  adanya  penonton  yang  masih  anak-anak.  Maka,  dalam  hal  ini masyarakat memang sebahagian setuju jika anak-anak belum layak untuk di perlihatkan pelaksanaan ‘uqubat cambuk namun, ada juga yang mengutarakan bahwa inilah saat yang paling  tepat  untuk  mendidik  dan  mengajarkan  anak.  Pelaksanaan  ‘uqubat  cambuk  di harapkan menjadi pembelajaran bagi masyarakat yang tidak terlepas juga bagi anak-anak. Kendati demikian, jika memang alasan ini yang menyebabkan pemindahan pelaksanaan ‘uqubat cambuk ke lapas, maka masyarakat juga menyampaikan bahwa sebenarnya yang harus ditingkatkan ialah pengawasan dalam setiap proses pelaksanaan ‘uqubat cambuk dilakukan, bukan kemudian memindahkan pelaksanaannya.
Masyarakat selain itu juga memiliki pandangan bahwa peraturan ini dibuat untuk menutupi  syiar  Syariat  Islam.  Peraturan  ini  dikhawatirkan  menimbulkan  efek  bahwa Syariat Islam hanya dilakukan untuk formalitas dan masyarakat tidak dapat merasakan secara  utuh  pelaksanaan  ‘uqubat  cambuk  sebagai  salah  satu  bentuk  penerapan  Syariat Islam.  Pandangan  seolah  hukum  tebak  pilih  juga  muncul  terhadap  peraturan  ini,  yaitu ditakutkan bahwa adanya peraturan ini ialah untuk melindungi jika adanya pelaku jarimah dari  golongan  pejabat  sehingga  pelaksanaannya  tidak  dapat  disaksikan  oleh  khalayak masyarakat umum seperti yang telah dilakukan selama ini.
Pelaksanaan ‘uqubat cambuk di tempat terbuka dinilai memiliki tujuan yang jelas dengan menghadirkan efek jera bagi pelaku yaitu rasa malu karena ditonton masyarakat umum  dan  tentunya  menjadi  pencegah  bagi  masyarakat  juga  untuk  tidak  melakukan perbuatan  yang  sama.  Dengan  adannya  proses  pelaksanaan  ‘uqubat  cambuk  di  tempat
terbuka maka masyarakat dapat mengetahui bagaimana efek dari perbuatan jarimah yang telah diqanunkan jika dilakukan oleh setiap individu.
Oleh karena itu, dinilai bahwa ‘uqubat cambuk jika pelaksanaannya dilakukan di dalam lapas maka akan menghilangkan efek jera bagi pelaku, yaitu sanksi moral dengan menghadirkan rasa malu karena di tonton oleh khalayak masyarakat ramai telah hilang. Begitu juga dengan tujuan pencegahan dalam pemidanaan ‘uqubat cambuk itu tersendiri karena antusias masyarakat yang kurang sehingga masyarakat tidak bisa menjadikan hal ini  sebagai  pembelajaran  dan  pencegahan  untuk  tidak  melakukan  perbuatan  jarimah tersebut.
Hingga kini, pelaksanaan ‘uqubat cambuk masih dilaksanakan di tempat terbuka seperti di Mesjid  Syuhada Lamgugob beberapa waktu yang lalu. 10 Berdasarkan hal ini juga menandakan bahwa Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 tentang pelaksanaan ‘uqubat  cambuk  di  Lembaga  Pemasyarakatan  masih  bermasalah  karena  kenyataannya juga  pelaksanaan  masih  di  tempat  terbuka.  Hal  ini  tentunya  perlu  pertimbangan  lebih lanjut juga mengenai bagaimana pandangan masyarakat yang secara garis besar menilai peraturan  ini  kurang  tepat  dan  membutuhkan  peninjauan  lebih  mendalam,  sehingga sebuah  peraturan  diterima  dalam  masyarakat  dan  tidak  menimbulkan  penilaian  seolah dikeluarkannya peraturan tersebut serat akan politisasi di dalamnya.

## D. Kesimpulan
1. Pelaksanaan ‘uqubat cambuk sebelumnya di atur pada Pasal 262 Qanun Nomor 7
Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat yang menetapkan pelaksanaan ‘uqubat cambuk  di  tempat  terbuka.  Ketentuan  ini  mengalami  perubahan  dengan
10 www.serambinews.com, “Mesum Di Hotel, Enam Pasangan Dicambuk, Tiga Terpidana Nyaris Pingsan,” 2019, https://aceh.tribunnews.com/2019/03/04/mesum-di-hotel-enam-pasangan-dicambuk-tiga- terpidana-nyaris-pingsan.
dikeluarkannya  Peraturan  Gubernur  Nomor  5  Tahun  2018  tentang  pelaksanaan ‘uqubat cambuk.  Maka,  pada  aturan  ini mengatur  tentang  perubahan  mengenai tempat  pelaksanaan ‘uqubat cambuk  yang  sebelumnya  dilakukan  pada  tempat terbuka.  Pada  Pasal  30  menegaskan  mengenai  kejelasan  tempat  terbuka  yang dimaksud yaitu Lembaga Pemasyarakatan/Rutan/cabang Rutan.
2. Pandangan  masyarakat  terhadap  Peraturan  Gubernur  Nomor  5  Tahun  2018 tentang  Pelaksanaan ‘uqubat cambuk  di  Lembaga  Pemasyarakatan  ini  menuai permasalahan tersendiri di dalam masyarakat. Pelaksanaan yang selama ini telah dijalankan yaitu pada tempat terbuka seperti di Mesjid dinilai bisa memberikan efek  jera  dan  sebagai  pencegah  bagi  masyarakat  yang  supaya  tidak  melakukan perbuatan jarimah. Sehingga tujuan pemidanaan jelas diterapkan dan rasakan oleh masyarakat.
3. Peraturan  terbaru  mengenai  pelaksanaan ‘uqubat cambuk  di  Lembaga
Pemasyarakatan dinilai sarat akan politisasi hukum. Masyarakat mengkhawatirkan  ini  merupakan  langkah  dari  pihak  luar  untuk  meredam  syiar Syariat  Islam  di  Aceh.  Selain  itu,  peraturan  ini  juga  dipandang  bisa  menuai penerapan hukum yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas, hal ini disebabkan adanya kekhawatiran masyarakat jika pelaku jarimah dari golongan pejabat maka dengan adanya aturan ini memungkinkan adanya manipulasi seolah pelaksanaan ‘uqubat cambuk telah dilaksanakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

## Daftar Kepustakaan
Abu  Bakar  Al-yasa’, Marah  Halim.  Hukum  Pidana  Islam  di  Provinsi  Nanggroe  Aceh Banda Aceh: Dinas Syari’at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2006.
_____. Bunga  Rampai  Pelaksanaan  syariat  Islam  (Pendukung  Qanun  Pelaksanaan Syariat Islam) , Banda Aceh: Dinas Syariat Islam NAD, 2009
Aceh, Pemerintah. Pasal 1 Angka 9 & 10 Peraturan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan ‘Uqubat Cambuk (2005).
Alhafidz, Ahsin W. Kamus Figh . Jakarta: Amzah, 2013.
Al-Syathiby. Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Ahkam, . Jilid II. Beirut: Dar al-Fikr, 1922.
Asshiddiqie, Jimly. Pembaharuan Hukum Pidana . Jakarta: Bulan Bintang, 2005.
Bassam,  Abdullah  bin  Abdurrahman  bin  Shaleh  Alu. Taisirul  ‘Allam  Syarh  ‘Umdatil Ahkam . Jakarta: Ummul Qura, 2013.
Din,  Mohd. Stimulasi  Pembangunan  Hukum  Pidana  Nasional  dari  Aceh  Untuk Indonesia , Bandung: Unpad Press, 2009
Djalil,  Husni, Tata  Cara  dan  Muatan  Materi  dalam  Pembentukan  Peraturan  Daerah , Modul  Strengthening  Inter-Govermental  Ralation  and  Good  Local  Governance, 2002
“Gubernur: Pelaksanaan Hukuman Cambuk Terbuka Untuk Umum.” Accessed June 15,
2019. https://acehprov.go.id/news/read/2018/04/12/5467/gubernur-pelaksanaan- hukuman-cambuk-terbuka-untuk-umum.html.
Fathoni, Abdurrahman. Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi . Jakarta: Asdi Mahasatya, 2006.
Hakim, Rahmat. Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah) . Bandung: Pustaka Setia, 2010.
Hardi. Daerah  Istimewa  Aceh  Latar  Belakang  dan  Masa  Depannya ,  Jakarta:  Karya Unipress, 1993
Hamzah, Andi. Terminologi Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
Hanafi, Ahmad. Asas-Asas Hukum Pidana Islam . Jakarta: Bulan Bintang, 2005.
Hasjmy,  A. Sejarah  Masuk  dan  Berkembangnya  Islam  di  Indonesia ,  Bandung:  Al- Ma’arif, 1993.
M.  Syamsudin. Operasionalisasi  Penelitian  Hukum .  Jakarta:  Raja  Grafindo  Persada, 2007.
Mubarak, Syaikh Faisal bin Abdul Aziz Alu. Bustanul Ahbar Mukhtashar Nail Al Authar . Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
Muhammad, Rusjdi Ali. Revitalisasi Syariat Islam Di Aceh . Jakarta: Logos, 2003.
Rohmaniyah, Afiyatul. Analisis Pelaksanaan Hukuman Cambuk Bagi Pelaku Peminum
Minuman Keras Di Pondok Pesantren Al-Urwatul Wutsqo . (Jurnal diterbitkan), UIN Walisongo Semarang, 2016.
Rosyada, Dede. Hukum Islam Dan Pranata Sosial Dirasah Islamiyah . Jakarta: Rajawali Pers, 1993.
Praja,  Juhaya  S. Filsafat  Hukum  Islam .  Bandung:  Pusat  Penerbitan  Universitas  LPPM Universitas Islam Bandung, 1995.
Sobari, Choiruddin. Kearifan Masyarakat Lokal Aceh Sebagai Potret Pelaksanaan Syariat Islam,  dalam  Syamsul  Rijal, Dinamika  Sosial  Keagamaan  Dalam  Pelaksanaan Syariat Islam. Banda Aceh: Dinas Syariat Provinsi NAD, 2007.
Subagyo, Joko. Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek . Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
Sunggono,  Bambang. Metode  Penelitian  Hukum .  Jakarta:  PT  RajaGrafindo  Persada, 2007.
Widyanto,  Anton. Implementasi  Fiqh  in  Concreto,  Sebuah  Reorientasi  Metodologis Pelaksanaan  Syariat  Islam  di  NAD .  Banda  Aceh:  Dinas  Syariah  Islam  Provinsi, 2007.
www.serambinews.com. “Mesum Di Hotel, Enam Pasangan Dicambuk, Tiga Terpidana Nyaris  Pingsan,”  2019.  https://aceh.tribunnews.com/2019/03/04/mesum-di-hotel- enam-pasangan-dicambuk-tiga-terpidana-nyaris-pingsan.
Zainuddin, Muslim. Problematika Hukuman Cambuk di Aceh . Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2011.