JURNAL DUNIA PENDIDIKAN https://jurnal.stokbinaguna.ac.id/index.php/JURDIP E-ISSN: 2746-8674
E-Government Sebagai Sarana Layanan Publik : Analisis Sistem M-Paspor Pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan
Kiki Wulan Dari 1 , Nadila Lestari Gea 2 1,2 Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia Jl. Teladan No.15, Teladan Bar., Kec. Medan Kota, Kota Medan, Sumatera Utara 20214 Email: fiki090918@gmail.com

## Abstrak
Penggunaan e-Government dalam sistem pemerintahan, khususnya dalam pelayanan publik, memungkinkan pemerintah menjadi lebih responsif dan terbuka terhadap arus keinginan masyarakat  yang  cepat.  Pemerintah  mempunyai  peluang  untuk  melakukan  inovasi pengembangan  aparatur  negara  melalui  penerapan  Sistem  Pemerintahan  Berbasis Elektronik (SPBE) atau e-Government, khususnya dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat,  pelaku  usaha,  dan  pihak  lain,  berkat  peluang  yang  diberikan  dalam  sejalan dengan revolusi teknologi informasi dan komunikasi. Aplikasi Antrian Paspor Online yang sekarang merupakan aplikasi M-Paspor dapat diinstal pada smartphone Android atau iOS yang  bertujuan  untuk  membuat  pelayanan  yang  lebih  mudah  bagi  mereka  yang menggunakan  layanan  paspor  di  kantor  imigrasi.  Namun,  banyak  keluhan  yang  muncul terkait efektivitas aplikasi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini  adalah  melalui  studi  kepustakaan/studi  dokumen.  Hasil  penelitian  adalah  efektivitas sistem tersebut dapat dikatakan efektif.
Kata Kunci: E-Government, Efektivitas, Paspor Online, Pelayanan Publik.

## PENDAHULUAN
Teknologi informasi semakin berkembang kian harinya dan tidak dapat dipungkiri bahwa  penggunaan  teknologi  telah  semakin  luas.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  penggunaan teknologi  di  berbagai  bidang  yakni  dalam  bidang  perdagangan,  pendidikan,  sosial  dan sebagainya  (Darmawan,  2015).  Manfaat  yang  didatangkan  dari  penggunaan  teknologi  ini juga mendukung penggunaannya dalam berbagai bidang yakni semakin pesat dan efisiennya proses. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni Pasal 28 F  menyebutkan  bahwa  setiap  orang  berhak  untuk  berkomunikasi  dan  memperoleh informasi  untuk  mengembangkan  pribadi  dan  lingkungan  sosialnya,  serta  berhak  untuk mencari,  memperoleh,  memiliki  dan  menyimpan  informasi  dengan  menggunakan  segala jenis saluran yang tersedia (Sulagna, 2018). Berhubung negara Indonesia merupakan negara
E-Government Sebagai Sarana Layanan Publik : Analisis Sistem M-Paspor Pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan Kiki Wulan Dari , Nadila Lestari Gea
dengan  sistem  pemerintahan  yang  demokratis  maka  penggunaan  e-government  dapat mewujudkan  hak  asasi  manusia  yang  tercantum  dalam  pasal  tersebut.  publik  maka pemerintah bisa menjadi lebih terbuka terhadap derasnya aliran ekspresi aspirasi rakyat dan  mampu  menanggapi  secara  cepat  dan  efektif  (Brannen,  2001).    Dengan  kesempatan yang diberikan sejalan dengan adanya revolusi teknologi informasi dan komunikasi maka hadir  peluang  bagi  pemerintah  untuk  melakukan  inovasi  pembangunan  aparatur  negara melalui  penerapan  Sistem  Pemerintahan  Berbasis  Elektronik  (SPBE)  atau  e-government yaitu  dengan  memberikan  layanan  kepada  masyarakat,  pelaku  bisnis,  serta  pihak-pihak lainnya  dengan  penyelenggaraan  pemerintahan  yang  terbuka,  partisipatif,  inovatif  serta dapat  meningkatkan  transparansi  sehingga  pemerintahan  dapat  terhindar  dari penyalahgunaan wewenang seperti kolusi, korupsi dan nepotisme.  Beragam layanan publik terhadap masyarakat mendorong terciptanya pelayanan yang inovatif yaitu berupa produk maupun  jasa,  teknologi,  teknologi  terapan,  sistem  struktur  dan  administrasi  baru  atau rencana  baru  bagi  anggota  organisasi.  Namun,  faktanya,  pelayanan  publik  yang  optimal bukan  merupakan  hal  yang  mudah  dilaksanakan  oleh  pemerintah  (civil  servant) (Napitupulu, 2015).
Sejauh ini penyelenggaraan pelayanan paspor di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan  masih  ditemui  beberapa  hambatan.  Fenomena  yang  terjadi  saat  itu  adanya masyarakat atau pemohon paspor masih harus melakukan antrian sebanyak 5 kali antrian seperti pengambilan nomor antrian, antrian loket berkas, antrian loket pembayaran, antrian loket foto dan wawancara, dan pengambilan paspor. Sedangkan untuk pembayaran dapat dilakukan  keesokan  harinya  dengan  mengambil  resi  pembayaran  di  Kantor  Imigrasi. Fenomena  yang  terjadi  tersebut  dapat  kita  ketahui  bahwa  mengurus  paspor  di  Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan memerlukan waktu yang relatif lama. Hal tersebut dirasa menyulitkan bagi warga yang hendak membutuhkan paspor dalam waktu cepat. Terlebih lagi  bagi  masyarakat  yang  lokasi  rumahnya  jauh  dari  kantor  imigrasi,  mereka  harus menempuh  jarak  dan  memakan  waktu  yang  lama  serta  perlu  beberapa  kali  perjalanan pulang pergi  hingga  paspor  tersebut  siap  untuk  diambil.  Lamanya  proses  pengurusan  ini dianggap belum memberikan dampak positif kepada masyarakat sebagai pengguna layanan dalam hal efektivitas layanan. Padahal dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
E-Government Sebagai Sarana Layanan Publik : Analisis Sistem M-Paspor Pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan Kiki Wulan Dari , Nadila Lestari Gea
tentang  Pelayanan  Publik  disebutkan  beberapa  asas  yang  harus  dipenuhi  dalam  proses pelayanan  publik  salah  satunya  asas  kecepatan,  kemudahan,  dan  keterjangkauan  yang nyatanya hal tersebut belum dilakukan dengan baik oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan.
Aplikasi Mobile Paspor atau M-Paspor mulai diterapkan sejak 18 Januari Tahun 2022 Unit  Imigrasi  Kantor  Wilayah  Kemenkumham  Sumatra  Utara.  Sebelum  adanya  M-Paspor tersebut, proses pelayanan paspor lama dirasakan masih cukup rumit dan membutuhkan waktu lama yaitu dengan pelayanan paspor APAPO (Aplikasi Pendaftaran Antrian Paspor Online).  Pada  pelayanan  APAPO  tersebut  bahwa  program  APAPO  dilaksanakan  dalam bentuk  pendaftaran  antrian  ketika  mengajukan  permohonan  paspor  secara  online  yang masih mengalami kendala seperti dari penerapan online penggunaan aplikasi antara lain, kesulitan  dalam  verifikasi  email,  permasalahan  terkait  NIK  yang  tidak  sesuai,  jadwal pembaruan kuota yang tidak sesuai, ketersediaan kuota yang minim dan selalu penuh, dan masih  terdapat  praktek  pungutan  liar  yang  menyalai  ketentuan  dan  praktek  percaloan. Dalam  rangka  meminimalisir  ketidakefektifan  dalam  pelayanan  serta  menghindari terjadinya  penyebaran  Covid-19  dengan  cepat,  maka  pemerintah  menghadirkan  aplikasi yang  memudahkan  masyarakat  dalam  pembuatan  paspor.  Keputusan  Direktorat  Jenderal Imigrasi menghadirkan inovasi baru yaitu MPaspor. Aplikasi M-Paspor merupakan sebuah aplikasi  yang  dibuat  untuk  memudahkan  masyarakat  dalam  pembuatan  paspor.  Pada aplikasi  tersebut  masyarakat  bisa  melakukan  pendaftaran  pembuatan  paspor  dan pendaftaran terkait penggantian paspor. Peneliti tertarik untuk meneliti efektivitas aplikasi M-Paspor dibandingkan dengan aplikasi sebelumnya yakni APAPO serta masalah-masalah yang menjadi hambatan dalam penerapan aplikasi tersebut.

## METODE PENELITIAN
Metode merupakan cara utama yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan, untuk mencapai  tingkat  ketelitian,  jumlah  dan  jenis  yang  dihadapi.  Penelitian  ini  menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan/studi dokumen.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil
The World Bank Group mendefinisikan e-government sebagai “sarana pengarahan penggunaan TI oleh semua agen pemerintahan (seperti WAN, internet, mobile computing) yang mempunyai kemampuan untuk mengubah hubungan dengan masyarakat, bisnis, dan pihak yang terkait dengan pemerintahan” (UNPAN World Bank Report). Adapun ada yang mendefinisikan  e-government  sebagai  “the  process  of  transacting  business  between  the public  and  government  through the  use  of  automated  systems and  the  Internet  network, more commonly referred to as the World Wide Web.”  UNDP (United Nation Development Programme) mendefinisikan e-government secara lebih sederhana yaitu “e-government is the application of the information and communications technology (ICT) to promote more efficiency and cost-effective government, facilitate more convenient government services, allow  greater  public  access  to  information,  and  make  government  more  accountable  to citizens.”
E-Government  bertujuan  untuk  memberikan  pelayanan  tanpa  adanya  intervensi pegawai institusi publik dan sistem antrian yang panjang hanya unutk mendapatkan suatu pelayanan yang sederhana, murah dan efektif. Tujuan mendasar yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan mutu layanan publik melalui pemanfaatan teknologi IT dalam proses penyelenggaraan pemerintahan
2. Terbentuknya  pemerintahan  yang  bersih,  transparan,  dan  mampu  menjawab tuntutan perubahan secara efektif
3. Perbaikan organisasi, sistem manajemen, dan proses kerja pemerintahan Adapun sasaran pembangunan e-government sebagai berikut :
1. Pembentukan  jaringan  informasi  dan  transaksi  pelayanan  publik  yang  berkualitas dan terjangkau
2. Pembentukan  hubungan  interaktif  dengan  dunia  usaha  untuk  meningkatkan  dan memperkuat  kemampuan  perekonomian  menghadapi  perubahan  dan  persaingan perdagangan internasional
3. Pembentukan mekanisme komunikasi antar lembaga pemerintah serta penyediaan fasilitas bagi partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan
4. Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah
Manfaat yang diharapkan dengan penerapan sistem ini adalah :
a. E-Government meningkatkan efisiensi
Aplikasi  berbasis  internet  dapat  menyimpan  koleksi  dan  transmisi  data  sehingga efisiensi akan meningkat
b. E-Government meningkatkan pelayanan
Internet  dapat  memudahkan  pemerintah  untuk  muncul  sebagai  organisasi  yang bersatu dan menyediakan pelayanan online
c. E-Government membantu mencapai keluaran kebijakan tertentu
Misalnya  dengan  bantuan  internet  maka  informasi  dapat  disebarluaskan  secara online dan mencapai tujuan dari kebijakan tersebut
d. E-Government bisa berkontribusi untuk tujuan kebijakan ekonomi
E-Government  membantu  mengurangi  korupsi,  menambah  keterbukaan  dan kepercayaan dalam pemerintahan dan berkontribusi untuk tujuan kebijakan ekonomi
e. E-Government bisa menjadi pengkontribusi utama untuk reformasi
Teknologi  informasi  dan  komunikasi  dapat  mendukung  reformasi  dalam  berbagai area dengan meningkatkan transparansi dan memfasilitasi penyebaran informasi
f. E-Government bisa membantu kepercayaan antara pemerintah dan warga negara Teknologi  informasi  dapat  juga  membanguan  kepercayaan  antara  pemerintah dan warga negara yang merupakan dasar dari suatu pemerintahan yang baik.
Pelayanan adalah cara melayani, membantu, menyiapkan atau mengurus keperluan seseorang  atau  kelompok  orang.    Adapun  dalam  wikipedia,  pelayanan  publik  diartikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah,  dalam  rangka  upaya  pemenuhan  kebutuhan  masyarakat  maupun  dalam  rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 1 butir 1 didefinisikan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan  kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas
E-Government Sebagai Sarana Layanan Publik : Analisis Sistem M-Paspor Pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan Kiki Wulan Dari , Nadila Lestari Gea
barang,  jasa  dan/atau  pelayanan  administratif  yang  diselenggarakan  oleh  penyelenggara pelayanan publik.
Konsep e-government yang kian berkembang tidak hanya berbasis pada komputer dalam  melakukan  manajerial  dan  pengembangan  sistem  informasi,  namun  konsep  e- government  yang  sudah  berkembang  pesat  pada  masa  sekarang  lebih  mengarah  pada terintegrasinya  data  dan  informasi  antar  lembaga  pemerintahan  melalui  bantuan  akses internet  dengan  menggunakan  perangkat  lunak  yang  merupakan  program  yang  dibuat sebagai  perkembangan  teknologi  yang  lebih  canggih  serta  dengan  menggunakan  bahasa pemrograman  yang  mendukung  teknologi  yang  lebih  baik,  maka  penyelenggaraan  e- government  berkembang  dalam  pembuatan  website  oleh  lembaga  pemerintah. Pengembangan  e-government  merupakan  upaya  mengembangkan  penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara  efektif  dan  efisien.  Maka  dalam  hal  ini  melalui  e-government  dilakukan  sistem manajemen  dan  proses  kerja  dengan  pemanfaatan  teknologi  informasi  yakni  melakukan pengolahan  data,  pengelolaan  informasi,  sistem  manajemen  dan  proses  kerja  secara elektronik.  Tujuan  dari  penyelenggaraan  sistem  ini  adalah  untuk  meningkatkan  mutu layanan publik dan mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, efektif dan mampu menyesuaikan  dengan  perubahan.  Pelayanan  negara  terhadap  warga  negara  merupakan amanat  yang  tercantum  dalam  Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945  dan  diperjelas  dalam Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009  tentang  Pelayanan  Publik.  Penyelenggaraan  e- government  sangat  penting  untuk  mempercepat  efisiensi  administrasi  negara  dan  agar meningkatkan mutu layanan publik. E-Government juga sebagai suatu teknologi informasi yang  digunakan  oleh  lemabaga  pemerintahan  yang  membantu  pemerintah  untuk mentransformasikan  hubungan  antara  pemerintah  dengan  masyarakat  secara  umum, membangun  hubungan  pula  dengan  kegiatan  bisnis  dan  pihak  yang  memiliki berkepentingan lainnya.
Adapun  dalam  penerapan  e-government  tentu  ada  permasalahan  yang  dihadapi. Menurut Kumorotomo, aspek permasalahan dalam penerapan e-government adalah sebagai berikut :
a. Aspek Budaya
E-Government Sebagai Sarana Layanan Publik : Analisis Sistem M-Paspor Pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan Kiki Wulan Dari , Nadila Lestari Gea
Kurangnya  kesadaran  pada  manfaat  dan  penghargaan  terhadap  teknologi  yang dipergunakan dalam e-government menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi
b. Aspek Kepemimpinan
Adanya  konflik  kepentingan  yang  terjadi  di  tingkat  pemerintah  pusat  dan  daerah misalnya pengalokasian anggaran untuk pembangunan infrastruktur pelayanan publik c. Aspek Infrastruktur
Adanya  ketimpangan  digital  yang  mengakibatkan  belum  meratanya  ketersediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.
Penyelenggaraan  e-government  harus  memiliki  sumberdaya  untuk  membantu menyelenggarakan  e-government  agar  dapat  dijalankan  dengan  baik  yakni  dari  aspek sumberdaya finansial dengan pembangunan infrastruktur ataupun sumber daya manusia. Berkenaan  infrastruktur  baik  ketersediaan  sarana/prasarana  dalam  menunjang penyelenggaraan  e-government  merupakan  hal  yang  penting,  terutama  berkaitan  dengan tingkat  penyebaran  dan  pemerataan  infrastruktur  di  tiap  daerah,  agar  terselenggaranya pelayanan publik yang adil dengan dukungan infrastruktur yang sama-sama memadai ditiap daerah.  Tersedianya infrastruktur bagi keberlangsungan pelayanan bagi masyrakat bebasis elektroik  dengan  memanfaatakan  teknologi  digital  juga  menjadi  sebuah  strategi  untuk mendapat  respon  baik  dari  masyarakat  dan  dunia  usaha  ataupun  pihak  lainnya  untuk membangun suatu kerjsama yang dilakukan dengan pemerintah, hal tersebut tentu perlunya pengembangan infrastruktur yang lebih baik sehingga pihak yang bekerja sama akan merasa tertarik serta adanya keamanan dan kepastian terhadap infrastruktur yang dipergunakan untuk  menunjang  kerjasama  sehingga  tidak  akan  menimbulkan  kergauan  untuk berpartisipasi dan berinvestasi di sektor publik.  Jika dilihat maka e-government ini telah banyak digunakan di negara-negara maju dimana semua layanan publik dapat diakses oleh seluruh warga negara secara terintegrasi dengan cepat. Indonesia sendiri meskipun telah mulai menerapkan sistem elektronik dalam sistem pelayanan publik namun pelaksanaannya masih  parsial  dan  belum  optimal.  Hal  ini  perlu  diperhatikan  sebab  proses  administrasi negara yang mengatur pelayanan publik tentu akan sangat rumit sebab informasi dan data yang  diolah  adalah  informasi  dan  data  dengan  jumlah  besar  namun  hal  ini  jelas  dapat dipermudah  dengan  sistem  e-government  yang  ditata  dengan  baik  serta  diiringi  dengan implementasi yang baik.
E-Government Sebagai Sarana Layanan Publik : Analisis Sistem M-Paspor Pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan Kiki Wulan Dari , Nadila Lestari Gea
Sejak  18  Januari  2022,  Unit  Imigrasi  Kanwil  Kemenkumham  Sumut  telah menggunakan  Aplikasi  Passport  Mobile  atau  M-Paspor.  Prosedur  pelayanan  paspor tradisional  yang  dikenal  dengan  pelayanan  paspor  APAPO (Aplikasi  Pendaftaran  Antrean Paspor Online) dinilai cukup sulit dan memakan waktu sebelum pembuatan M-Paspor. Pada layanan  APAPO,  penerapan  program  APAPO  berupa  pendaftaran  antrian  pada  saat pengajuan pembuatan paspor secara online masih mengalami kendala antara lain masalah verifikasi  email,  permasalahan  terkait  NIK,  jadwal  perpanjangan  kuota  yang  tidak sesuai, dan  ketersediaan  kuota  yang  tidak  mencukupi  dan  selalu  penuh.  Pemerintah memperkenalkan aplikasi yang memudahkan masyarakat membuat paspor sebagai upaya mengurangi inefisiensi layanan dan mencegah penyebaran Covid-19 yang cepat. Keputusan Direktorat Jenderal Imigrasi itu memperkenalkan inovasi anyar, yakni M Passport. Program M-Paspor dikembangkan untuk mempermudah proses pembuatan paspor bagi masyarakat umum. Orang dapat mendaftar untuk paspor  dan pendaftaran terhubung ke penempatan paspor menggunakan aplikasi ini.
M-Paspor  terbilang  baru  dan  diduga  banyak  masyarakat  yang  belum  mengetahui keberadaan  serta  cara  pemakaiannya,  sehingga  dibutuhkan  berbagai  macam  cara  agar masyarakat mengetahui aplikasi tersebut. Salah satu cara memperkenalkannya yaitu dengan sosialisasi.  Sosialisasi  dapat  diartikan  sebagai  sebuah  proses  yang  dilakukan  oleh  pihak tertentu kepada pihak lain dalam mempelajari suatu hal yang berguna untuk menghadirkan keefektifitasan  dalam  kehidupan  sehingga  memudahkan  dalam  melakukan  suatu  hal. Dengan  demikian,  sosialisasi  sangat  diperlukan  terhadap  masyarakat  yang  akan menggunakan  Aplikasi  M-Paspor  ini.  Jika  masyarakat  memahami  penggunaan  Aplikasi MPaspor maka dapat meminimalisir kesalahan dan kendala pada penggunaan aplikasi.
Dalam  hal  ini  Kantor  Imigrasi  Kelas  I  Khusus  TPI  Medan  merupakan  salah  satu organisasi pemerintahan yang memiliki tujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat yang melakukan pengurusan paspor yang dalam hal ini menggunakan sistem aplikasi yaitu M-Paspor  dalam  memberikan  pelayanan  publik  yang  berkualitas.  Oleh  sebab  itu  Kantor Imigrasi  Kelas  I  Khusus  TPI  Medan  sebagai  pelaksana  dari  Program  M-Paspor  harus memberikan  informasi  serta  fasilitas,  sarana  dan  prasarana  yang  mendukung  kelancaran pelaksanaan  Program  M-Paspor.  Sehubungan  dengan  hal  tersebut  realita  yang  terjadi  di Kantor  Imigrasi  Kelas  I  Khusus  TPI  Medan  adalah  adanya  beberapa  masalah  di  Kantor
E-Government Sebagai Sarana Layanan Publik : Analisis Sistem M-Paspor Pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan Kiki Wulan Dari , Nadila Lestari Gea
Imigrasi  Kelas  I  Khusus  TPI  Medan,  yakni  adanya  pembatasan  pendaftaran  jumlah  kuota yang membuat masyarakat mengeluh.  Berkaitan dengan masalah yang ditemukan beberapa di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan tersebut, pelayanan pada pengurusan paspor yang  akan  diberikan  kepada  masyarakat  dengan  menggunakan  program  M-Paspor  akan menjadikan  proses  pelayanan  nya  semakin  mudah,  mulai  dari  mengajukan  permohonan paspor,  memilih  lokasi  Kantor  Imigrasi  dan  jadwal,  tahap  pembayaran,  hingga  datang  ke Kantor  Imigrasi  untuk  pengambilan  data  biometric  dan  wawancara.  Pemohon  paspor merasa banyak manfaat yang dapat mereka ambil dengan diterapkanya M-Paspor tersebut. Tingkat pencapaian kinerja pemberi layanan yang baik ternyata dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan mutu layanan. Bermodalkan peran serta masyarakat dalam proses umpan balik ternyata mampu menjawab segala kekurangan dan tuntutan masyarakat akan kebutuhan pelayanan saat ini. Oleh karena itu tercapainya efektivitas pelaksanaan program M-Paspor  di  Kantor  Imigrasi  Kelas  I  Khusus  TPI  Medan  strategi  yang  dilakukan  untuk melakukan  terobosan  ini  adalah  dengan  merubah  paradigma  pelayanan  paspor  berupa perubahan bisnis proses dalam pelayanannya. Selain itu dilakukan pula perubahan terhadap sistem antrian karena tempat layanan yang menjadi satu serta pembayaran paspor melalui bank,  ATM,  Indomart  serta  marketplace.  Terobosan  baru  ini  harapkan  mampu meningkatkan efektivitas pelayanan dan kepuasan masyarakat ketika melakukan pelayanan permohonan paspor di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan.

## KESIMPULAN
Pelayanan Paspor pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan dapat dikatakan efektif karena pemohon dapat menyelesaikan permohonan paspor satu hari dengan syarat berkas yang lengkap mulai dari alur permohonan, foto, wawancara, sidik jari dan penyerahan slip pembayaran  serta  pengambilan  paspor  3  hari  kerja  terhitung  setelah  melakukan pembayaran  di  bank  BNI.  Namun  kekurangannya  adalah  sangat  terbatasnya  kuota  yang dibuka  di  aplikasi  M-Paspor  sehingga  banyak  yang  mengeluh  tentang  keterbatasan  slot tersebut.  Di  sisi  lain,  diperlukan  juga  sosialisasi  daerah  terkait  M-Paspor  sehingga masyarakat dapat memahami sistem tersebut dengan lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA
E-Government Sebagai Sarana Layanan Publik : Analisis Sistem M-Paspor Pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan Kiki Wulan Dari , Nadila Lestari Gea
Angguna,  Y.  Upaya  Pengembangan  E-Government  Dalam  Pelayanan  Publik  Pada  Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang. Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya. 3(1) : 80-88
Angka 1 Lampiran I Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tanggal 9 Juni 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government Blueprint  Sistem  Aplikasi  E-Government  (Internet).  Dari  :  https://adoc.pub/blue-print- sistem-aplikasi-e-government.html
Brannen, A. (2001). E-government in California: Providing services to citizens through the internet. Spectrum: the Journal of State Government, 74(2), 6-6.
Darmawan,  D,  2012,  Pendidikan  Teknologi  Informasi  dan  Komunikasi,  Bandung,  Remaja Rosda Karya
Henrikus Waruwu, Beby Masitho, Efektivitas Pelayanan Paspor Pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan, Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 43-51
Kumorotomo, 2008, Akuntabilitas Birokrasi Publik Sketsa Pada Masa Transisi, Yogyakarta,
Pustaka Belajar
Lampiran Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Mariano. Penerapan E-Government Dalam Pelayanan Publik di Kabupaten Sidoarjo. Journal of Chemical Information and Modeling, 53(9) : 1689-1699
Napitupulu,  D.  (2015).  Kajian  Faktor  Sukses  Implementasi  E-Government,  Studi  Kasus: Pemerintah Kota Bogor. Sisfo, 5.
Nugraha,  J.T.  E-Government  dan  Pelayanan  Publik  (Studi  Tentang  Elemen  Sukses Pengembangan E-Government di Pemerintah Kabupaten Sleman). Jurnal Komunikasi dan Kajian Media. 2(1) : 32-42
Nurhakim,  M.R.S.  Implementasi  E-Government  Dalam  Mewujudkan  Transparansi  Dan Akuntabilitas  Sistem  Pemerintahan  Modern.  Jurnal  Ilmu  Administrasi  Media Pengembangan dan Praktik Administrasi. 9(3) : 403-422
Pramella Yunindar Pasaribu and Bobby Briando, “Pelayanan Publik Keimigrasian Berbasis HAM Sebagai Perwujudan Tata Nilai ‘PASTI’ Kementerian Hukum Dan HAM Republik Indonesia,” Jurnal HAM 10, no. 1 (2019): 39–56.
Sianipar, 1998, Manajemen Pelayanan Masyarakat, Jakarta, Lembaga Administrasi Negara
E-Government Sebagai Sarana Layanan Publik : Analisis Sistem M-Paspor Pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan Kiki Wulan Dari , Nadila Lestari Gea
Sulagna,  S.  (2018).  Book  Review:  Indrajit  Paul  and  Tuhin  Ghosh,  Natural  Hazards Management in Asia.