## Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam Urusan Konkuren Bidang Pelayanan Dasar di Kota Serang
Rizki Ramadhan, 1 Aidul Fitriciada Azhari
1 Universitas Muhammadiyah Surakarta Email: ramaraizmadali89@gmail.com

## Abstrak
Artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menguraikan permasalahan tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam urusan konkuren bidang pelayanan dasar di Kota Serang. Diketahui untuk urusan yang berkaitan dengan pelayanan dasar berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, diantaranya : a. Pendidikan; b. Kesehatan; dan c. Sosial. Artikel ini merumuskan masalah : 1. Apa saja permasalahan di Kota Serang ? 2. Faktor-Faktor apa yang mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial di Kota Serang ?. Penulis mengidentifikasi menjadi empat pokok permasalahan yaitu : a. Belum optimalnya kondisi dan ketersediaan infrastruktur wilayah; b. Belum optimalnya inovasi dan rendahnya daya saing perekonomian  daerah;  c.  Belum  optimalnya  penyelenggaraan  tata  kelola  pemerintahan;  dan  d. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial. Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian deskriptif analitis. Dari empat permasalahan diatas, pemerintah daerah harus segera merancang dan menata kembali program skala prioritas dalam rencana kerja setiap satu tahun yang dikenal dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan pada akhirnya diharapkan berdampak besar bagi masyarakat serta terlaksananya pemerintah daerah berdasarkan prinsip good governance.
Kata Kunci: pemerintah daerah, kewenangan, urusan konkuren

## Abstract
This article aims to identify and describe problems regarding the implementation of local government in concurrent affairs of the basic services in Serang. Basic services based on Law Number 23 of 2014, include: a. education; b. Health; and c. Social. This article formulates the following problems: 1. What are the problems in Serang?, 2. What factors that influence the implementation of local government in education, health, and social affairs in Serang?. The author identifies four main problems: a. The condition and availability of regional infrastructure is not optimal; b. lack of innovation and low competitiveness of the regional economy; c. The implementation of governance is not yet optimal; and d. The implementation of local government in education, health and social affairs is not yet optimal. This research uses analytical descriptive research. Based on the four problems mentioned earlier, the local government should immediately design and reorganize priority scale programs in the Regional Development Work Plan (RKPD). It is hoped that it will have good impact toward the community and the implementation of local government based on the principles of good governance.
Keywords: local government, authority, concurrent affair
Vol. 4 No. 1 Juni 2021 DOI 10.24090/volksgeist.v4i1.4800

## Sejarah Artikel
Dikirim: 02 Mei 2021 Direview: 12 Juni 2021 Diterima: 25 Juni 2021 Diterbitkan: 29 Juni 2021

## PENDAHULUAN
Plato menyatakan penyelenggaraan ne- gara yang baik adalah yang berdasarkan pada hukum yang baik. 1 Negara Indonesia sebagai negara yang berdaulat tentu memiliki suatu konstitusi, dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang ber- bentuk Republik”, sebagai negara kesatuan dan memiliki konstitusi yang jelas tentu kewajiban negara adalah memperkuat bentuk negara, cara memperkuat bentuk negara tersebut dinyatakan pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 37 ayat (5) bahwa “Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat di- lakukan perubahan”. Hukum pada pokoknya adalah produk pengambilan keputusan ditetap- kan oleh fungsi-fungsi kekuasaan negara yang mengikat subjek hukum dengan hak-hak dan kewajiban hukum berupa larangan ( prohibere ), atau keharusan ( obligatere ), ataupun kebolehan ( permittere ). 2
Diketahui dalam negara kesatuan ( unitary state ) memiliki dua sistem yaitu: sistem sen- tralisasi ( unitary state by centralization ) dan sistem desentralisasi ( unitary state by decen- tralization ). Negara kesatuan dengan sistem de- sentralisasi memiliki lima varian model yaitu:
1. Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi yang sentralistik;
2.  Negara kesatuan sistem desentralisasi yang desentralistik;
1 Nurul Qamar, Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013), 24.
2 Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang (Jakarta: Rajawali Pres, 2011), 7.
3.  Negara kesatuan sistem desentralisasi yang proporsional;
4.  Negara kesatuan sistem desentralisasi yang federalistik;
5.  Negara kesatuan sistem desentralisasi yang konfederalistik. 3
Dari lima macam varian model di atas, ternyata Indonesia pernah menggunakan desentralisasi federalistik yang dijalankan dalam UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 32 Tahun 2004. 4
Mengaktualisasikan tujuan nasional, tentu menimbulkan perubahan dalam undang- undang pemerintahahan daerah, sehingga adanya perubahan antara pusat dan daerah yang begitu menarik untuk dikaji. Masalah timbul dalam prakteknya yaitu mengenai tarik menarik kepentingan jelas merupakan hal yang tidak dapat dihindarkan dan kelaziman negara yang berbentuk kesatuan adalah kewenangan yang diberikan oleh pusat kepada daerah sangat terbatas. 5 Dari hal tersebut lahirlah Pemerintahan Daerah Kota Serang berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2007. Secara administratif Kota Serang dibagi dalam 6 kecamatan, 67 kelurahan, dan Kota Serang merupakan pusat pemerintahan Provinsi Banten.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah memberikan kewenangan namun begitu terbatas dan terlihat tidak mudah bagi pemer- intah untuk merelakan kekuasaan “ devolusi” kepada daerah. 6 Setelah diberikannya kewenan-
3 Astin Riyanto, Aktualisasi Negara Kesatuan Setelah Perubahan Atas Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Bandung: Disertasi Universitas Padjajaran, 2006), 73.
4 Mahmuzar, “Model Negara Kesatuan Republik Indonesia Di Era Reformasi,” Jurnal Hukum Dan Pembangunan 50, no. 2 (2020): 33.
5 Ni’matul Huda, Hukum Pemerintahan Daerah (Bandung: Nusamedia, 2010), 1.
6 Achmad Fauzi, “Otonomi Daerah Dalam Kerangka Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan
Vol. 4 No. 1 Juni 2021 DOI 10.24090/volksgeist.v4i1.4800
gan, tentu harus diperkuat dan pelayanan di pemerintahan daerah berdasarkan prinsip good governance sebagaimana proses penyelengga- raan pemerintahan daerah dalam rangka mewu- judkan pemerintahan yang demokratis, bersih, transparan, dapat di pertanggungjawabkan, efektif  dan  efisien. 7 Good governance meru- pakan wujud nyata dalam penyelenggaraan pemerintahan negara yang bersih atau tata kelo- la yang baik dan benar. 8 Fakta dilapangan nyat- anya perlu adaya percepatan atas kewenangan yang telah diberikan pemerintah ke pemerintah Kota Serang yang berstatus Ibukota Provinsi Banten dan tertinggalnya dalam pembangunan, hal ini diamini oleh Hasan Basri selaku Wakil Ketua DPRD Kota Serang 2019-2024 yang mengatakan “Memang belum ideal untuk dise- but  menjadi  Ibukota  Provinsi  Banten,  bahkan menyebutkan kalau daerahnya ini masih belum sepadan jika harus dibandingkan dengan dae- rah ibukota provinsi lain di Indonesia”. 9 Ten- tunya ini perlu adanya evaluasi dalam penye- lenggaraan di pemerintahan Kota Serang yang merupakan ibukota provinsi, seyogyanya men- jadi etalase kota yang harus berbenah diri dari berbagai aspek. Hal ini begitu sangat penting dikarenakan berdasarakan sumber informasi, bahwa Gubernur Banten mengaku malu men - dengar keluhan kalau ibukota Provinsi Papua lebih baik ketimbang ibukota Provinsi Banten. 10
Daerah Yang Baik,” Jurnal Spektrum Hukum 16, no. 1 (2019): 121.
7 Yulia Neta, “Model Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Yang Baik Di Daerah Otonom Baru,” Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum 6, no. 2 (Agustus 2012): 2. 8 Jopinus Saragih G, “Reformasi Aparatur Negara Untuk Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan Yang  Baik  Dan  Benar  (Good  Governance,” Majalah Ilmiah Widya 29, no. 319 (April 2012): 18.
9 “Kota  Serang  Dinilai  Belum  Layak  Jadi  Ibu Kota Provinsi | Republika Online,” accessed June 21, 2021, https://www.republika.co.id/berita/q2e19d430/ kota-serang-dinilai-belum-layak-jadi-ibu-kota-provinsi.
10 “Kota Tak Ideal, Pemkot Serang Salahkan Provinsi Banten | Republika Online,” accessed June 21, 2021, https://www.republika.co.id/berita/q54lww377/
Artikel ini merumuskan masalah: Apa saja permasalahan di Kota Serang dan faktor- faktor apa yang mempengaruhi penyelengga- raan pemerintahan daerah bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial di Kota Serang. Sehingga artikel ini untuk mengetahui dan menguraikan permasalahan tentang penyelenggaraan pemer- intahan daerah dalam urusan konkuren bidang pelayanan dasar di Kota Serang. Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian deskriptif analitis, meliputi isi dan struktur hukum posi- tif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna suatu aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam pe- nyelesaian permasalahan  hukum yang menjadi objek kajian. 11 Teknik pengumpulan data meng- gunakan bahan hukum primer bersumber dari peraturan perundang-undangan dan bahan hu- kum sekunder meliputi buku-buku dan jurnal. 12 Teknik data penelitian ilmiah ini berdasarkan studi dokumen dan observasi, data yang digu- nakan untuk menganalisis menggunakan anali- sis kualitatif.

## PEMBAHASAN

## Negara Kesatuan dan Kewenangan Peme­ rintahan Daerah.
Negara merupakan organisasi besar yang dikelola secara bersama-sama, modern, dan terbuka. Negara menjadi tumpuan harapan dari rakyatnya untuk secara bersama-sama menca- pai tujuan tertentu yang secara normatif digaris- kan oleh the founding father dan secara umum dituangkan dalam konstitusi. 13 Negara meru- pakan gejala kehidupan umat manusia mod-
kota-tak-ideal-pemkot-serang-salahkan-provinsi-banten.
11 M. Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 107.
12 I.Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum (Jakarta: Prenada Media, 2016), 8.
13 Samsul Wahidin, Distribusi Kekuasaan Negara Indonesia (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 5.
Vol. 4 No. 1 Juni 2021 DOI 10.24090/volksgeist.v4i1.4800
ern, dimana konsep negara berkembang mulai dari bentuknya yang paling sederhana sampai ke yang paling kompleks di zaman sekarang. Teori mengenai susunan organisasi negara yang selama berabad-abad dipahami terdiri atas tiga kemungkinan bentuk, yaitu negara kesatuan ( unitary state atau eenheidsstaat ), negara serikat atau federal ( bondstaat ), dan negara konfederasi ( confederation ). 14 Kemu- dian berkembang di zaman sekarang bentuk negara diklasifikasikan menjadi dua yaitu neg - ara kesatuan ( unitary state, eenheidsstaat ) dan negara serikat ( federal, bonds-staat ) saja. 15
Mengenai termenologi kesatuan dalam negara kesatuan diungkapkan oleh Jimly As- shiddiqie, bahwa istilah kesatuan yang bersifat persatuan itu harus dikembalikan kepada bu- nyi rumusan sila ketiga dalam Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia bukan Kesatuan Indonesia yang dimana menurut jimly, persatuan istilah filsafat dan prinsip bernegara, sedangkan kes - atuan adalah istilah bentuk negara yang bersifat teknis dan telah termaktub dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (1) yaitu “Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik”. Negara kesatuan merupakan konsepsi tentang bentuk negara dan republik adalah konsepsi mengenai bentuk pemerintahan yang dipilih dan telah ditetapkan pada UUD 1945. 16 Dik- etahui Negara kesatuan memiliki dua sistem : sistem sentralisasi ( unitary state by centraliza- tion ) dan sistem desentralisasi ( unitary state by decentralization ). Dalam hal ini akan ditekank- an pada negara kesatuan sistem desentralisasi, sebagaimana menurut C.F. Strong mengemu- kakan ciri negara kesatuan yang desentralis- tis yaitu kekuasaan tertinggi di Pemerintah
14 Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2016), 6.
15 Dossy Iskandar Prasetyo dan Bernard L, Ilmu Negara (Surabaya: Srikandi, 2005), 33.
16 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi Dan Konstitualisme (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), 213.
Pusat, negara kesatuan yang didesentralisasi- kan, meskipun kekuasaan pemerintah dapat dilimpahkan kepada pemerintah daerah namun keputusan terakhir tetap berada di pemerintah pusat. 17 Dalam negara kesatuan hanya ada satu pemerintah, yaitu pemerintah pusat. Pemerintah daerah dibentuk hanya untuk memudahkan dan mengoptimalkan pelaksanaan urusan pemerin- tah yang ada di daerah agar lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat daerah.
Jika dicermati berdasarkan konsep otonomi daerah, wewenang yang ada pada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri adalah merupakan wewenang delegasi, dalam hal ini Plilipus M. Hadjon menyatakan otonomi daerah pada dasarnya adalah wewenang delegasi. Untuk memperjelas perbedaan mendasar antara wewenang atribusi, delegasi, dan mandat, berikut ini skema tentang perbedaan tersebut: 18
Tabel 1. Skema dari Perbedaan Sumber Kewenangan

## ATRIBUSI
Cara Perolehan Perundang-undangan Kekuatan Mengikatnya Tetap melekat sebelum ada perubahan peraturan perundang-undangan Tanggung Jawab dan Tanggung Gugat Penerima wewenang bertanggung jawab mutlak akibat yang timbul dari wewenang Hubungan Wewenang Hubungan hukum pembentuk undang undang dengan organ pemerintahan
17 Bagir  Manan, Perjalanan Historis Pasal 18 UUD 1945 (Jakarta: UNISKA, 1993), 3.
18 Sadjijono, Bab-Bab Pokok Hukum Administrasi (Yogyakarta: PRESSindo, 2008), 67.
DOI 10.24090/volksgeist.v4i1.4800 DELEGASI Cara Perolehan Pelimpahan Kekuatan Mengikatnya Dapat dicabut atau di tarik kembali apabila ada pertentangan atau penyimpangan Tanggung Jawab dan Tanggung Gugat Pemberi wewenang (delegans) melimpahkan tanggung jawab dan tanggung gugat kepada penerima wewenang ( delegataris) Hubungan Wewenang Berdasarkan atas wewenang atribusi yang dilimpahkan kepada delegataris MANDAT Cara Perolehan Pelimpahan Kekuatan Mengikatnya Dapa ditarik atau di gunakan sewaktu waktu oleh pemberi wewenang Tanggung Jawab dan Tanggung Gugat Berada pada pemberi mandat Hubungan Wewenang Hubungan yang bersifat internal antara bawahan dengan atasan
Secara teoritis penyerahan wewenang oleh pemerintah kepada pemerintah daerah dikenal sebagai sistem rumah tangga daerah. Sistem rumah tangga daerah adalah tatanan yang ber- sangkutan dengan cara membagi wewenang, tugas, dan tanggung jawab mengatur, mengu- rus urusan pemerintahan antara pusat dan dae- rah. 19 Menurut Bagir Manan, wewenang dalam
19 Philipus Hadjon M. dkk, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia , vol. IX (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005), 79.
bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan ( macht ). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengand- ung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri ( zelfregelen ) dan mengelola sendiri ( zelfbesturen ), sedangkan kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyeleng- garakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Vertikal berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam satu tertib ikatan pemer- intahan negara secara keseluruhan. 20 Kewenan- gan diberikan secara atribusi kepada pemer- intah daerah dalam penelitian ini dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang  Pemerintahan  Daerah  khususnya  Ba - gian Ketiga urusan konkuren Pasal 11 dan 12. Urusan pemerintahan kokuren merupakan salah satu unsur dari klasifikasi urusan pemerintahan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.  Definisi  tentang  urusan  pemerintahan yang bersifat konkuren adalah urusan pemerin- tahan diluar urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan sepenuhnya pemerintah, yang dis- elenggarakan bersama oleh pemerintah, pemer- intahan daerah provinsi, dan pemerintahan dae- rah kabupaten/kota. 21
Desentralisasi menurut Hoogerwarf meru- pakan pengakuan atau penyerahan wewenang oleh badan-badan publik yang lebih tinggi kepada badan-badan publik yang lebih ren- dah kedudukanya untuk secara mandiri dan berdasarkan kepentingan sendiri mengambil keputusan di bidang pengaturan ( regelendaad ) dan di bidang pemerintahan ( bestuursdaad ). 22 Menurut M. Friedman menjelaskan bahwa sus- btansi hukum perlu dibuat untuk mengatur dan
20 dkk, IX:102.
21 PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota , n.d.
22 Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015), 294.
Vol. 4 No. 1 Juni 2021 DOI 10.24090/volksgeist.v4i1.4800
memperbaharui kehidupan masyarakat. 23 Un- tuk itu adanya regulasi yang mengatur tentang urusan pemerintah konkuren, yang merupakan landasan hukum pelaksanaan otonomi daerah dan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan daerah yaitu provinsi, ka- bupaten/kota.
Urusan pemerintahan wajib adalah uru- san pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang terkait den- gan pelayanan dasar (basic services) bagi ma- syarakat, seperti pendidikan dasar, kesehatan, lingkungan hidup, sosial, kependudukan dan sebagainya. Urusan pemerintahan yang bersi- fat pilihan adalah urusan pemerintahan yang diprioritaskan oleh pemerintahan daerah un- tuk diselenggarakan yang terkait dengan upa- ya mengembangkan potensi unggulan (core competence) yang menjadi kekhasan daerah. 24
Pemahaman kekuasaan dalam aspek hukum, dimaknai sebagai sebuah wewenang, tetapi kekuasaan dalam pengertian ini bukanlah suatu kekuasaaan yang dapat berdiri sendiri, melain- kan keberadaan kekuasaan tidak dapat dipisah dari lembaganya, kekuasaan dalam arti we- wenang dikatakan sebagai suatu kekuasaan yang telah dilembagakan. 25 Oleh karena itu otonomi daerah pada akhirnya menimbulkan dampak yang sangat besar bagi pemerintahan daerah, hal ini dikarenakan dengan berlaku- nya undang-undang pemerintahan daerah maka pemerintahan daerah mempunyai wewenang penuh dalam mengadakan pembangunan di daerahnya. 26
23 Hariyanto Hariyanto, “Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila,” Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi 1, no. 1 (June 7, 2018): 56–57, https://doi.org/10.24090/volksgeist. v1i1.1731.
24 PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Bagian Umum. 25 Jeddawi Murtir H, Negara Hukum Good Governance Dan Korupsi Di Daerah (Yogyakarta: Total Media, 2011), 5.
26 Rozali Abdullah, Pelaksanaan Otonomi Luas

## Permasalahan yang Terdapat Di Pemerintah
Kota Serang.
Pelaksanaan desentralisasi pada masa re- formasi pada hakikatnya membawa angin segar bagi pemerintah daerah untuk berkiprah lebih nyata di tengah-tengah masyarakat yang diayo- minya. Namun, pada prinsipnya masyarakat ti- dak dapat menutup mata dari kendala empiris yang muncul dalam pelaksanaan desentral- isasi khususnya dalam hal pembangunan dae- rah. Tentu pembangunan disuatu daerah harus melibatkan semua pihak, baik dari tingkat pusat sampai tingkat daerah termasuk kecamatan, kelurahan, hingga pihak swasta. Selanjutnya ditemukan permasalahan dalam pembangunan daerah di Kota Serang, dimana penulis mengi- dentifikasi  menjadi  tiga  pokok  permasalahan yang didapat berdasarkan penelitian pustaka dan lapangan yang telah diolah sebagai berikut: 1.  Belum optimalnya kondisi dan ketersediaan infrastruktur wilayah, dengan penjelasan yaitu:
a. Ketersediaan dan kondisi jalan yang ku rang  memadai  bagi  ter se  leng gara- nya fungsi kota yang optimal (ja- lan kota dalam kondisi baik sebesar 65,50 persen dan jem batan dalam kondisi baik se besar 84,62 persen), diiringi dengan problem kemacetan dan genangan air di beberapa titik ruas jalan, serta kondisi drainase yang kurang berfungsi dengan baik meru- pakan penyebab utama kerusakan jalan di samping tonase angkutan ba- rang yang seringkali tidak terkendali;
b. Ketersediaan dan kondisi infrastruk- tur perhubungan yang kurang mema- dai, tergambar dari minimnya keterse- diaan Penerangan Jalan Umum (PJU), belum optimalnya fungsi keberadaan halte dan rambu lalu lintas, penga-
Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 12.
Vol. 4 No. 1 Juni 2021 DOI 10.24090/volksgeist.v4i1.4800
wasan trayek angkutan umum, dan pengolaan perparkiran dan terminal tidak terintegrasi;
c. Kondisi dan ketersediaan infrastruk- tur perumahan dan permukiman yang tergambar dari masih adanya kawasan kumuh sekitar 1,34 persen dari luas wilayah Kota Serang, rumah tangga bersanitasi sebesar 79,28 persen, rumah tangga pengguna air bersih sebesar 39,01 persen pada Tahun 2020;
d. Kondisi dan ketersediaan infrastruk- tur penunjang Smart City yang belum optimal dan memadai dalam mendu- kung pengelolaan dan implementasi teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. 27

## 2.  Belum optimalnya inovasi dan rendahnya
daya saing perekonomian daerah, dengan penjelasan yaitu :
a.  Masih adanya ketimpangan dan ke- miskinan, dikarenakan belum opti- malnya cakupan masyarakat miskin yang terlayani jaminan kesehatan, serta penanganan dan pemberdayaan sosial;
b.  Tingginya tingkat pengangguran, di-
karenakan rendahnya ketersediaan la- pangan kerja, rendahnya minat kewi- rausahaan masyarakat, rendahnya kompetensi dan daya saing tenaga ker- ja sesuai kebutuhan pasar kerja, dan belum optimalnya pembinaan hubun- gan industrial;
c. Rendahnya daya saing dan pertumbu- han koperasi dan UMKM, disebabkan oleh rendahnya koperasi sehat, ter- batasnya akses permodalanda pema-
27 Rancangan Perda Kota Serang Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2019 Tentang RPJMD Kota Serang 2018-2023 , n.d., IV–4.
saran, rendahnya daya saing produk IKM;
d.  Belum optimalnya pertumbuhan sek - tor perdagangan serta pengendalian stabilitas harga dan pasokan barang, yang disebabkan oleh belum optimal- nya pengelolaan dan penataan pasar, serta belum optimalnya pembinaan pedagang dan PKL;
e. Belum optimalnya ketahanan pangan daerah,  disebabkan  oleh  ke  ter  gan- tungan ketersediaan pangan utama dari daerah sekitar yaitu sebesar 80,00 persen;
f.  Belum  o ptimalnya jumlah dan daya saing produksi pertanian, belum op- timalnya pembinaan terhadap petani dan nelayan, terbatasnya sarana dan prasarana pertanian dan perikanan;
g.  Belum  optimalnya  pengelolaan  pari - wisata dan kontribusi pariwisata ter hadap perekonomian daerah, di- sebabkan oleh belum optimalnya pen- gelolaan obyek dan destinasi wisata, infrastruktur penunjang wisata, dan promosi obyek dan destinasi wisata. 28
3.  Belum  optimalnya  penyelenggaraan tata kelola pemerintahan, dengan penjelasan yaitu :
a. Belum  optimalnya  integrasi  sistem
perencanaan, penganggaran, pengen- dalian dan pengelolaan keuangan dan aset daerah, implementasi SPIP dan kapabilitas APIP, sistem manajemen SDM aparatur, dan belum optimal- nya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang sudah hampir 14 tahun masih bersengketa dengan pemda Ka- bupaten Serang;
28 Rancangan Perda Kota Serang Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2019 Tentang RPJMD Kota Serang 2018-2023 , IV–6.
Vol. 4 No. 1 Juni 2021 DOI 10.24090/volksgeist.v4i1.4800
b. Belum optimalnya pelayanan publik,
disebabkan oleh belum optimalnya penyusunan dan penerapan SOP dan SPM, sarana prasarana pelayanan publik, penggunaan teknologi infor- masi dalam pelayanan publik, dan bu- daya kerja aparatur;
c. Masih adanya gangguan keindahan, ketentraman dan ketertiban (K3) yang disebabkan oleh kurangnya kesada- ran dan kepatuhan masyarakat untuk menjaga keindahan, ketertiban dan ketentraman.
Dari tiga permasalahan diatas, pemerintah daerah harus segera merancang dan menata kembali program skala prioritas dalam rencana kerja setiap satu tahun yang dikenal dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) berdasarkan ketentuan Permendagri 90 Tahun 2019  tentang  Klasifikasi,  Kodefikasi,  dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang harus disesuaikan dengan perencanaan pembangunan nasional. Melihat fakta lapangan dan perlu di prioritaskan yang berdampak langsung terhadap masyarakat yaitu menyoal infrastruktur yang dikarenakan infrastruktur fasilitas umum 35% masih belum memadai dan perlu segera dirampungkan. Kemudian program prioritas selanjutnya adalah penyelenggaraan tata kelola pemerintahan, karena ini merupakan hal yang langsung berhadapan dengan masyarakat khususnya mengenai pelayanan dan aset daerah yang sampai hari ini masih bersengketa dengan pemerintah daerah lain. Hal ini dinilai perlu segera dituntaskan karena ini merupakan kunci keberhasilan dan daya saing daerah.
Permasalahan dan Faktor yang Mem penga­ ruhi Penyelenggaraan Pemerintahan Da e­ rah Bidang Pendidikan, Kesehatan, Dan So­ sial Di Kota Serang.
Dijelaskan bahwa urusan konkuren yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara pemer- intah pusat dan daerah provinsi dan daerah ka- bupaten/kota. Berikut ini tabel yang menjelas - kan skema urusan pemerintahan berdasarkan konkuren.
Tabel 2. Skema Urusan Pemerintahan Konkuren.
Wajib Pilihan Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Potensi dan Keunggulan Daerah 1.  Pendidikan; 2.  Kesehatan; 3.  PU PR; 4.  Sosial; 5.  Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman;
6.  Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. 1.  Tenaga kerja; 2.  Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; 3.  Pangan; 4.  Pertanahan;
5. Lingkungan hidup;
6.  Adm. Kependidikan dan Pencatatan Sipil;
7.  Pengendalian
Pendudukan dan
KB;
8.  Perhubungan; 9.  Kominfo; 10. Koperasi dan
UKM; 11. Penanaman Modal; 12. Kepemudaan dan Olahraga;
13. Persandian;
14. Kebudayaan; 15. Perpustakaan dan kearsipan; 1.  Kelautan dan
Perikanan; 2.  Pariwisata; 3.  Pertanian; 4.  Kehutanan; 5.  Energi dan Sumber Daya Mineral;
6.  Perdagangan;
7.  Perindustrian; 8.  Transmigrasi.

## Urusan Berbasis
Ekosistem 1.  Kehutanan; 2.  Pertambangan; 3.  Kelautan; 4.  Perikanan.
Diakui bahwa penyelenggaraan pemer- intahan daerah sedikit banyaknya dipengaruhi oleh faktor-faktor. Faktor Pertama adalah poli- tik hukum. Politik hukum sebagai kebijakan dasar penyelenggaraan negara atau daerah dan
Vol. 4 No. 1 Juni 2021 DOI 10.24090/volksgeist.v4i1.4800
begitu mempengaruhi karena kondisi politik di daerah tersebut. 29 Faktor Kedua , dipengaruhi pula oleh kondisi kinerja keuangan pemerin- tahan daerah yang diketahui sumber pendapa- tan daerah kota serang paling banyak bukan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) melainkan dari dana perimbangan. Dijelaskan bahwa dana perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khu- sus (DAK) baik itu dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. 30 Faktor Ketiga , Kepe- mimpinan kepala daerah dalam memimpin dan inovasi dari daerah tersebut. Tiga faktor inilah yang menjadi sumber masalah utama dan ber- dasarkan pada kondisi nyata pemerintahan Kota Serang merupakan ibukota provinsi yang masih jauh dari harapan sebagai etalase peradaban.
Kondisi politik hukum, keuangan pemerintahan daerah, dan kepemimpinan kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah secara langsung berdampak pada bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial. Hal ini tercermin dari sektor kebijakan dan sektor bantuan yang mempengaruhi capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu dimensi kesehatan (tergambar dari Angka Harapan Hidup), dimensi pendidikan (tergambar dari Rata-rata Lama Sekolah, Angka Harapan Sekolah), dan dimensi ekonomi. Dengan kondisi yang begitu dipengaruhi oleh kondisi politik, tetapi kerja pemerintahan begitu dinamis dan nyatanya setiap tahun nilai IPM Kota Serang terus meningkat dari Tahun 2016 sebesar 71,09, meningkat menjadi 72,16 pada Tahun 2020, namun capaian tersebut masih tertinggal dari beberapa  kabupaten/kota  di  Provinsi  Banten
29 Agus Darmawan, “Politik Hukum Penguatan Desentralisasi Fiskal Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Daerah,” Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum 8, no. 1 (2014): 115.
30 Keren Debora dkk, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Daerah Di Kota Manado,” Jurnal  Berkala  Ilmiah  Efisiensi 20, no. 2 (2020): 2.

## atau bahkan lebih rendah dari rata-rata IPM Provinsi Banten pada Tahun 2020 yang sebesar
72,45.
Dari pengamatan dilapangan berdasarkan data yang diperoleh didapatkan rumusan per- masalahan yang berhubungan dengan peny- elenggaraan pemerintahan daerah khususnya tentang pendidikan, sebagai berikut:
1. Masih rendahnya cakupan pendidikan anak usia dini, dimana Angka Partisipasi PAUD Tahun 2019 sebesar 89,93 persen;
2.  Belum  optimalnya  penyelenggaraan
pelayanan pendidikan dasar dan kesetaraan, dimana capaian untuk Harapan Lama Sekolah sebesar 12,78 Tahun (Tahun 2020), Angka Rata-rata Lama  Sekolah  sebesar  8,76  persen (Tahun 2020), Angka Melek Huruf sebesar 99,98 persen (Tahun 2019), APM SMP sederajat Tahun 2019 sebesar 99,45 persen;
3.  Belum  terpenuhinya  sarana  dan  pra-
sarana penunjang layanan pendidi- kan dasar, diantaranya gedung SD/MI berkondisi baik sebesar 94,25 persen dan gedung SMP/MTs berkondisi baik sebesar 94,00 persen pada Ta- hun 2019, serta jumlah dan kualifikasi guru dan tenaga kependidikan belum memenuhi standar, sebagai gamba- ran rasio rata-rata jumlah guru SD terhadap jumlah murid SD per kelas sebesar 1:40 yang seharusnya standar 1:32.
Kemudian pengamatan dilapangan juga menemukan permasalahan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya tentang kesehatan, sebagai berikut:
1.  Angka Usia Harapan Hidup (UHH) Tahun 2020 sebesar 68,00 tahun, dibawah  rata-rata  Provinsi  Banten sebesar 69,96 tahun;
Vol. 4 No. 1 Juni 2021 DOI 10.24090/volksgeist.v4i1.4800
2.  Terbatasnya sarana dan prasarana kesehatan untuk akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan;
3.  Belum  optimalnya  Perilaku  Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di masyara - kat;
4.  Masih ditemukannya kasus Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), gizi buruk (stunting) dan kasus penyakit menular, yaitu pada Tahun 2019 masih ditemukan jumlah kasus AKI sebanyak 23 kasus dan Ta- hun 2020 menurun yaitu sebanyak 17 kasus, AKB pada Tahun 2019 seban - yak 29 kasus (0,22 persen), persen- tase gizi buruk pada Tahun 2019 sebanyak 0,17 persen dan Tahun 2020 sebanyak 0,22 persen, cakupan Linakes  (fasilitas  kesehatan)  sebesar
95,18 persen;
5.  Masih belum idealnya jumlah tenaga dokter dan paramedik, yaitu rasio medis (dokter dan dokter gigi) per 1000 penduduk sebesar 0,0072 dan rasio paramedis (Bidan dan Perawat) per 1000 penduduk sebesar 0,0037 pada Tahun 2020;
6.  Masih ada masyarakat yang belum menjadi  peserta  BPJS,  sedangkan keikutsertaan masyarakat dalam BPJS terdapat pada Program Srategis
Nasional (PSN), yaitu pada tahun 2019 target UHC sebesar 95 persen;
7.  Terjadinya pandemi COVID-19 ber- pengaruh terhadap derajat kesehatan masyarakat Kota Serang dikarenakan penyebaran COVID-19 yang begitu tinggi dan berpotensi pada kualitas kesehatan masyarakat sampai hari ini.
Kemudian pengamatan dilapangan juga menemukan permasalahan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya tentang sosial, sebagai berikut:
1.  Rehabilitasi sosial dasar bagi penyan- dang disabilitas terlantar yang jauh dari target capaian;
2.  Rehabilitasi sosial dasar untuk lanjut usia, gelandangan, dan kebencanaan terlantar yang belum maksimal dik- arenakan tidak memiliki sarana dan prasarana, bahkan gedung dinas sos- ial kota serang sampai hari ini masih tidak permanen;
3.  Persentasi penduduk miskin di kota serang ditahun 2020 mengalami pe- naikan sebesar 6.06 persen yang dia- kibatkan oleh pandemi COVID-19 dan naiknya angka pengangguran di kota serang menjadi 10,6 persen.
4. Menurunya anggaran dinas sosial kota serang pada tahun 2021 dikarenakan dampak refocosing yang disesuaikan dengan ketentuan perundang-undang- an.
Dari uraian tersebut perlu sinkronisasi dengan visi dan misi dari kepala daerah terpilih periode 2018-2023 yang sangat perlu dimani- festasikan dalam RKPD dan RPJMD sehingga ditemukan solusi dari empat permasalahan tersebut dan perlu diketahui bahwa penyeleng- garaan pemerintahan di daerah ada pada tang- gung jawab kepala daerah yang berdasarkan asas desentralisasi, dekosentrasi, dan tugas pembantuan. 31 Pemerintah dibentuk dan dipilih secara langsung berfungsi untuk melayani atau sebagai pelayanan masyarakat. 32 Dijelaskan oleh Rasyid menyatakan bahwa fungsi-fungsi pemerintahan terbagi menjadi empat bagian, yaitu: a. Pelayanan ( Public Service ); b. Pem- bangunan ( Development ); c. Pemberdayaan ( Empowering ); d. Pengaturan ( Regulation ). 33
31 Pasal 1 angka 9 pasal 5 ayat 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah , n.d.
32 Zaidan Nawawi, Manajemen Pemerintahan (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2015), 25.
33 Muhadam  Labolo, Memahami Ilmu
Vol. 4 No. 1 Juni 2021 DOI 10.24090/volksgeist.v4i1.4800
Rasyid mengemukakan bahwa untuk mengeta- hui suatu masyarakat, maka lihatlah pemerin- tahannya. Artinya, fungsi-fungsi pemerintahan yang dijalankan pada saat tertentu akan meng- gambarkan kualitas pemerintahan itu sendiri. Jika pemerintahan dapat menjalankan fungsi- fungsinya dengan baik, tugas pokok selanjut- nya menurutnya adalah bagaimana pelayanan dapat membuahkan keadilan, pemberdayaan yang membuahkan kemandirian, serta pemban- gunan yang menciptakan kemakmuran. 34
Permasalahan di Kota Serang yang ber- tahun-tahun tidak selesai diperiodesasi kepala daerah yang lama, dengan visi dan misi kepala daerah yang baru sedikit demi sedikit mulai ter- lihat perbaikan khususnya dalam penataan sum- ber daya manusia yang dintaranya dalam sektor pelayanan pendidikan, kesehatan, dan sosial yang walaupun belum sempurna dan diketahui dalam periodesasi kepala daerah yang terpilih saat ini telah mengeluarkan regulasi yang cu- kup efektif dengan adanya Perda Kota Serang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, kemudian sedang dalam pemba- hasan yaitu Raperda Kota Serang tentang Pe- nyelenggaraan Kesehatan, dan dirasa perlu ad- anya pembaharuan Perda Kota Serang Nomor Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sehingga menyesuaikan dengan visi dan misi kepala daerah, keterli- batan masyarakat yang lebih besar dan lebih pro kepada disabilitas.
Selanjutnya atas penyelenggaraan pemer- intahan daerah yang dipengaruhi oleh faktor politik hukum, keuangan pemerintahan daerah, dan kepemimpinan kepala daerah yang semu- lanya merupakan hambatan, diperiodesasi saat ini dapat dirubah menjadi solusi yang efektif dalam menjalankan pemerintahan daerah dan tentu masyarakat punya harapan besar kota
Pemerintahan Suatu Kajian, Teori, Konsep, Dan Pengembangannya (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), 32.
34 Labolo, 33.
yang dicintainya lebih baik dan terlaksananya pemerintah daerah berdasarkan prinsip good governance .

## PENUTUP
Undang-undang pemerintahan daerah yang terbaru terdapat aturan mengenai penyelengga- raan pemerintahan daerah berdasarkan urusan konkuren. Terkait ini ada empat pokok perma- salahan yang terjadi di kota Serang. Pertama , Belum optimalnya kondisi dan ketersediaan in - frastruktur wilayah; kedua, belum optimalnya inovasi dan rendahnya daya saing perekono- mian daerah; ketiga, belum optimalnya peny- elenggaraan tata kelola pemerintahan; keempat , belum optimalnya penyelenggaraan pemerin- tahan daerah bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial. Meskipun bidang Pendidikan telah memiliki Perda Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan namun belum efektif dan efesien dalam urusan PAUD, bidang Kesehatan yang ternyata belum memiliki Per- da tentang urusan kesehatan, sedangkan Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial belum efektif dan efisien dalam  masalah disabilitas dan anak jalanan. Penyelenggaraan pemerintahan daerah dipen- garuhi oleh faktor-faktor antara lain: Pertama , politik hukum. Politik hukum sebagai kebijakan dasar penyelenggaraan negara atau daerah dan begitu mempengaruhi karena kondisi politik di daerah tersebut. Kedua, dipengaruhi pula oleh kondisi kinerja keuangan pemerintahan daerah yang diketahui sumber pendapatan daerah kota Serang paling banyak bukan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) melainkan dari dana perim- bangan. Ketiga , Kepemimpinan kepala daerah dalam memimpin dan inovasi dari daerah terse- but. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus segera merancang dan menata kembali pro- gram skala prioritas dalam rencana kerja setiap satu tahun yang dikenal dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Maka dengan
Vol. 4 No. 1 Juni 2021 DOI 10.24090/volksgeist.v4i1.4800
otonomi daerah dampak yang sangat besar bagi masyarakat dan pemerintahan daerah adalah terlaksananya pemerintah daerah berdasarkan prinsip good governance .

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, Rozali. Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Se- cara Langsung . Jakarta: PT Raja Grafin - do Persada, 2005.
Asshiddiqie, Jimly. Konstitusi Dan Konstitual- isme . Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
———. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara . Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015.
———. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara . Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2016.
———. Perihal Undang-Undang . Jakarta: Rajawali Pres, 2011.
Darmawan, Agus. “Politik Hukum Penguatan
Desentralisasi Fiskal Dalam Meningkat- kan Kesejahteraan Masyarakat Daerah.”
Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum 8, no. 1 (2014).
Diantha, I.Made Pasek. Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum . Jakarta: Prenada Media, 2016. dkk, Keren Debora. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Daerah Di Kota Manado.” Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi 20, no. 2 (2020). dkk, Philipus Hadjon M. Pengantar Hukum Ad- ministrasi Indonesia . Vol. IX. Yogyakar- ta: Gajah Mada University Press, 2005.
Dossy Iskandar Prasetyo dan Bernard L, Ilmu Negara . Surabaya: Srikandi, 2005.
Fauzi, Achmad. “Otonomi Daerah Dalam Kerangka Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Baik.” Jurnal Spektrum Hukum 16, no. 1 (2019).
G, Jopinus Saragih. “Reformasi Aparatur Negara Untuk Melaksanakan Tata Ke- lola Pemerintahan Yang Baik Dan Benar (Good Governance.” Majalah Ilmiah Widya 29, no. 319 (April 2012).
H, Jeddawi Murtir. Negara Hukum Good Gov- ernance Dan Korupsi Di Daerah . Yogya- karta: Total Media, 2011.
Hariyanto, Hariyanto. “Pembangunan Hukum Nasional  Berdasarkan  Nilai-Nilai  Pan - casila.” Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi 1, no. 1 (June 7, 2018):
53–63. https://doi.org/10.24090/volks- geist.v1i1.1731.
Huda, Ni’matul. Hukum Pemerintahan Dae- rah . Bandung: Nusamedia, 2010.
“Kota  Serang  Dinilai  Belum  Layak  Jadi  Ibu
Kota Provinsi | Republika Online.” Ac- cessed June 21, 2021. https://www. republika.co.id/berita/q2e19d430/ko- ta-serang-dinilai-belum-layak-jadi-ibu- kota-provinsi.
“Kota Tak Ideal, Pemkot Serang Salahkan Provinsi  Banten  |  Republika  Online.”
Accessed June 21, 2021. https://www. republika.co.id/berita/q54lww377/ko- ta-tak-ideal-pemkot-serang-salahkan- provinsi-banten.
Labolo, Muhadam. Memahami Ilmu Pemerin- tahan Suatu Kajian, Teori, Konsep, Dan Pengembangannya . Jakarta: PT. Raja

## Grafindo Persada, 2011.
Mahmuzar. “Model Negara Kesatuan Republik Indonesia Di Era Reformasi.” Jurnal Hu- kum Dan Pembangunan 50, no. 2 (2020). Manan,  Bagir. Perjalanan Historis Pasal 18 UUD 1945 . Jakarta: UNISKA, 1993.
Nawawi, Zaidan. Manajemen Pemerintahan . Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2015.
Neta, Yulia. “Model Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Yang Baik Di Daerah Oto -
Vol. 4 No. 1 Juni 2021 DOI 10.24090/volksgeist.v4i1.4800
nom Baru.” Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hu- kum 6, no. 2 (Agustus 2012).
PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerin- tah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ,
n.d.
Qamar, Nurul. Hak Asasi Manusia Dalam Neg- ara Hukum Demokrasi . Jakarta Timur:
Sinar Grafika, 2013.
Rancangan Perda Kota Serang Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Dae- rah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2019 Tentang RPJMD Kota Serang 2018-
2023 , n.d.
Riyanto, Astin. Aktualisasi Negara Kesatuan Setelah Perubahan Atas Pasal 18 Un- dang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 . Bandung: Diser - tasi Universitas Padjajaran, 2006.
Sadjijono. Bab-Bab Pokok Hukum Administra- si . Yogyakarta: PRESSindo, 2008.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten- tang Pemerintahan Daerah , n.d.
Wahidin, Samsul. Distribusi Kekuasaan Nega- ra Indonesia . Yogyakarta: Pustaka Pela- jar, 2014.
Zainuddin Ali, M. Metode Penelitian Hukum . Jakarta: Sinar Grafika, 2013.