Otentisitas Asuransi Syariah: Perspektif Hukum Islam dan UU No. 40 Tahun 2014

## Tentang Perasuransian

## Rully Syahrul Mucharom
(Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Jl. Raya Jakarta KM. 4 Pakupatan, Serang, Banten, 4211, Email : rulymucharom@gmail.com)
Abstrak:
Asuransi  syariah  ( takâful ) berdasar  pada  prinsip  saling  berbagi tanggung jawab. Berbagi tanggung jawab tersebut melalui premi yang dimiliki  oleh  masing-masing  orang.    Dalam  prinsip  hukum  Islam, asuransi  merupakan  konsep  saling  membantu  antara  satu  orang dengan  yang  lainnya  tanpa ghurûr dan maysir. Prinsip  berbagi tanggung jawab dalam asuransi syariah merupakan tolong menolong dengan  dasar-dasar  sistem  sebagaimana  telah  ditentukan  dalam  al- Qur’an  dan  hadits.  Asuransi  syariah  di  Indonesia  diatur  bersama- sama  asuransi  konvensional  dalam  Undang-undang  No.  40  Tahun 2014  tentang  perasuransian.  Kondisi  perundang-undangan  tentang asuransi  syariah  yang  diintegrasikan  dengan  asuransi  konvensional merupakan kondisi yang tidak ideal mengingat perbedaan-perbedaan prinsipil  di  antara  keduanya.  Penerapan  asuransi  syariah  ( takâful ) tidak  semata-mata  membutuhkan  payung  hukum  tetapi  juga  aturan yang  jelas  dan  khas.  Selain  membahas  kedudukan  asuransi  syariah dalam  Undang-undang  No.  40  Tahun  2014  Tentang  Perasuransian, kajian ini juga membahas asuransi dalam persepktif hukum Islam.
Kata-kata Kunci: Otentisitas Asuransi Syariah, Undang-Undang No. 40 tahun 2014, Wakalah, Hukum Islam

## Abstract:
Sharia  insurance  ( takâful )  is  based  on  the  principle  of  sharing responsibility. It is done through premiums owned by each party. In the Islamic law principle, insurance constitutes the concept of mutual help between one person and another without ghurûr (deceiving) and maysir (gambling). The principle of sharing responsibility in the sharia insurance is helping each other on the basis of a system as defined in the  Qur'an  and  hadith.  Sharia  insurance  in  Indonesia  as  well  as

## Rully Syahrul Mucharom
conventional  insurance  are  regulated  in  Law  No.  40/2014  on insurance. The legislation of sharia insurance which is integrated with conventional  insurance  can  be  seen  as  a  condition  that  is  not  ideal considering  the  principal  differences  between  the  two.  The Implementation of sharia insurance ( takâful ) does not merely require a legal footing but also clear and specific rules. In addition to discussing the status of takâful in the Law no. 40 /2014 on insurance, this paper also discusses the insurance in the perspective of Islamic law.
Key Words:
Sharia Insurance Authenticity, Law Number 40 year 2014, Wakalah, Islamic Law

## Pendahuluan
Islam  diyakini  sebagai  agama  universal,  tidak  terbatas  ruang dan  waktu  sebagaimana  dinyatakan  oleh  al-Qur'an  sendiri.  Dengan demikian,  Islam  seharusnya  dapat  diterima  oleh  setiap  manusia, tanpa  harus  ada  pertentangan  dengan  situasi  dan  kondisi  di  mana manusia  itu  berada.  Islam  dapat  berhadapan  dengan  masyarakat modern, sebagaimana ia dapat berhadapan dengan masyarakat yang bersahaja.  Ketika  berhadapan  dengan  masyarkat  modern  dengan tantangan  modernitasnya,  Islam  dituntut  dapat  menghadapi tantangan  modernitas  tersebut. 1 Dalam  era  modereinitas  saat  ini, banyak  prodak  muamalat  yang  berkembang,  seiring  dengan  itu, maka diperlukan adanya sandaran sebagai mar’ja dalam menentukan hukum  suatu  muamalat,  seperti  yang  berkembang  saat  ini  yaitu asuransi syariah ( takâful ). Konsep takâful sebagai upaya untuk menjalankan syariat Islam yang  pada  masa  moderen  ini  karena  berkembangnya  model muamalat. Menurut Muhammad Farouq Nabhan, 2 dalam pengertian para fuqaha syariah adalah menetapkan norma-norma hukum untuk menata kehidupan manusia, baik dalam hubungannya dengan tuhan, maupun dengan umat manusia lainnya. Sejalan dengan hal ini, maka
1 Amir  Mu'allim dan  Yusdani, Konfigurasi  Pemikiran  Hukum  Islam ,  (Yogyakarta:  UII Press,  1999),  1,  dalam  Achmad  Bahrur  Rozi, Penerapan  Syari’ah  Di  Negara  Modern (Analisis Ijtihad Pemikiran Abdullahi Ahmed An-Na’im), Jurnal Al-Ihkam, (Vol. 10 No.2 Desember 2015), 372.
2 Muhammad Farûq Nabhân, al-Madkhal li al-Tasyrî’ al-Islâm, (Bairut: Libanon, Dar al Qalam: 1981), 11. Dalam Abdul Manan, Reformasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta:
Rajawali Press, 2005), 41.
syariah  itu  mencakup  aspek-aspek  akidah,  akhlak,  dan  amaliah. Namun  demikian,  istilah  syariah  itu  terkadang  berkonotasi  dengan fiqih,  yaitu  norma-norma  amaliah  beserta  implikasi  kajiannnya. Secara  umum,  bahwa  kajian  dalam  hukum  Islam  mengandung  2 (dua) bidang pokok, yaitu: 3
1. Kajian  tentang  perangkat  peraturan  terperinci  yang  bersifat amaliyah  dan  harus  dikuti  oleh  umat  Islam  dalam  kehidupan beagama.  Inilah  yang  secara  sederhana  disebut  fiqh  dengan segala lingkup pembahasannya.
2. Kajian  tentang  ketentuan  serta  cara  dan  usaha  yang  sistematis dalam memproduksi perangkat peraturan yang disebut dengan ushul  fiqh.  Dalam  term  lain  dapat  juga  disebut  sebagai “metedologi hukum Islam”.
Yang  termasuk  dengan  syariah,  dalam  pengertian  etimologis adalah  jalan  yang  harus  ditempuh  (oleh  setiap  umat  Islam).  Dalam arti  teknis,  syariah  adalah  seperangkat  norma  ilahi  yang  mengatur hubungan  manusia  dengan  Allah,  hubungan  manusia  dengan manusia  lain  dalam  kehidupan  sosial,  hubungan  manusia  dengan benda  dan  alam  lingkungan  hidupnya.  Norma  ilahi  mengatur  tata kehidupan berupa:
1. Kaidah  ibadah,  dalam  arti  khusus  atau  disebut  juga  dengan kaidah  ibadah  murni,  mengatur  cara  dan  upacara  hubungan langsung manusia dengan tuhannya; dan
2. Kaidah  mumalah,  yang  mengatur  hubungan  manusia  dengan manusia lain dan  benda dalam masyarakat. 4 “Hukum asal dalam sebuah bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya” .  Maksud  kaidah  ini  adalah  bahwa  setiap muamalah dan transaksi, pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerjasama ( mudlârabah atau musyârakah ), perwakilan, dan lain-lain, kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti  mengakibatkan  kemudaratan,  tipuan,  judi  dan  riba. 5
3 Alaiddin Koto, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Rajawali Pres, 2013), 27.
4 Mohammad Daud Ali, Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pres, 2014), 34. 5 Dewan Syariah Nasional (DSN) selalu menggunakan kaidah ini dalam keputusan- keputusannya.  Lihat  Himpunan  Fatwa  DSN  Edisi  Kedua  Tahun  2003,  dalam  H.  A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih, Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah- Masalah yang Praktis, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006), 130.

## Rully Syahrul Mucharom
Asuransi  pada  dasarnya  adalah  nilai-nilai  kebaikan  dengan sistem adanya penanggung dan tertanggung resiko, tetapi akad yang dibangun dalam asuransi tidak memasukan akad tabarru’ 6 sebagai dasar dalam upaya tolong menolong.
Pada prinsipnya, takâful adalah transaksi keuangan berdasarkan prinsip-prinsip  kerjasama,  tanggung  jawab,  jaminan,  perlindungan dan  bantuan  antara  kelompok  peserta,  yang  mewakili  bentuk asuransi mutual. Di bawah skema takâful , peserta takâful (juga dikenal sebagai  pemegang  polis  asuransi)  memberikan  kontribusi  proporsi tertentu  dari  jumlah  penuh  dari  kontribusinya  sebagai  tabarru  '. Sumbangan dari  seluruh peserta diakumulasi ke dalam dana umum yang  disebut  dana tabarru '  atau  dana  risiko,  dari  mana  kompensasi atau  ganti  rugi  diberikan  kepada  peserta  menderita  kerugian didefinisikan.  Ini  adalah  kebijakan  saling  kerjasama,  solidaritas  dan persaudaraan  terhadap  risiko  tak  terduga  atau  bencana,  di  mana pihak yang terlibat, diharapkan dapat memberikan kontribusi benar. 7 Ada dua jenis takâful yaitu; takâful asuransi jiwa (dikenal sebagai takâful keluarga)  dan  asuransi  non-jiwa  (dikenal  sebagai takâful umum).  asuransi  non-jiwa takâful beroperasi  cukup  mirip  dengan jaminan bersama dimana semua peserta berkontribusi saham mereka sendiri  premi  ke  dalam  kolam  dan  saling  setuju  untuk  mengganti kerugian  peserta  yang  menderita  bahaya  yang  diasuransikan. asuransi jiwa takâful bekerja baik sebagai tabungan instrumen. Peserta menetapkan  jumlah  target  mereka  sendiri  untuk  mengumpulkan selama jangka waktu tertentu, serta alat perlindungan di mana semua
6 Pada  dasarnya  kalimat tabarru’ adalah  upaya  untuk  memberikan  sesuatu  kepada orang lain sebagai dasar saling tolong menolong, atau dapat diartikan sebagai hibah, oleh karena itu hal tersebut paling tidak memenuhi 4 (empat) rukun, antara lain:
1. Adanya  yang  memberi,  syaratnya  ialah  orang  yang  berhak  memperedarkan hartanya dan memiliki barang yang diberikan;
2. Ada yang diberi, syaratnya yaitu berhak memiliki;
3. Adanya ijab dan qabul ; dan
4. Adanya barang yang diberikan. Lihat Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, Cet Ke-39, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2006), 327.
7 Mohamad  Abdul  Hamid,  et.  al. The  Ownership  of  Islamic  Insurance  (Takaful)  in Malaysia ,  International  Journal  of  Advances  in  Management  and  Economics,  (Vol.2,
Issue 6, Nov.-Dec. 2013), 22.
peserta  menjamin  satu  sama  lain  terhadap  peristiwa  tertentu  yang akan mengubah kondisi keuangan mereka. 8
Di  Indonesia,  asuransi  merupakan  bagian  dari  kaidah muamalah yang dibangun atas dasar saling menanggung satu dengan yang lainnya. Upaya untuk menciptakan industri perasuransian yang lebih sehat, dapat diandalkan, amanah, dan kompetitif secara umum dilakukan,  baik  dengan  penetapan  ketentuan  baru  maupun  dengan penyempurnaan  ketentuan  yang  telah  ada.  Upaya  tersebut diwujudkan antara lain dalam bentuk, sebagai berikut: 9
1. Penetapan  landasan  hukum  bagi  penyelenggaraan  usaha asuransi syariah dan usaha reasuransi syariah;
2. Penetapan  status  badan  hukum  bagi  perusahaan  asuransi berbentuk  usaha  bersama  yang  telah  ada  pada  saat  undang- undang ini diundangkan;
3. Penyempurnaan pengaturan mengenai kepemilikan perusahaan perasuransian yang mendukung kepentingan nasional;
4. Pemberian amanat lebih besar kepada perusahaan asuransi dan perusahaan  asuransi  syariah  untuk  mengelola  kerja  sama dengan  pihak  lain  dalam  rangka  pemasaran  layanan  jasa asuransi  dan  asuransi  syariah,  termasuk  kerja  sama  keagenan; dan 5. Penyempurnaan ketentuan mengenai kewajiban untuk menjaga tata  kelola  perusahaan  yang  baik,  kesehatan  keuangan,  dan perilaku usaha yang sehat.
Dengan  adanya  UU  No.  40  Tahun  2014  tentang  Perasuransian pada  dasarnya  mendorong  pembangunan  nasional  melalui  2  (dua) pendekatan pembangunan perasurasian yaitu asuransi  konvensional dan  asuransi  syariah  dalam  satu  prodak  peraturan  perundang- undangan.

## Kedudukan  Asuransi  Syariah  Pasca  Berlakunya  Undang-undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian
Seiring  dengan  perkembangan  zaman,  masyarakat  dan kemajuan  ilmu  pengetahuan  serta  teknologi,  berbagai  masalah hukum muncul  ke permukaan di tengah-tengah masyarakat dewasa
8 Ibid. , 22.
9 Lihat Penjelasan UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

## Rully Syahrul Mucharom
ini,  dimana  masa  lalu  tidak  ada,  atau  sudah  ada  tetapi  belum berevolusi,  kini  bermunculan  bak  jamur  di  musim  hujan,  yang selanjutnya  menuntut  jawaban  dari  segi  hukum,  yaitu  syariah  dan fikih  di  mana  pada  saat  ini  sebagian  Muslim  itu  sendiri  telah beranggapan,  bahwa  syariat  Islam  yang  bersumber  dari  al-Qur’an dan Sunah Rasulullah, sebagiannya sudah tidak relevan lagi dengan kondisi  sekarang  ini  dan  banyak  permasalahan  yang  aktual bermunculan,  belum  diayomi  oleh  Alquran  dan  Sunnah  Rasul tersebut.  Sebenarnya  semua  masalah  aktual  dapat  diselesaikan  dan ditetapkan  hukumnya  dengan  syariat  Islam,  yaitu  dengan  Alquran dan  Sunnah  Rasulullah,  atau  dengan  fikih,  karena  fikih  itu  sendiri adalah  penampakan  pemahaman  dan  interpretasi  dari  nash-nash  al- Quran dan Sunah melalui ijtihad.
Berikut  ini  akan  dibahas  beberapa  permasalahan,  atau  kasus aktual  yang  dapat  ditetapkan  dan  diselesaikan  hukumnya berdasarkan  syariat  dan  fikih,  yang  keduanya  ini  populer  disebut dengan hukum Islam. 10
Dalam  perkembangan  hukum  asuransi  di  Indonesia,  secara umum  yang  telah  diatur  dalam  UU  No.  40  Tahun  2014  Tentang Perasuransian,  merupakan  aturan  yang  secara  umum  mengatur  2 (dua)  objek  asuransi,  dimana  asuransi  konvensional  dan  asuransi syariah.  Jika  dikaji  dari  persepepektif  aplikatif,  maka  asuransi konvensional  harus  memenuhi  syarat-syarat  yang  harus  dipenuhi, sebagai berikut:
1. Kesepakatan ( Consensus )
Tertanggung  dan  penanggung  sepakat  mengadakan  perjanjian asuransi. Kesepakatn tersebut meliputi: 11
a. Benda yang menjadi objek asuransi;
b. Pengalihan resiko dan pembayaran premi;
c. Evenemen dan anti rugi;
d. Syarat-syarat khusus asuransi; dan
e. Dibuat secara tertulis yang disebut polis.
10 Abdul  Wahab  Abd.  Muhaimin, Aktualisasi  Syariah  Dan  Fikih  Dalam  Menyelesaikan Pelbagai Persoalan Hukum, Jurnal Ahkam (Vol. XV, No. 2, Juli 2015), 241.
11 Abdulkadir Muhammad, Hukum Asuransi Indonesia , (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), 50-52.
Pengadaan  perjanjian  antara  penanggung  dan  tertanggung dapat dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung.
2. Kewenangan ( Authority )
Kedua  pihak  penanggung  dan  tertanggung  berwenang melakukan  perbuatan  hukum  yang  diakui  oleh  undang- undang.  Kewenangan  tersebut  yang  bersifat  subjektif  dan bersifat objekif.
3. Objek Tertentu ( Fixed Object ) Objek  tertentu  dalam  perjanjian  asuransi  adalah  objek  yang diasuransikan,  dapat  berupa  harta  kekayaan  dan  kepentingan yang melekat pada harta kekayaan, dapat pula berupa jiwa dan raga manusia.
4. Kausa yang halal ( Legal Cause )
Kausa  yang  halal  maksudnya  adalah  isi  perjanjian  itu  tidak dilarang undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan.
Syarat-syarat  tersebut  harus  ada  dalam  ketentuan  perjanjian perasuransian  yang  dilaksanakan  secara  bersama-sama  oleh penanggung dan tertanggung dalam perjanjian asuransi yang dibuat oleh kedua belah pihak tersebut, sehingga tidak ada yang dirugikan.
Dalam  asuransi,  pada  umumnya  dianggap  sebagai  pengalihan resiko atau pembagian resiko, apabila terjadi sebagai berikut: 12
1. Resiko  yang  benar-benar  menjadi  kenyataan  itu  oleh penangung yang sama disebarkan atau dibagi-bagikan menjadi beban  bagi  para  tertanggungnya.  Ini  mungkin  dilaksanakan karena  tidaklah  selalu  bahwa  resiko  itu  menjadi  suatu kenyataan  pada  waktu  yang  bersamaan  pada  setiap tertanggung,  sehingga  memungkinkan  resiko  dari  orang
12 Djoko Prakoso, Hukum Asuransi Indonesia , (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 18. Secara umum, bahwa resiko dapat dikalsifikasikan sebagai berikut:
1. Speculative risks , yaitu resiko yang bersifat spekulatif yang bias mendatangkan rugi  atau  laba.  Misalnya  seorang  pedagang  bias  untung  atau  rugi  dalam usahanya.
2. Pure  risks ,  yaitu  resiko  yang  selalu  menyebabkan  kerugian.  Perusahaan asuransi  beroprasi  dalam  bidang  pure  risks  (kematian,  kapal  tengelam, kebakaran, dan sebagainya).
Lihat  pada  Abbas  Salim, Asuransi  dan  Manajemen  Risiko ,  (Jakarta:  Rajawali  Press, 2005), 4.

## Rully Syahrul Mucharom
al-Ihkâ V o l . 1 2   N o . 1   J u n i   2 0 1 7
118
tertanggung  ditanggung  secara  bersama  oleh  semua tertanggung lainnya;
2. Oleh karena resiko yang dialihkan kepada penangunggung itu sangat  besar  sehingga  penanggung  itu  secara  sendiri  tidak mampu  menanggungnya,  dank  arena  itu  membagi-bagi  resiko itu dengan penanggung lain; dan 3. Juga  dapat  terjadi  pembagian  atau  penyebaran  resiko  ini dengan herverzekering yaitu bahwa penanggung mempertanggungkan  tanggung  jawabnya  atas  resiko  yang diterimannya kepada penanggung lain.
Pengalihan resiko yang dilakukan dalam asuransi konvensional pada dasarnya menjadikan pembeda dengan sistem asuransi syraiah, dimana  dalam  sistem  asuransi  syariah  tidak  hanya  menitikberatkan kepada tijârî yang  pada  dasarnya  penjualan  polis  yang  berakhir kepada pengalihan resiko yang dilakuakn oleh perusahaan asuransi, tetapi  melakukan  transformasi  dari  model tijârî kepada tabarru’ sebagai  upaya  saling  membagi  satu  sama  lainnya,  sehingga  tidak tertumpu kepada pengalihan resiko semata.
Asuransi  syariah  merupakan  bagian  dari  bisnis  syariah,  oleh karena itu sebagai bagian dari bisnis yang berbasiskan syariah, maka harus  berlandaskan  kepada  etika,  Menurut  Yûsuf  Qardlâwi,  Islam mempunyai etika berbisinis, antara lain: 13
1. Menegakkan  larangan  memperdagangkan  barang-barang  yang diharamkan;
2. Bersikap benar, amanah dan jujur;
3. Menegakan keadilan dan mengharamkan riba (bunga);
4. Menerapkan kasih sayang dan mengharamkan monopoli;
5. Menegakan toleransi dan persaudaraan; dan
6. Berpegang  pada  prinsip  bahwa  perdagangan  adalah  bekal menuju akhirat.
Sebagai  bagian  dari  bisnis  syariah,  asuransi  syariah  harus mendasarkan  kepada  etika  bisnis  Islam,  dimana  yang  menjadi petimbangan  utama  dalam  bisnis  asuransi  syariah  harus  didasarkan
13 Yusuf Qardhawi, Norma dan Etika Ekonomi Islam, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), 173,  dalam  Mardani, Hukum  Bisnis  Syariah ,  (Jakarta:  Kencana  Prenadamedia,  2014), 27.
kepada  objek  yang  bersifat  tidak  diharamkan  oleh  Allah  sehingga dengan  objek  yang  tidak  diharamkan  oleh  Allah,  mendorong  akad yang  dijalankan  dalam  asuransi  syariah  melahirkan  akad tarâdhi di antara para pihak yang melakukannya.
Ruang  lingkup  usaha  asuransi  dalam  usaha  perasuransian syariah dan perasuransian konvensional secara umum dibedakan, di mana  perusahaan  asuransi  umum  hanya  dapat  menyelenggarakan sebagai berikut:
1. Usaha asuransi umum, termasuk lini usaha asuransi kesehatan dan lini usaha asuransi kecelakaan diri; dan
2. Usaha reasuransi untuk risiko perusahaan asuransi umum lain.
Perusahaan  asuransi  jiwa  hanya  dapat  menyelenggarakan usaha  asuransi  jiwa  termasuk  lini  usaha anuitas ,  lini  usaha asuransi kesehatan, dan lini usaha asuransi kecelakaan diri.
Perusahaan  reasuransi  hanya  dapat  menyelenggarakan  usaha reasuransi.  Sedangkan  perusahaan  asuransi  umum  syariah  hanya dapat menyelenggarakan, sebagai berikut:
1. Usaha  asuransi  umum  syariah,  termasuk  lini  usaha  asuransi kesehatan  berdasarkan  prinsip  syariah  dan  lini  usaha  asuransi kecelakaan diri berdasarkan prinsip syariah; dan
2. Usaha  reasuransi  syariah  untuk  risiko  perusahaan  asuransi umum syariah lain. Perusahaan asuransi jiwa syariah hanya dapat menyelenggarakan  usaha  asuransi  jiwa  syariah  termasuk  lini  usaha anuitas  berdasarkan  prinsip  syariah,  lini  usaha  asuransi  kesehatan berdasarkan  prinsip  syariah,  dan  lini  usaha  asuransi  kecelakaan  diri berdasarkan  prinsip  syariah.  Perusahaan  reasuransi  syariah  hanya dapat menyelenggarakan usaha reasuransi syariah.
Penyelenggaraan  asuransi  di  Indonesia  secara  umum,  baik  itu pada  asuransi  syraiah  atau  pada  asuransi  konvensional,  dimana berdasarkan  Pasal  25 UU  No. 40  Tahun  2014  tentang Perasuransian, dimana objek asuransi di Indonesia hanya dapat diasuransikan pada perusahaan  asuransi  dan  perusahaan  asuransi  syariah  yang mendapatkan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan, kecuali dalam hal, sebagai berikut:
1. tidak ada perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah di Indonesia, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama,

## Rully Syahrul Mucharom
120
yang  memiliki  kemampuan  menahan  atau  mengelola  risiko asuransi  atau  risiko  asuransi  syariah  dari  objek  asuransi  yang bersangkutan; atau
2. Tidak  ada  perusahaan  asuransi  dan  perusahaan  asuransi syariah  di  Indonesia  yang  bersedia  melakukan  penutupan asuransi  atau  asuransi  syariah  atas  objek  asuransi  yang bersangkutan.  Ketentuan  tersebut,  menggambarkan  bahwa yang menjadi objek asuransi syariah dan asuransi konvensional menjadi sama.
Selain  itu,  Pasal  26  ayat  (1)  Perusahaan  perasuransian  wajib memenuhi  standar  perilaku  usaha  yang  mencakup  ketentuan mengenai,  sebagai  berikut:  a.  polis;  b.  premi  atau  kontribusi;  c. underwriting dan  pengenalan  pemegang  polis,  tertanggung,  atau peserta; d. penyelesaian klaim; e. keahlian di bidang perasuransian; f. distribusi atau pemasaran produk; g. penanganan keluhan pemegang polis,  tertanggung,  atau  peserta;  dan  h.  standar  lain  yang berhubungan  dengan  penyelenggaraan  usaha.  Dengan  standar- standar yang sama, ketentuan undang-undang tersebut memposisikan  otensitas  hukum  asuransi  syariah  dan  asuransi konvensional sama.
Otensitas  Asuransi  Syariah  ( Takâful )  Dalam  Persepktif  Hukum Islam  dan  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  (DSN)  No:  21/DSN- MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syari’ah
Perkembangan asuransi syariah sebagai kebutuhan umat Islam pada  umumnya  dalam  menjalankan  syariat  Islam  dalam  bidang muamalat  yang  pada  abad  moderen  ini  berkembang.  Menurut Ahmad  Azhar  Basir,  bahwa  asuransi  syariah  didasarkan  kepada  2 (dua)  konsep  utama, pertama,  takâful saling  menanggung  resiko diantara para pesertanya, yang didalamnya ditegakan prinsip-prinsip saling bertanggung jawab, bekerja sama, atau bantu membantu, serta melindungi penderitaan satu dengan yang lainnya. Ketiga prinsip ini dasarnya adalah ibadah yang wujudnya adalah tabarru ’. Kedua , adalah menganut konsep mudlârabah , yakni bagi hasil dari keuntungan yang diperoleh  dari  pengembangan  dana  asuransi  para  pserta.  Adapun perusahaan  asuransi  atau takâful menerima  amanah  dari  peserta untuk  melaksanakan  kesepakatan  saling  menanggung  atas  resiko
yang  diderita  oleh  peserta.  Dengan  prinsip  ini,  maka  berbagai keberatan  yang  dihadapkan  kepada  asuransi  syariah  menjadi  tidak ada. Begitu pula ketidakpastian ( al-gharâr ), perjudian ( al-maysir ), dan riba, akan hilang sendirinya. 14 Oleh karena itu, diperlukan al-ikhtiyât, dalam menjalankan asuransi  syariah, sehingga prinsip dasar syariah dapat dijalankan dealam muamalat asuransi syariah.
Secara umum, bahwa  akad yang menjadi bagian yang penting dalam  asuransi  syariah  untuk  menjadikan  kejelasan  ikatan  yang dibuat oleh para pihak dalam menjalankan asuransi syariah tersebut. Dikaji secara umum, bahwa dalam asuransi syariah dapat dimasukan dalam dua akad, antara lain: 15
Akad Tabarru’ Akad Tijâri 1. Bertujuan  saling  membantu sesame (saling menolong);
2. Akad  dapat  dilakukan  satu pihak;
3. Jenis  akad tabarru’ tidak  dapat dirubah  dengan  jenis  akad tijari; 4. Akad  tabarru’  diniatkan  untuk kebaikan  dan  kemaslahatan; dan
5. Berdimensi dunia akhirat. 1. Bertujuan komersil;
2. Akad harus dilakukan minimal 2 (dua) pihak;
3. Jenis  akad tijârî dapat  diubah menjadi  jenis  akad  tabarru’  jika pihak  yang  tertahan  haknya, dengan  rela  melepaskan  haknya sehingga menggugurkan kewajiban  pihak  yang  belum menunaikan kewajibannya; 4. Belum  tentu  dinitakan  untuk kebaikan  dan  kemaslahatan, bergantung  kepada  niat  pihak yang berakad; dan 5. Bisa berdimensi dunia saja.
Model takâful Ada  berbagai  model  yang  diadopsi  di  negara- negara  muslim  yang  berbeda,  satu  model mudlarabah  model yang menggambarkan  bahwa  semua  pemegang  polis  harus  setuju  untuk berbagi  keuntungan  (atau  kerugian)  dari  usaha  tersebut. 16 Dengan
14 Abdul Rahman Ghazaly, et. al. Fiqh Muamalat, (Jakarta: Kencana Prenadan Media Group, 2010),  242-243.
15 Agus  Edi  Sumanto,  et.al. Solusi  Asuransi,  Lebih  Indah  dengan  Syariah, (Bandung: Salamadani, 2009), 70.
16 Maysami,  R.  C.,  Golriz,  H.  and  Hedayati, Pragmatic  Interest-free  Banking: Metamorphosis of the Iranian Financial System. (Journal of International Banking Law,

## Rully Syahrul Mucharom
model  ini,  operator  tidak  perlu  membayar  komisi  tetapi  akan menerima gaji yang akan dibayarkan dari bagian laba yang dilakukan oleh  perusahaan.  Kondisi  yang  sama  berlaku  untuk  manajemen. 17 Pembagian laba rugi antara peserta dan operator yang ditentukan di muka  dan  dinilai  atas  dasar  tahap  perkembangan  perusahaan  dan pendapatan. Nisbah bagi  disetujui  oleh  komite  syariah  secara  muka. Biasanya  jumlah  beban  dibebankan  kepada  pemegang  saham  di bawah mudlârabah . Model  kedua  adalah wakâlah  model .  Model  ini  menjelaskan bahwa  surplus  investasi  dana  pemegang  polis  -  bersih  dari  fee  atau biaya manajemen pergi ke pemegang polis. peserta membayar  biaya wakâlah dari kontribusi yang menutupi biaya operator yang total gaji bisnis  dan  operator.  Biaya wakâlah ditentukan  oleh  Syariah  Dewan Penasehat  dari  perusahaan  satu  dasar  tahun  sebelumnya.  Untuk memberikan insentif kepada operator untuk pemerintahan yang baik, biaya manajemen dibayarkan sesuai tingkat kinerja. 18
Model  ketiga  adalah wakâlah  waqf  model .  Menurut  model  ini, dana  wakaf  dibuat  sebagai  badan  hukum  yang  terpisah  dengan kontribusi  dari  jumlah  peserta  dan  jumlah  deposit  untuk  dana  ini dianggap sebagai "tabarru’" sumbangan. Tujuan dari dana ini adalah untuk  memberikan  bantuan  kepada  peserta  terhadap  risiko didefinisikan sesuai dengan syarat dan kondisi dari dana wakaf. 19
Dalam  rangka  menjalankan  asuransi  syariah,  di  mana  prinsip- prinsip  kebersamaan  dan  kerjasama  harus  menjadi  dasar  untuk asuransi  dalam  Islam.  Unsur-unsur  tanggung  jawab  bersama,  ganti rugi  bersama,  kepentingan  bersama,  solidaritas  dan  sebagainya diwujudkan  dalam  sistem takâful karena  dasar  prinsip-prinsip  ini.
Konsep asuransi ini dapat diterima dalam Islam karena:
1. Kerjasama antara peserta untuk kebaikan bersama mereka.
12,  1997),  92–108,  dalam  Mher  Mushtaq  Hussain  dan  Ahmad  Tisman  Pasha, Conceptual  And  Operational  Differences  Between  General  Takaful  And  Conventional Insurance, Australian  Journal  of  Business  and  Management  Research    (Vol.1  No.8, November-2011), 24.
17 Billah, M. M. (1996). Comment on Sheikh Al-Azhar’s Fatwa against life insurance. New Horizon, 58, 3–6, dalam Mher Mushtaq Hussain dan Ahmad Tisman Pasha, Ibid., 24.
18 Ibid ., 24.
19 Ibid ., 24.
2. Pembayaran  kontribusi  oleh  masing-masing  peserta  dalam membantu setiap sesama anggota yang membutuhkan.
3. Kontribusinya  dianggap  sumbangan  ( tabarru' )  kepada  anggota dalam kelompok.
4. Kerugian  dibagi  dan  kewajiban  tersebar  merata  sesuai  dengan sistem komunitas pooling dari kontribusi.
5. Ketidakpastian  telah  dieliminasi  sebagai  istilah  dalam kontribusi dan kompensasi yang dibuat jelas kepada peserta.
6. Keuntungan  Berasal  pada  biaya  orang  lain  bukan  tujuan  dari sistem. 20
Oleh karena itu konsep asuransi itu sendiri tidak bertentangan dengan  semangat  syariah.  Bahkan,  mitigasi  risiko  dengan mengadopsi  hukum bilangan  besar  secara  luas digunakan,  terutama dalam praktek aqila seperti yang disebutkan. Firman Allah dalam Q.S :
“Tolong  menolonglah  kamu  sekalian  dan  kebaikan  dan  ketakwaan,  dan janganlah  tolong  menolong  kamu  sekalian  dalam  dosa  dan  permusuhan, bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah seberat-berat hukumannya.”
Dalam  upaya  untuk  melaksanakan  prinsip-prinsip  asuransi syariah  sesuai  dengan  ketentuan  hukum  Islam,  Dewan  Syariah Nasional  yang  merupakan  lembaga  yang  memberikan  fatwa  dalam muamalah  yang  dilaksanakan  di  Indonesia,  dimana  berbasiskan nilai-nilai  syariah,  dimana  melalui  ketentuan  pada  Fatwa  Dewan Syariah  Nasional  No.  21/DSN-MUI/X/2001  tentang  Pedoman Umum Asuransi Syari’ah, sebagai berikut:
Pertama : ketentuan umum, sebagai berikut: 1). Asuransi Syariah ( ta’mîn,  takâful, atau tadlâmun )  adalah  usaha  saling  melindungi  dan tolong-menolong  di  antara  sejumlah  orang/pihak  melalui  investasi dalam  bentuk  aset  dan/atau tabarru’ yang  memberikan  pola
20 Suria Zainuddin dan Izyan Nadiah Md Noh, An overview of the emergence of Takaful: An  Islamic  type  of  insurance  policy,  International  Journal  of  Business  and  Economics Research 2013; 2(5), hlm. 113. http://repository.um.edu.my/31924/1/10.11648.j.ijber.20130205.13.pdf. (Diakses pada tanggal 12 September 2016).

## Rully Syahrul Mucharom
pengembalian  untuk  menghadapi  resiko  tertentu  melalui  akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah;  2). Akad yang sesuai dengan syariah  yang  dimaksud  pada  point  (1)  adalah  yang  tidak mengandung gharâr (penipuan), maysir (perjudian),  riba, zhulm (penganiayaan), risywah (suap), barang haram dan maksiat; 3). Akad tijârah adalah  semua  bentuk  akad  yang  dilakukan  untuk  tujuan komersial;    4.  Akad tabarru’ adalah  semua  bentuk  akad  yang dilakukan  dengan  tujuan  kebajikan  dan  tolong-menolong,  bukan semata untuk tujuan komersial;  5). Premi adalah kewajiban peserta Asuransi  untuk  memberikan  sejumlah  dana  kepada  perusahaan asuransi  sesuai  dengan  kesepakatan  dalam  akad;  dan  6).  Klaim adalah  hak  peserta  asuransi  yang  wajib  diberikan  oleh  perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
Kedua :  akad  dalam  asuransi  pada  asuransi  syariah  sebagai berikut: 1) Akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri  atas  akad tijârah dan/atau  akad tabarru' ;  2).  Akad tijârah tersebut  adalah mudlârabah ,  sedangkan  akad tabarru’ adalah  hibah; dan 3). Dalam akad, sekurang-kurangnya harus disebutkan : a. hak & kewajiban  peserta  dan  perusahaan;  b.  cara  dan  waktu  pembayaran premi; c. jenis akad tijârah dan/atau akad tabarru’ serta syarat-syarat yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diakadkan.
Ketiga : Kedudukan para pihak dalam akad tijarah dan tabarru’, dalam perasuransian syariah, sebagai berikut: 1). Dalam akad tijarah ( mudlârabah ), perusahaan bertindak sebagai mudlârib (pengelola) dan peserta  bertindak  sebagai shâhib  al-mâl (pemegang  polis);  dan  2).
Dalam  akad tabarru’ (hibah),  peserta  memberikan  hibah  yang  akan digunakan  untuk  menolong  peserta  lain  yang  terkena  musibah. Sedangkan perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah.
Keempat :  Ketentuan  dalam  akad tijârah dan tabarru’ ,  dapat diklasifikasikan  berdasarkan  fatwa  DSN  tentang  asuransi  syariah sebagai berikut: 1). Jenis akad tijârah dapat diubah menjadi jenis akad tabarru' bila  pihak  yang  tertahan  haknya,  dengan  rela  melepaskan haknya  sehingga  menggugurkan  kewajiban  pihak  yang  belum menunaikan  kewajibannya;  dan  2).  Jenis  akad tabarru' tidak  dapat diubah menjadi jenis akad tijârah .
Kelima :  Secara  umum,  Fatwa  DSN,  dapat  dilihat  bahwa  jenis asuransi dan akadnya, sebagai berikut: 1). Dipandang dari segi jenis asuransi itu terdiri atas asuransi kerugian dan asuransi jiwa; dan 2).
Sedangkan akad bagi kedua jenis asuransi tersebut adalah mudlârabah dan hibah.
Keenam :  Dalam  menentukan  premi,  berdasarkan  Fatwa  DSN, maka dapat dilakukan dalam bentuk sebagai berikut: 1). Pembayaran premi  didasarkan  atas  jenis  akad  tijarah  dan  jenis  akad tabarru' ;  2). Untuk  menentukan  besarnya  premi  perusahaan  asuransi  syariah dapat  menggunakan  rujukan,  misalnya  tabel  mortalita  untuk asuransi  jiwa  dan  tabel morbidita untuk  asuransi  kesehatan,  dengan syarat  tidak  memasukkan  unsur  riba  dalam  penghitungannya.  3). Premi  yang  berasal  dari  jenis  akad mudlârabah dapat  diinvestasikan dan  hasil  investasinya  dibagi-hasilkan  kepada  peserta;  dan  ).  Premi yang berasal dari jenis akad tabarru' dapat diinvestasikan.
Ketujuh :  Dalam  asuransi  syariah,  berdasarkan  kepada  fatwa DSN,  maka  Klaim  dapat  dilakukan  sebagai  berikut:  1).  Klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awal perjanjian; 2).  Klaim  dapat  berbeda  dalam  jumlah,  sesuai  dengan  premi  yang dibayarkan;  3).  Klaim  atas  akad tijârah sepenuhnya  merupakan  hak peserta, dan merupakan kewajiban perusahaan untuk memenuhinya; dan    4).  Klaim  atas  akad tabarru' ,  merupakan  hak  peserta  dan merupakan  kewajiban  perusahaan,  sebatas  yang  disepakati  dalam akad.
Kedelapan :  Investasi  yang  dilakukan  dapat  berupa,  sebagai berikut:  1).  Perusahaan  selaku  pemegang  amanah  wajib  melakukan investasi  dari  dana  yang  terkumpul;  dan  2).  Investasi  wajib dilakukan sesuai dengan syariah.
Kesembilan: Reasuransi  asuransi  syariah  hanya  dapat melakukan  reasuransi  kepada  perusahaan  reasuransi  yang berlandaskan prinsip syari'ah.
Kesepuluh: Pengelolaan  asuransi  syariah  harus  dalam  bentuk, sebagai  berikut:  1).  Pengelolaan  asuransi  syariah  hanya  boleh dilakukan  oleh  suatu  lembaga  yang  berfungsi  sebagai  pemegang amanah; 2). Perusahaan asuransi syariah memperoleh bagi hasil dari pengelolaan  dana  yang  terkumpul  atas  dasar  akad tijârah
( mudlârabah );  dan  3.  Perusahaan  asuransi  syariah  memperoleh ujrah ( fee ) dari pengelolaan dana akad tabarru’ (hibah).
Kesebelas: Dalam  upaya  untuk  memperkuat  usaha  asuransi syariah,  ditambahkan  ketentuan  tambahan  fatwa  DSN  tentang asuransi  syariah,  sebagai  berikut:  1).  Implementasi  dari  fatwa  ini

## Rully Syahrul Mucharom
harus  selalu  dikonsultasikan  dan  diawasi  oleh  DPS  (Dewan Pengawas  Syariah);  dan  2).  Jika  salah  satu  pihak  tidak  menunaikan kewajibannya  atau  jika  terjadi  perselisihan  di  antara  para  pihak, maka  penyelesaiannya  dilakukan  melalui  Badan  Arbitrasi  Syari’ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
Dalam  pandangan  Yusof  M.F  mengutip  sejumlah  alasan  yang mempengaruhi  desain  dan  persembahan  bisnis takâful pada umumnya, sebagai berikut:
1. Umat  Islam  merasa  perlu  untuk  menerapkan  Islam  dan menerapkan aturan dan peraturan dalam total;
2. Umat  Islam  menginginkan  sistem  keuangan  yang  mampu menciptakan ekonomi yang benar-benar Islam demi umat;
3. Dengan pembentukan sistem perbankan Islam kebutuhan yang melekat  muncul  untuk  asuransi takâful atau  islami  untuk layanan  dan  penawaran.  Itu  adalah  bukti  sejarah  yang menyebabkan  para  ahli  hukum  Islam  mengakui  bahwa  dasar dari  tanggung  jawab  bersama  dalam  sistem  " aqilah ", meletakkan  dasar  asuransi  mutual,  dan  secara  umum menyimpulkan bahwa asuransi dalam Islam harus didasarkan pada  prinsip-prinsip  kebersamaan  dan  kerjasama.  Beberapa pendapat  umum  ahli  hukum  Islam,  bahwa  penerimaan asuransi diuraikan sebagai berikut: a. Bahwa  semangat  kerjasama  akan  menyebabkan  kebaikan bersama; b. Bantuan yang diberikan kepada mereka yang membutuhkan melalui kontribusi; c. Bahwa sumbangan dari sejumlah kecil dimaksudkan untuk membagi kerugian dan menyebar kewajiban. d. bahwa semua unsur ketidakpastian, gharar dan maysir akan dihilangkan  melalui  kontribusi  dan  kompensasi  yang ditawarkan; e. bahwa  tidak  ada  mengambil  keuntungan  dari  yang  lain pada  biaya  individu  lain,  yaitu  skema  yang  adil  untuk semua. 21 21 Yusof M. F., Takaful Sistem Insurans Islam , (Kuala Lumpur: Utusan Publications and Distributors, 1996), 9-18., dalam Mohd Shril Matsawali, et.al, A Study on Takaful and
Usaha  perasuransian  syariah  dengan  tujuan  kepada  nilai-nilai kebaikan  dan  saling  tolong  menolong  satu  dengan  yang  lainnya sebagai  upaya  untuk  menjalankan  perintah  Allah  dan  sebagai objektifikasi  dari  kewajiban  umat  Islam  untuk  berbagai  diantara sesama umat Islam.

## Kesimpulan
Asuransi  syariah  merupakan  prodak  dengan  mendasarkan kepada  nilai-nilai  saling  tolong  menolong  ( ta’awan ),  satu  dengan yang lainnya dalam kerangka kebiakan. Sebagai prinsip dasar saling tolong  menolong,  maka  diperlukan  aturan  yang  mengatur  konsep tolong menolong yang terorganisir dalam bentuk corporatin sebagai perkembangan  dari  masyarakat  modern.  Di  Indonesia  melalui  UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian telah memberikan payung hukum bagi asuransi syariah, tetapi pada aspek lainnya, pengaturan asuransi  syariah  di  Indonesia  masih  terintegrasi  dalam  ketentuan asuransi  konvensional,  oleh  karena  itu  diperlukan  aturan  yang bersifat khusus yang mengatur terhadap asuransi syariah.
Persepektif  hukum  Islam,  otensitas  asuransi  syariah  diperlukan dengan  memperkuat  seluruh  prodak-prodak  asuransi  syariah  agar sesuai  dengan  ketentuan  syariah,  oleh  karena  itu,  peran  Dewan Syariah  Nasional  sebagai  lembaga  yang  menangani  bidang muamalah  Islam  di  Indonesia,  menjadi  bagian  penting  dalam menjalankan  bisnis  asuransi  berbasis  asuransi  syariah  yang  ada  di Indonesia dengan melakukan pengawasan melalui Dewan Pengawas Syariah  sebagaimana  ditentukan  dalam  Fatwa  Dewan  Syariah Nasional (DSN) No: 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syari’ah

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Qur’an Ali, Mohammad Daud, Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia , Jakarta: Rajawali Pres, 2014.
Conventional Insurance Preferences: The Case of Brunei, International Journal of Business and Social Science, (Vol. 3 No. 22 , Special Issue – November 2012), 165.

## Rully Syahrul Mucharom
Djazuli,  H.  A., Kaidah-Kaidah  Fikih,  Kaidah-Kaidah  Hukum  Islam  dalam Menyelesaikan  Masalah-Masalah  yang  Praktis ,  Jakarta:  Kencana Prenadamedia Group, 2006.
Fatwa Dewan Sayariah Nasioanl No. 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syari’ah.
Ghazaly,  Abdul  Rahman,  et.  al. Fiqh  Muamalat ,  Jakarta:  Kencana Prenadan Media Group, 2010.
Hamid,  Mohamad  Abdul, et.  al. The  Ownership  of  Islamic  Insurance (Takâful)  in  Malaysia ,  International  Journal  of  Advances  in Management and Economics, Nov.-Dec. 2013, Vol.2, Issue 6. Hussain,  Mher  Mushtaq  dan  Ahmad  Tisman  Pasha, Conceptual  And Operational Differences Between General  Takâful And Conventional Insurance, Australian  Journal  of  Business  and  Management
Research Vol.1 No.8,  November-2011.
Koto, Alaiddin, Filsafat Hukum Islam , Jakarta: Rajawali Pres, 2013.
Muhaimin,  Abdul  Wahab  Abd., Aktualisasi  Syariah  Dan  Fikih  Dalam Menyelesaikan Pelbagai Persoalan Hukum, Jurnal Ahkam: Vol. XV,
No. 2, Juli 2015. Mardani, Hukum Bisnis Syariah , Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2014. Matsawali,  Mohd  Shril,  et.al, A  Study  on  Takâful  and  Conventional Insurance Preferences: The Case of Brunei, International Journal of
Business  and  Social  Science,  Vol.  3  No.  22,  Special  Issue  –
November 2012.
Muhammad,  Abdulkadir, Hukum  Asuransi  Indonesia ,  Cetakan Keempat, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
Manan,  Abdul, Reformasi  Hukum  Islam  di  Indonesia, Jakarta,  Rajawali Press: 2005.
Prakoso, Djoko, Hukum Asuransi Indonesia , Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
Rozi,  Achmad  Bahrur, Penerapan  Syari’ah  Di  Negara  Modern  (Analisis Ijtihad  Pemikiran  Abdullahi  Ahmed  An-Na’im), Jurnal  Al-Ihkam, Vol.10 No.2 Desember 2015.
Republik  Indonesia,  Undang-Undang  No.  40  Tahun  2014  Tentang Perasuransian.
Rasjid,  Sulaiman, Fiqh  Islam, Cet  Ke-39,  Bandung:  Sinar  Baru Algesindo, 2006.
Sumanto, Agus Edi, et.al. Solusi Asuransi, Lebih Indah dengan Syariah, Bandung: Salamadani, 2009.
Salim, Abbas, Asuransi dan Manajemen Risiko , Jakarta: Rajawali Press,
2005.
Zainuddin,  Suria  dan  Izyan  Nadiah  Md  Noh, An  overview  of  the emergence  of  Takâful:  An  Islamic  type  of  insurance  policy, International  Journal  of  Business  and  Economics  Research  2013,  2 (5). http://repository.um.edu.my/31924/1/10.11648.j.ijber.2013020 5.13.pdf. Diakses pada tanggal 12 September 2016.