## TANGGUNG JAWAB DIREKSI BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) TERHADAP PENYELESAIAN KREDIT MACET DI WILAYAH KERJA BANK INDONESIA JEMBER
Oleh :
Nanang Tri Budiman, SH., M.Hum. Supianto, S.H., M.H.

## Abstract
The problem of bad debts in the practice of banking credit channeling often occurs. This can be caused by many things, both internal and external factors. The Board of Directors of  the  Company,  in  this  case  Rural  Bank,  as  the  Company's  authorized  organ  and  fully responsible  for  the  management  of  the  Company  for  the  interest  of  the  Company,  in accordance  with  the  purposes  and  objectives  of  the  Company,  has  responsibility  for  the incurrence of bad debts and settlement. This study formulates the problems that arise in the practice  of  banking  credit  distribution,  especially  in  the  BPR  in  relation  to  the responsibilities of the Directors of Rural Banks against the settlement of bad debts: what factors cause the bad credit in the BPR in the working area of Bank Indonesia Jember and how the form of responsibility Board of Directors of BPR in case of bad credit. The method in this research is empirical juridical approach with this method is intended to know and understand the factors that cause bad credit and how the form of responsibility of directors to bad credit. Based on the result of the research, it can be concluded that the bad debts occurring  in  the  working  area  of Bank  Indonesia  Jember  are  caused  by  several factors, such as customers experiencing crop failure or due to unfavorable natural condition, The market economic fluctuation caused the economy to become unstable; Inadequate analysis; There is a divorce between husband and wife of the customer; and the debtor is entangled in  legal  matters  so  that  it  is  unable  to  settle  its  obligations  to  the  creditor.  Board  of Directors BPR The Board of Directors is responsible for the management of the RB and shall be carried out in good faith and with full responsibility. In the event of bad credit, the responsibility of RB directors is in the form of striving for the settlement of non-performing loans in order to be repaid by the customer.
Keywords: Responsibility, board of BPR, bad credit .

## I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Pembangunan ekonomi sebagai bagian  dari  pembangunan  nasional, merupakan  salah  satu  upaya  untuk mencapai  masyarakat  yang  adil  dan makmur  berdasarkan  Pancasila  dan  UUD 1945.  Guna  mencapai  tujuan  tersebut, pelaksanaan pembangunan harus senantiasa memperhatikan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan berbagai unsur pembangunan,  termasuk  bidang  ekonomi dan  keuangan. 1 Pembangunan  ekonomi yang  diarahkan  untuk  meningkatkan pendapatan  masyarakat  serta  mengatasi ketimpangan  ekonomi  serta  kesenjangan sosial  guna  mencapai  kesejahteraan manusia.
Semakin berkembang kegiatan ekonomi  semakin  terasa  perlunya  sumber- sumber  untuk  membiayai  kegiatan  usaha. Salah  satu  fasilitas yang  ditawarkan perbankan adalah pemberian fasilitas kredit. Kredit yang diberikan oleh bank didasarkan atas kepercayaan sehingga dengan demikian pemberian  kredit  merupakan  pemberian kepercayaan  kepada  nasabah.  Oleh  karena itu bank  hanya  memberikan  kredit  kepada nasabah  jika  ia  betul-betul  yakin  bahwa debitor  akan  mengembalikan  pinjaman yang  diterimanya  sesuai  dengan  jangka waktu  yang  telah  disepakati  oleh  kedua belah pihak.
1 Penjelasan Umum Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.
Dalam perkreditan ditemukan banyak ketentuan yang mengatur dan membatasinya,  hal  itu  karena  memang bidang  perbankan  merupakan  kegiatan usaha  yang  paling  banyak  diatur  dan dibatasi  oleh  ketentuan  perundang- undangan. Dengan kondisi seperti itu maka peraturan  perundang-undangan  merupakan salah  satu  unsur  utama  dari  kegiatan perkreditan. 2 Dalam  praktek  perbankan, kredit-kredit  diberikan  kepada  nasabah dapat dilihat dari beberapa segi, antara lain menurut  jangka  waktunya,  menurut kegunaannya,  menurut  pemakaiannya, menurut sektor yang dibiayai. 3
Disisi  lain  bagi  pihak  bank  sebagai kreditor, pemberian kredit dimana pembayarannya  dilakukan  dengan  cara dicicil  atau  diangsur  dalam  jangka  waktu tertentu juga memiliki resiko, antara lain : 4
a. Resiko  kredit,  resiko  yang  timbul sebagai  akibat  kegagalan  para  pihak memenuhi kewajibannya.
b. Resiko pasar, merupakan resiko yang timbul  karena  adanya  pergerakan variable  pasar  ( adverse  movement ) dari potofolio yang dimiliki oleh bank yang  dapat  merugikan  bank,  antara lain suku bunga dan nilai tukar.
c. Resiko Liquiditas, adalah resiko yang disebabkan  bank  tidak  mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo.
2 Hermansyah, Hukum  Perbankan  Nasional Indonesia , Prenada Media, Jakarta, 2005, hal.56
3 Gatot Supramono, Perbankan dan Masalah Kredit , Djambatan, Jakarta, 1996, hal.45
4 Badriyah  Harun, Penyelesaian  Sengketa  Kredit
Bermasalah ,  Pustaka  Yustisia,  Jakarta,  2010,
hal.2
Dalam  pelaksanaan  pengembalian pinjaman,  adakalanya terjadi  hambatan- hambatan  bagi  debitor  dalam  memenuhi kewajibannya. Hambatan-hambatan tersebut  sekaligus  mempengaruhi  proses penyelesaian kewajiban pembayaran angsuran  kredit  kepada  bank.  Tidak tepatnya debitor dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian ini, debitor  dapat  digolongkan  melakukan wanprestasi,  yaitu  melanggar  perjanjian kredit. Keadaan debitur yang tidak mampu untuk mengembalikan pinjaman yang telah dikucurkan  sesuai  dengan  perjanjian kredit demikian dinamakan kredit macet.
Direksi bank sebagai organ perseroan yang  berwenang  dan  bertanggung  jawab penuh  atas  pengurusan  Perseroan  untuk kepentingan  Perseroan,  sesuai  dengan maksud  dan  tujuan  Perseroan  serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran  dasar, 5 memiliki  tanggung  jawab dalam  menjalankan  pengurusan  Perseroan untuk  kepentingan  Perseroan  dan  sesuai dengan  maksud  dan  tujuan  Perseroan. 6
Direksi  bank  memiliki  tanggung  jawab terhadap pengembalian pinjaman yang telah dikucurkan kepada nasabah yang mengalami kredit macet.
5 Pasal  1  ayat  (5) Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  40  Tahun  2007  Tentang Perseroan Terbatas.
6 Pasal  92  ayat  (1) Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  40  Tahun  2007  Tentang Perseroan Terbatas.
Keterkaitan  antara  pemberian  kredit dengan tanggung jawab direksi ini menjadi perbincangan  yang  menarik  karena  dalam kenyataan, pemberian kredit dapat membawa  seorang  direksi  bank  kepada proses  pengadilan  tindak  pidana korupsi. Kasus  yang  paling  akhir  terjadi  pada  bank BUMN  adalah  dalam  tahun  2006-2007, yang  melibatkan  E.  C.  W  Neloe. Penuntutan  pada  kasus  tersebut  umumnya dilakukan  melalui  Undang-Undang  Nomor 31  tahun  1999  Tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 7 Kenyataan bahwa Neloe  diperkarakan  karena  kredit  macet menimbulkan  kekhawatiran  di  lingkungan perbankan  terutama  bank  pemerintah,  jika kredit yang mereka berikan menjadi macet. Kekhawatiran itu menunjukkan seolah-olah para  direksi  bank  atau  pejabat  kredit  tidak memiliki  perlindungan  hukum  dalam melakukan  pekerjaannya  sehari-hari,  yaitu mengambil  keputusan  kredit  dalam lingkungan  perbankan atau  identik  dengan keputusan  bisnis  dalam  usaha  umum lainnya,  dan  ternyata  membawa  risiko kerugian  pada  bank  akibat  kredit menjadi macet.
Permasalahan akan timbul jika direksi mengambil  suatu  keputusan  bisnis  atau kredit  ternyata  salah,  dan  membawa kerugian bagi bank. Tidak ada jaminan bagi direksi bahwa keputusan yang diambil akan
7 E.C.W. Neloe, Pemberian Kredit Bank Menjadi Tindak Pidana Korupsi , Verbum Publishing, Jakarta, 2012, hal. 9.
membuahkan  hasil  yang  diharapkan, walaupun telah  mempertimbangkan  segala sesuatunya  dengan  hati-hati  sekalipun, termasuk  mematuhi  seluruh  ketentuan  dan perundangan  yang  berlaku.  Permasalahan ini akan menjadi kasus hukum, jika pemilik bank  atau pihak  lain  yang  berkepentingan merasa  dirugikan,  karena  pihak  yang mengambil  keputusan  atau  direksi  bank telah  mengambil  keputusan  yang  dianggap salah  karena  kemudian  menimbulkan kerugian.
Terhadap penyelesaian kredit bermasalah, apa  yang dapat ditempuh oleh direksi  bank  sebagai  bentuk  tanggung jawabnya sehingga kreditor dapat memperoleh  kembali  pinjaman  yang  telah dikucurkan kepada debitor melalui fasilitas kredit. Bagaimanapun dana  yang diberikan kepada  debitor  sebagai  fasilitas  kredit tersebut merupakan dana  masyarakat yang diperoleh  melalui  bentuk  tabungan, deposito, dan lain-lain.
Latar belakang inilah yang mendorong  peneliti  untuk  mengetahui  dan mendapat  pengetahuan  secara  mendalam mengenai  hal  yang  telah  dikemukakan diatas  dengan  judul  : Tanggung  Jawab Direksi  Bank  Perkreditan  Rakyat  (BPR) Terhadap  Penyelesaian  Kredit  Macet  Di Wilayah Kerja Bank Indonesia Jember.

## 1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan  uraian  dalam  latar belakang  yang  telah  disebutkan  diatas,
permasalahan    yang ingin  diketahui dalam penelitian  ini  dapat  dirumuskan  sebagai berikut :
1. Faktor-faktor  apa  yang  menyebabkan terjadinya  kredit  macet pada  Bank Perkreditan Rakyat (BPR) ?
2. Bagaimana  bentuk  tanggung  jawab direksi  Bank Perkreditan  Rakyat (BPR) di Kabupaten Jember terhadap pengembalian pinjaman kredit nasabah  yang  mengalami  Kredit Macet?

## II. TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Pengertian  Kredit dan  Jenis-

## Jenisnya
Kata  kredit  berasal  dari  bahasa  Latin “ creditus ”  yang  merupakan  bentuk past participle dari kata credere yang berarti to trust . Kata trust sendiri berarti kepercayaan. 8 Mendapatkan fasilitas  kredit berarti  mendapatkan  kepercayaan,  dalam hal ini apabila nasabah debitor memperoleh kredit,  pada  hakikatnya  ia  telah memperoleh kepercayaan dari bank sebagai kreditor.  Kepercayaan  bahwa  debitor mampu  mengembalikan  pinjaman  tersebut sesuai dengna waktu dan jumlah yang telah disepakati.
Pengertian  kredit  menurut  Undang-
Undang Nomor 10  Tahun  1998  Tentang Perbankan  adalah  “Penyediaan  uang  atau tagihan  yang  dapat  dipersamakan  dengan
8 Munir  Fuady, Hukum  Perkreditan  Kontemporer , Citra Aditya Bakti, Bndung, 1996, hal.5
itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan  pihak  lain  yang  mewajibkan  pihak peminjam  untuk  melunasi  hutangnya setelah  jangka  waktu  tertentu  dengan pemberian bunga”. berdasarkan pengertian kredit  diatas  dapat  dilihat  unsur-unsur kredit, antara lain : 9
a. Adanya kesepakatan atau perjanjian antara  pihak kreditor  dan  debitor yang disebut perjanjian kredit.
b. Adanya  para  pihak,  yaitu  kreditor sebagai  pihak  yang  memberikan pinjaman, dan debitor sebagai pihak yang menerima pinjaman.
c. Adanya  unsur  kepercayaan  dari kreditor  bahwa  pihak  debitor  mau dan mampu membayar kreditnya.
d. Adanya  kesanggupan  dan  janji membayar  hutang  dari  pihak debitor.
e. Adanya pemberian sejumlah uang/barang/jasa oleh pihak kreditor kepada pihak debitor.
f. Adanya pembayaran kembali sejumlah  uang/barang/jasa  oleh pihak  debitor  kepada  kreditor, disertai dengan pemberian bunga.
g. Adanya  perbedaan  waktu  antara pemberian  kredit  oleh  kreditor dengan  pengembalian  kredit  oleh debitor.
h. Adanya  resiko  tertentu  yang diakibatkan karena adanya perbedaan waktu tadi. Semakin jauh tenggang  waktu  pengembalian, semakin besar pula resiko pada tidak terlaksananya  pembayaran  kembali suatu kredit.
Dalam  sektor  perbankan  yang  lebih luas,  unsur-unsur  kredit  juga  meliputi organisasi  dan  manajemen  perkreditan, dokumen dan administrasi kredit, perjanjian
9 Ibid , hal.7
kredit,  agunan,  penyelesaian  kredit  macet dan unsur-unsur lainnya. Dalam perkreditan ditemukan banyak ketentuan yang mengatur dan membatasinya, hal itu karena memang bidang  perbankan  merupakan kegiatan usaha  yang  paling  banyak  diatur  dan dibatasi  oleh  ketentuan  perundang- undangan. Dengan kondisi seperti itu maka peraturan  perundang-undangan  merupakan salah  satu  unsur  utama  dari  kegiatan perkreditan. 10
Dalam  praktek  perbankan,  kredit- kredit  diberikan  kepada  nasabah  dapat dilihat dari beberapa segi, antara lain : 11 a. menurut  jangka  waktunya,  kredit dapat  dibagi  menjadi  kredit  jangka pendek  yaitu  yang  berjangka  paling lama 1 tahun, kredit jangka menengah yaitu kredit yang berjangka 1 sampai 3  tahun  dan  kredit  jangka  panjang yaitu  kredit  yang  jangka  waktunya diatas 3 tahun.
b. Menurut  kegunaannya,  kredit  dapat digolongkan  menjadi  tiga  macam yaitu  kredit  investasi,  kredit  modal kerja dan kredit profesi.
c. Menurut  pemakaiannya,  kredit  dapat digolongkan menjadi dua yaitu kredit konsumtif dan  kredit  produktif. Kredit  konsumtif  adalah  kredit  yang diberikan  kepada  nasabah  untuk memenuhi  kebutuhan  sehari-hari. Kredit  produktif  adalah  kredit  yang diberikan  kepada  nasabah  untuk keperluan  usaha  agar  produktifitas usaha menjadi meningkat.
d. Menurut  sektor  yang  dibiayai, misalnya  kredit  perdagangan,  kredit pemborongan,  kredit  perhotelan  dan lain-lain.
10 Hermansyah, Hukum  Perbankan  Nasional Indonesia , Prenada Media, Jakarta, 2005, hal.56
11 Gatot  Supramono, Perbankan  dan  Masalah Kredit , Djambatan, Jakarta, 1996, hal.45

## 2.2. Kredit Bermasalah
Dalam  penyaluran  kredit  kepada nasabah, bank perlu mengutamakan prinsip kehati-hatian  sebagai  bentuk  nyata  dari prinsip  kepercayaan.  Prinsip  kahati-hatian adalah  suatu  prinsip  yang  menegaskan bahwa  bank  dalam  menjalankan  kegiatan usahanya,  baik  dalam  penghimpunan maupun penyaluran dana kepada masyarakat  harus  berpegang  pada  asas commanditerings  verbood dan  prinsip kehati-hatian.
Prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang  Perbankan,  dinyatakan  bahwa : “Dalam memberikan kredit atau pembiayaan  berdasarkan  prinsip  syariah, bank  umum  wajib  mempunyai  keyakinan berdasarkan  analisis  yang  mendalam  atas itikad  dan  kemampuan  serta  kesanggupan nasabah  debitor  untuk  melunasi  utangnya dan  mengembalikan  pembiayaan  dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan”.
Prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit dalam praktek perbankan ini dikenal dengan  prinsip  5C  ( the  five  C’s  of  Credit analysis ),  yaitu: Character, sebelum memberikan  kreditnya,  kreditor  harus memberikan  penilaian  terhadap  karakter atau  kepribadian  dari  calon  debitor.  Calon debitor  harus  dipastikan  memiliki  moral, watak,  sifat  pribadi  yang  baik,  jujur,  tulus dan tidak tercela, memiliki tanggung jawab dalam  kehidupan  pribadi  maupun  sebagai
anggota masyarakat dan dalam menjalankan usahanya.  Dalam  mengumpulkan  data-data mengenai  karakter  calon  debitor  ini,  bank dapat  meneliti  sendiri  secara  langsung, dapat pula melalui referensi dari bank lain.
Capacity , calon  debitor  juga  perlu diketahui kemampuannya dalam mengelola bisnisnya.  Hal  ini  berguna  untuk memprediksi  kemampuan  calon  debitor dalam  membayar  hutangnya.  Kemampuan dalam  mengelola  bisnis  ini  juga  sebagai patokan  besarnya  kredit  yang  sesuai diberikan  kepada  calon  debitor.  Jika kemampuan  bisnisnya  kecil  maka  tidak layak diberikan jumlah kredit yang besar.
Capital, capital adalah modal debitor juga  merupakan  pertimbangan  sebelum kreditor  memberikan  kredit.  Kredit  yang diberikan  hanya  merupakan  tambahan modal  bagi  debitor  untuk  meningkatkan usahanya.  Permodalan  dan  kemampuan keuangan debitor berkorelasi langsung pada tingkat kemampuan debitor dalam membayar kredit.
Condition  of  Economy , Kondisi ekonomi  secara  mikro  maupun  makro merupakan  faktor  yang  penting  untuk dianalisa  sebelum  dilakukan  pemberian kredit.  Terutama  yang  berhubungan langsung  dengan  bidang  bisnis  calon debitor.  Penilaian  juga  dilakukan  terhadap situasi  ekonomi,  politik,  sosial  dan  budaya yang mempengaruhi keadaan ekonomi pada waktu  tertentu,  baik  ekonomi  Negara,
ekonomi  bank  maupun  ekonomi  calon debitor.
Collateral, Agunan  merupakan  hal yang  sangat  penting  dalam  setiap pemberian  kredit,  bahkan  dalam  Pasal  24 Undang-Undang Nomor 14  Tahun  1967 Tentang  Pokok-Pokok Perbankan, secara tegas  dinyatakan  bahwa : “  Bank  umum dilarang  memberikan  kredit  kepada siapapun  juga  tanpa  jaminan  yang  cukup”. Dalam  praktek    perbankan  untuk mengamankan  kredit  yang  diberikan, jaminan dianggap sebagai alat yang ampuh untuk menjamin pembayaran kembali kredit yang telah diberikan.
Selain  prinsip-prinsip tersebut,  ada hal lain  yang  juga  perlu  dipertimbangkan dalam  menganalisis kredit sebelum  kredit diberikan,  yaitu constrain yang  berarti hambatan-hambatan yang tidak memungkinkan seseorang melakukan usaha disuatu  tempat  atau  wilayah,  walaupun semua  unsur  5C  diatas  bernilai  baik. Misalnya  usaha  peternakan  babi  yang berada didalam lingkungan yang mayoritas penduduknya muslim.
Berdasarkan  Pasal  4  SK  Direktur Bank  Indonesia  Nomor  30/267/KEP/DIR tanggal  27  Februari  1998,  menggolongkan kualitas kredit sebagai berikut : 12
1. Kredit  Lancar  ( pass ),  yaitu  apabila memenuhi  kriteria : pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat,
12 Muhamad  Djumhana, Hukum  Perbankan  di Indonesia ,  Citra  Aditya  Bakti,  Bandung,  2000, hal.427-429
dan memiliki  mutasi  rekening  yang aktif;  atau bagian  dari  kredit  yang dijamin  dengan  agunan  tunai  ( cash collateral ). 2. Kredit  dalam  perhatian  khusus ( special  mention ),  apabila  memenuhi kriteria : terdapat tunggakan angsuran pokok  dan/atau  bunga  yang  belum melampaui  90  hari;  atau kadang- kadang  terjadi  cerukan;  atau mutasi rekening  relatif  rendah;  atau jarang terjadi  pelanggaran  terhadap  kontrak yang  diperjanjikan;  atau didukung oleh pinjaman baru. 3. Kredit  kurang  lancar  ( substandard ), yaitu  apabila  memenuhi  kriteria  : terdapat  tunggakan  angsuran  pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90  hari;  atau sering  terjadi  cerukan; atau Frekwensi  mutasi  rekening relatif rendah; atau terjadi pelanggaran  terhadap  kontrak  yang diperjanjikan  lebih  dari  90  hari;  atau terdapat  indikasi  masalah  keuangan yang dihadapi debitor; atau dokumentasi pinjaman yang lemah.
4. Kredit  diragukan  ( doubtful ),  yaitu apabila  memenuhi  kriteria  : terdapat tunggakan  angsuran  pokok  dan/atau bunga  yang  melampaui  180  hari; terjadi cerukan yang bersifat permanen;  atau terjadi  wanprestasi lebih  dari  180  hari;  atau terjadi kapitalisasi  bunga;  atau dokumentasi hukum  lemah,  baik  untuk  perjanjian kredit/pengikatan jaminan.
5. Kredit macet, yaitu apabila memenuhi kriteria : terdapat tunggakan angsuran pokok  dan/atau bunga  yang  telah melampaui  270 hari;  atau kerugian operasional  ditutup  dengan  pinjaman baru;  atau dari  segi  hukum/kondisi pasar,  jaminan  tidak  dapat  dicairkan pada nilai wajar.
Pemberian  kredit  oleh  bank  sebagai kreditor  kepada  debitor  harus  selalu didasari  oleh  adanya  perjanjian  kredit antara kedua belah pihak. Ketidakmampuan
debitor  dalam  melaksanakan  kewajibannya sesuai  dengan  perjanjian  dinamakan wanprestasi. Wanprestasi  adalah  perbuatan tidak  memenuhi  janjinya  atau  tidak memenuhi  sebagaimana  mestinya  dan kesemuanya  itu  dapat  dipersalahkan kepadanya.  Wujud adanya wanprestasi ini dapat  berbentuk  sama  sekali  tidak melakukan  prestasi,  berprestasi  tetapi keliru,  dapat  juga  terlambat  dalam melaksanakan prestasi. 13
Dalam  suatu    perjanjian  kredit, wanprestasi  merupakan  suatu  keadaan dimana  debitor  sebagai  pihak  yang berkewajiban  melakukan  prestasi,  tidak dapat  memenuhi  janjinya  yang  telah dituangkan  dalam  perjanjian  kredit. Wanprestasi  dari  debitor  ini  yang menyebabkan  terjadinya  kredit  macet. Kreditor  pada  tahap  awal  biasanya mengirimkan  surat  teguran  atau  somasi kepada  debitor  agar memenuhi  prestasi yang  telah  dijanjikannya.  Dalam  surat somasi  tersebut,  pihak  bank  menetapkan batas  waktu  kepada  debitor  untuk  dapat menepati  prestasinya,  jika  waktu  tersebut terlampaui,  maka  debitor  sudah  dapat dikategorikan melakukan wanprestasi.
Wanprestasi terhadap suatu perjanjian kredit dapat timbul karena dua sebab, antara lain :
a. Karena  kesalahan  debitor,  baik kesalahan tersebut karena
13 J.  Satrio, Hukum  Perukatan,  Perikatan  Pada Umumnya , PT. Alumni, Bandung, 1999., hal.122
kesengajaan  maupun  kesalahan karena kelalaian.
b. Karena
keadaan memaksa ( overmacht,  force  majour ),  bila sebab  timbulnya  wanprestasi  diluar kemampuan  debitor,  maka  debitor tidak  dapat  dipersalahkan,  dengan demikian  kontraprestasi  menjadi gugur.  Pihak  kreditor  tidak  boleh menuntut ganti rugi dan tidak boleh mengajukan pembatalan perjanjian.
Timbulnya  kredit  bermasalah  bahkan kredit macet, dapat disebabkan oleh banyak hal,  baik  faktor  internal  maupun  faktor eksternal. Faktor yang bersifat internal dari pihak bank sendiri yang dapat menimbulkan  kredit  macet,  antara  lain lemahnya  penilaian  atau  analisa  terhadap kredit  yang  akan  dikucurkan,  adanya ketidakwajaran  dalam  proses  pencairan kredit  yang  dilakukan  oleh  petugas  bank. Ketidakwajaran  ini  dapat  timbul  karena adanya persekongkolan antara petugas bank dengan  calon  debitor  dalam  hal  besarnya nilai benda jaminan. Hal lain yang remasuk faktor internal adalah lemahnya pengawasan  dan  lemahnya  administrasi kredit.
Sedangkan  faktor  eksternal  yang dapat mempengaruhi  timbulnya  kredit macet  adalah  adanya  itikad  tidak  baik  dari debitor  dengan  menyalahgunakan  kredit yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan.  Debitor  yang  tidak  mampu
dalam mengelola usahanya maupun adanya konflik  dalam  perusahaan  debitor  juga dapat  mneyebabkan  timbulnya  kredit bermasalah  ini. Faktor eksternal lain  yang timbul  karena  diluar  kemampuan  kreditor dan  debitor, adalah adanya  perubahan peraturan perundang-undangan yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kegiatan usaha debitor, serta adanya  keadaan  yang  diluar  kemampuan para  pihak atau overmacht, seperti adanya kerusuhan massa dan bencana alam.

## 2.3. Tentang Tanggung Jawab Direksi
Berdasarkan Pasal 1 ayat (5) Undang- Undang  Nomor  40  Tahun  2007 Tentang Perseroan  Terbatas, dinyatakan  bahwa Direksi  adalah  Organ  Perseroan  yang berwenang  dan  bertanggung  jawab  penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan  Perseroan,  sesuai  dengan maksud  dan  tujuan  Perseroan  serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran  dasar. Direksi  sebagai  organ Perseroan yang mengurus Perseroan sehari- hari, agar dapat  mencapai prestasi  terbesar untuk  kepentingan  Perseroan,  maka  para Direksi harus diberi kewenangan- kewenangan  tertentu  untuk  melakukan pengelolaan Perseroan. Melalui kewenangan  yang  telah  diberikan  tersebut, Direksi  juga  perlu  diberi  tanggung  jawab penuh untuk mengurus Perseroan.
Wewenang seorang
Direksi memberikan  kepadanya  kekuasaan dan keleluasaan untuk membuat serta menjalankan  keputusan-keputusan  yang berhubungan dengan  bidang  tugasnya. Kekuasaan yang  telah  ditetapkan  dan menjadi tanggung  jawab  dalam  bidang tugasnya  tersebut  menimbulkan  kewajiban baginya  untuk  melaksanakan  tugas–tugas dengan jalan menggunakan wewenang yang ada untuk mencapai tujuan Perseroan.
Pasal  97  ayat  (1) Undang-Undang Perseroan  Terbatas (UUPT) menegaskan bahwa  Direksi  bertanggung jawab  atas pengurusan  Perseroan  wajib  dilaksanakan dengan  itikad  baik  dan  penuh  tanggung jawab. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab  penuh  secara  pribadi  atas  kerugian Perseroan,  apabila yang  bersangkutan bersalah  atau  lalai  menjalankan  tugasnya. Apabila  direksi Perseroan terdiri  atas  2 (dua)  anggota  Direksi  atau  lebih, maka tanggung  jawab tersebut berlaku  secara tanggung  renteng  bagi  setiap  anggota Direksi. Namun demikian, anggota Direksi tidak  dapat  dimintai pertangungjawabkan atas  kerugian yang  timbul apabila  dapat membuktikan hal-hal sebagai berikut :
a. Kerugian  tersebut  bukan  karena kesalahan atau kelalaiannya;
b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk  kepentingan  dan  sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
c. Tidak mempunyai benturan kepentingan  baik  langsung  maupun tidak  langsung  atas  tindakan pengurusan  yang  mengakibatkan kerugian;
d. Telah  mengambil  tindakan  untuk mencegah  timbul  atau  berlanjutnya kerugian tersebut.
Pasal  98  UUPT  menyatakan  bahwa Apabila anggota  Direksi  terdiri  lebih  dari satu orang, maka yang berwenang mewakili Perseroan adalah  setiap  anggota  Direksi, kecuali  ditentukan  lain  dalam  anggaran dasar. Kewenangan Direksi  mewakili  PT adalah  tidak  terbatas  dan  tidak  bersyarat, kecuali  ditentukan  lain  dalam Undang- Undang,  Anggaran Dasar atau  Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham  (RUPS). Ketentuan  diatas  memberikan  petunjuk bahwa  lembaga  Direksi  PT  dalam sistemnya  bersifat  kolegial.  Sistem tanggung jawabnya pada dasarnya bersama- sama  atau  tanggung renteng.  Konsekuensi selanjutnya, fokus Direksi dan/atau Dewan Komisaris dalam mengurus Perseroan tidak semata-mata hanya tertuju kepada Pemegang  Saham,  tetapi  lebih  kepada kepentingan PT yang cakupannya lebih luas dari pada kepentingan Pemegang Saham.
Kewajiban  Direksi dalam UUPT tertuang dalam  Pasal  100  ayat  (1)  yang menyatakan bahwa kewajiban Direksi ialah:
a. Membuat  daftar  Pemegang  Saham,
daftar  khusus,  risalah  RUPS  dan risalah rapat Direksi;
b. Membuat laporan tahunan sebagaimana  dimaksud  Pasal  66  dan dokumen  perusahaan  ex  UU  No.  8 Tahun 1997;
c. Memelihara  seluruh  daftar,  risalah dan dokumen keuangan dan dokumen lainnya.
Pasal  97  ayat  (3) UUPT menetapkan
bahwa  setiap  anggota  Direksi  bertanggung jawab  penuh  secara  pribadi  atas  kerugian Perseroan  apabila  yang  bersangkutan bersalah  atau  lalai  menjalankan  tugasnya. Tanggung jawab Direksi dalam hal Direksi terdiri  atas  2  (dua)  anggota  Direksi  atau lebih, berlaku secara tanggung renteng bagi setiap  anggota  Direksi. Berkaitan  dengan gugatan  hukum  terhadap  Direksi,  anggota Direksi  yang  karena  kesalahan  atau kelalaiannya  menimbulkan  kerugian  pada Perseroan  dapat  digugat  oleh  pemegang saham  Perseroan  ke  lembaga  peradilan. Atas nama  Perseroan,  pemegang  saham yang  mewakili  paling  sedikit  1/10  (satu persepuluh)  bagian  dari  jumlah  seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan  melalui  Pengadilan  Negeri terhadap  anggota  Direksi  yang  karena kesalahan  atau  kelalaiannya  menimbulkan kerugian pada Perseroan.
2.4. Tentang Bank Perkreditan
Rakyat (BPR)
Jenis-jenis  bank  yang  ada  di Indonesia  sebagaimana  diatur  dalam Undang-undang Perbankan Pasal 5 ayat (1)
terbagi  menjadi  2  (dua)  jenis,  yaitu  Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Bank Umum  adalah  bank  yang  melakukan kegiatan    usaha  secara  konvensional  dan atau  berdasarkan  Prinsip  Syariah  yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu  lintas  pembayaran,  sedangkan  yang dimaksud dengan Bank Perkreditan Rakyat adalah  bank  yang  melaksanakan  kegiatan usaha  secara  konvensional  dan  atau berdasarkan  Prinsip  Syariah  yang  dalam kegiatannya  tidak  memberikan  jasa  dalam lalu lintas pembayaran.
Bank  Perkreditan  Rakyat  (BPR) merupakan lembaga  keuangan  bank  yang menerima  simpanan  hanya  dalam  bentuk deposito  berjangka,  tabungan,  dan/atau bentuk  lainnya  yang  dipersamakan  dengan itu  dan  menyalurkan  dana  sebagai  usaha BPR . Usaha  BPR  meliputi  usaha  untuk menghimpun dan menyalurkan dana dengan tujuan mendapatkan keuntungan.
Keuntungan BPR  diperoleh  dari  spread effect dan  pendapatan  bunga.  Adapun bidang usaha-usaha BPR adalah :
1. Menghimpun  dana  dari  masyarakat dalam  bentuk  simpanan  berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk  lainnya  yang  dipersamakan dengan itu;
2. Memberikan atau menyalurkan kredit;
3. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah
bagi  BPR  yang  menggunakan prinsip syariah;.
4. Menempatkan  dananya  dalam  bentuk Sertifikat  Bank  Indonesia  (SBI), deposito  berjangka,  sertifikat  deposito, dan/atau tabungan pada bank lain. SBI adalah sertifikat yang ditawarkan Bank Indonesia  kepada  BPR  apabila  BPR mengalami kelebihan likuiditas.
Adapun  usaha-usaha  yang  dilarang dilakukan oleh BPR, adalah :
1. Menerima simpanan berupa giro;
2. Melakukan  kegiatan  usaha  dalam valuta asing;
3. Melakukan  penyertaan  modal dengan  prinsip prudent  banking dan concern terhadap  layanan kebutuhan  masyarakat  menengah ke bawah;
4. Melakukan usaha perasuransian;
5. Melakukan  usaha  lain  di  luar kegiatan  usaha  sebagaimana  yang dimaksud dalam usaha BPR.
Kondisi  Umum  Industri  BPR sebagaimana disampaikan dalam Pertemuan Evaluasi  Kinerja  BPR  se  Eks  Karesidenan Besuki  Wilayah  Kerja  Kantor  Perwakilan Bank Indonesia Jember pada tanggal 17 Juli 2012, adalah sebagai berikut :
1. Industri  BPR  bertumbuh  secara signifikan  dari  tahun  ke  tahun menurut  volume  usaha,  kredit maupun penghimpunan dana masyarakat,  yang  diimbangi  dengan
tetap  terjaganya  tingkat  kesehatan BPR yang semakin membaik;
2. Beberapa BPR mengalami pertumbuhan  yang  sangat  pesat, hingga melampaui volume usaha dan modal  bank  umum  kecil,  sekalipun dengan  kegiatan  usaha  yang  tetap terbatas  pada  penghimpunan  dan penyaluran dana;
3. Keberadaan BPR tetap sesuai dengan fungsinya terlihat dari mayoritas BPR (73,02%) berada di pedesaan (wilayah kecamatan),  dan  fokus  pembiayaan BPR  pada  kredit  skala  mikro  dan kecil (92,9%), dengan rata-rata kredit BPR sebesar  Rp 14.001 ribu.
Beberapa  tantangan  yang  dihadapi dalam hal pengembangan BPR, antara lain:
1. Kapasitas modal dan skala ekonomi
yang belum memadai;
2. Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia  (SDM)  yang  belum memadai;
3. Suku bunga kredit BPR yang relatif tinggi.
Implementasi  Model  Bisnis  BPR dalam penerapan aspek-aspek Model Bisnis BPR  menjawab  Tantangan  Industri  BPR dimasa mendatang, yaitu :
1. Aspek Pemilik, antara lain :
a. Visi
pengembangan ekonomi
regional
(wilayah setempat), diutamakan “putra daerah”;
b. Pemahaman yang memadai mengenai  bisnis  BPR  sebagai lembaga intermediasi;
c. Komitmen  daan  kemampuan finansial untuk mendukung permodalan  BPR  pada  saat diperlukan;
d. Kesungguhan  pemilik  bank dalam  mendorong  pengelolaan bank secara sehat guna menjamin kesinambungan bisnis BPR.
2. Aspek Permodalan, antara lain :
a. Modal  pendirian  BPR  harus  dapat menutup  biaya  dalam  pendirian BPR  dan  tersedia  dalam  jumlah yang  memadai  untuk  kebutuhan operasional BPR;
b. Dukungan  modal  yang  kuat  untuk menunjang pengembangan infrastruktur  dan  SDM  yang berkualitas.
3. Aspek  Lokasi  dan  Wilayah Operasional, antara lain :
a. Berlokasi  di  wilayah  dengan potensi  tinggi  (ekonomi  dan demografi),  antara  lain  daerah yang tidak banyak bank
beroperasi; b. Mengembangkan wilayah
operasional sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan sejalan dengan  meningkatnya  permintaan masyarakat  terhadap  pelayanan BPR, serta dalam rangka
menjangkau
nasabah yang dilayani;
c. Perluasan  wilayah  usaha  ini mengadopsi  pola  “rembesan  air” yang melebar ke sekeliling wilayah yang sebelumnya sudah dilayani.
4. Aspek Strategi Bisnis, antara lain : a. Tetap  fokus  terhadap  pembiayaan UKM  yang  sudah  dikenal  tabiat dan karakternya;
b. Menetapkan  tingkat  suku  bunga kredit kompetitif dan terjangkau;
c. Mengutamakan  pelayanan  sesuai kebutuhan nasabah  yang  mudah, cepat dan murah;
d. Memanfaatkan  teknologi  informasi secara  optimal  untuk  menunjang bisnis BPR;
e. Memperluas  jaringan  didasarkan atas  kebutuhan  untuk  peningkatan kualitas pelayanan kepada nasabah yang semakin bertambah.
5. Aspek  Manajemen  dan Kebijakan
SDM, yaitu :
Dari Aspek Manajemen :
a. Memiliki  integritas,  profesional dan dapat dipercaya oleh pemilik BPR dan masyarakat/ nasabah;
b. Memiliki pengetahuan dan pemahaman  yang  mendalam terhadap potensi usaha di wilayah yang menjadi target pasar BPR.
Dari Aspek Kebijakan SDM :
a. Mengutamakan  SDM  dari  daerah
setempat  dengan  harapan  lebih
memahami  akan  kebiasaan,  budaya karakteristik  masyarakat,  serta potensi wilayah;
b. Memiliki  struktur  organisasi  dan jumlah  SDM  yang  memadai  untuk menunjang kinerja BPR;
c. Memiliki  kebijakan  remunerasi  dan pengembangan SDM yang
memadai;
d. Membuka  komunikasi  dua  arah antara manajemen dengan karyawan untuk  membangun  kebersamaan (loyalitas);
6. Aspek Hubungan
Dengan
Masyarakat, antara lain :
a. Meskipun  BPR  berorientasi  bisnis, namun  tetap harus  menjaga kedekatan  dan  hubungan  baik dengan masyarakat di sekitar BPR;
b. Berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan  guna  menjaga moral  obligation dan  loyalitas masyarakat terhadap BPR.
Bank  Perkreditan  Rakyat  (BPR) wilayah  kerja  Kantor  Bank  Indonesia Jember jumlahnya  cukup banyak. Adapun sebaran BPR  yang berada di wilayah kerja Kantor  Bank  Indonesia  Jember,  adalah sebagai berikut :
a. Kabupaten  Jember,  dengan  27 BPR  Konvensional  dan  1  BPR Syariah;
b. Kabupaten Banyuwangi : 17 BPR Konvensional;
c. Kabupaten  Bondowoso  :  5  BPR
Konvensional; dan d. Kabupaten  Situbondo  dengan  4 BPR  Konvensional  dan  1  BPR Syariah.

## III. PEMBAHASAN
A. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kredit Macet Pada

## Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
Dalam  perjanjian  kredit,  wanprestasi merupakan  suatu  keadaan  dimana  debitor sebagai pihak yang berkewajiban melakukan  prestasi,  tidak  dapat  memenuhi janjinya  yang  telah  dituangkan  dalam perjanjian  kredit.  Wanprestasi  dari  debitor ini  yang  menyebabkan  terjadinya  kredit macet.  Kreditor  pada  tahap  awal  biasanya mengirimkan  surat  teguran  atau  somasi kepada  debitor  agar  memenuhi  prestasi yang  telah  dijanjikannya.  Dalam  surat somasi  tersebut,  pihak  bank  menetapkan batas  waktu  kepada  debitor  untuk  dapat menepati  prestasinya,  jika  waktu  tersebut terlampaui,  maka debitor  sudah  dapat dikategorikan melakukan wanprestasi.
Kredit bermasalah adalah kredit yang tergolong  kredit  kurang  lancar,  kredit diragukan  dan  kredit  macet.  Istilah  kredit bermasalah telah digunakan dunia perbankan di Indonesia sebagai terjemahan problem loan yang merupakan istilah lazim dalam  perbankan  internasional.  Tingkat kesehatan  bank  salah  satunya  diukur  dari
tingkat    rasio  kredit  bermasalah  ( Non Performing Loan /NPL). 14
Dalam  industri  perbankan,  kredit bermasalah  merupakan  suatu  fenomena yang biasa terjadi. Salah satu resiko utama dalam  pemberian  kredit  adalah  timbulnya masalah  atau  macetnya  pengembalian pinjaman  oleh  debitor.  Bila  jumlah  kredit yang  bermasalah  sudah  melampaui kemampuan  bank,  maka  keadaan  ini  akan membahayakan  kelangsungan  usaha  dari bank  tersebut.  Hal  ini  dikarenakan  tidak saja  berpengaruh  terhadap  keuntungan usaha  tetapi  juga  mempengaruhi  tingkat liquiditas  bank  tersebut.  Oleh  karena  itu diperlukan  adanya  pengawasan  terhadap kredit yang telah dikucurkan.
Dampak  adanya  kredit  bermasalah dalam  jumlah  besar  juga  berimbas  kepada masyarakat,  yaitu  tersendatnya  perputaran dana  bank  akibat  minimnya  dana  yang tersedia. Masyarakat tidak dapat memperoleh dana segar dari bank, sehingga kegiatan usaha masyarakat yang membutuhkan  dana  perbankan juga terhenti.  Dengan  demikian,  melemahnya kegiatan  usaha  dapat  meningkatkan pengangguran  dan  kemiskinan  dalam masyarakat.
Nasabah  debitor  yang  memperoleh kredit  dari  bank  tidak  seluruhnya  dapat mengembalikan kreditnya dengan baik dan tepat  waktu.  Hal  ini menimbulkan permasalahan berkelanjutan baik bagi bank
14 Iswi Hariyani, Op. Cit ., hal.66
sebagai kreditor  maupun  bagi  debitor sendiri.  Timbulnya  kredit  bermasalah bahkan kredit macet, dapat disebabkan oleh banyak hal. Faktor internal dari pihak bank sendiri  dapat  menimbulkan  kredit  macet, antara lain lemahnya penilaian atau analisa terhadap  kredit  yang  akan  dikucurkan, adanya  ketidakwajaran  dalam  proses pencairan  kredit  yang  dilakukan  oleh petugas  bank.  Ketidakwajaran  ini  dapat timbul  karena  adanya  persekongkolan antara  petugas  bank  dengan calon  debitor dalam  hal  besarnya  nilai  benda  jaminan. Hal  lain  yang  remasuk  faktor  internal adalah lemahnya pengawasan dan lemahnya administrasi kredit.
Faktor  eksternal  yang  mempengaruhi timbulnya  kredit  macet  adalah  adanya itikad  tidak  baik  dari  debitor dengan menyalahgunakan kredit dan ketidakmampuan  Debitor  dalam  mengelola usahanya  maupun  adanya  konflik  dalam perusahaan debitor juga dapat menyebabkan  timbulnya  kredit  bermasalah ini.  Dapat  juga  faktor  eksternal  ini  timbul karena  diluar  kemampuan  kreditor dan debitor,  yaitu  adanya  perubahan  peraturan perundang-undangan  yang  secara  langsung maupun  tidak  langsung  mempengaruhi kegiatan usaha debitor, dan adanya keadaan yang  diluar  kemampuan  atau overmacht seperti bencana alam.
Dalam  menyelamatkan  kredit  yang mengalami  masalah  ini,  pihak  bank  dapat menempuh  upaya-upaya  antara  lain
Reschedulling , Reconditioning dan Restructuring. Reschedulling atau Penjadwalan  Kembali,  Kebijakan  ini berkaitan  dengan  jangka  waktu  kredit. Debitor  dapat  memperoleh  keringanan dalam hal jadwal pembayaran kredit antara lain  memperpanjang  jangka  waktu  kredit, memperpanjang jangka waktu angsuran dan penurunan nilai angsuran yang mengakibatkan perpanjangan jangka waktu kredit. Reconditioning (Persyaratan Kembali), memberikan perubahan
persyaratan  kredit  baik  sebagian  maupun seluruhnya,  antara  lain  dalam  hal kapitalisasi  bunga  yaitu  bunga  dijadikan sebagai  hutang  pokok,  cara  ini  dilakukan jika  prospek  usaha  dari  debitur  masih tergolong  baik.  Dapat  pula  dengan pemberian  penundaan  pembayaran  bunga, penurunan suku bunga,  pembebasan bunga atau  merubah  jangka  waktu  kredit  dari kredit jangka pendek menjadi kredit jangka panjang  dengan  syarat  yang  lebih  ringan. Restructuring (Penataan  Kembali),  yaitu perubahan  syarat-syarat  kredit  yang menyangkut  tambahan  dana  kredit  atau mengkonversi  seluruh  atau  sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru atau  mengkonversi  seluruh  atau  sebagian dari utang kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan  yang  dapat  disertai  dengan penjadwalan  kembali  dan  atau persyaratan kembali.
Upaya  penyelamatan  kredit  yang disertai pemotongan terhadap pokok hutang
terhadap  kredit  macet  dapat  memberikan dampak  positif  terhadap  dunia  usaha, terutama  terhadap  usaha  kecil  dan menengah.  Dampak  positif  tersebut  antara lain 15 dapat menggerakkan  kembali  sektor usaha  riil  UMKM,  debitor  tidak  masuk dalam  daftar  hitam  debitor  di  BI  sehingga dapat mengakses lagi kredit dari perbankan, dapat  meningkatkan  pangsa  pasar  bank, bank  dapat  memperoleh  dana  segar  dari pelunasan  atau  penjualan  kredit  dengan harga  diskon  ( haircut ),  bank  dapat menggunakan  dana  hasil recovery kredit macet  untuk  penambahan  laba  atau penambahan  dana  cadangan  hapus  buku yang  masih  tertulis  di  neraca,  rasio  NPL bank akan menurun, bank akan diuntungkan karena  potensi  penerimaan  kredit  dari UMKM  akan  membesar  dan  pemerintah sebagai pemegang saham akan diuntungkan karena  dividen  dan  harga  saham  bank BUMN akan meningkat.
Bank  Perkreditan  Rakyat  (BPR) wilayah  kerja  Kantor  Bank  Indonesia Jember jumlahnya cukup banyak. Sebaran BPR  yang  berada  di  wilayah  kerja  Kantor Bank  Indonesia  Jember, tersebar  di  empat kabupaten  yaitu  Kabupaten  Banyuwangi, Kabupaten Situbondo, Kabupaten
Bondowoso  dan Kabupaten  Jember.
Penelitian tentang Tanggung Jawab Direksi Bank  Perkreditan  Rakyat  (BPR)  Terhadap Penyelesaian  Kredit  Macet  Di  Wilayah Kerja  Bank  Indonesia  Jember telah
15 Iswi Hariyani, Op. Cit . hal.181
dilakukan  dengan  mewawancarai  Direksi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang ada di
Kabupaten
Banyuwangi, Kabupaten Situbondo dan  Kabupaten  Bondowoso. Direksi Bank  Perkreditan  Rakyat (BPR) yang  ada  di  Kabupaten  Banyuwangi  yang telah berhasil diwawancarai adalah Ahmad Syaifuddin,  SE,  sebagai  Direktur  Utama PT.  BPR  Anugerahdharma  Yuwana Banyuwangi.  BPR  yang  ada  di Kabupaten Situbondo  adalah  Dwi  Budi  Rahayu,  SE., Direktur Utama PT. BPR Tridana Kencana, Sedangkan  di Kabupaten  Bondowoso adalah Dian Hasy Elliya,  sebagai Direktur Utama  PT.  BPR  Manuk  Ayu  Wonosari Bondowoso, Rince Sudiyah, SH.,   sebagai Direktur  Utama  PT.  BPR  Bintang  Mas Maesan Bondowoso, H. M. Sirath, Direktur Utama KBPR Eka Usaha Umbulsari Jember dan Hariyono,  SE.,    Direktur  Utama  PT. BPR Rambi Arthaputra Rambipuji Jember Berdasarkan hasil penelitian terhadap  direksi  Bank  Perkreditan  Rakyat di  Wilayah  Kerja  Bank  Indonesia  Jember dapat  diperoleh  hasil  bahwa  kredit  macet yang terjadi di wilayah tersebut disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut :
a. Nasabah mengalami gagal panen atau karena  kondisi  alam  yang  tidak mendukung. Faktor  kondisi  alam yang  tidak  stabil  ini  sangat berpengaruh  kepada  kemampuan debitur untuk melakukan pembayaran kreditnya.  Hal  ini  disebabkan  karena sebagian  besar  mata  pencaharian
masyarakat  di  wilayah  kerja  Bank Indonesia  Jember  ini  adalah  petani. Terjadinya  perubahan  cuaca  atau kondisi alam akan sangat berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat. b. Terjadi  gejolak  perekonomian  pasar yang  mengakibatkan  perekonomian menjadi  tidak  stabil.  Hal  ini berpengaruh juga pada keberlangsungan  usaha  dari  para debitur.  Gejolak  perekonomian  akan mengakibatkan  penurunan  daya  beli masyarakat  sehingga  berpengaruh pada penghasilan debitur.
c. Analisa yang kurang tepat.
d. Terjadi  perceraian  antara  suami  istri nasabah
e. Debitur  terjerat  permasalahan  hukum sehingga tidak mampu menyelesaikan kewajibannya kepada kreditur.
B. Tanggung Jawab  Direksi Bank Perkreditan  Rakyat
(BPR)  Di Kabupaten Jember Terhadap Pengembalian  Pinjaman  Kredit
Nasabah  Yang  Mengalami Kredit Macet Sebagaimana  telah  dinyatakan dalam  Pasal 97  angka  3  Undang-Undang Nomor 40  Tahun  2007 Tentang  Perseroan Terbatas , Direksi perseroan tidak  dapat dipertanggungjawabkan  atas  kerugian perusahaan, apabila dia dapat membuktikan salah satu dari empat hal yang dikecualikan dalam  ketentuan  tersebut.  Pertama, kerugian  yang  ditimbulkan  bukan  karena kesalahan  atau  kelalaiannya.  Pengecualian
kedua, direksi telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan  kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Ketiga, tidak mempunyai benturan  kepentingan  baik  langsung maupun  tidak  langsung  atas  tindakan pengurusan  yang  mengakibatkan  kerugian. Keempat telah  mengambil  tindakan  untuk mencegah  timbul  atau  berlanjutnya kerugian tersebut.
Sementara  itu  dalam  Pasal  97  ayat (2) ditegaskan bahwa setiap anggota direksi wajib  dengan  itikad  baik  dan  tanggung jawab.  Seorang  direksi  menjalankan  tugas untuk  kepentingan  dan  usaha  perseroan. Apabila  terjadi  pelanggaran  terhadap ketentuan  ini  maka  direksi  harus bertanggung  jawab  penuh  secara  pribadi atas  kesalahan  dan  kelalaiannya  dalam menjalankan  tugas  tersebut.  Kerugian perusahaan  tersebut  juga  merupakan kerugian  bagi  pemilik  modal perusahaan. Oleh  karena  itu,  direksi  perusahaan  harus betul-betul  memahami  akan  tugas  dan wewenangnya  agar  dapat  terhindar  dari kesalahan  dan  kelalaian  yang  dapat merugikan perusahaan itu sendiri.
Dalam  perkembangannya,  prinsip tanggung  jawab  direksi  ini menimbulkan kekhawatiran  bagi  para  direksi  untuk mengambil keputusan bisnisnya.
Bagaimanapun  keputusan  bisnis  itu  pada umumnya  lebih  banyak  yang  bersifat spekulatif.  Permasalahan  baru  akan  timbul dibelakang  hari  apabila  ternyata  keputusan
bisnis tersebut merugikan bagi perusahaan. Padahal dalam mengambil keputusan bisnis tersebut,  direksi  telah  berlaku  jujur  dan memiliki  itikad  baik.  Dalam  keadaan demikian, tolok ukur yang dapat digunakan untuk  mengetahui  apakah  keputusan  bisnis tersebut tidak tepat sehingga dapat terhindar dari  pelanggaran  tanggung  jawab  adalah  : memiliki  informasi  tentang  masalah  yang akan  diputuskan  dan  meyakini  bahwa keputusan  itu  benar,  tidak  memiliki kepentingan  dan  dan  memutuskan  dengan itikad  baik,  serta  memiliki  dasar  rasional untukmempercayai  bahwa  keputusan  yang diambil  adalah  yang  terbaik  bagi perusahaan.
Demikian  pula  halnya  dengan direksi  Bank  Perkreditan  Rakyat  (BPR) yang menyalurkan kredit kepada masyarakat  dengan  prinsip  kehati-hatian. Hal ini disebabkan karena sebagai institusi keuangan,  bank  merupakan  pendukung kegiatan  perekonomian  melalui  penyaluran kredit. Bagaimanapun, dana yang disalurkan  kepada  masyarakat  melalui kredit  tersebut  adalah  dana  masyarakat yang dihimpun dan disimpan dalam bentuk tabungan.  Pengurus  BPR  hendaknya  lebih berhati-hati  agar  kredit  yang  disalurkan tersebut tidak mengalami macet.
Tanggung jawab direksi bank BPR di  wilayah  kerja  Bank  Indonesia  Jember dalam  upaya  untuk  menyelesaikan  kredit macet dimulai  sejak  sebelum  kredit dikucurkan. Untuk  menganalisis  tentang
kesanggupan  nasabah  sebelum  kredit dikucurkan,  BPR  menggunakan prinsip anilisis  6  C.  prinsip  6C  ini  terdiri  dari Character,  Capital,  Capacity,  Collateral, Condition  of  Eonomy  dan  Constraint. Setelah  dilakukan  analisis  6C  terhadap calon  nasabah  dan  kesemuanya  memenuhi persyaratan  maka  barulah  kredit  yang disepakati kedua belah pihak dikucurkan.
Meskipun sebelum kredit dikucurkan  telah  dilakukan  analisis  yang mendalam terhadap nasabah, namun dalam pelaksanaan  perjanjian  kredit  tersebut terkadang masih terjadi kredit macet dalam arti  nasabah  tidak  dapat  memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran kreditnya kepada BPR sebagai kreditur.  Kriteria  nasabah  yang  tidak mampu  lagi  mengembalikan  pinjamannya atau mengalami kredit  macet kepada BPR, dapat  dilihat  dari  keadaan  nasabah  yang secara ekonomi kemampuan nasabah untuk membayar sudah tidak ada.
Sebagai upaya untuk menyelamatkan kredit tersebut, upaya yang dilakukan oleh direksi BPR adalah sebagai berikut :
a. Melakukan  evaluasi  tagihan  nasabah dan  menindaklanjuti hasil  evaluasi tagihan  tersebut  dengan membuat planning penyelesaian  kredit  yang bermasalah kepada nasabah.
b. Melakukan pendekatan secara persuasif  dan  kekeluargaan  kepada nasabah dengan memberikan
kebijaksanaan  berupa  keringanan bunga  dan  melakukan  konversi tunggakan  kredit  menjadi  pokok kredit baru (restrukturisasi).
c. Melakukan  pengamanan  terhadap barang  yang menjadi jaminan hutang nasabah dan embantu  menjualkan asset  yang  dimiliki  nasabah  yang dijadikan  barang  jaminan  untuk pelunasan hutangnya.
d. Langkah  terakhir  yang  dilakukan apabila langkah-langkah diatas belum berhasil adalah dengan melalui proses hukum.
Tanggung  jawab  Direksi  BPR  bila terjadi  kredit  macet  adalah dalam  bentuk mengupayakan  penyelesaian  kredit  macet tersebut  agar  dapat dilunasi oleh  nasabah. Upaya  pengembalian  kredit  yang  telah dikucurkan tersebut  dilakukan  untuk sedapat mungkin nasabah membayar pokok pinjaman. Hal  ini  dilakukan  karena  dana yang  telah  dikucurkan  kepada  debitur tersebut  adalah  dana  masyarakat  yang disimpan dalam bentuk tabungan.

## IV. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang telah dilakukan dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :
1. Kredit  macet  yang  terjadi  di  wilayah kerja  Bank  Indonesia  Jember disebabkan  oleh  beberapa  faktor, antara  lain  :  Nasabah  mengalami gagal panen atau karena kondisi alam
yang  tidak  mendukung,  Terjadi gejolak  perekonomian  pasar  yang mengakibatkan perekonomian menjadi  tidak  stabil;  Analisa  yang kurang  tepat;  Terjadi  perceraian antara  suami  istri  nasabah; dan debitur  terjerat  permasalahan  hukum sehingga tidak mampu menyelesaikan kewajibannya kepada kreditur 2. Direksi  BPR Direksi  bertanggung jawab atas pengurusan BPR dan wajib dilaksanakan  dengan  itikad  baik  dan penuh  tanggung  jawab. Bila  terjadi kredit  macet  maka  tanggung  jawab direksi  BPR adalah  dalam  bentuk mengupayakan  penyelesaian  kredit macet  tersebut  agar  dapat  dilunasi oleh  nasabah.  Bahwa direksi  BPR mempunyai tanggung jawab terhadap kredit  yang  telah  dikucurkan  kepada nasabah.  Bentuk  tanggung  jawab direksi  BPR  tersebut  adalah  untuk mengupayakan agar setidaknya pokok pinjaman kredit yang telah dikucurkan  kepada  nasabah  tersebut dapat dilunasi.

## DAFTAR PUSTAKA
A.Patra  M.  Zen  dan  Daniel  Hutagalung, Panduan  Bantuan  Hukum  di Indonesia, Pedoman
Anda Memahami  dan  Menyelesaikan Masalah  Hukum ,  YLBHI-AusAid, Jakarta, 2007 Badriyah  Harun, Penyelesaian  Sengketa
Kredit
Bermasalah , Pustaka Yustisia, Jakarta, 2010
Dahlan  M.  Sutalaksana, Write-off  Kredit Macet ,  Pusat  Kajian  Fiskal  dan Moneter (CFMS), Jakarta, 1997 E.C.W.  Neloe, Pemberian  Kredit  Bank Menjadi  Tindak  Pidana  Korupsi , Verbum Publishing, Jakarta, 2012 Gatot Supramono, Perbankan dan Masalah Kredit , Djambatan, Jakarta, 1996 Herlien Budiono, Asas Keseimbangan bagi Hukum  Perjanjian  Indonesia ,  Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006 Hermansyah, Hukum Perbankan  Nasional Indonesia ,  Prenada  Media,  Jakarta,
2005 Iswi Hariyani, Hapus Buku & Hapus Tagih Kredit  Macet  Debitor  UMKM  di Bank  BUMN ,  Bina  Ilmu,  Surabaya, 2008
J.  Satrio, Hukum  Perukatan,  Perikatan Pada  Umumnya ,  PT.  Alumni, Bandung, 1999
Malayu  SP  Hasibuan, Dasar-dasar Perbankan ,  Bumi  Aksara,  Jakarta,
2004, Muhamad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia ,  Citra  Aditya  Bakti, Bandung, 2000
Munir
Fuady, Hukum
Perkreditan Kontemporer ,  Citra  Aditya  Bakti, Bandung, 1996,
Peter Mahmud Marzuki , Penelitian Hukum ,
Prenada Media, Jakarta, 2010 Philipus M. Hadjon dan Tatik Sri Djatmiati,
Argumentasi  Hukum ,  Gajah  Mada University Press, Yogyakarta, 2005

## Hasil wawancara :
Ahmad Syaifuddin, SE, Direktur Utama PT. BPR  Anugerahdharma  Yuwana Banyuwangi.
Dwi Budi Rahayu, SE., Direktur Utama PT. BPR Tridana Kencana, Situbondo
Dian  Hasy  Elliya,    Direktur  Utama  PT. BPR  Manuk  Ayu  Wonosari Bondowoso
Rince  Sudiyah,  SH.,  Direktur  Utama  PT. BPR Bintang Mas Maesan Bondowoso.
H.  M.  Sirath,  Direktur  Utama  KBPR  Eka Usaha Umbulsari Jember Hariyono,  SE.,    Direktur  Utama  PT.  BPR Rambi Arthaputra Rambipuji Jember

## BIODATA SINGKAT PENULIS
Nanang  Tri  Budiman,  S.H.,  M.Hum. adalah  Dosen  tetap  pada  Fakultas  Hukum Universitas  Islam  Jember.  Menyelesaikan pendidikan  sarjana  pada    Fakultas  Hukum Universitas  Jember  dan  Magister  Hukum pada  Program  Magister  Ilmu  Hukum Fakultas  Hukum  Universitas Narotama Surabaya.
Supianto,  S.H.,  M.H. adalah  Dosen  tetap pada  Fakultas  Hukum  Universitas  Islam Jember.  Menyelesaikan  pendidikan  sarjana pada    Fakultas  Hukum  Universitas  Islam Jember dan Magister Hukum pada Program Magister  Ilmu  Hukum  Fakultas  Hukum Universitas Jember tahun 2012.