Jurnal Penelitian Inovatif (JUPIN)
DOI: https://doi.org/10.54082/jupin.483 Vol. 4, No. 3, Agustus 2024, Hal. 1217-1224 p-ISSN: 2808-148X https://jurnal-id.com/index.php/jupin e-ISSN: 2808-1366
Analisis Perspektif Konsultan Pajak dalam Menanggapi Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan pada Rumah Sakit X Klien SAR Tax & Management Consultant
Anisyah Putri Nadeak *1 , Sony Devano 2
1,2 Akuntansi Sektor Publik, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Padjadjaran, Indonesia Email: 1 anisyah20001@mail.unpad.ac.id, 2 sony.devano@unpad.ac.id

## Abstrak
Peraturan  perpajakan  yang  berlaku,  termasuk  peraturan  daerah  memerlukan  perhatian  khusus  dari  pihak manajemen Rumah Sakit X dan profesional pajak yang terlibat. Instrumen perpajakan yang kerap menjadi sorotan dalam  konteks  Rumah  Sakit  X  adalah  Surat  Permintaan  Penjelasan  Atas  Data  dan/atau  Keterangan  (SP2DK). SP2DK bertujuan untuk memperoleh informasi tambahan tentang kepemilikan aset, pendapatan, dan kewajiban pajak  Wajib  Pajak.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  perspektif  Konsultan  Pajak  dalam  menanggapi Surat  Permintaan  Penjelasan  atas  Data  dan/atau  Keterangan  (SP2DK)  yang  diterima  oleh  Rumah  Sakit  X. Penelitian  ini  menggunakan  metode  pendekatan  kualitatif.  Data  dikumpulkan  melalui  wawancara  mendalam dengan  Konsultan  Pajak  yang  berpengalaman  dalam  menangani  kasus  SP2DK  pada  Rumah  Sakit  X.    Dalam penelitian ini, digunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara triangulasi sehingga  terbentuk  penelitian  yang  netral,  sedangkan  data  sekunder  didapatkan  dari  jurnal,  artikel,  buku,  dan penelitian  terdahulu  terkait.  Penelitian  dilakukan  di  SAR  Tax  &  Management  Consultant,  Bandung.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa Konsultan Pajak menghadapi sejumlah tantangan dalam menanggapi SP2DK pada Rumah Sakit X, termasuk kurangnya keteraturan dan kelengkapan dokumentasi, kompleksitas aturan perpajakan yang berlaku, keterbatasan waktu dalam penyampaian SP2DK, serta kendala dalam komunikasi antara Konsultan Pajak  dan  pihak  klien  Rumah  Sakit  X.  Namun,  Konsultan  Pajak  juga  menyoroti  pentingnya  keterbukaan, kerjasama, dan kesadaran pajak yang tinggi dari pihak Rumah Sakit X dalam menyelesaikan SP2DK dengan baik. Juga tidak terdapat perbedaan dalam proses menanggapi SP2DK antara organisasi sektor publik dan sektor bisnis, yang membedakan hanya pada sisi objek pajak yang dikenakannya.
Kata kunci : Konsultan Pajak, Perspektif, Rumah Sakit, SP2DK, Tanggapan

## Abstract
The  applicable  tax  regulations,  including  local  regulations,  require  special  attention  from  Hospital  X's management  and  the  tax  professionals  involved.  A  taxation  instrument  frequently  highlighted  in  the  context  of Hospital X is the  Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan  (SP2DK). The SP2DK aims to obtain additional information regarding the taxpayer's asset ownership, income, and tax liabilities. This research aims  to  analyze  the  perspectives  of  Tax  Consultants  in  responding  to  Surat  Permintaan  Penjelasan  atas  Data dan/atau  Keterangan  (SP2DK)  received  by  Hospital  X.  The  study  employs  a  qualitative  approach.  Data  were collected through in-depth interviews with Tax Consultants experienced in handling SP2DK cases at Hospital X. Both primary and secondary data were utilized in this research. Primary data were obtained from triangulated interview  results  to  ensure  neutrality  in  the  study,  while  secondary  data  were  sourced  from  journals,  articles, books,  and  previous  related  research.  The  research  was  conducted  at  SAR  Tax  &  Management  Consultant, Bandung. The research findings indicate that tax consultants face several challenges in responding to SP2DK at Hospital X, including the lack of organization and completeness of documentation, the complexity of the applicable tax  regulations,  time  constraints  in  submitting  the  SP2DK,  and  communication  barriers  between  the  tax consultants  and  Hospital  X's  management.  However,  the  tax  consultants  also  emphasize  the  importance  of transparency, cooperation, and a high level of tax awareness from Hospital X in effectively addressing the SP2DK. Additionally, there is no difference in the process of responding to the SP2DK between public sector organizations and business sectors; the distinction lies only in the tax objects involved.
Keywords : Perspective, Tax Consultant, Response, SP2DK, Hospital
Jurnal Penelitian Inovatif (JUPIN)
DOI: https://doi.org/10.54082/jupin.483 Vol. 4, No. 3, Agustus 2024, Hal. 1217-1224 p-ISSN: 2808-148X https://jurnal-id.com/index.php/jupin e-ISSN: 2808-1366

## 1. PENDAHULUAN
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2009  tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara Perpajakan  mendefinisikan  “Pajak  adalah  kontribusi  wajib  kepada  negara  yang  terutang  oleh  orang pribadi  atau  badan  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan  Undang-Undang,  dengan  tidak  mendapatkan imbalan  secara  langsung  dan  digunakan  untuk  keperluan  negara  bagi  sebesar-besarnya  kemakmuran rakyat.”  Pajak  menjadi  salah  satu  sumber  pendapatan  negara  yang  paling  utama  dalam  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN)  atau  perekonomian  di  Indonesia  dari  tahun  ke  tahun.  Pada tahun 2024 penerimaan perpajakan berkontribusi paling besar, dengan nilai Rp.1.988,9 triliun, tumbuh 9,4%  (yoy).  Adapun  jenis  pajak  yang  menyumbang  penerimaan  negara  terbesar  adalah  Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang semuanya dikelola oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

## Gambar 1. Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2018-2024 Sumber: Laman Resmi Kementerian Keuangan RI
Sistem perpajakan seringkali melibatkan peraturan yang rumit dan berubah-ubah. Peraturan ini bisa sulit dipahami oleh Wajib Pajak, terutama jika mereka bukan ahli dalam bidang perpajakan. Terlebih lagi sistem pelaporan pajak di negara Indonesia menggunakan sistem self-assessment dalam sistem ini pemerintah  memberikan  kepercayaan  kepada  Wajib  Pajak  dalam  menghitung,  membayar,  dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya yang sangat bergantung pada kesadaran Wajib Pajak itu sendiri,  sehingga  memiliki  potential  loss  yang  cukup  besar.  Kompleksitas  ini  dapat  menyebabkan kesalahan pelaporan, yang pada gilirannya dapat mengakibatkan sanksi dan biaya tambahan bagi Wajib Pajak. Kurangnya efisiensi dan transparansi dalam administrasi pajak dapat menyebabkan masalah bagi Wajib Pajak. Penyampaian laporan pajak yang rumit, waktu penyelesaian yang lama, dan ketidakjelasan prosedur  dapat  menyulitkan  Wajib  Pajak  untuk  memenuhi  kewajiban  mereka  dengan  tepat  waktu. Beberapa  Wajib  Pajak  mungkin  terlibat  dalam  penyimpangan  atau  penipuan  pajak  dengan  maksud menghindari  kewajiban  mereka.  Tindakan  semacam  ini  merugikan  negara  dan  dapat  menciptakan ketidakadilan  di  antara  Wajib  Pajak  yang  jujur.  Otoritas  pajak  juga  sering  menghadapi  keterbatasan informasi  tentang  aset  atau  pendapatan  yang  dimiliki  oleh  Wajib  Pajak.  Hal  ini  dapat  menyulitkan penentuan kewajiban pajak yang tepat.
Salah satu organisasi sektor publik pada industri kesehatan, yaitu Rumah Sakit X, Rumah Sakit X merupakan salah satu sektor yang memiliki peran krusial dalam melayani kebutuhan masyarakat akan layanan kesehatan. Namun, seperti hal bisnis lainnya, Rumah Sakit X juga harus mematuhi kewajiban perpajakannya. Peraturan perpajakan yang berlaku, termasuk peraturan daerah memerlukan perhatian khusus dari pihak manajemen Rumah Sakit X dan profesional pajak yang terlibat.
Salah satu instrumen perpajakan yang kerap menjadi sorotan dalam konteks Rumah Sakit X adalah Surat  Permintaan  Penjelasan  Atas  Data  dan/atau  Keterangan  (SP2DK).  SP2DK  bertujuan  untuk
Jurnal Penelitian Inovatif (JUPIN)
DOI: https://doi.org/10.54082/jupin.483 Vol. 4, No. 3, Agustus 2024, Hal. 1217-1224 p-ISSN: 2808-148X https://jurnal-id.com/index.php/jupin e-ISSN: 2808-1366
memperoleh  informasi  tambahan  tentang  kepemilikan  aset,  pendapatan,  dan  kewajiban  pajak  Wajib Pajak. SP2DK merupakan instrumen yang digunakan oleh otoritas pajak untuk memberitahukan kepada Wajib Pajak bahwa data mereka telah diterima dari berbagai pihak, seperti bank, lembaga keuangan, atau entitas lainnya. SP2DK diterbitkan oleh otoritas pajak untuk menetapkan besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh subjek pajak dalam suatu wilayah tertentu. Bagi Rumah Sakit X, SP2DK dapat memiliki dampak  finansial  yang  signifikan,  serta  memunculkan  kompleksitas  perpajakan  yang  memerlukan penanganan  yang  cermat.  Hal  ini  memainkan  peran  penting  dalam  meningkatkan  keadilan, memaksimalkan pendapatan negara, dan membangun kepercayaan terhadap sistem perpajakan.
Saat  ini  banyak  Wajib  Pajak  khususnya  Wajib  Pajak  badan  yang  menggunakan  jasa  Konsultan Pajak  untuk  membantu  dalam  perhitungan  pajak.  Konsultan  Pajak  memiliki  peran  penting  dalam membantu klien mereka khususnya pada Rumah Sakit X dalam memahami, memenuhi, dan mengelola kewajiban  perpajakan.  Konsultan  Pajak  bertanggung  jawab  untuk  memberikan  nasihat  yang  tepat, mengoptimalkan struktur pajak, serta membantu klien agar tetap mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku.  Namun,  respon  Konsultan  Pajak  terhadap  SP2DK  dapat  dipengaruhi  oleh  berbagai  faktor, termasuk pengetahuan, pengalaman, dan kondisi spesifik Rumah Sakit X yang bersangkutan. Konsultan Pajak dihadapkan pada berbagai tantangan dalam menanggapi SP2DK. Tantangan tersebut mencakup analisis  data  yang  kompleks,  menilai  kepatuhan  klien,  dan  merumuskan  strategi  yang  sesuai  untuk menanggapi pemberitahuan tersebut tanpa melanggar hukum pajak yang berlaku. Penerimaan SP2DK dapat  memiliki  dampak  yang  signifikan  bagi  klien  dan  Konsultan  Pajak.  Klien  dapat  mengalami ketidaknyamanan atau kekhawatiran atas privasi keuangan mereka, sementara Konsultan Pajak harus memastikan bahwa respon yang diberikan tidak hanya mematuhi hukum, tetapi juga menjaga hubungan baik  dengan  klien.  Dalam  menanggapi  SP2DK,  Konsultan  Pajak  perlu  melakukan  analisis  yang mendalam terhadap situasi klien mereka. Ini melibatkan pemahaman yang komprehensif tentang kondisi keuangan klien, ketentuan perpajakan yang berlaku, serta kemungkinan konsekuensi dari setiap tindakan yang diambil.
Melalui  penelitian  ini,  akan  dikaji  lebih  lanjut  mengenai  perspektif  Konsultan  Pajak  dalam menanggapi SP2DK pada Rumah Sakit X yang termasuk dalam organisasi sektor publik. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi tanggapan Konsultan Pajak terhadap pemberitahuan dapat memberikan wawasan yang berharga bagi manajemen Rumah Sakit, profesional pajak,  serta  pihak-pihak  terkait  lainnya  dalam  menghadapi  tantangan  perpajakan  yang  kompleks  di sektor publik dan strategi apa yang biasanya Konsultan Pajak ambil untuk memastikan kepatuhan klien mereka  sambil  menjaga  integritas  profesional  mereka.  Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  peneliti tertarik untuk meneliti dan menulis Laporan Tugas Akhir dengan judul “Analisis Perspektif Konsultan Pajak  Dalam  Menanggapi  Surat  Permintaan  Penjelasan  atas  Data  dan/atau  Keterangan  Pada  Rumah Sakit X Klien SAR Tax & Management Consultant.

## 2. METODE PENELITIAN
Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data yang diterapkan adalah dengan teknik dokumentasi, observasi,  serta  wawancara.  Untuk  mendapatkan  pemahaman  yang  komprehensif,  analisis  dilakukan melalui wawancara mendalam dengan konsultan pajak yang memiliki pengalaman dalam menangani SP2DK di Rumah Sakit X. Pendekatan kualitatif ini memungkinkan untuk menggali pemahaman yang mendalam tentang tantangan, strategi, dan rekomendasi dalam menanggapi SP2DK.
Penelitian  mengenai  Analisis  Perspektif  Konsultan  Pajak  Dalam  Menanggapi  Surat  Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) pada Rumah Sakit X ini dilakukan di SAR Tax & Management  Consultant  Bandung  yang  berlokasi  di  Jl.  Cipunagara  No.25,  Cihapit,  Kec.  Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat 40114. Penelitian dilaksanakan mulai bulan Desember 2023 hingga bulan Juni 2024.
Populasi  penelitian  ialah  suatu  objek  ataupun  subjek  yang  memiliki  karakteristik  dan  kualitas tertentu  yang  telah  ditentukan  oleh  peneliti  dan  berada  pada  wilayah  generalisasi  untuk  kemudian dipelajari oleh peneliti guna menarik suatu kesimpulan (Sugiyono, 2013). Populasi pada penelitian ini adalah konsultan pajak yang bekerja serta memiliki pengalaman dalam menanggapi SP2DK khususnya pada Rumah Sakit X. Sampel penelitian ialah sebagian dari populasi yang terdiri atas sejumlah bagian
Jurnal Penelitian Inovatif (JUPIN)
DOI: https://doi.org/10.54082/jupin.483 Vol. 4, No. 3, Agustus 2024, Hal. 1217-1224 p-ISSN: 2808-148X https://jurnal-id.com/index.php/jupin e-ISSN: 2808-1366
yang dipilih dari populasi (Sekaran & Bougie, 2017:54). Sampel pada penelitian ini adalah konsultan pajak  yang  bekerja  serta  memiliki  pengalaman  dalam  menanggapi  SP2DK  pada  Rumah  Sakit  X  di kantor SAR Tax & Management Consultant.
Dalam penelitian ini, digunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui hasil wawancara triangulasi sehingga terbentuk penelitian yang netral, sedangkan data sekunder didapatkan dari jurnal, artikel, buku, dan penelitian terdahulu terkait. Miles (2014) mendefinisikan terdapat empat langkah untuk menganalisis data menggunakan metode kualitatif, diantaranya yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penyusunan kesimpulan dan verifikasi.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  analisis  data  menunjukkan  bahwa  perspektif  Konsultan  Pajak  dalam  menanggapi  SP2DK pada Rumah Sakit X tidak hanya dilakukan oleh satu pihak saja akan tetapi terdapat keterkaitan antara klien,  konsultan  pajak,  dengan  otoritas  pajak.  Ditemukan  beberapa  hambatan  dan  perbedaan  dalam menanggapinya.  Hambatan-hambatan  yang  dialami  oleh  Konsultan  Pajak  dalam  proses  menanggapi SP2DK  pada  Rumah  Sakit  X  yaitu  Rumah  Sakit  X  menganggap  tidak  penting  dalam  menanggapi SP2DK  sehingga  terdapat  miss  komunikasi  hal  ini  terjadi  dikarenakan  ketidaksengajaan  dari  klien, Konsultan Pajak berada dalam dua sisi yang memungkinkan dalam hal untuk membantu KPP dalam menjalankan tugasnya sekaligus mengedukasi klien dalam mematuhi aturan perpajakan sehingga harus menyeimbangkan  antara  keduanya,  klien  tidak  memiliki  data  atau  informasi  yang  cukup  untuk menjawab  permintaan  dari  pihak  berwenang  dengan  tepat  dan  lengkap,  terdapat  kendala  dalam komunikasi  antara  konsultan  pajak  dan  klien,  dan  keterbatasan  waktu.  Sehingga  dampak  yang ditimbulkan  bagi  wajib  pajak  adalah  akan  ada  sanksi  administrasi  sehingga  akan  menambah  kurang bayar pajak yang seharusnya dibayar oleh wajib pajak karena sifat pembayarannya sudah telat maka juga  akan  dikenakan  sanksi,  sanksinya  yang  seharusnya  tidak  dibayarkan  wajib pajak  ketika mereka lapornya  sudah  benar  sebelumnya,  sehingga  wajib  pajak  akan  mengeluarkan  biaya  lebih  untuk membayar  sanksi  dan  keterlambatan  pajak  serta  kurang  bayar  pajaknyaSedangkan,  perbedaan  dalam menanggapi  SP2DK  pada  sektor  publik  dan  sektor  bisnis  hanya  terdapat  pada  sisi  objek  pajak  yang dikenakannya..

## 3.1. Hasil Penelitian Atas Identifikasi Masalah 1
Rumah  Sakit  X merupakan  organisasi sektor  publik  yang  bergerak  di bidang kesehatan,  Rumah Sakit X dihadapkan pada berbagai kewajiban perpajakan, termasuk Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan  Nilai  (PPN),  yang  memiliki  dampak  signifikan  terhadap  operasional  dan  keuangan mereka.  Dalam  konteks  ini,  Surat  Permintaan  Penjelasan  atas  Data  dan/atau  Keterangan  (SP2DK) menjadi  instrumen  yang  penting  dalam  proses  perpajakan,  yang  memungkinkan otoritas  pajak  untuk memperoleh  informasi  tambahan  atau  klarifikasi  dari  Wajib  Pajak,  termasuk  Rumah  Sakit  X.  Oleh karena  itu,  SP2DK  merupakan  surat  permintaan  penjelasan  dokumen  yang  diberikan  KPP  untuk memvalidasi  dalam  proses  pengawasannya.  Permintaan  seperti  ini  seringkali  mencakup  aspek-aspek terkait PPh 21 dan PPN, yang merupakan dua elemen utama dalam struktur perpajakan yang diterapkan pada  Rumah  Sakit  X.  Konsultan  Pajak  harus  selalu  merespon  SP2DK  secara  rinci  dengan  terbuka kepada  Account  Representative  (AR)  bahkan  jika  dimintai  dokumen  pendukung  untuk  memberikan penjelasan  lebih  lengkap.  Konsultan  Pajak  melalui  beberapa  tahapan  untuk  memastikan  kepatuhan perpajakan  klien  dengan  memberikan tanggapan  yang  tepat dan mengelola  risiko  perpajakan  dengan baik secara efisien, berikut tahapan-tahapannya :
a. Analisis Permintaan data dan keterangan di SP2DK Pemberitahuan  SP2DK  biasanya  diterima  oleh  Wajib  Pajak  terlebih  dahulu  sebelum  dibagikan kepada  Konsultan  Pajak.  Terkadang  ada  keterlambatan  antara  Wajib  Pajak  dan  Konsultan  Pajak karena kemungkinan banyaknya berkas yang harus diproses yang akhirnya menyebabkan pengiriman ke Konsultan Pajak menjadi mendekati batas waktu.
b. Diskusi awal/entry meeting dengan Klien
Jurnal Penelitian Inovatif (JUPIN)
DOI: https://doi.org/10.54082/jupin.483 Vol. 4, No. 3, Agustus 2024, Hal. 1217-1224 p-ISSN: 2808-148X https://jurnal-id.com/index.php/jupin e-ISSN: 2808-1366
Konsultan Pajak mengatur pertemuan dengan klien untuk membahas isi dari SP2DK dan memahami konteksnya  lebih  lanjut.  Diskusikan  dengan  klien  mengenai  dokumen  dan  data  yang  dibutuhkan untuk  menanggapi  permintaan  SP2DK  dengan  tepat.  Sebelum  memberikan  saran  kepada  klien, Konsultan Pajak melakukan evaluasi dan analisis mendalam terhadap informasi yang terdapat dalam SP2DK.
c. Pengumpulan Data dan Dokumen
Konsultan Pajak membantu klien dalam pengumpulan data, dokumen, dan informasi yang diperlukan dari Rumah Sakit X untuk memberikan penjelasan atau klarifikasi kepada otoritas pajak. Permintaan atas data dan dokumen yang dibutuhkan menyesuaikan dengan surat yang diterima dari KPP.
d. Evaluasi Kepatuhan Perpajakan
Konsultan Pajak melakukan evaluasi dan analisis menyeluruh terhadap kepatuhan perpajakan klien terkait dengan isu-isu yang diminta dalam SP2DK. Identifikasi area-area dimana klien mungkin perlu melakukan  perbaikan  atau  penyesuaian,  dengan  melakukan  evaluasi  kesesuaian  antara  data  yang dilaporkan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
e. Analisis Dokumen dan Data
Dokumen dan data yang terkumpul dievaluasi dengan cermat untuk memastikan bahwa penjelasan atau klarifikasi yang disampaikan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
f. Penyusunan Langkah Tanggapan atas SP2DK Konsultan Pajak membantu klien dalam menyiapkan atau menyusun tanggapan yang komprehensif dan tepat waktu untuk menjawab klarifikasi kepada AR mengenai perihal SP2DK yang dikirimkan. Pastikan bahwa tanggapan mencakup semua informasi yang diminta dan disusun dengan jelas dan akurat.
g. Mendiskusikan Draft Surat TanggapanKonsultan Pajak bekerja sama dengan departemen atau pihak terkait di dalam organisasi klien untuk memastikan bahwa tanggapan yang disampaikan konsisten dan akurat.
h. Penyampaian Tanggapan Kepada Otoritas Pajak
Konsultan  Pajak  bertindak  sebagai  perwakilan  klien  dalam  berkomunikasi  dengan  otoritas  pajak, menyampaikan tanggapan klien secara profesional dan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku.
i. Pemantauan dan Tindak Lanjut
Setelah tanggapan disampaikan, Konsultan Pajak melakukan pemantauan terhadap perkembangan selanjutnya dari SP2DK dan memberikan bantuan atau tindak lanjut tambahan jika diperlukan.
j. Dokumentasi dan Rekomendasi Perbaikan
Semua  langkah  dalam  proses  tanggapan  terhadap  SP2DK  didokumentasikan  dengan  baik,  dan Konsultan Pajak memberikan rekomendasi untuk perbaikan atau peningkatan kepatuhan perpajakan di masa mendatang.

## 3.2. Hasil Penelitian Atas Identifikasi Masalah 2
Tantangan utama dan hambatan yang sering dihadapi dalam menanggapi SP2DK yaitu Konsultan Pajak harus terus mengupdate dengan peraturan perpajakan terbaru, Konsultan Pajak berada dalam dua sisi  yang  membantu  KPP  dalam  menjalankan  tugasnya  juga  sekaligus  mengedukasi  klien  dalam mematuhi aturan perpajakan, kurangnya keteraturan dan kelengkapan dokumentasi yang dimiliki klien, pencatatan yang kurang rapi, pelaporan pajak yang tidak konsisten, keterlambatan dalam pelaporan dan penyetoran,  kendala  dalam  komunikasi  antara  Konsultan  Pajak  dengan  klien,  keterbatasan  waktu, kompleksitas  masalah  pajak  yang  muncul  dalam  SP2DK,  kurangnya  edukasi  klien  mengenai  pajak, klien  mengalami  kesulitan  keuangan  dan  tidak  mampu  memenuhi  pembayaran  yang  kurang  ketika Konsultan Pajak telah menghitung jumlah pembayaran yang seharusnya dilakukan.

## 3.3. Hasil Penelitian Atas Identifikasi Masalah 3
Dalam menanggapi SP2Dk pada sektor publik dan sektor bisnis tidak terdapat perbedaan diantara keduanya  karena  format  dan  tanggapannya  juga  sama  hanya  pada  temuan  sisi  objek  pajak  yang
Jurnal Penelitian Inovatif (JUPIN)
DOI: https://doi.org/10.54082/jupin.483 Vol. 4, No. 3, Agustus 2024, Hal. 1217-1224 p-ISSN: 2808-148X https://jurnal-id.com/index.php/jupin e-ISSN: 2808-1366
dikenakannya berbeda pada sektor bisnis ada jenis pajak tertentu seperti penjualan sehingga Konsultan Pajak  harus  mempelajari  lagi  peraturan  perpajakannya,  sedangkan  pada  sektor  publik  misalnya  ada (selisih klaim antara BPJS dan pelanggan, pengenaan PPN untuk (obat, perawatan rawat inap, dan rawat jalan)  karena  perlakuannya  yang berbeda,  dan  PPh  21  biasanya  untuk (gaji  dokter, tenaga ahli, serta keberadaan  karyawan  tidak  tetap)).  Di  sektor  publik  ketika  menerima  SP2DK  lebih  cenderung  tidak tahu karena sektor publik seringkali memiliki banyak insentif atau relaksasi perpajakan, sementara di sektor bisnis relaksasinya sedikit. Jadi, dalam sektor publik proses edukasi biasanya memerlukan waktu lebih lama karena masalahnya lebih terkait dengan surat dan administrasi, sedangkan di sektor bisnis masalahnya lebih berorientasi pada aspek materiil.

## 3.4. Hasil Penelitian Atas Identifikasi Masalah 4
Pada Rumah Sakit X sering terjadi permasalahan terkait PPh 21 dan PPN. PPN dalam konteks jasa media melibatkan penyerahan yang tidak terutang PPN atau dimana PPN saat ini dibebaskan. Namun, terkait dengan PPN masukan ada yang tidak dapat dikreditkan karena beberapa faktor sementara ada juga  penyerahan  yang  terutang  PPN  seperti  dalam  kasus  pasien  rawat  jalan  yang  memerlukan  obat tertentu yang kemudian berdampak pada pengkreditan pajak masukan. Selain itu, dalam hal honorarium untuk tenaga medis seperti dokter yang kontraknya beragam terkadang memiliki batasan tertentu untuk PPh  21  sehingga  Konsultan  Pajak  selalu  meminta  kontrak  yang  jelas  dan  lebih  mudah  dipahami. Rekomendasi yang diberikan Konsultan Pajak kepada klien yaitu pentingnya melakukan pemeriksaan internal  terhadap  proses  perpajakan  Rumah  Sakit  X  untuk  memastikan  kepatuhan  dan  koreksi  atas potensi kesalahan atau ketidaksesuaian yang ditemukan dalam SP2DK dengan dibantu oleh Konsultan Pajak dalam menyusun tanggapan yang lengkap dan akurat termasuk menjelaskan setiap temuan dan memberikan justifikasi atau penjelasan yang diperlukan.

## 3.5. Pendekatan dalam Menanggapi SP2DK
Dalam  menanggapi  SP2DK,  Konsultan  Pajak  menerapkan  berbagai  pendekatan.  Pertama, Konsultan Pajak akan menjawab secara komprehensif setiap pertanyaan atau permintaan yang diajukan oleh otoritas  pajak.  Hal ini  mencakup memberikan  penjelasan  yang jelas  dan  argumentasi  yang kuat untuk setiap data atau keterangan yang diminta.
Selain itu, Konsultan Pajak juga akan berupaya untuk menyelesaikan SP2DK dengan sebaik mungkin untuk memastikan kepatuhan pajak yang optimal. Mereka akan bekerja sama dengan tim internal Rumah Sakit X untuk memastikan semua dokumen dan informasi yang diperlukan tersedia dan disampaikan kepada otoritas pajak sesuai dengan waktu yang ditentukan.

## 3.7. Dampak dan Implikasi
Analisis perspektif Konsultan Pajak terhadap SP2DK memiliki dampak yang signifikan bagi Rumah Sakit  X.  Dengan  menjawab  dengan  tepat  dan  komprehensif  terhadap  permintaan  dari  otoritas  pajak, Rumah  Sakit  X  dapat  menghindari  sanksi  atau  denda  perpajakan  yang  dapat  mempengaruhi  kinerja keuangan mereka. Selain itu, proses ini juga memperkuat hubungan antara Rumah Sakit X dan otoritas pajak, yang dapat berdampak positif pada kepatuhan perpajakan di masa depan.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, penulis dapat menyimpulkan bahwa  tanggapan  terhadap  Surat  Permintaan  Penjelasan  atas  Data  dan/atau  Keterangan  (SP2DK) merupakan aspek krusial dan penting yang mempengaruhi kepatuhan perpajakan, reputasi institusi, dan efisiensi operasional Rumah Sakit X. Melalui analisis perspektif konsultan pajak, berbagai strategi telah diidentifikasi untuk menanggapi SP2DK dengan tepat dan efektif. Konsultan pajak memainkan peran penting dalam menyusun tanggapan terhadap SP2DK. Dengan memberikan saran strategi yang tepat, konsultan pajak dapat membantu Rumah Sakit X dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan, menjaga reputasi  institusi,  dan  meningkatkan  efisiensi  operasional.  Evaluasi  kepatuhan  perpajakan  yang dilakukan  oleh  konsultan  pajak  juga  memberikan  wawasan  yang  berharga  bagi  manajemen  untuk
Jurnal Penelitian Inovatif (JUPIN)
DOI: https://doi.org/10.54082/jupin.483 Vol. 4, No. 3, Agustus 2024, Hal. 1217-1224 p-ISSN: 2808-148X https://jurnal-id.com/index.php/jupin e-ISSN: 2808-1366
mengidentifikasi  potensi  risiko  perpajakan  dan  mengambil  langkah-langkah  yang  diperlukan  untuk memitigasinya.  Implikasi  dari  analisis  ini  menilai  pentingnya  kerjasama  antara  rumah  sakit  X  dan konsultan  pajak  dalam  menjawab  permintaan  perpajakan  yang  diajukan  oleh  otoritas  pajak.  Dengan memahami perspektif konsultan pajak, Rumah Sakit X dapat merespons SP2DK dengan lebih efektif, memastikan  kepatuhan  perpajakan  yang  baik,  dan  mengoptimalkan  proses  perpajakan  secara keseluruhan. Hambatan-hambatan yang dialami konsultan pajak dalam menanggapi SP2DK wajib pajak menganggap  bahwa  SP2DK  adalah  suatu  hal  yang  harus  dihindari  sehingga  wajib  pajak  tidak mengkomunikasikan  adanya  SP2DK  kepada  konsultan  pajak  maupun  otoritas  pajak,  masih  adanya wajib  pajak  yang  kurang  kesadaran  akan  pentingnya  membayar  kewajiban  perpajakan.  Dalam menanggapi SP2DK antara sektor publik dan sektor bisnis tidak ada bedanya, hanya yang membedakan adalah dari sisi objek pajaknya. Dalam sektor bisnis biasanya memiliki sifat pendapatan yang beragam, termasuk  pendapatan  dari  penjualan  barang  atau  jasa,  investasi,  dan  lain  sebagainya.  Mereka  dapat memiliki struktur k b euangan yang kompleks dan berbagai sumber pendapatan. Di sisi lain, objek pajak dalam sektor publik biasanya mengandalkan pendapatan dari penerimaan pajak, dana pemerintah, atau dana publik lainnya yang dialokasikan untuk penyediaan layanan publik.
Adapun saran yang dapat diberikan berdasarkan tinjauan penelitian yang telah dilaksanakan oleh penulis yaitu meningkatkan dokumentasi perpajakan dan proses pelaporan untuk memastikan kepatuhan perpajakan yang baik, melakukan pelatihan dan pengembangan terkait dengan aspek perpajakan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan kewajiban perpajakan, dan membangun hubungan dan kerjasama yang baik dan kuat dengan konsultan pajak dan memanfaatkan pengetahuan dan pengalaman mereka dalam memastikan kepatuhan perpajakan yang optimal. Sebagai seorang Wajib Pajak yang baik, patuh, dan bertanggung jawab, penting untuk memenuhi kewajiban self assesment perpajakan dengan seksama, teliti, dan sebaik mungkin. Jika Wajib Pajak menerima Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) dari Kantor Pelayanan Pajak setempat, tidak perlu panik atau bingung. Yang  perlu  Wajib  Pajak  lakukan  yaitu  dengan  memberikan  penjelasan  sejujur,  senyata,  sebenar, sekomprehensif,  dan  selengkap  mungkin  serta  berkonsultasi  dengan  Konsultan  Pajak  dan  Account Representative  (AR).  Selama  Wajib  Pajak  tidak  dengan  sengaja  melakukan  kesalahan  maupun pelanggaran, maka konsultan pajak dan pihak fiskus akan dengan senang hati memberikan bantuan.

## DAFTAR PUSTAKA
Annur, C. M. (2023, Januari 5). Pendapatan Negara Rp.2.626 Triliun pada 2022, Mayoritas dari Pajak.
Retrieved from Katadata Media Network: https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/01/05/pendapatan-negara-rp2626-triliun-pada-
2022-mayoritas-dari-pajak
B.P.S Indonesia. (2024). Realisasi Pendapatan Negara  - Tabel Statistik. Retrieved from Badan Pusat Statistik Indonesia: https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTA3MCMy/realisasi- pendapatan-negara--milyar-rupiah-.html
Kusuma, I. G., & Maradona, A. F. (2020). Peran Intelijen Perpajakan dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak. E-Jurnal Akuntansi.
Miles,  M.  H.  (2014).  Qualitative  Data  Analysis,  A  Methods  Sourcebook,  Edition  3.  (T.  R.  Rohidi, Trans.) USA: Sage Publications.
Mulyana, D. (2008). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
Nataherwin, & Widyasari. (2017). Memahami Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan di Indonesia. Bandung: Rasibook.
Pemerintah Pusat Indonesia. (1983). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
Pemerintah Pusat Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pemerintah  Pusat  Indonesia.  (2021).  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  2021  tentang  Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
Jurnal Penelitian Inovatif (JUPIN)
DOI: https://doi.org/10.54082/jupin.483 Vol. 4, No. 3, Agustus 2024, Hal. 1217-1224 p-ISSN: 2808-148X https://jurnal-id.com/index.php/jupin e-ISSN: 2808-1366
Sekaran, U., & Roger, B. (2017). Metode Penelitian untuk Bisnis: Pendekatan (6 ed.). Jakarta Selatan: Salemba Empat.
Sugiyono.  (2012).  Metode  Penelitian  Pendidikan:  Pendekatan  Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D. Bandung: Alfabeta.