## PEMBUATAN AKTA PEMBAGIAN HAK BERSAMA DALAM PERALIHAN TANAH KARENA PEWARISAN DI KOTA BUKITTINGGI 
* Beatrix Benni 1 , Kurniawarman 2 Anisa Rahman 3
Ikatan Notaris Indonesia, Padang 1
* e-mail: beatrixbenni@gmail.com Fakultas Hukum Universitas Andalas 2
e-mail: kurniawarman@gmail.com Magister Kenotariatan Universitas Andalas 3 e-mail: anisarhman@gmail.com

## Abstract
The analysis of Article 51 PP 24/1997 explains the registration of the transfer of rights as yet there is no inheritance distribution, so that the inheritance is still in joint ownership, when the right holders agree to share their rights into the rights of each right holder then inheritance based on  a  joint  rights  deed  made  by  PPAT.  Article  111  paragraph  (4)  and  paragraph  5  PMNA  /  KBN 3/1997 explain that at the time of registration of the transfer of rights if the heirs agree to give rights to inherited land to one person, it can be proven by deed of deed in the form of deed Notary or in the form  deed  under  the  hand.  Implementation  in  Bukittinggi,  registration  of  the  transfer  of  rights cannot  use  the  deed  of  distribution  of  inheritance  which  is  carried  out  in  conjunction  with  the process of inheritance but must be based on the deed of distribution of joint rights made by PPAT. The research issue raised in this article is to find out how the drafting of sharing of joint rights in the transfer of land due to inheritance? how is the distribution of inheritance to land as a joint asset in  the  family?  The  approach  used  by  researchers  is  an  Empirical  Juridical  approach.  The  results showed that the sharing of shared rights was made with a joint deed of rights distribution by PPAT with due observance to the provisions of Article 51 of Government Regulation Number 24 of 1997. Distribution of inheritance to land as shared assets in the family in the city of Bukittinggi was based on an agreement between the heirs to give up their rights - however, as to who the heirs are entitled to, the land is based on the Civil Code applicable to the testator.
Keywords: Deed; Joint Rights; Land Transition; Pewarisan; Bukittinggi.

## Abstrak
Analisis  dari  Pasal  51  PP  24/1997  menjelaskan  pendaftaran  peralihan  hak  belum  ada pembagian  warisan,  sehingga  warisan  tersebut  masih  di  dalam  pemilikan  bersama,  pada  saat  para pemegang hak tersebut sepakat untuk membagi haknya menjadi hak masing-masing pemegang hak maka pembagian warisan berdasarkan akta pembagian hak bersama yang dibuat oleh PPAT. Pasal 111 ayat (4) dan ayat 5 PMNA/KBN 3/1997 dijelaskan bahwa pada saat pendaftaran peralihan hak apabila para ahli waris sepakat untuk memberikan hak atas tanah warisan kepada satu orang maka dapat dibuktikan dengan akta pembagian waris dalam bentuk akta Notaris atau dalam bentuk akta di bawah  tangan.  Pelaksanaannya  di  Bukittinggi,  pendaftaran  peralihan  hak  tidak  bisa  menggunakan akta  pembagian  waris  yang  dilakukan  bersamaan  dengan  proses  turun  waris  akan  tetapi  harus berdasarkan  akta  pembagian  hak  bersama  yang  dibuat  oleh  PPAT.  Isu  penelitian  yang  diangkat dalam  artikel  ini  adalah  untuk  mengetahui  bagaimana  pembuatan  akta  pembagian  hak  bersama dalam  peralihan  tanah  karena  pewarisan?  bagaimana  pembagian  waris  atas  tanah  sebagai  harta bersama  dalam  keluarga?  Pendekatan  yang  digunakan  oleh  peneliti  adalah  pendekatan  Yuridis Empiris.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pembagian  hak  bersama  dibuat  dengan  akta
 Naskah diterima: 25 Juli 2019, direvisi: 15 Agustus 2019, disetujui untuk terbit: 30 September 2019 Doi: 10.3376/jch.v5i1.175
pembagian  hak  bersama  oleh    PPAT  dengan  memperhatikan  ketentuan  Pasal  51  Peraturan Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997.  Pembagian  waris  atas  tanah  sebagai  harta  bersama  dalam keluarga  di  kota  Bukittinggi  didasarkan  atas  kesepakatan  antara  para  ahli  waris  untuk  melepaskan haknya  masing-masing  akan  tetapi  mengenai  siapa  saja  ahli  waris  yang  berhak  atas tanah  tersebut didasarkan atas hukum Perdata yang berlaku bagi pewaris.
Kata Kunci: Akta, Hak Bersama, Peralihan Tanah, Pewarisan, Bukittinggi.

## PENDAHULUAN
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  20 UUPA dijelaskan bahwa kepemilikan hak atas  tanah  disebabkan  adanya  peralihan hak dapat terjadi karena adanya perbuatan hukum  dan  peristiwa  hukum.  Peralihan hak  atas  tanah  karena  perbuatan  hukum merupakan suatu tindakan yang dikehendaki  oleh  para  pihak  sehingga menimbulkan hak dan kewajiban misalnya  jual  beli,  tukar  menukar,  hibah, hibah  wasiat  (Bella  Audina,  2018). Sedangkan  peralihan  hak  atas  tanah  yang terjadi karena peristiwa hukum merupakan  suatu  peristiwa  yang  terjadi karena  meninggalnya  seseorang  sehingga harta  yang  ditinggalkan  beralih  kepada ahli waris.
Pendaftaran  peralihan  hak  karena pewarisan  dilakukan  agar  ahli  waris mendapat kepastian hukum terkait penguasaan  hak  (Idham:  2019)  meskipun sebenarnya  pada  saat meninggalnya seseorang  maka  secara  otomatis  harta yang ditinggalkannya telah beralih kepada ahli  waris.  Mengenai  siapa  saja  yang berhak  menjadi  ahli  waris  diperlukan surat keterangan waris (Laurensius Arliman  S:  2016).  Berdasarkan  ketentuan Pasal  42  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24 Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah dijelaskan  bahwa  ahli  waris  memiliki kewajiban  untuk  melakukan  pendaftaran peralihan hak karena pewarisan.
Pendaftaran  peralihan  hak  atas  karena pewarisan  dilakukan  untuk  memberikan jaminan  kepastian  atas  pemegang  hak, kepastian  mengenai  letak  dan  batas-batas bidang tanah yang dikuasai oleh pemegang hak.
Beralihnya  harta  warisan  kepada  ahli waris  akan  menimbulkan  kepemilikan bersama terhadap harta tersebut. Kepemilikan  bersama  atas  suatu  benda adalah keadaan terhadap satu hak kebendaan  dipunyai  oleh  dua  orang  atau lebih. Kepemilikan bersama ini terdiri dari kepemilikan  bersama  yang  bebas  dan kepemilikan bersama yang terikat. Kepemilikan  bersama  yang  bebas  adalah kepemilikan  bersama  dimana  peserta hanya  terikat  oleh  hal,  bahwa  mereka adalah pemilik bersama. Pemilikan bersama  terjadi  karena  sebatas  hubungan antara pemegang hak dengan suatu benda.
Kepemilikan  bersama  yang  terikat  adalah kepemilikan  bersama  yang  berupa  salah satu  akibat  dari  ikatan  hukum  yang  ada diantara  para  pemegang  hak  bersama. Pemilikan  bersama  terjadi  karena  akibat dan  adanya  hubungan  hukum  antara mereka  yang  mempunyai  hak  bersama tersebut.  Yang  termasuk  kepemilikan bersama  terikat  adalah  terhadap  segala benda-benda yang termasuk dalam persekutuan  antara  dua  orang  atau  lebih, misalnya  warisan  yang  belum  terbagi (Tatik Arjiati, Lathifah Hanim: 2007).
Pasal  111  ayat  4  dan  ayat  5 PMNA/KBN  Nomor  3  Tahun  1997 menjelaskan bahwa pada saat pendaftaran peralihan  hak  apabila  para  ahli  waris sepakat untuk memberikan hak atas tanah warisan kepada 1 (satu) orang maka dapat dibuktikan  dengan  akta  pembagian  waris dalam  bentuk  akta  Notaris  atau  dalam bentuk  akta  di  bawah  tangan.  Sedangkan apabila  pada  saat  pendaftaran  peralihan haknya  belum  ada  pembagian  warisan sehingga warisan tersebut dalam pemilikan  bersama  dan  kemudian  pada saat  para  pemegang  hak  tersebut  sepakat untuk  membagi  haknya  menjadi  hak masing-masing  pemegang  hak  maka pembagian  warisan  berdasarkan  akta pembagian  hak  bersama  yang  dibuat  oleh PPAT  sebagaimana  dimaksud  Pasal  51 Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun 1997.
Sebelumnya  sudah  ada  penelitian yang  membahas  isu  yang  relevan  dengan artikel  ini  yaitu  penelitian  Tatik  Arjiati, Lathifah  Hanim  yang  meneliti  tentang Peran  Notaris/Pejabat  Pembuat  Akata Tanah  (PPAT)  Dalam  Pembuatan  Akta
Pembagian Hak Bersama (APHB) Terhadap Pembagian Waris Yang Berbeda Agama Atas Tanah Dan
Bangunan,  yang  diterbitkan  dalam  Jurnal Akta, Volume 4, Nomor 1, 2017. Atas hal tersebut  penelitian  ini  jauh  berbeda dengan artikel yang akan penulis teliti.
Penelitian ini akan membahas pelaksanaan  pendaftaran  peralihan  hak kepada  salah  satu  ahli  waris  di  Kota Bukittinggi  berdasarkan  akta  pembagian warisan yang dibuat oleh Notaris atau akta
di  bawah  tangan  yang  dilakukan  secara sekaligus  ketika  dilakukannya  proses turun  waris  tidak  dapat  dijadikan  dasar peralihan hak atas tanah.Hal ini dikarenakan  pendaftaran  peralihan  hak karena  pewarisan  dilakukan  dengan  turun waris  terlebih  dahulu  atas  nama  seluruh ahli waris sehingga menimbulkan kepemilikan  bersama.  Setelah  itu  ketika para  pemegang  hak  tersebut  ingin membagi  hak  tersebut  kepada  salah  satu atau  beberapa  orang  maka  dilakukan dengan  pembuatan  akta  pembagian  hak bersama oleh PPAT.
Akta  pembagian  hak  bersama  dibuat sebagai bukti kesepakatan bersama mengenai  pembagian  hak  atas  tanah. Namun demikian pembuatan akta pembagian  hak  bersama  berdasarkan Putusan Nomor 1/Pdt.G/2015/PN.Bkt dapat  menimbulkan  sengketa  di  antara para  ahli  waris  apabila  pembagian  hak bersama tersebut dilakukan tanpa persetujuan dari seluruh ahli waris seperti yang  terjadi  di  Kota  Bukittinggi.  Dalam hal  ini terkait pembagian waris tanah hak milik  yang  merupakan  harta  bersama dalam  keluarga.  Harta  warisan  tersebut merupakan  peninggalan  kedua  orang  tua dari  para  ahli  waris  selama  perkawinan yang  diperoleh  dari  pembelian  tanah semasa  hidupnya.  Oleh  karena  itu,  untuk membagi  hak  atas  tanah  tersebut  kepada masing-masing  ahli  waris  maka  dibuat akta pembagian hak bersama. Akan tetapi pembuatan  akta  pembagian  hak  bersama tersebut  dalam  pelaksanaannya  tidak mendapatkan persetujuan dari seluruh ahli waris.  Hal  tersebut  disebabkan  tidak dicantumkan  namanya  pada  proses  turun
waris  berdasarkan  surat  keterangan  waris sehingga  pada  saat  dilakukan  pembagian hak  bersama  salah  satu  pemegang  hak tidak  diikutsertakan  yang  mengakibatkan pemegang hak tersebut tidak mendapatkan bagiannya.

## METODE PENELITIAN
Metode  pendekatan  penelitian  yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan yuridis  empiris  yaitu  penelitian  yang mengkaji  norma  hukum  yang  berlaku dengan  fakta  yang  terjadi  di  lapangan (Laurensius Arliman S: 2018). Pendekatan  masalah  dari  penelitian  ini adalah pengkajian pembuatan akta pembagian  hak  bersama  dalam  peralihan tanah karena pewarisan di Kota Bukittinggi. Penelitian ini bersifat
deskriptif  analitis  yaitu  menggambarkan atau  memaparkan  dan  menjelaskan  objek penelitian pembuatan akta pembagian hak bersama  dalam  peralihan  tanah  karena pewarisan  untuk  golongan  Bumiputera secara  lengkap,  jelas  dan  secara  objektif yang berkaitan dengan judul dan permasalahan  dalam  penelitian.  Dalam penelitian ini teknik/metode yang digunakan  penulis  dalam  pengumpulan data  adalah  studi  kepustakaan  dan wawancara.  Jenis  data  yang  digunakan yaitu  data  primer,  data  sekunder  dengan bahan  hukum  primer,  bahan  hukum sekunder,  bahan  hukum  tersier.    Lokasi Penelitian  di  Kantor  Badan  Pertanahan Kota  Bukittinggi,  Kantor  Notaris/PPAT Kota  Bukittinggi.  Bahan  hukum  yang diperoleh dianalisis secara kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Pembuatan  Akta  Pembagian  Hak Bersama  dalam  Peralihan  Tanah
Karena
Pewarisan di Kota Bukittinggi
Peralihan  hak  atas  tanah  karena pewarisan terjadi karena hukum pada saat pemegang hak yang bersangkutan meninggal  dunia  maka  sejak  itulah beralihnya  hak  atas  tanah  pewaris  kepada ahli  waris  sebagai  pemegang  hak  yang baru  (Jasmir:  2018).  Terkait  siapa  saja yang berhak menjadi ahli waris ditentukan oleh  hukum  perdata  yang  berlaku  bagi pewarisya  itu  hukum  waris  Adat,  hukum waris  KUHPerdata,  atau  hukum  waris Islam  (Laurensius  Arliman  S:  2018). Dalam  prakteknya  seorang  ahli  waris tidak  dapat  dengan  langsung  secara otomatis  menguasai  dan  melakukan  balik nama  harta  warisan  yang  menjadi  haknya dengan terbukanya pewarisan yaitu dengan meninggalnya pewaris, melainkan untuk  dapat  melakukan  tindakan  hukum terhadap  apa  yang  telah  menjadi  haknya tersebut  harus  dilengkapi  dengan  adanya surat keterangan hak waris.
Surat  keterangan waris menjadi  bukti bahwa  adanya  peralihan  hak  atas  harta peninggalan  dari  pewaris  kepada  ahli waris  sesuai  dengan  jumlah  ahli  waris yang  ada.  Berdasarkan Pasal  111 ayat  (1) huruf  c  PMNA/KBPN  Nomor  3  Tahun 1997  tentang  Ketentuan  Pelaksanaan  PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran  Tanah  bahwa  surat  tanda bukti  sebagai  ahli  waris  yaitu  dapat berupa  a)  wasiat  dari  pewaris,  b)  putusan pengadilan,  c)  penetapan  hakim/Ketua
Pengadilan, d) bagi warga negara Indonesia  penduduk  asli  yaitu  berupa surat  keterangan  ahli  waris  yang  dibuat oleh  ahli  waris  dengan  disaksikan  oleh dua  orang  saksi  dan  dikuatkan  oleh Kepala  Desa/Kelurahan  dan  Camat  dari tempat  tinggal  pewaris  pada  waktu meninggal  dunia,  e)  bagi  warga  negara Indonesia  keturunan  Tionghoa  yaitu berupa surat keterangan hak mewaris dari Notaris,  f)  bagi  warga  negara  Indonesia keturunan  Timur  Asing  lainnya  yaitu berupa  surat  keterangan  waris  dari  Balai Harta  Peninggalan.  Dalam  hal  ini  penulis menjelaskan  peralihan  hak  atas  tanah karena pewarisan untuk golongan Bumiputera (Melisa Ongkowijoyo: 2018).
Berikut persyaratan dalam pembuatan surat  keterangan  waris  untuk  golongan Bumiputera berdasarkan wawancara dengan  Fatma  Devi,  Notaris/PPAT  Kota Bukittinggi:  a)  Para  ahli  waris  membawa surat  pengantar  dari  RT/RW  ke  kantor Lurah;  b)  Surat  kematian  dari  Lurah;  c) Fotokopi  Kartu  Keluarga  (KK);  d) Fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP) seluruh  ahli  waris;  e)  Bukti  pelunasan Pajak  Bumi  Bangunan  (PBB);  dan  e) Sertifikat  hak  atas  tanah  atas  nama pewaris/bukti  kepemilikan  tanah  yang akan diwariskan.
Proses  peralihan  hak  atas  tanah dilakukan  dengan  cara  balik  nama terhadap  sertifikat  hak  atas  yang  awal mulanya  atas  nama  pewaris  menjadi  atas nama  para  ahli  waris  dengan  memenuhi persyaratan  sebagai  berikut:  a)  Surat permohonan;  b)  Surat  keterangan  waris; c)  Surat  kematian  pewaris  dari  Lurah
tempat  tinggal  waktu  pewaris  meninggal dunia;  d)  Kartu  identitas/fotokopi  Kartu Tanda  Penduduk  (KTP)  ahli  waris  atau pemegang  hah; e)  Fotokopi  Kartu Keluarga  (KK);  f)  Surat  kuasa  tertulis apabila  yang  mengajukan  bukan  ahli waris  yang  bersangkutan;  g)  Sertifikat asli;  h)  Surat  Pemberitahuan  Pajak Terutang  Pajak  Bumi  dan  Bangunan (SPPT  PBB);  dan  i)  Bukti  Bea  Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
(BPHTB). Berdasarkan wawancara dengan
Cahaya Masita, Notaris/PPAT Kota Bukittinggi, peralihan hak atas tanah yang terjadi  karena  peristiwa  hukum  berupa kematian sehingga mengakibatkan adanya pewarisan  maka  tidak  dikenakan  Pajak Penghasilan  (PPh)  atas  pengalihan  tanah tersebut.  Hal  ini  dikarenakan  warisan bukan  objek  dari  PPh.  Ahli  waris membuktikan dengan adanya Surat
Keterangan
Bebas (SKB) pajak
penghasilan  dari  Kantor  Pajak  Pratama. Untuk itu ahli waris mengajukan permohonan surat keterangan bebas pajak penghasilan  dari  pengalihan  hak  atas tanah diajukan ahli waris ke Kantor Pajak Pratama. Ketentuan terkait surat keterangan  bebas  pajak  penghasilan  atas waris berdasarkan surat edaran nomor SE- 20/PJ/2015 tentang pemberian  surat keterangan  bebas  pajak  penghasilan  atas penghasilan  dari  pengalihan  hak  atas tanah  dan/atau  bangunan  karena  warisan (Silvana Mukti Djayanti, 2017).
Untuk  Bea  Perolehan  Hak  Atas Tanah  dan  Bangunan  (BPHTB)  dihitung berdasarkan harga pasar yang dikeluarkan
oleh  Dinas  Keuangan  Kota  Bukittinggi dengan  nilai  jual  objek  tidak  kena  pajak (NJOPTKP)  sebesar  Rp.  300.000.000,00. Cara perhitungan dari BPHTB waris yaitu sebagai  berikut:  (Harga  Pasar  -  Rp. 300.000.000,00)  ×  5%.  Setelah  semua dokumen  terpenuhi  maka  pemohon  atau ahli  waris  mengajukannya  ke  Kantor Badan  Pertanahan  maka  akan  diproses dalam  jangka  waktu  tujuh  hari  dengan dibaliknamakan  sertifikat  atas  nama pewaris  menjadi  atas  nama  ahli  waris. Pelaksanaan  proses  balik  nama  dilakukan di  Kantor  Badan  Pertanahan  setempat dimana tanah tersebut berada.
Apabila  ahli  waris  terdiri  dari beberapa  orang  maka  dengan  dilakukan balik  nama  sertifikat  menjadi  atas  nama para  ahli  waris,  tanah  yang  diwariskan tersebut  belum  bisa  dialihkan  oleh  para ahli waris kepada pihak lain karena masih dalam  kepemilikan  bersama.  Namun apabila para pemegang hak bersama ingin mengakhiri  kepemilikan  bersama  dengan membagi  tanah  tersebut  maka  terlebih dahulu  kesepakatan  antara  pemegang  hak tersebut  dituangkan  pada  akta  pembagian hak  bersama  (Saraswati:  2015).  Atas permintaan pemegang hak yang bersangkutan  atau  kuasanya,  satu  bidang tanah  yang  sudah  didaftar  dapat  dipecah secara sempurna menjadi beberapa bagian,  yang  masing-masing  merupakan satuan  bidang  baru,  dengan  status  hukum yang  sama  dengan  bidang  tanah  semula. Untuk  setiap  bidang  tanah  tersebut dibuatkan  surat  ukur,  buku  tanah,  dan sertifikat  untuk  menggantikan  surat  ukur, buku tanah, dan sertifikat asalnya.
Apabila pemegang hak tersebut ingin memecah sertifikat, permohonan pemecahan  sertifikat  tanah  di  Bukittinggi dapat  diajukan  oleh  pemegang  hak  atau kuasanya  dengan  menyebutkan  tujuan dilakukan  pemecahan  tersebut,  maka syarat  dari  pemecahan  sertifikat  menurut Syahrul  kepala bagian Pemeliharaan Data Hak  Atas  Tanah  dan  Pembinaan  PPAT yaitu:  a)  Permohonan,  b)  Surat  kuasa apabila  dikuasakan,  c)  Sertifikat  hak  atas tanah  asli,  d)  Kartu  Tanda  Penduduk (KTP), dan e) Site plan/rencana tapak. Di pecahnya sertifikat tidak mengubah status tanah tersebut, dengan demikian statusnya tetap  dalam  kepemilikan  bersama.  Untuk mengakhiri kepemilikan bersama menjadi kepemilikan individu  dengan kesepakatan para  pemegang  hak  dapat  membuat  akta pembagian hak bersama.
Leny  Agustan  sebagai  Notaris/PPAT di Bukittinggi, menyatakan bahwa sebelum dilakukan pembuatan akta pembagian  hak  bersama,  PPAT  harus memeriksa  syarat-syarat  untuk  sahnya perbuatan  hukum  yang  bersangkutan dengan  melakukan  pengecekan  sertifikat yaitu  mencocokan  data  yang  terdapat dalam  sertifikat  asli  dengan  daftar-daftar yang  ada  di  Kantor  Badan  Pertanahan. Untuk  balik  nama  berdasarkan  akta pembagian  hak  bersama  dikenakan  pajak penghasilan berdasarkan harga pasar yang dikeluarkan  oleh  Kantor  Pajak  Pratama dan BPHTB berdasarkan harga pasar yang dikeluarkan oleh Dinas Keuangan.
Perhitungan untuk PPh yaitu: Harga Pasar ×  2,5%  sedangkan  untuk  perhitungan
BPHTB yaitu: (Harga Pasar – Rp.60.000.000,00) × 5%.
Bagian Akta pembagian  hak bersama terdiri awal akta, badan akta atau isi akta, dan  penutup  akta.  Rinciannya  sebagai berikut:
1)   Awal  Akta memuat: kepala akta atau judul  akta,  nomor  akta  berdasarkan nomor  urut  akta  pertahun  pembuatan akta,  jam  hari,  tanggal,  bulan,  dan tahun  dibuat  dan  ditandatanginya akta,  nama  lengkap  PPAT,  SK pengangkatan  PPAT    serta  jabatan pejabat yang mengeluarkan SK tersebut,  nomor  dan  tanggal  SK pengangkatan  PPAT,  dasar  hukum kewenangan  PPAT,  daerah  kerja PPAT, alamat lengkap kantor PPAT
2)  Badan  Akta    terdiri  dari:  komparisi yang  berisikan  identitas/keterangan dan    kewenangan  bertindak  dari penghadap/para  pihak  beserta  dasar kewenangannya.  Hal  ini  berlaku untuk  masing-masing  pihak  atau penghadap.  Dalam  pembuatan  akta pembagian  hak  bersama  kerena warisan tidak memerlukan suami atau isteri  masing-masing  .  Selanjutnya para  pihak  dinyatakan  bahwa  dikenal oleh  PPAT  dan      para  pihak menerangkan  nomor  sertifikat.  Surat Ukur,    Nomor  Identifikasi  Bidang
Tanah (NIB), Nomor Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPTPBB),  serta  letak  objek  tanah tersebut. Kemudian dinyatakan bahwa  tanah  tersebut  adalah  hak bersama.  Para  pihak  menerangkan bahwa  mereka  telah  sepakat  untuk mengakhiri  pemilikan  bersama  atas Hak Bersama tersebut, dan
menyepakati pembagian Hak Bersama.  Dalam  pembuatan  akta pembagian  hak  bersama  yang  mana pada  akta  tersebut  dijelaskan  bahwa para pihak merupakan pemegang hak bersama atas objek berupa tanah baik itu  berupa  Hak  Milik,  Hak  Guna Bangunan, ataupun Hak Pakai. Selanjutnya,  dijelaskan    tujuan  dari pembuatan  akta  itu  sendiri  yaitu bahwa  para  pemegang  hak  bersama sepakat  untuk  mengakhiri  pemilikan bersama  atas  hak  bersama  tersebut menjadi  pemegang  tunggal  hak  atas tanah.  Dengan  demikian  berdasarkan kesepakatan  dari  pemegang  hak bersama untuk melakukan pembagian hak  bersama  sehingga  para  pihak memperoleh bagiannya masing- masing  atau  disepakati  salah  satu pihak  memperoleh  keseluruhan  dari objek  tanah  tersebut.  Kemudian dalam  akta  pembagian  hak  bersama adanya perbuatan hukum yang dipilih, diantaranya: a) dalam pembagian  hak  bersama  ini  tidak terdapat kelebihan nilai yang diperoleh  oleh  salah  satu  pihak;  b) para  pihak  melepaskan  haknya  atas kelebihan  nilai  yang  diperoleh  oleh pihak  yang  memperoleh  hak;  dan  c) karena  memperoleh  kelebihan  nilai dalam  pembagian  hak  bersama  ini, ada  pihak  yang  membayar  dengan uang  tunai  kepada  pihak  lainnya. Terhadap  perbuatan  hukum  yang tidak dilakukan sebagaimana dimaksud  di  atas  maka  akan  dicoret atau  dihilangkan.  Isi  akta  yang menerangkan  bahwa  tanah  yang
merupakan hak bersama dari pemegang hak bersama telah menjadi milik masing-masing para pihak yang memperoleh hak tersebut.
3)  Penutup  Akta  yang  memuat  uraian tentang  akta  dibuat  dengan  dihadiri oleh  saksi-saksi  dan  masing-masing saksi dijelaskan nama lengkap,
tempat tanggal
lahir, kewarganegaraan,  pekerjaan,  tempat tinggal,  nomor  induk  Kependudukan (NIK). Pembuatan akta harus dihadiri oleh  para  pemegang  hak  atas  tanah atau  orang  yang  diberi  kuasa  dengan surat  kuasa  tertulis  jika  dikuasakan. Pembuatan  akta  harus  dihadiri  oleh sekurang-kurangnya  dua  orang  saksi yaitu  dua  pegawai  PPAT.  Para  saksi memberikan  kesaksian  mengenai:  a) Kehadiran  para  pihak  atau  kuasanya;
b)  Keberadaan  dokumen-dokumen yang  ditunjukkan  dalam  akta  dan  c) telah dilaksanakannya perbuatan hukum  tersebut  oleh  para  pihak  yang bersangkutan.  PPAT  membacakan akta dan menjelaskan isi dan maksud pembuatan akta. Apabila isi akta telah dibacakan  dan  dipahami  oleh  seluruh pemegang  hak  maka  kemudian  akta ditandatangani oleh para pihak, saksi- saksi  dan  PPAT.  Akta  dibuat  dua lembar  asli,  satu  lembar  disimpan  di Kantor PPAT dan satu lembar lainnya disampaikan  ke  Kantor  Pertanahan untuk balik nama atas tanah kepemilikan  bersama  yang  telah dibagi  menjadi  hak  milik  individu. Sedangkan kepada para pihak diberikan salinan.
Setelah  dipenuhinya  syarat  balik nama  dan  salah  satunya  akta  pembagian hak  bersama  maka  akta  tersebut  dan dokumen  lainnya  disampaikan  ke  Kantor Badan  Pertanahan.  Selanjutnya,  Kantor Badan  Pertanahan  akan  memprosesnya lalu  dengan  dilakukan  balik  nama sertifikat atas nama seluruh pemegang hak bersama  menjadi  atas  nama  ke  salah  satu pemegang hak.

## B. Pembagian  Waris  Atas  Tanah sebagai  Harta  Bersama  dalam Keluarga di Kota Bukittinggi
Proses  pewarisan  sangat  terkait  erat dengan beragamnya tafsir tentang keadilan dalam pembagian harta peninggalan.  Oleh  karena  itu,  ketentuan pembagian  harta  waris  pun  menjadi beragam.  Hal  tersebut  disebabkan  karena pengaturan  mengenai  hukum  waris  yang belum  memiliki  keseragaman,  sehingga dalam  pembagian  harta  waris  ada  yang tunduk  kepada  hukum  Islam,  hukum KUHPerdata,  hukum  Adat.  Jika  dilihat dari  faktor  subjek  hukum  yang  berhak mewarisi  dan  besaran  bagian  yang diterima  ahli  waris,  maka  ketiga  jenis hukum  waris  tersebut  memiliki  ketentuan yang  berbeda.  Menurut  ketentuan  hukum waris  Islam  ,  ahli  waris  laki-laki memperoleh  bagian  waris  dua  kali  lipat lebih banyak daripada perempuan. Menurut  hukum  waris  KUHPerdata  baik ahli  waris  laki-laki  maupun  perempuan memiliki  hak  dan  bagian  yang  sama. Sementara  dalam  hukum  Adat  besaran bagian  waris  laki-laki  dan  perempuan sangat bergantung pada adat yang berlaku di  wilayah  atau  sukunya  masing-masing.
Adakalanya ahli waris laki-laki mendapatkan warisan lebih banyak dibanding    perempuan,  atau  perempuan mendapatkan warisan lebih banyak dibanding  laki-laki.  Oleh  karena  itu, masyarakat  di  Indonesia  dapat  memilih aturan  hukum  yang  dikehendaki  ketika hendak  melakukan  pembagian  harta warisan  (M.  Nasikhul  Umam  Al-Mabrur: 2017).
Ketiga  hukum  waris  ini  walaupun aturan  hukumnya  berbeda  namun  pada prinsipnya  adalah  sama  yaitu  mengatur peralihan  hak  atas  benda  oleh  pewaris kepada ahli waris. Dalam pelaksanaannya ketiga  hukum  waris  tersebut  menetapkan sistem  hukum  yang  berbeda  dalam mengalihkan  hak  atas  benda  kepada  ahli warisnya. Hukum waris Islam dan hukum waris KUHPerdata menganut asas kematian sehingga harta benda baru dapat diwariskan  ketika  si  pewaris  telah meninggal dunia. Sedangkan hukum Adat menganut  sistem  keturunan  sehingga dalam  hukum  ini  waris  dapat  dilakukan selagi  pewaris  masih  hidup  (Ida  Ayu  Ide Dinda Paramita, et-al: 2018).
Pembagian  warisan  dikatakan  adil apabila seseorang menerima atau memperoleh haknya sesuai dengan peruntukannya sesuai aturan yang berlaku kepadanya  baik  itu  berdasarkan  hukum waris  Adat,  hukum  waris  KUHPerdata, hukum  waris  Islam,  ataupun  pembagian haknya dilakukan berdasarkan kesepakatan  antara  para  pemegang  hak untuk  melepaskan  haknya  kepada  salah satu  pihak  (Chindy  F.  Lamia:  2014). Pembagian warisan berdasarkan
kesepakatan  berarti  bahwa  seseorang memperoleh  hak  berdasarkan  apa  yang disepakati  dan  dikehendaki  oleh  para pemegang hak.
Pelaksanaannya  di  Kota  Bukittinggi bahwa  pendaftaran  peralihan  hak  kepada salah  satu  ahli  waris    berdasarkan  akta pembagian  warisan  yang  dibuat  oleh Notaris  atau  akta  di  bawah  tangan  yang dilakukan secara sekaligus ketika dilakukannya  proses  turun  waris  tidak dapat  dijadikan  dasar  peralihan  hak  atas tanah.  Hal  ini  dikarenakan  pendaftaran peralihan hak karena pewarisan dilakukan dengan  turun  waris  terlebih  dahulu  atas nama seluruh ahli waris sehingga menimbulkan kepemilikan bersama.
Setelah  itu  ketika  para  pemegang  hak tersebut  ingin  membagi  hak  tersebut kepada  salah  satu  atau  beberapa  orang maka  dilakukan  dengan  pembuatan  akta pembagian  hak  bersama  yang  dibuat dengan akta PPAT. Pendaftaran peralihan hak  yang  terjadi  karena  adanya  peristiwa harus  turun  waris  terlebih  dahulu,  ketika para  pihak  sepakat  untuk  melepaskan haknya  maka  harus  diakhiri  dengan perbuatan  hukum  berupa  pembagian  hak bersama.  Sehingga  terkait  pengenaan pajak  sebagai  pendaftaran  peralihan  hak berdasarkan  akta  pembagian  hak  bersama dikenakan  pajak  ganda  yaitu  pajak  untuk turun  waris  dan  pajak  untuk  akta pembagian hak Bersama.
Balik  nama  sertifikat  hak  milik berdasarkan  akta  pembagian  hak  bersama dilakukan  setelah  pendaftaran  peralihan hak  atas  nama  ahli  waris  yang  didaftar sebagai pemilikan bersama. Dalam hal ini
ahli  waris  terdiri  dari  beberapa  orang maka  balik  nama  sertifikat  hak  milik harus  berdasarkan  akta  pembagian  hak bersama  yang  dibuat  oleh  PPAT.  Syarat balik  nama  berdasarkan  akta  pembagian hak  bersama  dalam  peralihan  hak  atas tanah karena pewarisan:
1) Akta pembagian  hak  Bersama;  2)  Kartu  Tanda Penduduk  (KTP)  Pemegang  hak,  kuasa apabila dikuasakan, yang telah dikuasakan dengan  aslinya;  3)  Surat  kuasa  apabila dikuasakan;  4)  Kartu  Keluarga  (KK);  5) Surat  Permohonan  pendaftaran  peralihan hak  yang  ditandatangani  oleh  penerima hak atau kuasanya, apabila bukan penerima  hak  sendiri  yang  mengajukan permohonan,  disertai  surat  kuasa  tertulis; 6)  Sertifikat  asli;  7)  Bea  Perolehan  Hak Tanah  dan  Bangunan  (BPHTB);  8  Pajak
Penghasilan (PPh); dan 9) Surat
Pemberitahuan  Pajak  Terutang  Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB).
PPAT wajib menyerahkan akta pembagian hak bersama disertai dokumen pendukung  lainnya  kepada  Kantor  Badan Pertanahan selambat-lambatnya tujuh hari kerja  sejak  ditandatanganinya  akta  yang bersangkutan.  Kantor  Badan  Pertanahan akan  memberikan  tanda  penerimaan kepada PPAT mengenai telah diterimanya berkas  yang  bersangkutan.  PPAT  wajib menyampaikan  pemberitahuan  tertulis mengenai  telah  disampaikannya  akta  dan dokumen-dokumen  tersebut  kepada  para pihak yang bersangkutan.
Akta pembagian hak bersama merupakan  sumber  data  pemeliharaan data pendaftaran tanah (Maimun Nawawi: 2015).  Pendaftaran  peralihan  hak  atas
tanah  karena  perbuatan  hukum  berupa pembagian  hak  bersama  tujuannya  agar adanya kepastian hukum terkait perbuatan hukum  itu  dilakukan  sesuai  kesepakatan para  pemegang  hak  untuk  melepaskan haknya  masing-masing.  Apabila  para  ahli waris  menyangkal  dengan  menyatakan tanah  tersebut  tidak  pernah  dibagi  tanpa persetujuannya  atau  tanah  yang  dimiliki dan dikuasai  merupakannya haknya maka semua  itu  dapat  dibuktikan  melalui  akta pembagian  hak  Bersama  (Siti  Nur Hasanatus S: 2012).
Selain  itu  dibuatnya  akta  pembagian hak  bersama  ini  untuk  menghindari sengketa  kemudian  hari.  Tanah  warisan dapat  menimbulkan  kepemilikan  bersama harus  segera  dibagi  agar  tidak  adanya penguasaan dengan itikad yang tidak baik yang dilakukan oleh antara pemegang hak Bersama  (Nur  Nafa  Maulida  Atlanta, (Dominikus  Rato,  Emi  Zulaika:  2018). Apabila  tanah  kepemilikan  bersama tersebut tidak segera dibagi maka pemegang hak bersama ada yang meninggal dunia sedangkan tanah tersebut belum dibagi atau masih dalam kepemilikan  bersama  sehingga  hak  dari pemegang  hak  yang  telah  meninggal beralih  kepada  ahli  warisnya.  Untuk  itu perlu  kembali  dilakukan  proses  turun waris.
Apabila tidak segera dilakukan pembagian hak maka akan terjadi kepemilikan  bersama  yang  berkelanjutan sehingga  akan  terjadinya  harta  pusaka tinggi.  Dengan  demikian  masing-masing pemegang  hak  tidak  menguasai  secara bebas  tanah  tersebut  karena  setiap
tindakan  yang  dilakukan  harus  mendapat persetujuan  dari  setiap  pemegang  hak bersama.  Untuk  itu  apabila  telah  terjadi kepemilikan  bersama  karena  pewarisan tanah  segera  dilakukan  pembagian  hak melalui  pembuatan  akta  pembagian  hak bersama  sebagaimana  dimaksud  Pasal  51 Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun 1997.  Oleh  karena  itu  tujuan  dari  balik nama sertifikat hak milik berdasarkan akta pembagian hak bersama dapat disimpulkan  sebagai  berikut:  1)  Supaya adanya kepastian hukum mengenai pembagian  hak  bersama  sehingga  dalam pembagian  tersebut  adanya  kepastian mengenai  pemegang  hak  yang  baru  atas kepemilikan  hak  atas  tanah;  2)  Supaya tidak  ada  gugatan  dari  cucu  si  pewaris karena  pemegang  hak  bersama  telah melepaskan  haknya;  dan  3)  Supaya  tidak terjadi  harta  pusaka  tinggi,  maksudnya apabila  tanah  dari  peninggalan  dari  orang tua  tidak  dibagi  akan  menimbulkan kepemilikan  bersama  yang  berkelanjutan akibat  dari  proses  turun  waris.  Oleh karena  itu  apabila  segera  dilakukan pembagian  hak  maka  akan  mengakhiri kepemilikan bersama atas tanah.

## SIMPULAN
Pembagian hak bersama dibuat dengan akta pembagian hak bersama oleh PPAT  dengan  memperhatikan  ketentuan Pasal  51  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24 Tahun  1997  yang  menyatakan  bahwa pembagian  hak  bersama  atas  tanah menjadi  hak  masing-masing  pemegang hak  bersama  didaftar  berdasarkan  akta yang  dibuat  PPAT  bertujuan  untuk membuktikan  kesepakatan  antara  para pemegang hak bersama mengenai
pembagian hak bersama tersebut. Pembagian  waris  atas  tanah  sebagai  harta bersama dalam keluarga di Kota Bukittinggi  didasarkan  atas  kesepakatan antara  para  ahli  waris  untuk  melepaskan haknya  kepada  salah  satu  atau  beberapa orang.  Terkait  pewarisan  tanah  maka perlu dilakukan penyerahan secara yuridis yang  dapat  dilakukan  dengan  cara membuat  akta  pembagian  hak  bersama oleh  PPAT.  Mengenai  siapa  saja  ahli waris  yang  berhak  atas  tanah  tersebut didasarkan  atas  hukum  perdata  yang berlaku bagi pewaris dapat berupa hukum waris  Adat,  hukum  waris  KUHPerdata, hukum  Islam.  Balik  nama  sertifikat  hak milik  berdasarkan  akta  pembagian  hak bersama  dalam  peralihan  hak  atas  tanah karena pewarisan dengan wajib melampirkan akta pembagian hak bersama  dengan  bukti  pajak  disertai dokumen  pendukung  lainnya  dengan adanya  kepastian  hukum  balik  nama dalam jangka waktu tujuh hari.

## DAFTAR PUSTAKA
Bella  Audina,  Pelaksanaan  Pendaftaran Hak  Atas  Tanah  Pertama  Kali Secara  Sporadik  Menurut  Undang- Undang  Pokok  Agraria  Yang  Tidak Dilakukan  Oleh  Masyarakat  Di Desa  Punggur  Kecil  Kecamatan Sungai  Kakap  Kabupaten  Kubu Raya, Jurnal Fatwa Hukum, Volume 1, Nomor 1, 2018.
Chindy  F.  Lamia,  Peralihan  Hak  Atas
Tanah Warisan, Jurnal Lex Privatum,  Volume  2,  Nomor  3, 2014.
Nur  Nafa  Maulida  Atlanta,  Dominikus Rato, Emi Zulaika, Studi Komparasi
Hak  Waris  dalam  Hukum  Adat  dan Islam di Masyarakat Madura Perantauan Desa Jelbuk, Kecamatan
Jelbuk,  Kabupaten  Jember,  Jurnal Lentera  Hukum,  Volume  5,  Nomor 3, 2018.
Ida Ayu Ide Dinda Paramita, I Gede Yusa I,  Wayan  Wiryawan,  Hak  Ahli
Waris  Berkewarganegaraan  Asing Terhadap  Harta  Warisan  Berupa Tanah, Jurnal Kerha Semesta, Volume 6, Nomor 2, 2018.
Idham, Pendaftaran Tanah Dan Penerbitan Sertifikat  Dalam  Perspektif  Free Trade Zone (Ftz) Di Kampung Tua, Kota  Batam,  Provinsi  Kepulauan
Riau,  Soumatera  Law  Review,
Volume 2, Nomor 1, 2019.
Jasmir,  Pengembalian  Status  Hukum Tanah  Ulayat  Atas  Hak  Guna Usaha,  Soumatera  Law  Review, Volume 1, Nomor 1, 2018.
Laurensius  Arliman  S,  Notaris  dan Penegakan  Hukum  Oleh  Hakim,
Deepublish, Yogyakarta, 2015.
Laurensius  Arliman  S,  Hukum  Adat  Di Indonesia  Dalam  Pandangan  Para Ahli  Dan Konsep Pemberlakuannya di  Indonesia,  Jurnal  Selat,  Volume 5, Nomor 2, 2018.
Laurensius Arliman S, Peranan Metodologi  Penelitian  Hukum  Di Dalam  Perkembangan  Ilmu  Hukum Di Indonesia, Soumatera Law
Review, Volume 1, Nomor 1, 2018.
Melisa  Ongkowijoyo,  Pembagian  Harta
Warisan Bagi Ahli Waris Keturunan
Tionghoa, Spirit Pro Patria, Volume
IV, Nomor 2, 2018.
M. Nasikhul Umam Al- Mabruri, “Keadilan Pembagian
Harta  Warisan  Perspektif  Hukum Islam  dan  Burgelijk  Wetboek ”, Jurnal  Al-Mazahib,  Vol.  5,  No.  1, Juni 2017.
Maimun Namawi, Kontekstualisasi Hukum  Waris  Islam  dalam  Tradisi Masyarakat Pamekasan Madura
Perspektif  Maslahah  Najm  Al-Din Al-Tufi,  Jurnal  Hukum,  Volume  3, Nomor 1, 2015.
Saraswati,  Pelaksanaan  Balik  Nama  Hak
Milik Tanah Yang Diperoleh
Berdasarkan  Waris  Di  Kelurahan Sampit  Kecamatan  Delta  Pawan Kabupaten  Ketapang,  Volume  3,
Nomor 3, 2015.
Silvana Mukti  Djayanti, Tinjauan Yuridis
Tentang Penggunaan Surat Keterangan Waris Untuk
Pendaftaran  Tanah,  Jurnal  Legal Opinion, Volume 5, Nomor 1, 2017.
Siti  Nur  Hasanatus  S,  Pembagian  Waris Tanah  Lanang  Dan  Tanah  Wadon Menurut  Perspektif  Hukum  Islam, Volume 2, Nomor 2, 2012.
Tatik  Arjiati,  Lathifah  Hanim,  Peran Notaris/PPAT  Dalam  Pembuatan Akta  Pembagian  Hak  Bersama (APHB) Terhadap Pembagian Waris Yang  Berbeda  Agama  Atas  Tanah
Dan Bangunan, Jurnal Akta, Volume 4, Nomor 1, 2017.