JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )

## PERILAKU PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH REMAJA DITINJAU DARI PERSPEKTIF KONSTRUKSI SOSIAL

## Rahayu Nurfauziah
Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial, FISIP Universitas Padjadjaran E-mail: rahayu19001@mail.unpad.ac.id

## Hetty Krisnani
Pusat Studi CSR, Kewirausahaan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat FISIP Universitas Padjadjaran
E-mail: hetty.krisnani@unpad.ac.id

## ABSTRAK
Salah  satu  masalah  utama  dalam  lalu  lintas  adalah  kecelakaan  lalu  lintas  yang  menimbulkan  korban  jiwa  dan kerugian material. Perilaku komunitas sangat menentukan dalam pelanggaran lalu lintas. Tujuan dari penelitian ini  adalah  untuk  mengetahui  atau  menganalisis:  (1)  faktor  penyebab  terjadinya  pelanggaran  lalu  lintas  dan  (2) strategi  yang  dilakukan  oleh  SATLANTAS  dalam  mengurangi  pelanggaran  lalu  lintas  sehingga  tercapainya masyarakat patuh hukum. Metode yang digunakan yaitu metode deskiptif dengan pendekatan studi pustaka, dan teori  yang digunakan adalah teori perspektif konstruksi sosial. Hasil penelitian menemukan bahwa: Penegakan hukum  lalu  lintas  dalam  rangka  tercapainya  masyarakat  patuh  hokum  belum  bekerja  secara  profesional dikarenakan  penerapan  hukum  tidak  diaksanakan  sebagaimana  mestinya,  sikap  penegak  hokum  yang  belum profesional, serta sarana dan prasarana yang terbatas untuk mendukung terlaksananya penegakan hukum.
Kata kunci: perilaku, komunitas, dampak, pelanggaran, lalu lintas.

## PENDAHULUAN
Latar  belakang  penelitian  ini  didasari pada  perilaku  masyarakat  pengguna  jalan baik pengemudi maupun a para pejalan kaki terhadap  rambu  lalu  lintas  dalam  berlalu lintas yang menimbulkan dampak terhadap keselamatan  seseorang  serta  kerugian material dan non material.
Pelanggaran  lalu  lintas  merupakan suatu  tindakan  yang  diperbuat  oleh seseorang  yang  sedang  mengemudikan kendaraan umum atau kendaraan bermotor serta  pejalan  kaki  yang  bertentangan dengan  peraturan  perundang-undangan yang berlaku.
Masalah  yang  paling  utama  dalam berlalu-lintas  yaitu  kecelakaan  lalu-lintas. Menurut Global Status  Report  on  Road
Safety  (2013),  sebanyak  1,24  juta  korban meninggal  tiap  tahun  di seluruh  dunia dan 20–50  juta  orang  mengalami  luka  akibat kecelakaan m lalu  lintas.  Di  Indonesia  pada kurun  waktu  10  tahun  terakhir,  data menunjukkan telah merenggut korban jiwa rata-rata  10.000  per  tahun,  dimana  sekitar
332  orang  meninggal  dunia  dari  1000 kecelakaan yang terjadi. (Marka,2004).
Akibat  dari  kecelakaan  lalu  lintas selain  menimbulkan  korban  jiwa  juga menimbulkan  kerugian  materi  yang  mana diperkirakan  mencapai  41,3  triliun  rupiah yang  sangat  memprihatinkan.  Apabila tidak  segera  dilakukan  langkah-langkah strategis  guna  meningkatkan  keselamatan dan  kepatuhan  hukum  dalam  lalu  lintas masyarakat,  maka  akan  menimbulkan daftar  panjang  korban  jiwa  dan  kerugiana secara material. Peningkatan jumlah kendaraan  bermotor  di  Indonesia  juga tentunya  sangat  berpengaruh  terhadap masalah  lalu  lintas  secara  umum.  Sebagai contohnya  peningkatan  jumlah  kendaraan bermotor pada tahun 2000 yakni 24.671.330 dan pada tahun 2003 berjumlah  32.774.299  yakni  mengalami peningkatan sebanyak 8.100.594 kendaraan. Peningkatan ini tidak
diimbangi  dengan  penambahan  panjang ruas jalan yang memadai.
Kecelakaan  lalu  lintas  menurut  UU No. 22 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 24 adalah
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
suatu  peristiwa  di  jalan  yang  tidak  diduga dan  tidak  disengaja  yang  melibatkan kendaraan  dengan  atau  tanpa  pengguna jalan  lain  yang  mengakibatkan  korban manusia  dan  atau  kerugian  harta  benda.
Lalu lintas merupakan pergerakan
kendaraan  dan  orang a di  ruang  lalu  lintas jalan (Dephub, 2009). Kecelakaan merupakan  suatu  kejadian  tidak  terjadi secara  kebetulan  melainkan  disertai  suatu penyebab  yang  dapat  dicari  tahu  guna melakukan  tindakan  preventif.  Dampak yang  ditimbulkan  oleh  kecelakaan  yaitu berupa dampak ringan samapi berat berupa materi  maupun  non  materi  (Sumakmur, 2009).
Selain  itu,  kecelakaan  lalu  lintas  juga dapat disebabkan oleh beberapa hal seperti :  pengemudi  kendaraan  yang  buruk, kendaraan besar atau m kecil yang sembarangan  parkir,  ketidakteratur  antara transportasi yang besar dan yang kecil atau tidak sesuai dengan luas jalan, pejalan kaki yang  kurang  hati-hati  daam  berjalan maupun  menyebrang,  jalanan  yang  tidak layak  seperti  jalan  yang  berlubang, kerusakan  kendaraan,  kendaraan  yang sudah  tidak  layak  lagi  pakai,  pengendara yang  tidak  mematuhi  rambu-rambu  lalu lintas,  dan  masih  banyak  lagi  yang menimbulkan  masalah  pelanggaran  lalu lintas  yang  telah  ditentukan  pemerintah khususnya Dinas Perhubungan dan Kepolisian.
Kecepatan  kendaraan  saat  melaju  di jalan  berbanding  lurus  dengan  tingkat keparahan  kecelakaan  lalu  lintas.  Menurut WHO,  rata-rata  kenaikan  kecepatan  1 km/jam  menyebabkan  kenaikan  risiko keparahan  kecelakaan  lalu  lintas  sebesar 4–5%  (Kutsiyah,  2011).  Berdasarkan klasifikasi  masa  remaja  menurut  Depkes RI  (2001),  rentang m usia  siswa  SMP berada  pada  masa  remaja  tengah  yang merupakan masa peralihan dari masa anak menuju  dewasa.  Masa  remaja  merupakan tahap  di  mana  terjadi  perubahan  fisik  dan psikis  yang  berpengaruh  pada  pola  pikir, sikap,  dan  pola  perilaku.  Remaja  juga
memiliki  kecenderungan  untuk  melakukan perilaku  menyimpang  karena  berbagai  hal yang disenangi akan dilakukan oleh remaja tanpa mempertimbangkan untung rugi.
Salah  satu  contoh  fenomena  yang terjadi saat ini yaitu kecelakaan maut yang menewaskan  empat  orang  terjadi  di  Jalan Magelang,  Kecamatan  Mlati,  Kabupaten Sleman,  Daerah  Istimewa  Yogyakarta, Sabtu  (3/10/2020)  dimana  salah  seorang pengemudi mobil masih remaja dan belum mengantongi SIM. Dari sini dapat diketahui  bahwa  masih  banyak  yang  tidak memperhatikan  aturan  berkendara  di  jalan atau aturan lalu lintas sehingga
menyebabkan kejadian yang tidak diinginkan  seperti  kecelakaan  maut  yang berdampak  merenggut  nyawa  mereka. Salah satu aturan lalu lintas yang dilanggar dalam fenomena ini yaitu pengemudi yang tidak mengantongi SIM.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui  atau  menganalisis:  (1)  faktor penyebab  terjadinya  pelanggaran  lalu lintas  dan  (2)  strategi  yang  dilakukan  oleh SATLANTAS dalam mengurangi
pelanggaran lalu lintas sehingga tercapainya  masyarakat  patuh  hokum. Manfaat  yang  diharapkan  diperoleh  dari data  penelitian  ini  adalah  sebagai  bahan literature  dan  sosialisasi  dalam  menambah pemahaman  terhadap  pembaca  baik  itu pengendara,  pejalan  kaki,  atau  masyarakat lainnya  mengenai  pentingnya  tertib  lalu lintas  agar  tidak  terjadi  pelanggaran peraturan  lalu  lintas  baik  disengaja maupun  tidak  disengaja  serta  mematuhi segala  bentuk  peraturan  lalu  lintas  yang berlaku.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  di  gunakan adalah  jenis  penelitian  diskriptif,  yaitu suatu  penelitian  yang  dimaksudkan  untuk memberikan  gambaran  tentang  keadaan subyek dan/atau obyek penelitian sebagaimana adanya. Sumber data penelitian  ini  diambil  melalui  studi kepustakaan  karena  data  tidak  melulu bisa
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
didapat  dari  lapangan.  Ada  kalanya sumber  data  hanya  bisa  didapat a dari perpustakaan  atau  dokumen-dokumen  lain dalam  bentuk  tulisan,  baik  dari  jurnal, buku  maupun  literatur  yang  lain.  Studi kepustakaan  diperlukan  sebagai  salah  satu cara  untuk  memahami  gejala-gejala  baru atau  permasalahan  yang  terjadi  yang belum a dapat  dipahami,  kemudian  dengan studi kepustakaan m ini akan dapat dipahami  gejala  atau  masalah  tersebut. Sehingga  dalam  mengatasi  suatu  gejala atau  masalah  yang  terjadi,  penulis  dapat merumuskan  konsep  untuk  menyelesaikan suatu permasalahan yang muncul.

## KAJIAN PUSTAKA Remaja
Remaja  merupakan  masa  dimana peralihan  dari  masa  anak-anak  ke  masa dewasa,  yang  telah  meliputi  semua perkembangan yang dialami sebagai
persiapan memasuki masa dewasa. Perubahan perkembangan
tersebut
meliputi aspek fisik, psikis dan psikososial. Masa remaja merupakan salah satu  periode  dari  perkembangan  manusia. Remaja  ialah  masa  perubahan  atau peralihan  dari  anak-anak  ke  masa  dewasa yang meliputi perubahan biologis, perubahan  psikologis,  dan  perubahan sosial (Sofia & Adiyanti, 2013).

## Pelanggaran Lalu Lintas

## Pengertian Lalu Lintas
Pengertian  lalu  lintas  menurut  Pasal  1 Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009 Tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan didefinisikan  sebagai  gerak  kendaraan  dan orang  di  ruang  lalu  lintas  jalan,  sebagai prasarana  yang  diperuntukkan  bagi  gerak pindah  kendaraan,  orang,  dan/atau  barang yang berupa jalan dengan fasilitas pendukungnya.
Menurut  Muhammad  Ali,  lalu  lintas adalah  berjalan,  bolak  balik,  perjalanan  di jalan.  Ramdlon  Naning  juga  menguraikan pengertian  tentang  lalu  lintas  yaitu  gerak pindah  manusia  dengan  atau  tanpa  alat
penggerak dari satu tempat ke tempat lain. Sedangkan menurut Poerwodarminto bahwa  lalu  lintas  adalah Perjalanan bolak- balik;  Perihal  perjalanan  di  jalan  dan sebagainya;  Berhubungan  antara  sebuah tempat.
Berdasarkan  pengertian  dan  definisi- definisi  di  atas  dapat  diartikan  bahwa  lalu lintas  ialah  setiap  hal  yang  berhubungan dengan  sarana  jalan  umum  sebagai  sarana utama  untuk  tujuan  yang  ingin  dicapai. Lalu  lintas  juga  dapat  diartikan  sebagai hubungan  antara  manusia  dengan  atau tanpa  disertai  alat  penggerak  dari  suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan jalan sebagai ruang
geraknya.

## Pelanggaran Lalu Lintas
Pelanggaran  lalu  lintas  jalan  adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan  lalu  lintas  (Ramdlon Naning).  Pelanggaran  yang  dimaksud adalah  pelanggaran  yang  sebagaimana diatur  dalam  Pasal  105  Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 yang berbunyi:
1. Berperilaku tertib dan/atau
2. Mencegah  hal-hal  yang  dapat merintangi, membahayakan keamanan  dan  keselamatan  lalu lintas dan angkutan jalan atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan. Menurut Wirjono Prodjodikoro pengertian pelanggaran adalah
“overtredingen”  atau  pelanggaran  berarti suatu  perbuatan  yang  melanggar  sesuatu dan  berhubungan  dengan  hukum,  berarti tidak  lain  dari  pada  perbuatan  melawan hukum.  Sedangkan  menurutt  Bambang Poernomo mengemukakan bahwa pelanggaran  adalah politis-on  recht dan kejahatan adalah crimineel-on recht . Politis-on  recht itu  merupakan  perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan  yang  telah  ditentukan  oleh penguasa  negara.  Sedangkan crimineel-on recht itu  merupakan  perbuatan  yang
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
bertentangan dengan hukum. Dari berbagai definisi  pelanggaran  tersebut  maka  dapat diartikan  bahwa  unsur-unsur  pelanggaran ialah:
1. Adanya perbuatan yang bertentangan  dengan  perundang- undangan
2. Menimbulkan akibat hokum Dari  berbagai  pengertian  di  atas  dapat diartikan  bahwa  pelanggaran  adalah  suatu perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.
Berdasarkan dari definisi-definisi tentang  pelanggaran  dan  pengertian  lalu lintas  di  atas,  maka  dapat  diartikan  bahwa yang  dimaksud  dengan  pelanggaran  lalu lintas adalah suatu tindakan atau perbuatan yang  dilakukan  oleh  seseorang  yang mengemudikan  kendaraan  umum  atau kendaraan bermotor juga pejalan kaki yang bertentangan dengan peraturan perundang- undangan lalu lintas yang berlaku.

## Faktor  Penyebab  Terjadinya Pelanggaran Lalu Lintas
Menurut  Soedjono  Soekanto,  faktor peyebab  terjadinya  pelanggaran  lalu  lintas adalah:
1) Faktor Manusia
Biasanya  disebabkan  oleh  pemakai jalan yang kurang disiplin dan memperhatikan kesadaran hukum, baik sebagai pengemudi, pemilik
kendaraan,  pejalan  kaki,  maupun pencari nafkah (supir). Adanya tingkah lalu  sebagian  dari  pengemudi  yang tidak  takut  melakukan  pelanggaran karena  adanya  faktor-faktor  yang menjaminnya seperti diselesaikan dengan  jalan  “atur  damai”  membuat para pelanggaran lalu lintas menyepelekan peraturan-peraturan yang  berlaku  berkaitan  dengan  lalu lintas. 2) Faktor Sarana Jalan Sarana jalan sebagai penyebab
terjadinya  pelanggaran  dan  kecelakaan lalu  lintas  jalan  antara  lain  disebabkan
karena adanya pipa  galian.  Pipa  galian ini bisa  seperti  galian pipa  listrik, pipa air  minum  dan  sebagainya  yang kesemuanya  itu  dapat  mengakibatkan terjadinya  arus  kemacetan.  Selain  dari adanya  pipa  galian,  faktor  lain  dari sarana  jalan  ialah  adanya  jalan-jalan yang  telah  rusak  dan  mengakibatkan adanya  genangan-genangan  air  ketika hujan  turun.  Genangan-genangan  air ini  biasanya  membuat  kemacetan  juga sering menimbulkan adanya kecelakaan yang terjadi antar pengguna jalan. 3) Faktor Kendaraan Kendaraan  sebagai  salah  satu  faktor penyebab  terjadinya  pelanggaran  lalu lintas  berkaitan  erat  dengan  adanya perkembangan  jenis  kendaraan  yang semakin  pesat  bersamaan  dengan perkembangan  teknologi  pembuatan kendaraan, sehingga berbagai jenis dan jumlah  kendaraan  mampu  diproduksi dalam  jangka  waktu  yang  relativ singkat.  Pekembangan  kendaraan  yang semakin  pesat  ini  apabila  tidak diimbangi dengan perkembangan sarana  jalan  yang  memadai,  maka dapat  menyebabkan  kemacetan  lalu lintas. Arus lalu lintas yang padat dapat menyebabkan terjadinya kejahatan seperti penjambretan, penodongan, pencopetan dan lain sebagainya. Pelanggaran  lalu  lintas  yang  sering terjadi  dari  faktor  kendaraan  adalah antara  lain  ban  motor  yang  sudah gundul,  lampu  weser  yang  tidak berfungsi  sebagaimana  mestinya  dan lain sebagainya.
4) Faktor Keadaan Alam (lingkungan) Pelanggaran lalu lintas yang disebabkan karena faktor keadaan alam atau lingkungan biasanya terjadi dalam keadaan  yang  tidak  terduga.  Ketika hujan  turun,  maka  pada  umumnya semua  kendaraan  akan  menambah  laju kendaraannya  sehingga  pelanggaran lalu lintas akan sangat mungkin terjadi. Misalnya  seseorang  pengendara  motor
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
yang  takut  terkena  air  hujan  sehingga tidak  segan-seganmemilih  jalan  pintas baik  dengan  melanggar  rambu  lalu lintas  atau  tetap  mematuhi  peraturan yang ada.
Menurut  Haddon’s  Matrix,  faktor lingkungan  disini  terbagi  dalam  tiga  tahap diantaranya:
1) Pra-kecelakaan: guna untuk mencegah terjadinya kecelakaan, 2) Saat keceakaan: guna untuk pencegahan cedera, dan 3) Pasca-kecelakaan: guna mempertahankan hidup orang tersebut.

## Teori Kontruksi Sosial
Teori yang digunakan dalam penelitian ini  yaitu  teori  perspektif  kontruksi  sosial yang  mana  berfokus  pada  bagaimana manusia  membangun  makna  dan  sense  of self  atas  kehidupan  sosialnya  melalui interaksi  sosial.  Manusia  berinteraksi dengan  satu  sama  lain  dan  lingkungannya karena adanya shared  meanings  & understanding  -->  realitas  yang  terbentuk dan  terus  menerus  terbentuk  ulang  selama adanya  interaksi  sosial.  Tidak  ada  realita yang  objektif  dan  benar,  yang  ada  itu realita  subjektif  bersama  (menekankan pada  banyaknya  realita  sosial  dan  budaya, dan manusia serta lingkungannya merupakan proses yang dinamis).
Teori konstruksi sosial ( social construction ) Berger dan Lukmann merupakan  teori  sosiologi  kontemporer yang berpijak pada sosiologi pengetahuan. Dalam  teori  ini  terkandung  pemahaman bahwa  kenyataan  dibangun  secara  sosial, serta kenyataan dan pengetahuan merupakan  dua  istilah  kunci  untuk memahaminya.  Kenyataan  adalah  suatu kualitas  yang  terdapat  dalam  fenomena- fenomena yang diakui memiliki keberadaan  (being)-nya  sendiri  sehingga tidak tergantung kepada kehendak manusia;  sedangkan  pengetahuan  adalah kepastian  bahwa  fenomen-fenomen  itu
nyata  (real)  dan  memiliki  karakteristik yang spesifik (Berger, 1990: 1).
Oleh karena konstruksi sosial merupakan  sosiologi  pengetahuan  maka implikasinya  harus menekuni pengetahuan yang  ada  dalam  masyarakat  dan  sekaligus proses-proses yang membuat setiap perangkat  pengetahuan  yang  ditetapkan sebagai  kenyataan.  Sosiologi  pengetahuan harus  menekuni  apa  saja  yang  dianggap sebagai pengetahuan dalam masyarakat

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Bentuk  Pelanggaran  Lalu  Lintas  yang Dilakukan oleh Kaum Remaja
Manusia  sebagai  pemakai  jalan  yaitu sebagai  pejalan  kaki  dan  pengendara kendaraan baik kendaraan bermotor
maupun kendaraan tidak bermotor. Interaksi antara faktor Manusia,
Kendaraan,  Jalan  dan  Lingkungan  sangat bergantung  dari  perilaku  Manusia  sebagai pengguna  jalan  menjadi  hal  yang  paling dominan  terhadap  Kamseltibcar  Lantas, hal  ini  sangat  ditentukan  oleh  beberapa indikator  yang  membentuk  sikap  dan perilakunya  di  Jalan  raya  berupa  mental, pengetahuan, dan keterampilan.
Bentuk-bentuk  pelanggaran  lalu  lintas yang  sering  dilakukan  oleh  kalangan remaja  khususnya  pelajar  diantaranya sebagai berikut:
1. Menggunakan  jalan  dengan  cara yang dapat merintangi membahayakan ketertiban atau keamanan  lalu  lintas  atau  yang mungkin  menimbulkan  kerusakan pada jalan.
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak dapat
memperlihatkan surat ijin
mengemudi  (SIM),  STNK,  Surat Tanda  Uji  Kendaraan  (STUJ)  yang sah  atau  tanda  bukti  lainnya  sesuai peraturan  yang  berlaku  atau  dapat memperlihatkan tetapi masa berlakunya sudah kadaluwarsa.
3. Membiarkan  atau  memperkenakan kendaraan  bermotor  dikemudikan
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
oleh orang lain yang tidak memiliki SIM. 4. Tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas  jalan  tentang  penomoran, penerangan, peralatan, perlengkapan, pemuatan  kendaraan dan  syarat  penggandengan  dengan kendaraan lain.
5. Membiarkan  kendaraan  bermotor yang  ada  di  jalan  tanpa  dilengkapi plat  tanda  nomor  kendaraan  yang syah,  sesuai  dengan  surat  tanda nomor kendaraan yang bersangkutan. 6. Pelanggaran terhadap perintah yang diberikan oleh petugas pengatur  lalu  lintas  jalan,  rambu- rambu atau tanda yang yang ada di permukaan jalan.
7. Pelanggaran  terhadap  ketentuan- ketentuan  tentang  ukuran  dan muatan yang diijinkan, cara menaikkan dan menurunkan penumpang  dan  atau  cara  memuat dan membongkar barang.
Beberapa  bentuk  pelanggaran  diatas sangat  mengganggu  kenyamanan  dan keselamatan  dalam  berlau  lintas  yang berdampak pada :
- Tingginya  angka  kecelakaan  lalu lintas  baik  pada  persimpangan lampu  lalu  lintas  maupun  pada jalan raya;
- Keselamatan  para  pengendara  dan para pejalan kaki menjadi terancam;
- Kemacetan  lalu  lintas  akibat  dari masyarakat  yang  enggan  untuk berjalan  kaki  atau  memanfaatkan sepeda ontel;
- Kebiasaan  melanggar  peraturan lalu  lintas  yang  biasa  kemudian menjadi budaya melanggar peraturan. Strategi  yang  Dikembangkan  Satuan Lalu Lintas dalam Mengurangi

## Pelanggaran Lalu Lintas
Salah  satu  strategi  penegakan  hukum khususnya  bagian  ketertiban  lalu  lintas adalah  dengan  melakukan  pengendalian lalu  lintas,  pemakai  jalan  serta  konsep penentu  keselamatan  lalu  lintas,  karena merupakan  unsur  yang  menentukan  dan penyebab terjadi atau tidaknya pelanggaran  lalu  lintas.  Beberapa  strategi yang  didasarkan  pada  kebijaksanaan  yang dikembangkan untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas antara lain dengan: 1) Metode preventif (pencegahan) Metode  preventif  adalah  upaya-upaya yang ditujukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran  lalu  lintas  yang dalam  bentuk  kongkretnya  berupa kegiatan penyuluhan lalu lintas, penjagaan  tempat-  tempat  rawan, patroli,  pengawalan,  dan  kegiatan lainnya.  Garis  besar  strategi  dengan metode  preventif  dapat  disajikan  di bawah ini:
a. Upaya pengaturan faktor jalan. Karakteristik  prasarana  jalan  akan mempengaruhi intensitas dan kualitas kemacetan dan pelanggaran  lalu  lintas,  maka jaringan  jalan  pembangunannya harus  disesuaikan  dengan  pola pemakaiannya yakni dibangun sesuai standart desain dan geometriknya. b. Upaya pengaturan faktor kendaraan. Faktor  kendaraan  juga  sering membawa dampak tingginya intensitas  dan  kualitas  pelanggaran lalu lintas. Untuk penanggulangannya kendaraan harus dirancang, diberi perlengkapan  dan  dirawat  sebaik- baiknya,  karena  masing-masing peralatan kendaraan memiliki fungsi  yang  cukup  penting  untuk keselamatan di jalan.
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
c. Upaya  pengaturan  sistem  lalu lintas.
Pengaturan sistem  lalu lintas  untuk pengendalian umum pemakai jalan, kendaraan,  dan  interaksi  dalam sistem  lalu  lintas.  Keseluruhan ketentuan lalu lintas bersifat rasional,  baik  mengenai  fasilitas dan  pengawasan  pemakaian  sarana lalu  lintas  dan  penegakan  hukum bagi pelanggarnya.
d. Pengaturan faktor manusia. Manusia  merupakan  faktor  utama dan elemen paling besar Pengaruhnya  dan  paling  kritis dalam  sistem  lalu  lintas,  karena ketrampilan  manusia  sulit  untuk ditingkatkan dalam tempo singkat. 2) Metode represif (penanggulangan)
Metode  represif  merupakan  metode dalam rangka menanggulangi pelanggaran lalu lintas pada hakekatnya  upaya  terakhir  dengan penerapan upaya paksa. Bentuk-bentuk dari  metode  represif  ini  dijelaskan sebagai berikut:
a. Stasioner Penanggulangan  pelanggaran  lalu lintas  dimulai  dari  kelengkapan surat-surat  yang  berupa  Surat  Ijin
Mengemudi  (SIM)  serta  Surat Tanda  Nomor  Kendaraan  (STNK). Melalui  penyuluhan-  penyuluhan serta  himbauan-himbauan  dalam metode  preventif  di  atas  telah dianjurkan  kepada  para pengemudi agar memiliki dan selalu membawa Surat  Ijin  Mengemudi  pada  saat berlalu lintas di jalan raya.
b. Haunting System
Sesuai  dengan  Surat  Telegram Kapolda  Jateng  No:  402/11/2012 pada  tanggal  13  Februari  2012 bahwa  pelaksanaan  penindakan pelanggaran lalu lintas di jalan raya dengan  melalui  haunting  system (sistem pengawasan). Dengan dilakukannya  pengawasan  tersebut diharapkan para pengemudi
kendaraan bermotor tidak menyalahi aturan-aturan dalam berlalu  lintas  dan  tertib  dalam berlalu  lintas  sesuai  aturan-aturan yang ada. Sesuai dengan Surat Telegram Kapolda  Jateng  No:  402/11/2012  pada tanggal  13  Februari  2012  serta  Undang-
Undang  No.  22  tahun  2009  tentang  Lalu Lintas  dan  Angkutan  jalan,  yaitu  sebagai berikut:
(1) Pelanggaran  zebra  cross  dan  stop line,  (Pasal  287(1)  jo  106(4)a  dan 106(4)b)
(2) Pelanggaran  muatan  dan  dimensi, (Pasal 307 jo 169(1))
(3) Pelanggaran  lawan  arus,  terobos jalur  lawan  (control  low),  (Pasal 287(1) jo 106(4)a dan 106(4)b) (4) Pelanggaran berhenti di persimpangan, (Pasal 302 jo 126) (5) Pelanggaran  terhadap  angkutan umum yang mengangkut penumpang dengan bergelantungan,  (Pasal  300  c  jo 124(1)) (6) Pelanggaran  terhadap  pengemudi roda  dua  yang  berboncengan  lebih dari  1  (satu)  orang,  (Pasal  292  jo 106(9))
(7) Pelanggaran  tidak  menggunakan helm SNI bagi pengendara maupun pembonceng/penumpang, (Pasal 291(1),(2) jo 106(8)) (8) Pelanggaran  memutar  arah  pada rambu  larangan  (Pasal  287(1)  jo 106(4)a)
(9) Pelanggaran  berhenti  di  jembatan, (Pasal 287(1) jo 106(4)e)
Penegakan  Hukum  Lalu  Lintas  dalam Rangka Tercapainya Masyarakat Patuh Hukum
Suatu pameo klasik memberikan alternative  yang  dilematis,  antara  materi hokum  yang  bagus  dijalankan  oleh  aparat penegak  hukum  yang  jelek,  atau  materi hukum  yang  cacat  dijalankan  oleh  aparat penegak  hukum  yang  bagus,  maka  akan
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
terpilih alternatif kedua, karena output nya akan lebih baik daripada memilih alternatif pertama.  Kondisi  idealnya  adalah  baik materi  hukum  maupun  aparat  penegak hukumnya  bagus.  Hal  ini  menunjukkan pentingnya  “Kualitas  moral  dan  etika aparat  penegak  hukum”  khususnya  Polri dan  PPNS  yang  diberi  wewenang  untuk melakukan dan mengambil tindakan dalam rangka penegakan hukum akan berdampak pada  kinerja  yang  profesional.  Kualitas moral  dan  etika  penegak  hukum  yang tinggi  guna  terwujudnya  kinerja  penegak hukum yang baik.
Kenyataan dalam proses ini penyelenggaraan penegakan hukum dibidang lalu lintas, bahwa masing-masing aparat  belum  bekerja  secara  profesional, hal ini bisa dilihat dari beberapa hal seperti penerapan hukum tidak diaksanakan sebagaimana  mestinya;  penjatuhan  vonis oleh  hakim  terhadap  pelaku  pelanggaran lalu  lintas  tidak  mengindahkan  ancaman pidana  sehingga  tidak  memberikan  efek jera bagi pelanggar  yang  dihukum; Sistem tilang  dan  mekanisme  proses  peradilan terhadap  pelanggaran  lalu  lintas  tidak dilaksanakan sebagaimana mekanisme sidang  pengadilan  yang  benar,  bahkan terkesan  asal-asalan;  Konsistensi  dalam pelaksanaan  penegakan  hukum  belum diproyeksikan  pada  upaya  peningkatan keselamatan  lalu  lintas  dan  kepatuhan hukum  masyarakat  walaupun  telah  ada konsep  tentang  penindakan  dengan  pola System Potensial Point Target (SPPT) dan pelaksanaan  kawasan  tertib  lalu  lintas (KTL); Penerapan Perda yang bertentangan  dengan  ketentuan  hirarki perundang-undangan; Pemanfaatan teknologi dan laboratorium forensik dalam bidang  pengungkapan  kasus  kecelakaan lalu lintas utamanya kasus-kasus kecelakaan yang menonjol belum dilaksanakan. Bukan hanya persoalan penyelenggaraan penegakan hukum
dibidang  lalu  lintas  yang  belum  bekerja
secara  profesional,  tetapi  sikap  penegak hokum sendiri sangat berpengaruh seperti:
a. Lemahnya etika moral dan profesionalisme sebagai aparat penegak hukum serta sikap arogansi  yang  masih  melekat dalam melaksanakan tugas penegakan hukum. b. Banyaknya  penyimpangan  yang dilakukan  dengan  cara  melampaui batas  wewenang,  pungli,  bertindak kasar  dan  tidak  mencerminkan sebagai sosok pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.
c. Lemahnya  koordinasi  antar  aparat penegak hukum baik sesama aparat penegak  hukum  di  jalan  maupun dengan  unsur  Criminal  Justice System (CJS).
d. Pelaksanaan penegakan hukum oleh  penyidik  pegawai  negeri  sipil (PPNS) Departemen Perhubungan /
LLAJR  terhadap  pelanggaran  yang sesuai dengan kewenangannya tidak  dilaksanakan  sesuai  dengan ketentuan yang ada.
e. Penanganan dan pengelolaan
trayek angkutan umum baik angkutan  umum  antar  propinsi maupun trayek didalam satu propinsi sering menimbulkan terjadinya  protes  akibat  adanya tumpang  tindih  perijinan  trayek serta  tidak  rasionalnya  pemberian trayek pada  daerah tertentu  dengan dalih otonomi daerah.
f. Traffic Education belum dilaksanakan  dengan  baik  dan kontinyu. g. Proses pemberian surat ijian mengemudi (SIM) tidak dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang ada.
Disamping  itu,  sarana  dan  prasarana yang mendukung terlaksananya penegakan hukum  di  bidang  lalu  lintas  sangat terbatas. Seperti Perlengkapan jalan
(rambu-rambu,  marka  jalan,  penerangan
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
jalan  dan  tanda-tanda  lalu  lintas  lain dirasakan  masih sangat kurang);  Mobilitas aparat penegak hukum yang tidak mengimbangi  hakekat  ancaman;  Alat teknologi  yang  dapat  dimanfaatkan  untuk tugas penegak hukum, belum bisa dioperasionalkan secara yuridis, serta tidak berfungsinya  jalan  sebagaimana  mana mestinya,  akibatnya  penggunaan  untuk kaki  lima,  parkir  pada  badan  jalan, bangunan  pada  daerah  manfaat  jalan  dan sebagainya.

## KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, faktor yang melatarbelakangi pelanggaran  lalu  lintas  disebabkan  oleh manusia  itu  sendiri  karena  kurangnya kesadaran  akan  peraturan  berlalu  lintas manusia  sebagai  pemakai  jalan  yaitu sebagai  pejalan  kaki  dan  pengendara kendaraan baik kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor.
Bentuk-bentuk  pelanggaran  lalu  lintas yang  sering  dilakukan  oleh  kalangan remaja  khususnya  pelajar  diantaranya  : Menggunakan  jalan  dengan  cara  yang dapat merintangi
membahayakan ketertiban  atau  keamanan  lalu  lintas  atau yang  mungkin  menimbulkan  kerusakan pada  jalan;  Mengemudikan  kendaraan bermotor yang tidak dapat memperlihatkan surat  ijin mengemudi  (SIM),  STNK,  Surat Tanda  Uji  Kendaraan  (STUJ)  yang  sah atau  tanda  bukti  lainnya  sesuai  peraturan yang  berlaku  atau  dapat  memperlihatkan tetapi masa berlakunya sudah kadaluwarsa; Membiarkan atau memperkenakan kendaraan bermotor dikemudikan  oleh  orang  lain  yang  tidak memiliki SIM; Tidak memenuhi ketentuan peraturan  perundang-undangan  lalu  lintas;
Membiarkan kendaraan bermotor yang ada di jalan tanpa dilengkapi plat tanda nomor kendaraan yang sah; Pelanggaran terhadap perintah  yang  diberikan  oleh  petugas pengatur  lalu  lintas  jalan,  rambu-rambu atau  tanda  yang  yang  ada  di  permukaan
jalan;  Pelanggaran  terhadap  ketentuan- ketentuan tentang ukuran dan muatan yang diijinkan, cara menaikkan dan menurunkan penumpang  dan  atau  cara  memuat  dan membongkar barang.
Beberapa  bentuk  pelanggaran  diatas sangat  mengganggu  kenyamanan  dan keselamatan  dalam  berlau  lintas  yang berdampak pada Tingginya angka kecelakaan lalu lintas baik pada persimpangan  lampu  lalu  lintas  maupun pada  jalan raya; Keselamatan para pengendara  dan  para pejalan  kaki  menjadi terancam;  Kemacetan  lalu  lintas  akibat dari  masyarakat  yang  enggan  untuk berjalan  kaki  atau  memanfaatkan  sepeda ontel;  Kebiasaan  melanggar  peraturan  lalu lintas  yang  biasa  kemudian  menjadi budaya melanggar peraturan.
Beberapa  strategi  yang  didasarkan pada  kebijaksanaan  yang  dikembangkan untuk  mengurangi  pelanggaran  lalu  lintas antara lain dengan:
1) Metode preventif (pencegahan)
a. Upaya pengaturan faktor jalan b. Upaya pengaturan faktor kendaraan c. Upaya  pengaturan  sistem  lalu lintas
d. Pengaturan faktor manusia
2) Metode represif (penanggulangan)
a. Stasioner
b. Haunting System
Penegakan  hukum  lalu  lintas  dalam rangka  tercapainya  masyarakat  patuh hokum  belum  bekerja  secara  profesional dikarenakan penerapan hukum tidak diaksanakan  sebagaimana  mestinya,  sikap penegak  hokum  yang  belum  profesional, serta  sarana  dan  prasarana  yang  terbatas untuk mendukung terlaksananya penegakan hukum.

## Saran
Berdasarkan  kesimpulan  yang  telah dijelaskan  di  atas,  maka  saran  yang  dapat diberikan dalam penelitian ini adalah:
a) Bagi masyarakat khususnya remaja agar dapat patuh terhadap
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
peraturun peraturan lalu lintas yang berlaku seperti melengkapi persyaratan berkendara dan menaati  rambu-rambu  lalu  lintas yang  ada  hal  tersebut  merupakan salah  satu  perwujudan  taat  hukum yang  harus  dilakukan  oleh  kita selaku warga Negara yang baik,
b) Bagi aparat kepolisian lebih profesional  dalam  bertufgas  dan menyebar luaskan tentang peraturan  atau  undang  undang  lalu lintas yang berlaku dengan mengadakan  sosialisasi  ke  desa desa  sebagai  wujud  bakti  terhadap Negara menindak pelaku pelanggaran  sesuai  prosedur  yang ada dan tidak menerima suap.

## DAFTAR PUSTAKA
Anggrasena, B. (2010). Strategi Penegakan  Hukum  dalam  Rangka Meningkatkan Keselamatan Lalu Lintas  dan  Mewujudkan  Masyarakat Patuh Hukum . 20. Anisarida,  A.  A.,  &  Santosa,  W.  (2019). Korban Kecelakaan Lalu Lintas Sepeda  Motor  Di  Kota  Bandung. Jurnal HPJI , 5 (2), 129–136. Anugrahanto,  N.  C.  (2020).  Kecelakaan Menewaskan Empat Orang, Pengemudi  Mobil  Masih  Remaja. https://www.kompas.id/baca/nusantara
/2020/10/03/empat-orang-tewas- dalam-kecelakaan-lalu-lintas-di-jalan- magelang-pengemudi-masih-remaja/
(30/12/2020) Bolla, M. E., Messah, Y. A., & Koreh, M. M.  B.  (2013).  Analisis  Daerah  Rawan Kecelakaan  Lalu  Lintas  (Studi  Kasus Ruas Jalan Timur Raya Kota Kupang). Jurnal Teknik Sipil , II (2), 147–156. Darmansyah, F., & Prasetyanto, D. (2019).
Strategi  Penegakan  Hukum  Dalam Meningkatkan Keselamatan Lalu Lintas  Di  Kota  Bandung. Jurnal Transportasi , 19 (1), 11–20. Djaja,  S.,  Widyastuti,  R.,  Tobing,  K., Lasut,  D.,  &  Irianto,  J.  (2016).

## GAMBARAN  KECELAKAAN  LALU
LINTAS  DI  INDONESIA  ,  TAHUN 2010-2014  Description  of  Traffic Accident  in  Indonesia  ,  Year  2010- 2014 . 2007 , 30–42. Gunawan,  D.  N.  (2019). KEMACETAN LALU LINTAS KENDARAAN BERMOTOR  DAN  PENGARUHNYA TERHADAP PEREKONOMIAN KOTA-KOTA BESAR DI INDONESIA . Hidayati,  A.,  &  Hendrati,  L.  Y.  (2016). Analisis  Risiko  Kecelakaan  Lalu Lintas Berdasar Pengetahuan, Penggunaan  Jalur,  dan  Kecepatan Berkendara. Jurnal Berkala Epidemiology , 4 (2), 275–287.
Junef,  M.  (2014).  Perilaku  Masyarakat Terhadap  Operasi  Bukti  Pelanggaran  ( Tilang ) Dalam Berlalu Lintas. WIDYA
Yustisia , 1 (1), 52–60.
Labe,  Anjari.  (2017).  Teknik  Lalu  Lintas
Masalah  Transfortasi  “Pelanggaran Lalu Lintas”. http://masalahtransportasi.blogspot.co m/?m=1 (21/10/ 2020)
Manuaba,  I.  B.  P.  (2008).  Memahami Teori  Konstruksi  Sosial. Masyarakat, Kebudayaan  Dan  Politik , 21 (3),  221– 230.
Ngangi, C. R. (2011). Konstruksi Sosial dalam Realitas Sosial. Agri- Sosioekonomi , 7 (2), 1–4.
Poerwadarminta.  (1993).  Kamus  Besar Bahasa Indonesia, Op.Cit.,hlm. 55.
Prodjodikoro,  Wirjono.  (2003).  Asas-asas Hukum Pidana. Bandung:Refika Aditama, hlm.33. Rakhmani,  F.  (2013).  Kepatuhan  Remaja dalam  berlalu  Lintas. Sociodev , 2 (1), 1–7. Remincel.  (2019).  DIMENSI  HUKUM
PELANGGARAN KECELAKAAN
LALU  DAN  ANGKUTAN  JALAN
LINTAS  DI  INDONESIA. Jurnal Ensikopedia Social Review , 2 (5), 55. Rismawan, E. (2009). FAKTOR PENYEBAB  PELANGGARAN  LALU LINTAS OLEH PENGENDARA SEPEDA MOTOR . 1–124.
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
Saraswati, E. (2012). STRATEGI SATUAN LALU LINTAS DALAM MENGURANGI PELANGGARAN LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM POLRESTA SURAKARTA . 1–17. Sari, R. R., Budiarsi, K., & Maulana, M. S. (2018). Karakteristik Kecelakaan Jalan
Soekarno  Hatta  Kota  Bandung  dengan
Pendekatan ”5W+1H”. Potensi : Jurnal Sipil Politeknik , 20 (2), 111.
Sarmini,  A.  (2019).  Kualitas  Pelayanan
Surat  Izin  Mengemudi  (SIM)  Pada Kantor  Satuan  Lalu  Lintas  Polres Karimun. Soumatera  Law  Review ,
2 (2), 12. Sarry, Y. P., & Widodo, H. (2014). Upaya Polisi Lalu Lintas Dalam Meningkatkan  Kedisiplinan  Berlalu Lintas  Pengendara  Bermotor  (Studi Deskriptif Terhadap Program Kanalisasi  Lajur  Kiri  Pada  Satlantas Polrestabes  Surabaya). Kajian  Moral Dan  Kewarganegaraan , 2 (2),  564–
578.
Sibarani, S. (2016). Pelanggaran Peraturan Lalu  Lintas  Oleh  Pengendara  Sepeda Motor  Roda  Dua  di  Wilayah  Polisi Sektor  Ujung  Batu  Kabupaten  Rokan Hulu. Jurnal  Online  Mahasiswa , 3 (2),
1–15.
Suhendra,  A.  D.,  Asworowati,  R.  D.,  & Ismawati,  T.  (2020).  PEMAHAMAN MASYARAKAT  TERHADAP  LALU
LINTAS DITINJAU DARI PEMAKAIAN ALAT KESELAMATAN SAAT BERKENDARA  (  STUDI  KASUS  DI DESA KARAGANOM KLATEN
UTARA). Akrab  Juara , 5 (1),  1–65. Retrieved from http://www.akrabjuara.com/index.php/
akrabjuara/article/view/919
Sulaiman,  A.  (2016).  Memahami  Teori Konstruksi  Sosial  Peter  L.  Berger. Society , 4 (1), 15–22. Tahir, A. (2006). Studi penyebab kecelakaan lalu lintas di kota surabaya. Teknik Sipil , 1–9. Yassin, G. (2020). PENEGAKAN

## HUKUM
KECELAKAAN LALU
LINTAS  AKIBAT  JALAN  RUSAK.
Gorontalo Law Review , 3 (2), 122–136. Yudanto,  A.  Y.,  Apriyadi,  M.,  &  Sanjaya,
K.  (2013).  Optimalisasi  Lampu  Lalu Lintas  dengan  Fuzzy  Logic. Jurnal ULTIMATICS , 5 (2), 58–62. Yuningsih, A. (2006). Implementasi Teori Konstruksi Sosial dalam Penelitian Public Relations. Mediator: Jurnal Komunikasi , 7 (1), 59–70.
Yuwono,  S.,  &  Soviana,  E.  (2010).
KAMPANYE KESELAMATAN BERKENDARA :  PENGARUHNYA TERHADAP KEDISIPLINAN DALAM  BERLALU  LINTAS. Jurnal Ilmiah Berkala Psikologi , 12 , 148–153.