## SOSIALISASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN DANA DESA TAHUN 2018 DI GAMPONG SUAK RAYA  KECAMATAN JOHAN PAHLAWAN KABUPATEN ACEH BARAT PROVINSI ACEH
Zainal Putra zainalputra@utu.ac.id
Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Teuku Umar, Aceh

## ABSTRAK
Sesungguhnya banyak aturan atau kebijakan yang harus dipahami oleh keuchik selaku kepala pemerintahan desa beserta aparatur pemerintah gampong lainnya selaku pengelola dana desa. Kebijakan  tersebut  sangat  beragam  dan  terus  berubah  sepanjang  waktu.  Mulai  dari  UU, Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri,  Peraturan  Menteri  Desa,  Peraturan  Menteri  Keuangan, Peraturan  Kepala  LKPP,  Peraturan  Bupati,  hingga  petunjuk  teknis  yang  diterbitkan  oleh Direktorat  terkait.  Sebagaimana  diketahui  bahwa  aparatur  pemerintah  desa  kebanyakan memiliki  tingkat  pendidikan  yang  rendah,  sehingga  dapatlah  dimaklumi  mereka  tidak menguasai  dan  tidak  dapat  mengikuti  sepenuhnya  terkait  kebijakan  dana  desa  yang  terus berubah  sepanjang  waktu.  Sangat  disayangkan  nantinya  jikalau  penggunaan  dana  desa ditemukan melanggar dari aturan yang telah ditetapkan pemerintah, maka konsekuensi harus ditanggung mutlak oleh aparatur pemerintah desa itu sendiri selaku pengelola dana desa. Oleh Karena itu kami dari Fakultas Ekonomi Universitas Teuku Umar, telah melakukan sosialisasi terkait kebijakan pengelolaan dana desa tahun 2018 di Gampong Suak Raya Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh, yang dihadiri oleh sebanyak 20 (dua puluh) orang masyarakat Gampong Suak Raya, terdiri dari aparatur pemerintah gampong, unsur Tuha Peut,  tokoh  pemuda  dan  tokoh  perempuan  setempat.  Dengan  adanya  kegiatan  sosialisasi tersebut  diharapkan  aparatur  pemerintah  desa  tidak  melakukan  penyimpangan  dalam pengelolaan dana desa, sehingga dapat terhindar dari masalah hukum dikemudian hari. Selain itu  kegiatan  ini  juga  telah  memberikan  pemahaman  yang  mendalam  kepada  masyarakat gampong mengenai dana desa di gampong mereka.
Kata Kunci: Sosialisasi Kebijakan Dana Desa, Gampong Suak Raya.

## PENDAHULUAN
Pemerintah
Republik Indonesia secara  resmi  menganggarkan  dana  desa dalam  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Negara  (APBN)    mulai  tahun  2015,  yakni berdasarkan  Peraturan  Presiden  RI  Nomor 36  Tahun  2015  tentang  Perubahan  atas Undang  - Undang Nomor  27 Tahun 2014 tentang  APBN  Tahun  Anggaran  2015.  Di
tahun  pertama  pengalokasian  dana  desa tersebut  (tahun  2015),  pemerintah  telah mengucurkan dana desa sebesar Rp20.766.200.000.000,-.  Jumlah  tersebut merupakan  1,047%  dari  total  anggaran belanja negara tahun 2015 sebesar Rp1.984.149.714.865.000,-. Terdapat sebanyak 74.754 desa  diseluruh Indonesia. Apabila  dibagi  rata,  maka  setiap  desa
mendapat  alokasi  dana  pada  tahun  2015 sebesar Rp277.793.830,-.
Dalam  konteks  yang  lebih  sempit, tidak  terkecuali  Gampong  Suak  Raya Kecamatan  Johan  Pahlawan  Kabupaten Aceh Barat juga mendapatkan kucuran dana desa  dari  pemerintah.  Dari  data  yang
penulis  dapatkan,  diperoleh  informasi bahwa  dari  tahun  2016  –  2018,  Gampong Suak  Raya  ini  telah  mendapatkan  aliran dana desa dari pemerintah sebesar Rp2.380.983.000,-  sebagaimana  disajikan dalam tabel di bawah ini.
Tabel 1. Data Penerimaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Gampong Suak Raya Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, Periode 2016 - 2018 Uraian 2016 (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) Jumlah (Rp) Dana Desa 585.459.000 745.415.000  662.503.000 1.993.377.000 Alokasi Dana Desa - 195.601.700  192.004.300 387.606.000 Jumlah 585.459.000 941.016.700  854.507.300 2.380.983.000
Sumber: Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penetapan Besaran Dana Desa TA 2016, Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 88 Tahun 2016 tentang Penetapan Besaran Dana Desa 2017, Peraturan Bupati Aceh  Barat  Nomor  87 Tahun  2016 tentang  Penetapan  Besaran  Alokasi  Dana  Desa  TA  2017,  Peraturan  Bupati Aceh Barat Nomor 90 Tahun 2017 tentang Penetapan Besaran Dana Desa 2018 dan Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 89 Tahun 2017 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa 2018.
Dana  desa  dikelola  oleh  aparatur pemerintahan desa dengan struktur pengelola  keuangan  desa  sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor  113  Tahun  2014  tentang Pengelolaan Keuangan Desa, meliputi: a. Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelola keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan  kekayaan  milik  desa  yang dipisahkan.
b. Sekretaris Desa, bertindak selaku
koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (TPKD).
c. Kasi bertindak selaku pelaksana kegiatan sesuai bidangnya.
d. Bendahara, dijabat oleh staf pada urusan keuangan.
Dalam  Pasal  5  Peraturan  Menteri
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi  Nomor  19  Tahun  2017
tentang  Penetapan  Prioritas  Penggunaan Dana  Desa  Tahun  2018,  dijelaskan  bahwa dana  desa  digunakan  untuk  membiayai pembangunan  desa  yang  ditujukan  untuk meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat desa,  peningkatan  kualitas  hidup  manusia serta  penanggulangan  kemiskinan  dengan prioritas  penggunaan  dana  desa  diarahkan untuk  pelaksanaan  program  dan  kegiatan pembangunan  desa,  yang  meliputi  antara lain:
a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
1. lingkungan pemukiman;
2. transportasi;
3. energi; dan
4. informasi dan komunikasi.
b. Pengadaan, pembangunan,
pengembangan, dan pemeliharaan
sarana  prasarana  pelayanan  sosial  dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
1. kesehatan masyarakat; dan
2. pendidikan dan kebudayaan.
c. Pengadaan, pembangunan,
pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan  Lumbung  Ekonomi  Desa, meliputi:
1. Usaha  ekonomi  pertanian  berskala produktif untuk ketahanan pangan;
2. Usaha  ekonomi  pertanian  berskala produktif  meliputi  aspek  produksi, distribusi  dan  pemasaran  yang difokuskan  kepada  pembentukan dan pengembangan produk unggulan  desa  dan/atau  produk unggulan kawasan perdesaan; dan
3. Usaha  ekonomi  non  pertanian berskala  produktif  meliputi  aspek produksi,  distribusi  dan  pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan  dan  pengembangan produk  unggulan  desa  dan/atau produk unggulan kawasan
perdesaan.
d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana  prasarana  lingkungan  untuk pemenuhan kebutuhan:
1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
2. penanganan bencana alam; dan
3. pelestarian lingkungan hidup.
Dapat  kami  informasikan  bahwa sesungguhnya  cukup  banyak  aturan  atau kebijakan  yang  harus  dipahami  oleh keuchik  selaku  kepala  pemerintahan  desa. Kebijakan  terkait  dengan  dana  desa  ini sangat beragam dan terus berubah sepanjang waktu. Mulai dari UU, Peraturan
Menteri  Dalam  Negeri,  Peraturan  Menteri
Desa, Peraturan Menteri Keuangan,
Peraturan Kepala  LKPP, Peraturan Bupati, hingga  Petunjuk  Teknis  yang  diterbitkan oleh Direktorat terkait.
Sebagaimana diketahui bahwa aparatur  pemerintah  desa  kebanyakan memiliki  tingkat  pendidikan  yang  rendah, sehingga dapatlah dimaklumi mereka tidak menguasai  dan  tidak  dapat  mengikuti sepenuhnya  terkait  kebijakan  dana  desa yang  terus  berubah  sepanjang  waktu. Sangat disayangkan nantinya jikalau penggunaan dana desa ditemukan melanggar dari aturan yang telah ditetapkan pemerintah,  maka  konsekuensi  harus ditanggung mutlak oleh aparatur pemerintah desa itu sendiri selaku pengelola dana desa.
Atas  dasar  itulah  kami  dari  Fakultas
Ekonomi Universitas Teuku Umar, merasa terpanggil  untuk  melakukan  pencerahan dan peningkatan kapasitas kepada aparatur pemerintah  desa  dalam  hal  peningkatan pemahaman  atas  kebijakan  pengelolaan dana  desa.  Oleh  karena  itu  kami  kemas kegiatan  ini  dalam  bentuk  pengabdian kepada masyarakat dengan tema “Sosialisasi  Kebijakan  Pengelolaan  Dana Desa  TA  2018  di  Gampong  Suak  Raya Kecamatan  Johan  Pahlawan  Kabupaten Aceh Barat”.

## Permasalahan Mitra
Dari  hasil  pengamatan  yang  kami lakukan diketahui bahwa selama ini tingkat pemahaman  aparatur  pemerintah  desa  atas kebijakan  pengelolaan  dana  desa  masih rendah. Hal tersebut dikarenakan peraturan terkait  dana  desa  ini  cukup  beragam  dan terus  berubah  sepanjang  waktu.  Ditambah lagi  dengan  tingkat  pendidikan  aparatur pemerintah  desa  yang  masih  rendah, menjadi kendala tersendiri mereka.

## Solusi yang Ditawarkan
Melalui  kegiatan  pengabdian  kepada masyarakat  ini,  kami  menawarkan  solusi kepada mitra sebagai berikut:
 Melakukan sosialisasi kebijakan pengelolaan  dana  Desa  tahun  2018  di Gampong Suak Raya Kecamatan Johan Pahlawan  Kabupaten  Aceh  Barat Provinsi Aceh.
Dengan  demikian  diharapkan  aparatur pemerintah  desa  dalam  pengelolaan  dana desa tidak akan menyimpang dari peraturan yang telah ditetapkan pemerintah, sehingga dapat  terhindar  dari  masalah  hukum dikemudian hari.

## METODE PELAKSANAAN
Direncanakan sasaran program pengabdian  kepada  masyarakat  ini  adalah sebanyak 10 sampai dengan 20 orang unsur pemerintahan  desa  termasuk  tokoh  atau mayarakat desa setempat, yaitu di Gampong Suak  Raya  Kecamatan  Johan  Pahlawan Kabupaten Aceh Barat.
Metode pelaksanaan kegiatan
pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan  dengan  memberikan  sosialisasi terkait dengan beragam kebijakan pengelolaan dana desa tahun 2018.
Kegiatan seperti ini dirasakan sangat perlu bagi  aparatur  pemerintahan  desa  dan  juga untuk  meningkatkan  pemahaman  dan keterampilan  aparatur  pemerintah  desa dalam  pengelolaan  dana  desa  yang akuntabel.  Adapun  bahan  pembelajaran yang akan diberikan sebagaimana disajikan dalam tabel berikut
Tabel 2.
Bahan pembelajaran sosialisasi kebijakan pengelolaan dana desa Di Gampong Suak Raya Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat
Uraian Luaran Materi Sosialisasi  kebijakan  pengelolaan  dana  desa TA 2018 Referensi: - Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017  tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018. 1. Terjadi peningkatan pemahaman aparatur pemerintah desa atas beragam kebijakan pengelolaan dana desa. 2. Pelaksanaan dana desa tidak menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan pemerintah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa.
- Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 Tahun
2013 tentang Pedoman Tata Cara
Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
- Peraturan Kepala LKPP Nomor 22 Tahun
2015 tentang Perubahan atas Peraturan
Kepala LKPP Nomor 13
- Tahun 2013. tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
- Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 11 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Umum
Bagi Gampong Dalam Kabupaten Aceh
Barat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kegiatan “Sosialisasi  Kebijakan
Pengelolaan  Dana  Desa  Tahun  2018  di Gampong  Suak  Raya  Kecamatan  Johan Pahlawan  Kabupaten  Aceh  Barat  Provinsi Aceh” telah dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal  05  Mei  2018  yang  bertempat  di kantor keuchik gampong setempat. Sasaran
program adalah aparatur pemerintah Gampong  Suak  Raya,  Tuha  Peut,  tokoh masyarakat  dan  tokoh  pemuda  gampong tersebut.
Namun demikian, secara keseluruhan kegiatan  ini  memakan  waktu  selama  21 (dua  puluh  satu)  hari  dengan  penjelasan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 3. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan No. Kegiatan Tanggal (April - Mei 2018) April 26 April s/d 4 Mei Mei 18 s/d 25 5 7 8
1. Perencanaan
2. Komunikasi dan koordinasi dengan mitra
3. Pelaksanaan program
4. Administrasi dan dokumentasi
5. Finalisasi laporan
Adapun  bahan  pembelajaran  yang  diberikan  pada  saat  pelaksanaan  pelatihan sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini
.

## Tabel 4.
Bahan Pembelajaran pada Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa TA 2018 di Gampong Suak Raya Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh
Pukul (WIB) Materi Keterangan 08.30 – 09.00 Registrasi Peserta Tim Pengabdian 09.00 – 09.20 Pembukaan Moderator 09.20 – 10.30 Kebijakan Umum Pengelolaan Dana Desa Narasumber 10.30 – 11.00 ISTIRAHAT 11.00 – 12.30 Aspek Perpajakan Dana Desa Narasumber 12.30 – 14.00 ISTIRAHAT DAN SHALAT ZUHUR 14.00 – 14.30 Lanjutan Aspek Perpajakan Dana Desa Narasumber 14.30 – 16.00 Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa di Desa Narasumber 16.00 – 16.30 SHALAT ASHAR 16.30 – 17.30 Diskusi dan Tanya Jawab Narasumber 17.30 – 17.50 Penutupan Moderator
Dapat  diinformasikan  bahwa  pada pelaksanaan  kegiatan  ini  kami  melibatkan sebanyak  6  (enam)  orang  mahasiswa, dengan  tujuan  supaya  mereka  dapat memperoleh  pengalaman  langsung  di
lapangan,  menambah  pengetahuan  dan membangun networking yang  baik  dengan masyarakat.    Daftar  mahasiswa  yang terlibat  dalam  kegiatan  ini  dapat  dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 5.
Nama-Nama Mahasiswa yang Dilibatkan dalam Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa TA 2018 di Gampong Suak Raya
Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh No. Nama Mahasiswa Program Studi 1. Agusuwantri S1 Ekonomi Pembangunan 2. M. Amar Akbar S1 Ekonomi Pembangunan 3. Rini Oktarina S1 Ekonomi Pembangunan 4. Aad Gunawan S1 Manajemen 5. Taufiq Qurrahman S1 Manajemen 6. Faisal S1 Manajemen
Berdasarkan  daftar  hadir,  diperoleh  informasi  jumlah  peserta  yang  hadir  pada  hari pelaksanaan kegiatan, Sabtu (05/05/18) adalah sebanyak 20 (dua puluh) orang, seperti disajikan dalam tabel di bawah ini.
Tabel 6.
Nama-Nama Peserta yang Hadir Mengikuti Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa TA 2018 di Gampong Suak Raya Kecamatan Johan Pahlawan
Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh No. Nama Jabatan 1. Zainuddin Keuchik 2. Jufri Sekretaris Desa 3. Bustamam Ulee Jurong Kubah Pahlawan 4. Zul Akman Ulee Jurong TM Arief 5. Said Suhermansyah Kepala Urusan Pembangunan 6. Marlinda Kepala Urusan Pemerintahan 7. Yul Asdar Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat 8. Eka Juliati Bendahara Desa 9. TA Hamid Unsur Tuha Peut 10. Muzakir Unsur Tuha Peut 11. Jamuri Ismail Unsur Tuha Peut 12. Cut Marwati Ketua PKK 13. Samsidar Tokoh Wanita 14. Rita Mairisa Staf Administrasi Desa 15. Irma Suryani Kader Posyandu 16. Nora Afrilita Masyarakat 17. Ferdiansyah Operator Kantor Desa 18. Safrida Masyarakat 19. Mawardi Masyarakat 20. Zafhuri Masyarakat
Di akhir acara kami memintakan beberapa testimoni dari peserta pelatihan dan mahasiswa yang dilibatkan seperti disajikan dalam tabel di bawah ini. Hal ini diperlukan sebagai umpan balik  atas  pelaksanaan  kegiatan  dan  untuk  melihat  dari  sudut  pandang  masyarakat  seberapa pentingnya pelaksanaan kegiatan ini.

## Tabel 7.
Beberapa Testimoni Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa TA 2018 di Gampong Suak Raya Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh
No. Nama Testimoni 1. Zainuddin (Keuchik Gampong Suak Raya) Pelaksanaan kegiatan ini sangat memuaskan dan dapat menambah pemahaman peserta dalam hal pengelolaan dana desa. 2. Jufri (Sekretaris Gampong Suak Raya) Penjelasan narasumber terhadap kebijakan pengelolaan dana desa sangat jelas. Kegiatan serupa yang pernah kami ikuti di Pemkab. Aceh Barat tidak sejelas seperti hari ini. Kami berharap, hendaknya narasumber dapat memprogramkan lagi kegiatannya di gampong kami. Kegiatan kali ini benar-benar dapat menambah pengetahuan bagi kami. 3. Said Hermansyah (Kepala Urusan Pembangunan) Pelaksanaan kegiatan ini sangat memuaskan peserta hari ini. Kami mohon pada masa yang akan datang narasumber dapat memprogramkan kegiatan di tempat kami dengan tema tata cara penyusunan dokumen – dokumen gampong dan tentang pelaporan keuangan gampong. 4. Eka Juliati (Bendahara Gampong) Kami sangat mendukung pelaksanaan kegiatan ini, sehingga ke depan kami dapat mengelola lagi dana gampong dengan lebih terarah lagi. 5. Rini Oktarina (Mahasiswa Prodi S1 Ekonomi Pembangunan) Kegiatan ini sangat menarik dan sangat berguna bagi aparatur pemerintah gampong dalam meningkatkan pemahaman dalam pengelolaan dana desa. Bagi kami mahasiswa kgiatan ini dapat menambah pengalaman sekaligus dapat membangun networking yang baik dengan masyarakat gampong.
Adapun  luaran  yang  dicapai  atas pelaksanaan  kegiatan  sosialisasi  kebijakan pengelolaan  dana  desa  tahun  2018  di Gampong Suak Raya ini adalah:
a. Telah  meningkatkan  pengetahuan  dan pemahaman masyarakat Gampong Suak Raya  atas  kebijakan  pengelolaan  dana desa (soft skill) .
b. Telah meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada aparatur pemerintah Gampong Suak Raya dalam pengelolaan dana desa.
Gambar 1. Tim Pengabdian berfoto bersama dengan aparatur Pemerintah Gampong Suak Raya.
Gambar  2. Tim  Pengabdian  berfoto bersama  dengan  Keuchik  Gampong  Suak Raya, Zainuddin.
Gambar 3. Keuchik Gampong Suak Raya,
Zainuddin sedang memberikan kata sambutan pada saat pembukaan acara.
Gambar 4. Narasumber, Zainal Putra, SE, MM sedang memberikan pelatihan.
Gambar 5. Narasumber, Zainal Putra, SE,
MM sedang memberikan pelatihan.
Gambar 6. Narasumber, Zainal Putra, SE,
MM sedang memberikan pelatihan.
Gambar  7. Sekretaris  Gampong  Suak Raya, Jufri, SE sedang melakukan diskusi / tanya  jawab  dengan  narasumber,  Zainal Putra, SE, MM.
Gambar 8. Keuchik Gampong Suak Raya,
Zainuddin  melakukan  salam  komando dengan  dengan  narasumber,  Zainal  Putra, SE, MM.

## KESIMPULAN
Alhamdulillah, berkat dukungan semua pihak kegiatan sosialisasi kebijakan pengelolaan  dana  desa  TA  2018  di Gampong  Suak  Raya  berjalan  dengan lancar  tanpa  halangan  apapun.  Semua peserta  antusias  mengikuti  acara  hingga selesai dan merasakan manfaat kegiatan ini dalam  rangka  pengelolaan  dana  desa  yang lebih terarah pada masa yang akan datang.
Patut  dimaklumi  bahwa  kegiatan semacam  ini  adalah  salah  satu  langkah nyata / kontribusi langsung pihak  Fakultas
Ekonomi  UTU  kepada  masyarakat.  Kita perlu  membuktikan  kepada  masyarakat bahwa  kampus  UTU  bukanlah  menara gading yang  berdiri megah sendiri, ekslusif dan hanya berkutat dengan pengajaran dan penelitian  yang  tidak  berdampak  kepada masyarakat. Melalui kegiatan ini, sekarang sudah  terjawab  bahwa  UTU,  khususnya sivitas  akademik  Fakultas  Ekonomi  telah hadir  ditengah-tengah  masyarakat  dalam rangka  membagi  pengetahuan  terkait pengelolaan dana desa.

## SARAN
Kegiatan serupa dapat dilaksanakan kembali  dengan  sasaran  gampong  yang berbeda peserta yang lebih banyak/luas, dan dengan topik yang sama, mengingat banyak aparatur  pemerintah  gampong,  unsur  Tuha Peut dan tokoh masyarakat belum memahami  dengan  baik  terkait  kebijakan pengeloaan dana desa yang sangat beragam ini.
Namun  dari  pihak  manajemen Universitas  Teuku  Umar  hendaknya  dapat mengalokasikan  dan  menyalurkan  dana pengabdian kepada tim kami ke depannya, sehingga  kendala  pendanaan  yang  kami hadapi dapat teratasi.

## REFERENSI
Peraturan  Presiden  Nomor  36  Tahun  2015
tentang Perubahan atas Undang
Undang Nomor  27 Tahun 2014 tentang APBN Tahun Anggaran 2015
Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun 2014  tentang  Peraturan  Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan Daerah  Tertinggal  dan  Transmigrasi Nomor  19  Tahun  2017    tentang Penetapan  Prioritas  Penggunaan  Dana Desa Tahun 2018
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor
113  Tahun  2014  tentang  Pengelolaan Keuangan Desa
Peraturan  Kepala  LKPP  Nomor  13  Tahun 2013  tentang  Pedoman  Tata  Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
Peraturan  Kepala  LKPP  Nomor  22  Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan
Kepala  LKPP  Nomor  13  Tahun  2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
Peraturan  Bupati  Aceh  Barat  Nomor  45 Tahun 2015 tentang Penetapan Besaran Dana Desa TA 2016
Peraturan  Bupati  Aceh  Barat  Nomor  88 Tahun 2016 tentang Penetapan Besaran Dana Desa 2017
Peraturan  Bupati  Aceh  Barat  Nomor  87 Tahun 2016 tentang Penetapan Besaran
Alokasi Dana Desa TA 2017 Peraturan  Bupati  Aceh  Barat  Nomor  11 Tahun  2017  tentang  Standar  Biaya Umum Bagi Gampong Dalam Kabupaten Aceh Barat
Peraturan  Bupati  Aceh  Barat  Nomor  89 Tahun 2017 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa 2018
Peraturan  Bupati  Aceh  Barat  Nomor  90 Tahun  2017  tentang  Penetapan  Besaran Dana Desa 2018