## Al-Risalah
Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum

## Penanggung Jawab
Muhammad Hasbi Umar

## Penyunting Ahli
A. Husein Ritonga (IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi)
M. Amin Suma (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) Mohd Roslan bin Mohd Nor (University of Malaya, Malaysia) Jhoni Najwan (Universitas Jambi) Bahrul Ulum (IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi) Subhan (IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi) Erdianto Effendi (Universitas Riau)

## Penyunting Pelaksana
Sayuti (Ketua) Zulqarnain (Anggota) M. Zaki (Anggota)
Editor Bahasa Inggris : Agus Salim Editor Bahasa Arab : Hermanto Harun
Tata Usaha
Choiriyah Siti Asnaniyah
M. Fathurrahman
Alamat Redaksi :
Fakultas Syariah IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Jl. Jambi-Muarabulian KM. 16 Simp. Sungaiduren, Muarojambi-Jambi
Telp/Fax. (0741) 582021, e-mail: jurnal.alrisalah@gmail.com
Al-Risalah adalah jurnal ilmu syariah dan hukum (JISH) yang terbit dua kali setahun. Diterbitkan oleh Fakultas Syariah IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi sejak 2001. Kehad- iran JISH ini diharapkan sebagai ruang pemikiran kritis dan terbuka bagi semua kalangan (akademisi, intelektual, aktivis, dan mahasiswa) yang konsen terhadap perkembangan ilmu syariah dan ilmu hukum.

## Volume 12, No. 2, Desember 2012                                           ISSN: 1412-436X
Vol. 12, No. 2, Desember 2012 Al-Risalah JISH
ii

## DAFTAR ISI

## Iiz Izmuddin
Hukum Islam, Pluralisme, dan Realitas Sosial 213

## Bahrul Ma’ani
Urgensi Maslahah dalam Upaya Tajdid Hukum  Islam di Indonesia 229 M. Lohot Hasibuan Perbankan dalam Dimensi Konvensional dan Syariah 242

## Bagio Kadaryanto
Konsep Rechtsstaat dalam Negara Hukum Indonesia (Kajian terhadap Pendapat M.T. Azhari)  266

## M. Hasbi Umar
Hukum Menjual Hak Suara pada Pemilukada dalam Perspektif Fiqh Siyasi Sunni 288

## Sayuti
Tolok Ukur dan Upaya Hukum terhadap Pembatalan Peraturan Daerah  314

## Shamsiah Mohamad
Penetapan Hukum dalam Hukum Islam (Analisis Metodologi Pengambilan Hu- kum dalam Fatwa DSN-MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003)  337

## Mohd Quzaid al Fitry B. Termiji
Studi Komparatif tentang Kedudukan Hakim Wanita di Mahkamah Syariah dan Mahkamah Sipil Malaysia 363

## Ramlah
Implikasi Pengaruh Politik Hukum Kolonial Belanda terhadap Badan Peradilan Agama di Indonesia  383

## Hadenan bin Towpek
Konsep Mudarabah Menurut Syeikh Daud al-Fatani
403
213

## HUKUM ISLAM, PLURALISME, DAN REALITAS SOSIAL

## Iiz Izmuddin
Dosen Hukum Islam STAIN Sjekh M Djamil Djambek Bukittinggi Jl. Gaeregeh Koto Selayan Bukittinggi, 25153, Sumatera Barat
Abstract: The objective of this paper is to look at the journey of Islamic law in the present century. Based on a qualitative approach, this paper fi nds that in practice most muslims want to practice Islamic law as practiced by the Prophet, although times changed for centuries sincet he Prophet. However, some other groups want to modernize and even the more extreme to secularize such practice because, in their opinion, it makes Islam retarded. Other groups only focus on the practice of worship, while others are less noticed. However, the problem is how to implement Islamic law in the modern life and amid the plurality of Islamic legal thought? The solution of this problem is that we must be able to understand Islam, Iman and Ihsan in the practice of life in accordance with the times.
Keywords: Islamic law, plurality, modern life.
Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat perjalanan hukum Is- lam di zaman sekarang. Berdasarkan pendekatan kualitatif, makalah ini menemu- kan bahwa dalam prakteknya sebagian besar Muslim ingin menerapkan hukum Islam seperti yang dilakukan oleh Nabi, meskipun sudah banyak berubah selama berabad-abad sejak Nabi. Namun, beberapa kelompok lain ingin memodernisasi dan bahkan lebih ekstrim untuk sekularisasi praktik seperti itu, karena, menurut mereka, hal itu membuat Islam terbelakang. Kelompok-kelompok lain hanya fokus pada praktek ibadah, sementara yang lain kurang diperhatikan. Namun, masalah- nya adalah bagaimana menerapkan hukum Islam dalam kehidupan modern dan di tengah pluralitas pemikiran hukum Islam? Solusi dari problem ini adalah kita harus dapat memahami Islam, Iman dan Ihsan dalam praktek kehidupan sesuai dengan perkembangan zaman.
Kata Kunci: hukum Islam, pluralitas, kehidupan modern.
Vol. 12, No. 2, Desember 2012 Al-Risalah JISH

## Pendahuluan
Hukum Islam atau syari`at/ fi kih 1 memliliki beberapa fungsi. Fungsi Hukum Islam di antaranya untuk menciptakan kehidupan yang baik dan teratur bagi manusia dalam kehidupan individu maupun kemaasyarakatan. Hukum- hukum merupakan jaminan dari Allah dan Rasul-Nya terhadap manu- sia di muka bumi. Barang siapa yang berpedoman kepadanya dan berjalan diatas rel hukum agama, maka  ia akan diberikan kehidupan yang baik. Pada prinsipnya fungsi utama hukum  Islam adalah untuk menciptakan kemasla- hatan manusia di  dunia dan akhirat, atau dengan kata lain untuk mencipta- kan kesejahteraan umat manusia, karena hukum Islam beorientasi pada kea- dilan dan kesetaraan manusia.
Fungsi-fungsi tersebut telah mengalami perubahan dari abad ke abad. Bahkan dalam satu kurun waktu tertentu, syari`at bisa memainkan berbagai macam peranan bagi komunitas umat Islam yang berbeda-beda. Di sepanjang abad pertengahan, syari`at bukan hanya berfungsi menjelaskan ketentuan- ketentuan dalam ibadah ritual, namun juga undang-undang hukum pidana, hukum dagang, dan menjadi semacam hukum internasional di antara negara- negara Islam. 2 Yuridiksi hukum perdata Islam seringkali mendapat tantan-
1 Kata Syari`’at (Asy-Syari’ah) secara etimologis berarti sumber/aliran air yang digunakan untuk minum. Dalam perkembangannya, kata Syari’`at digunakan orang Arab untuk mengacu kepada jalan (agama) yang lurus (ath-Thariqah al- mustaqimah) , karena kedua makna tersebut mempunyai keterkaitan makna. Sumber /aliran air  merupakan kebuthuan pokok manusia untuk memelihara keselamatan jiwa dan tubuh mereka, sedangkan ath-Tariqah al-Mustaqimah merupakan kebutuhan pokok yang akan menyelamatkan dan memebawa ke- baikan bagi umat manusia. Dari akar kata ini, syari`at diartikan sebagai agama yang lurus yang diturunkan Allah Swt bagi umat manusia. Berdasarkan defi- nisi syari`at tersebut, ulama fikih dan ushul fikih menyatakan bahwa syari`at merupakan sumber dari fikih. Alasannya, fikih merupakan pemamahan yang mendalam terhadap an-nusus al-muqaddasah dan merupakan upaya mujtahid dalam menangkap makna serta illat yang dikandung oleh an-nusus al-muqadd- asah tersebut. Dengan demikian fikih merupakan hasil ijtihad ulama terhadap ayat al-Qur`an atau sunah Nabi Muhammad Saw. Esklopedi Hukum Islam, (Ja- karta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), hlm. 334.
2  Merujuk pada buku Muhammad Qutb Islam The Misunderstood Religion Islam, Agama yang disalahpahami, tampak jelas bahwa hukum Islam juga menjadi “hukum yang disalahpahami”. Ada beberapa isu yang kerap menjadi sasaran
215
gan dari hukum yang lain; yakni hukum yang ditetapkan oleh para khalifah/ pimpinan negara, amir, dan sultan. Selain para qadi (hakim) yang menetapkan dan menjalankan hukum sesuai dengan syari`at, para khalifah juga memiliki ah- li-ahli hukum yang mengurusi hal-hal yang di luar syari`at, yang banyak men- jatuhkan hukuman dan menetapkan berbagai macam pajak. 3 Namun demikian, hukum Islam masih tetap memegang peranan utama. Jika penguasa menetap- kan hukum yang menyimpang dari syari`at, maka mereka akan menghadapi tantangan dari para ulama. Ketupangtindihan seperti ini juga terjadi pada hu- kum Islam dengan hukum-hukum yang lain. Misalnya, biasanya hukum Islam bisa memaklumi berlakunya kebiasaan atau hukum adat dalam masyarakat. Hal inilah yang sering menjadi bahan perdebatan di kalangan ulama, lalu  apakah kebiasaan (adat) yang berbagai macam bentuk —sebagai realitas sosial—yang berlaku dalam masyarakat itu bisa dicari rujukannya dengan apa yang pernah berlaku di zaman Rasulullah Saw?

## Pluralisme Pemikiran di Dunia Hukum Islam
Dengan berkurangnya kekuasaan para khalifah dan mulai masuknya kekuatan kolonial ke wilayah-wilayah Islam yang membawa doktrin-doktrin yang mem- benci Islam itu sendiri, juga mulai berdirinya negara-negara Islam gaya baru, pemberlakuan syari`at mulai dipersulit. Sebagai akibatnya, umat Islam bereaksi dengan berbagai cara. Sebagaian di antara mereka ada yang disebut kalangan modernis. Salah satunya adalah seorang teolog Mesir yang bernama Muham-
keslahpahaman orang terhadap hukum Islam, seperti masalah poligami, masalah pembagian warisan, masalah jihad, masalah  bunga bank, masalah jizyah `pajak bagi kafir zimmi, masalah perbudakan, dan sebagainya. Selain itu, kesalahap- ahaman dan serangan terhadap hukum pidana Islam disuarakan lebih gencar lagi. Andaikata masyarakat mengetahui keunggulan hukum ini, sangat besar ke- mungkinannya justru merekalah yang akan meneriakkan pemberlakuan humum pidana Islam. Bukti-bukti empiris menunjukkan bahwa pelaksanaan hukum pi- dana Islam di negara Arab Saudi mampu menekan angka kejahatan sampai pada titik yang sangat rendah. Freda Adler, seorang Profesor dari Negeri Paman Sam, memasukkan negeri ini sebagai salah satu dari sepuluh negara dengan predikat “negara-negara terkecil angka kejahatannya” dibanding negara-negara lain di dunia. Freda Adler, Mueller dan William S. Laufer, Criminology , (New York: Mc Graw Hill, 1991), hlm. 170-171.
3 Annemarie Schimmel, Dechipering The Sign of God , (Al-Bany: SUNY Press, 1994), hlm. 207-208.
Vol. 12, No. 2, Desember 2012 Al-Risalah JISH 216
mad Aduh (w.1905) yang gurunya bernama Muhammad Ibn Abd al Wahhab (1703-1787) yang dikenal dengan gerakan wahabi. 4 Ia menyatakan bahwa hu- kum Islam perlu ditafsirkan ulang dan direvisi untuk disesuaikan dengan kebu- tuhan kehidupan modern. Kalangan lain memilih untuk menerapkan hukum Is- lam secara tradsisional namun dalam kontek kehidupan negara modern seperti Ibnu Taiymiyah (w.728/1328). Ia menyatakan bahwa negara dan agama tidak dapat dipisahkan, sebaliknya perpecahan dan kekacauan karena ulah manusia. Ibnu Taiymiyah menawarkan kepada para pendukung Syari`ah modern satu model untuk menantang kekauan mazhab fi kih yang mapan. Suatu kombinasi antara komitmen terhadap penerapan syari’`ah secara kaku dengan pandangan dasar negara Islam yang secara terminologis tidak berbeda dengan kontrak so- sialnya teori politik modern. Penekanannya pada kewajiban imam untuk men- taati hukum dan berkonsultasi dengan warga negaranya, bisa jadi dalam istilah modern dikenal sebagai komitmen pada aturan hukum (rule of law ) dan pemer- intahan demokratis. 5 Namun demikian baik kalangan konservatif maupun re- formis sepakat untuk menolak penggantian hukum Islam dengan kolonial dan sekuler. Mereka semua yakin bahwa hukum Islam, baik yang sudah dipoles dengan pembaharuan atau yang masih dipertahankan pola tradisionalnya, bisa dan harus diterapkan dalam kehidupan masyarakat Islam modern. Keyakinan inilah yang menjadi satu-satunya aspek pemersatu gerakan-gerakan Islam yang berkembang pada priode akhir kolonialisme, misalnya yang dipimpin oleh Ja- mal al-Din al-Afgani (w 1896), Maulana Maududi (w 1979), Hasan al-Bana, dan Sayyid Qutb. Keinginan untuk menerapkan syari`at Islam ini cukup berhasil mempersatukan umat Islam, sampai-sampai gerakan kebangkitan (revivalisme)
4  Wahabi diambil dari nama guru Muhamad Abduh yaitu Muhammad Ibn ‘Abd al-Wahhab, seorang pemimpin gerakan reformis di Arabia. Gerakan ini tidak dilatarbelakangi politik melainkan gerakan murni keagamaan yang berkecim- pung dengan persoalan-persoalan internal umat Islam. Muncul sebagai reaksi terhadap paham tauhid masyarakat Islam yang telah dipengaruhi ajaran tarikat yang sebagian eksesnya sangat menghargai para imam tarekat sebagai wali dan memulyakan makan mereka dan tradisi keagamaan yang diaggap menyimpang dari Ajaran Islam. Gerakan ini juga dikenal degan gerakan puritanisme atau ger- akan pemurnian akidah.
5  Seperti di catat Schact,”baik Ibnu Taiymiyah maupun pengikutnya tidak melaku- kan elaborasi suatu sistem hukum positif alternatif”. Baca Josep Schact, “Islamic Law in Contemporary States”, American Journal Of Comparatif Law , (1959), hlm.
147.
217
yang mereka dengungkan itu, secara sinis disebut gerakan fundamentalisme oleh kalangan Barat. 6
Kalangan yang tidak sepakat dengan gerakan kebangkitan ini berpendapat bahwa selain dalam hal ibadah ritual, Hukum Islam sudah ketinggalan zaman ( out of date ). Hukum Islam bahkan dianggap sebagai sesuatu yang berada di tem- pat yang salah, yang habis masalah berlakunya, yang menjadi penghalang bagi kemajuan dan pembangunan. Pandangan itu diterapkan dengan menggebu-ge- bu dalam pemerintahan Kemal at-Tatruk di Turki (1923-1938). Keyakinan agama Kemal at-Tatruk masih belum jelas, yang pasti kampanyenya untuk sekularisme (yang disebut layiklik atau laiklik, penyimpangan dari istilah laicisme) di Turki tidak dianggap sebagai serangan terhadap Islam, yang menurutnya merupak- an agama paling rasional, alamiyah, dan oleh karena itu fi nal. Dia memandang bahwa kemunduran dunia Muslim sehingga mengalami penindasan disebab- kan oleh kesalahan kaum muslim sendiri yang didominasi oleh pemikiran ke- liru mereka. Filsafat idealisnya memandang hal ini akibat kaum muslim selama berabad-abad meninggalkan rasionalisme menuju sikap sepenuhnya menerima sehingga membuat menyerah dan tak berdaya. Menurutnya, beban ortodoksi kaku yang menjauhkan Islam dari keyakinan berdasarkan rasio ke keyakinan buta haruslah disingkirkan dari masyarakat, bukan saja supaya kaum muslim bisa maju, melainkan supaya Islam itu sendiri bisa dibersihkan dari berbagai unsur tambahan irasional dan kaku. 7
Namun demikian, tentu saja hal ini memperoleh tantangan keras dari mer- eka yang mengaku sebagai pembela Islam. Kalangan yang menentang revival- isme ini lebih menitikberatkan Islam pada dimensi pribadi dan ruhani (esoteris). Mereka berpandangan bahwa satu-satunya cara penerapan syari`at Islam secara
6  Istilah fundamentalisme pertama kali muncul di dunia Barat yakni di Kristen Amerika yaitu kristen ortodok yang menafsirkan teks-teks suci secara harfiah, mereka  menentang paham evolusi darwin (darwinisme biologi) dan mereka sampai sekarang pun merazia buku-buku yang berpaham atau mendukung pa- ham evolusi darwin dan ciri khas paham mereka jug adalah menentang program keluarga berencana oleh karena ketika George W. Bush. Ketika berkuasa dana bantuan KB dihentikan karena di termasuk partai Republik yang beraliran paham Kristen Ortodok. Kedua paham tersebut hampir sama dengan paham-paham di dunia Islam pada umumnya, tetapi bedanya di dunia Islam isu tentang evolusi darwin dan tentang Keluarga Berencana ditanggapi secara permisif.
7  Jhon L. Esposito, Ensiklopedi Oxford: Dunia Islam Modern , Terj. Eva Y.N (dkk), jilid I, (Bandung:  Mizan, 2002), hlm. 218.
Vol. 12, No. 2, Desember 2012 Al-Risalah JISH 218
tepat dalam masyarakat modern adalah menjadikannya sebagai penjabaran atas ibadah ritual. Mereka juga berpendapat bahwa hukum internasional harus disahkan di Persatuan Bangsa-Bangsa, hukum harus tunduk pada kebutuhan ekonomi internasional; dan hukum pidana ditetapkan untuk mencerminkan kepekaan moral kelompok-kelompok yang tercerahkan seperti Amnesti Intena- sional. Para pencetus deklarasi hak asasi manusia, atau bahkan Uni Pembebasan Warga Sipil Amerika. Hukum keluarga, misalnya, merupakan cabang dari hu- kum yang dipersiapkan oleh pihak kolonialis untuk berhadapan dengan yuris- prudensi kalangan tradisional muslim ( fi qih). Sudah tentu bahwa umat Islam yang menentang gerakan revivalisme tetap akan menjalankan hukum keluarga sesuai dengan syari`ah.
Apapun pendapat orang tentang isu–isu tersebut di atas, jelas bahwa permasalahan itu adalah yang paling kontroversial dalam komunitas muslim dewasa ini. Dari kontrovesi ini munculah fungsi baru dari syari`ah, yang me- lebihi fungsi-fungsinya di masa sebelumnya. Artinya konsep yang mendasari seseorang disebut sebagai muslim dan syarat yang harus dipenuhi untuk men- jadi muslim akan dihubungkan dengan pemahamannya dan sikapnya terhadap hukum Islam. Dalam Islam, kedudukan manusia dan tanggung jawabnya pada Tuhan dan manusia yang lain lebih banyak diatur dalam syari`at dari pada te- ologi.
Selanjutnya, ada dua pertanyaan penting yang terus menjadi bahan perde- batan, yakni berkenaan dengan cakupan dan isi hukum Islam tersebut. Masalah yang berhubungan dengan cakupan adalah bidang mana saja yang menjadi yu- ridiksi hukum Islam. Apakah kaitan dengan kepatuhan seseorang dalam men- jalankan ibadah ritual, ataukah hukum yang mengatur soal pertanahan, urusan pemerintah, hubungan internasioanal, atau sistem Islam  hukum pidana? Sedan- gkan yang berhubungan dengan materi berkenaan dengan apa yang sebenarnya digariskan oleh hukum Islam. Apakah yang dimaksud dengan syari`at itu ada- lah yang disusun oleh para hakim di masa pertengahan  atau penafsiran terh- adap hukum Islam yang dilakukan oleh para reformis kontemporer? Dimana antara keduanya dianggap sebagai yang paling sesuai dengan perintah Allah?
Masalah cakupan dan isi ini seringkali dicampuradukan, karena hasil penaf- siran yang dilakukan oleh para reformis kadang-kadang hanya sedikit berbeda dengan sekuler. Ketika mereka menganjurkan perlunya penerapan hukum Is- lam, maka pandangan mereka lebih mendekati hukum sipil Eropa dibanding- kan dengan apa yang telah disusun oleh para fuqaha. Jika seperti pandangan
seseorang terhadap hukum Islam, maka perbedaan antara penerapan hukum Islam yang diperbaharui dan penggantian hukum Islam dengan hukum sipil Eropa tadi hanya sebatas teori.
Tentu saja tidak semua reformasi dalam memahami hukum Islam bisa di- anggap sebagai usaha terselubung yang dilakukan untuk menggantikan hukum Islam dengan hukum Eropa. Banyak kritik dilontarkan terhadap penafsiran hu- kum Islam di masa lalu, bahkan dari kalangan ulama tradisional yang terkemu- ka. Syahid Baqir Shadr ra. Misalnya, menyarankan beberapa inovasi terhadap pemahaman dalam prinsip-prinsip Yurispundensi Islam (ushul fi qh). 8 Saran itu sangat berpengaruh di kalangan ahli hukum Syi`ah, namun beliau sama sekali tidak mau kompromi dengan semua yang berbau Eropa. Imam Khomeini juga memperkenalkan beberapa pembaharuan dalam pemahaman terhadap hukum Islam, yang paling terkenal adalah yang berkaitan dengan pemerintahan Is- lam. 9
8  Di kalangan Syi`ah sendiri ada dua mazhab pemikir yurispundensi Islam (ushul fiqh), yaitu mazhab akhbariyyun dan mazhab ushuliyyun . Mazhab akbariyyun ada- lah mazhab yang mengatakan bahwa akhbar (ucapan para imam maksum ter- masuk Nabi saw.) sebagai sumber terpenting hukum yang tunggal yang harus lebih didahulukan dari pada makna lahiriyyah al-Qur`an dan hadis Nabi; posisi ni disandarkan pada kepercayaan Syi`ah bahwa imam adalah penafsir al-Qur`an dan hadis Nabi. Sedangkan mazhab Ushuliyyun berpendapat salah mazhab hu- kum yang bersandar pada serangkaian proses rasional. Pembagian ini dalam kontek di mazhab Sunni dikenal dengan mazhab ahlul hadis untuk mazhab akh- bariyyah, dan mazhab ahl ar-Ra`yu untuk  mazhab ushuliyyah.
9  Masalah yang paling mendasar yang diajukan Khumaini dalam kaitannya den- gan pemerintahan Islam ialah konsepnya tentang pemerintahan fuqaha atau wilayat al-faqih. Khumaini beranggapan bahwa pemerintahan Islam belum da- pat dibilang sempurna jika tidak dikendalikan langsung oleh kaum fuqaha. Oleh karena itu Khumaini menegaskan bahwa wajib bagi fuqaha, baik secata individ- ual maupn bersama-sama berusaha mendirikan  pemerintahan fuqaha. Khumani menegaskan: “Dengan demikian, maka urusan pemerintahan dikembalikan ke- pada faqih yang adil. Dialah yang pantas untuk memipin kaum muslimin. Sebab seorang penguasa harus berjuang untuk mendirikan pemerintahan dan penegak- kan Negara Islam adalah wajib kifayah atas fuqaha yang adil. Jika ada seorang diantara mereka yang sukses mendirikan Pemerintahan Islam tersebut tidak da- pat dilakukan kecuali dengan bersama-sama, maka secara bersama-sama mereka harus berusaha untuk itu”. Bahkan Khumaini menegaskan bahwa jika seorang faqih memiliki kemampuan untuk menegakkan pemerintahan islam, maka wa- jib ain untuk melakukan hal tersebut. Al-Khumaini, Kitab al-Bai` ,  jilid II, (Qum:
Vol. 12, No. 2, Desember 2012 Al-Risalah JISH
Kategorisasi pemikir Islam ke dalam kelompok fundamentalis, moderin- is, atau kadang-kadang tradisionalis, bisa jadi menyesatkan. Pendekatan yang lebih simpatik terhadap klasi fi kasi tersebut bisa dihubungkan dengan cakupan hukum Islam yang dianjurkan dan jenis reformasi yang disuarakan. Di Iran mis- alnya ada suatu organisasi yang mengajarkan kepatuhan yang ketat terhadap ketentuan hukum-hukum ritual tradisional. Selain itu, mereka memutuskan untuk tidak turut serta dalam urusan politik sampai munculnya Imam kedua belas, sang pemabawa keadilan di dunia. Kelompok ini menerapkan hukum Is- lam dalam cakupan yang begitu terbatas yakni hanya dalam aspek ritual saja. Tetapi di lain pihak ada beberapa ilmuan muslim kontemporer berpandangan sama. Mereka menganjurkan penerapan gaya liberal Barat dalam urusan politik di satu sisi, dan kepatuhan terhadap praktik ritual tradisional di sisi yang lain, Bagi yang akan membuat perbandingan dengan pemberontakan kaum protestan dalam kontek Islam, pasti akan menganjurkan gerakan intelektual seperti itu sebagai pembuka jalan. Muslim yang berpandangan seperti itu bisa disamakan dengan kaum sekuler yang mendominasi dunia barat.
Walau dengan alasan apapun, jika ada orang yang mengatakan bahwa ia tidak berminat untuk berperan dalam politik, bukan lantas berarti hukum agama tidak memiliki konsekuensi atasnya. Konsekuensi hukum agama atas politik merupakan masalah fi qih dan harus ditentukan oleh mereka yang berpengala- man dalam bidang itu, yakni para fuqaha. Argumen yang lain muncul setelah adanya perbedaan pendapat tentang hukum. Karena tidak ada kesepakatan uni- versal tentang interperestasi yang tepat atas hukum, maka timbul perdebatan apakah hukum harus dijalankan oleh badan yang terpilih secara demokratis. Berdebat dengan cara ini akan sama halnya dengan mengklaim bahwa karena tidak ada kesepakatan universal tentang hukum agama.
Kadang suatu perbandingan dilakukan terhadap klaim-kalim yang ditemu- kan dalam tradisi heurmenetik Barat dan literatur yang memuat teori-teori ten- tangnya. Dari sini muncul kesimpulan bahwa setiap teks mempunyai peluang untuk ditafsirkan secara beragam dan oleh karenanya bacaan al-Qur`an dan Ha- dits yang diajarkan oleh para ulama hanyalah salah satu penafsiran, yang bisa berarti lain bagi orang lain. Sampai di sini tidak ada kontroversi. Namun dari sini bisa disimpulkan bahwa pemahaman seseorang atas suatu teks al-Qur`an sama bagusnya dengan pemahaman orang lain. Oleh karena itu untuk mema-
Muassasah Ismai’iliyan li al-Thiba’ah wa an-Nasyr wa at-Tauzi’, tt), hlm. 466.
hami al-Qur`an diperlukan suatu pendekatan yang demokratis. Kesimpulannya sangat tidak masuk akal. Mungkinkah kita melakukan voting untuk menentukan makna dari ayat-ayat yang kontroversial? Fakta bahwa suatu ayat bisa memiliki banyak makna bukanlah sesuatu yang harus dipelajari berdasarkan teori-teori dalam literatur Barat, karena ciri yang paling menonjol dari ajaran Islam adalah adanya berbagai tingkatan makna yang bisa diterapkan pada masing-masing ayat al-Qur`an. Fakta bahwa suatu ayat bisa ditafsirkan dengan berbagai makna bukan lantas berarti bahwa ayat tersebut tidak bisa menjadi landasan yang kuat bagi penerapan hukum Islam yang komprehensif. 10
Beberapa ahli agama gadungan atau beberapa su fi palsu—istilah Muham- mad Legenhausen— mengkalim bahwa urusan politik bisa diabaikan dan bah- wa seseorang yang akan menempuh jalan spritual harus melepaskan diri politik. Berkaitan dengan persoalan ini, pertama kali perlu dicatat bahwa justru sikap semacam ini merupakan distorsi atau bahkan suatu pengkhianatan terhadap jalan spiritual yang diajarkan Islam yang dikenal dengan ajaran tasawwuf. Seba- gaimana yang diungkapkan oleh Muhammad Iqbal bahwa Rasulullah melaku- kan Isra dan Miraj ke Sidratul Muntaha untuk melakukan perjalanan spirutual, tetapi Rasulullah dengan perjalanan spirutalnya ke Sidratul Muntaha yang dia- laminya, kembali lagi ke muka bumi untuk mengajarkan, berbagai pengalaman bahkan menerapakan ajaran spritual tersebut terhadap masyarakat. Alangkah egoisnya jika Rasulullah melakukan perjalan spiritualnya ke Sidratul Muntaha lalu menetap selamanya di sana dan tak kembali lagi ke muka bumi hanya ingin menenangkan jiwanya dari hiruk pikuk duniawi.
Seorang Agamawan atau su fi sejati hendaklah tidak bersikap acuh terhadap
10  Dalam istilah ilmu al-Qur`an kita akan menemukan dengan sebutan ilmu nasakh dan mansukh. Dimana secara sepintas ayat-ayat tersebut nampak kontradiksi. Quraish Shihab cendrung memahami pengertian naskh dengan “pergantian atau pemindahan dari suatu wadah ke wadah yang lain”. Dengan kata lain bahwa semua ayat tetap berlaku dan tidak ada kontradiksi. Yang ada hanya pergantian hukum bagi masyarakat dan orang tertentu karena kondisi yang berbeda. Jadi ayat hukum yang tidak berlaku ( mansukh ) bagi masyarakat atau orang tertentu, tetap saja masih berlaku bagi masyarakat lain yang kondisinya sama dengan kondisi mereka semula. Bahkan dalam kesempatan lain Quraish Shihab mencon- tohkan nasikh mansukh tersebut dengan sebuah obat. Obat sakit kepala merek X misalnya mungkin untuk orang tertentu tidak cocok tetapi obat tersebut bagi yang lain cocok. Baca Muhammad Quraish Shihab, Membumikan al-Qur`an, Cet. XIX, (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 143-149.
Vol. 12, No. 2, Desember 2012 Al-Risalah JISH 222
politik, namun menjauhi kekejian dan kebobrokan yang begitu mendominasi arena politik dewasa ini dan lebih jauh lagi, seseorang juga tidak selayaknya mengemukakan klaim spiritual apapun untuk memenuhi kepentingan poli- tiknya. Tetapi politik adalah sebagai alat untuk menerapkan syari`at ilahi dan spiritual adalah kontrolnya untuk meminimalisasi kekejian dan keburukan tersebut yang ditimbulkan politik yang penuh intrik. Penyatuan politik dan ta- sawwuf untuk menerapkan syari`at Allah swt akan mensukseskan gerakan ini. 11

## Realitas Sosial
Di zaman modern, perkembangan hukum Islam pada saat yang sama, secara teknis tidak dapat dicirikan secara formal rasional (dalam pengertian modern kata), namun pembacaan modern karakteristik hukum yang menyiratkan bah- wa metode yurisprudensi dari abad pertengahan itu secara substansial tidak rasional adalah tidak benar . Bahkan perkembangan tersebut —pada waktu itu— dimaksudkan untuk mencapai semacam pluralisme normatif yang sengaja diselaraskan anatara hukum dengan realitas sosial.
Pergumulan para pemikir dengan realitas sosial dalam menghasilkan karya dan pemikiran hukum sering kali tidak terduga dan kadang bahkan mencen- gangkan. Hal itu bukan saja karena ia telah melampaui simbol legal formal corpus pemikiran dari pemikir (mujtahid) lama, melainkan juga karena ia te- lah menunjukkan nuansa yang khas dan unik, yang diantaranya menjelmakan hukum Islam sebagai alat rekayasa sosial (partisipasi), counter discourse, eman- sipasi, ataupun pembebasan. Adanya berbagai karakter ini menadaskan betapa mengakar dan semaraknya pemikiran hukum Islam di dunia muslim. Hal ini terjadi karena dalam hukum Islam bukan saja berpedoman kepada teks-teks suci ( sam`iyyat ) saja seperti al-Qur`an dan Hadits saja tetapi dalam hukum Islam ada pedoman-pedoman untuk menyelesaikan segala persolan yang timbul dengan pada zaman yang belum tersentuh oleh teks-teks suci itu yaitu dengan adanya
11 Beberapa fakta membuktikan bahwa banyak para manajer perusahaan/ekomon yang sukses dikarenakan adanya penyatuan  antara knowledge tentang ekonomi dengan spirutual dan banyak yang gagal karena pemisahan tersebut. Jadi bukan seperti kita bayangkan selama ini bila ada unsur spirutual maka akan membawa kehidupan kita melempen dan tidak bergairah serta maju, tetapi dengan unsur spirutual kehidupan akan lebih terinspirasi dan mobile. Bahkan banyak gerakan- gerakan perlawanan di Indonesia terhadap penjajah dibawah koordinasi kump- ulan-kumpulan ahli sufi.
akal manusia yang tekah mendapat otoritas dari wahyu sendiri yang produknya didasarkan pada al-Qur`an dan Hadits itu seperti fi qih, ushul fi qh, qawaid fi qhi- yyah, dan lain-lain, yang dalam istilah al-Gazali disebut dengan al-ma`qulat .
Bagaimanapun sulitnya menerapkan syari`at dalam kontek kehidupan modern, sifat komprehensif pada cakupannya merupakan bagian yang sangat penting. Salah satunya adalah sifat dari Islam itu sendiri. 12 Upaya untuk mema- jukan agama Islam berarti membawa manusia menuju penyerahan diri secara total kepada Allah. Pemahaman tentang kepatuhan total inilah yang membuat umat Islam begitu bersemangat menjalankan perintah Allah yang berupa hukum ketuhanan (syari`at). Jika seorang muslim itu bertakwa, maka ia akan berusaha agar semua aspek dalam kehidupannya sesuai kehendak Allah. Mereka yang meremehkan luasnya cakupan hukum Allah ini biasanya beralasan bahwa dalam Islam tidak diatur tentang bidang-bidang seperti olah raga, pemesinan, matema- tika, dan sebagainya. Namun pada saat hukum Allah itu membuka kesempatan bagi manusia untuk berpikir dan bertindak secara bebas, maka kebebasan itu bukanlah berarti kebebasan mutlak dimana pribadi manusia yang mendomina- si. Yang dimaksud adalah kebebasan terpadu, kebebasan bagi manusia uantuk menemukan jalannya sendiri menuju cahaya ketuhanan. Kebebasan ini tetap berada dalam jalur aturan syari`’at. Olah raga harus dilakukan dengan mem- perhatikan adab-adab Islam, harus fair dan tidak boleh ada unsur perjudian. Sedangkan ilmu mesin dan matematika, oleh hukum dianggap sebagai ilmu ne- tral (mubah). Ilmu-ilmu itu harus diterapkan sesuai dengan ketentuan hukum, tanpa penyimpangan atau pelanggaran terhadap hak-hak orang lain.
Di sisi lain dalam realitas yang sesungguhnya dapat dikemukakan bahwa memang secara umum teks-teks hukum dalam al-Qur`an dan Hadits itu sangat terbatas adanya, padahal persolan hukum terus berkembang tanpa batas seiring
12 Islam  terambil dari kata aslama yang berarti damai,  tunduk, dan pasrah  kepada hakikat kebenaran. Ada tiga tingkatan kepasrahan atau ketundukan yaitu ketun- dukan  jasmani, ketundukan akal, dan ketundukkan  hati. Kekuatan badan atau jasmani hanya bisa ditundukkan dengan jasmani dan otot pula. Kekuatan akal hanya bisa ditundukkan melalui dalil dan argumentasi. Sedangkan  ketunduk- kan hati hanya bisa melalui keimanan. Orang yang hanya pasrah  atau tunduk jasmani dan akalnya saja, tetapi hatinya menentang pada hakikatnya tidak ter- masuk orang-orang yang beriman, karena hakekat iman adalah penyerahan dan kepasrahan hati dan jiwa. Murtada Muthahhari, Al-‘Adl al-Ilahi , (Tehran: Muas- sasah an-Nasyr al-Islami, 1981), hlm. 29-35.
Vol. 12, No. 2, Desember 2012 Al-Risalah JISH 224
dengan perubahan sosial yang maha dasyat di masyarakat. 13 Oleh karena itu para ulama hukum Islam mesti melakukan istinbat hukum (eksplorasi hukum) guna memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat, teruama persolan-persoalan yang belum ada hukumnya dalam teks- teks keagamaan, karena nash-nash al-Qur`an dan Sunnah yang terbatas dalam kuantitas, sebagian besar hanya memuat prinsip-prinsip yang bersifat umum dan global. Sedikit sekali teks keagamaan yang menguraikan suatu masalah se- cara terperinci seperti masalah kewarisan.
Pemahaman para ulama melalui metode ijtihad terhadap nash-nash terse- but memungkinkan hukum Islam berkembang dan antisipatif menghadapi berbagai perubahan. Pemahaman tersebut dirumuskan dalam kitab-kitab fi qh mereka. Ijtihad inilah yang membuat dinamis hukum Islam pada masa-masa awal. Para ulama pada masa tersebut secara kreatif berupaya menjabarkan teks- teks keagamaan dalam Islam sesuai dengan semangat tantangan dan situasi ke- masyarakatan yang mereka hadapi berdasarkan prinsip masalah, qias, dan istih- san. Sejalan dengan perkembangan demikian, ulama juga merumuskan berbagai metodologi dalam pengembangan hukum Islam. 14
Kajian dalam rangka menemukan dan pengembangan hukum yang baru itu adalah salah satunya dapat dilakukan melalui telaah secara cermat dan cara- cara sistematis serta dapat dipertanggungjawabkan. Dalam rangka menemukan hukum terhadap berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat pemakain- ya, para ahli hukum Islam tentu bertolak dari hukum Islam itu sendiri. 15
Salah satu sumber kebingungan dalam bidang ini adalah pemberian la- bel “Islam”. Istilah “Ilmu Islam” seringkali diartikan sebagai ilmu-ilmu yang berkembang dalam kontek budaya Islam abad Pertengahan. Namun istilah “tidak Islami” dipergunakan untuk ilmu yang menyimpang dari syari`at Islam. Hal ini bermuara pada timbulnya kesan yang salah, bahwa seolah-olah ada se- suatu yang salah dalam sudut pandang Islam, dengan ilmu yang berkembang di Barat. Mereka yang mempelajari ilmu-ilmu modern ini kemudian cenderung
13 Iskandar Usman, Istihsan dan Perubahan Hukum Islam, Cet. Ke-1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 1.
14 Muhammad Iqbal, “Dinamika Pemikiran Hukum Islam Indonesia Abad XX (1901-1970)”, Disertasi Belum Diterbitkan, UIN Jakarta, 1989, hlm. 219.
15 Satria Efendi M. Zen, “Metodologi Hukum Islam”, dalam Amrullah Ahmad dkk (ed), Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional , Cet. Ke-1, (Jakarta: Gema
Insani Press, 1996), hlm. 118.
pada pandangan yang menyatakan bahwa bidang yang mereka pelajari bera- da di luar cakupan syari`at, yang hanya terbatas pada soal-soal peribadatan. Sayangnya, kebingungan ini makin diperumit dengan fakta bahwa kalangan yang ingin mempertahankan karakter ilmu-ilmu tradisional Islam begitu giat mengolah kesan bahwa hanya ilmu-ilmu tradisional itulah yang benar-benar se- suai dengan hukum Islam.
Salah satu isu terpenting di dunia Islam abad ke-20 dan ke depan yaitu proyek Islamisasi sains. Ambruknya peradaban Barat seperti telah diyakini oleh banyak pengamat Barat seperti John O. Voll yang menulis buku The Failure of The West, Arnold, Esposito dan lainnya, telah menjadi suntikan energi baru bagi kebangkitan Islam. Umat Islam dituntut merumuskan sebuah “modernitas lain” yang tidak mengulang modernitas Barat yang telah gagal. Peradaban Ba- rat yang dibangun di atas paradigma positivisme, tidak menghantarkan manu- sia pada penemuan makna, pada kedirian manusia yang sejati, pada kesadaran akan Tuhan dan kesadaran spiritual, di sisi lain malah memproduk jeritan pilu kemanusiaan. Beberapa kritikus dari madzhab critical theory bahkan melihat bahwa modernitas Barat sesungguhnya tak lebih dari sekadar gerakan etnis dan dominasi kelas, imperialisme Eropa, antroposentrisme, kerusakan alam, peng- gusuran komunalitas dan tradisi, pencipta keterasingan individu dan gong ke- matian individu dalam birokrasi.
Problem sains modern adalah, ilmu pengetahuan dan teknologi berhasil menggapai supremasi tapi tak mencipratkan makna apapun bagi kebahagiaan manusia modern. Satu sisi, sains dan teknologi semakin membuat manusia modern benar-benar menjadi raja atas lingkungannya dimana alam ditaklukan sepenuhnya dan diabdikan untuk kepentingannya. Tetapi, semakin dalam ilmu pengetahuan digali, semakin semangat alam didekati, semakin jauh semesta ter- deteksi, dan semakin transparan tabir-tabir misteri terungkapi, tidak menghan- tarkan manusia modern pada penemuan makna dan rahasia hidup. Misalnya pengalaman penemuan dan penyaksian akan kebesaran Tuhan sebagai The Cre- ator dibalik obyek studi, suatu pengalaman yang akan mendorong transendensi spiritual dan intensi fi kasi religiusitas. Sebaliknya, yang terjadi adalah, semua ek- splorasi itu justru semakin mengukuhkan otoritas humanisme yang menghemp- askan manusia modern semakin jauh dari penemuan makna hidup. Para pioner gerakan Islamisasi ilmu di dunia Islam seperti Islmail Al-Qur’an-Faruqi, Ziaud- din Sardar, Naquib al-Qur’an-Attas, Akbar S. Ahmed dan Merryl Wyn Davies telah memulai gerakan ini sejak pertengahan abad ke-20. Namun, tentu saja, se-
Vol. 12, No. 2, Desember 2012 Al-Risalah JISH
bagai sebuah gagasan, ide Islamisasi ilmu tak luput dari kontroversi. Di Indone- sia, perdebatan tentang gerakan Islamisasi ilmu juga hangat. Moe fl ich Hasbullah merekam perdebatan penting tersebut mulai dari aspek fi loso fi s-teoritis, ide-ide Islamisasi dan contoh aplikatifnya dalam disiplin ilmu. Walaupun sebenarnya Islamisasi ilmu itu tidak akan pernah ada, karena ilmu itu sendiri adalah netral, mungkin yang bisa diislamisasikan hanya pada pengguna dan pengembang il- munya, tujuan ilmu bukan pada subtansi ilmu. 16
Barangkali salah satu jalan keluar dari kebingungan ini adalah dengan membedakan antar islam , iman, dan ihsan , penyerahan diri, keimanan, dan ke- baikan. Dalam semua proses pencarian yang dilakukan oleh seorang muslim, ketiganya harus selalu dingat. Paling tidak, ia harus memperhatikan bahwa apa yang ia perbuat tidak menyimpang dari hukum yang ditetapkan oleh syari`at. Namun, seorang muslim juga harus menjadi perwujudan dari keimanananya, dan dengan mewujudkan keimannya itu ke dalam perbuatan, sehingga ia men- jadi seorang muhsin walaupun sifat ihsan ini bersifat universal tak mengenal batas identitas dan keimanan yang berujung pada kecintaan ilahi. 17 Upaya-up- aya seperti itu dilakukan pada periode klasik perkembangan ilmu-ilmu Islam. Pada masa itu semua ilmu diintegrasikan ke dalam satu naungan pandangan dunia, sehingga ilmu-ilmu alam, matematika, tata bahasa, agama, dan fi lsafat
16 Di antara bagian atau macam ilmu adalah dilihat dari subtansi ilmu, penggu- na ilmu, pengembang ilmu, tujuan ilmu dan teori-teori ilmu. Kesemuanya se- lain subtansi ilmu dapat diislamisasikan, karena subtansi ilmu sifat netral tidak memihak, seperti misalnya dalam matematika tiga ditambah tiga sama dengan enam, tentu idoleogi manapun tiga ditambah tiga tetap enam tidak akan bisa berubah.  Dalam subtansinya, hal ini tidak bisa dislamisasikan. Dan yang dapat diislamisasikan hanya penggunanya, seperti para pengguna ilmu matematika sebelum berhitung membaca bismilah misalnya atau menghitung dalam akun- tansi dengan jujur, akuntabel dan seterusnya.
17 Dalam al-Qur`an tidak disebutkan bahwa “Allah menyukai orang-orang mus- limin atau orang-orang mu`minin” tetapi al-Qur`an mengungkapkannya  den- gan kalimat ” Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik (muhsinin) ﷲﺍ ﻥﺇ ﻦﻴﻨﺴﺤﻤﻟﺍ ﺐﺤﻳ "." (QS. Al-Baqarah ayat 195; QS. Al-Maaidah ayat 14 dan 96; QS. Ali Imran ayat 134 dan 148). Ini membuktikan bahwa kebaikan itu tidak mengenal identitas ataupun keimanan sesesorang, baik dia seorang muslim, yahudi atau- pun nasrani, bahkan seorang ateispun, kebaikan itu akan disukai oleh Tuhan. Tetapi sebaliknya jika kejahatan dan kebiadaban itu walaupun datangnya dari seorang muslim lagi mu`min pun akan dibenci oleh Allah swt, malaikat, manusia bahkan seluruh alam.
bisa bersatu dalam harmoni, dan hasilnya begitu layak dibanggakan. Namun sayang, kredibilitasnya tidak bisa dipertahankan dan cukup banyak tantangan yang muncul sebagai reaksi dari keberhasilan itu.

## Penutup
Dewasa ini, kita harus terlibat dalam berbagai ilmu pengetahuan seperti politik atau ilmu-ilmu alam, yang aspek-aspeknya begitu penuh dengan bias pihak as- ing, padahal para ilmuan muslim besar pada periode klasik sudah begitu men- guasainya. Namun tidak demikian berarti bahwa mendalami ilmu-ilmu itu mer- upakan penyimpangan terhadap syari`at, dan tidak pula berarti syari`at tidak memiliki yuridiksi atas ilmu-ilmu itu. Bahkan jika memang apa yang dilakukan oleh para ilmuan Islam pada zaman dulu itu sepenuhnya sudah tidak relevan, maka tetap saja para pemikir muslim modern harus berupaya mengekspersi- kan keimannya dalam setiap langkah mereka, bahkan mereka harus berupaya sekuat tenaga untuk meneruskan semangat para pemikir ulama terdahulu untuk membumikan hukum Islam dalam realitas sosial, agar apa yang mereka lakukan menjadi kebaikan, kebenaran, dan keindahan, atau dengan kata lain, ihsan . Kar- ena ihsan adalah buah dari ekspresi keimanan sesorang ( iman ) dan keta`atannya terhadap ketentuan-ketentuan ilahi ( Islam ).

## Bibliogra fi
Al-Qur’an dan Terjemahannya , Edisi Revisi, Semarang: Kumudasmoro Gra fi ndo Semarang, 1994.
Amrullah Ahmad, dkk (ed), Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional , Cet. Ke-1, Jakarta: Gema Insani Press, 1996. Al-Khumaini, Kitab al-Bai` ,  Jilid II, Qum: Muassasah Ismai’iliyan li al-Thiba’ah wa an-Nasyr wa at-Tauzi’, tt.
Esklopedi Hukum Islam, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997. Freda Adler, Mueller dan William S. Laufer, Criminology , New York: Mc Graw Hill, 1991.
Annemarie Schimmel, Dechipering The Sign of God , Al-Bany: SUNY Press, 1994. Iskandar Usman, Istihsan dan Perubahan Hukum Islam, Cet. Ke-1, Jakarta: Raja Gra fi ndo Persada, 1996. Jhon L. Esposito, Ensiklopedi Oxford: Dunia Islam Modern , Terj. Eva Y.N (dkk), Jilid I, Bandung:  Mizan, 2002.
Josep Schact, “Islamic Law in Contemporary States”, American Journal Of Com-
Vol. 12, No. 2, Desember 2012 Al-Risalah JISH
paratif Law , 1959. Muhammad Quraish Shihab, Membumikan al-Qur`an, Cet. XIX, Bandung: Mizan, 1999.
Muhammad Iqbal, “Dinamika Pemikiran Hukum Islam Indonesia abad XX (1901-1970)”, Disertasi Belum Diterbitkan, UIN Jakarta, 1989.
Murtada Muthahhari, Al-‘Adl al-Ilahi , Tehran: Muassasah an-Nasyr al-Islami,
1981.
Vol. 13, No. 2, Desember 2013 Al-Risalah JISH
Vol. 12, No. 2, Desember 2012 Al-Risalah JISH

## PEDOMAN PENULISAN

## BENTUK NASKAH
Jurnal Al-Risalah menerima naskah/tulisan, baik dalam bentuk artikel hasil pe- nelitian ( research papers ), artikel ulasan ( review ), dan resensi buku ( book review ), baik dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Arab atau Bahasa Inggeris

## CARA PENGIRIMAN NASKAH
Tulisan dialamatkan kepada Redaksi Jurnal Al-Risalah Fakultas Syariah IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Jl. Jambi-Muara Bulian KM. 16 Simp. Sungai Duren, Muaro Jambi-Jambi, Telp. (0741) 582021, email: jurnal.alrisalah@gmail. com. Penulis harus menyerahkan 2 (dua) eksamplar naskah/tulisan dalam ben- tuk hard copy ( print out ) dan soft copy dalam CD/ fl ash disk, atau melalui email ke redaksi jurnal Al-Risalah.

## FORMAT NASKAH
Al-Risalah adalah jurnal ilmiah yang terbit dua kali setahun. Al-Risalah siap menerima sumbangan tulisan dari para penulis, dengan ketentuan sebagai beri- kut:
1.  Tulisan belum pernah diterbitkan/dipublikasikan di dalam buku atau ma- jalah lainnya. Topik tulisan sesuai dengan lingkup kajian jurnal, yakni kajian ilmu syariah dan ilmu hukum.
2.  Jumlah halaman antara 20-25 halaman, ukuran kertas A4 spasi ganda. (Mar- gin kiri 4, atas 4, kanan 3, dan bawah 3).
3.  Tulisan yang masuk dilengkapi biodata penulis, meliputi: nama, asal pergu- ruan tinggi/instansi, dan kuali fi kasi keilmuan penulis.
4.  Tulisan yang telah diserahkan menjadi hak redaksi, dan redaksi berhak mer- ubah tulisan tanpa mengurangi makna tulisan.

## SISTEMATIKA NASKAH

## Judul Naskah
Judul ditulis dengan huruf ka fi tal diletakkan di tengah margin. Judul tulisan diikuti pula dengan abstrak dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggeris  antara 50-100 kata dan kata kunci ( keywords ) sebanyak 2-5 kata. Abstrak ditulis satu spasi dan ditulis dalam satu paragraf.

## Pendahuluan
Dalam pendahuluan harus berisikan latar belakang masalah yang diangkat, be- serta rumusan masalah. Jika perlu, dapat dimuat secara ringkas metode peneli- tian yang digunakan.

## Pembahasan dan Hasil Penelitian
Berisikan pembahasan terhadap permasalahan yang dikaji dalam naskah, analisis, serta penjelasan tentang hasil penemuan selama penelitian. Namun, tidak perlu dicantumkan kalimat “PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN”.

## Penutup
Berisikan kesimpulan, ditambah saran-saran jika diperlukan.

## SUMBER KUTIPAN
Kutipan menggunakan cara Ibid, Op. Cit, dan Loc. Cit. Semua tulisan mengguna- kan referensi model footnote , dengan ketentuan sebagai berikut:
1.  Ayat al-Qur’an, contoh: An-Nisaa’ (4): 42.
2.  Buku, contoh: Muhammad Hasbi, Nalar Fiqih Kontemporer , cet. ke-2, (Jambi: Syariah Press, 2008), hlm. 8.
3.  Apabila penyusun/penulis lebih dari dua orang, cukup nama penyusun pertama saja yang ditulis dan nama-nama lain diganti “dkk” (dan kawan- kawan), contoh: Hasan Ibrahim Hasan, dkk., an-Nuzum al-Islamiyyah , edisi ke-1, (Kairo: Lajnah at-Ta’lif wa at-Tarjamah wa an-Nasyr, 1953), hlm. 54.
4.  Penyusun/penulis bertindak sebagai editor atau penghimpun tulisan, con- toh: M. Nazori Madjid (ed.), Agama & Budaya Lokal: Revitalisasi Adat & Budaya
Vol. 12, No. 2, Desember 2012 Al-Risalah JISH
di Bumi Langkah Serentak Limbai Seayun, (Jambi: Sulthan Thaha Press, 2009), hlm. 42.
5.  Penyusun/penulis sebagai suatu perhimpunan, lembaga, panitia atau tim, contoh: Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah, (Jambi:
Syariah Press, 2010), hlm.1.
6.  Nama penulis tidak ada, contoh: Panduan Amaliyah Ramadhan, (Jambi: Sul- than Thaha Press, 2009), hlm. 9.
7.  Buku terjemahan, contoh: Ahmad Haris, Islam Inovatif: Eksposisi Bid’ah dalam
Teori dan Praktek, alih bahasa Bahrul Ulum dan Mohamad Rapik, (Jambi: Sul- than Thaha Press, 2007 ), hlm. 51.
8.  Buku saduran, contoh: Vollmar, Hukum Benda, disadur oleh Chidir Ali,
(Bandung: Tarsito, 1978), hlm. 234.
9. Kamus, c ontoh: Kamus Umum Bahasa Indonesia, W. J. S. Poerwadarminta,
(Jakarta: Balai Pustaka, 1987), hlm. 12. 10. A rtikel dalam jurnal, majalah atau surat kabar, c ontoh: H. Tjaswadi, “Sekali Lagi tentang Amandemen UUD 1945,” Kedaulatan Rakyat, No. 227, Th. LVII (Selasa, 21 Mei 2002), h1m. 8.
11.  Artikel dalam media massa, contoh: M. Luqman Hakiem, “Tasawuf dan Proses Demokratisasi”, KOMPAS , 30 Maret 2001, hlm. 4.
12. A rtikel dalam buku atau ensiklopedi, c ontoh: Syamsul Anwar, “Teori Kon- formitas dalam Metode Penemuan Hukum Islam al-Gazali,” dalam M. Amin Abdullah, dkk., (ed.), Antologi Studi Islam: Teori dan Metodologi, (Yog- yakarta: Sunan Kalijaga Press, 2000), h1m. 275.
13. Hasil penelitian yang tidak diterbitkan, c ontoh: Illy Yanti dan Ra fi dah, ”Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam UU NO.3/2006 (KHI) dan Implemen- tasinya dalam Sistem Ekonomi Nasional”, Hasil Penelitian Kompetitif IAIN STS Jambi, (2009), hlm. 10.
14. M akalah tidak diterbitkan, c ontoh: Rahmadi, “Kaedah-Kaedah Falakiyah”, Makalah Disampaikan pada Lokakarya Hisab Rukyat, Diselenggarakan oleh Kanwil Depag Provinsi Jambi, Jambi, 26 Desember 2009, hlm. 5.
15. S umber yang masih berbentuk manuskrip, c ontoh: Undang-Undang Palem- bang, Berg Col. No. 146, Perpustakaan Universitas Leiden, Vol. No.3.
16. D okumen berbentuk surat-menyurat, contoh: Staatsblaad van Nederlandsch Indie, 1937, No. 116.
17.  Dokumen dalam bentuk arsip-arsip perkantoran lainnya, contoh: Pengadi- lan Agama Kota Jambi, Daftar Jumlah Kasus Perceraian 2011 , 22 April 2012.
18. P eraturan perundang-undang atau peraturan lainnya belum disebutkan dalam tulisan, c ontoh: Undang-Undang  RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1).
19.  Nomor dan nama peraturan perundang-undang atau peraturan lainnya su- dah disebutkan dalam tulisan, c ontoh: Pasal 2 ayat (1).
20.  Pidato, contoh: Pidato Menteri Agama, Disampaikan dalam Acara Brie fi ng Dengan Jajaran Kanwil Depag Provinsi Jambi dan IAIN, Tanggal 1 Februari
1988.
21.  Wawancara, contoh: Wawancara Dengan Abdullah, Ketua RT. 03 Kel. Sim- pang IV Sipin Kec. Telanaipura-Jambi, 5 Maret 2009.
22. Website t anpa penulis, contoh: ”Remarks before the American Muslim
Council,” http://usinfo. state.gov/usa/islam/s050799.htm, akses 7 Mei
2009.
23.  Website dengan pencantuman penulis, contoh: Noam Chomsky, “Market Democracy in a Neoliberal Order: Doctrines and Reality,” http://www. zmag.org/chomsky/ index.cfm, akses 10 Januari 2003.

## CONTOH PENULISAN BIBLIOGRAFI
Akh. Minhaji, Strategies for Social Research: The Methodological Imagination in Is- lamic Studies , Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2009.
Andi Rustam, Ahmad Bakaruddin R. dan Syaiful, “Voting Behavior Pemilih Pe- mula pada Pemilu 2004 di Kota Padang” dalam Ahmad Bakaruddin R, dkk., (ed), Teori dan Metode Penelitian Ilmu Politik , Padang: Laboratorium Ilmu Po- litik Unand, t.t.
Anik Ghufron , Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif , Makalah Dipresentasi- kan pada Kuliah Metodologi Penelitian di Program Doktor UIN Yogyakarta di Jambi, tanggal 25-26 Januari  2010.
Djawahir Hejzziey, Pedoman Penelitian Skripsi, Jakarta: ttp, 2007.
John M. Echols dan Hasan Shadily, Kamus Inggris-Indonesia, Jakarta: Gramedia
Pustaka Utama, 1993.
Program Pascasarajana UIN Yogyakarta, Buku Pedoman Penuisan Disertasi , Cet. 2,
Yogyakarta: Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008. Sayuti, “ Relevansi antara Maal Administratif dan Upaya Penciptaan Good Gover- nance”, Jurnal Ilmiah Al-Risalah , Fakultas Syariah IAIN STS Jambi, Volume
12, Nomor 1, Juni 2012.
Vol. 12, No. 2, Desember 2012 Al-Risalah JISH
Tim Penulis Fakultas Syariah dan Hukum, Buku Pedoman Penulisan Skripsi , Ja- karta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2007.