## Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial
Disparitas Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Kekerasan pada Perempuan

## Ridho Mubarak

## Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia

## Abstrak
Kasus  kekerasan  terhadap  perempuan  yang  terindentifikasi  di  masyarakat  merupakan  fenomena  gunung  es,  karena  besaran kasus tersebut belum menggambarkan jumlah seluruh kasus yang sebenarnya yang terjadi di masyarakat dan hanya merupakan sebagian  kecil  kasus  kekerasan  yang  dilaporkan.  Pada  kenyataannya,  sangatlah  sulit  untuk  mengukur  secara  tepat  lauasnya kekerasan terhadap perempuan, karena itu berarti harus memasuki wilayah peka kehidupan perempuan, yang mana perempuan itu  sendiri  yang  enggan/tidak  mau  mengatakannya.  Sistem  peradilan  pidana  yang  berorientasi  kepada  pelaku  tindak  pidana menimbulkan  ketimpangan  dalam  perlindungan  hukum  kepada  korban  kejahatan,  yang  mengakibatkan  korban  (terutama kejahatan  kekerasan  dan  seksual)  enggan  memberikan  laporan  kepada  aparat  penegak  hokum  dan  menjadi  saksi  dalam peristiwa  yang  dialaminya.  Kondisi  ini  menjadi  penghambat  bagi  kelancaran  proses  penegakan  hukum  pidana  yang  akhirnya mempengaruhi keberhasilan upaya penanggulangan kejahatan secara menyeluruh.
Kata Kunci : Disparitas ; Perempuan; Pemidanaan; Kekerasaan.

## Abstract
Cases  of  violence  against  women  were  identified  in  the  community  is  like  an  iceberg,  because  the  magnitude  of  the  case  has  not depict the actual number of all cases occurring in the community and only a small proportion of cases of violence were reported. In fact, it is difficult to measure precisely lauasnya violence against women, because it means having to enter sensitive areas of women's lives,  which  women  themselves  are  reluctant  to/do  not  want  to  say.  The  criminal  justice  system  is  oriented  to  criminal  cause inaccuracies  in  the  legal  protection  to  victims  of  crime,  which  resulted  in  the  victim  (especially  violent  crime  and  sexual)  are reluctant  to  report  to  law  enforcement  officials  and  a  witness  to  the  events  that  happened.  This  condition  is  a  hindrance  to  the smooth process of criminal law enforcement that ultimately affect the success of overall crime reduction efforts.
Keywords : Disparities; Women; Criminal Prosecution; Violence.
*Corresponding author: E-mail: mubarakridhouma@yahoo.com
PENDAHULUAN Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan segala bentuk diskriminasi
terhadap wanita yang disebut dengan Convention  on  The  Elimination  of  All  Forms  of Discrimination Against Women) yang selanjtunya diratifikasi kedalam Undang-
Undang  Nomor  7  tahun  1984  membuktikan bahwa Negara Indonesia serius dalam menangani  permasalahan-permasalahan  yang melibatkan wanita baik sebagai pelaku maupun sebagai korban kejahatan. Konvensi penghapusan  segala  bentuk  diskriminasi  terhadap perempuan, saat ini dikenal dengan nama CEDAW (Convention  On  The  Elimination  of  All  Forms  Of Discrimination  Against  Women)  yang  diterima oleh  majelis  umum  Perserikatan  Bangsa-Bangsa (PBB)  pada  tanggal  18  Desember  1979  telah berkembang  secara  dinamis,  diperdalam  dan diperluas  maknanya  dengan  dirumuskan  dan diterbitkannya  rekomendasi  umum  oleh  Komite CEDAW  (Committee  on  the  Elimination  of Discrimination against women).
Konvensi
Internasional  tersebut  menjadikan  sebuah kewajiban bagi negara Indonesia untuk memberikan  penghormatan,  perlindungan  dan pemenuhan hak asasi manusia dan mengahapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan khususnya di Indonesia.
Dalam  kerangka  perlindungan  hak  asasi manusia, pada hakikatnya, perlindungan terhadap  perempuan  merupakan  salah  satu perwujudan  hak  untuk  hidup,  hak  untuk  bebas dari perbudakan ( slavery ). Hak asasi ini bersifat universal,  artinya  berlaku  untuk  setiap  orang tanpa membeda-bedakan asal-usul, jenis kelamin,  agama,  serta  usia  sehingga,  setiap negara  berkewajiban  untuk  menegakkannya tanpa terkecuali.
Data  dari  perserikatan  Bangsa-Bangsa (PBB) menyebutkan di beberapa negara seperti Turki  jumlah  perempuan  yang  mengalami kekerasan  mencapai  57,  9%  pada  tahun  1998, di  India  jumlah  kekerasan  menapai  49  %  pada tahun  1999,  dan  di  Amerika  Serikat  mencapai 22,1%  dan  Negara  Bangladesh  melaporkan 60%  pada  tahun  2000  kekerasan  yang  terjadi
dalam pasangan rumah tangga. ( Soeroso, 2011:
2)
Berdasarkan  hasil  penelitian  Komisi Nasional Perempuan , Komisi Nasional
Perempuan  lahir  dengan  Keputusan  Presiden Nomor  181 Tahun 1998, pada tanggal 15 Oktober 1998,  yang  diperkuat  dengan  Peraturan  Presiden Nomor  65  Tahun  2005. terdapat  temuan dokumen  terhadap  103  kasus  kekerasan  ter- hadap  perempuan  yang  tersebar  di  tiga  belas kota/ kabupaten di Aceh, Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh  Barat  Daya,  Pidie,  Bireun,  Lhokseumawe, Aceh  Utara,  Aceh  Timur,  Langsa,  Aceh  Tengah, Aceh  Tamiang  dan  Benar  Meriah.  Kasus-kasus ini  terjadi  pada  masa  operasi  militer  (≤1999,  2 kasus),  masa  dialog  damai  (2000-Mei  2003,  14 kasus),  masa  Darurat  Militer  &  Darurat  Sipil (Mei  2003  –  Agustus  2005,  65  kasus),  Pasca MoU Damai (≥Agustus 2005) dan 5 kasus lintas periode.  Total  103  kasus  ini  sungguh-sungguh hanyalah  pucuk  kecil  dari  timbunan  kasus kekerasan terhadap perempuan Aceh. ( Komnas Perempuan, 2007: 5).
Lebih dari setengah kasus yang terdokumentasi adalah kasus kekerasan seksual (59%,  61  kasus),  yang  terdiri  dari  31  kasus perkosaan  ,  11  kasus  penyiksaan  seksual,  7 kasus perlakuan kejam dan penghukuman yang tidak  manusiawi  bernuansa  seksual,  4  kasus penganiayaan  seksual,  dan  8  kasus  eksploitasi seksual. Sementara empat puluh dua kasus non seksual  mengambil  terdiri  dari  penyiksaan  (32 kasus),  perlakuan  kejam  dan  penghukuman yang tidak manusiawi (9 kasus) dan penganiayaan (1 kasus).
Hasil  Survei  Nasional  tahun  2006 menunjukkan  terdapat  sebanyak  2,3  juta (3,07%) kasus Kekerasan terhadap Perempuan, dengan  perbandingan  kasus  antara  perdesaan dan  perkotaan  adalah  3,08%:  3,06%.  Sebagian besar  korban  (77%)  tidak  melakukan  upaya apapun dan hanya 17% korban yang memperoleh  layanan  dari  LSM  dan  pekerja sosial  dan  6%  dari  tokoh  masyarakat.
( Kementerian Kesehatan RI, 2011: 3).
Catatan  Tahunan  Komnas  Perempuan tahun  2013,  kita  mengetahui  bahwa  telah terjadi  279.760  kasus  kekerasan  terhadap
perempuan,  dengan  jumlah  kasus  kekerasan seksual  yang  bertambah  menjadi  5.629  kasus dari  4.336  kasus  di  tahun  2012.  Ini  artinya dalam  3  jam  setidaknya  ada  2  perempuan mengalami kekerasan seksual. Tindak kekerasan  seksual  ini  dilakukan  bahkan  oleh orangorang  terdekat  korban,  yaitu  di  dalam lingkup  keluarga  dan  di  lingkar  pergaulannya, misalnya  di  sekolah.  Juga,  oleh  sejumlah aparatur penegak hukum, penyelenggara negara dan tokoh publik. (Komnas Perempuan, 2014: 2)
Dari  data  yang  langsung  ditangani lembaga  layanan,  ditemukan  5.629  kasus kekerasan  seksual  atau  bertambah  dari  4.336 kasus  di  tahun  2012.  Ini  artinya  dalam  3  jam setidaknya  ada  2  perempuan  mengalami kekerasan  seksual.  Sebanyak  2.995  kasus kekerasan  seksual  terjadi  di  ranah  personal, dimana  pelaku  dan  korban  memiliki  hubungan darah  atau  kekerabatan  (ayah,  kakak,  adik, paman,  kakek),  perkawinan  (suami)  maupun relasi intim (pacaran) dengan korban. Dari total 7.548  kasus  kekerasan  di  ranah  publik,  2634- nya  adalah  kasus  kekerasan  seksual,  dimana dua  jenis  kasus  terbanyak  adalah  1.074  kasus perkosaan dan 789 kasus pencabulan. Kekerasan seksual di ranah komunitas pelakunya  adalah  majikan,  tetangga,  guru, teman  sekerja,  tokoh  masyarakat,  ataupun orang  yang  tidak  dikenal.  Komnas  Perempuan, Siaran  Pers  Kampanye  16  Hari  Anti  Kekerasan terhadap  Perempuan,  25  November  –  10 Desember  2014,  Jakarta;  Komnas  Perempuan, 2014,  halaman.  2.  Catatan  tahun  2013,  juga mencatat kekerasan seksual sebanyak 13 kasus dari  49  kasus  kekerasan  terhadap  Komunitas LBT (Lesbian-Biseksual- Trans gender).
Kasus  kekerasan  terhadap  perempuan yang terindentifikasi di masyarakat merupakan fenomena  gunung  es,  karena  besaran  kasus tersebut belum menggambarkan jumlah seluruh  kasus  yang  sebenarnya  yang  terjadi  di masyarakat  dan  hanya  merupakan  sebagian kecil kasus kekerasan yang dilaporkan.
Tindakan  kekerasan  dalam  masyarakat sebenarnya  bukan  suatu  hal  yang  baru. Kekerasan  sering  dilakukan  bersama  dengan
berbagai  bentuk  kejahatan  seperti  yang  diatur dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (KUHP)  misalnya  Penganiyaan  (Pasal  351), Perkosaan  (Pasal  285).  Tindak  pidana  tersebut dilakukan  dengan  kekerasan  atau  ancaman kekerasan, sedangkan cara bagaimana kekerasan  atau  ancaman  kekerasan  yang dipakai,  masing-masing  tergantung  kepada kasus  yang  ada.    Penempatan  pasal-pasal tersebut  berada  di  bawah  bab  tentang kejahatan terhadap kesusilaan sendiri menimbulkan  persoalan  konseptual  karena eksistensi  perempuan  direduksi  menjadi  nilai- nilai kesusilaan belaka dan bukan dalam rangka melindungi eksistensinya sebagai manusia.
Pada  sistem  hukum  Indonesia,  ditinjau dari  segi  substansinya,  sikap  para  penegak hukum  maupun  sikap  masyarakat  masing beranggapan bahwa kekerasan terhadap perempuan  dipandang  sebagai  kejahatan  pada umumnya.  Oleh  karena  itu,  kejahatan  jenis  ini disamakan  dengan  tindak  pidana  umum. Kekerasaan terhadap perempuan secara historis sudah dikenal ditengah-tengah masyarakat  Indonesia,  hanya  saja  kekerasan terhadap  perempuan  masih  dianggap  sebagai salah satu legal social problem.
Pada kenyataannya, sangatlah sulit untuk mengukur  secara  tepat  lauasnya  kekerasan terhadap  perempuan,  karena  itu  berarti  harus memasuki wilayah peka kehidupan perempuan, yang  mana  perempuan  itu  sendiri  yang enggan/tidak mau mengatakannya. Hasil penelitian banyak menunjukkan bahwa kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan sangat  luas  tetapi  banyak  bersumber  dari kekerasan  pada  rumah  tangga  yang  dilakukan oleh  pasangan,  selain  itu  kekerasan  seksual terhadap perempuan.
Upaya  perlindungan  hukum  terhadap perempuan,  salah  satunya  melalui  pencegahan dan  pemberantasan  perdagangan  manusia, perlu  secara  terus  menerus  dilakukan  demi tetap  terpeliharanya  sumber  daya  manusia yang berkualitas. Kualitas perlindungan terhadap  perempuan  hendaknya  memiliki derajat/tingkat yang
sama dengan perlindungan  terhadap  pria,  karena  setiap
orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum (equality  before  the  law ).  (Nasution, 2008: 18)
Sistem  peradilan  pidana  yang  berlaku pada hukum pidana positif
Indonesia menjadikan  tersangka  pelaku  tindak  pidana sejak pertama kali ditetapkan menjadi tersangka oleh aparat penegak hukum (Kepolisian  Republik  Indonesia  )  diatur  sesuai dengan  proses  hukum  yang  berlaku.  Didalam KUHPidana,  seorang  tersangka  dilindungi  hak- haknya  sampai  pada  pemeriksaan  selesai  dan telah diputus oleh  Hakim dengan  putusan yang berkekuatan hukum tetap.
Sistem peradilan pidana Indonesia terlalu berorientasi  kepada  pelaku  tindak  pidana.  hal ini  terlihat  dari  banyaknya  pasal  di  dalam KUHAP  (Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara Pidana)  yang  mengatur  berbagai  hak  yang dimiliki  oleh  seorang  tersangka  atau  terdakwa, atas  nama  perlindungan  Hak  Asasi  Manusia (HAM),  sementara  hak  yang  diberikan  kepada Korban  Kejahatan  hanya  diatur  dalam  satu pasal saja, yaitu Pasal 98 yang memberikan hak kepada  korban  kejahatan  untuk  mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pelaku kejahatannya.  sebaliknya  korban  kejahatan seksual  yang  mengalami  kerugian  fisik  dan psikis,  serta  trauma  harus  mengobati  luka  fisik dan  psikis  dengan  biaya  sendiri.  Kemudian harus melapor kepada polisi dengan menceritakan kembali kejadian
yang
dialaminya dan terkadang mendapatkan perlakuan yang kurang simpatik dari  polisi. hal tersebut  merupakan  perlakuan  yang  sangat tidak  adil  terhadap  korban  kejahatan,  padahal keberhasilan  pemeriksaan  perkara  pidana tergantung  kepada  laporan  dan  kesaksian  dari pihak korban.
Akibat  kurangnya  perlindungan  hukum terhadap  korban  itu  semakin  jarang  korban yang  mau  melaporkan  kejahatan  yang  dialami dan  semakin  sedikit  orang  yang  bersedia menjadi  saksi  dalam  perkara  pidana,  terutama dalam  kasus-kasus  kejahatan  seksual.  hal tersebut  menjadikan  bahwa  data  statistik kriminal  dari  instansi  penegak  hukum  tidak relevan dengan jumlah kejahatan sesungguhnya
yang  terjadi  dalam  masyarakat  sebab  jumlah angka  gelap  kejahatan (dark  number) menjadi semakin  bertambah.  hal  ini  pada  akhirnya dapat  membawa  kegagalan  pada  kebijakan penanggulangan  kejahatan  secara  menyeluruh yang dilakukan oleh pemerintah.
Sebagai negara hukum Indonesia menganut  salah  satu  asas  yang  sangat  penting yakni asas praduga tak bersalah (presumption of innoncence) yaitu  setiap  orang  yang  disangka, ditangkap,ditahan, dituntut dan atau dihadapkan  dimuka  sidang  pengadilan,wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap atau inkrah (Pasal  8  Undang-undang  No.14  tahun  1970). Jadi  putusan  pengadilan  merupakan  tonggak yang  penting  bagi  cerminan  keadilan,termasuk putusan  pengadilan  yang  berupa  penjatuhan pidana  dan  pemidanaan.Lahirnya  penjatuhan pidana  dan  pemidanaan  bukan  muncul  begitu saja  melainkan  melalui  proses  peradilan  yang sangat panjang.Proses yang dikehendaki undang-undang  adalah  cepat,  sederhana  dan biaya  ringan.Biasanya  asas  itu  masih  ditambah bebas, jujur dan tidak memihak serta adil hal itu tentunya  berkenaan  dengan  asas  peradilan. (Hamzah, 2010: 238).
Masyarakat  pada  umumnya  berpendapat bahwa  masalah  pemberian  pidana  adalah semata-mata menjadi urusan hakim semata. Hal ini terjadi karena seperti yang tercantum dalam Pasal  10  KUHP  dimana  pemberian  pidana hanya  bersangkut  paut  dengan  hakim  saja,hal ini  tidak  benar  seluruhnya,  sebab  misalnya dalam  keputusan  tentang  pidana  penjara, Hakim  hanya  menentukan  batas-batas  belaka sedangkan cara pelaksanaan pidana itu tergantung dari pihak lembaga pemasyarakatan dan  juga  kemungkinan  untuk  membebaskan secara bersyarat ditengah-ditengah perkembangan  kasus  kekerasan  terhadap perempuan,  banyak  putusan  pengadilan  di Indonesia  yang  memutus  perkara-perkara terhadap  kejahatan  kepada  perempuan  dengan pidana yang berbeda-beda, timbulnya kesenjangan diantara putusan hakim di berbagai  pengadilan  yang  ada  menimbulkan
pertanyaan besar di tengah-tengah masyarakat, apakah  kemudian  kekerasan    perempuan menjadi  hal  yang  tidak  penting  untuk  menjadi sebuah kajian hukum karena timbulnya banyak disparitas pemidanaan di dalam putusan hakim.
Sanksi  pidana  yang  dijatuhkan  oleh  para hakim terhadap para pelaku kejahatan terhadap perempuan  masih  dinilai  belum  memberikan rasa  takut  dan  dipengaruhi  oleh  norma-norma di  luar  norma  hukum,  tampaknya  masih melekat dan menjadi kendala terhadap penegakan  hukum  secara  konsekuen.  Otoritas hakim  yang  begitu  besar  dalam  memutuskan perkara  yang  mengakibatkan  banyak  terjadi disparitas  putusan  dalam  perkara  yang  sejenis. Hal  ini  ditandai  dengan  adanya  perbedaan secara  substansial  yang  tajam  antara  putusan hakim  Pengadilan  Negeri  yang  satu  dengan yang  lain  atau  hakim  Pengadilan  Tinggi  dan hakim  Mahkamah  Agung  mengenai  perkara yang  sama,  padahal  semuanya  mengacu  pada peraturan yang sama.
Maka dari latar belakang tersebut penulis melakukan penelitian tentang Disparitas Pemidanaan terhadap Pelaku Kekerasan
terhadap Perempuan di Indonesia, dalam hal ini penulis akan mengkaji mengapa timbul disparitas pemidanaan terhadap pelaku kekerasan  terhadap  perempuan  di  Indonesia? dan  bagaimana  seharusnya  Konstruksi  hukum tindak pidana kekerasaan terhadap perempuan di Indonesia di masa depan?

## METODOLOGI PENELITIAN
Kejahatan yang merupakan suatu bentuk gejala  sosial  yang  tidak  berdiri  sendiri, melainkan  nampak  adanya  korelasi  dengan berbagai  perkembangan  kehidupan  sosial, ekonomi,  hukum  maupun  teknologi  serta berbagai  perkembangan  lain  adalah  sebagai akibat  sampingan  yang  negatif    dari  setiap kemajuan  atau  perubahan  sosial  di  dalam masyarakat.
Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kebijakan hukum pidana ( penal policy ).  Kebijakan  hukum  pidana  ( penal  policy ) adalah  suatu  ilmu  sekaligus  seni  yang  pada akhirnya  mempunyai  tujuan  praktis  untuk
memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan  secara  lebih  baik  dan  untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat  undang-undang,  tetapi  juga  kepada pengadilan  yang  menerapkan  undang-undang dan  juga  kepada  para  penyelenggara  atau pelaksana  putusan  pengadilan.  (Mulyadi,  2008: 19)
Politik  hukum  adalah  kebijaksanaan politik yang menentukan peraturan hukum apa yang seharusnya berlaku mengatur berbagai hal kehidupan  bermasyarakat  dan  bernegara. (Lubis,1989:159).  Mahfud  MD  (1998:  1-2)  juga memberikan  defenisi  politik  hukum  sebagai kebijakan  mengenai  hukum  yang  akan  atau telah  dilaksanakan  secara  nasional  oleh pemerintah.  Hal  ini  juga  mencakup  pula pengertian tentang bagaimana politik mempengaruhi  hukum  dengan  cara  melihat konfigurasi  kekuatan  yang  ada  dibelakang pembuatan  dan  penegakan  hukum  itu.  Hukum tidak bisa hanya dipandang  sebagai pasal-pasal yang  bersifat  imperatif,  melainkan  harus dipandang  sebagai  subsistem  yang  dalam kenyataannya  bukan  tidak  mungkin  sangat ditentukan  oleh  politik,  baik  dalam  perumusan materinya (pasal-pasal), maupun dalam penegakannya.
Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan  menggunakan  sarana  penal  oleh beberapa  pakar  kriminologi  disebut  juga dengan  cara  represif. Tindakan  represif menitikberatkan pada upaya pemberantasan/penindasan/penumpasan sesudah kejahatan terjadi yaitu dengan dijatuhkannya  sanksi  pidana.  (Dirdjosisworo, 1987: 28)
Kebijakan  hukum  pidana  diperlukan pendekatan  yang  berorientasi  pada  kebijakan yang  lebih  bersifat  pragmatis  dan  rasional,  dan juga  pendekatan  yang  berorientasi  pada  nilai. Kebijakan kriminal tidak dapat dilepaskan sama sekali  dari  masalah  nilai.  Terlebih  bagi Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan garis kebijakan  pembangunan nasionalnya bertujuan membentuk manusia seutuhnya. Apabila pidana yang  digunakan  sebagai  sarana  untuk  tujuan tersebut,  maka  pendekatan  humanistik  harus
pula  diperhatikan.  Hal  ini  penting  tidak  hanya karena kejahatan itu, pada hakikatnya merupakan  masalah  kemanusiaan,  tetapi  juga karena  pada  hakikatnya  pidana  itu  sendiri mengandung  unsur  penderitaan  yang  dapat menyerang  kepentingan  atau  yang  paling berharga bagi kehidupan manusia. (Dirdjosisworo, 1987: 34)
Dengan  demikian  diperlukan  adanya keterpaduan  dan  kerjasama  yang  baik  aparat penegak  hukum  untuk  menggunakan  sarana penal  dalam  rangka  menanggulangi  kejahatan. Keterpaduan  tersebut  pada  akhirnya  akan menuju  tercapainya  keselarasan,  keserasian dan keseimbangan hidup dalam masyarakat.
Dalam  putusan  perkara  pidana  dikenal adanya  suatu  kesenjangan  dalam  penjatuhan pidana  yang  lebih  dikenal  dengan  istilah disparitas.  Menurut  Muladi,  disparitas  adalah “penerapan  pidana  ( disparity  of  sentencing ) dalam  hal  ini  adalah  penerapan  pidana  yang tidak sama ( same offence ) atau terhadap tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan  tanpa  dasar  pemberian  yang jelas”.
Disparitas  pidana  dapat  juga  dikatakan sebagai  bukti  ketiadaan  keadilan (societal justice) .  Sayangnya,  secara  yuridis  formal, kondisi  ini  tidak  dapat  dianggap  telah melanggar hukum. Disparitas pidana merupakan  penerapan  pidana  yang  tidak  sama atau  “ same  offence ”  terhadap  tindak-tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan  atau  “ offences  comparable seriousness ”  tanpa  dasar  pembenaran  yang jelas.
Menurut  Muladi  dan  Barda  Nawawi bahwa  terpidana  yang  setelah  membandingkan pidana  kemudian  merasa  menjadi  korban terhadap  “ yudicial caprice ”  akan  menjadi terpidana  yang  tidak  menghargai  hukum, padahal penghargaan terhadap hukum tersebut merupakan  salah  satu  target  di  dalam  tujuan pemidanaan.  Dari  sini  akan  nampak  suatu persoalan  yang  serius,  sebab  akan  merupakan suatu  indikator  dan  manifestasi  dari  kegagalan suatu  sistem  untuk  mencapai  persamaan keadilan di dalam Negara hukum dan sekaligus
akan  melemahkan  kepercayaan  masyarakat terhadap sistem penyelenggaraan hukum pidana.
Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum  pidana  pada  hakikatnya  merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya  penegakan  hukum  pidana).  Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik atau  kebijakan  hukum  pidana  merupakan bagian  dari  kebijakan  penegakan  hukum  ( law enforcement  policy ).  (Arief,  2008:  24).  Di samping  itu,  usaha  penanggulangan  kejahatan lewat  pembuatan  undang-undang  (hukum) pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian integral  dari  usaha  perlindungan  masyarakat ( social  welfare ).  Oleh  karena  itu,  sangat  wajar apabila  kebijakan  atau  politik  hukum  pidana juga  merupakan  bagian  integral  dari  kebijakan atau politik sosial ( social policy ).
Kebijakan  sosial  dapat  diartikan  sebagai segala  usaha  yang  rasional  untuk  mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup  perlindungan  masyarakat.  Dengan penggunaan sarana penal dalam menanggulangi kejahatan  berarti  upaya  mewujudkan  suatu hukum  pidana  yang  dapat  diterapkan  dalam masyarakat dalam jangka waktu yang lama dan menjadi  kebijakan  perundang-undangan  yang baik,  maka  ia  harus  memenuhi  syarat  yuridis, sosiologis dan filosofis.
Tindak  Pidana  atau delik merupakan sebuah  perbuatan  pidana  ,  yang  diartikan sebagai perbuatan yang dilarang dalam undang- undang dan diancam dengan pidana barangsiapa melanggar larangan
itu."
(Moeljatno,  2014:  91).  Istilah  tindak  pidana sering  dipakai  untuk  menggantikan strafbaar feit .  “Perkataan feit itu  sendiri  di  dalam  bahasa Belanda  berarti  sebagian  dari  suatu  kenyataan atau een gedelte van de werkelijkheid , sedangkan strafbaar berarti  dapat  dihukum sehingga secara harfiah perkataan strafbaar feit itu  dapat  diterjemahkan  sebagai  sebagian  dari suatu  kenyataan  yang  dapat  dihukum,  yang sudah  barang  tentu  tidak  tepat,  oleh  karena kelak  kita  akan  ketahui  bahwa  yang  dapat  di hukum  itu  sebenarnya  adalah  manusia  sebagai
pribadi  dan  bukan  kenyataan  perbuatan ataupun tindakan” (Lamintang, 1997:181).
Tindak  pidana  adalah  perbuatan  yang oleh  aturan  hukum  dilarang  dan  diancam dengan  pidana  barang  siapa  yang  melanggar larangan  tersebut,  selanjutnya  menurut  wujud atau  sifatnya  tindak  pidana  itu  adalah perbuatan  yang  melawan  hukum  dan  juga merugikan masyarakat dalam arti bertentangan dengan  atau  menghambat  dari  terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap  baik  dan  adil.  Dari  uraian  tersebut dapat disimpulkan bahwa suatu perbuatan akan menjadi  tindak  pidana,  apabila  perbuatan  itu melawan hukum, merugikan masyarakat, dilarang  oleh  aturan  pidana  dan  pelakunya diancam  dengan  pidana  (Prodjohamidjojo, 1997: 16).
Kekerasan  adalah    setiap    perbuatan penyalahgunaan  kekuatan  fisik  dengan  atau tanpa  menggunakan  sarana  secara  melawan hukum  dan  menimbulkan  bahaya  bagi  badan, nyawa  ,  kemerdekaan,  termasuk  menjadikan orang  pingsan  atau  tidak  berdaya  terhadap seseorang    terutama  perempuan,    yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan  secara  fisik,  seksual,  psikologis, ekonomi  dan/atau  penelantaran  rumah  tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum (Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2004  tentang
Penghapusan Kekerasan
Dalam
Rumah Tangga). Di dalam Rancangan KUHPidana,
Kekerasan adalah setiap
perbuatan
penyalahgunaan  kekuatan  fisik  dengan  atau tanpa  menggunakan  sarana  secara  melawan hukum  dan  menimbulkan  bahaya  bagi  badan, nyawa, kemerdekaan, penderitaan fisik, seksual, psikologis, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya.
Deklarasi
Penghapusan Kekerasan terhadap  Perempuan,  menuyebutkan  tentang Kekerasan  terhadap  perempuan  adalah  setiap perbuatan  berdasarkan  pembedaan  berbasis gender  yang  berakibat  atau  mungkin  berakibat kesengsaraan  atau  penderitaan  perempuan
secara  fisik,  seksual  atau  psikologis,  termasuk ancaman terjadinya perbuatan tersebut, pemaksaan atau  perampasan kebebasan secara sewenang-wenang,  baik  yang  terjadi  di  ruang publik maupun di dalam kehidupan pribadi.
Dalam  hukum  pidana,  kerugian  yang dialami  perempuan  sebagai  korban  tindak pidana kekerasan (khususnya kekerasan seksual)  belum  memenuhi  rasa  keadilan ditengah-tengah masyarakat Indonesia. kekerasan  seksual  ( sexual  abuse )  menunjuk kepada  setiap  aktivitas  seksual,  bentuknya dapat berupa penyerangan atau tanpa penyerangan. kategori penyerangan, menimbulkan  penderitaan  berupa  cidera  fisik,
kategori
seksual
tanpa penyerangan menyebabkan  penderitaan  trauma  emosional, bentuk  kekerasaan  seksual  dapat  dilakukan dengan  cara  dirayu,  di  colek,  dipeluk  dengan paksa,  diremas,  dipaksa  melakukan  onani,  oral seks,  anal  seks,  diperkosa  (Gultom,  2014:  3). Kekerasan  seksual  seringkali  dianggap  sebagai kejahatan terhadap kesusilaan semata. Pandangan  semacam  ini  bahkan  didukung  oleh negara  melalui  muatan  dalam  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana  (KUHP).  Dalam  KUHP kekerasan  seksual  seperti  perkosaan  dianggap sebagai pelanggaran terhadap kesusilaan. Pengkategorian  ini  tidak  saja  mengurangi derajat  perkosaan  yang  dilakukan,  namun  juga menciptakan  pandangan  bahwa  kekerasan seksual adalah persoalan moralitas semata.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sejak  Tahun  2003  merupakan  bagian terpenting bagi perempuan untuk terbebas dari Tindak kekerasan. Disahkannya Undang- Undang  Nomor  23  tahun  2004  tentang Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga merupakan  salah  satu  kemajuan  bagi  kaum perempuan
untuk terhindar proses pelanggaran Hak Asasi Manusia. Di perjalanannya,  banyak  lembaga  Perempuan yang menyuarakan anti dari kekerasan terhadap perempuan akan tetapi pada prakteknya  masih  banyak  kasus  yang  dialami oleh  perempuan  terutama  kekerasan  dalam rumah tangga. Tradisi yang mengagungkan laki-
laki dan memberikan anggapan bahwa perempuan  adalah  mahkluk  yang  lemah sehingga seorang isteri harus tunduk dan patuh kepada suami.
Selama ini apabila terjadi tindak
kekerasan  dalam  lingkup  keluarga  atau  rumah tangga  selalu  mengacu  kepada  Kitab  Undang- Undang Hukum
Pidana
(KUHPidana).
penangann  kasus  yang  menimpa  perempuan seringkali tidak memberikan hasil yang memuaskan  bahkan  cenderung  menambah penderitaan  korban.  Hal  ini  disebabkan  karena korban  sering  menjadi  korban  ganda,  artinya korban harus mengulang-ulang perbuatan yang tidak  menimpa  dirinya  dimulai  pada  saat pemeriksaan di kepolisian sampai di pengadilan (Soeroso, 2011: 23).
Saat ini sebagian dari korban/perempuan semakin terbuka dan berani melaporkan tindak kekerasan  yang  dahulu  selalu  dilindungi  atau ditutupi.  Adapun  bagi  pelaku  dan  masyarakat diharapkan  lebih  tanggap  dan  mengerti  bahwa tindak  kekerasan  terhadap  perempuan  adalah sebuah tindak pidana.
Dari  seluruh  jenis  kekerasan  yang dialami  oleh  perempuan  korban  di  ranah domestik teridentifikasi kekerasan psikis paling banyak  dialami  (103.691),  dan  berturut-turut jenis  kekerasan  ekonomi  (3.222),  kekerasan fisik  (2.790),  serta  kekerasan  seksual  (1.398). Ada  sejumlah  jenis  kekerasan  yang  tidak  dapat dikategorisasikan  ke  dalam  jenis  kekerasan seperti disebutkan terdahulu (hanya dinyatakan  sebagai  KDRT  tanpa  catatan  lebih terinci (Komisi Nasional Perempuan, 2014: 6).
Dari  data  lembaga  pengada  layanan, kasus  kekerasan  terhadap  perempuan  yang terjadi di ranah Komunitas dapat dikategorikan menjadi:  1)  kekerasan  seksual,  2)  kekerasan fisik,  3)  psikis,  4)  kekerasan  trafiking,  5) kekerasan yang dialami oleh pekerja migran, 6) melarikan  anak  perempuan,  7)  kekerasan  di tempat  kerja    yang  berkaitan  dengan  masalah ketenagakerjaan.
Kekerasan seksual dalam kategori kekerasan  yang  terjadi  di  ranah  Komunitas  ini termasuk:  pencabulan,  perkosaan,  percobaan perkosaan,  persetubuhan,  pelecehan  seksual,
dan  kategori  kekerasan  seksual  lain  (seperti aborsi,  eksploitasi  seksual,  prostitusi,  dan pornografi) (Komisi Nasional Perempuan, 2014: 6-8).
Berbagai tindak kekerasan seksual tentunya  tidak  terlepas  dari social  image yang menjadikan  perempuan  sebagai  objek  seksual. Tempat  bekerja  dari  seorang  perempuan  akan melekat  kepadanya  image  pada  dirinya,  hal tersebut merupakan salah satu faktor banyaknya kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan  yang  bekerja  di  tempat-tempat tertentu khususnya pada malam hari (misalnya di  tempat  hiburan  malam,  tempat  karaoke, diskotik dan sebagainya).
Hasil  penelitian  dapat  dikatakan  bahwa terdapat  beberapa  faktor  penyebab  terjadinya kekerasan terhadap perempuan baik di lingkungan  Domestik  maupun  di  Lingkungan Komunitas  yakni,  yang  pertama  adalah  konsep budaya patriarkhi yaitu  sebuah  sistem  sosial dimana laki-laki memiliki kontrol dan kekuasaan yang lebih tinggi dengan perempuan berada  dibawahnya  ( subordinat ). Patriarkhi dapat  menyebar  ke  setiap  lapisan  masyarakat dan  negara  tanpa  memandang  perbedaan budaya,  agama  dan  latar  belakang  sosial lainnya. Standar patriarkhi juga mempengaruhi birokrasi  Indonesia  dimana  jabatan  tinggi pemerintahan didominasi oleh laki-laki. Banyak perempuan  Indonesia  yang  menyadari  hak- haknya  tidak  terpenuhi  dan  lebih  sering mendapat tekanan dari laki-laki dalam melakukan segala sesuatunya.
Kedua  adalah  kesalahpahaman  terhadap ajaran agama Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia  telah  memberikan  tuntutan  yang lengkap  bagi  pasangan  suami  isteri  dalam kehidupan  berumah  tangga.  Namun  sangat disayangkan,  ajaran  Islam  yang  mulia  ini ternyata masih banyak menimbulkan kesalahpahaman dikarenakan interpretasi yang patriakhis.  Suami  berperan  sebagai  kepala rumah tangga, dan peran Isteri hanya mengurus persoalan rumah tangga domestik. Ketidakpahaman  secara  menyeluruh  tentang konsep  berumah  tangga  bagi  masyarakat muslim, merupakan salah satu faktor
banyaknya terjadi
kekerasan terhadap perempuan  (dalam  hal  ini  isteri).  Para  Suami lebih  menginginkan  isteri  mengurusi  persoalan domestik dibandingkan dengan bekerja, sehingga banyak perempuan yang ketika sudah menikah  menginginkan  kembali  bekerja  tetapi ada  larangan  suami,  sehingga  sering  sekali menjadi  pertentangan  hingga  menimbulkan kekerasan terhadap perempuan.
Ketiga adalah adanya ketidakseimbangan diantara  laki-laki  dan  perempuan,  bahwa realitas  masyarakat  Indonesia  menjadikan perempuan menjadi orang yang paling memiliki tanggungjawab  untuk  mengurusi  kegiatan rumah  tangga  sehari-hari.  Kedudukan  suami  di dalam  ajaran  Islam  menjadi  seorang  pemimpin untuk  keluarganya  dan  kedudukan  isteri sebagai  pendamping.  Di  dalam  praktiknya, kedudukan  antara  suami  dengan  isteri  tidak memiliki kesamaan. Ketidakseimbangan kedudukan laki-laki dengan perempuan menjadikan perempuan menjadi objek saja.
Keempat  adalah  faktor  lingkungan  yang diartikan  sebagai  lingkungan  tempat  tinggal memberikan  kontribusi  terhadap  terjadinya kekerasan  terhadap  perempuan.  Saat  ini, persoalan lingkungan menjadi faktor ekseternal dari  luar  diri  menjadikan  kehilangan  arah tujuan.  Misalnya,  seseorang  yang  bekerja  di lingkungan Klub Malam akan lebih diidentikkan dengan konotasi yang negatif bila disandingkan dengan  pekerjaan  seorang  wanita  menjadi penjual sate di lingkungan Kota Medan, maka si perempuan penjual sate tetap menjadi komunitas yang positif, sebaliknya.
Kekerasan  terhadap  perempuan  terjadi pada masyarakat Indonesia merupakan pelanggaran  sebuah  hukum  negara  Indonesia. Pelanggaran  hukum  tersebut  didasarkan  pada Pasal  28  Undang-Undang  Dasar  Negara  RI Tahun  1945,  beserta  perubahannya.  Pasal  28G ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar  Negara  RI Tahun  1945  menentukan  bahwa  “Setiap  orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah  kekuasaannya,  serta  berhak  atas  rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan  untuk  berbuat  atau  tidak  berbuat
sesuatu  yang  merupakan  hak  asasi”.  Pasal  28H ayat  (2)  Undang-Undang  Dasar  Negara  RI Tahun  1945  menentukan  bahwa  “Setiap  orang berhak  mendapat  kemudahan  dan  perlakuan khusus  untuk  memperoleh  kesempatan  dan manfaat  yang  sama  guna  mencapai  persamaan dan keadilan”.
Selain  di  dalam  Konstitusi  Indonesia, pengaturan  mengenai  kekerasan  terhadap perempuan  terdapat  di  beberapa  peraturan perundang-undangan yang ada, diantaranya: 1) Undang-Undang  Nomor  1tahun  1946  tentang Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  serta Perubahannya;  2)  Undang-Undang  Nomor    8 Tahun  1981  tentang  Kitab  Undang-Undang Hukum  Acara  Pidana;  3)  Undang-Undang Nomor  1  tahun  1974  tentang  Perkawinan;  4) Undang-Undang  Nomor    7  tahun  1984  tentang
28 Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on the
Elimination  of  All  Forms  of  Discrimination Against Women); dan 5) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Undang-Undang  Nomor  23  tahun  2004 tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga,  artinya  penanganan  kasus  kekerasan terhadap  perempuan  oleh  aparat  pengadilan (dalam  hal  ini  ditingkat  pengadilan)  haruslah merujuk kepada peraturan perundang- undangan  yang  berlaku  (yuridis  normatif)  dan juga nilai-nilai yang hidup ditengah masyarakat Indonesia  untuk  memenuhi  rasa  keadilan masyarakat.
Ada  beberapa  Putusan  Pengadilan  yang ada  di  Indonesia  yang  memutus  tentang persoalan  kekerasan  terhadap  perempuan  baik yang dilakukan di dalam Rumah tangga maupun di  luar  rumah  tangga,  yakni:  1)  Putusan Pengadilan  Negeri  Malang  dengan  nomor: 372/Pid.B/2010/PN.MLG dengan perkara tentang  Perkosaan,  2)  Putusan  Pengadilan Negeri Simalungun dengan Nomor.722/PID.B/2011/PN.Simalungun (Kasus tentang melakukan kekerasan fisik pada lingkup  rumah  tangga  terhadap  istri),  3) Putusan Pengadilan Negeri Nomor.2454/PID.B/2008/PN.Medan. (Kasus
tentang  Kekerasan  dalam  rumah  tangga terhadap isteri yang dilakukan oleh suami)
Dari  ketiga  putusan  diatas,  hakim  yang memutus  perkara  memberikan  pertimbangan yang  berbeda-beda  dan  disesuaikan  dengan fakta hukum dalam persidangan maupun diluar persidangan.    Perbedaan  penafsiran  terhadap kasus dari masing-masing, merupakan penafsiran  hakim  dalam  menerapkan  hukum sesuai  dengan  kasus-kasus  yang  sedang diperiksanya.  Penafsiran  dalam  pemutusan suatu  perkara,  walaupun  dibebaskan  kepada hakim  tetapi  tidak  boleh  keluar  dari  kaidah- kaidah  penafsiran  dalam  hukum.  Perbuatan yang  sudah  jelas  ada  peraturannya,  maka apabila  terjadi  pelanggaran  harus  diputus sesuai dengan hukum yang ada.
Sejalan  dengan  makin  meningkatnya kesadaran  di  kalangan  perempuan  terhadap hak-haknya, penetapan sanksi kejahatan kesusilaan  dipandang  belum  memenuhi  rasa keadilan  kaum  perempuan.  Delik  kesusilaan yang
diatur
dalam
KUHP
masih mengesampingkan perlindungan hukum
terhadap  perempuan  karena  dalam  kasus penyerangan
kehormatan/kesusilaan/kesopanan
dapat diberi  sanksi  apabila  dilakukan  secara  terbuka (di  muka  umum).  Demikian  halnya  pasal-pasal yang  berkenaan  dengan  kejahatan    seksual seperti pasal 285  sampai dengan pasal 288 dan pasal  296  dan  297  KUHP    yang  cenderung menyempitkan  objektifikasi  sosok  perempuan dan  dilokalisir  sebatas  pada  alat  genitalnya. Kecenderungan  ini  dapat  dilihat  pada  isi  pasal 285 KUHP yang berbunyi: “Barangsiapa dengan kekerasan  atau  ancaman  kekerasan  memaksa seorang  wanita  bersetubuh  dengan  dia  di  luar perkawinan  diancam  karena    melakukan perkosaan  dengan  pidana  penjara  paling  lama dua belas tahun”.
Status  hukum  perempuan  menjadi  lebih sulit  dengan  adanya  persyaratan  keberadaan unsur-unsur  hukum  yang  bersifat  komulatif, yaitu:  (1)  pelaku,  lelaki  yang  dapat  melakukan persetubuhan;  (2)  korban,  perempuan  yang bukan  istrinya;  (3)  adanya  kekerasan  atau ancaman  kekerasan;  (4)  terjadi  persetubuhan,
Tidak  terpenuhinya  unsur-unsur  hukum  ini seringkali  menyebabkan  tidak  maksimalnya hukuman  yang  dikenakan  terhadap  pelaku. Dalam  kasus  perkosaan,  misalnya,  titik  berat penanganan  kasus  perkosaan  pada  unsur keempat (terjadi persetubuhan) juga dipandang memberatkan korban dan, sebaliknya, memperingan  pelaku.  Secara  forensik  medis, persetubuhan  didefinisikan  sebagai  suatu kejadian  di  mana  terjadi  penetrasi  penis  ke dalam vagina, penetrasi tersebut dapat lengkap atau  tidak  lengkap  dan  dengan  atau  tanpa disertai ejakulasi.
Salah satu penyebab terjadinya disparitas penjatuhan pidana pada dasarnya di mulai dari hukum  itu  sendiri,  dimana  hukum  tersebut membuka  peluang  terjadinya  disparitas  pidana dikarenakan  adanya  batasan  minimum  dan maksimun  pemberian  hukuman,  sehingga hakim  bebas  bergerak  untuk  mendapatkan pidana yang menurutnya tepat.
Dalam  hukum  pidana  positif  Indonesia, hakim  mempunyai  kebebasan  yang  sangat  luas untuk memilih jenis pidana
yang dikehendakinya.  Hal  tersebut  dihubungkan dengan  penggunaan  sistem  alternatif  di  dalam pengamanan pidana yang diatur dalam undang- undang.
Dalam  sistem  peradilan,  aparat  penegak hukum  seperti  polisi,  jaksa  dan  hakim merupakan  pilar  yang  sangat  penting  dalam penegakan  supremasi  hukum  dinegara  ini. Sehingga  diharapkan  aparat-aparat  hukum  ini dalam  menjalankan  tugasnya  haruslah  benar- benar bersikap profesional dan selalu menjunjung  tinggi  hukum  dan  nilai-nilai keadilan.  Apabila  aparat  penegak  hukum tersebut berbuat sebaliknya maka akan berbias kepada  terdakwa  itu  sediri  sehingga  dapat  saja menimbulkan  kesan  bagi  terdakwa  sikap  yang anti  pati  terhadap  aparat  hukum  yang menjatuhkan  putusan  yang  dinilai  kurang  adil, apalagi  terhadap  terdakwa  yang  dijatuhi hukuman lebih berat dari yang lainnya.
Tidak  bisa  dipungkiri  bahwa  terjadinya disparitas  terhadap  berat  atau  ringannya hukuman bagi terdakwa tidak lepas dari adanya unsur permainan yang dilakukan oleh terdakwa
dengan  aparat  hukum  baik  itu  di  tingkat penyidikan, tingkat penuntutan bahkan terhadap  hakim  itu  sendiri.  Kecenderungan  ini sering  terjadi  di  lapangan,  sehingga  bagi terdakwa  yang  tidak  melakukan  upaya  kolusi merasa adanya ketimpangan perlakuan terhadap  keadilan  itu  sendiri,  yang  mana  pada akhirnya  membuat  terdakwa  tadi  cenderung tidak  percaya  pada  hukum  terlebih  lagi  pada sistem peradilan dinegara ini.
Hakim dalam menjalankan tugas yudicialnya  harus  selalu  memegang  ketentuan- ketentuan  hukum  yang  berlaku,  maka  dari  itu dalam  menegakkan  hukum,Hakim  harus  selalu memperhatikan  3  (tiga)  unsur  penting  yang harus  menjadi  pedomannya  yaitu:  1)  Adanya kepastian hukum (rechtssicherheit) , 2) Mempunyai  kemanfaatan (zweckmassigheit),  3) Menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan
(gerechtigheit) .
Adanya ketiga komponen di atas membawa  pengaruh  yang  signifikan  terhadap pelaku  kejahatan  yang  diajukan  kemuka persidangan  di  mana  putusan-putusan  yang dijatuhkan  nantinya  akan  membuat  terdakwa itu  dapat  merenungi  segala  kesalahannya  dan segera  bertobat  sehingga  tidak  mengulangi kejahatan  lagi  dimasa  yang  akan  datang  serta putusan  yang  dijatuhkan  tersebut  dapat dirasakan  adil  bagi  terdakwa  itu  sendiri.  Bagi masyarakat  yang  menilainya  pun  sudah dirasakan  adil  sehingga  citra  pengadilan  di mata  masyarakat  akan  meningkat  dan  tetap dihormati sebagai institusi hukum.
Tindak Pidana Kekerasan terhadap perempuan  di  Indonesia  yang  diakomodir  di dalam beberapa peraturan perundang- undangan,  diantaranya  terdapat  dalam  KUHP, Undang-Undang  Hak  Asasi  Manusia,  Undang- Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah  tangga  dan  Undang-Undang  tentang Perlindungan  Anak  ternyata  belum  maksimal dalam pemberlakuannya. Kasus-kasus kekerasan  terhadap  perempuan,  misalnya kasus perkosaan yang diatur dalam KUHPidana, dalam  proses  penanganannya  sangat  tidak mencerminkan nilai-nilai kemanfaatan terhadap korban.
Selama  proses  peradilan  pidana,  masih ada  beberapa  aparat  hukum  yang  dalam memperlakukan  korban  pada  kasus  perkosaan belum  berspektif  perempuan.  Penangan  kasus perkosaan  juga  terlampau  panjang  karena harus mengikuti prosedur hukum yang membuat  korban  menjadi  enggan  berhadapan dengan hukum yang prosesnya sangat melelahkan.  Oleh  karena  itu,  perlu  adanya reformasi  hukum  dan  kebijakan,  terutama sistem  penegakan  hukum  yang  berkeadilan gender.  Perubahan/reformasi  ini  diharapkan mampu  membawa  pemahaman  mengenai kepekaan  jender  bagi  aparat  penegak  hukum agar  bersikap  tanggap  terhadap  kepentingan perempuan  korban  kekerasan  (perkosaan) yang dialaminya.
Bicara  mengenai  reformasi  penegakan hukum  yang  berkeadilan  jender,  menyangkut bagaimana  sistem  penegakan  hukum  yang  ada mampu mengeluarkan kebijakan yang menjamin  perlindungan  terhadap  kepentingan dan  hak  asasi  perempuan.  Perlindungan  dalam proses  penegakan  hukum,  mulai  dari  proses pelaporan,  pemeriksaan,  penyidikan,  hingga persidangan  berakhir.  Dengan  berpijak  pada ketiga  elemen  dalam  sistem  hukum,  maka disusunlah parameter yang merupakan prasyarat  bagi  perbaikan  serta  upaya  yang dapat dilakukan.
Konstruksi  penegakan  hukum  terhadap tindak  pidana  kekerasan  kepada  perempuan secara  umum,  dapat  dilakukan  dengan  cara sebagai    berikut  (Merujuk  kepada  Teori  Sistem Hukum dari Lawrance M. Friedman), yaitu dari segi  substansi  hukum,  terdapat  aturan-aturan yang  mendukung  penegakan  hukum  yang mengedepankan  kepentingan  dan  kebutuhan perempuan  korban  kekerasan,  diantaranya:  1) Mengubah aturan  dasar yang berkaitan dengan materi  kekerasan  terhadap  perempuan,  hukum acara,  dan  lain-lain.  Misalnya,  perubahan  atas KUHAP  berkaitan  dengan  pengaturan  hak-hak korban  dan  pembuktian  kasus  kekerasan terhadap  perempuan.  2)  Mengembangkan pemikiran tentang kebutuhan penafsiran pasal- pasal yang ada, termasuk perumusan perubahan  hukum.  3)  Menempatkan  korban
sebagai  subjek  dalam  proses  pemeriksaan perkara  dan  bukan  obyek  seperti  yang  terjadi selama ini. 4) Menyediakan pendampingan bagi korban  dalam  setiap  proses  pemeriksaan perkara.  5)  Mempertimbangkan  hukuman alternatif  yang  diatur  secara  tegas  dalam perundang-undangan  bagi  perempuan  yang dianggap “pelaku” kejahatan karena sesungguhnya  ada  dimensi  Gender  dalam kasus-kasus seperti itu.
Dari  segi  struktur  hukum,  tersedianya infrastruktur yang melayani kebutuhan perempuan  korban  kekerasan,  diantaranya:  1) Penanganan  secara  khusus  bagi  perempuan korban  kekerasan.  Ini  bisa  dicapai  dengan alokasi prasarana dan anggaran yang memadai. 2)  Penyediaan  informasi  dan  pelayanan pemeriksaan yang cepat dan nyaman serta peka jender,  yang  dapat  diakses  oleh  korban, pendamping  maupun  yang  berkepentingan.  3) Wewenang  dan  peran  yang  jelas  dalam  upaya menberi  perlindungan  terhadap  perempuan korban kekerasan
Dari  segi  budaya  hukum,  yaitu  kesiapan aparat penegak hukum yang memiliki pemahaman yang memadai mengenai permasalahan  kekerasan  terhadap  perempuan. Ini  dapat  ditempuh  melalui  usaha-usaha penyuluhan  misalnya  pelatihan  gender  bagi aparat penegak hukum, termasuk memasukkan materi  ke  dalam  kurikulum  pendidikan,  serta dibukanya  keran  partisipasi  masyarakat  dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan.  Termasuk  di  dalamnya,  upaya membangun  kesadaran  masyarakat  terhadap persoalan kekerasan terhadap perempuan.
Dari perubahan konstruksi sistem penegakan  hukum  di  atas,  diharapkan  aparat penegak  hukum  dapat  menangani  kasus kekerasan terhadap perempuan dengan berperspektif jender sehingga
tercipta
keharmonisan  antara  aparat  penegak  hukum korban.
Berdasarkan hasil pengkajian yang dilakukan  oleh  Komisi  Nasional  Perempuan, pada
tahun 2006 telah berhasil
menginventarisasi beberapa peraturan perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan
pelaksanaan  perlindungan  terhadap  Korban Kekerasan  Terhadap  Perempuan,  diantaranya (Komisi  Nasional  Anti  Kekerasan  Terhadap Perempuan,  2007:  23-24),  yaitu  (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006  Tentang  Penyelenggaraan  Dan  Kerjasama Dalam  Upaya  Pemulihan  Korban  kekerasan Dalam  Rumah  Tangga.  (2)  Propinsi  Lampung mengeluarkan  Peraturan  Daerah  Nomor  6 Tahun  2006  Tentang  Pelayanan  Terpadu Terhadap  Perempuan  dan  Anak  Korban Kekerasan,  (4)  Walikota  Yogyakarta  telah menerbitkan  Peraturan  Walikota  Yogyakarta
Nomor 16 Tahun 2006 Tentang
Penyelenggaraan  Pelayanan  Terpadu  Bagi Korban Kekerasan Berbasis Gender.
(5)  Kabupaten  Bone  Sulawesi  Selatan, diterbitkan  juga  SK  Bupati  Bone  Nomor  504 Tahun  2006  Tentang  Kesepakatan  Bersama Antara  Pemerintah  Kabupaten  Bone,  Kepala Kepolisian  Resort  Kabupaten  Bone,  Kepala Kejaksaan  Negeri  Bone,  Ketua  Pengadilan Negeri  Bone,  dan  Lembaga  Pemberdayaan Perempuan  Bone  tentang  Pelayanan  Terpadu Bagi  Perempuan  dan  Anak  Korban  Kekerasan. (6)  SK  Walikota  Bengkulu  Nomor  255  Tahun 2006  Tentang  Pembentukan  Tim  Pembantu, Penanggulangan Dan
Penanganan Tindak Kekerasan  Perempuan  dan  Anak  tingkat  Kota Bengkulu. Kabupaten Bengkulu, telah
dikeluarkan  Peraturan  Desa  Jayakarta,  (7) Kabupaten  Bengkulu  Utara  Nomor  3  Tahun 2006  dan  Peraturan  Desa  Sunda  Kelapa, Bengkulu  Utara  Nomor  2  Tahun  2006  yang mengatur  tentang  Penanganan  Perempuan Korban Kekerasan.
(8)  Peraturan  Desa  Kabupaten  Sidoarjo
Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dan Anak  Korban  Kekerasan.  (9)  Pemerintah Propinsi  Sulawesi  Utara  dengan  SK  Gubernur Sulawesi  Utara,  Nomor  268  Tahun  2006 Tentang Pusat Pelayanan Terpadu
Perlindungan  Terhadap  Perempuan  Dan  Anak di  Sulawesi  Utara  (P2TP2A)  dan  tingkat Kabupaten  di  Sikka,  Moumere,  Nusa  Tenggara Timur yaitu MoU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pelayanan  Terpadu  Bagi  Perempuan  Dan  Anak
Korban  Kekerasan  antara  Bupati,  Rumah  Sakit, Kepolisian,  Kejaksaan  dan
Women’s  Crisis Center Kabupaten  Sikka,  Moumere,  Flores.  (10)
Propinsi Jawa Barat telah dikeluarkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Anak. (11) Pusat Pelayanan Terpadu
Perlindungan  Terhadap  Perempuan  Dan  Anak Korban  Kekerasan  (P2TP2A)  telah  didirikan, yaitu  di  Tanah  Datar,  Padang  Pariaman, Sumatera  Barat,  Lampung,  Jambi,  Yogyakarta, Kalimantan  Tengah,  dan  Sulawesi  Utara.  (12) Sebelumnya, sudah didirikan 7 (tujuh) lembaga serupa  di  berbagai  daerah,  yaitu  di  DKI  Jakarta (2004),  Bandung,  Semarang  (2003),  Lumajang (Jawa  Timur),  Sidoarjo  (Jawa  Timur,  2003), Jember  (Jawa  Timur,  2004),  dan  Kalimantan Barat (2005).
Kebijakan politik hukum pidana terhadap kekerasan  tindak  pidana  terhadap  perempuan di  Indonesia  haruslah  dilakukan  dari  mulai proses  pembentukan  peraturan  perundang- undangan yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan  terhadap  anak  baik  itu  atas  inisiatif pemerintah maupun Dewan Perwakilan Rakyat. Politik hokum pidana  itu dapat terbagi dalam 3 bentuk,  yakni:  1)  Upaya-upaya  preventif  atau non  penal  policy,  2) Pendayagunaan  peran media massa, 3)
Upaya penal dengan memanfaatkan  system  peradilan  pidana  yang terpadu (integred criminal justice system) Dengan  ketiga  bentuk  ini  dimaksudkan bawha  penyelesaian  perkara  pidana  yang terhadi  di  dalam  masyarakat,  hendaknya dilaksanakan  secara  terpadu  dalam  suatu kerjasama  yang  baik  diantara  penegak  hokum, dengan  satu  tujuan  akhir  yang  sama  yaitu mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana.
Berkenaan dengan tindak pidana
kekerasan terhadap perempuan maka pemerintah  perlu  melakukan  beberapa  upaya terkait sebagai berikut: 1) Memberikan perlindungan  hukum  dalam  menyelesaikan perkara  kejahatan  kekersaan  atau  seksual terhadap perempuan, 2)
Memberikan penyuluhan hukum khususnya kepada perempuan  agar  mengetahui  hak-hak  dan
kewajibannya  menurut  hokum,  serta  tentang bahaya dari tindak pidana kekerasan, termasuk semua  akibat  yang  akan  ditanggung  oleh seseorang  jika  menjadi  korban  kekerasan ataupun  kejahatan  seksual.  3)  Memberikan penyuluhan  kepada  masyarakat  luas  agar merubah  pandangan  mereka  terhadap  korban kejahatan  kekerasan  ataupun  seksual  terhadap korban,  karena  korban  bukanlah  pihak  yang bersalah pada perstiwa itu.

## KESIMPULAN
Sistem peradilan pidana yang berorientasi  kepada  pelaku  tindak  pidana menimbulkan ketimpangan dalam perlindungan hokum kepada korban kejahatan, yang mengakibatkan korban (terutama kejahatan  kekerasan  dan  seksual)  enggan memberikan  laporan  kepada  aparat  penegak hokum dan menjadi saksi dalam peristiwa yang dialaminya.  Kondisi  ini  menjadi  penghambat bagi  kelancaran  proses  penegakan  hukum pidana yang akhirnya mempengaruhi keberhasilan  upaya  penanggulangan  kejahatan secara menyeluruh.
Beberapa  lembaga  swasta  yang  peduli terhadap nasib korban kejahatan kekerasan dan seksual terhadap perempuan telah memberikan bantuan/layanan  kepada  korban  kejahatan dalam  bentuk  konsultasi,  pendampingan  dan bantuan  hukum.  Namun  pemerintah  Indonesia dalam kenyataannya masih  belum serius untuk menanggualangi kekerasan yang terjadi kepada perempuan  (baik  kekeresan  fisik  maupun seksual) sehingga penangangan yang dilakukan dirasa masih lemah. Adapun peraturan perundang-undangan  yang  dibentuk  hanya dijadikan  sebagai  alat  legitimasi  diatas  kertas yang  mendudukan  bahwa  pemerintah  telah peduli  akan  tetapi  dalam  praktiknya  masih belum terlaksana dengan baik

## DAFTAR PUSTAKA
Hamzah  A.,  2010, Asas-Asas  Hukum  Pidana  Edisi Revisi 2008 , Jakarta : Rineka Cipta Arief  B.N.,  2008, Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum Pidana , Jakarta, Kencana.
Direktorat Bina Kesehatan Ibu,2011, Pencegahan Dan Penanganan  Kekerasan  Terhadap  Perempuan
(PPKTP), Ditjen  Bina  Gizi  dan  Kesehatan  Ibu dan Anak, Kementerian Kesehatan RI.
Hiariej  E.O.S.,  2014, Prinsip-Prinsip  Hukum  Pidana,
Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2007, Dirumah, Pengungsian Dan
Peradilan:  KTP  Dari  Wilayah  Ke  Wilayah , Jakarta,  Catatan  Tahunan  Tentang  Kekerasan Terhadap Perempuan.Komnas Perempuan
__________________,  2007, Pengalaman  Perempuan  Aceh
Mencari & Meniti keadilan Dari Masa KeMasa , Jakarta; Komnas Perempuan, Laporan Pelapor Khusus Aceh.
__________________, Siaran  Pers  Kampanye  16  Hari  Anti Kekerasan terhadap Perempuan, 25 November –  10  Desember  2014 ,  Jakarta;  Komnas Perempuan, 2014
__________________, Kekerasan  Seksual,  Kenali  dan Tangani ,  Jakarta,  K  komnas  Perempuan, Makalah, 2014
Mahfud  M.D,  1998, Politik  Hukum  di  Indonesia, Jakarta: LP3ES.
Mulyadi  M.,  2008, Criminal  Policy  Pendekatan Integral  Penal  Policy  dan  Non  Penal  Policy dalam  Penanggulangan  Kejahatan  Kekerasan , Medan: Pustaka Bangsa Press.
Prodjohamidjojo  M.,  1997, Memahami  Dasar-Dasar Hukum  Pidana  Indonesia  2 ,  Jakarta:  Pradnya Paramita
Gultom M., 2014, Perlindungan Hukum terhadap Anak dan  Perempuan, Bandung,  Refika  Aditama, cetakan III. Soeroso M.H., 2011, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Jakarta; Sinar Grafika, Cetakan Ke II . Lamintang  P.A.F.,  1997, Dasar-dasar  Hukum  Pidana Indonesia ,  Bandung: Citra Aditya Bakti. Lubis S., 1989, Serba Serbi Politik dan Hukum Pidana , Bandung: Alumni Dirdjosisworo  S.,  1988, Ruang  Lingkup  Kriminologi , Bandung: Remaja Karya, Nasution  Z.A.,  2008, Perlindungan  Hukum  Terhadap Perempuan  Dan  Anak  Korban  Perdagangan Manusia  (Trafficking  In  Persons), Semarang, Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Tesis.
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia tahun 1945
Undang-Undang Nomor  8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
Undang-Undang    Nomor  1  tahun  1974  tentang Perkawinan;
Undang-Undang  Nomor    7  tahun  1984  tentang  28 Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala  Bentuk  Diskriminasi  Terhadap  Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women); dan Undang-Undang Nomor  39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.