## DINAMIKA KEBIJAKAN TENTANG PERIKANAN DAN TRANSFORMASI BUDAYA NELAYAN PANTAI UTARA JAWA
Sutejo K. Widodo
Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro

## Abstract
Rice and fish could  be complementing  each  other as human  primary  needs  for nutrition. However, both these  commodities  have  a  history  with the opposite.  Although  Java island is surrounded by the waters of the sea, in the past the population in meeting the needs of  fish,  mainly marine fish, mostly done  by the  fishermen who  brought  in fish catches from other  areas  or  imported, in  the form  of  salted  fish and dried fish,   since  the  Dutch  colonial government  and  gradually  began  to set the  political self-sufficient self-reliance in  the  1960s. This  article  discusses  the dynamics of  policy  on fishing in the  north  coast of  Java,  with  a historical approach with a span of years 1900 to 2000.
Keywords : dynamics of  policy, fisherman, north coast of Java

## 1. Pendahuluan
“ Tak  kan  ada  ikan  di  meja  makan tanpa  ada  jerih  payah  nelayan.... , ” itulah sepenggal  bait  nyanyian  yang  pernah populer  lewat  tayangan  Televisi  Republik Indonesia.  Nyanyian  yang  sedemikian sering ditayangkan kala itu, di satu-satunya stasiun  TV  di  Indonesia,  merupakan  upaya berskala  luas  untuk  mengingatkan  peranan nelayan  yang  telah  memberi  andil  tidak kecil dalam pemenuhan sebagian kebutuhan  pangan.  Sudah  sewajarnya  jika pekerjaan  sebagai  nelayan  memperoleh tempat  yang  terhormat  dalam  pergaulan kemasyarakatan.  Lebih  lanjut  bait  nyanyian itu  secara  tidak  langsung  menyatakan bahwa  di  meja  makan  kecuali  tersaji  ikan juga ada sajian pokok yaitu nasi - keduanya digunakan  untuk  memenuhi  kebutuhan manusia akan unsur nabati dan hewani.
Pulau  Jawa  yang  dikelilingi  wilayah perairan  laut,  di  masa  lalu  penduduknya dalam memenuhi kebutuhan ikan, utamanya ikan laut, sebagian besar dilakukan  dengan cara mendatangkan atau mengimpor  ikan  hasil  tangkapan  nelayan dari  wilayah  lain,  dalam  bentuk  ikan  asin dan  ikan  kering  (Widodo,  2002).  Peristiwa ini  berlangsung  sejak  pemerintah  kolonial
Belanda sampai dengan dekade kemerdekaan Indonesia tahun 1960-an.

## 2. Impor Ikan ke Pulau Jawa
Ikan  asin  dan  ikan  kering  serta  terasi yang berkualitas baik di Pulau Jawa berasal dari  Bagansiapi-api.  Fenomena  yang  telah berlangsung  dan  telah  menjadi  sejarah  itu merupakan suatu ironi bagi penduduk Jawa karena  kebutuhan  akan  ikan  laut  harus dipenuhi  dari  daerah  lain  sementara  pulau ini  dikelilingi  lingkungan  perairan  yang mempunyai sumber kekayaan ikan. Ketergantungan  penduduk  Jawa  terhadap ikan impor mulai berkurang setelah diterapkan  politik „Berdiri  di  atas  Kaki Sendiri ‟  (Berdikari) yang  meliputi  bidang politik,  ekonomi,  dan  budaya  serta  dipicu pula oleh kondisi hubungan yang memburuk dengan Malaysia akibat konfrontasi (Widodo, 2006).
Di  bidang  ekonomi,  Berdikari berarti pemenuhan  kebutuhan  berdasarkan  pada kemampuan  sendiri.  Untuk  itu  dalam  hal pemenuhan kebutuhan  ikan  harus  dipenuhi sendiri dengan melakukan larangan terhadap  impor  ikan  ( Gemah  Ripah ,  1968: 15).  Sejak  ditetapkan  kebijakan  itu,  hasil tangkapan  nelayan  Jawa  terus  meningkat dan bahkan kemudian mampu
__________________________________________________________________________________
mengekspornya.  Saat  berlangsung  krisis multidimensi  pada  akhir  tahun  1990-an, sektor  perikanan  merupakan  salah  satu sektor  yang  tidak  terlanda  badai  krisis, bahkan  cenderung  menuai  keuntungan (Widodo, 2005). Masa kemakmuran nelayan  di  tengah-tengah  kelesuan  bidang usaha  yang  lain  tidak  berlangsung  lama. Sejalan  dengan  bergulirnya  reformasi,  lahir Undang  Undang  No.  32  Tahun  2004 tentang  Pemerintah  Daerah  yang membuat otonomi  menjadi  tuntutan  dari  wilayah daerah tingkat II. Di samping itu diberlakukan  pula  Undang-Undang  No.  31 tahun  2004  tentang  Perikanan,  yang membuat  wilayah  tangkapan  ikan  menjadi semacam  hak  yang  oleh  nelayan  setempat dimaknai  sebagai  kekuasaannya  ( Suara Merdeka , 25-1-06: 26).
Memasuki  era  baru,  nelayan  yang pada tahun 1980-an baru mengalami konflik vertikal (Emmerson, 1977), pada akhir abad XX meluas menjadi konflik vertikal- horisontal.  Sepertinya,  jika  mungkin  laut yang merupakan hak milik bersama ( common  property )  yang  sifatnya  terbuka tersebut  akan  dikapling-kapling  atas  dasar kekuasaan  daerah.  Belum  reda  badai konflik  yang  menghantam  antarnelayan  di laut,  mereka  didera  oleh  gelombang kenaikan  harga  BBM  di  darat.  Kondisi limbung mabuk  darat  dan  laut  belum  dapat diatasi,  mendadak  sontak  muncul  angin “puting  beliung”  berupa  berita  ikan  dengan bahan pengawet formalin yang menyebabkan harga ikan menjadi terperosok. Perubahan salah satu komponen  tersebut  dalam  usaha  nelayan akan sangat berpengaruh, mengingat corak ekonomi  nelayan  adalah  corak  ekonomi kebutuhan sehari-hari, sehingga sulit diharapkan  adanya  budaya  menabung. Musim paceklik pada nelayan yang berlangsung  rutin  menjadi  berita  besar, sementara  gagal  panen  pada  petani  hanya sayup-sayup  terdengar.  Oleh  karena  itu  R. Firth  (1946)  dalam  beberapa  hal  yang mempersamakan  nelayan  dengan  petani mempunyai  beberapa  kelemahan  (Widodo, 1994).

## 3. Dinamika  dari  Pengimpor  menjadi Pengekspor
Tulisan  ini  berangkat  dari  beberapa permasalahan.  Pertama,  kebutuhan  ikan penduduk Pulau Jawa berupa ikan asin dan ikan  kering  sampai  dengan  tahun  1960-an tidak  dapat  dipenuhi  oleh  hasil  tangkapan nelayan Jawa sendiri, sementara sumberdaya  alam  berupa  kekayaan  ikan  di Laut  Jawa  melimpah  ruah.  Dinamika perubahan  terjadi  setelah  tahun  1970-an dari pengimpor menjadi pengekspor. Melalui  penelusuran  historis,  ketimpangan antara  ketersediaan  sumberdaya  alam dengan  ketidakmampuan  dalam  memenuhi kebutuhan  penduduk  Pulau  Jawa  dapat dicari penjelasannya. Demikian pula, mengapa baru setelah tahun 1970-an dapat dipenuhi kebutuhan masyarakat dan bahkan  mengekspor.  Bagaimana  hal  itu bisa terjadi? Faktor-faktor apa yang menyebabkan ketimpangan itu dapat berlangsung?
Persoalan  kedua,  hasil  tangkapan nelayan berupa ikan mempunyai sifat lekas rusak ( perishable ). Pengawetan merupakan upaya masyarakat nelayan dengan dukungan  sarana  tertentu  agar  apa  yang telah dihasilkan tetap dalam kondisi terjaga kesegarannya  sampai  kepada  konsumen. Teknologi pengawetan ikan awalnya dengan menggunakan garam, yang berlangsung  sampai  sekitar  awal  tahun 1970-an.  Kemudian  terjadi  pergeseran dengan  menggunakan  bahan  berupa  es. Bagaimana  dinamika  perubahan  teknologi distribusi  ikan  dari  bahan  berupa  garam  ke bahan dalam bentuk es tersebut berlangsung? Faktor apa saja yang mendorong  terjadinya  dinamika  perubahan tersebut?  Bagaimana  dinamika  kebijakan pemerintah terhadap pembuatan, pengadaan, dan pengangkutan garam? Apa kaitan  strategisnya  antara  kebijakan  dalam bentuk  monopoli  garam  oleh  pemerintah kolonial  dengan  dinamika  usaha  perikanan laut?  Kelompok  mana  saja  yang  dapat memanfaatkan momen dinamika perubahan tersebut?
Sebagai gambaran, impor-ekspor ikan antara  tahun  1938-1980  adalah  sebagai berikut.
_________________________________________________________________________________
Gambar 1: Impor-Ekspor Ikan Tahun 1938-1980 (dalam ton)
Sumber: Statistik Poeketbook Indonesia (1959); Statistik Ekspor dan Impor Hasil Perikanan No. 7 (Jakarta: Dirjen Perikanan, 1985).

## 4. Lingkungan Alam Laut Jawa
Laut  Jawa  merupakan  bagian  dari lingkungan  yang  lebih  luas  di  perairan paparan  Sunda,  yang  menghubungkan pulau-pulau  di  sebelah  barat  Indonesia yaitu  Sumatra,  Jawa,  dan  Kalimantan, dengan  benua  Asia  yang  mencakup  Laut Cina,  Teluk  Thailand,  dan  Selat  Malaka (Dahuri,  dkk.,  1996:  19).  Paparan  Sunda semula  merupakan  daratan  yang  utuh  dan menyatukan  Jawa,  Sumatra,  dan  dataran Asia.  Bekas-bekasnya  terlihat  dari  dua sistem  aliran  Sungai  Sunda  Utara  dan Sungai  Sunda  Selatan.  Demikian  juga dengan  kesamaan  jenis-jenis  ikan  tawar  di sungai-sungai  di  pesisir  timur  Sumatra  dan di sungai-sungai di bagian barat Kalimantan sekarang, merupakan bukti yang memperkuat  pernah  menyatunya  Sumatra dan  Kalimantan.  Di  sisi  lain,  tidak  dijumpai kesamaan  jenis  ikan  di  pesisir  barat Sumatra dengan di timur Kalimantan.
Laut  Jawa  mempunyai  ciri-ciri  umum seperti  yang  dimiliki  oleh  perairan  paparan Sunda  yaitu  berpantai  landai,  topografi dasar  laut  datar,  berlumpur,  dan  dangkal serta  tingkat  kekeruhan  air  yang  tinggi diukur  dari  kandungan  sestonnya.  Hal  ini disebabkan  Laut  Jawa  menampung  aliran sungai dari pulau Jawa, Sumatra, dan
Kalimantan  yang  membawa  serta endapan. Arus sungai mempengaruhi kekeruhan.  Kandungan  seston  di  daerah- daerah muara sungai lebih tinggi dibandingkan  dengan  di  daerah  perairan tengah.  Musim  turut  pula  mempengaruhi kekeruhan  aliran  arus  laut.  Pada  musim barat angin bertiup dari arah barat ke timur, berlangsung  dari  bulan  Desember  sampai Pebruari  bersamaan  dengan  musim  hujan. Pada  musim  timur  angin  bertiup  dari  timur ke  barat,  berlangsung  antara  bulan  Juni sampai Agustus bersamaan dengan musim kemarau. Oleh karena itu pada musim barat kandungan seston arus air laut lebih tinggi. Sebagaimana ditunjukkan oleh hasil penelitian  Suniers,  direktur Het  Visscherij Station –Jakarta,  perairan  Laut  Jawa  kaya dengan plankton. Kekayaan populasi plankton  ini  disebabkan  oleh  melimpahnya makanan  di  dalam  air  yang  terbawa    oleh berbagai senyawa dan proses pengadukan. Tingginya  plankton  menjadikan  Laut  Jawa sebagai  perairan  yang  kaya  ikan  (Rinkes, 1925).
Keadaan  alamiah  Laut  Jawa  yang airnya  relatif  tenang  dan  berpantai  landai serta  dangkal  juga  merupakan  faktor-faktor yang  menguntungkan  usaha  penangkapan ikan.  Pada  bulan  Januari  temperaturnya  di bawah  29  derajat,  dengan  kandungan garam  31,5-35  0/00.  Dengan  kondisi  itu
__________________________________________________________________________________
kawasan  pantai  utara  Jawa  sudah  lama dikenal  sebagai  wilayah  yang  kaya  ikan,  di antaranya  di  teluk  dekat  Selat  Sunda, sekitar  Kepulauan  Seribu,  sekitar  Cirebon, Pemalang, Kendal, Juana, Rembang, Sidayu,  Gresik,  laut  antara  pulau  Bawean dan  pantai  utara  Madura,  sekitar  Sapudi, dan  Kangean.  Dari  tahun  ke  tahun  ikan layang  merupakan  jenis  ikan  yang  banyak ditangkap terutama di perairan Madura dan pantai  utara  Jawa  bagian  timur  (Rinkes: 1925).

## 5. Kekayaan  Ikan  di  Laut  Jawa  dan Kebutuhan Penduduk
Menurut  Handenberg  dan  Delsman (dalam  Masyhuri,  1995:  22),  perairan  Laut Jawa  mempunyai  tidak  kurang  dari  1.500 jenis  ikan.  Di  antara  jenis  ikan  itu  yang cukup  banyak  kuantitasnya  adalah ikan layur,  tengiri,  tongkol,  bambangan,  kakap, belanak,  bawal,  teri,  kembung,  bancar, layang,  selar,  bandeng, petek,  kiper,  cucut, manyung,  dorang,  tiga  waja,  lemuru, putihan, kura, dan pe (Onderzoek .... 1905, 2 deel).
Di  sisi  lain,  wilayah  daratan  Pulau Jawa  dihuni  oleh  penduduk  dalam  jumlah banyak  dengan  tingkat  pertumbuhan  yang pesat.  Pada  tahun  1870  penduduk  Jawa berjumlah 16.452.168 jiwa, dan pada tahun 1900  bertambah  menjadi  28.746.638  jiwa, pada  tahun  1930  sebanyak  41.718.364 jiwa,  dan  pada  tahun  1961  menjadi  lebih dari  62.993.000  jiwa  (Nitisastro,  1970). Konsekunsi  dari  jumlah  penduduk  yang banyak  dan  terus  bertambah  itu  adalah kebutuhan  bahan  pangan  terus  meningkat dari  tahun  ke  tahun.  Salah  satu  kebutuhan itu adalah ikan hasil tangkapan nelayan.
6. Penangkapan Ikan
sebagai
Pemenuhan Kebutuhan
Rinkes  dalam Het  Indische  Boek  der Zee mengemukakan bahwa kegiatan pelayaran  sudah  dikenal  lama  oleh  orang Indonesia. Adanya relief kapal pada dinding candi Borobudur merupakan bukti mengenai  kegiatan  pelayaran  itu  (Rinkes, 1925). Namun demikian kemunculan perahu  di  Indonesia  sudah  berlangsung lama  sejak  zaman  prasejarah.  Sebagai
bukti  dapat  dilihat  pada  lukisan-lukisan dinding  gua  yang  ditemukan  di  daerah Sulawesi  Selatan,  Sulawesi  Tenggara, Kepulauan  Kei,  dan  Irian  Jaya.  Sementara itu  bentuk-bentuk  perahu  dalam  pahatan ditemukan  di  daerah  Batak  (Sukendar, 2002:  1).  Salah  satu  kegiatan  dengan menggunakan perahu layar adalah melakukan  penangkapan  ikan  sebagai upaya untuk memenuhi sebagian kebutuhan hidup.
Mengenai usaha penangkapan ikan di Jawa pada abad XIX, dalam History of Java dikemukakan  bahwa  usaha  itu  mula-mula berkembang  di  kawasan  timur  laut  Pulau Jawa.  Dalam  melakukan  kegiatannya, nelayan  memanfaatkan  angin  darat  untuk berangkat  ke  laut  dan  menggunakan bantuan  angin  laut  untuk  pulang  ke  arah daratan.  Angin  darat  dan  angin  laut  yang saling  bergantian  arah  secara  teratur menentukan  waktu-waktu  nelayan  ke  dan kembalinya  mereka  dari  laut.  Nelayan berlayar  ke  laut  dengan  bantuan  angin darat  yang  berhembus  pada  sore  dan malam  hari,  dan  kembali  ke  darat  dengan bantuan  angin  laut  yang  berhembus  pada siang  hari  terutama  pada  sekitar  pukul  dua (Raffles, 1817: 186). Hal ini sejalan dengan pendapat  yang  menyatakan  bahwa  sampai dengan  paruh  pertama  abad  XIX  kegiatan penangkapan ikan masih berpusat di pantai utara  Jawa  terutama  di  bagian  timur (Masyhuri,  1995).  Baru  kemudian  dalam Zeevisscherijen Langs de Kusten dinyatakan bahwa pada tahun 1872 aktivitas  penangkapan  ikan  di  laut,  baik yang  dijalankan  di  perairan-perairan  dekat pantai  maupun  di  perairan-perairan  dalam yang  jauh  dari  pantai  sudah  menjadi  salah satu mata pencaharian pokok bagi sebagian  penduduk  Jawa  dan  Madura (Broersma, 1909: 78).

## 7. Jenis dan Alat Tangkap
Lingkungan alam perairan yang dimiliki  paparan  Sunda dengan  aneka  jenis habitatnya  merupakan  kondisi  ekologis sebagai  faktor  primer  bahan  adaptasi  oleh manusia  yang  menempati  kawasan  ini. Salah  satu  hasil  adaptasi  adalah  berupa bentuk  peralatan  yang  digunakan  oleh nelayan di kawasan pantai utara Jawa. Alat
_________________________________________________________________________________
utama  nelayan  adalah  perahu  dan  alat tangkap. Perahu dan alat tangkap yang ada di  suatu  kawasan  tidak  lain  adalah  hasil kemampuan manusia dalam  menyesuaikan diri dengan lingkungan alamnya.
Demikian  pula  fenomena  jaring  yang digunakan  di  perairan  yang  berlumpur, berbeda  dari  jaring  yang  digunakan  di perairan  yang  berkarang.  Jenis  jaring  yang digunakan untuk menangkap ikan-ikan kecil di  permukaan  dengan  jenis  jaring  yang digunakan  untuk  menangkap  ikan  yang hidupnya di dasar laut atau ikan-ikan dalam juga    berbeda.  Sementara  itu,  bentuk  dan ukuran perahu yang digunakan di laut dekat pantai  berbeda  dari  bentuk  perahu  yang digunakan untuk penangkapan di laut lepas pantai. Namun demikian, di antara beberapa bentuk perahu yang digunakan di kawasan  Laut  Jawa  terdapat  persamaan, yaitu  berupa  ciri  spesifik  pada  bagian dasarnya yang berbentuk lengkung menyerupai huruf U (Horridge, 1981).
Secara umum bentuk perahu nelayan di  pantai  utara  Jawa  berdasarkan  teknik pembuatannya  dapat  dibedakan  menjadi dua,  yaitu  jenis jukung dan  jenis mayang. Jukung merupakan  perahu  kecil  yang dibuat  dari  satu  batang  kayu,  sedangkan mayang merupakan  perahu  besar  yang dibangun  dengan  menggunakan  papan kayu  baik  dengan  haluan  yang  membesar dan  haluan  serta  buritan  yang  melengkung maupun  yang  tidak  melengkung.  Perahu mayang maupun jukung mempunyai berbagai  variasi  ukuran  dengan  sebutan yang  tidak  sama  antara  daerah  yang  satu dengan  lainnya. Jukung digunakan  untuk menangkap  ikan  di  laut  dekat    pantai  yang dijalankan oleh tidak lebih dari empat orang. Perahu  jenis  ini  digunakan  oleh  nelayan  di sepanjang  pantai  utara  Jawa  dengan sebutan  perahu jegong,  landrangan,  sope, pancasan,  konting,  bikung,  kolek,  kolekan, konting,  binkung,  kementing,  jukung-ender, jukung-lawak,  jukung-kiciran ,  dan  secara luas  juga  disebut sampan .  Untuk  perahu berukuran  besar,  yakni  perahu mayang , dikenal  dengan  sebutan perahu  rembang , dan perahu  jawa (Scheepvaart  en  Vissherij in de Afdeeling Rembang, dalam Onderzoek naar de...., 2de Deel, 1905).
Jenis perahu mayang yang digunakan untuk  menangkap  ikan  dilengkapi  dengan jaring payang. Dalam  pengertian  umum payang digunakan  untuk  menyebut  jaring atau jala yang terbuat dari bahan rami atau katun  dalam  ukuran  yang  besar.  Tempat pembuatan payang yang  sudah  lama dikenal  adalah  Lasem  dan  Palembang. Beberapa  sebutan  yang  digunakan  untuk menamai  jaring  ini,  seperti puket,  bandet, jaring  taktak,  jaring  rajungan,  kerot,  serok, sodo,  jalenma,  goyeng,  waring,  ngrikit, jabur,  dapang,  cokel,  sero dan  lainnya (Scheepvaart  en  Vissherij  in  de  Afdeeling Rembang, dalam Onderzoek  naar  de...., 2de Deel, 1905).
8. Kebijakan terhadap

## Sektor Perikanan
Kegiatan  usaha  perikanan  pada  akhir abad  XIX  ditandai  dengan  bergesernya usaha  penangkapan  perairan  laut-dalam lepas  pantai  ke  perairan  dekat  pantai.  Hal ini  sebagai  akibat  berkurangnya  jumlah perahu berukuran besar jenis mayang dan tidak adanya pembuatan perahu baru. Latar belakang dari kemunduran tersebut disebabkan oleh perubahan yang mendasar dalam sistem investasi, sehingga penanaman modal di sektor perikanan tidak memberikan  prospek  yang  menguntungkan (Masyhuri,  1995:  121).  Perubahan  politik pada  masa  kolonial  dari  politik  liberal  ke politk etis, sebagaimana disampaikan dalam  pidato  Ratu  Belanda  di  hadapan parlemen pada tahun 1901, yang ditindaklanjuti dengan kebijakan yang berorientasi  pada  upaya  untuk  mengatasi kemiskinan yang terjadi pada kaum pribumi, merupakan faktor-faktor penting yang mewarnai  perjalanan  usaha  perikanan  di Jawa pada masa kemudian.
Sejalan  dengan  pelaksanaan  politik etis,  dibentuk  komisi  yang  disebut Mindere Welvaart Onderzoek dengan tugas menyelidiki sebab-sebab terjadinya kemunduran
kesejahteraan atau
kemiskinan  di  kalangan  penduduk  di  Jawa dan Madura, dan mencari solusi pemecahannya. Komisi yang dibentuk pada tahun 1902, dan mulai melakukan penyelidikan pada bulan Juli 1904,
__________________________________________________________________________________
kemudian melaporkan berbagai hal berkaitan  dengan  faktor-faktor  yang  terkait dengan  penopang  kegiatan  perekonomian nelayan,  seperti  jumlah  dan  jenis  alat tangkap, perahu dengan segala ukurannya, jumlah nelayan, pedagang, pengolah, perdagangan  ikan,  dan  sebagainya  (Cribb, 1992:  309).  Kerja  komisi  menghasilkan laporan  disertai  dengan  sejumlah  saran yang  dimaksudkan  sebagai  langkah  untuk dapat meningkatkan kehidupan nelayan.
Dirumuskan  33  saran  yang  perlu dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi kemiskinan.  Dari  33  saran  itu,  terdapat  11 saran  penting  berkaitan  dengan  perbaikan dan  pembangunan  kehidupan  ekonomi perikanan secara langsung, yaitu
1) pemberian pinjaman uang oleh pemerintah  melalui  bank  khusus nelayan  kepada  nelayan  pribumi tanpa beban bunga;
2) mengatur  pengadaan  kayu  untuk pembuatan  perahu  dengan  harga murah;
3) pembebasan ongkos pembuatan garam murah; 4) perlunya suatu organisasi penyelidikan secara ilmiah; 5) memberikan keterampilan kepada nelayan;
6) perbaikan pengangkutan ikan;
7) perbaikan  pelabuhan-pelabuhan  kecil dan  melakukan  pengerukan  muara sungai;
8) membangun  tempat  pendaratan  ikan, tempat  pengeringan  ikan  dan  pabrik pengolahan ikan;
9) perlunya perluasan daerah pemasaran dengan suatu pusat usaha penjualan dengan menghubungkan dengan daerah luar;
10) membangun  pasar  ikan  Tanjung Priok,  pasar ikan di Jakarta;
11) perlunya  dicoba  mengadopsi  teknik penangkapan  ikan  seperti  di  Eropa atau model Jepang dengan motor dan perahu  motor  ( Onderzoek  naar  de ..., 1906, vi, 1a: 65,73; 1b: 2-38).
Pelaksanaan dari salah satu saran itu adalah dilakukannya adopsi teknik penangkapan.  Pada  tahun  1907  dilakukan
penelitian  dan  percobaan  penggunaan jaring  tangkap  yang  lebih  besar  dan modern.  Percobaan  dilakukan  di  beberapa tempat  terutama  di  Laut  Jawa  dan  Selat Madura. Pemilihan tempat itu untuk percobaan  didasarkan  pada  pertimbangan bahwa  kegiatan  penangkapan  di tempat  itu telah berlangsung lama. Percobaan itu telah memperoleh  perhatian  yang  luas,  tetapi  di sisi  lain  juga  menimbulkan  kekhawatiran bagi  nelayan  setempat.  Oleh  karena  itu pada  tahun  1913  percobaan  penggunaan jaring modern dihentikan. Walaupun percobaan  dihentikan,  terdapat  pengaruh inovasi kepada nelayan lokal berupa usaha merapatkan  mata  jaring  pada  kantong, sehingga jaring dapat menangkap keseluruhan  ikan  termasuk  ikan  kecil  yang belum  dewasa  yang  belum  bernilai  untuk dipasarkan.
Akibat  dari  penangkapan  dengan mata  jaring  yang  makin  rapat  tersebut kemudian menimbulkan kekhawatiran terhadap deposit sumber ikan. Atas kenyataan tersebut, Roosendal
mengusulkan  beberapa  alternatif  agar  ikan layang  di  kawasan  Laut  Jawa  tetap terpelihara, yaitu dengan pembatasan waktu penangkapan. Perlu dilakukan larangan  penangkapan  ikan  secara  besar- besaran ketika ikan layang memasuki masa perkawinan,  bertelur,  dan  berkembang hingga  masa  dewasa  pada  bulan  Mei sampai  September.  Alternatif  lainnya  yaitu dengan menjarangkan mata jaring sehingga ikan  muda  dapat  lolos  dari  tangkapan (Roosendal, Mededeelingen . ...:40-41).
Perkembangan yang kemudian
adalah adanya perhatian yang lebih sungguh-sungguh terhadap sektor perikanan,  tercermin  dengan  pembentukan Afdeeling  Visschery (Bagian  Perikanan)  di lingkungan Departement  van  Nijverheid  en Handel pada tahun 1914. Kebijakan ini juga merupakan  tindak  lanjut  dari    rekomendasi Komisi  Mindere  Welvaart. Cakupan  tugas Afdeeling  Visschery menyangkut  masalah- masalah  yang  berkaitan  dengan  urusan perkreditan, penyuluhan perikanan, penyaluran  garam,  pendirian  pusat-pusat pengasinan ikan, pembangunan dan perbaikan  pasar  ikan,  dan  pembangunan
_________________________________________________________________________________
pelabuhan pendaratan ikan.
Dalam perkembangan kemudian, secara kelembagaan  instansi  yang  menangani masalah  perikanan  diorganisasikan  pada tahun 1928, dan dalam tahun 1934 dibentuk het  Instituut  voor  Zeevisscherij (Lembaga Perikanan  Laut).  Lembaga  ini  menerima anggaran  keuangan  dan  bertugas  untuk mengembangkan penangkapan perahu mayang serta peralatan  pendukungnya  ke dalam  sistem  yang  modern  ( ENI ,  1927: 1735).
Mengenai penangkapan ikan di sepanjang  pantai,  diatur  dalam Staatsblad 1937  No.  570.  Dalam  ketentuan  itu disebutkan  bahwa  penangkapan  ikan  tidak boleh  lebih  dari  3  mil  lepas  pantai.  Usaha penangkapan yang melebihi dari 3 mil lepas pantai harus memperoleh izin dari pemerintah. Pada masa pendudukan Jepang,  semua  perkumpulan  penangkapan ikan  yang  pernah  ada  dilebur  ke  dalam organisasi  yang  bernama Gyoo  Gyoo Kumiai. Kumiai perikanan tersebut mempunyai tugas utama dalam pengumpulan  ikan  dan  pengadaan  ikan untuk keperluan balatentara Jepang (Gunseikanbu, 2605/1945: 63-65).
Setelah kemerdekaan Indonesia,
urusan  perikanan  laut  disatukan  dengan perikanan  darat.  Namun  sejak  bulan Januari  1949  kedua  jawatan  itu  dipisahkan kembali. Instituut  voor  de  Zeevisscherij yang  dibentuk  pada  tahun  1934  diubah menjadi  Yayasan  Perikanan  Laut  (YPL). YPL  mulai  tahun  1959  diubah  menjadi  PT Usaha  Pembangunan  Perikanan  Indonesia (PT  UPPI).  Untuk  mendukung  usaha  itu didirikan Badan Pimpinan Umum Perusahaan  Negara  Perikanan  Negara (BPU  PN  Perikani).  Di  sektor  perkreditan telah  didirikan  PT  Bank  Tani  Nelayan (BKTN).  BKTN  pada  tahun  1959  telah mengeluarkan  kredit  sektor  perikanan  Rp 15.000.000,-.  Dalam  rangka  konfrontasi dengan  Malaysia,  BKTN  telah  memberikan kredit  Rp  265.500.000,-  yang  digunakan untuk  kepentingan  penampungan  produksi perikanan  ( Gemah  Ripah No.1-2.  Th.  VI, 1968: 15).
Kebijakan penting di sektor perikanan ditetapkan  oleh  pemerintah  Indonesia  pada tahun 1961, yaitu dengan tidak memberikan izin impor ikan dari Vietnam Selatan, Siam, Malaya, dan Singapura sebagaimana berlangsung    pada  masa  sebelumnya. Kebijakan itu telah membantu dan berpengaruh  pada  pengembangan  dan peningkatan  produksi  ikan  yang  dilakukan oleh  nelayan  Indonesia  ( Gemah  Ripah No. 9,  1970:  14-22).  Penghentian  impor  ikan sejalan dengan pelaksanaan ekonomi “Berdikari”.  Walaupun  disadari  bahwa sektor perikanan  mempunyai peranan penting dalam menopang ekonomi masyarakat,  dalam  kenyataan  sektor  ini belum dikelola oleh departemen tersendiri.
Berdasar  Keputusan  Presiden  RI  No. 141  dan  No.  215  tahun  1964,  dibentuk Departemen  Perikanan  Darat-Laut  sebagai dekonsentrasi  Departemen  Pertanian  dan Agraria.  Departemen  Perikanan  Darat-Laut dibentuk  pada  masa  Kabinet  Kerja  IV Soekarno,  berlangsung  dari  13  November 1963  sampai  2  September  1964.  Umur Departemen  Perikanan  Darat-Laut  yang hanya  sekitar  umur  bayi  dalam  kandungan itu  tidak memberi  waktu  cukup  untuk  dapat mengimplementasikan program depertemen  yang  telah  dirumuskan  dalam Rapat Dinas Departemen Perikanan Ke-I di Cibogo pada tahun 1964.
Bentuk kebijakan lain adalah menjadikan  perkumpulan  koperasi  yang ada ke dalam koperasi perikanan. Munculnya kebijakan itu disebabkan sebagian  besar  pemasaran  ikan  masih dikuasai  oleh  kelompok  kecil  pedagang besar dari etnis Cina yang tergabung dalam organisasi dagang Ek Hoo Goan. Dominasi kelompok dagang ikan ini merupakan akibat dari  kebijakan  pemerintah  kolonial  di  masa lampau yang mengatur monopoli impor dan perdagangan  ikan  dalam  negeri  melalui sistem  lelang.  Distribusi  ikan  sejak  dari pelabuhan kedatangan sampai ke pengecer di  kota-kota  kecil  dikuasai  oleh  jaringan pedagang  Cina.  Perdagangan  ikan  dalam negeri  mulai  dari  hasil  pembelian  dari nelayan  penangkap  sampai  pedagang pengecer juga dikuasainya. Sejalan dengan perubahan  politik,  nama Ek  Hoo  Goan
__________________________________________________________________________________
diganti menjadi Persatuan Pengusaha Hasil Perikanan  Indonesia  (Perapin)  (Eddiwan, 1963: 9).
Lahirnya  Undang  Undang  No.  1/1967 tentang  PMA  dengan  segala  fasilitas, kelonggaran, dan keringanan yang disediakan  telah  menimbulkan  perhatian yang  cukup  menarik  bagi  usaha  modal asing  di  sektor  perikanan.  Sebagaimana aturan  yang  tertulis, kegiatan  penangkapan ikan  oleh  penanam  modal  asing  bersifat membatasi, sehingga mereka tidak melakukan  penangkapan  di  daerah  3-5  mil dari  pantai.  Di  kawasan  pantai  tersebut telah berlangsung kegiatan perikanan rakyat,  sehingga  usaha  penangkapan  oleh pemodal  asing  tidak  mendesak  perikanan rakyat  (Laporan  Tahunan  Departemen Maritim, 1967: 58).
Sejak  tahun  1970-an  volume  hasil tangkap  mengalami  peningkatan  yang mengesankan.  Namun  demikian  kenaikan itu  diikuti  oleh  kerusakan  lingkungan  hayati laut dan semakin terdesaknya penghidupan nelayan  kecil,  sehingga  kemudian  muncul paraturan  tentang  pembinaan  kelestarian kekayaan  yang  terdapat  dalam  sumber perikanan  Indonesia  (SK  MENTAN  No. 01/Kpts/Um/75,  yang  ditindaklanjuti dengan penetapan  jalur-jalur  penangkapan  ikan berdasarkan SK MENTAN No. 607/Kpts/Um/9/  76).  Pengawasan  terhadap pengaturan  dan  pembatasan  operasi  kapal dan  alat  tangkap  ikan  sebagaimana  diatur dalam  SK  itu  tidak  dapat  dilakukan sepenuhnya. Pelanggaran penggunaan alat dan  daerah  operasi  telah  menimbulkan keresahan  dan  bentrokan  dengan  nelayan kecil setempat, sehingga kemudian dikeluarkan ketetapan yang melarang beroperasinya  jaring trawl (Keppres  RI  No.
39/1980;
Kepmen
Pertanian No: 503/Kpts/Um/7/1980; dan untuk Jawa Tengah  Keputusan  Gubernur  Jateng  No. 523.4/200/1980).  Pemerintah  dalam  hal  ini mempunyai kepentingan politik untuk menciptakan  suasana  tenang  menjelang Pemilihan  Umum  tahun  1982.  Batas  akhir penghapusan trawl adalah  tanggal  30 September  1980,  dan  untuk  perairan  Jawa dan  Bali trawl harus  sudah  hilang  mulai tanggal 1 Oktober  1980. Penetapan
tanggal-tanggal tersebut dapat dikonotasikan  dengan  peristiwa  G30S/PKI dan  1  Oktober  sebagai  hari  Kesaktian Pancasila (Widodo, 2005: 198).

## 9. Simpulan
Keberadaan masyarakat nelayan pantai  utara  Jawa  terkait  dengan  faktor ekologi  kawasan  berupa  wilayah  perairan dengan  segala  ciri  spesifik  topografi,  lokasi geografi, dan sumberdaya alam. Laut Jawa sebagai  bagian  dari  wilayah  perairan paparan Sunda memiliki karakteristik sebagai  pantai  yang  landai  dan  berlumpur dengan  dasar  laut  yang  datar.  Kekayaan plankton  disebabkan  oleh  aliran-aliran sungai  yang  bermuara  di  perairan  ini  yang membawa  unsur  hara,  dan  diperkaya dengan proses pengadukan oleh pergantian musim  yang  secara  teratur  menjadikan tercukupinya  ketersediaan  bahan  makanan untuk  ikan  dan  binatang  laut  lainnya. Berdasar  pada  sumber-sumber  yang  dapat dilacak,  masyarakat  nelayan  pantai  utara Jawa  sudah  sejak  lama  melangsungkan kegiatan  penangkapan  ikan.  Dalam  Kitab Koetoro  Manowo telah  diatur  mengenai kegiatan  perikanan  tambak  di  wilayah Majapahit. Pada periode selanjutnya, Raffles  memberikan  keterangan  mengenai kelompok  masyarakat  yang  melakukan pekerjaan  menangkap  ikan  di  bagian  timur laut kawasan perairan Laut Jawa.
Memasuki  abad  XX,  sejalan  dengan dilaksanakannya  politik etis,  dibentuk  suatu komisi  dengan  tugas  untuk  meneliti  sebab- sebab  kemunduran  kesejahteraan  atau kemiskinan  masyarakat  Jawa  dan  Madura serta  mencari  solusinya.  Untuk  masyarakat nelayan  telah  dirumuskan  33  saran,  tetapi yang terkait langsung dengan pembangunan  perikanan  dan  peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan terdapat 11  rumusan.  Kebijakan  nelayan  masa kolonial  pada  dasarnya  belum  berubah secara  berarti  sampai  dengan  tahun  1960- an.  Perubahan  penting  di  sektor  perikanan adalah dengan ditetapkannya politik Berdikari, yang diwujudkan dengan tindakan melarang impor ikan.
_________________________________________________________________________________

## DAFTAR PUSTAKA
Bailey,  C.  1987. Indonesia  Marine Capture Fisheries . Indonesia: Marine
Fisheries  Research  Institute,  Ministry  of Agriculture.
________. 1988. “The Political Economy  of  Marine  Fisheries  Development in  Indonesia,” Indonesia, No.  46,  hlm.  25- 38.
Betke,
Friedhelm. 1985.
Modernization and Socio-economic Change in  the  Coastal  Marine  Fisheries  of  Java: Some Hipotheses . Jerman: University Bieleveld.
Broersma.  1909. Langs  Midden- Java’s Noordkust. Semarang: van Dorp.
Butcher,  John    G. 1996.    “The  Salt Farm and The Fishing Industry of Bagan Si Api Api,” Indonesia , No. 62., hlm. 90-120.
Cuching, D. H. 1988. The Provident Sea . New York: Cambridge University Press.
Dahuri,  Rokhmin.  1996. Pengelolaan
Sumber  Daya  Wilayah  Pesisir  dan  Lautan Secara
Terpadu.
Jakarta: Pradnya
Paramita.
Djojohadikusumo, Sumitro. 1989 .
Perkembangan  Ekonomi  Indonesia  Selama Empat  Tahap  Pelita  1969/1970-1988/1989 .
Jakarta: Lembaga
Penerbitan
FE
Universitas Indonesia.
Eddiwan. 1963. “Prinsip Integrasi dari Usaha  Koperasi  Perikanan”  dalam Kapita Selekta Perikanan Laut . Jakarta: Peringatan Dwi-Windu Induk Koperasi Perikanan Laut.
Emmerson,  Don.  1977.  “Tingkat- Tingkat  Makna:  Memahami    Perubahan Politis dalam Suatu Masyarakat di Indonesia”, Cakrawala ,  No.  2  Th    X, Salatiga: Universitas Kristen Satya Wacana.
Firth,  R.  1946. Malay  Fishermen: Their Peasant Economy . New York: Norton and Company Inc.
Golba,  Sindu.  1998. “Orang  Laut.” Makalah  terdiri  dari  25  halaman,  tanpa keterangan lain.
Hall, K.R. 1994.  “Economic History of Early  Southeast  Asia”,  dalam  N.  Tarling, editor, The Cambridge History of Southeast
Asia ,  Vol.  I.  From  early  time  to  c.  1800. Cambridge: Cambridge University Press.
Hannig,  W.  1988. Towards  a  Blue Revolution:  Socio-Economic  Aspects  of Brackish  Water  Pond  Cultivation  in  Java . Yogyakarta: Gadjahmada University Press.
Horridge,  G.  A.  1981. The  Prahu: Traditional Sailing Boat of  Indonesia . Kuala Lumpur: Oxford University Press.
Kampen, van P.N. 1922. Visscherij en Vischteelt  in  Nederlandsch  Indie .  Haarlem: HD Tjeluk Willink & Zoon.
Kantor
Pengajaran/Naimubu,
Atoeran-Atoeran Seinendan , 2605 (1945).
Masyhuri. 1995. Pasang Surut Usaha Perikanan  Laut:  Tinjauan  Sosial  Ekonomi Kenelayanan  di  Jawa  dan  Madura,  1850- 1940 . Disertasi Vrije Universiteit
Amsterdam.
Mathew,  K.S.  (Editor).  1990. Studies in Maritime History . Pondichery: Pondichery University.
Mubyarto,  dkk..  1984. Nelayan  dan Kemiskinan:  Studi  Ekonomi  Antropologi  di Dua Desa Pantai . Jakarta: Rajawali.
Nasran  dan  Suparo.  1972. “Ikan  Asin Kering:  Pengaruh  Perlakuan  dengan  Asam Cuka dan Penyimpanan pada Suhu Rendah. ”  Laporan  Penelitian  Lembaga Penelitian Perikanan.
Nitisastro,  Widjojo.  1970. Population Trends  in  Indonesia .  London:  Cornell University Press.
Raduan,  Mohammad bin  Mohd.  Arief. 1995. Dari Pemungutan Tripang ke Penundaan Udang: Sejarah Perkembangan Perusahaan  Perikanan  di  Borneo  Utara , 1750-1990 . Kuala Lumpur: Universiti Malaya.
Raffles,  Th.  1817. History  of  Java . London.
Rambo,  Terry  A.  1983. Conceptual Approaches  to  Human  Ecology  Eas-West Centre . Honolulu, Hawai.
Rinkes, A.D. et al . 1925. Het Indische Boek der Zee . Weltevreden.
Roosendal,  van. Mededeeligen  van het Visscherij-Station te Batavia .
__________________________________________________________________________________
Sedyawati,  Edy  dan  Susanto  Zuhdi. 2001. Arung Samudra: Persembahan Memperingati Sembilan Windu A.B. Lapian. Jakarta:  Pusat  Penelitian  Masyarakat  dan Budaya-Lembaga    Penelitian  Universitas Indonesia.
Sukendar,  Haris.  Editor.    2002. Perahu  Tradisional  Nusantara:  Tinjauan melalui  Bentuk  dan  Fungsi. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
Soepena,  S..  1987. Buku  Sejarah Perkembangan Pelayaran Indonesia. Jakarta: Pustaka Maritim. Welvaartcommissie. 1905.
Der Inlandsche Bevolking op Java en Madoera, Ia,  Overzicht  van  de  Uitkomsten  der Gewestelijke  Onderzoekingen  naar  de Vischteelt    en  Visscherij  en  Daaruit Gemaakte Gevolgtrekkingen , 1e deel, Teks, Batavia: Landsdrukkeerij.
Welvaartcommissie. 1905. Der Inlandsche Bevolking op Java en Madoera, Ib,  Overzicht  van  de  Uitkomsten  der Gewestelijke  Onderzoekingen  naar  de Vischteelt    en  Visscherij  en  Daaruit Gemaakte  Gevolgtrekkingen , 2e deel, Bijlagen, Batavia: Landsdrukkeerij.
Widodo,  Sutejo  K.  1994. “Teknologi dan  Status  Sosial  Ekonomi  Masyarakat
Nelayan Desa
Ujungbatu Kabupaten Jepara. ”  Bandung:  Program  Pascasarjana Universitas Padjadjaran.
Widodo, Sutejo K.1995. “Nelayan dan Lingkungannya,” dalam Majalah Susastra .
Widodo,  Sutejo  K.  1996.
“ Dampak
Motorisasi terhadap Hubungan Kerja,
Sistem  Bagi  Hasil,  dan  Orientasi  Kerja. ”
Laporan Penelitian DP3M-Dikti.
Widodo, Sutejo K. 2002.
“Perkembangan  Pelabuhan  Pekalongan Menjadi  Pelabuhan  Perikanan  1900-1990 ”. Jakarta:  Program  Pascasarjana  Universitas Indonesia.
Widodo,  Sutejo  K.  2005. Ikan  Layang Terbang Menjulang: Perkembangan
Pelabuhan  Pekalongan  Menjadi  Pelabuhan Perikanan  1900-1990 .  Semarang:  Badan Penerbit  Universitas  Diponegoro  dan  The Toyota Foundation.
Widodo,  Sutejo  K. 2006.  “Kebijakan Ekonomi  Berdikari  dan  Perkembangan
Sektor
Perikanan”, makalah
dipresentasikan  pada Konferensi  Nasional Sejarah  VIII di  Jakarta,  13-16  November 2006.

## Sumber Tercetak, Surat Kabar, dan Majalah
Gemah  Ripah, 1968,  No.  1-2  Th.  IV, hlm. 15.
Gemah  Ripah ,  1970,  No.  9,  hlm.  14- 22.
Indisch Verslag , 1931, hlm. 285. Laporan Tahunan Departemen Maritim, 1967. Lembaran Negara No. 82/1957 tentang Penghapusan Monopoli Garam.
Staadblad  Tahun  1941  No.  357  dan 388; 1924 No. 417, dan 1929.
Suara Merdeka , “Konflik Antarnelayan Sangat  Memprihatink an,”  25  Januari  2006: 26.
Visserijnieuws, 1949, No. 3.