*) Drs.  Asep  Saepudin,  M.Pd.,  adalah  Kandidat  Doktor  Universitas  Pendidikan Indonesia.

## PROBLEMATIKA DAN STRATEGI PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN  TINGGI DI INDONESIA
Oleh: Asep Saepudin*

## Abstrak
Problematikan dan peningkatan kualitas mutu bagi perguruan tinggi  merupakan  dua  hal  penting  yang  perlu  diperhatikan. Kenyatan menunjukan bahwa selama ini perguruan tinggi tidak terlepas dari persoalan (problematika) yang berkenaan dengan tiga    hal,  yaitu:  (1)  masih  rendahnya  pemerataan  dalam memperoleh  pendidikan,  (2)  masih  rendahnya  kualitas  dan relevansi  pendidikan,  dan  (3)  masih  lemahnya  manajemen pendidikan. Kondisi tersebut perlu segera diselesaikan melalui reformasi  pendidikan  yang  mengarah  kepada  peningkatan kualitas  mutu  dengan  pendekatan  konsep  manajemen  mutu terpadu atau Total Quality Manajement  (TQM). Walupun konsep tersebut pada mulanya dikembangkan dalam dunia bisnis dan industri, namun dapat diterapkan pula pada bidang pendidikan, khususnya di perguruan tinggi.
Kendatipun demikian, berbeda dengan manajemen bisnis atau industri,  penerapan  Total  Quality  Manajement    (TQM)  dalam mencapai  manajemen  kualitas  mutu  di  Perguruan  Tinggi (management for quality in higer education institutions)  lebih difokuskan pada pada dua hal, yaitu: Pertama, stimulasi dari koherensi proses belajar. Kedua, Analisis kebutuhan  berbagai kelompok    peserta  didik.    yakni  mahasiswa  sebagai  peserta didik. Oleh  karenanya  orientasi terhadap peserta didik adalah kunci management for quality in higer education institutions.
Asep Saefudin: Problematika & Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan di PT.

## PENDAHULUAN
Konsep  mutu  atau  manajemen  mutu  pada  mulanya  dikembangkan dalam dunia bisnis, sebagai takaran untuk menjaga keseimbangan dan kesetabilan organisasinya dalam menyeimbangkan persaingan usaha mereka yang semakin tajam. Namun kemudian, dalam perkembangan berikutnya konsep mutu diterapkan pula pada bidang lain seperti industri, pemertintahan termasuk bidang pendidikan. Pengertian mutu itu sendiri dikemukakan oleh banyak pakar sesuai sundut pandangnya masing- masing. Walaupun terminilogi tentang mutu sangat bervariasi namun memiliki makna yang sama yaitu mutu dalam arti quality . Tjutju Yuniarsih (2003:2) mengutif ungkapan beberapa ahli seperti: Phipip B. Crosby (1979) misalnya, yang  berpendapat bahwa mutu berarti kesesuaian terhadap  persyaratan. Sedangkan  K. Ishikawa  (1985) dan Josep  M. Juran (1989) masing-masing mendefinisikan mutu sebagai kepuasan pelanggan dan mutu sebagai kesesuaian dengan pengguna.
Pengertian mutu yang lebih formulatif dikemukakan Eduardo Morato (1993) bahwa: Quality is this function of people expressing themselves in  the  fullest  way  possible ”.  Senada  dengan  itu,  Scott  Parry  (1995) berpendapat bahwa: “ Quality is the integral value that accrues in product or service as each employee contributes to it. And value must come from empowered employees-people who have been released from their centuries old ”. Kedua pendapat di atas mengandung makna bahwa mutu produk merupakan hasil perpaduan usaha dari semua komponen dan dijadikan sebagai salah satu alat ukur keberhasilan produsen, dengan melihat tingkat kepuasan customers dan stakeholder s, baik internal maupun eksternal.
Sama halnya dengan konsep di atas, takaran mutu bagi perguruan tinggi pun  tentu  harus  diukur  dari  dua  hal, pertama :  tingkat  kepuasan mahasiswa,  lulusan,  serta  masyarakat  pengguna  jasa  pendidikan lainnya sebagai customers. Kedua, harus dilihat dari sudut pandang tugas dan  tanggung jawab perguruan tinggi  dan badan penyelenggara perguruan  tinggi  tersebut  (yang  dalam  dunia  bisnis  disitilahkan stakeholders ), dalam pengertian bahwa perguruan tinggi harus konsisten
dalam memelihara mutu keseimbangan fungsi  instrumental  dan fungsi instrinsiknya.  Fungsi  instrumental  mencerminkan    kehendak mengedepankan  antara  nilai-nilai  lulusan  perguruan  tinggi  dengan kualifikasi  kebutuhan  pembangunan,  sedangkan  fungsi  instrinsik memuat cita-cita membentuk pribadi-pribadi yang menghayati nilai-nilai universal. Integrasi kedua fungsi perguruan tinggi yang dimaksud dapat bermuara kepada ikhtiar memuliakan  potensi manusia dan nilai-nilai kemanusiaan.

## POTRET PROBLEMATIKA PENDIDIKAN TINGGI INDONESIA
Tidak dipungkiri, sampai saat ini banyak prestasi yang diraih pendidikan tinggi  Indonesia  baik  dalam  skala  nasional,  regional  maupun internasional. Namun juga kita tidak dapat menutup mata, ternyata masih banyak permasalahan pendidikan yang perlu segera dibenahi secara serius.  Tulisan  ini  akan  lebih  banyak  menyoroti  permasalahan  dan kelemahan  pendidikan  tinggi  di  Indoensia  daripada  prestasi  yang diraihnya,  dengan  asumsi  perubahan  untuk lebih  baik harus dimulai dengan  mengkritisi kelemahan  atau persoalan  yang  ada  selama  ini. Permasalah (problematika) umum pendidikan di Indonesia yang selalu muncul  kepermukaan  adalah  berkenaan  dengan  tiga   hal,  yaitu:  (1) masih rendahnya pemerataan dalam memperoleh pendidikan, (2) masih lemahnya manajemen pendidikan, dan  (3) masih rendahnya kualitas dan relevansi pendidikan. (propenas 2000-2004).
Tanpa  berniat  mengenyampingkan  persoalan  pendidikan  dasar  dan menengah, sesuai tema di atas, uraian berikut mencoba menampilkan ketiga  indikator  di  atas  dalam  tataran  pendidikan  tinggi.  Indikator pertama ,  tingkat  pemerataan  pendidikan,  kaitannya  dengan  angka partisipasi  masyarakat  dalam  melanjutkan  studi  di  perguruan  tinggi belum sesuai harapan. Berdasarkan studi MD Dahlan (2000), pada tahun 1995 saja,  jumlah  mahasiswa seluruh Indonesia  sebanyak 2.200.000 orang, sedangkan jumlah penduduk kelompok usia 19-24 tahun (yang seyogianya belajar di PT) sebanyak 22.780.000 orang. Ini berarti sekitar + 20 juta pemuda tidak mengeyam pendidikan tinggi.
Asep Saefudin: Problematika & Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan di PT.
Tabel 1:
Jumlah Siswa/Mahasiswa Sekolah/PT Negeri dan Swasta dari 1997/1998 s.d. 1999/2000
1997/1998 1998/1999 1999/2000 Jenjang Sekolah Negeri Swasta % Swasta Negeri Swasta % Swasta Negeri Swasta % Swasta TK 12.192  1.675.273 99,28 14.934  1569.950 99,06 16.745  1.596.016 98,96 SD 23..804..633  1.862..945 7,26  23..841.741  1.846.152 7,19  23.757.585  1.857.251 7,25 SLTP 5.163.628  2.432.758 32,03 5.258.460  2.306.168 30,49  5.392.172  2.207.921 29,05 SM 2.109.834  2.428.216 53,51 2.219.254  2.469.321 52,67  2.267.391  2.511.534 52,55 PT 874.972  1.507.830 93,28  1.171.511  1.526.464 56,58  1.467.867  1.658.440  53,05
Sumber: Pusat Statistik Pendidikan, Balitbang Depdiknas, 2001 ( Safrudin Chamidi:2004)
Dari jumlah 2.2 juta mahasiswa yang belajar di perguruan tinggi tersebut, tersebar di PTN sebanyak 500.000, di PTA dan PT Dinas, sebanyak 330.000, dan di PTS sebanyak 1.365.000.  Dengan komposisi pilihan program studi eksakta sekitar +19%, teknik ( Engineering ) +14%, dan program studi social & Humaniora  +67%. (Bun Yamin Ramto, 2000).
Pada  perkembangan  tahun-tahun  berikutnya  terdapat  peningkatan jumlah angka partisipasi  melanjutkan studi pada jenjang pendidikan tinggi. Tahun 1997/1998 jumlah mahasiswa sebanyak 2.382.802 orang yang tersebar di PTN  sebanyak 874.972  orang, dan di PTS  sebanyak 1.507.830 orang. Selanjutnya pada tahun 1998/1999 dan 1999/2000, jumlah  mahasiswa  di  PTN  meningkat  positif,  sedangkan  pada  PTS peningkatnnya relatif konstan. Data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:
Data di atas, menunjukan bahwa setiap tahunnya, terdapat peningkatan jumlah  mahasiswa  baik  di  PTN  maupun  di  PTS.  Namun  demikian kondisi  tersebut  belum  menunjukan  angka  yang  signifikan  bila dibandingkan dengan pertumbuhan jumlah penduduk kelompok usia 19-24 tahun yang seyogianya belajar di perguruan tinggi.
Berkaitan dengan angka partisipasi  mahasiswa, dalam skala regional perguruan tinggi di Indonesia pada umumnya masih termasuk papan bawah. hal ini dapat dilihat  dari jumlah angka partisipasi mahasiswa perguruan  tinggi  di  masing-masing  negara  dimaksud.    Sebagai
Tabel 2:
Jumlah Sekolah/PT Negeri dan Swasta dari 1997/1998 s.d. 1999/2000
1997/1998 1998/1999 1999/2000 Jenjang Sekolah Negeri Swasta % Swasta Negeri Swasta % Swasta Negeri Swasta % Swasta TK 168  40.395  99,59 212  40.669  99,48 225  41.092  99,46 SD 140.661  10.260 6,80  140.770  10.272  60,80  140.316  10.296 6,84 SLTP 9.841  10.936  52,64  10.374  10.586  50,51  10.495  10.371  49,70 SMU 3.481  8.630  71,26 3.556  8.453  70,39 3.611  8.458  70,08 PT 77  1.365  94,66 77  1.449  94,95 76  1.557  95,35
Sumber: Pusat Statistik Pendidikan, Balitbang Depdiknas, 200 ( Safrudin Chamidi:2004)
komparasi, angka partisipasi mahasiswa untuk negara-negara tetangga terdekat (ASEAN) seperti Filipina sudah mencapai + 30%, Thailand + 28%,  Malaysia + 18%, sedangkan Indoensia baru + 11%. Apalagi jika dibandingkan  dengan  Korea  Selatan  yang  sudah    mencapai  angka partisipasi +  38%, sedangkan Jepang + 53%. (Bun Yamin Ramto, 2000). Rendahnya angka partisipasi masyarakat pada pendidikan tinggi baik dalam sekala nasional maupu  regional sebagaimana diuraikan di atas, berdasakan penyataan umum disebabkan oleh banyak faktor. Salah satu faktor yang paling dominan adalah faktor keterbatasan kemampuan ekonomi masyarakat, daripada keterbatasan jumlah perguruan tinggi baik daya tampung maupun variasi program studinya. Pernyataan di atas cukup beralasan, sebab jumlah perguruan tinggi di Indonesia baik perguruan tinggi negeri (PTN), perguruan tinggi swasta (PTS), maupun perguruan tinggi kedinasan (PTK) termasuk perguruan tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) dan perguruan tinggi Agama Islam Swasta (PTAIS) relatif banyak bahkan setiap tahunnya ada kecederungan bertambah. Pada tahun 1997 saja jumlah PTN sebanyak 77 buah, sedangkan PTS berjumlah 1365 atau sekitar 94.66% kemudian meningkat  mencapai jumlah 1557  (95.35%) pada tahun 2000, yang diperkirakan tahun 2004 lebih  dari  itu  dan  angka tersebut akan  terus  meningkat  pada  tahun- tahun yang akan datang. Data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:
Berdasarkan data di atas, tampak komposisi jumlah perguruan negeri relatif  lebih  rendah  bila  dibandingkan  dengan  komposisi  jumlah
Asep Saefudin: Problematika & Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan di PT.
Tabel 3:
Jumlah Madrasah/PTAI Negeri dan Swasta dari 1997/1998 s/d 1999/2000
1997/1998 1998/1999 1999/2000 Jenjang Madrasah  Negeri  Swasta % Swasta Negeri  Swasta % Swasta Negeri  Swasta % Swasta RA/BA 0 11.566 100,00 0  11.566 100,00 0  11.566  100,00 MI 1.075 23.437 95,61 1426  23. 171 94,20  1.454  20.000  93,22 MTs 1.141 8.649 88,35  1.131 8639 88,43  1.1781 8.682  88,05 MA 558 2.977 84,21 597 3.027 83,53 601 3.001  83,31 PTAI 47 251 84,23 47 251 84,23 47 251  84,23
Sumber: Pusat Statistik Pendidikan, Balitbang Depdiknas, 2001 ( Safrudin Chamidi:2004)
perguruan tinggi swasta. Sehingga dengan kasat mata akan disimpulkan begitu besar jumlah mahasiswa  di perguruan tinggi swasta. Padahal sesungguhnya  jumlah  perguruan  tinggi  tersebut  tidak  linier  dengan jumlah mahasiswanya.  Walaupun angka jumlah perguruan tinggi negeri kecil,  namun  angka  rata-rata  jumlah  mahasiswa  di  perguruan  tinggi negeri adalah + 12.000 mahasiswa per perguruan tinggi, sedangkan untuk perguruan tinggi swasta hanya + 1.200 mahasiswa per perguruan tinggi. Dengan demikian jumlah mahasiswa yang ada di perguruan tinggi negeri  juga  cukup  besar,  telebih-lebih  dengan  dibukanya  kelas ekstention, diploma, polyteknik atau kampus 2 di perguruan tinggi negeri, yang  setiap  angkatannya  menerima  ribuan  jumlah  mahasiswa, menyedot  calon  mahasiswa  yang  seharusnya    menjadi  jatah  bagi perguruan tinggi swasta.
Kumulatif jumlah mahasiswa pada kedua jenis perguruan tinggi di atas, tidak berarti terbatasnya  peluang dan kesempatan untuk melanjutkan studi  di  pergruan  tinggi.  Kenyataan  menunjukan  masih  banyak perguruan tinggi (terutama swata) yang masih kekurangan mahasiswa pada setiap awal tahun ajarannya.
Data lain yang berkenaan dengan jumlah perguruan tinggi di Indonesia adalah perguruan tinggi yang dibina oleh Departemen Agama. Saat ini Departemen Agama membuka Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI), yang  terbagi  atas  Perguruan  Tinggi Agama  Islam  Negeri  (PTAIN), maupun Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (PTAIS), dengan jumlah yang cukup besar sebagaimana tabel berikut:
Menurut tabel 3 di atas, nampak bahwa pada lembaga Pendidikan Tinggi Agama Islam  (PTAI) terdapat kecenderungan yang  berbeda dengan kecenderungan yang ada di lembaga perguruan tinggi umum PTN dan PTS, dimana jumlah lembaga PTAI baik untuk PTAIN maupun PTAIS tidak  mengalami  perubahan  jumlah  dari  1997/1998  ke  1999/2000. Namun  demikian,  jumlah  PTAI  tersebut    telah  berkontribusi  dalam memberikan peluang dan kesempatan belajar khususnya bagi mereka lulusan dengan latar belakang pendidikan Islam seperti halnya Madrasah Aliyah  (MA),  maupun  bagi  siapapun  yang  memiliki  minat  dan  bakat mempelajari disiplin ilmu agama.
Banyaknya institusi pendidikan tinggi dan besarnya kesempatan untuk melanjutkan studi di pergruan tinggi, akan semakin nampak ketika kita melihat  data  jumlah  perguruan  tinggi  kedinasan  (PTK)  yang  dalam tulisan  ini  tidak  dapat  ditampilkan.  Oleh  karena  itu,    saat  ini sesungguhnya tidak ada alasan bagi anak bangsa untuk tidak dapat menikmati studi di perguruan tinggi pada alam kemerdekaan ini. Namun demikian,  kenyataannya  sangat  ironis  dimana  angka  partisipasi melanjutkan  studi di perguran tinggi untuk penduduk kelompok usia 19-24 tahun relatif rendah, bila dibandingkan dengan banyaknya jumlah perguruan tinggi yang tersebar ditiap wilayah di pelosok negeri ini.
Untuk  sementara  dapat  disimpulkan  bahwa  persoalan  mendasar rendahnya  pemerataan  dan  angka  partisipasi  melanjutkan  studi  ke perguruan  tinggi bukan  kurangnya  jumlah   institusi    perguruan  tinggi, namun disebabakan oleh banyak factor lain, yang  salah satunya adalah faktor  ketidakmampuan  ekonomi  masyarakat  sehubungan  dengan mahalnya  biaya  studi  di  perguruan  tinggi  yang  setiap  tahunnya  terus melonjak.  Bagi  masyarakat  yang  memiliki  kemampuan  finansial  ( the have ), mahalnya biaya pendidikan nampaknya bukan masalah krusial selama anaknya mau dan mampu untuk melanjutkan studi. Tetapi bagi sebagian besar masyarakat yang kemampuan ekonominya rendah atau penghasilannya  relatif kecil, sementara  memiliki jumlah anak yang harus disekolahkan lebih dari satu, tentu mahalnya biaya pendidikan merupakan problem  yang  sulit  dipecahkan.  Oleh  karena  itu,  perlu  kebijakan
Asep Saefudin: Problematika & Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan di PT.
pemerintah  dan  keberpihakan  dunia  usaha  serta  bantuan  pimpinan perguruan  tinggi  bagi  masyarakat  ekonomi  lemah  kaitannya  dalam memfasilitasi mereka yang berusia 19-24 tahun untuk dapat melanjutkan studi  di  perguruan  tinggi  dalam  rangka  pemerataan  pendidikan  dan peningkatan tingkat partisipasi pendidikan di perguruan tinggi.
Upaya untuk meningkatkan angka partisipasi mahasiswa sebagaimana disebutkan  diatas,  perlu  diperhatikan  dan  diupayakan. Terlebih-lebih dengan Informasi yang disampaikan  Bun Yamin Ramto (2004:7) tentang rencana pemerataan dan angka partisipasi studi di perguruan tinggi, bahwa rencana pertumbuhan dan pengembangan  perguruan tinggi di Indonesia secara makro dan kuantitatif adalah bahwa pada tahun 2019, angka partisipasi  mahasiswa diharapkan sudah mencapai 25% dari jumlah  penduduk  yang  berusia  19-24  tahun,  yang  pada  waktu  itu diperkirakan kurang  lebih 25 juta jiwa. Jadi jumlah mahasiswa Indoensia pada  waktu  awal  memasuki  milenium  ke  3  ini  (2020)  direncanakan kurang lebih 6 juta orang. Dari jumlah mahasiswa itu nanti direncanakan yang  akan  dikelola  oleh  perguruan  tinggi  negeri  hanya  +  1,1  juta mahasiswa, sedangkan  + 4,9 juta  mahasiswa akan dikelola oleh pihak swasta. Ini berarti bahwa daya tampung perguruan tinggi negeri akan bertambah dua kali dari yang ada sekarang, sedangkan untuk perguruan tinggi swasta akan menjadi tiga kali dari yang ada sekarang.
Indikator kedua , kaitannya dengan sistem dan manajemen pendidikan di Indonesia, dalam studi yang dilakukan Tampubolon (2001) dijelaskan bahwa sistem dan manajemen pendidikan di Indonesia masih rendah akibat sering gonta gantinya sistem pendidikan. Sudah menjadi tradisi di  negeri  ini,    ketika  terjadi  pergantian  menteri  pendidikan  nasional sebagai konsekuensi bergantinya susunan kabinet, maka akan terjadi pula pergantian  kebijakan pendidikan nasional kita.  Kondisi tersebut nampaknya baik selama untuk perbaikan pembangunan pendidikan di negeri tercinta ini, namun alangkah lebih baiknya jika kebijakan dari satu kabinet kepada kabinet lain berdasar pada satu bentangan fondasi atau flatform yang saling melanjutkan dan melengkapi sehingga tercipta tahapan    penyempurnaan  bagi  pembaharuan  sistem  pendidikan  di Indonesia untuk jangka panjang.
Tabel 4 : Jumlah Program Studi Jenjang Diploma III menurut Perguruan Tinggi
Penyelenggara dan Peringkat Akreditasi Peringkat Perguruan Tinggi A B C D Jumlah PTN 11 40 26 3 80 PTS 41 180 204 11 436 PTK 0 7 7 0 14 PTA 0 0 0 0 0 PTAIS 0 0 0 0 0 Total 52 227 237 14 530
Sumber: Buku Direktori Akreditasi BAN-PT 2003
Indikator Ketiga , berkenaan dengan kualitas dan relevansi pendidikan di  Indonesia,    ada  baiknya  memotret  mutu  pendidikan  nasional, khususnya perguruan tinggi ditinjau dari skala nasional dan regional/ Internasional. Sesungguhnya tidak ada ikatan aturan apa dan apa siapa yang seharusnya menilai mutu pendidikan tinggi, karena sesungguhnya yang harus meinilai kinerja suatu perguruan tinggi adalah masyarakat luas selaku pelaku ( customers ) atau pengguna ( user ) jasa pendidikan. Saat  ini  banyak  lembaga  independen  baik  tingkat  nasional  maupun internasional  yang  berwenang  memberikan  sertifiaksi  tentang  mutu suatu penyelenggaraan pendidikan tinggi, dan tidak sedikit perguruan tinggi  di  Indonesia  yang  memiliki  kualifikasi  baik  diakreditasi  oleh lembaga internasioanl tersebut misalnya dengan mendapat sertifikasi ISO atau berpartner dengan lembaga lisensi tarap internasional lainnya seperti dengan Mocrosoft .
Umumnya  kinerja  program  studi  dan  peringkat  akreditasi  perguruan tinggi di Indonesia diakredit oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi  (BAN-PT).  Badan  ini  melakukan  penilian  terhadap  perguruan tinggi  dengan klasifikasi pringkat A (baik sekali), B (Baik), C (Cukup) dan D (Tidak terakreditasi). Sebagai informasi, jumlah dan peringkat akreditasi  program  studi  perguruan  tinggi  di  Indonesia  pada  setiap jenjangnya dapat dilihat dapat dilihat dari table berikut:
Asep Saefudin: Problematika & Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan di PT.
Tabel 7:
Jumlah Program Studi Jenjang Doktor menurut Perguruan Tinggi
Penyelenggara dan Peringkat Akreditasi
Peringkat Perguruan Tinggi A B C D Jumlah PTN 15 16 4 0 35 PTS 0 0 0 0 0 PTK 0 0 0 0 0 PTA 0 0 0 0 0 PTAIS 0 0 0 0 0 Total 15 16 4 0 35
Sumber: Buku Direktori Akreditasi BAN-PT 2003
Tabel 5:
Jumlah Program Studi Jenjang Sarjana menurut Perguruan Tinggi
Penyelenggara dan Peringkat Akreditasi Peringkat Perguruan Tinggi A B C D Jumlah PTN 268 665 328 23 1274 PTS 225 1448 1336 153 3162 PTK 3 16 10 1 30 PTA 5 99 92 24 220 PTAIS 40 142 72 19 273 Total 541 2360 1838 220 4959
Sumber: Buku Direktori Akreditasi BAN-PT 2003
Tabel 6:
Jumlah Program Studi Jenjang Magister menurut Perguruan Tinggi
Penyelenggara dan Peringkat Akreditasi Peringkat Perguruan Tinggi U/A -/ B B/C T/D Jumlah PTN 221 5 63 0 289 PTS 47 5 43 3 98 PTK 0 0 0 0 0 PTA 0 0 0 0 9 PTAIS 0 0 0 0 0 Total 268 10 106 3 396
Sumber: Buku Direktori Akreditasi BAN-PT 2003
Berdasarkan ketiga tabel  diatas,  rata-rata klasifikasi peringkat akreditasi perguruan  tinggi  di  Indonesia  ada  pada  rentang    B  an  C.  Hal  ini menunjukan  bahwa kinerja program studi di masing-masing perguruan tinggi harus terus didorong  untuk terus meningkatkan kualitas dirinya sehingga mencapai angka mutu A sebagaimana yang diharapkan.
Selanjutnya dalam skala Internasional, pendidikan tinggi di Indonesia masih sangat ketinggalan baik kuantitas maupun kualitasnya. Dalam skala ini, Indonesia adalah salah satu negara yang dalam percaturan dunia reputasi pendidikannya masih tertinggal dan harus bekerja keras membenahi  sistem  pendidikannya.  Sebagai  bukti  ketertinggalan, Asiaweek mislanya , yang  melakukan survey pada tahun 2000 terhadap perguruan tinggi di Asia dan Australia  yang dibedakan berdasarkan jenis lembaga, yaitu: universitas, institut teknologi, program MBA, dan program  Diploma.  Melaporkan  bahwa    ternyata  universitas  yang dianggap  terbaik  di  Indonesia,  peringkatnya  masih  belum  begitu menggembirakan dibandingkan dengan  universitas di sejumlah negara lain. Empat perguruan tinggi negeri favorit Indonesia (UI, UGM, UNDIP & Airlangga)  yang  disurvey  masih  berada    dikelompok  peringkat terbawah  (dibawah peringkat 60).  Sedangkan untuk perguruan tinggi teknik,  ITB  berada  pada  peringkat  21  dari  39  negara,  yang  tahun sebelumnya 1999 ada pada peringkat 15 dari 35 perguruan tinggi yang disurvey.
Kondisi tersebut di atas, merupakan tolok ukur bahwa beberapa lembaga perguruan tinggi yang selama ini difavoritkan di negeri ini, ternyata masih menempati rangking yang kurang membanggakan. Pertanyaan yang muncul kemudian  bagaimana  dengan perguruan  tinggi yang   biasa- biasa  saja  termasuk  perguruan  tinggi  swasta  di  Indonesia  yang bertebaran dengan berbagai problematikanya masing-masing.
Masih  dalam  skala  internasional,  kualitas  lulusan  pendidikan  tinggi Indonesia dalam hal  memenuhi tuntutan perkembangan lapangan kerja kalau dibandingkan dengan pendidikan tinggi di ligkungan ASEAN, ASIA FCIFIC dan DUNIA, juga belum dapat disaingkan.  Hal ini tercermin dari banyaknya kesempatan kerja yang ada di Indonesia yang justru diambil oleh tenaga-tenaga asing, terutama untuk tingkat menengah
Asep Saefudin: Problematika & Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan di PT.
ke atas seperti tenaga profesional dan konsultan yang mencapai 50 ribu orang atau setara dengan total  pendapatan  2,5 miliar rupiah per tahun  (Joetata  Hadihardaja,  2002),  sementara  ribuan  sarjana  baru diwisuda yang akan memperpanjang antrian pencarai kerja. Padahal saat ini pasca krisis moneter, angka pengangguran intelektual mencapai (22,%),  melampaui  angka  pengangguran  pada  umumnya  (7,24%). Implikasi dari ketidaksiapan bersaing  tersebut, akhirnya banyak tenaga kerja Indonesia memilih pekerjaan level bawah.
Rendahnya mutu lulusan pendidikan tinggi Indonesia, terungkap juga dalam  hasil  penelitian  yang  dilakukan  Wahyu  dan  Suganda  (1999) terhadap  mahasiswa  tingkat  akhir  di  perguruan  tinggi  negeri,  yang menunjukan bahwa  hanya 36% alumni yang menyatakan dirinya siap pakai,  sebagian  besar  yakni 50% tidak  siap pakai dan  sisanya 15% abstain.  Hasil  survey  ini  merupakan  salah  satu  indikator  tentang rendahnya kualitas mutu lulusan pendidikan di Indonesia untuk bersaing memasuki dunia kerja. Sinyalemen tersebut mengindikasikan bahwa para lulusan lembaga pendidikan yang akan terjun pada berbagai bidang kualitasnya masih belum memadai untuk langsung mengemban tugas yang diberikan. Sehingga wajar jika kualitas lulusan  perguruan tinggi ada dalam kondisi terpuruk jika disandingkan dengan standar kualitas lulusan skala internasional.
Pada aspek lain, yakni tingkat partisipasi global tenaga kerja Indonesia. Fakta di lapangan menunjukan bahwa, partisifasi global mengiriman tenaga  kerja  lulusan  pendidikan  Indonesia,  saat  ini  baru    mampu mengekspor jasa tenaga  kerja yang kurang terampil   (seperti TKW) yang  semakin  langka  ditemukan  di  negara  maju.  Bila  hal  tersebut berlanjut  terus,  maka  kita  akan  menjadi  pemegang  posisi  spesialis penyedia barang dan jasa yang hanya dapat menghasilkan nilai tambah yang  rendah.  Sementara  negara  yang  dalam  posisi  semi-industri (Singapura, Taiwan, Korsel, dan Malaysia) menghadapi era globalisasi ekonomi dan pendidikan, sudah melakukan  antisipasi jauh sebelumnya dan  telah melakukan reformasi pola pikir dan diaktualisasikan melalui konsep yang jelas tentang visi pengembangan SDM dalam memasuki abad  21  melalui  institusi  pendidikan  tingginya.  Situasi  lingkungan
strategic  pendidikan Indonesia secara nasional ini akan menjadi lebih kedodoran lagi ketika harus bersaing dengan Perguruan Tinggi Asing (PTA)  yang sudah diizinkan masuk dan ikut beroperasi di Indonesia, sementara kita belum siap menghadapi persaingan tersebut.
Gambaran  tentang  rendahnya  sistem pendidikan  tinggi  di  Indonesia sebagaimana diuraikan di atas, mengisyaratkan bahwa  dalam skala makro  nasional  terdapat  kelemahan-kelemahan    kebijakan  dan manajemen  serta  proses  pendidikan,  yang  kemudian  menghasilkan produk  pendidikan  yang  kurang  berkualitas.  Rendahnya  mutu  dan produk pendidikan sebagaimana diuraikan di atas, pada tataran nasional, setidak-tidakanya ada dua faktor yang menyebabkan kegagalan mutu pendidikan dimaksud, yaitu: umum dan khusus. Penyebab umum adalah kegagalan  pendidikan berkenaan dengan  rendahnya  desain kurikulum, gedung tidak memadai, lingkungan kerja tidak menunjang, sistem dan prosedur  kerja  tidak  cocok,  pengaturan  waktu  tidak  mencukupi, kurangnya fasilitas, sumber anggaran, dan pengembangan staf tidak memadai.  Sedangkan penyebab  khusus karena  kegagalan  tersebut muncul disebabkan  prosedur dan peraturan tidak dipatuhi, staf  tidak memiki  keterampilan,  pengetahuan    dan  sikap  kerja  sebagaimana mestinya,  kurangnya  motivasi,  kegagalan  komunikasi,  serta perlengkapan yang tidak memadai.
Dalam skala mikro institusi  penyelenggaraan pendidikan tinggi, juga perlu penataan yang serius, terutama berkenaan dengan jasa layanan perguruan tinggi dimaksud. Tampubolon (2001:71) menjelaskan ada 5 (lima) faktor jasa pendidikan perguruan tinggi yang memiliki pengaruh signifikan terhadap mutu pendidikan tinggi. Kelima faktor tersebut, yakni: 1) jasa adminsitrasi (JA),  2) jasa kurikulum (JK),  3) jasa penelitian (JP),  4)  jasa  pengeabdian  pada  masyarakat  (JPM),  5)  jasa ekstrakurikuler  (JK).  Kelima  jasa  di  atas  disebut  jasa  sepenuhnya, karena itulah yang benar-benar sepenuhnya diproduksi dan disajikan oleh perguruan tinggi.
Sebagai ilustrasi, dengan menggunakan indikator di atas, Maman Ukas, dkk (2003) melakukan penelitian tentang: “Kualitas Jasa Kependidikan pada  Perguruan  Tinggi    pada  Jurusan  Pendidikan  Ekonomi  FPIPS
Asep Saefudin: Problematika & Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan di PT.
Universitas Pendidikan Indonesia” dengan responden para alumni dari jurusan tersebut.  Dengan menggunakan ukuran akuntabilitas, efisiensi, efektivitas,  kemampuan  akademik,  kepemerhatian,  kreativitas, ketanggapan, penampilan, produktivitas, relevansi, situasi M-M, hasil penelitian  menunjukan  bahwa  jasa  kepedidikan    jurusan  ekonomi Universitas Pendidikan Indonesia belum mencerminkan kriteria yang ideal. Pada umumnya para alumni jurusan pendidikan ekonomi melihat jasa  kependidikan  berada  pada  kriteria  baik  sedang  dan  jelek. Berdasarkan  data  penelitian  dijelaskan  hnaya  sekitar  7% mempersepsikan  pada kriteria sangat  baik,  35% baik,  32%  sedang, 21%  kelak,  dan  sekitar  5%  menyatakan  sangat  jelak. Data  tersebut belum menunjukan bahwa  jasa  layanan   kependidikan di perguruan tinggi  dimaksud pada posisi sangat baik. Tentu saja kondisi ini akan berpengaruh terhadap rendahnya mutu pendidikan atau dalam bahasa lain terdapat korelasi positif antara jasa layanan pendidikan yang belum baik dengan rengahnya mutu pendidikan.
Upaya  mengatasi  kendala  atas  rendahnya  mutu  pendidikan,  harus dilandasi  oleh  perubahan  sikap  dan  cara  bekerja  semua  personil. Pimpinan harus memotivasi stafnya agar bekerja lebih baik, misalnya dengan  jalan  menciptakan    iklim  kerja  yang  menyenangkan, menyediakan  sarana  yang  memadai  (baik  secara  kualitas  maupun kuantitasnya), menetapkan sistem dan prosedur  kerja yang sederhana (dalam  arti  tidak  berbelit-belit),  serta  memberi  penghargaan    atas keberhasilan dan prestasi staf. Hal ini memang bukan pekerjaan mudah karena menuntut kerja keras, disiplin tinggi dan pengorbanan  semua fihak, terutama dengan  merubah mindset dan paradigma  kerja yang semula lebih berorientasi pada segi kuantitas dalam pelaksanaan tugas menjadi  lebih  berorientasi  pada  mutu  pelaksanaan  tugas.  Dengan demikian kebutuhan akan kehadiran pimpinan  dan staf yang profesional menjadi  sedemikian  penting,  karena  dari  merekalah  diharapkan tercapainya output dan outcame yang betul-betul memiliki competitive.
Terlepas dari berbagai upaya di atas, ada baiknya persoalan (prolematika) pendidikan tinggi yang  berkembang saat ini perlu segera ditangani melalui reformasi  pendidikan  dengan  menggunakan  pendeketan  konsep
manajemen  mutu  terpadu  atau Toatal  Quality  Management (TQM). Walupun konsep tersebut lebih banyak digunakan dalam dunia bisnis dan industri, namun dalam penerapannya dapat juga digunakan untuk membenahi  mutu  penyelenggaraan  pendidikan  tinggi  yang  ada  di Indonesia.

## MANAJEMEN MUTU TERPADU (TQM) DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI
Istilah Total  Quality  Management (TQM)    atau  Manajemen  Kualitas Terpadu sering dihubungkan dengan istilah lain seperti QCP ( Quality Control  Program ),  QIP  ( Quality  Improvement  Program ),    atau  CQI ( Continous  Quality  Improvement ).  Istilah-istilah    tersebut  diatas, walaupun memiliki prisip yang relatif  berbeda, namun saling keterkaitan dan  merujuk  pada  maksud  yang  sama  yaitu  meningkatan  kualitas (mutu). Akhir-akhir  ini,  istilah  TQM  lebih  populer  digunakan  dan diwacanakan oleh para ahli dari berbagai kalangan dan media masa.
Manajemen  Kualitas  Terpadu  (TQM)  sering  diartikan Quality improvement yang  oleh  Elaine  Biech  (1994)  diartikan: a  customer- focused, quality-centered, fact-based, team-driven, senior-management- led process to achieve an organization”s startegic imperative  through continu process improvement .
Pengertian lain yang lebih formulatif (Azrul Azwar, 1995) diuraikan bahwa manajemen  kualitas  terpadu  (TQM)  sebuah    proses  bimbingan manajemen  untuk  meningkatkan  kualitas  layanan  strategis  yang dilakukan dan dikembangkan secara terpadu dan berkesinambungan. Karena sebuah proses, maka mutu layanan  harus dipadukan dengan manajemen program secara keseluruhan.
Terlepas  dari  definisi  di  atas,  TQM  dapat  diartikan  suatu  komitmen budaya  organisasi  untuk  memuaskan  custamer  lewat  pengunaan struktur terintegrasi dari peralatan, teknik, dan pelatihan. TQM mencakup perbaikan terus menerus proses organisasi, dengan hasil peroduk dan jasa bermutu tinggi. Manajemen mutu terpadu dapat diterapkan dalam bidang  kependidikan  sebagaimana  yang  Sallis  (1997:24)  nyatakan:
Asep Saefudin: Problematika & Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan di PT.
“ Quality derived from business experience is applicable to education, but  that  it  requires  a  degree  of  adaptation  to  fit  both  the  general educational setting and the particular circumstances of each school, collage  or  university ”.  Manajemen  mutu  terpadu  diperlukan  untuk memecahkan  masalah masalah pendidikan yang krusial dalam  upaya meningkatkan kemampuan ( competences ) bagi pembangunan.
Kaitannya  dengan  proses  layanan  di  perguruan  tinggi,  bahwa manajemen untuk mencapai kualitas pada Perguruan Tinggi  adalah suatu pendekatan yang sifatnya tidak langsung, namun melalui berbagai aspek    yang  sifatnya  multidimensional.  Artinya  dipengaruhi  oleh penekanan  tentang keterlibatan   individu  profesional dan  unit  terkait yang memberikan rangsangan ( stimulating ).  Untuk koordinasi diantara semua dimensi perlu diupayakan sehingga menjadi suatu mekanisme kesejawatan dalam rancangan program akademis  dan pengendalian kualitas. Mekanisme kesejawatan ini  sesungguhnya menunjuk pada kualitas orang (manusianya). Dalam bahasa lain, yang menjadi kunci dalam kualitas, terutama manusianya, bukan terletak pada proses dan mekanisme. Manusia kerja ini dipersyaratkan untuk meraih Zero Defect atau bekerja sesempurna mungkin (Stoner, 1992). Walaupun demikian sistem operasional tetap harus dirancang sebaik mungkin.
Berbeda dengan manajemen industri, fokus Total Quality Manajement (TQM)  dalam  mencapai  manajemen  kualitas  di  Perguruan  Tinggi ( management for quality in higer education institutions ) pada dua hal, yaitu: Pertama , Stimulasi dari koherensi proses belajar, sehingga tidak terjadi disintegrasi kurikulum.  Hal ini mudah dipahami mengingat  setiap rancangan  dan  proses  perencanaan  kurikulum  termasuk implmentasinya melibatkan berbagai aktor yang heterogen  baik gaya, latar belakang, serta tingkat profesionalitasnya.
Heterogenitas aktor ini memungkinkan terjadinya fragmentasi  dalam inplementasi kurikulum. Padahal dalam manajemen mencapai kualitas di lembaga pendidikan tinggi harus diupayakan  integrasi kurikulum, dan  disintegrasi  kurikulum harus  dicegah  dengan  cara  menciptakan koherensi  proses belajar mengajar. Tugas ini menuntut stimulasi pola
dan unsur yang konsisten dan terinterelasikan.
Kedua ,  Analisis  kebutuhan    berbagai  kelompok    peserta  didik. Mahasiswa  sebagai peserta  didik,    perlu perhatikan  khusus,  karena mereka  sesungguhnya adalah aktor  dimasa depan baik sebagai guru, manajer  perushaan,  birokarat  atau  teknokrat  serta  pelaku  profesi lainnya.  Oleh  karenanya  orientasi terhadap peserta didik adalah kunci management for quality in higer education institutions .
Dalam pemikiran Romizowzky yang dikutip Conny Semiawan (1999), mengungkapkan bahwa manajemen kualitas total di perguruan tinggi setidak-tidaknya menuntut  adanya analisis dua jalur yang disebut two road analysis (frond-end), yang mencakup  tiga komponen  yaitu, (1) siapa mahasiswa yang kita hadapai ( traget group  analysis ),  apa sasaran program  kita  ( content    analyis ),  serta  relevansi  program  dengan kebutuhan  ujung  dari  program  tersebut  ( context  analysis ).    Dalam bahasa  lain  kompetensi  apa  yang  perlu  diberikan    untuk  memiliki kemampuan sesuai dengan tuntutan pekerjaan ( front ), sehingga peserta didik  (mahasiswa) memiliki kompetensi yang diperlukan  pada ujung program  tersebut  ( end )  untuk  menjalankan  pekerjaan  tertentu  ( job analysis ).
Dengan demikian pendidikan tinggi bukanlah semata-mata soal psycal product ,  seperti  pada  bidang  industri  atau  pabrik,  karena  raw  input perguruan tinggi adalah manusia dan hasil pendidikan ( out put ) adalah manusia  yang  akan  teruji  kemampuannya  pada  saat  individu  itu berinteraksi dengan mansuia lain dalam hidup dan kehidupan. Mutu hasil pendidikan formal sangat dipengaruhi oleh mutu input dan mutu proses  pembelajarnnya.  Oleh  karena  itu,  seluruh  komponen  dalam sistem perguruan tinggi diarahkan secara terpadu untuk mendukung tercipatanya proses transpormasi nilai yang sebaik-baiknya. Dengan kata lain, hasil belajar tidak  hanya sekedar mengetahui dan memahami, melainkan harus bisa mencapai kemampuan berpikir tingkat tinggi ( higer oreder thinking skills ). Menurut Engkoswara (1987)  sebagaimana dikutif oleh (Tjutju Yuniarsih, 2003:11) higer order thinking skills ditandai oleh
Asep Saefudin: Problematika & Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan di PT.
adanya kemampuan untuk berpikir kritis,  analitis kreatif, reflektif, dan transformational.

## PENUTUP
Sebagai  kata  akhir  dari  uraian  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa problematika yang dihadapi dunia pendidikan khususnya pendidikan tinggi di Indonesia, yang diindikasikan dengan rendahnya pemerataan dalam memperoleh pendidikan, lemahnya manajemen pendidikan, serta rendahnya  kualitas  dan  relevansi  pendidikan,    merupakan  potret rendahnya mutu pendidikan tinggi di Indonesia, sehingga perlu secara serius dicarikan stategi peningkatannya. Untuk itu tidak terlalu berlebihan apabila dunia pendidikan dalam upaya meningkatkan mutunya tersebut, mencoba menerapkan konsep baru dari bidang lain seperti halnya dunia bisnis yang selama ini menerapkan manajemen mutu terpadu atau Total Quality Management (TQM).
Tentu  saja  untuk  menerapkan  konsep  tersebut  tidak  terlalu  mudah, sehingga perlu keseriusan semua pihak baik para pengambil kebijakan dalam  menetapkan  regulasi  pendidikan  nasional,  maupun  pihak penyelenggara dan pengelola pendidikan dalam bentuk  layanan  mutu kepada masyarakat pengguna jasa pendidikan, serta pihak lain yang tak  kalah  pentingnya  yakni  dunia  usaha  dalam  menentukan keberpihakannya  bagi  dunia  pendidikan  sebagai  implementasi partisifasinya dalam  meningkatkan mutu pendidikan tinggi di negeri tercinta ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Asep  Saepudin.  2003. Pendekatan  Total  Quality  Manajemen  (TQM) dalam  Globalisasi  Pendidikan .  Jurnal  Manajemen  dan  Sistem Informasi. Bandung. FPIPS UPI Vol. 1 No.2 Januari 2003.
____________. 2001. Potret Pendidikan dalam Alih Ilmu dan Teknologi . Jurnal Teknodik. Pustekom Depdiknas No.9 Januari 2001. Asia  Week.  2000. Best  Multi-Disiplinary  institutions  and  Institutes  of Science and Technology (On-Line).
http://www.cnn.com/ASIANOW/asiaweek/universities. (15 September 2000). Azrul Azwar. 1995. Program Menjaga Mutu Pelayanan . Jakarta: Yayasan penerbit IDI. Bun Yamin Ramto.  2000. Strategi Pengembangan  Perguruan  Tinggi Swasta di Indonesia . APTISI Jawa Barat. Conny  R.  Semiawan.  1999. Pendidikan  Tinggi:  Peningkatan Kemampuan Manusia . Jakarta; PT. Grasindo. Domingo , Rene T 1992. “Non Stop Improvement: Quality Redefined ”. The Asean Manager. July-August 1992. Direktori Akreditasi Program Studi tahun 2003. Jakarta: BAN PT. Elaine Biech, 1994. Total Quality Management for Training. New York . McGraw-Hill, Inc. Joetata Hadihardaja. 2000. Kebijakan Pemerintah Mengenai Perguruan Tinggi . Kopertis Wil. IV M.D.  Dahlan.  2000. Implikasi  Otonomi  Perguruan  Tinggi  bagi Pengembangan PTS . Bandung. Makalah APTISI Jabar. Murato, Eduardo. 1993. “The Essence of Quality: Two Essays”. The Asian Manager . January 1993. Sallis, Edward. 1993. Total Quality Management in Education . Kogan Page Educational Management Series. Philadelphia. London. Safrudin Chamidi. 2004. Kontribusi Sekolah Swasta bagi Pendidikan di Indonesia .  (0n  Line)  http://www.depdiknas.go.id/Jurnal/35/ kontribusi_sekolah_swasta.htm (27 Juni 2004) Tampubolon,  Daulat.  2001. Perguruan  Tinggi  Bermutu .  Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Tjutju  Yuniarsih.  2003. Implementasi  Konsep  Mutu  Terpadu  dalam Pendidikan .  Jurnal  Manajemen  dan  Sistem  Informasi.  Bandung. FPIPS UPI Vol. 1 No.2 Januari 2003.
--
Asep Saefudin: Problematika & Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan di PT.