Hukum Administrasi Dan Sistem Peradilan Di Indonesia Yang Berkeadilan Sesuai Asas-Asas Pancasila
Kukuh Sudarmanto
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
HUKUM ADMINISTRASI DAN SISTEM PERADILAN DI INDONESIA YANG BERKEADILAN SESUAI ASAS-ASAS PANCASILA

## Kukuh Sudarmanto
Magister Hukum Universitas Semarang, Semarang kukuhsudarmantousm@gmail.com

## Abstrak
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui bagaimana  hukum  administrasi  dan  sistem peradilan di Indonesia yang berkeadilan sesuai asas-asas Pancasila, serta sinergitasnya dalam hukum administrasi. Indonesia yang berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945, selayaknya pula bahwa tujuan  dari  administrasi  negaranya  berdasar  dan  bersumber  pada  nilai-nilai  Pancasila  dan  UUD 1945. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  hukum  administrasi dan  sistem  peradilan  di  Indonesia  yang  berkeadilan  sesuai  asas-asas Pancasila merupakan kristalisasi nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sejatinya menjadi sumber utama dalam pembentukan hukum administrasi pemerintahan. Landasan ideal yang terformulasi sebagai dasar negara dan terumus dalam lima sila pada hakikatnya mengandung ajaran moral bangsa, ajaran tentang akhlak, bagaimana seseorang bertingkah laku yang baik, yang beretika, bersusila. Sinergitas asas-asas Pancasila sangat relevan dengan hukum administrasi dengan cita-cita bernegara dalam mewujudkan demokrasi yang berpijak pada politik dan nomokrasi yang berpijak pada  kedaulatan  hukum,  sehingga  semangat  bernegara  yang  terilhami  dalam  lima  sila  Pancasila dalam diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Kata kunci: Asas Pancasila; Hukum Administrasi; Sistem Peradilan

## THE EQUITABLE ADMINISTRATIVE LAW AND JUDICIAL SYSTEM IN INDONESIA THAT SUITABLE WITH PRINCIPLES OF PANCASILA

## Abstract
The purpose of this study is to find out how the administrative law and justice system in Indonesia are fair according to the principles of Pancasila, and their synergy in administrative law. Indonesia which is based on Pancasila and the 1945 Constitution, it is also appropriate that the objectives of its  state  administration  are  based  on  and  sourced  from  the  values  of  Pancasila  and  the  1945 Constitution. The research method used is qualitative research. The results of the study indicate that the administrative law  and judicial system in Indonesia that is just according to the principles of Pancasila is a crystallization of values that live and develop in society, which is actually the main source in the formation of government administrative law. The ideal foundation formulated as the basis of the state and formulated in the five precepts essentially contains the nation's moral teachings, teachings on morals, how a person behaves well, is ethical, and has morality. The synergy of the principles of Pancasila is very relevant to administrative law with the ideals of the state in realizing a democracy that is based on politics and nomocracy based on the rule of law, so that the spirit of state inspired in the five precepts of Pancasila is realized in the life of the nation and state.
Keywords: Pancasila Principle; Administrative Law;    Judicial System
Hukum Administrasi Dan Sistem Peradilan Di Indonesia Yang Berkeadilan Sesuai Asas-Asas Pancasila
Kukuh Sudarmanto
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842

## I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pancasila sebagai ideologi berhakikat sebagai sistem nilai bangsa Indonesia. Sistem nilai seperti ini dipandang oleh studi filsafat yang secara historik digali pada budaya  bangsa  dan  ditempa  oleh  penjajahan,  yang  kemudian  diterapkan  pada wilayah yuridis kenegaraan sebagai pedoman bermoral, berhukum, dan berpolitik dalam  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa,  dan  bernegara. 1 Pelaksanaan administrasi pemerintahan tidak terlepas dari konsep negara hukum. Dalam negara hukum  setiap  tindakan  yang  dilakukan  oleh  warga  negara  dan  penyelenggara pemerintahan  berdasarkan  atas  hukum.  Di  sini  hukum  sebagai  ukuran  setiap penyelenggaraan berbangsa dan bernegara.
Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyakatan bahwa Indonesia adalah negara  hukum.  Dengan  demikian,  terdapat  hubungan  korelatif  antara penyelenggaraan pemerintahan yang harus berdasarkan atas hukum dengan negara yang berdasarkan atas hukum. Kedua konsep tersebut tidak dapat dipisahkan karena berbicara tentang pemerintahan pada saat yang bersamaan membicarakan tentang negara,  begitu  sebaliknya. Negara  hukum  Indonesia  dapat  diibaratkan  sebagai sebuah  proyek  rumah,  di  mana  dia  harus  dibangun,  kemudian  dirawat,  lalu diwariskan  pada  penerusnya.  Diperlukan  penemuan  jati  diri  atau  identitas  dalam pembentukannya. Dilihat dari sisi sejarah Indonesia mengikuti langkah rechtsstaat atau civil law , karena Indonesia cukup lama dijajah oleh Belanda. 2
Bila dikaji lebih mendalam, sebenarnya Indonesia bukan sekedar negara yang berdasarkan  atas  hukum  yang  pengertiannya  masih  umum,  melainkan  Indonesia berdasarkan  atas  hukum  Pancasila.  Indonesia  yang  berlandaskan  pada  Pancasila dan UUD 1945, selayaknya pula bahwa tujuan dari administrasi negaranya berdasar dan  bersumber  pada  nilai-nilai  Pancasila  dan  UUD  1945  dimana  dalam pembukaannya  disebutkan  bahwa  negara  Indonesia  bertujuan  untuk  melindungi segenap bangsa Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, mewujudkan keadilan sosial,  memajukan  kesejahteraan  umum  dan  ikut  serta  dalam  usaha  perdamaian dunia.
Berbagai tujuan negara sebagai mana diuraikan di atas, yang kemudian tujuan tersebut dilaksanakan oleh pihak pemerintahan sebagai unsur negara, maka tugas administrasi pemerintahan/negara adalah memberikan pelayanan yang baik kepada kepentingan masyarakat, bangsa dan negara, serta mengabdi  kepada kepentingan masyarakat.  Bukan  sebaliknya  yang  seringkali  terjadi  masyarakat  yang  harus
1 Fransiska Novita Eleanora, “Pancasila Sebagai Norma Dasar Dalam Sistem Hukum Indonesia,” ADIL: Jurnal Hukum 3, no. 1 (2019): 141, https://doi.org/10.33476/ajl.v3i1.838.
2 Arif Hidayat and Zaenal Arifin, “Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio-Equilibrium Di Indonesia,” Jurnal Ius Constituendum 4, no. 2 (2019): 147–59, https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1654.
Hukum Administrasi Dan Sistem Peradilan Di Indonesia Yang Berkeadilan Sesuai Asas-Asas Pancasila
Kukuh Sudarmanto
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
melayani pihak yang berkuasa. Untuk itu agar penyelenggaraan administrasi negara ini dapat berjalan sesuai  dengan tujuan dan cita-cita bangsa, maka dituntut peran serta masyarakat. Dukungan dari masyarakat kepada penyelenggara pemerintahan melalui pengawasan dari masyarakat terhadap kinerja yang dilakukan serta harus ada pertanggung jawaban dari kegiatan yang dilakukan tersebut.
Keadilan  untuk  masyarakat  majemuk  seperti  Indonesia  belum  juga  dapat disepakati. Persoalannya adalah bentuk keadilan tidak sejalan dengan pemahaman dan  penilaian  tentang  keadilan.  Keadilan  merupakan  suatu  hal  yang  sangat  sulit untuk diwujudkan. Keadilan merupakan dambaan bagi manusia untuk mendapatkan suatu kehidupan yang layak, yang terpenuhinya hak-hak mereka dalam menjalani kehidupan.  Dalam  menjalankan  kehidupan,  manusia  merupakan  mahkluk  sosial yang tidak lepas dari kelemahan dan kekurangan. Kelemahan dan kekurangan inilah yang  menyebabkan  keadilan  itu  sulit  untuk  diwujudkan  karena  keadilan  adalah milik Tuhan Yang Maha Esa.
Hukum  merupakan  alat  untuk  menciptakan  keadilan.  Keadilan  di  dalam hukum merupakan keadilan yang didambakan bagi seluruh masyarakat yang hidup di  dalam  bingkai  hukum  itu  sendiri. 3 Oleh  karena  itu,  hukum  memerlukan  dasar dalam  membentuk  keadilan  yang  dapat  diterima  oleh  masyarakat  banyak. Banyaknya  permasalahan  tentang  hukum,  terutama  permasalahan  dalam pembentukan  peraturan  perundang-undangan  menimbulkan  permasalahan  dalam mencapai  keadilan.  Hukum  masih  menjadi  keinginan  politik  semata,  bukan merupakan keinginan masyarakat pada umumnya. Dengan menggunakan landasan fundamental  norm yaitu  Pancasila  dalam  pembentukan  hukum  yang  baik,  maka Pancasila selalu dan harus  dijadikan tonggak utama dalam membentuk  peraturan perundang-undangan  yang  sesuai  dengan  jiwa  bangsa  Indonesia  yang memanusiakan manusia yang adil dan beradab serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini diangkat oleh Bo’a (2018)  menjelaskan  bahwa  keberadaan  Pancasila  sebagai  sumber  segala  sumber hukum dalam tatanan hukum nasional masih belum dapat diterapkan secara praksis. Pengaruh  reformasi  ternyata  membuat  status  Pancasila  dalam  tatanan  hukum mengalami ketergerusan. Perbedaan penelitian Bo’a dengan artikel ini adalah pada permasalahan yang dikaji. Penelitian Bo’a mengkaji tentang “keberadaan Pancasila sebagai  sumber  segala  sumber  hukum,  pengaruh  reformasi  terhadap  keberadaan Pancasila  sebagai  sumber  segala  sumber  hukum,  serta  upaya  memperkuat  dan menerapkan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum dalam sistem hukum
3 Dani  Pinasang,  “Falsafah  Pancasila  Sebagai  Norma  Dasar  (Grundnorm)  Dalam  Rangka Pengembanan Sistem Hukum Nasional,” Jurnal Hukum UNSRAT 20, no. 3 (2013).
Hukum Administrasi Dan Sistem Peradilan Di Indonesia Yang Berkeadilan Sesuai Asas-Asas Pancasila
Kukuh Sudarmanto
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
nasional.” 4 Sedangkan  pada  penelitian  ini  mengkaji  tentang hukum  administrasi dan sistem peradilan di Indonesia yang berkeadilan sesuai asas-asas Pancasila, serta sinergitasnya dalam hukum administrasi.
Selanjutnya  pada  penelitian  Atmadja  (2018)  yang  berjudul  “Asas-Asas Hukum  Dalam  Sistem  Hukum.”  Penelitian  ini  menjelaskan  tentang  “analisis pengertian asas-asas hukum, perbedaan asas hukum dengan norma/kaidah hukum, kedudukan asas hukum, fungsi dan jenis asas-asas hukum dalam sistem hukum.” Hasil  dari  penelitian  ini  menjelaskan  bahwa  Pancasila  merupakan  sumber  segala sumber hukum negara, maka Pancasila harus dapat dipegang teguh sebagai kaidah dasar, sebagai suatu beginsel atas asas ideologi hukum Indonesia. 5
Penelitian  selanjutnya  yang  ditulis  oleh  Zaman  (2015),  penelitian  tersebut berjudul    “Membangun  Politik  Hukum  Administrasi  Pemerintahan  Yang Bersumber Dari Nilai-Nilai Pancasila,” tersebut membahas tentang politik hukum adminitrasi  pemerintahan  yang terdapat  dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014  tentang  Administrasi  Pemerintahan,  dan  membangun  politik  hukum administrasi  pemerintahan  yang  bersumber  dari  nilai-nilai  Pancasila.  Hasil penelitian  ini  menyebutkan  bahwa  semua  badan  dan  lembaga  yang  menjalankan fungsi pemerintahan harus mengacu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai bentuk adanya perlindungan hukum bagi penyelenggara pemerintahan dan masyarakat. 6
Penelitian  ini  melengkapi  penelitian  sebelumnya  dimana  dalam  penelitian Bo’a hanya mengkaji tentang bagaimana Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum di Indonesia, sedangkan penelitian Atmadja lebih fokus mengkaji tentang analisis    asas –asas Pancasila. Berbeda dengan penelitian    Zaman yang mengkaji tentang  politik  hukum  administrasi  negara  yang  bersumber  pada  Pancasila. Perbedaan  penelitian  ini  dengan  penelitian  sebelumnya  yaitu  dari  permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini mengkaji tentang hukum administrasi dan sistem peradilan  di  Indonesia  yang  sesuai  dengan  asas  keadilan  dalam  Pancasila  dan bagiamana sinergitas asas-asas Pancasila dalam hukum administrasi. Hal tersebut juga yang menjadi    tujuan dari penelitian ini.

## B. Permasalahan
Adapun  permasalahan  yang  akan  dikaji  pada  artikel  ini  adalah  bagaimana hukum administrasi dan sistem peradilan di Indonesia yang berkeadilan sesuai asas-
4 Fais Yonas Bo’a, “Pancasila Sebagai Sumber Hukum Dalam Sistem Hukum Nasional Pancasila as the  Source  of  Law  in  the  National  Legal  System,” Jurnal  Konstitusi 15,  no.  1  (2018):  27–49, https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk1512.
5 Dewa  Gede  Atmadja,  “Asas-Asas  Hukum  Dalam  Sistem  Hukum,” Kertha  Wicaksana 12,  no.  2 (2018): 145–55, https://doi.org/https://doi.org/10.22225/kw.12.2.721.145-155.
6 Nurus Zaman, “Membangun Politik Hukum Administrasi Pemerintahan Yang Bersumber Dari Nilai- Nilai Pancasila,” Rechtldee 10, no. 2 (2015): 203–22, https://doi.org/https://doi.org/10.21107/ri.v10i2.1237.
Hukum Administrasi Dan Sistem Peradilan Di Indonesia Yang Berkeadilan Sesuai Asas-Asas Pancasila
Kukuh Sudarmanto
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
asas  Pancasila?  serta  bagaimana  sinergitas  asas-asas  Pancasila  dalam  hukum administrasi?

## C. Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  kualitatif  yaitu “penelitian  yang  dimaksudkan  untuk  memahami  fenomena  tentang  apa  yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, tindakan dan lainnya, secara  holistik  dengan  cara  deskripsi  dalam  bentuk  kata-kata  naratif  pada  suatu konteks  khusus  alamiah  dan  dengan  memanfaatkan  metode  ilmiah.” 7 Jenis  data yang  digunakan  yaitu  “sumber  data  sekunder  yaitu  data  yang  diperoleh  atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada.” Data sekunder diperoleh dengan penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak- pihak  lain  yang  berwenang  dan  juga  untuk  memperoleh  informasi  baik  dalam bentuk ketentuan-ketentuan formal maupun data melalui nahkah resmi yang ada.
II. PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN
A. Hukum  Administrasi   Dan  Sistem  Peradilan  Di  Indonesia  Yang Berkeadilan Sesuai Asas-Asas Pancasila
Bagi negara demokrasi, hukum administrasi negara menjadi alat bagi pejabat negara dan rakyat yang mempunyai kedudukan yang sejajar dalam pemerintahan. Demokrasi akan menciptakan kesejahteraan, dimana hukum bagi negara demokrasi sebagai  konstruksi  politik    yang  menjalankan  fungsinya  sebagai  sarana  dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 8
Pancasila  bersifat  fleksibel,  mengikuti  perkembangan  jaman  yang  ada. Beberapa ahli berpendapat berbeda tentang hakikat dari Pancasila, tergantung dari kebutuhan  keilmuan  yang  mereka  gunakan.  Akan  tetapi,  untuk  mengkaji  dan meneliti  hakikat  dari  Pancasila  tentunya  perlu  pemahaman  yang  sama  oleh  para ahli,  sehingga  tidak  memunculkan  multi  tafsir  dalam  memaknai  hakikat  dari Pancasila.  Tentunya  hakikat  keadilan  di  dalam  Pancasila  harus  dijabarkan  dalam bentuk  norma  hukum  yang  bebas  dari  kepentingan  pribadi  maupun  golongan. Perwujudan kebenaran dari Pancasila ke dalam norma hukum, tentunya Pancasila mampu memberikan nilai tersendiri tentang keadilan dalam mewujudkan keadilan hukum  bagi  bangsa  Indonesia.  Keadilan  hukum  yang  bersumber  dari  Pancasila, diharapkan mampu memberikan pengertian tentang arti kebenaran keadilan  yang sesungguhnya,  yang  berasal  dari  bangsa  kita  sendiri,  bukan  warisan  dari  bangsa asing.  Keadilan  berdasarkan  Pancasila  harus  diwujudkan,  dijabarkan,  dan direalisasikan  ke  dalam  norma  hukum  Indonesia  agar  terwujud  keadilan  yang
7 Lexy J Moleong, Metode Penelitain Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2016).
8 Lismanto Lismanto and Yos Johan Utama, “Membumikan Instrumen Hukum Administrasi Negara Sebagai Alat Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Perspektif Negara Demokrasi,” Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 2, no. 3 (2020): 416–33, https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.416-433.
Hukum Administrasi Dan Sistem Peradilan Di Indonesia Yang Berkeadilan Sesuai Asas-Asas Pancasila
Kukuh Sudarmanto
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
memberikan perlindungan hak dan kewajiban bagi seluruh rakyat Indoensia dalam bentuk peraturan perundang-undangan.
Pasal  1  ayat  (2)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945,  kedaulatan  berada  di  tangan  rakyat  dan  dilaksanakan  menurut  Undang- Undang  Dasar.  Selanjutnya  menurut  ketentuan  Pasal  1  ayat  (3)  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  negara  Indonesia  adalah  negara hukum.  Hal  ini  berarti  bahwa  sistem  penyelenggaraan  pemerintahan  negara Republik  Indonesia  harus  berdasarkan  atas  prinsip  kedaulatan  rakyat  dan  prinsip negara hukum. 9 Pancasila sebagai dasar negara mempunyai sifat imperatif/memaksa, artinya setiap warga negara wajib tunduk taat kepadanya. 10
Peraturan  perundang-undangan  yang  baik  adalah  “peraturan  perundang- undangan  yang  memenuhi  syarat  dasar  pembentukan  peraturan  perundang- undangan  yang  dimiliki  oleh  bangsa  Indonesia.  Hal  ini  harus  sesuai  dengan keadilan berdasarkan Pancasila,” agar terwujud keadilan hukum yang diakui oleh seluruh  bangsa  Indonesia  tanpa  meragukan  bentuk  keadilan  hukum  yang  ada, karena  keadilan  hukum  dibentuk  berdasarkan  prinsip-prinsip  pembentukan peraturan  perundang-undangan  yang  berdasarkan  keadilan  Pancasila.  Tentunya dasar  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  yang  berdasarkan  keadilan Pancasila harus ditemukan dengan pemikiran dan pemahaman mendalam tentang kebenaran Pancasila sebagai dasar falsafah dan ideologi bangsa.
Konsep  negara  hukum  barat,  baik rechtsstaat maupun rule  of  law lahir dikarenakan  adanya  pergulatan  sosial  yang  menentang  adanya  absolutisme  yang dilakukan oleh para raja pada waktu itu. Sedangkan negara hukum Indonesia lahir bukan  karena  adanya  pergulatan  sosial  melawan  absolutisme  sebagaimana  yang terjadi di negara rechtsstaat maupun rule of law . 11
Menurut Anggara,    filsafat Pancasila adalah “hasil berpikir atau pemikiran yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia yang oleh bangsa Indonesia yang di anggap,  dipercaya  dan  diyakini  sebagai  sesuatu  (kenyataan,  norma-norma,nilai- nilai) yang paling benar, paling adil, paling bijaksana, paling baik dan paling sesuai bagi  bangsa  Indonesia.” 12 Pancasila  sebagai  dasar  negara,  artinya  Pancasila dijadikan  sebagai  dasar  untuk  mengatur  penyelenggaraan  pemerintahan  negara. Pancasila  menurut  Ketetapan  MPR  Nomor  III/MPR/2000  merupakan  “sumber
9 Iskatrinah,  “Pergeseran  Kompetensi  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  Pasca  Diundangkan  Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan,” Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Volume 2, no. 1 (2020): 200–207,
https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jmpppkn.v2i1.137.
10 A.  Syafi’  AS,  “Pengaruh  Nilai-Nilai  Pancasila  Dan  Ajaran  Islam  Terhadap  Tujuan  Pendidikan Nasional,” Jurnal Sumbula 1, no. 1 (2016).
11 Suparwi Widiatama, Hadi Mahmud, “Ideologi Pancasila Sebagai Dasar Membangun Negara Hukum
Indonesia,” Jurnal USM Law Review 3, no. 2 (2020): 310–27,
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v3i2.2774.
12 Syahya Anggara, Hukum Administrasi Negara (Bandung: Pustaka Setia, 2018).
Hukum Administrasi Dan Sistem Peradilan Di Indonesia Yang Berkeadilan Sesuai Asas-Asas Pancasila
Kukuh Sudarmanto
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
hukum dasar nasional.” Dalam kedudukannya sebagai dasar negara maka Pancasila berfungsi sebagai:
1. Sumber  dari  segala  sumber  hukum  (sumber  tertib  hukum)  Indonesia.  Artinya Pancasila merupakan asas kerohanian tertib hukum Indonesia;
2. Suasana kebatinan ( geistlichenhinterground ) dari Undang-Undang Dasar;
3. Cita-cita hukum bagi hukum dasar negara;
4. Norma-norma yang mengharuskan undang-undang dasar mengandung isi yang mewajibkan  pemerintah  dan  lain-lain  penyelenggara  negara  memegang  teguh cita-cita moral rakyat yang luhur;
5. Sumber  semangat  bagi  Undang-Undang  Dasar  1945,  penyelenggara  negara, pelaksana pemerintahan. MPR dengan Ketetapan No. XVIIV MPR/1998 telah mengembalikan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara RI. 13
Di dalam substansi Pancasila terkandung nilai-nilai yang positif yang mampu memberikan perubahan bagi bangsa ini. Nilai-nilai positif ini mampu memberikan landasan bagi terciptanya suatu keadilan bagi bangsa Indonesia. Relevansi dengan keadilan  maka  nilai  keadilan  yang  terkandung  di  dalam  Pancasila  dapat  menjadi landasan  dasar  bagi  terbentuknya  hukum  yang  berkemanusiaan  yang  adil  dan beradab serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan dasar dari perlindungan hak asasi yaitu memanusiakan manusia secara beradab tanpa mengurangi haknya sedikitpun. Sedangkan keadilan sosial  merupakan  keadilan  yang  digunakan  untuk  membedakan  keadilan  sosial dengan konsep keadilan dalam hukum. Keadilan sosial juga merupakan salah satu sila  dalam  Pancasila  yaitu  sila  kelima  dari  Pancasila  yang  dirumuskan  dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat.
Menurut  Sjachran  Basah,  mengemukakan  bahwa  tujuan  peradilan administrasi negara (PTUN) ialah “memberikan jaminan pengayoman hukum, tidak hanya  untuk  rakyat  semata-mata  melainkan  juga  bagi  administrasi  negara  dalam arti  menjaga  dan  memelihara  keseimbangan  kepentingan  masyarakat  dengan kepentingan  individu.” 14 Untuk  administasi  negara  akan  terjaga  ketertiban, ketentraman dan keamanan dalam melaksanakan tugas-tugasnya demi terwujudnya pemerintahan yang kuat, bersih, dan berwibawa dalam negara hukum berdasarkan Pancasila.  Negara  Indonesia  merupakan  negara  hukum,  sebagai  “negara  hukum, maka  perwujudannya  adalah  adanya  kekuasaan  kehakiman  yang  dijalankan  oleh setiap lembaga peradilan.”
Keputusan  Sidang  PPKI  pada  tanggal  18  Agustus  1945  menetapkan  UUD sebagai  hukum dasar dalam  penyelenggaraan negara dan pemerintahan Republik
13 C.S.T  Kansil  dan  Chritine  S.T.  Kansil, Empat  Pilar  Berbangsa  Dan  Bernegara (Jakarta:  Rineka Cipta, 2014).
14 Faisal Faisal, “Membangun Politik Hukum Asas Legalitas Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia,” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 21, no. 1 (2014): 81–95, https://doi.org/10.20885/iustum.vol21.iss1.art5.
Hukum Administrasi Dan Sistem Peradilan Di Indonesia Yang Berkeadilan Sesuai Asas-Asas Pancasila
Kukuh Sudarmanto
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
Indonesia.  Pembukaan  UUD  1945  menggariskan  dasar  negara  yaitu  Pancasila. Secara yuridis Pancasila adalah sah menjadi dasar negara, maka seluruh kehidupan bernegara  dan  bermasyarakat  haruslah  didasari  Pancasila.  Landasan  hukum Pancasila  sebagai  dasar  negara  memberi  akibat  hukum  dan  filosofis,  yaitu kehidupan negara dari bangsa Indonesia harus berpedoman kepada Pancasila. 15
Pada hakikatnya secara hierarki dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum dalam sistem hukum  positif  Indonesia.  Sebagai  sumber  dari  segala  sumber  hukum,  maka didalamnya  mengandung  nilai-nilai  filosofis  yang  menaungi  setiap  peraturan perundang-undangan  yang  ada.  Nilai-nilai  filosofis  yang  terkandung  di  dalam Pancasila  diwujudkan  melalui  sila-sila  yang  termaktub  dalam  Pancasila.  Dilihat dari kedudukannya, Pancasila mempunyai kedudukan yang tinggi,  yaitu  “sebagai cita-cita dan pandangan hidup bangsa dan negara. Dilihat dari fungsinya Pancasila mempunyai  fungsi  utama  sebagai  dasar  negara.  Dilihat  dari  segi  materinya, Pancasila digali dari pandangan hidup bangsa Indonesia yang merupakan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia.” 16
Mengenai Pancasila sebagai dasar negara Notonogoro menyatakan diantara unsur-unsur  pokok  kaidah  negara  yang  fundemental,  asas  kerohanian  Pancasila adalah  “mempunyai  kedudukan  istemewa  dalam  hidup  kenegaraan  dan  bangsa Indonesia.  Selanjutnya  dikatakan,  norma  hukum  yang  pokok  dan  disebut  pokok kaidah  fundemental  daripada  negara  itu  dalam  hukum  mempunyai  hakikat  dan kedudukan yang tetap, kuat dan tidak berubah bagi negara yang dibentuk, dengan perkataan  lain  dengan  jalan  hukum  tidak  dapat  dirubah.” 17 Landasan  ideal  yang terformulasi  sebagai  dasar  negara  dan  terumus  dalam  lima  sila  pada  hakikatnya mengandung  ajaran  moral  bangsa,  ajaran  tentang  akhlak,  bagaimana  seseorang bertingkah laku yang baik, yang beretika, bersusila. Ajaran moral bangsa Indonesia berjumlah lima, yaitu:
(1) Ajaran yang mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa,
(2)  Ajaran  agar  manusia  dalam  bertingkah  laku  memperlakukan  orang  sebagai manusia yang adil dan beradab,
(3) Ajaran yang menghendaki kehidupan dalam persatuan dalam wadah kehidupan berbangsa, bangsa Indonesia,
(4)  Ajaran  yang  mengajarkan  kehidupan  kerakyatan  yang  dipimpin  oleh  hikmah kebijaksanaan, dan
15 Putera  Astomo,  “Eksistensi  Peradilan  Administrasi  Dalam  Sistem  Negara  Hukum  Indonesia,” Masalah-Masalah Hukum 43, no. 3 (2014): 363–71, https://doi.org/10.14710/mmh.43.3.2014.363-371.
16 Jimly Asshidqie, Konstitusi Bernegara Praksis Kenegaraan Bermartabat Dan Demokratis (Malang: Setara Press, 2015).
17 Ferry Irawan Febriansyah, “DiH Jurnal Ilmu Hukum” 13, no. 25 (2017): 1–27.
Hukum Administrasi Dan Sistem Peradilan Di Indonesia Yang Berkeadilan Sesuai Asas-Asas Pancasila
Kukuh Sudarmanto
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
(5)  Ajaran  yang  menghendaki  kehidupan  yang  berkeadilan  sosial  bagi  seluruh rakyat Indonesia. 18
Nilai-nilai  yang  terkandung  dalam  sila-sila  yang  ada  dalam  Pancasila diimplementasikan pada pembentukan peraturan perundang-undangan utamanya di bidang hukum adminitrasi pemerintahan. Menurut Bagir Manan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan negara Indonesia karena sudah semestinya demokrasi di  Indonesia  didasarkan  pada  Pancasila,  maka  lahirlah  nama  baru  demokrasi Pancasila  yang  secara  konseptual  keseluruhan  nilai-nilai  Pancasila  akan  menjadi landasan mekanisme dan sekaligus tujuan demokrasi Indonesia. 19
Setelah kemerdekaan landasan penyelenggaraan negara Indonesia terdiri atas landasan ideal yaitu Pancasila, landasan konstitusional yaitu UUD 1945 yang telah mengalami 4 (empat) tahap amandemen. Landasan operasional tidak dikenal lagi sejak  Garis-Garis  Besar  Haluan  Negara  (GBHN)  dihapuskan  dalam  amandemen UUD  1945.  Akan  tetapi,  untuk  operasionalisasi  dalam  mencapai  tujuan  negara mengacu pada program  legislasi  nasional  yang disepakati bersama oleh Presiden dan DPR. Tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara Indonesia adalah “untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”
Tujuan  tersebut  dapat  diringkas  menjadi  tujuan  nasional  dan  internasional. hukum  administrasi  negara  mencakup  tiga  fungsi,  yaitu:  fungsi  normatif, instrumental  dan  fungsi  jaminan.  Fungsi  normatif  menyangkut  penormaan kekuasaan  pemerintah,  fungsi  instrumental  untuk  menetapkan  instumen  yang digunakan pemerintah dalam melakukan pemerintahan dan fungsi  jaminan untuk menjamin  adanya  perlindungan  hukum  bagi  warga  masyarakat.  Fungsi  normatif hukum  administrasi  negara  dilakukan  dengan  menelaah  serangkaian  peraturan perundang-undangan.  Setiap  tindakan  pemerintah  harus  didasarkan  pada  asas legalitas, yang berarti terlebih dahulu mencari dasar hukum tindakan dalam undang- undang. 20 Jika  tidak  terdapat  dalam  undang-undang,  pemerintah  mencari  dalam berbagai  peraturan  perundang-undangan  yang  terkait.  Apabila  tidak  ditemukan legalitasnya  dan  harus  dilakukan  tindakan  segera,  maka  pemerintah  dapat menggunakan kewenangan bebas yang disebut freies ermessen. Pelaksanaan freies ermessen harus memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik. 21
18 Nurus  Zaman,  “Membangun  Politik  Hukum  Administrasi  Pemerintahan  Yang  Bersumber  Dari Nilai-Nilai Pancasila.”
19 Bagir Manan, Sistem Peradilan Berwibawa: Suatu Pencarian (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2014).
20 Aidul Fitriciada Azhari, “Negara Hukum Indonesia: Dekolonisasi Dan Rekonstruksi Tradisi,” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 19, no. 4 (2012): 489–505, https://doi.org/10.20885/iustum.vol19.iss4.art1.
21 Hans Kelsen, Generaly Theory of Law (New York: Russel And Russel, 1971).
Hukum Administrasi Dan Sistem Peradilan Di Indonesia Yang Berkeadilan Sesuai Asas-Asas Pancasila
Kukuh Sudarmanto
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
Asas  legalitas  meski  menjadi  tumpuan  utama  dalam  negara  hukum,  tetapi dalam hal-hal tertentu asas tersebut dapat disimpangi misalnya asas legalitas dalam hal  pidana  wajib  dijadikan  sebagai  dasar,  karena  menyangkut  perlindungan  hak asasi  manusia.  Sedangkan  asas  legalitas  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan dipandang sebagai bentuk menghindari dari sikap sewenang-wenang dari penguasa, tetapi bukan menjadi terpenting karena esensi dari penyelenggaraan pemerintahan adalah  mewujudkan  kesejahteraan  bagi  warga  masyarakat.  Kemudian  fungsi instrumen hukum administrasi negara dimaksudkan untuk menciptakan kelancaran penyelenggaraan  pemerintahan.  Akhirnya  fungsi  jaminan  hukum  administrasi negara harus dapat memberikan perlindungan warga masyarakat sehingga tercapai keadilan dan kesejahteraan secara merata. Penggunaan kekuasaan negara terhadap warga  masyarakat  bukanlah  tanpa  persyaratan.  Warga  masyarakat  tidak  dapat diperlakukan  secara  sewenang-wenang  sebagai  obyek.  Keputusan  dan/atau tindakan  terhadap  warga  masyarakat  harus  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
Penyelenggaraan kekuasaan negara harus berpihak kepada warga masyarakat dan bukan sebaliknya. Undang-undang administrasi pemerintahan harus mengatur paradigma  yang  dapat  menguntungkan  bagi  warga  negara.  Kesan  bahwa  warga masyarakat cenderung dijadikan sebagai obyek saat ini harus dibalik bahwa warga masyarakat  menjadi  subyek.  Hubungan  yang  seimbang  antara  warga  masyarakat dengan  negara  harus  dijadikan  sebagai  ukuran  awal  dalam  setiap  pembentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, posisi antara dua elemen antara negara  dan  warga  negaranya  menjadi  seimbang  dan  setara.  Kedudukan  yang seimbang antara warga masyarakat dengan negara bukan berarti warga negara dapat melakukan  tindakan  diluar  ketentuan  peraturan  perundang-undangan,tetapi  itu dimaksudkan bahwa hak-hak dari warga negara yang sudah dirinci dan diatur dalam UUD  1945  segera  diimpelementasikan  dan  diwujudkan  oleh  negara.  Dengan demikian, tanggungjawab negara dan/atau pemerintahan menjadi nyata.
B. Sinergitas Asas-Asas Pancasila Dalam Hukum Administrasi
Dengan  ditetapkannya  Pancasila  sebagai Staatsfundamentalnorm, maka pembentukan    hukum,    penerapan,  dan      pelaksanaannya      tidak      dapat dilepaskan  dari  nilai  nilai  Pancasila.  Namun,  dengan  penempatan        Pancasila sebagai Staatsfundamentalnorm berarti menempatkannya di atas Undang-Undang Dasar. Secara yuridis    ketatanegaraan, Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia    sebagaimana  terdapat  pada  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar Negara Republik    Indonesia    tahun    1945, yang    kelahirannya    ditempa    dalam proses          kebangsaan          Indonesia.  Pancasila      perlu      diaktualisasikan  agar dalam  praktik  berdemokrasinya  tidak  kehilangan  arah    dan    dapat    meredam konflik yang    tidak    produktif.
Hukum Administrasi Dan Sistem Peradilan Di Indonesia Yang Berkeadilan Sesuai Asas-Asas Pancasila
Kukuh Sudarmanto
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
Berlakunya  Undang-undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Administrasi Pemerintahan  kian  melengkapi  dan  memperkuat  peranan  Peradilan  Tata  Usaha Negara dalam tertib hukum administrasi di Indonesia, dan sebagai landasan politik hukum bagi penegakan hukum administrasi negara. 22
Eksistensi  Pancasila  dalam  hukum  administrasi  negara  mengatur kewenangan, tugas, fungsi, dan tingkah laku penyelenggara negara sebagai pejabat adiministrasi  negara.  Negara  mengatur  kebijakan  administratif  negara  dalam menggerakkan organ negara sehingga dengan norma kaidah hukum administrasi. 23 Hukum  administrasi  negara  bekerja  secara  efektif  melalui  administrasi pemerintahan  dalam  mengatur  interaksi  administrasi  negara  dengan  rakyat, sehingga  rakyat  merasa  terpenuhi  kebutuhan  pelayaan  publiknya.  Integrasi  nilai- nilai Pancasila dalam hukum administrasi negara perlu diperkuat, karena Pancasila adalah “sumber dari hukum  admiistrasi  negara, sehingga Pancasila menjadi  pilar utama  dalam  impelementasi  hukum  administrasi  negara,  terutama  dalam menggerakkan  jabatan  atau  alat-alat  perlengkapan.” 24 Bekerjanya  hukum administrasi negara berdasarkan pada Pancasila yakni dengan mengimplemetasikan nilai Pancasila dalam menggerakkan alat kelengkapan negara secara dinamis sesuai dengan  Pancasila,  karena  Pancasila  selain  sebagai  sumber  hukum,  Pancasila dijadikan  sebagai  asas  dan  filosofi  bagi  pemerintah  dalam  menjalankan  roda pemerintahan. Pancasila dianggap mampu mempersatukan seluruh elemen bengsa dengan sila ketiga persatuan Indonesia dengan semangat kebhinekaan.
Nilai-nilai  Pancasila  yang  selayaknya  disinergiskan  hukum  administrasi Negara adalah sebagai berikut:
a. Sila Pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa Sila  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  berorientasi  pada  pengalaman  nilai-nilai Ketuhanan  dengan  objeknya  adalah  manusia  makhluk  ciptaan  Allah  SWT. Ketika dikaji pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang terletak pada aline  kedua  yang  menyatakan  bahwa  “atas  berkat  rahmat  Allah  Yang  Maha Kuasa  dan  didorongkan  oleh  keinginan  luhur,  supaya  berkehidupan berkebangsaan  yang  bebas,  maka  rakyat  Indonesia  menyatakan  dengan  ini kemerdekaannya.”  Sila  pertama  dari  Pancasila  ini  dapat  dioperasionalkan seperti: “setiap orang Indonesia seharusnya beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa,  yang  wujud  perilakunya  adalah  menjalankan  perintah  ajaran  agamanya masing, bertoleransi terhadap orang lain yang menjalani ajarannya agamanya.”
22 Iskatrinah,  “Pergeseran  Kompetensi  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  Pasca  Diundangkan  Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.”
23 Fais Yonas Bo’a, “Pancasila Sebagai Sumber Hukum Dalam Sistem Hukum Nasional Pancasila as the Source of Law in the National Legal System.”
24 Teguh Prasetyo, Hukum Dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila (Yogyakarta: Media Perkasa, 2013).
Hukum Administrasi Dan Sistem Peradilan Di Indonesia Yang Berkeadilan Sesuai Asas-Asas Pancasila
Kukuh Sudarmanto
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
Kemudian  mengamalkan  ajaran  agama  betul  memberi  manfaat  baagi kepentingan orang lain/banyak. 25
Dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  yang  relevan  dengan  nilai dasar  sila  pertama  Ketuhunan  Yang  Maha  Esa  yakni  negara  menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk  beribadat  menurut  agamanya  dan  kepercayaannya.  Dengan  demikian negara  hendaknya  melindungi  warga  negara  alam  menjalankan  peribadatan sesuai keyakinan dan kepercayaannya. Pancasila mengajarkan prinsip toleransi beragama  yang  semestinya  dibangun  pemahaman  mendasar  dan  fundamental mengenai  toleransi  beragama  yang  dijabarkan  dalam  bentuk  kurikulum pendidikan.
Penataan  kurikulum  pendidikan,  terutama  kurikulum  pendidikan  hukum dalam  mata  kuliah  hukum  tata  negara  dan  hukum  administrasi  negara, memberikan pembelajaran tentang eksistensi organ negara yang dibingkai dalam ajaran ketuhanan berdasar pada prinsip sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa. Sinergitas ilmu hukum dalam sebuah konstruksi kurikulum dengan nilai religius berbasis ketuhan, dimana organ dan negara meskipun tidak dimasukkan dalam sistem pemerintahan, kerena Indonesia bukan negara Islam tetapi negara orang yang  beragama,  sehingga  diperlukan  penguatan  nilai  ke-Tuhanan  yang  ada dalam penyelenggara negara dalam konteks hukum administrasi negara adalah “alat  atau  pejabat  perlu  mengaplikasi  nilai  ke-Tuhanan,  penerapan  nilai ketuhanan diawali dengan nilai internalisasi ilmu hukum baik hukum tata negara dan  hukum  administrasi  negara  dalam  kerangka  etik  moral  ketuhanan sebagaimana yang terdapat dalam sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa.”
b. Sila Kedua, Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab Nilai-nilai kemanusiaan hendaknya menjamin kemandirian individu, persamaan derajat manusia, rasa solidaritas dan kepedulian sosial, sehingga dalam kerangka operasional  kurikulum  pendidikan  hukum  dalam  mata  kuliah  Hukum  Tata Negara dan Administrasi Negara idealnya menghasilkan lulusan sarjana hukum yang  tidak  individualisme  yang  tidak  mau  berbagi  ilmu  serta  menularkan pengetahuan kepada yang membutuhkan dan tidak memiliki sifat materialisme yang mengukur dan menakar keilmuannya dengan angka rupiah dah harga serta mengadaikan idealism keilmuannya. Hasil dari produk kurikulum yang berbasis kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab  akan  melahirkan  sarjana  hukum  yang memanusiakan manusia, memiliki sifat penghargaan yang tinggi terhadap nilai- nilai kemanusiaan.
25 Sutan  Syahrir  Zabda,  “Aktualisasi  Nilai-Nilai  Pancasila  Sebagai  Dasar  Falsafah  Negara  Dan Implementasinya Dalam Pembangunan Karater Bangsa,” Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial 11, no. 9 (2016): 141– 56.
Hukum Administrasi Dan Sistem Peradilan Di Indonesia Yang Berkeadilan Sesuai Asas-Asas Pancasila
Kukuh Sudarmanto
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
Letak esensi sila kedua Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab adalah “mampu menciptakan  sarjana  hukum  yang  menjunjung  tinggi  nilai-nilai  keadilan, sehingga  menjadi  manusia  yang  beradab,  bukan  biadab  terhadap  sesamanya, karena sila kedua secara edukatif mengajarkan nilai keluhuran budi, kesopanan dan kesusilaan yang merupakan bagian dari kebudayaan bangsa.”
c. Sila ketiga, Persatuan Indonesia Filosofi  yang  sangat  mendalam  dalam  sila  ketiga  yakni  Persatuan  Indonesia memberi makna bahwa Indonesia nation state atau negara kebangsaan, karena terdiri  dari  berbagai  entitas  golongan,  suku,  agama,  kepentingan,  serta beragamnya berbagai karakteristik budaya dari Sabang sampai Merauke dan dari pulai  Nias  ke  pulau  Rote.  Persatuan  Indonesia  dalam  sila  ketiga  Pancasila, mampu mempersatukan dalam sebuah kebulatan tekad kebersamaan di tengah keberagaman bangsa dengan menyatukan ideologi, ekonomi, politik, keamanan dan sosial budaya.
Menyatunya berbagai elemen bangsa akan membuat negara kokoh dan kuat dari berbagai ancaman disintegrasi bangsa. Konteks hukum tata negara dan hukum administrasi negara jika dikembangkan dalam kurikulum pendidikan hukum di pasal 1 ayat (3) Undang-Undang dasar tahun 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesia  adalah  negara  hukum”  yang  mengandung  arti  bahwa  pelaksanaan organ dan alat negara hendaknya tetap berada pada koridor negara hukum bukan negara kekuasaan.  Sila ketiga, Persatuan  Indonesia memberikan    makna  yang esensial  bagi  landasan  kelangsungan  Negara  Kesatauan  Republik  Indonesia (NKRI). 26
d. Sila  keempat,  Kerakyatan  Yang  Dipimpin  Oleh  Hikmat  Kebijaksaan  Dalam Pemusyawaratan Perwakilan
Sila  keempat  mengandung  nilai  penguatan  kedaulata  rakyat  dengan  prinsip musyawarah  untuk  mencapai  mufakat  dengan  menjamin  kebebasan berdemokrasi. Demokrasi permusyawaratan yang dimaknai sebagai persaudaraan dan kekeluargaan dalam mencapai kata mufakat. Nilai kedaulatan berarti  “mewujudkan  kedaulatan  rakyat  dan  kedaulatan  hukum.”  Kedaulatan hukum dengan kekuasaan tertinggi pada hukum, sehingga hukum menjadi kiblat kehidupan  bernegara  dan  hukum  menjadi  penglima,  sedangkan  kedaulatan rakyat  menempatkan  rakyat  akan  menciptakan  keseimbangan  negara,  karena kedaulatan rakyat  serta demokrasi  berpijak pada  politik sedangkan kedaulatan hukum atau nomokrasi berpijak pada hukum.
e. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia
26 Wawan Fransisco,  “Jurnal  Hukum  Progresif”  11,  no.  1  (2017):  1828–37, https://doi.org/https://doi.org/10.33019/progresif.v11i1.196.
Hukum Administrasi Dan Sistem Peradilan Di Indonesia Yang Berkeadilan Sesuai Asas-Asas Pancasila
Kukuh Sudarmanto
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
Perspektif hukum nilai keadialan sosial mengandung makna keadilan sosial dan ekonomi dengan menghadirkan ekonomi kerakyatan yang ramah terhadap usaha kecil  yang  merupakan  cerminan  nilai  Pancasila  yang  berkeadilan  sosial  bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga melahirkan kewajiban negara dalam bentuk kebijakan ekonomi yang berpijak pada kesejahteraan rakyat. Demikian halnya dalam  meningkatkan  kesejahteraan  rakyat.  Cita-cita  ideal  distribusi  keadilan dalam negara-bangsa yang diterjemahkan dalam kebijakan yang telah majemuk, kemajemukan  masyarakat  diikat  oleh  sila  dikonsultasikan  kepada  publik sehingga dapat dilihat kelima Pancasila yang berbunyi: “Keadilan sosial apakah negara  benar-benar  dapat  mewujudkan  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia.” 27 Konstitusi  sangat  jelas  memberikan  pernyataan  bernegara  dalam  pembukaan undang-undang  dasar  tahun  1945  yang  menyatakan  bahwa  mewujudkan keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia.  Prinsip  negara  hukum mengedepankan keadilan sehingga masyarakat akan merasakan keadilan hukum menuju kesejahteraan rakyat.

## III. PENUTUP
Hukum  administrasi dan  sistem  peradilan di  Indonesia yang  berkeadilan sesuai  asas-asas  Pancasila  merupakan  kristalisasi  nilai-nilai  yang  hidup  dan berkembang  dalam  masyarakat  sejatinya  menjadi  sumber  utama  dalam pembentukan hukum administrasi pemerintahan. Landasan ideal yang terformulasi sebagai  dasar  negara  dan  terumus  dalam  lima  sila  pada  hakikatnya  mengandung ajaran moral bangsa, ajaran tentang akhlak, bagaimana seseorang bertingkah laku yang baik,  yang beretika, bersusila. Sinergitas asas-asas Pancasila sangat  relevan dengan  hukum  administrasi  dengan  cita-cita  bernegara  dalam  mewujudkan demokrasi yang berpijak pada politik dan nomokrasi yang berpijak pada kedaulatan hukum,  sehingga  semangat  bernegara  yang  terilhami  dalaml  lima  sila  Pancasila dalam diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

## DAFTAR PUSTAKA
A. Syafi’ AS. “Pengaruh Nilai-Nilai Pancasila Dan Ajaran Islam Terhadap Tujuan Pendidikan Nasional.” Jurnal Sumbula 1, no. 1 (2016).
Anggara, Syahya. Hukum Administrasi Negara . Bandung: Pustaka Setia, 2018. Asshidqie,  Jimly. Konstitusi  Bernegara  Praksis  Kenegaraan  Bermartabat  Dan Demokratis . Malang: Setara Press, 2015.
Astomo, Putera. “Eksistensi Peradilan Administrasi Dalam Sistem Negara Hukum Indonesia.” Masalah-Masalah  Hukum 43,  no.  3  (2014):  363–71. https://doi.org/10.14710/mmh.43.3.2014.363-371.
27 Lismanto  and  Utama,  “Membumikan  Instrumen  Hukum  Administrasi  Negara  Sebagai  Alat Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Perspektif Negara Demokrasi.”
Hukum Administrasi Dan Sistem Peradilan Di Indonesia Yang Berkeadilan Sesuai Asas-Asas Pancasila
Kukuh Sudarmanto
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
Atmadja,  Dewa  Gede.  “Asas-Asas  Hukum  Dalam  Sistem  Hukum.” Kertha Wicaksana 12, no. 2 (2018): 145–55. https://doi.org/https://doi.org/10.22225/kw.12.2.721.145-155.
Azhari,  Aidul  Fitriciada.  “Negara  Hukum  Indonesia:  Dekolonisasi  Dan Rekonstruksi Tradisi.” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 19, no. 4 (2012): 489– 505. https://doi.org/10.20885/iustum.vol19.iss4.art1.
C.S.T  Kansil  dan  Chritine  S.T.  Kansil. Empat  Pilar  Berbangsa  Dan  Bernegara . Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
Dani  Pinasang.  “Falsafah  Pancasila  Sebagai  Norma  Dasar  (Grundnorm)  Dalam Rangka Pengembanan Sistem Hukum Nasional.” Jurnal Hukum UNSRAT 20, no. 3 (2013).
Fais  Yonas  Bo’a.  “Pancasila  Sebagai  Sumber  Hukum  Dalam  Sistem  Hukum Nasional Pancasila as the Source of Law in the National Legal System.” Jurnal Konstitusi 15, no. 1 (2018): 27–49. https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk1512.
Faisal, Faisal. “Membangun Politik Hukum Asas Legalitas Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia.” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 21, no. 1 (2014): 81–95. https://doi.org/10.20885/iustum.vol21.iss1.art5.
Ferry Irawan Febriansyah. “DiH Jurnal Ilmu Hukum” 13, no. 25 (2017): 1–27. Fransisco,  Wawan.  “Jurnal  Hukum  Progresif”  11,  no.  1  (2017):  1828–37.
https://doi.org/https://doi.org/10.33019/progresif.v11i1.196.
Hidayat,  Arif,  and  Zaenal  Arifin.  “Politik  Hukum  Legislasi  Sebagai  Socio- Equilibrium Di Indonesia.” Jurnal Ius Constituendum 4, no. 2 (2019): 147– 59. https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1654.
Iskatrinah.  “Pergeseran  Kompetensi  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  Pasca Diundangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.” Jurnal  Media  Komunikasi  Pendidikan  Pancasila  Dan Kewarganegaraan Volume 2, no. 1 (2020): 200–207.
https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jmpppkn.v2i1.137.
Kelsen, Hans. Generaly Theory of Law . New York: Russel And Russel, 1971.
Lismanto,  Lismanto,  and  Yos  Johan  Utama.  “Membumikan  Instrumen  Hukum Administrasi Negara Sebagai Alat Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Perspektif Negara Demokrasi.” Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 2, no. 3 (2020): 416–33. https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.416-433.
Manan, Bagir. Sistem Peradilan Berwibawa: Suatu Pencarian . Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2014.
Moleong, Lexy J. Metode Penelitain Kualitatif . Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2016.
Novita  Eleanora,  Fransiska.  “Pancasila  Sebagai  Norma  Dasar  Dalam  Sistem Hukum  Indonesia.” ADIL:  Jurnal  Hukum 3,  no.  1  (2019):  141.
Hukum Administrasi Dan Sistem Peradilan Di Indonesia Yang Berkeadilan Sesuai Asas-Asas Pancasila
Kukuh Sudarmanto
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
https://doi.org/10.33476/ajl.v3i1.838.
Nurus  Zaman.  “Membangun  Politik  Hukum  Administrasi  Pemerintahan  Yang Bersumber Dari Nilai-Nilai Pancasila.” Rechtldee 10, no. 2 (2015): 203–22. https://doi.org/https://doi.org/10.21107/ri.v10i2.1237.
Prasetyo, Teguh. Hukum Dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila . Yogyakarta: Media Perkasa, 2013.
Sutan  Syahrir  Zabda.  “Aktualisasi  Nilai-Nilai  Pancasila  Sebagai  Dasar  Falsafah Negara Dan Implementasinya Dalam Pembangunan Karater Bangsa.” Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial 11, no. 9 (2016): 141–56.
Widiatama,  Hadi  Mahmud,  Suparwi.  “Ideologi  Pancasila  Sebagai  Dasar Membangun  Negara  Hukum  Indonesia.” Jurnal  USM  Law  Review 3,  no.  2 (2020): 310–27. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v3i2.2774.
A. Syafi’ AS. “Pengaruh Nilai-Nilai Pancasila Dan Ajaran Islam Terhadap Tujuan Pendidikan Nasional.” Jurnal Sumbula 1, no. 1 (2016).
Anggara, Syahya. Hukum Administrasi Negara . Bandung: Pustaka Setia, 2018. Asshidqie,  Jimly. Konstitusi  Bernegara  Praksis  Kenegaraan  Bermartabat  Dan Demokratis . Malang: Setara Press, 2015.
Astomo, Putera. “Eksistensi Peradilan Administrasi Dalam Sistem Negara Hukum Indonesia.” Masalah-Masalah  Hukum 43,  no.  3  (2014):  363–71. https://doi.org/10.14710/mmh.43.3.2014.363-371.
Atmadja,  Dewa  Gede.  “Asas-Asas  Hukum  Dalam  Sistem  Hukum.” Kertha Wicaksana 12, no. 2 (2018): 145–55. https://doi.org/https://doi.org/10.22225/kw.12.2.721.145-155.
Azhari,  Aidul  Fitriciada.  “Negara  Hukum  Indonesia:  Dekolonisasi  Dan Rekonstruksi Tradisi.” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 19, no. 4 (2012): 489– 505. https://doi.org/10.20885/iustum.vol19.iss4.art1.
C.S.T  Kansil  dan  Chritine  S.T.  Kansil. Empat  Pilar  Berbangsa  Dan  Bernegara . Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
Dani  Pinasang.  “Falsafah  Pancasila  Sebagai  Norma  Dasar  (Grundnorm)  Dalam Rangka Pengembanan Sistem Hukum Nasional.” Jurnal Hukum UNSRAT 20, no. 3 (2013).
Fais  Yonas  Bo’a.  “Pancasila  Sebagai  Sumber  Hukum  Dalam  Sistem  Hukum Nasional Pancasila as the Source of Law in the National Legal System.” Jurnal Konstitusi 15, no. 1 (2018): 27–49. https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk1512.
Faisal, Faisal. “Membangun Politik Hukum Asas Legalitas Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia.” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 21, no. 1 (2014): 81–95. https://doi.org/10.20885/iustum.vol21.iss1.art5.
Ferry Irawan Febriansyah. “DiH Jurnal Ilmu Hukum” 13, no. 25 (2017): 1–27. Fransisco,  Wawan.  “Jurnal  Hukum  Progresif”  11,  no.  1  (2017):  1828–37.
Hukum Administrasi Dan Sistem Peradilan Di Indonesia Yang Berkeadilan Sesuai Asas-Asas Pancasila
Kukuh Sudarmanto
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
https://doi.org/https://doi.org/10.33019/progresif.v11i1.196. Hidayat,  Arif,  and  Zaenal  Arifin.  “Politik  Hukum  Legislasi  Sebagai  Socio-
Equilibrium Di Indonesia.” Jurnal Ius Constituendum 4, no. 2 (2019): 147– 59. https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1654.
Iskatrinah.  “Pergeseran  Kompetensi  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  Pasca Diundangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.” Jurnal  Media  Komunikasi  Pendidikan  Pancasila  Dan Kewarganegaraan Volume 2, no. 1 (2020): 200–207.
https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jmpppkn.v2i1.137.
Kelsen, Hans. Generaly Theory of Law . New York: Russel And Russel, 1971.
Lismanto,  Lismanto,  and  Yos  Johan  Utama.  “Membumikan  Instrumen  Hukum Administrasi Negara Sebagai Alat Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Perspektif Negara Demokrasi.” Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 2, no. 3 (2020): 416–33. https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.416-433.
Manan, Bagir. Sistem Peradilan Berwibawa: Suatu Pencarian . Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2014.
Moleong, Lexy J. Metode Penelitain Kualitatif . Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2016.
Novita  Eleanora,  Fransiska.  “Pancasila  Sebagai  Norma  Dasar  Dalam  Sistem Hukum  Indonesia.” ADIL:  Jurnal  Hukum 3,  no.  1  (2019):  141. https://doi.org/10.33476/ajl.v3i1.838.
Nurus  Zaman.  “Membangun  Politik  Hukum  Administrasi  Pemerintahan  Yang Bersumber Dari Nilai-Nilai Pancasila.” Rechtldee 10, no. 2 (2015): 203–22. https://doi.org/https://doi.org/10.21107/ri.v10i2.1237.
Prasetyo, Teguh. Hukum Dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila . Yogyakarta: Media Perkasa, 2013.
Sutan  Syahrir  Zabda.  “Aktualisasi  Nilai-Nilai  Pancasila  Sebagai  Dasar  Falsafah Negara Dan Implementasinya Dalam Pembangunan Karater Bangsa.” Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial 11, no. 9 (2016): 141–56.
Widiatama,  Hadi  Mahmud,  Suparwi.  “Ideologi  Pancasila  Sebagai  Dasar Membangun  Negara  Hukum  Indonesia.” Jurnal  USM  Law  Review 3,  no.  2
(2020): 310–27. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v3i2.2774.