## URGENSI PERLINDUNGAN HAK KESEHATAN PENUMPANG PESAWAT UDARA DI MASA PANDEMI COVID-19
Supriyono, V. Sholichah, B. Trianto, M. Nurcahyani, L. Yustitianingtyas
Universitas Muhammadiyah Surabaya
e-mail: { supriyono-2018@fh.um-surabaya.ac.id }

## Abstrak
Pada  era  globalisasi  seperti  saat  ini,  transportasi  udara  menjadi  pilihan  sebagian  besar masyarakat karena memiliki banyak kelebihan yaitu biaya yang terjangkau, efisiensi waktu dan kenyamanan. Namun sejak pandemi Covid-19 terjadi di hampir belahan dunia, industri penerbangan  komersil  mengalami  kelesuan  karena  adanya  rasa  ketakutan  pada  calon penumpang  untuk  bepergian  jauh,  lebih-lebih  perjalanan  ke  luar  negeri  dan  juga dikarenakan  adanya  kebijakan  pemerintah  mengadakan  pembatasan  aktivitas  warga negaranya  yakni  kebijakan  Pemberlakuan  Pembatasan  Kegiatan  Masyarakat  (PPKM). Kebijakan  PPKM  ini  bertujuan  untuk  melindungi  masyarakat  dari  penularan  Covid-19, karena  perlindungan  hak  kesehatan  penumpang  merupakan  amanat  Undang-Undang. Sehingga  pada  masa  pandemi  Covid-19  ini  pemerintah  berkewajiban  untuk  menjamin keselamatan,  kesehatan  dan  kenyamanan  penumpang  pesawat  udara.  Adapun  langkah- langkah  yang  diambil  oleh  pemerintah  dalam  melindungi  hak  kesehatan  penumpang pesawat  dituangkan  dalam  beberapa  peraturan,  baik  itu  udang-udang,  peraturan pemerintah,  peraturan  menteri,  instruksi  menteri  dan  lain  sebagainya.  Dengan  adanya peraturan tentang  perlindungan hak kesehatan penumpang pesawat ini diharapkan dapat dilaksanakan  oleh  seluruh  masyarakat,  baik  itu  para  calon  penumpang  maupun perusahaan maskapai penerbangan.
Kata kunci: hak kesehatan, penumpang, pesawat udara, pandemi covid-19

## Abstract
In the current era of globalization, air transportation is the choice of most people because it has  many  advantages,  namely  affordable  costs,  time  efficiency  and  convenience. However,  since  the  Covid-19  pandemic  occurred  in  almost  parts  of  the  world,  the commercial  aviation  industry  has  experienced  a  sluggishness  due  to  the  fear  of prospective passengers to travel long distances, especially overseas trips and also due to the  government's policy  of restricting the  activities  of its citizens, namely the policy of the Enforcement  of  Restrictions.  Community  Activities  (PPKM).  This  PPKM  policy  aims  to protect the public from the transmission of Covid-19, because the protection of the health rights  of  passengers  is  a  mandate  of the  law.  So  that during  the  Covid-19  pandemic,  the government  is  obliged  to  ensure  the  safety,  health  and  comfort  of  airplane  passengers. The steps taken  by the government in protecting the  health rights  of airplane passengers are  outlined  in  several  regulations,  be  it  shrimp,  government  regulations,  ministerial regulations, ministerial instructions and so on. With the regulation on the protection of the health  rights  of  airplane  passengers,  it  is  hoped  that  the  entire  community,  both prospective passengers and airline companies, can implement it.
Keywords : health rights, passenger, aircraft, Covid-19 pandemic

## PENDAHULUAN
Perkembangan
sarana transportasi  umum  telah  menjadikan dunia  seolah  tanpa  batas.  Jarak ratusan  bahkan  ribuan  kilometer  yang dahulu harus ditempuh selama berhari- hari,  kini  dapat  ditempuh  hanya  dalam hitungan  jam  saja.  Kebutuhan  akan sarana  transportasi  pun  kini  seolah telah  berubah  menjadi  kebutuhan utama.(Nursani,  2019)  Apalagi  di  era globalisasi  seperti  saat  ini  yang membutuhkan  mobilitas  tinggi,  cepat dan  efisien  menyebabkan  kebutuhan akan  sarana  transportasi  menjadi suatu keniscayaan.
Sejak  akhir  tahun  2019  dunia digemparkan  dengan  adanya Corona Virus Disease (Covid-19). World Health  Organization (WHO)  juga  telah menetapkan Covid-19 sebagai pandemi. Pemerintah Republik Indonesia  sendiri  telah  menyatakan
Covid-19  sebagai  bencana  non  alam berupa  wabah  penyakit  yang  harus dilakukan penanggulangan untuk meminimalisir  terjadinya  kasus  baru.
Beberapa negara telah
memberlakukan lockdown yang sangat ketat sehingga berimbas pada turunnya  jumlah  perjalanan  lintas negara. Kebijakan yang diambil beberapa  negara  tersebut  tentunya bukan  tanpa  alasan.  Hal  krusial  yang menjadi  alasan  adalah  negara-negara tersebut  ingin  melindungi  warganya agar tidak tertular Covid-19.
Sebagai salah satu moda transportasi  umum,  pesawat  terbang menawarkan berbagai keunggulan dibandingkan dengan moda transportasi  yang  lainnya.  Dengan keunggulan  yang  ditawarkan  tersebut saat ini pesawat terbang menjadi salah satu  sarana  transportrasi  yang  lebih banyak dipilih oleh masyarakat. Hal ini terjadi dikarenakan kebutuhan masyarakat  akan  transportasi  untuk jarak  jauh  sudah  cukup  tinggi  terlihat
dari jumlah penumpang setiap penerbangan  dalam  maupun  luar negeri.  Selain  itu  harga  dari  moda transportasi penerbangan sudah terjangkau oleh masyarakat di Indonesia tidak seperti beberapa tahun silam.
Industri  penerbangan  Indonesia mengalami  pertumbuhan  yang  sangat pesat  dalam  beberapa  tahun  terakhir. Hal  ini  ditandai  dengan  munculnya beberapa maskapai penerbangan nasional,  yang  melayani  berbagai  rute penerbangan  baik  domestik  maupun internasional. International Air
Transport  Association (IATA)  pada tahun  2018  telah  memperkirakan, jumlah  penumpang  angkutan  udara akan  mencapai  7,8  miliar  orang  pada 2036, Asia Pasific
menjadi penyumbang
terbesar jumlah penumpang  tersebut.(Koran  Sindo,
2021)
Namun  sejak  adanya  pandemi Covid-19 industri transportasi mengalami kelesuan tidak terkecuali di sektor  penerbangan,  karena  jumlah pengguna moda transportasi ini berkurang drastis. Berkurangnya jumlah  penumpang  ini  dimungkinkan karena  adanya  rasa  ketakutan  pada calon  penumpang  untuk  bepergian jauh,  lebih-lebih  perjalanan  ke  luar negeri.  Hal  ini  juga  dikarenakan adanya kebijakan pemerintah mengadakan pembatasan aktivitas warga  negaranya  yakni  kebijakan Pemberlakuan  Pembatasan  Kegiatan Masyarakat  (PPKM)  yang  dituangkan dalam  Instruksi  Menteri  Dalam  Negeri Nomor 1 Tahun 2021 Tentang
Pemberlakuan  Pembatasan  Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran
Corona  Virus  Disease  2019 (COVID- 19)  yang  kemudian  dicabut  dengan Instruksi  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor 2  Tahun  2021  Tentang  Perpanjangan Pemberlakuan  Pembatasan  Kegiatan Masyarakat Untuk
Pengendalian
Penyebaran Corona  Virus  Disease 2019 (COVID-19).  Telah  kita  ketahui bahwa  kasus  Covid-19  yang  terjadi pertama kali di Indonesia yaitu adanya dugaan  kedua  pasien  pertama  tertular dari  orang  asing  yang  berkunjung  ke Indonesia.  Seiring  waktu  berjalan, hingga 29 November 2021 Inmendagri ini  telah  beberapa  kali  dicabut  dan diperbarui  dengan  terbitnya  Instruksi Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  63 Tahun  2021  Tentang  Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level  3,  Level  2,  dan  Level  1  Corona Virus  Disease  2019  di  Wilayah  Jawa dan  Bali.  Dengan  adanya  perubahan kebijakan  pemerintah  yang  begitu cepat  tersebut  tentunya  berimbas  pula pada  kebijakan  yang  diambil  oleh perusahaan penerbangan.
Pada  Inmendagri  sebelumnya yakni  Instruksi  Menteri  Dalam  Negeri Nomor  53  Tahun  2021  Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level  3,  Level  2,  dan  Level  1  Corona Virus  Disease  2019  di  Wilayah  Jawa dan  Bali  yang  mengatur  penggunaan test Polymerase Chain Reaction (PCR) sebagai syarat perjalanan udara dinilai membebani  masyarakat.  (DPR,  2021) Hal  ini  disampaikan  oleh  salah  satu anggota  Komisi  IX  Dewan  Perwakilan Rakyat  Republik  Indonesia  (DPR-RI) pada  24  Oktober  2021.  Dengan adanya kebijakan tersebut, masyarakat perlu  berpikir  kedua  kali  jika  hendak bepergian menggunakan jasa penerbangan.  Biaya  tes  PCR  yang tidak  murah  akan  menjadi  salah  satu pertimbangannya. Maka, layanan kesehatan  yang  merupakan  hak  dari penumpang  pesawat  justru  tercederai dengan adanya kebijakan tersebut.
Telah  kita  ketahui  bahwa  kasus Covid-19  yang  terjadi  pertama  kali  di Indonesia  yaitu  adanya  dugaan  kedua pasien  pertama  tertular  dari  orang asing  yang  berkunjung  ke  Indonesia. Namun  hingga  akhir  bulan  Oktober
2021 angka kasus Covid-19 di Indonesia  cenderung  menurun.  Hal  ini menjadi bukti keberhasilan dan kedisiplinan masyarakat dalam menaati protokol kesehatan dan partisipasinya  menyukseskan  program vaksinasi Covid-19. Sehingga pemerintah  perlu  mengapresiasi  hal tersebut  bukan  justru  masyarakat pengguna jasa penerbangan diberatkan dengan adanya biaya-biaya lain.  Ternyata  hal  tersebut  bukan hanya memberatkan masyarakat dalam  hal  ini  penumpang  pesawat namun juga memberatkan perusahaan maskapai.  Kewajiban  penggunaan  tes PCR  yang  jauh  lebih  mahal  dari  tes antigen  bahkan  harganya  bisa  jauh lebih  mahal  dari  harga  tiket  pesawat justru  membuat  maskapai  semakin kesulitan menjalankan bisnisnya.(Tribunnews, 2021) Tujuan pemerintah memberlakukan aturan tersebut adalah untuk  melindungi  masyarakat  dari penularan  Covid-19,  terutama  bagi penumpang maupun para awak pesawat.
Pemerintah ingin memastikan bahwa semua penerbangan  terbebas  dari  virus  yang penularannya sangat cepat ini. Namun di  sisi  lain  kebijakan  penggunaan  tes PCR bagi penumpang pesawat sangat memberatkan masyarakat terlebih mereka  adalah  pelaku  bisnis  yang mengharuskan
menggunakan
transportasi  udara  dengan  intensitas tinggi.

## METODE
Metode  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah metode  penelitian hukum  normatif  yakni  menggunakan pendekatan perundang-undangan (statutes  approach). Pendekatan statuta  digunakan  untuk  mengetahui aturan –  aturan  terkait  penerbangan. Pengumpulan  bahan  hukum  dilakukan
dengan studi kepustakaan yang kemudian bahan hukum tersebut dianalisis secara yuridis kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada penelitian ini perlu dijelaskan  tentang  definisi  penumpang dan maskapai penerbangan.
Penumpang  dapat  diartikan  sebagai seorang  atau  sekumpulan  orang  yang diangkut  dalam  sebuah  jasa  angkut. Sedangkan  dalam  konteks  angkutan udara,  R.S  Damardjati  dalam  bukunya yang  berjudul  Istilah –istilah  Dunia Pariwisata  telah  menjelaskan  bahwa arti  penumpang  sendiri  adalah  setiap orang  yang  diangkut  maupun  yang harus  diangkut  ke  dalam  pesawat udara maupun badan yang menyelenggarakan jenis angkutan tersebut.(Damardjati,  1973)    Selain  itu
Pengertian penumpang dalam konteks yang  sama  juga  dijelaskan  dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor  :  PM  185  Tahun  2015  tentang Standar  Pelayanan  Penumpang  Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal  Dalam  Negeri  (Permenhub 185,  2015)  ,  dimana  dalam  peraturan tersebut ditegaskan
bahwa Penumpang adalah orang yang namanya  tercantum  dalam  tiket  yang dibuktikan  dengan  dokumen  identitas diri  yang  sah  dan  memiliki  pas  masuk pesawat (boarding pass).
Sedangkan definisi maskapai penerbangan  dapat  dijelaskan  sebagi berikut. Istilah maskapai adalah berasal  dari  bahasa  Belanda  yakni
“maatschappij” yang
berarti “perusahaan”, sedangkan penerbangan  memiliki  arti  yakni:  satu kesatuan  sistem  yang  terdiri  atas pemanfaatan  wilayah  udara,  pesawat udara,  bandar  udara,  angkutan  udara, navigasi  penerbangan,  keselamatan dan  keamanan,  lingkungan  hidup, serta  fasilitas  penunjang  dan  fasilitas umum lainnya. Menurut R. S.
Damardjati,  maskapai  penerbangan adalah  perusahaan  milik  swasta  atau pemerintah yang khusus menyelenggarakan pelayanan angkutan  udara  untuk  penumpang umum  baik  yang  berjadwal (schedule service/regular  flight )  maupun  yang tidak berjadwal.
Widadi  A.  Suwarno,  berpendapat bahwa,  Maskapai  Penerbangan  atau airlines adalah Perusahaan Penerbangan yang menerbitkan Dokumen Penerbangan untuk mengangkut penumpang beserta bagasinya, barang kiriman (kargo) dan benda  pos  (mail)  dengan  pesawat udara.(Akademi,  2021)    Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1
Tahun  2009  Tentang  Penerbangan juga  dijelaskan  bahwa  pengangkut pada  pengangkutan  udara  adalah Perusahaan atau Maskapai
penerbangan  yang  mendapat  izin operasi dari pemerintah menggunakan pesawat sipil dengan memungut bayaran.
Kesehatan adalah keadaan sehat,  baik  secara  fisik,  mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan  setiap  orang  untuk hidup  produktif  secara  sosial  dan ekonomis.  Seperti  yang  dijelaskan dalam  Pasal  1  angka  1  Undang- Undang  Nomor  36  Tahun  2009 tentang  Kesehatan.(UU  Kesehatan, 2009) Karena itu kesehatan merupakan dasar dari diakuinya derajat kemanusiaan. Tanpa kesehatan,  seseorang  menjadi  tidak sederajat  secara  kondisional.  Tanpa kesehatan,  seseorang  tidak  akan mampu  memperoleh  hak-haknya  yang lain.  Seseorang  yang  tidak  sehat dengan  sendirinya  akan  berkurang haknya atas hidup, tidak bisa memperoleh  dan  menjalani  pekerjaan yang  layak,  tidak  bisa  menikmati haknya untuk berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan
pendapat,  dan  tidak  bisa  memperoleh pendidikan  demi  masa  depannya. Singkatnya,  seseorang  tidak  bisa menikmati sepenuhnya kehidupan sebagai manusia.
Hak  atas  kesehatan  merupakan bagian  dari  hak  asasi  manusia  yang tidak  dapat  dicabut  atau  dikurangi. Pentingnya  kesehatan  sebagai  hak asasi  manusia  dan  sebagai  kondisi yang  diperlukan  untuk  terpenuhinya hak-hak  lain  telah  diakui  secara internasional.(Elsam, 2014)
Hak  atas  kesehatan  meliputi  hak untuk  mendapatkan  kehidupan  dan pekerjaan  yang  sehat,  hak  untuk mendapatkan  pelayanan  kesehatan, dan perhatian khusus terhadap kesehatan  ibu  dan  anak.  Pasal  25 Universal Declaration of Human Rights (UDHR)  menyatakan:  “Setiap  orang berhak  atas  taraf  kehidupan  yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan  dirinya  sendiri  dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, sandang, papan, dan pelayanan kesehatan, pelayanan sosial  yang  diperlukan,  serta  hak  atas keamanan  pada  saat  menganggur, sakit, cacat, ditinggalkan oleh pasangannya, lanjut usia, atau keadaan-keadaan lain yang mengakibatkan merosotnya taraf kehidupan yang terjadi di luar kekuasaannya.”
Bentuk  dari  peraturan  pelaksana dari  pelayanan  kesehatan  terdapat didalam  Undang-Undang  Nomor  36 Tahun  2009  tentang  Kesehatan,  yang selanjutnya  disebut  UU  Kesehatan. Dalam  UU  Kesehatan  ini  dijelaskan mengenai  upaya  kesehatan  yaitu merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan  secara  berkesinambungan dengan maksud untuk memelihara dan meningkatkan  kesehatan  masyarakat dalam  bentuk  pencegahan  penyakit, peningkatan  kesehatan,  pengobatan
penyakit, serta pemulihan
kesehatan.(UU Kesehatan, 2009) Pengaturan  mengenai  hak  bagi penumpang pesawat udara di Indonesia dimuat pada Undang-
Undang  Nomor  Republik  Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan.  Dalam  Undang-Undang ini telah diatur mengenai hak, kewajiban, serta tanggungjawab hukum  bagi  para  penyedia  jasa  dan para  pengguna  jasa.  Beberapa  hak pengguna jasa atau penumpang pesawat  yang  termuat  dalam  Undang- Undang tersebut diantaranya yaitu hak atas  keselamatan,  keamanan,  hak untuk  memperoleh  ganti  rugi  serta mendapatkan fasilitas selama melakukan penerbangan. Diantara hak-hak penumpang tersebut  Undang- Undang tentang penerbangan ini belum mengatur secara jelas mengenai hak atas kesehatan. Adapun penyakit dan kondisi yang memerlukan penilaian  medis  di  antaranya:(BBLK, 2021) 1.  Penyakit yang diperberat dengan perjalanan udara, antara lain :
a. Penyakit kardiovaskuler b. Penyakit saluran nafas
c.  Penyakit darah
d. Penyakit susunan saraf pusat
e. Penyakit diabetes mellitus
f.  Penyakit saluran pencernaan
g. Penyakit THT
h. Cedera patah tulang
2.  Penderita  penyakit  yang  ofensif atau  mengganggu  penumpang lain.  Penumpang  yang  kondisi medis  dan  perilakunya  ofensif ialah penumpang dengan penderita  penyakit  jiwa  dengan disertai  perilaku  mengganggu yang harus diberi obat penenang
dan
disertai pendamping.  Penderita  psikosis akut  merupakan  kontra  indikasi terbang,  psikosis  yang  dalam
kondisi tenang apabila menunjukkan gejala agresif harus diikat pada tempat duduknya.
3.  Kondisi yang memerlukan
penilaian  medik  khusus,  antara lain: a  Kehamilan
b  Bayi
c  Lanjut usia
d  Kasus-kasus terminal e  Stres, phobia, cemas f  Jet lag g  DVT 4.  Penyakit menular. Dimana secara umum perusahaan penerbangan tidak diperkenankan mengangkut seseorang yang menderita penyakit menular termasuk
Covid-19,  karena  resiko  terjadi penularan  kepada  penumpang lain.  Dan  hal  tersebut  diperjelas dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 185 Tahun  2015  Tentang  Standar Pelayanan  Penumpang  Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri, bahwa penumpang yang sakit merupakan  penumpang  yang karena  kondisi  kesehatannya membutuhkan fasilitas tambahan seperti oxygen mask,
kursi  roda  dan/atau  stretcher, yang dalam hal ini dibatasi tidak berlaku untuk penumpang dengan penyakit menular sesuai dengan ketentuan yang berlaku.(Permenhub 185, 2015) Kesehatan  konsumen  termasuk ke  dalam  perlindungan  Hak  Asasi Manusia, yang dimana hak-hak tersebut  pada  dasarnya  beraneka ragam, tidak hanya mengenai kesehatan,  tetapi  juga  perlindungan akan  keselamatan,  ganti  rugi,  dan  lain sebagainya. Perlindungan akan
konsumen ini pertama kali di kemukakan  oleh  John  F.  Kennedy pada  kongres  Amerika  Serikat,  yang dimana hasilnya menjadi inspirasi bagi PBB  mengenai  hak-hak  konsumen atau “the  Guidelines  for  Consumer Protection” ,  (Zulham,  2013)  sehingga perlindungan konsumen menjadi
perhatian penuh bagi negara-negara di bawahnya.  Hal  ini  guna  melindungi konsumen dari hal-hal yang merugikan konsumen, dan ketidakberdayaan konsumen,  jika  perjanjian-perjanjian yang  dibuat  oleh  perusahaan  kepada konsumen tidak diperjelas atau seperti abu-abu. Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor  PM  61  Tahun  2015  Tentang Fasilitasi (FAL) Udara dijelaskan tanggung  jawab  para  pihak,  baik  dari pihak maskapai maupun penyedia jasa untuk menjaga keselamatan dan keamanan para penumpang
(Permenhub  61,  2015).    Sedangkan dalam  Pasal  314  ayat  (1)  Undang- Undang    Nomor  1  Tahun  2009  ini menjelaskan tanggung jawab penyedia jasa untuk membuat sistem manajemen  keselamatan  bagi  para penumpang pesawat mulai dari menerapkan konsep kebijakan, sasaran,  manajemen  resiko  serta jaminan keselamatan bagi penumpang pesawatnya,  seperti  fasilitas  yang harus  disediakan  oleh  penyelenggara bandar  udara,  dimana  penyelenggara wajib  memiliki  pelayanan  PPPK  di bandara  internasional,  serta  membuat pengaturan untuk mengantisipasi apabila  memerlukan  bantuan  medis untuk  hal-hal  yang  lebih  serius. Sedangkan  pertanggungjawaban  akan keselamatan  penerbangannya  harus dilakukan  oleh  Menteri  sesuai  dengan Pasal  308  ayat  (1).(UU  Penerbangan, 2009)
Sedangkan dalam Convention for The  Unification  of  Certain  Rules  for
International Carriage by Air yang lebih dikenal  dengan  Konvensi  Montreal 1999 (Hutapea, 2021), dan selanjutnya diratifikasi  oleh  pemerintah  Indonesia melalui  Peraturan  Presiden  Nomor  95 Tahun 2016, pada BAB III menjelaskan
tentang pertanggungjawaban  Pengangkut  dan Cakupan  Ganti  Rugi,  yaitu  pada  pasal 17 ayat (1). Dalam pasal ini dijelaskan bahwa  pengangkut  bertanggungjawab atas kerugian dalam hal kematian/cedera  tubuh  yang  diderita penumpang  dengan  syarat  apabila kecelakaan yang menyebabkan kematian/cedera  yang  terjadi  didalam pesawat atau dalam tiap kegiatan naik turunnya  penumpang.  Maka  pihak maskapai penerbangan harus melakukan  ganti  rugi  atas  kematian maupun luka yang terjadi pada penumpang  sesuai  dengan  pasal  21 Konvensi Montreal 1999.
Dengan  adanya  aturan  tersebut maka sangat jelas bahwa keselamatan penumpang  harus  menjadi  prioritas, baik  oleh  Pemerintah  maupun  pihak maskapai  penerbangan.  Dimana  hak- hak konsumen harus jelas diterangkan untuk menghindari kerugian bagi pihak konsumen  yang  secara  nyata  tidak dijelaskan secara eksplisit oleh perusahaan  (pihak  maskapai),  hal  ini biasanya  bertujuan  untuk  menghindari tanggung jawab pihak maskapai. Maka jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau “injuiry” atau  luka  yang  dapat terjadi kepada penumpang dikemudian hari, maka pihak perusahaan maskapai penerbangan
harus bertanggungjawab sesuai dengan Peraturan
Menteri Perhubungan Nomor  77  Tahun  2011  yang  terdapat pada Pasal 3 yang menyatakan bahwa penumpang yang mengalami luka-luka dan  harus  menjalani  perawatan  di rumah sakit, klinik atau balai pengobatan sebagai pasien rawat inap dan/atau  rawat  jalan,  akan  diberikan
ganti kerugian sebesar biaya perawatan  yang  nyata  paling  banyak Rp  200.000.000,00  (dua  ratus  juta Rupiah) per penumpang.
Resiko  penyebaran  virus  Covid- 19 dapat menyerang siapa saja dan di mana  saja,  tidak  terkecuali  di  dalam pesawat.  Hal  ini  dikarenakan  pesawat merupakan    tempat  berkumpul  orang banyak,  meskipun  pesawat  diklaim memiliki teknologi HEPA (HukumOnline,  2021)  yaitu  teknologi yang  difungsikan  sebagai  penyaring sirkulasi  udara  di  dalam  pesawat, meskipun  demikian  resiko  penyebaran virus Covid-19 ini tetap memungkinkan terjadi, karena virus ini dapat menyebar melalui sentuhan fisik, dapat hidup  di  benda  bahkan  di  udara terbuka.
Lalu,  bagaimana  jika  penyebaran yang  terjadi  di  pesawat,  hal  tersebut dapat  merugikan  bagi  masyarakat  dan juga  pihak  masyakapai  itu  sendiri. Dalam hal ini sudah menjadi tanggung jawab Pemerintah untuk segera membuat  langkah  preventif  maupun represif.  Hal  tersebut  tertuang  dalam UU  Kesehatan,  guna  memelihara kesahatan  masyarakat  yang  dilakukan oleh  Pemerintah.  Pemerintah  sudah menuangkannya  ke  dalam  beberapa kebijakan.
Di dalam Peraturan Menteri
Nomor PM 185 Tahun 2015 menjelaskan  bahwa  pihak  maskapai dilarang  Membawa  Pasien  Dengan Indikasi Penyakit Menular. Serta didalam  Surat  Edaran  Nomor  SE  45 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan  Perjalanan  Orang  Dalam Negeri  Dengan  Transportasi  Udara Pada  Masa  Pandemi  Covid-19  yang terdapat  pada  Nomor  5  huruf  (c), dalam  peraturan  tersebut  dijelaskan mengenai persyaratan kesehatan yang wajib  untuk  dipenuhi  oleh  calon penumpang sebelum melakukan perjalanan  yaitu  calon  penumpang
diwajibkan  untuk  menunjukkan  kartu vaksin  pertama  dan  surat  keterangan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya  diambil  dalam  kurun  waktu maksimal 2x24 jam sebelum keberangkatan.
Pada  saat  lonjaknya Virus  Covid- 19 di Indonesia pada awal Tahun 2020 lalu,  test Polymerase  Chain  Reaction (PCR)  merupakan  syarat  wajib  bagi siapa  saja  yang melakukan  perjalanan jauh,  terlebih  lagi  bagi  maskapai penerbangan. Tes PCR sendiri diketahui  memiliki  harga  yang  tinggi, yaitu  sekitar  Rp  900  ribu,  meskipun tujuannya  adalah  untuk  melindungi masyarakat  dari  virus  Covid-19  ini, tetapi  dengan  tingginya  harga  tes  ini tidak semua masyarakat dapat menjangkaunya,
lalu
apa sebenenarnya tujuan pemerintah dengan  membuat  harga  test  yang tinggi  dan  mewajibkan  masyarakat melakukan kebijakan tes PCR ini?
Hingga  15  Agustus  2021  lalu presiden menetapkan batas tarif tertinggi tes PCR menjadi Rp. 495 ribu untuk  Jawa-Bali  dan  Rp.  525  ribu untuk  luar  Jawa-Bali  hal  ini  tertuang didalam Surat Edaran Direktur Jenderal  Pelayanan  Kesehatan  nomor HK.02.02/I/2845/2021 mengenai Batas Tarif  Tertinggi  Pemeriksaan  Reverse
Transcription Polymerase Chain Reaction (RT-PCR).(Tempo, 2021)
Penyebab tingginya hasil tes PCR disebabkan oleh harga alat dan bahan baku  tes  PCR  yang  hanya  dapat dilakukan untuk sekali pakai, penggunaan  laboratorium,  tingginya jumlah  permintaan,  pajak,  ekstraksi, serta  bahan-bahan  lainnya.(Kompas, 2021)
Dengan  alasan  tersebut  dapat diartikan  bahwa  pemerintah  hanya menetapkan  aturan  mengenai  tarif  tes PCR untuk mendukung pendistribusian tes  tersebut  dan  mencegah  terjadinya penyebaran  yang  lebih  luas,  tetapi
tidak  mendukung  dengan  upaya  lain dan tidak melihat kemampuan masyarakat  luas.  Jika  kita  bandingkan dengan  negara  tetangga  misalnya  di Semenanjung  Malaysia  tes  RT-PCR seharga  RM  150  atau  sekitar  Rp. 512.679,  dengan  tes  RTK-Antigen sebesar  Rp.  205.071  dan  tes  RTK- Antibody sebesar Rp. 170.893. sedangkan  di  Delhi,  India  tes  PCR sekitar  Rp.  58  ribu-  Rp.  135  ribu. Berbeda halnya dengan Selandia Baru yang  membebaskan  masyarakatnya dari  biaya  tes  PCR  atau  gratis.(Detik, 2021)
Berdasarkan  kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah
mengenai dampak pandemi
Covid-19. Kebijakan mengenai  pengeluaran  atas  APBN juga  dikeluarkan  yaitu  terdapat  pada Peraturan  Menteri  Keuangan  (PMK) No.  43/2020,  yaitu  mengatur  alokasi dana  untuk  penanganan  pada  masa pandemi Covid-19 di dalam daftar isian pelaksanaan  anggaran  (DIPA)  dan juga  Kementerian  dan  lembaga  (K/L), yang  dimana  dana  yang  dikeluarkan hanya dapat dilakukan untuk penanganan  Covid-19,  baik  berupa alat  kesehatan,  obat-obatan,  sumber daya  manusia,  sarana  dan  prasarana kesehatan,  yang  artinya  pemerintah wajib  memberikan  jaminan  akan  alat kesehatan  bagi  masyarakat.  Yang dimana dalam hal ini pemerintah harus memberikan  bantuan  untuk  mengenai pemeriksaan kepada masyarakat, khususnya kelas menengah ke bawah.(Silalahi, Dina Eva Santi, 2020) Selain itu Indonesia juga mendapatkan  suntikan  dana  sebesar US$2  Juta,  yang  didapatkan  dari respons  covid-19  PBB  atau Covid-19 Response and Recovery Fund. (Kabar24, 2021) Dengan demikian  Indonesia  dirasa  mampu untuk  menangani  problematika  Rapid Test kepada masyarakat, atau minimal
memberikan sejumlah distribusi kepada masyarakat mengenai
kebijakan  rapid  tes  atau  RT-PCR tersebut.
Sampai saat ini Pemerintah dirasa  belum  transparan  mengenai dana  yang  dimiliki  untuk  penanganan Covid-19. Hal inilah yang menimbulkan banyak pertanyaan masyarakat mengenai  kebenaran  virus  ini  sampai dengan  perlindungan  yang  diberikan kepada masyarakat khususnya kepada para  calon  penumpang  transportasi umum,  baik  transportasi  darat,  laut, maupun udara.
Penumpang  pesawat  merupakan kelompok  dengan  resiko  tinggi  tertular Covid-19.
Hal ini
dikarenakan penumpang pesawat terdiri dari bermacam-macam orang yang berasal dari daerah maupun negara. Karenanya, penularan Covid-19
menjadi  hal  yang  dapat  menghantui penumpang  pesawat.  Maka  dari  itu Pihak maskapai tetap harus melakukan prosedur keselamatan sebelum  adanya  dampak  pandemi covid-19,  yaitu  sesuai  dengan  standar Internasional Air Transport Association (IATA)  yang  dimana  standar  tersebut memiliki  tiga  tahap  utama  yang  harus dilakukan pada saat sebelum penumpang  menaiki  pesawat,  saat didalam  pesawat,  dan  pada  saat penumpang meninggalkan pesawat.
Selain  itu  pihak  maskapai  juga harus  melakukan  prosedur  sesuai dengan ketentuan pemerintah mengenai  peraturan  semasa  pandemi yaitu  dengan  melakukan  pemeriksaan Surat Health  Alert  Card atau  eHAC, melakukan  pemeriksaan  suhu  tubuh, menerapkan  jaga  jarak  fisik,  serta menanyakan  bagaimana  kondisi  calon penumpang pesawat guna memastikan  calon  penumpang  dalam keadaan  baik  saat  akan  melakukan perjalanan  (Widyastuti,  2021)    dan yang terbaru adalah dengan
melakukan  self  check  in  yang  dapat dilakukan  melalui  aplikasi.(Rahmawati,
2021) Sampai saat ini bentuk perlindungan kesehatan bagi penumpang  oleh  maskapai  adalah dengan menyediakan pengukuran suhu,  menyediakan  tempat  untuk sanitizer, ruangan steril, serta pembagian  masker.  Jika  setelah  itu terdapat  penumpang  yang  terpapar virus  Covid-19  baik  pada  saat  menuju pesawat (embarking), didalam pesawat,  hingga  turun  dari  pesawat (disembarking), merupakan tanggungjawab pihak maskapai penerbangan dan juga operator bandara.
Pihak maskapai juga harus memilah  dan  memilih  lokasi  tujuan perjalanan  penumpang,  yang  dimana dimaksudkan untuk menghindari daerah-daerah  yang  memang  rawan akan  virus  Covid-19  atau  yang  biasa disebut  dengan  zona,  dimana  zona  ini bisa  dibagi  dengan  beberapa  kategori yaitu  zona  merah  yang  artinya  daerah tersebut beresiko tinggi akan penyebaran  virus  Covid-19,  zona kuning yang artinya masih rawan akan Covid-19 dan zona hijau yaitu terbebas dari virus Covid-19.
Hal tersebut merupakan
kepedulian  dasar  bagi  pihak maskapai untuk menjaga keselamatan dan kesehatan penumpang dan kru pesawat, yang dalam praktiknya dapat didukung dengan  metode Sistem Informasi Geografis (SIG), dimana SIG merupakan  sistem  informasi  dengan memanfaatkan data grafis yang menghubungkan koordinat-koordinat geografi/  wilayah,  guna  mendapatkan pemetaan  akan  sebaran  virus  Covid- 19 di Indonesia. Hal ini harus didukung dengan  keterlibatan  pihak  maskapai dengan  pihak-pihak  lain.(Mardalius, 2021) Jika dalam perjalanannya menggunakan
pesawat ternyata
penumpang tersebut  tertular Covid-19, maka  penumpang  tersebut  berhak mendapatkan  ganti  rugi.  Dalam  hal  ini penumpang  dapat  meminta  ganti  rugi kepada  maskapai  yang  ditumpanginya saat  bepergian.  Penularan  tersebut dikategorikan sebagai cidera fisik yang dibuktikan  kejadian  penularannya  saat penumpang menggunakan pesawat.(HukumOnline, 2021) Terkait dengan ganti rugi penumpang  pesawat  ini,  selain  diatur dalam  UU  Penerbangan  juga  diatur dalam  UU  Perlindungan  Konsumen. Dalam  UU  Perlindungan  Konsumen dijelaskan  bahwa  pelaku  usaha  dalam hal ini perusahaan maskapai berkewajiban  memberi  kompensasi, ganti  rugi  dan/atau  penggantian  atas kerugian
akibat penggunaan, pemakaian  dan  pemanfaatan  barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
Sesuai  kebijakan  yang  sudah ditetapkan  oleh  Pemerintah  sebagai bentuk upaya menghentikan penyebaran  virus  covid-19  dari  pihak maskapai  sendiri  juga  diharuskan untuk mematuhi aturan yang tercantum dalam  Peraturan  Menteri,  PM  41 Tahun  2020  Tentang  Perubahan  atas Peraturan
Menteri Perhubungan Nomor  PM  18  Tahun  2020  Tentang Pengendalian Transportasi dalam Rangka Pencegahan Penyebaran
Covid-19.  Dalam  peraturan  tersebut dijelaskan  bahwa  maskapai  harus menyesuaikan  kapasitas (slot  time) dan  membatasi  jumlah  penumpang dan  menerapkan  jaga  jarak  fisik (physical distancing).
Dengan  adanya  ikatan  kontrak yang  tertuang  di  dalam  tiket  pesawat, maka  jika  penumpang  tertular  Covid- 19  dalam  penerbangan  gugatan  dapat dilakukan  oleh  penumpang  kepada pihak  maskapai.  Dalam  teknisnya, pihak  maskapai  akan  berkoordinasi dengan otoritas bandara untuk menemukan fakta penularan Covid-19.
Dalam  penemuan  fakta  tersebut  akan ditentukan pihak yang harus bertanggung jawab memberi ganti rugi kepada penumpang.

## SIMPULAN DAN SARAN
Dari  penjelasan  di  atas  maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan hak kesehatan penumpang pesawat di masa pandemi Covid-19 menjadi sesuatu  hal  yang  penting,  karena  hak atas kesehatan merupakan bagian dari hak asasi manusia. Pemerintah memiliki peranan penting dalam melindungi  hak  kesehatan  masyarakat khususnya penumpang pesawat dengan  membuat  kebijakan  untuk menjamin terpenuhinya hak-hak warga negaranya.
Selain  pemerintah,  perusahaan maskapai  juga  memiliki  tanggung jawab jika dalam penerbangan terdapat  penumpang  yang  terpapar Covid-19.  Tanggung  jawab  ini  secara teknis  dilakukan  yaitu  pihak  maskapai akan  berkoordinasi  dengan  otoritas bandara untuk  menemukan  fakta penularan Covid-19. Dalam penemuan fakta  tersebut  akan  ditentukan  pihak yang harus bertanggung jawab memberi ganti rugi kepada penumpang. Dengan adanya kebijakan pemerintah  tentang  perlindungan  hak kesehatan  penumpang  pesawat  pada masa pandemi Covid-19 ini diharapkan dapat dilaksanakan oleh seluruh masyarakat,  baik  itu  para  calon penumpang maupun perusahaan maskapai  penerbangan.  Dan  dapat dijadikan  pedoman  pelaksanaan  baku dalam usaha perlindungan hak kesehatan  penumpang  pesawat  yang tentunya  dengan  tujuan  akhir  yakni perlindungan  hak  asasi  warga  negara dan untuk meningkatkan layanan serta pemulihan industri penerbangan.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Puji syukur senantiasa terpanjatkan  kehadirat  Allah  SWT, Tuhan  seru  sekalian  alam.  Sholawat serta salam juga senantiasa terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad  SAW,  Rasul  akhir  zaman pembawa risalah kebenaran.
Terima kasih
juga kami
sampaikan  kepada  yang  terhormat Rektor  Universitas  Muhammadiyah Surabaya,  yang  terhormat  Dekan Fakultas
Hukum Universitas Muhammadiyah  Surabaya,  Bapak/Ibu dosen  serta  seluruh  sivitas  akademika Universitas  Muhammadiyah  Surabaya, atas segala dukungannya hingga kami dapat  menyelesaikan  penelitian  ini. Kami menyadari bahwa tanpa bantuan dari  para  pihak  penulisan  ini  tidak dapat terselesaikan dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Akademi,  P.  (2021). Definisi  Maskapai Penerbangan  Menurut  Sejarah,
Fungsi,  Jenis  &  Klasifikasinya . https://akademipenerbangan.com/ definisi-maskapai-penerbangan/
BBLK, S. (2021). Kesehatan Penerbangan . https://bblksurabaya.id/artikel/kese hatan-penerbangan
Damardjati, R. (1973). Istilah-istilah Dunia Pariwisata . Pradnya Paramita.
Detik,  C.  (2021). Daftar  harga  Tes Corona  di  luar  negeri,  ada  yang gratis-lebih mahal dari RI . https://news.detik.com/berita/d- 5681867/daftar-harga-tes-corona- di-luar-negeri-ada-yang-gratis- lebih-mahal-dari-ri/2
DPR, R. (2021). Kebijakan
Penumpang  Pesawat  Wajib  PCR Dipertanyakan . https://www.dpr.go.id/berita/detail/i
d/35411/t/Kebijakan+Penumpang +Pesawat+Wajib+PCR+Dipertany akan
Elsam.  (2014). Kesehatan  Sebagai Hak Asasi Manusia . https://referensi.elsam.or.id/wp- content/uploads/2014/12/KESEHA
TAN-SEBAGAI-HAK-ASASI- MANUSIA.pdf
HukumOnline.
(2021). Tanggung Jawab Maskapai Saat Penumpang  Tertular  Covid-19 . https://www.hukumonline.com/beri ta/baca/lt606e8846f1d99/tanggun g-jawab-maskapai-saat- penumpang-tertular-covid- 19/?page=all
Hutapea,  P.  W.  (2021).  Perlindungan Hukum  Bagi  Pengguna  Jasa Penerbangan  di  Tengah  Pandemi Covid-19. Jurist-Diction , 4 (3).
Kabar24.  (2021). Penanganan  Covid- 19,  PBB  beri  bantuan  US$2  Juta ke Indonesia . https://kabar24.bisnis.com/read/20 200514/15/1240818/penanganan- covid-19-pbb-beri-bantuan-us2- juta-ke-indonesia
Kompas, C. (2021). Kenapa Harga Tes PCR  di  Indonesia  Mahal?  Ini Alasannya . https://www.kompas.com/tren/read
/2021/08/16/154500665/kenapa- harga-tes-pcr-di-indonesia-mahal- ini-alasannya?page=all#page2
Koran Sindo. (2021). Industri Penerbangan  RI  Tumbuh  Pesat China Juaranya . https://economy.okezone.com/rea d/2018/02/09/320/1857011/industr i-penerbangan-ri-tumbuh-pesat- china-juaranya
Mardalius,    et  al.  (2021).  Sistem Informasi  Geografis  Penyebaran Covid-19  di  Kabupaten  Asahan Menggunakan Framework
Codeigniter  4. Jurnal  of  Science and Social Research , 4 (3).
Nursani,  A.  R.  A.  S.  A.  (2019).
Pengantar  Hukum  Penerbangan Privat . Kencana.
UU Kesehatan, Pub. L. No. 36 (2009).
UU Penerbangan, Pub. L. No. 1
(2009).
Permenhub 185, Pub. L. No. 185
(2015).
Permenhub 61, Pub. L. No. 61 (2015).
Rahmawati, J. S. K. (2021). Pengembangan  Sistem  Informasi Aplikasi  Self  Check  In  Terminal Domestik di Bandara Halim Perdanakusuma  (saat  pandemi covid 19). Jurnal Sistem Informasi ,
8 (1).
Silalahi,  Dina  Eva  Santi,  R.  R.  G. (2020).  Strategi  Kebijakan  Fiskal
Pemerintah Indonesia dalam Menghadapi  Dampak  Pandemi
Covid-19. JESYA (Jurnal Ekonomi
& Ekonomi Syariah) , 3 (2).
Tempo,  C.  (2021). Jalan  panjang penurunan Harga Tes PCR . https://interaktif.tempo.co/proyek/h
arga-pcr/index.html
Tribunnews,  C.  (2021). Kewajiban PCR Penumpang Disebut Membuat Maskapai Makin Sekarat, Pemerintah Mana Solusinya?
https://www.tribunnews.com/bisnis /2021/10/24/kewajiban-pcr- penumpang-disebut-membuat- maskapai-makin-sekarat- pemerintah-mana-solusinya
Widyastuti,  D.  D.  (2021).  Pemeriksaan Penumpang  Pesawat  Udara  pada
Masa Pandemik Covid-19 di Bandar Udara Halim PerdanaKusuma. Jurnal Mitra
Manajemen , 12 (1).
Zulham.  (2013). Hukum  Perlindungan Konsumen . Kencana.