## ANALISIS PELAKSANAAN EKSPANSI PERUSAHAAN GROUP YANG TERJADI DI SEKTOR PERTAMBANGAN BATUBARA

## Hartana
Universitas Bung Karno e-mail : hartana_palm@yahoo.com

## ABSTRAK
Pertumbuhan bisnis pertambangan batubara dalam 10 tahun terakhir di Indonesia tentunya harus diimbangi dengan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka yang menjadi tujuan dalam disertasi ini adalah pertama, penulis ingin mengetahui dan menemukan peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  secara  khusus  mengenai  pembatasan  ekspansi perusahaan  group  khususnya  pada  sektor  pertambangan  batubara.  Kedua,  penulis  ingin mengetahui mengenai pelaksanaan ekspansi perusahaan group yang terjadi di sektor pertambangan batubara. Ketiga, penulis ingin mengetahui, menganalisa dan menemukan implikasi dari ekspansi perusahaan group di sektor pertambangan terhadap praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian bersifat yuridis empiris, yaitu cara  prosedur  yang  dipergunakan  untuk  memecahkan  masalah  penelitian  dengan  meneliti  data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Kepustakaan dan Penelitian Lapangan. Hasil penelitian ini antara lain sebagai berikut, pertama, Undang-undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara memberikan pengaturan pembatasan perusahaan group yaitu pemegang IUP atau IUPK dilarang melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya  dalam  bidang  usaha  jasa  pertambangan  di  wilayah  usaha  pertambangan  yang diusahakannya,  kecuali  dengan  izin  Menteri.  bentuk  ekspansi  perusahaan  group  dalam  sektor pertambangan batubara yang sering dilakukan oleh pelaku usaha yaitu dengan membentuk holding company,  akusisi,  dan  joint  venture.  Ekspansi  perusahaan  group  juga  berimplikasi  terhadap terbentuknya diversifikasi usaha sebagai strategi penguasaan usaha hulu hingga hilir.
Kata Kunci : Pelaksanaan ekspansi, Perusahaan group, Pertambangan batubara

## ABSTRACT
The growth of the coal mining business in the last 10 years in Indonesia must of course be balanced  with  the  fulfillment  of  the  provisions  of  the  applicable  laws  and  regulations,  so  the objectives of this dissertation are first, the author wants to know and find laws and regulations that specifically regulate the limitation of company expansion. group, especially in the coal mining sector. Second, the author wants to know about the implementation of group company expansion that occurred in  the coal  mining  sector.  Third,  the author wants  to  know, analyze and find the implications of the expansion of group companies in the mining sector on monopolistic practices and  unfair  business  competition.  In  this  study,  the  author  uses  a  juridical  empirical  research method, namely the procedure used to solve research problems by examining secondary data first and then proceeding with conducting research on primary data in the field. The type of research used is library research and field research. The results of this study include the following, first, Law  no.  4  of  2009  concerning  Mineral  and  Coal  Mining  stipulates  restrictions  on  group companies,  namely  that  IUP  or  IUPK  holders  are  prohibited  from  involving  their  subsidiaries and/or affiliates in the mining services business in the mining business area they operate, except
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
with the permission of the Minister. a form of expansion of group companies in the coal mining sector  that  is  often  carried  out  by  business  actors,  namely  by  forming  holding  companies, acquisitions, and joint ventures. The expansion of group companies also has implications for the formation  of  business  diversification  as  a  strategy  for  controlling  upstream  to  downstream businesses.
Keywords : Implementation of expansion, Group company, Coal mining

## PENDAHULUAN
Dunia berubah semakin cepat, sedangkan konsekuensinya industri dan perusahaan pun dituntut  untuk  bergerak  lebih  cepat  dibandingkan  yang  sebelumnya.  Beberapa  industri  berubah begitu  cepat,  sehingga  para  peneliti  menyebutnya  pasar  yang  bergolak  dan  memiliki  laju  cepat ( turbulent, high velocity markets ). Menghadapi tantangan perubahan  yang sangat cepat tersebut mengharuskan  perusahaan  untuk  bereaksi,  mengantisipasi  atau  memimpin  pasar  dengan menggunakan strateginya sendiri. Terlebih lagi perusahaan-perusahaan yang terdaftar dalam pasar modal dalam hal ini bursa efek. Perusahaan dalam pasar modal akan berlomba untuk menunjukkan bahwa perusahaan tersebut mampu tetap bertahan bahkan memiliki kinerja yang semakin baik di tengah-tengah persaingan yang semakin ketat dan tajam. Perusahaan terus berusaha meningkatkan kinerjanya  dengan  berbagai  strategi  semata-mata  hanya  untuk  semakin  menarik  minat  investor untuk membeli saham-sahamnya, selain untuk peningkatan profitabilitas.
Kinerja itu dapat dilihat dari sisi manajemen, operasional, sumber daya manusia, bahkan juga dapat dilihat dan dianalisis secara langsung dalam bursa efek yaitu kinerja dalam bentuk rasio- rasio  keuangan  yang  terdapat  pada  laporan  keuangan  perusahaan.  Rasio-rasio  ini  terdiri  dari profitabilitas,  aktivitas,  likuiditas,  dan  solvabilitasnya.  Dari  rasio-rasio  yang  ditunjukkan  pada laporan keuangan ini, para investor dapat melihat dan menilai secara langsung bagaimana kinerja suatu  perusahaan  sebelum  memutuskan  untuk  menginvestasikan  sahamnya  pada  perusahaan tersebut.
Tujuan utama suatu pendirian perusahaan adalah untuk mendapatkan profit, yang selalu merupakan  ukuran  pencapaian  kinerja  keuangan  perusahaan.  Kinerja  keuangan  yang  dimaksud bukan  hanya  sekedar  dalam  bentuk  rasio,  namun  juga  melalui  rasio-rasio  tersebut  dapat disimpulkan  bagaimana  tingkat  pengembalian  perusahaan  atas  investasi  yang  telah  ditanamkan sebelumnya,  kinerja  operasinya,  bagaimana  perusahaan  memanfaatkan  aset  untuk  memperoleh penjualan, kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansial jangka pendeknya secara tepat  waktu,  dan  bagaimana  kapasitas  perusahaan  untuk  membayar  kewajibannya  baik  jangka pendek maupun jangka panjang. Banyak strategi yang dilakukan perusahaan untuk meningkatkan kinerja keuangannya dan sangat diharapkan bahwa setiap strategi yang diputuskan manajemen dan dijalankan perusahaan adalah untuk memberi perubahan positif bagi kinerja keuangannya, yang berarti meningkatkan kinerja secara keseluruhan.
Salah  satu  strategi  yang  dapat  dilakukan  adalah  ekspansi  (perluasan  usaha).  Ada  dua bentuk  ekspansi  perusahaan  yang  dapat  dilakukan,  yaitu  dengan  ekspansi  internal  ataupun ekspansi  eksternal.  Ekspansi  internal  dilakukan  dengan  memperluas  kegiatan  perusahaan  yang sudah ada, yaitu misalnya dengan menambah kapasitas pabrik, menambah produk, atau mencari pasar yang baru. Sedangkan ekspansi eksternal dilakukan dengan bergabung dengan perusahaan lain.  Dari  waktu  ke  waktu  perusahaan  lebih  menyukai  ekspansi  eksternal  daripada  ekspansi internal karena ekspansi eksternal dianggap jalan cepat untuk mewujudkan tujuan perusahaan di mana  perusahaan  tidak  perlu  memulai  dari  awal  suatu  bisnis  baru.  Ekspansi  merupakan manifestasi  dari  keinginan  untuk  mempertahankan  keberadaan  perusahaan  dalam  jangka  waktu yang  panjang.  Perusahaan  tidak  didirikan  dengan  maksud  untuk  berhenti  setelah  mendapatkan
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
keuntungan.  Ekspansi  dilakukan  untuk  memberikan  pertumbuhan  bagi  perusahaan.  Ekspansi adalah  memperbesar  perusahaan  baik  dengan  jalan  mendirikan  usaha  baru  dengan  produk  baru ataupun produk yang sudah ada di tempat lain ataupun juga meningkatkan produksi barang yang telah diproduksi.
Ekspansi ini sebagai salah satu tujuan dalam  mempertahankan keberlangsungan hidup. Hal ini dimaksudkan sebagai bagian dari upaya untuk mencapai kehidupan perusahaan yang lebih baik  dengan  cara memenuhi  kebutuhan konsumen.  Terdapat  dua motif utama suatu  perusahaan melakukan ekspansi,  yaitu motif ekonomi  dan motif psikologi. Motif ekokomi didasarkan pada pertimbangan  untuk  memperbesar  atau  menstabilisir  laba  yang  diperoleh.  Motif Psikologis dilakukan tidak memperhatikan perhitungan ekonomis.  Ekspansi semacam ini didasarkan pada personal ambition dari pemilik perusahaan untuk memperoleh prestige dan kekuasaan yang lebih besar. Hal yang menonjol dari motif psikologis adalah lebih didorong oleh insting atau judgement berupa  keberanian  untuk  mengambil  resiko  meskipun  tanpa  didukung  oleh  pertimbangan rasionalitas yang matang.

## METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian bersifat yuridis empiris, yaitu cara  prosedur  yang  dipergunakan  untuk  memecahkan  masalah  penelitian  dengan  meneliti  data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Kepustakaan dan Penelitian Lapangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Akuisisi  merupakan  strategi  ekspansi  eksternal.  Akuisisi  adalah  strategi  yang  suatu perusahaan membeli hak untuk mengontrol atau 100 persen kepemilikan terhadap perusahaan lain dengan  tujuan  untuk  menggunakan  kompetensi  inti  perusahaan  itu  secara  efektif,  dengan  cara menjadikan perusahaan yang diakuisisi itu sebagai bagian dari bisnis dalam portofolio perusahaan yang mengakuisisi. Perusahaan-perusahaan besar di Indonesia telah banyak melakukan akuisisi, terlebih pada masa-masa krisis ekonomi yang mengakibatkan banyaknya perusahaan-perusahaan yang  bangkrut.  Bahkan  saat  ini  pasar  berkembang  dimana  kegiatannya  bukan  berupa  jual  beli barang saja, namun beralih ke jual beli perusahaan (kepemilikan) dalam perusahaan. Pasar ini biasa disebut dengan Market for Corporate Control. Akuisisi sendiri telah menjadi strategi yang populer di kalangan perusahaan-perusahaan di Amerika dan Eropa karena diyakini berperan penting dalam restrukturisasi yang efektif.
Sebenarnya  tujuan  menggabungkan  usaha  melalui  akuisisi,  perusahaan  mengharapkan dapat  memperoleh  sinergi,  yaitu  nilai  keseluruhan  perusahaan  setelah  akuisisi  yang  lebih  besar daripada penjumlahan nilai masing-masing perusahaan sebelum akuisisi. Selain itu akuisisi dapat memberikan  banyak  keuntungan  bagi  perusahaan  antara  lain  peningkatan  kemampuan  dalam pemasaran,  riset, skill manajerial,  transfer  teknologi,  dan  efisiensi  berupa  penurunan  biaya produksi. Jadi, nilai perusahaan setelah akuisisi seharusnya lebih besar daripada penjumlahan nilai masing-masing  perusahaan  sebelum  akuisisi.  Secara  teori,  setelah  akuisisi  ukuran  perusahaan dengan  sendirinya  bertambah  besar  karena  aset  dan  kewajiban  perusahaan  digabung  bersama. Dasar  logis  dari  pengukuran  berdasarkan  akuntansi  adalah  bahwa  jika  ukuran  bertambah  besar ditambah  dengan  sinergi  yang  dihasilkan  dari  aktivitas-aktivitas  yang  simultan,  maka  laba perusahaan  juga  akan  semakin  meningkat.  Oleh  karena  itu,  kinerja  setelah  akuisisi  seharusnya semakin  baik  dibandingkan  dengan  sebelum  akuisisi.  Namun  demikian,  pada  beberapa  kasus, akuisisi  dapat  tidak  berpengaruh  sama  sekali  pada  kinerja  keuangan  perusahaan  pengakuisisi bahkan menurunkan kinerja perusahaan. Contoh kasus akuisisi yang mengakibatkan pengaruh ke penurunan kinerja keuangan perusahaan adalah akuisisi Bumi Resources ( Group Bakrie) terhadap
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Gallo Oil (Jersey) Ltd. Gallo Oil (Jersey) Ltd merupakan blok minyak dan gas (migas) di Yaman. Bumi  Resources  Tbk  harus  menelan  kerugian  besar  hingga  US$  300  juta  pada  2015  akibat gagalnya eksplorasi minyak di Yaman. Perusahaan pun memutuskan untuk hengkang meski belum ada kejelasan dari status pemerintahan Yaman. Pada 2015, lalu perusahaan Group Bakrie tersebut melakukan eksplorasi untuk Block R2 dan Block 13 di Yaman untuk mencari potensi hidrokarbon di blok migas tersebut. Namun akibat adanya perang dan kudeta militer yang meletus, negara yang kaya  dengan  cadangan  minyak  itu  (Yaman)  terpaksa  harus  kehilangan  pemerintahan.  Keadaan tersebut memberikan ketidakpastian investasi bagi Bumi Resources dan anak usahanya itu. Sejak 2016  Bumi  Resources  telah  mengajukan  surat  pernyataan  untuk  berhenti  eksplorasi  ke Pemerintahan  Yaman,  namun  hingga  kini  nasib  permohonan  undur  diri  tersebut  masih menggantung.
Dibutuhkan dana yang sangat besar untuk suatu perusahaan dapat melakukan ekspansi, sehingga perusahaan harus memperoleh sumber dana yang kuat. Sumber dana perusahaan untuk melakukan  ekspansi  berasal  dari  sumber  internal  perusahaan  dan  sumber  eksternal  perusahaan. Sumber  internal  berupa  laba/  profit  perusahaan  dan  cadangan  ekspansi  yaitu  dana  khusus  yang dikumpulkan  untuk  melakukan  ekspansi.  Sedangkan  dana  eksternal  berupa  sumber  dana  yang berasal dari luar perusahaan yaitu kredit bank, kredit penjualan, kredit jangka menengah dan lain- lain.
Penggabungan  beberapa  usaha  merupakan  bentuk  ekspansi  yang  dianggap  sebagai wacana untuk mencapai tujuan dan kepentingan usaha yang memberikan pertumbuhan yang relatif cepat atau memenangkan pangsa pasar baru sehingga lebih menarik dibandingkan pengembangan usaha secara normal. Pada dasarnya penggabungan usaha merupakan bentuk penggabungan satu perusahaan dengan perusahaan lain dalam rangka mendapatkan pengendalian atas aktiva maupun operasional.  Bentuk  penggabungan  usaha  yang  sering  dilakukan  dalam  dua  dekade  terakhir  ini adalah merger dan akuisisi di mana strategi ini dipandang sebagai salah satu cara untuk mencapai beberapa tujuan yang lebih bersifat ekonomis dan jangka panjang.
Akuisisi  adalah  pengambilalihan  kepemilikan  atau  pengendalian  atas  saham  atau  aset suatu perusahaan oleh perusahaan lain dan dalam peristiwa ini baik perusahaan pengambilalih atau yang  diambil  alih  tetap  eksis  sebagai  badan  hukum  yang  terpisah.  Pada  umumnya  perusahaan pengakuisisi/akuisitor  memiliki  ukuran  yang  lebih  besar  dibanding  perusahaan  yang  diakuisisi. Akuisisi pada umumnya bertujuan meningkatkan nilai perusahaan, dilihat melalui profit dan nilai saham, sehingga membantu manajemen untuk melakukan tugasnya yaitu meningkatkan kekayaan pemegang saham.
Kegiatan akuisisi diatur dan diakomodir dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2010 Tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham  Perusahaan  Yang  Dapat  Mengakibatkan  Terjadinya  Praktik  Monopoli  dan  Persaingan Usaha Tidak Sehat. Kegiatan ini diawasi oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat.  Pasal  29  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  menyebutkan bahwa:
“Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham  yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan atau pengambilalihan tersebut” .
Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 mempunyai konsep  Notifikasi Post-Merger .  Kedepannya  hal  ini  akan  timbul  permasalahan  apabila  setelah
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
terjadi  tindakan  korporasi  berupa  merger  dan  akuisisi  perusahaan  tersebut  ditemukan  dapat membuat  perjanjian  yang  dilarang,  kegiatan  yang  dilarang  dan  posisi  dominan,  maka konsekuensinya  adalah  pembatalan  merger  dan  akuisi  tersebut.  Tentunya  hal  tersebut  akan berdampak  negatif  bagi  perusahan  tersebut  terutama  mengenai economic  cost dan  pembatalan akusisi ini tidak bersifat business friendly bagi dunia usaha.
Untuk  meminimalisir  keadaan  tersebut  terjadi,  Pemerintah  menegeluarkan  Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pra-Notifikasi Penggabungan, Peleburan,  Dan  Pengambilalihan.  Sayangnya,  Pra-Notifikasi  yang  dimaksudkan  adalah pemberitahuan yang bersifat sukarela oleh pelaku usaha yang akan melakukan penggabungan atau peleburan  badan  usaha  atau  pengambilalihan.  Jadi  perusahaan  tidak  memiliki  kewajiban  untuk melakukan Pra-Notifikasi ini.  Selain ini, putusan akhir Pra-Notifikasi ini tidak bersifat mengikat bagi pelaku usaha.
Selain  akuisisi, joint  venture juga  digunakan  oleh  perusahaan group yang  bergerak  di sektor pertambangan batubara untuk melakukan ekspansi. Tidak ada batasan minimum dalam nilai investasi maupun permodalannya. Total investasi bisa disesuaikan dengan kebutuhan bisnis dan perhitungan-perhitungan ekonomi pelaku joint venture . Investasi asing dalam proyek infrastruktur seperti  pelabuhan,  pembangkit  dan  distribusi  listrik  untuk  keperluan  umum,  telekomunikasi, perkapalan, penerbangan, suplay air, jalan tol, reaktor nuklir, dan media masa, diharuskan untuk memiliki komposisi kepemilikan saham untuk perusahaan Indonesia minimum 5%. Investasi asing dapat saja berupa 100% kepemilikan saham pada perusahaan asing. Namun bila tidak beroperasi lebih dari 15 tahun, kepemilikan sahamnya harus dijual kepada perusahaan Indonesia atau dengan merger bisnis dengan pertukaran saham domestik secara langsung atau tidak langsung.
Pelaksanaan  penanaman  modal  khususnya  penanaman  modal  asing  di  Indonesia  tidak hanya dilakukan seperti yang ditetapkan dalam ketentuan penanaman modal asing dalam pasal 1 Angka  3  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2007  tentang  penanaman  modal,  khususnya  yang berkenaan  dengan  penanaman  modal  asing  yakni  tidak  hanya  dilakukan  dalam  bentuk  direct investment,  akan  tetapi  dapat  pula  dilakukan  dalam  bentuk  usaha  kerja  sama  patungan  ( joint ventures ) dengan pihak swasta nasional Indonesia seperti yang tertera dalam ketentuan pasal 12 yang pada prinsipnya menetapkan bahwa:
1) Semua  bidang  usaha  atau  jenis  usaha  terbuka  bagi  kegiatan  penanaman  modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan.
2) Bidang usaha yang tertutup bagi penanam modal asing adalah:
a. Produksi senjata, mesiu, alat peledak, dan peralatan perang;
b. Bidang usaha  yang secara eksplisit  dinyatakan tertutup     berdasarkan undang- undang.
3) Pemerintah berdasarkan peraturan presiden menetapkan bidang usaha yang tertutup untuk  penanaman  modal,  baik  asing  maupun  dalam  negeri,  dengan  berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional serta kepentingan nasional lainnya.
4) Kriteria  dan  persyaratan  bidang  usaha  yang  tertutup  dan  yang  terbuka  dengan persyaratan  serta  daftar  bidang  usaha  yang  tertutup  dan  yang  terbuka  dengan persyaratan masing-masing akan diatur dengan peraturan presiden.
5) Pemerintah menetapkan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan berdasarkan kriteria kepentingan nasional, yaitu perlindungan sumber daya alam, perlindungan, pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, partisipasi modal dalam negeri, serta
kerja sama dengan badan usaha yang ditunjuk pemerintah.
Dengan  adanya  pengaturan  tersebut  seperti  yang  termuat  dalam  ketentuan  Pasal  12 Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2007  tentang  penanaman  modal,  maka  penanaman  modal, khususnya  modal  asing  di  Indonesia  di  perkenankan  melaksanakan  usahanya  secara  langsung ( direct investment ) maupun dalam bentuk usaha kerja sama patungan ( joint ventures ) dengan pihak nasional apakah dengan swasta atau pemerintah (BUMN) dalam bentuk dan cara kerja sama yang ditetapkan  melalui  peraturan  pemerintah  khususnya  dalam  hal  komposisi  kepemilikan  saham perusahaan. Untuk memenuhi persyaratan tersebut, pengusaha asing dan pengusaha lokal, antara lain membentuk suatu perusahaan baru yang disebut perusahaan joint venture dimana perusahaan itu  menjadi  pemegang  sahamnya  yang  besarnya  sesuai  dengan  kesepakatan  bersama.  Pada umumnya  pihak  asing  menjadi  pemegang  saham  mayoritas  dan  pihak  lokal  menjadi  pemegang minoritas. Perjanjian antara kedua belah pihak untuk membentuk perusahaan joint venture tersebut disebut  perjanjian joint  venture .  Perjanjian joint  venture ini  sifatnya  internasional  karena  para pihak dalam perjanjian ini datang dari dua hukum yang berlainan.
Tujuan  penyelenggaraan  penanaman  modal  hanya  dapat  tercapai  apabila  faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, antara lain melalui penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum dibidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, serta iklim usaha yang kondusif di bidang ketenaga kerjaan dan keamanan berusaha. Dengan  perbaikan  berbagai  faktor  penunjang  tersebut,  diharapkan  realisasi  penanaman  modal akan  membaik.  Berbagai  masalah  yang  dihadapi  oleh  para  pihak  khususnya  pemodal  dalam negeri  dalam  rangka  kerja  sama  patungan  ( joint  ventures )  dengan  penanaman  modal  asing menimbulkan banyak ketidak puasan antara kedua belah pihak. Untuk itu peran pemerintah sangat diperlukan  melalui  suatun  kebijaksanaan  yang  terarah  dan  dapat  memberikan  kepastian  hukum serta rasa keadilan diantara kedua belah pihak. Sebab tidak bisa disangkal bahwa dengan adanya suatu usaha kerja sama antara penanaman modal asing dan nasional tentu saja akan menimbulkan berbagai  implikasi  dan  salah  satunya  adalah  terjadinya  sengketa  yang  tentunya  memerlukan penyelesaian secara tuntas agar tidak menimbulkan image yang buruk dari penanam modal asing. Meskipun  kegiatan  penanaman  modal  memberikan  sumbangan  positif  bagi  pembangunan nasional,  kegiatan  tersebut  perlu  diatur  dan  diawasi  secara  seksama  karena  motif  utama  para pemilik  dana  untuk  menanamkan  modalnya  adalah  untuk  mencari  keuntungan.  Motif  mencari keuntungan  sering  menjadikan  penanam  modal  mengabaikan  pemenuhan  terhadap  ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan kegiatan penanaman modalnya. Khususnya mengatur dan mengawasi tentang divestasi saham.
Berbagai  bentuk  aksi  korporasi  kegiatan  ekspansi  perusahaan group di  sektor pertambangan mempunyai satu tujuan yaitu to control. Dengan memiliki banyak perusahaan yang terdiri dari induk, anak, cicit, ddan sebagainya. Fungsi kontrol ini sangat penting. Fungsi kontrol ini dilekatkan pada perusahan induk. Dengan adanya fungsi kontrol ini, maka perusahaan dapat mengawasi,  mengkoordinasikan,  dan  mengendalikan  kegiatan  usaha  anak,  cucu,  cicit  dsb  agar tujuan  dari  perusahaan  group  tercapai.  Akan  tetapi,  perlu  diperhatikan  adalah  jangan  sampai ekspansi  perusahaan group tersebut  melanggar  Undang-undang    No.  5  Tahun  1999  tentang Larangan  Praktik  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat  khususnya  mengenai  kegiatan yang dilarang dan posisi dominan.

## SIMPULAN
Dalam sektor pertambangan batubara, Ekspansi semacam ini didasarkan pada personal ambition dari  pemilik  perusahaan  untuk  memperoleh prestige dan  kekuasaan  yang  lebih  besar. Berbagai  bentuk  aksi  korporasi  kegiatan  ekspansi  perusahaan group di  sektor  pertambangan mempunya  satu  tujuan  yaitu to  control .  Fungsi  kontrol  ini  dilekatkan  pada  perusahan  induk.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Dengan adanya fungsi kontrol ini, maka perusahaan dapat mengawasi, mengkoordinasikan, dan mengendalikan kegiatan usaha anak, cucu, cicit dsb agar tujuan dari perusahaan group tercapai. Akan  tetapi,  perlu  diperhatikan  adalah  jangan  sampai  ekspansi  perusahaan group tersebut melanggar  Undang-undang    No.  5  Tahun  Usah1999  tentang  Larangan  Praktik  Monopoli  dan Persaingan Tidak Sehat khususnya mengenai kegiatan yang dilarang dan posisi dominan.

## SARAN
Kepada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber daya Mineral  sebagai  instansi  Pembina  kegiatan  Pengusahaan  Pertambangan  Mineral  dan  Batubara seyogyanya  secara  lebih  dini  dapat  memonitor  keberlangsungan  kegiatan  pengusahaan pertambangan  batubara  khususnya  terkait  Regulasi  Perizinan  Mineral  dan  Batubara.  Hal  ini dimaksudkan  agar  setiap  badan  usaha  dari  perusahaan group maupun  non group dapat memperoleh  kesempatan  yang  sama  dalam  berusaha,  sehingga  tercipta  persaingan  usaha  yang sehat yang dapat mewujudkan kemandirian ekonomi Pancasila.

## DAFTAR RUJUKAN
Carter  G.  Bishop, The  Uniform  Limited  Liability  Company  Act:  Summary  &  Analysis ,  The Business Lawyer, Vol. 51, No. 1 (November 1995), American Bar Association
Charles F. Mathewson, Holding Companies And The Public Welfare , Annals of the American of Political and Social Science, Sage Publication.
Daniel  P.  Kedzie,  Corporate  Planning  and  the Holding  Company ,  The  Journal  of  Risk  and Insurance, Vol. 36, No. 1 (Mar., 1969), American Risk and Insurance Association.
Erman Rajagukguk, 2007, Hukum Investasi di Indonesia , Fakultas Hukum Universitas Al-
Azhar Indonesia, Jakarta
Industri Batubara Nasional Dan Amanat Pasal 33 UUD 1945. Diakses dari http://www.berdikarionline.com ,  Pada tanggal 11 Feberuari 2015
Rista Rama Dhany. Jero: Masa Depan Pengusaha Tambang Batu Bara Akan Cerah. Diakses dari http://finance.detik.com/ Pada tanggal 14 November 2014.
Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 1985, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Pers, Jakarta.
Undang-undang Nomor  5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak  Sehat  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1999  Nomor  33,  Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817).