## Review of International Relations 2022

## PENGARUH KUDETA MILITER MYANMAR TERHADAP STABILITAS KAWASAN ASEAN PADA TAHUN 2021
Fadhlan Nur Hakiem, Annisa Febrianti Putri Indrasari, & Tania Amelinda Hasanah Universitas Singaperbangsa Karawang
Email: Fadhlan.nur@fisip.unsika.ac.id , 2110631260055@student.unsika.ac.id , & 2110631260043@student.unsika.ac.id

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mencari  tahu  bagaimana  jalan  keluar  dari  permasalahan  kudeta  militer Myanmar  terutama  sesama  Negara  anggota  di  dalam  suatu  Kawasan  ditinjau  dari  ada  atau  tidaknya pergolakan  dari  berbagai  aspek  seperti:  sosial,  ekonomi,  politik,  pertahanan  dan  keamanannya.  Kejadian pada Februari 2021 lalu, tercatat sebagai kudeta kedua yang terjadi di Myanmar. Dalam menyikapi krisis politik yang terjadi di Myanmar, ASEAN agaknya sulit keluar dari prinsip non-interference yang mana krisis politik  yang  terjadi  di  salah  satu  negara  ASEAN  menjadi  urusan  dalam  negeri  negara  yang bersangkutan. ASEAN harus bersikap lebih lembut untuk mengintervensi dan memberikan tekanan melalui sikap tegas seperti ancaman mengeluarkan Myanmar dari ASEAN apabila pemimpin militer tidak bersedia mengakhiri kudeta. Hal  itu  menjadi  tantangan  ASEAN,  karena  stabilitas  di  wilayah  ASEAN  akan  semakin  terganggu  apabila penolakan terhadap rekonsiliasi tidak dapat dilakukan di kemudian hari.  Penelitian ini akan mengaplikasikan Pendekatan Keamanan Regional dan Pendekatan Human Security yang dirasa tepat untuk diaplikasikan ke dalam penelitian ini. Metode yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah kualitatif deskriptif dengan Teknik pengumpulan data menggunakan metode library research. Penelitian menunjukkan bahwa Pengaruh kudeta  militer  Myanmar  terhadap  stabilitas  Kawasan  ASEAN  semakin  terasa  adanya.  ASEAN  harus mempelajari bagaimana menerapkan konsep non-intervensi secara lebih fleksibel terhadap isu Myanmar.
Kata kunci: Kudeta militer, Myanmar, Stabilitas Kawasan, ASEAN, Human Security

## ABSTRACT
This  study  aims  to  find  out  how  to  get  out  of  the  problem  of  the  Myanmar  military  coup,  especially  fellow member states in a region in terms of the presence or absence of upheaval from various aspects such as social, economic, political, defense and security. The incident in February 2021 was recorded as the second coup that occurred in Myanmar. In responding to the political crisis that occurred in Myanmar, ASEAN seems to find it difficult to get out of the principle of non-interference, where the political crisis that occurred in one of the ASEAN countries became the internal affairs of the country concerned. ASEAN must be gentler to intervene and exert pressure through a heartfelt attitude such as the threat of removing Myanmar from ASEAN if the military leader is not willing to end the coup. This is a challenge for ASEAN because stability in the ASEAN region  will  be  further  disrupted  if  the  rejection  of  reconciliation  cannot  be  carried  out  in  the  future.  This research will apply the Regional Security Approach and the Human Security Approach which is considered appropriate to be applied to this research. The method used in writing this journal is descriptive qualitative with  the  data  collection  technique  using  the  library  research  method.  Research  shows  that  the  influence of Myanmar's military coup on the stability of the ASEAN Region is increasingly felt. ASEAN must learn how to apply the concept of non-intervention more flexibly to the Myanmar issue .
Keywords: Military Overthrow, Myanmar, Regional Stability, ASEAN, Human Security

## PENDAHULUAN
Myanmar  adalah  salah  satu  negara  yang  belum  menjalankan  pemerintahan  demokratis  di Asia Tenggara sampai tahun 2011 (R.Mirajiah, 2013). Kemudian setelah itu, beralih ketika reformasi demokrasi yang dipimpin oleh Suu Kyi mengakhiri kekuasaan militer. Sejatinya, perjalanan menegakkan demokrasi di Myanmar mengalami jatuh bangun dan pasang surut sejak  awal  kemerdekaannya  pada  tahun  1948.  Kejadian  pada  Februari  2021  lalu,  tercatat sebagai kudeta kedua yang terjadi di Myanmar. Karena sebelumnya, peristiwa serupa terjadi pada  tahun  1962  (Alauddin,  2021).  Transisi  kekuasaan  dari  pemerintahan  militer  yang ditandai dengan kemenangan sipil pada pemilu 2010 seharusnya menumbuhkan cita dan asa lahirnya demokratisasi di kawasan ASEAN, namun sangat disayangkan justru hancur lebur satu dekade kemudian.
Junta  militer Myanmar melancarkan  kudeta  dan  menangkap  pimpinan  Partai  Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), Aung San Suu Kyi, Presiden Win Myint, serta beberapa petinggi  lain  dari  kekuasaan  nasional  Myanmar.  Motif  yang  melatarbelakangi  terjadinya penggulingan kekuasaan tersebut adalah para junta militer yang tidak terima dan menolak hasil  keputusan  pemilihan  umum  dengan  dugaan  kecurangan .  Kendati  demikian,  Komisi Pemilihan Umum (KPU) Myanmar dan para pengamat internasional yang terjun langsung menegaskan tudingan itu tidak benar, namun  kudeta tetap saja terjadi.  Tak sampai disitu, kudeta juga diikuti oleh tindakan yang tidak berperikemanusiaan dari junta militer kepada rakyat Myanmar (Alauddin, 2021).
Sejak  akhir  Maret  2021,  orang-orang  telah  mengambil  senjata  buatan  sendiri, termasuk  ketapel,  senapan  angin,  dan  senjata  api,  untuk  melawan  junta  militer  sebagai tanggapan atas pembunuhan pengunjuk rasa anti-rezim yang damai di seluruh negeri. Rezim kemudian meningkatkan kekejaman di kubu perlawanan, termasuk penangkapan sewenang- wenang, membunuh warga sipil, eksekusi di luar hukum, menembaki daerah pemukiman, menggunakan  warga  sipil  sebagai  perisai  manusia  dan  menjarah  serta  membakar  rumah hampir setiap hari (The Irrawaddy, 2022). Sudah tidak terhitung berapa ratus bahkan sampai ribuan  nyawa  terenggut  sia-sia  karena  kudeta  militer  di  Myanmar  tersebut.  Penelitian  ini tidak dapat memverifikasi angka-angka korban secara independen.
Secara  pertumbuhan  ekonomi,  Myanmar  memang  bisa  dikatakan  cukup  rendah, namun  Myanmar  tidak  bisa  diremehkan  begitu  saja. Negeri  Pagoda  Emas  itu memiliki kekuatan  bersenjata  yang  sangat  kuat  bahkan  salah  satu  yang  terbesar  di  Asia  Tenggara

## Review of International Relations 2022
(Ariyanti, 2021). Namun pemerintahan militer Myanmar ini tidak mencerminkan kehidupan Negara  madani  sebagaimana  mestinya.  Hall  (1998)  mengemukakan  bahwa  masyarakat madani  identik  dengan  civil  society,  artinya  suatu  ide,  angan-angan,  bayangan,  cita-cita suatu  komunitas  yang  dapat  terjewantahkan  dalam  kehidupan  sosial.  Pada  masyarakat madani pelaku sosial akan berpegang teguh pada peradaban dan kemanusiaan (adminpublik, 2021).  Dalam  menjalankan  pemerintahannya,  Myanmar  menutup  rapat-rapat  akses  dan mengisolasi  diri  dari  pihak  asing.  Selain  itu  Pemerintah  militer  menerapkan  ideologi sosialisme sebagai dasar politik dan ekonomi, menghapus semua partai oposisi yang ada di negaranya  dan  hanya  mengakui  satu  partai  politik  yang  bernama  Partai  Lenzin  dengan mayoritas anggotanya dari golongan militer (Batubara, 2017).
Salah  satu  alasan  ekonomi  Myanmar  ini  terpuruk  adalah  embargo-embargo  yang dilayangkan oleh pihak internasional terhadap Myanmar dikarenakan kekacauan yang telah dibuat oleh para militer. Hal ini sudah pasti berimbas kepada kesejahteraan rakyat (Tim BBC News Indonesia, 2021). ASEAN memiliki ekonomi pasar terbesar ketiga di kawasan Indo Pasifik  dan kelima terbesar di  dunia dengan kue  GDP lebih dari US$  2,8 triliun di  tahun 2018 jika ditinjau secara makro. Nilai tersebut lebih besar dibandingkan dengan Australia, India, Taiwan, dan Korea Selatan. Sehingga keamanan regional pasti berdampak besar pada stabilitas pasar. Apa yang hari ini terjadi di Myanmar secara geopolitik merupakan ancaman bagi pertumbuhan GDP dan neraca dagang di lingkup kawasan ASEAN (Alauddin, 2021).
Dalam  menyikapi  krisis  politik  yang  terjadi  di  Myanmar,  ASEAN  agaknya  sulit keluar dari prinsip dan nilai-nilai yang terkandung dalam Piagam ASEAN. Salah satu prinsip yang dipegang teguh ketika terjadi krisis politik di salah satu negara anggota ASEAN adalah prinsip non-intervensi (Hidriyah, 2021). Ini artinya, krisis politik yang terjadi di salah satu negara ASEAN menjadi  urusan dalam negeri negara yang bersangkutan. Oleh karena itu, intervensi dari negara anggota ASEAN yang lain tidak bisa dibenarkan. Intervensi di sini lebih diartikan sebagai ikut campur mengurusi urusan dalam negeri negara lain tanpa diminta oleh negara yang bersangkutan.
Intervensi  ASEAN  juga  belum  tentu  bisa  langsung  diterima  terutama  ketika eksistensi  bibit-bibit  militer  masih  mendominasi  politik  negara  Myanmar.  ASEAN  harus
bersikap lebih lembut untuk mengintervensi dan memberikan tekanan melalui sikap tegas seperti  ancaman  mengeluarkan  Myanmar  dari  ASEAN  apabila  pemimpin  militer  tidak bersedia  mengakhiri  kudeta  (Hidriyah,  2021).  Hal  itu  menjadi  tantangan  ASEAN,  karena stabilitas  di  wilayah  ASEAN  akan  semakin  terganggu  apabila  penolakan  terhadap rekonsiliasi tidak dapat dilakukan di kemudian hari.
Adapun  penelitian  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  dan  ingin  melakukan pembaharuan  dengan  melihat  sejauh  mana  pengaruh  dari  konflik  keamanan  regional terhadap ancaman militer dan human security mempengaruhi kawasan. Dalam konteks ini adalah bagaimana pengaruh kudeta militer di Myanmar terhadap stabilitas kawasan ASEAN. Penelitian ini pun bertujuan untuk mencari tahu bagaimana jalan keluar dari permasalahan kudeta militer Myanmar terutama dampak nya terhadap sesama Negara anggota di  dalam suatu  kawasan.  Ditinjau  dari  ada  atau  tidak  nya  pergolakan  dari  berbagai  aspek  seperti: sosial, ekonomi, politik, pertahanan dan keamanan nya.

## KERANGKA ANALISIS

## Keamanan Regional
Penelitian  ini  akan  mengaplikasikan  pendekatan  Keamanan  Regional  yang  dikemukakan oleh John Baylis dalam “ International  and  Global  Security  in  the  Post-Cold  War  Area ”. Keamanan  regional  ( Regional  Security )  merupakan  suatu  kondisi  Kawasan  yang berhubungan dengan perasaan ketakutan yang dipersepsikan oleh negara-negara di  dalam kawasan  tertentu  karena  keberadaan  ancaman  di  dalam  kawasannya.  Oleh  karena  itu, keamanan  regional  akan  terdiri  dari  keamanan  semua  aktor  (negara)  di  dalamnya  (Yani, Montratama, & Mahyudin, 2017). Dengan kata lain, keamanan regional adalah resultant dari kumpulan  keamanan  nasional  para  aktornya  dan  keamanan  nasional  para  aktornya  juga merupakan resultant dari keamanan setiap referent object masing-masing negara ( military sector, political sector, economic sector, societal sector, environment sector, atau survival of human civilization ).
Pendekatan  ini  dirasa  tepat  untuk  diaplikasikan  ke  dalam  penelitian  ini  karena penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih lanjut apakah ada perasaan ketakutan ASEAN terhadap keberadaan ancaman (dalam hal ini kudeta militer Myanmar) di dalam kawasannya. Hal  ini  sesuai  dengan  pengertian  Keamanan  Regional  ( Regional  Security ) yang  sudah dipaparkan diatas.

## Review of International Relations 2022

## Keamanan Manusia
Pendekatan  lain  yang  diaplikasikan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  Keamanan Manusia  ( Human  Security ).  Keamanan  Manusia  ( Human  Security )  merupakan  salah  satu konsep  yang  problematis,  khususnya  tatkala  dijadikan  sebagai  bagian  dari  analisis  atas keamanan  internasional.  Bentuk  keamanan  ini  memiliki  agenda  yang  berbeda.  Konsep Human  Security sudah  berkembang  sejak  didirikannya  Palang  Merah  Internasional ( International  Red  Cross ),  pada  tahun  1896.  Lalu,  konsep  ini  disahkan  melalui  “Piagam PBB”  pada  1945  yang  disusul  oleh  “Deklarasi  Universal  Hak-Hak  Azasi  Manusia  pada tahun 1948” (Yani, Montratama, & Mahyudin, 2017).
Persoalan Human  Security dalam  Kudeta  Militer  Myanmar  yang  mana  adalah terjadinya  bentrokan  antara  warga  sipil  dan  militer  harus  segera  diatasi  dengan  cara-cara yang tepat, karena jika tidak hal tersebut dapat melemahkan sumber daya manusia yang ada. Persoalan  domestik  ini  juga  turut  akan  meningkatkan  berbagai  ancaman Human  Security yang  berdampak  lintas  batas  (transnasional).  Mengingat  ancaman  kontemporer  terhadap Human  Security yang  tidak  mengenal  batas-batas  teritorial  (transnasionalisasi  ancaman), maka  dalam  upaya  menangani  berbagai  ancaman  terhadap Human  Security perlu meningkatkan  kerja  sama  antarnegara  dan  antar  aparat  negara  maupun  aktor-aktor nonnegara,  seperti  masyarakat,  INGO/NGO,  akademisi,  serta  organisasi  regional  dan internasional  dalam  merumuskan  strategi  keamanan  secara  global,  baik  itu  di  lingkup domestik,  regional,  maupun  di  lingkup  internasional  (Yani,  Montratama,  &  Mahyudin, 2017).  Berdasarkan  hal  tersebut,  penelitian  ini  juga  mengkaji  mengenai  respon  negara ASEAN lain terhadap Kudeta Militer Myanmar dan juga solusi yang ditawarkan ASEAN sebagai organisasi regional terhadap problematika Human Security yang terjadi saat Kudeta Militer di Myanmar.

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penulisan  jurnal  ini  adalah  kualitatif  deskriptif.  Menurut Moleong (2005:4), metode kualitatif deskriptif adalah metode penelitian yang dimana data- data  dikumpulkan  berupa  kata-kata,  gambar-gambar  dan  bukan  angka.  Data-data  tersebut juga dapat diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, foto, video tape , dokumentasi
pribadi,  catatan,  atau  memo  dan  dokumentasi  lainnya.  Penelitian  ini  berusaha mengumpulkan,  menyusun,  menginterpretasikan  data  yang  kemudian  dianalisis  dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif.
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan jurnal ini menggunakan metode library research , yaitu metode dengan pengumpulan data dari buku, jurnal ilmiah, dokumen,  media  massa,  laporan  Lembaga  pemerintah  maupun  non-pemerintah,  dan  lain sebagainya. Kegiatan penelitian menggunakan Teknik pengumpulan data Library Research ini  kemudian  dilakukan  secara  sistematis  untuk  mengumpulkan,  mengolah,  dan menyimpulkan  data  dengan  menggunakan  metode/Teknik  tertentu  guna  mencari  jawaban atas permasalahan yang dihadapi.

## PEMBAHASAN

## Penyebab terjadinya Kudeta Militer di Myanmar 2021
Senin, 1 Februari 2021, Myanmar kembali mengalami kudeta untuk yang kesekian kalinya. Kudeta  ini  terjadi  akibat  klaim  dari  militer  yang  menganggap  adanya  kecurangan  dalam pemilu yang berlangsung pada November 2020. Meskipun komisi pemilihan menyebut tidak ada  bukti  yang  mendukung  klaim  tersebut,  militer  Myanmar  dalam  kudeta  ini  tetap mempertahankan  pendapatnya  dan  menahan  beberapa  tokoh  senior,  seperti  Presiden Myanmar Win Myint dan Aung Suu Kyi.
Kudeta  berlanjut,  dengan  pengambilalihan  kekuasaan  di  Myanmar  yang  dipimpin oleh  panglima  tertinggi  Min  Aung  Hlaing.  Pengambilalihan  ini  terjadi  lantaran  militer Myanmar menganggap bahwa pemerintah gagal untuk menindaklanjuti kecurangan pemilu. Militer  Myanmar  juga  menganggap  pemerintah  gagal  untuk  menunda  pemilihan dikarenakan  pandemi  virus  corona.  Tindakan  ini  kemudian  dipertahankan  oleh  militer Myanmar  karena  sesuai  hukum  dan  konstitusi  yang  berlaku  pengambilalihan  boleh dilakukan pada saat-saat darurat (Garmabar, 2021). Setelah kudeta selesai dilakukan, Min Aung  Hlaing  mengeluarkan  pernyataan  kepada  publik  bahwa  tindakan  yang  dilakukan militer itu benar dengan berada di pihak rakyat dan akan membentuk demokrasi yang adil. Dalam hal ini, militer Myanmar berspekulasi akan melakukan pemilihan yang adil dan bebas usai keadaan darurat selesai.
Tidak mendapat respon positif, kudeta ini ditentang banyak pihak yang mendukung demokrasi  di  Myanmar  dan  aksi  demonstrasi  pun  dilakukan.  Protes  besar-besaran  terjadi

## Review of International Relations 2022
setiap harinya untuk menentang kudeta yang dilakukan oleh militer Myanmar. Selain protes besar-besaran, aksi mogok massal juga dilakukan oleh ratusan buruh yang bekerja di pabrik pembuat suku cadang kendaraan militer Myanmar untuk menentang kudeta (isa/dea, 2021). Tak sedikit korban yang berjatuhan akibat kekerasan yang dilakukan pasukan Militer dalam kudeta Militer yang terjadi di Myanmar, dimulai dari kekejaman pasukan militer Myanmar yang telah membunuh para demonstran yang memprotes kudeta, sampai penahanan jurnalis yang memberitakan kekerasan dalam kudeta militer.
Meskipun begitu, para demonstran tak  gentar dan tetap memenuhi jalan walaupun banyak  terjadi  kekerasan  hingga  puluhan  orang  tewas  oleh  militer  Myanmar.  Kelompok pemantau  konflik  juga  menyebut  bahwa  peningkatan  korban  tewas  adalah  dampak  dari pertempuran setelah warga sipil ikut angkat senjata. Kelompok-kelompok yang memerangi pasukan pemerintahan militer secara kolektif dikenal sebagai Angkatan Pertahanan Rakyat ( PDF ),  sebuah  jaringan  dari  kelompok  sipil  yang  diikuti  orang-orang  dewasa  muda  (Soe Win  &  Stylianou,  2022). PDF memulai  perjuangannya  menggunakan  ketapel  dan  dalam perkembangannya mereka juga membuat senapan serta bom rakitan.
Dalam kudeta militer yang terjadi di Myanmar ini, jika dibandingkan dengan PDF , jelas militer Myanmar memiliki keunggulan dan kekuasaan dari segala arah, seperti jaringan mata-mata yang tersebar, senjata canggih dengan daya tembak ke udara yang diperoleh dari negara-negara yang secara terang-terangan mendukung junta, yaitu Rusia dan China. Tak hanya  itu,  militer  Myanmar  juga  diunggulkan  karena  memiliki  kemampuan  memutus jaringan telekomunikasi, serta pengalaman berperang dari konflik sipil di perbatasan negara.

## Respon Negara ASEAN lain terhadap kudeta yang terjadi di Myanmar
Di level regional, suara ASEAN terpecah karena setiap negara anggota ASEAN  memiliki pandangan yang berbeda dalam menanggapi isu kudeta Myanmar. Beberapa negara anggota ASEAN seperti Thailand, Kamboja, Vietnam, dan Filipina menganggap kudeta dan krisis di Myanmar  sebagai  urusan  internal  sehingga  ASEAN  tidak  perlu  melakukan  intervensi. Sementara  itu,  Indonesia,  Singapura,  dan  Malaysia  mengekspresikan  keprihatinan  yang mendalam atas pergolakan politik di Myanmar dan menyerukan pihak terkait untuk menahan diri serta menyelesaikan sengketa melalui dialog yang damai (KAPUR, 2022).
Indonesia,  Malaysia,  Filipina,  dan  Singapura,  anggota  ASEAN  yang  paling demokratis, mengkritik kudeta itu, menyerukan pembebasan tahanan politik dan, akhirnya, mendorong agar Min Aung Hlaing diblokir dari KTT para pemimpin. Anggota lain, tanpa pemimpin  yang  benar-benar  dipilih  secara  populer  di  antara  mereka,  menunda  atau menentang pendekatan ini. Sementara negara-negara terpecah di sepanjang garis ini, mereka juga  terbelah  pada  berbagai  tingkat  antara  perlunya  tindakan  untuk  menjaga  kredibilitas ASEAN dalam menghadapi ketegaran junta dan kebutuhan untuk mempertahankan prinsip dasar  organisasi  tentang  non-campur  tangan  dalam  urusan  internal  anggota.  Bahkan Indonesia,  Malaysia,  Filipina,  dan  Singapura  berhati-hati  untuk  menantang  sila  non- interferensi tersebut.  Hal itu mereka lakukan, meskipun secara terbatas, menggarisbawahi betapa merusaknya mereka merasa perilaku junta Myanmar terhadap ASEAN.
Sebagai badan antar-negara daripada supranasional, dengan Sekretariat yang sengaja dibatasi  dan  preferensi  untuk  pengambilan  keputusan  berbasis  konsensus,  negara-negara anggota ASEAN tidak dapat mengandalkan tali panduan kelembagaan pada saat seperti ini. Sebaliknya,  mereka  harus  menebusnya  seiring  berjalannya  waktu,  yang  seringkali merupakan realitas diplomasi krisis (Bland, 2021).
Menteri  Luar  Negeri  Malaysia  Saifuddin  Abdullah  termasuk  yang  paling  sensitif terkait isu ini. Menggambarkan eksekusi itu sebagai "kejahatan terhadap kemanusiaan" yang menunjukkan  "junta  membuat  ejekan  terhadap  Konsensus  Lima  Poin".  Malaysia  telah menyarankan  para  pejabat  SAC  dilarang  dari  semua  acara  ASEAN  daripada  hanya  KTT puncak,  ASEAN  perlu  memiliki  kerangka  kerja  yang  memiliki  permainan  akhir  dan menjabarkan  hal-hal  yang  diperlukan  untuk  mencapai  permainan  akhir  itu.  Permainan akhirnya adalah Myanmar yang demokratis, inklusif dan adil, damai dan harmonis, makmur yang hak-hak sipil dan politiknya dijamin oleh Konstitusi (Staff Al Jazeera, 2022).

## Pengaruh Kudeta Militer Myanmar terhadap Stabilitas Kawasan ASEAN
Tak lama setelah kudeta terjadi, Sebagian besar warga sipil tewas akibat Tindakan pasukan keamanan  dalam  unjuk  rasa.  Dalam  perkembangannya,  peningkatan  korban  tewas  adalah dampak dari pertempuran setelah warga sipil pun ikut angkat senjata. Kepala Komisi Hak Asasi Manusia PBB Michelle Bachelet mengatakan kepada BBC bahwa dia setuju, konflik Myanmar yang sudah melibatkan warga sipil untuk ikut angkat senjata sudah bisa disebut sebagai  perang  saudara.  Bachelet  kemudian  meminta  Dewan  Keamanan  PBB  mengambil

## Review of International Relations 2022
“Tindakan  yang  lebih  agresif”  untuk  menekan  militer  agar  pemulihan  demokrasi  di Myanmar dapat tercapai.
Selain itu, Bachelet juga berpendapat bahwa tanggapan dunia internasional atas krisis di  Myanmar  masih  “kurang  mendesak”  dalam  menggambarkan  situasi  Kudeta  Militer  di Myanmar  sebagai  sebuah  “bencana”.  Bachelet  kemudian  juga  memperingatkan  bahwa konflik  di  Myanmar  kini  mengancam  stabilitas  regional,  yang  dalam  hal  ini  kawasan ASEAN (Soe Win & Stylianou, 2022).
ASEAN  memiliki  prioritas  utama  yaitu  menjaga  perdamaian  dan  keamanan  Asia Tenggara.  Perhatian  penting  ASEAN  adalah  kesatuan,  sentralitas,  dan  netralitas  dari berbagai persaingan geopolitik negara-negara besar Kawasan dan bagaimana negara-negara Asia  Tenggara  beradaptasi  dengan  konteks  keamanan  Kawasan.  Untuk  menciptakan  dan memelihara  tatanan keamanan regional yang komprehensif, negara-negara Asia Tenggara yang tergabung dalam organisasi regional ASEAN menyikapi situasi politik dalam negeri Myanmar pasca kudeta militer 1 Februari 2021.
Negara-negara anggota ASEAN menanggapi kudeta Myanmar yang terjadi pada 1 Februari 2021 secara berbeda. Beberapa pemimpin ASEAN menyatakan keprihatinan dan meminta pihak menahan diri. Namun, ada pula yang menjaga jarak dan memilih menunggu situasi berkembang. Pemerintah Filipina, Kamboja, dan Thailand memandang kudeta militer di  Myanmar  sebagai  masalah  domestik  dan  tidak  berkomentar  lebih  jauh,  meskipun ketiganya pernah mengalami  kudeta militer dan  merasakan perjuangan untuk  membentuk pemerintahan demokratis (Manurung, 2021). Menyoroti prinsip  tidak mencampuri urusan dalam  negeri  yang  dikemukakan  oleh  negara-negara  anggota  ASEAN  atas  kudeta  militer Myanmar,  sangat  disayangkan  jika  negara-negara  anggota  ASEAN  menutup  mata  dan telinga untuk saling merangkul dan mengajak ASEAN untuk mengingat identitas bersama.
Dalam  hal  ini,  kudeta  militer  Myanmar  perlu  dijadikan  kekhawatiran  mendalam, apalagi terkait implikasi kudeta politik dan krisis kemanusiaan di Myanmar terhadap situasi pelaksanaan prinsip HAM di ranah politik regional. Hal semacam ini juga bisa menyebabkan semakin menguatnya praktik otoritarianisme di Kawasan Asia Tenggara (Damanik, 2021). Indikasinya mengarah kepada semakin menyempitnya ruang untuk peduli pada isu-isu HAM
dan  demokrasi  serta  di  sisi  lain  semakin  maraknya  praktik  kekerasan  dan  diskriminasi. Situasi tersebut membuat negara-negara Kawasan Asia Tenggara rentan untuk diintervensi oleh kekuatan anti demokrasi dan HAM.
Tidak  hanya  itu,  kudeta  militer  di  Myanmar  dalam  stabilitas  Kawasan  regional tengah diuji dengan bobot diplomatik aliansi (dalam hal ini ASEAN) sebagai taruhannya. Akan  menjadi  pukulan  telak  bagi  kepentingan  ASEAN  jika,  misalnya,  Amerika  Serikat membatalkan  keikutsertaannya  dalam  KTT  Asia  Timur  atau  KTT  Asean  lainnya  karena tidak siap untuk duduk sejajar dengan para jenderal Myanmar. Hal ini dibuktikan dalam KTT ASEAN tanggal 27 Oktober 2021, Ketua ASEAN saat itu, Brunei, memutuskan untuk tidak mengundang  pemimpin  junta  Myanmar,  Min  Aung  Hlaing  karena  Sebagian  anggota menentang kehadirannya (CNN Indonesia, 2021).
Reputasi ASEAN juga akan memburuk. Foto demonstrasi massa nasional melawan rezim militer serta para demonstran yang dibunuh dan terluka beredar di seluruh dunia. Hal ini  mencoreng  citra  ASEAN.  Aliansi  tersebut  (ASEAN)  telah  dituduh  tidak  menganggap serius  piagam  hak  asasi  manusianya  sendiri  (Ebbighausen,  2021).  Lebih  lanjut  lagi, perpecahan  di  Myanmar  akan  membahayakan  stabilitas  seluruh  Kawasan  ASEAN,  telah dibuktikan dengan masuknya pengungsi dari Myanmar ke tempat-tempat seperti Thailand dan dalam perkembangannya akan bertambah ke negara ASEAN lainnya seperti Kamboja, Vietnam, Indonesia, Malaysia, dan lain sebagainya.
Yang masih dipertimbangkan adalah, apakah mungkin menciptakan persatuan yang diperlukan  di  dalam  ASEAN,  sehingga  para  jenderal  Myanmar  tidak  dapat  menghindari dialog  dan  menghentikan  kudeta  nya.  Dan  pertimbangan  lain  adalah,  apakah  pendekatan konfrontatif,  menurut  standar  ASEAN,  akan  menjadi  lebih  bisa  berhasil  dibandingkan diplomasi diam-diam yang biasa dilakukan di masa lalu. Kedua pertimbangan tersebut saling berkaitan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  yang  telah  disampaikan,  dapat  disimpulkan  bahwa  pengaruh kudeta militer Myanmar terhadap kawasan ASEAN semakin terasa ada nya. Jika dibiarkan begitu saja mengalir seiring berjalannya waktu, hal ini tidak akan merubah situasi buruk jadi membaik, justru situasi buruk ini semakin melebar dan tidak terkendali. Masalah belum bisa

## Review of International Relations 2022
dikatakan  selesai  apabila  kehidupan  pemerintahan  dan  kehidupan  sosial  Myanmar  belum kembali ke pemerintahan demokratis dalam hal ini junta militer menghentikan aksi nya.
ASEAN  memperkuat  perannya  dalam  menyelesaikan  krisis  Myanmar  dengan memprioritaskan  perbaikan  situasi  di  Myanmar  yang  dipandu  oleh  Lima  Poin  Konsensus dan Piagam ASEAN ketika berhadapan dengan krisis. Kamboja sebagai pemimpin ASEAN pada tahun 2022, menyoroti sentralitas ASEAN dalam menciptakan suasana yang kondusif untuk  berbicara  dan  menciptakan  kepercayaan  dari  berbagai  pihak  dalam  mengurangi kekerasan dan mendistribusikan bantuan kemanusiaan.
Lima  poin  konsensus  yang  telah  disepakati  ASEAN  dan  harus  dipenuhi  oleh Myanmar  adalah,  Pertama,  kekerasan  harus  segera  dihentikan  dan  semua  pihak  harus menahan diri. Kedua, segera memulai dialog antara semua pihak untuk mencari solusi damai demi kepentingan rakyat. Ketiga, utusan khusus ketua ASEAN akan memfasilitasi mediasi proses dialog. Keempat, ASEAN akan memberikan bantuan kemanusiaan. Kelima, utusan khusus dan delegasi akan mengunjungi Myanmar untuk bertemu semua pihak terkait (DA, 2021).
Dilihat secara ringkas, tanggapan ASEAN terlihat agak kontradiktif: menyampaikan teguran kepada pemimpin junta dan menawarkan succour implisit kepada NUG tetapi tanpa mengambil keputusan substantif untuk menangguhkan Myanmar atau membatasi kerja sama yang  lebih  luas.  Pada  akhirnya,  ketegangan  dalam  penanganan  Myanmar  oleh  ASEAN mencerminkan  perpecahan  dalam  organisasi  dan  sifat  khususnya.  Meskipun  Piagam ASEAN menetapkan tujuan luas organisasi dan prinsip-prinsip yang berfungsi, piagam ini tidak  menawarkan  pedoman  yang  jelas  tentang  bagaimana  menangani  kudeta  di  negara anggota yang tidak hanya memicu ketidakstabilan domestik tetapi regional.
Kemudian, negara-negara anggota ASEAN harus menyepakati sebuah rencana dan memberikan  kerangka  waktu  kepada  junta  militer  untuk  menjamin  bahwa  Lima  Poin Konsensus  diterapkan  di  Myanmar.  ASEAN  harus  mempelajari  bagaimana  menerapkan konsep  non-intervensi  secara  lebih  fleksibel  terhadap  isu  Myanmar,  dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip Piagam ASEAN lainnya seperti pemerintahan yang baik dan penghormatan terhadap demokrasi dan hak asasi manusia.

## DAFTAR PUSTAKA
CNN  Indonesia.  (2021,  Oktober  28). KTT  ASEAN:  Myanmar  Tetap  Anggota  Tapi  Harus
Setop Kekerasan . Retrieved from CNN Indonesia: https://www.cnnindonesia.com/internasional/20211028105736-106-713517/ktt- asean-myanmar-tetap-anggota-tapi-harus-setop-kekerasan
Damanik, A. T. (2021, April 22). Komnas HAM RI Sangat Khawatir dengan Krisis Politik dan Kemanusiaan di Myanmar. Retrieved from Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik  Indonesia:  https://www.komnasham.go.id/files/20210422-keterangan- pers-nomor-12-hm-00-$G5M7.pdf
Ebbighausen,  R.  (2021,  Maret  31). Kudeta  Myanmar:  Sikap  ASEAN  yang  Terpecah . Retrieved  from  DW:  https://www.dw.com/id/sikap-asean-yang-terpecah-atas- myanmar/a-57052708
Garmabar,  P.  (2021).  Respon  Dunia  Terhadap  Kudeta  Militer  Myanmar. Review  of International Relations Volume 3, Nomor 2 , 179-188. isa/dea. (2021, Maret 30). Tolak Kudeta, Buruh Pabrik Kendaraan Militer Myanmar Mogok . Retrieved from CNN Indonesia: https://www.cnnindonesia.com/internasional/20210330144001-106-623878/tolak- kudeta-buruh-pabrik-kendaraan-militer-myanmar-mogok
KAPUR,  R.  (2022,  March  2022). ASEAN  and  Myanmar:  No  sign  of  progress .  Retrieved from theintepreter: https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/asean-and- myanmar-no-sign-progress
Manurung,  H.  (2021).  Instabilitas  Politik  Myanmar:  Ancaman  Terhadap  Stabilitas  Asia Tenggara. Jurnal Studi Asia Pasifik , 23-35. Reuters.  (2022,  February  1). Factbox:  Myanmar's  post-coup  crisis  in  numbers .  Retrieved from  Reuters:  https://www.reuters.com/world/asia-pacific/myanmars-post-coup- crisis-numbers-2022-01-31/
Soe  Win,  K.  K.,  &  Stylianou,  N.  (2022,  Februari  1). Myanmar:  Setahun  kudeta  militer, masyarakat sipil kini angkat senjata, negara mereka berlanjut ke 'perang saudara' . Retrieved  from  Bbc  News  Indonesia:  https://www.bbc.com/indonesia/dunia- 60210964
Sullivan,  D.  P.  (2021).  Dire  Consequences:  Addressing  the  Humanitarian  Fallout  from Myanmar’s Coup. Refugees International , 1-21.
admin. (2021, February 5). Kabar Mansinam . Retrieved from Mengapa Sulit Bagi ASEAN Sikapi  Kudeta  Myanmar?:  https://kabarmansinam.com/mengapa-sulit-bagi-asean- sikapi-kudeta-myanmar/
Cuddy,  A.  (2021,  February  3). Kudeta  militer  pada  Senin  pagi  dan  kesaksian  warga Myanmar:  'Dunia  kami  benar-benar  terbalik  dalam  satu  malam' .  Retrieved  from BBC News Indonesia: https://www.bbc.com/indonesia/dunia-55898699
Hidriyah,  S.  (2021).  Krisis  Politik  Myanmar  dan  Intervensi  . Pusat  Penelitian  Badan Keahlian DPR RI Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis , Vol. XIII, No. 6/II/Puslit/Maret.
F.M.Iqbal,  &  Dwiprigitaningtias,  I.  (2021).  Kudeta  Militer  Myanmar  Dalam  Perspektif Hukum Internasional. Jurnal Dialektika Hukum Online Vol.3 No.1
Bland, B. (2021, October 22). The Interpreter . Retrieved from ASEAN muddles through on Myanmar
Published Daily By
The Lowy Institute:
https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/asean-muddles-through-myanmar

## Review of International Relations 2022
DA,  A.  T.  (2021,  June  17).  5  Poin  Konsensus  ASEAN,  Solusi  Atasi  Krisis  di  Myanmar. Hukum online .
Staff Al Jazeera. (2022, Agustus 3). Why is the Myanmar crisis such a challenge for ASEAN? Retrieved  from  AlJazeera:  https://www.aljazeera.com/news/2022/8/3/why-is-the- myanmar-crisis-such-a-challenge-for-asean
Sullivan,  D.  P.  (2021).  Dire  Consequences:  Addressing  the  Humanitarian  . refugees international , 4.
Wardah,  F.  (2022,  February  17).  Para  Menlu  ASEAN  Harapkan  Kemajuan  Pelaksanaan Konsensus Lima Poin. Voa Indonesia .
Ramiz, L., & Sari, M. I. Menanti Pencapaian Baru ASEAN: Perkembangan dan Solusi atas Krisis Myanmar di Bawah Kepemimpinan Kamboja.
Kapur, R. (2022). ASEAN and Myanmar: No Sign of Progress. Lowy Institute. Retrieved 2 March  2022,  from  https:// www.lowyinstitute.org/the-interpreter/asean-and- myanmar-no-sign-progress .