## TheJournalish: Social and Government
http://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/index
Volume 2 Nomor 2 Juni 2021: TheJournalish Hal. 056-063

## ANALISIS MODAL POLITIK, SOSIAL, DAN EKONOMI TERHADAP KETERPILIHAN CALEG PEREMPUAN PEMULA PADA PILEG DPRD DKI JAKARTA 2019
Giscka Canna Indira S (1) , Chusnul Mariyah (2)
(1)(2) Departemen Ilmu Politik Universitas Indonesia, Jl.Margonda Raya, Kota Depok, Jawa Barat
(1) Corresponding Author: gisckacanna@gmail.com
Abstrak:  Keterpilihan  perempuan  sebagai  anggota  legislatif  di  DKI  Jakarta  masih  relatif  rendah dengan  keterpilihan  dibawah  30%  kursi  yang  diperebutkan  pada  pemilu  legislatif  dari  tahun  2004- 2019. Sebagai daerah yang menjadi barometer politik nasional, hal ini menjadi penting untuk diteliti. Artikel ini menganalisis bagaimana calon legislatif perempuan pemula dapat terpilih menjadi anggota legislatif dengan pendekatan modal politik, modal sosial, dan modal ekonomi. Ketiga pendekatan ini diambil karena Jakarta merupakan wilayah yang dinamis secara politik, majemuk secara sosial, dan berpengaruh  secara  ekonomi.  Artikel  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  pengambilan  data melalui  wawancara  mendalam  terhadap  salah  satu  calon  legislatif  pemula  terpilih.  Berdasarkan pendekatan dan metodologi yang diambil, modal politik, sosial, dan ekonomi berpengaruh terhadap keterpilihan  calon  legislatif  perempuan  pemula.  Penguasaan  modal  politik  dan  sosial  dapat disimpulkan  lebih  berpengaruh  terhadap  keterpilihan  calon  legislatif  perempuan  pemula,  namun penguasaan modal ekonomi merupakan penguat dari modal politik dan sosial. Disamping itu, modal ekonomi  erat  keterkaitannya  dengan  aspek-aspek  praktis  kampanye  seperti  pendanaan  untuk  materi kampanye, kampanye tatap muka, dan insentif bagi tim kampanye dan saksi.
Kata Kunci: Calon Legislatif Perempuan Pemula; Modal Politik; Modal Sosial; Modal Ekonomi.
Abstract: From 2004 to 2019, for more than a decade, the participation of females as members of the regional parliament of DKI Jakarta (Special Capital Region of Jakarta) is relatively low compared to the  desired  number  of  30%.  The  position  of  Jakarta  as  a  barometer  of  Indonesian  national  politics makes this phenomenon relevant to be examined. This article analyses how first-time female legislative candidates could be elected to be the member of the Jakarta House of Representatives, using social, political, and economic capital approaches. In addition, this article uses a qualitative method by an in- depth interview with one of the elected first-time female legislative candidates. The control over these types of capital affects the electability of a legislative candidate. Social and political capital has more significance  compared  to  economic  capital  in  affecting  the  election  outcome,  but  the  control  of economic capital has a role to strengthen political and social capital. In addition, economic capital has strong connections to practical aspects of an election campaign, especially to fund campaign materials, town hall meetings, and financial incentives for campaign teams and vote count witnesses.
Keywords:  First-time  Female  Legislative  Candidates,  Political  Capital,  Social  Capital,  Economic Capital

## Article History:
Received 03 April 2021; Revised 23 April 2021; Accepted 25 Juni 2021

## PENDAHULUAN
Keterwakilan perempuan dalam politik merupakan salah satu poin penting dalam demokrasi. Secara historis, partisipasi politik perempuan di Indonesia diketahui sangat rendah selama tiga dekade periode  Orde  Baru  (1967-1998)  baik  di  tingkat  nasional  maupun  daerah  (Robinson,  2000).  Namun, sejak  pemilu  tahun  2004,  Indonesia  telah  menerapkan  kebijakan  kuota  30%  untuk  perempuan  baik dalam  pemilu  legislatif  maupun  dalam  kepengurusan  partai  politik  melalui  UU  No.  12  tahun  2003. Kebijakan  kuota  tersebut  bertujuan  untuk  merekrut  kaum  perempuan  ke  dalam  dunia  politik  dan diupayakan dapat menduduki kursi-kursi legislatif, sehingga kaum perempuan diharapkan mempunyai hak suara di dalam menentukan kebijakan-kebijakan pemerintahan yang ada.
Menurut  Judith  Squires  (1999)  ada  tiga  alasan  mengapa  kuota  perempuan  di  parlemen merupakan hal yang penting penting, (1) kuota akan menciptakan adanya women agency yang dapat menjadi  perpanjangan  tangan  perempuan  dalam  menyuarakan  dan  memperjuangkan  regulasi  yang sensitif  gender  pada  arena  pengambil  kebijakan,  (2)  kuota  perempuan  akan  memastikan  adanya kebijakan  adil  terhadap  gender  untuk  memastikan  bahwa  prinsip-prinsip mainstreaming gender  di integrasikan  dalam  tiap  tahapan  pengambilan  kebijakan,  (3)  kuota  perempuan  dapat  menyasar  pada peningkatan kuantitas jumlah perempuan di berbagai institusi pengambilan keputusan secara singkat sebagai tindakan khusus sementara ( affirmative action ).
Penerapan undang-undang kuota 30% terhadap perempuan menunjukkan adanya pencapaian keterwakilan perempuan di legislatif. Pada pemilu legislatif tahun 2019, perolehan kursi perempuan di DPR  RI  sejumlah 118  kursi  (20,52%).  Jumlah  tersebut  merupakan  perolehan  kursi  perempuan terbanyak di DPR RI dari periode-periode sebelumnya. Kemudian di DPD RI jumlah kursi perempuan pada  periode  2019-2024  juga  mencapai  30%,  yakni  sejumlah  42  kursi  (30,88%).  Selain  itu, keterwakilan perempuan di DPRD juga menunjukan kenaikan perolehan kursi perempuan pada pemilu legislatif tahun 2019. Meskipun perolehan kursi perempuan semakin meningkat dari periode ke periode, jumlah tersebut belum setara dengan perolehan kursi laki-laki.
Seperti  pada  pemilu  legislatif  Provinsi  DKI  Jakarta  tahun  2019,  keterpilihan  perempuan mengalami kenaikan sebesar 3,78% dari periode sebelumnya, yakni dengan persentase sebesar 21,70% atau  sejumlah  23  kursi  dari  total  106  kursi.  Namun,  jika  melihat  kemenangan  yang  raih  oleh  calon legislatif perempuan terpilih dalam pemilu legislatif DPRD Provinsi DKI Jakarta tahun 2019, beberapa diantaranya  merupakan  calon  legislatif  perempuan  pemula  yang  belum  pernah  mengikuti  pemilu legislatif dan rata-rata masih berusia 20-30 tahun. Jika dibandingkan dengan calon legislatif perempuan petahana yang sudah memiliki pengalaman di DPRD Provinsi DKI Jakarta, calon legislatif perempuan pemula yang terpilih terbilang memiliki pengalaman politik yang minim. Calon legislatif perempuan pemula yang terpilih, rata-rata sebelumnya tidak berkecimpung di politik dan baru masuk partai politik. Jika dilihat dari profil calon legislatif perempuan terpilih di lembaga legislatif, banyak perempuan yang memiliki latar belakang public figure, selebritis, atau memiliki hubungan keluarga/kekerabatan dengan pejabat politik/penguasa (Venatius, 2015).
Dalam  pemilu  legislatif,  perempuan  memiliki  kapabilitas  dan  figur  yang  cenderung  rendah (Mutmainnah,  2017).  Hal  tersebut  menjadi  keterbatasan  bagi  perempuan  untuk  mengasosiasikan program-program  mereka  dalam  mendapatkan  suara  dari  pemilih.  Selain  itu,  adanya  ketimpangan gender  membuat  perempuan  termarjinalkan  di  lembaga  politik.  Meskipun  demikian,  perempuan memiliki kesempatan untuk dipilih. Terlebih bagi  calon legislatif perempuan yang baru pertama kali mengikuti pemilu legislatif. Sebagai pemain baru dalam pemilihan legislatif, calon legislatif perempuan pemula  harus  memiliki  kemampuan  dan  pemahaman.  Selain  itu,  dalam  pemilihan  legislatif,  modal politik ( political capital ), modal sosial ( social capital ) dan modal ekonomi ( economic capital ) dapat mempengaruhi  seorang  kandidat  politik  dalam  memperoleh  dukungan  yang  kuat  dari  masyarakat (Sirait, Noak, Azhar: 2020).
Beberapa  penelitian  terdahulu  terkait  modal  politik  ( political  capital ),  modal  sosial  ( social capital ) dan modal ekonomi ( economic capital ) dalam pemilu, menunjukan pentingnya ketiga modal tersebut dalam kemenangan calon legislatif perempuan dalam pemilu legislatif. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Nurmalasari (2010) tentang modalitas perempuan dalam kontestasi politik lokal (studi kasus pada calon legislatif perempuan dalam pemilu legislatif tahun 2009 di Kabupaten Indramayu), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa calon legislatif perempuan memanfaatkan relasi yang dimiliki oleh orang-orang terdekatnya. Kemudian, penelitian lain yang terkait juga dilakukan oleh Sirait, dkk (2020) tentang modalitas dalam keterpilihan kandidat pada pemilu legislatif 2014 menunjukan bahwa
modalitas  berupa  modal  politik,  modal  sosial,  dan  modal  ekonomi  dapat  menentukan  keberhasilan seseorang dalam pemilu legislatif.
Pada  penelitian  ini,  dari  23  calon  legislatif  perempuan  yang  terpilih  pada  pemilu  legislatif DPRD Provinsi DKI Jakarta tahun 2019, akan difokuskan pada calon legislatif perempuan pemula yang berhasil  memenangkan  pemilu  legislatif  untuk  pertama  kalinya.  Hal  ini  dimaksudkan  untuk  dapat menjelaskan modal-modal yang dimiliki oleh calon legislatif perempuan pemula untuk dapat terpilih pada  pemilu  legislatif  DPRD  Provinsi  DKI  Jakarta  tahun  2019.  Modal-modal  yang  dimiliki  calon legislatif perempuan pemula terpilih tentu berbeda dengan calon legislatif petahana terpilih. Seorang petahana dianggap memiliki peluang yang lebih besar dari pada para kandidat lainnya, karena dianggap telah  memiliki  modal  lebih  seperti  tingkat  popularitas  dan  figuritas  (Baharuddin  dan  Purwaningsih, 2017).  Sedangkan  calon  legislatif  perempuan  pemula  yang  berhasil  memenangkan  pemilu  legislatif untuk pertama kalinya, menarik untuk dikaji terkait modal-modal yang dimilikinya.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif.  Hal  ini bertujuan  untuk  memahami  fenomena  tentang  apa  yang  dialami  oleh  subjek  penelitian  misalnya perilaku, cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan  dengan  memanfaatkan  berbagai  metode  alamiah  (Moleong,  2012).  Penelitian  ini  dilakukan  di wilayah Provinsi DKI Jakarta dengan subyek penelitian modal politik, modal sosial, dan modal ekonomi calon legislatif perempuan pemula yang terpilih dalam pemilu legislatif DPRD Provinsi DKI Jakarta tahun 2019. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah calon legislatif perempuan pemula terpilih pada pemilu legislatif DPRD Provinsi DKI Jakarta tahun 2019. Sedangkan jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan narasumber dan data sekunder yang  diperoleh  dari  studi  literatur  yang  dapat  membantu  penulis  untuk  menguatkan  argumen  dalam artikel  ini,  seperti:  dokumen  pemerintah,  hasil  riset  sebelumnya  yang  terkait  dengan  topik  dan pemberitaan media massa online.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Perolehan Kursi Perempuan Pada Pemilu Legislatif DPRD Provinsi DKI Jakarta tahun 2019
Pelaksanaan  pemilu  legislatif  DPRD  Provinsi  DKI  Jakarta  tahun  2019  dilaksanakan  pada tanggal  17  April  2019.  Pada  pelaksanaannya,  terdapat  106  kursi  DPRD  dan  terdapat  10  dapil yang diperebutkan. Berdasarkan hasil penetapan suara dan kursi yang didapat di DPRD Provinsi DKI Jakarta untuk  periode  2019-2024,  PDIP  mendapatkan  kursi  terbanyak  yakni  sejumlah  25  kursi.  Kemudian diikuti Partai Gerindra 19 kursi, PKS 18 kursi, Partai Demokrat 10 kursi, PAN 19 kursi, PSI 8 kursi, Partai Nasdem 7 kursi, PKB 5 kursi, Partai Golkar 6 kursi, dan PPP 1 kursi. Sementara itu, enam partai lain yakni Perindo, Partai Berkarya, Partai Hanura, PBB, Partai Garuda dan PKPI tidak mendapatkan kursi  di  DPRD  DKI  Jakarta.  Berikut  ini  adalah  jumlah  perolehan  suara  dan  kursi  partai-partai  pada pemilu legislatif DPRD DKI Jakarta tahun 2019.
Dari total 106 kursi yang diperoleh partai-partai pemenang pemilu legislatif DPRD Provinsi DKI Jakarta tahun 2019, terdapat 23 kursi (21,07%) yang berhasil diperoleh calon legislatif perempuan. Dari total 23 kursi yang berhasil diraih oleh calon legislatif perempuan, PDIP mendapatkan kursi paling banyak, yaitu sejumlah 11 kursi (44%), kemudian disusul Partai Gerindra sejumlah 2 kursi (10,53%), PKS  sejumlah  3  kursi  (18,75%),  Partai  Demokrat  sejumlah  4  kursi  (40%),  PAN  sejumlah  1  kursi (11,11%),  dan  PSI  sejumlah  2  kursi  (25%).  Partai-partai  yang  tidak  memiliki  wakil  calon  legislatif perempuan terpilih adalah Partai Nasdem, Partai Golkar, PKB dan PPP. Jumlah tersebut merupakan perolehan kursi perempuan terbanyak dibandingkan pemilu legislatif DPRD Provinsi DKI Jakarta pada periode-periode sebelumnya. Berikut ini adalah tabel perolehan suara dan kursi pada pemilu legislatif DPRD Provinsi DKI Jakarta tahun 2019.
Tabel 1. Hasil Perolehan Suara dan Kursi pada Pemilu Legislatif tahun 2019
Sumber: KPU RI, 2021. Diolah oleh peneliti
Pada pemilu legislatif tahun 2004, perolehan kursi perempuan di DPRD Provinsi DKI Jakarta hanya sejumlah 11 kursi (14,67%). Kemudian, pada pemilu legislatif tahun 2009 perolehan kursi oleh perempuan mengalami kenaikan sebesar 50% atau dengan jumlah perolehan kursi sejumlah 22 kursi (23,40%). Sedangkan pada pemilu legislatif tahun 2014, perolehan kursi perempuan sejumlah 19 kursi (17,92%).  Jumlah  tersebut  menunjukan  bahwa  dalam  pelaksanaan  pemilu  legislatif  DPRD  Provinsi DKI Jakarta dalam empat periode (2004, 2009, 2014, dan 2019) selalu tidak memenuhi ketetapan 30% kursi perempuan, bahkan perbandingan pada tahun 2009 dengan 2014 mengalami penurunan sebesar 5,48% dan mengalami kenaikan kembali pada pemilu legislatif tahun 2019 sebesar 3,8%.

## Tabel 2. Perolehan Kursi Perempuan di DPRD Provinsi DKI Jakarta
Sumber: KPU Provinsi DKI Jakarta. Diolah oleh peneliti
Calon legislatif perempuan yang berhasil terpilih pada pemilihan legislatif DPRD Provinsi DKI Jakarta tahun 2019 sebanyak 23 orang yang terdiri dari: Wa Ode Herlina (PDIP), Agustina Hermanto (PDIP), Ida Mahmudah (PDIP), Yuke Yurike (PDIP), Lauw Siegvrieda (PDIP), Cinta Mega (PDIP), Ong Yenny (PDIP), Merry Hotma (PDIP), Ima Mahdiah (PDIP), Stephanie Octavia (PDIP), Esti Arimi Putri  (Gerindra),  Rani  Mauliani  (Gerindra),  Yusriah  Dzinnun  (PKS),  Umi  Kalsum  (PKS),  Solikhah (PKS), Desie Christhyana Sari (Demokrat), Neneng Hasanah (Demokrat), Nur Afni Sajim (Demokrat), Wita Susilowaty (Demokrat), Zita Anjani (PAN), Viani Limardi (PSI), Eneng Maliyanasari (PSI). Dari 23 calon legislatif perempuan terpilih tersebut, terdapat calon legislatif perempuan pemula yang baru pertama kali mengikuti pemilu dan berhasil memenangkan kursi di DPRD Provinsi DKI Jakarta pada pemilu legislatif tahun 2019.

## Profil Calon Legislatif Perempuan Pemula
Calon  legislatif  perempuan  pemula  adalah  calon  legislatif  perempuan  yang  baru  pertama  kali mengikuti  pemilihan  legislatif  dan  berhasil  memenangkan  pemilu  legislatif.  Pada  Pemilu  Legislatif DPRD Provinsi DKI Jakarta tahun 2019, terdapat sebelas calon legislatif perempuan pemula. Para calon legislatif perempuan pemula ini diusung oleh beberapa partai politik, yaitu PDIP (Ima Mahdiah, Wa Ode  Herlina,  Agustina  Hermanto,  dan  Stephanie  Octavia),  Gerindra  (Esti  Arimi  Putri),  Demokrat (Desie  Christhyana  Sari  dan  Wita  Susilowaty),  PAN  (Zita  Anjani),  PSI  (Viani  Limardi  dan  Eneng Maliyanasari). Para calon ini datang dari latar belakang pengurus partai, aktivis, pengusaha, dan figur publik.
Salah satu calon yang menjadi objek penelitian adalah Ima Mahdiah yang diusung  oleh PDIP. Ima  mengawali  karir  sebagai  staf khusus  Gubernur  DKI  Jakarta  periode  2014-2017,  Basuki  Tjahaja Purnama. Selama menjadi staf khusus Gubernur DKI Jakarta, Ima ditugaskan Basuki untuk menangani pengaduan masyarakat di bidang kesehatan. Disamping itu, Ima juga menjadi tim sukses Basuki untuk Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Pada tahun 2018, Ima bergabung ke PDIP, mengikuti Basuki yang telah bergabung sebelumya.
Di tahun yang sama, Ima bersiap maju sebagai calon legislatif DPRD DKI Jakarta untuk pemilu legislatif tahun 2019 untuk daerah pemilihan DKI Jakarta X yang meliputi wilayah Kota Administrasi Jakarta  Barat  (Kec.  Taman  Sari,  Kec.  Grogol  Petamburan,  Kec.  Palmerah,  Kec.  Kebon  Jeruk,  Kec. Kembangan). Selama masa kampanye Ima menjaring pemilih melalui aktivitas sosial kemasyarakatan, termasuk kunjungan ke rumah-rumah warga dan kampanye terbuka. Ia juga memanfaatkan figur Basuki yang memang memiliki basis pendukung di daerah pemilihan DKI Jakarta X. Ima sering menyertakan foto dan profil Basuki pada media kampanye yang ia gunakan. Selain itu, Ima juga sering menyebutkan dirinya sebagai staf Basuki, sehingga menambah kredibilitasnya selama kampanye.
Berdasarkan  hasil  rekapitulasi  suara  KPU  Provinsi  DKI  Jakarta,  Ima  Mahdiah  memperoleh 30.591  suara  dan  dinyatakan  memenangkan  pemilu  legislatif  tahun  2019.  Jumlah  suara  tersebut merupakan  perolehan  suara  tertinggi  dibandingkan  para  calon  legislatif  PDIP  lainnya  di  dapil  DKI Jakarta X. Dalam wawancara dengan peneliti, Ima menyatakan bahwa keterkaitan dirinya dengan figur Basuki dan seringnya ia turun ke masyarakat merupakan faktor yang mempengaruhi pencapaian dirinya di pemilu legislatif DPRD DKI Jakarta tahun 2019 (Wawancara, 8 Februari 2021).

## Analisis Modal Politik, Modal Sosial, dan Modal Ekonomi
Keterpilihan  Ima  Mahdiah,  baik  sebagai  calon  legislatif  perempuan  pemula  maupun  sebagai peraih  suara  terbesar  di  dapil  DKI  Jakarta  X  merupakan  fenomena  yang  perlu  diteliti  secara  lebih mendalam. Keterpilihan Ima merupakan fenomena yang unik di dunia politik Indonesia maupun DKI Jakarta,  dimana  seseorang  yang  bukan  pengurus  teras  partai  (baik  di  pengurus  pusat  maupun  di pengurus daerah), bukan pengusaha nasional, dan bukan laki-laki dapat meraih capaian tertinggi pada pemilu legislatif.
Analisis yang digunakan oleh penulis adalah modal politik, modal sosial, dan modal ekonomi. Modal  politik  menurut  Kimberly  Casey  (2008)  yaitu  jumlah  dari  kombinasi  jenis  modal  lain  untuk tindakan politik atau pengambilan investasi modal politik yang dikembalikan ke dalam sistem produksi (reinvestasi).  Modal  politik  dapat  dikatakan  sebagai  modal  dasar  bagi  calon  legislatif  dalam  pemilu legislatif. Menurut Sørensen dan Torfing (2003) modal politik mengacu pada kekuasaan individu untuk bertindak  secara  politis  yang  dihasilkan  melalui  partisipasi  dalam  proses  politik  yang  interaktif. Sehingga  seorang  calon  legislatif  harus  memiliki  dukungan  politik  melalui  partai  politik  agar  dapat terpilih dalam pemilihan legislatif. Selain dukungan dari partai politik, modal politik berupa dukungan dari elit politik juga dapat mempengaruhi keterpilihan calon legislatif.
Kemudian,  modal  lain  yang  juga  penting  dalam  sebuah  pemilu  legislatif  yaitu  modal  sosial. Modal sosial yang dimaksud pada penelitian ini adalah modal yang dimiliki oleh figur calon legislatif karena figur dan jaringan yang dimiliki sehingga adanya kepercayaan dari masyarakat yang mendukung calon  legislatif  tersebut.  Robert  Putnam  (1993)  yang  menyatakan  bahwa  modal  sosial  adalah  suatu mutual  trust antara  anggota  masyarakat  dan  masyarakat  terhadap  pemimpinnya.  Pendapat  ini mengandung pengertian diperlukan ikatan atau jaringan sosial yang ada dalam masyarakat, dan norma yang mendorong produktivitas. Dalam pemilu legislatif, selain modal politik dan modal sosial, seorang calon legislatif juga harus memiliki modal ekonomi dengan tujuan untuk memenuhi ongkos politik yang dibutuhkan selama proses kampanye. Menurut Bourdieu modal ekonomi adalah akar dari semua jenis
modal lain (Bourdieu, 1986: 252). Modal ekonomi merujuk pada dukungan dana atau finansial berupa uang baik berasal dari sendiri ataupun partai politik dan pihak-pihak lainnya. Dukungan ekonomi yang dibutuhkan oleh calon legislatif dalam pemilu legislatif tidak hanya berasal dari dirinya sendiri atau sumber dana pribadi saja, namun juga berasal dari aktor-aktor ekonomi atau donatur lainnya.
Pendekatan tiga modal ini digunakan karena Ima Mahdiah berkompetisi di Provinsi DKI Jakarta, suatu  daerah  yang  memiliki  kondisi  politik,  sosial,  dan  ekonomi  yang  cukup  berbeda  dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. Secara politik, Provinsi DKI Jakarta merupakan daerah yang dinamis. Sejak  tahun  2007-2017,  Gubernur  DKI  Jakarta  hanya  menjabat  selama  satu  atau  kurang  dari  satu periode. Selain itu pemenang pemilu legislatif berganti terus . Dari sudut pandang sosial, Provinsi DKI Jakarta adalah daerah multi etnis, multi budaya dan merupakan daerah urban. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2010, terdapat beragam etnis penduduk Provinsi DKI Jakarta antara lain Jawa, Betawi, Sunda, Tionghoa, Batak, Minangkabau, Melayu, Bugis, Madura, Banten, dan lain-lain.
Disamping  itu,  Jakarta  juga  merupakan  pusat  bisnis  dan  ekonomi  Indonesia,  yang  ditandai dengan  posisi  Jakarta  sebagai  daerah  dengan  Produk  Domestik  Regional  Bruto  (PDRB)  tertinggi  di Indonesia,  dengan  jumlah  2.599,17  triliun  rupiah  (Kementerian  Keuangan,  2019).  Sebagian  besar perusahaan swasta nasional dan BUMN juga menempatkan kantor pusatnya di Provinsi DKI Jakarta. Provinsi  DKI  Jakarta  juga merupakan  daerah dengan populasi  dan  kepadatan tertinggi  di  Indonesia. Dengan  demikian,  faktor  ekonomi  tidak  dapat  diabaikan  dalam  menganalisis  penyebab  seseorang terpilih dalam pemilihan legislatif di Provinsi DKI Jakarta. Penggunaan ketiga modal ini sebagai alat analisis  diharapkan  mampu  menjelaskan  keterpilihan  seseorang  pada  pemilu  legislatif  secara komprehensif dan mencerminkan kompleksitas Jakarta sebagai suatu wilayah pemilihan.

## Modal Politik Calon Legislatif Perempuan Pemula
Dalam pelaksanaan pemilu legislatif, calon legislatif perempuan pemula memerlukan dukungan politik dari partai politik untuk dapat dicalonkan. Adanya dukungan dari partai politik merupakan modal politik yang kuat untuk dapat memenangkan pemilu. Menurut Field (2003) modal politik merupakan pendayagunaan keseluruhan jenis modal yang dimiliki oleh seorang pelaku politik atau sebuah lembaga politik  untuk  menghasilkan  tindakan  politik  yang  menguntungkan  atau  memperkuat  posisi  pelaku politik atau lembaga politik bersangkutan. Selain dukungan partai, dukungan elit politik yang cukup berpengaruh juga dibutuhkan untuk dapat mendukung seorang calon legislatif dalam pemilu.
Modal  politik  yang  dimiliki  oleh  Ima  Mahdiah  berasal  dari  partai  yang  mengusungnya,  yaitu PDIP. Melalui PDIP, Ima bertemu dengan para elit partai yang juga memberinya dukungan pada pemilu legislatif  DPRD  Provinsi  DKI  Jakarta  tahun  2019.  Dalam  wawancaranya,  Ima  menyatakan mendapatkan dukungan dari ketua DPD PDIP DKI Jakarta, Adi Wijaya untuk mencalonkan diri pada pemilu  legislatif  tahun  2019  melalui  dapil  DKI  Jakarta  X  yang  meliputi  wilayah  Kota  Administrasi Jakarta  Barat  (Kec.  Taman  Sari,  Kec.  Grogol  Petamburan,  Kec.  Palmerah,  Kec.  Kebon  Jeruk,  Kec. Kembangan).  Dalam  pencalonannya,  nomor  urut  dan dapil  telah  diatur oleh  partai  politik  dan  ketua DPD, sehingga ketika mencalonkan diri pada pemilu legislatif, Ima Mahdiah mendapatkan nomor urut 8  dan  di  tempatkan  di  dapil  DKI  Jakarta  X.  Meskipun  demikian,  menurut  Ima  nomor  urut  tidak berpengaruh  karena  sistemnya  adalah  suara  terbanyak,  sehingga  fokus  Ima  adalah  dapat  membuat masyarakat di dapilnya memilih dirinya (Wawancara, 8 Februari 2021).

## Modal Sosial Calon Legislatif Perempuan Pemula
Modal  sosial  merupakan  hubungan  sosial  yang  terjalin  dalam  kehidupan  sehari-hari  warga masyarakat, dimana hubungan sosial mencerminkan hasil interaksi sosial dalam waktu yang relatif lama sehingga menghasilkan jaringan, pola kerjasama, pertukaran sosial, saling percaya termasuk norma dan nilai yang mendasari hubungan sosial tersebut. Robert Putnam (1993) yang menyatakan bahwa modal sosial adalah suatu mutual trust antara anggota masyarakat dan masyarakat terhadap pemimpinnya. Modal sosial yang dimiliki Ima Mahdiah mencakup jaringan pendukung, jaringan relawan, dan posisi Ima sendiri sebagai orang yang lahir dan besar di Jakarta. Jaringan pendukung diperoleh Ima dari pengalamannya sebagai Staf Basuki. Pengalaman kerja dengan Basuki juga membuat Ima mengenal relawan-relawan yang sebelumnya adalah relawan Basuki. Terakhir, dengan posisinya yang lahir dan besar  di Jakarta,  Ima  relatif  mengenal  karakter  dan  komposisi  penduduk Jakarta  yang majemuk  dan memiliki beragam kepentingan.
Jaringan pendukung Ima kebanyakan terbangun dari jaringan pendukung Basuki. Hal ini tidak
terlepas dari fakta bahwa dapil DKI Jakarta X tempat Ima memenangkan pemilu legislatif merupakan basis  pendukung  Basuki  (KPUD  DKI  Jakarta,  2017).  Selain  itu,  hubungan  sosial  antara  Ima  dan konstituen  di  dapil  juga  terbangun  melalui  penugasannya  semasa  bekerja  dengan  Basuki  untuk mengetahui  dan  menyelesaikan  permasalahan  di  daerah  tersebut.  Dalam  penugasan  ini  Ima  kerap bertemu  dengan  masyarakat  dari  berbagai  lapisan,  sekaligus  menjalin  hubungan  dengan  tokoh  dan kelompok  masyarakat  di  dapil  DKI  Jakarta  X.  Selain  itu,  jaringan-jaringan  pendukung  Basuki  juga dimanfaatkan Ima melalui kampanyenya yang menyertakan foto Basuki ke dalam spanduk dan poster.
Karakteristik  dapil  DKI  Jakarta  X  dan  Provinsi  DKI  Jakarta  pada  umumnya  yang  memiliki jumlah dan kepadatan penduduk yang tinggi mengharuskan calon legislatif memiliki tim sukses atau relawan  yang  dapat  menjangkau  mayoritas  penduduk.  Ima  Mahdiah  memperoleh  bantuan  relawan sebagai  tim  sukses.  Relawan  ini  dikenal  dan  direkrutnya  dari  basis  relawan  yang  tergabung  di  tim Kampanye  Basuki  di  Pemilihan  Kepala  Daerah  tahun  2012  dan  2017.  Relawan  ini  membantu  Ima karena hubungan sosial yang telah terjalin selama bekerja dengan Basuki. Disamping itu, pengalaman bekerja sama dan simpati yang sama terhadap Basuki juga membantu membangun soliditas tim sukses Ima selama masa kampanye. Hal ini berbeda dengan tim sukses atau relawan yang berasal dari partai, yang membantu karena penugasan dari pengurus pusat atau pengurus daerah partai.

## Modal Ekonomi Calon Legislatif Perempuan
Sistem pemilu terbuka dengan suara terbanyak membuat setiap calon legislatif perempuan harus menyiapkan  modal  ekonomi  yang  sangat  besar  dengan  tujuan  untuk memenuhi  ongkos  politik  yang dibutuhkan  selama  proses  kampanye.  Misalnya,  keperluan  membuat  spanduk  sebagai  alat  peraga kampanye, membayar relawan untuk membantu mengawasi jalannya pemilu, dan lain-lain. Terlebih, sebagai  calon  legislatif  perempuan  pemula,  Ima  harus  melakukan  kampanye  untuk  mempromosikan dirinya kepada masyarakat di dapil DKI Jakarta X. Dalam hal ini, calon legislatif perempuan pemula dituntut  untuk  dapat  mengenalkan  dirinya agar  dapat  mempengaruhi  pilihan  masyarakat.  Mayoritas calon legislatif menggunakan modal ekonomi untuk memperkuat modal sosial dan modal politik. Modal ekonomi menjadi modal pendukung agar masyarakat benar- benar memilihnya.
Dalam  pemilu  legislatif  DPRD  DKI  Jakarta  tahun  2019,  modal  ekonomi  Ima  sebagian  besar berasal dari dana pribadi dan dana dari relawan-relawan Basuki. Selain itu, Ima juga menerima dana dari PDIP, namun jumlahnya tidak sebesar dana yang diperoleh dari penggalangan dan relawan-relawan Basuki.  Ima  menyebutkan,  sebagian  besar  dana  ini  digunakan  untuk  kampanye  tatap  muka  dan pengadaan  alat  peraga  kampanye seperti  spanduk,  poster, dan lainnya.  Hal ini  penting  untuk  daerah dengan jumlah penduduk yang padat dan memiliki kesibukan tinggi seperti Jakarta, dimana tidak semua penduduk dapat hadir di kampanye tatap muka dan sebagian besar hanya mengenal calon legislatif dari materi  kampanye  di  ruang  terbuka.  Selain  itu,  dana  ini  juga  digunakan  untuk  memberikan  insentif kepada tim kampanye dan saksi, sebagaimana pula dilakukan sebagian besar calon legislatif lainnya baik di Provinsi DKI Jakarta maupun di seluruh Indonesia.

## KESIMPULAN
Modal  politik,  modal  sosial,  dan  modal  ekonomi  dapat  berasal  dari  berbagai  sumber.  Pada keterpilihan Ima Mahdiah, modal politik berasal dari partai politik yang mengusungnya, yaitu PDIP. Disamping  itu,  posisi  PDIP  sebagai  partai  pemenang  pemilu  legislatif  sebelumnya  juga  memiliki pengaruh  yang  tidak  dapat  dikesampingkan.  Sedangkan  pengalaman  Ima  terjun  ke  masyarakat  dan jaringan  yang diperolehnya  selama bekerja  di tim  Basuki menjadi  sumber  modal  sosialnya.  Adapun modal ekonomi Ima bersumber dari pendanaan relawan Basuki dan pendanaan parpol. Mengingat latar belakang Ima yang tidak berasal dari dunia bisnis (maupun dirinya yang tidak menjalin hubungan erat dengan pebisnis), modal ekonomi memiliki posisi yang tidak terlalu signifikan  dibandingkan dengan modal politik dan sosial. Meskipun demikian, modal ekonomi membantu Ima memenuhi aspek praktis kampanye seperti pendanaan kampanye, relawan, dan saksi. Dapat disimpulkan dari artikel ini, bahwa akses dan penguasaan terhadap modal politik dan modal sosial merupakan aspek penting kemenangan seorang  calon  legislatif  perempuan  pemula.  Adapun  modal  ekonomi  dapat  dianggap  sebagai  modal penunjang dan penguat modal politik dan modal sosial.

## REFERENSI
Ancok, Djamaludin., 2003, Modal Sosial dan Kualitas Masyarakat. Jurnal Pemikiran dan Penelitian
Psikologi, Vol. 8(15): 4-14
Baharuddin, T. dan T. Purwaningsih., 2017, Modalitas Calon Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2015, Journal of Governance and Public Policy, Vol. 4(1): 205-237
Bourdieu, Pierre., 1986, The Forms of Capital, dalam Richardson, J.G. (ed), Handbook of Theory and Research for The Sociology of Education, New York: Greenwood Press
Casey,  K.  L.,  2008, Defining  Political  Capital:  A  Reconsideration  of  Bourdieu’s  Interconvertibility Theory ,  Paper  Presented  at  the  Illinois  State  University  Conference  for  Student  of  Political Science, University of Missouri St.Louis
Field, J., 2003, Social Capital, London: Routledge
Kambo, G. A., 2017, Penguatan Identitas Perempuan dalam Pemilihan Kepala Daerah, The Politics: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin , Vol. 3(1): 1-16
Kementerian  Keuangan,  2019,  PDRB  Atas  Dasar  Harga  Berlaku  34  Provinsi  di  Indonesia  (2018),

## Diakses dari databoks.katadata.co.id
Moleong, L. J., 2012, Metodologi Penelitian Kualitatif (Ed), Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
Mutmainnah,  2017,  Keterpilihan  Calon  Legislatif  Perempuan  Partai  Golkar  Pada  Pemilihan  Umum Legislatif  Tahun  2014  di  Kabupaten  Sidrap, The  POLITICS:  Jurnal  Magister  Ilmu  Politik Universitas Hasanuddin, Vol. 3(2): 94-107
Nurmalasari,  D.  dan  A.  G.  Karim,  M.A.,  2010,  Modalitas  perempuan  dalam  kontestasi  politik  local Studi kasus pada caleg perempuan dalam Pemilu 2009 di Kabupaten Indramayu Jawa Barat , Tesis, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada
Putnam, R. D., 1993, Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy , Princeton: Princeton University Press
Robinson,  K.,  2000,  “Indonesian  Women:  from  Orde  Baru  to  Reformasi”  dalam Women  in  Asia, Tradition, Modernity and Globalisation , diedit oleh Louise Edwards and Mina Roces, London
& New York: Routledge, 2010: 139-168
Sirait, M. Z., P. A. Noak., dan M. A. Azhar., 2020, Modalitas dalam Keterpilihan Kandidat Pada Pemilu Legislatif 2014, E-Journal Politica, Vol. 1(2): 1-10
Sørensen, E. dan J. Torfing., 2003, Network Politics, Political Capital, and Democracy, International Journal of Public Administration, Vol. 26(6): 609-634
Squires, J., 1999, Gender In Political Theory , Cambridge: Polity Press