## PENGELOLAAN DANA DESA BERBASIS MODAL SOSIAL DI DESA MUARA SIAMBAK DAN DESA SIMPANG TOLANG
Imam Rinaldi Nasution 1 , Nur Ambia Arma 2 1, Universitas Paramadina 2 Universitas Terbuka Corresponding email: nurambia@ecampus.ut.ac.id
ABSTRAK - Mewujudkan tata Kelola keuangan desa tanpa merubah system sosial yang  ada  harus  dilakukan  dengan  pengelolaan  secara  tepat,  jujur,  transparan  dan saling  percaya  antar  pelaksana  dengan  Masyarakat.  Tujuannya  adalah  untuk meningkatkan profesionalisme dan kerjasama  yang  lebih  baik kedepannya diluar dari peningkatan Pembangunan desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan dana desa berbasis modal sosial pada desa Muara Siambak dan Desa Simpang Tolang, dengan indicator jaringan, kepercayaan dan norma yang berlaku. Jenis  penelitian  yang  dilakukan  adalah  kualitatif  deskriptif,  dengan  Teknik pengumpulan  data  melalui  wawancara,  observasi  dan  dokumen.  Teknik Analisa yang  dilakukan  melalui  tahap  kondensasi  data,  data  display  atau  penyajian  data serta  penarikan  kesimpulan.  Hasilnya  mengungkapkan  bahwa  Pengelolaan  dana desa berbasis modal sosial di desa Muara Siambak belum cukup baik. Berdasarkan tiga  indikator  modal  sosial  yaitu,  kepercayaan  masyarakat  terhadap  pemerintah desa  dalam  perencanaan,  pelaksanaan  maupun  pertanggung  jawaban  terhadap penggunaan  dana  desa  sudah  cukup  baik  atau  tidak  cukup  tinggi.  Sedangkan Pengelolaan  dana  desa  berbasis  modal  sosial  di  desa  Simpang Tolang  Jae  cukup baik  (cukup  tinggi)  dibandingkan  dengan  desa  Muara  Siambak.  Berdasarkan indikator modal sosialnya yaitu: kepercayaan masyarakat desa Simpang Tolang Jae jauh lebih tinggi karena berdasarkan hasil wawancara singkat kepada warga desa Simpang Tolang Jae, tidak ada warga yang menyatakan tidak percaya, hanya saja beberapa    warga  desa  yang  dimintai  keterangan  ada  yang  menyatakan  kurang percaya, dan sebagian warga desa lainnya menyatakan percaya kepada pemerintah desanya, serta ada juga warga desa yang menyatakan sangat percaya . Kemudian norma  dalam  pengelolaan  dana  desa  telah  memenuhi  kaidah  saling menguntungkan.

## Kata Kunci: Pengelolaan Dana Desa, Jaringan, Kepercayaan, Norma
ABSTRACT - Realizing village financial governance without changing the existing social system must be done with appropriate, honest, transparent management and mutual  trust  between  implementers  and  the  community.  The  aim  is  to  increase professionalism and better cooperation in the future apart from increasing village development. This research analyzes social capital-based village fund management in Muara Siambak and Simpang Tolang villages, with indicators of networks, trust, and applicable norms. The type of research carried out was descriptive qualitative, with data collection techniques through interviews, observations, and documents. The analysis technique is carried out through data condensation, data display, or
data  presentation  and  conclusion.  The  results  reveal  that  social  capital-based village  fund management  in Muara  Siambak  village  needs  to  improve.  Based  on three  indicators  of  social  capital,  namely,  community  trust  in  the  village government in planning, implementation, and accountability for using village funds is good enough or needs to be higher. Meanwhile, social capital-based village fund management  in  Simpang  Tolang  Jae  village  is  quite  good  (relatively  high) compared  to  Muara  Siambak  village.  Based  on  the  social  capital  indicators, namely,  the  trust  of  the  people  of  Simpang  Tolang  Jae  village  is  much  higher because, based on the results of short interviews with residents of Simpang Tolang Jae village, there were no residents who stated that they did not believe it, only a few villagers who were asked for information displayed that they did not believe it, and  Some  other  village  residents  indicated  that  they  believed  in  their  village government. Some villagers said that they thought it. Then, the norms in managing village funds have fulfilled the principle of mutual benefit.

## Keyword : Village Fund Management, Networks, Trust, Norms

## PENDAHULUAN
Dewasa  ini  pemerintah  Indonesia  terus  mengupayakan  peningkatan pelaksanaan  Pembangunan  Nasional  agar  laju  pembangunan  daerah  serta  laju pembangunan desa dan kota semakin seimbang dan serasi. Namun pembangunan nasional  pada  pelaksanaannya  masih  dihadapkan  dengan  masalah  pokok  seperti ketimpangan antara desa dan kota di Indonesia. Ketimpangan pembangunan terjadi dikarenakan banyak faktor-faktor yang mempengaruhinya sehingga pembangunan di Indonesia tidak merata dan berdampak pada tingginya kemiskinan di Indonesia.
Dalam  hal  pembangunan  yang  ada  di  desa  harus  dilakukan  pemerataaan, salah satu alasan harus dilakukannya pemerataan pembangunan di Desa disebabkan bukan  hanya  karena  mayoritas  rakyat  Indonesia  tinggal  di  desa,  tetapi  desa  bisa menghibahkan  sumbangan  yang  besar  didalam  penciptaan  stabilitas  nasional sehingga titik sentral untuk pembangunan adalah di perdesaan. Untuk mempercepat pembangunan,  serta  meningkatkan  keterjangkauan  dalam  wilayah  tertinggal pemerintah  pusat  melakukan  suatu  usaha  untuk  mengatasi  hal  tersebut  melalui kebijakan Dana Desa.
Menurut Hanif Nurcholis (2011:88-89), Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan  dengan  tujuan  pemerataan  kemampuan  keuangan  antar  desa  untuk mendanai  kebutuhan  desa  dalam  rangka  penyelenggaraan  pemerintahan  dan
pelaksanaan  pembangunan  serta  pelayanan  masyarakat.  Tujuan  dana  desa  pada prinsipnya  adalah  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  dan  pemerataan pembangunan  desa  melalui  peningkatan  pelayanan  publik  di  desa,  memajukan perekonomian  desa,  mengatasi  kesenjangan  pembangunan  antar  desa  serta pemanfaatan dan pengalokasian dana desa yang efektif dan efisien.
Untuk mewujudkan tatakelola keuangan desa tanpa merubah sistem sosial yang ada diperlukan pengelololaan secara tepat, jujur, transparan dan saling percaya antar  pelaksana  dan  masyarakat.  Tujuannya  adalah  untuk  meningkatkan profesionalisme dan kerjasama yang lebih baik kedepannya diluar dari peningkatan pembangunan desa. Maka diperlukan pengelolaan dana yang disiplin dan mengacu pada pedoman pengelolaan dana desa dan dilakukan secara rasional dalam segala bentuk pengelolaan termasuk berbasis modal sosial.
Hasil  penelitian  Putnam,  membuktikan  bahwa  modal  sosial  dinilai penting  bagi  stabilitas,  efektivitas  pemerintahan  dan  pembangunan  ekonomi daripada  modal fisik dan  manusia (Putnam, 1995:665 dalam Hauberer, 2011). Masyarakat  desa  di  masa  lalu  memiliki  punya  mekanisme  sosial  budaya  yang mampu  menyelesaikan  berbagai  hal  masalah  kehidupan  di  tengah-tengah masyarakat  desa,  yang  sekarang  dikenal  sebagai  kearifan  lokal  komunitas  lokal. Lokal kebijaksanaan menurut Sibarani (2012) adalah nilai lokal budaya yang dapat dimanfaatkan  untuk  mengatur  kehidupan  masyarakat  secara  bijak  atau  dengan bijak. Lebih  lanjut disebutkan bahwa kearifan lokal  milik  masyarakat yang sikap dan kepribadiannya matang untuk bisa mengembangkan potensi dan sumber lokal dalam membuat perubahan untuk lebih baik. Upaya untuk merevitalisasi kearifan lokal  menjadi  hal  yang  penting  untuk  dilakukan  proses  pembangunan  desa  tidak menghilangkan nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat.
Konsep modal sosial (social capital) menjadi salah satu komponen penting untuk  menunjang  model  pembangunan  manusia  dengan  pengelolaan  Dana  Desa karena  dalam  konsep  ini,  manusia  ditempatkan  sebagai  subjek  penting  yang menentukan  arah  penyelenggaraan  pembangunan.  Kerjasama  dan  kapasitas mengorganisasikan  diri  menjadi  penting  agar  masyarakat  dapat  berperan  dalam
model  pembangunan  manusia.  Padahal,  kedua  kapasitas  tersebut  baru  bisa berkembang bila ditunjang oleh modal sosial yang dimiliki masyarakat.
Keberadaan  modal  sosial  juga  menjadi  penting  dalam  penanggulangan kemiskinan karena pengentasan kemiskinan tidak hanya terkait dengan pemenuhan kebutuhan  ekonomi,  tapi  juga  perluasan  akses  terhadap  sumber-sumber  daya kehidupan yang ditentukan pula oleh ketersediaan jejaring kerja (network), norma (norm) dan saling percaya (mutual trust) dikalangan  masyarakat. Dengan adanya modal sosial yang dimiliki masyarakat pedesaan, pada waktunya akan mendorong atau mempengaruhi keberhasilan pembangunan desa itu sendiri.
Penelitian  ini  akan  membandingkan  bagaimana  Pengelolaan  Dana  Desa Berbasis  Modal  Sosial  di  Desa  Muara  Siambak  dan  Desa  Simpang  Tolang  Jae, maka diperlukan adanya suatu manajemen yang harus diperbaiki dari pemerintahan desa dan tatanan masyarakatnya.

## KAJIAN TEORI

## Konsep Dana Desa
Dana  Desa  (DD)  bertujuan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  dan  pemerataan pembangunan  desa  melalui  peningkatan  pelayanan  publik  di  desa,  memajukan perekonomian  desa,  mengatasi  kesenjangan  pembangunan  antar  desa  serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan ( www.djpk.kemenkeu.go.id ).
Guna mendukung tugas dan fungsi Desa dalam segala aspek sesuai dengan kewenangan  yang  dimiliki,  Undang-Undang  Desa  memberikan  mandat  kepada pemerintah  untuk  mengalokasikan  dana  Desa.  Dana  Desa  tersebut  dianggarkan setiap  tahun  dalam APBN  yang  diberikan  kepada  setiap  Desa  sebagai  salah  satu sumber  pendapatan  Desa.  Kebijakan  ini  sekaligus  mengintegrasikan  dan mengoptimalkan  seluruh  skema  pengalokasian  anggaran  dari  pemerintah  kepada Desa yang selama ini sudah ada.
Dana  Desa  ini  bertujuan  untuk  meningkatkan  pelayanan  publik  di  Desa, mengentaskan  kemiskinan,  memajukan  perekonomian  Desa,  mengatasi
kesenjangan pembangunan antar Desa, serta memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek dari pembangunan. Dana desa digunakan dan diprioritaskan untuk mendanai pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa,  tujuan diberikannya dana desa yaitu:
1. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan public di lingkungan desa;
2. Sebagai program dalam mengentaskan kemiskinan di desa;
3. Agar dapat memajukan perekonomian desa;
4. Dana  desa  juga  diharapkan  dapat  mengatasi  masalah  ketimpangan pembangunan antar desa; serta
5. Untuk memperkuat dan meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

## Konsep Pengelolaan Dana Desa
Pengelolaan  adalah  suatu  proses  yang  dilakukan  oleh  sekelompok  orang yang  didalamnya  terdapat  perencanaan  pengorgaanisasian,  pelaksanaan  dan pengawasan  dengan  memanfaatkan  potensi  yang  dimiliki  untuk  mencapai  tujuan tertentu Thomas (2013).
Ruang lingkup pengelolaan keuangan desa dalam hal ini termasuk dana desa tidak jauh berbeda dibandingkan pengelolaan keuangan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, serta merupakan sub bagian dari pengelolaan keuangan daerah. Menurut Waluyo, jika berbicara tentang pengelolaan keuangan desa tidak terlepas dari sistem pengelolaan keuangan daerah yang meliputi tiga siklus pokok yaitu (1) perencanaan, (2) pelaksanaan (3) pertanggungjawaban.

## Konsep Modal Sosial
Secara  konseptual  modal  sosial  telah  banyak  dikaji  oleh  para  ilmuwan sosial.  Beberapa  buku  yang  mengkaji  modal  sosial  sudah  banyak  dibaca  dan
dikritisi  oleh  berbagai  disiplin  ilmu,  seperti  ekonomi,  manajemen,  politik, pendidikan, dan pekerjaan sosial.
Konsep-konsep tentang modal sosial masih perlu dianalisis dalam tatanan empirik  dengan  berbagai  riset.  Hal  yang  menarik  adalah  masing-masing  ahli mencoba  untuk  saling  melengkapi  pengembangan  konsep  modal  sosial.  Ada beberapa simpulan pokok yang dapat disimpulkan sebagai berikut:
Pendapat Deskripsi Modal Sosial Fokus Piere Bourdieu Modal sosial diartikan sekelompok sumber-sumber aktual atau potensial yang berhubungan dengan kepemilikan suatu jaringan yang bertahan dari
hubungan-hubungan yang kurang atau lebih melembaga dari saling mengetahui atau menghargai. Modal sosial adalah sejumlah sumber daya, aktual maya yang berkumpul pada seseorang individu atau kelompok yang memiliki jaringan tahan lama berupa hubungan timbal-balik perkenalan dan
pengakuan yang terinstitusionalisasikan. Sumber aktual dan jaringan James Coleman Modal sosial merupakan bagian dari struktur sosial yang mendukung tindakan-tindakan para aktor yang merupakan anggota dari struktur itu.
Modal sosial sebagai seperangkat sumber daya yang menjadi sifat dalam hubungan keluarga dan organisasi sosial
komunitas yang bergunan bagi
Struktur sosial, tindakan actor
perkembangan kognitif atau sosial seorang anak dan remaja. Robert D.Putnam Modal sosial merupakan bagian dari kehidupan sosial jaringan, norma, dan kepercayaan. Modal sosial, sebagaimana bentuk modal lainnya, adalah produktif dan memfasilitasi pencapaian tujuan . Jaringan, norma dan kepercayaan
Teori  yang  digunakan  pada  penelitian  in  adalah  teori  modal  sosial  Robert D.Putnam  yang  menyatakan  Modal  sosial  merupakan  bagian  dari  kehidupan sosial jaringan, norma, dan kepercayaan.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian kualitatif.  Menurut  Moleong  (2007)  penelitian  kualitatif  adalah  penelitian  yang bermaksud  untuk  memahami  fenomena  tentang  apa  yang  dialami  oleh  subjek penelitian  misalnya  perilaku,  persepsi,  motivasi,  tindakan,  dan  lain-lain.  Secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.
Metode  ini  tepat  untuk  meneliti  Pengelolaan  Dana  Desa  Berbasis  Modal Sosial  karena  bertujuan  untuk  memperoleh  gambaran  untuk  memahami  dan menjelaskan  Pengelolaan  Dana  Desa  Berbasis  Modal  Sosial  di  Desa  Muara Siambak  dan  Desa  Simpang  Tolang  Jae  Kecamatan  Kotanopan  Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara. Pengelolaan dana desa yang dimaksud adalah keseluruhan tahap kegiatan yang  meliputi:  perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban.
Teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan kepal desa, sekretaris desa,  perangkat  desa,  BPD,  serta  Masyarakat  desa  setempat.  Kemudian  melalui observasi  ke-dua  desa.  Dan  terakhir  pengumpulan  data  melalui  dokumen  seperti
laporan  kinerja  tahunan  desa,  maupun  RPJMDesa.  Fokus  penelitian  ini  adalah pengelolaan desa berbasis modal sosial dengan indicator kepercayaan, norma dan jaringan sosial.  Teknik Analisa data yang digunakan adalah model interaktif Miles, Huberman  dan  Saldana  yang  dikutip  oleh  Sugiyono  (2014:264).  Diantaranya terdapat  tahap  kondensasi  data,  data  display  atau  penyajian  data  serta  penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dana desa pada dasarnya merupakan dana APBN yang diperuntukkan bagi Desa  yang  ditransfer  melalui  APBD  Kabupaten/Kota.  Penggunaan  dana  desa diprioritaskan  untuk  pelaksanaan  pembangunan  dan  pelaksanaan  pemberdayaan masyarakat desa. Sedangkan tujuan Negara memberikan dana desa tersebut setiap tahunnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa adalah:
a. Untuk meningkatkan pelayanan publik di desa
b. Sebagai upaya pengentasan kemiskinan Indonesia dari pinggiran (desa)
c. Untuk membantu desa memajukan perekonomiannya
d. Sebagai upaya mengatasi ketimpangan pembangunan antardesa
e. Untuk memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.
Melihat  tujuan  dari  pengalokasian  dana  desa  tersebut,  dapat  dipahami bahwa  sesungguhnya  dana  desa  merupakan  upaya  pemerintah  Indonesia  dalam meningkatkan  perekonomian  masyarakat  melalui  pembangunan-pembangunan  di desa-desa.  Oleh  sebab  itu,  meskipun  pemerintah  pusat  telah  memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah desa dalam mengurus dan mengatur sendiri keuangan  desa  untuk  pembangunan  desa,  sudah  selayaknya  masyarakat  juga memiliki  hak  turut  serta  dalam  pengelolaan  keuangan  desa  tersebut.  Karena pembangun desa ditujukan untuk mempersiapkan sumberdaya manusia dalam hal ini  juga  termasuk  masyarakat  agar  memiliki  kemampuan  pengetahuan  dan ketrampilan,  serta  khususnya  dituntut  untuk  memiliki  kamampuan  berasosiasi (memiliki  hubungan  antar  masyarakat).  Sehingga,  pembangunan  desa sesungguhnya berhubungan dengan modal sosial dalam pelaksanaannya.
Modal  sosial  yang  dimaksud  Putnam  (2000:19  dalam  Suharjo,  2014:  74) ialah merujuk pada suatu hubungan antara jaringan-jaringan sosial setiap individu dan  norma  timbal  balik  serta  adanya  kepercayaan  kelayakan  yang  muncul  dan tumbuh  di  masyarakat  itu.  Putnam  telah  membedakan  modal  sosial  dari  modal- modal  lainnya.  Perbedaannya  terletak  pada  makna  modal  sosial  yang  lebih menekankan  kepada  fakta  kebijakan  warga  Negara  yang  lebih  kuat ketika  diikat oleh  sebuah  perasaan  adanya  jaringan  hubungan  sosial  secara  timbal  balik. Berdasarkan  pendapat  Putnam  tersebut,  dapat  dipahami  bahawa  Putnam  berfikir adanya  modal  sosial  memungkinkan  masyarakat  dapat  bekerjasama  mencapai tujuan kolektif akan memunculkan keefektifan daripada bekerja sendiri-sendiri.
Nilai yang terkandung dalam modal sosial tersebut sangat diperlukan dalam kaitannya  pengelolaan  keuangan  desa  dalam  rangka  pembangunan  desa.  Seperti yang dijelaskan oleh Putnam bahwa pemanfaatan modal sosial dalam pembangunan sangat penting karena beberapa alasan:
a. Modal sosial memungkinkan masyarakat untuk dapat menyelesaikan masalah yang bersifat kolektif menjadi mudah;
b. Modal sosial akan menciptakan pergerakan masyarakat menjadi lebih leluasa; dan
c. Karena  modal  sosial  merupakan  hal-hal  yang  mengacu  pada  kehidupan masyarakat itu sendiri.
Alasan-alasan tersebut merupakan unsur yang sangat diperlukan dalam rangka upaya  pencapaian  tujuan  Negara  untuk  menssejahterakan  masyarakat  melalui kegiatan  pembangunan  desa.  Sebagaimana  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya bahwa  pengelolaan  keuangan  desa  terdiri  atas  perencanaan,  pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban serta pelaporan. Maka, hal-hal yang berkaitan langsung dengan pembangunan desa adalah pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban saja. Karena berdasarkan hasil penelitan, ketiga tahapan tersebut membutuhkan peran modal sosial dalam penerapannya.
Modal  sosial  merupakan  unsur  yang  dimiliki  masyarakat  dan  berkaitan  pula dengan  pemerintah.  Pengelolaan  Dana  Desa  yang  berhubungan  langsung  dengan masyarakat hanya 3 tahapan saja, yaitu:
a. Perencanaan.  Sebagaimana  hasil  penelitian  bahwa  dalam  proses perencanaan anggaran dana desa, pemerintah desa melibatkan masyarakat baik  dalam  tim  penyusunan  maupun  sebagai  undangan  menjadi  peserta musyawarah desa dan musyawarah perencanaan pembangunan.
b. Pelaksanaan.  Tahapan  pelaksanaan  adalah  tahap  dimana  pemerintah  desa bersama-sama  masyarakat  melaksanakan  kegiatan-kegiatan  yang  telah  di rencanakan  dalam  RKP  atau APBD  sebagaimana  yang  dijelaskan  dalam tahapan perencanaan.
c. Pertanggungjawaban. Tahapan pertanggungjawaban adalah tahapan dimana pemerintah daerah harus melakukan transparansi terhadap dana desa yang telah  digunakan,  baik  kepada  pemerintah  Kabupaten,  maupun  Pusat,  dan juga  pertanggungjawaban  kepada  masyarakat  melalui  penyampaian penggunaan  dana  desa  secara  tertulis  ataupun  lisan,  secara  langsung maupun melalui media komunikasi elektronik.
Tahapan penatausahaan hanya dilakukan oleh pemerintah desa dalam hal ini menjadi  tugas  dan  tanggungjawab  bendahara  desa.  Dan  tahapan  pelaporan  juga menjadi tanggungjawab bendahara desa sebagai pemegang rekening keuangan desa yang  membantu  Kepala  Desa.  Bendahara  Desa  bersama  Kepala  Desa  dalam pelaporan  hanya  berhubungan  dengan  pemerintah  di  atasnya  seperti  Camat, Kabupaten,  dan  Pusat.  Dengan  demikian  dapat  dipahami  bahwa  modal  sosial menjadi  unsur  yang  penting  dalam  pengelolaan  dana  desa  agar  mewujudkan pembangunan desa yang efektif dan efisien.
Untuk  mendapatkan  gambaran  mengenai  hubungan  modal  sosial  dalam pengelolaan  dana  desa,  penelitian  ini  melakukan  wawancara  singkat  kepada masyarakat desa Muara Siambak dan  desa Simpang Tolang Jae. Wawancara singkat tersebut  dilakukan  kepada  masyarakat  dengan  jumlah  masing-masing  desa sebanyak  50  orang.  Dalam  wawancara  singkat,  yang  menjadi  focus  pertanyaan yang  diajukan  kepada  masyarakat  adalah  terkait  indikator  modal  sosial,  yaitu kepercayaan, norma atau nilai dan jaringan. Sehingga dengan pertanyaan singkat tersebut  nantinya  penulis  dapat  menganalisa  adakah  aspek  modal  sosial  yang terdapat dalam pengelolaan dana desa.

## Kepercayaan Masyarakat (Trust)
Kepercayaan  merupakan  harapan  yang  tumbuh  dalam  kelompok masyarakat, hal ini ditunjukkan oleh adanya perilaku jujur, teratur, dan kerjasama yang berdasarkan norma atau aturan berlaku (Fukuyama, 1995).  Kepercayaan ini menjadi salah satu unsur modal sosial yang penting dan sangat berpengaruh dalam menyatukan individu-individu atau kelompok khususnya pada desa yang kemudian dapat membentuk kesatuan yang utuh dan harmonis.
Kepercayaan pada masyarakat desa merupakan hal yang sangat dibutuhkan dalam  menjalankan  tugas  dan  fungsi  pemerintahan  desa  dalam  rangka pembangunan.  karena  dalam  pembangunan  tersebut,  pemerintah  desa menggunakan dana desa yang memang diberikan Negara agar dapat menyediakan segala hal yang menjadi kebutuhan masyarakat desa. Sehingga apabila masyarakat dapat  mempercayai  pemerintah  desa  dalam  pengelolaan  keuangan  desa,  maka keharmonisan  dapat diciptakan.  Selain  itu,  program-program  pembangunan  yang direncanakan  akan  dapat  berjalan  dengan  lancar.  Penelitian  ini  mengukur  rasa kepercayaan masyarakat hanya berdasarkan pada rasa percaya terhadap tokoh desa seperti aparatur desa, karena fokus penelitian ini untuk menilai kinerja pemerintah yang  berkaitan  dengan  pengelolaan  dana  desa.  Dalam  mencari  rasa  kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.
a) Kepercayaan Masyarakat Desa Muara Siambak dalam Pengelolaan Dana Desa berdasarkan  hasil  observasi  ke  lapangan  terhadap  beberap  warga  desa  Muara `Siambak, ditemukan bahwa ada warga desa yang menyatakan tidak percaya, adajuga  merasa  kurang  percaya,  dan  menyatakan  percayakemudian menyatakan sangat percaya. Hasil observasi tersebut mengindikasikan bahwa kepercayaan masyarakat desa Muara Siambak terhadap Pemerintah Desa dalam pengelolaan  dana  desa  cukup  baik.  Hasil  wawancara  pada  masyarakat  desa Muara Siambak berikut:
“saya tidak pernah tau apa yang mereka bicarakan di sana. Memang tidak pernah ikut dalam rapat rapat apalagi kegiatan. Jadi ya kurang percaya saja” (tokoh masyarakat)
“kalau  dibilang  percaya  ya  enggak,  tapi  dibilang  ga  percaya  ya  enggak juga. Saya tidak pernah tau  uangnya digunakan  untuk apa saja, berapa
jumlahnya, ya tidak pernah disebutkan. Tapi saya pun memang ga pernah tanyak.  Saya  tidak  tahu  berapa  uang  yang  diberikan  oleh    pemerintah. Kalau  ada  seperti  subsidi  ya  diberikan.  Tapi  terkadang  subsidi  tidak semua orang miskin menerima bantuan subsidi tadi” (tokoh masyarakat)
Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui pada dasarnya masyarakat tidak mengetahui secara detail masalah keuangan desa. Hal seperti ini  terjadi  pada  saat  masyarakat  tersebut  tidak  pernah  ikut  serta  dalam musyawarah  desa  yang  berkaitan  dengan  perencanaan  pembangunan  desa. Selain  itu,  faktor  tidak  pedulinya  masyarakat  juga  dapat  menjadi  alasan masyarakat terebut tidak mengetahui persoalan pengelolaan dana desa. Selain itu juga adanya faktor subsidi pemerintah yang mereka nilai tidak terdistribusi secara tepat menjadi penyebab mereka merasa kurang percaya oleh pemerintah desanya.
b) Kepercayaan Masyarakat Desa Simpang Tolang Jae dalam  Pengelolaan Dana Desa
Berdasarkan  hasil  observasi  yang  dilaksanakan  di  lapangan  kepada warga  desa  Simpang  Tolang  Jae,  tidak  ada  warga  yang  menyatakan  tidak percaya, tetapi ada salah satu warga desa yang menyatakan kurang percaya, dan sebagain warga desa yang diwawancarai ada yang menyatakan percaya kepada pemerintah desanya, serta ada sebagaian  warga desa yang menyatakan sangat percaya.
Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat di desa Simpang Tolang Jae masih  memiliki kepercayaan sangat baik terhadap pemerintah desanya dalam rangka  pengelolaan  dana  desa.  Meskipun  masih  ada  warga  desa  Simpang Tolang  Jae  yang  kurang  percaya  kepada  pemerintah  desanya,  tetapi  tidak sebanding dengan jumlah masyarakatnya yang percaya maupun sangat percaya.
Masyarakat  yang  percaya  menyatakan  apa  yang  dilakukan  oleh pemerintah  desa  bertujuan  untuk  memberikan  pelayanan  terbaik  kepada masyarakat. Hal ini terbukti dengan diikutsertakannya tokoh masyarakat dalam musyawarah-musyawarah  desa  yang  berkaitan  dengan  diskusi  pembangunan desa.  Dalam  musyawarah  tersebut,  beberapa  masyarakat  diundang  untuk ikutserta  memberikan  kritikan  maupun  saran  yang  berhubungan  dengan
kegiatan pembangunan desa. Seperti hasil wawancara dengan masyarakat desa Simpang Tolang Jae berikut ini:
“saya ya percaya saja dengan pemerintah, kalau bukan mereka siapa lagi yang  akan  mengurusi  desa  ini.  Saya  yakin  kok  mereka  bener-bener melaksanakan program dengan baik.”
“pernah  ikut  di  acara  musyawarah.  Di  sana  kami  dijelaskan  kegiatan- kegiatan apa yang akan dilakukan dalam satu tahun ke depan. Sehingga dari  musyawarah  tadi  saya  pikir  sudah  transparan.  Karena  apa  yang dimusyawarahkan  itu  memang  dilakukan  mereka  berikutnya.  Jadi kenapa harus tidak percaya”
Sebagaimana  hasil  wawancara  dengan  beberapa  warga  desa,  mereka mengatakan harus mempercayai pemerintah desa. Karena kalau tidak mempercayai pemerintah desanya, kepada siapa lagi warga desa  berharap atas  kebutuhan hidup yang tidak bisa  mereka dapatkan tanpa pemerintah desa, seperti bantuan-bantuan terhadap peningkatan pengelolaan pertanian.
Kepercayaan masyarakat desa Muara Siambak dan desa  Simpang Tolang Jae  pada  dasarnya  dapat  di  nilai  berdasarkan  kepada  warga  yang  diikutsertakan dalam  musyawarah-musyawarah  desa.  Dimana  warga  memiliki  ruang  untuk memberikan saran, kritikan dan pendapat terhadap arah kebijakan penggunaan dana desa.  Selain  itu,  warga  juga  diikutsertakan  dalam  tim  penyusunan  rencana  kerja pemerintah  dan  juga  tim  pelaksana  kegiatan.  Yaitu  pada  kegiatan-kegiatan pembangunan  yang  telah  direncanakan  dan  disepakati  dalam  APBDesa, bahwasanya hal itu dilakukan bersama-sama dengan pemerintah dan warga sebagai pelaku utamanya. Hanya saja pada tahap pertanggungjawaban, kegiatan pelaporan dana-dana  yang  ada  untuk  kegiatan  belum  terbuka.  Kemudian  belum  juga tersedianya  media yang dapat digunakan masyarakat untuk  mengetahui sejumlah dana  desa  yang  telah  digunakan  sesuai  rencana  dan  kebutuhan  yang  disepakati bersama. Seperti hasil wawancara beberapa warga mengatakan bahwa:
“kami kurang mengetahui soal laporan dana-dana tersebut kemana saja. Yang kami  tau  kapan  diundang  untuk  musyawarah  kami datang.  Kami  membahas apa saja kegiatan-kegiatan selama setahun ke depan.”
“kebetulan saya pernah ikut membangun perbaikan jalan yang di sana. Ya untuk pelaksanaan  kegiatan  memang  selalu  masyarakat  desa  yang  disuruh.  Tapi sebatas  itu  aja.  Untuk  jumlah  dana  yang  diterima  dari  pusat  berapa,  dan digunakan untuk apa saja, saya kurang tau.”
Bisa  dilihat  untuk  kepercayaan  warga  sangat  baik  kepada  pemerintah desanya  karena  itulah  mereka  turut  serta  dalam  perencanaan  dan  pelaksanaan kegiatan. Tetapi, untuk tahapan pertanggungjawaban penggunaan dana desa sendiri, masyarakat  tidak  mengetahui.  Hal  inilah  yang  merupakan  suatu  kelemahan  dari pemerintah  desanya,  karena  mereka  merasakan  bahwa  pertanggungjawaban laporan penggunaan dana desa itu menjadi tanggungjawab pemerintah desa kepada pemerintah Kabupaten dan dan Pemerintah Pusat. Sehingga tidak memperhatikan unsur  masyarakat  yang  memiliki  hak  untuk  mengetahui.  Meskipun  demikian, Sebagian besar masyarakat desa Simpang Tolang Jae tetap memiliki kepercayaan terhadap  pemerintah  desanya.  Hal  ini  terjadi  karena  kurangnya  pengetahuan masyarakat  terkait  hak  dan  kewajiban  serta  peran  dalam  pengelolaan  dana  desa yang dikemas dalam kegiatan pembangunan desa.

## Norma (Norms)
Norma  adalah  wujud  konkret  dari  suatu  nilai  yang  dijadikan  sebagai pedoman.  Sebagaimana  pendapat  Zulham  (2012:12)  bahwa  norma  berisikan pemahaman-pemahaman, juga nilai-nilai, harapan serta tujuan yang telah diyakini seseorang atau masyarakat dam kelompok kemudian dijalankan bersama. Selain itu norma  digunakan  sebagai  nilai  untuk  membangun  pondasi  agar  terciptanya kepercayaan  di  kalangan  masyarakat  itu  sendiri.  Sehingga  kepercayaan  tersebut dapat  membentuk  kelompok-kelompok  masyarakat  yang  kompak,  dan  saling bersikap sesuai dengan standar aturan yang telah ditetapkan bersama. Oleh karena itu,  dapat  disimpulkan  bahwa  norma  menjadi  penting  keberadaannya  sebagai pengikat  atau pemersatu masyarakat dalam menjalin hubungan, baik antar sesama masyarakat desa maupun dengan pemerintah desa.
Sama halnya dengan aspek kepercayaan masyarakat terhadap aparatur desa, terkait  norma-norma  yang  terdapat  dalam  pengelolaan  dana  desa  juga  dilakukan
melalui  wawancara  singkat  kepada  warga.  Berdasarkan  hasil  observasi  tersebut didapatkan  di  desa  Muara  Siambak  terkait  nilai  norma  yang  terdapat  dalam pengelolaan  dana  desanya,    warga  desa  menyatakan  setuju  adanya  aspek  saling menguntungkan  dan  resiprokal,  sedangkan    warga  desa  yang  lain  mengatakan setuju  adanya  aspek  keadilan.  Kemudian  pernyataan  sangat  setuju  juga  ada  dari warga  lain untuk aspek saling  menguntungkan,  kemudian  untuk aspek resiprokal dan  untuk  aspek  keadilan  juga.  Meskipun  demikian,  masih  ada  masyarakat yang menganggap  tidak  setuju  maupun  kurang  setuju.  Untuk  aspek  saling menguntungkan  dari  warga  menyatakan  tidak  setuju  dan  untuk  aspek  resiprokal serta  keadilan  ada  juga  dari  warga.  Sedangkan  yang  menyatakan  kurang  setuju adanya unsur saling menguntungkan dan resiprokal juga demikian dari  warga serta ada juga warga  yang berpihak terhadap aspek keadilan.
Sedangkan hasil analisa terhadap desa Simpang Tolang Jae bahwa beberapa kebanyakan warga desa  menyatakan setuju adanya  unsur saling  menguntungkan, bagian yang lain warga juga mengatakan setuju adanya aspek resiprokal dan warga lainnya  mengatakan  setuju  adanya  usnur  keadilan.  Selain  itu  yang  menyatakan sangat  setuju  masing-masing  aspek  ada  beberapa  warga  juga  dalam  pembagaian aspek  tersebut..  Selebihnya  hanya  beberapa  warga  saja  yang  menyatakan  tidak setuju dan kurang setuju.
Rata-rata penilaian masyarakat terkait unsur norma pada modal sosial yang dilakukan  dalam  rangka  pengelolaan  dana  desa  menyatakan  setuju.  Hal  ini mengindikasikan bahwa selama ini dalam pengelolaan dana desa masyarakat selalu diikutsertakan  dan  merasa  memiliki  keuntungan  bersama,  merasa  hak  dan kewajiban mereka telah dipenuhi. Selain itu masyarakat merasa bahwa pengelolaan dana  desa  yang  berhubungan  dengan  mereka  seperti  diikutsertakan  dalam perencanaan  dan  pelaksanaan  kegiatan  telah  dilakukan  secara  adil.  Hanya  saja kekurangannya adalah keterbukaan masalah laporan penggunaan dana yang tidak masyarakat ketahui.
Akan tetapi hal tersebut tidak menjadi masalah karena masyarakat berfikir bahwa  itu  bukanlah  urusan  mereka.  Sedangkan  yang  masyarakat  pahami  adalah bagaimana pemerintah desa membantu pemenuhan kebutuhan masyarakat baik itu
secara pemberian bantuan langsung tunai, bantuan peningkatan  modal usaha atau dalam  bidang  pertanian,  maupun  dalam  melibatkan  masyarakat  sebagai  pekerja untuk urusan pembangunan fisik.
Selain daripada yang menyatakan setuju dan sangat setuju, hal yang perlu diperhatikan  adalah  pernyataan  masyarakat  yang  tidak  setuju  maupun  kurang setuju. Berdasarkan hasil wawancara terhadap salah satu masyarakat menyatakan:
“saya jarang ikut serta dalam kegiatan pembangunan desa, jadi saya merasa tidak ada keuntungan untuk saya. BLT pun saya tidak dapat.. jadi tidak bisa dikatakan saling menguntungkan”
Berdasarkan  pernyataan  tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa  masyarakat yang  menyatakan  tidak  setuju  ataupun  kurang  setuju  bukan  berarti  dalam pelaksanaannya  tidak  terjadi  saling  menguntungkan.  Akan  tetapi  dikarenakan dalam  perencanaan  maupun  pelaksanaan  pengelolaan  dana  desa  tersebut  tidak mengikutsertakan  seluruh  masyarakat  yang  ada.  Namun  hanya  perwakilan  dari kelompok-kelompok masyarakat.

## Jaringan Sosial (Social Network)
Jaringan sosial dimaknai sebagai sekelompok orang yang memiliki norma- norma serta nilai informal yang dipegang teguh bersama sehingga melahirkan suatu kerjasama yang berbasis kepercayaan.  Hal ini berlandaskan bahwa pada hakikatnya manusia tidak dapat hidup sendiri, karena manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidupnya. Adanya sebuah interaksi dalam bekerjasama ini akan menciptakan kelompok sosial melalui sebuah jaringan sosial.
Kadushin  (2004)  menjelaskan  bahwa  jaringan  sosial  adalah  suatu  set hubungan antar individu atau antar kelompok. Melalui jaringan sosial ini, individu akan mudah mendapatkan akses terhadap sumberdaya yang tersedia guna mencapai tujuan  bersama.  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa  jaringan  sosial  memiliki  kaitan dengan persamaan kepentingan dan pencapaian tujuan  yang ingin diraih  masing- masing pihak.
Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan bahwa pada desa Muara Siambak maupun  desa  Simpang  Tolang  Jae  memiliki  beberapa  kelompok  atau  organsiasi masyarakat.  Seperti  di  desa  Muara  Siambak  juga  memiliki  beberapa  kelompok masyarakat, seperti kelompok muda-mudi (Karang Taruna) dan kelompok ibu-ibu PKK.  Sedangkan  pada  desa  Simpang Tolang  Jae  terdiri  atas  beberapa  kelompok masyarakat  yaitu  pertama  adalah  kelompok  tani  yang  anggotanya  adalah masyarakat  yang  berprofesi  sebagai  petani.  Kedua  yaitu  kelompok  kesenian  dan budaya masyarakat.
Permasalahannya adalah bahwa beberapa kelompok tersebut, baik yang ada di desa Muara Siambak dan desa Simpang Tolang Jae tidak memiliki andil secara khusus dalam pengelolaan dana desa. Artinya belum adanya kerjasama yang terjalin secara  khusus  antara  pemerintah  desa  dengan  kelompok-kelompok  masyarakat tersebut  dalam  rangka  perencanaan  maupun  pelaksanaan  pembangunan  desa. Hanya  saja,  beberapa  dana  desa  telah  dianggarkan  untuk  membantu  kegiatan- kegiatan  kelompok  tersebut.  Misalnya  pada  desa  Muara  Siambak  tahun  2019 beberapa  anggaran  dana  desa  ditujukan  untuk  kegiatan  pelatihan  nasid  dan pembinaan  majelis  ta’lim.  Inilah  yang  menjadi  salah  satu  kelemahan  pemerintah kedua desa tersebut dalam pengelolaan dana desa yang dimana penggunaan dana desa  tidak  sesuai  dengan  program  yang  diprioritaskan  oleh  Pemerintah  Pusat. Sedangkan  di  desa  Simpang Tolang  Jae,  tahun  2019  memberikan  anggaran  dana desa untuk bantuan pembinaan kesenian dan budaya sosial masyarakat.

## SIMPULAN
Pengelolaan dana desa berbasis modal sosial di desa Muara Siambak belum cukup baik. Berdasarkan tiga indikator modal sosial yaitu, kepercayaan masyarakat terhadap  pemerintah  desa  dalam  perencanaan,  pelaksanaan  maupun  pertanggung jawaban terhadap penggunaan dana desa sudah cukup baik atau tidak cukup tinggi. Hal ini dibuktikan, dari sebagaian warga desa Muara Siambak itemukan ada yang menyatakan tidak percaya, kemudin  warga desa yang merasa kurang percaya, dan ada  juga  menyatakan  percaya  hinggawarga  yang  menyatakan  sangat  percaya. Kemudian  norma  dan  nilai  dalam  pengelolaan  dana  desa  dinyatakan  telah
memenuhi  kaidah  hubungan  saling  menguntungkan  antara  masyarakat  dengan pemerintah  desa  melalui  kerjasama  yang  dilakukan  dalam  pembangunan  desa menggunakan  dana  desa.  Selanjutnya,  berdasarkan  aspek  jaringan  dalam pengelolaan  dana  desa  masih  kurang.  Hal  ini  ditandai  dengan  tidak  adanya keikutsertaan organisasi atau kelompok-kelompok masyarakat dalam pengelolaan dana desa.
Pengelolaan dana desa berbasis modal sosial di desa Simpang Tolang Jae cukup baik (cukup tinggi) dibandingkan dengan desa Muara Siambak. Berdasarkan indikator modal sosialnya yaitu: kepercayaan masyarakat desa Simpang Tolang Jae jauh lebih tinggi karena berdasarkan hasil wawancara singkat kepada warga desa Simpang Tolang Jae, tidak ada warga yang menyatakan tidak percaya, hanya saja beberapa    warga  desa  yang  dimintai  keterangan  ada  yang  menyatakan  kurang percaya, dan sebagaian warga desa lainnya menyatakan percaya kepada pemerintah desanya, serta ada juga warga desa yang menyatakan sangat percaya . Kemudian norma  dalam  pengelolaan  dana  desa  telah  memenuhi  kaidah  saling menguntungkan.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  terlibatnya  masyarakat  dalam pembangunan  desa,  baik  itu  dalam  bentuk  pekerja  maupun  sebagai  objek  yang diberikan bantuan alat pertanian. Selanjutnya aspek jaringan di desa ini sama seperti di desa Muara Siambak. Bahwa dalam pengelolaan dana desa belum sepenuhnya mengikutsertakan organisasi atau kelompok-kelompok masyarakat secara penuh.

## DAFTAR PUSTAKA
Bourdieu, Pierre [1983](1986) “The Forms of Capital”, dalam J. Richardson, ed. Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education. Westport, CT: Greenwood Press.
Coleman,  James  S.  (1988)  ‘Social  capital  in  the  Creation  of  Human  Capital’ American Journal of Sociology 94: S95-S120.
Fukuyama, Francis. 1995. Social Capital and the Global Economy. Foreign Affairs, 74(5), 89-103.
Hauberer,  Julia.  2011.  Social  Capital  Theory:  Towards  a  Methodological Foundation, 1 st Ed. Germany: Verlag fur Sozialwissenschaften.
Kadushin,  C.  2004.  Introduction  to  Sosial  Network  Theory.  Diakses  dari http://www.cin.ufpe.br/~rbcp/taia/Kadushin_Concepts.pdf  pada  tanggal  15 September 2016
Moleong,  Lexy  J.  (2007)  Metodologi  Penelitian  Kualitatif,  Penerbit  PT  Remaja Rosdakarya Offset, Bandung
Nurcholis,  Hanif,  2011.  “Pertumbuhan  &  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa”,
Penerbit Erlangga.
Putnam,  Robert  (1993)  “The  Prosperous  Community:  Social  Capital  and  Public Life," The American Prospect,13 (Spring 1993): 35-42.
Sibarani, Robert. 2012. Kearifan Lokal. Jakarta: Asosiasi Tradisi Lisan
Sugiyono.  (2014).  Metode  Penelitian  Pendidikan  Pendekatan  Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Suharjo. (2014). Peran Modal Sosial dalam Perbaikan  Kualitas Sekolah Dasar di Kota  Malang.  Disertasi.  Tidak  diterbitkan.  Yogyakarta:  Universitas  Negeri Yogyakarta.
Thomas.2013,”Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  Dalam  Upaya  Meningkatkan Pembangunan  Di  Desa  Sebawang  Kecamatan  Sesayap  Kabupaten  Tana Tidung”,eJurnal Pemerintahan Integratif. Volume 1, Nomor 1, Hal. 51-64.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Zulham,  M.  Ulinnuha.  2012.  Strategi  Peningkatan  Produktivitas  Petani  Melalui Penguatan  Modal  Sosial  (Studi  Empiris  di  Kecamatan  Guntur  Kabupaten Demak).  Skripsi.  Tidak  Diterbitkan.  Semarang:  Fakultas  Ekonomika  Dan Bisnis Universitas Diponegoro