## HAK ASASI MANUSIA DAN KEBEBASAN BEREKSPRESI DI INDONESIA

## TRIE RAHMI GETTARI, WIRA OKTA VIANA, MEYDIANTO MENE Fakultas Hukum Universitas Ekasakti
Abstract : Freedom  of  expression  is  the  right  to  seek,  receive,  disseminate  information. Through the recognition of the rule of international law in the Universal Declaration of Human Rights  (DUHAM),  which  in  Article  19  states  that  everyone  has  the  right  to  freedom  to  have and  express  opinions,  without  interference  and  to  seek,  receive  and  express  information  and opinions  in  any  way  and  in  the  absence  of  restrictions.  Freedom  of  expression  in  Indonesia today  should  be  questioned  for  its  implementation  considering  that  there  are  many  problems that  occur  now,  one  of  which  is  the  silencing  of  freedom  of  expression,  keep  in  mind  that freedom  can  basically  be  limited  in  accordance  with  the  provisions  contained  in  the  human rights law and other provisions.  Changes to a constitution require the right time, namely when the articles in the constitution are felt to be no longer in accordance with the developments and needs  that  exist  in  society,  and  when  the  community  has  begun  to  feel  that  there  is  no guarantee of legal certainty. The existence of the concept of human rights, including the right to freedom of expression and opinion, is closely related to the concept of the state of law. The goal of democracy is the formation of a political life characterized by democracy.
Keywords : Freedom of Expression, Democracy, Human Rights
Abstrak: Kebebasan  berekspresi  adalah  hak  untuk  mencari,  menerima,  menyebarluaskan informasi. Lewat diakuinya aturan hukum internasional dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), yang mana dalam Pasal 19 menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan  mempunyai  dan  mengeluarkan  pendapat,  tanpa  adanya  gangguan  dan  untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan  cara  apa pun dan dengan tidak adanya batasan. Kebebasan berekspresi di Indonesia saat ini sepatutnya dipertanyakan implementasinya mengingat ada banyak sekali persoalan yang terjadi sekarang, salah  satunya  dari  pembungkaman  kebebasan  berpendapat,  perlu  diingat  bahwa  kebebasan pada  dasarnya  dapat  dibatasi    sesuai  dengan  ketentuan  yang  terdapat  dalam  undang-undang HAM  dan  ketentuan  lainnya.  Perubahan  pada  suatu  konstitusi  memerlukan  waktu  yang  tepat yakni saat pasal-pasal yang ada dalam konstitusi tersebut dirasa sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan yang ada dalam masyarakat, dan ketika masyarakat sudah mulai merasa  tidak  adanya  jaminan  kepastian  hukum.  Adanya  konsep  hak  asasi  manusia,  termasuk juga hak kebebasan berekspresi dan berpendapat, sangat terkait dengan konsep negara hukum. Tujuan demokrasi adalah terbentuknya kehidupan politik yang bercirikan demokrasi.
Kata kunci : Kebebasan Berekspresi, Demokrasi, Hak Asasi Manusia

## A. Pendahuluan
Kebebasan  berekspresi  di  era  reformasi  benar-benar  menjamin  hak  kebebasan  bagi rakyat Indonesia yang dimulai pada tahun 1998. Hak manusia untuk dihormati, dipenuhi, dan dilindungi  seutuhnya bisa dilihat dari  kebebasan berekspresi, karena merupakan kodrat setiap manusia sejak dilahirkan  untuk mendapatkan haknya dari negara. Awal dari era reformasi atau yang  disebut  sebagai  masa  transisi  ini  digunakan  untuk  membuka  peluang  dalam  menata kehidupan  yang  lebih  berdemokrasi  (gramedia,  2022).  Kebebasan  berekspresi  adalah  hak untuk  mencari,  menerima,  menyebarluaskan  informasi.  Lewat  diakuinya  aturan  hukum internasional  dalam  Deklarasi  Universal  Hak  Asasi  Manusia  (DUHAM),  yang  mana  dalam Pasal  19  menyebutkan  bahwa  setiap  orang  berhak  atas  kebebasan  mempunyai  dan mengeluarkan  pendapat,  tanpa  adanya  gangguan  dan  untuk  mencari,  menerima  dan menyampaikan  keterangan-keterangan  dan  pendapat  dengan  cara  apa  pun  dan  dengan  tidak adanya batasan.
Sedangkan  di  Indonesia  sebagai  negara  hukum  dan  demokratis,  segala  tingkah  laku masyarakat  harus  berdasarkan  Pancasila  yang  kemudian  dituangkan  dalam  bentuk  Undang- Undang, salah satunya kebebasan berekspresi yang diatur dalam perubahan keempat Undang-
Undang Dasar 1945 Pasal 28E ayat (3), disebutkan bahwa setiap orang berhak  atas kebebasan berserikat,  berkumpul,  dan  mengeluarkan  pendapat.  Sebagian  ahli  hukum  mengutarakan, norma  hak  atas  kebebasan  berekspresi  dan  berpendapat  merupakan  norma  hak  yang  paling penting  di  antara  seluruh  rangkaian  norma  hak  asasi,  terutama  ditinjau  sebagai  suatu  hak politik  ( political  right )  (Perspektif  Hukum,  2020).  Kebebasan  berpendapat  dan  berekspresi dinilai  penting  karena  empat  hal,  yaitu  (UNESCO,  2003):  a)  kebebasan  berekspresi  “penting sebagai  cara  untuk  menjamin  pemenuhan  diri  seseorang”  dan  juga  untuk  mencapai  potensi maksimal  seseorang;  b)  untuk  pencarian  kebenaran  dan  kemajuan  pengetahuan  atau  dengan kata  lain,  “seseorang  yang  mencari  pengetahuan  dan  kebenaran  harus  mendengar  semua  sisi pertanyaan, mempertimbangkan seluruh alternatif, menguji penilaiannya dengan menghadapkan  penilaian  tersebut  kepada  pandangan  yang  berlawanan,  serta  memanfaatkan berbagai  pemikiran  yang  berbeda  seoptimal  mungkin;  c)  kebebasan  berekspresi  penting  agar orang  dapat  berpartisipasi  dalam  proses  pengambilan  keputusan,  khususnya  di  arena  politik; dan  d)  kebebasan  berekspresi  memungkinkan  masyarakat  (dan  negara)  untuk  mencapai stabilitas dan adaptasi/kemampuan beradaptasi.
Kebebasan  berekspresi  di  Indonesia  saat  ini  sepatutnya  dipertanyakan  implementasinya mengingat  ada  banyak  sekali  persoalan  yang  terjadi  sekarang,  salah  satunya  dari pembungkaman  kebebasan  berpendapat,  perlu  diingat  bahwa  kebebasan  pada  dasarnya  dapat dibatasi    sesuai  dengan  ketentuan  yang  terdapat  dalam  undang-undang  HAM  dan  ketentuan lainnya.  Dalam  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara  yang  demokratis, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi harus dijamin karena kesemuanya merupakan hak asasi manusia yang paling hakiki. Penegakan dan jaminan terhadap hak-hak tersebut sangat dibutuhkan dalam rangka mencegah terjadinya  tirani  penguasa,  karena  aturan  yang  ada  sudah  seharusnya  memberikan  rasa keamanan,  dan  keadilan  terhadap  masyarakat  yang  saat  ini  seharusnya  bisa  tercapai  dengan adanya konsep demokrasi yang sudah dibangun oleh Indonesia sejak masa reformasi.
Bagi  negara  demokrasi,  isu  kebebasan  berekspresi  sangat  penting  dan  krusial  bagi pembangunan  negara  apalagi  dengan  disahkannya  RKUHP.  Adanya  esensi  hukum  pidana bahwa  negara  memberikan  hukuman  terhadap  pelaku  pidana  sebagai  bentuk  pembatasan terhadap  HAM.  Contohnya  pada  pasal  penghinaan kepada  presiden  dan  wakil  presiden, Putusan  MK  Nomor  013-022/PUU-IV/2006  menyatakan  bahwa  Pasal  134,  Pasal  136bis,  dan Pasal  137  KUHP  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat  atau  dihapuskan keberlakuannya.  Pasal  ini  sudah  dianggap  inkonstitusional  dan  sudah  di  hapus  yang  juga bertentangan dengan UUD 1945 serta semangat demokrasi, dan sebelumnya pada tahun 2006 Mahkamah  Konstitusi  sudah  mencabut  Pasal  mengenai  Penghinaan  terhadap  Presiden  ini namun  muncul  kembali  pada  KUHP  baru  yaitu  Pasal  218  mengatur  tentang  penyerangan kehormatan  atau  harkat  dan  martabat  presiden  dan  wakil  presiden.  Orang  yang  melakukan tindak pidana di muka umum dapat dipidana paling lama 3 tahun 6 bulan dan denda maksimal Rp200 juta.
Pasal  28J  (2)  UUD  1945  dikatakan  dalam  menjalankan  hak  dan  kebebasannya,  setiap orang  wajib  tunduk  kepada  pembatasan  yang  ditetapkan  dengan  undang-undang.  Tujuannya untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan  ketertiban  umum  dalam  suatu  masyarakat  demokratis.  Paragraf  83  Standar  Norma  dan Pengaturan  Nomor  5  tentang  Hak  Atas  Kebebasan  Berpendapat  dan  Berekspresi  juga menjelaskan bahwa para figur publik dan orang-orang dalam jabatan publik  subyek yang  sah untuk  dikritik,  sehingga  hukum-hukum  yang  melarang  kritik  pada  pejabat  publik,  misalnya penghinaan,  atau  hukum-hukum  yang  memidanakan  ketidakhormatan  pada  simbol  negara seperti  bendera,  perlu  dirumuskan  dengan  tidak  melanggar  kebebasan  berekspresi.  Hukum pidana  tentang  penghinaan  atau  pembatasan-pembatasan  tertentu  yang  menyasar  larangan menghina  simbol-simbol  negara  dan  lainnya  juga  dinilai  hambatan  dalam  pelaksanaan kebebasan berekspresi.
Pembaharuan  KUHP  harus  memperhatikan  konteks  atau  substansinya  pada  hukum pidana  materiil,  hukum  pidana  formil,  dan  juga  hukum  acara  pidana.  KUHP  modern  harus
memuat  asas  legalitas  hukum  pidana  yang  terdiri  dari  beberapa  prinsip  antara  lain  yakni (Helmalia  Cahyani)  (Journal  of  Law,  Administration,  and  Social  Science):  a) Excripta (ketentuan pidana harus tertulis sehingga tidak diperkenankan untuk mempidanakan seseorang berlandaskan  hukum  kebiasaan  yang  berlaku);  b) Excerta (rumusan  yang  terkandung  dalam ketentuan  pidana  harus  jelas  agar  tidak  menimbulkan  keambiguan);  c) Lex  tirta (ketentuan pidana  ditafsirkan  secara  ketat  dan  melarang  adanya  analogi);  dan  d) Lex  praevia (ketentuan pidana  harus  bersifat  maju  atau  sesuai  dengan  dinamika  perubahan  zaman  dan  tidak  boleh berlaku mundur atau surut).
Perubahan  pada  suatu  konstitusi  memerlukan  waktu  yang  tepat  yakni  saat  pasal-pasal yang  ada  dalam  konstitusi  tersebut  dirasa  sudah  tidak  sesuai  lagi  dengan  perkembangan  dan kebutuhan  yang  ada  dalam  masyarakat,  dan  ketika  masyarakat  sudah  mulai  merasa  tidak adanya  jaminan  kepastian  hukum  (Helmalia  Cahyani).  Namun  kenyataannya  terdapat  pasal- pasal  yang  kontroversial  seperti  pada  Pasal  penghinaan  presiden  yang  sangat  rawan  bila digunakan  di  Indonesia  karena  tidak  sesuai  dengan  UUD  1945  khususnya  Pasal  28D  ayat  1 dan  Pasal  28F.  Kebebasan  pendapat  sebagai  bagian  dari  demokrasi  akan  terbatas  bahkan  dan tidak  bisa  diterapkan  lagi.  Selain  itu,  pasal  penghinaan  presiden  memiliki  kemungkinan mengembalikan masyarakat Indonesia pada budaya feodalisme dimana hanya pemimpin yang bisa mengendalikan keseluruhan negara. Budaya feodalisme ini sangat berbeda dengan budaya bangsa Indonesia dimana keputusan tertinggi berada di tangan rakyat.

## B. Metodologi Penelitian
Ruang  lingkup  dari  penelitian  ini  adalah  “Dampak  KUHP  baru  bagi  kebebasan berekspresi  masyarakat” . Dengan  menggunakan  metode  normatif,  penelitian  ini  didasarkan pada  penelusuran  literatur-literatur  yang  terkait  dengan  masalah.  Analisis  data  yang digunakan  secara  dedukatif,  yaitu  dengan  cara  menganalisis  keseluruhan  data  primer  yang diperoleh dari penelusuran pustaka serta memberikan interpretasi sehingga penelitian ini akan diuraikan secara deskriptif analisis.

## C. Hasil dan Pembahasan
Kebebasan  berekspresi  adalah  hak  setiap  orang  untuk mencari,  menerima  dan menyebarkan informasi dan gagasan dalam bentuk apapun, dengan cara apapun . Ini termasuk ekspresi  lisan,  tercetak  maupun  melalui  materi  audiovisual,  serta  ekspresi  budaya,  artistik maupun  politik. Berkembangnya  kebebasan  berekspresi  membutuhkan  ruang  dan  sebuah instrumen  internasional  untuk  mengatur  perkembangannya  Konsep  efektifitas  yang  di didasarkan pada tiga kewajiban utama yaitu duty to respect, duty to ensure (kewajiban untuk menjamin),  dan duty  to  enforce (kewajiban  untuk  melaksanakan)  (Luthfi  Widagdo,  2019). Kebebasan  berskespresi  pada  dasarnya  diatur  dalam  Pasal  19  ayat  2  Kovenan  Internasional tentang Hak Sipil dan Politik yang sudah diratifikasi Indonesia ke dalam undang-undang No. 12  Tahun  2005  mengatakan  bahwa s etiap  orang  berhak  atas  kebebasan  berekspresi;  hak  ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan menyebarkan informasi dan gagasan dalam bentuk apa pun, tanpa memandang batas negara, baik secara lisan, tertulis atau di media cetak, dalam bentuk karya seni, atau melalui media lain pilihannya, serta dalam Pasal 28 E dan Pasal 28  F  UUD  1945  (Muhammad  Roqib,  2020):  1)  Pasal  28,”Kemerdekaan  berserikat  dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”;  2)  Pasal  28E  ayat  (2),”Setiap  orang  berhak  atas  kebebasan  meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”; 3) Pasal 28E ayat (3)”Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat”.; dan 4)  Pasal  28F,”Setiap  orang  berhak  untuk  berkomunikasi  dan  memperoleh  informasi  untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki,  menyimpan,  mengolah  dan  menyampaikan  informasi  dengan  menggunakan  segala jenis saluran yang tersedia”
Pasal  di  atas  menegaskan  bahwa  Indonesia  adalah  negara  hukum  yang  menjunjung tinggi HAM yang mana kebebasan berekspresi adalah salah satunya, sehingga artinya  aturan ini bersifat umum dan mengikat bagi masyarakat. Demokrasi memberikan peluang bagi setiap
orang  untuk  menikmati  kebebasan  yang  dimilikinya  secara  proporsional  karena  kebebasan yang  dimilikinya  dibatasi  oleh  kebebasan  orang  lain.  Perwujudan  demokrasi  dalam  tataran empiris  bukanlah  suatu  hal  yang  mudah  karena  memerlukan  waktu  yang  panjang  serta pelaksanaan dari berbagai hal yang paradoks dalam waktu bersamaan.
Pada  pasal  23  ayat  2  undang-undang  tentang  Hak  Asasi  Manusia  juga  jelas menyebutkan    bahwa  setiap  orang  bebas  mempunyai,  mengeluarkan  dan  menyebarluaskan pendapat  sesuai  hati  nuraninya,  secara  lisan  atau  tulisan  melalui  media  cetak  maupun  media cetak  elektronik  dengan  tetap  memperhatikan  ilai-nilai  agama,  kesusilaan,  ketertiban, kepentingan umum dan keutuhan bangsa. Dalam aturan ini dapat dipahami bahwa kebebasan untuk berekspresi disini mencakup hal yang luas berdasarkan hasil pikiran manusia yang bisa dikeluarkan  dalam  bentuk  apapun.  Namun  begitu,  setiap  perbuatan  ataupun  bentuk  ekspresi yang  dikeluarkan  harus  tetap  pada  garis  koridor  agar  tidak  menimbulkan  pertentangan  dan merugikan pihak-pihak tertentu. Karena pada pasal 29 ayat 2 dan 3 DUHAM sudah ditentukan bahwa  untuk  menjalankan  hak-hak  dan  kebebasan  setiap  orang  harus  tunduk  pada  pembatas yang  ditetapkan  oleh  undang-undang  dengan  tujuan  untuk  penghormatan  atas  hak  dan kebebasan  orang  lain  agar  tidak  bertentangan  dengan  tujuan  dan  prinsip  PBB.  Dalam  sistem politik demokratis, watak hukum yang dihasilkan bersifat responsif dan akomodatif. Substansi hukum  yang  tertuang  di  dalam  beragam  peraturan  perundangan  yang  ada  menghormati  dan menjunjung  tinggi  hak  asasi  manusia  (Della  Luysky  Selian).  Dalam  suatu  sisi  Hak  Asasi mempunyai sifat dasar yang membatasi kekuasaan pemerintahan, tetapi sebaliknya di  sisi lain pemerintah  diberi  wewenang  buat  membatasi  hak-hak  dasar  sinkron  menggunakan  fungsi pengendalian  ( Sturing ).  Jadi  walaupun  hak-hak  dasar  itu  mengandung  sifat  yang  membatasi kekuasaan  pemerintah,  pembatasan  tadi  tidak  berarti  mematikan  kekuasaan  pemerintah  yang dasarnya berisi wewenang buat mengendalikan kehidupan rakyat.
Elemen hukum dalam konsep penegakan HAM berfungsi menimbulkan beberapa aspek pelaksanaan  HAM.  Berkaitan  dengan  itu,  Indonesia  telah  menyatakan  dirinya  merupakan salah  satu  negara  hukum  berdemokrasi  yang  mensyaratkan  dirinya  menghormati  dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia yang juga tertuang dalam dasar- dasar  negara  (Luthfi  Widagdo,,  2019).  Kebebasan  pendapat  sebagai  bagian  dari  demokrasi akan  terbatas  bahkan  dan  tidak  bisa  diterapkan  lagi.  Selain  itu,  pasal  penghinaan  presiden memiliki  kemungkinan  mengembalikan  masyarakat  Indonesia  pada  budaya  feodalisme dimana hanya pemimpin yang bisa mengendalikan keseluruhan negara. Budaya feodalisme ini sangat  berbeda  dengan  budaya  bangsa  Indonesia  yang  mana  keputusan  tertinggi  berada  di tangan rakyat (Helmalia Cahyani, 2020). Di awal era reformasi di Indonesia penegakan HAM memang  menjadi  tuntutan  utama  bagi  masyarakat.  Masyarakat  menuntut  dan  menghendaki adanya kesempatan untuk dapat menyampaikan pendapat dengan baik melalui tulisan ataupun lisan, dapat berpartisipasi dalam pemerintahan dan kemudian dapat berorganisasi.
Sepanjang  tahun  2020  banyak  aktivis,  jurnalis,  akademisi,  mahasiswa  dan  masyarakat yang dibungkam, diintimidasi, dan dikriminalisasi saat menyampaikan pendapat secara damai. Padahal  konsep  demokrasi  akan  bisa  terlaksana  jika  masyarakat  ikut  andil  dalam partisipasinya  terhadap  pemerintah  berupa  memberikan  kritik  dan  saran  kepada  pemerintah. Selain  kriminalisasi dengan UU ITE, pada tahun 2020 ada setidaknya 60 kasus serangan dan intimidasi  digital  yang  dialami  organisasi,  aktivis,  jurnalis  dan  akademisi  per  30  November 2020. Kebebasan sipil di Indonesia tahun 2020 juga menurun, bahkan terburuk sejak 10 tahun terakhir.  Kebebasan  sipil  adalah  salah  satu  indikator indeks  demokrasi yang  disusun oleh Economist  Intelligence  Unit  (EIU) ,  mencakup  kebebasan  berekspresi,  kebebasan berkumpul, dan kebebasan pers. Dari skor 1-10, kebebasan sipil Indonesia jatuh di angka 5.59.
Aturan  hukum  yang  tidak  adil,  yang  hanya  melindungi  status quo dan  membungkam penentang  pemerintahan  punya  efek  ganda  membungkam  kebebasan  berekspresi  dan menciptakan  pembenaran  hukum  untuk  membungkam  “suara-suara  yang  tidak  patut” ( inconvenient  voices ),  sehingga  aturan  hukum  yang  baru  ini digunakan  sebagai  alat  negara untuk  membungkam  masyarakat  yang  melontarkan  kritikan  kepada  pemerintah. Seharusnya sinergi  antara  kedaulatan  rakyat  dengan  kedaulatan  hukum  itulah  yang  merupakan  fondasi yang kuat dari bangunan negara modern pada abad 21 sekarang ini. Salah satu ciri dari sebuah
negara  disebut  menjadi  negara  demokrasi  berdasarkan  Jurgen  Habermas  artinya  saat  negara tersebut  bisa  menghadirkan  ruang  publik  yang    bisa  bersifat  netral,  salah  satunya  yang berkembang sekarang adalah dari media sosial.  Penting diperhatikan bahwa negara demokrasi bisa  dijalankan  dengan  adanya  kebebasan  berekspresi,  karena  fungsinya  adalah  agar pemerintah  dapat  memastikan  warga  negara  mendapatkan  informasi  yang  diperlukan  untuk menjalankan  kekuasaan  kedaulatan  dengan  cara  yang  terdidik.  Menurut  Mahkamah  Agung Amerika  Serikat,  pendapat  publik  sangat  penting  bagi  demokrasi  modern  sehingga  perlu adanya kebebasan untuk berpendapat tanpa ketakutan akan hukuman.

## D. Penutup
Undang-undang  Dasar  1945  mengatur  mengenai  hak-hak  dan  kewajiban  dari  setiap warga  negara.  Adanya  konsep  hak  asasi  manusia,  termasuk  juga  hak  kebebasan  berekspresi dan  berpendapat,  sangat  terkait  dengan  konsep  negara  hukum.  Tujuan  demokrasi  adalah terbentuknya  kehidupan  politik  yang  bercirikan  demokrasi.  Demokratisasi  merujuk  pada proses  perubahan  menuju  pada  sistem  pemerintahan  yang  lebih  demokratis.  Kebebasan berekspresi (dan beropini) merupakan salah satu kategori hak asasi manusia yang utama, yang tetap  diatur  adanya  pembatasan  yang  tetap  tidak  mengurangi  adanya  penghormatan  dan pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia.

## Daftar Pustaka
Della Luysky Selian, Kebebasan Berekspresi Di Era Demokrasi: Catatan Penegakan Hak Asasi Manusia, https://journal.unnes.ac.id Demokrasi dan Kebebasan Berekspresi, https://www.balipost.com/news/2021/05/27/194397/Demokrasi-dan-Kebebasan- Berekspresi.html
Helmalia  Cahyani,  Kebijakan  Pasal-Pasal  Kontroversial  Dalam  RUU  KUHP  Ditinjau  Dari Perspektif  Dinamika  Sosial  Kultur  Masyarakat  Indonesia,  Journal  of  Law, Administration, and Social Science, Vol 2, No. 2 https://www.amnesty.id/kebebasan-berekspresi/ https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-orde-lama-orde-baru-reformasi/#Era_Reformasi https://www.researchgate.net/publication/352982311_memahami_kebebasan_berekspresi_bata sannya_serta_hubungannya_dengan_delik_penghinaan_di_indonesia Jakat  Tryana, Hukum  dan  HAM:  Aspek  Hukum ”  dalam  buku  Luthfi  Widagdo, Hak  Asasi Manusia & Hukum Internasional di Indonesia, 2019
Konsep efektifitas yang di didasarkan pada tiga kewajiban utama yaitu duty to respect, duty to ensure  (kewajiban  untukmenjamin),  dan  duty  to  enforce  (kewajiban  untuk melaksanakan)
Luthfi  Widagdo, Hak  Asasi  Manusia  &  Hukum  Internasional  di  Indonesia, Depok:  Rajawali Pers, 2019
Muhammad Roqib, dkk, Perspektif Hukum, hlm. 48, Vol 20 No. 1 Mei 2020 UNESCO,  Toolkit  Kebebasan  Berpendapat  Dan  Berekspresi  Bagi  Aktivis  Informasi  (Paris: UNESCO, 2003)