## PELESTARIAN KEKUASAN PADA MASA MATARAM ISLAM:
SEBHA JAMINAN LOYALITAS DAERAH TERHADAP PUSAT 1

## Ari Sapto
Jurusan Sejarah, Universitas Negeri Malang
Abstrak . Masa lalu mengandung perubahan dan keberlanjutan. Seringkali kesinambungan realitas masa lalu mengalami perbedaan tampilan, namun subtansinya tetap. Penguasa Mataram Islam me- miliki mekanisme untuk menjamin loyalitas penguasa-penguasa di daerah yang menjadi yuridiksin- ya. Jaminan loyalitas ini penting mengingat konsep kekuasaan yang dianut dan luas wilayah kera- jaan.  Setelah  berhasil  menyatukan  hampir  seluruh  dan  beberapa  wilayah  di  luar  Jawa,  Mataram mulai menata pemerintahan dan kewilayahannya. Penataan itu menghasilkan struktur pemerintahan dan kewilayahan yang pengaruhnya dapat dilihat hingga masa sekarang.
Kata-kata kunci : sebha, jaminan loyalitas, kekuasaan
Abstract . Learning from the past would be depicted the change and the continuity. The continuity of the  past  reality  has  the  different  form,  however  the  substance  continues  till  today.  The  Sultans  of Mataram have a mechanism to guarantee the loyalty of remote areas. The guarantee of loyalty is important concept which is used in the remote areas. After succeeding to unite almost all Java Is- land and some areas outside of Java Island, Mataram started to organize the government and the areas.  This  arrangement  produced  the  governmental  structure  and  the  structure  of  areas.  Today, the influence could be seen clearly.
Keywords : sebha, guarantee of loyalty, power
Tatkala  suatu  negara  tumbuh  dalam  tingkatnya yang  pertama,  seperti  Mataram  Islam  pada  awal perkembangannya,  tenaga  birokrasi  yang  diambil dan  digunakan  oleh  raja  untuk  mencapai kekuasannya berasal dari keluarga raja yang dekat, pengikut,  rakyat  maupun  sekutunya.  Solidaritas sosial,  hubungan  pribadi  dan  kesetian  merekalah yang  membantu  raja  menegakkan  pemerintahan. Setelah  Mataram  menjadi  besar,  raja-rajanya berhasil  memperluas  wilayah  serta  memonopoli kekuasaan.  Akibatnya,  sanak  keluarga  dan rakyatnya  sendiri  tidak  lagi  mampu  mencukupi kebutuhan tenaga birokrasi. Raja lantas mengambil tenaga  lain,  misalnya  penguasa  yang  ditaklukkan dan sekutu.
Apa  yang  menjadi  jaminan  bahwa  para penguasa daerah akan taat kepada raja?  Dalam hal ini raja kepada para penguasa daerah menerapkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
(1)
diharuskan  menghadap  atau sheba sebagai  tanda pengakuan terhadap kekuasaan raja yang
mengundang  pada  waktu  yang  telah  ditentukan; (2)  menetap  di  ibu  kota  kerajaan,  kemudian  Raja mengawinkannya  dengan  salah  seorang  puteri anggota  kerajaan  (dalam  hal  ini  para  penguasa lokal  dalam  waktu-waktu  tertentu  diperkenankan berada di daerahnya masing-masing); (3) seringkali  raja  ”menyandera”  putera  penguasa daerah dengan menjadikannya pegawai istana; (4) mengangkat  atau  menempatkan  penguasa  yang dicurigai untuk menduduki jabatan penting dengan tugas  dan  fungsi  tidak  jelas:  (5)  membatasi  masa jabatan  posisi  tertentu  dalam  masa  singkat:  (6) memisahkan penguasa atau pejabat yang dicurigai dari  basis  pendukung  atau  daerah  kekuasaannya, dan (7) menciptakan persaingan serta situasi saling curiga  di  antara  penguasa  bawahan  dan  para pejabatnya (Poesponegoro dan Notosusanto, 2010: 230-232).    Cara-cara  ini  sekaligus  sebagai  sebuah sarana  bagaimana  pemerintah  pusat  mengadakan pengawasan terhadap daerah-daerah.
Dalam  ilmu  politik  dikenal  pendekatan  tra- disionalis  yang  salah  satu  aspeknya  adalah  men- gungkap peran nilai-nilai dan norma-norma dalam realitas  politik.  (Budiharjo,  1983:6).  Meskipun mendapat  tantangan  dari  beberapa  pendekatan yang  muncul  lebih  kemudian,  tetapi  pendekatan tradisionalis tetap memainkan peranan penting. Sa- lah  satunya  memberi  jawaban  adanya  keterkaitan antara  nilai-nilai  budaya  dengan  perilaku  politik. Sebagai contoh Sultan Hamengkubuwono X pada tahun  1998  berpidato  di  hadapan  ribuan  massa  di alun-alun Yogyakarta. Momen ini juga dipandang sebagai sebha dan  masyarakat  menamainya dengan pisowangan  ageng .Sebagai  pemimpin politik DIY momen ini sangat penting dan sabdan- ya  ditunggu-tunggu  oleh  masyarakat  berkaitan dengan  adanya  perubahan  politik  pada  reformasi yang sedang bergulir.
Tulisan  ini  menyoroti  sebagian  kecil  saja dari implementasi konsep kekuasaan yang ada da- lam  budaya  Jawa.  Dalam  pandangan  yang  ber- sumber  pada  budaya  Jawa,  menghimpun  dan  me- lestarikan  kekuasaan  lebih  penting  daripada menggunakannya  (Anderson,  2000:50).  Dalam konteks  inilah  tulisan  ini  mencoba  mencari  jawab atas  masalah  bagaimana sebha memberikan  kon- tribusi  terhadap  pelestarian  kekuasaan  bagi  raja- raja Jawa.

## LOYALITAS DALAM KEMANUNGGALAN
Benedict Anderson melukiskan tata pemerintahan  Jawa  sebagai  “ is  that  of  a  cone  of light cast downwards by a reflector lamp ” (adalah suatu  kerucut  cahaya  yang  disorotkan  ke  bawah oleh lampu dengan pemantul) (Anderson, 1972:22). Ungkapan ini menggambarkan kekuatan pusat  yang  kuat  karena  didukung  kuasa  dan kewenangan  yang  tunggal.  Semakin  dekat pancaran  sinar  semakin  kuat,  sebaliknya  semakin jauh  berangsur-angsur  semakin  buram.  Ini  kiasan bagi  hubungan  antara  pusat  dan  daerah.  Hal  ini membantu memahami konsep sentralistik pemerintahan  dan  model  negara  kesatuan  Jawa.
Kekuatan  besar  yang  dimiliki  pusat  diharapkan dapat merangkul dan menjembatani keberagaman.
Pandangan  politik  Jawa  melihat  kekuasaan sebagai sesuatu yang homogen, konstan, dan tidak mempertanyakan keabsahan (Anderson, 2000: 47- 48).  Perwujudan  pandangan  ini  tampak  dalam keberaadan  nilai  manunggal.  Sumber  nilai ma- nunggal dapat  dikembalikan  pada  kepercayaan Jawa, manunggaling kawulo-gusti atau jumbuhing kawula-gusti (bersatunya  Tuhan  dan  hamba) (Moertono, 1985:18). Dalam konteks sosial meng- gambarkan  hubungan  yang  ideal  antara  penguasa dan  yang  dikuasai.  Tidak  saja  menunjukkan  hu- bungan  yang  tinggi  dengan  yang  rendah,  tetapi perwujudan  hubungan  yang  saling  bergantung (Moertono,  1985:26).  Tidak  ada  penguasa  tanpa yang dikuasai, tidak ada rakyat tanpa penguasa.
Manunggal adalah sebuah kekuatan, semen- tara  pertikaian  dianggap  suatu  kelemahan  yang dapat  menghasilkan  kehancuran.  Prinsip manung- gal ,  bagi  Benedict  Anderson,  membantu  untuk menjelaskan  tentang  “bagaimana  nasionalisme mengekpresikan dorongan mendasar untuk solida- ritas dan kesatuan”. Tema manunggal juga  masih bisa  dijumpai  dalam  sejarah  Indonesia  modern misalnya  dalam  Sumpah  Pemuda,  pidato-pidato Sukarno,  dan  pidato  pembelaan  Sudisman  di  ha- dapan Mahkamah Militer. Manunggal juga menja- di  prinsip  dalam  implementasi  Dwifungsi  ABRI, seperti  tampak  dalam  semboyan  “ manunggal nya ABRI dengan rakyat (Anderson, 1972: 22-23). Hal ini  menunjukkan  kuatnya  konsep  kekuasaan Jawa dalam sejarah politik Indonesia.
Tata norma Jawa didominasi pengertian ten- tang  kesetiaan,  kepatuhan,  pengabdian  dan  pen- gorbanan  diri  (van  Miert,  2003:8).  Nilai-nilai seperti  ini  tidak  muncul  tiba-tiba,  merupakan  ke- sinambungan dari konsepsi kekuasaan yang proses kelahirannya dapat dilacak sebelum Kerajaan Ma- taram  terbentuk.  Kesinambungan  dapat  terwujud karena  faktor  kekuatan  budaya  dan  politik.  Pen- guasa-penguasa  tradisional  Jawa  membutuhkan untuk kepentingan pelestarian kekuasaan.
Nilai kesetiaan, kepatuhan, pengabdian, dan pengorbanan  diri  dengan  mudah  ditemukan  serta dipancarkan dalam cerita wayang. Tema peperan- gan  dalam  wayang  berkait  erat  dengan  jiwa ksatria.  Keberhasilan  seorang  ksatria  menjalankan perannya  tergantung  kepada  “kesanggupannya menguasai batinnya, menjauhkan diri dari pamrih, mengalahkan  nafsu,  dan  hasrat  yang  tidak  pada tempatnya”.  Oleh  karenanya  lakon  wayang Su- mantri Ngenger sangat disukai dan berperan seba- gai  teladan  bagi  etos  kerja  (Kartodirjo,  Sadewo, dan  Hatmosuprobo,  1987:132).  Lakon  ini  pula yang  dipilih  Ndoro  Siten,  seorang  tokoh  dalam novel Para  Priyayi ,    ketika  diminta  memilihkan lakon dalam pertunjukan wayang untuk merayakan kelulusan Lantip dari sekolah guru (Kayam, 1992).
Etika  ksatria  tetap  dapat  bertahan  terutama diwariskan  melalui  kesusastraan  dan  pertunjukan wayang. Karya sastra yang sarat dengan piwulang merupakan  bahan  didaktik  dan  moralistik.  Acap- kali piwulang menggunakan contoh-contoh dalam cerita  wayang.  Pertunjukan  wayang  tentu  saja mempunyai jangkauan peminat lebih luas daripada karya sastra.
Mangkunegoro IV (1853-1881) menghidupkan  jiwa  ksatria  melalui piwulang ,  da- lam  karyanya Serat  Tripama .  Menggunakan  tiga tokoh  wayang  untuk  menggambarkan  kepahlawa- nan yang perlu diteladani (Purwadi, 2004: 10-15). Ketiganya,  masing-masing  Suwanda,  Kumbakar- na,  dan  Suryaputra  (Karna),  menemui  nasib  yang sama:  gugur  dalam  peperangan  memenuhi kewajibannya  terhadap  negara  sebagai  ksatria. Khususnya  mengenai  Kumbakarna  bagi  masyara- kat Jawa dianggap sebagai lambang kesetiaan. Di- jadikan teladan dalam melakukan pengabdian pada cita-cita, negara, bangsa, dan pemimpin. Kesetiaan Kumbakarna  lebih  dihargai  daripada  adiknya, Wibisana  yang  tampan,  tapi  dianggap  sebagai pengkhianat.  Wibisana  membela  Rama,  pihak yang benar (Margana, 2004: 234-237).
Dalam  pandangan  politik  Jawa,  seorang pemimpin  harus  seperti  ksatria  dalam  lakon wayang:  kuat  dan  siap  tempur,  berani  tetapi  tidak
sombong,  jujur  dan  sungguh-sungguh,  siap  ber- korban  dan  tidak  serakah,  selalu  setia  pada pemimpin.  Nilai-nilai  yang  berlaku  pada  diri  seo- rang  ksatria  berdimensi  luas.  Sebagai  perbandin- gan,  dalam  cerita  Bhagawat  Gita  dinyatakan bahwa seorang ksatria harus memiliki jiwa kepah- lawanan, tekad diri, keteguhan, banyak akal, kebe- ranian  tempur,  kedermawangan  dan  ketrampilan kepemimpinan  (Peter  Brinton,  1996:    17,    Zoet- mulder,    1983:  325).  Hal  ini  menjadi  acuan  dan etika penguasa, baik pusat  maupun daerah, dalam menjalankan  perannya.  Dalam  perkembangannya, bahkan menjadi acuan perilaku para priyayi.
Penurunan  kekuasaan  dan  gengsi  penguasa daerah,  seiring  terjadinya  disintegrasi  kerajaan Mataram  dan  menguatnya  kekuasaan  kolonial Belanda.  Untuk  menerangkan  turunnya  gengsi para  penguasa  daerah  ini  ada  tiga  hal  yang  dapat dipakai sebagai penjelasan.
Pertama, masalah tersebut dihubungkan dengan banyaknya
tindakan  yang  dilakukan  sejak  kira- kira  tahun  1850  untuk  memperbaiki keadaaan  masyarakat  Jawa  sesuai dengan norma Barat. Kedua,
pendidikan putera bupati dan
pembesar  yang  lain  kurang  diberi perhatian. Akhirnya, gengsi pembesar mungkin menurun oleh karena tingkah  laku  residen  terhadap  bupati yang  seringkali  tidak  sesuai  dengan sopan santun (Alfian, dkk, 1987:195)
B.J.O.  Schrieke  (1974)  berpendapat  lain, kemerosotan  kekuasaan  elite  Jawa  disebabkan pemerintah kolonial bertolak dari pikiran bahwa Hindia  Belanda  merupakan  daerah  penghasil yang harus memberi kepada Nederland keuntungan-keuntungan material. Untuk keperluan  itu,  di  satu  sisi  ketaatan  para pemimpin  rakyat  harus  dipelihara,  di  sisi  lain demi  keamanan  pemerintah  kolonial,  hubungan pemimpin  dengan  rakyatnya  dikurangi.  Upaya- upaya  untuk  mengurangi  kekuasaan  elite  bumi- putera,  terutama  bupati,  secara  tegas  dilakukan oleh Daendels, Raflles, dan dilanjutkan oleh pa-
ra  Gubernur  Jenderal  (Schrieke,  1974,  Palmier, 1960,  Sutherland, 1983).

## PEMBAGIAN WILAYAH KERAJAAN MATARAM
Pada  tahun  1640,  hampir  seluruh  Jawa (kecuali Batavia dan Banten) berhasil ditempatkan di  bawah  kekuasaan  Mataram  (de  Graaf,  1987: 211-228,  272-281).  Untuk  menciptakan  stabilitas kerajaan, Sultan Agung memanfaatkan momentum penerimaan gelar dan keberhasilan pengintegrasian kerajaan, untuk menambah wibawa dan karismanya  dengan  mengikat  kesetiaan  para penguasa  bawahannya  di  Sidang  Raya Garebeg Maulud tahun  1641.  Dalam  kesempatan  tersebut, diumumkan  pula  struktur  pemerintahan  Mataram, wilayah bawahan masing-masing dengan pejabatnya,  dan  jumlah  upeti  yang  harus diserahkan  berdasarkan  registrasi  yang  dilakukan pada  tahun  1636 . Pada  momentum  ini,  jaminan loyalitas seperti yang ditunjukkan dengan kehadiran penguasa-penguasa daerah, mengokohkan  kekuasaan  raja  terhadap  para penguasa bawahan.
Kerajaan  Mataram  di  bawah  Sultan  Agung mencapai puncak kebesarannya. Struktur kewilayahan  Kerajaan  Mataram  menganut  pola konsentris.  Berdasarkan  sudut  pandang  konsentris yang  diterapkan  dalam  sistem  ketatanegaraan  di Mataram, wilayah dibedakan dalam beberapa  go- longan  sebagai  berikut.  (1)  Kutagara  atau  ku- tanegara,  negara.  Istana  raja  sebagai  titik  pusat. Dapat  dikatakan  istana  merupakan  pusat,  se- dangkan  kutagara  adalah  lingkaran  wilayah  yang pertama. Daerah inti ini merupakan tempat tinggal Raja  dan  keluarganya.  (2)  Bumi Narawita ( nara - manusia, suwita -mengabdi,  tempat  para  hamba raja),  ibukota  sebagai  tempat  tinggal  para bangsawan kerajaan. (3) Nagaragung atau Negara Agung  (daerah  inti),  daerah  di  luar  Bumi Narawita/Ibu  kota.  Di  daerah  ini  terdapat  tanah lungguh (jabatan)  dari  para  bangsawan  yang bertempat tinggal di Bumi Narawita .(4)
Mancanegara,  yaitu  daerah  di  luar nagaragung yang  meliputi  :  (a)  Mancanegara Wetan :  mulai Ponorogo  ke  timur,  (b)  Mancanegara Kulon : mulai  Purworejo  ke  barat.(5)  Pesisiran,  wilayah yang  terletak  di  sepanjang  pantai  Utara,  meliputi (a) Pesisiran Kulon : Demak ke barat, (b) Pesisiran Wetan :  Demak  ke  timur  (Tim  Penelusuran  dan Penetapan Harijadi Propinsi Jawa Timur, 2005:52).
Kedua  wilayah,  Mancanegara Wetan dan Pesisir Wetan ,    biasanya  disebut  sebagai Bang Wetan. Demikian pula untuk Mancanegara Kulon dan Pesisiran Kulon disebut sebagai Bang Kulon . Struktur  wilayah  Mataram  lengkap  dengan  nama- nama kabupaten dan jumlah cacah -nya disebutkan di  dalam Serat  Pustaka  Rajapuwara. Di  samping beberapa wilayah di atas, perlu  ditambahkan tanah seberang  ( tanah  sabrang :  tanah  yang  berada  di seberang laut), seperti Jambi dan Sukadana.
Struktur pemerintahan Mataram dari puncak berturut-turut ke bawah pada dasarnya merupakan kelanjutan  dari  masa  Majapahit.  Pada  puncak kekuasaan  terdapat  raja  yang  dibantu  birokrat istana.  Di  bawah  raja  terdapat  penguasa-penguasa daerah yang  disebut bupati. Cara-cara pengerahan tenaga  birokrasi  antara  lain  ditandai  dengan  ciri- ciri  sebagai  berikut:  (1)  pengangkatan  dilakukan berdasarkan keturunan dan kesetiaan terhadap raja, (2)  jabatan  birokrasi  di  pusat  kerajaan  ditiru  oleh penguasa  daerah,  (3)  jabatan  birokrasi  tergantung pada  wewenang  atau  sifat  pribadi  raja,  (4) pegelolaan  politik  dan  pemerintahan  sebagai urusan  pribadi  raja,  (5)  tradisi  menjadi  aturan.  (6) wewenang  serta  tugas  para  pejabat  sering  kurang jelas (tidak ada diferensiasi  dan spesialisasi) (Tim Penelusuran dan Penetapan Harijadi Propinsi Jawa Timur, 2005:55).
Dalam  administrasi  pemerintahan  masing- masing  wilayah  dipimpin  oleh  seorang  pejabat tinggi.  Para  bupati mancanegara dan pasisiran di bawah  pengawasan  seorang  Wedana  Bupati. Dengan demikian terdapat seorang Wedana Bupati pesisiran dan seorang wedana bupati mancanegara .  Wedana  bupati pesisiran  wetan
berkedudukan di Jepara. Wedana bupati mancanegara  wetan berkedudukan  di  Ponorogo.
Wedana  Bupati,  baik  di mancanegara maupun pesisiran , bertugas mengawasi dan mengkoordinasi  bupati-bupati  kepala  daerah  yang ada  di  bawah  yuridiksinya.  Selanjutnya,  secara hirarkhis  wedana  bupati  berhubungan  langsung dengan  patih  kerajaan  yang  mengurusi  bidang pemerintahan  (Tim  Penelusuran  dan  Penetapan Harijadi Propinsi Jawa Timur, 2005:55).
Kabupaten  yang  terletak  di mancanegara dan pesisiran diperintah oleh bangsawan setempat.
Kabupaten  merupakan  daerah  otonom  dan  dapat mencukupi  kebutuhan  sendiri.  Otonomi  yang dimiliki  oleh  seorang  bupati  disertai  dengan  hak untuk  memiliki  angkatan  bersenjata  sendiri  (Ras, 1987:  136,  324).  Tugas  pokok  seorang  bupati memungut  pajak  yang  dibayarkan  setiap  tahun, mengerahkan  tenaga  untuk  perang,  mengerjakan proyek  pekerjaan  umum  (seperti  jalan  dan saluran),  serta  menyelenggarakan  peradilan  di tingkat bawah (Moertono, 1985:120).

## SEBHA SEBAGAI JAMINAN LOYALITAS
Raja-raja  Mataram  memiliki  kekuasaan yang  sangat  besar.  Kekuasaan  yang  demikian besar  diungkapkan  sebagai gung  binathara,  bau dhendha  nyakrawati (sebesar  kekuasaan  dewa, pemelihara hukum dan penguasa dunia) (Moertono,  1985:  61-62).  Raja  dapat  berbuat  apa saja dan dengan cara bagaimana saja terhadap apa yang  ada  dalam  kerajaannya.  Kekuasaan  yang besar  dapat  dilihat  pada  saat  diadakan sebha ( pasebhan ).  Banyaknya  punggawa  yang  hadir dapat  dijadikan  ukuran  besarnya  kekuasaan  raja (Moedjanto, 1994: 79). Masih terdapat tanda-tanda lain  kebesaran  kekuasaan  raja  Jawa,  seperti banyaknya  jumlah  tentara,  raja  lain  yang  takluk tanpa  harus  mengadakan  perang,  dan  kesediaan punggawanya  dalam  melakukan  tugas.  Lebih lanjut, G. Moedjanto secara lebih rinci menjelaskan tanda-tanda kebesaran kekuasaan raja Jawa sebagai berikut:
luas  wilayah  kerajaannya;  (2)  luasnya daerah  atau  kerajaan  taklukan  dan berbagai  barang  persembahan yang disampaikan  oleh  para  raja  taklukan;  (3) kesetiaan  para  bupati  dan  punggawa lainnya dalam menunaikan tugas kerajaan dan  kehadiran  mereka  dalam pasebhan yang  diselenggarakan  pada  hari-hari tertentu;  (4)  kebesaran  dan  kemeriahan upacara  kerajaan  dan  banyaknya  pusaka serta  perlengkapan  upacara  yang  nampak dalam  upacara  itu;  (5)  besarnya  tentara dengan segala jenis dan perlengkapannya; (6)  kekayaan,  gelar-gelar  yang  disandang dan kemashurannya; (7) seluruh kekuasaan  menjadi  satu  di  tanggannya, tanpa ada yang menyamai dan menandingi (Moedjanto, 1994: 70-80).
Kekuasaan    raja  yang  besar  harus diimbanggi  dengan  kewajiban  yang  besar  pula. Raja  Jawa  harus berbudi  bawa  leksana,  ambeg adil  para  marta (berbudi  luhur,  adil  dan  penuh kasih terhadap sesama makhluk). Dengan demikian  raja  yang  baik  adalah  ”raja  yang menjalankan  kekuasaannya  dalam  keseimbangan antara  kewenangannya  yang  besar  dengan kewajibannya yang besar pula” (Moedjanto, 1994: 78).  Kemampuan  menjalankan  keseimbangan kewajiban  ini  menjadi  ukuran  raja  yang  ideal. Dalam konteks yang lebih luas, juga dapat dipakai sebagai kriteria seorang pemimpin yang baik.
Dalam hubungannya dengan kesetiaan yang dituntut oleh raja, maka  kewajiban bawahan  yang penting adalah sheba . Pada masa Mataram, sheba dibedakan  mingguan  dan  tahunan.  Untuk  kepent- ingan sheba mingguan  penguasa  daerah  dapat menugaskan wakilnya yang tinggal di ibukota ke- rajaan.  Dengan  demikian  kewajiban  hadir  pen- guasa daerah hanya setahun sekali dan atau di saat lain  di  mana  raja  membutuhkan  kehadiran  pen- guasa  daerah.  Institusi sheba tahunan  yang  pada zaman Majapahit dilakukan pada bulan Phalguna- Caitra (Februari-Maret)  dan Crawana-Badra
(Agustus-September) terus digunakan pada zaman Islam.  Pada  masa    Mataram. Sebha disesuaikan dengan  tradisi    Islam,  yaitu  perayaan  peringatan kelahiran  Nabi  Muhammad,  tanggal  12  Maulud tiap-tiap  tahun.  Perayaan  tersebut  kemudian menjadi tradisi resmi  kerajaan: Garebeg Maulud. Pada  masa  pemerintahan  Sultan  Agung sebha tahun 1636 memiliki arti khusus, sebab pada momen ini dilakukan inventarisasi dan perhitungan wilayah kerajaan. Perhelatan sheba diselenggarakan  bertepatan  dengan  saat  Upacara Garebeg  Maulud yang  bertepatan  dengan  tanggal 14  Agustus    1636 . Penguasa  bawahan  diharuskan datang,  sebab  ada  kegiatan  yang  bersifat  khusus. Kehadiran  penguasa  wilayah  juga  diberitakan dalam  Babad  Sangkalaning  Momana  :  ” Para bupati  bang  wetan  sowan  ingriku  pametangipun Siti  tanah  Jawi  ...... ” (Para bupati di Bang Wetan menghadap raja dan melakukan penghitungan luas tanah  di  Jawa)  (Babad  Sengkaling  Momana  dan Babad Sengkala, Koleksi Reksa Pustaka, Mangkunegaran; Raffles, 2008). Pada momen ini, selain  dilakukan  pengukuran  luas  tanah  di  Jawa atau  registrasi  wilayah  kerajaan,  juga  ditetapkan struktur pemerintahan kerajaan.
Sebha menandakan kesediaan pejabat untuk setiap  waktu  melayani  raja.  Arti  politis sebha merupakan kepatuhan masyarakat kepada kekuasaan  dan  perintah  seseorang  yang  lebih tinggi  kedudukannya.  Dalam  lingkungan  keraton, khususnya bagi pejabat birokrasi, sheba merupakan institusi penting dalam hubungan yang sangat  formal  antara  atasan  dan  bawahan, khususnya dalam hubungannya dengan Raja. Oleh karena acara sheba dilakukan pada hari Senin dan Kamis  (mingguan),  kemudian  lebih  dikenal dengan    istilah Senenan dan Kemisan (Moertono, 1985:114 dan de Graaf, 1987:125).
Selain itu, sheba atau pisowanan mempunyai  fungsi  khusus,  yaitu  peningkatan kebesaran  raja.  Pada  upacara-upacara  khusus, seperti Garebeg, semua pejabat dari seluruh bagian negara  harus  datang.  Bagi  para  pejabat,  termasuk daerah bawahan, ikut serta dalam upacara Garebeg
merupakan kehormatan. Terutama karena pengaturan  tempat  duduk  yang  benar-benar menurut  jenjang  kepangkatan,  beda  warna  dan corak  pakaian  serta  perlengkapannya,  ditambah jumlah  pengiring  jelas  menunjukkan  kedudukan pejabat  itu  dalam  jenjang  birokrasi  (Margana, 2004: 81-97, 307-312, 347-356).
Bila  pejabat  ingin  menyatakan  rasa  tidak puas,  dendam,  dan  benci  kepada  raja,  ia  sengaja menghindari datang ke pisowanan atau tidak sebha . Contohnya,  ketika  Senopati,  pendiri  Mataram memutuskan  untuk  membentuk  kerajaannya sendiri. Maksudnya itu diperlihatkan dengan tidak hadir  pada  hari sebha / pisowanan di  Kerajaan Pajang  (Ras,  1987:70-72).  Akan  tetapi,  bila  raja memberikan  hak  tidak  hadir  selama  kurun  waktu tertentu,  maka  ketidakhadirannya  itu  bisa  sebagai kemurahan hati raja. Contohnya, Bupati Priangan, ketika  dilantik  oleh  Sultan  Agung,  diijinkan  tidak hadir  di  Mataram  selama  ” pitung  pa-jeneng- an” (tujuh tahun) atas jasa-jasanya menindas pemberontakan  Adipati  Ukur  pada  tahun  1630 (Moertono,  1985:115).  Contoh  lain,  Senopati, setelah  dilantik  menjadi  pengganti  ayahnya  (Ki Ageng  Pamenahan)  sebagai  bawahan  Pajang diijinkan  tidak  hadir  di  kraton  selama  satu  tahun (Ras, 1987:70).
Institusi sebha, pada  masa  Mataram  juga menjadi intsrumen efektif  untuk  mengontrol kesetiaan  seluruh  wilayah  kerajaan.  Misalnya: Adipati  Pragola  sebelum  melakukan  perlawanan terhadap  Sultan  Agung  (1627)  sebagai  tanda pembelotaannya beberapa kali tidak hadir di istana saat  upacara sheba  Garebeg  Maulud .  Tindakan sama  juga  dilakukan  Tawang  Alun,  penguasa Blambangan, tatkala mulai melakukan pembangkangan terhadap Mataram (Lekkerkerker, 1913, dan Pigeaud,1932). Pada masa Pakubuwana II (1726-1749) penguasa Madura: Cakraningrat IV beberapa  kali  tidak  hadir  (1729,  1732)  pada perayaan Garebeg di  Kartasura.  Tindakan  itu merupakan  petunjuk  terhadap  pembelotannya. Meskipun waktu itu Cakraningrat IV mengirimkan puteranya:  R.  Tumenggung  Suradiningrat,  namun
tindakan  tersebut    telah  menyulut  amarah  dan kegeraman Sunan (Remmelink, 1990, 264).
Selain sheba ,  dalam  usaha  menjamin stabilitas  kekuasannya,  raja  memiliki  cara  untuk memata-matai  sikap  dan  gerakan  penguasa bawahannya  dan  rakyatnya.  Untuk  keperluan  itu raja  memasang  telinga  di  segala  penjuru  kerajaan melalui  tetua  atau  pejabat  birokrasi.  Jika  ada gerakan yang dianggap berbahaya, maka raja dapat mengkategorikannya  sebagai  gerakan  oposisi. Dengan  cara  tersebut  raja  dapat  mengetahui pelbagai  gerak  atau  gejolak  yang  terjadi  dalam masyarakat.  Para  pejabat  atau  penguasa  yang melewati  batas  wewenangnya  akan  dipecat  oleh raja  atau  dipindahkan  ke  lokasi  lain  (Kasdi, 2003:23-24).
Kewajiban lain daerah terhadap pusat selain sheba adalah  pengiriman  upeti,  penyerahan  hasil pajak,  dan  pengiriman  tenaga  kerja.  Upeti  dalam pengertian umum dimaksudkan sebagai pemberian oleh seseorang terhadap raja. Pemberian atau upeti dapat  berupa  sesuatu  yang  mengingatkan,  yaitu kewajiban  memberi  sesuatu  terhadap  raja  atas dasar  kesetiaan,  karena  yang  bersangkutan  ada dalam perlindungan raja. Upeti tidak hanya berupa barang  tidak  bergerak,  akan  tetapi  kadang-kadang dapat  juga  berupa  wanita  cantik,  hewan  yang sangat  jarang  ditemukan  di  suatu  tempat,  atau sejenis  tumbuh-tumbuhan  langka  (Poesponegoro dan  Notosusanto,  1984:324).  Sementara  pajak diartikan  sebagai  kewajiban  menyerahkan  barang atau  uang  (dalam  jumlah  yang  ditentukan)  pada waktu tertentu (setahun atau setelah panen) kepada pemerintah  pusat.  Dengan  upeti  dan  pajak  ini, secara  tidak  langsung  kerajaan  yang  menjadi pelindung  bagi  daerah-daerah  akan  menjadi bertambah  kaya  dan  kekayaan  itu  akan  jatuh  ke tangan  raja.  Selain  menyerahkan  upeti  dan menyerahkan  berbagai  macam  pajak,  daerah- daerah  yang  menjadi  bagian  dari  satu  pusat kerajaan  juga  berkewajiban  mengirimkan  tenaga manusia  untuk  membangun,  keperluan  perang, menyediakan  logistik  untuk  ekspansi  ke  wilayah
lain,  dan  tenaga-tenaga  bagi  keperluan  upacara- upacara kerajaan (Margana, 2004).

## PENUTUP
Dengan  tegaknya  kolonialisme  di  Jawa, loyalitas  penguasa  daerah  mengalami  perubahan bentuk. Para bawahan raja kini menjadi abdi nega- ra  Kolonial  Belanda.  Kesiapan  mengabdi  dan  ke- beraniaan sebagai citra penguasa terdesak oleh rasa kewajiban,  ketaatan  dan  kesediaan  berkorban kepada  penguasa  kolonial.  Pada  masa  penjajahan Jepang khasanah pewayangan dihidupkan lagi me- lalui organisasi Peta. Nilai-nilai yang terdapat pada lakon-lakon  wayang  dipakai  sebagai  landasan mental  bagi  anggota  Peta.  Hal  ini  sangat  sesuai dengan suasana  keprajuritan. Ketika kemerdekaan benar-benar tercapai, gambaran diri sebagai ksatria semakin  berkembang.  Terutama  karena  negara merdeka  yang  baru  terbentuk  mendapat  ancaman oleh  kekuatan-kekuatan  yang  hendak  menghan- curkannya. Terkait dengan situasi revolusi, diyaki- ni bahwa hanya pemimpin yang membaktikan diri sebagai  pejuang  demi  kemajuan  bangsa  dan  rak- yatnya,  serta  membaktikan  pada  kebenaran,  akan dapat  bertahan  dalam  krisis  dan  memiliki  kedu- dukan terhormat.
Lantas bagaimana dengan sebha pada masa sekarang? Pada waktu sekarang, dalam kehidupan sehari-hari,  baik  di  kalangan  birokrat  dan akademisi,  sering  terdengar  ungkapan  ”setor muka”.  Istilah  ini  menunjuk  pada  upaya  hadir dalam suatu momen tertentu dan ada kecenderungannya  hanya  sekedar  formalitas semata.  Tentu  ada  kepentingan  tertentu  di  balik realitas  tersebut,  namun  dalam  perspektif  historis, fenomena demikian sejatinya sudah ada sejak dulu. Dilihat  dari  perspektif  kekuasaan, sebha memiliki dua dimensi. Dimensi pemilik kekuasaan dan yang dikuasai.  Keduanya  memiliki  kepentingan  yang relatif sama, memanfaatkan sebha untuk melanggengkan  kekuasaan.  Dengan  demikian dapat  dikatakan, sebha mengalami  perubahan
bentuk,  tetapi  subtansinya  tetap,  sebagai  sebuah mekanisme untuk melestarikan kekuasaan.

## DAFTAR RUJUKAN
Anderson, B. R. O’G. 1972. “The Idea of Power in Javanese Culture”, dalam Claire Holt (Ed), Culture and Politics in Indone-
sia . Ithaca: Cornell University Press.
_____. 2000. Kuasa-Kata, Jelajah Budaya-Budaya Politik  di  Indonesia .  Yogyakarta:
Mata Bangsa.
Babad  Sengkalaning  Momana, dan Babad
Sangkala Koleksi Reksapustaka Mangkunegaran, Surakarta.
Brinton,  P.  1996. Profesionalisme  dan  Ideologi Militer Indonesia, Perspektif Tradisi- tradisi  Jawa  dan  Barat. Jakarta: LP3ES Budiardjo,  M.  1983. Dasar-Dasar  Ilmu  Politik . Jakarta: Gramedia. de Graaf, H.J. 1987. Puncak Kekuasaan Mataram :  Politik  Ekspansi  Sultan  Agung Jakarta : Grafiti Pers
Fasseur,  C.  1987.  ”Tentang  Lebak” , dalam  T.  Ib- rahim Alfian, dkk. (Ed.), Dari Babad dan  Hikayat  Sampai  Sejarah  Kritis .
Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Hardjowirogo,  M.  1984. Manusia  Jawa .  Jakarta:
Inti Idayu Press
Kartodirdjo,  S.,  Sudewo,  A.,    Hatmosuprobo,  S.,
1987. Perkembangan  Peradaban Priyayi .  Yogyakarta:  Gadjah  Mada
University Press.
Kasdi,  A.  2003. Perlawanan  Penguasa  Madura atas  Hegomoni  Jawa,  RelasiPusat- Daerah PadaPeriode Akhir Mataram (1726-1745). Yogyakarta: Jendela.
Kayam, U. 1992. Para Priyayi, Sebuah Novel . Ja- karta; Pustaka Utama Graffiti.
Lekkerkerker,  C.  1913.  ”Blambangan”,  dalam In- dische Gids II/1913.
Margana,  S.  2004. Pujangga  Jawa  dan  Bayang- bayang Kolonial . Yogyakarta: Pusta- ka Pelajar _____.  2004. Kraton  Surakarta  dan  Yogyakarta 1769-1874 . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Moedjanto,    G.  1994. Konsep  kekuasaan  Jawa, Penerapannya  oleh  Raja-raja  Mata- ram . Yogyakarta: Kanisius Moertono,  S.  1985. Negara  dan  Usaha  Bina- Negara di Jawa Masa Lampau, Studi Tentang Masa Mataram II, Abad XVI Sampai  XIX .  Jakarta:  Yayasan  Obor Indonesia
Palmier,  L.H.  1960. Social  Status  and  Power  in Java . London: University of London. Pigeaud,  Th.  G.  Th.  1932  “Aanteekeningen  be- treffende den Javaanschen Oosthoek” dalam Tijdschrift  Bataviaasch  Ge- nootschap LXXII,
Poesponegoro,  M.D.  dan  Nugroho  Notosusanto (Ed).  2010. Sejarah  Nasional  Indo- nesia  III,  Zaman  Pertumbuhan  dan Perkembangan  Kerajaan-Kerajaan Islam  di  Indonesia .  Jakarta:  Balai Pustaka
Purwadi. 2004. Falsafah Militer Jawa . Yogyakar- ta: Sadasiva.
Raffles,  T.S.  2008. The  History  of  Java . Yogyakarta: Narasi.
Ras, J.J. 1987. Babad Tanah Djawi de Prozaversie van  Ng.  Kertapradja. Dordrecht  - Holland/  Providence-USA:  Fooris Publications
Remmelink, W.G.J. , 1990. Emperor Pakubuwana II,  Priyayi  &  Company  and    The Chinese  War. Leiden  :  Proefschrift Rijksuniversiteit te Leiden Schrieke,  B.J.O.,  1974. Penguasa-penguasa  Prib- umi. Jakarta: Bhratara.
Serat Pustaka Rajapuwara, Koleksi Reksapustaka Mangkunegaran,  Surakarta,  No.  MS 113.
Sutherland,  H.  1983. Terbentuknya  Sebuah  Elite
Birokrasi . Jakarta: Sinar Harapan..
Tim Penelusuran dan Penetapan Harijadi Propinsi Jawa  Timur.  2005. Penelitian  Pene- lusuran  dan  Penetapan  Harijadi Propinsi Jawa Timur. Surabaya: Biro Pemerintahan  Daerah  TK  I  Propinsi Jawa Timur, . van  Miert,  H.  2003. Dengan  Semangat  Berkobar, Nasionalisme  dan  Gerakan  Pemuda di  Indonesia,  1918-1930. Jakarta: Hasta  Mitra,  Pustaka  Utan  Kayu, KITLV.
Zoetmulder,  P.J.  1983. Kalangwan,  Sastra  Jawa
Kuno  Selayang  Pandang .  Jakarta: Djambatan.
1 Artikel pernah disampaikan dalam Seminar Nasional dengan  tema  “Sistem  Politik  Jawa  dalam  Perspektif Historis”    di  Aula  A3  Lantai  2  Universitas  Negeri Malang  yang  diselenggarakan  oleh    Jurusan  Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang pa- da tanggal 2  November 2015