## EFEKTIVITAS PENGGUNAAN DANA BANTUAN PENDIDIKAN (Studi Kasus pada Siswa Peserta PIP dari Keluarga Peserta PKH di SDN Jogosatru Sidoarjo)
Nurul Fatma Hasan e-mail: nuur.fathma.hassan@gmail.com

## Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nahdlatul Ulama Al Hikmah Mojokerto
Abstrak: Penelitian inibertujuan untuk menganalisis efektivitas penggunaan dana  bantuan  pendidikan  di  SDN  Jogosatru,  Sidoarjo.  Penelitian  dilakukan dengan  menggunakan  metode  deskriptif-kualitatif.Objek  penelitian  adalah siswa peserta Program Indonesia Pintar (PIP) dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang berjumlah 50 siswa. Metode pengumpulan data menggunakanmetode  angket  dan  wawancara.  Berdasarkan  hasil  penelitian terhadap  siswa  peserta  PIP  dari  keluarga  peserta  PKH  di  SDN  Jogosatru Sidoarjo,  tercatat  56%  dari  peserta  PIP  yang  menggunakan  hanya  sebagian dana  bantuan  PIP  untuk  keperluan  pendidikan.  Sedangkan  untuk  dana bantuan  melalui  PKH,  tercatat  60%  dari  peserta  PKH  yang  menggunakan hanya  sebagian  dana  bantuan  PKH  untuk  keperluan  pendidikan  dan kesehatan. Dengan demikian, disimpulkan bahwa penggunaan dana bantuan pendidikan dari pemerintah baik melalui Program Indonesia Pintar maupun melalui  Program  Keluarga  Harapan  kurang  efektif.  Bantuan  pendidikan  dari pemerintah  tidak  tepat  sasaran dan  sebagian  disalahgunakan. Penyalahgunaan  dana  pendidikan  ini  terjadi  karena  beberapa  faktor,  yaitu kurangnya  perhatian  orang  tua  terhadap  kebutuhan  anak,  kurangnya kesadaran  orang  tua  akan  pentingnya  pendidikan  anak,  faktor  pendidikan orang  tua  yang  rendah,  faktor  ekonomi  orang  tua  yang  lemah,  perilaku konsumtif orang tua, kurangnya edukasi dari pemerintah tentang tujuan dan sasaran dana bantuan yang diberikan, serta manajemen keuangan yang buruk.
Kata  Kunci: Program  Indonesia  Pintar,  Program  Keluarga  Harapan,  dana bantuan pendidikan

## PENDAHULUAN
Suatu bangsa yang ingin mencapai kemajuan, menganggap pendidikan sebagai salah satu dari berbagai kebutuhan vital dan itu sama halnya dengan kebutuhan akan pangan,  sandang  dan  papan.  Bahkan  dalam  bangsa  yang  kecil  yaitu  keluarga, pendidikan  adalah  kebutuhan  pokok.  Dalam  arti  bahwa,  mereka  akan  mampu mengurangi kualitas rumah dan bahan makanannya dan mengupayakan pendidikan tinggi  untuk  anaknya.Maka  sebaiknya  negara  juga  demikian  halnya.  Apabila  suatu negara  ingin cepat  mendapat  kemajuan  dan  perkembangan  dalam  segala  aspek
kehidupan,  maka  prioritas  utama  pembangunan  adalah  pembangunan  di  bidang pendidikan.
Pendidikan bertujuan untuk mewujudkan bangsa yang maju dan mandiri serta sejahtera lahir dan batin. Manusia Indonesia yang maju dan mandiri secara objektif diperlukan  oleh  bangsa  Indonesia  dalam  rangka  ketahanan  sosial  guna  menjamin tetap terlaksananya pembangunan. Kemajuan dan kemandirian adalah hal-hal  yang diperlukan  bagi  ketangguhan  dan  keuletan  bangsa.  Kemajuan  dan  kemandirian  ini merupakan  modal  bangsa  untuk  tetap survive dan  unggul  dalam  percaturan masyarakat internasional. 1
Pendidikan  adalah  hal  yang  utama  digalakkan  jika  ingin  menyamakan  diri dengan  negara  lain  yang  lebih  maju.  Negara-negara  maju  itu  bukan dimulai  dari kemampuan berpikir secara cepat akan tetapi modal utama dari semuanya itu adalah ilmu diikuti dengan keinginan kuat untuk maju.Dengan pendidikan yang baik, setiap orang  memiliki  bekal  pengetahuan  dan  keterampilan,  mempunyai  pilihan  untuk mendapat  pekerjaan,  dan  menjadi  lebih  produktif  sehingga  dapat meningkatkan pendapatan. 2
Kemiskinan selalu jadi bayang-bayang di balik pendidikan di Indonesia. Masalah kemiskinan di Indonesia merupakan tantangan yang dihadapi pemerintah dari masa ke  masa,  kemiskinan  merupakan  masalah  yang  kompleks  yang  memerlukan penanganan dan program yang khusus. Namun bagaimanapun juga, pendidikan harus tetap  dinomorsatukan,  sebab  jika  tak  ada  ilmu  tidak  akan  kita  dapati  perbaikan kemiskinan. Pendidikan dapat memutus mata rantai kemiskinan dan menghilangkan eksklusi  sosial,  untuk  kemudian  meningkatkan  kualitas  hidup  dan  mewujudkan kesejahteraan masyarakat. 3
Dalam  rangka  menangani  masalah  kemiskinan  di  Indonesia,  pemerintah menggunakan berbagai program dan stimulus untuk mengatasi masalah kemiskinan. Salah satu program khusus yang dikeluarkan  pemerintah dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan adalah  Program Bantuan Tunai Bersyarat yang dikenal dengan nama Program Kelurga Harapan (PKH) yang dilaksanakan sejak tahun 2007. PKH  sebagai  upaya  membangun  sistem  perlindungan  sosial  kepada  masyarakat miskin  dalam  rangka  mempertahankan  dan  meningkatkan  kesejahteraan  sosial penduduk miskin sekaligus sebagai upaya memotong rantai kemiskinan.
Dalam target penurunan kemiskinan, diutarakan bahwa hal utama yang harus dibenahi  adalah bidang pendidikan.  Dengan  peningkatan  mutu  pendidikan  secara
1 H. Wuradji, “Tantangan Pendidikan di Indonesia Menyongsong Era Globalisasi dan Kemajuan IPTEK Abad 21”, Dinamika Pendidikan , No. 1, Tahun !V, (Mei, 1997), 16.
2 Dicky  Djatnika  Ustama,  “Peranan  Pendidikan  dalam  Pengentasan  Kemiskinan”, Jurnal  Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik , Vol. 6, No. 1, (Januari, 2019), 5.
3 Direktorat  Jenderal  Anggaran  Kementrian  Keuangan,  “Kajian  Program  Keluarga  Harapan”  (Jakarta: 2015), 2.
otomatis  pengangguran  akan  berkurang,  kebodohan  dapat  diatasi  dengan  mudah. Dalam  hal  ini,  pemerintah  telah  berupaya  meningkatkan  pendidikan  warga  miskin melalui Program Indonesia Pintar (PIP).
Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  dan Program  Indonesia  Pintar  (PIP)yang diberikan  secara  tunai  karena  berupa  uang  sehingga  sangat  rawan  sekali  untuk dimanfaatkan  yang  tidak  sesuai  dengan  peruntukannya  sehingga  tujuan  mulia program  untuk  memutus  rantai  kemiskinan  melalui  pendidikan  bagi  anak  usia  SD, SMP  dan  SMA  tidak  tercapai.Hal  ini  belum  sejalan  dengan  tujuan  awal  pemberian bantuan  PKH  dan  PIP.  Sehingga  perlu  dilakukan  penelitian  mengenai  ketepatan sasaran  bantuan  PKH  dan  PIP,  yang  berarti  apakah  bantuan  yang  diterima  oleh peserta  PKH  dan  PIP  digunakan  untuk  hal  yang  menunjang  tujuan  PKH  dan  PIP. Sehubungan hal tersebut, dilakukan penelitian untuk melihat efektivitas PKH dan PIP dari sisi output program PKH dan PIP, yaitu ketepatan sasaran/tujuan bantuan PKH dan PIP.

## KAJIAN PUSTAKA Program Keluarga Harapan (PKH) 4
Program  Keluarga  Harapan  atau  yang  sering  disebut  dengan  PKH  adalah program  asistensi  sosial  kepada  rumah  tangga  yang  memenuhi  kualifikasi  tertentu dengan memberlakukan persyaratan dalam rangka untuk mengubah perilaku miskin. Program sebagaimana dimaksud merupakan program pemberian uang tunai kepada Rumah  Tangga  Sangat  Miskin  (RTSM)  dan  bagi  anggota  keluarga  RTSM  diwajibkan melaksanakan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Program semacam ini secara internasional dikenal sebagai program conditional cash transfers (CCT) atau program Bantuan Tunai Bersyarat. Persyaratan tersebut dapat berupa kehadiran di fasilitas pendidikan (misalnya bagi anak usia sekolah), ataupun kehadiran di fasilitas kesehatan (misalnya bagi anak balita, atau bagi ibu hamil).
Program  ini  dalam  jangka  pendek  bertujuan  mengurangi  beban  RTSM  dan dalam  jangka  panjang  diharapkan  dapat  memutus  mata  rantai  kemiskinan  antar generasi, sehingga generasi berikutnya dapat keluar dari perangkap kemiskinan. PKH juga  bertujuan  meningkatkan  kualitas  sumber  daya  manusia,  serta  mengubah perilaku  yang  kurang  mendukung  peningkatan  kesejahteraan  dari kelompok  paling miskin. Tujuan ini berkaitan langsung dengan upaya mempercepat pencapaian target Millennium  Development  Goals (MDGs),  yaitu  pengurangan  penduduk  miskin  dan kelaparan, pendidikan dasar, kesetaraan gender, pengurangan angka kematian bayi dan balita, serta pengurangan kematian ibu melahirkan. Secara khusus, tujuan PKH adalah:
4 Tim  Nasional  Percepatan  Penanggulangan  Kemiskinan  (http://www.tnp2k.go.id/id/tanya- jawab/klaster-i/program-keluarga-harapan-pkh/)
a. Meningkatkan  akses  dan  kualitas  pelayanan  pendidikan  dan  kesehatan  bagi peserta PKH
b. Meningkatkan taraf pendidikan peserta PKH c. Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil (bumil), ibu nifas, bawah lima tahun  (balita)  dan  anak  prasekolah  anggota  Rumah  Tangga  Sangat  Miskin (RTSM)/Keluarga Sangat Miskin (KSM).
PKH  diberlakukan  sejak  tahun  2007.  Pada  tahun  2012,  untuk  memperbaiki sasaran  penerima  PKH,  data  awal  untuk  penerima  manfaat  PKH  diambil  dari  Basis Data Terpadu  hasil  Pendataan  Program  Perlindungan  Sosial  (PPLS)  2011,  yang dikelola  oleh  Tim  Nasional  Percepatan  Penanggulangan  Kemiskinan  (TNP2K). Sasaran PKH yang sebelumnya berbasis Rumah Tangga, terhitung sejak saat tersebut berubah  menjadi  berbasis  Keluarga.  Perubahan  ini  untuk  mengakomodasi  prinsip bahwa keluarga (yaitu orang tua–ayah, ibu–dan anak) adalah satu orang tua memiliki tanggung  jawab  terhadap  pendidikan,  kesehatan,  kesejahteraan  dan  masa  depan anak.  Karena  itu  keluarga  adalah  unit  yang  sangat  relevan  dengan  peningkatan kualitas  sumber  daya  manusia  dalam  upaya  memutus  rantai  kemiskinan  antar generasi.  Beberapa  keluarga  dapat  berkumpul  dalam  satu  rumah  tangga  yang mencerminkan  satu  kesatuan  pengeluaran  konsumsi  (yang  dioperasionalkan  dalam bentuk satu dapur).
PKH diberikan kepada Keluarga Sangat Miskin (KSM). Data keluarga yang dapat menjadi peserta PKH didapatkan dari Basis Data Terpadu dan memenuhi sedikitnya satu kriteria kepesertaan program berikut, yaitu:
a. Memiliki ibu hamil/nifas/anak balita
b. Memiliki  anak  usia  5-7  tahun  yang  belum  masuk  pendidikan  dasar  (anak  pra sekolah)
c. Anak usia SD/MI/Paket A/SDLB (usia 7-12 tahun)
d. Anak usia SMP/MTs/Paket B/SMLB (usia 12-15)
e. Anak  15-18  tahun  yang  belum  menyelesaikan  pendidikan  dasar  termasuk  anak dengan disabilitas.
Seluruh keluarga di dalam suatu rumah tangga berhak menerima bantuan tunai apabila memenuhi kriteria kepesertaan program dan memenuhi kewajibannya.
Bantuan dana tunai PKH diberikan kepada ibu atau perempuan dewasa (nenek, bibi  atau  kakak  perempuan)  dan  selanjutnya  disebut  Pengurus  Keluarga. Pengecualian dari ketentuan di atas dapat dilakukan pada kondisi tertentu, misalnya bila tidak ada perempuan dewasa dalam keluarga, maka dapat digantikan oleh kepala keluarga.  Sebagai  bukti  kepesertaan  PKH,  KSM diberikan  Kartu  Peserta  PKH.  Uang bantuan  dapat  diambil  oleh  Pengurus  Keluarga  di  Kantor  Pos  terdekat  dengan membawa  Kartu  Peserta  PKH  dan  tidak  dapat  diwakilkan.Sebagian  peserta  PKH menerima bantuan melalui rekening bank (BRI). Hak peserta PKH adalah: a. Menerima bantuan uang tunai.
b. Menerima pelayanan kesehatan (ibu dan bayi) di Puskemas, Posyandu, Polindes, dan lain-lain sesuai ketentuan yang berlaku.
c. Menerima pelayanan pendidikan bagi anak usia wajib belajar Pendidikan Dasar 9 tahun sesuai ketentuan yang berlaku.

## Peserta PKH juga berhak mendapatkan layanan program Bantuan Sosial secara terintegrasi
Kepesertaan  PKH  tidak  menutup  keikutsertaannya  pada  program-program pemerintah  lainnya  seperti  Jaminan  Kesehatan,  Bantuan  Pendidikan  bagi  Siswa Miskin, Beras untuk Rumah Tangga Miskin, dan lainnya. Agar memperoleh bantuan tunai,  peserta  PKH  diwajibkan  memenuhi  persyaratan  dan  komitmen  untuk  ikut berperan aktif dalam kegiatan pendidikan anak dan kesehatan keluarga, terutama ibu dan anak.
a. Kesehatan KSM  yang sudah  ditetapkan  menjadi  peserta  PKH  dan  memiliki  kartu  PKH diwajibkan  memenuhi  persyaratan  kesehatan  yang  sudah  ditetapkan  dalam protokol pelayanan kesehatan sebagai berikut:
1) Anak usia 0-6 tahun:
a) Bayi  baru  lahir  (BBL)  harus  mendapat  IMD,  pemeriksaan  segera  saat  lahir, menjaga bayi tetap hangat, Vit K, HBO, salep mata, konseling menyusui.
b) Anak  usia  0-28  hari  ( neonatus )  harus  diperiksa  kesehatannya  sebanyak  3 kali: pemeriksaan pertama pada 6-48 jam, kedua: 3-7 hari, ketiga: 8-28 hari.
c) Anak usia 0-6 bulan harus diberikan ASI ekslusif (ASI saja).
d) Anak usia 0–11 bulan harus diimunisasi lengkap (BCG, DPT, Polio, Campak, Hepatitis B) dan ditimbang berat badannya secara rutin setiap bulan.
e) Anak  usia  6-11  bulan  harus  mendapatkan  Vitamin  A  minimal  sebanyak  2 (dua) kali dalam setahun, yaitu bulan Februari dan Agustus.
f) Anak  usia  12–59  bulan  perlu  mendapatkan  imunisasi  tambahan  dan ditimbang berat badannya secara rutin setiap bulan.
g) Anak  usia  5-6  tahun  ditimbang  berat  badannya  secara  rutin  setiap  bulan untuk  dipantau  tumbuh  kembangnya  dan  atau  mengikuti  program Pendidikan  Anak  Usia  Dini  (PAUD/ Early  Childhood  Education )  apabila  di lokasi/posyandu terdekat terdapat fasilitas PAUD.
2) Ibu hamil dan ibu nifas:
a) Selama  kehamilan,  ibu  hamil  harus  melakukan  pemeriksaan  kehamilan  di fasilitas kesehatan sebanyak 4 (empat) kali, yaitu sekali pada usia kehamilan sekali  pada  usia  0-3  bulan,  sekali  pada  usia  kehamilan  4-6  bulan,  dua  kali pada kehamilan 7-9 bulan, dan mendapatkan suplemen tablet Fe.
b) Ibu melahirkan harus ditolong oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan.
c) Ibu  nifas  harus  melakukan  pemeriksaan/diperiksa  kesehatan  dan mendapat  pelayanan  KB  pasca  persalinan  setidaknya  3  (tiga)  kali  pada minggu I, IV dan VI setelah melahirkan.
3) Anak  dengan  disabilitas:  Anak  penyandang  disabilitas  dapat  memeriksa kesehatan  di  dokter  spesialis  atau  psikolog  sesuai  dengan  jenis  dan  derajat kecacatan.
b. Pendidikan
Peserta PKH diwajibkan memenuhi persyaratan berkaitan dengan pendidikandan mengikuti kehadiran di satuan pendidikan/rumah singgah minimal 85% dari hari sekolah dalam sebulan selama tahun ajaran berlangsung dengan catatan sebagai berikut:
1) Peserta  PKH  yang  memiliki  anak  usia  7-15  tahun  diwajibkan  untuk didaftarkan/terdaftar pada lembaga pendidikan dasar (SD/MI/SDLB/Salafiyah Ula/Paket  A atau  SMP/MTs/SMLB/Salafiyah  Wustha/Paket  B  termasuk SMP/MTs  terbuka)  dan  mengikuti  kehadiran  di  kelas  minimal  85  %  dari  hari belajar efektif setiap bulan selama tahun ajaran berlangsung. Apabila ada anak yang berusia 5-6 tahun yang sudah masuk sekolah dasar dan sejenisnya, maka yang bersangkutan dikenakan persyaratan pendidikan.
2) Bagi  anak  penyandang  disabilitas  yang  masih  mampu  mengikuti  pendidikan regular dapat mengikuti program SD/MI atau SMP/MTs, sedangkan bagi yang tidak mampu dapat mengikuti pendidikan non reguler yaitu SDLB atau SMLB.
3) Peserta  PKH  yang  memiliki  anak  usia  15-18  tahun  dan  belum  menyelesaikan pendidikan  dasar;  maka  diwajibkan  anak  tersebut  didaftarkan/terdaftar  ke satuan pendidikan reguler atau non-reguler(SD/MI atau SMP/MTs, atau Paket A, atau Paket B).
4) Anak  peserta  PKH  yang  bekerja  atau  menjadi  pekerja  anak  atau  telah meninggalkan sekolah dalam waktu yang cukup lama, maka anak tersebut harus mengikuti  program remedial yakni  mempersiapkannya  kembali  ke  satuan pendidikan.  Program remedial yakni  mempersiapkannya  kembali  ke  satuan pendidikan.  Program remedial ini  adalah  layanan  rumah  singgah  atau shelter yang dilaksanakan Kementerian Sosial untuk anak jalanan dan Kemenakertrans untuk pekerja anak.
Bila kedua persyaratan di atas, kesehatan dan pendidikan, dapat dilaksanakan secara konsisten oleh peserta PKH, maka mereka akan memperoleh bantuan secara teratur.  Semua  peserta  wajib  menjalankan  kewajiban.  Apabila  tidak  memenuhi kewajiban,  maka  jumlah  bantuan  yang  diterima  akan  dikurangi  bahkan  bantuan dapat dihentikan.Tabel 1 berikut memuat skema bantuan PKH pada tahun 2016.

## Tabel 1. Skema Bantuan PKH 2016
5 No Komponen Bantuan Bantuan per KSM/Tahun 1 Bantuan tetap Rp 500.000,- 2 Bantuan ibu hamil/menyusui Rp 1.200.000,- 3 Bantuan anak usia di bawah 6 tahun Rp 1.200.000,- 4 Bantuan  peserta  pendidikan  setara  SD/MI  atau sederajat Rp 450.000,- 5 Bantuan  peserta  pendidikan  setara  SMP/MTs  atau sederajat Rp 750.000,- 6 Bantuan  peserta  pendidikan  setara  SMA/MA  atau sederajat Rp 1.000.000,- 7 Bantuan minimum per KSM Rp 950.000,- 8 Bantuan maksimum per KSM Rp 3.900.000,-
Keterangan:
1. Bantuan  komponen  peserta  PKH  diberikan  kepada  maksimal  3  anggota keluarga sesuai kriteria kepesertaan.
2. Bantuan komponen peserta PKH diberikan dengan jumlah nominal terbesar dari komponen kepesertaan.
3. Untuk  bantuan  komponen  kesehatan,  kehamilan  keempat  dan  berikutnya tidak dihitung sebagai komponen penerima bantuan.
Bantuan  tersebut  diberikan  secara  bertahap, dalam  setahun  ada  empat  tahap.
Bantuan yang diterima diharapkan membawa perubahan pada KSM. Intervensi KSM melalui  bantuan  PKH  diharapkan  meningkatkan  daya  beli,  sedangkan  intervensi verifikasi dan kepatuhan di sekolah dan posyandu diharapkan memberikan dampak pada kulitas sumber daya manusia. Dengan kualitas sumber daya manusia yang baik diharapakan KSM mempunyai masa depan yang sama dengan masyarakat Indonesia umumnya.
Meski  Program  Keluarga  Harapan  termasuk  program  jangka  panjang,  namun kepesertaan PKH tidak akan bersifat permanen. Kepesertaan penerima bantuan PKH selama  enam  tahun  selama  mereka  masih  memenuhi  persyaratan  yang  ditentukan, apabila tidak ada lagi persyaratan yang mengikat maka mereka harus keluar secara alamiah (natural exit ). Untuk peserta PKH yang tidak keluar alamiah, setelah enam tahun  diharapkan  terjadi  perubahan  perilaku  terhadap  peserta  PKH  dalam  bidang
5 SK Menteri Sosial Nomor 23/HUK/2016.
pendidikan,  kesehatan  dan  peningkatan  status  sosial  ekonomi.  Pada  tahun  kelima kepesertaan  PKH  akan  dilakukan  resertifikasi.Resertifikasi  adalah  kegiatan pendataan  ulang  yang  dilakukan  pada  tahun  kelima  kepesertaan  rumah  tangga dengan menggunakan metoda tertentu.
Program Indonesia Pintar (PIP) 6
Program Indonesia Pintar (PIP) adalah salah satu program nasional (tercantum dalam RPJMN 2015-2019) yang bertujuan untuk: a. Meningkatkan angka partisipasi pendidikan dasar dan menengah. b. Meningkatkan angka keberlanjutan pendidikan yang ditandai dengan menurunnya angka putus sekolah dan angka melanjutkan.
c. Menurunnya  kesenjangan  partisipasi  pendidikan  antar  kelompok  masyarakat, terutama antara penduduk kaya dan penduduk miskin, antara penduduk laki-laki dan  penduduk  perempuan,  antara  wilayah  perkotaan  dan  perdesaan,  dan  antar daerah.
d. Meningkatkan kesiapan siswa pendidikan menengah untuk memasuki pasar kerja atau melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi.
Program  Indonesia  Pintar  melalui  KIP  (Kartu  Indonesia  Pintar)  adalah pemberian bantuan tunai pendidikan kepada seluruh anak usia sekolah (6-21 tahun) yang menerima KIP, atau yang berasal dari keluarga miskin dan rentan (misalnya dari keluarga/rumah  tangga  pemegang  Kartu  Keluarga  Sejahtera/KKS)  atau  anak  yang memenuhi  kriteria  yang  telah  ditetapkan  sebelumnya.  Program  Indonesia  Pintar melalui KIP merupakan bagian penyempurnaan dari Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) sejak akhir 2014.
KIP diberikan sebagai penanda/identitas untuk menjamin dan memastikan agar anak mendapat bantuan Program Indonesia Pintar apabila anak telah terdaftar atau mendaftarkan  diri  (jika  belum)  ke  lembaga  pendidikan  formal  (sekolah/madrasah) atau  lembaga  pendidikan  non  formal  (Pondok  Pesantren,  Pusat  Kegiatan  Belajar Masyarakat/PKBM,  Paket  A/B/C,  Lembaga  Pelatihan/Kursus  dan  Lembaga Pendidikan Non Formal lainnya di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan  Kementerian  Agama).Program  Indonesia  Pintar  melalui  pemberian  KIP  ini diselenggarakan  oleh  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan  (Kemdikbud)  dan Kementerian Agama (Kemenag).
Secara khusus, tujuan Program Indonesia Pintar adalah:
a. Menghilangkan  hambatan  anak  (usia  sekolah)  secara  ekonomi  untuk berpartisipasi  di  sekolah  sehingga  mereka  memperoleh  akses  pelayanan pendidikan yang lebih baik di tingkat dasar dan menengah.
6 Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (http://www.tnp2k.go.id/id/tanya- jawab/klaster-i/program-indonesia-pintar-melalui-kartu-indonesia-pintar-kip/).
b. Mencegah anak/siswa mengalami putus sekolah akibat kesulitan ekonomi.
c. Mendorong anak/siswa yang putus sekolah agar kembali bersekolah.
d. Membantu  anak/siswa  kurang  mampu  dalam  memenuhi  kebutuhan  kegiatan pembelajaran.
e. Mendukung penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (9) dan Pendidikan Menengah Universal (Wajib Belajar 12 tahun).
KIP diberikan kepada anak usia sekolah (6-21 tahun) baik dari keluarga/rumah tangga tidak mampu yang ditetapkan oleh pemerintah atau yang memenuhi kriteria yang  telah  ditetapkan  sebelumnya. KIP  diberikan  sebagai  identitas/penanda  bahwa anak berhak untuk mendapatkan bantuan PIP sampai anak lulus jenjang pendidikan SMA/SMK/MA  atau  sederajat.  Anak  bisa  mendapatkan  bantuan/dana  KIP  jika  anak terdaftar  di  lembaga  pendidikan  formal  ataupun  non  formal  dan  kemudian ditetapkan  sebagai  penerima  manfaat  PIP  oleh  Kementerian  Pendidikan  dan Kebudayaan/Kemdikbud atau Kementerian Agama/Kemenag.
Kriteria siswa penerima KIP adalah sebagai berikut:
a. Penerima  BSM  dari  keluarga  pemegang  KPS  yang  telah  ditetapkan  dalam  SP2D 2014.
b. Anak  usia  sekolah  (6-21  tahun)  dari  keluarga  pemegang  KPS/KKS  yang  belum ditetapkansebagai penerima bantuan BSM.
c. Anak usia sekolah (6-21 tahun) dari peserta Program Keluarga Harapan (PKH).
d. Anak usia sekolah (6-21 tahun) yang tinggal di Panti Asuhan/Sosial.
e. Anak/santri  usia  6-21  tahun  dari  Pondok  Pesantren  yang  memiliki  KPS/KKS (khusus untuk BSM Madrasah) melalui jalur usulan Madrasah.
f. Anak  usia  sekolah  (6-21  tahun)  yang  terancam  putus  sekolah  karena  kesulitan ekonomi dan/atau korban musibah berkepanjangan/bencana alam.
g. Anak usia sekolah (6-21 tahun) yang belum atau tidak lagi bersekolah
Besaran  jumlah  bantuan  KIP  bervariasi  sesuai  jenjang  pendidikan  anak.  Anak usia SD/MI/Diniyah Formal Ula/SDTK, Pondok Pesantren (santri hanya mengaji usia 7-12  tahun),  dan  Kejar  Paket  A/PPS  Wajar  Dikdas  Ula  mendapat  bantuan  Rp 225.000,- per  semester.  Anak  usia  SMP/MTS/Diniyah  Formal  Wustha/SMPTK, Pondok Pesantren (santri hanya mengaji usia 13-15 tahun), dan Kejar Paket B/PPS Wajar  Dikdas  Wustha  mendapat  bantuan  Rp  375.000,- per  semester.  Sedangkan SMA/SMK/MA/Diniyah  Formal  Ulya/Muadalah/SMTK/SMAK,  Pondok  Pesantren (santri  hanya  mengaji  usia  16-18  tahun),  dan  Kejar  Paket  C/PMU  Ulya/Lembaga pelatihan/kursus mendapat bantuan Rp 500.000,- per semester.
Bantuan  Program  Indonesia  Pintar  melalui  KIP  ini  disalurkan  dua  kali  dalam satu tahun. Pembayaran untuk semester I dilakukan pada bulan Agustus/September dan  pembayaran  semester  II  dilakukan  pada  bulan  Maret/April.Setelah  menerima pemberitahuan  dari  lembaga  pendidikan  formal  ataupun  non  formal  tempat  anak terdaftar, siswa/orangtua dapat mengambil secara langsung manfaat program KIP ke
lembaga/bank penyalur yang ditunjuk dengan membawa dan menunjukkan beberapa dokumen  pendukung  berupa  Surat  Pemberitahuan  Penerima  Bantuan  PIP  dari lembaga  pendidikan  formal  ataupun  non  formal,  dan  salah  satu  bukti  identitas lainnya (Akte Kelahiran, Kartu Keluarga, Rapor, Ijazah, dan sebagainya) ke lembaga penyalur  yang  ditunjuk.Lembaga  penyalur  yang  ditunjuk  oleh  Kementerian Pendidikan  dan  Kebudayaan  atau  Kementerian  Agama  berbeda-beda  tergantung lembaga  penyalur  yang  terpilih  dalam  proses  seleksi  lembaga  penyalur  yang dilakukan oleh kementerian pelaksana program.
Bantuan/dana  tunai  pendidikan  melalui  PIP  digunakan  untuk  memenuhi kebutuhan pendukung biaya pendidikan siswa seperti: a. Pembelian buku dan alat tulis sekolah b. Pembelian pakaian/seragam dan alat perlengkapan sekolah (tas, sepatu, dll)
c. Biaya transportasi ke sekolah
d. Uang saku siswa/iuran bulanan siswa
e. Biaya kursus/les tambahan
f. Keperluan  lain  yang  berkaitan  dengan  kebutuhan  pendidikan  di sekolah/madrasah

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  metode  deskriptif-kualitatif, yaitu  suatu  metode  yang  mengamati,  menganalis  dan  menggambarkan  fenomena yang terjadi dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan dan Program Indonesia Pintar  untuk  kemudian  dilakukan  eksplorasi  data.Berdasarkan  pendekatan  dengan menggunakanmetode  kualitatif  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini,  data  dan informasi yang diperoleh selanjutnya diorganisir dan dianalisis untuk mendapatkan gambaran terkait dengan sasaran penelitian. Dengan demikian, pengolahan data dan informasi  yang  diperoleh  dengan  cara  tersebutdapat  diistilahkan  dengan  metode deskriptif analitis. Metode deskriptif tidak terbatas hanya sampai pada pengumpulan data, tetapi meliputi analisis dan interprestasi tentang arti data itu, membandingkan persamaan dan perbedaan fenomena tertentu. Dalam hal ini, peneliti menggali data secara langsung dari narasumber tanpa memberikan suatu “perlakuan” seperti pada penelitian  eksperimen.  Hal  ini  dilakukan  untuk  memperoleh  gambaran  tentang fenomena perilaku seseorang dalam pengembangan kegiatannya dan menempatkan peneliti sebagai instrumen utama dalam penelitian kualitatif.
Dalam  penelitian  ini,  yang  dijadikan  sebagai  objek  penelitian  adalah  siswa peserta  Program  Indonesia  Pintar  (PIP)  dari  keluarga  peserta  Program  Keluarga Harapan  (PKH)  dari SDN  Jogosatru,  Sidoarjo,  yang  semuanya  berjumlah  50  siswa. Metode  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  menggunakanmetode  angket  dan wawancara.  Metode  angket  merupakan  teknik  pengumpulan  data  dengan  cara menyebarkan  kuesioner  kepada  responden  yang  berisikan  rangkaian  pertanyaan
terkait  dengan  pelaksanaan  Program  Keluarga  Harapan  dan  Program  Indonesia Pintar.  Dengan  demikian,  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data primer yang diperoleh dari sumber pertama berdasarkan hasil pengisian kuesioner. Sedangkan metode wawancara, merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan mengajukan  pertanyaan  langsung  oleh  pewawancara  kepada  responden  untuk kemudian  jawaban-jawaban  dari  responden  akan  dicatat  atau  direkam.  Dalam penelitian ini, akan dilakukan wawancara dan diskusi kepada informan, yaitu orang tua  siswa  peserta  Program  Indonesia  Pintar  (PIP)  dari  keluarga  peserta  Program Keluarga Harapan (PKH).

## PEMBAHASAN Gambaran  Umum  Siswa  Peserta  PIP  dari  Keluarga  Peserta  PKH  di  SDN Jogosatru Sidoarjo
SDN Jogosatru merupakan sebuah Sekolah Dasar Negeri yang terletak di Desa Jogosatru, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo. Sebagai sekolah negeri, siswa yang  bersekolah  di  sekolah  ini  berasal  dari  latar  belakang  keluarga  yang  berbeda. Siswa SDN Jogosatru yang menjadi peserta PIP dan berasal dari keluarga peserta PKH 36% orang tuanya berkerja sebagai petani, 42% bekerja sebagai pekerja/karyawan harian  pabrik,  dan  sisanya  bekerja  sebagai  kuli  bangunan,  pedagang  jajanan, pedagang sayur, dan sebagainya.
Penghasilan  yang didapat  dari  pekerjaan  tersebut  bervariasi.  Tabel  2  berikut adalah tabel yang memuat karakteristik siswa peserta PIP dari keluarga peserta PKH berdasarkan penghasilan orang tua.
Tabel 2. Karakteristik Siswa Peserta PIP dari Keluarga Peserta PKH

## Berdasarkan Penghasilan Orang Tua
Penghasilan Orang Tua Jumlah Siswa 0 – 500.000 3 500.000 – 1.000.000 15 1.000.000 – 1.500.000 23 1.500.000 – 2.000.000 9
Jika dilihat berdasarkan kondisi rumah dan perabotan, penghasilan, serta gaya hidup  dan  konsumsi  beberapa keluarga  peserta  PKH,  terdapat  beberapa  keluarga yang sebenarnya bukan tergolong dalam kategori keluarga sangat miskin. Pengertian kemiskinan  di  Indonesia  dibuat  oleh  BPS.  Lembaga  tersebut  mendefinisikan kemiskinan  dengan  membuat  kriteria  besarannya  pengeluaran  per  orang  per  hari sebagai bahan acuan. Dalam konteks itu, pengangguran dan rendahnya penghasilan
menjadi  pertimbangan  untuk  penentuan  kriteria  tersebut.  Kriteria  statistik  BPS tersebut adalah: 7 a. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8m 2 per orang b. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan
c. Jenis  dinding  tempat  tinggal  dari  bambu/rumbia/kayu  berkualitas rendah/tembok tanpa diplester
d. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain e. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik f. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan g. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah h. Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam dalam satu kali seminggu i. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun j. Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari k. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik l. Sumber  penghasilan  kepala  rumah  tangga  adalah:  petani  dengan  luas  lahan 500m 2 , buruh  tani,  nelayan,  buruh  bangunan,  buruh  perkebunan  dan  atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp 600.000,- per bulan
m. Pendidikan  tertinggi  kepala  rumah  tangga:  tidak  sekolah/tidak  tamat  SD/tamat SD
n. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan minimal Rp 500.000,- seperti sepeda motor kredit/non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.
Jika minimal 9 variabel terpenuhi, maka suatu rumah tangga dikatakan miskin.
Berdasarkan kriteria kemiskinan tersebut, terdapat beberapa keluarga peserta PKH  dari  Jogosatru  yang  sebenarnya  tidak  tergolong  miskin.  Keluarga  peserta  PKH dari Jogosatru mempunyai rumah milik sendiri yang layak huni, atap genteng, lantai keramik,  tembok  batu  bata  dan  diplester,  semua  penerangan  menggunakan listrik, semua rumah mempunyai WC, memasak dengan LPG, serta mempunyai barang yang mudah dijual seperti TV, ponsel, perhiasan, dan sepeda motor. Bahkan beberapa dari mereka mempunyai tanah warisan yang bisa dijual. Hanya saja sebagian mempunyai pekerjaan dengan  penghasilan  yang  tidak  tetap  dan  penghasilan  mereka  terkadang tidak mencukupi kebutuhan.
Ada  beberapa  bantuan  pendidikan  yang  mengalir  untuk  siswa  SDN  Jogosatru. Pertama,  adalah  bantuan  pendidikan  melalui  Program  Indonesia  Pintar  yang dikeluarkan  oleh  Dinas  Pendidikan.  Program  ini  mengalirkan  bantuan  pendidikan secara  tunai  yang  dapat  diambil  langsung  oleh  orang  tua  siswa  yang  bersangkutan pada  tiap  semester.  Kedua,  adalah  bantuan  pendidikan  melalui  Progam  Keluarga Harapan  yang  dikeluarkan  oleh  Dinas Sosial.  Program  ini  memang  tidak diperuntukkan  khusus  untuk  pendidikan,  namun  juga  untuk  dana  kesehatan  dan
7 http://keluargaharapan.com/14-kriteria-miskin-menurut-standar-bps/
kebutuhan  pokok.  Namun  demikian,  pendidikan  dan  kesehatan  merupakan  tujuan utama  dari  program  ini.  Program  ini  mengalirkan  bantuan  secara  tunai  yang  dapat diambil  langsung  oleh  orang  tua  siswa  setiap  bulannya.  Ketiga,  bantuan  dari  pihak swasta.  Bantuan  ini  berasal  dari  Yatim  Mandiri,  merupakan  bantuan  yang  khusus diperuntukkan bagi siswa yatim. Bantuan ini tidak berupa uang tunai seperti kedua bantuan di atas, tapi berupa peralatan sekolah seperti tas dan seragam.
Efektivitas Penggunaan Dana Bantuan Pendidikan melalui PIP dan PKH di SDN Jogosatru Sidoarjo
Dari hasil penelitian, efektivitas penggunaan dana bantuan pendidikan melalui PIP di SDN Jogosatru adalah sebagai berikut:
a. Efektif adalah jika bantuan PIP seluruhnya digunakan untuk keperluan pendidikan siswa peserta PIP
Sebanyak 18 dari 50 orang tua siswa peserta PIP yang menggunakan seluruh dana bantuan  PIP  hanya  untuk  pendidikan  anaknya.  Dana  bantuan  PIP  ini  sebagian besar digunakan untuk pembelian buku atau LKS untuk anaknya. Beberapa untuk uang saku dan biaya les tambahan di sekolah.
b. Kurang efektif adalah jika bantuan PIP hanya sebagian digunakan untuk keperluan pendidikan siswa peserta PIP
Sebanyak  28  dari  50  orang  tua  siswa  peserta  PIP  yang  menggunakan  hanya sebagian dana bantuan PIP untuk pendidikan anaknya. Dana PIP yang seharusnya hanya  untuk  pendidikan,  mereka  gunakan  sebagai  tambahan  uang  belanja. Beberapa untuk tambahan cicilan bulanan mereka, seperti cicilan sepeda motor.
c. Tidak efektif adalah jika bantuan PIP sama sekali tidak digunakan untuk keperluan pendidikan siswa peserta PIP
Sebanyak  4  dari  50  orang  tua  siswa  peserta  PIP  yang  sama  sekali  tidak menggunakan bantuan PIP untuk pendidikan anaknya. Dana bantuan pendidikan PIP  mereka  gunakan  untuk  keperluan  orang  tua  (uang  belanja,  cicilan  bulanan) tanpa digunakan untuk keperluan pendidikan anaknya.
Gambar 1. Efektivitas Penggunaan Dana PIP
Sedangkan  efektivitas  penggunaan  dana  bantuan  pendidikan  melalui  PKH  di SDN Jogosatru adalah sebagai berikut:
a. Efektif  adalah  jika  bantuan  PKH  digunakan  untuk  keperluan  pendidikan  dan kesehatan siswa dari keluarga peserta PKH
Sebanyak 18 dari 50 orang tua siswa peserta PIP dari keluarga peserta PKH yang menggunakan dana bantuan PKH untuk pendidikan dan kesehatan anaknya. Dana bantuan  PKH  ini  sebagian  besar  digunakan  untuk  memperbaiki  gizi  anak,  uang saku, biaya les tambahan, pembelian buku-buku sekolah, seragam, dan keperluan berobat jika sakit.
b. Kurang  efektif  adalah  jika  bantuan  PKH  hanya  sebagian  digunakan  untuk keperluan pendidikan dan kesehatan siswa dari keluarga peserta PKH
Sebanyak 30 dari 50 orang tua siswa peserta PIP dari keluarga peserta PKH yang menggunakan  sebagian  dana  bantuan  PKH  untuk  pendidikan  dan  kesehatan anaknya. Selain untuk pendidikan dan kesehatan, mereka gunakan untuk belanja dantambahan cicilan bulanan (seperti cicilan sepeda motor dan arisan).
c. Tidak efektif adalah jika bantuan PKH sama sekali tidak digunakan untuk keperluan pendidikan siswa dari keluarga peserta PKH
Sebanyak 2 dari 50 orang tua siswa peserta PIP dari keluarga peserta PKH yang sama  sekali  tidak  menggunakan  bantuan  PKH  untuk  pendidikan  dan  kesehatan anaknya. Dana bantuan PKH mereka gunakan untuk keperluan belanja yang bukan
kebutuhan  pokok,  seperti  pembelian  alat  rumah  tangga  baru  (lemari  es,  mesin cuci, TV, dsb), perhiasan, sepeda motor baru, perluasan pembangunan rumah, dan sebagainya.
Gambar 2. Efektivitas Penggunaan Dana PKH
3. Faktor Terjadinya Penyalahgunaan Dana Bantuan Pendidikan
Berdasarkan  hasil  penelitian,  dapat  diidentifikasi  bahwa  faktor-faktor  terjadinya penyalahgunaan dana bantuan pendidikan adalah sebagai berikut:
a. Kurangnya perhatian orang tua terhadap kebutuhan anak
Tidak bisa dipungkiri bahwa masih juga terdapat orang tua yang kurang memperhatikan  kebutuhan  anak.  Misalnya,  Anis  (32),  ia  bahkan  mengaku hampir  tidak  pernah  menyiapkan  sarapan  untuk  anaknya.  Padahal  ia  adalah seorang ibu rumah tangga yang tidak mempunyai pekerjaan di luar rumah. Ia menggunakan  dana  bantuan  pendidikan  untuk  belanja  keperluan  sehari-hari tapi ia tidak pernah membiasakan sarapan pagi untuk anaknya.
Contoh  lagi  adalah  Sulami  (41).  Ia  menggunakan  dana  bantuan pendidikan  untuk  membeli  baju  baru,  tetapi  tetap  membiarkan  anaknya berseragam  lusuh  di  sekolah.  Bahkan  Ningsih,  guru  kelas  anaknya,  sampai mengancam  tidak  lagi  bersedia  memberikan  surat  keterangan  dari  sekolah sebagai persyaratan menerima dana bantuan PKH jika anaknya tidak dibelikan seragam baru.
b. Kurangnya kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan anak
Masih  terdapat  beberapa  orang  tua  yang  belum  sadar  akan  pentingnya pendidikan bagi anak. Kurangnya kesadaran akan pendidikan ini menyebabkan pendidikan  bukan  menjadi  prioritas  utama.  Sifat  yang tidak  mengutamakan pendidikan  ini  tercermin  dari  perilaku  orang  tua  yang  lebih  memilih menggunakan  dana  bantuan  untuk  membeli  sepeda  motor  baru  daripada mengikutkan  anak  dalam  kegiatan  les  tambahan.  Sriwati  (36)  misalnya,  ia bahkan  tidak  pernah  terpikirkan  untuk  mengikutkan  anaknya  dalam  kegiatan les tambahan di luar sekolah, padahal secara akademik anaknya tergolong siswa yang  kurang  berprestasi.  Ia  malah  memilih  menggunakan  uang  tunai  yang didapat dari dana bantuan PKH untuk uang muka motor baru. Beberapa orang tua juga masih mempunyai tunggakan uang buku dan LKS di sekolah, meskipun dana bantuan pendidikan sudah cair namun mereka tidak segera melunasinya.
c. Faktor pendidikan orang tua yang rendah
Latar  belakang  tingkat  pendidikan  orangtua  berkorelasi  positif  dengan  cara mereka  mengasuh  anak.  Hal  ini  berarti  makin  tinggi  pendidikan  terakhir orangtua akan makin baik pula cara pengasuhan anak. Sebaliknya makin rendah tingkat  pendidikan  orangtua  akan  kurang  baik  dalam  mengasuh  anak. 8 Sebanyak  32%  ibu  siswa peserta  PIP  dari  keluarga  peserta  PKH  di  SDN Jogosatru  tidak  tamat  SD,  42%  tamat  SD,  18%  tamat  SMP  dan  sisanya  tamat SMA.  Rendahnya  pendidikan  orang  tua  inilah  yang  menyebabkan  kurangnya perhatian akan kebutuhan pendidikan anak.
d. Faktor ekonomi orang tua yang lemah
Beberapa siswa peserta PIP memang berasal dari keluarga yang sangat miskin, dengan  penghasilan  orang  tua  di  bawah  Rp  500.000  dan  dengan  jumlah tanggungan anggota  keluarga  yang banyak. Hal ini menyebabkan bantuan PIP maupun PKH hanya digunakan untuk belanja kebutuhan pangan.

## e. Perilaku konsumtif orang tua
Perilaku  konsumtif  orang  tua  juga  menjadi  faktor  penyalahgunaan  dana bantuan  pendidikan.  Hal-hal  yang  semestinya  tidak  penting  untuk  dibeli, menjadi  dibeli  karena  adanya  “uang  dadakan”.  Misalnya,  Rohana  (38),  ia menggunakan sebagian dana pendidikan anaknya untuk tambahan membeli TV layar datar 20 inchi. Padahal sebelumnya ia sudah punya TV 14 inchi.
8 Tety  Nur  Cholifah,  I  Nyoman  Sudana  Degeng,  Sugeng  Utaya,  “Pengaruh  Latar  Belakang  Tingkat Pendidikan  Orangtua  dan  Gaya  Belajar  terhadap  Hasil  Belajar  Siswa  pada  Kelas  IV  SDN  Kecamatan Sananwetan  Kota Blitar”, Jurnal Pendidikan , Vol. 1, No. 3, (Maret, 2016), 486.
f. Kurangnya edukasi dari pemerintah tentang tujuan dan sasaran dana bantuan yang diberikan
Hampir semua orang tua peserta PKH mengaku ia tidak tahu menahu tentang tujuan  utama  pemerintah  menyelenggarakan  Program  Keluarga  Harapan. Mereka hanya tahu bahwa mereka  diberi bantuan dan menggunakan bantuan yang  berupa  uang  tunai  tersebut  sesuai  keinginannya,  tanpa  ada  prioritas pendidikan maupun kesehatan.

## g. Manajemen keuangan yang buruk
Manajemen keuangan yang buruk menyebabkan dana bantuan yang diperoleh selalu  habis  terpakai  tanpa  target  penggunaan  yang  terarah  dengan  jelas. Apalagi persepsi sebagian masyarakat yang menganggap bahwa dana bantuan dari  pemerintah  adalah duit  nemu (mendapat  uang  tanpa  usaha  keras) menyebabkan  penggunaan  dana  yang  begitu  saja  tanpa  pertimbangan  yang matang.Nurul (42) misalnya, bantuan PKH yang semestinya ada alokasi untuk pendidikan, selalu habis untuk belanja keperluan sehari-hari.Bantuan PIP juga habis begitu saja, malah ia sempat terlambat membayar buku LKS anaknya.

## PENUTUP

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian terhadap siswa peserta PIP dari keluarga peserta PKH  di  SDN Jogosatru  Sidoarjo,  tercatat  56%  dari  peserta  PIP  yang  menggunakan hanya  sebagian  dana  bantuan  PIP  untuk  keperluan  pendidikan.  Dengan  demikian, disimpulkan  bahwa  penggunaan  dana  bantuan  pendidikan  dari pemerintah  melalui Program  Indonesia  Pintar  kurang  efektif.  Sedangkan  untuk  dana  bantuan  melalui PKH,  tercatat  60%  dari  peserta  PKH  yang  menggunakan  hanya  sebagian  dana bantuan  PKH  untuk  keperluan  pendidikan  dan  kesehatan.  Artinya,  dana  bantuan pendidikan dan kesehatan melalui Program Keluarga Harapan juga kurang efektif.
Penyalahgunaan  dana  pendidikan  ini  terjadi  karena  beberapa  faktor,  yaitu kurangnya  perhatian  orang  tua  terhadap  kebutuhan  anak,  kurangnya  kesadaran orang  tua  akan  pentingnya  pendidikan  anak,  faktor  pendidikan  orang  tua  yang rendah,  faktor  ekonomi  orang  tua  yang  lemah,  perilaku  konsumtif  orang  tua, kurangnya edukasi dari pemerintah tentang tujuan dan sasaran dana bantuan yang diberikan, serta manajemen keuangan yang buruk.

## Saran
Berdasarkan  kesimpulan  yang  didapat  maka  rekomendasi  adalah  sebagai berikut:
a. Diperlukan  kajian  lanjutan  untuk  mengetahui  faktor-faktor  apa  saja  yang menyebabkan penggunaan bantuan PIP dan PKH untuk pendidikan kurang efektif.
b. Disarankan  untuk  melakukan  penelitian  tentang  pengaruh  pemberian  dana bantuan pendidikan terhadap prestasi siswa peserta bantuan.
c. Hendaknya pemerintah melakukan evaluasi dan edukasi mengenai bantuan yang diberikan kepada masyarakat. Bantuan yang tidak tepat sasaran akan menyimpang dari tujuan awal pemberian bantuan.
d. Bantuan  pendidikan  hendaknya  disalurkan  melalui  sekolah.  Penyaluran  dana bantuan  pendidikan  berupa  uang  tunai  melalui  orang  tua  sangat  rawan disalahgunakan, terutama jika orang tua kurang memerhatikan pendidikan.

## Daftar Rujukan
Dicky Djatnika Ustama, “Peranan Pendidikan dalam Pengentasan Kemiskinan”, Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik , Vol. 6, No. 1, (Januari, 2019).
Direktorat  Jenderal  Anggaran  Kementrian  Keuangan.  (2015). “Kajian  Program Keluarga Harapan” Jakarta.
H.  Wuradji, (1997). “Tantangan  Pendidikan  di  Indonesia  Menyongsong  Era Globalisasi dan Kemajuan IPTEK Abad 21”, Dinamika Pendidikan , No. 1, Tahun !V, Mei.
SK Menteri Sosial Nomor 23/HUK/2016.
Tety Nur Cholifah, I Nyoman Sudana Degeng, Sugeng Utaya, (2016). “Pengaruh Latar Belakang Tingkat Pendidikan Orangtua dan Gaya Belajar terhadap Hasil Belajar Siswa  pada  Kelas  IV  SDN  Kecamatan  Sananwetan    Kota  Blitar”, Jurnal Pendidikan , Vol. 1, No. 3, Maret, 486. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (http://www.tnp2k.go.id/id/tanya-jawab/klaster-i/program-indonesia-pintar- melalui-kartu-indonesia-pintar-kip/). Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (http://www.tnp2k.go.id/id/tanya-jawab/klaster-i/program-keluarga- harapan-pkh/)
http://keluargaharapan.com/14-kriteria-miskin-menurut-standar-bps/.