## BEBERAPA ASPEK NEGARA DAN  HUKUM  DALAM SISTEM ADAT BUGIS
Jumadi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Email: Jumadirahman263@yahoo.com

## Abstract
The  state  or  bocco  was  born  on  a  partnership  between  the  First  King and the people, solely to continue the noble ideals of the people. The ideal arises in  the  feeling  of  the  law  for  the  sake  of  order  and  prosperity.  The  people  in  the agreement  were  not  considered  as  objects  of  arrangement  in  it  contained  in  the rights  of the authorities and the people, then placed the miracle obligations that they  held.  The  purpose  of  the  king's  policy  is  in  accordance  with  the  will  of  the law and the rights needed by the community. Similarly, the state administration is displayed  by  the  ability  to  rule  Mata  Silompoe.  The  king  formed  a  government structure  in  accordance  with  the  conditions  and  needs,  where  in  the  beginning there were seven small (royal) communities that supported him. The common goal is realized by uniting oneself in government. Viewed from the point of view of the modern constitutional system that was formed and carried out by the results of the To  Manurung  agreement,  it  did  not  miss  much  of  the  values  of  modern  power today.
Keywords: Country, Bugis Adat

## Abstrak
Negara  atau bocco lahir  atas  perjanajian  antara  Raja  Pertama  dengan rakyat, semata-mata untuk meneruskan cita-cita luhur rakyat. Cita-cita itu muncul dalam  perasaan  hukum  demi  ketertiban  dan  kesejahteraan.  Rakyat  dalam perjanjian itu tidak dianggap sebagai objek pengaturan di dalamnya tertuang hak penguasa  dan  rakyat,  kemudian  diletakkan  kewajiban-kewajaiban  yang dipangkunya. Tujuan kebijakan raja sesuai dengan kehendak hukum dan hak-hak yang  dibutuhkan  oleh  masyarakat.Demikian  pula  ketatanegaraan  ditampilkan oleh  kemampuan  memerintah Mata  Silompoe .  Raja  membentuk  truktur pemerintahan  sesuai  dengan  kondisi  dan  kebutuhan,  dimana  pada  awalnya terdapat  tujuh  komunitas  (kerajaan)  kecil  yang  mendukungnya.  Tujuan  bersama diwujudkan  dengan  mempersatukan  diri  dalam  pemerintahan.  Dilihat  dari  sudut sistem ketatanegaraan modern yang dibentuk dan dijalankan oleh hasil perjanjian To  Manurung tidak  banyak  meleset  dari  nilai-nilai  kekuasaan    modern  dewasa ini.
Kata Kunci: Negara, Adat Bugis

## PENDAHULUAN
ahasa  menunjukkan  bangsa.  Ini  adalah  pepatah  klasik.  Namun sesungguhnya  suku  bangsa  Bugis  itu  tergolong  salah  satu  bangsa,  baik pada masa pra-Hindia Belanda maupun saat ini. Apalagi suku bangsa ini diperkuat dengan aksara yang khas  dan unik yaitu aksara lontarak .
Jelasnya,  bahwa  di  kepulauan  ini  terdapat  beberapa  suku  bangsa  yang memiliki  aksara  khas  antara    lain,  Jawa,  bali,  Batak  dan  Bugis.  Tanpa  aksara tidaklah  mungkin  mengungkapkan,  memahami  dan  menggali  suatu  budaya  dan hasil-hasilnya.  Justru  kebudayaan  itu  termuat  dalam  inskripsi/epigraf  yang tertullis dalam aksara bangsa  itu. Mesir, India dan Tiongkok dengan aksaranya maka  para  arckeoog,  antropolog  atau  etnolognya  mampu  mengkaji  lebih  dalam kebudayaannya.  Demikian  pula  dengan  kebudayaan  Bugis  dengan  aksara lontaraknya mampu menampilkan budaya dan hasil-hasilnya.
Kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan perbuatan dan  hasil  karya  manusia  dalam  rangka  kehidupan  masyarakat  yang dihasilkan  dengan  proses  belajar.  Ralph  Linton  mengemukakan  bahwa kebudayaan  itu  adalah  konfigursi  tingkah  laku  yang  dipelajari  dan  hasil tingkah  laku  yang  unsur-unsur  pembinanya  dimiliki  bersama  dan dilanjutkan  oleh  anggota  masyarakat  tertentu.  Kebudayaan  juga merupakan  keseluruhan  kompleks  yang  meliputi  ilmu,  kepercayaan, kesenian,  tata susila,  hukum adat-istiadat  dan kesanggupan-kesanggupan yang lain dipelajari dari anggota-anggota masyarakat. 1
Ada  tiga  wujud  kebudayaan,  yaitu  sistem  budaya,  sistem  sosial  dan  hasil nyata  budaya  yang  satu  sama  lain  berhubungan  secara  timbal  balik  dan  saling berhubungan  dengan  struktur  kebudayaan.  Struktur  kebudayaan  yang  dimaksud antara  lain  adalah  sistem  politik  yang  mengatur  hubungan  antara  anggota masyarakat terutama yang barkaitan dengan pembagian tugas dan penyelenggaraan  kekuasaan.  Kekuasaan  kerajaan  yang  dianut  oleh  bangsa  Bugis zaman dulu adalah berbentuk monarchi atau kerajaan.
Menanggapi  sistem  pemerintahan  yang  telah  berlangsung  pada  zaman dahulu  itu  ternyata  berbeda-beda.  Bagi  generasi  muda  yang  berwawasan  terkini sering  mengemukakan  bahwa  kebudayaan  masa  lalu,  khususnya  bentuk pemerintahan monarchi ,  tidak  lain  hanya  sebagai  benteng-benteng  yang  tidak menghasilkan  faedah  untuk  masyarakat.  Sistem  birokrasi,  pemerintahan  dan hukum diharapkan lebih bersifat nasional modern, bukan regional archais seperti yang  terjadi  pada  masa  lampau.  Dengan  demikian  tidaklah  jelek  apabila  pada waktu-waktu  tertentu  dicoba  untuk  diberi  penilaian  tentang  sampai  dimanakah
1 Koentjaraninrat, Manusia  dan  kebudayaan  Indonesia ,  Djambatan,  Jakarta,  1976.  Lihat  pula Metode-Metode Antropologi (Disertasi) 1958 hal. 193
B
pembinaan  persatuan  nasional  dengan  usaha-usaha  kebudayaan  atau  sampai dimanakah  arah  perkembangan  kebudayaan-kebudayaan  daerah  memperkuat persatuan itu, apakah tidak terjadi sebaliknya. Sampai dimana diperoleh kemajuan di bidang modernisasi yang sungguh-sungguh merupakan perolehan yang relevan, yang  juga  membantu  menempatkan  warga  sebagai  bangsa  dalam  suatu  negara yang kuat dan memiliki unsur kebebasan yang dapat diterapkan pada abad ke dua puluh satu?
Kebudayaan  nasional  yang  baru  saja  tumbuh  ini,  harus  pula  dikaitkan dengan  kebudayaan  lain  di  kepulauan  nusantara  ini,  setidak-tidaknya  terhadap puncak-puncak  kebudayaan  daerah  tertentu  yang  mempunyai  usia  lebih  tua (berkuasa  lebih  lama).  Dapatlah  dikatakan  bahwa  kebudayaan  nasional  bangsa Indonesia adalah kelanjutan dari kebudayaan daerah. Berarti puncak kebudayaan daerah adalah kebudayaan nasional  yang modern, tanpa meninggalkan atau tetap mempertahankan  unsur-unsur  kebudayaan  tradsional  yang  baik  dan  berwawasan modern.  Kebudayaan  daerah  yang  dimaksud  akan  menjadi  ciri,  melekat  sebagai identitas nasional Indonesia.
Salah  satu  kebuayaan  daerah  di  Sulawsi  Selatan  yang  terkenal  adalah Bugis.  Penekanan  ini  mengingatkan  terdapatnya  eks  sejumlah  kerajaan  yang mendiami  wilayah  hukum  tertentu  yang  cenderung  memiliki  dialeg  sama. Misalnya  dialeg  Bone,  Soppeng,  Wajo,  Sidenreng,  Sinjai,  Maros,  Bulukkumba, Maros Barru, Pinrang dan lain-lain.
Kesemua wilayah hukum berdialeg Bugis diatas terdapat pula eks kerajaan besar lain yang memiliki ciri khas kebudayaannya, bahkan dapat diklasifikasikan sebagai  kerajaan  imperium  yang  pernah  memegang  hegemoni.  Kerajaan  yang dimaksud  adalah Tellumpoccoe ,  yakni Bone,  Luwu dan Gowa .  Kerajaan- kerajaan  yang  dimaksud  sering  menaklukkan  kerajaan  lain  yang  lebih  kecil lainnya.
Tampaknya, bocco (kerajaan  besar)  inilah  yang  menjadi prototype imperium yang  pada  gilirannya  mengakibatkan  terjadinya  perebutan  hegemoni. Bone,  Luwu  dan  Gowa  adalah  kerajaan  setara,  namun  dalam  proses pertumbuhannya terdapat beberapa perbedaan  sistem birokrasi dan pemerintahan. Sistem  yang  dipakai  itu,  meskipun  tidak  cocok  lagi  dengan  kondisi  sekarang, namun tidak begitu saja dibuang, karena tidak ada salahnya apabila masa lampau itu  dipelajari,  dikaji  terutama  pada  puncak-puncak  kebudayaan  daerah  yang membawa  tingkat  kejayaan,  kebesaran  dan  keagungannya.  Sistem  birokrasi  dan pemerintahan tiga boco ini adalah kebudayan daerah yang bhinneka di kepulauan (nusantara)  dan  perlu  dilestarikan.  Maksudnya  sebagai  penunjang  tegak
tumbuhnya kebudayaan nasional atau sebagai akar kuat tertanam mendukung dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia.
Kerajaan  besar  Bugis  tumbuh  dan  berkembang  sebagaimana  sistem  adat yang  dijalankan.  Namun  perlu  dikaji  lebih  dalam  bahwa  dalam    ilmu  Negara terdapat  teori  tentang  lahirnya  suatu  Negara  dan  terdapat  pembagian  kekuasaan berdasarkan  ajaran  trias  politica.  Apakah bocco lahir  dengan  menggunakan ukuran  –  ukuran  ilmu  ketatanegaraan  modern?  adakah  aspek  hukum  yang menyertai penegakan sistem, adat kerajaan dan bagaimana bentuknya?

## PEMBAHASAN
1. Hukum Ketatanegaraan Adat
Berdasarkan  waktu  pembabakan  sejarah  Indonesia,  berbagai  bentuk  dan sistem  pemerintahan  negara-negara,  ternyata  terdapat  negara  yang  masih mempertahankan  sistem  dan  eksistensinya  hinggga  tahun  1970-an.  Organisasi tersebut menurut Van Vollen Hoven, masih pantas untuk disebut negara.
Pernyataan  itu  menunjukkan  keanekaragaman  lembaga  yang  disebutnya sebagai tatanan rakyat atau tatanan kekuasaan. Keanekaragaman ini tidak terlepas dari  lingkaran  hukum  adat  yang  telah  diakannya  terhadap  wilayah  dan  sistem hukum adat di Indonesia.
Hukum mengenai lembaga yang dimaksud adalah hukum tatanegara adat, salah  satu  lapangan  hukum  dan  sistem  hukum  adat.  Menurut  ahli  hukum  adat, hukum  tatanegara  adat  sangat  ditentukan  oleh  tatanan  masyarakat,  yang  lazim disebut persekutuan hukum atau masyarakat hukum. Untuk dapat dikualifikasikan sebagai  persekutuan  hukum  diperlukan  syarat gerdende  groepen    van  blijvend karakter met iegen bewind en eigen materiel en immaterieel vermogen. 2
Persekutuan  hukum  yang  syarat-syaratnya  telah  diajukan  itu,  bentuknya dapat  dibedakan  berdasarkan  faktor-faktor  yang  mempengaruhinya  yakni  faktor geneologi  atu  territorial.  Inilah  kemudian  menciptakan  persekutuan  hukum geneologis atau pun persekutuan hukum territorial atau gabungan dari keduanya. Kalaupun volksordering dan gezagsordering dipandang  sebagai  negara, maka tidak lain merupakan suatu bentuk persekutuan hukum, Namun tidak semua persekutuan  hukum  diklasifikasikan  sebagai  negara,  karena  terdapatnya persekutuan hukum  yang merupakan bagian dari persekutuan hukum lebih besar,
2 Ter Haar, Azas-Azas Hukum Adat ( Terjemahan dari judul : Beginselen en Stelsel Van Het Adat Recht ) Djambatan, Jakarta, 1939, h. 14.
bahkan ada yang menjadi unsur persekutuan hukum yang besar atau  persekutuan dari sejumlah persekutuan hukum. 3
Bentuk  persekutuan  hukum  yang  dipengaruhi  oleh  faktor  territorial menurut  Ter  Haar  dapat  dibedakan  ke  dalam  bentuk  persekutuan  desa  dan persekutuan  wilayah  dari  desa. 4 Dapat  pula  disebut  dengan  istilah  masyarakat hukum tunggal, bertingkat dan masyarakat hukum berangkai. 5 Ter Haar kemudian mempertentangkan persekutuan hukum itu dengan lingkungan raja-raja, walaupun diakuinya  bahwa  ada  pertalian  yang  erat.  Hal  ini  dapat  difahami,  dalam  kurung waktu  Penjajahan  Hindia  Belanda  sampai  pada  tahun  1910  masih  terdapat beberapa  kerajaan  yang  ingin  mempertahankan  bentuk  aslinya  meskipun  telah berubah status setelah tahun 1910. Antara kerajaan dan persekutuan hukum dalam berbagai  bentuk  itu,  tidak  hanya  memiliki  pertalian  erat,  melainkan  tidak  dapat dipisahkan  satu  dengan  lainnya.  Kerajaan  adalah  salah  satu  bentuk  persekutuan hukum dan persekutuan hukum adalah suatu bentuk negara, bagian dari padanya atau  unsurnya  menjadi  serikat  suatu  negara.  Persekutuan  hukum  itulah  yang disebut negara atau kerajaan (setelah tahun 1910 secara berangsur-angsur dikuasai langsung atau tidak langsung oleh lingkungan kekuasaan Hindia Belanda).
Persekutuan  hukum  seperti  itu  yang  dijadikan  objek  pembahasan adatstaatrechts 6 oleh  Van  Vollen  Hoven.  Diakui  oleh  Ter  Haar  dengan mengadakan  rincian  lebih  lanjut  mengenai vermogen yang  bersifat materiel dan immaterieel ,  bahkan  menggantikan  istilah lichaam dan gezag dari  Van  Vollen Hoven dengan gerdende groepen met blijvend karakter serta bewind. Akan tetapi pembahasan  Ter  Haar  mengenai volksordening atau  pembahasan  Soepomo tentang  tata  susunan  rakyat  Indonesia  sama  sekali  tidak  menggunakan  istilah adatstaatrecht (hukum tatanegara adat).
Logeman  yang  menulis  tetang  Hukum  Tatanegara  Hindia  Belanda mengakui  status  hukum  tata  negara  adat.  Menurutnya  terjadi  sifat  dualilstis  atas hukum  tatanegara  Hindia  Belanda  karena  dua  aunsur  yang  berbeda  dalam strukturnya.  Kedua  unsur  itu  adalah  hukum  tatanegara  adat  yang  strukturnya bersumber  dari  organisasi  masyarakat  Indonesia,  yang  lain  adalah  hukum
3 Hal  ini  dapat  dibanadingakan  dengan  negara  terhadap  daerah  kekuasaan  yang  tingkatannya lebih rendah dari negara-negara berserikat (federasi atau konfederasi) menurut hukum tata negara modern.
4 Ter Haar, Ibid. hal. 19.
5 Soleman B, Toneko, 1983. H.111
6 Istilah Adatstaatrecht ini pertama kali diperkenalkan oleh Van Vollen Hoven, kemudian Van Dijk  menggunakan  istilah  lain  yaitu Hukum  Adat  Tatanegara yang  makna  dan  ruang  lingkup pembahasannya meliputi hukum tata negara adat.
tatanegara  Hindia  Belanda  dimana  strukturnya  bersumber  dari  masyarakat Belanda yang bersuasana masyarakt Barat. Gaya seperti itulah kemudian dibentuk menjadi  hukum  tatanegara  versi  Belanda  dengan  menyerap  berbagai  lembaga hukum tradisional Indoneia.
Bahasan adatstaatrecht dari  Van  Vollen  Hoven  meliputi  masyarakat persekutuan  hukum  di  Indonesia, 7 dalam  arti  sempit  atau  tidak  termasuk  hukum administrasi  negara.  Kemudian  menguraikan  tentang  dasar-dasar  berlakunya, kedudukannya,  kesubjekan rechtsgemenschappen ,  fungsi-fungsi bestuur , polite , regeling , domeinverklaring,  rechtspraak dan  sebagainya.  Selain  itu  dibahas  pula secara  khusus, adatstaatrecht  van  uitnemsche  oosteningen  dan  intergentiel staatsrecht . Hal  ini menunjukkan  adanya  fluralisme hukum  ketika itu, termasuk hukum  tatanegaranya.  Jadi  istilah  apapun  yang  digunakan  dalam  pembahasan mengenai persekutuan hukum atau masyarakat hukum, dilihat sebagai satu bentuk negara  atau  bagian  suatu  negara    menurut  sistem  hukum  pada  kurun  waktu tertentu.
Negara  sebagai  istilah  modern  yang  dikenal  dalam  hukum  tatanegara berasal  dari  Barat  (Eropa  Barat  pada  apab  XIV),  meskipun  di  Indonesia  telah dikenal sejak zaman purba. 8 Di Jawa dikenal dengan istilah negara yang diartikan sebagai  kerajaan,  keraton  yang  juga  berarti  rakyat.  Menurut  Mustamin  Daeng Matutu, 9 istilah negara (modern) muncul di Eropa barat pada zaman reneissance (abad  XV)  dengan  istilah Lo  stato (Italia)  kemudian  menurunkan  kata  seperti I’etat (Prancis), the state (Inggeris), de Staat (Jerman). Lo stato sendiri diartikan sebagai  sistem  tugas-tugas  atau  fungsi-fungsi  publik  dan  alat-alat  perlengkapan yang teratur, membentang luas di atas suatu wilayah tertentu.
Sebenarnya  negara  itu  tidak  lain  merupakan  organissasi  sosial    yaitu organisasi  kemasyarakatan  yang  diberi  kekuasaan  (wewenang)  tertinggi  tanpa perlu mempersoalkan berdaulat tidaknya organisasi itu. Soal kedaulatan hanyalah salah  satu  unsur  negara  yang  harus  dipenuhi  untuk  mendapat  status  pengakuan sebagai subjek hukum internasional. Kedaulatan itu ditempatkan bahwa negara itu tidak  berada  dibawah  kekuasaan  asing. 10 Unsur  negara  meliputi,  kekuasaan
7 Mohamammad  Koeno, Hukum  Mengenai  Tata  Susunan  Masyarakat  Dalam  Hukum    Adat , 1972, h.2
8 Utrecht  –  M.  Saleh  Djindang, Pengantar  Dalam  Hukum Indonesia ,  Jakarta,    Sinar  Harapan Balai Buku Ikhtiar, 1983, h.360.
9 Mustaming  Dg.  Matutu  (Dosen  Fakultas  Hukum  Unhas)  Selayang  Pandang  (tentang) Perkembangan  Tipe-tipe  Negara-Negara  Modern ,  Pidato  Lustrum  IV,  Fakultas  Hukum  Unhas, Ujung Pandang, 1972.
10 Ibid h. 360.
tertinggi,  wilayah  (lingkungan  kuasa)  dan  warga  negara  atau  bangsa  negara (rakyat). 11 Kedaulatan bukanlah unsur mutlak atau ciri. 12
Negara  memperoleh  kekuasaan  didasarkan  pada  salah  satu  teori  yang social  contract (perjanjian  masyarakat).  Teori  ini  masuk  dalam  golong  teori hukum  alam ( natural  law ). Ciri essensial  teori ini berpangkal  tolak dari  keadaan alamiah tanpa hukum, tanpa tata tertib dan pemerintahan. Suasana seperti itu ada yang  menggambarkannya  sebagai chaos .  Suatu  ketika  masyarakat  melakukan perjanjian  untuk  menciptakan  kondisi  damai  dan  saling  menghormati,  maka perjanjian ini disebut pactum unions (kesepakatan bersama). Perjanjian ini disusul kemudian  dengan  kesepakatan  untuk  bersatu  dan  menaati  pemerintah  yang  telah dipilih  oleh  mereka  secara  bersama  ( pactum  subectionis ).  Tahap  awal  perjanjian ini  dipandang  sebagai  kejadian  sesungguhnya  sebagai  peristiwa.  Grotius  melihat sebagai  fakta  sejarah.  Sedangkan  yang  terjadi  berikutnya  bukan  lagi  peristiwa sejarah, tetapi oleh Kant melihatnya sebagai sustu konstruksi penalaran hukum. 13
Pendukung  teori  perjanjian  masyarakat  ini  memiliki  persamaan- persamaan,  khususnya  penemuan  mereka  atas  sumber  kekuasaan  politik  dari rakyat dan menentang deduksi kekuasaan politik yang berasal  dari hukum abadi ( devine law ). Semua penganut teori ini menjadi pelopor teori demokrasi. 14
Aspek hukum lainnya dari teori ini tertuju pada konsepsi masyarakat yang individualistis. Negara dipandangnya sebagai suatu kreasi hukum  dan berasal dari kehendak individu. Perjanjian ini menjadi bentuk ideal untuk konsepsi masyarakat demikian,  meskipun  menurut  Friedman  bahwa  konstruksi  perjanjian  masyarakat sangat  sedikit  kaitannya  dengan  aturan-aturan  hukum  modern  dan  perjanjian perdata.
Grotius  menggunakan  konstruksi  perjanjian  masyarakat  untuk  tujuan ganda, pertama ke dalam sebagai pembenaran terhadap  kewajiban absolut rakyat taat  kepada  pemerintah. Kedua  ke  luar untuk  menciptakan  dasar  ikatan  hukum dan hubungan yang stabil antar negara-negara (hubungan internasional).
Perjanjian  masyarakat  adalah  fakta  sejarah  umat  manusia.  Konstruksi suatu negara senantiasa didahului dengan perjanjian masyarakat, dalam arti bahwa orang  perseorangan  di  dalam  masyarakat  memilih  sistem  pemerintahan  yang cocok  baginya,  tetapi  Grotius  mengingatkan  bahwa  pemerintah  diadakan  untuk
11 Ibid, h.381.
12 Logeman, Over de Theorie Van een Steling Staatrecht . NV. Mahabarata, Amsterdam, 1947, h.5
13 Dalam  Friedman, Legal   Theori , Steven and Sons Ltd. 1953, h. 40.
14 Ibid.
kepentingan  yang diperintah.  Ia hanya terikat  pada hukum  alam, sekalipun tanpa melakukan  perjanjian.  Ketertiban  dan  stabilitas  internasional  itulah  yang  paling diutamakan.
Teori  perjanjian  masyarakat  dilakukan  bertujuan  untuk: pertama , menentang  konsepsi  abad  pertengahan  yang  dibentuk  oleh  rakyat  yang  berbeda.
Kedua untuk  memberikan  kebebasan    kepada  pemerintah  (penguasa)  yang mengadakan  hubungan  luar  negeri  dari  setiap  pembatasan  atau  belenggu  intern.
Ketiga penekanan terhadap kekuatan mutlak dari suatu janji yang diucapkan.
Tujuan  ketiga  yang  dikemukakan  di  atas  bertentangan  dengan pengingkaran terhadap maksud diadakannya suatu pemerintahan yang antara lain adalah  untuk  kepentingan  yang  diperintah.  Kontradiksi  menunjukkan  adanya ketidak  konsistenan  pandapat  Grotius  terhadap  perjanjian  masyarakat  tadi. Meskipun  harus  diakui  bahwa  Grotius  menulis  buku  dilatarbelakangi  oleh kepentingan politik. 15
Hobbes  mengakui  otoritas  hukum  alam,  akan  tetapi  pemahamannya berbeda  secara  mendalam  dengan  mereka  yang  menganggap  hukum  alam  lebih tinggi  kedudukannya  dengan  hukum  positif.  Ia  menggeser  penekanannya mengenai  hukum  alam  sebagai  tatanan  objektif  menjadi  hak-hak  alami  ( natural rights ).  Hak  alami  sebagai  tuntunan  objektif  berdasarkan  hakekat  manusia. Pandangan  Hobbes    dapat  merestui  kesempatan  munculnya  suatu  revolusi individualisme dengan alas an bahwa hak-hak alami tidak dapat dipindahtangankan.  Hobbes  sesungguhnya  masih  mengakui  aturan  objektif  dari hukum  alam  yang  bersifat  tetap,  akan  tetapi  meninggalkan  sanksi-sanksinya. Baginya  hukum  alam  tidak  lagi  bersifat  aturan  etika  tertentu,  melainkan  aturan untuk bertindak bagi umat manusia dengan menyandarkan observasi dari apresiasi hakikat manusia. Azas utama yang diajukan adalah perlindungan atas diri sendiri, berkaitan dengan pandangannya tentang suasana alami manusia hidup kacau balau tanpa  penguasa,  saling  berperang,  manusia  mengejar  keuntungan  sendiri-sendiri tanpa menghormati yang lainnya, dan menikmati hak-haknya tanpa batas. Suasana yang  demikian  kejam  ini  menimbulkan  berbagai  macam  ancaman  dari pembinasaan  setiap  orang.  Namun  karena  adanya  self  preservation,  mereka mencari  jalan  ke  luar  dari  ketidakpastian  kehidupan  semacam  itu.  Warga kemudian menyerahkan hak-hak alaminya kepada penguasa seraya berjanji untuk menaatinya tanpa syarat.
15 Selain Grotius yang menulis buku untuk tujuan politk, juga John Loke dan Thomas Hobbes seperti dalam buku  De Cive (1642) dan Leviathan (1651) Dalam Friedman, Ibid, h. 41-45.
Hobbes  tidak  mengenal  macam-macam  perjanjian  dalam  masyarakat  . Menurutnya  hanya  satu  yaitu factum  subjectionis tanpa  syarat,  yaitu  seluruh  hak alami  dari  rakyat  diserahkan  kepada  penguasa,  sehingga  memperoleh  kekuatan absolut.  Hobbes  menolak  setiap  bentuk  perjanjian  yang  memperjanjikan  hak (kuasi perjanjian), yang memberi peluang kepada masyarakat untuk melaksanakan kewajiban  penguasa  Perjanjian  tersebut  sesungguhnya  bukanlah  perjanjian  yang sebenarnya,  atau  hanya  sebagai  perjanjian  fiksi  logika  ( logical  fiction )  belaka.
Kekuasaan absolut diikuti dengan syarat bahwa berhak memerintah dan menjaga ketertiban.  Konsepsi  kedaulatan  yang  berasal  dari  perjanjian  di  sini  sepenuhnya rasional, utilitarian dan cenderung bersifat monarchi.
John Locke penentang utama aliran Hobbes, yang juga termasuk penganut teori  perjanjian  masyarakat  melihatnya  berbeda.  Teori  yang  diajukan  tidak mendemostrasikan  seluruh  hak-hak  alami  kepada  penguasa,  bahkan  sebaliknya, mempersempit  gerakan  hak  alami  untuk  membenarkan  suatu  pemerintahan mayoritas.  Juga  menampilkan  anggapan  bahwa  penguasa  dibentuk  untuk mengangkat  kepercayaan  disertai  dengan  kewajiban  untuk  melindungi  hak-hak individu.  John  Locke  mendemostrasikan  beberapa  gagasan  pada  abad pertengahan, khususnya yang berasal dari Hooker tentang penguasa dan kekuatan mengikat  dan  azas-azas  moral  tertentu  terhadap  pemerintah,  dengan  menerima banyak  premis  individualistis  Hobbes.  Nilai  itu  kemudian  dideklarasikannya sebagai natural  rights .  Menurut  Locke  individu  mempunyai  hak-hak  alami bawaan yang antara lain disebut liberty atau estate . Keadaan alamiah menurutnya adalah surga yang hilang. Suatu keadan damai, saling bantu dan saling melindungi serta  suatu  keadaan  yang  demikian  harmonis  juga  termasuk  keadaan  alamiah. Dalam keadaan seperti itulah sehingga alam memberikan hak padanya, meskipun belum  mempunyai  organisasi.  Sumbangan  esensi  dari  Locke  ini  yakni menjabarkan  hak-hak  azasi  manusia,  selain  itu  memberi  kemungkinan terlindunginya, terpeliharanya hak-hak alamiah manusia. 16
Teori  perjanjian  masyarakat  digunakan  dalam  fungsi  ganda. Pertama , dengan pactum  unionis tdalam  sebuah political  sociaty sebagai  kebutuhan individu  yang  menjadi  anggota  masyarakat  dalam  pemerintahan  sipil persemakmuran.  Kesepakatan  mayoritas  itu  identik  dengan  kehendak  seluruh warga tanpa kecuali. Dengan suasana mayoritas tadi setiap individu wajib taat dan dengan  suara  mayoritas,  setiap  individu  berhak  atas  pemilikan  dan  hak-hak lainnya.  Kedua, pactum  subjektionis ,  maka  mayoritas  warga  menyerahkan
16 Friedman, ibid, h.43.
kekuasaannya  kepada  pemerintahan  yang  berfungsi  untuk  melindungi  individu. Sepanjang tidak melanggar janjinya, pemerintah tidak akan dicabut kekuasaannya.
Rasseau  mmenciptakan volonte  generale di  satu  pihak  dan  mengakui kemerdekaan  serta  persamaan  hak-hak  manusia,  keduanya  tidak  dapat  diambil alih.  Ia  juga  menggunakan  konstruksi  perjanjian  masyarakat,  namun  bukan sebagai  fakta  sejarah  melainkan hypothetical  construction  of  reason belaka. Deduksinya  mengenai  kebebasan  alami  dan  persamaan  hak-hak  kemanusiaan  di dasarkan  kepada  kepentingan  yang  terpusat  pada  komunitas  primitif  yang  di dalamnya  manusia  hidup  serasi,  puas  dalam  hubungannya  dengan  masyarakat, melalui kerja keras untuk mencukupi kebutuhan dan memudahkan kehidupannya. Berbeda  dengan  Hobbes  dan  Locke  yang  mendasarkan  pada egoisme individu (mementingkan diri sendiri). Bagi Rasseau, perjanjian masyarakat diadakan untuk melindungi masyarakat, karena kesulitan memperoleh superioritas bagi komunitas organis  maupun  hak-hak  alami  manusia.  Argumen  mengenai  kebebasan  dan kesamaan  kedudukan  manusia  adalah  dasar  bagi  kebahagiaan  mereka.  Awalnya berada  dalam  kehidupan  komunitas  primitif,  kemudian  hilang  ditenah-tengah peradaban modern.
Sekarang  perlu  ditemukan  bentuk  organisasi  sosial  yang  menjamin  hak- hak  alamiah  menganai  kebebasan  dan  persamaan.  Pada  perjanjian  masyarakat, manusia  bersatu  untuk  menjamin  kebebasan  dan  persamaan  individu  (manusia) dalam  suatu  negara.  Eksistensi  dan  justifikasi  negara  hanya  bersumber  dari jaminan  terhadap  kebebasan  dan  persamaan.  Setelah  memperoleh  hak-hak  itu, maka hak-hak tadi tidak lagi menjadi hak alamiah, karena telah berubah menjadi hak  sipil  bagi  semuanya.  Negara  dan  hukum  negara  tetap  menjadi  subjek kehendak  umum  yang  mendukung  menciptakan  negara  melakukan  perlindungan yang lebih baik  bagi  kebebasan dan persamaan.  Implikasi  kehendak umum tidak dikembangkan lebih lanjut oleh Rasseau untuk menjadikan semua kesimpulannya konsisten.  Namun  ia  memuji  kedaulatan  rakyat  yang  langsug  disbanding  dengan demokrasi  perwakilan  melalui  parlemen.m  Rupanya  Rasseau  tidak  mampu melepaskan  pikirannya  dengan  lingkungan  kehidupannya  di  Swiss,  suatu  kota kecil pada masanya. 17
Pembahasan  singkat  di  atas  menunjukkan  bahwa  dari  seluruh  konstruksi perjanjian  masyarakat  yang  diajukan  telah  menghasilkan  kesimpulan  yang berbeda-beda.  Ada  yang  menganggap  bahwa  perjanjian  mayarakat  itu  demikian benar-benar  ada  dalam  sejarah.  Namun  ada  pula  yang  mengatakan  sebaliknya. John  Locke  berpendapat  bahwa  di  samping  mengadakan pactum  unionis masih
17 Dalam Friedman, ibid.
diakui oleh pactum subjectionis , Hobbes mengatakan bahwa semata-mata pactum subjectionis , sementara Rasseau mengatakan semata-mata pactum unionis.
Kekuasaan  dalam  negara  diselenggarakan  oleh  suatu  organisasi  teknis yang  disebut  pemerintah.  Organisasi  ini  dapat  dibedakan  bentuknya  berdasarkan tata  cara  pengangkatan  kepala  negaranya.  Jika  jabatan  kepala  negara  diwariskan kepada  keturunannya  atau  kepada  anggota  keluarga  lainnya,  maka  pemerintahan negara  itu  disebut  monarhi  (kerajaan).  Masih  saja  dapat  dibedakan  menjadi monarschi absolut, monarshi konstitusional dan yang parlementer. Sebaliknya jika jabatan  kepala  negara  didasarkan  atas  pilihan  rakyat  (langsung  atau  tidak langsung) maka negara itu berbentuk republik. Republik ini dapat pula dibedakan menjadi republik absolut , konstusional dan yang parlementer , untuk pembahasan lebih  lanjut  maka  dibedakan  bentuk  negara,  menjadi:  negara  kesatuan  yang didesentralisasikan  dan  gabungan  dari  negara-negara.  Bentuk  negara  terakhir dirinci menjadi protektorat, koloni, konfederasi, commonwealth of nation dan uni (real atau personel.) 18
Kekuasaan tertingi (unsur pertama untuk disebut negara) dijalankan dalam suatu  wilayah  (unsur  kedua).  Wilayah  itulah  yang  menjadi  lingkungan  kerja kekuasaan  tertinggi  negara  dan  menjadi  tempat  menyelenggarakan  kekuasaan secara efektif. Wilayah kekuasaan negara tidak hanya meliputi dataran, melainkan juga  disekitarnya,  kesemuanya  dalam  batas-batas  tertentu.  Perkembangan selanjutnya  wilayah negara meliputi  udara, namun  wilayah  yang disebut terakhir belum  menimbulkan  persoalan  hukum  tatanegara  pada  masa  kerajaan  nusantara dan    belum  dibatasi  oleh  pemerintah  Hindia  Belanda.  Bahkan  wilayah  darat  dan laut kerajaan nusantara belum memiliki batas-batas  yang jelas dan tegas, 19 tetapi dikecualikan pada kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan, 20 mengakui pula bahwa hukum adat mengenai batas-batas wilayah laut territorial di kepulauan Maluku.
Unsur  ketiga  dari  negara  adalah  warganegara.  Hukum  tatanegara menunjuk warganegara sesuai aturan tertulis, yaitu undang-undang kewarganegaraan.  Ketentuan  tertulis  itu  tidak  dikenal  dalam  hukum  tatanegara adat, tidak pula memiliki kodifikasi. Namun demikian tidak berarti bahwa negara- negara  nusantara  tidak  mempunyai  rakyat,  penduduk  yang  merupakan  warga negaranya.  Terhadap  warga  negara  yang  terdapat  pada  kerajaan  nusantara  yang beraneka  ragam bentuknya  itu, dinilai oleh  Van  Vollen Hoven tidak mempunyai
18 Utrecht dan MS Djindang, Loc cit, h.339-345
19 Di  Belanda  sendiri  baru  ditetapkan  wilayah  udaranya  pada  tahun  1914.  Lihat  Van  Vollen Hoven. Loc cit, h. 23
20 V.E. Kron, Problemen der Makassar-Buginesche semenleving , DKI CVIII, 1952 h.57.
kewarganegaraan  asing.  Akan  tetapi  di  Makassar  (umunya  di  Sulawesi  Selatan) menurut  Resink  justru  menarik  batas  antara  warga  negara  yang  berstatus  orang asing  dengan  status  warganya  negaranya  sendiri.  Di  Bali  dan  Lombok  juga demikian. Warga kerajaan (kawula) dan yang bukan (orang asing) dapat ditelusuri perbedaannya  dari  jumlah  paswara  dan  perjanjian.  Tidak  ada  ketentuan  tertulis yang mengatur unsur-unsur kekawulaan dan kedudukan seseorang sebagai  orang asing.
Perlu  dicatat  bahwa  baik  kawula  kerajaan  maupun  orang  asing  yang pindah  atau  melakukan  perjalanan,  memerlukan  izn  penguasa  setempat.  Fungsi pengawasan  terhadap  orang  asing  terpusat  pada  subandar.  Oleh  karena  itu pengawasan  ketat  dilakukan  untuk  menghindari  dan  mengetahui  adanya  pelarian dari  satu  kerajaan.  Berhubung  seringnya  terjadi  peperangan,  maka  dalam  rangka mencegah  pelarian  kawula  kerajaan,  raja-raja  Bali  membuat  perjanjian  dengan memasukkan klausula penyerahan, karena sering pula warga kerajaan kehilangan kekawulaannya.  Kondisi  ini  menyebabkan  dikenalnya  lembaga  hukum  suaka. Kesemua itu dapat dikatakan bahwa hukum tatanegara adat telah mengenalnya.
2. Perjanjian  Masyarakat  Sebagai  Fakta  dan  Struktur  Organisasi Pemerintahan (Studi di Kerajaan Bone)
Dari  pembahasan  teori  di  atas,  maka  yang  berpendirian  bahwa  perjanjian masyarakat,  pastilah  dikaitkan  dengan  asal  mula  kerajaan  kerajaan  besar  di Sulawesi  Selatan.  Untuk  dapat  menganalisis  teori  itu,  tentu  akan  dipertemukan dalam  peristiwa  sejarah To  Manurung . 21 Namun  karena  setiap  kerajaan  selalu diawali dengan peristiwa to manurung , maka pembahasan mengenai hal ini hanya dikhususnya kepada kerajaan-kerajaan besar.
Di  Sulawesi  Selatan  terdapat  tiga  kerajaan  besar  yang  berdasarkan informasi  sejarah  mampu mempengaruhi kerajaan-kerajaan  kecil  dan menaklukkannya.  Dengan  demikian  kekuasaan  sangat  kuat,  luas  dan  mencapai tingkat  kemakmuran  rakyat  di  kala  itu.  Salah  satunya  akan  diuraikan    di  sini adalah Kerajaan Bone.
Diperkirakan  Kerajaan  Bone  berdiri  dan  bertahan  selama  kurang  lebih  6 abad,  yaitu  dari  abad  ke  15  samai  abad  ke  20.  Jadi  lebih  dahulu  berdiri  dari Kerajaan  Gowa.  Sebelum  berdirinya  Kerajaan  Bone,  telah  berdiri  kerajaan- kerjaan  kecil  seperti,  Babuae,  Mampu,  Pattiro,  Awampone,  Cina  dan  Palakka.
21 Tokoh To  Manurung sebagai  pendiri  kerajaan,  kemudian  berkembang  menjadi  mitos kekuasaan  yang  bersifat genetic –  menjelma  kemudian  menjadi elit  aristocrat yang    diberi legalisasi  oleh  rakyat  sebagai  pemegang  kekuasaan.  Awalnya  kekuasaan  itu  bersifat  turun temurun,  kemudian  mengalami  berbagai  perubahan  sehingga  kekuasaan monarschi berubah menjadi monarschi konstitusional dan cenderung demokratis.
Masing-masing berdiri tanpa ikatan ketatanegaraan . Mereka sering terlinat dalam sengketa tanah perbatasasn atau hal lain menimbulkan peperangan.
Dalam  suasana  yang  demikian  itu,  atu  sama  lain  sering  saling menghancurkan,  sehingga  terjadi  kekacauan  yang  berlangsung  cukup  lama. Muncullah To  Manurung di Matajang .  Di  tempat  itu  telah  berhuni  masyarakat yang  telah  mengenal  kaum-kaum  atau  kelompok-kelompok  masyarakat.  Mereka menghuni  areal  pertanian  yang cukup luas untuk  dikelolah memenuhi  kebutuhan ekonominya, mereka itulah  yang disebut anang . Mereka mendiami negeri-negeri kecil    yang disebut wanua yang dipimpin oleh seorang matoa .  Ketika  aitu ada 7 (tujuh)  wanua  mendukung To  Manurung menjadi  penguasa  (raja).  Kemudian To Manurung diberi  egelar mata  silompoe .  Ketujuh  wanua  (komunitas  masyarakat kecil) yang dimaksud adalah:
1. macege;
2. Ponceng;
3. Tibojong;
4. Tanete Riattang;
5. tanete Riawang;
6. Ta’; dan
7. Ujung
Ketujuh  Wanua itu  mempersatukan  diri  dalam  satu  ikatan  wanua  yang disebut kawerang . Inilah yang kemudian menjelma menjadi Watampone sebagai pusat kerajaan Bone tempat bertahta Mangkau Bone Pertama Mata Silompoe .
Sebelum berdirinya  Kerajaan  Bone antara calon  Mangkau  Bone Pertama  dengan ke  tujuh  Matoa  Wanua  melakukan  perjanjian  kesepakatan.  Bunyi  perjanjiannya adalah sebagai berikut:
- Rakyat:  anginlah  engkau  dan  kami  daun  kayu,  kemana  engkau berhembus  kesana  kami  ikut  serta,  kehendakmu  menjadi  kehendak kami  pula;  apa  nian  titahmu  kami  junjung;  perintahkanlah,  kami laksanakan; mintalah dari  kami, akan  kami berika; Engkau  menyeru, kami  akan  datang;  terhadap  anak  isteri  yang  engkau  cela,  kami  pun mencelahnya,  akan  tetapi  pimpinlah  kami  ke  arah  ketenteraman, kesejahteraan dan perdamaian;
- To  Manurung:  Ke  atas  batok  kepala  janjimu  wahai  orang  kami tempatkan  dalam  rumah  keemasan;  kemuliaan  janjimu  ketika  ini engkau bersatu padu, menerima kami sebagai rajamu.
Tampaklah  bahwa  sesungguhnya  Kerajaan  Bone  berdiri  berdasarkan. perjanjian yang memerintah ( pangreh ) dengan yang diperintah ( direh ).
Dasarnya  bertumpu  pada  keinginan  bersama  dari  rakyat.  Segala  janji yang  diucapkan  rakyat,  maka  To  Manurung  menempatkannya  ke dalam  suatu  cita-cita  yang  luhur,  suatu  janji  pemenuhan  secara  tidak langsung  kepada  rakyat  yang  telah  menobatkannya  menjadi  raja (mangkau Bone). Berjanji pula untuk memenuhi kemauan rakyat (hak- hak rakyat) sekaligus hak-hak yang melekat pada raja.
Di  bawah  pemerintahan Mata  Silompoe ,  kehidupan  rakyat  semakin membaik,  mengakibatkan  banyak  kerajaan  di  sekitarnya  bergabung  dan  atau ditaklukkan.  Dalam  menjalankan  pemerintahan,  ke  tujuh Matoa  Wanua yang mengangkatnya  dijadikannya  menjadi kabinet ,  selanjutnya  disebut Arung  Pitu . Bersama  mereka  inilah  Bone  kemudian  menjadi  kerajaan  yang  mempunyai kedudukan cukup disegani oleh kerajaan-kerajaan lainnya.
Terdapat  tiga  kebijakan  yang  diletakkan  oleh  Mangkau  Bone,  yaitu pertama , menentukan hak milik. Kedua , menanamkan dasar-dasar hukum sebagai pedoman ketentuan masyarakat. Ketiga , membuat selembar janji sebagai lambing Arung Mangkau, apabila bergian ke wilayah-wilayah hukum kekuasaannya  yang disebut worongporong .
Sistem pemerintahan kerajaan Bone, semakin hari semakin memperlihatkan perbaikan. Pada masa pemerintahan Mangkau  Bone ke tiga La Saliyu  Korampelua ,  mengangkat  dua  orang  pembantu  masing-masing To Suwalle dengan  tugas  mendampingi Mangkau  Bone meladeni  segala  urusan pemerintahan ke dalam  atau Pemerintahan Dalam  Negeri termasuk urusan istana dan To  Salawakka yang  bertugas mewakili  Mangkau  Bone mengurus  segala  hal berkaitan  dengan  tugas  luar  atau  Pemerintahan  Urusan  Luar  Negeri,  termasuk urusan dengan kerajaan-kerajaan lain.
Kedua jabatan itulah sehingga muncul nama-nama jabatan baru antara lain To Marilaleng dan makkadenge tana . Di samping ke dua jabatan itu dibuat pula dua pani masing-masing Panji yang disebut Cella ri atau dan Cella ri Abeo ( bate ). Kemudian  masing-masing  Panji  ditentukan  seorang  pemimpin  yang  susunannya sebagai berikut :
1. Bate Worongporongnge
Dipergunakan  dan  diikuti  oleh  rakyat  (masyarakat)  majang,  Maroanging, Bukaka, Kawerang, Pallengoreng, mallari, pimpinannya ditetapkan Matoa Majang .
2. Bate Cella ri Atau
Dipergunakan  oleh  masyarakat  Lemoape,  Masasalle,  Macege,  Belawa,
pimpinannya ditetapkan To Suwalle dengan Gelar kajao Ciung .
3. Bate Cella ri Abeo
Dipergunakan  oleh  masyarakat  (rakyat)  Araseng,  Katumpi,  Ujung Padangcengnga,  Madello,  pimpinannya  ditetapkan  To  Salawakka  dengan gelar Kajao Araseng .
Pada  maa  pemerintahan  Raja  Bone  ke  enam, Mangkau  La  Tenri  Rawe yang  terkenal  memiliki  sifat-sifat  kejujuran,  baik  hati  dan  pemurah.  Beliau menambah  aparat  kerajaan  seperti To  Makajannang (pasukan  Bangsawan)  dan kelompok panre (Terampil/tukang).  Ketika  itu  didampingi  oleh  seorang  filsuf hukum  bernama Kajao  Laliddong yang  terkenal  selain  sebagai  diplomat  ulung, juga sebagai konseptor dalam berbagai hal yang berkitan dengan penyelenggaraan pemerintahan Kerajaan Bone. Antara lain menetapkan persekutuan hukum sendi- sendi kepastian hukum, berbunyi sebagai berikut:
Tak  akan  saya  ambil  sesuatu  batang  kayu  yang  tersandar,  yang  bukan saya menyandarkannya, tak akan saya mengambil se batang kayu yang sudah ditetak  kedua  ujungnya  yang  bukan  saya  menetaknya,  tak  akan  saya mengambil  tanaman  yang  bukan  saya  menanamnya.n  apabila  saya mengambil  tanaman  yang  bukan  saya  menanamnya,  maka  akan  keluar masuklah musuh di tanah Bone.

## PENUTUP
Menurut  pengamatan  penulis,  kerajaan  daerah  Bugis  lahir  sebagai  suatu Negara didasarkan pada perjanjian masyarakat, yakni antara to manurung dengan rakyat. Sebagai organisasi yang disebut Negara, di dalamnya diakui adanya suatu sistem pengatur yang disebut hukum ( pangadereng ).
Era  sistem  ketatanegaraan  adat  berlaku,  organisasi  yang  berbentuk kerajaan  melaksanakan  berbagai  fungsi-fungsi  yang  mirip  sama  dengan  fungsi Negara modern. Hal itu dapat dilihat dari berbagai urusan dalam dan luar kerjaan telah diatur dengan rapi meskipun sederhana.
Pada  aspek  penegakan  hukum,  umumnya  orang-orang  Bugis  sangat mencintai  kebenaran  dan  keadilan,  bahkan  aspek  kepastian  hukum  telah dihidupkan.  Dalam  kehidupan  bermayarakat  menjunjung  tinggi  nilai  intergritas antara  lain,  orang  Bugis  tidak  gentar  melaporkan  penguasa  adat  yang  bertindak sewenang-wenang  atau  ceroboh  kepada  rakyat.  Mereka  bersifat  terbuka,  tidak suka  menyembunyikan  persoalan.  Senantiasa  bergembira,  setia  dan  memiliki semangat dan gairah yang tinggi dalam berusaha (bidang pertanian). Semua itulah yang menjadikan mereka menjadi simpatik.
Aspek  Kewiraan  Bugis  sangat  diperhatikan  (tidak  hanya  dalam  ranka menghadapi  peperangan,  tetapi  juga  dalam,  perantauan).  Menegur  dan memperingati pemerintah yang tidak menjalankan secara prosedural pemerintahan sesuai dengan hukum perjanjian dengan rakyat.

## DAFTAR PUSTAKA
Andi  Zainal  Abidin  Farid, Persepsi  Orang  Bugis  Makassar  Tentang  Hukum, Negara dan Dunia Luar , Alumni, Bandung, 1983.
____________________, Pandangan Orang Sulawesi Selatan Menurut Lontarak yang  Dapat  Dijadikan  Penggerak  Pembangunan  Daerah ,  (Makalah) 1986.
____________________, Wajo  Pada  Abad  XV-XVI (Suatu  Penggalian  Sejarah Terpendam Sulawesi Selatan dari Lontarak), Alumni, Bandung, 1985.
Friedman, Legal   Theori , Steven and Sons Ltd. 1953.
Indra  Chanra, Kerajaan  Bugis  Bone  Dalam  Konteks  Kerajaan  Tellumpoccoe , (Makalah), 1986.
Koentjaraninrat, Manusia dan kebudayaan Indonesia , Djambatan, Jakarta, 1976.
Mattulada, Lontarak La Toa (Sumber Informasi Tentang Kebudayaan Di Sulawesi Selatan), Makalah, 1986.
Mohamammad  Koeno, Hukum  Mengenai  Tata  Susunan  Masyarakat  Dalam Hukum    Adat ,  1972.  Utrecht  –  M.  Saleh  Djindang, Pengantar  Dalam Hukum Indonesia , Jakarta,  Sinar Harapan Balai Buku Ikhtiar, 1983.
Mustaming  Dg.  Matutu  (Dosen  Fakultas  Hukum  Unhas)  Selayang  Pandang (tentang) Perkembangan  Tipe-tipe  Negara-Negara  Modern ,  Pidato Lustrum IV, Fakultas Hukum Unhas, Ujung Pandang, 1972.
Logeman, Over  de  Theorie  Van  een  Steling  Staatrecht .  NV.  Mahabarata, Amsterdam, 1947.
Shelly  Errington, Sirik,  Darah  dan  Kekuasaan  Politik  Kerajaan  Luwuk  Zaman Dahulu ,  Bingkisan  Budaya  Sulawesi  Selatan,  Th..  I    Nomor  2 Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan, 1977.
Ter Haar, Azas-Azas Hukum Adat ( Terjemahan dari judul : Beginselen en Stelsel Van Het Adat Recht ) Djambatan, Jakarta, 1939.
V.E. Kron, Problemen der Makassar-Buginesche semenleving , DKI CVIII, 1952.