INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023 Page 9099-9112 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Peranan Kejaksaan dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika
Bagas Tri Arfiansyah 1 ✉ , Nur Aida 2
Universitas Islam Jakarta
Email: bagastriarfiansyah28@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Kekhawatiran  masyarakat  dengan  perdagangan  obat-obatan  terlarang  yang  menjangkiti  semua masyarakat, termasuk juga anak muda persuasif dalam eksistensi negara, yang kemudian banyak sekali pelaku  penyalahgunaan  narkoba.  Kantor  kejaksaan  merupakan  suatu  organisasi  otoritas  publik dengan mengkoordinir penyelenggaraan pemerintahan dalam bidang penertiban suatu pemusnahan narkotika. Rumusan  masalah  pada  penulisan  ini  yaitu    1) bagaimana  upaya pemberantasan tindak pidana  narkotika?  2)  apa  hambatan-hambatan  dalam  pemberantasan  tindak  pidana  narkotika?  3) bagaimana tinjauan hukum Islam ter hadap penyalahgunaan narkotika?. Inti dari penelitian ini adalah untuk  menggambarkan  dan  mengkaji  upaya-upaya  untuk  memberantas  narkotika,  untuk menggambarkan  dan  membedah  hambatan-hambatan  yang  dialami  dalam  menuntaskan pelanggaran  pemusnahan  narkotika,  serta  untuk  menggambarkan  dan  menguraikan  garis  besar peraturan Islam tentang penyalahgunaan narkotika. Metode penulisan adalah menggunakan hukum normatif.. Hasil penelitian kebijakan hukum mengenai upaya untuk memberantas pengguna narkotika biasanya melibatkan peran kejaksaan sebagai lembaga penuntut umum yang bertanggung jawab atas penuntutan ter hadap tersangka pengguna narkotika yaitu penyelidikan dan penuntutan, peningkatan kapasitas  penuntutan,  kolaborasi  dengan  pihak  terkait,  penggunaan  bukti  ilmiah,  penuntutan pengedar dan pemasok, program rehabilitasi, pengalihan dan penguatan sistem peradilan pemeriksa umum, kemudian disebut pada peraturan republik indonesia no. 16 th 2004 adalah kejaksaan yaitu organisasi administrasi dengan menjalankan tugas negara pada bidang penuntutan dan lainnya. Kata Kunci: Kejaksaan, Tindak Pidana, Narkotika

## Abstract
Public concern about the illegal drug trade is illegal and is affecting all levels of society, including among the younger generation who are persuasive about the existence of a state and country in the future that has a lot of drugs. The prosecutor's office is one of the public authority organizations that coordinates  government  administration  in  the  field  of  controlling  drug  eradication  work.  The formulation of the problem in this writing is 1) how are efforts to eradicate narcotics crimes? 2) what are  the  obstacles  in  eradicating  narcotics  crimes?  3)  what  is  the  review  of  islamic  law  regarding narcotics abuse? The essence of this research is to describe and examine efforts to eradicate narkotikae injustice,  to  describe  and  dissect  the  obstacles  experienced  in  resolving  narkotikae  eradication violations, as well as to describe and outline the outline of islamic regulations regarding narkotikae abuse. The writing method is to use normative law. The results of legal policy research regarding the prosecutor's efforts to eradicate drug users usually involve the role of the prosecutor's office as a public  prosecutor  responsible  for  prosecuting  suspected  narcotics  users,  namely  investigation  and prosecution,  increasing  prosecutorial  capacity,  collaboration  with  related  parties,  use  of  scientific evidence, prosecution of dealers and suppliers, rehabilitation, diversion program and strengthening of the general examiner justice system, then referred to in republic of indonesia regulation no. 16 of 2004 is called the prosecutor, which is an administrative organization that carries out state duties in the field of prosecution and others.
Keywords: Prosecutor's Office, Crime, Narcotics

## PENDAHULUAN
Penyalahgunaan  narkotika  merupakan  hal  yang  berbahaya  bagi  negara  sehingga pelanggaran  narkotika  dikenal  sebagai  pelanggaran  yang  tak  terbayangkan  dilakukan dengan  melibatkan  metodologi  konvensional  termasuk  penggunaan  inovasi  modern melalui kelompok asosiasi yang luas. Pada saat ini penyalahgunaan narkotika sudah sampai pada  tingkat  yang  sangat  memprihatinkan,  hampir  seluruh  masyarakat  pasti  bisa mendapatkan narkotika, mulai dari pedagang atau penjual yang menjualnya di club, rumah- rumah bereputasi buruk, tempat kerja, pekarangan, hingga sekolah.
Upaya  pemusnahan  narkotika  terus  dilakukan  oleh  pemerintah,  namun  upaya tersebut  masih  sulit  dilakukan,  Hal  ini  disebabkan  oleh  dampak  globalisasi,  kemajuan teknologi,  arus  transportasi  yang  diciptakan  secara  luar  biasa,  dan  perubahan  sifat-sifat materialistis, menjadikan narkotika sebagai barang haram yang terus meluas. Masyarakat Indonesia  dan  yang  mengejutkan,  seluruh  dunia  secara  keseluruhan  menghadapi penggunaan berbagai jenis narkotika yang tidak terkendali.
Kekhawatiran ini diperparah dengan perdagangan obat-obatan terlarang yang liar dan menjangkiti semua masyarakat, termasuk anak muda persuasif dalam eksistensi negara yang  kemudian  banyak  sekali  pelaku  penyalahgunaan  narkotika.  Narkotika  Sejujurnya
memiliki  keuntungan  bisnis  yang  luar  biasa,  tetapi  muncul  kejahatan  di  mana  banyak korbannya adalah anak  dibawah umur telah menggunakan  dan juga menyebarkan atau menjual narkotika.
Kejaksaan  sebagai  salah  satu  organisasi  otoritas  publik  yang  mengkoordinir penyelenggaraan pemerintahan dalam bidang pemusnahan narkotika, memiliki tanggung jawab  melakukan  penuntutan  perkara  tindak  pidana,  pemeriksaan  tindak  pidana  dan berbagai  kejahatan  yang  ditentukan  oleh  undang-undang.  Dakwaan  adalah  wewenang kantor  kejaksaan,  jadi  diwajarkan  jika  warga  umum  mempunyai  harapan  besar  dari kejaksaan teruntuk mendapatkan ekuitas (Ruslan Renggong 2017).
Sejak diberlakukannya Peraturan No. 16 Th 2004 tentang Kejaksaan RI, telah banyak memberikan  dampak  bagi  instansi  untuk  membantu  pihak  kepolisian.  Mengingat pengaturan Pasal 2 (1) UU No. 16 Th 2004 dinyatakan sebagai Kepala Kejaksaan RI yang merupakan organisasi pemerintahan serta menjalankan tanggung jawab dibidang dakwaan. Dimulai pada saat itu, tanggung jawab kejaksaan adalah sebagai pimpinan organisasi yang menjalankan kewajiban dan wewenang dakwaan. Dengan tujuan agar kejaksaan menjadi tumpuan hasil dalam upaya pemusnahan narkotika untuk mewujudkan Negara Indonesia terbebas dari narkotika.
Dalam informasi dalam menangani kasus, praktis melampaui lebih 60% kasus pada setiap Pengadilan Tinggi dan Kantor Pemeriksa Lokal di seluruh negeri adalah pelanggaran Candu/Psikotropika. Oleh karena itu wajar jika pada beberapa acara, pemimpin Republik Indonesia, Joko Widodo, mengatakan Indonesia saat itu sedang ada di “Krisis Obat”. Sejalan dengan  itu,  pemusnahan  narkoba  menjadi  suatu  kebutuhan,  diantaranya  menunjukkan bahwa tidak adanya perbedaan bagi kepala pedagang dan apoteker jalanan. Pada tahun 2020, Kepala kantor kejaksaan mengeksekusi pelanggar narkoba, baik dari WNI ataupun WNA.  Hukuman  mati  tentu  bukan  posisi  yang  baik,  namun  harus  dituntaskan  untuk menyelamatkan negara dari bahaya narkotika (Ardi Subandri, Suradi 2021).
Narkotika dibutuhkan oleh orang-orang untuk pengobatan guna mengatasi masalah dalam pemeriksaan medis, dibutuhkan penciptaan narkotika tanpa henti untuk para pasien. Berdasarkan UU No. 35 Th 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika dari satu sisi  adalah  obat  atau  zat  bermanfaat  dalam  bidang  pengobatan  atau  organisasi kesejahteraan  dan  kemajuan  ilmu  pengetahuan,  namun  disisi  lain  hal  ini  juga  dapat menimbulkan  ketergantungan  yang  sangat  mengekang,  jika  disalahgunakan.  kemudian dimanfaatkan lagi tanpa pengendalian dan tanpa pengelolaan yang ketat (Tarigan 2017).
Meskipun narkotika sangat berguna dan penting untuk pengobatan sesuai norma klinis,  jika  digabungkan  dengan  perdagangan  obat-obatan  terlarang  akan  memiliki konsekuensi yang sangat merugikan bagi individu dan masyarakat, terutama usia yang lebih
muda,  dan  mungkin  sebenarnya  mewakili  dampak  yang  lebih  besar,  risiko  serius  bagi kehidupan dan kemajuan sosial negara yang pada akhirnya akan melemahkan keamanan publik (Salatun and Mina 2019).
Narkoba  marak  disalahgunakan  juga  di  Indonesia  banyak  berbanding  terbalik dengan  visi  misi  kebudayaan  Indonesia  guna  menjadikan  masyarakat  diIndonesia  juga seluruh kebudayaan Indonesia yang luhur, sejahtera, tenteram dalam Pancasila dan UUD 1945 (Wahid 2021).
Keinginan untuk berbuat jahat sudah ada dari mulai manusia diciptakan di dunia. Peraturan pada norma hukum menyebabkan keseimbangan pemerintah menjadi terganggu juga kondisi masyarakat harus dibantu dengan peraturan yang sah seperti sanksi (pidana) atas pelanggaran terhadap pedoman umum dan para ahli di berbagai bidang administrasi. Persetujuan  pidana  merupakan  pendekatan  dalam  mengelola  perilaku  buruk,  dan terciptanya dukungan korektif dalam mengelola perilaku buruk merupakan perbincangan yang sudah terjadi cukup lama. Dalam mengantisipasi bahaya dan resiko penggunaan obat- obatan terlarang dalam skala dunia, Indonesia secara keseluruhan telah memiliki perangkat hukum yang menyertainya, yaitu (Tumiwa 2018) UU RI No. 8 Th 1996 mengenai Pengesahan Convention  on  Psychotropic  1961  dan  Perubahannya,  UU  RI  No.  7  Th  1997  mengenai Penegasan Unjuk Rasa PBB Tahun 1998 Tentang Pemusnahan Peredaran Narkotika Ilegal dan UU RI  No. 35 Th 2009 tentang Narkotika.
Undang-undang Narkotika ini memiliki kekuatan yang sah untuk mengantisipasi dan menghancurkan  penyalahgunaan  narkotika,  baik  secara  luas  maupun  global.  Meskipun telah hadir segudang instrumen hukum dalam rangka pemberantasan juga pemusnahan tindak  pidana  narkotika,  nyatanya  kejahatan  penyalahgunaan  narkotika  tidak  pernah mereda.
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  yang  telah  diuraikan  diatas,  maka  dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :
1. Bagaimana Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika?
2. Apa Hambatan-Hambatan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyalahgunaan Narkotika?
Tujuan adanya penulisan tentang upaya kejaksaan untuk melakukan pemberantasan penyalahgunaan narkotika pada Inti dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan dan mengkaji  upaya-upaya  untuk  memberantas  narkotika,  untuk  menggambarkan  dan membedah  hambatan-hambatan  yang  dialami  dalam  menuntaskan  pelanggaran pemusnahan  narkotika,  serta  untuk  menggambarkan  dan  untuk  mendeskripsikan  dan menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap penyalahgunaan narkotika.

## METODE PENELITIAN
Penulisan yang diperoleh adalah dari penelitian kepustakaan, khususnya informasi yang  didapat  langsung  dari  perundang-undangan,  namun  diperoleh  juga  informasi – informasi yang telah tercatat sebagai bahan hukum (Benuf and Azhar 2020). Jenis penelitian ini  adalah  penelitian  hukum  normatif.  Objek  kajiannya  adalah  suatu  kaidah  yang dikonsepkan sebagai standar atau aturan yang berlaku di masyarakat dan menjadi acuan perilaku orang. Untuk studi hukum yang berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas dan doktrin  hukum,  temuan  hukum  dalam  setiap  kasus  tertentu,  sistem  hukum,  tingkat sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Pendekatan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah kualitatif. Pendekatan kualitatif dimana proses penelitian yang menghasilkan  data  deskriptif  berupa  ucapan  dan  tulisan  masyarakat  serta  perilaku  yang dapat  diamati.  Pendekatan  ini  membahas  keseluruhan  konteks  dan  individu.  Peneliti memilih  menggunakan  metode  kualitatif  karena  penelitian  ini  bertujuan  untuk mendeskripsikan  atau  merinci  fakta  mengenai  peran  kejaksaan  dalam  upaya pemberantasan  tindak  pidana  narkotika.  Dalam  penelitian  hukum  terdapat  banyak pendekatan,  dengan  pendekatan  ini  peneliti  akan  mendapatkan  informasi  mengenai berbagai  aspek  yang  berkaitan  dengan  masalah  yang  sedang  diteliti  untuk  dicari jawabannya.  Metode  pendekatan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  perundang- undangan. Suatu kajian normatif tentunya harus menggunakan pendekatan  perundang- undangan, karena yang akan dikaji adalah berbagai ketentuan hukum yang menjadi pokok bahasan sekaligus tema sentral suatu kajian.
Sebagai penelitian Ilmu Hukum dengan kajian hukum normatif, maka dalam teknik pengumpulan data ada beberapa teknik yaitu teknik studi dokumen dimana studi dokumen merupakan teknik awal yang digunakan dalam setiap penelitian, baik penelitian ilmu hukum dengan  aspek  empiris  maupun  penelitian  ilmu  hukum  dengan  aspek  normatif,  karena meskipun aspeknya berbeda namun keduanya adalah penelitian ilmu hukum yang selalu bertolak dari premis normatif. Studi dokumen dilakukan atas bahan - bahan hukum yang relevan  dengan  permasalahan  penelitian.  Kemudian,  peneliti  mengambil  hasil  data penelitian yang akan di teliti melalui wawancara Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bekasi yaitu bernama Ari Indah Setyorini, S.H selaku ajun Jaksa Kejaksaan Negeri Bekasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil
Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika Di Kejaksaan
Kebijakan Hukum Dalam Upaya Pemberantasan  Tindak Pidana Narkotika
Kebijakan hukum pidana merupakan rangkaian aturan dan prinsip yang ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga berwenang untuk mengatur perilaku warga negara dalam suatu  negara.  Kebijakan  hukum  pidana  berfokus  pada  penentuan  tindakan  hukum  dan hukuman yang diberlakukan terhadap pelanggaran hukum atau tindakan pidana tertentu (Zaidan 2022).
Tujuan utama dari kebijakan hukum pidana adalah untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan keselamatan dalam masyarakat dengan menetapkan sanksi yang sesuai bagi pelanggar hukum. Begitupula kebijakan hukum dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkotika  sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika (Mahmud 2020).
Terdapat beberapa  pasal  dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika  yang  mengatur  tentang  klasifikasi  narkotika  berdasarkan  tingkat  bahayanya. Pasal-pasal tersebut antara lain:
1. Pasal 7: Pasal  ini mengatur tentang klasifikasi narkotika ke dalam tiga golongan  atau kelas, yaitu Golongan I, Golongan II, dan Golongan III. Klasifikasi dilakukan berdasarkan potensi  bahaya  dan  risiko  kesehatan  dari  masing-masing  narkotika.  Setiap  golongan narkotika memiliki sanksi pidana yang berbeda, dengan narkotika Golongan I memiliki sanksi yang paling berat.
2. Pasal  8:  Pasal  ini  menyebutkan  bahwa  Kepala  Badan  Narkotika  Nasional  berwenang menetapkan Daftar Narkotika, yaitu daftar berisi narkotika yang diklasifikasikan ke dalam Golongan I, Golongan II, dan Golongan III.
3. Pasal 9: Pasal ini menyebutkan bahwa pengklasifikasian narkotika ke dalam Golongan I, Golongan  II,  dan  Golongan  III  harus  didasarkan  pada  pertimbangan  ilmiah  dan  hasil penelitian.
4. Pasal 10: Pasal ini menyebutkan bahwa narkotika yang dimasukkan dalam Golongan I memiliki tingkat bahaya dan risiko kesehatan yang paling tinggi.
5. Pasal 11: Pasal ini menyebutkan bahwa narkotika yang dimasukkan dalam Golongan II memiliki  tingkat  bahaya  dan  risiko  kesehatan  yang  lebih  rendah  daripada  narkotika Golongan I, tetapi tetap memiliki potensi untuk menyebabkan bahaya bagi kesehatan.
6. Pasal 12: Pasal ini menyebutkan bahwa narkotika yang dimasukkan dalam Golongan III memiliki  tingkat  bahaya  dan  risiko  kesehatan  yang  lebih  rendah  daripada  narkotika Golongan I dan Golongan II.
Klasifikasi narkotika ke dalam tiga golongan ini penting karena menentukan sanksi pidana  yang  akan  dikenakan  terhadap  pelanggaran  terkait  narkotika.  Semakin  berat klasifikasi narkotika,  semakin  berat pula sanksi  pidana yang akan dijatuhkan  oleh  sistem peradilan (Iskandar 2019).
Kebijakan hukum untuk pemberantasan narkotika dapat bervariasi dari satu negara ke negara lainnya karena hukum dan peraturan yang berlaku diatur oleh hukum nasional masing-masing.  Namun,  secara  umum,  ada  beberapa  kebijakan  hukum  yang  sering diterapkan untuk melawan peredaran dan penyalahgunaan narkotika (Danil 2021) :
1. Pengaturan  dan  Penegakan  Hukum  yang  Ketat:  Negara-negara  cenderung  memiliki undang-undang  yang  ketat  terkait  peredaran,  produksi,  dan  penggunaan  narkotika. Pengaturan  ini  termasuk  sanksi  tegas  bagi  pelaku  tindak  pidana  narkotika,  termasuk hukuman berat seperti hukuman mati atau hukuman penjara jangka panjang.
2. Pencegahan dan Kampanye Edukasi: Selain penegakan hukum, kebijakan juga mencakup upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika melalui kampanye edukasi dan kesadaran masyarakat. Program-program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang bahaya narkotika dan mengurangi permintaan akan barang tersebut.
3. Rehabilitasi dan Perawatan: Negara-negara juga dapat menerapkan kebijakan rehabilitasi bagi  pengguna  narkotika,  dengan  memberikan  akses  ke  program  rehabilitasi  dan perawatan  medis  untuk  membantu  mereka  pulih  dari  kecanduan  dan  menghindari kembali ke dunia narkotika.
4. Kerja Sama Internasional: Masalah narkotika sering kali melibatkan perdagangan lintas batas.  Oleh  karena  itu,  negara-negara  bekerja  sama  melalui  perjanjian  internasional untuk memerangi peredaran narkotika. Mereka dapat saling bertukar informasi intelijen, berkoordinasi  dalam  operasi  penegakan  hukum,  dan  melakukan  kerjasama  dalam kampanye anti-narkotika.
5. Pemberantasan Peredaran dan Produksi: Kebijakan hukum juga mencakup upaya untuk memerangi peredaran dan produksi narkotika. Ini melibatkan operasi penindakan dan penggerebekan  terhadap  para  pengedar,  peredaran,  dan  produsen  narkotika  untuk memutus rantai pasokan narkotika di pasar gelap.
6. Pengobatan  Pengguna  Tergantung:  Beberapa  negara  mengadopsi  pendekatan kesehatan  publik  terhadap  pengguna  narkotika  dengan  mengurangi  kriminalisasi penggunaan  pribadi  dan  menyediakan  akses  lebih  luas  ke  layanan  kesehatan  dan pengobatan bagi mereka yang memerlukan.
Dalam praktiknya, kebijakan pemberantasan narkotika dapat mencakup kombinasi dari beberapa elemen di atas. Namun, penting untuk diingat bahwa kebijakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana narkotika sering kali menjadi perdebatan, terutama seputar
pendekatan yang paling efektif dalam menangani masalah narkotika dan dampaknya pada masyarakat (Muladi 2021).
Hambatan-Hambatan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika Faktor Hukum
Hasil dari suatu hukum dengan ketertiban yang dipilih oleh para pencetus negara menyimpulkan  bahwa  semua  jenis  tindakan  manusia  diwakili  oleh  peraturan.  Undang- undang yang dimaksud bukan sekedar pengaturan-pengaturan yang diberikan oleh para ahli, namun juga memuat peraturan-peraturan sah yang mendasari pengaturan tersebut. Terkait  dengan  peraturan  perundang-undangan,  Simbolon  menyampaikan  bahwa peraturan perundang-undangan memberi pada kerangka hukum, sehingga bukan sekedar struktur peraturan, namun merupakan struktur yang sarat dengan nilai-nilai dan memiliki cara berpikir dan jiwa tersendiri. Akibatnya, jika kita meninggalkan standar hukum, akan ada keributan di keseluruhan perangkat hukum (Simbolon 2019).
Menurut  Pasal  3  Peraturan  Nomor  35/2009  mengenai  Narkotika  menyatakan peraturan  tersebut  dilaksanakan  berdasarkan  asas  keadilan,  jaminan,  kemanusiaan, permintaan, kepastian, keamanan, sifat-sifat yang logis; terlebih lagi, keyakinan yang sah. (Kurniawati  and  Fadilah  2019).  Undang-undang  adalah  realitas  sosial,  "Peraturan  atau keseluruhan perangkat hukum yang asli adalah realitas sosial." Secara humanis, pelanggaran Narkotika  bersifat  transnasional  yang  diselesaikan  dengan  metodologi  standar  tinggi, inovasi  modern.  Maka,  diperlukan  sistem  kolaborasi  antar  pelaksana  peraturan  di  setiap negara.
Kehadiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika direncanakan untuk  mewujudkan  kebudayaan  Indonesia  yang  sejahtera,  adil  dan  makmur  yang disosialisasikan secara benar dan mendalam berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimana hakikat SDM Indonesia adalah salah satu modal perbaikan masyarakat yang harus terus dijaga dan terus ditingkatkan, termasuk tingkat kesejahteraannya. Selain itu, untuk lebih meningkatkan status kesejahteraan SDM Indonesia dalam memahami bantuan pemerintah perorangan, perlu dilakukan upaya-upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan berupaya memberikan bantuan-bantuan khusus yang diperlukan.

## Faktor Penegak Hukum
Suatu hukum dan ketertiban yang hanya dikembangkan sesuai kebutuhan, bisa saja muncul untuk dibuat lebih lengkap dan tanpa cela, jika penting agar memiliki konstruksi politik  juga.  Undang-undang  hanya  sebuah  tulisan  jika  tidak  ada  organisasi  untuk menjunjungnya. Karenanya, terbentuknya ahli-ahli peraturan untuk bertugas melaksanakan
undang-undang.  Dalam  pelaksanaannya,  hukum  dapat  menyelenggarakan  perangkat negara  untuk  mewujudkan  masyarakat  tenteram,  sistematis,  dan  berkeadilan.  Tentang perilaku, hukum mengharapkan orang melakukan kegiatan yang dikandungnya, sehingga orang  dibatasi  oleh  standar  yang  sah  yang  berlaku  dalam  masyarakat  negara.  Terkait kewenangan,  Penguasa  undang-undang  atau  orang-orang  yang  bertanggung  jawab menegakkan hukum mencakup derajat yang sangat luas. Sebab, menyangkut pejabat di lapisan  atas,  tengah,  dan  bawah.  Hal  ini  dimaksudkan  agar  dalam  menyelesaikan  tugas menjalankan undang-undang, para pejabat harus memiliki suatu peraturan, salah satunya adalah  pedoman-pedoman  yang  disusun  secara  pasti  yang  mencakup  sejauh  mana kewajiban-kewajibannya (Wahdini 2017).
Pemeriksaan,  dakwaan  dan  penilaian  dalam  sidang  pengadilan  tentang penganiayaan dan peredaran gelap Narkotika diselesaikan berdasarkan pedoman hukum, kecuali jika diakomodasi secara umum dalam Peraturan Nomor 35 Tahun 2009.
Contoh penyalahgunaan dan transaksi Narkotika yang melanggar hukum, termasuk kasus yang melebihi kasus yang berbeda untuk diajukan ke pengadilan untuk tujuan yang bijaksana.  Cara  yang  paling  umum  untuk  menganalisis  contoh  pelanggaran  Narkotika adalah kesalahan pada tingkat godaan, tingkat kasasi, survei hukum, dan eksekusi hukuman mati, serta eksekusi harus difasilitasi sesuai pedoman hukum.
Penuntutan  dalam  pelanggaran  narkotika  di  Kantor  kejaksaan  pada  dasarnya dilakukan  oleh  semua  Penguji  Terbuka  yang  didorong  oleh  Bagian  Atas  dari  Segmen Pelanggaran  Keseluruhan.  Adanya  oknum  pemeriksa  yang  melakukan  pelanggaran narkotika merupakan salah satu penghambat dalam upaya pemusnahan narkotika, selain menodai pendirian pejabat hukum utama, juga akan menimbulkan penilaian negatif di mata masyarakat  sehingga  masyarakat  setempat  kehilangan  kepercayaan  terhadap  penyidik. yayasan sudah digarap oleh pionir (penyelenggara di belakang negara).
Kecukupan  hukum  untuk  menangani  penyalahgunaan  narkotika  masih  diungkit- ungkit dari para ahli undang-undang. Keberlangsungan suatu ketertiban pada umumnya tergantung  pada  apakah  aparat  kepolisian  mampu  dan  ahli  dalam  melaksanakan penegakan  ketertiban;  mulai  dari  tahapan  penciptaan,  sosialisasi,  pemolisian  yang mencakup tahapan wahyu yang sah (pemanfaatan pemikiran yang halal, penerjemahan dan pengembangan), serta penerapannya pada kasus substansial. Terlepas dari apakah hukum dan ketertiban itu kuat juga membutuhkan gaya hidup finansial dasar di mata publik.
Hambatan dalam upaya penertiban dan pemusnahan narkotika terjadi karena tidak adanya  aset  yang  ada  di  lingkungan  Kantor  kejaksaan  Republik  Indonesia  baik  kualitas maupun jumlahnya. Dalam mengungkap terkait dengan organisasi global, kejaksaan harus mengelola warga negara luar. Ketiadaan sumber daya bagi aparat kepolisian ini harus dilihat
dari minimnya informasi mengenai pemberantasan pelanggaran penyalahgunaan narkotika juga ketidaksadaran untuk menemukan oknum yang masih sangat banyak.

## Faktor Sarana dan Fasilitas Dalam Penegakan Hukum
Kejahatan narkotika umumnya tidak dilakukan secara eksklusif, tetapi mempengaruhi banyak orang yang secara keseluruhan, sebenarnya, adalah organisasi yang terkoordinasi dengan  organisasi  luas  yang  bekerja  dengan  sempurna  dan  diam-diam  baik  di  tingkat publik maupun internasional.
Peningkatan langkah-langkah untuk memberantas penganiayaan dan pengedaran ilegal  Narkotika  yang  umumnya  semakin  kompleks  dilakukan  dengan  mengarahkan perluasan  strategi  pemeriksaan  penyadapan,  prosedur  pembelian  terselubung,  dan prosedur pengangkutan terkendali, serta metode yang berwawasan luas. orang lain untuk mengikuti  dan  mengungkap  penganiayaan  dan  perdagangan  ilegal  Narkotika.  Untuk mencegah  dan  memusnahkan  penganiayaan  juga  penyebaran  ilegal  Narkotika  dengan diselesaikan  dengan  terkoordinasi  juga  organisasi  yang  tersebar  melewati  jalur  publik, Peraturan ini mengarahkan partisipasi, baik masing-masing, provinsi, atau global.
Terdapat  kendala untuk penanganan penyalahgunaan narkotika. Diantaranya yaitu, terbatasnya  aset  fungsional  untuk  menyelesaikan  Sidang  saat  Penuntut  Umum  kesulitan dalam  beralih  ke  pengamat  ditahap  memandang  pengamat  pada  pemeriksaan pendahuluan,  saksi  lebih  memilih  tidak  menjadi  pengamat,  karena  alasan  takut  untuk meneguhkan, sedangkan fungsional aset bagi pengamat yang berkunjung sangatlah kecil. Selama ini aset yang dimanfaatkan berasal dari dukungan DIPA yang hanya berguna.
Penanggulangan terhadap pelanggaran narkotika dilakukan untuk mencapai target yang  sah.  “Pada  haki katnya  kita  mengetahui  bahwa  peraturan  dibentuk  karena pertimbangan  keadilan  (gerechtigheit)  serta  keyakinan  yang  sah  (rechtssicherheit)  dan kenyamanan (zweckmassigheit).”

## Faktor Masyarakat
Upaya untuk mendorong permintaan yang sah bergantung pada tidak kurang dari tiga alasan. Pertama, sebagai pendukung daerah  setempat. Undang-undang  harus terus disesuaikan dengan kemajuan daerah yang dilayaninya. Ketiga, karena wajar di Indonesia saat  ini  kemampuan  undang-undang  tidak  berjalan  dengan  baik,  sering  dikendalikan, bahkan menjadi alat (viable instrument) untuk pengumpulan kekuatan. Dari pandangan ini, sangat baik dapat dilihat bahwa perbaikan perangkat hukum umum, terlebih pada tindak pidana narkotika,  dilakukan untuk membuat masyarakat sehat, aman  dan sejahtera  baik secara tulus maupun intelektual (Amri, Yunus, and Badaru 2020).
Masyarakat  adalah  panduan  penting  untuk  mencegah  juga  menghilangkan perbuatan salah pengguna narkoba. Peraturan memiliki sifat membatasi bukan atas dasar kebutuhan negara, tetapi karena hal itu merupakan definisi dari kesadaran sah masyarakat. dalam bukunya “Pass on Lehre der Rechts Souvereiniteit”. Selain itu, ia berpendapat bahwa kehati-hatian yang sah yang dimaksud berasal dari perasaan sah setiap orang, khususnya perasaan  tentang  bagaimana  seharusnya  hukum  itu  berlaku.  Undang-undang  jelas merupakan  kemauan,  sehingga  pemanfaatan  hukum  ditunjukkan  oleh  kesiapan  individu untuk melaksanakannya (Amri, Yunus, and Badaru 2020).
Dapat  dikatakan  bahwa  penerimaan  dan  penolakan  suatu  pedoman  hukum  oleh masyarakat  akan  dipengaruhi  oleh  budaya  lokal.  Ini  berarti  banyak  hal  yang  perlu diperhatikan karena pedoman hukum yang penting tanpa bantuan provinsi setempat, dapat mengakibatkan  tidak  adanya  kekuatan  peraturan  perundang-undangan  tersebut. Pertolongan ini harus diperoleh apabila apa yang ditetapkan sebagai pedoman oleh pihak yang cakap sesuai dengan keyakinan hukum daerah setempat. Manusia sebagai makhluk sosial  umumnya  melakukan  evaluasi  terhadap  kondisi  yang  dialaminya.  Membuat keputusan tentang berarti memberikan pemikiran untuk memutuskan apakah ada sesuatu yang benar atau salah, beruntung atau malang, indah atau jahat, penting atau tidak.

## Faktor Kebudayaan
Penggunaan  narkotika  dapat  dipengaruhi  oleh  berbagai  faktor  budaya,  dan penyebabnya dapat berbeda-beda di berbagai masyarakat. Beberapa faktor budaya yang dapat  menyebabkan  atau  memengaruhi  penggunaan  narkotika  dalam  suatu  budaya termasuk:  (Amri,  Yunus,  and  Badaru  2020).  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  ada  perbedaan dalam pengaturan nilai setiap negara.
Tradisi dan Ritual: Dalam beberapa budaya, penggunaan narkotika dapat terintegrasi dalam tradisi atau ritual tertentu. Misalnya, beberapa kelompok suku adat menggunakan narkotika  dalam  upacara  keagamaan  atau  perayaan  budaya  khusus.  Penggunaan  ini mungkin  dianggap  sebagai  cara  untuk  mencapai  pengalaman  spiritual  atau menghubungkan diri dengan leluhur.
Tekanan Sosial dan Budaya: Norma-norma sosial dalam suatu budaya tertentu dapat memengaruhi penggunaan narkotika. Di beberapa kasus, tekanan sosial dari teman-teman atau komunitas bisa menjadi pendorong penggunaan narkotika. Selain itu, jika penggunaan narkotika  dianggap  sebagai  bagian  dari  identitas  sosial  atau  status,  ini  juga  dapat mendorong penggunaan.
Ketersediaan dan Aksesibilitas: Tingkat ketersediaan narkotika dalam suatu budaya dapat  menjadi  faktor  kunci  dalam  penggunaannya.  Budaya  yang  memiliki  akses  yang
mudah  terhadap  narkotika  cenderung  memiliki  tingkat  penggunaan  yang  lebih  tinggi. Faktor-faktor  ekonomi,  geografis,  dan  sosial  juga  dapat  memengaruhi  ketersediaan narkotika.
Stres dan Ketidakstabilan Sosial: Dalam situasi sosial yang tidak stabil, seperti konflik, kemiskinan, atau ketidaksetaraan ekonomi, penggunaan narkotika dapat menjadi cara untuk mengatasi  stres  dan  kesulitan.  Ini  dapat  menjadi  penyebab  penggunaan  narkotika  yang lebih tinggi dalam budaya tertentu.

## SIMPULAN
Tujuan utama dari kebijakan hukum pidana adalah untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan keselamatan dalam masyarakat dengan menetapkan sanksi yang sesuai bagi pelanggar hukum. Begitupula kebijakan hukum dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkotika  sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika. Hambatan dalam upaya penertiban dan pemusnahan narkotika terjadi karena tidak adanya aset yang ada  di lingkungan Kantor  kejaksaan Republik Indonesia  baik  kualitas maupun jumlahnya, diantaranya adalah Faktor Hukum, Faktor Penegak Hukum, Faktor Sarana dan Fasilitas  Dalam  Penegakan  Hukum,  Faktor  Masyarakat  dan  Faktor  Kebudayaan.  Tinjauan hukum Islam tentang pemberantasan tindak pidana narkotika selaras dengan upaya-upaya untuk melawan peredaran dan penyalahgunaan narkotika demi kepentingan kesehatan dan kesejahteraan umat manusia.

## DAFTAR PUSTAKA
Abed,  S.  S.  (2020).  Social  commerce  adoption  using  TOE  framework:  An  empirical investigation  of  Saudi  Arabian  SMEs.  International  Journal  of  Information Management, 53. https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2020.102118
Ali, Y. S., Hussin, A. R. C., & Dahlan, H. M. (2020). Electronic Word of Mouth engagement in social  commerce  platforms:  An  empirical  study.  Information  Development,  36(3). https://doi.org/10.1177/0266666919867488
Al-Tit, A. A., Omri, A., & Hadj, T. B. (2020). The driving factors of the social commerce intention of Saudi Arabia’s online communities. International Journal of Engineering Business Management, 12. https://doi.org/10.1177/1847979019899746
Asma, & Afreen, A. (2022). The Antecedents of Instagram Store Purchase Intention: Exploring
the Role of Trust in Social Commerce. Vision.
https://doi.org/10.1177/09722629221133887
Chen, C. C., Hsiao, K. L., & Wu, S. J. (2018). Purchase intention in social commerce: An empirical examination  of  perceived  value  and  social  awareness.  Library  Hi  Tech,  36(4). https://doi.org/10.1108/LHT-01-2018-0007
Chen, L., Zhu, F., Mantrala, M., & Wang, N. (2021). Seller creative selling in social commerce.
International Journal of Advertising, 40(2).
https://doi.org/10.1080/02650487.2020.1755180
Chrastina,  J.  (2020).  Title  analysis  of  (systematic)  scoping  review  studies:  Chaos  or consistency? Nursing and Health Sciences, 22(3). https://doi.org/10.1111/nhs.12694
Cutshall,  R.,  Changchit,  C.,  &  Chuchuen,  C.  (2022).  An  Examination  of  Factors  Influencing Social  Commerce  Adoption.  Journal  of  Computer  Information  Systems,  62(4). https://doi.org/10.1080/08874417.2021.
Hajli, N., & Sims, J. (2015). Social commerce: The transfer of power from sellers to buyers.
Technological Forecasting and Social Change, 94.
https://doi.org/10.1016/j.techfore.2015.01.012
Hossain, M. A., & Kim, M. (2020). A  Comprehensive Study on Social Commerce  in Social Networking Sites. SAGE Open, 10(2). https://doi.org/10.1177/2158244020936225
Hossain,  S.  F.  A.,  Xi,  Z.,  Nurunnabi,  M.,  &  Hussain,  K.  (2020).  Ubiquitous  Role  of  Social Networking in Driving M-Commerce: Evaluating the Use of Mobile Phones for Online Shopping  and  Payment  in  the  Context  of  Trust.  SAGE  Open,  10(3). https://doi.org/10.1177/2158244020939536
Hu, X., Chen, X., & Davidson, R. (2019). Social Support, Source Credibility, Social Influence, and  Impulsive  Purchase  Behavior  in  Social  Commerce.  International  Journal  of Electronic Commerce, 23(3). https://doi.org/10.1080/10864415.2019.1619905
Huang, Z., & Benyoucef, M. (2013). From e-commerce to social commerce: A close look at design  features.  Electronic  Commerce  Research  and  Applications,  12(4). https://doi.org/10.1016/j.elerap.2012.12.003
Kim, H. J., & Chan-Olmsted, S. (2022). Influencer Marketing and Social Commerce: Exploring the Role of Influencer Communities in Predicting Usage Intent. Journal of Interactive Advertising, 22(3). https://doi.org/10.1080/15252019.2022.2111243
Kim, S., & Park, H. (2013). Effects of various characteristics of social commerce (s-commerce) on  consumers’  trust  and  trust  performance.  International  Journal  of  Information Management, 33(2). https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2012.11.006
Liang, T.-P., & Turban, E. (2014). International Journal of Electronic Commerce Introduction to the  Special  Issue  Social  Commerce:  A  Research  Framework  for  Social  Commerce. International Journal of Electronic Commerce , 16(2).
Lin, X., Wang, X., & Hajli, N. (2019). Building E-Commerce Satisfaction and Boosting Sales: The Role of Social Commerce Trust and Its Antecedents. International Journal of Electronic Commerce, 23(3). https://doi.org/10.1080/10864415.2019.1619907
Liu, X., Xiang, G., & Zhang, L. (2021). Social support and social commerce purchase intention: The  mediating  role  of  social  trust.  Social  Behavior  and  Personality,  49(7). https://doi.org/10.2224/sbp.10381
Peters,  M.  (2017).  Guidance  for  the  Conduct  of  JBI  Scoping  Reviews  Chapter  11 :  Scoping Reviews Scoping Re views. Joana Briggs Institute Reviewer’s Manual, September.
Sarulatha, N., & Sasirekha, V. (2018). A study on the role of social commerce constructs for shopping fashion products. International Journal of Civil Engineering and Technology, 9(1).
Shang, B., & Bao, Z. (2022). How Repurchase Intention Is Affected in Social Commerce?: An Empirical  Study.  Journal  of  Computer  Information  Systems,  62(2). https://doi.org/10.1080/08874417.2020.1812133
Shirazi, F., Hajli, N., Sims, J., & Lemke, F. (2022). The role of social factors in purchase journey in  the  social  commerce  era.  Technological  Forecasting  and  Social  Change,  183. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2022.121861
SkillsYouNeed, ©. (2015). Skills you need. © SkillsYouNeed.
Wahid,  R.,  Karjaluoto,  H.,  Taiminen,  K.,  &  Asiati,  D.  I.  (2022).  Becoming  TikTok  Famous:
Strategies for Global Brands to Engage Consumers in an Emerging Market. Journal of International Marketing. https://doi.org/10.1177/1069031X221129554
Wang, C., & Zhang, P. (2012). The evolution of social commerce: The people, management, technology,  and  information  dimensions.  Communications  of  the  Association  for Information Systems, 31(1). https://doi.org/10.17705/1cais.03105
Wang, J., Shahzad, F., Ahmad, Z., Abdullah, M., & Hassan, N. M. (2022). Trust and Consumers’ Purchase Intention in a Social Commerce Platform: A Meta-Analytic Approach. SAGE Open, 12(2). https://doi.org/10.1177/21582440221091262
Wang, M., Sun, L. L., & Hou, J. D. (2021). How emotional interaction affects purchase intention in social commerce: the role of perceived usefulness and product type. Psychology Research and Behavior Management, 14. https://doi.org/10.2147/PRBM.S301286
Wang, X., Lin, X., & Spencer, M. K. (2019). Exploring the effects of extrinsic motivation on consumer behavi ors in social commerce: Revealing consumers’ perceptions of social commerce  benefits.  International  Journal  of  Information  Management,  45. https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2018.11.010