Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## FUNGSI HUKUM SEBAGAI PENGENDALIAN SOSIAL DARI PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM
Mohd. Yusuf D.M., Ermanto, Cecep Sujapar Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia yusufdm@gmail.com, ermanto@gmail.com, cecepsuja@gmail.com

## Abstract
Society  or  social  life  is  actually  a  collection  of  various  kinds  of  relationships  between its  members. This relationship ultimately forms social life. Thus it can be said, that social life is the fabric of the various relationships that are carried out between members of society with one another. Everyone in association in society must pay attention to and implement (obey) legal regulations, in order to create an orderly and peaceful life. If there is a violation of the law against the applicable legal regulations, the violated regulations must be upheld, implementing the rule of law in a country is very difficult to separate from the political aspects of the country. It is the political situation that gives the style and form of implementing law enforcement. The formulation of the problem in this research is the function of law as social control from the perspective of legal sociology. The method used in this research is normative law.  Based  on  the  research  results,  it  is  known  that  the function  of law  as  social  control from the perspective of legal sociology is that in order for the function of law to work properly, there needs to be socialization of the law and it must be enforced fairly because this causes people to often take the law into their own hands in resolving the cases they face.
Keywords: Society, Social Function, Sociology of Law
 Alamat korespondensi:
Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia yusufdm@gmail.com
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## I. PENDAHULUAN
Masyarakat  atau  kehidupan  sosial  sesungguhnya  himpunan  dari  berbagai  macam  hubungan antara  para  anggaotanya.  Hubungan  inilah  yang  pada  akhirnya  membentuk  kehidupan  sosial. Dengan  demikian  dapat  dikatakan,  bahwa  kehidupan  sosial  merupakan  jalinan  dari  berbagai hubungan yang dilakukan antara para anggota masyarakat satu sama lain.
Setiap  orang  dalam  pergaulan  di  dalam  masyarakat  harus  memperhatikan  dan  melaksanakan (menaati)  peraturan  hukum 1 ,  agar  tercipta  kehidupan  yang  tertib  dan  tentram.  Kalau  terjadi pelanggaran  hukum  terhadap  peraturan  hukum  yang  berlaku  maka  peraturan  yang  dilanggar  harus ditegakkan, 2 penyelenggaraan rule  of  low (penegakan  hukum)  dalam  suatu  negara  sangat  sulit memisahkannya  dengan  segi  politik  negara.  Keadaan  politik  itulah  yang  memberikan  corak  dan bentuk pelaksanaan penegakan hukum 3 .
Hukum  sebagai  alat  politik  sangat  sulit  dipisahkan,  meski  ada  juga  pendapat  yang menyatakannya  tidaklah  mesti  demikian.  Menurut  Ahmad  Ali,  hukum  dan  politik  tidak  dapat dipisahkan, terutama hukum yang tertulis. Bahkan, ia membantah pandangan kaum dogmatik yang menyebut  hukum  sebagai  alat  politik  bukanlah  universal,  melainkan  hanya  milik  negara-negara tertentu. 4 Hukum,  khususnya  yang  tertulis  merupakan  alat  politik  yang  bersifat  universal.  Hal  ini lebih diperkuat lagi bila hukum dipandang sebagai alat rekayasa sosial.
Pemerintah  bertugas  menentukan  bentuk  dan  corak  hukum  yang  dipakai  di  dalam mempertahankan  cita-cita  negara.  Suatu  kaedah  mempunyai  sifat  hukum  karena  kaedah  tadi ditetapkan dan dipertahankan oleh negara yang dalam hal ini oleh para pejabat. Hukum merupakan salah  satu  alat  bagi  negara  dalam  mempertahankan  cita-cita  nasionalnya.  Karena  negara  pada hakikatnya merupakan tatanan politik suatu masyarakat, maka cita-cita hukum suatu negara secara ideal  merupakan  akibat  lanjut  cita-cita  politiknya.  Karena  itu,  hukum  yang  berlaku  sudah  barang tentu  mengandung  cita-cita  politik  pada  orang-orang  atau  golongan  yang  berkuasa  di  negara  yang bersangkutan. 5
Namun  patut  dicatat  bahwa  penguasa  dalam  hal  ini  pemerintah  tidaklah  sewenang-wenang dalam  memberi  kekuatan  mengikat  hukum.  Kekuatan  mengikat  hukum  sangat  bergantung  pada kesadaran  rakyat.  Undang-undang  berlaku  berdasarkan  nilai  batinnya.  Hukum  sebagai  alat  politik tidak  mengikat  karena  kehendak  penguasa,  melainkan  pemerintah  hanya  mendapatkan  kekuasaan dari  hukum. 6 Dalam  negara  Republik  Indonesia,  cita-cita  politik  negara  dapat  dilihat  dalam  dasar dan  konstitusi  negara  (Pancasila  dan  UUD  1945).  Cita-cita  nasional  ini  harus  di  wujud  nyatakan dalam tatanan politik, kehidupan dan perjalanan bangsa. Semua lembaga yang dimiliki oleh negara, khususnya  penguasa  dan  pembuat  undang-undang  sedapat  mungkin  merencanakan  dan melaksanakan hukum yang dapat merealisasikan cita-cita tersebut. 7
Bahkan  secara  tegas  dapat  dikatakan  bahwa  hukum  merupakan  alat  dominan  dalam mewujudkan cita-cita politik nasional negara dan bangsa Indonesia. Rasa aman, rasa tertib, rasa adil, rasa merdeka bersuara yang merupakan tuntutan politik warga yang harus dijalankan oleh penguasa politik, dapat tergambar dalam hukum nasional yang sekaligus merupakan alat politik.
Kehidupan masyarakat dapat berjalan dengan tertib dan teratur didukung adanya suatu tatanan dalam  masyarakat,  yaitu  menciptakan  hubungan-hubugan  yang  tetap  dan  teratur  antar  anggota- anggota masyarakat. Sub tatanan itu terdiri dari :
1. Kebiasaan terdiri dari norma adat yang dilakukan masyarakat sehari-hari dipandanng sebagai suatu perbuatan hukum yang harus ditaati apabila mereka melanggar maka norma adat yang dipakai.
1 Peraturan-peraturan  hukum  atau  seperangkat  norma  yang  mengatur  tingkah  laku  manusia  dalam  suatu  masyarakat,  baik peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa.
2 Herman Bakir, Kastil Teori Hukum , (Indonesia: PT Intan Sejati, 2005), hlm. 36.
3 Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu kajian filosofis dan sosiologi ). (Jakarta: P.T. Toko Gunung Agung Tbk, 2002), hlm. 23.
4 Ibid , hlm. 21
5 Robert  K.  Merton, Social  Theory  and  Social  Structure (Chicago:  the  Free  Press  of  Glencoe,1957);  lihat  juga  Talcot Parsons, The Social System , (Chicago: Free Press,1951), hlm. 55.
6 Abdul Munir Mulkhan, Runtuhnya Mitos Politik Santri (Yogyakarta: Sipres, 1992), hlm. 3.
7 Ibid.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
2. Hukum yang murni yaitu dibuat sengaja oleh badan perlengkap dalam masyrakat yang khusus ditugasi  untuk  menjalankan,  menciptakan,  pembuatan  hukum,  untuk  menegakan  ketertiban dalam masyarakat.
3. Kesusilaan adalah tatanan nilai tingkah laku masyarakat pada suatu perbuatan yang dianggap tidak bertentangan dengan norma-norma maupun aturan yang berlaku di masyarkat.
Yang disebut hukum pada dasarnya adalah suatu jenis perintah, tetapi karena ia sebut perintah maka setiap hukum yang sesungguhnya menggalir dari satu sumber yang pasti, apabila suatu perintah dinyatakan atau diumumkan, satu pihak menyatakan suatu kehendak agar pihak lain menjalankan atau membiarkan itu dijalankan.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  yang  akan  dilakukan  penulis  bersifat  normatif,  yaitu  penelitian  yang  berdasarkan pada kaidah hukum yang berlaku, dalam hal ini penelitian dilakukan terhadap  dalam Fungsi Hukum Sebagai Pengendalian Sosial Dari Perspektif Sosiologi Hukum. Peter Mahmud Marzuki merumuskan penelitian  hukum  sebagai  suatu  proses  untuk  menemukan  aturan  hukum,  prinsip-prinsip  hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. 8 Dalam Penelitian hukum normatif  menggunakan  juga  prosedur  penelitian  ilmiah  untuk  menemukan  kebenaran  berdasarkan logika  keilmuan  hukum  dari  sisi  normatifnya.  Logika  keilmuan  yang  dalam  penelitian  hukum normatif  dibangun  berdasarkan  displin  ilmiah  dan  cara-cara  kerja  ilmu  hukum  normatif,  yaitu  ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri. 9
Selanjutnya  dijelaskan  pula  pendekatan  penelitian  yang  digunakan  untuk  menjawab permasalahan penelitian adalah
a. Pendekatan  Peraturan  Perundang-undangan  ( Statute  Approach )  adalah  pendekatan  yang digunakan  untuk  menelaah  seluruh  peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan permasalahan atau isu hukum yang dihadapi. Pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis undang-undang/peraturan yang terkait dengan permasalahan penelitian, yaitu:
1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
b. Pendekatan  Konseptual  ( Conceptual  Approach )  adalah  pendekatan  yang  digunakan  yang berangkat  dari  pandangan-pandangan  dan  doktrin-doktrin  yang  berkembang  di  dalam  ilmu hukum.
c. Pendekatan Kasus ( Case Approach ) adalah pendekatan yang digunakan untuk menelaah kasus- kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang di telaah merupakan kasus  dari  putusan  pengadilan  berkekuatan  hukum  tetap  terkait  dengan  permasalahan penelitian. 10
Sumber  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  hukum  normatif  ini  adalah  data  sekunder  yang dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu:
a. Bahan  Hukum  Primer,  yakni  bahan-bahan  ilmu  hukum  yang  berhubungan  erat  dengan permasalahan yang diteliti
b. Bahan  Hukum  Sekunder,  yakni  bahan-bahan  hukum  yang  memberikan  penjelasan  atau membahas lebih hal-hal yang telah diteliti pada bahan-bahan hukum primer yaitu:
1) Buku  mengenai  Undang-undang  Dasar,  pendapat-pendapat  yang  relevan  dengan masalah yang diteliti serta data tertulis yang terkait dengan penelitian.
2) Berbagai makalah, jurnal, surat kabar, majalah, dokumen dan data-data dari internet yang berkaitan dengan penelitian.
Bahan  Hukum  Tertier,  yakni  bahan-bahan  yang  memberikan  penjelasan  terhadap  bahan- bahan  hukum  Primer  dan  Sekunder,  yakni  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  Kamus  Hukum,  dan berbagai  kamus  lain  yang  relevan.  Adapun  teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  hukum normatif  hanya  digunakan  teknik  studi  documenter/studi  kepustakaan,  yaitu  dengan  metode melakukan  pengumpulan  data-data  literature  yang  terdapat  pada  kajian  kepustakaan  yang  nantinya
8 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , Cetakan II, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm 29
9 Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif , (Malang: Bayumedia, 2001), hlm. 57.
10 Pedoman Penulisan Tesis Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Lancang Kuning Tahun 2019, hlm. 16.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
akan dikorelasikan dengan permasalahan yang akan diteliti. Dan juga wawancara secara nonstruktur yang berfungsi sebagai penunjang bukan sebagai alat untuk mendapatkan data primer.
Data yang dikumpulkan dari bahan hukum primer, sekunder, dan tertier selanjutnya dianalisis secara  deskriptif  kualitatif.  Teknik  analisis  ini  tidak  mengunakan  angka-angka  atau  statistik,  namun lebih  kepada  penjelasan  dalam  bentuk  kalimat  yang  dipaparkan  secara  lugas.  Data  yang  telah dianalisis dan dideskriptifkan selanjutnya disimpulkan dengan metode induktif, yakni menyimpulkan dari pernyataan yang bersifat khusus ke dalam pernyataan yang bersifat umum.
Penarikan  kesimpulan  menggunakan  logika  berpikir  deduktif,  yaitu  penalaran  (hukum)  yang berlaku  umum  pada  kasus  individual  dan  konkrit  (persoalan  hukum  faktual  yang  konkrit)  yang dihadapi.  Proses  yang  terjadi  dalam  deduksi  adalah  konkritisasi  (hukum),  karena  temuan-temuan hukum  berupa  nilai-nilai,  asas-asas,  konsep-konsep,  dan  norma-norma  hukum  yang  dirumuskan secara umum dalam aturan-aturan hukum positif, kemudian dikonkritisasi (dijabarkan) dan diterapkan guna  pernyelesaian  persoalan  hukum  konkrit  yang  dihadapi,  sehingga  diperoleh  kesimpulan  sebagai jawaban  atas  permasalahan  hukum  yang  diajukan  sebelumnya.  Dimana  dalam  mendapatkan  suatu kesimpulan  dimulai  dengan  melihat  faktor-faktor  yang  nyata  dan  diakhiri  dengan  penarikan  suatu kesimpulan.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Fungsi Hukum Sebagai Pengendalian Sosial Dari Perspektif Sosiologi Hukum
Ciri  khas  dan  pengertian  hukum  memiliki  keunikan  tersendiri,  hukum  pada  garis  besarnya dapat dibedakan atas:
1. Normwissensschaft , yaitu ilmu tentang kaidah hukum. Objeknya menyoroti “ das sollen ”, apa yang  seharusnya  dilakukan  dan  apa  yang  seharusnya tidak  dilakukan.  Lebih  dikenal  dengan hukum perdata dan hukum pidana
2. Tatschenwissenschaft, ilmu  tentang  kenyataan  hukum,  di  Indonesia  kita  kenal  dengan Sosisologi Hukum atau Hukum dan Masyarakat
3. Begriffenwissensschaft, ialah  tentang  pengertian  pokok  hukum,  di  Indonesia  kita  kenal dengan Penghantar Ilmu Hukum
Pengertian  dasar  yang  paling  awal  dalam  hukum  mengenai  subyek  hukum  adalah  segala sesuatu  yang  menjadi  pendukung  hak  dan  kewajiban,  pengakuan  manusia  sebagai  subyek  hukum dapat  terlihat  secara  tersirat  pada  Pasal  6 Unviersal  Declaration  of  Human  Rights  “Equality  before the law and man is person before the law”.
Sumber  hukum  formal  ialah  sumber  hukum  secara  langsung  dapat  dibentuk  aturan  hukum yang akan mengikat masyarakat, yang termasuk sumber hukum formal:
1. Undang-undang berupa hukum tertulis ( ius scripta ) sebagai lawan dari hukum tidaki tertulis ( ius nonscripta ), terdiri dari undang-undang arti formal; yaitu keputusan penguasa dilihat dari bentuk  dan  cara  terjadinya  undang-undang.  Undang-undang  materiil  yaitu;  keputusan- keputusan penguasa dilihat dari isinya
2. Kebiasaan ialah perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang yang dianggap patut untuk lakukan mempunyai kekuataan normatif “die normative kraft des faktischen”
3. Perjanjiaan  internasional  atau  traktat,  merupakan  salah  satu  sumber  hukum  formal.  Terdiri dari Treaty ;  persetujuan  sebelum  disahkan  Presiden,  dan Agreetment ;  persetujuan  diketahui selelah disahkan oleh Presiden
4. Jurisprudensi, berupa keputusan hakim secara mengikat
5. Doktrin berupa pendapat para ahli hukum yang sering kali digunakan sebagsi sumber hukum
6. Hukum agama, yang dimaksudkan ialah agama Islam berupa AL-Quran dan Hadis 11
Sebagaimana  diuraikan  di  atas  bahwa  pengertian  dasar  hukum  senantiasa  berkaitan  dengan apa  yang  disebut  relitas,  yang  disebut  real  berarti  dapat  ditangkap  oleh  indera  ( sense )  sesuatu  yang bersifat fisik atau objektif. Menurut Steven Law:
“Pada  mulanya  apabila  kebanyakan  orag  menyawab  tentang  realitas,  jawabnya  menunjuk kepada apa yangn mereka alami dan rasakan tenta ng segala hal yang berada disekitar mereka saat itu juga”
11 Rusli Efendy, et. al Teori Hukum, (Ujung Padang: Hasanuddin Unversty Press, 1991), hlm. 15-41.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Secara filsafat makna relitas cukup luas, pandangan filsuf tentang relitas sebagai berikut:
c. Campanella,  menulis  realitas  yang  sederajad  serta  memiliki  kesempurnaan  dalam  berbagai tingkat pengetahuan
d. Kant,  mengindentifikasikan  yang  real  sebagai  apa  yang  selaras  dengan  kondisi  materiil pengalaman
e. Prierce,  mengindenfikasikan  realitas  sebagai  apa  yang  diyakini leh  komunitas  penelliti  pada ahir suatu deretan ideal penelitian
f. Freund,  menggunakan  istilah  “prinsip  realita”  menuani  untuk  berpijak  padjuk  pada  tujuan terapi. Dimana individu yang matang mampu mengatasi ilusi untuk berpijak pada kenyataan Apabila ditelaah secara historis, realiatas dapat dilihat dari beberapa sudut pandang. Pertama,
dimana  realitas  adalah  sesuatu  yang  hanya  dapat  ditangkap  lewat  akal  budi  (ide,  gagasan,  ensensi). Kedua,  yaitu  realitas  berkaitan  dengan  sesuatu  yang  bersifat  aktual,  nyata,  ada  dan  obyektif,  yang hanya dipahami lewat mekanisme intuisi dan indera
Hukum dan relitas sosial yang terjadi dalam suatu masyarakat, Donald Black melihat pelunya perubahan-perubahan yang terjadi dalam hukum, yakni bagaimana hukum dilihat dan diartikan serta bagaimana  hukum  dijalankan  dalam  masyarakat.  Bagi  Black  pemahaman  analiis  sosilogis  hukum tidak  hanya  dilihat  sebagai  rasional  dan  abstrak,  tetapi  hukum  memiliki  dimensi  luas  berup kemanusiaan dan sosial.
Dalam  proses  pengadilan  yang  disebut  “perkara”,  tidak  hanya  dapat  dilihat  hukum  semata. Melainkan memiliki aspek siosologis, Black menyarankan agar perkara itu dilihat sebagai suatu yang memiliki struktur social, sehingga dapat dikaji mengenai “the sociology of case”. 12
Kenyataan sehari-hari yang terjadi dalam masyarakat, hukum berperan sangat penting sebagai sosial control msyarakat. Karena tanpa adanya sauatu peraturan secara hukum tertulis maupun tidak tertulis pada hukum adat, maka kehidupan dalam masyarakat tidak akan berjalan secara harmonis.
Istilah sosial (social) mempunyai  arti  yang berbeda  denagan  istilah sosialisme. Istilah  sosial merujuk pada obejeknya yaitu masyarakat, sedangkan sosialisme adalah suatu idelogi yang berpokok pada perinsip pemikiran umum (alat-alat produksi dan jasa-jas dalam bidang ekonomi).
Sosiologi  jelas  merupakan  ilmu  sosial  yaitu  masyarakat,  sosiologi  merupakan  ilmu pengetuahuan yang berdiri sendiri karena telah memenuhi unsusr-unsur dari ilmu pengetahuan. Pittrim Sorkin mengatakan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari:
a. Hubungan  dan  pengaruh  timbal  balik  antara  aneka  macam  gejala  sosial,  misalnya  ekonomi dengan agama, keluarga dengan moral, politik dengan masyarakat
b. Hubungan dan pengaruh timbal balik antar gejala sosial dengan gejala non sosial, misalnya; goegrafis, biologis. 13
D.H.M. Meuwissen, berpendapat bahwa sosiologi hukum pada saat ini berkembang pesat dan ilmu  ini  terarah  untuk  menjelaskan  hukum  positif  yang  berlaku,  Artinya,  isi  dan  bentuknya  yang berubah menurut waktu dan tempat dengan faktor masyarakat.
Objek  sosiologis  hukum  pada  tingkat  pertama  adalah  kenyataan  kemasyarakatan  tingkat kedua adalah kaidah-kaidah hukum dengan salah satu cara memainkan perananan dalam masyarakat kemasyarakatan. Menurut J.J.H Bruggink, sosiologi hukum dapat dibedakan dua aliran

## 1. Sosiologi Hukum Empirik
Orientasi  aliran  ini  ialah  mengumpulkan  bahan-bahan  dari  sudut  pandang  prespektif  eksternal. Artinya,  suatu  titik  berdiri  pengamatan  yang  mengobservasi.  Dengan  menata  material  dan  menarik kesimpulan antara kaidah-kaidah hukum dan kenyataan masyarakat.
2. Sosiologi Hukum Kontemplatif
Sosiologi hukum kontemplatif menempatkan diri pada suatu perspektif lain, maksudnya ialah perspektif  eksternal  tidak  dapat  diterima  sehubungan  dengan  obyek  yang  dipelajarinya.  Penelitian sosiologi  hukum  kontempelatif  melalui  studi  tentang yurisdisasi, bahwa  aturan  hukum  memiliki
12 Fenomena pemikiran hukum yang berbasis posotivisik dan berbasis struktur sosial telah mempengaruhi pemikiran hukum di Indonesia.
13 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Penghantar (Jakarta; P.T RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 14-19.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
dampak sebaliknya daripada yang dituju ketimbang mengatur kehidupan kemasyarakatan dengan cara yang lebih baik. 14
Bredemeir  menganalisa  hukum  saling  breinteraksi,  dengan pattern  variables. Dalam  suatu sistem  sosial  yang  berasal  dari economy,  science  dan  technology,  goal  pursuance, dan pattern maintenance atau  pemeliharaan.  Eksisten  sistem  sosialitas  dari  hasil  interpretasi  terhadap  rasa keadilan disebut law realitionship menjadi pattern  variables, yakni  netralitas  dan  reaktivitas  hukum mengkonkritisasikan dalam bentuk struktur peran, tugas, dan kewajiban yang dimiliki masyarakat. 15 Sosiologi  hukum  tidak  lepas  dari  para  tokoh  yang  mempengaruhi  perkembangan  ilmu sosiologi sebagai berikut;
1. Auguste Comte (1798-1857)
Auguste  comte,  seorang  berasal  dari  perancis.  Merupakan  bapak  sosiologi  yang pertama,  yaitu socius dan logos. Dia  mempunyai  anggapan  bahwa  sosiologi  terdiri  dari  dua bagian, yaitu social statistics ialah merupakan ilmu yang mempelajari hubungan timbale balik kemsyarakatan.  Sedangkan social  dynamics meneropong  bagaimana  lembaga  tersebut mengalami perkembangan sepanjang masa.
2. Hebert Spencer (1820-1903)
Objek  sosiologi  yang  pokok  adalah  keluarga,  politik,  agama,  pengendalian  ( sosial control ).  Sosiologi  menyoroti  juga  hubungan  timbal  balik  antar  unsur  masyarakat,  seperti norma-norma  kehidupan  keluarga  hubungan  antara  lembaga  politik  dengan  lembaga keagamaan.
3. Emile Durrkheim (1858-1917)
Sosiologi meneliti lembaga dalam masyarakat dan proses sosial, terdiri dari; sosiologi umum mencakup kepentingan pribadi dan kelompok, sosiologi agama, sosiologi hukum dan moral mencakup organisasi politik, sosiologi tentang kejahatan.
Max  weber,  telah  mempelajari  faktor-faktor  politik,  agama,  dan  ekonomi  terhadap perkembangan hukum. Menurut Weber ada empat tipe ideal hukum yakni:
a. Hukum irasional dan material, yaitu dimana keputusan pembentuk undang-undang dan hakim mendasrkan keputusan-keputusannya semata-mata pada nilai emosional tanpa menunjuk pada suatu kaidah.
b. Hukum irasional dan formal, yaitu pembentuk undang-undang dan hakim berpedoman pada kaidah diluar akal, didasarkan pada wahyu dan ramalan.
c. Hukum rasional dan  formal,  yaitu  dimana  hukum  dibentuk  semata-mata  atas  dasar  konsep- konsep abstrak dari ilmu hukum.
Proses  perkembangan  hukum  sebenarnya  tidak  berhenti  demikian  saja,  akan  tetapi  dapat berlangsung  lebih  jauh.  Hingga  norma  kemasyarakatan  tidak  hanya  menjadi institutionalized dalam masyarakat  tetapi internalized, maksudnya  adalah  taraf  perkembangan  tiap  anggota  masyarakat berperilaku sejalan dengan perilaku yang memenuhi kebutuhan masyarakat.
Untuk  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  maka  perlunya  terbentuknya  hukum  sebagai  sosial control masyarakat,  diartikan  sebagai  pengawas  oleh  masyarakat  terhadap  jalannya  pemerintahan. Dengan  demikian  sosial control bertujuan  mencapai  keserasian  antara  stabilitas, dengan  perubahan dalam masyarakat.
Dari sudut sifatnya sosial control bersifat preventif atau represif, preventif merupakan usaha pencegahan  terhadap terjadinya  gangguankepastian  dan  keadilan.  Sedang  usaha represif bertujuan mengembalian keserasian hukum dengan masyarakat, proses sosial control dapat dilaksanaakan tanpa kekerasan ataupun paksaan ( coercive ).
Sosial control berfungsi  membentuk  kaidah  baru  yang  menggantikan  kaidah  lama,  dalam compultion diciptakan  situasi  seseorang  terpaksa  taat  atau  mengubah  sikapnya  menghasilkan kepatutan secara tidak langsung. Pada pervasion, norma atau nilai yang masuk dibawah sadar.
14 Pada  mulanya  sangat  sulit  dipahami  bahan  sosiologi  dan  hukum  dapat  disatukan,  karena  masalah  quid  juris  dalam  arti mengembalikan fakta sosial kepada kekuatan hubungan hukum sebagai norma asas untuk mengaur fakta sebagai suatu penelitian.
15 Khudzaifah Dimiyati , Teorisasi Hukum Study Tentang Perkembangan pemikiran Hukum di Indonesia Tahun 1945- 1990 (Surakarta, Universitas Muhamadiyyah Surakarta Press., 2004), hlm. 70-76.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Alat  sosial control menjadi  bagian  kemasyarakat  maupun  dilusrnya  perwujudan  dari  sosial control ialah:
1. Pemindanaan  berupa  larangan,  yang  apabila  dilanggar  akan  mendapatkan  penderitaan  bagi pelanggarnya
2. Kompensasi  standar,  adalah  kewajiban  dimana  inisiatif  untuk  memproses  ada  pihak  yang dirugikan. Pihak yang dirugikan meminta ganti rugi oleh pihak lawan, sifatnya akusator
3. Terapi atau konsilasi, bersifat reimidal artinya bertujuan mengembalikan situasi pada keadaan semula.  Dengan  cara  masing-masing  pihak  yang  bersengketa  mencari  upaya  untuk menyelesaikan secara kompromisstis ataupun mengundang pihak ketiga.
Dengan adanya norma-norma tersebut, akan setiap masyarakat diselenggarakan sosial control atau  pengendalian  sosial.  Apabila  prilaku  manusia  diatur  oleh  hukum  tertulis  dan  perundang- undangan yakni keputusan penguasayang bersifat resmi dan terulis serta mengikat umum.
Diselenggaranya  sosial control formal (formal  social  control) artinya,  norma-norma  terulis tersebut berasal dari pihak yang mempunyai kekuasaan dan wewenang formal. Sosial control informal ( informal  social  control )  melaui  pendidikan,  agama,  seminar,  dan  penyebarluasaan  pemahaman hukum.
Lazimnya, yang ditempatkan terlebih dahulu adalah sosial control yang dianggap paling lunak berupa nasihat yang mengikat, selanjutnya menerapkan sosial control yang lebih ketat. Dalam proses tesebut,  apabila  sarana  lain  tidak  menghasilkan  tujuan  yang  dicapai  norma  hukum  diterpkan  pada tahap terakhir.

## IV. KESIMPULAN
Fungsi  Hukum  Sebagai  Pengendalian  Sosial  Dari  Perspektif  Sosiologi  Hukum  bahwa  Agar fungsi  hukum  bisa  berjalan  dengan  baik,  perlu  adanya  sosialisasi  terhadap  hukum  dan  harus ditegakkan seadil-adilnya karena hal tersebut menyebabkan masyarakat seringkali main hakim sendiri dalam  menyelesaikan  kasus-kasus  yang  dihadapinya.  Sebagai  langkah  awal  untuk  menekan merebaknya  kekerasan  akibat  buruknya  tingkat  kepercayaan  masyarakat  terhadap  pemerintah  dan penegak hukum, perlu adanya upaya untuk mengembalikan kepercayaan warga masyarakat terhadap hukum dan penegak hukum. Perbedaan fungsi dan peranan hukum sebagai pengendalian social adalah konsep fungsi hukum tentang bagaimana hukum difungsikan agar dapat mewujudkan tujuan hukum, merupakan hal yang wajar tertutama untuk mencegah konflik yang terjadi dalam persinggungan antar individu.
Kondisi  demikian,  menyebabkan  para  ilmuan  hukum  dan  pelaksananya  menaruh  perhatian besar  dengan  bertumpu  pada  hubungan  antara  hukum  dengan  masyarakat  di  mana  hukum  itu diberlakukan.  Sedangkan  peranan  hukum  sebagai  pengendalian  social  bahwa  hukum  sebagai  agen pengendali sosial berperan aktif sebagai sesuatu yang mampu menetapkan tingkah laku manusia yang menyimpang  terhadp  aturan-aturan  hukum.  Sehingga  hukum  dapat  memberikan  sanksi  bagi  para pelanggarnya.

## REFERENSI
Achmad Ali, 2002. Menguak Tabir Hukum (Suatu kajian filosofis dan sosiologi) , PT. Toko Gunung Agung Tbk, Jakarta.
---------------,  2002. Keterpurukan  Hukum  di  Indonesia  (penyebab  dan  solusinya) ,  Ghalia  Indonesia, Jakarta.
Ali  Aspandi,  Menggugat  Sistem  Hukum  Peradilan  Indonesia  yang  penuh  ketidakpastian,  LeKSHI,
Surabaya.
Damayati, Khuzaifah. Teorisasi Hukum Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990 Surakarta, Universitas Muhamadiyyah Surakarta Press. 2004
Effendi, Rusli.  Et. Al Teori Hukum. Ujung Padang: Hasanuddin Universty Press. 1991 Karjadi. Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara  Pidana  dengan  Penjelasan  Resmi  dan  Komentar . Bogor: Politea. 1997
Rachmad Budiono, 1999. Memahami Hukum , Fakultas-hukum Brawijaya, Malang.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Rahardjo, Satijpto. Ilmu Hukum. Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti, 2000. Robert K. Merton, 1957. Social Theory and Social Structure , (Chicago, the Free Press of Glencoe.
Sadjijono. Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Govermence, Yogyakarta: Laksbang. 2005 Satjipto Rahardjo, 1983. Hukum Dan Perubahan Sosial , Edisi Pertama, Alumni, Bandung.
Soerjono Soekanto, 2000. Pokok-pokok Sosiologi hukum , PT. Raja Grafindo persada, Jakarta. ----------------------, 2001. Pengantar Sosiologi , PT. Raja Grafindo persada, Jakarta.
----------------------,  2002. Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  Penegakan  Hukum ,  PT  Raja  Grafindo Persada, Jakarta.
Soekanto, Soerjono. Sosiologi Suatu Penghantar. Jakarta: P.T Raja Grafindo Persada. 2002 Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum, Paradigma, Metode dan dinamika masalahnya , Elsan & Huma,
Cetakan pertama, Jakarta.
Sulisyoso,  Bambang.  et  al. Aspek-aspek  Perkembangan  Kekuasaan  Kehakiman  di  Indonesia. Yogyakarta: UII. Press, 2004.
Undang-undang 1945 Hasil Amandemen dan Proses Amandemen Undang-undang Dasar 1945 Secara Lengkap (Pertama 1999-2002) . Jakarta: Sinar Grafika. 2002