Ilmiah Indonesia, 7 (3).
E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 3, Maret 2022

## PELAKU  PENYELUNDUPAN  YANG  TERORGANISIR  MENJADI  FAKTOR PENENTU  DALAM  PRAKTIK  KELUAR  /  MASUKNYA  PEKERJA  MIGRAN INDONESIA SECARA ILEGAL
I Kadek Oktayana Dwi Putra, Arthur Josias Simon Runturambi Universitas Indonesia, Indonesia Email: oktayanakadek@gmail.com, simonrbi@yahoo.com

## Abstrak
Penyelundupan  Pekerja  Migran  Indonesia  merupakan  suatu  bentuk  kejahatan transnasional  yang  bisa  dikatakan  terorganisir.  Dalam  perkembangannya  banyak faktor-faktor  yang  menyebabkan  terjadinya  penyelundpan  Pekerja  Migran Indonesia  ke  Negara  lain,  salah  satunya  kelompok  pelaku  kejahatan  penyelundup yang terorganisir. Hal ini dibuktikan dengan cara kerja para pelaku kejahatan dapat mengetahui  resiko  dan  alur  pertanggungjawaban  terkait  pidana  pelaku penyelundupan  manusia  menurut  hukum  positif  Indonesia.  selain  itu,  modus operandi  yang  dilakukan  oleh  para  pelaku  dengan  menggunakan  pelabuhan  ilegal yang  sulit  diakses  oleh  masyarakat  yang  bersifat  tertutup  dan  temporer.  Otak intelektual  ini  diduga  bergerak  disaat  adanya  upaya  perlindungan  oleh  oknum otoritas  yang  dapat  menjamin  keamanan  para  pelaku  kejahatan.  Hal  ini  bertujuan untuk  memberikan  informasi  kepada  otak  intelektual  untuk  bekerja  di  saat pengawas  keamanan  lengah.  Secara  garis  besar  praktik  penyelundupan  Pekerja Imigran  Indonesia  merupakan  bentuk  kejahatan  terorganisir.  Hal  tersebut dibuktikan  berdasarkan  teori  yang  dikemukan  oleh  Frank  Hagan  pada  Traditional Crime Syndicates, unsur 8 unsur kejahatan terorganisir.
Kata Kunci : penyelundupan; PMI; pelabuhan ilegal; terorganisir

## Abstract
Smuggling  of  Indonesian  Migrant  Workers  is  a  form  of  transnational  crime  that can be said to be organized.  In its development, there are many factors that lead to the smuggling of Indonesian Migrant Workers to other countries, one of which is a group of organized smugglers.  This is evidenced by the way criminals work to find out  the  risks  and  the  flow  of  responsibility  related  to  people  smuggling  criminals according  to  Indonesian  positive  law.    In  addition,  the  modus  operandi  of  the perpetrators is to use illegal ports that are difficult to access by the public, which are closed and temporary.  This intellectual brain is thought to have moved when there  was  an  effort  to  protect  the  perpetrators  of  the  crime.    It  aims  to  provide information  to  the  intellectual  brain  to  work  when  security  supervisors  are  off guard.    Broadly  speaking,  the  practice  of  smuggling  Indonesian  Immigrant Workers is a form of organized crime.  This is evidenced by the theory put forward by  Frank  Hagan  in  Traditional  Crime  Syndicates,  the  8  elements  of  organized crime.
Keywords: smuggling; PMI; illegal port; organized
Received: 2022-02-20; Accepted: 2022-02-05; Published: 2022-03-05

## Pendahuluan
Perkembangan  era  terknologi  dan  informasi  saat  ini  membawa  perubahan  yang sangat  signifikan,  Pesatnya  kemajuan  teknologi  ini  membawa  dampak  yang menguntungkan  dan  merugikan,  sehingga  dapat  dikatakan  Dunia  telah  beralih  dari  era Tradisional  ke  era  keterbukaan  informasi.  Keterbukaan  informasi  juga  manfaat kehidupan  bagi  umat  manusia  di  dunia,  juga  memberikan  dampak  negatif  terhadap keamanan.  Baik  dalam  lingkup  satu  negara,  maupun  pengaruhnya  terhadap  instabilitas keamanan  secara  regional  dan  internasional.  Penyelundupan  Pekerja  Migran  Indonesia merupakan  suatu  bentuk  kejahatan  transnasional  yang  bisa  dikatakan  terorganisir. Dalam  perkembangannya  banyak  faktor-faktor  yang  menyebabkan  terjadinya penyelundpan  Pekrja  Migran  Indonesia  ke  Negara  lain,  hal  dikarenakan  para  pelaku kejahatan  dapat  mengetahui  resiko  dan  alur  pertanggungjawaban  terkait  pidana  pelaku penyelundupan  manusia  menurut  hukum  positif  Indonesia (Aryanti,  2021) .  Selain  itu, penyelundupan  Pekerja  Migran  Indonesia  merupakan  sebuah  istilah  yang  biasanya ditujukan  bagi  orang  atau  kelompok,  untuk  mencari  keuntungan,  memindahkan  orang- orang secara ilegal (melanggar Undang-undang) untuk melewati perbatasan suatu negara (Martin, Miller, Milling, & Martin, 2022).
Sulitnya  pengawasan  terhadap  wilayah  kepulauan  Indonesia  yang  sangat  luas, selain itu, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang relatif ringan sebagaimana diatur  dalam  Undang-Undang  Keimigrasian  juga  mengakibatkan  kejahatan  ini berkembang  menjadi  bisnis  yang  menguntungkan  di  Indonesia.  Selain  itu,  Menjadi pekerja  di  luar  negeri  merupakan  salah  satu  alternatif  peluang  yang  ditempuh  oleh sebagian  warga  negara  untuk  meningkatkan  kesejahteraannya.  Bahkan,  Negara-pun mendapatkan devisa atas keberadaan para Pekerja Migran Indonesia PMI di luar negeri tersebut. Berdasarkan data yang memuat laporan akhir tahun 2014 lalu, Badan Nasional Penempatan  dan  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  mencatat  kiriman  uang  PMI atau  remitansi  dari  seluruh  kiriman  PMI  dari  manca  negara  dari  Januari  hingga September 2014 mencapai Rp 77,47 trilyun, tepatnya USD 6.198.030.793 atau setara Rp 77.475.384.912.500 dengan asumsi per 1 USD senilai Rp 12.500,-.1 (Ayudyah, 2017).
Penyelundupan  Manusia,  Pekerja  Migran  Indonesia  Ilegal,  dan  Pelabuhan  Ilegal suatu  unsur  tindakan  pidana  yang  saling  kait  mengait.  Kegiatan  tersebut  dapat  terjadi jika  salah  satunya  dapat  direalisasikan,  dalam  artian  bahwa  penyelundupan  PMI  akan berhasil  dengan  adanya  Pelabuhan  Ilegal,  persengkongkolan  dari  agen-agen penyelundup,  dan  PMI  itu  sendiri  sehingga  mengakibatkan  semakin  meningkatnya jumlah imigran gelap.
Indonesia menjadi negara kedua dengan garis pantai terpanjang di dunia mencapai 99.083  km,  sehingga  banyak  terdapat  Pelabuhan-pelabuhan  ilegal  yang  dibangun  tak terkecuali  di  Batam.  Penetapan  kota  Batam  sebagai  kawasan  perdagangan  bebas  dan
pelabuhan  bebas  secara  khusus  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  62  Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan  Perdagangan  Bebas  dan  Pelabuhan  Bebas  Batam  dimana  Batam  ditetapkan sebagai  Free  Trade  Zone  (FTZ) (Iman,  Helmi,  &  Syahbadir,  2020) Dimana  dengan adanya  pelabuhan  bebas  ini,  memberikan  penambahan  devisa  bagi  daerah  serta menjadikan Batam sebagai daerah yang dapat menarik investor asing untuk berinvestasi sehingga dapat membantu peningkatan perekonomian Indonesia dan Batam khususnya. Namun,  demikian  pelabuhan  -pelabuhan  bebas  menjamur  di  sekitaran  pesisir  laut Batam.  Melalui  media  tribunnew,  Haris  Lambey  (Komisi  XI  DPR  RI)  menyatakan terdapat  puluhan  pelabuhan  ilegal  yang  jumlahnya  mencapai  53  pelabuhan,  nemun demikian belum terdapat data pasti secara formal yang didata oleh Pemerintah.
Menurut  Undang-Undang  nomor  6  tahun  2011  tentang  Keimigrasian,  pengertian dari  Penyelundupan  Manusia  adalah  perbuatan  yang  bertujuan  mencari  keuntungan, baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung,  untuk  diri  sendiri  atau  untuk  orang  lain yang membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang,  baik  secara  terorganisasi  maupun  tidak  terorganisasi,  yang  tidak  memiliki  hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar Wilayah Indonesia dan/atau masuk  wilayah  negara  lain  yang  orang  tersebut  tidak  memiliki  hak  untuk  memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu,  atau  tanpa  menggunakan  Dokumen  Perjalanan,  baik  melalui  pemeriksaan imigrasi  maupun  tidak.  (Penulis  dengan  Judul  “  Pelaku  Penyelundupan  Yang Terorganisir Menjadi Faktor Penentu Dalam Praktik Keluar / Masuknya Pekerja Migran Indonesia  Secara  Ilegal  (Studi  Kasus  Penyelundupan  PMI  di  Pelabuhan  Ilegal  Batam) akan menjawab sejauhmana tingkat terorgnisirnya Praktik Penyelundupan PMI).

## Metode Penelitian
Dalam  tulisan  ini,  penulis  menggunakan  pendekatan  kualitatif  yang  berdasarkan data data sekunder diperoleh dari Kementerian / Lembaga yang telah menginventarisir. Selain  itu,  penulis  juga  mengaitkan  dengan  kajian  pustaka  yang  seblumnya  telah dilakukan  dengan  data  dlapangan.  Metode  kualitatif  digunakan  dalam  membantu pembentukan  serta  olah  data  dalam  penelitian  ini.  Bentuk  metode  kualitatif  menurut Neuman  bentuknya  lebih  kepada  tulisan  maupun  lisan,  tindakan,  simbol,  objek  secara fisik,  merepresentasikan  tentang  kehidupan  sehari-hari.  Pengukuran  pada  pendekatan kualitatif  terjadi  pada  saat  terjadi  proses  pengumpulan  data (Lawrence  &  Robinson, 2007) .  Penelitian  kualitatif  dalam  paradigma  fenomenologi  menjadi  sarana  untuk mengeksplorasi  dan  memahami  makna  individu  atau  kelompok  dalam  menanggapi suatu  masalah  sosial  atau  manusia.  Data  sekunder  adalah  data  yang  tidak  diperoleh secara langsung dari objek penelitian. Data ini diperoleh dari data Kementerian/Lembaga  yang  sudah  melalui  proses  inventarisir  dan  dikumpulkan  oleh salah  satu  unit (Cresswell,  2017) .  Selain  itu,  penulis  juga  menggunakan  data  pustaka yang membandingkan antara fenomena yang terjadi di negara lain. Rekomendasi perlu
dibuat  aturan  mengenai  imigran  gelap  yang  masuk  katagori  korban  dalam penyelundupan  manusia  dan  kerjasama  dalam  memberantas  kejahatan  transnasional. Adapun  tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  sejauhmana  tingkat terorganisirnya  penyelundupan  PMI  di  Indonesia.  Manfaat  teoretis  dari  penelitian  ini adalah  untuk  pengembangan  ilmu  pengetahuan  khususnya  aparat  keamanan  dan keimigrasian.  Sedangkan  manfaat  praktisnya  sebagai  bahan  pertimbangan  bagi  para stake  holder,  khususnya  Direktorat  Jenderal  Imigrasi  dalam  membuat  kebijakan  dan peraturan di bidang keimigrasian.

## Hasil dan Pembahasan
Penyelundupan manusia ini merupakan salah satu bentuk kejahatan  transnasional, Kejahatan  transnasional  bukan  hanya  didorong  oleh  faktor  perdagangan  bebas  yang terbuka  lebar  atau  lemahnya  kurangnya  pengawasan.  Akan  tetapi  juga  didukung  oleh wilayah  geografis  Indonesia  itu  sendiri.  Indonesia  yang  bentuk  negaranya  kepuluan secara  geografis  memiliki  banyak  pintu  masuk:  bandara,  pelabuhan,  batas  darat  dan perairan. Selain itu, Indonesia yang juga memiliki garis pantai yang sangat panjang, dan merupakan wilayah yang terletak pada posisi silang jalur lalu lintas dagang dunia, juga menjadi  faktor  utama  yang  menyebabkannya  terjadinya  kejahatan  transnasional  dalam bentuk  penyelundupan  orang.  Karena  masuknya  para  imigran  ilegal  tanpa  adanya dokumen  resmi  dapat  menimbulkan  masalah  untuk  melakukan  tindak  pelanggaran hukum  di  Indonesia.  Kehidupan  serba  kekurangan  akan  memaksa  mereka  melakukan tindak  kejahatan.  Dampak  secara  ekonomi  terkait  dengan  imigran  ilegal  adalah  saat mereka keluar atau masuk Indonesia tanpa memiliki visa maka pendapatan negara akan berkurang, selain itu bagi para imigran yang masuk dan bekerja secara ilegal di Indonesia menjadi  maslaah  tersendiri  dalam  persaingan  bisinis,  kerena  orang  imigran  ilegal dipekerjakan  secara  murah.  Dampak  terakhir  dari  imgiran  ilegal  yang  masuk  ke Indonesia adalah pelanggaran perundang-undangan yang terkait dengan keimigrasian.
1. Pelaku Yang Terorgaisir Menjadi Fasilitator Utama Penyelundupan Manusia
Aparat  Keamanan  dan  Keimigrasian  hingga  saat  ini  diketahui  telah  berupaya untuk menanggulangi penyelundupan Pekerja Migran Indoenesia melalui Pelabuhan. Upaya  tersebut  membuahkan  hasil,  beberapa  pelaku  kejahatan  dilaporkan  telah ditangkap  dari  tahun  2021  hingga  tahun  2022  terhitung  sekitar  4  kasus  yang  telah ditangani, seperti halnya pelaku kejahatan yang dianggap berkesinambungan.
Berdasarkan  data  dan  wawancara  jarak  jauh  dari  Tim  PORA  telah  membuat pemetaan  pelaku  kejahatan  penyelundupan  PMI  seperti  Gambar  1.  Pemetaan  itu dilakukan  atas  dasar  informasi  yang  diterima  dilapangan.  Selama  proses penangkapan,  modus  operandi  yang  dilakukan  oleh  para  pelaku  dengan menggunakan  pelabuhan  ilegal  yang  sulit  diakses  oleh  masyarakat.  Pelabuhan  ini bersifat  tertutup  dan  temporer.  Walaupun  dinamika  ini  sesekali  terkadang  diketahui beberapa  masyarakat  sekitar,  namun  para  pelaku  kejahatan  penyelundupan  manusia biasanya terstruktur dan memiliki relasi dengan oknum petugas keamanan. Dari data penangkapan  tersebut  diketahui  bahwa  terdapat  otak  intelektual  yang  menggerakan pionir pionir dilapangan yang saling berkaitan. Sperti dokumen yang diberikan TIM Pora  kepada  penulis  bahwa,  terdapat  nama  nama  yang  muncul  pada  penangkapan ketiga  di  Tahun  2021  bulan  Agustus  2021  tercantum  atas  nama  Mamat  begitupula terdapat nama yang sama dalam penangkapan ke  kedua Pada bulan Oktober  2021 . Hal ini menggambarkan bahwa pelaku yang ditangkap memiliki hubungan dan relasi terhadap  salah  satu  itaknintelektual  yang  menggerakan.  Adapun  pengunaan  kapal pengangkut  calon  PMI  pada  pelaku  a.n  Gondrong  ini  hampir  mirip  dengan  Pelaku Rachmad yaitu menggunakan kapal nelayan yang telah dikamuflase.  Otak intelektual ini  diduga  bergerak  disaat  adanya  upaya  perlindungan  oleh  oknum  otoritas  yang dapat  menjamin  keamanan  para  pelaku  kejahatan.  Hal  ini  bertujuan  untuk memberikan  informasi  kepada  otak  intelektual  untuk  bekerja  di  saat  pengawas keamanan  lengah.  Penulis  menyamarkan  dan  tidak  dapat  memberikan  nama  nama pelaku  kejahatan  karena  bersifat  rahasia  dan  dimungkinkan  dapat  sisalahgunakan. Jika  dikaitkan  dengan  teori Organisation  Crime yang  kemukakan  oleh Joseph Albini Tentang kejahatan terorganisir, maka pelaku kejahatan penyelundupan PMI di
Batam  memenuhi  unsur  dari  kejahatan  terorganisir  tersebut.  Pelaku  kejahatan  dapat dikatakan  terorganisir  jika  terdapat  otak  intelektual,  berhubungan  dengan  otoritas yang  korup,  dan memiliki  sifat  rahasia (Prakoso,  Meliala,  &  Runturambi,  n.d.) . Hal ini dibuktikan dari data Tim PORA, bahwa skema yang dilakukan oleh para pelaku seperti  pelaku  yang  tertangkap  a.n  Rachmad  memiliki  sifat  tertutup,  selain  itu jaringan  yang  dimiliki  berhubungan  dengan  beberapa  pelaku  yang  tertangkap. Walaupun  pelaku  yang  tertangkap  hanya  pioner  dilapangan,  namun  hal  ini membuktikan bahwa terdapat rangkaian organisasi penggerak didalamnya. Pelabuhan pelabuhan  seperti  Pantai  Tanjung  Piayu  digunakan  oleh  para  pelaku  karena, pelabuhan  ini  sangat  jarang  diminitor  oleh  petugas.  Karena  sejatinya  kejahatan berupaya untuk tertutup, walaupun pelabuhan ini tidak memiliki ijin, lokasi tersebut dapat  dikatan  pelabuhan  karena  dijadikan  lokasi  perlabuh  oleh  beberapa  kapal nelayan.
2. Maraknya Pelabuhan Ilegal Di Batam Menjadi Permasalahan Keimigrasian
Menjelang  penerapan  kawasan  perdagangan  dan  pelabuhan  bebas  Batam, sejumlah  pelabuhan  ilegal  yang  biasa  disebut  pelabuhan  tikus,  akan  dievaluasi  oleh Badan  Kawasan  Batam.  Pelabuhan  ini  disinyalir  merupakan  jalur  masuknya  dan keluarnya PMI illegal dari luar negeri. Pelabuhan ilegal merupakan salah satu faktor penghambat  terbesar  yang  dihadapi  Apkam  dalam  pelaksanaan  pengawasan. jumlah pelabuhan ilegal di Batam dapat dikatakan masih dalam jumlah yang tinggi yaitu 48 pelabuhan ilegal yang tersebar di pulau Batam. Masih banyaknya pelabuhan ilegal di Batam  inilah  yang  menyebabkan  apkambelum  dapat  melaksanakan  pengawasannya dengan  maksimal.  Apabila  di  kaitkan  dengan  pendapat  Joseph  Albini  dalam tulisannya  berjudul My  Life  in  the  Mafia,  the  Valachi  Papers,  Mob  Star:  the Story  of  John  Gotti. bahwa  penyelundupan  Imigran/  PMI  dapat  dilakukan  melalui jalur  laut.  Hal  inimenimbulakn  berbagi  ancaman  bagi  keamanan,  yaitu  tidak termonitornya arus perjalanan PMI yang dapat membahayakan dirinya sendiri. Selain itu, pemasukan devisa negara atas kerja PMI telah melanggar aturan dan merugikan negara.  Jika  hal ini  merupakan  upaya  dari  pelaku  kejahatan  untuk  mencari  finansial maka  salah  satu  unsur  pelaku  kejahatan  terorganisir  terpanuhi.  Maka  ,  beberapa literatur  menunjukan  bahwa  kejahatan  dobatam  merupakan  pelaku  penyelundupan secara terorganisir. Berdasarkan data perlintasa BP2TKI terlihat jalur penyelundupan PMI yaitu dari Batam menuju Singapura.
Seperti  gambar  2.  Dapat  dijelaskan  bahwa  jalur  yang  digunakan  berdasarkan Paparan  BNP2TKI  pada  25  September  2017,  di  Jakarta  bahwa  regulasi penyelundupan Pekerja Migran Indonesia dapat melalui jalur yang telah diskemakan yaitu  para  PMI  asal  NTB  atau  NTT  dapat  berkumpul  di  salah  satu  lokasi  di  daerah Surabaya.  Melalu tanjung  perak  maka,  calon  PMI  ilegal  ini akan  berangkat  menuju batam  untuk  didata  dan  disiapkan.  Pada  saat  waktu  yang  memungkingkan  atas perintah otak intelektual (atasan) para pelaku kejahatan di lapangam bergerak untuk menyiapkan  skema  pelabuhan  ilegal  dan  waktu  yang  tepat.  Selain  itu,  pengelabuan telah dilakukan dengan mengutamakan keteledoran para pengawas.
3. Hak Bagi Pekerja Imigran Ilegal Di Negara Lain Dan Ancaman Negara
Berdasarkan  kajian  pustakan  dalam  Journal  The  Politico-Criminal  oleh  Bismo Teguh,  dkk  bahwa  kejahatan  terorganisir  hanya  diproses  menggunakan  hukum normatif,  banyak  pelanggaran  yang  muncul  disaat  pelaku  kejahatan  penyelundupan PMI  dilakukan.  Seperti  halnya  hilangnya  Hak  Asasi  para  PMI  ketika  ditemukan permasalahan  di  negara  yang  memperkejakan  mereka.  Selain  itu,  Hak  untuk medapatkan kekebalan dari otoritas Negara setempat seketika tidak dapat diperoleh, karena  ybs  secara  meyakinkan  melanggar  aturan  terhadap  keimigrasian  negara setempat.  Selain  itu,  ancaman  nasional  yang  muncul  ketika  para  kerja  migran tertangkap  di  negara  lain  yitu,  pertama  Negara  yang  dituju  oleh  PMI  tersebut  akan melaporkan kejadian ini kepada KBRI, dimungkinkan KBRI harus bertanggungjawab dan  memulangkan  PMI  tersebut  ke  negaranya.  Selain  itu,  ancaman  penyelundupan manusia  /  penjualan  orang  juga  dimungkinkan  terjadi  karena  organisasi  kejahatan penyelundupan ini.
4. Tim Pengawasan
Berdasarkan  data  dari  Menkopolhukam  terkait  pembentukan  Satgas  TPPO, bahwa  Kepulauan  Riau  telah  membentuk  satgas  pencegahan  pelanggaran  oknum untuk  melakukan  penyelundupan  TKI  secara  ilegal.  Terlihat  dari  data  bahwa Indonesi  membentuk  Satgas  TPPO  yang  dilandasi  oleh  pelanggaran  keimigrasian, hampir seluruh daerah telah membentuk. Seperti halnya 5 Provisn dan 10 Kab telah membentuk  satgas  termasuk  Prov.  Kepualauan  Riau.  Namun  terdapat  Pelaksanaan pengawasan aparat keamanan dan keimigrasian Batam belum optimal jika dikaitkan dengan  pendapat (Siswanto,  Ishizaka,  &  Yokouchi,  2005) terkait  pelaksanaan
pengawasan  yang  efektif,  maka  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  Aparat  belum sepenuhnya  berjalan  efektif.  Dalam  hal  ini  peneliti  menemukan  bahwa  masih diperlukan  beberapa  perbaikan  dan  peningkatan  pengawasan  yang  harus  dilakukan oleh  Aparat  Keamanan  dan  Keimigrasi  agar  pengawasan  yang  dilakukan  berjalan dengan baik. Seperti halnya, peningkatan jumlah SDM yang dimiliki di Batam.
Walaupun  tim  gabungan  petugas  imigrasi  yang  dibantu  Polri,  TNI,  dan Pemerintah  Kota  setempat  sering  melakukan  patroli  gabungan,  namun  masih terdapat  beberapa  celah  atau  jalan  tikus  yang  digunakan  dalam penyelundupan  ini. Untuk daerah Indonesia terdapat jalur darat yang kemudian menggunakan  jalur  air. Jalur darat yang digunakan  adalah jalur yang melalui negara Malaysia, banyak pulau di  Indonesia  yang  dapat  dijadikan  batu  pijakan.  Berbagai  wilayah  di  Sumatera, antara  lain  Kepulauan  Riau  mudah  di  capai  setelah  transit  dari  Malaysia.  Dari Malaysia  kemudian  menyeberang   menggunakan  kapal  kapal  kecil  untuk  masuk  ke wilayah  Indonesia  yang  luas  namun  lemah  kontrol  aparat  keamanannya,  tetapi banyak  pilihan  jalur  transportasinya  melalui  darat,  laut, dan  udara  untuk  menuju negara  tujuan. Dimungkinkan  beberapa  cra  dapat  dilakukan  penelitian  sehingga memberikan     masukan  kepada pembuat  kebijakan.  Dalam  proposal  ini nantinya akan menggunakan sisi Law Enforcement, dimana hasil dari tesis akan memperoleh suatu penilaian terhadap pengawasan orang asing. Baik dari segi penyelundupan dan pelanggaran keimigrasian.

## Kesimpulan
Secara  garis  besar  praktik  penyelundupan  Pekerja  Imigran  Indonesia  merupakan bentuk  kejahatan  terorganisir.  Berdasarkan  teori  yang  dikemukan  oleh  Frank  Hagan pada  Traditional  Crime  Syndicates,  unsur  unsur  kejahatan  terorganisir  yaitu terorganisasi  secara  rapih,  mengandalkan  hirarki,  keterbatasan  keanggotaan,  bersifat rahasia,  menggunakan  kekerasan,  menangani  barang-barang  terlarang,mberorientasi pada  keuntungan/profit,  memperoleh  kekebalan  melalui  korupsi  dan  paksaan  telah terpenuhi semua dalam skema penyelundupan PMI melalui pelabuhan Ilegal di Batam. Walaupun pengawasan yang dilakukan oleh Aparat  Keamanan  dan Keimigrasian telah dibentuk namun saat ini belum optimal. Seperti kurangnya SDM untuk dapat melakukan pengawasan,  sulitnya  terdeteksi  pelabuhan  ilegal  yang  diketahui  bersifat  temporer  dan terdapat  kejahatan  yang  terorganisir  yang  mampu  memperoleh  informasi  situasi  di lapangan. Tentunya hal ini menjadi ancaman bagi keamanan Indonesia mengingat PMI merupakan  aset  yang  harus  dilindungi  baik  secara  legalitas  dan  keamanannya  sendiri. Hal  ini  juga  berdampak  kepada  pemasukan  devisa  negara.  Sejatinya  tulisan  ini  dapat melihat bahwa pelaku kejahatan yang terjadi merupakan kejahatan yang terorganisir dan direncanakan.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  adanya  optimalisasi  upaya  pengawasan dengan mendeteksi dan mencegah secara dini adanya pelaku kejahatan yang terorganisir dan pelabuhan ilegal.

## BIBLIOGRAFI
Aryanti,  Nurvita  Indah.  (2021).  Digital  Repository  Repository  Universitas  Universitas Jember  Jember  Digital  Digital  Repository  Repository  Universitas  Universitas Jember  Jember. Digital  Repository  Universitas  Jember ,  (September  2019),  2019– 2022. Google Scholar
Ayudyah,  No.  (2017).  Journal  Pelaksanaan  Pengawasan  Lalu  Linas  Baang  Elektronik DI  Kota  Batam. Journal  Pelaksanaan  Pengawasan  Lalu  Linas  Baang  Elektronik DI Kota Batam , 11–14. Google Scholar
Cresswell,  J.  W.  (2017). Research  Design :  Pendekatan  Kualitatif,  Kuantitatif,  dan Mixed (Edisi Ketiga) . Yogyakarta: Pustaka Belajar. Google Scholar
Iman,  Anggun  Nurul,  Helmi,  Helmi,  &  Syahbadir,  Mahdi.  (2020).  Pelaksanaan Pengawasan  Terhadap  Lalu  Lintas  Barang  Elektronik  Oleh  Bea  Dan  Cukai  Di Pelabuhan Bebas Kota Batam. Journal of Government and Politics (JGOP) , 2 (2),
113–126. Google Scholar
Lawrence,  Thomas  B.,  &  Robinson,  Sandra  L.  (2007).  Ain’t  misbehavin:  Workplace deviance  as  organizational  resistance. Journal  of  Management , 33 (3),  378–394. Google Scholar
Martin,  Hector,  Miller,  Ashlee,  Milling,  Amrita,  &  Martin,  Marie.  (2022).  Examining corruption  prominence  in  SIDS–the  curse  and  the  cure  for  construction  tender practices. Journal of Facilities Management . Google Scholar
Prakoso,  Bismo  Teguh,  Meliala,  Adrianus  E.,  &  Runturambi,  Arthur  Josias  Simon.
(n.d.). The  Politico-Criminal  Configuration  Relationship  between  Organized Crime  and  the  State  as  a  Form  of  State-Organized  Crime  in  the  Phenomenon  of Production and Circulation of Counterfeit Drugs in Indonesia . Google Scholar
Siswanto,  Eko,  Ishizaka,  Joji,  &  Yokouchi,  Katsumi.  (2005). Estimating chlorophyll-a vertical  profiles  from  satellite  data  and  the  implication  for  primary  production  in the  Kuroshio  front  of  the  East  China  Sea. Journal  of  Oceanography , 61 (3),  575– 589. Google Scholar

## Copyright holder:
I Kadek Oktayana Dwi Putra, Arthur Josias Simon Runturambi (2022)
First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: