## ANALISIS YURIDIS KETENTUAN HUKUM YANG HIDUP DALAM MASYARAKAT PADA KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA INDONESIA

## ¹Ade Irawan, ²Margo Hadi Pura
Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Kab. Karawang, Jawa Barat.
Correspondent email : 1910631010064@student.unsika.ac.id
| Article History :
| Submission | Last Revissions | Accepted
| Copyedits Approved
: : : :
17  April 2023
28  Mei 2023
8  Juni 2023 12  Juni 2023

## Abstract
The research on "Juridical Analysis of Provisions Regarding Living Laws in the Community in  the  National  Criminal  Code"  is  motivated  by  the  emergence  of  the  issue  of  including provisions regarding living law in the National Criminal Code. This study aims to explore the  position  of  customary  law  in  Indonesian  positive  law  and  to  analyze  in  depth  the existing legal arrangements in the Criminal Code. This study uses a normative-conceptual legal  research  method,  focusing  on  laws  and  norms  that  apply  in  society  and  collecting data  through  library  research.  After  conducting  research,  the  results  show  that  the recognition  of  customary  law  community  units  has  been  contained  in  the  1945 Constitution  of  the  Republic  of  Indonesia,  which  at  the  same  time  recognizes  applicable customary law, but the Criminal Code, which was adopted from the Netherlands, has not contained  rules  regarding  customary  law;  only  the  National  Criminal  Code  contains provisions regarding living law as an extension of the principle of legality, accompanied by sanctions,  and  the  method  of  application,  which,  in  the  dynamics  of  society,  still  raises pros  and  cons.  For  this  reason,  the  state  must  also  provide  the  best  legal  certainty regarding this matter, including being willing to accept all forms of aspirations from the community and being willing to review the National Criminal Code if there is a request for review at the Constitutional Court.
Keywords: Indigenous Peoples; Living Law; National Criminal Code.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 1, Juni 2023. Hlm. 59-74 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179

## A. PENDAHULUAN
Sebagai  bagian  dari  sistem  negara  hukum  rechstaat,  Indonesia  bertanggung jawab  untuk  memberikan  perlindungan  hukum  kepada  warganya.  Perlindungan  ini diatur dalam Undang-Undang yang mengatur perintah, larangan, dan kebolehan, serta sanksi bagi mereka yang melanggarnya. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia  mengatur  tindak  kejahatan  secara  materiil  umum.  Saat  ini  KUHP  yang diberlakukan  di  Indonesia  masih  merupakan  warisan  masa  pemerintahan  Hindia- Belanda  dari Wetboek  van  Strafrecht  voor  Nederlands-Indië .  Melalui  asas  konkordasi dalam  rangka  mengisi  kekosongan  hukum  maka  Indonesia  menetapkan  pula ketentuan  norma  ini  untuk  diberlakukan  di  Indonesia.  Namun,  karena  sifat  hukum yang dinamis serta kondisi filosopis, sosiologis dan yuridis yang mulai berubah seiring dengan waktu, KUHP warisan Belanda dinilai sudah perlu untuk diperbaharui, hal ini untuk  mengakomodir  nilai-nilai  masyarakat  agar  sesuai  dengan  masanya,  selain  itu juga  untuk  menjadi  identitas  hukum  bangsa  Indonesia  agar  memiliki  hukum  yang lebih  berdaulat,  ini  pula  lah  yang  dikenal  dengan  upaya  pembaharuan  hukum.  Pada perkembangannya,  Indonesia  sendiri  sudah  mengeluarkan  banyak  Undang-Undang yang  didalamnya  memuat  ketentuan  Pidana  baru  yang  tidak  terdapat  dalam  KUHP disertai  sanksinya  yang  kemudian  dikenal  dengan  sebutan  Tindak  Pidana  Khusus, namun Undang-Undang tersebut tidak disatu kodifikasikan seperti halnya KUHP.
Saat  ini  KUHP  Nasional  yang  baru  telah  disahkan  dan  diundangkan  menjadi Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2023  Tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana,  namun  baru  resmi  berlaku  dalam  jangka  waktu  transisi  selama  3  (tiga) tahun sejak ditetapkan sehingga baru resmi berlaku pada Januari 2026, hal tersebut berdasarkan  Pasal  624  Undang-Undang  tersebut.  Dalam  Pasal  1  ayar  (1)  KUHP mengenal  asas  legalitas,  yakni  konsep  yang  menyatakan  bahwa  suatu  perbuatan baru bisa dikenakan sanksi apabila sudah ada ketentuan yang mengaturnya. Namun dalam  Pasal  2  KUHP  Nasional  membahas  penyampingan  terhadap  asas  legalitas dengan  memberikan  pengaturan  bahwa  asas  legalitas  yang  dianut  dalam  hukum pidana  Indonesia  tidak  mengurangi  berlakunya  hukum  yang  hidup  dalam masyarakat  meski  Undang-Undang  tidak  memberikan  pengaturan  terhadap  tindak pidana  tersebut  dengan  syarat  harus  selaras  dengan  nilai-nilai  yang  terkandung dalam  norma  dasar,  konstitusi,  hak  asasi  manusia,  dan  prinsip  hukum  yang  diakui oleh masyarakat beradab.
Ketentuan mengenai hukum yang hidup atau living law inilah yang kemudian menjadi  pro-kontra  dalam  masyarakat  karena  masih  dinilai  multitafsir  dan  kurang
jelas,  pada  satu  sisi living  law memberikan  kesempatan  lebih  kepada  masyarakat adat  untuk  menerapkan  hukum  baginya,  namun  di  sisi  lain, living  law juga dikhawatirkan akan menimbulkan ketidakberdayaan hukum adat. Dalam pandangan kelompok yang mendukung keberadaan ketentuan living law memberikan argumen bahwa pada sebagian wilayah Indonesia masih memberlakukan hukum tidak tertulis yang berlaku di suatu daerah dan dipandang dapat memberikan rasa keadilan yang lebih  besar  daripada  penerapan  sanksi  pidana.  Selain  itu  juga  karena  hukum  yang hidup  diyakini  sebagai  perwujudan  dari  kearifan  bangsa  Indonesia.  Namun tanggapan  berbeda  dari  kelompok  yang  menentang  keberadaan  Pasal  2  KUHP Nasional  dengan    kekhawatiran  dimasukannya  aturan  hukum  yang  hidup  dalam KUHP  Nasional  berseberangan  dengan  ketentuan  asas  legalitas  dan  berpotensi mencederai kepastian hukum 1 .
Melihat  fenomena  pro-kontra  yang  terjadi  didalam  masyarakat,  agar  tidak kembali  terjadi  ketimpangan  kepentingan  yang  berbeda,  dinilai  perlu  untuk menyusun  pembahasan  terkait  hukum  yang  hidup  tersebut,  maka  dengan  ini  akan disusun  sebuah  penelitian  yang  berjudul  “Analisis  Yuridis  Ketentuan  Mengenai Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat  Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional”  dengan  harapan  akan  menjadi  jawab  isu  hukum  dan  permasalahan mengenai hal ini.
Berdasarkan  latar  belakang  permasalahan  tersebut,  Penulis  merumuskan masalah  sebagai  berikut, pertama, Bagaimana  Kedudukan  Hukum  Adat  Dalam Hukum Positif Indonesia. Kedua, Bagaimana Pengaturan Hukum Yang Hidup Dalam KUHP Nasional.  Adapun tujuan dilaksankannya penelitian ini ialah untuk menjawab daripada  rumusan  masalah  yang  diantaranya pertama, Memahami  Kedudukan Hukum  Adat  Dalam  Hukum  Positif  Indonesia.  dan kedua, Menganalisis  Pengaturan Hukum Yang Hidup Dalam KUHP Nasional.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian ini berfokus pada hukum normatif-konseptual. Ini dilakukan dengan mempelajari  peraturan  perundang-undangan  dan  nilai  norma  dalam  masyaraka bersama  dengan  teori  ahli  yang  relevan.  Untuk  melakukan  penelitian  ini,  kami menggunakan  pendekatan  undang-undang  dan  konseptual.  Semua  peraturan  hukum
1 Nella  Sumika  Putri,  “Memikirkan  Kembali  Unsur  ‘Hukum  Yang  Hidup  Dalam  Masyarakat’  Dalam  Pasal  2 Rkuhp Di Asal 2 Rkuhp Ditinjau Perspektif U Perspektif Asas Legalitas,” Indonesia Criminal Law Review 1, no. 1 (2021), Hlm. 61
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 1, Juni 2023. Hlm. 59-74 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
yang  berkaitan  dengan  hukum  yang  hidup  dalam  masyarakat  diperiksa.  Setelah mengumpulkan  bahan  hukum,  studi  kepustakaan  dilakukan  untuk  mengumpulkan bahan  hukum  primer  dan  skunder.  Penelitian  ini  menggunakan  tipe  analisis  data kualitatif untuk mengumpulkan bahan hukum. Bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian  dinarasikan  kembali  dalam  urutan  logis.  Setelah  bahan  hukum  diproses, analisis ini digunakan untuk mencapai kesimpulan yang dapat menjawab pertanyaan penelitian ini.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Kedudukan Hukum Adat Dalam Hukum Positif Indonesia
Dalam  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  telah ditegaskan  bahwa  negara  mengakui  kesatuan  masyarakat  adat,  secara  jelas disebutkan pada Pasal  18B  ayat  (2)  UUD  1945 yang  menyatakan  negara  mengakui dan  menghormati  hukum  adat  yang  masih  hidup  selama  sesuai  dengan perkembangan  masyarakat  dan  prinsip  Begara  Kesatuan  Republik  Indonesia, dimana pengakuan terhadap adat tersebut harus juga disertai dengan perlindungan terhadap hak-hak tradisional di daamnya.
Negara  mengakui  kesatuan  masyarakat  adat  tidak  semata  karena  kearifan lokal  Indonesia,  melainkan  juga  untuk  memberikan  apresiasi  dan  penghargaan karena  telah  mampu  mempertahankan  jati  diri  pribadi  sebagai  masyarakat  adat maupun  jati  diri  daerah  sebagai  kesatuan  masyarakat  adat  di  tengah  tantangan perubahan  zaman  bukan  hal  yang  mudah  untuk  mempertahankan  kekhasan sementara diluar menuju kemewahan.
Masyarakat  adat  merupakan  sekelompok  orang    atau  kesatuan  beberapa individu  yang  hidup  vertikal  turun  temurun  dalam  suatu  wilayah  geografis  serta memiliki  riwayat  leluhur  yang  satu  silsilah  serta  tersambung  dan  dimilikinya kesatuan identitas budaya, kesamaan tempat tinggal, norma adat, eratnya hubungan dengan  alam,  serta  kuatnya  sistem  nilai  yang  dijunjung  tinggi  yang  mana kesemuanya    menjadi  kekhasan  daerah.  Mereka  yang  menjadi  bagian  dari masyarakat  adat  pada  umumnya  merupakan  bagian  silsilah  keturunan  dari  orang tua  yang  juga  merupakan  bagian  masyarakat  adat  tersebut  dan  ia  juga  kan melahirkan  yang akan menjadi bagian masyarakat adat itu juga, maknanya sangat jarang orang luar yang masuk menjadi bagian dari suatu masyarakat adat, itu pula lah yang menjadi salah satu penyebab mengapa suatu adat begitu dijunjung tinggi dalam masyarakat tertentu.
Salah  satu  unsur  yang  ada  dalam  masyarakat  adat  adalah  hadirnya  hukum adat  yaitu  nilai-nilai  yang  hidup  dan  dijunjung  tinggi  oleh  kelompok  adat  secara tidak  tertulis  namun  diyakini  kebenarannya.  Berbeda  dengan  hukum  positif  yang untuk diakui harus melalui berbagai tahapan dari perencanaan, penyusunan, serap aspirasi,  pembicaraan,  pengesahan,  pengundangan  hingga  penyebarluasan,  yang mana  nantinya  naskah  Undang-Undang  harus  dalam  bentuk  tertulis  untuk  dapat diakui sebagai hukum yang berlaku, pada hukum adat berlaku dan  diyakini secara turun  menurun  terkait  norma  hidup  masyarakat  adat,  dan  biasanya  tidak  ada naskah tertulis dalam hukumnya, namun masyarakat adat akan hafal apa saja yang harus, boleh dan dilarang untuk dilakukan.
Nilai  yang  hidup  dalam  masyarakat  ini  pada  dasarnya  merupakan  bagian dari  program  pembangunan  nasional  yakni  perumusan  nilai-nilai  kebudayaan Indonesia  terhadap  tata  kehidupan  ekonomi,  politik  dan  hukum  dalam  rangka pengembangan  kebudayaan  nasional  Indonesia 2 .  Hukum  pada  masyarakat  adat mengacu  pada  “keseimbangan  yang  terganggu”.  Dimana  apabila  seorang masyarakat  adat  mengganggu  keseimbangan  masyarakat  adat  maka  yang bersangkutan  akan  mendapat sanksi.  Hukum pidana  adat  pada  umunya  ketentuan yang  mengaturnya  masih  sederhana,  dimana  jika  menurut  nurani  dan  keyakinan adatnya  merupakan  perbuatan  yang  melanggar  larangan  atau  meninggalkan perintah  maka  itu  dianggap  mengganggu  keseimbangan  adat.  Hukum  pidana  adat biasanya  tidak  terkodifikasi  (tidak  tertulis)  meskipun  kini  telah  ada  kodifikasi hukum adat pada beberapa masyarakat adat di Indonesia 3 .
Pada masyarakat adat dan hukum adat juga, memiliki organ sejenis lembaga peradilan  yang  bertugas  untuk  menyelesaikan  setiap  perkara  adat  yang  dilakukan oleh  warganya,  biasanya  diterapkan  sanksi  adat  juga  untuk  memberikan  rasa penyesalan  bagi  pelaku  dan  menjamin  pelaku  tidak  mengulangi  perbuatanya kembali.  Lembaga  peradilan  adat  ini,  pada  umumnya  dilakukan  oleh  kepala  adat atau  sesepuh  adat  sebagai  orang  yang  dipercaya  memiliki  pengetahuan  lebih terhadap  adat  yang  bahkan  dipercaya  sebagai  penghubung  antara  masyarakat dengan unsur-unsur mistis dalam masyarakat adat.
Berbeda dengan sistem peradilan pidana nasional, dalam penegakan hukum adat  secara  umum  akan  dibuka  oleh  sesepuh  adat  untuk  diadakan  musyawarah
2 R Mayasari Eka, “Tantangan Hukum Adat Dalam Era Globalisasi Sebagai Living Law Dalam Sistem Hukum Nasional,” Journal Equitable , 2018, 94–112, http://ejurnal.umri.ac.id/index.php/JEQ/article/view/819.
3 Asliani  Harahap,  “Pembaharuan  Hukum  Pidana  Berbasis  Hukum  Adat,” Jurnal  Edutech 4,  no.  2  (2018), Hlm. 4
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 1, Juni 2023. Hlm. 59-74 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
mencari  penyelesaian,  para  pihak  akan  mengemukakan  pokok  persoalan,  dihadiri oleh  masyarakat  adat lain  atau perwkilan  kelompok masyarakat  adat untuk sama- sama  memberikan  solusi  terbaik  persoalan  dan  menyatakan  apakah  yang  diduga melanggar adat tersebut benar-benar melanggar atau tidak, semua pihak yang hadir memiliki  hak  dan  kedudukan  yang  sama,  pihak  yang  hadir  dapat  mengemukakan argumen untuk penyelesaian terbaik, berbeda dengan sistem peradilan pidana yang termuat  pada  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana    (KUHAP)  yang  mana hanya  hakim,  penuntut  umum,  kuasa  hukum,  terdaksa,  saksi  dan  ahli  yang  dapat berbicara, di peradialn adat masyarakat adat umum pun  dapat berbicara.
Sanksi adat meskipun dapat berbeda pada tiap masyarakat, namun biasanya bersifat  sosial  seperti  dikucilkan,  dicemooh,  diasingkan  atau  paling  beratnya diusir/dikeluarkan  dari  kesatuan  masyarakat  adat,  tidak  ada  sanksi  pidana didalamnya.  Namun,  ketentuan  hukum  adat  secara  khusus,  baik  dalam  sistem penyelesaian  maupun  sanksi  selalu  berbeda-beda  tiap  kelompok  adat,  masing- masing memiliki caranya tersendiri sesuai nilai norma yang dijunjung.
Melalui  Pasal  18B  ayat  (2)  pula  Negara  mengakui  hukum  adat  dan memberikan  kesempatan  kepada  masyarakat  adat  untuk  menyelesaikan  perkara secara adat tanpa perlu dibawa ke pengadilan umum, hal tersebut bertujuan untuk memberikan  hal  terbaik  bagi  masyarakat  adat,  tak  jarang  sanksi  adat  dapat  lebih efektif dibanding sanksi pidana, negara juga mengakui bahwa putusan lembaga adat yang menyelesaikan perkara adalah final dan mengikat bagi pihak atau para pihak tanpa  harus  ada  putusan  pengadilan.    Kendati  demikian,  negara  juga  masih memberikan  jaminan  hukum  bagi  kelompok  masyarakat  adat  apabila  tidak menghendaki untuk diselesaikan  secara adat, maka perkara tetap dapat dibawa ke pengadilan, tujuan daripada hal ini ialah dalam rangka perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat.
Selain ketentuan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, terdapat pula Pasal 28I ayat (3)  UUD 1945 yang juga mengakui keberadaan masyarakat adat yang menjelaskan bahwa identitas dan budaya masyarakat tradisional beserta hak-haknya harus tetap dipertahankan  dalam  peradaban  bangsa.  Ratifikasi  keberadaan  masyarakat  adat dijelaskan  juga  dalam  Pasal  32  ayat  (1)  dan  (2)  yang  menyatakan  negara  negara menjamin  hak  masyarakat  ubtuk  memelihara  dan  mengembangkan  nilai-nilai kebudayaan serta bahasa daerah sebagai bagian dari kekayaan budaya nasional.
Tiga  pasal  pengakuan  dalam  UUD  1945  terhadap  masyarakat  adat  tersebut merupakan buah pemajuan pemikiran dalam amandemen UUD 1945 sebagai upaya
mewujudkan  Indonesia  sebagai  negara  hukum.  Dengan  UUD  1945  ini  Indonesia memiliki  cita  untuk  menjadi  negara  yang  tidak  hanya  berpatokan  pada  hukum tertulis  semata,  melainkan  juga  harus  mengakui  hukum  tidak  tertulis  guna mengakomodir nilai keadilan dalam masyarakat 4 .
Dengan  pengakuan  terhadap  hukum  adat  dan  masyarakat  adat  dalam  UUD 1945,  secara  nyata  Indonesia  mempertahankan  niai-niali  kearifan  lokal  agar  terus berkembang  meski  zaman  siih  berganti,  ini  pula  menjadi  komitmen  menjaga warisan  leluhur  sebagai  budaya  bangsa  yang  memiliki  karakter  istimewa  dan khusus.  Pengakuan  dan  perlindungan  seperti  ini  perlu  dilakukan  guna  mencegah punahnya  identitas  lokal  maupun  nasional  yang  suatu  sat  bisa  terancam  dengan adanya  moderniasasi  secara  global,  memang  tak  dapat  dipungkiri  manusia  dan peradaban haruslah terus berkembang sebagai tuntutatn zaman, tapi jangan sampai hanya untuk menerima budaya baru malah harus mengorbankan budaya yang telah menjadi jati diri, dan disinilah peran negara dibutuhkan.
Sebagai usaha lebih lanjut dari misi tersebut, dikarenakan UUD 1945 hanay mengatur  hal-hal  umum  yang  masih  bersifat  abstrak,  maka  untuk  tata pelaksanaannya  diperlukan  aturan  turunan  sebagai  taa  pedoman  pelaksanaan perlindungan hukum adat agar tidak tergerus zaman, karena Indonesia merupakan negara hukum, maka upaya tersebut juga haruslah melalui sistematika hukum yang berlaku  menurut  tata  hukum  positif  Indonesia  agar  kekuatannya  mengikat  pada sebuah  negara,  sistematika  huum  yang  dimaksud  pada  hal  ini  ialah  disusunnya suatu  undang-undang  yang  mampu  mengakomodir  kepentingan-kepentingan  adat sebagai  aturan  substantif  yang  bersifat  lebih  menjabarkan  amanat  UUD  1945,  dan disini pulalah peran negara diperlukan.
Pada praktiknya pada kehidupan nyata di lapangan, kewenangan hukum adat terbatas  hanya  pada  tindakan  yang  dianggap  sebagai  pelanggaran  adat  yang dilakukan  di  wilayah  adat  dan  oleh  bagian  masyarakat  adat.  Ini  bermakna  pula bahwa  memang  benar  hukum  yang  hidup  dalam  masyarakat  merupakan  buah keyakinan  yang  dipercayai  sebagai  hal  yang  sakral  dalam  suatu  masyarakat  adat, sehingga  sangat  mungkin  apabila  kelompok  masyarakat  lain  berbeda  pandangan dengan  menganggap  bahwa  perbuatan  dilarang  di  suatu  masyarakat  namun  tidak berlaku di daerahnya
4 Tongat  Tongat  et  al.,  “Hukum  Yang  Hidup  Dalam  Masyarakat  Dalam  Pembaharuan  Hukum  Pidana Nasional,” Jurnal Konstitusi 17, no. 1 (2020): 157, https://doi.org/10.31078/jk1717.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 1, Juni 2023. Hlm. 59-74 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179

## 2. Pengaturan Hukum Yang Hidup Dalam KUHP Nasional
Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang saat ini  berlaku tidak ada pengaturan  tentang  hukum  yang  hidup  dalam  masyarakat.  KUHP  menganut  asas legalitas yang mana hanya tindakan yang diatur sebagai tindak pidana oleh hukum yang dapat dilakukan pemidanaan terhadap pelakunya, maknanya meskipun suatu perbuatan dianggap oleh halayak masyarakat sebagai perbuatan yang tidak terpuji namun  belum  diatur  dalam  Undang-Undang  maka  terhadap  perbuatan  yang dimaksud tersebut tidaklah dapat dipidana.
Ketentuan tersebut termuat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan tidak dapat dipidananya suatu perbuatan sebelum diatur oleh undang-undang, hal ini  merupakan  suatu  tujuan  baik,  agar  melindungi  hak  warga  negara  juga dikhawatirkan  ada  pihak  yang  asal  melaporkan  untuk  kepentingan  pribadi  tanpa dasar  yang  jelas,  dengan  adanya  ketentuan  ini  yang  merupakan  asas  legalitas, maka hanya perkara yang memang melanggar hukum yang dapat dipidana, itupun sebagai  cara  terakhir  untuk  menyelesaikan  permasalahan.  Selanjutnya  sebagai upaya pemberian jaminan kepastian hukum, Pasal 1 ayat (2) KUHP menerangkan hukuman  terendah  harus  diterapkan  terhadap  terdakwa  jika  pada  masa pemeriksaan  terdapat  perubahan  undang-undang  terkait  suatu  tindak  pidana, ketentuan  ini  juga  untuk  memberikan  yang  terbaik  bagi  pelaku,  dapat  dipidana namun tetap menjamin hak hukumnya. Selama 77 (tujuh puluh tujuh) tahun sejak Indonesia  merdeka,  Indonesia  masih  menganut  KUHP  peninggalan  Belanda  yang diadopsi dan dialihbahasakan kedalam Bahasa Indonesia, meski penyusunan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional  sudah mulai disusun sejak lama, namun pengesahannya tak kunjung selesai, dikarenakan masih terjadi pro-kontra terhadap beberapa muatan pasal KUHP Nasional di masyarakat.
Pembaharuan terhadap hukum pidana di Indonesia, telah dicanangkan sejak lama sehingga dianggap merupakan suatu keperluan yang memiliki daya urgensi, mengingat  KUHP  yang  telah  berlaku  semenjak  Indoneesia  merdeka  hanya merupakan  peninggalan  Belanda  yang  disepakati  berlaku  sebagai  hukum  positif Indonesia  melalui  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1946  dan  Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958. Mengingat hal tersebut, upaya reformasi terhadap hukum pidana setidaknya memuat landasan sebagai berikut: 5
a. landasan  politis;  berupa  rasa  bangga  nasional  dengan  dimilikinya  KUHP
5 Muladi, “Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia Dimasa Datang,” in Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Ilmu Hukum Pidana (Semarang: Universitas Diponegoro, 1990).
sendiri;
b. landasan  sosiologis;  berupa  tuntutan  sosial  global  untuk  memiliki  KUHP yang mencirikan nilai nasional; dan
c. landasan  praktis;  berupa  dimilikinya  KUHP  yang  asli  dengan  bahasa Indonesia; dan
d. landasan  adaptif  berupa  KUHP  nasional  diharapkan  dapat  menyesuaikan perkembangan zaman.
Diantara bentuk pembaharuan dalam hukum pidana ialah termuatnya hal- hal  atau  ketentuan  hukum  yang  baru,  seperti  ketentuan  mengenai  hukum  yang hidup (living law) yang sebelumnya tak termuat dalam KUHP yang berlaku saat ini. Ketentuan  mengenai hukum yang hidup  tersebut termuat dalam Pasal 2 Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  2023  Tentang  KUHP  yang  meneranhkan  bahwa  asas legalitas  tidak  secara  sekaligus  mengurangi  pengakuan  terhadap  hukum  yang hidup dalam masyarakat,  makna dari hukum yang hidup dalam masyarakat ialah norma  yang  berkaitan  dengan  hukum  yang  dinyatakan  masih  berlaku  atau berkembang dalam tatanan sosial pada suatu wilayah atau dikenal dengan hukum adat.  Dalam  penjelasan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2023  Tentang  KUHP disebutkan pula bahwa dalam rangka memberikan kejelasan pemberlakuan hukum pidana  adat  atau  delik  adat,  selanjutnya  perlu  diatur  lebih  rinci  oleh  Pemerintah Daerah  melalui  Peraturan  Daerah  Kabupaten/Kota  yang  menaungi  wilayah  adat. Perincian  ini memuat materi pokok terkait asal-usul wilayah adat, ruang lingkup wilayah  adat,  batas-batas  wilayah  adat,  kekhasan  dan  keunikan  adat,  tata pemerintahan  dan  kehidupan  masyarakat  adat,  tradisi  dan  kebiasaan,  serta  nilai hukum yang hidup dalam masyarakat yang digolongkan sebagai tindak pidana adat lokal  yang  hanya  berlaku  bagi  daerah  tersebut  serta  ketentuan  sanksinya  sesuai dengan kebiasaan  pada masyarakat adat setempat. Meski demikian, asas  legalitas serta  larangan  analogi  pidana  harus  tetap  diperhatikan.  Selanjutnya  ayat  (2) menerangkan bahwa hukum yang hidup dalam suatu tempat harus sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan memperhatikan  nilai-nilai  hak  asasi  manusia,  dan  juga  asas  hukum  yang  diakui oleh masyarakat beradab.
Pada  awalnya,  dengan  adanya  ketentuan  pasal  1  ayat  (1)  KUHP  yang diadopsi  dari  Belanda,  mengakibatkan  hukum  tidak  tertulis  yang  hidup  dalam masyarakat  seolah  tidak  pernah  ada,  tidak  dianggapnya  hukum  pidana  tidak tertulis pada zaman penjajahan masih dianggap hal yang wajar, karena bagian dari
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 1, Juni 2023. Hlm. 59-74 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
politik hukum kolonialisme Belanda kala itu. Namun tidak tepat apabila ketentuan tersebut juga tetap dipertahankan di era sekarang ini 6 . Hal tersebut benar adanya karena  jika  pada  masa  kolonial,  penjajah  memiliki  keinginan  untuk  menguasai secara  penuh  wilayah  jajahan  sehingga  mengesampingkan  nilai-nilai  luhur  yang dijunjung  masyarakat,  namun  di  kala  ketika  Indonesia  sudah  dapat  mengatur pemerintahannya  sendiri  tentu  saja  sudah  seharusnya  Indonesia  memberikan pengakuan  secara  lebih  jelas  terhadap  nilai-nilai  yang  diakui  dalam  masyarakat. Kini, dalam upaya pembaharuan hukum pidana, asas legalitas formal sebagaimana KUHP  Belanda  tetap  dipertahankan  akan  tetapi  dilakukan  perluasan  pemaknaan secara materiel dengan memberi kedudukan secara lebih jelas kepada hukum tidak tertulis (delik adat) sebagai dasar hukum dapatnya dipidana suatu perbuatan yang merupakan  delik  adat 7 .  Delik  adat  yang  hidup  dalam  masyarakat  harus  tetap dipertahankan  untuk  menjaga  identitas  suaatu  masyarakat,  karena  Indonesia merupakan  negara  hukum  maka  sudah  seharusnya  upaya  awalnya  dengan membangun  terlebih  dahulu  sistem  hukum  yang  dimaksud  dalam  suatu perundang-undangan.
Menurut  Setiadi,  dalam  delik  adat  setidaknya  terdapat    4  (empat)  unsur penting yaitu 8 :
a. Adanya perbuatan terlarang yang dilakukan oleh bagian masyarakat adat;
b. Perbuatan  tersebut  bertentangan  dengan  norma  yang  diyakini  pada kesatuan masyarakat hukum adat;
c. Perbuatan tersebut dinilai dapat menyebabkan terganggunya keseimbangan dalam kehidupan masyarakat; dan
d. Atas perbuatan tersebut mengakibatkan timbulnya respon dari masyarakat berupa timbulnya sanksi adat.
Dengan  diterapkannya  pengaturan  hukum  yang  hidup  dalam  UU  Nomor  1
Tahun  2023  Tentang  KUHP  maka  secara  hukum  pengadilan  memiliki  tambahan hak untuk memeriksa perkara yang dinilai bertentangan dengan nilai budaya yang dijunjung tinggi oleh suatu kelompok masyarakat (adat), dimana pemberian sanksi terhadap  pelanggaran  tersebut  dapat  ditambahkan  dengan  sanksi  adat
6 Barda Nawawi Arif, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011). Hlm. 122-123
7 I  Dewa  Made  Suartha,  “Pergeseran  Asas  Legalitas  Formal  Ke  Formal  Dan  Material  Dalam  Pembaharuan Hukum Pidana Nasional,” Yustisia Jurnal Hukum 91 (2015), https://doi.org/10.20961/yustisia.v91i0.2870. Hlm. 239
8 Setiadi T, Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan (Bandung: Alfabeta, 2008).
sebagaimana diyakini oleh kesatuan masyarakat adat. Seperti halnya diatur dalam Pasal  601  ayat  (1)  UU  Nomor  1  Tahun  2023  Tentang  KUHP  yang  menyatakan bahwa seseorang yang dengan sengaja maupun karena kakhilafan telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum adat dapat diancam dengan pidana, ini pula lah  yang  kemudian  menjadi  perdebatan  atau  polemik  dalam  tubuh  masyarakat karena dalam satu sisi berlakunya ini dapat lebih memperkuat atau meningkatkan posisi  hukum  adat  dalam  hukum  nasional  karena  sanksinya  termuat  dalam putuusan pengadilan sehingga memiiki kekuatan hukum yang tetap dan mengikat, namun  disisi  lain  dikhawatirkan  dengan  masuknya  ketentuan  ini  justru menghilangkan esensi atau makna hukum adat, karena tak selamanya hakim yang memeriksa  suatu  perkara  nantinya  merupakan  asli  daerah  adat  yang  memiliki pemahaman  lebih  terkait  adat  yang  dimaksud,  dari  hal  itu  dikhawatirkan mengakibatkan  penafsiran  yang  keliru  terhadap  ketentuan  hukum  adat  yang dimaksud.
Sanksi pidana adat termuat dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP dalam  paragraf  pidana,  dimana  Pasal  64  mengenal  yang  dinamakan  pidana tambahan,  yang  selanjutnya  diperjelas  pada  Pasal  66,  salah  satu  bentuk  pidana tambahan  disebutkan  pada  ayat  (1)  huruf  f  yakni  pemenuhan  kewajiban  adat setempat.  Yang  bermakna  hakim  dapat  memberikan  sanksi  tambahan  bagi masyarakat  adat  yang  melakukan  pelanggaran  adat  dengan  kewajiban  menurut adatnya masing-masing, ketentuan ini sejalan dengan Pasal 601 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP yang menyebutkan pidana terhadap pelanggaran adat dilakukan  dengan  bentuk  pemenuhan  kewajiban  adat.  Itulah  sistem  penerapan sanksi  adat  yang  berlaku sesuai  dengan UU  Nomor 1 Tahun  2023  Tentang KUHP yang memuat ketentuan mengenai hukum yang hidup didalamnya.
Hukum  yang  hidup  merupakan  cerminan  atas  kondisi  suatu  masyarakat yang dinilai sebagai aturan yang dijalankan oleh masyarakat tersebut 9 . Namun, tak sampai disini saja, masih muncul pertentangan dalam masyarakat karena menilai masuknya norma ini tidak sekaligus menjamin perlindungan adat, bahkan terdapat sebagian  kelompok yang menilai bahwa hukum adat hanya bisa diselesaikan oleh sesepuh  adat  yang  memiliki  pemahman  yang  tinggi  mengenai  hukum  adat  yang berlaku. Selanjutnya Pasal 96 ayat (1) menyebutkan pidana pemenuhan kewajiban adat  setempat  diberlakukan  terhadap  pelanggaran  hukum  yang  hidup  pada
9 Ahmad Rif’an and Ilham Yuli Isdiyanto, “Dediametralisasi Living Law Dan Kepastian Hukum Dalam Pasal 2 RKUHP,” Ahmad Dahlan Legal Perspective 1, no. 1 (2021), Hlm. 22
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 1, Juni 2023. Hlm. 59-74 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
masyarakat tersebut dan hanya dapat diterapkan apabila telah diatur sebelumnya dalam  hukum  adat  setempat.  Kemudian  dilanjutkan  pada  ayat  (2)  dan  (3) menerangkan  bahwa  jika  pelaku  tidak  dapat  melakukan  pemenuhan  kewajiban adat maka dapat diganti dengan pidana denda kategori II sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh  juta  rupiah)  sebagai  bentuk  penggantian  kerugian  akibat  pelanggaran adat  yang  dilakukan.  Jadi  dalam  pelaksanaannya,  pidana  tambahan  adat diutamakan  terlebih  dahulu  untuk  melaksanakan  kewajiban  adat,  kemudian  jika pelaku  tidak  mampu  atau  tidak  dapat  melakukannya  maka  dapat  diganti  dengan pidana  denda  ganti  rugi.  Selanjutnya  Pasal  97  menyebutkan  bahwa  ketentuan pemidanaan  adat  dapat  tetap  dilakukan  selama  masih  hidup  dalam  masyarakat meski  tidak  diatur  secara  tegas  dalam  Undang-Undang.  Selanjutnya  untuk memastikan suatu norma dinyatakan sebagai hukum yang hidup harus dituangkan dalam  produk  hukum  turunan  berupa  Peraturan  Daerah,  Peraturan  daerah tersebut  menyatakan  diakuinya  suatu  kesatuan  masyarakat  adat,  tidak  memuat ketentuan pidana adat,  apabila telah terbit ketentuan ini, maka  telah  jelas  bahwa hukum yang diyakini oleh masyarakat baru dianggap sebagai bagian perluasan asas legalitas  apabila  kesatuan  masyarakat  adatnya  sudah  diakui  melalui  Peraturan Daerah dari daerah Kabupaten/Kota yang menaungi masyarakat adat tersebut.
Pengaturan hukum yang hidup dalam KUHP Nasional  sebenarnya memiliki nilai  positif  diantaranya  dapat  menguatkan  nilai-nilai  masyarakat  Indonesia, kemudian  bertujuan    agar  penegak  hukum  dapat  lebih  mendahulukan  keadilan hukum serta sebagai penyeimbang asas legalitas 10 . Hukum yang hidup atau hukum adat  memunyai  kedudukan  yang  kuat  secara  baik  filosofis  sosiologis  maupun yuridis 11 . Hal itu mengingat perkembangan hukum negara Indonesia, dimana sudah semakin  terbukanya  pemikiran  bangsa  termasuk  masyarakat  pedalaman  yang selama  ini  selalu  menjunjung  hukum  adatnya  maka  sudah  seharusnya  diberikan penguatan  terhadap  kedudukannya  dalam  hukum  positif  Indonesia,  termasuk diantaranya  dalam  pendistribusiannya  melalui  pembaharuan  hukum  pidana. Bahkan  setiap  hukum  dapat dikatakan  sebagai produk  budaya, maksudnya dalam perjalanan  budaya  selalu  diiringi  dengan  bergeraknya  hukum  juga  sebaliknya hukum akan berkembang mengikuti pergerakan budaya dalam masyarakat. Inilah salah  satu  penerapan  nyata  dari  konsep  hukum  dalam  masyarakat.  Setiap
10 Eddy  O.S  Hiarie,  “Pertentangan  Asas  Legalitas  Formil  Dan  Materiil  Dalam  Rancangan  Undang-Undang KUHP,” Jurnal Penelitian Hukum 2, no. 1 (2015)., Hlm. 30
11 Rahmat  Hi  Abdulah,  “Urgensi  Hukum  Adat  Dalam  Pembaharuan (Urgency  of  Customary  Law  in  the Renewable of National Criminal Law) ,” Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum 9, no. 2 (2015): 168–81.
masyarakat akan merepresentasikan hukumnya sendiri dan mencirikan hukumnya sesuai  pada  apa  yang  ada  dalam    budaya  kemasyarakatan  masing-masing.  Sapat dikatakan  bahwa  setiap  masyarakat  mempunyai  hukum  yang  hidupnya  masing- masing yang sudah berkembang sejak suatu kelompok masyarakat terbentuk yang lahir  dari  pergaulan  hidup  masyarakat  dan  dijalankan  secara  kontinyuitas  yang pada  akhirnya  masyarakat  tersebut  secara  sadar  menaatinya  dengan  kesadaran moral 12 .
Keterkaitan  hukum  dan  budaya  memang  merupakan  suatu  keniscayaan pada  negara  hukum  yang  menganut  prinsip  kemanusiaan  yang  beradab,  dimana hukum positif yang diciptakan haruslah senantiasa sejalan dan selaras dengan nilai sosial  masyarakat  agar  tercipta  ketertiban  dan  keadilan  dalam  pembangunan hukum.  Ini  sejalan  dengan  aliran  filsafat  hukum sociological  jurrisprudence dari Eugen Ehrlich memandang bahwa hukum sebagai suatu kenyataan sosial sehingga hukum itu harus mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di mana hukum itu berada, ini sesuai dengan kaidah pada aplikasi hukum yang hidup pada masyarakat  yang kini termuat  dalam KUHP  Nasional.  Terhadap pidana adat, saat ini  lembaga  peradilan  adat  lebih  bersifat  sebagai  alternatif 13 ,  dalam  arti kedudukannya  saat  ini  dapat  dijadikan  pilihan  oleh  masyarakat  adat  agar menyelesaikan  permasalahan  yang  dihadapinya  melalui  mekanisme  hukum  yang berlaku  pada  wilayah  tertentu  yang  dinilai  memiliki  rasa  keadilan,  namun  dalam pelaksanaanya  penerapan  pilihan  alternatif  ini  haruslah  didasarkan  atas kesepakatan  bersama  para  pihak.  Dimasukannya  ketentuan  pidana  yang  hidup dalam  masyarakat  merupakan  salah  satu  wujud  pembaharuan  hukum  pada konsep  nasionalisasi  hukum  pidana  adat  agar  kesatuan  masyarakat  adat  di Indonesia  memiliki  dasar  yang  kuat  dalam  berperilaku  dan  mampu mempertanggungjawabkan  perbuatan  yang  dikategorikan  sebagai  pelanggaran atau kejahatan adat.

## D. KESIMPULAN
Dari  pembahasan  hasil  penelitian,  dapat  diambil  kesimpulan  sebagai  berikut bahwa  Negara  mengakui  dan  meindungi  keberadaan  kesatuan  masyarakat  adat,
12 Syofyan Hadi, “Hukum Positif Dan The Living Law (Eksistensi Dan Keberlakuannya Dalam Masyarakat),” DiH: Jurnal Ilmu Hukum 5, no. 2 (2018): 259–66, https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.1588.
13 Lastuti  Abubakar,  “Revitalisasi  Hukum  Adat  Sebagai  Sumber  Hukum  Dalam  Membangun  Sistem  Hukum Indonesia,” Jurnal Dinamika Hukum 13, no. 2 (2013): 319–31,
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 1, Juni 2023. Hlm. 59-74 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
bahkan  telah  sejak  lama  mengizinkan  diterapkannya  hukum  adat  pada  masyarakat sesuai  dengan  peraturan  tidak  tertulis  adatnya  masing-masing.  Pengakuan  terhadap kesatuan masyarakat adat tercantum pada Pasal 18B  ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Selain  Pasal  18B,  dalam  UUD  1945  juga terdapat  28I  ayat  (3)  dan  Pasal  32  ayat  (1)  dan  (2)  yang  secara  eksplisit  mengakui keberadaan  masyarakat  adat  di  Indonesia.  Hukum  yang  hidup  pada  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana  Nasional  termuat  dalam  Pasal  2  KUHP  Nasional  yang  dinilai sebagai  perluasan  asas  legalitas,  dengan  adanya  ketentuan  ini  secara  otomatis  pula mengatur  pidana  tambahan  yang  sesuai  dengan  hukum  adat  tempat  pelaku  berada dalam  masyarakat  adat.  Dengan  dimasukannya  pengaturan  mengenai  hukum  yang hidup pada KUHP Nasional dapat meningkatkan pengakuan dan perlindungan negara terhadap hukum adat yang selaras dengan karakter bangsa Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Barda Nawawi Arif, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011).
Setiadi  T, Intisari  Hukum  Adat  Indonesia  Dalam  Kajian  Kepustakaan (Bandung: Alfabeta, 2008).

## Jurnal
Ahmad Rif’an and Ilham Yuli Isdiyanto, “Dediametralisasi Living Law Dan Kepastian Hukum Dalam Pasal 2 RKUHP,” Ahmad Dahlan Legal Perspective 1, no. 1 (2021)
Asliani  Harahap,  “Pembaharuan  Hukum  Pidana  Berbasis  Hukum  Adat,” Jurnal Edutech 4, no. 2 (2018)
Desi  Tamarasari,  “Pendekatan  Hukum  Adat  Dalam  Menyelesaikan  Konflik Masyarakat Pada Daerah Otonomi,” Jurnal Kriminologi Indonesia 2, no. 1 (2002)
Eddy O.S Hiarie, “Pertentangan Asas Legalitas Formil Dan Materiil Dalam Rancangan Undang-Undang KUHP,” Jurnal Penelitian Hukum 2, no. 1 (2015).
I  Dewa  Made  Suartha,  “Pergeseran  Asas  Legalitas  Formal  Ke  Formal  Dan  Material Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional,” Yustisia Jurnal Hukum 91
(2015), https://doi.org/10.20961/yustisia.v91i0.2870.
Lastuti  Abubakar,  “Revitalisasi  Hukum  Adat  Sebagai  Sumber  Hukum  Dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia,” Jurnal Dinamika Hukum 13, no. 2 (2013)
Mahdi Syahbandir, “Kedudukan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum (The Structure of Customary  Law  In  Indonesia’s  Legal  System),” Jurnal  Kanun 4,  no.  50 (2010)
Muladi,  “Proyeksi  Hukum  Pidana  Materiil  Indonesia  Dimasa  Datang,”  in Pidato Pengukuhan  Jabatan  Guru  Besar  Ilmu  Hukum  Pidana (Semarang: Universitas Diponegoro, 1990).
Nella  Sumika  Putri,  “Memikirkan  Kembali  Unsur  ‘Hukum  Yang  Hidup  Dalam Masyarakat’ Dalam Pasal 2 Rkuhp Di Asal 2 Rkuhp Ditinjau Perspektif U Perspektif Asas Legalitas,” Indonesia Criminal Law Review 1, no. 1 (2021) R Mayasari Eka, “Tantangan Hukum Adat Dalam Era Globalisasi Sebagai Living Law Dalam Sistem Hukum Nasional,” Journal Equitable , 2018
Rahmat  Hi  Abdulah,  “Urgensi  Hukum  Adat  Dalam  Pembaharuan (Urgency  of Customary Law in the Renewable of National Criminal Law) ,” Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum 9, no. 2 (2015):
Syofyan Hadi, “Hukum Positif Dan The Living Law (Eksistensi Dan Keberlakuannya Dalam Masyarakat),” DiH: Jurnal Ilmu Hukum 5, no. 2 (2018)
Tongat  Tongat  et al., “Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat Dalam  Pembaharuan Hukum Pidana Nasional,” Jurnal Konstitusi 17, no. 1 (2020)

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2023  Tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 1, Juni 2023. Hlm. 59-74 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179