INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 5767-5779 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Analisis Jabatan dalam Pemenuhan Pegawai Bidang Pertanian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya
Lila Rahma Nur Hidayati 1 ✉ , Tukiman 2

## Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
Email: lil.rahma02@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Analisis  jabatan  dilaksanakan  untuk  menyusun  kebutuhan  pegawai.  Dalam  praktiknya  pelaksanaan analisis jabatan Bidang Pertanian masih ditemukan ketidakcocokan antara kompetensi pegawai dengan prasyarat  jabatan  berdasarkan  peraturan  yang  berlaku.  Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengetahui gambaran  lebih  jelas  mengenai  pelaksanaan  analisis  jabatan  Bidang  Pertanian.  Penelitian  ini menggunakan metodologi kualitatif deskriptif dengan wawancara, dokumentasi, serta observasi sebagai metode utama pengumpulan data. Teknik analisis data melalui proses reduksi data, display data, dan penarikan  kesimpulan.  Informan  dalam  penelitian  ini  adalah  Ketua  Tim  Kerja  Pengelolaan  Sarana Pembangunan Pertanian Perkotaan dan Penyuluhan. Hasil penelitian menunjukkan analisis jabatan yang dilakukan  Bidang  Pertanian  telah  berjalan  optimal  sesuai  parameter  teoritis  yang  telah  ditetapkan. Pemetaan staf sudah dilaksanakan secara bertahap namun belum menyeluruh sehingga masih terdapat ketidaksesuaian  antara  kualifikasi  pendidikan  pegawai  dengan  prasyarat  jabatannya.  Pelaksanaan analisis jabatan Bidang Pertanian masih perlu dilakukan perbaikan, seperti memberikan pelatihan secara menyeluruh kepada seluruh staf masing-masing jabatan terkait teknis uraian tugas jabatannya. Kata Kunci: Manajemen Sumber Daya Manusia, Analisis Jabatan, Pegawai

## Abstract
Job  analysis  is  carried  out  to  develop  employee  needs.  In  practice,  the  implementation  of  position analysis in the Agriculture Sector still found a mismatch between employee competencies and position prerequisites based on applicable regulations. The purpose of this research is to find out a clearer picture of  the  implementation  of  position  analysis  in  the  Agriculture  Sector.  This  research  uses  descriptive qualitative methodology with interviews, documentation, and observation as the main methods of data collection. Data analysis techniques through the process of data reduction, data display, and conclusion drawing. The informant in this research is the Head of the Work Team for the Management of Urban Agricultural Development Facilities and Extension. The results showed that the position analysis carried out by the Agriculture Division has run optimally according to the theoretical parameters that have been set. Staff mapping has been carried out gradually but not thoroughly so that there is still a mismatch between  the  educational  qualifications  of  employees  and  the  prerequisites  of  their  positions.  The implementation of position analysis in the Agriculture Sector still needs improvement, such as providing comprehensive training to all staff of each position related to the technical job descriptions.
Keywords: Human Resource Management, Job Analysis, Employees

## PENDAHULUAN
Keberhasilan pembangunan suatu negara ditentukan oleh aset utama yang dikenal sebagai  sumber  daya (resources),  yang  meliputi  sumber  daya  alam  dan  sumber  daya manusia. Kedua jenis sumber daya ini sangat penting dalam proses pembangunan (Luis & Zamzam,  2021).  Pegawai,  yang  merupakan  sumber  daya  manusia,  menjadi  aktor  utama dalam  sebuah  organisasi,  baik  itu  organisasi  publik  maupun  swasta.  Pelaksanaan pembangunan  dan  penyelenggaraan  pelayanan  publik  membutuhkan  sumber  daya aparatur  pemerintah  yang  profesional,  berpengetahuan  luas,  dan  tanggap  terhadap kebutuhan. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dalam suatu organisasi merupakan faktor  penting  dalam  mencapai  tujuan  organisasi  (Kasakean,  2024).  Oleh  karena  itu, pengembangan  dan  perencanaan  sumber  daya  aparatur  harus  dipertimbangkan  secara matang.  Pengembangan  sumber  daya  manusia  merupakan  prioritas  utama  yang  harus diperhatikan dalam kerangka organisasi publik.oragni
Manajemen  sumber  daya  manusia  memainkan  peran  penting  dalam  organisasi. Komalasari et al., (2022) mendefinisikan manajemen  sumber daya manusia sebagai ilmu yang efektif dan efisien dalam mengatur hubungan dan tugas-tugas tenaga kerja untuk mencapai tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Manajemen sumber daya manusia merupakan  proses  berkelanjutan  yang  berupaya  memasok  perusahaan  atau  organisasi dengan individu-individu yang memenuhi syarat dan siap untuk ditugaskan pada peran dan jabatan  yang  sesuai  dengan  kebutuhan.  Uraian  tugas  pada  jabatan  dalam  struktur
organisasi pemerintahan akan lebih mudah dilaksanakan jika aparatur memiliki kompetensi sumber daya yang sesuai dengan jabatannya (Tamara et al., 2021). Jabatan pada organisasi pemerintahan  dievaluasi  melalui  analisis  jabatan  untuk  memperoleh  informasi  yang diperlukan dalam merancang deskripsi pekerjaan, sehingga spesifikasi jabatan dapat dibuat dan dievaluasi.
Analisis jabatan adalah teknik sistematis untuk mengidentifikasi dan menilai berapa banyak  karyawan  yang  dibutuhkan  dalam  sebuah  unit  kerja  untuk  menyelesaikan  tugas yang  diberikan  (Kasakean,  2024).  Analisis  jabatan  merupakan  upaya  untuk  memperoleh informasi  tentang  deskripsi  tugas  dan  tanggung  jawab  dari  setiap  pegawai,  sehingga instansi bisa mendapatkan “The Right Man on the Right Place at the Right Time”. Tujuan dari proses ini adalah supaya ketika pegawai ditugaskan untuk suatu posisi atau jabatan, mereka telah memahami dengan jelas apa yang harus dilakukan. Meskipun masih terdapat berbagai  tantangan  dalam  praktiknya  yang  menghambat  pencapaian  tujuan  analisis kebutuhan  pegawai  berdasarkan  analisis  jabatan,  namun  proses  ini  tetap  krusial  untuk dilaksanakan oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah. Salah satu perangkat daerah yang melaksanakan  analisis  jabatan  adalah  Dinas  Ketahanan  Pangan  dan  Pertanian  Kota Surabaya.
Dinas  Ketahanan  Pangan  dan  Pertanian  Kota  Surabaya  adalah  sebuah  perangkat daerah tipe  A yang bertanggung jawab melaksanakan tugas-tugas  pemerintahan terkait dengan  pangan,  pertanian,  kelautan,  dan  perikanan  sesuai  dengan  kewenangan  daerah serta tugas pemb antuan. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang “Organisasi Perangkat  Daerah”  menyatakan  bahwa  hasil  pemetaan  urusan  pemerintahan  digunakan untuk mengidentifikasi tipe perangkat daerah. Jika nilai urusan pemerintahan lebih besar dari 800, maka dianggap sebagai perangkat daerah tipe A, yang menandakan beban kerja yang tinggi (Bungaran & Sinaga, 2020). Perangkat Daerah Tipe A terdiri dari 1 (satu) Dinas dengan paling banyak 4 (empat) Bidang dan 1 (satu) Sekretariat. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya terdiri atas 1 (satu) Sekretariat, 4 (empat) Bidang yakni Bidang Pangan, Bidang Peternakan, Bidang Perikanan, Bidang Pertanian, dan 1 (satu) UPTD Kebun Raya Mangrove dengan total pegawai seluruhnya kurang lebih 356 pegawai per Mei 2024. Di bawah ini rincian pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya.
Tabel 1. Rekapitulasi Data Pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya per Mei Tahun 2024
Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, 2024
Tabel di atas menunjukkan jumlah pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota  Surabaya  pada  tiap  bidang  per  Mei  tahun  2024.  Berdasarkan  data  di  atas,  bidang Pangan menjadi Bidang dengan jumlah pegawai paling sedikit dibandingkan yang lainnya, yakni  13  pegawai.  Sebaliknya,  Bidang  Pertanian  menjadi  Bidang  yang  memiliki  jumlah pegawai  paling  banyak  hingga  mencapai  124  pegawai.  Yorinda  (2023)  mengemukakan bahwa  organisasi  harus  memastikan  bahwa  kebutuhan  akan  pegawai  sesuai  dengan kualifikasi  dan  kompetensi  yang  dibutuhkan,  karena  hal  ini  penting  untuk  mendukung penyediaan layanan kepada masyarakat yang cepat, tepat, efektif, dan efisien. Perencanaan kebutuhan  yang  akurat  menjadi  langkah  awal  dalam  memastikan  ketersediaan  pegawai yang  tepat.  Oleh  karena  itu,  Bidang  Pertanian  melaksanakan  analisis  jabatan  untuk mengetahui jumlah pemenuhan pegawai ideal serta beban kerja yang adil dan merata.
Dalam  praktiknya,  pelaksanaan  analisis  jabatan  pada  Bidang  Pertanian  masih ditemukan  ketidakcocokan  antara  kompetensi  pegawai  dan  jabatan  yang  diemban.
PNS PPPK A. PEGAWAI PEMERINTAH KOTA SURABAYA 1 Kepala Dinas 1 - -
Sekretariat 2 Sekretaris 1 - - 3 Ketua Tim Kerja Umum dan Kepegawaian 1 - - - Staf Tim Kerja Umum dan Kepegawaian 8 6 27 4 Kasubag Keuangan 1 - - - Staf Keuangan   *
3 - 4
14 6 31
Bidang Pangan
5 Kepala Bidang Pangan 1 - - 6 Ketua Tim Kerja Ketahanan Pangan 1 - - - Staf Tim Kerja Ketahanan Pangan 1 1 2
7 Ketua Tim Kerja Keamanan Pangan 1 - - - Staf Tim Kerja Keamanan Pangan
1 1 11 5 2 13
Bidang Perikanan
8 Kepala Bidang Perikanan 1 - - 9 Ketua Tim Kerja Perikanan Tangkap 1 - - - Staf Tim Kerja Perikanan Tangkap 3 1 23 10 Ketua Tim Kerja Perikanan Budidaya 1 - - - Staf Tim Kerja Perikanan Budidaya
1 1
18 7 2 41
Bidang Pertanian 11 Kepala Bidang Pertanian 1 - - 12 Ketua Tim Kerja Pengelolaan Sarana Pengembangan Pertanian Perkotaan dan Penyuluhan 1 - - - Staf Tim Kerja Pengelolaan Sarana Pengembangan Pertanian Perkotaan dan Penyuluhan 3 13 43 13 Ketua Tim Kerja Pengelolaan Prasarana Pertanian 1 - - - Staf Tim Kerja Pengelolaan Prasarana Pertanian
3 - 81 9 13 124 Bidang Peternakan 14 Kepala Bidang Peternakan 1 - - 15 Ketua Tim Kerja Kesehatan Hewan dan Kesmavet 1 - - - Staf Tim Kerja Kesehatan Hewan dan Kesmavet 2 1 12 16 Ketua Tim Kerja Pengembangan Usaha Peternakan 1 - - - Staf Tim Kerja Pengembangan Usaha Peternakan 1 - 10 6 1 22 17 Kepala UPTD Kebun Raya Mangrove 1 - - - Staf UPTD Kebun Raya Mangrove
1 2 55 2 2 55 44 26 286 Total Pegawai Sekretariat REKAPITULASI DATA PEGAWAI DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SURABAYA PER MEI TAHUN 2024 NO JABATAN ASN NON ASN TOTAL KESELURUHAN Total Pegawai Bidang Pangan Total Pegawai Bidang Perikanan Total Bidang Pertanian Total Bidang Peternakan UPTD Kebun Raya Mangrove Total UPTD Kebun Raya Mangrove
Ketidaksesuaian  tersebut  disebabkan  oleh  perbedaan  dalam  komposisi  keahlian  atau pendidikan pegawai  dengan  prasyarat jabatannya berdasarkan KepmenpanRB Nomor 11 Tahun 2024, sebagaimana terlihat dalam tabel berikut:
Tabel 2. Rekapitulasi Data Pendidikan Pegawai non-Fungsional Bidang Pertanian

## Sumber: Bidang Pertanian DKPP, 2024
Tabel di atas menunjukkan  bahwa pegawai Bidang Pertanian non  Fungsional yang menempuh  Sarjana  S-2  sebanyak  1  orang,  pegawai  dengan  pendidikan  Sarjana  S-1 sebanyak  32  orang,  pegawai  dengan  pendidikan  Diploma  sebanyak  2  orang,  pegawai dengan  pendidikan  SMA/SMK  sebanyak  35  orang,  pegawai  dengan  pendidikan  SMP  11 orang,  pegawai  dengan  pendidikan  SD  sebanyak  12  orang,  dan  pegawai  yang  tidak menempuh pendidikan sebanyak 11 orang.  Sehingga diketahui bahwa terdapat 34 pegawai Bidang Pertanian yang belum memenuhi prasyarat jabatan.
Berdasarkan informasi di atas diketahui bahwa analisis jabatan yang dilaksanakan oleh Bidang  Pertanian  belum  sepenuhnya  sesuai  dengan  pendidikan  pegawai  karena  masih ditemukan beberapa pegawai Bidang Pertanian yang pendidikannya tidak sesuai dengan prasyar at  jabatan  berdasarkan  KepmenpanRB  Nomor  11  Tahun  2024  Tentang  “Jabatan Pelaksana  Aparatur  Sipil  Negara  di  Lingkungan  Instansi  Pemerintah”.  Ketidaksesuaian kualifikasi  pendidikan  pegawai  dengan  prasyarat  jabatan  dapat  disebabkan  karena peraturan yang terus berubah sesuai dengan perkembangan.
Penelitian tentang Analisis Jabatan juga dilaksanakan oleh sejumlah akademisi, seperti Meidyanto et al., (2021) bahwa terdapat kekosongan jabatan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Tarakan dan pegawai yang ditugaskan pada posisi yang tidak sesuai
NO NAMA JABATAN
PRASYARAT

## JABATAN
PENDIDIKAN PEGAWAI JUMLAH KESESUAIAN (SESUAI/TIDAK SESUAI) 1 Penata Layanan Operasional S-1/D-4 S-1 1 Sesuai 2 Penelaah Teknis Kebijakan S-1/D-4 S-1 1 Sesuai D-3 1 D-4 1 S-1 12 4 Pengolah Data dan Informasi D-3 S-1 3 Sesuai SD 1 Tidak Sesuai SMA/SMK 3 Sesuai SMA/SMK 2 S-1 1 7 Operator Alat Berat SLTA/D-1/D-2/D-3 SMK 1 Sesuai - 11 SD 11 SMP 11 SMA/SMK 29 S-1 14
S-2 1 SLTA/D-1/D-2/D-3 Tidak Sesuai Sesuai 9 Satgas Perawat Kebun* D-3 SLTA Sederajat 3 Pengelola Layanan Operasional
Sesuai
5 Pengadministrasi Perkantoran
Sesuai
6 Operator Layanan Operasional SLTA Sederajat
dengan  latar  belakang  pendidikan  mereka.  Meskipun  telah  melakukan  analisis  jabatan, namun  kualitas  kinerja  pegawai  kurang  memuaskan  karena  individu  tidak  memiliki pengalaman yang relevan dengan bidang pekerjaannya.  Ibrahim & Tamrin (2024) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa perlunya melakukan analisis jabatan untuk mengkaji kebutuhan  pekerjaan  berdasarkan  beban  kerja  dan  volume  pekerjaan,  karena  masih terdapat  banyak  pegawai  yang  diberi  tugas  yang  tidak  sesuai  dengan  kemampuan  dan kompetensinya, sehingga efektivitas beban kerja yang ditanggung menjadi kurang optimal. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Sudiarto & Febrian (2021) menunjukkan bahwa penyelenggaraan analisis jabatan dan analisis beban kerja di Provinsi Riau masih sebatas pedoman biasa yang tidak diikuti dengan implementasi di lapangan. Salah satunya adalah karena masih banyak pegawai yang menduduki jabatan pelaksana  belum sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan kompetensinya.
Berdasarkan  pemaparan  di  atas,  jumlah  ketersediaan  sumber  daya  manusia  yang dimiliki oleh Bidang Pertanian serta ketidaksesuaian antara klasifikasi pendidikan pegawai dengan prasyarat jabatan membuat peneliti tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai pelaksanaan analisis jabatan di Bidang Pertanian Dinas Ketahanan pangan dan Pertanian Kota Surabaya terutama dalam pemenuhan pegawai secara adil dan merata berdasarkan dengan kompetensi dan prasyarat jabatan yang harus dipenuhi.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  teknik  kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif,  seperti yang dijelaskan oleh Koentjaraningrat (1993) untuk menjawab secara lengkap pertanyaan penelitian  yang  berkaitan  dengan  penerapan  analisis  jabatan  di  Bidang  Pertanian  Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam, sedangkan  data  sekunder  diperoleh  dari  buku,  jurnal,  dan  peraturan.  Informan  dalam penelitian  ini  adalah  Ketua  Tim  Kerja  Pengelolaan  Sarana  Pembangunan  Pertanian Perkotaan  dan  Penyuluhan.  Data  dikumpulkan  melalui  wawancara,  dokumentasi,  dan observasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik interaktif Miles et al., (2014) yang  terdiri  dari  tiga  tahap:  reduksi  data,  penyajian  data,  dan  penarikan  kesimpulan. Penelitian  ini  menggunakan  teori  analisis  pekerjaan  dari  Dessler  (2019),  yang  mencakup elemen-elemen  seperti  deskripsi  jabatan, job  spesification,  responsibility  &  duties, relationship, dan working condition.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berikut ini adalah hasil temuan dari penelitian lapangan yang berfokus pada analisis jabatan  dalam  pemenuhan  pegawai  di  bidang  pertanian  Dinas  Ketahanan  Pangan  dan Pertanian.  Penelitian  ini  menggunakan  teori  analisis  jabatan  dari  Dessler  (2019)    yang mencakup  deskripsi  jabatan, job  spesification,  responsibility  &  duties,  relationship,  dan working condition.
Deskripsi Jabatan
Dalam  analisis  jabatan  diperlukan  deskripsi  yang  merinci  informasi  tentang  tugas- tugas setiap pegawai untuk memastikan identifikasi yang akurat dan jelas (Yorinda, 2023). Penerapan job description pada karyawan diharapkan dapat membentuk struktur organisasi yang  membutuhkan  posisi-posisi  tertentu  yang  kemudian  akan  dijelaskan  dalam job description pegawai (Suryani et al., 2018). Penyusunan deskripsi jabatan Bidang Pertanian sudah dilaksanakan dengan tegas dan jelas. Hal ini terlihat dari adanya struktur organisasi dan tata kerja Bidang Pertanian.
Gambar 1. Struktur Organisasi Bidang Pertanian Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, 2024
Berdasarkan struktur organisasi di atas, diketahui bahwa dalam menjalankan tugasnya Bidang Pertanian dibagi menjadi 2 seksi, yakni Seksi Pengelolaan Sarana Pengembangan Pertanian  Perkotaan  dan  Penyuluhan,  serta  Seksi  Pengelola  Sarana  Pertanian.  Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kepala Bidang Pertanian dibantu oleh pejabat fungsional pada masing-masing Seksi yang diberi tugas tambahan sebagai Sub Koordinator.
Berkaitan  dengan  indikator  deskripsi  jabatan,  dalam  penyusunan  analisis  jabatan Bidang  Pertanian  berpedoman  dengan  berbagai  peraturan,  seperti  Peraturan  Menteri Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  Republik  Indonesia (PermenpanRB)  Nomor  1 Tahun  2020  Tentang  “Pedoman  Analisis  Jabatan  dan  Analisis Beban Kerja” serta berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi  Birokrasi  Republik  Indonesia  (KepmenpanRB)  Nomor  11  Tahun  2024  Tentang “Jabatan  Pelaksana  Aparatur  Sipil  Negara  di  Instansi  Pemerintah”.  Berdasarkan  hasil penelitian diketahui bahwa sumber informasi yang digunakan dalam menyusun deskripsi jabatan  Bidang Pertanian mengadopsi dari analisis jabatan Kementerian Pertanian, serta berdasarkan arahan pimpinan yang memiliki visi misi dalam pengembangan organisasi.
Gambar 2. Analisis Jabatan Bidang Pertanian dalam Aplikasi e-ABK Sumber: https://organisasi.surabaya.go.id/abk24/
Gambar di atas merupakan uraian tugas Bidang pertanian di e-ABK yang didasarkan kepada analisis jabatan Kementerian Pertanian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penyusunan analisis jabatan Bidang Pertanian terutama pada indikator Deskripsi Jabatan, seluruh  pegawai  dilibatkan  sebagai  upaya  agar  setiap  karyawan  memahami  tugas  dan tanggung jawab mereka, kecuali pada jabatan penunjang karena sudah dihitungkan secara umum.

## Spesifikasi Jabatan (Job Spesification)
Analisis  jabatan  sangat  krusial  untuk  menilai  kecocokan  seorang  pegawai  dengan jabatan yang diemban, termasuk pendidikan, keahlian, dan pengalaman yang dimilikinya (Devra, 2020). Soleiman et al., (2022) berpendapat bahwa spesifikasi jabatan menjelaskan dengan detail karakteristik serta kualifikasi yang diperlukan oleh calon karyawan, termasuk pendidikan, pengalaman, dan keahlian yang relevan dengan posisi kerja yang ditawarkan. Bidang  Pertanian  melaksanakan  pemetaan  staff  secara  bertahap  dengan  menyesuaikan spesifikasi  jabatan  berdasarkan  peraturan  yang  berlaku,  bukan  hanya  berdasarkan kebutuhan. Berdasarkan wawancara dengan dengan Ketua Tim Kerja Pengelolaan Sarana Pembangunan Pertanian Perkotaan dan Penyuluhan, diketahui bahwa belum semua jabatan
di  Bidang  Pertanian  sudah  dilakukan  pemetaan,  sehingga  untuk  jabatan  non-fungsional masih ditemukan staf yang kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan prasyarat jabatan. Pemetaan  staf  yang  dilaksanakan  oleh  Bidang  Pertanian  baru  dimulai  dari  jabatan fungsional  penyuluh  pertanian.  Hal  ini  didasarkan  pada  tingkat  urgensinya  yang  mana jabatan  tersebut  dibutuhkan  dalam  pelaksanaan  program  pertanian.  Jika  pada  jabatan fungsional  terdapat  kualifikasi  staf  yang  tidak  sesuai  dengan  peraturan,  maka  akan dikeluarkan karena tuntutan pemenuhan kualifikasi pendidikan. Setelah proses pemetaan dilakukan, Bidang Pertanian melakukan pelatihan untuk pegawai tergantung dengan posisi analisis jabatannya.
Standar  kinerja  karyawan  dalam  penyelesaian  tugas  dapat  diukur  dengan menggunakan kompetensi mereka (Yorinda, 2023). Guna mendorong pelaksanaan kinerja pegawai  secara  optimal,  Bidang  Pertanian  mengadakan  pelatihan  dan  sertifikasi  untuk pegawai. Berdasarkan hasil wawancara diketahui tidak semua staf mendapatkan pelatihan dan  sertifikasi  yang  sesuai  dengan  bidangnya  karena  harus  ada  perencanaan  dan anggarannya. Untuk saat ini masih jabatan fungsional penyuluh yang mengikuti kegiatan diklat sebanyak lima kali dalam setahun serta sertifikasi satu kali. Meskipun demikian, untuk jabatan  lainnya  Bidang  Pertanian  mengadakan  pelatihan  tidak  resmi  yang  sifatnya mendatangkan narasumber, seperti pelatihan memotong pohon, penanganan hama, serta pelatihan alsintan (alat dan mesin pertanian). Selain itu, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) sudah menyiapkan e-learning yang sifatnya basic kompetensi atau pengetahuan yang harus diketahui  untuk  semua  staf,  seperti  pengetahuan  tentang  kewarganegaraan,  pelayanan publik, serta pencegahan korupsi yang harus dikuasai oleh seluruh pegawai.

## Tanggung Jawab Jabatan (Responsibility & Duties)
Istilah  “tanggung  jawab”  mengacu  pada  semua  kewajiban  yang  menyertai  suatu jabatan  (Kasakean,  2024).  Indikator  ini  menentukan  tugas  dan  jenis  aktivitas  yang  harus dilakukan  oleh  suatu  pekerjaan.  Dalam  penetapan  tanggung  jawab  jabatan,  Bidang Pertanian berupaya untuk membagi tanggung jawab jabatan secara adil dan efisien, melalui diikutsertakannya staf dalam pelaksanaan analisis jabatan untuk merincikan realisasi tugas yang dikerjakan sesuai dengan jabatannya. Dari pelaksanaan tersebut akan terlihat beban kerja masing-masing staf yang nantinya akan menjadi bahan evaluasi level manajerial guna dilakukan penambahan tugas, pendistribusian tugas, atau pendistribusian pegawai supaya beban kerjanya bisa lebih merata.
Berdasarkan  hasil  wawancara  diketahui  bahwa  ketika  ada  kekosongan  jabatan, subkoor  akan  menilai  terlebih  dahulu  apakah  uraian  tugas  pada  jabatan  yang  kosong
tersebut  harus  dilaksanakan  atau  tidak.  Apabila  harus  dilaksanakan  sesuai  arahan  dari Kementerian  Pertanian  atau urgent  menurut  pimpinan,  maka  Bidang  Pertanian  akan memanfaatkan sumber daya yang ada meskipun uraian tugas tersebut tidak sesuai dengan jabatannya  namun  dengan  tetap  memperhatikan  beban  kerjanya.  Jika  sudah  melebihi beban kerjanya, maka uraian tugas sebelumnya akan dilimpahkan kepada staf lain. Dalam menjalankan tugasnya, setiap pegawai memiliki keterkaitan antara tugas yang dilakukan dan tanggung jawab yang harus dipikul, yang mengacu pada spesifikasi tugas dan tanggung jawab yang diuraikan secara terpisah untuk mempermudah pemahaman (Yorinda, 2023). Berdasarkan observasi di lapangan, uraian tugas seluruh jabatan di Bidang Pertanian sudah tertulis dengan jelas, namun belum semua pegawai memahami tugas dan tanggung jawab mereka. Pada pelaksanaan analisis jabatan, masih ditemukan beberapa staf yang mengalami kesusahan dalam menguraikan secara jelas tugasnya dengan data pendukung yang sesuai. Sehingga peran pimpinan dibutuhkan (kabid/subkoor) untuk memandu dan memberikan pemahaman kepada staf dalam menguraikan uraian tugasnya pada pelaksanaan analisis jabatan.

## Hubungan (Relationship)
Kemampuan  organisasi  untuk  berjalan  dengan  lancar  sangat  bergantung  pada hubungan kerjanya. Untuk membangun suasana kerja yang positif, sangat penting untuk membina hubungan kerja yang baik dengan pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal (Hakim et al., 2018). Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di lapangan dalam membangun hubungan kerja secara internal, Kepala Bidang Pertanian menugaskan masing- masing  subkoor  untuk  membantu  mengawal  pelaksanaan  kinerja  pegawai.  Dalam keterkaitan  dengan  analisis  jabatan,  subkoor  melibatkan  langsung  staf  yang  menduduki posisi  tersebut  dengan  harapan  masing-masing  staf  memahami  ketika  sudah  diberikan target atas uraian jabatan, staf bisa menyediakan output atas uraian yang diminta. Pada staf terdapat koordinator yang bertugas untuk membantu subkoor dalam memonitoring dan mengkoreksi uraian tugas  staf serta memberikan saran perbaikan kepada  pegawai yang harus dilakukan pada pelaksanaan analisis jabatan.
Dalam  membangun  hubungan  kerja  secara  eksternal,  kepala  bidang  akan melimpahkan tanggung jawab kepada subkoor yang nantinya akan menugaskan staff di bawahnya. Namun, hal ini tergantung dengan level kerjasama eksternalnya. Apabila masih dalam tahapan negosiasi atau komunikasi bentuk kerjasamanya, maka kepala bidang atau subkoor yang akan mengawal. Namun apabila sudah mulai pembahasan naskah perjanjian kerjasama, maka staf akan dilibatkan.
Situasi Kerja (Working Condition)
Menurut Nurhandayani (2022), Situasi kerja mencakup semua unsur psikologis dan fisik yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi karyawan. Berdasarkan hasil observasi Staf Bidang Pertanian sebagian besar mengemban tugas teknis sehingga dalam  pekerjaanya  sering  di  lapangan  untuk  menunjang  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi Bidang  Pertanian,  seperti  kegiatan  pertanian  di  lahan  terbatas  wilayah  perkotaan, melaksanakan  program-program  peningkatan  kesejahteraan  petani,  serta  melaksanakan pelatihan  dan  sosialisasi  kepada  masyarakat  tentang  pertanian.  Berdasarkan  hasil wawancara diketahui bahwa situasi kerja yakni gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kondisi lingkungan kerja. Hal ini disebabkan karena gaya pimpinan dalam memanajemen tugas  atau  suatu  kendala  secara  langsung  akan  berpengaruh  kepada  kenyamanan  staff dalam  melaksanakan  pekerjaan  sehingga  dapat  mendorong  kinerjanya.  Sehingga  staf manajerial harus memahami potensi dan karakter masing-masing staf dibawahnya. Seperti pada staf laki-laki pembawaan subkoor untuk pemberian tugas akan lebih tegas, namun untuk staf perempuan karena lebih sensitif maka pembawaan subkoor dalam pemberian tugas akan lebih kalem. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menciptakan situasi kerja yang nyaman bagi seluruh staf.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  dan  pembahasan  yang  telah  diuraikan  penulis,  dapat  ditarik kesimpulan bahwa analisis jabatan Bidang Pertanian sudah dilaksanakan dengan optimal. Penyusunan deskripsi  jabatan Bidang  Pertanian sudah dilaksanakan  dengan  tegas dan jelas  dengan  mengadopsi  analisis  jabatan  Kementerian  Pertanian  serta  berdasarkan kepada peraturan yang berlaku. Meskipun demikian, pelaksanaan analisis jabatan pada Bidang Pertanian masih perlu perbaikan pada indikator spesifikasi jabatan dan indikator tugas dan tanggung jawab jabatan. Berdasarkan segi spesifikasi jabatan, Bidang Pertanian sudah  melaksanakan  pemetaan  staff  dengan  menyesuaikan  spesifikasi  jabatan berdasarkan peraturan yang berlaku, namun belum menyeluruh kepada seluruh jabatan sehingga masih terdapat jabatan yang diduduki staf dengan kualifikasi pendidikan tidak sesuai dengan peraturan.
Berdasarkan temuan dari penelitian ini, peneliti mengajukan beberapa rekomendasi yang  dapat  dipertimbangkan  yakni,  pengetahuan  dan  kompetensi  karyawan  harus ditingkatkan agar dapat membuat analisis jabatan yang tepat sesuai dengan peraturan dan  ketentuan  yang  ada.  sehingga  pegawai  dapat  lebih  memahami  mengenai  rincian uraian tugas serta output dari uraian tugasnya. selain itu, pelatihan secara menyeluruh
kepada seluruh staf pada masing-masing jabatan terkait teknis uraian tugas jabatannya juga  perlu dilakukan  guna meminimalisir ketidakmampuan pegawai  dalam  memahami tugasnya. Meskipun sudah dilaksanakan secara bertahap, namun pemetaan staf secara menyeluruh sesuai dengan kualifikasi pendidikan berdasarkan peraturan juga perlu terus dilaksanakan.

## DAFTAR PUSTAKA
Bungaran,  J., & Sinaga, B. (2020). Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah  Kabupaten Kuningan. Jurnal  Pemerintahan  Dan  Keamanan  Publik  (JP  dan  KP),  2(2),  83 – 105. https://doi.org/10.33701/jpkp.v2i2.999
Dessler, G. (2019). Fundamentals of Human Resource Management (5 ed.). Pearson.
Devra,  D.  D.  (2020).  Fungsi  Badan-Badan  kepegawaian  Daerah  Provinsi  Riau  dalam Pelaksanaan Analisis jabatan (Job Analysis). Jurnal Al-Iqtishad, 1(16).
Hakim, Y. R. Al, Irfan, M., Mardikaningsih, R., & Sinambela, E. A. (2018). Peranan Hubungan Kerja, Pengembangan Karir, dan Motivasi Kerja terhadap Kepuasan Kerja Karyawan. Global, 03(01), 37 – 45.
Ibrahim, & Tamrin, U. (2024). Peranan Analisis Jabatan dalam Penempatan Pegawai di Kantor Camat Tallo Kota Makassar. CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan, 4(1), 17 – 25. https://doi.org/10.51878/cendekia.v4i1.2742
Kasakean,  D.  (2024). Analisis  Jabatan  dalam  Penempatan  Pegawai  pada  Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung. Universitas Lampung.
Koentjaraningrat. (1993). Metode Penelitian Kualitatif. PT Remaja Rosdakarya.
Komalasari, S., Urrahmah, N., & Maisarah, S. (2022). Analisis Jabatan dalam Manajemen Sumber Daya Manusia. Jurnal Ilmu Manajemen Saburai, 8(1), 91 – 101.
Luis, M., & Zamzam, F. (2021). Manajemen Analisis Jabatan. Deepublish.
Meidyanto, D., Saputra, R., & Nurrahman, A. (2021). Keefektifan Analisis Jabatan dalam Penempatan Pegawai di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara. Jurnal MSDA (Manajemen Sumber Daya Aparatur), 9(2),
99 – 116. https://doi.org/10.33701/jmsda.v9i2.2004
Miles,  M.  B.,  Huberman,  A.  M.,  &  Saldana,  J.  (2014). Qualitative  Data  Analysis.  Sage Publications.
Nurhandayani, A. (2022). Pengaruh Lingkungan Kerja, Kepuasan Kerja, dan Beban Kerja terhadap  Kinerja. Jurnal  Ekonomi  Dan  Bisnis  Digital  (Ekobil),  1(2),  108 – 110. https://doi.org/10.58765/ekobil.v1i2.65
Soleiman, E. C., Rahwana, K. A., Purnomo, Y. J., Febrian, W. D., Wahyudi, D., Prayudi, D.,
Nafiuddin,  Sarjana,  S.,  Wahdaniah,  Sunarno,  N.,  &  Harto,  B.  (2022). Manajemen Sumber Daya Manusia (Konsep Dasar di Era Digital) (1 ed.). PT. GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI.
Sudiarto,  R.,  &  Febrian,  R.  A.  (2021).  Manajemen  Penyelenggaraan  Analisis  Jabatan Aparatur  Sipil  Negara  pada  Sekretariat  Daerah  Provinsi  Riau. Jurnal  Kajian Pemerintah:  Journal  of  Government,  Social  and  Politics,  7(1),  10 – 25. https://doi.org/10.25299/jkp.2021.vol7(1).9715
Suryani, I. M., Sulistyaningrum, D. C., & Murwaningsih, T. (2018). Analisis Penerapan Job Description Pegawai (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta Kelas IA Khusus). Jurnal  Informasi  dan  Komunikasi  Administrasi  Perkantoran,  2(5),  57 – 63.
http://jurnal.fkip.uns.ac.id/index.php/jikap
Tamara, C. V.D., Johanes, A. W., Marlina, L., & Hendra, K. A. (2021). Analisis Jabatan Dalam Penempatan  Pegawai  Di  Biro  Pemerintahan  Dan  Otonomi  Daerah  Sekretariat Provinsi  Sulawesi  Utara. Jurnal  MSDA  (Manajemen  Sumber  Daya  Aparatur),  9(2),
128 – 141. https://doi.org/10.33701/jmsda.v9i2.2079
Yorinda, B. E. (2023). Analisis Kebutuhan Pegawai di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur. IPDN.