Analisis Yuridis Pendaftaran Indikasi Geografis Berdasarkan Prinsip Kepastian Hukum
Herlin Noviyanti herlinnoviyanti11@gmail.com
Yetniwati yetniwati@unja.ac.id

## Fakultas Hukum Universitas Jambi
Article History: Submitted : 20 Desember 2021; Accepted: 31 Desember 2021; Published: 31 Desember 2021

## Abstract
Geographical  Indication  is  a  sign  indicating  the  area  of  origin  of  an  item  and/or product which due to geographical environmental factors including natural factors, human  factors  or  a  combination  of  these  two  factors  gives  a  certain  reputation, quality, and characteristics to the goods and/or products produced. Indonesia has a lot of potential Geographical Indications. However, the problem that currently occurs is that of the many potential Geographical Indications owned by Indonesia, only very few  Geographical  Indications  are  registered.  Based  on  the  problems  above,  the writing  draws  two  formulations  of  the  problem  as  follows:  First,  how  is  the application  of  the  principle  of  legal  certainty  in  the  regulation  of  registration  of geographical  indications?  Second,  how  is  the  mechanism  for  registering  ghis  thesis uses  a  normative  juridical  research  method  with  legal  issues  of  legal  issues  of obscurity  of  norms.  The  purpose  of  this  study  is  to  find  out  and  analyze  how  the registration  of  geographical  indications  is  in  the  perspective  of  the  law  on trademarks and geographical indicatieographical indications in accordance with the laws and regulations? The writing of tons, as well as to find out and analyze how the registration of geographical indications is . and using a research approach, namely a case approach, a statutory approach and a conceptual approach. The results of the study  indicate  that  the  application  and  registration  of  Geographical  Indications contains certain conditions that must be met.
Keywords: Legal Protection, Implementation, Fiduciary Guarantee.

## Abstrak
Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang  karena  faktor  lingkungan  geografis  termasuk  faktor  alam, faktor  manusia  atau  kombinasi  dari  kedua  faktor  tersebut  memberikan  reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.
Volume 2 Nomor 3
Oktober 2021     Halaman 440 - 455
Editorial Office : Faculty of Law, Jambi University, Jalan Lintas Sumatera, Jambi 36122, Indonesia.
zaaken@unja.ac.id http://online-journal.unja.ac.id/zaaken
ISSN Print   : 2721-5318 ISSN Online: 2721-8759
Indonesia  memiliki  banyak  sekali  potensi  Indikasi  Geografis.  Namun  persoalan yang  saat  ini  terjadi,  dari  sekian  banyak  potensi  Indikasi  Geografis  yang  dimiliki oleh Indonesia hanya sedikit sekali Indikasi Geografis yang terdaftar. berdasarkan permasalahan  diatas  maka  penulisan  menarik  dua  rumusan  masalah  sebagai berikut,  Pertama  Bagaimana  penerapan  prinsip  kepastian  hukum  dalam pengaturan  pendaftaran  indikasi  geografis?  Kedua,  Bagaimana  mekanisme pendaftaran  indikasi  geografis  sesuai  dengan  peraturan  perundang  undangan? Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan isu hukum  isu  hukum  kekaburan  norma,  Tujuan  dalam  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui  dan  menganalisis  bagaimana  pengaturan  pendaftaran  indikasi geografis  dalam  perspektif  undang-undang  tentang  merk  dan  indikasi  geografis, serta  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  bagaimana  pendaftaran  indikasi geografis.  dan  menggunakan  pendekatan  penelitian  yaitu  pendekatan  kasus, pendekatan  perundang-undangan  serta  pendekatan  konseptual.  Hasil  penelitian menunjukan  bahwa  mengenai  Penerapan  dan  pendaftaran  Indikasi  Geografis mengandung syarat tertentu  yang harus dipenuhi.

## Kata Kunci: Indikasi Geografis, Kepastian Hukum, Pendaftaran

## A. PENDAHULUAN
Indonesia  adalah  negara  yang  sangat  subur  dengan  potensi  alam  yang sangat  berlimpah  dan  memiliki  keanekaragaman  adat  istiadat  serta  budaya  yang berbeda-beda, menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki potensi besar untuk  menghasilkan  produk-produk  hasil  budi  dayanya  dengan  ciri  khas daerahnya  masing-masing.  Dengan  kekayaan  sumber  daya  alam  baik  yang terkandung  di  dalam  tanah,  air,  dan  udara  tersebut  merupakan  suatu  anugerah yang  patut  disyukuri  oleh  bangsa  Indonesia  sebagai  anugerah  dari  Tuhan  Yang Maha  Esa.  Anugerah  tersebut  tentu  perlu  diolah  sehingga  menimbulkan  manfaat untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia.
Seperti  yang  telah  diamanatkan  dalam  pasal  33  ayat  3  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  bahwa  “Bumi,  air,  dan  kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Namun, kenyataanya dengan sumber daya alam  yang  begitu  melimpah  tidak  sejalan  dengan  kemakmuran  bangsa  Indonesia sendiri, padahal ini merupakan suatu peluang bagi negara Indonesia untuk dapat ikut andil dalam sistem perdagangan baik nasional maupun internasional.
Namun,  Indonesia  saat  ini  belum  menyadari  betapa  pentingnya  melindungi
sumber  daya  alamnya  terlihat  dari  sumirnya  Undang-Undang  yang  melindungi sumber daya alam yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya yang mana sudah banyaknya kasus sumber daya  hayati  yang  tidak  dapat  diproses  secara  optimal. 1 Sehingga  banyak  pihak ketiga  dari  dalam  dan  luar  negeri  yang  memanfaatkan  sumber  daya  alam Indonesia  untuk  keuntungannya  dengan  mengabaikan  kepentingan  masyarakat yang  memproduksi  barang  dan/atau  produk  dari  sumber  daya  alam  di  wilayah tersebut  terlebih  lagi  bahwa  sektor  ekonomi  strategis  di  Indonesia  dikuasi  oleh pihak-pihak asing. 2
Indikasi “ Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam,  faktor  manusia  atau  kombinasi  dari  kedua  faktor  tersebut  memberikan reputasi,  kualitas,  dan  karakteristik  tertentu  pada  barang  dan/atau  produk  yang dihasilkan. ” Dilihat dari sejarah hukum, awal mula pengaturan Indikasi Geografis dimana World  Trade  Organization  (WTO) sebagai  organisasi  perdagangan internasional  telah  mengatur  indikasi  geografis  tersebut  di  dalam Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs), yang  diatur pada  pasal  22 ayat  (1) yaitu :
“ Geographical  indications  are,  for  the  purposes  of  this  agreement, indications  which  identify  a  good  as  originating  in  the  territory  of  a member,  or  a  region  or  locality  in  that territory,  where  a  given  quality, repmutation or other characteristic of the good is essentially attributable to its geographical origin .” 3
“ Indikasi geografis adalah untuk kepentingan dari perjanjian ini, indikasi yang mengidentifikasi daerah asal suatu barang dari suatu tempat atau wilayah atau  teritori,  yang  dimana  memberikan  kualitas,  reputasi  dan  karakteristik suatu  barang  yang  ciri  khasnya  dapat  dihubungkan  dalam  asal  tempat geografis. ”
1 Lutfy Mairizal Putra, “ Perubahan Undang-Undang Konservasi SDA Semakin  Diperlukan ” Kompas, Artikel, 19 September 2017. Diakses dari https://sains.kompas.com/read/2017/09/19/160500723/perubahan-undang-undangkonservasi-sda- semakin-diperlukan  tanggal 19 september 2020
2 Suadi, “ Aset Ekonomi Indonesia Dikuasai Asing ,” Medan Bisnis Daily, Opini, 15 Februari 2016.  Diakses  dari  https://www.medanbisnisdaily.com/news/read/  2016/02/15/216192/aset- ekonomi-indonesia-dikuasai-asing/ tanggal 21 september 2020
Indonesia  sebagai salah satu anggota WTO telah memasukan ketentuan indikasi “ geografis  yang  tertuang  pada  pasal  56  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor  15  Tahun  2001  tentang  Merek  lalu  selanjutnya  terbit  peraturan pelaksananya yaitu pada Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis dan sampai dengan peraturan terbaru pada Undang-Undang Nomor  20  Tahun  2016  tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis.  Selain  itu, Indikasi  Geografis  juga  memiliki  pengaturan  khusus  oleh  Direktorat  Jendral Kekayaan Intelektual dan juga diakui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia  yang  dituangkan  dan  diterbitkan  pada  Buku  Indikasi  Geografis Indonesia.  Indonesia  memiliki  banyak  sekali  potensi  Indikasi  Geografis  yang perlu  segera  didaftarkan  ke  kantor  Direktorat  Jendral  Kekayaan  Intelektual Indonesia. 4 ”
Namun  persoalan  yang  saat  ini  terjadi,  dari  sekian  banyak  potensi Indikasi  Geografis  yang  dimiliki  oleh  Indonesia  hanya  sedikit  sekali  Indikasi Geografis  yang  terdaftar.  Sebagaimana  terdapat  di  dalam  laman  Direktorat Jendral  Kekayaan  Intelektual  Kemenkumham,  baru  ada  92  Indikasi  Geografis yang  terdaftar  dari  ribuan  potensi  Indikasi  Geografis  yang  dimiliki  oleh Indonesia. Disini dapat terlihat bahwa masih minimnya kesadaran masyarakat Indonesia  untuk  mendaftarkan  potensi-potensi  Indikasi  Geografis  yang dimiliki.
Alasan Indikasi Geografis “ merupakan tanda pengenal atas barang yang berasal dari wilayah tertentu atau nama dari barang yang dihasilkan dari suatu wilayah  tertentu  dan  secara  tegas  tidak  bisa  dipergunakan  untuk  produk sejenis yang dihasilkan dari wilayah lain; kedua , Indikasi Geografis merupakan indikator  kualitas,  indikasi  geografis  menginformasikan  kepada  konsumen bahwa  barang  tersebut  dihasilkan  dari  suatu  lokasi  tertentu  yang  terus dipertahankan  reputasinya  ; ketiga ,  Indikasi  Geografis  merupakan  strategi bisnis dimana Indikasi Geografis memberikan nilai tambah komersil terhadap produk  karena  keoriginalitasnya  dan  limitasi  produk  yang  tidak  bisa diproduksi  didaerah  lain  ; keempat ,  berdasarkan  perjanjian  TRIPs  Indikasi Geografis  ditetapkan  sebagai  bagian  dari  hak  kekayaan  intelektual  yang  hak
4 Abdul  Atzar, Mengenal  Lebih  Dekat  Hukum  Hak  Kekayaan  Intelektual, Deepublish, Yogyakarta, 2018, hal.74.
kepemilikannya  dapat  dipertahankan  dari  segala  tindakan  melawan  hukum dan persaingan curang. 5 ”
Selain  itu,  Menurut  Lili  Karuna  Dewi  yang  tercantum  dalam  jurnal ilmiahnya  tentang  Perlindungan  Produk-Produk  Berpotensi  Hak  Kekayaan Intelektual  melalui  Indikasi  Geografis,  suatu  produk  Indikasi  Geografis  harus didaftarkan sesuai dengan kriteria yang ada dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun  2016  tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis  agar  mendapatkan perlindungan. Dalam pasal 56 ayat (1) disebutkan bahwa permohonan indikasi geografis tidak dapat didaftarkan jika :
a. bertentangan “ dengan  ideologi  negara,  peraturan  perundang- undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum;
b. menyesatkan  atau  memperdaya  masyarakat  mengenai  reputasi, kualitas,  karakteristik,  asal  sumber,  proses  pembuatan  barang, dan/atau kegunaannya; dan
c. merupakan  nama  yang  telah  digunakan  sebagai  varietas  tanaman yang  sejenis,  kecuali  ada  penambahan  padanan  kata  yang menunjukkan faktor indikasi geografis yang sejenis. ”
Namun,  dalam  pasal  56  ayat  (1)  huruf  b  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun 2016  tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis  menyebutkan  bahwa  “menyesatkan atau  memperdaya  masyarakat  mengenai  reputasi,  kualitas,  karakteristik,  asal sumber,  proses  pembuatan  barang,  dan/atau  kegunaanya.”  Namun  tidak dijelaskan  lebih  lanjut  mengenai  apa  yang  menjadi  kualifikasi  sehingga  dapat diketagorikan  sebagai  “menyesatkan  masyarakat”  tersebut.  Dalam  penjelasan pasal  pun  tidak  dijelaskan  dan  hanya  menyebutkan  bahwa  ketentuan  pada  pasal tersebut cukup jelas, sehingga hal tersebut membuat pasal ini  akan menimbulkan kekeliruan karena memiliki lebih dari satu makna (multitafsir) sehingga nantinya akan menimbulkan ketidakpastian hukum.

## B. PEMBAHASAN
1. Penerapan Prinsip Kepastian Hukum Dalam Pengaturan Pendaftaran Indikasi Geografis
Saat ini, “ kesadaran hukum perlindungan indikasi geografis belum terfokus, kurang  serius  dan  belum  disenergikan  dengan  program  yang  dikerjakan  oleh
5 Candra Irawan,”Pendaftaran Indikasi Geografis sebagai Instrumen Perlindungan Hukum dan Peningkatan Daya Saing Produk Daerah di Indonesia,” Jurnal Unisbank Vol. 3 No. 3, 2017, hal.2. Diakses dari https://www.unisbank.ac.id/ojs/ index.php/sendi_u/article/download/5065/1575
Tanggal 5 januari 2020
pemerintah  di  daerah.  Hampir  tidak  ada  program  yang  dikerjakan  untuk melindungi  indikasi  geografis.  Secara  normatif  aturan  indikasi  geografis  sudah cukup baik. Persoalannya adalah sampai saat ini belum banyak indikasi geografis yang  terdaftar  di  Indonesia,  apalagi  di  luar  negeri.  Hal  ini  terjadi  karena  belum muncul  kesadaran  dari  masyarakat  dan  pemerintah  akan  arti  penting  dari perlindungan  indikasi  geografis  baik  dilihat  dari  aspek  ekonomi,  budaya  dan kebanggaan  sebagai  pemilik  indikasi  geografis.  Selama  ini  kesadaran  tersebut muncul  karena  adanya  rasa  diperlakukan  tidak  adil  bagi  negara  berkembang karena indikasi geografisnya diakui dan dimanfaatkan secara ekonomi oleh pihak asing (negara maju) tanpa adanya benefit sharing 6 . ”
Namun  persoalan  yang  saat  ini  terjadi,  dari  sekian  banyak  potensi  Indikasi Geografis yang dimiliki oleh Indonesia hanya sedikit sekali Indikasi Geografis yang terdaftar.  Sebagaimana  terdapat  di  dalam  laman  Direktorat  Jendral  Kekayaan Intelektual  Kemenkumham,  baru  ada  92  Indikasi  Geografis  yang  terdaftar  dari ribuan potensi Indikasi Geografis yang dimiliki oleh Indonesia. Disini dapat terlihat bahwa  masih  minimnya  kesadaran  masyarakat  Indonesia  untuk  mendaftarkan potensi-potensi Indikasi Geografis yang dimiliki.
Hal tersebut dibuktikan dengan adanya contoh dua kasus dimana Indonesia mengalami  kecolongan  yakni  mengenai  pelanggaran  Indikasi  Geografis  pada merek  Kopi  Toraja  dan  Kopi  Gayo.  Kopi    Toraja  sendiri  merupakan    salah    satu varian “ kopi  yang  paling  populer  dan  memiliki kualitas  terbaik  yang  dimiliki oleh  Indonesia.  Di  samping  kopi  Gayo  dan  Luwak,  kopi yang  memiliki  nama latin Celeber  Kalosi ini  juga  dikenal  oleh  para  pecinta  kopi  dari seluruh dunia. Selain    memiliki    rasa    yang    khas    kopi    ini    juga    memiliki    karakteristik    yang unik. ”
Kopi   ini “ berasal  dari  Tana   Toraja   yang    berada  di  provinsi  Sulawesi Selatan.  Tana  Toraja memang  sudah  dikenal  sebagai  tujuan  wisata  yang  wajib dikunjungi.  Faktanya  tempat  ini juga  sudah  ditetapkan  sebagai  warisan  dunia yang  harus  dijaga  dan  dilestarikan  oleh United  Nations  Educational,  Scientific and    Cultural    Organization (UNESCO).    Tidak  hanya    terkenal    dengan    lahan
6 Agus Sardjono, Membumikan HKI Di Indonesia, CV Nuansa Aulia, 2009, Bandung, Hlm 174.
pegunungan  dan  adat  istiadatnya  saja,  Tana  Toraja  juga sangat dikenal dengan biji kopinya.
Kopi  ini  terletak  di  lokasi  Tana  Toraja  yang  berada  di  atas  pegunungan dengan rata-rata ketinggian antara 1.000 - 1.500 mdpl. Tana Toraja memiliki iklim tropis basah dan curah hujan sedang-tinggi sehingga kondisi tersebut sangat baik bagi tanaman kopi. Orang-orang  Gowa  berlayar  membawa  kopi  menuju  Toraja. Orang  Gowa  berlayar  menuju pelabuhan   Suppa   (sekarang   wilayah   Parepare), kemudian   berjalan   kaki   melewati pegunungan  Enrekang  menuju  Toraja. ”
Tanaman    kopi,    dibawa    pertama “ kali    oleh    para  saudagar    Arab      yang mendatangi  Makassar.  Diperkenalkan  sebagai  sebuah  minuman kekuatan  dan penambah    vitalitas,    membuat    mata    terjaga    dan    bahkan    tak    tidur.    Dengan cepat,    kabar    mengenai    khasiat    kopi    pun    tersebar.    Untuk    membiakkannya, dibutuhkan tempat tinggi dan bersuhu dingin, dan Toraja memenuhi kriteria itu.
Kopi  toraja  telah  digunakan  di  luar  negeri  yaitu  di  negara  Jepang  dan didaftarkan  sebagai    merek    “TOARCO    TORAJA”.    Indonesia    terlambat    dalam mendaftarkan    merek    kopi  toraja    ini    dan    kesadaran    itu    timbul    setelah mengalami  kerugian. Kopi  ini  didaftarkan dengan  merek Toarco  Toraja  Coffe dengan  nomor  pendaftaran  358424  yang  mempunyai tanggal  kadaluwarsa  24 Februari    2005,    selanjutnya    diperpanjang   dengan    nama  Toarco  Toraja    Coffee dengan    nomor    pendaftaran    15922    dan    tanggal    kadaluwarsa    24    Februari 2025. ”
Selain  itu  dalam    UU “ Nomor  20    Tahun    2016    mengenai    Merek    dan Indiksai  Geografis  telah menambahkan pengaturan mengenai Indikasi Geografis. Didalam  pasal  1  ayat  (6)  Undang-Undang  tersebut  disebutkan  bahwa  Indikasi Geografis  yaitu  suatu  tanda  yang  menunjukkan  daerah    asal    suatu    barang dan/atau  produk   yang  karena  faktor  lingkungan  geografis termasuk   faktor alam,      faktor      manusia      atau      kombinasi      dari      kedua      faktor      tersebut memberikan  reputasi,  kualitas,  dan  karakteristik  tertentu  pada  barang  dan/atau produk yang dihasilkan.
Didalam    pengaturan    Internasionalnya  masalah    indikasi    geografis    diatur dalam Perjanjian Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIPs) , yang mewajibkan  negara-negara  anggota  untuk  menyusun  peraturan  tentang  indikasi
geografis  dengan  tujuan  memberikan    perlindungan  serta  kepastian  hukum terhadap  praktek    atau    tindakan    persaingan    curang.  Dengan    diratifikasinya Persetujuan    Pembentukan    Organisasi    Perdagangan    Dunia    (WTO)  oleh Indonesia   pada   tanggal   2   November   1994. Maka Indonesia   wajib   menerima persetujuan-persetujuan  WTO dan  yang menjadi  lampirannya, termasuk TRIPs. ” Indonesia  wajib “ menyesuaikan      kerangka      hukum      nasionalnya sedemikian    rupa    sehingga    sesuai  dengan  tingkat   perlindungan  atas  enam jenis  hak  kekayaan  intelektual  sebagaimana terdapat  dalam  persetujuan  TRIPs, termasuk    perlindungan    indikasi    geografis.    Salah    satu  langkah      dalam pelaksanaan      komitmen      tersebut      adalah      Indonesia      mengintegrasikan perlindungan    indikasi    geografis    ke    dalam    Undang-Undang  Nomor  15  Tahun 2001    tentang    Merek    yang  telah    diganti    dengan    Undang-Undang    Nomor  20 Tahun    2016    tentang    Merek    dan    Indikasi  Geografis.  Dengan    adanya perlindungan    dalam    kerangka    TRIPs    melalui    ratifikasi    negara  terhadap pembentukan  WTO,  maka  diharapkan  dapat  memberikan  skema  perlindungan secara  internasional  yang  sistematis  dan  berkelanjutan  bagi  negara  yang berpeluang dalam produk-produk  indikasi  geografis. ”
Ironisnya  bagi “ Indonesia,  sampai  saat  ini  perlindungan indikasi geografis tidak    cukup  mampu  memberikan  perlindungan  terhadap  produk-produk berpotensi  indikasi  geografis.  Dalam  lingkup  internal,  hingga  saat  ini  jumlah sertifikat indikasi geografis masih tergolong sedikit dibandingkan dengan potensi indikasi  geografis  yang  ada.  Pada  saat  yang  bersamaan,  secara  eksternal  telah terdapat sejumlah pelanggaran terhadap indikasi geografis Indonesia. Seperti yang terjadi pada kasus kopi gayo dan kopi toraja.
Kepastian hukum disini mampu jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan.  Norma-norma  yang  memajukan  keadilan  harus  sungguh-sungguh berfungsi  sebagi  peraturan  yang  ditaati.  Menurut  Gustav  Radbruch  keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat  bahwa  keadilan  dan  kepastian  hukum  harus  diperhatikan, kepastian  hukum  harus  dijaga  demi  keamanan  dan  ketertiban  suatu  negara.
Akhirnya  hukum  positif  harus  selalu  ditaati.  Berdasarkan  teori  kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan. 7 ”
Jika  ditinjau  lebih  jauh, “ jumlah  pendaftaran  indikasi  geografis  masih sangat  kecil  dibanding  jumlah  Indikasi  Geografis  sesungguhnya  yang  dimiliki masyarakat  di  Indonesia  yang  belum  didaftarkan.  Beberapa  hambatan  yang menyebabkan  sedikitnya  pendaftaran  Indikasi  Geografis  adalah  kesadaran hukum  perlindungan  indikasi  geografis  belum  terfokus,  kurang  serius  dan belum  disenergikandengan  program  yang  dikerjakan  oleh  pemerintah  di daerah Berdasarkan kasus diatas, dapat kita simpulkan bahwa Undang-Undang Nomor  20  Tahun  2016  Tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis  tersebut merupakan  bentuk  perlindungan  serta  kepastian  hukum  terhadap  kasus pendaftaran  indikasi  geografis  yang  terjadi  pada  kopi  gayo  dan  kopi  toraja tersebut, akan tetapi dalam pelaksanaannya tidak berjalan dengan baik. ”
2. Mekanisme Pendaftaran Indikasi Geografis Sesuai Dengan Peraturan Perundang Undangan
Pengaturan  indikasi geoegrafis di Indonesia awalnya diatur pada Pasal 56 ayat (1) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang untuk selanjutnya  diatur  dengan  petunjuk  pelaksanaannya  yaitu  Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis. Sampai saat ini sejarah  hukum  Indikasi  Geografis  tersebut  masih  berjalan  hingga  akhirnya Indikasi  Geografis  diatur  dalam  Undang  Undang  Nomor  20  Tahun  2016 tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis.  Selain  itu,  Indikasi  Geografis  juga memiliki  pengaturan  khusus  oleh  Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Intelektual dan  juga  diakui  oleh  Kementrian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  yang dituangkan dan diterbitkan pada Buku Indikasi Geografis Indonesia.
Indikasi  Geografis “ mulai  berkembang  di  Indonesia  yaitu  pada  tahun 2001  sampai  saat  ini,  Ditjen  KI  mendata  sudah  sekitar  92  produk  Indikasi Geografis yang didaftarkan oleh perwakilan dari masing-masing daerah untuk dilindungi  di  Indonesia.  Article  22  TRIPs  menyatakan  bahwa  Indikasi Geografis yang dimaksud dalam TRIPs ini adalah isyarat yang mengidentifikasi
7 Ibid, hal 95.
suatu  identitas  produk  yang  daerah  asalnya  dari  wilayah  negara  anggota dimana terdapat karakteristik yang menerangkan asal geografis tersebut. 8 ”
Tata  cara  pendaftaran  indikasi  geografis  Diatur  pada  Pasal  56-69 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis “ dan Pasal 5- 14 Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 51 Tahun 2007. Secara ringkas tata cara pendaftaran adalah:
a. Permohonan  diajukan  secara  tertulis  dalam  bahasa  Indonesia  oleh pemohon  atau  melalui  kuasanya  dengan  mengisi  formulir  dalam rangkap  3  (tiga)  kepada  direktorat  jenderal.  Harus  mencantumkan persyaratan  administrasi  (tanggal,  bulan,  dan tahun;  nama  lengkap, kewarganegaraan,  dan  alamat  pemohon;  dannama  lengkap  dan alamat kuasa, apabila permohonan diajukan melalui kuasa).permohonan  melampirkan  surat  kuasa  khusus  apabila permohonan diajukan melalui kuasa dan bukti pembayaran biaya.
b. Permohonan harus dilengkapi dengan buku persyaratan yang terdiri atas:
1) Nama indikasi geografis yang dimohonkan pendaftarannya;
2) Nama barang yang dilindungi oleh indikasi geografis;
3) Uraian  mengenai  karakteristik  dan  kualitas  yang  membedakan barang tertentu dengan barang lain yang memiliki kategori sama, dan  menjelaskan  tentang  hubungannya  dengan  daerah  tempat barang tersebut dihasilkan.
4) Uraian  mengenai  lingkungan  geografis  serta  faktor  alam  dan faktor  manusia  yang  merupakan  satu  kesatuan  dalam memberikan  pengaruh  terhadap  kualitas  atau  karakteristik  dari barang yang dihasilkan;
5) Uraian  tentang  batas-batas  daerah  dan/atau  peta  wilayah  yang dicakup  oleh  indikasi-geografis  berdasarkan  rekomendasi  dari instansi yang berwenang.
6) Uraian  mengenai  sejarah  dan  tradisi  yang  berhubungan  dengan pemakaian  indikasi-geografis  untuk  menandai  barang  yang
8 Rahmi  Jened ,  Hukum  Merek  (Trademark  Law)  Dalam  Era  Globalisasi  &  Integrasi Ekonomi , Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, hal 30.
dihasilkan  di  daerah  tersebut,  termasuk  pengakuan  dari masyarakat mengenai indikasi-geografis tersebut;
7) Uraian  yang  menjelaskan  tentang  proses  produksi,  proses pengolahan,  dan  proses  pembuatan  yang  digunakan  sehingga memungkinkan  setiap  produsen  di  daerah  tersebut  untuk memproduksi, mengolah, atau membuat barang terkait;
8) uraian mengenai metode yang digunakan untuk menguji kualitas barang yang dihasilkan; dan
9) label  yang  digunakan  pada  barang  dan  memuat  Indikasi- geografis. ”
c. Pemeriksaan  administratif. “ Direktorat  Jenderal  melakukan pemeriksaan administratif atas kelengkapan persyaratan Permohonan  dalam  waktu  paling  lama  14  (empat  belas)  hari terhitung  sejak  tanggal  diterimanya  Permohonan  dan  memberikan Tanggal  Penerimaan  jika  permohonan  lengkap.  Apabila  terdapat permohonan  tidak  lengkap  Direktorat  Jenderal  memberitahukan secara  tertulis  kepada  Pemohon  atau  Kuasanya  agar  kelengkapan persyaratan  tersebut  dipenuhi  dalam  waktu  paling  lama  3  (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan surat pemberitahuan. Jika kelengkapan  persyaratan  tidak  dipenuhi  Direktorat  Jenderal memberitahukan  secara  tertulis  kepada  Pemohon  atau  melalui Kuasanya  bahwa  Permohonan  dianggap  ditarik  kembali  dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Indikasigeografis.
d. pemeriksaan  substantif  Dalam  waktu  paling  lama  1  (satu)  bulan terhitung  sejak  tanggal  dipenuhinya  kelengkapan  persyaratan direktorat  jenderal  meneruskan  permohonan  kepada  tim  ahli indikasi-geografis  untuk  melakukan  pemeriksaan  substantif terhadap  permohonan  dalam  jangka  waktu  paling  lama  2  (dua) tahun  terhitung  sejak  tanggal  diterimanya  permohonan.  Dalam  hal tim  ahli  indikasi  geografis  menyatakan  memenuhi  ketentuan persyaratan,  tim  ahli  indikasi  geografis  menyampaikan  usulan kepada  direktorat  jenderal  agar  indikasi-geografis  didaftarkan  di
daftar  umum  indikasi  geografis.  Pemeriksaan  substantif  dikenakan biaya  dan  harus  dibayar  sebelum  berakhirnya  jangka  waktu pengumuman permohonan.
Jika  biaya  tidak  dibayarkan  permohonan  dianggap  ditarik  kembali. Dalam  hal  tim  ahli  indikasi-geografis  menyetujui  suatu  indikasi- geografis  dapat  didaftar,  tim  ahli  indikasi-geografis  mengusulkan kepada  direktorat  jenderal  untuk  mengumumkan  informasi  yang terkait dengan indikasi-geografistersebut termasuk buku persyaratannya  dalam  berita  resmi  indikasi-geografis  dalam  waktu paling  lama  30  (tiga  puluh)  hari  sejak  tanggal  diterimanya  usulan dari tim ahli indikasi-geografis.
Dalam  hal  tim  ahli  indikasi-geografis  menyatakan  bahwa permohonan  ditolak,  dalam  waktu  paling  lama  30  (tiga  puluh)  hari sejak  tanggal  diterimanya  usulan  dari  tim  ahli  indikasi-geografis, direktorat  jenderal  memberitahukan  secara  tertulis  kepada pemohon  atau  melalui  kuasanya  dengan  menyebutkan  alasannya. Dalam  waktu  paling  lama  3  (tiga)  bulan  terhitung  sejak  tanggal penerimaan  surat  pemberitahuan,  pemohon  atau  kuasanya  dapat menyampaikan  tanggapan  atas  penolakan  tersebut  dengan menyebutkan  alasannya.  Jika  pemohon  atau  kuasanya  tidak menyampaikan  tanggapan  atas  penolakan  tersebut,  direktorat jenderal  menetapkan  keputusan  tentang  penolakan  permohonan tersebut  dan  memberitahukannya  kepada  pemohon  atau melaluikuasanya.  Jika  pemohon  atau  kuasanya  menyampaikan tanggapan atas penolakan tersebut, dalam jangka waktu paling lama 30  (tiga  puluh)  hari  terhitung  sejak  diterimanya  tanggapan  atas penolakan  tersebut,  direktorat  jenderal  menyampaikan  tanggapan penolakan  tersebut  kepada  tim  ahli  indikasi-geografis  dan  tim  ahli indikasi-geografis melakukan pemeriksaan kembali dan mengusulkan  keputusan  dalam  jangka  waktu  paling  lama  3  (tiga) bulan  terhitung  sejak  diterimanya  tanggapan.  Jika  tim  ahli  indikasi geografis  menyetujui  tanggapan  tersebut,  direktorat  jenderal
mengumumkan  indikasi  geografis  dan  buku  persyaratan  dalam berita resmi indikasi-geografis.
e. Pengumuman  Dalam  jangka  waktu  paling  lama  10  (sepuluh)  hari sejak tanggal disetujuinya indikasi-geografis untuk didaftar maupun ditolak,  direktorat  jenderal  mengumumkan  keputusan  tersebut dalam berita resmi indikasi-geografis. Pengumuman memuat nomor permohonan, nama lengkap dan alamat pemohon, nama dan alamat kuasanya,  tanggal  penerimaan,  indikasi-geografis  dimaksud,  dan abstrak  dari  buku  persyaratan.Pengumuman  dilakukan  selama  3 (tiga) bulan.
f. Keberatan dan sanggahan Selama jangka waktu pengumuman setiap pihak dapat mengajukan keberatan secara tertulis atas permohonan kepada  direktorat  jenderal  dalam  rangkap  3  (tiga),  dengan membayar  biaya.Keberatan  memuat  alasan  dengan  disertai  bukti yang  cukup  bahwa  permohonan  seharusnya  tidak  dapat  didaftar atau ditolak berdasarkan peraturan pemerintah ini.Keberatan dapat pula  diajukan  berkenaan  dengan  batas  daerah  yang  dicakup  oleh indikasi-geografis  yang  dimohonkan  pendaftarannya.Dalam  hal terdapat keberatan direktorat jenderal dalam waktu paling lama 14 (empat  belas)  hari  terhitung  sejak  tanggal  penerimaan  keberatan, mengirimkan  salinan  keberatan  tersebut  kepada  pemohon  atau kuasanya  dan  pemohon  atau  kuasanya  berhak  menyampaikan sanggahan  terhadap  keberatan  kepada  direktorat  jenderal  dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan salinan keberatan dimaksud.
g. Pemeriksaan substantif ulang Dalam hal terdapat, tim ahli indikasi- geografis  melakukan  pemeriksaan  substantif  ulang  terhadap indikasi-geografis  dengan  memperhatikan  adanya  sanggahan  dan diselesaikan  dalam  waktu  paling  lama  6  (enam)  bulan  terhitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu penyampaian sanggahan.dalam hal hasil pemeriksaan substantif ulang menyatakan bahwa keberatan dapat diterima, direktorat jenderal
memberitahukan  secara  tertulis  kepada  pemohon  atau  melalui kuasanya bahwa indikasi-geografis ditolak dan dalam jangka  waktu paling  lama  3  (tiga)  bulan  terhitung  sejak  diterimanya  keputusan penolakan,  pemohon  atau  kuasanya  dapat  mengajukan  banding kepada  komisi  banding  merek.  Dalam  jangka  waktu  paling  lama  30 (tiga  puluh)  hari  terhitung  sejak  diputuskannya  hasil  pemeriksaan substantif  ulang,  direktorat  jenderal  mengumumkan  keputusan tersebut dalam berita resmi indikasi geografis. ”
Penyelesaian sengketa “ suatu perkara yang dilakukan antara salah satu pihak  dengan  pihak  yang  lainnya. Penyelesaian  sengketa  dapat  dilakukan dengan  2  cara  yaitu melalui  pengadilan dan di  luar  pengadilan.  Penyelesaian melalui jalur pengadilan biasa disebut sebagai litigasi, sebaliknya penyelesaian di  luar  pengadilan  biasa  disebut  sebagai  non  litigasi. Proses  penyelesaian sengketa melalui litigasi merupakan sarana terakhir ( ultimum remidium ) bagi para pihak yang bersengketa setelah proses penyelesaian melalui non litigasi tidak membuahkan hasil.
Sedangkan,  Menurut  Pasal  1  angka  10  Undang-Undang  Nomor  30 Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa, penyelesaian sengketa melalui non litigasi (luar pengadilan) terdiri dari 5 cara yaitu :
1. Konsultasi
Suatu  tindakan  yang  dilakukan  antara  satu  pihak  dengan  pihak  yang  lain yang merupakan pihak konsultan.
2. Negosiasi
Penyelesaian  di  luar  pengadilan  dengan  tujuan  untuk  mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerja sama yang lebih harmonis
3. Mediasi
Penyelesaian melalui perundingan untuk mencapai kesepakatan di antara para pihak dengan dibantu oleh mediator
4. Konsiliasi
Penyelesaian sengketa dibantu oleh konsiliator yang berfungsi menengahi para pihak untuk mencari solusi dan mencapai kesepakatan di antara para pihak.
5. Penilaian ahli
Pendapat para ahli untuk suatu hal yang bersifat teknis dan sesuai dengan bidang keahliannya. ”
Berdasarkan hasil “ dari penyelesaian atas kasus kopi toraja dan kopi gayo ini  masih  belum  final  dan  mempunyai  kekuatan  hukum  yang  tetap  meskipun gugatan ini telah didaftarkan ke pengadilan niaga. Hanya saja dari kasus ini kedua produk indikasi geografis tersebut telah mendapatkan sertifikat indikasi geografis dari  Dirjen  HKI  dan  Mentri.  Dalam  kedua  kasus  ini,  pihak  negara  lain  memiliki merek  dagang  atas  hasil  dari  produk  indikasi  geografis  sedangkan  negara Indonesia memiliki indikasi geografis atas produk tersebut. ”

## C. KESIMPULAN
penulis  menarik  kesimpulan  bahwa  terdapat  dua  pembahasan  utama berkenaan  dengan.  Pendaftaran  Indikasi  geografis  sebagai  bentuk  penerapan kepastian  hukum,  yaitu  yang  pertama  mengenai  penerapan  prinsip  kepastian hukum  dalam  pengaturan  pendaftaran  indikasi  geografis,  yaitu  secara  yuridis diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis,  berdasarkan  Undang-undang  tersebut  pemerintah  berupaya mewujudkan kepastian hukum dalam penerapan indikasi geografis.
Selanjutnya  mengenai  pendaftaran  Indikasi  Geografis  berdasarkan peraturan  perundang-undangan  sesuai  prosedur  tata  cara  pendaftaran  indikasi geografis yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merk  dan  Indikasi  Geografis  pasal  56-69  tata  cara  pendaftaran  telah  diberikan secara  jelas  dalam  aturan  tersebut  yang  meliputi  permohonan,  pemeriksaan administratif, pemeriksaan substantif, jika semua unsur telah dipenuhi dilanjutkan dengan pengumuman.. ”

## DAFTAR PUSTAKA
A. Buku
Arief  Sidharta. Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum . P.T. Refika Aditama , Bandung, 2008. Cst Kansil, Christine, dkk. Kamus Istilah Hukum . Jala Permata, Jakarta, 2009. Peter Mahmud Marzuki. Pengantar Ilmu Hukum. Kencana. Jakarta, 2008.
Wahyu  Sasongko. Ketentuan-ketentuan  Pokok  Hukum  Perlindungan Konsumen. Universitas lampung, Bandar
Lampung, 2007.
Zainal Asikin. Pengantar Tata Hukum Indonesia . Rajawali Press, Jakarta, 2012.

## B. Jurnal/Artikel Ilmiah
Candra  Irawan,  Pendaftaran  Indikasi  Geografis  sebagai  Instrumen Perlindungan Hukum dan Peningkatan  Daya  Saing  Produk Daerah di Indonesia,. Jurnal Unisbank Vol. 3 No.  3 (2017), (https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/sendi_u/article/downl oad/5065/1575)
Lili  Karuna  Dewi.  Perlindungan  Produk-Produk  Berpotensi  Hak  Kekayaan
Intelektual melalui Indikasi Geografis. Jurnal Kertha Semaya, Vol 7 No.3 (2019).
R.  La  Porta.  Investor  Protection  and  Corporate  governance.  Jurnal  Of
Financial Economics,Vol. 58 ( 2000).
C. Peraturan Perundang-undangan
Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. _______. Undang-Undang Tentang Merek dan Indikasi Geografis. UU Nomor 20 Tahun 2016. LNRI Tahun 2016 Nomor 252. _______. Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan. UU Nomor 12 Tahun 2011. LNRI
Tahun 2009 Nomor 157.
TRIPs Agreement.