## Semi Presidensil:Paradoks Sistem Pemerintahan di Indonesia
Yulion Zalpa
Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UIN Raden Fatah email : zalpayulion@gmail.com

## Abstrak
Tulisan  ini  bertujuan  untuk  mengurai  dan  menjelaskan  dinamika  sistem  politik  dan pemerintahan  di  indonesia  dari  masa  orde  lama  sampai  reformasi.  Pasca  kemerdekaan, indonesia  terus  mencari  format  sistem  pemerintahan  dalam  rangka  mewujudkan  tata kelola  pemerintahan  yang  demokratis.    Indonesia  sebagai  negara  telah  melakukan ‘bongkar-pasang”  sistem  pemerintahan,  seperti  presidensil,  parlementer  bahkan menerapkan  sistem  ”semi  presidensil”.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kepustakaan dengan metode analisis deskriptif. Sistem presidensil yang diterapkan saat ini yang diikuti penerapan sistem multipartai terlihat paradoks, sehingga menyebabkan banyak kekacauan dan menimbulkan masalah masalah baru dalam tata kelola kebijakan di indonesia. Sistem semi presidensil yang berafiliasi dengan sistem multipartai melemahkan kelembagaan dan kewenangan  presiden  sebagai  pemimpin  kekuasaan  eksekutif.  Sistem  multipartai membuat  presiden  tidak  mandiri  dalam  menegaskan  keputusan-keputusan  politik.  Lebih jauh  lagi,  sistem  multipartai  di  parlemen  sarat  dengan  pelbagai  kepentingan  politis  yang membuka  ruang  luas  untuk  menginterupsi  keputusan  dan  kebijakan  presiden.  Kehadiran multipartai ini juga semakin memperpanjang mekanisme pengambilan keputusan
Key words : semi presidensil, multipartai, sistem politik dan pemerintahan.

## Abstract
This paper aims to parse and explain the dynamics of the political system and governance in Indonesia from the old order to reform. Post independence, Indonesia continues to look for a form of government system in order to realize democratic governance . Indonesia as a  country  has  carried  out  “dismantling”  the  government  system,  such  as  presidential, parliamentary  and  even  implementing  a  “semi-presidential”  system.  The  current presidential  system  followed  by  the  adoption  of  a  multiparty  system  seems  paradoxical, causing a lot of chaos and creating new problems in policy governance in Indonesia. The semi-presidential system affiliated with a multiparty system weakens the institutional and  authority  of  the  president  as  the  leader  of  executive  power.  A  multiparty  system makes  the  president  not  independent  in  asserting  political  decisions.  Furthermore,  the multiparty system in parliament is filled with various political interests that open up wide space  to  interrupt  presidential  decisions  and  policies.  This  multiparty  presence  also further extended the decision making mechanism
Keywords : semi-presidential, multiparty, political and government systems

## A. PENDAHULUAN
Indonesia  sebagai  sebuah  Negara  kesatuan  dalam  perjalanannya  telah mempraktikkan  tiga  sistem  politik  dan  pemerintahannya,  baik  itu  parlemeneter, presidensil, maupun semi presidensil.  Namun demikian, tujuan yang dikehendaki agar Indonesia menjadi salah satu negara yang lebih demokratis nyatanya berkata sebaliknya. Hal ini dikarenakan, sistem politik dan pemerintahan yang diharapkan mampu  menaungi  kepentingan  seluruh  rakyat  Indonesia  mengalami  stagnansi pada  permasalahan  mekanisme  dan  personal-personalnya  itu  sendiri  yang  belum memaksimalkan  kemampuannya.  Hal  ini  bisa  dibuktikan  dengan  tiga  argumen penting yaitu. Pertama , pada masa demokrasi liberal (pasca-kemerdekaan) sistem yang  digunakan  adalah  presidensil,  tetapi  dirubah  oleh  Moh.  Hatta  melalui Maklumat X sehingga sistem yang digunakan menjadi parlementer.  Akan tetapi, ekspektasi Presiden Soekarno dengan adanya parlemen tidak memiliki imbas yang signifikan.    Sebab,  parlemen  seharusnya  mampu  mengimbangi  kinerja  eksekutif (sebagai checks  and  balances )  menghadapi  pelbagai  masalah,  yaitu:  dalam pengelolaan negara tidak efektif.
Artinya,  parlemen  hanya  berfungsi  sebagai  pemelihara  eksistensi  kekuasaan eksekutif dibandingkan berusaha untuk memperbaiki dan memajukan kinerja serta posisinya  sebagai  lembaga  perwakilan  rakyat.    Kemudian,  sumbangsi  parlemen terhadap  rakyat  dalam  memulihkan  traumatik  dan  memperbaiki  taraf kehidupannya juga belum realistis.  Dengan kata lain, hasil pemilu demokratis di tahun  1955  tidak  didampingi  oleh  kemampuan  parlemen  untuk  mendorong kemajuan Indonesia.  Alhasil, presiden Soekarno mengeluarkan  dekrit presiden di tahun  1959  untuk  membubarkan  parlemen  sekaligus  membangun  sistem presidensil utuh –meskipun parlemen dibentuk kembali, tetapi kekuasaannya telah didistorsikan sedemikian rupa menjadi terbatas.
Kedua ,  penerapan  sistem  presidensil  penuh  dimanfaatkan  oleh  pemerintahan Soeharto dalam demokrasi ‘Pancasila’  dengan membatasi sekaligus memisahkan parlemen  dengan  kekuasaan  eksekutif.  Dalam  arti  iini,  parlemen  posisinya  tidak ditiadakan  –kekuasaan  parlemen  secara  simbolik  ada,  tetapi  kinerjanya  hanya sebagai  pengabsah  program  atau  rencana  tindakan  kekuasaan  eksekutif.    Oleh karena  itu,  penerapan  sistem  presidensil  pada  akhirnya  keluar  dari  eksistensinya sendiri  karena  sistem  presidensil  seharusnya  dapat  memposisikan  kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif secara seimbang.  Dengan kata lain, penerapan sistem  yang  dimaksudkan  dapat  dikategorikan  sebagai  ‘semi  presidensil’  bukan presidensil secara utuh dan dalam hal ini juga pada kekuasaan di masa demokrasi terpimpin 1
Ketiga , pasca-rezim ‘semi presidensil’ dilengserkan di tahun 1998 yang mana presiden  Soeharto  digantikan  oleh  presiden  B.J  Habibie  mengambil  sebuah tindakan  cepat  dengan  menguatkan  parlemen  sedemikian  rupa  sehingga  ‘seolah- olah’  menjadi  sebuah  ajang  ‘balas  dendam’  yang  sebelumnya  dimarjinalkan. Parlemen yang dikuatkan berkorespondensi dengan penyelenggaraan pemilu yang
1 Bambang Cipto. Partai Kekuasaan dan Militerisme (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), 34-35.
demokratis yang diikuti oleh beragam partai politik dalam arti sebagai ejawantah multikulturalisme  Indonesia  baik  suku,  ras,  agama,  keyakinan,  dan  sebagainya. Oleh  karena  itu,  tidak  mengherankan  apabila  peserta  pemilu  di  tahun  1999 membludak hingga 48 peserta. Pertanyaan kemudian adalah bagaimana relevansi pemilu  secara  langsung  dapat  menghidupkan  parlemen  yang  ‘mati  suri’  karena sistem  presidensil  yang  diterapkan?  Bagaimana  dampak  dari  penerapan  sistem presidensil  yang  setengah  setengah  yang  bersamaan  dengan  sistem  pemilu  dan sistem  kepartaian  di  Indonesia?.  untuk  itulah  tulisan  ini  akan  mengurai  dan mengidentifikasi permasalahan tersebut.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian  kualitatif,  selain  itu  penelitian  ini menggunakan  salah  satu  jenis  dalam  kualitatif  yakni  metode  penelitian kepustakaan atau sering juga disebut metode studi pustaka. Metode studi pustaka, secara  definisi  berarti  penelitian  yang  dikerjakan  merujuk  pada  temuan  berupa tulisan  tulisan,  baik  yang  belum  diterbitkan  ataupun  sudah  diterbitkan.  Temuan data  yang  diperoleh  digunakan  sebagai  rujukan  utama  dalam  pengerjaan penelitian.  Dalam  metode  pengumpulan  data,  penelitian  ini  akan  menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi berarti membawa dan menyatukan jadi satu beberapa data yang diperoleh baik itu dari buku, jurnal dan majalah dan surat kabar yang relevan dengan tema penelitian

## C. PEMBAHASAN
a) Euforia Reformasi: Menghidupkan Kembali Parlemen
Reformasi yang terjadi di tahun 1998 silam mengehendaki pemerintahan yang demokratis.  Seruan  tersebut  nampaknya  senada  seperti  yang  dikatakan  Arend Lijphart  bahwa  sistem  pemerintahan  menjadi  demokratis  apabila  sistem pemerintahan yang digunakan menggunakan sistem demokrasi mayoritas maupun konsensus 2 .  Dalam  arti  ini,  perbedaan  yang  paling  mencolok  dalam  penerapan sistem  tersebut  adalah  jumlah  keikutsertaan  partai  politik  dalam  pemilu.    Model demokrasi  mayoritas  menuntut  kemampuan  partai  politik  untuk  mencapai  suara mayoritas sebagai syarat mendirikan sebuah kabinet.  Oleh karena itu, demokrasi mayoritas  menyaratkan  kehadiran  partai  besar  dan  dengan  sendirinya menyingkirkan partai-partai kecil.  Akibat  yang ditimbulkan adalah sistem partai dikendalikan oleh dua partai besar dengan model pemilihan distrik 3 .
Sementara  itu,  model  demokrasi  konsensus  menekankan  pada  bentuk  sistem partainya  adalah  multipartai  sehingga  dapat  membuka  seluas-luasnya  pelbagai kelompok  masyarakat dalam  mengekspresikan, mengartikulasikan, dan
2 Arend Lijphart. Democracies: Pattern of Majoritarian and Concensus Governments in Twenty One Countries (New Haven: Yale University Press, 1984), 65-67.
3 Alan C Isaak. Scope and Methods of Political Science: An Introduction to the Methodology of Political Inquiry. (Illinois: The Dorsey Press, 1985), 20-21.
melembagakan  kepentingannya  melalui  partai  politik.    Oleh  karena  itu,  sebagai penunjangnya  menggunakan  pemilihan  model  proposional  untuk  menjaga heterogenitas masyarakat.
Dari  kedua  model  tersebut  model  demokrasi  konsensus  inilah  yang diterapkan  di  Indonesia.    Sejarah  menunjukkan  bahwa  Indonesia  telah  terbiasa dengan  kehadiran  partai  yang  berdasarkan  agama  maupun  aliran.    Dengan  kata lain,  sistem  multipartai  sudah  ada  pasca  proklamasi,  meskipun  terdapat  wacana untuk mendirikan sistem partai tunggal atau partai pemerintah 4 . Namun demikian, terjadi  penolakan  karena  partai  tunggal  yang  meniadakan  persaingan  dan perimbangan dari partai lain dapat membawa Indonesia kepada totaliterisme.
Sistem  multipartai  di  Orde  Lama  tidak  begitu  menggembirakan  ketika diterapkan  sistem  parlementer  pada  tahun  1950-1959.  Sebab,  parlemen  yang dihasilkan  justru  sering  mengalami  disharmoni  antara  partai-partai  sehingga pengambilan  keputusan  menimbulkan  ketidakstabilan  dan  tidak  meberi  cukup peluang  untuk  melakukan  pembangunan kesejahteraan  masyarakat 5 .  Oleh  karena itu, sistem multipartai tetap diadakan tetapi kekuasaanya dibatasi oleh kekuasaan eksekutif  sebagai  pemegang  otoritas  tertinggi.    Keadaan  demikian  ditambah dengan  penyederhanaan  partai  pada  masa  presiden  Soekarno  menjadi  10  partai dan di era Orde Baru menjadi 3 partai.
Penerapan  sistem  multipartai  juga  didukung  penuh  oleh  pemerintah pascareformasi. Sistem multipartai yang diterapkan adalah sangat berbeda dengan masa  sebelumnya.  Namun  demikian,  terdapat  pertanyaan  menarik  mengapa Indonesia  pada  akhirnya  menjatuhkan  pilihannya  pada  penggunaaan  demokrasi konsensus  dengan  sistem  multipartainya  dibandingkan  dengan  menggunakan demokrasi  mayoritas  dengan  dua  partai  tunggal  jika  alasan  yang  digunakan  juga demi kemajuan bagi Indonesia. Padahal, pengalaman berbagai negara maju yang demokratis menggunakan sistem dua partai sehingga memungkinkan pemerintahan  yang  kuat  dan  stabil,  sekaligus  berhasil  menumbuhkan  dan mempertahankan demokrasi.
Terdapat beberapa kecenderungan mengapa Indonesia tidak menggunakan demokrasi  mayoritas.    Memang  dalam  realitasnya  Indonesia  menerapkan  sistem demokrasi  konsensus  yang  tertuang  dalam  sila  keempat  Pancasila  yang  berbunyi “kerakyatan  yang  dipimpin  oleh  hikmat  kebijaksanaan  dalam  permusyawaratan perwakilan.”  Oleh  karena  itu,  seharusnya  Indonesia  juga  menerapkan  “ balance bicameralism ” yang mana kewenangan dari dua kamar dalam parlemen (DPR dan DPD) dapat diusahakan setara.  Namun demikian, sistem pemerintahan dan politik yang  dihasilkan  adalah campuran.  Dengan  kata  lain,  Indonesia  tidak  sepenuhnya menggunakan demokrasi mayoritas sekaligus demokrasi konsensus. Sebab, sistem yang dimaksud adalah presidensil dengan kekuasaan eksekutif tidak memiliki hak veto  sehingga  kekuasaan  legislatif  dapat  dikatakan  lebih  kuat.  Ditambah  lagi, posisi  parlemen  dengan  koalisi  multipartai  tanpa  kesamaan  asas  “ policy - blinded
4 Yusril Ihza Mahendra. Dinamika Tatanegara Indonesia. (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 37-39.
5 Miriam Budiardjo, Demokrasi di Indonesia: Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Pancasila. (Jakarta: Gramedia Pustaka utama, 1996).43-44.
coalition ”  juga  parlemen  dua  kamar  tetapi  tidak  setara  “ asymmetric bicameralism”. 6
Kecenderungan  negatif  yang  dihasilkan  dari  sistem  pemerintahan  dan politik  ini  sebenarnya  memunculkan  fenomena  lain  bahwa  lembaga  perwakilan atau  parlemen  kembali  dihidupkan.    Artinya,  dalam  kerangka  berpikir  normatif- konstitusional,  kedudukan  parlemen  adalah  kuat.  Namun  demikian,  dalam parktiknya  (Orde  Lama  dan  Orde  baru)  tidak  dapat  menjalankan  tugas  dan wewenangnya  dengan  optimal. 7 Setelah  UUD  1945  diamandemen,  posisi parlemen  mengalami  penguatan  yang  tidak  hanya  dalam  pengaturan  di  tingkat konstitusi tetapi juga di dalam praktik ketatanegaraan.  Dengan kata lain, adanya amandemen juga dapat dikatakan menghasilkan supremasi parlemen.
Adapun  parlemen  yang  dimaksudkan  bukan  menunjuk  pada  majelis permusyawaratan  rakyat  (MPR)  sebagai  pemegang  kedaulatan  sepenuhnya. Sebab,  MPR  justru  menjebak  bangsa  Indonesia  untuk  mengamini  kekuasaan absolut  seperti  dalam  teori  Jean  Bodin  yang  dipengaruhi  oleh  Machiavelli  yang mengatakan bahwa kedaulatan adalah kekuasaan terhadap warga negara tanpa ada pembatasan. 8 Berangkat  dari  kalimat  tersebut,  pada  saat  yang  bersamaan  MPR pernah dengan leluasa memakzulkan presiden Abdurrahman Wahid.  Oleh karena itu,  parlemen  yang  dimaksudkan  dalam  amandemen  Pasal  1  ayat  2  dan  Pasal  2 Ayat 1 yang berimplikasi pada reposisi peran MPR  dari lembaga tertinggi negara “ supreme body ” menjadi sebatas siding gabungan “ join session ” antara DPR dan DPD.  Dalam  sistem  bikameral,  setiap  kamar  mencerminkan  jenis  keterwakilan yang berbeda, yaitu: DPR merupakan representasi penduduk dan DPD merupakan representasi wilayah.
Adanya  perubahan  di  tubuh  parlemen  ini  diharapkan  dapat  menciptakan keseimbangan  antara  lembaga-lembaga  negara  sehingga  mekanisme “ checks  and balances ”  berjalan  tanpa  adanya  sebuah  lembaga  yang  mempunyai  kekuasaan lebih tinggi dibandingkan yang lain.  Dengan kata lain, parlemen yang dimaksud adalah ‘hanya’ DPR karena wewenang lengkap parlemen hanya diberikan kepada DPR.  Sebagai  contoh,  keputusan  akhir  mengenaipembuatan  undang-undang, pemberian  persetujuan  atas  jabatan  kebegaraan  tertentu,  pengawasan,  dan anggaran  tetap  ada  di  DPR. 9 Peran  DPD  yang  terbatas  pada  pemberian pertimbangan  atau  rekomendasi  pada  dasarnya  adalah  hasil  penerapan  “ weak bicameralism”. Menurut  Giovanni  Sartori,  “ weak  bicameralism ”  dapat memposisikan  kamar  kedua  memang  ditujukan  untuk  mewakili  golongan minoritas  yang  dalam  hal  ini  wewenang  konstitusionalnya  (Giovanni  Sartori, 1997). 10
6 Bambang Widjojanto, Konstitusi Baru Melalui Komisi Konstitusi Independen. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002), 46-47.
7 Mahendra, Dinamika Tatanegara Indonesia, 65.
8 Deliar Noer, Pemikiran Politik di Negeri Barat. (Bandung: Mizan, 1997), 30.
9 Bivitri S, Semua Harus Terwakili: Studi Mengenai Reposisi MPR, DPR, dan Lembaga Kepresidenan di Indonesia. (Jakarta: PSHK, 2000).10-11.
10 Giovanni Sartori, Comparative Constitutional Engineering: An Inquiry into Structures, Incentives, and Outcomes. (New York: New York University Press, 1997).60-61
Terlepas  dari  polemiknya,  DPR  sebagai  nama  lain  parlemen  di  Indonesia dapat  dihidupkan  kembali  untuk  mengimbangi  kekuasaan  eksekutif.  Sebab, kebebasan berkumpul atau berorganisasi dijamin oleh demokrasi sehingga sistem multipartai  yang  menghasilkan  keterwakilan  politik  juga  dijamin.  Dengan demikian,  dengan  menghidupkan  parlemen  sebagai  perkembangan  dan  apa  yang dikehendaki  dalam  proses  demokrasi  itu  sendiri  –jika  dibandingkan  dengan bebarapa  periode  silam  yang  memarjinalkan  parlemen,  keadaan  semacam  ini dapat dikatakan ‘sedikit’ lebih baik.
b) Sistem [Semi] Presidensil dan Penyebab Kekacauannya
Pasca reformasi, Indonesia tetap menerapkan sistem presidensil sebagai sistem pemerintahan dan politiknya.  Sistem presidensil yang secara sederhana dibedakan dari  sistem  parlementer  karena  di  mana  sistem  parlementer  yang  diwakili  oleh Inggris,  India,  Kanada,  dan  sebagainya  menempatkan  kekuasaan  eksekutif  di bawah  subordinasi  kekuasaan  legislatif.  Sementara  itu,  sistem  presidensil  seperti Amerika  Serikat  menyaratkan  pemisahan  kekuasaan  antara  eksekutif  dan kekuasaan  legislatif  yang  mana  eksekutif  tidak  mendapatkan  kekuasaan  dari mayoritas  anggota  parlemen  tetapi  banyak  tindakan  eksekutif  perlu  mendapat persetujuan  legislatif. 11 Di  Indonesia  itu  sendiri  eksekutif  didukung  oleh  partai politik yang mendapatkan suara terbanyak atau lolos PT.
Dalam  perkembangannya,  sistem  presidensil  lebih  tepatnya  sistem  dianggap sebagai  ‘kambing  hitam’  atas  kegagalan  pemerintah  dalam  menjaga  stabilitas, efektivitas politik dan ekonomi secara berkesinambungan. Sistem semi presidensil berafiliasi  dengan  sistem multipartai melemahkan  kelembagaan  dan  kewenangan presiden sebagai pemimpin kekuasaan eksekutif. Bahkan, adanya multipartai juga ‘seolah-olah’  membuat  presiden  tidak  mandiri  dalam  menegaskan  keputusan- keputusan  politik.  Lebih  jauh  lagi,  sistem  multipartai  di  parlemen  sarat  dengan pelbagai kepentingan politis dan ekonomi yang siap menginterupsi keputusan dan kebijakan  presiden.  Kehadiran  multipartai  ini  juga  semakin  memperpanjang mekanisme  pengambilan  keputusan  di  parlemen  karena  isu  dan  program  yang diperjuangkan belum tentu sama.
Perpaduan antara  sistem  multipartai  dan sistem  presidensil menurut  Scott Mainwaring  adalah  kombinasi  yang  sulit  karena  menjadi  perdebatan  dalam menyusun  RUU  politik  juga  dalam  wacana  politik  kontemporer  (Scott Mainwaring,  1993).  Alfred  Stepan  dan  Cindy  Skach  juga  mengatakan  bahwa hubungan  antara  sistem  presidensil  dengan  sistem  multipartai  dapat mengakibatkan  kebuntuan  di  antara  eksekutif  dan  legislatif. 12 Terjadinya kebuntuan  ini  terutama  apabila  eksekutif  berasal  dari  “ minority  party ”  sehingga mengakibatkan  dukungan  parlemen  rendah.    Hal  tersebut  tentu  dapat menimbulkan ketidakstabilan roda pemerintahan karena tenaga dan alokasi waktu
11 Patricia L Hipsher, "The Failure of Presidential Democracy." Journal of Interamerican Studies and World Affairs , no. 2 (Juni 1997): 89-105.
12 Alfred Stepan and Cindy Skach. "Meta-Institutional Frameworks and Democratic Consolidation." World Politics Nomor 46 , (June 1993): 1-22.
banyak  tercurah  untuk  menanggapi  interupsi  parlemen.    Sebagai  misal  ketika presiden Joko Widodo  mengalihkan subsidi BBM di akhir 2014  silam, parlemen oposisi  dalam  KMP  (Gerindra,  Golkar,  PPP,  PAN,  PKS,  Demokrat)  hendak menginterupsinya dengan dalih ‘tidak merakyat’.Contoh yang disebutkan dengan sendirinya  meruntuhkan  teori  yang  menyebutkan  bahwa  ketidakstabilan  roda pemerintahan  dikarenakan  sistem  presidensil  dan multipartainya.  Sebab,  terdapat pelbagai  faktor  yang  dapat  menyebabkan  ketidakstabilan  politik,  yaitu:  jumlah demonstrasi  politik,  jumlah  pemberontak  politik,  jumlah  perlawanan  politik, jumlah  serangan  militer,  dan  jumlah  korban  dari  pelanggaran  domestic.  Dengan kata lain, pandangan miring  yang  juga mengatakan bahwa demokrasi presidensil kurang  stabil  seperti  yang  diutakan  oleh  Juan  Linz  Perils,  Eduardo  Dilva,  dan lainnya tidak relevan lagi.
Pertama ,  sistem  presidensil  menyebabkan  terbelahnya  pemerintahan. Namun demikian, sistem presidensil lebih sering membawa pemerintahan terbelah apabila  tingginya  jumlah  partai  politik  (multipartai)  yang  efektif,  pemilihan kekuasaan  eksekutif  dan  legislatif  tidak  diselenggarakan  secara  bersamaan,  dan penyelenggaraan pemilu menggunakan sistem proporsional. Kedua , pemerintahan yang  terbelah  membawa  kebuntuhan.  Kemungkinan  hal  tersebut  terjadi  adalah karena  terdapat  institusi  veto  yang  dengan  mekanismenya  lebih  dari  sekadar mayoritas  di  parlemen  atau  partai  pemerintah  melampaui  suara  mayoritas  di parlemen. Ketiga ,  sistem  presidensil  membawa  kegagalan  demokrasi  yang  mana dapat  mengakibatkan  kudeta  dan  akuntabilitas  kepada  konstituen. 13 Namun, permasalahan  yang  paling  pokok  adalah  hal  tersebut  dimungkinkan  terjadi  jika menerapkan  sistem  presidensil  secara  utuh.  Dalam  konteks  ini,  Indonesia  sistem yang digunakan sesungguhnya adalah [semi] presidensil.
Indonesia  dalam  sistem  [semi]  presidensil  ini  sebenarnya  sering dikacaukan  oleh  parlemen.  Parlemen  yang  esensinya  sebagai  badan  publik  yang secara formal mempunyai tatanan, fungsi, dan maksud untuk mengatur rangkaian tindakan tertentu dalam melayani publik. 14 Oleh karena itu, parlemen seharusnya dapat  berimplikasi  kepada  inkoherensi  struktur  dengan  kinerja  dan  perannya terhadap negara dan masyarakatnya.  Akan tetapi, parlemen hasil reformasi justru merancukan kinerja dengan tingkah laku anggota yang dipertontonkan ke publik. Sebagai  misal  rendahnya  tingkat  kehadiran  dalam  rapat  paripurna,  keengganan untuk  melaporkan  kekayaannya  kepada  KPK,  dan  terseretnya  dalam  skandal korupsi.
Di  sisi  lain,  parlemen  mempunyai  kebebasan  dalam  menghadapi kekuasaan  eksekutif. Pertama ,  adalah  proses  demokratisasi  yang  membentuk pembalikan  distribusi  kekuasaan  dari  eksekutif  “ heavy ”  ke  parlemen  “ heavy ”
Kedua , pluralisme fraksi di parlemen yang menyulitkan eksekutif berjalan efektif. Ketiga ,  penggunaan  voting  untuk  membuat  keputusan  sebagai  pilihan dibandingkan  musyawarah  di  parlemen  dan  juga  terkadang  sering  terganjal  oleh perbedaan  interpretasi  pihak  parlemen  dan  eksekutif  terhadap  konstitusi.
13 Andrey Reynolds, The Architecture of Democracy: Constitutional Design, Conflict Management, and Democracy. (New York: Oxford University Press, 2002), 41-42.
14 Arbi Sanit, Perwakilan Politik di Indonesia , (Jakarta: Rajawali, 1985), 25-26.
Keempat ,  adanya  persekongkolan  antar  politisi  nasional  untuk  membiarkan pertentangan antara UU Politik dengan UUD 1945 mengenai sistem pemerintahan dan  politik  presidensil.  Akibatnya,  kekuasaan  eksekutiflah  yang  tereduksi  oleh parlemen.
Supremasi  parlemen  dalam  proses  legislasi  menjadi  sangat  dominan karena kekuasaan eksekutif tidak mempunyai pilihan kecuali mengesahkan RUU. Kemudian, adanya rumusan reaktif Pasal 7C UUD 1945 yang menyatakan bahwa presiden  tidak  dapat  membekukan  dan/atau  membubarkan  parlemen.    Selain  itu juga  parlemen  berperan  sebagai  lembaga  penentu  dalam  memberi  “persetujuan” terhadap  beberapa  agenda  kenegaraan  misalnya  presiden  yang  membuat perjanjian  internasional  yang  menimbulkan  akibat  luas  bagi  rakyat  Indonesia, pertauran  pemerintah  pengganti  undang-undang,  pengangkatan  Hakim  Agung, pengangkatan  danpemberhentian  anggota  Komisi  Yudisial,  pengangkatan  duta besar dan konsul, penempatan duta negara lain, pemberian amnesti dan abolisi. Kekuasaan  parlemen  semakin  komplit  dengan  adanya  kewenangan  untuk mengisi beberapa jabatan strategis kenegaraan, seperti: hakim MK, anggota BPK, Komnas  HAM,  KPU,  TNI,  dan  POLRI.  Bahkan,  untuk  konteks  kekinian, parlemen seperti yang dikatakan oleh K. C. Wheare di mana anggota juga sibuk di laur pembuatan undang-undang, yaitu dengan berperan aktif dalam mengritik dan ikut  serta  dalam  diskusi  persoalan-persoalan  nasional. 15 Kenyataan  tersebut  sulit dibantah  karena  hamper  semua  kekuasaan  negara  bertumpu  kepada  parlemen. Dengan kata lain, jika manusia Indonesia jelih apa yang terjadi sebenarnya adalah amandemen UUD 1945 memunculkan “ concentration of power and responsibility upon  the  parliament ”  seperti  kekuasaan  presiden  di  bawah  UUD  1945  sebelum dilakukan amandemen.

## D. KESIMPULAN
Apabila  sistem  [semi]  presidensil  tetap  diterapkan  di  Indonesia,  maka  untuk mengatasi setidaknya mengurangi ekses negatifnya, yaitu: dengan mengombinasikan sistem pemilu proporsional kepada koalisi besar dan permanen partai  politik,  sebelum  dan  sesudah  pemilu.  Langkah  tersebut  dapat dikombinasikan  dengan  mendahulukan  pemilihan  presiden  dari  pemilihan legislatif,  atau  melakukan  secara  serentakdengan  syarat  koalisi  untukpilpres dimanfaatkan  dalam  pemilihan  legislatif.  Esensi  yang  dimaksudkan  boleh  dapat dikatakan  mendekati  demokrasi  mayoritas  bukan  saja  dimaksudkan  untuk memenuhi  perintah  konstitusi  (sistem  presidensil)  tetapi  juga  memenuhi kebutuhan nyata masyarakat dan bangsa Indonesia.
Sejarah  sudah  membuktikan  bahwa  penyesuaian  sistem  pemilu  dan  sistem pemerintahan  dan  politik  kepada  kondisi  masyarakat  majemuk  sehingga  dapat memperdalam  tatanan  masyarakat  tradisional  Indonesia  karena  idiologi  dan pengorganisasian  masyarakat  secara modern  dijadikan  sebagai  pengukuh  kondisi tradisional  masyarakat.  Oleh  sebab  itu,  kehadiran  sistem  pemilu  dan  sistem
15 K. C. Wheare, Legislature. (New York: Oxford University Press, 1963), 55-56.
pemerintahan  dan  politik  dapat  difungsikan  dengan  maksud  memperbaharuhi, menyatukan, menguatkan, dan menstabilkan masyarakat dan bangsa. Dengan  sendirinya  pembaharuan  masyarakat  dan  bangsa  melalui  sistem  pemilu dan  sistem  pemerintahan  dan  politik  juga  menuntut  sikap  paralel  dari  politisi. Oleh karena itu, politisi sebagai seorang pemimpin seharusnya mengetahui dirinya memikul  tanggungjawab  untuk  memajukan  kehidupan  rakyat.  Namun  demikian, alasan  untuk  menyederhanakan  sistem  pemilu  dan  sistem  pemerintahan  dan politik  untuk  memudahkan  penyesuaian  terhadap  perubahan  sehingga  harus mengefektifkan dan memperkuat sistemnya.
Adapun  upaya  berkelanjutan  untuk  mengefektifkan  dan  memperkuatnya, pertama dengan  memastikan  telah  benar-benar  berpedoman  pada  sistem presidensil  di  mana  dalam  penataan  kekuasaan,  pembenahan  kinerja,  dan penunaian kontribusi parlemen tetapi tidak seperti model sekarang yang dominan. Kedua ,  mengembangkan  pelembagaan  parlemen  dalam  arti  pengaktualisasian fungsi perwakilan politiknya di dalam memroses segenap fungsi dan hak-haknya.
Ketiga ,  meningkatkan  kapabilitas  rata-rata  anggota  parlemen  melalui  sistem rekrutmen  yang  kompetitif  bedasarkan  standar  kriteria  kepemimpinan pemerintahan  dan  politik,  seperti:  jujur,  visioner,  berpengalaman  (politisi, negarawan, manajer pemerintahan), dan memimpin perubahan.  Namun, poin dari keseluruhan  tentang  sistem  [semi]  presidensil  di  Indonesia  adalah  amandemen UUD  1945.  Oleh  karena  itu,  amandemen  tersebut  harus  direvisi  dan disempurnakan.

## DAFTAR PUSTAKA
Budiardjo,  Miriam. Demokrasi  di  Indonesia:  Demokrasi  Parlementer  dan Demokrasi Pancasila. Jakarta: Gramedia Pustaka utama, 1996. Cipto, Bambang. Partai Kekuasaan dan Militerisme. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
Hipsher,  Patricia  L.  "The  Failure  of  Presidential  Democracy." Journal  of Interamerican Studies and World Affairs , 1997: 89-105. Isaak,  Alan  C. Scope  and  Methods  of  Political  Science:  An  Introduction  to  the Methodology of Political Inquiry. Illinois: The Dorsey Press, 1985. Lijphart,  Arend. Democracies:  Pattern  of  Majoritarian  and  Concensus Governments  in  Twenty-One  Countries. New  Haven:  Yale  University Press, 1984.
Mahendra,  Yusril  Ihza. Dinamika  Tatanegara  Indonesia. Jakarta:  Gema  Insani Press, 1996.
Mainwaring,  Scott.  "Presidentalism,  Multipartism,  and  Democacy:  The  Difficult Combinations." Comparative  Political  Studies  Vol.  26  Nomor  2 ,  1993: 198-228.
Noer, Deliar. Pemikiran Politik di Negeri Barat. Bandung: Mizan, 1997. Przeworski,  Adam. Democracy,  Accountability,  and  Representation. Cambridge:
Cambridge University Press, 1999.
Reynolds,  Andrey. The  Architecture  of  Democracy:  Constitutional  Design, Conflict  Management,  and  Democracy. New  York:  Oxford  University Press, 2002.
S.,  Bivitri. Semua  Harus  Terwakili:  Studi  Mengenai  Reposisi  MPR,  DPR,  dan Lembaga Kepresidenan di Indonesia. Jakarta: PSHK, 2000. Sanit, Arbi. Perwakilan Politik di Indonesia. Jakarta: Rajawali, 1985. Sartori,  Giovanni. Comparative  Constitutional  Engineering:  An  Inquiry  into Structures,  Incentives,  and  Outcomes. New  York:  New  York  University Press, 1997.
Skach, Alfred Stepan dan Cindy. "Meta-Institutional Frameworks and Democratic Consolidation." World Politics Nomor 46 , 1993: 1-22. Tim LIPI. Menuju Sistem Pemerintahan Presidensial yang Demokratis, Kuat, dan Efektif. Jakarta: LIPI, 2007. Wheare, K. C. Legislature. New York: Oxford University Press, 1963. Widjojanto,  Bambang. Konstitusi  Baru  Melalui  Komisi  KOnstitusi  Independen. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002.