## KESIAPSIAGAAN MASYARAKAT KOTA PADANG DALAM MENGHADAPI RESIKO BENCANA GEMPA DAN TSUNAMI BERBASIS KEARIFAN LOKAL
(Studi Kesiapsiagaan Terhadap Resiko Bencana)
Zikri Alhadi & Siska Sasmita
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang Email: the_zikral@yahoo.co.id, sis_4150@yahoo.com
Abstract
This  article  aims  to  describe  the  research  findings  about  the  local  community disaster  preparedness  based  on  local  values  in  facing  the  risk  of  earthquake  and tsunami.  The  authors  describe  the  disaster  preparedness  of  a  community  with  high level of homegenity, since the activity of disaster preparedness for highly homogenic community is  very  crucial due  to  to  the  high  population.  Beside that,  intervention  in highly  homogenic  community  is  relatively  easier  in  short  term  because  of  their uniformed background. The authors also identify the community’s values that can be used  as  a  basis  in  strengthening  community  preparedness.  Local  values  include  the following: strengthening the role of ‘niniak mamak’, increasing the attendance in the mosque, prayer and ‘ciloteh Lapau’ (conversations in stalls). The result of this study is expected  to  become  the  basis  for  stakeholders  in  the  city  of  Padang  in  formulating comprehensive disaster management policies, particularly pre-disaster management.
Keywords: disaster, risk preparedness, local values

## Abstrak
Artikel  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  temuan  penelitian  yang  berupa kesiapsiagaan  masyarakat  dalam  menghadapi  resiko  bencana  gempa  dan  tsunami berbasis  kearifan  lokal  di  Kota  Padang.  Penulis  menggambarkan  kesiapsiagaan bencana  untuk  masyarakat  dengan  tingkat  homogenitas  tinggi.  Hal  ini  dilakukan dengan pertimbangan bahwa aktivitas kesiapsiagaan untuk masyarakat dengan tingkat homogenitas tinggi sangat krusial karena populasi mereka yang besar. Disamping itu intervensi  terhadap  masyarakat  dengan  tingkat  homogenitas  tinggi  relatif  mudah dilakukan  dalam  jangka  pendek  karena  keseragaman  latar  belakang  yang  mereka miliki. Pada artikel ini penulis juga mengindentifikasi nilai – nilai lokal yang telah ada di  tengah-tengah  masyarakat  dan  bisa  dijadikan  landasan  dalam  memperkuat kesiapsiagaan  masyarakat.  Nilai-nilai  lokal  tersebut  diantaranya  adalah:  penguatan peranan  niniak  mamak,  kembali  ke  surau,  doa  tolak  bala  dan  ciloteh  lapau. Diharapkan  hasil  studi  dari  penelitian  ini  bisa  menjadi  wacana  bagi  pemangku kepentingan  terkait  di  Kota  Padang  dalam  merumuskan  kebijakan  penanggulangan bencana yang komprehensif terutama pada tahap pra – bencana.
Kata kunci: Kesiapsiagaan, Kearifan Lokal, Bencana

## Pendahuluan
Kota  Padang  termasuk  salah  satu  daerah di  dunia  yang  paling  berisiko  bila  diterjang tsunami.  Tanpa  peringatan  dini  dan  persiapan evakuasi,  diperkirakan  60  persen  penduduk dapat  menjadi  korban.  Kepadatan  penduduk Padang  saat  ini  di  atas  141.000  jiwa  per kilometer  persegi  dari  total  penduduk  900.000 jiwa  yang  kebanyakan  berdomisili  di  tepi
pantai. Padang dan sekitarnya yang berada pada kerendahan  dengan  penduduk  hampir  satu  juta jiwa,  bila  diterjang  oleh  gelombang  tsunami dengan  ketinggian  5-8  meter  akan  menelan banyak korban, apalagi di daerah tersebut untuk penyelamatan  diri  sangat  sulit.  Selain  itu  ber- dasarkan data yang dirilis oleh Pemerintah Kota Padang,  dataran  rendah  yang  ada  di  Padang lebih dari 50 persen dari total hampir 700 Km²
Vol. XIII No.2 Th. 2014
luas keseluruhan kota Padang Untuk diperlukan suatu  strategi  penanggulangan  bencana  yang komprehensif untuk mempersiapkan diri meng- hadapi ancaman gempa dan tsunami yang tidak bisa diprediksi secara akurat waktu datangnya.
Untuk  mengikat  komitmen  antar  elemen masyarakat  dalam  meningkatkan  kesiapsiagaan menghadapi  ancaman  bencana  gempa  dan tsunami diperlukan upaya menyatukan persepsi pemangku  kepentingan  seperti  pemerintah, pemuka agama, pemuka adat, tokoh masyarakat dan  pemuda  serta  niniak  mamak  setempat. Selama  ini  upaya  peningkatkan  kesiapsiagaan cenderung  didominasi  dari  inisiatif  lembaga swadaya  masyarakat  dengan  mengajak  serta masyarakat.  Untuk  mengikat  komitmen  ini  di- perlukan  ininisiatif  dari  para  pemangku  ke- pentingan  untuk  merumuskan  strategi  pening- katkan  kesiapsiagaan  masyarakat  berdasarkan nilai-nilai lokal yang telah ada di tengah-tengah masyarakat.
Artikel  ini  bertujuan  untuk  mendorong baik stakeholders penanggulangan bencana ter- kait maupun masyarakat di Kota Padang untuk lebih  sadar  pentingnya  upaya  meningkatkan dalam  menghadapi  ancaman  bencana  gempa dan  tsunami.  Artikel  ini  akan  menjembatani antara kondisi faktual yang ada di Kota Padang terkait dengan kerentanan terhadap bencana dan upaya  untuk  meningkatkan  kesiapsiagaan  ter- hadap resiko bencana  dan apa yang dibutuhkan oleh  Kota  Padang  dalam  menghadapi ancaman gempa  dan  tsunami  berdasarkan  nilai-nilai lokal.

## Kajian Pustaka
a. Pengertian Kesiapsiagaan
Dari  pengalaman  dalam  menangani  ber- bagai  kejadian  bencana  di  berbagai  belahan bumi  ini,  dalam  20  tahun  terakhir  ini  telah dirasakan  pentingnya  meningkatkan  kesiap- siagaan  masyarakat,  bukan  saja  pada  tingkat pemerintahan  dari  suatu  negara  atau  suatu daerah,  tetapi  juga  pada  tingkatan  komunitas yang  langsung  merasakan  dan  harus  meng- hadapi  bencana  itu  sendiri,  terutama  sebelum bantuan  atau  pertolongan  datang  dari  instansi atau badan-badan pertolongan atau penanganan bencana  yang  resmi.  Pengertian  komunitas dapat didekati dengan definisi dari McMillan & Chavis  sebagai  berikut:  “ community  is  defined as a feeling that members have a belonging, a feeling that members matter to one another and to the group, and a shared faith that members’
need  will  be  met  through  their  commitment  to be together” (LIPI, 2006:1)
Pada  realitasnya,  di  masyarakat  masih banyak  terdapat  berbagai  penafsiran  yang  ber- beda  terhadap  konsep  kesiapsiagaan.  Dalam kajian untuk pengembangan kerangka penilaian kesiapsiagaan  masyarakat  ini,  telah  digunakan suatu  konsep  atau  pengertian  dari  Nick  Carter dalam  LIPI/ISDR  (2006:1),  mengenai  ke- siapsiagaan  dari  suatu  pemerintahan,  suatu kelompok  masyarakat  atau  individu,  sebagai berikut: “ tindakan-tindakan  yang  memungkin- kan pemerintahan, organisasi-organisasi, masyarakat,  komunitas  dan  individu  untuk mampu  menanggapi  suatu  situasi  bencana secara cepat dan tepat guna. Termasuk ke dalam tindakan  kesiapsiagaan  adalah  penyusunan rencana penanggulangan bencana, pemeliharaan sumberdaya dan pelatihan personil.
Sementara itu, Sutton mengatakan bahwa konsep  dari  kesiapsiagaan  sendiri  adalah  “ The concept  of  disaster  preparedness  encompasses measures aimed at enhancing life safety when a disaster  occurs,  such  as  protective  actions during  an  earthquake,  hazardous  materials spill, or terrorist attack. It also includes actions designed  to  enhance  the  ability  to  undertake emergency actions in order to protect property and contain disaster damage and disruption, as well  as  the  ability  to  engage  in  post-disaster restoration  and  early  recovery  activities” (Sutton,  2006:  3). Sutton  juga  menambahkan bahwa  kesiapsiagaan  itu  adalah  “ commonly viewed  as  consisting  of  activities  aimed  at improving  response  activities  and  coping capabilities. However, emphasis is increasingly being placed on recovery preparedness, that is, on  planning  not  only  in  order  to  respond effectively  during  and  immediately  after disasters  but  also  in  order  to  successfully navigate challenges associated with short- and longer-term recovery” (Sutton, 2006: 3).
Sedangkan  dimensi  dan  aktiftas  kesiap- siagaan  sendiri  menurut  Sutton  seperti  tabel  1. Konsep  kesiapsiagaan  yang  digunakan  pada kajian  kerangka  penilaian  kesiapsiagaan masyarakat  disini  lebih  ditekankan  pada  me- nyiapkan  kemampuan  untuk  dapat  melaksana- kan  kegiatan  tanggap  darurat  secara  cepat  dan tepat.  Kegiatan  tanggap  darurat  meliputi langkah-langkah  tindakan  sesaat  sebelum  ben- cana, seperti: peringatan dini (bila memungkin- kan)  meliputi  penyampaian  peringatan  dan tanggapan  terhadap  peringatan;  tindakan  saat
Kesiapsiagaan Masyarakat Kota Padang ...
kejadian  bencana,  seperti:  melindungi/menye- lamatkan diri, melindungi nyawa dan beberapa jenis  benda  berharga,  tindakan  evakuasi,  dan tindakan  yang  harus  dilakukan  segera  setelah terjadi  bencana,  seperti:  SAR,  evakuasi,  pe- nyediaan tempat berlindung sementara, perawatan  darurat,  dapur  umum,  bantuan darurat,  survei  untuk  mengkaji  kerusakan  dan kebutuhan-kebutuhan darurat serta perencanaan untuk  pemulihan  segera  (infrastuktur  kritis, sarana  sosial,  seperti:  pendidikan  dan  ibadah). Selain itu juga dijelaskan elemen-elemen dalam kesiapsiagaan.
Terkait  masalah  kesiapsiagaan  masya- rakat,  beberapa  sumber  mengatakan  bahwa untuk  menciptakan  peningkatan  kesiapsiagaan masyarakat  dalam  menghadapi  ancaman bencana,  terdiri  dari  beberapa  faktor  kritis, diantaranya:
1. pengetahuan  dan  sikap  terhadap  resiko bencana
2. kebijakan dan panduan
3. rencana untuk keadaan darurat bencana
4. sistim peringatan bencana
5. kemampuan  untuk  memobilisasi  sumber daya. (LIPI, 2006:3) Tabel 1. Dimensi Kesiapsiagaan Dimension Activities Hazard Knowledge Conducting hazard, impact, and vulnerability assessments, Using loss estimation software, scenarios, census data; Understanding potential  impacts  on  facilities,  structures,  infrastructure, populations;  Providing  hazard  information  to  diverse stakeholders Management, Direction and Coordination Assigning responsibilities; Developing a division of labor and a common  vision  of  response-related  roles  and  responsibilities; Forming preparedness committees, networks; Adopting required and  recommended  management  procedures  (e.g.,    National Incident  Management  System).  Providing  training  experiences, conducting drills, educating the public Formal  and  Informal  Response  Plans and Agreement Developing  disaster  plans,  evacuation  plans,  memoranda  of understanding, mutual aid agreements, collaborative partnerships,  resourcesharing  agreements;  Participating  in broader  and  more  general  planning  arrangements  (e.g., neighborhood and community preparedness groups, Urban Area Security  Initiative  regional  plans,  industry-wide  preparedness initiatives) Supportive Resources Acquiring equipment and supplies to support response activities; Ensuring  coping  capacity,  Recruiting  staff;  Identifying previously  unrecognized  resources;  Developing  logistics capabilities Life Safety Protection Preparing family members, employees, others to take immediate action  to  prevent  death  and    injury,  e.g.,  through  evacuating, sheltering in place, using “safe spaces” within structures, taking emergency  actions  to  lessen  disaster  impacts  on  health  and safety;  Containing  secondary  threats,  e.g.  fire  following earthquakes Property Protection Acting  expediently  to  prevent  loss  or  damage  of  property; protecting  inventories,  securing  critical  records;  Ensuring  that critical functions can be maintained during disaster; Containing secondary threats Emergency Coping and Restoration of Key Function Developing  the  capacity  to  improvise  and  innovate  Developing the  ability  to  be  self-sustaining  during  disasters;  Ensuring  the capacity to undertake emergency restoration and early recovery measures Initiation of Recovery Preparing  recovery  plans;  developing  ordinances  and  other legal  measures  to  be  put  into  place  following  disasters; Acquiring  adequate  insurance;  Identifying  sources  of  recovery aid
Sumber: Jeanet Sutton, Disaster Preparedness, University of Colorado, 2006, 6
Vol. XIII No.2 Th. 2014
Hasil dan Pembahasan Berdasarkan  temuan  penelitian,  peneliti mengkategorikan  masyarakat/komunitas  yang bermukim  di  sepanjang  peisisr  Pantai  Barat Kota  Padang  menjadi  berdasarkan  lokasi penelitian, yaitu:
a. Masyarakat Pesisir Pantai Bungus
1) Penguatan kapasitas komunitas Asumsi  keliru  yang  dipahami  sebagian masyarakat  pesisir  Pantai  Bungus  Teluk Kabung  berimplikasi  pada  cara  pandang  dan sikap  mereka  dalam  menghadapi  bencana tsunami yang diprediksi melanda Kota Padang. Kondisi  geografis  Pantai  Bungus  yang  men- jorok  ke  daratan  (teluk)  diperkirakan  oleh sebagian masyarakat sebagai posisi yang relatif aman  terhadap  terjangan  gelombang  jikalau tsunami  terjadi.  Hal  ini  berbeda  dengan  pen- dapat ilmuwan Earth Observatory of Singapore, Jamie  Mc.Coughey  yang  peneliti  wawancarai pada  tanggal  19  September  2012.  Sembari menunjukkan  simulasi  tsunami  untuk  kawasan Bungus  dan  Teluk  Bayur,  Jamie  menyatakan bahwa terjangan gelombang tsunami berpotensi dirasakan  sangat  kuat  di  pesisir  Pantai  Bungus dibanding  kawasan  lain  di  pesisir  Pantai  Barat Kota Padang.
Asumsi  yang  keliru  ini  tampaknya  men- jadi  pegangan  bagi  masyarakat  setempat  untuk tidak  mewaspadai  resiko  dan  kerentanan  di lingkungan mereka. Hingga wawancara dilaku- kan  pada  bulan  Agustus  2012,  masih  ada  se- bagian  masyarakat  yang  enggan  terlibat  dalam aktivitas  kesiapsiagaan.  Menurut  pengakuan salah  seorang  informan  yang  gencar  mem- persuasi  komunitas  untuk  melakukan  aktivitas kesiagaan  secara  mandiri,  persiapan  yang  diri dan  keluarganya  lakukan  sering  menuai  ter- tawaan  dari  orang-orang  di  sekeliling  mereka. Sebagian masyarakat tetap saja meyakini bahwa gelombang  tsunami  tidak  akan  melewati  teluk dimana  mereka  bermukim,  oleh  karenanya upaya  kesiapsiagaan  tidak dibutuhkan.  Sebagai pendatang  yang  baru  bermukim  sekitar  lima tahun  di  Bungus,  sang  informan  tak  bisa  ber- tindak banyak karena penduduk asli mengklaim lebih memahami kondisi geografis dan alamiah Pantai Bungus.
Berdasarkan  adat  istiadat  setempat, masyarakat  setiap  tahunnya  melakukan  se- macam  budaya  tolak  bala  yang  dipimpin  oleh tokoh adat dan tokoh agama. Meskipun budaya tolak bala ini diyakini sebagai salah satu upaya untuk memohon pada Yang Kuasa agar bencana
tsunami  tidak  terjadi  dan  menimpa  daerah mereka, namun peneliti mengidentifikasi bahwa budaya  tolak  bala  sebenarnya  lebih  identik dengan  pengharapan  akan  hasil  laut  yang  baik dan  agar  bencana  tak  menimpa  para  nelayan yang  menggantungkan  kehidupan  dan  peng- hidupannya dari hasil laut.
Bagi  para  pemuka  agama,  langkah  ter- baik  untuk  mengantisipasi  bencana  agar  tidak melanda diri dan lingkungannya adalah dengan menutup tempat-tempat maksiat yang beberapa tahun  belakangan  marak  di  sekitar  Bungus. Sekelompok  warga  yang  kadangkala  dibekingi oknum  aparat  mengoperasikan  sejumlah warung remang-remang di sekitar Bungus yakni di  lokasi  yang  bernama  Bukit  Lampu.  Lokasi ini ramai dikunjungi terutama  malam hari oleh pasangan-pasangan  yang  melakukan  tindakan asusila.  Tindakan  ini  melanggar  syariat  Islam yang  sebenarnya  menjadi  pegangan  bagi mayoritas muslim setempat. Jika hal ini dibiar- kan  maka  pelanggaran  norma  agama  diyakini akan menimbulkan murka Tuhan yang termini- festasi dalam beragam bentuk bencana.
2) Respon  pemerintah  kota  terhadap  potensi bencana
Peneliti  tidak  berhasil  mengidentifikasi upaya  kesiapsiagaan  dan  penguatan  kapasitas komunitas yang dilakukan oleh Pemko Padang. Dari beberapa pengalaman yang ada, kekosong- an  peran  pemerintah  daerah  dalam  berbagai upaya  mitigasi  dan  kesiapsiagaan  terhadap masyarakat lokal diakui dengan mengemukakan alasan  ketiadaan  peruntukkan  dalam  pos anggaran.  Jika  permintaan  diusung  secara bottom-up oleh  komunitas  setempat  maka  arti- nya semua pendanaan menjadi tanggung jawab masyarakat  yang  notabene  berasal  dari  kelas menengah  ke  bawah.  Ketika  pemerintah  kota cenderung  abai  terhadap  perlindungan  ke- selamatan  warga  atas  resiko  bencana  yang mungkin  terjadi,  beberapa  institusi  lain  yang berlokasi  di  Bungus  memberikan  perhatian cukup  baik  saat  potensi  bencana  mengancam warga.  Peristiwa  gempa  30  Agustus  2009  dan beberapa  gempa  yang  melanda  Kota  Padang sesudahnya  memperlihatkan  kepedulian  insti- tusi  seperti  Markas  Polisi  Air  yang  meng- aktifkan  sirine  sebagai  pertanda  bagi  warga untuk  melakukan  evakuasi.  Tak  hanya  sampai disitu,  menurut  keteranngan  informan,  Polair juga  mempersilahkan  warga  memanfaatkan lokasi  di  dekat  markas  mereka  sebagai  sarana evakuasi  horizontal  karena  letak  markas  yang
Kesiapsiagaan Masyarakat Kota Padang ...
relatif  lebih  tinggi  dan  lebih  cepat  dijangkau oleh  warga  yang  sedang  beraktivitas  di  dekat pantai.
3) Keberadaan  partner  dan  intervensi  yang tepat dalam penguatan kapasitas komunitas
Alam  sepertinya  menyajikan  bukti  ter- sendiri  yang  memberi  penyadaran  bagi  masya- rakat  Pesisir  Pantai  Bungus.  Tsunami  yang melanda  Kepulauan  Mentawai  pada  Oktober 2010 menggugah kesadaran sedikit orang yang kemudian  memulai  aktivitas-aktivitas  kesiap- siagaan  secara  mandiri  di  lingkungan  keluarga dan rukun tetangga. Meskipun upaya penguatan kapasitas  yang  dilakukan  secara  mandiri  oleh komunitas  tidak  mendapat  dukungan  dari otoritas  formal  lokal,  namun  lembaga  donor internasional  (Mer-C  Corps)  memberi  bantuan dalam bentuk penyusunan rencana kesiapsiaga- an  bencana  tsunami.  Rencana  kesiapsiagaan tersebut  adalah  dalam  bentuk  penyuluhan kepada  warga  dan  pendirian  rambu-rambu penunjuk  arah  evakuasi.  Hingga  penelitian  ini berjalan,  rambu-rambu  penanda  arah  evakuasi yang  difasilitasi  oleh  Mer-C  Corps  masih terpasang  baik  dan  dirasakan  manfaatnya  oleh warga  meskipun  ketika  gempa  terjadi  ada sebagian  warga  yang  memilih  rute  evakuasi tersendiri tanpa mengacu pada lokasi yang telah disepakati sebelumnya.
b. Masyarakat Pesisir Pantai Aie Manih
1) Penguatan kapasitas komunitas Dibandingkan  komunitas  pesisir  Pantai Purus  dan  komunitas  Pesisir  Pantai  Bungus, komunitas  warga  di  pesisir  Pantai  Aie  Manih tergolong lebih menyadari resiko bencana yang menghadang  diri  dan  lingkungan  mereka. Meskipun  keterlibatan  Pemerintah  Kota  dalam penguatan  kapasitas  sama  minimnya  dengan lokasi-lokasi  lain  di  pesisir  Pantai  barat  Kota Padang,  namun  pemahaman  warga  setempat terhadap  kerentanan  membuat  mereka  mulai menggagas  aktivitas-aktivitas  mandiri  yang progresif.
Tahap  penyadaran  dimulai  dari  inisiasi yang dilakukan oleh pihak ekternal yakni LSM (MER-C  Corps  dan  Jemari).  Sambutan masyarakat  terhadap  upaya knowledge-sharing yang  dilakukan  LSM  sangat  positif  ditandai dengan kemandirian komunitas menindaklanjuti tahap  inisiasi.  Setelah  serangkaian  aktivitas LSM  yakni  seminar,  workshop  hingga  pem- bangunan komponen  fisik pendukung evakuasi seperti  penunjuk  arah  hingga  sarana  penam-
pungan  dan  penyaluran  air  bersih  selesai  di- laksanakan,  komunitas  melanjutkan  melalui pembangunan shelter yang dananya berasal dari kontribusi  komunitas  dan  CSR  beberapa perusahaan di Kota Padang.
Upaya  membangun  kesadaran  dan  pe- nguatan  kapasitas  yang  dilakukan  oleh  LSM melibatkan  hampir  semua  komponen  masya- rakat mulai dari komponen agama, adat, hingga kaum  perempuan.  Akan  tetapi  keterlibatan komponen  adat  dan  agama  yang  terdiri  dari niniak  mamak,  alim  ulama,  dan  cadiak  pandai masih  bersifat  pasif,  artinya  keikutsertaan mereka  masih  sebatas  undangan  LSM.  Kaum perempuan  justru  memiliki  kontribusi  aktif dalam  mempromosikan  kesiapsiagaan  mulai dari  level  rumah  tangga  hingga  level  kota  dan propinsi.  Kaum  perempuan  ini  juga  terlibat dalam  aktivitas  kesiapsiagaan  yang  mem- butuhkan  pengorbanan  fisik  seperti  simulasi dan  pengecekan  sarana  pendukung  evakuasi. Fenomena ini menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam upaya kesiapsiagaan bencana tsunami  di  Kota  Padang  bukan  sekedar supporting  system namun  sebagai  salah  satu dari komponen utama.
Keberadaan  niniak  mamak  dan  alim ulama  lebih  banyak  terlihat  dalam  aktivitas budaya  seperti  doa  tolak  bala  yang  diadakan setiap  bulan  Sya’ban  pada  penanggalan Hijriyah.  Serupa  dengan  doa  tolak  bala  yang dilangsungkan  oleh  masyarakat  Pesisir  Pantai Bungus,  masyarakat  Pantai  Aie  Manih  seperti- nya  tidak  menjadikan  doa  tolak  bala  sebagai sarana  khusus  untuk  memohon  keselamatan dari bencana tsunami. Doa tolak bala telah ber- langsung selama berpuluh tahun dan diwariskan secara turun-temurun dan dari hasil wawancara yang  peneliti  lakukan  tidak  berkorelasi langsung  dengan  sejarah  tsunami  yang  pernah melanda Padang ratusan tahun lalu. Masyarakat pesisir  Pantai  Aie  Manih  ternyata  tak  hanya mengikutsertakan orang dewasa dalam aktivitas mitigasi dan kesiapsiagaan bencana. Anak usia sekolah  juga  dilibatkan  dalam  beberapa  ke- giatan  seperti  simulasi  yang  dilakukan  LSM dan  pembentukan  pemahaman  di  sekolah- sekolah dan surau-surau  meskipun  kegiatan ini sifatnya temporer dan insidental.
2) Respon  pemerintah  kota  terhadap  potensi bencana
Berdasarkan  wawancara  yang  peneliti lakukan  terhadap  beberapa  masyarakat  Pantai
Vol. XIII No.2 Th. 2014
Aie  Manih,  keterlibatan  Pemerintah  Kota Padang  terutama  Badan  Penanggulangan Bencana  daerah  (BPBD)  dalam  aktivitas  pra- bencana  di  wilayah  mereka  bisa  dikategorikan nihil. Meskipun Pantai Aie Manih berada dalam zona  merah  namun  belum  terlihat  peran  aktif Pemko  dalam  membangun  kesadaran  dan kemandirian  masyarakat  untuk  menghadapi bencana  tsunami.  Meskipun  Pemerintah  Kota Padang  secara  formal  tidak  memberikan  per- hatian  memadai,  namun  secara  personal  Lurah Aie  Manih  yang  baru  bertugas  sekitar  satu tahun di daerah tersebut senantiasa mendukung bahkan  menggerakkan  masyarakatnya  untuk proaktif  pada  program  mitigasi  dan  kesiagaan bencana.  Program  terkini  yang  sedang  digagas masyarakat  adalah  pembuatan  shelter  sebagai sarana  evakuasi  vertikal.  Lurah  memfasilitasi masyarakat  untuk  membangun  jaringan  kerja dengan  institusi  lain  yang  menjadi  donatur pembangunan shelter.
3) Keberadaan  partner  dan  intervensi  yang tepat dalam penguatan kapasitas komunitas Kekosongan  peran  pemerintah  Kota Padang  dalam  membangun  kesiapsiagaan  bagi masyarakat  ternyata  lebih  banyak  diisi  oleh LSM  terutama  yang  berkenaan  dengan pemberdayaan  masyarakat  dan  pembangunan sarana  fisik.  Pendekatan  informal  yang dilakukan oleh LSM serta dukungan dana yang memadai  menjadi  salah  satu  faktor  pendukung lancarnya  interaksi  kedua  belah  pihak  yang bermuara  pada  kesinambungan  kegiatan prabencana.  Selain  intervensi  LSM,  dukungan positif juga teridentifikasi dari lembaga lainnya yakni RAPI (Radio Antar penduduk Indonesia) dalam  bentuk  fasilitas  diseminasi  peringatan dini  tsunami.  RAPI  menyediakan  rabab  yang dapat  menyiarkan  pesan  peringatan  dini  dari BPBD  Kota  Padang  tentang  potensi  tsunami yang  melanda  wilayah  pesisir  pantai.  Rabab dapat  dioperasikan  ketika  listrik  padam sehingga  akses  masyarakat  rentan  terhadap informasi penting tidak terkendala.

## c. Komunitas Pedagang Purus
Pantai  Purus  merupakan  objek  wisata yang cukup digandrungi di Kota Padang. Pantai ini  senantiasa  ramai  oleh  pengunjung  terutama pada sore hingga malam hari. Para pengunjung mayoritas  kaum  muda,  dan  pada  waktu-waktu tertentu rombongan keluarga datang bertamasya atau menikmati beragam kuliner yang disajikan pedagang  di  sepanjang  tepi  pantai.  Para
pedagang  yang  beraktivitas  di  Pantai  Purus berasal dari hampir semua strata usia dan sosial ekonomi.  Ada  anak-anak  usia  sekolah  yang turut membantu orangtua mencari nafkah, para pemuda  yang  bekerja  di  tenda  warna-warni yang  menyediakan  beragam  hidangan,  hingga penduduk  berusi  40  tahun  ke  atas  yang berprofesi  sebagai  pedagang  hasil  laut  atau pemilik  rumah  makan.  Sebagian  pedagang adalah  pemodal  besar  meski  tak  dipungkiri banyak juga yang bermodal kecil.
Komunitas  pedagang  Pantai  Purus  Kota Padang merupakan kelompok  masyarakat yang paling rentan terhadap potensi bencana tsunami yang timbul di sepanjang Pantai Barat Sumatera karena aktivitas ekonomi yang mereka lakukan hanya  berjarak  sekitar  5  hingga  10  meter  dari bibir  pantai.  Kontrasnya,  kerentanan  ini  tidak membuat  komunitas  pedagang  gentar atau  ber- upaya  untuk  memindahkan  aktivitas  ekonomi mereka  ke  lokasi  lain  yang  lebih  aman. Peristiwa  gempa  Padang  September  2009  dan gempa  Aceh  April  2012  menjadi  gambaran betapa  komunitas  pedagang  memilih  bertahan di sepanjang pesisir Pantai Purus karena alasan keberlanjutan kelangsungan hidup keluarga.
1) Kesadaran  tentang  dan  penilaian  resiko bencana
Komunitas pedagang di sepanjang Pantai Purus  mengetahui  potensi  tsunami  yang mungkin  melanda  diri  dan  lingkungannya, meskipun  informasi  tersebut  belum  diikuti dengan  kesadaran  untuk  mengurangi  resiko yang timbul akibat gempa dan tsunami. Secara umum  para  pedagang  tidak  dibekali  dengan pengetahuan  memadai  tentang  karakter  geo- grafis  lingkungan  tempat  mereka  beraktivitas, resiko  bencana  yang  menghadang,  dan  tingkat kerentanan  komunitas terhadap  bencana.  Infor- masi  mengenai  potensi  tsunami  yang  terjadi setelah  sebuah  gempa  besar  melanda  rerata didapatkan pedagang secara informal, misalnya melalui pembicaraan dari mulut ke mulut yang berkembang  di  lingkungan  sekitar.  Sementara itu  informasi  yang  tersaji  melalui  surat  kabar maupun  siaran  televisi  atau  radio  cenderung tidak lengkap dan tidak bisa dikonsumsi secara kontinu  oleh  pedagang  karena  tingkat  ke- sibukan mereka yang cukup tinggi.
Dari  hasil  wawancara  diketahui  bahwa para  pedagang  cenderung  bereaksi  pasif terhadap  potensi  bahaya  dan  resiko  bencana yang  menghadang  mereka.  Pedagang  mengaku tidak  ada  upaya  kesiapsiagaan  terhadap  resiko
Kesiapsiagaan Masyarakat Kota Padang ...
bencana yang digagas dalam komunitas mereka. Secara individual mereka juga tidak melakukan persiapan berarti untuk mengurangi kerentanan terhadap  bahaya.  Tenda-tenda  tempat  ber- dagang yang mereka bangun sangat terbuka dan dekat  ke  pantai  membuktikan  bahwa  pedagang seolah mengabaikan potensi bencana. Pedagang juga tidak membekali diri dengan keterampilan dan  peralatan  siaga  bencana.  Mereka  hanya mengetahui  jalur  atau  tempat  evakuasi  yang harus dituju jika tsunami melanda.
Tidak  hanya  pedagang,  semenjak  gempa Padang  30  September  2009  hingga  gempa  12 April  2012  tidak  ada  perubahan  berarti  yang terjadi  berkaitan  dengan  upaya  mitigasi dilakukan  oleh  Pemerintah  Daerah  setempat. Pemerintah  Kota  hanya  membangun  beberapa pemecah  ombak  di  sepanjang  pantai,  mem- bangun  sebuah  hotel  dan  rumah  susun  yang lantai  atasnya  sekaligus  berfungsi  sebagai sarana  evakuasi  vertikal.  Pembangunan  saran fisik  yang  belum  maksimal  juga  tidak  di- lengkapi  dengan  inisiaisi  kerentanan  bencana kepada komunitas pesisir Pantai Purus. Akibat- nya  ketika  gempa  yang  berpotensi  tsunami terjadi,  masyarakat  cenderung  bertindak  tanpa koordinasi.
Tak  dapat  dipungkiri  bahwa  relasi  yang cenderung  kurang  harmonis  antara  komunitas pedagang  pesisir  Pantai  Purus  dan  Pemerintah Kota  Padang  pada  program  reklamasi  Pantai Padang pascagempa 2009 telah memberi imbas terhadap rasa percaya pedagang. Upaya Pemko Padang  untuk  merelokasi pedagang  sejauh  400 meter  dari  bibir  pantai  sebagai  antisipasi dampak  tsunami  dimaknai  sebagai  hal  yang mengancam  keberlanjutan  aktivitas  ekonomi masyarakat  Purus  yang  mayoritas  meng- gantungkan  penghidupannya  pada  sektor informal.  Reklamasi  pantai  menurut  Walikota Fauzi Bahar merupakan skenario mitigasi yang paling  mungkin  dilakukan  di  Pantai  Padang dibanding  peninggian  rumah  warga,  menjauh- kan  rumah  warga  dari  pantai,  pembangunan seawall (dinding laut), dan penanaman bakau.
2) Penguatan kapasitas komunitas Tidak  ada  upaya  mitigasi  bencana  yang teridentifikasi  dilakukan  secara  swadaya  dan swakarsa  oleh  komunitas  pedagang  di  pesisir pantai purus. Secara fisik tidak ada infrastruktur mitigasi yang dapat mereduksi pengunjung dan pedagang terhadap potensi tsunami yang terjadi setelah  sebuah  gempa  besar  mengguncang. Pedagang  juga  tidak  melakukan  upaya
pemberdayaan  baik  secara  individu  atau kelompok  untuk  mengurangi  resiko  bencana yang melanda. Berdasarkan pengakuan pedagang yang diwawancara pada tanggal 5 Juli 2012, Pemerintah Kota Padang dengan bantuan sebuah  LSM  yang  bergerak  di  bidang  kesiap- siagaan  tsunami  hanya  melakukan  satu  kali upaya  simulasi  gempa  dan  tsunami.  Dalam simulasi ini, pedagang diarahkan untuk melaku- kan  evakuasi  vertikal  menghidari  tsunami. Namun  setelah  itu  tidak  ada  upaya  lanjutan yang  dilakukan  pemerintah  kota  untuk  melatih kesiapsiagaan masyarakat Pantai Purus terhadap bencana.
Minimnya  pengetahuan  yang  dimiliki komunitas  pedagang  pesisir  Pantai  Purus  ter- hadap  potensi  gempa  bumi  dan  tsunami  yang rentan  melanda  diri  dan  lingkungannya  mem- buat  mereka  menginterpretasi  sendiri  kondisi kebencanaan  yang  terjadi  untuk  kemudian menggagas  upaya  penyelamatan  diri  secara swadaya.  Sebagian  pedagang  cenderung  me- nutup  warung/tempat  usahanya  ketika  sebuah gempa  besar  mengguncang.  Untuk  seterusnya kelompok  pedagang  yang  serta  merta  meng- ungsi  jika  sebuah  gempa  besar  mengguncang akan peneliti labeli sebagai kelompok pertama. Sedangkan  kelompok  kedua  terdiri  dari  para pedagang usia muda (20 hingga 30 tahun) yang cenderung  tidak  terpengaruh  oleh  bencana lanjutan yang potensial terjadi.
Secara  umum  para  pedagang  kelompok pertama  ini  terdiri  dari  kaum  wanita.  Ke- khawatiran  terhadap  keselamatan  harta  dan nyawa  membuat  mereka  bergegas  mengungsi ke  area  yang  dianggap  aman  yakni  Kompleks Kantor Gubernur Propinsi Sumatera Barat yang berjarak sekitar satu kilometer dari garis pantai. Biasanya  mereka  mengungsi  dengan  berjalan kaki  karena  lokasi  evakuasi  tidak  dapat  di- jangkau  dengan  kendaraan  bermotor  sebagai akibat  dari  kepadatan  lalu  lintas  pascagempa. Mengacu  pada  peta  evakuasi  tsunami  Kota Padang,  lokasi  evakuasi  yang  dituju  oleh  para pedagang  ini  pada  dasarnya  masih  termasuk dalam  zona  merah  atau  zona  bahaya  tsunami. Akan  tetapi  hanya  lokasi  inilah  yang  me- mungkinkan untuk dicapai dengan waktu relatif singkat  (30  menit)  sesuai  dengan  SOP  gempa yang telah disosialisasikan.
Kelompok  pedagang  kedua  yang  terdiri dari  pedagang  usia  muda  memang  menutup tempat  usahanya.  Namun  berbeda  dengan kelompok  pertama  yang  bergegas  melakukan
Vol. XIII No.2 Th. 2014
evakuasi,  kelompok  kedua  akan  memantau fenomena alam pascagempa sebelum memutus- kan  untuk  melakukan  atau  tidak  melakukan evakuasi. Jika  gempa  yang  terjadi  tidak  diikuti dengan  surutnya  air  laut  maka  para  pedagang ini cenderung  bertahan  di sekitar  tempat  usaha mereka.  Sebaliknya  jika  gempa  diikuti  dengan peristiwa  surutnya  air  laut  maka  mereka  akan melakukan  tindakan  evakuasi  menggunakan kendaraan bermotor.
3) Respon  Pemerintah  Kota  terhadap  potensi bencana
Dari hasil pengamatan peneliti di lapang- an  diperoleh  gambaran  belum  maksimalnya respon  pemerintah  daerah,  mulai  dari  tataran terkecil  di  tingkat  kelurahan  hingga  kota, terjadap  upaya  kesiapsiagaan  terhadap  resiko bencana.  Secara  fisik,  pemerintah  kota  belum menyediakan  sarana  yang  mampu  mengurangi interaksi  masyarakat  pesisir  Pantai  Purus dengan  lepas  pantai,  misalnya  dalam  bentuk batu grid ataupun seawall sebagai  penahan ombak. Masyarakat pesisir melakukan kegiatan ekonomi  produktif    hanya  berjarak  lima  meter dari bibir pantai. Tempat tinggal masyarakapun berjarak  kurang  dari  500  meter  dari  pantai. Kondisi  ini  sangat  riskan  bagi  keselamatan masyarakat  pesisir  karena  terjadinya  gempa yang  berpotensi  tsunami  tidaklah  dapat  di- prediksi.
Sebagaimana  telah  dikemukakan  sebe- lumnya,  Pemerintah  Kota  Padang  pascagempa 2009  juga  aktif  menggalakkan  sektor  bisnis skala  menengah  dan  besar  di  sepanjang  pesisir Pantai  Purus.  Akan  tetapi  Pemerintah  Kota tidak  mengiringi  kebijakan  investasi  yang  ada dengan  upaya  kesiapsiagaan  terhadap  resiko bencana  gempa  dan  tsunami.  Upaya  Pemko dalam  menggalakkan  kesiapsiagaan  bisa dianggap  minim  dan  bahkan  bisa  dikatakan bahwa  simulasi  dan  pelatihan  kepada  masya- rakat  lebih  banyak  dikelola  oleh  LSM  ataupun Pemerintah  Propinsi  lewat  BPBD  dan Pusdalops,  serta  Pemerintah  Pusat  melalui BNPB.
4) Keberadaan  partner  dan  intervensi  yang tepat dalam penguatan kapasitas masyarakat Pemerintah  Kota  memang  memiliki  be- berapa partner baik dari lembaga internasional, LSM lokal, dan lembaga kebencanaan nasional dalam  melakukan  upaya  upaya  kesiapsiagaan terhadap  resiko  bencana.  Akan  tetapi  upaya kesiapsiagaan dan pengurangan resiko bencana di  pesisir  Pantai  Purus  berada  di  tangan
masyarakat  itu  sendiri.  Masyarakat  sesungguh- nya  menjadi  pihak  yang  bertanggung  jawab terhadap  hidup  dan  penghidupan  mereka.  Ke- tika pemerintah kota tidak mampu memberikan jawaban  atas  kesulitan  mata  pencaharian  yang mereka  alami  maka  mereka  berwirausaha  di sepanjang  pesisir  Pantai.  Dan  jika  masyarakat harus berhadapan dengan potensi tsunami yang setiap  saat  dapat  menghadang  mereka,  maka merekapun harus menyelamatkan diri dan usaha mereka atas inisiatif sendiri.
Ketidakpercayaan  masayarakat  terhadap Pemko sepertinya menjadi penghalang interaksi diantara  keduabelah  pihak  dalam  berbagai program  pembangunan,  termasuk  upaya  pe- nguatan  kapasitas  komunitas.  Sementara  itu karakter  masyarakat  pesisir  pantai  yang  cende- rung  keras  ditengarai  menjadi  salah  satu  ken- dala  komunikasi  antara  masyarakat  dengan stakeholder lainnya  di  pesisir  pantai  Purus. Alhasil  Pemko  dan  partner  lainnya  mengalami kesulitan  dalam  mensosialisasikan  program- programnya.  Padahal  menurut  masyarakat Pantai  Purus,  mereka  sangat  butuh  akan pengetahuan  dan  pelatihan  seputar  gempa  dan tsunami,  namun  Pemko  dan  lembaga  lainnya cenderung pasif.
Masyarakat  pesisir  pantai  Purus  telah turun-temurun  mendiami  lokasi  mereka  ber- mukim dan beraktivitas sekarang. Fakta bahwa gempa besar yang sering melanda Kota Padang akan  berpotensi  pada  timbulnya  tsunami  yang notabene  membahayakan  keselamatan  tidak serta  merta  membuat  mereka  melakukan eksodus.  Masyarakat  pesisir  pantai  Purus  ada- lah  tipikal  manusia  ekonomi  ( economic  man ) yang  berpikir  rasional  bahwa  untuk  bertahan hidup  mereka  haruslah  berusaha  dengan  jalan apapun, meski usaha tersebut berarti menantang keselamatan  jiwa.  Ketiadaan  pilihan  pekerjaan dan  ketidakmampuan  pemerintah  menyediakan standar  kehidupan  yang  layak  warganya membuat  pedagang  pantai Purus  rela  berjualan dari  pagi  hingga  malam  meski  kadang  harus melanggar  aturan-aturan  yang  telah  ditetapkan Pemerintah  Kota  Padang.  Bagi  sebagian pedagang,  meminta  mereka  untuk  pindah  dari pesisir  pantai  dengan  alasan  potensi  bencana tsunami  adalah  akal-akalan  untuk  menjauhkan mereka dari sumber mata pencahariannya. Lalu mengapa  Pemko  tidak  melakukan  tindakan serupa  terhadap  para  pemodal  besar  yang  saat ini  juga  marak  membuka  usaha  di  sepanjang pantai barat Kota Padang.
Kesiapsiagaan Masyarakat Kota Padang ...
Saling  curiga  antara  Pemko  dan masyarakat yang bermukim di sepanjang pesisir pantai  Purus  berimplikasi  buruk  bagi  program kesiapsiagaan dan pengurangan resiko bencana. Program  yang  ada  dikhawatirkan  oleh masyarakat  sebagai  cara  baru  untuk  menakut- nakuti mereka dan membuat mereka meninggalkan  tanah  yang  telah  lama  mereka diami.  Sementara  Pemko  mencurigai  bahwa pedagang  pesisir  Pantai  Purus  mengakomodasi terjadinya  tindak  maksiat  yang  berimplikasi pada terjadinya bencana di Kota Padang.
Kategorisasi  yang  peneliti  susun  tidak bermaksud  untuk  mengkotak-kotakkan  atau mengelompokkan  komunitas  secara  vertikal. Masing-masing  komunitas  menduduki  posisi horizontal  yang  sama  dalam  kapasitasnya sebagai  warga  negara.  Akan  tetapi  untuk menghasilkan rancangan model yang sempurna, pengenalan  terjadap  kondisi  riil  komunitas sangat  diperlukan.  Komunitas  dengan  latar belakang  yang  berbeda,  dalam  hemat  penulis, harus  mendapatkan  perlakuan  ( treatment ) penguatan  yang  berbeda  pula.  Oleh  sebab  itu kategorisasi  komunitas  menjadi  acuan  utama dalam mendesain model kesiapsiagaan komunitas berbasis kearifan lokal.
Untuk  menggali  kearifan  lokal  yang  ada di  masyarakat,  peneliti  telah  melakukan penggalian  data  dan  informasi  di  berbagai lokasi  di  Kota  Padang  diantaranya:  Kelurahan Aie  Manis,  Kelurahan  Pasie  Nan  Tigo  dan kawasan  Pondok  Kota  Padang.  Dengan memawancarai  masyarakat  di  sekitar  lokasi, peneliti  menemukan  beberapa  kearifan  lokal yang  selama  ini  telah  digunakan  secara  turun temurun  seperti: memperkuat  peranan  niniak mamak,  kembali  kesurau,  doa  tolak  bala, dan ciloteh lapau. Kearifan lokal ini memang secara spesifik  tidak  berkaitan  dengan  penanganan bencana,  tetapi  bisa  dimanfaatkan  sebagai strategi  untuk  lebih  mengoptimalkan  upaya meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat. Kearifan lokal tersebut adalah:

## Penguatan Peran Ninik Mamak
Seiring  dengan  bergemanya  semangat kembali  ke  nagari,  maka  penguatan  peran niniak mamak sebagai pihak yang bertanggung- jawab  terhadap  anggota  suku  perlu  dilakukan. Dalam    kultur  Minangkabau,  konsep  keluarga tidak  terbatas  pada  keluarga  inti  ( nuclear family )  namun  lebih  kepada  keluarga  luas ( extended  family ).  Oleh  karenanya  relasi
mamak  dan  kamanakan  harus  berlaku fungsional.  Konsep  adat  yang  mengatakan tando  badunsanak  mamaga  dunsanak,  tando bakampuang  mamaga  kampuang,  tando banagari  mamaga  nagari ,  dapat  dijadikan acuan  dalam membangun  kesiapsiagaan terhadap  bencana.  Untuk  itu  niniak  mamak dilibatkan  dalam  setiap  tahapan  perumusan sampai  implementasi  program  penanggulangan bencana  gempa  dan  tsunami.  Diharapkan dengan keterlibatan ninik mamak, segala bentuk program  akan  mudah  diimplementasikan  di tataran  masyarakat.  Misalnya  saja  dalam edukasi  masyarakat,  yang  selama  ini  lebih banyak  dilakukan  kalangan  organisasi  non pemerintah,  bisa  melibatkan  secara  formal kalangan  ninik  mamak  untuk  ikut  serta  dalam memberikan  edukasi  kepada  anak  kemenakan- nya karena interaksi antara ninikmamak dengan anak kemenakannya lebih intensif dilakukan.
Di  daerah  yang  dijadikan studi  kasus,  di Kelurahan  Air  Manis  dan  Kelurahan  Bungus Barat,  perananan  ninik  mamak  belum  begitu dirasakan.  Padahal  daerah  dengan  tingkat homogenitas  masyarakat  yang  tinggi  biasanya peranan  ninik  mamak  cukup  berperan  dalam kehidupan  sehari-hari,  karena  umumnya  di daerah  tersebut  masyarakatnya  rata-rata  mem- punyai  hubungan  kekeluargaan.  Pada  dua daerah  yang  tingkat  homogenitas  sosialnya tinggi,  yaitu  Kelurahan  Air  Manis  dan  Ke- lurahan Bungus Barat, perananan Ninik Mamak masih  minim.  Menurut  pemaparan  warga  yang tergabung  dalam  Kelompok  Siaga  Bencana (KSB)  di  masing-masing  kelurahan,  kalangan ninik  mamak  belum  banyak  dilibatkan  dalam penanggulangan  bencana,  baik  pra,  saat  dan pasca  bencana.  Upaya  meningkatkan  kesiap- siagaan  masyarakat berdasarkan kearifan lokal, peranan  ninik  mamak  disentralkan.  Ninik mamak  bahkan  menjadi  sumber  utama  dalam pengambilan  keputusan.  Dalam  setiap    kegiat- an,  misalnya  edukasi  masyarakat,  penetapan jalur  dan  lokasi  evakuasi,  mekanisme  sistem peringatan dini tsunami, kalangan ninik mamak harus memberi kontribusi secara optimal karena merekalah  yang  paling  mengetahui  bagaimana kondisi daerah masing – masing terutama.
Niniak  mamak  tidak  hanya  sekedar menanamkan  nilai-nilai  keluhuran  agama  dan budi pekerti saat ‘ manyilau ’ kemenakan, namun juga  mengintroduksi  nilai-nilai  kesiapsiagaan bencana ketika berinteraksi dengan kemenakan serta  anggota  sukunya.  Dalam  masyarakat
Vol. XIII No.2 Th. 2014
Minangkabau  di  perkotaan  fungsi  ini  relatif telah  diambil  alih  oleh  ayah  sebagai  kepala keluarga.  Kondisi  ini  bukan  menjadi  halangan bagi  mamak  untuk  menjalankan  fungsi batang baringin di tangah padang . Mamak justru dapat merangkul ayah selaku sumando mamak rumah yang memainkan lebih besar untuk kepentingan suku  dan  nagari  (Sjafri  Sairin,  2007:28). Berbedanya  kebiasaan  antarsuku  dan  pola pendekatan  yang  digunakan  mamak  selaku pimpinan  suku  tentu  akan  menghasilkan  pen- dekatan  yang  berbeda  dalam  upaya  kesiap- siagaan  terhadap  resiko  bencana.  Hal  ini memiliki  efek  positif  karena  memudahkan internalisasi  nilai-nilai  kesiapsiagaan  karena dibangun  berdasarkan  karakteristik  masing- masing  suku.  Oleh  karena  itu  dalam  setiap aktivitas sosialisasi kebencanaan niniak mamak dari  berbagai  suku  harus  mendapat  prioritas utama  karena  mereka  lah  yang  diharapkan menjadi  jembatan  pemerintah  daerah/LSM dalam  mengenalkan  aktivitas  kesiapsiagaan kepada komunitas kultural.
Dalam  mengangkat  peranan  niniak mamak  sebagai  subjek  untuk  meningkatkan kesiapsiagaan  masyarakat  tentu  dibutuhkan upaya  yang  komprehensif  dan  sinergi  antar pemangku  kepentingan.  Memperkuat  peranan niniak mamak berarti menggunakan pendekatan kultural  yang  mengangkat  kearifan  lokal  se- bagai metoda untuk meningkatkan kesiapsiaga- an  masyarakat  dalam  mengurangi  resiko bencana. Niniak mamak mempunyai perananan yang  sangat  sentral  dalam  tatananan  adat minang  dimana  niniak  mamak  selain  meng- ayomi  anak-anaknya  sendiri  tetapi  juga  meng- ayomi  para  kemenakannya.  Ini  sesuai  dengan filosofi  minang,  “ anak  dipangku  kamanakan dibimbiang”. Kuatnya perananan niniak mamak ini bisa dimanfaatkan untuk memperkuat upaya kesiapsiagaan  terhadap  resiko  bencana  yang salah  satunya  dalam  bentuk  edukasi  kepada masyarakat  tentang  pengetahuan  kebencanaan dan  upaya  penyelamatan  diri  terutama  meng- hadapi ancaman bencana gempa dan tsunami.

## Kembali ke Surau
Generasi muda Minangkabau, khususnya yang  lahir  sejak  masa  Orde  Baru,  sepertinya tidak lagi mengenal surau dalam arti tersiratnya. Surau  secara  harfiah  dikenali  sebagai  tempat beribadah.  Fungsi  sesungguhnya  surau  yang lebih  dari  institusi  pendidikan  keagamaan karena mencakup pula sebagai institusi adat dan
budaya,  telah  teredam  dari  nomenklatur kontemporer  kelembagaan  pendidikan  Islam (Azyumardi Azra, 2007:5).
Dalam  rangka  revitalisasi  fungsi  surau dalam  komunitas  Minangkabau  maka  beragam upaya  telah  dilakukan  oleh  Pemerintah  Daerah di  Sumatera  Barat.  Surau  kembali  difungsikan sebagai  pesantren  bagi  anak-anak  usia  sekolah saat bulan Ramadhan. Revitalisasi yang terbatas ini  perlu  diekstensikan  agar  suaru  tak  hanya sebagai  wadah  menuntut  ilmu  agama  namun seiring  dengan  ilmu  pengetahuan.  Melembaga- kan  kembali  surau  dengan  mengintegrasikan ilmu  agama,  ilmu  penegetahuan  kontemporer dan  nilai-nilai  kearifan  budaya  menjadi  target utama peneliti.
Dalam  model  ‘kembali  ke  surau’  nilai- nilai  mitigasi  dan  kesiapsiagaan  bencana  akan diintroduksikan  melalui  kegiatan-kegiatan  ke- agamaan semisal didikan shubuh, wirid remaja, pesantren  ramadhan,  pengajian  mingguan  dan bulanan,  serta  majlis  taklim.  Komunitas masyarakat  yang  religius  cenderung  lebih mudah  menerima  nilai-nilai  kesiapsiagaan  jika dikombinasikan  dengan  pemahaman  terhadap keyakinan yang mereka anut.
Dari  percobaan  awal  yang  peneliti lakukan,  pengenalan  nilai-nilai  kesiapsiagaan melalui kegiatan pesantren ramadhan mendapat respon  positif  baik  dari  para  siswa  maupun penyelenggara.  Pendekatan  yang  ditempuh dalam penyampaian nilai-nilai kesiapsiagaan di surau  berbeda  dengan  saat  di  sekolah.  Pen- dekatan  yang  dilakukan  di  Surau  adalah pendekatan  yang  lebih  berfokus  kepada  nilai- nilai  spritual.  Karena  di  Ranah  Minangkabau sangat  indentik  dengan  Islam,  dengan  filosofi yang  terkenal  yaitu  “ adat  basandi  syarak, syarak basandi Kitabullah ” dan Surau (Masjid) merupakan sentra dakwah dan pengkajian nilai- nilai  religius  maka  surau  juga  bisa  dijadikan sebagai  tempat  edukasi  kepada  masyarakat tentang  pengetahuan  dan  kesiapsiagaan  ter- hadap bencana gempa dan tsunami.

## Doa tolak bala
Pada  masyarakat  yang  masih  memegang sebagian  besar  nilai-nilai  tradisi  Minangkabau, pelaksanaan  doa  tolak  bala  masih  dilakukan secara  periodik.  Doa  tolak  bala  merupakan salah  satu  upaya  mengantisipasi  musibah berkaitan  dengan  aktivitas  yang  dilakukan masyarakat.  Untuk  komunitas  nelayan,  doa tolak  bala  ditujukan  sebagai  permohonan  ke-
Kesiapsiagaan Masyarakat Kota Padang ...
selamatan  bagi  warga  yang  mencari  peng- hidupan di laut.
Pelaksanaan  doa  tolak  bala  melibatkan beragam unsur meliputi alim ulama, tetua adat, aparatur  pemerintah  tingkat  kelurahan  serta warga  masyarakat.  Biasanya  doa  tolak  bala berisikan seremonial pemanjatan doa, pelarung- an  benda-benda  tertentu  ke  laut  dan  diakhiri dengan  acara  makan  bersama.  Pada  dasarnya doa tolak bala merupakan bagian dari aktivitas asimilasi adat dan agama. Introduksi nilai-nilai kesiapsiagaan  bencana  dalam  doa  tolak  bala dapat  dilakukan  melalui  peran  serta  pemuka adat,  pemuka  adat,  dan  lurah.  Dalam  alur seremoni doa tolak bala diselipkan petuah adat yang  mengacu  pada  tambo/kaba  seputar  cara- cara  kesiagaan  yang  ditempuh  para  pendahulu. Begitu  juga  dalam  petuah  agama  yang mencakup  ikhtiar  menyelematkan  diri  dari ancaman  bencana.  Sedangkan  aparatur  peme- rintah  kelurahan  memegang  andil  dalam  men- sosialisasikan  upaya  kesiapsiagaan  yang  di- gagas oleh pemerintah daerah serta LSM.

## Ciloteh lapau
Lapau atau kedai merupakan tempat yang dikunjungi hampir semua kalangan usia di Kota Padang.  Untuk  kaum  lelaki  kedai  kopi  me- rupakan  tempat  bersua  rekan-rekan  dan  ber- bincang  seputar  kondisi  terkini.  Sedangkan kaum  perempuan  memiliki  kecenderungan untuk berkumpul di warung-warung tradisional yang menjual kebutuhan dapur sehari-hari. Jika pengunjung  kedai  kopi  relatif  tidak  berbatas waktu, maka pengunjung warung yang menjual kebutuhan  dapur  hanya  ramai  di  waktu  pagi hingga  siang  hari.Topik  yang  dibahas  di  lapau sangat  tergantung  pada  situasi  yang  sedang berkembang  di  masyarakat.  Orang  pertama ( whistle  blower )  yang  memulai  pembicaraan juga  memberi  andil  terhadap  topik  serta  arah pembicaraan. Topik seputar bencana dewasa ini menjadi  pembahasan  hangat  di  lapau/warung. Akan  tetapi  pembicaraan  tersebut  acap  ber- kembang dalam koridor nonilmiah.
Sebagai  upaya  menanamkan  kesadaran seputar  kesiapsiagaan  dan  membentuk  pola pikir  ilmiah  terhadap  bencana  maka  memberi- kan  pemahaman  terhadap  komunitas  lapau/ warung  perlu  dimulai  dari  pemilik.  Pemilik warung  adalah  subjek  utama  karena  ia  selalu berada  di  tempat  meskipun  para  pengunjung silih berganti datang. Dengan demikian pemilik warung  dapat  mengarahkan  pembicaraan  se-
putar  bencana  agar  tetap  berada  dalam  koridor yang  benar.  Dalam  jangka  panjang  pemilik warung  diharapkan  berperanserta  menggagas upaya kesiapsiagaan pada komunitasnya sesuai dengan  potensi  ancaman  bencana  di  lingkung- annya.
Menggagas  strategi  kesiapsiagaan  ben- cana  berbasis  kearifan  lokal  memerlukan  ke- pekaan  untuk  menangkap  nilai-nilai  ekstrinsik dan  intrinsik  yang  telah  berabad-abad  meng- internalisasi  warga  dalam  suatu  komunitas. Salah  satu  inti  utama  dalam  diskursus komunitas  adalah  asumsi  bahwa  masyarakat bukanlah  sekumpulan  orang  yang  bodoh,  yang hanya  bisa  maju  kalau  mereka  mendapatkan perintah  (instruksi)  belaka  (Isbandi  Rukminto, 2008:  109).  Komunitas  Pasie  Nan  Tigo, Bungus,  dan  Aie  Manih  mungkin  tidak  meng- khususkan  ritual  adat  yang  mereka  lakukan demi tujuan kesiagaan bencana. Ritual tersebut oleh  peniliti  menjadi  alternatif  pilihan  untuk melibatkan  masyarakat  dalam  upaya  kesiap- siagaan bencana.
Mengadopsi  pendapat  Chambers  (1993) ada  dua  alasan  utama  yang  mendasarinya. Pertama,  yakni  klaim  istimewa  yang  di-miliki orang-orang  pribui  terhadap  lahan/  daerah  dan terhadap  struktur  komunitas  tradisional  yang berkembang  selaras  dengan  lahan/daerah selama  periode  waktu  yang  jauh  lebih  lama daripada  kolonisasi.  Komunitas  merupakan  hal penting  bagi  kelangsungan  budaya  dan kehidupan spritual; dalam arti yang penting ini, kelestarian  budaya  tradisional  merupakan kebutuhan yang lebih penting bagi orang-orang pribumi  daripada  orang  lain  ke-banyakan. Alasan  kedua,  yaitu  bahwa  banyak  kerugian telah dilakukan, dan dalam banyak kasus masih dilakukan,  yang  mengorbankan  orang-orang pribumi  atas  nama  pengembangan  masyarakat (dalam Ife dan Frank Tesoriero, 2008: 453).

## Simpulan
Masyarakat  dengan  tingkat  homogenitas relatif  tinggi,  memiliki  kecenderungan  serupa atau  sejenis  dalam  tingkat  pendidikan,  tingkat kesejahteraan  ekonomi,  dan  tingkat  afiliasi mereka  dalam  organisasi  sosial  politik.  Hal  ini terutama  disebabkan  karena  latar  belakang sosial budaya yang juga sama. Mereka berakar dan  tumbuh  dari  lingkungan  yang  sama. Jikapun  terdapat  perbedaan  diantara  anggota komunitas  maka  perbedaan  itu  tidak  terlalu signifikan.  Dengan  demikian  masyarakat  tipe
Vol. XIII No.2 Th. 2014
ini  cenderung  tidak  memili  gap  atau  ke- senjangan yang berbeda antar anggota. Sedang- kan  tipe  masyarakat  dengan  homogenitas  yang relatif  rendah  memiliki  kesenjangan  atau rentang  sosial  ekonomi  yang  cenderung  besar diantara para anggotanya. Mereka tinggal dalam suatu  lokasi  yang  sama  namun  berakar  dan tumbuh  dari  latar  belakang  yang  berbeda. Akibatnya  mereka  memiliki  cara  pandang  dan falsafah hidup yang berbeda pula Peranan niniak mamak , kembali ke surau, doa  tolak  bala ,  dan ciloteh  lapau merupakan kearifan  lokal  yang  bisa  dijadikan  metode dalam  meningkatkan  kesiapsiagaan  masyarakat dalam  menghadapi  ancaman  bencana  gempa dan tsunami. Bentuk kearifan lokal tersebut ber- asal  dari  tradisi  yang  telah  menjadi  keseharian di ranah minangkabau pada umumnya dan Kota Padang pada khususnya. Kesiapsiagaan masya- rakat  terhadap  resiko  bencana  gempa  dan tsunami  berbasis  kearifan  lokal  dapat  diman- faatkan  secara  optimal  oleh  para  pemangku kepentingan.  Dengan  menggunakan  kearifan lokal  ini,  upaya  peningkatan  kesiapsiagaan masyarakat  terhadap  bencana  gempa  dan tsunami  akan  lebih  tepat  sasaran  karena  ber- fokus  pada  nilai-nilai  lokal  yang  telah  ada  se- lama  ini  di  masyarakat.  Internalisasi  nilai-nilai lokal  inilah  yang  diharapkan  bisa  membuat masyarakat lokal lebih peduli terhadap penting- nya upaya pengurangan resiko bencana.

## Daftar Rujukan
Azyumardi Azra. 2007. Dari Surau ke Sekolah dan  Pesantren:  Islam  di  Minangkabau dalam Cita dan Fakta . Minangkabau di Persimpangan  Jalan .  Padang:  Pusat Studi  Humaniora  dan  Fakultas  Sastra Universitas Andalas.
Ife,  Jim  dan  Frank  Tesoriero.  2008. Community  Development  Alternatif Pengembangan  Masyarakat  di  Era Globalisasi . Yogyakarta: Pustaka Pelajar Isbandi  Rukminro  Adi.  2008. Intervensi Komunitas,  Pengembangan  Masyara- kat  sebagai  Upaya  Pemberdayaan Masyarakat .  Jakarta:  PT.  Rajagrafindo Persada.
Sjafri Sairin. 2007. Minangkabau yang Gelisah: Sebuah  Catatan  Singkat . Minangkabau di  Persimpangan  Jalan .  Padang:  Pusat Studi  Humaniora  dan  Fakultas  Sastra Universitas Andalas.
Sutton Jeannete. 2006. Disaster Preparedness: Concept,  Guidance,  and,  Research. Boulder, University of Colorado
TIM  LIPI.  2006. Kajian  Kesiapsiagaan Masyarakat  dalam  Mengantisipasi Bencana  Gempa  dan  Tsunami  di Indonesia . Bandung : LIPI