## EVALUASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DALAM PENCAPAIAN TARGET KINERJA RPJMD
KABUPATEN KETAPANG
Eliyanti b2052211015@student.untan.ac.id

## ABSTRACT
In implementing the regional income and expenditure budget, the motivation for the RPJMD targets  will  be  used  as  a  guide,  namely  the  targets  for  the  achievements  of  the  Key Performance Indicators (IKU) of Ketapang Regency for 2016 – 2020, because these reports can  be  used  as  benchmarks  in  assessing  the  success  of  development  quantitatively  and qualitatively, which has been carried out in the past 5 periods. The purpose of this study was to determine the evaluation of the implementation of the Regional Revenue and Expenditure Budget in reporting the performance targets of the Ketapang Regency RPJMD. The method used in this study is a field research method for BAPPEDA and BPKAD Ketapang Regency and a quantitative research method to describe financial data in the form of Regional Revenue and  Expenditure  Budget  Realization  Reports  and explain  the financial  data  to be  analyzed. Data collection was obtained from interviews, observation and documentation. The results of this  study  are  (1)  According  to  the  achievement  of  the  output  of  the  implementation  of  the APBD in achieving the RPJMD target in the 2016-2020 period, expenditure realization data, in the  last  five  years,  there  has  been  relatively  improved  growth  in  expenditure  growth  in Ketapang Regency; (2) The results obtained from the implementation of the APBD have not been optimal because the TPAK in Ketapang Regency still shows a fluctuating trend and tends to decrease and the high number of stimuli in Ketapang Regency is the biggest factor affecting the  implementation  of  the  APBD  3.  Findings  from  the  results  of  the  APBD  evaluation  in achieving the Ketapang Regency RPJMD targets there is still a great deal of dependence on transfer revenue from the central government, this is because the Ketapang Regency APBD in terms of regional spending is still relatively low.
Keywords: Performance Targets, RPJMD, Revenue Budget, Regional Expenditures.

## PENDAHULUAN
Dalam menjalankan Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah dituntut untuk menjalankan roda pemerintahan yang efektif dan efisien, sehingga mampu mendorong masyarakat untuk berperan  serta  dalam  melaksanakan  pembangunan.  BAPPEDA  Kabupaten  Ketapang merupakan  perangkat  daerah  yang  membantu  dalam  penyelenggaraan  pemerintah  daerah atau  perencanaan  pembangunan  pemerintahan  yang  telah  dibuat,  sedangkan  Badan Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  (BPKAD)  merupakan  unsur  penunjang  urusan pemerintahan  yang  melaksanakan  fungsi  penunjang  keuangan  Kabupaten  Ketapang. BAPPEDA dan BPKAD Kabupaten Ketapang  masing -masing dipimpin oleh seorang kepala badan  yang  berada  dibawah  tanggung  jawab  Bupati  melalui  sekretaris  daerah  Kabupaten
Ketapang. Didalam (Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah) menyatakan  bahwa  penyelenggaraan  Pemerintah  daerah  diarahkan  untuk  mempercepat terwujudnya  kesejahteraan  masyarakat,  serta  peningkatan  daya  saing  daerah  dengan memperhatikan prinsip keadilan, pemerataan, demokrasi dan keikhlasan suatu daerah dalam sistem  NKRI  dengan  mengefektif  dan  mengefesiensikan  penyelenggaraan  pemerintahan daerah  dengan  memperhatikan  aspek-aspek  hubungan  Pemerintah  Pusat  dengan  Daerah, potensi dan keanekaragaman daerah serta peluang dan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan.
Indikasi  rencana  program  dalam  RPJMD  Kabupaten  Ketapang  Tahun  2016-2020 terdiri  dari  rencana  program  pembangunan  daerah  yang  menunjang  secara  langsung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan program prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan  daerah  termasuk  pemenuhan  pelayanan  dasar  kepada  masyarakat  sesuai Standar  Pelayanan  Minimal  (SPM)  yang  selanjutnya  dijabarkan  dalam  Rencana  Strategis Perangkat  Daerah.  (Moeheriono  2012),  menjelaskan  kinerja  atau  performance  merupakan sebuah  penggambaran  mengenai  tingkat  pencapaian  pelaksanaan  suatu  program  kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi yang dituangkan dalam suatu perencanaan strategis suatu organisasi.
Setiap daerah diberi wewenang untuk melakukan penyusunan Anggaran Pendapatan dan  Belanja  Daerah  (APBD)  mengingat  saat  ini  penyusunan  APBD  sudah  menjadi  hak sepenuhnya  bagi  pemerintah  daerah.  Kewenangan tersebut  di  atur  dalam  Undang  Undang Nomor  22  Tahun  2014  tentang  Hubungan  Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan Pemerintah  Daerah)  dan  (Undang  Undang  Nomor  1  Tahun  2022  tentang  perimbangan keuangan) antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Selain itu, kewenangan lain yang diberikan  kepada  setiap  daerah  berupa  penggunaan  anggaran.  Proses  penganggaran organisasi sektor publik dimulai dari penyusunan strategi dan perencanaan strategi yang telah selesai  dilakukan.  Berdasarkan  Rekapitulasi  Laporan  Realiasi  Anggaran  (LRA)  APBD Kabupaten Ketapang Tahun 2016 – 2020. Dari data realisasi pelaksanaan anggaran diatas
jumlah belanja dan transfer pada tahun anggaran 2016 sampai dengan tahun anggaran 2020 menunjukan: Jumlah penyerapan anggaran ditahun 2016 sebesar Rp. 1.953.673.45 dari pagu anggaran  dengan  persentase  94.34%,  penyerapan  anggaran  ditahun  2017  sebesar  Rp. 1.993.617.87  dari  pagu  anggaran  dengan  persentase  sebesar  95.94%,  kemudian  ditahun selanjutnya 2018 diserap sebesar Rp. 2.118.372.56 dari pagu anggaran dengan persentase 95.84%,  dipada  tahun  anggaran  2019  jumlah  penyerapan  anggaran  diperoleh  sebesar  Rp. 2.348.730.05 dari pagu anggaran dengan persentase 94.86%, dan di tahun 2020 diperoleh dana sebesar Rp. 2.144.283.04 dari pagu anggaran dengan persentase 94.99%, data yang di tunjukan  diatas  menunjukan  porsi  belanja  mengalami  naik  turun  atau  fluktuatif  begitu  juga dengan nilai persentase nilai belanjanya.
Tujuan  Indikator  Kinerja  Daerah  yaitu  memberikan  gambaran  tentang  ukuran keberhasilan  pencapaian  visi  dan  misi  Bupati  dan  Wakil  Bupati  terpilih  pada  akhir  periode masa  jabatan  sehingga  indikator  kinerja  daerah  bisa  disebut  sebagai  IKU  bagi  Bupati  dan Wakil Bupati. Berdasarkan RPJMD Kabupaten Ketapang Target dan Capaian Indikator Kinerja Utama  (IKU)  Daerah  Tahun  2016-2020.  Dari  indikator  kinerja  utama  Kabupaten  Ketapang, menunjukkan  bahwa  semua  indikator  kinerja  pada  tahun  2016  persentase  realisasi  untuk ditahun berikutnya sampai tahun 2020 dalam realisasinya menunjukkan penurunan capaian target. Dari sekian banyak indikator kinerja utama Kabupaten Ketapang fokus permasalahan yang tertuju dalam mengungkap efektifitas tingkat pengangguran terbuka. Angka peningkatan dan pengurangan di tahun tersebut seluruh angka tersebut menunjukan kriteria sangat tidak efisien  dalam  penyelenggaraannya, jadi  bisa  disimpulkan fokus  masalah  yang  akan  di  ulas dalam  mengetahui  pelaksanaan  APBD  dalam  pencapaian  target  kinerja  RPJMD,  indikator kinerja pembangunan daerah persentase realisasinya menurun atau tidak tercapai.
Berdasarkan RPJMD Kabupaten Ketapang target dan capaian untuk Indikator Makro Pembangunan  Daerah  Tahun  2016-2020.  Dari  Indikator  Makro  Pembangunan  Daerah Kabupaten  Ketapang  untuk  Tingkat  Pengangguran  Terbuka  pada  tahun  2016  realisasinya sebesar 4,29 melebihi target 4,45 yang di rencanakan oleh pemerintah, begitu pula di tahun
2017 target yang di rencanakan sebesar 4,29 realisasi mencapai 3,97 indikator TPT melebihi target yang direncanakan oleh Pemerintah Kabupaten Ketapang, di tahun 2018 target yang di rencanakan  oleh  pemerintah  sebesar  3,70  melebihi  target  realisasi  sebesar  3,23,  di selanjutnya  mengalami perubahan  yang  dari  beberapa tahun  kebelakang  melebihi  target  di tahun 2019 dengan realisasi sebesar TPT 3,50 dengan realisasi 4,53, dan di tahun 2020 TPT menunjukan  target  sebesar  3,50  dengan  realisasi  sebesar  7,30  menunjukan  angka  paling tertinggi  realisasi  TPT  dalam  kurun  waktu  5  priode,  semakin  besar  realisasinya  semakin menunjukan tingginya TPT yang ada di Kabupaten Ketapang, di tahun terakhir 2020 mencapai angka  tertinggi di sebabkan oleh adanya refocusing anggaran yang memusatkan anggaran pada anggaran kesehatan dan bantuan sosial, dikarenakan di tahun 2020 wabah covid sedang meningkat sehingga anggaran banyak di alihkan untuk kesehatan masyarakat yang terkena dampak covid 19.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Prihandini  et  al.  2021)  Tingkat efektifitas  dipengaruhi  oleh  realisasi  anggaran  dari  beberapa  program  kerja  yang  ada  di BAPPEDA Litbang Kota Palembang. Sesuai dengan yang diungkapkan oleh Filip Hrúza (2015) dengan  meningkatnya  volume  sumber  daya  keuangan,  informasi  keuangan  dan  semakin kompleksnya  hubungan  keuangan  dalam  perekonomian  nasional,  permintaan  akan  alat analisis keuangan akan semakin meningkat. Hasil penelitian berpengaruh perubahan SKPD menurut  responden  perubahan  SKPD  bisa  saja  menyebabkan  keterlambatan  penyusunan APBD,  akan  tetapi  pada  penelitian  yang  diambil  ini  meskipun  memiliki  keterkaitan  seperti halnya  ada  kesalahnya  perhitungan  SKPD  namun  tidak  menghambat  penyusunan  APBD Komang  (2019).  Karena  jika  terjadi  kesalahan  perhitungan,  masih  bisa  diatasi  dengan menghitung  ulang.  Matondang  (2022)  mengungkapkan  Rasio  Efektivitas  menggambarkan kemampuan pemerintahan kecamatan dalam merealisasikan pendapatan yang direncanakan, kemudian  dibandingkan  dengan  target  yang  ditetapkan  berdasarkan  potensi  riil  wilayah, tingkat efektivitas anggaran dan belanja setiap tahunnya mengalami peningkatan. Didukung oleh  hasil  penelitian  untuk  kinerja  belanja  daerah  dari  sisi  varians  belanja,  pertumbuhan
belanja  dan  keserasian  belanja  dikatakan  baik  dan  serasi  atau  seimbang  dalam mengalokasikan  belanja  daerah  karena  alokasi  belanja  operasional  lebih  besar  daripada belanja  modal.  Sedangkan  tingkat  rata–rata  efesiensi  belanja  daerah  Provinsi  Sulawesi Tenggara selama tahun 2016–2020 sebesar 93% yang tergolong cukup efesien Hanifa (2021).
Dari uraian di atas terlihat bahwa anggaran memegang peranan penting sebagai alat perencanaan dan pengawasan. Untuk lebih mengetahui secara mendalam tentang capaian output, capaian outcome dan target pertumbuhan APBD perlu adanya evaluasi kinerja untuk prioritas  pembangunan  daerah.  Evaluasi      kinerja  adalah  kegiatan  penilaian  yang  diukur dengan  efisiensi,  efektifitas  dan  kemanfaatan  program  serta  keberlanjutan  pembangunan. Evaluasi dilaksanakan terhadap keluaran kegiatan (berupa barang, jasa) dan hasil (outcome) program  pembangunan  (berupa  dampak  dan  manfaat).  Maka  penulis  tertarik  untuk mengadakan  penelitian  dan  menuangkan  dalam  bentuk  tesis  dengan  judul:  “Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Dalam Pencapaian Target Kinerja RPJMD Kabupaten Ketapang”.

## LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS
Kemampuan  Pemerintah  Daerah  dalam  mengelola  keuangan  termuat  dalam  APBD yang  menggambarkan  kemampuan  Pemerintah  daerah  dalam  membiayai  kegiatan pelaksanaan tugas pembangunan. Dalam menjalankan Otonomi daerah, Pemerintah daerah dituntut  untuk  menjalankan  roda  pemerintahan  yang  efektiv  dan  efisien  sehingga  mampu mendorong  peran  serta  masyarakat  dalam  pembangunan  serta  meningkatkan  pemerataan dan keadilan yang mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Dalam  pelaksanaan  pembangunan  daerah  dibutuhkan  anggaran  biaya  lebih  untuk memperoleh hasil yang maksimal. Setiap tahun Kabupaten Ketapang melakukan perubahan- perubahan  untuk  memperbaiki  maupun  menambah  fasilitas  umum.  Pembangunan  tersebut pastilah berpengaruh pada besarnya jumlah dana yang dikeluarkan. Besar kecilnya APBD dari
tahun  ke  tahun  dijadikan  pembuktian  apakah  indikator  kinerja  Pemerintah  daerah  sudah mencapai target yang diinginkan atau belum.
Jalan  keluar  dari  permasalahan  tersebut  adalah  Pemerintah  daerah  harus  mampu untuk  mengambil  arah  kebijakan  keuangan  daerah  dalam  rangka  membiayai  pelaksanaan pembangunan  dan  penyelenggaraan  pemerintah  daerah  agar  dapat  terselenggara  dengan baik, cermat dan akurat.

## Gambar 1.   Evaluasi Pelaksanaan APBD

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian  kuantitatif untuk mendeskripsikan data keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan  Belanja  Daerah  (APBD)  Kabupaten  Ketapang  dan  menjelaskan  data  keuangan tersebut untuk menganalisis data keuangan yang dapat memberikan gambaran yang jelas untuk  kemudian  diproses  dan  dianalisis  untuk  menarik  kesimpulan.  Penelitian  ini menggunakan data yang bersifat historis, yakni Capaian output, Capaian outcome, Target pertumbuhan  APBD  dan  Laporan  Realisasi  Anggaran  (LRA)  Pemerintah  Daerah Kabupaten  Ketapang  Tahun  Anggaran  2016–2020.  Selanjutnya  mengumpulkan  data dengan cara wawancara dan melihat laporan realisasi anggaran tahun 2016-2020 yang didapatkan  dari  BPKAD  Kabupaten  Ketapang  dan  laporan  capaian  target  IKU  yang menjadi Indikator Makro Pembangunan Daerah di Bappeda Kabupaten Ketapang.
Metode  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  cara:  1.  Wawancara  atau  Tanya jawab secara langsung dengan Kepala BPKAD Kabupaten Ketapang mengenai prosedur penyusunan APBD dalam pencapaian target RPJMD Kabupaten Ketapang. 2. Wawancara atau  Tanya  jawab  secara  langsung  dengan  Kepala  BAPPEDA  Kabupaten  Ketapang mengenai  pengelolaan  keuangan  dalam  merealisasikan  RPJMD  Kabupaten  Ketapang mengenai  capaian  kinerja,  potensi  dan  permasalahan  yang  akan  diungkap.  3. Dokumentasi, yaitu merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dan mempelajari dokumen-dokumen yang terkait dengan pelaksanaan APBD, yaitu Laporan Realisasi  Anggaran  dari  BPKAD  dan  Laporan  IKU  pada Indikator  Makro  Pembangunan daerah  dari  BAPPEDA  dalam  pencapaian  target  RPJMD  Kabupaten  Ketapang.  Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan rumus efektivitas yang  diukur  dengan  cara  membandingkan  realisasi  anggaran  belanja  dengan  target anggaran belanja (Mardiasmo 2013).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Output Pelaksanaan APBD Kabupaten Ketapang
Sumber: LRA Kab Ketapang Tahun 2016-2020
Gambar 2. Laporan Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Ketapang
Berdasarkan  grafik  diatas  dapat  dilihat  laporan  realisasi  anggaran  Kabupaten Ketapang  pada  tahun  2016-2020  dengan  jumlah  belanja  keseluruhan  pada  tahun  2016 dengan jumlah belanja 94.34 %, ditahun 2017 mengalami peningkatan jumlah belanja sebesar 95,94 %, untuk tahun 2018 jumlah belanja mengalami penurunan sebesar 95,84%, ditahun 2019 mengalami penurunan kembali menjadi 94,88% dan di tahun 2020 belanja mengalami menjadi 94,99% mengalami peningkatan di banding tahun 2019. Penurunan yang besar terjadi pada  tahun  2019-2020  diakibatkan  oleh  menyebarnya  pandemi  covid-19  yang  masuk  ke Kabupaten  Ketapang.  Berikut  untuk  melihat  kriteria  persentase  belanja  daerah  Kabupaten Ketapang dari Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 1.   Rekapitulasi Tingkat  Efektivitas  Belanja Daerah  Kabupaten  Ketapang Tahun
2016-2020 Tahun Analisis Efektivitas Kriteria 2016 94,34 % Efektif 2017 95,94 % Efektif 2018 95,84 % Efektif 2019 94,86 % Efektif 2020 94,99 % Efektif

## Sumber: LRA Kab Ketapang Tahun 2016-2020
Berdasarkan table diatas dapat dilihat tingkat efektivitas realsasi belanja pada tahun 2016 dengan persentasi 94,34% menunjukan keefektifan belanja di tahun tersebut, di tahun 2017 mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya sebesar 95,94% dengan kriteria efektif, ditahun 2018 mengalami penurunan yang sedikit sekitar 95,84% dengan kriteria efektif, memasuki  di  tahun  2019  kembali  menunjukan  penurunan  dalam  realisasi  belanja  dengan persentase  sebesar  94,86%  kriteria  efektif  dan  di  tahun  2020  menunjukan  peningkatan dibanding tahun sebelumnya dengan presentase 94,99% masih dalam kriteria efektif. Dapat disimpulkan  efektifitas  belanja  Kabupaten  Ketapang  dari  tahun  2016-2020  cukup  signifikan dengan kriteria efektif setiap tahunnya dengan raalisasi belanja yang fluktuatif.

## Outcome Pelaksanaan APBD Kabupaten Ketapang
Pelaksanaan APBD Kabupaten Ketapang dapat dilihat pada Indikator Kinerja Pembangunan Daerah tahun 2016-2020 yakni indikator tingkat pengangguran terbuka pada gambar diagram 2 dan tingkat kemiskinan pada gambar diagram 3 dengan melihat target dan realisasi pertahun
yang  peneliti  dapatkan  dari  RKPD  Kabupaten  Ketapang  dapat  dilihat  pada  grafik  sebagai berikut:

## Sumber: Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2016-2020
Gambar 3. TPT Kabupaten Ketapang Tahun 2016-2020 (%)
Berdasarkan grafik diatas dapat diketahui bahwa pada Tingkat Pengangguran Terbuka dalam  kurun  waktu  2016-2020.  Pada  tahun  2016-2018  realisainya  cukup  baik  yakni melampaui  target  yang  ditetapkan  dalam  RKPD  Kabupaten  Ketapang,  namun  memasuki tahun 2019-2020 terjadi penurunan yang cukup tajam sehingga tidak mencapai target yang sudah ditetapkan.

## Sumber: Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2016-2020
Gambar 4. Tingkat Kemiskinan Kabupaten Ketapang Tahun 2016-2020 (%)
Berdasarkan  grafik  diatas  tingkat  kemiskinan,  pada  tahun  2016-2018  perekonomian Kabupaten  Ketapang  masih  cukup  baik  sehingga  pencapaian  target  realisasi  kinerja  pada indikator  tingkat  pengguran  terbuka  sangat  baik,  dikarenakan  realisasinya  melebihi  target namun  memasuki  tahun  2019-2020  tingkat  pengangguran  terbuka  mengalami  penurunan yanga sangat drastis dengan kategori tidak mencapai target. Untuk tingkat kemiskinan di tahun
4.45 4.29
3.70 3.50
3.50
4.29 3.97 3.23 4.53 7.30 0 2 4 6 8 2016 2017 2018 2019
2020 Target Realisasi 10.85
10.72 10.32 10.12 10.12 10.72 10.52 10.93 10.54 10.29 9.6 9.8 10 10.2 10.4 10.6 10.8 11 2016 2017 2018 2019
2020 Target Realisasi
2016  realisasinya  tidak  mencapai  target,  namun  ditahun  2017  ada  penurunan  yang  sangat pesat dengan realisasi melebihi target. Pada tahun 2018-2020 kembali lagi terjadi kenaikan sehingga target kembali tidak tercapai. Hal tersebut dikarenakan permasalahan yang dialami oleh  setiap  lapangan  usaha  dalam  menghadapi  keadaan  pendapatan  setiap  tempat  usaha mengalami  penurunan  omset  karena  perkembangan  covid-19  yang  menyebabkan  banyak karyawan di PHK secara masal menyebabkan kemiskinan yang terjadi semakin tinggi di tahun tersebut.
Hasil  Realisasi  Belanja  Terhadap  IKU  (Tingkat  Pengangguran  Terbuka  dan Kemiskinan) Kabupaten Ketapang tahun 2016-2020, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
Tabel 2.   Evaluasi Realisasi Belanja Terhadap IKU (Tingkat Pengangguran Terbuka dan
Kemiskinan) Kabupaten Ketapang Tahun 2016-2020 No. Tahun Analisis efektifitas TPT Kemiskinan Belanja % % % 1 2016 1.951.143,20 94,34 4,29 10,72 2 2017 1.993.617,87 95,94 3,97 10,52 3 2018 2.118.372,56 95,84 3,23 10,93 4 2019 2.348.730,05 94,86 4,53 10,54 5 2020 2.144.283,04 94,99 7,30 10,29
Sumber. Data Diolah (2023)
Berdasarkan  tabel  diatas  persentase  belanja  dari  tahun  2016-2020  cenderung berfliktuatif. Pada  tahun 2016 belanja daerah Kabupaten Ketapang, tumbuh sebesar 94,34% dengan    capaian  TPT  sebesar  4,29%  dan  kemiskinan  sebesar  10.72%,  ditahun  2017 persentase  belanja  mengalami  peningkatan  menjadi  95,94%  dengan  kategori  efektif  dalam capaian IKU, ditahun ini persentase TPT yaitu 3,97% menunjukan penurunan dan kemiskinan sebesar 10,52%, ditahun 2018 belanja kembali menunjukan angka kenaikan sebesar 95,84% sedangkan  TPT  Kembali  menurun  sebesar  3,23%  dan  kemiskinan  sebesar  10,93%,  tahun 2019  pertumbuhan  persentase  belanja  masih  baik  meski  menurun  dari  persentase  belanja ditahun  sebelumnya,  salah  satu  faktor  yang  mempengaruhinya  yaitu  adanya  kebijakan recofusing  anggaran  yang  dilakukan  pemerintah  sehingga  IKU  tidak  tercapai.  Pada  tahun 2020  realisasi  belanja  menunjukan  angka  penurunan  disebabkan  adanya  kebijakan  yang dibuat oleh  pemerintah dalam  mengatasi  permasalahan  ekonomi yang  kian  memburuk  dan wabah covid-19 salah satunya yang mengakibatkan TPT naik tajam. Efek negatif dari keadaan
tersebut dirasakan oleh pemilik usaha dan para karyawan (pekerja), banyak pemberhentian karyawan (PHK) dan pemilik usaha menutup usaha mereka dikarenakan kondisi ini ekonomi masyarakat keadaan tersebut membuat angka kemiskinan yang ada di Kabupaten Ketapang semakin  turun,  namun  berdasarkan  pantauan  dari  tabel  3  perekonomian  masyarakat  di kabupaten Ketapang masih bisa bertahan diwaktu tersebut karena masyarakat masih memiliki tabungan/aset  yang  dapat  digunakan  dalam  bertahan  dimasa  krisis  tersebut.  Selain aset/tabungan banyak juga masyarakat yang beralih profesi dari pekerjaan awal mereka demi bertahan pada saat tersebut.
Indikator  kinerja  pembangunan    daerah  dari  tahun  2016-2020  berpengaruh  belanja terhadap tingkat pengangguran terbuka di tahun 2016 belanja sebesar 94,34% TPT sebesar 4,29%,  ditahun  berikutnya  2017  belanja  daerah  meningkat  95,94%  TPT  menurun  sebesar 3,97%,  ditahun  2018  belanja  sedikit  mengalami  penurunan  sebesar  95,84%  dan  TPT  ikut menurun sebesar 3,23, di tahun 2019 belanja daerah mengalami penurunan sebesar 94,86 akan tetapi TPT meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 4,53%, dan di tahun 2020 belanja daerah  sedikit  mengalami  peningkatan  sebesar  94,99%  dengan  TPT  menunjukan  angka tertinggi  sebesar  7,3%.  indikator  tingkat  pembangunan  daerah  kabupaten  Ketapang menunjukan angka yang berfluktuasi dari tahun ke tahun, begitu pula dengan angka belanja terhadap  kemiskinan  menunjukan  angka  yang  tidak  tetap.  Untuk  mengetahui  lebih  lanjut pengaruh belanja tehadap kemiskinan dapat di lihat pada gambar grafik di bawah ini:
Pengaruh  belanja  terhadap  kemiskinan  mengalami  fluktuasi  setiap  tahunnya  yang terjadi  pada  tahun  2016-2020  Pemerintahan  Kabupaten  Ketapang.  Pada  tahun  2016 presentase belanja daerah Ketapang mencapai 94,34% dengan tingkat kemiskinan sebesar 10,72%,  meningkat  di  tahun  2017  belanja  daerah  Kabupaten  Ketapang  menjadi  95,94% dengan  ringkat  kemiskinan  sebesar  10,52%  lebih  tinggi  di  banding  tahun  sebelumnya, berikutnya di tahun 2018 belanja daerah Kabupaten Ketapang sebesar 95,84% dengan tingkat kemiskinan  sebesar  10,93%,  kemudian  ditahun  2019  semakin  menurun  dibanding  tahun sebelumnya yaitu sebesar 94,86% dengan tingkat kemiskinan sebesar 10,54%, dan di tahun
2020  belanja  daerah  Kabupaten  Ketapang  menjadi  94,99%  dengan  tingkat  kemiskinan sebesar  10,29.  Dari  data  diatas  dapat  disimpulkan  belanja  daerah  dan  tingkat  kemiskinan setiap  tahunnya  tidak  menunjukan  angka  yang  sama  dikarenakan  tingkat  kemiskinan  yang tinggi maka pengeluaran pemerintah daerah dalam mengatasi angka kemiskinan memerlukan dana dalam pelaksanaan kegiatan yang dialokasikan untuk mengatasi angka kemiskinan yang ada.
Realisasi  penyerapan  anggaran  belanja merupakan  indikator  dalam  evaluasi  kinerja yang  diadakan  oleh  pemerintah  daerah.  Berikut  Persentase  penyerapan  anggaran  belanja dalam  lima tahun terakhir  membentuk  pola  yaitu  penyerapan  anggaran  yang  masih rendah pada  awal  tahun  sampai  dengan  triwulan  ketiga  kemudian  diikuti  dengan  penyerapan anggaran  yang  menumpuk  ditriwulan  keempat.  Diketahui  bahwa  realisasi  penyerapan anggaran  belanja  Kabupaten  Ketapang  pada  tahun  2016-2020  pada  triwulan  ke  4  setiap tahunnya  menunjukan  angka  tertinggi,  di  tahun  2016  pada  triwulan  ke  4  dengan  realisasi sebesar 143,61%, memasuki tahun 2017 pada triwulan ke 4 persentase penyerapan anggaran belanja mengalmi penurunan sebesar 129,51%, ditahun 108 pada triwulan ke 4 menujukan angka yang semakin menurun dengan persentase sebesar 115,76%, menginjak tahun 2019 anggaran belanja mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya sebesar 121,18% dan di tahun 2020 angka tersebut kembali meningkat dengan persentase sebesar 122,24%. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa anggaran belanja setiap triwulannya dan pada triwulan ke 4 mengalami fluktuasi serta penumpukan anggaran yang besar di triwulan ke 4 setiap tahunnya. Penumpukan penyerapan di Kabupaten Ketapang.

## Pertumbuhan APBD Kabupaten Ketapang
Pada  dasarnya  APBD  merupakan  rencana  keuangan  tahunan  Pemerintah  daerah yang dibahas dan disetujui Pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan daerah.  APBD  dapat  menjadi  sarana  bagi  pihak  tertentu  untuk  melihat  atau  mengetahui kemampuan  keuangan  daerah,  baik  dari  segi  pendapatan  maupun  belanja.  Tabel  berikut merupakan gambaran pertumbuhan APBD Kabupaten Ketapang tahun 2016-2020. Menurut
hasil wawancara yang dilakukan dengan Kabid Akuntasi di BPKAD Kabupaten Ketapang salah satu faktor penyebab serapan belanja menumpuk dakhir kwartal adalah masalah lelang yang sering dilakukan ditriwulan ketiga dan keempat dan ini hampir terjadi sepanjang tahun.
Tabel  3.  Pertumbuhan  APBD  Kabupaten  Ketapang  Tahun  2016-2020  (dalam  jutaan rupiah) Tahun Pendapatan Daerah Belanja Daerah Surplus/Defisit Persentase surplus (%) 2016 1.897.853,56 1.951.143,20 -53.289,64 -0,028 2017 1.995.921,83 1.993.617,87 2.303,96 0,001 2018 2.168.545,57 2.118.372,56 50.173,01 0,023 2019 2.375.240,08 2.348.730,05 26.510,03 0,011 2020 2.259.813,90 2.144.283,04 115.530,87 0,051
Sumber data : BPKAD Kab. Ketapang (data diolah)
Dari tabel diatas dapat kita lihat pertumbuhan APBD Kabupaten Ketapang dari tahun 2016-2020, dari segi pendapatan daerah maupun dari segi belanja daerah keduanya sama- sama  mengalami  angka  yang  fluktuatif.  Pada  tahun  2016  mengalami  surplus  atau  defisit dikarenakan  selisih  angka  antara  pendapatan  yang  rendah  dan  belanja  yang  tinggi.  Pada tahuan  2017-2019  surplus  atau  defisit  Kabupaten  Ketapang  menunjukan  turun  naiknya pertumbuhan  ekonomi  dilihat  dari  segi  belanja  daerah  dan  untuk  ditahun  2020  pendapatan turun  dari  tahun  sebelumnya  dan  merupakan  surplus  yang  tertinggi  dibandingkan  dengan tahun sebelumnya, karena selisih angka antara pendapatan dan belanja yang cukup besar ini disebabkan  karena  adanya  kebijakan  pemerintah  terhadap  belanja,  serta  wabah  covid-19 sehingga perekonomian masyarakat ikut terganggu terutama pada belanja barang dan jasa serta belanja modal daerah.
Realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Ketapang pada tahun 2016-2020 dari beberapa dana yang ada pada tahun 2016 dana bagi hasil pajak dikatakan kurang efektif dengan persentase 62,74% mengalami penurunan yang sangat drastis di tahun 2020 terakhir menjadi tidak efektif dengan pesentase 44,43, padahal di tahun 2018 persentase realisasi anggaran dan pendapatan daerah mengalami peningkatan sebesar 142,13% dengan kategori  sangat  efektif.  Untuk  dana  bagi  hasil  sumberdaya  alam  dari  tahun  2016-2020 menunjukan  hasil  yang  baik  dengan  persentase  100%  setiap  tahunnya  dengan  kategori sangat efektif, begitu pula dengan dana alokasi umum dari tahun 2016-2020 bisa dikatakan
sangat  efektif  dengan  persentase  100%  setiap  tahun  hanya  pada  tahun  2019  persentase mengalami  penurunan  menjadi  99,99%.  Dan  dana  alokasi  khusus  di  tahun  2016  dengan persentase 73,86% dengan kategori kurang efektif dan di tahun 2020 mengalami peningkatan yang signifikan menjadi 98,9% dengan kategori efektif.
Dari tabel diatas dapat simpulkan hanya dana bagi hasil yang mengalami penurunan di tahun 2020 dikarenakan wabah pandemi, lapangan usaha atau lapangan pekerjaan menjadi sulit untuk dilaksanakan dan didapatkan berdampak terganggunya pengumpulan pajak yang di  peroleh  Kabupaten  Ketapang.  Permasalahan  Covid-19  tidak  hanya  berhenti  pada  sektor ekonomi saja, jika di tinjau secara luas banyak sektor lainnya yang merasakan dampak terebut seperti sektor Pendidikan dan sektor publik.

## Evaluasi Output Pelaksanaan APBD Kabupaten Ketapang
Anggaran  dapat  diartikan  sebagai rencana yang  diwujudkan dalam  bentuk  finansial, yang  meliputi  atas  usulan  pengeluaran  yang  diperkirakan  untuk  satu  periode  waktu,  serta usulan  cara-cara  memenuhi  pengeluaran  tersebut  Abdul  Halim  (2012).  Anggaran  memiliki peranan yang sangat strategis di dalam pengelolaan kekayaan sebuah organisasi publik.
Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  nomor  12  Tahun  2019  perihal  Pengelolaan keuangan  daerah,  belanja  daerah  merupakan  semua  kewajiban  Pemerintah  Daerah  yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih pada periode tahun anggaran berkenaan. Belanja  wilayah  dipergunakan  buat  mendanai  aplikasi  urusan  pemerintahan  yang  menjadi wewenang  daerah,  yang  terdiri  dari  urusan  pemerintahan  wajib  serta  urusan  pemerintahan pilihan. Sesuai data realisasi belanja, dalam lima tahun terakhir, terjadi pertumbuhan belanja yang relatif menggembirakan di Kabupaten Ketapang.
Laporan  Realisasi  Anggaran  (LRA)  Kabupaten  Ketapang  Tahun  2016-2020.  Data ditahun  2016  menunjukan  Realisasi  yang  terendah  dari  dana  yang  direalisasikan  sebesar 95,34% dengan kriteria efisien, realisasi pada tahun 2017-2020 mengalami peningkatan dan penurunan  secara  perlahan  setiap  tahunnya  di  tahun  2017  realisasi  yang  dikeluarkan pemerintah Ketapang sebesar 95,94% dengan kategori Efisien, mengalami penurunan 10%
di  tahun  2018  sebesar  95,84%  denga  kategori  efisien  dalam  realisasi  Anggaran  yang dikeluarkan  Kabupaten  Ketapang,  memasuki  tahun  2019  dan  2020  semakin  menurun disebabkan  adanya  kebijakan  pemerintah  dan  pandemi  covid-19  yang  menyebabkan penurunan realisasi semakin jauh di tahun 2019 akan tetapi kriteria efisiensi keuangan dalam kategori  total  belanja  menunjukkan  persentase  realisasi  sebesar  94,86%  dan  mengalami kenaikan persentasi 13% ditahun 2020 menjadi 94,99%.
Didalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010  tentang  Standar  Akuntansi Pemerintahan  Nomor  02  Paragraf  5,  “informasi  mengenai  realisasi  anggaran  berguna  bagi pengguna  laporan  dalam  mengevaluasi  keputusan  terkait  alokasi  sumber  daya  ekonomi, akuntabilitas,  dan  ketaatan  entitas  pelaporan  terhadap  anggaran”,  dengan  cara:  1. Menyediakan informasi keuangan mengenai sumber dan penggunaan sumber daya ekonomi, 2.  Menyediakan  informasi  mengenai  realisasi  anggaran  secara  menyeluruh  yang  berguna untuk  mengevaluasi  kinerja  pemerintah  dalam  hal  efisiensi  dan  efektivitas  penggunaan anggaran. Hasil penelitian Tangdialla, & Datu (2021) meneliti “Analisis Efektivitas Pelaksanaan Anggaran  Belanja  (BAPPEDA)  Toraja  Utara”.  Hasil  yang  didapat  dalam  penelitian  tersebut adalah: Hasil analisis, efektivitas BAPPEDA Toraja Utara sudah baik. Meskipun menunjukkan hasil  efektivitas  yang  fluktuatif  dari  tahun  2015-2019.  Untuk  meningkatkan  maupun mempertahankan  efektivitas  yang  telah  efektif  pada  tahun  2019,  diperlukan  koordinasi  dari semua  pihak.  Koordinasi  pelaksanaan  kebijakan,  program  kegiatan  maupun  perencanaan anggaran sangat diperlukan untuk mencapai tingkat efektivitas yang baik.

## Evaluasi Outcome Pelaksanaan APBD Kabupaten Ketapang
Dalam mengatasi permasalahan dan persoalan yang terjadi Indonesia di khususnya Kabupaten  Ketapang.  Fenomena  pandemi  tidak  lepas  dari  persoalan  perekonomian  yang terjadi di Kabupaten Ketapang, usaha yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi persoalan tersebut merangkul beberapa lembaga seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan yang  berperan  besar  dalam  perbaikan  perekonomian  yang  ada  di  Indonesia,  Kabupaten Ketapang  khususnya.  Diharapkan  kedepannya  pemerintah  bersama  Bank  Indonesia  dan
Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  berupaya  mendorong  pemulihan  ekonomi.  Bank  Indonesia telah menurunkan suku bunga acuan dan memberikan relaksasi uang muka kredit kendaraan bermotor dan properti. OJK juga telah memperpanjang restrukturisasi kredit perbankan dan memberikan relaksasi aset tertimbang menurut risiko  (ATMR) kredit  perumahan  dan  sektor kesehatan
Selama  periode  2016-2020,  Pertumbuhan  ekonomi  Kabupaten  Ketapang  memiliki rata-rata  pertumbuhan  sebesar  5,85  persen.  Pertumbuhan  tersebut  lebih  tinggi  jika dibandingkan  dengan  dari  rata-rata  pertumbuhan  ekonomi  Provinsi  Kalimantan  Barat,  yaitu sebesar 3,74 persen dan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 3,65 persen untuk periode yang  sama.  Pada  tahun  2020,  terjadi  kontraksi  pada  pertumbuhan  ekonomi  Kabupaten Ketapang sebesar 0,50 persen. Namun angka ini masih lebih baik dari pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Barat yang terkontraksi sebesar 1,82 persen, dan pertumbuhan ekonomi nasional yang terkontraksi sebesar 2,07 persen.
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ketapang pada periode tahun 2016-2020 tergolong tinggi,  tetapi masih  belum optimal jika  dilihat  dari  trend  grafik  yang masih  bersifat  fluktuatif. Tingginya  pertumbuhan  ekonomi  Kabupaten  Ketapang  terutama  disumbang  oleh  sektor pertambangan  dan  penggalian  dengan  rata-rata  pertumbuhan  sektoral  mencapai  15,85 persen. Nilai pertumbuhan yang cukup tinggi tersebut disebabkan oleh peningkatan produksi di  sektor  pertambangan,  khususnya  pada  sub  sektor  pertambangan  bijih  logam.  Sektor informasi  dan  komunikasi  juga  menyumbang  pertumbuhan  ekonomi  Kabupaten  Ketapang dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 6,06 persen. Pertumbuhan tersebut didorong oleh peningkatan jaringan telepon dan internet.

## SIMPULAN
Sesuai capaian output pelaksanaan APBD dalam capaian target perubahan RPJMD dalam  priode  2016-2020,  data  realisasi  belanja,  dalam  lima  tahun  terakhir,  terjadi pertumbuhan  belanja  yang  relatif  membaik  di  Kabupaten  Ketapang.  Capaian  outcome
pelaksanaan  APBD  yang  didapatkan  belum  optimalnya  pelaksanaan  APBD  dikarenakan TPAK Kabupaten Ketapang yang masih menunjukan tren berfluaktif dan cenderung menurun serta  tingginya  angka  pengangguran  di  Kabupaten  Ketapang  menjadi  faktor  terbesar  yang mempengaruhi pelaksanaan APBD di Kabupaten Ketapang.
Temuan  hasil  evaluasi  APBD  dalam  capaian  target  RPJMD  Kabupaten  Ketapang masih sangat besar ketergantungannya dengan pendapatan transfer dari Pemerintah pusat hal  tersebut  di  karenakan  APBD  Kabupaten  Ketapang  dari  segi  belanja  daerah  masih tergolong rendah.

## DAFTAR PUSTAKA
BPS. (2022). Statistik Indonesia 2022. Halim,  A.  (2012). Akuntansi  Sektor  Publik  Akuntansi  Keuangan  Daerah .  Jakarta:  Salemba Empat.
Hanifa,  L.  (2021).  Analisis  Kinerja  Anggaran  Pendapatan  Dan  Belanja  Daerah  Pada Pemerintah  Provinsi  Sulawesi  Tenggara  Tahun  Anggaran  2016-2020. Sang Pencerah:  Jurnal  Ilmiah  Universitas  Muhammadiyah  Buton 7(4):640–51.  doi: 10.35326/pencerah.v7i4.1571.
Hrúza,  F.  (2015).  "Public  Sector  Organization  Financial  Ratios’’  Recent  Development  as  a Matter of Financial Innovation".”
Kementerian  Keuangan  Republik  Indonesia.  2017.  Kementerian  Keuangan  Republik Indonesia.
Komang,  A.A.S.  (2019).  Analisis  Faktor  Penyebab  Dan  Akibat  Dari  Waktu  Penyusunan Anggaran  Dan  Belanja  Daerah  Kabupaten  Buleleng  2017. Jurnal  Ilmiah  Akuntansi Dan Humanika 9(1):59–71. Mardiasmo. 2013. Perpajakan Edisi Revisi 2013 . Yogyakarta: Andi. Matondang,  E.S.  (2022). Efektivitas  Penggunaan  Anggaran  Belanja  Langsung  Terhadap Anggaran Berbasis Kinerja . Medan-Sabtu. Moeheriono.  2012. Pengukuran  Kinerja  Berbasis  Kompetensi .  Jakarta:  Raja  Grafindo Persada.
Peraturan  Kementerian  Dalam  Negeri  (Permendagri)  tentang  Pedoman  Pengelolaan Keuangan  Daerah.  n.d.  Peraturan  Kementerian  Dalam  Negeri  (Permendagri) Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan  Daerah.  2020.  Peraturan  Kementerian  Dalam  Negeri  (Permendagri) Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. n.d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020. n.d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. n.d. Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010  Tentang  Standar  Akuntansi Pemerintahan.
RKPD Bappeda Kabupaten Ketapang Tahun 2021. n.d. RKPD Bappeda Tahun 2021. Tangdialla,  R.,  dan  R.  Datu.  (2021).  Analisis  Efektivitas  Pelaksanaan  Anggaran  Belanja BAPPEDA Toraja Utara. Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Terapan (JESIT) 2(1):117–34. Undang  Undang  Nomor  1  Tahun  2022    tentang  perimbangan  keuangan.  Undang  Undang Nomor 1 Tahun 2022  Tentang Perimbangan Keuangan .
Undang  Undang  Nomor  22  Tahun  2014  tentang  Hubungan  Keuangan  antara  Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. n.d. “Undang Undang Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.”
Undang-undang  (UU)  tentang  Keuangan  Negara.  2003.  “Undang-Undang  (UU)  Tentang Keuangan Negara.”
Undang-undang  Nomor  17  Tahun  2007  Tentang  ”Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang Nasional  Tahun  2005-2025.  n.d.  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2007  Tentang ”Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. n.d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.