Gotong  Royong  as  the  Core  Principle  of  Pancasila  and  Its  Relevance  as  Peace Education in Social Studies Learning

## Sariyatun
Pascasarjana Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret sariyatun@staff.uns.ac.id
Article History accepted 10/04/2021 approved 12/04/2021 published 20/04/2021

## Abstract
This paper seeks to investigate the position of gotong royong (mutual cooperation) in Pancasila and its relevance  as peace education  in social studies learning. This paper is an  effort as well as an offer to build an inclusive culture in order to solve the problems of bullying and intolerance in  education.  This  paper  used  qualitative  method  with  literature  study  approach  by  analyzing literatures related to the research corpus, i.e. Pancasila, mutual cooperation, peace education, and social studies learning. The results showed that mutual cooperation as the core principle of Pancasila is a treasure of Indonesian culture which is closely related to the substance of divine values,  deliberation  and  consensus,  kinship,  justice  and  tolerance  (humanitarianism).  These values  have  strategic  values  to  be  conveyed  in  the  social  studies  learning  process  in  the classroom in order to foster a culture of peace for students.
Keywords: mutual cooperation, Pancasila, peace education, social studies learning

## Abstrak
Tulisan  ini  berupaya  untuk  menelisik  bagaimana  posisi  gotong  royong  dalam  Pancasila  dan bagaimana  relevansinya  sebagai  pendidikan  perdamaian  dalam  pembelajaran  IPS.  Hal  ini dilakukan  sebagai  upaya  sekaligus  tawaran  untuk  membangun  budaya  inklusi  guna menyelesaikan permasalahan perundungan dan intoleransi dalam dunia pendidikan. Tulisan ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka melalui analisis pada literatur yang  berkaitan  dengan  korpus  penelitian,  yakni  Pancasila,  gotong  royong,  pendidikan perdamaian,  dan  pembelajaran  IPS.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  gotong  royong sebagai nilai dasar Pancasila merupakan khasanah kebudayaan Nusantara yang erat kaitannya dengan substansi nilai-nilai ketuhanan, musyawarah dan mufakat, kekeluargaan, keadilan dan toleransi  (peri  kemanusiaan).  Nilai-nilai  tersebut  memiliki  nilai  strategis  untuk  disampaikan dalam proses pembelajaran IPS di kelas guna menumbuhkan budaya damai bagi peserta didik. Kata kunci: gotong royong, Pancasila, pendidikan perdamaian, pembelajaran IPS
Social, Humanities, and Education Studies (SHEs): Conference Series https://jurnal.uns.ac.id/shes
p-ISSN 2620-9284 e-ISSN 2620-9292

## PENDAHULUAN
Gotong  royong  merupakan  khasanah  kebudayaan  yang  hidup  di  tengah masyarakat bahkan sebelum Indonesia lahir. Namun dewasa ini, realitas perundungan dan  intoleransi  yang  terjadi  dalam  dunia  pendidikan  seakan  menjauhkan  masyarakat Indonesia dengan nilai gotong royong itu sendiri. Dalam laporan PISA 2018, lebih dari 40%  siswa  di  Indonesia  pernah  mengalami  perundungan.  Presentase  ini  lebih  tinggi dari  rata-rata  negara  anggota  OECD  sebesar  23%  (OECD,  2018).  Selanjutnya,  The Global School-Based Health Survey tahun 2015 memaparkan bahwa 32%  siswa usia 13  hingga  17  tahun  di  Indonesia  telah  mengalami  kekerasan  fisik  dan  20.6%  siswa pernah  menjadi  korban  perundungan  di  sekolah  (WHO,  2015).  Mengenai  intoleransi, PPIM  Convey  2018  yang  melakukan  riset  tentang  sikap  intoleransi  di  sekolah menyatakan bahwa 87% guru dan dosen serta 86% siswa dan mahasiswa setuju jika pemerintah  melarang  keberadaan  kelompok  minoritas  yang  dianggap  menyimpang. Selain itu 33% siswa setuju bahwa tindakan intoleran terhadap minoritas bukan sebuah permasalahan  (Convey  Indonesia,  2018).  Dalam  laporan  BNPT  tahun  2017  (Aziz, 2018)  menunjukkan  39%  mahasiswa  di  15  provinsi  bersimpati  pada  gerakan  dan ideologi transnasional. Fenomena intoleransi dan perundungan tersebut menunjukkan bahwa eksklusifitas dalam pergaulan di kalangan pelajar masih menjadi permasalahan, dimana  budaya  gotong  royong  dan  budaya  inklusif  belum  terinternalisasikan  secara efektif dalam proses pendidikan di Indonesia.
Dalam  konteks  masyarakat  majemuk  seperti  Indonesia,  budaya  gotong  royong dan budaya inklusif merupakan tumpuan dalam menciptakan stabilitas, kemajuan dan kesejahteraan  bangsa,  sehingga  membangun  budaya  tersebut  di  tengah  masyarakat adalah  sebuah  keharusan.  Namun  pada  kenyataannya,  budaya  gotong  royong  dan kemajemukan  yang  selama  ini  melekat  sebagai  identitas  bangsa  seakan  mulai  luntur yang  ditandai  dengan  adanya  persaingan  kelompok,  saling  menyalahkan,  saling curiga,  perselisihan,  konflik  bahkan  bentrok  fisik  antar  kelompok  masyarakat  terus bermunculan.  Iqbal  (2014)  menyebutkan  tiga  kecenderungan  yang  sering  dihadapi masyarakat  multikultural  yaitu:  1)  mengidap  potensi  konflik  yang  kronis  di  dalam hubungan  antar  kelompok;  2)  pelaku  konflik  melihat  sebagai all  out  war ;  3)  proses integrasi  sosial  lebih  banyak  terjadi  melalui  dominasi  atas  suatu  kelompok  oleh kelompok  lain.  Untuk  mengatasi  permasalahan  ini  setiap  warga  negara  harus  dididik, ditanamkan  dan  dibina  dengan  semangat  kedamaian  hidup  dalam  keragaman, menghormati  dan  menghargai  perbedaan,  tetap  saling  bekerja  sama  dalam  urusan sosial, menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang damai dalam iklim yang kondusif  sebagai  kekuatan  karakter  bangsa.  Upaya  pembinaan  itu  harus  dilakukan secara  terstruktur,  sistematis  dan  terencana  dengan  baik,  salah  satunya  melalui pendidikan.  Pendidikan  yang  dimaksud  adalah  dengan  menghadirkan  kembali  nilai gotong  royong  dalam  Pancasila  sebagai  upaya  penanaman  budaya  inklusif.  Hal  ini dapat  dilakukan  melalui  penanaman  nilai-nilai  pendidikan  perdamaian  ( peace education )  dalam  proses  pembelajaran  dalam  kelas,  salah  satunya  melalui pembelajaran  IPS.  Berdasarkan  hal  tersebut,  tulisan  ini  berupaya  untuk  menelisik bagaimana  posisi  gotong  royong  dalam  Pancasila  dan  bagaimana  relevansinya sebagai  pendidikan  perdamaian  dalam  pembelajaran  IPS.  Hal  ini  dilakukan  sebagai upaya  untuk  membangun  budaya  inklusi  dalam  pendidikan  sebagai  tawaran  untuk menyelesaikan permasalahan perundungan dan intoleransi dalam dunia pendidikan.

## METODE
Metode  yang  digunakan  dalam  tulisan  ini  adalah  metode  kualitatif  dengan pendekatan  studi  pustaka.  Menurut  John  W  Cresswell  (2012)  langkah-langkah  yang digunakan  dalam  menggali  data  dalam  penelitian  studi  pustaka  adalah:  1) mengidentifikasi  istilah-istilah  kunci,  penulis  mengidentifikasi  literatur  yang  digunakan sebagai  sumber  data,  demikian  pula  artikel  dan  buku  yang  berkaitan  dengan
Pancasila,  pendidikan  perdamaian,  dan  pembelajaran  IPS;  2)  menempatkan  literatur, penulis  mengurutkan  sumber  literatur  berdasarkan  kebaruan  ide-idenya  dan relevansinya  dengan  arah  penulisan  peneliti;  3)  mengevaluasi  dan  memilih  literatur secara  kritis;  penulis  menganalisis  artikel  dan  buku  yang  berkaitan  dengan  korpus penelitian, 4) mengatur literatur; dan 5) menulis tinjauan pustaka. Hasil dari tulisan ini menjelaskan  bagaimana  posisi  gotong  royong  dalam  Pancasila  dan  bagaimana relevansinya sebagai pendidikan perdamaian dalam pembelajaran IPS.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Gotong Royong sebagai Nilai Dasar Pancasila
Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia yang lahir melalui proses demokrasi  partisipatif  bersifat  musyawarah  dan  mufakat  yang  dapat  ditelusuri  dalam catatan sidang pertama BPUPKI yang berlangsung pada 29 April hingga 1 Juni 1945. Dalam  pidato  pembukaan  sidang  pertama,  ketua  BPUPK,  Dr.Rajiman,  mengajukan pertanyaan  kepada  seluruh  anggota  peserta  sidang:  “Apa  dasar  Negara  Indonesia merdeka?”  Pertanyaan  ini  menjadi  inti  pidato  yang  diminta  untuk  disiapkan  dan disampaikan  oleh  seluruh  peserta  dalam  sidang.  Dari  naskah  pidato  para  peserta sidang,  gagasan,  ide  dan  pandangan  dasar  Indonesia  merdeka  dapat  dikelompok  ke dalam  tiga  besar,  yakni  dasar  Kebangsaan,  dasar  Agama  Islam  dan  dasar  Jiwa  Asia Timur Raya (Kusuma, 2004).
Pada  tanggal  1  Juni  1945  Soekarno  memberikan  gagasannya  mengenai  dasar Indonesia merdeka  yaitu  lima  sila  atau  Pancasila.  Pidato  Soekarno  pada 1  Juni  1945 tersebut  kemudian  disepakati  sebagai  hari  lahir  Pancasila.  Menurut  Mohamad  Hatta, pidato  Soekarno  dinilai  kompromis,  dapat  menghilangkan  pertentangan  yang  mulai menajam  antara  gagasan  yang  mengusulkan  Negara  Islam  dan  para  peserta  sidang yang menghendaki dasar negara sekuler, bebas dari corak agama (Effendi, 2013).
Soekarno  dalam  pidatonya  menyatakan  bahwa  Pancasila  merupakan  falsafah negara  ( Philosophische  Grondslag )  yang  dimaksudkan  untuk  menjadi  dasar  negara. Pancasila  juga  dimaksudkan  sebagai  pandangan  hidup  ( Weltanschauung ),  dimana nilai-nilai  Pancasila  merupakan  cara  bangsa  Indonesia  dalam  memandang  dan memaknai  dunia  serta  kehidupan.  Pancasila  beradai  di  dunia  sehari-hari  yang  dihuni oleh  masyarakat,  yang  dibentuk  oleh  sistem  kultural  yang  telah  menyejarah  (Arif, 2018). Tanpa kehadiran Pancasila sebagai falsafah dan ideologi bangsa, sebagai hasil dari konsensus dan kesepakatan bersama, maka arah dan jalannya kehidupan bangsa akan  terganggu.  Pancasila  haruslah  dipandang  sebagai  norma  dasar  bernegara ( Grundnorm/Staatsfundamentalnorm ) yang menjadi sumber dari segala sumber hukum di  Indonesia.  Pancasila  menjadi  napas  dari  segala  peraturan  dan  kebijakan  yang dibuat  pemerintah.  Nilai-nilai  Pancasila  hendaknya  menjelma  secara  aktual  dalam kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  (Latif,  2015).    Dalam  sidang  BPUPK  tanggal  1 Juni 1945 secara gamblang Soekarno menjelaskan:
Dasar- dasar  Negara”  telah  saya  usulkan.  Lima  bilangannya.  Inikah  Panca Dharma?  Bukan!  Nama  Panca  Dharma  ini  tidak  tepat  di  sini.  Dharma  berarti kewajiban,  sedang  kita  membicarakan  dasar.  Saya  senang  kepada  simbolik. Simbolik  angka  pula.  Rukun  Islam  lima  jumlahnya.  Jari  kita  lima  setangan.  Kita mempunyai  Panca  Indra.  Apalagi  yang  lima  bilangannya?  (seorang  yang  hadir: Pendawa  Lima).  Pendawa  pun  lima  orangnya.  Sekarang  banyaknya  prinsip: kebangsaan,  internasionalisme,  mufakat,  kesejahteraan,  dan  ketuhanan,  lima pula  bilangannya.  Namanya  bukan  Panca  Dharma;  tetapi  saya  namakan  ini dengan  petunjuk  seorang  teman  kita  ahli  bahasa  namanya  Panca-Sila.  Sila artinya azas atau dasar, dan di atas kelima dasar  itulah kita mendirikan Negara Indonesia,  kekal  dan  abadi.  Atau  barangkali  ada  saudara-saudara  yang  tidak suka  akan  bilangan  lima  itu?  Saya  boleh  peras,  sehingga  tinggal  3  saja. Saudara-saudara  tanya  kepada  saya,  apakah  perasan  yang  tiga  itu?  Berpuluh-
puluh  tahun  sudah  saya  pikirkan  dia,  ialah  dasar-dasarnya  Indonesia  Merdeka,
Weltanschauung kita. Dua dasar yang pertama, kebangsaan dan internasionalisme,  kebangsaan  dan  perikemanusiaan,  saya  peras  menjadi  satu: itulah  dahulu  yang  saya  namakan  socio-nationalisme.  Dan  demokrasi  yang bukan  demokrasi  Barat,  tapi  politiek-economischedemocratie,  yaitu  politieke- democratie  dengan  sociale  rechtvaardigheid,  demokrasi  dengan  kesejahteraan, saya  peraskan  pula  menjadi  satu:  inilah  yang  dulu  saya  namakan  socio- democratie.  Jadi  yang  asalnya  lima  itu  telah  menjadi  tiga:  socionationalisme, socio-demokratie,  dan  ke –Tuhanan.  Kalau  tuan  senang  kepada  simbolik  tiga, ambillah yang tiga ini. Tetapi barangkali tidak semua tuantuan senang kepada Tri Sila  ini,  dan  minta  satu,  satu  dasar  saja?  Baiklah,  saya  jadikan  satu,  saya kumpulkan  lagi  menjadi  satu.  Apakah  yang  satu  itu?  Sebagai  tadi  telah  saya katakan:  kita  mendirikan  Negara  Indonesia,  yang  kita  semua  harus mendukungnya.  Semua  buat  semua!  Bukan  Kristen  buat  Indonesia,  bukan golongan  Islam  buat  Indonesia,  bukan  Hadi  koesoema  buat  Indonesia,  bukan Van  Eck  buat  Indonesia,  bukan  Nitisemito  yang  kaya  buat  Indonesia,  tetapi Indonesia  buat  Indonesia! –  semua  buat  semua!  Jikalau  saya  peras  yang  lima menjadi  tiga,  dan  yang  tiga  menjadi  satu,  maka  dapatlah  saya  satu  perkataan Indonesia  yang  tulen,  yaitu  perkataan  “gotong-royong”.  Negara  Indonesia  yang kita dirikan haruslah negara g otong royong. “Gotong-royong” adalah faham yang dinamis,  lebih  dinamis  dari  “kekeluargaan”,  saudara-saudara!  Kekeluargaan adalah  satu  faham  yang  statis,  tetapi  gotong-royong  menggambarkan  satu usaha,  satu  amal,  satu  pekerjaan,  yang  dinamakan  anggota  yang  terhormat Soekardjo:  satu  karyo,  satu  gawe!  Gotong  royong  adalah  membanting  tulang bersama, pemerasan keringat bersama, perjuangan bantubinantu bersama. Amal semua  buat  kepentingan  semua,  keringat  semua  buat  kebahagian  semua Holupis-kuntul-baris buatkepenti ngan bersama! Itulah gotong royong.”
Dalam  cuplikan  pidato  diatas,  Soekarno  memeras  lima  dasar  tersebut  menjadi Trisila,  yaitu: socio-nationalism (perasan  dari  kebangsaan  dan  kemanusiaan), socio- democratie (perasan  dari  keadilan  sosial  dan  kerakyatan),  dan  Ketuhanan.  Tidak berhenti di situ, Soekarno memeras lagi Trisila tersebut ke dalam Ekasila, yaitu gotong- royong.  Sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  sari  pati  dari  Pancasila  adalah  gotong royong.
Gotong royong dalam arti sempit dapat diartikan sebagai kegiatan sosial kolektif, namun  makna  terdalam  dari  gotong  royong  dapat  dijelaskan  sebagai  falsafah  hidup yang  mengedepankan  kehidupan  kolektif.  Menurut  Bowen  (1986)  gagasan  gotong royong sebagai perjuangan nasional yang melibatkan kelompok-kelompok yang terkait secara  horizontal  paling  ringkas  diungkapkan  dengan  akronim  Nasakom,  yang dibentuk  dari  kata  nasionalisme,  agama,  dan  komunisme,  serta  menandakan  strategi politik mengaitkan tiga kelompok masyarakat dalam perjuangan bersama.
Gotong  royong  merupakan  budaya  yang  telah  tumbuh  dan  berkembang  dalam kehidupan  sosial  masyarakat  Indonesia  sebagai  warisan  budaya  yang  telah  eksis secara turun-temurun. Gotong royong adalah bentuk kerjasama kelompok masyarakat untuk  mencapai  suatu  hasil  positif  dari  tujuan  yang  ingin  dicapai  secara  mufakat  dan musyawarah  bersama.  Gotong  royong  muncul  atas  dorongan  keinsyafan,  kesadaran dan semangat untuk mengerjakan serta menanggung akibat dari suatu karya, terutama yang  benar-benar,  secara  bersama-sama,  serentak  dan  beramai-ramai,  tanpa memikirkan  dan  mengutamakan  keuntungan  bagi  dirinya  sendiri,  melainkan  selalu untuk  kebahagian  bersama,  seperti  terkandung  dalam  istilah.  Didalam  membagi  hasil karyanya, masing-masing anggota mendapat dan menerima bagian-bagiannya sendiri- sendiri  sesuai  dengan  tempat  dan  sifat  sumbangan  karyanya  masing-masing,  seperti te rsimpul dalam istilah ‘Royong’ dan ‘Gotong’ (Kartodirdjo, 1987). Maka setiap individu
yang  memegang  prinsip  dan  memahami  roh  gotong  royong  secara  sadar  bersedia melepaskan sifat egois. Gotong royong harus dilandasi dengan semangat keihklasan, kerelaan,  kebersamaan,  toleransi  dan  kepercayaan.  Singkatnya,  gotong  royong  lebih bersifat intrinsik, yakni interaksi sosial dengan latar belakang kepentingan atau imbalan non-ekonomi.
Gotong royong adalah suatu faham yang dinamis, yang menggambarkan usaha bersama,  suatu  amal,  suatu  pekerjaan  atau  suatu  karya  bersama,  suatu  perjuangan bantu-membantu.  Gotong  royong  adalah  amal  dari  semua  untuk  kepentingan  semua atau  jerih  payah  dari  semua  untuk  kebahagian  bersama.  Dalam  azas  gotong  royong sudah  tersimpul  kesadaran  bekerja  rohaniah  maupun  kerja  jasmaniah  dalam  usaha atau  karya  bersama  yang  mengandung  didalamnya  keinsyafan,  kesadaran  dan  sikap jiwa untuk menempatkan serta menghormati kerja sebagai kelengkapan dan perhiasan kehidupan.  Dengan  berkembangnya  tata-tata  kehidupan  dan  penghidupan  Indonesia menurut zaman, gotong royong yang pada dasarnya adalah suatu azas tata kehidupan dan penghidupan Indonesia asli dalam lingkungan masyarakat yang serba sederhana mekar menjadi Pancasila. Prinsip gotong royong melekat subtansi nilai-nilai ketuhanan, musyawarah  dan  mufakat,  kekeluargaan,  keadilan  dan  toleransi  (peri  kemanusiaan) yang  merupakan  basis  pandangan  hidup  atau  sebagai  landasan  filsafat  Bangsa Indonesia  (Effendi,  2013).  Negara  gotong-royong  dengan  demikian  adalah  negara yang dipondasikan atas semangat kerjasama dan saling bantu khas Indonesia.

## Pancasila sebagai Pendidikan Perdamaian dalam Pembelajaran IPS
Pancasila merupakan falsafah negara yang memiliki lima sila dimana kelimanya saling  kait-mengait.  Pancasila  mengandung  nilai-nilai  yang  tidak  hanya  berlaku  untuk hati nurani bangsa dan untuk memenuhi kebutuhan nasional, tetapi Pancasila memiliki nilai-nilai  yang  universal.  Pada  hakikatnya  kelima  prinsip  Pancasila  sesuai  dengan nilai-nilai  inti  yang  dianut  oleh  UNESCO;  yaitu  perdamaian,  hak  asasi  manusia, demokrasi,  dan  pembangunan  berkelanjutan.  Ketua  Eksekutif  Komisi  Nasional Indonesia  untuk  UNESCO,  Arief  Rachman  (2004:  235 –240),  pada International Congress of Education for Shared Values for Intercultural and Interfaith Understanding , berbicara  tentang  Pancasila  sebagai  kesatuan  yang  mengikat  antar  budaya  dan sebagai  identitas  budaya  bangsa  di  Indonesia  berdasarkan  Bhinneka  Tunggal  Ika. Karena  itu  menciptakan  dialog  antara  budaya  etnis,  budaya  daerah  atau  lokal,  dan budaya  nasional  dengan  berdasar  semangat  Pancasila  dan  Bhinneka  Tunggal  Ika penting  untuk  dilakukan.  Untuk  menciptakan  hal  tersebut  dibutuhkan  usaha  bersama untuk membumikan Pancasila dalam setiap lini kehidupan, terutama dalam pendidikan.
Menurut  Yudi  Latif  (2011),  dalam  usaha  membumikan  Pancasila  dari  alam idealitas  menuju  alam  realitas  perlu  menghayati  fitrah  (semangat  asal)  bernegara seperti  yang  dipesankan  dan  dicontohkan  oleh  para  pendiri  bangsa.  Fitrah  pertama adalah  semangat  'menuhan'  atau  ketakwaan  kepada  Tuhan,  artinya  meyakini  bahwa kemerdekaan  Indonesia  bisa  dicapai  atas  berkat  rahmat  Allah  Yang  Maha  Kuasa, sebagaimana  yang  tercantum  dalam  UUD  1945.  Dengan  pengakuan  ini,  untuk mewujudkan suatu kehidupan kebangsaan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, memiliki kewajibat moral dan etis yang harus dipikul dan dipertanggungjawabkan  oleh  segenap  bangsa  bukan  saja  di  hadapan  sesamanya, melainkan juga  di  hadapan  sesuatu  yang mengatasi  semua,  yaitu  Tuhan  Yang  Maha Kuasa.
Fitrah  kedua  adalah  semangat  kekeluargaan  yang  berdasarkan  pada  semangat gotong  royong,  sebagaimana  Soekarno  menyatakan  bahwa  dasar  semangat mendirikan  Negara  Indonesia  adalah  semua  buat  semua.    Fitrah  ketiga  adalah semangat  keikhlasan  dan  ketulusan,  yang  artinya  dalah  mengambil  keputusan  yang sulit  hendaknya  keputusan  yang  diambil  dilandasi  maksud  yang  suci  dan  diterima dengan  hati  yang  murni  penuh  dengan  keikhlasan.  Fitrah  keempat  adalah  semangat
pengabdian  dan  tanggung  jawab.  Fitrah  kelima  adalah  semangat  menghasilkan  yang terbaik.
Fitrah  keenam  adalah  semangat  keadilan  dan  kemanusiaan.  Dalam  Pancasila., kata  'keadilan'  ditonjolkan  dengan  menempatkannya  di  dua  sila  sekaligus.  Pada  sila kedua,  keadilan  dijadikan  landasan  nilai  perjuangan  kemanusiaan,  sedangkan  pada sila  kelima,  keadilan  itu  dijadikan  tujuan  perjuangan.  Fitrah  ketujuh  adalah  semangat kejuangan.  Dalam  pandangan  Mohammad  Hatta,  sebuah  bangsa  tidak  lah  eksis dengan  sendirinya,  melainkan  tumbuh  atas  landasan  suatu  keyakinan,  sikap  batin yang  memancarkan  etos  kejuangan  yang  perlu  dibina  dan  dipupuk  sepanjang  masa. Fitrah  dasar kehidupan tersebut  perlu  dihidupkan  sebagai tenaga batin  dan  prasyarat moralitas yang dapat mengangkat marwah bangsa dari kerendahannya. Ketujuh fitrah dasar kehidupan tersebut sudah seharusnya menjadi pijakan dalam menginternalisasikan  nilai-nilai  perdamaian  ( peace  values )  dalam  pendidikan  di sekolah.  Dalam  praktinya,  ketujuh  fitrah  Pancasila  dapat  disampaikan  dalam  mata pelajaran  yang  berhubungan  erat  manusia  sebagai  bagian  dari  masyarakat,  yaitu pembelajaran IPS.
Sebagaimana  yang  dirumuskan  oleh National  Council  for  the  Social  Studies (NCSS), pembelajaran IPS adalah pengajaran yang mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu  sosial  untuk  tujuan  citizenship  education  (NCSS,  1994).  Di  Indonesia,  IPS merupakan  mata  pelajaran  wajib  di  SMP/MTs  yang  memadukan  ( integrated )  konsep ekonomi,  sejarah,  sosiologi,  dan  geografi.  Pembelajaran  IPS  juga  bertujuan  untuk mempersiapkan peserta didik untuk berperan aktif dan berpartisipasi dalam komunitas global.  Dalam  praktik  pengajarannya,  pembelajaran  IPS  mengarahkan  dan membimbing  peserta  didik  terhadap  nilai-nilai  dan  perilaku  yang  demokratis, memahami tanggung  jawabnya  sebagai bagian dari  satu kesatuan masyarakat global yang  interdependen.  Dalam  dokumen  Permendikbud  Nomor  58  Tahun  2014 menyatakan  bahwa  dalam  pembelajaran  IPS  peserta  didik  harus  menyadari keberagaman  budaya  (multikultural),  mengenal  lingkungan  dan  masyarakat  secara lokal,  nasional  dan  internasional,  membentuk  dan  mengembangkan  keterampilan sosial  juga  menguasai  teknologi  yang  berkembang  saat  ini  sebagai  bagian  dari komunitas internasonal. Berdasarkan hal tersebut, praktik pembelajaran IPS di sekolah harus  mengembangkan  rasa  sikap  cinta  tanah  air  (kebangsaan)  untuk  memperkokoh persatuan  dan  kesatuan  NKRI.  Hal  ini  dapat  dilakukan  melalui  intergrasi  pendidikan perdamaian  dalam  pembelajaran  IPS  dengan  membuat  siswa  sadar  akan  hak, tanggung  jawab,  dan  kebebasan  bersama.  Pendidikan  perdamaian  selaras diintegrasikan dalam pembelajaran IPS karena keduanya memiliki tujuan yang sejalan sebagaimana  yang  diungkapkan  oleh  Clarke  Habibi  (2005)  yaitu  membantu  peserta didik untuk meningkatkan kesadaran kewarganegaraan.
Implementasi  pendidikan  perdamaian  di  sekolah  seyogianya  dilakukan  dengan proses  belajar  yang  menyenangkan.  Menurut  Ahmad  Nurcholish  (2015),  setidaknya ada empat prinsip pokok yang perlu dipenuhi dalam implementasi pendidikan damai di sekolah,  yaitu:  1)  holistik,  2)  dialog,  3)  pemikiran  kritis,  dan  4)  membentuk  nilai-nilai perdamaian.  Proses  pengajaran  pendidikan  perdamaian  secara  holistik  merupakan proses  pembelajaran  yang  melibatkan  hati,  semangat,  sekaligus  tindakan.  Dalam prosesnya,  peserta  didik  benar-benar  meresapi  dan  mengerti  apa  yang  mereka pelajari, bukan hanya semata memperkaya pikiran keilmuan namun juga memperkata hati  dan  kemudian  mempraktikkannya  melalui  tindakan.  Sementara  itu,  pengajaran melalui  dialog  diartikan bahwa  proses  pendidikan  perdamaian  selalu  dilakukan  dalam bentuk  dialog  bukan  monolog.  Dialog  akan  membangun  suasana  demokratis  antara peserta  didik  dan  guru,  yang  memungkinkan  semua  pihak  untuk  berpartisipasi  aktif dalam proses pembelajaran.
Pengajaran pendidikan perdamaian juga dirancang untuk mendorong tumbuhnya pemikiran  kritis  dari  peserta  didik,  yang  nantinya  diharapkan  dapat  melahirkan
komitmen  untuk  berperan  dalam  membangun  budaya  damai.  Komitmen  tersebut  bisa terbentuk  pada  tingkat  personal  dan  juga  dapat  berkembang  pada  lingkungan  yang lebih  luas.  Tujuan  akhir  pendidikan  perdamaian  adalah  membentuk  nilai-nilai perdamaian.  Artinya,  pengajaran  pendidikan  perdamaian  diharapkan  dapat menghasilkan  budaya  damai  yang  memungkinkan  digali  dari  budaya  atau  kearifan lokal (local  wisdom)  dari  tiap  daerah  atau  dapat pula  merupakan  bentukan  baru  yang lahir dari konsensus bersama antar berbagai pihak. Dalam hal ini, nilai-nilai Pancasila memiliki  posisi  strategis  untuk  dapat  disampaikan  sebagai  nilai  perdamaian  yang bersumber  dari  falsafah  bangsa.  Ketujuh  fitrah  Pancasila,  sebagaimana  yang  telah dibahas  sebelumnya,  yaitu  semangat  ketuhanan,  semangat  kekeluargaan,  semangat keikhlasan  dan  ketulusan,  semangat  pengabdian,  semangat  menghasilkan  yang terbaik,  semangat  keadilan  dan  kemanusiaan,  serta  semangat  kejuangan,  dapat dijadikan sebagai nilai-nilai damai yang disampaikan dalam pembelajaran IPS di kelas. Nilai-nilai tersebut dapat dihadrikan guru dalam tema sejarah perjuangan bangsa, hak asasi manusia, budaya lokal, serta tema-tema lainnya.  Metode yang dapat digunakan untuk  menghadirkan  muatan  pendidikan  perdamaian  bisa  dilakukan  dengan mengkontekstualkan  sumber-sumber  lokal  dimana  siswa  tersebut  tinggal.  Sumber- sumber  tersebut  tidak  hanya  disampaikan  sebatas  pengetahuan  saja,  akan  tetapi harus mampu menanamkan afektif dalam diri siswa. Dalam konteks pembelajaran IPS di  Surakarta  misalnya,  guru  dapat  mendiskusikan  bersama  siswa  tentang  sejarah pertentangan  etnis  Tionghoa  dan  Jawa  serta  hormonisasi  yang  terjadi  diantara keduanya.  Melalui  proses  belajaran  yang  holistik,  guru  dan  peserta  didik  dapat melakukan  dialog  secara  terbuka  yang  nantinya  diharapkan  dapat  menumbuhkan pemikiran  kritis  dan  membentuk  nilai-nilai  damai  berdasarkan  fitrah  Pancasila  pada peserta didik.

## SIMPULAN
Pancasila merupakan basis-struktur bangsa Indonesia dimana Pancasila menjadi pandangan  hidup  kultural  dari  masyarakat.  Nilai-nilai  Pancasila  telah  hidup  dan mengendap  di  dalam  kehidupan  masyarakat,  salah  satunya  gotong  royong  sebagai khasanah  kebudayaan  Nusantara.  Prinsip  gotong  royong  erat  kaitannya  dengan subtansi  nilai-nilai  ketuhanan,  musyawarah  dan  mufakat,  kekeluargaan,  keadilan  dan toleransi  (peri  kemanusiaan)  yang  merupakan  basis  pandangan  hidup  bangsa Indonesia.  Prinsip  gotong  royong  juga  semangat  Pancasila  dalam  konteks  kekinian memiliki  posisi  strategis  untuk  disampaikan  dalam  proses  pembelajaran  IPS  di  kelas guna menumbuhkan  budaya  damai  bagi  peserta  didik.  Melalui  proses  belajaran  yang holistik, guru dan peserta didik dapat melakukan dialog secara terbuka yang nantinya diharapkan  dapat  menumbuhkan  pemikiran  kritis  dan  membentuk  nilai-nilai  damai berdasarkan fitrah Pancasila.

## DAFTAR PUSTAKA
Arif,  Syaiful.  (2018). Islam,  Pancasila,  dan  Deradikalisasi:  Meneguhkan  Nilai Keindonesiaan. Jakarta: Elex Media Komputindo
Aziz,  N.  (2018,  Juli  5). Temuan  BNPT  tentang  Paparan  Radikalisme  di  Sejumlah Universitas Dipertanyakan . BBC News Indonesia:
https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-44357353
Bowen,  J.  R.  (1986). On  the  political  construction  of  tradition:  Gotong  Royong  in Indonesia. The Journal of Asian Studies, 545-561.
Clarke-Habibi, S. (2005). Transforming Worldviews: The Case of Education for Peace in  Bosnia  and  Herzegovina. Journal  of  Transformative  Education,  3(1),  33 –56. https://doi.org/10.1177/1541344604270238
CONVEY Indonesia. (2018). CONVEY Report (Volume 1) Kaum Muda Muslim Milenial: Hibridasi  Kultural,  Konservatisme,  dan  Tantangan  Radikalisme .  Jakarta:  CRCS UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Creswell,  J.  W.  (2012). Educational  research:  planning,  conducting,  and  evaluating quantitative and qualitative research . MA: Pearson.
Effendi, T. N. (2013). Budaya gotong royong masyarakat dalam perubahan sosial saat ini . Jurnal Pemikiran Sosiologi, 2(1), 1-17.
Iqbal,  Mahathir  Muhammad.  (2014). Pendidikan  Multikultural  Interteligius:  Upaya Menyemai Perdamaian dalam Heterogenitas Agama Perspektif Indonesia . Jurnal Sosio Didaktika, 1 (1): 89-98.
Kartodirdjo,  Sartono.  (1987).  Gotong  royong:  Saling  Menolong  Dalam  Pembangunan Masyarakat  Indonesia,  dalam  Callette,  Nat.J  dan  Kayam,  Umar  (ed), Kebudayaan  dan  Pembangunan:  Sebuah  Pendekatan  Terhadap  Antropologi Terapan di Indonesia. Jakarta: Yaysan Obor. Kementerian  Pendidikan  Dan  Kebudayaan  Jakarta.  (2017). Model  Silabus  Mata Pelajaran  Sekolah  Menengah  Pertama/Madrasah  Tsanawiyah  (SMP/MTS)  Mata Pelajaran  Ilmu  Pengetahuan  Sosial  (IPS) .  Hasil  Perbaikan  Dokumen Sebelumnya (Lampiran Permendikbud Nomor 58 Tahun 2014). Kusuma,  A.B.  (2004). Lahirnya  Undang-undang  Dasar  1945:  Memuat  Salinan Dokumen  Otentik  Badan  Oentoek  Menyelidiki  Oesaha-Oesaha  Persiapan Kemerdekaan . Jakarta: Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia Latif, Yudi. (2015). Revolusi Pancasila . Jakarta: Penerbit Mizan. Latif,  Yudi.  (2011). Negara  Paripurna:  Historisitas,  Rasionalitas,  dan  Aktualitas Pancasila . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama National Council for the Social Studies. (1994). Expectations of Excellence: Curriculum Standards for Social Studies . Washington, D.C.: NCSS). Nurcholish,  Ahamd.  (2015). Peace  Education  &  Pendidikan  Perdamaian  Gus  Dur . Jakarta: Elex Media Komputindo
OECD. (2019). PISA 2018 Results (Volume III): What School Life Means for Students’
Lives . Paris: OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/acd78851-en.
Rachman, Arief. (2004). Dialogue Among Cultures – The Indonesian Case”. In Cécile Parry  and  Paola  Miranda  (eds). Proceedings  of  the  International  Congress  of Education  for  Shared  Values  for  Intercultural  and  Interfaith  Understanding ,  pp. 234 –240.  University  of  Adelaide,  Australia,  28  November–3  December.  Paris: UNESCO Interreligious Dialogue Programme of the Division for Cultural Policies and Intercultural Dialogue. http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001417/141773e.pdf WHO. (2015). The Global School-Based Health Survey .
https://www.who.int/ncds/surveillance/gshs/indonesia/en/