INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 11090-11098 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Kebijakan Non-Penal Badan Narkotika Nasional ProvinsiKepulauan Bangka Belitung dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana

## Penyalahgunaan Narkotika
Janea Arinta 1 ✉ , Bisma Pratama Harefa 2 , Nikita Dea Angelina 3
Universitas Bangka Belitung Email : janeaarinta@gmail.com

## Abstrak
Tindak  pidana  penyalahgunaan  narkotika  merupakan  polemik  dalam  negeri  yang  tidak  ada ujungnya.  Berbagai  Upaya  telah  dilakukan  oleh  pemerintah  untuk  mengurangi  angka penyalahgunaan narkotika yang bertambah setiap tahunnya, salah satunya melalui program yang dilaksanakan oleh lembaga negara yang khusus menangani perkara tindak pidana narkotika, yaitu Badan  Narkotika  Nasional  (BNN).  Secara  umum,  fungsionalisasi  lembaga  BNN  sebatas  pada penyelesaian tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Sementara dari sudut pandang norma yang ada di Masyarakat, selain daripada jalur hukum yang ditempuh oleh BNN dalam kasus tindak pidana narkotika, perlu adanya kebijakan lain yang bersifat pencegahan (Upaya preventif), yaitu Upaya yang dilakukan dalam rangka mencegah suatu kejahatan agar tidak terjadi. Artinya, kebijakan tersebut dilaksanakan  sebelum  terjadinya  tindak  pidana  narkotika.  Tujuan  dilakukan  penelitian  ini  adalah untuk  mengetahui  kebijakan  Non-penal  dalam  upaya  pemberantasan  Tindak  Pidana Penyalahgunaan Narkotika pada saat ini terkhusus di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, melalui lembaga BNN Provinsi Bangka Belitung.  Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode empiris. Dalam penelitian hukum empiris maka yang diteliti awalnya data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian data primer dilapangan.
Kata kunci : penyalahgunaan narkotika, lembaga negara, kebijakan non penal.

## PENDAHULUAN
Tindak  Pidana  Penyalahgunaan  Narkotika  merupakan  masalah  serius  di  Indonesia. Menurut  laporan  yang  diterbitkan  oleh  Badan  Narkotika  Nasional  (BNN)  Indonesia,  jumlah pengguna  narkotika  di  Indonesia  mengalami  peningkatan  dalam  beberapa  tahun  terakhir. Selain itu, Indonesia juga menjadi salah satu jalur perdagangan narkotika yang signifikan di Asia  Tenggara,  dengan  sejumlah  besar  narkotika  yang  diselundupkan  ke  dalam  negara. Pemerintah  Indonesia  telah  mengadopsi  pendekatan  tegas  terhadap  masalah  narkotika. Undang-undang  narkotika  di  Indonesia  memberlakukan  hukuman  yang  keras  bagi  pelaku tindak pidana narkotika, termasuk hukuman mati bagi mereka yang terlibat dalam produksi dan  peredaran  narkotika  dalam  jumlah  besar.  Upaya  penegakan  hukum,  seperti  operasi penyergapan dan penangkapan terhadap jaringan peredaran narkotika, terus dilakukan oleh lembaga penegak hukum seperti BNN, Kepolisian, dan Bea Cukai.
Beradasarkan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika merupakan suatu zat  atau  obat  yang  berasal  dari  tanaman  atau  bukan  tanaman,  baik  yang  sintetis  maupun semisintetis,  yang  bisa  menyebabkan  penurunan  atau  perubahan  terhadap  kesadaran, hilangnya  rasa,  bahkan  sampai  mengurangi  dan  menghilangkan  rasa  nyeri,  dan  dapat menimbulkan rasa ketergantungan. Selain itu juga, narkotika merupakan zat atau obat yang dapat  bermanfaat  untuk  pengobatan  penyakit  dan  dapat  menghilangkan  rasa  sakit  pada penyakit  tertentu,  tetapi  apabila  disalahgunakan  dan  digunakan  tidak  sesuai  standar pengobatan atau tidak dengan izin dan pengawasan dokter dapat mengakibatkan kerugian bagi masa depan seseorang maupun dapat menimbulkan kerugian di dalam masyarakat.

## Abstract
The crime of narcotics abuse is a domestic polemic that has no end. Various efforts have been made by the government to reduce the number of narcotics abuse which increases every year, one of which is through programs implemented by state institutions that specifically handle narcotics crime cases, namely the National Narcotics Agency (BNN). In general, the functionalization of BNN institutions is limited to resolving criminal acts of narcotics abuse. Meanwhile, from the perspective of existing norms in society, apart from the legal route taken by BNN in cases of narcotics crimes, there is a need for other preventive policies (preventive efforts), namely efforts made to prevent a crime from occurring. This means that the policy is implemented before a narcotics crime occurs. The aim of this research is to determine nonpenal policies in efforts to eradicate criminal acts of narcotics abuse at this time, especially in the Bangka Belitung Islands Province, through the BNN Bangka Belitung Province agency. The  research  method  used  in  this  research  is  an  empirical  method.  In  empirical  legal  research, secondary data is initially studied and then continued with primary data research in the field.
Key words: narcotics abuse, state institutions, non-penal policy.
Masalah  penyalahgunaan  narkotika  merupakan  masalah  yang  sangat  kompleks,  yang memerlukan  upaya  penanggulangan  secara  komprehensif  dengan  melibatkan  kerja  sama multidispliner, multisektor, dan peran serta masyarakat secara aktif yang dilaksanakan secara berkesinambungan,  konsekuen  dan  konsisten.  Seperti  yang  kita  ketahui,  maraknya penyalahgunaan narkotika ini tidak hanya terjadi di kotakota besar saja, namun sudah sampai ke  kota-kota  kecil  seperti  di  Bangka  Belitung  saat  ini,  mulai  dari  tingkat  sosial  ekonomi menengah bawah sampai tingkat ekonomi menengah ke atas.
Berdasarkan data dan informasi dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Bangka Belitung menunjukkan prevelensi tingkat kasus penyalahgunaan narkotika tahun 2021 sebesar 1,68% atau sebanyak 24.038 penyalahgunaan. Angka ini tergolong tinggi dan menjadi problematika yang  menghantui  pemerintah  Indonesia  khususnya  Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah Indonesia dalam rangka menekan tingginya angka penyalahgunaan narkotika, namun hingga saat ini tak kunjung membuahkan hasil. Indonesia yang  diharapkan  menjadi  negara  yang  bersih  dari  narkoba,  justru  semakin  kehilangan generasi-generasi emasnya  karena  telah terjerumus akibat  penyalahgunaan  narkoba. Mulai dari orang dewasa, remaja, bahkan hingga anak dibawah umurpun kini menjadi polemic hebat lantaran ikut terjerat oleh barang asing ini. Oleh karna itu, dari data kasus yang diperoleh 2 tahun  terakhir  dengan  seiring  meningkatnya  penyalahgunaan  narkotika  ini  perlu  dilakukan upaya maksimal dan menjadi sesuatu yang diprioritaskan dalam hal upaya penanggulangan baik yang bersifat Non Penal sehingga bisa meminimalisir jumlah penyalahgunaan narkotika yang ada di Provinsi Bangka Belitung.
Menurut  pandangan  politik  kriminal,  kebijakan  Nonpenal  merupakan  kebijakan penanggulangan  kejahatan  yang  paling  strategis,  karena  bersifat  pencegahan  sebelum terjadinya  tindak  pidana.  Sarana  non  penal  adalah  menangani  dan  menghapuskan  faktor- faktor  kondusif  yang  menyebabkan  terjadinya  suatu  tindak  pidana.  Mengingat  upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur Non-penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya  kejahatan,  maka  sasaran  utamanya  adalah  menangani  faktor-faktor  kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah- masalah  atau  kondisi-kondisi  sosial  yang  secara  langsung  atau  tidak  langsung  dapat menimbulkan kejahatan.
Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya- upaya Non- penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal. Semua aparat terkait maupun Stackholders harus bekerjasama dan bersinergi dalam upaya penanggulangan penyalahguna narkotika, dengan mengingat akan wilayah yang rentan atau strategis terjadinya penyalahgunaan narkotika ini. Upaya Non Penal merupakan upaya yang harus  digencarkan  selain  dengan  melakukan  penindakan  tersebut  dikarnakan  upaya  ini
merupakan upaya strategis yang bersifat pencegahan sebelum terjadinya suatu tindak pidana. Upaya  non  penal  yaitu  melakukan  penanganan  serta  menghapuskan  faktor-  faktor  yang kondusif yang akan menyebabkan terjadinya suatu kejahatan.
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  dikemukakan  diatas  maka  tim  penelitian  akan melakukan  penelitian  tentang  Kebijakan  Non-Penal  Badan  Narkotika  Nasional  Provinsi Kepulauan  Bangka  Belitung  dalam  Upaya  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Penyalahgunaan Narkotika. dengan jenis penelitian lapangan (field research) yaitu penulis melakukan penelitian langsung ke lokasi untuk mendapatkan dan mengumpulkan data. Menurut Soejono Soekanto, pendekatan  yuridis  empiris  adalah  suatu  pendekatan  dalam  penelitian  hukum  yang menggabungkan  analisis  yuridis  dan  analisis  empiris.2  Pendekatan  ini  didasarkan  pada pemahaman  bahwa  hukum  tidak  dapat  dipahami  sepenuhnya  hanya  dengan  menganalisis peraturan-peraturan  hukum  yang  ada,  tetapi  juga  perlu  melibatkan  pengamatan  terhadap implementasi dan dampak hukum tersebut dalam kehidupan nyata.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian hukum yang memperoleh data dari sumber data primer. Dalam penelitian hukum empiris yang menjadi fokus kajiannya adalah bekerjanya hukum dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris biasa disebut dengan penelitian lapangan atau field research yaitu jenis penelitian yang berorientasi pada pengumpulan data empiris di lapangan. Adapun metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan jenis penelitian lapangan (field research) yaitu penulis melakukan penelitian langsung ke lokasi untuk mendapatkan  dan  mengumpulkan  data.  Menurut  Soejono  Soekanto,  pendekatan  yuridis empiris adalah suatu pendekatan dalam penelitian hukum yang menggabungkan analisis yuridis dan analisis empiris. Pendekatan ini didasarkan pada pemahaman bahwa hukum tidak dapat dipahami sepenuhnya hanya dengan menganalisis peraturan-peraturan hukum yang ada, tetapi juga perlu melibatkan pengamatan terhadap implementasi dan dampak hukum tersebut dalam kehidupan nyata.
Dalam  pendekatan  yuridis  empiris,  Soejono  Soekanto  menekankan  pentingnya penggunaan metode ilmiah dan pengumpulan data empiris untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang hukum. Penelitian hukum dengan pendekatan ini melibatkan pengumpulan  data  empiris,  seperti  wawancara,  observasi,  atau  studi  kasus,  untuk mengumpulkan  informasi  tentang  bagaimana  hukum  diterapkan,  bagaimana  praktik  hukum berlangsung, dan dampaknya terhadap masyarakat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kebijakan Non-Penal Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.
Ketika membahas mengenai tindak pidana narkotika, yang terlintas di pikiran kita adalah proses penyelesaian tindak pidana narkotika melalui tahapan rehabilitasi atau proses peradilan pidana.  Kedua  tahapan  tersebut  merupakan  tindakan  yang  dilakukan  oleh  lembaga  BNN setelah terjadinya suatu tindak pidana narkotika. Diawali dengan penangkapan atau aduan dari masyarakat yang kemudian di proses secara hukum, sehingga menghasilkan produk hukum berupa  putusan  pengadilan.  Namun,  setelah  adanya  berbagai  Upaya  yang  dilakukan  oleh pemerintah dan lembaga BNN untuk menekan tingginya angka tindak pidana penyalahgunaan narkotika, apakah menjamin dan teruji mampu mengurangi angka penyalahgunaan narkotika? Sejauh ini, nyatanya Indonesia masih berperang dengan barang haram yang menyerang segala kalangan  masyarakat  ini.  Terbukti  dengan  tingginya  angka  tindak  pidana  penyalahgunaan narkotika,  terkhusus  di  provinsi  kepulauan  bangka  Belitung.  Prevalensi  angka  narkoba berdasarkan  data  BNNP  bahwa  pada  tahun  2021  sebesar  1,68%  atau  sebanyak  24.038 penyalahgunaan.
Angka yang tinggi ini tidak bisa kita anggap remeh. Oleh karena itu, harus ada relevansi yang  kuat  antara  lembaga  BNN  dengan  penegak  hukum  lainnya,  bukan  hanya  dalam penyelesaian tindak pidana narkotika melalui proses hukum, namun juga tindakan preventif (Pencegahan)  yang  bertujuan  untuk  mengurangi  angka  tindak  pidana  narkotika  sebelum terjadinya tindak pidana narkotika tersebut. Mengutip dari hasil penelitian melalui observasi dan  wawancara  langsung  dengan  Bidang  dan  Pemberdayaan  Masyarakat  BNN  Provinsi Kepulauan  Bangka  Belitung,  diperoleh  beberapa  informasi  mengenai  kebijakan  Non  Penal BNN  Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung  dalam  Upaya  Pemberantasan  Tindak  Pidana Narkotika, antara lain sebagai berikut.
1) Diseminasi informasi terhadap instansi Pendidikan
Diseminasi  informasi  suatu  proses  interaktif  dalam  penyampaian  inovasi,yang  pada akhirnya dapat mengubah pola pikir dan tindakan orang yang terlibat. Sehingga, diseminasi bisa  diartikan  sebagai  interaksi  yang  bisa  membawa  suatu  inovasi  tentang  bahaya penyalahgunaan  narkotika.  Tujuan  dari  diseminasi  informasi  adalah  untuk  memberikan pemahaman kepada pelajar yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengenai bahayanya  penyalahgunaan  narkotika  terutama  di  lingkungan  tempat  pendidikan. Desiminasi  informasi  dilakukan  oleh  BNN  Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung  melalui penyelenggaraan  penyuluhan mengenai narkotika, sosialisasi, sampai dengan membuat
konten yang mengajak Masyarakat untuk menjauhi narkotika di media sosial. Berdasarkan laporan  BNN  Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung  beberapa  tahun  terakhir,  telah dilakukannya sosialisasi di beberapa sekolah di Bangka Belitung, yang terdiri dari Sekolah Dasar sampai dengan Sekolah Menengah Atas, serta ke beberapa universitas di Bangka Belitung.

## 2) Membentuk Kader Anti Narkoba
Kader anti narkoba  adalah individu yang terlibat  dalam upaya pencegahan  dan perang melawan  penyalahgunaan  narkotika.  Mereka  memiliki  peran  penting  dalam  masyarakat untuk  mengedukasi,  menyadarkan,  dan  membantu  individu  serta  komunitas  untuk menghindari atau mengatasi masalah penyalahgunaan narkotika. Badan Nasional Narkoba (BNN)  Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung  membentuk  sejumlah  kader  anti  narkoba. Langkah itu guna meminimalisir serta mencegah tindak kejahatan dan pengaruh narkoba khususnya di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

## 3) Pemberian Advokasi hukum
Menurut  Johns  Hopkins  Advokasi  adalah  usaha  untuk  memengaruhi  kebijakan  publik melalui  bermacam-macam  bentuk  komunikasi  persuasif.  Dalam  konteks  program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), advokasi bidang pencegahan  diartikan sebagai upaya pendekatan terhadap  orang atau kelompok lain yang dianggap mempunyai pengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan program  P4GN  khususnya  bidang  pencegahan.  Oleh  karena  itu  yang  menjadi  sasaran advokasi  P4GN  bidang  pencegahan  adalah  para  pemimpin  atau  pengambil  kebijakan (policy  makers)  atau  pembuat  keputusan  (decision  makers)  baik  dikalangan  institusi pemerintah, swasta, maupun masyarakat.
4) Perancangan Desa atau Kelurahan Bersinar (Bersih Narkoba)
Program  "Desa  atau  Kelurahan  Bersinar  "  adalah  inisiatif  yang  diluncurkan  oleh  Badan Narkotika  Nasional  (BNN)  Indonesia  untuk  mendorong  dan  mendukung  upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika di tingkat desa atau kelurahan, yang merupakan tingkat paling dasar dari struktur pemerintahan di Indonesia. Program ini bertujuan  untuk  menciptakan  desa  atau  kelurahan  yang  bebas  dari  penyalahgunaan narkotika  dan  peredaran  gelap  narkotika.  Berikut  adalah  tujuan  yang  ingin  didapatkan terkait dengan program ini.
a. Pemberdayaan  Komunitas,  Program  ini  berfokus  pada  pemberdayaan  masyarakat  di tingkat  desa  atau  kelurahan  untuk  secara  aktif  terlibat  dalam  upaya  pencegahan narkotika.  Ini  melibatkan  pelatihan  dan  pendidikan  tentang  bahaya  narkotika,  serta bagaimana mengenali tanda-tanda penyalahgunaan narkotika.
b. Kampanye  Kesadaran,  Program  ini  melibatkan  kampanye  kesadaran  yang  ditujukan kepada masyarakat setempat. Kampanye tersebut dapat berupa penyuluhan, seminar, lokakarya, dan kegiatan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang risiko penyalahgunaan narkotika.
c. Pencegahan  Dini,  Program  ini  mendukung  upaya  pencegahan  dini  penyalahgunaan narkotika  di  kalangan  remaja  dan  anak-anak.  Ini  mencakup  pembentukan  kelompok remaja  anti  narkoba  dan  program-program  kegiatan  positif  untuk  mengalihkan perhatian dari penggunaan narkotika.
d. Kerja Sama dengan Pemerintah Daerah, Program "Desa atau Kelurahan Bersinar BNN" melibatkan  kerja  sama  dengan  pemerintah  daerah,  terutama  pemerintah  desa  atau kelurahan, untuk menjalankan program ini dengan efektif.
e. Peningkatan  Pengawasan  dan  Pelaporan,  Program  ini  juga  mencakup  peningkatan pengawasan  terhadap  aktivitas  yang  terkait  dengan  narkotika  di  tingkat  desa  atau kelurahan.  Masyarakat  diharapkan  berperan  aktif  dalam  melaporkan  aktivitas mencurigakan kepada pihak berwenang.
f. Penghargaan  untuk  Desa  atau  Kelurahan  yang  Berhasil,  Sebagai  insentif,  program  ini memberikan penghargaan kepada desa atau kelurahan yang berhasil mencapai tujuan program, yaitu menjadi "Desa atau Kelurahan Bersinar" yang bebas dari penyalahgunaan narkotika.  Program  "Desa  atau  Kelurahan  Bersinar  BNN"  adalah  salah  satu  strategi penting dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika di Indonesia. Dengan mendorong partisipasi aktif masyarakat di tingkat dasar dan meningkatkan kesadaran tentang bahaya narkotika, program ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sehat bagi penduduk desa dan kelurahan. Di Bangka Belitung sendiri sudah banyak desa atau kelurahan yang diresmikan sebagai desa dan kelurahan Bersinar, diantaranya  di  Kabupaten  Bangka  Barat  terdapat  Kelurahan  Tanjung  di  Kecamatan Mentok dan Kelurahan Kelapa di Kecamatan Kelapa, dan di Kabupaten Bangka terdapat kampung  natak,  nelayan  satu,  Kelurahan  Sungailiat  Kecamatan  Sungailiat,  Kabupaten Bangka, serta masih banyak desa atau kelurahan di kabupaten dan kota lainnya yang diresmikan sebagai Desa atau Kelurahan Bersinar.
5) Membentuk Penggiat Anti Narkoba
Penggiat anti narkoba atau disebut dengan Penggiat P4GN adalah aktivis atau orang yang aktif berperan serta dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran  Gelap  Narkoba  di  lingkungannya.  Mereka  memiliki  tujuan  utama  untuk mengedukasi, menyadarkan, dan membantu individu serta komunitas untuk menghindari atau mengatasi masalah penyalahgunaan narkotika. Penggiat anti narkoba memiliki peran yang sangat penting dalam melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkotika
dan  mengurangi  dampak  negatifnya.  Mereka  bekerja  untuk  menciptakan  kesadaran, memberikan  dukungan,  dan  memperkuat  masyarakat  dalam  melawan  masalah penyalahgunaan narkotika. 6) Membentuk Relawan Anti Narkoba Relawan Anti Narkoba dalam definisi operasionalnya adalah masyarakat baik kelompok maupun perorangan yang bersedia dengan sukarela untuk membuat suatu perubahan di lingkungannya yang bebas dari  penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap  narkoba.  Mereka  memiliki  tekad  untuk memberikan kontribusi positif dalam melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkotika  dan  dampak  negatifnya.  Relawan  anti  narkoba  berusaha  untuk  menciptakan kesadaran  tentang  bahaya  narkotika  dan  mendorong  pencegahan  penyalahgunaan narkotika.  Tujuan  utama  mereka  adalah  mengurangi  atau  mencegah  penggunaan narkotika di komunitas mereka. Berdasarkan beberapa Kebijakan Non Penal BNN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diatas, dapat dilihat bahwa kebijakan yang diselenggarakan notabene berkaitan dengan pencegahan melalui desimasi atau penyebarluasan informasi mengenai bahaya narkotika, baik melalui kegiatan sosialisasi atau penyuluhan, advokasi, dan  pembentukan  relawan  serta  penggiat  anti  narkoba.  Di  era  globalisasi  ini  kita  tidak dapat menghindari arus media sosial yang semakin besar, dimana segala aktivitas lebih efektif dilakukan secara virtual, begitu pula dengan penyebarluasan informasi mengenai suatu hal. Masyarakat dewasa ini lebih terbuka terhadap akses teknologi canggih sehingga kebijakan yang diambil juga haruslah memberdayakan teknologi yang ada, karena pada hakikatnya  segala  sesuatu  harus  berdinamika  mengikuti  perkembangan  zaman.  Oleh karena  itu,  perlu  adanya  inovasiinovasi  terbaru  dari  BNN  Provinsi  Kepulauan  Bangka Belitung  dalam  rangka  pencegahan  dini  terhdapa  tindak  pidana  penyalahgunaan Narkotika, agar Bangka Belitung dapat menjadi provinsi yang bersih dari narkotika.

## SIMPULAN
Berdasarkan  uraian  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  Kebijakan  Non-Penal  Badan  Narkotika Nasional  Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung  dalam  Upaya  Pemberantasan  Tindak  Pidana Penyalahgunaan  Narkotika  adalah  kebijakan  yang  diselenggarakan  oleh  BNN  Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka pencegahan terjadinya penyalahgunaan narkotika. Kebijakan  Non  Penal  yang  digunakan  antara  lain  Diseminasi  informasi  terhadap  instansi Pendidikan ( berupa sosialisasi dan penyuluhan), Membentuk Kader Anti Narkoba, Pemberian Advokasi  hukum,  Perancangan  Desa  atau  Kelurahan  Bersinar  (Bersih  Narkoba),  Membentuk Penggiat Anti Narkoba, dan Membentuk Relawan Anti Narkoba.

## DAFTAR PUSTAKA
Depri Liber Sonata, “Metode Penelitian Normatif dan Empiris : Karakteristik khas dari metode meneliti hukum”, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8, No. 1, maret 2014
Destian Fahdi Adam, “implementasi Kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Provinsi DKI Jakarta. 2018.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. https://www.merdeka.com/jateng/diseminasi-adalah-penyebaran-informasi- ketahuistrategi-dan-langkah-langkahnya-kln.html https://sipenggiatp4gn.bnn.go.id/lp/about https://ppid.bnn.go.id/konten/unggahan/2021/01/Pedoman-Relawan-AntiNarkoba.pdf