## Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat
Volume 8 Issue 1, 2022 P-ISSN: 2442-8019, E-ISSN: 2620-9837 This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

## STANDARD  CLAUSES  IN  FUND  DEPOSIT  AGREEMENTS  IN PERSPECTIVE  OF  UNDANG  UNDANG  PERLINDUNGAN KONSUMEN
Dhaniswara K. Harjono 1
1 Universitas Kristen Indonesia, Indonesia, Jakarta, Indonesia. E-mail: dhaniswara@uki.ac.id
Abstract: The use of standard agreements or standard clauses in economic activities in offering goods or services produced  by business actors is a necessity and demand.  This is also the case  in the operational activities of banks in carrying out their business activities as intermediaries for both depositor and debtor customers.  In  practice,  the  use  and  application  of  new  agreements  in  the  banking  world  is  not  without problems.  Standard  agreements  that  are  applied  to  customers,  especially  depositor  customers,  contain many  injustices  for  depositors  that  violate  the  principle  of  balance.  Including  violations  of  a  number  of provisions stipulated in Article 18 of the Consumer Protection Law, including the presence of an ecosenary clause or exclusion clause, writing or letters that are small so that it is difficult to read or understand their meaning.
Keywords: Standard clauses, deposit agreement, Consumer Protection Law.
How to Site: Dhaniswara K. Harjono (2022). Standard Clauses In Fund Deposit Agreements In Perspective Of  Undang  Undang  Perlindungan  Konsumen.  Jurnal  hukum  to-ra,  8(1),  pp  104-115.  DOI. 10.55809/tora.v8i1.176

## Introduction
Dari aspek kegiatan usaha bank, nasabah bank dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu  nasabah  penabung 1 dan  nasabah  peminjam 2 .  Dalam  pokok  penelitian  ini,  jenis nasabah  yang  ingin  dibahas  dan  diteliti  adalah  nasabah  deposan  yang  sering  tidak terlindungi  dalam  kaitannya  dengan  transaksi  penyimpanan  uangnya  di  bank  sebagai akibat  pemberlakuan  perjanjian  penyimpanan  dana  yang  dibuat  dalam  bentuk perjanjian baku. 3
Latar  belakang  timbulnya  perjanjian  baku  adalah  karena  keadaan  sosial  ekonomi. Perusahaan  besar  dan  perusahaan  pemerintah  mengadakan  kerjasama  dalam  suatu
1 Nasabah penabung atau juga disebut dengan nasabah pemyimpan atau nasabah deposan atau nasabah kreditur adalah nasabah bank yang menyimpan uangnya pada bank dalam bentuk tabungan atau yang dapat dipersamakan dengan itu.
2 Nasabah peminjam atau nasabah debitur adalah nasxabah bak yang menerima fasilitas kredit dari bank dan akan mengembalikannya sesuai perjanjian.
3 Perjanjian baku adalah jenis perjanjian yang isi dan syarat-syaratnya ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha dan konsumen tidak mempunyai daya tawar atau bargaining untuk menentapkan isi dan syaratnya.
organisasi  dan  untuk  kepentingan  mereka  ditentukan  syarat-syarat  secara  sepihak. Pihak lawannya (waderpartij) pada umumnya mempunyai kedudukan (ekonomi) lemah baik  karena  posisinya  maupun  karena  ketidka  tahuannya,  hanya  menerima  apa  saja yang disodorkan. Dengn penggunaan perjanjian baku ini, pengusha akan memperoleh efisiensi dalam pengeliaran biaya, tenaga dan waktu. 4
Hal  yang  mendasari  dilakukannya  penelitian  ini  adalah  ditemukakannya  banyak ketimpangan-ketimpangan  dan  permasalahan  yang  terjadi  dalam  bisnis  perbankan Indonesia,  khususnya  dalam  kaitannya  dengan  perjanjian  penyimpanan  dana  bila ditinjau dari kepentingan nasabah deposan sebagai konsumen. Pokok persoalan yang hendak  dikaji  dalam  tulisan  ini  bukan  keabsahan/kesahihan  perjanjian  penyimpanan dana, baik yang sudah maupun yang akan diberlakukan, melainkan suatu upaya untuk mengkaji  apakah  klausula  dalam  perjanjian  penyimpanan  dana  telah  sesuai  dengan ketentuan mengenai klausula baku yang tersebut dalam Pasal 18 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).
Perjanjian  penyimpanan  dana  dalam  berbagai  bentuknya  yang  diberlakukan  dalam bentuk perjanjian/kontrak baku ( standard contract ) tidak lain adalah karena perjanjian penyimpanan  dana  tersebut  diperuntukkan  untuk  melayani  jumlah  nasabah  sebagai konsumen  yang  begitu  banyak.  Segi  positif  dari  perjanjian  penyimpnanan  dana  yang dibuat dalam bentuk baku adalah bahwa perusahaan perbankan selaku pelaku usaha dapat  melayani  nasabahnya  sebagai  konsumen  yang  jumlahnya  tidak  sedikit  secara efektif, dengan tetap bengedepankan prinsip non diskriminasi.
Dewasa ini perjanjian atau kontrak antara pelaku usaha dan konsumen hampir selalu menggunakan perjanjian atau kontrak yang berbentuk baku 5 , dimana klausula-klausula dalam perjanjian telah ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha sehingga klausula- klausula  tersebut  cenderung  lebih  memuat  hak-hak  pelaku  usaha  dan  kewajiban- kewajiban  konsumen  yang  tidak  seimbang  dibandingkan  hak-hak  konsumen  dan kewajiban-kewajiban pelaku usaha.
Dalam praktik sering dijumpai klausula yang berisikan peralihan tanggung jawab atau kewajiban pelaku usaha. Klausula ini disebut dengan klausula eksonerasi atau exemption
4 Hulman Panjaitan, Keabsahan Perjanjian Baku dalam Praktik, Jurnal Hukum Honeste Vivere, Volume XIII September 2001 halaman 516.
5 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutnya sebagai klausula baku yaitu setiap aturan  atau  ketentuan  dan  syarat-syarat  yang  telah  dipersiapkan  dan  ditetapkan  terlebih  dahulu  secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.
clause . 6 Mengingat  ketidak  seimbangan  dalam  pengaturan  hak  dan  kewajiban  antara pelaku  usaha  dan  konsumen  dalam  suatu  perjanjian  baku,  maka  Undang-undang Perlindungan Konsumen melalui Pasal 18 mengatur dan menetapkan beberapa larangan bagi  pelaku  usaha  yang  akan  menawarkan  barang  dan/atau  jasa  yang  diproduksinya melalui perjanjian baku.
Adapun rumusan masalah yang ingin diteliti ini adalah b agaimana pencantuman klausula baku dalam  Perjanjian Penyimpanan  Dana  dikaitkan  dengan  ketentuan  yang tersebut dalam  Pasal  18  UUPK dan  b agaimana  kekuatan  hukum  Perjanjian  Penyimpanan  Dana yang dipergunakan lembaga perbankan di Indonesia ditinjau dari UUPK .
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  juridis  normatif  atau  yang  juga  dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal yang ditujukan dan berkaitan dengan inventarisasi terhadap  asas-asas  atau  prinsip-prinsip  hukum,  penerapan  hukumnya,  baik  yang berjalan  secara  operasional  oleh  institusi  maupun  dalam  hal  prosedur  penyelesaian hukum dalam praktik. Sumber data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder.  Bahan  hukum  yang  digunakan  adalah  bahan  hukum  primer,  sekunder  dan tersier dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumen dan penelitain langsung ke  beberapa  lembaga  perbankan  untuk  memperoleh  berbagai  bentuk  Perjanjian Penyimpanan Dana, termasuk wawancara kepada nasabah deposan sebagai responden.

## Discussion
Ketentuan dalam UU No. 8 Tahun 1998 tentang Perlindungan Konsumen yang berkaitan dengan perjanjian baku sebagaimana diatur dalam Pasal 18 yang menetapkan :
(1) Pelaku  usaha  dalam  menawarkan  barang  dan/atau  jasa  yang  ditujukan  untuk diperdagangkan  dilarang  membuat  atau  mencantumkan  klausula  baku  pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila :
a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
b. Menyatakan  bahwa  pelaku  usaha  berhak  menolak  penyerahan  kembali barang yang dibeli konsumen;
c. Menyatakan  bahwa  pelaku  usaha  berhak  menolak  penyerahan  kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli konsumen;
d. Menyatakan  pemberian  kuasa  dari  konsumen  kepada  pelaku  usaha  baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
6 Exemption clause atau kalusula eksemsi atau juga dikenal dengan klausula eksonerasi adalah klausula yang  membebaskan  atau  mengalihkan  atau  mengurangi/membatasi  pertanggung  jawaban  pelaku  usaha dalam suatu perjanjian baku.
e. Mengatur  perihal  pembuktian  atas  hilangnya  kegunaan  barang  atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa;
g. Menyatakan  tunduknya  konsumen  pada  peraturan  yang  berupa  aturan baru,  tambahan,  lanjutan  dan/atau  pengubahan  lanjutan  yang  dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli secara angsuran.
(2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit  terlihat  atau tidak dapat dibaca  secara  jelas  atau  yang pengungkapannya sulit dimengerti.
(3) Setiap  klausula  yang  telah  ditetapkan  oleh  pelaku  usaha  pada  dokumen  atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
(4) Pelaku  usaha  wajib  menyesuaikan  klausula  baku  yang  bertentangan  dengan Undang-undang ini.
Pembahasan  mengenai  ketentuan  Pasal  18  UU  PK  dapat  dikelompokkan  ke  dalam  4 (empat) bagian, yakni :
1. Pokok-pokok  Pikiran  Dalam  Pasal  18  UUPK  yang  relevan  dalam  kajian  terhadap Perjanjian  Penyimpanan  Dana  adalah  Pasal  18  UUPK  point  a,  c,  e,  f  dan  g,  yang mengatur  larangan  bagi  pelaku  usaha  dalam  menawarkan  barang  dan  atau  jasa yang  ditujukan  untuk  diperdagangkan  mencantumkan  klausula  baku  pada  setiap dokumen dan/atau perjanjian jika substansi dari klausula tersebut berisi :
a. Pengalihan Tanggung jawab pelaku usaha
b. Menyatakan  bahwa  pelaku  usaha  berhak  menolak  penyerahan  kembali  uang yang telah dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli konsumen.
c. Mengatur  perihal  pembuktian  atas  hilangnya  kegunaan  barang  atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen.
d. Memberi  hak  kepada  pelaku  usaha  untuk  mengurangi  manfaat  jasa  atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa.
e. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan,  lanjutan  dan/atau  pengubahan  lanjutan  yang  dibuat  sepihak  oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya.

## 2. Bentuk Dan Letak
Bagian  ini  terdapat  dalam  Pasal  18  ayat  (2)  UUPK ,  yang  isinya  :  “Pelaku  usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti”.
Pada  bagian  ini  mengatur  larangan  bagi  pelaku  usaha  mencantumkan  suatu klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
Dalam penjelasan UUPK, tidak disebutkan klausula baku seperti apakah yang dapat dinyatakan sebagai klausula baku yang bentuknya sulit terlihat, tidak dapat dibaca secara  jelas  serta  pengungkapannya  sulit  dimengerti,  padahal  demi  kepastian hukum perlu ada suatu kriteria atau acuan mengenai klausula baku seperti apa yang dapat dinyatakan sebagai klausula baku yang bentuknya sulit terlihat, tidak dapat dibaca  secara  jelas  serta  pengungkapannya  sulit  dimengerti.  Karena  tidak  ada penjelasan terhadap Pasal 18 ayat (2) UUPK, maka dilakukan penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan tersebut.
Dalam  usaha  mencari  dan  menentukan  kehendak  pembuat  Undang-undang terhadap Pasal 18 ayat (2) UUPK, maka digunakan metode penafsiran gramatikal ( faalkundige interpretatie ). Metode Penafsiran gramatikal adalah penafsiran yang dilakukan  terhadap  peristilahan/kata – kata,  atau  tata  kalimat  didalam  suatu konteks  bahasa  yang  digunakan  Pembuat  Undang-undang  dalam  merumuskan peraturan perundang-undangan tertentu.
Dalam menafsirkan Pasal 18 ayat (2) UUPK yang berbunyi “Pelaku usaha dilarang mencantumkan  klausula  baku  yang  letak  atau  bentuknya  sulit  terlihat  atau  tidak dapat  dibaca  secara  jelas,  atau  yang  pengungkapannya  sulit  dimengerti”,  maka dilakukan  penafsiran  terhadap  kata-kata  :  a).  letak;  b).  bentuk;  c).  dibaca;  d). pengungkapan.
Dan  ternyata  kata  letak  berarti  :  a).  tempat  beradanya  sesuatu;  b).  kedudukan, keadaan.
Dalam konteks kata “letak” yang terdapat dalam Pasal 18 ayat (2) UUPK, maksud dari kata letak adalah tempat beradanya sesuatu, dalam hal ini tempat beradanya klausula baku dalam suatu perjanjian atau dokumen perjanjian.
Jurnal Hukum tora: 8 (1): 104-115
Sementara itu, kata bentuk mempunyai arti :
- lengkung, lentur; bangun, gambaran; rupa, wujud; sistem, susunan; wujud yang ditampilkan (tampak); acuan atau susunan kalimat; dan; kata bantu bilangan bagi benda yang berbentuk (cincin, gelas, dan sebagainya).
Dalam  konteks  kata  “bentuk”  yang  terdapat  Pasal  18  ayat  (2),  maksud  dari  kata bentuk adalah rupa atau wujud, dalam hal ini rupa atau wujud suatu klausula baku dalam suatu perjanjian atau dokumen perjanjian.
Dalam konteks kata “dibaca” yang terdapat Pasal 18 ayat (2) maka maksud dari kata dibaca  adalah  melihat  serta  memahami  isi  dari  apa  yang  tertulis,  dalam  hal  ini melihat  serta  memahami  isi  dari  suatu  klausula  baku  dalam  suatu  perjanjian standar.
Kata  ungkap  yang  merupakan  kata  dasar  dari  pengungkapan,  mempunyai  arti  : melahirkan  perasaan  hati;  menunjukkan,  membuktikan,  menyingkapkan; mengemukakan,  menyatakan,  memaparkan;  menerangkan  dengan  jelas, menguraikan.
Dalam konteks kata “pengungkapan” yang terdapat P asal 18 ayat (2) UUPK, maksud dari  kata  pengungkapan  adalah  memaparkan  dan  menerangkan  dengan  jelas maksud dari suatu klausula dalam hal ini suatu klausula baku dalam suatu perjanjian standar  haruslah  secara  jelas  memaparkan  dan  menerangkan  maksud,  substansi dari klausula tersebut.
Dari penjelasan di atas, disimpulkan bahwa maksud dari Pasal 18 ayat (2) Undang- undang Perlindungan Konsumen adalah larangan bagi pelaku usaha mencantumkan suatu klausula baku dalam perjanjian yang :
- keberadaan klausula tersebut dalam dokumen perjanjian sulit terlihat;
- rupa atau wujud klausula tersebut dalam dokumen perjanjian sulit terlihat;
- sulit untuk melihat serta memahami dengan jelas klausula tersebut;
- klausula tersebut tidak memaparkan dan menerangkan isi serta maksudnya;

## Klausula Baku dalam Perjanjian Penyimpanan Dana
Kajian  dalam  tulisan  ini  didasarkan  pada  penelitian  terhadap  beberapa  Perjanjian Penyimpanan Dana yang dipraktikkan pada beberapa bank sebagai data primer dan dari berbagai  jenis  dan  bentuk  Perjanjian  Penyimpanan  Dana  yang  diteliti  ternyata  dalam Perjanjian  Penyimpanan  Dana  dimaksud  masih  banyak  memuat  klausula  baku  yang dilarang untuk dicantumkan dalam suatu perjanjian baku, sebagaimana yang ditetapkan dalam  Pasal  18  UUPK,  baik  ditinjau  dari  sudut  substansinya  maupun  bentuk,  letak, ukuran dan pengungkapannya.
Klausula  Baku  yang  melanggar  Pasal  18  UUPK  yang  paling  banyak  terdapat  dalam Perjanjian Penyimpanan Dana adalah :
a. Klausula baku yang esensinya secara mendasar telah mengalihkan tanggung jawab pelaku  usaha  perbankan  kepada  nasabah  deposan  sebagai  konsumen.  Adapun klausula baku yang diketemukan dalam perjanjian penyimpanan dana yang dapat dikategorikan  sebagai  klausula  eksonerasi  yang  mengalihkan  atau  membatasi tanggung  jawab  industri  perbankan  sebagai  pelaku  usaha  kepada  nasabah deposan  sebagai  konsumen  adalah  pasal-pasal  atau  klausula  yang  pada hakekatnya menyatakan bahwa :
1. Untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada poin No. 2 di atas (data dan keterangan  nasabah,  red),  saya  menyatakan  dan  menjamin  serta membebaskan  …….  (bank)  dari  segala  resiko,  kerugian,  tuntutan  dan/atau tanggung jawab yang mungkin timbul di kemudian hari;
2. Untuk  pelaksanaan  transaksi  auto  debet,  dengan  ini  saya  memberi  kuasa penuh  dengan  hak  substitusi  kepada  Bank  guna  melakukan  pendebetan rekening  saya  untuk  pembayaran  tagihan  sesuai  dengan  jumlah  yang ditagihkan  oleh  mitra  Bank,  saya  membebaskan  Bank  dari  segala  gugatan dan/atau tuntutan yang mungkin timbul akibat tidak tersedianya dana atau saldo pada rekening saya tidak mencukupi untuk pelaksanaan auto debet.
3. Nasabah membebaskan Bank dari segala tuntutan atas setiap konsekwensi hukum yang timbul akibat penarikan cek/biliet giro kosong sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Bank berhak mengubah ketentuan dan syarat-syarat yang berkaitan dengan produk Bank yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpsahkan dari  Ketentuan  Umum  dan  Persyaratan  Pembukaan  Rekening  ini,  serta berlaku mengikat sejak diberlakukanya perubahan tersebut;
5. Apabila  terdapat  perbedaan  antar  saldo/jumlah/nominal  dalam  transaksi apapun yang dicatat oleh pemilik rekening dengan yang dicatat dalam system pencatatan/pembukuan Bank, maka yang dipergunakan adalah
saldo/jumlah/nominal yang tercatat dalam system pencatatan/pembukuan pada Bank, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.
Dengan  memperhatikan  beberapa  klausula  yang  terdapat  dalam  Perjanjian Penyimpanan  Dana  sebagaimana  diuraikan  di  atas,  terdapat  beberapa  bentuk kalusula eksonerasi yang masih diberlakukan oleh pelaku usaha perbankan, yaitu dalam  bentuk  pengalihan  tanggung  jawab,  pembatasan  tanggung  jawab  serta pengaturan beban pembuktian yang dibebankan kepada konsumen.
Selain  itu,  dengan  memperhatikan  bentuk  Perjanjian  Penyimpanan  Dana  yang diberlakukan pelaku usaha perbankan, dapat diketahui bahwa ukuran hurufnya sangat kecil atau ukuran 7 atau 8 font sehingga menyulitkan bagi para nasabah deposan untuk membacanya secara cermat dan bahkan berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan, terbukti  bahwa  huruf  yang  kecil-kecil  tersebut  adalah  merupakan  alasan  utama  bagi calon nasabah deposan untuk tidak membaca setiap kalusula yang ada dalam Perjanjian Penyimpanan Dana pada saat yang bersangkutan hendak atau bermaksud menyimpan uangnya  pada  bank.  Selain  alasan  lain,  yaitu  alasan  praktis  dan  ingin  cepat  selesai. 7 Klausula  baku  dalam  suatu  perjanjian  Penyimpanan  Dana  dapat  dinyatakan  sebagai klausula yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti jika klausula tersebut memiliki ciri :
- Keberadaan klausula tersebut dalam dokumen perjanjian sulit terlihat;
- Rupa atau wujud klausula tersebut dalam dokumen perjanjian sulit terlihat;
- Sulit untuk melihat serta memahami dengan jelas klausula tersebut;
- Klausula tersebut tidak memaparkan dan menerangkan isi serta maksudnya.

## Kekuatan Hukum Perjanjian Penyimpanan Dana
UUPK telah menentukan bahwa pelaku usaha yang setelah tanggal 20 April 2000 tetap mencantumkan klausula baku yang isi (substansi), bentuk dan letak (seperti yang telah dijelaskan diatas) dalam dokumen atau perjanjian baku yang digunakan dalam kegiatan perdagangannya yang tidak mengindahkan larangan sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) dapat dikenai sanksi sebagai berikut :
7 Hasil  wawancara  dengan  sdr.  Amri  Simanjuntak,  SE,  nasabah  deposan  bank  Mandiri  pada  Senin,  1 Oktober 2018.
a. Sanksi Perdata:
Batal demi hukum ( void/nietieg ) sesuai Pasal 18 ayat 3.
b. Sanksi Pidana:
Dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  5  (lima)  tahun  atau  pidana  denda paling banyak Rp. 2.000.000.000.00 (dua Milyar Rupiah) sesuai Pasal 62 ayat (1).
Secara  perdata,  konsekuensi  terhadap  pelanggaran  Pasal  18  UUPK  dinyatakan  dalam Pasal 18 ayat (3) UUPK yang berbunyi “Setiap klausula yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha  pada  dokumen  atau  perjanjian  yang  memenuhi  ketentuan  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum,”
Dari isi ketentuan Pasal 18 ayat (3) UUPK diatas, maka jika pelaku usaha mencantumkan klausula baku yang substansinya berisi hal-hal yang telah dijelaskan di atas (pada bagian substansi) dan bentuk serta letaknya sulit terlihat seperti yang telah dijelaskan di atas) maka konsumen yang merasa dirugikan dapat menggugat klausula baku yang merugikan tersebut.  Gugatan  pembatalan  dapat  diajukan  melalui  Badan  Penyelesaian  Sengketa Konsumen (BPSK) maupun Pengadilan Negeri sebagai bagian dari Peradilan Umum. Jika gugatan  diajukan  konsumen,  maka  hakim  akan  mengeluarkan  putusan  declaratoir terhadap klausula baku tersebut yang berarti klausula baku tersebut tidak lagi mengikat para pihak.
Dengan memperhatikan akibat hukum suatu perjanjian baku yang diberlakukan dengan tidak  mengindahkan  larangan  yang diatur dalam  Pasal  18 ayat  (1)  dan  ayat  (2)  UUPK yang dinyatakan batal demi hukum, maka jika dikaitkan dengan Pasal 1320 KUHPerdata, maka  alasan  pembatalannya  adalah  karena  bertentangan  dengan  syarat  objektif khususnya “causa yang halal”. Dianggap “causa” adalah bertentangan dengan Undang Undang.  Lebih  khusus  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1337  KUHPerdata,  yang menentukan bahwa tiap perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan baik dalam masyarakat. Sekalipun Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata  memungkinkan  setiap  orang  membuat  berbagai  jenis  perjanjian  dalam bentuk dan berisi apa saja sesuai asas kebebasan berkontrak, namun batasannya diatur dalam Pasal 1337 KUHPerdata sebagaimana diuraikan di atas.
Undang Undang telah memberikan tenggang waktu penyesuaian dan Implikasi Yuridis Pasal  18  UUPK  Terhadap  Perjanjian  Baku  Yang  Telah  ada  sebagaimana  diatur  dan ditetapkan  dalam  Pasal  18  ayat  (4)  UUPK  yang  be rbunyi  “Pelaku  usaha  wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang- undang ini”.
Dari  ketentuan  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  pelaku  usaha,  termasuk  industry perbankan  yang  saat  ini  telah  mencantumkan  klausula  baku  dalam  dokumen  atau
perjanjian  baku  yang  digunakan  dalam  kegiatan  perdagangannya,  wajib  melakukan revisi  terhadap  klausula-klausula  yang  tidak  sesuai  dengan  Pasal  18  UUPK  agar disesuaikan  dengan  yang  diharapkan  oleh  undang-undang  ini.  Penyesuaian  itu  harus sudah  dilakukan  selambat-lambatnya  tanggal  20  April  2000  yaitu  tanggal  mulai diberlakukannya Undang-undang Perlindungan Konsumen.
Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa keberadaan Pasal 18 UUPK dapat  dipandang  sebagai  cara/upaya  untuk  mengembalikan  posisi  konsumen  ke  titik yang seimbang-paling tidak mendekati seimbang-dengan posisi produsen/pelaku usaha dalam suatu perjanjian baku.
Dilihat dari sudut letak, bentuk, ukuran tulisan dan pengungkapannya, hampir semua Perjanjian  Penyimpanan  Dana  yang  dipraktikkan  industry  perbankan  saat  ini  masih memuat larangan-larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UUPK. Sekalipun dapat dikatakan bahwa Undang-undang Perlindungan Konsumen tidak melarang penggunaan klausula  baku  dalam  suatu  perjanjian,  namun  larangan  timbul  bila  klausula  tersebut tidak sesuai dengan Pasal 18 UUPK termasuk akibat hukumnya.

## Conclusion
Perjanjian Penyimpanan Dana yang diberlakukan pelaku usaha perbankan saat ini masih banyak memuat klausula baku yang dilarang untuk dicantumkan dalam suatu perjanjian baku,  sebagaimana  ditetapkan  dalam  Pasal  18  Undang-Undang  Perlindungan konsumen,  baik  ditinjau  dari  sudut  substansinya  maupun  bentuk,  letak,  ukuran  dan pengungkapannya.
Sesuai  undang-undang,  maka  kekuatan  mengikat  dari  keberadaan  Perjanjian Penyimpanan Dana yang diberlakukan saat ini dan bertentangan atau melanggar Pasal 18  UUPK  adalah  batal  demi  hukum  ( void/nietig )  selain  berakibat  secara  pidana  yang dapat  dijatuhi  hukuman  penjara  5  (lima)  tahun  atau  pidana  denda  paling  banyak  Rp. 2.000.000.000.00 (dua Milyar Rupiah) sesuai Pasal 62 ayat (1).
Sudah waktunya bagi pelaku usaha perbankan melakukan evaluasi mendalam terhadap Perjanjian  Penyimpanan  Dana  yang  yang  diberlakukannya  dengan  memperhatikan larangan-larangan  atau  ketentuan  dalam  Pasal  18  UU  No.  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan Konsumen.
Jurnal Hukum tora: 8 (1): 104-115

## References
Djumhana Muhamad, 2003. Hukum Perbankan di Indonesia . Bandung : Citra Aditya Bakti
Miru, Ahmadi & Sutarman Yodo, 2004. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
Nasution Az, 1995. Konsumen dan Hukum : Tijauan Sosial, Ekonomi dan Hukum pada
Perlindungan Konsumen Indonesia . Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
Ny. Mariam Darus Badrulzaman, Perlindungan Konsumen Dilihat dari Sudut Perjanjian Baku (Satndar) , Binacipta, Bandung, 1986.
------------------------, 2001. Hukum Perlindungan Konsumen . Diadit Media, Yogyakarta : Tarawang Press.
Panjaitan Hulman, Hukum Perlindungan Konsumen , Prenada Media, Jakarta, 2021.
--------------------------, Keabsahan Perjanjian Baku dalam Praktik, Jurnal Hukum Honeste
Vivere Volume XIII September 2001.
Subekti R dan R. Tjitrosudibio, 1983, Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Cetakan ketujuh belas. Jakarta : Pradnya Paramita
Satrio J, 1992. Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya) . Bandung : Citra Aditya Bhakti
Shofie Yusuf, 2003. Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya .
Bandung : Citra Aditya Bhakti.
Sidharta, Hukum Perlinudngan Konsumen di Indonesia , PT. Grassindo, Jakarta, 2000.
Sutan Remi Sjadeni, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia , Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993.