## PANDANGAN HUKUM ISLAM TENTANG PENERAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA UNIT INDUK WILAYAH SULSELRABAR
Mir’ah Thania 1 , Muh. Jamal Jamil 1
12 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email: thaniaarsyad@gmail.com

## Abstrak
Pokok  permasalahan  adalah  Pandangan  Hukum  Islam  tentang  Penerapan  Tanggung  Jawab Sosial dan Lingkungan di Perusahaan Listrik Negara Unit Induk Wilayah Sulselrabar. Adapun sub  masalah  dibagi  menjadi  tiga  bagian,  yaitu:  1)  Bagaimana  Pandangan  Hukum  Islam tentang Penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan 2) Bagaimana Proses Penerapan Tanggung  Jawab  Sosial  dan  Lingkungan,  3)  Apa  faktor  pendukung  dan  penghambat diterapkannya  Tanggung  Jawab  Sosial  dan  Lingkungan  di  Perusahaan  Listrik  Negara  Unit Induk  Wilayah  Sulselrabar. Jenis  penelitian  ini  menggunakan  penelitian  kualitatif  deskriptif yaitu  berupa  penelitian  lapangan (field  research) dengan  pendekatan  penelitian  yang digunakan  adalah  Yuridis-Normatif.  Hasil  dari  penelitian  ini  adalah  dengan  terbentuknya Tanggung  Jawab  Program  Kemitraan  dan  Bina  Lingkungan  (PKBL)  dan  tanggung  jawab sosial  perusahaan  saat  ini  dapat  memberikan  manfaat  untuk  masyarakat  dan  dapat  berguna untuk jangka waktu yang panjang, salah satunya adalah PLN meringankan pembayaran listrik bagi  masyarakat  yang  kurang  mampu,  memberikan  bantuan-bantuan  sosial  seperti memberikan  dana  kepada  masyarakat  yang  terkena  covid,  bantuan  fasilitas  sekolah,  mesjid, panti asuhan serta dalam sektor perkebunan. Namun PLN tetap diberikan saran untuk selalu meningkatkan  dan  mengaitkan  konsep  pembangunan  berkelanjutan  guna  menjamin kelangsungan  hidup  perusahaan  dan  masyarakat  dengan  selalu  memperhatikan  dan mengoptimalkan  kinerja  fungsi  tugas  masing-masing  didalam  perusahaan  dan  Memastikan tersedianya  dan  terlaksananya  program  pelestarian  alam  termasuk  penghijauan  dan  upaya pengembangan citra perusahaan sesuai dengan Prinsip Good Corporate Governanc e.
Kata Kunci: Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Lingkungan, PLN Sulselrabar

## Abstract
The main problem of this investigation is the View of Islamic Law on the Implementation of Social  and  Environmental  Responsibility  in  the  State  Electricity  Company  in  the  Regional Main  Unit  of  South  Sulawesi.  The  sub-problems  are  divided  into  three  parts,  namely:  1) How  is  the  View  of  Islamic  Law  on  the  Application  of  Social  and  Environmental Responsibility  2)  How  is  the  Process  of  Implementing  Social  and  Environmental Responsibility, 3) What are the supporting and inhibiting factors for the implementation  of Social  and  Environmental  Responsibility  in  the  Electric  Company  Parent  State  Unit  for South  Sulawesi  Region.  This  type  of  research  uses  descriptive  qualitative  research  in  the
Pandangan Hukum Islam tentang Penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Perusahaan Listrik Negara Unit Induk Wilayah Sulselrabar
Mir’ah Thania, Muh. Jamal Jamil
form of a field (field research) with the research approach used is Juridical-Normative. The results  of  this  research  are  the  formation  of  the  Partnership  and  Community  Development Program  Responsibility  (PKBL)  and  current  corporate  social  responsibility  can  provide benefits to the community and can be used for a long period of time, one of which is PLN easing  electricity  payments  for  less  fortunate  people.  ,  providing  social  assistance  such  as providing  funds  to  people  affected  by  Covid,  assistance  with  school  facilities,  mosques, orphanages  and  in  the  plantation  sector.  However,  PLN  still  provides  advice  to  always improve  and  link  the  concept  of  sustainable  development  for  the  survival  of  the  company and  the  community  by  always  paying  attention  to  and  optimizing  the  performance  of  each company's  task  function  and  ensuring  the  availability  and  implementation  of  nature conservation  programs  including  greening  and  efforts  to  develop  the  company's  image  in accordance with the Principles Good Corporate Governance Keywords : coorporate sosial responbility, governance

## A. Pendahuluan
Tanggung  Jawab  Sosial  dan  Lingkungan  adalah  komitmen  perusahaan  untuk  mampu memberikan  apa  yang  masyarakat  inginkan.  Jadi,  perusahaan  tidak  hanya  dapat menyediakan  barang  dan  memberikan  pelayanan  terhadap  pembeli  barang  saja,  tetapi juga ikut membantu memecahkan masalah-masalah seputar masyarakat. 1
Corporate  Sosial  Responbility (CSR)  berhubungan  erat  dengan  “Pembangunan berkelanjutan”,  dimana  ada  argumentasi  bahwa  suatu  perusahaan  dalam  melaksanakan aktifitasnya harus mendasarkan keputusannya tidak semata berdasarkan faktor keuangan, misalnya keuntungan atau dividen melainkan juga harus berdasarkan konsekuensi sosial dan lingkungan untuk saat ini maupun untuk jangka panjang.
Penerapan Corporate  Sosial  Responbility dalam  perusahaan-perusahaan  diharapkan selain  memiliki  komitemen  finasial  kepada  pemilik  atau  pemegang  saham,  tapi  juga memiiki  komitmen  sosial  terhadap  para  pihak  lain  yang  berkepentingan,  karena Corporate  Sosial  Responbility merupakan  salah  satu  bagian  dari  strategi  bisnis perusahaan untuk jangka panjang.
Kegiatan-kegiatan  CSR  dalam  bentuk community  development,  charity ,  ataupun philanthoropy yang  saat  ini  berkembang  di  Indonesia  masih  merupakan  kegiatan  yang bersifat pengabdian kepada masyarakat ataupun lingkungan yang berada tidak jauh dari
1 Farmer dan Hougue dalam Busyra Azheri, Corporate Sosial Responbility dari Voluntary Menjadu Mandatory , Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012, h. 230-231
Pandangan Hukum Islam tentang Penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Perusahaan Listrik Negara Unit Induk Wilayah Sulselrabar
Mir’ah Thania, Muh. Jamal Jamil
lokasi  tempat  dunia  usaha  melakukan  kegiatannya.  Sering  kali  kegiatan  CSR  belum dikaitkan  dengan  tiga  elemen  yang  menjadi  kunci  dari  pembangunan  berkelanjutan, yaitu  aspek  keuangan,  aspek  sosial,  dan  aspek  lingkungan  yang  bisa  disebut tripple bottom  line .  Sinergi  dari  ketiga  elemen  tersebut  merupakan  kunci  dari  konsep pembangunan berkelanjutan ( Sustainable development) 2
Adapun  yang  mengatur  tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan  terdapat  pada  Undang- Undang  No.  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas  (UUPT)  serta  Peraturan Pemerintah  No.  47  Tahun  2012  tentang  Tanggung  Jawab  Sosial  dan  Lingkungan Perseroan  Terbatas  (PP  47/2012)  .  Menurut  Pasal  1  angka  3  Undang-Undang  No.  40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen  perseroan  untuk  berperan  serta  dalam  pembangunan  ekonomi  berkelanjutan guna  meningkatkan  kualitas  kehidupan  dan  lingkungan  yang  bermanfaat,  baik  bagi perseroan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya.
Perusahaan tidak diperkenankan  untuk tidak mau peduli dengan lingkungan sekitarnya. Artinya, semua harus dilakukan di dalam batas-batas aturan main yang telah disepakati bersama  misalnya,  hukum  dan  peraturan  perundang-undangan.  Namun  dalam  batas- batas  yang  dimungkinkan  oleh  hukum,  perusahaan  harus  mempunyai  kebebasan  penuh untuk  melaksanakan  fungsi  maksimalisasi  laba.  Dengan  kata  lain,  hukum  perlu  dan harus  memberikan  rel  pemandu  dan  perlindungan  bagi  perusahaan  dalam  menjalankan aktivitas perusahaan guna mendapatkan keuntungan secara maksimal. 3
Penerapan  hukum  dalam  aktivitas  bisnis  akan  berpengaruh  terhadap  masyarakat, misalnya  penerapan  peraturan  mengenai  pencemaran  lingkungan,  akan  sangat  berguna bagi  masyarakat  yang  tinggal  di  sekitar  pabrik.  Dari  segi  ekonomis,  diharapkan keberadaan  perusahaan  dapat  menciptakan  lapangan  pekerjaan  bagi  masyarakat. Kegiatan  sosial  yang  dilakukan  oleh  perusahaan  dilihat  dari  segi  ekonomis  memang
2 Nurdizal M. Rachman, Asep Efendi, Emir Wicaksana, h. 18
3 Dr.Binoto Nadapdap, S.H.,M.H., Hukum Perseroan Terbatas (Berdasarkan Undang-Undang No.40 Tahun 2007), (Jakarta, Jala Permata Aksara 2020), h. 216
Pandangan Hukum Islam tentang Penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Perusahaan Listrik Negara Unit Induk Wilayah Sulselrabar
tidak  menguntungkan,  akan  tetapi  dilihat  dari  sisi  yang  berbeda,  kegiatan  sosial  yang dilakukan perusahaan tersebut dapat membentuk citra suatu perusahaan. 4
Jika  terjadi  konflik  antara  tanggung  jawab  hukum  dan  tanggung  jawab  ekonomi, perusahaan  harus  dapat  melihat  yang  mana  yang  tidak  merugikan  kepentingan masyarakat.  Dengan  demikian,  konsep  dari  tanggung  jawab  sosial  perusahaan  harus diterapkan,  tanpa  harus  mengorbankan  kepentingan  umum.  Perusahaan  memang dibentuk  untuk  mendapatkan  keuntungan,  tetapi  keuntungan  tersebut  juga  harus diperoleh  tanpa  harus  mengorbankan  masyarakat  dan  nilai-nilai  etis.  Tanggung  jawab sosial perusahaan dapat diimplementasikan melalui corporate code of conduct. Selain itu corporate  code  of  conduct juga  mengatur  mengenai  kebijaksanaan  suatu  perusahaan mengenai masalah sosial yang berhubungan dengan masyarakat luas.
Corporate code of Conduct merupakan standar perilaku yang dapat diterima dengan baik oleh  manjemen  maupun  karyawan  perusahaan.  Oleh  karena  itu, Corporate  code  of Conduct harus  dibentuk  oleh  perusahaan,  di  mana  dalam  pelaksanaannya  harus disesuaikan  dengan culture dari  perusahaan.  Strategi  perusahaan  digunakan  untuk menjalankan aktivitas bsinis perusahaan agar tujuan dan misi perusahaan dapat dicapai. Kinerja  dari  startegi  yang  diterapkan  oleh  perusahaan  harus  selalu  dikontrol  dalam jangka  waktu  tertentu,  untuk  mencegah  terjadinya  penyelewangan  dan  kecurangan. Pengontrolan  dan  pengawasan  untuk  mencegah  terjadinya  penyelewangan  ini merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sosial secara hukum 5 .
Menciptakan  tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan  perusahaan  dapat  dimulai  dari dalam  lingkungan  perusahaan  dengan  membina  hubungan  kerja  yang  baik  diberbagai tingkatan  kedudukan  yang  ada  di  perusahaan  seperti  misalnya  memperhatikan kesehjateraan karyawan dan para buruh.
Menciptakan  budaya  keterbukaan  (transparansi)  di  anatara  para  karyawan  dan manajemen  perusahaan,  baik  terhadap  berbagai  informasi  mengenai  peraturan perusahaan,  misalnya  insentif,  tunjangan-tunjangan  maupun  informasi  lain  yang
4 Dr. H. P.Panggabean,S.H.,M.S., Penerapan Etika Hukum Bisnis Dalam Sistem Peradilan Indonesia, Jakarta:Jala  Permata Aksara Cetakan Pertama, 2019) h. 130
5 Dr. H. P.Panggabean,S.H.,M.S., Penerapan Etika Hukum Bisnis Dalam Sistem Peradilan Indonesia, Jakarta:Jala  Permata Aksara Cetakan Pertama, 2019) h. 131
Pandangan Hukum Islam tentang Penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Perusahaan Listrik Negara Unit Induk Wilayah Sulselrabar
Mir’ah Thania, Muh. Jamal Jamil
berkaitan  dengan  kemajuan  dan  kemunduran  perusahaan  termasuk  kinerja  direksi. Adanya  keterbukaan  akan  memudahkan  pengontrolan  fungsi  manajemen,  di  mana kaywan  dari  berbagai  jenjang  kedudukan  dapat  ikut  serta  dalam  pengawasan  jalannya perusahaan.  Keterbukaan  ini juga  berkaitan  dengan  pengungkapan  ( disclousure) semua kebijakan  perusahaan,  sehingga  karyawan  dapat  dengan  mudah  mengakses  informasi yang  ingin  diketahuinya.  Penerapan  nilai-nilai  etika  dalam  hubungan  ketenagakerjaan perlu  dituangkan  dalam  suatu  pedoman  yang  jelas  sehingga  bila  terjadi  pelanggaran dapat dikenakan sanksi yang tegas. 6

## B. Metode Penelitian
Penelitian yang digunakan adalah  penelitian kualitatif deskriptif yaitu berupa penelitian Lapangan (field  research ).  Penelitian  Lapangan  merupakan  penelitian  yang  dilakukan dengan  mengumpulkan  data  dan  Informasi  yang  diperoleh  langsung  dari  responden, dengan  cara  turun  langsung  kelapangan    untuk  melihat  dengan  jelas  objek  yang  diteli. Penelitian  kualitatif  yang  dilakukan  dengan  memaparkan  permasalahan  pada  objek penelitian yang digali secara mendalam dan datanya diperleh dari Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu dengan menggunakan kaidah-kaidah Hukum Islam dan Undang-Undang sebagai analisis terkait dengan masalah yang diteliti.

## C. Hasil dan Pembahasan
a) Pandangan  Hukum  Islam  tentang  Penerapan  tanggung  jawab  sosial  dan Lingkungan di Perusahaan Listrik Negara Unit Induk Wilayah Sulselrabar
Sebagai wujud kesempurnaan, manusia diciptakan oleh Allah SWT memiliki dua tugas dan  tanggung  jawab  besar.  Pertama,  sebagai  seorang  hamba  yang  berkewajiban  untuk beribadah    sebagai  bentuk  tanggung  jawab  ‘ ubudiyyah’ terhadap  Tuhan  sebagai pencipta.  Kedua,  sebagai khalifatullah yang  memiliki  jabatan ilahiyyah sebagai
6 Dr.Binoto Nadapdap, S.H.,M.H., Hukum Perseroan Terbatas (Berdasarkan Undang-Undang No.40 Tahun 2007), (Jakarta, Jala Permata Aksara 2020), hlm. 220
Pandangan Hukum Islam tentang Penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Perusahaan Listrik Negara Unit Induk Wilayah Sulselrabar
Mir’ah Thania, Muh. Jamal Jamil
pengganti Allah swt dalam mengurus seluruh  alam. Dengan kata lain, manusia  sebagai khalifah berkewajiban  untuk  menciptakan  kedamaian,  melakukan  perbaikan,  dan  tidak membuat kerusakan, baik untuk dirirnya maupun untuk makhluk yang lain. 7
Tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan  dalam  Islam  bukan  merupakan  perkara  asing. Tanggung  jawab  sosial  sudah  mulai  ada  dan  dipratekkan  sejak  abad  14  silam. Pembahasan  mengenai  tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan  sangat  sering  disebutkan dalam  Al-Qur’an.  Al-Qur’an  selalu  menghubungkan  antara  kesuksesan  berbisnis  dan pertumbuhan ekonomi yang dipengaruhi oleh moral para pengusaha dalam menjalankan bisnis 8 , Sesuai Firman Allah SWT dalam Al-Quran Surah Al-Isra 35 yang berbunyi :
a )
الٗيِوۡأَت ُنَس ۡحَأ َو  ٞرۡيَخ  َكِلََٰذ  ِِۚميِقَت ۡسُمۡلٱ  ِساَط ۡسِقۡلٱِب ْاوُن ِز َو  ۡمُتۡلِك اَذِإ َلۡيَكۡلٱ ْاوُف ۡوَأ َو ٣٥
Terjemahnya:
“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya)” (QS Al-Isra:35)
Perhatian Islam terhadap keuntungan bisnis tidak mengabaikan aspek-aspek moral dalam mencapai  keuntungan  tersebut.  Hal  ini  menujukkan  bahwa  dalam  Islam  terdapat hubungan yang sangat erat antara ekonomi dan moral. Keduanya merupakan aspek yang tidak boleh dipisahkan. 9
Pada sisi kebajiakan sosial, Islam sangar menganjurkn derma kepada  orang-orang  yang memerlukan  dan  kurang  mampu  dalam  berusaha  melalui  shadaqah  dan  pinjaman kebajikan (qard hasan). Allah SWT berfirman dalam QS At-Takabun Ayat 16
7 Masniati, "Kepemimpinan Dalam Islam." Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam 2.1 (2015): 41-75 h. 42
8 DR. Muhammad Yasir Yusuf,M.A. Islamic Corporate Socaial Responbility, (Aceh 2017, Permata Buku, h. 43
9 DR. Muhammad Yasir Yusuf,M.A. Islamic Corporate Socaial Responbility, (Aceh 2017, Permata Buku, h. 43
Pandangan Hukum Islam tentang Penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Perusahaan Listrik Negara Unit Induk Wilayah Sulselrabar
Mir’ah Thania, Muh. Jamal Jamil
ا ارۡيَخ ْاوُقِفنَأ َو ْاوُعيِطَأ َو ْاوُعَم ۡسٱ َو  ۡمُتۡعَطَت ۡسٱ اَم َ َّللَّٱ ْاوُقَّتٱَف

## ُمُه  َكِئ َََٰٰٓل ْوُأَف ۦِهِسۡفَن َّحُش َقوُي نَمَو ۡۗۡمُكِسُفنَ ِِلّ

## َنوُحِلۡفُمۡلٱ ١٦
Terjemahnya:
“Maka  bertakwalah  kamu  kepada  Allah  menurut  kesanggupanmu  dan dengarlah  serta  taatlah  dan  nafkahkanlah  nafkah  yang  baik  untuk  dirimu.  Dan barangsiapa  yang  dipelihara  dari  kekikiran  dirinya,  maka  mereka  itulah  orang-orang yang beruntung.” (Q.S At-Takabun Ayat 16)
Konsep tanggung jawab sosial dan lingkungan, serta konsep keadilan sudah ada sejak lama di Indonesia, seiring dengan hadirnya Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW.  Rasulullhah  SAW  mengemban  tanggung  jawab  sosial  dan  ekologis  dengan serius  dan  menciptakan  keadilan  berdasarkan  petunjuk  Alquran.  Selain  itu,  tindakan Nabi  Muhammad  SAW  menjadi  sumber  rujukan  dalam  penerapan  konsep  tanggung jawab  sosial  dan  lingkungan  serta  keadilan  dalam  masyarakat  secara  turun-temurun setelah  Nabi  Muhammad  wafat.  Dia  bertindak  sebagai  Sunnah  Nabi.  Kedua  konsep Alquran  dan  Sunnah  bekerja  secara  bersamaan  ,  harmonis  dan menciptakan  keadilan penuh.  Prinsip-prinsip  tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan  yang  telah  digariskan dalam Al-Qur’an dan as-Sunnnah harus dijadikan pedoman bagi kehidupan agar dapat terciptanya  suatu  kondisi  yang  kondusif,  dan  dapat  diterapkan  dalam  berbagai kegiatan.
Allah  swt  mengehendaki  segala  sesuatu  sudah  memiliki  tujuan,  begitu  pula  dengan ditetapkannya hukum Islam. Tujuan dari syariat Islam ( Maqas id Asy-Syariah ) adalah maslahah  sehingga  bisnis  adalah  upaya  untuk  menciptakan  maslahah,  bukan  sekedar mencari  keuntungan  semata.  Dalam  konsep  fikih  muamalat  untuk  mewujudkan kemaslahatan,  ada  peringatan  bahwa  sesuatu  bentuk  muamalat  dilakukan  atas  dasar mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam kehidupan masyarakat. Jadi hukum  Islam  dibidang  muamalat  ini  didasarkan  pada  prinsip  bahwa  segala  sesuatu yang bermanfaat boleh dilakukan, sedangkan yang mendatangkan mudharat dilarang.
Pandangan Hukum Islam tentang Penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Perusahaan Listrik Negara Unit Induk Wilayah Sulselrabar
Mir’ah Thania, Muh. Jamal Jamil
Untuk  itu  ditentukan  bahwa  perseroan  yang  kegiatan  usahanya  dibidang  dan  atau berkaitan  dengan  sumber  daya  alam  wajib  melaksanakan  tanggung  jawab  sosial  dan lingkungan. 10
b) Proses  pelaksanaan  Tanggung  Jawab  Sosial  dan  Lingkungan  di  Perusahaan Listrik Negara Unit Induk Wilayah Sulselrabar
Corporate Responbility terbagi dua bagian . Pertama, orang yang sifatnya ke dalam atau internal.  Kedua,  yang  sifatnya  mengatur  keluar  atau  eksternal.  Kalau  internal menyangkut    transparansi,  sehingga  ada  yang  namanya Good  Corporate  Governance . Di kalangan perusahaan publik diukur dengan keterbukaan informasi. 11
Dalam proses penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Perusahaan Listrik Negara  UIW  Sulselrabar:  Wewenang  dan  Tanggung  Jawab  Program  kemitraan  dan Bina Lingkungan (PKBL) dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, mencakup beberapa point yang digunakan di dalam penerapannya yaitu:
1) Menyusun  dan  melaksanakan  kebijakan  pemberdayaan  masyarakat  di lingkungan Perusahaan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial Perusahaan dan  CSR  dengan  lingkup  kegiatan Community  relation,  Community  Services, Community Empowring dan Pelestarian Alam
2) Menyusun dan melaksanakan program kepedulian sosial perusahaan
3) Menyusun dan melaksanakan program kepeduliaan sosial perusahaan
4) Memastikan tersedianya dan terlaksananya program pelestarian alam termasuk penghijauan dan upaya pengembangan citra perusahaan sesuai dengan Prinsip Good Corporate Governance .
Dalam  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup,  yang  diselenggarakan berdasarkan  asas  tanggung  jawab  negara bertujuan  untuk  mewujudkan  pembangunan berkelanjutan  yang  berwawasan  lingkungan    hidup  dalam  rangka  pembangunan manusia Indonesia seutuhnya  yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha
10 Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H. , Hukum Perusahaan Indonesia (Cetakan Keempat), PT Citra Aditya Bakti, Bandung. H. 107
11 Dr. Hendrik Budi Untung, SH.,CN.,M.M, Corporate Social Responbility), h.  11
Pandangan Hukum Islam tentang Penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Perusahaan Listrik Negara Unit Induk Wilayah Sulselrabar
Mir’ah Thania, Muh. Jamal Jamil
Esa. Asas Tanggung Jawab Negara, di satu sisi, negara menjamin bahwa pemanfaatan sumber  daya  alam  akan  memberikan  manfaat  yang  sebesar-besarnya  bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat,  baik generasi masa kini maupun generasi masa depan. Di lain sisi, negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam  dalam  wilayah  yuridiksinya  yang  menimbulkan  kerugian  terhadap  wilayah yuridiksi  negara  lain,  serta  melindungi  negara  terhadap  dampak  kegiatan  di  luar wilayah negara.
Menurut Princes of Wales Foundation ada lima hal penting yang dapat mempengaruhi implementasi CSR, yaitu :
1. Menyangkut human capital atau pemberdayaan manusia.
2. Environtments yang berbicara tentang lingkungan.
3. Good Corporate Governance.
4. Social  cohesion artinya  dalam  melaksanakan  tanggung  jawab  sosial  dan lingkungan jangan sampai menimbulkan kecemburuan sosial.
5. Economic  streght atau  memberdayakan  lingkungan  menuju  kemandirian  di bidang ekonomi. 12
Dalam  penerapan Corporate  Sosial  Responbility (CSR)  di  Indonesia,  perusahaan swasta  maupun  BUMN  telah  tergabung  dalam  suatu  forum  yang  dinamakan Corpoorate  Forum  For  Community (CFCD),  misi  yang  dikembangkan  adalah meningkatkan  kesadaran  umum  akan  pentingnya  program Community  Development bagi  perusahaaan  sebagai  bagian  integral  dari  pembangunan  masyarakat  dan  bangsa, sekaligus  meningkatkan  apresiasi  dan  pemahaman  masyarakat  atas  peran  dan  peran fungsi Coorporate CD dan CD officer . Pada level dunia, terdapat 175 perusahaan yang tergabung  dalam World  Business  Council  Sustainable  Development (WBCSD)  yang mengangkat  isu community  development,  environment  ,  livelihood, dan climate exchange. Oleh  karena  itu,  CSR  tidak  bisa  lagi  dipandang  remeh  dalam  peningkatan image perusahaan dan peningkatan bisnis. 13
12 Dr. Hendrik Budi Untung, SH.,CN.,M.M, Corporate Social Responbility, h. 12
13 Nurdizal M. Rachman, Asep Efendi, Emir Wicaksana, h. 20
Pandangan Hukum Islam tentang Penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Perusahaan Listrik Negara Unit Induk Wilayah Sulselrabar
Mir’ah Thania, Muh. Jamal Jamil
Dengan singkat dapat dikatakan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah sebuah  keharusan.  Bisnis  sekarang  ini  telah  merupakan  sebuah  kekuatan/kekuasaan sosial  yang  luar  biasa  besarnya.  Dan  sungguh  amat  wajar,  bila  kekuatan  sosial  yang besar  harus  dibarengi  oleh  tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan  yang  besar  pula 14 . Perusahaan tidak boleh hanya sekedar mencari keuntungan demi kepentingan pribadi, sebab  korporasi  yang  didirikan  berdasarkan  hukum  disuatu  wilayah,  seharusnya mengabdi pada kepentingan masyarakat di mana perusahaan itu berada 15 . Perusahaan harus  menyeimbangkan  antara  kepentingan  pemegang  saham  dan  kepentingan masyarakat umum. Tidak sedikit pengusaha mengalami kesulitan untuk mengelola dan menumbuhkan usaha yang baru dibangun. 16
Untuk  melindungi  keselamatan  pekerja/buruh  guna  mewujudkan  produktivitas  kerja yang  optimal  diselenggarakan  upaya  keselamatan  kerja.  Perlindungan  tersebut dilaksanakan  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.Untuk mewujudkan  perlindungan  keselamatan  kerja,  maka  pemerintah  telah  melakukan upaya  pembinaan  norma  di  bidang  ketenagakerjaan.  Dalam  pengertian  pembinaan norma  ini  sudah  mencakup  pengertian  pembentukan,  penerapan,  dan  pengawasan norma itu sendiri. Atas dasar norma tersebut maka dikeluarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1970, tentang keselamatan kerja. 17
14 Eka Budianta, Eksekutif Bijak Lingkungan, (Jakarta: Puspa Swara dan Dana Mitra Lingkungan),h..l5
15 Gary von Stage “CSR Through Constituency Statues: Legend and Lie” dalam Mukti, Fajar N.D., Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia: Mandatory vs Voluntary, Studi Tentang Penerapan Ketentuan CSR pada Perusahaan Multi Nasional, Swasta Nasional dan BUMN, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 13
16 Robert D. Hisrich, Michael P. Peters & Dean A. Shepherd, Entrepreneurship Kewirausahaan, Salemba Empat. h.17
17 Muhammad Anis, "Tinjauan yuridis terhadap Pengawasan Ketenagakerjaan menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 di Kota Makassar." Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam 4.2 (2018): 413-428 h 423
Pandangan Hukum Islam tentang Penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Perusahaan Listrik Negara Unit Induk Wilayah Sulselrabar
Mir’ah Thania, Muh. Jamal Jamil
c) Apa  saja  faktor  penghambat  dan  pendukung  terhadap  Penerapan  Tanggung Jawab  Sosial  dan  Lingkungan  di  Perusahaan  Listrik  Negara  Unit  Induk Wilayah Sulselrabar
Walaupun  pemerintah  telah  melaksanakan  tugasnya  melalui  perusahaan  yang menjalankan  Tanggung  Jawab  Sosial  dan  Lingkungan,  terlepas  dari  itu  ada masyarakat  yang  berperan  penting  juga  dalam  menciptakan  kesejahteraan  sosial. Seperti  penelitian  yang  sama  juga  dilakukan  di  negara-negara  berkembang  yang menunjukkan  bahwa  kegiatan-kegiatan  kesejahteraan  rasa  nonformal  sering  sangat diatur  oleh  budaya  tradisional.  Beberapa  hasil  penelitian  menujukkan  bahwa institusi-institusi ini merupakan cara utama untuk meningkatkan kesejahteraan orang di  dunia  ketiga.  Itulah  sebabnya  ada  penulis  yang  menyarankan  agar  pemerintah harus  mendukung  sistem  nonformal  dan  mengintegrasikannya  dengan  program- program  pemerintah.  Dengan  keberadaan  PLN  seperti  yang  disebutkan  itu  dalam bidang penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan masyarakat, telah memunculkan image  dimata  masyarakat  bahwa  listrik  sama  dengan  PLN  atau  sebaliknya  PLN adalah listrik. 18
Prinsip  terpenting  dari  pendirian  suatu  perusahaan  (Perseroan)  adalah  untuk mendapatkan  keuntungan.  Korporasi  didirikan  oleh  para  pemegang  saham  untuk mencari keuntungan. 19
Faktor  pendukung  diterapkannya  Tanggung  Jawab  Sosial  dan  Lingkungan  di Perusahaan  Listrik  Negara  Unit  Induk  Wilayah  Sulselrabar:  Semua  pemangku kepentingan  perusahaan  seperti  Pemegang  Saham,  pemerintah,  mitra  kerja, karyawan,  pelanggan,  komunitas  sekitar  lingkungan  perusahaan  pada  khususnya serta masyarakat luas pada masyarakat terlibat dalam pelaksanaannya.
18 Adriana  Mustafa. "Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Konsumen dalam Pemasangan Instalasi listrik  oleh  Kontraktor  pada  PT.  PLN  Rayon  Makassar." Jurnal  Al-Qadau:  Peradilan  dan  Hukum  Keluarga Islam 4.1 (2017): 125-150 hal. 126
19 Mukti, Fajar N.D., Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia: Mandatory  vs Voluntary, Studi Tentang Penerapan Ketentuan Corporate Social Responbility Pada Perusahaan Multi Nasional, swasta Nasional dan BUMN, ( Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), h. 42
Pandangan Hukum Islam tentang Penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Perusahaan Listrik Negara Unit Induk Wilayah Sulselrabar
Mir’ah Thania, Muh. Jamal Jamil
Faktor  penghambat  diterapkannya  Tanggung  Jawab  Sosial  dan  Lingkungan  salah satunya  adalah  hal  yang  membuat  bantuan  dana  dari  suatu  masyarakat  atau komunitas  agak  terhambat  diberikan,  alasannya  karena  dalam  membuat  proposal beberapa  berkas  tidak  memenuhi  persyaratan  yang  telah  ditetapkan  perusahaan. Adapun persyaratan  yang umum ditetapkan perusahaan dalam memberikan bantuan adalah sebagai berikut:
1. Surat Proposal
2. RAB (Rencana Anggaran Biaya)
3. Pemohon (Legalitas) yaitu:
- Nama Program
- Organisasi
- Struktur
- Siapa yang memberikan rekomendasi
- Kendala yang didapatkan sehingga ingin mendapatkan bantyan
- Tujuan memberikan bantuan dana
Namun  secara  umum  PLN  mempunyai  prinsip  terkait  tanggung  jawab  sosial  dan lingkungan  yang  meminimalisirkan  hambatan  diterapkannya  tanggung  jawab  sosial dan lingkungan yaitu:
1. Transparansi : Harus jelas kepada siapa dan mengapa dana diberikan
2. Akuntabilitas : Harus jelas pertanggungjawabannya
3. Fairmess
: Harus dilaksanakan secara jujur 4. Fleksibel
: Dalam penyalurannya harus jelas kriterianya
5. Asas Manfaat : Memberikan manfaat terbesar bagi tujuan PLN
Tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan  perusahaan  merupakan  tanggung jawab  moral  perusahaan  baik  terhadap  karyawan  di  perusahaan  itu  sendiri (internal)  maupun  diluar  lingkungan  perusahaan,  yaitu  masyarakat  disekitar lingkungan  perusahaan  (eksternal).  Perusahaan  sebagai  suatu  aktivitas  yang bertujuan  untuk  mendapatkan  keuntungan  yang  besar  sudah  selayaknya
Pandangan Hukum Islam tentang Penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Perusahaan Listrik Negara Unit Induk Wilayah Sulselrabar
Mir’ah Thania, Muh. Jamal Jamil
memikirkan kepentingan masyarakat disekitarnya, karena perusahaan sebenarnya juga merupakan bagian dari masyarakat. 20
Dengan  demikian  perusahaan  diharapkan  dapat  menampilkan  wajah  yang  berbeda, lebih  manuasiawi  dan  mempunyai  kepedulian  sosial  yang  itnggi  terhadap  sesama. Gambaran  ideal  dari  perusahaan  akan  menghasilkan  cerminan  buruk  aktivitas  bisnis yang berkembang selama ini, dimana bisnis sering dianggap kotor dan penuh dengan tipu daya. Kepedulian perusahaan terhadap masyarakat di sekitarnya merupakan salah satu  perwujudan  tanggung  jawab  perusahaan  terhadap  masyarakat.  Kepatuhan  untuk menjalankan  perusahaan  sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku  merupakan  bentuk tanggung  jawab  perusahaan  yang  lain.  Hukum  sebagai  salah  satu  perangkat  yang mengatur  norma-norma  kehidupan  bermasyarakat  merupakan  salah  satu  faktor pendukung terciptanya aktivitas bisnis yang sehat 21 .
Meskipun  disadari  sulitnya  melakukan  pembangunan  sosial  dan  pembangunan kesejahteraan  sosial  dalam  arti  luas  yang  melibatkan  berbagai  disiplin  dan  sektor pembangunan. Sebagai suatu langkah yang positif, maka tindakan tersebut harus tetap diupayakan, dengan melakukan berbagai penyempurnaan secara bertahap. 22

## D. Penutup
Tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam perspektif Islam adalah segala aktivitas untuk memenuhi tanggung jawab religius, ekonomi, hukum, etika, dan kebijaksanaan sebagai lembaga keuangan baik bagi individu dan Perusahaan. Tanggung jawab sosial dan  lingkungan  bertujuan  untuk  menciptakan  kebajikan.  Tanggung  jawab  sosial  dan lingkungan  juga  menekankan  nilai-nilai  kemurahan  hati,  kedermawanan  dan kejujuran.
Proses  penerapan  Tanggung  Jawab  Sosial  dan  Lingkungan  menurut  Perusahaan
20 Dr.Binoto Nadapdap, S.H.,M.H., Hukum Perseroan Terbatas (Berdasarkan Undang-Undang No.40 Tahun 2007), (Jakarta, Jala Permata Aksara 2020), h. 219
21 Pidato Soegang Sariadi dalam Peluncuran buku Sukardi Rinakit, Tuhan Tidak Tidur (Gusti Ora Sare): Esai Kearifan Pemimpin, (Jakarta, 14 Agustus 2008).
22 Isbandi Rukminto Adi, Kesejehteraan Sosial (Pekerjaan Sosial, Pembangunan Sosial, dan Kajian Pembangunan), PT Raja Grafindo Persada,  Jakarta. H. 40
Pandangan Hukum Islam tentang Penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Perusahaan Listrik Negara Unit Induk Wilayah Sulselrabar
Mir’ah Thania, Muh. Jamal Jamil
Listrik  Negara  Unit  Induk  Wilayah  Sulselrabar  mencakup  beberapa  point,  yaitu: Menyusun  dan  melaksanakan  kebijakan  pemberdayaan  masyarakat  di  lingkungan perusahaan  sebagai  bagian  dari  tanggung  jawab  sosial  perusahaan  dan  CSR  dengan lingkup  kegiatan Community  relation,  Community  Services,  Community  Empowring dan  Pelestarian  Alam,  Menyusun  dan  melaksanakan  program  kepeduliaan  sosial perusahaan  serta  memastikan  tersedia  dan  terlaksananya  program  pelestarian  alam termasuk  penghijauan  dan  upaya  pengembangan  citra  perusahaan  sesuai  dengan Prinsip Good Corporate Governance .
Faktor  pendukung  diterapkannya  Tanggung  Jawab  Sosial  dan  Lingkungan  di Perusahaan Listrik Negara Unit Induk Wilayah Sulselrabar adalah keterlibatan semua pemangku kepentingan perusahaan seperti pemegang saham, pemerintah, mitra kerja, karyawan,  dalam  menjalankan  CSR,  dalam  menjalankan  tugasnya  memakai  sistem Transparansi  (harus  jelas  kepada  siapa  dan  mengapa  dana  diberikan),  Akuntabilitas (harus  jelas  pertanggungjawabannya),  Fairmess  (Harus  dilaksanakan  secara  jujur), Fleksibel dalam penyalurannya harus jelas kriterianya dan Asas Manfaat
(memberikan  manfaat  terbesar  bagi  tujuan  PLN)  Sedangkan  Faktor  penghambat diterapkannya Tanggung Jawab Sosial dan  Lingkungan di Perusahaan  Listrik Negara Unit  Induk  Wilayah  Sulselrabar  salah  satu  penyebab  yang  membuat  permohonan bantuan dana dari masyarakat atau suatu komunitas agak terhambat diberikan karena dalam pembuatan proposal pemohon beberapa berkas atau lampiran  tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan perusahaan.
Perusahaan Listrik  Negara disarankan untuk meningkatkan tanggung jawab sosial dan lingkungan  sambil  mengaitkan  konsep  pembangunan  berkelanjutan  guna  menjamin kelangsungan  hidup  perusahaan  dan  masyarakat,  sekaligus  mengoptimalkan  kinerja fungsi dan tugas masing-masing di dalam perusahaan.
Pandangan Hukum Islam tentang Penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Perusahaan Listrik Negara Unit Induk Wilayah Sulselrabar
Mir’ah Thania, Muh. Jamal Jamil

## Daftar Pustaka

## Buku
Dr.Binoto Nadapdap, S.H.,M.H., Hukum Perseroan Terbatas (Berdasarkan Undang-Undang No.40 Tahun 2007), (Jakarta, Jala Permata Aksara 2020)
Dr. H. P.Panggabean,S.H.,M.S., Penerapan Etika Hukum Bisnis Dalam Sistem Peradilan Indonesia, Jakarta: Jala Permata Aksara Cetakan Pertama, 2019)
Dr. Hendrik Budi Untung, SH.,CN.,M.M, Corporate Social Responbility), Sinar Grafika, 2009
DR. Muhammad Yasir Yusuf,M.A. Islamic Corporate Socaial Responbility, (Aceh 2017,
Permata Buku
Eka Budianta, Eksekutif Bijak Lingkungan, (Jakarta: Puspa Swara dan Dana Mitra Lingkungan)
Farmer dan Hougue dalam Busyra Azheri, Corporate Sosial Responbility dari Voluntary Menjadu Mandatory ,  Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012
Gary von Stage “CSR Through Constituency Statues: Legend and Lie” dalam Mukti, Fajar N.D., Tanggung  Jawab  Sosial  Perusahaan  di  Indonesia:  Mandatory  vs  Voluntary,  Studi Tentang Penerapan Ketentuan CSR pada Perusahaan Multi Nasional, Swasta Nasional dan BUMN, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009)
Isbandi  Rukminto  Adi, Kesejehteraan  Sosial  (Pekerjaan  Sosial,  Pembangunan  Sosial,  dan Kajian Pembangunan), PT Raja Grafindo Persada,  Jakarta
Mukti, Fajar N.D., Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia: Mandatory  vs
Voluntary,  Studi  Tentang  Penerapan  Ketentuan  Corporate  Social  Responbility  Pada Perusahaan  Multi  Nasional,  swasta  Nasional  dan  BUMN,  ( Yogyakarta:  Pustaka Belajar, 2009)
Nurdizal M. Rachman, Asep Efendi, Emir Wicaksana,  Panduan lengkap perencanaan Corporate Social Responbility, Jakarta: Swadaya 2011
Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H. , Hukum Perusahaan Indonesia (Cetakan Keempat), PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
Robert D. Hisrich, Michael P. Peters & Dean A. Shepherd, Entrepreneurship Kewirausahaan,
Salemba Empat.
Pandangan Hukum Islam tentang Penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Perusahaan Listrik Negara Unit Induk Wilayah Sulselrabar
Mir’ah Thania, Muh. Jamal Jamil

## Jurnal
Anis,  Muhammad.  "Tinjauan  yuridis  terhadap  Pengawasan  Ketenagakerjaan  menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 di Kota Makassar." Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam 4.2 (2018): 413-428.
Masniati, Masniati. "Kepemimpinan Dalam Islam." Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam 2.1 (2015): 41-75.
Mustafa,  Adriana.  "Tinjauan  Yuridis  terhadap  Perlindungan  Konsumen  dalam  Pemasangan Instalasi listrik oleh Kontraktor pada PT. PLN Rayon Makassar." Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam 4.1 (2017): 125-150