Peran Komite dalam Penyelenggaraan Pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Palembang (Studi Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah)
Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang E-mail: hasnarita_uin@radenfatah.ac.id

## Abstract
The  purpose  of  this  study  is  to  know  and understand  the  role  of  school  committees  in  the provision of education in MTs Negeri 1 Palembang and  the  impact  of  school  committee  role  in  the provision of education in MTs Negeri 1 Palembang. The results of the research are as follows: The role of  the  school  committee  as  a  deliberation  is manifested in the form of input of learning process to  the  teachers,  the  consideration  of  the  provision and  use  of  facilities  and  infrastructure,  the consideration  of  the  use  and  utilization  of  the budget,  the  input  on  the  draft  budget  and expenditure  of  madrasah  (RAPBM  ),  Held  draft budget  and  madrasah  budget  (RAPBM)  budgets, changed  considerations  and  joined  the  RAPBM with the headmaster. School committees play a role in  the  framework  of  transparency  in  the  use  of education funding allocations, including in overseeing  the  use  of  grants  to  be  more accountable.  The  committee  also  oversees  the implementation  of  the  bimbel  (additional  class hours). The role of the committee as a mediator has so far been the form of a link between the principal and the community, the principal with the education council and the principal with the school itself. The impact  of  school  committee  role  in  education implementation at MTs Negeri 1 Palembang is seen in  the  implementation  of  four  role  of  committee which influence either directly or indirectly, but not yet maximal in support of education in MTs Negeri Palembang.
Keywords: Role,
Committee,
Madrasah
Tsanawiyah Negeri 1 Palembang

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  adalah  mengetahui dan  memahami  peran  komite  Sekolah  dalam penyelenggaraan  pendidikan  di  MTs  Negeri  1 Palembang  dan  dampak  peran  Komite  Sekolah dalam  penyelenggaraan  pendidikan  di  MTs  Negeri 1  Palembang.  Adapun  hasil  penelitian  diperoleh hasil sebagai berikut: Peran komite sekolah sebagai pemberi  pertimbangan  diwujudkan  dalam  bentuk pemberian  masukan  proses  pembelajaran  kepada guru-guru, pertimbangan penyediaan dan penggunaan  sarana  dan  prasarana,  pertimbangan penggunaan  dan  pemanfaatan  anggaran,  masukan tentang rancangan anggaran pendapatan dan belanja madrasah  (RAPBM),  menyelenggarakan  rapat rancangan  anggaran  pendapatan  dan  belanja madrasah  (RAPBM),  pertimbangan  perubahan  dan ikut  mengesahkan  RAPBM  bersama  kepala sekolah.  Komite  sekolah  berperan  dalam  rangka transparansi  penggunaan  alokasi  dana  pendidikan termasuk  dalam  mengawasi  penggunaan  dana bantuan  agar  lebih  dapat  dipertanggungjawabkan. Komite  juga  mengawasi  pelaksanaan  bimbel  (jam kelas  tambahan).  Peran  komite  sebagai  mediator sejauh  ini  wujudnya  berupa  penghubung  antara kepala  sekolah  dengan  masyarakat,  kepala  sekolah dengan  dewan  pendidikan  serta  kepala  sekolah dengan  sekolah  itu  sendiri.  Dampak  peran  Komite Sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan di MTs Negeri  1  Palembang  terlihat  pada  terlaksananya empat  peran  komite  yang  berpengaruh  secara  baik secara  langsung  maupun  tidak,  akan  tetapi  belum maksimal  dalam  menunjang  penyelenggaraan pendidikan di MTs Negeri Palembang.
Kata kunci: Peran, Komite, Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Palembang
Pemberlakuan  Undang-Undang  RI  Nomor 22  Tahun  1999  tentang  Pemerintahan  Daerah membawa  angin  segar  dalam  bidang  pendidikan. Adanya  kebijakan  otonomi  daerah  (desentralisasi) berimplikasi langsung terhadap sistem penyelengaraan  pendidikan,  di  mana  kewenangan dan keleluasaan pengelolaan pendidikan diserahkan kepada  pemerintah  kota/kabupaten.  Selanjutnya Penerapan  Manajemen  Berbasis  Sekolah  (MBS)  di jamin  oleh  undang-undang  Nomor  20  Tahun  2003 tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional,    pasal  51. Pasal  51  UU  No.20/2003  menyatakan  sebagai berikut: 1) Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini,  pendidikan  dasar  dan  pendidikan  menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip Majemen
Berbasis
Sekolah; 2) Pengelolaan satuan pendidikan dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas,  janiman  mutu  dan  evaluasi  yang transparan; dan 3) Ketentuan mengenai pengelolaan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.
Undang-undang  Sisdiknas  Nomor  20 Tahun  2003  memberikan  landasan  hukum  yang kuat  untuk  diterapkannya  Manajemen  Berbasis Sekolah atau Community Based Education.
Gagasan-gagasan  berdasarkan  hasil  studi  baik  di luar  maupun  di  dalam  negeri,  tentang effective school (sekolah  yang  efektif)  yang  hanya  mungkin direalisasikan  jika  Manajemen  Berbasis  Sekolah diterapkan,  serasa  memperoleh  peluang  dalam suasana  reformasi  di  bidang  pendidikan  dengan tema otonomi pedagogis sehingga turut mendorong diperkenalkannya  Manajemen  Berbasis  Sekolah  di Indonesia.
Seiring  otonomisasi  tersebut,  dilakukan pula pengembangan suatu pendekatan "baru", yakni manajemen  berbasis  sekolah/MBS  ( school  based management ).  Pelaksanaan  Manajemen  Berbasis Sekolah,  yang  kemudian  ditegaskan  melalui Program  Manajemen  Peningkatan  Mutu  Berbasis Sekolah  (MPMBS),  dinilai  banyak  pengamat pendidikan  sebagai  program  strategis  untuk meningkatkan  kinerja  sekolah  dalam  menghasilkan jasa  pendidikan  berkualitas  prima,  terutama  dalam aspek  pelayanan  masyarakat  dan  optimalisasi kemampuan  belajar  ( learning  capacity )  peserta didik.
Untuk  menjalankan  perannya  komite sekolah  mempunyai  fungsi  sebagai  berikut:  1) Mendorong  tumbuhnya  perhatian  dan  komitmen masyarakat  terhadap  penyelenggaraan  pendidikan yang  bermutu;  2)  Melakukan  upaya  kerja  sama dengan  masyarakat  (perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia  industri)  dan  pemerintah  berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
3)  Menampung  dan  menganalisis  aspirasi,  ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan. pendidikan  yang di  ajukan  oeh  masyarakat;  4)  Memberikan masukan,  pertimbangan,  dan  rekomendasi  kepada satuan  pendidikan  mengenai  Kebijakan  dan program pendidikan, Rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja Sekolah (RAPBS), Kriteria kinerja satuan pendidikan, Kriteria tenaga pendidikan,  Kriteria  fasilitas  pendidikan,  Hal-hal lain  yang  berkaitan  dengan  pendidikan;  5) Mendorong orang tua dan  masyarakat berpatisipasi dalam  pendidikan  guna  mendukung  peningkatan mutu  dan  pemerataan  pendidikan;  6)  Menggalang dana  masyarakat  dalam  rangka  pembiayaaan penyelenggaraan  pendidikan  di  satuan  pendidikan; 7)  Melakukan  evaluasi  dan  pengawasan  terhadap kebijkan,  program,  penyelenggaraan  dan  keluaran pendidikan di satuan pendidikan.
Bersandar  dari  teori  di  atas  berikut ditemukan  fakta-fakta  berkenaan  dengan  komite sekolah  di  MTs  Negeri  1  Palembang:  1)  Komite Sekolah  sudah  terbentuk  sejak  tahun  pelajaran 2002/2003.  Setelah  terbentuknya  komite  sekolah pada  setiap  satuan  pendidikan,  pengurus  dan anggota Komite Sekolah harus menyusun Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART) untuk mengatur tata laksana pengelolaan Komite Sekolah, termasuk  di  dalamnya  mekanisme  pembentukan Komite  Sekolah  priode  berikutnya.  Dari  hasil penelitian awal yang dilakukan pada MTs Negeri 1 Palembang  anggaran  dasar  dan  anggaran  rumah tangga  komite  sudah  ada;  2)  Pemberdayaan  yang dilakukan terhadap Komite Sekolah adalah sosialisasi  tentang  peran  Komite  Sekolah  dalam penyelenggaraan  pendidikan  di  MTs  Negeri  1 Palembang;  3)  Komite  Sekolah  pada  prinsipnya masih sebatas melaksanakan rapat maupun pertemuan  kepala  sekolah,  komite  sekolah,  tokoh masyarakat  dan  guru  tentang  perencanaan  dalam rangka  pembuatan  Rencana  Program  Sekolah (RPS)  dan  Rencana  Anggaran  Pendapatan  Belanja
Sekolah    (RAPBS);  dan  4)  Adanya  pendapat  dari beberapa orang tua siswa/masyarakat yang beranggapan  bahwa  fungsi  Komite  Sekolah  tidak jauh  beda  dengan  apa  yang  dilakukan  oleh  BP3 yang  tidak  berhasil  memobilisasi  partisiapasi  dan tanggung jawab masyarakat (Darmansyah, Wawancara: 16-9-2016).
Dari  berbagai  studi  dan  pengamatan langsung  di  lapangan,  hasil  analisis  menunjukkan bahwa  paling  tidak  ada  tiga  faktor  yang menyebabkan  mutu  pendidikan  tidak  mengalami peningkatan  secara  merata. Pertama ,  kebijakan penyelenggaraan pendidikan nasional yang berorientasi  pada  keluaran  pendidikan  ( output ) terlalu  memusatkan  pada  masukan  ( input )  dan kurang  memperhatikan  pada  proses  pendidikan. Kedua ,  penyelengaraan  pendidikan  dilakukan secara  sentralistik.  Hal  ini  menyebabkan  tingginya ketergantungan  kepada  keputusan  birokrasi  dan seringkali kebijakan pusat terlalu umum dan kurang menyentuh  atau  kurang  sesuai  dengan  situasi  dan kondisi sekolah setempat.
Dengan  demikian,  sekolah  harus  menjalin komunikasi  yang  transparan  dengan  masyarakat dan  orang  tua  siswa.  Setiap  aktivitas  pendidikan (terutama)  yang  bersifat  inovatif  sudah  sepatutnya dikomunikasikan terlebih dahulu kepada masyarakat.  Hal  itu  dimaksudkan  agar  mereka, sebagai  salah  satu  penanggungjawab  lembaga, dapat  lebih  mengerti  serta  memahami  akan  peran dan  fungsinya  terhadap  aktivitas  yang  diadakan (Pidarta, tt: 194).
Manajemen
Berbasis
Sekolah dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang berkenaan  dengan  pengelolaan  sumber  daya  yang berdasar  pada  sekolah  itu  sendiri  dalam  proses pembelajaran  untuk  mencapai  tujuan  yang  telah ditetapkan  (Mauludin,  2003:  1).  Berdasarkan kondisi  yang    dijelaskan  dalam  latar  belakang  di atas,  maka  peneliti  perlu  melakukan  penelitian  ini dengan judul
“Peran Komite Dalam Penyelenggaraan Pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Palembang (Studi
Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah)”
Peran  Komite  Sekolah  dalam  Penyelenggaraan pendidikan di MTs Negeri 1 Palembang Peran  Komite  Sebagai  Pendukung (Supporting Agency)
Berkenaan dengan hal ini berikut  jawaban narasumber mengenai pertanyaan “dalam penyelenggaran  pendidikan  peran  komite  sebagai pendukung  adalah  hal  penting,  bagaimana  dengan komite MTs N 1 Palembang selama ini?
Berikut jawaban bapak YHD selaku kepala madrasah  MTs  N  1  Palembang : “Dukungan  yang diberikan oleh komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan dalam bentuk materiil, materiil di sini dalam bentuk barang misalnya saja penambahan  komputer,  pemberian  buku-buku pelajaran  untuk  melengkapi  perpustakaan,  komite juga  memberikan  dukungan  moril  kepada  semua pihak  sekolah  supaya  lebih  mengembangkan  mutu pendidikan (Darmansyah, Wawancara: 3-8-2016) . ” Sedangkan  pendapat  bapak  US  selaku ketua  komite  yaitu “Menurut  penadapat  saya  dan sejauh  pengamatan  saya  komite  sekolah  sangat mendukung  sekolah  dalam  melaksanakan  program sekolah  dan  usaha  sekolah  dalam  meningkatkan mutu,  dukungan  yang  diberikan  komite  sekolah dalam  bentuk  materiil  dan  berupa  beberapa  saran atau masukan demi tercapainya tujuan sekolah dan ercapainya  mutu  yang  lebih  baik  lagi “(Saleh, Wawancara: 6-2-2017).
Kemudian  utnuk  pertanyaa  “Langkah  apa saja  yang  dilakukan  komite  guna  memenuhi  peran pendukung  penyelenggaraan  pendidikan  di  MTs  N 1  Palembang  yang  berwujud  moril  atau  materil saja?
Berdasarkan  observasi  dan  wawancara dapat  diketahui  dukungan  yang  diberikan  oleh komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan  hanya  berupa  dukungan  materiil  dan moril.
Menurut ibu RK: “Dukungan yang diberikan oleh komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan dalam bentuk materiil, materiil di sini dalam bentuk barang misalnya saja penambahan  komputer,  pemberian  buku-buku pelajaran  untuk  melengkapi  perpustakaan,  komite juga  memberikan  dukungan  moril  kepada  semua pihak  sekolah  supaya  lebih  mengembangkan  mutu pendidikan (Rismalakusuma,  Wawancara:  6-8- 2016).”
Bapak  ZA  juga  mengatakan:  “ Dukungan yang  diberikan  oleh  komite  sekolah  terhadap sekolah  ini  berupa  dukungan  materiil  dan  non materiil,  non  disini  dalam  bentuk  saran  atau
masukan  yang  menunjang  peningkatan  mutu sekolah (Arifin, Wawancara: 3-8-2-16). ” Bapak  YHD  mengatakan:  “ Dukungan yang  diberikan  komite  tentunya  dalam  bentuk materiil  misalnya  saja  dalam  bentuk  pemberian buku untuk melengkapi perpustakaan dan pemberian sarana lain yang dibutuhkan oleh murid ya walaupun tidak dalam jumlah besar (Darmansyah, Wawancara: 3-8-2016) .
Bentuk  dukungan  lain  berupa  pemantauan terhadap  kondisi  dari  pada  tenaga  pendidik  atau guru  dan  non  pendidik  dalam  hal  ini  adalahstaf karyawan  merupakan  dukungan  moriil  yang diberikan  komitesekolah,  selain  itu  dukungan  yang diberikan  juga  berupa  pemantauankondisi  sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Melakukankoordinasi dukungan sarana dan prasrana  di  sekolah,  memantau  kondisianggaran pendidikan sekolah, dan  mengevaluasi pelaksanaan dukungananggaran sekolah.
Bapak MR selaku wakil ketua komite MTs N  1  Palembang  menjelaskan: “Dukungan  yang diberikan oleh komite sekolah terhadap sekolah ini berupa  dukungan  materiil  dan  non  materiil,  non disini  dalam  bentuk  saran  atau  masukan  yang menunjang  peningkatan  mutu  sekolah  (Refli, Wawancara: 1-8-2016).”
Bapak OR selaku sekertaris komite MTs N 1 Palembang menjelaskan: “Dukungan  yang diberikan  komite  tentunya  dalam  bentuk  materiil misalnya saja dalam bentuk pemberian buku untuk melengkapi  perpustakaan  dan  pemberian  sarana lain yang dibutuhkan oleh murid ya walaupun tidak dalam jumlah besar (Oktorisman, Wawancara: 1-8- 2016) .”
Untuk mencapai
semua itu,
penyelenggaraan  pendidikan  bukan  hanya  menjadi tanggung  jawab  pemeritah  semata,  namun  menjadi tanggung jawab semua pihak, termasuk tanggungjawab dan  peran serta masyarakat melalui stakeholder  pendidikan  yang  bersentuhan  langsung dengan  penyelenggaraan  pendidikan  di  lapisan yang paling bawah.
Secara mudahnya pelibatan komite sekolah dalam  penyelenggaraan  pendidikan  di  sekolah adalah bentuk usaha memberrdayakan semua aspek yang  ada  dalam  komite  sekolah  guna  menunjang proses  pendidikan  disekolah  ke  arah  yang  lebih baik.  Artinya  sudah  seharusnya  komite  proaktif
dalam  setiap  hal  yang  berkenaan  dengan  proses pendidikan  disekolah  termasuk  juga  komite dilingkungan  MTs  Negeri  1  Palembang.  Berikut dijelaskan  oleh  narasumber  di  bawah  ini  mengenai pertanyaan  “Bagaimana  dengan  dukungan  tenaga dan  waktu  dalam  penyelenggaraan  pendidikan, apakah komite MTs N 1 Palembang juga berperan
Berikut bapak US ketua komite menjelaskan berkenaan dengan dukungan komite di MTs  Negeri  1  Palembang:“ Melibatkan  komite sekolah  artinya  memberikan  peluang  kepada komite menjalankan fungsi-fungsi komite sebagaimana  mestinya,  misalnya  fungsi  sebagai badan  pertimbangan  dalam  penyelenggaraan pendidikan, untuk komite MTs Negeri 1 Palembang, alhamdulillah selalu dilibatkan terutama perangkat komite yang ada. Meski ada cela kekurangan pada anggota komite biasanya berhalangan hadir karena ada  kesibukan  lain  seperti  bekerja  (Saleh,
wawancara: 6-2-2017)”.
Apa  yang  dijelaskan  oleh  ketua  komite  di atas  juga  diperjelas  oleh  keterangan  kepala madrasah bapak YHD sebagai berikut: “ Selama ini pihak madrasah sudah berusaha melibatkan komite dalam menetapkan hal-hal yang berkenaan dengan proses pendidikan di MTs Negeri 1 Palembang ini, sebagai  contoh  dalam  memberikan  pertimbangan terhadap penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran  Madrasah,  menyosialisasikan  Rencana Kerja  dan  Anggaran  Madrasah,  bersama  sekolah mengesahkan  Rencana  Kerja  dan  Anggaran Madrasah  yang  dilakukan  pada  setiap  awal semester,  baik  dalam  bentuk  evaluasi  maupun rencana  baru.  Hal  ini  tentu  artinya  sekolah  telah berusaha  melibatkan  komite  dalam  hal  bentuk tenaga dan waktu ( (Darmansyah, Wawancara: 3-8- 2016) .
Dari apa yang dijelaskan ketua komite dan kepala  madrasah  MTs  Negeri  Palembang  dapat diketahui  bahwa  pihak  MTs  Negeri  1  Palembang sudah melibatkan komite sekolah dalam perencanaan  pendidikan  di  MTs  Negeri  1 Palembang,  namun  masih  ada  dari  anggota  komite yang  berhalangan  hadir.  Hal  ini  menunjukkan bahwa  komite  sekolah  sudah  terlibat  dalam pengambilan keputusan penting seperti dalam rapat Rencana Kerja dan Anggaran Madrasah.

## Peran  Komite  Sebagai  Pemberi  pertimbangan (Advisory Agency)
Pada  kenyataannya  tidak  semua  peran  itu dilakukan komite sekolah yang ada disekolah, salah satunya  seperti  komite  sekolah  yang  ada  di  MTs Negeri  1  Palembang.  Komite  sekolah  hanya berperan  dalam  pemberi  pertimbangan  dalam  hal sarana  dan  prasarana  saja  itu  pun  juga  harus dirembug  lagi  dengan  yayasan  jika  yayasan  setuju atas  usulan  tersebut  baru  akan  dikerjakan.  Komite sekolah  tidak  ikut  campur  dalam  pemberian pertimbangan  atas  penggunaan  dana  yang  berasal dari  orang  tua  murid.  Tapi  komite  sekolah  ikut memberikan  pertimbangan  atasdana  penggunaan dana yang berasal dari pemerintah daerah.
Berikut  kutipan  wawancara  yang  peneliti lakukan  dengan  pihak  sekolah:  Bapak  US mengatakan:  “ keberadaan  komite  sekolah  disini kurang  begitu  berpengaruh,  disekolah  ini  malah lebih  berpengaruh  KEMENAG,  komite  sekolah  itu bisa  dikatakan  pelengkap  saja,  namun  tetap mempunyai  peran  dan  fungsi  walaupun,  misalnya peranya  sebagai  pemberi  pertimbangan,  komite sekolah  hanya  memberikan  pertimbangan  dalam hal  sarana  dan  prasarana  saja  dalam  hal pertimbangan  lain  komite  sekolah  tidak  berperan, pembuatan  laborat  komputer  dan  mushola  disini atas  saran  dari  pada  komite  yang  kemudian ditindak  lanjuti  oleh  pihak  madrasah  (Saleh, Wawancara: 6-2-2017) .”
Bapak  OR  juga  mengatakan:  “ yang  saya ketahui komite sekolah disini keberadaannya hanya sebagai  pelengkap  saja  karena  kedudukan  komite sekolah  tidak  begitu  berpengaruh  malah  justru lebih  berpengaruh  KEMENAG  tapi  di  sini  tetap ada  komite  sekolah,  sepengetahuan  saya  peran komite  sekolah  sebagai  pemberi  pertimbangan hanya dalam hal fisik saja, misalnya pertimbangan penambahan  ruangan  kelas  atau  sarana  lain  yang dibutuhkan  oleh  sekolah  ini,  dalam  hal  penggnaan dana  yang  berasal  dari  orang  tua  murid  komite sekolah  tidak  ikut  campur  tapi  kalau  dana  dari pemerintah  daerah  komite  sekolah  memberikan pertimbangan  dalam  penggunaannya  (Oktorisman, wawancara: 1-8-2017) .
Tugas  dan  fungsi  Komite  Sekolah  antara lain  :  (1)  menetapkan  AD  dan  ART  Komite Sekolah,  memberi  masukan  terhadap  muatan RAPBS dan Rencana Strategis Pengembangan serta
Pelayanan Sekolah; (2) menentukan dan membantu kesejahteraan personal,
mengkaji
pertanggungjawaban  dan  impelementasinya;  (3) mengkaji  kinerja  sekolah  dan  melakukan  internal auditing (school self assessment),
merekomendasikan,  menerima  kepala  sekolah  dan guru.  Komite  Sekolah  membantu  harus  turut menjaga penjaminan mutu sekolah ( quality assurance ),  memelihara,  mengembangkan  potensi, menggali  sumber  dana,  mengevaluasi,  merenovasi, mengidentifikasi, dan mengelola kontribusi masyarakat  terhadap  sekolah  sebagai  satuan pendidikan.  Gambaran  di  atas  menyiratkan  bahwa, secara luas Komite Sekolah berfungsi sebagai mitra sekolah  yang  memiliki  peran  penting  guna menunjang kemajuan sekolah.
Kemudian  hal-hal  yang  berkaitan  cara yang  dilakukan  dalam  mengembangkan  rencana untuk  mengkoordinasi  aktivitas  komite  MTs  N  1 Palembang? Berikut  kutipan  wawancara  yang peneliti lakukan dengan narasumber:
Ibu  RN  berpendapat: “keberadaan  komite sekolah disini kurang begitu berpengaruh,
disekolah ini malah lebih berpengaruh KEMENAG, komite  sekolah  itu    bisa  dikatakan  pelengkap  saja, namun  tetap  mempunyai  peran  dan  fungsi walaupun,  misalnya  peranya  sebagai  pemberi pertimbangan,    komite  sekolah  hanya  memberikan pertimbangan  dalam  hal  sarana    dan  prasarana saja  dalam  hal  pertimbangan  lain  komite  sekolah tidak  berperan,  pembuatan  laborat  komputer  dan mushola  disini  atas  saran    dari  pada  komite  yang kemudian  ditindak  lanjuti  oleh  pihak  sekolah (Nafiz, wawancara: 2-8-2016).”
Peran  Komite  Sebagai  Pengontrol (controling Agency)
Dalam rangka transparansi
penyelenggaraan  dan  keluaran  pendidikan  di  MTs N  1  Palembang  sejauh  mana  komite  dilibatkan selama ini?
Selain  dalam  hal  perencanaan  masih banyak  lagi  manfaat  keterlibatan  komite  dalam penyelnggaraan  pendidikan  di  MTs  Negeri  1 Palembang  'seperti  dijelaskan  oleh  MR,  Wakil Ketua  Komite  MTs  Negeri  1  Palembang: “Tak dapat  dipungkiri  bahwa  pendidikan  di  samping mempunyai  manfaat  ekonomi  juga  mempunyai manfaat  sosial-psikologis  yang  sulit  dianalisis
secara  ekonomi.  Namun,  pendekatan  ekonomi dalam menganalisis pendidikan memberikan kontribusi  sekurang-kurangnya  terhadap  2  hal, yaitu:  (1)  Analisis  efektifitas  dalam  arti  analisis penggunaan  biaya-biaya  yang  dimanfaatkan  untuk mencapai  tujuan-tujuan  pendidikan;  (2)  Analisis efisiensi  penyelenggaraan  pendidikan  dalam  arti perbandingan  hasil  dengan  sejumlah  pengorbanan yang  diberikan  khususnya  di  MTs  Negeri  1 Palemabang ini (Refli, wawancara: 1-8-2016)”
Implementasi  pembiayaan  sumber  dana pendidikan  di  tingkat  daerah,  maka  sumber pendanaan pendidikanpun dikelola dan diselenggarakan  oleh  pemerintah  kabupaten/kota yang  dimuat  dalam  APBD.  Maksudnya    adalah bahwa semua kewenangan dan pengelolaan sumber pendanaan pendidikan di Indonesia. Guna mengumpulkan data mengenai pembiayaan yang di awasi komite diajukan Demokratis penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan adalah hal penting dan merupakan salah satu  peran  komite,  bagaimana  dengan  komite  MTs N 1 Palembang?
Dalam  hal  ini  ibu  RK  berpendapat: “Hal klasik  yang  selalu  menjadi  salah  satu  faktor penghambat kemajuan pendidikan di tingkat satuan pendidikan  adalah  faktor  biaya,  yaitu  minim  dan terbatasnya pendanaan biaya penunjang pendidikan sebagai alat untuk penunjang peningkatan  mutu  pendidikan.  Biaya  sangat mempengaruhi  penyelenggaraan  pendidikan  yang dianggap  memiliki  nilai  strategis  dalam  upaya penopang  kinerja  peningkatan  dan  penunjang peningkatan  mutu  pendidikan  secara  kontinyu (Rismalakusuma, wawancara: 1-8-2016).
Apa yang disampaikan oleh ibu RK di atas di  perjelas  lagi  oleh  narasumber  ZA  di  bawah ini: “Di era Otonomi Daerah dan Otonomi Sekolah, seharusnya  komite  sekolah  tidak  lagi  sebagai organisasi  yang  mencari  dana  yang  kemudian dikelola  oleh  sekolah  secara  organisatoris,  tetapi diharapkan mampu untuk mengelola dan mempertanggungjawabkan  sendiri  sumber  dana yang  didapatnya.  Selain    itu  juga,  komite  harus berperan  aktif  dalam  pelaksanaan  pengawasan penyelenggaraan  pendidikan  yang  dilaksanakan oleh sekolah sebagai satuan pendidikan penyelenggara  pendidikan  secara  keseluruhan. Komite sekolah tidak lagi berperan sebagai stempel
dan  mesin  uang  sekolah,  tetapi  harus  berperan sebagai sebuah organisasi yang memiliki kewenangan dalam pengawasan pendidikan secara ekternal (Arifin, wawancara: 3-8-2016) . Akuntanbilitas penyelenggaraan dan keluaran  pendidikan  adalah  termasuk  tolok  ukur keberhasilan  dalam  pendidikan,  selama  ini  apakan komite  sudah  optimal  dalam  memberikan  kontrol hal ini?
Peran komite sebagai pengontrol perwujudannya  adalah  dalam  bentuk  pengawasan terhadap  proses  pengambilan  keputusan  disekolah, melakukan  penilaian  terhadap  kualitas  kebijakan yang  diambil  sekolah,  melakukan  pengawasan terhadap  proses  dan  kualitas  perencanaan  dan program  sekolah,  melakukan  pengawasan  terhadap organisasi sekolah, melakukan pengawasan terhadap  alokasi  anggaran  untuk  pelaksanaan program  sekolah  dan  melakukan  pengawasan terhadap partisipasi sekolah pada program sekolah. Bapak  YHD  menjelaskan:  “ kontrol  yang dilakukan  oleh  komite  sekolah  selama  ini  dalam proses pengambilan keputusan disekolah, selain itu juga  melakukan  pengawasan  terhadap  proses  dan kualitas  perencanaan  dan  program  sekolah  dan melakukan pengawasan terhadap organisasi sekolah (Darmansyah, wawancara: 3-8-2016) .”
Sedang bapak HS mengatakan: “iya komite sekolah  kadang  melakukan  kontrol  mulai  dari sudah  terlaksananya  atau  belum  program  sekolah (Hasan, wawancara: 1-8-2016).”
Bapak YHD menjelaskan: “Komite sekolah juga mengawasi penggunaan alokasi dana pendidikan  termasuk  penggunaan  dana  bantuan dari pusat yang  mengalir ke sekolah (Darmansyah, wawancara: 3-8-2016).”
Sedangkan bapak HS berpendapat: “kontrol  juga  dilakukan  dalam  hal  perolehan  dan penggunaan    anggaran  atau  dana  sekolah  tapi hanya  dana  yang  berasal  dari    pemerintah  daerah saja kalau dana yang berasal dari orang tua komite sekolah  tidak  ikut  campur  didalamnya  (Hasan, wawancara: 1-8-2016).”
Peran komite sebagai pengontrol perwujudannya  adalah  dalam  bentuk  pengawasan terhadap  proses  pengambilan  keputusan  disekolah, melakukan  penilaian  terhadap  kualitas  kebijakan yang  diambil  sekolah,  melakukan  pengawasan terhadap  proses  dan  kualitas  perencanaan  dan
program  sekolah,  melakukan  pengawasan  terhadap organisasi sekolah, melakukan pengawasan terhadap  alokasi  anggaran  untuk  pelaksanaan program  sekolah  dan  melakukan  pengawasan terhadap partisipasi sekolah pada program sekolah.
Bapak  OR  berpendapat:“ Kontrol  yang dilakukan  oleh  komite  sekolah  selama  ini  dalam proses pengambilan keputusan disekolah, selain itu juga  melakukan  pengawasan  terhadap  proses  dan kualitas  perencanaan  dan  program  sekolah  dan melakukan pengawasan terhadap organisasi sekolah (Oktorisman, wawancara: 1-8-2016). ”
Selain  itu  komite  sekolah  juga  berperan serta dalam rangka transparansi penggunaan alokasi dana  pendidikan  termasuk  dalam  mengawasi penggunaan dana bantuan dari pusat yang mengalir kesekolah agar lebih dapat dipertanggungjawabkan. Penggunaan dana baik yang berasal dari masyarakat maupun  pemerintah  dapat  benar-benar  efektif  dan termonitor  alokasinya,  apakah  sesuai  dengan kebutuhan atau tidak.
Rancangan  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Madrasah  (RAPBM)  yang  diajukan  satuan pendidikan/sekolah.  Di  MTs  Negeri  1  Palembang sendiri  penggunaan  atau  pengelolaan  dana  sekolah yang  berasal  dari  pusat  atau  pemerintah  daerah memang  diawasi  oleh  komite  sekolah  setiap pemasukan  dan  pengerluaran  yang  ada  selalu dilaporkan  kepada  komite  sekolah.  Seperti  halnya dikatakan  oleh  narasumber  dalam  wawancara dengan peneliti.
Bapak  HS  mengatakan:  “ Komite  sekolah juga mengawasipenggunaan alokasi dana pendidikan  termasuk  penggunaan  dana  bantuan dari  pusat  yang  mengalir  ke  sekolah  (Hasan, wawancara: 1-8-2016) . ”
Sedangkan bapk OR berpendapat:
“ Kontrol  juga  dilakukan  dalam  hal  perolehan  dan penggunaan  anggaran  atau  dana  sekolah  tapi hanya  dana  yang  berasal  dari  pemerintah  daerah saja kalau dana yang berasal dari orang tua komite tidak  ikut  campur  didalamnya  (Oktorisman, wawancara: 1-8-2016). ”
Selain  melakukan  kontrol  pada  hal-hal  di atas Komite Sekolah MTs Negeri 1 Palembang juga melakukan  kontrol  pada  proses  pengelolaan keuangan  sekolah,  berikut  keterangan  narasumber penelitian berkenaan dengan pengelolaan keuangan sekolah:
Pengawasan  keuangan  di  MTs  Negeri  1 Palembang  di  jelaskan  oleh  guru  BJ  selaku sekretaris  madrasah  mengatakan:“Bahwasanya pengawasan  dilakukan  oleh  kepala  madrasah  dan instansi  vertikal  di  atasnya  termasuk  juga  pihak komite, serta aparat pemeriksa keuangan pemerintah.terkait dengan pengawasan luar madrasah,
Kepala Madrasah bertugas
menggerakkan  semua  unsur  yang  terkait  dengan pengawasan agar menyediakan data yang dibutuhkan  oleh  pengawas.  Dalam  hal  ini    Kepala Madrasah  bertugas  mengkoordinasikan  semua unsur  terkait  dengan  materi  pengawasan  sehingga kegiatan  pengawasan  berjalan  lancar  (Jusanti, wawancara: 6-2-2017).
Pada dasarnya kegiatan pengawasan pelaksanaan  anggaran  dilakukan  dengan  maksud untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan anggaran dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan dengan prosedur  yang  berlaku,  kesesuaian  hasil  yang dicapai baik di bidang tekhnis administratif maupun tekhnis  operasionalnya  dengan  peraturan  yang ditetapkan.  Selanjutnya  kemanfaatan  sarana  yang ada  (manusia,  biaya,  perlengkapan  dan  organisasi) secara  efisien  dan  efektif,  serta  sistem  yang  lain atau  perubahan  sistemguna  mencapai  hasil  yang lebih  sempurna.  Pengawasan  pun  bisa  dilakukan melalui pemeriksaan kas, pemeriksaan adalah suatu proses  sistematis  untuk  memperoleh  bukti  secara objektif tentang pernyataan berbagai kejadian/kegiatan  sekolah  dengan  tujuan  untuk menetapkan  tingkat  kesesuaian  antara  pernyataan pernyataan  tersebut  dengan  kriteria  yang  telah ditetapkan, dan penyampaian  hasil-hasilnya kepada yang berkepentingan.
Narasumber  US    mengatakan  Pelaporan dan  pertanggungjawaban  atau  lebih  dikenal dengan  sebutan  LPJ  Penerimaan  dan  pengeluaran keuangan sekolah harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan secara rutin sesuai peraturan yang berlaku. Pelaporan dan pertanggungjawaban  anggaran  yang  berasal  dari orang  tua  siswa  dan  masyarakat  dilakukan  secara rinci  dan  transparan  sesuai  dengan  sumber dananya.  Pelaporan  dan  pertanggungjawaban anggaran  berasal  dari  usaha  mandiri  sekolah dilakukan  secara  rinci  dan  transparan  kepada dewan  guru  staf  madrasah  juga  kepada  pihak Komite Sekolah (Saleh, wawancara: 6-2-2017).”
Auditing  atau  pemeriksaan  adalah  semua kegiatan  yang  menyangkut  pertanggungjawaban penerimaan,  penyimpanan,  dan  pembayaran  atau penyerahan uang yang dilakukan oleh bendaharawan kepada pihak-pihak yang berwenang.  Pemeriksaan  bermanfaat  sekurang- kurangnya  bagi  empat  pihak  yaitu  bendaharawan, lembaga,  atasan,  dan  badan  pemeriksa  keuangan. Bagi  bendaharawan,  pemeriksaan  atau  auditing berguna  untuk:  memberikan  arah  kerja  yang pasti,memberikan  target  kerja  yang  sudah  tertentu, sebagai  sarana  pengukuran  dan  penghargaan  atas tingkat  keterampilan,  mengetahui  dengan  jelas batas  wewenang  dan  kewajibanya,  mengontrol  diri agar terhindar dari godaan penyalahgunaan uang.
“ Menurut ibu BS pengontrolan pendanaan dan kegunaannya dilakukan melalui bentuk laporan pertanggungjawaban  yang  dibuat  dalam  setiap kegiatan  dilaksanakan  dan  di  bukukan  dalam bentuk laporan yang kemudian akan dilaporkan ke pimpinan,  kegiatan  ini  dilakukan  untuk  membuat segala sesuatu bentuk pendanaan dari pengeluaran sampai  dengan  penggunaan  terarah  secara  efektif dan efisien ” (Jusanti, wawancara: 6-2-2017) . Sedangkan manajemen keuangan bertujuan untuk  menjamin  agar  dana  yangtersedia  digunakan untuk  kegiatan  harian  sekolah  dan  kelebihan  dana yang  ada  diinvestasikan  kembali.  Selanjutnya tujuan dari manajemen keuangan adalah memelihara  aset  sekolah,  daan  menjaga  agar peratiran-peraturan serta praktik penerimaan, pencatatan,  dan  pengeluaran  uang  diketahui  dan dilaksanakan.
“ Sesuai  dengan  penjelasan  bapak  US bahwa  pendanaan  Madrasah  ini  juga  didapatkan melalui  bantuan  pemerintah  untuk  pembangunan madrasah.  Selain  itu,  dana  yang  di  dapat  juga dikontrol  pihak  terkait  seperti  komite  sekolah.  Hal ini juga kami pikir sangat berguna untuk kemajuan dan perkembangan madrasah yang dikelola ”.
Dari  penjelasan  diatas  dapat  disimpulkan bahwa pendanaan yang didapat tidak hanya melalui SPP  santri  saja  tetapi  dana  madrasah  ini  juga didapat  melalui  bantuan  pemerintah  dan  donatur atau masyarakat yang ada disekitar Madrasah.

## Peran Komite Sebagai Mediator
Bagaimana  komite  menjalankan  peran  sebagai mediator baik antara pemerintah ( executive ) dengan masyarakat  maupun  sekolah  dan  pihak  stakeholder
lainnya  misalnya  wali  murid  di  MTs  N  1 Palembang?
Ibu  RN  mengatakan:  “ Komite  sekolah sebagai salah satu unsur yang memiliki kewenangan  dan  tanggung  jawab  suksesnya pendidikan  di  satuan  pendidikan,  memiliki  peran sentral  sebagai  mitra  sekolah  dalam  memajukan mutu  layanan  pendidikan  di  satuan  pendidikan. Diharapkan wujud kinerja kolektif dapat tercapainya  searah  kepada  visi  dan  misi,  serta tujuan  pendidikan  nasional  secara  utuh  khususnya di  MTs  Negeri  1  Palembang  ini,  menyeluruh  dan berkelanjutan  melalui  upaya  pemberdayaan  dan pengembangan  tanggung  jawab  sebagai  bentuk peran  dan  partispasi  aktif  masyarakat  dalam penyelanggaraan pendidikan sebagai upaya meningkatkan  mutu  pendidikan  di  masyarakat (Nafiz, wawancara: 2-8-2016).
Peran  komite  sebagai  mediator  sejauh  ini wujudnya  berupa  penghubung  antara  kepala sekolah dengan masyarakat, kepala sekolah dengan dewan  pendidikan  serta  kepala  sekolah  dengan sekolah  itu  sendiri  dalam  hal  ini  guru,  staf karyawan  serta  murid,  selain  itu  komite  juga  ikut serta  dalam  membuat  usulan  kebijakan  dan beberapa  program  pendidikan  kepada  sekolah. Seperti  hasil  wawancara  yang  dilakukan  peneliti dengan narasumber di bawah ini.
Bapak MR mengatakan: “sejauh ini komite sekolah  berperan  menjadi  penampung  aspirasi masyarakat  dalam  hal  ini  berupa  pengaduan  dan keluhan terhadap kebijakan dan program pendidikan dan menyampaikannya keluhan tersebut kepada instansi terkait dalam bidang pendidikan di sekolah.  Komite  sekolah  juga  menjadi penghubung antara  sekolah  dengan  dewan  pendidikan,  komite sekolah  sebagai  mediator  juga  sering  mengadakan diskusi  antara  pihak  sekolah  dengan  perwakilan wali murid (Refli, wawancara: 1-8-2016).
Komite  sekolah  juga  menjadi  penampung aspirasi masyarakat dalam hal ini berupa pengaduan dan  keluhan  terhadap  kebijakan  dan  program pendidikan dan menyampaikannya keluhan tersebut kepada  instansi  terkait  dalam  bidang  pendidikan  di sekolah.
Bapak  ZA  berpendapat: “Intinya  bahwa peran  serta  dan  partisipasi  masyarakat  dalam pendidikan akan tercermin dalam model pengelolaan  pendidikan  sesuai  dengan  tujuan
Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), yaitu meningkatkan  kinerja  sekolah  secara  optimal melalui penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, meliputi kualitas, inovasi, efektivitas, efisiensi dan produktivitas (Arifin, wawancara: 3-8-2016).”
Selama  ini  peran  serta  masyarakat  dalam membantu  peningkatan  mutu  pembelajaran  di sekolah  masih  sangat  kurang.  Banyak  faktor  selain letak  geografis,  latar  belakang  pendidikan  juta tingkat  pendapatan  masyarakat  yang  kebanyakan petani masih kurang.
Menurut keputusan Mendiknas No.
044/U/2002,  tugas  dan  peran  Komite  Sekolah  ada empat macam, yaitu: 1) Memberikan pertimbangan dalam  penentuan  dan  pelaksanaan  kebijakan pendidikan;  2)  Memberikan  sumbangan  pemikira, dana dan tenaga dalam menyelenggarakan pendidikan;  3)  Melakukan  kontrol  terhadap transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran  pendidikan;  dan  4)  Penghubung  antara sekolah dengan masyarakat dan pemerintah.
Agar sekolah dapat melaksanakan tugasnya dengan mutu yang baik, pran serta Komite Sekolah untuk terlibat secara aktif dalam penyelenggaraan pendidikan, sangat menentukan.
Untuk mengetahui sejauh mana peran serta masyarakat  berpartisipasi  aktif  dalam  pengambilan berbagai  kebijakan  sekolah  akan  mendorong kualitas  pengelolaan  pendidikan  di  sekolah,gar sekolah dapat melaksanakan tugasnya dengan mutu yang baik, pran serta Komite Sekolah untuk terlibat secara  aktif  dalam  penyelenggaraan  pendidikan, sangat menentukan.
Bapak YHD mengatakan: untuk mengetahui  sejauh  mana  peran  serta  masyarakat berpartisipasi  aktif  dalam  pengambilan  berbagai kebijakan  sekolah  akan  mendorong  kualitas pengelolaan  pendidikan  di  sekolah,gar  sekolah dapat  melaksanakan  tugasnya  dengan  mutu  yang baik,  peran  serta  Komite  Sekolah  untuk  terlibat secara  aktif  dalam  penyelenggaraan  pendidikan, sangat  menentukan  (Darmansyah,  wawancara:  3- 8-2016)
Peran  komite  sebagai  mediator  sejauh  ini wujudnya  berupa  penghubung  antara  kepala sekolah dengan masyarakat, kepala sekolah dengan dewan  pendidikan  serta  kepala  sekolah  dengan sekolah  itu  sendiri  dalam  hal  ini  guru,  staf karyawan  serta  murid,  selain  itu  komite  juga  ikut
serta  dalam  membuat  usulan  kebijakan  dan beberapa  program  pendidikan  kepada  sekolah. Seperti  hasil  wawancara  yang  dilakukan  peneliti dengan narasumber berikut:
Bapak MR berpendapat:“ sejauh ini komite sekolah  berperan  menjadi  penampung  aspirasi masyarakat  dalam  hal  ini  berupa  pengaduan  dan keluhan terhadap kebijakan dan program pendidikan dan menyampaikannya keluhan tersebut kepada instansi terkait dalam bidang pendidikan di sekolah.  Komite  sekolah  juga  menjadi penghubung antara  sekolah  dengan  dewan  pendidikan,  komite sekolah  sebagai  mediator  juga  sering  mengadakan diskusi  antara  pihak  sekolah  dengan  perwakilan wali murid (Refli, wawancara: 1-8-2016). ” Komite  sekolah  juga  menjadi  penampung aspirasi masyarakat dalam hal ini berupa pengaduan dan  keluhan  terhadap  kebijakan  dan  program pendidikan dan menyampaikannya keluhan tersebut kepada  instansi  terkait  dalam  bidang  pendidikan  di sekolah.
Dari  hasil  wawancara  dapat  diketahui bahwa wacana yang menyebutkan bahwa keberadaan komite sekolah hanya sebagai formalitas  memang  benar  adanya.  Hal  itu  terjadi karena  komite  sekolah  kurang  memahami  tujuan, fungsi  dan  apa  saja  yang  menjadi  perannya  secara keseluruhan di sekolah, kurang berperannya komite sekolah  juga  dikarenakan  kesibukan  dari  masing- masing  pengurus  dari  komite  sekolah.  Disekolah swasta  sendiri  kurangnya  peran  dari  komite  juga dikarenakan  keberadaan  pihak  sekolah.  Meskipun demikian  komite  sekolah  tetap  harus  menjalankan perannya  sebagaimana  tercantum  dalam  AD/ART sekolah walaupun hanya sebagian kecil saja.
Dampak Peran Komite Sekolah dalam penyelenggaraan  pendidikan  di  MTs  Negeri  1 Palembang
Kurang berperannya komite sekolah dalam pemberian  pertimbangan  khususnya  disekolah swasta  disebabkan  oleh  karena  disekolah  swasta kedudukannya  sejajar  dengan  yayasan,  lain  halnya dengan  sekolah  negeri  dimana  komite  sekolah mempunyai  kedudukan  tertinggi  dan  semua  hal yang  berhubungan  dengan  sekolah  harus  diketahui oleh  komite  sekolah.  Disekolah  swasta,  yayasan lebih  mempunyai  kedudukan  jadi  apa  yang berkaitan dengan opersaional sekolah harus dengan
persetujuan yayasan walaupun kadang  juga meminta pertimbangan dari komite sekolah.
Seperti  yang  disampaikan  narasumber  RN di berikut: “Peran komite MTs Negeri 1 Palembang sebagai  pendukung  baik  dalam  pencapaian  tujuan sekolah dan dalam meningkatkan mutu pendidikan. Dukungan  yang  diberikan  komite  sekolah  berupa materiil  dalam  bentuk  sarana  yang  belum  ada disekolah  dan  dibutuhkan  oleh  sekolah  selain  itu juga  berupa  pemantauan  terhadap  kondisi  dari pada  tenaga  pendidik  dan  non  pendidik  dalam  hal ini adalah staf karyawan, selain itu dukungan yang diberikan  juga  berupa  pemantauan  kondisi  sarana dan prasarana yang ada di sini (Nafiz, wawancara: 1-8-2016).
Peran komite sebagai pengontrol ditunjukan  dalam  bentuk  pengawasan  terhadap proses pengambilan keputusan disekolah, melakukan  penilaian  terhadap  kualitas  kebijakan yang  diambil  sekolah,  melakukan  pengawasan terhadap  proses  dan  kualitas  perencanaan  dan program  sekolah,  melakukan  pengawasan  terhadap organisasi sekolah, melakukan pengawasan terhadap  alokasi  anggaran  untuk  pelaksanaan program sekolahdan melakukan pengawasan terhadap partisipasi sekolah pada program sekolah.
Beikut  di  sampaikan  salah  salah  satu narasumber OR: “ Komite MTs Negeri 1 Palembang juga  berperan  serta  dalam  rangka  transparansi penggunaan  alokasi  dana  pendidikan  termasuk dalam  mengawasi  penggunaan  dana  bantuan  dari pusat  yang  mengalir  ke  sekolah  agar  lebih  dapat dipertanggungjawabkan.  Penggunaan  dana  baik yang  berasal  dari  masyarakat  maupun  pemerintah dapat benar-benar efektif dan termonitor alokasinya,  apakah  sesuai  dengan  Rancangan Anggaran (Oktorisman, wawancara: 1-8-2016).
Untuk menghindari hal tersebut dibutuhkan peran aktif dari komite sekolah, komite sekolah  seharusnya  tidak  hanya  mengawsasi penggunaan  dana  yang  berasal  dari  pemerintgah daerah  atau  pusat  saja  tetapi  juga  mengawasi penggunaan dana yang berasal dari masyarakat atau wali  murid.  Tidak  ikut  sertanya  komite  sekolah dalam  transprasi  dana  yang  berasal  dari  orang  tua murid sangat dimungkinkan terjadinya penyelewengan  dana  tersebut  untuk  hal  yang  tidak ada kaitannya dengan sekolah.
Sebagaimana  dijelaskan  oleh  narasumber bapak ZA berikut: “Untuk menghindari kemungkinan  tersebut  komite  sekolah  bersama dengan  pihak  sekolah  dan  orang  tua  murid  dapat mengadakan  diskusi  periodik  untuk  membahas perolehan dan penggunaan dana baik yang berasal dari  pemerintah  pusat  atau  daerah  dan  juga  dana yang  diperoleh  dari  orang  tua  murid.  Sehingga penggunaan  dana  tersebut  tepat  sasaran  yaitu untuk  kemajuan  sekolah  (Abidin,  wawancara:  3-8- 2016).
Dengan  adanya  peran  komite  sekolah sebagai mediator antara sekolah dengan masyarakat maka  akan  mempermudah  masyarakat  dalam menyalurkan  apa  yang  menjadi  aspirasi  mereka, dan  apa  yang  menjadi  aspirasi  dari  masyarakat dapat  dijadikan  masukan  untuk  sekolah  sehingga sekolah  dapat  mengoreksi  apa  saja  kekurangan yang ada disekolah dan secara bersama-sama antara masyarakat, sekolah, komite sekolah dapat mencari jalan keluarnya.

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan.  Penulis  dapat  menarik  kesimpulan sebagai  pernyataan  singkat  yang  diharapkan  dapat memberikan  jawaban  atas  masalah  yang  diangkat dalam  penelitian  yaitu  peran  serta  komite  sekolah dalam  meningkatkan  mutu  pendidikan  di  MTs Negeri 1 Palembang.
Peranan
Komite
Sekolah dalam penyelenggaraan  pendidikan  di  MTs  Negeri  1 Palembang:
Dukungan  yang  diberikan  oleh  komite sekolah  dalam  meningkatkan  mutu  pendidikan dalam bentuk materiil, materiil di sini dalam bentuk barang  misalnya  saja  penambahan  komputer, pemberian  buku-buku  pelajaran  untuk  melengkapi perpustakaan,  komite  juga  memberikan  dukungan moril  kepada  semua  pihak  sekolah  supaya  lebih mengembangkan mutu pendidikan.
Peran  komite  sekolah  sebagai  pemberi pertimbangan diwujudkan dalam bentuk pemberian masukan terhadap proses pengelolaan pendidikan di sekolah,  memberikan  masukan  terhadap  proses pembelajaran  kepada  guru-guru.  Selain  itu  komite sekolah  juga  memberikan  pertimbangan  terhadap penyediaan  dan  penggunaan  sarana  dan  prasarana yang bibutuhkan oleh sekolah. Komite sekolah juga
memberikan  pertimbangan  terhadap  penggunaan dan  pemanfaatan  anggaran  atau  dana  yang diperoleh  sekolah,  memberikan  masukan  tentang rancangan  anggaran  pendapatan  dan  belanja madrasah  (RAPBM),  menyelenggarakan  rapat rancangan  anggaran  pendapatan  dan  belanja madrasah  (RAPBM),  pertimbangan  perubahan  dan ikut  mengesahkan  RAPBM  bersama  kepala sekolah.
Selain  itu  komite  sekolah  juga  berperan serta dalam rangka transparansi penggunaan alokasi dana  pendidikan  termasuk  dalam  mengawasi penggunaan dana bantuan dari pusat yang mengalir ke sekolah agar lebih dapat dipertanggungjawabkan.  Penggunaan  dana  baik yang  berasal  dari  masyarakat  maupun  pemerintah dapat  benar-  benar  efektif  dan  termonitor alokasinya,  apakah  sesuai  dengan  Rancangan Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Madrasah (RAPBM) yang diajukan satuan pendidikan/sekolah.  Komite  MTs  N  1  Palembang juga  mengadakan  pengawasan  pada  pelaksanaan bimbingan  belajar  (kelas  tambahan)  khususnya pada  kelas  IX.  Peran  komite  sebagai  mediator sejauh  ini  wujudnya  berupa  penghubung  antara kepala  sekolah  dengan  masyarakat,  kepala  sekolah dengan  dewan  pendidikan  serta  kepala  sekolah dengan  sekolah  itu  sendiri  dalam  hal  ini  guru,  staf karyawan  dan  murid,  selain  itu  komite  juga  ikut serta  dalam  membuat  usulan  kebijakan  dan beberapa  program  pendidikan  kepada  sekolah. Menjadi penampung aspirasi masyarakat dalam hal ini  berupa  pengaduan  dan  keluhan  terhadap kebijakan dan program pendidikan dan menyampaikannya keluhan tersebut kepada instansi terkait dalam bidang pendidikan di sekolah.
Dampak  peran  Komite  Sekolah  dalam penyelenggaraan  pendidikan  di  MTs  Negeri  1 Palembang terlihat pada terlaksananya empat peran komite  yang  berpengaruh  secara  baik  secara langsung  maupun  tidak,  akan  tetapi  belum maksimal  dalam  menunjang  penyelenggaraan pendidikan di MTs Negeri Palembang.

## Daftar Pustaka
Aan  Komariah  &  Cepi  Triatna. Visionary Leadership  Menuju  Sekolah  Efektif. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2008.
Ade Irawan dkk. Mendagangkan Sekolah
Indonesia .  Jakarta:  Corruption  Watch. 2004
Basrowi  dan  Suwandi. Memahami  Penelitian Kualitatif .  Jakarta:  PT.  Rineka  Cipta.
2008.
Bungin,  Burhan. Metodologi  Penelitian  Kualitatif, Aktualisasi  Metodologi  ke  Arah  Ragam
Varian Kontemporer . Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2008.
Depdiknas. Undang-Undang SistemPendidikan
Nasional  Tahun  2003 .  Jakarta:  CV.
Tamiya Utama. 2003.
Fattah, Nanang. Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan . Bandung: Remaja Rosdakarya. 2000. Fitri dkk. Manajemen Berbasis Sekolah. Palembang: Rafah Press. 2011.
Fuad  Ihsan.  Dasar-Dasar  Kependidikan  Komponen
MKDK. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2003.
Hidayat. Konsep  Komite  Sekolah  di  Indonesia . Bandung: PT Rosda Karya. 2004.
Mauludin. Manajemen  Berbasis  Sekolah. Jakarta:
Pustaka Felicia. 2003.
Moedjiarto. Sekolah  Unggul:Metodologi  untuk Meningkatkan  Mutu  Pendidikan .  Duta Graha Pustaka. 2003.
Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif .
Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2006.
Muhlisin. Konsep  Dasar  Manajemen  Peningkatan Mutu  Berbasis  Sekolah .  Bandung:  Cipta
Rosda Karya. 2009.
Mulyasa,  Enco. Manajemen  Berbasis  Sekolah Konsep,  Strategi  dan  Implementasi. Bandung: PT. Rosada Karya. 2006 Musta’lim. Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah . Jakarta: Pustaka Felicia. 2009. Nana  Syaodih  Sukmadinata,  dkk. Pengendalian Mutu  Pendidikan  Sekolah  Menengah .
Bandung: Refika Aditama. 2006.
Nanang  Fattah. Landasan  Manajemen  Pendidikan .
Bandung:  PT  Remaja  Rosda  Karya. 2004
Syamsiah. Komite Sekolah di Era Modern . Jakarta: Pustaka Felichia. 2010