Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: XXXX | E-ISSN: XXXX Vol. 1 No. 1 – Juli 2020 hal. 214-221| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum

## EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HOTEL
I Wayan Geng  Krisna Fakultas  Hukum,  Universitas  warmadewa, Denpasar – Bali, Indonesia

## Abstrak
Pajak  hotel memiliki  peran yang penting dalam  mendorong pembangunan daerah dan meningkatkan  pendapatan asli daerah di Kabupaten Bangli. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas Peraturan Daerah kabupaten Bangli  Nomor  15  tahun 2011  tentang pajak hotel dan juga untuk mengetahui upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang dilakukan  oleh pemerintah  Kabupaten Bangli  dalam  pelaksanaa Peraturan Daerah Nomor  15  Tahun 2011  Tentang Pajak  Hotel.  Penelitian  ini menggunakan penelitian hukum  empiris.  Hasil penelitian menunjukka n bahwa 1)  Efektifitas  Peraturan daerah Kabupaten Bangli  Nomor  15  Tahun 2011  tentang Pajak  Hotel berdasarkan target realisasi pendapatan daerah Kabupaten Bangli  telah berjalan efektif.  Hasil  ini dapat dilihat dari pencapaian target  realisasi  pajak  di  Kabupaten  Bangli  dalam  3  (tiga)  tahun  terakhir  yaitu:  Tahun  2017  dengan  target 50.000.0000.00  realisasi  84.101.819.00  dengan persentase 168.20%.  Tahun 2018  dengan target 65.000.000 .0 0 realisasi  73.130.121.00  dengan  persentase  112.51%.  Tahun  2019  dengan  target  80.000.000.00  realisasi 142.655.151.40  dengan persentase 178.32%.  2) Upaya peningkatan pemungutan  pajak  hotel yang dilakukan  oleh Badan  Keuangan  Pendapatan dan  Aset  Daerah  kabupaten  bangli  yaitu  yang  pertama  melakukan  sosialisasi langsung ke masyarakat  yang kedua memberikan  reawed  atau penghargaan kepada wajib  pajak  yang telah  taat melakukan  kewajibannya  membayar  pajak  yang ketiga  rutin  melakukan  verifikasi  data wajib  pajak,  selain  itu upaya yang dilakukan  oleh  pemerintah  Kabupaten Bangli  dalam  meningkatkan  pemungutan pajak  hotel yaitu denganmengefektifkan  pemungutan pajak  menggunakan surat paksa agar  pemungutan pajak hotel di Kabupaten Bangli  semakin  meningkat  dan  memberikan  sanksi-sanksi  kepada  wajib  pajak  apabila  tidak  melakuka n kewajibannya membayar  pajak.
Kata  Kunci: Efektivitas;  Peraturan Daerah; Pajak  Hotel

## Abstract
Hotel tax has an important role in encouraging regional development and increasing local revenue in Bangli Regency. This study aims to find out the effectiveness of the Regional Regulation of Bangli District Number 15 of 2011 concerning Hotel Taxes and also to find out the efforts to  increase the Regional Original Income carried out by the Bangli Regency government in implementing Regional Regulation Number 15 of 2011 concerning Hotel Taxes. This research uses empirical legal research. The results showed that 1) The effectiveness of B angli Regency Regulation Number 15 of 2011 concerning Hotel Taxes based on the realization of Bangli Regency revenue targets has been effective. This result can be seen from the achievement of the tax realization target in Bangli Regency in the  last  3  (three) years,  namely:  2017 with  a  target  of  50,000.0000.00 realization of  84,101,819.00 with a percentage of 168.20%. 2018 with a target of  65,000,000.00 realization of 73,130,121.00 with a percentage of 112.51%. 2019 with a target of  80,000,000.00 realizatio n of 142,655,151.40 with a percentage of 178.32%. 2) Theefforts  to  increase  hotel tax  collection carried  out  by  the  Bangli Regency  Regional  Revenue  and  Asset Financial Agency are the first to conduct direct socialization to the community, the second to pro vide reawed or rewards to taxpayers who have obeyed their obligation to pay taxes, the third routinely verify taxpayer data, in addition to The effort  made by the Bangli Regency Government in increasing hotel tax collection is by mak ing effective tax collection using forced letters so that hotel tax collection in Bangli Regency is increasing and giving sanctions to taxpayers if they do not have the obligation to pay taxes.

## Keywords: Effectiveness, Local Regulations, Hotel Tax

## I. PENDAHULUAN
Pembiayaan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Kebutuhan ini  semakin dirasakan oleh daerah
terutama  sejak  diberlakukannya  otonomi  daerah di  Indonesia,  yaitu  mulai  tanggal  1  Januari  2001. Dengan adanya otonomi  daerah dipacu untuk dapat berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung  pembiayaan pengeluaran daerah.
Dari  berbagai  alternatif  sumber  penerimaan  yang  mungkin  dipungut  oleh  daerah,  Undang- Undang  tentang pemerintahan  Daerah menetapkan  pajak  dan  retribusi  daerah  menjadi  salah  sumber penerimaan yang  berasal dari  dalam  daerah dan dapat dikembangkan  sesuai dengan  kondisi  masing- masing daerah (Siahaan, 2010:1).
Untuk memungut pajak dan retribusi daerah pemerintah dan DPR sejak lama telah mengeluarkan undang-undang  sebagai  dasar hukum  yang  kuat.  Selain  itu,  peraturan yang  dikeluarkan  pada  masa pemerintahan  penjajah  Belanda masih  ada yang  tetap digunakan  sampai dengan  tahun 1997.  Hal ini terjadi  karena ketentuan  peralihan  Undang-Undang  Dasar 1945  memang  memungkinkan  penerapan peraturan perundang-undangan  yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru.
Pajak  dipungut  berdasarkan  undang-undang  atau  peraturan  pelaksanaannya,  dan  terhadap pembayar pajak  tidak  ada teken  prestasi  yang  di  tunjukan  secara langsung,  serta  pemungutan  pajak dapat dilakukan  oleh  pemerintah  pusat maupun  pemerintah daerah, karena itu  ada istilah  pajak  pusat dan pajak daerah (Pudyatmoko, 2002:4).
Berdasarkan APBD tahun 2011 sektor pajak daerah memiliki  peran yang semakin besar karena akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pajak yang  dipungut  oleh  pemerintah  daerah  (pajak  daerah)  yang  terdiri  dari  pajak  provinsi  dan  pajak kabupaten. Pemungutan pajak  daerah oleh  pemerintah  daerah provinsi  maupun  kabupaten/kota diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam Pasal 1 angka 10 “Pajak daerah yang selanjutnya  disebut Pajak adalah kontribusi  wajib  kepada Daerah yang terutang oleh  orang  pribadi  atau badan yang  bersifat memaksa berdasarkan undang-  undang,  dengan tidak  mendapatkan  imbalan  secara langsung  dan  digunakan  untuk  keperluan  Daerah bagi  sebesar- besarnya  kemakmuran  rakyat.”  Setelah  berlakunya  Undang-undang  tersebut,  saat ini  di  Indonesia khususnya  didaerah,  penarikan  sumber  daya  ekonomi  melalui  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah dilakukan  dengan aturan hukum  yang jelas yaitu dengan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah sehingga dapat diterapkan sebagai salah satu sumber penerimaan daerah (Siahaan, 2010:5).
Seiring  berjalannya  waktu  dengan  semakin  berkembangnya  ekonomi  di  Kabupaten  Bangli, khususnya bidang  pariwisata, ini  akan mempengaruhi bertambahnya jumlah  wisatawan yang datang ke Bangli  baik  wisatawan  lokal  atau  manca  negara.  Sehingga  memiliki  hubungan  positif  dengan meningkatnya  jumlah  hotel  yang  ada  di  Bangli,  serta menyebabkan  pertumbuhan  hotel  di  Bangli berkembang dengan pesat. Hal ini  menunjukan  bahwa pajak hotel memiliki  peran yang penting  dalam mendorong  pembangunan daerah dan meningkatkan  pendapatan asli daerah di Kabupaten Bangli.
Atas dasar pertimbangan  tersebut maka  pemerintah  Kabupaten Bangli  membentuk  Peraturan Daerah tentang Pajak Hotel, yaitu  Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 15 Tahun 2011  tentang Pajak  Hotel.  Sehingga  dengan  adanya  Peraturan  Daerah tersebut  diharapkan  adanya  peningkatan kesadaran masyarakat dalam  hal  memenuhi  kewajibannya  sebagai  Wajib  Pajak  guna  meningkatkan Pendapatan Asli  Daerah (PAD) di  Kabupaten Bangli.  Pajak Hotel  adalah pajak  atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Dalam perda tersebut di pasal 1 angka 8 dijelaskan pengertian Hotel, Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut  bayaran, yang  mencakup  juga  motel,  losmen  gubuk  pariwisata,  wisma  pariwisata,  pesanggrahan,  rumah penginapan,  dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah  kamar lebih  dari 10 (sepuluh). Agar daerah dapat  menjalankan  kewajiban  dengan  sebaik-baiknya,  perlu  ada  sumber  pendapatan  daerah,  sesuai dengan yang dikatakan oleh Soedjito,  yaitu:
Semakin  besar  keuangan  daerah,  maka  semakin  besar  pula  kemampuan  daerah  untuk menyelenggarakan  usaha-usahanya  dalam  bidang  keamaan,  ketertiban  umum,  sosial, kebudayaan, dan kesejahteraan pada umumnya bagi wilayah penduduknya,  atau dengan kata lain semakin besarlah kemampuan daerah untuk  memberikan  pelayanan umum  kepada masyarakat” (Setedi, 2008:17).
Mengingat  pentingnya  pajak  daerah sebagai  salah  satu Pendapatan Asli  Daerah (PAD) maka Pemerintah  Kabupaten  Bangli  berusaha  memungut  pajak  daerah secara profesional  dan  transparan berdasarkan peraturan daerah yang telah ditetapkan  serta dapat mencapai target realisasi  penerima an pajak  daerah  yang  telah  ditetapkan  dalam  rangka  optimalisasi  dan  usaha  meningkatkan  kontribusi
pengutan  Pajak  Hotel  terhadap  Anggaran  Pendapatan dan  Belanja  Daerah (APBD) di  Kabupaten Bangli.
Beberapa penelitian  yang mengkaji  penelitian  serupa dengan penelitian  sekarang ini  telah dikaji sebelumnya,  di  antaranya  (Widyaningsih,  2011);  (Manus,  Sabijono,  &  Wangkar,  2015);  (Ardiles, 2015); (Sujianto  & Andrika, 2015); (Yusmaniarti, 2017); (Zulhuda,  2017) dan (Sholihan,  Kasmawanto, & Munir,  2017). Mertayasa, Suyatna, & Sarna (2017) mengkaji penelitian  serupa berjudul  “Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten  Badung  Nomor  15  Tahun  2011  Tentang  Pajak  Hotel  Dalam  Rangka Meningkatakan Pendapatan Asli  Daerah di Kabupaten Badung”. Dari hasil  penelitian  ini  dapat dilihat bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 15 Tahun 2011  tentang Pajak Hotel di Kabupaten Badung berdasarkan data realisasi penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Badung dari pajak hotel  tahun anggaran 2014  periode  bulan  Desember 2014  sampai dengan tahun anggaran 2016 periode bulan Desember 2016 setiap tahunnya telah mengalami peningkatan, namun secara keseluruhan pemungutan pajak hotel belum berjalan efektif karena masih terdapat piutang pajak hotel dalam jumlah yang besar yang menghambat optimalisasi  pendapatan pajak hotel. Selanjtunya,  Riastini,  Sinarwati, & Diatmika (2017) juga mengakaji  penelitian  serupa berjudul  “Efektivitas dan Kontribusi  Pajak Hotel dan Restoran di Kintamani  Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bangli  Tahun 2011-2015”.  Hasil penelitian  ini  menunjukkan  bahwa, tingkat  efektivitas pajak hotel  dan restoran di  Kintamani  terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bangli tahun 2011-2015  kurang efektif, dimana analisis  efektivitas yang  dicapai  yaitu  tahun  2011  tingkat  efektivitas  yang  dicapai  sebesar 75.46%,  tahun  2012  70,68% , tahun 2013  35,28%,  tahun 2014 65,59%,  dan pada tahun 2015 tingkat  efektivitas yang dicapai sebesar 73,25%. Sedangkan kontribusi  yang diberikan  oleh pajak hotel  dan restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bangli tahun 2011-2015  dalam kategori kecil,  dimana hasil analisis kontribusi  yang tercapai yaitu  tahun  2011  hanya sebesar 1,24%,  tahun  2012  0,51%,  tahun  2013  0,49%,  tahun  2014 0,47% dan pada tahun 2015  sebesar 0,36%. Selain  peniti  di  atas, Adnyana, Sumerthayasa, & Suardita (2018)  juga mengkaji  penelitian  serupa tentang “Efektivitas  Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel Di Kabupaten Bangli”. Hasil penelitian  ini menunjukkan  bahwa pelaksanaan pajak hotel terhadap peningkatan pendapatan asli daerah, telah berjalan dengan baik, hanya saja untuk jumlah pajaknya masih kecil. Ini disebabkan oleh jumlah  hotel yang ada di  Kabupaten Bangli  sedikit.
Berdasarkan latar  belakang  dan  penelitian  terdahulu  di  atas,  penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel dan juga  untuk  mengetahui  upaya  peningkatan  pendapatan asli  daerah dalam  pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  hukum  empiris.  Penelitian  hukum  empiris  adalah  penelitian berupa  studi-studi  empiris  untuk  menemukan  teori-teori  mengenai  proses  terjadinya  dan  mengenai proses bekerjanya hukum  di  dalam  masyarakat. Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan Perundang- undangan  ( The Statue Approach ) dan pendekatan Fakta ( The Fact Approach ). Teknik Pengumpulan data yang digunakan  dalam  penelitian  penelitian  ini  adalah  teknik  wawancara, teknik  studi  dokumen dan teknik observasi/pengamatan.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Efektifitas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel
Efektifitas  pelaksanaan  pemungutan  pajak  terhadap peningkatan  pendapatan  asli  daerah  dari  suatu daerah, dapat diketahui  kontribusi  dari setiap sektor pajak sebagai pendapatan asli daerah. Berdasarkan data yang  diperoleh  dari  Kantor Badan Keuangan,  Pendapatan dan  Aset Daerah  Kabupaten  Bangli, kontribusi  dari setiap sektor pajak sebagai pendapatan asli daerah bisa terlihat pada tabel dibawah ini:
Tabel 1. Kontribusi  Jenis Pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah
di Kabupaten Bangli  di Tahun 2017 No Jenis Penerimaan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % 1 Pajak  Hotel 50.000.000.00 84.101.819.00 168.20 2 Pajak  Restoran 515.000.000.00 286.508.292.00 55.63
3 Pajak  Hiburan - 750.000.00 - 4 Pajak  Reklame 308.000.000.00 201.080.393.00 65.29 5 Pajak  Penerangan Jalan PLN 3.221.812.000.00 3.815.239.787.00 118.42 6 Pajak  Air Bawah Tanah 55.000.000.00 74.311.032.00 135.11 7 Pajak  Mineral  Bukan Logam  dan Batuan 800.000.000.00 1.027.302.000.00 128.42 8 PBB Perdesaan & Perkotaan 2.600.000.000.00 3.196.381.325.00 119.86 9 BPHTB 1.500.000.000.00 3.196.381.325.00 213.09 10 Jumlah 9.0.49.812.000.00 11.802.144.519.00 130,41
Sumber: Badan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Bangli
Tabel 2. Kontribusi  Jenis Pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bangli  Tahun 2018 No Jenis Penerimaan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % 1 Pajak  Hotel 65.000.000.00 73.130.121.00 112.51 2 Pajak  Restoran 365.000.000.00 241.887.361.00 66.27 3 Pajak  Hiburan - 2.100.000.00 - 4 Pajak  Reklame 308.000.000.00 296.110.883.50 96.14 5 Pajak  Penerangan  Jalan PLN 4.200.150.000.00 4.425.168.935 105.36 6 Pajak  Air Bawah Tanah 70.000.000.00 86.388.492.00 123.41 7 Pajak  Mineral Bukan Logam  dan Batuan - - - 8 PBB  Perdesaan & Perkotaan 3.000.000.000.00 3.251.373.142.00 108.38 9 BPHTB 3.200.000.000.00 4.181.786.225.00 130.68 10 Jumlah 11.208.150.000.00 12.557.945.159.50 112.04
Sumber: Badan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Bangli
Tabel 3. Kontribusi  Jenis Pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bangli  Tahun 2019 No Jenis Penerimaan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % 1 Pajak  Hotel 80.000.000.00 142.655.151.40 178.32 2 Pajak  Restoran 485.188.000.00 1.105.581.469.60 227.87 3 Pajak  Hiburan 166.000.00 3.500.000.00 2.108.43 4 Pajak  Reklame 311.000.000.00 311.561.599.00 100.18 5 Pajak  Penerangan Jalan PLN 5.009.942.000.00 4.948.000.052.00 98.76 6 Pajak  Air Bawah Tanah 90.000.000.00 125.548.285.00 139.50 7 Pajak  Mineral  Bukan Logam  dan Batuan - - - 8 PBB  Perdesaan & Perkotaan 3.250.000.000.00 3.819.725.729.00 117.53 9 BPHTB 3.700.000.000.00 5.592.253.839.00 151.14 10 Jumlah 12.926.296.000.00 16.048.826.148.00 124.16
Sumber: Badan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Bangli
Dilihat  dari data tabel di atas dapat dinyatakan bahwa kontribusi  pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun 2017-2019  sudah sesuai dan melebihi  target dari yang ditargetkan pemerintah Kabupaten Bangli. Tetapi untuk pelaksanaan pemungutan Pajak Hotel terhadap peningkatan pendapatan asli daerah
di Kabupaten Bangli masih kecil. Perhitungan potensi target dan realisasi pajak  hotel Kabupaten Bangli sebagai berikut:
Tabel 4. Target dan Realisasi Pajak Hotel Tahun 2017-2019  di Kabupaten Bangli No Tahun Target Realisasi % 1 2017 50.000.000.00 84.101.819.00 168.20 2 2018 65.000.000.00 73.130.121.00 112.51 3 2019 80.000.000.00 142.655.151.40 178.32
Sumber: Badan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Bangli
Dari  data  di  atas bisa  dilihat  presentase pemungutan  pajak  hotel  di  Kabupaten  Bangli  yang dilaksanakan oleh Badan Keuangan, Pendapatan Aset Daerah Kabupaten Bangli tidak stabil,  walaupun telah melebihi  target yang ditetapkan pemerintah Kabupaten Bangli.
Pajak  hotel  merupakan  pajak  yang  sistem  pemungutannya  adalah self-assessment system . Pengertian self-assessment system adalah  suatu  sistem  pemungutan  pajak  yang  memberi  wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri- ciri sistem ini  adalah:
a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri;
b. Wajib  pajak  aktif,  mulai  dari  menghitung,  menyetor  dan  melaporkan  sendiri  pajak  yang terhutang;
c. Fiskus tidak ikut  campur dan hanya mengawasi (Samudra, 2015:168)
Sistem self-assessment ini  umumnya  diterapkan  pada  jenis  pajak  yang  memandang  wajib pajaknya cukup mampu untuk  diserahi tanggung  jawab untuk menghitung  membayar dan melaporkan utang pajaknya  sendiri.  Dalam sistem self-assessment , menghitung  sendiri  artinya bahwa wajib  pajak harus menghitung  sendiri  berapa besarnya pajak  yang terutang  yaitu  dengan  menerapkan tarif pajak terhadap jumlah  dasar pengenaan pajak. Dengan kata lain dapat diartikan bahwa self-assessment adalah bahwa  setiap  wajib  pajak  harus  memenuhi  kewajiban  perpajakannya  tanpa  harus  menunggu  surat ketetapan pajak dari pemerintah.
Menurut  Bapak I Wayan Gede Ariawan selaku  Kasubid  Pendapatan, Penilaian  dan Penetapan Pajak Lainnya  di  Kantor Badan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bangli di Kantor Badan  Keuangan,  Pendapatan dan  Aset Daerah Kabupaten  Bangli,  mengemukakan  bahwa  saat  ini pelaksanaan  pajak  hotel  di  Kabupaten  Bangli  menggunakan  sistem self-assessment , Wajib  pajak diberikan  kepercayaan  untuk  menghitung,  melaporkan  dan  membayar  sendiri  jumlah  pajak  yang terutang. Wajib  pajak menggunakan  surat pemberitahuan  pajak daerah (selanjutnya  disingkat  SPTPD) untuk  melaporkan  perhitungan  dan/atau pembayaran pajak,  objek  pajak  dan/bukan  objek  pajak,  dan/ harta  dan  kewajiban  sesuai  dengan  ketentuan  perundang-undangan  perpajakan  daerah. Tetapi  jika dikemudian  hari ada wajib  pajak yang tidak  melakukan  kewajiban  membayar  pajak,  tindakan  yang dilakukan  oleh pemerintah yaitu yang pertama memberikan Surat teguran atau Surat Peringatan sebagai awal  tindakan  pelaksanaan  penagihan  pajak  dikeluarkan  7  (tujuh)  hari  sejak  saat  jatuh  tempo pembayaran. Dalam jangka  waktu 7 (tujuh)  hari  setelah tanggal  Surat Teguran atau Surat Peringatan dikeluarkan,  Wajib Pajak harus melunasi Pajak yang terutang. Apabila jumlah pajak yang harus dibayar tidak  dilunasi  dalam  jangka  waktu sebagaimana dalam  Surat Teguran atau Surat  Peringatan, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih  dengan surat paksa. Tetapi menurut Bapak I Wayan Gede Ariawan di Kabupaten Bangli  belum  bisa menerapkan penagihan  menggunakan  surat paksa, walaupun peraturan daerah tentang penagihan pajak dengan surat paksa sudah ada yaitu Peraturan daerah Kabupaten Bangli Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat  Paksa.  Ini dikarenakan  di  Kabupaten Bangli  belum  memiliki  pejabat yang kompeten,  kompeten dalam hal ini  adalah pejabat yang memiliki sertifikat kompetensi. (Wawancara penulis pada tanggal 7 Pebruari 2020).
Dalam  pelaksanaan pemungutan  pajak  hotel  di  Kabupaten Bangli  yang sudah  berjalan  dengan baik,  ada beberapa hambatan-hambatan yang dirasakan oleh  dinas Badan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Bangli.  Tentu saja hambatan-hambatan yang di  angap sebagai suatu evaluasi untuk lebih  meningkatkan  program kerja yang dimiliki  oleh pemerintah Kabupaten Bangli.
Lebih lanjut,  bapak I Wayan Gede Ariawan Kasubid Pendapatan, Penilaian  dan Penetapan Pajak Lainnya, menjelaskan bahwa masih ada beberapa hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pemungutan pajak hotel di  Kabupaten Bangli  seperti antara lain:
1. Masih  banyak  wajib  pajak  yang  belum  mengerti  tentang kewajibannya harus membayar pajak karena minimnya  sosialisasi;
2. Wajib  pajak  hotel  di  Bangli  relatif  masih  kecil  artinya income hotel masih rendah sehingga pajak yang harus disetor  relatif kecil  juga;
3. Lokasi-lokasi  hotel dan restoran di Kabupaten Bangli  relatif jauh,  sehingga sulit  dijangkau,  jadi jika  petugas  tidak  datang  ke  lokasi  otomatis  wajib  pajak  tidak  mau  membayar  pajak. (Wawancara penulis pada tanggal 7 Pebruari 2020).
Hukum  menitikberatkan  kepada pengaturan  aspek manusia  sebagai makhluk  sosial  dan  aspek lahiriah  manusia. Dilihat  dari  segi tujuannya,  norma hukum  diadakan dalam rangka mempertahankan bentuk  kehidupan  bermasyarakat sebagai  modus survival . Meskiupun  hukum  adakalanya  mengatur kehidupan  manusia sebagai pribadi,  pengaturan tersebut dimasukkan dalam rangka individu  itu  dalam berinteraksi  dengan  individu  lainnya  atau antara  individu  dan  kelompok.  Misalnya,  orang  memiliki hotel  merupakan  suatu yang bersifat pribadi  tetapi  juga  diatur  oleh  hukum,  hal  ini  berkaitan  dengan perijinan  mendirikan  hotel dan perpajakannya (Marzuki,  2016:97).

## 2. Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel
Dalam upaya peningkatan pelaksanaan pemungutan pajak hotel di Kabupaten Bangli,  pihak dari Badan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bangli memiliki upaya-upaya tersendiri, menurut bapak Y. Basuki Mulyono  selaku kabid  Pajak Daerah lainnya,  retribusi  dan lain-lainnya  pendapatan, upaya-upaya dari Badan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bangli adalah:
1. Sosialisasi
Sosialisasi  yang  dimaksud  adalah  sosialisasi  Peraturan Daerah Kabupaten  Bangli  Nomor  15 Tahun  2011  tentang  Pajak Hotel. Sosialisasi  ini  dilakukan  oleh  pihak  Dinas Badan Keuangan, Pendapatan, Aset Daerah Kabupaten Bangli  dengan mendatangi  wajib  pajak  atau mengadakan pertemuan  di  kantor  Badan  Keuangan,  Pendapatan  dan Aset Daerah Kabupaten Bangli. Hal ini  dilakukan  agar  wajib  pajak  mengerti  dan  memahami  arti  penting  membayar  pajak  guna meningkatkan  pendapatan asli daerah Kabupaten Bangli.
2. Pemberian reward atau penghargaan
Pemberian  penghargaan  ini  dilakukan  oleh  pihak  Dinas  Badan Keuangan,  Pendapatan,  Aset Daerah  Kabupaten  Bangli  dengan  tujuan  agar  wajib  pajak meningkatkan  ketaatannya dalam pembayaran  dan  pelaporan  pajaknya.  Selain  itu,  pemberian  penghargaan  oleh  Dinas  Badan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bangli adalah untuk menghargai wajib pajak yang telah taat dalam membayar dan melaporkan pajaknya. Tujuan lain yang dimiliki  oleh Dinas Badan  Keuangan  Pendapatan  dan  Aset  Daerah  Kabupaten  Bangli  yaitu,  diharapkan  dapat memberikan  motivasi  dan sebagai acuan kepada wajib  pajak  lainnya  agar  selalu  tepat  waktu membayar dan melaporkan pajak.
3. Rutin melakukan verifikasi  terkait data wajib pajak Verifikasi  dilakukan untuk  meminimalisir kekeliruan  terkait  pemasukan  data  wajib pajak.Verifikasidilakukan  oleh  bidang  pembukuan  penerimaan  pada  Dinas  Badan  Keuangan, Pendaptan,  dan  Aset  Daerah Kabupaten Bangli. Jika ada wajib pajak yang salah memasukan data,  dan  setelah  di  verifikasioleh  bidang  pembukuan  penerimaan  maka  wajib  pajak  akan dihubungi  oleh  bidang  pembukuan  penerimaan  agar  wajib  pajak dapat mengubah kekeliruan dalam pemasukan data tersebut. Setelah itu wajib pajak membuat surat permohonan untuk perihal perubahan data yang keliru  (Wawancara penulis pada tanggal 10 Pebruari 2020).
Menurut  bapak Y. Basuki  Mulyono,  untuk  meningkatkan  jumlah  hotel  yang  sedikit  karena di Kabupaten Bangli  tidak  boleh  membangun  hotel-hotel  besar atau hotel  berbintang  sesuai  peraturan daerah Provinsi  Bali  Tentang tata ruang,  maka pemerintah  Kabupaten Bangli  bisa mendirikan  Hotel dengan jumlah  kamar kurang dari 20 kamar, selain itu pemerintah Kabupaten Bangli bisa membuat desa wisata,  yaitu  desa yang  menyediakan  rumah  penginapan  dengan  bekerjasama dengan  investor.  Dan
upaya  yang  dilakukan  oleh  badan  keuangan,  pendapatan  dan  aset daerah Kabupaten  Bangli  dalam mengatasi  masih  ada  wajib  pajak  yang  belum  memiliki  ijin  tetapi  sudah  beroperasi,  yaitu  dengan mendatangi  langsung  kelapangan  dan  menagih  pajaknya  secara langsung,  karena  menurut  bapak  Y. Basuki Mulyono  pajak merupakan kewajiban  dari  adanya jasa maka dari  itu  walaupun hotel  tersebut belum mendapatkan ijin  tetap akan di tagih pajaknya sesuai undang-undang  dan peraturan daerah yang berlaku. Upaya- upaya ini dilakukan  untuk meningkatkan Pendapatan asli daerah dari sector pajak hotel.

## IV. SIMPULAN
Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan  bahwa 1) Efektifitas Peraturan daerah Kabupaten Bangli  Nomor  15  Tahun  2011  tentang  Pajak  Hotel  berdasarkan target  realisasi  pendapatan  daerah Kabupaten Bangli  telah berjalan efektif. Hasil ini  dapat dilihat  dari pencapaian target realisasi pajak di Kabupaten Bangli  dalam  3  (tiga)  tahun  terakhir yaitu:  a) Tahun 2017  dengan  target 50.000.0000.00 realisasi  84.101.819.00  dengan  persentase  168.20%.  b)  Tahun  2018  dengan  target  65.000.000.00 realisasi  73.130.121.00  dengan  persentase 112.51%.  c)  Tahun  2019  dengan  target  80.000.000.00 realisasi  142.655.151.40  dengan persentase 178.32%. 2) Upaya peningkatan  pemungutan  pajak  hotel yang  dilakukan  oleh  Badan  Keuangan  Pendapatan dan  Aset  Daerah kabupaten  bangli  yaitu  yang pertama  melakukan  sosialisasi  langsung  ke  masyarakat  yang  kedua  memberikan  reawed  atau penghargaan kepada wajib pajak yang telah taat melakukan kewajibannya membayar pajak yang ketiga rutin melakukan verifikasi data wajib pajak, selain itu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bangli  dalam  meningkatkan  pemungutan  pajak hotel  yaitu  denganmengefektifkan  pemungutan  pajak menggunakan  surat paksa agar pemungutan  pajak  hotel di  Kabupaten Bangli  semakin meningkat  dan memberikan sanksi-sanksi kepada wajib pajak apabila tidak melakukan kewajibannya membayar pajak. Adapun  saran yang  dapat  diberikan  yaitu:  1)  Dalam  efektifitas  peraturan  daerah Kabupaten Bangli Nomor 15 Tahun 2011 tentang  pajak  hotel  terhadap peningkatan  pendapatan asli  daerah Kabupaten Bangli  badan  keuangan,  pendapatan  dan  aset daerah Bangli  harus lebih  meningkatkan  pengawasan terkait pelaksanaan dan pembayaran pajak hotel  tersebut, guna meningkatkan  pendapatan asli  daerah dikabupaten  bangli.  2)  Dalam  meningkatkan  upaya  pemungutan  pajak  hotel  di  Kabupaten  Bangli, Pemerintah kabupaten bangli harus lebih giat lagi melakukan promosi pariwisata yang ada di Kabupaten Bangli baik secara langsung ataupun melalui internet, selain itu hotel-hotel yang ada di kabupaten bangli harus meningkatkan  pelayanan  dan fasilitas  yang  ada di  hotel  tersebut agar wisatawan lebih  banyak datang dan menginap di Bangli.

## DAFTAR PUSTAKA
Adnyana, I. D. A. Y. T., Sumerthayasa, P. G. A., & Suardita, I. K. (2018). Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel Di Kabupaten Bangli. Kertha Negara: Journal Ilmu
Hukum , 6 (2), 1–5. Retrieved from
https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/38508/
Ardiles,  A. (2015).  Analisis  Potensi  Dan Kontribusi  Pajak Hotel  Terhadap Pendapatan Asli  Daerah Pemerintah Kota Padang (Studi  Kasus di  Dinas Pengelolaan  Keuangan dan Aset Kota Padang). Jurnal
Akuntansi , 3 (1). Retrieved from
http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/1637
Manus,  F.,  Sabijono,  H., & Wangkar, A. (2015).  Analisis  Implementasi  Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011  Tentang Pajak Hotel Kategori Rumah Kost di Kota Manado. Jurnal EMBA: Jurnal
Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi , 3 (4). doi:https://doi.org/10.35794/emba.v3i4.10923
Marzuki,  P. M. (2016). Pengantar Ilmu Hukum . Jakarta: Kencana.
Mertayasa, I. W. G.,  Suyatna,  I. N., & Sarna,  K. (2017).  Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 15 Tahun 2011  Tentang Pajak Hotel Dalam Rangka Meningkatakan Pendapatan Asli  Daerah di  Kabupaten Badung. Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum , 5 (3). Retrieved from https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/31251
Pudyatmoko,  Y. S. (2002). Pengantar Hukum Pajak . Yogyakarta: Andi.
Riastini,  N. K. A., Sinarwati, N. K., & Diatmika, I. P. G. (2017). Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel
dan  Restoran di  Kintamani  Terhadap Pendapatan Asli  Daerah  Kabupaten  Bangli  Tahun  2011- 2015.
JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha , 8 (2). doi:http://dx.doi.org/10.23887/jimat.v8i2.10457
Samudra,  A. A. (2015). Perpajakan di Indonesia (Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah) . Jakarta: Rajawali Pers.
Setedi, A. (2008). Hukum Pajak dan Retribusi Daerah . Bogor: Ghalia  Indonesia.
Sholihan,  S., Kasmawanto, Z., & Munir,  A. (2017). Tinjauan  Yuridis Peraturan Daerah Lamongan No.
12  Tahun  2010  Mengenai  Pajak  Daerah  atas  Pajak  Restoran  sebagai  Upaya  Peningkatan Pendapatan Daerah Lamongan. HUMANIS: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora , 9 (2), 117–
126. Retrieved from http://e-jurnal.unisda.ac.id/index.php/Humanis/article/view/360
Siahaan, M. P. (2010). Pajak Daerah & Retribusi Daerah . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Sujianto,  & Andrika.  (2015).  Implementasi  Peraturan Daerah Nomor 07  Tahun  2011  Tentang Pajak Hotel (Studi  Kasus Pajak Rumah Kos -Kosan Di Kecamatan Tampan). Jurnal Online Mahasiswa Fakultas  Ilmu  Sosial  Dan  Ilmu  Politik  Universitas  Riau , 2 (2).  Retrieved  from https://www.neliti.com/publications/32512/implementasi-peraturan-daerah-nomor-07-tahun- 2011-tentang-pajak-hotel-studi-kasu#cite
Widyaningsih,  A. (2011). Efektivitas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan dan Kontribusinya  Terhadap Pendapatan  Asli  Daerah  Kota  Bandung. Jurnal  ASET  (Akuntansi  Riset) , 3 (1),  478. doi:10.17509/jaset.v3i1.10061
Yusmaniarti,  E. (2017).  Efektivitas  Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Melawi  Tentang Pajak dan Retribusi  Daerah dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah. Jurnal Nestor Magister Hukum ,
4 (4). Retrieved from http://jurnal.untan.ac.id/index.php/nestor/article/view/21052
Zulhuda,  F. (2017). Kontribusi  Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang. Journal of Politic and Government
Studies , 6 (4), 421–430. Retrieved from
https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/17827