## Wajah Hukum
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi ISSN 2598-604X (Online) | DOI 10.33087/wjh.v5i1.298

## Perlindungan Hukum terhadap Pangan Lokal dalam Menjalin Kemitraan dengan Toko Modern Kota Palembang

## Redi Pirmansyah
Universitas Terbuka Palembang Correspondence email: redipirmansyah@ecampus.ut.ac.id
Abstrak . Sebagai  negara tropis, Indonesia  memiliki sumber daya  hayati  yang  melimpah dan  berpotensi untuk  mengembangkan berbagai  jenis  pangan  yang  unik  dan  khas,  sehingga  melalui  kondisi  keanekaragaman  pangan  tersebut  tentunya  Indonesia memiliki  potensi  untuk  mencapai  ketahanan  pangan  nasional.  Ketahanan  pangan  adalah  kondisi  untuk  memenuhi  kebutuhan pangan rumah tangga tidak hanya dalam jumlah yang cukup, tetapi juga aman, bermutu, bergizi dan beraneka ragam, hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Pangan Nomor 7 tahun 1996.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan produk pangan  lokal dalam  melakukan kemitraan dengan toko moderndi  Kota Palembang. Jenis penelitian  ini adalah  deskriptif analisis dengan  pendekatan  yuridis  empiris.  Sumber  data  utama  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  kepustakaan,  yaitu  melalui observasi,  penelitian,  dan  pembacaan  bahan  hukum,  pengambilan  keputusan  dan  dokumen  yang  berkaitan  dengan  penelitian ini.Hasil penelitian  mengemukakan  bahwa  Peraturan Daerah  Kota Palembang Nomor 25 Tahun 20011 Tentang Pendirian Pusat Perbelanjaan  Dan  Pasar  Modern  dimana  dalam  peraturan  daerah  tersebut  mewajibkan  kepada  setiap  pengusaha  yang  ingin mendirikan  pusat  perbelanjaan  dan  pasar  modern  di  wilayah  kota  palembang  wajib  memberikan  ruang  kepada  produk-produk lokal termasuk pangan lokal daerah untuk dapat di jual di pusat-pusat perbelanjaan dan pasar modern di kota palembang dengan prinsip  saling  menguntungkan,  jelas,  wajar,  berkeadilan  dan  transparan  dengan  syarat  harus  memenuhi  standar  yang  telah ditetapkan.
Kata Kunci: Produk pangan; Kemitraan; Toko Modern
Abstract. As a tropical country, Indonesia is rich in biological resources that have the potential to develop a variety of unique and distinctive  foods,  so  that  through  this  food  diversity  condition,  it  certainly  has  the  potential  for  national  food  security.  Food security  is  a  condition  for  fulfilling  household  food  needs,  not  only  in  large  enough  quantities  but  must  be  safe,  high  quality, nutritious,  and  diverse,  this  is  stated  in  the  Food  Law  Number  7  of  1996.  The  purpose  of  this  study  is  to  determine  product protection local food in partnership with modern shops in Palembang City. This type of research is a descriptive analysis with an empirical juridical  approach. The main data  source of this research is literature  study, namely by observing, studying, reading legal  materials  and  decisions  and  documents  related  to  this  research.  The  results  of  the  study  suggest  that  the  Regional Regulation  of  Palembang  City  Number  25  of  20011  concerning  the  Establishment  of  Shopping  Centers  and  Modern  Markets which in this regional regulation obliges every entrepreneur who wants to establish a shopping center and modern market in the city of Palembang must provide space for local products including local food. areas to be sold in shopping centers and modern markets in  the city of Palembang  with the principle of mutual  benefit, clearness, fairness and transparency, provided that they meet the standards set.

## Keywords: Food products; Partnership; Modern Stores

## PENDAHULUAN
Masyarakat  dan  pemerintah  bersama-sama  menyelenggarakan  pembangunan  negara  yang  mencakup  seluruh aspek  kehidupan  bangsa,  dengan  tujuan  untuk  mewujudkan  masyarakat  adil,  makmur,  material,  dan  spiritual  sesuai dengan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia, dalam lingkungan yang bebas, bersahabat dan damai, dalam suasana kehidupan nasional yang aman, tertib dan  bersemangat  untuk  mewujudkan  kemerdekaan,  persatuan  dan  kedaulatan  rakyat.  Orang-orang  yang  terlibat merupakan peserta utama dalam pembangunan, dan pemerintah berkewajiban  untuk membimbing, melindungi,  serta menciptakan suasana dan iklim yang kondusif.
Pembangunan ekonomi suatu negara dapat dicapai melalui hubungan perdagangan internasional dengan negara sekitarnya.  Kegiatan  ekonomi  yang  tidak  terlepas  dari  perdagangan  internasional  adalah  kegiatan  masuk  dan keluarnya  modal  suatu  negara.  Hubungan  perdagangan  internasional  sudah  berlangsung  lama,  yakni  ada  negara- negara  yang  memiliki  kepentingan  nasional  modern.  Perjuangan  negara-negara  modern  untuk  pengawasan  dan kemerdekaan ekonomi internasional memaksa mereka untuk menjalin hubungan kerjasama dengan negara lain, salah satunya  kerjasama  ekonomi  ASEAN.  Kerja  sama  ekonomi  ASEAN  dapat  menciptakan  peluang  dan  tantangan  baru bagi usaha kecil dan menengah (UMKM).
UMKM  adalah  kegiatan  ekonomi  yang  dapat  menghasilkan  barang  atau  jasa  untuk  transaksi  komersial, khususnya wilayah perkotaan 1 . UMKM memiliki potensi yang sangat besar dalam kemajuan perekonomian Indonesia, hal  tersebut  sudah  dibuktikan  bahwa  UMKM  di  Indonesia  sudah  menyebar  luas  di  seluruh  wilayah.  Peran  UMKM dalam  perkembangan  perekonomian  suatu  negara  terbukti  melalui  penciptaan  lapangan  pekerjaan  hingga  pelestarian budaya dengan menciptakan  industri-industri produk pangan  lokal  yang kreatif, salah satunya makanan khas daerah. Berdasarkan  data  Badan  Pusat  Statistik  tahun  2012,  jumlah  pengusaha  di  Indonesia  adalah  56.339.560  unit,  dimana 56.534.592 adalah UMKM, terhitung sekitar 99%, dan sisanya 0,01% adalah perusahaan besar 2 .
Pangan  merupakan  salah  satu  kebutuhan  pokok  dari  manusia,  sehingga  industri  pangan  di  suatu  daerah  selalu tumbuh  dan  berkembang  secara  terus  menerus  dalam  memenuhi  kebutuhan  pokok  dari  populasi  yang  ada.  Sebagai negara tropis, Indonesia memiliki sumber daya hayati yang melimpah dan berpotensi untuk meluaskan berbagai jenis pangan yang  unik dan khas, sehingga melalui kondisi keanekaragaman pangan tersebut tentunya  Indonesia memiliki potensi  untuk  mencapai  ketahanan  pangan  nasional.  Ketahanan  pangan  adalah  suatu  kondisi  untuk  memenuhi kebutuhan  pangan  rumah  tangga  tidak  hanya  dalam  jumlah  cukup,  tetapi  juga  aman,  bermutu,  bergizi  dan  beraneka ragam, hal ini diatur dalam Undang-Undang Pangan Nomor 7 Tahun 1996.
Palembang menjadi provinsi terbesar pertama di wilayah Sumatera dengan jumlah penduduk mencapai 1,8 juta jiwa dan kepadatan penduduk 4.800 km 2 . Sebagai wilayah dengan status provinsi terbesar, Kota Palembang menjadi salah  satu  wilayah  di  Pulau  Sumatera  yang  mempunyai  berbagai  keunggulan  sebagai  mata  pencaharian  masyarakat. Berbagai  sarana  prasarana  unggulan,  tempat  wisata,  dan  makanan  khas  menjadi  komoditas  utama  Kota  Palembang. Kota  Palembang  juga  menjadi  salah  satu  tempat  terkenal  di  Indonesia  dikarenakan  menjadi  tempat  dengan  potensi sarana  prasarana  olahraga  kedua  terbesar  di  Indonesia  yaitu  Jakabaring.  Masyarakat  Indonesia  juga  mengenal  Kota Palembang dikarenakan makanan  khasnya yangdapat ditemui di  seluruh wilayah  Indonesia yaitu  empek-empek. Hal ini  dikarenakan  potensi  bahan  baku  empek-empek  dapat  ditemui  dengan  mudah.  Salah  satu  sektor  pangan  di  Kota palembang  adalah  mengolah  ikan  sebagai  bahan  dasar  utama  untuk  dapat  memproduksi  beberapa  makanan  khas daerah, diantaranya  yaitu keanekaragaman pempek, kerupuk-kemplang, rujak mie, mie  celor, serta kue srikaya yang tidak  hanya  menjadi  oleh-oleh  pangan  bagi  wisatawan  melainkan  dikonsumsi  warga  lokal  Kota  Palembang. Disamping  itu  produk  pangan  lokal  Kota  Palembang  sudah  dikemas  secara  modern  dan  dipasarkan  secara  global, sehingga UMKM produk pangan lokal di Kota Palembang mengalami peningkatan sebesar 4,80% di setiap tahunnya
Persoalan  terkait  produk  pangan  lokal  yang  saat  ini  sedang  terjadi  tidak  dapat  dipisahkan  dari  perkembangan atau  perubahan  masyarakat  sebagai  objek  kajian  sosiologi.  Dalam  sebuah  pandangan  praktis  pergerakan  produk pangan  lokal  yang  dihasilkan  oleh  industri  kecil  masih  tergolong  lamban,  hal  tersebut  dikarenakan  bentuk  dari pengemasan  produk  belum  dapat  dilakukan  dengan  baik  sehingga  pasar  modern  kurang  tertarik  dalam  membantu pemasaran  produk  pangan  lokal  tersebut.  Upaya  peningkatan  produk  pangan  lokal  harus  memperhatikan  aspek kenyamanan  dari  setiap  konsumen  agar  mampu  bersaing  dengan  produk  pangan  lokal  lainnya.  Oleh  karena  itu, pengkajian  produk  pangan  lokal  yang  dihasilkan  oleh  industri  kecil  harus  dipelajari  lebih  lanjut  karena  merupakan sebuah landasan penting dalam upaya peningkatan nilai produk olahan home industri di Kota Palembang.
Seiring  dengan  perkembangan  zaman  maka  upaya  dalam  pemasaran  produk  pangan  lokal  dapat  dilakukan dengan  menjalin  kerjasama  antara  UMKM  dengan  toko  modern  berjenis  minimarket  seperti  Toko  Modern.  Toko modern  adalah  toko  yang  memiliki  sistem  pelayanan  mandiri  dengan  cara  meritel  berbagai  komoditas.  Ketentuan pendirian toko modern tertuang dalam Undang-Undang Nomor 112 Tahun 2007 yang mengatur tentang penataan dan pengembangan  pusat  perbelanjaan,  pasar  tradisional,  dan  toko  modern.  Upaya  membangun  toko  modern  harus menganalisis  status  sosial  ekonomi  masyarakat,  adanya  pasar  tradisional  dan  UMKM  di  daerah  tersebut,  sehingga kehadiran toko modern diharapkan mampu bermitra atau bekerjasama dengan UMKM. Kehadiran toko modern dapat memberikan dampak positif bagi UMKM lokal, hal ini dapat menghemat banyak biaya transportasi yang dekat dengan konsumen,  seperti  kawasan  pemukiman  dan  pemukiman,  serta  memberikan  keuntungan  ekonomis,  karena  banyak produk memberikan fasilitas potongan harga yang dapat membantu konsumen mendapatkan harga yang lebih murah.

## METODE
Penelitian  ini  bersifat  deskriptif-  analitik,  yaitu  memaparkan  secara  lengkap  bagaimana  perlindungan  produk pangan  lokal  dalam  melakukan  kemitraan  dengan  toko  modern  di  Kota  Palembang,  dimana  untuk  selanjutnya dianalisis  menggunakan  metode  empiris,  yaitu  metode  pengecekan  data  pembantu  terlebih  dahulu,  kemudian dilanjutkan dengan penelitian data asli di lapangan. Sumber data berasal dari literatur dan fakta di lapangan. Penelitian semacam  ini  biasa  juga  disebut  dengan  penelitian  pustaka,  yaitu  proses  pengumpulan  data  dari  bahan  pustaka  atau literatur,  hukum  dan  peraturan  yang  relevan,  serta  penelitian  tertulis.  Metode  penelitian  ini  adalah  kualitatif  dan
1 Delmayuni, A. Strategi Peningkatan Daya Saing UMKM Pangan di Kota Palembang. Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan 11(1). (2017). 26.
2 BPS. Indonesia dalam Angka. Indonesia: Badan Pusat Statistik. (2012).
bertujuan  untuk  mengembangkan  deskripsi  naratif  dan  /  atau  tekstual  dari  fenomena  dalam  penelitian.  Sumber  data utama dalam penelitian ini adalah penelitian  kepustakaan,  yaitu melalui observasi, penelitian, dan pembacaan bahan hukum, keputusan dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pengaturan Hukum Terhadap Produk Pangan  Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Undang-undang 18 Tahun 2012 Pangan
Pada  tahun  1996  Pemerintah  bersama  DPR  sudah  membuat  regulasi  mengenai  pengaturan  masalah  pangan pengaturan  tersebut    diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1996  (tentang  Pangan),  namun  seiring  dengan perkembangan  zaman,  undang-undang  tersebut  tidak  lagi  memenuhi  kebutuhan  masyarakat.  secara  luas  dikarenakan adanya    dinamika  kondisi  eksternal  maupun  internal,  demokratisasi,  desentralisasi  untuk  itu  perlu  adaya  perubahan mengenai  pengaturan  mengenai  masalah  pangan    maka  setelah  reformasi  pada  tahun  2012  disahkanlah  Undang- Undang  Nomor  18  Tahun  2012  tentang  Pangan.  Undang-undang  tersebut  mengatur  masalah  pengelolaan  pangan, termasuk  perencanaan  pangan,  penyediaan  pangan,  keterjangkauan  pangan,  konsumsi  dan  gizi  pangan,  keamanan pangan,  pelabelan  dan  periklanan  pangan,  pengawasan,  sistem  informasi  pangan,  penelitian  dan  pengembangan pangan, kelembagaan pangan, partisipasi sosial dan investigasi.
Selain  itu  dalam  undang-undang  ini  juga  menamanatkan  kepada  pemerintah  daerah  untuk  terlibat  dan bertanggung  jawab  untuk  mengembangkan  produk  pangan  lokal  di  daerah  masing-masing  sebagaimana  tertuang dalam pasal 12 ayat(2) undang-undang 18 tahun 2012.

## Undang-undang 36 tahun 2009
Pasal 109 dan Pasal 111 (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 (Tentang Kesehatan) menjelaskan bahwa Pasal  109  mengatur  keamanan  makanan  dan  minuman  yang  mengandung  Orang  dan  /  atau  badan  hukum  yang berbahaya yang mengedarkan makanan dan minuman, diproduksi dengan beredar teknologi manipulasi genetik harus memastikan  bahwa  aman  bagi  manusia,  hewan,  dan  lingkungan.  "Keselamatan"  dalam  "Kamus  Besar  Bahasa Indonesia" artinya tidak ada bahaya, tidak kecemasan. Artinya setiap pangan yang diproduksi oleh peserta komersial harus  memenuhi  standar  yang  tidak  merugikan  konsumen,  atau  tidak  ada  risiko  kesehatan  yang  menjadi  perhatian konsumen.  Pasal  111  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang  kesehatan  mengatur  bahwa  makanan dan minuman yang dikonsumsi masyarakat harus berdasarkan standar dan / atau persyaratan kesehatan. Perlu diingat bahwa tujuan Undang-Undang ini adalah untuk meningkatkan kesadaran kesehatan, kemauan dan kemampuan semua orang  untuk  mencapai  investasi  dalam  pembangunan  sosial  ekonomi  dan  sumber  daya  manusia  yang  produktif.  (5) Sanksi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (5)  melarang  peredaran,  mencabut  makanan  dan  minuman  yang  tidak memenuhi  persyaratan  standar,  kesehatan  dan  /  atau  bahaya  kesehatan,  dicabut  izin  edarnya,  serta  disita  dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan konsumen.

## Undang –Undang Nomor 8 Tahun 1999
Dalam  undang-undang  perlindungan  konsumen,  undang-undang  pangan  juga  memiliki  ketentuan,  tetapi undang-undang  pangan  tidak  disebutkan  secara  eksplisit.  Dilarang  membeli  dan  menjual  komoditas  yang  tidak memenuhi  persyaratan  dan  standar  yang  ditetapkan  oleh  peraturan  perundang-undangan.  Pangan  yang  akan diperdagangkan harus mencantumkan komposisi, aturan pakai, tanggal produksi, dan efek samping dari mengonsumsi pangan tersebut. Oleh karena itu konsumen dapat memilih makanan yang tepat tanpa merugikan konsumen.

## Upaya Pemerintah Kota Palembang Untuk Melindungi Produk Pangan Lokal
Dalam rangka untuk melindungi dan menjaga kelestarian produk pangan lokal agar tidak kalah dengan produk pangan modern pemerintah kota palembang sudah berupaya melakukan terobosan salah satunya dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 25 Tahun 20011 Tentang Pendirian Pusat Perbelanjaan Dan Pasar Modern dimana  dalam  peraturan  daerah  tersebut  mewajibkan  kepada  setiap  pengusaha  yang  ingin  mendirikan  pusat perbelanjaan  dan  pasar  modern  diwilayah  kota  palembang  wajib  memberikan  ruang  kepada  produk-produk  lokal termasuk  pangan  lokal  daerah  untuk  dapat  di  jual  di  pusat-pusat  perbelanjaan  dan  pasar  modern  di  kota  palembang dengan  prinsip  timbal  balik,  kejelasan,  keadilan,  keadilan  dan  transparansi,  asalkan  memenuhi  standar  yang  telah ditentukan.
Mengingat  banyaknya  tindakan  ilegal  yang  dilakukan  oleh  pihak-pihak  yang  bersangkutan,  maka  perlu dilakukan  pengetatan  izin  waralaba.  Pengembangan  pasar  modern  baru  membutuhkan  pengawasan  pemerintah  dan persetujuan  penduduk  setempat.  Hak  waralaba  pasar  modern  ditetapkan  oleh  pemasok  yang  menyediakan  dana,  dan skala pendanaan mereka lebih tinggi dibanding pedagang kecil. Pembentukan  waralaba pasar modern semakin cepat dan  diharapkan  masyarakat  sekitar  dapat  memanfaatkannya  sebagai  sarana  berbelanja.  Toko  dengan  konsep  modern yang  didirikan  oleh  pemilik  modal  besar  tentunya  akan  berdampak  besar  pada  politik  penguasaan  perdagangan  di
bidang  ekonomi.  Pemilik  usaha  kecil  harus  bersama-sama  mengembangkan  usahanya  sebagai  “penyedia  barang  dan jasa yang mendistribusikan sembako.” Jika merasa tidak lengkap, sebaiknya mencari bantuan dari pemerintah daerah untuk  mendorong  pengembangan  usaha  pribumi  dalam  bentuk  pinjaman  koperasi.  Pemberian  pedagang  kecil  yang dibiayai  oleh  bantuan  pemerintah  tidak  diragukan  akan  memudahkan  masyarakat  dalam  memenuhi  kebutuhannya secara  penuh.  Bantuan  pemerintah  daerah  kepada  pengusaha  kecil  akan  memberi  mereka  lebih  banyak  kesempatan untuk  berkembang.  Selain  bantuan  materiil,  pedagang  kecil  juga  membutuhkan  pendampingan  berupa  perlindungan hukum, yang dapat memastikan pedagang kecil dapat bertahan dengan adanya waralaba pasar modern di sekitarnya. Pedagang kecil bukanlah entitas  komersial  yang dapat memiliki  legitimasi perusahaan seperti halnya waralaba pasar modern,  namun  permintaan  masyarakat  terhadap  pedagang  kecil  berupa  toko  dan  warung  kecil  tetap  diharapkan menjadi  perpanjangan  tangan  produsen.  Kalaupun  sebagian  besar  tidak  memiliki  legalitas  pendirian  usaha,  banyak orang masih mengandalkan pencarian sebagai pedagang kecil. (Martinouva, 2017)
Pemerintah  juga  harus  mampu  mencegah  pelanggaran  dengan  memberi  peringatan  dan  menghimbau  para pemilik  usaha  waralaba  pasar  modern  untuk  menetapkan  aturan  usaha  pasar  mikro.  Dengan  demikian  diharapkan pelanggaran  pendirian  toko  kecil  dapat  dikurangi,  agar  tidak  mengganggu  kelangsungan  usaha  toko  kelontong  dan pedagang kaki lima terdekat. Dalam Pasal 3 ayat 9, pendirian pasar kecil atau mandiri yang terintegrasi dengan pusat perbelanjaan  atau  bangunan  lain  harus  memperhatikan  kepadatan  penduduk,  pembangunan  permukiman  baru, aksesibilitas  wilayah  dan  ketersediaan  tempat  parkir,  dukungan  atau  ketersediaan  infrastruktur,  dan  lebih  banyak warung / toko di pasar tradisional, dengan mini market kecil di dekatnya.
Dari  poin-poin  di  atas  kita  ketahui  bahwa  dalam  mendirikan  pasar  kecil  kita  harus  memperhatikan  hal-hal tersebut dan tidak menyalahi aturan yang telah ditetapkan agar dapat terjalin persaingan sehat tanpa merugikan pihak manapun.  Namun  realitanya  tidak  demikian,  karena  sebagaimana  disebutkan  pada  poin  (e),  masih  banyak  pasar modern yang tidak memperhatikan keberadaan pasar tradisional dan toko kecil di sekitarnya. Hal ini tanpa kita sadari kita  bersama,  seiring  berjalannya  waktu  kita  akan  merobohkan  warung-warung  kecil  disekitarnya.  Tanpa pertimbangan lebih lanjut, masyarakat otomatis akan beralih ke minimarket baru untuk mendapatkan diskon menarik ( discounted  price ),  barang  promosi,  bonus,  hadiah  menarik,  belum  lagi  kemudahan  lokasi  dan  jenis  produk  atau merchandise  yang  dijual.  Jika  pemerintah  tidak  terlibat  langsung  di  bidang  ini,  maka  hal  ini  akan  terjadi  di  masa mendatang, dan melihat dampak dari perkembangan pasar yang semakin kecil dari waktu ke waktu.  Toko kecil yang didirikan  puluhan  tahun  lalu  terpaksa  tutup  karena  ketidakmampuan  mengembalikan  modal,  dan  semakin  sedikit pembeli yang berhenti di depan toko.
Kita  tahu  langkah  pemerintah  mengeluarkan  kebijakan  berupa  Walikota  Palembang  Nomor  25  Tahun  2011 sudah sesuai dengan harapan masyarakat khususnya pengusaha kecil, namun langkah ini belum selesai karena masih banyak  ketidakpatuhan  dalam  bidang  ini  Konvensi.  Selain  itu,  untuk  mengimbangi  pertumbuhan  seluruh  sektor perdagangan eceran, perlu dilakukan penataan di setiap organisasi pasar kecil.  Serta perlu adanya pembinaan kepada pedagang tradisional agar dapat mengikuti perkembangan zaman seiring dengan arah perkembangan masyarakat dan perubahan metode berbelanja. Menyikapi pertumbuhan ekonomi Kota Palembang, terbuka peluang usaha pasar kecil dan  waralaba  untuk  membuka  lebih  banyak  usaha.  Hal  inilah  yang  perlu  dibahas  dalam  pedoman  pembangunan kawasan  toko  modern  yang  sudah  tidak  berlaku  lagi  dan  memperhatikan  regulasi  yang  ditetapkan  oleh  Pemerintah Kota Palembang.

## SIMPULAN
Berdasarkan uraian diatas maka penulis dapat bahwa pengaturan hukum terhadap produk pangan  sesuai dengan peraturan  perundang-undangan  Indonesia  yang  tercantum  dalam  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2012  tentang Pangan  dan  Pasal  12  (2)  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2012  kepada  pemerintah  daerah  untuk  terlibat  dan bertanggung jawab untuk mengembangkan produk pangan lokal di daerah masing-masing. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 disahkan untuk meningkatkan kesadaran kesehatan, kemauan dan kemampuan semua orang, agar semua orang  dapat  hidup  sehat,  sehingga  mencapai  derajat  kesehatan  masyarakat  yang  setinggi-tingginya.Ini  merupakan investasi  dalam  pembangunan  masyarakat,  dan  sumber  daya  manusia  dengan  produktivitas  ekonomi.  Akan  tetapi, selain  pengaturan  tentang  pangan,  ketentuan  Pasal  8  (1)  (i)  dapat  dijadikan  dasar  untuk  melindungi  konsumen  yang membeli pangan yang mengandung  zat berbahaya. Dilarang membeli  atau menjual  komoditas yang tidak memenuhi persyaratan dan standar peraturan perundang-undangan yang ditetapkan. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 25 Tahun  2011  Tentang  Pendirian  Pusat  Perbelanjaan  Dan  Pasar  Modern  dimana  dalam  peraturan  daerah  tersebut mewajibkan  kepada  setiap  pengusaha  yang  ingin  mendirikan  pusat  perbelanjaan  dan  pasar  modern  di  wilayah  kota palembang wajib memberikan ruang kepada produk-produk lokal termasuk pangan lokal daerah untuk dapat di jual di pusat-pusat perbelanjaan dan pasar modern di kota palembang  berdasarkan prinsip timbal  balik,  kejelasan,  keadilan, keadilan dan transparansi dengan syarat harus memenuhi standar yang telah ditetapkan.

## DAFTAR PUSTAKA Jurnal
Delmayuni, A. (2017). Strategi Peningkatan Daya Saing UMKM Pangan di Kota Palembang. Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan 11(1):1-26.
Martinouva,  R.  A.  (2017).  Perlindungan  Hukum  Pedagang  Kecil  dari  Keberadaan  Franchise  Minimarket  (Studi Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 17 Tahun 2009). KEADILAN PROGRESIF, 8(1).
Safitriani,  S.  (2014). Perdagangan  Internasional  dan  Foreign  Direct  Investment  di  Indonesia. Buletin  Ilmiah  Litbang Perdagangan 8(1): 1-24.
Rahmat,  K.  (2019).  Analisis  Dampak  Toko  Modern  Terhadap  Keberadaan  Usaha  Mikro,  Kecil,  Menengah  di  Kota Padangsidimpuan. At-Tawassuth Jurnal, 6(1), 208-230

## Buku
BPS. (2012). Indonesia dalam Angka . Indonesia: Badan Pusat Statistik. Nazir, M. (2005). Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia. Sudrajat. (2005). Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah. Bandung: Pustaka Setia. Sunggono, B. (1997). Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Sugiyono. (2006). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. Soekanto, S. (2007). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

## Peraturan Perundang-Undang
Undang-Undang Republik  Indonesia Nomor 7 Tahun  1996  tentang KetahananPangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  112  Tahun  2007  tentang  Penataan  dan  Pembinaan  Pasar  Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 53)
Peraturan  Daerah  Kota  Palembang  Nomor  25  Tahun  2011  tentang  Pedoman  Penataan  dan  Pembinaan  Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.