## UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DITINJAU DARI LAW AS AN ALLOCATIVE SYSTEM
Tri Setiady Suhaendi Salidja Universitas Wiralodra
Email: trisetiady@unwir.ac.id , suhaendisalidjaunwir@gmail.com

## ABSTRACT
Lawrence M. Friedman argues that the legal system is actually built by three components, namely legal substance, legal structure, and legal culture. The three components of the legal system are actually complementary and are in a functional relationship. To uphold the rule of  law,  the  three  components  of  the  legal  system  must  be  developed  simultaneously  and integrally. Protection of consumers  is  seen materially and formally as being increasingly important, given the progress of science and technology which is the driving force for the productivity and efficiency of producers of goods or services that they produce in order to achieve  business  goals.  In  order  to  pursue  and  achieve  these  two  things,  finally  either directly or indirectly, then consumers will generally feel the impact.
Keywords: Consumer Protection, legal system, legal structure, and legal culture,

## I. PENDAHULUAN
Pembangunan hukum di Indonesia tahun 1970an tentu memiliki karakteristik, visi, misi yang berbeda dengan pembangunan hukum era reformasitahun 1998; begitu pula halnya pembangunan hukum dikedua era tersebut berbeda di tengah-tengah era globalisasi di segala bidang kehidpuan, baik bidang ekonomi, keuangan, perdagangan maupun di bidang hukum. Pembangunan  hukum  di  era  reformasi  sampai  saat  ini  tengah  mengalmi  tantangan perubahan, baik dalam negeri maupun hubungan internasional. Tantangan perubahan dalam sistem tatanegaraan Indonesia yang tengah mengalami masa transisi dari sistem otoritarian memasuki  sistem  demokrasi  tidaklah  cukup  diatasi  dengan  melakukan  perubahan- perubahan,  baik  di  bidang  perundang-undangan,  perekonomian,  politik,  melaikan  harus diikuti  dengan  perubahan  cara  pandang  dan  sikap  masyarakat  dan  birolrasi  tentang  baik buruknya atau kuat lemahnya sistem baru yang akan dianut bagi kepentingan masa depan bangsa Indonesia 1 .
1 Romli Atmasasmita, Teori Hukum Intergratif (Rekontruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012, hlm. 94-95.
Lawrence  M.  Friedman  mengemukakan  bahwa  sistem  hukum  sesungguhnya dibangun  oleh  tiga  komponen,  yaitu  substansi  hukum  ( legal  substance ),  struktur  hukum ( legal  structure ),  dan  budaya  hukum  ( legal  culture ) 2 .    Ketiga  komponen  sistem  hukum tersebut sesungguhnya bersifat komplementer dan berada dalam suatu hubungan fungsional. Untuk  menegakkan  supremasi  hukum,  ketiga  komponen  sistem  hukum  tersebut  harus dikembangkan secara simultan dan integral.
1. Struktur
Yang dimaksudkan dengan sistem hukum mempunyai struktur adalah kerangka atau rangkanya, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan  terhadap  keseluruhan.  Di  dalam  Sorjono  Soekanto  dikatakan  bahwa komponen ini menunjuk adanya kelembagaan  yang diciptakan oleh sistem  hukum lembagalembaga  mana  mempunyai  pelekatan,  fungsi-fungsi  tersendiri  di  dalam bekerjanya sistem hukum tersebut. Lembaga lembaga ini antara lain adalah Lembaga Kepolisian, Lembaga Kejaksaan, Lembaga Pengadilan dan Lembaga Kepengacaraan.  Secara  singkat  dapat  dikatakan  bahwa  komponen  yang  bersifat struktural  ini  memungkinkan  masyarakat  untuk  mengharapkan  bagaimana  suatu sistem hukum itu seharusnya bekerja ( law in the books ) 3 .
2. Substansi
Yang  dimaksud  dengan  substansi  adalah  aturan,  norma,  dan  pola  perilaku  nyata manusia  yang  berada  dalam  sistem  itu.  Substansi  juga  berarti  “produk”  yang dihasilkan  oleh  orang  yang  berada  di  dalam  sistem  hukum  itu,  keputusan  yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun 4 .
3. Budaya Hukum (Kultural)
Yang dimaksud dengan budaya hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem  hukum  kepercayaan,  nilai,  pemikiran  serta  harapannya.  Dengan  kata  lain, budaya hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana  hukum  digunakan,  dihindari,  atau  disalahgunakan 5 .  Di  dalam  Sorjono Soekanto dikatakan jika komponen yang bersifat struktural dapat diibaratkan sebagai
2 Lawrence  M.  Friedman,  2001,  Hukum  Amerika:  Sebuah  Pengantar  (American  Law:  An  Introduction), Penerjemah oleh Wishnu Basuki, PT. Tatanusa, Jakarta, hlm 7.
3 Lawrence  M.  Friedman  dalam  bukunya  The  Legal  System:  A  Sociology  Science  Perspective,  dalam Soerjono Soekanto, et. all, 1986, Kriminologi Suatu Pengantar, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 129.
4 Lawrence M. Friedman, 2001, op. Cit, hlm. 8.
5 Ibid
suatu  mesin,  maka  komponen  kultural  dapat  diibaratkan  sebagai  bensin,  yang merupakan penggerak dari mesin tadi. Dalam hal ini yang menjadi masalah adalah nilai  dan  sikap  daripada  fungsionaris  yang  bekerja  dalam  lingkungan  pelaksanaan dan  penegakan  hukum.  Komponen  nilai  dan  sikap  ini  akan  memberi  pemahaman tentang bekerjanya suatu sistem hukum di dalam kenyataan ( law in action ) 6 .
Cara  lain  menggambarkan  tiga  unsur  hukum  tersebut  di  atas  adalah  dengan mengibaratkan struktur hukum seperti mesin. Substansinya adalah apa yang dihasilkan atau dikerjakan oleh mesin itu. Budaya hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk  menghidupkan  dan  mematikan  mesin  itu  serta  memutuskan  bagaimana  mesin  itu digunakan 7 .
Upaya membentuk suatu produk hukum  yang dapat diterima sebagai suatu norma, khususnya  bagaimana  suatu  produk  hukum  menjamin  hak  asasi  warga  negara,  harus memperhatikan tiga aspek penting yang berhubungan dengan pemberlakuan kaidah hukum tersebut, yaitu: 8
1. Aspek Yuridis, artinya adalah bahwa penentuannya berdasarkan kaidah yang lebih tinggi  tingkatannya  (tidak  boleh  bertentangan  dengan  suatu  produk  hukum  yang lebih  tinggi  tingkatannya)  dan  juga  dibentuk  menurut  cara  yang  telah  ditetapkan (misalnya  di  Indonesia  suatu  undang-undang  dibentuk  oleh  Presiden  dengan persetujuan DPR dan sebaliknya).
2. Aspek  Sosiologis,  artinya  adalah  efektivitas  kaidah  hukum  dalam  kehidupan bersama. Mengenai hal ini dikenal dua teori, yaitu;
a. Teori kekuasaan yang pokoknya menyatakan bahwa kaidah hukum mempunyai kekuatan  sosiologis  apabila  dipaksakan  berlakunya  oleh  penguasa,  diterima ataupun tidak oleh warga masyarakat.
b. Teori pengakuan yang berpokok pangkal pada pendapat bahwa kelakuan kaidah hukum didasarkan pada penerimaan atau pengakuan masyarakat di mana kaidah hukum tersebut akan diberlakukan.
6 Sorjono Soekanto, op. cit., hlm. 129-130.
7 Lawrence M. Friedman, Loc cit., hlm. 8.
8 Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1993, Perihal Kaidah Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 88-92.
3. Aspek  Filosofis,  artinya  kaidah  hukum  tersebut  sesuai  dengan  cita-cita  hukum sebagai nilai positif tertinggi, misalnya Pancasila, masyarakat adil dan makmur, dan seterusnya.
Dengan demikian, ketiga macam cara berlaku tersebut, diharapkan kaidah yang tidak mati  ( dode  regel ),  secara  sosiologis  maka  hukum  akan  bersifat  demokratis  serta  hukum secara  filosofis  maka  hukum  tersebut  tidak  hanya  sebagai  kaidah  hukum  yang  hanya diharapkan atau dicita-citakan.

## II. IDENTIFIKASI MASALAH
Berdasarkan  hal-hal  yang  telah  diuraikan  diatas,  maka  permasalahan  yang  hendak dikemukakan  dalam  penulisan    tesis    ini  adalah  sebagai  berikut  dalam  konteks  hukum sebagai sistem alokasi yang disampaikan Friedman, kiranya hal ini juga perlu dilaksanakan di Indonesia. Peraturan perundang-undangan yang dihasilkan dalam segala bidang, apakah itu ekonomi, politik, sosial dan hankam perlu dikaji: how it performs?; how it treats people?; how it distribute? ; dan how its cost and benefit? agar suatu peraturan perundang-undangan tersebut  dapat  diterapkan  dan  sesuai  dengan  tujuan  dari  pembuat  peraturan  perundang- undangan  tersebut.  Dalam  penulisan  ini,  akan  dibahas  mengenai Bagaimana  Undang- Undang  Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ditinjau dari konsep “Hukum sebagai Sistem Alokasi” ?

## III. METODE
Metode Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang  mempergunakan  sumber  data  sekunder 9 ,  dengan  menyusun  kerangka  konsepsional, dengan  merumuskan  ketentuan  yang  terdapat  dalam  Peraturan  Perundang-undangan  yang menjadi  dasar  penelitian 10 .  Spesifikasi  Penelitian  yang  digunakan  dalam  Penelitian  ini dilakukan  secara deskriptif-analitis yaitu  penelitian  yang  menggambarkan  peristiwa  yang sedang diteliti dan kemudian menganalisanya berdasarkan fakta-fakta berupa data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier 11 . Penelitian  ini  dilakukan  dalam  dua  tahap,  yaitu  penelitian  kepustakaan (library  research)
9 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri , Galia Indonesia, cet. ke-4, Jakarta, 1990, hlm. 30.
10 Amirudin “et.al” Pengantar Metode Penelitian Hukum , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 119.
11 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , Grafindo, Jakarta, 2006, hlm. 10.
dan  pengumpulan  data  lapangan.  Penelitian  Kepustakaan (library  research) digunakan untuk  memperoleh  data  dalam  penelitian  ini  yaitu:  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum sekunder dan bahan hukum tersier 12 . Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis yuridis normatif kualitatif.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ditinjau dari konsep “Hukum sebagai Sistem Alokasi”

## 1. How it Performs
Pembangunan dan perkembangan perekonomian khususnya di bidang perindustrian dan  perdagangan  nasional  telah  menghasilkan  berbagai  variasi  barang/jasa  yang  dapat dikonsumsi.  Selain  itu,  globalisasi  dan  perdagangan  bebas  yang  didukung  oleh  kemajuan teknologi telekomunikasi informatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan  /atau  jasa  yang  ditawarkan  bervariasi  baik  produksi  dalam  negeri  maupun  produksi dalam negeri 13 .
Kondisi yang demikian pada satu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan  konsumen  akan  barang  dan/atau  jasa  yang  diinginkan  dapat  terpenuhi  serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kuantitas barang dan/atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen 14 .
Di sisi lain, kondisi dan fenomena tersebut diatas dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen berada pada posisi yang lemah. Konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar- besarnya oleh pelaku usaha melalui kiat promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen. Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah. Hal ini terutama disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen 15 .
Oleh  karena  itu,  Undang-undang  Perlindungan  Konsumen  dimaksudkan  menjadi landasan  hukum  yang  kuat  bagi  pemerintah  dan  lembaga  konsumen  swadaya  mayarakat
12 Sunaryati Hartono, “Kembali ke Metode Penelitian Hukum”, dalam Bunga Rampai Metodologi Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum , Koko Kosidin (Ed), 1990, hlm. 4.
13 Penjelasan  Umun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
14 Ibid
15 Adrian Sutedi, Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen, Ghalia Indonesia, Bogor, 2006, hlm. 2.
untuk  melakukan  upaya  pemberdayaan  konsumen  melalui  pembinaan  dan  pendidikan konsumen.  Upaya  pemberdayaan  penting  karena  tidak  mudah  menharapkan  kesadaran pelaku  usaha  yang  pada  dasarnya  prinsip  ekonomi  pelaku  usaha  adalah  mendapat keuntungan yang semaksiamal mungkin dengan modal seminal mungkin. Prinsip ini sangat potensial merugikan kepentingan konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung 16 . Ruang lingkup hukum perlindungan konsumen sulit dibatasi dengan menampungnya dalam satu jenis undang-undang, seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Hukum perlindungan konsumen selalu berhubungan dengan berbagai bidang dan cabang hukum itu senantiasa terdapat pihak  yang berpredikat “konsumen” 17 .  Istilah “hukum konsumen” dan “hukum perlindungan konsumen” sudah sering terdengar 18 . Namun, belum jelas benar apa saja yang termasuk ke dalam materi keduanya. Juga apakah keduanya “cabang” hukum itu identik.  M.J. Leder menyatakan: In a sense there is  no such creature as consumer law 19 . Sekalipun demikian, secara umum sebenarnya hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen itu seperti  yang dinyatakan oleh Lowe yakni: rules of law which recognize the bargaining  weakness  of  the  individual  consumer  and  which  ensure  that  weakness  is  not unfairly exploted 20 .
Pakar  masalah  konsumen  di  Belanda  Hondius  menyimpulkan,  para  ahli  hukum umumnya  sepakat  mengartikan  konsumen  sebagai,  pemakai  terakhir  dari  benda  dan  jasa ( uitendelijke  gebruiker  van  goederen  en  diesten ) 21 .  Para  konsumen  merupakan  golongan yang rentan dieksploitasi oleh pelaku usaha. Karena posisi konsumen yang lemah maka ia harus  dilindungi  oleh  hukum.  Salah  satu  sifat,  sekaligus  tujuan  hukum  itu  adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat 22 . Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merupakan seperangkat aturan hukum untuk
16 Ibid,
17 Shidarta, Hukum  Perlindungan  Konsumen  Indonesia, Edisi  Revisi,  PT  Grasindo,  Jakarta,  2006,  Hlm  1. Setiap manusai adalah konsemen, disadari atau tidak. Dalam perspektif yang lebih luas, bahkan ada anggapan bahwa kita adalah konsumen dari produk politik yang disebut “hukum”.  Penjelasan mengenai hal ini baca; Edmond Cahn, “Law in Consumer Perspective, “University of Pennyvania Law review, No.112 (1963): hlm. 1-27.
18 Shidarta, Ibid, hlm. 13.
19 M.J Leder, Consumer Law (plymounth; Macdonald and Evans), 1980, hlm. 1.
20 R. Lowe, Comercial Law, ed6 (London; Sweet and Maxwell, 1983), hlm. 23.
21 Hondius, “Konsumentenrecht, “1976, dalam Mariam Darus Badrulzaman, Perlindungan terhadap Konsumen dilihat  dari  Sudut  Perjanjian  Baku  (Standar), dalam  BPHN, Siposium  Aspek-Aspek  Hukum  Perlindungan Konsumen, Binacipta, Bandung, 1986, hlm. 57.
22 Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 13.
melindungi  konsumen.  Dalam  Pasal  1  angka  1  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999 tentang Perlindungan Konsumen Yang dimaksud Perlindungan Konsumen adalah :
“Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.

## 2. How it treats people
Dalam  setiap  undang-undang  yang  dibuat  pembentuk  undang-undang,  biasanya dikenal sejumlah asas atau prisip yang mendasari diterbitkannya undang¬undang tersebut. Asas-asas hukum merupakan fondasi suatu undang-undang dan peraturan pelaksananya 23 . Bila asas-asas dikesampingkan, maka runtuhlah bangunan undang-undang itu dan segenap peraturan pelaksanaannya 24 .
Sudikno Mertokusumo memberikan ulasan asas hukum sebagai berikut:  bahwa asas hukum bukan merupakan hukum kongkrit, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum dan  abstrak,  atau  merupakan  latar  belakang  peraturan  yang  kongkrit  yang  terdapat  dalam dan di belakang setiap system hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat atau cirri-ciri yang umum dalam peraturan kongkrit tersebut 25 .
Sejalan  dengan  pendapat  Sudikno  tersebut,  Satjipto  Rahardjo  berpendapat  bahwa asas hukum  bukan merupakan peraturan hukum,  namun  tidak hukum  yang bisa dipahami tanpa mengetahui asas-asas hukum yang ada didalamnya, asas-asas hukum memberi makna etis  kepada  setiap  peraturan-peraturan  hukum  serta  tata  hukum 26 .  Asas  hukum  ini  ibarat jantung  peraturan  hukum  atas  dasar  dua  alasan  yaitu,  pertama  asas  hukum  merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Ini berarti bahwa penerapan peraturan-peraturan hukum itu dapat dikembalikan kepada asas-asas hukum. Kedua, karena asas  hukum  mengandung  tuntutan  etis,  maka  asas  hukum  diibaratkan  sebagai  jembatan antara  peraturan¬peraturan  hukum  dengan  cita-cita  sosial  dan  pandangan  etis masyarakatnya 27 .
Di  dalam  usaha  memberikan  perlindungan  hukum  terhadap  konsumen,  terdapat beberapa  asas  yang  terkandung  di  dalamnya.  Perlindungan  konsumen  dilakukan  sebagai
23 Abdoel Djamali, Pengantar Ilmu Hukum Indonesia, Raja Grafindo, Jakarta, 2006,  hlm. 3.
24 Yusuf Sofie, Pelaku Usaha, Konsumen dan Tindak Korporasi, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 25.
25 Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum : Suatu Pengantar, Liberty, Jakarta, 1996, hlm. 6.
26 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm. 87.
27 Ibid, hlm. 85.
bentuk usaha bersama antara masyarakat (konsumen), pelaku usaha dan Pemerintah sebagai pembentuk  Peraturan  Perundang-Undangan  yang  berkaitan  dengan  Perlindungan Konsumen, hal ini terkandung dalam ketentuan pasal 2 UUPK. Kelima asas tersebut adalah:
1) Asas manfaat
Asas  manfaat  dimaksudkan  untuk  mengamanatkan  bahwa  segala  upaya  dalam penyelenggaraan  perlindungan  konsumen  harus  memberikan  manfaat  sebesar- besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Asas ini menghendaki  bahwa  pengaturan  dan  penegakan  hukum  perlindungan  konsumen tidak dimaksudkan untuk menempatkan salah satu pihak diatas pihak yang lain atau sebaliknya,  tetapi  adalah  untuk  memberikan  kepada  masing-masing  pihak,  pelaku usaha  (produsen)  dan  konsumen,  apa  yang  menjadi  haknya.  Dengan  demikian, diharapkan  bahwa  pengaturan  dan  penegakan  hukum  perlindungan  konsumen bermanfaat  bagi  seluruh  lapisan  masyarakat  dan  pada  gilirannya  bermanfaat  bagi kehidupan berbangsa.
2) Asas keadilan
Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh  haknya  dan  melaksanakan  kewajibannya  secara  adil.  Asas  ini menghendaki bahwa pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen ini, konsumen dan pelaku usaha (produsen) dapat berlaku adil melalui perolehan hak dan penunaian kewajiban secara seimbang. Karena itu, UUPK mengatur sejumlah hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha.
3) Asas keseimbangan
Asas  keseimbangan  dimaksudkan  untuk  memberikan  keseimbangan  antara kepentingan  konsumen,  pelaku  usaha,  dan  pemerintah  dalam  arti  materiil  ataupun spiritual.  Asas  ini  menghendaki  agar  konsumen,  pelaku  usaha  (produsen),  dan Pemerintah  memperoleh  manfaat  yang  seimbang  dari  pengaturan  dan  penegakan hukum  perlindungan  konsumen.  Kepentingan  antara  konsumen,  pelaku  usaha (produsen)  dan  Pemerintah  diatur  dan  harus  diwujudkan  secara  seimbang  sesuai dengan  hak  dan  kewajibannya  masing-masing  dalam  kehidupan  berbangsa  dan bernegara.  Tidak  ada  salah  satu  pihak  yang  mendapat  perlindungan  atas
kepentingannya  yang  lebih  besar  dari  pihak  lain  sebagai  komponen  bangsa  dan Negara.
4) Asas keamanan dan keselamatan konsumen
Asas ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Asas ini menghendaki adanya jaminan hukum bahwa konsumen akan memperoleh manfaat dari produk yang dikonsumsi/dipakainya,  dan  sebaliknya  bahwa  produk  itu  tidak  akan  mengancam ketentraman dan keselamatan jiwa dan harta bendanya. Karena itu Undang-Undang ini  membebankan  sejumlah  kewajiban  yang  harus  dipenuhi  dan  menetapkan sejumlah  larang  yang  harus  dipatuhi  oleh  produsen  dalam  memperoduksi  dan mengedarkan produknya.
5) Asas kepastian hukum
Asas ini dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin  kepastian  hukum.  Artinya  Undang-Undang  ini  mengharapkan  bahwa aturan-aturan tentang hak dan kewajiban yang terkandung di dalam undang-undang ini  harus  diwujudkan  dalam  kehidupan  sehari-hari  sehingga  masing-masing  pihak memperoleh keadilan. Oleh karena itu, Negara bertugas dan menjamin terlaksananya undang-undang ini sesuai dengan bunyinya.
Memperhatikan  substansi  pasal  2  UUPK  demikian  pula  penjelasannya,  tampak bahwa  perumusannya  mengacu  pada  filosofi  pembangunan  nasional  yaitu  pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah Negara Republik Indonesia. Kelima  asas  yang  disebutkan  dalam  pasal  tersebut,  bila  diperhatikan  substansinya,  dapat dibagi menjadi 3 (tiga) asas yaitu:
1) Asas  kemanfaatan  yang  didalamnya  meliputi  asas  keamanan  dan  keselamatan konsumen,
2) Asas keadilan yang didalamnya meliputi asas keseimbangan, dan
3) Asas kepastian hukum.
Radbruch menyebutkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian sebagai "tiga ide dasar hukum" atau " tiga nilai dasar hukum", yang berarti dapat dipersamakan dengan asas hukum.
Keadilan,  kemanfaatan,  dan  kepastian  hukum  juga  oleh  banyak  jurist  menyebut  sebagai tujuan hukum. Asas keamanan dan keselamatan konsumen yang dikelompokkan ke dalam asas  manfaat  oleh  karena  keamanan  dan  keselamatan  konsumen  itu  sendiri  bagian  dari manfaat  penyelenggaraan  perlindungan  yang  diberikan  kepada  konsumen  disamping kepentingan pelaku usaha secara keseluruhan 28 .
Sedangkan asas  keseimbangan dikelompokkan ke dalam  asas keadilan, mengingat hakikat keseimbangan yang dimaksud adalah juga keadilan bagi kepentingan masing-masing pihak,  yaitu  konsumen,  pelaku  usaha,  dan  Pemerintah.  Kepentingan  Pemerintah  dalam hubungan  ini  tidak  dapat  dilihat  dalam  hubungan  transaksi  dagang  secara  langsung menyertai  pelaku  usaha  dan  konsumen.  Kepentingan  Pemerintah  dalam  rangka  mewakili kepentingan  publik  yang  kehadirannya  tidak  secara  langsung  di  antara  para  pihak  tetapi melalui  berbagai  pembatasan  dalam  bentuk  kebijakan  yang  dituangkan  dalam  berbagai peraturan  perundang-undangan.  Keseimbangan  perlindungan  antara  pelaku  usaha  dan konsumen  menampakkan  fungsi  hukum  yang  menurut  Roscoe  Pound  sebagai  sarana pengendalian hidup bermasyarakat dengan menyeimbangkan kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat atau dengan kata lain sebagai sarana kontrol sosial 29 .
Keseimbangan  perlindungan  hukum  terhadap  pelaku  usaha  dan  konsumen  tidak terlepas dari adanya pengaturan tentang hubungan-hubungan hukum yang terjadi antara para pihak. Menurut Bellefroid, secara umum hubungan-hubungan hukum yang bersifat publik maupun  privat  dilandaskan  pada  prinsip-prinsip  atau  asas  kebebasan,  persamaan  dan solidaritas. Dengan prinsip atau asas kebebasan, subyek hukum bebas melakukan apa yang diinginkannya dengan dibatasi  oleh keinginan orang lain dan memelihara akan ketertiban sosial.
Dengan  prinsip  atau  asas  kesamaan,  setiap  individu  mempunyai  kedudukan  yang sama  di  dalam  hukum  untuk  melaksanakan  dan  meneguhkan  hak-haknya.  Dalam  hal  ini hukum  memberikan perlakuan  yang sama terhadap individu.  Sedangkan  prinsip  atau asas solidaritas sebenarnya merupakan sisi balik dari kebebasan. Apabila dalam prinsip atau asas kebebasan  yang  menonjol  adalah  hak,  maka  di  dalam  prinsip  atau  asas  solidaritas  yang menonjol  adalah  kewajiban,  dan  seakan-akan  setiap  individu  sepakat  untuk  tetap
28 Ahmadi  Miru  dan  Sutarman  Yodo,  2008,  Hukum  Perlindungan  Konsumen,  PT.  Raja  Grafindo  Persada, Jakarta, hlm. 28.
29 Ibid
mempertahankan  kehidupan  bermasyarakat  yang  merupakan  modus  survival  manusia. Melalui  prinsip  atau  asas  solidaritas  dikembangkan  kemungkinan  Negara  mencampuri urusan yang sebenarnya privat dengan alasan tetap terpeliharanya kehidupan berama. Dalam hubungan  inilah  kepentingan  Pemerintah  sebagaimana  dimaksudkan  dalam  asas keseimbangan diatas yang sekaligus sebagai karakteristik dari apa yang dikenal dalam kajian hukum ekonomi.
Sejak masuknya paham welfare state, Negara telah ikut campur dalam perekonomian rakyatnya  melalui  berbagai  kebijakan  yang  terwujud  dalam  bentuk  peraturan  perundang- undangan,  termasuk  dalam  hubungan  kontraktual  antara  pelaku  usaha  dan  konsumen. Pengaturan hal-hal tertentu yang berkaitan dengan masuknya paham Negara modern melalui welfare state, kita tidak menemukan lagi pengurusan kepentingan ekonomi oleh rakyat tanpa melibatkan  Pemerintah  sebagai  lembaga  eksekutif  di  dalam  suatu  Negara.  Sesuai  fungsi kehadiran  Negara,  maka  Pemerintah  sebagai  lembaga  eksekutif  bertanggung  jawab memajukan kesejahteraan rakyatnya yang diwujudkan dalam suatu pembangunan nasional. Campur  tangan  Pemerintah  di  Indonesia  sendiri  dapat  diketahui  dari  isi  Pembukaan  dan pasal  33  Undang-Undang  Dasar  1945,  serta  dalam  GBHN  dan  dalam  berbagai  peraturan perundang-undangan  yang  menjadi  aturan  pelaksanaannya,  termasuk  Undang-Undang Perlindungan  Konsumen.  Dalam  pasal  2  UUPK  secara  jelas  dapat  diketahui  bahwa perlindungan secara jelas dapat diketahui bahwa perlindungan konsumen diselenggarakan dalam rangka pembangunan nasional, yang menjadi tanggung jawab Pemerintah.
Mengacu pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 disebutkan bahwa perlindungan  konsumen  sebagai  segala  upaya  yang  menjamin  adanya  kepastian  hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen, Kata segala upaya adalah menyiratkan bahwa perlindungan konsumen bertujuan untuk membentengi tindakan sewenang-wenangan dan  agar  pihak  pelaku  usaha  memberikan  hak-hak  yang  dimiliki  oleh  konsumen sebagaimana  mestinya.  Agar  segala  upaya  tersebut  berjalan  efektif,  ukurannya  secara kualitatif  ditentukan  dalam  undang-undang  perlindungan  konsumen  dan  undang-undang lainnya  juga  dimaksudkan  dan  masih  berlaku  untuk  memberikan  perlindungan  terhadap kepentingan konsumen,  baik dalam hukum privat (perdata) maupun dalam bidang hukum public (hukum pidana maupun hukum administrasi negara).
Tujuan Perlindungan Konsumen, sebagaimana termaksud dalam ketentuan pasal  3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bertujuan:
a. Meningkatkan  kesadaran,  kemampuan  dan  kemandirian  konsumen  untuk melindungi diri;
b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
c. Meningkatkan  pemberdayaan  konsumen  dalam  memilih,  menentukan,  dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
e. Menumbuhkan  kesadaran  pelaku  usaha  mengenai  pentingnya  perlindungan konsumen  sehingga  tumbuh  sikap  yang  jujur  dan  bertanggungjawab  dalam berusaha;
f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi  barang  dan/atau  jasa,  kesehatan,  kenyamanan,  keamanan,  dan keselamatan konsumen.
Bahwa  masing-masing  undang-undang  memiliki  tujuan  khusus.    Hal  itu  tampak dalam  pengaturan  pasal  3  Undang-Undang  No.  8  Tahun  1999  tentang  perlindungan konsumen  yang  juga  mengatur  tujuan  khusus  perlindungan  konsumen  sekaligus membedakan  tujuan  umum 30 .  Rumusan  tujuan  perlindungan  konsumen  huruf  a  dan  e mencerminkan  tujuan  hukum  mendapatkan  keadilan.  Sedangkan  rumusan  huruf  a,  b, termasuk c dan d serta huruf f mencerminkan tujuan hukum memberikan kemanfaatan, dan tujuan  hukum  khusus  yang  diarahkan  untuk  tujuan  kepastian  hukum  tercermin  dalam rumusan huruf d.
Pengelompokan ini tidak berlaku mutlak, oleh karena seperti  yang dapat  kita lihat dalam rumusan pada huruf a sampai dengan huruf f terdapat tujuan yang dapat dikualifikasi sebagai  tujuan  ganda.  Kesulitan  memenuhi  ketiga  tujuan  hukum  (umum)  sekaligus sebagaimana dikemukakan sebelumnya, menjadikan sejumlah tujuan khusus dalam huruf a sampai dengan huruf f dari pasal 3 tersebut hanya dapat tercapai secara maksimal, apabila didukung oleh keseluruhan subsistem perlindungan yang diatur dalam undang¬undang ini, tanpa  mengabaikan  fasilitas  penunjang  dan  kondisi  masyarakat.  Unsur  masyarakat sebagaimana dikemukakan berhubungan dengan persoalan kesadaran hukum dan ketaatan
30 Achmad Ali, Menguak Takbir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis) , Cetakan Kedua, PT. Toko Gunung Agung Tbk, Jakarta, 2002, hlm. 25.
hukum, yang seterusnya menentukan efektivitas Undang-Undang Perlindungan Konsumen, bahwa kesadaran hukum, ketaatan hukum dan efektivitas perundang-undangan adalah tiga unsur  yang  saling  berhubungan. 31 Agar  tujuan  hukum  perlindungan  konsumen  ini  dapat berjalan sebagaimana seperti yang telah dicita-citakan, hal ini harus diperkuat oleh kesatuan dari keseluruhan sub sistem yang terkandung dalam undang-undang perlindungan konsumen didukung oleh sarana dan fasilitas yang menunjang.

## 3. How it distribute
Perlindungan konsumen sesungguhnya identik dengan perlindungan yang diberikan hokum. Oleh karena itu, perlindungan konsumen mengandung aspek hukum. Adapun materi yang  mendapatkan  perlindungan  itu  bukan  sekedar  fisik,  melaikan  terlebih-lebih  hak-hak yang  bersifat  abstrak.  Dengan  kata  lain  perlindungan  konsumen  sesungguhnya  identik dengan perlindungan yang diberikan hukum terhadap hak-hak konsumen.
Secara umum dikenal ada empat hak dasar konsumen, yaitu: 32
1. Hak untuk mendapat keamanan ( the right to safety);
2. Hak untuk mendapatkan informasi (the right to be informed);
3. Hak untuk memelih ( the right to choose);
4. Hak untuk didengar (the right to he heard)
Empat  hak  dasar  ini  diakui  secara  internasioanl.  Dalam  perkembangannya, organisasi-organisasi  konsumen  yang  tergabung  dalam The  International  Organization  of Consumers  Union (IOCU)  menambahkan  lagi  beberpa  hak,  seperti  hak  mendapatkan pendidikan  konsumen,  hak  mendapat  ganti  kerugian,  dan  hak  mendapatkan  lingkungan hidup yang baik dan sehat 33 .
Ada delapan hak yang secara ekspisit dituangkan dalam pasal 4 UUPK, sementara satu hak terakhir dirumuskan secara terbuka. Hak-hak konsumen itu sebagai berikut:
1. Hak Konsumen Mendapatkan Keamanan
Konsumen  berhak  mendapatkan  keamanan  dan  barang  dan  jasa  yang  ditawarkan kepadanya. Produk barang dan jasa itu tidak boleh membahayakan jika dikomsumsi sehingga konsumen tdk dirugikan baik secara jasmani dan rohani.
2. Hak mendapatkan Informasi yang benar
31 Achmad Ali, Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum , Yarsif Watampone, Jakarta, 1988, hlm. 191.
32 Shidarta, Op Cit, hlm. 20.
33 IOCU, Gerakan dan Langkah yayasan Lembaga Konsumen, Gunung Agung, Jakarta, 1982, hlm. 20.
Setiap produk yang diperlkenalkan kedapa konsumen harus disertai informasi yang benar. Informasi yang di perlukan agar konsumen mempunyai gambaran yang keliru atas produk barang dan jasa.  Informasi ini dapat disampaikan dengan berbagai cara seperti  secara  lisan  kepada  konsumen,  melalui  iklan  di  berbagai  media  atau mencantumkan dalam kemasaan produk.
3. Hak Untuk didengar
Hak yang erat kaitannya dengan hak untuk mendapatkan informasi adalah hak untuk didengar.  Ini  disebabkan  informasi  yang  diberikan  pihak  yg  berkepentingan  atau berkompeten sering tidak cukup memuaskan konsumen. Untuk itu konsumen berhak mengajukan permintaan lebih lanjut.
4. Hak untuk memilih
Dalam  mengkonsumsi  suatu  produk  konsumen  berhak  menentukan  pilihannya.  Ia tidak boleh mendapatkan tekanan dari pihak luar sehingga ia tidak lagi bebas untuk membeli  atau  tidak  membeli.  Seandainya  ia  memebli  ia  juga  bebas  menentukan produk mana yang akan dibeli.
5. Hak  untuk  mendapatkan  produk  barang/jasa  sesuai  dengan  nilai  ukuran  yang diberikan
Dengan hak ini berarti konsuemn harus dilindungi dari permainan harga yang tidak wajar.  Dengan kata lain  kuantitas dan kualitas barang/jasa  yang dikonsumsi  harus sesuai dengan nilai uang dibayar sebagai penggantinya.

## 6. Hak untuk mendapatkan ganti kerugian
Jika konsumen merasakankuantitas dan kualitas barang/jasa yang dikonsumensinya tidak  sesuai  dengan  nilai  tukar  yang  diberikannya,  ia  berhak  mendapatkan  ganti kerugian yang pantas. Jenis dan jumlah kerugian itu tentu saja harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau atas kesepakatan masing-masing pihak.
7. Hak untuk mendapatkan penyelesaian hukum
Jika permintaan  yang diajukan konsumen dirasakan tidak mendapatkan tanggapan yang layak dari pihak-pihak terkait (produsen) dalam hubungan hukum dengannya, maka  konsumen  berhak  mendapatkan  penyelesaian  hukum,  termasuk  advokasi. Dengan kata lain konsumen berhak menuntut pertanggung jawaban pihak-pihak yang dipandang merugikan karena mengkonsumsi produk itu.
8. Hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat
Hak konsumen atas lingkungan yang baik dan sehat merupakaan hak yang diterima sebagai salah satuhak dasar konsumen oleh berbagai organisasi konsumen di dunia. Lingkungan hidup yang baik dan sehat berati sangat luas dan setiap makhlik hidup adalah konsumen atas lingkungan hidupnya.
9. Hak untuk dilindungi dari akibat negatif persaingan curang
Contoh bentuk yang sering terjadi dalam persaiangan curang adalah praktik banting harga (dumping). Satu produsen yang kuat mencoba mendesak produsen saingannya yang  lebih  lemah  dengancar  amnurunkan  harga  jual  dibawah  ongkos  produksi. Tujuannya  untik  merebut  pasar  dan  akhirnya  produsen  sainggannya  berhenti produksi.
10. Hak untuk mendapatkan pendidikan konsumen
Masalah  perlindungan  konsumen  di  Indonesia  termasuk  masalah  yang  beru.  Oleh karena itu, wajar bila masih banyak konsumen  yang belum neyadari hak-hanknya. Kesadaran akan hak tidak dapat dipungkiri sejalan dengan kesadaran hukum. Makin tinggi  tingkat  kesadaran  hukum  masyarakat,  makin  tinggi  penghormatannya  pada hak-hak  dirinya  dan  orang  lain.  Uapaya  pendidikan  konsumen  tidak  selalu  harus melewati jenjang pendidikan formal tetapi dapat melalui media massa dan kegiatan lemabga swadaya masyarakat.
Lawan dari hak adalah kewajiban. Mengenai kewajiban konsumen dijelaskan dalam pasal 5 UUPK, yakni:
a. membaca  atau  mengikuti  petunjuk  informasi  dan  prosedur  pemakaian  atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
d. mengikuti  upaya  penyelesaian  hukum  sengketa  perlindungan  konsumen  secara patut.
Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha
Dalam  perdagangan  pelaku  usaha  memiliki  hak-hak  yang  harus  diberikan  dan dihormati  oleh  pihak-pihak  lain  dalam  perdagangan  tersebut,  misalnya  konsumen.  Hak tersebut diimbangi dengan dibebankannya kewajiban pada pelaku usaha yang harus ditaati
dan  dilaksanakan.  Dalam  pelaksanaannya  antara  hak  dan  kewajiban  tersebut  adalah seimbang.
Adapun hak pelaku usaha sebagaimana disebutkan dalam pasal 6 UUPK adalah :
a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
b. hak  untuk  mendapat  perlindungan  hukum  dari  tindakan  konsumen  yang  beritikad tidak baik;
c. hak  untuk  melakukan  pembelaan  diri  sepatutnya  di  dalam  penyelesaian  hukum sengketa konsumen;
d. hak  untuk  rehabilitasi  nama  baik  apabila  terbukti  secara  hukum  bahwa  kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Adapun kewajiban pelaku usaha diatur dalam pasal 7, yakni:
a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
b. memberikan  informasi  yang  benar,  jelas  dan  jujur  mengenai  kondisi  dan  jaminan barang  dan/atau  jasa  serta  memberi  penjelasan  penggunaan,  perbaikan  dan pemeliharaan;
c. memperlakukan  atau  melayani  konsumen  secara  benar  dan  jujur  serta  tidak diskriminatif;
d. menjamin  mutu  barang  dan/atau  jasa  yang  diproduksi  dan/atau  diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk  menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau  jasa  tertentu  serta  memberi  jaminan  dan/atau  garansi  atas  barang  yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
f. memberi  kompensasi,  ganti  rugi  dan/atau  penggantian  atas  kerugian  akibat penggunaan,  pemakaian  dan  pemanfaatan  barang  dan/atau  jasa  yang diperdagangkan;
g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.
Piranti  hukum  yang  melindungi  konsumen  tidak  dimaksudkan  untuk  mematikan usaha pelaku usaha, tetapi justru sebaliknya perlindungan konsumen dapat mendorong iklim
berusaha yang sehat yang mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas.
Oleh  karena  itu  dalam  ketentuan  Bab  IV  UUPK  pasal  8  sampai  dengan  17 menyebutkan  perbuatan  yang  dilarang  bagi  pelaku  usaha.  Pada  hakikatnya,  larangan- larangan  terhadap  pelaku  usaha  tersebut  adalah  mengupayakan  agar  barang  dan/atau  jasa yang beredar di masyarakat merupakan produk yang layak edar, yang menyangkut asal-usul, kualitas sesuai dengan informasi pengusaha baik melalui label, iklan, dan lain sebagainya. 34
Tujuan  pengaturan  ini  menurut  Nurmandjito  adalah  untuk  mengupayakan terciptanya tertib perdagangan dalam rangka menciptakan iklim usaha yang sehat. Hal ini sebagai  salah  satu  bentuk  perlindungan  konsumen,  larangan-larangan  tersebut  dibuat berupaya untuk memastikan bahwa produk yang diproduksi produsen aman, layak konsumsi bagi konsumen.
Dalam  ketentuan  pasal  8  UUPK,  disebutkan  larangan-larangan  tentang  produksi barang dan/atau jasa, dan larangan memperdagangkan barang dan/atau jasa, antara lain:
1) Pelaku  usaha  dilarang  memproduksi  dan/atau  memperdagangkan  barang  dan/atau jasa yang :
a. tidak memenuhi  atau tidak sesuai  dengan standar  yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. tidak  sesuai  dengan  berat  bersih,  isi  bersih  atau  netto,  dan  jumlah  dalam hitungan  sebagaimana  yang  dinyatakan  dalam  label  atau  etiket  barang tersebut;
c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
d. tidak  sesuai  dengan  kondisi,  jaminan,  keistimewaan  atau  kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
34 Nurmandjito, 2000, Kesiapan Perangkat Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perlindungan Konsumen di Indonesia, “dalam Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, penyunting“, Hukum Perlindungan Konsmen, Mandar Maju, Bandung, hlm. 18.
e. tidak  sesuai  dengan  mutu,  tingkatan,  komposisi,  proses  pengolahan,  gaya, mode,  atau  penggunaan  tertentu  sebagaimana  dinyatakan  dalam  label  atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
f. tidak  sesuai  dengan  janji  yang  dinyatakan  dalam  label,  etiket,  keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan,  akibat  sampingan,  nama  dan  alamat  pelaku  usaha  serta keterangan  lain  untuk  penggunaan  yang  menurut  ketentuan  harus  di pasang/dibuat;
j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa  Indonesia  sesuai  dengan  ketentuan  perundang-undangan  yang berlaku.
2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar  tanpa  memberikan  informasi  secara  lengkap  dan  benar  atas  barang dimaksud.
3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat  atau  bekas  dan  tercemar,  dengan  atau  tanpa  memberikan  informasi  secara lengkap dan benar.
4) Pelaku  usaha  yang  melakukan  pelanggaran  pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  dilarang memperdagangkan  barang  dan/atau  jasa  tersebut  serta  wajib  menariknya  dari peredaran.

## 4. How its Cost and Benefit
Pandangan  Roscou  Pound  tentang  teori social  interest yang  merupakan  embrio konsep “ law as social engineering ” yang disampaikan pada Konferensi “ American Society of Sociology of Law ” (1971) yang menyatakan “ Looked at functionally, the law is an attempt to reconcile, to harmonise, to compromise these overlapping or complicating interest, … so as to give effect to the greatest number of interests that weigh most in our civilization, with
the least sacrifice of other interests..I venture to think of problems of eliminating friction and preculading waste in human enjoyment of the goods of existence, and of the legal order as system  of  social  engineering  whereby  these  ends  are  achieved ”.  Pernyataan  Pound  ini menyatakan  fungsi  hukum  sangat  luas  termasuk  untuk  rekonsiliasi,  harmonisasi  dan kompromi  atas  seluruh  konflik  kepentingan  dalam  masyarakat  (individu,  publik  dan Negara),  dengan  prinsip  hanya  untuk  kepentingan  yang  terbanyak  dengan  pengorbanan sekecil-kecilnya untuk kepentingan orang lain; itulah yang ia sebut law as social engineering atau a system of social engineering . Berdasarkan pernyataan Pound tersebut semakin jelas bahwa,  konsep  hukum  yang  dimaksud  olehnya,  adalah  konsep  hukum  masa  depan  yang memiliki  visi  yang  jelas  tentang  bagaimana  menyelesaikan  berbagai  konflik  kepentingan dalam  kehidupan  masyarakat  dan  hubungannya  dengan  peranan  Negara  dan  individu. Pernyataan  Pound  ini  ditafsirkan  oleh  Mochtar  Kusumaatmadja  dalam  konteks pembangunan  hukum  nasional  di  Indonesia  yang  intinya  bagaimana  memerankan  hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat 35 .
Pendapat Pound kemudian mendorong perkembangan analisis non hukum terhadap perkembangan  hukum.  Tokoh  analisis  ilmu  ekonomi  terhadap  hukum  adalah  Richard Posner,  yang  menggunakan  pendekatan  ilmu  ekonomi  berbasis  tiga  prinsip  yaitu  nilai, kemanfaatan dan efisiensi ( value, utility, and efficiency ). Analisis ekonomi Posner kemudian dikembangkan  oleh  Robert  Cooter  dan  Thomas  Ullen,  dengan  prinsip  maksimalisasi, keseimbangan dan efisiensi ( maximalization, equilibrium, and efficiency ) terhadap hukum 36 . Menurut  Prof  Romli  Atmasasmita,  beliau    menyatakan  meragukan  pembentuk undang-undang di Indonesia memperhatikan pentingnya analisis non hukum karena hampir sebagian terbesar produk undang-undang di Indonesia memuat ketentuan sanksi pidana di dalamnya  yang  sering  kontra  produktif  dan  tidak  berhasil  mencapai  tujuan  awal  dari pembentukan  undang-undang  tersebut 37 .  Salah  satu  contohnya  adalah  Undang-Undang Perlindungan  Konsumen.  Untuk  menganalisis Cost  and  Benefits dari  Undang-Undang Perlindungan  Konsumen  akan  digunakan  teori Economic  Analysis  of  Law dari  Posner. Richard Posner menggunakan pendekatan ilmu ekonomi berbasis tiga prinsip  yaitu value, utility and efficiency terhadap hukum 38 .
35 Romli Atmasasmita, Op Cit , hlm. 40.
36 Ibid , hlm. 42.
37 Ibid
38 Richard A Posner, Economic Analysis of Law , Edisi Keempat, Little Brown and Company, 1992.
Setiap orang, pada suatu waktu, dalam posisi tunggal/sendiri maupun berkelompok bersama  orang  lain,  dalam  keadaan  apapun  pasti  menjadi  konsumen  untuk  suatu  produk barang  atau  jasa  tertentu.  Keadaan  yang  universal  ini  pada  beberapa  sisi  menunjukkan adanya  berbagai  kelemahan  pada  konsumen  sehingga  konsumen  tidak  mempunyai kedudukan yang aman 39 .
Posisi  konsumen  sebagai  pihak  yang  lemah  juga  diakui  secara  internasional sebagaimana  tercermin  dalam  Resolusi  Majelis  Umum  PBB  No.A/RES/39/248  Tahun 1985, tentang Guidelines for Consumer Protection, yang menyatakan bahwa :40
"Taking  into  account  the  interest  and  needs  of  consumers  in  all  countries, particularly  those  in  developing  countries,  recognizing  that  consumers  often  face imbalance in economic terms, educational levels, and bargaining power, and bearing in mind that consumers should have the right of access to nonhazard-ous products, as well  as  the  right  to  promote  just,  equitable  and  sustainable  economic  and  social development".
Oleh  karena  itu  secara  mendasar  konsumen  juga  membutuhkan  perlindungan  hukum  yang sifatnya  universal  juga.  Mengingat  lemahnya  kedudukan  konsumen  pada  umumnya dibandingkan  dengan  kedudukan  produsen  yang  lebih  kuat  dalam  banyak  hal,  maka pembahasan  perlindungan  konsumen  akan  selalu  terasa  aktual  dan  selalu  penting  untuk dikaji 41 .
Perlindungan  terhadap  konsumen  dipandang  secara  materiil  maupun  formal  makin terasa  sangat  penting, mengingat  makin  majunya  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktifitas dan efisiensi produsen atas barang atau jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran usaha.  Dalam rangka mengejar dan mencapai  kedua  hal  tersebut,  akhirnya  baik  langsung  atau  tidak  langsung,  maka konsumenlah  yang  pada  umumnya  akan  merasakan  dampaknya 42 . Dengan  demikian, upaya  untuk  memberikan  perlindungan  yang  memadai  terhadap  kepentingan  konsumen
39 Husni Syawali & Neni Sri Imaniyati, Hukum Perlindungan Konsumen, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 33.
40 Susanti Adi Nugroho, Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008,  hlm. 3.
41 Yusuf Sofie, Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 17.
42 Happy Susanto, Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan, Visimedia, Jakarta, 2008, hlm. 39.
merupakan suatu hal yang penting dan mendesak, untuk segera dicari solusinya, mengingat sedemikian  kompleksnya  permasalahan  yang  menyangkut  perlindungan  konsumen  di Indonesia lebih-lebih menyongsong era perdagangan bebas.
Secara value ,  Karena  posisi  konsumen  yang  lemah  maka  ia  harus  dilindungi  oleh hukum.  Salah  satu  sifat,  sekaligus  tujuan  hukum  itu  adalah  memberikan  perlindungan (pengayoman)  kepada  masyarakat.  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan  Konsumen  merupakan  seperangkat  aturan  hukum  untuk  melindungi konsumen.  Dalam  Pasal  1  angka  1  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan Konsumen Yang dimaksud Perlindungan Konsumen adalah : “ Perlindungan konsumen adalah  segala upaya yang  menjamin  adanya kepastian  hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen ”.
Mengacu  pada  pasal  1  ayat  1  Undang-Undang  No.  8  Tahun  1999  tentang perlindungan  konsumen,  Kata  segala  upaya  adalah  menyiratkan  bahwa,  secara utility perlindungan  konsumen  bertujuan  untuk  membentengi  tindakan  sewenang-wenangan  dan agar pihak pelaku  usaha memberikan hak-hak  yang dimiliki oleh konsumen sebagaimana mestinya. Agar segala upaya tersebut berjalan efektif, ukurannya secara kualitatif ditentukan dalam  undang-undang  perlindungan  konsumen  dan  undang-undang  lainnya  juga dimaksudkan  dan  masih  berlaku  untuk  memberikan  perlindungan  terhadap  kepentingan konsumen, baik dalam hukum privat (perdata) maupun dalam bidang hukum public (hukum pidana maupun hukum administrasi negara).
Secara efficiency ,  piranti  hukum  yang  melindungi  konsumen  tidak  dimaksudkan untuk mematikan usaha para pelaku usaha, tetapi justru sebaliknya perlindungan konsumen dapat mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalam mengadapai persaingan melalui penyediaan  barangdan/atau  jasa  yang  berkualitas.  Disamping  itu,  Undang-Undang Perlindungan  Konsumen  ini  dalam  pelaksanaannya  tetap  memberikan  perhatian  khusus kepada pelaku usaha kecil dan menengah. Hal ini dilakukan melalui upaya pembinaan dan penerapan sanksi atas pelanggaranya.
Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  ini  dirumuskan  dengan  mengacu  pada filosofi  pembangunan  nasional  termasuk  pembangunan  hukum  yang  memberikan perlindungan  terhadap  konsumen  adalah  dalam  rangka  membangun  manusia  Indonesia seutuhnya yang berladaskan pada falsafah kenegaraan Republik Indonesia yaitu dasar negara Pancasila dan konstitusi negaraUndang-Undang Dasar 1945.

## V. PENUTUP

## A. Simpulan
Hukum sebagai Sistem Alokasi yang disampaikan oleh Friedman menjadi suatu keniscayaan yang makin mendekatkan orang pada suatu teorema klasik bahwa hukum bisa  menyejahterakan.  Hukum  perlindungan  konsumen  adalah  keseluruhan  asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup. Dengan tujuan adalah memberi perlindungan kepada konsumen agar terhindar dari hal- hal yang dapat menimbulkan kerugian dalam penggunaan barang dan/atau manfaat jasa.

## B. Saran
Konsumen  menjadi  objek  aktivitas  bisnis  untuk  meraup  keuntungan  yang sebesar-besarnya  oleh  pelaku  usaha  melalui  kiat  promosi,  cara  penjualan,  serta penerapan  perjanjian  standar  yang  merugikan  konsumen.  Faktor  utama  yang  menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat  kesadaran konsumen akan haknya masih  rendah. Hal ini terutama disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen. Pemerintah melalui instansi-instansi  terkait  perlu  melakukan  upaya  yang  terus  menerus  untuk memberdayakan masyarakat dengan memberikan pemahaman dan perlindungan kepada konsumen

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku :
Abdoel Djamali, Pengantar Ilmu Hukum Indonesia, Raja Grafindo, Jakarta, 2006, Achmad Ali, Menguak Takbir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis) , Cetakan Kedua, PT. Toko Gunung Agung Tbk, Jakarta, 2002.
Achmad Ali, Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum , Yarsif Watampone, Jakarta, 1988
Adrian  Sutedi, Tanggung  Jawab  Produk  Dalam  Hukum  Perlindungan  Konsumen,
Ghalia Indonesia, Bogor 2006
Ahmadi  Miru  dan  Sutarman  Yodo,  2008,  Hukum  Perlindungan  Konsumen,  PT.  Raja Grafindo Persada, Jakarta
Celina  Tri  Siwi  Kristiyanti, Hukum  Perlindungan  Konsumen, Sinar  Grafika,  Jakarta,
2009
Edmond Cahn, “Law in Consumer Perspective, “University of Pennyvania Law review,
No.112 (1963)
Happy Susanto, Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan, Visimedia, Jakarta, 2008
Husni Syawali & Neni Sri Imaniyati, Hukum Perlindungan Konsumen, Mandar Maju,
Bandung, 2000
Hondius, “Konsumentenrecht, “1976, dalam Mariam Darus Badrulzaman, Perlindungan terhadap  Konsumen  dilihat  dari  Sudut  Perjanjian  Baku  (Standar), dalam BPHN, Siposium Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen, Binacipta, Bandung, 1986
IOCU, Gerakan  dan  Langkah  yayasan  Lembaga  Konsumen, Gunung  Agung, Jakarta, 1982
Lawrence M. Friedman, 2001, Hukum Amerika: Sebuah Pengantar (American Law: An Introduction), Penerjemah oleh Wishnu Basuki, PT. Tatanusa, Jakarta
Lawrence  M.  Friedman  dalam  bukunya  The  Legal  System:  A  Sociology  Science Perspective,  dalam  Soerjono  Soekanto,  et.  all,  1986,  Kriminologi  Suatu Pengantar, Jakarta, Ghalia Indonesia
M.J Leder, Consumer Law (plymounth; Macdonald and Evans), 1980
Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, Perihal Kaidah Hukum, Citra Aditya Bakti, 1993, Bandung,
R. Lowe, Comercial Law, ed6 (London; Sweet and Maxwell, 1983)
Richard  A  Posner, Economic  Analysis  of  Law ,  Edisi  Keempat,  Little  Brown  and Company, 1992
Romli  Atmasasmita, Teori  Hukum  Intergratif  (Rekontruksi  Terhadap  Teori  Hukum Pembangunan  dan  Teori  Hukum  Progresif, Genta  Publishing,  Yogyakarta, 2012
Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991
Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Edisi Revisi, PT Grasindo, Jakarta,
Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum: Suatu Pengantar, Liberty, Jakarta, 1996 Susanti Adi Nugroho, Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara  Serta  Kendala  Implementasinya, Kencana  Prenada  Media  Group, Jakarta, 2008
Yusuf Sofie, Pelaku Usaha, Konsumen dan Tindak Korporasi, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002
Yusuf  Sofie,  Kapita  Selekta  Hukum  Perlindungan  Konsumen  di  Indonesia,  Ghalia Indonesia, Jakarta, 2007

## B. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen