## PENYELESAIAN  SENGKETA  MENGENAI  HAK  MILIK SERTA BAGIAN ANAK ANGKAT  DALAM WASIAT  WAJIBAH
H. Dedi Pahroji,  S.H., M.H
Fakultas  Hukum,  Universitas  Singaperbangsa  Karawang Jl.  H.S Ronggowaluyo,  Teluk  Jambe  Timur  Karawang dpahroji  @gmail.com
Naskah diterima:  27 Juli;  direvisi:  24 Agustus;  disetujui:  30 Agustus

## ABSTRAK
Kedudukan  anak  angkat/orang  tua  angkat  pada  hukum  waris  yang  diatur  dalam Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata,  Hukum  Waris  dan  Hukum  Adat, keduannya  adalah  sebagai  ahli  waris  yang  dapat  saling  mewarisi,  sedangkan dalam  Hukum  Islam  keduanya  tidak  termasuk  sebagai  ahli  waris.  Menurut  Pasal 209  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  Kompilasi  Hukum  Islam,  anak  angkat  ataupun  orang  tua angkatnya berhak mendapatkan wasiat wajibah  sebanyak-banyaknya  1/3 (Sepertiga),  apabila  anak  angkat  atau  orang  tua  angkatnya  tidak  menerima  wasiat. Adapun  perumusan  masalah  dalam  penelitian  ini  yaitu  jangkauan  kewenangan Pengadilan  Agama  Karawang  menyelesaikan  sengketa  mengenai  hak  milik? Bagaimanakah  bagian  anak  angkat  dalam  wasiat  wajibah  yang  berkaitan  dengan penyelesaian  sengketa  mengenai  hak  milik  di  Pengadilan  Agama  Karawang. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yaitu yang bermaksud menguraikan/menggambarkan  kewenangan  Pengadilan  Agama  Klas  IIA  Kab.
Karawang  dalam  menyelesaikan  sengketa  mengenai  hak  milik  dan  bagian  anak angkat  dalam  wasiat  wajibah.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode penelitian yuridis normatif  dengan  tujuan  untuk  menganalisis  keberadaan peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  tentang  hak  milik  dan  bagian  anak angkat  dalam  wasiat  wajibah.  Hal  tersebut  merupakan  upaya  dalam  mencari pelaksanaan  penerapan  peraturan  tentang  hak  milik  dan  bagian  anak  angkat  dalam wasiat  wajibah  khususnya  di  Pengadilan  Agama  Klas IIA  Kab. Karawang.
Kata kunci : Hak Milik, Anak Angkat, Wasiat Wajibah .
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Penyelesaian  Sengketa Mengenai  Hak  Milik  Serta  Bagian  Anak  Angkat  Dalam  Wasiat  Wajibah ∽ H. Dedi Pahroji ∽

## DISPUTE  RESOLUTION  ON PROPERTY  RIGHTS SECTION  AND ADOPTED  CHILDREN  IN WASILAH  WAJIBAH
H. Dedi Pahroji,  S.H., M.H
Fakultas  Hukum,  Universitas  Singaperbangsa  Karawang Jl.  H.S Ronggowaluyo,  Teluk  Jambe  Timur  Karawang dpahroji  @gmail.com

## ABSTRACT
Position  adopted  children/adoptive  parent  in  inheritance  laws  regulated  in  the Law  of  Civil  Law,  Inheritance  Law  and  Customary  Law  in  the  Republic  of Indonesia,  both  of them are as heir to inherit each other, whereas in Islamic law both  are  not included as an heir. According to Article 209 paragraph ( 1 ) and ( 2 ) Compilation  of  Islamic  Law,  adopted  children  or  eligible  foster  parents  was borrowed  as  much  as 1/3 ( third ), if the adopted children or the adoptive parents do  not  accept  testament.  The  formulation  of  the  problem  in  this  research  is the reach  of  its  jurisdiction  to  resolve  disputes  concerning  property  rights  in Religiuos Court Karawang? How part was borrowed adopted children in relating to  settlement  of  disputes  regarding  property  rights  in  the  Religious  Court Karawang.  This  research  is  descriptive  research  that  is  intended  to  decipher/ describe  its  jurisdiction  Religiuos  Court  Class  IIA  Kab.  Karawang  in  resolving disputes  regarding  property  rights  and  part  of  the  adopted  children  was borrowed. The method used is a normative juridical research method with the aim to  analyze  the  existence  of  legislation  governing  property  rights  and part of the adopted children was borrowed . It is an effort in searching for the implementation of  the  implementation  of  regulations  on  property  rights  and  portion  in  adopted children was borrowed particularly in the Religious  Class IIA Kab. Karawang.
Keywords : Property Rights, Adopted, Wasilah Wajibah .
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Penyelesaian  Sengketa Mengenai  Hak  Milik  Serta  Bagian  Anak  Angkat  Dalam  Wasiat  Wajibah ∽ H. Dedi Pahroji ∽

## A. Latar  Belakang
Kewenangan  Pengadilan  Agama  mengenai  sengketa  hak  milik  dapat  dilihat dalam  Putusan  Mahkamah  Agung  tanggal  13  Desember  1979  Nomor 11K/AG/1979.  Dalam  putusan  tersebut  ditentukan  suatu  kaidah  hukum  acara  yang menegaskan  “Apabila  dalam  suatu  gugatan  yang  menyangkut  pembagian  harta warisan  masih  terkandung  sengketa  hak  milik  maka  perkara  yang  bersangkutan tidak  termasuk  kewenangan  Pengadilan  Agama  untuk  memeriksanya  tapi termasuk  kewenangan  Peradilan  Umum”.  Kaidah  tersebut  telah  dianggap  dalam praktek  peradilan  sebagai  salah  satu  yurisprudensi  tetap.  Hampir  semua  kalangan telah  menjadikannya  sebagai  pedoman,  baik  lingkungan  Peradilan  Agama maupun  lingkungan  Peradilan  Umum.  Sebagian  besar  telah  menjadikannya sebagai  patokan  dalam  menentukan  kewenangan  perkara-perkara  warisan  bagi mereka  yang  beragama  Islam.  Apalagi  sejak  hal  itu  dikukuhkan  sebagai  salah  satu patokan  beracara  dalam  rapat  kerja  Mahkamah  Agung  dengan  semua  lingkungan peradilan  di  Yogyakarta  23-25  Maret  1985.  Semakin  banyak  para  Hakim  yang mengindahkan  putusan  tersebut.  Tetapi  belum  semua  Hakim  melaksanakannya.
Masih  sering  terjadi  pelanggaran  atas  patokan  tersebut.  Ada  beberapa  Hakim  dari lingkungan  Peradilan  Umum  yang  mengadili  perkara  warisan  orang  yang beragama  Islam  atas  alasan  hukum  warisan  yang  hidup  di  daerah  hukum  yang bersangkutan  adalah  hukum  waris  adat.  Sementara  itu,  ada  pula  Hakim Pengadilan  Agama  yang  memeriksa  dan  memutus  perkara  warisan  sekalipun dalam  perkara  harta  warisan  tersebut  tersangkut  sengketa  milik.  Padahal  bidang perdata  mengenai  kebendaan  dengan  segala  bentuk  sengketa  hak  yang mengikutinya,  sejak  dari  dulu  tidak  pernah  menjadi  kewenangan  lingkungan Peradilan  Agama.
Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama  bersikap positif  tapi  ragu-ragu  dalam  menyelesaikan  permasalahan  titik  singgung  sengketa hak  milik  dalam  gugatan  pembagian  harta  warisan.  Sikap  positifnya  dengan  cara mengukuhkan  lebih  tegas  Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  tanggal  13  Desember Tahun  1979  Nomor  11  K/AG/1979.  Nilai  kaidah  hukum  yang  terkandung  dalam yurisprudensi tersebut diangkat menjadi ketentuan undang-undang dan dicantumkan  menjadi  rumusan  Pasal  50  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1989 yang  menegaskan  bahwa  “Dalam  hal  terjadi  sengketa  mengenai  hak  milik  atau keperdataan  lain  dalam  perkara-perkara  sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  Pasal 49  maka  khusus  mengenai  objek  yang  menjadi  sengketa  tersebut  harus  diputus terlebih  dahulu  oleh  Pengadilan  dalam  lingkungan  Peradilan  Umum”.  Kemudian terhadap  ketentuan  Pasal  50  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1989,  pembuat undang-undang  memberi  penjelasan  bahwa  “Penyelesaian  terhadap  objek  yang menjadi  sengketa  dimaksud  tidak  berarti  menghentikan  proses  peradilan  di Pengadilan  Agama  atas  objek  yang  tidak  menjadi  sengketa”.  Untuk  itu  peneliti menganggap perlu dilakukan penelitian mengenai jangkauan kewenangan Pengadilan  Agama  Karawang  menyelesaikan  sengketa  mengenai  hak  milik  juga mengenai    sengketa  hak  milik  yang  berkaitan  dengan  hak  anak  angkat  dalam wasiat  wajibah.
Kedudukan  anak  angkat/orang  tua  angkat  pada  hukum  waris  yang  diatur dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata,  Hukum  Waris  dan  Hukum  Adat, keduannya  adalah  sebagai  ahli  waris  yang  dapat  saling  mewarisi,  sedangkan dalam  Hukum  Islam  keduanya  tidak  termasuk  sebagai  ahli  waris.  Menurut  Pasal
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Penyelesaian  Sengketa Mengenai  Hak  Milik  Serta  Bagian  Anak  Angkat  Dalam  Wasiat  Wajibah ∽ H. Dedi Pahroji ∽
209  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  Kompilasi  Hukum  Islam,  anak  angkat  ataupun  orang  tua angkatnya berhak mendapatkan wasiat wajibah  sebanyak-banyaknya  1/3
(Sepertiga),  apabila  anak  angkat  atau  orang  tua  angkatnya  tidak  menerima  wasiat, maka  dengan  demikian  wasiat  wajibah  adalah  merupakan  jalan  keluar  dari  anak angkat  atau  orang  tua  angkat  untuk  mendapatkan  bagian  dari  harta  peninggalan tersebut.    Namun  masalah  ini  banyak  masyarakat  umum  yang  belum  mengetahui dan belum  memahami  kedudukan  wasiat  wajibah  yang  sebenarnya.

## B. Perumusan  Masalah
Bertitik  tolak  dari  latar  belakang  yang  telah  peneliti  uraikan  terlebih  dahulu, maka  pokok permasalahan  yang  akan diteliti  adalah:
1. Bagaimanakah  jangkauan  kewenangan  Pengadilan  Agama  Klas  IIA  Kab. Karawang  menyelesaikan  sengketa  mengenai  hak milik?
2. Bagaimanakah  bagian  anak  angkat  dalam  wasiat  wajibah  yang  berkaitan dengan  penyelesaian  sengketa  mengenai  hak  milik  di  Pengadilan  Agama Karawang?

## C. Tujuan  Penulisan
Sejalan  dengan  pokok  permasalahan  tersebut,  maka  tujuan  penelitian adalah:
1. Untuk  meneliti  dan  mengkaji  jangkauan  kewenangan  Pengadilan  Agama Klas IIA  Kab. Karawang  menyelesaikan  sengketa  mengenai  hak milik.
2. Untuk  mengetahui  dan  menganalisis  bagian  anak  angkat  dalam  wasiat wajibah  yang  berkaitan  dengan  penyelesaian  sengketa  mengenai  hak  milik di Pengadilan  Agama  Karawang.
D. Metode Penelitian
1.  Pendekatan  Penelitian Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif  yaitu  yang  bermaksud menguraikan/menggambarkan  kewenangan  Pengadilan  Agama  Klas  IIA Kab.  Karawang  dalam  menyelesaikan  sengketa  mengenai  hak  milik  dan bagian  anak  angkat  dalam  wasiat  wajibah.  Metode  penelitian  yang digunakan  adalah  metode  penelitian  yuridis  normatif  dengan  tujuan  untuk menganalisis  keberadaan  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur tentang  hak  milik  dan  bagian  anak  angkat  dalam  wasiat  wajibah.  Untuk mendukung  analisis  ini  dilakukan  penelitian  lapangan  yang  menggunakan metode  penelitian  yuridis  sosiologis  yang  bermaksud  memperoleh  gambaran tentang  penyelesaian  sengketa  mengenai  hak  milik  dan  bagian  anak  angkat dalam  wasiat  wajibah  dalam  prakteknya.  Mempergunakan  kedua  metode  ini (metode  yuridis  normatif  dan  yuridis  sosiologis),  diperoleh  gambaran tentang kelemahan/kekurangan dan kekuatan/kelebihan peraturan perundang-undangan  tentang  penyelesaian  sengketa  hak  milik  dan  bagian anak  angkat  dalam  wasiat  wajibah  yang  selanjutnya  akan  diketahui  langkah- langkah  untuk  mengatasi  kelemahan-kelemahan  tersebut.
2. Sumber  Data
a. Bahan Hukum  yaitu  berupa  peraturan  perundang-undangan  yang mengatur  tentang  penyelesaian  mengenai  hak  milik  dan  Waris  Islam, seperti:
1). Undang-undang  Nomor 7 Tahun  1989 tentang  Peradilan  Agama;
2). Undang-undang  Nomor  3  Tahun  2006  tentang  Perubahan  Atas Undang-undang  Nomor 7 Tahun  1989 tentang  Peradilan  Agama;
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Penyelesaian  Sengketa Mengenai  Hak  Milik  Serta  Bagian  Anak  Angkat  Dalam  Wasiat  Wajibah ∽ H. Dedi Pahroji ∽
3). Undang-undang  Nomor  50  Tahun  2009  tentang  Perubahan  Kedua Atas Undang-undang  Nomor  7 Tahun  1989 tentang  Peradilan  Agama;
4). Instruksi  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  1991  tentang Kompilasi  Hukum  Islam.
b. Data  Lapangan  yaitu  data  juga  diperoleh  dari  lapangan  dengan mengambil  lokasi  penelitian  di  Kabupaten  Karawang  di  berbagai  instansi terkait.  Yang  menjadi  populasi  adalah  semua  pejabat  yang  menangani atau  yang  berkaitan  dengan  pemeriksaan  perkara  waris,  yaitu  para pejabat  di  Pengadilan  Agama  Klas  IIA  Kab.  Karawang.  Teknik pengambilan  sampel  adalah purposive  sampling ,  jumlah  orang-orang yang  ditetapkan  sebagai  responden  dianggap  telah  mewakili  populasi.  Di samping  responden  yang  telah  ditentukan  di  atas,  dilakukan  juga wawancara  dengan  tokoh-tokoh  masyarakat,  para  akademisi  serta  pihak Lembaga  Konsultasi  dan Bantuan  Hukum.
c. Alat  Pengumpul  Data
1). Kuesioner  digunakan  untuk  memperoleh  data  dari  para  responden. Pertanyaan-pertanyaan disusun sedemikian rupa sesuai dengan perumusan  masalah  yang  diangkat  dalam  melakukan  penelitian  ini.
Bentuk pertanyaan dalam kuesioner yang digunakan adalah merupakan  perpaduan  antara  bentuk  pertanyaan  yang  bersifat  tertutup dan  bentuk  pertanyaan  yang  bersifat  terbuka.  Tujuan  digunakan bentuk  pertanyaan  yang  bersifat  terbuka  adalah  untuk  memberikan kesempatan  bagi  responden  menjawab  pertanyaan  sesuai  dengan keadaan  sebenarnya.  Kuesioner  disebarkan  kepada  responden  yang sudah  ditentukan  sebelumnya,  lalu  beberapa  hari  kemudian  kuesioner tersebut diambil  secara  langsung  dan  memeriksa  kelengkapan pengisiannya  dan  bila  perlu  dilakukan  penegasan  terhadap  responden tentang  jawaban  yang  diberikan  yang  dirasa  kurang  tepat  atau  kurang tegas.  Kuesioner  tersebut  berisi  tentang  identitas  responden  dan pemahaman  responden  tentang  penyelesaian  sengketa  mengenai  hak milik  dan bagian  anak angkat  dalam  wasiat  wajibah.
2). Pedoman  Wawancara  digunakan  untuk  mewawancarai  para  pejabat Pengadilan  Agama,  tokoh  agama  dan tokoh masyarakat.
3.   Pengumpulan  Data Langkah  yang  pertama  yang  dilakukan  adalah  berupa  pengumpulan  bahan- bahan  kepustakaan  yang  berkaitan  dengan  penelitian  yaitu  berupa peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  permasalahan  yang diteliti untuk selanjutnya dianalisis. Sebelum dilakukan penelitian lapangan,  dilakukan  pengurusan  izin-izin  penelitian  ke  tempat-tempat yang  sudah  ditentukan  sebelumnya.  Kemudian  disebarkan  kuesioner kepada  responden  yang  sudah  ditentukan,  dan  melakukan  wawancara kepada  pejabat-pejabat  yang  terkait,  tokoh-tokoh  masyarakat,  kepada pihak-pihak lainnya. Juga dilakukan  kunjungan  untuk  memperoleh dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa mengenai  milik  dan  bagian  anak  angkat  dalam  wasiat  wajibah  dari  instansi yang  terkait.  Kuesioner  yang  sudah  diisi,  dikumpulkan  dan  dilakukan pengecekan  kelengkapannya,  bila  ada  kekurangan,  dilengkapi  dengan
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Penyelesaian  Sengketa Mengenai  Hak  Milik  Serta  Bagian  Anak  Angkat  Dalam  Wasiat  Wajibah ∽ H. Dedi Pahroji ∽
menanyakan  langsung  kepada  responden  dan  memberi  penjelasan  bila diperlukan.
4.   Analisis/Pengolahan  Data Langkah-langkah  yang  dilakukan  setelah  data  dari  lapangan  terkumpul, yang  pertama  sekali  dilakukan  adalah  kegiatan  memilih/  menyortir  data sedemikian  rupa  sehingga  data  yang  lengkap  saja  yang  dianalisis  apabila tidak  dapat  dilengkapi  lagi.  Langkah  persiapan  ini  dilakukan  agar  data yang  terkumpul  rapi  dan  mudah  dianalisis.  Setelah  data  diperoleh, dilakukam  pemeriksaan  untuk  mengetahui  kebenaran  atau  keakuratannya. Setelah  data  dipilah-pilah  dan  diolah,  kemudian  dianalisis  dan  ditafsirkan secara  logis,  sistematis,  dengan  menggunakan  metode  induktif  dan deduktif.  Analisis  data  secara  logis  berarti  cara  berfikir  yang  digunakan runtut,  tetap  dan  tidak  ada  pertentangan  di  dalamnya,  sehingga  kesimpulan yang  ditarik  dapat  dipertanggungjawabkan  secara  rasional.  Sistematis maksudnya  setiap  analisis  saling  kait  mengkait  karena  merupakan  satu kesatuan  yang  berkaitan  dengan  permasalahan  yang  telah  dirumuskan.
Metode  induktif  maksudnya  adalah  dari  data  yang  khusus  ditarik kesimpulan  yang  umum  setelah  dibandingkan  dengan  studi  kepustakaan mengenai  permasalahan  yang  diteliti.  Selanjutnya  berbagai  ketentuan hukum  terkait  dengan  permasalahan  yang  diteliti  diterapkan  pada  data yang  diperoleh  (deduktif).  Dengan  menggunakan  metode  deduktif  dan metode  induktif  ini,  maka  dapat  diketahui  jangkauan  kewenangan pengadilan  agama  dalam  menyelesaikan  sengketa  mengenai  hak  milik  dan bagian  anak  angkat  dalam  wasiat  wajibah.  Dari  pembahasan  dan  analisis ini  diperoleh  kesimpulan  yang  merupakan  jawaban  atas  permasalahan yang  dirumuskan/  yang  diangkat  dalam  penelitian  ini.

## E. Kerangka Teoretis dan  Yuridis
1. Jangkauan  Kewenangan  Pengadilan  Agama  Karawang  Menyelesaikan Sengketa Mengenai Hak Milik
Memperhatikan  ketentuan  dalam  Pasal  50  Undang-undang  Nomor  7  Tahun 1989  serta  penjelasan  Pasal  tersebut,  dapat  ditarik  beberapa  asas  sebagai  acuan pedoman  bagi  Pengadilan  Agama  mengadili  perkara  yang  didalamnya  terkandung sengketa  milik.
a. Sengketa  Hak Milik  Kompetensi  Absolut  Peradilan  Umum. Ini  adalah  asas  pertama  segala  sengketa  keperdataan  yang  menyangkut hak  kebendaan  atau  berdasar  perikatan,  sekalipun  objek  sengketa  itu tersangkut  perkara  di  Pengadilan  Agama  maka  sepanjang  sengketa  hak kebendaan  mutlak  menjadi  kewenangan  Peradilan  Umum  (Pengadilan Negeri)  untuk  mengadilinya.  Mengenai  bentuk-bentuk  sengketa  hak kebendaan  bisa  berupa  sengketa  hak  milik,  hak  gadai  berdasar  hukum Adat,  hak  agunan,  baik  agunan  biasa  atau  hipotek,  tukar  menukar,  jual beli  dan  sebagainya.  Terhadap  sengketa  keperdataan  dimaksud  mutlak menjadi  kewenangan  Peradilan  Umum  untuk  mengadili.  Pengadilan Agama  tidak  berwenang  untuk  memeriksa  dan  memutus  pembagian  harta sampai  ada  putusan  yang  berkekuatan  hukum  tetap  tentang  kepastian pemilik  harta-harta  tersebut.
b. Kewenangan  Absolut  Peradilan  Umum  Atas  Sengketa  Hak  Milik Meliputi  Perkara Warisan,  Harta  Bersama,  Hibah  dan Wakaf.
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Penyelesaian  Sengketa Mengenai  Hak  Milik  Serta  Bagian  Anak  Angkat  Dalam  Wasiat  Wajibah ∽ H. Dedi Pahroji ∽
Putusan  MA  tanggal  13  Desember  1979  Nomor  11  K/AG/1979  hanya menyinggung kemutlakan kewenangan Peradilan Umum mengadili sengketa  hak  milik  atas  perkara  warisan  yang  sedang  diperiksa Pengadilan  Agama.  Pasal  50  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tidak membatasinya  sepanjang  yang  berkenaan  dengan  perkara  warisan,  tetapi meliputi  semua  perkara  yang  menjadi  yurisdiksi  Peradilan  Agama. Penegasan  tersebut  jelas  terbaca  dalam  Pasal  50  Undang-Undang  Nomor 7  Tahun  1989.  Apabila  terjadi  sengketa  hak  milik  atau  keperdataan  lain dalam  perkara-perkara  sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  Pasal  49 Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1989,  khusus  mengenai  objek  yang menjadi  sengketa  tersebut  harus  diputus  lebih  dulu  oleh  Pengadilan dalam  lingkungan  Peradilan  Umum.  Ketentuan  di  dalam  Pasal  50 Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1989  menyebutkan:  “semua  perkara- perkara  sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  Pasal  49”.  Perkara-perkara yang  dimaksud  Pasal  49  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1989  adalah perkara-perkara  yang  menjadi  yurisdiksi  absolut  lingkungan  Peradilan Agama.  Pasal  49  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1989  berisi  muatan jumlah  totalitas  kewenangan  absolut  yurisdiksi  lingkungan  Peradilan Agama.  Dengan  ditunjuknya  Pasal  49  Undang-undang  Nomor  7  Tahun 1989  oleh  Pasal  50  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1989,  kaitan sengketa  hak  milik  atau  keperdataan  lain  dengan  kewenangan  Peradilan Umum  untuk  mengadilinya,  tidak  lagi  hanya  terbatas  terhadap  perkara warisan,  tetapi  meliputi  seluruh  perkara  apa  saja  yang  diperiksa Pengadilan  Agama,  termasuk  perkara  harta  bersama,  hibah,  wakaf  dan shadaqah  dan  dalam  perkara-perkara  itu  tersangkut  sengketa  hak  milik atau  keperdataan  lain  maka  sepanjang  yang  menyangkut  sengketa  hak milik menjadi kewenangan mutlak Pengadilan Negeri untuk mengadilinya.  Kewenangan  untuk  itu  dapat  disimpulkan  dari  perkataan harus  yang  tercantum  dalam  Pasal  50  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 1989,  yaitu  “(...)  harus  diputus  lebih  dahulu  oleh  pengadilan  dalam lingkungan  Peradilan  Umum”.
Demikian  jangkauan  sengketa  hak  milik  setelah  berlaku  Undang-undang Nomor  7  Tahun  1989  yang  dijelaskan  di  dalam  ketentuan  Pasal  50.  Tidak  semata- mata  hanya  terbatas  dalam  perkara  warisan  tetapi  meliputi  semua  jenis  perkara dalam  semua  bidang  hukum  yang  menjadi  yurisdiksi  lingkungan  Peradilan Agama.  Selama  dalam  suatu  perkara  yang  diperiksa  lingkungan  Peradilan  Agama terkait  sengketa  hak  milik  atau  sengketa  keperdataan  lain,  selama  itu  kewenangan Pengadilan  Agama  menjadi  pasif.  Kewenangannya  baru  aktif  kembali  untuk memeriksa  dan  memutus  perkara  apabila  sengketa  hak  milik  atau  keperdataan  lain telah  tuntas  selesai  dalam  lingkungan  Peradilan  Umum.
2. Bagian  Anak  Angkat  Dalam  Wasiat  Wajibah  Yang  Berkaitan  Dengan Penyelesaian  Sengketa  Mengenai  Hak  Milik  Di  Pengadilan  Agama Karawang
Wasiat  wajibah  berasal  dari  dua  kata,  yaitu wasiat dan  wajib.  Secara  umum, wasiat  artinya  adalah  pesan.  Sedangkan  wajib  artinya  adalah  keharusan  untuk dilaksanakan.  Adapun  pengertian  tentang  wasiat  dan  wajib  adalah  sebagai  berikut: Wasiat  adalah  “Pesan  yang  disampaikan  oleh  orang  yang  akan  meninggal
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Penyelesaian  Sengketa Mengenai  Hak  Milik  Serta  Bagian  Anak  Angkat  Dalam  Wasiat  Wajibah ∽ H. Dedi Pahroji ∽
(biasanya  berkenaan  dengan  harta  kekayaan)”. 1 “Pesan  terhadap  sesuatu  yang baik,  yang  harus  dilaksanakan  sesudah  seseorang  meninggal”. 2 “Pemberian  yang dilaksanakan  setelah  meninggal  dunia  orang  yang  memberi  wasiat”. 3 Sedangkan Wajib  adalah  “tidak  boleh  tidak  dilaksanakan  (ditinggalkan)”. 4 “khittab  Allah yang  menuntut  pekerjaan  dengan  tuntutan  pasti.” 5 “amal  yang  mau  tidak  mau mesti  kerjakan.” 6
Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara etimologis,  wasiat  adalah  pesan.  Sedangkan  secara  terminologis  wasiat  adalah tindakan  seseorang  yang  secara  suka  rela  memberikan  hak  kepada  orang  lain untuk  memiliki  sesuatu  baik  berupa  benda  atau  manfaat  dari  suatu  benda  dengan tanpa  mengharapkan  suatu  imbalan  yang  pelaksanaannya  ditangguhkan  setelah peristiwa  kematian  orang  yang  memberi  wasiat.  Dalil  pokok  tentang  Wasiat Wajibah  adalah  Al-Qur’an    Surat  Al-Baqarah  ayat  (180)  yang  menegaskan  bahwa “Diwajibkan  atas  kamu  apabila  seseorang  di  antara  kamu  kedatangan  (tanda- tanda)  kematian,  jika  ia  meninggalkan  harta  yang  banyak,  berwasiat  untuk  ibu bapak  dan  karib  kerabatnya  secara  ma’ruf.  (ini  adalah)  kewajiban  atas  orang- orang  yang  bertaqwa”.  Sebagian  besar  ahli  tafsir  dalam  menafsirkan  ayat  tentang kewajiban  berwasiat  di  atas  menyatakan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  firman Allah  Swt  yang  menegaskan  “kutiba  ‘alaikum” adalah  “faradza  ‘alaikum” yang artinya  adalah  “diwajibkan  kepada kamu”.
Sedangkan  firman  Allah  yang  menegaskan  “’ala  al-muttaqin” menunjukkan bahwa  hukum  wasiat  tersebut  tidak  wajib.  Hal  ini  beralasan  seandainya  hukum wasiat  itu  wajib,  maka  perintah  wasiat  itu  tentu  ditunjukkan  dengan  kata-kata untuk  semua  muslim,  bukan  dengan  kata-kata  untuk  semua  orang  yang  bertakwa. Oleh  karena  itu,  dalam  ayat  tersebut  Allah  hanya  menyebutkan  dengan  kata-kata untuk  semua  orang  yang  bertaqwa  saja,  maka  hal  yang  demikian  ini  menunjukkan bahwa  hukum  wasiat  itu  tidak  wajib. 7 Selain  itu,  arti  “wajib”  dalam  ayat  di  atas juga  tidak  dipegang  karena  adanya  beberapa qarinah , yaitu:
a. Adanya  ayat-ayat  kewarisan  yang  telah  memberikan  hak  bagian  tertentu kepada  orang  tua  dan  anggota  kerabat  lainnya;  yaitu  Al-Qur’an    Surat An-Nisa’  ayat  (11)  Artinya:  “Allah  mensyari’atkan  bagimu  tentang (pembagian  pusaka  untuk)  anak-anakmu.  Yaitu  bagian  seorang  anak lelaki  sama  dengan  bagian  dua  orang  anak  perempuan  dan  jika  anak  itu semuanya  perermpuan  lebih  dari  dua,  maka  bagi  mereka  dua  pertiga  dari harta  yang  ditinggalkan,  jika  anak  perempuan  itu  seorang  saja,  maka  ia memperoleh  seperdua  harta.  Dan  untuk  dua  orang  ibu  bapak,  bagi masing-masing  seperenam  dari  harta  yang  ditinggalkan,  jika  yang meninggal  itu  mempunyai  anak,  jika  orang  yang  meninggal  tidak mempunyai  anak  dan  ia  diwarisi  oleh  oleh  ibu  bapaknya  (saja),  maka ibunya  mendapat  sepertiga,  jika  yang  meninggal  itu  mempunyai  beberapa saudara,  maka  ibunya  mendapat  seperenam.  (Pembagian-pembagian
1 Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia, (Jakarta:  Depdikbud, 1998), hlm. 1126.
2 M . Abdul M ujieb, et. al., Kamus Istilah Fikih, Cet. I. (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 420.
3 M oh. E. Hasim, Kamus Istilah Islam, (Bandung:  Pustaka, 1987), hlm. 172.
4 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, o.p. cit, hlm. 1123.
5 M . Abdul M ujieb, o.p cit., hlm. 411.
6 M oh. E. Hasim, o.p cit., hlm. 170.
7 Ibnu Al-Arabi, Ahkam Al-Qur’an, Cet. I, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1988), hlm. 104.
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Penyelesaian  Sengketa Mengenai  Hak  Milik  Serta  Bagian  Anak  Angkat  Dalam  Wasiat  Wajibah ∽ H. Dedi Pahroji ∽
tersebut  di  atas)  sesudah  dipenuhi  wasiat  yang  ia  buat  atau  (dan)  sesudah dibayar  hutangnya.  (Tentang)  orang  tuamu  dan  anak-anakmu,  kamu  tidak mengetahui  siapa  di  antara  mereka  yang  lebih  dekat  (banyak)  manfaatnya bagimu.  Ini  adalah  ketetapan  dari  Allah.  Sesungguhnya  Allah  Maha Mengetahui  lagi  Maha  Bijaksana”  dan  ayat  (12)  “Dan  bagimu  (suami- suami)  seperdua  dari  harta  yang  ditinggalkan  oleh  istri-istrimu,  jika mereka  tidak  mempunyai  anak.  Jika  istri-istrimu  itu  mempunyai  anak, maka  kamu  mendapat  seperempat  dari  harta  yang  ditinggalkannya sesudah  dipenuhi  wasiat  yang  mereka  buat  atau  (dan)  sesudah  dibayar hutangnya.  Para  istri  memperoleh  seperempat  harta  yang  kamu tinggalkan  jika  kamu  tidak  mempunyai  anak.  Jika  kamu  mempunyai anak,  maka  para  istri  memperoleh  seperdelapan  dari  harta  yang  kamu tinggalkan  sesudah  dipenuhi  wasiat  yang  kamu  buat  atau  (dan)  sesudah dibayar  hutang-hutangmu.  Jika  seseorang  mati,  baik  laki-laki  maupun perempuan  yang  tidak  meninggalkan  ayah  dan  tidak  meninggalkan  anak, tetapi  mempunyai  seorang  saudara  laki-laki  (seibu  saja)  atau  seorang saudara  perempuan  (seibu  saja),  maka  bagi  masing-masing  dari  kedua jenis  saudara  itu  seperenam  harta.  Tetapi  jika  saudara-saudara  seibu  itu lebih  dari  seorang,  maka  mereka  bersekutu  dalam  yang  sepertiga  itu, sesudah  dipenuhi  wasiat  yang  dibuat  olehnya  atau  sesudah  dibayar hutangnya  dengan  tidak  memberi mudharat (kepada  ahli  waris).  (Allah menetapkan  yang  demikian  itu  sebagai)  syari’at  yang  benar-benar  dari
Allah,  dan Allah  Maha  Mengetahui  dan Maha  Penyantun.”
1). Hadits  yang  menyatakan  tidak  boleh  berwasiat  kepada  ahli  waris: “Allah  telah  memberikan  kepada  setiap  yang  berhak  akan  hak (warisnya),  maka  tidak  boleh  berwasiat  kepada  ahli  waris.”  (HR. Imam  Abu  Daud,  Imam  Tirmidzi  dan Imam  Ibnu  Majah)”.
2). Kenyataan  sejarah  bahwa  Rasulullah  Saw  dan  kebanyakansahabat tidak  melakukan  (memberi)  wasiat  untuk  anggota  kerabatnya.
b. Berdasarkan qarinah - qarinah ini,  jumhur  ulama  menetapkan  bahwa hukum  wasiat  kepada  kerabat  yang  tidak  mewarisi  hanyalah  sunnah, bukan  wajib.  Jumhur  ulama  berpendapat  bahwa  wasiat  itu  hukumnya tidak  wajib,  karena  kewajiban  berwasiat  yang  tercantum  di  dalam  Al- Qur’an  telah  dihapus  ( mansukh )  oleh  ayat-ayat  tentang  pewarisan. Sebelum  munculnya  ayat  tentang  kewarisan,  berwasiat  kepada  orang  tua dan  karib  kerabat  merupakan  kewajiban.  Akan  tetapi  setelah  turun  ayat- ayat  kewarisan  yang  memberikan  sistem  pembagian  yang  pasti,  maka kewajiban  berwasiat  tersebut  terhapus  sehingga  wasiat  tidak  lagi  wajib hukumnya. 8 Imam  Ibnu  Katsir  dalam  kitab  tafsirnya  mengatakan  bahwa Al-Qur’an  Surat  Al-Baqarah  ayat  (180)  tersebut  mengandung  maksud adanya  perintah  membuat  wasiat  kepada  orang  tua  dan  para  kerabat.  Hal ini  hukumnya  wajib  sebelum  turun  ayat-ayat  tentang  kewarisan.  Dan setelah  turunnya  ayat-ayat  waris  yang  memberikan  sistem  kewarisan dengan  pembagiannya  yang  pasti,  menjadi  ketentuan  yang  harus  diambil dan dipegangi  oleh  orang-orang  yang  berhak. 9
8 Ibid.,
9 Isma’il Ibnu Katsir, o.p cit. , hlm. 217.
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Penyelesaian  Sengketa Mengenai  Hak  Milik  Serta  Bagian  Anak  Angkat  Dalam  Wasiat  Wajibah ∽ H. Dedi Pahroji ∽

## F. Hasil Pembahasan
Secara  realita  banyak  pasangan  suami  isteri  yang  belum  berhasil memperoleh  keturunan  (anak)  padahal  pasangan  tersebut  sudah  mapan  dan perekonomian  berkelebihan,  namun  di  sisi  lain  masih  ada  pasangan  suami  isteri yang  merasa  kurang  siap  untuk  memperoleh  anak  karena  faktor  ekonomi  tidak berkecukupan  justru  banyak  mempunyai  keturunan  (anak).  Dari  permasalahan kedua  pasangan  suami  isteri  yang  telah  diuraikan  di  atas,  adalah  merupakan  suatu kehidupan  yang  terjadi  bagi  pasangan  suami  isteri  yang  tidak  mempunyai keturunan  dapat  mengangkat  anak  (Mengadopsi  anak),  dari  kedua  orang  tua  yang dapat  menyerahkan  anaknya  dengan  cara  diadopsi  oleh  pasangan  suami  istri  yang tidak  mempunyai  keturunan  (anak)  untuk  dijadikan  anak  angkat  bagi  mereka, sehingga  dengan  demikian  terjadilah  suatu  proses  peralihan  tanggung  jawab  dari orang  tua  yang  menyerahkan  anaknya  kepada  suami  istri  yang  telah  menerima  dan bersedia  membesarkan  serta  mendidik  anak  tersebut  sebagaimana  anak  kandung- nya  sendiri.  Pelaksanaan  proses  pengangkatan  anak  mengakibatkan  ketentuan hukum  baru,  di  mana  kalau  terjadi  suatu  musibah  yang  mengakibatkan  suatu kematian  dari  orang  tua  angkat  tersebut,  maka  akan  terjadi  suatu  perubahan  sosial tentang  pembagian  harta  peninggalan  yang  ditinggalkan  oleh  orang  tua  angkat/ anak angkat  itu  sendiri.
Kedudukan  anak  angkat/orang  tua  angkat  pada  hukum  waris  yang  diatur dalam  kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata,  Hukum  Waris  dan  Hukum  Adat, keduannya  adalah  sebagai  ahli  waris  yang  dapat  saling  mewarisi,  sedangkan dalam  Hukum  Islam  keduanya  tidak  termasuk  sebagai  ahli  waris.  Menurut  Pasal 209  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  Kompilasi  Hukum  Islam,  anak  angkat  ataupun  orang  tua angkatnya berhak mendapatkan wasiat wajibah  sebanyak-banyaknya  1/3 (sepertiga),  apabila  anak  angkat  atau  orang  tua  angkatnya  tidak  menerima  wasiat, maka  dengan  demikian  wasiat  wajibah  adalah  merupakan  jalan  keluar  dari  pada anak  angkat  atau  orang  tua  angkat  untuk  mendapatkan  bagian  dari  harta peninggalan  tersebut.  Namun  masalah  ini  banyak  masyarakat  umum  yang  belum mengetahui  dan  belum  memahami  kedudukan  wasiat  wajibah  yang  sebenarnya. Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  menetapkan  bahwa  antara  anak  angkat  dan  orang tua  angkat  terbina  hubungan  saling  berwasiat.  Dalam  Pasal  209  ayat  (1)  dan  ayat (2) menegaskan  bahwa:
(1).  Harta  peninggalan  anak  angkat  dibagi  berdasarkan  Pasal  176 sampai  dengan  193  tersebut  di  atas,  sedangkan  terhadap  orang tua  angkat  yang  tidak  menerima  wasiat  wajibah  diberi  wasiat wajibah  sebanyakbanyaknya  1/3  dari  harta  warisan  anak angkatnya. (2).  Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah  sebanyak-banyaknya  1/3  dari  harta  warisan  orang  tua angkatnya.
Menurut  pasal  tersebut  di  atas,  bahwa  harta  warisan  seorang  anak  angkat atau  orang  tua  angkat  harus  dibagi  sesuai  dengan  aturannya  yaitu  dibagikan kepada  orang-orang  yang  mempunyai  pertalian  darah  (kaum  kerabat)  yang menjadi  ahli  warisnya.  Berdasarkan  aturan  ini  orang  tua  anak  atau  anak  angkat tidak  akan  memperoleh  hak  kewarisan,  karena  dia  bukan  ahli  waris.  Dalam Kompilasi  Hukum  Islam  orang  tua  angkat  secara  serta  marta  dianggap  telah meninggalkan  wasiat  (dan  karena  itu  diberi  nama  wasiat  wajibah)  maksimal
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Penyelesaian  Sengketa Mengenai  Hak  Milik  Serta  Bagian  Anak  Angkat  Dalam  Wasiat  Wajibah ∽ H. Dedi Pahroji ∽
sebanyak  1/3  dari  harta  yang  ditinggalkan  untuk  anak  angkatnya  atau  sebaliknya anak  angkat  untuk  orang  tua  angkatnya,  di  mana  harta  tersebut  dalam  sistem pembagiannya  bahwa  sebelum  dilaksanakan  pembagian  warisan  kepada  para  ahli warisnya,  maka wasiat  wajibah  harus  ditunaikan  terlebih  dahulu.
Peraturan  ini  dianggap  baru  apabila  dikaitkan  dengan  aturan  di  dalam  fiqih bahkan  perundang-undangan  kewarisan  yang  berlaku  di  berbagai  dunia  Islam kontemporer.  Al-Qur’an  menolak  penyamaan  hubungan  karena  pengangkatan anak  yang  telah  berkembang  di  dalam  adat  masyarakat  bangsa  Arab,  waktu  itu karena  ada  hubungan  pertalian  darah.  Sedangkan  di  dalam  masyarakat  muslim Indonesia  sering  terjadi  adanya  pengangkatan  anak  terutama  bagi  mereka  yang  di dalam  perkawinannya  tidak  dikaruniai  keturunan.  Pengangkatan  anak  yang biasanya  dikukuhkan  dengan  aturan  adat  ini,  sering  menimbulkan  kesulitan, perasaan  tidak  puas,  bahkan  tidak  jarang  adanya  tuduhan  tidak  adil  ketika  salah satu  pihak  meninggal  dunia.  Dalam  hubungan  pengangkatan  anak  hal  ini  sering terjadi  anak  angkat  tidak  memperoleh  harta  sedikitpun  karena  orang  tua  angkatnya tidak  sempat  berwasiat  atau  tidak  tahu  bahwa  anak  angkatnya  tidak  berhak memperoleh  warisan  (menurut  fiqih)  namun  sebaliknya  sebagian  orang  tua  angkat menempuh  dengan  cara  hibah,  yang  kadang-kadang  juga  tidak  mulus  karena sesudah  hibah  dilakukan  terjadi  pertengkaran  dan  ketidakakuran  antara  anak dengan  orang  tua  angkat  tersebut.  Untuk  memenuhi  kebutuhan  dan  mengatasi kesulitan  yang  terjadi  ditengah  masyarakat  maka  diberlakukanlah  peraturan mengenai hukum wasiat wajibah karena hubungan pengangkatan anak dimasukkan  ke  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  (yang  selanjutnya  disebut  dengan KHI) yang  merupakan  dasar hukum  bagi  masyarakat  Islam  di  Indonesia.
Pelembagaan  Peradilan  di  dalam  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1989 sebagaimana  telah  diubah  untuk  kedua  kali  yang  terakhir  dengan  Undang-undang Nomor  50  Tahun  2009  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-undang  Nomor  7 Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama,  didasarkan  kepada  Pasal  24  dan  25  UUD NRI  Tahun  1945  dan  diletakkan  pada  sebuah  potensi  pelaksanaan  kekuasaan kehakiman.  Titik  berat  kebenarannya  sebagai  alat  untuk  menegakkan  dan mempertahankan  hukum  berorientasi  pada  tata  hukum  nasional.  Pasal  27  ayat  (1) Undang-Undang  Dasar  NRI  Tahun  1945  menetapkan  “Segala  warga  negara bersamaan  kedudukannya  di  dalam  hukum  dan  pemerintahan  dan  wajib menjunjung  hukum  dan  pemerintahan  itu  dengan  tidak  ada  kecualinya”  dan  Pasal 29  ayat  (2)  Undang-Undang  Dasar  NRI  Tahun  1945  menetapkan  “Negara menjamin  kemerdekaan  tiap-tiap  penduduk  untuk  memeluk  agamanya  masing- masing  dan untuk  beribadat  menurut  agama  dan  kepercayaannya  itu”.
Penafsiran  Pasal  27  ayat  (1)  yang  menjamin  persamaan  di  depan  hukum dengan  pasal  29  ayat  (2)  yang  menjamin  kemerdekaan  untuk  memeluk  agamanya masing-masing  adalah  hubungan lex  generalis di  satu  pihak  dan  hubungan lex specialis di  pihak  lain.  Persamaan  di  hadapan    hukum  di  mana  kepada  seluruh warga  negara  diberikan  pelayanan  hukum  yang  sama  tanpa  diskriminasi  yang diizinkan  oleh  undang-undang  oleh  sebab-sebab  ras,  warna,  golongan,  agama,  dan sebagainya,  berlaku  umum,  jadi lex  generalis.  Lex  specialis -nya  dalam  hal  ini adalah  hak  untuk  memeluk  agamanya  masing-masing  dan  beribadat  menurut agama  dan  kepercayaannya  itu.  Semua  penduduk  diberi  hak  memeluk  dan menjalankan ibadat agamanya masing-masing. Pemeluk agama Islam umpamanya,  dengan  demikian,  dapat  memeluk  agama  Islam  dan  menjalankan
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Penyelesaian  Sengketa Mengenai  Hak  Milik  Serta  Bagian  Anak  Angkat  Dalam  Wasiat  Wajibah ∽ H. Dedi Pahroji ∽
ibadat  agama  Islam.  Menurut  Pasal  24  Undang-Undang  Dasar  NRI  Tahun  1945, kekuasaan  kehakiman  dilakukan  oleh  sebuah  Mahkamah  Agung  dan  lain-lain badan  kehakiman  menurut  undang-undang.  Susunan  dan  kekuasaan  badan kehakiman  itu  diatur  dengan  undang-undang.  Undang-undang  Nomor  48  Tahun 2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman  menyatakan  bahwa  Kekuasaan  Kehakiman dilakukan  oleh  pengadilan  dalam  lingkungan:  a.  Peradilan  Umum,  b.  Peradilan Agama,  c.  Peradilan  Militer,  d.  Peradilan  Tata  Usaha  Negara.  Sebagai  suatu undang-undang  pokok,  Undang-undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang Kekuasaan  Kehakiman  memerlukan  undang-undang  lain  untuk  mengatur  empat lingkugan  peradilan  yang  diundangkan  dalam  undang-undang  itu,  antara  lain Undang-undang  tentang  Peradilan  Agama.  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1989 tentang  Peradilan  Agama  disahkan  dan  mulai  berlaku  pada  tanggal  29  Desember 1989,  telah  diubah  untuk  keduakalinya  dengan  Undang-undang  Nomor  50  Tahun 2009  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989 tentang  Peradilan  Agama.  Secara  singkat  isi  Undang-undang  Peradilan  Agama antara  lain:
1. Bahwa  Peradilan  Agama  adalah  peradilan  bagi  orang-orang  yang  beragama Islam,  dan  merupakan  salah  satu  pelaksanaan  kekuasaan  kehakiman  bagi rakyat  pencari  keadilan  yang  beragama  Islam  mengenai  perkata  perdata tertentu  yang  diatur  dalam  undang-undang  ini;
2.  Bahwa  kekuasaan  kehakiman  di  lingkungan  Peradilan  Agama  yang merupakan  Pengadilan  Tingkat  Pertama  dan  Pengadilan  Tinggi  Agama  yang merupakan  Pengadilan  tingkat  banding;
3.  Bahwa  pengadilan  Agama  bertugas  dan  berwenang  memeriksa,  memutus, dan  menyelesaikan  perkara-perkara  di  tingkat  pertama  antara  orang-orang beragama  Islam  di  bidang:  (a).  Perkawinan,  (b).  Kewarisan,  Wasiat  dan Hibah  yang  dilaksanakan  sesuai  Hukum  Islam,  (c).  Wakaf  dan  Shadaqah, dan (d). Ekonomi  Syariah;
4.  Bahwa  dengan  berkakunya  Peradilan  Agama,  beberapa  peraturan  yang berhubungan  dengan  Peradilan  Agama  yang    sudah  ada  sebelumnya,  seperti peraturan  tentang  Peradilan  Agama  di  Jawa  dan  Madura  ( Staatsblad Tahun 1937  Nomor  116  dan  610),  Peraturan  tentang  Kerapatan  Qadi  Besar  untuk sebagian  Kalimantan  Selatan  dan  Timur  ( Staatsblad Tahun  1937  Nomor 638  dan  639),  Peraturan  Pemerintah  Nomor  45  Tahun  1957  tentang Pembentukan  Pengadilan  Agama/Mahkamah  Syar’iyah  di  luar  Jawa  dan Madura  (Lembaran  Negara  Tahun  1957  Nomor  99),  dinyatakan  tidak berlaku  (dicabut).
Undang-undang Peradilan Agama, menurut Bustanul Arifin adalah lompatan  raksasa.  Dari  segi  perundang-undangan  dia  adalah  lompatan  seratus tahun  dan  dari  segi  substantif  dia  adalah  lompatan  seratus  windu.  Itulah  mungkin yang  menyebabkan  Rancangan  Undang-undang  Pengadilan  Agama  begitu  ramai ditanggapi.  Intisari  masyarakat  Pancasila  adalah  keluarga  dan  karena  itu  adanya Peradilan  Agama  yang  merupakan  peradilan  keluarga  ( family  court )  bagi  orang- orang  Islam  Indonesia  amat  menguntungkan,  karena  keadilan  dan  kepastian hukum  yang  diberikan  Peradilan  Agama  akan  mewujudkan  kehidupan  keluarga yang  tenang  dan  damai.  Putusan-putusan  Peradilan  Agama  yang  tertali  kelangit berakar  ke  bawah  (masyarakat)  akan  mendatangkan  kesejukan  bagi  masyarakat. Pengesahan  Undang-undang  Peradilan  Agama  itu  merupakan  peristiwa  penting
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Penyelesaian  Sengketa Mengenai  Hak  Milik  Serta  Bagian  Anak  Angkat  Dalam  Wasiat  Wajibah ∽ H. Dedi Pahroji ∽
bukan  hanya  bagi  pembangunan  perangkat  hukum  nasional,  tetapi  juga  bagi  umat Islam  Indonesia.  Sebabnya  adalah  dengan  disahkannya  undang-undang  itu semakin  mantaplah  kedudukan  Peradilan  Agama  sebagai  salah  satu  pelaksana kekuasaan  kehakiman  yang  mandiri  di  Indonesia  dalam  menegakkan  hukum berdasarkan  hukum  Islam  bagi  pencari  keadilan  yang  beragama  Islam  mengenai perkara-perkara  di  bidang  perkawinan,  wasiat,  hibah,  wakaf  dan  shadaqah  yang telah  menjadi  hukum  positif  di  Indonesia.  Pengadilan  Agama  dalam  memeriksa, memutus  dan  menyelesaikan  perkara-perkara  di  tingkat  pertama  antara  orang- orang  yang  beragama  Islam,  sejak  dikeluarkannya  Instruksi  Presiden  dan Keputusan  Menteri  Agama  Tahun  1991  tentang  KHI,  semua  produk  hukum  yang dikeluarkan  harus  berpedoman  dan  mengacu  kepada  KHI  tersebut.  Munculnya ketentuan  ahli  waris  pengganti  sebagaimana  dalam  Pasal  185  KHI,  secara  historis tidak  terlepas  dari  perkembangan  sebelumnya  yang  telah  sering  dibicarakan  dalam berbagai  kajian  ilmiah  sejak  tahun  1963,  dalam  hal  ini  pemberian  bagian  bagi cucu  yang  terhalang  oleh  saudara  orang  tuanya.  Ketentuan  ini  merupakan  hasil ijtihad  jama’iy (ijma)  ulama  Indonesia.  Kehadiran  pasal  185  KHI  tersebut  pada dasarnya  telah  disambut  baik  oleh  pencari  keadilan.  Hal  ini  terbukti  antara  lain dari  pada  penyelesaian  khusus  ahli  waris  pengganti  yang  diajukan  kepada Pengadilan  Agama,  bila  dihubungkan  dengan  tahun  berlakunya  KHI.
Data  di  lokasi  penelitian  menunjukkan  bahwa  antara  kurun  waktu  tahun 2011  sampai  dengan  tahun  2015,  kasus  pewarisan  yang  terjadi  di  Kabupaten Karawang  tercatat  11  kasus  dimana  kesemuanya  itu  merupakan  pewarisan  biasa. Kasus  ahli  waris  pengganti  produk  Pengadilan  Agama    tersebut,  ternyata  dalam kurun  waktu  tersebut  di  atas  tidak  ada  kasus  wasiat  wajibah. 10 Jangankan  kasus wasiat  wajibah,  kasus  wasiat  saja  dalam  kurun  waktu  tersebut  tidak  ada. 11 Menurut  keterangan  yang  didapat  dari  lokasi  penelitian,  apabila  ada  kasus  yang masuk  mengenai  wasiat  wajibah  maka  tentunya  putusan  pengadilan  tetap  akan mengacu  pada  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku. 12 Dari  uraian  di  atas, dapatlah  dipahami  bahwa  kasus  wasiat  wajibah  di  Pengadilan  Agama  Karawang pada  tahun  2011  sampai  tahun  2015  tidak  terdapat  kasus  tentang  wasiat  wajibah yang  telah  diputuskan/ditetapkan.  Dalam  hal  besarnya  bagian  yang  harus diberikan  kepada  ahli  waris  pengganti,  menurut  Pasal  185  ayat  (2)  tidak  boleh melebihi  dari  bagian  ahli  waris  yang  sederajat  dengan  yang  diganti.  Berdasarkan data  yang  diperoleh  dari  lokasi  penelitian,  ternyata  para  hakim  memberikan bagian  kepada  ahli  waris  pengganti  tidak  melebihi  bagian  ahli  waris  yang  diganti. Dari  uraian  di  atas,  dapatlah  dipahami  bahwa  apabila  terdapat  kasus  pewarisan yang  di  dalamnya  terdapat  ahli  waris  pengganti  (penerima  wasiat  wajibah)  yang ditangani  oleh  Pengadilan  Agama,  maka  akan  dilaksanakan  berdasarkan  ketentuan yang  diundangkan  dalam  KHI, yaitu  berpedoman  kepada Pasal  185 KHI tersebut. G. Penutup
1. Kesimpulan
a. Pengaturan  wasiat  wajibah  dalam  hukum  positif  di  Indonesia  secara sempit  diatur  dalam  Pasal  209  Kompilasi  Hukum  Islam  yaitu  hanya
10 Data  Pengadilan  Agama  Klas  IIA  Kab.  Karawang  tentang  Perkara  yang  diterima  Tahun  2011 sampai dengan  Tahun 2015.
11 Hasil  wawancara  dengan  Humas  Pengadilan  Agama  Klas IIA Kab. Karawang. Lihat Dedi Pahroji dan  Suryana  Marta,  “Ketentuan  Wasiat  Wajibah  dan  Pelaksanaannya  di  Pengadilan  Agama  Karawang”, Laporan Penelitian ,  (Karawang: LPPM  Universitas Singaperbangsa  Karawang,  2014), hlm. 20-32.
12 Ibid.,
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Penyelesaian  Sengketa Mengenai  Hak  Milik  Serta  Bagian  Anak  Angkat  Dalam  Wasiat  Wajibah ∽ H. Dedi Pahroji ∽
untuk  anak  angkat  dan  orang  tua  angkat  dan  hakim  memiliki  kewenangan ijtihad  untuk  memperluas  wasiat  wajibah.  Ijtihad  hakim  pada  umumnya diperluas  dengan  bersandar  pada  asas  keadilan  dan  keseimbangan  atau didasarkan  kepada  Demi  Keadilan  Berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha Esa  dalam  hal  ini  Allah  SWT.  Putusan-putusan  tentang  wasiat  wajibah sekiranya  dapat  memberikan  kemaslahatan  bagi  kehidupan  seluruh masyarakat  khususnya  kepastian  hukum  bagi  hak  milik  dan  bagian  dari anak  angkat  yang  tidak  mendapatkan  wasiat  pada  saat  orang  tuanya meninggal  dunia.  Besaran  bagian  anak  angkat  dalam  wasiat  wajibah diatur  dalam  Pasal  209  ayat  (2)  yang  menyatakan  bahwa  “terhadap  anak angkat  yang  tidak  menerima  wasiat  diberi  wasiat  wajibah  sebanyak- banyaknya  1/3  dari  harta  warisan  orang  tua  angkatnya”.  Ketentuan tersebut  menjadi  dasar  kewenangan  Pengadilan  Agama  Klas  IIA Kabupaten  Karawang  dalam  menerima,  memeriksa  dan  mengadili persoalan  dan  penyelesaian  perselisihan  terhadap  hak  milik  dan  bagian dari  anak angkat.
b. Pelaksanaan  ketentuan  wasiat  wajibah  di  Pengadilan  Agama  Klas  IIA dilaksanakan  berdasarkan  ketentuan  yang  diundangkan  dalam  Kompilasi Hukum  Islam  yaitu  berpedoman  kepada  Pasal  185  KHI  tersebut,  namun dalam  kurun  waktu  tahun  2011  sampai  dengan  tahun  2014  belum terdapat  kasus  mengenai  wasiat  wajibah  yang  masu  di  Pengadilan  Agama Klas IIA  Kabupaten  Karawang.
2. Saran
a. Bagi hakim yang menangani perkara wasiat wajibah, haruslah memberikan  putusannya  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan yang  berlaku  dan  nilai-nilai  yang  terkandung  dalam  ajaran  Islam. Kemudian  kedudukan  anak  angkat  dalam  wasiat  wajibah,  hendaklah memahami  hak-haknya  sehingga  paling  tidak  dapat  meminimalisir terjadinya  sengketa.
b. Bagi  masyarakat  apabila  terjadi  sengketa  mengenai  wasiat  wajibah,  lebih baik  diselesaikan  secara  musyawarah  mufakat  sesuai  dengan  nilai-nilai ajaran  Islam.
H. Daftar  Pustaka
1. Buku
Afandi,  Ali. Hukum  Waris-Hukum  Keluarga-Hukum  Pembuktian .  Cet.  Ke-4. Jakarta:  Rineke  Cipta.  2004.
Al  Atsary, Abu  Zakariya. Penuntun  Ringkas  Ilmu  Mawaris/  Faraidh .  Bekasi: Pustaka  Daar El-Salam.  2008.
Ali,  Zainuddin. Hukum  Perdata  Islam  Di  Indonesia .  Cet.  Ke-2.  Jakarta:  Sinar Grafika.  2007.
Amanat,  Anisitus. Membagi  Kewarisan  Berdasarkan  Pasal-Pasal Hukum Perdata BW . Cet. Ke-3. Jakarta:  PT. Raja Grafindo  Persada. 2003. Anshori,  Abdul  Gofur. Filsafat  Hukum  Kewarisan  Islam ( Konsep  Kewarisa Bilateral  Hazairin ).  Yogyakarta:  UII  Pres. 2005.
Arifin,  Bustanul.  “ Pelaksanaan  Hukum  Islam  di  Indonesia ”.  Jakarta:  Al-Mizan. 1983.
Arto,  H.  A.  Mukti. Hukum  Waris  Bilateral  Dalam  Kompilasi Hukum Islam . Solo: Balqis  Queen.  2009.
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Penyelesaian  Sengketa Mengenai  Hak  Milik  Serta  Bagian  Anak  Angkat  Dalam  Wasiat  Wajibah ∽ H. Dedi Pahroji ∽
Ash-Shiddieqy,  M. Hasbi. Falsafah Hukum Islam . Jakarta:  Bulan  Bintang.  1975.
As-Shabuni,  Muhammad  Ali. Hukum  Waris  Dalam  Syari’at  Islam .  Cet.  Ke-4. Bandung:  Diponegoro.  2006.
Basyir,  Ahmad  Azhar. Hukum  Waris  Islam .  Cet.  Ke-15.  Yogyakarta:  UII  Press. 2004.
Hadikusuma,  Hilman. Hukum Waris Adat . Bandung:  Citra  Aditya  Bakti.  2003. Komite  Fakultas  Syariah  Universitas  Al-Azhar  Mesir. Hukum  Waris .  Cet.  Ke-2. Jakarta:  Senayan  Abadi  Publishing.  2009.
Madkur,  Muhammad  Sallam. Al-Magkhal  lil  Fiqh  al-Islamy .  Cairo:  Dar  al- Nahdhah  al-‘Arabiyah.  1960.
Manan,  Bagir.  “Peranan  Peradilan  Agama  dalam  Pembinaan  Hukum  Nasional,” Dalam  Yuhaya  S.  Praja. Hukum  Islam  Indonesia : Pemikiran  dan  Praktek , Cet. 1. Bandung:  Remaja  Rosdakarya.  1991.
Meliala, Djaja  S. Himpunan  Hukum  Yurisprudensi  Hukum  Waris  Indonesia Menurut  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata .  Bandung:  Nuansa  Aulia. 2008.
Mualim,  Amir.,  dan  Yusdani. Konfigurasi  Pemikiran  Hukum  Islam .  Cet.  2. Yogyakarta:  UII Press. 2001.
Notosusanto. Organisasi  dan  Jurisprudensi  Peradilan  Agama  di  Indonesia . Yogyakarta:  B.P. Gadjah  Mada. 1963.
Perangin,  Effendi. Hukum Waris . Jakarta:  PT. Raja Grafindo  Perkasa. 1997. Ramulyo,  Moh.  Idris. Hukum  Perkawinan,  Hukum  Kewarisan,  Hukum  Acara Peradilan Agama dan Zakat . Cet. Ke-4. Jakarta:  Sinar  Grafika.  2006. Rasjidi,  Lili.,  dan  Ira  Thania  Rasjidi. Dasar-Dasar  Filsafat  dan  Teori  Hukum . Bandung:  Cipta  Aditya  Bakti.  2007.
Rasjid,  Sulaiman. Fiqh  Islam .  Cet.  Ke-47.  Bandung:  Sinar  Baru  Algensindo. 2010.
R.I.,  Departemen  Agama. Bahan  Penyuluhan  Hukum .  Jakarta:  Dirjen  Pembinaan Kelembagaan  Agama  Islam.  2000.
Salim,  Abu  Malik  Kamal  bin  as-Sayyid. Tuntunan  Praktis  Hukum  Waris .  Bogor: Pustaka  Ibnu  Umar.  2010.
Salman,  Otje. Filsafat  Hukum ( Perkembangan  &  Dinamika  Masalah ).  Bandung: Refika  Aditama.  2009.
__________ . Hukum Waris  Islam . Cet. Ke-2. Bandung:  Refika  Aditama.  2006. Satrio,  J. Hukum Waris . Cet. Ke-2. Bandung:  Alumni.  1992. Subekti,  R. Hukum  Keluarga  dan  Hukum  Waris .  Cet.  Ke-3.  Jakarta:  Intermasa. 2002.
Suparman,  Eman. Hukum  Waris  Indonesia ( Dalam  Perspektif  Islam,  Adat,  dan BW ). Cet. Ke-2. Bandung:  Refika  Aditama.  2007. Syarifuddin,  Amir. Hukum Kewarisan Islam . Cet. Ke-2. Jakarta:  Kencana.  2005. ________________. Pelaksanaan  Hukum  Kewarisan  dalam  Lingkungan  Adat Minangkabau . Jakarta:  Gunung  Agung.  1984.
2.Peraturan  Perundang-undangan
Republik  Indonesia. Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  Tahun  1945 . UUD  Tahun  1945. Naskah Asli.
________________. Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945 , UUD  NRI Tahun  1945 Hasil  Amandemen.
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Penyelesaian  Sengketa Mengenai  Hak  Milik  Serta  Bagian  Anak  Angkat  Dalam  Wasiat  Wajibah ∽ H. Dedi Pahroji ∽
________________.Undang-undang  Nomor  50  Tahun  2009  tentang  Perubahan Kedua  Atas  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan Agama.
________________.Undang-undang  Nomor  3  Tahun  2006  tentang  Perubahan Atas Undang-undang  Nomor  7 Tahun  1989 tentang  Peradilan  Agama.
________________.Instruksi  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  1991 tentang  Kompilasi  Hukum  Islam.
________________.Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan Agama.