## EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DENGAN PENERAPAN SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI DANA DESA
Eko Sumarsono 1
Muh. Effendi Purnomo 2
Universitas Islam Batik Surakarta efendipurnomo@yahoo.co.id 2 www.uniba.ac.id
Diterima: Februari 2019, Disetujui: Maret 2019. Dipublikasikan: April 2019

## Abstract
The  purpose  of  this  study  is  to  analyze  the  problems  experienced  by  villages  related  to  the management of village funds and also to analyze the Application of Accounting System for Village Fund Management  which includes  Cash Receipts,  Cash  Expenditures,  Fixed  Assets, and Taxes. This research uses  descriptive  qualitative  method.  The  results  show  that  the  management  is  in  accordance  with Permendagri No.113 of 2014 and the priority of the use Village is also appropriate based on Permen Desa PDTT No. 22 of 2016, The application of accounting system is in accordance with the legislation, but if viewed  from  the  side  of  administrative  supervision is  still  not  fully  in  accordance  with  the  provisions, especially in the process of cash expenditures that have not been accountable and often not appropriate procedures. Therefore the author suggests that the need for a computerized accounting system so that later every accounting process can be done quickly and  the output of financial statements will also  be  more reliable than the reporting manually, also in the future it is expected that management related to village fund can be done more accountable and transparent.
Keywords : Management of village finances, accounting information system, village fund

## Abstrak
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  masalah  yang  dialami  oleh  desa  terkait  dengan pengelolaan dana desa dan juga  untuk menganalisis  Penerapan Sistem  Akuntansi  untuk  Pengelolaan Dana Desa yang meliputi Penerimaan Kas, Pengeluaran Kas, Aktiva Tetap, dan Pajak. Penelitian ini menggunakan metode  deskriptif  kualitatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  manajemen  sesuai  dengan  Permendagri No.113 tahun 2014 dan prioritas penggunaan Desa juga sesuai berdasarkan Permen Desa PDTT No. 22 tahun 2016,  Penerapan  sistem  akuntansi  sesuai  dengan  undang-undang,  tetapi  jika  dilihat  dari  sisi  pengawasan administrasi masih belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan, terutama dalam proses pengeluaran uang tunai yang belum akuntabel dan seringkali prosedur yang tidak tepat. Oleh karena itu penulis menyarankan bahwa perlu  adanya  sistem  akuntansi  terkomputerisasi  sehingga  nantinya  setiap  proses  akuntansi  dapat  dilakukan dengan cepat dan output dari laporan keuangan juga akan lebih dapat diandalkan daripada pelaporan secara manual, juga di masa depan diharapkan manajemen terkait dengan desa dana dapat dilakukan lebih akuntabel dan transparan.
Kata kunci: Pengelolaan keuangan desa, sistem informasi akuntansi, dana desa

## PENDAHULUAN
Pedesaan merupakan bagian integral dari Negara Republik  Indonesia. Membangun desa  berarti  membangun  sebagian  besar  penduduk  Indonesia,  Eko  (2014:  2)  dikutip dalam  Ismail  Muhammad  (2016)  Menyatakan  bahwa  Negara  berdiri  mengikuti perkembangan desa atau tut wuri handayani. Hal ini mudah dimengerti karena lebih dari delapan  puluh  persen  penduduk  Indonesia  tersebar  di  desa-desa  seluruh  Indonesia.
Hoesada (2016: 231) menyatakan bahwa Pembangunan sarana prasarana desa dan dusun pada tahun-tahun  yang akan datang akan meningkat secara signifikan, aparat desa akan mendapat  gaji  dari  Negara.  Brodjonegoro  (2014)  dikutip  dalam  Ismail  Muhammad (2016) menyatakan bahwa Desa akan segera mendapatkan dana miliaran rupiah, Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk desa akan selalu meningkat dari tahun ke tahun.
Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (9), “Dana Desa adalah dana  yang bersumber dari APBN  yang diperuntukan bagi desa  yang di transfer melalui APBD  Kab/Kota  yang  digunakan  untuk  membiayai  penyelenggaraan  pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat”. (BPKP 2015: 2) menyatakan bahwa dalam hal pengelolaan dana desa, akan ada risiko terjadinya kesalahan baik bersifat administratif maupun substantif yang dapat mengakibatkan  terjadinya  permasalahan  hukum  mengingat  belum  memadainya kompetensi  kepala  desa  dan  aparat  desa  dalam  hal  penatausahaan,  pelaporan,  dan pertanggungjawaban  keuangan desa. Hal itu terjadi karena pemerintahan desa yang akan mendapatkan pendanaan program dan kegiatan dari berbagai sumber (APBN dan APBD Provinsi/Kabupaten)  mengandung  konsekuensi  harus  mampu  mengelola  secara transparan, akuntabel,  dan bebas dari penyalahgunaan. Lahirnya UU  No.6 Tahun 2014 tentang  Pemerintahan  Desa,  tampaknya  masih  sangat  membutuhkan  kesiapan pelaksanaan  dalam  berbagai  aspek  yang  serius.  Terdapat  beberapa  hal  yang  harus disiapkan  oleh  desa,  yaitu  terkait  dengan  kesiapan  aparatur  pemerintahan  desa, penerapan,  dan  penggunaan  anggaran  maupun  peningkatan  fungsi  pelayanan masyarakatnya seiring tingginya  dana  yang diperoleh.  Diterbitkannya  UU No 6  Tahun 2014  berarti  memberikan  harapan  baru  dalam  meningkatkan  peran  aparat  pemerintah desa  sebagai  garda  terdepan  dalam  pembangunan  dan  kemasyarakatan  Indonesia. Implementasi  undang  undang  baru  akan  mempengaruhi  tata  kelola  desa,  dan  biasanya tidak  langsung  dilakukan  dengan  sempurna.  Sehingga  diperlukan  kesiapan  pemerintah desa agar dapat meminimalkan eksposur adanya UU yang baru.
Dalam  pelaksanaan  pemerintahan  desa  tersebut  dituntut  adanya  suatu  aspek  tata pemerintahan yang baik ( Good Governance ), dimana salah satu karakteristik atau unsur utama dari Good Governance adalah akuntabilitas. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk  tanggungjawab  pelaksanaan  misi  organisasi  dalam  mencapai  tujuan  yang  telah
ditetapkan melalui media pertanggungjawaban  yang dilaksanakan secara periodik. Jadi, akuntabilitas pemerintahan sangat diperlukan sebagai penunjang penerapan otonomi desa agar dapat berjalan dengan baik (Putriyanti, 2012).
Pengelolaan  keuangan  desa,  pada  dasarnya  dilaksanakan  untuk  mewujudkan  desa sebagai  suatu  pemerintahan  terdepan  dan  terdekat  dengan  rakyat,yang  kuat,  maju, mandiri, dan demokratis, hingga mampu melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Kajian  Pengelolaan Keuangan  Desayang  dilakukan  pada  bulan  Januari  2015  s.d  Juni  2015,  Deputi Pencegahan KPKdi Kabupaten Bogor (Jawa Barat), Kabupaten Klaten, (Jawa Tengah), Kabupaten  Kampar  (Riau),  Kabupaten  Gowa  (Sulawesi  Selatan),  dan  Kabupaten Magelang  (Jawa  Tengah)  salah  satu  hasilnya  adalah  rencana  penggunaan  dan pertanggungjawaban  APBDesa  kurang  transparan.  Hal  ini  terlihat  dari  tidak  adanya kewajiban  bagi  perangkat  desa  untuk  mengumumkan  APBDesa  di  awal  tahun  dapat mengurangi tingkat transparansi penggunaan APBDesa kepada masyarakat dan membuat masyarakat sulit dalam berpartisipasi mengawasi jalannya pembangunan di desa mereka meskipun  dibeberapa  tingkat  provinsi  maupun  kabupaten/kota  sebetulnya  telah  banyak ditemui,  seperti  di  Kab.  Rembang,  Kab.  Banjarnegara,  dan  Kab.  Malang  telah mengumumkan APBD pada media informasi publik  yang dapat diakses  secara luas  dan masyarakat  dapat  dengan  mudah  melakukan  pengawasan  terhadap  penggunaan  APBD tersebut. Keseluruhan hasil 14 temuan KPK dapat digolongkan dalam 4 aspek yaitu aspek regulasi dan kelembagaan; aspek tata laksana; aspek pengawasan; dan aspek sumber daya manusia. Subroto (2012) meneliti tentang transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa-desa dalam wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung, hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  untuk  perencanaan  dan  pelaksanaan  kegiatan  alokasi dana  desa,  sudah  menampakkan  adanya  pengelolaan  yang  akuntabel  dan  transparan. Sedangkan  dalam  pertanggungjawaban  dilihat  secara  hasil  fisik  sudah  menunjukkan pelaksanaan  yang  akuntabel  dan  transparan,  namun  dari  sisi  administrasi  masih diperlukan  adanya  pembinaan  lebih  lanjut,  karena  belum  sepenuhnya  sesuai  dengan ketentuan. Kendala utamanya adalah belum  efektifnya  pembinaan aparat pemerintahan desa dan kompetensi sumber daya manusia, sehingga masih memerlukan pendampingan dari aparat Pemerintah Daerah secara berkelanjutan.

## Identifikasi Masalah
Permasalahan  yang  diprediksi  muncul  adalah  masalah  pertanggungjawaban keuangan. Seperti surat pertanggung jawaban (SPJ) yang belum memenuhi syarat formal dan material yang disebabkan kurangnya pemahaman Kepala desa dan aparatur desa akan administrasi  keuangan,  penyimpangan  pengelolaan  keuangan  desa,  belum  lengkapnya administrasi  keuangan desa sehingga  inventarisasi asset desa tidak dicatat dengan baik. Sehingga masih banyak kelemahan desa yang harus dibenahi dan dipersiapkan.
Konsekuensi  diberlakukannya  Undang-undang  RI  No.  6 Tahun  2014  tentang  desa pada  tahun  2015  Desa  yang  semula  hanya  mendapatkan  anggaran  sekitar Rp.70.000.000,00  menjadi  sampai  Rp.  1.200.000.000,00  (Ramadhanti et  al .,  2015). Besarnya dana  yang diperoleh desa  ini  berarti  harus  disertai  pertanggungjawaban  yang baik  melalui  akuntansi  dan  pelaporan  keuangan.  Berdasarkan  penelitian  yang  telah dilakukan  oleh  Setyorini et  al. (2016)  menunjukkan  bahwa  pemahaman  pelaporan keuangan desa yang transparan dan akuntabel oleh Kepala desa dan perangkat terkait UU No.6  Tahun  2014  tentang  Desa,  masih  rendah.  Tidak  adanya  sistem  dan  prosedur akuntansi  pemerintahan  yang built  in  control ,  serta  terintegrasi  antara pencatatan dana yang  diperoleh  melalui  APBDesa  maupun  dari  sumber  lain,  menjadikan  penyusunan laporan  pertanggung-jawaban  hanya  terbatas  pada  laporan  realisasi  anggaran  saja. Elemen-elemen  sistem pembukuan pemerintahan  desa  yang telah ada  tidak  ter -up-date ketika  ada penambahan aset desa  yang diperoleh dari hasil pembangunan fasilitas fisik yang diperoleh melalui APBDesa. Hal ini juga senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Ramadhanti et al. (2016) bahwa perubahan yang signifikan dalam besarnya anggaran yang  dikelola,  tidak  diiringi  dengan  sumberdaya  manusia  yang  cakap  dan  handal. Sebagian  besar  aparatur  desa  berpendidikan  rendah,  serta  kurangnya  infrastruktur teknologi informasi.

## Tujuan Penelitian
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  pengaruh  pelatihan  keuangan  desa terhadap  kemampuan  aparatur  desa  dalam  mengelola  dana  desa.  Masih  rendahnya pemahaman  aparatur  desa  terkait  dengan  peraturan  dan  perundang-undangan  dalam pengelolaan dana desa dapat diminimisasi dengan pelatihan pengelolaan keuangan desa.
Pengelolaan keuangan desa mensyaratkan aparatur desa mempunyai kompetensi seperti pengetahuan,  ketrampilan,  sikap  dan  perilaku  yang  diperlukan  dalam  pelaksanaan tugasnya.
Atmadja  dan  Saputra  (2017)  menyatakan  bahwa  kompetensi  aparatur  dapat ditingkatkan melalui pelatihan, penyuluhan ataupun mengikuti diklat yang direncanakan oleh  pemerintah  kabupaten/kota,  disamping  itu  untuk  meningkatkan  pengetahuan  dan wawasan dalampengelolaan keuangan desa, aparatur dapat mengikutiworkshop, seminar ataupun  kegiatan  lainnya  yangberkaitan  dengan  pengelolaan  keuangan  desa yangdiselenggarakan  oleh  lembaga-lembaga  terkaitseperti  BPK  (Badan  Pemeriksa Keuangan),  IAI(Ikatan  Akuntan  Indonesia)  atau  institusi  pendidikansebagai  pemerhati dana desa seperti Universitasatau Institut.

## Kegunaan Penelitian
Penelitian  ini  dapat  memberikan  masukan  bagi  aparatur  desa  terkait  dengan peningkatan  kompetensi  melalui  pelatihan  pengelolaan  keuangan  desa.  Peningkatan pemahaman  aparatur  desa  terkait  pengelolaan  keuangan  desa  perlu  dilakukan  selain untuk tata kelola  keuangan yang  baik,  dapat  juga  untuk  tata  kelola  pemerintahan desa dan  mampu berdampingan serta tidak ada asimetri informasi dengan pendamping desa yang  ditugaskan  oleh  pemerintah  pusat  maupun  pemerintah  provinsi  sehingga  dapat terwujudnya laporan keuangan desa yang akuntabel dan transparan.
Kompetensi  aparatur  (SDM)  yang  memadai  dari  segi  kuantitas  dan  kualitas  akan meningkatkan  akuntabilitas  laporan  realisasi  anggaran  di  tingkat  keuangan  desa, sehingga  segala  pertanggungjawaban  dapat  dilakukan  dengan  baik  dan  terhindar  dari segala tindak kecurangan (Atmadja dan Saputra (2017).
Bagi  kebijakan publik, output penelitian dapat  memberikan  kontribusi dan sebagai bahan  pertimbangan  terhadap  kebijakan  terkait  desa,  Pelaksanaan  sistem  pemerintahan desa  di  bawah  UU  Desa  yang  baru  menuntut  kesiapan  yang  sangat  baik  sehingga sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan yang terus menerus perlu dilakukan. Maka  dari itu Sistem  informasi akuntansi  sangatlah diperlukan dalam menunjang pemerintah Desa Tincep  terutama  dalam  menjalankan  pengelolaan  keuangan  yang  baik  dan  juga  sesuai dengan  prosedur  yang  semestinya  agar  nantinya  dapat  mempermudah  dalam  hal pelaporan  dan  pertanggungjawaban  kepada  pemerintah  kabupaten  dalam  hal  ini  yang
berkaitan  dengan  dana desa.  Berdasarkan  latar  belakang masalah  yang telah diuraikan, maka  penulis  merumuskan  masalah  yang  akan  di  bahas  yaitu,  Bagaimana  Penerapan Sistem  dan  prosedur  Akuntansi  Pengelolaan  Dana  Desa?  Tujuan  yang  ingin  di  capai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Penerapan Sistem Akuntansi dan Prosedur Pengelolaan Dana Desa

## TINJAUAN PUSTAKA
American  Accounting  Association  (AAA)  menyatakan  bahwa  Akuntansi  adalah proses identifikasi, pengukuran dan pelaporan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas serta tegas bagi pengguna informasi tersebut. Selanjutnya  Sujarweni  (2015:  18)  menjelaskan  bahwa  akuntansi  pemerintahan  adalah akuntansi  yang  bersangkutan  dengan  bidang  keuangan  negara,  dari  anggaran  sampai dengan pelaksanaan dan pelaporannya, termasuk segala pengaruh yang ditimbulkannya. Sistem  merupakan  kumpulan  elemen  yang  saling  bekerja  sama  untuk  mencapai  tujuan tertentu.  Susanto  Azhar  (2013:  22)  dalam  bukunya  yang  berjudul  Sistem  Informasi Akuntansi, menjelaskan bahwa Sistem adalah kumpulan/group dari sub sistem/bagian/komponen  apapun  baik  phisik  ataupun  non  phisik  yang  saling berhubungan  satu  sama  lain  dan  bekerja  sama  secara  harmonis  untuk  mencapai  satu tujuan  tertentu.  Sistem  ini  mempunyai  jaringan  dan  prosedur  yang  disusun  dalam rangkaian  secara  menyeluruh, untuk melaksanakan berbagai kegiatan atau fungsi pokok dalam suatu badan usaha.

## Pengertian Sistem Akuntansi
Mulyadi (2016; 3) menjelaskan bahwa sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan,  dan  laporan  yang  di  koordinasikan  sedemikian  rupa  untuk  menyediakan informasi  keuangan  yang  dibutuhkan  oleh  manajemen  guna  memudahkan  pengelolaan perusahaan. Sistem akuntansi yang dirancang dan dijalankan secara baik akan menjamin dilakukannya prinsip stewardship dan accountability dengan baik pula. Pemerintah atau unit kerja pemerintah perlu memiliki sistem akuntansi yang tidak hanya berfungsi sebagai alat  pengendalian  transaksi  keuangan,  akan  tetapi  sistem  akuntansi  tersebut  hendaknya mendukung pencapaian tujuan organisasi.

## Fungsi dan Tujuan Sistem Informasi Akuntansi
Bodnart  (2012:  11)  dikutip  dalam  Tenda  Stefy  (2015)  menyatakan  bahwa  Fungsi sistem informasi akuntansi yaitu bertanggungjawab untuk memproses dan mengolah data dan  bertujuan  untuk  memperbaiki  kualitas  informasi,  memperbaiki  pengendalian internal, dan meminimalkan biaya berlebihan.

## Dana Desa
Peraturan  Pemerintah  No.  60 Tahun 2014 tentang Dana  Desa  yang bersumber dari APBN  menjelaskan  bahwa  Dana  Desa  adalah  dana  yang  bersumber  dari  Anggaran Pendapatan dan  Belanja  Negara  yang diperuntukkan bagi Desa  yang ditransfer melalui Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  Kabupaten/Kota  dan  digunakan  untuk membiayai  penyelenggaraan  pemerintahan,  pelaksanaan  pembangunan,  pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

## Pengelolaan Keuangan Desa
Disahkannya UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa tidak hanya merubah regulasi desa tetapi juga memberi jaminan yang lebih pasti bahwa setiap desa akan menerima dana dari pemerintah  melalui  anggaran  negara  dan  daerah  yang  jumlahnya  berlipat,  jauh  diatas jumlah  yang  selama  ini  tersedia  dalam  anggaran  desa.  Kebijakan  ini  memiliki konsekuensi  terhadap  proses  pengelolaannya  yang  seharusnya  dilaksanakan  secara profesional,  efektif  dan  efisien,  serta  akuntabel  yang  didasarkan  pada  prinsip-prinsip manejemen  publik  yang  baik  agar  terhindarkan  dari  resiko  terjadinya  penyimpangan, penyelewengan dan korupsi. Desa kini mengelola dana dari berbagai sumber antara lain dana  desa  dari  kementerian  keuangan,  bantuan  keuangan  dari  pemerintah  provinsi, alokasi  dana  desa  dan  bagi  hasil  pajak/retribusi  dari  pemerintah  kabupaten/kota,  serta bantuan dari swasta atau pihak ketiga.
Lahirnya  Permendagri  113  Tahun  2014  tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa diharapkan dapat menjadi pedoman bagi aparat desa agar dapat mewujudkan pengelolaan keuangan  desa  sesuai  dengan  asas  transparan,  akuntabel,  partisipatif  serta  dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Berdasarkan Permendagri 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan  Keuangan  Desa  dalam  pasal  2  ayat  (1)  dijelaskan  bahwa  keuangan  desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin  anggaran.  Pengelolaan  keuangan  desa  berdasarkan  pasal  1  ayat  (6)
adalah  keseluruhan  kegiatan  yang  meliputi  perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
Dalam pasal 3 ayat  (1)  dijelaskan bahwa  kepala desa  adalah  pemegang  kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa  yang dipisahkan. Dalam pasal 3 ayat (2)  lebih  lanjut dijelaskan  kepala  desa sebagai  pemegang  kekuasaan  pengelolaan  keuangan  desa  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1),  mempunyai  kewenangan:  Menetapkan  kebijakan  tentang  pelaksanaan APBDesa;  Menetapkan  PTPKD;  Menetapkan  petugas  yang  melakukan  pemungutan penerimaan  desa;  Menyetujui  pengeluaran  atas  kegiatan  yang  ditetapkan  dalam APBDesa;  dan  Melakukan  tindakan  yang  mengakibatkan  pengeluaran  atas  beban APBDesa.  Adapun  dalam  melaksanakan  pengelolaan  keuangan  desa  kepala  desa dibantu  oleh  PTPKD.  Dalam  pasal  4  ayat  (1)  dijelaskan  bahwa  PTPKD  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  3  ayat  (3)  berasal  dari  unsur  Perangkat  Desa  yang  terdiri  dari: Sekretaris Desa; Kepala Seksi; dan Bendahara. Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat ( 1) huruf a bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan  desa.  Sekretaris  Desa  selaku  koordinator  pelaksana  teknis  pengelolaan keuangan  desa  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) mempunyai  tugas:  Menyusun  dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa; Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang  APBDesa,  perubahan  APBDesa  dan  pertanggung  jawaban  pelaksanaan APBDesa; Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa; Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan Melakukan  verifikasi  terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran  APBDesa. Kepala Seksi  sebagaimana dimaksud dalam Pasal  4 ayat  (1) huruf b bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya. Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)  mempunyai  tugas:  Menyusun  rencana  pelaksanaan  kegiatan  yang  menjadi tanggung jawabnya; Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan  Desa  yang  telah  ditetapkan  di  dalam  APBDesa;  Melakukan  tindakan pengeluaran  yang  menyebabkan  atas  beban  anggaran  belanja  kegiatan;  Mengendalikan pelaksanaan kegiatan; Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan  kepada Kepala Desa; dan Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c di jabat oleh staf pada  Urusan  Keuangan.  Bendahara  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  mempunyai
tugas untuk: menerima, menyimpan, menyetorkan atau membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan  penerimaan  pendapatan  desa  dan  pengeluaran  pendapatan desa dalam pelaksanaan APBDesa.

## Pengelolaan Keuangan Desa
Dalam  Permendagri  No.  113  tahun  2014,  dikatakan  bahwa  Pengelolaan  Keuangan Desa  adalah  keseluruhan  kegiatan  yang  meliputi  perencanaan,  pelaksanaan, penatausahaan  dan  pertanggungjawaban  keuangan  desa.  Namun  dalam  penelitian  ini yang lebih difokuskan adalah pada proses pelaksanaan dan penatausahaan dana desa.

## Pelaksanaan
Dalam  pelaksanaan  anggaran  desa  yang  sudah  ditetapkan  sebelumnya  timbul transaksi  penerimaan  dan  pengeluaran  desa.  Semua  penerimaan  dan  pengeluaran  desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Jika desa  yang  belum  memiliki  pelayanan  perbankan  di  wilayahnya  maka  pengaturannya ditetapkan  oleh  Pemerintah  Kabupaten/Kota.  Semua  penerimaan  dan  pengeluaran  desa harus  didukung  oleh  bukti  yang  lengkap  dan  sah.  Beberapa  aturan  dalam  pelaksanaan pengelolaan  keuangan  desa  sebagai  berikut:  Pemerintah  desa  dilarang  melakukan pungutan  sebagai  penerimaan  desa  selain  yang  ditetapkan  dalam  peraturan  desa; Bendahara  dapat  menyimpan  uang  Kas  Desa  pada  jumlah  tertentu  dalam  rangka memenuhi  kebutuhan  operasional  pemerintah  desa;  Pengaturan  jumlah  uang  dalam  kas desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota; Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban pada APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
Pengeluaran desa tidak termasuk untuk belanja pegawai  yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa; Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Kepala  Desa;  Pelaksana  kegiatan  yang  mengajukan  pendanaan  untuk  melaksanakan kegiatan  harus disertai dengan dokumen antara  lain Rencana Anggaran Biaya; Rencana Anggaran  Biaya  diverifikasi  oleh  Sekretaris  Desa  dan  disahkan  oleh  Kepala  Desa; Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan  atas  beban  anggaran  belanja  kegiatan  dengan  mempergunakan  buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban.

## Penatausahaan
Kepala desa dalam melaksanakan  penatausahaan  keuangan  desa  harus  menetapkan bendahara  desa.  Penetapan  bendahara  desa  harus  dilakukan  sebelum  dimulainya  tahun anggaran  bersangkutan  dan  berdasarkan  keputusan  kepala  desa.  Ardi  Hamzah  dikutip oleh Sujarweni (2015)  menyatakan bahwa Bendahara desa adalah perangkat  desa  yang ditunjuk  oleh  kepala  desa  dalam  rangka  pelaksanaan  APBDesa.  Bendahara  desa  wajib mempertanggungjawabkan  uang  melalui  laporan  pertanggungjawaban.  Laporan pertanggungjawaban  disampaikan  setiap  bulan  kepada  Kepala  Desa  dan  paling  lambat tanggal  10  bulan  berikutnya.  Dalam  Permendagri  No.  113  tahun  2014  laporan pertanggungjawaban yang wajib dibuat oleh bendahara desa adalah sebagai berikut. a. Buku Kas Umum Buku kas umum digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas yang menyangkut  penerimaan  dan  pengeluaran  kas,  baik  secara  tunai  maupun  kredit, digunakan juga untuk mencatat mutasi perbankan atau kesalahan dalam pembukuan. Buku kas umum dapat dikatakan sebagai sumber dokumen transaksi.
b. Buku Pembantu Pajak. Buku pajak digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak.
c. Buku Bank. Buku  bank  digunakan  untuk  membantu  buku  kas  umum,  dalam  rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank.

## Penelitian Terdahulu
Muhammad  Ismail  (2016),  dengan  judul  :  Sistem  Akuntansi  Pengelolaan  Dana Desa.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  permasalahan  utama  yang  timbul  adalah rendahnya pengetahuan dari kepala desa terkait pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri  No.  113/2014.  Terdapat  persamaan  dari  penelitian  tersebut  yaitu, melakukan penelitian mengenai pengelolaan keuangan desa yang berdasarkan peraturan.
Nunuk Riyani (2016), dengan judul : Analisis Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Di  Desa  Singopuran  Kecamatan  Kartasura  Kabupaten  Sukoharjo  Tahun  2016).  Hasil penelitian  ini  menunjukan  bahwa  Analisis  Dana  Desa  di  Desa  Singopuran  Kecamatan Kartasura  Kabupaten  Sukoharjo  sudah  tersampaikan  untuk  pembangunan  dengan  baik sesuai  dengan  rencana  namun  masih  ada  evaluasi  yang  perlu  diperbaiki.  Terdapat persamaan  dari  penelitian  tersebut  yaitu  mencari  tahu  apakan  pengelolaan  Dana  Desa sudah sesuai dengan peraturan yang ada.

## Perlunya Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa
Perkembangan  yang  cukup  pesat  dalam  pengelolaan  keuangan  desa  baik  secara jumlah dana desa  yang diterima  maupun pengelolaan  yang menuntut akuntabilitas  dan transparansi  yang  tinggi,  tidak  diimbangi  dengan  kompetensi  aparatur  desa.  Beberapa penelitian membuktikan bahwa kompetensi aparatur desa masih rendah. Furqani (2010) meneliti  tentang  pengelolaan  keuangan  desa  di  pemerintahan  Desa  Kalimo  Kecamatan Kalianget  Kabupaten  Sumenep,  hasil  penelitian,  menunjukkan  bahwa  sebagian  besar proses pengelolaan  keuangan desa tidak memenuhi prinsip tanggung jawab karena ada beberapa  hal  dalam  proses  yang  tidak  sesuai  dengan  Permendagri  Nomor  37/2007. Akuntabilitas  sangat  rendah  karena  tanggung  jawab  tidak  melibatkan  masyarakat  dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa/Badan Permusyawaratan Desa).
Hal tersebut juga selaras dengan hasil penelitian Fikri, dkk (2015) yang menyatakan bahwa  kompetensi  aparatur  dengan  pemahaman  akuntansi  yang  kurang  menyebabkan pengelolaan  keuangan  tidak  professional  sehingga  berpotensi  terjadi  kecurangan. Dengan adanya profesionalisme dan  kompetensi aparatur dalam pengelolaan  keuangan desa,  maka  sangat  diharapkan  tujuan  ekonomi  dan  sosial  pemerintahan  desa  dapat tercapai.  Oleh  karena  itu, peran serta pihak-pihak di luar pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) seperti tokoh desa, tokoh agama, kaum petani, pengusaha desa,  serta  perwakilan  masyarakat  lainnya  harus  bersinergi  dan  dilibatkan  dalam pengelolaan  keuangan  desa  (Atmadja  dan  Saputra,2017).  Sehingga  dengan  demikian perlu  adanya  peningkatan  kompetensi  aparatur  desa  melalui  pelatihan  pengelolaan keuangan desa.
Salah satu faktor utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah melalui pelatihan. Menurut Rivai (2004, hlm. 226) , pendidikan dan pelatihan merupakan bagian  pendidikan  yang  menyangkut  proses  belajar  untuk  memperoleh  dan meningkatkan keterampilan diluar sistem pendidikan dalam  waktu relatif singkat untuk meningkatkan  kinerja  pegawai  saat  ini  dan  kinerja  dimasa  yang  akan  datang.  Menurut hasil  penelitian  Hendrik  (2006),  bahwa  pendidikan  dan  pelatihan  (diklat)  berpengaruh nyata  dengan  kinerja  Organisasi  Biro  Keuangan  Daerah  Provinsi  Sumatera  Selatan. Sejalan  dengan  Hendrik  (2006),  hasil  penelitian  Simanungkalit  (2009)  menunjukkan bahwa  pelatihan  berpengaruh  signifikan  terhadap  kinerja  Alumni  Balai  Diklat  Industri
Regional  I  Medan.  Demikian  pula  dengan  Ayuningtyas(2012)  hasil  penelitiannya menunjukkan  bahwa  pelatihan  berpengaruh  terhadap  pengetahuan  aparatur.  Hal  ini disebabkan karena pelatihan memiliki hubungan dengan peningkatan pengetahuan  yang dimiliki  aparatur  pajak.Mengikuti  pelatihan  bagi  aparatur  diharapkan  semakin meningkatkan  pengetahuan  serta  keterampilannya.  Dengan  demikian  maka  dapat dihipotesiskan bahwa:
Ha: Pelatihan pengelolaan keuangan dapat meningkatkan pemahaman aparatur desa

## METODE PENELITIAN
Pendekatan  penelitian  ini  adalah  penelitian  kuantitatif  dengan  desain  pre experimental. Desain penelitian adalah semua proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pre eksperimenal. Penelitian eksperimen merupakan suatu cara untuk mencari hubungan sebab akibat antara dua faktor yang sengaja ditimbulkan oleh peneliti dengan mengurangi atau menyisihkan faktor- faktor lain yang mengganggu Arikunto (2010:203).
Desain  penelitian  ini  adalah one  group  pretest-postest,  yaitu peneliti  sebelumnya memberikan pretest kepada kelompok yang akan diberikan perlakuan. Kemudian peneliti melakukan  perlakuan  atau treatment .  Setelah  selesai  perlakuan,  peneliti  memberikan postest.  Adapun  teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  yaitu  tes.  Menurut Arikunto (2010:536), tes merupakan alat atau prosedur yang digunakan untuk mengetahui atau  mengukur  sesuatu  dalam  masalah  dengan  cara  dan  aturan-aturan  yang  sudah ditentukan.  Pada  penelitian  ini  tes  digunakan  untuk  mengukur  tingkat  pemehaman aparatur desa  terkait pengelolaan keuangan desa.  Instrumen tes  yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk pilihan ganda terdiri dari 17 pertanyaan.

## PEMBAHASAN
Dana  desa  yang  telah  diprogramkan  oleh  pemerintah  tersebut  harus  menjadi kekuatan suatu desa dalam membangun dan mengembangkan desa tersebut agar menjadi desa  yang  mandiri  dan  kuat.  Semua  desa  yang  mendapatkan  dana  desa  harus  bisa melakukan pengelolaan keuangan desa agar bisa melaporkan dan mempertangunggajwabkan terhadap pengelolaan dana tersebut. Menurut Permendagri no 113  tahun  2014  PP  43/2014  jo  PP  47/2015  yang  disebut  pengelolaan  keuangan  desa
adalah  meliputi  kegiatan  perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan,  dan pertanggungjawaban  keuangan  desa.  Keuangan  desa  dikelola  berdasarkan  asas-asas transparan,  akuntabel,  partisipatif  serta  dilakukan  dengan  tertib  dan  disiplin  anggaran Pengelolaan keuangan desa, dikelola dalam masa 1 tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari  sampai  dengan  tanggal  31  Desember.  Oleh  karena  itu  semua  perangkat  desa apalagi  yang  bertanggungjawab  mengenai  dana  desa  tersebut  harus  paham  mengenai pengelolaan dan pelaporan keuangan.
Penyiapan  aparat  desa  dalam  pengelolaan  pembangunan  desa  mulai  proses perencanaan,  pelaksanaan/pengawasan  dan  pelaporan/pertanggungjawaban  mutlak diperlukan.  Pengelolaan  pembangunan  yang  bersifat top  down sudah  tidak  bisa  lagi diterapkan  mengingat  tuntutan  kemandirian  desa/masyarakat  didalam  mencukupi kebutuhan sendiri. Kegiatan penyiapan ini berupa pengorganisasian dengan pola kegiatan seperti pelatihan pengelolaan  keuangan.Pelatihan  merupakan usaha untuk memperbaiki kinerja  dari  karyawan  yang  harus  dilakukan secara terus-menerus untuk  meningkatkan pengetahuan  dan  keterampilan  karyawan,  demi  terwujudnya  tujuan  dari  perusahaan (Ayuningtyas  2012).  Hal  ini  sejalan  dengan  pemikiran  dari  Sudiro  (2009;8),  yang menyatakan  bahwa  salah  satu  cara  untuk  meningkatkan  kualitas sumber daya manusia organisasi adalah melalui pelatihan yang dilaksanakan terencana dan sistematik.
Hal ini menunjukkan bahwa pelatihan dalam organisasi dapat meningkatkan kinerja aparatur/pegawai  yang  meliputi  knowledge  dan  ketrampilan  yang  mendukung profesionalisme  aparatur,  serta  pembentukan  sikap  setiap  para  aparatur  sesuai  yang diinginkan  oleh  organisasi.Hal  ini  juga  sejalan  dengan  Dewi  (2012)  yang  menyatakan bahwa  pelatihan  dapat  meningkatkan  kinerja  aparatur/pegawai.  Merujuk  pada  hasil penelitian  ini  yang  menyatakan  bahwa  pelatihan  dapat  meningkatkan  profesionalisme aparatur desa  maka penguatan  kapasitas  tim PTPKD  dan TPK Desa harus  lebih sering dilakukan.  Wujudnya  bisa  melalui  pelatihan  maupun  bimtek.  Selain  itu,  bisa  juga dilakukan  reposisi  personalia  pengelola  keuangan  desa  untuk  memperkuat  kapasitas pengelola keuangan desa.

## KESIMPULAN
Berdasar hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelatihan pengelolaan keuangan desa dapat meningkatkan kompetensi dan profesionalisme aparatur desa. Sehingga perlu dilakukan pelatihan berkelanjutan terkait pengelolaan dana desa. Hal ini mengingat dana
yang digelontorkan ke desa jumlahnya tidak sedikit. Selain itu peningkatan pemahaman akan  pengelolaan  keuangan  desa  akan  mengurangi  risiko  penyelewengan  dan ketidaktepatan  penggunaan  dana  desa  yang  berakibat  menjadi  temuan  BPK.  Selain  itu pelatihan  pengelolaan  keuangan desa  yangberkelanjutan dapat membantu para aparatur desa  untuk lebih update dalam menerima informasi, karena perubahan peraturan-peraturan  terkait  dana  desa  masih  sering  terjadi,  dimana  perubahan  tersebut sebagai upaya untuk perbaikan implementasi pengelolaan dana desa. Setelah melakukan penelitian dengan melihat data-data dan keterangan yang diperoleh dari  perangkat  desa yang  telah diuraikan dan dibahas pada bagian-bagian sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Penerapan Sistem Akuntansi untuk Pengelolaan Dana Desa di Desa Tincep  secara  pencatatan  sudah  sesuai  dengan  Permendagri  No.  113/2014  tentang Pengelolaan  Keuangan  Desa  dan  PMK  Nomor  49/PMK.07/2016  Tentang  Tatacara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.
Meski  demikian  masih  ada  hal  yang  perlu  lebih  diperhatikan  yaitu  di  dalam  hal pengawasan  administrasi  terutama  dalam  proses  pengeluaran  kas  yang  masih  belum akuntabel dan belum sesuai dengan ketentuan yang semestinya. Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang dikemukakan sebelumnya maka penulis menyarankan :
1. Karena  Dana  Desa  ini  di  kelola  sendiri  oleh  pemerintah  desa  maka  harus  di pergunakan  dengan  baik  dan  di  pertanggungjawabkan  dengan  baik  khususnya dalam  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat terutama dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang tepat sasaran.
2. Setiap  proses  Akuntansi  Penerimaan  maupun  Pengeluaran  kas yang  dilakukan harus  selalu  sesuai  dengan  prosedur  yang  semestinya  dan  berdasarkan undang-undang yang mengatur.
3. Perlu  adanya  sistem  akuntansi  yang  lebih  baik  seperti  misalnya  sistem  akuntansi yang terkomputerisasi, agar  nantinya pelaporan dana desa akan mampu dilakukan dengan cepat dan output  laporan  keuangannnya juga akan  lebih handal  dibanding dengan pelaporan secara manual.
4. Pengelolaan Dana Desa perlu lebih akuntabel dan transparan.
5. Perlu adanya peningkatan kapasitas aparatur desa agar setiap komponen perangkat desa yang ada dapat lebih mengeerti dan memahami akan tugas dan tanggungjawab masing- masing.

## DAFTAR PUSTAKA
Atmadja, Anantawikrama Tungga, Komang Adi Kurniawan Saputra (2017). Pencegahan Fraud  Dalam  Pengelolaan  Keuangan  Desa. Jurnal  Ilmiah  Akuntansi  dan  Bisnis ,
Vol. 12, No. 1, Januari.
Ayuningtyas,  Noor.  2012.  Pengaruh  Faktor  Pendidikan,  Pengalaman  Kerja  dan pelatihan  terhadap  Pengetahuan  aparatur  pajak  Tentang  Tax  Avoidance. Skripsi.
Universitas Brawijaya Malang.
Dewi,  S,.  Saka.  (2012). Pengaruh  Pelatihan  Terhadap  Kinerja  Karyawan  Pada  PT.Sari Harta Samudra di Denpasar.
http://sistasaka.blogspot.com/2012/05/jurnal-pengaruh-pelatihan-terhadap.html?m =1 Diakses pada tanggal 14 Maret 2017.
Fikri,  Ali.,  Biana  Adha  Inapty.,  dan  Rr. Sri  Pancawati  Martiningsih.  (2015).  Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi Aparatur dan Peran Audit Internal  terhadap  Kualitas  Informasi  Laporan  Keuangan  dengan  Sistem Pengendalian  Intern  sebagai  Variabel  Moderating  (Studi  Empiris  Pada SKPD-SKPD di Pemprov. NTB). Simposium Nasional Akuntansi XVIII, Medan. Hendrik,  2006.  Pengaruh  Pendidikan  dan  Pelatihan  (Diklat)  Serta  Motivasi  terhadap Kinerja  pegawai  Sekretariat  Daerah  Kabupaten  Tapanuli  Tengah. Tesis. Tidak dipublikasikan.Sekolah Pascasarjana Universitas Siwijaya. Palembang.
Kementerian  Koordinator  Bidang  Pembangunan  Manusia  dan  Kebudayaan  Republik Indonesia, Juni 2016.  Buku Bantu Pengelolaan Pembangunan Desa, Perencanaan- Penganggaran- Pengadaan Barang dan Jasa-Pelaporan-Pengawasan.
Komisi  Pemberantasan  Korupsi.  (2015). KPK  Temukan  14  Potensi  Persoalan Pengelolaan Dana Desa. www.kpk.go.id. diakses tanggal 15 April 2017.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  113  tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093).
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  114  tentang  Pedoman  Pembangunan  Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094)
Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2014  tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  47  Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan  Pelaksanaan  Undang  Undang  Nomor  6  tahun  2014  tentang  Desa (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2015  Nomor  157,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717).
Putriyanti,  Aprisiami.,  2012.,  Penerapan  Otonomi  Desa  dalam  Menguatkan Akuntabilitas  Pemerintahan  Desa  dan  Pemberdayaan  Masyarakat  di  Desa  Aglik Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo, Skripsi UNY-Yogyakarta.
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495