Roadmap Strategis Penerapan Satu Data Aparatur Sipil Negara
Elin Cahyaningsih *
1 Program Studi Sistem Informasi Universitas Bakrie
1 Badan Kepegawaian Negara
* elin.cahyaningsih@bakrie.ac.id, elin.cahyaningsih@bkn.go.id
A bstrak — Tata kelola Teknologi Informasi merupakan serangkaian strategi TI, perencanaan, kebijakan, praktik penerapan TI, sumber daya, dan aktivitas pengendalian. Tata kelola data membantu organisasi dalam pengelolaan ketersediaan, kegunaan, integritas dan keamanan data sebagai  aset  berharga  di  organisasi.  Badan  Kepegawaian  Negara  sebagai  pengelola  data  Aparatur  Sipil  Negara  berkomitmen  untuk  dapat menyelenggarakan  layanan  manajemen  ASN  berbasis  data  melalui  pemenuhan  kualitas  data  ASN  yang  akurat,  mutakhir, terpadu  dan  dapat  dipertanggung  jawabkan  serta  mudah  diakses  dan  di  bagipakaikan  antar  instansi  melalui  satu  data  ASN. Peningkatan kualitas data ASN menghadapi beberapa isu permasalahan terkait dengan kelengkapan dan keakuratan data, untuk itu  diperlukan  roadmap  strategi  untuk  penerapan  satu  data  ASN.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  fishbone  diagram analysis untuk mengidentifikasi permasalahan, gap analysis untuk menentukan langkah strategis dan analisis risiko untuk dapat menggambarkan  risiko  disetiap  aktivitas  strategis.  Pendekatan  hybrid  dan  sintesis  dilakukan  untuk  memformulasikan  setiap dimensi  dalam  roadmap  strategis  serta  langkah  strategis  dalam  setiap  dimensi.  Hasil  penelitian  menjelaskan  bahwa  terdapat sembilan  dimensi  roadmap  strategis  yaitu  peraturan/kebijakan,  SDM  TIK  bidang  data,  Arsitektur  data,  datainduk/referensi, standar data, metadata, basis data, kualitas data dan interoperabilitas data. Roadmap strategis didahuliui dengan penentuan visi, misi dan tujuan Satu Data ASN.
Kata kunci — Roadmap strategis, One Data ASN, Analisis Risiko, Fishbone Diagram Analysis, Gap Analysis .
Abstract — Information  Technology  governance  is  a  series  of  IT  strategies,  planning,  policies,  IT  implementation,  resources  and  activity control. Data governance helps organizations in the availability, usability, integrity and security of data as a valuable asset in the organization. The  State  Civil  Service  Agency  as  the  data  manager  for  the  State  Civil  Service  is  committed  to  providing  data-based  ASN  management services by providing quality ASN data that is accurate, up-to-date, integrated and accountable and easy to access and use between agencies through one ASN data. Improving the quality of ASN data, some face problems related to data completeness and accuracy, for this reason a strategy roadmap for implementing one ASN data is needed. This research uses a fishbone diagram analysis approach to identify problems, gap analysis to determine strategic steps and risk analysis to describe the risks in each strategic activity. A hybrid and synthetic approach was taken to formulate each dimension in the strategy roadmap as well as strategic steps in each dimension. The research results explain that there are  nine  dimensions  of  the  roadmap  strategy,  namely  regulations/policies,  ICT  human  resources  in  the  data  sector,  data  architecture, master/reference  data,  data  standards,  metadata,  databases,  data  quality  and  data  interoperability.  The  roadmap  strategy  is  preceded  by determining the vision, mission and goals of Satu Data ASN.
Index Terms — Roadmap Strategic, One Data ASN, Risk Analysis, Fishbone Diagram Analysis, Gap Analysis

## I. P ENDAHULUAN
Badan  Kepegawaian  Negara  merupakan  lembaga pemerintah  nonkementerian  yang  memiliki  wewenang  untuk melakukan pembinaan dan penyelenggaraan manajemen ASN nasional.  Sesuai  dengan  mandat  Undang-undang  ASN  No.  5 tahun  2014  BKN  juga  memiliki  fungsi  untuk  melakukan penyimpanan  informasi  pegawai  ASN  yang  dimutakhirkan oleh  Instansi  pemerintah  untuk  penyelenggaraan  Manajemen ASN.  Sistem  informasi  ASN  dibangun  untuk  menjamin efisiensi,  efektivitas  dan  akurasi  pengambilan  keputusan dengan  menjamin  keterpaduan  dan  akurasi  data  melalui integrasi  antar  Instansi  Pemerintah.  Selaras  dengan  hal tersebut sesuai dengan program sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) pada Perpres 95 Tahun 2018 dan Satu Data Indonesia  pada  Perpres  39  tahun  2019,  maka  BKN berkomitmen  untuk  dapat  menyelenggarakan  layanan
manajemen  ASN  berbasis  data  melalui  pemenuhan  kualitas data  ASN  yang  akurat,  mutakhir,  terpadu  dan  dapat dipertanggung  jawabkan  serta  mudah  diakses  dan  di bagipakaikan antar instansi.
Berdasarkan  data  statistik  Aparatur  Sipil  Negara  di Indonesia  sejumlah  4.282.429  ASN  terdiri  dari  PNS  dan PPPK  yang  tersebar  di  instansi  pusat  dan  instansi  daerah. Penyelenggaraan  tata  kelola  data  ASN  dan  manajemen  data ASN  telah  dilakukan  mulai  tahun  2020  dengan  menyusun peraturan dan kebijakan yang mengatur mengenai hal tersebut diatas.  Inisiasi  peningkatan  kualitas  data  ASN  dilakukan melalui  program  pemutakhiran  data  mandiri  yang  dilakukan oleh  ASN  pada  tahun  2021.  Berikutnya  dilakukan  program penyelesaian  data  anomali  ASN  pada  tahun  2022  dimana jumlah permasalahan data anomali sejumlah 749.808 data per NIP (Nomor Induk Pegawai) dan telah diselesaikan pada akhir tahun 2022 dengan capaian sebesar 99,23%.
Program  pemutakhiran  data  mandiri  dan  penyelesaian anomali  data  menjadi  salah  satu  program  percepatan peningkatan  kualitas  data  ASN  yang  dilakukan  secara  masal dengan  melibatkan  ASN  sebagai  pemilik  data  serta  Instansi sebagai  kolaborator  data  ASN.  Namun,  hingga  saat  ini  masi terdapat banyak kendala dan permasalahan dalam pencapaian kualitas  data  ASN  baik  dari  sisi  internal  maupun  eksternal organisasi  dan  dukungan  teknis  lainnya.  Salah  satu  cara adalah  dengan  melakukan  monitoring  terhadap  kualitas  data ASN  maka  pada  tahun  2023  kembali  dilakukan  analisis permasalahan  data  terhadap  17  (tujuh  belas)  jenis  disparitas data sehingga ditemukan 1.144.258 data disparitas per NIP.
Untuk  itu  perlu  disusun  roadmap  strategi  peningkatan kualitas  data  ASN  melalui  penerapan  tata  kelola  data  ASN atau dikenal dengan Satu Data ASN secara massive baik oleh walidata  ASN,  Produsen  data  dan  kolaborator  data  ASN. Metode  penyusunan  roadmap  strategi  berdasarkan  pada peraturan  dan  kebijakan  yang  berlaku  dan  hasil  analisis permasalahan pada kondisi saat ini.

## II. K ERANGKA T EORI

## A. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Sistem  pemerintahan  berbasis  elektronik  atau  dikenal dengan SPBE merupakan proses penyelenggaraan pemerintahan  dengan  memanfaatkan  teknologi  informasi  dan komunikasi yang bertujuan untuk peningkatan layanan kepada pengguna.  SPBE  diselenggarakan  dengan  berprinsip  kepada efektivitas, keterpaduan, kesinambungan, efisiensi, akuntabilitas,  interoperabilitas  dan  keamanan.  Penerapan sistem  pemerintahan  berbasis  elektronik  di  masing-masing Instansi  Pemerintah  didukung  dengan  tata  kelola  SPBE, manajemen  SPBE,  Audit  TIK,  penyelenggara  SPBE, percepatan SPBE dan pemantauan serta evaluasi SPBE [1].
Manajemen  SPBE  terdiri  dari  manajemen  risiko, manajemen keamanan informasi, amnajemen data, amnajemen  aset  TIK,  manajemen  SDM,  manajemen pengetahuan,  manajemen  perubahan  dan  manajemen  layanan SPBE.  Manajemen  Risiko  SPBE  dilaksanakan  untuk menjamin keberlangusngan SPBE dan meminimalkan dampak risiko  SPBE.  Manajemen  data  SPBE  memiliki  tujuan  untuk menjamin  terwujudnya  data  yang  akurat,  mutakhir, terintegrasi,  dan  dapat  diakses  sebagai  dasar  perencanaan, pelaksanaan,  evaluasi  dan  pengendalian  pembangunan nasional.
Penyelenggaraan  manajemen  data  terdiri  dari  proses pengelolaan  arsitektur  data,  data  induk,  data  referensi,  basis data  dan  kualitas  data.  Manjemen  sumber  daya  manusia merupakan  serangkaian  proses  perencanaan,  pengembangan, pembinaan,  dan  pendayagunaan  sumber  daya  manusia  dalam SPBE.  Manajemen  SDM  bertujuan  untuk  menjamin ketersediaan  dan  kompetensi  SDM  dalam  pelakasanaan  taa kelola dan manajemen SPBE [2].

## B. Satu Data Indonesia
Kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data  yang  akurat,  mutakhir,  terpadu,  dan  dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan  antar  Instansi  Pusat  dan  daerah  melalui standar  data,  metadata,  interoperabilitas  data,  dan menggunakan  kode  referensi  dan  data  induk  merupakan pengertian dari Satu Data Indonesia (SDI). Pengaturan SDI ini juga  mendorong  tercapaianya  keterbukaan  dan  ransparansi data  yang  dimanfaatkan  untuk  perumusan  kebijakan pembangunan  berbasis  data  serta  mendukung  sistem  statistik nasional.  Penyelenggaraan  SDI  harus  mengacu  pada  prinsip SDI yaitu data yang dihasilkan produsen data harus memenuhi standar  data,  memiliki  metadata,  memenuhi  kaidah interoperabiltias  data  dan  menggunakan  data  referensi/data induk [3].
Penerapan  SDI  dilakukan  oleh  penyelenggara  SDI  yaitu dewan pengarah, pembina data tingkat pusat, walidata tingkat pusat,  produsen  data  tingkat  pusat.  Penyelenggaraan  SDI melalui  serangkaian  proses  perencanaan,  pengumpulan, pemeriksaan  dan  peyebarluasan  data  yang  diturunkan  dalam sebuah  rencana  aksi  SDI  yang  mencakup  pengembangan SDM,  penyusunan  pentunjuk  teknis  SDI,  program  dan kegiatan.

## C. Satu Data Aparatur Sipil Negara
One Data ASN Framework (ODAF) merupakan kerangka kerja untuk manajemen dan tata kelola Data ASN yang terdiri dari  komponen  regulasi/kebijakan,  visi,  misi,  tujuan,  prinsip, panitia,  jenis,  standar,  metadata,  pengorganisasian  data, diseminasi  data,  pembinaan,  monitoring  dan  evaluasi. Framework ini digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan Satu  Data  ASN  di  Badan  Kepegawaian  Negara.  Satu  data bidang  ASN  adalah  Kebijakan  tata  kelola  data  ASN  untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan  antar  instansi  pusat  dan  instansi  daerah melalui  pemenuhan  Standar  Data,  Metadata,  interoperabilitas Data dan menggunakan kode referensi dan Data induk [4].
Ruang  lingkup  Satu  Data  bidang  ASN  meliputi penyelenggara  satu  data,  kolaborasi  satu  data,  hak  akses, keamanan  data,  pemanfaatan  data,  pemantauan  dan  evaluasi serta pendanaan. Penerapan satu data di dukung oleh walidata ASN  yaitu  direktorat  pengelolaan  data  dan  penyajian informasi  kepegawaian,  produsen  data  BKN  yaitu  unit  kerja yang  menghasilkan  data  bidang  ASN  serta  kolaborator  data yaitu  badan  penyelenggara  urusan  kepegawaian  di  Daerah. Dukungan  penyelenggaraan  satu  data  dilakukan  melalui penyusunan  manajemen  data  ASN  yang  terdiri  dari manajemen  data  induk/referensi,  manajemen  basis  data, manajemen  interoperabilitas  data,  manajemen  SOP  dan manajemen  SDM.  Adapun  dalam  pengelolaan  aliran  data disusun sebuah arsitektur data ASN.

## D. Analisis Risiko
Analisis  risiko  merupakan  metode  yang  menghubungkan urutan,  sensitivitas,  pengurangan  risiko  dan  serangan perspektif  dalam  organisasi  [5].  Metode  ini  juga  dapat digunakan  utnuk  menentukan  prioritas  kegiatan  yang  harus diimplementasikan  [6].  Analisis  risiko  dapat  menghilangkan seluruh faktor risiko organisasi berdasarkan hasil analisis [7]. Beberapa  keuntuangan  dari  metode  analisis  risiko    yaitu efektivitas  biaya  dan  proses  berulang  [5],  mengidentifikasi kecenderungan  risiko  dan  ketogorisasi  [6],  [8],  [9] menugaskan  tanggung  jawab  setiap  solusi  risko  yang  di temukan [9].

## E. Fishbone Diagram Analysis
Fishbone diagram dikenal dengan istilah Ishikawa diagram atau  cause-effect  diagram  dibangun  oleh  profesor  Kaow Ishikawa  dari  Jepang.  Diagram  ini  menyediakan  sebuah analisis yang sistematik untuk mengidentifikasi akar penyebab permasalahan  yang  digambarkan  dalam  tulang  ikan  pada diagram [10]. Sementara [11] menggambar kan bahwa analisis ini merepresentasikan hubugnan antara efek dan permaslaahn potensial yang menyebabkan hal itu terjadi. Analisis ini juga dapat  digunakan  untuk  emnghubungkan  beberapa  penyebab permasalahan  yang  menimbulkan  sebuah  efek.  Analisis Fishbone  juga  dapat  menggambarkan  secara  detail  beberapa penyebab  potensial  kedalam  kategori  spesifik  sehingga memudahkan  untuk  dapat  mengelola  dan  menentukan keterhubungan penyebab akar permasalahan [12].
Analisis ini sering digunakan untuk melakukan penggalian sebuah isu atau permasalahan yang muncul dalam organisasi. Analisis  ini  juga  menggambarkan  hal  apa  yang  menjadi penyebab  permasalahan.  Proses  brainstroming  dilakukan untuk  mengkombinasikan  hasil  analisis  sehingga  dapat merepresentasikan beberapa kemungkinan penyebab permasalahan.  Tahapan  dalam  melakukan  analisis  fishbone adalah  mengidentifikasi  permasalahan,  identifikasi  faktor- faktor  utama  kedalam  cabang  yang  menjelaskana  masing- masing  kategori  dari  penyebab  permasalahan,  melakukan brainstorming  untuk  seluruh  kemungkinan  permasalahan dimasing-masing  kategori  lalu  melakukan  analisis  diagram [13].
F. Gap Analysis
Gap  analysis merupakan  serangkaian  kegiatan  yang dilakukan untuk mengukur kesenjangan antara kondisi saat ini dengan  kondisi  seharusnya  yang  memenuhi  persyaratan organisasi  [14].  Metode  ini  menganalisis  kesenjangan  yang dijadikan peluang perbaikan organisasi [15]. Keuntungan dari metode  ini  adalah  dapat  menyelaraskan  strategi  organisasi dengan  strategi  pencapaian  program  [8],  [16]  Beberapa tahapan dalam pelaksanaan analisis kesenjangan yaitu[14]:
a. Identifikasi tujuan analisis kesenjangan;
b. Menganalisis  hambatan-hambatan  yang  saat  ini menghambat tujuan organisasi;
c. Membuat  rencana  untuk  menutup  kesenjangan  dan mencapai tujuan;
d. Meninjau rencana analisis kesenjangan ;

## III. M ETODOLOGI P ENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini terdiri  dari  beberapa  tahapan  yaitu  studi  literatur  yang dilakukan  untuk  menentukan  konsep  fundamental  penelitian selaras  dengan  penerapan  satu  data  Aparatur  Sipil  Negara serta strategi penerapan tata kelola data ASN. Data sekunder diperoleh  dari  beberapa  dokumen  peraturan,  kebijakan, program  strategis  organisasi.  Seluruh  dokumen  tersebut  di amati  dan  dianalisis  untuk  mendapatkan  isu  strategis  dalam penerapan  satu  data  ASN.  Tahapan  berikutnya  dilakukan identifikasi permasalahan untuk menggali penemuan nyata di objek  penlitian  terkait  dengan  masalah,  sebab,  gejala,  akibat dan  hubungan  diantaranya.  Proses  ini  dilakukan  dengan melakukan  observasi,  melakukan  wawancara  dan  analisis lebih  lanjut  dengan  melakukan  kategorisasai  permaslaahan dan  penyebab  dari  masing-masing  permasalahan  tersebut. Hasil  analysis  permasalahan  digambarkan  kedalam  bentuk diagram  fishbone  selaras  dengan  isu  strategis  dan  hasil identifikasi  permasalahan.    Berikutnya  tahapan  analisis penyusunan  roadmap  dengan  melakukan  analisis  hybrid  dan sintesis antara peraturan serta teori terkait penyusunan strategi peta  jalan  yaitu  gap  analysis  dan  risk  analysis  berdasarkan permasalahan  yang  terindentifikasi  seperti  pada  gambar berikut :
Gambar  1.  Hybrid  dan  Sintesis  Metode  Penyusunan  Roadmap  strategi  Satu Data ASN.
Metode  hybrid  dan  sintesis  menggunakan  sintesis  dari peraturan  terkait  SPBE,  SDI  dan  Satu  Data  ASN  untuk menentukan  dimensi  dalam  roadmap  strategi.  Penentuan rencana  strategi  dilakukan  dengan  menggunakan  pendekatan gap analysis [8], [14]–[16] dan risk analysis organisasi [5], [6], [8],  [9]  untuk  menjawab  permasalahan  yang  sudah diidentifikasi  hasil  dari  fishbone  analysis  [10],  [11],  [13]. Hasil  akhir  dari  proses  analisis  ini  adalah  kerangka  strategis untuk implementasi tata kelola data ASN yang dikenal dengan Satu Data ASN.

## IV. H ASIL DAN P EMBAHASAN

## A. Identifikasi Permasalahan
Observasi  dan  analisis  terhadap  data  sekunder  dilakukan untuk  mengidentifikasi  permasalahan  terkait  penerapan  tata kelola  data  ASN  atau  dikenal  dengan  satu  data  ASN.  Hasil penelitian  dari  analisis  dokumen  dan  observasi  adalah  isu strategis  peningkatan  kualitas  data  ASN  dalam  rangka peningkatan  layanan  publik  serta  daftar  permasalahan  yang muncul pada kondisi saat ini dalam penerapan satu data ASN untuk peningkatan kualitas data ASN. Beberapa permasalahan yang  teridentifikasi  di  kelompokan  kedalam  empat  domain yaitu  domain  peraturan/kebijakan,  sumber  daya  manusia, teknologi  dan  organisasi.  Hasil  identifikasi  permasalahan digambarkan dalam bentuk diagram fishbone sebagai berikut :

## Gambar 2. Diagram Fishbone Permasalahan Kualitas Data ASN
Berdasarkan  gambar  2  dijelaskan  bahwa  permasalahan kualitas  data  ASN  dari  domain  peraturan/kebijakan  adalah belum adanya standar prinsip SDI dalam tata kelola data ASN, belum  ada  standar  data,  metadata  dan  referensi  data  ASN, belum ada standar pengukuran kualitas data ASN, belum ada peraturan  tata  kelola  data  dan  manajemen  data,  belum  ada penunjukan walidata dan produsen data ASN. Domain sumber daya manusia menghadapi permasalahan keterbatasan jumlah dan  kualitas  SDM,  keterbatasan  peningkatan  kompetensi bidang  data,  kurangnya  kepedulian  ASN  terhadap  kualitas data, belum memahami prinsip SDI dan kurangnya komitmen pimpinan  terhadap  penyelenggaraan  tata  kelola  data manajemen  data.  Pada  domain  teknologi  permasalahan  yang timbul  adalah  dukungan  infrastruktur  kurang  memadai, interoperabilitas  data  belum  tercapai,  masih  terdapat  anomali terhadap  data  ASN,  belum  ada  standar  prinsip  SDI.  Domain terakhir  yaitu  organisasi  mengalami  permasalahan  terkait dengan layanan kualitas data berjalan lambat, penyelenggaraan  tata  kelola  dan  manajemen  data  belum maksimal, belum ada penunjukan walidata dan produsen data ASN.
Untuk  menyelesaikan  permasalahan  tersebut  diatas, dilakukan penyusunan roadmap implementasi tata kelola data
ASN  atau  Satu  Data  ASN  selama  kurun  waktu  lima  tahun sejalan dengan rencana strategis Badan Kepegawaian Negara.

## B. Analisis Strategic Roadmap
Roadmap  strategi  implementasi  tata  kelola  data  ASN  atau Satu data ASN yang bertujuan untuk peningkatan kualitas data ASN  dilakukan  dengan  menentukan  matriks  strategi  melalui proses  sintesis  peraturan  perundangan  yang  menjadi  dasar penerapan  Satu  Data  ASN  yaitu  Perpres  95  tahun  2018 tentang  sistem  pemerintahan  berbasis  elektronik,  Perpres  39 tahun  2019  tentang  Satu  Data  Indonesia,  Permen PPN/Bappenas  No.  16  tahun  2020  tentang  manajemen  data SPBE. Matriks strategi dituangkan dalam bentuk dimensi pada roadmap sebagai berikut :

## Gambar 3. Hybrid dan sintesis matriks strategi roadmap Satu Data ASN
Tahapan berikutnya dilakukan gap analysis terhadap kondisi saat ini dengan target capaian peningkatan kualitas data ASN dalam setiap matriks strategi (Tabel 1) :
T ABEL 1 P ROSES G AP A NALYSIS Permasalahan Kondisi saat ini Kondisi yang diharapkan Rencana Strategis Peraturan/ Kebijakan Belum ada peraturan/ kebijakan  tata kelola  data  dan manajemen data Ditetapkannya Peraturan Tata Kelola dan Manajemen Data Penyusunan dan penetapan Peraturan Tata  kelola dan manajemen data dst dst dst dst
Selanjutnya dilakukan metode analisis risiko yang bertujuan untuk  mengidentifikasi  faktor  risiko  masing-masing  rencana strategis berdasarkan outcome yang akan dicapai. Metode ini juga  menentukan  rekomendasi  untuk  masing-masing  rencana aksi yang diperlihatkan pada Tabel 2 :
T ABEL 2 P ROSES A NALISIS R ISIKO
Rencana Strategis Outcome Faktor Risiko Peraturan/ Kebijakan • Legalitas/rujukan pelaksanaan program • Standar Referensi pengelola kepegawaian ASN Nasional (K/L/D) • Akuntabilitas • Legalitas
• Tanggungajawab  dan Komitmen Pimpinan dan penyelenggara dst dst dst
Hasil  proses  gap  analysis  dan  analisis  risiko  digambarkan dalam  roadmap  satu  data  ASN  yang  dipetakan  dalam  kurun
waktu lima tahun sesuai dengan rencana strategis BKN yaitu dari  tahun  2020  hingga  2024  yang  digambarkan  sebagai berikut :
Gambar 4. Roadmap Satu Data ASN
Gambar  4  menjelaskan  tentang  roadmap  strategi penerapan  tata  kelola  data  ASN  atau  Satu  Data  ASN  pada Badan  Kepegawaian  Negara  yang  terdiri  dari  visi  satu  data ASN  yaitu  ”Mewujudkan  Pengelola  Data  ASN  yang Profesional  dan  Berintegritas  untuk  mendukung  tercapainya Indonesia  Maju”.  Misi  Satu  Data  ASN  yaitu  pembinaan  dan penyelenggaraan manajemen ASN berbasis data, peningkatan kualitas  data  ASN,  pengawasan  dan  pengendalian  norma, standar, prosedur, dan kriteria manajemen ASN berbasis data. Rencana Startegis satu data ASN terdiri dari sembilan dimensi yaitu  peraturan/kebijakan,  SDM,  arsitektur  data,  data induk/data  referensi,  standar  data,  metadata,  basis  data, kualitas data dan interoperabilitas data dengan masing-masing rencana  strategis  pertahun  dari  tahun  2020  hingga  2024 beserta outcome yang akan dicapai dan faktor risiko masing- masing.

## V. K ESIMPULAN
Penelitian ini menunjukkan bahwa strategi penerapan tata kelola  data  "Satu  Data  ASN"  digambarkan  dalam  sebuah roadmap  strategi  selama  lima  tahun  (2020-2024)  yang mencakup  sembilan  dimensi:  peraturan/kebijakan,  SDM, arsitektur  data,  data  induk/data  referensi,  standar  data, metadata, basis data, kualitas data, dan interoperabilitas data. Setiap  dimensi  memiliki  rencana  aksi  strategis  dengan  target capaian  output  dan  outcome.  Roadmap  ini  juga  dilengkapi dengan  faktor  risiko  untuk  setiap  rencana  strategis, memberikan  rekomendasi  bagi  pengambil  keputusan  dalam mewujudkan "Satu Data ASN".
Keterbatasan  penelitian  ini  adalah  spesifik  membahas mengenai tata kelola data Aparatur Sipil Negara di Indonesia. Pendekatan  yang  digunakan  juga  dibatasi  dengan menggunakan  metode  analisis  permasalahan  menggunakan
1. Pemanfaatan Data dengan Instansi Pembina 2.
Integrasi Portal Satu Data ASN dengan SDI 3. Rekomendasi Statistik 4. Pengembangan EIS
diagram  fishbone,  gap  analysis  dan  analisis  risiko  untuk membangun roadmap tata kelola data ASN.Peluang penelitian kedepan dapat di tingkatkan untuk penerapan tata kelola TIK secara keseluruhan dalam peningkatan kualitas data ASN.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] “Peraturan  Presiden  Nomor  95  Tahun  2018  tentang  Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik,” 2018.
[2] Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan  Pembangunan  Nasional  Republik  Indonesia,  “Peraturan Menteri  Perencanaan  Pembangunan  Nasional/  Kepala  Badan Perencanaan  Pembangunan  Nasional  Republik  Indonesia  Nomor  16 Tahun  2020  Tentang  Manajemen  Data  Sistem  Pemerintahan  Berbasis Elektronik,” Kementeri. Perenc. Pembang. Nas. , pp. 1–16, 2020.
[3] “Peraturan  Presiden  Nomor  39  Tahun  2019  tentang  Satu  Data Indonesia,” 2019.
[4] E. Cahyaningsih, N. L. E. Silalahi, H. Noprisson, and V. Ayumi, “One Data ASN Framework (ODAF) for Indonesian State Civil Apparatus,” Proc.  -  3rd  Int.  Conf.  Informatics,  Multimedia,  Cyber,  Inf.  Syst. ICIMCIS  2021 ,  no.  December  2020,  pp.  363–368,  2021,  doi: 10.1109/ICIMCIS53775.2021.9699290.
[5] D.  G.  W.  Birch  and  N.  McEvoy,  “Risk  Analysis  for  Information Systems,” J. Inf. Technol. , vol. 7, pp. 44–53, 1992.
[6] R.  L.  Baskerville  and  J.  Stage,  “Controlling  Prototype  Development Through Analysis *,” MIS Quarte , vol. 20, no. 4, pp. 481–504, 2009.
[7] L.  Willcocks  and  H.  Margetts,  “Risk  Assessment  and  Information System,” 1993.
[8] J.  F.  Rice,  “Adaption  of  Porter’s  Five  Forces  Model  to  Risk
Management,” Alabama, 2010.
[9] M.  Sumner,  “Risk  Factors  in  Enterprise-Wide  /  ERP  Pojects,” J.  Inf. Technol. , vol. 15, pp. 317–327, 2000, doi:
10.1080/02683960010009079.
[10]  C.  N.  C.  Gheorghe  ILIE,  “Application  of  Fishbone  Diagram  To Determine  the  Risk  of  an  Event  With  Multiple  Causes,” Manag.  Res. Pract. ,  vol.  2,  no.  1,  pp.  1–20,  2010,  [Online].  Available: http://mrp.ase.ro/no21/f1.pdf.
[11]  R. C. Chen and C. H. Chung, “Cause-effect analysis for target costing,” Manag. Account. Q. , vol. 3, no. 2, pp. 1–9, 2002, [Online]. Available: http://proxy1.ncu.edu/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx ?direct=true&db=buh&AN=11683194&site=ehost-live.
[12]  D. Mahto and A. Kumar, “Application of root cause analysis in improvement of product quality and productivity,” J. Ind. Eng. Manag. , vol. 1, no. 2, pp. 16–53, 2008, doi: 10.3926/jiem.2008.v1n2.p16-53.
[13]  M. Koripadu and K. V. Subbaiah, “Problem Solving Management Using Six Sigma Tools & Techniques,” Int. J. Sci. Technol. Res. , vol. 3, no. 2, pp. 85–87, 2014, [Online]. Available: http://www.ijstr.org/final- print/feb2014/Problem-Solving-Management-Using-Six-Sigma-Tools- Techniques.pdf.
[14]  J. Murray, “A Gap analysis Process to Improve IT Management,” Mosaic A J. Interdiscip. Study Lit. , 2009.
[15]  S. Van Auken, E. Chrysler, L. G. Wells, and M. Simkin, “Relating Gap Analysis Results to Information Systems Program Attitudes: The Identification of Gap Priorities and Implications,” J. Educ. Bus. , vol. 86, no. 6, pp. 346–351, 2011, doi: 10.1080/08832323.2010.538448.
[16]  J. Y. Tsai, T. S. Raghu, and B. B. M. Shao, “Information Systems and Technology  Sourcing  Strategies  of  e-Retailers  for  Value  Chain Enablement,” J. Oper. Manag. , vol. 31, no. 6, pp. 345–362, 2013, doi: 10.1016/j.jom.2013.07.009.