## Optimalisasi Peran, Tugas dan Fungsi DPRD Mewujudkan GERBANG RAJA (Gerakan Pembangunan Rakyat Sejahtera) di Kabupaten Kutai Kartanegara
Husni Thamrin, Sitti Aisyah, Gunawan Hasibuan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long Samarinda
thamrin@stih-awanglong.ac.id Article Info Abstract Article History Received: April 29, 2018 Accepted: June 30, 2018 The  supervisory  function  is  the  most  important  thing  in  the creation of good governance, because it will narrow the space for disgraceful acts, the frequency of disgraceful government actions often  occurs  in  free  government,  while  free  government  is identical  to  the  implementation  of  regional  autonomy,  where  the granting  of  authority  and  discretion  is  given  to  the  regions  to manage and utilize regional resources optimally for the welfare of the people. In an era of democracy and decentralization like this, it  provides  space  and  a  bigger  role  for  DPRDs  to  become partners  of  the  government  in  the  process  of  democratic governance.
Keywords: supervision; optimization; regional autonomy

## ABSTRAK
Fungsi pengawasan menjadi hal yang paling penting dalam penciptaan pemerintahan yang baik (good  governance),  karena  akan  mempersempit  terjadinya  ruang  perbuatan  yang  tercela, Frekuensi  terjadinya perbuatan pemerintah yang tercela kerap terjadi pada pemerintahan yang bebas,  sedangkan  pemerintahan  yang  bebas  identik  dengan  penerapan  otonomi  daerah, dimana  pemberian  kewenangan  dan  keleluasaan  diberikan  kepada  daerah  untuk  mengelola dan  memanfaatkan  sumber  daya  daerah  secara  optimal  bagi  kesejahteraan  rakyat.  Di  era demokrasi dan desentralisasi seperti ini memberi ruang dan peran DPRD yang semakin besar untuk  menjadi  mitra  pemerintah  dalam  proses  penyelenggaraan  pemerintahan  yang demokratis.
Kata Kunci : pengawasan; optimalisasi; otonomi daerah

## LATAR BELAKANG
Dengan  adanya  otonomi  dan  desentralisasi  kekuasaan  dari  pusat  dan  daerah maka  pemerintahan  daerah  serta  masyarakat  setempat  juga  berpengaruh sekali terhadap lajunya perkembangan daerah dan juga jalannya pemerintahan di daerah tersebut,seperti yang tertuang dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Proses  pelaksanaan  otonomi  daerah  yang  sudah  berjalan  sejak  tahun  2001 dalam  kenyataannya  belum  sesuai  dengan  apa  yang  diharapkan.  Adanya interprestasi  yang  berbeda  antara  pusat  dan  daerah  merupakan  salah  satu faktor yang menyebabkan pelaksanaan aturan pemerintah tidak sinkron. Selain adanya  tumpang  tindih  antara  peraturan  perundangan  yang  ada  di  daerah dengan  pusat,  hal  tersebut  bisa  peraturan  perundangan  yang  sama  ataupun peraturan perundangan yang berlawanan antara aturan yang berada di bawah dengan aturan yang ada diatasnya. Pembentukan undang-undang merupakan salah  satu  unsur  penting  di  samping  unsur-unsur  lainnya  dalam  rangka pembangunan sistem hukum nasional.
Fungsi  pengawasan  menjadi  hal  yang  paling  penting  dalam  penciptaan pemerintahan  yang  baik  (good  governance),  karena  akan  mempersempit terjadinya  ruang  perbuatan  yang  tercela,  Frekuensi    terjadinya  perbuatan pemerintah  yang  tercela  kerap  terjadi  pada  pemerintahan  yang  bebas, sedangkan  pemerintahan  yang  bebas  identik  dengan  penerapan  otonomi daerah,  dimana  pemberian  kewenangan  dan  keleluasaan  diberikan  kepada daerah  untuk  mengelola  dan  memanfaatkan  sumber  daya  daerah  secara optimal bagi kesejahteraan rakyat. Di era demokrasi dan desentralisasi seperti ini  memberi  ruang  dan  peran  DPRD  yang  semakin  besar  untuk  menjadi  mitra pemerintah  dalam  proses  penyelenggaraan  pemerintahan  yang  demokratis. Mengingat  optimalisasi  peran,  tugas  dan  fungsi  anggota  Dewan  Perwakilan Rakyat  Daerah  dalam  mewujudkan  GERBANG  RAJA  pada  masyarakat  Kutai Kartanegara merupakan faktor penting yang turut mempengaruhi pelaksanaan tanggung jawab sebagai pemerintah daerah, maka penulis ingin membahasnya dalam Optimalisasi Peran, Tugas dan Fungsi  DPRD Mewujudkan  GERBANG RAJA  (Gerakan  Pembangunan  Rakyat  Sejahtera)  di    Kabupaten  Kutai Kartanegara.

## METODOLOGI PENELITIAN
a.  Tipe dan Pendekatan Penelitian.
Dalam  tulisan  ini  penulis  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif,  karena pendekatannya  maka  penelitian  hukum  model  ini  disebut  dengan  penelitian hukum normatif.
b.  Bahan Hukum Ketentuan-ketentuan hukum merupakan bahan hukum primer yang meliputi Al Quran sebagai pedoman hidup  dan Al Hadist. Perubahan Pertama UUD 1945, Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang  tentang Pemerintahan Derah dan  Perimbangan  Keuangan  Antara  Pusat  dan  Daerah,  Undang-Undang  No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang No. 25 Tahun
2004  tentang  Sistem  Perencanaan  Pembangunan  Nasional.  Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. c.  Bahan Hukum dan Analisis
Penulis  menggunakan  metode  library  research  atau  kajian  pustaka.  Riset kajian  kepustakaan  ini  adalah  melakukan  penelitian  dari  buku-buku perpustakaan, majalah, jurnal dan artikel dan sumber dari internet yang relevan dengan masalah yang dibahas.

## PEMBAHASAN
a.  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  di  daerah  diperlukan  perangkat- perangkat  dan  lembaga-lembaga  untuk  menyelenggarakan  jalannya pemerintahan  di  daerah  sehari-hari.  Perangkat-perangkat  dan  lembaga- lembaga yang ada di daerah biasanya merupakan refleks dari sistem yang ada di  pusat  negara.  Untuk  memenuhi  fungsi  perwakilan  dalam  menajalankan kekuasaan  legislatif  daerah  sebagaimana  di  pusat  negara  di  daerah  dibentuk pula  Lembaga  Perwakilan  Rakyat,  lembaga  ini  biasa  dikenal  dengan  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Secara umum diwujudkan dalam 3 (tiga) fungsi, yaitu :
1.  Regulator  :  mengatur  seluruh  kepentingan  daerah  (otonomi),  maupun urusan-urusan  pusat  yang  pelaksanaannya  diserahkan  ke  daerah  (tugas pembantuan).
2.  Policy  making  :  merumuskan  kebijakan  pembangunan  dan  perencanaan program-program pembangunan di daerahnya.
3.  Budgeting : perencanaan anggaran daerah (APBD).
Dalam  perannya  sebagai  badan  perwakilan,  DPRD  menempatkan  diri  selaku kekuasaan penyeimbang ( balanced power ) yang mengimbangi dan melakukan kontrol efektif terhadap Kepala Daerah dan seluruh jajaran pemerintah daerah. Peran ini diwujudkan dalam fungsi berikut :
1.  Representation  :  Mengartikulasikan  keprihatinan,  tuntunan,  harapan  dan melindungi  kepentingan  rakyat  ketika  kebijakan  dibuat,  sehingga  DPRD senantiasa berbicara “atas nama rakyat”.
2.  Advokasi  :  Menampung  aspirasi  yang  komprehensif  dan  memperjuangkan melalui  negosiasi,  serta  tawar  menawar  politik  yang  kuat.  Dimaksudkan untuk mencapai titik temu dari berbagai kepentingan tersebut.
3.  Administratif  oversight  :  Menilai  atau  menguji  dan  bila  perlu  berusaha mengubah  tindakan-tindakan  dari  badan  eksekutif.  Berdasarkan  fungsi  ini adalah  adalah  tidak  dibenarkan  apabila  DPRD  bersikap  “lepas  tangan” terhadap  kebijakan  pemerintah  yang  bermasalah  atau  yang  dipersoalkan oleh masyarakat.
Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  yang  selanjutnya    (DPRD)  merupakan perwakilan  rakyat  daerah  yang  memiliki  3  (tiga)  fungsi  utama  yaitu  :  fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.
1.  Fungsi Legislasi : yaitu, menetapkan Peraturan Daerah (Perda).
2.  Fungsi Anggaran : yaitu, menetapkan anggaran.
3.  Fungsi  Pengawasan  :  yaitu  melakukan  pengawasan  terhadap  jalannya pemerintahan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan  fungsi  di  atas  DPRD  mempunyai  tugas  dan  wewenang  sebagai berikut :
a.  Membentuk  Peraturan  Daerah  (PERDA)  yang  dibahas  dengan  Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama.
b.  Membahas  dan  menyetujui  rancangan  Peraturan  Daerah  dan  APBD dengan Kepala Daerah.
c.  Melaksanakan  pengawasan  terhadap  pelaksanaan  Perda  dan  APBD, kebijakan  pemerintah  daerah  dan  melaksanakan  program  pembangunan daerah serta kerjasama internasional di daerah.
d.  Mengusulkan  pengangkatan  dan  pemberhentian  kepala  daerah  melalui menteri  dalam  negeri  bagi  DPRD  Provinsi  dan  kepada  mendagri  melalui DPRD Kabupaten/Kota.
e.  Memilih  wakil  kepala  daerah  apabila  terjadi  kekosongan  jabatan  wakil kepala daerah.
f.  Memberikan pertimbangan kepada pemerintahan daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.
g.  Meminta  laporan  pertanggungjawaban  kepada  kepala  daerah  dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
h.  Membentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah.
i.  Melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam penyelenggaraan kepala daerah.
j.  Memberikan persetujuan terhadap kerjasama antar daerah dan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.
b.  Peraturan Daerah (PERDA)
Peraturan  Daerah  (PERDA)  adalah  instrument  aturan  yang  secara  sah diberikan kepada pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Sejak tahun 1945 hingga sekarang ini telah berlaku undang-undang yang  menjadi  dasar  hukum  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  dengan menetapkan Perda sebagai salah satu instrumen daerahnya.
Kedudukan  dan  fungsi  Perda  berbeda  satu  dengan  lainnya  sejalan  dengan sistem  ketatanegaraan  yang  termuat  dalam  UUD/Konstitusi  dan  UU Pemerintahan  Daerahnya.  Demikian  juga  terhadap  mekanisme  pembentukan dan  pengawasan  terhadap  pembentukan  dan  pelaksanaa  perda  mengalami perubahan seiring dengan perubahan pola hubungan antara pemerintah daerah dan  pemerintah  pusat.  Setiap  perancang  perda  terlebih  dahulu  harus mempelajari  dan  menguasai  aturan  hukum  positif  tentang  UU  Pemerintahan Daerah  dan  UU  tentang  Perundang-Undangan.  Peraturan  Pelaksana  yang khusus mengatur tentang perda.
c.  Good Governance Kata Governance diterjemahkan  ke  dalam  Bahasa  Indonesia  menjadi  “tata pemerintahan”  dari  pemahaman  tersebut  diperoleh  gambaran  bahwa
governance adalah  cara,  bagaimana  Kekuasaan  negara  digunakan  untuk mengelola  sumber  daya  ekonomi  dan  sosial  guna  pembangunan  masyarakat. Governance juga  bisa  diartikan  sebagai  pelaksanaan  otoritas  politik,  ekonomi, administrasi  untuk  mengelola  masalah  sosial  pada  semua  tingkatan. Persyaratan  minimal  untuk  mencapai good  governance adalah  transparansi, akuntabilitas, partisipasi, penegak hukum, efektifitas, dan keadilan.
Keterlibatan  masyarakat  dalam  setiap  jenjang  proses  pengambilan  keputusan terutama  menyangkut  masyarakat,  misalnya  dalam  pengelolaan  sumber  daya alam  akan  menjadi  semacam  aktifitas  pendukung  pengelolaan (  co- management) yang  terdiri  atas  suara  rakyat  dan  tindakan-tindakan  responsif pemerintah.  Governance  didukung  oleh  tiga  kaki  yaitu  politik,  ekonomi  dan administrasi. Di samping itu governance memiliki tiga domain yaitu :
1.  Negara atau pemerintahan (state)
2.  Sektor swasta atau dunia usaha ( private sector),
3.  Masyarakat.
Ketiga domain di atas berada dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan bermasyarakat.  Pemerintah  berperan  dalam  pembuatan  kebijakan, pengendalian  dan  pengawasan.  Sektor  swasta  lebih  banyak  sebagai penggerak  ekonomi.  Sedangkan  masyarakat  sebagai  objek  sekaligus  subjek sektor  pemerintah  maupun  swasta.  Karena  di  dalam  masyarakat  terjadi interaksi politik, ekonomi dan sosial budaya. Governance yang dijalankan oleh ketiga  domain  tersebut  tidak  sekadar  jalan  melainkan  harus  masuk  kategori baik (good) .
Sejak  dicetuskannya  tata  pemerintahan  yang  baik  atau  yang  dikenal  dengan good  governance pada  akhir  tahun  1990  dan  dinyatakan  komitmen  dalam pelaksanaan  pemerintahan  pada  awal  tahun  2000,  penganggaran  daerah bukan lagi monopoli bagi pelaksana pemerintah, yaitu pemerintah dan DPRD. Dalam  era  baru  pengelolaan  pemerintahan,  pemerintah  adalah  salah  satu pilarnya  dari  3  pilar  tata  pemerintahan.  Dengan  demikian  pemerintah  adalah salah satu bagian dari unsur pemerintahan, sedangkan 2 pilar yang lain adalah sektor  swasta (private  sector )  dan  masyarakat  sipil  ( civil  society  organization ) (Pietra W.)
Woddrow Wilson dalam tulisannya The Study of Administration pada Political Science  Quarterly (1887)  menyatakan  bahwa  tujuan  awal  pemisahan administrasi  publik  dari  ilmu  politik  adalah  untuk  menciptakan  birokrat  yang profesional  dalam  menyediakan  pelayanan  publik  yang  prima  tanpa  harus membedakan warna politik warganegaranya. Hal ini dimaksudkan agar negara berada  pada  posisi  yang  netral  sehingga  memberikan  perlakuan  yang  adil ( equity ) kepada publik sebagai agregasi warganegaranya.
d.  Pengertian dan Fungsi Anggaran Daerah APBD  (Anggaran  Pendapatan  Belanja  Daerah)  merupakan  pencerminan pelaksanaan  pembangunan  daerah  dalam  pengembangan  akuntabilitas  dan kapabilitas  pemerintah.  Masyarakat  merupakan  penyumbang  utama  sumber
penerimaan dalam APBD melalui pajak dan retribusi maka sudah sepantasnya masyarakat dilibatkan dalam proses penyusunannya. Implementasi hak rakyat dalam  APBD  diwujudkan  dalam  keterlibatan  masyarakat  secara  partisipasif dalam  proses  perencanaan  dan  penganggaran.  Persoalan  dan  perencanaan dan  penganggaran  sangat  penting  untuk  dicermati  karena  dapat  dijadikan penilaian  terhadap  pemerintah  mengenai  keberpihakan  terhadap  masyarakat lemah  dan  dapat  mempengaruhi  kebijakan  yang  nantinya  akan  dierapkan  di suatu daerah baik dalam bidang perencanaan dan perencanaan maupun dalam bidang partisipasi masyarakatnya. Persoalan perencanaan dan penganggaran, melibatkan  stakeholder  baik  dari  DPRD,Pemerintah  Daerah,  masyarakat, maupun  organisasi  non  pemerintah.  Masing-masing  pelaku  mempunyai peranan  penting  yang  saling  terkait  satu  dengan  yang  lain.  (Wahyu,  D.  W, 2007).
Perubahan  penganggaran  terjadi  sejak  tahun  2002  sejak  dikenalkan  sistem anggaran  kinerja  (performance  budgeting).  Pendekatan  kinerja  tersebut mengutamakan  pastisipasi  masyarakat  juga  stakeholder  lain  termasuk pemerintah  dan  DPRD.  Pentingnya  keterikatan  antar  elemen  pembangunan dan  membangun  sistem  yang  sinergis  dijelaskan  berturut-turut  dengan dikeluarkannya  Undang-Undang  No.  17  Tahun  2003  tentang  Keuangan Negara,  Undang-Undang  No.  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah, Undang-Undang  No.  25  Tahun  2004  tentang  Sistem  Perencanaan Pembangunan  Nasional.  Khusus  pada  UU  No.  25  Tahun  2004    dijelaskan proses  perencanaan  dan  penganggaran  diselenggarakan  secara  sinergis. Tahapan  perencanaan  disatukan  dengan  tahapan  penganggaran  sehingga mengahasilkan APBD.
Proses  perencanaan  dimulai  dari  menggali  gagasan  masyarakat  untuk mengetahui  permasalahan  yang  terjadi  di  daerah  masing-masing.  Sebelum keluar  UU  No.  25  Tahun  2004  masyarakat  belum  terlalu  diperhitungkan. Pergeseran  ini  terjadi  karena  masyarakat  ditiap  daerah  dituntut  dan  merasa perlu berperan dalam perkembangan daerahnya. Hal ini sesuai dengan amanat otonomi daerah yang menginginkan masyarakat untuk terlibat aktif memberikan masukan penyusunan APBD.
Proses  partisipasi  masyarakat  dalam  perencanaan  telah  dicoba  direspon  oleh berbagai daerah. Dalam proses perencanaan sesuai dengan UU No.25 Tahun 2004 proses pelibatan masyarakat tersebut dikenal dengan istilah Musyawarah Perencanaan    Pembangunan  (Musrenbang).  Lebih  jauh  lagi  Musrenbang  ini merupakan forum antar pelaku dalam menyusun perencanaan pembangunan.
Di  era  reformasi,  pemerintah  telah  melakukan  perubahan  penting  dan mendasar, dengan maksud untuk memperbaiki berbagai kekurangan yang ada, serta  bermaksud  untuk  mengakomodasi  semua  tuntutan    dan  aspirasi  yang berkembang di daerah dan masyarakat. Pemberlakuan UU No. 32 Tahun 2004 tentang  Pemerintahan  Daerah  dan  UU  No.  33  Tahun  2004  tentang Perimbangan  Keuangan  Antara  Pusat  dan  Daerah  membawa  perubahan fundamental  dalam  hubungan  tata  pemerintah  dan  hubungan  keuangan  serta
dalam  hal  pengelolaan  anggaran  daerah.  Otonomi  daerah  memiliki  implikasi terhadap  penyelenggaraan  pemerintahan  yang  harus  berorientasi  pada peningkatan    kesejahteraan  masyarakat  yang  selalu  memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.
Banyak  aspek  yang  muncul  dari  adanya  reformasi  keuangan  daerah,  yang menjadi  sorotan  bagi  pengelola  keuangan  daerah  adalah  adanya  aspek perubahan  mendasar  dalam  pengelolaan  keuangan  daerah  (APBD)  yaitu  dari traditional  budget  ke  performance  budget.  Perubahan  paradigma  anggaran daerah untuk menghasilkan anggaran daerah yang benar-benar mencerminkan kepentingan  dan  pengharapan  masyarakat  daerah  setempat  terhadap pengelolaan keuangan daerah secara ekonomi, efektif dan efisien.
Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  disusun  berdasarkan pendekatan  kinerja  yaitu  sistem  penyusunan  dan    pengelolaan  anggaran daerah  yang  berorientasi  pada  pencapaian  hasil  kinerja.  Kinerja  harus mencerminkan  efisiensi  dan  efektivitas  pelayanan  publik  yang  harus berorientasi pada kepentingan publik. (Rahayu dkk, 2007).
e.  Politik Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  yang  dibentuk  disetiap  Provinsi, Kabupaten/Kota  difahami  sebagai  lembaga  yang  menjalankan  kekuasaan legislatif dan karena itu biasa disebut lembaga legislatif di daerah. Akan tetapi fungsi legislatif  di daerah tidaklah sepenuhnya berada di tangan  DPRD seperti fungsi  di  DPR-RI  dalam  hubungannya  dengan  Presiden.  Seperti  yang ditentukan  dalam  pasal  20  ayat  (1)  juncto  pasal  5  ayat  (1)  UUD  1945  hasil Perubahan  Pertama.  Pasal  20  ayat  (1)  UUD  1945  menyebutkan  bahwa  DPR memegang  kekuasaan  membentuk  UU,  dan  Pasal  5  ayat  (1)  menyatakan bahwa  Presiden  berhak  mengajukan  RUU  kepada  DPR.  Sedangkan  untuk membentuk Peraturan Daerah baik di daerah Provinsi maupun kabupaten/Kota, tetap berada di tangan Gubernur, Walikota/Bupati dengan persetujuan DPRD.
Gubernur,  Walikota/Bupati  tetap  merupakan  pemegang  kekuasaan  eksekutif sekaligus  legislatif,  meskipun  pelaksanaan  fungsi  legislatif  itu  harus  dengan persetujuan  DPRD  yang  merupakan  pengontrol  terhadap  kekuasaan pemerintah di daerah.
Sesungguhnya DPRD lebih berfungsi sebagai pengontrol terhadap kekuasaan pemerintah  daerah  daripada  sebagai  lembaga  legislatif  dalam  arti  yang sebenarnya.  Dalam  kenyataan  sehari-hari  DPRD  disebut  sebagai  lembaga legislatif.  Memang  benar,  seperti  halnya  pengaturan  fungsi  DPR-RI  sebelum diamandemen,  lembaga  perwakilan  rakyat  ini  mengajukan  usul  inisiatif perancangan  produk  hukum.  Menurut  UUD  1945  yang  lama  DPR  berhak mengajukan  inisiatif  perancangan  UU,  demikian  juga  DPRD  berdasarkan ketentuan UU No. 22 tahun 1999, berhak mengajukan rancangan perda kepada Gubernur.  Namun  hak  inisiatif  ini  tidak  menyebabkan  kedudukan  DPRD menjadi  pemegang  kekuasaan  legislatif  yang  utama.  Pemegang  kekuasaan
utama  bidang  ini  tetap  ada  di  tangan  pemerintah,  dalam  hal  ini  Gubernur, Walikota/Bupati.
Fungsi DPRD adalah untuk mengontrol jalannya pemerintahan bukanlah aktor dominan.  Pemegang  kekuasaan  dominan  tetaplah  Gubernur,  Walikota/Bupati. Bahkan  dalam  UU  No.  22  tahun  1999  Gubernur,  Walikota/Bupati  diwajibkan mengajukan  rancangan  Peraturan  Daerah  dan  menetapkannya  menjadi Peraturan  Derah.  Artinya  DPRD  hanya  sebagai  lembaga  pengendali  dan pengontrol  yang  dapat  menyetujui  atau  bahkan  dapat  menolah  sama  sekali ataupun menyetujui dengan perubahan-perubahan tertentu.
Sesuai  fungsinya  sebagai  lembaga  pengawasan  politik  yang  kedudukkannya sederajat  dengan  pemerintah  setempat,  maka  DPRD  juga  diberi  hak  untuk melakukan  amandemen  dan  apabila  perlu  menolak  sama  sekali  rancangan yang diajukan oleh pemerintah itu. Bahkan DPRD diberi hak untuk mengambil inisiatif  untuk  merancang  dan  mengajukan  rancangan  sendiri  kepada pemerintah ( Gubernur, Walikota/Bupati).
f.  Hukum
Salah  satu  perubahan  hasil  dari  menentang  orde  baru  adalah  perubahan terhadap sistem pemerintahan daerah, sistem pemerintahan daerah pada masa reformasi  mengalami  babak  baru  yang  lebih  memberikan  harapan  bagi terwujudnya keadilan dan pemerataan bagi masyarakat. Dengan diberlakukannya UU No. 22 dan 23 Tahun 1999 yang diganti dengan UU No. 32 dan 33 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Derah dan Perimbangan Keuangan Antara  Pusat  dan  Daerah.  Undang-Undang  tersebut  telah  melimpahkan kekuasaan  baik  secara  politik  maupun  administratif  kepada  daerah  untuk menyelenggarakan  kewenangan  baik  secara  prakarsa  dan  inisiatif  di  daerah selain 6 (enam) kewenangan yang masi menjadi kewenangan pusat antara lain politik  luar  negeri,  moneter  dan  fiscal  nasional,  agama,  pertahanan  dan keamanan  dan  yudisial.  Pelimpahan  wewenang  itulah  yang  kita  namakan “otonomi daerah”.Pelimpahan itu secara otomatis memindahkan fokus politik ke daerah karena pusat kekuasaan tidak hanya monopoli pemerintah pusat.
Pelimpahan  wewenang  itu  disertai  pula  dengan  pemberian  kekuasaan  yang lebih  besar  bagi  DPRD  dalam  menajalankan  fungsi legislasi, budgetting dan controlling . Karena dengan otonomi daerah DPRD mampu meningkatkan peran pembuatan  peraturan  daerah  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  hukum masyarakat di daerah.
Namun  demikian  proses  transisi  menuju  prilaku  kekuasaan  yang  transparan, partisipasif  dan  akuntabel  dalam  menjalankan  kekuasaan  membutuhkan instrumen  dan  instrumen  yang  diperlukan  untuk  mewujudkan  perubahan  itu adalah hukum, sebagaimana pendapat Rescoe Pound Law is a Tool of Social Engineering .
Apabila kita menempatkan hukum sebagai alat rekayasa sosial, maka kita akan menempatkan  Peraturan  Perundang-Undangan  pada  posisi  yang  sangat
penting dalam mengatur tata kekuasaan dan masyarakat. Dalam hal ini hukum di tingkat daerah atau perda menjadi sangat penting. Peran hukum sebagai alat rekayasa  sosial  menjadi  ciri  dari  negara  hukum  modern.  Sebagaimana pendapat ahli sosiologi hukum Marc Galentar mengenai ciri-ciri hukum modern :
1.  Hukum modern terdiri dari berbagai aturan-aturan yang diterapkan aturan itu bersifat teritorial dan tidak bersifat pribadi.
2.  Perundangan-undangan  modern  bersifat  transaksional.  Hak  dan kewajiban  diberikan  secara  berbanding  menurut  hasil-hasil  transaksi  ( yang berupa kontrak-kontrak, kerugian-kerugian dll).
3.  Kaidah-kaidah hukum modern adalah universalitas.
4.  Sistem-sistem ini bersifat hierarkis.
5.  Sistem ini diatur secara birokratis.
6.  Sistem ini bersifat rasional.
7.  Sistem ini dijalankan oleh para yuris.
8.  Sistem  ini  bersifat  teknis  dan  kompleks.  Timbullah  para  perantara profesional  yang  khusus  menghubungi  mahkamah  dengan  orang-orang yang harus berhubungan dengannya.
9.  Sistem ini dapat diubah.
10.  Sistem ini bersifat politik.
11.  Tugas membuat UU dan menerapkannya kedalam keadaan yang bersifat teknis  dan  pejabatnya  dibedakan  dari  fungsi-fungsi  pemerintahan lainnya.ada pemisah antara eksekutif, legislatif dan yudikatif secara jelas.
Pada  akhirnya  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  yang  dibentuk  di  setiap propinsi dan kabupaten/ kota pada umumnya dipahami sebagai lembaga yang menjalankan  kekuasaan  legilsatif,  dan  karena  itu  biasa  disebut  dengan lembaga legilsatif di daerah. Akan tetapi, sebenarnya fungsi legislatif di daerah, tidaklah  sepenuhnya  berada  di  tangan  DPRD  seperti  fungsi  DPR-RI  dalam hubungannya  dengan  Presiden  sebagaimana  ditentukan  dalam  Pasal  20  ayat (1) juncto Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 hasil Perubahan Pertama. Pasal 20 ayat (1)  UUD  1945  menyeburkan  bahwa  DPR  memegang  kekuasaan  membentuk UU,  dan  Pasal  5  ayat  (1)  menyatakan  bahwa  Presiden  berhak  mengajukan RUU  kepada  DPR.  Sedangkan  kewenangan  untuk  menetapkan  Peraturan Daerah (Perda), baik daerah propinsi maupun kabupaten/kota, tetap berada di tangan  Gubernur  dan  Bupati/Walikota  dengan  persetujuan  DPRD.  Karena  itu, dapat  dikatakan  bahwa  Gubernur  dan  Bupati/Walikota  tetap  merupakan pemegang kekuasaan eksekutif dan sekaligus legislatif, meskipun pelaksanaan fungsi legislatif itu harus dilakukan dengan persetujuan DPRD yang merupakan lembaga pengontrol terhadap kekuasaan pemerintahan di daerah.
Oleh  karena  itu,  sesungguhnya  DPRD  lebih  berfungsi  sebagai  lembaga pengontrol terhadap kekuasaan pemerintah daerah daripada sebagai lembaga legislatif  dalam  arti  yang  sebenarnya.  Namun  dalam  kenyataan  sehari-hari, lembaga  DPRD  itu  biasa  disebut  sebagai  lembaga  legislatif.  Memang  benar, seperti  halnya  pengaturan  mengenai  fungsi  DPR-RI  menurut  ketentuan  UUD 1945  sebelum  diamandemen,  lembaga  perwakilan  rakyat  ini  berhak mengajukan usul inisiatif perancangan produk hukum. Menurut ketentuan UUD 1945  yang  lama,  DPR  berhak  memajukan  usul  inisiatif  perancangan  UU.
Demikian  pula  DPRD,  berdasarkan  ketentuan  UU  No.22/1999  berhak mengajukan  rancangan  Peraturan  Daerah  kepada  Gubernur.  Namun,  hak inisiatif  ini  sebenarnya  tidaklah  menyebabkan  kedudukan  DPRD  menjadi pemegang  kekuasaan  legislatif  yang  utama.  Pemegang  kekuasaan  utama  di bidang ini tetap ada di tangan pemerintah, dalam hal ini Gubernur

## KESIMPULAN
Dari penjelasan diatas maka diambil suatu kesimpulan yaitu seluruh   anggota DPRD  propinsi,  kabupaten  dan  kota  di  seluruh  Indonesia  pada  umumnya  dan anggota  DPRD  Kab.  Kutai  Kartanegara  pada  khususnya  di  dihimbau  untuk meningkatkan  perannya  sebagai  wakil  rakyat  yang  secara  aktif  mengawasi jalannya  pemerintahan  di  daerah  masing-masing  dengan  sebaik-baiknya. Instrumen yang dapat digunakan untuk itu adalah segala peraturan perundang- undangan  yang  berlaku  dan  rencana  anggaran  yang  telah  ditetapkan  dan disepakati bersama.

## REFERENSI
Undang-Undang Dasar 1945 Undang-U  Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  22  Tahun  2003  tentang SUSDUK  (Susunan  dan  Kedudukan  MPR,DPR,DPD  dan  DPRD),  Citra umbara, Bandung, 2003.
Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004  Tentang  Perimbangan  Keuangan Antara Pusat dan Daerah.
Amal,  Ichlasul,  Pemberdayaan  DPR  dalam  Upaya  Demokratisasi,  Naskah Pidato  Pengukuhan  Prof.  Ichlasul  Amal  sebagai  Guru  Besar  Ilmu  Politik, UGM, 11 Mei 1995, di  UGM Yogyakarta.
Budiardjo,  Miriam,  Dasar-Dasar  Ilmu  Politik,  PT.  Gramedia  pustaka  Utama, Jakarta, 1992.
Hamid, A. Attamimi, dalam Abdurrahman, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Ilmu perundang-undangan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1985
Thaib,  Dahlan,   Implementasi   Sistem   Ketatanegaraan   Menurut   UUD   1945, Liberty, Yogyakarta, 1998.