## JURNAL ILMIAH PEREKAM DAN INFORMASI KESEHATAN IMELDA
Vol.7 No.1, Februari 2022, pp. 65-72 ISSN: 2597-7156 (Online),2502-7786 (Print) http://jurnal.uimedan.ac.id/index.php/JIPIKI
 65
Tinjauan Penolakan Pada Klaim Pasien BPJS Kesehatan di RSUD Tanjung Pura
Valentina 1 , Mita Sani 2 , Tri Widya Sandika 3
1,2,3 Program Studi D-III Perekam dan Informasi Kesehatan, Universitas Imelda Medan
Article Info ABSTRACT Article history: Received Nov 21, 2021 Revised Jan 27, 2022 Accepted Feb 04, 2022 Rejection  of  claims  is  one  of  the  obstacles  in  the  BPJS  Kesehatan claim collection process. The purpose of this study was to determine the description of administrative verification on the rejection of BPJS Kesehatan  patient  claims  at  Tanjung  Pura  Hospital.  This  type  of research is descriptive qualitative. The population is all BPJS patient medical record files that were rejected in June 2021 counted 135 files and  BPJS  Kesehatan  claiming  officers  at  Tanjung  Pura  Hospital, totaling 2 people. The samples of this study were the medical record files of BPJS patients who were rejected in June 2021 and the BPJS claiming  officers  who  were  taken  by  saturated  sampling.  The instruments used are check list sheets and interview guidelines. Data was  collected  by  using  documentation,  observation  and  interview methods.  Data  analysis  was  done  descriptively.  The  results  showed that there were 123 claim files (2.9%) which were rejected  by  BPJS Kesehatan  from  4,253  claim  files  submitted.  The  reason  for  the rejection  of  the  claim  file  was  because  all  of  them  did  not  pass  the verification  of  the  service  administration  which  consisted  of  the absence  of  a  DPJP  signature  on the resume and  proof  of  service, no referral  letter  attached,  no  inpatient  indication/order  sheet,  and  no indication  of  anesthesia  attached  to  the  operation  report.  This incompleteness  is  due  to  the  lack  of  thorough  examination  of  the completeness  of  the  medical record  file  by  the  data analysis  section and the absence of SOPs in the implementation of the claim process. It  is  recommended  to  the  hospital  director  to  make  an  SOP  for claiming BPJS Kesehatan and to the claims officer and data analysis to  be  more  thorough  in  checking  the  completeness  of  the  BPJS Kesehatan claim file.
Keywords: Verification Administration Rejection Claim
BPJS
This is an open access article under the CC BY-SA license.
Corresponding Author:
Valentina, Program Studi D-III Perekam dan Informasi Kesehatan , Universitas Imelda Medan,
Jl. Bilal No. 52 Kelurahan Pulo Brayan Darat I Kecamatan Medan Timur, Medan - Sumatera Utara. Email: valentinave89@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Pembayaran  biaya  pelayanan  yang  diselenggarakan  oleh  rumah  sakit  dalam  program JKN  ini  menggunakan  metode  INA  CBGs.  Pembayaran  menurut  metode  ini  didasarkan pada  diagnostik  dan  dikelompokkan  berdasarkan  karakteristik  klinis  yang  serupa  dengan
66
penggunaan  sumber  daya  yang  serupa,  kemudian  dikelompokkan  menurut  tingkat keparahannya  [1].  Sistem  pembayaran  INA  CBGs  oleh  BPJS  Kesehatan  menggunakan sistem klaim atas pelayanan medis yang diberikan rumah sakit kepada peserta JKN [2].
Dalam proses penagihan klaim jaminan kesehatan nasional, penagihan tidak langsung ke  pemerintah  tetapi  diserahkan  kepada  pihak  BPJS.  Pengajuan  pembiayaan  dibutuhkan untuk  persyaratan  klaim  yang  diajukan  kepada  verifikator.  Menurut  Peraturan  Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 36 tahun 2015 klaim adalah permintaan pembayaran biaya pelayanan kesehatan oleh fasilitas kesehatan kepada badan penyelenggaraan jaminan sosial  [3].  Klaim  rumah  sakit  terhadap  BPJS  Kesehatan  merupakan  tagihan  atau  tuntutan imbalan atas jasa layanan yang diberikan rumah sakit melalui tenaga kerjanya baik dokter, perawat,  apoteker  dan  lain-lain  atas  kepada  peserta  BPJS  Kesehatan  yang  berobat  atau dirawat dirumah sakit [4].
Proses verifikasi terhadap persyaratan pengajuan klaim yang menjadi dasar penagihan biaya  verifikasi  merupakan  sebuah  pemeriksaan  terhadap  laporan,  pernyataan  uang  dan sebagainya [3]. Pengajuan klaim dari rumah sakit kepada BPJS Kesehatan memiliki tahap verifikasi  kelengkapan  berkas  yang  terdiri  dari  administrasi  kepesertaan  dan  administrasi pelayanan, serta verfikasi pelayanan kesehatan.Ada beberapa syarat yang harus dilengkapi dalam proses klaim, yaitu rekapitulasi pelayanan dan berkas pendukung pasien yang terdiri dari  surat  eligibilitas  peserta  (SEP),  resume  medis/laporan  status  pasien/  keterangan diagnosa dari dokter yang merawat, bukti pelayanan lainya, misalnya; protokol terapi dan regimen  (jadwal  pemberian  obat),  perincian  tagihan  rumah  sakit  (manual  atau automatic billing ) dan berkas pendukung lain yang diperlukan [5].
Didalam  proses  verifikasi  klaim  BPJS  ternyata  terjadi  banyak  kendala,  salah  satunya ialah  penolakan  berkas  oleh  verifikator.  Penolakan  ini  terjadi  karena  pengkodean  yang kurang  tepat,  tidak  adanya  pemeriksaan  penunjang  medis,  resume  yang  tidak  lengkap sehingga  mengakibatkan  penolakan  yang  berujung  pada  tertundanya  proses  klaim  BPJS [6].  Ketidaklengkapan  berkas  klaim  dapat  menyebabkan  keterlambatan  pengajuan  klaim atau  bahkan  berkas  tidak  bisa  diklaim.  Keterlambatan  pengajuan  klaim  dan  berkas  yang unclaimed ini  akan  menyebabkan  keterlambatan  pencairan  dana  yang  harusnya  diterima oleh  rumah  sakit  [7]  sehingga  berdampak  terhadap  keuangan  rumah  sakit  dan  juga  pada mutu pelayanan sehingga tingkat kepuasan dapat menurun [8].
Penelitian di Rumah Sakit Singaparna Medika Citrautama tahun 2014 menemukan 476 berkas  yang  ditolak  dari  9.815  berkas  klaim  rawat  jalan  yang  diajukan,  sedangkan  untuk klaim  rawat  inap  ada  233  yang  ditolak  dari  4.887  berkas  klaim  yang  di  ajukan  [9].  Di Rumah  Sakit  Hermina  Ciputat  jumlah  tertinggi  berkas  klaim  rawat  inap  tertunda  karena tidak  lolos  verifikasi  administrasi  pelayanan  sebanyak  71  berkas  (50%).  Demikian  juga pada  berkas  klaim  rawat  jalan  tertunda  paling  banyak  karena  tidak  lolos  verifikasi administrasi pelayanan yaitu berkas (60%) [10].
Berkas  klaim  yang  ditolak  disebabkan  oleh  beberapa  hal,  antara  lain  karena  masalah kelengkapan  berkas  yang  diajukan  tidak  memenuhi  persyaratan  [6].  Penelitian  yang dilaksanakan  di  Rumah  Sakit  Bhakti  Wira  Tamtama  Semarang  memperoleh  hasil  bahwa terdapat  pengembalian  dokumen  rekam  medis  dari  bagian  Pengendalian  BPJS  kebagian Unit  Rawat  Inap  karena  kurang  lengkapnya  syarat  untuk  melakukan  pengklaiman  pasien BPJS dan kurang  lengkapnya pengisian dokumen rekam  medis [11].  Penelitian  lainnya  di RSUD  Dr.  Soekardjo  Tasikmalaya  ditemukan  bahwa  penyebab unclaimed berkas  BPJS rawat  inap  di  rumah  sakit  dikarenakan  kurangnya  pengetahuan  dan  kedisiplinan  petugas, tidak  tersedianya  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  terkait  klaim,  monitoring  berkas klaim belum terlaksana dan ketidaklengkapan hasil penunjang [1].
Berdasarkan  survei  awal  di  RSUD  Tanjung  Pura  ditemukan  bahwa  setiap  bulannya terjadi pengembalian berkas klaim  baik rawat inap maupun rawat jalan. Penolakan berkas
67 klaim  pasien  BPJS  terjadi  karena  berkas  pasien  BPJS  yang  belum  sesuai  dengan persyaratan  kelengkapan  verifikasi  administrasi  baik  dalam  verifikasi  administrasi kepersertaan dan verifikasi administrasi pelayanan.

## 2. METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran verifikasi administrasi pada penolakan klaim pasien BPJS di RSUD Tanjung Pura.
B. Populasi
Populasi  yang  digunakan  adalah  seluruh  berkas  rekam  medis  pasien  BPJS  yang ditolak pada bulan Juni 2021 sebanyak 123 berkas dan petugas pengklaiman BPJS di RSUD Tanjung Pura yang berjumlah 2 orang.
C. Sampel Sampel penelitian ini yaitu berkas rekam medis pasien BPJS yang ditolak pada bulan Juni  2021dan  dan  petugas  pengklaiman  BPJS  di  RSUD  Tanjung  Purayang  diambil secara sampling jenuh.
D. Instrumen Penelitian Instrumen yang digunakan adalah lembar check list dan pedoman wawancara.
E. Cara Pengumpulan Data Pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  metode  dokumentasi, observasi dan wawancara.
F. Analisis Data
Analisis  data  dilakukan  secara  deskriptif  yaitu  memperoleh  gambaran  yang  jelas tentang verifikasi administrasi pada penolakan klaim pasien BPJS di RSUD Tanjung Pura.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Hasil
Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  dari  4.253  berkas  klaim  yang  diajukan  RSUD Tanjung  Pura  pada  pada  bulan  Juni  tahun  2021  terdapat  123  berkas  klaim  (2,9%)  yang ditolak oleh BPJS Kesehatan, dengan rincian data sebagai berikut.

## Tabel 1. Distribusi Frekuensi Berkas Klaim yang Ditolak pada Bulan Juni 2021
No. Jenis Klaim Berkas Klaim yang Diajukan Berkas Klaim yang Ditolak f % f % 1. Rawat Jalan 4.112 berkas 96,6% 103 berkas 83,7% 2. Rawat Inap 141 berkas 3,4% 20 berkas 16,3% Total 4.253 berkas 100,0% 123 berkas 100,0%
Jika  dikelompokkan  sesuai  dengan  tahapan  verifikasi  administrasi  terhadap  hasil kelengkapan  persyaratan  berkas  rawat  inap  dan  rawat  jalan  yang  ditolak  pada  bulan  Juni 2021,  maka  dari  123  berkas  klaim  rawat  jalan  dan  rawat  inap  ditolak  karena  seluruhnya tidak lolos verifikasi administrasi pelayanan yaitu 123 berkas (100%). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.
68

## Tabel 2. Distribusi Frekuensi Alasan Penolakan Klaim pada Bulan Juni 2021
No. Alasan Penolakan Klaim Rawat Jalan Rawat Inap f % f % 1. Tidak Lolos Verifikasi Kepersertaan - Surat Eligibilitas Peserta (SEP) tidak terlampir 0 berkas 0,0% 0 berkas 0,0% 2. Tidak Lolos Verifikasi Pelayanan - Resume medis tidak ditandatangani  oleh  Dokter Penanggung  Jawab  Pasien (DPJP) 40 berkas 38,8% 3 berkas 15,0% - Bukti pelayanan yang mencantumkan  diagnosa  dan prosedur  tidak  ditandatangani oleh DPJP 50 berkas 48,6% 10 berkas 50,0% - Tidak terlampir surat rujukan 13 berkas 12,6% - Tidak terdapat lembar indikasi/perintah rawat inap 2 berkas 10,0% - Laporan operasi, tidak terlampir indikasi anastesi 5 berkas 25,0% Total 103 berkas  100,0% 20 berkas  100,0%
Hasil wawancara diperoleh informasi bahwa petugas yang melaksanakan pengklaiman di  RSUD  Tanjung  Pura  berjumlah  2  orang  dengan  latar  belakang  D-III  RMIK  dan  S-1 Farmasi, seperti yang tertuang pada tabel 3.
Tabel 3. Karakteristik Informan Petugas Klaim Jenis Kelamin Umur Pendidikan Informan 1 Laki-laki 28 tahun D-III RMIK Informan 2 Laki-laki 35 tahun S-1 Farmasi
Hasil  wawancara  pada  petugas  pengklaiman  di  RSUD  Tanjung  Pura  tentang  apakah ada  struktur  organisasi  dan  kebijakan/SOP  untuk  bagian  pengklaiman  BPJS  di  RSUD Tanjung Pura, berikut kutipan wawancaranya:
“Tidak ada SOP.”(Informan 1) “Kami tidak punya SOP.” (Informan 2)
Selanjutnya  ditanyakan  bagaimana  pelaksanaan  proses  pengelolaan  klaim  pelayanan rawat inap dan rawat jalan, berikut kutipan wawancaranya:
“Pelaksanaannya kita ya melalui kemampuan kami selama kuliah dan dari pelatihan sesuai  bidang  kami  masing-masing  dan  proses  ini  karena  dari  ruangan  dikasih  ke bagian  analis  data  atau  checker  pemberkasan  lalu  dikasih  ke  bagian  koding, dikoding dulu baru lah ke pengklaiman.”(Informan 1)
“Prosesnya  emang  tidak  ada  SOP,  kan  udah  ada  bagian  analis  data  yang  ngecek duluan  berkas  yang  dari  ruangan  atau  poli  terus  dikasih  lagi  ke  koding  di  koding dulu jadi pas udah di bagian pengklaiman langsung di klaim. Jadi kali tidak periksa lagi kelengkapan berkasnya, kan sudah dicek bagian analisis data” (Informan 2) Ketika  ditanyakan  tentang  apa  panduan  persyaratan  dan  kelengkapan  berkas  yang dibutuhkan  untuk  melakukan  verifikasi  administrasi  kepersertaan  dan  verifikasi administrasi  pelayanan  berkas  pada  klaim  pasien  rawat  inap  dan  rawat  jalan,  informan menjawab sebagai berikut:
“KTP, KK, SEP, resume medis ya sesuai Juknis Verifikasi Klaim BPJS.” (Informan 1)

## “Ngikutin yang di Juknis Verifikasi Klaim BPJS.” (Informan 2)
Pertanyaan  tentang  apa  yang  akan  dilakukan  terhadap  berkas  klaim  yang  ditolak, informan menjawab sebagai berikut:
“Diperbaiki lah kekurangan dari persyaratannya lalu di klaim lagi. Tetapi emang di SOP  gak  tersedia  gimana  perbaikannya,  ya  kami  ngikutin  Juknis  Verifikasi  Klaim BPJS itu aja.”(Informan 1)
“Dilengkapi  apa  yang  kurang  lengkapi  lalu  dikumpulkan  kebagian  pengklaiman untuk di klaim kembali ya sesuai juknis Verifikasi Klaim BPJS itu.” (Informan 2) Pertanyaan kapan pengajuan kembali, berikut kutipan wawancaranya: “Pengajuan kembali dibulan depannya di tanggal 10.”(Informan 1) “Bulan depan bersama dengan pengklaiman bulan berikutnya itu.” (Informan 2)
Selain itu, pertanyaan tentang permasalahan atau  hambatan apa yang sering  dihadapi dalam  proses  pengklaiman  berkas  pasien  BPJS  di  RSUD  Tanjung  Pura,  berikut  kutipan wawancaranya:
“Satu ya karena tidak ada dasar ya maksudnya SOP tadi jadi permasalahanya nga da kayak ga ada tuntutan kerjanya. Terus masalah ketidaklengkapan ya emang pasti ada  ajanya  yang  seperti  itu,  tapi  gimanapun  terhambat  juga  sih  karena  harus ditunda proses klaim karena harus dilengkapi dulu.” (Informan 1)
“SOP sih, tapi kan kami punya alur dan petugas disini juga udah memahami bidang masing-masing. Tapi  kan emang harusnya punya biar lebih terstruktur.” (Informan 2)
Hasil wawancara tentang apakah ada verifikator internal, berikut jawaban informan: “Ada, dokter.” (Informan 1)
“Ada. Satu orang dokter” (Informan 2)

## 3.2 Pembahasan
Hasil penelitian diperoleh jumlah berkas klaim yang ditolak BPJS Kesehatan yaitu 123 berkas klaim (2,9%) dari 4.253 berkas klaim yang diajukan RSUD Tanjung Pura pada pada bulan Juni tahun 2021. Berkas klaim yang ditolek tersebut terdiri dari 103 (83,7%) berkas rawat jalan dan 20 berkas rawat inap (16,3%). Seluruh berkas klaim tersebut ditolak karena tidak lolos verifikasi administrasi pelayanan.
Adapun  alasan  penolakan  berkas  klaim  pada  rawat  jalan  disebabkan  resume  medis tidak  ditandatangani  oleh  DPJP  (38,8%),  bukti  pelayanan  yang  mencantumkan  diagnosa dan  prosedur  tidak  ditandatangani  oleh  DPJP  (48,6%)  dan  tidak  terlampir  surat  rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama (12,6%).
Juknis  Verifikasi  Klaim  BPJS  Kesehatan  menyebutkan  bahwa  verifikasi  pelayanan rawat  jalan  harus  melengkapi  resume  medis  yang  diisi  lengkap  baik  diagnosa,  tindakan maupun tanda tangan DPJP serta melampirkan surat  rujukan [5]. Surat rujukan  yang tidak lengkap  dapat  menjadi  salah  satu  penyebab  berkas  klaim  ini  ditolak  [10].  Surat  rujukan dibutuhkan peserta JKN untuk  mendapatkan pelayanan pada  Fasilitas  Kesehatan Rujukan Tingkat  Lanjutan  (FKRTL),  kecuali  pada  kasus  emergency.  [12]  menjelaskan  apabila dokter  memberikan  surat  keterangan  bahwa  pasien  masih  memerlukan  perawatan  di FKRTL  tersebut,  maka  untuk  kunjungan  berikutnya  pasien  dapat  langsung  datang  ke FKRTL tanpa  harus ke  FKTP terlebih dahulu dengan  membawa  surat  kontrol dari dokter [12]. Namun, berdasarkan hasil penelusuran yang ditemukan pada kasus ini ternyata pasien saat  kunjungan  sebelumnya  merupakan  pasien  umum  akan  tetapi  pada  kunjungan selanjutnya  baru  saja  menggunakan  kartu  JKN-nya  dan  hanya  melampirkan  surat  kontrol dari pertemuan sebelumnya, sehingga tidak membawa surat rujukan.
70
Alasan  penolakan  berkas  klaim  pada  rawat  jalan  disebabkan  resume  medis  tidak ditandatangani  oleh  DPJP  (15,0%),  bukti  pelayanan  yang  mencantumkan  diagnosa  dan prosedur  tidak  ditandatangani  oleh  Dokter  Penanggung  Jawab  Pasien  (DPJP)  (50,0%), tidak terdapat lembar  indikasi/perintah rawat inap (10,0%) dan pada  laporan operasi tidak terlampir indikasi anastesi (25,0%).
Ketidaklengkapan  berkas  klaim ini selanjutnya  dilengkapi  kekurangannya persyaratannya  lalu  diklaim  lagi  bersamaan  dengan  pengajuan  klaim  pada  bulan berikutnya.  Teknis  Verifikasi  Klaim  BPJS  Kesehatan  menyebutkan  bahwa  berkas  klaim rawat inap  yang diajukan ke petugas pengklaiman salah satunya  harus terdiri dari resume medis  disertai  dengan  penulisan  diagnosa  dan  tindakan  serta  tanda-tangan  DPJP  serta melengkapi lampiran jika terjadi perintah rawat inap pada pasien dan indikasi anestesi jika dilakukan  operasi  pada  pasien  [5].  Hasil  penelitian  di  RSUD  Dr.  Kanujoso  Djatiwibowo menunjukkan  ketidaklengkapan  resume  medis  yang  menyebabkan  klaim  BPJS  Kesehatan tertunda didominasi ketiadaan tanda tangan Dokter Penganggungjawab Pasien (DPJP) [4].
Penelitian  menunjukan  bahwa terdapat hubungan  yang signifikan  antara  kelengkapan pengisian  dokumen  rekam  medis  dengan  persetujuan  klaim  di  RSI  Sultan  Agung Semarang.  Berkas  klaim  ditolak  oleh  verifikator  disebabkan  ketidaklengkapan  berkas klaim  [13].  Hasil  penelitian  juga  membuktikan  kelengkapan  persyaratan  berkas  klaim merupakan bagian penting dalam proses pengklaiman, penyebab ketidaklengkapan berkas klaim  disebabkan  ketidaklengkapan  pengisian  rekam  medis  [8].  Penelitian  di  RS  PKU Muhammadiyah  Yogyakarta  diketahui  bahwa  laporan  individual  pasien  dan  laporan penunjang  yang  tidak  lengkap  merupakan  faktor  penyebab  pengembalian  berkas persyaratan klaim BPJS Pasien Rawat Inap [14].
Ketidaklengkapan  berkas  rekam  medis  untuk  pengklaiaman  di  RSUD  Tanjung  Pura terjadi  karena  bagian  analisis  data  yang  bertugas  memeriksa  kelengkapan  rekam  medis yang  dikirim  dari  ruangan  kurang  teliti  dalam  mengecek  berkas  rekam  medis  pasien sebelum  dikirim  ke  bagian  pengklaiman.  Berdasarkan  hasil  wawancara  menyebutkan bahwa  petugas  pengklaiman  tidak  memeriksa  kembali  kelengkapan  berkas  rekam  medis yang  akan  diklaim  karena  hal  tersebut  merupakan tugas  dari  bagian  analisis  data.  Bagian analisis  kurang  teliti  dalam  memeriksa  kelengkapan  dokumen  rekam  medis  sehingga berkas klaim yang diajukan tidak memenuhi verifikasi kelengkapan administrasi dan tidak dapat diklaim.
Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  di  RSUD  Brigjend.  H.  Hasan  Basry Kandangan  bahwa  salah  satu  faktor  yang  mempengaruhi  ketidaklengkapan  berkas  klaim pasien  Jamkesmas  dapat  disebabkan  oleh  tidak  adanya  Standar  Operasional  Prosedur (SOP) [15].
Hasil  wawancara  pada  petugas  pengklaiman  di  RSUD  Tanjung  Pura  mengatakan bahwa  SOP  tidak  tersedia  sehingga  pelaksanaan  klaim  dilakukan  otodidak  berdasarkan kesadaran tugas dan tanggungjawab masing-masing unit bagian. SOP (Standar Operasional Prosedur)  adalah  sistem  yang  dilakukan  secara  baik dengan  berurutan  mulai awal sampai terakhir  yang disusun untuk merapikan, menertibkan dan memudahkan dan pekerjaan kita [16].  Tidak  adanya  SOP  yang  jelas  menyebabkan  pelaksanaan  tugas  menjadi  tidak  tertib karena  tidak  ada  panduan  tertulis  dalam  melaksanakan  kegiatan  tersebut.  SOP  berfungsi menjelaskan  secara  tegas  tugas  dan  tanggung  jawab  pelaksana  setiap  unit  kerjadan meminimalisir  masalah  yang  mungkin  terjadi.  Berkas  pengklaiman  dalam  proses pengajuan  klaim  merupakan  outpu  [17]  dari  serangkaian  kegiatan  yang  dikerjakan  oleh banyak  profesi  seperti  dokter,  perawat,  PMIK  dan  sebagainya  sehingga  perlu  ada  kerja sama dan komunikasi yang baik agar isi berkas klaim lengkap.
Penelitian  di  RSUD  Dr.  Sam  Ratulangi  Tondano  diperoleh  informasi  bahwa  tidak terjalin  koordinasi  dan  kerja  sama  tim  antara  perawat  pelaksana  dan  PMIK  dalam  proses
71 pengklaiman sehingga terjadi keterlambatan dan ketidaklengkapan dokumen pengklaiman. Untuk mengatasi hal ini diupayakan meningkatkan supervisi dengan menjaga kondisi kerja yang  nyaman  dan  kondusif  serta  memberikan  pengarahan  kepada  seluruh  petugas  yang berhubungan dengan proses pengklaiman sehingga timbul kesadaran dan pemahaman akan peran fungsinya masing-masing [18].

## 4. KESIMPULAN
Terdapat  123  berkas  klaim  (2,9%)  yang  ditolak  oleh  BPJS  Kesehatan  dari  4.253 berkas  klaim  yang  diajukan  RSUD  Tanjung  Pura  pada  pada  bulan  Juni  tahun  2021. Penyebab penolakan 103 berkas klaim rawat jalan dan 20 berkas klaim rawat inap tersebut karena  seluruhnya  tidak  lolos  verifikasi  administrasi  pelayanan.  Disarankan  kepada direktur  rumah  sakit  untuk  membuat  SOP  pengklaiman  BPJS  Kesehatan  dan  kepada petugas  pengklaiaman  dan  analisis  data  agar  lebih  teliti  dalam  pengecekan  kelengkapan berkas klaim BPJS Kesehatan.

## REFERENCES
[1] R.  .  Nurdiah  and  A.  T.  Iman,  “Analisis  Penyebab  Unclaimed  Berkas  BPJS  Rawat Inap di RSUD Dr. Soekardjo Tasikmalaya,” J. Manaj. Inf. Kesehat. Indones. , vol. 4, no. 2, 2016.
[2] Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia, Peraturan  Menteri  Kesehatan Republik Indonesia  No.  27  Tahun  2014  tentang  Petunjuk  Teknis  Sistem  INA  CBGs . Jakarta: PERMENKES, 2014.
[3] Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia, Peraturan  Menteri  Kesehatan Republik  Indonesia  No.  36  Tahun  2015  tentang  Pencegahan  Kecurangan  (Fraud) Dalam  Pelaksanaan  Program  Jaminan  Kesehatan  Pada  Sistem  Jaminan  Sosial Nasional . Jakarta: PERMENKES, 2015.
[4] A.  A.  Ep,  “Faktor-Faktor  Penyebab  Klaim  Tertunda  BPJS  Kesehatan  RSUD  Dr. Kanujoso Djatiwibowo Periode Januari - Maret 2016. Rumah Sakit,” J. Adm. Rumah Sakit , vol. 4, no. 2, pp. 122–134, 2018.
[5] BPJS  Kesehatan, BPJS  Kesehatan.  2014.  Petunjuk  Teknis  Verifikasi  Klaim  BPJS . Jakarta, 2014.
[6] P.  Feriawati  and  Agus  Peri  Kusuma, Faktor  Faktor  Keterlambatan  Pengeklaiman BPJS di Rumah Sakit Bhayangkara Semarang Tahun 2015 . Semarang, 2015.
[7] Putra  Dino  Avinsa  Anggara,  “Model  Verifikasi  Klaim  BPJS  Pasien  Rawat  Inap  di RS PKU Muhammadiyah Gamping,” Yogyakarta, 2016.
[8] N.  Maimun  and  R.  Rifqi,  “Faktor-Faktor  Keterlambatan  Proses  Pelayanan  Klaim Asuransi  (BPJS)  di  Rumah  Sakit  Bersalin  Annisa  Pekanbaru,” J.  Kesehat. Komunitas , vol. 6, no. 2, pp. 188–193, 2020.
[9] H.  Mutia,  “Gambaran  Klaim  Peserta  Jaminan  Kesehatan  Nasional  Yang  Ditolak Pada  Layanan  Rawat  Jalan  di  Rumah  Sakit  Singaparna  Medika  Citrautama Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat,” Jakarta, 2016.
[10]  Supriadi  and  S.  Rosania,  “Tinjauan  Berkas  Klaim  Tertunda  Pasien  JKN  di  Rumah Sakit Hermina Ciputat 2018,” J. Vokasi Indones. , vol. 7, no. 2, pp. 19–26, 2019.
[11]  A. C. Tyas, “Tinjauan Penyebab  Adanya Ketidak Lengkapan Syarat Klaim BPJS di Unit Rawat Inap Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama Semarang.,” Semarang, 2015.
[12]  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia, Peraturan  Menteri  Kesehatan Republik Indonesia No. 28 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program JKN . Jakarta: PERMENKES, 2014.
[13]  dkk  Ulfah,  “Hubungan  Kelengkapan  Dokumen  Rekam  Medis  Dengan  Persetujuan Klaim Jamkesmas Oleh Verifikator Dengan Sistem INA-CBGs Periode Triwulan IV Tahun 2011 Di RSI Sultan Agung Semarang,” Semarang, 2011.
72
[14]  L.  Megawati  and  R.  D.  Pratiwi,  “Faktor-Faktor  Penyebab  Pengembalian  Berkas Persyaratan  Klaim  BPJS  Pasien  Rawat  Inap  di  RS  PKU  Muhammadiyah Yogyakarta,” J. Kesehat. Vokasional , vol. 1, no. 1, pp. 36–43, 2016.
[15]  M. Kusairi, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kelengkapan Berkas Klaim Pasien Jamkesmas di RSUD Brigjend. H. Hasan Basry Kandangan,” Yogyakarta, 2013.
[16]  S. Ekotama, Pedoman Mudah Menyusun SOP . Yogyakarta: Media Press Indo., 2015.
[17]  A. Azwar, Pengantar Administrasi Kesehatan Edisi Ketiga , 3rd ed. Tangerang: Bina Rupa Aksara, 2010.
[18]  T.  dkk.  Malonda,  “Analisis  Pengajuan  Klaim  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial Kesehatan di RSUD Dr. Sam Ratulangi Tondano.,” JIKMU , vol. 5, no. 5, 2015.

## BIOGRAPHIES OF AUTHORS
Valentina, Gelar  Sarjana  dari  FKM  Universitas  Sumatera  Utara,  Jurusan  Kesehatan Masyarakat Epidemiologi pada tahun 2011. Magister Kesehatan Masyarakat diperoleh dari FKM USU pada tahun 2015. Saat ini aktif sebagai pengajar di Program Studi D-III Perekam dan Informasi Kesehatan Universitas Imelda Medan.
Tri  Widya  Sandika, Gelar  Sarjana  Diperoleh  dari  Universitas  Sumatera  Utara, Jurusan  Sastra  Inggris  pada  tahun  2000.  Magister  Linguistik  Terapan  Bahasa  Inggris diperoleh  dari  Universitas  Negeri  Medan  pada  tahun  2003.  Saat  ini  aktif  sebagai pengajar di Program Studi D-III Perekam dan Informasi Kesehatan Universitas Imelda Medan.