## JURNAL PENELITIAN KEAGAMAAN DAN KEMASYARAKATAN
Volume 30, Nomor 1, April - Juni 2017
Halaman 1 - 124

## DAFTAR ISI
LEMBAR ABSTRAK  ---------------------------------------------------------------- 1 - 4
HARMONISASI ISLAM DAN ADAT: TINJAUAN PRIBUMISASI ISLAM PADA ADAT PANGLIMA LAOT DI KUALA LANGSA, ACEH Yogi Febriandi  -------------------------------------------------------------------- 9 - 22
PEMBERDAYAAN MUSTAHIK OLEH BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)

## KOTA CILEGON
Ismail  ----------------------------------------------------------------------------- 23 - 36 PANDANGAN  MASYARAKAT  TERHADAP  ALIRAN  SHALAWAT  WAHIDIYAH:

## STUDI  KASUS  DI  KELURAHAN  SIMBARWARINGIN  KECAMATAN  TRIMURJO
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH Novi Dwi Nugroho  --------------------------------------------------------------- 37 - 54 POTRET KERAGAMAN PELAKSANAAN MANASIK HAJI DI ARAB SAUDI: KASUS KLOTER 38 EMBARKASI JAKARTA Achmad Nidjam  ------------------------------------------------------------------ 55 - 70
NILAI-NILAI  KEAGAMAAN  DALAM  TRADISI  LISAN TADUT DI  KOTA  PAGAR

## ALAM – SUMATERA SELATAN
Zulkarnain Yani  ------------------------------------------------------------------- 71 - 84
KONSTRUKSI  RELASI  AKHLAK  DAN  MORAL  JAWA  DALAM  PENDIDIKAN DASAR: STUDI FILOSOFI DI MI UNGGULAN SABILILLAH DAN SDN JUBELLOR,

## LAMONGAN
Nurul Huda  ----------------------------------------------------------------------- 85 - 102 KESIAPAN LEMBAGA PENDIDIKAN TENAGA KEPENDIDIKAN UNTUK MENCETAK CALON PENDIDIK PROFESIONAL: STUDI DI UIN SYARIF HIDAYATULLAH Saimroh Nurulludin  -------------------------------------------------------------- 103 - 120 PANDUAN MENULIS JURNAL PENELITIAN KEAGAMAAN DAN KEMASYARAKATAN  --------------------------------------------------------------- 121 - 124

## DARI MEJA REDAKSI
Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Volume 30 Nomor 1, April-Juni Tahun 2017 dapat diterbitkan  dan  hadir  di  hadapan  pembaca.  Penerbitan  edisi  kali  ini  bersamaan  dengan perubahan  susunan  Dewan  Redaksi  Jurnal  PENAMAS  terhitung  sejak  Januari  2017.  Jurnal PENAMAS mulai tahun ini juga sudah memulai pengelolaannya dengan menggunakan Open Journal System (OJS). Dengan perubahan sistem pengelolaan ini, maka pada masa yang akan datang, jumlah edisi cetak akan kami kurangi. Artikel-artikel yang terbit di setiap edisinya dapat diunduh secara lengkap di website Jurnal PENAMAS. Dengan perubahan pengelolaan menjadi OJS ini, diseminasi artikel diharapkan dapat tersebar lebih luas melalui media online .
Jurnal  PENAMAS  edisi  kali  ini  menyajikan  sebanyak  7  (tujuh)  artikel,  yang  terbagi  ke dalam artikel-artikel yang terkait dengan bidang Kehidupan Keagamaan, Pendidikan Agama dan Keagamaan, serta Lektur dan Khazanah Keagamaan. Ketiga bidang penelitian atau kajian ini  tetap  menjadi  fokus  Jurnal  PENAMAS,  karena  sesuai  dengan  Tugas  dan  Fungsi  kami sebagai lembaga penelitian dan pengembangan di lingkungan Kementerian Agama. Dengan perubahan  sistem  pengelolaan  dari offline menjadi online ,  penerbitan  kali  ini  mengalami keterlambatan. Perubahan pengelolaan jurnal menjadi online ini ternyata membuat proses editorial menjadi lebih lama. Karenanya, terdapat perbedaan waktu penerbitan dengan waktu pengesahan naskah pada edisi kali ini. Seluruh naskah baru disahkan untuk diterbitkan pada bulan  Agustus,  sementara  jadwal  penerbitan  kami  untuk  edisi  pertama  adalah  April-Juni. Selain itu, kami kerap mengalami kendala teknis berupa gangguan hacker yang beberapa kali menyerang website Jurnal PENAMAS, sehingga membuat data di dalam website hilang, bahkan membuat website tidak dapat diakses.
Redaksi membuat beberapa perubahan untuk penerbitan di tahun yang akan datang. Mulai tahun 2018, Jurnal PENAMAS berubah menjadi Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat. Nama ini sebenarnya sama dengan nama Jurnal PENAMAS selama ini, yaitu Jurnal Penelitian Keagamaan dan Kemasyarakatan. Perubahan ini hanya menghapus imbuhan "ke" dan "an" pada kata "Keagamaan" dan "Kemasyarakatan". Sementara singkatan PENAMAS, yang pada penerbitan-penerbitan  sebelumnya  diletakkan  di  bagian  atas,  pada  penerbitan  di  tahun yang akan datang diletakkan setelah nama Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat. Kami yakin perubahan ini akan lebih memperjelas arti kata PENAMAS, dan menunjukkan kekhasan Jurnal PENAMAS dibanding jurnal-jurnal lainnya. Pada tahun yang akan datang pula, jumlah penerbitan Jurnal PENAMAS akan berubah menjadi dua edisi. Perubahan ini dalam rangka mendukung sistem OJS yang mulai kami terapkan pada tahun ini.
Segenap Dewan Redaksi mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak, terutama para Mitra Bestari, yang telah membantu proses editorial pada edisi kali ini, yakni: Prof. Dr Achmad Fedyani Syaifuddin (Universitas Indonesia Depok), Prof. Dr. Abuddin Nata (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), Dr. Fuad Fachruddin (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), dan Prof. Dr. M.
Hisyam (LIPI) yang telah memberikan koreksi dan saran perbaikan untuk artikel-artikel yang terbit pada Volume 30 Nomor 1, April-Juni Tahun 2017 ini. Juga, tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Firdaus Wajidi, Ph.D., (Universitas Negeri Jakarta) selaku editor bahasa untuk abstrak berbahasa Inggris.
Kami  berharap  artikel-artikel  yang  disajikan  pada  edisi  kali  ini  dapat  memberikan kontribusi,  baik  sebagai  bahan/dasar  pertimbangan  kebijakan  di  bidang  pembangunan agama maupun pengembangan ilmu pengetahuan agama dan masyarakat secara umum.
Selamat membaca!
Jakarta, Juli 2017

## Dewan Redaksi

## HARMONISASI ISLAM DAN ADAT: TINJAUAN PRIBUMISASI ISLAM PADA ADAT PANGLIMA LAOT DI K UALA LANGSA, ACEH

## HARMONIZATION OF ISLAM AND ADAT: A STUDY OF ISLAMIC INDIGENIZATION OF THE PANGLIMA LAOT IN KUALA LANGSA, ACEH

## YOGI FEBRIANDI

## Abstract
This paper discusses the harmonization between Islam and Adat(local tradition) on the Fishermen community in Kuala Langsa, Aceh. Utilizing the concept of Islamic indigenization  theory,  researchers  analyzed  the  encounter  of  Islam  and  Adat  in the sacred rituals performed by PanglimaLaot. With Geertz's approach of cultural interpretation,  researchers  combined  the  concept  of  indigenization  with  Geertz culture  symbol  theory  to  find  the  meaning  of  the  rituals  performed.  Data  were collected  through  in-depth  interviews  and  observations  of  the  daily  behavior  of fishing communities of Kuala Langsa from March to May 2015. This article shows that  Islam  and  Adat  within  the  Kuala  Langsa  community  have  blended  into  a tradition. This tradition can be observed in traditional rituals of laot. PanglimaLaot as a leader of AdatLaotholds a role to maintain the harmonization between adat and Islam. The result can be seen in every custom ritual as PanglimaLaot provided the same accommodation manners between Adat and Islam to equally perform each other without having to eliminate both identities. Islam is still displayed according to the belief by prioritizing its universal and substantive values. Adat remains at ritual ceremonies that have been entrenched for a long time. The harmonization of both in the ritual of Adat Laot, rejecting the view that Islam and Adat stand opposite to each other. Keywords : Islam, Indigenization, Panglima Laot , Aceh

## Abstrak
Tulisan ini membahas harmonisasi antara Islam dan Adat pada masyarakat nelayan di  Kuala  Langsa,  Aceh.  Menggunakan  konsep  teori  Pribumisasi  Islam,  peneliti menganalisa perjumpaan Islam dan adat dalam ritual-ritual suci yang dilakukan oleh  Panglima  Laot.  Dengan  pendekatan  interpretasi  budaya  Geertz,  peneliti memadukan konsep-konsep pribumisasi dengan teori simbol kebudayaan Geertz untuk menemukan makna dari ritual yang dilakukan. Sumber data dikumpulkan melalui  wawancara  mendalam  dan  observasi  perilaku  keseharian  masyarakat nelayan selama Maret hingga Mei 2015. Artikel ini memperlihatkan, bahwa Islam dan Adat di dalam masyarakat Kuala Langsa telah berbaur menjadi sebuah tradisi. Tradisi  ini  dapat  dijumpai  pada  ritual-ritual  adat Laot .  Panglima  Laot  sebagai pemimpin adat laot memegang peran untuk menjaga harmonisasi antara adat dan Islam. Hasilnya dapat dilihat dalam setiap ritual adat, Panglima Laot memberikan akomodasi  yang  sama,  antara  Adat  dan  Islam  untuk  saling  tampil  tanpa  harus menghilangkan  jati  diri  keduanya.  Islam  tetap  ditampilkan  sesuai  kepercayaan dengan mengedepankan nilai-nilai universal dan substantifnya. Adat tetap pada upacara-upacara ritual yang telah membudaya sejak lama. Harmonisasi keduanya di dalam ritual Adat Laot , menolak pandangan, bahwa Islam dan Adat (lokalitas) akan saling berlawanan.
Kata Kunci :  Islam, Pribumisasi, Panglima Laot, Aceh

## Yogi Febriandi
Institut Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa Jln. Meurandeh - Kota Langsa, Provinsi Aceh Kode Pos (24411) Email: febriandiyogi@gamil.com Naskah Diterima: Tanggal 1 Februari 2017, Revisi 16 Maret-4 Agustus 2017, Disetujui 4 Agustus 2017.

## Jurnal
PENAMAS Volume 30, Nomor 1, April-Juni 2017, Halaman 9 - 22

## PENDAHULUAN
Tulisan  ini  membahas  harmonisasi  antara adat  dan  Islam  sebagai    agama  mayoritas di  masyarakat  Kuala  Langsa,  Aceh.  Sama seperti wilayah Asia Tenggara lainnya, Islam hadir di Aceh setelah masyarakat setempat lebih  dahulu  memeluk  agama  Hindu  dan Budha.    Dalam  perkembangannya,  Islam kemudian  mengganti  posisi  agama-agama masyarakat  lokal  dan  Hindu  serta  Budha sebagai  agama  pendatang.  Kedatangan Islam  yang  menggantikan  agama-agama sebelumnya  di  Aceh  dilakukan  tanpa peperangan karena dibawa oleh pedagang Islam.  Hubungan  yang  terbangun  antara masyarakat pesisir Aceh dengan pedagang Islam  terjalin  dengan  baik.  Hal  inilah  yang menyebabkan  tradisi  maupun  adat  pada masyarakat Aceh melekat pada pemahaman agama Islam di Aceh, terutama pada wilayah pesisir Aceh.
Perkembangan perpaduan agama dan  adat  ini  juga  tidak  terlepas  dari  peran pemimpin-pemimpin  Aceh  di  masa  lalu. Orientalis Hurgronje (1985, 3) berpendapat, sebagian besar adat yang dilakukan berasal dari  Sarakata  yang  merupakan  karangan raja-raja  Aceh.  Adat  dan  Islam  sebagai agama  pendatang  mengalami  peleburan yang bertransformasi menjadi cara pandang masyarakat  Aceh  hingga  saat  ini,  sesuai dengan  perkataan  “ Hukum  ngon  adat  han jeuet  cre,  lagee  dat  ngon  sipheut ”  (Hukum dan adat tidak bisa berpisah, seperti zat dan sifat Allah).
Melihat  harmonisasi  antara  adat  dan Islam pada masyarakat Kuala Langsa, peneliti mengobservasi keeksistensian lembaga adat Panglima  Laot.  Panglima  Laot  merupakan lembaga  adat  yang  bertugas  mengawasi pelabuhan-pelabuhan di Aceh yang berada
di bawah Syahbandar (Kamaruzzaman 2012, 186). Pandangan ini sesuai dengan pendapat Van  Vollenhoven  yang  mengatakan,  kalau tugas  Panglima  Laot  adalah  berkenaan dengan ekspor-impor pelabuhan (Holleman 1981, 67). Kini, lembaga adat ini masih tetap terjaga  dan  dijalankan  oleh  masyarakat pesisir  Aceh,  khususnya  Kuala  Langsa. Dalam Pasal 6 Perda Aceh Nomor 7 Tahun 2000, Panglima Laot di Kuala Langsa saat ini selain memiliki tugas sebagai pengatur dan pengelola sumber daya laut. Namun dalam masyarakat  pesisir,  nyatanya  tugas  dan fungsi  lembaga  Panglima  Laot  lebih  luas lagi.  Hal  ini  dapat  terlihat  dari  wewenang Panglima  Laot  sebagai  pengatur  hukum adat laot di Kuala Langsa.
Dalam  artikel  ini  terlihat  Islam  dalam pemahaman  dan  praktik  keagamaan masyarakat  nelayan  Kuala  Langsa  telah dipribumisasikan  dengan  kehidupan  atau disesuaikan adat masyarakat setempat. Hal ini  dapat  terlihat  secara  praktiknya  dalam adat  Panglima  Laot,  di  mana  proses  dan keputusan-keputusan  adat  yang  diambil merupakan hasil negosiasi antara Islam dan adat. Hal ini akan dibahas selanjutnya dalam artikel ini, sebagai corong dari hukum adat laot , Panglima Laot memiliki status pemegang kekuasaan  tertinggi  dalam  mengatur  adat laot .  Bagaimana  masyarakat  Kuala  Langsa melihat  status  dan  wewenang  kekuasaan Panglima  Laot  juga  menjadi  perhatian sentral  dalam  artikel  ini.  Selanjutnya, kedua diskusi tersebut, peneliti lihat dalam bingkai  Pribumisasi  Islam  Abdurrahman Wahid.  Dalam  pandangan  Wahid  (2001, 119), pribumisasi merupakan pertimbangan kebutuhan  lokal  dalam  merumuskan hukum agama, tanpa mengubah hukum itu sendiri.  Jadi,  Panglima  Laot  dilihat  sebagai
Harmonisasi Islam dan Adat: Tinjauan Pribumisasi Islam pada Adat Panglima Laot (Yogi Febriandi) adat yang hidup dan tetap dijalankan oleh masyarakat  Kuala  Langsa,  di  samping  pula tetap  mempertahankan  nilai-nilai  Islam dalam kehidupan pesisir.
Penelitian sebelumnya tentang pergumulan  antara  agama  dan  adat  di dalam kehidupan masyarakat pesisir sudah dilakukan.  Salah  satunya,  tulisan  Lukman Daris  (2012,  32)  yang  menjelaskan,  bahwa lembaga adat berfungsi sebagai pengawas dan pelestari dari kehidupan dan pengelolaan laut  yang  dikelola  secara  bersama-sama. Selanjutnya, Arifuddin Ismail (2012, 4) dalam bukunya tentang pergumulan Islam dengan adat  pesisir  kampung  nelayan  di  Mandar menggambarkan  pribumisasi  Islam  ke dalam bentuk-bentuk tradisi kelautan yang disesuaikan dengan falsafah hidup nelayan Mandar.
Adapun  penelitian  sarjana  terdahulu dalam  melihat  Islam  dan  budaya  di Indonesia  antara  lain  tulisan  Moh.  Hefni (2008),  Miftahuddin  Azmi  (2010),  Mark R.  Woodward  (1999),  dan  John  R.  Bowen (2003).  Penelitian-penelitian  yang  terakir, peneliti  sebut  melihat  pergumulan  antara Islam dan Budaya pada masyarakat daratan. Hal  ini  tentu  berbeda  dengan  hal  yang peneliti  dapatkan  di  Kuala  Langsa  sebagai masyarakat pesisir.
Adapun  tulisan,  Arifuddin  dan  Lukman Daris,  meskipun  sama-sama  mengkaji mengenai  masyarakat  pesisir,  namun tipikal  masyarakatnya  berbeda.  Adapun tulisan  Kamaruzzaman  (2012,  208-210) telah  membantu  dalam  memberikan informasi mengenai sejarah perkembangan Panglima Laot dan juga praktiknya saat ini di masyarakat pesisir Aceh. Namun sayangnya, dalam tulisan Kamaruzzaman tersebut tidak
melihat  hubungan  antara  praktik  Panglima Laot dengan Islam. Untuk itu, peneliti melihat hubungan antara praktik Panglima Laot dan Islam harus mendapatkan penelitian khusus guna  melihat  hubungan  antara  adat  dan Islam pada masyarakat Aceh.
Melihat  dari  beberapa  kajian  sarjana sebelumnya, penelitian mengenai harmonisasi  adat  dan  Islam  yang  peneliti tulis berdasarkan penelitian pada Panglima Laot Kuala Langsa menjadi suatu kajian dan khazanah  baru.  Penggunaan  pendekatan pribumisasi  Islam  Wahid  (2001,  119)  pada artikel  ini  memberi  masukan  tambahan mengenai konteks Islam keberindonesiaan.

## Kerangka Konsep
Melihat  harmonisasi  antara  adat  Panglima Laot  dan  Islam,  selain  menggunakan pendekatan  teori  Pribumisasi  Islam, interpretasi  budaya  juga  penting  sebagai landasan  menarik  kesimpulan.  Interpretasi budaya  diperkenalkan  oleh  Clifford  Geertz (1973,  87-25;  Pals  1996,  234).  Teori  ini bermula  dari  pandangan  Geertz  tentang agama  sebagai  suatu  sistem  kebudayaan (Pals  2001,  234).  Di  dalam  penelitiannya mengenai  agama  di  Jawa,  Geertz  (1983, 6)  melihat  adanya  pengaruh  agama Hindu  yang  sangat  besar  dalam  setiap  sisi kehidupan  masyarakat  Jawa.  Pengaruh  ini terlihat melalui simbol, ide, ritual dalam adat kebiasaan masyarakat (Pals 2001, 413).
Bagi  Geertz  (1995,  62),  kebudayaan memiliki sistem makna yang lahir dari sudut pandang  manusia  terhadap  budayanya. Geertz  menganggap  manusia  bergantung pada  maknanya  sendiri,  dan  kebudayaan adalah  jaringan-jaringan  atas  makna  yang
Jurnal PENAMAS Volume 30, Nomor 1, April-Juni 2017, Halaman 9 - 22
diciptakan  manusia.  Untuk  itu,  interpretatif adalah  ilmu  yang  berusaha  untuk  mencari makna tersebut.
Makna kebudayaan dari sudut pandang simbolik-interaktif adalah kebudayaan sebagai  pola  dari  tindakan.  Kebudayaan adalah  apa  yang  dilakukan  dan  dapat dilihat  oleh  manusia  sehari-hari  sebagai nyata  adanya,  atau  dalam  pengertian  lain adalah  wujud  tindakan  atau  kenyataan yang  ada  (Geertz  1973,  10).  Selanjutnya, sistem simbol digunakan oleh Geertz untuk mempertemukan  atau  menerjemahkan pengetahuan  dan  makna  menjadi  sistem nilai, atau sebaliknya.
Berdasarkan  penerjemahan  terhadap simbol-simbol suci yang ada di masyarakat Kuala Langsa, peneliti melihat makna yang diberikan  dari  pengetahuan  mengenai simbol  telah  bergeser,  namun  nilai  dari makna  aslinya  tetap  terjaga.  Hal  ini  dalam pandangan  Wahid  (2001,  120;  Baso  2002, 7)  merupakan  perubahan  partikel-partikel beragama,  namun  tidak  mengubah  arus utama agama tersebut.
Lebih  lanjut,  pribumisasi  Islam  adalah konsep  yang  mempertemukan  arus-arus budaya  dan  agama  tanpa  mengalahkan atau  mengganti  arus-arus  tersebut. Keduanya  bertemu  dan  saling  berinteraksi bermuara pada satu wadah yang sama, yaitu kebudayaan  lokal  Indonesia.  Pribumisasi hanyalah  sebuah  bentuk  kebutuhan  yang digunakan  untuk  mengaspirasi  aspek lokalitas  yang  telah  berjalan  lama  dalam merumuskan  hukum-hukum  agama,  tanpa adanya  perubahan  sama  sekali  dari  aspek Uṣul  Fiqh  dan  Qaidah  Fiqh (Wahid  2001, 119).

## METODE PENELITIAN
Artikel ini berdasarkan hasil penelitian yang menggunakan  pendekatan  fenomenologi sebagai  pendekatan  metode  penelitian. Dalam pendekatan fenomenologis,
kenyataan  merupakan  suatu  kontruksi sosial  (Babie  2007,  294).  Fenomenologi mengedepankan  aspek  fenomena  objek penelitian yang kemudian diinterpretasikan secara  kultural.  Data  dikumpulkan  melalui wawancara  secara  mendalam  terhadap nalayan  Kuala  Langsa,  masyarakat  Kuala Langsa, Keuchik (Kepala Desa) Kuala Langsa dan Panglima Laot Kuala Langsa. Observasi dilakukan  terhadap  setting  sosial  yang terjadi  dalam  pelaksanaan  ritual-ritual  dan simbol-simbol agama terkait Panglima Laot. Kemudian  hasil  wawancara  dan  observasi diinterpretasikan untuk mencari makna dari fenomena tersebut.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Status dan Kekuasaan Panglima Laot di Kuala Langsa
Status  Panglima  Laot  dalam  pemerintah Kesultanan Aceh menurut Van Vollonhoven merupakan  bawahan  Syahbandar  yang mengurusi  bea  cukai  serta  ekspor-impor di  pelabuhan  (Holleman  1981,  67).  Ini menandakan,  bahwa  Panglima  Laot merupakan  bagian  dari  birokrasi  Kerajaan Aceh yang mengurusi pelabuhan.
Terpengaruhi  teori  recepti  yang diberlakukan  Belanda,  Panglima  Laot masuk  ke  dalam  klasifikasi  hukum  adat (Kamaruzzaman  2012,  208-214).  Teori recepti  yang  diberlakukan  merupakan aturan  untuk  menguatkan  hukum  adat dan  mengharuskan  hukum  Islam  untuk
Harmonisasi Islam dan Adat: Tinjauan Pribumisasi Islam pada Adat Panglima Laot (Yogi Febriandi) disesuaikan  dengan  hukum  adat.  Namun setelah kemerdekaan, hukum adat tidak bisa dijalankan. Oleh karena itu, praktik Panglima Laot kehilangan dukungan dan eksistensinya di  pemerintahan  Aceh.  Namun  menurut Jaffar,  meskipun  tidak  diakui,  nelayan  di Aceh tetap mempertahankan adat ini. Baru setelah adanya Perda Nomor 7 Tahun 2000, eksistensi  Panglima  Laot  mulai  tampak  di dalam  pemerintahan,  dengan  pemberian wewenang mengatur sumber daya laut.
Bagi  nelayan  Kuala  Langsa,  status Panglima  Laot  untuk  mengatur  dan memberi hukuman adat laot juga dipegang oleh Panglima Laot. Sebenarnya jika dilihat kembali,  Panglima  Laot  memiliki  status ganda, satu sisi sebagai lembaga adat yang “diresmikan”  oleh  negara  dan  di  lain  sisi sebagai tradisi yang dijalankan oleh nelayan. Sebagai lembaga adat resmi yang dilegalkan oleh pemerintah, Panglima Laot digunakan oleh  Dinas  Perikanan  Kota  Langsa  sebagai pimpinan  organisasi  nelayan  Kuala  Langsa, yang bertugas sebagai jembatan komunikasi antara  Dinas  Perikanan  dan  juga  nelayan lokal. Tidak hanya itu, Panglima  Laot  juga digunakan  oleh  Polisi  Air  dan  Udara  Kuala Langsa  untuk  mengawasi  perairan  Kuala Langsa  dari  tindakan  pelanggar  laut.  Jika dibutuhkan tenaga penyelamatan darurat di laut, Panglima Laot juga kerap dimanfaatkan tenaganya oleh BPBD Kota Langsa.
Panglima Laot sebagai adat terlihat dari peran adat yang dijalankan (Kamaruzzaman 2012,  208). Khanduri  Laot ,  pelarangan berlayar di hari Jum’at, libur pada hari-hari tertentu,  dan  juga  pantangan  laut  adalah sebagian  dari  peraturan  adat  yang  diatur oleh Panglima Laot. Panglima Laot tidaklah diberi bekal ilmu mengenai adat laut secara formal.  Pengetahuan  melaut  dan  adat
didapatkan  dari  pengalaman  dan  cerita turun temurun, begitu pun dengan seluruh nelayan dan masyarakat di Kuala Langsa. Hal ini yang menjadi landasan mengapa nelayan Kuala Langsa sangat mempercayai nasihat- nasihat  dari  leluhur.  Dari  hal  ini  terlihat, Panglima Laot memiliki peran sentral dalam menjaga  adat  dan  pengetahuan  mengenai budaya melaut di Kuala Langsa.

## Tipologi Beragama Masyarakat Kuala Langsa
Geertz  (1960,  6)  melakukan  klasifikasi masyarakat  Jawa  menjadi abangan , santri , dan priyayi berdasarkan  afiliasi  beragama mereka. Pendapat Geertz tersebut mendapat kritik  dari  beberapa  sarjana  (Woodward 1999,  50;  Bachtiar  1973,  29).  Woodward yang termotivasi akan tesis Geertz mencoba menelusuri jejak peninggalan agama Hindu pada  setiap  ritual  upacara  agama  tidak menemukan  dasar-dasar  ajaran  agama Hindu  di  dalam  ritual  agama  masyarakat Jawa (Woodward 1999, 8-10).
Melihat  sisi  kelemahan  tesis  Geertz yang  melihat,  beragama  orang  Mojokuto tanpa  perbekalan  mengenai  pengetahuan Islam  yang  mendalam,  peneliti  membagi masyarakat Kuala Langsa menurut pengaktualisasian  beragama.  Hasilnya, peneliti melihat ada  dua tipologi beragama masyarakat  Kuala  Langsa: Pertama ,  dari kalangan  tengku  masjid,  yang  memiliki pengetahuan  agama  serta  menjalankan sesuai  dengan  pengetahuan  tersebut. Biasanya,  tengku  masjid  mendapatkan pengetahuan  tentang  agama  dengan mengikuti  pendidikan  agama  tradisional. Kedua , dayah yang  merupakan  lembaga pendidikan  Islam  tradisional,  tempat  di

## Jurnal
PENAMAS Volume 30, Nomor 1, April-Juni 2017, Halaman 9 - 22
mana  para  tengku  masjid  mendapatkan pengetahuan  keagamaan.  Meskipun  para tengku  masjid  tidak  lagi  mendapatkan pendidikan di dayah , tak jarang para tengku masjid  mengikuti  pengkajian-pengkajian ilmu Islam yang sering diadakan oleh tengku dayah (ulama pesantren).
Tipe kedua adalah abangan . Geertz (1960, 6) melihat kaum abangan tidak memiliki dasar pengetahuan  Islam  dan  masih  memegang sinkretisme  Jawa.  Penyebaran  kaum  ini  di pasar-pasar  Jawa  ternyata  mempengaruhi pengetahuan  kaum abangan .  Hal  serupa terlihat pada masyarakat Kuala Langsa, yang sebagian  besar  bekerja  sebagai  nelayan ataupun berhubungan dengan laut. Karena sebagian  besar  masyarakat  Kuala  Langsa mendapatkan  pengetahuan,  baik  itu  Islam maupun  adat  secara  turun  temurun,  tanpa mengikuti  pendidikan  formal,  menjadikan pengetahuan  mereka  sangat  tergantung kepada  budaya  yang  dijalani.  Sebagai masyarakat  nelayan,  kepercayaan  akan kegaiban menjadi sesuatu yang esensial.
Kehidupan di laut yang keras dan serba misteri  menjadikan  nelayan  mempercayai kekuatan  gaib  yang  tidak  tampak  oleh mata manusia. Hal ini bagi Arifuddin (2012, 123)  disebut  dunia  gaib  atau  pun  dunia tidak  tampak.  Kepercayaan  kaum abangan Kuala  Langsa  akan  arwah  laut  dan  juga Euleme hitam membuat ritual-ritual, seperti Khanduri Laot , larangan melaut, pantangan laut, dan juga syukuran tetap mendapatkan tempatnya tersendiri.
Berdasarkan konsep
pribumisasi Islam,  kedua  tipologi  di  atas  tetap  dapat berjalan  berdampingan  tanpa  adanya gesekan  di  masyarakat.  Hal  ini  pula  yang dimaksud  Wahid  dengan  tanpa  kehilangan
identitasnya  masing-masing  (Fitriah  2013, 49).  Tipologi  beragama  yang  ada  di  Kuala Langsa dapat saling memberi peran masing- masing, di mana Islam dapat berjalan dengan ketentuannya sendiri dengan tengku masjid sebagai  aktor.  Adat  tetap  berjalan  dengan abangan ,  di  mana  Panglima  Laot  menjadi sosok sentral. Perjumpaan kedua ini di dalam ruang sosial juga terlihat di beberapa ritual- ritual suci yang dijalankan oleh masyarakat Kuala  Langsa  tanpa  adanya  benturan.  Hal ini  yang  akan  dilihat  dalam  pemaparan berikutnya.

## Pribumisasi Islam pada Ritual-Ritual Adat Laot di Kuala Langsa
Bagi  Ahmad  Baso  (2002,  7),  pribumisasi merupakan  gudang  tempat  masyarakat mencipta  dan  menghayati  kebudayaannya. Lebih lanjut, pribumisasi dalam pandangan  Baso  (2002,  23)  adalah  tempat dipermainkannya makna-makna baru, dan  sekian  mitologi  tentang  pembebasan. Perbedaan  pribumisasi  Islam  Baso  dan Wahid terletak pada cara melihat kontestasi, yang bagi Baso menjadi dasar dari konsep pribumisasi yang terjadi.

## Khanduri Laot
Untuk  melihat  konsep  pribumisasi  Islam secara  faktual,  maka  dapat  terlihat  pada setiap  pelaksanaan  upacara  adat,  semisal Khanduri Laot . Khanduri Laot sejatinya adalah tradisi  yang  dilakukan  oleh  masyarakat pesisir  Aceh  untuk  menghormati  arwah laut  dengan  memberi  sesembahan  berupa kurban  lembu.  Ritual  adat  ini  dilakukan tidak  menentu  dan  disesuaikan  dengan hasil tangkapan nelayan. Namun, setidaknya
Harmonisasi Islam dan Adat: Tinjauan Pribumisasi Islam pada Adat Panglima Laot (Yogi Febriandi) dalam 2 (dua) tahun ritual ini wajib dilakukan.
Dalam  catatan  Kamaruzzaman  (2012, 209),  adat Khanduri  Laot sebagian  besar telah  diganti  atau  pun  ditinggalkan  oleh sebagian  pesisir  pantai  barat  Aceh.  Masih dalam  catatan  Kamaruzzaman  (2012,  205), masyarakat  pesisir  Aceh  mempercayai kuat  pengaruh  dari Khanduri  Laot dapat menyebabkan  tangkapan  ikan  menurun atau  pun  meningkat.  Hal  ini  menjadikan Khanduri  Laot menjadi  kepercayaan  kuat masyarakat  pesisir  Aceh,  meskipun  telah ditinggalkan  di  sebagian  daerah.  Pada masyarakat  Kuala  Langsa,  sebagian  besar nelayan  yang  mempercayai  akan  kekuatan dari Khanduri Laot mendesak agar adat ini tetap  dijalankan.  Alasan  yang  kuat  adalah agar tangkapan ikan di laut tidak mengalami penurunan.  Hal  ini  berdasarkan  informasi dari Khaidir:
Dulu waktu saya kecil, sempat beberapa kali mengikuti Khanduri Laot . Sampai 4 (empat) tahun  yang  lalu  masih  kita  (nelayan)  buat. Tapi  kemarin-kemarin  sudah  tidak  lagi, karena  Panglima  Laot  yang  dulu  sudah tua dan tidak bisa mengurusi lagi masalah nelayan.  Sekarang  dengan  terpilihnya Panglima Laot baru, Bang Jaffar, kita minta dia  untuk  buat  lagi  itu  adat.  Karena  dia sudah  janji  sebelum  pemilihan  waktu  itu (Khaidir—nelayan, 6 April 2015).
Panglima  Laot  memiliki  peranan penting  dalam  pelestarian  ritual  adat  ini. Karena  ia  berperan  sabagai  pemimpin adat laot .  Untuk  itu,  keberadaan  dan  juga kepeduliaan akan ritual-ritual adat menjadi tolak  ukur  utama  dalam  memilih  Panglima Laot.  Panglima  Laot  sebelum  Pak  Jaffar, dianggap sudah terlalu tua dan sudah tidak lagi  mementingkan  keberlangsungan  adat karena  menganggap  adat  ini  tidak  relevan dengan  ajaran  Islam.  Terpilihnya  Pak  Jaffar ini  juga  menjadi  harapan  nelayan  untuk
kembali  peduli  terhadap  ritual  adat laot . Dari hasil wawancara dengan Khaidir terlihat faktor yang menyebabkan absennya prosesi adat ini selama 4 (empat) tahun bukan karena penolakan  dari  masyarakat,  melainkan karena tidak adanya sosok pemimpin yang menjalankan adat tersebut. Sosok pemimpin kharismatik  memang  menjadi  titik  sentral dalam ritual-ritual suci.
Masalahnya,  jika  ritual  adat  ini  begitu penting  bagi  Khaidir  dan  nelayan  lain, lalu  di  mana  posisi-posisi  penentang penyelenggaraan  adat  ini,  terutama  dari kaum  tengku  masjid.  Untuk  mengetahui pendapat  dari  tengku  masjid,  peneliti mewawancarai Tengku Abdullah:
Ya,  memang  benar,  kami  (tengku  masjid) dilibatkan dalam adat itu untuk pimpin doa. Ini  sebenarnya  hasil  berunding  juga.  Saya tidak  sepakat  kalau  harus  mengadakan potong lembu habis itu dikasih ke laut, syirik itu! Daripada gitu, lebih bagus kasih makan anak yatim. Potong saja lembu kasih makan anak  yatim,  biar  kita  makan  sama-sama. Lebih  rasional  dan  sesuai  ajaran  Akidah. Udah  mereka  jarang  ke  masjid,  buat-buat yang  begitu  lagi.  Panglima  Laot  yang sekarang  memang  lebih  mau  komunikasi sama kita (orang masjid) (Tengku Abdullah- Pengurus Masjid, 8 April 2015).
Berdasarkan pernyataan Tengku Abdullah,  pembacaan  doa  pada  ritual Khanduri  Laot merupakan  hal  yang  wajib dan  tidak  boleh  tidak.  Beliau  mengatakan, kalau doa itu bagi orang Aceh wajib di setiap acara,  baik  itu  acara  agama  maupun  acara adat.  Dalam  penjelasan  berikutnya,  beliau mengibaratkan  doa  seperti  makan  dan minum bagi orang Aceh. Kehadiran panjatan doa  dan al-Fatihah mengindikasikan, bahwa  akomodasi  ruang  agama  memang diperjuangkan  oleh  tengku  masjid  pada ritual  adat.  Sesuatu  yang  akan  membuat ritual adat lebih “islami”.

## Jurnal
PENAMAS Volume 30, Nomor 1, April-Juni 2017, Halaman 9 - 22
Kehadiran  doa  dalam  acara Khanduri Laot , peneliti lihat sebagai konsep pribumisasi islami  yang  dilakukan  oleh  Panglima  Laot. Sebagai  orang abangan yang  tidak  begitu paham  mengenai  Islam  secara  tekstual, namun  pengetahuan  Pak  Jaffar  mengenai Islam  secara  konteks  memberikan  jalan tengah terhadap masalah ini. Bagi Pak Jaffar, Islam bisa ditempatkan di mana saja, tidak perlu  dikhususkan  karena  memang  sudah khusus. Jadi, di dalam ritual Khanduri Laot , Pak  Jaffar    meminta  tengku  masjid  untuk memimpin doa dan juga memberikan ruang untuk menyampaikan ceramah keagamaan.
Pemberian  ruang  bagi  tengku  untuk membaca  doa  dan  memberikan  ceramah keagamaan merupakan simbol dari konsep saling  mengisi  dalam  pribumisasi  Islam. Ritual Khanduri  Laot tetap  berjalan  sesuai budayanya,  di  mana  adanya  ucapan  rasa syukur, potong kurban, makan bersama, dan juga dilakukan di pinggir laut. Namun, untuk mengakomodasi ruang-ruang hukum Islam, panjatan  doa  dilakukan  oleh  para  tengku. Acara  ceramah  agama  juga  merupakan karakter  budaya  Islam  ala  masyarakat pribumi,  di  mana  tidak  hanya  pada  ritual Khandrui Laot saja  ceramah  diadakan, melainkan ritual apapun.

## Euleme
Menurut  kepercayaan  masyarakat  Kuala Langsa, arwah laot adalah sosok yang sering mengganggu  atau  pun  dapat  membantu nelayan di laut. Untuk dapat menenangkan arwah laot ,  maka  ritual  mutlak  harus dijalankan  (Ismail  2012,  133). Euleme merupakan  ritual laot yang  menggunakan ilmu hitam untuk memperbanyak tangkapan  ikan. Euleme digunakan  oleh
nelayan  Aceh  pada  jaring  ikan  dengan membaca  mantra  menggunakan  media  air peuseujuk,  kemudian  meninggalkan  media mantra  di  tempat Euleme yang  digunakan (Kamaruzzaman 2012, 203).
Menyadari kehidupan laut yang memiliki misteri  dan  rahasia,  ritual  dimaksudkan sebagai  tempat  untuk  menyampaikan dan  berkomunikasi  dengan  penguasa laut  (Ismail  2012,  126).  Ritual  yang  kerap dijalankan  oleh  nelayan  di  Kuala  Langsa disebut dengan Euleme . Euleme merupakan simbol yang digunakan oleh nelayan untuk berkomunikasi dengan arwah laot agar tidak mengganggu selama berlayar mencari ikan.
Prosesi  ritual Euleme menggunakan ilmu  hitam,  wadah,  dan  juga  mantra  yang keseluruhannya  berpusat  pada  proses komunikasi  antara  manusia  dan  alam. Di  masa  sekarang, Euleme yang  ada  di masyarakat  Kuala  Langsa  tidak  lagi  sering dilakukan.  Faktor  kehadiran  teknologi untuk  menentukan  posisi  ikan  melalui  alat pemancar  radar  mempengaruhi  nelayan- nelayan  muda  untuk  beralih  ke  teknologi dan meninggalkan ajaran Euleme .
Hanya nelayan yang berasal dari generasi tua  yang  saat  ini  masih  menggunakan Euleme .  Sebagai  orang  yang  telah  lama melaut  di  Kuala  Langsa,  Panglima  Laot memiliki pengetahuan yang lebih mengenai Euleme . Dapat dipastikan pula Panglima Laot pernah  menggunakan Euleme ,  karena  ia termasuk nelayan senior. Untuk itu, peneliti menarik  informasi  mengenai  penggunaan Euleme di Kuala Langsa dari Pak Jaffar yang merupakan Panglima Laot di Kuala Langsa.
Euleme itu  ilmu  hitam.  Kalau  ilmu  hitam sudah  pasti  merugikan  orang  lain.  Dulu nenek  moyang  kita  menggunakan Euleme hanya untuk menambah ikan atau penunjuk
Harmonisasi Islam dan Adat: Tinjauan Pribumisasi Islam pada Adat Panglima Laot (Yogi Febriandi) jalan pulang. Kalau saya ingat-ingat hampir sama juga dengan teknologi jaman sekarang yang namanya GPS. Jadi, Euleme itu untuk menunjuk di mana posisi ikan dan jalan saja. Yang menggunakan juga bukan dukun, tapi pawing kapal. Memang ada beberapa yang belajar  sama  “orang  pintar”  untuk  dapat ilmu itu. Sekarang tidak perlu lagi udah ada teknologi,  tapi  ritualnya  masih  ada  ilmu hitamnya  saja  tidak  ada  (Jaffar—Panglima Laot, 4 April 2015).
Pak  Jaffar  melanjutkan,  bahwa  saat  ini, nelayan  di  Kuala  Langsa  sebelum  melaut berdoa  dengan  dipimpin  oleh  pawang kapal.  Doa-doa  tersebut  biasanya  diawali dengan al-Fatihah lalu  dilanjutkan  dengan doa mohon keselamatan. Prosesi doa tidak berubah  dari  ritual Euleme sebelumnya. Hanya  saja  kalau Euleme menggunakan mantra dan ilmu hitam, kini diganti dengan bacaan  doa  sesuai  Islam.  Wadah  yang digunakan  juga  tetap  dipertahankan,  yaitu jaring ikan. Jaring ikan memang menjadi alat yang  esensial  bagi  nelayan.  Selain  sebagai alat  tangkap,  jaring  ikan  juga  merupakan simbol  dari  besarnya  status  nelayan. Nelayan-nelayan kecil dan tradisional hanya mampu  menggunakan  jaring  atau  disebut tongkak kecil. Berbeda denga nelayan besar yang  menggunakan  jaring  atau  tongkak yang  lebih  besar  dan  canggih,  seperti menggunakan robot.
Jaring ikan sebagai simbol nelayan tetap dipertahankan  fungsinya  dalam  ritual  adat sebagai media. Sedangkan akomodasi nilai Islam ditempatkan dalam bacaan al-Fatihah . Pembacaan al-Fatihah dalam  pandangan peneliti,  juga  sering  digunakan  oleh masyarakat  Aceh  dalam  prosesi  ritual  adat apapun, ini terlihat dari prosesi syukuran atau pun pembacaan doa dalam setiap acara yang dilakukan masyarakat. Pembacaan surah al- Fatihah dalam  prosesi  adat  di  masyarakat
tidak  hanya  dilakukan  di  Aceh,  masyarakat Jawa juga membaca surah al-Fatihah dalam ritual  slametan  (Geertz  1960,  15).  Surah al-Fatihah memiliki  kekuatan  yang  dapat dipercaya  oleh  masyarakat  sebagai  wadah komunikasi  dengan  Allah,  sebagai  wadah yang dapat menghubungkan doa-doa agar sampai kepada Allah.

## Penerapan Konsep Pribumisasi Islam dalam Keputusan Adat Panglima Laot
Otonomi Khusus (Otsus) yang diminta oleh pemerintah  Aceh,  menyebabkan  hukum adat  kembali  dilegalisasi  oleh  pemerintah Aceh.  Hal  ini  pula  yang  menyebabkan nelayan  meminta  Panglima  Laot  kembali diberi  mandat  sebagai  pengelola  sumber daya  laut  serta  sebagai  lembaga  adat. Bagi  peneliti,  kedua  kekuasaan  tersebut sebenarnya menyatu dalam fungsi Panglima Laot  sebagai  lembaga  yang  mengurusi permasalahan-permasalahan  di  laut.  Tidak hanya  mengenai  hukum  adat  semata, pengelolaan mulai dari jenis ikan dan jenis pukat  yang  digunakan  kini  juga  masuk dalam  ranah  hukum  adat laot .  Sedangkan aturan  adat  yang  melarang  nelayan  untuk berlayar  pada  hari-hari  tertentu  juga  tetap berada pada otoritas Panglima Laot.
Hubungan antara adat dan Islam sudah melekat di masyarakat Aceh (Kamaruzaman 2012,  193-194).  Jadi,  bisa  dimaklumi  kalau sebenarnya  yang  dimaksud  adat  bisa  jadi adalah  hukum  Islam,  dan  yang  dimaksud hukum  Islam  bisa  jadi  adalah  adat.  Hal ini  dikarenakan,  masyarakat  Aceh  lama mempraktikkan hukum Islam sebagai bagian dari adat yang dijalankan.

## Jurnal
PENAMAS Volume 30, Nomor 1, April-Juni 2017, Halaman 9 - 22
Sebagai lembaga yang memiliki otoritas adat,  Panglima  Laot  diharapkan  mampu mengatasi permasalahan-permasalahan atau pun konflik di wilayah laut (Perda Aceh Nomor 2 Tahun 1990). Untuk itu, peran untuk menyelesaikan  masalah  laut  juga  sering dilakukan  oleh  Panglima  Laot.  Keputusan- keputusan adat yang diambil oleh Panglima Laot  menjadi  keputusan  yang  akan  secara resmi  diakui  Polisi  Air  dan  Udara  Kuala Langsadan  Dinas  Perikanan  dan  Kelautan Kota Langsa.
Pribumisasi Islam yang  dipraktikkan oleh Panglima  Laot  dalam  menjalankan  peran adatnya  dapat  tergambar  pada: Pertama , proses de-sakralisasi yang dilakukan dalam musyawarah  yang  dalam  bahasa  Aceh menjadi meupakat (bersepakat). Meupakat biasanya  dilakukan  di  masjid,  namun digeser ke warung kopi oleh Panglima Laot. Kedua,  terkait  konsep  penegosiasian  ulang makna  larangan  melaut  pada  hari  Jum’at juga menjadi sumbangsih terhadap resolusi konflik  di  Kuala  Langsa.  Kedua  bentuk peraturan adat  ini  terlihat  mengakomodasi Islam sebagai agama pada posisi substansi dan adat sebagai proses ritual.

## Meupakat di Warung Kopi
Berdasarkan  catatan  Hurgronje  (1985, 86),  masyarakat  Aceh  sejak  dahulu  sangat suka  untuk  duduk  ber- meupakat .  Sekilas terlihat tidak ada perbedaan antara meupakat dan  musyawarah  yang  lazim  dikenal masyarakat  Indonesia. Meupakat dimaknai sama dengan musyawarah dalam hal proses pertukaran  pendapat  dan  pengambilan keputusan  secara  bersama  di  satu  tempat (Hurgronje 1985, 86). Proses saling memberi makna  inilah  yang  menyebabkan  antara
meupakat sebagai  budaya  masyarakat Aceh  dengan  musyawarah  sebagai  tradisi Islam  tidak  terjadi  perebutan  makna  dan mengurangi nilai dari keduanya.
Pada  saat  observasi,  Panglima  Laot sering  menggunakan  istilah dok  meupakat (duduk  bersepakat)  ketika  memberikan instruksi  kepada  nelayan  atau  masyarakat yang  melaporkan  suatu  masalah.  Hasil dari meupakat yang  dilakukan  secara musyawarah ini kemudian dibawa ke Dinas Perikanan  dan  Kelautan  untuk  dimintai ketetapan.  Ketetapan  ini  akan  menjadi sebuah peraturan baru yang akan dijalankan.
Proses meupakat sendiri  tidak  jauh berbeda  dengan  musyawarah  yang  lazim dikenal  di  Indonesia.  Panglima  Laot memanggil  pihak-pihak  yang  bermasalah dan  pertemukan  secara  langsung  bersama orang  penting  di  masyarakat  lainnya. Biasanya,  Panglima  Laot  akan  melibatkan para tengku masjid dan Keuchik . Kehadiran tengku  masjid  dan Keuchik menurut Hurgronje  (1985,  86)  merupakan  budaya masyarakat  Aceh  dalam  merundingkan sesuatu harus di hadapan orang-orang yang dianggap  dituakan  atau  ilmu  agamanya tinggi.
Jika di dalam Islam, segala perundingan dan  juga  musyawarah  dilakukan  di  dalam masjid,  hal  berbeda  di  Kuala  Langsa. Dari  observasi  peneliti,  Panglima  Laot lebih  menyenangi  untuk  melakukan meupakat di warung kopi. Pertemuan rutin biasanya  dilakukan  Kamis  malam.  Peneliti menanyakan  pilihan  warung  kopi  sebagai tempat musyawarah kepada Panglima Laot.
Ini  hanya  karena  budaya  masyarakat  Aceh yang  akan  lebih  santai  dan  tenang  kalau berdiskusi  ditemani  secangkir  kopi.  Kalau kita ajak di masjid mereka bakalan menolak
atau  misalnya  mereka  pergi  pun  nanti diskusinya  bakalan  kaku.  Penolakan  ini dikarenakan  sebagian  besar  nelayan  dan laki-laki  masyarakat  Kuala  Langsa  memiliki kebiasaan  merokok.  Mereka  tidak  akan merasa nyaman kalau harus meupakat tanpa menghisap rokok atau pun harus merokok di  dalam  masjid  (Jaffar—Panglima  Laot,  4 April 2015).
Proses  de-sakralisasi  dari meupakat bukan merupakan pemisahan antara urusan dunia  dan  agama  melainkan  suatu  cara penyerahan manifesti kultural kepada adat. Di  dalam  Islam,  penyelesaian  masalah  di antara  sesama  Muslim  harus  secepatnya dilakukan  melalui  musyawarah.  Orang- orang  yang  berkonflik  harus  dihadapkan kepada hakim secara adil dan setara. Tidak diperkenankan  sesama  Muslim  saling bermusuhan.  Untuk  itu,  upaya  perdamaian haruslah  dimediasi  oleh  pemimpin  kaum. Hal ini pula yang terlihat dari adat meupakat yang dilakukan oleh Panglima Laot sebagai pemimpin  adat  masyarakat  Kuala  Langsa, meskipun  tidak  dilakukan  di  dalam  masjid, bukan  berarti  adat  ini  kehilangan  jati  diri Islamnya,  karena  nilai-nilai  pegangan dasar  musyawarah  tetap  dijalankan  dalam meupakat .

## Larangan Berlayar di Waktu Tertentu
Pelarangan berlayar dilakukan pada waktu- waktu tertentu di antaranya: hari Jum’at, tiga hari sebelum hari raya dan juga kemalangan. Pantangan-pantangan  ini  menggambarkan tiga dimensi yang berbeda. Pelarangan hari Jum’at  merupakan  wujud  dari  pelestarian lingkungan laut.
Nelayan  Kuala  Langsa  percaya,  bahwa laut  juga  memiliki  batas  untuk  memberi makan  manusia.  Jika  setiap  hari,  manusia terus  menerus  mengambil  ikan  tanpa
memberi  waktu  ikan  untuk  berkembang biak,  sumber  daya  laut  akan  habis,  maka dibutuhkan  sehari  dalam  seminggu  untuk tidak pergi menangkap ikan.
Pelarangan  tiga  hari  sebelum  hari  raya memiliki dimensi keagamaan, hal ini karena pada  hari  raya  penyelenggaraan  Idul  Fitri dan Idul Adha tidak boleh dilewatkan begitu saja.  Terdapat  ritual-ritual  agama  yang hanya  bisa  dilakukan  pada  hari  raya,  yaitu salat  Ied  dan  juga  saling  berkumpul  dan memaafkan di antara semua. Pada hari itu, semua pekerjaan ditinggalkan untuk saling bersilaturahmi,  hal  yang  paling  disenangi oleh orang Aceh, bahkan tradisi silaturahmi hari raya di Aceh satu bulan penuh di bulan Syawal.
Adapun  pelarangan  pada  waktu kemalangan memiliki makna sosial. Pada hari ini,  semua  tetangga  mendatangi  keluarga yang mengalami musibah salah satu anggota keluarga  meninggal.  Jika  yang  meninggal adalah nelayan juga, maka seluruh nelayan yang  se-mukim  tidak  diperbolehkan  untuk melaut  selama  2  (hari).  Apabila  ada  salah satu nelayan yang tenggelam di laut, aturan ini  bahkan  diperpanjang  sampai  jasad nelayan yang tenggelam ditemukan.
Melihat  makna-makna  pelarangan melaut di atas, terlihat hanya larangan pada waktu  hari  raya  saja  yang  berhubungan dengan  agama.  Sedangkan  dua  lainnya memiliki makna yang berhubungan dengan budaya  dan  tradisi  kehidupan  masyarakat Kuala  Langsa.  Pelarangan  melaut  dalam pandangan  peneliti  lebih  dikarenakan budaya masyarakat Kuala Langsa.
Salah  satu  yang  menarik  perhatian adalah  larangan  melaut  pada  hari  Jum’at. Dalam  pandangan  Kamaruzzaman  (2012,
Harmonisasi Islam dan Adat: Tinjauan Pribumisasi Islam pada Adat Panglima Laot (Yogi Febriandi)
211), larangan melaut ini bukanlah larangan yang  menghentikan  aktivitas,  melainkan larangan  untuk  pergi  melaut  saja.  Dia mendasarkan  hal  ini  dari  hasil  amatannya terhadap  perilaku-perilaku  nelayan  Aceh pada  saat  hari  Jum’at,  yang  meskipun mereka  tidak  melaut,  namun  masih beraktivitas di pesisir laut. Namun, juga ada pandangan  menarik  dari  Francois  Martin terkait  kegiatan  masyarakat  pesisir  Aceh, saat kedatangannya pada abad ke-17 (Reid 1995, 79). Francois Martin mencatat, bahwa tidak ada larangan untuk beraktivitas pada hari  Jum’at  pada  masyarakat  pesisir  Aceh ketika  dia  mendarat  di  pesisir  Aceh  pada tahun 1602 M (Reid 1995, 79).
Catatan  Francois  Martin  jika  dilihat dalam  konteks  saat  ini  tidak  jauh berbeda  dengan  catatan  Kamaruzzaman. Kamaruzzaman  (2012,  211)  melihat  ada perbedaan  peraturan-peraturan  larangan melaut  dihari  Jum’at  di  wilayah  pesisir Aceh lainnya. Di wilayah pesisir Banda Aceh larangan melaut di mulai dari jam 10 malam hingga  5  sore.  Di  Aceh  Utara,  larangan bahkan  di  mulai  dari  Kamis  malam  hingga Jum’at  Sore,  ini  sesuai  dengan  peraturan asilnya. Hal ini mengidentifikasikan, ternyata larangan  untuk  berlayar  pada  hari  Jum’at beragam  dipraktikkan  oleh  masyarakat pesisir Aceh. Ritual yang dilakukan nelayan berkaitan  dengan  keyakinan,  pengetahuan, pengalaman (realitas), dan kondisi kejiwaan (spiritualitas) (Ismail 2012, 131-133). Nelayan Kuala  Langsa  membedakan  antara  salat Jum’at yang merupakan hukum Islam yang harus  dikerjakan  dengan  larangan  melaut di hari Jum’at yang merupakan hukum adat. Keyakinan,  pengetahuan,  dan  pengalaman mereka terhadap apa yang mereka lakukan,
membentuk suatu spiritualitas yang berbeda dengan wilayah-wilayah lain.
Panglima  Laot  Jaffar  memiliki  alasan kalau  dia  tidak  mau  memberikan  sanksi kepada  nelayan  yang  tetap  melaut,  karena baginya  urusan  agama  biar  mereka  yang menanggungnya  sendiri.  Baginya,  untuk menegakkan hukum adat, karena otoritasnya adalah menjaga agar adat larangan melaut satu hari dalam sepekan tetap berlangsung. Pemisahan  antara  ritual  agama  dan  ritual adat  dalam  hukum  adat  larangan  melaut pada hari Jum’at telah menampilkan konsep al-ḥājah  tanzilu  manzilah  al-ḍarurah (kebutuhan setara dengan keadaan darurat) (Wahid 2001, 127).
Hasil  perenungan  Panglima  Laot mengenai  larangan  melaut  pada  hari Jum’at  hanya  pada  waktu  salat  saja,  dilihat dari  kebutuhan  ekonomi  nelayan.  Dahulu, larangan  ini  dilakukan  satu  hari  penuh  di hari Jum’at. Padahal, menurut Panglima Laot ini  murni  sebuah  adat  dan  bisa  dilakukan di hari apapun, namun karena melihat dalil salat  Jum’at  di  dalam  Islam  adalah  wajib hukumnya,  maka  pelarangan  dilakukan di  hari  Jum’at.  Jadi,  jika  Panglima  Laot melaksanakan larangan melaut hanya pada waktu  salat  Jum’at,  itu  tidak  mengubah hukum agama dan juga hukum Islam.

## PENUTUP
Penelitian  ini  berkesimpulan,  bahwa  Islam dan adat dapat dijalankan oleh masyarakat tanpa  perlu  saling  menghilangkan  unsur- unsur di dalam keduanya. Hubungan antara adat  dan  Islam  dapat  diharmonisasikan melalui  negosiasi  antara  pemuka  adat  dan pemuka  agama.  Negosiasi  dapat  terlihat dari penyesuaian antara tradisi Euleme dan

## Jurnal
PENAMAS Volume 30, Nomor 1, April-Juni 2017, Halaman 9 - 22
Khanduri  Laot untuk  diubah  menjadi  lebih islami.  Hubungan  keduanya  menyebabkan masyarakat  tetap  dapat  menjalankan  adat dan tetap taat dengan ajaran Islam.
Adat dan Islam dalam masyarakat Kuala Langsa  dapat  dipersatukan  dengan  tanpa menyebabkan konflik di tengah masyarakat melalui  negosiasi  serta  pembagian  peran antara  ritual  adat  dan  agama.  Proses  ini tidak lepas dari peran Panglima Laot sebagai pemimpin  adat Laot di  Kuala  Langsa. Hasil-hasil  akomodasi  yang  dilakukan oleh  Panglima  Laot  sesuai  dengan  konsep pribumisasi  Islam  ala  Abdurrahman  Wahid. Dapat  terlihat  dari  hasil  penelitian,  silang akomodasi  yang  terjadi  antara  adat  dan Islam dapat saling memberi dan juga saling mempelajari satu sama lain. Keuntungannya dapat  terlihat  harmonisasi  kehidupan beragama masyarakat Kuala Langsa dengan tetap menjaga budaya lokal.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penelitian  ini  merupakan  bagian  dalam pelatihan  penelitian  Lembaga  Penelitian dan  Percetakan  IAIN  Langsa  pada  tahun 2015-2016.  Penelitian  dimungkinkan  atas dukungan dari Muhammad Ansor dan Ismail Fahmi  Arrauf.  Proses  pengumpulan  data dapat berjalan lancar dikarenakan dukungan dari  Juliana  dan  Iswantara  Adi  Nugraha. Tidak lupa pula ucapan terima kasih kepada Profesor  Greag  Fealy  dan  Profesor  Tim Lindsey  atas  perbaikan  masukan  terhadap penelitian yang dilakukan dalam Conference of  Indonesian  Law,  Islam  and  Society di Melbourne,  Australia  pada  tahun  2016, sehingga  artikel  dapat  diselesaikan  sesuai batas waktu ditentukan.
Harmonisasi Islam dan Adat: Tinjauan Pribumisasi Islam pada Adat Panglima Laot (Yogi Febriandi)

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Ahmad, Kamaruzzaman Bustamam. 2012. Acehnologi . Banda Aceh: Bandar Publishing.
Azmi, Miftahuddin. 2010. “Sejarah Pergumulan Hukum Islam dan Budaya”. Dalam, Jurnal Al-Qānūn . Vol. 13 No. 1.
Babie, Earl R. 2007. The Practice of Social Research . USA: Wadsworth.
Bachtiar, H. W. 1973. “ The Religion of Java: A Commentary ”. Dalam, Madjalah Ilmu-Ilmu Sastra Indonesia . Januari No. 1.
Baso, Ahmad. 2002. Plesetan Lokalitas: Politik Pribumisasi Islam . Depok: Desantara.
Daris,  Lukman.  2012.  “Dinamika  Konflik  dan  Peran  Kelembagaan  Lokal  dalam  Pengelolaan  Sumber Daya Perikanan Tangkap di Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan”. Dalam, Jurnal Agrisistem . Vol. 8 No. 1.
Fitriah, Ainul. 2013. “Pemikiran Abdurrahman Wahid tentang Pribumisasi Islam”. Dalam, Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam . Volume 3 No. 1.
Geertz, Cliford. 1960. The Religion of Java . London: The Free Press of Glencoe.
-------.  1995. After the Fact . USA: President and Fellows of Harvard College.

## Jurnal
PENAMAS Volume 30, Nomor 1, April-Juni 2017, Halaman 9 - 22
-------. 1973. The Interpretation of Culture: Selected Essays . London: Hutchinson & CO Publisher.
Hefni, Moh. 2008. “Bernegosiasi dengan Tuhan Melalui Ritual Dhâmmong (Studi atas Tradisi Dhâmmong sebagai Ritual Permohonan Hujan di Madura). Dalam, Jurnal KARSA . Vol. XIII No. 1.
Hurgronje, Snouck. 1985. Aceh di Mata Kolonialis . Jakarta: Soko Guru.
Holleman, J.F. 1981. Van Vollenhoven on Indonesian Adat Law . The Hague: Martinus Nijhof.
Ismail, Arifuddin. 2012. Agama Nelayan . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Pals, Daniel L. 2001. Seven Theories of Religion . Yogyakarta: Qalam.
Perda Pemerintah Aceh Nomor 2 Tahun 1990.
Reid, Anthony. 2010. Sumatera Tempo Doeloe . Jakarta: Komunitas Bambu.
Saby,  Yuni.  1996. Islam  and  Social  Change:  The  Role  of  Ulama  in  Acehnese  Society .  Michigan:  UMI Disertation Service.
Turner, V. 1974. Darmas, Fields and Metaphors . Ithaca: Cornel University Press.
Wahid, Abdurrahman. 2001. Pergulatan Agama, Negara, dan Kebudayaan . Depok: Desantara.
Woodward, Mark. R. 1999. Islam Jawa . Yogyakarta: LKiS.

## PANDUAN MENULIS JURNAL PENELITIAN KEAGAMAAN DAN KEMASYARAKATAN

## Akreditasi LIPI Nomor: 565/Akred/P2MI-LIPI/04/2014
ISSN: 0215 - 7829

## Ketentuan Umum
Redaksi Jurnal Penamas menerima naskah artikel berupa hasil penelitian dari para peneliti, akademisi, dan peminat di bidang keagamaan, baik dalam bidang Kehidupan Keagamaan, Pendidikan Agama dan Keagamaan, Lektur dan Khazanah Keagamaan. Artikel belum pernah dipublikasikan pada media atau  jurnal  lain.  Artikel  ditulis  dalam  Bahasa  Indonesia  atau  Bahasa  Inggris  sesuai  dengan  kaidah bahasa masing-masing, dilengkapi abstrak dan kata kunci dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia (dwibahasa).
Redaksi  berhak  menyunting  artikel  tanpa  mengurangi  maksudnya.  Isi  artikel  sepenuhnya merupakan tanggung jawab penulis. Redaksi tidak berhak mengembalikan artikel yang ditolak, tetapi akan dikembalikan jika diminta oleh penulis bersangkutan.
Pengiriman  artikel  harus  disertai  dengan  surat  resmi  dari  penulis,  khususnya  menyangkut pertanggungjawaban penulis atas legitimasi isi artikel. Naskah artikel dikirimkan ke:

## Redaksi JURNAL PENAMAS
Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta Jl. Rawa Kuning No. 6 Pulo Gebang Cakung Jakarta Timur (13950) Telp. (021) 4800725 Penulis mengirim 1 (satu) eksemplar artikel yang dicetak ( hardcopy ) beserta dokumen ( softcopy ) dalam Compact Disk (CD) atau via e-mail ke: penamasjurnal@gmail.com. Penulis harus menyertakan riwayat hidup, meliputi: nama lengkap (tanpa gelar apapun), tempat tanggal  lahir,  pendidikan  terakhir,  pekerjaan,  alamat  lengkap  temapat  tinggal,  dan  alamat  lengkap tempat bertugas disertai nomor telepon, fax, e-mail untuk kepentingan korespondensi.

## Ketentuan Khusus
Seluruh  bagian  dari  tulisan,  mulai  judul  hingga  sumber  bacaan  diketik  1  ½  (satu  setengah)  spasi, minimum  15  halaman,  dan  maksimum  20  halaman,  menggunakan  kertas  ukuran  A4.  Pengetikan dilakukan dengan menggunakan font Times New Roman (untuk transliterasi Arab menggunakan font Times New Arabic) 12 poin, dengan margin 4-3 (kiri-kanan) dan 3-3 (atas-bawah).

## Ketentuan Penulisan
Penulisan naskah dilakukan dengan sistematisasi sebagai berikut:
1. Judul .  Judul  merupakan  rumusan  mengenai  pokok  isi  bahasan  yang  singkat,  padat,  dan  jelas. Dalam judul sudah tercantum variabel-variabel utama penelitian.
2. Nama Penulis . Nama penulis ditulis lengkap dan tanpa gelar. Jika penulis terdiri dari 1 orang ditambahkan kata penghubung “dan” (bukan lambang &). Nama penulis ditulis di bawah judul dengan nama dan alamat instansi bertugas (1 spasi di bawah nama penulis).
3. Instansi Penulis bertugas .
4. Abstrak dan Kata Kunci ( Abstract and Keywords ) . Abstrak merupakan intisari pokok bahasan dari keseluruhan naskah. Ditulis satu paragraf dalam dua bahasa, yaitu Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Abstrak maksimum terdiri dari 250 kata. Kata Kunci ditulis di bawah abstrak, antara 4 (empat) hingga 6 (enam) kata/frase.
Jurnal PENAMAS Volume 30, Nomor 1, April-Juni 2017, Halaman 121 - 124
5. Pendahuluan ( Introduction ) . Bagian pendahuluan merupakan bahasan yang meliputi: (1) latar belakang ( backround ), (2) rumusan masalah ( research problem ), (3) tujuan dan kegunaan ( objective ), (4) kerangka teori/kerangka konsep/kerangka berpikir ( conceptual frame/theoritical frame ), dan (5)  hipotesis (jika ada).
6. Metode  Penelitian  ( Research  Method ) .  Bagian  ini  merupakan  penjelasan  mengenai  metode yang digunakan dalam penelitian.
7.  Hasil  Penelitian  dan  Pembahasan  ( Finding  Research  and  Discussion ).  Bagian  ini  merupakan  inti dari hasil penelitian, meliputi: deskripsi data dan analisis hasil penelitian serta interpretasi penulis terhadap bahasan hasil penelitian. Pembahasan dilakukan secara mendalam dan fokus dengan menggunakan  acuan  teori.  Penggunaan  grafik  dan  tabel  hendaknya  dibatasi  jika  masih  dapat disajikan dengan tulisan secara singkat.
8. Cara Penyajian Tabel . Judul tabel ditampilkan di bagian atas tabel ( center ), ditulis dengan font Times  New  Roman  12.  Tulisan  “Tabel”  dan  “nomor”  ditulis  tebal  ( bold ),  sedangkan  judul  tabel ditulis normal. Gunakan angka Arab (1, 2, 3, dst…) untuk penomoran judul tabel. Tabel ditampilkan center .  Jenis  dan  ukuran  font  untuk  isi  tabel  menggunakan  Times  New  roman  ukuran  8  –  11, dengan jarak 1 spasi. Pencantuman sumber atau keterangan tabel diletakkan di bawah tabel, rata kiri, menggunakan Times New Roman ukuran 10.
9. Cara Penyajian Gambar, Grafik, Foto, dan Diagram . Gambar, grafik, foto, dan diagram ditulis di tengah halaman ( center ). Keterangan gambar, grafik, foto, dan diagram ditulis di bawah ilustrasi. Tulisan “gambar,” “grafik,” “foto” dan “diagram” serta “nomor” ditulis tebal ( bold ), sedangkan isi keterangan ditulis normal. Gunakan angka Arab (1, 2, 3 dst…) untuk penomoran gambar, grafik, foto, dan diagram. Pencantuman sumber atau keterangannya diletakkan di bawah ilustrasi, rata kiri,  menggunakan  Times  New  Roman  ukuran  10.  Ilustrasi  gambar,  grafik,  foto,  dan  diagram menggunakan warna hitam putih, kecuali jika warna menentukan arti.
10. Penutup ( Closing Remarks ) . Penutup merupakan bagian terakhir dari keseluruhan naskah yang dapat meliputi: kesimpulan dan saran (jika ada). Penutup juga bisa hanya berisi kesimpulan. 11. Daftar Pustaka ( Bibliography ) . 12. Ucapan  Terima  Kasih  ( Acknowledment ) (jika  ada):  Ucapan  terima  kasih  ditujukan  kepada apabila sebuah tulisan berdasarkan penelitian tim yang didanai oleh institusi tertentu. Ucapan terima kasih juga bisa ditujukan kepada pihak-pihak yang berperan, seperti pembimbing atau mitra bestari, dalam penulisan artikel.
13. Sistem Rujukan : Sistem  rujukan  menggunakan  bentuk in  note (catatan  dalam),  bukan footnote (catatan  kaki) atau endnote (catatan akhir). Footnote /catatan kaki dapat digunakan hanya untuk memberikan keterangan  atau  penjelasan  tertentu  yang  penting  diketahui  bagi  pembaca.  Penulisan  daftar pustaka harus diklasifikasi menurut jenisnya, seperti buku dan jurnal, majalah/surat kabar, internet/ website. Adapun penulisan rujukan/referensi dan daftar pustaka ditulis dengan format sebagai berikut:
a.  Buku Gladwell,  Malcolm.  2000. The  Tipping  Point:  How  Little  Things  Can  Make  a  Big  Difference .
Boston: Little, Brown.
(Gladwell 2000, 64–65)
b.  Bab/bagian dalam Buku Ramírez, Ángeles. 2010. “Muslim Women in the Spanish Press: The Persistence of Subaltern Images.”  In, Muslim  Women  in  War  and  Crisis:  Representation  and  Reality ,  edited  by Faegheh Shirazi, 227–44. Austin: University of Texas Press.
(Ramírez 2010, 231)
c.  Jurnal Bogren, Alexandra. 2011. “Gender and Alcohol: The Swedish Press Debate.” Journal of Gender Studies 20, no. 2: 155–69.
(Bogren 2011, 156)
Pedoman Menulis Jurnal Penelitian Keagamaan dan Kemasyarakatan
d.  Artikel dalam Surat Kabar/Majalah
Lepore, Jill. 2011. “Dickens in Eden.” New Yorker , August 29.
(Lepore 2011, 52)
e.  Artikel Surat Kabar/Majalah online Bumiller, Elisabeth, and Thom Shanker. 2013. “Pentagon Lifts Ban on Women in Combat.” New York Times , January 23. Accessed January 24, 2013. http://www.nytimes.com/2013/01/24/ us/pentagon-says-it-is-lifting-ban-on-women-in-combat.html.
(Bumiller and Shanker 2013)
f.  Internet Google. 2012. “Privacy Policy.” Google Policies & Principles. Last modified July 27. Accessed January 3, 2013. http://www.google.com/policies/privacy/.
(Google 2012)
g.  Skripsi/Tesis/Disertasi Levin, Dana S. 2010. “Let’s Talk about Sex . . . Education: Exploring Youth Perspectives, Implicit Messages, and Unexamined Implications of Sex Education in Schools.” PhD diss., University of Michigan.
(Levin 2010, 101–2)
h.  Makalah Seminar/tidak diterbitkan Adelman, Rachel. 2009. “ ‘Such Stuff as Dreams Are Made On’: God’s Footstool in the Aramaic Targumim and Midrashic Tradition.” Paper presented at the annual meeting for the Society of Biblical Literature, New Orleans, Louisiana, November 21–24.
(Adelman 2009)
14. Rujukan berupa Wawancara
Rujukan wawancara tidak harus dituliskan dalam daftar pustaka, cukup dicantumkan dalam tulisan yang terdiri dari: nama informan, tanggal/bulan/tahun wawancara, misalnya sebagai berikut:
Kadang ada umat yang minta dilayani secara agama Khonghucu ketika akan menikah atau terjadi kematian. Semula tidak tahu kalau dia Khonghucu. Semua kita layani. Tidak melihat dari mana kalau ada yang minta di urus secara Khonghucu ya pengurus melayaninya (Setiawan B dan Kis Dewi—Rohaniwan, 8 Sept. 2014).
15. Penulisan Transliterasi mengikuti pedoman Library of Congress (LoC):
Vokal dan Diftong:
Jurnal PENAMAS Volume 30, Nomor 1, April-Juni 2017, Halaman 121 - 124