Pengalihan Piutang Dengan Skema Cessie Dalam Hukum                        Ade Darmawan Basri Perbankan Syariah Maupun Konvensional

## PENGALIHAN PIUTANG DENGAN SKEMA CESSIE DALAM HUKUM PERBANKAN
SYARIAH MAUPUN KONVENSIONAL
Ade Darmawan Basri Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ade.darmawan@uin-alauddin.ac.id

## Abstract
This  study  is  entitled "Transfer  of  Receivables  with the  Cessie  Scheme  in Sharia  and  Conventional  Banking  Laws  and  the  Submission  of  Cessie  Cases  in Courts". The main problem or the core that will be examined is how the terms of the cessie and a description of the cessie then how is the form of the settlement of the  case  transfer  of  cessie  receivables  in  court.  This  research  is  an  empirical juridical  legal  research  that  describes  the  results  of  research  on  the  applicable law in the community that is legal research conducted by collecting data with the facts  that  occur  and  field  studies  in  general  or  should,  with  the  method  of  the statue  approach  legislation.  Based  on  the  results  of  research  and  analysis conducted,  a  conclusion  can  be  drawn  that  the  application  of  the  transfer  of receivables with the cessie scheme is a way of transferring receivables or handing over receivables on behalf as stated in Article 613 of the Civil Code, with the case settlement process through civil lawsuit to cessus can also be said to be a creditor and in fact can also be submitted an application or can be called a voluntary suit as long as there is no dispute from the old debtor or the creditor, can be resolved in  the  District  Court  or  the  Religious  Court  depending  on  the  banking  party intended  to  be  sued  or  filed  an  application  in  other  words  whether  it  is  Islamic Banking or Conventional Banking.
Keywords: Cessie, Civil Lawsuit, Petition, Transfer of Receivables.

## Abstrak
Penelitian ini berjudul “Pengalihan Piutang Dengan Skema Cessie Dalam Hukum Perbankan Syariah Maupun Konvensional Dan Pengajuan Perkara Cessie Di  Pengadilan”.  Permasalahan  pokok  atau  inti  yang  hendak  dikaji  adalah bagaimanakan  syarat  dari  cessie  serta  gambaran  terhadap  cessie  kemudian bagaimanakah  bentuk  penyelesaian  perkara  pengalihan  piutang  cessie  di pengadilan.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  yuridis  empiris  atau penelitian  hukum  yang  menggambarkan  hasil  penelitian  tentang  hukum  yang berlaku  dimasyarakat  yaitu  penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan  cara mengumpulkan  data-data  dengan  kenyataan  yang  terjadi  maupun  studi  lapangan pada umumnya atau yang seharusnya, dengan metode pendekatan statue approach atau  pendekatan  perundang-undangan.  Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  analisa yang  dilakukan,  dapat  ditarik  sebuah  kesimpulan  bahwa  penerapan  pengalihan
El-Iqtishady | Volume 2 Nomor 1 Juni 2020
Pengalihan Piutang Dengan Skema Cessie Dalam Hukum                        Ade Darmawan Basri Perbankan Syariah Maupun Konvensional
piutang dengan skema cessie itu sebuah cara pengalihan piutang atau penyerahan piutang  atas  nama  sebagaimana  yang  tertera  pada  Pasal  613  KUHPerdata  (Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata),  dengan  proses  penyelesaian  perkara  melalui gugatan contentiosa atau gugatan perdata ke cessus dapat juga dikatakan kreditur dan juga dalam kenyataannya dapat pula diajukan permohonan atau dapat disebut gugatan voluntair selama tidak ada sengketa dari pihak debitur lama maupun dari pihak  kreditur,  dapat  diselesaiakan  di  Pengadilan  Negeri  maupun  Pengadilan Agama  tergantung  pada  pihak  perbankan  yang  dituju  untuk  diguagat  ataupun diajukan  permohonan  dengan  kata  lain  apakah  itu  Perbankan  Syariah  atau Perbankan Konvensional.
Kata Kunci: Cessie, Gugatan Perdata, Pengalihan Piutang, Permohonan.

## PENDAHULUAN
Manusia  sebagai  makhluk  sosial  tidak  dapat  hidup  sendiri  dan  akan  selalu membutuhkan  manusia  lain  untuk  memenuhi  kebutuhannya  sehari-hari,  baik  itu kebutuhan  ekonomi  secara  finansial,  kebutuhan  pangan  secara  lahiria,  dan kebutuhan  lainnya.  Kebutuhan  lainnya  pun  tidak  luput  dari  proses  transaksi  jual beli, pinjam meminjam, sewa menyewa, hingga urusan utang piutang serta usaha- usaha lainnya baik untuk kemaslahatan umum maupun untuk kepentingan sendiri. Namun  pada  kenyataannya  seringkali  kita  temukan  atau  dapatkan  permasalahan mengenai  kecurangan-kecurangn  pada  permasalahan  muamalah.  Perbankan syariah adalah salah satu alternatif sebuah pilihan di tengah kebutuhan masyarakat dalam layanan perbankan.
Suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam/syariah  sering  disebut  Mashrafiyah  al-Islmiyah.  Dimana  pada  sistem  ini terdapat  larangan  dalam  agama  Islam  untuk  meminjamkan  atau  memungut pinjaman  dengan  memberikan  bunga  pinjaman/riba,  serta  larangan  untuk berinvestasi pada usaha-usaha yang terlarang (haram).
Perbankan sebagai financial intermediary institution memegang peran penting dalam proses pembangunan ekonomi nasional. Hal ini dapat dilihat dari berbagai kegiatan usaha utama bank, seperti menarik dana lagsung dari masyarakat dalam bentuk  kredit  dan/atau  bentuk  lainnya.  Sudah  menjadi  kewajiban  bank  untuk menerapkan  prinsip  kehati-hatian  selain  itu  perbankan  juga  harus  menjaga kesehatan  bank  agar  tetap terus  terjaga  untuk  kepentingan  masyarakat  umumnya serta pada khususnya untuk para nasabah.
Dengan diberikannya fasilitas kredit yang diterima oleh debitur pada umumnya dimintakan  untuk  menyerahkan  jaminan  kepada  pihak  Bank  guna  menjamin pelunasan  hutangnya  kepada  Bank.  Pasal  1131  KUHPerdata  menyatakan  bahwa setiap keberadaan seseorang, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak, baik  yang  telah  ada  maupun  yang  akan  ada  di  kemudian  hari,  merupakan
Pengalihan Piutang Dengan Skema Cessie Dalam Hukum                        Ade Darmawan Basri Perbankan Syariah Maupun Konvensional
tanggungan untuk segala perikatan perseorangan dan merupakan jaminan hutang- hutangnya. 1
Perkembangan  yang  terjadi  pada  sektor  ekonomi  dan  sosial  khususnya,  baik dalam  skala  nasional maupun internasional,  baik  itu  secara  langsung  maupun  itu secara tidak langsung dapatlah mempengaruhi likuiditas serta beberapa kebijakan tenytang  penyaluran  kredit  pada  Bank  selaku  kreditur  tentunya.  Bank  selaku kreditur  suatu  saat  akan  berkeinginan  untuk  mengundurkan  diri  dari partisipasinya.  Pengunduran  diri  kreditur  tentu  saja  akan  dapat  mempengaruhi kegiatan  usaha  yang  dilakukan  oleh  debitur  apabila  dana  yang  dipergunakan melakukan sebuah kegitan usaha berasal dari beberapa fasilitas kredit Bank. Agar pendanaan  dalam  kegiatan  tidak  terhenti  maka  dikenallah  lembaga  pengalihan piutang  yang  dilakukan  dengan  cara  skema cessie .  Suatu  tagihan  dikarenakan debitur  sehingga  menyebabkan  hutang  kepada  kreditur.  Berdasarkan  dari ketentuan  Pasal  1338  KUHPerdata  dimana  dikatakan  bahwa  setiap  perjanjian yang  dibuat  secara  setiap  perjanjian  yang  dibuat  secara  sah  dan  berlaku  sebagai perundangan untuk para pihak yang telah membuatnya.
Pemberian  kredit  oleh  bank  dituangkan  dalam  sebuah  perjanjian  berisi kesepakatan antara bank dengan kreditur dengan nasabah selaku penerima kredit yang biasa disebut dengan debitur. Dasarnya pemberian kredit oleh bank kepada nasabah  selaku  debitur  yaitu  adanya  kepercayaan  yang  timbul  sebab  telah terpenuhinya  segala  ketentuan  dan  persyaratan  untuk  memperoleh  kredit  oleh debitur  yaitu  lebih  jelasnya  tujuannya  untuk  kredit,  adanya  benda  yang dijaminkan atau benda jaminan atau agunan dan lainnya. 2
Cessie adalah suatu cara pengalihan piutang atas nama yang diatur dalam Pasal 613 KUHPerdata. Pengalihan ini terjadi atas dasar suatu peristiwa perdata, seperti perjanjian jual-beli antara kreditur lama dengan calon kreditur baru. Dalam cessie itu sendiri utang piutang yang lama tidak hapus, hanya saja beralih kepada pihak ketiga  sebagai  kreditur  baru. 3 Kreditur  senantiasa  yang  diinginkan  adalah  agar bagaimana  jaminan  yang  telah  diberikan  kepadanya  dapat  menjamin  pelunasan utang dari debitur. Dimana jaminan merupakan bentuk kemampuan debitur untuk memenuhi  atau  dengan  kata  lain  melunasi  utangnya  kepada  kreditur,  yang dilakukan  dengan  cara  menahan  benda  tertentu    yang  ada  nilai  ekonomisnya sebagai  bentuk  tanggungan  atas  pinjaman  atau  utang  yang  diterima  debitur  atau
1 Satrio,  Cessie,  Subrogatie,  Novatie,  Kompensatie  dan  Percampuran  Hutang,  cet.  2, (Bandung: Alumni, 1999). h. 2.
2 Hermansyah,  Hukum  Perbankan  Nasional  Indonesia,  Edisi  2,  Cet.8,  (Jakarta:  Prenada Media Group, 2014). h. 58.
3 Suharnoko,  Doktrin  Subrogasi,  Novasi,  dan  Cessie,  edisi  pertama,  (Jakarta:  Kencana Prenada Media Group, 2016). h.101.
Pengalihan Piutang Dengan Skema Cessie Dalam Hukum                        Ade Darmawan Basri Perbankan Syariah Maupun Konvensional
dengan kata lain bentuk jaminan terhadap krediturnya. 4 Jaminan dapat berupa atau berbentuk benda bergerak maupun tidak bergerak. Suatu benda dapat digolongkan dalam  bentuk  benda  tidak  bergerak  yaitu  karena  sifatnya,  tujuan  pemakaiannya, maupun  yang  ditentukan  oleh  undang-undang. 5 Kemudian  juga  yang  dapat digologkan  sebagai benda  yang tidak bergerak  yaitu  segala sesuatu melekat juga diatasnya dalam hal ini obyek jaminan yang telah dijaminkan.
Jaminan  yang  berupa  hak  atas  tanah  yang  telah  dibebankan  Hak  Tanggungan dibuatkan dalam suatu perjanjian secara tersendiri yang merupakan tambahan dari sebuah  perjanjian  atau accessoir dari  perjanjian  kredit  yang  telah  dibuat sebelumnya.  Sifatnya  yang accesoir disini  mempunyai  arti  dimana  hak  ini  tidak berdiri  sendiri  melainkan  diaman  keberadaan  atau  terhapusnya  tergantung  dari pada perjanjian pokoknya yaitu perjanjian kredit, namun perjanjian accesoir akan selalu  mengikut  pada  perjanjian  pokoknya.  Jadi  apabila  seorang  kreditur  yang menglihkan  piutangnya  kepada  kreditur  baru  mahak  Hak  Tanggungan  akan mengikutinya. Cessie juga dapat dikenal sebagi pengalihan piutang atau hak tagih dari kreditur lama kepada kreditur baru. Dengan adanya pengalihan piutang secara skema cessie ,  maka  pihak  ketiga  menjadi  kreditur  baru,  dan  semua  hak  dan kewajiban  dari  kreditur  lama  akan  beralih  kepadanya  selaku  kreditur  baru. Apabila  yang  menjadi  jaminan  untuk  pelunasan  hutang  debitur  adalh  dengan memakai  Hak  Tanggungan,  sesuai  dengan  Pasal  16  ayat  1  UUHT,  piutang  yang dijamin dengan Hak Tanggungan beralih karena cessie , subrogasi, pewarisan, atau sebab lainnya, maka Hak Tanggungan teresebut ikut beralih karena hukum kepada kreditur baru. 6
Berdasarkan  uraian  yang  telah  diuraikan  bahwa cessie adalah  sebuah  cara untuk  mengalihakan  piutang  atas  nama  tanpa  mengakibatkan  perjanjian  kredit atau  pinjaman  atau  pinjam  meminjam  uang  yang  akan  berakibat  munculnya piutang menjadi terhapus. Penelitian ini berfokus pada Analisis yuridis konstruksi hukum  terhadap  kasus  atau  permasalahan  pengalihan  piutang  dengan  skema cessie yang  dipandang  dari  segi  praktik  baik  di  pengadilan  agama  maupun  di pengadilan negeri, dalam bentuk gugatan maupun permohonan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, lebih bersifat deskriptif dengan jenis  penelitian  kepustakaan  ( library  research ).  Penelitian  ini  dilakukan
4 Rachmadi Usman, Hukum Jaminan Keperdataan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009). h. 66.
5 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Cet. 31, (Jakarta: Intermasa, 2003). h. 61.
6 Indonesia, Undang-Undang Hak Tanggungan, Psl. 16 ayat 1
Pengalihan Piutang Dengan Skema Cessie Dalam Hukum                        Ade Darmawan Basri Perbankan Syariah Maupun Konvensional
berdasarkan  studi  pustaka  dengan  berbagai  referensi  jurnal  dan  buku  serta beberapa artikel terbaik dan terupdate.
Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini anatara lain berupa data primer dan sekunder. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil analisis terhadap hasil-hasil ungkapan terkait penelitian oleh beberapa pakar atau peneliti yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Data sekundar, yaitu data yang sudah tersedia sehingga peneliti mencari dan mengumpulkan penulisan dari (data  yang  diperoleh  dari  buku-buku,  internet,  jurnal  dan  perundang-undangan yang terkait) kesemuanya yang berkaitan hubungannya dengan cessie .
Teknik  pengumpulan  data  yang  diperlukan,  yaitu  Penelitian  Pustaka  ( library research ),  Penelitian  Pendekatan  Perundang-Undangan  ( Statue  Approach ). Penelitian dilaksanakan dengan mengumpulkan data dan landasan teoritis dengan mempelajari  buku,  karya  ilmiah,  hasil  penelitian  terdahulu,  jurnal-jurnal  terkait, artikel-artikel  yang  terkait  serta  sumber-sumber  yang  terkait  dengan  penelitian sesuai  dengan  penelitian  yang  diteliti.  Pendekatan  Perundang-Undangan  ( Statue Approach ) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang ditangani. 7
Teknik Analisis Data, Setelah semua data telah diperoleh berhasil dikumpulkan selama  proses  penelitian  baik  data  primer  dan  data  sekunder  dianalisis  secara kualitatif  kemudian  disajikan  secara  deskriptif  yaitu  menjelaskan,  menguraikan, menggambarakan  permasalahan  yang  berkaitan  dengan  pengalihan  piutang dengan  skema cessie dalam  perbankan  syariah  maupun  konvensional  dan pengajuan ke pengadilan dalam bentuk sebuah penelitian jurnal.

## PEMBAHASAN

## A. Pengertian Mengenai Cessie
Dalam literatur hukum terdapat banyak  pengertian tentang pengalihan piutang dengan  skema cessie yang  telah  dirumuskan  oleh  para  pakar  baik  dalam  sebuah jurnal  maupun  penelitian  lainnya  maupun  penelitian  di  lapangan.  Rumusan  dari pengalihan  piutang  atau cessie ini  oleh  para  pakar  hukum  jika  kita  cermati  pada dasarnya  tidak  lepas  dari  ketentuan  yang  tercantum  pada  Kitab  Undang-Undang Hukum  Perdata  yang  berasal  dari  produk  pemerintah  Hindia  Belanda  yang  telah diundangkan pada tahun 1848 yang masih berlaku dan tidak bertentangan dengan UUD  1945,  Pancasila,  Peraturan  Perundang-Undangan,  serta  dibutuhkan 8 . Kemudian juga yang berhubungan dengan  praktik peradilan di Indonesia.
7 Peter  Mahmud  Marzuki,  Penulisan  Hukum,  (Jakarta:  Kencana  Prenada  Media  Group, 2014). hlm. 33.
8 Salim H.S, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)
Pengalihan Piutang Dengan Skema Cessie Dalam Hukum                        Ade Darmawan Basri Perbankan Syariah Maupun Konvensional
Cessie adalah  sebuah  cara  pengalihan  piutang  atau  penyerahan  piutang  atas nama  sebagaimana  yang  tertera  pada  Pasal  613  KUHPerdata  (Kitab  Undang- Undang Hukum Perdata) 9 . Namun kemudian, kata Cessie tidak terdapat di dalam undang-undang yang telah berlaku di Indonesia. Pasal 613 KUHPerdata atau BW berada  dalam  bagian  Kedua  Buku  II  BW  di  bawah  judul  “Tentang  Cara Memperoleh  Hak  Milik”,  maka  dapat  disimpulkan  bahwasanya  yang dimaksudkan  dengan  penyerahan  dalam  Pasal  613  KUHPerdata  atau  BW  yaitu penyerahan  kedalam  kepemilikan  dari  orang  yang  menerima  penyerahan  itu. Dengan demikian bahwa problemnya ada pada penyerahan tagihan atas nama dan benda-benda  yang  tak  bertubuh  lainnya.  Pasal  613  KUHPerdata  menyebutkan bahwa:
“ Penyerahan  akan  piutang-piutang  atas  nama  dan  kebendaan  tidak  bertubuh lainnya,  dilakukan  dengan jalan  membuat  sebuah  akta  otentik  atau  di  bawah tangan,  dengan  mana  hak-hak  atas  kebendaan  itu  dilimpahkan  kepada  orang lain.  Penyerahan  yang  demikian  bagi  yang  berhutang  tidak  ada  akibatnya, melainkan  setelah  penyerahan  itu  diberitahukan  kepadanya  atau  secara tertulis  disetujui  dan  diakuinya.  Penyerahan  tiap-tiap  piutang  karena  surat bahwa  dilakukan  dengan  penyerahan  surat;  penyerahan  tiap-tiap  piutang karena  surat  ditunjuk  dilakukan  dengan  penyerahan  surat  disertai  dengan endorsemen ”.
Unsur-unsur yang dapat disimpulkan berdasarkan Pasal 613 KUHPerdata yang berkaitan dengan Cessie , yaitu:
1. Dibuatkan akta otentik atau akta di bawah tangan;
2. Hak-hak  yang  melekat  pada  piutang  atas  nama  yang  berpindah  atau dialihkan pada pihak penerima pengalihan;
3. Cessie berlaku  akibat  hukum  terhadap  debitur  apabila  telah  diberitahukan kepadanya atau di beritahukan secara tertulis dan telah diakuinya.
Dalam Pasal 584 BW diatur cara memperoleh hak milik, yaitu: “ Hak milik atas suatu  kebendaan  tak  dapat  diperoleh  dengan  cara  lain,  melainkan  dengan pemilikan,  karena  perlekatan,  karena  kedaluarsa,  karena  pewarisan,  baik menurut  undang-undang  maupun  menurut  surat  wasiat,  dan  karena  penunjukan tau  penyerahan  berdasarkan  atas  suatu  peristiwa  perdata  untuk  memindahkan hak  milik,  dilakukan  oleh  seseorang  yang  berhak  berbuat  bebas  terhadap kebendaan itu ”.
Dari  sekian  banyak  cara  untuk  memperoleh  hak  kepemilikan  yang  disebut dalam  Pasal  584  BW,  yang  sehubungan  dengan  pembicara  tentang cessie
9 Soeharnoko  dan  Endah  Hartati,  Doktrin  Subrogasi,  Novasi  dan  Cessie,  (Jakarta: Kencana, 2008). h. 101.
Pengalihan Piutang Dengan Skema Cessie Dalam Hukum                        Ade Darmawan Basri Perbankan Syariah Maupun Konvensional
sanagtlah  relevan  untuk  di  perhatikan  yakni  cara  untuk  memperoleh  hak  milik. Adapun unsur-unsur yang dapat diambil dari pPasal 584 BW ini yaitu:
1. Adanya penyertaan;
2. Berdasarkan suatu peristiwa perdata atau adanya peristiwa keperdataan;
3. Penyerahannya untuk memindahkan hak milik;
4. Dilakukan  oleh  orang  yang  berhak  untuk  berbuat  sebebasnya  terhadap benda itu.
Dalam skema cessie pihak yang menyerahkan atau mengalihkan piutangnya itu disebut  sebagai Cedent ,  dan  pihak  yang  menerima  penyerahan  atau  pengalihan piutang disebut Cessionaris , kemudian debitur dari tagihan yang dialihkan disebut Cessus . 10 Penyerahan  utang  piutang  kebendaan  tak  bertubuh  dan  atas  nama dilakukan  dengan  dibuatkan  atau  dilakukan  pendaftaran  atau  pembuatan  akta otentik atau di bawah tangan dengan hak-hak atas kebendaan dilimpahkan kepada orang lain.
Dengan  adanya  penyerahan  piutang  dengan  skema cessie ,  maka  pihak  ketiga akan  menjadi  kreditur  baru  menggantikan  kreditur  lama  dan  diikuti  dengan beralihnya  seluruh  hak  dan  kewajiban  kreditur  lama  terhadap  debitur  kepada pihak  ketiga  selaku  kreditur  yang  baru.  Pengalihan  tersebut  dikarenakan  adanya pengalihan piutang secara cessie yang tidak mengakibatkan berakhirnya perikatan yang telah ada dan dibuat antara debitur dan kreditur. Hubungan hukum kreditur dan debitur berdasarkan perjanjian kredit yang telah dibuat sebelumnya, sehingga tidak  menimbulkan  hubungan  atau  akibat  hukum  yang  baru  karena  tdak menggantikan  hubungan  hukum  yang  sebelumnya  atau  hubungan  hukum  yang lama.
Dengan adanya skema cessie , maka akibat hukum yang terpentingan yaitu:
a. Piutang beralih dari cedent ke cessionaris ;
b. Setelah cessie terjadi  atau  berlaku,  kedudukan  dari cessionaris akan menggantikan kedudukan cedent , yang berarti bahwasanya segala hak yang telah dimiliki oleh cedent terhadap cessus dapat digunakan oleh cessionaris sepenuhnya. 11
Kemudian  kita  beralih  pada  konsekuensi  dari  skema  itu  sendiri  bahwasanya pengalihan  piutang  dalam cessie memberikan  hak  untuk  penerima cessie dalam hal  ini  adalah cessionaris sebagai  kreditur  yang  baru  bagi  debitur  atau cessus sehingga  hubungan  berikutnya  yaitu  antara  kreditur  yang  baru  dengan  segala
10 Herlien  Budiono,  Ajaran  Umum  Hukum  Perjanjian  dan  Penerapan  di  Bidang Kenotariatan, (Bandung: Citra Aditya, 2010). h. 185.
11 Rahman  Setiawan  dan  J.  Satrio,  Penjelasan  Hukum  tentang  Cessie,  (Jakarta:  PT. Gramedia, 2010) h. 56.
Pengalihan Piutang Dengan Skema Cessie Dalam Hukum                        Ade Darmawan Basri Perbankan Syariah Maupun Konvensional
akibat hukum dari peralihan piutang itu memberikan hak untuk kreditur yang baru untuk  mengajukan  gugatan  kepada  debitur 12 ,  sebagaimana  terdapat  banyaknya gugatan yang diajukan oleh cessionaris kepada cessus diberbagai kota di seluruh Indonesia khusunya di sini dalam bidang perbankan karena kaitannya erat dengan pihak  perbankan,  karena  sejauh  pengetahuan  peneliti  bahwasanya  pengalihan piutang  secara cessie ini  tidak  disebarluaskan  atau  dapat  dikatakan  hanya  pihak bank  yang  mengetahui  bahwa  pengalihan  piutang cessie ini  dapan  diajukan gugatan. Jadi, pihak kreditur yang telah menarik segala hal yang telah dijaminkan oleh  kreditur  lama  dengan  kata  lain  bias  karena  kredit  macet  atau  jatuh  tempo pembayaran  maka  kreditur  yang  mengambil  jaminan  serta  benda  yang  tak bertubuh  yang  telah  dimiliki  oleh  debitur  lama  yang  masa  pembayarannya  jatuh tempo  tersebut  diambil  oleh  pihak  kreditur  yang  kemudian  di  berikan  kepada debitur baru yang ingin membelinya secara cessie .
Cessie dapat  dilakukan  melauli  akta  otentik  atau  akta  bawah  tangan.  Syarat utama  keabsahan  dari  pengalihan  piutang  secara cessie adalah  pemberitahuan cessie tersebut  kepada  pihak  terutang  untuk  disetujui  dan  diakuinya.  Pihak terutang di sini adalah pihak terhadap mana si berpiutang memiliki tagihan.

## B. Permasalahan Yang Timbul Dalam Cessie
Benda  tak  bertubuh  baik  itu  berupa  tagihan  atas  nama,  maupun  benda  yang tidak  bertubuh  lainya  yang  artinya  yang  tidak  ada  wujudnya,  makasangat  patut untuk  dipertanyakan  sebab  seseorang  mau  menyerahkan  suatu  benda  yang  tidak ada  wujudnya.  Tindakan  penyerahan  tidak  pernah  berdiri  sendiri,  tidakan demikian  selalu  merupakan  sebuah  konsekuensi  yang  harus  diterima lebih lanjut dari  suatu  peristiwa  hukum,  yang  mewajibkan  seseorang  untuk  menyerahkan sesuatu  atau  dengan  kata  lain  sesuatu  itu  beruba  benda,  berdasarkan  hubungan dalam  Pasal  613  BW  yang  berupa  tagihan  atas  nama  atau  suatu  benda  tidak bertubuh lainnya.
Hubungan  hukum  yang  mewajibkan  adanya  penyerahan  disebut  hubungan hukum  obligatoir,  yang  dapat  timbul  dari  perjanjian  ataupun  undang-undang. Peristiwa  yang  menjadi  dasar  dari  penyerahan  di  sebut  peristiwa  perdata  atau rechtstitel yaitu  peristiwa  yang  menimbulkan  sebuah  perikatan  diantara  kedua belah pihak secara keperdataan, yang mana satu pihak sebagai kreditur dan pihak lain  berkedudukan  sebagai  debitur.  Orang  menyebut  peristiwa  perdata  atau rechtstitel sebagai hubungan yang menjadi dasar cessie . 13
Pengalihan piutang cessie erat kaitannya dengan perjanjian kredit bank, dimana bank mengatur berbagai macam klausul di dalamnya, yang mana jika dilihat dari
12 Ibid, h. 58.
13 Ibid, h.4.
Pengalihan Piutang Dengan Skema Cessie Dalam Hukum                        Ade Darmawan Basri Perbankan Syariah Maupun Konvensional
sudut  pandang  hukum  perikatan  maka  ketentuan  dari  perjanjian  kredit  termasuk dalam  perjanjian  sepihak.  Sepihak  karena  perjanjian  ini  tidak  terdapat  adanya tawar  menawar  antara  debitur  dan  bank,  bank  di  sini  juga  bias  berlaku kedudukannya  sebagai  kreditur.  Secara  umum  isi  perjanjian  kredit  berisi  pihak pemberi  kredit,  tujuan  pemberian  kredit,  besarnya  biaya  proyek,  besarnya  kredit yang  diberi  oleh  pihak  bank,  tingkatan  bunga  kredit,  serta  dengan  biaya-biaya lainnya,  jadwal  pengembalian,  jangka  waktu  pengembalian,  jadwal  pembayaran, jaminan  atas  kredit,  syarat  yang  harus  dipenuhi  sebelum  dicairkan,  kewajiban nasabah  selama  kredit  belum  lunas,  serta  hak-hak  yang  dimiliki  bank  selama kredit tertentu belum dilunasi atau belum lunas. 14
Bank yang mengatur semua perjanjian kredit dan debitur hanya menyetujui dan sepakat  untuk  memberikan  hak  sepenuhnya  kepada  bank  untuk  menyerahkan piutang  atau cessie dan  tagihan  bank  terhadap  debitur  beserta  semua  janji accesoirnya, juga termasuk ha katas jaminan kredit kepada pihak lain  yang telah ditetapkan  oleh  bank  sendiri  setiap  saat  jika  diperlukan  oleh  bank.  Jadi,  adanya pengalihan  piutang  secara  skema cessie karena  bank  yang  telah  diatur  dalam perjanjian kredit yang telah dibuat oleh bank dan hal lain yang sifatnya mengikat debitur  sebagai  pihak  yang  memohonkan  kredit  dan  menandatangani  perjanjian kredit.
Adapun pokok-pokok yang dapat diketahui tentang cessie , yaitu: 15
1. Cessie dalam Praktek Perbankan
Digunakan  sebagai  salah  satu  lembaga  jaminan  sebagai  anggunan tambahan,  dimana cessie disini  sebagai  piutang  atas  nama  yang dikonstruksikan  secara  hukum  sebagai  jaminan  hak  gadai  semu ( oneigelijcke  pandrecht ),  posisinya  sama  dengan  penyerahan  dengan constitutum possessorium , tetapi pada cessie tagihan sebagai jaminan tidak ada contitutum possessorium . Tujuannya juga berbeda dan mempunyai dua sisi. cessie sebagai cara penyerahan tagihan atas nama mempunyai droit de suite tanpa pemberitahuan, dalam arti hak milik atas tagihan yang di cedeer sudah beralih pada cessionaris , walaupun belum ada pemberitahuan kepada cessus .  Dikarenakan  dalam  praktik  pada  umumnya  orang  yang  tidak menghendaki  diketahui  bahwa  ia  mempunyai  utang,  dan  karenanya  atas dasar  itu  dan  disamping  itu  juga  atas  dasar  adanya  ongkos-ongkos  yang perlu dikeluarkan, biasanya tidak dilaksanakan pemberitahuan penjaminan tagihan  kepada cessus ,  sampai  muncul  adanya  kepailitan  atau  wanprestasi
14 Juli Irmayanto dkk, Bank dan Lembaga Keuangan, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2004). h. 83.
15 Rachmad dan J. Satrio, Op.Cit. h. 45.
Pengalihan Piutang Dengan Skema Cessie Dalam Hukum                        Ade Darmawan Basri Perbankan Syariah Maupun Konvensional
(ingkar  janji)  pada  debitur  atau cedent . Betekening atau  pemberitahuan kepada yang berutang dapat dilakukan kemudian bila telah dianggap perlu oleh bank sebagai kreditur dan cessionaris .
2. Penggunaan cessie sebagai jaminan
Disini tidak bertentangan dengan asas-asas Hukum Jaminan, yang mana ternyata cessie piutang  atas  nama  memiliki  ciri-ciri  sebagai  gadai  piutang atas  nama,  tetapi  dikarenakan  piutang  atas  nama  telah  memiliki  nilai  atau harga,  maka  dengan  demikian  penerima cessie atau cessionaris dapat langsung menguasai piutang atas nama tersebut (tidak bertentangan dengan Pasal  1154  BW)  dan  karenanya  kreditur  atau cessionaris tidak  perlu melakukan penjualan piutang atas nama di muka umum atau dengan jalan lelang,  di  pasar  atau  bursa  dan  cara  lainnya  yang  lazim  dilakukan sebagaimana  yang  dimaksudkan  pada  Pasal  1155  BW,  melainkan cessionaris dapat  langsung  mengeksekusi  piutang  atas  nama  tersebut  dari cessus .
C. Konsep Hukum Cessie dan Pengajuan Gugatan di Pengadilan
1. Pengaturan Umum
Dalam  sebuah  konsep  permasalahan  baik  yurisprudensi  mauun  doktrin, cessie dipahami  sebagai  peyerahan  tagihan  atas  nama,  biasa  juga  disebu pengalihan piutang. Pada konsep ini khususnya pada konsep tagihan atas nama terdapat ciri-ciri khas pada tagihan tersebut, yakni:
a. Bukan tagihan atas tunjuk;
b. Krediturnya dan debiturnya mengetahui betul siapa debiturnya;
c. Tagihan itu tidak ada wujudnya, dan
d. Surat  utang  berfungsi  hanya  sebagai  alat  bukti  saja  dan  belum  ada  artian sebagai atau terjadinya pengalihan hak saja.
Dengan  kata  lain, cessie merupakan  tagihan  atas  nama  atau  pengalihan piutang  dalam  bentuk  kebendaan  bergerak  yang  tak  berwujud  yang  biasanya berupa  piutang  atas  nama  kepada  pihak  ketiga,  yang  mana  seseorang  yang menjual  hak  tagihnya  kepada  pihak  lain  atau  orang  lain. Cessie hanya  dapat dilakukan dengan bentuk tertulis atau akta seseuai pada Pasal 613 KUHPerdata yang  mewajibkan  untuk  membuat  akta  otentik ataupun akta  di  bawah  tangan, pada akta pengalihan piutang cessie atau dapat disebut juga dengan akta cessie haruslah  dinyatakan  secara  tegas  mengenai  tindakan cedent menyerahkan tagihan atas nama ke dalam kepemilikan cessionaris yang diikuti oleh tindakan penerimaan oleh cessionaris .
Tindakan  penerimaan  merupakan  tindakan  yang  menyatakan  menerima penyerahan cessie dari cedent ,  akibatnya  jika cedent menyerahkan  secara
Pengalihan Piutang Dengan Skema Cessie Dalam Hukum                        Ade Darmawan Basri Perbankan Syariah Maupun Konvensional
sepihak  kepada cessionaris dan  hanya  memberitahukan  kepada cessus ,  maka belum  mengakibatkan  adanya  pengalihan  atas  tagihan  dari cedent kepada cessionaris .
2. Pengalihan Atau Penyerahan Tagihan Atas Nama Istilah  dari cessie tidak  ditemukan  dalam  KUHPerdata  tetapi  proses pengalihan  ataupun  penyerahannya  telah  diatur  pada  Pasal  613  ayat  (1) KUHPerdata, dimana menyatakan:
“Penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tidak bertubuh lainhya,  dilakukan  dengan  jalan  membuat  sebuah  akta  otentik  atau  akta  di bawah tangan dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain”.
Pada Pasal 613 ayat (1) KUHPerdata di atas lebih kepada penegasannya akan adanya bentuk tagihan atas nama yang terkait dengan konsep mengenai benda yang  tak  bertubuh  lainnya.  Kemudia  benda  yang  tak  bertubuh  lainnya  adalah bukan dalam bentuk tagihan. Maka, penyerahan benda yang tak bertubuh yang bukan  merupakan  tagihan  bukanlah  merupakan cessie .  Proses  pengalihan  dari tagihan  atas  nama  dari  pemilik  kepada  orang  lain  umumnya  sama  dengan proses  peralihan  kebendaan  lainnya,  seperti  yang  diatur  Pasal  584 KUHPerdata, yang berbunyi:
“ Hak  Milik  suatu  kebendaan  tidak  dapat  diperoleh  dengan  cara  lain, melainkan dengan kepemilikan karena perlekatan, karena kedaluarsa karena pewarisan baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat dank arena penunjukan atas penyerahan berdasarkan atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik dilakukan oleh seseorang yang berhak berbuat terhadap kebendaan itu ”.
Pemberitahuan atas adanya cessie , haruslah dalam bentuk tertulis atau berupa surat  atau  dokumen  tertulis  lainnya,  tidak  harus  dalam  bentuk  atau  melalui suatu putusan pengadilan, karena prinsipnya cessus mengetahui adanya cessie kepada cessionaris .
3. Pengajuan Gugatan Pengalihan Piutang dengan Skema Cessie Di Pengadilan Seperti  yang  kita  ketahui  pada  pengajuan  guagatn  perdata  pada  umumnya dilakukan  dengan  dua  cara  yaitu  dapat  dilakukan  pengajuan  Gugatan Contentiosa atau  biasa  disebut  dengan  Gugatan  Perdata  dan  juga  dapat diajukan Gugatan Voluntair atau biasa dikenal di dunia peradilan dengan nama pengajuan  permohonan.  Lebih  untuk  memahami  arti  dari  gugatan  contensiosa dan  gugatan voluntair ,  ada  baiknya  dibahas  terlebih  dahulu  secara  rinci  agar lebih jelas dan dapat dipahami dari segi umumnya saja, sebagai berikut:
a) Gugatan Voluntair
Pengalihan Piutang Dengan Skema Cessie Dalam Hukum                        Ade Darmawan Basri Perbankan Syariah Maupun Konvensional
Gugatan voluntair biasa  dikenal  sebagai  permohonan,  sebutan  ini dijelaskan  Pasal  2  ayat  (1)  Undang-undang  No.  14  Tahun  1970 (sebagaimana  diubah  dengan  Undang-undang  No.  35  Tahun  1999)  yang menyatakan
“ Penyelesaian  setiap  perkara  yang  diajukan  kepada  badan-badan peradilan  mengandung  pengertian  di  dalamnya  penyelesaian  masalah yang bersangkutan dengan yurisdiksi voluntair ”.
Adapun  ciri  khas  gugatan voluntair atau  permohonan  menurut  Yahya Harahap dalam bukunya, yaitu: 16
1. Masalah  yang  diajukan  bersifat  sepihak  semata  ( for  the  benefit  of one party only );
2. Permasalahan  yang  dimohon  penyesuaian  kepada  Pengadilan Negeri,  yang  pada  prinsipnya  tanpa  sengketa  dengan  pihak  lain ( without disputes or differences with another party );
3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga  yang ditarik sebagai lawab, tetapi bersifat ex-parte .
b) Gugatan Contentiosa
Gugatan contentiosa biasa  dekenal  sebagai  gugatan  perdata,  telah dijelaskan  pada  Pasal  2  ayat  (1)  Undang-undang  No.  14  Tahun  1970
(sebagaimana  diubah  dengan  Undang-undang  No.  35  Tahun  1999),  dan sekarang  dalam  Pasal  16  ayat  (1)  Undang-undang  No.  4  Tahun  2004 sebagaimana  pengganti  Undang-undang  No.  14  Tahun  1970.  Selanjutnya hal itu dalam Undang-undang No. 48 Tahun 2009 sebagaimana pengganti Undang-undang  No.  4  Tahun  2004  ditur  dalam  Pasal  25  ayat  (2). Wewenang  pengadilan  menyelesaikan  perkara  diantara  pihak  yang bersengketa,  disebut  yurisdiksi contentiosa dan  gugatannya  berbentuk gugatan contentiosa , merupakn hal yang berbeda atau berlawanan dengan yurisdiksi gugatan voluntair yang bersifat sepihak ( ex-parte ).
Gugatan contentiosa disini  merupakan  gugatan  yang  mengandung sengketa  di  antara  kedua  belah  pihak  atau  lebih.  Permasalahan  yang diajukan  dan  di  minta  untuk  diselesaikan  dalam  gugatan,  merupakan sengketa  atau  perselisihan  di  antara  para  pihak  ( between  contending parties ). 17
Dengan  pengertian  dari  gugatan contentiosa dan  gugatan voluntair di atas  maka  dalam  halnya  dengan  pengalihan  piutang  atau  pengalihan  hak
16 M.  Yahya  Harahap,  Hukum  Acara  Perdata  (gugatan,  persidangan,  penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan), edisi kedua, (Jakarta: Sinar Grafika,2019). h. 30.
17 Ibid, h. 48.
Pengalihan Piutang Dengan Skema Cessie Dalam Hukum                        Ade Darmawan Basri Perbankan Syariah Maupun Konvensional
atas  nama  dengan  skema cessie pada  dasarnya  melalui  gugatan contentiosa , tetapi setalah menelititi di lapangan khususnya di pengadilan agama  pengajuan  pengalihan  piutang  dengan  skema cessie juga  bias dilakukan  pengajuan  gugatan voluntair atau  mengajukan  permohonan, sebab  pada  perkara cessie yang  telah  diketahui  bahwasanya  debitur  baru akan  menanggung  piutang  dari  debitur  lama  dengan  jalur  membeli jaminan  dari  pihak  bank  yang  telah  menarik  jaminan  yang  diberikan kepada debitur lama dahulu tidak perlu lagi diajukan gugatan contentiosa sebab  tidak  adanya  sengket  di  dalamnya  melainkan  hanya  bentuk permohonan  balik  nama  sertifikat  dari  obyek  yang  telah  dijaminkan khususnya obyek tanah ataupun bangunan.
Kemungkinan  juga  yang  sering  terjadi  kurangnya  perkara  pengalihan piutang  dengan  skema cessie ini  yang  masuk  di  pengadilan  sehingga pegawai  pengadilan,  panitera,  maupun  hakim  belum  memahami  perkara cessie ini, sehingga yang terjadi yaitu pengulangan atau perbaikan gugatan yang  diajukan  Advokat  dalam  mewakili  pemberi  kuasa  dalam  registrasi atau  pendaftaran  perkara cessie ini  di  pengadilan  serta  segala  proses peradilan yang di jalani.
Karena  kemungkinan  kurangnya  perkara cessie ini  masuk  ke pengadilan maka dapat mengakibatkan kerugian materil dari seorang atau lebih  pemberi  kuasa,  itu  mungkin  kekurangan  yang  timbul.  Lalu kemudian,  kelebihan  yang  terjadi  yaitu,  para  penegak  hukum  khususnya dalam  hukum  keperdataan  dalam  bidang  perkara  pengalihan  piutang cessie ,  akan  menambah  pengetahuan  atau  wawasan  untuk  para  advokat dan  khususnya  untuk  para  panitera  serta  hakim  yang  menangani  perkara ini  serta  dapat  menganalisa  apa  yang  diinginkan  dari  gugatan  yang diajukan oleh advokat di pengadilan.
Kemudian  dalam  pengalihan  piutang  dengan  skema cessie ini  dapat melalui  gugatan contentiosa maupun  gugatan voluntair ,  dan  juga pengajuannya  juga  dapat  diajukan  di  pengadilan  agama  maupun pengadilan  negeri.  Jika  perkara cessie tersebut  berada  pada  pihak perbankan  syariah  maka  perkara  itu  dapat  di  daftarkan  pada  pengadilan agama  sesuai  dengan  kompetensinya  masing-masing  sesuai  dengan ketentuan  perundang-undangan  dalam  kaitannya  dengan  kompetensi mengadili  maupun  kompetensi  lainnya.  Kemudian,  jika  perkara cessie tersebut  berada  pada  pihak  perbankan  umum  atau  dengan  kata  lain  bank konvensional,  maka  gugatan  dapat  diajukan  ke  pengadilan  negeri  sesuai dengan kompetensinya masing-masing.
Pengalihan Piutang Dengan Skema Cessie Dalam Hukum                        Ade Darmawan Basri Perbankan Syariah Maupun Konvensional
Dalam  bentuk  gugatan  yang  diajukan  juga  bias  menggunakan  gugatan voluntair maupun  gugatan contentiosa .  Jika  ada  sengketa  pada  perkara cessie tersebut  seperti  tidak  maunya  debitur  lama  untuk  mengosongkan kediaman  yang  akan  dibeli  oleh  debitu  baru  maka  dapat  dimintakan kepada hakim dalam petitum gugatan untuk mengosongkan rumah tersebut dalam  keadaan  benar-benar  kosong  di  pengadilan.  Namun  jika  perkara pengalihan  piutang  dengan  skema cessie tersebut  tidak  mengandung sengketa maka dapat diajukan gugatan voluntair atau mengajukan sebuah permohonan ke pengadilan sesuai dengan kompetensinya baik kompetensi absolut  maupun  kompetensi  relatifnya  harus  disesuaikan  agar  tidak menyalahi perundang-undangan atau peraturan yang berlaku.

## PENUTUP

## A. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan diatas  maka, disimpulkan  sebagai berikut :
1) Secara  umum  bahwa  pengalihan  piutang  secara  cessie  tidak  terdapat  dalam perundangan, tetapi kata Cessie tidak terdapat di dalam undang-undang yang telah  berlaku  di  Indonesia.  Pasal  613  KUHPerdata  atau  BW  berada  dalam bagian Kedua Buku II  BW di bawah judul “Tentang Cara Memperoleh Hak Milik”,  namun  pada  pengertiannya cessie adalah  sebuah  cara  untuk mengalihakan piutang atas nama tanpa mengakibatkan perjanjian kredit atau pinjaman  atau  pinjam  meminjam  uang  yang  akan  berakibat  munculnya piutang menjadi terhapus.
2) Dalam  pengalihan  piutang  dengan  skema cessie ini  dapat  melalui  gugatan contentiosa maupun  gugatan voluntair ,  dan  juga  pengajuannya  juga  dapat diajukan di pengadilan agama maupun pengadilan negeri. Jika perkara cessie tersebut  berada  pada  pihak  perbankan  syariah  maka  perkara  itu  dapat  di daftarkan  pada  pengadilan  agama  sesuai  dengan  kompetensinya  masing- masing  sesuai  dengan  ketentuan  perundang-undangan  dalam  kaitannya dengan  kompetensi  mengadili  maupun  kompetensi  lainnya.  Kemudian,  jika perkara cessie tersebut berada pada pihak perbankan umum atau dengan kata lain  bank  konvensional,  maka  gugatan  dapat  diajukan  ke  pengadilan  negeri sesuai  dengan  kompetensinya  masing-masing,  baik  kompetensi  absolutnya maupun kompetensi relatifnya perlu diperhatikan.

## B. Saran
1) Permasalahan  yang  berkaitan  dengan  pengalihan  piutang  dengan  skema cessie  khususnya  di  dunia  peradilan  perlu  disebar  luaskan  pemahamannya
Pengalihan Piutang Dengan Skema Cessie Dalam Hukum                        Ade Darmawan Basri Perbankan Syariah Maupun Konvensional
sebab  masih  kurangnya  pemahaman  tentang  cessie  itu  sendiri,  yang  paling penting adalah kompetensi absolut dan kompetensi relatifnya yang kemudian harus  di  perjelas  dan  diperhatikan.  Karena  akan  berdampak  pada  kerugian materil terhadap penggungat ataupun pemohon.
Pengalihan Piutang Dengan Skema Cessie Dalam Hukum                        Ade Darmawan Basri Perbankan Syariah Maupun Konvensional

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Budiono,  Herlien. Ajaran  Umum  Hukum  Perjanjian  dan  Penerapan  di  Bidang Kenotariatan . Bandung: Citra Aditya, 2010.
H.S,  Salim. Pengantar  Hukum  Perdata  Tertulis (BW).  Jakarta:  Sinar  Grafika, 2005.
Harahap,  M.  Yahya. Hukum  Acara  Perdata (gugatan,  persidangan,  penyitaan, pembuktian  dan  putusan  pengadilan),  edisi  kedua. Jakarta:  Sinar  Grafika, 2019.
Hermansyah, Hukum  Perbankan  Nasional  Indonesia ,  Edisi  2,  Cet.8.  Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
Irmayanto, Juli dkk. Bank dan Lembaga Keuangan . Jakarta: Universitas Trisakti, 2004.
Marzuki,  Peter  Mahmud. Penulisan  Hukum .  Jakarta:  Kencana  Prenada  Media Group, 2014.
Satrio. Cessie, Subrogatie, Novatie, Kompensatie dan Percampuran Hutang , Cet. 2. Bandung; Alumni, 1999.
Setiawan,  Rahman dan J. Satrio. Penjelasan Hukum tentang Cessie . Jakarta:  PT. Gramedia, 2010.
Soeharnoko  dan  Endah  Hartati. Doktrin  Subrogasi,  Novasi  dan  Cessie .  Jakarta: Kencana, 2008.
Subekti. Pokok-Pokok Hukum Perdata , Cet. 31. Jakarta: Intermasa, 2003. Suharnoko. Doktrin  Subrogasi,  Novasi,  dan  Cessie, edisi  pertama.  Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.
Usman, Rachmadi. Hukum Jaminan Keperdataan . Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

## Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan