## PROSEDUR  PENDAFTARAN  DAN  PENGALIHAN  MEREK  SERTA UPAYA  PERLINDUNGAN  HUKUM  TERHADAP  MEREK  TERKENAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001
Gossain Jotyka, I  Gusti Ketut Riski Suputra
Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha, Email : gossain@undiksha.ac.id riski@undiksha.ac.id

## Info Artikel

## Abstract
Based on Article 1 of Law No.15 of 2001 concerning Marks, what is meant by Mark is signs in the form of pictures, names, words, numeric  letters,  color  arrangements,  or  a  combination  thereof these elements which have distinctive power and are used in the world of commerce goods or services. The marks are trademarks and service marks. The collective brand is a brand used on goods or  services  with  the  same  characteristics  that  are  traded  by several people or legal entities together to differentiate goods or services the like.  In a trademark there is a license term, namely a  license  granted  by  the  owner  of  the  registered  mark  to    a person  or  persons  collectively  or  a  legal  entity    for    use    the mark,  for goods or services. In the world of trade it often happens brand violation. Trademark infringement is basically committed by parties who have bad ethics to make a profit, which can harm the  brand  owner  legitimate.  Indications  of  violations  based  on Trademark  Law  No.15  of  2001,  exist  several  classifications regarding brand counterfeiting, namely using the same mark as a  whole,  using  the  same  brand  in  essence,    using    the    same mark,  uses  the  same  mark  substantially  as  the  geographical indication.  Apart  from  that  there  are  also  counterfeiting  of registered  marks.  In  fact,  registered  trademarks  must  be protected by  the  State through Trademark law

## Abstrak
Berdasarkan Pasal 1 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang dimaksud Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama,  kata,  huruf  angka-angka,  susunan  warna,  atau kombinasi  dari  unsure-  unsur  tersebut  yang    memiliki daya  pembeda  dan  digunakan  dalam  dunia  perdagangan barang  atau  jasa.  Merek  ada  merek  dagang  dan    merek jasa.  Sedang  merek  kolektif    adalah    merek    yang digunakan pada barang dan jasa dengan karakteristik yang sama  yang  diperdagangkan  oleh  beberapa  orang  atau

## GANESHA LAW REVIEW Volume 3 Issue 2, November 2021
P-ISSN: 2656 – 9744 , E-ISSN: 2684 – 9038 Open Access at : https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/GLR
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja
Masuk: 3 September 2021 Diterima: 3 October 2021 Terbit: 1 Nov 2021
Keywords: Registration, Trademark, Law, Consumer Protection
Kata kunci: Pendaftaran, Merek, Hukum, Perlindungan Konsumen
Corresponding Author: Gossain Jotyka , E-mail : gossain@undiksha.ac.id
badan  hukum  secara  bersama-sama  untuk  membedakan barang atau jasa sejenisnya. Dalam merek ada istilah lisensi yaitu  izin  yang  diberikan  oleh  pemilik  merek  terdaftar kepada  seseorang  atau  beberapa  orang  secara  bersama- sama  atau  badan  hukum  untuk  menggunakan  merek tersebut,  untuk  barang  dan  jasa.  Dalam    dunia perdagangan sering terjadi pelanggaran merek. Pelanggaran  merek  pada  hakikatnya  dilakukan  oleh  para pihak  yang  mempunyai  itikad  tidak  baik  untuk memperoleh  keuntungan,  yang  dapat  merugikan  pemilik merek  yang  sah.  Indikasi  pelanggaran  Berdasarkan Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001, ada beberapa klasifikasi  mengenai  pemalsuan  merek  yaitu  menggunakan merek  yang  sama  secara  keseluruhan,  menggunakan merek yang sama ada pokoknya, menggunakan tanda yang sama,  menggunakan  tanda  yang  sama  pada  pokoknya dengan    indikasi    geografis.    Selain    itu    ada    juga pemalsuan  terhadap  merek  terdaftar.  Padahal  merek terdaftar  harus  dilindungi  oleh  Negara  melalui  undang- undang Merek.

## @Copyright 2021.

## Pendahuluan
Pada perkembangan teknologi informasi maka Secara historis, peraturan perundang-undangan di bidang HKI di Indonesia telah ada sejak tahun 1840-an, Pemerintah  Kolonial  Belanda  memperkenalkan  undang-undang  pertama mengenai perlindungan HKI pada tahun 1844. Selanjutnya, Pemerintah Belanda mengundangkan UU Merek (1885), UU Paten (1910), dan UU Hak Cipta (1912). Pada  jaman  pendudukan  Jepang  yaitu  tahun  1942  s.d.  1945,  semua  peraturan perundang-undangan  di  bidang  HKI   tersebut   tetap   berlaku.   Pada   tanggal 11  Oktober  1961  pemerintah  RI  mengundangkan  UU  No.  21  tahun  1961 tentang  Merek  Perusahaan  dan  Merek  Perniagaan  (UU  Merek  1961)  untuk menggantikan  UU  Merek  kolonial  Belanda.  UU  Merek  1961  yang  merupakan undang-undang Indonesia pertama di bidang HKI. Berdasarkan pasal 24, UU No. 21  Th.  1961,  yang  berbunyi  "Undang-undang  ini  dapat  disebut  Undang-undang Merek  1961  dan  mulai  berlaku  satu  bulan  setelah  undang-undang  ini diundangkan".  Undang-  undang  tersebut  mulai  berlaku  tanggal  11  November 1961.  Penetapan  UU  Merek  1961      dimaksudkan      untuk      melindungi masyarakat dari barang-barang tiruan/bajakan.
Hak  Kekayaan  Intelektual  atau  yang  biasa  disebut  dengan  HAKI  adalah hak yang didapatkan dari hasil olah pikir manusia untuk dapat menghasilkan
suatu produk, jasa, atau proses yang berguna untuk masyarakat. HaKi juga merupakan  hak  ekslusif  bagi  pencipta  atau  penerima  hak  cipta  untuk mengumumkan  atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan  tidak  mengurangi  pembatasan-pembatasan  menurut  peraturan undang-undang hak cipta yang berlaku. Objek yang diatur dalam kekayaan intelektual  berupa  karya  yang  dihasilkan  oleh  kemampuan  intelektual manusia.
HKI atau juga dikenal dengan Hakatas Kekayaan Intelektual (Haki) merupakan terjemahan  atas  istilah  Intellectual  Property  Right  (IPR).  Istilah  tersebut terdiri  dari  tiga  kata  kunci,  yaitu  Hak,  Kekayaan,  dan  Intelektual.  Kekayaan merupakan  abstraksi  yang  dapat  dimiliki,  dialihkan,  dibeli,  maupun  dijual. Adapun Kekayaan Intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan  daya  pikir  seperti  teknologi,  pengetahuan,  seni,  sastra,  gubahan lagu,  karya  tulis,  karikatur,  dan  seterusnya.  Terakhir,  Hak  atas  Kekayaan Intelektual  (HaKI)  merupakan  hak-  hak  (wewenang/kekuasaan)  untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut, yang diatur oleh norma- norma atau hukum-hukum yang berlaku
Tim Lindsey mengatakan HaKI dapat melindungi karya sastra dan karya aristik serta invensi dari penggunaan atau peniruan oleh pihak lain tanpa hak, Haki  juga  melindungi  Merek  (sebagai  contoh  nama  dan/atau  simbol  yang digunakan  oleh  sebuah  perusahaan  dan  lain  lain) 4 .  Merek  telah  digunakan sejak  ratusan  tahun  untuk  memberikan  tanda  dari  produk  yang  dihasilkan dengan maksud menunjukkan asal usul barang (indication of origin). Dengan berkembangnya  waktu,  kebutuhan  perlindungan  hukum  merek  sering diperlukan antara lain disebabkan alat transportasi yang semakin baik. Lintas perniagaan baik perdagangan maupun perindustrian, mengakibatkan hukum atas  Hak  Milik  Intelektual  tersebut  tidak  dapat  kita  hindari  untuk  masuk kedalam sistem hukum kita dan kita sangat membutuhkannya karena hak-hak itu  sangat  penting  dalam  menunjang  pencapaian  sasaran  pembangunan dibidang ekonomi dan bisnis dalam pembangunan nasional
Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau  3  (tiga)  dimensi,  suara,  hologram,  atau  kombinasi  dari  2  (dua) atau  lebih  unsur  tersebut  untuk  membedakan  barang  dan/atau  jasa  yang diproduksi  oleh  orang  atau  badan  hukum  dalam  kegiatan  perdagangan barang  dan/atau  jasa  Merek  berfungsi  sebagai  tanda  pengenal  untuk membedakan hasilproduksi yang dihasilkan seseorang atau beberapa orang secara  bersama-samaatau  badan  hukum  dengan  produksiorang  lain  atau badan  hukum  lainnyasebagai  alat  promosi  sehingga  dalammempromosikan
hasil  produksinyacukup  dengan  menyebut  mereknyasebagai  jaminan atasmutu barangnyamenunjukkan asal barang atau jasa yang dihasilkan Setiap  merek  menampilkan  wujud  reputasi  yang  bernilai  moral, material,dan komersial. Reputasi yang melekat pada merek merupakan suatu bentuk  hakmilik.  Reputasi  dalam dunia  usaha  yangdipandang  sebagai  kunci bagi  sukses  atau  tidaknya  suatu  bisnis,  dimana  banyak  pengusaha  yang berlomba-lomba  untuk  memupuk  ataupun  menjaga  reputasinya  dengan menjaga  kualitas  produk  dan  memberikan  pelayanan.  Bagi  parapedagang atau  pengusaha,  merek  merupakan  salah  satu  media  untuk  memperoleh reputasi  baik  dan  kepercayaan  dari  konsumen.  Hal  ini  tentu  tidak memberikan keuntungan bagi pihak perusahaan. Merek baik secara langsung maupun  tidak  langsung  mewakili  kualitas,  reputasi  suatu  produk.  Oleh karenaitu, merek mempunyai posisi penting bagi berkembangnya usaha atau bisnis  para  pedagang  atau  pengusaha  yangterbaik  bagi  konsumen,  merek adalah  sesuatu  (gambar  atau  nama)  yang  dapat  digunakan  untuk mengidentifikasi suatu produk barang atau jasa yang ada didalam pasaran.
Pada mulanya, istilah merek atau brand dalam Bahasa Inggris diambil dari  kata  brand(bahasa  Old  Norse)  yang  mengandung  makna “to burn”, sementara dalam komunitas Skotlandia kuno, istilah merek bermakna “keep your  hands  off”.  Hal  ini  mengacu pada  praktik  pengidentifikasian  ternak pada  zaman  dahulu,      yang  sejatinya  telah  dimulai  sejak  tahun  2000  SM. Pada mulanya merek dipakai sebagai semacam pernyataan kepemilikan dan properti,  yang  hingga  kini  masih  dipraktikkan  dalam  berbagai  konteks, misalnya  peternakan,  industri  balap  kuda,  karya  seni  (seperti  dalam  seni lukis dan seni rupa), dan bahkan bisnis 7 Merek  dalam  hal  ini  terdapat  pada  kategori  Hak  Kekayaan  Industri. Merek  sendiri  mempunyai  beberapa  kategori  di  dalamnya.  Sesuai  dengan pasal  1  ayat  1  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016  tentang  Merek  dan Indikasi Geografis, yaitu “Merek adalah tanda yang dap at ditampilkan secara grafis  berupa  gambar,  logo,  nama,  kata,  huruf,  angka,  susunan  warna,  dalam bentuk dua dimensi atau tida dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari dua atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.” 8
Suatu merek memberikan serangkaian janji yang di dalamnya menyangkut kepercayaan,  konsistensi,  dan  harapan.  Dengan  demikian,  merek  sangat penting,  baik  bagi  konsumen  maupun  produsen.  Bagi  konsumen,  merek bermanfaat  untuk  mempermudah  proses  keputusan  pembelian  dan merupakan  jaminan  akan  kualitas.  Sebaliknya,  bagi  produsen,  merek  dapat membantu  upaya-upaya  untuk  membangun loyalitas dan hubungan
berkelanjutan  dengan  konsumen. 9 Para  konsumen  biasanya  untuk  membeli produk  tertentu  dengan  melihat  terlebih  dahulu  dari  mereknya,  karena menurut  konsumen  bahwa  merek  yang  dibeli  berkualitas  tinggi  dan  aman untuk  dikonsumsi  sebagai  reputasi yang  baik  dari merek.
Merek  juga  digunakan  dalam  dunia  periklanan  dan  pemasaran  karena public sering mengaitkan suatu image, kualitas dan reputasi barang dan jasa dengan merek tertentu. Sebuah merek  dapat menjadi kekayaan yang sangat berharga  secara  komersial  dan  seringkali  merek-lah  yang  membuat  harga suatu  produk  menjadi  mahal  bahkan  lebih  bernilai  dibandingkan  dengan perusahaan  tersebut.  Dengan  demikian,  merek  merupakan  hal  yang  sangat penting  dalam  dunia  bisnis.  Merek  sangat  erat  kaitannya  dengan  dunia perdagangan  baik  berupa  perdagangan  barang  maupun  jasa.  Fungsi  merek dalam  dunia  perdagangan  ialah  agar  konsumen  dapat  membedakan  hasil suatu  produk  tertentu  dengan  produk  lainnya  untuk  barang  atau  jasa  yang sejenis.  Merek  merupakan  identifikasi  suatu  produk  atau  hasil  perusahaan yang dijual di pasaran, Merek merupakan hal yang sangat penting dalam dunia bisnis. Merek produk (baik barang maupun jasa) tertentu yang sudah menjadi terkenal dan laku di pasar tentu saja akan cenderung membuat produsen atau pengusaha  lainya  memacu  produknya  bersaing  dengan  merek  terkenal, bahkan dalam hal ini akhirnya muncul persaingan tidak sehat.
Berdasarkan  pada  hal  di  atas,  maka  permasalahan  utama  yang  diangkat dalam  penelitian  ini  dirumuskan  sebagai  berikut  Bagaimanakah  prosedur pendaftaran dan pengalihan merek serta upaya perlindungan merek menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

## Metode Pembahasan Prosedur Pendaftaran dan Pengalihan Merek di Indonesia
Merek  mempunyai  peran  yang  sangat  penting  dalam  kehidupan ekonomi, terutama dalam dunia perdagangan barang dan jasa untuk membedakan dengan  produk  lain  yang  sejenis  dalam  satu  kelas.  Ada  dua  sistem  yang  dianut dalam pendaftaran merek yaitu sistem deklaratif dan sistem konstitutif (atributif). Undang-Undang  Merek  Tahun  2001  dalam  sistem  pendaftarannya  menganut sistem konstitutif, sama dengan UU sebelumnya yakni UU No. 19 Tahun 1992 dan UU  No.  14  Tahun  1997.  Ini  adalah  perubahan  yang  mendasar  dalam  UU  Merek Indonesia.Pendaftaran  merek  dalam  hal  ini  adalah  untuk  memberikan  status bahwa pendaftar dianggap sebagai pemakai pertama sampai ada orang lain yang membuktikan sebaliknya.Hak atas merek tidak ada tanpa pendaftaran. Inilah yang lebih  membawa  kepastian.  Karena  jika  seseorang  dapat  membuktikan  ia  telah mendaftarkan  suatu  merek  dan  ia  diberikan  suatu  Sertifikat  Merek  yang merupakan bukti daripada hak miliknya atas suatu merek, maka orang lain tidak dapat  mempergunakannya  dan  orang  lain  tidak  berhak  untuk  memakai  merek
yang  sama  untuk  barang-barang  yang  sejenis  pula.  Jadi  sistem  konstitutif  ini memberikan lebih banyak kepastian.
Pasal  4  Undang-Undang  Merek  2001  menyebutkan  pula  bahwa: “Merek tidak  dapat  didaftaratas  dasar  permohonan  yang  diajukan  olehpemohon  yang beritikad tidak baik”. Dari ketentuan pasal tersebut diatas dapat dinyatakan bahwa dalam Undang-Undang Merek Tahun 2001, meskipun menganut sistem konstitutif, tetapi  tetap  asasnya  melindungi  pemilik  yang  beritikad  baik.  Hanya  permintaan yangdiajukan  oleh  pemilik  merek  yang  beritikad  baik  saja  yang  dapat  diterima untuk didaftarkan. Dengan demikian aspek perlindungan hukum tetap diberikan kepada  mereka  yang  beritikad  baik.Tentang  tata  cara  pendaftaran  merek  di Indonesia menurut UU Merek Tahun2001 diatur dalam Pasal 7 yang menentukan bahwa:
1. Permohonan  diajukan  secara  tertulis  dalam  bahasa  Indonesia  kepada Direktorat Jenderal dengan mencantumkan: a. tanggal, bulan dan tahun; b. nama  lengkap,  kewarganegaraan,  dan  alamat  pemohon;  c.  nama  lengkap dan  alamat  kuasa  apabila  permohonan  diajukan  melalui  kuasa  d.  warna- warna  apabila  merek  yang  dimohonkan  pendaftarannya  menggunakan unsur warna; e. nama negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas
2. Permohonan ditandatangani pemohon atau kuasanya.
3. Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dapat terdiri dari satu orang atau beberapa orang secara bersama, atau badan hukum.
4. Permohonan dilampiri dengan bukti pembayaran biaya.
5. Dalam  hal  permohonan  diajukan  oleh  lebih  dari  satu  pemohon  yang secara  bersama-sama  berhak  atas  merek  tersebut,  semua  nama pemohon  dicantumkan  dengan  memilih  salah  satu  alamat  sebagai  alamat mereka.
6. Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), permohonan tersebut  ditandatangani  oleh  salah  satu  dari  pemohon  yang  berhak  atas merek  tersebut  dengan  melampirkan  persetujuan  tertulis  dari  para pemohon yang mewakilkan.
7. Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diajukan melalui kuasanya,  surat  kuasa  untuk  itu  ditandatangani  olehsemua  pihak  yang berhak atas merek tersebut.
8. Kuasa  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (7)  adalah  Konsultan  Hak Kekayaan Intelektual.
9. Ketentuan mengenai syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual diatur dengan Peraturan Pemerintah,  sedangkan tata  cara  pengangkatanya  diatur  dengan keputusan presiden.
Pengalihan Hak Merek
Pengalihan  hak atas merek terdaftar  merupakan  suatu  tindakan  pemilik merek untuk mengalihkan hak kepemilikannya kepada orang  lain. Pasal 40 ayat (1)  Undang-Undang  No.  15  Tahun  2001  menyatakan  hak  atas  merek  terdaftar dapat dialihkan karena:
a. Pewarisan;
b. Hibah;
c. Wasiat;
d. Perjanjian,  atau  sebab-sebab   lain  yang  dibenarkan  oleh  peraturan perundang-undangan  yang  tidak  bertentangan  dengan  Undang-Undang Merek Undang-Undang   No.   15  Tahun  2001    dalam   Pasal  1  butir   13 menyatakan bahwa:“Lisensi adalah  izin  yang  diberikan oleh  pemilik  merek terdaftar kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menggunakan merek tersebut, baik untuk seluruh atau sebagian jenis barang dan/  atau jasa yang didaftarkan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.”
Pemberian  liensi  terhadap  penggunaan  merek  yang  dilisensikan  bisa untuk  sebagian  atau  keseluruhan  jenis  barang  dan  jasa,  dan  jangka  waktu berlakunya  lisensi  tidak  diperbolehkan  lebih  lama  dari  jangka  waktu  berlakunya pendaftaran  merek  yang  dilisensikan  tersebut,  sedangkan  wilayah  berlakunya perjanjian lisensi adalah di seluruh Indonesia kecuali hal ini diperjanjikan secara tegas  dalam  perjanjian.Perjanjian  lisensi  tidak  menyebabkan  pemilik  merek terdaftar  kehilangan  hak  untuk  menggunakan  sendiri  atau  memberikan  lisensi kepada pihak lainnya untuk menggunakan merek terdaftar tersebut. Pada perjanjan lisensi  juga  dapat  diperjanjikan  bahwa  penerima  lisensi  merek  terdaftar  bisa memberi lisensi lebih lanjut (sub lisensi) kepada pihak lain.
Selama  belum  memperoleh  keputusan  dari  Dirjen  HAKI,  permohonan dapatditarik  kembali  oleh  Pemohon  atau  kuasanya.  Dalam  waktu  paling  lama  30 (tiga  puluh)hari  terhitung  sejak  Tanggal  Penerimaan,  Direktorat  Jenderal  HAKI melakukanpemeriksaan  substantif  terhadap  Permohonan.  Jika  disetujui, permohonan tersebut diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Jika tidak disetujui, Dirjen HAKI akan memberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya dengan menyebutkan alasannya. Dirjen HAKI mengumumkan permohonan merek dalam Berita Resmi Merek.
Apabila  ada  pihak  yang  keberatan  terhadap  permohonan  merek  tersebut, Dirjen HAKI akan memberitahukan salinan surat keberatan kepada Pemohon atau kuasanya.  Pemohon  atau  kuasanya  berhak  mengajukan  sanggahan  terhadap keberatan  kepada  Dirjen  HAKI  yang  diajukan  secara  tertulis.Keberatan  atau sanggahan  tersebut  dijadikan  sebagai  bahan  pertimbangan  dalam  pemeriksaan kembali  terhadap  permohonan  yang  telah  selesai  diumumkan.  Jika  tidakada keberatan,  Dirjen  HAKI  akan  menerbitkan  dan  memberikan  sertifikat  merek kepada pemohon atau kuasanya dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu pengumuman
Upaya  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Merek  Terkenal  Menurut  Undang- Undang No 15 Tahun 2001
Pengaturan  Hak  Atas  Kekayaan  Intelektual  (HKI)  di  Indonesia  adalah yang terburuk di Asia, baik pelanggaran hukum maupun dalam kualitas undang- undang  perlindungan  tentang  HKI.  Merek  merupakan  salah  satu  wujudkarya intelektual  seseorang  yangdi  lindungi  oleh  Undang-undang  Merek  di  Indonesia. Merek  merupakan  tanda  yangberupa  gambar,  nama,  kata,  huruf,  angka-angka susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut sebagai identitas dari suatu  produk  (meliputiruang  lingkup,  atribut,  kualitas,  danpenggunaan)  kepada konsumen yangmemiliki daya pembeda, yaitu membedakan sebuah produk barang atau  jasa  yang  dihasilkan  pihak  yang  satudengan  pihak  yang  lain  dengan kriteriakriteria yang ada didalamnya. Menurut Suteti Perlindungan Merek adalah salah satu bentuk kepastian hukum yang dibutuhkan investor, baik dalam maupun luar negeri.
Dalam  bagian  Penjelasan  Pasal  21  ayat  (1)  huruf  b  UU  MIG  dinyatakan bahwa penolakan permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang  sejenis  dilakukan  dengan  memperhatikan  pengetahuan  umum  masyarakat mengenai Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan.
Di samping itu, diperhatikan pula reputasi Merek tersebut yang diperoleh karena  promosi  yang  gencar  dan  besar-besaran,  investasi  di  beberapa  negara  di dunia  yang  dilakukan  oleh  pemiliknya,  dan  disertai  bukti  pendaftaran  Merek dimaksud di beberapa negara. Jika hal tersebut belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga  dapat  memerintahkan  lembaga  yang  bersifat  mandiri  untuk  melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya Merek yang menjadi  dasar  penolakan.  Kriteria  Merek  terkenal  ini  sendiri  telah  diatur melalui  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  67  Tahun 2016    tentang    Pendaftaran Merek (“Permenkumham
67/2016”).
Dalam Pasal 18 Permenkumham 67/2016 dinyatakan sebagai berikut:
1. Kriteria penentuan Merek terkenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat  (2)  huruf  b  dan  huruf  c  dilakukan  dengan  memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan.
2. Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan masyarakat konsumen atau masyarakat pada umumnya yang memiliki hubungan baik
pada  tingkat  produksi,  promosi,  distribusi,  maupun  penjualan  terhadap barang dan/atau jasa yang dilindungi oleh Merek terkenal dimaksud.
3. Dalam  menentukan  kriteria  Merek  sebagai  Merek  terkenal  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
a. tingkat  pengetahuan  atau  pengakuan  masyarakat  terhadap Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan sebagai Merek terkenal;
b. volume  penjualan  barang  dan/atau  jasa  dan  keuntungan  yang diperoleh dari penggunaan merek tersebut oleh pemiliknya;
c. pangsa  pasar  yang  dikuasai  oleh  Merek  tersebut  dalam hubungannya  dengan  peredaran  barang  dan/atau  jasa  di masyarakat;
d. jangkauan daerah penggunaan Merek;
e. jangka waktu penggunaan Merek;
f. intensitas  dan  promosi  Merek,      termasuk      nilai      investasi yang dipergunakan untuk promosi tersebut;
g. pendaftaran Merek atau permohonan pendaftaran Merek di negara lain;
tingkat  keberhasilan  penegakan  hukum  di  bidang  Merek, khususnya  mengenai  pengakuan  Merek  tersebut  sebagai  Merek terkenal  oleh lembaga yang berwenang; atau
h. nilai  yang  melekat  pada  Merek  yang  diperoleh  karena  reputasi dan  jaminan  kualitas  barang  dan/atau  jasa  yang  dilindungi  oleh Merek tersebut.
Menurut  Pasal  1  UU  No.15  Tahun  2001,merek  adalah  tanda  yang  berupa gambar,nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna tau kombinasi dari unsur-umsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan  barangatau  jasa.  Berdasarkan  ketentuan  diatas,  terlihatjelas  bahwa fungsi  utama  merek  adalah  untuk  membedakan  barang  atau  jasa  produksi  per- usahaan lain yang sejenis. Dengan demikian merek merupakan tanda pengenal asal barang  atau  jasa  yang  bersangkutan  dengan  pro-dusennya.  Dari  sisi  produsen, merek digunakan se-bagai jaminan nilai hasil produksinya, khu-susnya mengenai kualitas  kemudian  pemakai-nya.  Dari  sisi  konsumen,  merek  diperlukanuntuk melakukan pilihan barang yang akan dibeli.
Bahkan  terkadang  penggunaan  merekter  tentu  bagi  seorang  konsumen dapat  menimbulkan  image  tertentu  pula.  Oleh  karena  itu,  suatu  produk  apakah produk itu baik atau tidak tentu akan memiliki merek. Bahkan tidak mustahil merek yang  telah  dikenal  luas  oleh  konsumen  karena  mutu  dan  harganya  akan  selalu diikuti,  ditiru,  dibajak  bahkan  mungkindipalsukan  oleh  produsen  lain  Pasal 5UUNo.15 Tahun 2001 mengatur lebih lanjut apa saja yang tidak dapat dijadikan
suatu merek atau yang tidak didaftarkan sebagai suatu merek, apabila mengandung salah  satu  unsur  dibawah  ini:  a.  Bertentangan  dengan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku,  moralitas  agama,kesusilaan  atau  ketertiban  umum.  b. Tidak  memiliki  daya  pembeda  c.  Telah  menjadi  milik  umum.  d.  Merupakan keterangan  atau  berkaitan  dengan barang  atau  jasa  yang dimohonkan pendaftar.
Persyaratan  yang  ditentukan  Pasal  5  harus  ditambah  dengan  persyaratan yang  ditentukan  Pasal  6.  Pasal  6  ayat  (1)  menentukan  bahwa  pemintaan pendaftaran merek harus ditolak oleh Kantor Merek apabila mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek milik orang lainyang sudah tedaftar untuk barang atau jasa sejenis.
Menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1)Undang Undang Merek, yang dimaksud sama pada pokoknya dengan merek terdaftar orang tersebut adalah adanya kesan yang  sama  antaralain  mengenai  bentuk,  cara  penempatan  atau  kombinasi  antara usur-unsur maupun bunyiucapan yang terdapat didalam merek Lahirnya Undang- undang Nomor 15Tahun 2001 tentang Mere memberikan warna baru dalam dunia usaha  diIndonesia.  Merek  menjadi  salah  satuunsur  penting  yang  dapat  mewakili Podusen  untuk  memperkenalkanidentitas  produknya  kepada  masyarakatluas. Melalui merek dapat digambarkankualita masing-masing merek yangdijual. Turut- sertanya  Indonesia  dalamera  globalisasi  menimbulkan  tingkatpersaingan  yang semakin  meninggi.  Dalam  persaingan  usaha  yang  cukupketat,  timbul  banyak kecurangan-kecurangan  yang  dilakukan  oleh  pelakuusaha  untuk  menjatuhkan kompetitorusahanya,  misalnya  dengan  melakukanpemalsuan  merek  atau pemakaian  merek  milik  orang  lain  secara  tanpa  izin.  Haltersebut  dapat menimbulkan  kerugianbagi  pemilik  merek      yang  sebenarnyaapabila  kualitas yang  dijual  tidak  samadengan  kualitas  yang  asli.  Selain  itu  jugamenimbulkan kebingungan bagimasyarakat luas.
Undang-undang  Merek  diciptakan  guna  mengantisipasi  hal-hal  tersebut diatas. Namun, agar merek tersebut bisa memperoleh perlindungan hukum harus memenuhi  persyaratan-persyaratan  yang  diatur  dalam  Undang-undang  Merek dan peraturan-peraturan  lain  yang  mengatur  tentang  merek.  Merek  yang  tertera padakemasan yang dijual di Jalan termasuk  merek dagang. Hal ini dikarenakan merek  tersebut  digunakan  dalam  rangka  memperdagangkan  yang  dilakukan olehperseorangan atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum tersebut menjadi pembeda dari produk-produk lainnya. Pengertian merek dagang diatur  dalam  Pasal  1  angka  2  Undang-undang  Nomor  15  Tahun  200  tentang Merek  yang  berbunyi  sebagai  berikut “Merek Dagang  adalah  Merek  yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang
secara  bersamasama  atau  badan  hukum  untuk  membedakan  dengan  barang- barang sejenis lainnya”
Hukum  merek  Indonesia  menganutsistem ” first  to  file ”, sehingga yangmendaftarkan  pertama  kali  adalah  yangberhak  atas  kepemilikan  suatu merek.Agar  merek-merek  tersebut  dapatdilindungi  hukum,  khususnya hukummerek  di  Indonesia,  maka  merek  tersebutharus  didaftarkan  ke DepartemenKehakiman  dan  Hak  Asasi  Manusia-Direktorat  Jenderal  Hak Kekayaan Intelektual sehingga terdaftar dalam Daftar Umum Merek dan pemilik merekyang  sebenarnya  akan  mendapat  sertifikat  merek  sebagai  tanda buktihak/kepemilikan  atas  merek  dagang  produk.  Bila  tidak,  maka  pemilik merekyang  sebenarnya  akan  sulit  membuktikan  haknya  apabila  suatu  ketika merektersebut  digunakan  pihak lain atau digugat oleh pihak lain
Sebagai  Negara  penandatangan  persetujuan  umum  tentang  tarif danperdagangan  (General  Agrement  OnTarif  and  Trade)  dalam  putaran Uruguay(Uruguay  Round),  Indonesia  telahmeratifikasi  paket  persetujuan tersebut  dengan  UU  No.  7  Tahun  1994  tentangRatifikasi  Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia(Agrement Establishing The World TradeOrgnization).  Sejalan  dengan  itu  maka  pemerintah  membuat  kebijakan barudengan melakukan perubahan dan penyempurnaan UU No. 19 Tahun 1992 dengan  UU  No.  14  Tahun  1997  dan  diubah  dan  disempurnakan  lagi  dengan undang-undang  No. 15 Tahun 2001.Tujuan dari penyempurnaan tersebut tidak lain  adalah  mengakomodasikan  ketentuan-ketentuan  yang  sudah  menjadi komitmen internasional mengenal Hakatas Kekayaan Intelektual Ditinjau  dari  aspek  hukum  masalah  merek  menjadi  sangat  penting, sehubungan  dengan  persoalan  perluadanya  perlindungan  hukum  dankepastian hukum  bagi  pemilik  atau  pemegang  merek  dan  perlindungan  hukum  terhadap masyarakat sebagai konsumen atas suatu barang atau jasayang memakai suatu merek  agar  tidak  terkecoh  oleh  merek-merek  lain,  tidakdapat  dipungkiri  lagi bahwa masalah penggunaan merek terkenal oleh pihak yang tidak berhak, masih banyak  terjadidi  Indonesia  dan  kenyataan  tersebut  benar-benar  disadari  oleh pemerintah
Hal  itu  tidak  dapat  dilepaskan  dari  sisihistoris  masyarakat  Indonesia  yang sejakdahulu  adalah  masyarakat  agraris,sehingga  terbiasa  segala  sesuatunya dikerjakan dan dianggap sebagai milik bersama, bahkan ada anggapan dari para pengusaha  rumah  industri  bahwa  merek  adalah  mempunyai  fungsi  sosial. Padasatu  sisi  keadaan  tersebut  berdampak  positif  tetapi  pada  sisi  lain  justru yanganggapan  demikian  itu  menyebabakan  masyarakat  kita  sering  berpikir kurang ekonomis dan kurang inofatif
Di dalam rangka memberikanperlindungan hukum kepada pemilik terdaftar, hakim  pengadilannegeri/pengadilan niaga dapat  menetapkan
penetapan  sementara  pengadilan.  Pasal  80  Undang-Undang  Nomor  15 Tahun 2001 menyatakan bahwa berdasarkan bukti yang cukuppihak yang haknya dirugikan dapatmeminta hakim pengadilan niaga untukmenerbitkan surat penetapan sementaratentang :
a. Pencegahan  masuknya  barang  yang  berkaitan  dengan pelanggaran merek. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah kerugian  yang  lebih  besar  pada  pihak  yang  haknya  dilanggar, sehingga pengadilan niaga diberi kewenangan untuk menerbitkan kewenangan sementara guna mencegah berlanjutnya pelanggarandan  masuknya  barang  yang  diduga  melanggar  hak atas merek ke jalurperdagangan termasuk tindakan importisasi. b. Penyimpanan alat bukti yangberkaitan dengan pelanggaran merek tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah pihak pelanggar menghilangkan barang bukti Permohonan penetapan sementara  diajukan  secara  tertulis  kepada  pengadilan  niaga dengan persyaratan sebagai berikut: i. Melampirkan  bukti  kepemilikan  merek  yaitu  sertifikat merek  atau  surat  pencacatan  perjanjian  lisensi  bila pemohon penetapan adalah penerima lisensinya ii. Melampirkan   bukti    adanya    petunjuk    awal    yang kuat ataspelanggaran merek iii. Keterangan  yang  jelas  mengenai  jenis  barang  dan  atau dokumen  yang  diminta,  dicari,  dikumpulkan  dan diamankan untuk keperluan pembuktian iv. Adanya  kekhawatiran  bahwa  pihak  yang  diduga melakukan  pelanggarnan  merek  akan  dapat  dengan mudah meng hilangkan barang bukti v. Membayar jaminan berupa uang tunai atau jaminan bank, yang besarnya harus sebanding dengan nilai barang atau nilai jasa yang dikenai penetapan sementara
Berdasarkan Pasal 3 UU No.14 Th 1994 jo UU No.15 Th 2001, hak atas Merek adalah  hak  khusus  yang  diberikan  Negara  kepada  pemilik  merek  terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu menggunakan sendiri merek  tersebut  atau  memberi  izin  kepada  seseorang      atau      beberapa orang secara  bersama-sama  atau  badan  hukum  atau  menggunakannya.  Hak atas  merek  merupakan  salah  satu  hak  kekayaan  intelektual  yang  harus dilindungi  oleh  Negara.  Karena  merek  mempunyai  fungsi  yaitu  sebagai  alat pembeda antara barang atau jasa yang satu dengan barang atau jasa yang lain, terutama barang atau jasa yang sejenis. Sehingga masyarakat dapat mengerti serta  dapat  membedakannya  antara  merek  terkenal  dan  tidak  terkenal.
Karena  merek  mempunyai  arti  yang  sangat  penting  maka  perlu  adanya perlindungan terhadap merek atau hak atas merek kepada pemegang merek terdaftar. Pemberian perlindungan hak atas merek, hanya diberikan kepada pemilik  merek  yang  mereknya  sudah  terdaftar  saja.  Perlindungan  merek diberikan  manakala  terjadi  suatu  pelanggaran  merek  yang  dilakukan  oleh pihak  yang  tidak  mempunyai  hak  terhadap  suatu  merek.  Dalam  dunia perdagangan  merek  mempunyai  peranan  yang  penting,  karena  dengan merek  yang  terkenal  maka  akan  dapat  mempengaruhi  keberhasilan  suatu usaha  terutama  dalam  hal  pemasaran.  Dalam  dunia  perdagangan  sering terjadi pelanggaran terhadap merek terkenal. Pelanggaran terjadi karena ada pihak  yang  tidak  mempunyai  hak  menggunakan  merek  terdaftar  untuk kepentingannya.  Penyebab  pelanggaran  merek  yang  terjadi  di  Indonesia adalah sebagai berikut:
a. Undang-Undang  HAKI  di  Indonesia  masih  lemah,  Pangsa  pasar umumnya masyarakat lebih senang membeli produk yang harganya murah walaupun kualitasnya rendah
b. Lemahnya  pengawasan  dan  pelaksanaan  peraturan tersebut c. Animo masyarakar terhadap produk bermerek tetapi harganya murah d. Daya beli masyarakat yang masih rendah
e. Kurang memperhatikan kualitas suatu produk f. Tingkat kesadaran masyarakat terhadap pelanggaran merek yang masih rendah g. Kondisi  perekonomian  dimana  masyarakat  cenderung  membeli merek palsu, karena murah

## Kesimpulan
Undang-Undang  Merek  di  Indonesia  menganut  asas  Konstitutif,  artinya perlindungan  merek  diberikan  kepada  pihak  yang  telahmelakukan  pendaftaran merek.  Hal  ini  dapat  menimbulkan  permasalahan  apabila  pengguna  merek pertama  tidak  melakukan  pendaftaran,  disatu  sisi  ada  pihak  lain  menggunakan merek  yang  memiliki  persamaan  pada  pokoknya  atau  keseluruhan  namun terdaftar  terlebih  dahulu  di  Direktorat  HAKI.  Pemahaman  tentang  itikad  baik dalam Pasal 4 Undang-Undang Merek yang menyebutkan bahwa merek tidak dapat di daftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik. Kata itikad baik tidak mudah dipahami dan subyektif, meskipun kata itikad baik  diuraikan  dalam  Pasal  4  PenjelasanUndang-Undang  Merek,  keyakinan hakimlah  yang  memutuskan  tentang  maksud  itikad  baik  tersebut.Ketentuan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tidak menjelaskan secara tegas pengertian tentang merek terkenal, sehingga dapat memberikan  pemahaman yang berbeda-
beda dan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Selain itu ketentuan dalam Undang-Undang  Merek  menyebutkan  masih  memerlukan  peraturan  pelaksana berupa  Peraturan  Pemerintah.  Untuk  melindungi  merek  seharusnya  Undang- Undang  Merek  tidak  hanya  menganut  sistem  konstituf  saja,  tetapi  juga  sistem Deklaratif  yaitu  memberikan  perlindungan  bagi  pengguna  merek  pertama  kali. Perlunya penjelasan lebih rinci tentang maksud kata itikad tidak baik agar tidak timbul salah pengertian.Perlunya penjelasan secara tegas tentang yang dimaksud dengan merek (brand), untuk memberi kepastian hukum dalam rangka penegakan hukum.

## Daftar Pustaka
Adrian Sutedi, Hak Atas Kekayaan Intelektual, Sinar Grafika, Jakarta, 2009 Casavera, 8 Kasus Sengketa Merek di Indonesia, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2009, hal. 2 Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Cipta,Bandung:Citra AdityaBakti,hlm.97 DirektoraratJendralKekayaanIntelektual, “Memahami Merek” diakses  pada  Rabu 21 April 2021 https://en.dgip.go.id/memahami-merek DirektoraratJendralKekayaanIntelektual, “Sejarah Perkembangan  Perlindungan Kekayaan Intelektual” diakses pada Rabu 21 April 2021 Dwi Rezki Sri Astarini, Penghapusan Merek Terdaftar,P.T. Alumni, Bandung 2009. Hestanto, “Pengertian Merek (Brand)” diakses  pada  Rabu  21  April 2021 https://en.dgip.go.id/sejarah- perkembangan-perlindungan-kekayaan-
intelektual-ki  Izincoid, “Definisi dan  Panduan  Lengkap  Tentang HAKI” diakses  pada  Rabu  21  April  2021 https://izin.co.id/indonesia-business- tips/2021/01/22/haki-adalah/ https://www.hestanto.web.id/pengertian-merek-brand/ Hukum Online, “Perlindungan Merek Terkenal Berdasarkan Hukum di Indonesia” diakses pada rabu 28 April 2021 https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5941f01d7fa0e/pe rlindungan Insan    BudiMaulana, 1997,Sukses Bisnis Melalui Merek,Paten dan Hak
Jisia Mahamit,”Perlindungan Hukum Atas Merek Dalam Perdagangan Barang dan Jasa” Vol.I/No.3/Juli/
https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/3040
Jisia Mahamit,”Perlindungan Hukum Atas Merek Dalam Perdagangan Barang dan
Jasa” Vol.I/No.3/Juli/2013 https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/3040
Malik, F., Abduladjid, S., Mangku, D. G. S., Yuliartini, N. P. R., Wirawan, I. G. M. A. S., & Mahendra, P. R. A. (2021). Legal Protection for People with Disabilities in the  Perspective  of  Human  Rights  in  Indonesia. International  Journal  of Criminology and Sociology , 10 , 538-547. Pasal 1 No. 15 Tahun 2001 Suteti, Andrian, 2009,Hak Atas KekayaanIntelektual,Jakarta: Sinar Grafika Tim  Lindsey  dkk.,  2006.  Hak  Kekayaan  Intelektual  Suatu  Pengantar,  Penerbit PT.  Alumni,  Bandung  hal  2  Saidin,  Aspek  Hak  Kekayaan  Intelektual (Intellectual Property Rights), Edisi Revisi, Jakarta: Grafindo Persada, 1997 Yayuk  Sugiari, “Perlindungan Merek  Bagi  Pemegang  Hak  Merek  Ditinjau  Dari Undang-  Undang  No  15  Tahun 2001” Vol  3  no  1  2016
https://www.ejournalwiraraja.com/index.php/FH/article/view/354