Perlindungan Masyarakat Hukum Adat terhadap Dampak Global Warming di Provinsi Riau
Rika Lestari a , Zainul Akmal b a Fakultas Hukum, Universitas Riau, Indonesia, Email: rika.lestari@lecturer.unri.ac.id
b Fakultas Hukum, Universitas Riau, Indonesia, Email: zainulakmal@lecturer.unri.ac.id
Article Info Abstract Article History: Received   : 24-10-2021
Revised     : 11-11-2021 Accepted : 17-11-2021 Published  : 30-11-2021

## Keywords:
Impact Global Warming Adat Law Community Riau Province The  impact  of  global  warming  in  Indonesia  are  felt  by  all  people, including the adat law community. Because the community is live from nature who manage natural resources for daily needs. It also happens in Riau Province. The purpose of this study is to determine the protection of  adat  law  community  to  the  impact  of  global  warming  in  Riau Province.  This  is  socio-legal  research  by  using  primary  and  secondary data.  The  results  show  that  the  impact  of  global  warming  on  the  adat law  community  in  Riau  Province  is  real  and  widespread  in  various aspects of life, such as prolonged ecological disasters, floods, land fires, and  droughts;  Climate  change  causes  unpredictable  seasons,  the community is unable to predict planting times according to the seasonal calendar  has  been  passed  down  for  generations,  causing  crop  failure; Community  needs  additional  capital  to  manage  agricultural  land  to adapt  the  climate  change,  they  need  synthetic  fertilizers,  pesticides, herbicides.  Even  though  formerly,  additional  treatments  are  not necessary; Forest and land fires cause a smog disaster, the haze impact make  the  loss  of  honey  bees  from  the  sialang  trees,  so  reduced  honey production.  the  conclusion  is  that  the  impact  of  global  warming decreases standard life, economic, health, and environmental. Therefore, the government have to control the impact of global warming which is extracted  from  the  values  of  local  wisdom  that  live  and  develop  in  the adat law community, especially in Riau Province in terms of managing natural resources.
Informasi Artikel Abstrak Histori Artikel: Diterima     : 24-10-2021
Direvisi      : 11-11-2021 Disetujui : 17-11-2021 Diterbitkan : 30-11-2021
Kata Kunci: Dampak Global Warming
Masyarakat Hukum Adat
Dampak  dari  global  warming  di  Indonesia  dirasakan  oleh  seluruh masyarakat  tidak  terkecuali  masyarakat  hukum  adat.  Karena  di Indonesia  masih  banyak  masyarakat  yang  hidup  dari  alam,  mengelola sumber daya alam secara tradisional untuk kebutuhan hidup sehari-hari tidak terkecuali di Provinsi Riau. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui  perlindungan  masyarakat  hukum  adat  terhadap  dampak global warming di Provinsi Riau. Jenis penelitian yang akan digunakan adalah  penelitian  sosiologis  yuridis  dari  sumber  data  primer  dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak global warming bagi masyarakat adat di Provinsi Riau dirasakan nyata dan meluas pada berbagai aspek kehidupan antara lain: Bencana ekologis berkepanjangan,  seperti  banjir,  kebakaran  lahan,  dan  kekeringan; Perubahan iklim menyebabkan musim tidak bisa diprediksi, menyebab-
Fakultas Hukum Universitas Riau, Jalan Pattimura Nomor 9 Gobah, Kel. Cinta Raja, Kec. Sail, Pekanbaru, Riau, Kode Pos 28127. Telp: (+62761)-22539, Fax : (+62761)-21695 E-mail: riaulawjournal@gmail.com / riaulawjournal@unri.ac.id Website: https://rlj.ejournal.unri.ac.id
kan  masyarakat  tidak  bisa  memprediksi  waktu  tanam  sesuai  dengan kalender  musim  yang  telah  turun  temurun  dilakukan  menyebabkan gagal panen; Masyarakat perlu modal tambahan untuk mengelola lahan pertanian  supaya  bisa  beradaptasi  dengan  perubahan  iklim,  seperti masyarakat sebelumnya tidak perlu pupuk sintetis untuk berladang padi, namun  karena  perubahan  iklim  maka  untuk  menjaga  produktivitas pertaniannya  masyarakat  membutuhkan  pupuk  sintetis,  pestisida sintetis,  herbisida  sintetis;  Kebakaran  hutan  dan  lahan  menyebabkan bencana kabut asap, kabut asap berdampak pada hilangnya lebah madu dari  pohon-pohon  sialang.  Hal  ini  mengakibatkan  produksi  madu sialang  berkurang.  Dampak  global  warming  menyebabkan  taraf  hidup masyarakat berkurang secara ekonomi, kesehatan dan lingkungan. Oleh sebab  itu  Pemerintah  perlu  melakukan  upaya  pengendalian  dampak global  warming  yang  digali  dari  nilai-nilai  kearifan  lokal  yang  hidup dan  berkembang  dalam  masyarakat  hukum  adat  khususnya  di  Provinsi Riau dalam mengelola sumber daya alam.

## PENDAHULUAN
Global  warming dan  perubahan  iklim  menjadi  permasalahan  serius  dibahas  baik  di tingkat  global,  nasional  maupun  lokal.  Pertemuan  antar  negara  dilakukan  untuk  membahas tentang  dampak global  warming dan  Perubahan  iklim  serta  bagaimana  cara  mengatasi dampak  tersebut. global  warming (pemanasan  global)  adalah  kejadian  meningkatnya temparatur  rata-rata  atmosfer,  laut  dan  daratan  bumi.  Pada  saat  ini  bumi  menghadapi pemanasan  yang  cepat,  yang  oleh  para  ilmuwan  dianggap  disebabkan  aktifitas  manusia. Penyebab  utama  pemanasan  ini  adalah  pembakaran  bahan  bakar  fosil,  seperti  minyak  bumi, gas alam dan batubara yang melepas karbon dioksida (CO 2 ) dan gas-gas lainnya yang dikenal sebagai  gas  rumah  kaca  ke  atmosfir.  Diperkirakan,  setiap  tahun  dilepaskan  18,35  miliar  ton karbon  dioksida  atau  18.350.000.000.000  kg  karbon  dioksida  (CO2).  Ketika  atmosfer semakin  kaya  akan  gas-gas  rumah  kaca  ini,  maka  semakin  menjadi  insulator  yang  menahan lebih banyak panas dari matahari yang dipancarkan ke bumi, inilah yang disebut dengan efek rumah  kaca. 1 Gas  rumah  kaca  (GRK) 2 tersebut  merupakan  zat  yang  transparan  terhadap radiasi  cahaya  matahari  (ultraviolet)  yang  bergelombang  pendek.  Zat  itu  menyerap  radiasi inframerah bergelombang panjang yang bersifat panas dari cahaya matahari yang dipantulkan kembali  oleh bumi ke atmosfer. Akibat  terperangkapnya radiasi inframerah  yang panas oleh
1 Sulistyono,  “ Pemanasan  Global  (Global  Warming)  dan  Hubungannya  dengan  Penggunaan  Bahan  Bakar Fosil”, Jurnal Forum Teknologi, Vol. 02. No. 2 (2012):  51.
2 Efek rumah kaca juga dikenal dengan Gas Rumah Kaca (GRK).
zat yang disebut GRK, suhu panas bumi meningkat dan lebih panas dari keadaan normalnya. 3 Proses kejadian inilah yang secara ilmiah disebut sebagai pemanasan global ( global warming ) dan dapat menimbulkan konsekuensi yang kompleks terhadap sistem iklim dunia. 4
Pemanasan  global  ini  tentu  mengakibatkan  dampak  pada  lingkungan,  dampak  yang sudah  muncul  pada  dekade  terakhir  ini  adalah  badai  tropis,  perubahan  pola  cuaca,  banjir, tanah  longsor,  mencairnya  es  di  kutub  utara  dan  selatan,  kenaikan  permukaan  air  laut, kekeringan  dan  kebakaran  hutan.  Berbagai  dampak  ini  tidak  saja  merusak  kualitas lingkungan, akan tetapi juga membahayakan kesehatan manusia, keamanan pangan, kegiatan pembangunan  ekonomi,  pengelolaan  sumber  daya  alam,  dan  infra  struktur. 5 Oleh  sebab  itu, untuk  menghadapi  pemanasan  global  tersebut  diperlukan  langkah  –  langkah  strategis  agar dampak  yang  ditimbulkan  bisa  dikurangi  atau  dihindari.  Salah  satu  langkah  yang  telah diambil  adalah  membuat  kesepahaman  dari  negara-negara  di  dunia  mengenai  langkah bersama  dalam  menghadapi global  warming ini,  seperti United  Nation  Framework Convention  on  Climate  Change (UNFCCC) 6 .  Tujuan  akhir  dari  Konvensi  ini  adalah  untuk menstabilkan  konsentrasi  gas  rumah  kaca  pada  tingkat  yang  dapat  mencegah  gangguan antropogenik (manusiawi)  yang  berbahaya  terhadap  sistem  iklim. 7 Di  samping  itu  juga terdapat Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 8 yang merupakan  suatu panel ilmiah  yang  terdiri  dari  para  ilmuwan  dari  seluruh  dunia.  IPCC  menyimpulkan  bahwa
3 Philippe  Sands,  “ Principles  on  International  Environmental  Law”, Volume  I:  Frameworks, Standards  and Implementation , New York: Manchester University Press, 1995, hlm. 271. Sebagaimana dikutip oleh Muazzin, “ Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Kegiatan REDD+, Protection Of The Rights Of Indigenous Peoples In REDD+ Activities ”, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 66, Th. XVII (Agustus, 2015): PP. 277-302.
4 Daniel  B.  Botkin,  “ Global  Warming:  What  It  Is,  What  Is  Controversial  About  It,  and  What  We  Might  do  In Response to It ,” 9 UCLA  Journal of Environmental Law and Policy, 1991, hlm. 120. Sebagaimana dikutip oleh Muazzin...ibid.
5 Sidik  R.  Usop, “Ruang  Masyarakat  Adat  dalam  Pemanasan  Global  dan  Perubahan  Iklim:  Kasus  Program REDD+  di  Kalimantan  Tengah”, Prosiding  the  4 th International  Conference  on  Indonesian  Studies:  “Unity, Diversity  and  Future”.  Fakultas  Ilmu  Pengetahuan  Budaya  Universitas  Indonesia  Bali,  9  –  10  Februari  2012: 761.
6 Untuk  selanjutnya  digunakan  UNFCCC,  Konvensi  ini  mulai  berlaku  pada  tanggal  21  Maret  1994. keanggotaannya hampir universal terdiri dari 197 negara yang telah meratifikasi Konvensi tersebut.
7 United Nations, United Nations Framework Convention on Climate Change, 1992, http://unfccc.int/essential_background/convention/items/.
8 IPCC  didirikan  pada  tahun  1988  oleh  dua  organisasi  PBB, World  Meteorological  Organization (WMO)  dan United  Nations  Environment  Programme (UNEP)  untuk  mengevaluasi  risiko  perubahan  iklim  akibat  aktivitas manusia,  dengan  meneliti  semua  aspek  berdasarkan  pada  literatur  teknis/ilmiah  yang  telah  dikaji  dan dipublikasikan .
sebagian  besar  peningkatan  temperatur  rata-rata  global  sejak  pertengahan  abad  ke-20, kemungkinan besar disebabkan oleh meningkatnya gas rumah kaca akibat aktifitas manusia. 9
Pertemuan  yang  bersifat  internasional  selanjutnya  adalah  pertemuan  Kyoto,  Jepang pada  Tahun  1997 10 .  Pertemuan  di  Kyoto,  Jepang  tersebut  adalah  sebuah  instrument  hukum ( legal  instrument )  yang  dirancang  untuk  mengimplementasikan  Konvensi  Perubahan  Iklim yang  bertujuan  untuk  menstabilkan  konsentrasi  Gas  rumah  kaca  agar  tidak  mengganggu sistem  iklim  bumi.  Desember  Tahun  2004,  Indonesia  pada  akhirnya  meratifikasi  Protokol Kyoto  melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 Tentang Pengesahan Kyoto  Protocol To  The  United  Nations  Framework  Convention  On  Climate  Change (Protokol  Kyoto  atas Konvensi  Kerangka  Kerja  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  Tentang  Perubahan  Iklim)  dan menindaklanjuti  ratifikasi  Protokol  Kyoto  dengan  berbagai  upaya,  diantaranya  membentuk institusi  seperti  DNA  ( Desagnated  National  Authority )  dengan  kordinator  dari  Kementerian Lingkungan  Hidup.  Negara-negara  yang  meratifikasi  protokol  ini  berkomitmen  untuk mengurangi  emisi  atau  pengeluaran  karbon  dioksida  dan  lima  gas  rumah  kaca  atau  bekerja sama  dalam  perdagangan  emisi  jika  mereka  menjaga  jumlah  atau  menambah  emisi  gas-gas tersebut,  yang  telah  dikaitkan  dengan  pemanasan  global. 11 Untuk  menindaklanjuti  Protokol Kyoto, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kembali menyelenggarakan Konferensi Perubahan Iklim  PBB  di  Bali  pada  tahun  2007.  Konferensi  ini  digelar  sebagai  upaya  lanjutan  untuk menemukan solusi pengurangan efek gas rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global.
Terdapat  beberapa  pertimbangan  bangsa  Indonesia  berperan  dan  ambil  bagian  dalam meratifikasi  protokol  kyoto  antara  lain  adalah  karena  perubahan  iklim  bumi  akibat peningkatan  konsentrasi  gas  rumah  kaca  di  atmosfer  menimbulkan  pengaruh  merugikan terhadap  lingkungan  dan  kehidupan  manusia  sehingga  perlu  dikendalikan  sesuai  dengan prinsip tanggung jawab bersama yang dibedakan ( common but differentiated responsibilities ) dengan  memperhatikan  kondisi  sosial  dan  ekonomi  tiap-tiap  negara,  di  samping  itu  sebagai negara  kepulauan  yang  berciri  nusantara  dan  mempunyai  garis  pantai  terpanjang  kedua  di
9 Gatut Susanta dan Hari Sutjahjo, “ Akankah Indonesia Tenggelam Akibat Pemanasan Global ?” Penebar Plus, Jakarta, 2007,  hal. Dapat dibaca pada Virgayanti Fattah, “Pengaturan dan Tanggung Jawab Negara Terhadap Global Warming dalam Protokol Kyoto 1997”, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 7 No. 1 Januari-April 2013: 369.
10 Setelah  diadopsi  pada  tanggal  11  Desember  Tahun  1997,  Protokol  Kyoto  dibuka  untuk  ditandatangani  pada tanggal 16 Maret Tahun  1998, menurut syarat-syarat persetujuan bahwa protokol mulai berlaku pada hari ke-90 setelah  diratifikasi  oleh  paling  sedikit  55  pihak  konferensi,  termasuk  negara-negara  maju  dengan  total  emisi karbon dioksida paling sedikit 55% dari total emisi Tahun 1990 dari kelompok negara-negara industri ini.
11 Virgayanti,..ibid.
dunia,  Indonesia  sangat  rentan  terhadap  dampak  perubahan  iklim,  termasuk  naiknya permukaan laut 12 .
Dampak dari global warming di Indonesia ini dirasakan oleh seluruh masyarakat tidak terkecuali masyarakat hukum adat. Karena di Indonesia masih banyak masyarakat yang hidup dari alam, mengelola sumber daya alam secara tradisional untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Bahkan pemerintah juga mengakui desa mereka sebagai desa adat. Masyarakat hukum adat ini mengelola  tanah  yang  dikenal  dengan  tanah  ulayat.  Dapat  diambil  contoh  pada  masyarakat adat  di  Wilayah  Provinsi  Kalimantan  Tengah,  Jumlah  hutan  belantara  seluas  126.200  Km2, yaitu 70% dari 153.564 Km2 luas Kalimantan Tengah, merupakan kekayaan alam yang harus dipertahankan  dan  dilestarikan  dalam  rangka  pengurangan  emisi  karbon  dan  pemanasan global. Kalimantan Tengah sangat potensial bagi perdagangan karbon. Demikian juga dengan ketersediaan  lahan  gambut  seluas  3.010.640  Ha  atau  52,18%  dari  seluruh  lahan  gambut  di Kalimantan. Terlihat betapa pentingnya Indonesia bagi penyelamatan bumi akibat perubahan iklim.  Di  dalam  kawasan  hutan  tersebut,  terdapat  pula  hutan  pahewan  dan  sepan  (hutan keramat)  yang  merupakan  kawasan  hutan  konservasi  yang  dilindungi  secara  adat,  dan keberadaannya terancam oleh adanya investasi perkebunan, tambang dan HPH 13 .
Begitu  juga  di  Provinsi  Riau,  di  beberapa  kabupaten  masih  terdapat  masyarakat hukum adat antara lain Kabupaten Kampar, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir dan Kabupaten Siak. Masyarakat hukum adat ini hidup dari tanah ulayat yang mereka kelola dan usahakan bersama sama untuk kebutuhan hidupnya. Dengan terjadinya fenomena global warming  berdampak  bagi  kehidupan  masyarakat  adat  antara  lain: 14 Bencana  ekologis berkepanjangan,  seperti  banjir,  kebakaran  lahan,  dan  kekeringan.  Di  samping  itu  juga Perubahan  iklim  menyebabkan  musim  tidak  bisa  diprediksi,  menyebabkan  masyarakat  tidak bisa  memprediksi  waktu  tanam  sesuai  dengan  kalender  musim  yang  telah  turun  temurun dilakukan menyebabkan gagal panen.
Oleh  sebab  itulah  kajian  terhadap  dampak  global  warming  bagi  masyarakat  hukum adat secara khusus di Provinsi Riau perlu dilakukan untuk dapat diambil suatu kebijakan oleh pemerintah  bagaimana  mengatasi  dampak  global  warming  demi  kelangsungan  hidup
12 Baca  pertimbangan  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2004  Tentang  Pengesahan Kyoto  Protocol  To  The United  Nations  Framework  Convention  On  Climate  Change (Protokol  Kyoto  atas  Konvensi  Kerangka  Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Perubahan Iklim).
13 Sidik R.  Usop, Op. Cit. Hlm. 764.
14 Hasil wawancara dengan istiqamah marfuah (jois), head of network, conflict mitigation and training division at scale up riau, pada tanggal 28 november 2017.
masyarakat  hukum  adat  di  masa  yang  akan  datang.  Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  maka dirumuskanlah sebuah permasalahan, yaitu Bagaimana perlindungan masyarakat hukum adat terhadap dampak global warming di Provinsi Riau?
Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian sosiologis yuridis (socio-legal research),  yaitu studi-studi  empiris untuk  menemukan  teori-teori  mengenai  proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum dalam masyarakat. 15 Lokasi Penelitian ini adalah di Provinsi  Riau.  Jenis  data  merupakan,  pertama  data  primer  adalah  data  yang  diperoleh langsung  dari  sumber  pertama,  yakni  wawancara  dengan  para  Ninik  Mamak,  para  peneliti lingkungan  ( Scale  Up) .  Kedua  data  sekunder  adalah  data  yang  diperoleh  dengan  melakukan studi kepustakaan bahan-bahan hukum yang terdiri dari 3 jenis yaitu: 16 pertama, bahan hukum primer  yaitu  bahan-bahan  hukum  yang  mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat, 17 seperti Undang-Undang  Republik  Indonesia    Nomor  6  Tahun  1994    Tentang    Pengesahan    United Nations  Framework  Convention    On  Climate  Change    (Konvensi  Kerangka  Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 Tentang Pengesahan Kyoto Protocol To The United Nations Framework Convention On Climate Change (Protokol Kyoto atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang  Perubahan  Iklim);  kedua,  bahan  hukum  sekunder  yaitu  bahan-bahan  yang  erat hubungannya  dengan  bahan  hukum  primer  dan  dapat  membantu  dalam  menganalisa  serta memahami  bahan  hukum  primer  seperti  Hasil-hasil  penelitian;  dan  jurnal  hukum, 18 yang memiliki hubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Ketiga, bahan hukum tersier,  yaitu  bahan-bahan  hukum  yang  memberi  informasi,  petunjuk  maupun  penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti: kamus hukum; ensiklopedia yang akan dibahas atau diteliti dalam penelitian ini. 19 Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling , yaitu peneliti menggunakan pertimbangan sendiri dengan berbekal pengetahuan yang cukup tentang populasi untuk memilih anggota sampel 20 Terdiri dari : ninik mamak  dan  peneliti  lingkungan  di  Provinsi  Riau.  Sedangkan  Teknik  pengumpulan  Data, pertama,  wawancara  yang  dilakukan  melalui indepth  interview (wawancara  mendalam)
15 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum,( Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), 43.
16 Amiruddin dan H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum , (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004) 31.
17 Ibid
18 Ibid, hlm. 32.
19 Bambang…Loc.Cit.
20 Maria  Sumargono, Pedoman  Pembuatan  Usulan  Penelitian:  Sebuah  Panduan  Dasar ,  (Jakarta:  Gramedia Pustaka Utama, 1997), 31.
dengan alat pengumpulan data berupa pedoman wawancara. Wawancara dimaksudkan untuk mendalami  tujuan  penelitian  yaitu  mencari  fakta  di  lapangan.  Kedua,  Study  Kepustakaan Merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan content  analysis berdasarkan  literatur-literatur  kepustakaan  yang  memiliki  korelasi  dengan permasalahan  yang  sedang  diteliti.  Teknik    analisis  bahan  hukum  yang  digunakan  adalah analisis  kualitatif 21 yaitu  uraian  yang  dilakukan  terhadap  data  yang  terkumpul  dengan  tidak menggunakan  angka-angka  tetapi  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  dan  pendapat pakar  hukum,  selanjutnya  peneliti  menerangkan  dengan  jelas  dan  rinci  melalui  interprestasi data  dengan  menghubungkan  keterkaitan  data  yang  satu  dengan  yang  lainnya  dan  dianalisa berdasarkan  teori  hukum  maupun  ketentuan  hukum  yang  berlaku  dan  pendapat  para  ahli, untuk  kemudian  menarik  kesimpulan  dengan  cara  induktif  yakni  penarikan  kesimpulan  dari hal-hal yang bersifat khusus kepada hal-hal yang bersifat umum.

## PENGATURAN  TENTANG  DAMPAK  GLOBAL  WARMING  DALAM  BERBAGAI KONVENSI INTERNASIONAL
Spencer Zifcak menyebutkan “ globalization is the phenomenon of our times. In almost every  area  of  human  activity,  the  international  interconnectedness  of  peoples,  institutions, states  and  systems  is  increasing  exponentially ” 22 .  Menurut  David  Held  dan  Anthony McGrew 23 globalisasi  adalah  sebuah  proses  sosiologis,  "mewujudkan  transformasi  dalam organisasi  spasial  dari  hubungan  sosial  dan  transaksi  -  dinilai  berdasarkan  ekstensitas, intensitas, kecepatan, dan dampaknya – menghasilkan arus lintas benua atau antar daerah dan jaringan aktivitas, interaksi, dan pelaksanaan kekuasaan.
Konferensi  Tingkat  Tinggi  (KTT)  Bumi  di  Rio  de  Janeiro,  Brazil  tahun  1992, menghasilkan  Konvensi  Kerangka  Kerja  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  tentang  Perubahan Iklim  yaitu  UNFCCC 24 .  Konvensi  perubahan  iklim  bertujuan 25 untuk  menstabilisasi
21 Ibid , hal 32.
22 Spencer  Zifcak, Globalization  and  the  rule  of  law,  ( London  and  New  York:  Routledge  taylor  and  Francis Group, 2005), 1.
23 David  Held  &  Anthony  McGrew, Globalization,  in  Oxford  companion  to  politics  of  the  world 324  (Joel Krieger,  ed.;  Oxford:  Oxford  Univ.  Press,  2001),  sebagaimana  dikutip  oleh  David  J.  Bederman, globalization and International Law, ( New York, Palgrave Macmillan, 2008), 1.
24 Konvensi Perubahan Iklim berkekuatan hukum sejak 21 Maret 1994, dimana negara-negara yang meratifikasi Konvensi  dibagi  dalam  2  (dua)  kelompok,  yaitu  Negara  Annex  I  dan  Negara  Non-Annex  I.  Negara  Annex  I adalah negara-negara penyumbang emisi gas rumah kaca sejak revolusi industri.  Sedangkan Negara Non-Annex
konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer pada tingkat yang tidak membahayakan sistem iklim. Tingkat  konsentrasi  yang  dimaksud  harus  dapat  dicapai  dalam  satu  kerangka  waktu  tertentu sehingga  memberikan  waktu  yang  cukup  kepada  ekosistem  untuk  beradaptasi  secara  alami terhadap  perubahan  iklim  dan  dapat  menjamin  produksi  pangan  tidak  terancam  dan pembangunan ekonomi dapat berjalan secara berkelanjutan 26 .
Dengan  meratifikasi  Konvensi  ini 27 ,  Indonesia  akan  memperoleh  manfaat  berupa:  Di dalam negeri, akan menambah lagi  perangkat  hukum  yang lebih menjamin  terselenggaranya pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Ketentuan-ketentuannya akan menjadi  bagian  dari  hukum  nasional  yang  mengatur  masalah  iklim  dan  lingkungan, sebagaimana yang sudah secara konsisten dilakukan oleh Negara Republik Indonesia.

## PERLINDUNGAN  HUKUM  NEGARA  BERKEMBANG  DALAM  PROTOKOL KYOTO
Agar  Konvensi  tersebut  dapat  dilaksanakan  oleh  Para  Pihak,  maka  dilaksanakan Conference  of  the  Parties (COP)  lll  yang  diselenggarakan  di  Kyoto  pada  bulan  Desember tahun  1997  menghasilkan  kesepakatan  Protokol  Kyoto  yang  mengatur  dan  mengikat  Para Pihak  negara  industri  secara  hukum  untuk  melaksanakan  upaya  penurunan  emisi  gas  rumah kaca yang dapat dilakukan secara individu atau bersama-sama.
Protokol Kyoto bertujuan menjaga konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer agar berada pada  tingkat  yang  tidak  membahayakan  sistem  iklim  bumi.  Untuk  mencapai  tujuan  itu, Protokol  mengatur  pelaksanaan  penurunan  emisi  oleh  negara  industri  sebesar  5%  di  bawah tingkat  emisi  tahun  1990  dalam  periode  2008-2012  melalui  mekanisme  lmplementasi Bersama  ( Joint  lmplementation), Perdagangan  Emisi  ( Emission  Trading ),  dan  Mekanisme Pembangunan Bersih (Clean Development Mechanism).
I adalah negara-negara yang tidak termasuk dalam Annex I yang kontribusinya terhadap emisi gas rumah kaca jauh lebih sedikit dan memiliki pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih rendah.
25 Untuk  menjalankan  tujuan  Konvensi,  UNFCCC  membentuk  badan  pengambilan  keputusan  tertinggi  yaitu Pertemuan  Para  Pihak  ( Conference  of  the  Parties ,  COP).  Fungsi  dari  Pertemuan  Para  Pihak  adalah  mengkaji pelaksanaan  Konvensi,  memantau  pelaksanaan  kewajiban  para  Pihak  sesuai  tujuan  Konvensi,  mempromosikan dan memfasilitasi pertukaran informasi, membuat rekomendasi kepada Para Pihak, dan mendirikan badan badan pendukung jika dipandang perlu.
26 Ardina  Purbo,  dkk, Perubahan  Iklim,  Perjanjian  Paris  dan  Nationally  Determined  Contribution ,  Edisi  1, Direktorat  Jenderal  Pengendalian  Perubahan  Iklim  (Jakarta:  Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan, 2016),  9.
27 Baca  Penjelasan  Atas    Undang-Undang  Republik  Indonesia    Nomor  6  Tahun  1994    Tentang    Pengesahan United Nations Framework Convention  On Climate Change  (Konvensi Kerangka Kerja  Perserikatan Bangsa- Bangsa  Mengenai Perubahan Iklim).
Prinsip Protokol Kyoto adalah "Tanggung Jawab Bersama yang Dibedakan" ( Common but  Differentiated  Responsibilities  Principle ),  sebagaimana  tercantum  dalam  prinsip  ketujuh Deklarasi  Rio  yaitu  semangat  yang  sama  dari  semua  negara  untuk  menjaga  dan  melindungi kehidupan  manusia  dan  integritas  ekosistem  bumi,  tetapi  dengan  kontribusi  yang  berbeda disesuaikan dengan kemampuannya.
Sebagai  negara  berkembang  yang  sedang  membangun,  lndonesia  perlu  mempercepat pengembangan  industri  dan  transportasi  dengan  tingkat  emisi  rendah  melalui  pemanfaatan teknologi  bersih  dan  efisien  serta  pemanfaatan  energi  terbarukan  ( renewable  energy ).  Di samping itu, lndonesia perlu meningkatkan kemampuan lahan dan hutan untuk menyerap gas rumah  kaca.  Protokol  Kyoto  menjamin  bahwa  teknologi  yang  akan  dialihkan  ke  negara berkembang  harus  memenuhi  kriteria  tersebut  melalui  Mekanisme  Pembangunan  Bersih (MPB) atau Clean Development Mechanism (CDM) yang diatur oleh Protokol Kyoto.
Mekanisme  Pembangunan  Bersih  (MPB)  merupakan  bentuk  investasi  baru  di  negara berkembang  yang  bertujuan  mendorong  negara  industri  untuk  melaksanakan  kegiatan penurunan emisidi negara berkembang guna mencapaitarget penurunan emisi gas rumah kaca dan membantu negara berkembang untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

## PARIS CONVENTION BAGI BANGSA INDONESIA
Perjanjian  Paris 28 mencerminkan  keseimbangan  yang  kompleks  dari  pandangan  para pihak  UNFCCC  untuk  bersama-sama  mengatasi  perubahan  iklim  yang  saat  ini  sudah  kita alami. Proses negosiasi yang transparan dan inklusif telah menghasilkan tingkat kepercayaan yang tinggi meskipun melalui proses tawar menawar dan tarik menarik, akhirnya 196 negara pihak UNFCCC dapat mencapai suatu kesepakatan yang disebut dengan Perjanjian Paris pada 12  Desember  2015.  Perjanjian  Paris  merupakan  hasil  kompromi  seluruh  negara  pihak UNFCCC  dan  diakui  meski  tidak  ideal,  namun  merupakan  suatu  langkah  transformatif  bagi dunia untuk mengendalikan perubahan iklim di masa mendatang.
Bagi  Indonesia, Perjanjian Paris telah mengakomodasikan kepentingan nasional yang mendorong  seluruh  para  pihak  untuk  terciptanya  pengaturan  global  yang  mencerminkan keseimbangan,  keadilan  dan  tidak  menghambat  pembangunan  negara  berkembang.
28 Perjanjian Paris open for signature selama satu tahun mulai pada tanggal 22 April 2016 hingga 21 April 2017. Untuk  menunjukkan  komitmen  politik  yang  kuat,  Pemerintah  Indonesia  telah  menandatangani  Perjanjian  Paris tersebut pada kesempatan pertama tanggal 22 April 2016 di New York. Setelah penandatanganan, maka proses ratifikasi dapat dilakukan.
Pelaksanaan  kewajiban  nengara  maju  dan  negara  berkembang  disesuaikan  dengan kemampuan  nasional  dan  tersedianya  dukungan  terutama  pendanaan,  teknologi  dan peningkatan  kapasitas  bagi  negara  berkembang.  Perjanjian  Paris  juga  mencakup  pentingnya upaya menurunkan emisi, adaptasi, pelestarian laut dan hutan, peningkatan energi terbarukan dan  peran  serta  masyarakat  lokal  dan  masyarakat  adat  dalam  pengendalian  perubahan  iklim yang  selama  ini  diperjuangkan  oleh  Indonesia.  Indonesia  telah  menyampaikan  target penurunan  emisi  pada  tahun  2030  sebesar  29%  dengan  upaya  sendiri,  dan  41%  dengan bantuan internasional.
Perjanjian  Paris  bukan  merupakan  akhir  perjuangan  menghadapi  perubahan  iklim karena  yang  lebih  penting  adalah  komitmen  dunia  untuk  implementasinya.  Di  dalam  negeri perlu  dilakukan  pemahaman  yang  sama  terkait  hasil-hasil  Perjanjian  Paris  sehingga  dapat dirumuskan  dalam  kebijakan  yang  selaras  di  tingkat  nasional  dan  sub  nasional  untuk mewujudkan kontribusi Indonesia dalam pengendalian pemanasan global 29 .

## PERLINDUNGAN  MASYARAKAT  HUKUM  ADAT  TERHADAP  DAMPAK GLOBAL WARMING DI PROVINSI RIAU
Sebagai  negara  kepulauan  yang  memiliki  berbagai  sumber  daya  alam  dan keanekaragaman  yang  tinggi,  Indonesia  memiliki  potensi  yang  besar  untuk  terkena  dampak negatif  perubahan  iklim,  dan  sekaligus  juga  memiliki  potensi  yang  besar  untuk  turut  andil dalam melakukan mitigasi maupun adaptasi terhadap dampak negatif perubahan iklim 30 .
Pembukaan  Undang-undang  Dasar  1945  antara  lain  menegaskan  agar  Pemerintah Negara Republik Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia  yang  berdasarkan  kemerdekaan,  perdamaian  abadi  dan keadilan sosial. Selain itu, Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa "Bumi  dan  air,  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya  dikuasai  oleh  Negara  dan dipergunakan  untuk  sebesar-besar  kemakmuran  Rakyat".  Pasal  tersebut  mengandung  esensi amanat  yang  mendasar  bagi  pelaksanaan  pembangunan  nasional  Indonesia.  Dalam pembangunan  berkelanjutan  yang  berwawasan  lingkungan,  manusia  dapat  berperan  dalam mengendalikan  sistem  iklim  melalui  pengelolaan  sumber  daya  alam.  Untuk  itu  perlu
29 Ardina Purba, dkk...Op.Cit. hlm 21.
30 Ibid.
dikembangkan  pola  interaksi  timbal  balik  antara  atmosfer,  bumi,  dan  air  yang  dapat membentuk  sistem  iklim  tersebut.  Pengelolaan  iklim  terus  dikembangkan  guna  menunjang pembangunan di berbagai sektor, seperti pertanian dan kehutanan.
Dengan  melaksanakan  mitigasi  perubahan  iklim  secara  aktif,  Negara  melindungi warganya  dari  dampak-dampak  negatif  perubahan  iklim  yang  telah  menjadi  ancaman  di berbagai  tingkat,  dari  lokal,  nasional,  hingga  global. 31 Warga  negara  dalam  pembahasan  ini akan dikhususkan bagi  masyarakat  hukum  adat. pembahasan secara formal tentang perlunya perlindungan terhadap Masyarakat Hukum Adat dimulai sejak Conference of Parties (COPs) 4  ke-10  UNFCCC  tahun  2005  dan  akhirnya  dimuat  secara  khusus  dalam  teks  hasil  COP  16 UNFCCC  di  Cancun  tahun  2010,  yang  dikenal  dengan  Cancun  Agreement.  Paragraf  72 Cancun Agreement menyatakan sebagai berikut:
“Negara  berkembang  diminta,  agar  ketika  mereka  mengembangkan  dan  menerapkan strategi  nasional  atau  rencana  tindakan,  untuk  mengatasi,  antara  lain,  pemicu deforestasi  dan  degradasi  hutan,  isu  kepemilikan  lahan,  masalah  tata-kelola  hutan, pertimbangan  gender  dan safeguard sebagaimana  diidentifikasi  dalam  paragraf  2 lampiran I keputusan ini, negara berkembang perlu memastikan partisipasi penuh dan efektif  pemangku  kepentingan  yang  relevan,  secara  khusus  masyarakat  adat  dan komunitas lokal”
Cancun  Agreement  merupakan  dasar  hukum  utama  tentang  tanggung  jawab  Negara terkait  dengan  penghormatan,  perlindungan  dan  pemenuhan  hak-hak  Masyarakat  Hukum Adat  dalam  kegiatan  REDD+.  Perjanjian  ini  memuat  referensi  penting  terkait  dengan perlindungan  Masyarakat  Hukum  Adat  dan  masyarakat  lokal  dalam  pelaksanaan  program REDD+, yaitu ketika Negara berkembang mengembangkan dan menerapkan strategi nasional atau  rencana  aksi  untuk  mengatasi  penyebab  deforestasi  dan  degradasi  hutan,  harus memastikan  keterlibatan  Masyarakat  Hukum  Adat  dan  masyarakat  lokal  secara  penuh  dan efektif.
Di  samping  itu  apabila  terjadi  eksploitasi  kekayaan  alam  dengan  dukungan  negara acapkali  memarginalkan  potensi  lokal  dalam  mengembangkan  sebuah  tatanan  kehidupan lokal  yang  bersahaja.  Akibat  dari  terganggunya  ekuilibrium  lokal,  maka  tidak  menutup
31 Ardina, dkk....Op.Cit.hlm. 14.
kemungkinan  hadirnya  peran  aktor  luar  untuk  mengagresikannya  dalam  kepentingan  yang lebih global dan hegemonik. 32
Oleh  sebab  itu  dalam  menghadapi  dampak  global  warming  ini,  hak-hak  masyarakat hukum  adat  perlu  sekiranya  diperhatikan  pemenuhan,  pengaturan  sebagai  bentuk perlindungan  terhadap  masyarakat  adat.  Perlindungan  terhadap  masyarakat  adat  ( Indigenous Peoples )  telah  diatur  dalam  the United  Nations  Declaration  on  the  Rights  of  Indigenous Peoples (UNDRIP),  Pasal  281  ayat  (3),  pada  perubahan  kedua  UNDRIP  tahun  1945 menegaskan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Dalam Convention Concerning Indigenous and Tribal Peoples  in  Independent  Countries (Konvensi  ILO  169)  menentukan  prinsip  dasar  mengenai indigenous  peoples  dan  tribal  peoples .  Pasal  2  ayat  (1)  konvensi  ini  menyatakan  bahwa pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menyusun, dengan partisipasi dari Masyarakat Hukum  Adat  yang  bersangkutan,  aksi  yang  terkoordinasi  dan  sistematis  untuk  melindungi hak-hak dan menjamin dihormatinya keutuhan mereka.
Menurut  hazairin 33 masyarakat  hukum  adat  adalah  sebagai  kesatuan-kesatuan kemasyarakatan  yang  mempunyai  kelengkapan-kelengkapan  untuk  sanggup  berdiri  sendiri yaitu  mempunyai  hukum,  kesatuan  penguasa,  dan  kesatuan  lingkungan  hidup  berdasarkan kesatuan  anggotanya.  Menurut  simarmata 34 memberikan  definisi  masyarakat  adat  sebagai kelompok  masyarakat  atau  suku  bangsa  yang  memiliki  kelanjutan  hubungan  sejarah  antara masa  sebelum  invansi  dan  masa  setelah  invansi  yang  berkembang  di  wilayah  mereka, menganggap  diri  mereka  berbeda  dengan  kelompok  masyarakat  lain  atau  bagian  dari masyarkat yang lebih luas.
Bagi  masyarakat  hukum  adat,  tanah  mempunyai  fungsi  yang  sangat  penting.  Tanah merupakan tempat di mana warga masyarakat hukum adat bertempat tinggal, dan tanah juga memberikan penghidupan baginya. hooker 35 menjelaskan tentang hubungan masyarakat serta pribadi-pribadi  sebagai  warga  masyarakat  dengan  tanahnya.  Masyarakat  hukum  adat
32 Majda El Muhtaj, Dimensi_dimensi HAM, mengurai hak ekonomi, sosial dan budaya , (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), 258.
33 Hazairin, Demokrasi Pancasila, ( Jakarta: Tinta Mas, 1970),  44.
34 Rikardo Simarmata, Pengakuan Hukum Terhadap Masyarakat Adat di Indonesia ”, (Jakarta: UNDP, 2006),  25.
35 M.B. Hooker (1978: 118, 119),  dalam Iman Sudiyat, Hukum Adat  – Sketsa Asas-Asas , (Yogyakarta:  Liberty, 2000), 172.
sebenarnya  dapat  ditinjau  sebagai  suatu  totalitas,  kesatuan  publik  maupun  badan  hukum. Sebagai  totalitas  maka  masyarakat  hukum  adat  merupakan  penjumlahan  dari  warga- warganya,  termasuk  pula  pemimpinnya  atau  kepala  adatnya.  Sebagai  suatu  kesatuan  publik, maka masyarakat hukum adat sebenarnya merupakan suatu badan penguasa yang mempunyai hak untuk menertibkan masyarkat serta mengambil tindakan-tindakan tertentu terhadap warga masyarakat.  Sebagai  badan  hukum,  maka  masyarakat  hukum  adat  diwakili  oleh  kepala adatnya,  dan  lebih  banyak  bergerak  di  bidang  hukum  perdata.  Dengan  demikian,  maka sebenarnya  hubungan  antara  masyarakat  hukum  adat  dengan  tanahnya,  merupakan  suatu hubungan  publik  maupun  hubungan  perdata,  oleh  masyarakat  hukum  adat  menguasai  dan memiliki tanah tersebut.  Penguasaan dan pemilikan atas tanah oleh masyarakat  hukum  adat, oleh  van  vollenhoven  disebut  sebagai beschikkingsrecht. Sedangkan  para  ahli  hukum  adat lainnya menyebut hak purba, hak pertuanan, hak bersama, saat ini dikenal sebagai hak ulayat.
Dihadapkan  dengan  munculnya  permasalahan  global  warming  berdampak  juga  pada kehidupan  masyarakat  hukum  adat  di  provinsi  Riau.  Berikut  beberapa  dampak  negatif  dari global warming bagi masyarakat di Provinsi Riau, antara lain 36 :
1. Bencana ekologis berkepanjangan, seperti banjir, kebakaran lahan, dan kekeringan.
2. Perubahan iklim menyebabkan musim tidak bisa diprediksi, menyebabkan masyarakat tidak bisa memprediksi waktu tanam sesuai dengan kalender musim  yang telah turun temurun dilakukan menyebabkan gagal panen.
3. Masyarakat  perlu  modal  tambahan  untuk  mengelola  lahan  pertanian  supaya  bisa beradaptasi dengan perubahan iklim, seperti masyarakat sebelumnya tidak perlu pupuk sintetis  untuk  berladang  padi,  namun  karena  perubahan  iklim  maka  untuk  menjaga produktivitas pertaniannya masyarakat membutuhkan pupuk sintetis, pestisida sintetis, herbisida sintetis dan lain-lain. Penggunaan pupuk, pestisida, dan herbisida sintetis ini menyebabkan  daya  dukung  lahan  menurun  dan  ketergantungan  tehadap  penggunaan produk tersebut.
4. Kebakaran hutan dan lahan menyebabkan bencana kabut asap, kabut asap berdampak pada  hilangnya  lebah  madu  dari  pohon-pohon  sialang.  Hal  ini  mengakibatkan produksi madu sialang berkurang.
36 Hasil wawancara dengan Istiqamah Marfuah (jois), head of Network, Conflict Mitigation and Training Division at Scale Up Riau, pada tanggal 28 November 2017.
5. Hal-hal  di  atas  menyebabkan  taraf  hidup  masyarakat  berkurang  secara  ekonomi, kesehatan dan lingkungan.
Untuk  mengatasi  dampak  global  warming  pada  masyarakat  hukum  adat  maka  upaya pelestarian  sumber  daya  alam  perlu  delakukan  dengan  mengembangkan  nilai-nilai  kearifan lokal  masyarakat  hukum  adat  dalam  pemanfaatan  sumber  daya  alam.  Putu  Oka  Ngakan menyebutkan  kearifan  lokal  ialah  tata  nilai  atau  perilaku  hidup  masyarakat  lokal  dalam berinteraksi  dengan  lingkungan  tempatnya  hidup  secara  arif.  Keraf  mengatakan  bahwa kearifan  lokal  itu  ialah  semua  bentuk  pengetahuan,  keyakinan,  pemahaman  atau  wawasan serta  adat  kebiasaan  atau  etika  yang  menuntun  perilaku  manusia  dalam  kehidupan  di  dalam komunitas  ekologis. 37 Salah  satu  contoh  beberapa  kearifan  lokal  masyarakat  di  Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan hasil wawancara dengan Datuk Bendaharo dan Datuk Penghulu pada tanggal  2 Agustus 2016 di  Rokan Hilir menjelaskan dalam  penangkapan  ikan menggunakan pancing, jaring, tembikar atau langgai. Alat tangkap yang digunakan berasal dari hutan seperti kayu, rotan, dan lain-lainnya. Seandainya saja dalam menangkap ikan terdapat anak-anak ikan maka masyarakat adat akan melepaskannya kembali. Pengelolaan ladang di Kabupaten Rokan Hilir,  ladang  merupakan  tempat  untuk  menanam  tanaman  yang  menghasilkan  bagi masyarakat  desa  ada.  Ladang  dimiliki  oleh  masyarakat,  namun  proses  dan  langkah pengelolaannya  dikerjakan  secara  bersama-sama.  Proses  pengerjaannya  dilakukan  dengan cara  gotong  royong  dan  bergantian,  sehingga  semua  ladang  digarap  bersama-sama.  Sistem bekerjanya ialah pertama sekali dibentuk kelompok kerja, dan kelompok masyarakat tersebut bekerja  gantian  di  ladang  yang  menjadi  anggota  kelompoknya,  sistem  ini  disebut  dengan puaiyan .
Nilai-nilai  kearifan  lokal  masyarakat  desa  adat  Rokan  Hilir  dalam  aktivitas pemanfaatan sumber daya alam adalah:
1. Nilai Religius, merupakan nilai yang utama bagi masyarakat adat, karena landasan dasar masyarakat  adat  ialah  “Adat  Bersandikan  Hukum,  Hukum  Bersendikan  Syarak,  Syarak Bersendikan  Kitabullah”.  Sehingga  setiap  melakukan  kegiatan-kegiatan  adat  dalam meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  harus  menjadikan  ketentuan  syarak  sebagai pondasi  dasarnya.  Misalnya  ketika  melakukan  musyawarah  menjadikan  Kitabullah
37 Suhartini, Kajian  Kearifan  Lokal  Masyarakat  dalam  Pengelolaan  Sumber  Daya  Alam  dan  Lingkungan , (Prosiding Seminar Nasional Penelitian, Universitas Negeri Yogyakarta, 16 Mei 2009), 206-207.
sebagai  pilihan  utama.  Bahkan  ketika  hendak  melakukan  aktivitas-aktivitas  selalu menjadikan syarak untuk memulainya.
2. Nilai  Gotong  Royong  merupakan  identitas  negara.  Gotong  royong  diartikan  sebagai mengerjakan  sesuatu  secara  bersama-sama.  Gotong  royong  merupakan  semangat  untuk mewujudkan  perilaku  atau  tindakan  individu  yang  dilakukan  tanpa  mengharapkan balasan  untuk  melakukan  sesuatu  secara  bersama-sama.  Pada  masyarakat  desa  adat  di Rokan  Hilir  selalu  menerapkan  nilai  gotong  royong  dalam  setiap  kegiatan  mereka,  baik itu  kegiatan  yang  bersifat  sosial,  maupun  kegiatan  untuk  meningkatkan  kebutuhan ekonomi mereka.
3. Adanya  nilai  komunal  ekologis  yaitu  memposisikan  sama  antara  semua  yang  ada  di dalam  komunitas  ekologis,  dan  melakukan  aktivitas  dengan  bersama-sama  dan  saling menjaga antara satu dengan yang lainnya.
4. Nilai  musyawarah  untuk  mufakat,  yaitu  dalam  menetukan  setiap  tindakan  harus dilakukan  dengan  cara  musyawarah  sehingga  menghasilkan  permufakatan  bersama. Setiap  mengambil  keputusan  dalam  pengelolaan  danau,  pengelolaan  pasar  dan  yang lainnya.  Keputusan-keputusan  yang  diambil  sejalan  dengan  keinginan  masyarakat  dan sesuai dengan ketentuan adatnya.
5. Nilai  keadilan  antar  generasi  ( intergenerational  equity ),  yaitu  generasi  saat  ini  yang mengelola  dan  memanfaatkan  sungai  memhami  bahwa  itu  adalah  sebagai  titipan  ( in trust ), untuk dipergunakan oleh generasi yang akan datang. Generasi saat ini merupakan sebagai  penjaga  ( trustee/custodian )  untuk  kemanfaatan  generasi  berikutnya,  dan sekaligus  sebagai  penerima  manfaat  ( beneficiaries )  dari  generasi  sebelumnya.  Seperti yang  terdapat  dalam  mengelola  sungai  dalam  hal  menuba  ikan,  pengelolaan  danau,  dan hampir semua upaya pengembangan potensi dan aset desa memperhatikan nilai keadilan antar generasi.
Nilai-nilai  kearifan  lokal  tersebut  dapat  dikembangkan  oleh  pemerintah  Daerah Provinsi  Riau  dalam  mengambil  suatu  kebijakan  untuk  mengantisipasi  dampak  global warming  bagi  masyarakat  hukum  adat  yang  ada  di  provinsi  Riau.  Nilai-nilai  kearifan  lokal dapat  dimasukkan  dalam  upaya  mitigasi  perubahan  iklim  maupun  dalam  upaya  adaptasi perubahan iklim.
Upaya  mitigasi  Perubahan  Iklim 38 adalah  tindakan  aktif  untuk  mencegah  atau memperlambat  terjadinya  perubahan  iklim  /pemanasan  global  dan  mengurangi  dampak perubahan iklim/pemanasan global dengan cara menstabilkan konsentrasi volume gas rumah kaca.
Dengan  melaksanakan  mitigasi  perubahan  iklim  secara  aktif,  pemerintah  melindungi warganya terutama masyarakat adat di provinsi Riau dari dampak-dampak negatif perubahan iklim  yang  telah  menjadi  ancaman  di  berbagai  tingkat,  dari  lokal,  nasional,  hingga  global. Untuk  itu  pemerintah  secara  giat  melakukan  berbagai  aksi  mitigasi,  yang  dimaksudkan sebagai upaya untuk mengurangi emisi GRK, maupun menambah penyerapan GRK. Provinsi Riau,  sektor-sektor  yang  perlu  digerakkan  untuk  menjadi  pelaku  aksi-aksi  mitigasi  yaitu  : sektor kehutanan dan lahan, sektor energi (transportasi), dan sektor limbah. Beberapa contoh aksi  mitigasi  yang  perlu  dilakukan  di  lapangan  untuk  sektor-sektor  tersebut,  diantaranya:  a) sektor  pertanian,  kehutanan  dan  lahan:  rehabilitasi  hutan  dan  lahan,  moratorium  hutan  di lahan  gambut,  pengendalian  perubahan  tutupan  lahan  di  dalam  dan  luar  kawasan  hutan, peningkatan  konservasi  karbon  dalam  kawasan  konservasi,  b)  sektor  energi  :  program- program  konservasi  energi,  perbaikan  perencanaan  dan  pengelolaan  transportasi  umum, perbaikan  insfrastruktur  transportasi  umum;  dan  d)  sektor  limbah  :  penerapan  kebijakan  3R ( reuse,  recycle,  recovery ),  penerapan  kebijakan  pengolaan  limbah  padat  perkotaan, pengelolaan limbah cair industri, dan lain-lain.
Sedangkan Adaptasi Perubahan Iklim 39 juga merupakan langkah yang perlu dilakukan sebab  perubahan  iklim  merupakan  ancaman  yang  signifikan  bagi  kehidupan  masyarakat, khususnya  masyarakat  adat  di  Provinsi  Riau  yang  akan  berdampak  pada  ketersediaan kebutuhan  dasar  masyarakat  adat  di  Provinsi  Riau,  mencakup  antara  lain  produksi  dan distribusi pangan, ketersediaan air dan energi.
Untuk  menurunkan  tingkat  kerentanan  terhadap  dampak  perubahan  iklim,  perlu dilakukan  upaya  untuk  memperkuat  kapasitas  adaptasi  secara  menyeluruh  dengan membangun  ketahanan  ekonomi,  sosial,  diversifikasi  mata  pencaharian  masyarakat  adat  di Provinsi  Riau  yang lebih  tidak sensititif terhadap perubahan iklim, perbaikan tata  ruang dan manajemen  ekosistem.  kegiatan  adaptasi  yang  perlu  menjadi  prioritas  pemerintah  Provinsi
38 Ardina, Op.Cit. Hlm. 14
39 Ardina, Ibid... hlm.16
Riau  meliputi  sektor  pertanian,  air,  kehutanan,  perikanan,  kesehatan,  pelayanan  publik  dan infrastruktur.

## KESIMPULAN
Dampak  global  warming  bagi  masyarakat  adat  di  Provinsi  Riau  dirasakan  nyata  dan meluas pada berbagai aspek kehidupan antara lain: Bencana ekologis berkepanjangan, seperti banjir,  kebakaran  lahan,  dan  kekeringan;  Perubahan  iklim  menyebabkan  musim  tidak  bisa diprediksi,  menyebabkan  masyarakat  tidak  bisa  memprediksi  waktu  tanam  sesuai  dengan kalender musim  yang telah turun temurun dilakukan menyebabkan gagal panen; Masyarakat perlu  modal  tambahan  untuk  mengelola  lahan  pertanian  supaya  bisa  beradaptasi  dengan perubahan  iklim,  seperti  masyarakat  sebelumnya  tidak  perlu  pupuk  sintetis  untuk  berladang padi,  namun  karena  perubahan  iklim  maka  untuk  menjaga  produktivitas  pertaniannya masyarakat  membutuhkan  pupuk  sintetis,  pestisida  sintetis,  herbisida  sintetis  dan  lain-lain; Penggunaan  pupuk,  pestisida,  dan  herbisida  sintetis  ini  menyebabkan  daya  dukung  lahan menurun  dan  ketergantungan  tehadap  penggunaan  produk  tersebut;  Kebakaran  hutan  dan lahan  menyebabkan  bencana  kabut  asap,  kabut  asap  berdampak  pada  hilangnya  lebah  madu dari pohon-pohon sialang, sehingga mengakibatkan produksi madu sialang berkurang; Hal-hal di  atas  menyebabkan  taraf  hidup  masyarakat  berkurang  secara  ekonomi,  kesehatan  dan lingkungan.
Berbagai  konvensi  internasional  dilakukan  untuk  mengatasi  dampak  global  warming sebagai  wujud  dari  globalisasi  tersebut.  Oleh  sebab  itu  pemerintah  memberikan  arah  dan berkewajiban  memastikan  agar  pembangunan  yang  dibutuhkan  untuk  memenuhi kesejahteraan rakyat tetap memperhatikan perlindungan aspek lingkungan dan sosial. Dengan adanya  kesadaran  akan  ancaman  dari  dampak-dampak  negatif  global  warming,  semestinya pengendalian  dan  penanganan  global  warming    bukan  merupakan  suatu  beban  bagi  Negara, namun sudah saat menjadi suatu kebutuhan.
Pemerintah  perlu  melakukan  upaya  pengendalian  dampak  global  warming  yang digali  dari  nilai-nilai  kearifan  lokal  yang  hidup  dan  berkembang  dalam  masyarakat  hukum adat khususnya di Provinsi Riau dalam mengelola sumber daya alam yang ada. Kearifan lokal tersebut merupakan tata nilai atau perilaku hidup masyarakat lokal dalam berinteraksi dengan lingkungan  tempatnya  hidup  secara  arif.  Kearifan  lokal  sebagai  bentuk  pengetahuan, keyakinan, pemahaman atau wawasan serta adat kebiasaan atau etika yang menuntun perilaku
manusia  dalam  kehidupan  di  dalam  komunitas  ekologisnya  dapat  membantu  untuk mengendalikan dampak negatif global warming yang terjadi. Nilai-nilai kearifan lokal inilah yang  seharusnya  dikembangkan  oleh  pemerintah  Daerah  Provinsi  Riau  dalam  mengambil suatu  kebijakan  untuk  mengantisipasi  dampak  global  warming  bagi  masyarakat  hukum  adat yang ada di provinsi Riau. Nilai-nilai kearifan lokal dapat dimasukkan dalam upaya mitigasi global warming maupun dalam upaya adaptasi global warming.

## DAFTAR PUSTAKA
Amiruddin,  dan  Zainal  Asikin. Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum .  Jakarta:  PT.  Raja Grafindo Persada, 2004.
Bederman,  David  J.  G lobalization  and  International  Law. New  York:  Palgrave  Macmillan, 2008.
Botkin, Daniel B. Global Warming: What It Is, What Is Controversial About It, and What We Might do In Response to It . Los Angeles: 9 UCLA Journal of Environmental Law and Policy, 1991.
Cancun  Agreement,  Conference  Of  The  Parties  (COP)  16,  United  Nations  Framework Convention On Climate Change .
Convention Concerning Indigenous  and Tribal Peoples in  Independent  Countries (Konvensi ILO 169).
Fattah,  Virgayanti .  “ Pengaturan  dan  Tanggung  Jawab  Negara  Terhadap  Global  Warming dalam  Protokol  Kyoto  1997 ”,  Fiat  Justitia  Jurnal  Ilmu  Hukum Volume  7  No.  1 Januari-April 2013.
Held, David. Anthony McGrew. Globalization, in Oxford companion to politics of the world.
324 Joel Krieger, ed.; Oxford: Oxford Univ. Press, 2001.
Hazairin. Demokrasi Pancasila. Jakarta: Tinta Mas, 1970.
Kyoto Protocol To The United Nations Framework Convention On Climate Change.
Muhtaj,  Majda  El. Dimensi_dimensi  HAM,  mengurai  hak  ekonomi,  sosial  dan  budaya . Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.
Muazzin, “Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Kegiatan REDD+, Protection Of  The  Rights  Of  Indigenous  Peoples In  REDD+ Activities ”. Kanun  Jurnal  Ilmu Hukum, No. 66, Th. XVII, Agustus 2015.
Purbo,  Ardina.  Arif  Wibowo,  Lawin  Bastian  Tobing,    Novia  Widyaningtyas,  Tri  Widayati,
Radian  Bagiyono,  Syaiful  Anwar,  Muhammad  Farid. Perubahan  Iklim,  Perjanjian Paris  dan  Nationally  Determined  Contribution. Edisi  1.  Jakarta:  Direktorat  Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2016.
Paris Climate Agreement,  Conference Of The Parties (COP) 21, United Nations Framework Convention On Climate Change .
Sulistyono,  “Pemanasan  Global  (Global  Warming)  dan  Hubungannya  dengan  Penggunaan Bahan Bakar Fosil ”. Jurnal Forum Teknologi , Vol. 02. No. 2. 2012.
Usop,  Sidik  R.  “Ruang  Masyarakat  Adat  dalam  Pemanasan  Global  dan  Perubahan  Iklim:
Kasus  Program  REDD+  di  Kalimantan  Tengah ”.  Prosiding  the  4 th International Conference on Indonesian Studies: Unity, Diversity and Future . Vol. 38, No. 1, 2012. Susanta,  Gatut.  Hari  Sutjahjo. Akankah  Indonesia  Tenggelam  Akibat  Pemanasan  Global? . Jakarta: Penebar Plus, 2007.
Sudiyat, Iman. Hukum Adat – Sketsa Asas-Asas , Yogyakarta: Liberty, 2000.
Suhartini,  “Kajian  Kearifan  Lokal  Masyarakat  dalam  Pengelolaan  Sumber  Daya  Alam  dan Lingkungan”. Prosiding Seminar Nasional Penelitian , Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 16 Mei 2009.
Simarmata,  Rikardo. Pengakuan  Hukum  Terhadap  Masyarakat  Adat  di  Indonesia .  Jakarta: UNDP, 2006.
Sands,  Philippe.  “Principles  on  International  Environmental  Law,  Volume  I:  Frameworks, Standards and Implementation”. New York: Manchester University Press, 1995.
Sunggono, Bambang. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996.
Sumargono,  Maria. Pedoman  Pembuatan  Usulan  Penelitian:  Sebuah  Panduan  Dasar. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997.
United Nations Framework Convention On Climate Change.
United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP).
Undang-Undang  Republik  Indonesia    Nomor  6  Tahun  1994    Tentang    Pengesahan    United
Nations  Framework  Convention    On  Climate  Change    (Konvensi  Kerangka  Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa  Mengenai Perubahan Iklim), Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  1994  Nomor  42,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Nomor 3557.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 Tentang Pengesahan Kyoto Protocol To The United Nations  Framework  Convention  On  Climate  Change (Protokol  Kyoto  atas  Konvensi Kerangka  Kerja  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  Tentang  Perubahan  Iklim),  Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2oo4  Nomor  72,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 4403.
Zifcak, Spencer . Globalization and the rule of law. London and New York: Routledge taylor and Francis Group, 2005.