## TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH ATAS PEMBATALAN AKTA HIBAH
(Studi Putusan Nomor 3750/Pdt.G/2021/PA.JS)
¹Melvina, ²Ariawan Gunadi
Fakultas Hukum, Universitas Tarumanegara, Jakarta, DKI Jakarta.
Correspondent email : melvinamaria39@gmail.com
| Article History :
| Submission | Last Revissions | Accepted | Copyedits Approved
: : : :
21  Maret 2023
30 Mei 2023
31  Mei 2023 5   Juni 2023

## Abstract
The land deed registrar has the authority to make authentic acts concerning certain legal acts or rights to land as regulated in Government Regulations Number 24 of 2016 on the regulations of the land deed department. The one where there is a fact on the ground that many incidents of cancellation of grants are assessed to not give a sense of justice for the parties,  because  of  the  lack  of  responsibility  of  the  land  deed  registrar  both  in  terms  of form and material as the official authority to make grants rights on the land. The purpose of this research is to know and analyze the responsibility of the land registry officer for the cancellation  of  the  grant  act  and  to  know  the  legal  force  of  the  subsidy  act  made  by  the land registry officer. This study uses a type of normative legal research. The results of the research  showed  that  the  grant  acts  made  by  the  authorized  land  registrar  officials  are expected to qualify for the grant, and in terms of form and material, when there are errors committed by the land registrar officer, then the land registrar officer can be charged with administrative, civil, and criminal liability.
Keywords: Land deed; Responsibility; Grant Act.

## Melvina; Ariawan Gunadi
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 1, Juni 2023. Hlm. 1-16 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179

## A. PENDAHULUAN
Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT)  berperan  vital  dalam  penegakan  dan perlindungan hukum bagi para pihak atas peralihan hak atas tanah akibat hibah. Hal tersebut  merupakan  salah  satu  manifestasi  Indonesia  sebagai  negara  hukum, menimbang  Indonesia  sebagai  negara  hukum  yang  bercirikan  khas  memberikan perlindungan dan menjamin suatu kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum  berfungsi  untuk  mengatur  tata  kehidupan  masyarakat,  bangsa,  negara  yang tertib  dan  adil.  Dengan  adanya  norma  hukum  diharapkan  setiap  orang  agar berperilaku tertib untuk mewujudkan suatu tatanan sosial yang sesuai dengan norma- norma  hukum  yang  berlaku.  Apabilan  norma  tersebut  dilanggar,  maka  orang  yang melanggar akan menerima sanksi sebagai konsekuensi hukum bagi tindakannya. 1
Seiring  perkembangan  zaman,  perubahan  alih  fungsi  lahan/tanah  menjadi semakin kompleks sehingga menimbulkan banyak permasalahan yang hadir ditengah- tengah  masyarakat.  Masalah  tanah  dari  segi  empiris  sangat  erat  kaitannya  dengan peristiwa kehidupan sehari-hari yang timbul dari berbagai kebijakan dan perubahan kebutuhan  atas  tanah,  salah  satunya  adalah  mengenai  hibah.  Hibah  merupakan sebuah  pemberian  seseorang  kepada  pihak  lain  yang  biasanya  dilakukan  ketika pemberi maupun penerima masih hidup. 2
Hibah  mempunyai  fungsi  sosial  dalam  kehidupan  masyarakat. 3 Dimana sesuatu  yang  dihibahkan  tersebut  dapat  diberikan  kepada  siapa  saja,  tanpa memandang ras, suku, agama, dan golongan, sehingga hibah dianggap sebagai solusi dalam  pembagian  harta  kekayaan. 4 Meskipun  demikian,  pada  kenyataannya  hibah seringkali bukan merupakan solusi yang tepat dalam hal pewarisan tanah, karena bisa jadi menimbulkan masalah baru, misalnya penarikan kembali hibah atau pembatalan hibah. 5
1 Oeripkartawinata,  Retnowulan  Sutantio  dan  Iskandar. Hukum  Acara  Perdata:  dalam  Teori  dan Praktek. Bandung: Mandar Maju, 2003, hlm. 5.
2 Suparman, Eman. Intisari Hukum Waris Indonesia . Bandung: Mandar Maju, 1995, hlm. 35.
3 Larasari,  Caturangga  Situmeang  dan  Putri  Tika.  “Analisis  Hukum  tentang  Pembatalan  Hibah (Studi  Putusan  Pengadilan  Agama  No:  887/PDT.G/2009/PA.MDN).” Premise  Law  Jurnal 12 (2015).
4 Bafadhal,  Faizah.  “Analisis  tentang  Hibah  dan  Korelasinya  dengan  Kewarisan  dan  Pembatalan Hibah  Menurut  Peraturan  Perundang-Undangan  di  Indonesia.” Jurnal  Ilmu  Hukum 4,  No.  1 (2013).
5 Oping, Meylita Stansya Rosalina. “Pembatalan Hibah Menurut Pasal 1688 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.” Lex Privatum 5, no. 7 (2017).
Pemberian hibah berlaku sejak saat pemberi hibah memberikan hibah kepada penerima  hibah  dan  dibuatkan  akta  hibah.  Pembuatan  akta  hibah  harus  dibuat  di hadapan  pejabat  umum  yang  berwenang  terhadap  pembuatan  akta  tersebut,  untuk akta  hibah  benda  bergerak  dibuat    di  hadapan  Notaris  sedangkan  untuk  akta  hibah benda tidak bergerak dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Hal ini sebagaimana  dijelaskan  dalam  Pasal  1682  KUH  Perdata  bahwa  “Tiada  suatu penghibahan  pun  kecuali  termaksud  dalam  Pasal  1687  dapat  dilakukan  tanpa  akta notaris,  yang  minuta  (naskah  aslinya)  harus  disimpan  pada  notaris  dan  bila  tidak dilakukan  demikian  maka  penghibahan  itu  tidak  sah”.    Adapun  tugas  seorang  PPAT adalah  melakukan  sebagian  kegiatan  pendaftaran  tanah  dengan  membuat  akta sebagai  bukti  dilakukannya  perbuatan  hukum  tertentu  mengenai  hak  atas  tanah. Jabatan  PPAT  kehadirannya  dikehendaki  dalam  hukum  yang  memiliki  tujuan  untuk membantu  dan  melayani  masyarakat  yang  memerlukan  alat  bukti  tertulis  bersifat otentik terkait dengan tanah mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum. 6
Dalam  kasus  yang  penulis  bahas  dalam  Putusan  Pengadilan  Agama  Jakarta Selatan  Nomor  3570/Pdt.G/2021/PA.JS.  Awalnya  pada  tanggal  11  Oktober  1970 penggugat dan almarhum suami penggugat mengangkat seorang anak yang bernama X (anak angkat penggugat). Namun pada tanggal 06 November 2002 X (anak angkat penggugat)  telah  meninggal  dunia.  Adapun  kedudukan  hukum  para  pihak  dalam perkara ini pihak tergugat yaitu istri dan anak tergugat, pihak penggugat selaku ibu almarhum  anak  angkat  penggugat.    Bahwa  pada  tanggal  18  Desember  2006  dengan itikad baik  dan penuh  kasih sayang penggugat menghibahkan aset yang berupa dua bidang  tanah  pekarangan  yang  beralamat  di  Jalan  Kota  Jakarta  Selatan  dengan Sertipikat  Hak  Milik  nomor  7846,  seluas  256  M 2 ,  yang  dibuat  di  hadapan  Notaris sebagaimana  Akta  Hibah  Nomor  xxxxxx,  yang  dihibahkan  kepada  istri  dan  anak tergugat,  namun  kedua  bidang  tanah  dan  rumah  yang  penggugat  telah  dihibahkan tersebut ingin penggugat batalkan, karena penggugat menghibahkan kepada tergugat 1  dan  tergugat  2  telah  melebihi  1/3  dari  batas  pemberian  hibah  dan  penggugat menganggap  pemberian hibah kepada tergugat 1 tersebut tidak membawa kebaikan dan  manfaat  bagi  penggugat  sehingga  hibah  yang  pernah  penguggat  lakukan penggugat ingin membatalkan.
Berdasarkan  penjelasan  tersebut  di  atas  maka  urgen  dilakukan  penelitian mengenai “Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Atas Pembatalan Akta Hibah (Studi  Putusan  Nomor  3750/Pdt.G/2021/PA.JS)” dengan  fokus  penelitian  tentang
6 Adjie, Habib. Hukum Notaris Indonesia . Bandung: Refika Aditama, 2009, hlm. 73.

## Melvina; Ariawan Gunadi
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 1, Juni 2023. Hlm. 1-16 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
tanggung  jawab  pejabat  pembuat  akta  tanah  atas  pembatalan  akta  hibah  yang dibatalkan  oleh  Pengadilan  (studi  putusan  nomor  3750/Pdt.G/2021/PA.JS). Selanjutnya  penelitian  ini  juga  mengkaji  kekuatan  hukum  terhadap  pembatalan  akta hibah yang dibuat pejabat pembuat akta tanah.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif  merupakan  metode  penelitian  hukum  yang  dilaksanakan  dengan  cara meneliti  bahan  hukum  pustaka,  peraturan  tertulis,  atau  data  sekunder. 7 Dalam penelitian  ini,  penulis  menjadikan  ketentuan  perundang-undangan  yang  berlaku sebagai  landasan  untuk  menganalisis  guna  menjawab  permasalahan  terkait  isu  yang terdapat  dalam  Putusan  Pengadilan  Agama  Jakarta  Selatan  Nomor  3750/Pdt.G/2021. Adapun  jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder  atau meneliti  bahan-bahan  pustaka.  Sumber  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini meliputi  bahan  hukum  primer    diantaranya  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata (KUHPerdata),  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran Tanah,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2016  tentang  Peraturan  Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Kompilasi Hukum Islam, dan Putusan Pengadilan Agama Jakarta  Selatan  Nomor  3750/Pdt.G/2021.  Selanjutnya  digunakan  pulan  bahan-bahan hukum sekunder sebagai pendukung bahan-bahan penelitian antara lain berupa buku- buku  ilmiah  yang  ditulis  para  ahli  hukum  hingga  jurnal-jurnal  atau  artikel  hukum yang  relevan.  Selain  kedua  bahan  hukum  priemer  dan  sekunder  ditambahkan  pula sumber-sumber  dari  media  internet  dan  sumber  lainnya  yang  memiliki  hubungan untuk mendukung penelitian ini.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Tanggung  Jawab  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  atas  Pembatalan  Akta  Hibah yang dibatalkan oleh Pengadilan
(Studi Putusan Nomor 3750/Pdt.G/2021/PA.JS)
Akta  PPAT  mempunyai  kedudukan  dan  peranan  sangat  penting  dalam penegakan hukum privat maupun dalam lapangan hukum publik di Indonesia. Akta PPAT  menjadi  dasar  dalam  proses  peralihan,  pemindahan,  dan  pembebanan  hak
7 Mamudji, Soerjono Soekanto dan Sri. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat . 16th ed. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014,  hlm. 14.
atas tanah antar pihak terkait. 8 Peralihan hak atas tanah melalui hibah hanya dapat didaftarkan  jika  dapat  dibuktikan  dengan  akta  yang  dibuat  oleh  PPAT  (Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berwenang). 9 Hibah merupakan suatu perbuatan hukum yang  melibatkan  beberapa  pihak  yang  dalam  praktik  dilangsungkannya  haruslah dapat menciptakan suatu kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban bagi pihak yang berkepentingan. 10
Hibah merupakan salah satu perbuatan hukum yang dapat dilakukan untuk memindahkan  hak  atas  benda  kepada  orang  lain,  salah  satunya  hak  atas  tanah. 11 Hak atas tanah sendiri merupakan suatu hak yang dapat diperoleh oleh masyarakat di  Indonesia.  Hal  ini  diatur  di  dalam  Pasal  9  Ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria,  yang  menyatakan bahwa,  tiap  warga  negara  Indonesia,  memiliki  kesempatan  yang  sama  untuk memperoleh  suatu  hak  atas  tanah  serta  berhak  pula  untuk  memanfaatkan hasilnya. 12 Pengertian  hibah  yang  diatur  dalam  Pasal  1666  Kitab  Undang-Undang Hukum  Perdata  yang  menyatakan  bahwa  “hibah  ialah  suatu  persetujuan  dimana seorang  penghibah  menyerahkan  suatu  barang  secara  cuma-cuma,  tanpa  dapat menariknya  kembali,  demi  kepentingan  seseorang  yang  menerima  penyerahan barang  itu”.  Hibah  dikelompokkan  pada  perjanjian  sepihak.  Namun  dalam  Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata  memberikan  ketentuan  terhadapnya,  sehingga pemberi  hibah  dan  penerima  hibah  juga  dikenakan  kewajiban  dalam  hibah  yang diberikannya yakni:
a. Kewajiban pemberi hibah, setelah pemberi hibah menyerahkan harta atau benda  yang  dihibahkannya  kepada  si  penerima  hibah,  maka  semenjak  itu tidak ada lagi kewajiban yang mengikat pemberi hibah.
b. Kewajiban penerima hibah:
8 Salim,  HS. Teknik  Pembuatan  Akta  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT) .  Jakarta:  Grafindo Persada, 2016.
9 Pasal 37 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
10 Nurdin,  Olivia  Maudira  OlandaAad  Rusyad.  “TANGGUNG  JAWAB  NOTARIS  TERHADAP PEMBATALAN AKTA HIBAH YANG DIBUAT TANPA PERSETUJUAN AHLI WARIS.” Jurnal Kertha Semaya 10, No. 7 (2022): 1706–17.
11 Arimurti, Asyuna Triana Mohammad Fajri Mekka Putra. “Perspektif Terhadap Pembatalan Akta Hibah Pejabat Pembuat Akta Tanah Atas Hibah Yang Tidak Diberikan Secara Cuma-Cuma (Studi Putusan  Pengadilan  Negeri  Kalianda,  Nomor  31/Pdt.G/2020/PN  KLA).” Jurnal  Pakuan  Law Review 8, no. 01 (2022): 401.
12 Indonesia. UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 9 Ayat (2) (1960).

## Melvina; Ariawan Gunadi
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 1, Juni 2023. Hlm. 1-16 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
1. Melunasi  setiap  hutang-hutang  penghibah  atau  benda-benda  lain, dengan catatan hutang dan beban yang harus dibayar telah disebutkan secara tegas dalam Akta Hibah;
2. Memberikan  nafkah    kepada  pemberi  hibah  apabila  pemberi  hibah jatuh miskin;
3. Mengembalikan  benda  yang  telah  dihibahkan  berdasarkan  aturan- aturan yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Pemberi  hibah  juga  mempunyai  hak  terkait  hibahnya  yakni  sebagai berikut:
a. pemberi  hibah  berhak  untuk  memakai  sejumlah  uang  dari  harta  atau benda  yang  dihibahkannya,  asalkan  hak  ini  telah  diperjanjiakn  dalam penghibahan (Pasal 1671 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
b. pemberi  hibah  berhak  untuk  mengambil  benda  yang  telah  diberikannya jika  si  penerima  hibah  meninggal  terlebih  dahulu  dari  si  penghibah, dengan  catatan  hal  tersebut  berlaku  apabila  telah  diperjanjikan sebelumnya (Pasal 1672 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
c. pemberi hibah dapat menarik kembali pemberiannya, jika penerima hibah tidak memenuhi kewajibanyang ditentukan dalam akta hibah atau hal-hal lain yang dinyatakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Dalam konteks hukum Islam juga diatur mengenai rukun dan syarat-syarat sah hibah, dimana hibah dapat dinyatakan  sah apabila memenuhi syarat sebagai berikut: 13
1. Adanya orang yang menghibahkan atau pemberi hibah ( al-wahib );
2. Adanya orang yang menerima hibah atau penerima hibah;
3. Adanya objek hibah ( al-hibah );
4. Adanya ijab Kabul ( Sighat ).
Adapun  alasan-alasan  suatu  hibah  dapat  dibatalkan  sebagaimana  diatur dalam  Pasal  1688  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  yang  berbunyi  “Suatu hibah  tidak  dapat  ditarik  kembali  maupun  dihapuskan  karenanya,  melalaikan dalam hal-hal berikut:
1. Karena tidak dipenuhi syarat-syarat dengan mana hibah dilakukan;
13 Suisno.  “Tinjauan  Yuridis  Normatif  Pemberian  Hibah  dan  Akibat  Hukum  Pembatalan  Suatu Hibah  Menurut  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  dan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata.” Jurnal Independent 5, no. 1 (2017).
2. Jika  si  penerima  hibah  telah  bersalah  melakukan  kejahatan  yang  bertujuan mengambil  jiwa  si  penghibah  atau  suatu  kejahatan  lain  terhadap  si penghibah;
3. Jika ia  menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah, setelah orang ini jatuh di dalam kemiskinan.
Dalam Pasal 1 ayat 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, menjelaskan terkait pengertian akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai bukti telah dilaksanakannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun. Perbuatan hukum itu batal atau dibatalkan: (1) jika perbuatan hukum itu batal maka akta pejabat pembuat akta tanah (PPAT) menjadi tidak berfungsi sebagai alat bukti perbuatan hukum tersebut, sedangkan (2) jika perbuatan hukum itu dibatalkan sendiri oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan perbuatan hukum tersebut sudah didaftarkan di kantor pertanahan, maka pendaftaran tersebut tidak dapat dibatalkan. Maka berdasarkan ketentuan tersebut, ada 2 (dua) ketentuan mengenai pembatalan akta pejabat pembuat akta tanah (PPAT) yakni: 14
1. Pembatalan  dilakukan  sebelum  dilakukan  pendaftaran  ke  kantor pertanahan;
Dapat dilakukan dengan akta notaris (akta pihak) karena akta perbuatan yang tersebut dalam akta pejabat pembuat akta tanah (PPAT) adalah perbuatan perdata para pihak.
2. Pembatalan  setelah  dilakukan  atau  dalam  proses  pendaftaran  di  kantor pertanahan;
Pembatalan harus denan putusan pengadilan.
Dari penjabaran di atas dapat kita pahami bahwa suatu pemberian dengan hibah mulai berlaku sejak saat hibah diberikan, antara pemberi hibah (penghibah) dengan  penerima  hibah  saling  kenal  mengenal  dan  disahkan  dengan  akta  hibah. 15 Pembuatan  akta  hibah  harus  dilakukan  di  hadapan  pejabat  yang  berwenang terhadap pembuatan akta tersebut, sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam
14 Adjie, Habib. Merajut Pemikiran dalam Dunia Notaris & PPAT . Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 95.
15 Dhiyah  Tabriz,  Teddy  Anggoro.  “PEMBATALAN  AKTA  HIBAH  YANG  DIBUAT  DIHADAPAN PEJABAT  PEMBUAT  AKTA  TANAH  AKIBAT  PEMBERI  HIBAH  JATUH  MISKIN.” Jurnal  Kertha Semaya 10, no. 1 (2021): 14–25.

## Melvina; Ariawan Gunadi
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 1, Juni 2023. Hlm. 1-16 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
pasal 1682 KUHPerdata. Dalam hal hibah tanah, maka akta hibah dibuat di hadapan atau oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).
Berdasarkan kasus dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 3750/Pdt.G/2021/PA.JS,  akta  hibah  nomor  xxxxxx  yang  dibuat  penggugat  di hadapan  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT)  dimohonkan  pembatalan  pada Pengadilan  karena  tidak  sahnya    perbuatan  hukum  dengan  adanya  putusan pembatalan  hibah  yang  telah  berkekuatan  hukum  tetap  maka  kepemilikan  atas objek hibah tersebut akan kembali kepada penggugat dan dalam hal ini penggugat menghibahkan  kepada  tergugat  I  dan  tergugat  II  telah  melebihi  1/3  dari  batas pemberian hibah. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 210 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam  menjelaskan  bahwa  “Orang  yang  telah  berumur  sekurang-kurangnya  21 tahun  berakal  sehat  tanpa  adanya  paksaan  dapat  menghibahkan  sebanyak- banyaknya  1/3  harta  bendanya  kepada  orang  lain  atau  lembaga  di  hadapan  dua orang saksi untuk dimiliki”.
Dalam hal peralihan hak atas tanah melalui hibah dapat dibuktikan dengan akta  yang  dibuat  oleh  pejabat  pembuat  akta  tanah  (PPAT).  Sebagaimana  diatur dalam  Pasal  37  ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  tentang Pendaftaran  Tanah  menjelaskan  bahwa:  “Peralihan    hak  atas  tanah  dan  hak  milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan  dan  perbuatan  hukum  pemindahan  hak  lainnya,  kecuali  pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh  PPAT  yang  berwenang  menurut  ketentuan  peraturan  perundang-undangan yang  berlaku”.  Adapun  tugas  pejabat  pembuat  akta  tanah  (PPAT)  dalam pendaftaran  tanah  ditetapkan  dalam  Pasal  6  Peraturan    Pemerintah  Nomor  24 Tahun 1997, yaitu: 16
1. Dalam  rangka  penyelenggaraan  pendaftaran  tanah  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 5, tugas  pelaksanaan  pendaftaran  tanah dilakukan oleh Kepala Kantor  Pertanahan,  kecuali  kegiatan-kegiatan  tertentu  yang  oleh  Peraturan Pemerintah  ini  atau  perundang-undangan  yang  bersangkutan  ditugaskan kepada pejabat lain.
2. Dalam melaksanakan pendaftaran tanah, Kepala Kantor Pertanahan dibantu oleh  pejabat  pembuat  akta  tanah  (PPAT)  dan  pejabat  lain  yang  ditugaskan
16 Santoso,  Urip. Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  Perspektif  Regulasi,  Wewenang,  dan  Sifat  Akta . Surabaya: Kencana, 2016.
untuk  melaksanakan  kegiatan  tertentu  menurut  Peraturan  Pemerintah  ini dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.
Kewenangan pejabat pembuat akta tanah (PPAT) yakni membuat akta tanah yang  merupakan  akta  otentik  mengenai  semua  perbuatan  hukum  tertentu mengenai hak atas tanah dan  hak milik atas satuan rumah susun  yang terletak di daerah kerjanya. 17 Hibah tidak dapat dapat dicabut dan dibatalkan, kecuali oleh hal- hal sebagai berikut (Pasal 1688 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata):
1) jika  syarat-syarat  penghibahan  tidak  dipenuhi  oleh  penerima  hibah;  Pada syarat  pertama  ini,  barang  yang  telah  dihibahkan  tetap  berada  pada penghibah atau ia dapat meminta barang tersebut, bebas dari segala beban dan  hipotik  yang  mungkin  diletakkan  atas  barang  tersebut  oleh  penerima hibah, serta hasil dan buah yang telah diterima oleh penerima hibah sejak ia lalai dalam memenuhi syarat-syarat penghibahan tersebut.
2) jika  orang  yang  diberi  hibah  bersalah  dengan  melakukan  atau  ikut melakukan  suatu  usaha  pembunuhan  atau  kejahatan  lain  atas  diri penghibah; dan
3) jika  penghibah  jatuh  miskin  sedang  yang  diberi  hibah  menolak  untuk memberi nafkah kepadanya. Untuk syarat kedua dan ketiga ini, barang yang telah  dihibahkan  tidak  dapat  diganggu  gugat  jika  barang  tersebut  telah dipindahtangankan, dihipotekkan atau dibebani dengan hak kebendaan oleh penerima  hibah,  kecuali  apabila  gugatan  untuk  membatalkan  penghibahan tersebut  telah  diajukan  kepada  dan  didaftarkan  di  Pengadilan.  Segala pemindahtanganan,  penghipotekkan  dan  pembebanan  yang  dilakukan  oleh penerima hibah sesudah pendaftaran tersebut adalah batal, apabila gugatan tersebut kemudian dimenangkan.
Tanggung  jawab  pejabat  pembuat  akta  tanah  (PPAT)  terhadap  akta  hibah yang dibuat karena kelalaiannya sehingga dibatalkan oleh pengadilan, meliputi;
1. Tanggung jawab secara administrasi yang dikenakan PPAT akibat melanggar Pasal 6 ayat (1) Kode Etik IPPAT dapat berupa sanksi:
a. Teguran;
b. Peringatan;
c. Pemberhentian sementara dari keanggotaan Perkumpulan;
d. Pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan  Perkumpulan;
e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan.
17 Ibid, hlm. 114.

## Melvina; Ariawan Gunadi
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 1, Juni 2023. Hlm. 1-16 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
2. Tanggung jawab pejabat pembuat akta tanah (PPAT) secara perdata terkait dengan  kealpaan  dan/atau  kelalaian  dalam  pembuatan  akta  hibah  yang menyimpang  dari  syarat  formal  dan  materiil.  Pejabat  pembuat  akta  tanah (PPAT)  dapat  dituntut  ganti  kerugian  secara  perdata  apabila  para  pihak melakukan pengingkaran terhadap apa yang tertulis di dalam akta.
3. Tanggung  jawab  pejabat  pembuat  akta  tanah  (PPAT)  secara  pidana  dapat dikenakan  apabila  pejabat  pembuat  akta  tanah  (PPAT)  melakukan  suatu perbuatan pidana.
Suatu    delik    atau    pebuatan    yang    dilarang    oleh    undang-undang    dan diancam dengan pidana  mempunyai unsur  objektif (unsur-unsur  yang  terdapat  di luar  manusia  yang  dapat berupa suatu tindakan atau tindak tanduk yang  dilarang dan  diancam  dengan  sanksi  pidana,  seperti  memalsukan  surat,  sumpah  palsu, pencurian) dan unsur subjektif  ( toerekeningsvatbaarheid) dan  kesalahan  ( schuld ). 18 Peraturan  pejabat  pembuat  akta  tanah  (PPAT)  hanya  mengatur  sanksi  dan pelanggaran  yang  dilakukan  pejabat  pembuat  akta  tanah  (PPAT)  berupa  teguran hingga  pemberhentian  tidak  hormat.  Sebagaimana    dijelaskan  dalam  Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah    yang  terdapat  dalam  Pasal  10  ayat  3    menjelaskan  bahwa  “PPAT diberhentikan dengan tidak hormat karena:
a. Melakukan  pelanggaran  berat  terhadap  larangan  atau  kewajiban  sebagai PPAT; dan atau
b. Dijatuhi  pidana  penjara  berdasarkan  putusan  pengadilan  yang  telah memperoleh  kekuatan  hukum  tetap  karena  melakukan  tindak  pidana  yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”.
Maka  sebagaimana  kasus  dalam  Putusan  Pengadilan  Agama  Nomor 3750/Pdt.G/2021/PA.JS, akta hibah nomor xxxxxx yang dibuat penggugat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan dengan adanya putusan pembatalan hibah yang telah berkekuatan tetap menjadikan kepemilikan atas objek hibah tersebut akan kembali  kepada  penggugat.  Oleh  karena  itu  pejabat  pembuat  akta  tanah  (PPAT) bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan dari akta hibah yang dibuatnya dengan  mengembalikan  keadaan  objek  hibah  seperti  semula  seperti  sebelum terjadinya perbuatan hukum.
18 Rifa’i,  Ahmad,  and  Anik  Iftitah.  “BENTUK-BENTUK  PELANGGARAN  HUKUM  DALAM PELAKSANAAN JABATAN NOTARIS.”
Jurnal Supremasi 8, No. 2 (2018). https://doi.org/10.35457/supremasi.v8i2.486.

## 2. Kekuatan  Hukum  Terhadap  Pembatalan  Akta  Hibah  Yang  Dibuat  Pejabat Pembuat Akta Tanah
Kekuatan hukum suatu akta memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sebagaimana  dijelaskan  dalam  Pasal  1870  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata bahwa  teruntuk  para  pihak  yang  berkepentingan  termasuk  para  ahli  warisnya maupun  orang-orang  yang  mendapatkan  hak  dari  mereka,  akta  otentiklah  bukti sempurna  sesuai  substansi  (yang  termuat  di  dalam  akta  otentik  tersebut. Pengertian  akta  otentik  dalam  hal  ini  sesuai  mengacu  pada  Pasal  1868  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menjelaskan bahwa akta otentik merupakan akta yang dibuat dalam bentuk sesuai undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk melakukan hal tersebut di tempat akta itu dibuat.
Akta  pejabat  pembuat  akta  tanah  (PPAT)  ialah  dasar  untuk  melakukan pencatatan  peralihan  hak  atas  tanah  berdasarkan  Pasal  37  ayat  (1)  Peraturan Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah.  Akta  pejabat pembuat akta tanah (PPAT) termasuk akta otentik yang dimaksud dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, akan tetapi Kekuatan Pembuktian atau daya ikat nya TIDAK SAMA dengan bukti akta otentik yang diatur dalam Pasal 1870 KUH Perdata.  Karena  terhadap  Akta  PPAT  berlaku  asas  KHUSUS  yang  diatur  dalam Hukum  Tanah  Nasional,  khususnya  Sistem  Pendaftaran  Tanah.  Sehingga berdasarkan  asas lex  specialis  derogat  legi  generali ,  untuk  menilai  daya  ikat  atau kekuatan pembuktian akta PPAT sebagai akta otentik harus dinilai dalam rangkain konteks sistem pendaftaran tanah.
Berdasarkan asas lex specialis derogat legi generali , kekuatan mengikat atau daya ikat akta pejabat pembuat akta tanah (PPAT) sebagai akta otentik berdasarkan hukum  tanah  nasional,  memiliki  kekuatan  mengikat  sebagai  bukti  yang  kuat sebagaimana  dinyatakan  dalam  Pasal  32  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun 1997  tentang  Pendaftaran  Tanah,  bukan  bukti  yang  sempurna  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  1870  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata,  melainkan sebagai bukti yang kuat.
Menurut  Hari  Sasasngka,  ada  beberapa  macam  kekuatan  mengikat  suatu alat bukti dalam perkara perdata sebagai berikut: 19

## 1. Bukti lemah
19 Sasangka,  Hari. Hukum  Pembuktian  dalam  Perkara  Perdata  untuk  Mahasiswa  dan  Praktisi . Bandung: Mandar Maju, 2005, hlm. 19- 20.

## Melvina; Ariawan Gunadi
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 1, Juni 2023. Hlm. 1-16 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
Adalah alat bukti yang dikemukakan penggugat yang sedikitpun tidak memberikan pembuktian atau memberikan pembuktian tetapi tidak memenuhi syarat yang dibutuhkan untuk menerima dalil-dalil gugatan, artinya alat bukti ini hanya mempunyai daya bukti permulaan ( kracht van begin bewijs ). Jadi derajat bukti yang dibutuhkan belum tercapai oleh karena itu gugatan harus ditolak dan penggugat sebagai pihak yang kalah. Daya bukti permulaan saja tidak dapat menjadi dasar hakim bagi penerimaan suatu gugatan.
2. Bukti sempurna
Yakni  bukti  yang  diajukan  oleh  pihak  yang  bersangkutan  telah  sempurna, artinya  tidak  perlu  lagi  melengkapi  dengan  alat  bukti  lain,  dengan  tidak mengurangi kemungkinan diajukan dengan bukti sangkalan ( tengen bewijs ). Jadi  dengan  bukti  sempurna  yang  diajukan  tersebut,  memberikan  kepada hakim kepastian yang cukup, akan tetapi masih dapat dijatuhkan oleh bukti sangkalan.  Dengan  demikian,  bukti  sempurna  mengakibatkan  suatu pendapat  hakim  bahwa  tuntutan  penggugat  benar  dan  harus  diterima kecuali  tergugat  dengan  bukti  sangkalannya  ( tengen  bewijs )  berhasil mengemukakan  alat bukti yang berdaya bukti  cukup guna menyangkal apa yang dianggap oleh hakim telah benar.
3. Bukti pasti/menentukan ( Beslissend Bewijs)
Akibat diajukan pembuktian dengan alat bukti yang mempunyai daya bukti pasti/menentukan, maka terhadap pembuktian tersebut tidak diperbolehkan untuk  memajukan  bukti  sangkalan.  Pembuktian  dengan  alat  bukti pasti/menentukan,  mengakibatkan  bagi  penggugat  atau  tergugat  yang mengemukakan  alat bukti tersebut, suatu posisi yang tidak dapat diganggu gugat  lagi.  Dengan  demikian  tuntutan  yang  diajukan  dianggap  benar, beralasan dan dapat diterima. Peluang pihak lawan untuk mengajukan bukti sangkalan tidak ada lagi.
4. Bukti yang mengikat ( Verplicht Bewijs)
Dengan  adanya  alat  bukti  yang  mempunyai  daya  bukti  mengikat,  maka hakim  wajib  untuk  menyesuaikan  keputusannya  dengan  pembuktian tersebut.  Contoh  dalam  hal  ini  adalah  dalam  hal  adanya  sumpah  pemutus (sumpah decissoir ).
5. Bukti sangkalan ( Tengen Bewijs)
Adalah alat bukti yang dipergunakan dalam bantahan terhadap pembuktian yang  diajukan  oleh  lawan  dalam  persidangan.  Pembuktian  ini  bertujuan untuk  menggagalkan  gugatan  pihak  lawan.  Pada  prinsipnya  segala  bukti dapat  dilemahkan  dengan  bukti  sangkalan,  kecuali  undang-undang  sendiri secara  tegas  melarang  diajukannya  suatu  alat  bukti  sangkalan,  misalnya terhadap sumpah pemutus (sumpah decissoir ) yang diatur dalam Pasal 1936 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Berdasarkan kasus dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 3750/Pdt.G/2021/PA.JS,  akta  hibah  nomor  xxxxxx  yang  dibuat  penggugat dihadapan  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT)  dimohonkan  pembatalan  pada Pengadilan,  maka    akta  hibah  tersebut  memiliki  kekuatan  pembuktian  yang  tidak mempunyai  kekuatan hukum, karena penggugat dan  almarhum suami penggugat hibahkan kepada almarhum anak angkat penggugat dan  yang kedua bidang tanah dengan bangunan rumah yang terletak di Jalan xxxxxx Kota Jakarta Selatan dengan Sertipikat  Hak  Milik  Nomor  xxxxxx  /Kelurahan  Bintaro  seluas  256  M 2 yang  telah penggugat hibahkan kepada tergugat I dan tergugat II telah melebihi 1/3 dari batas pemberian hibah.

## D. KESIMPULAN
Putusan  Pengadilan  Agama  Nomor  3750/Pdt.G/2021/PA.JS  yang  telah berkekuatan hukum tetap terhadap Akta Hibah Nomor xxxxxx yang dibuat penggugat di  hadapan  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT)  menjadikan  kepemilikan  atas  objek hibah tersebut akan kembali kepada penggugat. Atas hal tersebut, PPAT bertanggung jawab  atas  kerugian  yang  ditimbulkan  dari  akta  hibah  yang  dibuatnya  dengan mengembalikan  keadaan  objek  hibah  seperti  semula  seperti  sebelum  terjadinya perbuatan  hukum.  Adapun  tanggung  jawab  PPAT  terhadap  akta  hibah  yang  dibuat karena  kelalaiannya  sehingga  dibatalkan  oleh  pengadilan  meliputi:  tanggung  jawab secara  administrasi,  perdata,  dan  pidana.  Hal  penting  lainnya  dalam  penelitian  ini bahwa  kekuatan  hukum  akta  hibah  yang  dibuat  penggugat  di  hadapan  PPAT  tidak mempunyai  kekuatan  hukum,  karena  telah  melebihi  1/3  dari  batas  pemberian  hibah sehingga akta hibah tersebut dibatalkan.

## Melvina; Ariawan Gunadi
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 1, Juni 2023. Hlm. 1-16 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Adjie, Habib. Hukum Notaris Indonesia . Bandung: Refika Aditama, 2009.
__________. Merajut Pemikiran dalam Dunia Notaris & PPAT . Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
Mamudji, Soerjono Soekanto dan Sri. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat . 16th ed. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
Oeripkartawinata, Retnowulan Sutantio dan Iskandar. Hukum Acara Perdata: Dalam Teori dan Praktek. Bandung: Mandar Maju, 2003.
Salim, HS. Teknik Pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) . Jakarta: Grafindo Persada, 2016.
Santoso, Urip. Pejabat Pembuat Akta Tanah Perspektif Regulasi, Wewenang, dan Sifat Akta . Surabaya: Kencana, 2016.
Sasangka, Hari. Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata untuk Mahasiswa dan Praktisi . Bandung: Mandar Maju, 2005.
Suparman, Eman. Intisari Hukum Waris Indonesia . Bandung: Mandar Maju, 1995.

## Jurnal
Arimurti, Asyuna Triana Mohammad Fajri Mekka Putra. “Perspektif Terhadap Pembatalan Akta Hibah Pejabat Pembuat Akta Tanah Atas Hibah Yang Tidak Diberikan Secara Cuma-Cuma (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kalianda, Nomor 31/Pdt.G/2020/PN KLA).” Jurnal Pakuan Law Review 8, No. 01 (2022): 401.
Bafadhal,  Faizah.  “Analisis  Tentang  Hibah  dan  Korelasinya  dengan  Kewarisan  dan Pembatalan  Hibah  Menurut  Peraturan  Perundang-Undangan  di  Indonesia.” Jurnal Ilmu Hukum 4, no. 1 (2013).
Larasari,  Caturangga  Situmeang  dan  Putri  Tika.  “Analisis  Hukum  tentang  Pembatalan Hibah (Studi Putusan Pengadilan Agama No: 887/PDT.G/2009/PA.MDN).” Premise Law Jurnal 12 (2015).
Dhiyah Tabriz, Teddy Anggoro. “PEMBATALAN AKTA HIBAH YANG DIBUAT DIHADAPAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH AKIBAT PEMBERI HIBAH JATUH MISKIN.”
Jurnal Kertha Semaya 10, no. 1 (2021): 14–25.
Nurdin,  Olivia  Maudira  OlandaAad  Rusyad.  “TANGGUNG  JAWAB  NOTARIS  TERHADAP PEMBATALAN  AKTA  HIBAH  YANG  DIBUAT  TANPA  PERSETUJUAN  AHLI  WARIS.” Jurnal Kertha Semaya 10, no. 7 (2022): 1706–17.
Oping,  Meylita  Stansya  Rosalina.  “Pembatalan  Hibah  Menurut  Pasal  1688  Kitab  Undang-
Undang Hukum Perdata.” Lex Privatum 5, no. 7 (2017).
Rifa’i,  Ahmad,  and  Anik  Iftitah.  “BENTUK-BENTUK  PELANGGARAN  HUKUM  DALAM PELAKSANAAN  JABATAN  NOTARIS.” Jurnal  Supremasi 8,  no.  2  (2018). https://doi.org/10.35457/supremasi.v8i2.486.
Suisno.  “Tinjauan  Yuridis  Normatif  Pemberian  Hibah  dan  Akibat  Hukum  Pembatalan Suatu  Hibah  Menurut  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  Dan  Kitab  Undang-Undang Hukum Perdata.” Jurnal Independent 5, no. 1 (2017).

## Peraturan Perundang-Undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah
Kompilasi Hukum Islam

## Melvina; Ariawan Gunadi
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 1, Juni 2023. Hlm. 1-16 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179