## JIUBJ

## Efektivitas Pelaksanaan Program Hukum dan Rancangan UU dalam Bidang Hukum dan Perundang-Undangan di DPRD Ponorogo

## Aghnia Salma Salsabila, Edi Santoso
Universitas Muhammadiyah Ponorogo Correspondence email: niasalsabila1204@gmail.com, edisantoso9247@gmail.com
Abstrak. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisa  efektivitas  pelaksanaan  program  hukum  dan  rancangan  Undang-Undang yang  dilaksanakan  oleh  sub  bagian  Hukum  dan  Perundang-Undangan  di  DPRD  Ponorogo.  Hukum  perundang-undangan merupakan sebuah hukum tertulis yang dibentuk melalui pejabat yang berwenang maupun pihak yang berwenang dan diwujudkan dalam  bentuk  tertulis  Yang  Harus  dipatuhi  oleh  masyarakat.  Di  dalam  hukum  dan  perundang-undangan  terdapat  sebuah  norma yang  menjadi  pedoman  bagi  masyarakat  untuk  menjalankan  kehidupan  serta  perilaku  didalam  negara.  Dalam  lembaga pemerintahan,  khususnya  DPRD  memiliki  sebuah  sub  bagian  yang  bertugas  untuk  mengelola  perundang-undangan  dan menjalankan  sistem  peraturan  sesui  pedoman  di  setiap  kegiatan  dan  aktivitas  pemerintahan.  Bagian  hukum  dan  peraturan perundang-undangan  di  dalam  DPRD  memiliki  tugas  untuk  melaksanakan  implementasi  peraturan  perundang-undangan  serta meneliti  perumusan  peraturan  perundang-undangan  dengan  melakukan  telaah  hukum  dan  memberikan  bantuan  hukum  kepada pihak-pihak  yang  membutuhkan didukung dengan  mempublikasikan dan  mendokumentasikan produk hukum  di dalam  lembaga pemerintahan.
Kata kunci : Hukum dan Perundang-Undangan, Program Pemerintah Daerah, DPRD
Abstract. This study aims to analyze the effectiveness of the implementation of legal programs and draft laws carried out by the Law and Legislation sub-section in the Ponorogo DPRD. Legislation is a written law that is formed through authorized officials and authorized parties and is realized in  written  form that must  be obeyed by the community. In law and legislation  there is  a norm  that  serves  as  a  guide  for  the  community  to  carry  out  life  and  behavior  within  the  state.  In  government  institutions, especially DPRD has a sub-section which is tasked with managing legislation and implementing a regulatory system according to the guidelines in every government activity and activity. The legal and statutory department in the DPRD has the task of carrying out  the  implementation  of  laws  and  regulations  as  well  as  researching  the  formulation  of  laws  and  regulations  by  conducting legal studies and providing legal assistance to parties in need supported by publishing and documenting legal products within the institution.

## Keywords : Laws and Legislation, Local Government Programs, DPRD

## PENDAHULUAN
Hukum  perundang-undangan  adalah  hukum tertulis  yang  dibentuk  dengan  cara-cara  tertentu,  oleh pejabat  yang  berwenang  dan  dituangkan  dalam  bentuk tertulis.  Disebut  hukum  perundang-undangan  karena dibuat  atau  dibentuk  dan  ditetapkan  oleh  badan  yang menjalankan  fungsi  perundangundangan  (legislasi). Pelaksanaan  perumusan  peraturan  perundang-undangan harus  menimbang  dari  berbagai  segi  sehingga  tidak  ada yang  lebih  diuntungkan  dan  tidak  ada  yang  lebih dirugikan  atau  dapat  dikatakan  adil  secara  perumusan dan  secara  pelaksanaannya.  Pembuatan  Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan (Pasal 1 angka 1 UU No. 12  Tahun  2011).  Prosedur  atau  pembentukan  peraturan perundang-undangan  pada suatu lembaga dapat berbeda satu  dengan  yang  lainnya.  Namun  demikian  tidak tertutup  kemungkinan  dapat  terjadi  kesamaan  prosedur pembentukan  undang-undang.  Pada  intinya  semua prosedur  bertujuan  agar  kegiatan  didalam  lembaga tersebut  dapat  dijalankan  sesuai  norma  dan  aturan  yang berlaku.
Selain  itu  pada  bagian  hukum  dan  peraturan perundang-undangan juga terdapat sub bagian perancang perundang-undangan  yang  memiliki  fungsi  penyiapan bahan  rancangan  peraturan  daerah  yang  mencakup menyiapkan  seluruh  komponen  dan  bahan-bahan  yang diperlukan  untuk  merancang  sebuah  peraturan  daerah dengan  berpedoman  pada  undang-undang  sebelumnya atau  undang-undang  yang  lebih  tinggi  serta  Undang- Undang Dasar 1945. Pada lembaga pemerintahan daerah masih  sering  ditemui  bahwa  pelaksanaan  perundang- undangan  belum  dijalankan  secara  maksimal  dan  masih menuai  hambatan  dikarenakan  prosedur  hukum  yang dilakukan tidak tepat sasaran dan terkadang tidak sesuai dengan  pedoman  yang  berlaku.  Hal  ini  dapat  dilihat bahwa  peraturan  perundang-undangan  yang  telah dirumuskan  ternyata  tidak  sesuai  dengan  kebutuhan  di masyarakat sehingga menimbulkan dampak yang negatif serta  tidak  memberikan kemanfaatan dan  juga menyelesaikan  problema  di  masyarakat.  Pada  dasarnya peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan maupun  yang  disusun  oleh  pemerintah  daerah  harus sesuai dengan kebutuhan dan masalah apa yang terjadi di masyarakat.
Aghnia Salma Salsabila dan Edi Santoso, Efektivitas Pelaksanaan Program Hukum dan Rancangan UU dalam Bidang Hukum dan Perundang-Undangan di DPRD Ponorogo
Oleh  karena  itu  dalam  pembentukan  peraturan perundang-undangan  maupun  implementasinya  tidak dapat  dilaksanakan  secara  semena-mena  dan  tanpa adanya pemikiran maupun pertimbangan secara matang. Fungsi  adanya  sub  bagian  di  dalam  lembaga pemerintahan  daerah  adalah  untuk  membantu  jalannya pemerintahan yang sesuai dengan kriteria dan kemampuan aparatur sipil negara dan tidak mencampuradukkan  antara  fungsi  organisasi  atau  sub bagian  yang  satu  dengan  yang  lainnya.  Dengan  adanya pengelompokan  fungsi  sub  bagian  di  dalam  lembaga pemerintahan  maka  akan  memudahkan  ketika  akan menjalankan  fungsi  pemerintahan  baik  itu  itu  secara vertikal  maupun  horizontal  dan  mengurangi  adanya miskomunikasi  antar  perorangan  dan  antar  organisasi  di dalam lembaga pemerintahan.

## METODE
Penelitian ini berfokus pada penelitian deskriptif yang  menggunakan  pendekatan  penelitian  kualitatif. Metode  penelitian  deskriptif  kualitatif  merupakan sebuah  metode  yang  didasarkan  pada  aspek  positivisme dan  digunakan  untuk  meneliti  sebuah  fenomena  atau kondisi  objek  yang  berlangsung  secara  alami  dan menjadikan  peneliti  sebagai  instrumen  kunci  yang memegang  kendali  atas  sebuah  penelitian  yang dilakukan.  Penelitian  deskriptif  kualitatif  memiliki tujuan untuk menjabarkan dan menganalisis secara lebih rinci permasalahan  yang  akan diteliti dimana objek atau fenomena  yang  diteliti  akan  dilakukan  analisa  secara mendalam.  Dalam  penelitian  kualitatif  instrumen penelitian  yang  utama  adalah  manusia  yang  menjadi bagian  dari  sebuah  fenomena  tertentu  dan  hasil penelitiannya  berupa  deskripsi  yang  disesuaikan  dengan keadaan  sebenarnya.  Fokus  dalam  penelitian  ini  adalah pelaksana  program  hukum  dan  undang-undang  pada bagian  hukum  dan  perundang-undangan.  Efektivitas pelaksanaan  program  hukum  yang  dilakukan  oleh  sub bagian  hukum  dan  perundang-undangan  pada  DPDR Ponorogo.
Penelitian  ini  didapatkan  melalui  data  primer dengan  menggunakan  teknik  purposive  sampling  serta wawancara mendalam kepada beberapa informan. Pihak yang  menjadi  sumber  data  dipilih  atas  dasar  memiliki wawasan  informasi  yang  diperlukan.  Informan  yang dianggap  layak  menjadi  sumber  data  adalah  seseorang yang menjalankan program hukum dalam bidang  terkait dan  memahami  alur  pelaksanaan  programnya,  namun terdapat  informan  yang  lain  sehingga  dapat  membantu melengkapi  data-data  yang  diperlukan.  Data  yang diperoleh  berdasarkan  wawancara  kepada  informan  dan adanya  dokumentasi  sebagai  bentuk  dari  teknik pengumpulan data triangulasi. Selain itu juga menambahkan  sebuah  observasi  pasif  yang  digunakan jika data dari wawancara dan dokumentasi dirasa kurang memadai  dan  belum  melengkapi  data-data  utama. Teknik  analisis  data  menggunakan  teknik  reduksi,
kemudian  dilanjutkan  dengan  melakukan  kategorisasi serta  menyimpulkan  sebuah  sintesis  dan  yang  teraakhir mengembangkan hipotesis kerja.

## HASIL
Dalam  melaksanakan  tugasnya  bagian  hukum dan  peraturan  perundang-undangan  memiliki  beberapa fungsi  yaitu  fungsi  perumusan  atau  perancangan peraturan perundang-undangan yang dalam pelaksanaannya  sub  bagian  ini  mengatur  terkait  dengan perumusan perundang-undangan dan bagaimana peraturan  perundang-undangan  itu  disesuaikan  dengan kebutuhan  di  masyarakat  serta  mampu  menjadi penyelesaian masalah yang efektif di masyarakat. Bahan Rancangan  peraturan  daerah  ini  nantinya  akan  diajukan dan  mendapatkan  dua  opsi  diterima  atau  ditolak sehingga  kemungkinan  apabila  peraturan  daerah  ini diterima  maka  harus  sesuai  dengan  keadaan  lokal masyarakat dan bagaimana pelaksanaan pemerintahan di daerah.  Bagian  hukum  dan  peraturan  perundang- undangan juga memiliki fungsi penghimpunan peraturan perundang-undangan  serta  melakukan  publikasi  dan dokumentasi  produk  hukum.  Tidak  hanya  terbatas  pada perancangan dan perumusan perundang-undangan namun  pada  bagian  ini  juga  perlu  melakukan  replikasi dan  dokumentasi  produk  hukum  sehingga  dapat diketahui  masyarakat  dan  menjadi  layanan  yang  dapat diakses oleh masyarakat.
Fungsi  selanjutnya  yaitu    pada  sub  bagian analisis  kebijakan  yaitu  menganalisis  implementasi kebijakan  dan  bantuan  hukum  terhadap  seluruh  unsur pemerintah  daerah  berdasarkan  masalah  yang  muncul dalam pelaksanaan tugas. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam  pelaksanaannya  aktivitas  pemerintahan  terkadang timbul sebuah hambatan dan masalah dalam pelaksanaan tugasnya  Oleh  karena  itu  diperlukan  sebuah  analisis kebijakan dan bahan pertimbangan serta bantuan hukum untuk  menyelesaikan  kasus  hukum  dan  melancarkan kegiatan pemerintahan.
Fungsi  yang  terakhir  adalah  pelaksanaan  fungsi lain  yang  diberikan  oleh  asisten  pemerintahan  dan kesejahteraan rakyat terkait dengan tugas dan fungsinya. Dari  fungsi  yang  terakhir  ini  dapat  disimpulkan  bahwa bagian  hukum  dan  peraturan  perundang-undangan  juga memiliki fungsi untuk membantu fungsi-fungsi lain yang berkaitan dengan aktivitas pemerintahan dan kesejahteraan rakyat. Pada bagian hukum dan perundang-undangan  masih  terbagi  atas  sub  bagian lainnya yaitu sub bagian Perancang perundang-undangan yang memiliki wewenang atau tugas untuk  meneliti dan menganalisis perumusan rancangan peraturan perundang-undangan.  Jika  dijabarkan  lebih  jauh  maka tugas  dari  sub  bagian  perancang  perundang-undangan adalah  melaksanakan  dan  menjalankan  rancangan hukum dan undang-undang yang berkaitan dengan tugas pemerintah  daerah.  Selain  itu  juga  mengkaji  rancangan peraturan  dan  undang-undang  terahulu  yang  menjadi
Aghnia Salma Salsabila dan Edi Santoso, Efektivitas Pelaksanaan Program Hukum dan Rancangan UU dalam Bidang Hukum dan Perundang-Undangan di DPRD Ponorogo
pedoman  untuk  perumusan  undang-undang  dimasa mendatang.  Sub  bagian  ini  juga  memiliki  tugas  untuk menyiapkan  rancangan  peraturan  daerah  serta  meneliti dan menganalisis produk hukum.
Pada  sub  bagian  selanjutnya  yaitu  sub  bagian analisis kebijiakan yang memiliki tugas untuk menganalisis implementasi kebijakan yang telah berjalan dalam  aktivitas  pemerintahan  Jika  dijabarkan  lebih  jauh tugas  sub  bagian  analisis  kebijakan  yaitu  meninjau pelaksanaan  program  pemerintah  apakah  telah  sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan menganalisis hambatan  maupun  kendala  dalam  pelaksanaannya sekaligus  memberikan  bantuan  dan  juga  perlindungan hukum  kepada  komponen  pemerintah  daerah  serta menyelenggarakan  penyuluhan  berbasis  hukum.  Pada sub  bagian  yang  terakhir  yaitu  sub  bagian  Pustakawan memiliki  tugas  atau  wewenang  untuk  melakukan dokumentasi  serta  publikasi  produk  hukum  dan lembaran  daerah  untuk  mengatur  penyebaran  dokumen hukum.  Jika  dianalisis  lebih  jauh  sub  bagian dokumentasi hukum memiliki tugas untuk mengumpulkan  dan  mendokumentasikan  produk  hukum serta  menerbitkan  lembaran  daerah  maupun  berita daerah  dan  melakukan  publikasi  produk  hukum  secara massal.
Di  dalam  lembaga  pemerintahan  banyak  sekali surat  keluar  dan  masuk  terutama  yang  ditujukan  kepada bidang-bidang  tertentu  untuk  meninjau  lebih  lanjut pelaksanaan program maupun kerjasama yang dilakukan oleh  satu  atau  dua  pihak.  Pada  bidang  hukum  dan perundang-undangan  dilakukan  pengecekan  berkas terkait  dengan  surat  masuk  dan  keluar  untuk meminimalisir  adanya  kesalahan  penerimaan  surat  dan keterlambatan  pelaksanaan  surat  tugas  pada  bidang hukum  dan  perundang-undangan.  Salah  satu  surat  yang berkaitan dengan pelaksanaan pemerintahan daerah yaitu terkait  dengan  surat  pelaksanaan  WFH.  Pada  masa pandemi  yang  kasusnya  naik  turun  memang  beberapa kali  pemerintah  menerapkan  kebijakan  yang  berubah- ubah  untuk  menekan  angka  kasus  covid  dan  biasanya penerapan WFH ini dilakukan secara merata baik dalam lingkup  Desa  hingga  secara  nasional.  Surat  terkait dengan  peraturan  atau  kebijakan  yang  baru  perlu  untuk dikaji  dan  didiskusikan  secara  lebih  detail  agar pelaksanaannya  di  dalam  pemerintahan  daerah  dapat diterapkan  secara  efektif  dan  tidak  ada  ada  pihak-pihak yang  menyalahgunakan  maupun  melanggar  kebijakan tersebut.
Struktur  jabatan  yang  ada  di  DPRD  Ponorogo tentu  saja  berbeda  dengan  DPRD  yang  ada  di  kota-kota lain  oleh  karena  itu  perlu  untuk  menganalisis Bagaimanakah  struktur  jabatan  dan  peranan  maupun fungsi  yang  dijalankan  oleh  tiap-tiap  app  yang  sudah  di atur  dalam  struktur  jabatan  tersebut.  Bidang  hukum  dan perundang-undangan  memang  lebih  dominan  untuk mempersiapkan  berkas  rapat  dikarenakan  setiap  rapat dan  akan  adanya  pertimbangan  terhadap  kasus  tertentu
harus  meninjau  dan  berpedoman  pada  hukum  dan perundang-undangan  sehingga  pada  setiap  rapat  harus menyiapkan  berkas  hukum  yang  sesuai  dengan  topik yang  akan  dibahas.  Selain  mempersiapkan  bahan  atau berkas  rapat  bidang  hukum  dan  perundang-undangan juga melakukan sosialisasi baik itu kepada pihak internal maupun  eksternal  seperti  masyarakat  maupun  lembaga pemerintahan dan lembaga swasta lainnya terkait dengan isu tertentu yang berpedoman pada hukum yang berlaku di  masyarakat.  Selayaknya  bidang  dalam  lembaga pemerintahan  maka  setiap  komponen  perlu  melakukan rekap  data  SPJ  perjalanan  dinas  dikarenakan  setiap bagian  di  dalam  lembaga  pemerintahan  memiliki  data perjalanan  dinas  tersendiri  dan  tidak  akan  pernah  sama baik  itu  jenis  perjalanan  dinasnya  maupun  lokasi  serta waktu perjalanan dinas.
Dengan melakukan rekapitulasi perjalanan dinas maka akan mempermudah untuk meninjau bagaimanakah  pelaksanaan  perjalanan  dinas  pada  bulan atau  tahun  sebelumnya  dan  menjadikan  rekapitulasi  ini sebagai  dasar  untuk  evaluasi  agar  perjalanan  dinas  pada bulan dan tahun selanjutnya dapat lebih baik dan efektif serta  sesuai  dengan  fungsi  dan  kewenangan  bagian hukum dan perundang-undangan. Tidak hanya melakukan  rekapitulasi,  pada  bidang  ini  juga  perlu melakukan pengecekan berkas-berkas SPJ agar tidak ada yang  tertukar  maupun  beberapa  berkas  yang  janggal sehingga  apabila  nantinya  berkas  ini  akan  dibutuhkan maka  tidak  perlu  mencari  dan  sudah  sesuai  dengan urutan maupun tatanan yang telah ditetapkan. Perjalanan dinas  merupakan  salah  satu  kegiatan  yang  rutin dilakukan oleh setiap lembaga pemerintahan dikarenakan  lembaga  pemerintahan  ini  akan  terus melakukan  kerjasama  kepada  pihak-pihak  lain  dan beberapa  kali  melakukan  perjalanan  dinas  untuk kegiatan  sosialisasi  maupun  hubungan  kerjasama  dan sebelum  melakukan  perjalanan  dinas  perlu  menyiapkan File  atau  berkas  yang  akan  dibutuhkan  selama  kegiatan perjalanan dinas ini berlangsung.
Di  dalam  lembaga  pemerintahan  banyak  sekali surat  keluar  dan  masuk  terutama  yang  ditujukan  kepada bidang-bidang  tertentu  untuk  meninjau  lebih  lanjut pelaksanaan program maupun kerjasama yang dilakukan oleh  satu  atau  dua  pihak.  Pada  bidang  hukum  dan perundang-undangan  dilakukan  pengecekan  berkas terkait  dengan  surat  masuk  dan  keluar  untuk meminimalisir  adanya  kesalahan  penerimaan  surat  dan keterlambatan  pelaksanaan  surat  tugas  pada  bidang hukum dan perundang-undangan. Dalam pelaksanaannya suatu  kegiatan  di  dalam  pemerintahan  tentu  tidak terlepas  dari  adanya  hambatan  maupun  kendala  baik yang  berasal  dari  faktor  internal  maupun  eksternal. Hambatan  dan  kendala  yang  dianalisis  pada  penelitian ini  terfokus  pada  bagian  hukum  dan  perundang- undangan  serta  bagaimana  implementasi  tugas  dan fungsi  bagian  hukum  dan  perundang-undangan  dalam menjalankan  aktivitas  pemerintahan  daerah.  Hambatan
Aghnia Salma Salsabila dan Edi Santoso, Efektivitas Pelaksanaan Program Hukum dan Rancangan UU dalam Bidang Hukum dan Perundang-Undangan di DPRD Ponorogo
atau  kendala  yang  ditemui  adalah  beberapa  pegawai yang  termasuk  kedalam  bagian  hukum  dan  perundang- undangan  terkadang  tidak  melakukan  pengelompokan surat  berdasarkan  tujuan  maupun  fungsi  suratnya sehingga  beberapa  kali  terlihat  ada  surat  yang  belum dibaca  namun  hanya  diletakkan  begitu  saja  dan dikawatirkan akan hilang sebelum sempat dibaca.
Bagian  hukum  dan  perundang-undangan  juga alat  dalam  membangun  kerjasama  serta  menelaah  kasus maupun  isu-isu  tertentu  baik  itu  rapat  terkait  dengan ACS  2022  sekaligus  terkait  dengan  pansus  yang membahas  RAPERDA.  Raperda  merupakan  Rancangan peraturan  daerah  yang  merupakan  peraturan  perundang- undangan  yang  bersifat  pengaturan  serta  dibentuk  oleh DPRD provinsi atau daerah dengan persetujuan bersama dengan  gubernur.  Rancangan  peraturan  daerah  ini biasanya  dibahas  apabila  akan  ada  peninjauan  terhadap undang-undang  daerah  tertentu  maupun  pembentukan undang-undang  daerah  yang  baru.  Selain  itu  dalam bidang  ini  juga  melakukan  persiapan  berkas  terkait dengan BUMDES atau yang biasa disebut dengan badan usaha  milik  desa.  Badan  usaha  milik  desa  merupakan salah  satu  badan  hukum  yang  didirikan  oleh  desa  atau bersama  dengan  desa-desa  yang  lain  untuk  mengelola usaha maupun memanfaatkan aset serta mengembangkan investasi  dan  produktivitas  masyarakat  lokal  dalam  hal menyediakan  jasa  pelayanan  maupun  jasa  usaha  untuk kesejahteraan masyarakat di desa.
Selain  itu  hambatan  maupun  kendala  yang dialami  adalah  terkait  dengan  Rancangan  peraturan daerah  yang  beberapa  kali  perlu  dipertimbangkan  dan memakan  waktu  yang  sangat  lama  terlebih  lagi  Jika beberapa  anggota  tidak  dapat  hadir  rapat  maupun  telat menghadiri  rapat  sehingga  akan  memperlambat  proses perancangan  undang-undang.  Padatnya  jadwal  dan tingginya jam terbang seharusnya bisa menyeimbangkan antara  kualitas  sistem  pemerintahan  yang  ada  dengan program  yang  sedang  berjalan  sehingga  apabila  sistem pemerintahan  telah  diterapkan  secara  sistematis  dan memiliki prosedur yang tetap maka dalam pelaksanaannya  tidak  akan  terjadi  hambatan  maupun kendala. Apabila sebelumnya telah ditemukan hambatan maupun  kendala  yang  terjadi  dalam  pelaksanaannya maka  harus  dipikirkan  dan  dianalisis  alternatif penyelesaian  yang  sesuai  dengan  problema  yang  terjadi di  bagian  hukum  dan  perundang-undangan.  Merujuk pada  fungsi  dan  tugas  di  bidang  hukum  dan  perundang- undangan  maka  banyak  sekali  tugas  atau  fungsi  yang sangat kompleks dan harus dikerjakan dengan teliti agar tidak  terjadi  kesalahan  yang  dapat  mengakibatkan  fatal terhadap  pelaksanaan  peraturan  perundang-undangan  di DPRD  Ponorogo.  Alternatif  penyelesaian  masalah terkait  dengan  tidak  kondusif  nya  surat  keluar  masuk sehingga  mengakibatkan  adanya  beberapa  surat  yang terjadi  yaitu  dengan  memberikan  wadah  khusus  untuk surat  yang  dibagi  atas  kelompok-kelompok  tertentu berdasarkan  kepentingan  yang  disesuaikan  dengan
kebutuhan  di  bidang  hukum  dan  perundang-undangan sehingga apabila ingin mencari surat maupun surat tugas akan lebih efektif dan tidak memakan waktu lebih lama. Pelaksanaan  hukum  dan  perundang-undangan  dalam DPRD  Ponorogo  dinilai  telah  cukup  efektif  dan  sesuai dengan  pedoman  hukum  yang  berlaku  sehingga kedepannya  dapat  dimaksimalkan  lagi  dalam  upaya penekanan hambatan dan kendalanya.

## SIMPULAN
Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kabupaten Ponorogo  (DPRD  Kab.  Ponorogo)  adalah  sebuah lembaga  legislative  unicameral  yang  berkedudukan  di Kabupaten  Ponorogo,  Provinsi  Jawa  Timur.  Hukum perundang-undangan  adalah  hukum  tertulis  yang dibentuk  dengan  cara-cara  tertentu,  oleh  pejabat  yang berwenang  dan  dituangkan  dalam  bentuk  tertulis. Disebut  hukum  perundang-undangan  karena  dibuat  atau dibentuk  dan  ditetapkan  oleh  badan  yang  menjalankan fungsi  perundangundangan  (legislasi).  Dalam  lembaga pemerintahan,  khususnya  DPRD  memiliki  sebuah  sub bagian  yang  bertugas  untuk  mengelola  perundang- undangan  dan  menjalankan  sistem  peraturan  sesui pedoman  di  setiap  kegiatan  dan  aktivitas  pemerintahan. Bagian  hukum  dan  peraturan  perundang-undangan  di dalam  DPRD  memiliki  tugas  untuk  melaksanakan implementasi  peraturan  perundang-undangan  serta meneliti perumusan peraturan perundang-undangan.
Pelaksanaan  perumusan  peraturan  perundang- undangan harus menimbang dari berbagai segi sehingga tidak  ada  yang  lebih  diuntungkan  dan  tidak  ada  yang lebih  dirugikan  atau  dapat  dikatakan  adil  secara perumusan dan secara pelaksanaannya. Selain mempersiapkan  bahan  atau  berkas  rapat  bidang  hukum dan  perundang-undangan  juga  melakukan  sosialisasi baik  itu  kepada  pihak  internal  maupun  eksternal  seperti masyarakat maupun lembaga pemerintahan dan lembaga swasta  lainnya  terkait  dengan  isu  tertentu  yang berpedoman  pada  hukum  yang  berlaku  di  masyarakat. Dalam  pelaksanaannya  suatu  kegiatan  di  dalam pemerintahan  tentu  tidak  terlepas  dari  adanya  hambatan maupun  kendala  baik  yang  berasal  dari  faktor  internal maupun  eksternal.  Hambatan  dan  kendala  yang dianalisis  pada  penelitian  ini  terfokus  pada  bagian hukum  dan  perundang-undangan  serta  bagaimana implementasi  tugas  dan  fungsi  bagian  hukum  dan perundang-undangan dalam menjalankan aktivitas pemerintahan  daerah.  Namun  sebagaimana  mestinya bahwa setiap permasalahan perlu untuk dicari penyelesaian  masalahnya  agar  masalah  tersebut  tidak menjadi masalah yang besar dan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA
Agnes Fitryantica, 2019, Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan  Indonesia  melalui  Konsep Omnibus Law, Jurnal Gema Keadilan , 6(3)
Aghnia Salma Salsabila dan Edi Santoso, Efektivitas Pelaksanaan Program Hukum dan Rancangan UU dalam Bidang Hukum dan Perundang-Undangan di DPRD Ponorogo
Azhary,  1995, Negara  Hukum  Indonesia,  Analisis Yuridis  Normatif  tentang  Unsur-unsurnya ,  UI- Press, Jakarta Bernard  L.  Tanya  dkk,  2010, Teori  Hukum,  Strategi Tertib  Manusia  Lintas  Ruang  dan  Generasi, Genta Publishing , Yogyakara
Hamis  S  Attamimi,  1990,  Peranan  Keputusan  Presiden Indonesia  dalam  Penyelenggaraan  Pemerintah Negara, Suatu Studi Analisis Mengenai
Keputusan  Presiden  yang  Berfungsi  Pengaturan dalam  Kurun  Waktu  Pelita  I-Pelita  IV,  Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta Moh.  Mahmud  MD,  1979, Membangun  Politik  Hukum, Menegakkan Konstitusi , Jakarta, Satjipto  Rahardjo,  2006, Hukum,  Masyarakat  dan Pembangua n, Bandung, Alumni Nuvazria  Achir,  2020,  Anotasi  Normatif  Terhadap
Peraturan Daerah Tentang Transparansi, Jambura Law Review , 2(1)