Jurnal Qisthosia : Jurnal Syariah dan Hukum Volume 3 Nomor 2, Bulan Desember Tahun 2022
UPAYA HAKIM MEDIATOR DALAM MENGOPTIMALKAN MEDIASI SEBAGAI PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA MAJENE
The Efforts of the Mediator Judge in Optimizing Mediation as a Settlement of Divorce Cases in the Majene Religious Court
Ardiansyah
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene Ardi.ansyah@stainmajene.ac.id

## Nurjannah
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene Jannahkorea06@gmail.com

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  upaya  hakim  mediator  dalam  mengoptimalkan mediasi  sebagai  penyelesaian  perkara  perceraian  di  Pengadilan  Agama  Majene.  Metode penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian  yuridis  empiris, Pendekatan hukum empiris adalah pendekatan socio-legal karena membutuhkan berbagai disiplin ilmu sosial dan hukum dalam mengamati keberadaan hukum positif. Pendekatan menjadi penting sebab  mampu  memberikan  pandangan  yang  lebih  menyeluruh  atas  fenomena  hukum  di masyarakat, melalui pendekatan yuridis empiris ini akan diperoleh fakta-fakta mengenai upaya mediator dalam proses pelaksanaan mediasi pada kasus perceraian di Pengadilan Agama Majene. Adapun  hasil  penelitian  dalam  penelitian  ini  adalah  Upaya  mediator  dalam  mengoptimalkan mediasi kasus perceraian pada Pengadilan Agama Majene adalah yang pertama mengoptimalkan penerapan  Perma  Nomor  1  Tahun  2016  tentang  prosedur  mediasi  di  pengadilan,  yang  kedua memberikan nasehat kepada suami istri tentang rumah tangga, yang ketiga memberikan gambaran pertimbangan kepada para pihak tentang dampak perceraian, yang keempat memberikan nasehat agama (siraman rohani), dan yang terakhir melakukan pertemuan terpisah (Kaukus).
Kata Kunci : Mediasi; Hakim Mediator; Perkara Perceraian.

## Abstract
The purpose of this study is to determine the efforts of the mediator judge in optimizing mediation as a settlement of divorce cases in the Majene Religious Court. The research method used in this research is an empirical juridical research method, the empirical legal approach is a socio-legal approach because it requires various social and legal disciplines in observing the existence of positive  law.  The  approach  is  important  because  it  can  share  a  more  thorough  view  of  legal phenomena in society, through this empirical judicial approach, facts will be obtained regarding the efforts of the mediator in the process of implementing mediation in divorce cases in the Majene Religious Court. The results of the research in this study are The mediator's efforts in optimizing the  mediation  of  divorce  cases  at  the  Majene  Religious  Court  are  the  first  to  optimize  the application of Perma Number 1 of 2016 concerning mediation procedures in court, the second to
provide  advice  to  husband  and  wife  about  the  household,  the  third  to  provide  an  overview  of consideration to the parties about the impact of divorce, the fourth to provide religious advice (spiritual flushing),  and the latter conducted separate meetings (Caucuses).
Keywords: Mediation; Mediator Judge; Divorce Cases.

## I. Pendahuluan
Kata  nikah  berasal  dari  bahasa  arab al-nikah yang  artinya  berkumpul  atau bersetubuh.  Dalam  bahasa  Indonesia  nikah  berarti  kawin (perkawinan).  Menikahi  juga berarti mengawinkan yang artinya menjadikan seseorang mempunyai suami. Jadi, istilah pernikahan  dan  perkawinan  memiliki  arti  yang  sama. 1 Dalam  hukum  Islam,  suatu pernikahan  dianggap  sah  jika  pernikahan  tersebut  sudah  sepenuhnya  memenuhi  rukun dan syarat pernikahan yang ditentukan dalam hukum Islam. Pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita merupakan sesuatu yang diatur oleh Islam, dengan dalil QS: An- Nisa /4:3,
َعٰب ُر َو َ ث ٰ ل ُ ث َو ى ٰنْث َم  ِءۤا َسِ نلا  َن ِ م  ْم ُ ك َ ل  َبا َط ا َم ا ْو ُح ِك ْناَف ى ٰمٰتَيْلا ىِف اْو ُط ِسْقُت ا َ ل َ ا  ْمُت ْ ف ِخ ْ ن ِا َو َ ف ْ ن ِا ُعَت ا َ ل َ ا ىٰٓن ْد َ ا  َكِل ٰذ ۗ ْم ُ كُناَمْي َ ا  ْت َ ك َ ل َم ا َم  ْو َ ا ًة َد ِحا َو َ ف ا ْو ُ ل ِد ْعَت ا َ ل َ ا ْمُت ْ ف ِخ ۗا ْو ُ ل ْو
Terjemahnya:
Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim  (bilamana  kamu  menikahi-nya),  maka  nikahilah  perempuan  (lain)  yang  kamu senangi; dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. 2
Menurut  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  bahwa perkawinan diperlukan bagi seseorang untuk memiliki anak dan keluarga yang sah agar dapat  hidup  bahagia  di  dunia  dan  di  akhirat,  di  bawah  naungan  cinta  dan  berkat  ilahi. Sebagimana  disebutkan  pada  Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan bahwa :
Perkawinan  ialah  ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria  dan  wanita  sebagai  suami  istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 3
1 Anwar Rachman dkk, Hukum Perkawinan Indonesia dalam Perspektif Hukum Perdata, hukum Islam, dan Hukum Administrasi, (Cet. 1; Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), h. 31.
2 Kementerian  Agama  Republik  Indonesia, al-Qur’an  al-Karim  dan  Terjemahnya (Surabaya: Halim Publishing, 2013), h. 77.
3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  Pasal 1
Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia sebagai suami istri dalam lingkungan masyarakat sosial yang terkecil, tetapi juga lebih dari itu bahwa  perkawinan  merupakan  perbuatan  hukum  dan  keagamaan.  Namun,  seiring perjalanan rumah tangga sebagai suami istri tentu tidak jarang terjadi perbedaan pendapat atau prinsip antara suami dan istri. Di mana perbedaan-perbedaan tersebut lambat laun dapat  berubah  menjadi  perselisihan  yang  menimbulkan  konflik  antara  suami  istri berujung pada perceraian. 4
Perceraian  dalam  Islam  adalah  perbuatan  halal  yang  dibenci  Allah  swt,  artinya sedapat  mungkin  dihindari,  karena  perkawinan  merupakan  ikatan  suci  yang  berkaitan dengan  keimanan  dan  ketakwaan    kepada  Allah  swt  artinya  tanggung  jawab  menjaga perkawinan  dengan  baik  agar  langgeng  dan  tercapainya  keluarga  sakinah,  mawaddah, warahmah.  Akan  tetapi  boleh  melakukan  perceraian  apabila  rumah  tangga  mereka memang sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Aturan perceraian di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat 1 bahwa :
Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama setelah pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. 5
Berbicara tentang perceraian, tentunya tidak terlepas dari adanya peran lembaga perdamaian,  dimana  tujuan  adanya  lembaga  perdamaian  itu  guna  mencegah  terjadinya perceraian yang salah satunya yaitu pengadilan agama. 6
Dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 disebutkan bahwa pengadilan  agama  merupakan  lembaga  peradilan  Indonesia  yang  ada  di  bawah Mahkamah  Agung  yang  merupakan  pengadilan  tingkat  pertama  dan  mempunyai wewenang serta tugas menerima, memeriksa, dan mengadili kasus-kasus yang diajukan orang yang beragama Islam dalam masalah perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat,  infaq,  shadaqah,  dan  ekonomi  syari’ah. 7 Perkara  yang  didominasi  di  pengadilan agama adalah perkara perceraian.
Hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan agama sama  dengan  hukum  acara  perdata  yang  berlaku  pada  pengadilan  dalam  lingkungan
4 Hartawati, Penyelesaian  Perkara  Perceraian  Melalui  Mediasi  Sebuah  Resolusi  Konflik Keluarga, (Bandung: Manggu Makmur Tanjung Lestari, 2021), h. 3.
5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39 ayat 1.
6 Hartawati, Penyelesaian  Perkara  Perceraian  Melalui  Mediasi  Sebuah  Resolusi  Konflik Keluarga, h. 3.
7 Mohammad Daud Ali, Hukum Islam, (Cet. 17; Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 285-286.
peradilan umum (Pasal 54 Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989). Berdasarkan hukum acara  yang  berlaku  di  pengadilan  agama,  perdamaian  selalu  diupayakan  dalam  setiap sidang  pengadilan,  bahkan  dalam  sidang  pertama  suami  dan  istri  harus  hadir  secara pribadi tidak boleh diwakili untuk memproses perdamaian atau mediasi. 8
Mediasi  merupakan  tahap  awal  dalam  menyelesaikan  perkara  perceraian  di pengadilan agama yang termasuk dalam bagian tripartit karena melibatkan bantuan pihak ketiga yang disebut mediator. 9 Sedang dalam Perma No. 1 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) tentang  Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan  bahwa:  “Mediasi  adalah  cara  penyelesaian sengketa melalui perundingan untuk mencapai kesepakatan para pihak dengan bantuan seorang Mediator”. 10
Upaya hakim pengadilan agama pada proses persidangan pertama adalah mediasi, yang bertujuan untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa, karena mendamaikan itu sebagai prioritas utama. Namun tidak dapat dipungkiri adanya kendala yang dihadapi mediator  dalam  proses  pelaksanaan  mediasi  yang  menyebabkan  tidak  berhasilnya mediasi tersebut. Proses pelaksanaan mediasi diharapkan bisa mengurangi perceraian di Indonesia khususnya di Pengadilan Agama Majene, dengan pencabutan gugatan yang ada sehingga proses peradilan tidak berlarut-larut.
Berdasarkan wawancara awal diketahui bahwa jumlah perkara yang masuk dalam proses  mediasi  di  Pengadilan  Agama  Majene  pada  tahun  2020  adalah  35  perkara perceraian  dan  hanya  1  perkara  mediasi yang  berhasil  dan  perkara  yang  tidak  berhasil sebanyak 34 perkara. Sedang pada tahun 2021 perkara yang masuk dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Majene adalah 29 perkara perceraian dan hanya 1 perkara mediasi yang berhasil dan perkara yang tidak berhasil sebanyak 28 perkara. 11
Adapun  Penelitian  oleh  Fahlil  Umam,  mahasiswa  (UIN)  Syarif  Hidayatullah Jakarta, pada Tahun 2019 melakukan penelitian dalam skripsi yang berjudul “Efektivitas Pelaksanaan  Mediasi  dalam  Perkara  Perceraian  di  Pengadilan  Agama  Bogor  dan
8 Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  3  Tahun  2006  tentang  Perubahan  atas  Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Peradilan Agama Pasal 82 Ayat 1-2.
9 Witanto, Hukum  Acara  Mediasi  dalam  Perkara  Perdata  di  Lingkungan  Peradilan  Umum  dan Peradilan  Agama Menurut  Perma  No.  1  Tahun  2008  tentang  Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan, (Cet.  2; Bandung: Alfabeta, 2012), h. 17.
10 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Pasal 1 Ayat 1.
11 Wawancara awal kepada bagian Admin IT dan Bagian Pelapor Perkara atas Nama Ridwan H., S.Kom di Pengadilan Agama Majene pada Tanggal 20 Juli 2022.
Pengadilan  Agama  Cibinong”. 12 Penelitian  ini  memiliki  persamaan  dengan  penelitian yang  akan  dikaji  oleh  peneliti,  yakni  keduanya  membahas  pelaksanaan  mediasi  dalam perkara  perceraian  namun  penelitian  ini  merupakan  pembaruan  dari  penelitian  Fahlil Umam terutama pada faktor yang mempengaruhi ketidakberhasilan proses mediasi.
Penelitian  oleh  Henro  mahasiswa  (UIN)  Alauddin  Makassar,  pada  Tahun  2017 melakukan  penelitian  dalam  skripsi  yang  berjudul  “Problematika  dan  Upaya  Hakim Mediator dalam Penyelesaian Perkara Mediasi di Pengadilan Agama Makassar Kelas I A”. 13 Penelitian  ini  sama-sama  membahas  tentang  upaya  hakim  mediator  dalam menyelesaikan perkara mediasi namun yang menjadi pembeda penelitian ini adalah fokus penelitiannya  yang  masih  terlalu  umum  sedangkan  peneliti  pada  penelitian  ini  hanya fokus pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Majene.
Berdasarkan data tersebut diatas ketidakberhasilan dalam mediasi sangat menarik diteliti  lebih  lanjut  karena  rentang  2  tahun  terakhir  tingkat  ketidakberhasilan  dalam melakukan  mediasi  terhadap  perkara  perceraian  masih  sangat  tinggi.  Maka  peneliti tertarik  mengkaji  mediasi  pada  perkara  perceraian  dalam  bentuk  skripsi  yang  berjudul UPAYA HAKIM MEDIATOR DALAM MENGOPTIMALKAN MEDIASI SEBAGAI PENYELESAIAN  SENGKETA  PERCERAIAN  DI  PENGADILAN  AGAMA MAJENE.

## Rumusan Masalah
Upaya apa yang dilakukan mediator dalam mengoptimalkan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Majene?

## II. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris (sosiologis).  Pendekatan hukum empiris adalah pendekatan socio-legal karena membutuhkan berbagai disiplin ilmu sosial dan  hukum  dalam  mengamati  keberadaan  hukum  positif.  Pendekatan  menjadi  penting sebab mampu membagikan pandangan yang lebih menyeluruh atas fenomena hukum di
12 Fahlil Umam, Efektivitas Pelaksanaan Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bogor  dan  Pengadilan  Agama  Cibinong, Fakultas  Syariah  dan  Hukum  Universitas  Islam  Negeri  Syarif Hidayatullah Jakarta, (2019).
13 Henro, Problematika  dan  Upaya  Hakim  Mediator  dalam  Penyelesaian  Perkara  Mediasi  di Pengadilan Agama Makassar Kelas I A , Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, (2017).
masyarakat. 14 Melalui  pendekatan  ini  akan  diperoleh  fakta-fakta  mengenai  upaya mediator dalam proses pelaksanaan mediasi pada kasus perceraian di Pengadilan Agama Majene.

## III. Hasil dan Pembahasan
Mediator adalah hakim atau pihak ketiga yang netral dalam membantu para pihak pada  saat  proses  musyawarah  untuk  menemukan  berbagai  peluang  penyelesaian perselisihan  dengan  tidak  menggunakan  cara  memutus  atau  memaksakan  sebuah penyelesaian. Keberadaan mediator sangat penting karena dalam penyelesaian sengketa sangat diperlukan adanya pihak ketiga yang bisa memandu jalannya proses mediasi dan memandu para pihak ke arah penyelesaian yang dapat memuaskan para pihak. 15

## Peran mediator
Mediator mempunyai peran sisi lemah dan kuat. Peran mediator dari sisi terlemah adalah apabila menjalankan peran sebagai berikut: 16
1) Penyelenggara pertemuan.
2) Pemimpin diskusi rapat.
3) Pemelihara  atau  penjaga  aturan  perundang-undangan  agar  proses  perundingan berlangsung secara baik.
4) Pengendali emosi para pihak.
5) Pendorong  pihak  atau  perunding  yang  kurang  mampu  atau  segan  mengemukakan pendapatnya.
Sedang  peran  mediator  dari  sisi  terkuat  adalah  apabila  dalam  musyawarah mengerjakan dan melakukan hal-hal sebagai berikut:
1) Mempersiapkan dan membantu notulen pertemuan.
2) Merumuskan titik temu atau kesepakatan dari para pihak.
3) Membantu  para  pihak  agar  menyadari  bahwa  sengketa  bukanlah  sebuah pertarungan untuk dimenangkan tetapi sengketa yang harus diselesaikan.
4) Menyusun dan mengusulkan alternatif pemecahan masalah.
5) Membantu para pihak menganalisis alternatif pemecahan masalah.
14 Jonaedi  Efendi dan Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiriis, (Cet. 3; Jakarta: Kencana, 2020), h. 153.
15 Maskur  Hidayat, Srategi  dan  Taktik  Mediasi  Berdasarkan  Perma  No.  1  Tahun  2016  tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, h. 89.
16 Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional, (Cet. 3; Depok: Kencana. 2017), h. 81.
6) Membujuk para pihak untuk menerima usulan tertentu.
a. Fungsi mediator
Menurut Fuller mediator memiliki beberapa fungsi yakni: 17
1) Mediator selaku katalisator memiliki makna bahwa kehadiran mediator dalam proses pelaksanaan  mediasi  dapat  mendorong  lahirnya  suasana  yang  baik  dalam musyawarah
2) Mediator selaku pendidik memiliki makna bahwa seorang mediator harus berusaha untuk faham akan pendapat, keterbatasan politis, prosedur kerja, dan permasalahan dari  para  pihak.  Oleh  karena  itu,  mediator  harus  berusaha  melibatkan  diri  dalam segala perbedaan yang dimiliki oleh para pihak
3) Mediator  selaku  penerjemah  memiliki  makna  bahwa  ia  harus  berupaya  untuk merumuskan  dan  menyampaikan  pendapat  pihak  yang  satu  kepada  pihak  yang lainnya dengan ungkapan atau bahasa yang baik dengan tidak mengurangi sasaran yang dicapai oleh pihak yang memberikan pendapat
4) Mediator  selaku  narasumber  memiliki  makna  bahwa  ia  harus          mengefektifkan segala sumber informasi yang telah ada
5) Mediator selaku penyandang berita yang kurang baik memiliki makna bahwa ia harus menyadari  para  pihak  dalam  proses  mediasi  bisa  saja  bersikap  emosional.  Oleh karenanya  ia  harus  membuat  pertemuan  terpisah  kepada  para  pihak  terkait  dalam menampung berbagai pendapat
6) Mediasi  selaku  agen  realitas  memiliki  makna  bahwa  seorang  mediator  harus berupaya  memberi  pemahaman  yang  jelas  terhadap  salah  satu  pihak  bahwa usulannya  tidak  mungkin  atau  tidak  masuk  akal  untuk  diselesaikan  melalui perdamaian
7) Mediator  selaku  kambing  hitam  memiliki  makna  bahwa  mediator  harus  siap disalahkan, seperti pada saat membuat kesepakatan hari dilaksanakannya mediasi

## Teori penyelesaian perkara perceraian melalui mediasi
Menurut Hartawati dalam bukunya, model-model mediasi dalam perkara perceraian ada 4 (empat) yakni: 18
17 Witanto, Hukum Acara Mediasi dalam Perkara Perdata  di  Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut Perma No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, h. 114-119.
18 Hartawati, Penyelesaian  Perkara  Perceraian  Melalui  Mediasi  Sebuah  Resolusi  Konflik Keluarga, h. 137-155.
a. Settlement  Mediation disebut  juga  mediasi  kompromi  yaitu  mediasi  yang  tujuan utamanya adalah untuk mendorong tercapainya kesepakatan dari tuntutan para pihak yang sedang berselisih.
b. Facilitative Mediation disebut juga mediasi yang berbasis kepentingan dan problem solving yang memiliki tujuan untuk merenggangkan para pihak yang berselisih dari posisi mereka dan menawarkan kepentingan dan kebutuhan pihak-pihak dari segala hak legal mereka secara kaku.
c. Evaluative Mediation disebut juga mediasi normatif, yaitu mediasi yang bertujuan untuk mencari kecocokan dengan berdasar kepada hak legal dari pihak-pihak yang berselisih dalam wilayah yang diperkirakan oleh pengadilan.
d. Transformative Mediation disebut juga mediasi terapi dan rekonsiliasi, yaitu mediasi yang memfokuskan untuk mencari hal-hal yang menjadi penyebab permasalahan di antara kedua belah pihak yang berselisih, dengan pertimbangan dalam membangun hubungan di antara para pihak melalui pemberdayaan dan pengakuan sebagai dasar penyelesaian konflik dari perselisihan yang terjadi.
Mediasi bertujuan mengakhiri konflik antara para pihak yang berperkara dengan bantuan  pihak  ketiga  yang  tidak  memihak  pada  salah  satu  pihak.  Mediasi  dapat mewujudkan  kesepakatan  dengan  damai karena tidak  ada  pihak  yang  menang  maupun kalah sehingga keduanya berada pada posisi yang sama. 19
Mediasi merupakan penyelesaian sengketa yang sangat menguntungkan, karena kedua belah pihak telah berhasil memperoleh kesepakatan dengan memutus sengketanya secara adil dan saling menguntungkan. Bahkan pada mediasi yang gagal, di mana para pihak  tidak  mencapai  kesepakatan,  sebenarnya  juga  telah  dirasakan  manfaatnya. Kesediaan  para  pihak  untuk  bertemu  dalam  suatu  proses  mediasi,  paling  tidak  telah mampu  memperjelas  penyebab  perselisihan  dan  mengurangi  perselisihan  di  antara mereka. Hal ini membuktikan kesediaan para pihak demi mengakhiri sengketanya, namun mereka belum mendapat format yang tepat yang bisa disepakati para pihak. Model utama penyelesaian sengketa merupakan kemauan dan itikad baik para pihak untuk mengakhiri sengketanya.
19 Hartawati, Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Mediasi Sebuah Resolusi Konflik Rumah Tangga , h. 42.
Adapun keuntungan dari Mediasi, antara lain: 20
1. Menyelesaikan sengketa dengan cepat dan relatif murah tanpa harus ke pengadilan maupun ke lembaga Arbitrase.
2. Memfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan mereka sehingga tidak  hanya mengarah pada hak-hak hukumnya.
3. Penyelesaian  sengketa  dengan  memberikan  kesempatan  kepada  para  pihak  untuk berpartisipasi secara langsung dan informal.
4. Memberikan kesempatan dalam mengontrol proses serta hasilnya kepada para pihak yang berperkara.
5. Bisa mengubah hasil dalam proses litigasi dan arbitrase yang sulit diprediksi, dengan melalui kepastian suatu konsensus.
6. Memberikan keputusan yang kuat dan mampu saling mengerti di antara kedua belah pihak yang berperkara karena mereka sendiri yang memutuskannya.
7. Mereka mampu menyelesaikan perselisihan yang selalu ada di  setiap putusan yang sifatnya memaksa dan dijatuhkan oleh hakim maupun arbiter.
Berdasarkan hasil wawancara peneliti diketahui bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh mediator dalam mengoptimalkan mediasi di Pengadilan Agama Majene dalam melaksanakan mediasi perkara perceraian adalah:
1. Mengoptimalkan penerapan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan.
Berdasarkan wawancara terhadap ibu Anisa Pratiwi, S. H. I selaku mediator hakim mengatakan bahwa:
“Perma  sudah  diatur  sedemikian  rupa  lengkap  dan  baik  caranya  selain  itu  agar supaya mediasi ini kondusif maka ada juga faktor-faktor yang perlu diperhatikan misal ruang mediasinya harus yang bagus, nyaman, bersih, ada AC, ada tissue , ada minuman  karena  kita  diruangan  bicara  maka  akan  haus.  Dan  tidak  akan mengganggu proses pelaksanaan mediasi karena adanya fasilitas-fasilitas tersebut yang menunjang terhadap proses pelaksanaan mediasi”
Berdasarkan hasil wawancara tersebut peneliti menganalisis bahwa perma No. 1 Tahun 2016 sudah dilaksanakan secara optimal dengan baik oleh mediator namun  ada  beberapa  faktor  yang  membuat  pelaksanaan  mediator  menjadi  tidak
20 Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional, h. 25-26.
kondusif karena adanya fasilitas yang kurang memadai seperti apa yang dikatakan informan tersebut di atas.
2. Memberikan nasehat kepada suami istri tentang rumah tangga.
Memberikan  nasehat  tentang  kedudukan  suami  istri  dalam  rumah  tangga dan juga cara membina rumah tangga yang baik. Upaya selanjutnya yang dilakukan mediator berdasarkan hasil wawancara terhadap informan adalah mediator sebisa mungkin  memberikan  nasehat  kepada  para  pihak  yang  ingin  melakukan  cerai tentang  posisi  mereka  dalam  rumah  tangga,  memberikan  pemahaman  mengenai kedudukan dan hak suami istri dalam rumah tangga juga memberikan pencerahan serta nasehat mengenai cara membina rumah tangga yang baik yakni rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah sesuai yang dianjurkan oleh agama. 21
3. Memberikan  gambaran  pertimbangan  kepada  para  pihak  tentang  dampak perceraian.
Memberikan  pemahaman  tentang  perceraian  dan  akibat  perceraian berdasarkan hasil wawancara terhadap mediator, bahwa salah satu upaya mediator yang  sering  dilakukan  adalah  memberikan  pemahaman  kepada  para  pihak  yang berperkara tentang perceraian dan akibat yang ditimbulkan nantinya oleh perceraian tersebut baik bagi diri kedua belah pihak itu sendiri dan khususnya bagi kehidupan psikologis dan sosial anak-anak mereka juga akan berpengaruh kepada masa depan anak mereka. 22
4. Memberikan nasehat agama (siraman rohani).
Berdasarkan wawancara kepada informan upaya yang dilakukan mediator adalah memberikan nasehat agama semisal perceraian itu dibolehkan tetapi dibenci sama Allah sedangkan untuk apa seseorang hidup kalau kita memilih dibenci kamu tidak takut itu? Sedangkan apa yang kamu nikmati didunia ini semua atas izin Allah lalu  bagaimana  Allah  memberimu  nikmat,  memberimu  rezeki  sedang  Allah membencimu. 23
5. Melakukan kaukus (pertemuan terpisah).
21 Wawancara dengan  ibu Anisa Pratiwi, S. H. I  Selaku mediator di Pengadilan Agama Majene, Pada Tanggal 19 Oktober 2022.
22 Wawancara dengan  ibu Anisa Pratiwi, S. H. I  Selaku mediator di Pengadilan Agama Majene, Pada Tanggal 19 Oktober 2022.
23 Wawancara dengan  ibu Anisa Pratiwi, S. H. I  Selaku mediator di Pengadilan Agama Majene, Pada Tanggal 19 Oktober 2022.
Upaya  mediator  dalam  proses  mediasi  adalah  melakukan  kaukus,  kaukus adalah pertemuan  tersendiri yang dilakukan mediator secara bergiliran dengan para pihak, ketika tidak  dapat  dipertemukan para pihak pada satu ruangan baik karena emosi para pihak  yang tidak bisa dikendalikan dan tidak bisa dipertemukan dalam satu  ruangan.  Dengan  mengadakannya  kaukus  akar  permasalahan  juga  dapat diketahui lebih mendalam akibat komunikasi yang berjalan dengan lancar. 24
Berdasarkan hasil wawancara diatas ada beberapa upaya  yang dilakukan  hakim mediator dalam mengoptimalkan proses mediasi yakni:
1. Mengoptimalkan penerapan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
2. Memberikan nasehat kepada suami istri tentang rumah tangga.
3. Memberikan gambaran pertimbangan kepada para pihak tentang dampak perceraian.
4. Memberikan nasehat agama (siraman rohani).
5. Melakukan pertemuan terpisah (Kaukus).
Analisis  peneliti  bahwa  segala  upaya-upaya  yang  dilakukan  mediator  pada Pengadilan Agama Majene sudah sesuai dengan aturan Perma Nomor 1 Tahun 2016 dan sudah dilakukan semaksimal mungkin, hanya saja setiap upaya yang dilakukan mediator tidak dapat dipastikan bahwa proses mediasinya akan berhasil karena dalam pelaksanaan mediasi peran mediator hanya menjadi penengah yang artinya memandu jalannya mediasi tersebut  agar  para  pihak  menemukan  jalan  penyelesaian  konfliknya,  mediator  tidak berhak memaksa para pihak untuk berdamai.

## IV. PENUTUP

## Kesimpulan
Upaya  mediator  dalam  mengoptimalkan  mediasi  kasus  perceraian  pada  Pengadilan Agama Majene adalah yang pertama mengoptimalkan penerapan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, yang kedua memberikan nasehat kepada suami  istri  tentang  rumah  tangga,  yang  ketiga  memberikan  gambaran  pertimbangan kepada para pihak tentang dampak perceraian, yang keempat memberikan nasehat agama (siraman rohani), dan yang terakhir melakukan pertemuan terpisah (Kaukus).
Saran
24 Wawancara dengan ibu Samsidar, S. H. I., M.H. Selaku mediator di Pengadilan Agama Majene, pada Tanggal 19 Oktober 2022.
1. Diharapkan adanya sosialisasi tentang manfaat menyelesaikan perkara secara mediasi berdasarkan  Perma  Nomor  1  Tahun  2016  tentang  Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan kepada masyarakat.
2. Selanjutnya diharapkan adanya metode baru atau teknik-teknik baru di dalam proses pelaksanaan mediasi yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Majene dalam proses pelaksanaan  mediasi  oleh  mediator,  agar  supaya  adanya  metode  baru  atau  teknik- teknik baru tersebut diharapkan bisa meminimalisir perceraian yang terjadi.
3. Diharapkan  para  pihak  yang  berperkara  di  pengadilan  memenuhi  aturan  yang  telah ditetapkan,  agar  supaya  tidak  menghalangi  jalannya  prosedur  pengadilan.  Karena mediasi selain bermanfaat untuk masa sekarang, juga bermanfaat bagi kehidupan para pihak di masa mendatang.
4. Untuk memberikan rasa nyaman kepada para pihak yang dimediasi diharapkan agar ruangan  tertata  rapih,  bersih,  dan  disediakan  AC, tissue ,    dan  minuman  agar mendukung kondusifnya proses mediasi.

## DAFTAR  PUSTAKA
Al-Qur’an al-Karim dan Terjemahannya. Surabaya: Halim Publishing. 2013. Abbas,  Syahrizal. Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional. Cet. 3. Depok: Kencana. 2017.
Akhyar. Efektivitas Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam Sengketa Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Polewali). Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 2019.
Ali, Mohammad Daud. Hukum Islam. Cet. 17. Jakarta: Rajawali Pers. 2012. Ali, Zainuddin. Metode Penelitian Hukum. Cet. 8. Jakarta: Sinar Grafika. 2016. Armia dan Iwan Nasution. Pedoman Lengkap Fikih Munakahat. Cet. 1. Jakarta: Kencana.
2020.
Asyhadie,    Zaeni  dkk. Hukum  Keluarga  Menurut  Hukum  Positif  di  Indonesia, Cet.  1. Depok: Rajawali Pers. 2020.
Bodi, Muh Idham Khalid dkk. Koroang Mala’bi’ al-Qur’an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia. Makassar: Balitbang Agama. 2019. Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris.
Cet. 3. Jakarta: Kencana. 2020.
Fahlil Umam. Efektivitas Pelaksanaan Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama  Bogor  dan  Pengadilan  Agama  Cibinong, Fakultas  Syariah  dan  Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2019.
Faruq, Umar. Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan di Bawah Umur dalam Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kaitannya dengan Hukum Islam, Jurnal Hukum al-Fuadiy (Hukum Keluarga Islam), Vol. 4, No. 1, Juni 2022.
Ghazaly, Abdul Rahman. Fiqh Munakahat. Cet. 8.  Jakarta: Prenadamedia Group. 2019. Hartawati. Penyelesaian Perkara  Perceraian melalui Mediasi Sebuah Resolusi Konflik Rumah Tangga. Bandung: Manggu Makmur Tanjung Lestari. 2021. Henro. Problematika dan Upaya Hakim Mediator dalam Penyelesaian Perkara Mediasi di  Pengadilan  Agama  Makassar  Kelas  I  A ,  Fakultas  Syariah  dan  Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 2019.
Hidayat, Maskur. Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Cet. 1. Jakarta: Kencana. 2016.
Hikmawati, Fenti. Metodologi Penelitian. Cet. 2. Depok: Rajawali Pers. 2018. Musyafah,  Aisyah  Ayu. Perkawinan  dalam  Perspektif  Filosofis  Hukum  Islam. Jurnal Crepido. Vol. 2. No. 2. November 2020.
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
Rachman, Anwar dkk. Hukum Perkawinan Indonesia dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Administrasi. Cet. 1. (Jakarta:  Prenadamedia Group. 2020.
Sandy. Pandangan Hakim Mediator Terhadap Kegagalan Mediasi dalam Proses Perkara Perceraian  di  Pengadilan  Agama  Palangka  Raya, Fakultas  Syariah  Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya. 2019.
Sanjaya,  Wina. Penelitian  Pendidikan  Jenis,  Metode,  dan  Prosedur. Cet.  3.  Jakarta: Prenadamedia Group. 2015.
Sugiyono. Metode Penelitian Kualitatif. Cet. 4. Bandung: Alfabeta. 2021. Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Cet. 1. Bandung: Alfabeta. 2019.
Supardi dan Zahrotul Hanifiyah, Penyebab Kegagalan Mediasi dalam Proses Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kudus Periode Januari-April 2017). Yudisia. Vol. 8. No. 1. 2017.
Tihami  dan  Sohari  Sahrani. Fikih  Munakahat  Kajian  Fikih  Nikah  Lengkap. Cet.  5. Depok: Rajawali Pers. 2018.
Tim  Redaksi  Nuansa  Aulia. Kompilasi  Hukum  Islam. Cet.  8.  Bandung:  Nuansa  Aulia. 2020.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  3  Tahun  2006  tentang  Perubahan  atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Peradilan Agama.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  3  Tahun  2006  tentang  Perubahan  atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Peradilan Agama.
Undang-Undang Republik  Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Peradilan Agama.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Witanto. Hukum Acara Mediasi dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan  Peradilan  Agama  Menurut  Perma  No.  1  Tahun  2008  Tentang  Prosedur Mediasi di Pengadilan. Cet. 2. Bandung: Alfabeta. 2012.