Social Pedagogy: Journal of Social Science Education https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/social-pedagogy
2722-7138 (print) 2722-7154 (online )
Manajemen  Konflik  Pemerintah  Daerah  Dalam  Menyelesaikan  Konflik Antara  Masyarakat  Dengan Perusahaan  Tambang  Batubara  (Studi  Kasus Di Kalimantan Timur)
Aditya Wibowo a, 1* , Arista Wati b, 1 , Anita Lisdiana b, 2 a Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia b IAIN Metro, Indonesia 1 aditya86@gmail,com*; aristawati65136@gmail.com; anitalisdiana@metrouniv.ac.id
Informasi artikel

## ABSTRAK
Sejarah artikel: Diterima Revisi Dipublikasikan : 17 Januari 2021 : 3 Mei 2021 : 30 Juni 2021
Tujuan  dari  penelitan  ini  yaitu  untuk  mengetahui  fenomena  atau peristiwa  konflik  serta  manajemen  konflik  yang  dilakukan  oleh Pemerintah Daerah Kalimantan Timur dalam menyelesaikan konflik yang  terjadi  antara  masyarakat  dengan  perusahaan  tambang batubara  di  Kalimantan  Timur.    Subjek  pada  penelitian  ini  yaitu warga  masyarakat  Desa  Kartabuana  dan  Desa  Mulawarman Kabupaten  Kutai  Kartanegara  Provinsi  Kalimantran  Timur, Pemerintah  Daerah  Kalimantan  Timur  serta  pemilik  perusahaan tambang  batubara  di  Kalimantan  Timur.  Metode  penelitian  yang digunakan  oleh  penulis  dalam  penelitian  ini  yaitu  metode  deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus terhadap konflik yang terjadi di  Kalimantan  Timur.  Adapun  teknik  pengumpulan  data  yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik studi kepustakaan dengan mencari informasi yang relevan dari berbagai sumber baik dari buku, jurnal dan artikel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik yang terjadi antara masyarakat dengan perusahaan tambang batubara di Kalimantan  Timur  dilatarbelakangi  oleh  adanya  perbedaan kepentingan. Dalam pertikaian ini, manajemen konflik yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Daerah yaitu berupa mediasi hingga arbitrasi yang dimulai dari tahap perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan dan pengendalian. Namun, hingga saat ini manajemen konflik  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Daerah  belum  memberikan hasil  yang  optimal  akibat  lemahnya  sistem  hukum  yang  berlaku sehingga konflik masih terus terjadi.

## Kata kunci:
Manajemen Konflik
Pemerintah Daerah Masyarakat Perusahaan Tambang Batubara

## ABSTRACT
Keywords: Conflict Management Local Government Communities The purpose of this study is to determine the phenomena or incidents of  conflict  and  conflict  management  carried  out  by  the  East Kalimantan  Regional  Government  in  resolving  conflicts  that  occur
Coal Maining Companies. between communities and coal mining companies in East Kalimantan. The subject in this study were the residents of Kartabuana Village and Mulawarman Willage, Kutai Kartanegara Regency, East Kalimantan Province  and  owner  of  coal  mining  companies  in  East  Kalimantan. The research method used by the author in this study is a qualitative descriptive  method  with  a  case  study  approach  to  the  conflict  that occurred in East Kalimantan. As for the data collection technique in this study using the literature study technique by looking for relevant information from various sources both books, jurnals and articles. The results  showed  that  the  conflict  between  the  community  and  coal mining  companies  was  motivated  by  differences  in  interests.  In  this dispute,  conflict  management  is  carried  out  by  the  Regional Government in the form of mediation to arbitration starting from the panning, organizing, actuating and controlling stages. However, until now the conflict management carried out by the Regional Government has not provided optimal results due to the weakness of the prevailing legal system so that the condition continues.
Copyright © 2021 (Aditya Wibowo, dkk.) All Right Reserved

## Pendahuluan
Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI)  dapat  dikategorikan  sebagai  salah  satu negara  dengan  kekayaan  alam  yang  sangat  melimpah  seperti  sumberdaya  mineral  dan sumberdaya  batu  bara.  Sumber  daya  alam  secara  keseluruhan  diperoleh  melalui  proses pertambangan  yang  dapat  diartikan  sebagian  maupun  keseluruhan  proses  kegiatan  dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi kegiatan penyelidikan, ekplorasi, studi kelayakan, kontruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiata pasca tambang dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009.    Adanya  kegiatan  penambangan  ini  diharapkan  dapat  menciptakan  kesejahteraan masyarakat. Namun, realitasnya bahwa tidak sedikit jumlah kegiatan pertambangan yang justru berujung konflik akibat adanya perbedaan kepentingan antara kedua belah.
Keberadaan konflik pada dasarnya selalu ada dan bahkan sulit untuk dihilangkan dalam kehidupan sosial.  Konflik sosial  menurut  Irwandi dan Endah R. Chotim (2017:25) dimaknai sebagai  gambaran  tentang  adanya  sebuah  perselisihan,  percekcokan,  ketegangan  hingga pertentangan akibat adanya perbedaan yang ada di dalam kehidupan masyarakat baik sifatnya individu  maupun  kolektif.  Konflik  juga  dapat  diartikan  sebagai  suatu  ketegangan  sosial, ekonomi,  politik,  dan  budaya  yang  dilatarbelakangi  olek  perasaan  tidak  puas  akan  fasilitas umum, komunikasi simbol sosial hingga mobilitas sosial. Sehingga dapat disimpulkan bahwa konflik tergolong sebagai suatu proses perpecahan.
Timbulnya konflik tidak serta merta begitu saja, akan tetapi terdapat faktor pendorong yang melatar belakanginya. Faktor pendorong tersebut menurut Soejono Soekanto (2006:91) meliputi adanya perbedaan individu, perbedaan kepentingan, perbedaan budaya, dan perubahan nilai  yang  terlalu  cepat.  Selain  itu,  Wahyudi  (2006:30)  juga  membedakan  konflik    menjadi empat,  diantaranya  yaitu  konflik  pribadi,  konflik  rasial,  konflik  politik,  konflik  antar  kelas sosial hingga konflik internasional. Dari beberapa konflik tersebut memiliki latar belakang dan cara penyelesaian yang berbeda. Adapun cara penyelesaian konflik menurut Waluya (2007:48- 49) yaitu melalui mediasi, kompromi, arbitrasi, konsiliasi, koersi, toleransi hingga ajudikasi.
Selain berdampak negatif konflik juga memiliki dampak positif, seperti dengan adanya konflik dapat mempererat ikatan suatu kelompok dalam Irwandi dan Endah R Chotin (2017:31). Namun,  jika  konflik  yang  terjadi  tidak  dikelola  secara  baik  oleh  masyarakat  maka  akan berdampak  negatif  bagi  masyarakat  itu  sendiri,  misalkan  akibat  dari  adanya  konflik  muncul berbagai kerusakan fisik hingga non fisik, adanya rasa tidak aman, ketidakstabilan dan bahkan mengakibatkan terjadinya korban jiwa dalam Wirawan (2010:1-2). Seperti halnya konflik yang terjadi antara masyarakat dengan perusahaan tambang batubara di Kalimantan Timur yang terus memakan korban akibat galian yang tidak kunjung direklamasi.
Menurut Siburian (2012), munculnya perusahaan tambang di Kalimantan Timur pada awalnya  diterima  oleh  masyarakat.  Namun,  akibat  tingginya  pemakaian  listrik  masyarakat Indonesia mengharuskan perusahaan tambang untuk mengeruk lebih banyak jumlah batubara dan bahkan tidak hanya untuk kebutuhan dalam negeri melainkan untuk diekspor keluar negeri sehingga menyebabkan adanya eksploitasi yang dilakukan oleh perusahaan tambang batubara di Kalimantan Timur. Lebih lanjut, Siburian memaparkan bahwa maraknya PKP2B dan KP di Kalimantan  Timur  berdampak  pada  rusaknya  lingkungan  karena  pertambangan  dilakukan secara terbuka dengan membuka lapisan tanah di atasnya. Mengingat wilayah KP yang dimiliki oleh masingmasing perusahaan relatif kecil, kondisi yang sama terjadi juga pada perusahaan besar  (PKP2B),  sehingga  dikhawatirkan  mereka  tidak  mampu  untuk  mereklamasi  kawasan yang masa eksploitasinya sudah berakhir. Kalaupun reklamasi dilakukan, pemilik KP berskala kecil biasanya hanya mampu mereklamasi sekitar 10% dari wilayah yang sudah dieksploitasi sementara  perusahaan  besar  hanya  berkisar  30%  saja.  Padahal  dalam  dokumen  perjanjian kontrak,  menjadi  kewajiban  perusahaan  untuk  mereklamasi  seluruh  wilayah  yang  sudah dieksploitasi. Adanya aturan tersebut mengakibatkan pemilik KP wajib menaruh sejumlah dana reklamasi pada pemerintah sebagai bentuk jaminan apabila kewajiban untuk mereklamasi itu dilalaikan.  Akan  tetapi,  karena  biaya  mere  klamasi  wilayah  yang  sudah  dieksploitasi  lebih
tinggi daripada dana jaminan yang ditempatkan di pemerintah maka yang sering terjadi adalah, kewajiban  mereklamasi  itu  tidak  dilakukan  sepenuhnya,  dan  konsekuensinya  adalah  dana jaminan tidak dikembalikan ke perusahaan.
Data tahun 2010 memperlihatkan bahwa area yang terganggu di Provinsi Kalimantan Timur  mencapai  57.195,84  ha,  tetapi  yang  sudah  direklamasi  ataupun  direboisasi  hanya 18.329,98  ha  atau  32,1%  saja  (Dinas  Pertambangan  dan  Energi  Provinsi  Kalimantan  Timur 2011),  sementara  sisanya  sekitar  67,9%  ditelantarkan.  Pantauan  di  lapangan  mulai  dari Samarinda menuju Tenggarong hingga ke Desa Jonggon (Kabupaten Kutai Kartanegara) lebih kurang  80  kilometer  banyak  ditemukan  danau-danau  kecil  sebagai  bekas  galian  tambang batubara yang sebagian dimanfaatkan penduduk sebagai kolam ikan.
Eksploitas  yang  dilakukan  secara  terus  menerus  pada  akhirnya  menyebabkan bertambahnya jumlah kubangan yang ada di daerah tersebut. Beberapa kubangan terletak dekat dengan pemukiman warga sehingga banyak memakan korban yang didominasi oleh anak kecil. Selain  adanya  korban  jiwa,  masyarakat  juga  sangat  mengeluh  karena  dengan  adanya pertambangan, hasil pertanian menurun dan bahkan berdampak kerumah hingga fasilitas umum akibat pertambangan yang terlalu  dekat  pemukiman. Berbagai  tindakan telah dilakukan oleh masyarakat  agar  dampak  negatif  tidak  semakin  dirasakan.  Tindakan  yang  dimaksud  yaitu berupa  demontasi  yang  dilakukan  diberbagai  tempat  seperti  di  jalan  raya,  di  jembatan penghubung antar daerah hingga di lokasi bekas galian tambang. Melihat konflik yang semakin memuncak,  akhirnya  pemerintah  daerah  mengambil  tindakan  untuk  dapat  menyelesaikan konflik  tersebut dengan cara memanajemen konflik agar konflik yang ada dapat terselesaikan. Hal  tersebut  sesuai  dengan  pernyataan  yang  diberikan  oleh  H.  Nur  Zazin  (2010:39)  yang menyatakan bahwa dengan manajemen konflik, perselisihan dapat dikelola serta di tata untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien.
Adapun  tujuan  dari  penelitian  ini  yaitu  untuk  mengetahui  lebih  jauh  mengenai manajemen konflik yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menyelesaikan konflik yang terjadi  antara  masyarakat  dengan  perusahaan  tambang  batubara  di  Kalimantan  Timur. Sehingga,  rumusan  masalah  dalam  penelitian  yang  dilakukan  oleh  penulis  yaitu  bagaimana manajemen konflik yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menyelesaikan konflik yang terjadi  antara  masyarakat  dengan  perusahaan  tambang  batubara  di  Kalimantan  Timur?.  Dari beberapa  hal  inilah  yang  melatarbelakangi  penulis  untuk  mengangkat  judul  “Manajemen Konflik  Pemerintah  Daerah  dalam  Menyelesaikan  Konflik  Antara  Masyarakat  dengan Perusahaan Tambang Batubara (Studi kasus di Kalimantan Timur)”.

## Metode
Metode  penelitian  menurut  Pabundu  Tika  (2005:12)  merupakan  kaidah  mengenai langkah ataupun cara dalam mengumpulkan, menganalisis, serta mengolah suatu data secara sistematis dan terarah sehingga dalam pelaksanaannya dapat mencapai tujuan yang diinginkan oleh peneliti yang pada akhirnya menjadi pedoman bagi peneliti itu sendiri. Pernyataan tersebut diperkuat  oleh  pendapat  dari  Sugiyono  (2010:2)  yang  menyatakan  bahwa  metode  penelitian merupakan suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.
Dalam  penelitian  karya  ilmiah  ini,  penulis  menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif dengan pendekatan Studi kasus. Alasan penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif ini dalam kegiatan penelitian yang dilakukannya karena dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, kegiatan penelitian dapat diselidiki secara menyeluruh dan mendalam terkait kasus konflik  yang  terjadi  di  Kalimantan  Timur.  Pendapat  yang  diutarakan  oleh  penulis  diperkuat oleh  pendapat  yang  diutarakan  oleh  Arikunto  (2010:3)  yang  menyatakan  bahwa  penelitian dengan metode deskriptif kualitatif dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi ataupun hal-hal yang sudah disebutkan dan hasilnya dapat dipaparkan secara menyeluruh dalam bentuk laporan penelitian.
Selanjutnya,  alasan  penulis  memilih  studi  kasus  mengenai  konflik  yang  terjadi  di Kalimantan  Timur  karena  menurut  penulis  kasus  ini  sifatnya  menarik  untuk  diangkat  agar masyarakat  di  seluruh  Indonesia  tau  dan  mengerti  bagaimana  keadaan  masyarakat  disekitar tambang  batubara  yang  ada  di  Kalimantan  Timur  menikmati  imbas  adanya  penambangan tersebut dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia akan listrik. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik studi kepustakaan. Teknik kepustakaan  menurut  Koentjaraningrat  (1984:420)  merupakan  teknik  pengumpulan  data  di ruang  kepustakaan  seperti  buku,  dokumen,  majalah,  koran,  naskah,  dan  sebagainya  yang relevan.  Sehingga teknik kepustakaan yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu dengan mencari informasi yang relevan dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang dapat diuji kebenarannya.
Dengan menggunakan  metode penelitian deskriptif kualitatif, pendekatan studi kasus serta  teknik  studi  kepustakaan  ini  penulis  berharap  dapat  mendeskripsikan  secara  mendalam terkait konflik yang terjadi di Kalimantan Timur antara masyarakat dengan perusahaan tambang batubara  serta  manajemen  konflik  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah  dalam menyelesaikan konflik tersebut.

## Hasil dan pembahasan
Pertambangan  batubara  yang  ada  di  pulau  Kalimantan  diantaranya  terletak  di  Desa Kerta  Buana  dan  Desa  Mulawarman  Kecamatan  Tenggarong  Sebrang  Kabupaten  Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur dalam KORANKALTIM.COM (2018). Penduduk di desa ini sebagian besar merupakan warga transmigrasi dari pulau Jawa dan pulau Bali tahun 1981. Namun, wilayah transmigrasi tersebut terus menyempit dari yang awalnya berjumlah 700 HA menjadi 35 HA akibat adanya pertambangan batubara dalam detiknews (2012).
Keadaan  awal  masyarakat  di  Desa  Karta  Buana  dan  Desa  Mulawarman  Kabupaten Kutai  Kartanegara    sebelum  datangnya  penambang  batu  bara  dapat  dikategorikan  sebagai masyarakat yang sejahtera. Hal ini dikarenakan lahan yang dijadikan tempat tinggal masyarakat merupakan lahan subur dan sebagian besar merupakan lahan produktif pertanian dalam Robert Sibuarian  (2015:236).  Setelah  adanya  kegiatan  pertambangan  para  petani  harus  hidup berdampingan  dengan  tambang  batu  bara.  Sehingga  produktifitas  pertanian  menurun  drastis dan  bahkan  lahan  pertanian  terancam  hilang  akibat  alih  fungsi  lahan  dalam  M.  Nazir  Salim (2016:33).
Selain  itu,  terjadi  pula  kelangkaan  air  bersih  dimana  butuh  waktu  berjamjam  untuk menempuh kurang lebih 500 meter menuju sumur agar mendapatkan air bersih yang dijelaskan dalam  dokumenter  film  Sexy  Killer.  Ketika  musim  hujan  tiba,  masyarakat  hanya  dapat mengandalkan  air  hujan  sebagai  air  bersih  untuk  memenuhi  kebutuhan  sehari-hari.  Hal  ini terjadi  karena  gunung  dikeruk  untuk  diambil  batu  baranya  sehingga  gunung  tersebut  sudah tidak bisa mengaliri air bersih baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun untuk kebutuhan pertanian. Terlebih lagi adanya endapan lumpur disetiap sawah yang dimiliki warga sehingga mengakibatkan masyarakat gagal panen.
Salah satu warga yang protes kepada perusahaan tambang yaitu Bapak Nyoman yang merupakan  warga  tranmisgrasi  dari  pulau  Bali.  Protes  tersebut  dilakukan  dengan  cara menghadang  alat  berat  namun  justru  ia  ditangkap  dan  dibui  selama  3  bulan  dengan  alasan mengganggu operasional. Setelah Nyoman dibui, masyarakat pun takut untuk melakukan protes sehingga  perusahaan  semakin  leluasa  untuk  melakukan  eksploitasi  batubara  dalam  Della Syahni (2019).
Galian  bekas  tambang  yang  seharusnya  direklamasi  kian  memakan  korban  yang sebagian besar merupakan anak-anak. Para pemilik perusahaan tambang batubara menjanjikan bahwa bekas galian tambang akan dijadikan tempat wisata seperti kolam dan air terjun. Akan tetapi pada realitasnya tak kunjung dilaksanakan. Tahun 2011-2018 tercatat sebanyak 32 jiwa
terenggut akibat bekas galian tambang tersebut dalam Perpustakaan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2018). Hal ini yang memunculkan rasa kecewa dari masyarakat. Namun, perusahaan hanya menganggap hal tersebut sebagai kemalangan biasa.
Adanya  korban  jiwa  merupakan  akibat  dari  lokasi  pertambangan  yang  sangat  dekat dengan pemukiman warga dan fasilitas sosial seperti sekolah. Bahkan pihak perusahaan berjanji akan menutup galian tambang, akan tetapi realitasnya hanya ditutup dengan beberapa lembar seng disertai tulisan dilarang mendekati kawasan berbahaya tersebut. Hal ini jelas tidak efektif karena pada dasarnya anak-anak tidak mungkin dapat berfikir panjang akan hal itu sehingga sebagian besar korban jiwa berasal dari anak-anak. Diperkirakan terdapat 1.735 lubang bekas tambang  pada  tahun  2018  yang  seharusnya  menurut  aturan  harus  direklamasi  dalam  Gloria Fransisca Kartharina Lawi (2019).
Hal  ini  sejalan  dengan  hasil  penelitian  Siburian  (2012)  yang  menyatakan  bahwa kerusakan lingkungan di Kalimantan Timur terjadi karena maraknya aktivitas pertambangan. Realitas  itu  ditandai  dengan  beralihnya  pemanfaatan  tanah  menjadi  kawasan  konsesi pertambangan terutama batubara. Dampak yang sudah dirasakan oleh penduduk di Kalimantan Timur terutama yang bermukim di Kota Samarinda adalah banjir yang semakin sering terjadi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.  Akibat perubahan fungsi lahan pertanian dan daerah resapan air menjadi konsesi pertambangan, dalam waktu tidak lama pergeseran itu akan menimbulkan kerawanan pangan di Kalimantan Timur. Indikasi ke arah itu sudah mulai tampak dengan semakin tingginya impor beras untuk penduduk di Kalimantan Timur dari provinsi lain.
Dampak  negatif  lain  dari  adanya  pertambangan  batubara  yaitu  rumah  masyarakat hancur  begitu  pula  fasilitas  umum  yang  hancur  akibat  getaran  yang  ditimbulkan  dari pengerukan  batubara  yang  terlalu  dengan  dengan  pemukiman  warga.  Sehingga,  41  jiwa terpaksa  mengungsi.  Adapun  beberapa  PT  yang  beroprasi  diantaranya  yaitu  PT  Induk  Toba Bara Sejahtera yang merupakan perusahaan milik pengusaha sukses bernama Luhut Pandjaitan. PT  tersebut  memiliki  anak  PT  Adi  Mitra  Baratama  yang  mengelola  lahan  pertambangan sebanyak  2.990  HA,  PT  Trisena  Mineral  Utama  sebanyak  3.414  HA  dan  PT  Indo  Maining sebanyak 683 HA.
Selain itu terdapat pula Group Toba Sejahtera yang memiliki anak PT Kutai Energi yang mengelola  lahan  sebanyak  sebanyak  6.932  HA.  Sehingga  total  keseluruhan  lahan  yang dijadikan lokasi tambang yaitu sebesar 14.019 HA dalam Pusaka.or.id (2015). Menurut Menteri Lingkungan  Hidup  dan  Pemerintah  Daerah  bahwa  jarak  pertambangan  dari  pemukiman seharusnya yaitu kurang lebih 500 M. Namun, hal itu disepelekan oleh penambang batu bara.
Dari adanya berbagai dampak negatif akibat aktivitas penambangan batubara tersebut pada  akhirnya  menimbulkan  konflik.  Konflik  ini  merupakan  konflik  yang  terjadi  antar kelompok yaitu kelompok masyarakat yang merasa dirugikan dengan para pemilik perusahaan tambang batu bara yang ada di Kalimantan Timur. Konflik ini terjadi karena dilatar belakangi oleh  adanya  perbedaan  kepentingan.  Bentuk  protes  yang  dilakukan  oleh  warga  masyarakat yaitu beruga kegiatan demonstrasi yang dilakukan diberbagai tempat seperti jalan raya dengan mengenakan kostum korban yang telah meninggal dunia akibat galian tambang, di jembatan penghubung antar daerah menggunakan spanduk dengan tulisan untuk menghentikan kegiatan pertambangan,  hingga  di  lokasi  dekat  bekas  galian  tambang  dengan  memasang  plakat  yang berisi lokasi digugat karena sangat merugikan masyarakat dalam Samarinda Original News and Entertaiment Online (2020).
Semua dampak negatif yang dirasakan oleh masyarakat  di  sekitar penambangan batu bara  terjadi  demi  terpenuhinya  kebutuhan  masyarakat  Indonesia  akan  listrik  dan  bahkan sebagian untuk  di  ekspor ke luar negara. Masarakat  yang berlatar belakang transmigran  rela untuk  meninggalkan  tempat  lahirnya  demi  mengadu  nasib  di  pulau  Kalimantan  untuk mendapatkan kesejahteraan, justru dibalas dengan rasa kekecewaan. Pada dasarnya pemerintah daerah telah melakukan beberapa upaya untuk menangani hal ini, akan tetapi para perusahaan tambang tetap melanggarnya.
Hal ini jelas bahwa pemerintah tidak bisa disalahkan secara mutlak, karena pemerintah memberikan izin penambangan demi terpenuhinya kebutuhan masyarakat luas akan listrik serta untuk  menambah  devisa  negara  yang  tergolong  sebagai  salah  satu  pendapatan  untuk melaksanakan pembangunan di negara Indonesia itu sendiri. Sedangkan perusahaan tambang melakukan eksploitasi  akibat kebutuhan masyarakat  akan listrik  yang melampaui  batas serta untuk  di  ekspor  keluar  negeri.  Kesalahan  terletak  pada  kegiatan  reklamasi  yang  seharusnya dilakukan  oleh  perusahaan  tambang  yang  telah  mengeruk  batu  bara  yang  tak  kunjung  di laksanakan.
Selain  itu,  kesalahan  juga  dapat  dilihat  dari  adanya  pelanggaran  terhadap  aturan pemerintah yang dilakukan oleh pihak perusahaan tambang terkait batas minimal pengerukan batu bara dari pemukiman. Sehingga, getaran yang ditimbulkan dari pengerukan baru bara dapat merusak rumah warga maupun fasilitas umum seperti jalan. Setelah konflik memuncak yang ditandai dengan adanya berbagai aksi demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat sehingga membuat pemerintah daerah segera mengambil tindakan untuk dapat memanajemen ataupun menyelesaikan konflik tersebut yaitu dengan melakukan Mediasi hingga Arbitrasi.
Siburian  (2012)  menyatakan  bahwa  Eksploitasi  pertambangan  yang  terjadi  di Kalimantan  Timur  ternyata  tidak  sebanding  dengan  tingkat  penyerapan  tenaga  kerja  dan peningkatan  kesejahteraan  penduduk.  Walaupun  sektor  pertambangan  memberi  kontribusi besar pada pendapatan daerah baik dalam bentuk pendapatan asli daerah maupun bagi hasil, ternyata jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan juga relatif tinggi. Artinya, walaupun  usaha  pertambangan  marak  dilakukan  di  Kalimantan  Timur,  ternyata  penyerapan tenaga kerja tidak berjalan seiring. Jumlah angkatan kerja yang mampu diserap oleh industri pertambangan  tidak  lebih  5%  dari  seluruh  angkatan  kerja  yang  ada.  Selain  itu,  eksploitasi tambang ini pun akan berpotensi menimbulkan konflik, baik horizontal, yaitu konflik sesama masyarakat,  maupun  konflik  vertical  yaitu  konflik  antara  penduduk  dengan  negara  ataupun perusahaan. Hal itu timbul karena daya dukung lingkungan fisik dan sosial terhadap aktivitas pertambangan terbatas. Ketimpangan ekonomi antara mereka yang bekerja di industri tambang dengan sektor pertanian jauh berbeda, kondisi ini menjadi pemicu munculnya gesekan-gesekan sosial  di  antara  dua  kelompok  masyarakat  dengan  status  ekonomi  yang  berbeda.  Harus diperhatikan pula bahwa sumber daya batubara yang dimiliki oleh Kalimantan Timur belum dimanfaatkan  secara  berkesinambungan.  Anugerah  itu  tidak  hanya  untuk  dinikmati  oleh generasi sekarang tetapi juga bagi generasi-generasi mendatang. Janganlah generasi sekarang hanya menyisakan bencana kepada generasi mendatang, sementara yang menikmati anugerah itu hanya generasi sekarang. Oleh karena itu, harus disadari bahwa batubara merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui sehingga untuk membentuk kandungan batubara baru diperlukan waktu beribu bahkan berjuta tahun sebagai bagian dari fenomena semesta alam.
Mediasi  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah  yaitu  dilakukan  dengan  cara menegosiasikan  serta  tukar  menukar  informasi  dengan  masyarakat  untuk  mengatasi  dampak yang  dirasakan  akibat  adanya  penambangan  batubara.  Setelah  berbagai  informasi  terkait dampak  negatif  yang  dirasakan  masyarakat  diterima  oleh  pemerintah  daerah  lalu  pihak pemerintah  daerah  selaku  mediator  melakukan  negosiasi  dengan  pihak  perusahaan  tambang terkait  berbagai  pelanggaran  yang  telah  dilakukan  oleh  beberapa  perusahaan  tambang  serta bentuk  penanganan  masalah  lingkungan  tersebut  seperti  reklamasi  lubang  bekas  galian tambang.
Tujuan dari negosiasi ini yaitu untuk mencapai kesepakatan dengan pihak perusahaan tambang  agar  tidak  ada  lagi  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  pihak  perusahaan  tambang sehingga masyarakat dapat terbebas dari dampak negatif akibat adanya pertambangan betubara tersebut. Oleh karena itu, adanya mediasi yang dilakukan oleh pihak pemerintah daerah dapat
menyelesaikan masalah yang sifatnya kompromi antar kedua belah pihak. Hal tersebut sesuai dengan  pernyataan  yang  diberikan  oleh    Bagja  Waluya  (2007:48)  yang  menyatakan  bahwa mediasi merupakan bentuk penyelesaian konflik melalui pihak ketiga yang sifatnya netral.
Namun,  setelah  adanya  mediasi  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah,  pihak perusahaan masih saja melanggar peraturan yang telah disepakati sehingga pemerintah daerah mengambil  tindakan  untuk  melakukan  arbitrasi.  Arbistrasi  menurut  Rianto  Adi  (2012:46) adalah  bentuk  penyelesaian  konflik  apabila  pihak  yang  berselisih  tidak  sanggup  mencapai kompromi sehingga diselesaikan oleh pihak ketiga sebagai badan yang berwenang, dalam hal ini  yaitu  pihak  pemerintah  daerah.  Adapun  langkah  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah sebagai pihak ketiga yang berwenang dalam menyelesaikan konflik tersebut diantaranya yaitu langkah perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian dalam Yeni  Sugiana Mustika (2016:40-43).

## 1. Perencanaan ( Planning )
Perencanaan  menurut  Keufiman  dalam  Cangara  (2013:22)  merupakan  suatu  proses dalam rangka menetapkan tujuan dengan menetapkan spesifikasi  dan cara mencapai tujuan. Sehingga  perencanaan  dapat  diartikan  sebagai  proses  kegiatan  pemikiran,  dugaan  dan penentuan prioritas yang harus dilakukan secara rasional sebelum melakukan tindakan dalam rangka mencapai tujuan.   Perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menindak lanjuti  konflik  yang  terjadi  yaitu  dengan  tidak  mengeluarkan  IUP  serta  mencabut  IUP  yang dikategorikan  sangat  parah  dan  tidak  dapat  mengendalikan  lingkungan  dengan  baik  sesuai ketentuan AMDAL, UKL/UPL.  Adapun tahap yang dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu sebagai berikut:
a. Tahap pertama yaitu jika prusahaan tambang memiliki IUP yang tidak bermasalah ataupun dikategorikan berjalan dengan baik, maka perusahaan tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya.
b. Pada tahap berikutnya yaitu perusahaan tambang yang tidak sempurna dalam pengelolaan lingkungan hidup akan diberikan surat rekomendasi untuk memperbaiki kekurangan yang dilakukan.
c. Pada tahap ketiga, jika perusahaan tidak mengindahkan rekomendasi tahap kedua, maka perusahaan  dengan  tegas  akan  diberhentikan  sementara  agar  tidak  menambah  blok  atau lokasi penambangan baru.
d. Pada  tahap  yang  terakhir  izin  perusahaan  dicabut  apabila  perusahaan  tidak  melakukan kewajiban lingkungan dan reklamasi lahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## 2. Pengorganisasian ( Organizing )
Dalam menangani konflik akibat adanya penambangan batubara ini, pemerintah daerah membentuk  kerja  sama  dengan  Dinas  Pertambangan  dan  Energi  (Distamben)  serta  Badan Lingkungan Hidup daerah (BLH) yang dimulai dari mensinergikan antara BLH dan Distaben yang dikoordinir oleh Ir. H. Nusyirwan Ismail, M. Si. Pelaksanaan ini dilakukan sesuai dengan tugas  pokok  dan  fungsi  setiap  instansi  tersebut.  Selain  itu,  pengeluaran  izin  untuk  dapat melakukan  kegiatan  tambang  harus  melalui  Dinas  Pertambangan  dan  Energi  (Distamben). Distamben inilah pihak  yang memiliki kekuasaan untuk  mengeluarkan surat  terkait kegiatan tambang  di  tingkat  pemerintah  daerah  Kalimantan  Timur  tepatnya  di  kota  Samarinda. Termasuk  surat  yang  berkaitan  dengan  penggunaan  kapal  untuk  mengangkut  batubara. Selanjutnya  terkait  bagaimana  tanggung  jawab  lingkungan  yang  ada  ditetapkan  dalam AMDAL, UKL/Pl serta Badan Lingkungan Hidup (BLH).

## 3. Penggerakkan ( Actuating )
Pada tahap penggerakan ini dilakukan pemerintah daerah dengan tidak mengeluarkan izin  baru.  Dimana,  perusahaan  yang  masih  memiliki  izin  lama  dan  belum  selesai  dibiarkan peroperasi  hingga izin tersebut  selesai  dan selanjutnya pemerintah daerah tidak memberikan izin  baru.  Kebijakan  ini  dilakukan  dalam  rangka  meminimalisisr  distorsi  yang  ada.  Untuk pencabutan izin dapat dilakukan hanya untuk menghentikan aktivitas pertambangan sehingga tanggung jawab reklamasi serta perbaikan lahan masih terus berjalan.
Selain itu, pada tahap manajemen ini pemerintah daerah melakukan beberapa tahapan yang telah direncanakan sebelumnya pada tahap perencanaan, dari tahap merekomendasikan perusahaan  yang  tidak  bermasalah  hingga  pada  tahap  pencabutan  izin  jika  perusahaan dinyatakan  bermasalah.  Pemerintah  daerah  juga  telah  melakukan  berbagai  revisi  terkait peratutan  pertambangan  yaitu  jarak  terdekat  antara  kegiatan  pertambangan  dengan  rumah hingga fasilitas umum seperti masjid, maupun sekolah adalah 500 meter, namun proses tersebut gagal.
Badan Lingkungan Hidup di Kota Samarinda dibawah pengawasan Walikota juga telah melakukan  revisi  terkait  laporan  masyarakat  yang  merasakan  dampak  negatif  akibat penambangan  batubara.  Dan  bahkan  BLH  turun  kelapangan  untuk  memastikan  kebenaran pengaduan masyarakat tersebut. Oleh karena itu, BLH mengambil tindakan untuk melakukan verifikasi kepada perusahaan tambang hingga kepada tahap mediasi antara perusahaan tambang dengan masyarakat  dalam Yeni Sugiana Mustika (2016:42)

## 4. Pengendalian ( Controling)
Dalam tahapan manajemen konflik yang terakhir ini, wakil walikota Samarinda yaitu Ir. H.  Nursyirwan  Ismail,  M.Si  turun  kelapangan  dalam  rangka  melakukan  pengendalian  serta pengawasan.  Dari  hasil  pengamatan  yang  dilakukannya,  beliau  melihat  banyak  kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan batubara yang tidak bertanggung jawab. Sehingga beliau  melakukan  pengawasan  yang  sifatnya  bulanan  serta  meng-ekspos  ke  berbagai  media massa  terkait  kerusakan  lingkungan  akibat  perusahaan  tambangan  batubara  yang  melanggar aturan dengan tujuan untuk mengurangi hal-hal yang menyimpang dari peraturan yang berlaku.
Berbagai  langkah  manajemen  konflik  tersebut  dilakukan  pemerintah  daerah  dengan tujuan agar dampak negatif akibat pertambangan batubara tidak lagi dirasakan oleh masyarakat di daerah Kalimantan Timur. Sehingga, dengan adanya manajemen konflik tersebut pemerintah daerah  berharap  tidak  akan  ada  lagi  konflik  antara  masyarakat  dengan  perusahaan  tambang batubara.  Namun,  manajemen  konflik  yang  dilakukan  oleh  pihak  pemerintah  daerah  belum mencapai hasil yang optimal karena pada realitasnya dampak negatif masih saja dirasakan oleh masyarakat akibat perusahaan tambang yang masih saja melanggar peraturan yang telah dibuat sehingga konflik pun masih terus terjadi.  Adanya berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh pihak perusahaan dikarenakan lemahnya pemerintah pusat dalam membuat serta menegakkan peraturan  perundang-undangan  yang  telah  disepakati.  Sehingga  dengan  sistem  hukum  yang lemah inilah yang membuat perusahaan tambang leluasa  dalam melakukan pelanggaran. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang diberikan oleh  Sri Hajati dkk ( 2018: 32) yang menyatakan bahwa  banyaknya  kasus  pelanggaran  yang  terjadi  di  Indonesia  disebabkan  karena  lemahnya sistem  hukum  sehingga  para  pelanggar  hukum  seolah  meremehkan  hukum  yang  ada.  Oleh karena  itu  hingga  saat  ini  konflik  masih  terus  terjadi  antara  masyarakat  dengan  perusahaan tambang di daerah Kalimantan Timur.

## Simpulan
Berdasarkan  pemaparan  yang  diberikan  oleh  penulis  diatas,  maka  dapat  disimpulkan bahwa adanya konflik yang terjadi antara masyarakat dengan perusahaan tambang batubara di Provinsi Kalimantan Timur dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan kepentingan. Masyarakat merasa  kecewa  karena  masyarakat  menganggap  bahwa  mereka  memiliki  hak  untuk mendapatkan  kesejahteraan  lahir  batin  akan  tetapi  justru  merasakan  dampak  negatif  akibat adanya pertambangan batubara. Adapun dari pihak perusahaan tambang melakukan eksploitasi dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia akan listrik yang melampaui batas serta untuk diekspor keluar negeri agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Dari
berbagai  dampak  negatif  yang  dirasakan  oleh  masyarakat  mendorong  masyarakat  untuk melakukan  protes  kepada  pihak  perusahaan.  Bentuk  protes  yang  dilakukan  yaitu  berupa demonstrasi  yang  dilakukan  jalan  raya,  jembatan  penghubung  antar  daerah  hingga  di  dekat bekas  galian  tambang.  Setelah  konflik  memuncak  akhinya  pemerintah  daerah  mengambil tindakan  untuk  dapat  memanajemen  ataupun  menyelesaikan  konflik  tersebut  dengan  cara mediasi  hingga  arbitrasi  melalui  langkah  perencanaan,  pengorganisasian,  penegakkan  dan pengendalian.  Namun,  manajemen  konflik  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah  belum memberikan hasil yang optimal akibat lemahnya sistem hukum yang berlaku sehingga konflik masih terus terjadi.

## Daftar Pustaka
Adi,  Rianto.  2012. Sosiologi  Hukum:  Kajian  Hukum  Secara  Sosiologis. Jakarta:  Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Arikunto,  Suharsini.  2010. Prosedur  Penelitian  Suatu  Pendekatan  Praktek. Jakarta:  Rineka Cipta.
Cangara,  Hafied.  2013. Perencanaan  dan  Strategi  Komunikasi. Jakarta:  PT  Raja  Grafindo Persada.
Detiknews. 2012. Digerus Tambang Batu Bara, Areal Transmigrasi di Kukar Terus Menyusut. Dalam https://newsdetik.com diunduh pada 23 Oktober 2020.
Dinas  Pertambangan  dan  Energi  Provinsi  Kalimantan  Timur,  Tt.  Prospek  Pertambangan Batubara di Kalimantan Timur. Bahan presentasi dalam bentuk Power Point.
Fransisca, Gloria Katharina Lawi. 2019. Sepanjang 2018 Ada Temuan 1.735 Lubang Tambang di Kaltim . Dalam https://m.bisnis.com diunduh pada 23 Oktober 2020.
Hajati,  Sri.  2017. Buku  Ajar  Pengantar  Hukum  Indonesia. Surabaya:  Airlangga  University Press.
Irwandi,. dan R. Chotim, Endah. Analisis Konflik Antara Masyarakat, Pemerintah dan Swasta. Arikel JIPSO. Vol.7 No. 2 Tahun 2017.
Koentjaraningrat.  1984. Kamus  Istilah  Antropologi. Pusat  Pembinaan  dan  Pengembangan Bahasa. Jakarta: Depdikbud.
Korankaltim. 2018. Desa Mulawarman Dikelilingi Tambang. Dalam https://korankaltim.com diunduh pada 23 Oktober 2020.
Nazir,  M.  Salim.  2016. Bertani  Diantara  Himpitan  Tambang  (Belajar  dari  Petani  Kutai Kartanegara) . Vol.2 No.1 Mei Tahun 2016.
Nur,  Zazin  H.  2010. Kepemimpinan  dan  Manajemen  Konflik:  Strategi  Mengelola  Konflik dalam  Inovasi  Organisasi  dan  Pendidikan  di  Madrasah/Sekolah  yang  Unggul. Yogyakarta: Absolute Media.
Perpustakaan  Kementrian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan.  2018. Bahaya  Lubang  Bekas Tambang. Dalam http://perpustakaan.menlhk.go.id diunduh pada 23 Oktober 2020.
Pusaka.or.id.  2015. Inilah  16  Perusahaan  Milik  Luhut  Pandjaitan  di  Kaltim. Dalam https://pusaka.or.id diunduh pada 23 Oktober 2020.
Samarinda  Original  News  and  Entertaiment  Online.  2020. Aksi  Tolak  UU  Minerba  di Samarinda Karena Rugikan Rakyat Kaltim. Dalam http://www.apbi-icma.org diunduh pada 23 Oktober 2020.
Siburian, Robert. Antara Pertanian dengan Pertambangan Batubara: Studi Perebutan Lahan di Kecamatan Tenggarong Sebrang . Jurnal Masyarakat dan Budaya, Vol.17 No.2 Tahun 2015.
Siburian, R. (2016). Pertambangan batu bara: Antara mendulang rupiah dan menebar potensi konflik. Masyarakat Indonesia, 38(1), 69-92.
Soekanto, Soerjono. 2006. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Sugiana, Mustika Yeni. Manajemen Komunikasi Konflik Pemerintah Kota Samarinda dalam Kasus  Tambang  Batubara  (Studi  Kasus  Pencemaran  dan  Kerusakan  Lingkungan  di Kecamatan Samarinda Utara). Ejurnal Ilmu Komunikasi Vol 4. No.2 Tahun 2016.
Sugiyono. 2010. Pedoman Metode Penelitian . Bandung: Alfabeta.
Syahni, Della. 2019. Sexy Killer Ketika Industri Batubara Hancurkan Lingkungan dan Ruang Hidup Warga . Dalam https://www.mongabay.co.id diunduh pada 23 Oktober 2020.
Tika, Pabundu. 2005. Metodologi Penelitian Geografi. Jakarta: Bumi Aksara.
Undang-Undang No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Pasal 1 Ayat
1.
Wahyudi. 2006. Manajemen Konflik dalam Organisasi. Bandung: Alfabeta.
Waluya, Bagja. 2007. Sosiologi: Melayani Fenomena Sosial di Masyarakat untuk SMA/MA kelas X. Bandung: PT Setia Purna Inves.
Wirawan.  2010. Konflik  dan  Manajemen  Konflik:  Teori,  Aplikasi  dan  Penelitian. Jakarta: Salemba Humanika.