Volume 1 Nomor  2 Juni 2020 Halaman 302-323
Perlindungan  Hukum  Bagi  Konsumen  Pengguna  Gas  LPG  3  Kg  Menurut  Undang- Undang Perlindungan Konsumen
Yosephine Mory Kezia Simbolon yosephinemkezias@gmail.com Rosmidah rosmidah@unja.ac.id
Fakultas Hukum Universitas Jambi Article History:
Submitted : 29 Maret 2020; Accepted: 30 September 2020; Published: 30 September 2020

## Abstract
The purpose of this research is to 1. To find out and analyze the distribution system of 3 kg LPG gas to the hands of consumers in Paal Merah District, Jambi City. 2. To understand and analyze legal protection for consumers in obtaining 3 Kg of LPG gas in Paal Merah District, Jambi  City.  To  reveal  this  problem,  the  writer  uses  juridical-empirical  research,  namely field research with interviews and documentation. The results of this study show that: 1. The distribution system of 3 Kg LPG gas to the hands of consumers in Paal Merah District, Jambi  City  is  not  implemented  with  the  distribution  channel  which  should  be  due  to  the existence of retailers in the 3 kg LPG gas distribution chain in Paal Merah  District, Jambi City.  2.  Legal  protection  for  consumers  in  obtaining  3  Kg  of  LPG  gas  in  Paal  Merah  Sub- district,  Jambi  City  is  not  protected  by  consumer  rights,  due  to  very  weak  appeals  and supervision of the distribution chain.
Keywords : Consumer; Protection.

## Abstrak
Tujuan penelitian ini untuk 1. Untuk mengetahui dan menganalisis sistem pendistribusian gas LPG 3 kg sampai ketangan konsumen di Kecamatan Paal Merah Kota Jambi. 2. Untuk memahami  dan  menganalisis  perlindungan  hukum  bagi  konsumen  dalam  mendapatkan gas  LPG  3  Kg  di  Kecamatan  Paal  Merah  Kota  Jambi.  Untuk  mengungkapkan  persoalan tersebut  penulis menggunakan  jenis  penelitian  yuridis-empiris  yaitu  penelitian  lapangan dengan  wawancara,  dan  dokumentasi.  Hasil  penelitian  ini  memperlihatkan  bahwa  :  1. Sistem  pendistribusian  gas  LPG  3  Kg  sampai  ketangan  konsumen  di  Kecamatan  Paal Merah  Kota  Jambi  tidak  terlaksana  dengan  alur  jalur  pendistribusian  yang  seharusnya dikarenakan  adanya  Pengecer  dalam  rantai  pendistribusian  gas  LPG  3  kg  di  Kecamatan Paal  Merah  Kota  Jambi.  2.  Perlindungan  hukum  bagi  konsumen  dalam  mendapatkan  gas LPG  3  Kg  di  Kecamatan  Paal  Merah  Kota  Jambi  tidak  terlindunginya  hak-hak  konsumen, dikarenakan sangat lemahnya imbauan serta pengawasan pada rantai pendistribusian. Kata Kunci : Perlindungan; Konsumen.
Editorial Office : Faculty of Law, Jambi University, Jalan Lintas Sumatera, Jambi 36122, Indonesia.
zaaken@unja.ac.id http://online-journal.unja.ac.id/zaaken
ISSN Print   : 2721-5318 ISSN Online: 2721-8759

## A. Pendahuluan
Artikel  ini  membahas  mengenai  bagaimana  terjadinya  kenaikan  harga  gas  LPG  3  kg yang telah melebih Harga Eceran Tertinggi yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah di  Kecamatan  Paal  Merah  Kota  Jambi.  Untukmemecahkan  masalah  penelitian  dengan meneliti  data  sekunder  yaitu  Perundang-Undangan  yang  dalam  penelitian  ini  adalah peraturan tentang perkawinan dan di lengkapi dengan data primer di lapangan.
Manusia  tidak  dapat  memenuhi  setiap  kebutuhannya  dengan  mengandalkan  dirinya sendiri,  manusia  memerlukan  bantuan  ataupun  keterlibatan  dari  orang  lain.  Setiap individu akan memiliki kepentingan kepada individu lain dalam bermasyarakat. Salah satu cara yang kita lakukan dalam memenuhi kebutuhan hidup adalah dengan membeli barang dan/atau  jasa  yang  tersedia  di  masyarakat  yang  merupakan  produk  dari  pelaku  usaha. 1
Dengan  banyaknya  kebutuhan  hidup  setiap  individu,  pada  saat  individu  tersebut  dalam posisi  sendiri  maupun  berkelompok  pasti  akan  menjadi  konsumen  untuk  suatu  produk barang  atau  jasa  yang  mana  menurut  keadaan  masing-masing  individu  akan  memenuhi kebutuhan hidup mereka. 2
Dalam  pemenuhan  kebutuhan  hidup  adanya  hubungan  yang  terjalin  antara  pelaku usaha dan konsumen. Hubungan pelaku usaha dan konsumen adalahhubungan yang saling ketergantungan. Pelaku usaha membutuhkan konsumen sebagai pembeli barang dan/atau jasa  yang  ia  produksi,  sehingga  keberadaan  konsumen  sangat  menentukan  terhadap kelangsungan bisnis dari pelaku usaha. Di satu sisi konsumen juga membutuhkan barang dan/atau jasa yang diproduksi  oleh pelaku usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga konsumen memiliki ketergantungan kepada pelaku usaha. 3 Karena sifatnya yang massal  tersebut,  maka  peran  negara  sangat  dibutuhkan  dalam  rangka  melindungi kepentingan konsumen pada umumnya. Lemahnya posisi konsumen dibandingkan pelaku usaha juga diperlukan undang-undang perlindungan konsumen. 4
Hukum  perlindungan  konsumen  selalu  berhubungan  dengan  berinteraksi  dengan berbagai  bidang  dan  cabang  hukum  lain,  karena  pada  tiap  bidang  dan  cabang  hukum terdapat  pihak  “konsumen”.  Kehadiran  Undang-undang  No  8  tahun  1999  tentang Perlindungan  Konsumen  menjadi  tonggak  sejarah  perkembangan  hukum  perlindungan konsumen di Indonesia.
1 Susilowati  S  Dajaan,  Agus  Suwandono,  Deviana  Yuanitasari, Hukum  Perlindungan  Konsumen, Cetakan Kelima, Banten, Universitas Terbuka, 2018, hlm. 1.3.
2 Celina  Tri  Siwi  Kristiyanti, Hukum  Perlindungan  Konsumen ,  Cetakan  Kedelapan,  Jakarta,  Sinar Grafika, 2019, hlm. 5.
3 Susilowati S Dajaan, Agus Suwandono, Deviana Yuanitasari, Op.Cit., hlm. 1.13.
4 Celina Tri Siwi Kristiyanti, Op.Cit., hlm. 10.
Salah  satu  kebutuhan  konsumen  yang  dibutuhkan  dalam  kehidupan  sehari-hari  yaitu Liquified  Petroleum  Gas ,  yang  selanjutnya  disingkat  LPG  yang  artinya  gas  yang  dicairkan pada  tekanan  tertentu  yang  diperoleh  dari  minyak  bumi  yang  telah  difraksionasi. Pemerintah  Indonesia  meluncurkan  suatu  kebijakan  yaitu,  kebijakan  konversi  minyak tanah  ke  gas  LPG.  Gas  LPG  yang  beredar  yaitu  LPG  3  kg,  12  kg,  dan  50  kg.  Pemerintah memberikan  subsidi  Bahan  Bakar  Minyak  (BBM)  untuk  membantu  kegiatan  ekonomi rakyatnya,  terutama  untuk  rakyat  yang  kurang  mampu.  Gas  LPG  3  kg  merupakan  salah satu  solusi  yang  diberikan  pemerintah  melalui  Pertamina  dalam  rangka  melaksanakan program  konversi  minyak  tanah  menjadi  Gas  LPG.  Gas  LPG  3  kg  dimaksudkan  kepada keluarga pra sejahtera (pra KS) dan keluarga sejahtera 1 (KS-1) menurut BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana).
Pasal  3  ayat  (1)  Peraturan  Presiden  Nomor  104  Tahun  2007  tentang  Penyediaan, Pendistribusian  Dan  Penetapan  Harga  Liquified  Petroleum  Gas  Tabung  3  Kilogram menyebutkan  Penyediaan  dan  pendistribusian  LPG  Tabung  3  Kg  hanya  diperuntukkan bagi rumah tangga dan usaha mikro. 5
Seperti  yang  kita  ketahui  pula  bahwa  gas  LPG  3  kg,  merupakan  barang  yang  paling dicari  oleh  masyarakat  khususnya  ibu  rumah  tangga.  Gas  LPG  3  kg  telah  menjadi kebutuhan pokok yang sulit tergantikan dengan yang lain salah satualasanya karena harga yang telah disubsidi oleh Pemerintah sehingga harga yang sampai kepada konsumen lebih murah  dibandingkan  dengan  gas  LPG  12  kg.  Tidak  seperti  barang  kebutuhan  pokok lainnya yang berasal dari banyak produsen khusus untuk gas LPG 3 kg distribusinya diatur oleh  Pertamina.  Gas  LPG  3  kg  juga  sering  mengalami  kelangkaan.  Kelangkaan  yang menyebabkan  adanya  terjadi  kecurangan  harga  dari  penjual. 6 Banyaknya  oknum pangkalan  yang  menjual  kepada  pengecer  yang  berarti  tidak  mengikuti  prosedur  yang telah ada. Penjualan yang dilakukan pangkalan kepada pengecer dengan harga yang sama kepada  konsumen  menyebabkan  pengecer  menaikan  harga  kepada  konsumen  dan membuat suatu kelangkaan pada pihak pangkalan.
Dengan adanya penyelewengan seperti ini pihak konsumenlah yaitu rumah tangga dan usaha  mikro  yang  dirugikan.  Agen  dan  Pangkalan  resmi  dalam  mendistribusikan  belum secara  merata  menyebabkan  timbul  peluang  untuk  menjadi  penyalur  tidak  resmi. Sehingga  membuat  harga  yang  relatif  tinggi  pada  konsumen  akhir  yaitu  konsumen  dan
5 Peraturan Presiden Nomor  104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Penetapan Harga Liquified Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram.
6 Hesti  Dwi  Astuti,  Rizky  Wulan  Juliani,  “ Tinjauan  Hukum  Tentang  Penataan  Pendistribusian  Gas Elpiji 3 Kilogram Pada Pangkalan Gas Elpiji di Kabupaten Cianjur ” Jurnal Wawasan Yuridika, Vol 2 No.1, 2018, hal 45.
pengusaha  mikro.  Salah  satu  problematika  di  Kecamatan  Paal  Merah  Kota  Jambi melambungnya harga jualan gas LPG 3 kg mencapai harga Rp. 20.000,- sampai dengan Rp. 30.000,-.  Pada  Keputusan  Gubernur  Jambi  tentang  Penetapan  Harga  Eceran  Tertinggi (HET) LPG Tabung 3 Kg di Provinsi Jambi 7 : a. Harga tebus ke Pertamina Rp. 11.525,- b. Harga tebus ke pangkalan Rp. 14.200,- c. Harga konsumen Rp. 17.000,-
Pengertian  konsumen  menurut  UU  No.  8  Tahun  1999  tentang  Hukum  Perlindungan Konsumen dalam Pasal 1 ayat (2) yakni: 8
“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik  bagi  kepentingan  diri  sendiri,  keluarga,  orang  lain,  maupun  mahkluk  hidup  lain dan tidak untuk diperdagangkan.”
Menurut Az. Nasution konsumen memiliki beberapa batasan yaitu 9 :
a. Konsumen  adalah  setiap  orang  yang  mendapatkan  barang  atau  jasa  digunakan untuk tujuan tertentu.
b. Konsumen  antara,  adalah  setiap  orang  yang  mendapatkan  barang  dan/jasa  untuk digunakan dengan tujuan membuat barang/jasa lain atau untuk memperdagangkan (tujuan komersial).
c. Konsumen  akhir,  yaitu  setiap  orang  alami  yang  mendapatkan  dan  menggunakan barang/jasa  untuk  tujuan  memenuhi  kebutuhan  hidupnya  pribadi,  keluarga,  dan rumah tangga serta tidak untuk diperdagangkan kembali (nonkomersial).
Bagi konsumen antara, barang dan atau jasa itu adalah barang atau jasa capital, berupa bahan  baku,  bahan  penolong  atau  komponen  dari produklain  yang  bukan  diproduksinya (produsen).  Sedangkan  distributor  atau  pedagang  berupa  barang  setengah  jadi  atau barang jadi  yang  menjadi mata dagangannya. Konsumen antara ini mendapatkan barang atau jasa di pasar industri atau pasar produsen. Sedang bagi konsumen akhir, barang atau jasa  itu  adalah  barang  atau  jasa  konsumen,  yaitu  barang  atau  jasa  yang  biasanya digunakan  untuk  memenuhi  keperluan  pribadi,  keluarga  atau  rumah  tangganya  (produk konsumen). Barang atau jasa konsumen ini umumnya digunakan di dalam rumah tangga masyarakat
7 Akses https://jambikota.go.id/new/agen-pangkalan-gas-3-kg/
8 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
9 Az.  Nasution, Hukum  Perlindungan  Konsumen  Suatu  Pengantar ,  Jakarta,  Diadit  Media,  2001,  hlm. 13.
Konsumen  memiliki  kedudukan  yang  lemah,  konsumen  sangat  memerlukan perlindungan  hukum  dari  pemerintah,  berdasarkan  UU  No.  8  Tahun  199918  tentang Hukum  Perlindungan  Konsumen  khusunya  dalam  Pasal  4  menyebutkan  hak-hak  dari konsumen yang menyatakan bahwa konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatandalam mengkomsumsi suatu barang atau jasa serta berhak untuk dilayani dengan  benar  dan  jujur  serta  tidak  diperlakukan  secara  berbeda.  Lemahnya  posisi  dari konsumen menjadi alasan untuk adanya suatu perlindungan bagi konsumen.
Konsumen  banyak  dirugikan  oleh  pelaku  usaha  memerlukan  adanya  peningkatan upaya  perlindungannya,  bertujuan  untuk  dapat  menegakkan  hak  konsumen.  Hak  untuk mendapatkan  perlindungan  tidak  hanya  diberi  kepada  konsumen  namun  juga  kepada pelaku usaha karena, perlindungan konsumen yang diberikan tidak diperbolehkan untuk mematikan  pihak  pelaku  usaha,  karena  pelaku  usaha  memiliki  suatu  keberadaan  yang esensial dalam perekonomian suatu negara. Itikad baik pada pelaku usaha dan konsumen diperlukan pelaku usaha harus beritikad baik dalam memproduksi suatu barang atau jasa yang  di  pasarkan,  pihak  konsumen  harus  beritikad  baik  pada  saat  melakukan  transaksi. Adanya itikad baik yang terjalin akan dapat mencegah suatu kerugian yang akan diderita oleh salah satu pihak.
Istilah “perlindungan konsumen” berkaitan dengan perlindungan hukum. Perlindungan konsumen  mengandung  aspek  hukum.  Perlindungan  konsumen  identik  dengan perlindungan  yang  diberikan  hukum  tentang  hak-hak  konsumen.  Secara  umum  dikenal ada 4 (empat) hak dasar konsumen, yaitu: 10
a. Hak untuk memdapatkan keamanan (the right to safety)
b. Hak untuk mendapatkan informasi (the right to be informed)
c. Hak untuk memilih (the right to choose)
d. Hak untuk didengar (the right to be heard)
Hak  konsumen  sebagaimana  tertuang  dalam  Pasal  4  UU  No.  8  Tahun  1999  adalah sebagai berikut:
a. Hak  atas  kenyamanan,  keamanan  dan  keselamatan  dalam  mengomsumsi  barang dan/atau jasa.
b. Hak untuk memilih barang dan/atau jsa serta mendapatkan barang dan/ atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
c. Hak  atas  informasi  yang  benar,  jelas  dan  jujur  mengenai  kondisi  dan  jaminan barang dan/ atau jasa.
10 Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen , Jakarta, Grasindo, 2004, hlm. 4.
d. Hak  untuk  didengar  pendapat  dan  keluhannya  atas  barang  dan/  atau  jasa  yang digunakan.
e. Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
g. Hak  untuk  diperlakukan  atau  dilayani  secara  benar  dan  jujur  serta  tidak diskrimatif.
h. Hak  untuk  mendapatkan  kompensasi  ganti  rugi  dan/  atau  penggantian,  apabila barang  dan/  atau  jasa  yang  diterima  tidak  sesuai  dengan  perjanjian  atau  tidak sebagaimana mestinya.
i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
Kewajiban konsumen dijabarkan dengan jelas dalam Pasal 5:
a. Membaca  atau  mengikuti  petunjuk  informasi  dan  prosedur  pemakaian  atau pemanfaatan barang dan/ atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/ atau jasa.
c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
d. Mengikuti  upaya  penyelesaian  hukum  sengeta  perlindungan  konsumen  secara patut.
Kewajiban  konsumen  beritikad  baik  tertuju  pada  transaksi  pembeli  barang  atau  jasa. Hal  ini  tentu  saja  disebabkan  karena  bagi  konsumen,  kemungkinan  untuk  dapat merugikan  produsen  mulai  pada  saat  melakukan  transaksi  dengan  produsen.  Berbeda pula dengan pelaku usaha kemungkinan terjadinya kerugian bagi konsumen dimulai sejak barang dirancang/diproduksi oleh produsen (pelaku usaha). 11
Pelaku  usaha  pada  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan Konsumen Pasal 1 ayat 3 berarti:
Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan  hukum  maupun  yang  bukan  badan  hukum  yang  didirikan  dan  berkedudukan atau  melakukan  kegiatan  dalam  wilayah  hukum  Negara  Republik  Indonesia,  baik sendiri  maupun  bersama-sama  melalui  perjanjian  menyelenggarakan  kegiatan  usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
Pelaku  usaha  atau  produsen  sering  diartikan  sebagai  pengusaha  yang  menghasilkan barang dan jasa. Dalam pengertian ini termasuk di dalamnya pembuat, grosir, leveransir,
11 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Op.Cit . hlm. 49 .
dan pengecer professional, yaitu setiap orang/badan yang diikuti serta dalam penyediaan barang dan jasa hingga sampai ke tangan konsumen. 12
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Hukum  Perlindungan Konsumen pada Pasal 6 menyatakan hak pelaku usaha terdiri dari:
a. Hak  untuk  menerima  pembayaran  yang  sesuai  dengan  kesepakatan  mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan;
b. Hak  untuk  mendapatkan  perlindungan  hukum  dari  tindakan  konsumen  yang beritikad tidak baik;
c. Hak  untuk  melakukan  pembelian  dari  sepatutnya  didalam  penyelesaian  hukum sengketa konsumen;
d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang atau jasa yang diperdagangkan;
e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perUndang-Undangan lainnya.
Sedangkan  kewajiban  pelaku  usaha  diatur  dalam  Pasal  7  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang terdiri dari:
a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang  atau  jasa  serta  memberikan  penjelasan  pengguna,  perbaikan  dan pemeliharaan;
c. Memperlakukan  atau  melayani  konsumen  secara  benar  dan  jujur  serta  tidak diskrimatif;
d. Menjamin  mutu  barang  atau  jasa  yang  diproduksi  atau  diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang atau jasa yang berlaku;
e. Memberi  kesempatan  kepada  konsumen  untuk  menguji,  atau  mencoba  barang atau jasa tertentu serta memberikan jaminan atau garansi atas barang yang dibuat atau diperdagangkan;
f. Memberikan  kompensasi,  ganti  rugi  atau  penggantian  atas  kerugian  akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfataan barang atau jasa yang diperdagangkan;
g. Memberika kompensasi, ganti rugi atas penggantian apabila barang atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.
Pelaku usaha memiliki kewajiban untuk beritikad baik terhadap para konsumen dalam melakukan  kegiatan  usahanya  merupakan  suatu  asas  yang  dikenal  dalam  hukum
12 Janus Sidabalok , Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia , Cetakan Ke 3, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 13.
perjanjian.  Ketentuan  itikad  baik  diatur  dalam  pasal  1338  ayat  3  KUH  Perdata  yang menyatakan bahwa suatu perjanjian harus dilakukan dengan dasar itikad baik. Itikad baik harus  ada  pada  setiapperjanjian  antara  kedua  belah  pihak  karena  nantinya  akan berhadapan  dengan  suatu  hubungan  khusus  yang  dikuasai  oleh  itikad  baik  yang  akan membawa kedua belah pihak harus beritikad dengan mengingat kepentingan-kepentingan dari  pihak  lain.  Perlindungan  konsumen  adalah  istilah  yang  dipakai  untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri.
Batasan  hukum  perlindungan  konsumen,  sebagai  bagian  khusus  dari  hukum perlindungan konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur  dan  melindungi  konsumen  dalam  hubungan  dan  masalah  penyediaan  dan penggunaan  produk  (barang  dan/atau  jasa)  konsumen  antara  penyedia  dan penggunaanya dalam kehidupan bermasyarakat. 13
Perlindungan konsumen sendiri juga di artikan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 1 angka (2), perlindungan konsumen adalah sebagai bentuk segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Pada Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  mengatakan  setiap  ketentuanyang  berkaitan dengan  perlindungan  konsumen,  sepanjang  tidak  bertentangan  dengan  undang-undang akan tetap berlaku.
Dalam  peraturan  perundang-undangan  tentang  konsumen  dan/  atau  perlindungan konsumen  dalam  kaidah-kaidah  peraturan  perundang-undangan  umum  dapat  mengatur dan/  atau  melindungi  hubungan  masalah  konsumen  dengan  penyedia  barang  atau  jasa. Pengguna peraturan perundang-undangan umum, berlaku puluhan asas-asas hukum yang terkandung untuk memenuhi fungsi  pengaturan dan/  atau  perlindungan padakonsumen, dilengkap  pembatasan  berlakunya  asas-asas  hukum  tertentu  itu.  Pembatasan dimaksudkan  dengan  tujuan  “menyeimbangankan  kedudukan”  di  antara  para  pihak pelaku  usaha  dan/  atau  konsumen  yang  bersangkutan. 14 Perlindungan  konsumen merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan mengenai perlindungan hukum yang diberikan terhadap konsumen dalam usahanya dalam memenuhi kebutuhannya dari hal-hal  yang  mungkin  dapat  merugikan  konsumen  itu  sendiri. 15 Lemahnya  kedudukan konsumen maka sangat diperlukan perlindungan hukum dari pemerintah. 16
13 Az nasution, Op. Cit. hlm. 22.
14 Celina Tri Siwi Kristiyanti, Op. Cit. hlm. 55. 15 Janus Sidabalok, Op, Cit, hlm. 7.
16 Ibid, hlm. 1.
Dengan  banyaknya  kerugian  yang  dialami  konsumen  oleh  pelaku  usaha  memerlukan adanya  suatu  peningkatan  upaya  untuk  melindunginya,  hal  ini  bertujuan  untuk menegakkan  hak-hak  konsumen.  Perlindungan  yang  diberikan  kepada  konsumen  tidak untuk mematikan pihak pelaku usaha, karena keberadaan pelaku usaha merupakan suatu esensial  dalam  perekonomian  suatu  negara.  Hak  untuk  perlindungan  tidak  hanya diberikan  kepada  konsumen  namun  terhadap  pelaku  usaha  juga  memiliki  hak mendapatkan perlindungan. 17

## B. Perlindungan  Hukum  Bagi  Konsumen  Pengguna  Gas LPG  3  Kg  Dalam Perspektif Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen  Di Kecamatan Paal Merah Kota Jambi
Suatu  barang  atau  pun  jasa  sebelum  sampai  ke  tangan  konsumen  melalui  tahapan- tahapan  kegiatan  perdagangan  yang  panjang  di  mulai  dari  produsen  sebagai  pembuat, distributor,  pengecer  hingga  kepada  konsumen.  Setiap  pihak  ialah  unit  kegiatan perdagangan  dengan  peranan  tersendiri  pula.  Semua  saing  berkaitan  dalam  pembuatan suatu produk hingga kemudian sampai ke tangan konsumen. 18
Pendistribusian  merupakan  penyaluran  yang  dilakukan  dari  pusat  sampai  ke  tangan konsumen. Berdasarkan ketentuan Pasal 13 Ayat 3 Peraturan Menteri ESDM No 13 Tahun 2018  menyatakan  dalam  rangka  menjamin  kelancaran  pendistribusian  LPG  tertentu, badan  usaha  pemegang  izin  usaha  niaga  LPG  yang  mendapatkan  penugasan  penyediaan dan pendistribusian LPG tertentu dapat menunjuk sub penyalur LPG berdasarkan usulan. Sub penyalur yang sering disebut sebagai pangkalan merupakan tangan kanan dari agen LPG untuk mendistribusikan kepada masyarakat atau konsumen.
Distribusi  Gas  LPG  3  Kg  merupakan  bentuk  dari  usaha  hilir  yaitu  setiap  kegiatannya menitik  beratkan  pada  kegiatan  usaha  pengolahan,  pengangkutan,  penyimpanan  dan niaga.  Pendistribusian  Gas  LPG  3  Kg  pada  tingkat  teratas  yaitu  Pertamina.  Distribusi menghubungkan produsen degan konsumen akhir suatu produk. Dalam hal ini pertamina sebagai penghasil produk LPG menerapkan suatu pola distribusi produknya menggunakan kliring-kliring  penghasil  LPG  dan  terdapat  terdapat  pasokan  dari  luar  negeri  (import), dikumpulkan  di  sebuah  tempat  atau  biasa  di  sebut  dengan  Depot  LPG,  kemudian  dari Depot LPG di distribusikan ke SPPBE dan SPPEK. SPPBE atau yang memiliki kepanjangan Stasiun  Pengisian  dan  Pengangkutan  Bulk  Elpiji  merupakan  filling  plant  yang  bertugas
17 Shidarta, Op. Cit, hlm. 4.
18 Janus Sidabalok ,  Hukum  Perlindungan Konsumen  Di  Indonesia ,  Cetakan  Ke  3, Bandung,  PT. Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 57.
untuk mengangkut, mengisikan dan menyalurkan LPG baik dalam bentuk tabung ataupun curahan  kepada  agen  yang  ditunjuk  oleh  pertamina. 19 Sedangkan  SPPEK  atau  yang memiliki  kepanjangan  Stasiun  Pengisian  dan  Pengiriman  Elpiji  Khusus  merupakan  mini filling plant pihak swasta yang terletak di remote area. 20
Agen merupakan tingkatan kedua pada sistem pendistribusian Gas LPG 3 Kg. Penyalur LPG  tertentu  adalah  koperasi,  usaha  kecil  dan  atau  badan  usaha  nasional  yang  ditunjuk sebagai agen oleh badan usaha pelaksana penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG tertentu  atas  persetujuan  direktur  jenderal  minyak  dan  gas  bumi. 21 LPG  tertentu  yang dimaksud  adalah  Gas  LPG  3  Kg  yang  memperoleh  subsidi  dari  pemerintah.  Agen merupakan  kunci  dalam  lingkaran  pendistribuian  Gas  LPG  3  Kg  karenakan  agen berhubungan langsung dengan pertamina dalam hal mendapatkan mendapatkan instruksi jadwal  pengambilan  ke  SPBE  dan  melakukan  pembayaran  atas  pembelian  yang  akan diambil barangnya di SPBE.  Operasional  kegiatan agen  sesuai dengan Schedul  Agreement SPBE akan mengirimkan tabung kosong ke SPBE yang ditunjuk kemudian akan menerima hasil pengisiannya dari SPBE. Setelah menerima tabung isi dari SPBE, pihak agen langsung melakukan  distribusi  ke  pangkalan-pangkalan  (sub  penyalur)  yang  telah  menjadi  mitra dari  agen.  Jumlah  agen  di  Kota  Jambi  9  agen,  berikut  ini  adalah  data  nama  dan  alamat usaha agen LPG tabung 3 kg di Kota Jambi yang penulis peroleh: 22
NO Nama Agen Alamat Perusahaan 1 PT. Masdung Putra Kencana Jl.  Fatmawati  No.  05  Jambi  /  Jl. Soekarno-Hatta No. 21D 2 PT. Indah Sukses Abadi Jl. Sumatera RT. 38 Kel. Jelutung 3 PT. Berhan Pratama Jl. Brrigjen Katamso No. 16 Kasang 4 PT. Nusa Perdana Sakti Jl.  A.R.  Saleh  No.  17  RT.  006  Paal Merah Lama-Jambi Selatan 5 PT. Rheza Jaya Utama Jl.  Lingkar  Barat  III  RT.07  Kel.  Kenali Besar Kotabaru 6 PT. Rahmatsyah Putra Jambi Jl.  Barau-Barau  1  No.  62  RT.  22  Kel. PakuanBaru  Kec.  Jambi  Selatan-Kota Jambi 7 PT. Paal Merah Sumber Rezeki Jl. Abdurahman Saleh No. 14 Kel. Paal merah Kec. Jambi Selatan- Kota jambi 8 PT. Yachrumi Citra Natama Jl. Kol. Pol. M. Tahir No. 09 Jambi 9 PT. Perjuangan Pulo Ujung Jl.  Pangeran  Hidayat  Paal  V  Kota Jambi
19 Akses http://www.pertamina.com/gasdom/fasilitas_dan_distribusi_fasilitas.aspx? type= sppbe.
20 Akses http://www.pertamina.com/gasdom/fasilitas_dan_distribusi_fasilitas.as px? type= sppek.
21 Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2011 Dan Nomor  5  Tahun  2011  Tentang  Pembinaan  Dan  Pengawasan  Pendistribusian  Tertutup  Liquifed Petroleum Gas Tertentu.
22 Akses https://jambikota.go.id/new/agen-pangkalan-gas-3-kg/.
Sistem  pendistribusian  Gas  LPG  bersifal  final  atau  habis  tersalurkan  dengan  jumlah yang  ada,  maka  diperlukannya  penjadwalan  untuk  setiap  pangkalan  atau  sub  agennya. Menurut  Obaja  selaku  karyawan  administrasi  dari  agen  PT.  Paal  Merah  Sumber  Rezeki penjadwalan  terhadap  pangkalan  akan  disesuaikan  dengan  penjadwalan  yang  diterima dari SPBE, istilahnya adalah schedule agreement pangkalan atau disingkat SA Pangkalan. Penjualan  Gas  LPG  3  Kg  dilakukan  dengan  sistem  distribusi  tertutup  sesuai  dengan ketentuan  yang  berlaku,  mengakibatkan  tidak  diperbolehkannya  konsumen  atau masyarakat  membeli  secara  langsung  kepada  agen.  Pada  setiap  pangkalan  akan melakukan  pelaporan  terhadap  penjualan  dari  Gas  LPG  yang  bernama  logbook. 23 Hasri selaku  direktur  dari  agen  PT.  Indah  Sukses  Abadi  mengatakan  pendistribusian  ke pangkalan  dari  mereka  dilakukan  setiap  hari  senin,  rabu  dan  jumat.  Pengantaran  akan dilakukan  bila  pangkalan  telah  melakukan  pembayaran  sehari  sebelum  pengantaran menggunakan  Mokkas  atau  Link  Aja  yang  mana  akan  langsung  masuk  ke  rekening  atas nama agen. Jumlah yang akan diantarkan sesuai dengan perjanjian awal atau kontrak yang dilakukan  antara  agen  dengan  pangkalan.  Setiap  pangkalan  akan  melakukan  laporan terhadap agen melalui logbook dan Agen melakukan pelaporan kepada Pertamina melalui SIMOL3K. 24
Sub  penyalur/pangkalan  adalah  koperasi,  usaha  kecil  dan  atau  badan  usaha  swasta nasional  atau  perorangan  yang  ditunjuk  sebagai  sub  penyalur/pangkalan  oleh  badan usaha  pelaksana  penugasan  penyediaan  dan  pendistribusian  LPG  tertentu.  Pangkalan merupakan bagian distribusi yang posisinya dibawah agen, pangkalan menerima Gas LPG 3 Kg dari agen induknya yang telah disepakati antara agen dengan pangkalan melalui SA Pangkalan.  Pangkalan  menyalurkan  LPG  tertentu  kepada  konsumen  rumah  tangga  dan usaha  mikro  (misalnya:  took  kelontong,  warung  makan,  dan  lain-lain)  yang  merupakan mitra agen atau pangkalan.
Agen  mendistribusikan  LPG  tabung  3  kg  kepada  pangkalan  dilengkapi  dengan  surat pengantar  pengiriman  (SPP)  atau  dicatat  didalam  buku  catatan  penerimaan  ( logbook ) yang  sekurang-kurangnya  berisi  nama  dan  alamat  penyalur,  tanggal  penerimaan,  dan jumlah  tabung  yang  didistribusikan.  Sub  penyalur/pangkalan  LPG  tabung  3  kg  dapat diketahui  dengan  adanya  papan  pangkalan  LPG  tabung  3  kg  yang  berwarna  hijau  yang bertuliskan pangkalan LPG 3 kg, nama pangkalan, alamat, nomor register, HET per tabung,
23 Wawancara dengan Ruar Obaja S, Administrasi PT. Paalmerah Sumber Rezeki, tanggal 27 Januari 2020.
24 Wawancara dengan Hasri Effendy, Direktur PT. Indah Sukses, tanggal 25 Januari 2020.
Peraturan  Gubernur  dan  kontak  pengaduan. 25 Kegiatan  pendistribusian  akan  dicatat kedalam Log Book yang telah disediakan oleh pihak Pertamina. 26 Pangkalan yang berada di  Kecamatan  Paal  Merah  Kota  Jambi  berjumlah  72  pangkalan.  Penulis  sudah menghubungi dan  mendatangi beberapa pangkalan namun banyak pangkalan yang tidak dapat di wawancarai dengan berbagai alasana jadi ada 6 pangkalan yang menjadi sumber penelitian penulis.
Wawancara pertama dilakukan dengan salah satu pemilik pangkalan di Kecamatan Paal Merah Pak Taufik dengan nama Pangkalan Lily Setiadi menuturkan harga yang dibayarkan kepada  Agen  untuk  Gas  LPG  3  Kg  yakin  Rp.  14.200,-/tabung,  sedangkan  harga  jual terhadap  konsumen  yakni  Rp.  17.000,-/tabung  menurut  Keputusan  Gubernur  Jambi  No. 633/Kep.Gub/Setda.PSDA-1.2/2018 Tanggal 25 Juni 2018. Gas LPG 3 Kg pada pangkalan gas  pak  Taufik  datang  setiap  minggunya  pada  hari  senin,  rabu  dan  jumat  jumlah  tabung gas setiap sesi pengantaran yaitu 50 tabung. Pak Taufik mengatakan bahwa seharusnya ia hanya  mencakup  ruang  lingkup  pembagian  gas  dari  3  rt  namun  karena  ada  beberapa warga  dari  rt  lain  yang  datang  untuk  membeli  gas,  saat  setiap  gas  turun  akan  terjadi perebutan  antar  warga.  Masyarakat  diminta  untuk  membawa  kartu  keluarga  dan  KTP untuk  pengambilan  gas  LPG  3  Kg  serta  mengisi  logbook  pangkalan  guna  data  laporan pangkalan kepada agen. 27
Wawancara  kedua  dilakukan  kepada  Ibu  Intan  dengan  nama  Pangkalan  Syarifuddin, beliau menyampaikan mendapatkan kiriman gas LPG 3 Kg dari Agen sebanyak 70 tabung dengan  agenda  3  kali  seminggu.  Sama  halnya  dengan  Pak  Taufik,  Ibu  Andi  mengatakan tidak dapat menolak pembeli dari warga rt lain yang bukan merupakan ruang lingkup nya namun didasari oleh kebutuhan mereka, ia tetap menjualnya. Tidak hanya kepada warga rt  lain,  terkadang  orang  yang  sebenarnya  tidak  punya  hak  atau  tidak  dapat  kita kategorikan bukan rakyat miskin juga ikut memaksa untuk membeli. Ibu Andi menjual gas sesuai dengan HET dari Gubernur Jambi yaitu Rp. 17.000,-/tabung. 28
Wawancara  ketiga  dilakukan  dengan  Ibu  Rika  Anggraini  pemilik  pangkalan  Rika Anggraini  yang  menyatakan  ia  mendapatkan  harga  perolehan  Rp.  14.200,-/tabung  dari pihak  agen  namun  dari  pihak  supir  agen  meminta  upah  Rp.  500,-/tabung  yang  telah diantar  menyebabkan  ia  menaikan  harga  gas  LPG  3  Kg  menjadi  Rp.  18.000,-/tabung.
25 Wawancara dengan Ruar Obaja S, Administrasi PT. Paalmerah Sumber Rezeki, tanggal 27 Januari 2020.
26 Wawancara dengan Hasri Effendy, Direktur PT. Indah Sukses, tanggal 25 Januari 2020 .
27 Wawancara dengan Taufik Y, Pemilik Pangkalan Lily Lestari, tanggal 25 Januari 2020.
28 Wawancara dengan Intan, Pemilik Pangkalan Syarifuddin, tanggal 25 Januari 2020.
Setiap bulannya Ibu Rika mendapatkan pengiriman Gas LPG 3 Kg 150 tabung per minggu, dengan masih melayani beberapa masyarakat yang tidak tergolong dalam rakyat miskin. 29 Wawancara keempat dilakukan kepada Ibu Masniroh Siregar dengan nama pangkalan Masniroh Siregar yan mendapatkan pengiriman Gas LPG 3 Kg sebanyak 200 tabung setiap minggunya. Namun dengan  angka yang tergolong tinggi beliau mengatakan masih  belum terpenuhinya  kebutuhan  dari  konsumen  dikarenakan  masih  ada  beberapa  pihak  yang tidak  layak  memaksa  untuk  membeli  dan  masyarakat.  Beliau  mengatakan  mendapatkan harga  Rp.  14.200,-/tabung  dari  agen,  dengan  harga  jual  Rp.  18.000,-/tabung  kepada konsumen. Rumah tangga dapat mengambil 2 tabung setiap pengambilannya. 30
Wawancara  kelima  dilakukan  kepada  Bapak  Andi  Uli  pemilik  pangkalan  H.  Abdul  Dai yang mengatakan mendapat pasokan 50 Gas setiap minggunya dengan harga kepada agen Rp.  14.200,-/tabung  dengan  harga  jual  kepada  rumah  tangga  yaitu  Rp.  18.000,-/tabung sedangkan  kepada  UMKM  yaitu  Rp.  20.000,-/tabung.  Pangkalan  ini  memberikan  batasan pengambilan  yakni  kepada  rumah  tangga  1  tabung  dan  2  tabung  untuk  UMKM  setiap minggunya. Kenaikan harga dikarenakan adanya jasa biaya antar. 31
Wawancara  keenam  dilakukan  kepada  Bapak  Lukman  Manalu  pemilik  pangkalan Tiorimsa P menyatakan bahwa pengiriman Gas LPG 3 Kg beliau dari agen dilaksanakan 3 kali  seminggu  dengan  jumlah  yang  tidak  tentu  sekitar  100-130  tabung  gas  pada  setiap pengantarannya.  Hal  ini bergantung  dari  kabar  agen  yang  akan  memberitahukan  jumlah gas datang pada hari berikutnya, setelah pemberitahuan jumlah gas sebagai pemilik akan melakukan  pembayaran  sebesar  Rp.  14.200,-/tabung  kepada  agen  melalui  Mokkas  tidak melakukan pembayaran secara tunai. Bapak Lukman mengatakan memiliki wilayah jual 5 rt  sempat  terjadi  kericuhan  setiap  pengambilan  gas  akhirnya  beliau  membuat  sebuah sistem  untuk  pangkalan  nya  sendiri  yaitu  dengan  cara  setiap  rumah  tangga  berhak  satu tabung  gas  perminggunya  ia  membuat  sebuah  catatan  kecil  pada  setiap  KK  guna menuliskan waktu pengambilan gas tersebut. Dengan persyaratan KK yang telah memiliki nomor  antrian  dapat  mengambil  gas  sesuai  jadwal  mereka  yang  sudah  ada.  Beliau mengatakan  tidak  memberikan  gas  kepada  masyarakat  rt  lain  bila  di  sana  sudah  ada pangkalan  gas  lainnya  serta  beliau  tidak  menjual  kepada  UMKM  karena  untuk  Rumah tangga saja masih kurang. Pangkalan ini menjual dengan harga Rp. 17.000,-/tabung. 32
29 Wawancara dengan Rika Anggraini, Pemilik Pangkalan Rika Anggraini, tanggal 27 Januari 2020.
30 Wawancara  dengan  Masniroh  Siregar,  Pemilik  Pangkalan  Masniroh  Siregar,  tanggal  28  Januari 2020.
31 Wawancara dengan Andi Uli, Pemilik Pangkalan H. Abdul Dai, tanggal 28 Januari 2020.
32 Wawancara dengan Lukman Manalu, Pemilik Pangkalan Tiorimsa P, tanggal 28 Januari 2020.
Dari  wawancara  yang  telah  penulis  lakukan  pada  tingkat  pangkalan  tiga  diantaranya menjual  dengan  harga  di  atas  HET,  kenaikan  harga  diakibatkan  untuk  memperolehkan keuntungan.
Saat  melakukan  penelitian  penulis  menemukan  toko  yang  memiliki  Gas  LPG  3  Kg namun  tidak  ditemukan  papan  pangkalan  di  depan  toko.  Penulis  tidak  dapat mewawancarai  pemilik  toko  dikarenakan  dianggap  akan  melakukan  pengaduan  kepada pihak  terkait.  Pemilik  toko  hanya  mengatakan  ia  mendapatkan  gas  dari  beberapa pangkalan untuk dijual kembali dengan harga beli Rp. 20.000,-/tabung dan harga jual Rp. 25.000,-/tabung.
Selanjutnya  pada  tingkat  pangkalan  tidak  semua  pangkalan  memasang  pangkalan sesuai dengan standar ditempat yang jelas dan terlihat oleh umum, beberapa diantaranya memasang  papan  pangkalan  di  dalam  gudang  Gas  LPG  mereka  sehingga  tidak  nampak terlihat  oleh  umum.  Dalam  jual  beli  LPG  tabung  3  kg,  pengguna  atau  pihak  yang  berhak memperoleh serta merupakan sasaran pada sistem pemasaran distribusi ini, dengan harus memenuhi syarat untuk dapat menggunakannya.
Rumah  tangga  yaitu  salah  satu  sasaran  pada  sistem  pemasaran  pendistribusian  Gas LPG  3  Kg  ini  dengan  persyaratan  memiliki  kartu  tanda  penduduk  (KTP)  dan  Kartu Keluarga (KK) atau identitas yang disahkan oleh lurah/ Kepada Desa berdasarkan usulan RT/RW  setempat,  tidak  menggunakan  bahan  bakar  LPG  selain  LPG  tertentu  untuk kebutuhan  memasak,  mempunyai  penghasilan  atau  pengeluaran  tidak  lebih  dari Rp1.500.000,-/bulan atau di buktikan dengan surat tidak mampu dari kelurahan atau desa setempat berdasarkan tingkat keekonomian yang berlaku pada suatu wilayah. 33
Penulis  menemui  3  rumah  tangga  yang  mendapatkan  subsidi  gas  LPG  3  Kg  guna menjadi  sumber  penelitian  penulis.  Wawancara  pertama  dengan  Bapak  Gusnianto  yang mengataakan mendapatkan Gas LPG 3 Kg dengan harga Rp. 18.000,-/tabung bila membeli kepada pangkalan namun bila ia membeli di warung ataupun toko biasa harga Gas LPG 3 Kg  Rp.25.000,-/tabung.  Setiap  minggunya  mendapatkan  jatah  1  tabung  saja  dari pangkalan yang sebenarnya tidak cukup untuk digunakan dalam 1 minggu menyebabkan ia  masih  harus  membeli  dari  warung. 34 Wawancara  kedua  dilakukan  kepada  Bapak  M. Zulkaraian  yang  bahkan  mengatakan  pangkalan  yang  berada  di  dekat  rumahnya  tidak menjual dengan HET Gas LPG 3 Kg beliau membeli Gas LPG 3 Kg dengan harga Rp. 25.000,-
33 Keputusan  Direktur    Jenderal  Minyak  Dan  Gas  Bumi  Nomor  25297.  K/10/  DJM.S/2011  Tentang Pedoman  Teknis  Pelaksanaan  Pendistribusian  Tertutup  Liqufied  Petroleum  Gas  (LPG)  Tertentu, hlm. 3.
34 Wawancara dengan Gustianto, tanggal 28 Januari 2020.
/tabung.  Pernah  terjadi  keributan  akan  harga  namun  dikarenakan  tetap  membutuhkan beliau tidak keberatan dengan hal tersebut mau berapa pun harganya yang penting barang tersebut  ada. 35 Wawancara  ketiga  dilakukan  kepada  Ibu  Aina  yang  tidak  lagi  membeli dipangkalan  karena  sering  kehabisan,  saat  membeli  di  pangkalan  ia  mendapatkan  harga Rp.  18.000,-/tabung  dan  saat  membeli  diwarung  ia  mendapatkan  Gas  LPG  3  Kg  dengan harga Rp. 25.000,-/tabung. 36
Dari  penelitian  yang  penulis  lakukan  tiga  rumah  tangga  tesebut  tidak  mendapatkan harga  Gas  LPG  3  Kg  sesuai  dengan  HET  yang  telah  ditetapkan  oleh  Gubernur  Jambi. Selanjutnya pula ketiga rumah tangga yang penulis wawancara tidak mengetahui adanya perlindungan  konsumen.  Untuk  kebutuhan  memasak  sehari-hari  masyarakat  tetap membeli  Gas  LPG  3  Kg.Usaha  mikro  yang  dapat  menggunakan  LPG  tabung  3  kg  harus memenuhi syarat: memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,- tidak termasuk tanah  dan  bangunan  tempat  usaha,  memiliki  hasil  penjualan  tahunan  paling  banyak Rp300.000.000,-. 37
Penulis menemui 4 usaha mikro untuk bahan penelitian penulis. Wawancara pertama dilakukan kepada Ibu Sri Wahyuni yang merupakan penjualan sarapan pagi mendapatkan Gas  LPG  3  Kg  dengan  harga  Rp.  18.000,-/tabung  bila  ke  pangkalan  dan  hanya mendapatkan jatah 1 tabung untuk perminggunya. 38 Wawancara kedua dilakukan kepada Bapak  Ahyar  penjual  Ayam  Krispi  yang  mengatakan  mendapatkan  Gas  LPG  3  Kg  dengan harga  Rp.  20.000,-/tabung  pembelian  dilakukan  pada  pangkalan  langsung.  Tingginya harga diakibatkan tidak adanya pangkalan pada tempat usaha tersebut jadi saat membeli di pangkalan lain ia mendapatkan harga lebih tinggi. 39
Wawancara  ketiga  dilakukan  kepada  Ibu  Lubna  yang  menjual  pempek  mengatakan mendapatkan  harga  Gas  LPG  3  Kg  dengan  harga  Rp.  18.000,-/tabung.  Dengan  jatah  dari pangkalan yaitu  dua tabung setiap minggunya. 40 Wawancara keempat dilakukan kepada Bapak Legi Yanto penjual Sate, beliau mendapatkan jatah dari pangkalan gas satu minggu sekali dengan harga Rp. 18.000,-/tabung. Untuk berjualan gas tersebut tidak cukup namun demi menjalankan usaha beliau memasak dengan menggunakan kayu. 41
Dari  keempat  usaha  mikro  yang  penulis  temui,  mereka  membeli  Gas  LPG  3  Kg  diatas HET  dari  Gubernur  Jambi.  Yang mereka  ketahui  harga  tersebut  dikarenakan  adanya  jasa
35 Wawancara dengan M. Zulkarnain, tanggal 28 Januari 2020.
36 Wawancara dengan Aina, tanggal 28 Januari 2020.
37 Ibid, hlm. 3-4.
38 Wawancara dengan Sri Wahyuni, tanggal 28 Januari 2020.
39 Wawancara dengan Ahyar, tanggal 28 Januari 2020.
40 Wawancara dengan Lubna, tanggal 28 Januari 2020.
41 Wawancara dengan Legi Yanto, tanggal 28 Januari 2020.
terimakasih  untuk  supir  yang  telah  mengantarkan  Gas  LPG  tersebut.  Mereka  tidak mengetahui adanya suatu perlindungan hukum kepada konsumen pengguna Gas LPG 3 Kg, Demi menjalankan usaha  tetap membeli dengan harga yang ditetapkan pihak pangkalan, karena bila meributkan hal tersebut mereka takut pangkalan enggan memberi Gas LPG 3 Kg kepada mereka.

## C. Perlindungan  Hukum  bagi  Konsumen  dalam  mendapatkan  Gas  LPG  3  Kg  di Kecamatan Paal Merah Kota Jambi
Masyarakat dihadapkan dengan berbagai masalah dalam  ekonomi,  terutama terhadap barang-barang  konsumtif  maupun  barang  yang  habis  dipakai  sekali  saja.  LPG  3  Kg termasuk  dalam  barang  konsumtif  yang  mana  harganya  pun  telah  ditetapkan  oleh pemerintah.  Namun  terhadap  masalah  pelonjakkan  harga  tak  terkendalikan  karena persaingan pasar. 42
Dari data yang penulis peroleh masyarakat atau konsumen dalam hal ini rumah tangga yang  berhak  mendapatkan  Gas  LPG  3  Kg  berjumlah  11.297  dan  usaha  mikro  1.245, sedangkan  kuota  perminggu  yang  datang  ke  pangkalan  berjumlah  12.785.  Adanya ketidakcukupan  Gas  LPG  3  Kg  untuk  pengguna  Gas  LPG  3  Kg.  Manapula  ada  beberapa oknum yang membeli Gas LPG 3 Kg walaupun ia tidak memiliki kriteria yang ada.
Seperti  penjualan  Gas  LPG  3  Kg  yang  melebih  HET  yang  ditentukan  oleh  pemerintah jelas  telah  melanggar  hak  dari  konsumen  untuk  mendapatkan  harga  yang  wajar,  atau harga yang semestinya diperoleh masyakarat dari pangkalan yang menjual Gas LPG 3 Kg. Hak konsumen yang tidak terpenuhi oleh pelaku usaha terdapat dalam Pasal 4 khususnya, hak  yang  tecantum  dalam  huruf  b  “hak  untuk  memilih  barang  dan/atau  jasa  serta mendapatkan  barang  dan/atau  jasa  tersebut  sesuai  dengan  nilai  tukar  dan  kondisi  serta jaminan yang dijanjikan”
Uraian:  masyarakat  tidak  dapat  memiliki  hak  untuk  memilih  barang  lainnya  yang sesuai dengan nilai tukar dan kondisi. Karena adanya posisi dominan yaitu posisi dimana pelaku  usaha  tidak  memiliki  pesaing  yang  sepadan  di  pasar  atau  pelaku  usaha  memiliki posisi  yang  dominan  dibandingkan  dengan  pesaing  lainnya. 43 Terjadinya  karena  setiap daerah sudah memiliki pangkalan, sehingga pangkalan merupakan satu pelaku usaha yang menguasai  penjualan  gas  di  daerah  tersebut.  Penjualan  Gas  juga  dilakukan  oleh  warung
42 Siti Fatimah; “ Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Tentang Pembatasan Harga Jual Bahan Bahar Gas Bersubsidi Di Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyat (Analisis Maslahah Mursalah)”, Skripsi Sarjana Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, Surakarta, 2018, hlm. 82.
43 Abdul Halim Barakatullah, Hak-hak Konsumen , Cet. 1. Nusa Media, Bandung, 2010, hlm. 57.
yang mana tidak sepadan dengan pangkalan, karena harga jual akan lebih tinggi daripada pangkalan. Hal ini membuat tidak adanya pilihan lain bagi konsumen untuk mendapatkan Gas  LPG  3  Kg  di  pangkalan,  meskipun  harga  yang  diperolehnya  melebihi  HET  dan  tidak sesuai  dengan  nilai  tukar  yang  semestinya  diperoleh  konsumen.  Dengan  begitu  hak konsumen atas perilaku usaha tidak terpenuhi.
Pasal  4  huruf  g  juga  tidak  tepenuhi  oleh  pelaku  usaha  yang  mana  Pasal  tersebut berbunyi  “hak  untuk  diperlakukan  dan  dilayani  secara  benar  dan  jujur  serta  tidak diskriminatif
Uraian  :  Penjualan  gas  diatas  HET  merupakan  salah  satu  bentuk  pelayanan  yang dilakukan pelaku usaha dengan tidak jujur. Dengan adanya penjualan diatas Het membuat masyarakat  kehilangan  haknya  atas  harga  wajar  yang  diperoleh,  dan  dikarenakan  tidak memiliki pilihan lain dalam pembeliannya.
Terjadinya  pelanggaran  hak  dari  konsumen,  memunculkan  tidak  terlaksananya kewajiban dari pelaku usaha yang diatur dalam Pasal 7 huruf a berbunyi “ beritikad baik dalam melakukan kegiatan  usahanya”  Sebagaimana  diketahui,  hingga sekarang tidak ada makna  tunggal  dari  istilah  itikad  baik. 44 Prof.  Ridwan  Khairandy  iktikad  baik  dibedakan menjadi sebuah fase dalam pembuatan kontrak, yaitu iktikad baik dalam fase prakontrak, dan pelaksanaan kontrak. 45 Itikad baik dalam fase prakontrak yaitu bermakna kejujuran, sedangkan  dalam  fase  pelaksanaan  kontrak  yaitu  iktikad  baik  objektif  mengacu  pada  isi perjanjian. 46 Iktikad baik, bisa dikatikan dengan kewajiban pelaku usaha untuk beriktikad baik.  Sesuai  dengan  perjanjian  yang  dibuat  antara  pangkalan  dan  agen  menunjukan adanya  kewajiban  pelaku  usaha  untuk  menjalankan  kontrak  sesuai  kontrak  dimana kontrak tersebut dinyatakannya HET yang wajib dipatuhi oleh pangkalan.
Pangkalan  selaku  pelaku  usaha  menjual  gas  diatas  HET  sudah  tidak  memenuhi  hak konsumen,  perjanjian  keagenan  antara  pangkalan  dengan  agen,  bahkan  melakukan pelanggaran  peraturan  pemerintah  terkait  penetapan  HET  tersebut.  Gas  LPG  3  Kg merupakan subsisdi yang dittujukan kepada masyarakat miskin.
Pasal  7  huruf  c  juga  menunjukan  kewajiban  pelaku  usaha  yang  dilaksanakan,  adapun bunyi  “memperlakukan  atau  melayani  konsumen  secara  benar  dan  jujur  serta  tidak diskriminatif”
44 Ridwan Khairandy, Iktikad Baik Dalam Kontrak di Berbagai Sistem Hukum, Cet. 2, FH UII Press, Yogyakarta, 2017, hlm. 27.
45 Ibid. Hlm. 92
46 Ibid.
Melayani  konsumen  dengan  jujur  merupakan  kewajiban  pelaku  usaha,  namun  justru pelaku usaha melayani dengan ketidak jujuran harga mana hal tersebut dilakukan dengan bebas. Pelaku usaha juga melakukan perbuatan yang dilarang dalam melakukan kegiatan usaha, perbuatan tersebut yakni diatur dalam Pasal 8 huruf a yaitu “tidak memenuhi atau tidak  sesuai  dengan  standar  yang  dipersyaratkan  dan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan”  yang  mana  penjualan  Gas  LPG  3  Kg  terkait  dengan  harga  eceran  tertingginya juga diatur oleh peraturan perundang-undangan melalui Surat Keputusan Gubernur Jambi No.  633/Kep.Gub/Setda.PSDA-1.2/2018  Tanggal  25  Juni  2018  Tentang  Penetapan  Harga Eceran Tertinggi LPG 3 Kg pada titik serah sub penyalur atau pangkalan di Provinsi Jambi, dengan adanya penjualan diatas HET berarti telah terjadi pelanggaran oleh pelaku usaha dalam penjualan gas.
Pemerintah Indonesia sudah berusaha  memenuhi hak-hak dari  konsumen, khususnya konsumen  dikalangan  miskin  untuk  mendapatkan  Gas  LPG  3  Kg  sesuai  dengan  subsidi yang  diberikan  oleh  pemerintah.  Hal  tersebut  dilakukan  dengan  adanya  penetapan  SK Gubernur yang mengatur HET, kewajiban sebuah pangkalan untuk memasang papan nama pangkalan.  Bahkan  dalam  Permen  ESDM  Nomor  13  Tahun  2018  pemerintah  berupaya agar masyarakat terpenuhi haknya dengan diaturnya perlindungan konsumen dalam Pasal 16 yang menyebutkan adanya hak-hak konsumen dan bentuk mutu pelayanan yang harus diberikan  seperti  a).  Jaminan  kelangsungan  penyediaan  dan  pendistribusian  produk,  b). Keselamatan, keamanan, dan kenyamanan, c). Harga pada tingkat yang wajar dll. Sehingga melalui itu pemerintah berharap apa yang menjadi hak dari konsumen bisa diperhatikan oleh badan usaha niaga.
Namun  dikarenakan  pangkalan  yang  memiliki  posisi  dominan  atau  tidak  ada  pesaing diwilayah  tersebut,  menjadikan  konsumen  tetap  membeli  Gas  LPG  3  Kg  meskipun  harga yang  dibelinya  tidak  sesuai  dengan  yang  tertera  dan  yang  telah  ditetapkan.  Pelanggaran hak  tersebut  dilakukan  oleh  pelaku  usaha  “nakal”  yang  mungkin  ingin  memperoleh keuntungan dari yang semestinya.
Terjadinya pelanggaran hak konsumen yang masih sering terjadi hingga kini, Yayasan Lembaga  Konsumen  Indonesia  (YLKI)  dibentuk  untuk  mewujudkan  perlindungan konsumen  di  Indonesia.  Seusai  dengan  Pasal  44  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999 tentang Perlindungan Konsumen tugas YLKI yakni: 47
a. Menyebarkan  informasi  dalam  rangka  meningkatkan  kesadaran  atas  hak  dan kewajiban sebagai konsumen
47 Wawancara dengan Ibnu Kholdun, S.H.,M.H., Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Jambi, tanggal 28 Januari 2020
b. Memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukan
c. Bekerjasama  dengan  instansi  terkait  dalam  upaya  mewujudkan  perlindungan konsumen
d. Membantu  konsumen  dalam  memperjuangkan  haknya,  termasuk  menerima  keluhan dan pengaduan
Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia di Jambi Bapak c mengatakan pengaduan dapat  dilakukan  dengan  datang  secara  langsung  ke  YLKI  Jambi  ataupun  melalui pengaduan  online.  Penindakan  atas  pengaduan  akan  ditindaklanjuti  dengan  cara masyarakat  mengisi  formulir  pengaduan,  data  identitas  serta  pokok  permasalahan,  akan diteliti oleh bidang peneliti dan akan berlangsung dengan tindakan lanjutan. 48
Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 Pasal 15 ayat (1) menyatakan pelaku usaha (pangkalan) wajib menjual jenis LPG tertentu sesuai dengan harga yang ditetapkan pemerintah, apabila hal tersebut tidak ditaati maka berdasarkan Pasal 21 ayat (2) pelaku usaha akan dikenai sanksi administratif berupa:
a. Teguran tertulis;
b. Penghentian sementara kegiatan, dan/atau
c. Pencabutan izin niaga minyak dan gas bumi.
Dalam Pasal 22 ditegaskan teguran tersebut akan diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dalam  jangka  waktu  masing-masing  paling  lama  2  (dua)  bulan.  Apabila  jangka  waktu teguran  tertulisan  terjadi  pengulangan  pelanggaran  serta  belum  melaksankan kewajibannya,  maka  berdasarkan  Pasal  23  ayat  (1)  pelaku  usaha  akan  dikenakan  sanksi penghentian  sementara.  Selanjutnya  akan  terjadi  sanksi  pencabutan  izin  niaga  apabila dalam jangka waktu penghentian sementara dalam jangka waktu paling lama 6 bulan telah berakhir dan pelaku usaha tetap melakukan pelanggaran. 49
Selain itu pada pasal 63 ayat C Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen  mengubah  suatu  paradigma  lama  yang  kurang  berorientasi  kepada kepentingan  hak  konsumen  dengan  menempatkan  hukuman  tambahan  berupa pembayaran  ganti  kerugian  atas  pelanggaran  dan  norma-norma  Undang-Undang Perlindungan Konsumen, disamping di jatuhkan sanksi pidana pokok berupa: 50
1. Pidana  penjara  maksimal  5  (lima)  tahun  atau  pidana  denda  maksimal  Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
48 Wawancara dengan Ibnu Kholdun, S.H.,M.H., Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Jambi, tanggal 22 Januari 2020
49 Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas
50 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
2. Pidana penjara maksimal 2 (dua) tahun atau pidana denda maksimal Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
Ada  2  hal  yang  perlu  dicermati  pada  Pasal  22  Undang-Undang  No.  8  Tahun  1999 tentang Perlindungan Konsumen, tersebut: 51
a. Dikatakan  sebagai  kasus  pidana,  apabila  unsur-unsur  suatu  tindak  pidana  sesuai dengan  sistem  pidana  telah  dijalankan,  seperti  penyidikan,  penuntutan  suatu  tindak pidana di bidang perlindungan konsumen.
b. Kasus  pidana  yang  dimaksudkan  dalam  Pasal  22  Undang-Undang  No.  8  Tahun  1999 tentang  Perlindungan  Konsumen  tersebut  terkait  dengan  ketentuan-kententuan  Pasal 19 ayat (4), Pasal 20 dan Pasal 21. Pasal 19 ayat 4 menegaskan bahwa pemberian ganti kerugian  oleh  pelaku  usaha  atas  kerusakan,  pencemaran,  dan  kerugian  konsumen akibat mengkonsumsi barang dan jasa tidaklah menghapuskan kemungkinan tuntutan pidana berdasarkan pembuktian terbalik tentang ada atau tidaknya unsur kesalahan.

## D. KESIMPULAN
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan menjawab rumusan masalah pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
Sistem distribusi  Gas LPG 3 Kg  di Kota  Jambi, yang  dilakukan telah  berjalan  sesuai dengan mekanisme  sesuai dengan ketentuan  dan fungsinya masing-masing. Berdasarkan arus  dan  lingkaran  distribusi  terlihat  tanggungjawab  dan  fungsi  masing-masing  dalam pendistribusian  Gas  LPG  3  Kg.  Adanya  laporan  penyaluran  Agen  dan  logbook  Pangkalan memperlihatkan  berjalannya  sistem  distribusi  di  Kota  Jambi.  Namun  penjualan melibatkan  pihak  pengecer  yang  tidak  dapat  dimonitoringi/pengawasan  oleh  Pertami dikarenakan tidak ada hubungan kerja (mitra) dengan Pertamina sehingga kebebasan bagi pengecer atau warung dalam menyalurkan Gas LPG 3 Kg di Kota Jambi tidak tepat sasaran.
Berdasarkan  Surat  Keputusan  Gubernur  Jambi  No.  633/Kep.Gub/Setda.PSDA- 1.2/2018 Tanggal 25 Juni 2018 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi LPG 3 Kg pada titik  serah  sub  penyalur  atau  pangkalan  di  Provinsi  Jambi  menetapkan  harga  jual  LPG tabung 3 Kg Rp. 17.000,-/tabung. Terjadi penetapan harga secara sepihak yang dilakukan oleh sub penyalur/pangkalan tanpa menginformasikan kepada konsumen telah melanggar hak-hak  konsumen  dalam  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  perlindungan konsumen yaitu melanggar pasal 4 huruf (b), dan (g). Terjadinya penetapan harga secara sepihak yang dilakukan sub penyalur/pangkalan yaitu : pertama, adanya biaya tambahan
51 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
dari pengiriman gas; kedua, ketidaktahuan pembeli tentang harga eceran tertinggi (HET) LPG tabung 3 Kg. Dalam hal pemenuhan hak, pemerintah telah berupaya memberikan apa yang  menjadi  hak  masyarakat  miskin  dengan  dikeluarkannya  SK  Gubernur,  dalam perjanjian  pun  juga  tertera  mengenai  harga  jual.  Namun  pelaku  usaha  saja  yang  masih berbuat curang.

## Daftar Pustaka
A. Buku
Barakatullah, Abdul Halim. Hak-hak Konsumen ,  Bandung, Nusa Media, 2010.
Dajaan,  Susilowati  S.  dkk. Hukum  Perlindungan  Konsumen .  Cetakan  Kelima.  Universitas Terbuka, Banten, 2018.
Khairandy,  Ridwan. Iktikad  Baik  Dalam  Kontrak  di  Berbagai  Sistem  Hukum ,    Yogyakarta, FH UII Press, 2017.
Kristiyanti,  Celina  Tri  Siwi. Hukum  Perlindungan  Konsumen .  Cetakan  Kedelapan.  Sinar Grafika, Jakarta, 2019.
Nasution,  Az. Hukum  Perlindungan  Konsumen  Suatu  Pengantar ,  Diadit  Media,  Jakarta, 2001.
Sidabalok,  Janus. Hukum  Perlindungan  KonsumenDi  Indonesia ,  PT.  Citra  Aditya  Bakti, Bandung, 2014.
Shidarta. Hukum Perlindungan Konsumen , Grasindo, Jakarta, 2004.
Yodo,  Sutarman  dan  Miru  Ahmadi, Hukum  Perlindungan  Konsumen ,  Grafindo  Persada, Jakarta Utara, 2004.

## B. Jurnal
Astuti,  Hesti  Dwi.  Dkk.  “Tinjauan  Hukum  Tentang  Penataan  Pendistribusian  Gas  Elpiji  3 Kilogram Pada Pangkalan Gas Elpiji di Kabupaten Cianjur”. Jurnal Wawasan Yuridika, Cianjur, 2018.

## C. Skripsi
Siti  Fatimah;  “  Perlindungan  Hukum  Bagi  Konsumen  Tentang  Pembatasan  Harga  Jual Bahan  Bahar  Gas  Bersubsidi  Di  Kecamatan  Mojogedang  Kabupaten  Karanganyat (Analisis  Maslahah  Mursalah)”,  Surakarta,  Skripsi  Sarjana  Syari’ah  Institut  Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, 2018.

## D. Peraturan Perundang-undangan
Republik Indonesia. Perlindungan Konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.
---------, Penyediaan, Pendistribusian Dan Penetapan Harga Liquified Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007.
---------, Pembinaan  Dan  Pengawasan  Pendistribusian  Tertutup  Liquifed  Petroleum  Gas Tertentu. Peraturan  Bersama  Menteri  Dalam  Negeri  Dan  Sumber  Daya  Mineral Nomor 17 Tahun 2011 Dan Nomor 5 Tahun 2011.
---------, Pedoman  Teknis  Pelaksanaan  Pendistribusian  Tertutup  Liqufied  Petroleum  Gas (LPG) Tertentu . Keputusan Direktur  Jenderal Minyak Dan Gas Bumi Nomor 25297. K/10/ DJM.S/2011.
---------, Kegiatan  Penyaluran  Bahan  Bakar  Minyak,  Bahan  Bakar  Gas  dan  Liquefied Petroleum Gas . Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018.

## E. Internet
https://jambikota.go.id/new/agen-pangkalan-gas-3-kg/
http://www.pertamina.com/gasdom/fasilitas_dan_distribusi_fasilitas.as px?type=sppbe http://www.pertamina.com/gasdom/fasilitas_dan_distribusi_fasilitas.as px?type=sppek