## Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan
Volume 9, Nomor 2, Desember 2023, pp. 49-62 E-ISSN: 2776-6284
Received 18 Oktober 2023 ● Revised 16 November 2023 ● Accepted 27 Desember 2023

## ELECTORAL MALPRACTICE MELALUI PSIKODINAMIK AKTOR BERITA BOHONG PADA MEDIA SOSIAL ERA POST-COVID19
Surya Yudha Regif 1 , Samsul Ode 2 , Faisal Fadilla Noorikhsan 3 , Andre Pattipeilohy 4
1 Universitas Timor, Kefamenanu, Indonesia
2 Universitas 17 Agustus 1945, Jakarta, Indonesia 3 Universitas Siliwangi, Tasikmalaya, Indonesia
4 Universitas Timor, Kefamenanu, Indonesia
E-mail: suryaregif@unimor.ac.id
ABSTRACT Abstract: This article uses library research. To get the data in this article, it is done through data collection, analysis, organization through previous research sources in the form of scientific articles, journals, books, websites about Electoral Malpractice Through Fake News in the POST-COVID19 Era Ahead of the 2024 Election. The findings in this article show the mobilization of Electoral Malpractice through fake news can easily get into the hands of the public for consumption as in the definition by Sarah Birch that manipulation of voter choices to control or change voter decisions. This is done in various ways (manipulative of choice), including spreading false news (hoax) through digital devices. Then it is concluded that there is a relationship between the development of information technology and the content of fake news or lies that are used as Electoral Malpractice. This phenomenon will form  anxiety  in  the  polarization  of  followers  on  social  networks  that  change  voting  decisions. Although this method can have the impact of social conflict, this method is seen as more effective and efficient in covert campaigns. Apart from that, to tackle the spread of POST-COVID19 at the 2024 election, regulations and forms of assistance for health workers are needed at each location for democratic events.
Keywords: Electoral Malpractice, Fake News, POST-COVID19, Election 2024

## ABSTRAK
Abstrak: Artikel ini menggunakan studi kepustakaan ( library research). Untuk mendapatkan data dalam  artikel  ini  dilakukan  melalui  pengumpulan  data,  penganalisasian,  pengorganisasian  melalui sumber penelitian terdahulu berupa artikel ilmiah, jurnal, buku, website tentang Electoral Malpractice Melalui  Berita  Bohong  Di  Era  POST-COVID19  Menjelang  Pemilu  2024.  Temuan  dalam  artikel  ini menunjukkan mobilisasi Electoral Malpractice melalui berita bohong dapat dengan mudah sampai ke tangan  publik  untuk  dikonsumsi  seperti  dalam  pendefenisian  oleh  Sarah  Birch  bahwa  manipulasi pilihan pemilih untuk mengontrol atau mengubah keputusan pemilih. Ini dilakukan dengan berbagai cara( manipulatif of choice) termasuk didalamnya adalah menyebarkan berita bohong(hoax) melalui perangkat  digital.  Maka  ditarik  simpulan  bahwa  terdapat  keterkaitan  hubungan  antara perkembangan  teknologi  informasi  dengan  konten  berita  palsu  atau  bohong  yang  dimanfaatkan sebagai Electoral Malpractice. Fenomena ini akan membentuk kecemasan dalam polarisasi pengikut di jejaring sosial yang mengubah keputusan memilih. Meskipun cara ini dapat memberikan dampak konflik sosial namun cara ini dipandang lebih efektif dan efisien dalam kampanye terselubung. Selain daripada itu, untuk menanggulangi sebaran POST-COVID19 pada perhelatan pemilu 2024 diperlukan regulasi dan bentuk pendampingan tenaga kesehatan disetiap lokasi perhelatan demokrasi. Kata Kunci: Electoral Malpractice, Berita Bohong, POST-COVID19, Pemilu 2024

## PENDAHULUAN
Pengungkapan oleh Sarah Birch(Pandapotan,&
Fitriyah,
2017:6)yang
mengelompokkan Electoral  Malpractice dalam  tiga  kategori,  antara  lain:  (1). Memanipulasi  peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemilihan umum ( manipulation  of  election  legal  framework ).  (2).  Memanipulasi  suara  pemilih  untuk mengontrol  atau  mengubah  keputusan  pemilih.  Ini  dilakukan  dengan  berbagai cara( manipulatif  of  choice ).  (3).  Memanipulasi  proses  pemungutan  suara  hingga pengumuman  hasil  pemilihan  umum  ( manipulation  of  Election  administration ).  Pada poin  kedua  yang  mengungkapkan  berbagai  cara  untuk  mengontrol  atau  mengubah keputusan  pemilih.  Salah  satunya  melalui  kampanye  hitam  terselubung  berupa  berita bohong melalui akses digital informasi yang dapat mempengaruhi pilihan pemilih. Dalam beberapa  studi  menunjukkan  bahwa  media  sosial  digital online yang  dihasilkan  dari kemajuan  teknologi  memiliki  pengaruh  yang  sangat  signifikan  sebagai  sarana penyampaian  kabar  politik.  Seperti  studi  mengenai  kekuatan  media  sosial  untuk mempengaruhi masyarakat didasarkan secara eksklusif pada aspek sosialnya dan itu dapat disampaikan  melalui  kampanye(Ardha,  2014:105),  dari  hasil  tersebut  menunjukkan bahwa  media  sosial  sangat  potensial  sebagai  sarana  komunikasi  politik(Budiyono, 2015:143), dengan kata lain bahwa media sosial telah mengganti  peran pelaksana yang mendukung pelancaran komunikasi politik dalam bentuk kampanye kepada publik(Hayat et al., 2021:106).
Dalam  perhelatan  pesta  demokrasi  seperti  pemilihan  umum,  akan  selalu  terjadi permasalahan  klasik  yang  kerap  hadir  seperti  kampanye  hitam( black  campaign )  yang terselubung. Kampanye jenis ini memiliki arah dan tujuan menghilangkan karakter orang sebagai  pesaing  atau  kompetitor  pada  pemilihan  umum  maupun  pemilihan  kepala daerah(Pamungkas  &  Arifin,  2019:25).  Jika  menggunakan  akses  digital,  maka  untuk menyerang lawan politik adalah dengan menggunakan perangkat informasi yang memuat isi pemberitaan berupa fitnah, hoax, atau tuduhan tanpa bukti sebagai amunisinya. Jenis kampanye hitam ini memiliki potensi konflik sosial horizontal atau bahkan disintegrasi bangsa(Rahmatunnisa, 2017:30).
Potensi  itu  tersedia  dalam  wujud  penyebaran  berita  bohong  mengenai  keterpautan kondisi politik dengan kesehatan, politik dengan sosial, politik dengan ekonomi, politik dengan hukum, politik dengan keamanan, politik dengan agama, dan politik dengan adat ataupun  dengan  kebudayaan.  Terbukanya  celah  kampanye  hitam  yang  terselubung melalui  penyesatan  berita  bohong  sangat  terbuka  lebar.  Terlebih,  dimudahkannya dukungan perubahan pola komunikasi dari interaksi publik yang  menggunakan aplikasi informasi dari media sosial berbasis ponsel pintar. Perubahan yang menghasilkan disrupsi teknologi  digital  merupakan  fenomena  yang  menimbulkan  perubahan  pemahaman konvensional(Udayana, 2020:1). Secara keseluruhan telah memindahkan aktivitas publik kepada sistem digital, yang ditandai dengan lompatan perubahan kepada cara yang benar- benar  baru,  langsung,  memiliki  manfaat,  dan  efektif.  Kondisi  ini  juga  semakin diakselerasi  oleh  era  POST-COVID19,  yang  membuat  publik  tidak  begitu  antusias mengakses  fakta  sebenarnya  dilapangan  akibat  mudahnya  akses  kampanye  hitam terselubung melalui media sosial digital online yang langsung diterima oleh publik dan diyakini menjadi  suatu  kebenaran.  Antusias  publik  dalam  perhelatan  Pemilu  di  tengah pandemi  POST-COVID19  cukup  besar  terlebih  berita  mengenai  politik,  yang  dapat ditunjukkan  pada  ritme  sebaran  berita  bohong  yang  dikonsumsi  publik  melalui  media sosial digital online .
Ditahun  2020,  bersumber  dari  Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika  Republik Indonesia  (kominfo,  2022)telah  merangkum  berita  bohong  yang  disebarkan  melalui
media  sosial  digital online rentang  waktu  antara  2018-2019  yang  menunjukkan peningkatan berita bohong menjelang Pemilu pada bulan April 2019. Berikut disajikan dalam diagram dibawah ini:

## Gambar 2. Temuan Berita Bohong Per Kategori Rentang Tahun 2018-2019
Dari  gambar  ini  dijelaskan  bahwa  Berita  Bohong  paling  tinggi  ada  di  kategori  Politik sebesar  35%.  Di  tahun  berikutnya  data  tersebut  diperkuat  oleh  temuan  Katadata  pada periode 4-24 Oktober 2021 yang hampir tidak jauh berbeda dengan hasil ditahun yang lalu oleh Kemenkominfo, hal ini bisa dilihat melalui gambar dibawah ini berdasar dari survei Katadata  Insight  Center (KIC)  yang  berjudul  “Status  Literasi  Digital  Indonesia 2021”.

## Gambar 2. Topik Konten yang Paling Banyak Mengandung Isu Hoaks (2021)
Dari Gambar diatas menunjukkan Politik masih menjadi topik yang paling dimanfaatkan untuk mendapatkan perhatian publik meski dalam situasi epidemi POST-COVID19. Hal ini  dibuktikan  sebesar  69,3%  responden  memberikan  pernyataan  politik  sebagai  topik yang  paling  banyak  mengandung  isu  hoaks  atau  berita  bohong  pada  2021.  Dari  hasil
0 200 400 600 549 199 199 159 105 92 88 56 45 43 14 7 TEMUAN BERITA BOHONG PER KATEGORI TEMUAN HOAKS PER KATEGORI Politik 38% Kesehatan 21% Agama 16% Lingkungan 12% Kerusuhan 7% Bencana Alam 6% TOPIK KONTEN YANG PALING BANYAK MENGANDUNG ISU HOAKS (2021)
survei tersebut memberikan gambaran bahwa disrupsi teknologi digital pada era  POST- COVID19  telah  mengarahkan  publik  pada  pengandalan  sistem  informasi  digital ketimbang  melakukan  klarifikasi  berita  hoaks  melalui  keluarga  terdekat  atau  mencari fakta sebenarnya dilapangan(databoks.katadata.co.id.,Rizaty,2022) Dari kajian mengenai Electoral Malpractice melalui Berita Bohong Di Era POST-COVID19 Menjelang Pemilu 2024  ditelaah  melalui  perspektif  teori  psikoanalisis  (seu,  2013:  130)yang  secara bersamaan disrupsi teknologi informasi terhadap psikodinamik memiliki dampak afektif (sikap  dan  nilai)  dari  publik  terhadap  proses  penyampaian  yang  dinamis  akan mengarahkan  pada  akses  ke  pikiran  penerima  informasi,  analisis  lebih  lanjut  akan menerjemahkan  penerima  informasi  sebagai  subyek  konflik  dan  persepsi  akan dipengaruhi  oleh  dinamika  intra-psikis.  Dampak  psikoanalisis  dalam  artikel  ini  akan dikaitkan  dalam  pengelompokkan Electoral  Malpractice oleh  sarah  birch.  Bahwa manipulasi  suara  pemilih  dengan  cara  mengontrol  atau  mengubah  keputusan  pemilih dengan berbagai cara( manipulatif of choice ) termasuk didalamnya dengan menggunakan berita bohong melalui media sosial digital online .

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  studi  kepustakaan  (library  research).  Untuk  mendapatkan data  dalam  artikel  ini  dilakukan  melalui  pengumpulan  data,  penganalisasian, pengorganisasian melalui sumber penelitian terdahulu berupa artikel ilmiah, jurnal, buku, website yang  berkaitan  dengan Electoral  Malpractice Melalui  Berita  Bohong  Di  Era POST-COVID19  Menjelang  Pemilu  2024.  Peneliti  akan  menyajikan  data-data  melalui kajian  pustaka  dengan  tujuan  untuk  menginformasikan  kepada  pembaca  tentang  hasil penelitian-penelitian  lain  yang  memiliki  keterkaitan  erat  dengan  penelitian  yang dilakukan  pada  momen  itu,  dengan  menghubungkan  penelitian-penelitian  maupun literatur-literatur  yang  ada  serta  mengisi  celah-celah  yang  terdapat  pada  penelitian- penelitian sebelumnya(Creswell, 2010).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Electoral  Malpractice  Melalui  Psikodinamik  Aktor  Berita  Bohong  Pada  Media Sosial Era Post-Covid19
Afektifnya  masyarakat  terhadap  berita  bohong  pada  media  sosial  merupakan permasalahan  otoritas  individu  dalam  membentuk  moralitas  yang  mengatur  budaya masyarakat  dalam  bermedia  sosial  digital online .  Maka  oleh  Freud,  otoritas  individu tersebut  dikatakan  sebagai Cyber-Superego .  Kehidupan  psikis  keseluruhan  masyarakat pengguna teknologi informasi berasal dari sistem etika bawaan yang dianggap sebagai akal  sehat  yang  diinvestasikan  kedalam  dunia  demokrasi  di  ruang  kapitalis  yang memberikan  tawaran-tawaran  keinginan  masing-masing  individu.    Perkembangan teknologi  informasi  memberikan  efek  disrupsi  teknologi.  Kemajuan  teknologi  yang dikemas  dalam  bentuk  praktis  telah  memberikan  jendela  akses  informasi  dunia. Kemudahan  tersebut  telah  mencakup  kepada  semua  golongan  umur,  baik  tua  maupun muda.  Potensi  dukungan  percepatan  sistem  informasi  digital  telah  mengalami peningkatan. Hal ini berdasar pada penetrasi pengguna aplikasi smartphone hingga tahun 2025. Penetrasi tersebut terlihat pada grafik di bawah ini(Databooks.katadata, Pusparisa, 2022):

## Gambar 4. Penetrasi Smartphone di Indonesia
Penetrasi smartphone yang diprediksi akan meningkat setiap tahun disebabkan oleh kebutuhan  masyarakat  itu  sendiri.  Prediksi  besaran  tingkat  penetrasi  penggunaan smartphone memberikan  besaran  peluang  sebaran  berita  bohong  politik  dan  pemilu. Penghentian  maupun  penjaringan  hingga  pemblokiran  oleh  pihak  berwenang  terhadap berita  bohong  di  media  sosial  digital online belum  cukup.  Perlu  ada  pemutusan  mata rantai  yang  lebih  efektif  terhadap  penyebaran  berita  bohong  politik  dan  pemilu  pada media sosial digital online .  Pada awalnya penggunaan adalah menyoal kebutuhan namun ketersediaan  hiburan  dalam  fitur  aplikasi  media  sosial  digital online telah  menggeser kebiasaan masyarakat  dalam mengakses  informasi  dari  yang  tradisional  kepada  sistem digital.  Walaupun  masyarakat  pengguna  akses  digital  dimudahkan  akan  layanan informasi dan hiburan dari perangkat media sosial. Namun, tak secara instan memberikan jaminan kebenaran atas informasi yang diterima dan dikonsumsi oleh publik secara utuh. Pada bagian inilah yang menjadi arena penggunaan Electoral Malpractice melalui berita bohong terkait politik dan pemilu.
Akses  media  sosial  digital online yang  merupakan  sebagai  disrupsi  teknologi memberikan peralihan kehidupan yang baru sehingga menjadi kebiasaan manusia normal era kekinian. Wujud baru ini dianggap sebagai bentuk yang baru dalam afektifnya (nilai dan  sikap)  masyarakat.  Kebaharuan  ini  merupakan  langkah  dari  modernisasi  produk- produk layanan khususnya informasi berupa berita khususnya politik dan pemilu. Pada tahapan  revolusi  industri  pertama,  manusia  masih  menggunakan  surat  kabar  atau selebaran  sebagai  pengantar  berita  maupun  penyampai  pesan  meski  fenomena  alat komunikasi tradisional ini juga digunakan sebagai alat propaganda politik di eranya.
Pada tahapan revolusi industri kedua, manusia telah menemukan alat berupa radio, alat komunikasi telepon kawat atau telegram sinyal sebagai penyampai pesan.  Begitu pula dengan berita, penggunaan radio juga menjadi alat propaganda tren negara-negara ketiga untuk  menyampaikan  ide  nasionalisme  mereka  dari  penjajahan.  Dalam  perjalanan revolusi  industri  kedua  juga  menghadirkan  televisi  hitam  putih  yang  dijadikan  sebagai fasilitas alat hiburan dan menjadi kebutuhan tersier kelak dikemudian hari.
Lompatan  penggunaan  alat  propaganda  dan  penyampai  berita  juga  dirasakan  pada revolusi  industri  ketiga,  berbagai  macam  penemuan  yang  menyediakan  fasilitas pendukung  modernisasi  kebutuhan  manusia,  yang  pada  fase  ini  kebutuhan  teknologi tersebut masuk kedalam tahap kebutuhan sekunder. Dari mulai televisi berwarna, mesin mini pager , telepon seluler non kabel yang menyediakan berbagai fitur komunikasi dan hiburan generasi digital pertama. Pada fase ini perambatan berita bohong mulai dipakai pada  layanan  teknologi  tersebut.  Hal  ini  seperti  menunjukkan  gambaran  afektif  dari masyarakat yang menerima paparan berita bohong.
Seperti  contoh  di  Indonesia  tahun  1970-an  tersampainya  pesan  hoax  atau  berita bohong mengenai janin yang dapat berbicara. Berita bohong ini juga menjadi perhatian jajaran  pemerintahan  kala  itu,  hingga  pada  stasiun  berita  luar  negeri  juga  meliputnya.
28,6 38,1 44,4 56,2 63,3 70,1 76 80,4 83,6 86,6 89,2 0 50 100 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Namun, kemudian dapat diklarifikasi berita tersebut adalah bentuk manipulasi. Kemudian tahun  2002 isu  mengenai  penemuan  harta  karun  Prabu  siliwangi  yang  dikatakan dapat melunasi  hutang luar  negeri  Indonesia,  dan  pemerintah  kala  itu  melakukan  penggalian namun  hasilnya  nihil  yang  tidak  lama  kemudian  pencarian  dihentikan  dan  dianggap manipulasi. Kemudian ditahun 2008 tentang penemuan Blue Energy yang menggunakan air sebagai bahan bakar yang kemudian di respon oleh pemerintah. Namun, pada akhirnya itu  juga  merupakan  bentuk  manipulasi  hingga  kerugian  mencapai  10  milyar  rupiah. Kemudian di tahun 2016 mengenai masuknya tenaga asing sebagai pekerja di Indonesia yang mencapai 75 ribu orang namun setelah di cari kebenarannya hanya 21 ribu orang yang bekerja sebagai tenaga kerja asing yang berasal dari Tiongkok.
Dimasa  penggunaan  telepon  seluler  pertama,  masyarakat  penggunanya  telah menggunakan short  massage  service atau  dikenal  sebagai  SMS.  Pada  layanan  ini  juga tidak  luput  dari  sasaran  berita  bohong,  seperti  penyampaian  pesan  untuk  kesemua pengguna  yang  wajib  disebar  dan  apabila  tidak  disebar  maka  ada  konsekuensi  yang memberi  ruang  kekhawatiran  ketika  orang  awam  membacanya.  Pesan  maupun propaganda itu akan  semakin  kuat  menjelang  titik  kruasial  perhelatan  pesta  demokrasi seperti pemilu ataupun pilkada. Dari awal penggunaan media sosial digital online seperti facebook atau Instagram dan  lain  sebagainya , yang  hingga  sampai  pada  saat  ini penyampaian berita bohong masih berseliweran didalamnya dengan tema yang sama.
Konten  berita  palsu  menjadi  komoditi  yang  paling  menyita  perhatian  publik  pada media sosial digital online . Pada era perkembangan revolusi industri keempat masyarakat lebih  mudah  mendapatkan  akses  hiburan  dengan  adanya  selular  pintar  atau  dikenal sebagai android . Dengan spesifikasi kemudahan fitur yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari  dapat  dibawa  dalam  saku  dan  digenggam  oleh  tangan.  Disrupsi  teknologi tersebut  membawa  akses  publik  kepada  satu  ruang  digital  yang  seharusnya  dapat memberikan  kemudahan mobilisasi  seperti  urusan  pekerjaan,  keluarga,  jaminan  hidup, ataupun hiburan. Produk privasi tersebut yang pada akhirnya menjadi kebutuhan primer manusia  hingga  bangun  tidurpun  anda  akan  mencari  perangkat  tersebut.  Terlebih pada suasana umum, individu yang sudah terbentuk sikap dan nilai dari disrupsi teknologi akan merasa  canggung  apabila  tidak  membawa  perangkat  tersebut.  Pada  posisi  ini,  ketika perangkat  media  sosial  menjadi  bagian  yang  tidak  terpisahkan,  maka Electoral Malpractice akan  sangat  mudah  memberikan  pengaruh  kepada  perspektif  publik mengenai gambaran maupun pilihan politik yang menjadi wujud afektifnya.
Kelangsungan berita bohong berisikan politik akan senantiasa dikemas dalam bentuk yang  sangat  menarik.  Pemberitaan  seperti  disinformasi  politik  dan  pemilu  akan  selalu menjadi  viral.  Terlebih  ketika  momen  tersebut  diperhatikan  pada  tahap  awal  peristiwa politik  dan  pemilu  yang  terkait.  Disaat  mayoritas  publik  menelaah  peristiwa  tersebut dengan  sajian  disinformasi  politik  dan  pemilu  tanpa  ada  analisis  berdasar  pada  fakta, maka  disitu  pula  keringkasan  berita  bohong  telah  tersampaikan.  Bentuk-bentuk penyampaian  dapat  berupa  potongan  tanpa  utuh  bahkan  kebanyakan  sudah  di  sadur ataupun edit. Publik tidak ingin menyita waktu hanya karena membaca fakta namun lebih memilih  keringkasan  berita  sesuai  dengan  ketertarikan  judul  bacaan.  Sering  juga  kita temukan pada media sosial digital online , isi maupun tampilan media tidak sesuai dengan judul.  Gambaran  tersebut  tak  ubahnya  seperti  pemberitaan Hydrocepalus atau  lebih dikenal judul yang besar tapi isi pemberitaan yang tidak berbobot bahkan menyesatkan. Disinformasi  seperti  ini  tidak  dapat  menawarkan  apapun  selain  pembentukan  sikap antipati pada pemberitaan mainstream di media digital. Oleh Beata Martin-Rozumiłowicz and Rasťo Kužel(Robi Cahyadi, 2021:104) Beberapa kelangsungan berita bohong secara fundamental  disebut  sebagai Information  Disorder terbagi  dari  beberapa  penjelasan
antara lain: (1) Dis informasi yakni informasi palsu atau menyesatkan yang dibuat atau disebarluaskan dengan maksud untuk menyebabkan bahaya atau menguntungkan pelaku. Niat  tersebut  untuk  menyebabkan  bahaya  dapat  diarahkan  ke  individu  seperti  halnya lawan  politik,  kelompok  yang  berlatar  belakang  agama,ras,suku  dan  budaya,  institusi seperti  penyelenggara  Pemilu,  atau  proses  maupun  tahapan  pemilihan  umum.  (2) Mal informasi yakni informasi akurat yang dibagikan dengan maksud untuk membahayakan atau  menguntungkan  pelaku,  seringkali  dengan  informasi  pribadi  ke  ruang  publik biasanya  ini  menyerang  pribadi  calon  legislatif  atau  calon  presiden,  gubernur, bupati/walikota.  (3)  Mis  informasi  adalah  kesalahan  atau  menyesatkan  informasi  yang dibagikan  tanpa  maksud  menyebabkan  bahaya  atau  kesadaran  bahwa  itu  salah  dalam beberapa kasus, aktor dapat tanpa sadar membiarkan penyebaran dis informasi dengan berbagi  konten  yang  diyakini  akurat  di  antara  jaringan  sosial.  (4)  Aktor  tidak  autentik adalah individu atau organisasi yang bekerja untuk menyesatkan orang lain tentang siapa mereka atau apa yang mereka lakukan.
Kemanfaatan  situasi  kekalutan  yang  diakibatkan  oleh  para  pelaku  akan merekomendasikan  pilihan  melalui  sudut  pandang  publik  baik  berupa  sikap  dan  nilai yang  bermuara  pada  pilihan  politiknya.  Hal  ini  disebabkan  para  pelaku  telah  mengisi ruang  kosong  dari  informasi  dan  pengetahuan  pada  media  sosial  digital online yang efeknya  menimbulkan  gelembung-gelembung  rumor  ditengah  masyarakat.  Penyesatan informasi yang disebarkan oleh para pelaku hanya memberikan keuntungan buat pelaku. Bahwa kemanfaatan rumor yang beredar di tengah masyarakat akan seketika meluas dan menekan ketidakpastian terkait peristiwa sebaran berita bohong yang menjadi rumor yang akan memunculkan konteks ambiguitas, bahaya, atau potensi ancaman  sehingga resiko tersebut adalah konsekuensi keuntungan dari para pelaku.
Ditinjau dari keefektifan media sosial digital online bahwa munculnya teknologi media sosial  telah  memfasilitasi  perkembangan  yang  paling  signifikan  pada  psikologi  publik yang  disebut  dengan superego .  Disrupsi  media  sosial  digital online dapat diinterpretasikan ke dalam hubungan maupun dimensi psikoanalitik yang menguraikan jaringan psikososial sebagaimana yang diungkapkan juga oleh Freud(Dick & Mclaughlan, 2020:65-66)  bahwa  penggunaan  media  sosial  digital online seperti Facebook atau Instagram dan  lain  sebagainya  mengungkap  instrumen-instrumen  tersebut  sebagai formasi neoliberal. Ini menguatkan perkembangan interaksi masyarakat kapitalisme pada era digital dengan wujud berita bohong politik dan pemilu sebagai salah satu produk yang dikonsumsi dan menjadi kepuasaan sebagian konsumen yang membutuhkannya. Seperti halnya  minuman  keras  bagi  sebagian  orang  itu  dilarang  dan  menimbulkan  kecemasan namun disisi lain minuman keras itu dibutuhkan untuk  keinginan dan  kepuasan orang. Keefektifan produk itu dilihat dari seberapa pengaruh produk tersebut memberikan daya ingatan  bagi  pembacanya.  Berita  Bohong  politik  dan  pemilu  pada  media  sosial  digital online bukan bernilai isiannya saja namun seberapa ringkas dan efektif produk tersebut melekat dalam ingatan publik sehingga dapat memberikan sikap dan nilai.
Electoral Malpractice melalui berita bohong yang menggunakan fitur layanan media sosial  digital online membentuk  polarisasi  politik  di  tengah  masyarakat.  Aktivitas semacam ini akan berpengaruh terhadap kualitas demokrasi. Pada era industri digital saat ini  media  sosial  digunakan  sebagai  instrumen  utama  dalam  meraih  simpati  maupun meningkatkan partisipasi politik di pemilihan umum. Namun secara bersamaan, Persepsi masyarakat  sebagai  calon  pemilih  dapat  mudah  diarahkan  untuk  dimobilisasi  dan membentuk hiperpartisan politik yang telah disesatkan melalui informasi palsu atau berita bohong mengenai politik dan pemilu. Afektif diperkuat oleh identitas sosial sebab telah menjadi kekhususan dan keistimewaan identitas sosial yang berkelompok, partisipan dan ideologi yang sama. Polarisasi yang dihasilkan dari penyampaian berita bohong melalui
media sosial dapat menciptakan kemarahan, antusiasme, maupun tindakan berwujud pada afektifnya  para  pemilih  kelak  menjelang  Pemilu  2024. Electoral  Malpractice yang dilakukan  dengan  cara  berbohong  ataupun  sedang  menggambarkan  "realitas  pilihan" pemilih pada media sosial digital online . Sebenarnya susah untuk dideteksi kebenarannya karena  sudah  mengenyampingkan  atau  menghilangkan  fakta  yang  sebenarnya  dengan melakukan equivocation yakni merubah makna sesesungguhnya. Dalam menyoroti kemampuan Electoral Malpractice yang memanipulasi fakta untuk mengubah pilihan pemilih melalui mode komunikasi modern. Manipulasi ini merupakan fenomena  dis-informasi  dan  mal-informasi  sebagai  penyakit  sosio-teknologi  dengan proporsi epidemi(Rubin, 2019). Sistem interkonektivitas yang telah mengubah hubungan dan komunikasi antar individu dalam dunia digital telah diinstrumentasikan namun tidak bermuatan moral. Oleh karena berita bohong politik dan pemilu yang akhirnya ditujukan sebagai  tujuan afektif  pada  politik  dan  pemilu.  Perlu  untuk mengetahui  siapa,  apa  dan bagaimana  para  pelaku  menyampaikan  berita  bohong  seputar  politik  dan  kepemiluan. Berikut disajikan dalam tabel dibawah ini:
Tabel 1. Penyampaian Berita Bohong Istilah Aktor Konten Troll Internet Dapat  berupa  individu pengguna Platform Internet (Hiperpartisan), masyarakat biasa, politisi  maupun  elit politik. Pelecehan,  provokasi,  atau  intimidasi orang  lain,  kecenderungan  pengalih perhatian dan menanam bibit perselisihan. Aktor Tidak Autentik Individual atau Organisasi yang dibayar Penyebaran  propaganda,  berupa  berita dan  informasi  politik  dan  kepemiluan yang  terkonspirasi  dengan  pemberian gambaran  info  dan  berita  yang terpercaya,  seperti  penyajian  konten atau komentar palsu namun meyakinkan tetapi sebenarnya tidak.
Para aktor electoral malpractice yang bermain melalui berita bohong melalui Postingan konten berupa foto, media video dan teks yang akan disukai publik lalu dibagikan kepada jaringan  'teman'  dan  'pengikut'  yang  terus  berkembang  meski  tampak  normal  namun sebenarnya itu adalah sistem algoritmik berkepanjangan. Pencitraan terhadap objek yang dibentuk  dari  komodifikasi  dengan  mereproduksi  konsepsi  sebagai  daya  tarik  merk, simbol, ciptaan apa yang diproduksi. Pemasaran berita bohong politik dan pemilu yang disebarkan mengharapkan keuntungan langsung atau tidak langsung dalam bentuk sikap dan  nilai,  yang  mempengaruhi  budaya  dan  sosial.  Kondisi  perilaku  pengguna  melalui platform  media  sosial  digital online telah  mengkonstruksi  relasi  baru  baik  dengan  diri sendiri maupun dengan orang lain. Apabila dilirik dari sudut pandang perubahan cepat neoliberal  khususnya  teknologi  informasi  sangat  berdampak  pada  pergeseran  manusia dari homo politicus ke bentuk historis homo oeconomicus yang dipahami manusia sebagai modal, yang berusaha memperkuat posisi kompetitifnya dan mempertahankan nilai dan sikapnya pada teknologi untuk menggambarkan kapitalisasi diri dengan menjual berita bohong politik dan pemilu dengan semata-mata mendapatkan keuntungan  dan tidak mempedulikan hal tersebut menjadi apa kelak nantinya.
Afektifnya  publik  terhadap  berita  bohong  politik  dan  pemilu  melalui  media  sosial digital online menimbulkan  mis-persepsi  yang  menyebabkan  bahaya  pada  individu, kelompok,  institusi,  atau  proses.  Seperti  contoh  tren  pertama  dalam  penyampaian electoral malpractice melalui berita bohong yang menyerang individu di tahun 2019 yang lalu  adalah  berita  bohong  mengenai  kedua  calon  presiden  membawa  latar  belakang ideologi yang terlarang dan fundamentalis hingga kepada siapa sosok keluarga masing- masing.  Tren  kedua  dalam  penyampaian electoral  malpractice melalui  berita  bohong yang  menyerang  kelompok  kepentingan  adalah  latar  belakang  aliran  keagamaan.  Tren ketiga dalam penyampaian electoral malpractice melalui berita bohong yang menyerang institusi  penyelenggara  adalah  berita  bohong  mengenai  bentuk  ketimpangan  dan dukungan  terhadap  salah  satu  calon.  Tren  keempat  dalam  penyampaian electoral malpractice melalui  berita  bohong  yang menyerang  proses  berupa  penyampaian  berita ke-tidaksah-an  proses,  baik  dari  pelaksanaan,  instrumen-instrumen  pemungutan  suara menjelang pemilu.
Disaat electoral malpractice menggunakan fitur media sosial digital online sebagai wadah  menyebarkan  berita  bohong  politik  dan  pemilu  maka  disaat  itu  pula  terbangun komunikasi politik yang tersebar diantara masyarakat yang terpapar berita bohong. Akses tersebut sangat mudah dijangkau oleh masyarakat yang menggunakan perangkat digital. Kondisi  seperti  yang  dimaksudkan  mempunyai  kecenderungan  memberikan  pengaruh kuat.  Dampak  dinamika  yang  berkelanjutan  memberikan  afektif  dalam  mis-persepsi publik mengenai pemberitaan yang menyangkut politik dan pemilu agar dibuat se-sensitif mungkin  dan  selalu  berulang  dalam  kemasan  yang  berbeda  namun  isi  tetap  sama. Argumentasi  ini  akan  dimasukkan  dalam  nuansa  emosional  konflik  individu  yang berpeluang membuka konflik sosial yang lebih luas.
Semakin  interaktifnya  komunikasi  politik  pada  media  sosial  digital online dalam menyampaikan gaya berita bohong politik dan pemilu akan meningkatkan ketertarikan publik  dalam  penggunaan  media  sosial online yang  memberikan  suasana  ramai  berita bohong  politik  dan  pemilu  yang  di  beritakan.  Isi  berita  sedemikian  rupa  diracik  dan disajikan dalam platfrom media sosial online yang tidak kalah seru dengan pemberitaan oleh konvensional seperti surat kabar atau televisi. Keterkaitan politik dengan  bencana yang  membawa  pesan  agama,  konflik  sosial  yang  disisip  dengan  keidentikan  adat  dan budaya, hal semacam ini menjadi komoditi inti berita bohong melalui media sosial digital online yang muncul secara intensif terutama pada momen-momen perhelatan demokrasi. Konstruktif afektif publik yang terpapar berita bohong akan terganggu garis pemahaman tentang fakta maupun kebenaran yang disampaikan. Alih-alih menemukan berita berdasar fakta,  justru  publik  menerima  berita  bohong  dan  ikut  secara  emosional  mengenai informasi  yang  diterima  meskipun  peristiwa  itu  menjadi  predisposisi  mis-persepsi masyarakat.
Penggunaan  media  sosial  digital online oleh electoral  malpractice memasuki  tiga ruang yang dianggap sebagai komunikasi politik kekinian sebagai imbas perubahan cepat teknologi informasi, yakni: ruang interaksi, ruang instrumen, dan ruang orientasi. Ruang interaksi oleh Electoral malpractice melalui berita bohong  politik dan pemilu  ini akan memantik  interaksi  dalam  afektifnya  pengguna  media  sosial  digital online terhadap fenomena  politik  terutama  berkaitan  dengan  pemilu.  Ruang  instrumen  oleh Electoral malpractice dalam menyampaikan berita bohong politik dan pemilu pada media sosial digital online menggunakan fasilitas fitur dan Platform media sosial online . Sedangkan ruang  orientasi  menyangkut  soal  afektif  dan  ketepatan  sasaran  informasi  yang disampaikan melalui media sosial online yang konsumsi oleh publik. Fakta bahwa electoral malpractice disinformasi online dapat mengakibatkan implikasi praktis  ditengah  masyarakat,  argumen  ini  terkait  wacana  pada  platform  media  sosial
online yang  mereka  distorsi  dengan  mencampurkan  potongan  gambar,  video  dengan cerita  politik  yang  dimanipulatif  untuk  meningkatkan  perhatian  publik  terutama menjelang proses pemilu. Ujaran kebencian melalui media sosial online seperti Facebook, Instagram,  Twitter  dan  YouTube  dan  lain  sebagainya.  Mendefinisikan Electoral Malpractice melalui  kampanye  hitam  melalui  media  sosial  digital online sebagai serangan  disinformasi  yang  memiliki  pengaruh  sebagai  propaganda  yang  berorientasi konflik tetapi konten sebenarnya tidak realistis. Pada prinsipnya, ini bisa menjadi praktik yang  berbahaya  dan  cenderung  memecah  belah  bangsa.  Tidak  menutup  kemungkinan kampanye  dis-informasi  dan  mis-informasi  adalah  campur  tangan  langsung  yang dilakukan oleh tokoh politik yang sebenarnya hanya untuk meraup suara dalam pemilu. Meskipun muatan yang disampaikan berupa isu-isu politik yang berkaitan dengan media sosial  agak  berbeda  dan  kurang  spesifik.    Media  sosial online yang  bersifat  interaktif, penggunaan melalui teknologi digital, online , dan praktis membuat publik akan terdorong dan  bereaksi  atas  konten  yang  disampaikan.  Konten  berita  bohong  akan  selalu mempengaruhi peningkatan aktivitas publik di media sosial, termasuk selama kampanye, penentuan,  pemilihan  suara  dan  memungkinkan  para  politisi  berkesempatan menyampaikan  pesan  yang  dibuat  dalam  pemberitaan  bermuatan  politik  pada  media sosial online langsung  kepada  pemilih.  Perlu  diketahui  bahwa  sifat  komunikasi  politik melalui media sosial online , akan sangat berbeda karena tidak menerapkan prinsip yang sama pada media tradisional seperti surat kabar, majalah, radio atau televisi selama proses perhelatan  demokrasi  berjalan.  Selain  daripada  itu  juga,  sebagian  besar  penyampaian berita  bohong  melalui  media  sosial  digital online menggunakan  lingkup  transnasional yang  dapat  saja  menyatut  isu  global  yang  tidak  ada  substansinya  sama  sekali  dengan pokok permasalahan yang sebenarnya dan penerima berita dari media sosial digital online senantiasa mempredisposisikan diri pada hal-hal yang demikian akhirnya menjadi suatu kebiasaan.
Lebih jauh lagi Electoral Malpractice melalui berita bohong politik dan pemilu dapat mempengaruhi atau merubah afektifnya para pemilih menjelang pemilihan umum selama masa pandemi POST-COVID19, seiring dengan itu pula terdapat unsur dalam sirkulasi Electoral Malpractice melalui berita bohong politik dan kepemiluan menjadi  beberapa bagian  yakni:  (1).  Hiperpartisan,  melebarkan  arena  konflik  politik  dalam  dunia  maya kepada kehidupan sosial di tengah masyarakat.  Melalui cara penyebaran mis-informasi maupun dis-informasi berupa berita bohong politik dan pemilu secara berkesinambungan untuk diterima oleh masyarakat penerima informasi politik dan pemilu pada media sosial online . Hiperpartisan lebih cenderung sebagai agitator melalui penyampaian berita politik dan pemilu yang sama sekali tidak memiliki keakuratan dan lebih condong memperkeruh suasana  untuk  memuaskan  keinginan  atas  berbagai  keinginan  mereka.  Cara berkomunikasi melalui media sosial online merupakan tempat paling nyaman bagi para pelaku. Mudah untuk mendapatkan informasi yang menyesatkan pada media sosial online . Seperti  apa  yang  disampaikan  sebelumnya  bahwa  terdapat  sistem  algoritmik berkelanjutan. Apabila publik pengguna media sosial online , meng-klik salah satu akun atau sering membaca mis-informasi dan dis-informasi politik maupun pemilu maka akan memunculkan akun-akun maupun sumber berita yang memiliki keterpautan dengan akun awal yang di-klik sebelumnya.
Pengambilan  paksa  dari  psikososial  publik  pengguna  media  sosial online telah mengesampingkan fungsi dan kegunaan sebenarnya dari media sosial tersebut.  Melalui penggunaan propaganda yang terus berulang dan dipersonifikasi dengan penggambaran “siapa  dan  apa”.  Situasi  ini  begitu  tampak  sebagai  pemisah  antara  kawan  dan  lawan, dengan  pemberian  label  “kita  dan  mereka”.  Benturan-benturan  dalam  pemberitaan
bohong  selalu  dihadirkan  dalam  terpautnya  sejarah  bangsa.  Seperti  isu  kebangkitan komunisme, kebangkitan paham radikal lainnya yang dikaitkan dengan permasalahan dis- integrasi  bangsa  yang  sebenarnya  tidak  masuk  akal  sama  sekali.  Pemberitaan  konflik- konflik kesejarahan baik itu politik, sosial dan agama selalu dipakai dan dilekatkan pada pihak-pihak  yang  masuk  dalam  persaingan  perebutan  kekuasaan  semacam  pemilu. Agitator  juga  membangun  isu-isu  kepentingan  dengan  pihak  yang  tidak  ada  sangkut pautnya  sebagai  pihak  yang  dianggap  menjadi  bakal  lawan  politik  atau  pihak  yang berseteru dengan cara mengadu domba satu dengan yang lain. Hal ini akan mengundang ketertarikan  dan  perhatian  dalam  skala  emosi  sehingga  secara  konsisten  agigator  akan melakukan dehumanisasi dengan pemberian atribut label “musuh rakyat” kepada individu, kelompok,  institusi  dan  proses  pemilu.  (2).  Difusi  Komunitas  kepercayaan,  sering digunakan oleh ahli teori konspirasi pada Electoral Malpractice dalam menarik perhatian agar  mendapat  simpati  dari  mayoritas  pemeluk  kepercayaan  meskipun  penyampaian konten  merupakan  berita  bohong.  Konten  kontroversial  berlandaskan  agama  akan dimanfaatkan oleh aktor yang kemudian akan dibagikan kepada pengguna media sosial online agar terbangun persepsi emosional terhadap situasi politik dan pemilu ketimbang fakta dan data. (3). Bot , kerap digunakan untuk menyebarkan pesan otomatis  dan lebih dimungkinkan untuk mendistribusikan kepada jejaring media sosial online . Pada media sosial online melalui  manipulasi,  dengan  pembelian,  atau  pemalsuan  agar  dapat memberikan kesan bahwa berita bohong mengenai politik dan pemilu tersebut mewakili suatu kebenaran namun tidak sama sekali. Agenda politik seperti ideologi yang terbelah dapat  dimanipulasi  sebagai  asli  atau  otentik  padahal  sebenarnya  ini  tidak  terjadi  alias palsu(Howard,  et.al.,2017:1-5).  Itulah  mengapa  dalam  proses  demokrasi  pada  era kemajuan  teknologi  informasi  disebutkan  oleh  freud  dalam  psikodinamik  sebagai perpindahan  identitas  diri  dari  manusia  politik  menuju  manusia  ekonomi,  fakta  tidak menjadi  nilai moral  sebab  tujuan  manusia  hanya  keuntungan  dan  keinginan atas  nafsu maka realitas fakta tidak dapat dibangun untuk mengimbangi berita bohong.
Kegilaan mengenai ide-ide yang muncul melalui media sosial digital, bentuk-bentuk kebohongan, hingga kepada konspirasional potongan-potongan gambar, foto, video dan lain  sebagainya  menyebar  lebih  cepat  ketimbang  fakta  karena  isian  lebih  menarik perhatian  dan  keinginan  publik.  Sangat  sulit  untuk  menerjemahkan  proses  demokrasi melalui  media  sosial  digital online karena  semua  orang  yang  berpartisipatif  dalam bermedia  sosial online tidak  dipastikan  wujud  ataupun  ke-autentikannya.  (4). Audio visual  Sympathic dalam  penyebaran  pesan  berita  bohong  politik  dan  pemilu  yang didukung  oleh  pemolesan  maupun  arah  pikir  yang  sengaja  dimunculkan  untuk memberikan persepsi afektif berdasarkan audio visual melalui efek lagu maupun musik yang memantik rasa simpati.
Terpaparnya  pengguna  media  sosial  digital online oleh  produksi  retorika  yang dilakukan oleh narasi pelaku Electoral Malpractice melalui berita bohong menunjukkan cara mereka membangun opini di tengah masyarakat tanpa afektif objektif dan rasional, disadari  ataupun  tidak  publik  telah  menggambarkan  posisi  moral  mereka  dalam menggunakan  media  sosial  tersebut.  Penambahan  kompleksitas  pada  etika  dan  moral politik  meski  dianggap  memenuhi  normatifnya  netizen  dalam  berpendapat.  Walaupun fokus  sebenarnya  adalah  emosional  muatan  peristiwa  politik  tertentu  sehingga mendorong  orang  untuk  merespons  secara  proaktif,  yang  menyebabkan  pertimbangan 'intensitas  optimal'  emosi  untuk  efek  itu. Sedangkan  beberapa  publik  tampak  didorong oleh keinginan untuk mengalihkan penderitaan pribadi melalui media sosial digital online. Reaksi  reparatif  dan  berulang  yang  diinginkan  oleh  pelaku  penyebaran  berita  bohong terhadap  yang  direfleksi  oleh  publik.  Bentuk  refleksi  dapat  berupa  komentar,  dan argumen-argumen  didalamnya  termasuk  didalamnya  komentar  pengguna  yang  tidak
bertanggung  jawab.    Komunikasi  melalui  media  sosial  digital online kelihatan  lebih efisien dibanding media tradisional lainnya meskipun begitu media sosial digital tersebut memiliki tingkat kerentanan berupa dis-informasi yang dapat menyebar dengan cepat dan mengarah pada efek yang tidak terkendali dan tidak diinginkan. Oleh karena itu, tidak hanya  ada  risiko  bahwa  publik  pengguna  menjadi  tersesat  dalam  luasnya  data  dan informasi oleh media sosial digital online , semakin jauh publik menikmati berita bohong maka sejauh itu penyesatan terjadi di data dan informasi yang bahkan tidak berhubungan sama sekali.

## KESIMPULAN
Maka  ditarik  simpulan  bahwa  terdapat  keterkaitan  hubungan  antara  perkembangan teknologi informasi dengan konten berita palsu atau bohong yang dimanfaatkan sebagai Electoral  Malpractice .  Hal  ini  dicerminkan  melalui  refleksi  disrupsi  teknologi  yang mentransformasi budaya literasi digital khususnya dalam memperoleh informasi politik dan  pemilu  dari  konvensional  kepada  digital.  Terciptanya  ruang  baru  bagi  penyampai pesan politik ataupun komunikasi politik yang awalnya bersifat tatap muka kini berpindah pada media sosial digital online . Tidak hanya cara menyampaikan pesan politik yang baik namun  hal  ini  juga  membawa  serta  sisi  negatif  dari  berbagai  macam  cara  dalam mendapatkan suara pemilih termasuk didalamnya adalah kampanye hitam. Hal ini juga menjadi  ruang  yang  sangat  luas  bagi  pelaku  utama  dalam  media  sosial  digital online karena  pelaku  utama electoral  malpractice melalui  berita  bohong  sangat  sulit  untuk ditebak dan dilacak keberadaannya ketimbang pelaku penyebaran berita bohong secara konvensional. Fenomena berita bohong politik dan pemilu akan membentuk kecemasan dalam polarisasi pengikut di jejaring sosial yang mengubah keputusan memilih. Sebab cara yang digunakan selalu menggunakan psiko-dinamik individu maupun publik awam secara  umum  yang  akhirnya  membentuk  afektif(sikap  dan  nilai)  dari  penerima  pesan politik yakni publik itu sendiri. Seperti isu politik dengan agama, isu politik dengan sosial, isu politik dengan adat, isu politik dengan budaya, isu politik dengan penyelenggaraan pemilu dan lain sebagainya yang dikait-kaitkan dengan resiko yang tidak masuk akal dan dikemas  secara  berulang  dan  simultan  namun  isi  tetap  sama. Electoral  malpractice melalui penyebaran berita bohong mengenai politik dan pemilu dipastikan akan semakin meningkat  menjelang  pemilu  2024,  situasi  ini  selalu  menjadi  proses  dalam  demokrasi ditengah disrupsi teknologi dan informasi. Seperti juga apa yang disampaikan oleh Freud bahwa  fase  ini  adalah  bentuk  dari  orientasi  keuntungan  manusia  politik  ke  manusia ekonomi yang menjual politik, agama, sosial, adat dan budaya bahkan manusia itu sendiri pun dijual melalui teknologi untuk meraup keuntungan.  Tentu, kekhawatiran ini bukan saja mengganggu dan mengubah cara publik dalam menentukan pilihan namun lebih jauh memberi  ancaman  tentang  dis-integrasi  bangsa  karena  konten  bermuatan  perpecahan. Meskipun cara ini dapat memberikan dampak konflik sosial namun cara ini dipandang lebih efektif dan efisien dalam kampanye hitam terselubung khususnya kampanye hitam karena  langsung  diterima  oleh  pengguna  dibanding  dengan  cara  konvensional  dan berbiaya tinggi yang harus mengumpulkan orang dalam suatu tempat untuk melakukan kampanye.
Oleh  sebab  itu,  penulis  memberikan  saran  terhadap  kesimpulan  diatas  dengan mengurai bentuk electoral malpractice melalui berita bohong politik dan pemilu seperti dis-informasi, mal-informasi dan mis-informasi pada era POST-COVID19 menunjukkan tiga  faktor  penentu  pada  media  sosial  digital online :  Aktor,  Publik  dan  Media  sosial digital online . Gambaran hubungan segitiga yang memiliki fungsi dan peran yang berbeda namun secara spesifik memiliki efek gabungan yang diinginkan dalam bentuk sinergitas
tiga  faktor  penentu  tersebut.    Atas  penguraian  ini,  penulis  memberikan  saran  yang bertujuan  sebagai  pencegahan  maupun  deteksi  dini  dari Electoral  Malpractice melalui berita  bohong:  (1)  pengidentifikasian  otomatis  diperlukan  sebagai antisipasi item yang mengandung berbagai berita palsu maupun akun palsu yang melibatkan platfrom media sosial  serta  kewaspadaan  publik  di  media  sosial online yang  tidak  ragu  untuk mengungkap, menghentikan dan mengendalikan aktor penyebar epidemi berita bohong melalui dis, mal, mis-informasi. (2) adanya upaya dalam bentuk literasi digital mengenai pemilu dan kepemiluan yang lebih terpadu dalam kampanye pendidikan politik oleh KPU maupun penyelenggara pemilu lainnya dengan menggandeng pendidikan tinggi sebagai wujud  proaktif  dalam  memberikan  pengetahuan  kepada  masyarakat  umum  agar menciptakan  masyarakat  “cerdas  bermedia  sosial”  sehingga  masyarakat  memiliki pengetahuan kritis atas pemberitaan melalui media sosial digital online. (3) diperlukan peraturan perundang-undangan mengenai penyampaian berita politik pada media sosial digital online agar  menciptakan  ruang  yang  kondusif  pemberitaan  yang  sesuai  dengan fakta dan terhindar dari tujuan jangka pendek para aktor yang hanya ingin mendapatkan keuntungan  dengan  mengorbankan  bangsa,  negara  dan  demokrasi,  terlebih  pada kepentingan publik. (4) diperlukan model konseptual dalam bentuk kurikulum pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi untuk membekali generasi bangsa agar tidak mudah  terpapar  berita  bohong  yang  disebarkan  melalui  perangkat  teknologi  ataupun sumber  konvensional  lainnya.  (5)  hadirnya  akses  taman  baca  “melek  pemilu  dan kepemiluan”  bagi  umum  di  setiap  kantor  penyelenggara  pemilu  baik  pusat  maupun daerah yang berisikan jurnalisme dan komunikasi politik, psikologi interpersonal publik dan studi media digital internet, sosiologi dan serangkaian intervensi komprehensif untuk penghentian Electoral Malpractice melalui berita bohong di media sosial digital online . (6) Selain daripada itu, untuk menanggulangi sebaran POST-COVID19 pada perhelatan pemilu  2024  diperlukan  regulasi  yang  telah  disosialisasikan  mengenai  teknis  protocol kesehatan  dan  bentuk  pendampingan  tenaga  kesehatan  disetiap  lokasi  perhelatan demokrasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Ardha  (2014). Social  Media  Sebagai  Media  Kampanye  Partai  Social  Media  Sebagai Media Kampanye Partai Politik 2014 Di Indonesia . 13(01) 105-120. Budiyono,(2015) Fenomena  Komunikasi  Politik  dalam  Media  Sosial  Political Communication  Phenomenon  in  Social  Media .  Balai  Pengkajian  dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Yogyakarta. 17(2). 143-160
Cahyadi,  et.al.(2021). PILKADA  DI  MASA  PANDEMI:  Tantangan  dan  Harapan  Dari Beragam Perspektif , Bandar Lampung:Aura Publishing. 106. Dick  &  Mclaughlan(2020), Late  Capitalist  Freud  in  Literary,  Cultural,  and  Political Theory ,  Palgrave  Macmillan,  Switzerland,  https://doi.org/10.1007/978-3-030- 47194-1.
Hayat,  et.al(2021), Peran  Media  Sosial  Dalam  Komunikasi  Politik,  Jurnal  Indonesia Sosial Teknologi , 2(1). 106.
https://POST.go.id/peta-sebaran. Howard, Philip N. et,al.(2017). “Junk News and Bots during the US Election: What Were Michigan Voters  Sharing Over Twitter?.” Project on Computational Propaganda. Kominfo.go.id (2022), laporan isu hoaks Pamungkas & Arifin(2019), Demokrasi Dan Kampanye Hitam Dalam Penyelenggaraan Pemilihan  Umum  Di  Indonesia  (Analisis  Atas  Black  Campaign  Dan  Negative Campaign) , Diktum: Jurnal syariah dan Hukum,17(1).25.
Pandapotan,  C.P.  &  Fitriyah  (2019), Malapraktik  Dalam  Penyelenggaraan  Pemilihan Umum  Kepala  Daerah  (Studi  Kasus:  Pemilihan  Gubernur  Provinsi  DKI Jakarta Tahun 2017 ), Journal of Politic and Government Studies, 8(02), 141-150. Pusparisa(2022), Pengguna  Smartphone  diperkirakan  Mencapai  89%  Populasi  pada 2025 . https://databooks.katadata.com. Rahmatunnisa, Mudiyati(2017), Mengapa Integritas Pemilu Penting? , Jurnal Bawaslu, 3(1),1.
Rizaty(2022) Survei  KIC:  Konten  Politik  Paling  Banyak  Mengandung  Isu  Hoaks . https://databoks.katadata.co.id
Rubin(2019) (Disinformation and misinformation triangle: A conceptual model for “fake news”  epidemic,  causal  factors  and  interventions ,Journal  of  Documentation  V, 75(5) 1013-1034.
Seu,  Irene  Bruna(2013)., Passivity  Generation,  Human  Rights  and Everyday  Morality, Study  in  The  Psychosocial ,  PALGRAVE    MACMILLAN;  Saffron  House,  6–10 Kirby Street, London EC1N 8TS.
Udayana  (2020), Disrupsi  Teknologi  Digital:  Tumbuh  Kembangnya  Industri  Kreatif Berbasis Budaya. SEMINAR NASIONAL ENVISI 2020 : INDUSTRI KREATIF.
1.