## ANALISIS PERENCANAAN PAJAK PPH PASAL 21 YANG DILAKUKAN KONSULTAN PAJAK TERHADAP KLIEN UNTUK MEMINIMALKAN BEBAN PAJAK (STUDI KASUS KONSULTAN PAJAK PT KADENA
SINAR SOLUSI)

## Aurellia Wijaya
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonom Wiyatamandala aurelliaawijayaa@gmail.com

## Olivia Nainggolan
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Wiyatamandala oliviavnainggolan@gmail.com

## ABSTRACT
This  research  was  done  for  the  purpose  of  deciding  the  appropriate  plan  for corporate tax payer to reduce the amount of tax whom they see as a burden. The researcher  uses  the  qualitative  method  with  case  studies  and  analytical description  in  researching  the  given  analytical  data.  The  collecting  data  phase was done by interviewing the related subjects, observation, and documentation to gain the correct information. Results of the research show the correct method that was  used  by  consultant  to  helped  clients  in  order  to  reduce  burden  was  in  fact gross method.
Keywords : Tax Planning, Pph 21

## ABSTRAK
Penelitian  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  perencanaan  yang  tepat  bagi  wajib pajak  badan  dalam  mengurangi  kewajibannya  yang  dianggap  sebagai  beban. Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus dan desktiptif analitis dalam  melakukan  analisa  datanya.  Pengumpulan  data  yang  dilakukan  adalah dengan  wawancara  langsung  dengan  pihak  terkait,  pengamatan  dan  dokumentasi untuk  mendapatkan  informasi  yang  benar,  tepat  dan  akurat.  Hasil  penelitian menunjukkan  metode  tepat  yang  digunakan  konsultan  untuk  membantu  klien dalam meminimalkan beban adalah gross method.
Kata Kunci : Perencanaan Pajak, PPh Pasal 21

## PENDAHULUAN
Dalam  menjalankan  usaha,  pelaku usaha diharapkan mempunyai pemahaman  dan  pengalaman  yang cukup agar dapat mengambil keputusan yang tepat dan
memberikan  dampak  baik bagi perusahaan. Kemampuan dalam mengambil  keputusan  dan  resiko memberikan  pengaruh  yang  besar bagi kelangsungan usaha. Jika keputusan  yang  diambil  tidak  tepat,
Analisis Perencanaan Pajak PPH Pasal 21 Yang Dilakukan Konsultan Pajak Terhadap Klien Untuk Meminimalkan Beban Pajak (Studi Kasus Konsultan Pajak PT Kadena Sinar Solusi)
maka  dapat  menjauhkan  perusahaan dari  tujuannya  begitu  sebaliknya. Secara  garis  besar  tujuan  itu  sendiri yaitu  memaksimalkan  nilai  dari perusahaan.  Salah  satu  aspek  dalam memaksimalkan  nilai  perusahaan adalah  dengan  meminimalkan  beban pajak.  Menurut    (Mardiasmo,  2016)
Pajak merupakan penerimaan
penting  bagi  negara  namun  hal tersebut menjadi beban bagi perusahaan karena beban akan mengurangi laba yang akan diperoleh,  melalui  fenomena  ini maka perusahaan perlu mempertimbangkan cara untuk
melakukan penghematan biaya
secara  lawfull,  dengan  pengelolaan pemenuhan  kewajiban  pajak  secara benar  dan  tepat.  Penghematan  biaya dilakukan dengan melakukan manajemen pajak. Langkah awal dari manajemen pajak adalah perencanaan  pajak.    (Endaru,  2021) mengatakan Perencanaan pajak memiliki  dua  istilah  yaitu tax avoidance dan tax  evasion . Tax avoidance merupakan  penghematan pajak  yang  masuk  dalam  lingkup ketentuan  perpajakan  sedangkan  tax evasion berada diluar lingkup ketentuan  perpajakan,  Perencanaan
pajak dalam lingkup ketentuan perpajakan  hanya  dapat  dilakukan jika memahami peraturan perpajakan,  oleh  karena  itu  tidak jarang  pelaku  usaha  memilih  untuk mempercayakan perencanaan perpajakan  kepada  pihak  ketiga. Pihak  ketiga  tersebut  biasa  disebut sebagai  konsultan  pajak.  Konsultan pajak mempunyai tugas untuk memberikan  jasa  secara  profesional kepada pelaku usaha dalam memenuhi  kewajiban  perpajakannya yang  tetap  berdasarkan  perundang- undangan  yang  berlaku.  (Maulida, 2019)  mengatakan  bahwa  Salah  satu fokus perencanaan pajak yang dilakukan  oleh  konsultan  pajak berada pada PPh 21 karena biaya gaji merupakan  unsur  yang  mempunyai pengaruh  yang  cukup  besar  dalam laporan  laba  rugi  sehingga  biaya  ini dapat  mempengaruhi  pembayaran pajak  terutang.  Perencanaan  yang dapat  dilakukan  dalam  PPh  21  ini adalah  pemilihan  metode  yang  tepat sehingga  tidak  melanggar  hukum namun pajak yang dibayarkan menjadi  lebih  rendah.  Terdapat  3 metode  dalam  perhitungan  PPh  21 yaitu Gross  Method (ditanggung karyawan), Net  Method (ditanggung
perusahaan),  dan Gross  Up Method (pemberian  tunjangan).  Berdasarkan data tahun 2019 di mana 66 dari 112 klien  yang  bergabung  dengan  PT Kadena Sinar Solusi tidak mempunyai  manajemen  pajak  yang baik, bahkan perusahaan tidak memiliki pengetahuan mengenai
perencanaan
pajak, khususnya
perusahaan  di  bidang  perdagangan yang  hanya  melakukan  perhitungan PPh  21  karyawan  menggunakan metode  net  yang  pada  umumnya digunakan  pada  perusahaan  dagang tanpa mempertimbangkan beban pajak  yang  timbul  dari  penggunaan metode tersebut.
Tabel 1 Data Jumlah Klien yang Bergabung Tahun 2019
No Manajemen Pajak Metode Jumlah Klien 1 Memiliki Manajemen Pajak Net Method 24 2 Gross Method 19 3 Gross Up Method 3 4 Belum Memiliki Manajemen Pajak Net Method 42 5 Gross Method 24 6 Gross Up Method 0 Total 112 Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap perencanaan  PPh  21  yang  dilakukan oleh  PT  Kadena  Sinar  Solusi  selaku konsultan  pajak  terhadap  kliennya dengan  tujuan  meminimalkan  beban perusahaan  yang  tetap  dilakukan sesuai dengan ketetapan yang berlaku  maka  Peneliti  menetapkan judul  penelitian  sebagai  berikut: “Analisis  Perencanaan  Pajak  PPh
Pasal  21  yang  dilakukan  Konsultan Pajak Terhadap Klien Untuk Meminimalkan  Beban  Pajak  (Studi Kasus  Konsultan  Pajak  PT  Kadena Sinar  Solusi.  Melalui  latar  belakang di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa tujuan dari perusahaan menggunakan jasa konsultan adalah untuk melakukan  perencanaan  yang  dapat meminimalkan  beban  pajak  yang dibayarkan.
Salah satunya
Analisis Perencanaan Pajak PPH Pasal 21 Yang Dilakukan Konsultan Pajak Terhadap Klien Untuk Meminimalkan Beban Pajak (Studi Kasus Konsultan Pajak PT Kadena Sinar Solusi)
melakukan  perencanaan  pajak  PPh pasal  21.  Setiap  konsultan  pajak memiliki  cara  yang  berbeda-beda dalam  melakukan  perencanaan  PPh pasal  21,  Hal  ini  berlaku  juga  bagi PT  Kadena  Sinar  Solusi.  Konsultan pajak  harus  mengerti  dengan  rinci mengenai  peraturan  perpajakan  yang berlaku,  sehingga  mempermudah dalam  melakukan  pemilihan  metode dalam  perhitungan  pajak  PPh  pasal
21  karyawan.  Berdasarkan  uraian  di atas  maka  dapat  ditarik  kesimpulan atas  pokok  masalah  yang  hendak dibahas sebagai berikut:
Apakah  metode  yang  digunakan  PT Kadena Sinar Solusi dalam perencanaan PPh 21 karyawan
terhadap klien PT X dan PT Y dapat meminimalkan  beban  pajak  yang dikeluarkan?

## TELAAH LITERATUR
Pengertian pajak menurut  UU No.28 Tahun  2007  Pasal  1,  pajak  adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang  oleh  orang  pribadi  atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan  tidak  mendapatkan  imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesarbesarnya kemakmuran rakyat.
Fungsi pajak:
1. Fungsi Anggaran
2. Fungsi Mengatur
3. Fungsi Stabilitas
4. Fungsi Redistribusi Pendapatan
Fungsi  dari  pajak  menurut  Pramesti, Fitri  Asta.  (2021)  yaitu  sebagai berikut:
a. Fungsi Anggaran Pajak  sendiri  merupakan  sumber pendapatan  terbesar  bagi  negara untuk membiayai banyaknya pengeluaran. Pendapatan yang
diterima  dari  pajak  akan  digunakan untuk membiayai tugas negara dalam rangka pembangunan nasional
Pembiayaan dalam rangka pembangunan  itu  sendiri  seperti pembiayaan rutin, penyediaan
fasilitas-fasilitas yaitu fasilitas kesehatan, pendidikan hingga infrastruktur.
b. Fungsi Mengatur
Fungsi mengatur ini menggambarkan kebijakan  perekonomi  suatu  negara. Seperti  kebijakan  tariff  pajak  PPh
Final  0,5%  yang  telah  diatur  dalam PP Nomor 23 Tahun 2018. c. Fungsi Stabilitas
Fungsi stabilitas ini digunakan untuk mengendalikan keseimbangan perekonomian untuk mengatasi deflasi  atau  inflasi.  Fungsi  ini  akan terlihat  ketika  nilai  tukar  rupiah terhadap dolar Amerika menurun
d. Fungsi Redistribusi Pendapatan Pemerataan  pendapatan  masyarakat dengan  lapangan  pekerjaan,  pajak
yang diperoleh negara akan digunakan untuk
melakukan pembangunan  sehingga  membuka kesempatan  kerja  bagi  masyarakat, dengan  adanya  lapangan  pekerjaan maka  semakin  besar  penyerapan tenaga kerja.
Pengertian Manajemen Pajak Suandy  Erly  (2011)  mengatakan bahwa manajemen perpajakan secara umum diartikan sebagai upaya wajib pajak  untuk  mengelola  perpajakan dengan efektif, efisien, dan ekonomis.  Di  mana  metode  ini dilakukan proses untuk
meminimalisir  beban  pajak  yang tetap  sesuai  dengan  Undang-Undang
yang berlaku.
Fungsi manajemen pajak: 1. Perencanaan Pajak (Tax
Planning) 2. Pelaksanaan kewajiban perpajakan (tax implementation) 3. Pengendalian Pajak (tax control) (Pohan, 2013) mengatakan
Perencanaan pajak dilakukan  dengan pengumpulan  dan  penelitian  pada peraturan  perpajakan  sehingga  dapat dipilih  jenis  tindakan  penghematan pajak yang akan dilakukan. Tujuan perencanaan pajak:
1. Meminimalkan biaya pajak.
2. Pembayaran pajak
diperhitungkan  dan  disiapkan sesuai  dengan  peraturan  yang berlaku  sehingga  tidak  timbul denda yang akan meningkatkan pengeluaran pajak.
3. Mengatur  pembayaran  pajak yang  tidak  melebihi  jumlah seharusnya
Menurut  (Zsazya, 2021) mengatakan bahwa Adapun syarat untuk melakukan  perencanaan  pajak  antara lain:
1. Tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku.

## PT Kadena Sinar Solusi)
2. Tidak memberikan bukti pendukung  atau  data  palsu yang dibutuhkan untuk melakukan pembayaran pajak.
3. Perencanaan  yang  dilakukan harus masuk akan secara
bisnis. PPh Pasal 21 berdasarkan  Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 16/PJ/2016 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah,
honorarium, tunjangan dan pembayaran  lain  dengan  nama  dan dalam  bentuk  apapun  sehubungan dengan  pekerjaan  atau  jabatan,  jasa, dan  kegiatan  yang  dilakukan  oleh orang  pribadi  subyek  pajak  dalam negeri.  Penghasilan  Tidak  Kena
Pajak Berdasarkan 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian  Besarnya  Penghasilan
Tidak  Kena  Pajak  adalah  sebagai berikut:
a. Rp  54.000.000,00  (lima  puluh empat  juta  rupiah)  untuk  diri Wajib Pajak orang pribadi;
b. Rp  4.500.000,00  (empat  juta lima ratus ribu rupiah)
tambahan  untuk  Wajib  Pajak yang kawin;
c. Rp  4.500.000,00  (empat  juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk  setiap anggota keluarga  sedarah  dan  keluarga semenda dalam garis keturunan lurus  serta  anak  angkat,  yang menjadi tanggungan sepenuhnya,  paling  banyak  3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.
(Subekti,  2020)  mengatakan  adapun tarif PPh Pasal 21 antara lain sebagai berikut:
1. Sampai dengan Rp50.000.000 = 5%
2. Di atas Rp50.000.000- Rp250.000.000 = 15%
3. Di atas Rp250.000.000- Rp500.000.000 = 25%
4. Di  atas  Rp500.000.000  = 30%
(Setiawan, 2013) mengatakan metode pemotongan PPh Pasal 21:
1. Net  Method :  Seluruh  atau sebagian  dari  beban  pajak karyawan  menjadi  tanggung jawab perusahaan dalam bentuk  Benefit  in  Kind.  Oleh karena  itu  metode  untuk menghitung  PPh  Pasal  21 yang ditanggung oleh perusahaan, maka
penghasilan  yang  diterima karyawan  akan  utuh  tanpa adanya dikurangi dengan PPh Pasal 21. 2. Gross Method : Dalam
metode ini beban pajak ditanggung oleh karyawan itu sendiri. Metode untuk menghitung  PPh  Pasal  21 yang  pajaknya  dibebankan kepada karyawan, maka penghasilan  yang  diterima karyawan  akan  berkurang sebesar  PPh  Pasal  21  karena penghasilan  tersebut  telah dipotong oleh perusahaan.
3. Gross  Up  Method: Beban
pajak PPh Pasal 21 seluruhnya maupun sebagiannya  ditanggung  oleh perusahaan dengan
memberikan  tunjangan  pajak.
Tunjangan  pajak  ini  pada dasarnya bersifat sama
dengan tunjangan pada umumnya. Penghasilan karyawan  akan  bertambah dengan diberikannya tunjangan pajak. Kerangka pemikiran dalam penelitian  perlu  dilakukan  Untuk lebih jelasnya penulis
menggambarkan  model  kerangka pemikiran  dalam  penelitian  sebagai berikut:
Gambar 1 kerangka pemikiran

## PT Kadena Sinar Solusi)

## METODOLOGI PENELITIAN
Peneliti menggunakan deskripsi kualitatif  dan  sumber  data  yang diambil  dalam  penelitian  ini  adalah primer.  Teknik  pengumpulan  data yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini yaitu wawancara, pengamatan secara
langsung di lapangan dan dokumentasi.  Peneliti  menggunakan
deskripsi  kualitatif  dan  sumber  data yang  diambil  dalam  penelitian  ini adalah primer di mana data
didapatkan langsung melalui wawancara  dengan  sumber  terkait didalam  PT  Kadena  Sinar  Solusi seperti  pimpinan,  senior  maupun staff.
Teknik Pengumpulan Data
Dalam  melakukan  penelitian  maka
peneliti harus melakukan pengumpulan  data  agar  penelitian dapat berjalan lancer dan
menghasilkan  data  yang  benar  dan tepat.  Teknik  pengumpulan  data yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini yaitu sebagai berikut:
Wawancara
Dalam  kegiatan  wawancara,  peneliti
dapat mengajukan pertanyaan dengan  bebas  mengenai  topik  yang diteliti. Wawancara dilakukan
dengan pihak-pihak didalam
perusahaan  yang  terlibat  langsung atas  perencanaan  pajak  dan  upaya penghindaran  sanksi  baik  bagian penyusunan  maupun  penilaian  atas perencanaan  yang  telah  dibuat. Wawancara ini bertujuan agar penelitian dapat sesuai dengan kejadian yang terjadi di lapangan.
Pengamatan Peneliti dapat
melakukan pengamatan  secara  langsung  di lapangan  terkait  dengan  objek  yang diteliti.  Dimana  peneliti  ikut  serta dalam  kegiatan  yang  dilakukan perusahaan  guna  mencari  informasi yang jelas mengenai topik penelitian.
Dokumentasi Dalam penelitian, pasti membutuhkan dokumen-dokumen
pendukung yang menunjang penelitian yang dilakukan. Dokumen ini  bertujuan  memperkuat  hasil penelitian  dan  menyatakan  kondisi yang sebenarnya terjadi serta
kebenaran  yang  dilakukan  didalam perusahaan, peneliti juga akan memahami teknis-teknis yang digunakan perusahaan. Teknik Analisis Data
Metode  yang  digunakan  adalah kualitatif,  dimana  data  diperoleh melalui wawancara, pengamatan serta  dokumen  pendukung.  Adapun teknik  analisis  data  yang  digunakan dalam  melakukan  analisis  dari  hasil data yang diperoleh:
1. Analisis pemotongan PPh Pasal
21  karyawan  di  perusahaan klien sebelum dilakukan
perencanaan  oleh  konsultan pajak PT Kadena Sinar Solusi. 2. Analisis perencanaan
perhitungan  PT  Kadena  Sinar
Solusi  dengan net  method
dalam  pemotongan  PPh  Pasal 21 karyawan perusahaan klien.
3. Analisis perencanaan
perhitungan  PT  Kadena  Sinar Solusi  dengan  gross  method dalam  pemotongan  PPh  Pasal
21 karyawan perusahaan klien.
4. Analisis perencanaan
perhitungan  PT  Kadena  Sinar Solusi dengan gross up method dalam  pemotongan  PPh  Pasal 21 karyawan perusahaan klien.
5. Perbandingan metode yang dapat meminimalkan beban.
6. Perbandingan metode yang diterapkan  konsultan  terhadap klien  dengan  ketentuan  yang berlaku.
7. Menarik kesimpulan dari analisis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam  melakukan  perhitungan  PPh Pasal 21 untuk melihat metode mana yang  lebih  meringankan  beban  dari PT  X  dan  PT  Y. net method dan gross method memiliki cara
perhitungan  yang  sama,  sementara untuk metode gross  up perlu dilakukan  penambahan  tunjangan. Sehingga  hasil  dari  perhitungan menggunakan  metode  PPh  Pasal  21 pada PT X dan PT Y sebagai berikut :
Tabel 1 Perbandingan Perhitungan PT  X
Tabel 2 Perbandingan Perhitungan PT  Y
Perbandingan take home pay perhitungan net  method dengan perencanaan PT Kadena Sinar Solusi menggunakan gross  method dan gross  up Melalui  perhitungan  PPh Pasal 21 menggunakan ketiga metode, maka dapat dibuat disimpulkan hasil perbandingan untuk  melihat  perbedaan  take  home pay dari kedua perusahaan menggunakan  ketiga  metode.  jika menggunakan net  method dan gross up ,  PPh  Pasal  21  dari  karyawan ditanggung oleh perusahaan sehingga tidak  merubah take  home  pay dari
karyawan sementara jika menggunakan gross maka  jumlah take home  pay yang  diterima  oleh karyawan akan berkurang.
Perbandingan PPh Pasal 21 Terutang menggunakan net  method , gross dan gross  up yang  dilakukan  PT  Kadena Sinar  Solusi.  Data  dibawah  ini merupakan  data  keseluruhan  gaji karyawan  PT  X  dan  PT  Y  selama tahun  2019.  Metode net,  gross dan gross  up tetap  memiliki  jumlah pengeluaran  yang  sama  untuk  biaya gaji,  namun  yang  membedakan
Analisis Perencanaan Pajak PPH Pasal 21 Yang Dilakukan Konsultan Pajak Terhadap Klien Untuk Meminimalkan Beban Pajak (Studi Kasus Konsultan Pajak PT Kadena Sinar Solusi)
adalah metode gross up
menambahkan biaya PPh Pasal 21
Tabel 3 Jumlah Gaji PT X
Tabel 4 Jumlah Gaji PT Y
Pengaruh  Metode Net,  Gross dan Gross  Up PPh  Pasal  21  terhadap Penggunaan  Pajak  Penghasilan  PPh Final 4(2) dan PPh Pasal 25/29
a) Perbandingan pengaruh metode net,  gross  dan  gross  up  PPh
Pasal  21  terhadap  penggunaan pajak  penghasilan  PPh  Final 4(2) pada PT X.
PT  X  menggunakan  PPh  Final Pasal 4(2) dalam menghitung pajak penghasilannya, dimana penghasilan  PT  X  pada  tahun 2019  belum  mencapai  Rp 4.800.000.000  sehingga  PPh
dihitung  dari  total  omset  yang dimiliki perusahaan, bukan
dihitung dari laba fiskal.
Dengan  omset  PT  X  tahun 2019 sebesar Rp 4.787.771.047 dapat  dihitung  total  PPh  Final yang  harus  dibayarkan  PT  X adalah  sebesar  Rp23.938.855. Melalui  perhitungan  di  atas, dapat
disimpulkan perbandingan pembayaran
pajak  yang  harus  dikeluarkan PT X sebagai berikut:
Tabel 5 Total Beban Pajak PT X
Tabel 6 Laba Fiskal PT Y
Jika  dilihat  melalui  tabel  di  atas maka perencanaan pajak yang tepat bagi PT X adalah dengan
menggunakan metode gross. Karena metode gross menunjukkan jumlah  pembayaran  pajak  yang
jauh  lebih  sedikit  dibandingkan dengan  kedua  metode  lain  yaitu metode  net  dan  metode  gross  up. Jika  PT  Kadena  Sinar  Solusi memilihkan  PT  X  menggunakan metode  gross  maka  PT  X  perlu membayar PPh Final 4(2) yang jika dijumlahkan setahun menjadi Rp23.938.855  saja.  PT  X  tidak perlu  menanggung  PPh  Pasal  21 karyawannya  yang  sudah  menjadi tanggung  jawab  masing-masing karyawan.  Perbandingan  pengaruh metode net, gross dan gross up PPh Pasal 21terhadap penggunaan pajak penghasilan  PPh  Pasal  25/29  pada PT Y.
b) PT Y menggunakan PPh Pasal 25/29 dalam menghitung pajak penghasilannya.  Karena  PT  Y  tidak termasuk  dalam  golongan  omset yang tidak lebih dari Rp 4.800.000.000 sehingga menggunakan  PPh  Pasal  25/29. Peneliti  menggunakan  laba  fiskal sebelum gaji PT Y tahun 2019 untuk menunjukkan perbedaan penggunaan metode  perhitungan  PPh  Pasal  21 karyawan  PT  Y  yang  dilakukan  PT Kadena Sinar Solusi untuk meminimalkan beban. Sehingga jumlah  PPh  yang  harus  dibayarkan perusahaan menjadi :
Tabel 7 Total Beban Pajak PT Y
Jika  metode  yang  dipilihkan  PT Kadena  Sinar  Solusi  untuk  klien  Y adalah  metode  gross,  maka  PT  Y hanya  perlu  membayarkan  sebesar
Rp 329.397.524 yang besarnya sama dengan  PPh  Badan  yang  perlu dibayarkan jika menggunakan metode  net  dan  tidak  menanggung
PPh  21  karyawan  nya  melainkan ditanggungkan langsung kepada karyawan  itu  sendiri.  Penerapan Metode  yang  dilakukan  PT  Kadena Sinar  Solusi  dalam  Meminimalkan Beban  Pajak  Klien  PT  Kadena  Sinar Solusi  selaku  konsultan  pajak  PT  X dan PT Y, memberikan  rekomendasi metode yang tepat bagi PT X dan PT Y dalam meminimalkan beban pajaknya adalah metode gross .
Perbedaan metode pajak penghasilan diantara  PT  X  dan  PT  Y  tidak berpengaruh terhadap pemilihan
metode  PPh  Pasal  21.  Adapun keuntungan  dari  sisi  perusahaan dalam  menggunakan  metode  gross yaitu  tidak  menimbulkan  kewajiban tambahan  bagi  perusahaan  untuk menanggung PPh Pasal 21 karyawannya dan tidak ada penambahan  biaya  dalam  komponen gaji  (tunjangan  pajak).  Sehingga metode gross menghasilkan  jumlah keseluruhan  pajak  yang  dibayarkan perusahaan lebih kecil jika dibandingkan dengan metode lainnya.

## SIMPULAN
Perhitungan  PPh  Pasal  21  karyawan dapat dilakukan dengan menggunakan 3 metode yaitu PPh 21
ditanggung  karyawan (net) ,  PPh  21 ditanggung  perusahaan (gross) ,  dan PPh  21  diberikan  dalam  bentuk tunjangan (gross  up) .  Metode gross yang  digunakan  PT  Kadena  Sinar
Solusi dalam melakukan
perencanaan  pajak  PPh  Pasal  21 karyawan  terhadap  klien  PT  X  dan PT  Y  dapat  meminimalkan  beban pajak yang dibayarkan oleh klien.
Saran
Bagi  konsultan  pajak  PT  Kadena
Sinar Solusi
Konsultan  pajak  disarankan  untuk terus melakukan update terkait peraturan  perpajakan  yang  berlaku dengan mengikuti seminar, pelatihan atau  bergabung  dalam  organisasi, agar  dapat  memberikan  perencanaan yang  baik  bagi  klien  dan  sesuai dengan ketentuan perpajakan terbaru, serta  membuat  buku  panduan  yang berisi  peraturan dari waktu  ke waktu sehingga  dapat  dilihat  dan  dipelajari dengan  lebih  mudah.  PT  Kadena Sinar Solusi diharapkan dapat memberikan  penjelasan  yang  jelas terkait perencanaan yang telah
Analisis Perencanaan Pajak PPH Pasal 21 Yang Dilakukan Konsultan Pajak Terhadap Klien Untuk Meminimalkan Beban Pajak (Studi Kasus Konsultan Pajak PT Kadena Sinar Solusi)
dilakukan disertai dengan konsekuensi  yang  terjadi  dalam pemberlakuan setiap metode sehingga  klien  dapat  memahami perencanaan  yang  dibuat  dengan baik.
Bagi klien PT Kadena Sinar Solusi Bagi  klien  diharapkan  dapat  turut aktif  dalam  memahami  metode perencanaan  perusahaan  yang  telah dilakukan dengan melakukan
pertemuan  rutin  dengan  konsultan pajak  PT  Kadena  Sinar  Solusi  untuk membahas peraturan-peraturan
terbaru  yang  berhubungan  dengan usaha yang ditekuni. Dapat menerapkan  perencanaan  yang  telah
disusun oleh PT Kadena Sinar Solusi dengan  baik  dan  aktif  bertanya kepada  konsultan  terkait  penerapan perencanaan  agar  sesuai  dengan tujuan yang hendak dicapai.
Bagi peneliti selanjutnya Peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan  penelitian  yang  sama untuk  perusahaan  klien  yang  lebih besar, agar dapat memberikan gambaran perbedaan di antara perusahaan berskala besar, menengah,  dan  kecil.  Melakukan penelitian  pada  perusahaan  dengan bidang  usaha  lain  agar  mempunyai wawasan yang luar mengenai bidang usaha  yang  terdapat  di  Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Endaru, D. (2021, February 23). Perbedaan  Perhitungan  PPh 21. From https://www.jojonomic.com / l
og/ perbedaan-perhitungan- pph-21/
Mardiasmo. (2016). Perpajakan
Edisi  Revisi  Terbaru  2016.
Yogyakarta: Andi.
Maulida,  R.  (2019,  oktober  16). Online Pajak . https://www.online- pajak.com/tentang- efiling/fungsi- manajemen- perpajakan. Peraturan  Direktur  Jenderal  Pajak Nomor PER-16/PJ/2016. (2016). Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran,  dan  Pelaporan Pajak  Penghasilan  Pasal  21 dan/atau  Pajak  Penghasilan
Pasal 26
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor No.101/PMK.010/2016. (2016).  Pedoman  teknis  tata cara  pemotongan,  penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pajak 21 dan/atau  pajak  penghasilan pasal  26  sehubungan  dengan pekerja,  jasa  dan  kegiatan orang pribadi. (2016). Peraturan  Direktur  Jenderal Pajak Nomor PER- 16/PJ/2016. Peraturan Menteri Keuangan Republik  Indonesia  Nomor No.101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya  Penghasilan  Tidak Kena  Pajak.  Jakarta:  Menteri Keuangan. Pohan,  C.  A.  (2013). Strategi Perencanaan pajak dan bisnis. Jakarta: Gramedia Pustaka.
Setiawan,  H.  (2013,  Juli  28). Akselerasi PPh 21. https://pph21.id/?mod=pph21 &pa ge=show&modul=issue&id=
52.
Suandy, Erly.  (2011).
Perencanaan  Pajak.  Edisi  V. Jakarta: Salemba Empat. Subekti,  W.  (2020,  oktober  11). Pajak. https://www.wibowopajak.co m/20 20/10/manajemen.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. (2007). Undang-
Undang Republik
Indonesia  Nomor  28  Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga  atas  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan  Umum  dan  Tata Cara Perpajakan. Jakarta: Departemen Keuangan. Undang-Undang  Nomor  36  Tahun 2008. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  36  Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang  Pajak  Penghasilan. Jakarta: Departemen Keuangan. Zsazya. (2021, Maret 6). Online Pajak . https://www.online-
pajak.com/seputar- pajakpay/tax- planning.