Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Vol.: 4 No.: 2 . Juli – Desember 2017

## PENANAMAN RASA TABU KORUPSI PADA ANAK SEKOLAH DASAR
Oleh: Sa ʻ i
Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh,
Email: sa`i malih <sai_malih@yahoo.com>

## ASTRAK
Korupsi di Indonesia sudah menjadi penyakit yang menahun.  Aceh adalah provinsi terkorup ke dua di Indonesia. Pengobatan penyakit korupsi itu telah dilakukan dengan berbagai cara, namun nampaknya semua gagal.  Satu cara yang  diharapkan  dapat  mencegah  korupsi  di  masa  yang  akan  datang  adalah  dengan  membina  mental  anak  didik, yaitu  menanamkan  rasa  tabu  melakukan  korupsi.    Ini  perlu  dilakukan  karena  penanaman  rasa  tabu  ketika  masih kecil, akan mewarnai kehidupan hingga ke usia tua.  Peraturan Perundang-Undangan yang memerintahkan ke arah itu  sudah ada. Akan tetapi setelah diadakan penelitian, ternyata peraturan itu belun dilaksanakan secara terprogram. Alasan tenaga pendidik belum melaksanakan itu karena belum ada petunjuk teknis dan petunjuk  pelaksana yang dibuat secara rinci, baik dalam kurikulum atau silabus nasional maupun kurikulum atau silabus local.  Supaya itu cepat  terwujud,  maka  hendaknya  Pemerintah  Daerah,  Majelis  Pendidikan  Daerah,  dan  lembaga  lain  yang memegang kebijakan di bidang pendidikan harus segera membuat regulasi baru di bidang ini.

## Kata Kunci: Pendidikan, Anak didik, Tabu, Korupsi

## ABSTRACT
Corruption  in  Indonesia  has  been  a  cronic  social  desease.  Aceh  is  the  second  corrupted  province  in  Indonesia. Remedy for this social desease has been done several ways. However, all seem fail. One way that is expected to be able to prevent corruption in the future is by educating mentality of students, that is to embed a feeling of taboo to do corruption in them. This is necessary because the embedding taboo feeling when the students are still young can colour their lives until they are old. The law and regulation to instruct towards schools on this matter has existed. However,  after  this  study  is  conducted,  the  law  and  regulation  on  that  has  not  yet  been  run  as  a  program.  The reason given by the teachers who have not yet implemented it is due to the fact that there has been no technical and detail procedure, either in national curriculum and syllabi nor local syllabi. In order this to take place in the near future, it is expected that Acehnese Government, Acehnese Education Body, and other bodies as policy-makers for education to design a new regulation on corruption taboo for schools to implement.
Keywords: Education, Students, Taboo, Corruption.

## A. Latar Belakang Dan Masalah
Korupsi  di  Indonesia  sudak  menjadi  penyakit  akut.  Ini  menjadi  sorotan  ketika Orde  Baru  di  bawah  kepemimpinan  Soeharto  runtuh  dan  digantikan  oleh  Orde Reformasi. Keganasan korupsi bagaikan virus yang menyebar dan menggerogoti segala sendi  kehidupan  bangsa  ini.  Itu  telah  menyebabkan  keterpurukan  tidak  hanya  di bidang  ekonomi,  akan  tetapi  juga  telah  merambah  bidang-bidang  lain  seperti  politik, birokrasi  kepemerintahan,  bahkan  pendidikan.  Tidak  mengherankan  bila  kemudian virus korupsi ini dijadikan musuh bersama dan digolongkan pada kejahatan luar biasa ( extraordinary crime ) yang membutuhkan penanganan luar biasa pula.  Hal ini pula yang kemudian  mendorong  dibentuknya  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  di Indonesia 1
Sebenarnya  masyarakat  Indonesia  sudah  memiliki  pandangan  antikorupsi  yang cukup  baik.  Terkait  hal  ini,  Perpres  No.  55  tahun  2012  tentang  Strategi  Nasional Pencegahan  dan  Pemberantasan  Korupsi  (Stranas  PPK),  menugaskan  BPS  untuk melaksanakan Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK) 2012. Survei ini dilakukan antara 1- 31  Oktober  2012  di  33  provinsi,  170  kabupaten/kota  (49  kota  dan  121  kabupaten) dengan sampel 10.000 rumah tangga (response rates: 89 persen). Survei ini mengukur tingkat  permisifitas  masyarakat  Indonesia  terhadap  perilaku  korupsi.  Data  yang dihasilkan  berupa  Indeks  Perilaku  Anti  Korupsi  (IPAK)  dan  indikator  tunggal  yang menggambarkan perilaku anti korupsi. Survei ini juga menghasilkan indikator tunggal terkait  pendapat  responden  terhadap  kebiasaan  di  masyarakat  dan  pengalaman responden  berhubungan  dengan  layanan  publik  yang  mencakup  perilaku  penyuapan (bribery), pemerasan (extortion), dan nepotisme (nepotism). 2 Fakta ini tentu saja positif, sebab  secara  umum  masyarakat  Indonesia  sama-sama  berpandangan  bahwa  korupsi adalah perbuatan buruk yang pantas dijadikan musuh bersama.
Meski  demikian,  beberapa  hasil  survei  lembaga-lembaga  transparansi  masih mengindikasikan  tingginya  tingkat  korupsi  di  Indonesia.  Misalnya,  pada  Kamis,  6 Desember 2012, Transparency International mengumumkan bahwa Indonesia berada di peringkat  5  dunia. 3 Di  tahun  2014,  berdasarkan  Corruption  Perception  Index  (CPI), skor  Indonesia  adalah  34  dan  menempati  urutan  107  dari  175  negara  yang  diukur. 4 Berdasarkan  data  yang  dirilis  Indonesia  Corruption  Watch  (ICW),  pada  tahun2010,
jumlah  kasus  korupsi  yang  disidik  kejaksaan,  kepolisian,  dan  Komisi  Pemberantasan Korupsi  (KPK)  mencapai  448  kasus.  Pada  2011,  menurun  menjadi  436  kasus  dan menurun  lagi  pada  2012  menjadi  402  kasus.  Namun,  pada  2013,  jumlahnya  naik signifikan  menjadi  560  kasus.  Pada  2014,  meningkat  lagi,  pada  semester  I-2014 jumlahnya  sudah  mencapai  308  kasus.  Perkembangan  jumlah  kasus  korupsi  linier dengan jumlah tersangka korupsi. Pada tahun 2010, jumlah tersangka mencapai 1.157 orang,  kemudian  cenderung  menurun  pada  2011  dan  2012.  Namun,  pada  2013, jumlahnya meningkat signifikan menjadi 1.271 orang dan bertambah lagi pada 2014. 5 Pada tahun2015 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai salahsatu lembaga yang selama ini dipercaya sebagai garda terdepan pemberantasan korupsi di Indonesia docoba  untuk  dilemahkan  dengan  dijadikan  tersangka  dua  orang  pimpinannya. Pelemahan  itu  melibatkan  orang  nkaya  Indonesia  yang  memanfaatkan  lembaga penegak hokum Indonesia, misaslnya polisi. 6
Pada tahun 2016, jumlah kasus-kasus korupsi yang telah diputus oleh Mahkamah Agung (MA) sebanyak 803 kasus dengan 967 terdakwa.  Sejak tahun 2001 hingga 2015, kasus  korupsi  yang  telah  diputus  Mahkamah  Agung  pada  tingkat  kasasi  maupun peninjauan  kembali  mencapai  2.321  kasus.  Di  lain  pihak,  jumlah  koruptor  yang dihukum  pada  periode  itu  mencapai  3.109.  Jumlah  tersebut  meningkat  drastis  jika dibanding dengan data pada 2001-2009. Pada saat itu, kasus korupsi yang telah inkrah berjumlah  549  dengan  831  terpidana. 7 Itulah  gambaran  korupsi  di  Indonesia  secara nasional.    Di  Aceh,  korupsi  juga  masih  menjadi  persoalan  serius.  Tahun  2012  Aceh merupakan provinsi terkorup kedua setelah DKI Jakarta. 8
Dari  uraian  di  atas  nampak  bahwa  orang  tidak  takut  melakukan  korupsi, walaupun dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, itu diancam dengan ancaman maksimal hukuman mati.  Mengapa demikian?  Nampaknya dalam jiwa  koruptor  tidak  ada  rasa  pantang  atau  tabu  melakukan  korupsi.    Kalau  ada  rasa tabu  dalam  jiwa,  maka  seseorang  didak  akan  melakukan  suatu  perbuatan  itu, walaupun  tidak  ada  Undang-Undang  yang  mengaturnya.  Berdasarkan  kepada  ini, nampaknya perlu ditanamkan rasa tabu melakukan korupsi, ini harus dimulai dari usia sekolah dasar.  Kalau rasa tabu sudah tertanam dalam jiwa, maka seseorang tidak akan melakukan itu.
Upaya  itu  sebenarnya  sudah  menjadi  perhatian  peperintah,  misalnya  dengan diterbitkannya  sejumlah  aturan  yang  berkenaan  dengan  pendidikan,  di  antaranya: Keputusan  Direktur  Jenderal  Pendidikan  Islam  Nomor:  1696  Tahun  2013  tentang Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi di Madrasah. Surat Edaran Dirjen Dikti  Nomor:  1016/E/T/2012  tanggal  30  Juli  2012  tentang  Implementasi  Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi. Isi surat edaran ini menegaskan kepada Perguruan Tinggi  Negeri  dan  Perguruan  Tinggi  Swasta  (melalui  Kopertis)  untuk menyelenggarakan Pendidikan Anti Korupsi mulai Tahun Akademik 2012/2013 dalam bentuk  Mata  Kuliah  Wajib/Pilihan  atau  disisipkan  dalam  Mata  Kuliah  yang  relevan. Kedua peraturan di atas dibuat untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden RI Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012.
Secara umum pendidikan antikorupsi ditujukan untuk: Membentuk pengetahuan dan  pemahaman  di  kalangan  peserta  didik  mengenai  bentuk  korupsi,  jenis  korupsi, bahaya korupsi dan aspek-aspek lainnya; Mengubah persepsi dan sikap peserta didik terhadap  korupsi;  dan  Membentuk/membekali  peserta  didik  sebuah  keterampilan untuk melawan korupsi. 9 Sehingga dengan demikian dalam jangka panjang akan lahir generasi yang memiliki jiwa tabu melakukan korupsi.

## B. Peran Penanaman Tabu Dalam Mencegah Korupsi
Tabu  atau  pantangan  adalah  suatu  pelarangan  sosial  yang  kuat  terhadap  kata, benda,  tindakan,  atau  orang  yang  dianggap  tidak  diinginkan  oleh  suatu  kelompok, budaya, atau masyarakat. Pelanggaran tabu biasanya tidak dapat diterima dan dapat dianggap  menyerang.  Beberapa  tindakan  atau  kebiasaan  yang  bersifat  tabu  bahkan dapat  dilarang  secara  hukum  dan  pelanggarannya  dapat  menyebabkan  pemberian sanksi  keras.  Tabu  dapat  juga  membuat  malu,  aib,  dan  perlakuan  kasar  dari lingkungan sekitar.
Secara  umum,  tabu  dianggap  telah  ada  sebelum  munculnya  teisme  dan  dari periode sebelum adanya semua jenis agama. Istilah ini diserap dari bahasa Tonga. juga ditemukan  pada  banyak  budaya  Polinesia. 10 Taboo  is  a  social  or  religious  custom prohibiting  or  restricting  a  particular  practice  or  forbidding  association  with  a  particular person,  place,  or  thing. 11 Taboo:  Banned  on  grounds  of  morality  or  taste;  Banned  as
constituting a risk. Forbidden to profane use or contact because of what are held to be dangerous supernatural power 12
Masa kecil adalah pase yang sangat penting, di sini akan terjadi pengaruh besar dalam  pendidikan,  jika  masa  ini  dilalui  dengan  sempurna  maka  kita  akan  memetik hasil  yang  bagus  di  masa  selanjutnya.  Walaupun  pendidik  mengalami  kesukaran mendidik anak-anak, akan tetapi hasil yang didapatkan akan cukup menggembirakan. Demikianlah  keadaan  pengajar  dan  pendidik.  Ilmu  dan  pengetahuan  yang  diperoleh sewaktu kecil juga akan melengket dalam jiwa dan akan mewarnai kehidupan hingga akhir hayat.  Dalam kata mutiara terkenal berbunyi:
ﺮﺠﺤﻟا ﻲﻓ ﺺﻘﻨﻟﺎﻛ رﺎﻐﺼﻟا ﻲﻓ ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا
“belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu.”. 13
Di  belahan  Dunia  Barat  ada  pepatah  yang  sangat  terkenal  yang  berbunyi “ An ounce of prevention is worth a pound of cure” 14 (mencegah lebih baik daripada mengobati),
It's better to be careful and discrete than to be clever (lebih baik hati-hati daripada menjadi pintar) 15 , dan masih banyak lagi pepatah yang semakna dengan itu.  Jika di dalam jiwa anak sudah dipatri bahwa korupsi itu adalah haram dan perbuatan keji, maka hingga dewasa  anak  akan  memasukkan  korupsi  ke  dalam  perbuatan  tabu  sebagaimana sejumlah perbuatan tabu lainnya yang diajarkan oleh keluarga, lingkungan.
Dalam  masyarakat  Aceh  dan  juga  masyarakat  lainnya  ada  sejumlah  tabu  yang telah  tertanam  dalam  jiwa  setiap  orang,  itu  diterima  sejak  masa  kecil  tanpa memperhatikan  apakah  itu  rasional  atau  tidak,  misalnya:  Dilarang  menyapu  dan memotong kuku di malam hari; Dilarang menjual garam dan menjual jarum di malam hari; Gadis tidak boleh duduk di tangga; Suami tidak boleh membunuh binatang kalau isterinya sedang hamil, dan lain-lain.  Karena sudah tertanam sejak kecil, hampir semua orang  dewasa  tidak  berani  melanggar  tabu  itu,  walaupun  itu  tidak  terdapat  dalam Undang-Undang dan nampaknya tidak rasional. 16 Di Sumatera Selatan misalnya, ada pantang mencuri beras dan pakaian bekas, siapa yang melakukan itu, maka dia akan miskin sampai mati. 17
Islam telah mendorong supaya belajar dan menuntut ilmu sejak masa kecil ketika anak  sudah  dapat  menerima  pelajaran,  bahkan  ini  diwajibkan  oleh  Rasulullah  SAW dalam sabdanya:
ﻢﻠﺴﻣ ﻞﻛ ﻰﻠﻋ ﺔﻀﯾﺮﻓ ﻢﻠﻌﻟا ﺐﻠط
Menuntut ilmu itu wajib/fardhu bagi setiap muslim (H.R.: Muslim, dll.)
Ilmu  itu  cahaya  dan  penerangan  sebaliknya  kejahilan  adalah  kegelapan  yang kelam.  Ilmu juga adalah makanan akal dan jiwa sebagaimana makanan yang membei kehidupan  bagi  tubuh  kita.  Oleh  karena  itu  menuntut  ilmu  harus  dimulai  dari  masa kecil  dan  tidak  boleh  berhenti  hingga  mati,  karena  ilmu  itu  tidak  pernah  berakhir. Menuntut  ilmu  adalah  usaha  yang  harus  dibarengi  dengan  do’a.    Allah  SWT  sudah mengajarkan kepada kita supaya Dia memberi dan menambah ilmu kita:
ﺎًﻤْﻠِﻋ ﻲِﻧْدِز ﱢبَر ْﻞُﻗَو
(Katakanlah wahai Muhammad: Wahai Tuhanku tambahlah ilmuku)(Q.S. Thaha: 114).  Di samping itu, ilmu merupakan kunci kebaikan, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:
ﻦﯾﺪﻟا ﻲﻓ ﮫﮭﻘﻔﯾ اﺮﯿﺧ ﮫﺑ ﷲ دﺮﯾ ﻦﻣ
(siapa    yang  dikehendaki  oleh  Allah  akan  kebaikannya,  maka  ia  akan  diberi pengetahuan yang luas di bidang agama)
Orang  yang  berilmu  juga  sudah  dijanjikan  oleh  Allah  bahwa  ia  akan  menjadi orang kelas atas:
َرَد َﻢْﻠِﻌْﻟا اﻮُﺗوُأ َﻦﯾِﺬﱠﻟاَو ْﻢُﻜْﻨِﻣ اﻮُﻨَﻣآ َﻦﯾِﺬﱠﻟا ُ ﱠﷲ ِﻊَﻓ ْﺮَﯾ ٍتﺎَﺟ
(Allah  akan  mengangkat  derajat  orang  yang  berilmu  dan  beriman  beberapa tingkat di atas yang lain) (Q.S. al-Mujadilah: 11)
Untuk menjadi orang baik, orang sukses, orang kelas atas, maka harus menuntut ilmu  sejak  usia  dini.  Di  samping  itu,  pembinaan  karakter  juga  harus  dilakukan  pada usia dini.

## C. Mengapa Orang Melakukan Korupsi
Perilaku  korup  pada  dasarnya  merupakan  sebuah  fenomena  sosiologis  yang memiliki  implikasi  ekonomi  dan  politik  yang  terkait  dengan  jabaran  beberapa  teori. Teori  tersebut  antara  lain  teori means-ends  scheme yang  diperkenalkan  oleh  Robert Merton. 19 Di sini disebutkan bahwa korupsi merupakan suatu perilaku manusia yang diakibatkan  oleh  tekanan  sosial,  sehingga  menyebabkan  pelanggaran  norma-norma. Setiap  sistem  sosial  memiliki  tujuan  dan  manusia  berusaha  untuk  mencapainya melalui cara-cara ( means ) yang telah disepakati. Mereka menggunakan cara-cara yang
telah  disepakati  bersama  untuk  mencapai  tujuan  bersama.  Selain  memberikan  ruang bagi  anggota-anggotanya  untuk  mewujudkan  tujuan,  sistem  sosial  tidak  jarang  juga menimbulkan  tekanan  yang  menyebabkan  banyak  orang  tidak  memiliki  akses  atau kesempatan  di  dalam  struktur  sosial,  karena  adanya  pembatasan-pembatasan  atau diskriminasai  rasial,  etnik,  kapital,  keterampilan  dan  sebagainya. Golongan  marginal ini  kemudian  mencari  berbagai  cara  untuk  mendapatkan  pengakuan  dan  akses terhadap sumber-sumber yang ada di masyarakat. Cara-cara kotor atau menyimpang dari  norma  masyarakat  terpaksa  mereka  lakukan  demi  menyambung  kehidupan mereka  atau  melawan  ketidakadilan  yang  menimpa  mereka. 20 Teori  Merton  ini ditujukan  untuk  menjawab  bagaimana  kebudayaan  terlalu  menekankan  sukses ekonomi  tetapi  membatasi  kesempatan-kesempatan  untuk  mencapainya  yang  akan menyebabkan tingkat korupsi yang tinggi.
Teori  lain  adalah  Teori  Solidaritas  Sosial  yang  dikembangkan  oleh  Emile Durkheim  (1858-1917).  Teori  ini  memandang  bahwa  watak  manusia  sebenarnya bersifat  pasif  dan  dikendalikan  oleh  masyarakatnya.  Solidaritas  sosial  itu  sendiri memang  merupakan  unit  yang  abstrak.  Emile  Durkheim  berpandangan  bahwa individu secara moral, netral dan masyarakatlah yang menciptakan kepribadiannya. Ia juga mengontrol individu lewat fakta sosial yang dipelajarinya melalui pendidikan dan lingkungan.  Karena  watak  manusia  yang  pasif  maka  norma  dan  nilai  masyarakatlah yang mengendalikan mereka. 21 Menurut pandangan teori ini masyarakat mempunyai pengaruh  yang  lebih  besar  dalam  membentuk  prilaku  individu  daripada lingkungannya.  Dalam  konteks  korupsi,  itu  berarti  dalam  masyarakat  yang  sistem budaya  dan  lembaganya  korup  akan  membentuk  individu  yang  korup  seberapa besarpun kesalehan individu.
Selain  itu  ada  teori  GONE  ( Greeds,  Opportunities,  Needs, dan Exposure ).  GONE Theory menggambarkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi meliputi Greeds (keserakahan), Opportunities (kesempatan), Needs (kebutuhan)  dan Exposure (pengungkapan). Greed ,  koruptor  adalah  orang  yang  tidak  puas  dengan  keadaan dirinya. Opportuniy, merupakan sistem dalam setiap organisasi yang memberi peluang untuk  melakukan  korupsi,  sehingga  terbuka  kesempatan  bagi  seseorang  untuk melakukan itu. Needs, yaitu sikap mental yang tidak pernah merasa cukup, selalu sarat dengan  kebutuhan  yang  tidak  pernah  usai. Exposure, hukuman  yang  dijatuhkan
kepadapara pelaku korupsi yang tidak memberi efek jera pelaku maupun orang lain. 22 Dari beberapa uraian di atas, tindak korupsi pada dasarnya bukanlah peristiwa yang berdiri  sendiri.  Perilaku  korupsi  menyangkut  berbagai  hal  yang  bersifat  kompleks. Faktor-faktor  penyebabnya  bisa  dari  internal  pelaku-pelaku  korupsi,  tetapi  bisa  juga berasal  dari  situasi  lingkungan  yang  kondusif  bagi  seseorang  untuk  melakukan korupsi.  Dengan  demikian  secara  garis  besar  penyebab  korupsi  dapat  dikelompokan menjadi dua yaitu: faktor internal dan faktor eksternal.

## D. Korupsi  Telah  Menjadi  Bahasan  Penting  di  Beberapa  Negara  dari  Zaman  ke Zaman
Beberapa penelitian yang mengkaji tentang korupsi antara lain:
Penelitian  Yemane  Desta  berjudul,” Designing  Anti-Corruption  Strategies  for Developing  Countries:  A  Country  Study  of  Eritrea ”. 23 Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah untuk  mengidentifikasi  strategi  anti-korupsi  sebagai  upaya  memerangi  korupsi  di negara-negara berkembang dan relevansi penerapannya di negara Eritrea melalui jajak pendapat  dari  pejabat  publik  Eritrea.  Strategi  antikorupsi  dalam  penelitian  ini  dibagi menjadi  empat  kategori:  Reformasi  Ekonomi/Pasar,  Administratif  /Reformasi Birokrasi,  Akuntabilitas/Transparansi,  Meningkatkan  Reformasi,  dan  Akuntabilitas Politik.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  mayoritas  (90  persen)  dari  responden percaya  isu  korupsi  dalam  konteks  administrasi  publik  Eritrea  adalah  penting.  Selain itu, mayoritas (95 persen) dari responden berpikir bahwa penekanan yang tinggi harus diberikan  untuk  mencegah/memberantas  korupsi  saat  ini.  Hasil  penelitian  juga menunjukkan  bahwa  responden  yang  belum  memiliki  pendidikan  asing  lebih memahami tingkat korupsi yang lebih tinggi (38 persen) dibandingkan responden yang menerima  pendidikan  asing  (18  persen).  Penelitian  ini  juga  menunjukkan  bahwa responden yang menjadi anggota partai lebih cenderung melihat tingkat korupsi yang lebih tinggi (40 persen) dan responden yang tergabung dalam partai yang berkuasa (18 persen). Hasil survei penelitian ini juga menunjukkan bahwa menurut responden lima penyebab utama korupsi di Eritrea meliputi rendahnya gaji pejabat publik, kurangnya akuntabilitas/proses  politik  yang  transparan,  kurangnya  kebijakan  personil meritokrasi,  kekurangan  sistem  pelaporan  korupsi  yang  efektif,  dan  sikap
mementingkan diri sendiri dari pejabat publik. Hasil survei yang dilaksanakan dalam penelitian  ini  menunjukkan  pula  bahwa  pejabat  public  Eritrea  kurang  memiliki perhatian  terkait  reformasi  ekonomi,  namun  memiliki  perhatian  yang  kuat  terkait reformasi administrasi, reformasi akuntabilitas.
Berikutnya penelitian Morgan E. Mounts yang berjudul, “ Economic Growth and The Asian Paradox: A Study on the Differential Effect of Corruption in India ”. 24 Penelitian ini didorong oleh sebuah pertanyaan mendasar, pada saat negara-negara di seluruh dunia menghadapi  konsekuensi  dari  krisis  keuangan  yang  disebabkan  oleh  praktek-praktek korupsi dan tata kelola yang buruk, apakah masih ada tempat untuk berkembangnya korupsi? Asia Timur pada khususnya, telah mengalami pertumbuhan dalam kaitannya dengan  korupsi  .  Tidak  semua  negara  di  Asia  mendapatkan  pengalaman  yang  sama sebagai “Macan Asia” . India , khususnya memiliki hubungan yang unik antara korupsi dan pembangunan ekonomi. Penelitian ini membahas efek diferensial korupsi di India menggunakan  kerangka  kerja  berdasarkan  literatur  dari Asia  Paradox .  Berdasarkan pandangan  bahwa  korupsi  dapat  mendorong  pertumbuhan  jika  faktor-faktor  tertentu lainnya  muncul,  Mounts  menyimpulkan  bahwa  kombinasi  ukuran  negara,  ekonomi politik  dan  struktur  jaringan  korupsi  di  India  telah  membatasi  tingkat  pertumbuhan ekonomi mereka.
Selanjutnya  penelitian  Michael  D.  Tyburski  yang  berjudul,  “ Curse  or  Cure? Remittances and Corruption in the Developing World”. 25 Penelitian ini meneliti hubungan antara pengiriman uang migran, uang yang diperoleh oleh pekerja migran dan dikirim kembali ke rumah, serta korupsi. Pengiriman uang total lebih $ 400.000.000.000 setahun, membuat  arus  modal  penting  dengan  konsekuensi  politik  tetentu.  Beberapa  pakar berpendapat  bahwa  pengiriman  uang  dapat  meningkatkan  korupsi  dengan memungkinkan pemerintah untuk mengurangi penyediaan barang publik mereka dan mendistribusikan kekayaan kepada para pendukung politik tertentu. Namun Tyburski berpendapat  bahwa  hubungan  antara  pengiriman  uang  dan  korupsi  bervariasi menurut  jenis  rezim.  Pengiriman  uang  kemungkinan  akan  memperburuk  korupsi  di rezim otoriter, pemerintah memerlukan koalisi pendukung yang lebih kecil dan lebih mungkin  untuk  melihat  pengiriman  uang  sebagai  peluang  untuk  meningkatkan patronase politik.  Selain itu, biaya kegiatan politik yang lebih tinggi di rezim otoriter memungkinkan mereka mempengaruhi korupsi lebih rendah. Pengiriman uang dapat
membantu mengurangi korupsi, terutama dalam rezim demokratis. Lembaga-lembaga demokrasi memerlukan koalisi yang lebih besar sambil menurunkan biaya partisipasi. Hasil  dari  kasus-kasus  yang  diteliti  dalam  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa pengiriman  uang  diasosiasikan  dengan  penurunan  korupsi,  sekaligus  mengontrol penyebab social ekonomi dan politik lainnya.
Douglas  Kimemia  meneliti  tentang,  “ Organizational  Culture  and  Corruption:  A Multiple  Case  Study  of  Non-Governmental  Organizations  in  Kenya ”. 26 Penelitian  lintas negara  menunjukkan  bahwa  tingginya  tingkat  korupsi  sangat  berkaitan  dengan  PDB per kapita yang rendah, pertumbuhan ekonomi yang lambat, dan rendahnya rata-rata pencapaian pendidikan. Survei dalam penelitian ini mencakup 20 negara bagian Afrika yang meliputi lebih dari 27.000 orang.  Kimemia dalam penelitian ini menguji pengaruh tingkat  pendidikan  pada  partisipasi  korupsi.    Ia  menemukan  bahwa  pendidikan memiliki pengaruh signifikan, dan efek positif pada partisipasi korupsi.
Berdasarkan  kajian-kajian  terhadap  beragam  sumber  literatur,  pendidikan  telah terbukti  mempromosikan  perilaku  hukum,  kohesi  sosial,  dan  tanggung  jawab masyarakat, yang semuanya akan menyebabkan hubungan negative antara pendidikan dan  partisipasi  korupsi.  Namun,  pendidikan  juga  bisa  memiliki  efek  sebaliknya.  Di negara-negara di mana korupsi merajalela, termasuk banyak dari negara-negara bagian Afrika,  sistem  pendidikan  sering  dikorupsi.  Jika  anak-anak  sekolah  harus  membayar suap untuk mendapatkan nilai bagus dan dapat lulus ke tingkat kelas berikutnya, serta dapat  membeli  pertanyaan  tes  sebelum  ujian,  maka  pada  dasarnya  mereka  belajar bahwa suap adalah perilaku yang dapat diterima, tepat, serta diperbolehkan. Semakin lama  mereka  habiskan  waktu  belajar  dengan  sistem  sedemikian  rupa,  semakin  besar pula  kemungkinan  mereka  menerima  korupsi  sebagai  norma  social  dan  karenanya semakin  besar  kemungkinan  mereka  melakukan  suap-menyuap  dalam  kehidupan keseharian.

## E. Pengaruh Pendidikan dalam Mencegah Korupsi
Adapun  beberapa  penelitian  yang  mengkaji  pendidikan  antikorupsi  dalam beragam perspektif di antaranya adalah:
Kurlygach Nurmanbetova dalam penelitiannya yang berjudul “ Policies to Combat Corruption  Kyrgyztan:  The  Case  of  Higher  Education” menemukan  bahwa  kebijakan penerapan  pendidikan  antikorupsi  di  Sekolah  Lanjutan  Tingkat  Atas  dan  universitas- universitas  di  Kyrgyztan  cenderung  tidak  efektif  untuk  memerangi  korupsi.  Hal  ini dikarenakan  beberapa  faktor:  pertama,  kebijakan  yang  diterapkan  banyak  yang  tidak mengenai sasaran; kedua, terdapat banyak kontradiksi dan ambiguitas dalam kebijakan yang  diterapkan;  ketiga,  lembaga-lembaga  yang  bertugas  melaksanakan  kebijakan tersebut tidak efektif dan efisien dalam melaksanakan tugasnya. Keempat, kurangnya political will yang mendukung ke arah pensuksesan program pendidikan antikorupsi. 27 Devy  Yuliastri  Kurnia  Putri  dan  Intan  Ayu  Maharani  menulis “Kontribusi Pendidikan  Matematika  dan  Matematika  dalam  Membangun  Karakter  Guru  dan  Siswa” . 28 Devy  dan  Intan  memandang  bahwa  kasus  korupsi  di  Indonesia  tidak  kunjung  reda, bahkan semakin marak dengan modus-modus baru yang semakin canggih. Oleh sebab itu  diperlukan  suatu  sistem  yang  mampu  menyadarkan  semua  elemen  bangsa  untuk sama-sama  bergerak  mengikis  penyakit  korupsi  yang  telah  menggurita.  Cara  yang paling  efektif  adalah  melalui  media  pendidikan.  Kurikulum  antikorupsi  adalah  salah satu  upaya  pemberantasan  korupsi  melalui  pendidikan  formal.  Penanaman  sikap antikorupsi melalui pelajaran matematika merupakan integrasi pendidikan antikorupsi ke dalam salah satu mata pelajaran yang dapat dijadikan terobosan baru sebagai salah satu  solusi  dalam  rangka  memerangi  korupsi  di  Indonesia.  Tanpa  wawasan matematika yang baik orang akan mengira bahwa korupsi demi kepentingan pribadi, tak ada bencana apa pun yang bisa membahayakan hidup bersama.
Berikutnya Fahriza Marta Tanjung menulis “Menggantungkan NasibPemberantasan Korupsi  pada  Sekolah”. 29 Dalam  tulisannya,  Fahriza  memandang  bahwa  KPK  perlu mengkaji ulang secara mendalam, apakah program Pendidikan Antikorupsi di sekolah akan  memberikan  hasil  yang  efektif  bagi  upaya  pencegahan  tindak  pidana  korupsi. Kalaupun  tetap  dianggap  efektif,  maka  KPK  harus  menciptakan  formula  yang  tepat untuk  pelaksanaan  Pendidikan  Antikorupsi  serta  berperan  aktif  melakukan pembersihan  pada  institusi  pendidikan,  sehingga  ketika  Pendidikan  Antikorupsi masuk  ke  sekolah  telah  muncul  keteladanan  kepala  sekolah,  keteladanan  guru-guru, keteladanan  pegawai  di  sekolah  yang  juga  antikorupsi.  Keteladanan  inilah  yang kemudian  menjadi  pengalaman  bagi  siswa  sebagai  guru  yang  terbaik  dalam
menginternalisasikan  pengetahuan,  sikap  dan  perbuatan  yang  antikorupsi.  Bukan hanya sekedar teori-teori di atas kertas atau ceramah di depan kelas.
Lukman  Hakim menulis  "Model  Integrasi  Pendidikan  Antikorupsi  dalam  Kurikulum Pendidikan  Islam". 30 Dalam  tulisannya  ini,  Lukman  memandang  bahwa  pencegahan korupsi melalui pendidikan formal memiliki kedudukan strategis. Untuk berpartisipasi dalam  gerakan  pemberantasan  dan  pencegahan  korupsi,  ada  dua  model  yang  dapat dilakukan  oleh  sekolah/madrasah  dalam  mengembangkan  kurikulum  pendidikan antikorupsi  yang  integratif  dalam  Pendidikan  Agama  Islam.  Pertama,  proses pendidikan  harus  menumbuhkan  kepedulian  sosial-normatif,  membangun  penalaran obyektif dan mengembangkan perspektif universal pada individu. Kedua, pendidikan harus  mengarah  pada  penyemaian  strategis,  yaitu  kualitas  pribadi  individu  yang konsekuen  dan  kokoh  dalam  keterlibatan  peran  sosialnya.  Model  pendidikan antikorupsi  yang  integratif-inklusif  dalam  Pendidikan  Agama  Islam  secara  aplikatif lebih berkedudukan sebagai pendekatan dalam pembelajaran berbasis kontekstual.
Dari  sejumlah  penelitian  dan  uraian  di  atas  menunjukkan  bahwa  pendidikan memiliki pengaruh signifikan dan efek positif untuk mencegah korupsi.

## F. Model Penanaman Tabu Korupsi
Al-Attas,  mengatakan  “pendidikan  sebagai  suatu  proses  penanaman  nilai  pada diri  peserta  didik.” 31 Sementara  itu,  Anton  Moeliono  memberikan  pengertian pendidikan  sebagai  “proses  perubahan  sikap  dan  tingkah  laku  seseorang  atau kelompok  orang  dalam  mengupayakan  mendewasakan  manusia  melalui  upaya pengajaran dan latihan, proses, perbuatan dan cara-cara mendidik.” 32 Selanjutnya Ali Ashraf mendefinisikan pendidikan sebagai “sebuah aktifitas sistematis yang memiliki maksud  tertentu  untuk    mengembangkan  daya  kreativitas  peserta  didik  secara menyeluruh.” 33 Berikutnya  Zamroni  mengartikan  “pendidikan  sebagai  proses  untuk mengembangkan  anak-anak,  mencakup  pandangan  hidup,  sikap  hidup  dan keterampilan hidup.” 34 Adapun Hasan Langgulung memandang pendidikan sebagai “upaya  mengubah  dan  memindahkan  nilai  budaya  kepada  setiap  individu  dalam masyarakat,  yang  dilakukan  melalui  proses  tertentu.” 35 Masih  sejalan  dengan beberapa  pendapat  sebelumnya,  M.  Arifin  memandang  “pendidikan  sebagai  suatu
proses  yang  sistematis  dalam  mengarahkan  peserta  didik  dalam  upaya  mencapai tujuan tertentu.” 36
Berbeda dengan Sugarda Poerbakawatja dan A. Harahap, mereka mendefinisikan pendidikan  sebagai  “usaha  sadar  dari  orang  dewasa  untuk  meningkatkan  peserta didik  ke  arah  kedewasaan  secara  optimal.”  Sementara  Jujun  S.Suriasumantri mengatakan pendidikan “sebagai usaha sadar dan sistematis dalam membantu peserta didik untuk mengembangkan pikiran, kepribadian dan kemampuan fisiknya.” 37 Menurut Rif‘at Syawqi Nawawi:
Pendidikan  adalah  rangkaian  usaha  yang  dilandasi  kesadaran,  di  mana suatubangsa mempersiapkan generasi mudanya untuk menjalani kehidupan dan memnuhi  tujuan  hidup  mereka  secara  lebih  baik.  Dalam  kata  lain, pendidikanmerupakan  suatu  proses  yang  memakan  waktu  yang  panjang,  di mana suatu bangsa membina dan mengembangkan potensi dan kesadaran diri di antara  individu-individu  dengan  mewariskan  kekayaan  budaya,  ilmu  daan pemikiran  kepada  generasi  pelanjut,  sehingga  semuanya  itu  menjadi  inspirasi mereka dalam setiap aspek kehidupan mereka dimasa depan. 38
Dari  beberapa  definisi  mengenai  pendidikan,  dapat  disimpulkan  bahwa pendidikan merupakan usaha sadar yang dilakukan manusia secara sistematis,terencana,  berproses,  bertahap  dan  berjenjang  dengan  persyaratan– persyaratan tertentu dalam rangka memberikan sejumlah pengetahuan kepada peserta didik untuk mencapai kedewasaannya dan tidak terlepas dari nilai-nilai budaya yang ada.
Selanjutnya terkait dengan korupsi, secara etimologis, korupsi berasal dari Bahasa Latin, corruptio .  Kata  ini  sendiri  memiliki  kata  kerja corrumpere yang  artinya  busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik atau menyogok. Korupsi menurut Transparency International  adalah  perilaku  pejabat  publik,  yang  secara  tidak  wajar  dan  tidak  legal memperkaya  diri  atau  memperkaya  mereka  yang  dekat  dengan  dirinya  dengan  cara menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka. 39
Korupsi  dalam  pandangan  Islam  adalah  tindakan  curang  untuk  mendapatkan uang ataupun keuntungan dengan cara menyalahi, melangkahi, dan mengakali aturan hukum dan undang-undang negara. Aktivitas-aktivitas yang termasuk tindak korupsi itu  memberi  dan  menerima  suap  ( bribery ),  mencuri  ( theft )  atau  menggelapkan ( embezzlement ),  melakukan  pemalsuan  ( fraud ),  pemerasan  ( extortion ),  dan menyalahgunakan wewenang atau jabatan ( gratification ). Semua praktek ini hukumnya
jelas haram. Islam melarang keras perbuatan korupsi dengan segala bentuknya seperti ghisysy (menipu),  mencuri  ( sariqah ),  menggelapkan  ( ghulul ),  menyuap  ( rasywah ),  dan menerima atau meminta suap ( irtisya’ ). Terkait hal ini, Allah Swt berfirman:
نﻮﻤﻠﻈﯾ ﻻ ﻢھو ﺖﺒﺴﻛ ﺎﻣ ﺲﻔﻧ ﻞﻛ ﻰﻓﻮﺗ ﻢﺛ ﺔﻣﺎﯿﻘﻟا مﻮﯾ ﻞﻏ ﺎﻤﺑ تﺄﯾ ﻞﻐﯾ ﻦﻣو ﻞﻠﻐﯾ نا ﻲﺒﻨﻟ نﺎﻛ ﺎﻣو
“Dan  tidak  mungkin  seorang  nabi  berkhianat.  Barangsiapa  berkhianat,  niscaya pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian setiap  orang  akan  diberi  balasan  yang  sempurna  sesuai  dengan  apa  yang dilakukannya, dan mereka tidak dizalimi. (QS Ali Imran:161).
Menurut Imam ar-Razi, khianat/curang di sini maksudnya mengambil hak (milik negara) secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi. 40
Dalam  konteks  hukum  positif  yang  berlaku  di  negara  Republik  Indonesia, korupsi  dalam  tiga  belas  pasal  UU  No.  31  Tahun  1999  jo.  UU  No.  21  Tahun  2001 dijelaskan  ada  tiga  puluh  jenis  tindakan  yang  bisa  dikategorikan  sebagai  tindak korupsi  yaitu:  1.  Kerugian  keuntungan  negara;  2.  Suap  menyuap;  3.  Penggelapan dalam  jabatan;  4.  Pemerasan;  5.  Perbuatan  curang;  6.  Benturan  kepentingan  dalam pengadaan; 7. Gratifikasi. 41
Secara  umum,  niatan  untuk  melaksanakan  pemberantasan  dan  pencegahan korupsi  di  Indonesia  yang  telah  diwujudkan  baik  dalam  bentuk  undang-undang maupun  peraturan  pemerintah,  juga  diikuti  dengan  beberapa  instruksi  presiden. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012. Di dalamnya dimuat arahan terkait Strategi Pendidikan  dan  Budaya  Antikorupsi.  Berikutnya  Instruksi  Presiden  Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Tahun  2013.  Inpres  ini  merupakan  salah  satu  upaya  pelaksanaan  pencegahan  dan pemberantasan  korupsi  sebagaimana  diamanatkan  dalam  Peraturan  Presiden  Nomor 55  Tahun  2012  tentang  Strategi  Nasional  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Korupsi Jangka  Panjang  Tahun  2012-2025  dan  Jangka  Menengah  Tahun  2012-2014  (Stranas PPK),  dan  sebagai  implementasinya  dilakukan  penyusunan  Aksi  Pencegahan  dan Pemberantasan  Korupsi  (PPK)  setiap  tahun.  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa  upaya- upaya  yang  dilakukan  dalam  kerangka  pemberantasan  dan  pencegahan  korupsi  di Indonesia sudah mendapatkan legitimasi yang sangat kuat.
Dari penjelasan tentang istilah pendidikan dan korupsi di atas, maka pendidikan antikorupsi dapat didefinisikan sebagai usaha sadar yang dilakukan secara sistematis, terencana,  berproses,  bertahap  dan  berjenjang  dengan  persyaratan–persyaratan tertentu dalam rangka memberikan sejumlah pengetahuan kepada peserta didik agar memahami seluk beluk korupsi dan memiliki mental antikorupsi.

## D.    Konsep,  harapan,  dan  Kenyataan  tentang  Penerapan  Tabu  Korupsi  Pada  Anak Usia SD Di Aceh
Sejumlah  pejabat    yang  berhubungan  dengan  pendidikan  dasar  di  Aceh sependapat  bahwa  seharusnya  tabu  korupsi  sudah  harus  dipahamkan  kepada  anak didik.  Sebagian  mereka  mengatakan  itu  harus  dibuat  dalam  bentuk  mata  pelajaran tersendiri  dan  sebagian  lagi  mengatakan  itu  cukup  diselipkan  dalam  mata  pelajaran tertentu  dalam  bentuk  tema  atau  silabus.    Mereka  beranggapan  bahwa  pendidikan karakter  yang  digembar-gemburkan  sekarang  masih  kurang  jelas  dan  terkesan mengambang,  pedoman  untuk  itu  juga  belum  jelas,  sehingga  para  guru  hanya mengejar target ketercapaian tema atau silabus yang sudah ada. 42
Demi  terujudnya  cita-cita  pendidikan  tabu  korupsi  di  sekolah  dasar  di  Aceh, mereka  berharap  para  pemegang  kebijakan  seperti  Pemerintah  Daerah  dan  Majelis Pendidikan Daerah berperan besar dalam menciptakan regulasi khusus di bidang ini. Menurut  mereka,  lembaga  seperti  MPD  itu,  “adanya  sama  dengan  tidak  ada”, 43 padahal  mereka  digaji  oleh  Pemerintah  Daerah  untuk  berbuat  banyak  demi melaksanakan keistimewaan Aceh di bidang pendidikan.  Para pejabat pendidikan dan juga para guru yang diwawancarai berpendapat berharap ada mata pelajaran khusus berupa  muatan  lokal  –  sebelum  ada  mata  pelajaran  nasional  –  yang  khusus mengajarkan tabu korupsi.  Itu penting dilakukan karena dengan berbagai alasan tidak mudah untuk menyelipkan materi itu ke dalam mata pelajaran lain. 44
Adapun  praktek  yang  telah  dilakukakan  di  beberapa  sekolah  di  Aceh  misalnya telah nampak di SDIT al-Azhar Banda Aceh, di sana diajarkan kejujuran kepada anak didik,  tidak  boleh  mengambil  apa  pun  yang  bukan  milik  sendiri.    Itu  telah  tertanam dalam jiwa anak dan nampak dilihat hasilnya.  Di sasna ada sejumlah uang dan gelas tupperware  yang  tercecer  atau  tertinggal  yang  diamankan  oleh  pihak  sekolah,  itu
diumumkan  kepada  semua  anak  didik  dan  diletakkan  di  tempat  yang  dapat  dilihat setiap hari.  Namun karena tidak ada anak yang merasa itu miliknya, maka barang dan uang  itu  tetap  berada  di  tempatnya  samapi  berbulan-bulan  hingga  bertahun-tahun. Anak-anak tidak tergoda untuk memiliki barang dan uang yang bukan miliknya. 45 Di beberapa  sekolah  yang  lain  juga  telah  nampak  hasil  dari  pendidikan  kejujuran  ini, misalnya  di  SDN  54  Banda  Aceh.    Di  sana  ada  kantin  terbuka,  anak-anak  boleh mengambil  makanan  dan  minuman  menurut  pilihannya  dan  pergi  membayarnya  ke kasir  setelah  mereka  makan  atau  minum.    Di  dalam  kelas,  sedang  belajar,  ada  anak yang  tunjuk  tangan  dan  minta  izin  keluar  sebentar  ke  kantin  untuk  membayar makanannya yang lupa dia laporkan kepada kasir. 46
Masih  ada  sejumlah  contoh  pendidikan  kejujuran  yang    diterapkan  di  beberapa sekolah.  Sekiranya itu dimantapkan di tingkat SD, diteruskan ke tingkat SMP, SMA, hingga  ke  Perguruan  Tinggi,  maka  akan  terciptalah  generasi  jujur  yang  merasa  tabu untuk melakukan korupsi.

## E.  Rekomendasi
Untuk  mewujudkan  pendidikan  tabu  korups  di  Aceh, political  will ,  komitmen yang lebih serius, terukur dan konsisten dalam pelaksanaan pendidikan ini  di tingkat pendidikan dasar di Aceh perlu lebih diperkuat. Kepada pemegang kebijakan di bidang pendidikan di Aceh supaya suatu saat nanti pendidikan tabu korupsi dapat dimasukan dalam  kurikulum  dan  dalam  mata  pelajaran  tersendiri.  Ini  perlu  dilakukan  dengan harapan beberapa puluh tahun yang akan datang di Aceh akan terbebas dari korupsi atau paling tidak, tingkat korupsinya rendah.
Jika  hal  tersebut  di  atas  dilakukan,  itu  diharapkan  dapat  menjadi  contoh  bagi daerah lain. Kalau daerah lain juga telah melakukannya, maka tidak mustahil di masa yang akan datang di Indonesia ini akan terbebas dari korupsi atau korupsinya sedikit. Kalau  itu  sudah  dicapai,  maka  tercapailah  keinginan  kita  menjadikan  Indonesia  ini sebagi  negara  yang  makmur,  sentosa,  di  bwah  lindungan  Tuhan  Yang  Maha  Kuasa. Amin !
Sambil menunggu regulasi di atas diharapkan kepada semua guru supaya dapat menyelipkan  pendidikan  antikorupsi  dalam  setiap  kesempatan.  Di  samping  itu  juga
diharapkan  supaya  semua  guru  dan  manjemen  sekolah  dapat  memberi  teladan  di bidang  ini,  misalnya  jangan  ada  tindakan  guru  atau  manajemen  sekolah  melakukan perbuatan yang mengarah pada korupsi.

## DAFTAR PUSTAKA
‘Ali Ashraf, Horison Baru Pendidikan Islam , terj. Sori Siregar, Jakarta: Temprin, 1989.
Anton Moeliono, et.al, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
Burhan  Bungin, Penelitian  Kualitatif ,  cet.  4,  Jakarta:  Kencana  Prenada  Media  Group, 2007.
Desta,  Yemane,”  Designing  Anti-Corruption  Strategies  for  Developing  Countries:  A Country  Study  of  Eritrea”, Dissertation, North  Carolina:  Graduate  Faculty  of North Carolina State University, 2004.
Devy  Yuliastri  Kurnia  Putri  dan  Intan  Ayu  Maharani,  ”  Kontribusi  Pendidikan Matematika  dan  Matematika  dalam  Membangun  Karakter  Guru  dan  Siswa" , Makalah ,  dipresentasikan  dalam  Seminar  Nasional  Matematika  dan  Pendidikan Matematika pada tanggal 10 November 2012 di Jurusan Pendidikan Matematika FMIPA UNY.
Eko Handoyo, Pendidikan Anti Korupsi , Semarang: Widyakarya Press, 2009.
E.  Mounts,  Morgan,  “Economic  Growth  and  The  Asian  Paradox:  A  Study  on  the Differential  Effect  of  Corruption  in  India”, Thesis ,  Wilmington:  University  of North Carolina Wilmington, 2010.
Fahriza  Marta  Tanjung,  “Menggantungkan  Nasib  Pemberantasan  Korupsi  pada Sekolah”, Makalah , dipresentasikan Pada Diskusi Publik “Memberantas Korupsi melalui Pendidikan “ SEMAF FIS Unimed, SeGI Medan dan SAHdaR, Unimed, 21 Februari 2009.
Hasan Langgulung, Pendidikan dan Peradaban Islam, Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1985.
Jujun  S.Suriasumatri, Filsafat  Ilmu:  Sebuah  Pengantar  Populer, Jakarta:  Pustaka  Sinar Harapan, 1995.
Kimemia, Douglas, “Organizational Culture And Corruption: A Multiple Case Study Of Non-Governmental  Organizations  In  Kenya”, Dissertation ,  Virginia:  Virginia Commonwealth University, 2013.
Komisi Pemberantasan Korupsi, “Buku Saku Pahami Dulu baru Lawan”, diakses dari http://www.kpk.go.id tanggal 1/7/2013.
Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif , Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999.
Lofland,  John  and  Lyn  H.  Lofland, Analyzing  Social  Settings:  A  Guide  to  Qualitative Observation and Analysis , Belmont: Wadsworth Publishing Company, 1984.
Lukman Hakim menulis "Model Integrasi Pendidikan Anti Korupsi dalam Kurikulum Pendidikan Islam", dalam Jurnal Pendidikan Agama Islam, Ta’lim , Vol. 10 No. 2, 2012.
Maria  Ulfah,  “Upaya  Implementasi  Pendidikan  Antikorupsi  pada    Universitas  Islam Negeri  Ar-Raniry  Banda  Aceh”, Tesis ,  Banda  Aceh:  Program  Pascasarjana  UIN Ar-Raniry, 2015.
M. Arifin, Filsafat Pendidikan Islam, Jakarta: Bumi Aksara, 1994.
M.  Masyhur  Amin,  Muhammad  Najib  (ED)  ( Agama  Demokrasi  dan  Transformasi  Sosial , Yogyakarta: LKPSM, 1993.
Miles, Matthew B, & A. Michael Huberman, Qualitative Data Analysis, London & New Delhi: Sage Publications, 1994.
Muhammad Naquib al-Attas, The Concept of Education In Islam, Kuala Lumpur:  ABIM, 1980.
Nader  Angha, Teori  I  Kepemimpinan  berdasarkan  Kecerdasan  Spiritual, Jakarta:  Serambi, 2002.
Nurmanbetova,  Kurlygach,  “Policies  to  Combat  Corruption  Kyrgyztan:  The  Case  of Higher  Education”, Thesis ,  Budapest:  Department  of  Public  Policy  Central European University, 2012.
Al-Razi, Al-Tafsir al-Kabir , juz. 9, Beirut: Dar al-Fikr, 2005.
Rifat Syauqi Nawawi , Rasionalitas Tafsir Muhammad ‘Abdu h, Kajian Masalah Akidah dan Ibadah, Jakarta: Paramadina, 2002.
Soegarda  Poerbakawatja  dan  A.H.  Harahap, Ensiklopedi  Pendidikan, Jakarta:  Gunung Agung, 1982.
Tyburski, Michael D., “Curse or Cure? Remittances and Corruption in the Developing World”, Dissertation , Wisconsin:  University of Wisconsin-Milwaukee, 2004.
Referensi Media Massa Online dan Cetak
“Bahas  Somasi  Polri,  Komnas  HAM  Gelar  Pertemuan  dengan  Wakapolri  dan  Tim Sembilan” http://nasional.kompas.com/read/2015/03/10/20030641/Bahas.Somasi.Polri.K omnas.HAM.Gelar.Pertemuan.dengan.Wakapolri.dan.Tim.Sembilan diakses 10/3/2015.
“Bambang:  Kalau  Saya  Enggak  Tetapkan  BG  Tersangka,  Kasus  Saya  Enggak  Ada” http://nasional.kompas.com/read/2015/03/11/18485891/Bambang.Kalau.Saya .Enggak.Tetapkan.BG.Tersangka.Kasus.Saya.Enggak.Ada diakses 11/3/2015.
“Corruption Perceptions Index 2014” dalam http://www.ti.or.id/index.php/publication/2014/12/06/corruption- perceptions-index-2014 diakses 6/12/2014.
http://www.bps.go.id/brs_file/ipak_02jan13.pdf tanggal 20/06/2013.
http://www.setkab.go.id/artikel-7819-.html diakses tanggal 20/06/2013;
“Hikmahanto Duga Ada Indikasi Kriminalisasi KPK” http://www.republika.co.id/berita/nasional /hukum/15/01/28/niw988- hikmahanto-duga-ada-indikasi-kriminalisasi-kpk,diakses 28/1/2015. “Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Masih Buruk”
http://www.tempo.co/read/news/2012/12/06/078446210/Indeks-Persepsi- Korupsi-Indonesia-Masih-Buruk diakses tanggal 20/06/2013.
“Jangan  Longgarkan  Remisi,  Koruptor  Bisa  Membeli  Hukum”  dalam http://nasional.kompas.com/read/2015/03/17/07345201/Jangan.Longgarkan. Remisi.Koruptor.Bisa.Membeli.Hukum diakses17/3/2015.
“Kasus Korupsi Tarbiyah Ditutup”
http://www.harianaceh.co/read/2011/09/07/16910/kasus-korupsi-tarbiyah- ditutup diakses 7/09/ 2011.
"Kasihan  Abraham-Bambang  Jadi  Korban,  Adnan-Zulkarnain  Jadi  Sandera" http://nasional.kompas.com/read/2015/03/05/08330521/.Kasihan.Abraham- Bambang.Jadi.Korban.Adnan-Zulkarnain.Jadi.Sandera.Diakses 5/3/2015.

## Kompas , 7/6/2012.
“Mahasiswa Minta Usut Korupsi di Unsyiah” Serambi Indonesia , Jumat, 5 Oktober 2012.
“Nurmasyitoh Bantah Keterangan Saksi” http://nasional.kompas.com/read/2010/07/01/22395152/twitter.com  diakses, 1 Juli 2010.
“Ombudsman:  Penangkapan  Bambang  Widjojanto  oleh  Polri  Maladministrasi”  dalam http://nasional.kompas.com/read/2015/02/24/19354781/
Ombudsman.Penangkapan.Bambang.Widjojanto.oleh.Polri.Maladministrasi diakses 24/2/2015.
“Pemerintah Dinilai Tidak Konsisten Berantas Korupsi” http://www.republika.co.id/berita/nasional /hukum /15/01/28/niw5m0 - pemerintah-dinilai-tidak-konsisten-berantas-korupsi, diakses 28/1/2015.
'Politisasi dan Kriminalisasi KPK' http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/15/02/17/njwfnv- politisasi-dan-kriminalisasi-kpkTuesday, diakses 17/2/2015.
Serambi Indonesia , 20/04/13. “Survei BPS Orang Indonesia Cenderung Anti Korupsi”
http://bisnis.liputan6.com/read/478989/survei-bps-orang-indonesia- cenderung-anti-korupsi diakses tanggal 20/06/2013.
“Tanggapan  Penyidik  Polri  tentang  Tudingan  Kriminalisasi  Bambang  Widjojanto” http://nasional.kompas.com/read/2015/03/05/11245311/Tanggapan.Penyidik. Polri.tentang.Tudingan.Kriminalisasi.Bambang.Widjojanto.4.?utm_source=news &utm_medium=bp-kompas&utm_campaign=related&diakses 5/3/2015.
“Tren Korupsi Naik Lagi” http://nasional.kompas.com/read/2014/08/18/ 10085091/Tren.Korupsi.Naik.Lagi diakses 18/8/2014.
“Ini Dia Peringkat Provinsi Terkorup Di Indonesia Versi Fitra,” accessed March 4, 2017, http://news.detik.com/berita/2047460/ini-dia-peringkat-provinsi-terkorup-di- indonesia-versi-fitra.
“Gerak: Aceh Utara Kabupaten Terkorup | ACEHKITA.COM,” accessed March 4, 2017, https://www.acehkita.com/gerak-aceh-utara-kabupaten-terkorup/.
“MA:  Jumlah  Perkara  Korupsi  Meningkat  Sepanjang  2016,”  accessed  March  4,  2017, http://www.cnnindonesia.com/nasional/20161228182616-12-182732/ma- jumlah-perkara-korupsi-meningkat-sepanjang-2016/
“Kasus Korupsi Di Indonesia Menggila - News Liputan6.com,” accessed March 4, 2017, http://news.liputan6.com/read/2477341/kasus-korupsi-di-indonesia-menggila.
1 Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk berdasarkan UU No. 20 Tahun 2002. Di dalam Pasal 3 dinyatakan
2 Berita Resmi Statistik Badan Pusat Statistik, No. 07/01/Th. XVI, 2 Januari 2013. Diakses dari http://www.bps.go.id/brs_file/ipak_02jan13.pdf tanggal 20/06/2013. Lihat juga, http://www.setkab.go.id/artikel- 7819-.html diakses tanggal 20/06/2013 ;
3 http://www.tempo.co/read/news/2012/12/06/078446210/Indeks-Persepsi-Korupsi-Indonesia-Masih-Buruk diakses tanggal 20/06/2013. http://bisnis.liputan6.com/read/478989/survei-bps-orang-indonesia-cenderung-anti- korupsi diakses tanggal 20/06/2013.
4 “Corruption Perceptions Index 2014” dalam http://www.ti.or.id/index.php/publication/2014/12/06/corruption-perceptions-index-2014 diakses 6/12/2014.
5 “Tren Korupsi Naik Lagi” http://nasional.kompas.com/read/2014/08/ 18/10085091/Tren.Korupsi.Naik.Lagi diakses 18/8/2014.
6 “Pemerintah Dinilai Tidak Konsisten Berantas Korupsi” http://www.republika.co.id/berita/nasional /hukum /15/01/28/niw5m0 -pemerintah-dinilai-tidak-konsisten-berantas-korupsiWednesday, diakses 28/1/2015; “Hikmahanto Duga Ada Indikasi Kriminalisasi KPK” http://www.republika.co.id/berita/nasional /hukum/15/01/28/niw988-hikmahanto-duga-ada-indikasi-kriminalisasi-kpkWednesday, diakses 28/1/2015;'Politisasi dan Kriminalisasi KPK' http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/15/02/17/njwfnvpolitisasi-dan- kriminalisasi-kpkTuesday, diakses 17/2/ 2015; “Ombudsman: Penangkapan BambangWidjojanto oleh Polri Maladministrasi” dalam http://nasional.kompas.com/read/2015/02/24/19354781/Ombudsman.Penangkapan.Bambang.Widjojanto.oleh.Polri. Maladministrasi diakses 24/2/2015; "KasihanAbraham-Bambang Jadi Korban, Adnan-Zulkarnain Jadi Sandera" http://nasional.kompas.com/read/2015/03/05/08330521/.Kasihan.Abraham-Bambang.Jadi.Korban.Adnan- Zulkarnain.Jadi.Sandera. Diakses5/3/2015; “Tanggapan Penyidik Polri tentang Tudingan Kriminalisasi Bambang Widjojanto http://nasional.kompas.com/read/2015/03/05/11245311/Tanggapan.Penyidik.Polri.tentang.Tudingan.Kri minalisasi.Bambang.Widjojanto.4.?utm_source=news&utm_medium=bp- ompas&utm_campaign=related&diakses5/3/2015; “Bahas Somasi Polri, Komnas HAM Gelar Pertemuan dengan Wakapolri dan Tim Sembilan http://nasional.kompas.com/read/2015/03/10/20030641/Bahas.Somasi.Polri.Komnas.HAM.Gelar . Pertemuan.dengan. Wakapolri.dan.Tim.Sembilan diakses 10/3/2015;   “Bambang: Kalau Saya Enggak Tetapkan BG Tersangka, Kasus Saya Enggak Ada”
ttp://nasional.kompas.com/read/2015/03/11/18485891/Bambang.Kalau.Saya.Enggak.Tetapkan.BG.Tersangka.Kasus .Saya.Enggak.Ada diakses 11/3/2015; “Jangan Longgarkan Remisi, Koruptor Bisa Membeli Hukum” dalam http://nasional.kompas.com/read/2015/03/17/07345201/Jangan.Longgarkan.Remisi.Koruptor.Bisa.Membeli.Hukum diakses17/3/2015 .
7 “MA: Jumlah Perkara Korupsi Meningkat Sepanjang 2016,” accessed March 4, 2017, http://www.cnnindonesia.com/nasional/20161228182616-12-182732/ma-jumlah-perkara-korupsi-meningkat sepanjang 2016/; “Kasus Korupsi Di Indonesia Menggila - News Liputan6.com,” accessed March 4, 2017, http://news.liputan6.com/read/2477341/kasus-korupsi-di-indonesia-menggila .
8 Kompas, 7/6/2012. Salah satu kasus dugaan korupsi di perguruan tinggi di Aceh yang terjadi di salah sebuah perguruan tinggi terkemuka di Aceh, Universitas Syiah Kuala. Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh menetapkan tiga tersangka perkara dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) program beasiswa Pemerintah Aceh di Unsyiah sebesar Rp 3,6 miliar dari sumber APBA 2009-2010. Ketiga tersangka tersebut masing-masing Prof. Dr. Darni M. Daud (mantan Rektor Unsyiah), Prof. Dr. M Yusuf Azis (mantan Dekan FKIP Unsyiah), dan Mukhlis (Kepala Keuangan Program Cagurdacil). Disinyalir kerugian negara sesuai audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Aceh adalah senilai Rp 3.618.623.500. Adapun pagu anggaran untuk program beasiswa calon guru daerah terpencil (Cagurdacil) dan Jalur Pengembangan Daerah (JPD) yang bersumber dari APBA 2009- 2010 tersebut sekitar Rp 17,6 miliar. Serambi Indonesia, 20/04/13; lihat juga “Mahasiswa Minta Usut Korupsi di Unsyiah” Serambi Indonesia, Jumat, 5 Oktober 2012.
9 Lukman Hakim, "Model Integrasi Pendidikan Anti Korupsi dalam Kurikulum Pendidikan Islam", dalam Jurnal Pendidikan Agama Islam, Ta’lim , Vol. 10 No. 2, 2012, hlm. 145.
10 https://id.wikipedia.org/wiki/Tabu diakses tanggal 1 Juni 2017.
11 https://en.oxforddictionaries.com/definition/taboo diakses tanggal 1 Juni 2017.
12 https://www.merriam-webster.com/dictionary/taboo diakses tanggal 1 Juni 2017.
13 Manal al-Manshur, ﺮﺠﺤﻟا ﻰﻠﻋ ﺶﻘﻨﻟﺎﻛ ﺮﻐﺼﻟا ﻲﻓ ﻢﻠﻌﻟا ,  dalam http://www.al-islam.com/ Content.aspx?pageid= 1198&ContentID=3570  diakses Tgl. 18 Nopember 2017.
14 https://brainly.co.id/tugas/8088234  diakses Tgl. 18 Nopember 2017.
15 https://storagenews.mobi/tags/mencegah-lebih-baik-daripada-mengobati-dalam-bahasa-inggris- 209277.html diakses Tgl. 18 Nopember 2017
16 Berdasarkan keterangan dari sejumlah anggota masyarakat Aceh.
17 Keterangan dari sejulmlah Tokoh Adat dan Tokoh Agama di Daerah Semende, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan.
18 Hadith ini sangat masyhur, terdapat di dalam sejumlah Kitab Hadith. Ulama Hadith sepakat tentang keshahihan maknanya, tetapi berselisih dalam keshahihan lafaznya.
19 Eko Handoyo, Pendidikan Anti Korupsi , (Semarang: Widyakarya Press, 2009), hlm. 55
20 Ibid .
21 Nader Angha, Teori I Kepemimpinan berdasarkan Kecerdasan Spiritual (Jakarta: Serambi, 2002), hlm.
17
22 Tim Penulis Buku Pendidikan Anti Korupsi, Pendidikan Anti Korupsi …, hlm. 46-47.
23 Yemane Desta,” Designing Anti-Corruption Strategies for Developing Countries: A Country Study of Eritrea”, Dissertation (North Carolina: Graduate Faculty of North Carolina State University, 2004).
24 Morgan E. Mounts, “Economic Growth and The Asian Paradox: A Study on the Differential Effect of Corruption in India”, Thesis (Wilmington: University of North Carolina Wilmington, 2010).
25 Michael D. Tyburski, “Curse or Cure? Remittances and Corruption in the Developing World”, Dissertation (Wisconsin: University of Wisconsin-Milwaukee, 2004).
26 Douglas Kimemia, “Organizational Culture And Corruption: A Multiple Case Study Of Non- Governmental Organizations In Kenya”, Dissertation (Virginia: Virginia Commonwealth University, 2013).
27 Kurlygach Nurmanbetova, “Policies to Combat Corruption Kyrgyztan: The Case of Higher Education”, Thesis (Budapest: Department of Public Policy Central European University, 2012), hlm. i.
28 Devy Yuliastri Kurnia Putri dan Intan Ayu Maharani, ” Kontribusi Pendidikan Matematika danMatematika dalam Membangun Karakter Guru dan Siswa" , Makalah , dipresentasikan dalam SeminarNasional Matematika dan Pendidikan Matematika pada tanggal 10 November 2012 di Jurusan PendidikanMatematika FMIPA UNY.
29 Fahriza Marta Tanjung, “Menggantungkan Nasib Pemberantasan Korupsi pada Sekolah”, Makalah , dipresentasikan Pada Diskusi Publik “Memberantas Korupsi melalui Pendidikan “ SEMAF FIS Unimed, SeGI Medan dan SAHdaR, UNIMED, 21 Februari 2009.
30 Lukman Hakim, "Model Integrasi Pendidikan Anti Korupsi dalam Kurikulum Pendidikan Islam", dalam Jurnal Pendidikan Agama Islam, Ta’lim, Vol. 10 No. 2, 2012, hlm. 141-156.
31 Muhammad Naquib al-Attas, The Concept of Education In Islam, (Kuala Lumpur: ABIM, 1980), h. 13.
32 Anton Moeliono,et.al, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 204.
33 ‘Ali Ashraf, Horison Baru Pendidikan Islam , terj. Sori Siregar, (Jakarta: Temprin, 1989), hlm. 1.
34 M. Masyhur Amin, Muhammad Najib (ED), Agama Demokrasi dan Transformasi Sosial , Yogyakarta: LKPSM, 1993), hlm. 111.
35 Hasan Langgulung, Pendidikan dan Peradaban Islam (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1985), hlm. 3.
36 M.Arifin, Filsafat Pendidikan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), hlm. 13.
37 Jujun S.Suriasumatri, Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer , (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), hlm. 264.
38 Rifat Syauqi Nawawi, Rasionalitas Tafsir Muhammad ‘Abduh, Kajian Masalah Akidah dan Ibadah (Jakarta: Paramadina, 2002), hlm. 37.
39 Komisi Pemberantasan Korupsi, “Buku Saku Pahami Dulu Baru Lawan”, diakses dari http://www.kpk.go.id tanggal 1/7/2013.
40 Al-Razi, Al-Tafsir al-Kabir , juz. 9 (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), hlm. 62.
41 “Buku Saku...”.
42 Hasil wawancara dengan: Boihakki, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Lhokseumawe; Ayyub, Kasi Pen Madrasah Kemenag Banda Aceh; Zulkifli, Staf Pen Madrasah Kanwil Kemenag Aceh; Saifullah, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Utara; Zulkarnain, Kabag. Pemb. Diksar Pendikbud Aceh Utara; Laila Nazri, Staf Kabid Pemb. Dikdasar Aceh Utara; Marwan, Kasi Kurikulum dan Penilaian Disdikbud Kota Banda Aceh, serta sejumlah kepala SD dan Kepala MIN.
43 Hasil wawancara dengan Zainal Abidin Dongoran, Kepala MIN-4 Lhokseumawe.
44 Hasil wawancara dengan sejumlah guru dan kepala sekolah.
45 Hasil wawancara dengan Ibu Herawati, Kepala SDIT Al-Azhar, Banda Aceh.
46 Hasil wawancara dengan Nasruddin, Kepala SDN-54 Banda Aceh.