## PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

## LIABILITY OF THE HEAD OF THE VILLAGE IN THE VILLAGE FINANCIAL MANAGEMENT ACCORDING TO LAW NUMBER 6 OF 2014 CONCERNING VILLAGE

## Edy Supriadi
Kepala Desa Mekar Damai email : kades.md@gmail.com
Naskah diterima : 03/06/2015; direvisi : 05/08/2015; disetujui : 20/08/2015

## Abstract
This research aimed to analyze the regulation of the Village financial management, the mechanism and procedure of the Village financial management and the liability of the head of the Village in the Village finanacial management according to Law number 6 of 2014 concerning Village. Type of this research is normative legal research, using statutes, conceptual and case approaching method. This research concludes that the head of the Village posses a wide authority as the budget user power which may cause deviation of the Village financial utilization. Hence, the head of the Village requires acknowledgement of the Village Deliberation Body in the financial management supervision yet in the Village financial allocation.
Keywords: Liability, Village financial

## Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis terkait pengaturan tentang pengelolaan keuangan desa menurut UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, mekanisme dan prosedur pengelolaan keuangan desa menurut UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, pertanggungjawaban Kepala Desa dalam pengelolaan keuangan desa menurut UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan metode Pendekatan perundang-undangan, Kedua Pendekatan konsep dan ketiga pendekatan kasus. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Kepala desa mempunyai kewenangan yang luas sebagai kuasa pengguna anggaran sehingga sangat rentan terjadinya penyimpangan terhadap penggunaan keuangan desa, sehingga dalam mengawasi pelaksanaan kewenangan kepala desa untuk pengelolaan keuangan desa tidak hanya meminta persetujuan badan permusyawaratan desa namun perlu persetujuan Badan permusyawaratan desa dalam menentukan penggunaan keuangan desa oleh kepala desa.

## Kata Kunci : Pertanggungjawaban Kepala Desa, Keuangan Desa

## PENDAHULUAN
Transisi  politik  yang  terjadi  di  Indo- nesia  menghasilkan  dua  proses politik yang berjalan secara simultan, yaitu desen- tralisasi dan demokratisasi. Kedua  proses politik  tersebut  terlihat  jelas  dalam  perge- seran  format  pengaturan politik di area lo- kal maupun nasional, yaitu dari pengaturan politik yang bersifat otoritarian-sentralistik
menjadi  lebih  demokratis-desentralistik. Desentralisasi memungkinkan berlang- sungnya perubahan mendasar dalam kara- kteristik hubungan kekuasaan antara Pusat dengan Daerah, sehingga daerah diberikan keleluasaan untuk menghasilkan kepu- tusan-keputusan politik tanpa intervensi pusat. Demokratisasi setidaknya  men- gubah  hubungan kekuasaan di antara lem- baga-lembaga politik utama dalam berbagai
Edy Supriadi | Pertanggungjawaban Kepala Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa ................... tingkatan. Salah satu bentuk perubahan karakter  hubungan  kekuasaan tercermin dari pergeseran locus  politics  dari pemer- intahan oleh birokrasi menjadi pemerintah- an oleh partai (party government). 1
Transisi  politik yang dimaksudkan ten- tu adalah pemberlakuan otonomi daerah berasarkan UU No. 22 Tahun 1999, seb- agaimana diubah oleh UU No. 32 Tahun 2004, dan sebagaimana diubah kembali oleh UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemer- intahan Daerah. Seperti diketahui bahwa hakikat diberlakukannya otonomi daerah adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pening- katan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dalam pembangunan nasional.
Pada perkembangannya, semangat un- tuk mempercepat terwujudnya kesejahter- aan masyarakat melalui otonomi daerah tersebut kemudian dikembangkan dalam sistem otonomi desa melalui penetapan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan PP No. 43 Tahun 2014 sebagai peraturan pelak- sananya. Sebenarnya istilah otonomi desa dalam arti yang sebenarnya sudah dikenal semenjak ditetapkannya UU No. 22 Tahun 1999, kemudian sedikit lebih diperjelas me- lalui penetapan UU No. 32 Tahun 2004 dan PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa.
Otonomi desa adalah hak untuk menga- tur dan mengurus rumah tangganya sendiri yang terbentuk bersamaan  dengan  terben- tuknya persekutuan  masyarakat hokum tersebut,  dengan batas-batas berupa  hak dan kewenangan yang belum diatur  oleh persekutuan masyarakat hokum yang lebih luas dan tinggi tingkatannya, dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup dan penghidu- pan kesatuan masyarakat hukum bersang-
1 Dwipayana dan Aridan Suntoro Eko, Membangun Good Governance di Desa, Institute Of Research and Empowerment, Yogyakarta, 2003, hlm. 5-6
kutan. 2 Desa yang otonom akan memberi- kan  ruang  gerak  yang  luas  pada  perenca- naan  pembangunan yang merupakan kebu- tuhan nyata masyarakat dan tidak banyak dibebani oleh  program-program  kerja  dari berbagai  instansi  dan  pemerintah. 3
Kewenangan yang dimiliki desa menu- rut Pasal 18 UU No. 6 Tahun 2014 meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pemban- gunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Lebih lanjut Pasal 19 UU No. 6 Tahu 2014 menegaskan bahwa kewenangan Desa dalam pemerin- tahan desa meliputi: 1. kewenangan ber- dasarkan hak asal usul;  2.  kewenangan lokal berskala Desa;  3. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota; dan 4. kewenangan lain yang  ditugaskan oleh Pemerintah, pemer- intah daerah provinsi, atau pemerintah dae- rah kabupaten/kota sesuai dengan keten- tuan peraturan perundang-undangan.
Dari sekian kewenangan yang dimiliki oleh Kepala Desa tersebut, kewenangan Kepala Desa dalam pengelolaan keuangan desa melalui penetapan dan pelaksanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah bagian yang paling men- arik bagi peneliti untuk ditelaah. Pasal 75 UU No. 6 Tahun 2014 menegaskan bahwa:
(1)Kepala Desa adalah pemegang kekua- saan pengelolaan keuangan desa.
(2)Dalam melaksanakan kekuasaan se- bagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa.
2 Sadu Wasistiono., Kapita Selekta Pemerintahan Daerah, Alqa Print, Bandung,2001, hlm. 71
3 HAW. Widjaja., Otonomi Desa Merupakan Oto- nomi Yang Asli, Bulat, dan Utuh, Cetakan Keenam, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 23
J urnal IuS | Vol III | Nomor 8 | Agustus;  2015 | hlm,
IUS

## 330~346
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai keuangan desa diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Dalam praktek pengelolaan keuangan desa berdasarkan peraturan yang masih berlaku sekarang ini, masih ditemukan ad- anya ketimpangan antara aturan dengan prakteknya. Di Kabupaten Lombok Tengah misalnya, terdapat beberapa Kepala Desa yang tersandung kasus korupsi karena dugaan penyalahgunaan ADD dan bantuan beras miskin (Raskin). Dari beberapa kasus korupsi tersebut, sudah ada yang diputus oleh Pengadilan.
Ketimpangan dalam pengelolaan keuan- gan desa sebagaimana tergambar dalam beberapa kasus di atas, tentu merupakan persoalan yang serius karena menyangkut nasib masyarakat di desa setempat. Secara umum, ketimpangan dalam pengelolaan keuangan desa jelas akan menghambat tu- juan pemberlakuan otonomi daerah dan otonomi desa, sebagaiman yang dikehen- daki dalam UU No. 32 Tahun 2004 dan PP No. 72 Tahun 2005.
Dari paparan di atas, maka perma- salah yang dikaji dalam tulisan ini adalah Bagaimanakah Kewenangan Kepala Desa dalam pengelolaan Keuangan Desa menu- rut UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa?. Bagaimanakah mekanisme dan prosedur pengelolaan k euangan desa menurut UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa?, dan Bagaimanakah pertanggungjawaban Ke- pala Desa dalam pengelolaan keuangan desa menurut UU No. 6 tahun 2014 ten- tang Desa?

## PEMBAHASAN

## A. Kewenangan Kepala Desa Dalam Pen- gelolaan Keuangan Desa
Pemerintah desa sebagai ujung tombak dalam sistem pemerintahan daerah akan berhubungan dan bersentuhan langsung
dengan masyarakat. Karena itu, sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat didukung dan ditentukan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusy- awaratan Desa (BPD) sebagai bagian dari Pemerintah Daerah. Struktur kelembagaan dan mekanisme kerja di semua tingkatan pemerintah, khususnya pemerintahan desa harus  diarahkan untuk dapat menciptakan pemerintahan yang peka terhadap perkem- bangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat.
Reformasi dan otonomi daerah sebena- rnya adalah harapan baru bagi pemerintah dan masyarakat desa untuk membangun desanya sesuai kebutuhan dan aspirasi ma- syarakat. Bagi sebagian besar aparat pemer- intah desa, otonomi adalah suatu peluang baru yang dapat membuka ruang kreativitas bagi aparatur desa dalam mengelola desa, misalnya semua hal yang akan dilakukan oleh pemerintah desa harus melalui rute persetujuan kecamatan, untuk sekarang hal itu tidak berlaku lagi. Hal itu jelas membuat pemerintah desa semakin leluasa dalam menentukan program pembangunan yang akan dilaksanakan, dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat desa.
Kewenangan pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa seb- agaimana disebutkan dalam Pasal 75 ayat (1) bahwa Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa. Dalam melaksanakan kekuasaannya kepala desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa.
Dalam rangka melaksanakan kewenan- gan yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, di- bentuklah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislasi dan wadah yang berfungsi untuk menampung dan me- nyalurkan aspirasi masyarakat. Lembaga ini
Edy Supriadi | Pertanggungjawaban Kepala Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa ................... pada hakikatnya adalah mitra kerja Pemer- intah Desa yang memiliki kedudukan yang sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pember- dayaan masyarakat.
Prinsip pengeloaan keuangan di Desa dalam  rangka Good Governance harus men- cakup beberapa aspek diantaranya adalah: 4
1). Aspiratif, dalam pengambilan kebi- jakan tentang pengelolaan keuangan Desa  pemerintah desa dan BPD harus mendengar aspirasi dari masyarakat.
2). Partisipatif, dalam pengambilan ke- bijakan pengelolaan keuangan Desa, pemerintah desa harus melibatkan masyarakat.
3). Transparan, masyarakat mem- peroleh informasi yang cukup ten- tang APBDes, termasuk program pembangunan,lelang kas Desa, ban- tuan pemerintah dan pungutan ke masyarakat.
4). Akuntabilitas, dalam mengelola keun- gan desa harus berdasarkan kepala aturan yang berlaku.
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat membuat Rancangan Peraturan Desa yang secara bersama-sama Pemerintah Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa. Dalam hal ini,  BPD sebagai lembaga pengawasan memiliki kewajiban untuk melakukan kon- trol terhadap implementasi peraturan desa serta anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes).
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bukan merupakan lembaga pertama yang berperan sebagai lembaga penyalur aspirasi masyarakat desa melainkan perbaikan dari lembaga sejenis yang pernah ada sebelum-
4 Lembaga Adiministrasi Negara dan Badan Penga- was Keuangan dan  Pembangunan , 2000 : 3
nya, seperti LMD yang direvisi menjadi Badan Perwakilan Desa (BPD)  yang oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diubah menjadi Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pembahasan mengenai Badan Perwakilan Desa dan Kepala Desa dalam undang-undang yang lama (UU No. 22 Ta- hun 1999) pasal 104 dinyatakan bahwa
“Badan Perwakilan Desa atau yang dise- but dengan nama lain berfungsi men- gayomi adat istiadat, membuat peraturan Desa, serta membuat pengawasan ter- hadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.”
Konsepsi Badan Perwakilan Desa seb- agaimana yang diinginkan oleh Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1999 adalah un- tuk memberikan fungsi kontrol yang kuat kepada Kepala Desa. Selain itu, dikenalkan- nya Badan Perwakilan Desa adalah untuk memperkenalkan adanya lembaga legislatif, dan mempunyai kewenangan-kewenangan legislasi pada umumnya di Desa.
Hal ini berbeda dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Badan Perwakilan Desa yang semula diharapkan dapat men- jalankan fungsi check and balance di desa, telah dikurangi perannya. Di desa, berdasar- kan undang-undang ini, tidak mengenal lagi lembaga perwakilan. Yang ada adalah lembaga permusyawaratan desa yang dise- but dengan Badan Permusyawaratan Desa. Pada pasal 209 undang-undang tersebut dijelaskan bahwa
“Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan Desa bersama Ke- pala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.”
Namun Badan Permusyawaratan Desa memiliki fungsi kontrol yang  sangat ber- beda jauh dengan Badan Perwakilan Desa. Dalam Badan Permusyawaratan Desa
J urnal IuS | Vol III | Nomor 8 | Agustus;  2015 | hlm,

## 330~346
fungsi kontrol terhadap kepala Desa dalam menjalankan tugasnya lemah. Selain itu, terdapat beberapa kelemahan dari Badan Permusyawaratan Desa, antara lain :
1) Tidak melibatkan partisipasi langsung masyarakat/pemilihan langsung
2) Keanggotaan berbasis tokoh masyara- kat yang tidak mencerminkan keang- gotaan desa
3)  Kekuatan legitimasi lemah tetapi mem- buat peraturan desa
4) Fungsi kontrol ada pada badan musy- awarah desa, namun dalam hal pengam- bilan keputusan terkait sanksi diserah- kan kepada Camat dan Bupati.
Kepala Desa menjalankan hak, we- wenang dan kewajiban pimpinan  Pemer- intahan Desa yaitu penyelenggaraan rumah tangganya sendiri dan merupakan peny- elenggaraan dan penanggung jawab utama dibidang  pemerintahan,pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyeleng- garaan  urusan Pemerintahan Desa, urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang  ber- laku dan menumbuhkan serta megembang- kan jiwa gotong-royong masyarakat  desa, Kepala Desa antara lain melakukan usaha penetapan koordinasi melalui  lembaga- lembaga kemasyarakatan lainnya yang ada di Desa.
Maka dari itu dalam setiap penen- tuan kebijakan Kepala Desa harus selalu menekankan prinsip-prinsip Good Gov- ernance, begitu juga dalam pengelolaan keuangan Desa. Prinsip-prinsip manajemen APBDes ini dijabarkan sebagai berikut: 5

## 1) Perencanaan APBDes
5 Dalam Modul APBDes Partisipatif, Membangun Tanggung-Gugat  Tata Pemerintahan Desa (2003, hal ,
Perencanaan adalah proses merumus- kan suatu kegiatan dalam rangka mem- peroleh hasil yang diharapakan dalam ke- giatan tersebut. Sebelum APBDes dibahas maka harus didahului dengan tahapan musyawarah yaitu tahap pertama, musy- awarah pembangunan di tingkat dusun un- tuk menyerap aspirasi dari masing-masing RT/RW, musyawarah ini dipimpin oleh masing- masing Kepala Dusun. Hasil-hasil dari penyerapan aspirasi ditingkat dusun dituangkan dalam bentuk usulan yang akan dibawa tingkat  Musyawarah Desa. Kedua, musyawarah ditingkat desa dalam musyawarah ini aspirasi pembangunan dari masing-masing dusun dibahas dalam musyawarah ini, didalam musyawah desa dibahas hal-hal sebagai berikut:
a) Musyawarah di setiap dusun
b) Membahas usulan atau program pem- bangunan yang diajukan oleh dusun
c)  Menyusun skala prioritas kegiatan pem- bangunan
d) Mengkompilasi usulan yang diterima dalam format RAPBDes
e)  Pengajuan RAPBDes untuk dibahas ke BPD
2) Pelaksanaan APBDes
Pelakanaan adalah proses aktualisa- si atau pengoperasian dari perencanaan yang telah ditetapkan. Proses pelaksanaan APBDes adalah menjabarkan rencana- rencana pembangunan yang tercantum dalam APBDes untuk  dilaksanakan den- gan sebaik-baiknya. Dalam pelaksanaan Pembangunan Desa ini harus melalui tahapan sosialisasi kepada  masyarakat, agar mengetahui bahwa akan diadakan pembangunan desa dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan.
3) Pengawasan APBDes
Edy Supriadi | Pertanggungjawaban Kepala Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa ...................
Pengawas adalah proses mengarahkan dan menilai suatu pelaksanaan kegiatan. Pengawasan APBDes sangat diperlukan guna menjamin agar proses pelaksanaan APBDes berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-un- dangan yang berlaku. Sehingga dengan ad- anya pengawasan yang efektif dan berkala, maka penyimpangan dalam pelaksanaan APBDes dapat diminimalisir. Proses pen- gelolaan APBDes mencakup proses-proses manajemen diantaranya adalah perenca- naan, pengorganisasian, pelaksanaan dan partisipasi dan transpaansi.
Pengelolaan APBDes Partisipatif dapat diukur dengan tolak ukur sebgai berikut: 6
a) Perencanaan APBDes
1.  Musyawarah Perencanaan APBDes tingkat Dusun
2.  Musyawarah Perencanaan Tingkat Desa
3.  Pengorganisasian APBDes
4. Pembentukan panitia pembangu- nan berdasarkan kemampuan
5.  Pembagian tugas yang jelas
6.  Pelaksanaan APBDes
7.  Sosialisasi Pembangunan
8.  Partisipasi Masyarakat
b) Pengawasan APBDes
1.  Pengawasan formal oleh Badan Per- musyawaratan Desa
2. Pengawasan Informasi oleh Ma- syarakat
3.  Pertanggung jawaban APBDes oleh Kepala Desa diakhir tahun anggaran.
Desa merupakan organisasi komunitas lokal yang mempunyai batas-batas wilayah, dihuni oleh sejumlah penduduk, dan mem-
6 Dalam Modul APBDes Partisipatif,  2003, hal 67
punyai adat-istiadat untuk mengelola dirin- ya sendiri.Sebutan Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum baru dikenal pada masa kolonial Belanda.
Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 me- mang tidak mengenal desentralisasi Desa. Pemaknaan baru ini berbeda dengan se- mangat dan disain yang tertuang dalam UU No. 5 Tahun 1979, yang hanya menempat- kan Desa sebagai unit pemerintahan teren- dah di bawah camat. Secara politik UU No. 5 Tahun 1979 bermaksud untuk menun- dukkan Desa dalam kerangka NKRI, yang berdampak menghilangkan basis self-gov- erning community.
Berpijak pada semangat pengakuan itu, UU No. 22/1999 mendefinisikan Desa seb- agai berikut: 7
“Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang me- miliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setem- pat berdasarkan asal-usul dan adat istia- dat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di Daerah Kabupaten”.
Teks hukum rumusan normatif di atas merupakan lompatan yang luar biasa bila dibandingkan dengan rumusan tentang Desa dalam UU No. 5/1979. Secara nor- matif UU No. 22/1999 menempatkan Desa tidak lagi sebagai bentuk pemerintahan ter- endah di bawah camat, melainkan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengatur dan mengurus kepentingan ma- syarakat setempat sesuai dengan hak asal- usul Desa. implikasinya adalah, Desa berhak membuat regulasi Desa sendiri untuk men-
7 Sejarah Hukum Pengaturan Pemerintahan Desa, Http://Rajawaligarudapancasila.Blogspot.Com /2014/01/ Sejarah-Hukum-Pengaturan-Pemerintahan diakses pada Selasa 14 April 2015
J urnal IuS | Vol III | Nomor 8 | Agustus;  2015 | hlm,

## 330~346
gelola barang-barang publik dan kehidupan Desa, termasuk keuangan desa. pengelo- laan keuangan desa berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 dilakukan oleh Kepala Desa dan BPD yang dituangkan dalam APBDesa setiap tahunnya.Sumber pendapatan Desa terdiri atas :
a) pendapatan asli Desa yang meliputi : hasil usaha Desa; hasil kekayaan Desa; hasil swadaya dan partisipasi; hasil go- tong royong; dan lain-lain pendapatan asli Desa yang sah;
b) bantuan dari Pemerintah Kabupaten yang meliputi :bagian dari perolehan pajak dan retribusi Daerah; dan bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemer- intah Kabupaten;
c) bantuan dari Pemerintah dan Pemer- intah Propinsi;sumbangan dari pihak ketiga; dan, pinjaman Desa.
Meski menciptakan lompatan yang luar bisa, tetapi UU No. 22/1999 tetap memiliki sejumlah keterbatasan, terutama kalau dili- hat dari sisi Desain desentralisasi. UU ini menyerahkan sepenuhnya persoalan Desa kepada kabupaten/kota, sehingga membuat rumusan UU No. 22 Tahun 1999 memberi- kan “cek kosong” pengaturan Desa kepada kabupaten/kota. UU No. 22/199 hanya memberikan diktum yang sifatnya makro dan abstrak dalam hal desentralisasi ke- wenangan kepada Desa.
Subtansi UU No. 22/1999 membuat ka- bur posisi Desa karena mencampuradukkan antara prinsip self-governing community (otonomi asli) dan local-self government (de- sentralisasi) tanpa batas-batas perbedaan yang jelas. Pengakuan Desa sebagai self- governing community (otonomi asli) lebih bersifat simbolik dan nostalgia, ketimbang substantif. 8 Setelah UU No. 22/199 di-
8 Ibid ...
jalankan, tidak serta-merta diikuti dengan pemulihan pembangunan dan keseahteraan masyarakat desa, khusunya dalam pengelo- laan keuangan sebagai tumpuan pembangu- nan desa.

## B. Kewenangan Kepala Desa Dalam Pen- gelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Dalam Undang-Undang Nomor 6 Ta- hun 2014 tentang Desa Pasal 1 angka (1) menjelaskan bahwa desa merupakan kesat- uan masyarakat hukum yang memiliki ba- tas wilayah yang berwenang untuk menga- tur dan mengurus urusaan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasar- kan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Neg- ara Kesatuan Republik Indonesia.Berdasar- kan undang-undang ini menjadikan desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya ses- uai dengan kondisi dan sosial, budaya se- tempat sehingga posisi desa yang memiliki otonomi asli menjadi sangat strategis.
Salah satu substansi yang diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 adalah mengenai keuangan Desa. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 mem- berikan definisi keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dini- lai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan den- gan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pengertian hak dan kewajiban tersebut adalah semua yang menimbulkan pendapa- tan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan Keuangan Desa.
Kewenangan pemerintah desa menjadi begitu besar dalam penyelenggaraan pemer- intahan desa khususnya dalam pengelolaan Keuangan Desa setelah berlakunya UU No.
Edy Supriadi | Pertanggungjawaban Kepala Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa ...................
6 Tahun 2014 dibandingkan dengan masa sebelum berlakunya. kewenangan pemer- intah desapada masa sebelum berlakunya UU No. 6 Tahun 2014 dalam pengelolaan keuangan desa dibatasi pada ketergantun- gan pemerintah desa terhadap dana dari pemerintah pusat maupun pemerintah dae- rah sangat kuat. Desa belum dapat mengop- timalkan sumber-sumber pendapatan desa dengan berbasis pada kekayaan dan potensi lokal berskala desa.
Pada tanggal 15 Oktober 2004 telah disahkan Undang-Undang Nomor 32 Ta- hun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Dae- rah. Dalam Undang-Undang ini pengaturan mengenai Desa terdapat dalam Bab XI yaitu dari Pasal 200 – Pasal 216. Sedangkan pen- jabaran lebih lanjut dari ketentuan di atas adalah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
Dalam uu no. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah memberikan ke- wenangan kepala desa untuk menguasai pengelolaan keuangan desa sebagaiamana termuat dalam Pasal 212 ayat (5) jo. Pasal 75 Peraturan Pemeritah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, bahwa Pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh kepala desa yang dituangkan dalam peraturan desa ten- tang anggaran pendapatan dan belanja desa.
Berdasarkan kepustakaan hukum ad- ministrasi Negara terdapat tiga cara mem- peroleh wewenang yaitu atribusi, delegasi dan mandat 9 . Atribusi, merupakan pem- berian wewenang oleh pembuat Undang- Undang kepada organ pemerintah, del- egasi, merupakan pelimpahan wewenang dari satu organ pemerintah kepada organ pemerintahan lainnya, sehingga pertang-
9 Ridwan Hr, Hukum Administrasi Negara, Cetakan Ketujuh, Edisi Revisi, Pt. Raja Grafindo Persada, Jakar- ta, 2011, Hlm. 103
gung jawaban pelaksanaan wewenang tersebut berada pada penerima wewenang (delegataris) bukan berada pada pemberi wewenang (delegans), dan mandat meru- pakan suatu pelimpahan wewenang atau kekuasaan kepada bawahan dalam hirarki oraganisasi pemerintahan. Mandataris atau siapa yang diberi mandat tidak bertindak atas namanya sendiri melainkan bertindak atas nama pemberi mandat (mandans) se- hingga tanggung jawab atau tanggung gugat tetap berada kepada mandans. 10 Berdasar- kan ketentuan di atas bahwa kewenangan kepala desa dalam pengelolaan keuangan desa merupakan kewenangan yang bersifat atributif, sehingga keududukan kepala desa dalam mengelola keuangan desa di lindungi oleh UU.
Selama ini keuangan Desa ditopang den- gan dua sumber utama, yakni pendapatan asli Desa (pungutan, hasil kekayaan Desa, gotong-royong dan swadaya masyarakat) serta bantuan dari pemerintah.Namun, se- cara empirik, ada beberapa masalah yang berkaitan dengan keuangan Desa.Pertama, besaran anggaran Desa sangat terbatas. PADes sangat minim, antara lain karena Desa tidak mempunyai kewenangan dan kapasitas untuk menggali potensi sumber- sumber keuangan Desa. Karena terbatas, anggaran Desa tidak mampu memenuhi kebutuhan kesejahteraan perangkat Desa, pelayanan publik, pembangunan Desa apa- lagi kesejahteraan masyarakat Desa.Kedua, ada kesenjangan antara tanggung-jawab dan responsivitas dengan partisipasi ma- syarakat dalam anggaran Desa.
Partisipasi masyarakat dalam anggaran pembangunan Desa sangat besar, sementa- ra tanggungjawab dan responsivitas sangat
10 Gatot Dwi Hendro Wibowo, Aspek Hukum Dan Kelembagaan Dalam Peningkatan Efisiensi Dan Efekti- vitas Pengelolaan Wilayah Pesisir, Jurnal Hukum, Uii, Vol. 16, No. 1 Januari 2009, Hlm. 103-104
J urnal IuS | Vol III | Nomor 8 | Agustus;  2015 | hlm,

## 330~346
kecil.Ketiga, skema pemberian dana pemer- intah kepada Desa kurang mendorong pem- berdayaan. Dulu ada dana pembangunan Desa (Inpres Bandes) selama 30 tahun yang dibagi secara merata ke seluruh Desa sebesar Rp 10 juta (terakhir tahun 1999), yang sudah ditentukan dan dikontrol dari atas, sehingga Desa tidak bisa secara leluasa dan berdaya menggunakan anggaran. Pada tingkat pemerintah daerah (kabupaten/ kota) juga mempunyai anggaran (ABPD) yang disusun berdasarkan perencanaan dari Desa. Baik APBN maupun APBD um- umnya kurang perhatian pada Desa. Sebe- sar 60% - 70% anggaran negara dan daerah dikonsumsi untuk belanja aparatur (belan- ja rutin). Sisanya, sebesar 30% hingga 40% anggaran daerah digunakan untuk belanja publik untuk masyarakat, yang komposisi kasarnya sekitar 30% untuk biaya tidak langsung (administrasi) dan 70% untuk be- lanja langsung ke masyarakat. Dari 70% be- lanja langsung untuk pembangunan terse- but, jika dihitung secara kasar, terdiri dari beberapa pfalon: 20% plafon politik (untuk DPRD dan Kepala Daerah); 70% untuk pla- fon sektoral (pendidikan, kesehatan, ekono- mi rakyat, industri kecil, prasarana daerah, dan seterusnya); dan 10% untuk plafon spasial Desa melalui ADD. 11
Berdasarkan permasalahan di atas bah- wa keterbatasan keuangan Desa tersebut menjadi sebuah masalah serius, yang men- jadi perhatian yang seksama baik dari ka- langan pemerintah Desa, pemerintah pusat dan kabupaten maupun kalangan akademi- si, LSM dan lain sebagainya yang menaruh perhatian tentang Desa.
Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Indonesia terben- tuk. Penjelasan Pasal 18 UUD 1945 (se-
11 Direktorat Pemerintahan Desa Dan Kelurahan Dan Direktorat Jendral Pemberdayaan Dan Desa De- partemen Dalam Negeri , Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Desa, Jakarta 2007, Hlm. 67.
belum amandemen) menyebutkan bahwa “Dalam teritori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 “ Zelfbesturende land- schappen ” dan “ Volksgemeenschappen ” seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palem- bang, dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan Asli dan oleh kare- nanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa.Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan dae- rah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah- daerah itu akan mengingati hak-hak asal usul daerah tersebut”.Oleh sebab itu, la- hirnya UU No. 6/2014 merupakan bentuk pengakuan dan jaminan keberlangsungan Desa oleh Negara dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 12
Salah satu subtansi yang diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014 adalah mengenai keuangan Desa. Pasal 1 angka 10 UU No. 6 Tahun 2014 memberikan definisi keuangan Desa adalah semua hak dan ke- wajiban yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan ba- rang yang berhubungan dengan pelaksa- naan hak dan kewajiban Desa. Pengertian hak dan kewajiban tersebut adalah semua yang menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan Keuangan Desa. Pada Pasal 71 ayat (2) UU No. 6 Tahun 2014 disebutkan: “Hak dan kewa- jiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja, pembi- ayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa”.
Sumber pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 ayat (2) diatas ter- diri dari:
1)  Pendapatan asli Desa;
2)  Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
12 Bambang Antariksa, Implikasi Yuridis Pengelo- laan Keuangan Desa Berdasarkan Uu No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Edy Supriadi | Pertanggungjawaban Kepala Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa ...................
3) Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Ka- bupaten/Kota;
4) Alokasi anggaran dari APBN;
5) Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota;
6)   Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.
Keuangan desa berdasarkan Pasal 1 an- gka (10) dan Pasal 71 ayat (1) UU No. 6 Ta- hun 2014 menyebutkan: “Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang ber- hubungan dengan pelaksanaan hak dan ke- wajiban Desa”.
Apabila dibandingkan dengan definisi keuangan negara dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, maka secara gramatikal, hanya kata negara dalam definisi keuangan negara yang diganti menjadi kata desa. Berikut definisi keuangan negara berdasarkan Pasal 1 angka (1) yakni: “Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dini- lai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”. Pada Pasal 71 ayat (2) UU No. 6 Tahun 2014 menyebutkan: “Hak dan kewa- jiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan  pendapatan, belanja, pembi- ayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa”. Lebih lanjut pemerintah mengeluarkan Per- aturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Permendagri tersebut bertujuan untuk memudahkan dalam pelaksanaan pengelo- laan keuangan desa, sehingga tidak men- imbulkan multitafsir dalam penerapannya. Dengan demikian desa dapat mewujudkan
pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien. Disamping itu diharapkan dapat diwujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik, yang memiliki tiga pilar utama yaitu transparansi, akuntabilitas dan parti- sipatif.
Pengelolaan keuangan Desa dilakukan dengan mekanisme penganggaran diting- kat desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan Desa. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Be- lanja Desa diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama Badan Per- musyawaratan Desa. Sesuai hasil musy- awarah tersebut, maka Kepala Desa mene- tapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa. Pengawasan pengelolaan keuangan desa dilakukan secara internal dan eksternal. Secara internal, pengawasan pengelolaan keuangan Desa dilakukan oleh Badan Per- musyawaratan Desa. Secara eksternal pem- binaan dan pengawasan pengelolaan keuan- gan desa dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 115 huruf g UU No. 6 Tahun 2014.
Dalam Undang-Undang  Nomor 6 tahun 2014 memberikan kekuasaan bagi kepala desa untuk melakukan pengelolaan keuan- gan desa tidak menjadikan kepala desa bebas dalam menggunaan anggaran dan belanja desa. pembinaan dan pengawasan akan terus dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah kecamatan, sehingga penggunaannya men- jadi lebih optimal.
Seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APB Desa. Pencairan dana dalam rekening kas Desa ditandatangani oleh kepala Desa dan
J urnal IuS | Vol III | Nomor 8 | Agustus;  2015 | hlm,
Bendahara Desa. Pengelolaan keuangan Desa meliputi:
a) perencanaan;
b) pelaksanaan;
c) penatausahaan;
d) pelaporan; dan
e) pertanggungjawaban.
B. Mekanisme Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Uu No. 6 Ta- hun 2014 Tentang Desa
1.  Mekanisme  Pengelolaan Keuangan Desa
Pemerintahan Desa merupakan meru- pakan simbol formal dari kesatuan ma- syarakat desa. Pemerintahan Desa sebagai bahan kekuasaan terendah, selain memi- liki wewenang asli untuk mengatur rumah tanggga sendiri  otonomi/pemerintahan sendiri pelimpahan dekonsentrasi dari pemerintah diatasnya.Pemerintah Desa dis- elenggarakan di bawah pimpinan seorang kepala desa beserta para pembantunya, mewakili masyarakat desa guna hubungan keluar maupun kedalam masyarakat yang bersangkutan. 13.
Informasi yang dikelola dalam sistem tersebut adalah informasi umum yang cenderung lebih luas dan berbeda-beda ragamnya antar kabupaten, sesuai dengan perbedaan fokus pembangunan di daerah masing-masing. Sedangkan pembahasan sistem informasi akuntansi adalah spe- sifik dan mempunyai standar yang sama pada seluruh desa di Indonesia seperti masa sebelumnya diatur oleh Permendag- ri No.37/2007 tentang Pedoman Pengelo- laan Keuangan Desa. Karena itu pengem- bangan sistem informasi akuntansi yang saya usulkan disini dilakukan pada beber- apa bagian, ada yang di pusat, ada yang di
13 Saparin, Tata PemerintahanDan Administrasi Pemerintahan Desa, Ghalia Indonesia, Hal. 30
pemerintah daerah, dan ada yang di desa itu sendiri yang semuanya memanfaatkan jaringan komunikasi data selular dengan tujuan keseragaman sistem dan mem- perkecil biaya investasi perangkat keras.
Dalam bidang akuntansi, Pemerintah sendiri khususnya di Pemda Provinsi dan Pemda Kabupaten/kota masih belum tuntas dalam merevisi proses akuntansinya agar dapat menghasilkan laporan keuangan ber- basis akrual seperti yang diharapkan oleh PP No. 71/2010 tentang “Standar Akun- tansi Pemerintah” (SAP). PP tersebut men- gatur tentang perubahan standar akuntansi dari yang sebelumnya akuntansi berbasis kas menjadi berbasis akrual.
Pengelolaan Keuangan Desa adalah ke- seluruhan kegiatan yang meliputi peren- canaan, pelaksanaan, penatausahaan, pel- aporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenan- gan lokal berskala Desa didanai oleh APB- Desa. Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala Desa selain didanai oleh APB Desa, juga dapat didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara dan ang- garan pendapatan dan belanja daerah. Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh Pemerintah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara. Dana anggaran pendapatan dan belanja negara dialokasikan pada bagian anggaran kementerian/lembaga dan disalurkan me- lalui satuan kerja perangkat daerah kabu- paten/kota. Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh pemerintah dae- rah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah.
Seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APB Desa. Pencairan dana dalam rekening kas
Edy Supriadi | Pertanggungjawaban Kepala Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa ...................
Desa ditandatangani oleh kepala Desa dan Bendahara Desa. Pengelolaan keuangan Desa meliputi:
a. perencanaan;
b. pelaksanaan;
c. penatausahaan;
d.  pelaporan; dan
e. pertanggungjawaban.
.Sumber : www.bppk.depkeu.go.id
Saat ini masih diberlakukan peraturan transisi yang disebut Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Kas menuju Akrual. kalau Pemerintahnya sendiri memerlukan waktu selama 4 tahun (sejak 2010) dan be- lum menuntaskan transisi laporan keuan- gan berbasis kas menjadi berbasis akrual, bagaimana nantinya kira-kira proses akun- tansi yang harus dilakukan oleh ke 78 ribu desa yang umumnya memiliki sumberdaya manusia yang lebih terbatas.
Peraturan Menteri Dalam Negeri No.37/2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang menjadi peraturan pelaksana dari UU No.32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Permendag- ri tersebut disebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa dilaksanakan oleh perang- kat desa antara lain, Bendahara Desa dan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Sedangkan dokumen yang
disebutkan dalam Permendagri yang harus digunakan dalam pengelolaan keuangan desa tersebut adalah:
a) Pesan publik khas
b) Buku kas pembantu perincian obyek penerimaan
c) Buku kas pembantu Perincian obyek produksi
d) Buku kas harian pembantu
Dengan pemahaman atas situasi dan kondisi dari pengelolaan keuangan desa saat ini, kita dihadapkan pada fakta bah- wa dalam waktu dekat pencairan dana desa akan segera dilaksanakan. Di satu sisi Desa diberi tugas untuk menyeleng- garakan urusan pemerintahan sehingga untuk pencatatan dan pertanggung-jawa- ban pengelolaan keuangannya seharusnya mengikuti standar akuntansi yang dikelu- arkan pemerintah yang telah diatur dalam PP no.71/2010. Namun di sisi lain seperti
J urnal IuS | Vol III | Nomor 8 | Agustus;  2015 | hlm,

## 330~346
yang diungkapkan Robert Endi Jaweng dalam diskusi “Prospek Implementasi UU No.6/2014, terdapat masalah kapasitas administrasi dan tata kelola aparat pemer- intah desa yang masih minim. Kemudian sistem akuntabilitas dan pranata penga- wasan yang masih lemah, termasuk belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan ang- garan pendapatan dan belanja desa. 14
Senada dengan itu  Jan Hoesada, CPA dari Komite Standar Akuntansi Pemerin- tah (KSAP) menyatakan dalam tulisan- nya tentang Desa, bahwa penyusunan PP tentang akuntansi dan pelaporan laporan keuangan desa harus dirangkai secara amat hati-hati. Diduga seluruh desa amat terbe- lakang dalam teknologi akuntansi, sebagian diramalkan cepat beradaptasi, sebagian lagi amat sulit beradaptasi dengan teknologi akuntansi. Diramalkan akan ada berbagai desa menerapkan akuntansi pemerintahan karena dinilai bermanfaat bagi desa yang bersangkutan namun jumlahnya amat ter- batas. Karena itulah kita harus coba untuk menemukan solusi-nya dari sisi sumberda- ya manusia dan perangkat pendukung. 15
Penyusunan laporan keuangan desa terutama dalam implementasi pelaksanaan UU no.6/2014 tentang Desa ini juga ha- rus merupakan tanggungjawab pemerintah mulai dari pemerintah pusat, provinsi sam- pai kabupaten. Dengan demikian, seluruh aparatur pemerintahan dari pusat sampai ke desa khususnya yang berkaitan di bidang akuntansi harus dialokasikan, yaitu untuk sumberdaya manusia yang terbatas menger- jakan porsi pekerjaan yang paling spesifik untuk beberapa desa sekaligus, dan sum- berdaya yang lebih banyak yaitu para per- angkat desa untuk mengerjakan pekerjaan
14 Pengelolaan Keuangan Desa dalam Kerangka UU No.6 Tahun 2014. http://keuanganlsm.com/pengelo- laan-keuangan-desa-dalam-kerangka-uu-6-tahun-2014 diakses pada hari Ahad 12 April 2015
15 Ibid ...
yang lebih umum dan mudah dikerjakan. Wasistiono dan tahir 16 ,  menyatakan bahwa, unsur kelemahan yang dimiliki oleh pemer- intahan desa pada umumnya yaitu :
a) Kualitas sumber daya aparatur yang dimiliki desa pada umumnya masih rendah.
b) Belum sempurnanya kebijakan pen- gaturan tentang organisasi pemerin- tah desa, sejak dikeluarkan peraturan pemerintah No 72 tahun 2005 tentang desa, masih diperlukan beberapa aturan pelaksana baik sebagai pedoman mau- pun sebagai operasional.
c) Rendahnya kemampuan perencanaan ditingkat desa, sering berakibat pada kurangnya sinkronisasi antara out- put (hasil/keluaran) implementasi kebijakan dengan kebutuhan dari ma- syarakat yang merupakan input dari kebijakan.
d)  Sarana dan prasarana penunjang op- erasional administrasi pemerintah ma- sih sangat terbatas, selain mengganggu efisiensi dan efektivitas

## B. Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa
Prosedur  pengelolaan Pengelolaan keuangan desa  antara lain:
a. Perencanaan
1)  Kesesuaian perencanaan dengan kebu- tuhan masyarakat
2) Pelibatan partisipasi masyarakat
3)  Ketetapan waktu untuk perencanaan
4) Perencaan sesuai dengan visi dan misi
b. Pelaksanaan
1) Kesesuaian alokasi anggaran
2) Transparansi pendanaan
16 Wasistiono dan Tahir Wasisitiono, Sadu dan Irwan Tahir.2006. Prospek Pengembangan Desa. Jatinangor:Fokus Media.2006. hlm. 96
Edy Supriadi | Pertanggungjawaban Kepala Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa ...................
3) Pencapaian Target APBDes
c. Pengawasan
1) Membandingkan rencana dengan target

## C. Pertanggungjawaban Kepala Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa
Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa. Dalam melak- sanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa.
Kepala Desa sebagai pemegang kekua- saan pengelolaan keuangan desa  seb- agaimana dimaksud pada ayat (1), mempu- nyai kewenangan: 17
a. menetapkan kebijakan tentang pelak- sanaan APBDesa;
b.  menetapkan PTPKD; 18
c.  menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
d.   menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan
e. melakukan tindakan yang mengaki- batkan pengeluaran atas beban  APB- Desa.
Pelaksanaan kewenangan dalam penge- lolaan keuangan desa menuntut tanggung- jawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan dalam koridor Peraturan Perundang
Undangan yang berlaku. Kepala Desa pada dasarnya bertanggungjawab kepada rakyat  yang prosedur pertanggung jawa- bannya disampaikan kepada Bupati/Wa- likota melalui Camat. Sedangkan kepada Badan Permusyawaratan  Desa Kepala
17 Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014    Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
18 PTPKD adalah Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
Desa wajib memberikan keterangan lapo- ran pertanggung jawaban secara tertulis, dan kepada rakyat Kepala Desa  menyam- paikan informasi pokok-pokok pertang- gung jawabannya lewat acara-acara yang dilakukan baik oleh Kepala Desa maupun oleh masyarakat Desa, namun masyarakat tetap diberikan peluang melalui BPD un- tuk menanyakan dan meminta keterangan lebih lanjut hal-hal yang bertalian dengan pertanggung jawaban dimaksud.
Pertanggungjawaban Pemerintah Desa dalam hal ini Kepala Desa mengalami pe- rubahan yang mendasar. Dulu sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Kepala Desa Bertangung jawab Ke- pada Rakyat atau Masyarakat melalui BPD sedangkan sekarang berdasarkan Undang- undang Nomor 6 tahun 2014 Pertanggung jawaban Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat, sedangkan ke BPD hanya sebatas memberikan keterangan atau laporan atas pelaksanaan tugas Pemerin- tahan Desa. Hal ini berarti posisi BPD di- kurangi dan tidak sekuat dulu.
Kepala Desa menjalankan hak, we- wenang dan kewajiban pimpinan Pemerin- tahan Desa yaitu penyelenggaraan rumah tangganya sendiri dan merupakan peny- elenggaraan dan penanggung jawab utama di bidang pemerintahan,pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyeleng- garaan  urusan Pemerintahan Desa, urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ber- laku dan menumbuhkan serta megembang- kan jiwa gotong-royong masyarakat desa, Kepala Desa antara lain melakukan usaha penetapan koordinasi melalui lembaga-lem- baga kemasyarakatan lainnya yang ada di Desa
Menurut Peraturan Pemerintah No- mor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Urusan
J urnal IuS | Vol III | Nomor 8 | Agustus;  2015 | hlm,
pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup:
a) urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa;
b)  urusan pemerintahan yang menjadi ke- wenangan kabupaten atau kota yang dis- erahkan pengaturannya kepada desa;
c) tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi,dan Pemerintah Kabupaten atau Kota;
d) urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.
Urusan pemerintahan yang menjadi ke- wenangan kabupaten atau kota yang dis- erahkan pengaturannya kepada desa tercan- tum pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabu- paten/ Kota Kepada Desa.
Otonomi desa hingga saat ini masih menjadi isu perdebatan baik ditinjau dari pengertiannya maupun hakekatnya. Jika dilihat dari berbagai kebijakan pengaturan tentang desa yang ada hingga saat ini maka otonomi desa tidak secara eksplisit memi- liki pengertian yang jelas dan dapat diteri- ma secara umum. Apabila dibandingkan dengan pengertian hak otonomi dalam ilmu ketatanegaraan pada umumnya, maka per- bedaannya terletak pada sempitnya penger- tian hak otonomi desa. Adapun pengertian yang dimaksud adalah haknya untuk men- gatur rumah tangga daerah dalam batas wilayah kekuasaan bersama dengan DPRD.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dijelaskan bahwa walaupun desa memiliki otonomi, namun desa tidak menjadi daerah otonom karena berdasarkan pasal 3 Un- dang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 hanya
terdapat dua tingkat daerah otonom yaitu Daerah Tingkat II dan Daerah Tingkat I. Apabila dilihat dari kewenangannya, ke- bijakan ini tidak menjelaskan secara tegas sehingga yang menonjol adalah tugas-tugas pembantuan. Tugas utama yang harus di- emban oleh Pemerintah Desa adalah. 19
“bagaimana menciptakan kehidupan yang demokratis dan memberikan pelay- anan sosial yang baik, sehingga dapat membawa warganya pada kehidupan yang sejahtera, tenteram, aman, dan berkeadilan”.
Dikeluarkannya Undang-Undang No- mor 22 Tahun 1999 yang kemudian disem- purnakan menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Dae- rah memberikan landasan kuat bagi desa dalam mewujudkan “Development Com- munity” yang memposisikan desa tidak lagi sebagai level administrasi atau bawahan daerah tetapi sebaliknya sebagai “Indepen- dent Com-munity” yaitu desa dan masyara- katnya berhak berbicara atas kepentingan masya-rakat sendiri. Desa diberi kewenan- gan untuk me-ngatur desanya secara man- diri termasuk bidang sosial, politik dan ekonomi. Dengan adanya kemandirian ini diharapkan akan dapat meningkatkan par- tisipasi masyarakat desa dalam pembangu- nan sosial dan politik.
Widjaja berpendapat bahwa pelaksa- naan hak, kewenangan dan kebe-basan dalam penyelenggaraan otonomi desa ha- rus tetap menjunjung nilai-nilai tanggung jawab terhadap Negara Kesatuan Repub- lik Indonesia dengan menekankan bahwa desa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa dan negara Indonesia. Pelaksa- naan hak, wewenang dan kebebasan oto- nomi desa menuntut tanggung jawab untuk
19 Moch. Soelkhan, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Setara Press, Malang, 2012, Hal. 41
Edy Supriadi | Pertanggungjawaban Kepala Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa ................... memelihara integritas, persatuan dan kesat- uan bangsa dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tanggung jawab untuk mewu-judkan kesejahteraan rakyat yang dilak-sanakan dalam koridor per- aturan perundang-undangan yang berlaku. 20

## SIMPULAN
Berdasarkan peraturan perundang-un- dangan sebelum diberlakukannya Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Kepala desa mempunyai kewenan- gan mengelola keuangan desa dengan me- minta persetujuan Badan Permusyawaratn Desa sehingga BPD mempunyai hak untuk menerima dan menolak rencana pengelo- laan keuangan Desa. Berdasarkan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Kewenangan Kepala Desa dalam pen- gelolaan Desa menjadi lebih luas karena hanya meminta pertimbangan BPD. BPD tidak mempunyai hak untuk menolak ren- cana pengelolaan keuangan desa yang dia-
20 Widjaja, HAW.  Otonomi Desa: Merupakan Oto- nomi yang Asli, Bulat dan Utuh. Jakarta, Raja Grafindo Persada.  2003, hlm.166
jukan oleh kepala desa sehingga kedudukan sangat lemah.
Mekanisme pengelolaan keuangan desa yang dimulai dengan Perencanaan untuk merencanakan penggunaan keuangan desa, kemudian rencana anggaran terse- but dilaksanaan, penatausahaan, pelapo- ran dan pertanggungjawaban kepada BPD dan Bupati. Mekanisme dan Prosedur pengelolaan keuangan desa oleh Kepala Desa masih memberikan peluang terjadi penyimpangan anggaran karena BPD se- bagai badan kontrol kepala desa hanya memberikan pertimbangan dalam peren- canaan penggunaan keuangan desa bukan dimintai persetujuan kepada BPD.
Kepala desa bertanggungjawab kepada Badan Permuswaratan desa sebagai ben- tuk pertanggungjawaban politik kepada lembaga pengawal pemerintahan desa dengan menyampaikan laporan keteran- gan pengelolaan keuangan desa. Kepala desa juga bertanggungjawab kepada Bu- pati sebagai bentuk pertanggungjawaban administratif.

## Daftar Pustaka
Bambang Antariksa, Implikasi Yuridis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Uu No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Modul APBDes Partisipatif,  2003, hal 67Dalam Modul APBDes Partisipatif, Membangun Tanggung-Gugat  Tata Pemerintahan Desa
Direktorat Pemerintahan Desa Dan Kelurahan Dan Direktorat Jendral Pemberdayaan Dan Desa Departemen Dalam Negeri , Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Desa, Jakarta 2007,
Dwipayana dan Aridan Suntoro Eko, Membangun Good Governance di Desa, Institute Of Research and Empowerment, Yogyakarta, 2003,
Gatot Dwi Hendro Wibowo, Aspek Hukum Dan Kelembagaan Dalam Peningkatan Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Wilayah Pesisir, Jurnal Hukum, Uii, Vol. 16, No. 1 Januari 2009,
HAW. Widjaja., Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat, dan
J urnal IuS | Vol III | Nomor 8 | Agustus;  2015 | hlm,

## 330~346
Utuh, Cetakan Keenam, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012, http://keuanganlsm.com/pengelolaan-keuangan-desa-dalam-kerangka- uu-6-tahun-2014  diakses pada hari Ahad 12 April 2015
Lembaga Adiministrasi Negara dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan , 2000
Moch. Soelkhan, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Setara Press, Malang, 2012,
Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014    Tentang  Pengelolaan Keuangan Desa
Pengelolaan Keuangan Desa dalam Kerangka UU No.6 Tahun 2014.
PTPKD adalah Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
Ridwan Hr, Hukum Administrasi Negara, Cetakan Ketujuh, Edisi Revisi, Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, Hlm. 103
Sadu Wasistiono., Kapita Selekta Pemerintahan Daerah, Alqa Print, Bandung,2001,
Saparin, Tata PemerintahanDan Administrasi Pemerintahan Desa, Ghalia Indonesia,
Sejarah Hukum Pengaturan Pemerintahan Desa, Http:// Rajawaligarudapancasila.Blogspot.Com /2014/01/ Sejarah- Hukum-Pengaturan-Pemerintahan diakses pada Selasa 14 April 2015
Wasistiono dan Tahir Wasisitiono, Sadu dan Irwan Tahir.2006. Prospek Pengembangan Desa. Jatinangor:Fokus Media.2006.
Widjaja, HAW.  Otonomi Desa: Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh. Jakarta, Raja Grafindo Persada.  2003,