## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Voume :18, Nomor : 3 ISSN Online : 2613-9340 ISSN Offline : 1412-1255
Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas
Tanah Terhadap Objek Yang Sama (Studi
Putusan Nomor putusan 55 Pdt.
G.2007/PN.RAP)
Oleh :
Satria Braja Hariandja 1 Tim :
(Fijer Andreanto Siregar, Natanael Widianto Saragih, Veronica Br Tarigan) 2

## Abstract
The  purpose  of  writing  this  article  is  to  find  out and  to  analyze  whether the  rights  to  land  under the  hands  without  being  attended  by  witnesses can be justified by law and how legal protection of  the  holders  of  land  rights  is  applied  to  the same  object.  The  research  method  used  in writing  this  article  is  normative  research  that uses  a  statue  approach  and  conceptual approach. Based on the results of the study, the authors  obtained  answers  to  the  problems; whether  the  above  legal  protection  has  fulfilled the  basic  elements  Legal  protection  on  land  in fact  it  has  a  certificate  on  the  same  object  so that  mastery  and  ownership  cause  injustice. Responding to the things mentioned above, it is concluded  that  land  is  an  inseparable  part  of human life and life so that land rights are human rights that legally contain control and ownership.
Keywords : Legal protection, Land rights, the same object

## Abstrak
Tujuan  dari  penulisan  jurnal  ini  adalah  untuk mengetahui  dan  menganalisis  apakah  hak  atas tanah  dibawah  tangan  tanpa  dihadiri  oleh  saksi dapat  dibenarkan  oleh  hukum  dan  bagaimana bentuk perlindungan hukum pemegang hak atas tanah  terhadap  obyek  yang  sama.  Metode penelitian  yang  digunakan  dalam  penulisan jurnal  ini  adalah  penelitian  normative  yang menggunakan pendekatan perundang – undangan  (statue  approach)  dan  pendekatan konsep  (conceptual  approach).  Berdasarkan hasil  penelitian,  penulis  memperoleh  jawaban atas permasalahan yang ada, apakah
1 Dosen Tetap Fakultas Hukum UNPRI Medan
2 Mahasiswa FH-UNPRI Medan
perlindungan  hukum  di  atas  telah  memenuhi unsur  pokok  Perlindungan  hukum  atas  tanah pada  kenyataannya  memiliki  sertifikat  pada obyek yang sama sehingga dalam hal penguasaan dan pemilikan menimbulkan ketidakadilan.  Menyikapi  hal-hal  tersebut  di atas,  disimpulkan  bahwa  Tanah  merupakan bagian  yang  tak  terpisahkan  dari  hidup  dan kehidupan  manusia.  Sehingga  hak  atas  tanah merupakan  hak  asasi  manusia  yang  secara hukum berisikan penguasaan dan pemilikan.
Kata  kunci :  Perlindungan  hukum,  Hak  atas tanah, Obyek yang sama.

## I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Tanah merupakan tempat tinggal, tempat  manusia  melakukan  aktifitas  sehari-hari dan  juga  menjadi  sumber  mata  pencaharian bagi  kalangan  petani  diwilayah  pedesaan  di seluruh  Indonesia.  Oleh  karena  pentingnya  arti tanah bagi masyarakat Indonesia, maka banyak masyarakat  yang  berupaya  untuk  memilikihak atas tanah tersebut agar dapat dijadikan tempat mendirikan  rumah  kediaman,  tempat  bercocok tanam,  tempat  berusaha  dengan  mendirikan bangunan  rumah  tempat  usaha  atau  bahkan melakukan  pengalihan  hak  atas  tanah  tersebut. Tanah  bisa  dinilai  sebagai  suatu  harta  yang mempunyai  sifat  tetap  dan  dapat  dicadangkan untuk  kehidupan  pada  masa  mendatang. Bahkan ada pendapat yang menyatakan bahwa tanah  merupakan  investasi  besar  untuk  bekal harta  masa  depan  penataan  ulang  struktur  dan kebijakan  pertanahan  dalam  hal  penguasaan, kepemilikan,  penggunaan  dan  pemanfaatan sumber  daya  agraria  perlu  dilakukan  dengan komitmen  politik  pemerintah  yang  sungguh- sungguh  untuk  memberikan  arah  dan  dasar yang  jelas  dalam  suatu  kerangka  pembaruan

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
agrarian  yang  berkeadilan,  demokratis  dan berkelanjutan.  Hal  ini  mengingat  begitu  banyak dan  kompleks  permasalahan  yang  muncul  di bidang  pertanahan,  apabila  tidak  ditangani dengan baik dan benar.
Karena  begitu  pentingnya  tanah  dalam kehidupan  manusia,  maka  perlindungan  akan hak tanah dimiliki oleh manusia menjadi penting dalam hal ini peran pemerintah menjadi penting karena Indonesia yang merupakan welfare state (negara kesejahteraan) harus melakukan segala untuk  menyejahterakan  masyarakat.  Selain  itu konsekuensi  negara welfare  state adalah negara  bisa  ikut  campur  dalam  segala  sendi kehidupan manusia termasuk di bidang pertanahan. Negara Kesatuan Republik
Indonesia  yang  berdasarkan  UUD  1945  adalah negara hukum (konstitusional) yang
memberikan jaminan dan memberikan perlindungan  atas  hak-hak  warga  negara, antara lain hak warga negara untuk mendapatkan,  mempunyai,  dan  menikmati  hak milik. 3
Hak milik atas tanah sebagai salah satu jenis  hak  milik,  sangat  penting  bagi  negara, bangsa, dan rakyat Indonesia sebagai masyarakat  agraria  yang  sedang  membangun ke  arah  perkembangan  industri  dan  lain-lain. Akan  tetapi,  tanah  yang  merupakan  kehidupan pokok  bagi  manusia  akan  berhadapan  dengan berbagai hal, antara lain :
1.  Keterbatasan  tanah,  dalam  jumlah  maupun kualitas  dibanding  dengan  kebutuhan  yang harus dipenuhi.
2.  Pergeseran  pola  hubungan  antara  pemilik tanah dan tanah sebagai akibat perubahan- perubahan  yang  ditimbulkan  oleh  proses
3 Adrian  Sutedi, Peralihan  Hak  Atas Tanah  Dan  Pendaftarannya ,    Sinar  Grafika, Jakarta,  2009,  hlm. 1
pembangunan  dan  perubahan-perubahan sosial pada umumnya.
3.  Tanah  di  satu  pihak  telah  tumbuh  sebagai benda  ekonomi  yang  sangat  penting,  pada lain  pihak  telah  tumbuh  sebagai  bahan perniagaan dan objek spekulasi.
4.  Tanah  di  satu  pihak  harus  dipergunakan dan  dimanfaatkan  untuk  sebesar-besarnya kesejahteraan  rakyat  lahir  batin,  adil  dan merata, sementara dilain pihak harus dijaga kelestariannya.
UUPA  sebagai  peraturan  dasar  hanya memuat ketentuan-ketentuan hukum tanah yang baru dalam pokok-pokok dan garis-garis besarnya  saja.  Ketentuan-ketentuannya  lebih lanjut  akan  diatur  dalam  berbagai  peraturan pelaksanaan. Untuk mencegah terjadinya kekosongan  hukum  diadakanlah  peraturan peralihan  dalam  Pasal  56,57  dan  58  Undang- Undang  Pokok  Agraria,  yang  menetapkan bahwa selama peraturan-peraturan pelaksanaan  yang  bersangkutan  belum  ada, peraturan-peraturan  yang  lama,  dengan  syarat- syarat  tertentu,  untuk  sementara  masih  tetap berlaku.  Pasal  58  Undang-Undang  Pokok Agraria  merupakan  peralihan  yang  bersifat umum. Pasal 56 Undang-Undang Pokok Agraria khusus mengenai peraturan-peraturan mengenai  hak  milik,  sedang  Pasal  57  Undang- Undang  Pokok  Agraria  mengenai  ketentuan- ketentuan hipotek dan creditverband 4 . Peralihan hak  atas  tanah  dapat  melalui  jual-beli,  tukar- menukar, hibah ataupun karena pewarisan .
Hak  milik  sangat  penting  bagi  manusia untuk  dapat  melaksanakan  hidupnya  di  dunia. Semakin tinggi nilai hak milik atas suatu benda, semakin tinggi pula penghargaan yang diberikan terhadap  benda  tersebut.  Tanah  adalah  salah
4 Pasal  56,57  ,  Undang-Undang  Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
satu  milik  yang  berharga  bagi  umat  manusia, demikian  pula  bangsa  Indonesia  bagi  orang Indonesia,  tanah  merupakan  masalah  yang paling  pokok,  dapat  dikonstatir  dari  banyaknya perkara  perdata  maupun  pidana  yang  diajukan ke pengadilan yaitu berkisar sengketa mengenai tanah.  Sengketa  tanah  tersebut  antara  lain, menyangkut  sengketa  warisan,  utang-piutang dengan  tanah  sebagai  jaminan,  sengketa  tata usaha  negara  mengenai  penerbitan  sertifikat tanah, serta perbuatan melawan hukum lainnya. Berdasarkan banyaknya perkara yang menyangkut  tanah,  dapat  dilihat  bahwa  tanah memegang  peranan  sentral  dalam  kehidupan dan perekonomian Indonesia. 5
Bukti kepemilikan atau akta kepemilikan atas  tanah  berupa  surat  keterangan  atau  akta ganti  rugi  atau  akta  pelepasan  hak  atas  tanah atau  sertifikat  hak  milik,  sangat  penting  untuk menghindari  terjadinya  sengketa  tanah.  Tetapi, walaupun  seseorang  sudah  memiliki  bukti kepemilikian atas tanah di kehidupan masyarakat  sering  terjadi  sengketa  tanah. Seperti  halnya  dalam  pembahasan  Jurnal  ini, pada putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor  putusan  55  Pdt.  G.2007/PN.RAP  terjadi sengketa tanah, yaitu keberadaan akta kepemilikan atas tanah yang saling bertumpang tindih  atau  akta  kepemilikan  ganda  atas  bidang tanah yang terjadi antara Darsono(Penggugat I), Paidi  (Penggugat  II),  Sri  Rezeki  Siti  Sukasih (Penggugat  III),  Harianto  Kurniawan,  S.H (Penggugat  IV)  sebagai  yang  memiliki  sertifikat Camat  Kualuh  Huluh  Kab.  Labuhan  Batu  Utara Reg  No.593/205/Pem/2008  tgl  8  Juli  2008 dengan  para  tergugat  antara  lain,  Salmon Siregar  sebagai  Tergugat  I  yang  memiliki Sertifikat  Kepemilikan  Tanah    yang  dikeluarkan oleh  kantor  Kepala  Desa  Air  Hitam  Kab.
5 Adrian Sutedi, Op.cit., hlm 7-8.
Labuhan  Batu  Utara  Nomor.593.2/KL/2012 Kepemilikan  atas  tanah  yang  saling  tumpang tindih  tersebut  berdampak  negatif  seperti gandanya akta kepemilikan atau bukti kepemilikan  atas  tanah.  Oleh  karena  itu, kepemilikan  ganda  atas  tanah  perlu  dicegah dengan meminimalisirkan faktor-faktor penyebabnya.  Apabila  telah  terjadi  sengketa tanah, maka hakim harus memiliki pertimbangan-pertimbangan dalam putusan sesuai  dengan  Undang-Undang  Pokok  Agraria. Berdasarkan hal tersebut, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul : PERLINDUNGAN  HUKUM  PEMEGANG  HAK ATAS  TANAH  TERHADAP  OBJEK  YANG SAMA(Studi  Putusan  Nomor  putusan  55  Pdt. G.2007/PN.RAP)

## B.  Rumusan Masalah
1.  Bagaimana  Ketentuan  Hukum  terhadap Kepemilikan  Hak  atas  Tanah  Menurut Undang-Undang Agraria Indonesia ?
2.  Bagaimana Ketentuan Sertifikat Sebagai Alat Bukti Dalam Penyelesaian Hak Atas Tanah
3.  Bagaimana Pertimbangan Hakim ditinjau dari
Pokok Perkara StudiPutusan 55
Pdt.G.2007/PN.RAP ?

## C.  Metode Penelitian
Penelitian  ini  akan  mengkaji  pokok- pokok  permasalahan  sesuai  dengan  ruang lingkup  dan  identifikasi  masalah  sebagaimana telah  disebutkan  diatas  melalui  Penelitian bersifat yuridis normatif dengan melihat norma/aturan  hukum  tentang  kepemilikan  hak atas tanah. Bersifat deskriptif, yaitu mendeskriptifkan  tentang  kepemilikan  hak  atas

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
tanah, proses peralihan hak atas tanah dan akta kepemilikan ganda atas tanah. 6

## II Hasil dan Pembahasan
Untuk
melaksanakan penelitian diperlukan  sesuatu  yang  memberi  arah  dalam usaha  memecahkan  masalah  dalam  penelitian, dan berikut adalah arahan tersebut : a.  Akta
Akta  adalah  tulisan  yang  berisi  tentang  hal- hal  yang  sangat  penting,  dituangkan  dalam sebuah  surat  yang  dapat  dijadikan  sebagai pembuktian dan pada akhir dari akta akan di tandatangani oleh pihak yang bersangkutan. Pada Pasal 1867 KUH Perdata mengatakan bahwa pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan  tulisan  otentik  atau  dengan  tulisan di bawah tangan.
Menurut  Pasal  1874  KUH  Perdata,  Akta dibawah tangan  adalah  “Surat  atau  tulisan yang  dibuat  oleh  para  pihak  tidak  melalui perantaraan pejabat yang berwenang (pejabat  umum)  untuk  dijadikan  alat  bukti”. Jadi,  akta  dibawah  tangan  semata-mata dibuat antara para pihak yang berkepentingan. 7 Pasal  1868  KUH  Perdata menjelaskan  akta  otentik  ialah  suatu  akta yang  dibuat  dalam  bentuk  yang  ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan
pejabat  umum  yang  berwenang  untuk  itu  di tempat akta itu dibuat.
b.  Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa
Adalah  bukti  surat  keterangan  tanah  dari kepala  desa  sebagai  bukti  awal  sebelum
6 Soerjono Soekanto, Pengantar
Penelitian  Hukum,  UI-PERSS ,  Jakarta,  1982,
hlm 12.
7 Muhammad Syaifuddin, Hukum Kontak  :  Memahami  Kontrak  Dalam  Perspektif Filsafat,  Teori,  Dogmatik,  Dan  Praktik  Hukum (Seri  Pengayaan  Hukum  Perikatan) ,  CV. Mandar Maju , Bandung, 2012, hal 138.
bersertipikat. 8 Surat keterangan tanah tersebut  juga  merupakan  salah  satu  alat bukti tertulis untuk
menunjukkan kepemilikan tanah guna kepentingan proses pendaftaran tanah. 9
c.  Peralihan hak atas tanah
Berpindahnya hak atas tanah dari pemegang  (subjek)  haknya  kepada  pihak lain  karena  suatu  perbuatan  hukum  yang sengaja dilakukan dengan tujuan agar pihak lain  tersebut  memperoleh  hak  tersebut. Pihak  yang  mengalihkan/memindahkan  hak harus berhak dan berwenang memindahkan hak,  sedangkan  pihak  yang  memperoleh hak  harus  memenuhi  syarat  sebagai pemegang hak atas tanah. 10
d.  Akta kepemilikan ganda atas tanah
Akta  kepemilikan  ganda  atas  ganda  adalah surat  atau  bukti  kepemilikan  atas  sebidang tanah  yang  lebih  dari  1  akta,  dimana  hak kepemilikannya  saling  bertumpang  tindih atau  ganda  antara  pemilik  akta  yang  satu dengan  pemilik  akta  lainnya.  Dengan  kata lain,  sebidang  tanah  dimiliki  oleh  2  subjek hukum (orang) yang memiliki akta kepemilikan atas tanah tersebut.
8 Miethra T anjung, Skripsi : “ Kedudukan Kepala  Desa  Mengeluarkan  Surat  Keterangan Tanah Dalam Transaksi Jual Beli Tanah Ditinjau Dari  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun 1997  Tentang  Pendaftaran  Tanah ”  (Bengkulu  : Universitas Bengkulu, 2014), hal 59
9 Klinik Hukum Online, “Surat Kepemilikan  Tanah  atau  Surat  Keterangan Riwayat Tanah”, 2017 http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt591d5 3cb37b54/surat-kepemilikan-tanah-atau-surat- keterangan-riwayat-tanah , [05/06/2018] 10 Urip  santoso, Pendaftaran    Dan Peralihan  Hak  Atas  Tanah, Kencana,Jakarta, 2011, hal 301-302

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat

## A.  Ketentuan  Hukum  terhadap  Kepemilikan
Hak atas Tanah Menurut Undang-Undang Agraria Indonesia
1.  Pegertian Hak Milik
Ketentuan  mengenai  Hak  Milik  dalam UUPA    diatur  dalam  Pasal  16  ayat  (1)  hurufa yang mengatur bahwa hak hak atas sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  4  ayat (1) 11 ialah salah satunya hak milik. Yang secara khusus diatur dalam Pasal 20 sampai
denganPasal 27 UUPA.Pasal 20 UUPA memberikan  pegertian  hak  milik  sebagai  hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai  orang  atas  tanah,  dengan  mengingat ketentuan  dalam  (Pasal  6). 12 Yang  mana  dari definisi  ini  dapat  dilihat  bahwa  sifat-sifat  Hak Milik adalah 13 :
1.  Turun-Temurun. Artinya hak milik atas tanah dapat  berlangsung  terus  selama  pemiliknya masih hidup dan apabila
pemiliknyameninggal dunia,  maka hak
miliknya  dapat  dilanjutkan  olehahli  warisnya sepanjang  memenuhi  syarat  subyek  hak milik.
2.  Terkuat  Artinya  bahwa  hak  milik  atas  tanah tersebut  yang  paling  kuat  diantara  hak-hak lain  atas  tanah.Tidak  mempunyai  batas
11 Pasal  4  ayat  (1)  UUPA  mengatur bahwa  atas  dasar  hak  menguasai  dari  negara sebagai  yang  dimaksud  dalam  Pasal  2 ditentukan  adannya  macam-macam  hak  atas permukaan  bumi,  yang  disebut  tanah,  yang dapat  diberikan  kepada  dan  dipunyai  oleh orang-orang,  baik  sendiri  maupun  bersama- sama  dengan  orang  lain  serta  badan-badan hukum.  Sedangkan  Pasal  2  mengatur  terkait terkait  hak  menguasai  negara  yang  didasarkan atas  pertimbangan  Pasal  33  ayat  (3)  UUD  NRI 1945
12 Kartini  Muljadi  dan  Gunawan,  2008, Hak-Hak Atas Tanah, Jakarta: Kencana, hlm.29
13 Aminuddin  Salle,  2011,  Buku  Bahan Ajar:  Hukum  Agraria,  Makassar  Aspublihing, hlm. 10
waktu  tertentu,  mudah  dipertahankan  dari gangguan  pihak  lain,  dan  tidak  mudah hapus.
3.  Terpenuh  Artinya  hak  milik  atas  tanah memberi  wewenang  kepada  pemiliknya paling  luas  bila  dibandingkan  dengan  hak atas  tanah  yang  lain,  dapat  menjadi  induk bagi  hak  atas  tanah  yang  lain,  dan penggunaan  tanahnya  lebih  luas  jika dibandingkan  dengan  hak  atas  tanah  yang lain
2.  Subyek Hak Milik
Penjelasan  mengenai  siapa  saja  subyek dari  hak  milik  atau  siapa  saja  yang  boleh memiliki hak milik, ketentuannya dapat kita lihat dalam  UUP  Pada  Pasal  21UUPA  mengatur bahwa  hanya  warga  negara  Indonesia  yang dapat mempunyai hak milik serta badan- badan hukum  tertentu.  Badan-badan  hukum  yang dapat  mempunyai  hak  milik  yaitu  badan-badan hukum  yang  ditentukan  dalam  Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun1963, 14 yakni:
1. Bank-Bank yang didirikan oleh Negara;
2. Perkumpulan-perkumpulan koperasi pertanian  yang  didirikan  berdasarkan  UU no.79 Tahun 1958;
3. Badan-  badan  keagamaan  dan  badan  - badan  social  yang  ditunjuk  oleh  Menteri Dalam  Negeri  setelah  mendegar  Menteri Agama  dan  Menteri  Sosial.  Artinya  bahwa yang  dapat  mempunyai(subyek  hak)  tanah hak milik adalah:
1)  Perseorangan  Hanya  warga  negara Indonesia  yang  dapat  mempunyai  hak milik (Pasal 21 ayat (1) UUPA). Dimana berdasarkan hal diatas ditentukan bahwa perseorangan yang hanya 14 Farida Patittingi, 2012, Dimensi Hukum Pulau-Pulau Kecil Di Indonesia, Yogyakarta, Rangkang Education, hlm.120

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
berkewarganegaraan  Indonesia  yang
dapat mempunyai tanah hak milik. 2)  Badan-badan hukum Pemerintah
menetapkan badan-badan hukum -yang dapat  mempunyai  hak mIlik  dan  syarat- syaratnya (Pasal 21 ayat (2) UUPA).
3.  Hak Pemegang Hak Milik
Sebagaimana  disebutkan  diawal  bahwa
sifat-sifat daripada hak milik yang membedakannya  dengan  hak  lainnya.Hak  milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dipunyai orang atas tanah.Berdasarkan hal ini  maka  kepada  pemegang  hak  milik  terdapat hak  untuk  mewariskan  hak  milik  atas  tanahnya kepada  ahli  warisnya  serta  terhadap  hak miliknya pemegang hak milik dapat mengalihkan hak  miliknya  sebagai  bagian  dari  sifat  terkuat dan  terpenuh  sebagaimana  sifat  dari  hak  milik. Soedikno  Mertokusumo,  berpendapat  bahwa hak  yang  melekat  kepada  pemegang  hak  milik ini  dipersamakan  dengan  wewenang.Dimana wewenang  yang  dipunyai  oleh  pemegang  hak atas tanah terhadap tanahnya dibagi menjadi 2, yaitu 15 :
1)  Wewenang Umum
Wewenang  yang  bersifat  umum  yaitu pemegang  hak  atas  tanah  mempunyai wewenang untuk menggunakan tanahnya,  termasuk  juga  tubuh  bumi  dan air dan ruang yang ada diatasnya sekadar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan  tanah  itu  dalam  batas-batas menurut  UUPA  dan  peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi (Pasal 4 ayat (2) UUPA).
15 Aminuddin Salle, Op.cit, hlm.106-107
2)  Wewenang Khusus
Wewenang  yang  bersifat  khusus  yaitu pemegang  hak  atas  tanah  mempunyai wewenang untuk menggunakan tanahnya sesuai dengan macam hak atas tanahnya,  misalnya  wewenang  pada tanah  hak  milik  dapat  untuk  kepentingan pertanian dan atau mendirikan bangunan 4.  Terjadinya Hak Milik
1)  Berdasarkan  Pasal  22  UUPA  terjadinya hak  milik  adalah  sebagai  berikut:  (1) Terjadinya hak milik menurut hukum adat diatur  dengan  Peraturan  Pemerintah;  (2) Selain  menurut  cara  yang  dimaksud dalam  ayat  (1)  Pasal  ini  hak  milik  terjadi karena:  Penetapan  Pemerintah,  menurut cara  dan  syarat-syarat  yang  ditetapkan dengan  Peraturan  Pemerintah.  Hak  atas tanah terjadi karena Penetapan
Pemerintah  yaitu  hak  atas  tanah  yang diproses  melalui  mekanisme  pemberian hak atas tanah.
2)  Ketentuan undang-undang.
Terjadinya hak milik menurut hukum adat dapat  dilakukan  dengan  cara  membuka tanah  baru,  contohnya  pembukaan  tanah ulayat.Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor 6 tahun 1972 memberikan kewenangan kepada para
Bupati/Walikotamadya  (sekarang  Kepala Kantor  Pertanahan)  dan  Camat/Kepala Kecamatan  untuk  memberi  keputusan mengenai  permohonan  izin  membuka tanah. Akan tetapi dengan surat tertanggal 22 Mei 1984 Nomor 593/570/SJ  diinstruksikan  oleh  Menteri Dalam  Negeri  kepada  para  Camat  untuk tidak menggunakan kewenangan tersebut (Boediharsono,2008:326).    Penetapan Pemerintah  dituangkan  dalam  Surat

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Keputusan  Pemberian  Hak  Atas  Tanah, yang diatur sebagai berikut: 1)  PMA/KBPN  No.3  Tahun  1999  tentang Pelimpahan Kewenangan Dan Pembatalan  Keputusan  Pemberian Hak Atas Tanah Negara 2)  PMA/KBPN  No.9  Tahun  1999  tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan  Hak  Atas  Tanah  Negara Dan Hak Pengelolaan. 5.  Hak-Hak Atas Tanah Menurut UUPA
Macam-macam  hak  atas  tanah  dimuat dalam pasal 16 Jo 53 UUPA, yang dikelompokkkan menjadi 3 bidang,yaitu:
1.  Hak atas tanah yang bersifat tetap Hak-hak atas  tanah  ini  akan  tetap  ada  selama UUPA  masih  berlaku  atau  belum  dicabut dengan undang-undang yang baru.
Contoh:  HM.HGU,  HGB,  HP,  Hak  Sewa untuk  Bangunan  dan  Hak  Memungut  Hasil
Hutan.
2.  Hak atas tanahyang akanditetapkan dengan  undang-undang  Hak  atas  tanah yang  akan  lahir  kemudian,  yang  akan ditetapkan dengan undang-undang.
3.  Hak  atas  tanahyang  bersifat  sementara Hakatas tanahini sifatnya sementara,dalam waktu yang singkat akan dihapus dikarenakan
mengandung sifat-sifat pemerasan,Dan  bertentangan  dengan  jiwa UUPA 16 .

## B.  Ketentuan  Sertifikat  Sebagai  Alat  Bukti

## Dalam Penyelesaian Hak Atas Tanah
A.  Alat Bukti Hak Atas Tanah Untuk  membuktikan  seseorang  atau suatu  badan  hukum  sebagai  empunya  suatu bidang tanah maka perlu alat bukti. Dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA dan Pasal 32 ayat (1) PP 24/1997 ditentukan bahwa sertifikat berfungsi  sebagai  alat  bukti  hak  atas  tanah. Sertifikat  sebagai  alat  bukti  hak  atas  tanah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota melalui suatu proses
16 Wantijk  Saleh, Hak Anda  Atas Tanah , Jakarta, Ghalia Indonesia 1982, hlm 15.
pendaftaran  tanah,  karena  itu  apabila  suatu bidang  tanahbelum  dilaksanakan  pendaftaran tanahnya maka atas bidang tanah tersebut tidak mempunyai sertifikat. Salah satu alasan penerbitan PP 24/1997 bahwa ketentuan hukum yang  dijadikan  dasar  pelaksanaan  pendaftaran tanah  dirasakan  belum  cukup  memberikan kemungkinan  untuk  terlaksananya  pendaftaran tanah  dalam  waktu  yang  singkat  dengan  hasil yang  memuaskan,  hal  ini  didasarkan  pada kenyataan  bahwa  pendaftaran  tanah  yang diselenggarakan berdasarkan Peraturan Pemerintah  Nomor  10  tahun  1961  selama  35 tahun  belum  cukup  memberikan  hasil  yang memuaskan. Dari 55 juta bidang tanah hak yang memenuhi  syarat  untuk  didaftarkan,  baru  lebih kurang  16,3  juta  bidang  yang  sudah  didaftar.1 Pada  tahun  2006  Badan  Pertanahan  Nasional (BPN)  menyebutkan  bahwa  sejak  UUPA diundangkan  tahun  1960  sampai  tahun2006 telah  diterbitkan  33,74  juta  sertifikat  tanah  atau sekitar  36  %  dari  jumlah  bidang  tanah  yang perlu disertifikat di luar kawasan hutan. 17
Pasal 164 HIR/284 RBg dan Pasal 1866 KUH  Perdata  menyebutkan  bahwa  alat  bukti dalam  perkara  perdata  terdiri  atas;  bukti tertulis/surat, bukti saksi, persangkaan- persangkaan,  pengakuan  dan  sumpah.  Alat bukti  tertulis  atau  surat  ialah  segala  sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan  untuk  mencurahkan  isi  hati  atau untuk  menyampaikan  buah  pikiran  seseorang dan  dipergunakan  sebagai  pembuktian.Dalam membuktikan  adanya  sesuatu  peristiwa  atau
17 Risnarto,  Dampak  Sertipikasi  Tanah Terhadap  Pasar  Tanah  dan  Kepemilikan  Tanah Skala  Kecil,  Makalah  disajikan  pada  Seminar Nasional Land  and  Household  Economy  1970- 200,  Changing  Roads  for  Poverty  Reduction . PSEKP and UNESCAP-CAPSA, Bogor.Indonesia, tanggal 25 Juni 2007.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
adanya  sesuatu  hak  pertama-tama  digunakan bukti tulisan. Apabila bukti tulisan tidak ada atau tidak cukup maka digunakan bukti saksi, apabila bukti  saksi  tidak  cukup  maka  digunakan  bukti persangkaan,  jika  bukti  tulisan  ditambah  bukti saksi  dan  bukti  persangkaan  juga  belum  cukup maka  ditambah  lagi  dengan  bukti  pengakuan. Jikalau  dengan  bukti-bukti  tersebut  juga  belum mencukupi  maka  ditambah  lagi  dengan  bukti sumpah. 18 Dalam hukum pembuktian dikenal tiga jenis  surat,  yaitu  akta  otentik,  akta  dibawah tangan  dan  surat  bukan  akta.  Akta  otentik merupakan  surat  yang  dibikin  dengan  maksud untuk  dijadikan  bukti  oleh  atau  dimuka  seorang pejabat  umum  yang  berkuasa  untuk  itu. Berdasarkan  Pasal  1  angka  20  PP  24/1997, sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf  c  UUPA  untuk  hak  atas  tanah,hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing- masing sudah dbukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.  Secara  teknis  batasan  tentang sertifikat  pernah  dimuatdalam  PP  Nomor  10 Tahun 1961 yang menyebutkan bahwa sertifikat adalah  salinan  buku  tanah  dan  surat  ukur  yang dijilid menjadi satu dan diberikan sampul.
Sertifikat diterbitkan
BPN yang didalamnya  memuat  data  fisik  dan  data  yuridis suatu bidang tanah tertentu. Data  fisik berkenaan dengan letak, batas dan luas bidang tanah.  Sedangkan  data  yuridis  berkenaan dengan  subyek  hak,  alas  hak  dan  pembebanan hak  atas  tanah.  Data  tersebut  diperoleh  dari pemohon  sertifikat  dan  pemeriksaan  oleh  BPN melalui  proses  pendaftaran  tanah.  Karena  itu dalam  kaitannya  dengan  alat-alat  bukti  dalam
18 Teguh  Samudra,  Hukum  Pembuktian Dalam  Acara  Perdata,  Alumni,  Bandung,  2004, hlm. 9.
proses peradilan perdata sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  164  HIR/284  RBg  dan Pasal  1866  KUH  Perdata  maka  sertifikat berstatus sebagai bukti surat yang berkualifikasi sebagai akta otentik.
Berdasarkan  uraian  di  atas  dapat dipahami  bahwa  dalam  hal  suatu  bidang  tanah tidak  atau  belum  mempunyai  sertifikat,  maka dapat  dibuktikan  dengan  bukti-bukti  lainnya sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan. Bukti-bukti lainnya tersebut  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  164 HIR/284  RBg,  dan  Pasal  1866  KUH  Perdata serta  Pasal  23  dan  Pasal  24  PP  24/1997  yang mengatur mengenai pembuktian hak atas tanah untuk keperluan pendaftaran hak atas tanah.
Dalam Pasal 23 PP 24/1997 disebutkan bahwa  untuk  keperluan  pendaftaran  hak  atas tanah  terhadap  hak-hak  atas  tanah  yang  lahir setelah  berlakunya  UUPA  dapat  dibuktikan dengan;  (a)  penetapan  pemberian  hak  (Surat Keputusan  Pemberian  Hak)  atas  tanah  Negara atau  atas  tanah  hak  pengelolaan  dari  pejabat yang berwenang, (b) akta pemberian Hak Pakai atau  Hak  Guna  Bangunan  atas  tanah  Hak  Milik dari  PPAT  (c)  akta  ikrar  akaf,  (d)  akta pemisahan  hak  milik  atas  satuan  rumah  susun, dan (e) akta pemberian hak tanggungan.
Terkait  dengan  kekuatan  pembuktian sertifikat  hak  atas  tanah  terdapat  istilah tersendiri dalam ketentuan perundang- undangan pertanahan, antara lain sebagaimana ditentukan  dalam  Pasal  19  ayat  (2)  huruf  c UUPA  yang  menyebutkan  bahwa  kegiatan pendaftaran  tanah  meliputi;  ”Pemberian  surat- surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian  yang  kuat”.  Demikian  juga  halnya Pasal 32 ayat (1) PP 24/1997 yang menyebutkan; “sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
yang  kuat  mengenai  data  fisik  dan  data  yuridis yang  termuat  di  dalamnya,  sepanjang  data  fisik dan  data  yuridis  tersebut  sesuai  dengan  data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan”.

## B.  KEKUATAN BUKTI SERTIFIKAT
Salah  satu  fungsi  akta  adalah  sebagai alat  pembuktian.  Sebagai  alat  pembuktian  akta dibedakan  kedalam  tiga  macam  kekuatan pembuktian,  yaitu:  kekuatan  pembuktian  lahir, kekuatan  pembuktian  formal  dan  kekuatan pembuktian  material. 19 Kekuatan  bukti  lahir merupakan kekuatan bukti yang didasarkan atas keadaan lahir bahwa suatu surat yang kelihatannya  seperti  akta  dianggap/diterima sebagai  suatu  akta  dan  harus  diperlakuakn sebagai akta sepanjang tidak terbukti kebalikannya. Sedangkan kekuatan bukti formal merupakan kekuatan bukti yang didasarkan atas benar  atau  tidaknya  pernyataan  dalam  akta bahwa  penandatangan  akta  menerangkan  apa yang  tercantum  dalam  akta.  Sementara  itu kekuatan pembuktian material merupakan kekuatan  pembuktian  yang  didasarkan  atas benar  atau  tidaknya  isi  dari  pernyataan  bahwa penandatangan  menyatakan  bahwa  peristiwa hukum  yang  dinyatakan  dalam  akta  itu  benar- benar telah terjadi.
Sertifikat  yang  mempunyai  kedudukan sebagai  akta  otentik  mempunyai  kekuatan pembuktian  lahir,  formil  dan  materil  dan berdasarkan  Pasal  165  HIR  bahwa  akta  otentik mempunyai  kekuatan  yang  sempurna.  Artinya apa  yang  tercantum  didalamnya  harus  diterima sebagai  suatu  yang  benar  selama  tidak  ada pihak yang dapat membuktikan sebaliknya.
Lebih lanjut  dalam  Penjelasan  Pasal  32 ayat  (1))  PP  24/1997  disebutkan  bahwa sertifikat  merupakan  tanda  bukti  yang  kuat, dalam arti bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya  data  fisik  dan  data  yuridis  yang tercantum  di  dalamnya  harus  diterima  sebagai data yang benar. Karena itu selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya, data fisik dan data yuridis yang  tercantum  dalam  sertifikat  harus  diterima sebagai  data  yang  benar,  baik  dalam  Lakukan perbuatan  hukum  sehari  hari  maupun  dalam berperkara di pengadilan. 20
Berdasarkan PP 10/1961 bahwa kapanpun  seseorang  atau  badan  hukum  dapat mengajukan  gugatan  terhadap  suatu  sertifikat tetapi berdasarkan PP 24/1997, yang juga telah mencabut  dan  menyatakan  tidak  berlaku  PP 10/1961,  bahwa  gugatan  terhadap  suatu sertifikat  tidak  lagi  dapat  diajukan  apabila  telah lewat  waktu  tertentu  dan  telah  memenuhi persyaratan  sebagaimana  ditentukan  dalam Pasal 32 ayat (2).  Pasal 32 ayat (2) PP 24/1997 menyebutkan:  Dalam  hal  atas  suatu  bidang tanah  sudah  diterbitkan  sertifikat  secara  sah atas  nama  orang  atau  badan  hukum  yang memperoleh  tanah  tersebut  dengan  itikad  baik dan  secara  nyata  menguasainya,  maka  pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak  dapat  lagi  menuntut  pelaksanaan  hak tersebut  apabila  dalam  waktu  5  (lima)  tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan  keberatan  secara  tertulis  kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan  yang  bersangkutan  ataupun  tidak mengajukan  gugatan  ke  Pengadilan  mengenai penguasaan  tanah  atau  penerbitan  sertifikat tersebut.
20 Irawan  Soerodjo,  Kepastian  Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia, Arkola, Surabaya, 2003, hlm. 110

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Oleh  karena  hukum  tanah  Indonesia berdasarkan  pada  hukum  adat  maka  untuk mengatasi  kelemahan  tersebut  menggunakan lembaga “ rechtsverwerking ”. Berdasarkan ketentuan  tersbut  dapat  dipahami  bahwa  batas waktu  5  (lima)  tahun  itu  berlaku  apabila memenuhi 3 (tiga) persyaratan, yaitu;
1.  pelaksanaan  pendaftaran  tanah  yang melahirkan  sertifikat  tersebut  dilakukan secara  sah,  artinya  sesuai  dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sebagai contoh bahwa salah satu tahapan  dalam  pelaksanaan  pendaftaran tanah  adalah  dilakukan  pengumuman terhadap  data  tanah  yang  telah  diteliti sebelum  dilakukan  pembukuan  hak  atas tanah. Apabila pengumuman tidak dilakukan  atau  dilakukan  tidak  sesuai dengan  aturan  atau  menyimpang  dari tujuan  diadakan  pengumuman  maka  hal itu  dapat  dikategorikan  sebagai  cacat hukum dalam proses pensertifikatan;
2.  penguasaan  tanah  oleh  pemohon  atau penerusnya  dilakukan  dengan  itikad  baik, hal  ini  tentu  ada  ukuran-ukuran  dalam hukum mengenai itikad baik tersebut; dan
3.  tanah tersebut dikuasai secara nyata oleh pemohon,  hal  ini  berarti  tidak  cukup penguasaan secara hukum saja.
Dengan demikian apabila ketiga persyaratan  tersebut  tidak  dipenuhi  secara kumulatif  maka  batasan  waktu  5  (lima)  tahun tersebut tidak dapat diterapkan. Karena pengaturannya  masih  dalam  bentuk  Peraturan Pemerintah  maka  hakimlah  dalam  penerapan Pasal  32  ayat  (2)  PP  24/1997  terhadap  kasus- kasus  konkrit  yang  akan  mempertimbangkan terpenuhinya  syarat-syarat  bagi  penerapannya sebagaimana halnya penerapan lembaga
“rechtsverwerking”  pada  tanah-tanah  adat. Hakimlah  yang  menimbang  berat  ringannya bobot kepentingan para pihak yang bersengketa dan  dalam  rangka  pembaharuan  hukum  tanah nasional  maka  ketentuan  tersebut  perlu  diatur dalam bentuk undang-undang. 21
Penyataan  bahwa  suatu  sertifikat  tidak mempunyai kekuatan hukum merupakan kewenangan pengadilan sedangkan pembatalan sertifikat merupakan kewenangan BPN. Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 10  Tahun  2006  tentang  Badan  Pertanahan Nasional  dan  Pasal  13  Peraturan  Menteri Negara  Agraria/Kepala  BPN  Nomor  3  Tahun
1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan
Keputusan Pemberian  Hak  Atas  Tanah  Negara,  bahwa Menteri Negara Agraria/Kepala BPN berwenang membatalkan  keputusan  pemberian  hak  atas tanah.  Lebih  lanjut  dalam  Pasal  104  Peraturan Menteri  Negara  Agraria/  Kepala  BPN  Nomor  9 Tahun  1999  tentang  Tata  Cara  Pemberian  dan Pembatalan  Hak  Atas  Tanah  Negara  dan  Hak Pengelolaan,  disebutkan  bahwa  pembatalan keputusan  pemberian  dan  sertifikat  hak  atas tanah  diterbitkan  karena  dua  hal,  yaitu  (1) karena  terdapat  cacat  hukum  administratif dalam penerbitan keputusan pemberian dan/atau  sertifikat  hak  atas  tanahnya,  atau  (2) karena melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
C.  Pertimbangan  Hakim  ditinjau  dari  Pokok Perkara Studi Putusan 55 Pdt.G.2007/PN.RAP
21 Boedi  Harsono,  Hukum  Agraria
Indonesia,  Sejarah  Pembentukan  Undang-
Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya,cetakan kesepuluh, Djambatan, Jakarta, 2005, hlm. 482.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
A.  Pokok Perkara
Berdasarkan  pertimbangan  hukum  dalam pokok  perkara  mengenai  bagian  tanah  yang menjadi sengketa, adalah sebagai berikut :
1.  Menimbang,  bahwa  dari  rangkaian  asal- usul  perolehan  tanah  Penggugat  I Darsono,  Penggugat  II  Paidi,  Penggugat III  Sri  Rezeki  Siti  Sukasih  dan  Pnggugat IV  Harianto  Kurniawan,  S.H  mempunyai hubungan  kekerabatan  pesaudaraan  dan terlihat  jelas  berasal  dari  orang  yang sama  yaitu  :  Dusun  Lubuk  Pinang  Desa
Sukarame Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara,
Menimbang,  bahwa  keseluruhan  tanah Dusun  Lubuk  Pinang  adalah  didasarkan kepada  surat  keterangan  Tanah  Nomor  : 539/180/PN/2008  tanggal  7  Juli  2008 yang  dikeluarkan  oleh  Pj.  Kepala  Desa Sukarame  dan  telah  terdaftar  di  kantor kualuh  hulu  kabupaten  Labuhan  Batu Reg. Nomor 593/203/Pem/2008 tanggal 8 juli  2008,  beserta  lengkap  dengan lampiran  asal  muasal  tanah  maka  luas tanah  milik  DARSONO  dkk  seluas  28 Hektar.
2.  Menimbang,  bahwa  keseluruhan  tanah
Dusun  Lubuk  Pinang  adalah  didasarkan kepada  surat  keterangan  Tanah  Nomor  : 539/180/PN/2008  tanggal  7  Juli  2008 yang  dikeluarkan  oleh  Pj.  Kepala  Desa Sukarame  dan  telah  terdaftar  di  kantor kualuh  hulu  kabupaten  Labuhan  Batu Reg. Nomor 593/203/Pem/2008 tanggal 8 juli  2008,  beserta  lengkap  dengan lampiran  asal  muasal  tanah  maka  luas tanah  milik  DARSONO  (Milik  Penggugat Dkk) Dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : 300 m berbatas dengan tanah Paidi
- Sebelah Timur : 150 m berbatas dengan tanah Darsono
- Sebelah  selatan  :  300  m  berbatas dengan tanah Sri Rezeki Siti Sukasih
- Sebelah barat : 150 m berbatas dengan tanah Suwardi
3.  Menimbang,  Bahwa  sekitar  tahun  2008 tanpa  seizin  para  penggugat,  tergugat telah menguasai dan mengusahai sebahagian  tanah,  tanah  yang  di  maksud seluas lebih kurang 28 Hektar hingga saat
sekarang
4.  Menimbang, bahwa Fotocopy surat keterangan Tanah Nomor :
539/182/Pem/2008  tanggal  7  Juli  2008 yang  dikeluarkan  oleh  Pj.  Kepala  Desa Sukarame  dan  telah  terdaftar  dikantor Camat  kualuh  hulu  kabupaten  Labuhan Batu  Reg.  Nomor  593/205/Pem/2008 tanggal  8  juli  2008,  beserta  lengkap dengan  lampiran  asal  muasal  tanah seluas  40.000  M 2 (4  Ha)  atas  nama  Sri Rezeki  Siti  Sukasih  (ic.Penggugat  III), Selanjutnya  diberi  tanda  P-5;  Sehingga benar  bahwa  Tanah  yang  didalilkan  oleh Penggugat  adalah  Tanah  yang  berbeda dengan tanah milik sitergugat.
5.  Menimbang, bahwa luas tanah dan lokasi tanah  yang  digugat  para  penggugat berbeda  dengan  luas  dan  lokasi  tanah yang  saat  ini  tergugat kuasai  dan  usahai, dalam artian berbeda lokasi yaitu Dusunnya, Desa dan Kecamatannya, dan Luasnya 6,3 Ha kontra 28.
6.  Menimbang,  bahwa  kuasa  tergugat-l mendalilkan  bahwa  tergugat  I  tidak pernah menguasai dan mengusaha tanah kebun  di  Dusun  Lubuk  Pinang  Desa

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Sukarame Kecamatan Kualuh Hulu
kabupaten Labuhan Batu Utara milik para penggugat  seluas  28  Ha,  akan  tetapi benar  tergugat  ada  menguasai  dan mengusahai  lahan  kebun  seluas  6,3  Ha yang  terletak  d  Dusun  Sidumolyo  Desa Air  Hitam  Kec.  Kualuh  Leidong  Kab. Labuhan Batu Utara.
7.  Menimbang,  bahwa  dengan  demikian tergugat-l tidaklah dapat dikatakan
sebagai  pengguna  lahan  tanpa  izin  yang beritikad  baik,  sehingga  majelis  hakim berpendapat penggugat
dapat membuktikan  dalil-dalil  gugatannya  dan menolak bantahan dari tergugat-l
Menimbang,  bahwa  dengan  terbuktinya dalil-dalil dari penggugat, maka bukti-bukti surat selebihnya tidak perlu
dipertimbangkan lebih lanjut.
8.  Menimbang,  bahwa  berhubung  gugatan ini  cukup  Kuat  dan  beralasan  maka  patut nantinya putusan dijalankan dengan serta merta  (uit  Voerbaar  bij  voorraad)  walau ada perlawanan banding maupun kasasi.
B.  Penyelesaian  Sengketa  Hak  Milik  Atas Tanah  Melalui  Gugatan  MelawanHukum  di Pengadilan Negeri Rantau Parapat
Mediasi  adalah  proses  penyelesian sengketa  dengan  perantara  pihak  ketiga,  yakni pihak yang memberi masukan-masukan kepada para  pihak  untuk  menyelesaikan  sengketa. Berbeda  dengan  arbitrase  keputusan  arbiter atau  majelis  arbitrase  harus  ditaati  oleh  para pihak, layaknya keputusan Pengadilan. Sedangkan  mediasi,  tidak  terdapat  kewajiban dari  masing-masing  pihak  untuk  menaati  apa
yang  disarankan  oleh  mediator. 22 Pasal  1  angka 1 Perma No. 01 tahun 2016 menyatakan bahwa mediasi  adalah  cara  penyelesaian  sengketa melalui  proses  perundingan  untuk  memperoleh kesepakatan  para  pihak  dengan  dibantu  oleh Mediator.  Mediasi  yang  dilakukan  oleh  para pihak dengan bantuan Mediator bertujuan untuk mencapai kesepakatan kedua  belah pihak yang saling  menguntungkan  dan  memuaskan  bagi para  pihak  yang  bersengketa,  dan  tidak  untuk mencari  kalah  dan  menang.  Tahap-tahap perdamaian  yang  dilakukan  oleh  Pengadilan melalui  lembaga Mediasi sesuai dengan Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun 2008 yang diperbaharui dengan PERMA Nomor 1  Tahun  2016  tentang  Prosedur  Mediasi  di Pengadilan adalah sebagai berikut:
1.  Tahap  Pra  Mediasi,  pada  hari  sidang  yang ditentukan  dan  dihadiri  oleh  kedua  belah pihak  yang  berperkara,  Hakim  mewajibkan para  pihak  memberikan  kuasa  kepada kuasa hukum, maka setiap Keputusan yang diambil oleh kuasa hukum, wajib memperoleh  persetujuan  tertulis  dari  para pihak. Agar kesepakatan yang diambil oleh kuasa  hukum  benar-benar  merupakan kehendak  para  pihak.  Pada  hari  itu  juga paling  lama  2  hari  kerja  berikutnya  para atau kuasa hukum mereka wajib berunding untuk  memilih  Mediator  dengan  alternatif pilihan, lalu menyampaikan Mediator pilihan kepada Ketua Majelis, jika tidak bersepakat maka  para  pihak  wajib  memilih  Mediator dari  daftar  Mediator  yang  disediakan  oleh Pengadilan  Negeri,  dan  jika  hal  ini  juga tidak  disepakati  oleh  para  pihak,  maka Ketua  Majelis  yang  akan merujuk Mediator
22 Jimmy  Joses  Sembiring,  2011, Cara Menyelesaikan  Sengketa  di  Luar  Pengadilan , Jakarta:Visimedia, hlm 28.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
dari daftar Mediator dengan suatu penetapan.
2.  Tahap  Mediasi,  penunjukan  Mediator  para pihak  diberi  waktu  paling  lama  lima  hari kerja,  para  pihak  dapat  menyerahkan resum  perkara  kepada  satu  sama  lain  dan kepada  Mediator.  Mediator  selanjutnya menentukan  jadwal  pertemuan,  dimana para pihak dapat didampingi kuasa hukumnya.
Proses  Mediasi  pada  dasarnya  bersifat rahasia  dan  berlangsung  paling lama  tiga  puluh hari  kerja  sejak  pemilihan  atau  penetapan penunjukan  Mediator  dan  dapat  di  perpanjang paling  lama  empat  belas  hari  kerja  sejak berakhir  masa  tiga  puluh  hari  tersebut  dengan syarat  bahwa  kesepakatan  akan  tercapai. Apabila di dalam Mediasi tercapai kesepakatan, maka  para  pihak  dengan  bantuan  Mediator wajib  merumuskan  secara  tertulis  kesepakatan yang  diacapai  dan  di  tandatangani  oleh  para pihak dan Mediator. Hakim kemudian mengukuhkan  kesepakatan  tersebut  sebagai suatu  akta  perdamaian.  Tahapan  mediasi  ini para  pihak  hanyalah  menjalankan  hasil-hasil kesepakatan,  yang  telah  mereka  tuangkan bersama dalam suatu perjanjian tertulis. Kesepakatan  yang  di  buat  para  pihak  harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu: “Kesepakatan  perdamaian  berbentuk  tertulis, pihak  yang  membuat  kesepakatan  perdamaian adalah pihak yang mempunyai kekuasaan  serta seluruh  pihak  yang  terlibat  dalam  perkara  ikut dalam persetujuan perdamian”. 23
Selanjutnya,  ada  (3)  Tahap  implementasi hasil  mediasi,  tahap  ini  merupakan  tahap
23 M.  Yahya  Harahap,  2011, Hukum Acara  Perdata  Tentang  Gugatan,  Persidangan, Penyitaan,Pembuktian dan Putusan Pengadilan , Jakarta: Sinar Grafika, hlm 229.
dimana para pihak hanyalah menjalankan hasil- hasil  kesepakatan  yang  telah  mereka  tuangkan bersama  dalam  suatu  perjanjian  tertulis.  Para pihak menjalankan hasil kesepakatan berdasarkan  komitmen  yang  telah  mereka tunjukkan  selama  dalam  proses  Mediasi. Pelakasanaan dari hasil mediasi pada umumnya dilakukan  oleh  para  pihak  sendiri  tetapi  tidak tertutup  kemungkinan  juga  ada  bantuan  pihak lain  untuk  mewujudkan  kesepakatan  atau perjanjian  tertulis.  Keberadaan  pihak  lain  disini hanyalah  sekedar  membantu menjalankan  hasil kesepakatan tertulis,setelah pihak lain mendapatkan  persetujuan  dari  kedua  belah pihak.  Apabila  di  dalam  Mediasi  tercapai kesepakatan, maka para pihak dengan bantuan Mediator  wajib  merumuskan  secara  tertulis kesepakatan  yang  diacapai  dan  ditandatangani oleh para pihak dan Mediator.
Hakim kemudian mengukuhkan kesepakatan  tersebut  sebagai  suatu  akta perdamaian.  Tahapan  mediasi  ini  para  pihak hanyalah  menjalankan  hasil-hasil  kesepakatan, yang  telah  mereka  taungkan  bersama  dalam suatu  perjanjian  tertulis.  Gugatan  merupakan suatu perkara yang mengandung sengketa atau konflik  anatara  pihak-pihak  yang  menuntut pemutusan dan penyelesaian pengadilan. Gugatan  adalah  tuntutan  hak  yaitu  tindakan yang  bertujuan  memberikan  perlindungan  yang diberikan  oleh  pengadilan  untuk  mencegah perbuatan  main  hakim  sendiri.  Menurut  penulis gugatan  adalah  suatu  permohonan  yang disampaikan  kepada  ketua  Pengadilan  Negeri yang  berwenang,  mengenai  suatu  tuntutan terhadap  pihak  lainnya,  dan  harus  diperiksa menurut  tata  cara  tertentu  oleh  pengadilan, serta  kemudian  diambil  putusan  terhadap gugatan tersebut.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Berdasarkan  pendapat  di  atas  dapat
diketahui bahwa gugatan adalah suatu permohonan atau tuntutan hak yang disampaikan kepada Pengadilan yang berwenang  terhadap  pihak  lain  agar  diperiksa sesuai dengan prisip keadilan terhadap gugatan tersebut.  Ketika  sebuah  gugatan  sampai didepan  siding  pengadilan,  maka  disitu  selalu ada  pihak  penggugat,  tergugat  dan  perkara yang disengketakan. Proses penyelesaian sengketa melalui gugatan dalam kasus perbuatan  melawan  hukum  dalam  sengketa kepemilikan tanah di Pengadilan Negeri  Rantau Prapat  dilakukan  dengan  tahapan-tahapan sebagai berikut: Langkah pertama yaitu dengan melakukan  pendaftaran  gugatan  tersebut  ke Pengadilan.
Registrasi  perkara  dilakukan  setelah dilakukanya  pembayaran  panjar  biaya  perkara.
Bagi gugatan yang telah diajukan pendaftarannya  ke  Pengadilan  Negeri  Rantau Prapat,  Pelimpahan  tersebut  harus  dilakukan secepat  mungkin  agar  tidak  melanggar  prinsip- prinsip penyelesaian perkara secara sederhana, cepat  dan  biaya  ringan,  selambatlambatnya  7 hari  dari  tanggal  registrasi.  Kemudian  adanya penetapan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan  Negeri  Rantau  Prapat,  setelah Ketua  Pengadilan  Negeri  Rantau  Prapat memeriksa  berkas  perkara  yang  diajukan Panitera,  kemudian  Ketua  Pengadilan  Negeri Rantau Prapat menetapkan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan memutus perkara. Penetapan  itu  harus  dilakukan  oleh  Ketua Pengadilan  Negeri  Rantau  Prapat  selambat- lambatnya  7  hari  setelah  berkas  perkara diterima  oleh  Ketua  Pengadilan  Negeri  Rantau Prapat.  Majelis  Hakim  yang  akan  memeriksa dan  memutus  perkara  tersebut  terdiri  dari sekurang-kurangnya  3  orang  hakim,  dengan
komposisi  1  orang  Ketua  Majelis  Hakim  dan  2 lainnya Hakim Anggota.
Setelah  itu  adanya  penetapan  hari  sidang dan  Majelis  Hakim  terbentuk,  Majelis  Hakim tersebut  kemudian  menetapkan  hari  sidang. Penetapan itu dituangkan dalam surat penetapan.  Penetapan  itu  dilakukan  segera setelah Majelis Hakim menerima berkas perkara. Setelah hari sidang ditetapkan, selanjutnya  Majelis  Hakim  memanggil  para pihak  (Penggugat  dan  Tergugat)  untuk  hadir pada  hari  sidang yang  telah  ditentukan.  Peneliti mencermati  bahwa  pertimbangan  Hakim  dalam memutuskan perkara gugatan perbuatan melawan  Hukum  tentang  Hak  Milik  Atas  Tanah dalam  Perkara  Perdata  Putusan  Pengadilan Negeri  RantauPrapat  Nomor  putusan  55  Pdt. G.2007/PN.RAP  Adapun  dasar  dari  gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:
1.  Alasan gugatan Penggugat adalah
perbuatan  melawan  hukum  yaitu  adanya perbuatan  melawan  hukum  yang  dilakukan oleh Tergugat karena melakukan pengushaan  lahan  oleh  bukan  pemilik tanpa  ada  persetujuan  atau  izin  dari Pemilik.
2.  Tuntutan  Penggugat  kepada  Tergugat adalah  pengosongan  objek  sengketa  dan tuntutan  ganti  rugi  baik  materiil  maupun immateriil.
3.  Gugatan  Penggugat  adalah  jelas  dan terang  benderang  baik  mengenai  alas gugatnya,  positanya,  maupun  petitumnya, sehingga  gugatan  Penggugat  adalah  jelas, tidak kabur atau tidak Obscuur Libel .
4.  Penggugat  telah  memenuhi  Pasal  12  Ayat (2)  Undang-  Undang  No.4  Tahun  1992, yaitu  mengenai  penghunian  Lahan  tanpa hak,  maka  Tergugat  jelas  bersalah  dan harus membayar ganti kerugian. Kemudian,

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
5.  Hakim sudah sudah sepantasnya mempertimbangan alat bukti yang di ajukan oleh  tergugat  berupa  sertifikat  tanah  yang di  keluarkan  oleh  kepala  desa  Kualuh
Ledong dengan alas dasar Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang
dikeluarkan  oleh  Kepala  Desa  Air  Hitam Nomor  :  593.2/KL/2012  yang  diterbitkan januari 2012 6.  Hakim  tidak  sepantasnya  menjatuhkan hukuman  kepada  pihak  Tergugat  karena jelas  dan  terbukti  sertifikat  tanah  yang dilampirkan  sah  dikeluarkan  oleh  kepala desa  kualuh  ledong.  Kemudian  Hakim sudah  pantas  menjatuhkan  hukuman  yang tidak  kabur  dan  mempunyai  kekuatan hukum  tetap,  sehingga  pihak  Tergugat tidak  puas  terhadap  isi  putusan  yang dijatuhkan hakim, maka Tergugat mempunyai  hak  untuk  melakukan  upaya hukum  lain  yaitu  Banding  maupun  Verset terhadap putusan yang telah dilaksanakan.
7.  Hakim  Ketua  Pengadilan  Negeri  Rantau
Prapattidak  pantas  menjatuhkan  putusan dengan  dasar  bahwa  perbuatan  melawan hukum,  Pasal  1365  BW“  Tiap  perbuatan melawan  hukum,  yang membawa  kerugian kepada  seseorang  yang  lain,  mewajibkan orang  yang  karena  salahnya  menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.Selanjutnya,
8.  Gugatan Penggugat adalah telah jelas baik mengenai alas gugatnya, positanya, maupun  petitumnya,  sehingga  gugatan Penggugat  tidak  kabur  atau  tidak Obscuur
Libel ,  maka  Eksepsi  Tergugat  adalah  tidak berlasan menurut hukum, dan oleh karennya Eksepsi Tergugat harus
dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.
9.  Hakim  Ketua  Pengadilan  Rantau  Prapat terhadap  Tanaman  Sawit  milik  Tergugat Dan  dasar  hukum  Hakim  Ketua  sudah pantas  dan  mencapai  kerugian  materiil selama 9 tahun sebanyak Rp. 640.000.000 (Enam  Ratus  empat  puluh  juta)  akibat hunian  dan  usaha  tanaman  dari  sitergugat dengan sertifikat ganda.
C.  Akibat Hukum dari Putusan Hakim mengenai  Hak  Milik  Atas  Tanah  Pada Obyek  yang  sama  di  Pengadilan  Negeri Rantau Prapat.
Akibat  hukum  yang  muncul  setelah  putusan Pengadilan  Negeri  Rantau  Prapat  dibacakan, maka  putusan  tersebut  mempunyai  kekuatan hukum  tetap  dan  mampunyai  akibat  terhadap para pihak yang bersengketa. Akibat hukum dari putusan tersebut adalah pihak yang kalah harus mau  melaksanakan  isi  putusan  dengan  suka rela.  Dalam  hal  ini  pihak  yang  kalah  adalah Tergugat,  apabila  pihak  Tergugat  tidak  puas dengan  putusan  Pengadilan  Negeri  Rantau Prapat dapat melakukan upaya hukum lain yaitu Banding,  Kasasi  dan  Peninjauan  Kembali. Akibat  hukum  terhapat  para  pihak  yang berpekara adalah pelaksanaan putusan. Semua orang yang bersengketa, apabila sudah mempunyaiPutusan  yang  berkekuatan  hukum tetap,  maka  wajib  melaksanakan  putusan tersebut, kalau tidak ada lagi upaya hukum lain. Apabila  pihak  yang  kalah  pihak  Tergugat  tidak mau  melakukan  tindakan  hukum  yang  lain, maka yang menang adalah pihak Penggugat. D.  Analisis  Kewenangan  Kepala  Desa  Sebagai PPAT  Sementara  sebagai  dasar  alat  bukti tergugat
Kedudukan  hukum  kepala  desa  dalam mengeluarkan  surat  keterangan  tanah  milik dasar  hukum  sesuai  ketentuan  pasal  24  ayat  2 PP  No.24  tahun  1997  tentang  pendaftaran

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
tanah  yang  menyebutkan  bahwa,  “terhadap bidang  tanah  yang  berasal  dari  hak  hak  lama untuk  dapat  didaftarkan  hak  atas  tanahnya  di kantor  Pertanahan  maka  kepala  Desa  memiliki kewenangan untuk menerbitkan surat keterangan  sebagai  alat  bukti  dalam  Tanah Pelaksanaan  pendaftaran  untuk  memperoleh sertifikat  hak  atas  tanah  dikantor  pertanahan tempat dimana tanah tersebut berada.disamping itu  dalam  peraturan  Mentri  Dalam  Negri  No.6 Tahun  1972  tentang  Pelimpahan  Wewenang Pemberian  Hak  Atas  Tanah  pada  ketentuan
Pasal 11 Menyatakan Bahwa Kepala Kecamatan  Dapat memberikan Izin  pembukaan tanah dengan luas
Hektar dengan memperhatikan  pertimbangan  kepala  desa tempat dimana tanah tersebut berada.
Pertimbangan  Hukum  majelis  Hakim Pengadilan  Negeri  Rantau  Prapat  Nomor putusan  55  Pdt.  G.2007/PN.RAP  Tidak  sesuai atau  bertentangan  dengan  ketentuan  Hukum yang berlaku dibidang Pertanahan dimana Hak- Hak Salmon Siregar sebagai pemilik tanah yang sah  diperoleh  dari  hasil  pembagian  tanah  yang belum  memiliki  Sertifikit  Hak  Milik  Atas  Tanah dikarenakan  Tanah  tersebut  Kawasan  Hutan Lindung  dan  dibagikan  Keseluruh  Masyarakat Kualuh  Ledong  dengan  alas  dasar  Surat Keterangan
Kepemilikan
Tanah yang
dikeluarkan oleh Kepala Desa Air Hitam Nomor : 593.2/KL/2012  yang  diterbitkan  januari  2012 Secara  jelas  di  Abaikan  oleh  Majelis  Hakimdan tidak memperoleh perlindungan hukum semestinya dari aparat penegak hokum khususnya pihak pengadilan. Hak hak pemohon sitergugat  dalam  Pengadilan  Negeri  Rantau Prapat  Nomor  putusan  55  Pdt. G.2007/PN.RAP dalam hal diberikannya Prioritas Pertama, untuk mendaftarkan  tanah  yang  dibelinya  secara  sah berdasarkan  surat  keterangan  tanah  yang
dikeluarkan  kepala  desa  untuk  memperoleh sertifikat hak atas tanah tersebut tidak memperoleh perlindungan dari putusan pengadilan  tersebut.  Oleh  karena  itu  putusan Pengadilan  itu  bertentangan  dengan  nilai-nilai kepatutan  nilai  yang  adil  dalam  masyarakat karena tidak sesuai dengan ketentuan ketentuan  hukum  yang  berlaku  di  bidang pendaftaran tanah di Indonesia.

## III Kesimpulan
1.  Gugatan  adalah  suatu  permohonan  atau tuntutan  hak  yang  disampaikan  kepada Pengadilan yang berwenang terhadap pihak lain  agar  diperiksa  sesuai  dengan  prisip keadilan  terhadap  gugatan  tersebut.  Ketika sebuah  gugatan  sampai  didepan  sidang pengadilan,  maka  disitu  selalu  ada  pihak penggugat,  tergugat  dan  perkara  yang disengketakan.
2.  pelaksanaan pendaftaran tanah yang melahirkan  sertifikat  tersebut  dilakukan secara sah, artinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,  sebagai  contoh  bahwa  salah  satu tahapan  dalam  pelaksanaan  pendaftaran tanah adalah dilakukan pengumuman terhadap  data  tanah  yang  telah  diteliti sebelum  dilakukan  pembukuan  hak  atas tanah. Apabila pengumuman tidak dilakukan atau  dilakukan  tidak  sesuai  dengan  aturan atau  menyimpang  dari  tujuan  diadakan pengumuman maka hal itu dapat dikategorikan  sebagai  cacat  hukum  dalam proses pensertifikatan.
3.  Pertimbangan Hukum majelis Hakim
Pengadilan  Negeri  Rantau  Prapat  Nomor putusan  55  Pdt.  G.2007/PN.RAP  Tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Hukum  yang  berlaku  dibidang  Pertanahan dimana  Hak-Hak  Salmon  Siregar  sebagai pemilik  tanah  yang  sah  diperoleh  dari  hasil pembagian  tanah  yang  belum  memiliki Sertifikat Hak Milik Atas Tanah dikarenakan Tanah  tersebut  Kawasan  Hutan  Lindung dan dibagikan Keseluruh Masyarakat Kualuh  Ledong  dengan  alas  dasar  Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang dikeluarkan  oleh  Kepala  Desa  Air  Hitam
Nomor  :  593.2/KL/2012  yang  diterbitkan januari  2012  Secara  jelas  di  Abaikan  oleh Majelis  Hakim  dan  tidak  memperoleh perlindungan hukum semestinya dari aparat
penegak hukum khususnya pihak pengadilan.  Hak  hak  pemohon  sitergugat dalam  Pengadilan  Negeri  Rantau  Prapat Nomor  putusan  55  Pdt.  G.2007/PN.RAP dalam  hal  diberikannya  Prioritas  Pertama, untuk  mendaftarkan  tanah  yang  didapatnya secara  sah  berdasarkan  surat  keterangan tanah  yang  dikeluarkan  kepala  desa  untuk memperoleh  sertifikat  hak  atas  tanah tersebut  tidak  memperoleh  perlindungan dari  putusan  pengadilan  tersebut.  Oleh karena itu putusan Pengadilan itu bertentangan  dengan  nilai-nilai  kepatutan nilai  yang  adil  dalam  masyarakat  karena tidak  sesuai  dengan  ketentuan  ketentuan hukum  yang  berlaku  di  bidang  pendaftaran tanah di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

## A.  Buku Buku
Adrian  Sutedi, Peralihan  Hak  Atas  Tanah  Dan Pendaftarannya , Sinar Grafika, Jakarta,  2009
Aminuddin Salle (Dkk, Buku Bahan Ajar: Hukum
Agraria, Makassar Aspublihing), 2011
Boedi  Harsono,  Hukum  Agraria  Indonesia, Sejarah  Pembentukan  Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, cetakan kesepuluh, Djambatan, Jakarta,
2005 Farida  Patittingi,  Dimensi  Hukum  Pulau-Pulau Kecil Di Indonesia, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012
Irawan  Soerodjo,  Kepastian  Hukum  Hak  Atas
Tanah  Di  Indonesia,  Arkola,  Surabaya,
2003
Jimmy  Joses  Sembiring, Cara  Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan , Visimedia, Jakarta : 2011
Kartini  Muljadi  dan  Gunawan,  Hak-Hak  Atas
Tanah, Jakarta: Kencana, 2008 M.  Yahya  Harahap, Hukum  Acara  Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan,Pembuktian dan Putusan
Pengadilan ,  Jakarta:  Sinar  Grafika, 2011
Miethra  Tanjung,  Skripsi  :  “ Kedudukan  Kepala Desa  Mengeluarkan  Surat  Keterangan Tanah Dalam Transaksi Jual Beli Tanah
Ditinjau  Dari  Peraturan  Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ” (Bengkulu : Universitas Bengkulu, 2014) Muhammad  Syaifuddin, Hukum  Kontak  : Memahami  Kontrak  Dalam  Perspektif Filsafat,  Teori,  Dogmatik,  Dan  Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan) , CV. Mandar Maju , Bandung,
2012
Risnarto,  Dampak  Sertipikasi  Tanah  Terhadap
Pasar  Tanah  dan  Kepemilikan  Tanah Skala  Kecil,  Makalah  disajikan  pada
Seminar  Nasional Land  and  Household
Economy  1970-2007,  Changing  Roads for  Poverty  Reduction .  PSEKP  and

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
UNESCAP-CAPSA, Bogor.Indonesia,
tanggal 25 Juni 2007 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI-PERSS , Jakarta, 1982
Urip  santoso, Pendaftaran    Dan    Peralihan  Hak Atas Tanah, Kencana, Jakarta, 2011
Teguh  Samudra,  Hukum  Pembuktian  Dalam Acara Perdata, Alumni, Bandung, 2004
Wantijk  Saleh, Hak  Anda  Atas  Tanah ,  Ghalia Indonesia, Jakarta,1982

## B.  Website
Klinik Hukum Online, “Surat Kepemilikan Tanah atau  Surat  Keterangan  Riwayat  Tanah”,  2017 http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt591d5 3cb37b54/surat-kepemilikan-tanah-atau-surat- keterangan-riwayat-tanah , [05/06/2018]

## C.  Perundang-undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Peraturan  Menteri  Dalam  Negri  No.6  Tahun
1972
tentang Pelimpahan
Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah
Peraturan  Menteri  Negara  Agraria/Kepala  BPN Nomor  3  Tahun  1999  tentang  Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
Peraturan  Pemerintah  No.38  Tahun  1963 Tentang  Penunjukan  Badan-Badan  Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah
Peraturan  Pemerintah  Nomor  10  tahun  1961 Tentang  Pendaftaran Tanah
Peraturan  Presiden  Nomor  10  Tahun  2006 tentang Badan Pertanahan Nasional Undang-Undang Dasar 1945
Undang-Undang  No.  5  Tahun  1960  Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria