## MALARI: STUDI GERAKAN MAHASISWA MASA ORDE BARU
Ipong Jazimah*

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap: 1) latar belakang terjadinya Peristiwa Malaria 1974; 2) Kronologi peristiwa Malaria 1974; dan 3) Dampak yang ditimbulkan dari peristiwa Malaria 1974 menyangkut kebijakan pemerintah terhadap kegiatan mahasiswa di kampus.
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  sejarah  yang  tahapannya  meliputi  heuristik,  kritik sumber  (verifikasi),  interpretasi  dan  penyajian  (historiografi).  Sumber  yang  akan  dipakai  dapat dibedakan menjadi dua yaitu sumber primer dan sekunder. Sumber primer yang digunakan adalah koran  sejaman,  sementara  sumber  sekunder  adalah  buku-buku  yang  ditulis  oleh  sejarawan berikutnya.
Peristiwa Malari bisa dikatakan sebagai titik awal perlawanan terhadap Soeharto secara besar-besaran,  ditandai  dengan  adanya  aksi  pembakaran,  perusakan,  dan  kerusuhan  yang menyebabkan beberapa korban meninggal dan luka-luka.  Sebelum Malari memang telah ada aksi mahasiswa  menggugat,  aksi  Golongan  Putih  dan  sebagainya.  Tetapi  tidak  mampu mengikutsertakan  massa  dalam  jumlah  yang  cukup  signifikan.  Namun  peristiwa  Malari  bagi generasi  muda  yang  lahir  pada  tahun  1973  tidak  cukup  dikenal  dengan  baik.  Bagi  mereka, peristiwa Malari adalah “Peristiwa ribut-ribut di Monas”.
Ada  juga  yang  melihat  peristiwa  Malari  sebagai  konspirasi  para  jenderal  yang  tidak memiliki sandaran politik dalam struktur kala itu, dengan memakai mahasiswa untuk dijadikan alat politik  terhadap  para  petinggi  Orde  Baru  saat  itu.  Apa  pun  yang  dikatakan  oleh  generasi  muda, namun  bagi  para  pelaku  Malari,  peristiwa  Malapetaka  15  Januari  itu  adalah  momentum  awal memanfaatkan kontradiksi di kalangan militer untuk mempertajam kekuatan-kekuataan pro status quo dengan kekuatan yang pro perubahan bagi kepentingan rakyat banyak .
Kata kunci: Malari, Gerakan Mahasiswa, Orde baru

## Latar Belakang
Lembaran sejarah
Indonesia menunjukkan  bahwa  kekerasan  sering menjadi  jalan  keluar  bagi  setiap permasalahan  yang  muncul.  Konflik kekerasan  yang  terjadi  di  Indonesia  dipicu oleh berbagai alas an, diantaranya masalah perbedaan  suku,  ekonomi  dan  politik. Kekerasan  juga  kerap  terjadi  pada  rakyat oleh  pemerintah  yang  didukung  oleh
kuatnya  kekuasaan  militer.  Hal  itu  terjadi karena pemerintah anti terhadap kebebasan berpendapat.
Demokrasi  yang  mati  bertahan cukup  lama  pada  masa  era  pemerintahan Suharto.  Merujuk  pada  pendapat  Edward Shils bahwa pada awal-awal pembangunan Indonesia,  kedudukan  presiden  dan  militer adalah  saling  ketergantungan.  Presiden membutuhkan militer untuk
* Ipong Jazimah adalah dosen Pendidikan Sejarah  FKIP Universitas Muhammadiyah Purwokerto
mempertahankan  kekuasaan,  sementara militer  membutuhkan  presiden  untuk eksistensi  mereka  di  pemerintahan.  Sikap militer  pada  umumnya  anti  diskusi,  anti kritik, dan anti kebebasan pers (Kartodirjo,1983: 178).
Besarnya  kekuasaan  yang  diberikan presiden  kepada  militer  menjadi  alasan kenapa  kemudian  kekerasan  selalu menjadi  jalan  keluar  untuk  mengatasi masalah  demonstrasi  di  Indonesia  pada masa itu. Peristiwa Malari yang merupakan kependekan  dari  Malapetaka  15  Januari 1974  adalah  titik  tolak  ketidakpuasaan rakyat terhadap kebijakan pemerintah yang diwakili  oleh  mahasiswa.  Gerakan  yang dilakukan  oleh  mahasiswa  tersebut dihadapi  dengan  kerasnya  militer  beserta tank-tank bajanya.
Pergerakan  mahasiswa,  menurut Dhaniel Dhakidae terdiri atas dua kelompok yaitu  kelompok  yang  bergerak  atas  aspek perjuangan  moral  yang  bergerak  atas ukuran  benar  dan  salah,  dan  kelompok kedua  yang  bergerak  atas  perhitungan politik praktis tentang yang kuat dan lemah (Dhakidae,  1983:.47).  Bila  merujuk pendapat  Dhaniel  Dhakidae,  gerakan mahasiswa  yang  terjadi  pada  tahun  1974 pada  peristiwa  Malari  tergolong  gerakan mahasiswa  pada  kelompok  pertama  yaitu
kelompok  yang  bergerak  atas  perjuangan moral.
Pasca  peristiwa  30  September 1965  gerakan  mahasiwa  cenderung memakai  konsep  yang  pertama  yaitu gerakan  moral  ( moral  force )  (Suharsih  & Mahendra,  tt:77).  Mahasiswa  muncul sebagai aktor politik ketika bangsa sedang krisis,  dan  setelah  krisis  selesai,  mereka kemudian  kembali  ke  kampus  untuk belajar.  Arief  Budiman  menyebutnya sebagai  “Gerakan  Koreksi”  yaitu  gerakan yang  tidak  harus  mengumpulkan  massa yang besar dan melengkapi dirinya dengan ideologi alternatif.
Konsep  gerakan  moral  awalnya berasal dari konsep gerakan seorang tokoh cowboy  bernama  Shane.  Sang  cowboy datang  ke  suatu  kota  kecil  yang  penuh dengan  bandit  kejam,  lalu  dia  berhasil menghabisi  bandit-bandit  itu.  Namun  saat dia  diminta  oleh  penduduk  kota  untuk menjadi  sherif,  dia  menolak  bahkan  pergi dari  kota  itu.  Ilustrasi  cerita  Shane  itulah yang  kemudian  menjadi  gambaran  dari konsep  gerakan  mahasiswa  yang  terjun dalam  mengatasi  krisis  bangsa  tanpa adanya  pamrih  terhadap  materi  apalagi kekuasaan.
Gagasan  konsep  gerakan  cowboy Shane  tersebut  berkembang  seiring dengan  keinginan  mahasiswa  untuk
independen  dan  menghindari  permainan politik.  Mereka  bukan  suatu  kelompok politik  yang  berusaha  mendapatkan kekuasaan,  melainkan  suatu  kekuatan moral yang menginginkan negara mencapai  cita-citanya.  Hal  yang  senada diungkapkan  oleh  Soe  Hok  Gie  untuk menggambarkan  gerakan  mahasiswa dalam meruntuhkan kekuasaan Sukarno.
Perjuangan seorang cowboy berawal  ketika  dia  datang  ke  sebuah  kota dari  tempat  yang  sangat  jauh.  Di  kota  itu sedang merajalela perampokan, perkosaan dan  ketidakadilan.  Cowboy  ini  menantang sang bandit berduel dan ia menang. Bandit mati  dan  penduduk  kota  yang  ingin berterima  kasih  mencari  sang  cowboy. Tetapi ia telah pergi ke tempat yang sangat jauh.  Ia  tidak  menginginkan  pangkat- pangkat  atau  sanjungan-sanjungan  dan cowboy  itu  akan  datang  lagi  kalau  ada bandit-bandit yang menyerang kota.
Ilustrasi  cerita  cowboy  di  atas digunakan  oleh  Soe  Hok  Gie  untuk menggambarkan  gerakan  mahasiswa tahun  1966,  seperti  cuplikan  tulisannya berikut ini:
“Ketika  mereka  (mahasiswa)  turun ke  “kota”  karena  terdapat  “bandit- bandit  PKI  Soekarno-Subandrio” yang  sedang  menteror  penduduk, merampok  kekayaan  rakyat  dan
mencemarkan wanita-wanita terhormat.
Mahasiswa ini menantangnya berduel dan menang.  Setelah  ia  menang  ia balik lagi ke bangku-bangku kuliah, sebagai  mahasiswa  yang  baik.  Ia tidak  ingin  mengeksploitir  jasa- jasanya  untuk  dapat  rejeki-rejeki” (Soe Hok Gie, 1983:48).
Tahun  1970-an  menjadi  awal  bagi kebangkitan  gerakan  mahasiswa  dari periode sebelumnya yaitu tahun 1968 atau 1969  yang  cenderung  tenang-tenang  saja karena  dirasa  telah  berhasil  meruntuhkan kekuasaan  Sukarno.  Mulai  tahun  1970 terjadi  berbagai  aksi  dan  protes  yang dilakukan  oleh  mahasiswa.  Beberapa alasan  yang  memicu  terjadinya  protes adalah  masalah  pendidikan  seperti bertambahnya  jumlah  mahasiswa  tetapi anggaran  terhadap  pendidikan  relatif kurang.  Kedua,  meningkatnya  inflasi  dan bertambahnya  kesulitan  hidup  sehari-hari. Ketiga,  merajalelanya  korupsi  sehingga pembangunan  hanya  dinikmati  oleh sekelompok kecil masyarakat.
Mahasiswa  mulai  melancarkan aksi-aksi  yang  bersifat  spontan,  setempat, dan  hanya  diikuti  beberapa  bekas  tokoh mahasiswa  dan  pelajar  yang  sebelumnya turut berperan dalam peristiwa 1966. Selain
itu  protes-protes  mahasiswa  juga  lebih bersifat mengingatkan “mitra lama” tentang penyimpangan  yang  terjadi  seperti  isu pemborosan,  korupsi,  demokrasi,  dan sandiwara politik (Naipospos, 1996:25).
Karangan yang ditulis Soe Hok Gie setidaknya  dapat  menggambarkan  bahwa masa  tahun  1970-an  mahasiswa  yang awalnya  terlibat  aktif  dalam  gerakan setelah  mendapat  kekuasaan  mulai  goyah hati.  Mereka  tidak  lagi  seidealis  ketika menjadi  mahasiswa.  Soe  Hok  Gie mengirimkan  alat  make  up  kepada  teman- temannya  sesame  mahasiswa  pergerakan yang  duduk  di  kursi  kekuasaan  sebagai simbol  bahwa  mereka  sudah  tidak  lagi murni  untuk  berjuang  namun  lebih disibukkan  dengan  mencari  muka  kepada atasan. Isi karangannya juga menggambarkan  hal  tersebut.  Tulis  Soe Hok  gie  “hanya  ada  dua  pilihan,  menjadi idealis  atau  apatis”  (Soe  Hok  Gie  dalam Rudy Badil, dkk, 2009 : 462).
Reaksi pemerintah terhadap
gerakan  mahasiswa  pada  sekitar  awal tahun  1970-an  bersifat  toleran.  Kritik mahasiswa diperhatikan meskipun prakteknya  tidak  banyak  menunjukkan perubahan.  Pada  awal  tahun  1973  suhu politik semakin memanas, reaksi pemerintah  juga  berubah.  Pemerintah mulai  bertindak  tegas  pada  protes
pembangunan Taman Mini Indonesia Indah (TMII).  Pemimpin  aksi  protes  ditangkap tanpa melalui proses hukum, dan sejumlah surat  kabar  yang  dianggap  ikut  membakar situasi ditutup dalam beberapa hari. Namun hal tersebut tidak menyurutkan perlawanan yang dilakukan oleh mahasiswa.
Akhir  tahun  1973  intensitas gerakan  mahasiswa  semakin  meningkat, apalagi  Dewan  Mahasiswa  mempunyai kekuatan tambahan dari organisasi ekternal kampus.  Peristiwa  besar  meledak  saat Perdana  Menteri  Jepang  Kakuei  Tanaka datang ke Indonesia. Peristiwa itulah yang kemudian  dikenal  dengan  Malapetaka  15 Januari  atau  Malaria.  Peristiwa  Malari sangat menarik untuk diteliti. Selain bentuk gerakan  yang  dilakukan  oleh  mahasiswa, akibat yang ditimbulkan pun juga luar biasa besar  bagii  perkembangan  perpolitikan  di Indonesia. Peristiwa Malari juga merupakan potret  bagaimana  demokrasi  berusaha dibungkam dengan senjata dan militer.
Tahun-tahun  itu  pemerintah  mulai bertindak  tidak  bersahabat.  Pemerintah menuduh  mahasiswa  ditunggangi  oleh kepentingan politik tertentu. Istilah ditunggangi kemudian menjadi istilah resmi pemerintah  bagi  gerakan  mahasiswa selanjutnya.  Dengan  istilah  ditunggangi pemerintah  menunjukkan  kesan  seolah- olah bersimpati kepada mahasiswa, namun
bila  ada  aksi  yang  tidak  berkenan  di  mata pemerintah  langsung  dicap  dengan  kata “ditunggangi” (Naipospos, 1996:.26).
Peristiwa ini berawal dari kedatangan Perdana Menteri (PM) Jepang Kakuei  Tanaka  yang    berkunjung  ke Jakarta  pada  tanggal  14-17  Januari  1974. Mahasiswa  merencanakan  menyambut kedatangannya  dengan  berdemonstrasi  di pangkalan  Udara  Halim  Perdanakusuma, namun  karena  dijaga  ketat  rombongan mahasiswa  kemudian  menerobos  masuk pangkalan  udara.  Suasana  kota  Jakarta sudah  mencekam  ditandai  dengan keberangkatan  Perdana  Menteri  Kakuei Tanaka dari istana yang tidak menggunakan  mobil,  melainkan  diantar Presiden Soeharto dengan helikopter.
Peristiwa  Malari  dapat  dilihat  dari berbagai  perspektif.  Sejarawan  Asvi Warman  Adam  (2003)  melihat  ada  dua kategori  untuk  Malaria  yaitu  demonstrasi mahasiswa  menentang  modal  asing, terutama
Jepang dan bentuk ketidaksenangan kaum intelektual terhadap Asisten  pribadi  presiden  Soeharto  yaitu Moertopo,  Soedjono  Humardani,  dan  lain- lain  yang  memiliki  kekuasaan  teramat besar.
Berpijak  pada  pendapat  Frances Stewart (dalam Dewi Fortuna Anwar, 2005) peristiwa  Malari  dapat  dikategorikan
sebagai  kontrak  sosial  yang  gagal.  Protes terjadiii  ketika  negara  gagal  memainkan perannya  dalam  kontrak  sosial  yaitu sebagai  penyedia  pelayanan  ekonomi  dan sosial.  Pada  kontrak  social,  rakyat menerima  wewenang  Negara  sepanjang Negara memberikan layanan dan menciptakan  kondisi  ekonomi  yang memadai    dari  segi  pekerjaan  dan penghasilan.  Apabila  terjadi  stagnasi ekonomi,  kemunduran,  dan  layanan pemerintah memburuk, kontrak social tidak lagi  berlaku,  akibatnya  terjadi  protes  dan kekerasan.
Rakyat  melalui  mahasiswa  menilai bahwa kebijakan Negara untuk bekerjasama dengan Jepang dalam bidang ekonomi yang ditandai dengan kedatangan Perdana Menteri Kakuei Tanaka tidak akan menyelesaikan  masalah  ekonomi  yang sedang  dihadapi  justru  menambah  beban Negara yaitu hutang.
Peristiwa ini penting untuk diangkat menjadi  sebuah  penelitian  sejarah  karena peristiwa  15  Januari  1974  dapat  disebut sebagai salah satu tonggak sejarah kekerasan Orde Baru dan sejak  itu  kebijakan  dijalankan  secara lebih sistematis. Dalam buku
Otobiografinya  yang  terbit  tahun  1989, Soeharto tidak menyinggung  kasus Malari 1974. Padahal mengenai "petrus"
(penembakan  misterius),  Soeharto  cukup berterus  terang.  Ini  membuktikan  bahwa ada  yang  disembuyikan  dari  peristiwa Malaria 1974.
Peristiwa  Malari  yang  meletus tahun 1974 dimungkinkan memang sengaja dibuat untuk menjatuhkan Jenderal Sumitro karena  Presiden  Suharto  tidak  suka  ada orang  lain  yang  popularitasnya  melebihi dirinya.  Jenderal  Sumitro  sebelumnya memang  banyak  membuat  gebrakan  yang menyebabkan  namanya  menjadi  populer. Diantaranya adalah kebijaksanaannya agar fraksi  ABRI  dalam  MPR  tidak  mendukung konsep
Undang-Undang Perkawinan
buatan  Golkar  yang  ditolak  oleh  kelompok Islam, dan agar fraksi ABRI menolak usaha yang  hendak  menjadikan  aliran  kebatinan sebagai  agama  yang  resmi  diakui  di Indonesia  layaknya  Islam,  Kristen,  Hindu, dan Budha.
Kajian-kajian yang menulis tentang Malari  sudah  cukup  banyak,  karena  itu untuk  mencegah  terjadinya  perluasan pembahasan  maka  penelitian  ini  dibatasi hanya  pada  tahun  1974  sesaat  sebelum peristiwa  dan  sesaat  setelah  peristiwa. Akibat  yang  ditimbulkan  juga  dibatasi hanya  pada  masalah  politik  terutama akibatnya  pada  perkembangan  gerakan mahasiswa,  sementara  akibat  di  bidang
ekonomi dan hubungan dengan luar negeri tidak dikaji.
Berdasarkan  latar  belakang  yang disampaikan  di  atas  serta  pembatasan masalahnya,  maka  rumusan  masalahnya adalah sebagai berikut:
1.   Apa latar belakang terjadinya Peristiwa Malaria 1974?
2.   Bagaimana kronologi peristiwa Malaria 1974?
3. Apa  dampak  yang  ditimbulkan  dari peristiwa  Malaria  1974  menyangkut kebijakan pemerintah terhadap kegiatan mahasiswa di kampus?

## Tinjauan Pustaka
Penelitian  ini  mengkaji  sumber- sumber tertulis yang terdiri dari buku, surat kabar,  jurnal  penelitian,  majalah,  dan internet.  Sumber  buku  yang  digunakan diantaranya  adalah  karangan  B.  Wiwoho dan  Bandjar  Chaeruddin, Memori  Jendral Yoga ,  (Tanpa  kota:  PT.  Bina  Rena Pariwara,  Tanpa  tahun).  Pada  Bab  11  di buku  itu  membahas  tentang  tentang pengakuan Jenderal Yoga yang merupakan salah  satu  orang  yang  terlibat  langsung dalam peristiwa tersebut.
Sumber  selanjutnya  adalah  buku karangan dari Suharsih dan Ign. Mahendra K, Bergerak  Bersama  Rakyat: Sejarah
Gerakan Mahasiswa dan Perubahan Sosial di  Indonesia ,  (Yogyakarta:  Resist  Book,
Tanpa  Tahun).  Buku  ini  menceritakan secara  lebih  detail  gerakan  mahasiswa dilmulai  dari  tahun  setelah  tumbangnya Sukarno.
Sumber  lain  adalah  Bonar  Tigor Naipospos, Mahasiswa  Indonesia  dalam Panggung Politik ke arah Gerakan Rakyat? dalam  majalah  prisma  tertanggal  7  Juli 1996.  Kedua  sumber  di  atas  sama-sama menyatakan  bahwa  gerakan  mahasiswa 1974  merupakan  bentuk  perlawanan mahasiswa  terhadap  sikap  pemerintah yang  tidak  pernah  berpihak  pada  rakyat kecil. Keduanya juga menyinggung konsep gerakan  mahasiswa  sebagai  gerakan moral.

## Metode Penelitian
Menurut  Helius  Syamsudin  (2007) tahapan  dalam  penelitian  sejarah  meliputi heuristik, kritik sumber ( verifikasi ), interpretasi  dan  penyajian  ( historiografi ).
Heuristik  adalah  pengumpulan  sumber. Pada  tahap  ini,  peneliti  melakukan penelusuran  sumber  ke  Perpustakaan Pascasarjana  UNS,  Perpustakaan  Pusat UNS,  Perpustakaan  IKIP  PGRI  Madiun,
Perpustakaan Kollese Ignatius, Perpustakaan Daerah Yogyakarta,
Perpustakaan  Malioboro  Yogyakarta  dan Pusat  Informasi  Kompas  di  Yogyakarta. Sumber  yang  akan  dipakai  dapat dibedakan  menjadi  dua  yaitu  sumber primer dan sekunder. Sumber primer yang digunakan adalah koran sejaman, sementara  sumber  sekunder  adalah  buku- buku  yang  ditulis  oleh  sejarawan berikutnya.
Verifikasi adalah  meneliti  sumber untuk  menentukan  validitas  dan  reliabilitas sumber  sejarah.  Terdiri  dari Kritik  intern dan Kritik ekstern .  Pada tahap kritik intern , peneliti menyelidiki isi berita, sumber berita, narasumber yang dimintai, hingga kredibilitas  surat  kabar  tentang  peristiwa Malari  1974.  Pada  tahap Kritik  ekstern , peneliti mencari jawaban terhadap keaslian dan keutuhan sumber yang dipakai.
Interpretasi adalah tahapan dimana peneliti menghubungkan fakta-fakta sejarah yang  diperoleh  setelah  proses verifikasi , karena  fakta-fakta  sejarah  tersedia  dalam bentuk terpisah-pisah dan besar kemungkinan  dipengaruhi  oleh  para pemikiran  sejarawan.  Tahap  yang  terakhir adalah historiografi atau  penyajian.  Pada tahap  ini  peneliti  menyajikan  semua  data yang telah terseleksi dan telah diinterpretasikan berdasarkan prinsip kronologi.
Hasil Penelitian dan Pembahasan 1.   Latar Belakang Peristiwa Malari 1974 a.  Panasnya  Suhu  Politik  Tahun
1970-an
Sejak  tahun  1970  terjadi berbagai  aksi  dan  protes  yang dilakukan  oleh  mahasiswa.  Ada beberapa alasan yang menyebabkan    terjadinya  aksi tersebut  yaitu  jumlah  mahasiswa yang  terus  bertambah  namun anggaran pendidikan  kurang,
jumlah  mahasiswa  baru  tidak sepadan  dengan  fasilitas  yang tersedia, inflasi meningkat sehingga  menambah  kehidupan semakin  susah.  Ditambah  dengan
merajalelanya korupsi
yang mengiringi  pertumbuhan  ekonomi, dan  pembangunan  yang  tidak menyejahterakan  rakyat  karena hanya  dinikmati  oleh  segelintir kelompok tertentu.
Sejalan  dengan  kenaikan harga  bensin  dan  semakin meningkatnya  praktek  korupsi, para  aktivis  mahasiswa  yang diantaranya  adalah  Victor  D,  Arief Budiman,  Syahrir,  dan  Julius Usman membentuk gerakan
mahasiswa  bernama  “Mahasiswa Menggugat”.  Bagi  mereka  lebih
baik mengutamakan pemberantasan  korupsi  daripada menaikkan harga bensin.
Sementara  mahasiswa  Bandung yang  tergabung  dalam  kelompok
Studi  Grup  Mahasiswa  Indonesia pada 21 Januari 1970 mengeluarkan  sebuah  petisi  yang berjudul “Petisi Keadilan” (Suharsih &  Mahendra,  tt:79).  Mereka menuntut agar pemerintah melakukan  kontrol  yang  ketat terhadap penggunaan dan pembagian  uang  negara.  Apabila tuntutan  tersebut  tidak  dipenuhi maka  rakyat  tidak  akan  menerima keputusan tentang kenaikan harga bensin.
Memasuki  bulan  Juli  di tahun  1970,  protes  terhadap praktek  korupsi  semakin  gencar karena  imbas  dari  korupsi  adalah fasilitas  kampus  yang  semakin menyusut.  Kondisi  belajar  yang kurang  nyaman  dirasakan  oleh mahasiswa di Fakultas Kedokteran Universitas  Indonesia,  Universitas Padjajaran,  dan  mahasiswa  di Yogyakarta. Mahasiswa membentuk  Komite  Anti  Korupsi (KAK)  yang  dipimpin  oleh  Arief Budiman,  Syahrir,  dan  Marsilam

## M A L A R I :   S T U D I   G E R A K A N   M A H A S I S W A ………| 17
Simanjuntak. Sementara mahasiswa Bandung yang tergabung  dalam  kelompok  Studi Grup Mahasiswa Indonesia membentuk  “Bandung  Bergerak” yang sejalan dengan arah perjuangan  KAK.  Walaupun  pada awalnya mereka mencurigai gerakan  Arief  Budiman  dkk  telah ditunggangi  oleh  partai  politik
tertentu.  Pada  saat  itu  aksi  saling curiga  menjadi  hal  yang  biasa karena derasnya provokasi terhadap mahasiswa dari berbagai pihak  Kedua kelompok mahasiswa dari Jakarta dan Bandung tersebut mendatangi berbagai pejabat tinggi di  kementerian,  menempelkan poster-poster anti korupsi di kantor Pertamina dan Kejaksaan Agung.
Aksi protes dari
mahasiswa  semakin  panas  dan berani,  maka  muncullah  ide  untuk mengadakan malam tirakatan pada malam  15  Agustus  1970  yang bertempat  di    Jalan  Thamrin Jakarta.  Namun  rencana  tersebut
ditentang  oleh  Panglima  Komando Pemulihan
Keamanan dan Ketertiban  (Pangkopkamtib)  yaitu Jenderal  Soemitro.  Bahkan  ia mengancam  jika  mahasiswa  tetap
melaksanakan  kegiatan  tersebut akan dikirim tentara untuk membubarkan.  Dari  sini  sudah dimulai ancaman oleh militer dalam menyelesaikan konflik.
Perbedaan pendapat antara pihak mahasiswa dan pihak tentara  tersebut  dicairkan  oleh Gubernur  Jakarta  Ali  Sadikin dengan  mengajukan    pemecahan agar  kegiatan  tirakatan  tetap dilaksanakan  namun  di  rumah masing-masing.  Gubernur  Jakarta Ali Sadikin berjanji akan memadamkan  lampu  di  wilayah kekuasaannya  selama  5  menit. Kesepakatan  tersebut  akhirnya diterima  oleh  mahasiswa  dan tentara. Ada satu tokoh yang tidak bersedia  mematuhi  kesepakatan antara  mahasiswa  dan  tentara yang  diusulkan  oleh  Ali  Sadikin, yaitu  penyair  muda  WS.  Rendra. Dia tetap datang ke Jalan Thamrin untuk mengadakan kegiatan tirakatan  disana.  Akibatnya  dia ditangkap  oleh  tentara.  Parlemen kemudian  bersedia  membahas tentang Rancangan Undang- Undang  Anti  Korupsi  sehingga mahasiswa untuk sementara berhenti bergerak.

## 18   | JURNAL AGASTYA VOL  03 NO 01 JANUARI 2013
Ketenangan mahasiswa kembali  terusik  menjelang  pemilu tahun  1971  saat  banyak  aktivis mahasiswa  yang  menyuarakan massa  agar  mendukung  bahkan mencoblos  Golkar.  Salah  satu tokoh  mahasiswa  yaitu  Arief Budiman  tidak  setuju  dengan  aksi
aktivis mahasiswa tersebut kemudian  melakukan  gerakan yang dinamakan “Golongan Putih”. Gerakan  yang  dibentuk  oleh  Arief Budiman bertujuan untuk menghimpun  orang-orang  yang tidak  ikut  pemilu  dan  mengkritik mahasiswa yang mendukung Golkar.
Gerakan  “Golongan  Putih” tidak  mampu  membendung  suara
yang  didapatkan  oleh  Golkar karena  Golkar  keluar  sebagai pemenang pemilu 1971. Setelahnya  Suharto  menekan partai politik dengan menggabungkan  sembilan  partai politik  menjadi  dua  partai  besar yaitu Partai Persatuan Pembangunan  (PPP)  untuk  partai Islam  dan  Partai  Demokrasi Indonesia  (PDI)  untuk  partai nasionalis dan Kristen (Suharsih &
Mahendra, tt:79). Bahkan
kebijakan  yang  lebih  menekan dikeluarkan  sehubungan  dengan pelarangan  pendirian  kantor  partai di pedesaan selain Golkar.

## b. Protes TMII
Protes mahasiswa kembali muncul  ketika  Ibu  Tien  Suharto mengusulkan
pembangunan Taman Mini Indonesia Indah (TMII)
pada  tahun  1973.  Pembangunan TMII menurut kelompok mahasiswa  dianggap  tidak  sesuai dengan  situasi  negara  yang sedang kesulitan keuangan.
Reaksi bermunculan dengan keluarnya  berbagai  gerakan  yang mengatasnamakan  penghematan uang Negara.
Gerakan-gerakan itu diantaranya  Gerakan  Penghemat, Gerakan  Akal  Sehat  (GAS),  dan Gerakan Penyelamat Uang Rakyat. Pemerintah  kemudian  bersikap represif  dengan  melarang  semua gerakan  anti  TMII.  Tokoh-tokoh pemimpin  gerakan  mahasiswa ditangkap, diantaranya Arief Budiman  dan  H.J  Princen. Beberapa  koran  juga  ditutup  dan wartawan  mengalami  berbagai tekanan.  Persoalan  itu  kemudian dibawa  ke  meja  DPR,  dan
ditindaklanjuti dengan pembentukan  Komisi  Penyelidik yang akhirnya menghasilkan sebuah keputusan bahwa pembangunan  TMII  dilanjutkan dengan syarat tidak boleh menikmati  fasilitas  keuangan  dari negara  dan  juga  tidak  ada sumbangan wajib.
Di  tahun  yang  sama tepatnya  bulan  Oktober  para mahasiswa  mengadakan  aksi  ke gedung MPR/DPR untuk
menyampaikan  petisi  bernama “Petisi 24 Oktober”. Petisi tersebut berisi  krtitikan  terhadap  kebijakan pembangunan yang dianggap tidak populis dan hanya menguntungkan kelompok  yang  kaya.  Gerakan  itu tidak  meluas  karena  hanya berpusat  di  Jakarta.  Pada  saat  itu konsep  gerakan  moral  masih dipakai  oleh  mahasiswa,  yaitu
mahasiswa hanya sebatas
mengkritik  kebijakan  pemerintah.
Isi dari petisi tersebut adalah:
1) Strategi  pembangunan  perlu ditinjau  kembali.  Strategi  yang baru  hendaknya  menciptakan
keseimbangan di bidang
politik, sosial, dan ekonomi.
2) Rakyat  harus  dibebaskan  dari ketidakpastian hukum, korupsi,
serta penyelewengan- penyelewengan kekuasaan. 3) Perlunya refungsionalisasi lembaga-lembaga penyalur pendapat rakyat.
4) Penentuan masa depan adalah hak  dan  kewajiban  generasi muda  (Wiwoho  &  Chaeruddin, tt:228).
Sementara  itu  mahasiswa dari  Jawa  Timur  seperti  Universitas Brawijaya, IKIP Malang, Universitas Negeri  Jember,  IAIN,  Institut Teknologi Surabaya, dan
Universitas Airlangga mengeluarkan “Maklumat  73”  yang  berisi  sebagai
berikut: a) Bahwa
suksesnya pelaksanaan pembangunan
membutuhkan  pemerintahan yang  berwibawa  dan  bersih serta berorientasi pada kepentingan rakyat
b) Motivasi  pembangunan  yang fundamental memerlukan pembinaan  pendidikan  yang demokratis  dan  dilaksanakan secara sungguh-sungguh serta ditunjang  oleh  anggaran  yang cukup.

## c. Isu Modal Asing
Di kalangan pengusaha terjadi rivalitas antara kelompok yang terpusat pada  dua  tokoh  yaitu  Jenderal Soemitro  dan  Jenderal  Ali  Murtopo. Jenderal  Soemitro  adalah  Panglima Komando  Pemulihan  Keamanan  dan
Ketertiban (Pangkopkamtib),
sementara Jenderal Ali Murtopo adalah Asisten  Pribadi  (Aspri)  Presiden  dan Kepala  Operasi  Khusus  (Opsus). Mahasiswa  mulai  melancarkan  aksi kritik  terhadap  pembangunan  yang berlandaskan  bantuan  asing  yang akhirnya melahirkan pemerasan negara  dan  ketidakadilan  sosial, karena adanya beberapa orang Jepang dan  Cina  yang  bekerjasama  dengan tokoh  nasional  untuk  “menjual” Indonesia.
Pada  tanggal  6  November 1973 bertempat di Computer Centre UI telah berlangsung sebuah diskusi yang bertema  “Penilaian  Situasi  Terakhir”. Diskusi  tersebut  dikoordinasikan  oleh Hariman  Siregar  dan  Syahrir  dengan mendatangkan  beberapa  penceramah antara  lain  Ashadi  Siregar,  Fauzi,  dan Chalid  Aini  yang  ketiga-tiganya  dari Grup  Diskusi  Juli  Yogyakarta.  Diskusi ini  membahas  tentang  pelaksanaan pembangunan yang dirasakan pincang.
Keesokan harinya yaitu tanggal  7  November  1973,  Hariman Siregar  dan  Gumilang  Kartasasmita mensponsori  kuliah  taman  di  Fakultas Ekonomi  UI  dengan  penceramah Dorodjatun Kuntjorojakti. Mereka menyoroti  masalah  penanaman  modal asing  di  Indonesia,  terutama  modal Jepang.  Sedangkan  dalam  diskusi keesokan harinya di Lembaga Manajemen  UI  menghadirkan  tema “Evaluasi  Politik  Luar  Negeri”.  Diskusi tersebut juga diprakarsai oleh Hariman Siregar  yang  merupakan  ketua  DM-UI dan  Hermawan  ketua  SM  Fakultas Kedokteran  dengan  menghadirkan penceramah  dari  luar  yaitu  Dr. Sudjatmoko.
Selain menyelenggarakan diskusi-diskusi,  para  mahasiswa  juga melakukan pertemuan-pertemuan yang cukup  intensif.  Pada  tanggal  10 November  1973  pengurus  Dewan Mahasiswa  (DM)  dari  berbagai perguruan  tinggi  (UI,  ITB,  ITT,  IKIP Bandung,  Unpar,  Unpad, Unbraw,  dan ITS)  mengadakan  pertemuan  tertutup di  Bandung.  Mereka  mencapai kesepakatan bersama untuk mengadakan langkah-langkah bersama dengan gerakan serentak.
Pada  tanggal  11  November 1973  di  kampus  ITB  dilakukan pertemuan  tertutup  oleh  Dewan Mahasiswa yang mengambil keputusan untuk  terus  membangkitkan  aksi spontanitas.  Pengurus  DM-UI  dalam hal  ini  Hariman  Siregar,  mengatakan bahwa  hukum  positif  yang  berlaku sekarang  ini  menghambat  proses modernisasi  kultural,  karena  tidak sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan
zaman. Mahasiswa sangat menyesalkan banyaknya sarjana
hukum  yang  hanya  berpegang  pada nilai  normatif,  yang  terlihat  dari banyaknya  vonis  hukuman  bagi koruptor  sama  dengan  pencuri  ayam, juga  penyesalan  akan  banyaknya pejabat  yang  pandai  bicara  tapi  tidak mampu bertindak tegas.
Sebenarnya  diantara  kalangan mahasiswa  sendiri  juga  terdapat perbedaan  persepsi.  Ada  yang beranggapan  bahwa  pelaku  gerakan dari  mahasiswa  bisa  dibeli  sehingga perjuangan  yang  sebenarnya  kandas. Hariman  Siregar  sebagai  ketua  DM-UI sangat aktif mengkoordinasikan gerakan-gerakan  mahasiswa.setelah dari  Bandung,  ia  berangkat  ke Yogyakarta untuk mengadakan pertemuan  dengan  para  pemimpin
mahasiswa. Pada saat yang bersamaan  Senat  Mahasiswa  FE-UI mengeluarkan  pernyataan  sebagai berikut:
1)  Mendesak pemerintah untuk membersihkan  para  pejabat  yang menyalahgunakan wewenang/kedudukan dan mengambil  keuntungan  pribadi dalam  pelaksanaan  penanaman modal asing. 2)  Tenaga asing harus memahami/mengenal  kebudayaan dan adat istiadat bangsa Indonesia,  bukan  sebaliknya  para karyawan  Indonesia  harus  tunduk pada adat istiadat mereka.
3)  Pemerintah perlu segera menyusun  program  yang  realistis dan  lengkap  guna  memberikan perlindungan  kepada  pengusaha- pengusaha kecil.
4)  Modal  asing  harus  menunjang tercapainya  tujuan  pembangunan dan dapat memberikan kesempatan  kerja  lebih  banyak kepada  rakyat  ((Wiwoho  & Chaeruddin, tt:228).
Di  Balai  Budaya  Jakarta diselenggarakan diskusi bertema “Untung  Rugi  Modal  Asing  di Indonesia” dengan moderatornya
adalah Mochtar Lubis. Sedangkan para pembahasnya adalah Dorodjatun Kuntjorojakti,  Maruli  Panggabean  dan Suhadi.  Diskusi  di  luar  kampus  itu diikuti  oleh  sejumlah  mahasiswa  dan seorang  peserta  dari  Fakultas  Sastra UI  yaitu  Sylvia  Gunawan  yang membacakan  “Ikrar  Warganegara Indonesia”  yang  isinya  adalah  sebagai berikut:
Kami  warganegara  Indonesia yang berkumpul pada tanggal 30 November  malam  bertempat  di Balai  Budaya,  menyadari  akan
arah perkembangan pembangunan  ekonomi  dan sosial  bangsa  pada  dewasa  ini, berikrar: -  Menegakkan kembali kebanggaan nasional yang sebagian  telah  dicemarkan  oleh berbagai kalangan masyarakat
-  Menggunakan  dengan  segala cara yang berdasarkan konstitusi untuk  menegakkan  kembali kebanggaan nasional tersebut
-  Menetapkan  hari  ini,  tanggal  30
November  1973  sebagai  titik tolak  usaha  ini  (Wiwoho  & Chaeruddin, tt:228).
Setelah ikrar tersebut dibacakan,  kemudian  diedarkan  untuk mendapatkan  tandatangan  dari  orang- orang  yang  menyetujuinya,  dan ternyata  berhasil  mengumpulkan  155 penandatangan  antara  lain  Mochtar Lubis, Yap Thiam Hien, Adnan Buyung Nasution,  Taufik  Abdullah,  Yuwono Sudarsono,  Dorodjatun  Kuntjorojakti, Marsilam Simandjuntak, Remy Leimena,  Hariman  Siregar,  Yozar Anwar,  Louis  Wangge,  dan  lain- lainnya.
Puncak  aksi  terhadap  isu modal  asing  adalah  saat  datangnya Menteri  Kerjasama  Belanda  yaitu Pronk  ke  Jakarta.  Pronk  yang merupakan  ketua  IGGI  disambut dengan  demonstrasi  oleh  mahasiswa Indonesia.  Bahkan  saat berkunjung  ke Yogyakarta  Pronk  juga  disambut demonstrasi  oleh  GMII  (Gerakan Mahasiswa  Indonesia  untuk  rakyat Indonesia).  Mahasiswa  menyerukan anti  modal  asing,  dan  kedatangan Pronk  dianggap  sebagai  lambang ketergantungan  Indonesia  terhadap modal asing.
Selain melakukan aksi, beberapa  kelompok  mahasiswa  juga mendatangi pimpinan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
untuk mengajukan beberapa pertanyaan  seputar  modal  asing. Bahkan  delegasi  mahasiswa  dari  ITB
mendatangi  Bappenas  dan  menuntut agar permainan kotor modal asing tidak diteruskan. Selain itu Dewan
Mahasiswa dari ITB, Unpad, dan Unpar berdemonstrasi  di  depan  kedutaan Jepang  untuk  mengutuk  kerjasama modal Jepang.
2.   Peristiwa  Malari 1974
a.  Kedatangan Perdana Menteri

## Tanaka
Pada  tanggal  9  Januari  1974, sebelum  kedatangan  Perdana  Menteri Tanaka,    para  mahasiswa  telah berdemonstrasi menentang para
Asisten  Pribadi  (Aspri)  presiden.  Di
Jakarta dan Bandung terjadi pembakaran  boneka-boneka  yang menggambarkan  Soedjono  Humardani dan Perdana Menteri Jepang, Tanaka. Para Aspri menyerang balik mahasiswa, mereka menuduh mahasiswa  telah  ditunggangi  oleh kekuatan luar yang anti Suharto.
Tanggal  11  Januari,  Presiden Suharto  menerima  delegasi  Dewan- Dewan Mahasiswa yang menyampaikan kecaman dan mempertanyakan
kewibawaan presiden  yang  dirongrong  tingkah  laku
para  pemimpin  yang  memperkaya  diri secara tidak sah. Opsus yang dipimpin Ali Moertopo memiliki kekuasaan yang besar  melebihi  pemerintah  dan parlemen.
Pertemuan  antara  delegasi mahasiswa  dan  Presiden    Suharto tidak  menghasilkan  apa-apa  karena presiden  tidak  mengambil  keputusan apapun.  Dari  situlah  kemudian mahasiswa melalui sebuah Apel Siaga Mahasiswa  di  kampus  UKI  pada tanggal 12 Januari mengajak masyarakat untuk menyambut Perdana Menteri  Tanaka  dengan  gerakan  aksi. Mahasiswa juga mengajak masyarakat untuk  memasang  bendera  setengah tiang  pada  hari  kehadiran  Perdana Menteri  Tanaka,  selain  itu  juga mengajak  koran  untuk  memboikot pemberitaan tentangnya, dan mengadakan aksi total pada tanggal 15 Januari 1974.
Pada  tanggal  14  Januari  1974 mahasiswa berdemonstrasi di lapangan udara Halim Perdanakusuma sebagai  protes  atas  kedatangan Perdana Menteri Tanaka. Namun pada hari itu belum terjadi bentrokan, situasi masih  berjalan  dinamis.  Mahasiswa menonjolkan isu-isu tentang keresahan masyarakat,  anti  cukong  dan  modal
asing  terutama  dari  Jepang.  Nantinya gerakan-gerakan  tersebut  mengarah pada tindakan kerusuhan karena sudah melibatkan  berbagai  elemen,  tidak hanya mahasiswa saja.
Tanggal  15  Januari  1974 para mahasiswa  berkumpul  di  Fakultas Kedokteran UI Jalan Salemba. Mereka menyusun  kembali  Tritura  yang  berisi
1)  Bubarkan  Aspri  2)  Turunkan  harga
3)  Ganyang  korupsi  ((Suharsih  & Mahendra,  tt:82).  Tuntutan  untuk membubarkan  Aspri  oleh  mahasiswa dari  awal  ditanggapi  Ali  Moertopo, bahwa  hal  tersebut  adalah  hak sepenuhnya  presiden.  Nantinya  Aspri akan  dipertahankan  atau  dibubarkan, keputusannya  berada  di  tangan presiden.
Setelah itu mahasiswa bergerak  ke  Monumen  Nasional (Monas) di Lapangan Merdeka. Dalam perjalanan,  jumlah  massa  semakin bertambah  karena  para  pelajar  juga ikut  masuk  dalam  barisan  mahasiswa. Massa aksi yang terdiri dari pelajar dan mahasiswa  ini  kemudian  bergerak menurunkan bendera-bendera penyambutan tamu negara yang ada di sepanjang  pinggir  jalan  menjadi setengah tiang sebagai tanda duka cita
atas  kedatangan  Perdana  Menteri Tanaka.
Perdana Menteri
Jepang Tanaka  dan  putrinya  Makiko  beserta rombongan menyentuh landasan Halim Perdanakusuma  pukul  19.45  pada tanggal  14  Januari  1974.  Kedatangan tamu Jepang itu tidak disambut dengan upacara militer kenegaraan, setelah itu segera  rombongan  Perdana  Menteri Jepang  Tanaka  disertai  Presiden Suharto menuju Wisma Negara dengan menaiki mobil Mercedes-600
“Indonesia  I”.  Sementara  demonstrans yang  gagal  masuk  ke  Halim
Perdanakusuma berusaha menyelundupkan  beberapa  orang menerobos pengamanan. Pada hari itu aksi demonstrans tidak terlalu beringas, karena itu mereka merencanakan keesokan harinya dengan aksi yang lebih tajam.

## b.  Tanggal 15 Januari sebagai Puncak Aksi
Sejak  pagi  pada  tanggal  15 Januari  1974  arus  massa  datang  dari berbagai  jurusan  ke  lapangan  Monas. Pasukan keamanan semakin memperkuat  diri  dengan  kendaraan lapis  baja  yang  berjaga-jaga  disekitar pintu  Istana  Merdeka.  Pagi  itu merupakan  jadwal  dimana  Perdana
Menteri Jepang Tanaka akan
mengadakan  perundingan  dengan Presiden  Soeharto.  Sementara  itu mahasiswa  terus  mempersiapkan  diri, dengan  sebelumnya  berkumpul  di kampus  UI  pada  pukul  09.00.  Mereka lebih  dulu  mendapatkan  pengarahan dari  sejumlah  tokoh  mahasiswa
teruatama Bambang Sulistomo. Setelah  itu  mahasiswa  bergerak menuju kampus Usakti melalui kampus UKI.
Mahasiswa  dari  Usakti  itu dijemput  dengan  beberapa  kendaraan yang  membawa  mereka  ke  Monas untuk bergabung dengan teman-teman mahasiswa  yang  lain. Lalu  lintas  pada hari  itu  sangat  macet,  apalagi mahasiswa  yang  bergerak  ke  Istana Merdeka  semakin  mendesak  untuk dapat memberikan memorandum kepada  Perdana  Menteri  Jepang
Tanaka, walaupun akhirnya gagal.
Aksi berlanjut
dengan pencegatan  mobil-mobil  Jepang  di jalanan yang menyuruh pengemudinya keluar.  Banyak  toko-toko  yang  rusak akibat  massa  yang  beringas,  dan barisan  mahasiswa  sudah  bercampur dengan  barisan  dari  luar  sehingga susah  dikendalikan.  PT.  Toyota  Astra merupakan  perusahaan  patungan
Indonesia-Jepang  yang  menderita kerugian  paling  besar.  Kantornya dirusak dan mobil yang berada di ruang pamer dibakar massa.
Demonstrasi tanggal 15
Januari masih berlanjut sampai tanggal 16  Januari  dengan  massa  masih memenuhi jalan-jalan utama di Jakarta. Hari  itu  bus-bus  kota  masih  belum beroperasi,  sehingga  para  karyawan dan  pegawai  berangkat  ke  kantor mereka dengan berjalan kaki. Suasana hari  itu  masih  panas  dan  diliputi  duka karena  telah  jatuh  korban  beberapa orang  meninggal  dan  luka-luka. Pengurus  Dewan  Mahasiswa  se- Jakarta  pada  hari  itu  kemudian mengeluarkan pernyataan yang isinya:
1)  Tindakan  perusakan  yang  terjadi  di
Jakarta, termasuk pembakaran dan kegiatan  destruktif  lainnya  yang menjurus  ke  tindakan  anarki, adalah  perbuatan  yang  tidak bertanggungjawab dan nyata-nyata bertentangan  serta  merusak  citra mahasiswa.
2)  Menyesalkan  dan  menyatakan prihatin  terhadap  kejadian  yang telah  mengakibatkan  kerugian material  dan  moral  di  kalangan masyarakat tersebut.
3)  Menyerukan  kepada  seluruh mahasiswa  untuk  tetap  siaga  di tempat,  tidak  terpancing  provokasi dan tetap memelihara ketertiban.
4)  Menyerukan  agar  masyarakat membantu  menjaga  ketertiban demi tercapainya aspirasi perjuangan mahasiswa yang murni (Wiwoho  &  Chaeruddin,  tt:240- 241). Pada saat demonstran mendekati  istana  presiden,  massa semakin tidak terkontrol dan meletuslah  kerusuhan  besar.  Massa membakar  mobil-mobil  Jepang  serta mengobrak-abrik  pertokoan.  Saat massa  mulai  beranjak  untuk  bergerak ke  arah  kedutaan  Jepang,  Jenderal Sumitro  datang  untuk  menenangkan massa  sambil  memberi  janji-janji  akan
memenuhi seluruh tuntutan mahasiswa,  terutama  tuntutan  untuk membubarkan Aspri. Mahasiswa kemudian  membatalkan  tujuannya kearah  kedutaan  Jepang  dan  kembali ke Salemba. Namun massa yang tidak terkontrol  tetap  membuat  kerusuhan sepanjang  malam,  sehingga  malam tanggal  15  Agustus  1974  adalah malam yang mencekam.
Keesokan  harinya  tanggal  16 Januari  1974  pagi,  Jenderal  Soemitro
didampingi  para  Aspri  melancarkan ultimatum  dan  mengancam  akan menggunakan kekerasan apabila massa  tetap  tidak  dapat  dikendalikan. Pemerintah  kemudian  menggunakan Hariman  Siregar  untuk  menenangkan massa,  ia  ditampilkan  di  TV membacakan  deklarasi  dari  Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia yang menentang tindakan-tindakan kekerasan.

## d. Reaksi Masyarakat Pasca Peristiwa Malari
Pasca  peristiwa  Malari  yang terjadi  pada  tanggal  15  Januari  1974, pernyataan  dari  berbagai  pihak bermunculan untuk menanggapi kejadian  tersebut.  Berbagai  organisasi massa  juga  mengeluarkan  pernyataan yang pada umumnya mencela tindakan perusakan  dan  pembakaran  tersebut. Sejumlah  organisasi  mengharapkan pemerintah menyelesaikan masalah itu dengan sebaik-baiknya tanpa melakukan  kekerasan.  Golkar,  PPP, dan  PDI  mengeluarkan  aksi  mereka pada hari pertama berlangsungnya aksi perusakan  dan  pembakaran,  ketiga- tiganya  mencela  kejadian  huru-hara pada tanggal 15 Januari 1974.
Pada  tanggal  19  Januari  1974 Pengurus  Pusat  PWI  (Persatuan
Wartawan  Indonesia)  menyerukan jajaran  pers  ibukota  dan  daerah  untuk menghindari  pemberitaan  yang  dapat mengganggu
pembangunan, mendukung  usaha  pemerintah  untuk menertibkan kembali keadaan dan agar pelaksanaannya  sesuai  dengan  azas hukum.  Sementara  dari  kalangan mahasiswa  muncul  reaksi  yang berbeda-beda,  dari  mahasiswa  IKIP Bandung  mengeluarkan  pernyataan yaitu:
1)   Tetap meneruskan perjuangan suci
mahasiswa  dengan  pola  dasar perjuangan mengikis habis kepincangan-kepincangan  sosial dengan segala konsekuensinya.
2)  Tetap  mengkonsolidasikan  diri dalam kelompok mahasiswa, berjuang  dengan  pimpinan  IKIP Bandung  serta  siap  sedia  setiap saat.
3)  Menyatakan  bela  sungkawa/duka cita sedalam-dalamnya atas korban-korban  yang  jatuh  pada aksi perjuangan mahasiswa dalam menegakkan keadilan sosial (Wiwoho & Chaeruddin, tt:24). Sembilan dosen UGM Yogyakarta menyatakan situasi
pergolakan  mahasiswa  itu  tidak  dapat dipandang  sebagai  hal  yang  berdiri
sendiri, tetapi menyangkut realita sosial yang  diakibatkan  oleh  kebijakan pemerintah dalam menanggapi masalah kehidupan masyarakat.
Mereka berharap pemerintah bertindak bijaksana  dan  lebih  menghargai kehidupan  rakyat,  serta  tidak  mudah menggolongkan luapan-luapan perasaan  masyarakat  sebagai  usaha makar.
Reaksi kalangan pers nasional bermacam-macam.  Harian  Indonesia Raya  menulis  “Diharapkan  agar oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab segera dapat diseret  ke  pengadilan,  bila  pemerintah tidak  menanggapi  secara  positif  apa yang disuarakan oleh para mahasiswa, maka peristiwa serupa akan terjadi lagi di  kemudian  hari”.  Harian  KAMI menyatakan “Gerakan
mahasiswa/pemuda  itu  hendaknya tidak  dinilai  sebagai  taraf  kekerasan, apalagi makar, bila motivasi kepemimpinan  nasional  betul-betul akan  diletakkan  atas  dasar  dedikasi, kejujuran serta keterbukaan”.
Harian  Pedoman  menulis    hal yang berbeda “Tindakan penghancuran atas  barang-barang  modal  akan  bisa menghilangkan kepercayaan luar negeri  terhadap  Indonesia”.  Harian
Kompas  menulis  “Usaha  mahasiswa /generasi  muda  untuk  menyalurkan aspirasi  rakyat  demi  kepentingan mereka  telah  berkembang  di  luar kontrol  dan  tujuannya.  Tidak  tertutup kemungkinan  ada  pihak  lain  seperti gerakan PKI ikut mengambil bagian”.
3.   Dampak Peristiwa Malari 1974
a. Pemerintah Mengambil Tindakan

## Tegas

## Kerusuhan yang terjadi tanggal
15  Januari  1974  membuat  pusat  kota Jakarta  sempat  terhenti  aktivitasnya selama dua hari. Hampir 50 mobil yang kebanyakan  buatan  Jepang  dan  144 gedung dibakar atau dirusak.
Sementara korban dari manusia adalah 9  orang  meninggal,  100  lebih  cedera,
820 lebih ditangkap.
Pada beberapa sumber jumlah korban  dan  barang  rusak  memang tidak  sama  persis  namun  sama-sama menunjukkan  besarnya  kerugian  yang dialami  masyarakat  akibat  kerusuhan yang  terjadi  bersamaan  dengan peristiwa Malari. Ada hal yang menarik berkaitan dengan perusakan mobil dan motor,  karena  yang  dirusak  hanyalah mobil  dan  motor  buatan  Jepang, sementara  mobil  dan  motor  buatan negara  lain  tidak  dirusak.  Ini menunjukkan antipasti masyarakat dan
demonstran  terhadap  segala  sesuatu yang berasal dari Jepang.
Setelah  peristiwa  Malari  1974 pemerintah memberlakukan jam malam untuk wilayah Jakarta dari pukul 18.00- 06.00  pagi.  Ketentuan  tersebut  terus berlaku sampai ada ketentuan baru lagi yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah. Setelah  itu  banyak  sekolah  dan universitas  yang  tutup,  mereka  tidak berani  untuk  beraktivitas  seperti  biasa karena  takut  dihadang  massa  yang lebih radikal dari sebelumnya.
Universitas  Indonesia  yang dianggap  sebagai  basis  massa mahasiswa  dijaga  ketat  oleh  ABRI. Pemberlakuan jam malam itu kemudian resmi dicabut pada tanggal 21 Januari 1974,  7  hari  setelah  meledaknya peristiwa Malari. Hal tersebut diungkapkan oleh Laksus
Pangkopkamtib  Daerah  Jakarta  Raya dan  sekitarnya,  Mayjend  J.H  Mantik. Pencabutan  jam  malam  tersebut berhubungan  dengan  kondisi  kota Jakarta  dan  sekitarnya  yang  sudah berjalan normal kembali.
Secara  bertahap  beberapa Koran  ditutup.    Tahap  pertama  pada tanggal  15  Januari  1974  adalah Nusantara  dan  Mahasiwa  Indonesia . Tahap  kedua  tanggal  21  Januari  1974
yaitu Harian  KAMI,  Indonesia  Raya,
Abadi,  dan  The  Jakarta  Times .  Tahap ketiga  tanggal  23  Januari  1974  yang ditutup  adalah Pedoman dan Ekspres .
Pemerintah  menganggap  koran-koran terus-menerus  melakukan  provokasi yang  mengganggu  ketertiban  umum, sehingga perlu ditertibkan.
Akibat  peristiwa  tersebut, ratusan orang ditangkap yang
dianggap sebagai provokasi kerusuhan. Dewan Mahasiswa dianggap sebagai penggerak mahasiswa  dalam  peristiwa  Malari  itu sehingga  para  ketuanya  yang  akan dimintai pertanggungjawaban
(Kedaulatan Rakyat, 19 Januari 1974). Empat  puluh  lima  orang  ditahan diantaranya  yaitu  Rahman  Tolleng, Hariman Siregar, Subadio Sastrosatomo, Prof. Sarbini
Sumawinata  (mantan  pemimpin  PSI), Dorodjatun  Kuntjoro-Jakti,  dan  H.J. Princen  (Ketua  Liga  Hak-Hak  Azazi Manusia)    serta  aktivis-aktivis  muda Islam  yang  lain.  Ke-45  orang  yang ditangkap  dianggap  sebagai  otak  dari demonstrasi Malari yang menyebabkan terjadinya kerusuhan hebat. Bahkan Ali Moertopo  dan  Aspri  menuduh  adanya usaha makar yang dilakukan
mahasiswa  yang  didalangi  oleh  PSI dan Masyumi secara tidak langsung.
Presiden  Suharto  setelahnya memberikan pernyataan bahwa segala macam  bentuk  demokrasi  harus ditegakkan  dan  dibina  terus-menerus. Namun demokrasi yang diiringi dengan kekerasan  hanya  akan  menimbulkan dampak  negatif  yang  tidak  baik  bagi perkembangan  bangsa  dan  negara terutama  para  pemuda  penerus bangsa.  Pernyataan  presiden  tersebut disampaikan saat pengambilan sumpah  ketua  dan  wakil  ketua Mahkamah  Agung  yaitu  Oemar  Soeaji dan  Santoso  Pujosubroto.    Demokrasi yang  tidak  hati-hati  menurut  presiden hanya  akan  menimbulkan  kerusuhan dan  kerusakan,  lebih  lanjut  presiden meinta  agar  kasus  peristiwa  Malari segera dituntaskan.

## b. Pemerintah Mengatur Kegiatan Dewan Mahasiswa
Setelah  peristiwa  Malari  1974 kontrol  terhadap  Dewan  Mahasiswa (DM)  dan  Majelis  Permusyawaratan Mahasiswa  (MPM)  sangat  ketat dilakukan. Berkenaan dengan kegiatan mahasiswa  di  kampus,  pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan
Pemerintah  No.  028/1974.  SK  itu memberikan  wewenang  yang  besar
kepada  pimpinan  perguruan  tinggi untuk mengontrol mahasiswa
(Kedaulatan Rakyat, 24 Januari 1974)
Langkah  lain  yang  dilakukan pemerintah  adalah  keputusan  bahwa mahasiswa  harus  mendapatkan  ijin untuk  semua  aktivitasnya  di  kampus, pers  mahasiswa  harus  diawasi  oleh Menteri  Penerangan  dan  birokrat kampus,  peraturan  bahwa  organisasi mahasiswa  yang  berafiliasi  dengan partai  politik  untuk  bergabung  menjadi satu  organisasi  yang diatur  oleh  rejim, serta  penggunaan  pancasila  sebagai alat kontrol politik.
Mahasiswa  semakin  terdesak dengan  berbagai  peraturan  yang dikeluarkan oleh pemerintah kemudian. Bahkan  yang  ekstrim,  demonstrasi dilarang,  dan  bagi  siapa  saja  yang menjadi  pemimpin  demonstrasi  akan ditangkap. Apabila mahasiswa demonstrasi  maka  akan  berhadapan dengan  ABRI.  Sebagian  pihak menyesalkan keputusan pemerintah itu karena  hal  tersebut  dapat  menyumbat jalannya  demokrasi  yang  harusnya berjalan seirama dengan pertumbuhan nasional. Segala tindakan yang berbau politis  di  kampus  harus  melalui  rektor, sejalan  dengan  kebijakan  yang  baru
dikeluarkan  oleh  pemerintah  untuk alasan stabilisasi negara.
Tidak  hanya  kampus  yang terkena  imbas  dari  peristiwa  Malari, sesuai  dengan  tuntutan  demonstrasi presiden  kemudian  menghapuskan jabatan Aspri dan jabatan Pangkopkamtib  langsung  berada  di tangan  presiden.  Keputusan  tersebut diambil  tanggal 28  Januari  1974  siang di  Istana  Merdeka  setelah  terjadi pertemuan  antara  presiden  Suharto dan  wakil  presiden  Hamengkubuwono IX. Pertemuan tersebut juga melibatkan para petinggi negara yang lain dan juga petinggi  militer.  Keputusan  tersebut sudah dipertimbangkan matang- matang  dengan  melihat  situasi  dan kondisi negara. Bahkan untuk menindaklanjuti agar keamanan negara terus  terjaga,  pemerintah  kemudian membentuk  Dewan  Stabilisasi  Politik dan Keamanan Nasional yang diketuai langsung  oleh  Presiden  Suharto dengan  wakil  ketuanya  adalah  wakil presiden Hamengkubuwono IX.
c.  Opini Yang Terbentuk Di Luar Negeri
Banyak  opini  dari  luar  negeri yang  bermunculan  setelah  peristiwa Malari  1974  meletus.  Perdana  Menteri Jepang  Tanaka  dalam  konperensinya persnya  di  Tokyo  pada  tanggal  18
Januari 1974, menyatakan bahwa para pejabat  Indonesia  memang  risau menghadapi  demonstrasi  di  Jakarta. Tetapi  ia  sendiri  tidak  terlalu  khawatir meski hal-hal semacam itu, besar atau kecil,  masih  bisa  terjadi  lagi.  Ia menyatakan  telah  berusaha  membuka telinga lebar-lebar untuk
mendengarkan  aspirasi  dan  keluhan mahasiswa  Indonesia,  dan  berjanji akan  memperbaikinya  bila  memang terdapat kesalahan-kesalahan.
Menlu  Jepang  Masayoshi Ohiro  juga  menyatakan,  Jepang  perlu memperbaiki apa yang harus
diperbaikinya untuk dapat memperdalam  rasa  saling  pengertian antara kedua bangsa. Jepang berharap rakyat Indonesia menilai baik terhadap niat  baik  dan  bantuan  Jepang  untuk memperbaiki  situasi  ekonomi  serta kesejahteraan rakyat Indonesia.
Ketua  Dewan  Perdagangan Luar Negeri Jepang, Tatsuzo Hizamuki menyatakan,  rakyat  dan  pemerintah Jepang hendaknya mempelajari
kembali  sikap-sikap  mereka  terhadap negara-negara  lain,  terutama  negara- negara berkembang. Ia juga mengatakan  bahwa  banyak  patokan yang  sudah  tidak  dipatuhi  oleh pengusaha  Jepang  di  luar  negeri.
Sejumlah pengusaha Jepang menyatakan  akan  memeriksa  kembali seluruh  kebijaksanaan  mereka  di  Asia dan  meneliti  kemajuan  ekonomi Jepang  di  kawasan  itu,  mengingat sentimen  anti  Jepang  tercermin  jelas, terutama dalam kerusuhan di Jakarta.
Reaksi  pers  luar  negeri  pun menunjukkan  perhatian  mendalam terhadap  kerusuhan  Jakarta,  hampir semua  surat  kabar  Jepang  menyoroti peristiwa tersebut. Diantara surat kabar tersebut  adalah Asahi  Shimbun menyatakan  bahwa  perasaan  anti Jepang  memang  terus  memuncak, kunjungan  Tanaka  hanya  merupakan sumbu  peledak  dari  bom  waktu perasaan anti Jepang itu. Sebelumnya sudah  diduga  bahwa  kunjungan Tanaka  itu  merupakan  kunjungan kekerasan,  tapi  kekerasan  dalam perundingan  dan  bukan  kerusuhan. Demonstrasi-demonstrasi  di  Malaysia dan  Thailand  serta  kerusuhan  di Jakarta  merupakan  insiden  yang mengejutkan.
Surat  kabar  Jepang  yang lainnya  yaitu  Yumiori  Shimbun, Mainichi  Shimbun,  dan  Japan  Times juga  menurunkan  editorial  mereka. Sedangkan  surat  kabar  Korea  Selatan umumnya menyatakan sudah

## 32   | JURNAL AGASTYA VOL  03 NO 01 JANUARI 2013
waktunya Jepang mengoreksi kesalahan-kesalahannya dalam berhubungan  dengan  negara  tetangga yang  miskin.  Sementara  surat  kabar
Australia, Sydney  Morning  Herald menyatakan bahwa Tanaka sekembalinya  ke  Jepang  hendaknya menemukan  keyakinan  bahwa  politik komersial  dan  metode  perdagangan Jepang  di  luar  negeri  memerlukan perubahan radikal.
Surat  kabar  Singapura, The Strait  Times menyatakan  bahwa pemerintah  Indonesia  yang  mulanya bersikap  mengalah  kepada  para mahasiswa,  telah  salah  menilai besarnya  perasaan  anti  Jepang  atau tidak ingin memperkecil perasaan tidak puas  mahasiswa  dengan  situasi ekonomi  dalam  negeri.  Surat  kabar Singapura  yang  lain, New  Nation menyatakan penanaman modal Jepang yang meningkat di Indonesia
membangkitkan  ketakutan  terhadap kolonisasi  ekonomi  Jepang.  Tidak mengherankan  bila  para  mahasiswa yang  militan  kemudian  memanfaatkan kunjungan Tanaka untuk menunjukkan rasa tidak senang mereka.
Reaksi  juga  muncul  dari sejumlah organisasi mahasiswa di luar negeri.  UMSU  ( University  Of  Malay
Student  Union )  di  Kuala  Lumpur mengirim kawat kepada pemerintah RI untuk meminta perhatian terhadap para pemimpin mahasiswa Indonesia. Selain itu Persatuan Mahasiswa Australia juga mengajukan  protes  lewat  nota  mereka kepada  Kedubes  RI  di  Canberra. Mereka  bahkan  mengancam  akan melakukan  demonstrasi  ke  Kedubes Jepang.
Reaksi yang disampaikan oleh surat  kabar  asing  berkaitan  dengan peristiwa  Malari  teryata  sama  sekali tidak mempengaruhi bursa valuta asing (Kedaulatan Rakyat, 30 Januari 1974). Hal  tersebut  berarti  bahwa  tidak  ada peningkatan  atau  penurunan  mata uang rupiah terhadap mata uang asing lainnya. Hal tersebut disampaikan oleh Gubernur  Bank  Indonesia  Rachmad Saleh  dalam  sidang  dewan  stabilisasi yang dipimpin oleh presiden Suharto di Bina Graha tanggal 29 Januari 1974.

## Simpulan
Peristiwa  Malari  bisa  dikatakan sebagai  titik  awal  perlawanan  terhadap Soeharto  secara  besar-besaran,  ditandai dengan adanya aksi pembakaran, perusakan, dan kerusuhan yang menyebabkan beberapa korban meninggal dan  luka-luka.    Sebelum  Malari  memang
telah ada aksi mahasiswa menggugat, aksi Golongan  Putih  dan  sebagainya.  Tetapi tidak  mampu  mengikutsertakan  massa dalam  jumlah  yang  cukup  signifikan. Namun  peristiwa  Malari  bagi  generasi muda  yang  lahir  pada  tahun  1973  tidak cukup  dikenal  dengan  baik.  Bagi  mereka, peristiwa Malari adalah “Peristiwa ribut-ribut di Monas”.
Ada  juga  yang  melihat  peristiwa Malari  sebagai  konspirasi  para  jenderal yang tidak memiliki sandaran politik dalam struktur  kala  itu,  dengan  memakai mahasiswa  untuk  dijadikan  alat  politik terhadap para petinggi Orde Baru saat itu. Apa  pun  yang  dikatakan  oleh  generasi muda,  namun  bagi  para  pelaku  Malari, peristiwa Malapetaka 15 Januari itu adalah momentum awal memanfaatkan kontradiksi di  kalangan  militer  untuk  mempertajam kekuatan-kekuataan pro status quo dengan kekuatan  yang  pro  perubahan  bagi kepentingan rakyat banyak.

## Daftar Pustaka
Buku B.  Wiwoho  dan  Bandjar  Chaeruddin.  Tanpa tahun. Memori  Jenderal  Yoga .  Tanpa Kota: PT. Bina Rena Pariwara.
Bonar  Tigor  Naipospos.  1996. Mahasiswa Indonesia  dalam  Panggung  Politik  ke arah Gerakan Rakyat ? dalam Prisma, 7 Juli 1996 Daniel  Dhakidae.  1983. Soe  Hok  Gie  Sang Demonstran . Jakarta: LP3ES.
Dewi Fortuna Anwar (ed). 2005. Konflik Kekerasan Internal: Tinjauan Sejarah Ekonomi-Politik dan Kebijakan di Asia Pasifik . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Helius  Syamsudin.  2007. Metodologi  Sejarah. Yogyakarta: Penerbit Ombak. Machiavelli,  Niccolo.  2002. Sang  Penguasa . Jakarta: Gramedia. Miriam  Budiharjo.  2002. Dasar-dasar  Ilmu Politik . Jakarta: Gramedia. Rudy Badil, dkk, 2009, Soe Hok Gie Sekali Lagi: Buku Pesta dan Cina di Alam Bangsanya . Jakarta: KPG. Shils,  Edward. Angkatan  Bersenjata  dalam Pembangunan  Politik  Negara-Negara Baru ,  dalam  Sartono  Kartodirjo  (ed).
1983. Elite  dalam  Perspektif  Sejarah . Jakarta: LP3ES.
Soe  Hok  Gie.  1983. Catatan  Seorang Demonstran . Jakarta: LP3ES.
Suharsih  &  Ign.  Mahendra  K.  Tanpa  Tahun. Bergerak  Bersama  Rakyat : Sebuah Gerakan  Mahasiswa  dan  Perubahan Sosial di Indonesia. Yogyakarta: Resist Book.
Internet Asvi  Warman  Adam. Malari  dan  Sisi  gelap Sejarah .  Kompas  Online  (16  Januari 2003) diakses hari Sabtu 26 Juni 2010 jam 10.30
Jopie  Lasut. Peringatan  30  Tahun  Malari Generasi Muda Tak Paham Maknanya . http://www.sinarharapan.co.id  diakses rabu, 28 April 2009 jam 15.51

## Surat Kabar
Masa Kini Senin Legi, 7 Januari 1974. Petisi Aktivitas 66: Pemerintah Jangan Lupakan Tritura.
Jumat  Kliwon,  11  Januari  1974. Menteri  Emil Salim  Akui  Memang  Ada  Cukongisme dan Korupsi.

## 34   | JURNAL AGASTYA VOL  03 NO 01 JANUARI 2013
Sabtu Legi, 12 Januari 1974. Anggota DPR H. Moh.  Djamhari : Pidato  Presiden
Kurang  Lengkap,  antara  lain  Tidak Singgung-Singgung Usaha Pembersihan  Aparatur  Pemerintahan dan Pemberantasan Korupsi.
Selasa  Wage,  15  Januari  1974. PM  Tanaka Tiba di Jakarta Disertai 6 Dirjen.
Kamis  Pon,  24  Januari  1974. Keterangan Pemerintah  tentang  Peristiwa  14-16 Januari 1974. Senin  Pahing,  28  Januari  1974. Keterangan Pemerintah  tentang  Peristiwa  14-16 Januari 1974.
Rabu  Kliwon,  16  Januari  1974. Puncak Demonstrasi Mahasiswa di Jakarta: 50 Mobil  Buatan  Jepang  Dibakar,  Jam Malam Mulai Berlaku di Jakarta.
Rabu  Kliwon,  16  Januari  1974. Presiden Suharto : Kunjungan PM Tanaka Tepat Waktu. Rabu  Kliwon,  16  Januari  1974. Keamanan  di Ibukota  Mengkhawatirkan,  Beberapa Panser  Berjaga-Jaga  di  Beberapa Tempat,  Puluhan  Demonstran  Luka- Luka dan Jalan-Jalan Sepi . Rabu  Kliwon,  16  Januari  1974. Bendera Setengah  Tiang  Ditancapkan  di  Uii Yogya.
Rabu  Kliwon,  16  Januari  1974. Jangan Meletakkan  ABRI  sebagai  Musuh Mahasiswa. Kamis  Legi,  17  Januari  1974. Sangkar Terhunus Menghadang di Malioboro.
Kamis Legi, 17 Januari 1974. PM Tanaka Puas . Kamis  Legi,  17  Januari  1974. Penangkapan- Penangkapan Diadakan di Jakarta. Kamis Legi, 17 Januari 1974. Para Demonstran Alihkan  Aksi  Mereka:  7  Orang Dikabarkan Tewas.
Sabtu  Pon,  19  Januari  1974. Kampus  UGM Dikepung  Panser  dan  Moncong Senjata,  Mahasiswa  Berjamaah  Jumat Diujung Bayonet Terhunus. Sabtu Pon, 19 Januari 1974. Tanaka Mendadak Adakan  Pertemuan  dengan  Menteri Kabinet.
Sabtu  Pon,  19  Januari  1974. KBRI  Tokyo Didatangi Mahasiswa . Sabtu  Pon,  19  Januari  1974. Jepang mulai Mawas Diri . Sabtu  Pon,  19  Januari  1974. Demo-demo  di Jakarta Dipanggil Pangkopkamtib. Sabtu Pon, 19 Januari 1974. Tanaka Mendadak Adakan  Pertemuan  Dengan  Kabinet Jepang.
Senin  Kliwon,  21  Januari  1974. Gerakan Mahasiswa Terbukti Bermaksud Adakan Tindakan Maker Rabu  Pahing,  23  Januari  1974. Presiden Suharto : Demonstran Bukan Kebebasan Lemparkan Kekecewaan.
Rabu  Wage,  30  Januari  1974. Peristiwa  15 Januari  1974  Tak  Bawa  Pengaruh Negative terhadap Bursa Valuta Asing.

## Kedaulatan Rakyat
Rabu  Kliwon,  16  Januari  1974. Jakarta  Jam- Malam, Sekolah-Universitas Tutup . Jumat  Pahing,  18  Januari  1974, Demontrasi Akan  Ditertibkan  Juga  Pemberitaan  Surat Kabar : Peristiwa Jakarta Memalukan Bangsa . Sabtu Pon, 19 Januari 1974. Pimpinan Delapan Dema di Jakarta Dimintai Pertanggunganjawab, Berhubung Demonstrasi Destruktif 15 Januari .
Senin  Kliwon,  21  Januari  1974, Demonstrasi Tetap  Dilarang,  yang  Melanggar  Ditindak Tegas.
Selasa  Legi,  22  Januari  1974, Peristiwa  15 Januari  Diungkap  Menhankam  Jendral Panggabean di DPR.
Rabu  Pahing,  23  Januari  1974, Penggunaan Kebebasan Tidak Berhati-Hati.
Kamis Pon, 24 Januari 1974, Presiden Perintahkan Universitas Segera Dinormalisir