Gagasan Directive Principle of State and Social Policy Model Brasil Sebagai Sistem Perencanaan Pembangunan Indonesia dalam PPHN

## Kurniati Mulqiyah, Muhammad Anugerah Perdana dan Septika Nanda Arifia
kurniatimullqiyah@gmail.com Universitas Islam Indonesia

## Abstract
The National Development Planning System (SPPN) is currently being discussed by the People’s Consultative Assembly (MPR) not to be continued and to be replaced with the Principles of State Policy (PPHN). Currently, the mechanism to be used in PPHN is still being debated, one of which is the idea of using the Directive Principle State and Social Policy (DPSP) method which is being implemented in Brazil. This research uses normative juridical methods with legislative, comparative and historical approaches. The results of this research provide two conclusions. First, development planning using mechanisms such as GBHN or SPPN cannot be used as a mechanism in PPHN. Second, the Brazilian model of DPSP is very suitable to be  applied  in  Indonesia  because  of  2  (two)  things,  firstly  the  1945 Constitution of the Republic of Indonesia which adopts socialism and constitutionalism; second, the adoption of a 3 (three) chamber parliamentary model (tricameral system).
Keywords: DPSP; Development; Democracy.

## Abstrak
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) saat ini tengah diwacanakan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk tidak dilanjutkan dan akan digantikan dengan Pokok-pokok Haluan Negara (PPHN). Saat ini, mekanisme yang akan dipakai dalam PPHN masih menjadi perdebatan, salah satunya adalah gagasan untuk menggunakan metode Directive Principle State and Social Policy (DPSP) yang diimplementasikan di Brasil. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, komparatif, dan historis. Hasil dari penelitian ini memberikan dua kesimpulan. Pertama, perencanaan pembangunan dengan mekanisme seperti GBHN maupun SPPN tidak dapat dijadikan sebagai mekanisme dalam PPHN. Kedua, DPSP model Brasil sangatlah cocok diterpakan di Indonesia dikarenakan 2 (dua) hal, pertama konstitusi UUD NRI 1945 yang mengadopsi paham sosialisme dan konstitusionalisme; kedua, dianutnya model parleme 3 (tiga) kamar (sistem tricameral).
Kata Kunci: DPSP; Pembangunan; Demokrasi.

## Jurist-Diction
Volume 7 No. 2, April 2024
Jurist-Diction. 2024; 291-312
How to cite: Kurniati Mulqiyah, Muhammad Anugerah Perdana dan Septika Nanda Arifia ‘Gagasan Directive Principle of State and Socia Policy Model Brasil Sebagai Sistem Perencanaan Pembangunan Indonesia dalam PPHN (2024)’ Vol. 7 No.2 Jurist-Diction
Histori artikel: Submi 19 Oktober 2023; Diterima 18 Maret 2024; Diterbitkan 19 April 2024.
DOI:
10.20473/jd.v7i2.56117 p-ISSN: 2721-8392 e-ISSN: 2655-8297
Copyright © 2024 Kurniati Mulqiyah, Muhammad Anugerah P dan Septika Nanda Arifia.
292 Kurniati Muldiyah, dkk: Gagasan Directive Principle ...

## Pendahuluan
Sistem perencanaan pembangunan nasional dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebentar lagi memasuki masa akhir pelaksanaanya. Hal ini dikarenakan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) baik di tingkat daerah (RPJPD) maupun di tingkat pusat (RPJPN) sudah memasuki tahun ke 17 (tujuh belas) yang mana 3 tahun lagi akan berakhir, tepatnya pada tahun 2025. 1 Lebih lanjut program pelaksana RPJP, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), baik di tingkat daerah (RPJMD), maupun di tingkat pusat (RPJMP) telah memasuki periode ke-4 (empat), tepatnya berakhir pada tahun 2024. 2
Berakhirnya, pelaksanaan SPPN meninggalkan beberapa catatan kritis atas pelaksanaanya hingga saat ini, diantaranya: Pertama, perencanaan pembangunan dengan sistem SPPN tidak mencerminkan semangat kedaulatan rakyat yang berdasar atas permusyawaratan; Kedua, penempatan haluan negara yang menyalahi hakikat hierarki peraturan perundang-undangan. 3 Ketiga, perencanaan melalui metode tersebut tidak menghasilkan sebuah pembangunan yang berlanjut. 4
Melihat permasalahan tersebut, muncul sebuah wacana yang diungkapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk mengubah mekanisme perencanaan pembangunan dengan menggagas kehadiran Pokok Pokok Haluan Negara (PPHN). Gagasan ini bukanlah sekedar wacana, melainkan menjadi sebuah ikhtiar yang ingin diwujudkan oleh MPR dengan diaturnya pengadaan pengkajian
1 Pasal 1 Angka 1-2 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007, Nomor 33).
2 Pasal 1 Angka 3-4 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007, Nomor 33).
3 Tohadi, ‘Memperkuat Legalitas Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN): Reformulasi Penyusunan RPJP Nasional dan RPJPM Nasional atau Revitalisasi GBHN’ (2013) 2 Jurnal Surya Kencana Dua.[6-7].
4 Pontjo Sutowo: ‘SPPN Tidak Mampu Mengintegrasikan dan Mensinkronisasi Pembangunan’ (Tribun News, 2020) https://www.tribunnews.com/nasional/2020/11/10/pontjo-sutowo-sppn-tidak- mampu-mengintegrasikan-dan-mensinkronisasi-pembangunan, diakses pada 25 Maret 2022.
Pokok Pokok Haluan Negara sebagaimana yang diatur dalam Keputusan MPR RI Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rekomendasi MPR RI masa jabatan 2014-2019. 5 Lebih lanjut MPR melalui ketuanya, Bambang Soeatyo memberikan sebuah rekomendasi pengimplementasian Pokok Pokok Haluan Negara yang mana substansi daripada PPHN diletakkan pada peraturan yang sejenis dengan Ketetapan MPR (TAP MPR) atau diletakkan dalam wadah hukum yang sama seperti RPJP, berupa Undang-undang. 6
Salah satu yang menjadi sorotan penulis atas pernyataan Bambang Soesatyo adalah penempatan PPHN pada peraturan sejenis TAP MPR. Penulis merasa hal tersebut tidak memiliki perbedaan dengan sistem perencanaan model Garis-garis Besar daripada Haluan Negara (GBHN). Perencanan pembangunan melaluin sistem GBHN tersebut hakikatnya memiliki problematika, diantaranya:
Pertama, perencanaan pembangunan dengan sistem GBHN tidak sesuai dengan sistem pemerintahan presidensil; 7 Kedua, perencanaan pembangunan dengan sistem GBHN menghasilkan pemerintahan yang tidak sesuai dengan prinsip pemerintahan yang demokratis; Ketiga, wadah hukum yang digunakan berupa TAP MPR memiliki masalah akan kepastianya sebagai produk hukum peraturan perundang-undangan. 8
Melihat masalah sistem perencanaan pembangunan yang telah digunakan, penulis melalui karya tulis ini ingin membahas satu gagasan baru sistem perencanaan pembangunan dengan metode Directive Principle of State and Social Policy. Tujuan daripada penulisan ini adalah untuk memberikan sebuah sistematika perencanaan pembangunan yang tepat pasca berakhirnya pelaksanaan SPPN.
5 Pasal 1 huruf a Keputusan MPR RI Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rekomendasi MPR RI masa jabatan 2014-2019.
6 Bamsoet, ‘Badan Pengkajian MPR RI Matangkan Substansi Pokok-pokok Haluan Negara dan Tegaskan Tidak Ada Pembahasan Tentang Periodesasi Presiden’ (Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2021) https://mpr.go.id/berita/Bamsoet:-Badan-Pengkajian-MPR-RI-Matang- kan-Substansi-Pokok-Pokok-Haluan-Negara-dan-Tegaskan-Tidak-Ada-Pembahasan-Tentang-Peri- odesasi-Presiden, diakses pada 25 Maret 2022.
7 Sri Soemantri, Perbandingan antar Hukum Tata Negara (Alumni 1971).[99].
8 Ni Ketut Sri Utari, ‘Garis-garis Besar Haluan Negara dalam Struktur Hukum Indonesia ’ Seminar Keberadaan GBHN dari Sudut Conteks dan Contens (2016).[4].
294 Kurniati Muldiyah, dkk: Gagasan Directive Principle ...

## Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative yang mana kami gunakan untuk menganalisis asas hukum, sistematika hukum, serta sejarah hukum tentang haluan negara di Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dengan menganalisis Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (baik hasil amandemen maupun naskah asli), Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan sebagainya.
Pendekatan lain yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan historis dengan tujuan untuk menganalisis perencanaan pembangunan GBHN dan SPPN. Selain itu penulisan ini juga menggunakan pendekatan komparatif dengan melakukan perbandingan antara model haluan negara yang ada di Brazil dengan Indonesia.

## Analisis Kritis Model Perencanaan Pembangunan Dari Awal Kemerdekaan Hingga Saat Ini (Kajian Kritis SPPN dan GBHN)
Perencanaan pembangunan di Indonesia awalnya menggunakan model perencanaan Garis-garis Besar daripada Haluan Negara (GBHN). Latar belakang GBHN hadir dalam perencanaan pembangunan dikarenakan pelaksanaan negara memrlukan sebuah haluan negara sebagai dasar perencanaan pembangunan negara demi mewujudkan cita cita dan tujuan bernegara. 9 Perenacanaan pembangunan dalam model GBHN sendiri dipegang sepenuhnya oleh MPR.
Hal ini dikarenakan MPR dianggap sebagai perwujudan daripada penjelmaan seluruh rakyat Indonesia ( Vertretungsorgan des willens des staatsvolkes) oleh karenanya MPR memegang kekuasaan tertinggi kedaulatan rakyat. 10 Dengan
9 Robinsar Marbun, Ali Imran Nasution, Wahida Amrani, ‘Tinjauan Re-eksistensi Yuridis Garis-garis Besar Haluan Negara Sebagai Pedoman Pembangunan Nasional’ (2021) 3 Soljustitio: Jurnal Penelitian Hukum.[273].
10 Harry Setya Nugraha, ‘Rekonstruksi Kelembagaan dan Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia’ (Thesis, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia 2017).[4].
posisinya tersebut MPR menentukan arah kebijakan pembangunan negara yang mana nantinya akan dimandatkan kepada presiden untuk menjalankan daripada GBHN.
GBHN ditempatkan dalam wadah hukum berupa Ketetapan MPR (TAP MPR) yang berlaku selama lima tahun. TAP MPR sebagai wadah hukum dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan yang memiliki sifat abstrak, mengikat secara umum, dan dari segi keberlakuannya bersifat tidak sekali jalan (einmalig). 11 Pelaksanaan GBHN dilakukan melalui Rencana Pembangunan Lima Tahunan (Repelita) dengan bersumber pada Keputusan Presiden. Poin poin dalam repelita nantinya diringkas menjadi poin poin kongkrit yang termuat dalam Sasaran Pembangunan Lima Tahunan (Sarlita). Kemudian arahan dari Sarlita tersebut digunakan sebagai bahan acuan untuk merancang APBN sebagai salah satu bentuk pelaksanaan kebijakan pembangunan tahunan.
Penyelenggaraan perencanaan pembangunan dengan model GBHN bagi beberapa kalangan dianggap memiliki kelemahan, diantaranya: Pertama, ketidaksesuaian mekanisme perencanaan pembangunan model GBHN dengan sistem pemerintahan presidensil. Pemberian kuasa penuh perencanaan pembangunan pada lembaga parlemen kala itu, memberikan sebuah konsekuensi bahwasanya segala lembaga negara tunduk pada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tak terkecuali presiden. Oleh karenanya, presiden merupakan mandataris dari MPR untuk melaksanakan serta bertanggungjawab atas penyelenggaraan GBHN yang dibuat oleh MPR. 12 Keberadaan ketentuan tersebut kala itu seringkali menjadi sebuah alasan untuk memberhentikan presiden, sehinggga tak jarang pasca reformasi sebelum UUD 1945 mengalami pergantian kekuasaan, sehingga terjadi pemerintahan yang tidak stabil. 13
11 Yessi Anggraini, et. al, ‘Perbandingan Perencanaan Pembangunan Nasional Sebelum dan Sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar 1945’ (2015) 9 Jurnal Ilmu Hukum.[79].
12 Riry Nazriyah, MPR RI, Kajian Terhadap Produk Hukum dan Prospek di Masa Depan, Cetakan Pertama (UII Press 2007).[94].
13 PSKN FH UNPAD, Konstitusiomalisasi  Haluan  Negara  Pada  UUD  NRI  Tahun  1945
Pasca Amandemen, Cetakan Pertama (Badan Pengkajian MPR RI, 2020).[29].
296 Kurniati Muldiyah, dkk: Gagasan Directive Principle ...
Kedua, perencanaan pembangunan dalam GBHN terlalu terpusat pada pemerintah pusat. hal ini mengakibatkan pemerintah daerah tidak memiliki kebebasan untuk mengelola daerahnya sendiri, sehingga terkadang pembangunan tidak sesuai dengan kebutuhan daerah itu sendiri. Akibat dari hal tersebut, pembangunan hanya dirasakan oleh wilayah tertentu, seperti di wilayah pusat dan wilayah jawa. 14 Oleh karena itu, pembangunan dengan model GBHN tidak menciptakan sebuah pembangunan yang mewujudkan keadilan sosial.
Ketiga, penempatan GBHN pada TAP MPR menimbulkan sebuah kerancuan. Penggunaan kata “ketetapan” memiliki dua makna, yaitu makna secara “umum” dan makna secara “khusus”. 15 Makna ketetapan secara umum, adalah tindakkan dalam proses pembentukkan peraturan-perundang- undangan. 16 Sedangkan makna ketetapan secara khusus adalah sebuah tindakan yang sifatnya administrative, misalnya mengangkat dan dan memberhentikkan pejabat. 17 Dalam praktiknya, TAP MPR digunakan untuk hal-hal yang bersifat penetapan seperti, penetapan Presiden dan wakil Presiden serta perubahan Undang Undang Dasar. Namun tak jarang TAP MPR memiliki memuat materi yang bersifat mengatur (regeling) seperti salah satu contohnya adalah materi yang berisi GBHN. 18 Hal ini yang menjadikan nomenklatur “ketetapan” menimbulkan kerancuan dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Selain itu, hal ini pula yang nantinya dikhawatirkan akan menimbulkan ketidakpastian hukum terkait pengujian daripada TAP MPR.
14 Moh. Hudi, ‘Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Sistem Pemerintahan Prsidensil (Studi Perbandingan Antara Model Garis-garis Besar Haluan Negara dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional)’ (Thesis, Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia 2018). [157]. 15 Ni’matul Huda dan Riry Nazriyah, Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-undangan¸ (Nusa Media, 2015).[65].
16 ibid.
17 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi Konstitusionalisme Indonesia (Sinar Grafika 2016).[229].
18 Ridwan, Eksistensi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Sistem Peraturan Perundang-undangan, dalam Ni’matul Huda, Problematika Ketetapan MPR dalam Perundang- Undangan di Indonesia (FH UII Press 2015).[93].
Memasuki masa reformasi, amandemen UUD NRI 1945 dilakukan yang mana salah satu tujuanya adalah memperkuat daripada sistem presidensil. Penguatan sistem presidensil tersebut berdampak pada perubahan sistem pemilihan presiden yang mana presiden ditunjuk secara langsung oleh rakyat. Perubahan secara fundamental ini dianggap oleh para penguah UUD mengembalikan kedaulatan sepenuhnya di tangan rakyat. 19 Namun satu hal yang menjadi konsekuensi dipilihnya presiden secara langsung oleh rakyat adalah hilangnya GBHN sebagai perencanaan pembangunan. Hal ini dikarenakan presiden tidak bertanggungjawab atas MPR, oleh karenanya GBHN tidak diperlukan lagi sebagai perencanaan pembangunan. 20
Untuk pengganti hilangnya GBHN sebagai perencanaan pembangunan, maka negara menyusun sistem perencanaan pembangunan baru yang disebut sebagai Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang dituangkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN). 21 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) memiliki 2 (dua) Jenis rencana pembangunan, yaitu rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah. 22 Setiap rencana pembangunan memiliki periode yang mana dalam SPPN terbagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan. 23 Secara jelasnya, rencana pembangunan dalam SPPN dapat dilihat dalam tabel berikut.
Tabel 1. Rencana Pembangunan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
19 Imam Subkhan, ‘GBHN dan Perubahan Perencanaan Pembangunan di Indonesia’ (2014) 5 Jurnal Aspirasi.[139].
20 ibid 21 I Made Pageh, ‘UUD 1945 Sebagai Revolutie Grondwet : dari Supremasi Institusi ke Supremasi Konstitusi dalam Ketatanegaraan Indonesia Pasca Kolonial’ (2020) 1 Jurnal Widyacitra.[63].
22 Pasal 3 Ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004, No. 104).
23 Pasal 3 Ayat (3) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004, No. 104).
298 Kurniati Muldiyah, dkk: Gagasan Directive Principle ...
Jenis Rencana  Pembangunan Sektor Pembangunan Jangka W aktu Nama Rencana Pembangunan Substansi Instrumen Hukum Rencana Pembangunan  Jangka Panjang Nasional 20 (dua puluh)  tahun Rencana Pembangunan  Jangka Panjang  Nasional (RPJPN) penjabaran dari tujuan dibentuknya  pemerintahan Negara Indonesia yang  tercantum dalam Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik  Indonesia Tahun 1945, dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan  Nasional Undang-undang Daerah Rencana Pembangunan  Jangka Panjang Daerah  (RPJPD) visi, misi, dan arah pembangunan  Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional Peraturan Daerah Rencana Pembangunan  Jangka Menengah Nasional 5 (lima) tahun Rencana Pembangunan  Jangka Menengah  Nasional (RPJMN) Memuat prioritas pembangunan,  rancangan kerangka ekonomi  makro yang mencakup gambaran  perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program Kementerian/Lembaga, lintas  Kementerian/Lembaga, kewila-yahan  dalam bentuk kerangka regulasi dan  kerangka pendanaan yang bersifat  indikatif Peraturan Presiden Rencana Strategis  Kementerian/lembaga  negara (Renstra-KL) Memuat visi, misi, tujuan, strategi,  ke-bijakan, program, dan kegiatan  pem-bangunan sesuai dengan tugas  dan fungsi Kementerian/Lembaga  yang disusun dengan berpedoman pada  RPJM Nasional dan bersifat indikatif. peraturan pimpinan  Kementerian/ Lembaga Daerah Rencana Pembangunan  Jangka Menengah  Daerah (RPJMD) Penjabaran dari visi, misi, dan program  Kepala Daerah yang penyusunannya  berpedoman pada RPJP Daerah dan Peraturan Kepala  Daerah
memperhatikan RPJM Nasional,  memuat arah kebijakan keuangan  Daerah, strategi pembangunan Daerah,  kebijakan umum, dan program Satuan  Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan  Kerja Perangkat Daerah, dan program  kewilayahan disertai dengan rencana- rencana kerja dalam kerangka regulasi  dan kerangka pendanaan yang bersifat  indikatif Rencana Strategis  Satuan Perangkat  Kepala Daerah (Renstra- SKPD) Memuat visi, misi, tujuan, strategi,  kebijakan, program, dan kegiatan  pembangunan yang disusun sesuai  dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja  Perangkat Daerah ser -ta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat  indikatif. Peraturan Kepala  Satu-an Kerja  Perangkat Daerah Rencana Pembangunan  Tahunan Nasional 1 (satu) tahun Rencana Kerja  Pemerintah (RKP) Penjabaran dari RPJM Nasional,  memuat prioritas pembangunan,  rancangan kerangka ekonomi  makro yang mencakup gambaran  perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program Kementerian/Lembaga, lintas  Kementerian/Lembaga, kewilayahan  dalam bentuk kerangka regulasi dan  kerangka pendanaan yang bersifat indi- katif. Peraturan Presiden Rencana Kerja  Kementeri-an/Lembaga  (Renja-KL) Memuat kebijakan, program, dan  kegiatan pembangunan baik yang  dilaksanakan langsung oleh pemerintah Peraturan Kepala  Daerah
300 Kurniati Muldiyah, dkk: Gagasan Directive Principle ... maupun yang ditempuh dengan  mendorong partisipasi masyarakat  dengan berpedoman pada Renstra- KL dan mengacu pada prioritas pembangunan Nasional dan pagu  indikatif Daerah Rencana Kerja  Pemerintah Daerah  (RKPD) Penjabaran dari RPJM Daerah dan  mengacu pada RKP , memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas  pembangunan Daerah, rencana  kerja, dan pendanaannya, baik yang  dilaksanakan langsung oleh pemerintah  mau-pun yang ditempuh dengan  mendorong partisipasi masyarakat. - Rencana Kerja Rencana  Kerja (Renja-SKPD) Memuat visi, misi, tujuan, strategi,  kebijakan, program, dan kegiatan  pem-bangunan yang disusun sesuai  dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja  Perangkat Daerah serta berpedoman  kepada RPJM Daerah dan bersifat  indikatif -
Pembangunan dalam SPPN baik secara nasional maupun secara daerah mengacu kepada RPJPN. 24 RPJPN tersebut dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan visi-misi presiden yang tertuang dalam RPJMN. 25 Visi dan misi daripada presiden yang dituangkan dalam RPJMN dijadikan sebagai pedoman menyusun Rencana Strategis dari kementerian/lembaga yang tertuang dalam Renstra-KL. 26 Penjabaran daripada visi-misi presiden kemudian dituangkan dalam rencana pembangunan satu tahunan yang disebut RKP dan dijadikan sebagai dasar pembentukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 27 Sedangkan, penjabaran dari Renstra-KL dimasukkan dalam Renja-KL. 28
Pada sektor daerah, perencanaan pembangunan berpedoman pada RPJPD yang telah disesuaikan RPJPN. 29 RPJPD kemudian dijabarkan dalam visi dan misi kepala daerah dalam program pembangunan 5 (lima) tahunan, yaitu RPJMD yang mana program kepala daerah tersebut harus memperhatikan daripada RPJMN. 30
RPJMD menjadi pedoman untuk menyusun rencana strategis satuan kepala daerah yang berjangka 5 (lima) tahunan yang tertuang dalam Renstra-SKPD. 31 Penjabaran daripada RPJMD dituangkan kedalam RKPD yang nantinya dijadikan dasar pedoman dalam penyusunan APBD. 32
24 Pasal 4 Ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pem- bangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004, No. 104).
25 Pasal 1 Angka 3 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004, No. 104). Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007, No. 33).
26 Pasal 1 Angka 2 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Tahun 2020, Nomor 10).
27 Pasal 5 Ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007, No. 33).
28 Pasal 2 Ayat (3) Huruf a Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Tahun 2020, Nomor 10).
29 Pasal 6 Ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007, No. 33).
30 Pasal 1 Angka 3 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Tahun 2020, Nomor 10).
31 Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004, No. 104).
32 Pasal 25 Ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004, No. 104).
302 Kurniati Muldiyah, dkk: Gagasan Directive Principle ...
Tanggungjawab atas penyelenggaraan rencana pembangunan nasional dilakukan oleh presiden dan pimpinan kementerian/lembaga. Sedangkan pada lingkup daerah, kepala daerah dan pimpinan satuan kerja perangkat daerah ditugaskan sebagai penyelenggara sekaligus penanggungjawab atas pelaksanaan rencana pembangunan di daerah. 33 Dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan di lingkup nasional, presiden dibantu oleh Menteri. Sementara itu kepala daerah dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab atas pelaksanaan perencanaan pembangunan di daerah dibantu oleh kepala Bappeda. 34 Pengkoordinasian pelaksanaan perencanaan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan dari pusat, serta pengintegrasian, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan antar kabupaten dan kota di daerah dilakukan oleh gubernur selaku wakil pemerintah. 35
Untuk mengawasi daripada jalanya rencana pembangunan tersebut. SPPN memiliki pengendalian pelaksanaan yang dilakukan oleh masing masing pimpinan kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah. Hasil dari pemantauan pelaksanaan pembangunan dihimpun oleh Menteri/kepala bappeda. 36 Selepas itu pimpinan kemeterian/lembaga dan kepala satuan perangkat daerah melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan periode sebelumnya. Hasil evaluasi tersebut dihimpun oleh Menteri dan kepala Bappeda yang nantinya digunakan untuk bahan penyusunan rencana pembangunan periode berikutnya. 37
Perencanaan pembangunan dengan sistem SPPN, bukanlah model perencanaan pembangunan yang tidak memiliki masalah. Tercatat. selama kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun pelaksanaan SPPN, ditemukan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan rencana pembangunan dalam SPPN, diantaranya:
33 Pasal 32 Ayat (1) dan Pasal 33 Ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004, No. 104).
34 ibid.
35 Lihat Pasal 32 Ayat (4) dan Pasal 33 Ayat (4) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004, No. 104).
36 Lihat Pasal 28 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004, No. 104).
37 Lihat Pasal 29 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004, No. 104).
Pertama, problematika aktor pembentuk, pelaksana dan pengawasan SPPN.
Dalam perencanaan setiap instrument pembangunan nasional dalam SPPN, eksekutif memiliki peran di setiap rencana pembangunan, dimulai dari RPJPN, RPJMN, hingga RKP. Perencanaan program pembangunan tersebut tidak banyak melibatkan lembaga negara lainya, jikalau melibatkan lembaga negara lain, hal tersebut dilakukan dalam penyusunan RPJPN yang mana melibatkan DPR. Selain itu, pelaksanaan serta pengawasan daripada rencana pembangunan nasional dalam SPPN dilakukan oleh lingkungan eksekutif sendiri tanpa melibatkan lembaga negara lainya. Penyelenggaraan rencana pembangunan dengan mekanisme tersebut tidak mencerminkan penyelenggaraan negara yang saling mengawasi dan mengimbangi ( checks and balances ). Ketiadaan prinsip saling mengawasi dan mengimbangi tersebut tentunya berpotensi melahirkan perencanaan pembangunan yang tidak mencerminkan daripada implementasi pasal 1 Ayat (2) UUD NRI 1945. 38
Kedua, permasalahan keberlanjutan program pembangunan antara kepala pemerintah saat ini dan kepala pemerintah yang lalu. 39 RPJMN penjabaran daripada visi-misi presiden yang diucapkan saat kampanye pemilihan umum dengan berpedoman pada RPJPN. Hal yang dikhawatirkan dari perencanaan dengan model tersebut adalah potensi ketidaksingkronan antara periode satu dengan periode berikutnya. Hal ini bisa terjadi jika Presiden yang terpilih berikutnya berbeda dengan Presiden sebelumnya. 40
Ketiga, problematika penempatan wadah hukum. RPJPN memuat substansi penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan Nasional. Jika dilihat, substansi daripada RPJPN merupakan penjabaran dari penjabaran norma fundamental negara. Dalam teori Hans Nawyaski sebagaimana telah diinterpretasikan oleh A.
38 Bagir Manan, DPR, DPD, dan MPR dalam UUD 1945 Baru (FH UII Press 2005).[78].
39 PSKN FH UNPAD, Op. Cit. [131].
40 Indra Perwira, Mei Sutanto, dan Ali Abdurrahman, Plan the development from the constitu- tion: Expanding constitutional directives in the 1945 constitution of Indonesia, dalam Budi Cahyono (ed), Advancing Rule of Law in a Global Context (CRC Press, Florida, 2020).[137].
304 Kurniati Muldiyah, dkk: Gagasan Directive Principle ...
Hamid S. Attamini menjelaskan bahwa penjababaran dari norma pokok bernegara berada di bawah pembukaan UUD NRI 1945, yang artinya norma garis besar negara memiliki strata yang sama dengan pasal-pasal dalam UUD NRI 1945. Sedangkan wadah hukum undang-undang hakikatnya memuat norma pelaksanaan daripada pokok-pokok bernegara dalam pasal-pasal dalam UUD NRI 1945. Hal ini memberikan sebuah konklusi bahwasanya penempatan RPJPN dalam Undang- undang Hakikatnya tidak tepat. 41
Melihat kegagalan SPPN sebagai metode perencanaan pembangunan, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengusulkan perubahan mekanisme perencanaan pembangunan nasional dengan PPHN. Mechanism pelaksanaan PPHN sendiri masih dalam tahap rancangan. MPR sendiri memberikan 3 (tiga) opsi mengenai rancangan mekanisme pelaksanaan PPHN. Pertama, MPR diberikan kewenangan kembali untuk menetapkan haluan negara berupa PPHN. Kedua, PPHN ditetapkan dengan instrument hukum berupa undang-undang. Ketiga, PPHN dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu kaidah penuntun secara makro yang disebut sebagai state policy, dan berupa kaedah yang mirip dengan SPPN. 42 Kaedah pertama dan kedua dalam pandangan penulis tentunya tidak dapat dilaksanakan, mengingat kedua rancangan tersebut secara nyata tidak sesuai diterapkan di Indonesia. Dalam pandangan kami, rancangan ketiga dapat diaplikasikan dengan metode Directive Principle State and Social Policy (DPSP).

## Gagasan Perencanaan Pembangunan Nasional dengan Metode Directive Principle of State and Social Policy (DPSP) model DPSP Brasil
Directive Principle of State and Social Policy (DPSP) dalam pandangan Hebert adalah Model perencanaan pembangunan yang mencantumkan prinsip- prinsip haluan negara di dalam konstitusi. Pada umumnya, prinsip tersebut
41 Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-undangan Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan (Yogyakarta 2020).[51].
42 Orin Sabrina Pane, ‘Reformulasi Konsep Haluan Negara Sebagai Pedoman Perencanaan Pembangunan Yang Berkelanjutan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia’ (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2021).[6].
memuat kewajiban negara untuk melaksanakan kesejahteraan bagi rakyatnya. Model ini mengamanatkan setiap lembaga negara dalam pelaksanaan fungsi dan kewenanganya untuk memperhatikan daripada haluan negara. 43 DPSP sendiri dianut oleh negara yang menggabungkan antara demokrasi konstitusional dengan negara berkarakter sosialistik. 44
Dalam pandangan penulis, DPSP merupakan metode perencanaan pembangunan yang paling tepat untuk digunakan saat ini, hal ini didasarkan pada 2 (dua) alasan. Pertama, saat ini konstitusi Indonesia mengadopsi percampuran antara demokrasi konstitusional dan paham sosialisme. Sebagaimana diketahui amandemen UUD NRI 1945 tahun 1999-2002 mengubah paham negara Indonesia yang berlandaskan demokrasi konstitusional. 45 Namun terdapat beberapa materi pasal yang memuat penjaminan perekonomian dan kesejahteraan. 46 Sehingga paham yang dipegang Indonesia dalam konstitusi sebenarnya sudah mengarah ke pengimplementasian DPSP. Kedua, sistem parlemen Indonesia menganut sistem 3 (tiga) kelembagaan (tri kameral) yang terdiri dari DPR, DPD, dan MPR dengan wujud badan yang berdiri sendiri. 47 Dengan komposisi yang terpencar terseebut, secara structural kelembagaan perwakilan Indonesia cukup ideal untuk memberikan karakter inklusif dari implementasi DPSP.
Mengenai mekanisme pelaksanaan perencanaan pembangunan dengan model DPSP, sekiranya Indonesia dapat melihat Brasil sebagai negara yang kami rasa sesuai dengan Indonesia. Brazil merupakan negara dengan sistem pemerintahan presidensil 48 dengan bentuk parlemen yang terdiri dari National Congress, yang mana National Congress terdiri dari Chamber of Deputies dan Senate. 49 DPSP
43 Herbert Feith, The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia (Equinox 2007).[43].
44 David S Law, ‘Constitutional Archetypes’ (2016) 95 Texas Law Review: Legal Research Paper Series.[154].
45 Miriam Budiarjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007).[106].
46 Ratih Lestarini, ‘Pasal 33 UUD NRI 1945 dan Penerapanya dari Masa ke Masa sejak Era Pemerintahan Soekarno, Soeharto, dan Pemerintahan Era Reformasi’ (2013) 4 Adil: Jurnal Hukum.[106].
47 Ni’matul Huda, Lembaga Negara dalam Transisi Demokrasi, (Yogyakarta: FH UII Press, 2007).[99].
48 Fernando Limongi, ‘Democracy in Brazil: Presidentialism, Party Coalitions and Decisionmaking Process’ (2007) 3 Centro Brasileiro de Análise e Planejamento.[2].
49 Article 44 Brazil Constitution of `1988.
306 Kurniati Muldiyah, dkk: Gagasan Directive Principle ...
di brazil sendiri dituangkan ke dalam Undang Undang Dasar yang kemudian dijabarkan dalam visi misi presiden yang dituangkan dalam undang-undang yang dinamakan plano pluriannual atau yang kami singkat sebagai PPA. Instrumen PPA dinilai World Bank sebagai panduan dan katalisasi pembangunan ekonomi dalam suatu pembangunan nasional, dan sectoral di negara Brazil. 50
Rancangan PPA diajukan oleh presiden terpilih kepada National Congress untuk mendapatkan persetujuan. Sebelumnya perancangan PPA oleh presiden dilakukan pada masa pemilihan umum, Ketika presiden tersebut masih berstatus sebagai calon presiden. Oleh karenanya pada saat pemilihan umum National Congress mengadakan rapat yang dihari oleh perwakilan presiden untuk memberikan informasi terkait perencanaan pembangunan yang akan diproyeksikan oleh calon presiden. 51
Alasan mengapa negara brazil menjadi negara rekomendasi untuk mengimplementasikan DPSP dikarenakan terdapat 3 (tiga) aspek kesesuaian pengimplementaian DPSP di Brasil pada ketatanegaraan Indonesia. Pertama, kesamaan sistem pemerintahan. Baik antara Indonesia dengan Brasil memiliki sistem pemerintahan presidensil yang mana pengisisan jabatan tersebut dilakukan melalui pemilihan umum secara langsung oleh rakyat. Dengan dipilihanya presiden secara langsung oleh rakyat maka perencanaan pembangunan disusun oleh presiden sendiri melalui visi dan misinya yang ditawarkan selama kampanye. 52 Jika di Brazil visi dan misi tersebut dimasukkan ke dalam PPA. Sedangkan di Indonesia visi dan misi tersebut dimasukkan ke dalam rencana pembangunan 5 (lima) tahunan yang disebut RPJMN.
50 World_Bank, Brazil Planning for Performance in the Federal Government: Review of Pluriannual Planning (In Two Volumes) Volume I: Main Report (Sao Pulo: Brazil Country Management Unit PREM Sector Management Unit Latin America and the Caribbean Region, 2002). [3]. 51 J. R. Blondal., C. Goretti, dan J. K. Kristensen, ‘Budegetting in Brazil’ (2003) 3 OECD Journal on Budgeting.[105].
52 Theo L. Sambuaga dalam Sekretariat Jenderal MPR RI, Risalah Perubahan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1999-2002) Tahun Sidang 1999, (Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta, 2008).[206-207]. Lihat pula Mahkamah Konstitusi, Naskah Komprehensif Perubahan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2010).[377].
Kedua, kesamaan bentuk representasi parlemen di Indonesia dengan Brasil. Parlemen di brazil disebut sebagai National Congress yang terdiri dari dua kamar, yaitu House of Deputies dan Senate. Meskipun penyebutan dalam konstitusinya menggambarkan bahwa parlemen di Brasil menganut sistem bikameral. Namun Ketika anggota house of deputi ataupun senate bersidang pada ranah National Congress maka para anggota dikatakan sedang mengikuti sidang National Congress. 53 Hal ini sama halnya dengan bentuk parlemen di Indonesia yang memiliki Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang mana nyatanya MPR merupakan badan yang memiliki kewenangan tersendiri. 54
Ketiga, paham negara Indonesia yang menjadikan permusyawaratan sebagai dasar dari perencanaan pembangunan. Salah satu hal yang dapat dicontoh dari brazil adalah perencanaan pembangunan dari visi dan misi presiden dalam masa kampanye, masih dipermusyawaratkan dalam National Congress, bahkan sebelum presiden dinyatakan terpilih untuk menjabat sebaga presiden. Model perencanaan pembangunan dengan mekanisme tersebut dianggap membuka ruang yang lebar bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan di Brasil, sehingga pembangunan dapat dilakukan secara demokratis. 55 Jika melihat keterbukaan pasrtisipasi masyarakat yang begitu lebar, hal tersebut tentunya mengingatkan akan model demokrasi Indonesia yang didasarkan atas musyawarah.
Sejak perencanaan konstitusi UUD 1945, musyawarah dianggap sebagai sebuah landasan berdemokrasi dikarenakan musyawarah merupakan budaya bangsa Indonesia dalam mencari pemecahan sebuah masalah. 56 Penggunaan musyawarah inilah yang menjadikan Indonesia lebih cocok menggunakan demokrasi konsensus dalam menentukan sebuah kebijakan, tertama penentuan arah kebijakan
53 Article 48, Article 51, dan Article 52 Brasil Constitution of 1988.
54 Susi Dwi Harijanti, ‘Reformasi Sistem Perwakilan’ (2009) 1 Jurnal Konstitusi.[15].
55 Pelegrini dan Rovere dalam Eric Sabourin, ‘Public Policies for Sustainable Territorial Development in Brazil: Between Clientelism and Participation’ (2022) Sustainability.[5].
56 Harry Setya Nugraha, ‘Urgensi Garis Besar Haluan Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia’ (2019) 5 Jurnal Veritas et Justitia.[196].
308 Kurniati Muldiyah, dkk: Gagasan Directive Principle ...
pembangunan nasional. 57 Dengan model demokrasi tersebut, hakikatnya mekanisme perencanaan pembangunan di Brasil adalah contoh yang bisa diimplementasikan dalam perencanaan pembangunan nasional di Indonesia.
Pengimplementasian perencanaan pembangunan metode DPSP model brasil sejatinya dapat diberlakukan dengan cara melakukan amandemen formal ke-5 (lima) UUD NRI 1945. Amandemen ke-5 dilakukan untuk memasukkan bab khusus mengenai pokok-pokok haluan negara dalam konstitusi UUD NRI 1945. Kemudian untuk melaksanakan pokok-pokok haluan negara, presiden memiliki tugas untuk menjabarkan pokok-pokok haluan negara tersebut melalui visi dan misi-nya yang dikampanyekan selama pemilihan umum presiden, untuk kemudian ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka menengah, setelah dibahas oleh DPD dan DPR untuk kemudian mendapatkan persetujuan dari DPR.

## Kesimpulan
Dari pembahasan atas rumusan masalah dalam karya tulis ini, dapat diambil beberapa konklusi mengenai pengimplementasian Pokok-pokok Haluan Negara (PPHN) di Indonesia . Pertama, perencanaan pembangunan dengan mekanisme seperti GBHN maupun SPPN tidak dapat dijadikan sebagai acuan dalam mengimplementasikan PPHN. SPPN juga sejatinya tidak dapat dijadikan sebagai acuan dalam mekanisme perencanaan pembangunan nasional dikarenakan pelaksanaan perencanaan pembangunanya yang bersifat presidensentris, sehingga tidak ada pengimplementasian prinsip checks and balances dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan nasional. Alasan selain penyelenggaraan yang terlalu presidensentris adalah perencanaan pembangunan yang tidak berkelanjutan, serta penempatan substansi perencanaan pembangunan kedalam wadah hukum yang tidak tepat.
Kedua, melihat kegagalan daripada SPPN dan GBHN, terdapat wacana pembaharuan metode perencanaan pembangunan yang disebut sebagai PPHN. MPR
57 Mei Susanto, ‘Wacana Menghidupkan Kembali GBHN dalam Sistem Presidensil Indonesia’ (2017) 17 De Jure Jurnal Penelitian Hukum.[429].
sebagai pihak yang mewacanakan memberikan 3 (tiga) opsi rencana mekanisme perencanaan pembangunan model PPHN, salah satunya adalah menjadikan PPHN sebagai materi makro dan substansi pelaksanaanya ditempatkan seperti rencana pembangunan yang ada di dalam SPPN. Mekanisme perencanaan tersebut hakikatnya sangat cocok dipadukan dengan metode perencanaan pembangunan model Directive Principle of State and Social Policy (DPSP) model brasil. DPSP model Brasil sangatlah cocok diterpakan di Indonesia dikarenakan 2 (dua) hal, pertama konstitusi UUD NRI 1945 yang mengadopsi paham sosialisme dan konstitusionalisme; kedua, dianutnya model parleme 3 (tiga) kamar (sistem tricameral). Dengan komposisi yang terpencar terseebut, secara structural kelembagaan perwakilan Indonesia cukup ideal untuk memberikan karakter inklusif dari implementasi DPSP.

## Daftar Bacaan

## Buku
Bagir Manan, DPR, DPD, dan MPR dalam UUD 1945 Baru (FH UII Press 2005).
Jimly Asshiddiqie, Konstitusi Konstitusionalisme Indonesia (Sinar Grafika 2016).
Mahkamah Konstitusi, Naskah Komprehensif Perubahan Undang Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 (Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi 2010).
Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-undangan Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan (Kanisius 2020).
Miriam Budiarjo, Dasar-dasar Ilmu Politik (Gramedia Pustaka Utama 2007).
Ni’matul Huda, Lembaga Negara dalam Transisi Demokrasi (FH UII Press 2007).
Ni’matul Huda dan Riry Nazriyah, Teori dan Pengujian Peraturan Perundang- undangan (Nusa Media, 2015).
PSKN FH UNPAD, Konstitusiomalisasi Haluan Negara Pada UUD NRI Tahun 1945  Pasca  Amandemen, Cetakan Pertama (Badan Pengkajian MPR RI, 2020).
Ridwan, Eksistensi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Sistem Peraturan Perundang-undangan, dalam Ni’matul Huda, Problematika
310 Kurniati Muldiyah, dkk: Gagasan Directive Principle ...
Ketetapan MPR dalam Perundang-Undangan di Indonesia (FH UII Press 2015).
Sekretariat Jenderal MPR RI, Risalah Perubahan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1999-2002) Tahun Sidang 1999 (Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta, 2008).
Sri Soemantri, Perbandingan antar Hukum Tata Negara (Alumni 1971).
World_Bank, Brazil Planning for Performance in the Federal Government: Review of Pluriannual Planning (In Two Volumes) Volume I: Main Report (Sao Pulo: Brazil Country Management Unit PREM Sector Management Unit Latin America and the Caribbean Region, 2002).

## Jurnal
David S Law, ‘Constitutional Archetypes’ (2016) 95 Texas Law Review: Legal Research Paper Series.
Fernando Limongi, ‘Democracy in Brazil: Presidentialism, Party Coalitions and Decisionmaking Process’ (2007) 3 Centro Brasileiro de Análise e Planejamento.
Harry Setya Nugraha, ‘Urgensi Garis Besar Haluan Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia’ (2019) 5 Jurnal Veritas et Justitia.
I Made Pageh, ‘UUD 1945 Sebagai Revolutie Grondwet : dari Supremasi Institusi ke Supremasi Konstitusi dalam Ketatanegaraan Indonesia Pasca Kolonial’ (2020) 1 Jurnal Widyacitra.
Imam Subkhan, ‘GBHN dan Perubahan Perencanaan Pembangunan di Indonesia’ (2014) 5 Jurnal Aspirasi.
J. R. Blondal., C. Goretti, dan J. K. Kristensen, ‘Budegetting in Brazil’ (2003) 3 OECD Journal on Budgeting.
Mei Susanto, ‘Wacana Menghidupkan Kembali GBHN dalam Sistem Presidensil Indonesia’ (2017) 17 De Jure Jurnal Penelitian Hukum.
Pelegrini dan Rovere dalam Eric Sabourin, ‘Public Policies for Sustainable Territorial Development in Brazil: Between Clientelism and Participation’ (2022) Sustainability.
Ratih Lestarini, ‘Pasal 33 UUD NRI 1945 dan Penerapanya dari Masa ke Masa sejak Era Pemerintahan Soekarno, Soeharto, dan Pemerintahan Era Reformasi’

## (2013) 4 Adil: Jurnal Hukum.
Robinsar Marbun, Ali Imran Nasution, Wahida Amrani, ‘Tinjauan Re-eksistensi Yuridis Garis-garis Besar Haluan Negara Sebagai Pedoman Pembangunan Nasional’ (2021) 3 Soljustitio: Jurnal Penelitian Hukum.
Susi Dwi Harijanti, ‘Reformasi Sistem Perwakilan’ (2009) 1 Jurnal Konstitusi.
Tohadi, ‘Memperkuat Legalitas Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN): Reformulasi Penyusunan RPJP Nasional dan RPJPM Nasional atau Revitalisasi GBHN’ (2013) 2 Jurnal Surya Kencana Dua.
Yessi Anggraini, et. al, ‘Perbandingan Perencanaan Pembangunan Nasional Sebelum dan Sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar 1945’ (2015) 9 Jurnal Ilmu Hukum.

## Makalah
Ni Ketut Sri Utari, ‘Garis-garis Besar Haluan Negara dalam Struktur Hukum Indonesia ’ Seminar Keberadaan GBHN dari Sudut Conteks dan Contens (2016).

## Artikel
Bamsoet, ‘Badan Pengkajian MPR RI Matangkan Substansi Pokok-pokok Haluan Negara dan Tegaskan Tidak Ada Pembahasan Tentang Periodesasi Presiden’ (Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2021) https://mpr. go.id/berita/Bamsoet:-Badan-Pengkajian-MPR-RI-Matangkan-Substansi- Pokok-Pokok-Haluan-Negara-dan-Tegaskan-Tidak-Ada-Pembahasan- Tentang-Periodesasi-Presiden, diakses pada 25 Maret 2022.
Pontjo Sutowo: ‘SPPN Tidak Mampu Mengintegrasikan dan Mensinkronisasi Pembangunan’ (Tribun News, 2020) https://www.tribunnews.com/ nasional/2020/11/10/pontjo-sutowo-sppn-tidak-mampu-mengintegrasikan- dan-mensinkronisasi-pembangunan, diakses pada 25 Maret 2022.

## Thesis dan Skripsi
Harry Setya Nugraha, ‘Rekonstruksi Kelembagaan dan Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia’ (Thesis, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia 2017).
Moh. Hudi, ‘Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Sistem Pemerintahan Prsidensil (Studi Perbandingan Antara Model Garis-garis Besar Haluan Negara dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional)’ (Thesis, Magister
312 Kurniati Muldiyah, dkk: Gagasan Directive Principle ...
Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia 2018).
Orin Sabrina Pane, ‘Reformulasi Konsep Haluan Negara Sebagai Pedoman Perencanaan Pembangunan Yang Berkelanjutan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia’ (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2021).

## Peraturan Perundang-undangan dan Keputusan
Brasil Constitution of 1988 .
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004, No. 104).
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007, Nomor 33).
Keputusan MPR RI Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rekomendasi MPR RI masa jabatan 2014-2019.
Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Tahun 2020, Nomor 10).