## POLITIK HUKUM PENGELOLAAN AIR DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA

## Ahmad Syahroni Fadhil
Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia E-mail: syahronifadhil@gmail.com

## Abstrak
Politik  hukum  merupakan  suatu  kajian  yang  tidak  hanya  berbicara  pada  tataran  proses dari hukum-hukum yang akan datang dan sedang diberlakukan tetapi juga mencakup pula hukum-hukum  yang  telah  berlaku.  Permasalahan  yang  akan  dikaji  mengenai  politik hukum yang melatarbelakangi kebijakan swastanisasi air dalam PKS antara BUMD PAM JAYA dengan PT Moya Indonesia. Untuk menjawab permasalahan tersebut maka penulis menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif  dengan  pendekatan  yang  digunakan ialah  pendekatan  peraturan  perundang-undangan  ( statuta  approach )  dan  pendekatan historis ( historical approach ). Hasilnya, bahwa akibat ketidakpatuhan terhadap Putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  85/PUU-XI/2013  yang  menimbulkan  kesan  rivalisasi lembaga  peradilan  (Mahkamah  Agung)  melalui  Putusan  Nomor  841  PK/Pdt/2018  saat Peninjauan  Kembali.  Hal  menarik  lainnya  ialah  masih  banyaknya  masyarakat  yang kesulitan  akses  hak  atas  air.  Selain  ketidakpatuhan  terhadap  putusan  Mahkamah Konstitusi,  permasalahan  selanjutnya  ialah  swastanisasi  air  di  Jakarta  merupakan kebijakan yang tidak partisipatif. Keberlanjutan swastanisasi air melalui PKS antara PAM Jaya dengan PT Moya yang tidak transparan, kurangnya keterbukaan informasi publik, profit  oriented ,  tidak  berdasarkan  evaluasi  pada  PKS  terdahulu  yang  menimbulkan kerugian bagi daerah dan masyarakat sekitar, serta kurangnya keberpihakan dalam rangka mewujudkan kemanfaatan bagi masyarakat.
Kata kunci: Pengelolaan Air, Politik hukum, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  negara  yang  kaya  akan  sumber  daya  alam,  oleh  karena itulah kehadiran hukum menjadi penting guna mewujudkan kelestarian dan perlindungan bagi sumber daya alam tersebut. Salah satu sumber daya alam yang di atur dalam regulasi hukum yaitu air. Air merupakan sumber daya alam yang penting bagi kehidupan di bumi atau  dengan  kata  lain  air  merupakan  esensi  kehidupan  di  bumi.  Keresahan  terhadap keberadaan  air  bagi  masyarakat  Indonesia  kerap  menimbulkan  konflik  ketika  masa penjajahan dan belum terbentuknya regulasi secara lex specialis mengenai jaminan hak atas air bersih untuk masyarakat.
Seiring perkembangan dinamika ketatanegaraan Indonesia, pengaturan mengenai air di atur dalam ketentuan Pasal 33 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang pada pokoknya air  di  kuasai  oleh  negara  dan  dipergunakan  untuk  sebesar-besar  kemakmuran  rakyat. Ketentuan tersebut mengamanatkan bahwa negara sebagai pemegang kekuasaan atas air, wajib  menyelenggarakan  berbagai  upaya  untuk  menjamin  ketersediaan  air  bagi  setiap orang  yang  tinggal  di  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Jaminan  tersebut
menjadi  tanggung  jawab  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah,  termasuk jaminan akses bagi setiap orang untuk mendapatkan air dalam pemenuhan pokok sehari- hari  berdasarkan  pedoman  yang  ditetapkan  oleh  Pemerintah. 1 Lebih  lanjut  Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa ketika negara diberikan otoritas dalam penguasaan air  melalui  hak  menguasai  negara  yang  bersumber  dari  UUD  NRI  Tahun  1945,  maka negara sebagai penguasa harus memiliki semangat mengabdi kepada kepentingan umum ( sense  of  public  service )  dan  masyarakat  harus  memiliki  kewajiban  tunduk  kepada penguasa ( the duty of civil obedience ), keduanya harus dididik agar memiliki kesadaran kepentingan umum ( public spirit ). 2
Sense  of  public  service dan public  spirit tersebut  merupakan  2  (dua)  hal  yang sangat  penting  mengingat  kemunculan  pemahaman  air  sebagai  komoditas  ekonomi sebagai akibat dari kegagalan International Drinking Water Supply and Sanitation dalam beberapa  dekade  dari  1981  -  1990.  Pada  tahun  1990-an  terjadi  mobilisasi  finansial, teknisi,  dan  sumber  daya  untuk  menyediakan  ketersediaan  air  bersih  serta  kemudian muncul  pemikiran  mengenai  kebijakan  dan  prioritas  mengenai  ketersediaan  air  secara nasional  maupun  lingkup  global.  Salah  satunya  adalah  dengan  melihat  peluang  dalam prinsip  ekonomi.  Hal  tersebut  juga  didukung  dengan  Konferensi  Internasional  Air  dan Lingkungan  tahun  1992  yang  diselenggarakan  di  Dublin,  Irlandia  yang  menghasilkan prinsip mengenai air sebagai nilai ekonomi. 3 Paham tersebut menarik keterlibatan swasta dalam pengelolaan sumber daya air karena memiliki nilai ekonomis.
Secara  historis,  bentuk  hukum  PAM  Jaya  sebelum  terjadi  restrukturisasi  ialah perusahaan  daerah,  yang  dalam  hal  ini  PAM  Jaya  melaksanakan  penyediaan  dan distribusi  air  minum  kepada  masyarakat  Jakarta  dengan  dasar  hukum  yaitu  Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1977 tentang Pendirian dan Pengurusan Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta (PAM JAYA) yang selanjutnya diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Ketentuan Pasal 2  ayat (2) perda  tersebut menjelaskan bahwa PAM Jaya adalah badan hukum yang berwenang melakukan pengusahaan, penyediaan, dan pendistribusian air minum serta usaha-usaha lain berdasarkan Peraturan Daerah. 4 Achmad  Lanti  dan  Rian  Nugroho  dalam  bukunya  menjelaskan  bahwa  saat  itu wewenang  PAM  Jaya  dalam  penyediaan  dan  pendistribusian  air  minum  kepada masyarakat Jakarta justru dilaksanakan oleh kedua pihak swasta, PT Palyja dan PT Aetra. Hal  ini  didasari  dengan  adanya  kesepakatan  Perjanjian  Kerjasama  (PKS)  antara  PAM Jaya dengan PT Palyja (yang saat itu bernama PT Garuda Dipta Semesta) dan PT Aetra (yang  saat  itu  bernama  PT  Kekar  Pola  Airindo)  pada  tahun  1997.  PKS  tersebut menghasilkan  kesepakatan  berupa  adanya  pengalihan  penyediaan,  pengelolaan,  dan pendistribusian air minum dari PAM Jaya kepada kedua mitra swasta.
Berdasarkan  ketentuan  PKS,  tujuan  privatisasi  terhadap  PAM  Jaya  adalah meningkatkan  cakupan  pelayanan  air  bersih,  mengurangi  tingkat  kebocoran  air,
1 Berlyyana Harinto Wati. (2018). Privatisasi Sumber Daya Air Pada Perusahaan Daerah Air Minum DKI Jakarta (PAM JAYA) (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 31 K/Pdt/2017). Skripsi. Jakarta: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta. hal. 2.
2 Isnaini dan Anggreni A. Lubis. (2022). Hukum Agraria Kajian Komperatif . Medan: Pustaka Prima. hal. 27.
3 Feflin Alses Al  Banjari.  (2018).  Peran  Institusi  Dalam  Pelaksanaan  Privatisasi Air  Melalui  Program Sanitation And  Safe Water  For All  (SSAWA)  Oleh  International  Finance  Corporation  (IFC)  Di  Kenya. Jurnal Analisis Hubungan Internasional, Volume 7 (2). Surabaya: Universitas Airlangga. hal. 150.
4 Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Lembaran Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 22 Tahun 1993.
meningkatkan  profitabilitas  dan  efisiensi  PAM  Jaya  dalam  melaksanakan  kegiatannya serta  mendorong  pertumbuhan  ekonomi  daerah.  Adanya  privatisasi  juga  mengalihkan aset yang dimiliki oleh PAM Jaya kepada kedua  mitra swasta dengan bentuk konsensi dalam jangka waktu 25 tahun (1998-2023). 5
Firdaus  Ali,  Staf  Khusus  Menteri  PUPR  Bidang  Sumber  Daya  Air  pada  acara JFCC Panel Discussion Road to the 10th World Water Forum , Selasa 4 Juli 2023 Jakarta Selatan,  menyatakan  bahwa  “secara  tertulis  akses  air  bersih  di  Jakarta  telah  mencapai 62%,  meskipun  sesungguhnya  baru  mencapai  39%  dari  populasi  Jakarta  yang mendapatkan  layanan  air  bersih  perpipaan.  Selain  itu,  nationally  masih  di  bawah  21% dari  populasi  kita  yang  punya  akses  ke  air  bersih  perpipaan”. 6 Beberapa  pakar berpendapat  adanya  krisis  air  berkenaan  dengan  privatisasi  pelayanan  pasokan  air  dan keterlibatan  swasta  dalam  pengelolaan  sumber  daya  air,  sekitar  95%  dari  kegiatan- kegiatan  pelayanan  air  ini  masih  dikendalikan  oleh  sektor  publik,  yang  kemudian diserahkan pada pihak swasta. 7
Kenyataan  tersebut  mendorong  babak  baru  privatisasi  air  di  DKI  Jakarta, menjelang  akhir  masa  jabatan  Gubernur  DKI  Jakarta  Tahun  2022,  swastanisasi  dan komersialisasi  air  dilanjutkan  dengan  adanya  dukungan  terhadap  PKS  antara  Badan Usaha  Milik  Daerah  (BUMD  PAM  JAYA)  dengan  perusahaan  swasta  PT  Moya Indonesia. 8 Kerjasama tersebut mengenai Sistem Penyelenggaraan Air Minum (SPAM) melalui  Optimalisasi  Aset  Eksisting  dan  Penyediaan  Aset  Baru  dengan  Skema Pembiayaan  Bundling  melalui  Peraturan  Gubernur  Daerah  Khusus  Ibukota  Jakarta Nomor 7 Tahun 2022.
Keberlanjutan  dari  privatisasi  tersebut  menimbulkan  kontroversi  dalam kehidupan  bermasyarakat,  terlebih  bentuk  hukum  PAM  Jaya  saat  ini  ialah  perusahaan umum daerah dengan keseluruhan modal milik Pemerintah DKI Jakarta dan tidak terbagi atas  saham.  Dengan  demikian  maka  sudah  seharusnya  Pemerintah  bertanggungjawab terhadap  pemenuhan  hak  akses  air  bagi  masyarakat  Jakarta  bukan  sebaliknya mengalihkan aset dan kewenangannya kepada pihak swasta.
Beradasarkan latar belakang tersebut, penulis hendak membentangkan pemikiran dan  analisis  sederhana  mengenai  politik  hukum  yang  melatarbelakangi  kebijakan swastanisasi air dalam PKS antara BUMD PAM JAYA dengan PT Moya Indonesia.

## METODE
Untuk  menjawab  permasalahan  tersebut  maka  penulis  menggunakan  metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan  pustaka  atau  data  sekunder,  disebut  juga  penelitian  doktrinal,  dimana  hukum
5 Christopher Juan dan Arief Suryono. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Adanya Privatisasi Di Perusahaan Daerah Air Minum Provinsi Dki Jakarta (PD PAM JAYA). Jurnal Privat Law , Volume 10 (2). Solo: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. hal. 188-189.
6 Almadinah  Putri  Brilian. Miris,  Jakarta  Ibu  Kota  Indonesia  tapi  Masih  Krisis  Air  Bersih, https://www.detik.com/properti/berita/d-6805939/miris-jakarta-ibu-kota-indonesia-tapi-masih-krisis-air- bersih , diakses pada tanggal 5 Oktober 2023 pukul 19.35 WIB.
7 Marwan  Batubara. Menggugat  Penjajahan  Sumberdaya  Air  dengan  Modus  Privatisasi. https://www.eramuslim.com/berita/laporan-khusus/menggugat-penjajahan-sumberdaya-air-dengan- modus-privatisasi.htm#.YkDho-dBy5c diakses pada tanggal 10 Maret 2023 pukul 08:30 WIB.
8 Muhammad Naufal, Anies Minta PAM Jaya Perluas Cakupan Air Minum hingga 100 Persen Wilayah Jakarta,  diakses  dari https://megapolitan.kompas.com/read/2022/10/15/15543341/anies-minta-pam-jaya- perluas-cakupan-air-minum-hingga-100-persen-wilayah , pada 5 Oktober 2023 pukul 17.00 WIB.
seringkali dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law  in  books) atau  dikonsepkan  sebagai  kaidah  atau  norma  yang  merupakan  patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. 9 Adapun pendekatan yang digunakan  ialah pendekatan  peraturan  perundang-undangan  ( statuta  approach )  dan  pendekatan  historis ( historical  approach ).  Analisis  bahan  hukum  dalam  tulisan  ini  dilakukan  secara kualitatif. 10 Bahan  hukum  yang  telah  terkumpul  baik  primer,  sekunder  maupun  tersier dianalisis menggunakan teori dan peraturan perundang-undangan terkait.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Politik Hukum Kebijakan Swastanisasi Air dalam PKS antara BUMD PAM Jaya dengan PT Moya Indonesia
Pembentukan  kebijakan  hukum  didasarkan  pada  cita-cita  hukum,  cita-cita  dan tujuan yang termaktub dalam konstitusi Indonesia. 11 Politik hukum adalah legal policy atau  garis  (kebijakan)  resmi  tentang  hukum  yang  akan  diberlakukan  baik  dengan pembuatan  hukum  baru  maupun  dengan  penggantian  hukum  yang  lama  dalam  rangka mencapai tujuan negara. 12 Politik  juga  mempunyai tujuan praktis yang memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya  kepada  pembuat  undang-undang  tetapi  juga  bagi  penyelenggara  pelaksanaan putusan pengadilan. Sebagaimana kita ketahui bahwa perjalanan aturan hukum mengenai sumber daya air di Indonesia cukuplah Panjang. Hal tersebut dapat dilihat dari kehadiran Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air yang mengalami 2 (dua) kali pengajuan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi:
1. Pengujian  pertama  diajukan  pada  tahun  2004  melalui  Perkara  No.  058- 059-060-063/PUU-II/2004  dan  perkara  No.  008/PUU-III/2005,  Mahkamah Konstitsui menolak permohonan pengujian yang diajukan oleh para Pemohon;
2. Pengujian  kedua  diajukan  pada  tahun  2013  melalui  Perkara  No. 85/PUU-XI/2013 pada tanggal 18 Februari 2015. MK mengabulkan  permohonan  para  pemohon  dan  menyatakan  bahwa keseluruhan  UU  SDA  inkonstitusional  dan  oleh  karenanya  tidak mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat.  Dalam  salah  satu  pertimbangan hukumnya  MK  menetapkan  bahwa  ada  sekurang-kurangnya  enam  (6) pembatasan  yang  harus  diperhatikan  dan  ditegakan  oleh  Pemerintah  ketika Pemerintah  hendak  membuka  keran  investasi  atau  pengusahaan  air  kepada swasta.
a. Setiap pengusahaan atas air tidak boleh mengganggu,
mengesampingkan, apalagi meniadakan hak rakyat atas air, karena bumi dan  air  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya  selain  harus dikuasai  oleh  negara,  juga  peruntukannya  adalah  untuk  sebesar-besar kemakmuran rakyat;
b. Negara  harus  memenuhi  hak  rakyat  atas  air.  Sebab  akses  terhadap  air adalah  salah  satu  hak  asasi  tersendiri,  sementara  Pasal  28I  ayat  (4)
9 Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. (2013). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hal. 13.
10 Peter Mahmud Marzuki. (2007). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Group. hal. 35.
11 Aris Prio Agus Santoso, dkk. (2021). Hukum & Politik (Pengaruh & Peranan Bagi Negara). Yogyakarta: Pustaka Baru Press. hal. 115-116.
12 Moh. Mahfud MD. (2017). Politik Hukum di Indonesia . Jakarta: Rajawali Pers. hal. 1.
menyatakan  bahwa  “ perlindungan,  pemajuan,  penegakan,  dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah ;”
c. Harus mengingat kelestarian lingkungan hidup, sebab sebagai salah satu hak asasi manusia, Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menentukan bahwa “ setiap orang berhak hidup sejahtera  lahir  dan batin, bertempat tinggal,  dan  mendapatkan  lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat  serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.; ”
d. Sebagai cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak yang harus dikuasai oleh negara [vide Pasal 33 ayat (2) UUD NRI Tahun  1945]  dan  air  yang  menurut  Pasal  33  ayat  (3)  UUD  NRI  Tahun 1945  harus  dikuasai  oleh  negara  dan  dipergunakan  untuk  sebesar-besar kemakmuran rakyat maka pengawasan dan pengendalian oleh negara atas air sifatnya mutlak;
e. Sebagai  kelanjutan  hak  menguasai  oleh  negara  dan  karena  air merupakan sesuatu yang sangat menguasai hajat hidup orang banyak maka prioritas utama yang diberikan pengusahaan atas air adalah badan usaha milik  negara (state-owned  enterprises) atau  badan  usaha  milik  daerah (regional-owned enterprises) ;
f. Apabila  setelah  semua  pembatasan  tersebut  di  atas  sudah  terpenuhi  dan ternyata  masih  ada  ketersediaan  air,  pemerintah  masih  dimungkinkan untuk  memberikan  izin  kepada  usaha  swasta  untuk  melakukan pengusahaan atas air dengan syarat-syarat tertentu dan ketat.
Dampak dari pembatalan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya  Air  tersebut,  Mahkamah  Konstitusi  melalui  putusan  yang  sama  juga memberlakukan kembali undang-undang yang  lama, yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun  1974  tentang  Pengairan . Tujuan  diberlakukannya  kembali  (sementara)  undang- undang tersebut ialah untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum di bidang sumber daya  air  sampai  terbentuknya  undang-undang  tentang  sumber  daya  air  yang  baru. Harapannya dari pembatalan tersebut tersusun suatu undang-undang lex spesialis tentang sumber  daya  air  sebagai ius  constituendum yang  sesuai  dengan  semangat  dan  amanat pengelolaan air dalam UUD NRI Tahun 1945.
Selain putusan Mahkamah Konstitusi, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 24 Maret  2015  mengabulkan gugatan koalisi masyarakat. Adapun putusan banding yang diajukan oleh para tergugat (dalam hal ini pemerintah pusat, PT Aetra, dan PT Palyja) ke Pengadilan  Tinggi  Jakarta  Pusat  justru  menganulir  putusan  Pengadilan  Negeri  Jakarta Pusat.  Putusan  tersebut  kembali  mendapat  penentangan  dari  koalisi  berupa  pengajuan kasasi.  Pada  10  April  2017,  Mahkamah  Agung  dalam  putusannya  menyatakan  bahwa kerja sama antara PAM Jaya dengan perusahaan swasta ilegal dan bahwa pengelolaan air minum di DKI Jakarta harus dikembalikan kepada PAM Jaya. 13 Menariknya pada tahun 2018  adanya  upaya  hukum  perlawanan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  melalui Peninjauan  Kembali,  yang  pada  amar  Putusan  Nomor  841  PK/Pdt/2018  menyatakan bahwa:
13 Syauyiid  Alamsyah  dan  Deni  Angela.  (2022).  Dinamika  Politik  Dalam  Gerakan  Masyarakat  Sipil Menolak Privatisasi Pengelolaan Air Di Jakarta. Jurnal Adhikari , Volume 2 (4). Bogor: Citra Institute. hal. 457-467.
1. Mengabulkan  permohonan  Peninjauan  Kembali  dari  Pemohon  Peninjauan Kembali  Negara  Republik  Indonesia  Cq  Presiden  Republik  Indonesia  Cq Menteri Keuangan Republik Indonesia, tersebut;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 31 K/PDT/2017 tanggal 10 April 2017 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 588/PDT/2015/PT DKI, tanggal 12 Januari 2016 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 527/ Pdt.G/2012/PN Jkt.Pst., tanggal 24 Maret 2015;
3. Dalam Provisi; Menolak gugatan provisi Para Terbanding semula Para Penggugat;
Dalam Eksepsi;
• Mengabulkan  eksepsi  Para  Pembanding  semula  Para  Tergugat  dan  Para Turut Tergugat;
• Menyatakan  Kuasa  Para  Terbanding  semula  Para  Penggugat  tidak memiliki  legal  standing  mewakili  Para  Terbanding  semula  Para Penggugat;
• Menyatakan pula gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat tidak memenuhi karakteristik sebagai gugatan Citizen Law Suit;
4. Dalam Pokok Perkara:
• Menyatakan gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat tidak dapat diterima ( niet ontvankelijk verklard/N.O .);
• Menghukum  Termohon  Peninjauan  Kembali  untuk  membayar  biaya perkara  dalam  semua  tingkat  peradilan,  yang  dalam  tingkat  Peninjauan Kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
Menelisik  amar  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  841  PK/Pdt/2018  tersebut dinilai tidak selaras dengan putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor
85/PUU-XI/2013. Sebagaimana kita ketahui bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga  yang  berperan  sebagai the  guardian  of  constitution dan the  final interpreter  of  constitution, Mahkamah  Konstitusi juga  sebagai the  guardian  of democracy , the  protector  of  citizen’s  constitutional  rights dan the  protector  of  human rights yang merupakan konsekuensi logis dari Indonesia merupakan negara hukum. Oleh karena  itu hendaknya putusan Mahkamah Konstitusi senantiasa dijadikan acuan dalam membentuk  produk  hukum  selanjutnya.  Hal  ini  juga  dalam  rangka  untuk  mewujudkan konsistensi  norma  dalam  peraturan  perundang-undangan,  khususnya  pada  tulisan  ini mengenai  sumber  daya  air  di  Indonesia.  Dalam  perkara  pengujian  undang-undang  di Mahkamah Konstitusi yang diuji adalah norma undang-undang yang bersifat abstrak dan mengikat  umum.  Meskipun  dasar  permohonan  pengujian  adalah  hak  konstitusional pemohon  yang  dirugikan,  namun  tindakan  tersebut  pada  dasarnya  adalah  mewakili kepentingan hukum seluruh masyarakat, yaitu tegaknya konstitusi. Oleh karena itu, yang terikat oleh putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya dan tidak harus selalu pembentuk undang-undang,  tetapi  semua  pihak  yang  terkait  dengan  ketentuan  yang  diputus  oleh Mahkamah Konstitusi, karena putusannya bersifat erga omnes .
Ketidakpatuhan  terhadap  putusan  Mahkamah  Konstitusi  merupakan  bentuk pembangkangan  terhadap  konstitusi  ( Constitution  Disobedience ),  diantaranya: 14 Tidak
14 Novendri  M.    Nggilu.  (2019).  Menggagas  Sanksi  atas Tindakan  Constitution  Disobedience  terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi “Initiating Sanctions for the Acts of Constitution Disobedience Against the
dilaksanakannya  putusan  Mahkamah  Konstitusi  yang  mencerminkan  adanya pembangkangan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi dapat  mengacaukan kepastian hukum  yang  telah  dikeluarkan  oleh  Mahkamah  Konstitusi  dan  terjadinya constitutionalism justice delay atau penundaan keadilan yang basisnya adalah nilai-nilai konstitusi Indonesia, sebab keadilan terhadap hak-hak konstitusional warga negara yang dilindungi  putusan  Mahkamah  Konstitusi  tidak  dilaksanakan  karena  adanya pembangkangan terhadap putusan Mahkamah.
Kesan  lain  yang  ditimbulkan  dari  ketidak  selarasan  antara  Putusan  Mahkamah Agung  Nomor  841  PK/Pdt/2018  yang  tidak  sejalan  dengan  Putusan  Mahkamah Konstitusi  Nomor  85/PUU-XI/2013  ialah  terjadinya  rivalisasi  antara  kedua  lembaga peradilan tersebut. Padahal sejatinya, Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat erga omnes hendaknya dijadikan bahan pertimbangan pula dalam putusan lainnya. Selain itu putusan Mahkamah Konstitusi setara dengan undang-undang, karena arena putusannya merupakan bentuk konkrit dari konstitusi maupun undang-undang yang diuji materilkan . Akan tetapi pengabaian terhadap putusan Mahkamah Konstitusi memang kerap terjadi, dikarenakan  bahwa  tidak  adanya  kekuatan  eksekutorial  dari  putusan  Mahkamah Konstitusi tersendiri.
Selain  ketidakpatuhan  terhadap  putusan  Mahkamah  Konstitusi,  permasalahan selanjutnya ialah swastanisasi air di Jakarta merupakan kebijakan yang tidak partisipatif. Hal  tersebut  dibuktikan  dengan  penyampaian  beberapa  poin  penting  yang  secara  tegas menolak  praktik  swastanisasi  air  di  Jakarta  oleh  Koalisi  Masyarakat  Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ) pada peringatan hari air sedunia: 15
1. Privatisasi air  selama  25  tahun  telah  menimbulkan  kerugian  bagi masyarakat. Cakupan  layanan  air  Jakarta  stagnan  pada  angka  sekitar  65%. Privatisasi layanan air juga telah meminggirkan dan mendiskriminasi rumah tangga miskin, yang seringkali berada di wilayah yang dikategorikan  “abu- abu” atau “ illegal ”.
2. Privatisasi air  Jakarta  telah  melanggar  Hak  Asasi  Manusia  dan Konstitusi terkait  pemenuhan  hak  atas  air  warga  DKI  Jakarta. Swasta  tidak mungkin mengupayakan pemenuhan hak atas air masyarakat secara maksimal karena tujuan usahanya adalah keuntungan.
3. Adanya  potensi  kerugian  negara  akibat  privatisasi  air  selama  25 tahun. Kontrak dengan perusahaan swasta juga telah mengakibatkan kerugian keuangan bagi PAM Jaya maupun bagi negara secara umum.
4. Adanya dugaan persekongkolan dalam tender. Proses tender yang dilakukan secara  tertutup  dan  dokumen  yang  tidak  dipublikasikan  membuka  ruang persekongkolan. Meski PAM Jaya memiliki platform http://e- proc.pamjaya.co.id/ namun kontrak terbaru dengan Moya tidak menggunakan platform  tersebut,  bahkan  tidak  ada  informasi  tentang  penawaran  di  luar pengumuman  pemilihan  antara  Moya  dan  Manila  Water  setelah  kontrak ditandatangani.
Decision of the Constitutional Court”. Jurnal Konstitusi , Volume 16 (1). Jakarta: Mahkamah Konstitusi. hal. 15.
15 Indonesia Corruption Watch, Hari Air 2023: Hentikan Swastanisasi dan Ambil Alih Pengelolaan Layanan Air  Secara  Menyeluruh  di  Jakarta, https://antikorupsi.org/id/hari-air-2023-hentikan-swastanisasi-dan- ambil-alih-pengelolaan-layanan-air-secara-menyeluruh-di ,  Diakses  pada  6  Oktober  2023,  pukul  22.00 WIB.
5. Tidak adanya evaluasi secara menyeluruh atas perjanjian kerja sama dengan Palyja dan Aetra, sehingga berpotensi mengulangi permasalahan serupa sebab tidak didasarkan pada undang-undang sumber daya air.
6. Pencemaran air yang tidak kunjung dapat diatasi dan pemanfaatan sumber air permukaan yang belum optimal.
7. Kelompok  rentan  (perempuan,  anak,  disabilitas,  lansia,  dsb)  mengalami peningkatan kerentanan dan beban yang lebih berat atas buruknya pengelolaan air di Jakarta.
Ketujuh  poin  penolakan  tersebut  mencerminkan  bahwa  kebijakan  PKS  antara PAM Jaya dengan PT Moya tidak demokratis. Hal tersebut tentunya bertentangan dengan konsep kedaulatan rakyat sebagaimana di atur Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, sebagai  esensi  dari  negara  yang  demokratis  maka  partisipasi  rakyat  menjadi  hal  yang sangat  penting.  Aspirasi  rakyat  merupakan  wujud  dari  partisipasi  rakyat  tersebut,  oleh karena  menganut  sistem reprensentation  by  election maka  sudah  sepatutnya  para pemangku kebijakan memperhatikan aspirasi dan kebutuhan rakyat.
Selanjutnya,  kondisi  swastanisasi  air  di  Jakarta  sesungguhnya  bertentangan dengan  ketentuan  Pasal  33  ayat  (3)  UUD  NRI  Tahun  1945  yang  menyatakan  bahwa Bumi,  air  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya  dikuasai  oleh  negara  dan dipergunakan  untuk  sebesar-besar  kemakmuran  rakyat.  Adapun  makna  dikuasai  oleh negara menurut Bagir Manan yaitu:
1. Penguasaan  semacam  pemilikan  oleh  negara,  artinya  negara  melalui Pemerintah adalah satu-satunya pemegang wewenang untuk menentukan hak wewenang atasnya, termasuk di sini bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya.
2. Mengatur dan mengawasi penggunaan dan pemanfaatan.
3. Penyertaan  modal  dan  dalam  bentuk  perusahaan  negara  untuk  usaha-usaha tertentu.
Mahkamah  konstitusi  dalam  berbagai  putusannya  menjabarkan  makna  hak menguasai negara terhadap sumber daya alam berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun  1945  yaitu  menghendaki  negara  untuk  mengadakan  berbagai  hal  antara  lain kebijakan ( beleid ) dan tindakan pengurusan ( bestuursdaad ), pengaturan ( regelendaad ), pengolahan  ( behersdaad ),  dan  pengawasan  ( toezichthoundensdaad )  untuk  tujuan sebesar-besar kemakmuran rakyat. 16 Jika mengacu pada beberapa konsep “dikuasai oleh negara”  di  atas,  maka  tanggung  jawab  pemenuhan  hak  atas  air  tetap  berada  di  tangan pemerintah dalam rangka mewujudkan kemakmuran rakyat bukan merugikan rakyat. Hal tersebut  mengingat  bahwa  amanat  dari  konstitusi  (UUD)  tidak  boleh  diabaikan  oleh aturan hukum yang berada di bawahnya. Hans Kelsen menjelaskan bahwa: 17
Norma yang validitasnya tidak dapat diperoleh dari norma lain yang lebih tinggi, disebut norma dasar. Semua norma yang validitasnya dapat ditelusuri ke satu norma dasar yang sama membentuk suatu sistem norma atau sebuah tatanan norma. Norma dasar yang menjadi sumber utama ini merupakan pengikat di antara semua norma yang berbeda-beda yang membentuk suatu tatanan norma. Bahwa suatu norma termasuk ke dalam  system norma tertentu, ke dalam tatanan normatif tertentu, dapat diuji dengan mengonfirmasikan
16 Pujiyono  dan  Ade  Adhari.  (2019). Hukum  Pidana  Di  Bidang  Sumber  Daya  Alam. Yogyakarta: Deepublish. hal. 5.
17 Hans Kelsen. (2018). Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara . Bandung: Nusa Media. hal. 161.
bahwa  norma  tersebut  memperoleh  validitasnya  dari  norma  dasar  yang  membentuk tatanan norma tersebut.
Dengan demikian dapat dipahami ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menjadi aturan tertinggi berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan terkait dengan pengelolaan sumber daya air di Indonesia. Hal tersebut senada dengan pandangan Ronald Dworkin yang menyatakan bahwa 18 Pembacaan terhadap pasal dalam suatu UUD perlu  dilakukan  secara  khas,  berbeda  dengan  membaca  teks  pada  umumnya  harus dilakukan  secara  bermakna  itulah  yang  disebut  dengan  moral  reading  untuk  mencari kandungan moral di belakang konstitusi tertulis. Sehingga diharapkan terciptanya negara hukum  yang  bernurani  atau  memiliki  kepedulian  ( a  state  with  conscience  and compassion ) yang tidak berhenti pada fungsi public semata berupa by job description tapi by moral design .
Pembacaan secara moral terhadap UUD menjadi penting mengingat UUD sebagai “ the  autobiography  of  a  power  relationship ”,  yaitu  riwayat  hidup  suatu  hubungan kekuasaan  sebagaimana  dikemukakan  oleh  Herman  Finer  dalam  bukunya Theory  and practice of modern government . 19 Lebih lanjut Ivo D Duchacek menerangkan “ identify the  sources,  purposes,  uses  and  restraints  of  public  power ”,  yang  mengidentifikasi sumber, tujuan penggunaan dan pembatasan-pembatasan kekuasaan umum sebagai corak dari konstitusi.
Salah  satu  ciri  dari  negara  hukum  ialah  adanya  jaminan  perlindungan  terhadap Hak Asasi Manusia, termasuk hak atas air. Akan tetapi kesenjangan antara das sein dan das  sollen memberatkan  masyarakat,  khususnya  masyarakat  ekonomi  menengah  ke bawah.  Padahal  amanat  yang  diberikan  oleh  UUD  NRI  Tahun  1945  diselenggarakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Hal ini dikarenakan bahwa konsep privatisasi air  memang  memandang  air  sebagai  nilai  ekonomis  seperti  yang  dijelaskan  di  awal sehingga cenderung profit oriented .
Kecenderungan  perspektif  air  bernilai  ekonomis  yang  berujuang  pada  profit oriented, menggeser makna sebesar-besar kemakmuran rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 tersebut. Hal ini dapat dilihat dari adanya temuan anggota DPRD DKI fraksi PSI, di beberapa Kecamatan di Jakarta Utara masih membayar mahal  untuk  air  bersih.  Warga  miskin  yang  belum  mendapatkan  akses  PAM  harus membayar  rata-rata  Rp125.000  per  meter  kubik  untuk  membeli  air  bersih  dari  penjual keliling. Sedangkan di era Gubernur Jakarta Anies juga cakupan air bersih mandek di 65 persen,  jauh  dari  target  Rancangan  Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah  (RPJMD) yaitu  sebesar  79  persen. 20 Kenyataan  tersebut  tentunya  bertentangan  dengan  konsep negara hukum kesejahteraan ( welfare state ) yang dianut dalam Pasal 33  ayat (3) UUD NRI  Tahun  1945.  Dalam  konsep welfare  state ,  negara  mempunyai  kewajiban  dan menjamin  terciptanya  kesejahteraan  bersama  dalam  kehidupan  masyarakat,  termasuk dalam hal ini menyangkut tentang kepentingan ekonomi masyarakat. Perhatian terhadap hal  tersebut  sejalan  dengan  aline  ke-IV  Pembukaan  UUD  NRI  Tahun  1945  yang menyatakan:”…  kemudian  dari  pada  itu  untuk  membentuk  suatu  Pemerintah  Negara
18 Satjipto  Rahardjo.  (2009). Negara  Hukum  Yang  Membahagiakan  Rakyatnya .  Yogyakarta:  Genta Publishing. hal. 92-93.
19 Nuruddin Hady. (2016). Teori & Negara Demokrasi (Paham Konstitusionalisme Demokrasi Di Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945). Malang: Setara Press. hal 2.
20 Riyan  Setiawan, Bandingkan  Harga  Air  Bersih-BBM  &  Persoalan  Jakarta  di  Era  Anies, https://tirto.id/bandingkan-harga-air-bersih-bbm-persoalan-jakarta-di-era-anies-gNPx ,  Diakses  pada  12 Oktober 2023, pukul 19.45 WIB.
Indonesia  yang  melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum…”
Munculnya konsep welfare state merupakan antitesa terhadap tipe negara hukum penjaga  malam (nachwachtstaat) yang  dalam  perkembangannya  memunculkan  gejala kapitalisme di ranah  perekonomian yang menyebabkan kepincangan dalam pembagian sumber kemakmuran bersama. Dampak lain yang ditimbulkan ialah jurang kemiskinan yang  kian  sulit  dipecahkan  oleh  negara  yang  difungsikan  secara  minimal.  Sehingga kenyataan  tersebut  mendorong  kesadaran  keterlibatan  negara  dalam  menangani  dan mengatasi masalah ketimpangan tersebut. Paham welfare state menganggap negara tidak dapat  melepaskan  tanggung  jawabnya  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat agar tidak dikuasai oleh segelintir orang. 21 Terkait dengan jaminan dan perlindungan hak atas air bersih, konsep welfare state tersebut sejalan dengan amanat  Pasal 36 ayat (1) Peraturan  Pemerintah  Nomor  122  Tahun  2015  tentang  Sistem  Penyediaan  Air  Minum bahwa  “Penyelenggaraan  SPAM  menjadi  tanggung  jawab  Pemerintah  Pusat  dan/atau Pemerintah  Daerah  sesuai  dengan  kewenangannya  guna  memenuhi  kehidupan  yang sehat, bersih, dan produktif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. 22 Hal senada diatur pula dalam ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus  Ibukota  Jakarta  Nomor  4  Tahun  2021  Tentang  Perubahan  Bentuk  Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta (PAM JAYA) Menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya: 23
(1) PAM JAYA didirikan dengan maksud:
a. bertanggung  jawab  untuk  pengelolaan  dan  pengembangan  SPAM  di seluruh wilayah Provinsi DKI Jakarta, dan
b. untuk menciptakan perusahaan yang sehat, efisien, tangguh, berkembang dan  memiliki  kompetensi  yang  tinggi  dalam  pelayanan  penyediaan  Air Minum kepada masyarakat.
(2) Tujuan pendirian PAM JAYA adalah:
a. untuk tersedianya pelayanan Air Minum guna memenuhi hak rakyat atas Air Minum;
b. untuk  meningkatkan  cakupan  pelayanan  Air  Minum  dalam  pemenuhan kebutuhan masyarakat;
c. terwujudnya  pengelolaan  dan  pelayanan  Air  Minum  yang  berkualitas dengan harga yang terjangkau, dan
d. memberikan  manfaat  bagi  perkembangan  perekonomian  dan  potensi Provinsi DKI Jakarta berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.
Berdasarkan  ketentuan  pasal  tersebut  dapat  dipahami  bahwa  dalam penyelenggaraan SPAM berkerjasama dengan mitra swasta tetapi tidak menghilangkan peran  dan  tanggung  jawab  pemerintah  untuk  menjamin  terpenuhinya  hak  masyarakat. Selain itu Pemerintah juga hendaknya memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat sekitar juga dalam penentuan tarif pembayaran terhadap akses terhadap hak atas air.
21 Lutfi J. Kurniawan dan Mustafa Lutfi. (2016). Hukum Dan Kebijakan Publik Perihal Negara Masyarakat Sipil Dan Kearifan Lokal Dalam Perspektif Politik Kesejahteraan . Malang: Setara Press. hal 61-62.
22 Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, Lembaran Negara Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5802.
23 Peraturan  Daerah  Provinsi  Daerah  Khusus  Ibukota  Jakarta  Nomor  4 Tahun  2021 Tentang  Perubahan Bentuk  Hukum  Perusahaan  Daerah Air  Minum  Daerah  Khusus  Ibukota  Jakarta  (PAM  JAYA)  Menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya, Lembaran Daerah Nomor 204, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1033.
Selanjutnya  jika  menelusuri  data  dari  Badan  Pemeriksa  Keuangan  Perwakilan Provinsi DKI Jakarta memeriksa laporan keuangan PAM Jaya Tahun 2015 dan semester I 2016, auditor menemukan kerugian sekitar 1,4 triliun serta ekuitas negative senilai Rp. 1,06 triliun yang terakumulasi sejak kerja sama penswastaan terjalin pada februari 1998 sampai  31  Desember  2015. 24 Kerugian  yang  dialami  oleh  masyarakat  maupun  yang dialami  oleh  PAM  Jaya  sesungguhnya  bertentangan  dengan  konsep  “mewujudkan sebesar-besar  kemakmuran  rakyat”  yang  justru  terkesan  “mewujudkan  sebesar-besar kemakmuran  swasta”.  Beberapa  kenyataan  yang  diuraikan  di  atas,  dapat  disimpulkan belum terwujudnya tujuan hukum berupa kepastian, keadilan dan kemanfaatan.
Salah  satu  gagasan  terpenting  yang  sangat  berpengaruh  dalam  pembentukan hukum dan bekerjanya hukum, sangat mempengaruhi sikap-sikap dan perilaku  tentang hukum yang tidak lain ialah gagasan tentang keadilan ( justice and fairness ). Meskipun nyatanya  dalam  masyarakat  yang  berbeda,  penaksiran  terhadap  keadilanpun  berbeda. Meskipun terjadinya perbedaan penaksiran terhadap keadilan akan tetapi dapat mengacu kepada utilitas yang disampaikan oleh Jeremy bentham dalam bukunya an introduction to the principles of morals and legislation berpendapat bahwa susah ( pain ) dan senang ( pleasure )  merupakan  dua  hal  yang  menguasai  kehidupan  manusia.  Sehingga menurutnya, hukum seharusnya meningkatkan kesenangan ( pleasure ) dan meminimalkan  kesusahan  ( pain ).  Dengan  demikian  tujuan  hukum  menurutnya  ialah untuk  mencapai  kebahagiaan  sebesar-besarnya  dari  jumlah  orang  sebanyak-banyaknya “ the greatest happiness of the greatest number) . Hal tersebut selaras dengan teori tujuan hukum  dalam  Islam  pada  prinsipnya  bagaimana  mewujudkan  “kemanfaatan”  kepada seluruh  umat  manusia,  yang  mencakupi  “kemanfaatan”  dalam  kehidupan  di  dunia maupun di akhirat berdasarkan prinsip umum Al-Qur’an: 25
1. Al-asl fi al-manafi al-hall wa fi al-mudar al man’u (segala yang bermanfaat dibolehkan, dan segala yang mudarat dilarang).
2. La darara wa la dirar (jangan menimbulkan kemudaratan dan jangan menjadi korban kemudaratan).
3. Ad-Darar yuzal (bahaya harus dihilangkan).
Untuk  mengatasi  permasalahan  tersebut,  maka  dalam  pembaharuan  hukum hendaknya menggunakan metode “ elektis ” sebagaimana yang dikemukakan oleh Duncan Kennedy,  bahwa  sebelum  melakukan  analisis  hukum  diperlukan  pemahaman  yang memadai  mengenai  segi  substansi  dan  doktroinal  hukum  atau  diperlukan  pemahaman hukum  “ internal  relation ”.  Selanjutnya  dikaitkan  dengan  realitas  hubungan  sosial, ekonomi dan politik “ external relation ”. Hal tersebut menjadi penting guna mempelajari perbedaan analisis pemikiran hukum di satu pihak dengan variable di luar hukum yang mempengaruhi.  Penerapan  metode elektis ini  diharapkan  dapat  terciptanya  efektifitas penegakan hukum dalam rangka pemenuhan dan perlindungan terhadap akses hak atas air bagi masyarakat. Melalui analisis internal relation dan “ external relation” maka dapat dipetakan  hambatan-hambatan  yang  dapat  menimbulkan  tidak  efektifnya  tujuan  dari penyelenggaraan  hukum  berdasarkan sense  of  public  service dan public  spirit. Kedua spirit tersebut  sangat  dibutuhkan  mengingat  sebuah  adagium  hukum  yang  menyatakan jura  publica  anteferenda  privatis (kepentingan  umum  menyampingkan  kepentingan
24 BPK RI, Privatisasi Air Rugikan PAM Jaya Rp 1,4 Triliun, diakses dari https://jakarta.bpk.go.id/privatisasi-air-rugikan-pam-jaya-rp-14-triliun/ , pada 6 Oktober 23.00 WIB.
25 Achmad Ali.  (2013). Menguak  Teori  Hukum  (Legal  Theory)  dan  Teori  Peradilan  (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) . Jakarta: Prenamedia Group. hal. 216-217.
pribadi). Apabila politik hukum dalam perumusan suatu aturan hukum atau dalam suatu proses  perumusan  kebijakan  dilandaskan  pada  spirit  tersebut,  kemudian  para pelaksananya  juga  dilandasi  dengan  semangat  yang  sama  tentunya  akan  melahirkan budaya  hukum  yang  dalam  hal  ini  budaya  pemenuhan  dan  perlindungan  hak  atas  air bersih bagi masyarakat yang berkeadilan dan bermanfaat.
Kekuatan politik yang ada dalam perumusan kebijakan, membawa pengaruh yang sangat  besar  untuk  merepresentasikan  kepentingan  masyarakat.  Karena  itu  benar  apa yang  dikatakan  oleh  Krabbe,  bahwa  materi  muatan  undang-undang  adalah  endapan- endapan  pengalaman  politik.  Apakah  muatan  kebijakan  itu  akan  dapat  mencerminkan aspirasi dan kepentingan masyarakat tergantung pula situasi saat perumusan. Dengan kata lain, kualitas kebijakan sangat dipengaruhi oleh kualitas proses pembentukannya, apakah proses  pembentukannya  cukup  demokratis,  melibatkan  beberapa  lembaga  negara  yang relevan  dengan  mekanisme  saling  mengimbangi  dan  saling  kontrol,  ataukah  dibentuk oleh satu lembaga atas dasar kekuasaan absolut dan otoriter. 26
Kekuasaan  absolut  maupun  otoriter  akan  melahirkan  karakter  produk  hukum tersendiri. Memang tidak selamanya kekuasaan otoriter tidak melahirkan produk hukum yang responsif, akan tetapi berpeluang melahirkan karakter produk hukum yang ortodoks ketika melibatkan kekuasaan yang bersifat publik. Hal demikian berlaku juga bagi negara dengan frasa “di kuasai oleh negara” pada ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 bahwasanya negara berperan dalam kekuasaan yang bersifat publik.
Karakter produk hukum responsif adalah produk hukum yang mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat. Dalam proses pembuatannya memberikan peranan besar dan partisipasi penuh kelompok-kelompok sosial atau individu di dalam masyarakat  serta  responsif  terhadap  tuntutan  masyarakat.  Jika  dilihat  dari  aspek kemanfaatan,  keterbukaan  informasi,  tranparansi,  keberpihakan  keuntungan,  serta minimnya partisipasi dan aspirasi publik dll sebagaimana yang telah dijabarkan di atas maka dapat dikatakan bahwa karakter produk hukum dari arah kebijakan PKS PAM Jaya dan  PT  Moya  cenderung  pada  karakter  produk  hukum  yang  konservatif/ortodoks. Memang dalam UUD NRI Tahun 1945 menganut demokrasi sebagai sistem politik secara formil  akan  tetapi  hal  tersebut  tidak  menjamin  lahirnya  konfigurasi  politik  yang demokratis secara empirik.

## KESIMPULAN
Meskipun  konfigurasi  politik  yang  dianut  dalam  UUD  NRI  Tahun  1945 secara formil ialah politik demokratis, akan tetapi secara empirik belum tentu demokratis. Hal ini juga dapat dilihat dari kepatuhan terhadap amanat konstitusi bahwa air dikuasai oleh Negara  dan  dipergunakan  untuk  sebesar-besar  kemakmuran  rakyat  belum  dapat diterapkan  secara  efektif.  Terjadinya constitution  disobedience akibat  ketidakpatuhan terhadap  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  85/PUU-XI/2013  yang  menimbulkan kesan  rivalisasi  lembaga  peradilan  (Mahkamah  Agung)  melalui  Putusan  Nomor  841 PK/Pdt/2018  saat  Peninjauan  Kembali.  Hal  menarik  lainnya  ialah  masih  banyaknya masyarakat yang kesulitan akses hak atas air. Keberlanjutan swastanisasi air melalui PKS antara  PAM  Jaya  dengan  PT  Moya  yang  tidak  transparan,  kurangnya  keterbukaan informasi  publik, profit  oriented ,  tidak  berdasarkan  evaluasi  pada  PKS  terdahulu  yang
26 Amiroeddin Sjarif. (1997). Perundang-Undangan Dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya. Jakarta: Rineka Cipta. hal. 85-90.
menimbulkan  kerugian  bagi  daerah  dan  masyarakat  sekitar,  serta  kurangnya keberpihakan  dalam  rangka  mewujudkan  kemanfaatan  bagi  masyarakat  melahirkan karakter produk hukum yang konservatif / ortodoks.
Pembaharuan  hukum  terhadap  pengelolaan,  pemenuhan  dan  perlindungan terhadap  hak  atas  air  hendaknya  disajikan  sesuai  dengan  situasi  empirik  masyarakat sehingga  gagasannya  dapat  diimplementasikan  tanpa  resistensi.  Dengan  demikian pembaruan hukum harus menyentuh wilayah paradigmatik yang berangkat dari konsep dasar cita-cita hukum bangsa bukan hanya sekedar pengubahan pasal demi pasal semata.

## DAFTAR PUSTAKA
Alamsyah,  Syauyiid  dan  Deni  Angela.  (2022).  Dinamika  Politik  Dalam  Gerakan Masyarakat Sipil Menolak Privatisasi Pengelolaan Air Di Jakarta. Jurnal Adhikari , Volume 2 (4). Bogor: Citra Institute.
Ali,  Achmad.  (2013). Menguak  Teori  Hukum  (Legal  Theory)  dan  Teori  Peradilan (Judicialprudence)  Termasuk  Interpretasi  Undang-Undang  (Legisprudence) . Jakarta: Prenamedia Group.
Aris  Prio  Agus  Santoso,  dkk.  (2021). Hukum  &  Politik  (Pengaruh  &  Peranan  Bagi Negara). Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
Banjari,  Feflin  Alses  Al.  (2018).  Peran  Institusi  Dalam  Pelaksanaan  Privatisasi  Air Melalui Program Sanitation And Safe Water For All (SSAWA) Oleh International Finance  Corporation  (IFC)  Di  Kenya. Jurnal  Analisis  Hubungan  Internasional, Volume 7 (2). Surabaya: Universitas Airlangga.
Batubara, Marwan. Menggugat Penjajahan Sumberdaya Air dengan Modus Privatisasi. https://www.eramuslim.com/berita/laporan-khusus/menggugat-penjajahan-
sumberdaya-air-dengan-modus-privatisasi.htm#.YkDho-dBy5c diakses pada
tanggal 10 Maret 2023 pukul 08:30 WIB.
BPK  RI,  Privatisasi  Air  Rugikan  PAM  Jaya  Rp  1,4  Triliun,  diakses  dari https://jakarta.bpk.go.id/privatisasi-air-rugikan-pam-jaya-rp-14-triliun/ ,  pada  6 Oktober 23.00 WIB.
Brilian, Almadinah Putri. Miris, Jakarta Ibu Kota Indonesia tapi Masih Krisis Air Bersih, https://www.detik.com/properti/berita/d-6805939/miris-jakarta-ibu-kota-indonesia- tapi-masih-krisis-air-bersih , diakses pada tanggal 5 Oktober 2023 pukul 19.35 WIB. Hady,  Nuruddin.  (2016). Teori  &  Negara  Demokrasi  (Paham  Konstitusionalisme Demokrasi Di Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945). Malang: Setara Press. Isnaini  dan  Anggreni  A.  Lubis.  (2022). Hukum  Agraria  Kajian  Komperatif .  Medan: Pustaka Prima.
Juan,  Christopher  dan  Arief  Suryono.  (2022).  Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Adanya Privatisasi Di Perusahaan Daerah Air Minum Provinsi Dki Jakarta (PD PAM JAYA). Jurnal Privat Law , Volume 10 (2). Solo: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Kelsen, Hans. (2018). Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara . Bandung: Nusa Media.
Kurniawan, Lutfi J.  dan Mustafa Lutfi. (2016). Hukum Dan Kebijakan Publik Perihal Negara  Masyarakat  Sipil  Dan  Kearifan  Lokal  Dalam  Perspektif  Politik Kesejahteraan . Malang: Setara Press. Marzuki, Peter Mahmud. (2007). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Group. MD, Moh. Mahfud. (2017). Politik Hukum di Indonesia . Jakarta: Rajawali Pers. Hal. 1. Naufal, Muhammad. Anies Minta PAM Jaya Perluas Cakupan Air Minum hingga 100
Persen Wilayah Jakarta, diakses dari https://megapolitan.kompas.com/read/2022/10/15/15543341/anies-minta-pam-jaya- perluas-cakupan-air-minum-hingga-100-persen-wilayah ,  pada  5  Oktober  2023 pukul 17.00 WIB.
Nggilu,  Novendri  M.  (2019).  Menggagas  Sanksi  atas  Tindakan  Constitution Disobedience terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi “Initiating Sanctions for the Acts  of  Constitution  Disobedience  Against    the  Decision  of  the  Constitutional Court”. Jurnal Konstitusi , Volume 16 (1). Jakarta: Mahkamah Konstitusi..
Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Lembaran Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 22 Tahun 1993.
Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta  (PAM  JAYA)  Menjadi  Perusahaan  Umum  Daerah  Air  Minum  Jaya, Lembaran Daerah Nomor 204, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1033.
Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, Lembaran Negara Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5802.
Pujiyono  dan  Ade  Adhari.  (2019). Hukum  Pidana  Di  Bidang  Sumber  Daya  Alam. Yogyakarta: Deepublish.
Rahardjo,  Satjipto.  (2009). Negara  Hukum  Yang  Membahagiakan  Rakyatnya . Yogyakarta: Genta Publishing.
Setiawan, Riyan. Bandingkan Harga Air Bersih-BBM & Persoalan Jakarta di Era Anies, diakses  dari https://tirto.id/bandingkan-harga-air-bersih-bbm-persoalan-jakarta-di- era-anies-gNPx , pada 12 Oktober 2023, pukul 19.45 WIB. Sjarif, Amiroeddin. (1997). Perundang-Undangan Dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya. Jakarta: Rineka Cipta.
Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. (2013). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Watch,  Indonesia  Corruption.  Hari  Air  2023:  Hentikan  Swastanisasi  dan  Ambil  Alih
Pengelolaan Layanan Air Secara Menyeluruh di Jakarta,
https://antikorupsi.org/id/hari-air-2023-hentikan-swastanisasi-dan-ambil-alih- pengelolaan-layanan-air-secara-menyeluruh-di , diakses pada 6 Oktober 2023, pukul 22.00 WIB.
Wati, Berlyyana Harinto. (2018). Privatisasi Sumber Daya Air Pada Perusahaan Daerah Air Minum DKI Jakarta (PAM JAYA) (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 31 K/Pdt/2017).  Skripsi.  Jakarta:  Program  Studi  Ilmu  Hukum  Fakultas  Syariah  dan Hukum Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta.