## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 1 (February -April 2023) pp.233-245
Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i1.111

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KEBERSIHAN, KEINDAHAN DAN KETERTIBAN (K3) UNTUK MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP PENCEGAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP
Rustam Dirgantara Putra Suharto 1 , Yaqub Cikusin 2 , Hayat 3
Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang Correspondent author: email: rustamdirga97@gmail.com , hayat@unisma.ac.id Malang, Jawa Timur 65144, Indonesia

## Abstract
The purpose of this study is to determine the factors that influence the implementation of hygiene, beauty and order (K3) program policies to increase public awareness of preventing environmental pollution. The author used a descriptive qualitative method, using a qualitative approach. Where researchers use sources of information in the field to find information as deeply as possible. With this approach, the author can describe the conditions and situations in the field based on the data sources obtained both through observation techniques, interviews and documentation. The research informants in this study were officers of the Environmental Service (DLH) and the Civil Service Police Unit (Satpol PP) of West Sumba Regency. The place of this study is located in Wailiang Village, West Sumba Regency. The results showed that the Implementation of the Cleanliness, Beauty and Order (K3) Program Policy to Increase Public Awareness of Environmental Pollution Prevention has been implemented properly. However, some obstacles are still encountered from several parties, both from the government, officials and the community. The need for cooperation between the government, officials and local residents to build a clean and orderly city environment, so that the image of a city is well known in wide circles and is able to increase the economic market in the are.
Keywords: Cleanliness, Beauty, Order (K3); environment; Policy Implementation

## Abstrak
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan program kebersihan, keindahan dan ketertiban (K3) untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhdadap pencegahan percemaran lingkungan hidup. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dimana peneliti memanfaatkan sumber informasi di lapangan guna mencari informasi sedalam mungkin. Dengan pendekatan ini pula, penulis dapat menggambarkan kondisi serta situasi yang ada dilapangan berdasarkan sumber data yang di dapatkan baik melalui teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan penelitian dalam penelitian ini adalah petugas Dinas lingkungan Hidup ( DLH ) dan Satuan Polisi Pamong Praja ( Satpol PP ) Kab. Sumba Barat. Tempat penelitian ini terletak di Kelurahan Wailiang Kab. Sumba Barat. Hasil penelitian menunjukan bahwa Implementasi Kebijakan Program Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban (K3) Untuk Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Terhadap Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup sudah diterapkan dengan baik. Akan tetapi beberapa hambatan masih ditemui dari beberapa pihak baik dari pemerintah, aparat dan masyarakat. Perlunya kerja sama antara pemerintah, aparat dan warga sekitar untuk membangun lingkungan kota yang bersih indah dan tertib, sehingga citra sebuah kota dikenal baik di kalangan luas dan mampu meningkatkan pasar ekonomi di daerah tersebut.

## Keywords: Implementasi Kebijakan; Kebersihan-Keindahan-Ketertiban (K3); Lingkungan Hidup
Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index Journal Publicuho is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KEBERSIHAN, KEINDAHAN DAN KETERTIBAN (K3) UNTUK MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP PENCEGAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print) Volume 6 Number 1 (February - April 2023), pp.233-245 Rustam Dirgantara Putra Suharto. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i1.111 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022

## PENDAHULUAN
Wacana tentang kebijakan publik bukanlah merupakan sesuatu hal yang baru di Indonesia. Kebijakan publik sesungguhnya merupakan esensi dari keberadaan pemerintah atau negara. Hal ini mengingat bahwa dalam kebijakan publik terkandung berbagai pranata yang mengatur tata hubungan kekuasaan dalam pemerintahan atau negara tersebut.
Menurut Jones (1991) dalam La Ode Muhammad Elwan, (2011: 18) menjelaskan bahwa Implementasi kebijakan mudah dimengerti secara teoritik dan konseptual, namun tidak senantiasa demikian dalam bentuknya yang kongkrit, karena pelaksanaannya secara nyata bukanlah sesuatu yang mudah (Supriadin et al., 2020). Lebih lanjut, menurut argumen Grindle (dalam Elwan.L.O.M, 2011: 22) bahwa keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik amat ditentukan oleh derajat dapat tidaknya kebijakan itu diterapkan atau implementabilitas (implementability) . Implementabilitas ini dapat dilihat dari aspek isi kebijakan (content of policy) dan aspek konteks implementasi kebijakan (contexs of policy implementation). (Supriadin et al., 2020)
Oleh itu, masalah Kebijakan publik dalam implementasinya banyak sekali mengundang warga negara untuk mencermatinya. Hal ini ditunjukkan dengan beberapa kajian atau tulisan yang menyoroti tentang kebijakan pemerintah. Khusus untuk paparan dalam tulisan ini, yang dimaksud pemerintah fokusnya adalah pemerintah daerah. Kebijakan pemerintah daerah ini lebih banyak mendapat sorotan setelah dilaksanakannya Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah. Hal yang menyangkut tentang kebijakan dan kemandirian wilayah dalam berbagai aspek banyak sekali dicermati dalam rangka kontrol atau pengawasan untuk mencapai kemandirian wilayah atau daerah.
Banyak kebijakan yang baik telah dibuat oleh pemerintah, ternyata tidak mempunyai sebuah pengaruh apa-apa dalam kehidupan bermasyarakat kerena tidak dapat diimplementasikan dengan baik. Sadhana (2011:47), mengutip pendapat John Dewer mengungkapkan ada dua cara untuk mengukur kebijakan publik, yaitu dengan melihat bagaimana rencana-rencana tidakan yang harus dipilih dari alternatif-alternatif dan bagaimana pengamatan atas akibat-akibat dapat dipergunakan sebagai uji coba yang tepat.
Dikarenakan tingkat penduduk dari tahun ke tahun semakin bertambah, sehingga mengakibatkan peningkatan persoalan kebersihan, keindahan dan ketertiban (K3) yang dimana dapat menjadi perhatian utama. Dari tingkat Kota/Kabupaten, dan diteruskan dalam pemerintahan terkecil (Kelurahan). Peraturan yang berkaitan dengan kebersihan, keindahan dan ketertiban (K3) terdapat dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Dimana hal ini bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang berkeadilan berdasarkan pengembangan kehidupan sosial budaya, melalui peningkatan,

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 1 (February -April 2023) pp.233-245
Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i1.111
pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam menjunjung tinggi program kebersihan, keindahan dan ketertiban (K3).
Dalam wawancara pertama mengatakan mengenai program kebersihan, keindahan dan ketertiban (K3) merupakan suatu permasalah yang tidak bisa dianggap sepele. Maka dari itu kebersihan, keindahan dan ketertiban (K3) harus segera di implementasikan agar tidak menimbulkan dampak yang akan lebih besar lagi kedepannya (wawancara-15-02-2020).
Adapun dalam wawancara kedua mengatakan bahwa program kebersihan, keindahan dan ketertiban (K3) salah satu faktor utama berlangsungnya hidup yang bersih, sehat dan nyaman. Maka dalam menjaga agar pencegahan percemaran lingkungan hidup tidak hanya dari diri kita sendiri, akan tetapi juga masyarakat dan pemerintah harus bekerja sama dalam mengimplementasinya (16-02-2020).
Dalam wawancara ketiga mengatakan bahwa kebanyakan masyarakat yang berfikir secara persial dan hanya ingin menguntungkan diri sendiri, seperti masalah pembuangan sampah yang tidak membuang pada tempatnya ketika melaksanakan sarana jual beli di pasar inpres kelurahan wailiang (18-02-2020).
Dikarenakan kebersihan, keindahan dan ketertiban (K3) adalah impian banyaknya pihak, agar itu diperlukan kesadaran masyarakat yang mampu menjadi daya dorong bagi masyarakat lainnya agar berpartisipasi dalam menjalankan program ini. Kemudian untuk mewujudkan kegiatan atau program tersebut dapat terimplementasi secara merata dikalangan masyarakat.
Kelurahan Wailiang Kecamatan Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat merupakan salah satu Kelurahan dengan luas wilayah ± 598.412 m2, dengan jumlah penduduk sebanyak 5.261 jiwa. (sumber data: Kelurahan Wailiang).

## METODOLOGI
Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Terdapat beberapa macam pendapat menurut beberapa ahli mengenai pengertian dari penelitian kualitatif, Bogdan dan Taylor dalam Moleong, penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut Moleong, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dipahami oleh subyek penelitian,misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistik dan dengan caradeskripsi dalam bentuk kata- kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memamfaatkan berbagai metode ilmiah. Teknik pengumpulan data berdasarkan wawancara mendalam ( indepth interview ), observasi partisipasi, dan studi dokumentasi. Data yang diperoleh

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KEBERSIHAN, KEINDAHAN DAN KETERTIBAN (K3) UNTUK MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP PENCEGAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print) Volume 6 Number 1 (February - April 2023), pp.233-245 Rustam Dirgantara Putra Suharto. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i1.111 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan model interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai datanya jenuh, dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan Miles, Huberman & Saldaña (2014) dalam (Elwan et al., 2022). Kondensasi data merujuk pada proses seleksi, fokus studi, penyederhanaan, ringkasan dan transformasi data dalam mengetahui Implementasi Kebijakan Program Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban (K3) untuk Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Terhadap Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Implementasi Kebijakan Program Kebersihan, Keindahan Dan Ketertiban (K3) Untuk Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Terhadap Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup (Studi Kasus Kelurahan Wailiang Kec. Kota Waikabubak Kab. Sumba Barat Prov. Nusa Tenggara Timur)
Kelurahan Wailiang merupakan salah satu dari 6 Kelurahan dan 5 Desa yang berada di Kecamatan Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat. Kelurahan Wailiang terletak 3 km sebelah Barat dari Kelurahan Pada Eweta dan juga berbatasan dengan Kelurahan Maliti sebelah Timur, Kelurahan Komerda sebelah Utara dan Kelurahan Weekarou sebelah Selatan.
Penulis memaparkan hasil penelitian dan wawancara yang di dapati dari lokasi penelitian. Lokasi yang menjadi sasaran penelitian adalah Kelurahan Wailiang, Dinas Lingkungan Hidup dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumba Barat. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori (George Edward III, 1980:1) tentang Implementasi kebijakan.
Mengingat bahwa jenis dan analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif maka data yang di peroleh bersifat deskriptif berbentuk kata dan kalimat hasil wawancara, hasil penelitian lapangan serta data atau hasil dokumentasinya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan tidak mengeneralisasikan jawaban penelitian maka semua jawaban yang di kemukakan oleh informen dalam pembahasan penelitian yang disesuaikan oleh teori George Edward tentang Implementasi Kebijakan berikut ini kategori yang di susun oleh peneliti di lapangan yaitu: Pengamatan Lingkungan Pengamatan lingkungan dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu : Lingkungan Internal dan Eksternal. Dalam lingkungan internal terdapat 2 opsi yang menjadi bagian terpenting dari proses pengelolaan sampah di pasar inpres Kelurahan Wailiang yaitu :

## 1. Kekuatan
Kekuatan yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumba Barat adalah pengelola sampah di Dinas Lingkungan Hidup seluruhnya berjumlah 38 orang penyediaan tempat sampah di eks pasar inpres dengan jumlah 2 buah konteiner dan 2 buah truk pengangkut sampah. Jumlah orang yang di tugaskan setiap hari di eks pasar inpres berjumlah 5 orang, sedangkan untuk hari jumat di lakukan kerja bakti oleh Dinas Lingkungan

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 1 (February -April 2023) pp.233-245
Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i1.111
Hidup. Tempat Pembuangan sementara hanya satu titik yaitu di eks pasar inpres yang di jadikan tempat pembuangan sementara dan Tempat pembuangan terakhir berada di kecamatan loli yang bertempat di lapale dan Weedabo jarak TPS dengan TPA sejauh ±6 km. Dibawah ini hasil wawancara penulis dengan Bapak Melkianus L. U. Lage selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumba Barat, pada tanggal 4 Februari 2022 mengatakan bahwa:
“Kalau menurut saya kekuatan dari Dinas Lingkungan Hidup sudah cukup optimal sesuai prosedur penanganan dalam pencegahan pencemaran lingkungan hidup. Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup mengenai sampah sesuai amanat Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Kekuatan dari Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup adalah memiliki Sumber Daya Manusia yang cukup untuk pengelolaan sampah di pasar inpres Kelurahan Wailiang seperti pasukan kuning atau tenaga kebersihan yang di tugaskan setiap hari dan penyediaan konteiner untuk mengatasi sampah yang ada.”
Hal ini juga sependapat yang disampaikan oleh Bapak Laurens Tarawatu selaku Kepala Bidang Persampahan dan Limbah B3, pada tanggal 7 Februari 2022 mengatakan bahwa:
“Menurut saya kekuatan dari kebijakan Dinas lingkungan Hidup itu sudah optimal dalam hal ini sumber daya manusia sudah cukup baik menjalankan tugasnya sesuai kebijakan yang di tetapkan, dan usaha yang di lakukan oleh Pemerintah Dinas Linkungan Hidup melalui penyediaan konteiner dan bak penampung serta pasukan kuning atau petugas kebersihan.”
Hal ini juga sependapat dengan Bapak Soleman Dapa Beti selaku Kepala Bidang Pengendalian dan Pencemaran Lingkungan Hidup pada tanggal 9 Februari 2022 mengatakan bahwa:
“Kekuatan dari Dinas lingungan Hidup itu sendiri di lihat dari penyediaan sarana prasana, kami sebagai lembaga yang menangani tentang persampahan sudah menyediakan tempat sampah di titik- titik tertentu, khususnya di pasar inpres Kelurahan Wailiang sudah di sediakan 2 konteiner dan 2 truk pengangkut sampah dan juga sumber daya manusia namun masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan.”
Hal ini juga sependapat dengan Bapak Kuala Djowa, S.Sos selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja pada tanggal 3 Maret 2022 mengatakan bahwa:
“Menurut saya keterlibatan satuan polisi pamong praja dalam membantu menertibkan kebersihan lingkungan di pasar inpres kelurahan wailiang sudah cukup optimal, hanya saja akan kurangnya kesadaran masyarakat dalam menyesuaikan peraturan yang sudah ditetepkan. Dikarenakan minimnya sumber daya manusia yang mumpuni dalam memehami implementasi kebijakan peraturan daerah .”
Hal ini juga sependapat dengan Bapak Alfian Kaini selaku masyarakat Kelurahan Wailiang 14 Feb 2022 mengatakan bahwa :
“Menurut saya pencemaran lingkungan adalah suatu kesalahan yang dapat merusak tanah, air dan udara yang mengakibatkan ekosistem tergganggu. Dikarenakan lingkungan tempat tinggal di sekitaran pasar inpres kelurahan wailiang

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KEBERSIHAN, KEINDAHAN DAN KETERTIBAN (K3) UNTUK MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP PENCEGAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print) Volume 6 Number 1 (February - April 2023), pp.233-245 Rustam Dirgantara Putra Suharto. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i1.111 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
serimg terjadi pencemaran lingkungan yang dapat menyebabkan seperti limbah rumah tangga yang di buang ke got\selokan pada sembarangan tempat. Hal ini juga kurangnya rasa kepedulian terhadap lingkungan dan kurangnya sosialiasi dari pemerintah.
Dari hasil wawancara penelitian ini, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa kekuatan Kebijakan Dinas Lingkungang Hidup dan Sat-Pol PP Kabupaten Sumba Barat terletak pada sumber daya manusia yang cukup dengan jumlah 38 orang pengelola dari Dinas Lingkungan Hidup dan 12 orang petugas Sat-Pol PP yang mengawasinya setiap harinya di kawasan pasar inpres kelurahan wailiang tersebut. Kekuatan yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup seperti penyediaan konteiner dan pasukan kuning atau tenaga kebersihan yang ditugaskan setiap hari untuk mengatasi sampah yang ada di pasar inpres Kelurahan Wailiang.

## 2. Ancaman
Dampak dari penumpukan sampah secara umum:
1) Sampah tidak hanya merusak kelestarian lingkungan, tapi juga mengganggu kesehatan masyarakat pencemaranya melalui udara, air dan tanah maupun organisme lain yang dapat menimbulkan penyakit; 2) Sampah yang tidak di kelola, selain menimbulkan bau tidak sedap dan mengganggu estetika juga menjadi perkembang biakan vektor dan hewan pengerat; 3) Adanya penurunan kualitas lingkungan baik udara, air dan tanah.
Sedangkan yang menjadi ancaman akibat dari penumpukan sampah dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumba Barat:
1) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam memelihara lingkunagan.
a. Terbatasnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) public dan RTH pripat Kabupaten Sumba Barat.
b. Kurangnya sarana dan prasarana persampahan.
c. Meningkatnya pencemaran sampah dan limbah.
d. Meningkatnaya timbulan sampah di permukiman penduduuk, tempat usaha dan tempat-tempat lainnya.
Hasil wawancara dengan Bapak Alfian H. Kaeni selaku Masyarakat Kelurahan Wailiang, pada tanggal 14 Februari 2022 mengatakan bahwa :
“Yang menjadi ancaman akibat dari penumpukan sampah di pasar inpres Kelurahan Wailiang adalah jika musim hujan sampah-sampah yang ada di got akan terbawa banjir sampai ke wilayah kerloko dimana disana padi para petani akan terkubur oleh tanah dan banjir yang berasal dari eks pasar inpres Kelurahan Wailiang. Sehingga penumpukan sampah dapat berakibat pada pencemaran lingkungan seperti timbulnya bau tak sedap yang berasal dari sampah, karena terkadang masyarakat membuang sampah seperti bangkai hewan dan lainnya.”
Berdasarkan dari beberapa hasil wawancara di atas berkaitan dengan ancaman, penulis menyimpulkan bahwa : Yang menjadi ancaman akibat penumpukan sampah sangat berdampak pada masyarakat luas tidak hanya di sekitaran eks pasar inpres Kelurahan

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 1 (February -April 2023) pp.233-245
Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i1.111
Wailiang tersebut, akan tetapi juga di beberapa tempat. Dapat di lihat dari akibat penumpukan sampah tersebut jika sampai pada musim hujan sampah-sampah yang menumpuk pada got akan meluap dan terbawa banjir sampai ke beberapa wilayah dan dampak paling besar di alami oleh para petani karena akibat dari banjir yang di sebabkan oleh sampah sehingga padi para petani terkubur oleh sampah tersebut dan menjadi rusak. Dampak lainnya yaitu berakibat pada pencemaran lingkungan yang baunya tidak sedap terasa dimana-mana, sehingga menimbulkan penyakit seperti demam berdarah, dan lain- lainya. Kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan masih sangat minim sehingga penumpukan sampah sering terjadi setiap hari, tanpa memikirkan ancaman yang akan datang akibat dari penumpukan sampah di pasar inpres Kelurahan Wailiang.

## A. PERUMUSAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
Implementasi kebijakan adalah langkah-langkah yang bertujuan untuk mewujudkan visi dan misi suatu organisasi. Implementasi kebijakan juga dapat di katakan bahwa melalui implementasi ini segala sesuatu yang akan di capai di masa depan dalam membangun suatu kegiatan agar mempersiapkan segala sesuatu. Sehingga dalam perjalan suatu kegiatan dapat berjalan dengan lancer untuk mencapai tujuan bersama.

## 1. Visi dan Misi Organisasi
Visi dan misi merupakan tujuan dan fungsi dari suatu organisasi dalam menjalankan sesuatu program.
a. Pernyataan Visi
Visi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumba Barat meningkatkan kualiatas lingkungan yang bersih, sehat dan asri (Berseri)
b. Pernyataan Misi
Misi utama yang harus dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup adalah :
1) Meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia baik aparat maupun masyarakat dalam pencegahan pencemaran lingkungan hidup.
2) Mengoptimalkan pengelolaan lingkungan untuk menghindari terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan.
3) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan menjaga kualitas lingkungan hidup yang mampu mendukung pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Sumba Barat.
4) Mewujudkan Kota Waikabubak sebagai cerminan Sumba Barat yang bersih, sehat, asri, tertib dan nyaman menuju Adipura.
Hasil wawancara Bapak Melkianus L. U. Lage selaku kepala Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Sumba Barat, pada tanggal 16 februari 2022 mengatakan bahwa:

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KEBERSIHAN, KEINDAHAN DAN KETERTIBAN (K3) UNTUK MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP PENCEGAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print) Volume 6 Number 1 (February - April 2023), pp.233-245 Rustam Dirgantara Putra Suharto. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i1.111 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
“Kalau menurut saya sesuai visi yang sudah di tetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Sumba Barat untuk meningkatkan kualitas lingkungan yang bersih, sehat dan asri (Berseri). Artinya bahwa pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama dalam hal ini menangani masalah sampah yang menjadi masalah utama dan serius untuk di perhatikan. Dan ini sangat perlu partisipasi masyarakat demi menunjang peraturan pemerintah yang sudah di tetapkan untuk mensejahtrakan kehidupan masyarakat ke arah yang lebi baik lagi.
Hal yang sama juga di katakana oleh Ibu Anggreny Indriany selaku seksi Pembersihan,
Fasilitas Umum dan Pengelolaan Sampah, pada 17 Februari 2022 mengatakan bahwa:
“Menurut tanggapan saya bahwa Dinas Lingkungan Hidup bekerja dan menjalankan programnya selama ini tidak lari jauh dengan visi dan misi yang sudah di tetapkan oleh Dinas itu sendiri, dimana Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumba Barat mempunyai visi misi yang bertujuan untuk mewujudkan kabupaten sumba barat yang lebih baik lagi dan bisa mengatasi masalah seperti sampah dan lain sebagainya. Lewat visi misi ini kami berharap seluruh masyarakat kota Waikabubak terkhususnya Kelurahan Wailiang yang dekat dengan pasar inpres agar berpastisipasi dalam menjaga kebersihan lingkungan sekitarnya.”
Dari beberapa wawancara dan penelitian penuilis menyimpulkan bahwa dinas Lingkungan Hidup mempunyai visi dan misi yang jelas, ini menjadi sebuah indikator kinerja utama oleh Dinas Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan sumber daya, Sumber dana ketenagaan dan perhatian itu sendiri difokuskan yakni untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat dalam hal kebersihan lingkungan dan yang utamanya sampah. Dengan harapan besar dari pemerintah agar masyaraka dapat mengikuti aturan yang telah ditentukan oleh Dinas Lingkumgan Hidup itu sendiri.

## 2. Penentuan Kebijakan
Penentuan kebijakan adalah proses pembuatan keputusan-keputusan penting organisasi termasuk identifikasi berbagai alternatif seperti pemilihan program:
a. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia dalam pencegahan pencemaran lingkungan hidup.
b. Membina dan mengelola lingkungan hidup melalui pengembangan kesadaran terhadap pencegahan pencamaran lingkungan hidup dan penegakan hukum lingkungan.
Hasil Wawancara dari Bapak Melkianus L. U. Lage selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup, pada tanggal 16 Februari 2022 mengatakan bahwa :
“Tentunya kebijakan yang kami laksanakan sesuai renstra Dinas Lingkungan Hidup disitu di amanatkan bahwa harus melakukan pengurangan sampah dan itu kami lakukan di kota Waikabubak khususnya kabupaten sumba barat, seperti jumat bersih bersama-sama dan melibatkan ASN dan masyarakat,penugasan satgas Pol PP untuk menjaga kebersihan, namun kebijakan yang kami terapkan belum sepenuhnya di ikuti oleh masyarakat sekitas eks pasar inpres”
Hasil wawancara penulis dari Bapak Laurens Tarawatu selaku kepala Bidang Persampahan dan Limbah B3, pada tanggal 18 Februari 2022 mengatakan bahwa :

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 1 (February -April 2023) pp.233-245
Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i1.111
“Kebijakan yang kami tentukan sejauh ini adalah kebijakan dari lingkungan hidup untuk penanganan dan pengelolaan sampah di kota waikabubak khususnya di pasar lama kami sudah menyusun petah pengelolaan sampah, kegiatan jumat bersih, kerja bakti massal dan melakukan pengurangan sampah sebanyak 30% dan penanganan sebanyak 70% ini termasuk dalam dasar kebijakan di lakukan oleh Dinas Lingkungan sebagai aparatur sipil negara yang bertanggung jawab dengan lingkungan.
Hal ini juga sependapat yang disampaikan oleh Bapak Soleman Dapa Beti selaku Kepala Bidang Pengendalian dan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, pada tanggal 15 februari 2022 mengatakan bahwa:
“Kebijakan yang di tentukan oleh Dinas Lingkungan hidup sudah kami jalankan selama ini untuk pengelolaan dan pengurangan sampah di eks pasar inpres seperti kerja bakti yang di adakan oleh DLH untuk pengurangan sampah, namun untuk kebijakan pengelolaan sampah itu masih belum berjalan dengan baik dimana sarana dan prasarana masih sangat kurang sehingga sampah yang di kelola oleh pemerintah sendiri itu belum ada, dan yang di kelola oleh masyarakat hanya botol plastik di jadikan kerajinan tangan dan potongan besi untuk di jual kembali”
Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan yang ditentukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam hal penanganan dan pengelolaan sampah di kota Waikabubak khususnya eks pasar inpres sudah berjalan dengan baik dengan berbagai macam kegiatan yang melibatkan masyarakat didalamnya, namun partisipasi masyarakat belum bisa menunjang kebijakan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup.dan satu hal lagi bahwa Pegelolaan sampah di Kabupaten sumba barat, kota waikabubak khususnya eks pasar inpres belum di tingkatkan karena pemeritah kekurangan sarana prasarana atau alat untuk pengelolaan sampah, ada beberapa alat untuk pengelolaan sampah sudah tersedia di Tempat Pembuangan Terakhir.

## B. IMPLEMENTASI STRATEGI
Implementasi strategi adalah proses dimana manajemen mewujudkan strategi dan kebijakanya dalam tindakan melelui pengembangan program, anggaran, dan prosedur. Proses tersebut meliputi budaya secarah menyeluruh, struktur dan atau sistem manajemen dari organisasi secara keseluruhan.

## 1. Program
Program merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam menangani dan mengelolah masalah sampah dalam suatu wilayah. Diantaranya yaitu:
a. Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan b. Penyuluhan dan Pengendalian Polusi dan Pencemaran (Persampahan) Program yang di tetapkan khusus oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumba Barat adalah Mengirim surat kepada kelrahan agar melakukan sosialisasi atau arahan

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KEBERSIHAN, KEINDAHAN DAN KETERTIBAN (K3) UNTUK MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP PENCEGAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print) Volume 6 Number 1 (February - April 2023), pp.233-245 Rustam Dirgantara Putra Suharto. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i1.111 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
terhadap masyarakat Kelurahan Wailiang dalam hal menjaga kebersihan eks pasar inpres Kelurahan Wailiang Kecamatan Kota Waikabuabak kabupaten Sumba Barat Hasil wawancara dari Bapak Melkianus L. U. Lage selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup, pada tanggal 21 Februari 2022 mengatakan bahwa:
“Ada berbagai program yang kami jalankan selama ini yaitu program jumat bersih, sosialisasi dan juga meminta agar pemerintah kelurahan di masukan dalam pengawasan untuk memberitahukan kepada setiap warga sekitar eks pasar inpres dalam hal ini penangan sampah setiap rumah tangga.
Hal yang samajuga di sampaikan oleh Ibu Anggreny Indriany selaku Seksi Pembersihan Fasilitas Umum dan Pengelolaan Persampahan, pada tanggal 22 Februari 2022 mengatakan bahwa:
“Banyak juga program yang kami jalankan dalam hal ini untuk pengelolaan sampah khususnya eks pasar inpres, sosialisasi kepada masyarakat, jumat bersih bersama- sama”.

## 2. Anggaran
Anggaran merupakan pembiayaan dalam bentuk uang, perhitungan anggaran dan pengawasan. Anggaran pula bisa diartikan sebagai suatu rencana yang menggambarkan penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan pada bidang.
Hasil wawancara penulis dari Ibu Yuvensia Lodan selaku Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset, pada tanggal 23 Februari 2022 mengatakan bahwa:
“Soal angggaran sendiri masih kurang dengan melihat kebutuhan dilapangan banyak sekali mengharapkan pemerintah harus memfasilitasi dalam pemenuhan sarana dan prasarana penanganan dan pengelolaan sampah, contoh penyediaan tempat sampah. kami dari dinas sebenarnya sudah punya kebijakan untuk menyediakan tampat sampah di area depan tokoh agar sampah masyarakat bisa tertangani secara teratur. Namun kembali lagi pada anggaran yang tidak cukup, jadi kami menyediakan sarana prasarana sesuai dengan anggaran yang ada”.
Hal ini sependapat yang disampaikan oleh Bapak Timotius Haru Mbaha selaku Seksi Pemantauan dan Pengendalian Lingkungan, pada tanggal 24 februari 2022 mengatakan bahwa:
“Anggaran saat ini saya rasa masih kurang untuk penyediaan sarana dan prasarana untuk penanganan dan pengelolaan sampah dengan kondisi yang ada. tempat pembuangan terakhir saat ini masih memerlukan anggaran yang lebih untuk keperluan lainnya seperti penyediaan tempat pembuangan sampah terakhir sehingga masyarakat sekitar tidak membuang sampah di sembarang tempat atau sampah yang di buang pun tidak pada tempat sebenarnya seperti halnya tidak membuang sampah pada konteiner yang sudah di siapakan pada masing-masing tempat tentunya.maka dalam hal ini perlua adanya anggaran yang lebih dan juga pengelolaan anggaranya juga jelas dalam kaitannya dengan masalah penanganan dan pengelolaan sampah.”
Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa anggaran dalam suatu kegiatan pembangunan dalam hal ini berkaitan dengan masalah penanganan dan pengelolaan sampah sangat penting untuk di perhatikan oleh lembaga atau Dinas yang bertanggung jawab . Pengangaran untuk proses pengelolaan sampah di lapangan yang terjadi masih

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 1 (February -April 2023) pp.233-245
Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i1.111
sangat kurang dengan melihat kondisi yang ada di TPA juga masih memerlukan anggaran untuk pengadan alat berat guna menunjang sarana dan prasarana, contohnya di TPA persampahan kabupaten sumba barat alat pengeloaan sampah sudah ada namun sumber daya manusia untuk pengelolaan sampah sangat minim dan juga alat yang sudah di sediakan, sehingga sampai saat ini belum ada sampah yang di olah untuk di jadikan bahan yang berguna atau di daur ulang.

## 3. Prosedur
Prosedur pengelolaan sampah sampai sekarang masih di lakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup sistim kumpul, buang dan angkut. Karena belum ada alat untuk pengelolaan khusus seperti pengelolaan sampah untuk dijadikan pupuk. Tenaga kebersihan di jadwalkan setiap hari dari jam 06.00-09.00 untuk proses pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan ke TPA. Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Timotius Haru Mbaha selaku Seksi pemantauan dan Pengendalian Lingkungan, pada tanggal 25 Februari 2022 mengatakan bahwa:
“Kalau mengenai prosedur pengelolaan sampah kita disini hanya modal kumpul seperti kita sapu dulu, abis itu kita angkut ke konteiner dan konteiner yang sudah penuh sampah di angut dan di buang ke Tempat Pembuangan Terakhir, karena hanya itu yang kami dapat lakukan, dan disini orang yang memungut sampah seperti botol aqua dan sampah lainya yang masih dapat di olah jarang sekali. jadi dalam proses pengumpulanya kita campur campur saja itu sampah, dan tidak ada pemisahan antara sampah plastik dan sampah basah. Prosedur pengelolaan sampah dari dulu sampai sekarang tetap sama saja, sampah yang berserakan kami sapu dulu untuk dikumpul, dan kami taru di konteiner abis itu konteiner yang penuh dengan sampah di angkut untuk di buang ke Tempat pembuangan terakhir oleh sopir truk yang bertugas sebagai pengangkut sampah setiap hari pada jam kerja. Selama ini prosedur yang kami biasa lakukan hanya kumpul, angkutdan buang saja, tidak ada pemisahan juga antara sampah plastik dan sampah basah karena di sekitran pasar belum ada yang di siapkan untuk sampah basah seperti sisa makanan dan masayarakat datang membuang sampah campur saja dalam satu konteiner.”
Prosedur pengelolaan sampah di pasar inpres Kelurahan Wailiang Kota Waikabuabak khususnya di pasar lama yang dilakukan dengan cara pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan. Sedangkan pembakaran sampah itu bukan pemerintah yang melakukan tetapi masyarakat sekitar pasar lama yang membakar sampah dalam konteiner padahal itu di larang oleh Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup karena akibat dari pembakaran sampah akan merusaki fasilitas yang sudah disediakan pemerintah, namun hal itu tidak di hiraukan oleh masyarakat dengan alasan sampah sudah menumpuk.

## PEMBAHASAN

## A. TEORI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
Menurut Matland (Hamdi, 2014:98) , “implementasi kebijakan secara umum terbagi dalam dua kelompok, yakni kelompok dengan pendekatan dari atas (topdown) dan kelompok

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KEBERSIHAN, KEINDAHAN DAN KETERTIBAN (K3) UNTUK MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP PENCEGAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print) Volume 6 Number 1 (February - April 2023), pp.233-245 Rustam Dirgantara Putra Suharto. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i1.111 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
dengan pendekatan dari bawah (bottom-up)”. Sedangkan menurut Jones (Waluyo, 2007:50) ,
“dalam membahas implementasi kebijakan terdapat 2 (dua) aktor yang terlibat, yaitu:
1. Beberapa orang di luar birokrat-birokrat yang mungkin terlibat dalam aktivitas-aktivitas implementasi seperti legislatif, hakim, dan lain-lain,
2. Birokrat-birokrat itu sendiri yang terlibat dalam aktivitas fungsional, didamping implementasi.

## B. PERBANDINGAN HASIL PENELITIAN TERDAHULU
Penelitian oleh Bagus hadi prasetyo, 2019 dengan judul peneltian “Kepatuhan masyarakat terhadap fungsi trotoar di kota bandung berdasarkan peraturan daerah kota bandung nomor 31 tahun 2005 tentang penyelenggaraan ketertiban, kebersihan dan keindahan” dengan hasil menunjukkan bahwa knowledge to comply (kesediaan untuk mematuhi) masyarakat Kota Bandung terhadap peraturan fungsi trotoar cukup tinggi. Namun masyarakat kota bandung kurang memiliki ability to comply (kemampuan untuk mematuhi peraturan masyarakat) untuk mentaati peraturan fungsi trotoar berdasarkan peraturan daerah Kota Bandung No 3 Pasal 5 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan. Persamaan dari hasil penelitian ini adalah terletak pada faktor keberhasilan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan oleh aparatur penegak kebijakan berupa kesadaran masyakat dalam mendukung kebersihan, keindahan dan ketertiban.

## C. PENGEMBANGAN DAN PERBANDINGAN
Implementasi kebijakan yang telah dilaksanakan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Sumba Barat memberikan sebuah gambaran penting akan beberapa kekurangan dan kelebihan yang terlihat secara langsung saat peneliti melakukan analisis secara mendalam, dengan melihat program yang di implementasikan serta dokumentasi dan beberapa data primer maupun sekunder yang peneliti kaji dan amati saat melakukan observasi pada Dinas Lingkungan Hidup dan Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Sumba Barat. Beberapa pengembangan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Satuan Polisi Pamong Praja yang dapat dilihat adalah upaya peningkatan K3 di area pasar inpres dan lingkungan sekitaran pasar inpres dengan menggerak kan sejumlah pasukan kebersihan untuk kebersihan dan keindahan serta melakukan Tindakan ketertiban di kalangan masyarakat di lingkungan area pasar inpres kelurahan wailiang.
Implementasi kebijakan yang dapat di kembangkan adalah peraturan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yaitu peraturan yang menindak lanjuti pelanggaran undang undang kebersihan, keindahan dan ketertiban (K3) yang harus lebih ditegaskan, agar implementasi yang dilaksanakan tetap berjalan optimal dengan terus berinovasi lebih baik menghadapi kesenjangan yang mungkin terjadi di kemudian hari. Dengan lebih menekankan sangsi yang diperoleh dan terus memberikan himbauan dan arahan secara langsung maupun secara tidak langsung.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 1 (February -April 2023) pp.233-245
Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i1.111

## KESIMPULAN
Berdasarkan data yang di peroleh dari lapangan dan hasil pembahasan yang telah di uraikan maka penulis menyimpulkan Implementasi Kebijakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pencegahan pencemaran lingkungan hidup di pasar inpres Kelurahan Wailiang Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat masih belum berjalan dengan baik hal ini di karenakan masih banyak masalah dan kekuarangan yang menghambat. Titik kelemahan manajemen strategi Dinas Lingkungan Hidup dan Sat-Pol PP terletak pada Ancaman. Dimana ancaman dari kurangnya kebersihan lingkungan dan ketertiban, dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat sangat berpengaruh pada kehidupan masyarakat itu sendiri. Dampak dari kurangnya kesadaran masyarakan akan pentingnya kebersihan lingkungan hidup dan ketertiban bisa mengakibatkan berbagai permasalahan masyarakat mulai dari kesehatan dan terganggunya masyarakat di liongkungan sekitar.

## REFERENSI
Creswell, Jhon. 2016. Research Design Pemdekatan Metode Kuantitatif, Kualitatif dan Campuran: Edisi Keempat. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
Hayat. 2018. Kebijakan Publik. Malang: Intrans Publishing.
Prasetyo, Bagus Hadi. 2019. “Kepatuhan masyarakat terhadap fungsi trotoar di Kota Bandung nomor 31 tahun 2015 tentang penyelenggaraan Keteritiban, Keindahan dan Kebersihan”.
Rahayu, Anita. 2019. Implementasi peraturan daerah Kota Serang nomor 10 tahun 2010 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K-3) pada pasal 7 ayat 1 terhadap penggunaan jasa angkutan umum (studi kasus di Kecamatan Serang)”
La Ode Muhammad Elwan, Muhammad Yusuf, & La Ode Herman Halika. (2022). MINING
POLICY CONFLICT: Recruitment of Local Workers in Morosi Industrial Estate, Konawe Regency, Southeast Sulawesi. Journal Publicuho , 5 (3), 626–642. https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.18
Sugiono, 2008, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung:ALFABETA
Supriadin, R., Alam, S., & Elwan, L. O. M. (2020). IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA KENDARI. Journal Publicuho. https://doi.org/10.35817/jpu.v3i1.11506
Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolahan Lingkungan Hidup.