INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 4370-4381 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Tinjauan Yuridis Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)
Angely Gistaloka 1 ✉ , Baharudin 2 , Zainab Ompu Jainah 3
Universitas Bandar Lampung
Email: angelygistaloka2002@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Perkawinan siri merupakan suatu bentuk perkawinan yang tidak sah, meskipun ada beberapa agama yang  menganggapnya  sah.  Suatu  perkawinan  sah  bila  dilakukan  menurut  hukum  adat  dan  adat istiadat. Pertanyaan: (1) Bagaimana pendapat anda mengenai perkawinan siri menurut hukum Islam dan apakah sah (UU No. 1 Tahun 1974)? (2) Sah sahnya nilai nikah siri menurut syariat Islam (UU No. 1 Tahun  1974)  Pengumpulan  data  melalui  survei  sekolah  dan  survei  lapangan.  Analisis  data  yang digunakan dalam undang-undang ini sangat bagus. Pernikahan Suriah dalam Konteks Menurut hukum Islam dan Syariah yang ada (UU No. 1 Tahun 1974), pernikahan Suriah yang dilakukan oleh negara tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 dan 2. Ini bukan pernikahan agama. . UU 1 Tahun 1974 1974 artinya perkawinan batal demi hukum, oleh karena itu akad nikah dan keabsahannya tidak dapat  didaftarkan  menurut  hukum  Islam  dan  hukum  yang  baik  (UU  No.  1  Tahun  1974)  berarti perkawinan.  Kurangnya  hak  hidup  atau  cara  pandang  hidup,  ketidakpastian  kedudukan  anak  di hadapan hukum mempunyai dampak khusus terhadap hubungan antara anak dan ayah, dan apabila ayah tidak memahami hal tersebut maka menimbulkan masalah. mungkin saja. anak laki-laki. Oleh karena itu, anak yang lahir dari perkawinan ini tidak berhak menerima nafkah, pendidikan, atau warisan dari ayahnya.
Kata Kunci: Tinjauan Yuridis, Nikah Siri, Hukum Islam Dan Hukum Positif
Abstract
Marriages that are not registered are considered valid by some  religions but are void marriages. A marriage is valid if it is carried out according to customary law and customs. Questions: (1) What is your opinion regarding unregistered marriage according to Islamic law and is it legal (Law No. 1 of 1974)? (2) The legal value of unregistered marriage according to Islamic law (UU No. 1 of 1974). Data collection through school surveys and field surveys. The data analysis used in this law is excellent. Syrian  Marriage  in  Context  In  accordance  with  Islamic  and  Sharia  law  (Law  No.  1  of  1974),  Syrian marriage is recognized by the state without prejudice to the provisions of Article 2 paragraphs 1 and 2. This is not a religious marriage. Law 1 of 1974 means that the marriage is void and invalid, therefore the conclusion and validity of the marriage is not registered according to Islamic Law and Good Law (UU No. 1 of 1974), the marriage refers to the husband. inability to refuse the right to life and livelihood, the complexity of the child's position before the law, problems that may arise due to the father's lack of understanding of the child, especially the child's vulnerability to the father. Therefore, children born from this marriage have no right to ask their father for support, school fees or inheritance.
Keywords: Juridical Review, SirriMarriage, Islamic Law and Positive Law.

## PENDAHULUAN
Karena  pernikahan adalah hal yang  penting  bagi setiap  orang dari zaman  dahulu hingga zaman modern,  sesuatu yang  harus diperhatikan  baik  di  dalam maupun di  luar hukum. Namun, di dunia yang semakin kompleks saat ini, banyak pernikahan yang gagal karena kurangnya komunikasi antara suami dan istri (Baharudin, 2020)
Meskipun nikah siri merupakan perkawinan berdasarkan rukun nikah Islam, namun tidak dicatatkan di Kementerian Agama (MOD) atau Badan Pendaftaran (PPN) (Sudarsono, 2005). Perkawinan siri adalah perkawinan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan isteri dan anak pihak laki-laki. Sebab, laki-laki biasanya menyembunyikan budak dari istri dan pembantunya di tempat lain sesuai dengan undang-undang yang ada. Dia ingin suaminya mempunyai banyak istri (Setiawan, 2014). Pada umumnya perkawinan siri  hanya  dapat  dilakukan  sesuai  dengan  syarat  agama  dan/atau  hukum,  namun diumumkan  secara  resmi  oleh  lembaga  pencatatan  negara  yaitu  Badan  Pencatatan Keagamaan  Islam  (IDR)  dan  Pusat  Pencatatan  Keagamaan  Islam.  Sesuai  syariat  Islam, meskipun perkawinan tersebut tidak dicatatkan pada Otoritas Keagamaan (KUA), syarat perkawinannya tetap terpenuhi. Maka orang-orang akan mengerti (Kisik, 2005).
Pernikahan  ini  biasanya  bersifat  poligami  atau  poligami  (Nurhadi,  2003).  Menurut syariat  Islam,  hubungan  seksual  sendiri  diperbolehkan,  namun  tidak  ada  syarat  yang melarang nafkah keluarga. Di sisi lain, hukum di Indonesia sudah baik untuk kesetaraan gender  (Muari,  2011).  Jika  suami  berkeberatan  karena  alasan  lain,  maka  pengadilan
bertindak menurut ketentuan Pasal 1, Pasal 4, Pasal 2 dan Pasal 5, Pasal 1 bersama-sama Undang-undang Perkawinan 1974.
Tidak diketahui sah atau tidaknya perkawinan di kantor catatan sipil, tetapi tidak sah. Pertama, anak yang lahir dari perkawinan siri dianggap tidak sah menurut hukum karena tidak  dicatatkan. Kedua, nikah siri  dianggap agama dan meskipun identitas  perempuan tidak  diketahui,  namun  para  pengangguran  memanfaatkan  hal  ini  untuk  menikahkan istrinya secara sah, dan banyak suami pengangguran yang bisa menjadi suami (Mubarak, 2005). Oleh karena nama ayah tidak tertulis dalam akta, maka tuntutan ayah mengenai harta  warisan  dan  hutang  kepada  anak  dan  isterinya  dapat  dibenarkan  (Khuzari,  1995). Pengajuan  pencatatan pernikahan sangatlah penting. Meskipun  pendaftarannya formal, hal  ini  sangat  memengaruhi  kemampuan  Anda  untuk  memverifikasi  status  perkawinan Anda. Pencatatan perkawinan oleh  kantor catatan sipil  dan  selanjutnya  diterbitkan akta perkawinan merupakan bukti nyata bahwa perkawinan itu sah baik secara agama maupun hukum (Puniman, 2018).
Kajian  ini menunjukkan  bahwa praktik  poligami tidak  diakui secara sah  dan ilegal, serta dokumen aslinya yaitu undang-undang perkawinan dan akta nikah tidak memenuhi tujuan yang dijanjikan. Untuk memperoleh akta ini, Anda harus mendaftarkan pernikahan Anda di kantor agama tempat pernikahan akan dilangsungkan. Hal ini diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Mengingat permasalahan tersebut maka penulis ingin meneliti dan menulis buku yang berjudul “Tinjauan Hukum Nikah  Siri  Dalam  Perspektif  Hukum  Islam  dan  Positif”  (UU  No.  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan).

## METODE PENELITIAN
Upaya ini disebut penelitian ilmiah, dan metode yang tepat dan efektif digunakan dalam penelitian ini. (UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974). Metode ini didasarkan pada penelitian  langsung,  observasi  dan  wawancara  (Soemitoro.,  1980).  Menurut  analisis deskriptif, analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengkategorian data ke dalam kerangka sistematis dan deskriptif sehingga muncul tema, studi kasus, dan rencana proyek. ini membutuhkan waktu. Oleh karena itu, analisis hukum yang baik berfokus pada isi data dan  menjadikannya  analisis  yang  dapat  dipahami  orang  lain.  Menggunakan  metode deduktif  untuk  menarik  kesimpulan  dalam  penelitian  ini  berarti  terlebih  dahulu memperoleh seluruh informasi mengenai keputusan tersebut dan kemudian mereduksinya hingga menghasilkan beberapa informasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Perspektif perkawinan sirri menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974)
Nikah siri melanggar undang-undang, khususnya UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Selain itu, otoritas Kementerian Agama (KUA) juga harus meresepkannya. Oleh karena itu, perkawinan  siri melanggar undang-undang,  khususnya Undang-Undang  Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.
Perkawinan adalah perkawinan antara warga negara Indonesia yang beragama Islam yang memenuhi syarat-syarat dan syarat-syarat perkawinan tetapi tidak dicatatkan pada Badan Pencatatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karena itu, kondisi  menguatkan  perkawinan.  Menurut  Islam,  hal  ini  harus  dipenuhi  sebagai  syarat pernikahan.  Undang-Undang  Penyelenggaraan  Perkawinan  Nomor  1  Tahun  1974 diundangkan,  yang  berbeda-beda  menurut  adat  istiadat  di  banyak  negara.  Undang- undang ini secara khusus mengatur perkawinan yang sah di Indonesia.
Menurut Pasal 1 UU Tahun 1974, perkawinan tidak hanya sah, tetapi juga agama, dan menurut  Pasal  2  ayat  1  UU  Perkawinan,  perkawinan  dilangsungkan  atas  dasar  hukum negara. Oleh karena itu, sah atau tidaknya suatu perkawinan tergantung pada agama dan kepercayaan masing-masing masyarakat di Indonesia. Oleh karena itu, bukan permohonan akta nikah yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan, melainkan syarat agama yang menentukan sah atau tidaknya suatu akad nikah. Di sini, satu-satunya hukum yang tidak  berlaku  terhadap  perkawinan  adalah  berdasarkan  ayat  2  Pasal  2  UU  Perkawinan. Berdasarkan analisis terhadap Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 “Tentang Perubahan Atas  Undang- Undang  Nomor  1  “Tentang  Perkawinan”  Tahun  1974,  ditetapkan  bahwa negara  mengakui  hak  warga  negara  untuk  berkeluarga  dan  mempunyai  anak  melalui perkawinan yang sah.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Bpk.  Suaida  Putra,  Ketua  Persatuan Keagamaan  Negeri  (KUA)  Kota  Sukabumi  Bandar  Lampung,  menjelaskan  pernikahan rahasia tidak akan dihapuskan lagi karena banyak pelaku kejahatan yang saat ini menikah tanpa registrasi di Indonesia. Perkawinan siri adalah suatu tempat dilangsungkannya suatu perkawinan hanya menurut perintah agama saja, tetapi tidak dicatatkan menurut akta nikah atau didaftarkan pada lembaga keamanan (KUA).
Oleh karena itu, memang benar pernikahan Siri tidak memiliki akta nikah sama sekali. Dalam masyarakat sekarang, pernikahan seperti ini sering disebut dengan pernikahan palsu. Adanya  istilah  “perkawinan  tidak  dicatatkan”  ini  disebabkan  oleh  dicabutnya  Undang - undang  Perkawinan  Nomor  1  Tahun  1974  dan  pelaksanaannya  yaitu  Undang-undang
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Klausul ini dengan jelas menyatakan bahwa perkawinan itu akan dicatatkan.
Pasal  2  Undang-Undang  Perkawinan  Nomor  1  Tahun  1974  menyatakan:  1) “Perkawin an sah apabila menurut hukum semua agama dan kepercayaan. 2) Perkawinan dan segala perkawinan dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bpk. Direktur Agama Bandar Lampung (KUA) Sukabumi Suaida Putra menjelaskan, dengan adanya nikah siri, banyak pasangan yang tidak dicatatkan karena tidak sukarela membayar biaya pengurusannya. Biaya pendaftaran. Jika seseorang yang melakukan perbuatan tersebut ditangkap oleh petugas polisi dan menikahi wanita lain tanpa persetujuan istri atau pasangannya, maka ia akan dihukum. Sebab, masih banyak orang yang menikah tanpa registrasi, prosesnya sederhana.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Bpk.  Ketua  Persatuan  Keagamaan  (KUA) Sukabumi Bandar Lampung Suaida Putra menjelaskan, pernikahan siri sudah diakui sejak pemerintah  memerintahkan  lembaga  keagamaan  untuk  mencatatkan  pernikahan.  kata- kata. ditentukan oleh negara tersebut. Masyarakat mulai paham tentang nikah siri dan nikah siri di lembaga keagamaan. Kehidupan perkawinan dikatakan sah secara agama, namun tidak  sah  secara  hukum  (hukum  perdata).  Perkawinan  menurut  undang-undang menyatakan bahwa perkawinan mempunyai hak yang sah dan menimbulkan hak-hak suami istri, namun tidak dapat dipisahkan dari kewajiban. Apabila suatu perkawinan dianggap sah, maka perkawinan itu tidak saja mempunyai hak dan kewajiban, tetapi juga hak negara untuk memasuki ruang dan wilayah seseorang, termasuk hak untuk menentukan hak-hak hukum orang lain, termasuk hubungannya dengan orang lain, misalnya antara menantu laki-laki dan ibu mertua.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bpk. Ketua Pengurus Persatuan Keagamaan (KUA)  Kabupaten  Bandar  Lampung  Suaida  Putra  menjelaskan,  secara  umum  semua pernikahan harus  dilakukan sesuai agama dan hukum setempat. Semua pasangan yang ingin  menikah  secara  agama  harus  mengikuti  aturan  dan  syarat  pernikahan.  Dengan terpenuhinya rukun dan syarat pokok tersebut, maka perkawinan terlaksana sesuai agama. Anda  juga  harus  mendapatkan  akta  nikah  untuk  mendaftarkan  pernikahan  Anda.  Oleh karena  itu,  dengan  diperolehnya  surat  nikah,  bila  diperlukan  maka  perkawinan  tersebut dikatakan sesuai dengan hukum negara dan agama.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Bpk.  Kepala  Otoritas  Urusan  Agama  (KAA) Sukabumi Provinsi Bandar Lampung Suaida Putra mengatakan salah satu penyebab nikah siri adalah tidak adanya hukum perdata, namun sebagian besar nikah siri disembunyikan dari anggota keluarga. . Temukan. Tentang itu. Dan orang-orang di sekitarnya. Tentu tidak
ada salahnya untuk tidak melamar, namun keputusan tersebut melanggar UU Perkawinan karena Anda tidak akan bahagia setelah menikah.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Bpk.  Kepala  Departemen  Agama  (KUA) Provinsi Sukabumi Bandar Lampung Suaida Putra mengatakan Kumpulan Undang-Undang Hukum Islam Nomor 1 Tahun 1974 (KHI) memberikan dasar hukum bagi semua orang yang melakukan kejahatan tanpa registrasi. akta nikah, beliau tidak menentukan hukuman bagi orang,  tetapi  hanya  menjelaskan  hal-hal  sebagai  berikut:  Penyerahan  akta  nikah.  Di Departemen  Agama  (KUA).  Tujuan  utama  keadilan  agama  adalah  mensejahterakan perkawinan dan mengurangi jumlah perkawinan tidak dicatatkan di masyarakat. Undang- undang  ini  bertujuan  untuk  mengedukasi  masyarakat  tentang  pentingnya  pencatatan perkawinan guna menghilangkan  praktik nikah siri  pada masyarakat Islam  khususnya di Indonesia.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Bpk.  Kepala  Departemen  Agama  (KUA) Sukabumi Provinsi Bandar Lampung Suaida Putra mengatakan, jika perkawinan dicatatkan secara tertulis di Departemen Agama (KUA), maka suami, istri, dan anak dilindungi hukum. Itu. Sebaliknya, perkawinan yang tidak dicatatkan dapat meniadakan perlindungan hukum terhadap pasangan dan anak-anaknya. Oleh karena itu undang-undang perkawinan dan pencatatan perkawinan perlu diubah untuk melindungi dan melindungi pasangan dan anak yang lahir di luar nikah.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bpk. Ketua Pengurus Persatuan Keagamaan (KUA)  Kabupaten  Bandar  Lampung  Suaida  Putra  menjelaskan,  berdasarkan  undang- undang yang berlaku saat ini, seluruh warga negara Indonesia harus menghormati hukum perkawinan.  Hal  ini  memerlukan  pencatatan  pernikahan,  namun  pembatasan  hukum berlaku  bagi  orang  yang  belum  menikah  dan  orang  yang  dibebaskan  dari  denda  dan hukuman.  Hal  ini  juga  merupakan  salah  satu  alasan  yang  mendukung  Konstitusi  dan yurisdiksi Pengadilan Perkawinan.
Berdasarkan  wawancara  dengan  anggota  yang  melakukan  perkawinan  siri, perkawinan  siri  merupakan  hal  yang  penting  dalam  masyarakat  karena  merupakan perayaan  kehormatan  sehingga  negara  harus  membolehkan  perkawinan  siri.  Terkait dengan hukum nikah siri di Indonesia, meskipun undang-undang ini sah di banyak agama, namun sebagian masyarakat masih memandang remeh karena tidak mempunyai hak untuk mencatatkannya.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bpk. Direktur Urusan Agama (KUA) Provinsi Bandar Lampung Sukabumi Suaida Putra menjelaskan, pernikahan yang tidak stabil bisa dijalin sebagai pernikahan jiwa. Mereka yang melakukan ini melakukan dosa terhadap Allah
dan  pantas  menerima  hukuman  umum.  Syariah  tidak  merinci  jenis  dan  hukuman  bagi mereka yang tidak memiliki wali. Oleh karena itu, persoalan perkawinan berada pada kepala tajir, dan penentuan jenis hukumannya sepenuhnya berada di tangan hakim.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bpk. Ketua Persatuan Umat Beragama (KUA) Sukabumi  Bandar  Lampung,  Suaida  Putra  menjelaskan,  pasca  pemberlakuan  undang- undang  tersebut,  banyak  ulama  yang  mulai  menentang  undang-undang  pencatatan perkawinan.  Sebab,  menurut  para  ulama  tersebut,  hukum  penjara  lebih  penting dibandingkan hukum agama. Lagipula, melangsungkan akad nikah bukanlah sebuah dosa, sah atau tidaknya sebuah pernikahan tergantung pada keyakinan agama masing-masing orang. Pendaftaran bukanlah faktor penentu dalam pernikahan. Selain itu, umat Islam juga tidak percaya bahwa perkawinan hanya sekedar upacara keagamaan jika kita hanya melihat pencatatan yang benar, karena perkawinan itu berdasarkan pencatatan.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Bpk.  Ketua  Persatuan  Keagamaan  (KUA) Provinsi Bandar Lampung Suaida Putra menjelaskan, pernikahan beda agama bukanlah hal yang baik karena  merugikan kedua belah pihak, terutama perempuan  lajang dan anak- anak. . Sebab, pernikahan tertutup menimbulkan kegaduhan sosial.
Namun ketentuan Undang-Undang Perkawinan berikut ini mewajibkan pencatatan perkawinan untuk memperoleh akta perkawinan. Oleh karena itu, akta nikah tidak hanya menunjukkan sah atau tidaknya perkawinan tersebut, tetapi juga menunjukkan terjadi atau tidaknya perkawinan tersebut. Namun, kurangnya bukti tersebut berarti bahwa anak dan perempuan yang lahir dari perkawinan tidak dicatatkan tidak mempunyai status hukum di mata negara. Oleh karena itu, nikah siri adalah sah secara agama. Namun tidak memiliki dasar hukum dan dianggap belum terdaftar secara resmi.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Bpk.  Direktur  Agama  Provinsi  Sukabumi Bandar  Lampung  Suaida  Putra  menjelaskan  dengan  berkembangnya  hukum  khususnya perkawinan,  sudah  menjadi  undang-undang  bagi  semua  orang  untuk  mencatatkan perkawinannya  sebagai  bukti  penerapannya.  Undang-undang  tidak  memasukkan penyandang  disabilitas.  Pilar-pilar  tersebut  merupakan  syarat-syarat  perkawinan  dan membuktikan  bahwa  perkawinan  antara  seorang  laki-laki  dan  perempuan  yang  telah menikah adalah sah menurut hukum negara dan dapat didukung secara hukum.
Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan siri adalah perkawinan  yang  sah  menurut  agama  tetapi  tidak  diakui  oleh  pemerintah  dan  tidak bertentangan  dengan  ketentuan  Pasal  2  ayat  (1  dan  2)  Undang-Undang  1.  Tahun  1974 belum  ada  makna  hukum  atau  bukti  perkawinan  dan  belum  ada  undang-undang  yang mengatur penggunaannya. Oleh karena itu pencatatan perkawinan dapat mempengaruhi
kewarganegaraan anak, salah satunya untuk melindungi hak-haknya sebagai anak dalam keadaan tidak dapat dilindungi karena tidak ada bukti hubungannya dengan ayahnya
B. Akibat hukum dari perkawinan sirri menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974)
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Bpk.  Direktur  Urusan  Agama  (KUA)  Provinsi Bandar Lampung Sukabumi Suaida Putra menjelaskan, perkawinan siri tidak bisa digabung dengan  perkawinan  sah.  Perkawinan  yang  rusak  dapat  menimbulkan  masalah  hukum seperti hak dan kewajiban perkawinan, harta benda perkawinan, hubungan orang tua-anak (termasuk tanggung jawab dan hak asuh orang tua), dan masalah warisan.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Bpk.  Suaida  Putra,  Direktur  Urusan  Agama (KUA) Sukabumi, Provinsi Bandar Lampung menjelaskan, menurut Pasal 42 UU Perkawinan, anak  sah  dari  perkawinan  yang  sah  mempunyai  hubungan  erat  dengan  orang  tuanya. Hubungan keperdataan yang dicakup meliputi hak asasi (hak) ayah (dalam Islam), hak atas pengasuhan penuh atas anak, hak atas nafkah dan pendidikan, serta hak kekeluargaan ayah terhadap anak-anak perempuan, hak keperdataan dan hak waris bersama.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bpk. Suaida Putra, Ketua Persatuan Keagamaan (KUA) Sukabumi Provinsi Bandar Lampung, mengatakan anak yang lahir dari perkawinan siri atau nikah siri dianggap sebagai anak negara (atau dapat mengundang pelajar yang belum menikah). Menurut undang-undang, ia hanya boleh berhubungan dengan ibu dan keluarganya, bukan dengan ayahnya (Pasal 42 dan 43, Pasal 1 dan Pasal 100 UU Perkawinan 1974). Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa “an ak yang dilahirkan di luar perkawinan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau anak yang dilahirkan di luar perkawinan” mengenai anak yang dilahirkan di luar perkawinan, dan Pasal 43 ayat (1) mengatur bahwa hanya anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang boleh dilahirkan hubungan  baik  ibu;  kemudian  keluarga  seperti  itu  dan  terorganisir.  (2)  Status  anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bpk. Suaida Putra, Direktur Agama Sukabumi, Provinsi Bandar Lampung, menjelaskan penyebab nikah siri karena tidak mampu membayar dan  malas  makan.  Karena  proses  pencatatan  dan  tempat  perkawinan  jauh  dari  tempat tinggal,  maka  uang  yang  dibutuhkan  adalah  uang  yang  dikeluarkan  untuk  masyarakat. Alasan  kedua  adalah  malunya  pencatatan  perkawinan  di  bawah  umur  karena  sifat hubungan yang biasa-biasa saja (yaitu perkawinan). Hal penting lainnya adalah mengetahui pentingnya  mencatatkan  pernikahan  secara  sah  (tidak  ada  pendidikan  pernikahan). Perkawinan kuat dirasa sudah menjadi tradisi di masyarakat dan pencatatan perkawinan
tersebut sangat penting dalam mendokumentasikan dan melindungi hak-hak laki-laki dan perempuan untuk masa depan mereka.
Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam nikah siri dapat diketahui apa saja keistimewaan nikah siri, misalnya perbedaan nikah siri dengan nikah siri, apakah  anonimitas  dapat  membatalkan  perkawinan  atau  tidak.  menikah.  Minimnya pencatatan sipil berdampak pada keadaan setelah menikah, khususnya anak.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Bpk.  Ketua  Otoritas  Keagamaan  Kabupaten Bandar Lampung (KUA) Suaida Putra menjelaskan, sistem hukum perkawinan juga berlaku bagi anak. Hasil ini mencerminkan apa yang perlu ia dapatkan dari orang tuanya. Seperti yang Anda ketahui, hasilnya tak lain adalah seorang anak yang memiliki hubungan baik dengan  ibunya.  Sebagaimana  ditentukan  dalam  Ayat  1  Pasal  43  UU.  Namun  dalam Mahkamah Agung Nomor 46/PUU-VIII/2010 keadaan berubah, sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 43 ayat (1), anak yang lahir di luar negeri hanya boleh mempunyai hubungan baik dengan ibu dan keluarga ibu.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bpk. Suaida Putra, Ketua Persatuan Keagamaan Negara  (KUA)  Sukabumi  Kabupaten  Bandar  Lampung,  menjelaskan  hal  itu  melanggar Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  jika  bertujuan  untuk menumbangkan  masyarakat.  Hubungan  dengan  ahli  ilmu  pengetahuan  dan  teknik dan/atau bukti lain yang masuk akal bahwa ayah anak tersebut dilahirkan di luar negeri. Pernikahan adalah hubungan antara keluarga pihak ibu dan pihak ayah, dan laki-laki dapat membuktikan  kekerabatannya  melalui  teknologi  dan  bukti  lainnya,  termasuk  hubungan dengan keluarga pihak ayah.
Berdasarkan penjelasan di atas, maka hubungan anak dengan suami atau bapaknya dapat  dibuktikan  bukan  hanya  dengan  perkawinan  saja,  melainkan  dengan  darah  anak tersebut dan bukti-bukti dari suami atau bapaknya. Oleh karena itu, dalam hal ini semua anak mempunyai perlindungan hukum tanpa memandang status keluarganya.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Bpk.  Suaida  Putra,  Direktur  Urusan  Agama (KUA) Sukabumi, Provinsi Bandar Lampung, menjelaskan seharusnya hukum memberikan perlindungan bagi suami yang kuat dan anak yang lahir di luar nikah. Lagi pula, jika seorang anak tidak mengetahui bahwa orang tuanya sudah menikah, ia tidak dapat memungkiri bahwa ia akan menderita di lingkungan tersebut. Tidak ada perbedaan antara anak-anak dengan  gejala-gejala  ini.  Oleh  karena  itu,  undang-undang  ini  akan  berdampak  positif terhadap pekerja anak.
Oleh karena itu, Pasal 43 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa “Anak luar nikah harus mempunyai hubungan baik dengan ibu dan keluarganya,
serta dengan calon bapaknya.” Undang -undang tahun 1945.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Bpk.  Suaida  Putra,  Direktur  Urusan  Agama (KUA)  Sukabumi,  Provinsi  Bandar  Lampung,  menjelaskan,  nikah  siri  tetap  dianggap  sah secara  agama  dengan  syarat,  namun  nikah  siri  tidak  sah.  Hal  ini  dapat  menimbulkan masalah hukum dan merugikan perempuan dan anak. Perkawinan pribadi tidak diakui oleh negara dan oleh karena itu tidak dilindungi secara hukum. Apabila akta perkawinan suami- istri itu sah dan terdaftar negara, maka hak-haknya dilindungi undang-undang.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Bpk.  Suaida  Putra,  Direktur  Agama  (KUA) Kabupaten Sukabumi Bandar Lampung menjelaskan prinsipnya, jika usulan lain tidak sah dan  sah,  maka  keputusan  yang  diambil  tidak  akan  dipahami  tetapi  sah.  Jelas  bahwa pasangan tidak berhak atas perlindungan. Perkawinan tersebut tidak dicatatkan secara sah sehingga batal demi hukum. Selain itu, setelah kematian suaminya, baik perempuan yang sudah menikah maupun yang belum menikah dapat mengklaim dirinya lajang atau tidak berhak atas nafkah atau warisan. Harta keluarga tidak dibagi jika terjadi perceraian.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bpk. Direktur Urusan Agama Provinsi Bandar Lampung Suaida Putra Sukabumi mengatakan, anak dalam perkawinan siri dianggap tidak sah karena perbuatan ayah dan ibunya, bukan karena hak perempuan. Padahal anak sah menurut agama. Sebab menurut undang-undang, anak sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah. Oleh karena itu, anak yang lahir dari perkawinan di luar nikah dikawinkan hanya dengan ibunya, bukan ayahnya.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bpk. Direktur Urusan Agama Bandar Lampung (KUA)  Sukabumi  Suaida  Putra  menjelaskan,  pasutri  berhak  segera  bercerai  kecuali pasangannya  meninggal  dunia.  harta  benda  kecuali  berdasarkan  akad  nikah  atau persetujuan tertulis dari suami. - Wanita itu membuat keputusan berbeda. Apabila terdapat perbedaan  maka  akan  diakhiri  sebagai  satu  kontrak.  Suami  dan  istri  harus  memastikan bahwa  pasangan  mereka  tidak  menyalahgunakan  kebutuhan  orang  miskin, menghancurkan harta benda mereka, dan salah mengelola sifat harta bersama.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Bpk.  Sebagai  Ketua  Persatuan  Keagamaan (KUA)  Suaida  Putra  Sukabumi  Kabupaten  Bandar  Lampung,  hal  pertama  yang  harus dipahami dalam pencocokan adalah apa yang diatur dalam Pasal 119 KUH Perdata. , dan hubungan suami istri yang utuh terjalin sejak saat perkawinan. Tidak ada ketentuan lain mengenai hal ini dalam akad nikah. Ikatan perkawinan tidak dapat diputuskan atau diubah tanpa persetujuan suami-istri. Hal-hal yang berkaitan dengan ketentuan pasal ini berkaitan dengan  konsep  masyarakat  umum,  permulaan  terbentuknya  sosial,  obyek-obyek masyarakat umum, dan tingkat kepentingan sosial dalam masyarakat umum.
Berdasarkan keterangan di atas dapat kita simpulkan bahwa perkawinan syria adalah perkawinan  yang  bersifat  agama  karena  hanya  merupakan  jalan  satu-satunya  apabila terjadi  permasalahan  dalam  keluarga.  Tidak  dicatatkannya  perkawinan  sebagai  tradisi agama  dianggap  tidak  menaati  hukum  syariah.  Hukum  perdata,  misalnya  perkawinan. Prosedur yang terdaftar dan sah secara hukum. Dalam hal ini, perkawinan siri perempuan itu batal, karena menurut hukum Islam, harta perkawinan, khususnya harta bersama, dibagi. Oleh karena itu, jika terjadi perceraian, istri tidak mendapat warisan.

## SIMPULAN
Berdasarkan  penjelasan  dan  pembahasan  pada  bagian  sebelumnya,  maka  dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Teori perkawinan bawah tanah berdasarkan hukum Islam dan hukum yang baik (UU No. 1 tahun 1974) menganggap perkawinan bawah tanah sah  secara  agama,  tetapi  tidak  diakui  masyarakat  dan  bertentangan  dengan  ketentuan syariat. (1  dan 2) Undang-Undang Perkawinan 1 Tahun 1974 tidak menunjukkan  bahwa tidak ada undang-undang yang mengaturnya.
Akibat hukum perkawinan siri menurut Syariat Islam dan Hukum Baik (UU No. 1 Tahun 1974)  adalah  perkawinan  ini  melindungi  perempuan,  khususnya  dalam  hal  ini,  dari keteladanan di hadapan hukum dan perasaan tidak aman terhadap anak-anaknya. Artinya, mereka tidak akan bisa menggunakan haknya. Pernikahan yang tidak dicatatkan. hubungan dan  pernikahan  mereka.  Perkawinan  anak  laki-laki  yang  lemah  dan  ayah  yang  kuat menimbulkan masalah yang tidak diketahui oleh sang ayah tentang anaknya. Oleh karena itu, anak yang lahir dari perkawinan ini tidak berhak menuntut uang, biaya sekolah, atau warisan dari ayahnya.
KUA tidak hanya meningkatkan partisipasi calon pasangan KUA dalam pencatatan perkawinan,  namun  juga  membahas  tentang  pentingnya  pendokumentasian  keluarga bahagia  dan  akta  nikah  serta  dampaknya  terhadap  keluarga  anak,  serta  melakukan kegiatan  dakwah.  Sebaiknya  setiap  pasangan  menikah  sesuai  dengan  agama  dan negaranya. Dengan demikian, putusnya perkawinan diakui secara sah dan hak-hak anak terjamin.

## DAFTAR PUSTAKA
Baharudin,  B.  (2020).  Implementasi  Pertimbangan  Hakim  dalam  Mengabulkan Permohonan  Penetapan  Wali  Adhal  Untuk  Melaksanakan  Perkawinan  Menurut Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 0055/ Pdt. P/ 2019/PA.Mt). Wajah Hukum, 4(2), 245. https://doi.org/10.33087/wjh.v4i2.186
Informasi  agama  indonesia.  2009.  Al-Quran  dan  Terjemahannya.  Tiga  Selangkaipstaka Mandiri, Solo, hal.404.
Kementerian  Agama  Republik  Indonesia.  1984.  Petunjuk  bagi  Wajib  Pajak.  Badan Pengembangan Kebudayaan Islam Kementerian Agama, Dirjen Penyesuaian Umat Islam dan Haji, Jakarta
Khuzari, A. (1995). Pernikahan sebagai Kemitraan. Rajwali Press.
Kisik, A. H. (2005). Pedoman Islam Menafkahi Keluarga Sakina. Al-Bayan Mizan.
Luqman Hakim. Kamus bahasa Inggris. Penerbit: Sekolah Elang. 1987 Muari, D. (2011). Perceraian dan Kontrak. Quantum Media.
Mubarak, Y. (2005). Penyempurnaan Hukum Perkawinan di Indonesia. Perpustakaan Bani Quraisy.
Nurhadi, D. (2003). Nikah di Tangan: Rahasia Kebiasaan Pernikahan Santri Jogya. Saujana.
Puniman, A. (2018). hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Jurnal Yustitia, 19(1).
Pusat Bahasa Kementerian Pendidikan Nasional (Direktur Penerjemahan Bahasa Indonesia,
2008)
Setiawan, E. (2014). Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia. De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar’iah , 6(2).
Soemitoro., R. H. (1980). Ilmu Forensik dan Pengambilan Keputusan. Garia Indonesia.
Sudarsono. (2005). Undang-Undang Perkawinan Nasional. Lineka Cipta.
Sudarsono. 2010. Kamus Hukum. Jakarta, Kompas