http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JUPE/index
Vol. 4. No. 5 Desember 2019 p-ISSN: 2548-5555 e-ISSN: 2656-6745

## BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM DAN TANGGUNG JAWAB BANK TERHADAP KERUGIAN PENGGUNA KARTU KREDIT AKIBAT KELALAIAN DALAM PENGAWASAN OLEH BANK

## Annisa Medyana Akhiar
Mahasiswa Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Hukum Universitas Indonesia
Abstrak.  Kartu  kredit  yang  merupakan  alat  pembayaran  yang  sudah  sangat  terkenal  dan banyak  digunakan  saat  ini,  masih  mempunyai  problema-problema  yang  perlu  untuk  diselesaikan. Terlebih lagi dengan perkembangan zaman, melakukan sebuah kegiatan perbuatan melawan hukum, khususnya dalam hal ini adalah kartu kredit bukanlah menjadi sebuah hal yang susah. Bank sebagai pihak  yang  mengeluarkan  produk  kartu  kredit  haruslah  melakukan  pengawasan  dan  peningkatan keamanan  kartu  kredit  dari  waktu  ke  waktu  secara  berkala.  Konsumen  sebagai  nasabah  dari pengguna  kartu  kredit  tentunya  jika  terjadi  perbuatan  melawan  hukum  yang  merugikan  dirinya, tentu tidak akan diam. Bank selaku perusahaan haruslah dapat memberikan perlindungan dan rasa aman serta bertanggungjawab terhadap setiap kerugian yang ditimbulkan oleh perusahannya kepada konsumen,  seperti  yang  diatur  di  dalam  Undang-Undang  No  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen  dan  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  1/POJK.07/2013  tentang  Perlindungan Konsumen di Bidang Jasa Keuangan.
Kata kunci : Tanggung Jawab Bank, Kartu Kredit, Perlindungan Konsumen

## PENDAHULUAN
Di era yang penuh digital ini, menuntut masyarakat  berkembang  mengikuti  zaman. Bukan hanya masyarakat, kegiatan sehari-hari pun  juga  dituntut  untuk  berkembang,  seperti halnya  kegiatan  bisnis,  jual  beli,  melakukan pembayaran,  bahkan  saat  ini  untuk  memesan sebuah  makanan  pun  dapat  dilakukan  dengan sangat  mudah.  Bentuk  dan  jenis  pembayaran pun  saat  ini  bermacam  ragam.  Dulu,  hanya mengenal pembayaran dengan uang tunai, dan pembayaran  pun  dilakukan face  to  face ,  kini pembayaran  dapat  dilakukan  dengan  mudah, dan  tidak  melulu  harus face  to  face ,  dapat dilakukan  dimana  saja  kapan  saja  dan  oleh siapa  saja.  Salah  satu  bentuk  pembayaran yang  banyak  digunakan  oleh  orang-orang pada masa kini adalah pembayaran menggunakan  Kartu  Kredit.  Kartu  kredit merupakan  bentuk  pembayaran  yang  dimana mempunyai prinsip pembayaran, beli sekarang  bayar  nanti,  atau  ” buy  now,  pay later”, yang  artinya  bahwa  kewajiban pembayaran  kartu  kredit  akan  lebih  dulu dibayarkan  oleh  pihak  yang  mengeluarkan kartu,  lalu  pemegang  kartu  baru  melakukan kewajiban pembayaran pada waktu yang telah disepakati  antara  penerbit  kartu  dengan
pemegang kartu.  Kartu kredit merupakan alat pembayaran  yang  dikeluarkan  oleh  pihak perbankan,  sebagai  salah  satu  bentuk  produk yang  di  tawarkan  oleh  pihak  Bank  kepada Nasabah pengguna Bank tersebut.
Tentunya  dengan  ada  Kartu  Kredit  ini, masyarakat sangat dipermudah dalam melakukan  transaksi,  namun  dengan  adanya kartu  kredit  ini  pula  banyak  menimbulkan permasalahan  di  masyarakat,  mulai  dari penipuan,  pembobolan,  hingga  permasalahan terkait  penagihan  dari  pihak  bank  ke konsumen  dan  kejahatan-kejahatan  terkait kartu  kredit  lainnya.  Kejahatan  terkait  kartu kredit  sangat  tergantung  dengan  kemajuan teknologi,  mengapa?  Karena  dengan  semakin maju  teknologi  maka  kesempatan  untuk melakukan kejahatan semakin tinggi. Saat ini, khususnya  di  Indonesia,  kejahatan  terkait kartu  krsedit  masih  marak.  Kasus  terkait kejahatan  kartu  kredit  dari  tahun  ke  tahun selalu ada dan cenderung terjadinya peningkatan,  walaupun  peningkatan  tersebut tidak  signifikan,  namun  kejahatan  terkait kartu kredit selalu terjadi setiap tahunnya.
Di Indonesia sendiri, Pengaturan mengenai  kartu  kredit  ini  diatur  di  dalam Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998
http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JUPE/index
Vol. 4. No. 5 Desember 2019 p-ISSN: 2548-5555 e-ISSN: 2656-6745
tentang  Perbankan  sebagai  peraturan  utama atau  payung  hukum  dalam  melaksanakan kegiatan kartu kredit, selain itu pengaturan  terkait  kartu  kredit  ini  juga diatur  di  dalam  Peraturan  Bank  Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012
tentang Penyelenggaraan  Kegiatan  Alat  Pembayaran Menggunakan  Kartu.  Tidak  hanya  Bank Indonesia  saja,  Otoritas  Jasa  Keuangan  pun juga  turut  mengatur  terkait  pelaksanaan transaksi pengunaan kartu kredit ini, sebagaimana kita tahu, bahwa Bank Indonesia telah  mengalihkan  sebagian  atau  beberapa tugasnya  kepada  suatu  lembaga  yang  saat  ini dikenal  dengan  Otoritas  Jasa  Keuangan  atau sering  kali  disingkat  dengan  istilah  OJK. Bahwa  kartu  kredit  merupakan  salah  satu bentuk  kegiatan  pembiayaan  yang  masuk  ke dalam  salah  satu  lembaga  pembiayaan  yang diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor  21  Tahun  2011  tentang  Otoritas  Jasa Keuangan.  OJK  sebagai  lembaga  yang berwenang  turut  serta  mengatur  mengenai kartu  kredit,  adapun  peraturan  terkait  kartu kredit  ini  diatur  di  dalam  Peraturan  Otoritas Jasa  Keuangan  atau  disingkat  POJK  Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen  Sektor  Jasa  Keuangan.  OJK sebagai bentuk lembaga yang mengambil alih beberapa  kewenangan  Bank  Indonesia  (BI) dalam  hal  ini  bekerja  sama  dengan  BI, sehingga  peraturan  perundang-undangan  di sektor  keuangan  masih  tetap  berlaku  selama tidak  bertentangan  satu  sama  lain  dan  belum ada undang-undang pengganti. Namun, pelaksanaan terhadap peraturan-peraturan yang  ada  masih  kurang,  dan  pelaksanaannya masih  banyak  diabaikan,  bahkan  masih banyak  masyarakat  yang  tidak  mengetahui peraturan  terkait  kartu  kredit.  Sedangkan masyarakat,  khususnya  nasabah  pengguna kartu kredit merupakan konsumen yang harus dilindungi haknya dan harus mengetahui juga kewajibannya sebagai nasabah.
Bank sebagai pihak yang mengeluarkan kartu  kredit,  haruslah  memberikan  jaminan keamanan  kepada  nasabah,  dan  memberikan perlindungan  yang  cukup  jika  di  kemudian hari  terjadi  kejahatan  terhadap  kartu  kredit yang  merugikan  nasabah  pengguna.  Sebagai contoh kasus pembobolan kartu kredit yang di
bobol  hanya  melalui  sim  card  yang  telah cukup  lama  tidak  digunakan  oleh  pemilik, selain  kasus  ini,  ada  juga  kasus  pembobolan kartu  kredit  dan  membuat  nasabah  bank  rugi hingga  1,1  Milliar,  belum  lagi  pegawai  bank melakukan  penagihan  kartu  kredit  yang  tidak sesuai aturan berlaku dan merugikan nasabah. Tentunya  kasus-kasus  diatas  hanya  segelintir contoh  dari  bagaimana  lemahnya  keamanan dan bagaimana lalainya bank dalam melindungi  nasabah  pengguna  kartu  kredit. Jika  kasus-kasus  seperti  ini  di  biarkan  secara terus-menerus  dan  tidak  adanya  penindakan seperti peningkatan keamanan dan memberikan  perlindungan  yang  lebih  kepada nasabah,  maka  akan  dengan  perlahan  minat untuk menggunakan kartu kredit pun berkurang.  Dalam  hal  ini,  dipertanyakan bagaimana  tanggung  jawab  Bank  sebagai Lembaga  yang  mengeluarkan  produk  kartu kredit jika kasus-kasus diatas terjadi, tentunya sebelum  meminta  pertanggungjawaban  bank, harus  mengetahui  terlebih  dahulu  hubungan seperti  apa  yang  terikat  antara  bank  dengan nasabah.
Metode penelitian yang akan digunakan adalah  metode  penelitian  deskriptif-analitis, dengan  menggunakan  metode  pendekatan yaitu  yuridis-normatif,  dimana  yang  menjadi sumber data primer adalah peraturan perundang-undangan  dan  untuk  sumber  data sekunder penulis akan menggunakan literatur- literatur  yang  terkait  dengan  penulisan  ini. Dengan  deskriptif-analitis  dan  pendekatan yuridis-normatif, penelitian in lebih menekankan  kepada  penelaahan  lebih  dalam atas  ketentuan-ketentuan  yang  tertulis  dalam sebuah  peraturan  perundang-undangan  dan literatur-literaturr  yang  akan  di  analisis  untuk menemukan  jawaban atas  permasalahan yang ada dibawah ini
Rumusan Masalah
1. Bagaimana  hubungan  nasabah  khususnya nasabah  pengguna  kartu  kredit  dengan bank secara hukum?
2. Bagaimana  bentuk  tanggung  jawab  dan perlindungan hukum yang dapat diberikan oleh bank kepada nasabah pengguna kartu kredit?
KAJIAN PUSTAKA
http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JUPE/index
Vol. 4. No. 5 Desember 2019 p-ISSN: 2548-5555 e-ISSN: 2656-6745

## A. Hubungan  Nasabah  Pengguna  Kartu Kredit dengan Bank Secara Hukum
Di  dunia  hukum  perbankan,  terdapat  4 (empat)  prinsip  yang  harus  di  pegang  teguh untuk  menjalankan  bisnis  perbankan.  Karena prinsip  ini  lah  yang  menjadi  landasan  utama calon  nasabah  untuk  “menitipkan”  uang miliknya  kepada  bank  yang  selanjutnya  akan di  kelola  oleh  bank,  baik  digunakan  untuk pemberian  kredit,  maupun  yang  lainnya. Keempat prinsip ini adalah prinsip kepercayaan  ( fiduciary  relation  principle) , prinsip  kehati-hatian  ( prudential  principle), prinsip  kerahasiaan  ( secrecy  principle), dan prinsip  mengenal  nasabah  ( know  your costumer principle) . Prinsip ini dituangkan ke dalam  pasal-pasal  pada  Undang-Undang Perbankan  baik  secara  implisit  maupun eksplisit.  Penjelasan  terkait  prinsip-prinsip perbankan ini adalah sebagai berikut :
1. Prinsip  Kepercayaan  ( Fiduciary  Relation Principle)
Prinsip  kepercayaan  adalah  asas  yang melandasi  hubungan  antara  pihak  bank dengan nasabah bank. Dalam hal ini, bank menjalankan usahanya dari dana masyarakat  yang  disimpan  berdasarkan kepercayaan,  sehingga  setiap  bank  sangat perlu  untuk  menjaga  kesehatan  banknya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan
masyarakat.  Prinsip  kepercayaan  ini dalam Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 diatur dalam Pasal 29 ayat (4).
2. Prinsip kehati-hatian ( Prudential principle)
Prinsip  kehati-hatian  ini  adalah  prinsip yang  menegaskan  bahwa  bank  dalam menjalankan  setiap  kegiatan  usahanya, baik dalam penghimpunan maupun dalam penyaluran  dana  kepada  masyarakat haruslah  sangat  berhati-hati.  Tujuan  dari prinsip  kehati-hatian  ini  adalah  agar  bank selalu  dalam  keadaan  sehat  menjalankan setiap  kegiatan  usahanya  dan  mematuhi setiap  ketentuan  dan  norma  hukum  yang berlaku  di  dunia  perbankan.  Prinsip kehati-hatian  ini  ada  dalam  Pasal  2  dan Pasal 29 ayat (2) UU No. 10 Tahun 1998
3. Prinsip Kerahsiaan ( Secrecy Principle)
Untuk  prinsip  kerahasiaan  bank  ini  diatur pada  Pasal  40  sampai  dengan  Pasal  47A Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998 tentang  Perbankan.  Dalam  prinsip  ini bank  wajib  merahasiakan  keterangan mengenai  nasabah  penyimpan  dan  yang disimpannya.  Dalam  ketentuan  kewajiban untuk  merahasiakan  itu  bukan  tanpa pengecualian, kewajiban untuk merahasiakan  ini  dikecualikan  untuk kepentingan  hal-hal  seperti  kepentingan pajak,  penyelesaian  utang  piutang  bank yang  sudah  diserahkan  ke  lelang  atau panitia urusan piutang negara
(UPLN/PUPN), untuk kepentingan pengadilan  pidana,  pengadilan  perdata antara  bank  dengan  nasabah  dan  dalam rangka  tukar-menukar  informasi  antar bank.  Pengertian  rahasia  bank  di  dalam Undang-Undang  No.  10  Tahun  1998 menurut Pasal 1 angkat 28 adalah “ segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan  simpanannya.” Berkaitan  dengan prinsip  kerahasiaan  bank  ini,  terdapat  2 (dua) teori yang dikenal pada teori rahasia bank yaitu:
a) Teori rahasia bank relatif Bank diperbolehkan membuka rahasia nasabahnya bila untuk suatu kepentingan yang mendesak, misalnya kepentingan negara
b) Teori rahasia bank absolut Bahwa  bank  berkewajiban  untuk menyimpan  rahasia  nasabahnya  yang hanya  diketahui  oleh  bank  karena kegiatan usahanya baik dalam keadaan apapun,  biasa  ataupun  dalam  keadaan luar biasa.
4. Prinsip  Mengenal  Nasabah  ( Know  How Costumer Principle)
Untuk  prinsip  mengenal  nasabah  ini, diterapkan  oleh  pihak  bank  agar  lebih mengenal  dan  mengetahui  identitas  setiap nasabah  maupun  calon  nasabah,  untuk memantau setiap kegiatan transaksi nasabah  termasuk  melaporkan  setiap bentuk transaksi yang mencurigakan yang dilakukan oleh nasabah. Prinsip mengenal nasabah  ini  diatur  dalam  Peraturan  Bank Indonesia  yang  selanjutnya  disingkat
http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JUPE/index
Vol. 4. No. 5 Desember 2019 p-ISSN: 2548-5555 e-ISSN: 2656-6745
menjadi PBI, yaitu PBI Nomor 3/10/PBI/2001  tentang  Penerapan  Prinsip Mengenal  Nasabah.  Tujuan  dari  adanya prinsip mengenal nasabah ini adalah untuk meningkatkan  peran  lembaga  keuangan dengan  berbagai  bentuk  kebijakan  untuk kemudian  menunjang  praktik  lembaga keuangan, menghindari dari setiap berbagai kemungkinan lembaga keuangan dijadikan  tempat  tindak  kejahatan  dan aktivitas  ilegal  yang  dapat  dilakukan  oleh nasabah,  serta  untuk  melindungi  nama baik  dan  reputasi  dari  lembaga  keuangan itu sendiri.
Dari  penjelasan  prinsip-prinsip  diatas, terlihat  bahwa  bank  dalam  membangun kegiatan  usahanya  untuk  menarik  nasabah haruslah  didasari  dengan  keempat  dasar prinsip tersebut. Rasa percaya dari masyarakat dapat  menjadi  awal  permulaan  bagi  bank untuk  membangun  hubungan  antara  nasabah dengan pihak bank, selain itu jika bank dapat memberikan  keamanan  dan  jaminan  bahwa dana  yang  disimpan  oleh  nasabah  aman  dan setiap  data  nasabah  dijaga  dengan  aman  dan tidak  disalahgunakan,  maka  nasabah  akan semakin  menaruh  kepercayaannya  kepada bank,  sehingga  tidak  menutup  kemungkinan bahwa  semakin  banyak  yang  akan  menabung di bank, dan menjadi nasabah disetiap produk yang dikeluarkan oleh bank.
Untuk  fungsi  dari  sebuah  perbankan dapat  dilihat  dalam  ketentuan  Pasal  3 Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998 tentang  Perbankan  yaitu  ” fungsi  utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan
penyalur dana masyarakat ” Pasal  ini  mencerminkan  fungsi dari  suatu  bank  itu  sendiri,  yang  berfungsi sebagai  perantara  pihak-pihak  yang  memiliki kelebihan  dana  dengan  pihak  pihak  yang memerlukan dana. Fungsi Bank selain sebagai agent of development dalam kaitannya dengan pemberian kredit, bank juga bertindak sebagai agent  of trust ,  yakni  dalam  kaitannya  dengan pelayanan  dan/atau  jasa-jasa  yang  diberikan baik  kepada  perorangan  maupun  kelompok atau  perusahaan.  Oleh  karena  itu,  bank sebagai  sebuah  lembaga  keuangan  yang mengelola dana-dana masyarakat, membutuhkan  keahlian  untuk  mengelola
usaha  perbankan  secara  profesional,  karena jika kepercayaan masyarakat kurang terhadap lembaga  perbankan  masyarakat  pun  akan berlomba  menarik  dana  yang  disimpan  di bank, dampak yang lebih jauh bisa dilihat dari kegiatan  perekonomian  tidak  dapat  berjalan sebagaimana  yang  diharapkan.  Terdapat  tiga tugas yang dilakukan oleh lembaga perbankan: pertama ,  operasi  perkreditan secara  aktif,  dalam  hal  ini  bank  menciptakan atau  memberikan  kredit  kepada  masyarakat; kedua, operasi  perkreditan  secara  pasif,  yang berarti  bank  menerima  simpanan  masyarakat; ketiga, bank sebagai perantara pemberi kredit. Tujuan  dari  sebuah  perbankan  di Indonesia  tercantum  dalam  Pasal  4  Undang- Undang  tentang  Perbankan  yang  berbunyi  : “ Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan,  pertumbuhan  ekonomi  dan stabilitas  nasional  kearah  peningkatan kesejahteraan  rakyat  banyak.” Wujud  dari peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  antara lain  melalui  pemberian  fasilitas  kredit  yang dapat  dijangkau  oleh  masyarakat,  sehingga lewat  kredit  yang  diperoleh  tersebut  dapat digunakan  dalam  berbagai  kebutuhan  yang produktif.  Namun  untuk  memberikan  kredit ini  harus  memperhatikan  prinsip  kehati- hatian.
Dalam Undang-Undang Perbankan tidak  mengatur  ketentuan  tentang  hubungan hukum  antara  bank  dengan  nasabah  secara eksplisit. Menurut para ahli, bahwa hubungan hukum antara bank dengan nasabah berdasarkan  atas  suatu  perjanjian  yaitu kontrak. Menurut Try  Widiyono, menyatakan bahwa hubungan antara bank dengan nasabah berdasarkan  prinsip  kepercayaan,  dimana hubungan  antara  bank  dengan  nasabah terdapat  formulir-formulir  yang  telah  diisi oleh  nasabah  dan  disetujui  oleh  bank, formulir-formulir  tersebut  berisi  tentang permohonan  atau  perintah  atau  kuasa  kepada bank.  Dari  kedua  pendapat  tersebut  dapat ditarik  kesimpulan  bahwa  yang  menjadi landasan  utama  hubungan  antara  pihak  bank dengan  nasabah  adalah  prinsip  kepercayaan yang  dituangkan  melalui  kontrak  atau perjanjian,  pada  umumnya  bentuk  perjanjian
http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JUPE/index
Vol. 4. No. 5 Desember 2019 p-ISSN: 2548-5555 e-ISSN: 2656-6745
antara  bank  dan  nasabah  sudah  dibuat  dalam kontrak  standar  atau  baku.  Hal  ini  berarti, sesuai  dengan  hakikat  kontrak,  para  pihak dalam  hal  ini  bank  dan  nasabah  mempunyai hak  dan  kewajiban  dalam  mengadakan hubungan hukum yang dimaksud.
Dalam  perjanjian  kartu  kredit  itu sendiri,  terdapat  tiga  pihak  yang  terlibat dalam  hubungan  kartu  kredit  yaitu  pemegang kartu  sebagai  pembeli,  penerbit  sebagai pembayar  dan  pengusaha  dagang  sebagai penjual.  Berdasarkan  perjanjian,  pemegang kartu kredit membeli barang dan atau jasa dari penjual  yang  ditunjuk  oleh  penerbit,  dengan pembayaran  menggunakan  kartu  kredit,  lalu pembayaran  oleh  pembeli  kepada  penjual dilakukan melalui penerbit. Sehingga, hubungan  hukum  antara  pemegang  kartu dengan penerbit kartu dalam kartu kredit lahir karena  adanya  perjanjian  antara  pemegang kartu  kredit  dengan  penerbit  kartu  kredit. Hubungan  hukum  antara  penerbit  kartu dengan  pemegang  kartu  ini  didasari  oleh perjanjian  baku  yang  telah  disediakan  pada umumnya  oleh  pihak  Bank.  Hubungan kontraktual  ini  bersumber  kepada  Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata
(KUHPerdata) yang didasarkan atas ketentuan Pasal 1338 ayat 1  KUHPerdata bahwa semua perjanjian  yang  dibuat  secara  sah  berlaku sebagai  Undang-Undang  bagi  para  pihaknya. Hubugan hukum antara nasabah dengan pihak bank yang terjadi dalam kegiatan pembiayaan kartu  kredit  dibuat  secara  tertulis  sebagai dokumen hukum yang menjadi dasar kepastian hukum. Dalam hubungan hukum ini terdapat  dua  bentuk  perjanjian,  yaitu  : perjanjian  penerbitan  kartu  kredit,  dan perjanjian penggunaan kartu kredit. Perjanjian penerbitan  kartu  kredit  adalah  persetujuan antara  bank/perusahaan  pembiayaan  sebagai penerbit  dan  pemegang  kartu  kredit  sebagai pihak  peminjam  uang.  Sifat  dari  perjanjian penerbitan  kartu  kredit  ini  adalah  bilateral, karena  hanya  melibatkan  dua  pihak  yaitu pihak  bank  sebagai  penerbit  kartu,  dan nasabah  sebagai  pemegang  kartu  kredit. Perjanjian penerbitan kartu kredit ini menurut Munir  Fuady,  mirip  dengan  perjanjian  kredit bank,  di  mana  mata  uang  akan  dibayar kembali  secara  mencicil  pada  karatu  kredit
dan  akan  dibayar  kembali  sekaligus  pada waktu  penagihan  dalam  kartu  pembayaran tunai.  Perjanjian  penerbitan  kartu  kredit  ini sebagai perjanjian pokok. Perjanjian penggunaan  kartu  kredit  adalah  persetujuan yang  melibatkan  pihak  tiga  pihak  yaitu  bank sebagai  penerbit  dan  pembayar,  pemegang kartu sebagai pembeli dan perusahaan dagang sebagai  penjual.  Perjanjian  penggunaan  kartu kredit bersifat segitiga karena melibatkan tiga pihak,  perjanjian  ini  merupakan  perjanjian pelengkap,  dimana  perjanjian  baru  terbentuk jika  ada  perjanjian  pokok,  konsekuensi  dari perjanjian  pelengkap  ini  adalah  apabila perjanjian  penerbitan  kartu  kredit  antara penerbit  kartu  kredit  dengan  pemegang  kartu kredit  batal,  maka  perjanjian  jual  beli  barang dan  atau  jasa  yang  dari  semua  dikaitkan dengan  penggunaan  kartu  kredit  antara pemegang  kartu  kredit  dengan  penjual  akan batal  juga.  Perjanjian  penerbitan  kartu  kredit dan  perjanjian  penggunaan    kartu  kredit merupakan  dokumen  hukum  utama  yang dibuat  secara  sah  dengan  memenuhi  syarat- syarat  sebagaimana  telah  ditetapkan  dalam Pasal  1320  KUHPerdata.  Akibat  hukum perjanjian  yang  dibuat  secara  sah  maka  akan berlaku  sebagai  Undang-Undang  bagi  para pihak,  yang  dalam  hal  ini  adalah  bank, pemegang  kartu  kredit  dan  perusahaan dagang. Adapun konsekuensi yuridis selanjutnya  adalah  perjanjian  tersebut  harus dilaksanakan  dengan  itikad  baik  dan  tidak dapat  dibatalkan  secara  sepihak,  perjanjian penerbitan  kartu  kredit  dan  perjanjian penggunaan  kartu  kredit  tersebut  berfungsi sebagai  dokumen  bukti  yang  sah  bagi bank/perusahaan pembiayaan, pemegang kartu kredit dan perusahaan dagang. Sehingga hukum  antara  nasabah  pemegang  kartu  dan bank  sebagai  pihak  penerbit  timbul  karena adanya perjanjian yang mengikat kedua belah pihak. Dari sebuah perjanjian yang dibuat dan disepakati secara bersama-sama ini melahirkan  sebuah  hak  dan  kewajiban  yang harus  dipenuhi  oleh  para  pihak  yang  ada dalam perjanjian tersebut. Hak dan kewajiban ini  pun  turut  menimbulkan  suatu  tanggung jawab  secara  hukum  terdapat  kedua  belah pihak.
http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JUPE/index
Vol. 4. No. 5 Desember 2019 p-ISSN: 2548-5555 e-ISSN: 2656-6745
B. Bentuk Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum dari Bank
kepada  Nasabah  Pengguna  Kartu Kredit
Sebelum  membahas  bagaimana  bentuk tanggung  jawab  dan  perlindungan  hukum suatu  bank  kepada  nasabahnya,  akan  lebih baik  untuk  mengetahui  apakah  bank  dapat dikategorikan  sebagai  subjek  hukum  dan diminta  pertanggungjawabannya  kah  atau tidak?  Dalam  Hukum  Perdata,  terdapat  dua macam subjek hukum, yaitu orang perorangan dan  badan  hukum,  sebuah  badan  hukum dianggap sebagai suatu subjek hukum mandiri ( persona  stand  in  judicio) .  Badan  hukum  ini mempunyai pengurusnya sendiri dan kekayaan sendiri  yang terpisah dari kekayaan pemiliknya  sehingga  badan  hukum  ini  ikut serta  dalam  lalu-lintas  hukum  dengan perantara  pengurusnya  dan  dapat  digugat  dan dapat  juga  menggugat  di  pengadilan.  Di Indonesia,  bentuk-bentuk  perusahaan  yang dikenal  dan  diakui  sebagai  badan  hukum adalah Perseroan Terbatas (PT), Yayasan dan Koperasi.  Karena  pada  umumnya  bentuk sebuah bank di Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas  atau  PT,  sehingga  membuat  sebuah bank  sebagai  suatu  subjek  badan  hukum mempunyai  hak  dan  kewajiban  yang  timbul, dimana  hak  dan  kewajiban  tersebut  harus dipenuh dan dapat dimintakan pertanggungjawabannya.
Hak-hak  dari  suatu  perbankan  menurut Lord Denning adalah sebagai berikut:
1. Menyediakan safe custody terhadap dana- dana pihak ketiga
2. Menyediakan  rekening-rekening  untuk pihak nasabah
3. Bertindak  sebagai  agen-agen  untuk  pihak tertentu
4. Membayar cek yang ditarik oleh nasabah Selain itu, bank juga mempunyai hak untuk :
1. Mendapatkan  provisi  terhadap  layanan jasa yang diberikan kepada nasabah
2. Menolak pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan yang telah disepakati bersama
3. Melelang agunan dalam hal nasabah tidak mampu  melunasi  kredit  yang  diberikan kepadanya sesuai dengan akad kredit yang telah ditandatangani kedua belah pihak
4. Pemutusan rekening nasabah
5. Mendapatkan  buku  cek,  bilyet  giro,  buku tabungan,  kartu  kredit  dalam  hal  terjadi penutupan rekening
Hak-hak  dan  tanggung  jawab  suatu bank juga dapat diperinci sebagai berikut: 1. Menerima cash dan membayar dokumentasi  yang  mesti  dibayar  oleh nasabah, seperti terhadap cek, pengiriman uang, bills  of  exchange dan  lain-lain instrumen perbankan
2. Membayar  kembali  uang  nasabah  yang ditempatkan  di  bank  tersebut  apabila dimintakan oleh pihak nasabah
3. Meminjamkan uang kepada nasabah
4. Menjaga kerahasiaan account dari nasabah dalam  hubungan  dengan  kerahasiaan bank, kecuali apabila ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan
5. Jika  pihak  nasabah  mempunya  dua rekening  ada  kewajiban  moral  bagi  bank untuk membuat rekening tersebut terpisah satu sama lain
6. Jika rekening ditutup, bank harus mempunyai alasan yang reasonable untuk menutup rekening tersebut.
Pada  Pasal  6  dan  Pasal  7  Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  1992  sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10  Tahun  1999  mengatur  tentang  hak  bank sebagai  pelaku  usaha.  Untuk  kewajiban  yang harus  dipenuhi  oleh  suatu  bank  dalam menjalankan  kegiatan  usahanya  dan  untuk menjaga  kepercayaan  nasabahnya,  menurut Undang-Undang Perbankan adalah :
1. Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank  sesuai  dengan  ketentuan  kecukupan modal, kualitas, aset, kualitas manajemen, likuiditas,  rentabilitas,  solvabilitas  dan aspek  lain  yang  berhubungan  dengan usaha bank dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian. (Pasal 29 Ayat 2 UU Perbankan)
2. Dalam memberikan kredit atau pembiayaan  berdasarkan  prinsip  syariah dan  melakukan  kegiatan  usaha  lainnya, bank  wajib  menempuh  cara-cara  yang tidak  merugikan  bank  dan  kepentingan nasabah  yang  mempercayakan  dananya kepada  bank.  (Pasal  29  Ayat  3  UU Perbankan)
http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JUPE/index
Vol. 4. No. 5 Desember 2019 p-ISSN: 2548-5555 e-ISSN: 2656-6745
3. Untuk  kepentingan  nasabah,  bank  wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan  timbulnya  resiko  kerugian seubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan  melalui  bank.  (Pasal  29  Ayat  4
UU Perbankan)
4. Bank  wajib  menyampaikan  kepada  Bank Indonesia segala keterangan dan penjelasan  mengenai  usahanya  menurut tata  cara  yang  ditetapkan  oleh  Bank Indonesia. (Pasal 30 ayat 1 UU
Perbankan)
5. Bank  atas  permintaan  bank  Indonesia, wajib  memberikan  kesempatan  bagi pemeriksaan  buku-buku  dan  berkas- berkas  yang  ada  padanya,  serta  wajib memberikan  bantuan  yang  diperlukan dalam rangka memperoleh kebenaran dari segala keterangan, dokumen dan penjelasan  yang  dilaporkan  oleh  bank yang  bersangkutan.  (Pasal  30  Ayat  2  UU Perbankan)
6. Bank  wajib  menyampaikan  kepada  Bank Indonesia neraca dan perhitungan laba/rugi  tahunan  serta  penjelasannya, serta  laporan  berkala  lainnya,  dalam waktu  dan  bentuk  yang  ditetapkan  oleh Bank  Indonesia.  (Pasal  34  Ayat  1  UU Perbankan)
7. Neraca serca perhitungan laba/rugi
tahunan  sebagaimana  dimaksud  dalam ayat (1) wajib terlebih dahulu diaudit oleh akuntan  publik.  (Pasal  34  Ayat  2  UU Perbankan)
8. Bank  wajib  mengumumkan  neraca  dan perhitungan  laba/rugi  dalam  waktu  dan bentuk  yang  ditetapkan  oleh  Bank Indonesia. (Pasal 35 UU Perbankan)
9. Setiap  bank  wajib  menjamin  dana masyarakat  yang  disimpan  pada  bank yang bersangkutan. (Pasal 37b Ayat 1 UU Perbankan)
10. Bank  wajib  merahasiakan  keterangan mengenai Nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal
sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  41  – Pasal 44 A.
Tidak hanya bank saja yang memiliki hak dan  kewajiban  kepada  nasabah,  nasabah  pun juga  mempunyai  hak  dan  kewajiban  yang
harus  dipenuh  kepada  bank,  kewajiban sebagai nasabah yaitu :
a. Mengisi  dan  menandatangani  formulir yang  telah  disediakan  oleh  bank,  sesuai dengan layanan jasa yang diinginkan oleh calon nasabah
b. Melengkapi  persyaratan  yang  ditentukan oleh bank
c. Menyetor dana awal yang ditentukan oleh bank.  dalam  hal  ini,  dana  awal  tersebut cukup  bervariasi  tergantung  dari  jenis layanan jasa yang diinginkan
d. Membayar  provisi  yang  ditentukan  oleh bank
e. Menyerahkan buku cek/giro bilyet tabungan.
Selain itu, nasabah mempunyai hak untuk :
a. Mendapatkan layanan jasa yang diberikan oleh bank, seperti fasilitas kartu anjungan tunai mandiri (ATM)
b. Mendapatkan  laporan  atas  transaksi  yang dilakukan melalui bank
c. Menuntut bank dalam hal terjadi pembocoran rahasia nasabah
d. Mendapatkan  agunan  kembali,  bila  kredit yang dipinjam telah lunas
e. Mendapat sisa uang pelelangan dalam hal agunan  dijual  untuk  melunasi  kredit  yang tidak berbayar
Hal-hal  diatas  merupakan  hak  dan kewajiban pihak bank sebagai suatu perusahaan  penyedia  jasa,  serta  hak  dan kewajiban  nasabah  bank  sebagai  pihak pengguna jasa. Jika didalam sebuah perjanjian kartu kredit, hak dan kewajiban Bank sebagai penerbit  kartu  kredit  dan  nasabah  bank sebagai  pemegang  kartu  adalah  sebagai berikut :
1. Penerbit Kartu (issuer)
Hak sebagai penerbit kartu adalah :
a. Memperoleh pembayaran uang
pangkal, uang tahunan, biaya administrasi,  bunga  dan  denda  dari pemegang kartu;
b. Memperoleh kembali pembayaran harga  pembelian  barang/jasa  dari pemegang kartu;
c. Memperoleh  discount  (komisi)  dari penjual  atas  tagihan  yang  dibayarkan secara langsung oleh penerbit;
http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JUPE/index
Vol. 4. No. 5 Desember 2019 p-ISSN: 2548-5555 e-ISSN: 2656-6745
Kewajiban sebagai penerbit kartu adalah :
a. Memberikan  kartu  kredit  kepada pemegang kartu;
b. Membayar  lunas  harga  barang/jasa atas  bukti  transaksi  yang  disodorkan oleh penjual;
c. Memberitahukan  segala  sesuatu  yang menyangkut  tentang  hak,  kewajiban dan kemudahan-kemudahan pemegang kartu;
d. Memberitahu  setiap  tagihan  dalam suatu  periode  tertentu  biasanya  setiap satu  bulan  sekali  kepada  pemegang kartu
2. Pemegang Kartu ( Card Holder) Hak sebagai pemegang kartu adalah :
a. Menggunakan  kartu  kredit  untuk membeli  barang/jasa  dengan  atau tanpa batas maksimum;
b. Menarik  uang  tunai  melalui  ATM tertentu dengan nomor kode pada bank penerbit  atau  bank  lain  sampai  batas tertentu;
c. Memperoleh informasi mengenai segala  sesuatu  yang  menyangkut tentang  perkembangan  kreditnya  dan kemudahan-kemudahan lain dari penerbit.
Kewajiban sebagai pemegang kartu adalah :
a. Membayar uang pangkal, uang tahunan,  biaya  administrasi,  bunga dan denda kepada penerbit;
b. Mematuhi batas maksimum pembayaran  dengan  menggunakan kartu kredit;
c. Menandatangani  bukti  transaksi  yang disodorkan oleh penjual;
d. Membayar  kembali  harga  pembelian sesui dengan tagihan penerbit. Dengan  adanya  hak  dan  kewajiban,
maka  akan  timbul  tanggung  jawab  untuk memenuhi  hak  dan  kewajiban  tersebut, terlebih  lagi  jika  hak  dan  kewajiban  itu menyangkut kepada pihak lain. Tentunya jika tidak  menjalankan  hak  dan  kewajiban  ini terdapat  konsekuensi  yang  harus  ditanggung oleh  kedua  belah  pihak.  Seperti  yang  sudah dijelaskan  pada  bab  sebelumnya  bahwa timbulnya  tanggung  jawab  bank  kepada nasabah  dan  begitu  sebaliknya,  karena  ada hubungan hukum  yang sah antara  pihak bank
dengan  nasabah,  dimana  hubungan  ini didasarkan  atas  kepercayaan  dan  kontraktual sehingga  hubungan  antara  bank  dengan nasabah  menimbulkan  dua  sisi  tanggung jawab.  Karena  adanya  hubungan  antara nasabah  dengan  bank  ini,  dan  adanya  hak, kewajiban serta tanggung jawab antara kedua belah  pihak,  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa memungkinkan  untuk  terjadinya  perbuatan- perbuatan melawan hukum ataupun perbuatan yang merugikan para pihak.
Jika  kelalaian  dan  tindakan  melawan hukum  tersebut  dilakukan  oleh  pihak  bank baik  itu  pegawai  maupun  pengurus  dalam melindungi nasabah nya dan merugikan pihak nasabah,  maka  bentuk  tanggung  jawab  yang dapat dilakukan oleh Bank, jika dikaji melalui KUHPerdata,  maka  menurut  Pasal  1367 KUHPerdata  bahwa  “ Seseorang  tidak  hanya bertanggung  jawab  atas  kerugian  yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang- orang  yang  menjadi  tanggungannya  atau disebabkan  barang-barang  yang  berada  di bawah  pengawasannya” selain  Pasal  1367 KUHPerdata,  dalam  Peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan  No.1/POJK.07/2013  Pasal  29  juga menyatakan “Bahwa  pelaku  usaha  jasa keuangan  wajib  bertanggungjawab  atas kerugian  konsumen  yang  timbul  akibat kesalaan  dan  atau  kelalaian,  pengurus, pegawai  pelaku  usaha  jasa  keuangan dan/atau  pihak  ketiga  yang  bekerja  untuk kepentingan  pelaku  usaha  jasa  keuangan.” Bentuk  tanggung  jawab  ini  merupakan sebagai  salah  satu  cara  pihak  bank  untuk memberikan  perlindungan  kepada  konsumen. Menurut    Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan Nomor 1/POJK/07/2013 Pasal 2 menyebutkan bahwa  bank  wajib  menjaga  kerahasiaan  dan keamanan  data/informasi  konsumen.  Selain Pasal  2,  Pasal  25  POJK  ini  juga  menyatakan bahwa “Pelaku  usaha  jasa  keuangan  wajib menjaga  keamanan  simpanan,  dana  atau aset konsumen yang berada dalam tanggung jawab  pelaku  usaha  jasa  keuangan” Jika seperti  kasus  pembobolan  dan  bocornya  data konsumen  tersebut,  maka  bank  dalam  hal  ini gagal untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Tidak hanya dalam POJK ini saja,
http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JUPE/index
Vol. 4. No. 5 Desember 2019 p-ISSN: 2548-5555 e-ISSN: 2656-6745
didalam  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 1999  tentang  Perlindungan  konsumen  pada Pasal  4  Undang-Undang  ini  menyebutkan bahwa konsumen berhak secara khusus untuk mendapatkan :
1. Hak  atas  kenyamanan,  keamanan  dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa
2. Hak  untuk  memilih  barang  dan/atau  jasa serta  mendapatkan  barang  dan/atau  jasa tersebut  sesuai  dengan  nilai  tukar  dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
3. Hak  atas  informasi  yang  benar,  jelas  dan jujur  mengenai  kondisi  dan  jaminan barang dan/atau jasa
4. Hak  untuk  didengar  pendapat  dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan  dan  upaya  penyelesaian sengketa  perlindungan  konsumen  secara patut.
6. Hak  untuk  mendapatkan  pembinaan  dan pendidikan konsumen
7. Hak  untuk  diperlakukan  atau  dilayani secara  benar  dan  jujur  serta  tidak diskriminatif
8. Hak  untuk  mendapatkan  kompensasi, ganti  rugi  dan/atau  penggantian  apabila barang  dan/atau  jasa  yang  diterima  tidak sesuai  dengan  perjanjian  atau  tidak sebagaimana mestinya
9. Hak-hak  yang  diatur  dalam  ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya Sehingga, bank dapat bertanggung jawab kepada  nasabah  yang  dirugikan  dengan  cara seperti berikut :
1. Pelaku  usaha  jasa  keuangan  wajib memiliki  dan  melaksanakan  mekanisme pelayanan  dan  penyelesaian  pengaduan bagi konsumen;
2. Pelaku  usaha  jasa  keuangan  wajib  segea menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan  paling  lambat  20  hari  kerja setelah penerimaan pengaduan
3. Pelaku  usaha  yang  telah  menerima  aduan terhadap  konsumen  wajib  melakukan pemeriksaan  internal  atas  pengaduan secara  kompeten,  benar,  dan  objektif. Selain  itu  melakukan  analisis  untuk memastikan kebenaran pengaduan
tersebut  dan  menyampaikan  pernyataan maaf  dan  menawarkan  ganti  rugi  atau perbaikan  produk  dan  atau  layanan  jika pengaduan konsumen benar.
Jika  tidak  terjadi  kesepakatan  maka nasabah mempuai hak untuk dapat melakukan penyelesaian  sengket  di  luar  pengadilan  atau melalui  pengadilan.  Selain  itu,  Otoritas  Jasa Keuangan  atau  OJK  juga  memberikan fasilitas  untuk  pengaduan  konsumen  dan penyelesaian  sengketa.  Namun  pemberian fasilitas ini hanya diberikan kepada konsumen tertentu saja yaitu konsumen yang mengalami kerugian finansial paling banyak Rp.500.000.000,00  dan  untuk  pelaku  usaha yang  mengalami  kerugian  finansial  banyak Rp. 750.000.000,00.

## KESIMPULAN
Dari  penjabaran  diatas,  sehingga  dapat ditarik kesimpulan bahwa :
1. Hubungan  yang  timbul  antara  bank dengan nasabah adalah hubungan kontraktual yang dilandasi dengan prinsip kepercayaan  dari  nasabah  kepada  bank untuk  menyimpan  dan  menggunakan produk  di  bidang  jasa  keuangan  yang ditawarkan  oleh  pihak  bank  kepada nasabah.  Dari  prinsip  kepercayaan  ini, pihak  bank  menuangkan  kedalam  bentuk kontrak  yang  biasanya  pihak  nasabah  isi berupa formulir permintaan data dan tanda tangan  syarat  dan  kondisi  untuk  dapat menjadi  bagian  dari  nasabah  suatu perbankan.  Dengan  adanya  kontrak  ini yang  merupakan  hasil  kesepakatan  antara dua pihak, melahirkan hak dan kewajiban yang  harus  dipenuhi  oleh  satu  sama  lain.
Selain  itu,  hak  dan  kewajiban  yang  tidak dipenuhi, maka akan menjadi tanggungjawab masing-masing pihak. Bank  sebagai  lembaga  yang  bergerak dibidang jasa keuangan, tentunya memberikan perlindungan keamanan kepada  nasabah,  sehingga  baik  menurut undang-undang  maupun  perjanjian  antara nasabah  dengan  bank,  jika  terjadi  sesuatu hal  yang  merupakan  kelalaian  pihak  bank dalam  melindungi  nasabahnya,  maka pihak  bank  akan  bertanggungjawab. Tanggung  jawab  ini  kembali  lagi  lahir
http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JUPE/index
Vol. 4. No. 5 Desember 2019 p-ISSN: 2548-5555 e-ISSN: 2656-6745
karena  adanya  kesepakatan  antara  dua pihak.
2. Jika  terjadinya  suatu  tindakan  yang  di karenakan  kelalaian  dan  kelemahan  dari pihak bank, yang pada akhirnya merugikan konsumen, maka bentuk tanggung  jawab  yang  dapat  dilakukan oleh  bank  adalah  memberikan  ganti  rugi kepada  konsumen  setelah  melakukan investigasi  lebih  lanjut  terhadap  laporan atau  pengaduan  yang  dilaporkan  oleh konsumen,  selain  itu,  pihak  bank  wajib meminta  maaf  dan  menawarkan  untuk memberikan produk atau jasa baru kepada konsumen. Hal ini diatur didalam Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  No. 1/POJK.07/2013  tentang  Perlindungan
Konsumen di bidang Jasa keuangan.

## SARAN
Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya  harus  dapat  lebih  teliti  dan melakukan  pengawasan  yang  lebih  ketat  lagi serta telah memikirkan dan menyiapkan setiap kemungkinan  yang  akan  terjadi  di  kemudian hari. Mengingat dengan perkembangan teknologi  yang  begitu  pesat,  maka  kelalaian terhadap  pengawasan  keamanan  perbankan akan  menjadi  sebuah  bom  atom  untuk  bank itu sendiri. Peningkatan sistem keamana harus dilakukan secara terus menerus, dan jika perlu dilakukan  secara  berkala,  pihak  bank  dapat melakukan doube-check terhadpa  sistem keamanan  yang  digunakan,  dengan  begini konsumen pun akan lebih merasa aman untuk menggunakan  jasa-jasa  dan  produk  yang ditawarkan oleh pihak bank.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku Djumhana,
Mohammad.(2000). Hukum Perbankan  di  Indonesia. Bandung:
Citra Aditya Bhakti.
Fuady,Munir. (1995). Hukum Tentang
Pembiayaan  dalam  Teori  dan  Praktik (Leasing,  Factoring,  Modal  Ventura,
Pembiayaan  Konsumen,  Kartu  Kredit) .
Bandung: Citra Aditya Bakti. Fuady,Munir.(2003).
Hukum Perbankan Modern . Bandung:Citra Aditya Bakti.
Hermansyah,(2008). Hukum Perbankan Nasional , Edisi Kedua. Jakarta: Kencana
Sembiring,Sentosa.(2012). Hukum Perbankan Edisi  Revisi. Bandung:  CV  Mandar
Maju.
Simonangkir, O.P. (2004). Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Nonbank, Cetakan  Kedua.  Jakarta: Ghalia Indonesia Sunaryo.(2008). Hukum Lembaga pembiayaan. Jakarta: Sinar Grafika

## Jurnal dan E-book
Neni Sri Imaniyati, “Pencucian Uang ( Money Londering)  dalam  Perspektif  Hukum Perbankan dan Hukum Islam”, Mimbar, UNISBA,  Bandung,  Vo.  XXI  No.  1 Januari-Maret 2005
E-books  Investasi  Bank  dan  Lembaga Keuangan https://books.google.co.id/books?id=x7f ADgAAQBAJ&printsec=frontcover&hl =id#v=onepage&q&f=false Peraturan Perundang-Undangan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1999 tentang Perbankan Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999 tentang Perlindungan Konsumen Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor 1/POJK.07/2013  tentang  Perlindungan Konsumen di Bidang Jasa Keuangan