Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di ITC Cempaka Mas Jakarta

## PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI USAHAWAN DI ITC CEMPAKA MAS JAKARTA

## Andry
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie andrynainggolan@rocketmail.com

## Amelia Sandra
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie amelia.sandra@kwikkiangie.ac.id

## ABSTRACT
Tax is one of the largest nation’s country. To achieve the target of state revenue from the taxation sector,  the  Directorate  General  of  Taxation  takes  steps  in  the  framework  of  sustainable  tax  reform including tax reform reform in the field of policy and reform in the field of tax administration. So the tax reform creates a healthy and competitive tax system in encouraging Taxpayers to fulfill the rights and obligations of taxation. This study discusses the influence of modernization of tax administration system on taxpayer compliance of entrepreneurs in itc cempaka mas jakarta. Sampling technique used is  non  probability  sampling  with  purposive  sampling  method  and  obtained  data  of  100  respondents from taxpayers compliance of entrepreneur in itc cempaka mas jakarta. Data analysis techniques and hypothesis testing to check each variable is done by descriptive statistical test, pooling test, classical assumption test, multiple regression analysis test, F test and t test using program SPSS 23. Based on the tests that have been done, it can be concluded that the modernization of tax administration system has an influence on the compliance of individual taxpayers.
Keywords: modernization, tax administration system, taxpayer compliance

## 1. PENDAHULUAN
Pajak  merupakan  sumber  penerimaan negara  yang  sangat  penting  dan  potensial.
Untuk mencapai  target  penerimaan negara dari  sektor  perpajakan  dibutuhkan  upaya- upaya yang nyata, serta mengimplementasikan dalam bentuk kebijakan  pemerintah.  Direktorat  Jendral Pajak  mengambil  langkah-langkah  dalam
rangka reformasi perpajakan yang berkelanjutan  meliputi  beberapa  bidang, antara  lain  dalam  modernisasi  pelayanan dan administrasi, pengawasan wajib pajak, pengawasan internal, sumber daya
manusia,  modernsisasi  sistem  informasi dan  teknologi  lainnya  (Direktorat  Jendral Pajak, Laporan tahunan 2007).
Reformasi  Perpajakan  dilakukan  bertahap. Tahap  pertama  dilakukan  antara  tahun 2002-2009. Pada periode tersebut,
Direktorat Jenderal Pajak (DJP)
melakukan dua buah perubahan mendasar. Pertama  adalah  Reformasi  Administrasi yang  meliputi  restrukturisasi  organisasi, perbaikan proses bisnis, dan penyempurnaan sistem manajemen sumber daya  manusia.  Sedangkan  yang  kedua dilakukan  Reformasi  Kebijakan,  yaitu
dengan amandemen atas beberapa undang- undang  perpajakan  dan  juga  pemberian stimulus fiskal.
Tahap kedua reformasi perpajakan dilakukan  antara  tahun  2009-2012.  Pada tahap  ini  perubahan  DJP  difokuskan kepada pengembangan sumber daya manusia dan penggunaan teknologi informasi
dalam
administrasi
perpajakan.Pengelolaan  terhadap  sumber daya manusia merupakan sebuah perubahan  subtansial  dan  belum  pernah dijalankan  pada  perubahan  sebelumnya (Madewing, Irmayanti 2013:16).
Besarnya perubahan yang dilakukan dalam reformasi  perpajakan  tampak  sebagai upaya  untuk  mewujudkan  DJP  baru.  DJP yang menjalankan administrasi perpajakan secara modern, berorientasi pada pelayanan  kepada  wajib  pajak,  dan memiliki  nilai-nilai  organisasi  baru  yang kuat.  Konsep  modernisasi  administrasi perpajakan pada prinsipnya adalah merupakan perubahan pada sistem administrasi perpajakan yang dapat mengubah  pola  pikir  dan  perilaku  aparat serta  tata  nilai  organisasi  sehingga  dapat menjadikan  Direktorat  Jenderal  Pajak (DJP)  menjadi  suatu  institusi  yang profesional  dengan  citra  yang  baik  di masyarakat (Pandiangan,2008:6)
Oleh  karena  itu,  sejalan  dengan  tujuan modernisasi  yaitu  untuk  meningkatkan
kepatuhan sukarela Wajib Pajak, meningkatkan  kepercayaan  masyarakat, dan meningkatkan produktivitas dan integritas  aparat  pajak.  Maka  program reformasi  adminsitrasi  perpajakan  perlu dirancang dan dilaksanakan secara menyeluruh  dan  komprehensif.  Perubahan -  perubahan  yang  dilakukan  meliputi bidang-bidang berikut: Struktur organisasi, Proses  bisnis  dan  teknologi  informasi komunikasi, dan Penyempurnaan manajemen sumber daya manusia.
(Direktorat Jendral Pajak, Laporan tahunan
2007: 14)
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka  permasalahan  dalam  penelitian  ini adalah pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi Usahawan di ITC Cempaka Mas Jakarta.

## 2. TELAAH LITERATUR
Definisi  pajak  menurut  UU  nomor  16 tahun 2009 tentang Ketentuan  Umum dan Tata  Cara  Perpajakan  menjelaskan  bahwa Pajak  adalah  kontribusi  wajib  kepada negara  yang  terutang  oleh  orang  pribadi atau  badan  yang  bersifat  memaksa berdasarkan  undang-undang,  dengan  tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan  untuk  keperluan  negara  bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Terdapat  beberapa teori  yang menjelaskan
atau  memberikan  justifikasi  hak  kepada negara untuk memungut  pajak. Teori-teori tersebut  antara  lain  adalah  Teori  asuransi,
Teori kepentingan, Teori gaya pikul, Teori kewajiban  mutlak,  Teori  gaya  beli,  Teori ini  menyatakan  bahwa  negara  bertugas untuk  melindungi  orang  dan  segala kepentingannya, meliputi keselamatan dan keamanan  jiwa  dan  harta  bendanya,  yang menjadi  alasan  negara  berhak  memunggut pajak
Modernisasi Sistem Administrasi

## Perpajakan
Pengertian dari modernisasi sistem administrasi  perpajakan  adalah  program pengembangan  sistem  dalam  perpajakan terutama  pada  bidang  administrasi  yang dilakukan instansi yang bersangkutan guna memaksimalkan  penerimaan  pajak  di negara  tersebut.  Konsep  dari  program  ini sendiri  adalah  perubahan  pola  pikir  dan perilaku  aparat  pajak  serta  tata  nilai organisasi,  sehingga  dapat  menjadikan Direktorat  Jenderal  Pajak  sebagai  institusi yang profesional dengan citra yang baik di mata  masyarakat.  Menurut  Direktorat Jenderal  Pajak  (2007:  14)  tujuan  dari modernisasi sistem administrasi perpajakan  yang  ingin  dicapai  adalah meningkatkan  kepercayaan  masyarakat dan meningkatkan produktivitas dan integritas  aparat  pajak  demi  terwujudnya kepatuhan sukarela wajib pajak.

## Kepatuhan Wajib Pajak
Menurut  Rahayu,  Siti  (2013:138)  kita dapat memberi pengertian bahwa kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk,  dan  patuh  serta  melaksanakan ketentuan  perpajakan.  Kepatuhan  Wajib Pajak  merupakan  tujuan  utama  dari pemeriksaan  pajak  di  mana  dari  hasil pemeriksaan  pajak  akan  diketahui  tingkat kepatuhan  wajib  pajak.  Bagi  wajib  pajak yang  tingkat  kepatuhannya  tergolong rendah  (minim),  maka  diharapkan  dengan dilakukannya pemeriksaan dapat memberikan motivasi positif agar menjadi lebih baik untuk ke depannya.

## Hipotesis
Pengaruh
Modernisasi Perpajakan terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang Pribadi Usahawan
Kepatuhan  wajib  pajak  dapat  dipengaruhi oleh  beberapa  faktor  yaitu  kondisi  sistem administrasi  perpajakan  suatu  negara, pelayanan  yang  diberikan  kepada  wajib pajak,  penegakan  hukum  perpajakan, pemeriksaan  pajak  dan  tarif  pajak  yang berlaku. Selain itu, sistem perpajakan yang sederhana  juga  sangat  penting  karena semakin kompleks sistem perpajakan akan berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib pajak
Modernisasi
sistem administrasi perpajakan  sebagai  salah  satu  bentuk reformasi  dalam  memberikan  pelayanan yang dilakukan oleh kantor pajak di  mana akan  mempengaruhi  pula  patuh  tidaknya wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal ini dikarenakan wajib pajak dalam melaporkan pajaknya dengan cara mendatangi ke kantor-kantor pajak terdekat.  Jika  sistem  yang  ada  telah memberikan  kemudahan  terhadap  wajib pajak, maka wajib pajak sendiri akan lebih patuh  dalam  melaksanakan  kewajiban perpajakannya.
Administrasi  yang  baik  tentunya  karena instansi  pajak,  sumber  daya  aparat  pajak dan  prosedur  perpajakannya  baik.  Dengan kondisi  tersebut  maka  usaha  memberikan pelayanan  bagi  Wajib  Pajak  akan  lebih baik, lebih cepat dan menyenangkan Wajib Pajak.  Sehingga  dampaknya  akan  terlihat kerelaan  Wajib  Pajak  untuk  membayar pajak Rahayu, Siti (2013: 140)
Ha:  Modernisasi  Sistem  Administrasi Perpajakan berpengaruh terhadap
Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi Usahawan di ITC Cempaka Mas Jakarta

## 3. METODOLOGI PENELITIAN
Populasi, Sampel, dan Teknik
Pengambilan Sampel
Objek  penelitian  adalah  Para  usahawan  di ITC  Cempaka  Mas,  Jakarta  Pusat.  Data- data  yang  diteliti  adalah  berupa  hasil pengisian kuesioner oleh para Wajib Pajak Orang  Pribadi  Usahawan  pada  bulan  Juli 2017.  Untuk  menentukan  jumlah  sampel, peneliti  menggunakan  saran  Roscoe  yang mengatakan  bahwa  ukuran  sampel  yang layak  dalam  penelitian  adalah  antara  30 sampai  dengan  500  (Sugiyono  2009:129). Dan karena keterbatasan waktu, biaya, dan tenaga maka dalam penelitian ini mengambil 100 responden untuk pengambilan  data  kuesioner  dan  dengan teknik purposive.

## Variabel Penelitian
Variabel  penelitian  pada  dasarnya  adalah sesuatu  hal  yang  berbentuk  apa  saja  yang ditetapkan  oleh  peneliti  untuk  dipelajari sehingga  diperoleh  informasi  tentang  hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Variabel  independen  pada  penelitian  ini adalah  Modernisasi  Sistem  Administrasi Perpajakan  dimana  terdapat  perubahan yang  dilakukan  meliputi  bidang-bidang berikut  menurut  Pandiangan  (2008:7): yaitu  Restrukturisasi  Organisasi,  Proses Bisnis  Berbasis  TIK  ,  Penyempurnaan Manajemen Sumber Daya Manusia.
Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di ITC Cempaka Mas Jakarta

## Tabel 1. Indikator Variabel
Variabel Dimensi Indikator Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Restrukturisasi Organisasi - Debirokrasi - Struktur organisasi berbasis fungsi terkait perpajakan - Dilakukan pemisahanantara fungsi pemeriksaan dengan fungsi keberatan - Adanya segmentasi Wajib Pajak (level operasional) yang dikelola KPP - Lebih efisien dan “ customer oriented” Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Proses Bisnis Berbasis TIK - Berbasis teknologi komunikasi dan informasi - Efisien dan “customer oriented” - Sederhana dan mudah dimengerti - Adanya built-in control Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Penyempurnaan Manajemen Sumber Daya Manusia - Berbasis kompetensi - Optimalisasi teknologi komunikasi dan informasi - Customer driven
Variabel  dependen  pada  penelitian  ini adalah  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang Pribadi dimana menurut Peraturan Menteri
Keuangan  RI  No.74/PMK.03/2012,  Wajib
pajak  dapat  ditetapkan  sebagai  Wajib Pajak Patuh apabila memenuhi persyaratan
sebagai berikut :
Tabel 2. Dimensi dan Indikator Variabel Kepatuhan Wajib Pajak
Variabel Dimensi
Indikator KEPATUHAN WAJIB PAJAK Wajib Pajak
Patuh a.Tepat waktu dalam penyampaian Surat Pemberitahuan; (pasal 2)
b.  Tidak  mempunyai  tunggakan  pajak  untuk  semua jenis pajak, (pasal 2) c.kelengkapan  Surat  Pemberitahuan  dan  lampiran lampirannya; (pasal 7) d. kebenaran penulisan dan penghitungan pajak;
(pasal 7)
e.  kebenaran  pembayaran  pajak  yang  telah  dilakukan oleh Wajib Pajak (pasal 7)

## Teknik Analisa Data

## Uji Skala Likert
Menurut Sugiyono (2012;132), skala likert digunakan untuk mengukur sikap,
pendapat,  dan  persepsi  seseorang  atau sekelompok  orang  tentang  fenomena sosial.  Dengan  skala  likert,  maka  variabel dapat  diukur  menjadi  indikator  variabel dan  dijadikan  sebagai  titik  tolak  untuk penyusunan  item-item  instrument  yang dapat  berupa  penyataan  atau  pertanyaan.
Pengukuran dilakukan dengan menghitung rata-rata jawaban berdasarkan score setiap jawaban dari resonden.

## Uji Reliabilitas dan Uji Validitas
Menurut  Ghozali  (2016;47),  Reliabilitas sebenarnya  adalah  alat  untuk  mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu
Kuesioner  dikatakan  reliabel  atau  handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten dan stabil dari waktu ke waktu.
Menurut  Sugiyono  (2016;267),  validitas merupakan  derajat  ketepatan  antara  data yang  sesungguhnya  terjadi  pada  objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan  oleh  peneliti.  Sehingga  data yang valid adalah data  yang tidak berbeda
antara  data  yang  diloporkan  dengan  yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian.

## Uji Statistik Deskriptif
Uji  statistik deskriptif ini  menggambarkan gambaran  atau  deskripsi  suatu  data  yang dilihat  dari  nilai  rata-rata  (mean),  standar deviasi,  varian,  maksimum,  minimum, sum, range.

## Uji Asumsi Klasik
Pengujian  yang dilakukan antara lain :  (1) uji  autokorelasi  dengan  menggunakan dengan menggunakan uji Run Test. (2) uji heteroskedastisitas    dengan  menggunakan uji  glejser  test.  (3)  uji  normalitas  dengan menggunakan non-parametik
Kolmogorov-Smirnov (K-S).

## Analisis Regresi Linear Sederhana
Menurut Sugiyono (2012:270), dinyatakan bahwa  Regresi  sederhana  didasarkan  pada hubungan  fungsional  ataupun  kausal  satu variabel  independen  dengan  satu  variabel dependen.
Persamaan regresi untuk menguji hipotesis penelitian ini adalah:
Y = α + β 1 X 1 + ε
Di mana:
Y = Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
α = Konstanta
β = Koefisien Regresi
X = Modernisasi Sistem Perpajakan ε
= Error

## Uji Hipotesis
Pengujian  yang  dilakukan  antara  lain:  (1)
Uji  Koefisien  Determinasi,  pada  intinya mengukur  seberapa  jauh  kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen  (Ghozali:  2016:96)  (2)  Uji statistik  F  pada  dasarnya  menunjukkan apakah  semua  variabel  independen  yang dimasukkan  dalam  model  mempunyai pengaruh  secara  bersama-sama  terhadap variabel dependen (Ghozali: 2016:96). dan
(3) Uji statistik t pada dasarnya
menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel  independen  secara  individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali: 2016 :97).

## 4. HASIL & ANALISIS
Analisis Deskriptif
Penelitian  ini  menggunakan  kuesioner, yang  di  sebarkan  kepada  100  responden. Sehingga diperoleh data yang menunjukan karakteristik profil para responden.

## (1) Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin
Tabel. 3 Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin Jenis Kelamin Jumlah Responden Persentase Laki-Laki 53 53% Perempuan 47 47% Jumlah 100 100% Sumber : Data Olahan SPSS

## (2) Karakteristik responden berdasarkan usia
Tabel.4 Karakteristik responden berdasarkan usia Usia Jumlah  Responden Persentase < 25 tahun 13 13% 25-35 tahun 54 54% 36-45 tahun 22 22% > 46 tahun 11 11% Jumlah 100 100% Sumber : Data Olahan SPSS

## (3) Karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir
Tabel.5 Karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir Pendidikan Jumlah Responden Persentase SD - - SMP - - SMA 24 24% D3/S1 69 69% S2/S3 7 7% Jumlah 100 100% Sumber : Data Olahan SPSS
(4) Karakteristik responden berdasarkan jenis usaha Tabel.6 Karakteristik responden berdasarkan jenis usaha Jenis Usaha (Toko) Jumlah Responden Persentase (%) Elektronik 5 5% Handphone 37 37% Jam Tangan 4 4% Kacamata 8 8% Kamera 7 7 % Komputer 21 21% Laptop 15 15% Tas dan Koper 3 3% Total 100 100% Sumber: Data  Olahan SPSS
(5) Karakteristik responden berdasarkan lama melakukan usaha Tabel. 7 Karakteristik responden berdasarkan lama melakukan usaha Lama waktu Keterangan Persentase < 1 tahun 3 3% 1-3 tahun 19 19% > 3 tahun 78 78% Jumlah 100 100% Sumber : Data Olahan SPSS
Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di ITC Cempaka Mas Jakarta

## (6) Karakteristrik responden berdasarkan lama kepemilikan NPWP
Tabel .8 Karakteristik responden berdasarkan lama kepemilikan NPWP Lama waktu Keterangan Persentase < 1 tahun 6 6% 1-3 tahun 17 17% > 3 tahun 77 77% Jumlah 100 100% Sumber : Data Olahan SPSS

## Uji Sampel Validitas
Sebelum  melakukan  penyebaran  kusioner, dilakukan terlebih dahulu pengujian pertanyaan  untuk  mengetahui  apakah pertanyaan  dari  setiap  variabel  dapat
digunakan.  Pengujian  ini  dilakukan  pada 30  responder  untuk  prakuesioner  dan  100 responder  untuk  kuesioner  dengan  tabel  r terdapat  pada  lampiran  5.  Menggunakan program SPSS versi 23.

## Tabel.9 Uji Sampel Validitas Prakuesioner
Pertanyaan Corrected Item-Total Correlation R Tabel Keterangan X1 0,599 0,3610 VALID X2 0,422 0,3610 VALID X3 0,789 0,3610 VALID X4 0,594 0,3610 VALID X5 0,586 0,3610 VALID X6 0,725 0,3610 VALID X7 0,620 0,3610 VALID X8 0,507 0,3610 VALID X9 0,762 0,3610 VALID X10 0,731 0,3610 VALID X11 0,532 0,3610 VALID Y1 0,778 0,3610 VALID Y2 0,861 0,3610 VALID Y3 0,863 0,3610 VALID Y4 0,699 0,3610 VALID Y5 0,850 0,3610 VALID Y6 0,700 0,3610 VALID

## Tabel.10 Uji Sampel Validitas Kuesioner
Pertanyaan Corrected Item-Total Correlation R Tabel Keterangan X1 0,667 0,1946 VALID X2 0,645 0,1946 VALID X3 0,662 0,1946 VALID X4 0,511 0,1946 VALID X5 0,588 0,1946 VALID X6 0,540 0,1946 VALID X7 0,550 0,1946 VALID X8 0,622 0,1946 VALID X9 0,713 0,1946 VALID X10 0,572 0,1946 VALID X11 0,587 0,1946 VALID Y1 0,784 0,1946 VALID Y2 0,740 0,1946 VALID Y3 0,798 0,1946 VALID Y4 0,711 0,1946 VALID Y5 0,585 0,1946 VALID Y6 0,616 0,1946 VALID

## Uji Sampel Reliabilitas
Tabel.11 Uji Sampel Reliabilitas Prakuesioner Pertanyaan Cronbach's Alpha if Item Deleted Cronbach Alpha KETERANGAN X1 0,830 0,600 RELIABEL X2 0,841 0,600 RELIABEL X3 0,811 0,600 RELIABEL X4 0,832 0,600 RELIABEL X5 0,828 0,600 RELIABEL X6 0,816 0,600 RELIABEL X7 0,826 0,600 RELIABEL X8 0,839 0,600 RELIABEL X9 0,811 0,600 RELIABEL X10 0,815 0,600 RELIABEL X11 0,836 0,600 RELIABEL Y1 0,862 0,600 RELIABEL Y2 0,843 0,600 RELIABEL Y3 0,843 0,600 RELIABEL Y4 0,877 0,600 RELIABEL Y5 0,846 0,600 RELIABEL Y6 0,884 0,600 RELIABEL
Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di ITC Cempaka Mas Jakarta

## Tabel.11 Uji Sampel Reliabilitas Kuesioner
Pertanyaan Cronbach's Alpha if Item Deleted Cronbach Alpha KETERANGAN X1 0,801 0,600 RELIABEL X2 0,803 0,600 RELIABEL X3 0,801 0,600 RELIABEL X4 0,817 0,600 RELIABEL X5 0,811 0,600 RELIABEL X6 0,814 0,600 RELIABEL X7 0,812 0,600 RELIABEL X8 0,806 0,600 RELIABEL X9 0,795 0,600 RELIABEL X10 0,819 0,600 RELIABEL X11 0,809 0,600 RELIABEL Y1 0,736 0,600 RELIABEL Y2 0,750 0,600 RELIABEL Y3 0,732 0,600 RELIABEL Y4 0,763 0,600 RELIABEL Y5 0,788 0,600 RELIABEL Y6 0,799 0,600 RELIABEL

## Statistik Deskriptif
Tabel.12 Statistik Dekriptif Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X)
N Minimum  Maximum Mean Std. De x1 100 1 5 3,96 ,816 x2 100 3 5 4,22 ,675 x3 100 2 5 4,15 ,744 x4 100 2 5 4,11 ,803 x5 100 1 5 4,12 ,902 x6 100 2 5 4,23 ,777 x7 100 2 5 3,82 ,702 x8 100 2 5 3,85 ,845 x9 100 1 5 3,80 ,888 x10 100 1 5 3,80 1,073 x11 100 1 5 3,89 ,827 Valid N (listwise) 100
Berdasarkan hasil di tabel, dapat disimpulkan  bahwa  rata-rata  responden
menjawab pertanyaan tentang Modernisasi
pada pertanyaan (1,7,8,9,10,11) menjawab
Netral  dengan  nilai  3,  dan  pertanyaan (2,3,4,5,6)  menjawab  Setuju  dengan  nilai 4.
Tabel.13 Statistik Dekriptif Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) N Minimum Maximum Mean Std. Dev y1 100 2 5 4,03 ,846 y2 100 2 5 4,11 ,790 y3 100 3 5 4,17 ,667 y4 100 2 5 4,11 ,840 y5 100 2 5 4,07 ,671 y6 100 2 5 4,00 ,876 Valid N (listwise) 100 Berdasarkan hasil di tabel, dapat disimpulkan  bahwa  rata-rata  responden menjawab  pertanyaan  tentang  Kepatuhan pada  semua  pertanyaan  menjawab  Setuju dengan nilai 4.

## Hasil Uji Asumsi Klasik

## Uji Autokorelasi
Untuk  mendeteksi  autokorelasi,  peneliti menggunakan Run  Test yang  digunakan
menguji  apakah  data  residual  terdapat
korelasi atau tidak.

## Tabel.14 Uji Autokorelasi
Nama Pengujian Kriteria Hasil Keterangan Uji Autokorelasi Sig. >  0,05 0,997 Tidak terdapat Autokorelasi Sumber: Data Olahan SPSS

## Hasil  pengujian  menunjukan  Melalui  uji
Runs- Test, hasil uji autokorelasi menunjukkan  bahwa  nilai  sig.  sebesar 0.997 atau lebih besar dari 0.05 (α = 5%), maka  dapat  disimpulkan  bahwa    tidak tolak  Ho  yang  menyatakan  bahwa  tidak terdapat autokorelasi.
Uji Heteroskedastisitas
Pengujian  ini  bertujuan  untuk  menguji apakah  dalam  model  regresi  terjadi ketidaksamaan  variance  dari  residual  satu pengamatan  ke  pengamatan  yang  lain. Model  regresi  yang  baik  adalah  yang Homoskesdatisitas atau tidak terjadi
Heteroskedastisitas.  Pengujian  dilakukan
dengan uji Glejser Tabel.15 Uji Heteroskedastisitas Uji Heteroskedastisitas Kriteria Hasil Keterangan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Sig. >  0,05 0,345 Tidak terjadi Heteroskedastisitas Sumber: Data Olahan SPSS
Hasil  uji  heteroskedastisitas  menunjukkan nilai probabilitas berada  di  atas  nilai  sig.
0.05  (α  =  5%)  yaitu  sebesar  0.345.  Dari hasil  uji  tersebut,  dapat  disimpulkan bahwa  tidak  tolak  Ho  yang  berarti  tidak terjadi heteroskedastisitas.

## Uji Normalitas
Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui nilai  residual  berdistribusi  nomal  atau tidak. Pada penelitian ini menggunakan uji stastistik  non-parametrik Kolmogorov-
Smirnov .  Model  regresi  yang  baik  adalah memiliki nilai residual berdistribusi
normal Tabel.16 Uji Normalitas Nama Pengujian Kriteria Hasil Keterangan Uji Normalitas Sig. >  0,05 0,174 Berdistribusi Normal Sumber: Data Olahan SPSS
Dari  hasil  uji  spss  menunjukkan  bahwa besarnya  signifikan  pada  0,174.  Hal  ini menunjukkan  nilai  sig.  lebih  besar  dari 0.05  (α  =  5%),  maka  tidak  tolak  Ho  yang berarti  model  regresi  berdistribusi  normal.
Model  regresi  layak  digunakan  karena memenuhi asumsi normalitas.

## Analisis Regresi Linear Sederhana
Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh  satu  variabel  bebas  terhadap variabel terikat
Tabel.17  Analisis Regresi Linear Sederhana
Analisis Regresi Koefisien Constant 16,637 Modernisasi 0,179 Sumber: Data Olahan SPSS
Dari tabel diatas, dapat diperoleh persamaan regresi
Y = 16,637 + 0,179X
Keterangan:
Y = Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
X = Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan
Dari  tabel  diatas,  dapat  disimpulkan variabel  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang
Pribadi dipengaruhi oleh variabel
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan.  Konstanta  sebesar  16,637
menyatakan bahwa jika variabel
independen  dianggap  konstan,  maka  rata- rata Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
sebesar 16,637. Koefisien regresi Modernisasi  sebesar  0.179  menyatakan bahwa setiap Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan akan
meningkatkan  Kepatuhan  Wajib  Pajak Orang Pribadi sebesar 0.179.

## Hasil Uji Hipotesis
Uji Koefisien Determinasi Tabel .18 Hasil Uji Koefisien Determinasi Pengujian Kriteria Hasil Keterangan Koefisien Determinasi 0 ≤ R2 ≤ 1 0,078 7,8% variabel Kepatuhan Wajib Pajak, dijelaskan di variabel penelitian Sumber: Data Olahan SPSS
Dari  hasil  uji  koefisien  determinasi, menunjukkan bahwa besarnya adjusted R 2 pada  model  summary  adalah  0.078,  yang berarti  7,8%  variasi  Kepatuhan  Wajib Pajak  dijelaskan  oleh  variabel  independen
yaitu  Modernisasi  Sistem  Administrasi Perpajakan. Sementara itu, sisanya sebesar 0.922  atau  92.2%  dijelaskan  oleh  faktor- faktor lain di luar dari variabel tersebut.

## Uji Statistik F dan t
Tabel.19 Hasil Uji Statistik F dant Pengujian Kriteria Hasil Keterangan Uji F Sig. <  0.05 0,003 Lolos Uji F Uji F F hitung > F tabel 9,380 > 3,94 Terdapat pengaruh Modernisas Sistem Administrasi Perpajakan secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Sumber: Data Olahan SPSS
Dari  Uji  Statistik  F  ini  dapat  dilihat  nilai sig. sebesar 0.003 atau kurang dari 0.05 (α = 5%), yang berarti model regresi ini dapat digunakan  untuk  memprediksi  Kepatuhan Wajib  Pajak.  Hasilnya  adalah  tolak  Ho
atau dapat disimpulkan bahwa Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak.

## Uji Statistik T
Tabel.20 Uji Statistik T Pengujian Kriteria Hasil Keterangan Uji T Sig. <  0.05 0,003 Lolos uji T Uji F T hitung > T tabel 3,063 > 1,98447 Terdapat pengaruh Modernisasi, dan Ha dapat diterima
Sumber: Data Olahan SPSS
Dari  hasil  uji  t  menunjukkan  bahwa probabilitas  signifikan  untuk  variabel variabel  Modernisasi  Sistem  Administrasi Perpajakan memiliki  nilai  sig.  0.003  atau kurang  dari  0.05  (α  =  5%),  yang menunjukkan  adanya  pengaruh terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak.

## Pembahasan
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan,  maka  diperoleh  hasil  sebagai berikut:
Hasil  pada  uji  T,  menunjukan  adanya pengaruh  positif  Modernisasi  Sistem Administrasi Perpajakan terhadap
Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi ditunjukan pada hasil sig 0,003 < 0,05 dan juga  T  hitung  3,063  lebih  besar  dari  T tabel 1,98447.
Variabel  Modernisasi  menghasilkan  nilai sig  yang  lebih  kecil  dari  0,05  maka Modernisasi
Sistem Administrasi
Perpajakan  terbukti  berpengaruh  terhadap
Kepatuhan  Wajib  Pajak,  sehingga  tolak H0. Tanda positif pada koefisien menunjukkan  bahwa  Modernisasi  Sistem
Administrasi Perpajakan berpengaruh positif signifikan.
Adapun  besarnya  hubungan  variabel terikat (Kepatuhan Wajib Pajak) yang bisa dijelaskan oleh variabel bebas
(Modernisasi Sistem Administrasi
Perpajakan)  sebesar  7,8%  yang  dapat dilihat  dari  nilai  Adjusted  R  Square.  Hal ini  berarti  perubahan  struktur  organisasi, perubahan proses bisnis berbasis TIK, dan penyempurnaan manajemen SDM berpengaruh sebesar 7,8% terhadap kepatuhan  wajib  pajak,  sedangkan  sisanya 92,2%  disebabkan  oleh  faktor-faktor lainnya.
Dapat  disimpulkan  bahwa  Modernisasi Sistem  Administrasi  Perpajakan  memiliki pengaruh rendah tapi memiliki pencapaian kepatuhan wajib pajak. Dan adanya faktor diluar  variabel  independen/bebas  tersebut memiliki  pengaruh  yang  sangat  tinggi terhadap kepatuhan wajib pajak.
Hasil  penelitian  ini  pun  didukung  oleh Rahayu,  Siti  (2013:141)  bahwa  kepatuhan memenuhi  kewajiban  perpajakan  tidak hanya  tergantung  kepada  peraturan  dan
pelayanan  kepada  Wajib  Pajak  dalam  hal membayar  pajak.  Disamping  itu  juga bergantung  pada  kemauan  Wajib  Pajak juga,  sampai  sejauh  mana  Wajib  Pajak tersebut akan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Sehingga  penelitian  ini  selaras  dengan tujuan  modernisasi  perpajakan  (Rahayu, Siti  2013:  117)  bahwa  program-program reformasi  administrasi  perpajakan  jangka menengah  Direktorat  Jendral  Pajak  salah satunya meningkatkan Kepatuhan
Perpajakan.

## 5. KESIMPULAN

## Kesimpulan
Setelah  dilakukan  beberapa  uji  analisis data,  maka  peneliti  dapat  menyimpulkan bahwa  Modernisasi  Sistem  Administrasi
Perpajakan  terbukti  memiliki  pengaruh postif  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak Orang Pribadi
Saran
Adapun  saran-saran  yang  dapat  peneliti ajukan untuk penelitian selanjutnya berdasarkan  hasil  analisis  dan  kesimpulan yang  telah  disampaikan,  serta  beberapa keterbatasan penelitian yang telah disebutkan, meliputi:
1) Penyuluhan sosialisasi
perpajakan  oleh  DJP  masih perlu  ditingkatkan.  Penyuluhan
tersebut  sebaiknya  dilakukan terutama mengenai cara penggunakan dari aplikasi elektonik  yang  baru  seperti  e- filling, e-billing, dan lain lain.
2) Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi  oleh  Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan,  sebesar  7,8%  dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan  dalam  penelitian  ini. Untuk itu perlu adanya
penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor  lain
yang mempengaruhi Kepatuhan
Wajib Pajak

## DAFTAR PUSTAKA
Cooper,  Donald  R.  dan  Schindler,  Pamela  S. (2017),  Metode  Penelitian  Bisnis,
Edisi Kedua Belas, Buku 1, Terjemahan  oleh  Rahma  Wijayanti dan  Gina  Gania,  Jakarta:  Penerbit Salemba Empat.
Direktorat  Jendral  Pajak  (2007),  Modernisasi
Administrasi Perpajakan, Laporan Tahunan  2007  Direktorat  Jendral
Pajak
Fasmi,  Lasnofa  dan  Misra,  Fauzan  (2012),
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan  dan  Pengaruhnya  Pada Tingkat  Kepatuhan  Pengusaha  Kena Pajak, Jurnal Akuntansi Multiparadigma  Vol  5  No  1  2014:  1- 169
Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di ITC Cempaka Mas Jakarta
Ghozali,  Imam  (2016),  Aplikasi  Analisis Multivariate  dengan  Program  IBM SPSS  23,  Semarang  :  Badan  Penerbit Universitas Diponegoro
Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI). (2017,  6  8).  Diambil  dari  Kamus Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI): https://kbbi.web.id/modernisasi
Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI). (2017,  6  8).  Diambil  dari  Kamus Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI): https://kbbi.web.id/administrasi
Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI). (2017,  6  8).  Diambil  dari  Kamus Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI): https://kbbi.web.id/patuh
Madewing, Irmayanti (2013), Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib  Pajak  pada  Kantor  Pelayanan Pajak  Pratama  Makassar  Utara,  E- Jurnal Akuntansi Universitas Hasanuddin (2013)
Mardiasmo  (2016),  Perpajakan  Edisi  Terbaru
2016, Yogyakarta : C.V Andi Offset
Pandiangan,  Liberti.  (2008),  Modernisasi  &
Reformasi Pelayanan Perpajakan Berdasarkan  UU  Terbaru.  Jakarta:  PT Elex Media Komputindo Rahayu,  Siti  Kurnia.  (2013).  Perpajakan Indonesia  Konsep  &  Aspek  Formal. Yogyakarta: Graha Ilmu Rahayu,  Sri  dan  Lingga,  Ita  Salsalina  (2009), Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  (Survei  atas Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama
Bandung  ”X”),  Jurnal  Akuntansi Vol.1 No.2 November 2009:119-138
Republik  Indonesia.  2012.  Peraturan  Menteri Keuangan  Nomor  74/PMK.03/2012 tentang  Tata  Cara  Penetapan  Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka  Pengembalian  Pendahuluan
Kelebihan Pembayaran Pajak. Jakarta.
Republik  Indonesia.  2007.  Peraturan  Menteri
Keuangan No. 181/PMK.03/2007
tentang Bentuk dan Isi Surat
Pemberitahuan, serta Tata Cara Pengambilan, Pengisian, Penandatanganan,  dan  Penyampaian Surat Pemberitahuan
Resmi,  Siti.  (2017),  Perpajakan  Teori  & Kasus,  Edisi  10,  Buku  1,  Jakarta: Penerbit Salemba Empat
Romney  dan  Steinbart.  (2016),  Sistem Informasi Akuntansi, Edisi 13, Jakarta: Penerbit Salemba Empat
Sugiyono  (2012),  Metode  Penelitian  Bisnis, Bandung : Penerbit Alfabeta
Waluyo  (2017),  Perpajakan  Indonesia,  Edisi 12, Buku 1, Jakarta: Penerbit Salemba Empat