e-issn: 2715-9329
Nationally Accredited Journal, Sinta 5. Decree No. 105/E/KPT/2022 This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
Politik  Hukum  Pembentukan  Undang-Undang  Cipta  Kerja: Menyoal Proses Legislasi Dalam Pembentukannya 1
Diva Sharni Munali 2 , Nurlaili Rahmawati 3 , Nur Aini Kurniawati 4 , Ainin Rahmadini 5 .

## ARTICLE INFO ABSTRACT
Keywords: Omnibus Law, Laws, Legal Politics, Job Creation.
How to Cite: Munali, Diva Sharni., Rahmawati, Nurlaili., Kurniawati, Nur Aini., &
Rahmadini, Ainin. (2023). Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja:
Menyoal Proses Legislasi Dalam Pembentukannya. Amsir Law Journal, 5(1) , 1-12. DOI: 10.36746/alj.v5i1.223 Received: May 11, 2023.
Accepted:
September 14, 2023. Published: October 16, 2023.
The legislative process of making laws requires several stages that must be passed and reviewed in detail.  The stipulation  of regulation to become a law cannot be passed arbitrarily and must go through a mutual agreement, whether the law is appropriate or not for the order of life of society. In polemics in society, the Job Creation Law has become  a  hot  topic  of  study  related  to  the  world  of  politics  within  the  Indonesian government. Where the Job Creation Law has several problems that are detrimental to the people and workers. This study aims to find out the politics in the legislative process in the creation of the Job Creation Law, using a qualitative research method based  on  a  descriptive  approach  and  case  studies  to  explore  in  depth  the  political interests of law in the Job Creation Law as well as data regarding the Job Creation Law so that it becomes a research result. Based on several data and research, the Job Creation Law seeks to make investment easier in Indonesia. However, there are many problems with the content and production.
Copyright © 2023 ALJ. All rights reserved.

## 1.  Pendahuluan
Pasca reformasi, gelombang popularitas politik di Indonesia sudah begitu luas, dan Indonesia dalam sistem pemerintahannya telah memiliki hukum dengan berbagai peraturan perundang- undangannya.  Sebutan  Indonesia  sebagai  negara  hukum  pun  sudah  terlegitimasi  oleh konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dalam Pasal 1 ayat 3.
Budaya politik dalam hukum di Indonesia sudah menjadi pola tingkah laku individu terhadap  kehidupan  hukum  yang  melibatkan  politik  dalam  aturan,  kekuasaan,  dan  juga wewenang  yang  dimiliki  oleh  para  anggota  dari  suatu  sistem  pemerintahan.  Perbedaan
1 Artikel ini terbit dalam Volume 5 Nomor 1 (Oktober 2023), edisi spesial isu: “The Omnibus Law on Job Creation in the Perspective of the International Community” .
2 Fakultas  Syariah  dan  Hukum,  Universitas  Islam  Negeri  Syarif  Hidayatullah  Jakarta,  Jakarta,  Indonesia.  E-mail: divasharni.munali22@mhs.uinjkt.ac.id .
3 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, Indonesia.
4 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, Indonesia.
5 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, Indonesia.
perpolitikan ini juga dilatarbelakangi 6 oleh perbedaan budaya, pola pikir, kepercayaan, dan kebiasaan hidup masyarakat Indonesia yang beragam.
Indonesia  merupakan  negara  yang  menganut  tradisi  hukum  Eropa  Kontinetal  atau yang biasa dikenal dengan sebutan Civil Law System . Salah satu ciri utama dari civil law system 7 pada peraturan perundang-undangan mengatur mengenai penyelenggaraan lembaga negara, membatasi gerak lembaga negara dalam birokrasi, dan melindungi hak-hak warga negara yang membutuhkan  peraturan  perundang-undangan.  Semua  undang-undang  yang  berlaku  di Indonesia saling berkaitan sebagai sutu sistem yang terbentuk secara komprehensif, koheren, dan hierarkis berdasarkan UUD NRI 1945.
Secara  formal,  rancangan  undang-undang  bisa  berasal  dari  Presiden  atau  Dewan Perwakilan  Rakyat  (DPR),  sehingga  undang-undang  merupakan  produk  hukum  yang dibentuk oleh Presiden bersama DPR dengan suatu proses tertentu. 8 Perundang-undangan yang  dibuat  oleh  Presiden  dan  DPR  tentu  harus  memenuhi meaningful  participation 9 agar produk hukum tersusun sempurna secara formiel dan materiel agar rasa keadilan masyarakat dapat  dikehendaki. Meaningful  participation menjadi  upaya  penciptaan  ekosistem  yang open governance, yaitu keterbukaan menjadi sebuah komitmen sekaligus branding Indonesia sebagai negara yang demokratis. Ahmad Redi  menegaskan, penyusunan naskah hukum yang baik haruslah  mendengar  partisipasi  masyarakat,  sebagai  jalan the  right  to  be  heard,  the  right  to  be consider, dan the right to be explained . 10
Pada  saat  disahkannya  Rancangan  Undang-Undang  (RUU)  Cipta  Kerja,  terjadi pertentangan  di  masyarakat,  terutama  dari  mereka  yang  merasa  dirugikan  dengan disahkannya  Undang-Undang  (UU)  Cipta  Kerja.  Proses  perencanaan  sampai  pengesahan undang-undang ini tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dalam praktiknya. Berdasarkan Pasal 5 huruf g UU Nomor 12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan dijelaskan  bahwa dalam  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  yang  baik  harus  memenuhi  unsur keterbukaan. Namun dalam pembentukan RUU Cipta Kerja dirasa pemerintah masih kurang dalam  memberikan  informasi  secara  keterbukaan  kepada  masyarakat.  Selain  itu,  proses legislasi atau pembentukan suatu undang-undang harus sesuai dengan prosedur pembuatan undang-undang seperti yang diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 yaitu melalui tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan/penetapan dan pengundangan. 11 Inilah permasalahan hukum di Indonesia dengan berbagai dinamika politiknya yang menjadi problem dalam pengesahannya pada tahun 2020 yang lalu. Problematika pembuatan UU Cipta Kerja ini diundangkan dalam UU Nomor 11 Tahun 2020. Melalui sebuah situs resmi milik pemerintah yang telah mengunggah salinan UU Cipta Kerja yang memuat 1.187 halaman yang mana DPR dan Pemerintah telah menyetujui UU Cipta Kerja tersebut pada 5 Oktober 2020. UU Cipta Kerja ini menggabungkan dan mempersempit sekitar 79 undang-
6 Astri, H. (2011). Penyelesaian Konflik Sosial melalui Penguatan Kearifan Lokal. Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial, 2 (2), 151-162.
7 Munawar,  M.,  Marzuki,  M.,  &  Affan,  I.  (2021).  Analisis  Dalam  Proses  Pembentukan  Undang-Undang  Cipta  Kerja Perpspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Jurnal Ilmiah METADATA, 3 (2), 452-468.
8 Marbun, SF., dan Mahfud MD, Moh. (2011). Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara . Yogyakarta: Liberty, hlm. 24.
9 Sjarif,  Fitriani  Ahlan.  (2022). Arti  Meaningful  Participation  dalam  Penyusunan  Peraturan .  Tersedia  secara  daring  dari: https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-imeaningful-participation-i-dalam-penyusunan-peraturan-lt62ceb46fa62c0 .  [Diakses  20 April 2023].
10 Wakil Presiden Republik Indonesia. (2023). Meaningful Participation Dalam Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan . Tersedia  secara  daring  dari: https://www.wapresri.go.id/meaningful-participation-dalam-proses-pembentukan-peraturan-perundang- undangan/ . [Diakses 20 April 2023].
11 Saiya, A. J., Alfons, S. S., & Tita, H. M. Y. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja. TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum, 1 (6), 618-626.
undang dan 1.239  pasal menjadi 15 bab dan 174 pasal  yang mencakup 11 klaster dari 31 kementerian dan lembaga terkait. 12
Kehadiran UU Cipta Kerja ini menunjukkan adanya politik hukum dari eksekutif untuk dilanjutkan  melalui  proses  legislasi.  Aktivitas  pemerintah  dalam  pembentukan  dan pembaruan  hukum  ini  terbentuk  dari legal  policy yang  bersifat  sebagai  hukum  yang  akan diberlakukan untuk penciptaan lapangan kerja. Artinya politik hukum dari sebuah UU Cipta Kerja  ini  ialah  pembentukan  hukum  dengan  menerapkan  konsep omnibus  law dalam perumusan  hukum  untuk  peningkatan  investasi  sehingga  terciptanya  lapangan  kerja. Penolakannya pun menjadi sebuah dinamika baik secara formiel ataupun materiel.
Tidak sedikit ahli hukum tata negara menilai UU Cipta Kerja merupakan regulasi yang cacat karena bertentangan dengan prinsip procedural due process of law dan substantive due process of law . UU Cipta Kerja menyebabkan pendelegasian kepada banyak peraturan pelaksana. Oleh sebab itu, UU Cipta Kerja justru berpotensi menyebabkan hiper-regulasi dengan bentuk baru, yaitu ketidaktertiban dalam kesesuaian antar materi muatan di Indonesia. Dengan berbagai permasalahan yang terjadi dalam proses pembentukan (formal) maupun materi muatannya, UU Cipta Kerja langsung menjadi objek judicial review , baik secara formiel maupun materiel di Mahkamah Konstitusi (MK).

## 2.  Metode
Penulisan  ini  bersifat  deskriptif 13 dan  mengumpulkan  data  dan  referensi  melalui  studi kepustakaan berupa bahan primer dan sekunder seperti undang-undang terkait pembentukan undang-undang dan cipta kerja, serta buku, jurnal dan artikel online terkait omnibus law , politik hukum pembentukan undang-undang dan undang-undang cipta kerja.

## 3.  Proses Legislasi Undang-Undang Cipta Kerja
Negara Indonesia menganut sistem civil law , salah satu karakteristik dari sistem ini 14 adalah kepentingan  hukum  dan  peraturan  tertulis  yang  bertujuan  untuk  mengatur  suatu  negara supaya masyarakatnya mendapat kepastian hukum dan jaminan terpenuhinya hak-hak warga negara. Menurut Mukhlis Taib sebagaimana dikutip Moza Dela Fudika, semua hukum dan peraturan yang diterapkan di Indonesia harus terhubung sebagai sistem umum, koheren, dan hierarkis, berdasarkan UUD NRI 1945 sebagai hukum dasar dan legitimasi tertinggi validitas peraturan perundang-undangan. 15
Dalam Pasal 20 ayat 1 dan 2 UUD NRI 1945, hal pembentukan peraturan perundang- undangan,  DPR  memegang  kekuasaan  membentuk  undang-undang  dan  setiap  undang- undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Teknisnya dapat dibaca dalam  UU Nomor 15 Tahun 2019  tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pada proses pembentukan  peraturan  perundang-undangan  telah  mencakup  beberapa  tahapan.  Tahap pertama  dengan  perencanaan,  penyusunan,  pembahasan,  pengesahan,  dan  yang  terakhir tahap  pengundangan.  Semua  tahapan  ini  memengaruhi  sifat  dari  undang-undang  secara keseluruhan produk hukum.
Dikutip dari buku Rio Christiawan, Omnibus Law: Teori dan Penerapannya, dalam tata urutan perundangan, omnibus law merupakan undang-undang, sebagaimana telah dikenal
12 Qothrunnada,  Kholida.  (2022). Omnibus  Law:  Pengertian,  Tujuan,  dan  Manfaatnya. Tersedia  secara  daring  dari: https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5971850/omnibus-law-pengertian-tujuan-dan-manfaatnya . [Diakses 6 mei 2023].
13 Purwanda,  S.,  &  Wulandari,  A.  S.  R.  (2023).  Socio-Legal  Studies:  Methodical  Implications  of  Legal Development  in Indonesia. Al-'Adl, 16 (2), 152-163.
14 Munawar, M., Marzuki, M., & Affan, I. (2021). Op.Cit.
15 Fudika, M. D. (2022). Konfigurasi Politik Lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja. Jurnal Legislasi Indonesia, 19 (2), 185-197.
sejak adanya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 16 UU Cipta kerja merupakan salah satu bagian dari omnibus law yang menjadi acuan dan dasar untuk membuat peraturan perundang-undangan  lain  di  bawah  undang-undang.  Dalam  konteks  hukum, omnibus  law merupakan standar hukum atau konsep regulasi yang memadukan beberapa aturan dengan muatan regulasi yang berbeda.
Istilah omnibus  law pertama  kali  dimunculkan  pada  pidato  sidang  paripurna  Majelis Permusyawaratan  Rakyat  (MPR)  Republik  Indonesia  (RI). 17 Presiden  RI,  Joko  Widodo, menyampaikan  pemerintah  akan  mengajak  DPR  untuk  menerbitkan  dua  undang-undang besar yang salah satunya ialah RUU Cipta Kerja atau sering diistilahkan Omnibus Law Cipta Kerja. 18 Tahap  awal  penyusunan,  pemerintah  membentuk  anggota  satuan  tugas  (satgas) sebanyak 127 anggota yang terdiri dari perwakilan kementerian, pengusaha, kepala daerah, akademisi, dan tokoh masyarakat. Kemudian Presiden RI mengirimkan Draft RUU Cipta Kerja kepada DPR, sejak berbentuk draft kebijakan RUU Cipta Kerja sudah disiarkan dan diekspresikan melalui media baik cetak maupun elektronik. Berdasarkan surat Nomor: R- 06/Pres/02/2020 Presiden RI menyampaikan secara resmi tentang RUU Cipta Kerja kepada DPR, isi surat tersebut berupa perintah kepada Ketua DPR RI untuk membahas RUU Cipta Kerja guna mendapatkan pesetujuan dengan prioritas utama. 19 Sebagai bentuk implementasi ketentuan Pasal 16 dan 20 ayat 1 UU Nomor 12 Tahun 2011, DPR menetapkan UU Cipta Kerja  sebagai  salah  satu  undang-undang  yang  masuk  dalam  Program  Legislatif  Nasional (Prolegnas).
Badan legislatif (Baleg) DPR RI menyelenggarakan rapat perdana untuk membahas RUU  Cipta  Kerja  dan  hasil  rapat  tersebut  menghasilkan  terbentuknya  panitia  kerja  RUU Cipta Kerja. Pada rapat perdana, Ketua Baleg, Supratman Atgas, mengatakan RUU Cipta Kerja  akan  dibahas  setelah  Daftar  Inventarisasi  Masalah  (DIM)  terkumpul  dari  sembilan fraksi yang ada di parlemen. Pengumpulan DIM berdasarkan dengan saran dan masukan dari uji  publik  RUU  Cipta  Kerja  yang  melibatkan  akademisi,  pakar  atau  ahli,  serikat  pekerja, pengusaha, dan masyarakat yang pro maupun kontra. Lalu, Atgas juga menjelaskan bahwa pembahasan  RUU  Cipta  Kerja  dimulai  dari  kluster  yang  tidak  memiliki  persoalan  atau perdebatan publik. 20
Dalam  rangka  mendukung  dan  berkontribusi  dalam  penyusunan  UU  Cipta  Kerja Khususnya  pada  klaster  ketenaga  kerjaan,  Menko  bidang  perekonomian  membentuk  dan menentukan tim koordinasi pembahasan dan konsultasi publik pada kluster keternagakerjaan RUU Cipta Kerja melalui keputusan Menko  bidang perekonomian No.121 Tahun 2020. 21 Salah satu Diskusi Publik tentang RUU Cipta Kerja diselengggarakan di kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang di narasumberi oleh Elen Setiadi yang merupakan Staf Ahli Bidang
16 Christiawan, R. (2021). Omnibus Law: Teori dan Penerapannya . Jakarta: Bumi Aksara.
17 Nurhanisah,  Yuli.  (2021). Perjalanan  Omnibus  Law  Cipta  Kerja  Hingga  Menjadi  UU .  Tersedia  secara  daring  dari: https://indonesiabaik.id/infografis/perjalanan-omnibus-law-cipta-kerja-hingga-menjadi-uu . [Diakses 20 April 2023].
18 Kompas. (2019). Naskah Lengkap Pidato Presiden Joko Widodo dalam Pelantikan Periode 2019-2024 . Tersedia secara daring dari: https://jeo.kompas.com/naskah-lengkap-pidato-presiden-joko-widodo-dalam-pelantikan-periode-2019-2024 . [Diakses 20 April 2023].
19 Kemenkumham Republik Indonesia. (2020). Mau Tahu Proses Penyusunan RUU Cipta Kerja? Yuk Simak… Tersedia secara daring dari: https://ham.go.id/2020/10/15/mau-tahu-proses-penyusunan-ruu-cipta-kerja-yuk-simak/ . [Diakses 20 April 2023].
20 Susanto, Vendi Yhulia., dan Handoyo. (2020). Panitia Kerja (Panja) RUU Omnibus Law Resmi Dibentuk . Tersedia secara daring dari: https://nasional.kontan.co.id/news/panitia-kerja-panja-ruu-omnibus-law-resmi-dibentuk .  [Diakses 20 April 2023].
21 Abidin, Zainul. (2020). K-Sarbumusi Nyatakan Mundur dari Tim Pembahasan RUU Omnibus Law . Tersedia secara daring dari: https://beritabaru.co/k-sarbumusi-nyatakan-mundur-dari-tim-pembahasan-ruu-omnibus-law/ . [Diakses 20 April 2023].
Hubungan Ekonomi dan Politik, Hukum, dan Keamanan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menerangkan hal yang melatarbelakangi penyusunan RUU Cipta Kerja. 22
Setelah mengalami proses Panjang dalam pembentukan RUU Cipta Kerja melalui 64 kali pembahasan dengan 2 kali rapat kerja, 56 kali rapat panitia kerja, dan 6 kali rapat hasil tim perumus dan tim sinkronisasi, 23 RUU Cipta Kerja berhasil disahkan menjadi undang- undang dalam Sidang Paripurna DPR pada 20 Oktober 2022 dan telah diundangkan pada 2 November 2022 yang bertujuan untuk menciptakan lapangan pekerjaan, dan meningkatkan investasi baik dalam negeri maupun luar negeri dengan mengurangi persyaratan peraturan untuk izin usaha dan pembebasan lahan.
Dalam  prosesnya,  pembentukan  UU  Cipta  Kerja,  menjadi  sorotan  di  berbagai kalangan, salah satunya dari akademisi.  Susi Dwi Harijanti, Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung, mengatakan bahwa sebagai negara hukum yang  demokratis,  dalam  pembentukan  undang-undang  yang  baik  harus  menerapkan  dua prinsip due  process  of  law yaitu procedural  due  process  of  law dan substantive  due  process  of  law. 24 Harijanti  menilai  bahwa  dalam  proses  pembentukan  UU  Cipta  Kerja  memiliki  masalah terhadap dua prinsip tersebut. Sebagaimana telah diatur pada UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  yang  di  dalamnya  terdapat  asas keterbukaan  dan  partisipasi  masyarakat  pada  proses  pembentukan  undang-undang.  Akan tetapi, DPR telah mengklaim proses RUU Cipta Kerja hingga tahap pengambilan keputusan sudah sesuai dengan hukum yang berlaku. 25
Transparansi  dan  akuntabilitas  merupakan  bagian  terpenting  dalam  pembentukan peraturan  perundang-undangan,  hal  ini  tercermin  dalam  partisipasi  publik  atau  konsultasi publik  di  semua  tahapan.  Pembentukan  peraturan  perundang-undangan  yang  baik  adalah pembentukan  peraturan  yang  dilakukan  dengan  melibatkan  peran  atau  partisipasi masyarakat. 26 Oleh karena itu, penyusunan peraturan perundang-undangan harus dilakukan dengan  sebaik-baiknya  pada  setiap  tahapnya,  mulai  dari  perencanaan,  penyusunan, pembahasan, pengesahan, hingga pengundangan.
Menurut T. Koopman, tujuan utama legislasi tidak hanya menciptakan kodifikasi dari nilai-nilai  dan  norma  yang  ada  dalam  kehidupan  bermasyarkat,  namun  juga  untuk menciptakan  modifikasi  penyelesaian  masalah  dalam  kehidupan  masyarakat. 27 Sehingga kegiatan kontrol dan verifikasi menjadi isu penting dalam lembaga legislatif karena tujuannya adalah  untuk  memberikan  pilihan  kepada  masyarakat  untuk  mengajukan  banding,  hal  ini dapat dilakukan melalui mekanisme pengujian peraturan perudang-undangan dan pengujian
22 Kemenko Perekonomian  Republik Indonesia. (2020). RUU Cipta Kerja Terbuka atas Masukan dan Aspirasi Masyarakat . Tersedia  secara  daring  dari: https://ekon.go.id/publikasi/detail/180/ruu-cipta-kerja-terbuka-atas-masukan-dan-aspirasi- masyarakat . [Diakses 6 mei 2023].
23 DPR Republik Indonesia. (2020). Pembahasan Hasil Tim Perumus (Timus) / Tim Sinkronisasi (Timsin) RUU tentang Cipta Kerja (Omnibus Law) — Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI Rapat Panja dengan Tim Pemerintah, Tenaga Ahli Baleg DPR-RI, dan DPD-RI . Tersedia  secara  daring  dari: https://wikidpr.org/rangkuman/Baleg-Panja-RUU-CiptaKerja-Pembahasan-Hasil-Timus- Timsin . [Diakses 6 mei 2023].
24 Manan,  B.,  &  Harijanti,  S.  D.  (2017).  Artikel  Kehormatan:  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  dalam Perspektif Ajaran Konstitusi dan Prinsip Negara Hukum. PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law), 4 (2), 222- 243.
25 Hidayat,  Rofiq.  (2020). Mempertanyakan  Legitimasi  UU  Cipta  Kerja .  Tersedia  secara  daring  dari: https://www.hukumonline.com/berita/a/mempertanyakan-legitimasi-uu-cipta-kerja-lt5f9bb85bd2fb2/ .  [Diakses  20 April 2023].
26 Indrati S, Maria Farida. (2020). Ilmu Perundang-Undangan, Proses dan Teknik Penyusunan. Yogyakarta: Kanisius, hlm. 287.
27 Siahaan, Pataniari. (2012). Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Pasca Amandemen UUD 1945 . Jakarta: Konpres, hlm. xiv.
peraturan perundang-undangan oleh lembaga peradilan seperti Mahkamah Agung (MA) dan MK. 28

## 4.  Kepentingan Politik Hukum dalam Pembentukan UU Cipta Kerja
Politik  hukum  secara  etimologis  berasal  dari  istilah  hukum  Belanda, rechtspolitiek .  Dalam bahasa Indonesia, recht dapat berarti ‘hukum’ dan kata politiek dalam kamus bahasa Belanda mengandung  makna beleid  (policy) yang  dalam  bahasa  Indonesia  berarti ‘kebijakan’ . 29 Berdasarkan hal ini, maka politik hukum secara singkat berarti kebijakan hukum. Kebijakan merupakan rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar serta dasar rencana dalam pelaksanaan sesuatu serta cara bertindak. Jadi dapat dikatakan bahwa politik hukum adalah serangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan sesuatu serta cara bertindak dalam bidang hukum.
Politik  hukum  adalah  kebijakan  dari  negara  melalui  badan-badan  negara  yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan akan digunakan  untuk  mengekpresikan  apa  yang  terkandung  dalam  masyarakat  dan  untuk mencapai  apa  yang  dicita-citakan. 30 Politik  hukum  adalah  usaha  untuk  mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu. Pendapat ini bermaksud pada pemahaman tentang pentingnya kekuasaan negara untuk mewujudkan tujuan  atau  cita-cita  masyarakat.  Kekuasaan  itu  sendiri  berarti  kemampuan  untuk mempengaruhi orang atau kelompok lain sesuai dengan pemegang kekuasaan dalam suatu pemerintahan negara. 31
Politik  dan  hukum  merupakan  dasar  dari  politik  hukum.  Prinsip  dasar  yang dipergunakan sebagai ketentuan pengembangan politik juga akan berlaku bagi pelaksanaan politik hukum yang diwujudkan melalui peraturan perundang-undangan. Hukum dianggap sebagai tujuan dari politik. Apabila peraturan perundang-undangan yang telah dibuat tidak diiringi dengan perkembangan yang ada di masyarakat, maka tujuan yang akan dicapai dari masyarakat  tidak  terpenuhi  serta  berpengaruh  pada  penegakan  hukum  itu  sendiri. 32 Pembentukan peraturan perundang-undangan dilihat dari peran dan fungsinya merupakan suatu  kebutuhan  bagi  masyarakat,  karena  hukum merupakan  elemen-elemen  penting  bagi perkembangan politik dan kebijaksanaan ekonomi, sosial, dan budaya dari pemerintah yang mendasari dan mengartikan tindakan-tindakan dari hukum. 33
Sebagai  negara  hukum,  negara  bertujuan  untuk  menegakkan  hukum  dan  menjamin kebebasan warga negara. 34 Kebebasan warga negara dibatasi oleh hukum, sedangkan hukum itu  sendiri  merupakan  cerminan  dari  kehendak  rakyat. 35 Kewenangan  penguasa  untuk menetapkan  suatu  aturan  hukum  tentunya  dimungkinkan  adanya  tindakan  pembatasan terhadap hak asasi manusia, sehingga tidaklah bisa dipisahkan dari akar prinsip kedaulatan
28 Kastanya,  Efraim  Jordi.  (2023). Ini  2  Perbedaan  Legislative  Review  dan  Judicial  Review .  Tersedia  secara  daring  dari: https://www.hukumonline.com/klinik/a/legislative-review-dan-judicial-review-cl1105/ . [Diakses 6 mei 2023].
29 Adibah, A. W. (2018). Studi Analisis Pembentukan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Dalam Perspektif Politik Hukum Nasional. IAIN Tulungagung Research Collections, 2 (2), 1-20.
30 Luthfy, R. M. (2021). Politik Hukum Pengaturan Peraturan Desa Dalam Produk Hukum. Jurnal Legislasi Indonesia, 18 (4), 492.
31 Isharyanto. (2016). Politik Hukum . Sukoharjo: Bebuku Plubisher, hlm. 2.
32 Santiago,  F.  (2017).  Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana Korupsi  oleh  Penegak  Hukum  untuk  Terciptanya  Ketertiban Hukum. Pagaruyuang Law Journal, 1 (1), 23-43.
33 Purwanda, S., & Dewi, M. N. K. (2020). The Effects of Monism and Pluralism on Legal Development of a Nation. Amsir Law Journal, 2 (1), 21-26.
34 Lik adja, J. A. C. (2015). Memaknai “Hukum Negara (Law Through State)” dalam Bingkai “Negara Hukum (Rechtstaat)”. Hasanuddin Law Review, 1 (1), 75-86.
35 Hulain, H., Markoni, M., Subiyanto, A. E., & Widarto, J. (2023).  Periodesasi Masa Jabatan Anggota Legislatif dalam Perspektif Negara Demokrasi Konstitusional. Journal on Education, 5 (4), 15121-15142.
rakyat serta negara berkewajiban untuk melindungi hak asasi masyarakatnya. Pengaruh itu akan semakin terlihat pada produk peraturan perundang-undangan oleh suatu intitusi politik yang  sangat  dipengaruhi  oleh  kekuatan  politik  yang  besar.  Pengaruh  itu  sangat  mungkin mewarnai dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.
Di luar kekuatan politik yang duduk dalam institusi-intitusi politik, terdapat kekuatan lainnya  yang  memberi  kontribusi  dan  memberi  pengaruh  pada  produk  hukum  yang dilahirkan. Kekuatan itu berasal dari berbagai kelompok kepentingan yang diakui peran dan keberadaannya menurut ketentuan hukum sebagai negara yang menganut sistem demokrasi. Kekuatan  yang  dimaksud  seperti  tokoh  ilmuan,  lembaga  swadaya  masyarakat,  organisasi profesi,  tokoh  agama,  organisasi  kemasyarakatan,  kalangan  pengusaha,  dan  sebagainya. Berdasarkan hal ini, telah menunjukkan bahwa pengaruh masyarakat dalam pembentukan hukum mendapatkan kesempatan dan apresiasi yang begitu luas. 36
Undang-undang adalah segala peraturan yang mengatur kehidupan berwarga negara. Pembentukan  sebuah  rancangan  undang-undang  menjadi  wewenang  bagi  tiga  lembaga negara  yang  memiliki  kekuasaan  dalam  mengatur  perundang-undangan,  yaitu:  legislatif, eksekutif,  dan  yudikatif. 37 Peraturan  perundang-undangan  merupakan  suatu  bagian  dari sistem hukum. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dari politik hukum. Istilah politik hukum diacukan pada prinsip bahwa hukum pada dasarnya adalah suatu rancangan dari lembaga politik. Hukum merupakan produk atas kegiatan  politik.  Politik  sangat  menentukan  wujud  hukum.  Pertimbangan  kekuatan  dan kedudukan politik begitu berpengaruh terhadap produk hukumnya. 38
Pada  UU  Nomor  12  Tahun  2011,  disebutkan  bahwa  pembentukan  peraturan perundang-undangan  adalah  pembuatan  peraturan  perundang-undangan  yang  mencakup tahapan  perencanaan,  penyusunan,  pembahasan,  pengesahan  atau  penetapan,  dan pengundangan. DPR RI sebagai Perwakilan rakyat dari beberapa partai politik yang bertujuan sebagai wadah aspirasi rakyat merupakan penyusun dan pembahas RUU serta menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti UU (yang diajukan Presiden) untuk ditetapkan menjadi undang-undang. 39 Selanjutnya, RUU yang telah disepakati bersama maka akan disahkan oleh Presiden dan lahir menjadi undang-undang baru.
Dalam  implementasi  UU  Cipta  Kerja  ini,  Presiden  memiliki  keinginan  untuk membentuk undang-undang dengan menggunakan metode hukum untuk semua/segalanya ( omnibus law ). 40 Omnibus law berasal dari bahasa latin yang terdiri dari dua kata, omnibus dan law, omnibus berarti ‘ untuk semuanya ’ dan law berarti ‘ hukum ’ . Maka bisa didefinisikan hukum untuk semua. 41 Menurut Fahri Bachmid, sebagaimana dikutip Agnes Fitryantica, omnibus law adalah suatu konsep produk hukum yang berfungsi untuk mengintegrasikan berbagai tema, subjek, materi, dan peraturan perundang-undangan pada setiap sektor yang berbeda untuk dijadikan satu produk hukum besar dan holisitik. 42
36 Isharyanto. (2016). Op.Cit., hlm. 6.
37 Siahaan, M. (2010). Uji Konstitusionalitas Peraturan Perundang-Undangan Negara Kita: Masalah dan Tantangan. Jurnal Konstitusi, 7 (4), 009-048.
38 Dhikshita, I. B. G. P. A., Sinta, D. C., & Irawan, C. D. (2022). Politik Hukum dan Quo Vadis Pembentukan Undang- Undang Dengan Metode Omnibus Law Di Indonesia. Jurnal Legislasi Indonesia, 19 (2), 165-184.
39 Karyati, S. (2022). Desain Penguatan Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Menuju Pembaharuan Hukum Nasional. GANEC SWARA, 16 (2), 1584-1590.
40 Sajian,  A.,  Perdana,  I.  T.,  Yudiantini,  N.  P.  Y.,  Putra,  I.  H.,  &  Wilandra,  I.  K.  (2021).  Pengaruh  Politik  Terhadap Pembentukan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Jurnal Kompilasi Hukum, 6 (2), 144-149.
41 Raharjo, Satjipto. (1997). Hukum, Masyarakat, dan Pembangunan . Bandung: Alumni, hlm. 29.
42 Fitryantica,  A.  (2019).  Harmonisasi  Peraturan  Perundang-Undangan  Indonesia  melalui  Konsep  Omnibus  Law. Gema Keadilan, 6 (3), 300-316.
Konsep  Omnibus  law  biasa  diterapkan  di  negara-negara  penganut  sistem  hukum Anglo Saxon, seperti Amerika, Australia, Kanada, dan Irlandia. Pada UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan  tidak  dijelaskan  secara  eksplisit  mengenai  tata  cara  pembentukan perundang-undangan dengan konsep omnibus law . Hal ini karena konsep omnibus law dalam lingkup  negara  yang  menggunakan  sistem  hukum civil  law masih  sangat  jarang  sekali menggunakan  konsep omnibus  law dalam  proses  pembentukan  peraturan  perundang- undangan,  meskipun  ada  beberapa  negara  yang  telah  menggunakannya. 43 Namun,  dalam penerapan konsep omnibus law terlihat tidak diatur secara jelas sesuai UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan. Keinginan untuk penyederhanaan regulasi dan  deregulasi  peraturan  ini  tidak  seimbang  dengan  substansi  regulasi  yang  dapat memberikan  pelayanan  yang  baik  bagi  masyarakat  dan  menarik  para  investor  untuk berinvestasi.
Ide pembentukan undang-undang dalam bentuk omnibus law ini merupakan ide yang muncul  atas  kerumitan  yang  muncul  dalam  berinvestasi  di  Indonesia,  kesulitan  tersebut berupa hal perijinan, pengadaan tanah, perpajakan, dan lainnya. 44 Mekanisme penyusunan dalam  pembentukan  undang-undang  menggunakan  konsep omnibus  law ini  mengubah undang-undang yang sudah ada dengan undang-undang hasil kodifikasi yang berupaya untuk mengumpulkan undang-undang yang banyak menjadi satu kitab undang-undang saja.
Permasalahan dan pertentangan inilah yang membuat permasalahan penting dalam UU Cipta  Kerja  ini,  sehingga  MK  melakukan judical  review terhadap  RUU  Cipta  kerja  dengan melahirkan  keputusan  terkait  perbaikan  UU  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja. Selanjutnya, MK memerintahkan kepada pembentuk undang-undang (Presiden dan DPR) untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama dua tahun sejak putusan ini dan jika dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secara permanen.
Dalam  beberapa  klaster  UU  Cipta  kerja,  seperti  klaster  lingkungan  hidup  ataupun ketenagakerjaan  memiliki  beberapa  masalah  sehingga  terlihat  bahwa  pemerintah  tidak mendengarkan aspirasi rakyat dan seakan membuat undang-undang sesuai dengan keinginan atau kepentingan pribadi. Bahkan, peran pemerintah dalam campur tangan masalah-masalah ketenagakerjaan merupakan sebuah kepentingan umum yang menunjukkan keberpihakannya terhadap kepentingan buruh ataupun kepentingan pengusaha. Serta perubahan Pasal 18 ayat 2 UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dalam UU Cipta Kerja ini dapat menjadi ancaman dari perlindungan kawasan hutan.
Politik  UU  Cipta  Kerja  ini,  terhadap  kepentingan buruh  memiliki  posisi  yang  tidak seimbang dengan pengusaha. Ketidakseimbangan antara posisi buruh dengan pengusaha ini seharusnya  dapat  dipulihkan  agar  dapat  menjaga  keseimbangan  tatanan  kehidupan masyarakat. Dalam posisi ini, buruh memiliki ketidakadilan peraturan yang terbentuk dalam RUU  Cipta  Kerja  yang  setelahnya  ditetapkan  sebagai  UU  Cipta  Kerja.  Klaster ketenagakerjaan pemerintah terlihat melakukan social dumping 45 yang sangat menguntungkan para investor asing dalam penanaman modal asing serta menekankan upah minimum. Para buruh pun tidak mendapatkan perlindungan dalam melakukan pekerjaannya.
43 Fudika, M. D. (2022). Op.Cit.
44 Prabowo, A. S., Triputra, A. N., Junaidi, Y., & Purwoleksono, D. E. (2020). Politik Hukum Omnibus Law di Indonesia. Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo, 13 (1), 1-6.
45 Social dumping adalah praktik pengusaha yang menggunakan tenaga kerja lebih murah daripada yang biasanya tersedia di tempat produksi atau penjualan mereka, misalnya dimana produksi dipindahkan ke negara atau daerah berupah rendah, atau dimana pekerja migran yang dibayar rendah dipekerjakan.
Klaster  Ketenagakerjaan  dalam  RUU  Cipta  Kerja  bertentangan  dengan  UUD  NRI 1945, karena negara telah melepaskan tanggung jawab dalam memberikan serta menjamin hak-hak  konstitusional  yang  dimiliki  rakyat  dan  buruh,  yang  malah  mengedepankan kepentingan investor asing maupun dalam negeri tanpa memperhatikan kepentingan rakyat dan buruh. 46 Adapun,  klaster lingkungan hidup dalam  RUU Cipta Kerja juga melemahkan perlindungan  lingkungan  dan  berpotensi  meningkatkan  alih  fungsi  kawasan  hutan  dalam proses perencanaan ruang dan ekosistem lingkungan hidup di Indonesia.
Penetapan Undang-undang cipta kerja yang di dalam rancangannya terjadi perubahan terhadap  pasal-pasal  yang  mengatur  ketenagakerjaan  secara  umum  ini  merupakan  sebuah penghilangan  tanggung  jawab  pemerintah  dalam  memberikan  kesejahteraan  serta menghilangkan perlindungan kepada para pekerja dalam prakteknya sehingga para pekerja merasa  rugi.  UU  Cipta  Kerja  ini  pun  terlihat  memiliki  konfigurasi  politik  yang  otoriter. 47 Bahkan dalam alinea keempat Pembukaan UUD NRI 1945, Pasal 27 ayat 2 dan Pasal 28D ayat 2 UUD NRI 1945 sebagai konstitusi RI, harus bertanggung jawab dalam memberikan jaminan dan perlindungan pekerja dalam praktek hubungan kerja, bukan justru melepaskan tanggung  jawab  yang  ada.  RUU  Cipta  Kerja  ini  masih  memiliki  banyak  kelemahan  yang berpotensi membuat masalah baru di kalangan masyarakat.

## 5.  Penutup
Peraturan perundang-undangan pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dari politik hukum. Oleh karena itu, perlu disadari bahwa adanya keabsahan bagi masuknya suatu proses politik melalui wadah institusi politik dengan terbentuknya suatu produk hukum. Negara Indonesia menganut sistem civil law dengan karakteristiknya, kepentingan hukum dan peraturan tertulis, telah  bertujuan  untuk  mengatur  suatu  negara  supaya  masyarakatnya  mendapat  kepastian hukum dan jaminan pemenuhan atas hak-hak sebagai warga negara. Konsep omnibus law yang biasanya  diterapkan  di  negara-negara  penganut  sistem  hukum common  law dalam  lingkup negara yang menggunakan sistem hukum civil law masih sangat jarang sekali menggunakan konsep omnibus law dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Sebenarnya konsep omnibus law itu bagus, namun sayangnya penyelundupan pasal yang ada di UU Cipta Kerja  merugikan  masyarakat  sehingga  menimbulkan  pertentangan,  terutama  dari  mereka yang merasa dirugikan dengan disahkannya UU Cipta Kerja.
Proses perencanaan sampai pengesahan undang-undang ini tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dalam pratiknya.  Dalam  beberapa  klaster  dalam  UU  Cipta  Kerja  memiliki  beberapa  masalah sehingga terlihat bahwa pemerintah tidak mendengarkan aspirasi rakyat dan seakan membuat undang-undang sesuai dengan keinginan atau kepentingan pribadi.

## Referensi
Buku dengan penulis: Christiawan, R. (2021). Omnibus Law: Teori dan Penerapannya . Jakarta: Bumi Aksara.
Indrati  S,  Maria  Farida.  (2020). Ilmu  Perundang-Undangan,  Proses  dan  Teknik  Penyusunan. Yogyakarta: Kanisius.
Isharyanto. (2016). Politik Hukum . Sukoharjo: Bebuku Plubisher.
46 Sajian, A., Perdana, I. T., Yudiantini, N. P. Y., Putra, I. H., & Wilandra, I. K. (2021). Op.Cit.
47 Fudika, M. D. (2022). Op.Cit.
Marbun,  SF.,  dan  Mahfud  MD,  Moh.  (2011). Pokok-Pokok  Hukum  Administrasi  Negara . Yogyakarta: Liberty.
Raharjo, Satjipto. (1997). Hukum, Masyarakat, dan Pembangunan . Bandung: Alumni.
Siahaan,  Pataniari.  (2012). Politik  Hukum  Pembentukan  Undang-Undang  Pasca  Amandemen UUD 1945 . Jakarta: Konpres.
Artikel jurnal:
Adibah,  A.  W.  (2018).  Studi  Analisis  Pembentukan  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun 2008  Tentang  Perbankan  Syariah  Dalam  Perspektif  Politik  Hukum  Nasional. IAIN Tulungagung Research Collections, 2 (2), 1-20.
Astri, H. (2011). Penyelesaian Konflik Sosial melalui Penguatan Kearifan Lokal. Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial, 2 (2), 151-162.
Dhikshita, I. B. G. P. A., Sinta, D. C., & Irawan, C. D. (2022). Politik Hukum dan Quo Vadis  Pembentukan  Undang-Undang  Dengan  Metode  Omnibus  Law  Di  Indonesia. Jurnal Legislasi Indonesia, 19 (2), 165-184.
Fitryantica,  A.  (2019).  Harmonisasi  Peraturan  Perundang-Undangan  Indonesia  melalui Konsep Omnibus Law. Gema Keadilan, 6 (3), 300-316.
Fudika, M. D. (2022). Konfigurasi Politik Lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja. Jurnal Legislasi Indonesia, 19 (2), 185-197.
Hulain, H., Markoni, M., Subiyanto, A. E., & Widarto, J. (2023). Periodesasi Masa Jabatan Anggota  Legislatif  dalam  Perspektif  Negara  Demokrasi  Konstitusional. Journal  on Education, 5 (4), 15121-15142.
Karyati,  S.  (2022).  Desain  Penguatan  Pelaksanaan  Fungsi  Legislasi  Dewan  Perwakilan Rakyat  Republik  Indonesia  Menuju  Pembaharuan  Hukum  Nasional. GANEC SWARA, 16 (2), 1584-1590.
Likadja, J. A. C. (2015). Memaknai “Hukum Negara (Law Through State)” dalam Bingkai “Negara Hukum (Rechtstaat)”. Hasanuddin Law Review, 1 (1), 75-86.
Luthfy, R. M. (2021). Politik Hukum Pengaturan Peraturan Desa Dalam Produk Hukum. Jurnal Legislasi Indonesia, 18 (4), 492.
Manan, B., & Harijanti, S. D. (2017). Artikel Kehormatan: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang  dalam  Perspektif  Ajaran  Konstitusi  dan  Prinsip  Negara  Hukum. PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law), 4 (2), 222-243.
Munawar,  M.,  Marzuki,  M.,  &  Affan,  I.  (2021).  Analisis  Dalam  Proses  Pembentukan Undang-Undang  Cipta  Kerja  Perpspektif  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011 Tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan. Jurnal  Ilmiah  METADATA,
3 (2), 452-468.
Prabowo, A. S., Triputra, A. N., Junaidi, Y., & Purwoleksono, D. E. (2020). Politik Hukum Omnibus Law di Indonesia. Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo, 13 (1), 1-6.
Purwanda, S., & Wulandari, A. S. R. (2023). Socio-Legal Studies: Methodical Implications of Legal Development in Indonesia. Al-'Adl, 16 (2), 152-163.
Purwanda, S., & Dewi, M. N. K. (2020). The Effects of Monism and Pluralism on Legal Development of a Nation. Amsir Law Journal, 2 (1), 21-26.
Saiya,  A.  J.,  Alfons,  S.  S.,  &  Tita,  H.  M.  Y.  (2021).  Partisipasi  Masyarakat  Dalam Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja. TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum, 1 (6), 618- 626.
Sajian,  A.,  Perdana,  I.  T.,  Yudiantini,  N.  P.  Y.,  Putra,  I.  H.,  &  Wilandra,  I.  K.  (2021). Pengaruh  Politik  Terhadap  Pembentukan  Rancangan  Undang-Undang  Cipta  Kerja. Jurnal Kompilasi Hukum, 6 (2), 144-149.
Santiago,  F.  (2017).  Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana  Korupsi  oleh  Penegak  Hukum untuk Terciptanya Ketertiban Hukum. Pagaruyuang Law Journal, 1 (1), 23-43.
Siahaan, M. (2010). Uji Konstitusionalitas Peraturan Perundang-Undangan Negara Kita: Masalah dan Tantangan. Jurnal Konstitusi, 7 (4), 009-048.
World Wide Web: Abidin, Zainul. (2020). K-Sarbumusi Nyatakan Mundur dari Tim Pembahasan RUU Omnibus Law . Tersedia secara daring dari: https://beritabaru.co/k-sarbumusi-nyatakan-mundur- dari-tim-pembahasan-ruu-omnibus-law/ .
DPR Republik Indonesia. (2020). Pembahasan Hasil Tim Perumus (Timus) / Tim Sinkronisasi (Timsin) RUU tentang Cipta Kerja (Omnibus Law) — Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI Rapat Panja  dengan  Tim  Pemerintah,  Tenaga  Ahli  Baleg  DPR-RI,  dan  DPD-RI .  Tersedia  secara daring dari: https://wikidpr.org/rangkuman/Baleg-Panja-RUU-CiptaKerja-
Pembahasan-Hasil-Timus-Timsin .
Hidayat, Rofiq. (2020). Mempertanyakan Legitimasi UU Cipta Kerja . Tersedia secara daring dari: https://www.hukumonline.com/berita/a/mempertanyakan-legitimasi-uu-cipta- kerja-lt5f9bb85bd2fb2/ .
Kastanya, Efraim Jordi. (2023). Ini 2 Perbedaan Legislative Review dan Judicial Review . Tersedia secara  daring  dari: https://www.hukumonline.com/klinik/a/legislative-review-dan- judicial-review-cl1105/ .
Kemenko  Perekonomian  Republik  Indonesia.  (2020). RUU  Cipta  Kerja  Terbuka  atas Masukan dan Aspirasi Masyarakat . Tersedia secara daring dari: https://ekon.go.id/publikasi/detail/180/ruu-cipta-kerja-terbuka-atas-masukan-dan- aspirasi-masyarakat .
Kemenkumham Republik Indonesia. (2020). Mau Tahu Proses Penyusunan RUU Cipta Kerja? Yuk Simak… Tersedia secara daring dari: https://ham.go.id/2020/10/15/mau-tahu- proses-penyusunan-ruu-cipta-kerja-yuk-simak/ .
Kompas. (2019). Naskah Lengkap Pidato Presiden Joko Widodo dalam Pelantikan Periode 2019- 2024 .  Tersedia  secara  daring  dari: https://jeo.kompas.com/naskah-lengkap-pidato- presiden-joko-widodo-dalam-pelantikan-periode-2019-2024 .
Nurhanisah, Yuli. (2021). Perjalanan Omnibus Law Cipta Kerja Hingga Menjadi UU . Tersedia secara  daring  dari: https://indonesiabaik.id/infografis/perjalanan-omnibus-law-cipta- kerja-hingga-menjadi-uu .
Qothrunnada, Kholida. (2022). Omnibus Law: Pengertian, Tujuan, dan Manfaatnya. Tersedia secara daring dari: https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d- 5971850/omnibus-law-pengertian-tujuan-dan-manfaatnya .
Sjarif,  Fitriani  Ahlan.  (2022). Arti  Meaningful  Participation  dalam  Penyusunan  Peraturan . Tersedia  secara  daring  dari: https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-imeaningful- participation-i-dalam-penyusunan-peraturan-lt62ceb46fa62c0 .
Susanto, Vendi Yhulia., dan Handoyo. (2020). Panitia Kerja (Panja) RUU Omnibus Law Resmi Dibentuk .  Tersedia  secara  daring  dari: https://nasional.kontan.co.id/news/panitia- kerja-panja-ruu-omnibus-law-resmi-dibentuk .
Wakil Presiden Republik Indonesia. (2023).
Meaningful Participation Dalam Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan . Tersedia secara daring dari:
https://www.wapresri.go.id/meaningful-participation-dalam-proses-pembentukan-peraturan- perundang-undangan/ .

## Conflict of Interest Statement:
The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.
Copyright © 2023 ALJ. All rightsreserved.