Jurnal Indonesia Sosial Teknologi: p–ISSN: 2723 - 6609 e-ISSN : 2745-5254 Vol. 2, No. 9 September 2021

## AKUNTABILITAS  PENGELOLAAN  ANGGARAN  PENDAPATAN  DAN BELANJA  DESA  (APBDES)  DI  DESA  MANGKONJAYA KECAMATAN BOJONGGAMBIR KABUPATEN TASIKMALAYA
Deni Nurcahya STISIP Tasikmalaya Email: deninurcahya33@gmail.com

## Abstrak
Akuntabilitas pengelolaan  (APBDes)  Desa  Mangkonjaya  masi  memiliki permasalahan  diantaranya,  Kurang  akuntabilitas  terhadap  pertanggungjawaban  dari pihak  pengelola  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APBDes)  yaitu  adanya anggaran yang dikeluarkan bukan untuk peruntukannya, Kurang efektif dan efesiens dalam  pengelolaan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APBDes),  Kebijakan pelaksanaan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APBDes)  kurang  tepat terhadap  pelaksaan  dokumen  sebelumnya  yaitu  RKPDes  dan  RPJMDes.  Tujuan penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  bagaimana  akuntabilitas  pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Desa (APBDesa) di Desa Mangkonjaya Kecamatan Bojonggambir  Kabupaten  Tasikmalaya.  Metode  dalam  penelitian  ini  menggunakan pendekatan kualitatif penentuan informan dengan teknik purposive sampling . Teknik pengumpulan  data  yang  dilakukan  berupa  observasi,  wawancara  dan  dokumentasi dan FGD, teknik analisis data dengan reduksi data, display data serta verifikasi dan penarikan  kesimpulan,  dan  triangulasi  sumber.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa untuk  pembuatan  pertanggungjawaban  alokasi  dana  desa  masih  perlu  bimbingan pihak-pihak  terkait  yang  lebih  berkompeten  karena  laporan  pertanggungjawaban yang ada saat ini hanya berupa gambaran umum saja. kewenangan Pemerintah Desa dalam  pengelolaan  APBDesa  ini  adalah  dengan  mengetahui,  memfasilitasi  dan mengawasi. Dengan standar operasional prosedur dalam pelaporan APBDes tersebut harus  dilaporkan  setiap  semsternya,  atau  enam  bulan  sekali.  Selanjutnya  dalam  hal pertanggungjawaban  dari  Kepala  Desa  terhadap  pengalokasian  dana  Desa  dirasa masyarakat masih kurang karena tidak adanya keterbukaan informasi kepada mereka. Kesimpulannya akuntabilitas pengelolaan aAPBDes belum efektif..
Kata kunci : Akuntabilitas; APBDesa; Desa Mangkonjaya.

## Abstract
Management  accountability  (APBDes)  in  Mangkonjaya  Village  still  has  problems including, Lack of accountability for accountability from the manager of the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes), namely the existence of a budget that is not  issued  for  its  purpose,  Less  effective  and  efficient  in  managing  the  Village Revenue  and  Expenditure  Budget  (APBDes)  ,  The  policy  for  implementing  the Village  Revenue  and  Expenditure  Budget  (APBDes)  is  not  appropriate  for  the implementation of the previous documents, namely the RKPDes and RPJMDes. The purpose of this study was to find out how the accountability of village revenue and
expenditure budget management (APBDesa) in Mangkonjaya Village, Bojonggambir District, Tasikmalaya Regency. The method in this study uses a qualitative approach to  determine  informants  with purposive  sampling  technique .  Data  collection techniques  were  carried  out  in  the  form  of  observation,  interviews  and documentation and  FGD, data  analysis techniques with  data reduction, data display and verification and conclusion drawing, and source triangulation. The results of the study  indicate  that  for  making  accountability  for  village  fund  allocations,  guidance from  relevant  parties  who  are  more  competent  is  still  needed  because  the  current accountability reports are only in the form of general descriptions. The authority of the  Village  Government  in  managing  the  APBDesa  is  to  know,  facilitate  and supervise.  With  standard  operating  procedures  in  the  APBDes  reporting,  it  must  be reported every semester, or every six months. Furthermore, in terms of accountability from the Village Head towards the allocation of Village funds, the community feels that  it  is  still  lacking  because  there  is  no  information  disclosure  to  them.  In conclusion,  the  accountability  of  the  village  budget  management  has  not  been effective.

## Keyword: Accountability; APBDesa; Mangkonjaya Village

## Pendahuluan
Pemerintahan  desa  merupakan  lingkup  terkecil  dalam  suatu  pemerintahan Republik  Indonesia.  Meskipun  demikian,  Pemerintahan  desa  memiliki  peranan  yang cukup  besar  dalam  pembangunan.  Jika  pembangunan  di  setiap  desa  dapat  berjalan secara  maksimal,  maka  tujuan  dari  pemerintah  pusat  untuk  membuat  pemerataan kesejahteraan dan pembangunan yang adil akan dapat terwujud. Hal ini sejalan dengan nawacita Presiden Republik Indonesia yaitu membangun Indonesia dari pinggiran, tiada lain  hal  ini  pengembangan  dan  penataan  pemerintah  desa  menjadi  ujung  tombak  dari pembangunan Indonesia saat ini.
Lahirnya  Undang-Undang  No  6  tahun  2014  Tentang  Desa  menjelaskan  bahwa desa  merupakan  kesatuan  masyarakat  hukum  yang  memiliki  batas  wilayah  yang mempunyai  wewenang  untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan  penyelenggaraan pemerintahan,  pembangunan,  dan  kepentingan  masyarakat  setempat  berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Sebagaimana  dijelaskan  dalam  Undang-Undang  Nomor  6  tahun  2014  tentang Desa,  bahawa  pemerintah  memberikan  kewenangan  kepada  pemerintah  desa  untuk mengurus  urusan  penyelenggaraan  pemerintahan,  pembangunan  dan  kepentingan masyarakat, salah satunya dalam pengelolaan keuangan desa sebagai cermin dari proses penyelenggaran pemerintahan yang kewenangannya diberikan kepada pemerintah desa. Hal  tersebut  kemudian  diperjelas  dengan  lahirnya  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Secara jelas dalam salah satu  amanah  Permendagri  tersebut  bahwa  pengelolaan  keuangan  desa  harus dilaksanakan dalam hal perencanaan, penganggaran, pengelolaan dan pelaporan sebagai bentuk  pertanggungjawaban  pemerintah  kepada  masyarakat.  Secara  eksplisit  sangat
jelas  bahawa  dalam  pelaksanaan  pengelolaan  keuangan  desa  diharuskan  adanya pertanggungjawaban  dari  pemerintah  selaku  pelaksana  pembangunan  terhadap masyarakat,  dalam  rangka  mewujudkan  tata  kelola  pemerintah  yang  baik  ( good governance ).
Pentingnya  akuntabilitas  seperti  yang  dikemukakan  oleh  ( Linda ,  2018). Akuntabilitas  adalah  keharusan  lembaga-lembaga  sektor  publik  untuk  lebih menekankan  pada  pertanggungjawaban  horizontal  (masyarakat)  bukan  hanya pertanggungjawaban  vertikal  (otoritas  yang  lebih  tinggi).  Berlakunya  Undang-Undang Nomor  6  tahun  2014,  menuntut  desa  untuk  lebih  mandiri  dalam  mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya yang dimiliki, termasuk pengelolaan keuangan dan  kekayaan  milik  desa.  Di  sinilah  Badan  Pengawasan  Keuangan  dan  Pembangunan (BPKP)  dan  Aparat  Pengawas  Intern  Pemerintah  (APIP)  sebagai  auditor  internal pemerintah sangat berperan dalam mengawal akuntabilitas pengelolaan dana desa.
Sistem  pengelolaan keuangan desa  yang dikelola oleh pemerintah desa termasuk di  dalamnya  mekanisme  penghimpunan  dan  pertanggungjawaban  merujuk  pada Undang-undang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan  Keuangan  antara Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah  ( Suyono  &  Prakoso ,  2018).  Dalam  aturan tersebut  dijelaskan  bahwa  pendanaan  pembangunan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah daerah termasuk didalamnya pemerintah desa menganut prinsip money follows function yang berarti bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan.
Sejak  tahun  2015,  Desa  mendapatkan  kucuran  dana  sebesar  10%  dari  APBN. Dana  tersebut  diberikan  kepada  pemerintah  desa  melalui  pemerintah  daerah  seperti sebelumnya Alokasi Dana Desa, selanjutnya  disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang  diterima  Kabupaten/Kota    dalam  Anggaran  pendapatan  dan  Belanja  Daerah Kabupaten/Kota setelah   dikurangi Dana Alokasi Khusus (Permendagri RI Nomor 113 Tahun  2014    Bab  1  Pasal  10),  kemudian  desa  mendapatkan  anggaran  dari  pemerintah pusat  berupa  Dana  Desa  (DD)  yang  diberikan  untuk  pelaksanaan  pembangunan  desa dan  pemberdayaan  masyarakat  desa,  serta  desa  mendapatkan  bantuan  lainnya  untuk pelaksanaan pembangunan di desa.
Gambaran  umum  pembangunan  tahunan  yang  dilaksanakan  di  pemerintah  desa dapat  tercerimin  dalam  dokumen  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APBDes), dalam  APBDes  tersebut  terdapat  isi  mengenai  seluruh  anggaran  desa  yang  meliputi Pendapatan  Desa,  dan  Belanja  Desa.  Sejak  ditetapkannya  Undang-Undang  Nomor  6 tahun 2014 dan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 membawa perubahan yang cukup baik terhadap keuangan desa.
Berkaitan  dengan  pengelolaan  Anggaran  dan  Pendapatan  dan  Belanja  Desa (APBDes),  tentunya  tidak  lepas  dari  kemampuan  pemerintah  desa  untuk  mengelola APBDes  sesuai  kebutuhan ( Mokalu,  Gosal,  & Sampe , 2019). Hal  ini merupakan salah satu  bentuk  desentralisasi  guna  mendorong good  governance ,  karena  mendekatkan negara  kepada  masyarakat  dan  sekaligus  meningkatkan  partisipasi  masyarakat,  yang akhirnya mendorong akuntabilitas, transparansi dan responsivitas pemerintah desa.
Desa  Mangkonjaya  merupakan  desa  yang  terletak  di  Kecamatan  Bojonggambir yang  termasuk  dalam  wilayah  Kabupaten  Tasikmalaya.  Masalah  umum  yang  dihadapi selama  lima  tahun  terakhir  adalah  pendapatan  dengan  realisasi  anggaran  mengalami penurunan, hal ini menunjukan lemahnya pengelolaan keuangan Anggaran Pendapatan dan  Belanja  Desa  (APBDes)  dalam  pertanggungjawaban  pengelolaan  keunagan  desa sebagaimana dituangkan dalam Tabel 1 sebagai berikut.
Tabel 1. Realisasi APBDes Desa Mangkonjaya Tahun 2015-2018
Sumber: Kaur Keungan Desa Mangkonjaya Tahun 2020
Jika  dilihat  dari  tabel  1  dalam  realisasi  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa (APBDes) di Desa Mangkonjaya Kecamatan Bojonggambir, pada umumnya persentase realisasi  APBDes  menurun.  Jika  dilihat  dari  angka  pedapatan  dalam  5  (lima)  tahun terakhir  mengalami  angka  kenaikan  yang  cukup  siginifikan,  akan  tetapi  bebanding terbalik dengan angka realiasai dalam pencapaian pengelolaan APBDes. Jika dikaitkan dengan pertanggungjawaban pengelolaan APBDes semestinya realisasi  anggaran harus terserap dengan baik. Selama 5 (lima) tahun terakhir, data menunjukan bahwa realisasi anggaran belum pernah diserap secara utuh (100 %).
Pengelolaan  keuangan  desa  Mangkonjaya  Kecamatan  Bojonggambir  diawali dengan perencanaan. Perencanaan diawali dengan penetapan Rencana Kerja Pemerintah Desa  (RKPDes)  dan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APBDes).  RKPDes merupakan  penjabaran  dari  dokumen  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Desa (RPJMDes).  RPJMDes  mempunyai  jangka  waktu  enam  tahun  kemudian  diakhiri dengan tahap pertanggungjawaban keuangan.
Tahap  yang  terakhir  dari  proses  pengelolaan  keuangan  desa  adalah pertanggungjawaban.  Pertanggungjawaban  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa (APBDes).  Laporan  pertanggungjawaban  disampaikan  kepada  Bupati.  Laporan pertanggungjawaban merupakan bukti atas pertanggungjawaban pemerintah desa dalam mengelola  keuangan  desa  dan  bukti  bahwa  pemerintah  desa  telah  menyelesaikan program-program  kegiatan  yang  telah  direncanakan  sebelumnya  ( Nafidah  &  Anisa , 2017).  Laporan  pertanggungjawaban  digunakan  sebagai  dokumen  untuk  menyusun anggaran di tahun berikutnya. Pertanggung jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa  (APBDes)  Desa  Mangkonjaya  disampaikan  kepada  Bupati  Tasikmalaya  pada tanggal 31 Desember setiap tahunnya. Peran perangkat desa harus memiliki pemahaman atas  peraturan  perundang-undangan  dan  ketentuan  lainnya  tentang  pengelolaan
No Tahun Pendapatan (Rp) Realisasi (Rp) Persentas e (%) 1 2014 356.099.069 360.008.951 Minus (-) 2 2015 829.184.477 829.003.813 99,97 3 2016 1.196.162.151 1.195.930.700 99,98 4 2017 1.761.609.990 1.760.604.362 99,94 5 2018 1.614.686.859 1.486.128.229 92,03
keuangan  desa,  serta  memiliki  kemampuan  dan  integritas  untuk  melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
Kemampuan dan integritas perangkat desa sangat dibutuhkan dalam hal ini karena resiko  dari  pengelolaan  keuangan  sangatlah  besar.  Seperti  berita  yang  dimuat  dalam detik  news Indonesia  Corruption  Watch  (ICW) merilis  sebanyak  110  kasus penyelewengan Dana Desa (DD) dan ADD sepanjang 2016 sampai dengan 10 Agustus 2017. Dari 110 kasus tersebut jumlah kerugian negara mencapai 30 (tiga puluh) milliar rupiah. Data tersebut diperoleh ICW dari berbagai sumber media hingga aparat penegak hukum. Hal tersebut menandakan bahwa pengelolaan keuangan desa sangat rawan dan berisiko terjadinya korupsi.
Membahas  tentang  akuntabilitas  maka  terdapat  penelitian  terdahulu  yang dilakukan  oleh  ( Lestari ,  2017).  Judul  penelitian  yang  dilakukan  adalah  Analisis Akuntabilitas  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  (Studi  Kasus  di  Wilayah Kecamatan  Banyudono).  Penelitian  ini  menggunakan  teori  ( Subroto ,  2009).  Metode penelitian  yang  digunakan  menggunakan  metode  penelitian  Kualitatif-Deskriptif.  Dan teknik  pengumpulan  datanya  menggunakan  Pengamatan  langsung  di  lapangan  dan wawancara.  Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  sistem  akuntabilitas perencanaan  dan  pelaksanaan  telah  menerapkan  prinsip  transparansi  dan  akuntabilitas. Sedangkan Pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa (ADD) baik secara teknis maupun administrasi  sudah  baik,  namun  harus  tetap  mendapat  atau  diberikan  bimbingan  dari pemerintah kecamatan
Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah dilakukan di tempat yang berbeda serta menggunakan teori yang berbeda pula serta perbedaan dalam segi waktu serta lokus yang di gunakan kemudian hasil yang di dapat serta kesimpulan dan rekomendasi penelitian. Selanjutnya persamaannya adalah dalam sisi, variabel yang sama-sama mengangkat  tema akuntabilitas, kemudian metode  yang di  gunakan. Tetapi ada  hal  menarik  yang  mejadi  kebaharuan  peneliti  yaitu  terletak  pada  penggunaan APBDes serta efektivitas penggunaannya.
Berdasarkan  hal-hal  yang  telah  dipaparkan  sebelumnya,  peneliti  tertarik  untuk meneliti  lebih  dalam  tentang  Akuntablitas  Pengelolaan  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Desa  (APBDes)  di  Desa  Mangkonjaya  Kecamatan  Bojonggambir  Kabupaten Tasikmalaya. Selanjutnya berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti pada tahun  2019,  permasalahan  selanjutnya  yang  terjadi  dalam  Akuntablitas  Pengelolaan Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APBDes)  di  Desa  Mangkonjaya  Kecamatan Bojonggambir Kabupaten Tasikmalaya adalah sebagai berikut:
1. Kurang  akuntabilitas  terhadap  pertanggungjawaban  dari  pihak  pengelola Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APBDes)  yaitu  adanya  anggaran  yang dikeluarkan bukan untuk peruntukannya.
2. Kurang efektif dan efesiens dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta banyaknya program pencapaian keu uangagan yang kurang terrealisai (antara rencana pendapatan anggaran dengan realiasasi anggaran).
3. Kebijakan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) kurang tepat terhadap pelaksaan dokumen sebelumnya yaitu RKPDes dan RPJMDes.
Berkaitan  denga  konsep  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  yang  dikemukan oleh beberapa ahli dalam kajian teori, maka peneliti menyimpulkan dalam menganalisis masalah  yang  berada  dalam  latar  belakang  penelitian  merujuk  kepada  pendapat  ( saepudin,  2017)  yang  dimaksud  dengan  akuntabilitas  dan  aspek  auntabilitas  yaitu Akuntabilitas  adalah  kemampuan  memberi  jawaban  kepada  otoritas  yang  lebih  tinggi atas  tindakan  seseorang/sekelompok  orang  terhadap  masyarakat  luas  dalam  suatu organisasi.
Adapun aspek akuntabilitas adalah:
1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran ( accountability for probity and legality ) Akuntabilitas hukum terkait dengan dilakukannya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam organisasi. Akuntabilitas hukum menjamin ditegakkannya  supremasi  hukum.  Akuntabilitas  kejujuran  terkait  dengan penghindaran  penyalahgunaan  jabatan,  korupsi  dan  kolusi.  Akuntabilitas kejujuran menjamin adanya praktik organisasi yang sehat.
2. Akuntabilitas Manajerial
Akuntabilitas  manajerial  dapat  juga  diartikan  sebagai  akuntabilitas  kinerja ( performance  accountability )  adalah  pertanggungjawaban  untuk  melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efesien.
3. Akuntabilitas Program
Akuntabilitas  program  berarti  bahwa  program-program  organisasi  hendaknya merupakan  program  yang  bermutu  dan  mendukung  strategi  dalam  pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi.
4. Akuntabilitas Kebijakan
Lembaga-lembaga  publik  hendaknya  dapat  mempertanggungjawabkan  kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak di masa depan.
5. Akuntabilitas Financial
Akuntabilitas financial merupakan pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk  menggunakan  dana  publik  ( public  money )  secara  ekonomis,  efisien  dan efektif,  tidak  ada  pemborosan,  kebocoran  dana  dan  korupsi.  Akuntabilitas financial mengharuskan  lembaga-lembaga  publik  untuk  membuat  laporan keuangan  yang  menggambarkan  kinerja financial organisasi  kepada  pihak  luar.” (Rasul  dalam  Saepudin ,  2017),  alasan  penngunaan  teori  tersebut  oleh  peneliti dianggapa relevan dengan masalah yang di teliti berdasarkan observasi.
Adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas pengelolaan  anggaran  pendapatan  dan  belanja  desa  (APBDes)  di  Desa Mangkonjaya Kecamatan Bojonggambir Kabupaten Tasikmalaya.
Manfaat  Penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  manfaat  bagi  berbagai pihak,  bagi  peneliti  hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  menambah  w awasan pengetahuan  bagi  peneliti  tentang  akuntabilitas  pengelolaan  (APBDesa).Secara akademik  hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberi  tambahan  pengetahuan bagi kemajuan akademisk dan dapat dijadikan acuan atau referensi bagi penelitian selanjutnya. Bagi Instansi yang bersangkutan sebagai masukan kepada Pemerintah
Kabupaten  Tasikmalaya  khususnya  Desa  yang  di  teliti  dalam  meningkatkan akuntabilitas pengelolaan APBDesa.

## Metode Penelitian
Metode  dalam  penelitian  ini  ialah  dengan  menggunakan  pendekatan  kulaitatif dengan jenis deskriptif ( Moleong , 2012). Informan dalam penelitian yang dilaksanakan di Desa Mangkonjaya Kecamatan Bojonggambir Kabupaten Tasikmalaya ialah Kepala Desa, Ketua BPD, Sekertaris Desa, Bendahara Desa dan Kasi Pemerintahan sebanyak 5 orang ( Sugiyono , 2014). Teknik pengumpulan data melalui, Observasi, wawancara, dan dokumentasi.  Sedangkan  teknik  pengolahan  dan  analisis  datanya  dmelalui data reducti on/reduksi data, data display /penyajian data, data conclusion drawing/verificatio/alternatif  verifikasi. Lokasi  penelitian  dilaksanakan  di  Desa Mangkonjaya Kecamatan Bojonggambir Kabupaten Tasikmalaya

## Hasil dan Pembahasan

## 1. Prinsip Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran
Akuntabilitas hukum terkait dengan dilakukannya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan  lain  yang  disyaratkan  dalam  organisasi.  Akuntabilitas  hukum  menjamin ditegakkannya  supremasi  hukum.  Akuntabilitas  kejujuran  terkait  dengan  penghindaran penyalahgunaan jabatan, korupsi dan kolusi. Akuntabilitas kejujuran menjamin adanya praktik organisasi yang sehat. Aspek akuntabilitas hukum dan kejujuran ini terdapat dua parameter, yakni:
a) Ketaatan Pegawai Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa
Salah  satu  parameter  dalam  aspek  akuntabilitas  hukum  dan  kejujuran  adalah ketaatan perangkat desa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Hal ini dapat dilihat dari pertanggungjawaban laporan hasil akhir realisasi Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APBDes)    setiap  semesternya  serta kesesuaian  pelaporan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APBDes)    tersebut terhadap Penggunaan Pembangunan Desa,
Berdasarkan  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  di  dalam  pelaksanaan Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APBDes)  senantiasa  dilaporkan perkembangan  pelaksanaan  kegiatan  oleh  pengelola  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Desa  (APBDes)  di  tingkat  desa,  terutama  tentang  kegiatan  fisik  dan penyerapan  dana  yang  bsersumber  dari  Dana  Desa  (DD).  Dapat  diketahui  bahwa tanggungjawab  pengelola  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APBDes)  di tingkat  desa sudah memenuhi  ketentuan pembuatan laporan kegiatan APBDes  yang bertahap  dan  laporan  akhir  kegiatan.  Pertanggungjawaban  pelaksanaan  program Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APBDes)  kepada  pemerintah  tingkat atasnya dilakukan melalui sistem pelaporan yang dilakukan secara periodik. Laporan pelaksanaan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APBDes)  terdiri  dari  laporan pendahuluan,  laporan  masing-masing  tahap  kegiatan,  laporan  bulanan,  dan  laporan akhir kegiatan yang disusun secara komprehensip.
Selanjutnya terkait penyampaian laporan dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu  dari  Tim  Pelaksana  Tingkat  Desa  dan  diketahui  Kepala  Desa  ke  Tim Pendamping  Tingkat  Kecamatan  secara  bertahap.  Hal  ini  sesuai  dengan  yang dikatakan  oleh  Bendahara  Desa  Mangkonjaya  berikut:  “Iya,  artinya  setelah  SPJ selesai  diserahkan  kepada  bagian  pemerintahan  setelah  diverifikasi  oleh  Tim Pendamping dari kecamatan.”
Berdasarkan pemaparan  diatas terlihat  bahwa  di dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APBDes)  senantiasa  dilaporkan  perkembangan pelaksanaan  kegiatan  oleh  pegawai  desa,  terutama  tentang  kegiatan  fisik  dan penyerapan  dana,  meskipun  masih  diperlukan  bimbingan  dari  pihak  terkait.  Hai  ini karena  tidak  semua  pegawai  desa  memiliki  kemampuan  dalam  menjabarkan pengalokasian anggaran desa secara detail.
b) Kesesuaian  pelaporan  dan  target  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa (APBDes) terhadap Pencapaian Realisasi APBDes.
Parameter  kesesuaian  antara  pelaporan  dan  target  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Desa  (APBDes)  terhadap  pencapaian  program  berkaitan  dengan pertimbangan  apakah  tujuan  dari  program  dan  kegiatan  yang  pembiayaannya bersumber dari Anggaran Desa yang telah ditetapkan sebelumnya dapat dicapai atau tidak.
Parameter  kesesuaian  antara  laporan  dan  target  terhadap  pencapaian  program dalam  akuntabilitas  berkaitan  dengan  pertimbangan  apakah  tujuan  yang  ditetapkan dapat  dicapai  atau  tidak.  Berdasarkan  pernyataan  tersebut,  penciptaan  akuntabilitas selain  ditentukan  oleh  hasil  dari  program  dan  kegiatan  yang  dilakukan,  juga  sangat ditentukan oleh pencapaian tujuan yang ditetapkan. Hal tersebut karena akuntabilitas adalah  perwujudan  kewajiban  untuk  mempertanggungjawabkan  keberhasilan  atau kegagalan  atas  pelaksanaan  misi  organisasi  dalam  mencapai  tujuan-tujuan  dan sasaran-sasaran  yang  telah  ditetapkan  melalui  suatu  media  pertanggungjawaban secara  periodik.  Oleh  karena  itu,  tujuan  program  dan  kegiatan  yang  tidak  dapat tercapai  oleh  pemerintah  Desa  Mangkonjaya  dalam  bidang  pemberdayaan menunjukkan  bahwa  terdapat  masalah  yang  menjadi  kendala  terwujudnya akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas pengelolaan Dana  Desa  di  Desa  Sukraja  berdasarkan  parameter  kesesuaian  antara  laporan  dan target  terhadap  pencapaian  program  belum  terwujud.  Hal  tersebut  karena  tujuan bidang  pemberdayaan  belum  tercapai  maksimal  melalui  outputya  dihasilkan, meskipun tujuan di bidang pembangunan cukup dapat tercapai.

## 2. Prinsip Akuntabilitas Manajerial
Akuntabilitas  manajerial  dapat  juga  diartikan  sebagai  akuntabilitas  kinerja ( performance accountability ) yakni pertanggungjawaban untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efesien. Prosedur dalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan  Belanja  Desa  (APBDes),  dalam  parameter  ini  peneliti  menentukan  dua  parameter yakni:
a) Sistem Informasi Yang Jelas dan Terbuka Terhadap Masyarakat
Aspek-aspek  dalam  akuntabilitas  manjerial  ini  antara  lain  sistem  informasi yang  jelas  dan  terbuka  terhadap  masyarakat  tentang  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Desa  (APBDes)  serta  kelengkapan  prosedur  administrasi  dalam  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APBDes)    terkait  keuangan  desa,  sumber  keuangan desa, dan anggaran pendapatan dan belanja desa.
Berdasarkan  hasil  penelitian,  maka  dapat  diketahui  bahwa  Pemerintah  Desa tidak  terbuka  terhadap  masyarakat  Desa,  yang  berarti  dalam  hal  ini pertanggungjawaban terhadap masyarakatnya dapat dipertanyakan karena seharusnya pelaksanaan  pengelolaan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APBDes) dilaksanakan  secara  partisipatif  bersama  masyarakat,  sehingga  masyarakat  tahu tentang  APBDes.  Sebagaimana  tercantum  dalam  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa  BAB  II  Pasal  2  yang  menyebutkan  bahwa  : “Keuangan  desa  dikelola  berdasarkan  asas-asas  tranparan,  akuntabel,  partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.”
b) Kelengkapan Prosedur Administrasi dalam APBDes
Terkait  prosedur  administrasi  dalam  pengelolaan  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Desa (APBDes) ini, pemahaman tentang pengelolaan administrasi keuangan APBDes  dapat  diketahui  dari  hasil  wawancara  dengan  beberapa  informan menjelaskan  sebagai  berikut:  “Pertamanya  dicatat  di  buku  kas  pembantu  umum dengan  dilengkapi  dengan  bukti-bukti  pendukung  yang  sah  dan  dapat dipertanggungjawabkan.  Yang  penerima  jika  berbentuk  bantuan  sosial,  juga dimintakan surat kepenerimaan dan nota-nota yang sah.”
Berdasarkan  hasil  penelitian,  dapat  disimpulkan  bahwa  akuntabilitas pengelolaan  Dana  Desa  di  Desa  Mangkonjaya  berdasarkan  parameter  kepatuhan terhadap  prosedur  telah  terwujud.  Hal  tersebut  karena  seluruh  rangkaian  prosedur atau  tahapan  pengelolaan  Dana  Desa  oleh  pemerintah  Desa  Mangkonjaya  taat  dan sesuai  dengan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  113  Tahun  2014  tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

## 3. Prinsip Akuntabilitas Program
Akuntabilitas  program  berarti  bahwa  program-program  organisasi  hendaknya merupakan program yang bermutu dan mendukung strategi dalam pencapaian visi, misi dan  tujuan  organisasi.  Dalam  akuntabilitas  program  ini  memperhatikan  ketercapaian program  alokasi  dana  desa,  mutu/kualitas  pelaporan  alokasi  dana  desa,  mutu/kualitas penggunaan alokasi dana desa, serta ketepatan strategi dalam pengelolaan alokasi dana desa.
a) Ketercapaian Program APBDesa
Tingkat  akuntabilitas  dalam  implementasi  pengelolaan  Anggaran  Pendapatan dan  Belanja  Desa  (APBDes)  dimulai  dari  perencanaan,  pelaksanaan,  dan pertanggungjawaban,  dengan  demikian  akan  didukung  pula  penerapan  prinsip transparan,  akuntabel  dan  responsif.  Oleh  karena  itu  untuk  mengetahui  secara  lebih jelas,  implementasi  prinsip-prinsip  tersebut  perlu  diketahui  mulai  dari  perencanaan,
mekanisme  penentuan  arah  penggunaan dana,  pelaksanaan  dan  sistem pertanggungjawaban  dan  pengawasan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa (APBDes)  secara  lengkapm  adapun  hasil  konfirmasi  kepada  Kepala  Desa Mangkonjaya  menyatakan  bahwa  mengenai  ketercapaian  program  dalam penggunaan Alokasi Dana Desa sudah 80 % tercapai. dengan kualitas tim pengelola Anggaran  desa  terdiri  dari  Tim  Pelaksana  Kegaitan  (TPK)  dan  Para  Kasi”. Sementara Sekertaris Desa Mangkonjaya menyebutkan bahwa
“Penggunaan  Alokasi  Dana  Desa  saat  ini  memang  lebih  besar  dalam  bidang Penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa  sebanyak  Rp.351.358.000,-.  ADD  tersebut sejauh  ini  digunakan  untuk  kesejahteraan  perangkat  desa  dan  kepala  desa  juga lembaga desa seperti LPM, BPD, RT dan RW”.
Berikut ini adalah data penggunaan alokasi dana desa tahun 2019-2020
Tabel 2. Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun 2019-2020 No Penggunaan Alokasi Dana Desa Jumlah 1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 351.358.000 2 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 35.636.000 3 Bidang Pemberdayaan Masyarakat 9.400.000 4 Bidang Pembangunan Desa 14.261.287 Jumlah 410.655.287 Sumber: Kaur Keuangan Desa Mangkonjaya Tahun 2020
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  temuan  yang  didapat  peneliti  tersebut menunjukkan  bahwa  ketercapaian  program  dalam  penggunaan  Alokasi  Dana  Desa sudah  cukup  tercapai  dengan  kualitas  tim  pengelola  Alokasi  Dana  Desa  juga maksimal.  Hanya  saja  belum  ada  alokasi  di  bidang  kepemudaan  belum  diakomdir dengan baik.
b) Evaluasi Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Anggaran terhadap Program yang Dilaksanakan
Perlunya melaksanakan sebuah kebijakan dan program secara efektif ialah agar tujuan  dan  sasaran  yang  telah  ditetapkan  dari  kebijakan  tersebut  dapat  tercapai. Begitu juga pada kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), yang bertujuan  untuk  meningkatkan  kinerja  Pemerintahan  Desa  dalam  melaksanakan kegiatan  pemerintahan,  pelaksanaan,  pembangunan,  pelayanan  masyarakat  dan pemberdayaan  masyarakat  sesuai  kewenanganpemerintahan  desa  sendiri.  Dalam penelitian  ini,  hasil  wawancara  dengan  Kepala  Desa  Mangkonjaya  menyebutkan untuk  bisa  mengukur  efektivitas  pelaksanaan  kebijakan  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Desa  (APBDes)  terhadap  semua  programnya  yaitu  dengan  menggunakan kinerja implementasi.
Evaluasi  efektivitas  pelaksanaan  kebijakan  APBDes  terhadap  program  yang dilaksanakan  yang  pertama  dapat  terlihat  dari  akses.  Akses  digunakan  untuk mengetahui  bahwa  kebijakan  atau  pelayanan  yang  diberikan  mudah  dijangkau  oleh kelompok sasaran. Selain itu akses juga mengandung pengertian bahwa orang-orang
yang bertanggungjawab untuk mengimplementasikan kebijakan atau program mudah dikontak  oleh  masyarakat  yang  menjadi  kelompok  sasaran  kebijakan  atau  program tersebut  apabila  mereka  membutuhkan  informasi  atau  ingin  menyampaikan pengaduan.
Berdasarkan  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  efektivitas  pelaksanaan kebijakan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APBDes)  terhadap  semua program  dari  segi  akses  yang  diterima  oleh  pemerintah  Desa  Mangkonjaya    untuk memanfaatkan  dana  baik  ADD,  DD  Bantuan  keuangan  dari  pemerintah  Kabupaten Tasikmalaya cukup mudah serta dalam pelaksanaan kebijakan Anggaran Pendapatan dan  Belanja  Desa  (APBDes)  sendiri  tidak  pernah  terlambat,  dikarenakan  dari  pihak pemerintah  Desa  Mangkonjaya    selalu  tepat  waktu  dalam  mengumpulkan  SPJ  di setiap triwulan.

## 4. Prinsip Akuntabilitas Kebijakan
Akuntabilitas  kebijakan  disini  berarti  lembaga-lembaga  publik  hendaknya  dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak  di  masa  depan,  dari  aspek  tersebut,  peneliti  menjabarkan  kedalam  dua parameter yaitu:

## a) Adanya Pertanggungjawaban yang Jelas dari Kepala Desa
Berdasarkan  hasil  wawancara,  dalam  hal  pertanggungjawaban  dari  Kepala Desa terhadap pengalokasian dana desa dirasa masyarakat masih kurang karena tidak adanya  keterbukaan  informasi  kepada  mereka.  Sehingga  mau  tidak  mau memunculkan  dua  kubu  di  masyarakat.  Satu  kubu,  menyerahkan  semuanya  ke Pemerintah Desa, kubu yang lainnya meminta agar mereka diikut sertakan sehingga dapat mengawal langsung pengalokasian ADD tersebut.
Namun  pemerintah  desa  berdalih  seperti  yang  dijelaskan  oleh  Kepala  Desa memberikan  penjelasan  sebagai  berikut:  “Ada  kok  keterbukaan  sesuai  apa  yang sudah dilaksanakan oleh petugas yang memang ditugaskan. Dalam hal ini petugasan dalam  melakukan  kegiatan  yaitu  Timlak  (Tim  Pelaksana)  sesuai  dengan  anggaran dan pelaksanaan yang ada.”
Berdasarkan  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pertanggung  jawaban  yang jelas dari Kepala Desa terhadap penerapan prinsip transparansi di dalam perencanaan Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APBDes)    tidak  dapat  diketahui  oleh seluruh masyarakat desa karena pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APBDes)  sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksanaan Desa.
b) Adanya Pertanggungjawaban Laporan terhadap Masyarakat
Parameter  ini  digunakan  untuk  menilai  apakah  tindakan  para  implementer dalam  menjalankan  tugas  mereka  untuk  menyampaikan  keluaran  kebijakan  kepada kelompok  sasaran  dapat  dipertanggungjawabkan  atau  tidak.  Pertanyaan-pertanyaan penting  yang  perlu  diajukan  adalah  menyangkut  apakah  hak-hak  kelompok  sasaran dikurangi  atau  tidak.  Jika  ada  pengurangan  hak-hak  kelompok  sasaran  apakah
tindakan  tersebut  dapat  dipertanggungjawabkan  atau  merupakan  bentuk-bentuk penyimpangan.
Dalam  penyampaian  pertanggungjawaban  pelaksanaan  kebijakan  yang dilakukan  oleh  Pemerintah  Desa  Mangkonjaya  kepada  Pemerintah  Kabupaten Tasikmalaya khususnya pada pelaksanaan ini tidak ditemukan permasalahan, karena apabila  ada  masalah  tentunya  juga  akan  menghambat  turunnya  dana  pada  waktu selanjutnya.  Berbeda  dengan  pertanggungjawaban  terhadap  pemerintah  Kabupaten Tasikmalaya,  pertanggungjawaban  pemerintah  Desa  Mangkonjaya  kepada masyarakatnya berbanding terbalik. Dalam pelaporan pertanggungjawaban pada tiap kegiatan,  tidak  semua  masyarakat  diundang  dan  tahu  terkait  penggunaan  anggaran Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  untuk  apa  saja.  Diperparah  lagi,  dalam  pemaparan  SPJ tidak  ada  rapat  evaluasi  terhadap  pelaksanaan  kebijakan  di  Desa  Mangkonjaya  dan sudah berbentuk form yang tinggal ditandatangani oleh perwakilan masyarakat Desa Mangkonjaya yang mengikuti Musrenbangdes.
Transparansi  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  Desa  Mangkonjaya  dianggap masih kurang bahkan dicurigai oleh beberapa elemen masyarakat yang beranggapan bahwasannya penggunaan dana ADD tidak sesuai antara laporan dengan realisasinya di  lapangan.  Hal  itu  juga  dikarenakan  tidak  adanya  kontrol  dari  pihak  masyarakat Desa  Mangkonjaya  sendiri  sebagai  bentuk  kewajiban  masyarakat  seperti  yang tercantum  dalam  Undang-undang  Nomor  6  Tahun  2014  pasal  68  ayat  2  tentang kewajiban masyarakat dalam mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  temuan  tersebut  menunjukkan  bahwa pertanggungjawaban  pemerintah  Desa  Mangkonjaya  kepada  masyarakatnya berbanding terbalik dengan pertanggung jawaban kepada Kabupaten. Dimana dalam pelaporan pertanggungjawaban pada tiap kegiatan, tidak semua masyarakat diundang dan  tahu  terkait  penggunaan  anggaran  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa (APBDes) untuk apa saja.

## 5. Akuntabilitas Financial
Akuntabilitas financial merupakan pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk  menggunakan  dana  publik  ( public  money )  secara  ekonomis,  efisien  dan  efektif, tidak  ada  pemborosan,  kebocoran  dana  dan  korupsi.  Akuntabilitas financial mengharuskan  lembaga-lembaga  publik  untuk  membuat  laporan  keuangan  yang menggambarkan kinerja financial organisasi kepada pihak luar. Dari indikator tersebut, peneliti menetpkan dua parameter yakni:
a) Efisiensi dan Efektivitas dalam Pelaporan APBDes
Dalam akuntabiitas financial , dapat dilihat dari efisiensi dan efektivitas dalam Pelaporan  Alokasi  Dana  Desa,  serta  efisiensi  dan  efektivitas  dalam  Penggunaan Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APBDes).  Untuk  melihat  akuntabilitas efisiensi  dan  efektivitas  pemerintah  desa  Mangkonjaya  dalam  pengelolaan  APBDes dapat  terlihat  dari  tahapan  berikut  yang  terdiri  dari:  perencanaan,  pelaksanaan,  dan pelaporan.
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  temuan  tersebut  menunjukkan  bahwa akuntabilitas  efisiensi  dan  efektivitas  pemerintah  desa  Mangkonjaya    dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja  Desa (APBDes)   dapat  terlihat  dari: perencanaan,  pelaksanaan,  dan  pelaporan.  Dimana  mekanisme  tahap  perenanaan pada  pengelolaan  APBDes  di  Desa  Mangkonjaya    berawal  dari  pelaksanaan musyawarah  desa,  dengan  pengelola  terkait  dengan  APBDes  ini  dikelola  oleh  tim pelaksana  atau  PTPKD  (Pelaksana  Teknis  Pengelolaan  Keuangan  Desa)  dan Bendahara  yang  diketuai  oleh  Kepala  Desa  sendiri  serta  sistem  pelaporannya dilakukan melalui dua bentuk yakni secara subtantif dan normatif.
b) Efisiensi dan efektivitas dalam Penggunaan Alokasi Dana Desa
Efektivitas organisasi dapat diukur dari Kejelasan tujuan  yang hendak  dicapai yang mana  hal  ini merupakan aspek  yang paling mendasar  yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Tujuan  yang  ingin  dicapai,  hendaklah  memperhatikan  pedoman  dari  pengelolaan APBDes  yang  dimulai  dari  tahap  perencanaan  dan  pelaksanaan  dalam  upaya pencapaian tujuan dari pengelolaan APBDes.
Berdasarkan hasil penelitian dan temuan peneliti menunjukkan bahwa efisiensi dan  efektivitas  dalam  penggunaan  alokasi  dana  desa,  dalam  pelaksanaan  Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tersebut strategi pemerintah desa dilakukan dari selama 6 tahun yang disusun didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMDesa).  Adapun  program  pemerintah  desa  yang  dijalankan  belum  dikatakan berhasil pkarena  rogram-program  yang sudah dijalankan oleh pemerintah desa pada tahun  2019  yang  benar-benar  selesai  hanya  beberapa  kegiatan  yang  dilaksanakan seperti perbaikan jalan.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  penulis  terkait  akuntabilitas  pengelolaan  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APBDes)  di  Desa  Mangkonjaya  Kecamatan Bojonggambir Kabupaten Tasikmalaya, maka dapat disimpulkan bahwa:

## 1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran
Dalam  pelaksanaan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APBDes)  senantiasa dilaporkan  perkembangan  pelaksanaan  kegiatan  oleh  perangkat  desa,  terutama tentang  kegiatan  fisik  dan  penyerapan  dana.  Akuntabilitas  pengelolaan  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APBDes)  berdasarkan  parameter  kesesuaian  antara laporan dan target terhadap pencapaian program belum terwujud.
2. Akuntabilitas Manajerial
Pemerintah  Desa  tidak  terbuka  terhadap  masyarakat  Desa,  dalam  hal pertanggungjawaban terhadap masyarakatnya dapat dipertanyakan karena seharusnya pelaksanaan  pengelolaan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APBDes) dilaksanakan  secara  partisipatif  bersama  masyarakat.  Akuntabilitas  pengelolaan Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  dan  Dana  Desa  di  Desa  Mangkonjaya  berdasarkan parameter kepatuhan terhadap prosedur telah terwujud.

## 3. Akuntabilitas Program
Ketercapaian  program  dalam  penggunaan  Alokasi  Dana  Desa  sudah  cukup  tercapai dengan kualitas tim pengelola Alokasi Dana Desa juga maksimal. Hanya saja belum ada alokasi di bidang kepemudaan. Efektivitas pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap semua program, dari segi akses yang diterima oleh pemerintah Desa  Mangkonjaya  untuk  memanfaatkan  dana  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  dari pemerintah Kabupaten Tasikmalaya cukup mudah.

## 4. Akuntabilitas Kebijakan
Pertanggung  jawaban  yang  jelas  dari  Kepala  Desa  terhadap  penerapan  prinsip transparansi  di  dalam  perencanaan  ADD  tidak  dapat  diketahui  oleh  seluruh masyarakat. Pertanggungjawaban pemerintah Desa Mangkonjaya kepada masyarakatnya berbanding terbalik dengan pertanggung jawaban kepada Kabupaten.
5. Akuntabilitas Financial
Akuntabilitas  efisiensi  dan  efektivitas  pemerintah  Desa  Mangkonjaya  dalam pengelolaan  ADD  dapat  terlihat  dari:  perencanaan,  pelaksanaan,  dan  pelaporan. Mekanisme  tahap  perenanaan  pada  pengelolaan  ADD  di  Desa  Mangkonjaya,  ADD ini  dikelola  oleh  tim  pelaksana  atau  PTPKD  (Pelaksana  Teknis  Pengelolaan Keuangan  Desa).  Efisiensi  dan  efektivitas  dalam  penggunaan  alokasi  dana  desa, dalam  pelaksanaan  ADD  tersebut  strategi  pemerintah  desa  dilakukan  dari  selama  6 tahun yang disusun didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMdesa). Adapun program  pemerintah desa  yang dijalankan belum dikatakan berhasil  karena rogram-program yang sudah dijalankan oleh pemerintah desa pada tahun 2018-2019 yang  benar-benar  selesai  hanya  beberapa  kegiatan  yang  dilaksanakan  sepertii perbaikan jalan, semenisasi jalan, serta pembuatan balai makam

## Bibliografi
Iyef,  Saepudin  dan.  (2017). Akuntabilitas  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  Di  Desa Cintaraja  Kecamatan  Singaparna  Kabupaten  Tasikmalaya  Tahun  2017 (Kybernolog) . Tasikmalaya.
Lestari,  Sri.  (2017). Analisis  Akuntabilitas  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD) . Skripsi, Jurusan Akuntasi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut
Linda,  Ma’arif  Ari  Varida.  (2018). Pengaruh  Penyajian  Laporan  Keuangan  Daerah Dan  Aksesibilitas  Laporan  Keuangan  Daerah  Terhadap  Transparansi  Dan Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  Pada  Dinas  Dan  Badan  Di Kabupaten PonorogO . Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
Mokalu,  Ersi  Erlita,  Gosal,  Ronny,  &  Sampe,  Stefanus.  (2019). Transparansi  Dan Akuntabilitas  Pengelolaan  Anggaran  Pendapatan  Dan  Belanja  Desa  Sinsingon Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow . JURNAL EKSEKUTIF ,
3 (3).
Moleong,  Lexy  J.  (2012). Metodologi  Penelitian  Kualitatif,  Bandung. Pariwisata Pedesaan  Sebagai  Alternatif  Pembangunan  Berkelanjutan  (Laporan  Penelitian Hibah Bersaing Perguruan Tinggi) Yogyakarta .
Nafidah,  Lina  Nasehatun,  &  Anisa,  Nur.  (2017).  Akuntabilitas  pengelolaan  keuangan desa  di  kabupaten  Jombang. Jurnal  Ilmu  Akuntansi , 10 (2),  273–288. 10.15408/akt.v10i2.5936
Rasul,  Syahruddin.  (2002). Pengintegrasian  Sistem  Akuntabilitas  Kinerja  dan Anggaran . Jakarta: Detail Rekod .
Subroto,  Agus.  (2009). Akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa  (studi  kasus  pengelolaan alokasi dana desa di desa-desa dalam wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008) . UNIVERSITAS DIPONEGORO.
Sugiyono,  Metode.  (2014). Penelitian  Pendidikan  Pendekatan  Kuantitatif  Kualitatif R&D cet. Ke-19, Bandung : Alfabeta .
Suyono,  Djoko,  &  Prakoso,  Fajar  Eko  Agung.  (2018).  Implementasi  Program  Sistem Keuangan  Desa  (SISKEUDES)  dalam  Pengelolaan  Keuangan  Desa  di  Desa  Slawi Kulon  Kecamatan  Slawi  Kabupaten  Tegal  Tahun  2017. Indonesian  Governance Journal: Kajian Politik-Pemerintahan , 1 (1). https://doi.org/10.24905/pgj.v1i1.1214
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  113  Tahun  2014 tentang  Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  113  Tahun  2014 tentang  Pengelolaan Keuangan Desa
Undang-undang  Nomor  33  Tahun  2004 tentang  Perimbangan  Keuangan  antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah .
Undang-Undang No 6 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa