Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang hukum Jinayat Dalam Kasus Pidana Anak-anak (Studi Kasus di Kota Langsa) Oleh:
Dr. Jalil Abdul Salam M. Ag abd_jalil70@yahoo.com

## ABSTRAK
Pada  Qanun    Jinayat  Aceh  Nomor  6  Tahun  2014  pasal  67  menyebutkan  bahwa  apabila  anak yang telah mencapai umur 12 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun atau belum menikah melakukan jarimah, maka terhadap anak tersebut dapat dikenakan ‘uqubat paling banyak 1/3 (satu  per tiga)  dari  ‘uqubat  yang  telah  ditentukan  bagi  orang  dewasa  dan/atau  dikembalikan kepada orangtuanya atau walinya atau ditempatkan di tempat yang disediakan oleh pemerintah Aceh  atau  pemerintah  kabupaten  atau  kota,  namun  pelaksanaannya  belum  maksimal.  Tujuan penelitian dalam skripsi ini dimaksudkan untuk mengetahui kedudukan Mahkamah Syar’iah di kota Langsa dalam menangani perkara anak yang melanggar ketentuan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dan penyelesaian perkara anak yang melakukan kejahatan yang telah diatur dalam Qanun Nomor 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Dengan menggunakan penelitian  kepustakaan  dan  penelitian  lapangan,  penelitian  kepustakaan  dilakukan  untuk memperoleh data sekunder dengan  mempelajari peraturan perundang-undangan  dan  literatur lainnya yang ada hubungan dengan masalah yang diteliti, penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer dengan cara mewawancarai responden dan informan. Hasil penelitian menunjukkan  bahwa, belum  ada peradilan khusus  untuk anak di Mahkamah Syar’iah Langsa dalam mengadili perkara  pidana anak, sebelum adanya ketetapan khusus terhadap pelaku anak- anak  dalam qanun  jinayah maka  harus  mengikuti  ketentuan  perundang-undangan  nasional, penyelesaian  perkara  anak  yang  melakukan  pelanggaran  hukum  jinayah  di  selesaikan  secara diversi pada kepolisian tanpa melalui jalur pengadilan. Disarankan kepada pemerintah daerah Aceh  agar  membuat  peraturan  khusus  dan  mengesahkan  tentang  peradilan  khusus  anak  pada Mahkamah Syar’iah dan disarankan kepada pihak kepolisan agar menggunakan qanun jinayah dalam  menyelesaikan  perkara  anak  yang  melanggar  ketentuan  hukum jinayah supaya qanun jinayah yang diterapkan dapat maksimal.
Kata Kunci: Implementasi, Hukum Jinayat, Hukum Pidana Anak

## PENDAHULUAN

## A. Pengertian Hukum Pidana Islam
Hukum  Pidana  Islam  disebut  juga  sebagai  Hukum  Jinayat,  Dalam  kitab-kitab  klasik, pembahasan masalah jinayat ini hanya dikhususkan pada perbuatan dosa yang berkaitan dengan sasaran  (objek)  badan  dan  jiwa  saja.  Adapun  perbuatan  dosa  selain  sasaran  badan  dan  jiwa, seperti  kejahatan  terhadap  harta,  agama,  negara  dan  lain-lain  tidak  termasuk  dalam  jinayat, melainkan dibahas secara terpisah-pisah pada berbagai bab tersendiri. 68
68 Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah) , (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010), hlm. 11.
Hukum  pidana  Islam  ( fiqh  jinayah )  merupakan  syariat  Allah  SWT  yang  mengatur ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang- orang mukalaf (orang  yang dapat dibebani kewajiban), sebagai  hasil  dari  pemahaman atas dalil-dalil  hukum  yang  terperinci    dari    Al-Qur’an  dan  Hadist.  Hukum  pidana  Islam  pada hakikatnya  mengandung  kemaslahatan  bagi  kehidupan  manusia  baik  di  dunia  maupun  di akhirat.  Syariat  Islam  dimaksud,  secara  materil  mengandung  kewajiban  asasi  bagi  setiap manusia  untuk  melaksanakannya.  Konsep  kewajiban  asasi  syariat  menempatkan  Allah  SWT sebagai  pemegang  segala  hak. 69 Jinayah  dalam  istilah  hukum  sering  disebut  juga  dengan delik atau tindak pidana.
Abdul Kadir Audah dalam kitabnya menjelaskan arti kata jinayah sebagai nama bagi  suatu  perbuatan  jelek  seseorang.  Adapun  menurut  istilah  adalah  nama  bagi suatu perbuatan  yang diharamkan Syara’, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta benda, maupun selain jiwa dan harta benda. 70
Para  ulama  menggunakan  istilah  jinayah  bisa  dalam  dua  arti,  yakni  arti  luas  dan  arti sempit. Dalam arti luas, jinayah merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Syara’ dan dapat  mengakibatkan  hukuman  had  (hukuman  yang  ada  ketentuan  nashnya  seperti  hukuman bagi pencuri, pembunuh, dan lainya), atau ta’zir (hukuman yang tidak ada ketentuan nashnya seperti pelanggaran lalu lintas, percobaan melakukan tindak pidana dan lainnya).  Dalam  arti sempit,    jinayah    merupakan    perbuatan-perbuatan    yang  dilarang  oleh  Syara’  dan  dapat menimbulkan  hukuman  had,  bukan  ta’zir,  Istilah  lain  yang  identik  dengan  jinayah  adalah jarimah. 71
Tujuan Hukum Islam sejalan dengan tujuan hidup manusia serta potensi yang ada dalam dirinya  dan  potensi  yang  datang  dari  luar  dirinya,  yakni  kebahagiaan  hidup  baik  di  dunia maupun di akhirat, atau dengan ungkapan yang singkat, untuk kemaslahatan manusia. Tujuan ini dapat dicapai dengan cara mengambil segala hal yang memiliki kemaslahatan dan menolak segala hal yang merusak dalam rangka menuju keridhaan Allah sesuai dengan prinsip tauhid. 72 Hukum Islam menetapkan lima unsur pokok yang harus terpenuhi untuk kemaslahatan hidup  manusia.  Atau  dikenal  juga  dengan  “ al-maqasid  alkhamsah” Setiap  ayat  hukum  bila diteliti akan ditemukan alasan pembentukannya yang tidak lain adalah untuk memelihara lima
69 Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam , (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 1 70 Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam…. , hlm. 12. Atau lihat dalam kitab Aslinya Abdul Kadir Audah , At-Tasri’ al-Jinay al-Islamy ,(Beirut: Daar al-Kitab t.th.), hlm. 67.
71 A. Jazuli, Fiqh Jinayah (Upaya Mengulangi Kejahatan dalam Islam) , (Jakarta: Rajawali Pers. Cet.III, 2000), hlm. 2.
72 Paisol  Burlian, Implementasi  Konsep  Hukum  Qhisas  di  Indonesia ,  (Jakarta:  Sinar  Grafika,  2015), hlm.7.
unsur  pokok  tersebut.  Karena  tanpa  terpeliharanya  lima  hal  ini  maka  tidak  akan  tercapai kehidupan manusia yang sempurna. 73 Kelima hal tersebut dapat dirinci sebagai berikut:
a. Memelihara agama ( hifzh al-din ) Untuk menjaga dan memelihara kebutuhan agama dari  ancaman  musuh  Allah  yang  dengan  mensyariatkan  hukum  berjihad  untuk memerangi  orang  yang  menghalangi  segala  perintah  yang  telah  ditetapkan  Allah dalam Al-Qur’an dan Hadis serta melarang kemurtadan serta sirik.
b. Memelihara  jiwa  ( hifzh  al-nafs )  Untuk  memelihara  Jiwa  manusia,  Allah mewajibkan ketentuan hukum yang mengancam dengan hukuman qishash atau diyat bagi  siapa  saja  yang  mengancam  keselamatan  jiwa  seseorang  maupun  anggota badan,  dengan  hukuman  yang  sama  serta  membayar  diyat  (denda)  apabila dimaafkan  oleh  korban.  Begitu  juga  Allah  melarang  menceburkan  diri  ke  jurang kebinasaan (bunuh diri).
c. Memelihara  akal  ( hizfh  al-‘aqla )  Untuk  menjaga  dan  memelihara  akal  Allah mengharuskan  manusia  mengkonsumsi  makanan  yang  baik  dan  halal  serta mempertinggi  kualitas  akal  dengan  menuntut  ilmu. 74 Sebaliknya  Allah mengharamkan minuman keras yang memabukkan yang dapat menghilangkan akal manusia dan mengancamnya dengan hukuman cambuk.
d. Memelihara  keturunan  ( hifzh  al-nasl )  Untuk  memelihara  keturunan  Allah mensyariatkan  pernikahan  dan  sebaliknya  mengharamkan  perzinaan.  Apabila pelarangan  perzinaan  ini  dilanggar  maka  Allah  mengancam  dengan  hukuman cambuk serta rajam bagi para pelaku.
e. Memelihara  harta  ( hifzh  al-mal )  Untuk  memelihara  harta  disyariatkan  tata  cara kepemilikan harta, misalnya dengan muamalah, perdagangan, dan kerja sama. Serta melarang pencurian dengan ancaman hukuman potong tangan bagi si pelaku.

## B. Pembagian Hukum Pidana Islam
Hukum pidana Islam terbagi atas tiga bagian:
a. Jarimah hudud,
Jarimah yang bentuknya telah ditentukan syara sehingga terbatas jumlahnya, serta telah ditentukan hukuman bagi pelaku secara jelas, baik melalui Al-Qur’an maupun As-sunnah.  Jarimah  ini  termasuk  dalam  jarimah  yang  menjadi  hak  Allah,  pada
73 Abdul  Ghofur  Anshori,  Yulkarnain  Harahab, Hukum  Islam  Dinamika  dan  Perkembangannya  di Indonesia , (Jogjakarta: Kreasi Total Media, 2008), hlm. 32.
74 Ibid , hlm.9-10
prinsipnya  adalah  jarimah  yang  menyangkut  masyarakat  banyak,  yaitu  untuk memelihara kepentingan, ketenteraman, dan keamanan masyarakat.
b. Jarimah Qishash atau Diyat,
Jarimah qishash atau diyat terdapat keterbatasan atas hukuman yang diterapkan yang tidak mengenal batasan tertinggi maupun terendah karena hukuman untuk jarimah ini  hanya  satu  untuk  setiap  jarimah.  Jarimah  qishash  atau  diyat  menjadi  hak perseorangan atau hak adami yang membuka kesempatan pemaafan bagi si pembuat atau  pelaku  kepada  orang  yang  menjadi  korban,  wali,  atau  ahli  warisnya.  Maka korban  atau  ahli  warisnya  dapat  memaafkan  perbuatan  si  pelaku,  yang  dapat meniadakan qishash, dan menggantinya dengan diyat atau meniadakan diyat sama sekali. 75
c. Jarimah ta’zir,
Jaimah ta’zir merupakan ketentuan hukum yang diserahkan kepada hak adami atau penguasa  yang  mengatur  tentang  larangan  atau  perintah  serta  hukuman  yang diberikan kepada pelaku,  jarimah  ini  berkaitan dengan perkembangan  masyarakat serta kemaslahatannya.
Pada hakikatnya, di lihat dari karakter atau sifat dari pelanggaran dan perbuatan pada ketiga  pembagian  jarimah  tersebut,  maka  hanya  jarimah  ta’zir  yang  dapat  dianggap  sesuai dengan delik-delik hukum pidana. Sementara itu jarimah hudud dan jarimah qishash atau diyat lebih kepada hak Allah yang tidak mungkin diubah atau dikurangi oleh manusia. 76

## C. Pengertian Hukum Pidana Anak
Menurut  Pasal  1  butir  2  Undang-undang  Nomor  3  Tahun  1997  tentang  Pengadilan Anak, yang dimaksud dengan anak nakal adalah:
a. Anak yang melakukan tindak pidana, atau
b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik  menurut perundang-undangan  maupun  menurut  peraturan  hukum  lain  yang  hidup  dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.
Perkembangan  masyarakat  yang  semakin  kompleks, terjadinya  arus  globalisasi  dapat memengaruhi kehidupan  manusia pada umumnya dan khususnya terhadap tingkat kenakalan anak.  Kenakalan  anak  bukan  hanya  merupakan  bentuk  gangguan  keamanan  dan  ketertiban
75 Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam…. , hlm. 26-27.
76 Usammah, Pertanggung Jawaban Pidana dalam Perspektif Hukum Islam , (Tesis  Tidak Dipublikasi ), USU e-repository, 2008, hlm. 25.
melainkan juga merupakan bahaya yang dapat mengancam masa depan anak tersebut dan masa depan suatu bangsa. Oleh karena itu, anak nakal berhak mendapatkan  perlindungan  hukum, khususnya  dalam  proses  peradilan anak.
Secara  umum,  perbuatan-perbuatan  anak  yang  secara  yuridis  dikategorikan  melawan hukum dapat diidentifikasi dari rumusan pengertian tentang kenakalan anak. Kenakalan anak di ambil dari istilah asing Juvenile Delinquency, Juvenile artinya young , anak-anak, anak muda, ciri  karakteristik  pada  masa  muda,  sedangkan Delinquency artinya doing  wrong , terabaikan/mengabaikan,  yang  kemudian  diperluas  artinya  menjadi  jahat,  a-sosial,  kriminal, pelanggar aturan, pembuat ribut, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila, dan lain- lain. 77
Ada beberapa faktor penyebab yang paling mempengaruhi timbulnya kejahatan anak, yaitu: 78
a. Faktor lingkungan
b. Faktor ekonomi/sosial
c. Faktor psikologis
Dalam Islam pergaulan seseorang tergantung dari pada teman yang pernah di gaulinya sebagai mana Hadis Nabi SAW.
ُلِلاَخُي   نَم   مُكُدَحَأ   رُظ نَي لَف ،ِهِل يِلَخ  ِن يِد ىَلَع  ُلُج َّرلَا
Artinya:  “Seseorang  bergantung pada agama temannya. Maka  hendaknya  ia  melihat dengan siapa dia berteman.” 79
Dalam  hadis  tersebut  dapat  diketahui  bahwa  sesuatu  yang  jelek  akan  mudah  sekali mempengaruhi  hal-hal  yang  baik,  namun  tidak  sebaliknya,  terlebih  dalam  pergaulan  muda- mudi seperti sekarang ini yang cenderung melanggar batas-batas etika seorang muslim. Mereka saling  berkhalwat  (berdua-duaan  antara  lawan  jenis),  sehingga  bisikan  syaitan  mudah  sekali menjerumuskan dirinya ke  jurang kenistaan. Maka Orangtua harus  memelihara dan  menjaga anaknya untuk selalu kepada kebaikan sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur’an:
ُق ْاوُنَماَء  َنيِذَّلٱ اَهُّيَأَٰٓ َي وُصۡعَي  َّلَّ ٞداَدِش  ٞظ َلَِغ ٌةَكِئ َٰٓ َلَم اَهۡيَلَع ُةَراَج ِحۡلٱَو  ُساَّنلٱ اَهُدوُقَو ا ٗراَن ۡمُكيِلۡهَأَو ۡمُكَسُفنَأ ْآَٰو َنوُلَعۡفَي َو  ۡمُه َرَمَأ َٰٓاَم َ َّللَّٱ َن
نو ُرَم ۡؤُي اَم
77 Wigiati Sutedjo, Hukum Pidana Anak , cet. Ke-2, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 8-9.
78 A.  Syamsudin  Meliala  dan  E.  Sumaryono, Kejahatan  Anak  Suatu  Tinjauan  dari Psikologis dan Hukum , (Yogyakarta: Liberty, 1998), hlm.31.
79 Hadits shahih: Diriwayatkan oleh Abu Dawud (no. 4833), at-Tirmidzi (no. 2378), Ahmad (II/303,334) dan al-Hakim (IV/171), dari Abu Hurairah radhiyallaahu ‘anhu, https://almanhaj.or.id/1048- kewajiban-mendidik-anak.html, di akses pada 28 januari 2018.
Artinya:  Hai  orang-orang  yang  beriman,  peliharalah  dirimu  dan  keluargamu  dari  api  neraka yang  bahan  bakarnya  adalah  manusia  dan  batu;  penjaganya  malaikat-malaikat  yang  kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (Q.S. At-Tahriim : 6)
Sementara  dalam  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  ditegaskan  bahwa seseorang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya karena adanya kesadaran diri dari yang bersangkutan dan  ia  juga telah  mengerti bahwa perbuatan  itu terlarang  menurut  hukum  yang berlaku.  Tindakan  kenakalan  yang  dilakukan  oleh  anak-anak  merupakan  manifestasi  dari kepuberan  remaja  tanpa  ada  maksud  merugikan  orang  lain  seperti  yang  diisyaratkan  dalam suatu  perbuatan  kejahatan  yang  tercantum  dalam  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana (KUHP)  di  mana  pelaku  harus  menyadari  akibat  dari  perbuatannya  itu  serta  pelaku  mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya tersebut.

## D. Batasan Usia Pemidanaan Anak
Untuk menentukan kriteria  batasan Usia bagi seorang anak, hal tersebut dapat dilihat dalam berbagai peraturan ataupun hukum yang berlaku, yaitu :
a. Dalam  Qanun  Jinayat  Nomor  6  Tahun  2014  pasal  67  menyatakan  bahwa  apabila anak yang telah mencapai umur 12 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun atau belum menikah melakukan jarimah, maka terhadap anak tersebut dapat dikenakan uqubah  paling  banyak  1/3  (satu  per  tiga)  dari  uqubah  yang  telah  ditentukan  bagi orang  dewasa  dan  atau  dikembalikan  kepada  orangtuanya  atau  walinya  atau ditempatkan  di  tempat  yang  disediakan  oleh  pemerintah  Aceh  atau  pemerintah kabupaten atau kota.
b. Dalam Hukum Islam Yang dimaksud dengan anak di bawah umur atau lebih dikenal dengan sebutan anak adalah seseorang  yang belum  mencapai akil  balig (dewasa), laki-laki  disebut  dewasa  ditandai  dengan  mimpi  basah,  sedangkan  perempuan ditandai  dengan  masturbasi,  jika  tanda-tanda    tersebut  sudah  nampak  berapapun usianya  maka  ia  tidak  bisa  lagi  dikatagorikan  sebagai  anak-anak  yang  bebas  dari pembebanan kewajiban.
c. Menurut Undang-undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pada Pasal 1 (1)  dirumuskan,  bahwa  anak  adalah  orang  dalam  perkara  anak-nakal  yang  telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan si anak belum pernah kawin. Jadi anak dibatasi syarat dengan umur antara 8  tahun  sampai  18  tahun.  Sedangkan  syarat  kedua  si  anak  belum  pernah  kawin, maksudnya  tidak  sedang  terikat  dalam  perkawinan  ataupun  pernah  kawin  dan
kemudian  cerai.  Apabila  si  anak  sedang  terikat  dalam  perkawinannya  atau perkawinanya  putus  karena  perceraian,  maka  si  anak  dianggap  sudah  dewasa, walaupun umurnya belum genap 18 (delapan belas) tahun.
d. Menurut Undang-undang Perlindungan Anak (Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang  Perlindungan  Anak)  Pada  Pasal  1  (1)  dirumuskan  bahwa  anak  adalah seseorang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
e. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pada Pasal 1 angka (2) dirumuskan Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin. 80 Batasan umur ini  juga digunakan oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Perdata, tetapi dalam  Kitab Undang-undang Hukum  Pidana  tidak  mengenal  istilah  anak,  yang  digunakan  istilah  dewasa  yaitu telah berumur 21 tahun atau belum berumur 21 tahun akan tetapi sudah atau pernah kawin, sedangkan belum dewasa adalah seseorang yang umurnya belum mencapai 21 tahun dan tidak atau belum pernah kawin. 81
f. Dalam Hukum Perburuhan Pada Pasal 1 (1) Undang-undang Pokok Perburuhan ( Undang-undang No.12 Tahun 1948 ) diberikan pengertian anak sebagai orang laki- laki atau perempuan berumur 14 tahun kebawah.
g. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP ) Pasal 45 KUHP, diberikan definisi anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 ( enam belas ) tahun. Oleh  karena  itu,  apabila  ia  tersangkut  dalam  perkara  pidana  maka  hakim  boleh memerintahkan  supaya  si  tersalah  tersebut  dikembalikan  kepada  orang  tuanya; walinya  ataupun  pemeliharanya  dengan  tidak  dikenakan  hukuman  atau memerintahkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu  hukuman.  Ketentuan  Pasal  45,  46  dan  47 KUHP  ini  sudah  dihapus  dengan lahirnya Undang-undang No.3 Tahun 1997. 82
h. Anak  menurut  Undang-undang  Perkawinan  (Undang-undang  No.1  Tahun  1974) Pada  Pasal  47  ayat  (1)  dan  pasal  50  ayat  (1)  undang-undang  Pokok  Perkawinan diberikan  batasan-batasan  untuk  disebut  anak  seperti  belum  mencapai  umur  18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
80 Abdussalam, Hukum Perlindungan Anak , (Jakarta: Restu Agung, 2007), hlm. 5.
81 Djoko Prakoso , Kedudukan Justisiable di dalam KUHP , (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 84.
82 Ibid , hlm. 3.
i. Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (  KUH  Perdata  )  Pada  Pasal  330  KUH Perdata  memberikan  penjelasan  bahwa  orang  belum  dewasa  adalah  mereka  yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.
j. Menurut  Hukum  Adat  Indonesia  batasan  untuk  disebut  anak  bersifat  pluralistic. Dalam artian kriteria untuk menyebut seseorang tidak  lagi disebut anak dan telah dewasa  beraneka  ragam  istilahnya.  Misalnya  :  telah “kuat  gawe” , ”akil  baliq” , “menek bajang” , dan lain sebagainya. 83
Berbagai  kriteria  untuk  batasan  usia  anak  pada  dasarnya  adalah  pengelompokan  usia maksimum sebagai perwujudan kemampuan seorang anak dalam status hukum sehingga anak tersebut  akan  beralih  status  menjadi  usia  dewasa  atau  menjadi  seorang  subyek  hukum  yang dapat bertanggungjawab secara  mandiri terhadap perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh anak itu. 84

## E. Teori Pemidanaan Islam
Berbeda  dengan  teori-teori  sekular  di  atas  yang  berangkat  dari  hasil  pemikiran  dan penelitian manusia, teori Islam tentang pemidanaan merupakan suatu kepercayaan yang berasal dari  petunjuk  Tuhan  yang  ada  dalam  Alquran.  Islam  menggariskan  bahwa  manusia  diberi kebebasan  untuk  bertindak  dan  pada  dasarnya  jiwa  manusia  itu  sendiri  suci.  Manusia  itu sendirilah yang kemudian menentukan jalan yang ia pilih. Kebersihan jiwa itu dipengaruhi oleh tingkat religiusitas (iman) seseorang selain faktor lingkungan sekitarnya. 85
Berdasarkan kajian yang mendalam terhadap nas-nas dalam ajaran agama Islam, para ahli hukum pidana Islam merumuskan sejumlah tujuan pemidanaan, yaitu:
1. Pembalasan ( al-Jaza’ )
Konsep ini secara umum memberikan arti bahwa pelaku tindak pidana perlu dikenakan pembalasan yang setimpal dengan apa yang dilakukannya tanpa melihat apakah  hukuman itu berfaedah  untuk  dirinya  atau  masyarakat.  Hal  ini  sesuai  dengan  konsep  keadilan  yang menghendaki  seseorang  itu  mendapat  pembalasan  yang  setimpal  dengan  apa  yang  telah dilakukannya. 86
83 Ibid , hlm. 6.
84 Maulana Hasan Wadong, Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak , (Jakarta: Grasindo, 2000), hlm. 24.
85 Octoberrinsyah, Tujuan Pemidanaan Dalam islam , Jurnal Hukum, hlm. 25.
86 Octoberrinsyah, Tujuan Pemidanaan Dalam islam ... hlm. 26.

## 2. Pencegahan ( az-Zajr )
Pencegahan  atau  deterrence  ini  dimaksudkan  untuk  mencegah  sesuatu  tindak  pidana agar tidak terulang  lagi. Pencegahan  yang  menjadi tujuan dari   hukuman-hukuman  ini dapat dilihat  dari  dua  aspek,  yaitu  pencegahan  umum  dan  pencegahan  khusus.  Pencegahan  umum ditujukan  kepada  masyarakat  secara  keseluruhan,  dengan  harapan  mereka  tidak  melakukan tindak pidana karena takut akan hukuman. Sementara, pencegahan khusus  bertujuan pula untuk mencegah pelaku tindak pidana itu sendiri dari mengulangi perbuatannya yang salah itu.
Tujuan  pencegahan  ini  sebenarnya  mendapatkan  perhatian  yang  besar  di  kalangan fukaha  dalam  memberikan  justifikasi  terhadap  hukuman-hukuman  yang  ditetapkan.  Dalam menguraikan  konsep  hudud,  al-Mawardi,  misalnya  menyebutkan  bahwa  ia  merupakan hukuman-hukuman  yang  bertujuan  untuk  mencegah  dari  perbuatan-perbuatan  yang bertentangan dengan syara`. Tujuannya ialah supaya segala larangan-Nya dipatuhi dan segala suruhan-Nya diikuti. 87

## 3. Pemulihan/Perbaikan ( al-Islah )
Satu  lagi  tujuan  asas  bagi  hukuman  dalam  hukum  pidana  Islam  ialah  memulihkan pelaku tindak pidana dari keinginan untuk melakukan tindak pidana. Malahan pada pandangan sebagian  fukaha, tujuan  inilah  yang  merupakan tujuan paling asas dalam  sistem pemidanaan Islam.
Fakta  yang  menunjukkan  bahwa pemulihan  ini  merupakan satu dari pada tujuan asas dalam sistim hukum pidana Islam ialah pandangan-pandangan fukaha tentang tujuan  hukuman pengasingan  atau  penjara.  Menurut  mereka,  tujuan  hukuman  pengasingan  atau  penjara  itu adalah  untuk  memulihkan  pelaku  tindak  pidana  tersebut.  Berasaskan  tujuan  inilah  mereka berpendapat  bahwa  hukuman  seperti  itu  akan  terus  dilanjutkan  hingga  pelaku  tindak  pidana benar-benar bertaubat. 88
4. Restorasi ( al-Isti’adah )
Keadilan  restoratif  ( restorative  justice )  dapat  diartikan  sebagai  sebuah  metode  untuk merespon  tindak  pidana  dengan  melibatkan  pihak-pihak  yang  bertikai  dalam  rangka memperbaiki  kerusakan  yang  ditimbulkan  oleh  tindak  pidana  tersebut.  Hal  ini  dilakukan dengan dialog dan negosiasi antara kedua belah pihak. Jika dalam tujuan pemulihan (reformasi)
87 Mahmood Zuhdi Ab. Majid, Bidang Kuasa Jenayah Mahkamah Syari`ah di Malaysia (Kuala Lumpur (Dewan Bahasa dan Pustaka, 2001), hlm. 40.
88 Mahmood Zuhdi Ab. Majid, Bidang Kuasa Jenayah ... hlm. 44.
lebih berorientasi kepada pelaku tindak pidana ( offender oriented ), maka dalam tujuan restorasi ini lebih berorientasi kepada korban ( victim oriented ).
Tujuan ini lebih untuk mengembalikan suasana seperti semula, merekonsiliasi  korban (individu atau masyarakat) dan pelaku tindak pidana, dan  mendorong pelaku untuk memikul tanggung jawab sebagai sebuah langkah memperbaiki kesalahan yang disebabkan oleh tindak kejahatannya.  Dalam  Islam,  tujuan  ini  dapat  disimpulkan  dari    ayat-ayat  yang  menegaskan adanya  hukuman  diat  sebagai  hukuman  pengganti  dari  hukuman  Qisas  apabila  korban memaafkan pelaku tindak pidana. 89

## 5. Penebusan Dosa ( at-Takfir )
Salah satu hal yang membedakan hukum pidana Islam dan hukum pidana sekular adalah adanya  dimensi-dimensi  ukhrawi  dalam  hukum  pidana  Islam.  Ketika  manusia  melakukan kejahatan, ia tidak hanya dibebankan pertanggungjawaban/ hukuman di dunia saja ( al-`uqubut ad-dunyawiyyah ),  tetapi  juga  pertangung  jawaban/hukuman  di  akhirat  ( al-`uqubat  al- ukhrawiyyah ). Penjatuhan  hukuman di dunia ini menurut sebagian fukaha, salah satu fungsinya adalah untuk menggugurkan dosa-dosa yang telah dilakukannya.
Dalam    hukum  pidana  sekular,  karena  hanya  berdimensi  duniawi    maka  tujuan  ini dialihkan  menjadi  penghapusan  rasa  bersalah.  Jadi  tujuan  ini  lebih  ditekankan  pada  aspek psikologis  ketimbang  aspek  religius.  Oleh  karena  itu,  dalam  hukum  pidana  sekular  dikenal konsep guilt plus punishment is innocence . Konsep ini tampaknya juga sudah diadopsi dalam RUU  KUHP  Indonesia  di  mana  tujuan  pemidanaan  yang  terakhir  adalah  penghapusan  rasa bersalah, yaitu penghapusan rasa bersalah  yang muncul setelah pelaku melakukan kejahatan. 90

## PEMBAHASAN

## A. Kedudukan Mahkamah Syar’iah di Kota Langsa Dalam Menangani Perkara Anak Yang Melanggar Ketentuan Qanun Nomor 6 Tahun 2014
Aceh pada masa reformasi menuntut pemberlakuan syariat Islam, tuntutan referendum kepada Aceh mendominasi tuntutan pemberlakuan syariat Islam. Pemerintah Pusat merespon tuntutan  ini  dengan  mengundangkan  Undang-Undang  Nomor  44  Tahun  1999  tentang penyelenggaraan  Keistimewaan  Provinsi  Daerah  Istimewa  Aceh  pada  9  Juli  2001  dimasa kepemimpinan    Megawati  Soekarno  Putri  mengeluarkan  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun 2001 yang mengatur tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam seperti
89 Octoberrinsyah, Tujuan Pemidanaan Dalam islam ... hlm. 33.
90 Octoberrinsyah, Tujuan Pemidanaan Dalam islam ... hlm. 34.
adanya  Mahkamah  Syar’iah,  Qanun,  Lembaga  Daerah,  Zakat,  Wilayatul  Hisbah, kepemimpinan adat dan lain-lain. 91
Pada  pembentukan  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2001  dibentuklah  Mahkamah Syar’iah  yang  mengganti  fungsi  dari  Pengadilan  Agama  sebagai  Pengadilan  Khusus, Mahkamah Syar’iyah dijadikan sebagai peradilan Syari’at Islam dengan kewenangan absolut meliputi seluruh aspek Syari’at Islam, yang pengaturannya ditetapkan dalam bentuk Qanun.
Pasal  1  Angka  (8)  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  Tendang  Kekuasaan Kehakiman  menjelaskan  bahwa  Pengadilan  Khusus  adalah  pengadilan  yang  mempunyai kewenangan  untuk  memeriksa,  mengadili  dan  memutus  perkara  tertentu  yang  hanya  dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam Undang-Undang. 92 Pengadilan khusus tersebut hanya dapat dibentuk dalam salah  satu  lingkungan  peradilan  yang  berada  di  bawah  Mahkamah  Agung  yang pembentukannya harus diatur dalam Undang-Undang. 93
Dalam  lingkungan  pengadilan  agama  terdapat  peradilan  Syari’at  Islam  di  Aceh  yang dilakukan oleh Mahkamah Syar’iyah. Peradilan Syari’at Islam di Aceh (Mahkamah Syar’iah) merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama sepanjang kewenangannya menyangkut  kewenangan  peradilan  agama,  dan  merupakan  pengadilan  khusus  dalam lingkungan  peradilan  umum  sepanjang  kewenangannya  menyangkut  kewenangan  peradilan umum. 94
Keadilan  restorative  (Diversi)  pada  prinsipnya  dimaksudkan  sebagai  upaya  untuk menghindarkan  dan  menjauhkan  Anak  dari  proses  peradilan,  penahanan  dan  pemenjaraan, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir, serta menghindarkan stigmatisasi terhadap Anak.
Selaras  dengan  filosofi  pemasyarakatan,  System  pemasyarakatan  pada  hakekatnya adalah  system  perlakuan/pembinaan  pelanggar  hukum  yang  bertujuan  pemulihan  kesatuan hidup, kehidupan dan penghidupan. Sebagai suatu System perlakuan,  fungsi pemasyarakatan menjadi  sangat  vital  dan  strategis  dalam  proses  peradilan  pidana  anak.  Peran  strategis
91 Ali Geno Berutu , Pengaturan Tindak Pidana dalam Qanun Aceh (Jakarta: Mazahib, Jurnal Pemikiran Hukum Islam, 2017), hlm. 89.
92 Pasal 1 Angka (8), Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
93 Pasal 27 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
94 Yusrizal,  Sulaiman,  Muklis, Kewenangan Mahkamah Syari’at di Aceh sebagai Pengadilan Khusus , (Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 53, Th. XIII April 2011), hlm. 71
pemasyarakatan mulai bergerak sejak proses penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana, sejak praajudukasi, ajudikasi dan post ajudikasi. 95
Berbicara  tentang  Penangkapan  anak  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Syariat  Islam  Kota Langsa yang dilaksanakan oleh Wilayatul Hisbah (WH) Kota Langsa, dalam Penangkapan dan Pelaporan dari masyarakat hanya 2 kategori jarimah yang terkait dengan anak yaitu Khalwat dan zina, data yang di dapat dari Tahun 2016 sampai dengan 2017 Sebagaimana data Terlampir.
Dari  Data  terlampir  tersebut  dapat  diketahui  bahwa  jumlah  anak  yang  melanggar ketentuan Qanun  jinayat dari tahun 2016 sampai  dengan tahun 2017 di wilayah kota Langsa berjumlah  6  orang,  dari  hasil  penangkapan  dan  pelaporan  masyarakat  tersebut  anak  yang melanggar  ketentuan  Qanun  jinayah  telah  diberikan  hukuman  atau  sanksi  yang  langsung diberikan oleh Dinas Syari’at Islam di Kota Langsa.
Berdasarkan  Keterangan  Muhammad  Rizal  selaku  Kabid  Bina  Syari’at  Islam  pada Dinas Syri’at Islam di Kota Langsa menyebutkan Bahwa, anak yang telah melanggar ketentuan jinayat  telah  di  berikan  sanksi  kepada  masing-masing  anak  tersebut  dan  memanggil  pihak keluarga untuk di berikan sanksi dan himbauan kepada pihak keluarga serta anak untuk menjaga dan  melestarikan  ketentuan  Syari’at  Islam  di  Aceh,  Kemudian  Anak  dikembalikan  kepada pihak Keluarga. 96
Data penangkapan dan laporan yang ada pada kepolisian terkait dengan kasus anak dari tahun 2016 sampai dengan 2017 adalah sebagai berikut:
No. Wilayah Ketentuan yang Dilanggar Tahun 2016 Tahun 2017 Jumlah Laki-laki Perempuan  Laki-laki Perempuan 1 Pasal 15 Tentang Qhamar - - 2 - 2 2 Pasal 18 Tentang Maisir 1 - 2 - 3 3 Pasal 23 Tentang Khalwat 2 2 7 1 12
95 Direktorat  Bimkemas  dan  Pengentasan  Anak,  Pedoman  Perlakuan  Anak  di  Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), hlm. 1
96 Muhammad Rizal, Kabid Bina Syariat Islam Pada Dinas Syari’at Islam Kota Langsa , wawancara tanggal 8 November 2017
4 Pasal 25 Tentang Ikhtilath - - - - - 5 Pasal 33 Tentang Zina - - 1 1 2 6 Pasal 46 Tentang Pelecehan Seksual 1 - 2 - 3 7 Pasal 48 Tentang Pemerkosaan - - - - - 8 Pasal 57 Tentang Qhazaf - - - - - 9 Pasal 63 Tentang Liwath - - - - - 10 Pasal 64 Tentang Musahaqah - - - - - Total 4 2 14 2 22
Sumber data: Kepolisian Wilayah Kota Langsa Bagian Reserse Kriminal, Oktober 2017
Dari  pihak  kepolisian  data  penangkapan  dan  pelaporan  atas  kejahatan  anak  yang melanggar  ketentuan  Qanun  jinayah  cukuplah  tinggi,  dari  hasil  wawancara  dengan  pihak kepolisian anak yang melanggar atau berhadapan dengan hukum tersebut tidak diproses dengan menggunakan ketetapan Qanun jinayah, dikarenakan hukuman yang diterapkan dalam Qanun tidak  memungkinkan  untuk  diterima  anak  apabila  dihukum  cambuk,  maka  setiap  anak  yang berhadapan  dengan  hukum  di  upayakan  Diversi  sehingga  anak  tersebut  tidak  mengenal namanya pengadilan.
Berdasarkan keterangan Zulfan Selaku  Kepala  Kasubbag Pembinaan pada  Kejaksaan Negeri Langsa Menyebutkan bahwa “belum ada pelimpahan kasus pidana anak sebagai pelaku pelanggar  qanun  jinayah  yang  diberikan  oleh  pihak  kepolisian,  dan  apabila  ada  pelimpahan kasus  yang  diberikan  oleh  kepolisian  kejaksaan  akan  mengupayakan  diversi  untuk  anak”. 97 dapat dilihat bahwa dari pihak kepolisian mengupayakan anak yang berhadapan dengan hukum
97 Zulfan, Kepala Kasubbag Pembinaan Kejaksaan Negeri Langsa, wawancara tanggal 30 Oktober 2017
agar  tidak  menyentuh  yang  namanya  pengadilan  ketentuan  tersebut  sesuai  dengan  Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 6 Dalam mengupayakan diversi.
a. mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
b. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
c. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.
Secara juridis Syari’at  Islam  telah  menjadi  Hukum  Positif  bagi  masyarakat  Aceh, karena  Syari’at  Islam  telah  mengatur  semua  aspek  kehidupan  bermasyarakat  dan  bernegara secara menyeluruh (Kaffah). Konsekuensi logis dari diberlakukannya Undang-Undang tentang Pemerintahan  Aceh  dan  Syari’at  Islam  sebagai  landasan  hukumnya  bagi  masyarakat  Aceh, maka seluruh lapisan masyarakat Aceh yang beragama Islam  wajib  hukumnya  untuk menaati dan mengamalkan Syari’at Islam. 98
Peradilan Syari’at Islam di Aceh yang dilakukan oleh Mahkamah Syar’iyah merupakan pengadilan khusus jika dilihat dari segi wewenang yang dimiliki. Dikatakan pengadilan khusus karena  Mahkamah  Syar’iyah  di  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam  mempunyai  2  (dua) kewenangan  sekaligus  yakni  kewenangan  pengadilan  umum  dan  kewenangan  pengadilan agama yang dilakukan oleh satu badan peradilan.
Dalam  penyelesaian  perkara  pidana  anak,  Mahkamah  Syar’iah  Langsa  mengikuti peraturan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, yang mana anak sebagai  generasi  bangsa  harus  adanya  pembinaan  dan  pendidikan  yang  layak,  maka  apabila anak yang berhadapan dengan hukum harus di lindungi hak-hak anak tersebut.
Berdasarkan  keterangan  dari  Zakiruddin  selaku  ketua  Mahkamah  Syar’iah  Langsa menyatakan bahwa, Belum ada peradilan khusus untuk anak di Mahkamah Syar’iah Langsa, maka dalam  mengadili perkara pidana anak  yang  melanggar ketentuan  hukum  jinayah harus mengikuti  ketentuan  perUndang-Undangan  nasional  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak Nomor  11  Tahun  2012  serta  Undang-Undang  Nomor  35  tahun  2014  Tentang  Perlindungan Anak, sebelum adanya ketetapan khusus terhadap pelaku anak-anak dalam Qanun jinayah. 99
98 Ibid ., hlm. 72
99 Zakiruddin, Ketua Mahkamah Syar’iah Kota Langsa, wawancara tanggal 9 November 2017

## B. Penyelesaian perkara anak yang melakukan pelanggaran dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat
Anak  dengan  segala  pengertian  dan  definisinya  memiliki  perbedaan  karakteristik dengan  orang  dewasa,  ini  merupakan  titik  tolak  dalam  memandang  hak  dan  kewajiban  bagi seorang  anak  yang  akan  mempengaruhi  pula  kedudukannya  di  hadapan  hukum.  Dalam pertimbangan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan  Pidana Anak juga  disebutkan  bahwa  anak  merupakan  amanah  dan  karunia  Tuhan  Yang  Maha  Esa  yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.
Indonesia  sebagai  Negara  Pihak  dalam  Konvensi  Hak-hak  Anak  ( Convention  on  the Rights of the Child ) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak, berkewajiban untuk memberikan per lindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Salah satu bentuk perlindungan anak oleh negara diwujud kan melalui sistem peradilan pidana khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Hal Ini ditegaskan dalam United Nations Standard Minimum Rules For The Administration of Juvenile Justice , bahwa tujuan peradilan anak adalah sistem peradilan pidana bagi anak/remaja akan mengutamakan kesejahteraan remaja dan akan memastikan  bahwa  reaksi  apapun  terhadap  pelanggar-pelanggar  hukum  berusia  remaja  akan selalu  sepadan  dengan  keadaan-keadaan  baik  pada  pelanggar-pelanggar  hukumnya  maupun pelanggaran hukumnya. 100
Restoratif    justice dan diversi yang  dimasukkan  dalam  Undang-Undang  Sistem Peradilan  Pidana  Anak  menjadi  tonggak  sejarah  penting  dalam  sistem  peradilan  pidana  dan memiliki  makna  yang  sangat  besar  dalam  memberikan  perlindungan  hukum  bagi  anak. Abintoro Prakoso menyatakan bahwa:
“Pembaharuan sistem peradilan pidana anak bertujuan untuk melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum agar dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan memperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab dan berguna bagi diri sendiri, keluarga,  masyarakat, bangsa dan  negara. Di samping  itu, tujuan  lainnya adalah untuk mewujudkan hukum yang secara komprehensif melindungi anak yang berhadapan dengan  hukum,  dan  terwujudnya  peradilan  yang  benar-benar  menjamin  perlindungan kepentingan terbaik anak ( the best interest of child ) yang berhadapan dengan hukum”. 101
100 Yusi Amdani, Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian  Oleh Anak  Berbasis  Hukum  Islam  dan  Adat Aceh, (Al-‘Adalah  Vol.  XIII,  No.  1,  Juni 2016), hlm. 62
101 Abintoro Prakoso, Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak , (Surabaya: Laksbang Grafika, 2013), hlm. 158-159.
Undang-Undang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  memberikan  peluang  bagi  aparat penegak hukum untuk menyelesaikan kasus anak yang berhadapan dengan hukum melalui jalur non litigasi. Bentuk pelaksanaannya dilakukan dengan melibatkan anggota keluarga korban dan wali si anak serta pihak lainnya yang memiliki keterkaitan dengan anak.
Perlindungan anak merupakan suatu usaha di mana anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban.  Perlindungan  anak  merupakan  perwujudan  keadilan  masyarakat  di  dalam  ikut bertanggungjawab membentuk suatu bangsa yang besar dengan cara membangun sumber daya manusia sejak ini. 102 Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. 103
Perlindungan  anak  dapat  dibedakan  dalam  dua  bagian,  yaitu: Pertama ,  Perlindungan anak yang bersifat juridis yang meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan. Kedua , perlindungan anak yang bersifat non juridis yang meliputi perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan dan bidang pendidikan. 104
Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Pasal 1 Angka 6 menyatakan keadilan restoratif adalah  penyelesaian  perkara  tindak  pidana  dengan  melibatkan  pelaku,  korban,  keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan  menekankan  pemulihan  kembali  pada  keadaan  semula,  dan  bukan  pembalasan. Mengenai diversi sebagai salah satu bentuk penyelesaian anak yang berhadapan dengan hukum diatur dalam Pasal 1 Angka 7 yang menyatakan bahwa diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.
Pola penyelesaian dengan pendekatan keadilan restoratif dan diversi sebagaimana yang telah disebutkan bertujuan untuk menghindari agar anak yang berhadapan dengan hukum tidak secara  langsung  dimasukkan  ke  dalam  penjara.  Konsep  ini  sebenarnya  sudah  dianut  oleh berbagai  peraturan  perundang-undangan  yang  lain,  di  mana  tujuan  utamanya  adalah menjauhkan  anak  dari  hukuman  dan  sanksi  yang  dapat  mengekang  kebebasannya  dalam menjalani kehidupan.
Berdasarkan  Keterangan  Aditya  Pradana  Selaku  penyidik  kepolisian  wilayah  Langsa menyatakan bahwa dalam menangani kasus anak akan di upayakan terlebih dahulu diversi agar
102 Muhammad Ninor Islam, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Realisasi Perlindungan Hak Anak Selama Menjalani Proses Penyidikan , Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol. 2, No. 2, (Jakarta: Menteri Hukum dan HAM RI, 2008), hlm. 56.
103 Maidin Gultom, Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, cet. 4, (Bandung: Refika Aditama, 2014), hlm. 41.
104 Ibid, hlm. 41.
anak tidak berhadapan  langsung dengan pengadilan, diversi  ini  bertujuan untuk menghindari efek negatif terhadap jiwa anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. 105
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 16 Ayat (3) menyatakan. “Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang belaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir”.
Untuk itu Mahkamah Syar’iah sebagai pengadilan khusus yang berwenang mengadili seluruh ketentuan Syri’at Islam di Aceh dapat melaksanakan hukum Islam yang telah tertuang dalam  Qanun  jinayah,  dalam  pelaksanaan  hukum  bagi  anak  Mahkamah  Syar’iah  harus memenuhi ketentuan-ketentuan dalam menangani kasus pidana anak.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Nadang  Sambas, Pembaharuan  Sistem  Pemidanaan  Anak  di Indonesia , (Yogyakarta:
Graha Ilmu, 2010)
Kartini  Kartono, Pantologi  Sosial  II  Kenakalan  Remaja ,  (Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada, 2006)
Chairul  Huda, “Dari  ‘Tiada  Pidana  Tanpa  Kesalahan’  Menuju  Kepada  ‘Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan’” , (Jakarta: Kencana, 2008)
Lukman  Fatahulla  Rais, Tindak  Pidana  Perkelahian  Pelajar ,  (Jakarta:  Pustaka  Sinar Harapan, 1997)
Adami  Charizawi, Pelajaran  Hukum  Pidana  1 ,  (Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo  Persada,
2008)
Nurdin Usman, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum , (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002)
Rahmad hakim, Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah) , (Bandung: Pustaka Setia, 2000)
M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum , (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)
Achmad  Ali, Menguak  Teori  Hukum  (Legal  Theory)  dan  Teori  Peradilan  (Judical Prudence) Termasuk Interprestasi  Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal , (Jakarta: Kencana, 2012)
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum . (Jakarta: Universitas Indonesia Press,
1986)
Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana , (Jakarta: Rineka Cipta, 2008)
105 Aditya  Pradana,  Penyidik  Kepolisian  Wilayah  Kota  Langsa,  wawancara  tanggal  9 November 2017
Sudarto, Hukum Pidana I , (Semarang: Yayasan Sudarto, 1990)
P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia , (Bandung: Sinar Baru, 1984)
Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana , (Jakarta: Rineka Cipta, 1991)
Titik Triwulan Tutik, Pengantar Ilmu Hukum ,( Jakarta: Prestasi Pustaka, 2005)
Adami  Chazawi, Pelajaran  Hukum  Pidana  Bagian  1 ,  (Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada, 2002)
Fully Handayani, Pengantar Hukum Indonesia ,(Jakarta: Rineka Cipta, 2004)
Rahmat Hakim, Hukum Pidana  Islam (Fiqih Jinayah) , (Bandung:  CV. Pustaka Setia,
2010)
Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam , (Jakarta: Sinar Grafika, 2007)
Jazuli, Fiqh  Jinayah (Upaya Mengulangi Kejahatan dalam Islam) , (Jakarta: Rajawali Pers. Cet.III, 2000)
Paisol  Burlian, Implementasi  Konsep  Hukum  Qhisas  di  Indonesia ,  (Jakarta:  Sinar Grafika, 2015)
Usammah, Pertanggung Jawaban Pidana dalam Perspektif Hukum Islam , (Tesis, USU e-repository 2008)
Wigiati Sutedjo, Hukum Pidana Anak , cet. Ke-2, (Bandung: Refika Aditama, 2008)
A.Syamsudin  Meliala  dan  E.Sumaryono, Kejahatan  Anak  Suatu  Tinjauan  dari Psikologis dan Hukum , (Yogyakarta: Liberty, 1998)
Abdussalam, Hukum Perlindungan Anak , (Jakarta: Restu Agung, 2007)
Djoko  Prakoso ,  Kedudukan  Justisiable  di  dalam  KUHP ,  (Jakarta:  Ghalia  Indonesia, 1986)
Maulana Hasan Wadong, Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak , (Jakarta: Grasindo, 2000)
Muladi, Kapita Slekta Sistem Peradilan Pidana , (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995)
Nyoman  Serikat  Putra  Jaya, Sistem  Peradilan  Pidana  (Criminal  Justice  System),
(Semarang: Badan penerbit Universitas Dipenogoro, 2006)
Romli  Atmasasmita, Sistem  Peradilan  Pidana  Perspektif  Eksistensialisme  dan Abolisionisme , (Bandung: Bina Cipta, 1996)
Purnianti,  Mamik  Sri  Supatmi,  dan  Ini  Made  Martini  Tinduk,  menguutip  Robert C.Trajanowics  and  Marry  Morash, Analisa  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia , (UNICEF Indonesia, 2003)
Maulana  Hassan  Wadong,  Pengantar  Advokasi  dan  Hukum  Perlindungan  Anak,

## Jakarta: Grasindo, 2000)
Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana
Anak di Indonesia , (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008)
Abdul  Ghofur  Anshori,  Yulkarnain  Harahab, Hukum  Islam  Dinamika  dan Perkembangannya di Indonesia , (Jogjakarta: Kreasi Total Media, 2008)
Shanty Dellyana, Wanita dan Anak di Mata Hukum , (Jakarta: Liberty, 1988)
Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak ,(Jakarta: Pressindo, 1989)
Leden Marpaung , Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)
Djoko Prakoso, Hukum Penitensier di Indonesia , Liberty, (Yogyakarta, 1988)
Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi , (Jakarta: Pradnya Paramita, 1985)
Sudjono, Hukuman dalam Perkembangan Hukum Pidana , (Bandung: Tarsito, 1974)
Abintoro Prakoso, Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak , (Surabaya: Laksbang Grafika, 2013)
Maidin Gultom, Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana
Anak di Indonesia, cet. 4, (Bandung: Refika Aditama, 2014)
Direktorat Bim Kemas dan Pengentasan Anak, Pedoman Perlakuan Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)
Mahkamah Syar’iah Aceh , Buku Pedoman Administrasi Dan Peradilan Jinayat Pada

## Mahkamah Syar’iah di Aceh
Pedoman  Administrasi  dan  Peradilan  Jinayat  Pada  Mahkamah  Syar’iah  di  Aceh (Mahkamah Syar’iah Aceh 2016)

## B. Perundang-Undangan
Kitab Undang-undang Hukum Pidana
Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang jinayah
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perindungan Anak
Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

## C. Sumber Lainnya
Yusrizal, dkk . Kewenangan Mahkamah Syar’iah di Aceh Sebagai Pengadilan Khusus , (Kanun Jurnal Ilmu Hukum No.35, Th.XIII April:2011)
Ali Geno Berutu , Pengaturan Tindak Pidana  Dalam Qanun Aceh (Jakarta:  Mazahib,
Jurnal Pemikiran Hukum Islam, 2017)
Yusrizal,  Sulaiman,  Muklis, Kewenangan  Mahkamah  Syari’at  di  Aceh  sebagai Pengadilan Khusus , (Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 53, Th. XIII April 2011)
Yusi Amdani, Konsep Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Berbasis Hukum Islam dan Adat Aceh, (Al-‘Adalah Vol.
XIII, No. 1, Juni 2016)
Muhammad Ninor Islam, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Realisasi Perlindungan Hak  Anak  Selama  Menjalani  Proses  Penyidikan ,  Jurnal  Ilmiah  Kebijakan Hukum, Vol. 2, No. 2, (Jakarta: Menteri Hukum dan HAM RI, 2008)
Analiansyah dan Syarifah Rahmatillah , Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan  Hukum  (Studi  Terhadap  Undang-undang  Peradilan  Anak  Indonesia dan Peradilan Adat Aceh) , (Gender Equality: Internasional Journal of Child and
Gender Studies Vol. 1, No.1, Maret 2015)
Maya  Sari,  “ Implementasi  Deversi  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Anak” ,  (Skripsi tidak dipublikasi), Universitas Islam Negeri Suna Kalijaga Yogyakarta, 2015
Ratih Oktaviana W, “Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pada Tingkat Penyidikan”,  (Skripsi  tidak  dipublikasi),  Universitas  Muhamadiah  Surakarta,
2009
Hadits  shahih:  Diriwayatkan  oleh  Abu  Dawud  (no.  4833),  at-Tirmidzi  (no.  2378), Ahmad  (II/303,334)  dan  al-Hakim  (IV/171),  dari  Abu  Hurairah  radhiyallaahu ‘anhu,  https://almanhaj.or.id/1048-kewajiban-mendidik-anak.html,  di  akses pada 28 januari 2018.
Octoberrinsyah, Tujuan Pemidanaan Dalam islam , Jurnal Hukum.
Mahmood Zuhdi Ab. Majid, Bidang Kuasa Jenayah Mahkamah Syari`ah di Malaysia (Kuala Lumpur (Dewan Bahasa dan Pustaka, 2001)