## JIUBJ

## Sistem Penegakkan Hukum terhadap Tindak Pidana Pembakaran Hutan di Sumatera Selatan

## Hasanal Mulkan*, Serlika Aprita
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang *Coresponding Email: hasanal_mulkan@yahoo.co.id
Abstrak. Penegakan hukum yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana merupakan salah satu upaya  yang  dapat  melindungi  masyarakat  dari  berbagai  bentuk  tindak  pidana  yang  melanggar  ketentuan  peraturan  yang  telah dibuat. Terkait dengan penegakan hukum terhadap pelaku pembukaan lahan perkebunan dengan metode pembakaran yang sering terjadi di Indonesia khususnya di provinsi Sumatera Selatan maka aparat kepolisisan memiliki peranan yang sangat penting dalam hal  menegakkan  hukum  sehingga  terciptanya  penegakan  hukum  yang  berkeadian.  Berdasarkan  alasan  tersebut  memang  sudah seharusnya  penegakan  hukum  terhadap  pelaku  pembukaan  lahan  perkebunan  perorangan  yang  mengakibatkan  terjadinya kebakaran hutan. Hutan merupakan sumber daya alam yang menempati posisi yang sangat strategis karena mengandung kekayaan alam  yang  melimpah.  Kerusakan  hutan  yang  menimbulkan  dampak  paling parah  adalah kebakaran  hutan. Di Sumatera  Selatan, tiap tahun menjadi langganan kebakaran hutan. Penegakan hukum tindak pidana pembakaran hutan diperlukan untuk mengurangi terjadinya  kebakaran  hutan  yang  disebabkan  oleh  ulah  manusia.  untuk  mengetahui  tentang  penegakan  hukum  terhadap  tindak pidana  pembakaran  hutan  yang  terjadi  di  Sumatera  Selatan  dan  kendala  dalam  penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana pembakaran  hutan  di  Sumatera  Selatan.  Spesifikasi  Penelitian  yang  dipakai  dalam  penelitian  ini  adalah  deskriftif  analitis  yaitu menggambarkan semua gejala dan fakta serta menganalisis permasalahan yang ada sekarang berkaitan dengan Penegakan hukum tehadap  tindak  pidana  pembakaran  hutan.  Penegakkan  hukum  terhadap  tindak  pidana  pembakaran  hutan  di  Sumatera  Selatan berjalan  mulai  dari  proses  penyelidikan,  penyidikan,  penuntutan  dan  putusan  pengadilan  belum  maksimal.  Dalam  melakukan penegakkan  hukum terhadap tindak pidana pembakaran  hutan di di Sumatera Selatan para penegak hukum mengalami beberapa kendala,  yaitu:  lokasi  pembakaran  hutan  yang  sulit  dijangkau,  kondisi  lahan  gambut  yang  mudah  terbakar,  cuaca  kemarau  dan angin kencang yang membuat api dapat membesar dan menyebar, serta sulitnya mencari alat bukti dan saksi.
Kata Kunci : Pembakaran Hutan; Penegakan Hukum; Tindak Pidana
Abstract.  Law  enforcement  carried  out  by  law  enforcement  officers  in  the  criminal  justice  system  is  one  of  the  efforts  that  can protect  the  public  from  various  forms  of  criminal  acts  that  violate  the  provisions  of  the  regulations  that  have  been  made.  In relation  to  law  enforcement  against  perpetrators  of  clearing  plantation  land  using  the  burning  method,  which  often  occurs  in Indonesia, especially in the province of South Sumatra, the police have a very important role in enforcing the law so as to create fair  law  enforcement.  Based  on  these  reasons,  law  enforcement  should  indeed  be  on  the  perpetrators  of  clearing  individual plantation lands that result in forest fires. Forests are natural resources that occupy a very strategic position because they contain abundant natural resources. Forest damage that causes the most severe impact is forest fires. In South Sumatra, every year forest fires  are frequent.  Law  enforcement  of  the  crime  of forest burning  is  needed  to  reduce the occurrence  of forest fires  caused by human activities. to find out about law enforcement against the crime of forest burning that occurred in South Sumatra and the obstacles  in  law  enforcement  against  the  crime  of  forest  burning  in  South  Sumatra.  The  research  specification  used  in  this research is descriptive analytical, which describes all the  symptoms and facts and analyzes the current problems  related to law enforcement against the crime of forest burning. Law enforcement against the crime of forest burning in South Sumatra is running from  the  process  of  investigation,  investigation,  prosecution  and  court  decisions  has  not  been  maximized.  In  enforcing  the  law against the crime of forest burning in South Sumatra, law enforcers encountered several obstacles, namely: the location of forest burning that was difficult to reach, the condition of peatlands that were easily burned, dry  weather and strong winds that made fires grow and spread, and difficult to find evidence and witnesses.

## Keywords: Forest Burning; Law Enforcement; Crime

## PENDAHULUAN
Bangsa  Indonesia  selama  ini  dikenal  sebagai bangsa  yang  kaya  akan  sumber  daya  alam.  Salah  satu sumber daya alam yang banyak terdapat di indonesia dan memiliki  banyak  manfaat  adalah  hutan.  Hutan merupakan  sesuatu  yang  tidak  dapat  dipisahkan  dari kehidupan  sebagian  besar  rakyat  Indonesia.  Karena hutan memberikan  sumber  kehidupan dan manfaat  yang besar bagi kita semua. Menurut UU No. 41 Tahun 1999, hutan  mempunyai  3  fungsi  utama  yaitu  fungsi
konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi. Saat ini kondisi  hutan  di  Indonesia  semakin  buruk  sebagi  akibat negatif  dari  semakin  berkembangnya  peradaban  dan meningkatnya kebutuhan manusia. Salah satu permasalahan  mengenai  hutan  yang  terjadi  di  Indonesia adalah terjadinya peristiwa kebakaran hutan (Nomensen, 2010).
Kebakaran  hutan  di  Indonesia  menimbulkan banyak  dampak  negatif,  antara  lain  permasalahan mengenai  polusi  udara  hasil  pembakaran  hutan.  Salah
Hasanal  Mulkan  dan  Serlika  Aprita,  Sistem  Penegakkan  Hukum  terhadap  Tindak  Pidana  Pembakaran  Hutan  di  Sumatera Selatan
satu provinsi di  Indonesia yang mengalami permaslahan polusi  udara  dari  kebakaran  hutan  adalah  provinsi Sumatera  Selatan.  Bahkan  karena  letak  provinsi Sumatera  Selatan  yang  dekat  dengan  negara  Malaysia, menjadikan  negara  tersebut  seringkali  ikut  terkena  asap dari kebakaran hutan di Sumatera Selatan sehingga dapat mengganggu  hubungan  diplomasi  antar  kedua  negara. (Supriadi, 2010). Oleh karena itu pemanfaatan hutan dan perlindunganya telah diatur dalam UUD 1945, UU No. 5 Tahun  1990  tentang  Konservasi  Sumber  Daya  Alam Hayati  dan  Ekosistemnya,  UU  No.  41  Tahun  1999 tentang  Kehutanan,  UU  No.  19  Tahun  2004  tentang Penetapan  Peraturan  Penganti  UU  No.  1  Tahun  2004 tentang  perubahan  atas  UU  No.  41  Tahun  1999  tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang. UU No. 18 Tahun 2013  tentang  Pencegahan,  UU  No.  18  Tahun  2004 tentang  Perkebunan,  UU  No.  32  Tahun  2009  tentang Perlindungan  dan  Pengelolahan  Lingkungan  Hidup,  PP No.  28  Tahun  1985  tentang  Perlindungan  Hutan  dan beberapa  Keputusan  Menteri  Kehutanan  serta  beberapa Keputusan  Dirjen  PHPA  dan  Dirjen  Pengusahaaan Hutan.  Salah  satunya  adalah  Undang-Udang  Nomor. 32 Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  dan  Pengelolahan Lingkungan  Hidup  (UUPPLH)  yang  didalamnya diamatkan  sebuah  tujuan  pengelolahan  lingkungan berkelanjutan (Nadin Mujhad, 2015).
Nilai  penting  yang  dimiliki  hutan  semakin bertambah  dikarnakan  hutan  merupakan  hajat  hidup orang  banyak  dan  dijadikan  sebagai  modal  dasar melaksanakan  pembangunan  nasional,  baik  ditinjau  dari aspek  ekonomi,  sosial  budaya  maupun  ekologi  guna meningkatkan  kemakmuran  rakyat.  Hal  ini  sesuai dengan  Pasal  33  ayat  (3)  UUD  1945,  “Bumi,  air  dan kekayaan  alam  yang  terkandung  didalamya  dikuasai negara  dan  dipergunakan  sebesar-besarnya  untuk kemakmuran  rakyat”.  “Hutan  yang  seharusnya  dijaga dan dimanfaatkan secara optimal dengan memperhatikan aspek  kelestarian  kini  telah  mengalami  degradasi  dan deforetasi  yang  cukup  mencengangkan  bagi  dunia internasional,  faktanya  indonesia  mendapatkan  rekor dunia  guiness  yang  diliris  oleh  Greenpeace  sebagai negara  yang  mempunyai  tingkat  laju  deforetasi  tahunan tercepat  di  dunia,  sebanayak  72  persen  dari  hutan  hasil indonesia  telah  musnah  dengan  1.8  juta  hektar  dirusak pertahun  antara  2002  hingga  2005,  sebuah  tingkat kerusakan hutan sebesar 2% setiap tahunnya”
Hal ini dikarenakan pengelolahan dan pemanfaatan  hutan  selama  ini  tidak  memperhatikan manfaat  yang  akan  diperoleh  dari  keberadaan  hutan tersebut, sehingga kelestarian lingkungan hidup menjadi terganggu.  Penyebab  utama  kerusakan  hutan  adalah kebakaran  hutan.  Kebakaran  hutan  terjadi  karena manusia yang mengunakan api dalam upaya pembukaan hutan untuk Hutan Tanaman Industri (HTI), perkebunan, dan  pertanian.  Selaian  itu,  kebakaran  didukung  oleh pemanasan  global,  kemarau  ekstrim  yang  seringkali dikaitkan  dengan  pengaruh  iklim  memberikan  kondisi
ideal  untuk  terjadinya  kebakaran  hutan  (Olivia,  2020). Sudah  bukan  rahasia  lagi  bagi  masyarakat  dan  negara tetangga bahwa hampir setiap tahunnya negara Indonesia mengalami  kebakaran  hutan,  khususnya  hutan  yang berada di pulau sumatera dan pulau kalimantan. Namun demikian  pada  satu  sisi  stiap  terjadi  kebakaran  hutan pada  musim  kemarau  tersebut,  Indonesia  mengalami kesulitan  untuk  memadamkannya.  Oleh  karena  itu, pemerintah  melakukan  suatu  upaya  untuk  mengatasi kebakaran  tersebut  dengan  mencoba  mengatur  masalah kebakaran hutan khusus dalam suatu peraturan.
Pasal  18  PP  Nomor  45  tahun  2004  dinyatakan bahwa,  perlindungan  hutan  dari  kebakaran  sebagaimana dimaksud  pada  Pasal  6  huruf  a,  adalah  untuk menghindari  hutan  yang  disebabkan  oleh:  (a)  perbuatan manusia;  (b)  daya-daya  alam  (ayat(1)).  Perbuatan manusia  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  a, antara lain: (a) melakukan pembakaran hutan tanpa izin; atau (b) membuang benda-benda yang dapat menyebabkan  kebakaran  (ayat(2)).  Daya-daya  alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain akibat-akibat  petir,  gunung  berapi,  reaksi  sumber  daya alam  dan/atau  gempa  (ayat(3)  (Supriadi,  2010).  Bertitik tolak  dari  ketentuan  Pasal  18  ayat  (1)  huruf  a,  yakni peraturan  peraturan  yang  melindungi  kebakaran  hutan dari  perbuatan  manusia,  merupakan  suatu  masalah  yang perlu mendapatkan perhatian yang serius. Sebab terdapat suatu  kebiasaan  yang  sangat  buruk  dimasyarakat, khususnya  pengusaha  dibidang  perkebunan  yang  dalam hal melakukan pembukaan lahan perkebunan sering kali menjadikan pembakaran hutan sebagai pilihan utama.
Kebakaran  hutan  dan  lahan  adalah  terbakarnya kawasan  hutan/lahan  baik  dalam  luasan  yang  besar maupun  kecil.  Kebakaran  hutan  dan  lahan  seringkali tidak  terkendali  dan  bila  ini  terjadi  maka  api  akan membakar  apa  saja  yang  berada  di  dekatnya  dan menjalar  mengikuti  arah  angin.  Kebakaran  itu  sendiri dapat  terjadi  karna  dua  hal  yaitu  kebakaran  secara alamiah  dan  kebakaran  yang  disebabkan  oleh  manusia. Kebakaran  hutan  saat  ini  menjadi  masalah  utama  yang harus diperhatikan. Menurut sejarahnya kebakaran hutan terutama  tropika  basah  (tropical  rain  fores)  di  indonesia terjadi  sejak  abad  ke18.  Kebakaran  yang  terjadi  pada tahun  1877  diketahui  di  kawasan  hutan  antara  sungai katingan  dan  cempaka  (sekarang  sungai  sampit  dan katingan) Propinsi Kalimantan Tengah. Kebakaran hutan kembali terjadi di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatra Selatan. Hingga  sepanjang  jalan  bahkan  kebakaran  sudah memasuki  pemukiman  penduduk  sehingga  warga  harus di  evakuasi.  Kebakaran  lahan  terjadi  di  hamparan  lahan tidur  milik  masyarakat  di  daerah  Ogan  Ilir  bahkan  asap kebakaran  terlihat  sudah  menutupi  ruas  Tol  Palembang- Indralaya (Palindra).

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  yuridis hukum normatif dengan pendekatan perundang-
Hasanal  Mulkan  dan  Serlika  Aprita,  Sistem  Penegakkan  Hukum  terhadap  Tindak  Pidana  Pembakaran  Hutan  di  Sumatera Selatan
undangan ( statute approach ), Penelitian hukum normatif merupakan  penelitian  kepustakaan  dengan  menelaah peraturan  yang  berkaitan  dengan  penegakan  hukum pidana  hutan  di  Indonesia.  Penelitian  dilaksanakan melalui  kajian  terhadap  bahan  hukum  primer,  bahan hukum  sekunder  maupun  bahan  hukum  tersier.  Kajian pada  bahan  hukum  sekunder  berupa  penelitian  terhadap asas-asas hukum, penelitian sistematik hukum, penelitian  taraf  singkronisasi  vertikal  dan  horizontal, serta melalui perbandingan hukum. Metode pengumpulan  data  yang  digunakan  melalui  metode library  research dengan  menguji  bahan  dokumen  dan bahan pustaka yang digunakan dalam penelitian ini. Data dianalisis  secara  kualitatif-normatif,  meneliti  dengan jalan  menafsirkan  dan  membangun  pernyataan  yang terdapat  dalam  dokumen  per-undang-undangan.  Metode analisis  kualitatif,  dibangun  berdasarkan  data  sekunder yang berupa teori, makna dan substansinya dari berbagai literatur,  peraturan  perundang-undangan,  dan  data primer,  kemudian  dianalisis  dengan  normatifnya undang-undang,  teori  dan  pendapat  pakar  yang berkaitan, sehingga didapat kesimpulan tentang pengertian  kebijakan  hukum  pidana  yang  berkaitan dengan hutan (Diantha, 2016).

## HASIL
Sistem  Penegakkan  Hukum  Terhadap  Tindak  Pidana Pembakaran Hutan Di Sumatera Selatan
Sama  halnya  dengan  tindak  pidana  lainnya, tindak  pidana  lingkungan  hidup  di  proses  berdasarkan ketentuan  KUHAP,  kecuali  apabila  ditentunkan  lain dalam  UUPLH  dan  Undang-Undang  lain  yang  memuat aspek-aspek lingkungan hidup. Secara umum, penegakan  hukum  pidana  lingkungan  melalui  empat tahapan yakni tahapan penyidikan (yang dapat didahului dan/atau  dibarengi  dengan  kegiatan  penyelidikan)  yang dilakukan oleh penuntut  umum, tahapan pemeriksaan di pengadilan  yang  dilakukan  oleh  hakim  pada  semua tingkatan  pengadilan  dan  tahapan  eksekusi  atau pelaksanaan  putusan  pengadilan  yang  dilakukan  oleh jaksa.
Pasal  94  UUPLH,  ditentukan  bahwa  yang menjadi penyidik dalam tindak pidana lingkungan hidup adalah: (a) Pejabat polisi negara Republik Indonesia; dan (b)  Pejabat  pegawai  negerti  sipil  tertentu  dilingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang perlindungan dan pengelolaan  lingkungan  hidup.  Kewenangan  penyidik Polri  dalam  menyidik  tindak  pidana  di  bidang lingkungan  Hidup,  tentu  didasarkan  pada  ketentuan Pasal  7  KUHAP  yang  mengatur  kewenangan  penyidik Polri  dalam  melakukan  penyidikan  tindak  pidana  secara umum.  Kewenangan  penyidik  tersebut  meliputi: Menerima  laporan  atau  pengaduan  dari  seseorang tentang  adanya  tindak  pidana;  b.  Melakukan  tindakan pertama  pada  saat  di  tempat  kejadian;  c.  Menyuruh berhenti  seorang  tersangka  dan  memeriksa  tanda
pengenal  diri  tersangka;  d.  Melakukan  penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan; e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; f. Mengambil sidik jari dan  memotret  seseorang;  Memanggil  orang  untuk didengardan  diperiksa  sebagai  tersangka  atau  saksi;  h. Mendatangkan  orang  ahli  yang  diperlukan  dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; i. Mengadakan  penghentian  penyidikan;  j.  Mengadakan tindakan  lain  menurut  hukum  yang  bertanggung  jawab (Renggong, 2018)
Sebagaimana  telah  diuraikan  di  atas,  selain penyidik  Polri  juga  diatur  penyidik  penjabat  pegawai negeri sipil (PPNS) beserta kewenangannya. Pasal 7 ayat (2)  KUHAP  ditentukan  bahwa  penyidik  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  6  ayat  (1)  huruf  b  mempunyai wewenang  sesusai  dengan  Undang-Undang  yang mempunyai  dasar  hukumnya  masing-masing  dan  dalam pelaksanaan  tugasnya  berada  di  bawah  hukumnya masing-masing  dan  dalam  pelaksanaan  tugasnya  di bawah  koordinasi  dalam  pengawasan  penyidik  tindak pida berdasarkan undang-undang tertentu yang mengatur ruang lingkup tugas kewenangannya (Wiyanto, 2012)
Dalam  perkara  tindak  pidana  lingkungan  hidup, telah  diatur  kewenangan  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil (PPNS)  bidang  lingkungan  hidup.  Kewenangan  tersebut meliputi:  a.  Melakukan  pemeriksaan  atas  kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di  bidang  perlindungan  dari  pengelolaan  lingkungan hidup; b. Melakukan pemeriksaan  terhadap  setiap orang yang  diduga  melakukan  tindak  pidana  di  bidang perlindungan  dan  pengelolaan lingkungan  hidup Meminta  keterangan  dan  bahan  bukti  dari  setiap  orang berkenaan  dengan  peristiwa  tindak  pidana  di  bidang perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup;  d. Melakukan  pemeriksaan  atas  pembukuan,  catatan,  dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup.  e. Melakukan  pemeriksaan  di  tempat  tertentu  yang  diduga terdapat  bahan  bukti,  pembukuan,  catatan  dan  dokumen lain; f. Melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil  pelanggaran  yang  dapat  dijadikan  bukti  dalam perkara  tindak  pidana  di  bidang  perlindungan  dan pengelolaan lingkungan hidup; g. Meminta bantuan ahli dalam  rangka  pelaksanaan  tugas  penyidikan  tindak pidana  di  bidang  perlindungan  dan  pengelolaan lingkungan  hidup;  h.  Menghentikan  penyidikan;  i. Memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekaman  audio  visual;  j.  Melakukan  penggeledahan terhadap  badan,  pakaian,  ruangan,  dan/atau  tempat  lain yang  diduga  merupakan  tempat  dilakukannya  tindak pidana;  dan/atau  k.  Menangkap  dan  menahan  pelaku tindak pidana (Wiyanto, 2012).
Ketentuan  pidana  bagi  pelaku  perseorangan dibedakan  menjadi  2  (dua)  yaitu  pelaku  yang  tinggal didalam  atau  disekitaran  kawasan  hutan  terkait  dan pelaku  tidak  tinggal  di  dalam  atau  disekitaran  hutan tersebut,  kemudia  berdasarkan  unsur  niatan  pelaku
Hasanal  Mulkan  dan  Serlika  Aprita,  Sistem  Penegakkan  Hukum  terhadap  Tindak  Pidana  Pembakaran  Hutan  di  Sumatera Selatan
(mens  rea)  nya  dapat  dibedakan  menjadi  dolus (kesengajaan)  dan  culpa  (kesalahan/kealapaan).  Pada Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2013  tentang Pencegahan  dan  Pemberantasan  Kerusakan  Hutan, sanksi  pidana  bagi  perseorangan  di  atur  dalam  Pasal  82 ayat (1) dan (2), Pasal 83 ayat  (1) s/d ayat (3), Pasal 84 ayat (1) s/d ayat (3), Pasal 85 ayat (1), Pasal 86 ayat (1), Pasal 87 ayat (1) s/d ayat (3), Pasal 88 ayat (1), Pasal 89 ayat  (1),  Pasal  90  ayat  (1),  Pasal  91  ayat  (1),  Pasal  92 ayat  (1),  Pasal  93  ayat  (1),  dan  ayat  (2),  Pasal  94  ayat (1),  Pasal  95  ayat  (1)  dan  ayat  (2),  Pasal  96  ayat  (1), Pasal 97 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 98 ayat (1) dan ayat (2),  Pasal  99  ayat  (1)  dan  (2),  Pasal  100  ayat  (1),  Pasal 101  ayat  (1)  dan  ayat  (2),  Pasal  102  ayat  (1),  dan  yang terakhir pada Pasal 103 ayat (1) (Said dkk. 2019) .
Kebakaran hutan dan lahan yang sering terjadi di Indonesia  sebagian  besar  diakibatkan  oleh  aktivitas manusia  dalam  rangka  pembukaan  lahan,  baik  untuk usaha  pertanian,  kehutanan  maupun  perkebunan  dan dirunjang oleh adanya fenomena alam El Nino Soutbern Oscillation  (ENSO).  Beberapa  penelitian  menunjukkan bahwa  kehadiran  titik  api  dilapangan  hampir  selalu berkaitan  dengan  kegiatan  pembukaan  hutan  dan  lahan. Pengamatan  pada  citra  satelit  menunjukkan  bahwa  titik panas (hotspot) secara dominan dijumpai pada arealareal perkebunan  dan  hutan  tanaman  industry.  Hanya  sebagia kecil  titik  panas  tersebut  yang  ditemukan  pada  areal transmigrasi  dan  peladang  berpindah.  Hasil  peneltian tersebut menunjukkan bahwa penyebab utama kebakaran hutan  dan  lahan  lebih  banyak  disebabkan  oleh  kegiatan pembukaan  lahan  secara  besar-  besaran  yang  dilakukan oleh  perusahaan  perkebunan  dan  kehutanan  tanpa terkendali  (Deslita  dkk,  2020). Kebakaran  hutan  dan lahan  dari  tahun  ke  tahun  selalu  menjadi  masalah  di Indonesia.  Sayangnya  dari  tiga  jenis  undang-undang, yakni  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  1999  tentang Kehutanan,  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2004 tentang  Perkebunan  dan  Undang-Undang  Nomor  32 Tahun  2009  tentang  Panduan  dan  Pengelolaan Lingkungan  Hidup  tidak  berhasil  memberikan  efek  jera kepada para pelaku pembakaran hutan dan lahan.
Apalagi  kebakaran  hutan  dan  lahan  terjadi  di kawasan-kawasan yang telah diterbitkan izin pengelolaan  dan  pemanfaatan  hutan  dan  lahan. Sementara  itu  untuk  melakukan  penanggulangan terhadap  bencana  kebakaran  hutan  dan  lahan  serta rehabilitasi, negara harus mengeluarkan banyak anggaran. Dengan demikian perlu  untuk membuat suatu terobosan  penegakan  hukum  untuk  memberikan  efek jera terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan. Selain itu  juga  menjadi  pintu  masuk  bagi  pengembalian kerugian  negara  akibat  kebakaran  hutan  dan  lahan  serta pemulihan  atau  rehabilitasi  terhadap  lingkungan  hidup yang  terpapar secara menyeluruh.  Salah satunya dengan menggunakan  pendekatan  Undang-Undang  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kasus kebakaran hutan dan lahan adalah bukti bahwa manusia merupakan
aktor  paling  utama  menyumbang  kerusakan  bagi  alam yang mengancam keberlangsungan kehidupan. Meningkatnya  kebutuhan  akibat  meningkatnya  jumlah populasi  manusia  akan  berdampak  kepada  upaya  untuk memiliki secara pribadi khususnya terhadap menyangkut kebutuhan  masyarakat  banyak.  Penerbitan  izin  terhadap pengelolaan  dan  pemanfaatan  hutan dan  lahan merupakan  sebuah  langkah  ekonomis  dalam  rangka memenuhi kebutuhan masyarakat banyak yang dilaksanakan  oleh  korporasi.  Namun  dalam  proses pengelolaan  dan  pemanfaatan  hutan  tersebut  mulai  dari tahap praperizinan, saat izin telah diterbitkan dan setelah masa  berlakuknya  izin  habis  diberikan  batasan-batasan yang jelas (Haritia dan Hartiwiningsih, 2019).
Batasan-batasan  tersebut  diberikan  melalui peraturan  perundan-undangan  yang  berlaku  agar meminimalisir  segala  bentuk  ancaman  dan  risiko terhadap  pencemaran  dan  perusakan  lingkungan  hidup demi  terjaganya  keberlangsungan  kehidupan  dan ekosistem.  Akan  tetapi  fakta  tidak  dapat  dipungkiri ketika  bencana  kabut  asab  yang  melanda  Indonesia, khususnya pada wilayah Sumatera dan Kalimantan pada tahun  ini  disumbang  oleh  perusahaan-perusahaan  besar dengan  Wilmar  Group  dan  PT  Sinarmas  sebagai penyumbang  tertinggi.  Dengan  kawasan  terpapar bencana  kabut  asap  yang  luas  hingga  malampaui  batas negara  tentunya  butuh  sebuah  upaya  kongkrit  untuk mengakhiri bencana kabut asap akibat pembakaran lahan dan  hutan.  Salah  satunya  dengan  melakukan  penegakan hukum  terhadap  pelaku  pembakaran  hutan  dan  lahan secara pidana, baik individu maupun perusahaan (Josua, 2017).
Polisi  telah  menetapkan  12  perusahaan  sebagai tersangka  dalam  kasus  kebakaran  hutan  dan  lahan. berdasarkan  data  bareskrim  Polri,  ada  223  tersangka perorangan  dan  perusahaan  dalam  kasus  tersebut. Terakhir,  polisi  menetapkan  dua  perusahaan  penanam modal asing sebagai tersangka. Dua perusahaan tersebut adalah  PT  Antang  Sawit  Perkasa  (PT  ASP)  dan  PT Kayong  Agro  Lestari  (PT  KAL).  Dua  korporasi  di antaranya  adalah  korporasi  PMA  (penanaman  modal asing),  Kasus  PT  ASP  ditangani  Kepolisian  Daerah Kalimantan Tengah, sementara PT KAL oleh Kepolisian Daerah  Kalimantan  Barat.  Selain  dua  korporasi  PMA itu,  Kepolisian  juga  telah  menetapkan  10  korporasi lainnya sebagai tersangka. Adapun tersangka perorangan berjumlah  211  orang.  Penetapan  223  tersangka perorangan  dan  korporasi  itu  berdasarkan  242  laporan polisi  dengan  jumlah  area  terbakar  seluas  42.676,  68 hektare.  Ia  menyebutkan,  masih  ada  kasus  yang  dalam tahap penyelidikan yaitu sebanyak 24 kasus. Sementara, dari  total  LP  yang  sudah  masuk  ke  penyidikan,  perkara yang sudah dinyatakan P21 sebanyak 23 kasus dan yang sudah masuk ke tahap dua sebanyak 34. (www.kompas.com, 8/10/2015).
Setiap  subyek  hukum  tentu  tidak  lepas  dari pertanggungjawaban  karena  setiap  subyek  hukum  pasti
Hasanal  Mulkan  dan  Serlika  Aprita,  Sistem  Penegakkan  Hukum  terhadap  Tindak  Pidana  Pembakaran  Hutan  di  Sumatera Selatan
melakukan  kesalahan  dan  atas  kesalahan  tersebut  maka subyek  hukum  tersebut  harus  menanggung  perbuatan yang  sesuai  dengan  kesalahan  yang  dilakukan  oleh subyek  hukum  itu  sendiri.  Hal  yang  demikian  dapat dibenarkan  karena  subyek  hukum  merupakan  pembawa hak  dan  kewajiban.  Jadi,  apabila  subyek  hukum melakukan suatu kesalahan maka subyek hukum tersebut harus  mempertanggungjawabkan  atas  perbuatan  yang dilakukannya.  Hal  yang  sama  juga  dikemukakan  oleh Mertokusumo, menurutnya subyek hukum adalah segala sesuatu  yang dapat memperoleh  hak dan  kewajiban dari hukum.  Hanya  manusia  yang  dapat  menjadi  subyek hokum (Nggeboe, 2020)
Akan  tetapi,  subjek  hukum  tidak  hanya  tertuju kepada  manusia  saja,  melainkan  juga  subjek  hukum ditujukan  kepada  badan  hukum  karena  di  dalam  badan hukum ada manusia yang
harus mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan  oleh  badan  hukum  tersebut.  Hal  yang demikian  juga  dijelaskan  oleh  H.  Zaeni  Asyhadie  dan Arief  Rahman  bahwa  menurut  hukum  ada  dua  subjek hukum  yaitu  pertama  manusia  (person),  di  dalam hukum,  perkataan  seseorang  atau  orang  (person)  berarti pembawa  hak  dan  kewajiban.  Berlakunya  seseorang sebagai  pembawa  hak,  mulai  dari  dia  dilahirkan  sampai dia  meninggal  dunia.  Kedua  badan  hukum  (recht persoon), selain orang (person) badan atau perkumpulan dapat juga memiliki hak dan dapat melakukan perbuatan hukum seperti halnya manusia. Badan atau perkumpulan itu  memiliki  harta  kekayaan  sendiri,  ikut  serta  dalam persoalan hukum dan dapat juga digugat atau menggugat di  pengadilan  dengan  perantaraan  pengurusnya,  badan yang  demikian  disebut  badan  hukum  (recht  persoon). Perkumpulan sebagai badan hukum tentu tidaklah semua jenis  perkumpulan,  perkumpulan  yang  dapat  dinamakan badan  hukum  apabila  perkumpulan  tersebut  diciptakan sesuai  ketentuan  yang  berlaku  (hukum)  (Asyhadie  dan Rahman, 2013)
Jadi,  dalam  hal  badan  hukum  ini  yang  harus mempertanggungjawabkan atas kesalahan yang dilakukan oleh badan hukum tersebut adalah orang yang memegang badan hukum itu sendiri seperti manager atau direktur  di  dalam  badan  hukum  tersebut.  Dalam  hal pertanggungjawaban  pidana,  untuk  dapat  menentukan tersangka  atau  pelaku  tersebut  dipertanggungjawabkan kata  suatu  tindak  pidana  harus  memilih  unsur-unsur yang  terkandung  di  dalam  suatu  aturan  hukum  atau undang-undang. Jika tidak terdapat unsurunsur yang ada di  aturan  hukum  atau  undang-undang  tersebut  maka perbuatan  yang  dilakukan  oleh  tersangka  atau  pelaku tersebut  tidak  dapat  dipertanggungjawabkan  secara pidana. Dalam hal pertanggungjawaban pidana biasanya dibagi menjadi dua yaitu pertanggungjawaban pengganti (vicarious liability) dan pertanggungjawaban ketat (strict liability).  Menurut  doktrin  atau  ajaran  strict  liability, pertanggungjawaban  pidana  dapat  dibebankan  kepada pelaku  tindak  pidana  yang  bersangkutan  dengan  tidak
perlu  dibuktikan  adanya  kesalahan  pada  pelakunya (Suhandi, 2013).
Dalam  hal  kebakaran  hutan  dan  lahan,  apabila dikaitkan  dengan  pertanggungjawaban  pengganti  atau vicarious  liability  maka  direktur  atau  manager  harus bertanggung jawab atas kebakaran hutan yang dilakukan oleh perusahaannya baik itu dilakukan oleh bawahannya maupun  perintah  dari  dirinya  sendiri.  Dengan  adanya pertanggungjawaban  pengganti  atau  vicarious  liability ini  sebuah  perusahaan  tidak  bisa  lagi  menyangkal  atas kesalahan  yang  dilakukan  oleh  perusahaan  tersebut maupun  bawahannya  sertapihak  perusahaan  juga  dapat dijatuhkan  berbagai  macam  sanksi  baik  berupa  sanksi administrasi, sanksi perdata maupun sanksi pidana.

## Faktor Penyebab Terjadinya Pembakaran Hutan
Pandangan  Naughton  dan  Lerry  I  Wolf, mengartikan  lingkungan  sebagai  seseatu  yang  terkait dengan semua factor eksternal yang bersifat biologis dan fisika  yang  secara  langsung  dapat  mempengaruhi kehidupan,  pertumbuhan,  perkembangan  dan  reproduksi organisme.  Lebih  lanjut  menafsirkan  bahwa  lingkungan hendaknya  dibedakan  dengan  habitat,  yang  dalam pengertian  secara  luas  menunjukkan  tempat  dimana organisme  berada  serta  faktor-faktor  lingkungannya. Lingkungan  merupakan  semua  benda  dan  kondisi  yang ada  dalam  ruang  yang  kita  tempati  yang  dapat mempengaruhi  kehidupan  manusia.  Sedangkan  menurut Munadjat  Danusaputro,  dikaitkan  bahwa  lingkungan hidup  merupakan  semua  benda  dan  kondisi  termasuk dan  perbuatannya  yang  terdapat  dalam  ruang  tempat manusia  dan  perbuatannya  yang  terdapat  dalam  ruang tempat  manusia  berada  dan  mempengaruhi  serta berkaitan dengan kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya (Erwin, 2015).
Ketentuan  UU  No.  32  Tahun  2009  tentang Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup (selanjutnya disebut dengan UUPPLH), bahwa lingkungan  hidup  adalah  kesatuan  ruangan  dengan semua benda, dan keadaan dan makhluk hidup, termasuk didalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan  manusia  serta  makhluk  hidup  lainnya. Dalam  konteks  pengelolaan  lingkungan,  eksistensi hukum  lingkungan  diperlukan  sebagai  alat  pergaulan social  dalam  masalah  lingkungan.  Perangkat  hukum lingkungan  dibutuhkan  dalam  kerangka  menjaga  agar supaya  lingkungan  dan  sumber  daya  alam  dapat dimanfaatkan  sesuai  dengan  daya  dukung  atau  kondisi kemampuan  lingkungan  itu  sendiri.  Dalam  hukum lingkungan  diatur  tentang  obyek  dan  subyek,  yang masing-masing adalah lingkungan dan manusia. Lingkungan  hidup  sebagai  obyek  pengaturan  dilindungi dari perbuatan manusia supaya interaksi antara keduanya tetap  berada  dalam  suasana  serasi  dan  saling mendukung.
Hasanal  Mulkan  dan  Serlika  Aprita,  Sistem  Penegakkan  Hukum  terhadap  Tindak  Pidana  Pembakaran  Hutan  di  Sumatera Selatan
Beberapa hal yang dimaksudkan dalam ketentuan UUPLH adalah seperti mewujudkan, menumbuhkan,  mengembangkan  dan  meningkatkan kesadaran  tanggung  jawab  mengambil  keputusan, masyarakat,  kemitraan  antara  masyarakat,  dunia  usaha dan  pemerintah  dalam  upaya  pelestarian  daya  dukung dan  daya  tampung  lingkungan  hidup.  Pengendalian Kebakaran  Hutan  dan  Lahan  Hutam  di  Indonesia Kebakaran  hutan  dan  lahan  yang  sering  terjadi  di Indonesia  sebagian  besar  diakibatkan  oleh  aktivitas manusia  dalam  rangka  pembukaan  lahan,  baik  untuk usaha  pertanian,  kehutanan  maupun  perkebunan  dan dirunjang oleh adanya fenomena alam El Nino Soutbern Oscillation  (ENSO).  Beberapa  penelitian  menunjukkan bahwa  kehadiran  titik  api  dilapangan  hampir  selalu berkaitan  dengan  kegiatan  pembukaan  hutan  dan  lahan. Pengamatan  pada  citra  satelit  menunjukkan  bahwa  titik panas (hotspot) secara dominan dijumpai pada arealareal perkebunan  dan  hutan  tanaman  industry.  Hanya  sebagia kecil  titik  panas  tersebut  yang  ditemukan  pada  areal transmigrasi  dan  peladang  berpindah.  Hasil  peneltian tersebut menunjukkan bahwa penyebab utama kebakaran hutan  dan  lahan  lebih  banyak  disebabkan  oleh  kegiatan pembukaan  lahan  secara  besar-  besaran  yang  dilakukan oleh  perusahaan  perkebunan  dan  kehutanan  tanpa terkendali (Saharjo, 2018).
Kebakaran hutan tersebut tersebut juga diakibatkan  oleh  adanya  faktor  penunjang  lain,  yaitu perilaku masyarakat yang berubah dan akibat kebijaksanaan  pemerintah.  Perilaku  masyarakat  yang berubah  ini  sangat  berhubungan  dengan  tidak  berfungsi aturan  yang ada, yaitu menguntungkan pengusaha tetapi merugikan  masyarakat  sehingga  sering  menimbulkan masalah atau konflik. Sementara kebijaksanaan pemerintah ini berkaitan dengan peraturan dan kebijakan perijinan  pembukaan  lahan.  Peraturan  dan  kebijakan yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah  tersebut  tidak konsisten,  tidak  terimplementasikan  dengan  baik  dan tidak dibarengi dengan tindakan tegas dalam memberikan  sanksi  terhadap  pelaku  pelanggaran. Dengan demekian, para pelaku pembakaran  hutan, yaitu pengusaha  atau  pengelola  kegiatan  kehutanan  dan perkebunan  masih  tetap  melakukan  praktikpraktik pembakaran  dalam  pembukaan  lahannya.  Selama masalah konversi  lahan tidak terselesaikan dengan baik, maka  selam  itu  pula  pembakaran  hutan  dan  lahan  akan tetap  berlangsung,  akibatnya  asap  akan  tetap  timbul sebagai  hasilnya.  Kebakaran  ataupun  pembakaran  hutan dan  lahan  menyebabkan  berbagai  pengaruh  buruk terhadap  sumber  daya  alam  dan  ekosistem  dimana  hal tersebut  telah  dibuktikan  dengan  berbagai  penelitian. Pengembalian ke bentuk semula (pemulihan) selain akan kembali  sedia  kala.  Kerusakan  sumber  daya  alam  tidak hanya semata perusakan biofisik, tetapi lebih merupakan permasalahan  ekonomi,  sebab  nilai-nilai  ekonomi sumberdaya alam bisa saja hilang bahkan mungkin tidak dapat dipulihkan kembali (Ruandha dkk 2018).
Berdasarkan  analisi  prediksi  (BAPPENAS 2016), diperoleh gambaran bahwa titik panas pada tahun 2017-2020 berkisar pada angka 15.00, atau separuh dari angka  pada  tahun  2015.  Kisaran  15.00  ini  disebut sebagai  business  as  usual  (BAU).  Untuk  scenario penurunan  karhutbunla  dalam  Grand  Design  ini  akan memakai  dua  pendekata.  Pendekatan  tersebut  yaitu:  1) Memastikan  areal  kerja  gambar  BRG  seluas  2,4  juta hectare tidak terbakar dan; 2) Memastikan 731 desa yang diidentifikasi oleh KLHK sebagai desa rawan kebakaran tidak  terbakar.  Penurunan  titik  panas  dengan  intervensi pencegahan kebakaran di areal prioritas BRG seluas 2,4 juta  ha,  maka  api  berkurang  di  wilayah  Sumatera  dan Kalimantan sebagai areal utama kerja BRG. Secara total, upaya pencegahan yang dilakukan BRG akan menurunkan  titik  panas  sebesar  37,69%.  Sementara, penurunan titik api dengan intervensi pencegahan di 585 desa  yang  berhasil  dicegah  terjadinya  kebakaran,  maka titik  panas  dapat  diturunkan  sebesar  32,01%  dari  BAU 2017.  Jika  kedua  “pendekatan  tapak”  ini,  yaitu intervbensi BRG dan pencegahan kebakaran menghasilkan penurunan  titik panas sekitar 49,35% dari BAU 2017 (Yulianti, 2018).
Latar Belakang Penyebab Terjadinya Kebakaram Risiko terjadinya bahaya kebakaran meningkat  secara  dramatis  melalui  konversi  material- material  hutan  menjadi  tanaman  karet  dan  kelapa  sawit dan  juga  melalui  eksploitasi  hutan  alam  yang  membuat tajuk dan menghilangkan  tanaman penutup lantai hutan. Tanaman  menjadi  lebih  kering  dan  pohon-pohon mengisi  setiap  ruang  dibandingkan  hutan  hujan  tropis, yang  kemudian  meningkatkan  peluang  agar  api  dapat menjalar. Bukti menunjukkan bahwa kebakaran sangatlah mudah terjadi pada hutan sekunder yang sudah pernah  terganggu  melalui  operasi  pembakalan.  Tebang pilih  menghancurkan  banyak  tumbuhan  bawah  dan menghancurkan  tajuk  yang  menutupi  permukaan  yang mengakibatkan  hutan  alam  terbakar.  Informasi  ini menunjukkan bahwa hutan alam dapat saja terbakar bila proses  yang  terjadi  di  dalam  ekosistemnya  terganggu atau  di  ganggu  sehingga  mengganngu  proses  lain misalnya  prose  photosynthesis  yang  mengakibatkan tidak  berfungsi  organ-organ  yang  terdapat  di  pohon tersebut.  Salah  satu  faktor  yang  dapat  menganggu ekosistem  hutan  alam  tersebut  sehingga  tidak  berfungsi seperti sediakala adalah kekeringan yang berkepanjangan  atau  hadirnya  El-Nino  pada  periode waktu tersebut. Selain terganggunya proses secara alami dapat  juga  karena  ulah  manusia  misalnya  dengan penebangan yang tidak beraturan sehingga mengakibatkan  iklim  mikri  yang  terdapat  di  dalam tegakan  tersebut  berubah  menjadi  lebih  kering  yang merangsang  bahan  bakar  melakukan  proses  pyolisis sehingga  meningkatkan  peluang  terjadinya  kebakaran hutan.  Menurut  Fuller  iklim  dan  cuaca  dapat mempengaruhi  kebakaran  hutan  melalui,  1.  Iklim menentukan  jumlah  bahan  yang  tersedia,  2.  Iklim
Hasanal  Mulkan  dan  Serlika  Aprita,  Sistem  Penegakkan  Hukum  terhadap  Tindak  Pidana  Pembakaran  Hutan  di  Sumatera Selatan
menentukan  jangka  waktu  dan  musim  kebakaran,  3. Cuaca  mengatur  kadar  air  dan  kemudahan  bahan  bakar untuk  terbakar  dan  Cuaca  mempengaruhi  proses penyalaan dan penjalaran api.
Sementara,  penyebab  tidak  langsung  meliputi masalah  social,  politik  dan  ekonomi  serta  lemahnya penegakan  hukum,  konflik  lahan,  kapasitas  masyarakat dan  perburuan  rante  ekonomi.  Berdasarkan  penyebab langsung  dan  tidak  langsung,  dapat  diidentifikasikan akar  masalah  dari  karhutbunla.  Pertama,  lemahnya  tata kelola  hutan  dan  lahan  seperti  disharmonisasi  kebijakan dan  peraturan  perundang-undangan,  patronase  penguasa dan  pengusaha,  serta  politik  hutan  dan  lahan.  Kedua, kebijakan  untuk  pertumbuhan  ekonomi  yang  tidak memberikan insentif upaya pencegahan karhutbunla dan disinsentif  kepada  actor  pembakaran  hutan,  kebun  dan lahan (Soekanto, 2012)

## SIMPULAN
Perilaku  masyarakat  yang  berubah  ini  sangat berhubungan  dengan  tidak  berfungsi  aturan  yang  ada, yaitu  menguntungkan  pengusaha  tetapi  merugikan masyarakat  sehingga  sering  menimbulkan  masalah  atau konflik. Para pelaku pembakaran hutan, yaitu pengusaha atau  pengelola  kegiatan  kehutanan  dan  perkebunan masih  tetap  melakukan  praktik-praktik  pembakaran dalam  pembukaan  lahannya  Hanya  sebagian  kecil  titik panas  tersebut  yang  ditemukan  pada  areal  transmigrasi dan  peladang  berpindah.  Hasil  peneltian  tersebut menunjukkan  bahwa  penyebab  utama  kebakaran  hutan dan  lahan  lebih  banyak  disebabkan  oleh  kegiatan pembukaan  lahan  secara  besarbesaran  yang  dilakukan oleh  perusahaan  perkebunan  dan  kehutanan  tanpa terkendali  kegiatan  manusia  (antropogenik).  Hampir 90%  dari  semua  kebakaran  akhir-akhir  ini  tercatat disebabkan  oleh  manusia.  Tindakan  ceroboh  seperti meninggalkan api unggun dan membuang puntung rokok sembarangan  mengakibatkan  bencana  kebakaran  hutan dan Faktor yang mempengaruhi terwujudnya pertanggungjawaban pidana pelaku pembakaran hutan di Provinsi  Sumatera  Selatan  adalah  belum  ada  ketegasan baik dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan maupun aparat penegak hukum untuk menjatuhkan sanksi pidana sesuai  dengan  konsep  Pertanggungjawaban  pidana, bahkan  kebanyakan  Pemerintah  Provinsi  Sumatera Selatan  dan  penegak  hukum  masih  seolah  melindungi  / tidak  tegas  terhadap  para  pelaku  pembakaran  hutan khususnya  korporasi  atau  perusahaanperusahaan  yang ada  di  Provinsi  Sumatera  Selatan,  kemudian  dalam pembuktian  masih  banyak  alat  bukti  dan  di  dalam undang-undang  tersebut  juga  tidak  ada  diatur  tindak pidana  percobaan  serta  sanksi  pidananya  masih dirasakan ringan.

## DAFTAR PUSTAKA
Bambang  Hero  Saharjo,  dkk.  2018. Pengendalian Kebakaran  Hutan  dan  Lahan .  Bogor:  Penerbit IPB Press
Bayu  Haritia,  Hartiwiningsih,  2019,  penerapan  asas strict  liability  dalam  tindak  pidana  kebakaran hutan  dan  lahan  yang  dilakukan  oleh  korporasi, jurnal Penelitian Hukum Recidive , 8(2)
Deslita Deslita, Hartiwiningsih Hartiwiningsih, Rehnalemken Ginting, 2020, Perbaikan
Lingkungan  Hidup  Akibat  Tindak  Pidana Kebakaran  Hutan  Dan  Lahan  Oleh  Korporasi Sebagai  Upaya  Pembangunan  Berkelanjutan , Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan , 8(2) Ferdricka  Nggeboe,  2020,  Pertanggungjawaban  Pidana Terhadap  Pelaku  Pembakaran  Hutan  di  Provinsi Jambi, Legalitas: Jurnal Hukum , 12(1), 65-81 I  Made  Pasek  Diantha,  2016, Metodologi  Penelitian hokum  Normatif  dalam  Justifikasi  teori  Hukum ,
Predana Media Grup, Jakarta
Josua  Indra  S,  2017,  kajian  kriminologi  terkait penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pembakaran  hutan  dan  lahan  di  provinsi  riau , Diponegoro law Journal , 6(2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Muhammad Erwin, 2015. Hukum Lingkungan . Bandung. Refika Aditama.
Nomensen Sinamo, 2010, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia , Jakarta : Pustaka Mandiri, Jakarta Nadin Mujhad,2015, Hukum Lingkungan, Yogyakarta :PT. Genta Publising Nina  Yulianti.  2018. Pengenalan  Bencana  Kebakaran dan  Kabut  Asap  Lintas  Batas .  Bogor:  Penerbit IPB Press.
Olivia  Anggie  Johar,  2020,  Tindak  Pidana  Pembakaran Hutan  di  Provinsi  Riau  Menurut  Perspektif Hukum  Islam, Journal  of  Islamic  Law ,  4(2), 161-170
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  4 Tahun  2001  Pengendalian  Kerusakan  Dan  Atau Pencemaran  Lingkungan  Hidup  Yang  Berkaitan Dengan  Kebakaran  Hutan  Dan  Atau  Lahan. Pasal 1
Ruslan  Renggong,  2018. Hukum  Pidana  Lingkungan .
Jakarta. Prenadamedia Group. RoniWiyanto, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia ,  Cetakan  Pertama,  Bandung  :  CV. Mandar Maju Pers
Ruandha Agung, dkk. 2018. Status Hutan &  Kehutanan Indonesia .  Jakarta.  Kementrian  Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.
Supriadi,  2010, Hukum  Kehutanan  Dan  Hukum Perkebunan  Di  Indonesia ,  Jakarta  timur:  PT. Sinar grafiika
Suhandi  Cahaya,  2013, Kejahatan  korporasi ,  Cetakan Pertama, Jakarta: Law Office
Hasanal  Mulkan  dan  Serlika  Aprita,  Sistem  Penegakkan  Hukum  terhadap  Tindak  Pidana  Pembakaran  Hutan  di  Sumatera Selatan
Soerjono  Soekanto, Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi Penegakan  Hukum ,  Cetakan  Ke-11,  Jakarta  : Rajawali Pers, 2012. Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  Tentang Perlindungan  Dan  Pengelolaan  Lingkungan Hidup (“UU PPLH”) Pasal 69 ayat (1) huruf h. Undang Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Undang  –  undang  Nomor  23  tahun  1997  tentang Pengelolaan  Lingkungan  Hidup.  Asas  Ultimum Remedium terdapat dalam penjelasan umum UU PPLH Yasir Said, M, dkk. 2019. Pidana Kehutanan Indonesia : Pergeseran  Delik  Kehutanan  Sebagai  Premium Remedium. Bandung. Penerbit Nusa Media. Zaeni  Asyhadie  dan  Arief  Rahman,  2013, Pengantar Ilmu  Hukum ,  Cetakan  Kedua,  Jakarta:  Raja Grafindo Persada.