## Tata Kelola Konflik Dalam Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Bantaeng
Ahmad Taufik 1 , Hamrun 1
1 Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Jl Sultan Alauddin No 259 Makassar 90221 Email: taufikunismuh@gmail.com

## ABSTRACT
This article would like to discuss about conflict management in village head election in Bantaeng District. The village as  a  community  that  has  the  boundaries  of  the  region  authorized  to  organize  and  manage  the  interests  of  local communities must  not  be separated from the main conflict  in leadership  succession. Especially after the village head elections are held  openly and the process of sustainability is gaining control  by the community. The type of  research that is used is the type of qualitative research is the data expressed in the form of words, sentences, to provide a clear picture  of  the  problems  studied,  interpret  and  explain  the  existing  data  systematically.  This  type  of  research  is phenomenology  and  data  analysis  technique  used  is  qualitative  descriptive  approach.  In  the  results  of  research  and discussion concluded that competing, collaborationing, compromising, avoiding, and accomonding become the steps of conflict resolution in village election in Bantaeng District.
Keywords: Conflict Governance, election of village head ,Village Political Constellation

## ABSTRAK
Artikel  ini  ingin  membahas  tentang  tata  kelola  konflik  dalam  pemilihan  kepala  desa  di  Kabupaten  Bantaeng.  Desa sebagai  kesatuan  masyarakat  yang  memiliki  batas-batas  wilayah  yang  berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus kepentingan  masyarakat  setempat  tentunya  tidak  terlepas  dari  konflik  utamanya  dalam  suksesi  kepemimpinan. Utamanya  setelah  pemilihan  kepala  desa  diadakan  secara  terbuka  dan  proses  keberlangsungannya  mendapatkan pengawasan  oleh  masyarakat.  Jenis  penelitian  yang  di  gunakan  adalah  jenis  penelitian  kualitatif  yaitu  data dinyatakan  dalm  bentuk  kata,  kalimat,    untuk  memberikan  gambaran  secara  jelas  mengenai  masalah-masalah  yang diteliti,  menginterprestasikan  dan  menjelaskan  data  yang  ada  secara  sistematis.  Tipe  penelitian  ini  adalah fenomenologi dan teknik analisis data yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Dalam hasil penelitian dan  diskusi  disimpulkan  bahwa  competing,  collaborationing,  compromising,  avoiding,  dan  accomonding  menjadi langkah-langkah penyelesaian konflik dalam pemelihan desa di Kabupaten Bantaeng.
Kata kunci :  Tata Kelola Konflik, Pemilihan Kepala Desa, Konstalasi Politik Desa

## PENDAHULUAN
Desa  adalah  kesatuan  masyarakat  yang  memiliki  batas-batas  wilayah  yang  berwenang  untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat  yang  diakui  dan  dihormati  dalam  sistem  Pemerintahan  Negara  Kesatuan  Repulik Indonesia  sebagai  yang  tersurat  dalam  pasal  1(5)  PP  No.72  Tahun  2005.  Begitupula  dalam  UUD 1945  yang  telah  menegaskan  bahwa  Negara  mengakui  dan  menghormati  kesatuan  masyarakat hukum  adat  beserta  hak  tradisionalnya  sepanjang  masih  hidup  dan  sesuai  dengan  perkembangan masyarakat dan prinsip Negara RI.
Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa harus mampu mewujudkan partisipasi dan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan  bersama  sebagai  warga  desa.  Pelaksanaan  pembangunan  desa  ditujukan  untuk
meningkatkan  taraf    hidup  dan  kesejahteran  masyarakat  dengan  kegiatan  dan  program  sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Sistem pemerintahan yang ada tidak hanya diselenggarakan melalui struktur administrasi yang bersifat  top  down  sebagaimana  relasi  kelembagaan  antara  pemerintahan  kelurahan  dengan pemerintahan  kecamatan,  melainkan  juga  dinamika  politik  antara  elit  desa  yang  dipilih  secara langsung  oleh  warganya  dengan  perangkat  desa  yang  juga  merefleksikan  warga  desa.  Artinya, kontestasi  politik  tidak  saja  berkutat  pada  konflik  kepentingan  antar  lembaga  pemerintahan  desa, melainkan  juga  terjadi  di  antara  aktor-aktor  yang  ada  di  tingkat  desa  itu  sendiri,  baik  aktor-aktor formal maupun informal (Seftyono dkk, 2016).
Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah mengakui adanya otonomi yang  dimiliki oleh Desa dan kepada Desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah  daerah  untuk  melaksanakan  urusan  pemerintah  tertentu.  Sedang  terhadap  desa  diluar desa gineologis yaitu desa yang bersifat administratif seperti desa yang dibentuk karena pemekaran desa  atau  karena  transmigrasi  ataupun  alasan  lain  yang  warganya  pluralistis,  majemuk  ataupun heterogen,  maka  otonomi  Desa  yang  merupakan  hak,  wewenang,  dan  kewajiban  untuk  mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul dan  nilai-nilai  sosial  budaya  yang  ada  pada  masyarakat  setempat  diberikan  kesempatan  untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa itu sendiri.
Kepala  Desa  sebagai  unsur  penyelenggaraan  pemerintahan  di  daerah  kecil  yaitu  desa  yang dipilih masyarakat secara langsung oleh penduduk desa yang memenuhi persyaratan yang berlaku dengan masa jabatan kepala Desa adalah 6 (enam) tahun dan ketentuan tentang Tata cara Pemilihan Kepala  Desa  Kepala  Desa  pada  dasarnya  bertanggungjawab  pada  rakyat  desa  dan  prosedur pertanggung jawabannya disampaikan kepada Bupati/walikota melalui Camat.
Kepada  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  kepala  Desa  wajib  memberikan  keterangan laporan  pertanggungjawaban  dan  menyampaikan  informasi  kepada  rakyat  tentang  pokok-pokok pertanggungjawabannya.  Masyarakat  tetap  diberi  peluang  untuk  menanyakan  lebih  lanjut  tentang pertanggungjawabannya. Lembaga Kemasyarakatan di Desa dibentuk untuk membantu pemerintah desa  dan  merupakan  mitra  dalam  memberdayakan  masyarakat.  Lembaga  ini  berfungsi  sebagai wadah  partisipasi  dalam  pengelolaan  pembangunan  agar  dapat  terwujud  demokratisasi  dan transparansi  pembangunan  pada  tingkat  masyarakat  dan  untuk  memotivasi  masyarakat  agar  dapat berperan  aktif  dalam  kegiatan  pembangunan.  Pemberdayaan  masyarakat  sangat  diperlukan  dalam pelaksanaan  pembangunan  yang  ditujukan  untuk  meningkatkan  taraf  hidup  dan  kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan program dan kegiatan sesuai dengan masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.
Demokrasi  dalam  konteks  pemilihan  Kepala  Desa  (Pilkades)  dapat  dipahami  sebagai pengakuan  keanekaragaman  serta  sikap  politik  partisipasif  dari  masyarakat  dalam  bingkai demokratisasi  pada  tingkat  desa.  Runtuhnya  masa  Orde  Baru  dan  hadirnya  liberalisasi  politik membawa  perubahan  bagi  kondisi  sosial  dan  politik  mulai  dari  tingkat  lokal.  Liberalisasi  politik membuka  ruang  bagi  setiap  individu  untuk  turut  serta  berpartisipasi  di  panggung  politik pemerintahan  baik  tingkal  lokal  hingga  nasional.  Hal  ini  memberikan  angin  segar  bagi  kalangan yang selama ini terpinggirkan karena status sosial (Razak & Harakan, 2017).
Hal  ini  merujuk  pada  UU  Nomor  8  Tahun  2005  tentang  Perubahan  atas  UU  No.32  Tahun 2004  tentang  Pemerintahan  Daerah  yang  mengakui  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  sebagai subsistem  dari  sistem  penyelenggaraan  pemerintahan  dimana  desa  berhak  dan  memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangga desa. Dengan diberinya kewenangan mengurus rumah tangga  sendiri  maka  setiap stakeholder desa  dituntut  untuk  mandiri  dan  bekerja  keras  dalam menentukan kepemimpinan di desa tersebut.
BPD  memproses  pemilihan  kepala  desa,  paling  lama  4  (empat)  bulan  sebelum  berakhirnya masa  jabatan  kepala  desa.  Pada  pasal  47  sampai  52  disebutkan  bahwa  untuk  pencalonan  dan
pemilihan Kepala Desa, BPD membentuk Panitia Pemilihan yang terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus  lembaga  kemasyarakatan,  dan  tokoh  masyarakat.  Panitia  pemilihan  melakukan pemeriksaan  identitas  bakal  calon  berdasarkan  persyaratan  yang  ditentukan,  melaksanakan pemungutan suara, dan melaporkan pelaksanaan pemilihan kepala Desa kepada BPD.
Panitia pemilihan melaksanakan penjaringan dan penyaringan bakal calon kepala Desa sesuai persyaratan. Calon kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai Calon kepala Desa  oleh  Panitia  Pemilihan.  Calon  kepala  Desa  yang  berhak  dipilih  diumumkan  kepada masyarakat  ditempat-tempat  yang  terbuka  dan  calon  kepala  Desa  dapat  melakukan  kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
Calon kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak.  Panitia  pemilihan  kepala  Desa  melaporkan  hasil  pemilihan  Kepala  Desa  kepada  BPD. Calon kepala Desa terpilih ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan laporan dan berita acara pemilihan  dari  panitia  pemilihan.  Calon  kepala  Desa  terpilih  disampaikan  oleh  BPD  kepada Bupati/Walikota  melalui  Camat  untuk  disahkan  menjadi  kepala  Desa  terpilih.  Bupati/Walikota menerbitkan keputusan tentang pengesahan pengangkatan kepala Desa terpilih paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD.
Pelaksanaan  pilkades  tidak  jarang  menuai  kericuhan  dan  konflik,  Timbulnya  konflik pemilihan  kepala  Desa  yang  berkepanjangan  akibat  fanatisme,  redahnya  kesadaran  masyrakat terhadap  hukum  dan  kerasnya  konfrontasi  pendukung  calon  kepala  desa  yang  secara  tatap  muka saling  memperjuangkan  kemenangan  calon  masing-masing.  Bahkan  kadang  telah melupakan  nilai dari  demokrasi  dan  melunturkan  nilai  etika  yang  selama  ini  tertanam  dalam  masyarakat  desa. Konflik diawali dengan ketidak puasan, berbagai rasa curiga atas kemenangan calon terpilih.
Kampanye-kampanye  yang  dilakukan  oleh  masing-masing  kandidat  melalui  tim  suksesnya masing-masing ada yagn bersifat mengajak dan ada juga yang bersifat memaksa serta mengancam warga  yang  seandainya  tidak  memilih  mereka  nantinya,  tidak  akan  dibantu  maksimal  seandainya kandidat  tersebut    menang  dalam  pemilihan  kepala  desa.  Tentunya  hal  ini  memicup  prahara  di masyarakat  yang  mersa  tidak  nyaman  oleh  tingkah  laku  para  kandidat  kepala    desa.  Pasca  nama- nama  kandidat  telah  diumumkan  sebagai  calon  oleh  tim    pemilihan  kepala  desa  kampanye  yang dilancarkan  oleh  lima  kandidat  tersebut    semakin  memanas,  padahal  masing-masing  kandidat notabenenya masih merupakan kerabat.
Kampanye-kampaye  hitam  menjelek-jelekkan  masing-masing  calon  yang  dilakukan  oleh masing-masing  tim  sukses  memicu  keributan  antar  tim  sukses  yang  mana  nyaris  berdampak  pada bentrokan  fisik.  Hal  ini  diakui  oleh  ketua  BPD  Sulaiman  yang  pada  waktu  itu  menjabat  sebagai ketua  BPD  Desa  Batukaraeng.  Akibat  ulah  para  tim  sukses  masing-masing  calon  membuat masyarakat  Batukaraeng    yang  terdiri  dari  tiga  dusun  terkotak-  kotak  tentunya  hal  ini  telah mengarah kepada perang dingin yang ketika pecahakan berujung pada konflik fisik.
Tidak  sehatnya  pola  kampanye  yang  dilakukan  oleh  masing-masing  calon    dan  timnya mengajarkan politik yang tidak baik kepada masyarakat yang tida sesuai dengan jiwa bangsa yaitu musyawarah  mufakat  dalam  pemilihan  kepala    desa  yang  mana  masing-masing  calon  seharusnya berkampanye  dengan  santun.  Namun  karena  pemilihannya  adalah  satu  orang  satu  suara mengakibatkan pola  politik yang dibangun tidak sehat. Disatu sisi dalam pemilihan kepala desa ini money  politik  juga  menjadi  tren  yang  mengakibatkan  rusaknya  pola  pemikiran  masyarakat, akibatnya tidak lagi memilih calon yang memiliki kemampuan dan integritas dalam memimpin desa Batukaraeng.
Situasi yang memprihatinkan seperti ini sering terjadi di berbagai daerah Desa yang terdapat ditanah air Indonesia, seperti misalnya  yang terjadi di Desa Batukaraeng Kecamatan Pa’jukukang Kabupaten  Bantaeng.  Proses  pelaksanaan  pilkades  diwarnai  dengan  persaingan  tidak  sehat  mulai dari  penutupan  saluran  irigasi  oleh  pendukung  salah  satu  calon,  pemutusan  aliran  listrik  antara pendukumg calon, sampai pada penghinaan dan pengancaman yang akhirnya menuai konflik.
Masyarakat Desa Batukaraeng Kecamatan Pa’jukukang Kabupaten Bantaeng pada umumnya masih  menjujung  tinggi  nilai-nilai  persatuan  dan  kekeluargaan,  akan  tetapi  kuatnya  nilai-nilai tersebut  melemah  ketika  bersinggungan  dengan  pemilihan  kepala  Desa  (pilkades),  masyarakat justru  mementingkan  kepentingan  politiknya  yaitu  berusaha  semaksimal  mungkin  untuk memenangkan calon yang diusung dan mengalahkan calon lain sebagai lawan politiknya.
Penyelenggraan  pesta  demokrasi  ini  terdapat  banyak  masalah  dan  persoalan  sebagai  gejala awal konflik pilkades yang diwarnai dengan ancaman, pencemaran nama baik dan kekerasan yang memungkinkan masyarakat untuk berhadapan dengan pihak yang berwajib dalam hal ini kepolisian. Konflik  pemilihan  kepala  di  Desa  Batukaraeng  Kecamatan  Pa’jukukang  Kabupaten  Bantaeng, semakin  menarik  untuk  dibahas  mengingat  pentingnya  keberlangsungan  kehidupan  masyarakat Desa  yang  tertib,  aman,  dan  damai.  Diperlukan  langkah-langkah  bijak  para  pihak  yang  bertikai, melepaskan  ego  kekuasaan  untuk  memikirkan  jalan  terbaik  sebagai  tanggungjawab  moral  demi kepentingan  rakyat,  agar  tidak  berdampak  pada  penyelenggaraan  pemerintaha  Desa  dalam meninggakatan pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat.

## TINJAUAN PUSTAKA

## 1. Teori Konflik
Teori-teori utama mengenai sebab-sebab konflik adalah:

## Teori hubungan masyarakat
Menganggap bahwa konflik disebabkan oleh polarisasi yang terus terjadi, ketidak percayaan dan permusuhan di antara kelompok yang berbeda dalam suatu masyarakat. Sasaran: meningkatkan komunikasi dan saling pengertian antara kelompok yang mengalami konflik, serta mengusahakan toleransi agar masyarakat lebih bisa saling menerima keragaman yang ada didalamnya.

## a. Teori kebutuhan manusia
Menganggap bahwa konflik yang berakar disebabkan oleh kebutuhan dasar manusia (fisik, mental  dan  sosial)  yang  tidak terpenuhi atau  dihalangi.  Hal  yang  sering  menjadi inti  pembicaraan adalah keamanan, identitas, pengakuan, partisipasi, dan otonomi.
Sasaran:  mengidentifikasi  dan  mengupayakan  bersama  kebutuhan  mereka  yang  tidak  terpenuhi, serta menghasilkan pilihan-pilihan untuk memenuhi kebutuhan itu.

## b. Teori negosiasi prinsip
Menganggap bahwa konflik disebabkan oleh posisi-posisi yang tidak selaras dan perbedaan pandangan tentang konflik oleh pihak-pihak yang mengalami konflik.
Sasaran:  membantu  pihak  yang  berkonflik  untuk  memisahkan  perasaan  pribadi  dengan  berbagai masalah  dan  isu  dan  memampukan  mereka  untuk  melakukan  negosiasi  berdasarkan  kepentingan mereka daripada posisi tertentu yang sudah tetap. Kemudian melancarkan proses kesepakatan  yang menguntungkan kedua belah pihak atau semua pihak.
c. Teori identitas
Berasumsi  bahwa  konflik  disebabkan  oleh  identitas  yang  terancam,  yang  sering  berakar  pada hilangnya sesuatu atau penderitaan di masa lalu yang tidak diselesaikan.
Sasaran:  melalui  fasilitas  lokakarya  dan  dialog  antara  pihak-pihak  yang  mengalami  konflik, sehingga dapat mengidentifikasi ancaman dan ketakutan di antara pihak tersebut dan membangun empati dan rekonsiliasi di antara mereka.

## d. Teori kesalah pahaman antar budaya
Berasumsi  bahwa  konflik  disebabkan  oleh  ketidakcocokan  dalam  cara-cara  komunikasi  di antara  berbagai  budaya  yang  berbeda.  Sasaran:  menambah  pengetahuan  kepada  pihak  yang berkonflik  mengenai  budaya  pihak  lain,  mengurangi  streotip  negatif  yang  mereka  miliki  tentang pihak lain, meningkatkan keefektifan komunikasi antarbudaya.

## e. Teori transformasi konflik
Berasumsi  bahwa  konflik  disebabkan  oleh  masalah-masalah  ketidaksetaraan  dan ketidakadilan yang muncul sebagai masalah sosial, budaya dan ekonomi.
Sasaran:  mengubah  struktur  dan  kerangka  kerja  yang  menyebabkan  ketidaksetaraan  dan ketidakadilan  termasuk  kesenjangan  ekonomi,  meningkatkan  jalinan  hubungan  dan  sikap  jangka panjang di antar pihak yang berkonflik, mengembangkan proses dan sistem untuk mempromosikan Pemberdayaan,  Keadilan,  Perdamaian,  Pengampunan,  Rekonsiliasi,  Pengakuan.  (Fisher,  dkkk. 2002.)

## 2. Pengelolaan Konflik
Menurut Hardjana, A. M. (1994), mengemukakan teknik-teknik pengelolaan konflik yaitu: a. Bersaing ( compotiting )
Bersain  merupakan  pendekatan  terhadap  konflik  yang  berciri  menang-kalah  ( win-lose approach ).  Salah  satu  pihak  memperjuangkan  kepentingannya  dengan  mengerbankan kepentingan  pihak  lain.  Sedangkan  tujuannya  mendapatkan  yang  diperjuangkan  dan mengalahkan pihak lain.
b. Kerjasam ( collaboratioing )
Kerjasam ( collaboratioing ) kedua pihak yang terlibat konflik bekerja sama dan mencari pemecahan  konflik  yang  dapat  memuaskan  kepentingan  kedua  belah  pihak.  Penegelolaan konflik  menggunakan  teknik  kerjasama  merupakan  pendekatan  menang-menang (win-win approach ). Tujuan pendekatan ini masing-masing mendapatkan yang di inginkan.
c. Kompromi ( compromising )
Kompromi  sebgai  salah  satu  teknik  penyelesaian  konflik  mengharuskan  kedua  pihak yang  terlibat  konflik  saling  memberi  kelonggaran  atau  konsesi.  Keduanya  saling bekerjasama  untuk  menyelesaikan  konflik  tanpa  mengorbankan  kepentinagan  oragnisasi. Pendekatan kompromi dapat memuaskan kedua pihak yang terlibat konflik karena tidak ada yang menang atau kalah.
d. Menyusuaikan ( acomonding )
Pendekatan  menyusuaikan  ( acomonding )  dilakukan  oleh  pihak-pihak  yang  terlibat konflik  dengan  cara  salah  satu  pihak  melepas  atau  mengesampingkan  keinginan kelompoknya dan memenuhi keinginan pihak lain. Melalui pendekatan ini, pihak yang satu merelakan kebutuhannya sehingga pihak lain mendapatkan sepenuhnya hal yang diinginkan. Teknik penyesuaiaan merupakan pendekatan kalah-menang ( lose-win approach ).
Asumsi  setiap  orang  memiliki  kecenderungan  tertentu  dalam  menangani  konflik.Terdapat  5 kecenderungan:
a. Penolakan:  konflik menyebabkan tidakn yaman.
b. Kompetisi: konflik memunculkan pemenang
c. Kompromi: ada kompromi dan negosiasi dalam konflik untuk meminimalisasi kerugian
d. Akomodasi: ada pengorbanan tujuan pribadi untuk mempertahankan hubungan.
e. Kolaborasi: mementingkan dukungan dan kesadaran pihak lain untuk bekerja bersama-sama

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang di gunakan adalah jenis penelitian kualitatif yaitu data dinyatakan dalm bentuk  kata,  kalimat,    untuk  memberikan  gambaran  secara  jelas  mengenai  masalah-masalah  yang diteliti, menginterprestasikan dan menjelaskan data yang ada secara sistematis.
Tipe  penelitian  ini  adalah  fenomenologi  yaitu  peneliti  akan  mendeskripsikan  pengalaman yang  dilakukan  dan  dialami  oleh  informan  berkaitan  dengan    konflik  pemilihan  Desa  di Batukaraeng Kec. Pa’jukukan Kab. Bantaeng . Sumber data di peroleh dari Data primer yaitu data yang  diperoleh  melalui  hasil  observasi  dan  wawancara,  dan  data  sekunder  yaitu  data  yang dikumpulkan  peneliti  yang  sumbernya  dari  data-data  sebelumnya  menjadi  seperangkat  informasi dalam  bentuk  dokumen,  laporan-laporan,  dan  informasi  tertulis  lainnya  yang  berkaitan  dengan objek  penelitian.Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  observasi,  wawancara  dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Penyelesaian Konflik  Pemilihan Kepala Desa di Desa Batukaraeng Kecamatan Pa’jukukang
Kabupaten Bantaeng.
Langkah-langkah  dalam  menyelesaikan  konflik  pemilihan  Desa  Batukaraeng  Kecamatan Pa’jukukang  Kabupaten  Bantaeng  namun  pada  bagian  ini  peneliti  kembali  mempertegas  bahwa yang menjadi langkah dalam penyelesaian konflik adalah melalui pendekatan Menurut Hardjana, A. M. (1994), mengemukakan teknik-teknik pengelolaan konflik yaitu: (1) Bersaing ( compotiting )  (2) Kerjasama  ( collaboratioing )  (3)  Kompromi  ( compromising )  (4), Menghindari (avoiding), dan  (5) Menyusuaikan ( acomonding ), sebagaimana penjelasan berikut:

## 1. Bersaing ( competing)
Banyaknya rentetan konflik yang terjadi pasca pemilihan Kepala Desa tentunya promatur yang terpilih maupun yang tidak terpilih bersaing dalam melakukan pendekatan baik pendekatan kepada masyarakat maupun pendekatan terhadap pemerintah dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng,  dan  terbukti  bahwa  promatur  yang  terpilih  berhasil  melakukan  komunikasi    kepada Pemerintah  Daerah  sehingga  pelantikan  Kepala  Desa  dapat  di  lakukan  meskipun  meninggalkan kesan  serta  ketimpangan-ketimpangan  yang  ada.  Menurut  informan  AB  selaku  warga  masyarakat setempat mengatakan bahwa:
”…Menurut saya pak Desa yang terpilih saat itu dia melakukan pendekatan dengan Pak Bupati dan  jajaran  Pemerintah  daerah  lainnya  sehingga  pelantikan  bisa  di  lakukan,meskipun  masih
banyak  gesekan-gesekan  masyarakat  di  antara  pendukung  serta  konflik  masih  ada  di  Desa Batukareng  bupati  tetap  bersikeras  melakukan  pelantikan  dan  pelantikan  itu  tidak  di  lakukan  di kantor  desa  tapi  pelantikan  itu  dilakukan    pada  gedung  pertiwi  Kabupaten  Bantaeng ”  (Hasil wawancara AB , 2 Februari 2016)
Berdasarkan pernyataan di atas tentunya dalam hal manajemen konflik pemilihan Kepala Desa yang  di  laksanakan  dapat  kita  melihat  bahwa  pendekatan  yang  di  lakukan  oleh  Formatur  yang terpilih  lebih  cendrung  kepada  persaingan  untuk  merebut  perhatian  Pemerintah  Daerah  dalam bekerjasama untuk mewujudkan pelaksanaan pelantikan agar promatur yang terpilih dianggap  sah menjadi Pemerintah Desa Batukaraeng. Sebagaimana yang di kemukakan oleh informan RP selaku tokoh masyarakat.
“…Memang  sebelum  adanya  pemilihan  kepala  Desa  yang  di  lakukan,  Menurut  saya  sudah ada  pendekatan  yang  di  lakukan  oleh  calon  terpilih    terhadap  pak  Bupati  sebelumnya,  karena sepertinya  Bupati  merestui  pak  Desa  yang  terpilih  untuk  menjabat  sebagai  Kepalaa  Desa Batukaraeng ” (Hasil wawancara RP, 10 Februari 2016).
Persaingan-persaingan  yang  terlahir  bukan  hanya  berbentuk  pendekatan  yang  di  lakukan kepada pihak pemerintah namun ketika kembali menyimak sedikit prosesi tentang masa kampanye sebelum  berlangsungnya  pemilihan  Kepala  Desa,  para  calon  kepala  Desa  aktif  dalam  melakukan berbagai  hal  untuk  merebut  simpati  masyrakat  mulai  dari  persaingan  yang  bentuk  fisik  maupun persaingan-persaingan berbentuk nonfisik. Kemudian persaingan  yang di lakukan pasca pemilihan adalah persaingan dalam hal  melakukan pendekatan terhadap masyarakat agar bisa mempengaruhi dan  merubah  haluan  masyarakat  dari  yang  sepakat  menjadi  tidak  sepakat  maupun dari  yang  tidak sepakat menjadi sepakat.

## 2. Kerjasama (collaborating)
Kondisi  tidak  aman  dalam  wilayah  Desa  Batukaraeng  pasca  pemilihan  sangat  menekan fisikologi  masyarakat  karena  pada  saat  itu  banyak  kelompok-kelompok  yang  saling  mengancam dan saling mengganggu antara satu dengan  yang lainnya terutama anata pihak yang kalah dengan pihak yang menang dalam pertarungan pemilihan kepala Desa tersebut. Di tengah maraknya konflik para  pendukung  berat  ketiga  calon  yang  kalah  mengambil  kesempatan  untuk  melakukan konsolidasi dalam upaya bekerja sama untuk menumbangkan promatur yang terpilih.
Dalam konsolidasi yang dilakukan di antara ketiga calon yang kalah menghasilkan kesepakatan untuk  bekerjasama  mengarahkan  massa  dalam  melakukan  aksi  unjuk  rasa  yang  berlokasi  pada kantor  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kabupaten  Bantaeng  (DPRD),  dan  kantor  Bupati Bantaeng dengan menyatakan sikap bahwa menolak keras ketika Pemerintah Kabupaten Bantaeng melakukan pelantikan atas promatur yang terpilih dengan alasan banyaknya kecurangn-kecurangan yang dapat masyarakat rasakan pada pemilihan kepala desa Batukaraeng. Pada saat aksi unjukrasa di lakukan tepatnya pada tanggal 26 Agustus 2015 dengan massa sekitar kurang lebih 100 orang di mobilisasi  oleh  ketiga  calon  kepala  Desa  yang  di  kalah.  Berdasarkan  hasil  wawancawa  dengan bapah AB dikatahkan sebagai berikut :
“Kami  melakukan  demo  di  kantor  pemerintah  kabupaten  bantaeng  karena  tidak  sepakat dengan  keputusan  semua  aparatur  yang  terkait  dalam  petugas  pelaksana  pemilihan  kepala  desa lonrong karena kami melihat banyak masalah-masalah yang ada dalam proses pemilihan meskipun kami  tidak  punya  bukti  nyata  dan  bukti  pisik  yang  bias  menguatkan  tuntutan  kami ”  (Hasil wawancara AB, 10 Februari 2016)
Dari  pernyataan  tersebut  di  atas  memberikan  bukti  bahwa  di  dalam  proses  pemilihan  Kepala Desa  memang  terdapat  ketimpangan  yang  sempat  masyarakat  saksikan,  namun  berbeda  dengan pendapat informan A A selaku panitia pelaksana pemilihan Kepala Desa yang menururkan sebagai berikut :
“Dari  beberapa  kegiatan-kegiatan  yang  di  lakukan  dengan  bentuk  penolakan  atau  ketidak sepakatan  akan  terpilihnya  calon  kepala  desa  yang  terpilih  adalah  hal  yang  biasa  terjadi  dalam prosesi  pemilihan  atau  pesta  demokrasi,karena  memang  ada  pihak yang  berupaya  propokasi  dan memobilisasi  masyarakat  agar  tidak  sepakat  dengan  calon  yang  terpilih.  Proses  pemilihan berlangsung dengan jujur dan adil, mereka melakukan aksi-aksi penrusakan mungkin karena tidak siap menerima kekalahan ” (Hasil wawancara A A,  24 Februari 2015).
Melihat  pandangan  dari  kedua  informan di  atas  tentunya  mengandung  penertian  bahwa  dalam pemilihan  Kepala  Desa  hingga  proses  pelantikan  banyak  terjadi  pertentangan  dan  perbedaan presepsi dalam menilai beberapa kejadian contohnya saja aksi unjuk rasa yang di lakukan dalam hal menolak  di  laksanakannya  pelantikan  menuai  kontropersi  masyarakat  dalam  menilai,  ada  yang menanggapi  kejadian  itu  merupakan  hal  yang  positif  karena  bnyaknya  ketimpangan  dan penyimpangan  yang  ada  daalam  proses  pemilihan.  Adapula  yang  menanggapi  penomena  itu merupakan sebuah hal yang negetif dan tidak berguna yang hanya menimbulkan keresahan dalam lingkungan masyarakat terutama masyarakat desa lonrong.

## 3. Kompromi ( compromising ),
Konflik-konflik  yang  terjadi  tentunya  memiliki  sebab  akibat  yang  timbul  dikarenakan  oleh gesekan  antara  beberapa  pihak  yang  ada.  Oleh  karena  itu  pemerintah  dengan  pihak  yang  menang dalam  pemilihan  Kepala  Desa  bekerja  sama  untuk  mengakomodasi  masyarakat  dalam  bentuk mengharuskan  pihak-pihak  yang  terlibat  saling  memberikan  kebebasan  dalam  berpendapat  demi terwujudnya sikap saling menghargai untuk penyelesaian konflik. Pendekatan yang di lakukan oleh pemerintah daerah dengan pemerintah tingkat Desa adalah berupaya melakukan sosialisasi kepada tokoh-tokoh  masyarakat  yang  berpengaruh  kepada  masyarakat  Desa  Batukaraeng  pada  umumnya dan menyarankan kepada tokoh masyarakat agar meyakinkan bahwa tidak ada penyimpangan yang terjadi pada pihak-pihak yang kontra dengan keputusan hasil pemilihan Kepala Desa.
Pendekatan  dengan  cara  kompromi  di  lakukan  oleh  beberapa  pihak  yang  tentunya  termasuk aparatur  Desa,  Pemerintah  Daerah,  Serta  tokoh-tokoh  masyarakat  yang  punya  pengaruh  besar terhadap masyarakat Desa Batukaraeng  Kecamatan Pa’jukukang Kabupaten Bantaeng.  Kompromi yang  di  lakukan  pihak-pihak  tersebut  di  antaranya  adalah  melakukan  sosialisasi  kepada  calon kepala Desa serta tim-tim yang memperkuat kelompok calon tersebut meyakinkan bahwa tidak ada kecurangan  dalam  pemilihan  tersebut  hanya  terdapat  kesalah  pahaman  sehingga  timbul pertentangan yang menghadirkan konflik antara golongan-golongan masyarakat, sebagama yang di tuturkan informan AJ selaku Toko Agama Desa Batukaraeng.
“saya  pribadi  memang  melihat  beberapa  kekacauan  yang  timbul  akibat  dari  pemilihan Kepala  Desa  tersebut,  oleh  karenanya  saya  terdorong  untuk  melakukan  pendekatan  pada  tokoh- tokoh  pengusung  calon  kepala  desa  yang  sengajah  melakukan  propokasi  agar  menghentikan aksinya  tentunya  demi  melihat  kembali  kedamaian  desa  ini  yang  memang  pelaku  konflik  adalah kami  para  warga  masyarakat  desa  setempat ”(wawancara  bapak  AJ  di  lakukan  pada  tanggal  26 Februari 2016)
Dari  pernyataan  di  atas  menggambarkan  bentuk  kepedulian  tokoh-tokoh  setempat  dalam  hal mewujudkan  perdamaian  sama  halnya  dengan  pembicaraan  yang  dituturkan  oleh  informan  MH selaku tokoh Pemuda Desa Batukaraeng menyatakan bahwa:
“dalam  upaya  mewujudkan  perdamaian  dari  konflik-konflik  yang  ada  maka  kami  dari beberapa  tokoh  masyarakat  melakukan  semacam  musyawarah  untuk  pendekatan  terhadap beberapa  pihak  dalam  hal  meluruskan  kesalah  pahaman  serta  menawarkan  perdamaian  karena memang saya menganggap bahwa konflik yang menimpa masyarakat itu adalah akibat dari kerja- kerja  beberapa  orang  yang  melakukan  propokasi  terutama  pihak-pihak  yang  kecewa  karena kekalahan  dalam  pertarungan  pemilihan  kepala  desa ”(wawancara  bapak  MH  di  lakukan  pada tanggal 26 Februari 2016).
Pernyataan yang di tuturkan oleh informan AJ dan MH juga sama dengan pernyataan yang di berikan oleh GFW selaku Kepala Desa yang terpilih yang mengatakan bahwa :
“saya  sebagai  kepala  desa  yang  terpilih  tentunya  juga  tidak  tinggal  diam  dalam  melihat pertentangan  antara  masyarakat  saya  sendiri,secara  pribadi  saya  juga  menyadari  bahwa  ini adalah bagian dari tanggung jawab saya sebagai pemerintah yang terpilih,makanya saat itu saya juga  turut  membantu  tokoh-tokoh  masyarakat  dalam  upaya  melakukan  pendekatan  terutama pendekatan  kepada  keluarga  sendiri  karena  di  dalam  pemilihan  ini  banyak  juga  keluarga  saya yang  menjadi  lawan  politik,  maka  dari  itu  saya  mengawali  pendekatan  pada  saat  itu  dengan mendatangi keluarga-keluarga lawan politik yang saya maksud ”(wawancara bpk GFW di lakukan pada tanggal 29 Februari 2016)
Partisipasi  tokoh  masyarakat  dalam  upaya  mewujudkan  perdamaian  dengan  cara  melakukan kompromi kepada pihak pihak yang berpengaru dalam konflik yang ada merupakan partisipasi yang luar  biasa  karena  cara  ini  menjadi  salah  satu  penyebab  hadirnya  perdamaian  dari  konflik-konflik yang  terjadi  sehingga  seluruh  masyarakat  Desa  Batukaraeng  Kecamatan  Pa’jukukang  Kabupaten Bantaeng merasakan perdamaian dan kesejahtraan sampai sekarang.

## 4. Menghindari (avoiding)
Menghindar atau menarik diri adalah salah satu manajemen konflik yang juga di lakukan untuk menanagni  konflik-konflik  yang  timbul  pasca  pemilihan  kepala  Desa  Batukaraeng.  Seiring banyaknya  konflik  yang  terjadi  tentunya  pemerintah  juga  tidak  tinggal  diam  akan  tetapi  juga berperan  aktif  dalam  berupaya  untuk  menciptakan  perdamaian,  Hasilnya  adalah  berkat  dorongan dan  masukan  pihak  Pemerintah  Daerah  para  kandidat  yang  tidak  terpilih  maupun  yang  terpilih melakukan  upaya-upaya  untuk  menghindari  segala  hal  yang  bisa  menimbulkan  konflik  dalam bentuk apapun.
Dalam  upaya  menghindari  pemicu  konflik  yang  terjadi,  pihak-pihak  yang  terkait  penting dengan  pemilihan  memang  jarang  terlihat  karena  mereka  bersama-sama  menghindar  dan  menarik diri  dari  segala  potensi  konflik  yang  mungkin  terjadi  sehingga  pada  saat  itu  yang  lebih  dominan dalam  penanganan  dan  upaya  menyelesaikan  konflik  adalah  tokoh-tokoh  masyarakat  yang  ada  di Desa  Batukaraeng.  Sebagaimana  pernyataan  yang  di  paparkan  oleh  informan  MS  selaku  anggota BPD Desa Batukaraeng :
“…di  sini  saya  memang  melihat  di  antara  semua  calon  jarang  terlihat  apalagi  calon  yang menang di pemilihan Desa, katanya itu adalah sala satu cara yang di lakukan untuk menghindari
adanya  konflik.  Pas  setelah  pemilihan  di  lakukan  Pak  desa  hampir  tidak  pernah  saya  lihat,  nah yang  juga  punya  peran  dalam  mendamaikan  masyarakat  yang  berkonflik  adalah    bapak Sahabuddin berhubung karena beliau adalah mantan kepala desa pastinya masih punya pengaruh besar terhadap masyarakat ”(wawancara bapak MS di lakukan pada tanggal 29 Februari 2016)
Dari  pernyataan  tersebut  di  atas  dapat  menggambarkan  peranan  dari  beberapa  calon  yang berupaya  unyuk  mewujudkan  sebuah  perdamaian  sebagaimana  di  perkuat  okeh  pernyataan informan DMW selaku Sekretariat Desa Batukaraeng mengatakan bahwa :
“…setelah  melihat  konflik-konflik  yang  ada  pemerintah  daerah  bekerjasama  dengan jajarannnya memang sudah memberikan arahan kepada para calon kepala desa baik yang terpilih maupun  yang  tidak  terpilih  agar  menjaga  sikap  untuk  sementara  demi  menghindari  konflik susulan ” (wawancara ibu DMW di lakukan pada tanggal 29 Februari 2016)
Sesuai pernyataan informan MS, dan informan DMW memiliki persepsi yang sama dengan pernyataan  yang  dituturkan  oleh  informan  J  R  selaku  Ketua  panitia  pelaksana  pemilihan  Kepala Desa yang mengatakan:
“,..ya memang pada saat itu pemerintah punya peran penting terhadap pengololaan konflik, pak  camat  beserta  orang-orangnya  juga  melakukan  pendekatan  dan  sosialisasi  terhadap masyarakat-masyarakat  yang  bisa  di  jangkau  berhubung  karena  aparatur-aparatur  serta  kepala desa yang terpilih di arahkan untuktidak punya aktipitas dulu untuk sementara waktu ”(wawancara bapak J R di lakukan pada tanggal 29 Februari 2016)
Berdasarkan  beberapa  pernyataan  informan  peneliti  dapat  menganalisa  dan  memahami bahwa dalam pengelolaan konflik pasca pemilihan Kepala Desa Batukaraeng  pemerintah memiliki peran  aktif  bekerja  sama  dengan  tokoh-tokoh  masyarakat  setempat  sehingga  dalam  mengarahkan calon-calon  untuk  tidak  beraktifitas,  Pemerintah  tidak  hanya  sekedar  mengarahkan  akan  tetapi memiliki strategi tersendiri untuk meredam perilaku propokasi serta menyadarkan masyarakat akan tidak  adanya  kecurangan  yang  di  lakukan  oleh  pemerintah  serta  aparat-aparat  yang  terkait  dalam proses pemilihan Kepala Desa Batukaraeng Kecamatan Pa’jukukang Kabupaten Bantaeng.

## 5. Menyesuaikan (accomoding)
Pendekatan  menyesuaikan  di  lakukan  oleh  pihak-pihak  yang  terlibat  konflik  dalam  artian calon  Kepala  Desa  yang  dengan  cara  salah  satu  pihak  melepaskan  atau  mengesampingkan keinginan  kelompoknya  dan  memenuhi  keinginan  pihak  lain.  Melalui  pendekatan  ini  pihak  yang satu merelakan kebutuhannya, sehingga pihak lain mendapatkan sepenuhnya yang diinginkan.
Seiring berjalannya waktu pasca pemilihan Kepala Desa terlihat bahwa di antara beberapa calon  atau  kandidat  yang  kalah  di  pertarungan  secara  perlahan  telah  menerima  kekalahan  dan tentunya itu semua tidak lepas dari kerjasama antara pemerintah setempat, Tokoh-tokoh masyarakat serta jajaran Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Daerah yang selalu beruaha untuk melakukan pendekatan  kepada  pihak-pihak  yang  kontra  atas  keputusan  yang  di  keluarkan  oleh  lembaga pemungutan  suara  pemilihan  Kepala  Desa.  Dari  pendekatan  manajemen  konflik  dengan  cara menyesuaikan informan S HT selaku kepala dusun Bonto te’ne menuturkan :
“…dari  ketegasan  bapak  bupati  bantaeng  untuk  melakukan  pelantikan  masyarakat menganggap  tidak  ada  lagi  harapan  biarpun  selalu  menuntut  keputusan  hasil  pemilihan  karena memang tuntutan yang di buat sebelum pelantikan saja sepertinya tidak terlalu menarik perhatian
pak  bupati,  malahan  dari  banyaknya  protes  yang  di  lakukan  membuat  pemerintah  daerah  buru- buru melakukan pelantikan”( wawancara bapak S HT di lakukan pada tanggal   29 Februari 2016)
Berdasarkan  uraian  serta  informasi  dari  masyarakat  bahwa  proses  pelantikan  dilakukan meskipun  masih  banyak  terjadi  konflik  dan  tuntutan-tuntutan  dari  masyarakat  merupakan  strategi pemerintah  dalam  upaya  meredam  konflik-konflik  yang  ada,  Pemerintah  meyakini  bahwa terjadinya  konflik  hanya  di  sebabkan  oleh  kesalah  pahaman  dan  di  perparah  oleh  aksi  propokasi yang  di  lakukan  oleh  beberapa  pihak.  Mengenai  proseses  pelantikan  informan  HS  selaku  Kepala Dusun Ma’le’ro menuturkan :
“…kenapa  proses  pelantikan  tidak  di  laksanakan  pada  kantor  desa  lonrong?  Itu membuktikan bahwa pada saat di laksanakannya pelantikan itu masih banyak masalah yang terjadi di  desa  ini,  Makanya  pak  Bupati  melakukan  pelantikannya  di  gedung  pertiwi  yang  ada  di  kota bantaeng  demi  menghindari  adanya  pertentangan  lagi ”(wawancara  bapak  HS  di  lakukan  pada tanggal   29 Februari 2016)
Dari pernyataan informan S HT, dn informan HS diatas. hasil wawancara dengan informan SM selaku Kepala Dusun Batukaraeng menuturhan hal yang sama, bahwa:
“…pelantikan yang bisa di katakan pak bupati mempercapat sedikit pelantikannya mungkin adalah taktik juga untuk menyelesaikan konflik beberapa pertentangan yang ada, tetapi yang saya pahami kepala desa yang terpilih itu memang mendapat restu dari pak Bupati berhubung karena orang  tua  (Bapak)  dari  Kepala  Desa  yang  terpilih  sekarang  itukan  pernah  menjadi  Kepala  Desa disini ”(wawancara bapak SM di lakukan pada tanggal   29 Februari 2016)
Dalam pemilihan Kepala Desa hampir selalu di sertai dengan konflik karena menjadi esensi kehidupan  manusia,  konflik  yang  muncul  dipermukaan  dalam  kompetisi  politik  tentunya  di akibatkan  oleh  berbagai  alasan  baik  yang  di  timbulkan  karena  adanya  ketimpangan  dalam  proses pemilihan hingga alasan adanya propokasi yang di lakukan baik pihak-pihak yang terkait

## KESIMPULAN
Faktor  penyebab  terjadinya  konflik  pemilihan  Kepala  Desa  di  Batukaraeng  Kecamatan Pa’jukukang Kabupaten Bantaeng yaitu : (1) Kurangnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Hukum, Peraturan  Bupati  Bantaeng  No  5  Tahun  2015  Tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Pemilihan  Kepala Desa  peniadaan  pemilihan  ulang,  tetapi  masyarakat  mengharapkan  pemilihan  ulang  karena dianggap  banyak  kecurangan  dan  suara  calon  ada  yang  sama.  (2)  Fanatisme  Berlebihan,  Ada  tim pendukung  terlalu mengidolakan  dan melebih-lebihkan  keluarganya  yang  lebih  pantas  jadi  kepala desa.  Namun  ada  informan  mengatakan  bukan  fanatik  karena  jauh  sebelumnya  ada  pembentukan tim  sukses  dan  bekerja  sesuai  intruksi.  (3)  Adanya  Dugaan  Surat  Panggilan  Siluman,  Adanya anggapan  salah  satu  calon  bekerja  sama  dengan  panitia  mendatangkan  massa  atau  panggilan  hak suara dari derah lain, sementara orang luar yang dimaksud punya dua  rumah, di Desa Batukareng dan  di  kelurahan  Bonto  Rita.  (4)  Adanya  Pemaksaaan,  Masyarakat  menganggap  terjadi  paksaan untuk memilih salah satu calon dengan melakukan tekanan dan ancaman. dan (5) Maraknya Money. Adanya  politik  uang  dilakukan  salah  satu  calon  juga  diakui  pemerintah  setempat  dan  masyarakat, dan ada calon minta dikembalikan uangnya karena kalah.
Langkah-langkah  penyelesaian  konflik    pemilihan  Kepala  Desa  di  Desa  Batukaraeng Kecamatan  Pa’jukukang  Kabupaten  Bantaeng  yaitu:  (1)  Bersaing  ( competing ),  Persaingan  lebih
pada kedekatan dan meraih simpati Pemerintah Daerah dalam  hal ini Bupati Bantaeng yang sudah menjadi  idola  bagi  masyarakat,    dilakukan  oleh  salah  satu  calon  Desa.  (2)  Kerjasama ( collaborationing ), Untuk meredam konflik 3 calon bekerja sama melakukan aksi protes atas hasil pemilihan, aksi ini ditanggapi positif dan negative oleh masyarakat. (3) Kompromi ( compromising ), Pemerintah Daerah, kepala Desa terpilih dan tokoh masyarakat mengakomodasi  masyarakat dalam kebebasan  berpendapat  demi  terwujudnya  sikap  saling  menghargai  satu  sama  lain  adalah  cara terbaik  menyelasaikan  konflik    (4), Menghindari (avoiding), Pemerintah  berperan  aktif  dalam menyelesaikan  konflik,  sehingga  masyarakat  kedua  belah  pihak  sama-sama  tarik  diri  dan menghindari  konflik,  dan  (5) Menyusuaikan  ( accomonding ),    Tidak  adanya  tekanan  yang berlebihan  dilakukan  pak  Desa  terpilih  terhadap  lawan  konflik  ,  sehingga  secara  perlahan  lawan menerimah  dan  menyusuaikan  keadaan  hasil  keputusan  penetapan  hasil  akhir  pemilihan  yang dilakukan oleh pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA
Andi Zainal Abidin, (1981). Hukum pidana ( Peradilan Bebas & Contempt of Court) ,Jakarta. Arif Miftahun Nasih Dan Anang Kistyanto, (2013) Peran Moderasi Manajemen     Konfli . 1 Jurnal Ilmu Manajemen Volume 1.  . Bambang Sunggono, (2013). Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali Pers. Fisher dkk, (2002). Mengelola Konflik, Keterampilan Dan Strategi Untuk Bertindak, The British Council.
Harjana, A. M. (1994) Konflik di Tempat Kerja . Yokyakarta: Kanisius.
HR, F. S., & Harakan, A. (2017). Eksklusivitas Adat Dalam Bingkai Demokrasi Di Indonesia. Jurnal Agregasi, 5(1).
Kanter dan S.R Sianturi , (2002). Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya. Jakarta: Storia Grafika.
Mukhtie Fadjar, (2013). Pemilu Perselisihan Hasil Pemilu dan Demokrasi, Malang: Setara Press. Nurul Qamar, (2013). Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi, Jakarta: Sinar Grafika.
Safari Imama Asy’ari, (1993). Sosiologi Kota Dan Desa, Surabaya: Usaha Nasional. Seftyono, C., Arumsari, N., Arditama, E., & Lutfi, M. (2016). Kepemimpinan Desa dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Aras Lokal di Tiga Desa Lereng Gunung Ungaran, Jawa Tengah. Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 6(2), 60-70.
Soekanto, Soejono,  (1985). Perspektif Teoritis Studi Hukum Dalam Masyarakat, jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
Wahyudi, (2011). Manajemen Konflik Dalam Organisasi, Bandung: Alfabeta. Winardi, (2007). Manajemen Konflik (Konflik Perubahan dan Pengembangan), Bandung: Mandar Maju.
Yesmil Anwar dan Adang, (2013). Kriminologi, Bandung  PT Refika Aditama.