## TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PRENUPTIAL AGREEMENT ATAU PERJANJIAN PRA NIKAH
Ahmad Assidik, A. Qadir Gassing Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email : ahmadassidik@uin-alauddin.ac.id , aqadirgassing@uin-alauddin.ac.id

## Abstrak
Perjanjian pra nikah ( prenuptial agreement ) adalah perjanjian yang dibuat sebelum pernikahan dilangsungkan  dan  mengikat  kedua  belah  pihak.  Perjanjian  ini  mengatur  bagaimana  harta kekayaan  pasangan  suami-istri akan  dibagi  jika  seandainya  terjadi  perceraian,  kematian  dari salah  satu  pasangan.  Penelitian  ini  akan  membahas  bagaimana  pelaksanaan  perjanjian  ini dilakukan dan bagaimana kedudukannya dalam hukum Islam dan hukum positif. Dalam analisis digunakan penelitian kepustakaan (library research) yaitu suatu penelitian yang datanya berupa teori,  konsep  pemikiran  dan  ide.  Bahwa  hasil  analisa  menunjukkan  perjanjian  pra  nikah dilakukan  seacara  tertulis  atas  persetujuan  kedua  belah  pihak.  Hal  ini  menimbulkan konsekuensi hukum yang berarti para pihak telah mengikatkan diri pada perjanjian tersebut dan tidak boleh melanggar perjanjian ini. Para pihak harus menaaati perjanjian tersebut. Sebagai sebuah  perjanjian  maka  bila  salah  satu  pihak  melakukan  pelanggaran  (inkar  janji)  dapat dilakukan  gugatan  baik  gugatan  cerai  atau  ganti  rugi.  Oleh  karena  itu,  diharapkan  kepada pemerintah untuk membuat aturan yang mengatur secara khusus tentang perjanjian perkawinan sehingga  dapat  digunakan  secara  nasional  di  Indonesia.  Terkhusus  kepada  calon  suami  istri sebelum  melakukan  perjanjian  perkawinan  harus  memahami  hakikat  keberadaan  perjanjian perkawinan tersebut.
Kata Kunci: Hukum Islam, Perjanjian, Pra Nikah.

## Abstract
Prenuptial agreement is an agreement made before the marriage is held and binds  for both parties. This agreement regulates how the assets of a married couple will be divided, in case of divorce, the death of one of the spouses. This research will discuss how the implementation of this  agreement  is  carried  out  and  how  its  position  in  Islamic  law  and  positive  law.  In  the analysis used library research (library research) which is a study whose data in the form of theories, concepts of thought and ideas. The analysis shows that the prenuptial agreement was carried out in writing with the agreement of both parties. This has legal consequences which means the parties have entered into the agreement and may not violate this agreement. The parties  must  obey  the  agreement.  As  an  agreement,  if  one  of  the  parties  violates  (fails  to promise), a claim can be made, either divorced or compensation. Therefore, the government is expected to make rules that specifically regulate marriage agreements so that they can be used nationally  in  Indonesia.  Especially  for  prospective  husband  and  wife  before  entering  into  a marriage agreement must understand the nature of the existence of the marriage agreement. Keywords: Islamic Law, Agreement, Pre-Marriage.
Ahmad Assidik, A. Qadir Gassing

## A. Pendahuluan
Secara umum yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria  dengan  seorang  wanita  sebagai  suami  isteri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. 1 Hukum perkawinan  merupakan  bagian  integral  dari  syari’at  islam  yang  tidak  terpisahkan  dari dimensi akidah dan akhlak Islami. Berdasarkan hal tersebut hukum perkawinan bertujuan mewujudkan perkawinan terhadap orang muslim menjadi perkawinan yang bertauhid dan berakhlak,  sebab  hal  ini  dapat  memiliki  nilai transendental dan  sakral  untuk  mencapai tujuan perkawinan yang sejalan dengan tujuan syari’at Islam.
Negara  telah  menjamin  kehidupan  beragama  dan  telah  ikut  serta  mengamankannya melalui peraturan perundang-undangan dan bahkan materi perundang-undangan terebut mulai  beranjak  dari  materi  hukum  islam  normatif.  Dalam  Pasal  28B  ayat  1UUD  NRI Tahun 1945 bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. 2 Khusus bagi umat Islam, negara telah memberikan peluang seluas-luasnya kepada umat Islam untuk memperjuangkan nilai – nilai yang terkandung di  dalam  Al-  qur’an,  Hadis  dan  bahkan  fikih  –  fikih  hasil  ijtihad  para  ulama  untuk dijadikan hukum positif di Indonesia.Ayat yang berkenaan dengan masalah perkawinan, diantaranya  ayat  yang  menganjurkan  perkawinan  adalah  firman  Allah  SWT  dalam  Al- Qur’an surah An-nur ayat 32: 3
Terjemahan:  “Dan  kawinkanlah  orang-orang  yang  sedirian  diantara  kamu,  dan  orang- orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.
Di Indonesia, dasar perkawinan terdapat pada peraturan perundang-undangan NoMOR 1
1 Syarifuddin Amir, Hukum Perkawinan Islam , (Jakarta: Pustaka Amani, 2009), h. 5.
2 Azizy Qodri, Efektifitas Hukum Nasional , (Yogyakarta: Gama Media, 2010), h. 35.
3 Soemiyati, Hukum Perkawinan  Islam dan  Undang-undang Perkawinan , (Yogyakarta, Liberty, 2007), h. 29.
Ahmad Assidik, A. Qadir Gassing
Tahun 1974 tentang Perkawinan telah merumuskan kriteria keabsahan suatu perkawinan, yang  diatur  dalam  pasal  2  undang-undang  tersebut.  Secara  umum  dijelaskan  bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya  itu  dan  tiap-tiap  perkawinan  dicatat  menurut  peraturan  perundang- undangan yang berlaku. 4
Kompilasi hukum islam (KHI) di Indonesia ditetapkan pada tahun 1991  dengan adanya instruksi presiden No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991. Instruksi presiden ini ditujukan kepada  menteri  agama  untuk  menyebarluaskan  Kompilasi  Hukum  Islam  yang  telah disepakati tersebut. Diktum keputusan ini menyatakan menyebarluaskan KHI, yang terdiri dari Buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku II tentang Hukum Kewarisan dan Buku III tentang Hukum Perwakafan serta melaksanakan instruksi ini dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab.
Di  dalam  pembahasan  perkawinan  terdapat  istilah  perjanjian  nikah,  dimana  di  Eropa disebut  dengan  istilah Preenuptila  Agreement adalah  perjanjian  yang  dibuat  sebelum pernikahan  dilangsungkan  dan  mengikat  kedua  belah  pihak  calon  pengantin  yang  akan menikah. Perjanjian pra nikah berlaku sejak pernikahan dilangsungkan dan isinya antara lain mengatur bagaimana harta kekayaan pasangan suami istri akan dibagi – bagikan jika seandainya terjadi perceraian, kematian dari salah satu pasangan, perjanjian juga ini bisa memuat bagaimana semua urusan keuangan keluarga  akan di atur atau di tanda tangani selama perkawinan atau pernikahan berlangsung.
Dasar  hukum  perjanjian  pra  nikah  terdapat  pada  Pasal  139  sampai  Pasal  154  BAB  IV tentang  Perjanjian  Kawin  dalam  Kitab  Undang–  undang  Hukum  Acara  Perdata (KUHperdata). 5 Perjanjian pra nikah tidak dapat mengurangi hak–hak yang diperuntukan terhadap  suami  sebagai  kepala  keluarga.  Namun,  hal  ini  tidak  mengurangi  wewenang isteri untuk mensyaratkan bagi dirinya pengurusan harta kekayaan pribadi, baik barang– barang  bergerak  maupun  barang–barang  tak  bergerak  di  samping  penikmatan penghasilannya  pribadi  secara  bebas.  Pada  umumnya  isi  dari  perjanjian  pra  nikah menyangkut harta benda, termasuk pembagian harta apabila terjadi perceraian. Apabila
4 Hadikusuma  Hilman, Hukum  Perkawinan  Indonesia  Menurut  Perundangan,  Hukum  Adat,  Hukum Agraria , (Bandung: Mandar Maju), 2010, h. 19.
5 Abdul  Gani  Abdullah, Pengantar  Kompilasi  Hukum  Islam  Dalam  Tata  Hukum  Indonesia ,  (Jakarta: Gama Insani Press, 2010), h. 3.
Ahmad Assidik, A. Qadir Gassing
tidak memiliki perjanjian pra nikah, sesuai dengan pasal 35 Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harta yang diperoleh setelah perkawinan akan dibagi dua karena termasuk kategori harta bawaan.
Berdasarkan hal tersebut, penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih mendalam tentang perjanjian pra nikah tersebut. Yaitu bagaimana perjanjian pra nikah ditinjau dari hukum islam  dan  hukum  positif,  dimana  hukum positif  yang  berlaku  di  Indonesia  adalah hasil adopsi dari hukum perdata barat yang dibawa Belanda ke Indonesia pada saat penjajahan yang tidak jarang ditemukan adanya sebuah pertentangan atau kontradiksi dengan hukum Islam.

## B. Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan ( library research ) yaitu suatu penelitian yang datanya berupa teori, konsep pemikiran dan ide. Penelitian kepustakaan ini dilakukan dengan  cara  mengumpulkan  data  dari  buku-buku  literatur  dengan  cara  mempelajari, menelaah dan meneliti permasalahan yang terkait dengan permasalahan yang terjadi.
Pendekatan  penelitian  yang  dilakukan  adalah  studi  pemikiran  tokoh  yaitu  dengan pendekatan  sosio  histories  yaitu  penelitian  yang  berupaya  memeriksa  secara  kritis peristiwa  dan  perkembangan  masa  lalu  kemudian  mengadakan  interpretasi  terhadap sumber–sumber informasi.

## C. Hasil dan Pembahasan

## 1. Pelaksanaan Perjanjian Pra nikah Di Indonesia
Indonesia yang merupakan negara yang terdiri dari berbagai etnis, suku, agama dan golongan. Sebagai salah satu negara terbesar di dunia, Indonesia merupakan negara yang  kompleks  dan  plural.  Berbagai  masysrakat  ada  di  sini.  Namun,  Indonesia dikenal sebagai negara yang memegang teguh adat ketimuran yang terkenal sopan dan  sifat  kekeluargaan  yang  tinggi.  Namun,  dengan  bergulirnya  zaman  dan
peradaban, kehidupan masyarakat kini semakin kompleks dan rumit. 6
Dalam  sebuah  perkawinan  masyrakat  kita  sejak  dahulu  mengenal  adanya pencampuran  harta  perkawinan.  Para  mempelai  tidak  pernah  mempermasalahkan mengenai harta masing-masing pihak. Asas saling percaya dan memahami pasangan menjadi landasan dalam  penyatuan harta perkawinan. Perlahan budaya asing yang dikenal  bersifat  individualistis  dan  materialistis  masuk  ke  Indonesia  melalui  para penjajah.  Setelah  berabad-abad  pola  hidup  mereka  menurun  pada  generasi  bangsa Indonesia.
Dengan  adanya  pengaruh  globalisasi  yang  mementingkan  semangat individualistis dan serakah mulai tertanam dalam watak dan jiwa bangsa. Oleh karena itu, banyak pasangan  muda  yang  sering  menyatakan  dirinya  sebagai  orang  modern,  membuat surat perjanjian Pra nikah. Hal ini jelas sangat bertentangan dengan nilai yang ada dalam masyarakat timur. Banyak pasangan yang kini melakukan perjanjian Pra nikah Dengan  berbagai  alasan  mereka  membuat  perjanjian  Pra  nikah  kepada  masing- masing pasangannya.
Motivasi  perkawinan  Seorang  manusia  pasti  memiliki  keinginan  untuk melangsungkan  pernikahan  dengan  pasangan  yang  diinginkannya.Perkawinan merupakan  sebuah  institusi  yang  sakral  dan  mulia.Perkawinan  harus  dilandaskan pada  rasa  saling  mengasihi  antara  kedua  mempelai.Dalam  Undang-undang perkawinan dinyatakan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Melihat  definisi  perkawinan  yang  disebutkan  dalam  undang-undang  di  atas,  kita dapat melihat bahwa dalam suatu perkawinan haruslah dilandasi dengan rasa cinta dan kasih sayang terhadap pasangan kita. Kita harus bisa memposisikan diri di tempat yang tepat.Sebagai suami berarti kita sebagai pelindung keluarga dan kepala rumah tangga.Seorang  istri  haruslah  menjadi  ibu  yang  baik  dan  pasangan  yang  mampu memahami  suaminya.
6 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama , (Bandung: Mandar Maju, 2010), h. 64.
Ahmad Assidik, A. Qadir Gassing
Orang  yang  ingin  melakukan  perkawinan  mempunyai  motivasi  tersendiri.  Mereka melakukan  perkawinan  atas  dasar  pertimbangan  yang  matang.  Ada  beberapa motivasi dalam perkawinan yaitu: 7 genetis, biologis, sosiologis, religius, psikologis, ekonomi, dan politis.
Perjanjian Pra nikah dilakukan seacara tertulis atas persetujuan kedua belah pihak. Hal ini menimbulkan konsekuensi hukum yang berarti para pihak telah mengikatkan diri  pada  perjanjian  tersebut  dan  tidak  boleh  melanggar  perjanjian  tersebut (1313BW).Para  pihak  harus  menaaati  perjanjian  ini  sebagaimana  diatur  dalam BW.Sebagai sebuah perjanjian maka bila salah satu pihak melakukan pelanggaran (inkar janji) dapat dilakukan gugatan baik gugatan cerai atau ganti rugi.
Perjanjian Pra nikah biasanya disusun sebelum dilangsungkannya perkawinan. Hal ini  bertujuan  mengatur  terlebih  dahulu  sebelum  adanya  pernikahan.  Sehingga  hak dan  kewajiban  para  pihak  akan  menjadi  jelas.  Pembuatan  perjanjian  sebelum  ada perkawinan  adalah  agar  perjanjian  tersebut  berlaku  efektif  ketika  perkawinan tersebut  dilangsungkan.  Sebab  ada  kemungkinan  jika  perjanjian  Pra  nikah dilaksanakan setelah adanya perkawinan akan menjadi sebuah hal yang aneh. Karena masih  saja  memikirkan  harta  sedangkan  sudah  saling  terikat.  Hal  ini  berarti  ada indikasi untuk melakukan perceraian atau memang sejak awal motivasi perkawinan tersebut adalah motivasi ekonomi atau politis.
Perjanjian  Pra  nikah  harus  disahkan  petugas  pencatatan  perkawinan.  Sebenarnya diperbolehkan  untuk  menyusun  perjanjian  secara  pribadi  atau  hanya  melibatkan pihak  ketiga.  Kemudian  surat  perjanjian  tersebut  diserahkan  pada  pagawai pencatatan untuk dilakukan pengesahan. Perjanjian Pra nikah yang dilakukan seperti itu dikatakan sah namun kekuatan hukumnya lemah. Oleh karena itu, banyak pihak yang  membuat  perjanjian  ini  dihadapan  Notaris  dengan  menggunakan  akta Notariat.Jika perjanjian dilakukan dengan notaris maka kekuatan hukum perjanjian tersebut kuat dan tidak diragukan.
Perjanjian  Pra  nikah  tidak  dapat  dirubah  secara  sepihak  melainkan  harus  ada kesepakatan kedua belah pihak untuk merubahnya. Manusia kadang berubah pikiran
7 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan , (Yogyakarta: Liberty, 2007), h. 30.
Ahmad Assidik, A. Qadir Gassing
sehingga undang-undang perkawinan mengakomodir hal ini dalam ketentuan pasal 29  ayat  (4)  undang-undang  perkawinan.Perubahan  perjanjian  juga  tidak  boleh melibatkan pihak ketiga dalam perjanjian.
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam perkara Pengujian Undang-Undang nomor  1  tahun  1974  tentang  perkawinan  sebagaimana  tertuang  dalam  register putusan  nomor  69/PUU-XIII/2015  tanggal  27  oktober  2016,  yang  mana  kaidah normative yang dimohon judicial review, antara lain:
a. Pasal 29 Ayat 1, Ayat 3 dan Ayat 4 UU. No. 1 Tahun 1974
(1) Pada  waktu  atau  sebelum  perkawinan  dilangsungkan,  kedua  pihak  atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
(3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
(4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila  kedua  belah  pihak  ada  persetujuan  untuk  merubah  dan  perubahan  tidak merugikan pihak ketiga.
b. Pasal 35 ayat 1 UU. No. 1 Tahun 1974
(1) Harta berda yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama.
Adapun putusan MK berkaitan dengan perkara di atas adalah:
a. Pasal 29 ayat 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tertang perkawinan (lembar negera  Republik  Indoneia  tahun  1974  nomor  1,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik  Indonesia  nomor  3019)  bertentangan  dengan  undang-undang  dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersamadapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai  pencatat  perkawinan  atau  notaris,  setelah  mana  isinya  berlaku  juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
b. Pasal 29 ayat 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tertang perkawinan (lembar negera  Republik  Indoneia  tahun  1974  nomor  1,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik  Indonesia  nomor  3019)  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat sepanjang  tidak  dimaknai  sepanjang  tidak  dimaknai  “pada  waktu,  sebelum
Ahmad Assidik, A. Qadir Gassing
dilangsungkan  atau  selama  dalam  ikatan  perkawinan  kedua  belah  pihak  atas persetujuan  bersamadapat  mengajukan  perjanjian  tertulis  yang  disahkan  oleh pegawai  pencatat  perkawinan  atau  notaris,  setelah  mana  isinya  berlaku  juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
Pasal 29 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tertang Perkawinan (Lembar Negera  Republik  Indoneia  tahun  1974  nomor  1,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik  Indonesia  nomor  3019)  bertentangan  dengan  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  sepanjang  tidak  dimaknai  “perjanjian  tersebut  mulai berlaku  sejak  perkawinan  dilangsungkan  keculai  ditentukan  lain  dalam  perjanjian perkawinan”.
2. Perjanjian Pra Nikah dalam Hukum Islam dan Hukum Positif
a. Pandangan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Pra Nikah
Hukum Islam walaupun tidak tegas dinyatakan sebelum atau ketika perkawinan berlangsung  dapat  diadakan  perjanjian  sebagai  syarat  perkawinan  berdasarkan hadis Nabi. Namun dalam penerapan perjanjian itu terdapat perbedaan pendapat antara ulama mazhab Syafi’I, Hanafi, Maliki dan Hambali perjanjian itu sebagai berikut:
1. Perjanjian  tentang  perjanjian  suami  terhadap  isteri  ialah  seperti  membeli pakaian, memberi nafkah dan menyediakan rumah kediaman. Sepakat para ulama perjanjian ini wajib dipenuhi oleh suami terhadap isteri.
2. Perjanjian bahwa isteri tidak boleh dikeluarkan dari rumah tangannya, tidak boleh dibawa merantau, isteri tidak boleh dimadu. Menurut imam Hambali perjanjian ini wajib dipenuhi suami, tetapi menurut Syafi’I, Hanafi dan Maliki suami tidak wajib memenuhi perjanjian itu.
3. Perjanjian tentang suami harus menceraikan lebih dulu isteri yang ada untuk melangsungkan  perkawinan  yang  baru.  Sepakat  para  ulama  tidak  wajib dipenuhi,  karena  ada  larangan  dari  nabi  merubuhkan  rumah  tangga  yang sudah ada.
4. Perjanjian  yang  menyatakan  bahwa  mas  kawin  tidak  akan  dibayar  suami,
Ahmad Assidik, A. Qadir Gassing
nafkah tidak diberikan suami, isteri tidak mendapat giliran yang sama, suami hanya semalam saja datang pada isteri dalam satu minggu, isteri yang akan menafkahi  suami  dan  sebagainya.  Sepakat  para  ulama  perjanjian  tersebut batal dengan sendirinya tidak wajib dipenuhi karena tidak sah.
5. Perjanjian yang bersifat kawin sementara (seminggu atau dua minggu saja), nikah mut’ah atau yang dinyatakan setelah bersetubuh boleh bercerai nikah muhallil atau perjanjian dimana suami terlebih dulu agar mengawinkan anak wanitanya  dengan  wali  si  wanita  tanpa  mas  kawin  atau  nikah  syighar.
Perjanjian batal dengan sendirinya karena tidak sah.
Pasal 45 Bab VII Kompilasi Hukum Islam tentang perjanjian perkawinan bahwa, kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk:
1. Taklik talak
2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum islam.
Ayat 1 Pasal 46 Bab VII Kompilasi Hukum Islam tentang perjanjian perkawinan bahwa,  isi  taklik  talak  tidak  boleh  bertentangan  dengan  hukum  islam.  Ayat  2 Pasal 46 Bab VII Kompilasi Hukum Islam tentang perjanjian perkawinan bahwa, apabila keadaan yang disyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi kemudian, tidak  dengan  sendirinya  talak jatuh.  Supaya  talak  sungguh-sungguh  jatuh,  istri harus  mengajukan  persoalannya  ke  Pengadilan  Agama.  Ayat  3  Bab  VII Kompilasi Hukum Islam tentang perjanjian perkawinan bahwa, Perjanjian taklik talak bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut.
Ayat 1 Pasal 47 Bab VII Kompilasi Hukum Islam tentang perjanjian perkawinan bahwa,  pada  waktu  atau  sebelum  perkawinan  dilangsungkan  kedua  calon mempelai  dapat  membuat  perjanjian  tertulis  yang  disahkan  Pegawai  pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan. Ayat 2 Pasal 47 Bab VII Kompilasi  Hukum  Islam  tentang  perjanjian  perkawinan  bahwa,  perjanjian tersebut pada ayat 1 dapat meliputi percampuran harta pribadi dana pemisahan harta  pencaharian  masing-masing  sepanjang  hal  itu  tidak  bertentangan  dengan hukum islam. Ayat 3 Pasal 47 Bab VIIKompilasi Hukum Islam tentang perjanjian perkawinan bahwa, disamping ketentuan dalam ayat 1 dan 2 isi perjanjian juga
Ahmad Assidik, A. Qadir Gassing
dapat berisi menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta bersama atau harta syarikat.
Implikasi  hukum  yang  ditumbulkan  terhadap  perjanjian  pra  nikah  berdasarkan hukum Islam:
1. Terhadap Pemisahan Harta Bersama. 8
Ayat 1 pasal 48 KHI, apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta  bersama  atau  harta  syarikat  maka  perjanjian  tersebut  tidak  boleh menghilangkan  kewajiban  suami  untuk  memenuhi  kebutuhan  rumah  tangga. Ayat  2  pasal  48  KHI,  apabila  dibuat  perjanjian  perkawinan  tidak  memenuhi ketentuan tersebut pada ayat 1 dianggap tetap terjadi pemisahan harta bersama atau harta syarikat dengan kewajiban suami menanggung biaya kebutuhan rumah tangga.
2. Terhadap Penggabungan Harta
Ayat 1 pasal 49 KHI, perjanjian pencampuran harta pribadi dapat meliputi semua harta  baik  yang  dibawa  masing-masing  ke  dalam  perkawinan  maupun  ang diperoleh  masing-masing  selama  perkawinan.  Ayat  2  pasal  49  KHI,  tidak mengurangi  ketentuan  tersebut  pada  ayat  1  dapat  juga  diperjanjikan  bahwa pencampuran harta pribadi hanya terbatas pada harta pribadi yang dibawa pada saat  perkawinan  dilangungkan  sehingga  pencampuran  ini  tidak  meliputi  harta pribadi yang diperoleh selama perkawinan atau sebaliknya.
Ayat 1 pasal 50 KHI, perjanjian perkawina mengenai harta, mengikat kepada para pihak  dan  pihak  ketiga  terhitung  mulai  tanggal  dilangsungkannya  perkawinan dihadapan pegawai Pencatat Nikah.Ayat 2 pasal 50 KHI, perjanjian perkawinan mengenai  harta  dapat  dicabut  atas  persetujuan  bersama  suami  istri  dan  wajib mendaftarkannya  di  Kantor  Pegawai  Pencatat  Nikah  tempat  perkawinan dilangsungkan.
Ayat  4  pasal  50  KHI,  apabila  dalam  tempo  nam  bulan  pengumuman  tidak dilakukan yang bersangkutan pendaftaran pencabutan dengan sendirinya gugur dan  tidak  mengikat  kepada  pihak  ketiga.  Ayat  5  pasal  50  KHI,  pencabutan
8 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam , (Jakarta:  Pustaka Amani 2009), h. 14.
Ahmad Assidik, A. Qadir Gassing
perjanjian  perkawinan  mengenai  harta  tidak  boleh  merugikan  perjanjian  yang telah diperbuat sebelumnya dengan pihak ketiga.
Pasal 51 KHI, pelanggaran atas perjanjian perkawinan memberi hak kepada istri untuk  meminta  pembatalan  nikah  atau  mengajukannya  sebagai  alasan  gugatan perceraian ke Pengadilan Agama
b. Pandangan Hukum Positif Terhadap Perjanjian Pra Nikah
Perjanjian perkawinan menurut Pasal 29 Bab V Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa: “pada waktu sebelum perjanjian berlangsung, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan  oleh  pegawai  pencatat  perkawinan,  setelah  mana  isinya  berlaku  juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”. Berdasarkan pasal di atas,  tidak  jelas  maksud  dari  perjanjian  perkawinan  tersebut.  Perjanjian  dalam pasal 29 ini jauh lebih sempit oleh karena hanya meliputi Verbintenissen yang bersumber pada persetujuan saja Overenkomsten dan pada perbuatan yang tidak melawan hukum. Jadi tidak meliputi Verbintenissen Uit De Wet Allen (perikatan yang  bersumber  dari  Undang-undang). 9 Dikatakan  lebih  sempit  dikarenakan perjanjian  perkawinan  dalam  undang-undang  ini  tidak  termasuk  di  dalamnya ta’liq talak sebagaimana yang termuat dalam surat nikah.
Berdasarkan pasal 11 peraturan menteri agama nomor 2 tahun 1975 bahwa: 10
1) Calon suami istri dapat melakukan perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan sistem hukum islam.
2) Perjanjian  yang  berupa  ta’lik  talak  dianggap  sah  kalau  perjanjian  itu diucapkan dan ditandatangani oleh suami setelah akad nikah dilangsungkan.
Adapun  dalam  Pasal  147  KUHPerdata,  perjanjian  perkawinan  harus  dibuat dengan  akta  Notaris.  Akta  Notaris  harus  dibuat  sebelum  dilangsungkannya perkawinan.Perjanjian kawin mulai pada saat perkawinan dilangsungkan.Dengan demikian, maka akta Notaris itu adalab syarat mutlak tentang adanya perjanjian kawin.
Pasal 149 KUHPerdata, setelah dilangsungkannya perkawinan, perjanjian kawin
9 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam , (Jakarta:  Pustaka Amani 2009), h. 14..
10 Wasit Aulawi, Hukum Perkawinan Di I ndonesia , (Jakarta: Bintang Bulan, 2007), h. 23.
Ahmad Assidik, A. Qadir Gassing
tidak  dapat  diubah  lagi  dengan  cara  bagaimanapun  juga.  Jika  apabila  ada perceraian  dan  kemudian  kawin lagi,  hal  itu  tidak  boleh  dipakai  alas  an  untuk mengubah perjanjian kawin yang dahulu.
Implikasi hukum perjanjian pra nikah berdasarkan hukum positif adalah:
1. Terhadap Pemisahan Harta Bersama. 11
Ayat 1 pasal 48 KHI, apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta  bersama  atau  harta  syarikat  maka  perjanjian  tersebut  tidak  boleh menghilangkan  kewajiban  suami  untuk  memenuhi  kebutuhan  rumah  tangga. Ayat  2  pasal  48  KHI,  apabila  dibuat  perjanjian  perkawinan  tidak  memenuhi ketentuan tersebut pada ayat 1 dianggap tetap terjadi pemisahan harta bersama atau harta syarikat dengan kewajiban suami menanggung biaya kebutuhan rumah tangga.
2. Terhadap Penggabungan Harta 12
Ayat 1 pasal 49 KHI, perjanjian pencampuran harta pribadi dapat meliputi semua harta  baik  yang  dibawa  masing-masing  ke  dalam  perkawinan  maupun  ang diperoleh masing-masing selama perkawinan.
Ayat 2 pasal 49 KHI, tidak mengurangi ketentuan tersebut pada ayat 1 dapat juga diperjanjikan bahwa pencampuran harta pribadi hanya terbatas pada harta pribadi yang dibawa pada saat perkawinan dilangungkan sehingga pencampuran ini tidak meliputi harta pribadi yang diperoleh selama perkawinan atau sebaliknya. Ayat 1  pasal  50  KHI,  perjanjian  perkawina  mengenai  harta,  mengikat  kepada  para pihak  dan  pihak  ketiga  terhitung  mulai  tanggal  dilangsungkannya  perkawinan dihadapan pegawai Pencatat Nikah.Ayat 2 pasal 50 KHI, perjanjian perkawinan mengenai  harta  dapat  dicabut  atas  persetujuan  bersama  suami  istri  dan  wajib mendaftarkannya  di  Kantor  Pegawai  Pencatat  Nikah  tempat  perkawinan dilangsungkan.
Ayat  4  pasal  50  KHI,  apabila  dalam  tempo  nam  bulan  pengumuman  tidak dilakukan yang bersangkutan pendaftaran pencabutan dengan sendirinya gugur
11 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam , (Jakarta:  Pustaka Amani 2009), h. 14.
12 Hilman, Op.Cit., 68.
dan  tidak  mengikat  kepada  pihak  ketiga.  Ayat  5  pasal  50  KHI,  pencabutan perjanjian  perkawinan  mengenai  harta  tidak  boleh  merugikan  perjanjian  yang telah diperbuat sebelumnya dengan pihak ketiga. Pasal 51 KHI, pelanggaran atas perjanjian  perkawinan  memberi  hak  kepada  istri  untuk  meminta  pembatalan nikah  atau  mengajukannya  sebagai  alasan  gugatan  perceraian  ke  Pengadilan Agama.
3. Terhadap Pembuatan Perjanjian Perkawinan
Pasal  139  Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata  (KUHPerdata),  perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan tertib umum dan kesusilaan Pasal 140 a, tidak boleh melanggar hak marital dari suami yaitu
(1) Hak suami di dalam statusnya sebagai suami yaitu misalnya suami yang harus menetapkan dimana suami istri harus bertempat tinggal.
(2) Tidak  boleh  melanggar  hak  kekuasaan  orang  tua  menurut  pasal  300 kekuasaan orang tua dilakukan oleh suami.
(3) Tidak  boleh  melanggar  hak  yang  diberikan  undang-undang  kepada  suami atau istri  yang  hidup  paling lama  mengenai  hak  waris  dari  suami atau  istri Pasal 852 a.
(4) Tidak  boleh  melanggar  hak  suami  di  dalam  statusnya  sebagai  kepala persatuan  suami  istri.  Misalnya tidak  boleh  diperjanjikan  bahwa istri  dapat bertindak  sendiri  jika  mengenai  harta  persatuan.  Akan  tetapi  dikecualikan apabila  istri  dapat  mengadakan  syarat  bahwa  ia  berhak  mengurus  harta kekayaan dan menikmati penghasilannya sendiri.
Pasal 141 KUHPerdata, tidak boleh melepaskan haknya atas legitime portie (hak mutlak)  atas  warisan  dari  keturunannya  dan  mengatur  pembagian  warisan  dari keturunannya. Pasal ini sebetulnya tidak perlu, karena legitime portie tidak dapat diatur lain daripada menurut undang-undang dan pengaturan warisan dari anak keturunannya harus dengan wasiat. 13
Pasal  142  KUHPerdata,  tidak  boleh  diperjanjikan  bagian  hutang  yang  jatuh
13 M. Anshari , Hukum Perkawinan Islam (Masalah-masalah Krusial) , (Yogyakarta:  Pustaka Pelajar 2015), h. 12.
Ahmad Assidik, A. Qadir Gassing
kepada  salah  satu  pihak  ditentukan  lebih  besar  bagiannya  dari  bagian keuntungannya. Pasal 143 KUHPerdata, tidak boleh diperjanjikan dengan kata- kata umum bahwa ikatan perkawinan harus tunduk pada ketentaun-ketentun di luar neger, adat kebiasaan atau peraturan daerah. Pasal 151 KUHPerdata, orang yang  melakukan  perjanjian  perkawinan  yaitu  harus  cakap  untuk  bertindak menurut  hukum.  Kecuali,  tentang  anak  yang  belum  dewasa  ia  mengadakan perjanjian  kawin  apabila  ia  berusia  18  tahun  bagi  laki-laki  dan  15  tahun  bagi perempuan.
4. Terhadap Harta kekayaan 14
Apabila dilakukan perjanjian perkawinan, maka erdapat 3 jenis harta kekayaan yaitu: harta persatuan, harta suami pribadi, dan harta istri pribadi.
Harta pribadi terdiri dari:
1) Barang bergerak atau piutang karena surat bawa (toonder) sebelum adanya perkawinan.  Barang-barang  ini  asalnya  dapat  dilihat  di  dalam  perjanjian kawin  atau  dalam  daftar  yang  dilampirkan  pada  perjanjian  itu  (Pasal  165 KUHPerdata).
2) Barang tak bergerak atau piutang atas nama atau karena surat tunjuk (order) sebelum  adanya  perkawinan.  Barang  dan  piutang  ini  dapat  diketahui  akan asalnya, karena ditulis aktanya atau surat piutang.
3) Barang  bergerak  yang  didapat  karena  hibah  atau  warisan  sepanjang perkawinan dapat dibuktikan dengan adanya surat pretalan mengenai barang itu. Jika barang seperti ini berada pada suami dan pretelan tidak ada, maka barang itu tidak boleh dianggap sebagai milik pribadi suami tetapi jatuh pada persatuan.  Apabila  barang  itu  berada  pada  istri,  sedang  tidak  ada  pretalan, istri atau keluarganya dapat membuktikan asal barang itu dengan saksi-saksi dan jika perlu juga dengan adanya pengetahuan umum. Jika pembuktian itu tidak dapat diadakan maka barang itu berada pada persatuan (Pasal 166)
4) Barang tidak bergerak dan surat berharga atas nama atau karena surat tunjuk (order) yang  didapat  sepanjang  perkawinan  itu  apabila  dapat  diperoleh
keterangan  bahwa  itu  berasal  dari  milik  pribadi  salah  satu  pihak.  Apabila keterangan ini tidak ada, maka barang berada pada persatuan (Pasal 159).
Apabila  perjanjian  yang  telah  disepakati  bersama  antara  suami  dan  istri,  tidak dipenuhi oleh salah satu pihak maka pihak lain berhak untuk mengajukannya ke Pengadilan Agama untuk menyelesaikannya. Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh suami misalnya, istri berhak meminta pembatalan nikah atau sebagai alasan perceraian  dalam  gugatannya.  Demikian  juga  sebaliknya,  jika  istri  yang melanggar perjanjian di luar ta’liq talak, suami berhak mengajukan ke Pengadilan Agama.

## D. Penutup
1. Kesimpulan
Perjanjian Pra nikah dilakukan seacara tertulis atas persetujuan kedua belah pihak. Hal ini menimbulkan konsekuensi hukum yang berarti para pihak telah mengikatkan diri pada  perjanjian  tersebut  dan  tidak  boleh  melanggar  perjanjian  tersebut  (1313BW). Para  pihak  harus  menaaati  perjanjian  ini  sebagaimana  diatur  dalam  BW.  Sebagai sebuah  perjanjian  maka  bila  salah  satu  pihak  melakukan  pelanggaran  (inkar  janji) dapat dilakukan gugatan baik gugatan cerai atau ganti rugi.
Pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap perjanjian pra nikah, sepanjang tidak  bertentangan  dengan  hukum  Islam,  perjanjian  perkawinan  dapat  dilaksanakan yang  meliputi  percampuran  harta  pribadi,  pemisahan  harta  pencaharian  masing- masing,  menetapkan  kewenangan  masing-masing  untuk  mengadakan  ikatan  hipotik (perjanjian dengan pihak Bank), misalnya atas harta pribadi dan harta bersama. Dalam hukum  positif,  perjanjian  tersebut  tidak  dapat  disahkan  jika  melanggar  batas-batas hukum dan kesusilaan. Ini artinya, semua hal asal tidak bertentangan dengan hukum dan kesusilaan dapat dituangkan dalam perjanjian tersebut.
2. Saran
Terkhusus  kepada  Pemerintah  untuk  membuat  aturan  yang mengatur  secara  khusus tentang perjanjian perkawinan sehingga dapat digunakan secara nasional di Indonesia. Kemudian  untuk  calon  suami istri  sebelum  melakukan  perjanjian  perkawinan  harus memahami hakikat keberadaan perjanjian perkawinan tersebut.
Ahmad Assidik, A. Qadir Gassing

## Daftar Pustaka
Abdullah,  Abdul  Gani. Pengantar  Kompilasi  Hukum  Islam  Dalam  Tata  Hukum  Indonesia . Jakarta: Gama Insani Press;2010.
Abdurrahman. Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia .Jakarta:Akademika Pressindo;2009. Adzmin, Abdul. Hukum-hukum dari Al-qur’an dan Hadis , Jakarta: Pustaka Firdaus;2009. Al-Ghundur, Ahmad. Hukum dari al-qur’an dan hadis . Jakarta: PT. Raja Grafindo; 2009.
Al-Hamdani, H.S.A. Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam) . Bandung: MandarMaju;2010.
Ali  Muhammad,Daud. Hukum  Islam  (Pengantar  Ilmu  Hukum  dan  Tata  Hukum  Islam  Di Indonesia) . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada;2009.
Anshary,M. Hukum Perkawinan Di Indonesia (Masalah-masalah Krusial) .Yogyakarta:Pustaka Pelajar;2015.
Aulawi,Wasit. HukumPerkawinan Di Indonesia .Jakarta:Bintang Bulan;2007.
Azizy,Qodri. Efektifitas Hukum Nasional . Yogyakarta: Gama Media;2010.
Dirdjosisworo,Soedjono. Pengantar Ilmu Hukum .Jakarta:Rajawali Pers; 2013.
Hadikusuma,Hilman. Hukum  Perkawinan  Indonesia  Menurut  Perundangan,  Hukum  Adat, Hukum Agama . Bandung: Mandar Maju;2010.
Hasbi,Rusli. Rekonstruksi hukum islam . Jakarta: Al-Irfan Publishing,;2007.
IsmailDidi,Jubaidi. Membina Rumah Tangga Islami di bawah Ridha Allah . Bandung: Pustaka Setia;2006.
Mahalli Ahmad,Mudjab. Wahai Pemuda Menikahlah . Yogyakarta: Menara Kudus;2002.
Manan,  Abdul. Reformasi  Hukum  Islam  Di  Indonesia .  Jakarta;  PT.  Raja  Grafindo  Persada; 2010.
Rafiq, Ahmad. Hukum Islam Di Indonesia .Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada;2011.
Salim,Agus. Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam) .Jakarta:Pustaka Amani;2010.
Sampara, Said, dkk. Buku Ajar PengantarIlmuHukum . Yogyakarta: Total Media; 2009.
Suma Muhammad, Amin. Hukum Keluarga Islam  Di Dunia Islam .Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada;2010.
Soemiyati. Hukum  Perkawinan  Islam  dan  Undang-undang  Perkawinan .  Yogyakarta: Liberty;2007.
Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam .Jakarta:Pustaka Amani;2009.
_________. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia . Jakarta: Prenada Media Grup;2009.