## WITHHOLDING  TAX  SYSTEM UNTUK  PEMUNGUTAN PAJAK
Arum Puspita Wardhani, Dinik Fitri Rahajeng Pangestuti *

## Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

## Abstract
Tax is the largest source of state income. Funds obtained from taxes are used to develop state infrastructure. Various efforts have been made by the government to curb tax payments, one of which is by implementing a withholding tax system. This system is expected to increase tax revenues, but some parties actually use it in tax planning strategies as an effort to streamline the tax burden that must be paid. So far, tax revenue in Indonesia is still relatively low compared to expected. Research results can prove that overall the withholding tax system has been able to increase tax revenues in Indonesia both income tax and value added tax. The withholding  tax  system  has  proven  to  have  a  positive  impact  on  taxation  in Indonesia, despite its effectiveness and efficiency.

## Abstrak
Pajak  merupakan  sumber  pendapatan  negara  yang  paling  besar.  Dana  yang diperoleh dari pajak digunakan untuk melakukan pembangunan infrastruktur negara. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk dapat menertibkan pembayaran pajak, salah satunya dengan menerapkan withholding tax system . Sistem  ini  diharapkan  dapat  meningkatkan  penerimaan  pajak,  namun beberapa  pihak  justru  memanfaatkannya  dalam  strategi  perencanaan  pajak sebagai upaya mengefisienkan beban pajak yang harus dibayarkan. Sejauh ini penerimaan  pajak  di  Indonesia  masih  tergolong  rendah  dibandingkan  yang diharapkan.  Hasil  riset  dapat  membuktikan  bahwa  secara  keseluruhan withholding  tax  system telah  mampu  meningkatkan  penerimaan  pajak  di Indonesia  baik  pajak  penghasilan  maupun  pajak  pertambahan  nilai. Withholding  tax  system terbukti  telah  memberikan  dampak  positif  dalam perpajakan  di  Indonesia  meskipun  perlu  ditingkatkan  efektivitas  dan efisiensinya.
Email korespondensi: dinikfitri.uinsuka@gmail.com
Pedoman  Sitasi :  Wardhani, A. P., & Pangestuti, D. F. R. (2019). Withholding Tax System Untuk Pemungutan Pajak. AKURASI, 1(1), 55 – 62.

## Published by LPMP Imperium
Journal homepage: https://ejournal.imperiuminstitute.org/index.php/AKURASI

## AKURASI
Paper type
Research paper
Keywords: tax, tax planning, withholding tax
Received: 04 Jul 2019 Accepted: 07 Augst 2019 Online: 23 Agustus 2019
Akurasi: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan,
Vol 1, No.1, Agustus 2019,
pp. 55 - 62
e-ISSN: 2685-2888

## PENDAHULUAN
Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang paling besar. Dana yang diperoleh dari pajak digunakan untuk  melakukan  pembangunan  infrastruktur  negara.  Berbagai  upaya  telah  dilakukan  pemerintah  untuk dapat  menertibkan  pembayaran  pajak,  salah  satunya  dengan  menerapkan withholding  tax  system. Withholding  tax  system adalah  suatu  sistem  pemungutan  pajak  yang  memberi  wewenang  kepada  pihak ketiga  yaitu  subyek  pajak  dalam  negeri  meliputi  wajib  pajak  badan,  perorangan,  pemberi  kerja, bendaharawan pemerintah, atau subyek pajak dalam negeri lainnya yang telah ditunjuk oleh Dirjen Pajak. Pertama kali muncul sistem penerimaan pajak ini yaitu pada perang dunia kedua. Negara yang pertama kali menerapkan sistem ini adalah Amerika Serikat. Tujuannya adalah untuk mempercepat penerimaan pajak (Rosdiana  dan  Irianto,  2014).  Sistem  ini  diharapkan  dapat  meningkatkan  penerimaan  pajak,  namun beberapa pihak justru memanfaatkannya dalam strategi perencanaan pajak.
Perencanaan  pajak  ( tax  planning )  adalah  upaya  untuk  menghemat  pajak  dengan  cara  merekayasa agar  beban  pajak  serendah  mungkin  dengan  memanfaatkan  peraturan  yang  ada.  Tindakan  tersebut  legal karena  penghematan  pajak  hanya  dilakukan  dengan  memanfaatkan  hal-hal  yang  tidak  diatur  meskipun demikian  akan  dapat  menutup  celah  penggelapan  pajak  atau  penghindaran  pajak  (Permita,  et  al,  2014). Sejauh ini penerimaan pajak di Indonesia masih tergolong rendah dibandingkan yang diharapkan. Dengan demikian  perlu  kajian  lebih  mendalam  mengenai  sejauh  mana  efektivitas withholding  tax  system dalam meningkatkan  penerimaan  pajak  di  samping  keberadaanya  yang  dimanfaatkan  oleh  pihak-pihak  tertentu dalam melakukan tax planning.
Penelitian  tentang withholding  tax  system ini  merupakan  penelitian  yang  penting  dilakukan mengingat porsi pendapatan Negara dari sektor pajak memiliki prosentase relative besar. Pada tahun 2017 penerimaan  pajak  menyumbangkan  9,9%  GDP  Indonesia.  Dengan  adanya  penelitian  tentang withholding tax system yang menyeluruh akan dapat membantu pemerintah dalam merancang withholding tax system yang  baik,  dari  aspek  mekanisme  pengumpulan,  pelaporan,  pengawasan  dan  pertanggung  jawaban sehingga dapat membantu pemerintah di dalam pembangunan Negara dari sektor pajak.

## KAJIAN PUSTAKA DAN MODEL PENELITIAN

## Pajak dan Perencanaan Pajak
Pajak merupakan kontribusi wajib kepada warga negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan  untuk  keperluan  negara  bagi  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat  (UU  KUP  pasal  1  ayat  1). Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) bagian b UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, tarif pajak yang dikenakan  kepada  badan  adalah  25%,  bagi  Wajib  Pajak  Badan  dengan  penghasilan  bruto  mencapai  4,8 Milyar  dalam  1  tahun.  Apabila  kewajiban  perpajakan  tersebut  tidak  dibayarkan,  maka  wajib  pajak  akan dikenakan  sanksi sesuai  perundang-undangan  yang berlaku,  yaitu  sanksi administrasi dan sanksi  pidana. Sanksi administrasi meliputi sanksi bunga, sanksi denda, dan sanksi kenaikan.
Berdasarkan  kondisi  tersebut,  badan  usaha  yang  merupakan  wajib  pajak  dengan  harus membayarkan pajaknya dengan tertib. Namun perusahaan dapat melakukan upaya untuk meminimumkan beban pajaknya dengan sejumlah tindakan yang dilegalkan, upaya-upaya ini dikenal dengan tax planning. Tax  planning adalah  tahap  pengumpulan  dan  penelitian  terhadap  peraturan  perpajakan  agar  dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan (Suandy, 2016).

## Withholding Tax System
Withholding  tax  system adalah  suatu  sistem  pemungutan  pajak  yang  memberi  wewenang  kepada  pihak ketiga  yaitu  subyek  pajak  dalam  negeri  meliputi  wajib  pajak  badan,  perorangan,  pemberi  kerja, bendaharawan pemerintah, atau subyek pajak dalam negeri lainnya yang telah ditunjuk oleh Dirjen Pajak (Rosdiana  dan  Irianto,  2014). Withholding  tax yang  terdiri  dari  PPh  atas  transaksi  yang  dikenakan  pajak yang bersifat final PPh Pasal 4 ayat 2, PPh Karyawan PPh pasal 21, PPh atas transaksi pembelian barang

## AKURASI, 1(1), 55 - 62
Arum Puspita Wardhani & Dinik Fitri Rahajeng Pangestuti. Withholding Tax System Untuk....
impor yang dilakukan pemungut pajak antara lain, bendahara pemerintah dan badan-badan tertentu atau disebut PPh pasal 22, PPh atas pembayaran bunga, deviden, royalti, dan jasa-jasa kepada wajib pajak dalam negeri  PPh  pasal  23,  dan PPh  atas  pembayaran  bunga,  deviden,  royalti,  dan  jasa-jasa  kepada  wajib  pajak luar negeri PPh pasal 26. Sistem ini pertama kali diperkenalkan oleh Amerika Serikat untuk mempercepat penerimaan pajak selama Perang Dunia II (Darmayasa, et al., 2016).

## Objek Withholding tax

## Pajak Penghasilan Pasal 21
Pajak  Penghasilan  Pasal  21  (PPh  Pasal 21)  adalah  pajak  atas penghasilan  berupa  gaji,  upah,  honorarium, tunjangan  dan  pembayaran  lain  dengan  nama  dan  dalam  bentuk  apapun  sehubungan  dengan  pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri (Pasal 1 angka 2 PER-16/PJ/2016).
PPh Pasal 21 merupakan salah satu pelunasan pajak dalam tahun berjalan yang dilakukan oleh pihak lain atau pihak ketiga yang membayar penghasilan. Pihak yang membayar penghasilan memiliki kewajian yang  diatur  oleh  undang  –  undang  untuk  menghitung,  memotong,  menyetor,  dan  melapor  pajak  yang terutang.  Kewajiban  ini  dikenal  dengan  istilah  pemotongan  pajak  atau  dalam  bahasa  inggris  disebut withholding income tax. Bagi subjek  pajak orang pribadi dalam negeri yang atas penghasilannya terutang PPh  Pasal  21,  jumlah  tersebut  merupakan  pembayaran  pajak  dimuka  ( prepaid  tax ).  Pajak  tersebut  dapat dikreditkan oleh wajib pajak yang bersangkutan disaat melaporkan penghitungan pajak yang terutang pada akhir  tahun  dalam  SPT  Tahunan, sepanjang  PPh  Pasal  21  yang  terutang  tersebut tidak  bersifat  final  atau selesai.

## Pajak Penghasilan Pasal 22
Berdasarkan kententuan yang dituangkan dalam pph pasal 22 yang dapat ditunjuk sebagai pemungut pajak adalah pertama, Bendaharawan pemerintah termasuk bendaharawan pada pemerintah pusat, pemerintah daerah,  instansi  atau  lembaga  pemerintah dan  lembaga-lembaga  lainnya,  berkenaan  dengan  pembayaran atas  pnyerahan  barang;  dan  kedua,  Badan-badan  tertentu  baik  badan  pemerintah  maupun  swasta berkenaan dengan bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.
Pemungutan  pajak  berdasarkan  kententuan  ini,  dimaksudkan  untuk  meningkatkan  peran  serta masyarakat dalam pengumpulan dana melalui sistem pembayaran pajak dan untuk tjuan kesederhanaan, kemudahan, atau kegiatan usaha dibidang lainnya.

## Pajak Penghasilan Pasal 23
Pajak penghasilan pasal 23 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri (orang pribadi maupun badan), dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh pasal 21, PPh pasal 23 ini dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

## Pajak Penghasilan Pasal 24
Undang-undang  No.  7  tahun  1983  tentang  pajak  penghasilan  sebagaimana  yang  telah  diubah  menjadi undang-undang  No.10  1994  dan  terakhir  diubah  dengan  undang-undang  No.17  tahun  2000  yakni menentukan  bahwa  wajib  pajak  dalam  negeri  dikenakan  pajak  penghasilan  atas  seluruh  penhasilan tersebut diterima dan diperoleh, baik di Indonesia maupun luar negeri.
Untuk  menghindari  pengenaan  pajak  ganda  tersebut  maka  sesuai  kententuan  PPh  pasal  24,  pajak yang dibayar atau terhutang diluar negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terhutang di Indonesia, tetapi  tidak  melebihi  perhitungan  pajak  yang  terhutang  berdasarkan  Undang-undang  no.  7  tahun  1983 sebagaimana  yang  telah  diubah  dengan  Undang-undang  no.17  tahun  2000,  disusul  dengan  keputusan Menteri Keuangan no. 640/ KMK.04/1994.

## Pajak Penghasilan Pasal 26
Pasal 26 mirip dengan PPh Pasal 23, perbedaannya, PPh Pasal 26 untuk dibayarkan kepada wajib pajak luar negeri. Kalau PPh 26 ini rate nya 20%, ada tax treaty. Kalau tax treaty nilai efektifnya 10%, tapi bisa juga 5% dan bisa juga 0%.

## METODE PENELITIAN

## Desain Penelitian
Dalam penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif. Pengkajian mengenai withholding tax system ini dilakukan melalui studi literatur. Adapun literatur yang penulis gunakan dalam menulis karya ilmiah ini meliputi  buku,  jurnal,  dan  artikel  popular.  Pada  riset  yang  berjudul The  Place  of  Literature  Review  in Grounded  Theory  Research oleh  Dunne  dalam  Darmayasa  (2016)  menyatakan  bahwa literature  review merupakan  pondasi  yang  penting  dalam  membangun  riset  dan  memiliki  posisi  penting  dalam  riset grounded  theory .  Secara  umum  penelitian  dengan  metode  ini  akan  dapat  meningkatkan  kemampuan membaca  dan  memahami  penelitian  akademik  yang  mana  kemampuan  tersebut  adalah  penting (Darmayasa, 2016).

## Metode Pengumpulan Data
Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan berbagai literatur berkaitan dengan tema utama artikel ini yakni withholding tax , melakukan observasi, wawancara serta analisis dari data yang dikumpulkan.  Observasi  dilakukan  dengan  cara  mengumpulkan  berita-berita  serta  kasus-kasus  terkini yang berkaitan dengan withholding tax melalui situs resmi pajak, yaitu www.pajak.go.id atau portal berita lain yang kredibel kemudian melalukan proses verifikasi data dengan melakukan Forum Group Discussion dengan wajib pajak, praktisi pajak dan pihak dari direktorat jendral pajak Kanwil Yogyakarta.

## Teknik Analisis
Penelitian  ini  termasuk  jenis  penelitian  kualitatif  dengan  melakukan  studi  literatur.  Peneliti  akan menganalisis  semua  karya  ilmiah  seperti  buku,  jurnal  dan  artikel  popular  dengan  melakukan  observasi  , wawancara  dan  menganalisis  data-data  yang  diperoleh  dari  lapangan  (data  primer)  terkait  dengan Withholding  tax  system .  Peneliti  akan  melakukan  proses  verifikasi  dari  data-data  yang  diperoleh  dari narasumber  (observasi)  dan  melakukan Forum  Group  Discussion (FGD)  kepada  pihak  Wajib  Pajak  (WP), praktisi pajak dan pejabat atau staf dari Dirjen Pajak.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Perpajakan di Indonesia
Pemungutan  pajak  dilakukan  untuk  memakmuran  rakyat  Indonesia.  Pemerintah  telah  merumuskan berbagai  sistem  dan  mekanisme  pemungutan  pajak  yang  dianggap  paling  efektif  dan  efisien  guna memaksimalkan penerimaan pajak. Di Indonesia berlaku tiga jenis sistem pemungutan pajak, yaitu:

## Self Assesment System
Self Assesment System merupakan sistem pemungutan pajak yang membebankan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan. Wajib pajak merupakan pihak yang berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan besaran pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau  melalui  sistem  administrasi  online  yang  sudah  dibuat  oleh  pemerintah.  Peran  pemerintah  dalam sistem  pemungutan  pajak ini  adalah sebagai pengawas  dari  para  wajib  pajak. Sistem  ini  diterapkan  pada jenis pajak pusat.

## AKURASI, 1(1), 55 - 62
Arum Puspita Wardhani & Dinik Fitri Rahajeng Pangestuti. Withholding Tax System Untuk....

## Official Assesment System
Official  Assesment  System merupakan  sistem  pemungutan  pajak  yang  membebankan  wewenang  untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak. Dalam sistem  ini  wajib  pajak  bersifat pasif  dan  pajak  terutang  baru ada  setelah dikeluarkannya  surat  ketetapan pajak oleh fiskus. Sistem ini diterapkan dalam pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atau jenis pajak daerah lainnya.

## Withholding Assesment System
Pada Withholding Assesment System besarnya pajak dihitung oleh pihak ketiga yang bukan wajib pajak dan bukan  aparat  pajak  (fiskus).  Jenis  pajak  yang  menggunakan  sistem  ini  di  Indonesia  adalah  PPh  Pasal  21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Final Pasal 4 ayat 2, dan PPN ( online-pajak.com ).

## Tingkat Penerimaan Pajak Setelah Withholding Tax System
Penerimaan  pajak  tahun  2010  dan  2011  dengan  pencapaian  di  atas  50  %,  menunjukkan  kontribusi withholding  tax system terhadap  penerimaan  pajak  agregat.  PPh  final  dan  PPh  pasal  21  yang  merupakan withholding tax , sampai dengan akhir Mei 2015 menunjukkan angka yang relatif tinggi, jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya yang mengalami pertumbuhan sebesar 21,48% dan 9,1% (Handoko dalam Darmayasa, 2016).
Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Merliana (2016) withholding tax system berpengaruh  signifikan  terhadap  penerimaan  pajak  pertambahan  nilai  pada  Kantor  Pelayanan  Pajak Pratama  Kanwil  Direktorat  Jenderal  Pajak  Jawa  Barat  I.  Hal  tersebut  menyatakan  bahwa  semakin  baik penerimaan  Pajak  Pertambahan  Nilai  dengan  menggunakan withholding  tax  system maka  akan  tinggi pendapatan  penerimaan Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN). Namun  hal  tersebut  tidak  sesuai  dengan  sistem pemungutan pajak dikarenakan Wajib Pajak cenderung meminimalisir pajak terutangnya dan Wajib Pajak yang  menggunakan  faktur  Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN)  dari  pihak  ketiga  yang  juga  tidak  didasarkan pada  transaksi  yang  sebenarnya  dengan  berdampak  kerugian  bagi  Negara. Withholding  System dengan membandingkan Self  Assessment  System akan  lebih  meningkat  karena  penerapan Self  Assessment  System membutuhkan kesadaran bagi Wajib Pajak.

## Withholding Tax System sebagai Strategi Tax Planning
Menurut  Suandy  (2011:6),  bahwa  perencanaan  pajak  merupakan  langkah  awal  dalam  manajemen  pajak, dimana bertujuan untuk meminimalkan kewajiban pajak. Dalam meminimalkan kewajiban pajak tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu dengan memenuhi ketentuan perpajakan atau bahkan hingga melanggar peraturan perpajakan.
Dalam hal perencanaan perpajakan ini, umumnya selalu dimulai dengan meyakinkan apakah suatu transaksi  atau  fenomena  terkena  pajak.  Apabila  terkena  pajak  ,  maka  apakah  dapat  diupayakan  untuk dikecualikan atau dikurangi jumlahnya, dan pada saat pembayaran apakah dapat ditunda atau sebaliknya. Sehingga Wajib Pajak akan  membuat rencana pengenaan pajak atas setiap kegiatan ataupun tindakan yang dilakukan. Adapun aspek-aspek yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan pajak tersebut ialah:
a. Aspek Formal dan Administratif Perencanaan Pajak;
b. Aspek material dalam perencanaan pajak;
c. Penghindaran sanksi pajak;
d. Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan;
e. Pengendalian pajak
Aspek-aspek yang harus dipertimbangkan dalam perencanaan withholding tax , yaitu meliputi:

## Perencanaan Apabila Sebagai Pihak Pemotong
Mekanisme pemotongan pajak (Riftiasari, 2018) adalah sebagai berikut:
a. Pemotong/pemungut  memungut  pajak  atas  pemberian  penghasilan  dari  suatu  transaksi  tertentu dengan tarif yang ditentukan.
b. Pemotong/pemungut  pajak  menyetorkan  dan  melaporkan  pemotongan/pemungutan  pajak  dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) dan Surat Pemberitahuan (SPT).
Riftiasari  (2018)  menyatakan  mekanisme  penyetoran  dan  pelaporan  PPh  Pasal  22  diantaranya adalah sebagai berikut:
a. Penyetoran PPh Pasal 22 terutang melalui bank persepsi atau kantor pos dilakukan pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang.  Jika penyetoran terlambat maka dikenakan denda administratif berupa bunga sebesar 2% sebulan dari nilai pajak terutang.
b. Penyampaian  SPT  Masa  melalui  KPP  selambat-lambatnya  adalah14  hari  setelah  masa  pajak  berakhir, jika penyampaian melebihi tanggal tersebut, maka dikenakan denda sebesar Rp 100.000.- Mekanisme  penyetoran  dan  pelaporan  PPh  Pasal  23  menurut  Riftiasari  (2018)  diantaranya  adalah sebagai berikut:
a. Penyetoran PPh Pasal 23 terutang melalui bank persepsi atau kantor pos paling lambat pada tanggal 10 bulan  setelah  masa  pajak  berakhir.  Jika  penyetoran  melebihi  tanggal  jatuh  tempo,  maka  denda administrative yang dikenakan berupa bunga sebesar 2% sebulan dari nilai pajak terutang.
b. Penyampaian SPT Masa melalui KPP paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir. Penyampaian SPT Masa yang melebihi tanggal jatuh tempo tersebut dikenakan denda sebesar Rp 100.000.- Mekanisme Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 4 (2) (Riftiasari, 2018) adalah sebagai berikut:
a. Penyetoran  PPh  Pasal  4  (2)  terutang  dilakukan  melalui  bank  persepsi  atau  kantor  pos  paling  lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Jika penyetoran melebihi tanggal jatuh tempo, maka dikenakan denda administratif yakni  bunga sebesar 2% sebulan dari nilai pajak terutang.
b. Penyampaian  SPT  Masa  melalui  KPP  selambat-lambatnya  20  hari  setelah  masa  pajak  berakhir.    Jika penyampaian SPT Masa melebihi tanggal jatuh tempo maka dikenakan denda sebesar Rp 100.000.-

## Perencanaan Apabila Sebagai Pihak Yang Dipotong
Riftiasari  (2018)  menjelaskan  bahwa  dalam  mekanisme  pemotongan  dan  pemungutan  pajak,  bagi  Wajib Pajak  yang  dipotong/dipungut  pajaknya,  maka  nilai  pajaknya  merupakan  kredit  pajak  (dapat  menjadi pengurang  pajak    terutang)  atau prepaid  taxes di  SPT  Tahunan  pada  akhir  tahun  pajak;  dan  bagi  Wajib Pajak  yang atas penghasilannya dikenakan PPh bersifat final, nilai yang dipotong/dipungut oleh pihak lain merupakan pelunasan PPh yang terutang dan bukan merupakan kredit pajak SPT Tahunan.
Pada posisi sebagai pihak yang dipotong, perusahaan memiliki hak pengkreditan atas PPh yang telah dipotong  oleh  pihak  lain  (pihak  ketiga)  terhadap  perusahaan  (selama  PPh  yang  dipotong  tersebut  tidak tergolong    PPh  Final).  Adapun  hak  pengkreditan  tersebut  tidak  bersifat  otomatis  karena  untuk  dapat mengkreditkan perusahaan harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, seperti:
1. Harus didukung oleh bukti potong/pungut
Wajib Pajak yang telah dilakukan pemotongan pajak  PPh akan mendapatkan bukti potong PPh sesuai pasal tertentu, dimana bukti potong ini harus dilaporkan oleh Wajib Pajak daam SPT Tahunan sebagai kredit pajak di tahun yang sama.
2. Tahun pengkreditan harus  sesuai dengan tahun yang tertera pada bukti potong. Pajak  yang  dibayar  atau  terutang  di  luar  negeri  atas  penghasilan  dari  luar  negeri  yang  diterima  atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang dalam tahun pajak yang sama, dan besarnya kredit pajak adalah sebesar pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri tetapi tidak boleh melebihi penghitungan pajak yang terutang.
3. Jenis  pajak  yang  tercantum  pada  bukti  potong  dan  SSP  harus  benar  (atau  harus  didukung  oleh  surat pemindahbukuan yang diterbitkan oleh KPP jika terjadi kesalahan jenis PPh yang dipotong).
Hal lain yang harus diperhatikan terkait dengan Perencanaan Pajak pada PPh Potong Pungut, yaitu pertama, apabila terjadi kesalahan potong Bagi pihak pemotong/pemungut pajak, dimana terjadi kesalahan pemotongan yang mengakibatkan timbulnya sanksi pajak (salah potong dianggap tidak memotong); kedua, apabila pihak penerima penghasilan tidak mau dipotong pajak (kontrak “ net of tax ”), maka pihak penerima penghasilan  akan  menerima  penghasilan  tanpa  dipotong  pajak,  sehingga  kewajiban  menyetorkan  pajak

## AKURASI, 1(1), 55 - 62
Arum Puspita Wardhani & Dinik Fitri Rahajeng Pangestuti. Withholding Tax System Untuk....
yang terutang tetap harus dilakukan, namun kewajiban menanggung beban pajak tersebut menjadi beralih kepada  pihak  pemberi  penghasilan  (pihak  pemotong).  Ada  dua  cara  yang  dapat  dilakukan,  yakni  dengan pihak pemberi penghasilan menanggung sendiri pajak yang terutang sebesar tariff yang terutang, dan meng – gross up pajak yang terutang.

## KESIMPULAN
Withholding  tax  system adalah  suatu  sistem  pemungutan  pajak  yang  memberi  wewenang  kepada  pihak ketiga  yaitu  subyek  pajak  dalam  negeri  meliputi  wajib  pajak  badan,  perorangan,  pemberi  kerja, bendaharawan pemerintah, atau subyek pajak dalam negeri lainnya yang telah ditunjuk oleh Dirjen Pajak. Di Indonesia sistem ini diterapkan pada pemungutan pajak PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Final Pasal 4 ayat 2, dan PPN. Pelaksanaan withholding tax system dapat menambah jumlah pengumpulan pajak namun juga membuka peluang untuk melakukan tax planning.

## Implikasi
Dari  hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  metode  pengumpulan  pajak  dengan  withholding  tax  dapat menambah  penerimaan  pajak  nasional.  Selain  itu,  ternyata  melalui  sistem  ini,  beberapa  pihak  dapat melakukan strategi tax planning. Namun demikian, secara keseluruhan withholding tax system telah mampu meningkatkan penerimaan pajak di Indonesia untuk pajak penghasilan (PPh) maupun pajak pertambahan nilai (PPN). Untuk dapat meningkatkan efisiensi dari penerapan withholding tax system ada beberapa saran yang dapat dirumuskan, yaitu memperluas tax basis , mengarahkan pemotongan pajak yang belum bersifat final ke dalam pajak yang bersifat final dalam skema withholding tax agar penerimaan pajak makin optimal, memberikan reward (bukannya sanksi) bagi pihak ketiga yang disiplin dan taat mendukung withholding tax system ,  membuka  akses  DJP  pada  data  perbankan  melalui  kerjasama  dengan  PPATK,  memperbaiki administrasi  perpajakan  melalui Single  Identification  Number (SIN)  untuk  menjaring  wajib  pajak  baru (Arnold, 2012; Prastowo, 2015).

## Keterbatasan
Untuk  penelitian  selanjutnya  disarankan  untuk  melakukan  pembahasan  mengenai  dampak  reward  bagi pihak  ketiga  yang  melakukan  pemungutan  dan  pemotongan  pajak  terhadap  peningkatan  jumlah penerimaan pajak dan penurunan motivasi untuk melakukan tax planning terkait dengan pajak-pajak yang mekanisme  pengumpulannya  dengan withholding  tax  system. Sehingga  diharapkan  dapat  memberikan kontribusi  kepada  pemerintah  mengenai  model  yang  menghasilkan  angka  pengumpulan  pajak  paling optimum.

## REFERENSI
Arnold, J. (2012). Improving the tax System in Indonesia. Data.worldbank. (2018). Tax Revenue. www.worldbank.org diakses pada Minggu, 28 Juli 2019 pukul 13.00 Darmayasa,  I.  N.,  dkk.  (2016).  Meningkatkan  Kepatuhan  dan  Penerimaan  Pajak  Melalui Withholding  Tax System. Jurnal InFestasi . Vol. 12, No.2
Dotulong,  T.  C.  .,  Nangoi,  G.  B.,  &  Warongan,  J.  D.  (2017).  ANALISIS  PENERAPAN  WITHHOLDING  TAX
SYSTEM TERHADAP PAJAK 23 ON PT . PLN ( PERSERO ) SULUTTENGGO REGION, 5 (2), 2676–2685. Karamoy, M. H. L. H., & Tangkuman, S. (2015). ANALYSIS OF CALCULATION, INCOME TAX WITHHOLDING AND  REPORTING  ARTICLE  23  OF  LAW  NO.36  2008  AT  PT  .  ASURANSI  JASA  INDONESIA  MANADO BRANCH, 3 (36), 171–181. kemenkeu.go.id ( https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/menkeu-kepatuhan-membayar-pajak- masih-rendah/) diakses pada Jum'at, 10 Mei 2019 pukul 11.08. klikpajak.id ( https://klikpajak.id/pph-25-dan-pph-lainnya/ ), diakses pada Kamis, 9 Mei 2019 pukul 05.26.
Merlianna, A. (2016). Pengaruh Withholding Tax System dan Self Assesment System Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang Terdaftar di Kantor Wilayah  Direktorat  Jenderal  Pajak  Jawa  Barat  I  Periode  2011-2015). Skripsi. Fakultas  Ekonomi  dan Bisnis. Universitas Komputer Indonesia. online-pajak.com  ( https://www.online-pajak.com/pengukuhan-pkp-cara-syarat-pengajuan-pkp)  diakses pada Jum'at, 10 Mei 2019 pukul 11.10. online-pajak.com ( https://www.online-pajak.com/sistem-pemungutan-pajak) diakses pada Jum'at, 10 Mei 2019 pukul 13.02.
Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor : PER-16/PJ/2016. Permita, A. C., Fauziati, P., Yulistia, R., & Minovia, A. F. (2014). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi atas Pelaksanaan Self Assesment System terhadap Tindakan Tax Evasion di Kota Padang. In Simposium Nasional Akuntansi XVII. Mataram: Universitas Mataram, 24 - 27 September 2014.
Prastowo, Y. (2015). Pajak dan Ketimpangan. Harian Kompas, p. 7. Jakarta Rahayu,  E,  U.,  dkk. Tax  Planning  PPH  Pasal  22,  Pasal  23/26  dan  PPH  Final .  Universitas  Riau. (https://idslide.net/view-doc.html?utm_source=227342660-kelompok-2-1-docx).
Riftiasari, D. (2018). Analisis Pemungutan Dan Pemotongan Atas Pajak Penghasilan Final Dan Tidak Final Bendahara Pengeluaran Kementerian, 5 (2), 157–162.
Rosdiana, H.., & Irianto E. S. (2014) Pengantar Ilmu Pajak Kebijakan dan Implementasi di Indonesia . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada Suandy, E. (2011). Perencanaan Pajak , Jakarta: Salemba Empat www.worldbank.org , diakses 28 Juli 2019).

## PROFIL PENULIS
Arum  Puspita  Wardhani .  Peneliti  di  Tax  Center  Fakulltas  Ekonomi  dan  Bisnis Islam  UIN  Sunan  Kalijaga  Yogyakarta.  Penulis  tertarik  melakukan  penelitian  di bidang  perpajakan,  tata  kelola  serta  akuntansi  dan  bisnis  syariah.  Email: arumpwardhani.98@gmail.com
Dinik  Fitri  Rahajeng  Pangestuti .  Dosen  jurusan  Akuntansi  Syariah  Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Mengampu mata kuliah akuntansi  syariah,  perpajakan,  ekonomi  dan  bisnis  syariah.  Penulis  tertarik melakukan penelitian mengenai akuntansi dan ekonomi dan bisnis syariah. Email: dinikfitri.uinsuka@gmail.com