## PENDAHULUAN
Deagrarianisasi merupakan terminologi yang digunakan untuk menjelaskan proses pergeseran struktur sosial dari masyarakat agraris menjadi masyarakat non agraris. Halamska (2011) menyebutnya dengan istilah ‘ the shrinking of agrarianism ’. Masyarakat agraris ( agrarian society ) adalah masyarakat yang ekonominya didasarkan pada produksi dan pengelolaan tanah pertanian serta tanaman pangan. Dalam masyarakat agraris, pengelolaan tanah merupakan sumber kesejahteraan yang utama, sementara itu sumber penghidupan dan mata pencaharian yang lain tetap ditekankan pada pentingnya pertanian.
Deagrarianisasi terjadi ketika aktivitas ekonomi, mata pencaharian dan reposisi spasial pemukiman, semakin menjauh dari pola agraris (Bryceson, 1996; Bryceson 2000; Bogdanov et al, 2008; Rye and Berg, 2011; Chigbu, 2013; Pritchard, 2017; Steward, 2017). Deagrarianisasi menempatkan pertanian bukan sebagai sektor primer, tetapi telah tumbuh menjadi sektor tersier . Aktivitas non pertanian menjadi semakin penting di pedesaan. Dalam hal ini, jumlah rumah tangga petani yang tidak lagi berkomitmen pada pertanian juga semakin meningkat. Penggunaan tanah-tanah pertanian yang intensif semakin menurun (terdeaktivasi) atau bahkan ditinggalkan sama sekali (Murva, 2013; Shackelton et al, 2018; Hebinck et al, 2018). Situasi ini menyebabkan berubahnya lanskap pedesaan karena
tanah yang tidak lagi dikelola secara produktif untukditanami tanaman pangan.
Deagrarianisasi menunjukkan bahwa masyarakat desa semakin fleksibel  mata  pencahariannya,  semakin  tinggi  mobilitas spasialnya serta semakin berkurang ketergantungannya pada pertanian ( de-linked from farming ) (Rigg, 2006; Bryceson, 2000; Yaro, 2006;  Chase, 2010; Galani-Moutafi, 2013; Neal, 2013; Quintanal and de la Finte, 2013; Grivins, 2018). Hal ini ditunjukkan dari perubahan struktural yang terjadi pada sumber pendapatan dari pertanian yang mengalami penurunan sementara  diversifikasi  ekonomi  dan  mobilitas  yang  lekat dengan arus remitan mengalami peningkatan.
Mengacu pada penelitian Jacobs (2002) dan Rigg (2006), deagrarianisasi menunjukkan bahwa diverfisikasi pekerjaan yang terjadi di pedesaan menyebabkan ‘pertanian’ tidak lagi dilihat sebagai pilihan bertahan hidup yang disukai khususnya bagi pemuda. Terdapat celah generasi dalam proses deagrarianisasi dimana pertanian cenderung dilakukan oleh generasi yang lebih tua. Tanah-tanah pertanian mulai ditinggalkan karena dianggap tidak dapat memberikan imbal balik yang sepadan. Negara-negara di Afrika Sub Sahara  seperti:  Ethiopia, Nigeria, Tanzania, Zimbabwe, dan Afrika Selatan serta negara-negara di  Asia  seperti:  Bangladesh,  Filipina,  Thailand,  Malaysia, dan Indonesia merupakan beberapa negara yang disebutkan

## DEAGRARIANISASI DAN DISLOKASI NAFKAH KOMUNITAS PETANI DI PEDESAAN JAWA

## Deagrarianization and Livelihood Dislocation of Peasant Community in Rural Java
Dwi Wulan Pujiriyani *) , Endriatmo Soetarto, Dwi Andreas Santosa, dan Ivanovich Agusta
Program Studi Sosiologi Pedesaan, Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor
*) Email: lucia_wulan@yahoo.com

## ABSTRACT
This study aim to analyze the deagrarianization phenomena occurring in peasant communities in rural Java. The research was done by explanative case study approach. The emic perspective is used to perform close reading through participation observation. Data is obtained through the collection and analysis of individual experiences (life history). Data analysis was done descriptively. The result shows that character as an agrarian village still survives. The villages still have peasants and active agriculture activity. Agriculture still in production. Nevertheless, the characteristic of agrarian community as the base of agrarian village, certainly experiencing a decay. Agrarian community are not peasants who cultivate their agricultural land, but they are ‘quasy peasants’ who hire other people to do it. The real deagrarianizaton threats come from within peasant community itself. Agriculture was stopped in the second generation. The third generation from community more attached to various non-agriculture activities that grows exclusively.
Keywords: quasi peasant, agriculture, deagrarianization, community

## ABSTRAK
Penelitian ini menganalisis fenomena deagrarianisasi yang terjadi pada komunitas petani di pedesaan Jawa. Penelitian dilakukan dengan pendekatan studi kasus eksplanatif. Perspektif emik digunakan untuk melakukan pembacaan jarak dekat ( close reading ) melalui partisipasi observasi. Data diperoleh melalui pengumpulan dan penganalisaan pengalaman individu ( life history) . Analisis data dilakukan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakter sebagai desa agraris masih tetap bertahan. Desa masih memiliki petani dan masih menunjukkan aktivitas pertanian yang dilakukan secara aktif. Produksi pertanian masih berjalan. Meskipun demikian karakter komunitas agraris sebagai penopang desa agraris mengalami peluruhan secara pasti. Komunitas agraris bukanlah petani yang mengerjakan lahannya sendiri, tetapi mereka adalah ‘petani semu’ yang mempekerjakan orang lain untuk mengolah sawah. Ancaman deagrarianisasi yang nyata bukan berasal dari luar komunitas, melainkan hadir dari dalam komunitas petani sendiri. Pertanian secara aktif berhenti pada generasi kedua. Generasi ketiga dari komunitas petani lebih lekat dengan berbagai aktivitas non pertanian yang tumbuh semakin eksklusif.
Kata kunci: petani semu, pertanian, deagrarianisasi, komunitas
oleh Jacob (2002) ddan Rigg (2006) sebagai negara yang menunjukkan gejala deagrarianisasi.  Selain itu Quintanal dan de la Fuente (2013) menyebutkan bahwa situasi tersebut juga terjadi di kawasan pedesaan di Amerika Latin.
Deagrarianisasi telah mengubah berbagai wilayah pedesaan di  dunia  (Neal,  2013;  Chavez  et  al,  2017).  Bourguignon (2014) menyatakan bahwa deagrarianisasi merupakan sebuah gejala serius yang menyebabkan meningkatnya desa-desa yang tidak lagi memiliki kekhasan dengan aktivitas pertanian tradisionalnya atau  disebutnya dengan istilah ‘ dead villages ’. Situasi ini ditunjukkan melalui depopulasi yang terjadi di pedesaan dan beralihnya petani menjadi buruh upahan.
Dalam konteks Indonesia, deagrarianisasi telah menghadirkan beragam situasi pada desa-desa di Indonesia. Desa yang punah adalah realitas desa-desa yang telah meninggalkan karakteristik desa dan berubah menjadi kawasan urban (Koentjaraningrat,1984). Desa-desa yang mengalami senjakala adalah realitas desa yang hampir punah atau hilang karena dampak industrialisasi dan proses regenerasi petani yang tidak berjalan. Selanjutnya adalah desa-desa yang secara ekstrim menarik diri atau mengucilkan diri. Dalam konteks ini, desa- desa di Jawa secara khusus merupakan kawasan yang sedang menghadapi deagrarianisasi yang cukup serius.
Menuanya kawasan pedesaan menunjukkan desa yang sudah mulai kehilangan berbagai bentuk keswadayaan untuk menghidupi diri mereka sendiri. Deagrarianisasi terjadi secara meluas di pedesaan yang ditandai dengan semakin merosotnya peran desa sebagai lumbung pangan dan semakin menjauhnya petani dari sektor pertanian dengan beralih ke sektor-sektor non pertanian. Desa-desa hanya dimaknai sebagai tempat untuk pulang atau menghabiskan masa pensiun, tetapi bukan sebagai tempat yang diandalkan untuk memperoleh sumber penghasilan (White, 2012; Soetarto dan Agusta, 2012; Setiawan, 2013). Penurunan desa-desa pangan (desa persawahan dan desa perladangan) berlangsung secara konsisten selama hampir satu dekade terakhir. Selama hampir seperempat abad, lahan pertanian yang menghidupi hampir 100 juta penduduk hanya bertambah 2,96%, sebaliknya lahan perkebunan yang dimiliki sedikit penduduk Indonesia meningkat 144% (Santosa, 2017). Desa-desa persawahan beralih menjadi tipe desa lainnya (terutama desa perkebunan) dimana didalamnya peran swasta dan komoditas komersial desa perkebunan telah menghilangkan peran desa sebagai sumber pangan dan usaha tani bagi warga desa itu sendiri.
Tulisan  ini  secara  spesifik  akan  menganalisis  proses deagrarianisasi yang terjadi pada komunitas petani padi sawah di Jawa Tengah. Urgensi tulisan ini adalah melihat eksistensi komunitas agraris di tengah ancaman deagrarianisasi. Melalui tulisan ini akan dilihat reorientasi sumber penghidupan yang terjadi pada komunitas agraris. Dalam konteks ini pula akan dilihat sistem nilai lokal berkaitan dengan makna dan nilai tanah pertanian. Sistem nilai ini diarahkan untuk bisa mengetahui keterikatan komunitas-komunitas petani di Jawa dengan tanah dan aktivitas pertaniannya. Sebagai basis komunitas agraris, desa juga merupakan basis budaya agraris.

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus eksplanatif. Penelitian dilakukan pada dua komunitas petani padi sawah yang berada di Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah yaitu komunitas petani di Dukuh Ronggo-Desa Baturejo dan komunitas petani di Dukuh Jongso-Desa Wotan. Dua komunitas
di Dukuh Jongso dan Dukuh Ronggo dipilih dengan mengacu pada ciri-ciri komunitas agraris yang meluruh. Komunitas petani di Dukuh Ronggo meskipun termasuk kategori petani yang masih relatif bertahan di sektor pertanian, pergeseran juga mulai terjadi dari banyaknya masyarakat yang lebih memilih untuk merantau ke luar desa. Sementara itu Komunitas petani di Dukuh Jongso merupakan komunitas petani yang tidak hanya beralih di luar sektor pertanian dengan menjadi pekerja migran di luar negeri tetapi juga mulai beralih ke sektor  peternakan skala industri melalui sistem kemitraan dengan perusahaan (PT. Samsung).
Perspektif emik digunakan dalam penelitian ini untuk melakukan pembacaan jarak dekat ( close reading ) melalui partisipasi observasi (Creswell, 2015). Data diperoleh melalui pengumpulan dan penganalisaan pengalaman individu ( life history) . Data sekunder yang berupa statistik, daftar pajak bumi  bangunan,  dan  monografi  desa  juga  digunakan  untuk memperoleh profil lokasi dan komunitas secara detail. Analisis data dilakukan secara deskriptif. Informan dipilih dari kategori generasi muda dan generasi tua: mereka yang masih menjadi petani; mereka yang sudah beralih ke sektor non pertanian; dan mereka yang melakukan kegiatan pertanian dan non petanian secara bersamaan sebagai sumber penghidupan. Penelitian lapangan dilakukan selama 3,5 bulan pada bulan Juli-Oktober 2017 serta penelitian lanjutan yang dilakukan pada bulan April 2018.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Ronggo dan Jongso: Komunitas Petani Padi Sawah di Kabupaten Pati – Jawa Tengah
Dengan semboyan ‘Pati Bumi Mina Tani’, Kabupaten Pati dikenal sebagai salah satu lumbung pangan di Jawa Tengah. Kabupaten Pati termasuk kabupaten/kota yang menduduki peringkat ke dua sebagai penyangga pangan nasional. Meskipun dikenal sebagai ‘lumbung pangan’, Kabupaten Pati khususnya Kecamatan Sukolilo juga dikenal sebagai ‘kantong pengirim tenaga kerja ke luar negeri.’ Berdasarkan data pada Sistem Komputerisasi  Tenaga  Kerja  Luar  Negeri  (SISKOTLN)  dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerha Indonesia  (BNP2TKI),  pada  periode  2011-2016,  TKI  asal Pati yang berangkat bekerja ke luar negeri sebanyak 35.242, sementara itu pada periode tahun 2017, terdapat 3.415 TKI asal Pati yang bekerja di luar negeri.
Kawasan ‘lumbung pangan’ yang sekaligus juga menjadi ‘kantong migran’ menunjukkan bahwa sektor pertanian di Kabupaten Pati berada di persimpangan jalan dan rentan untuk ditinggalkan karena regenerasi petani tidak berjalan. Hal ini diperkuat dengan data PDRB Kabupaten Pati Tahun 2016 yang menunjukkan bahwa lapangan usaha pertanian tidak lagi mendominasi struktur perekonomian, tetapi sudah digeser oleh lapangan usaha industri pengolahan. Situasi ini berbeda dengan data PDRB Kabupaten Pati Tahun 2015 yang menunjukkan bahwa lapangan usaha pertanian masih mendominasi struktur perekonomian dengan angka 27,08% lebih besar dibandingkan lapangan usaha industri sebesar 27,00%. Bahkan jika dilihat pada laju pertumbuhannya, pada tahun 2014 sektor pertanian di Kabupaten Pati  mengalami kontraksi minus 1,16 persen seperti dapat dilihat dalam Gambar 1.
Jika mengacu pada Bryceson (1996) bahwa salah satu indikator makro untuk mengukur gejala deagrarianisasi adalah dengan melihat penurunan  proporsi pertanian dalam ekonomi nasional, maka dapat dikatakan bahwa gejala deagrarianisasi  sedang
138 |  Pujiriyani Dwi Wulan. et. al . Deagrarianisasi dan Dislokasi Nafkah Komunitas Petani di Pedesaan Jawa
terjadi di wilayah Kabupaten Pati. Penurunan PDRB dari lapangan usaha pertanian yang terjadi selama kurun waktu lima tahun terakhir menunjukan bahwa proses deagrarianisasi juga sedang terjadi. Tekanan agraris yang tinggi karena jumlah populasi yang terus meningkat sementara jumlah lahan pertanian yang tidak bertambah menyebabkan deagrarianisasi menjadi ancaman serius bagi kelangsungan komunitas agraris dan pemenuhan kebutuhan pangan di masa mendatang.
Ronggo dan Jongso merupakan dua komunitas petani padi sawah yang berada di wilayah Kecamatan Sukolilo, sekitar 17 km menuju arah selatan dari pusat Kabupaten Pati. Ronggo berada di wilayah Desa Baturejo, sementara Jongso berada di wilayah Desa Wotan. Kedua komunitas ini berada di Kecamatan Sukolilo yang dikenal sebagai kawasan produksi pangan yang sangat strategis di wilayah Kabupaten Pati dengan lahan padi sawah seluas 14.142 hektar. Sekitar 13% luas tanaman padi di Kabupaten Pati terdapat di wilayah ini. Selain padi, jagung dan ketela pohon  juga merupakan jenis tanaman yang menjadi produksi utama petani di wilayah ini.
Mayoritas penduduk di Desa Baturejo dan Desa Wotan bekerja sebagai petani. Pada tahun 2017, petani di Desa Baturejo berjumlah 5058 orang, sementara di Desa Wotan berjumlah 2014 orang. Meskipun jumlah petaninya lebih banyak, Desa Baturejo memiliki lahan pertanian  yang lebih sedikit yitu 950 ha, sementara itu Desa Wotan memiliki lahan yang lebih luas yaitu 1884 ha seperti pada Gambar 2. Perbandingan antara luas lahan pertanian dan jumlah petani ini menunjukan bahwa kepadatan agraris di Desa Baturejo lebih tinggi dibandingkan dengan Desa Wotan yaitu 532 jiwa/km² berbanding 106,9 jiwa/ km². Kondisi ini lebih lanjut menunjukkan bahwa tekanan penduduk di Desa Baturejo lebih besar. Ketersediaan tanah pertanian sangat terbatas. Oleh karena itulah petani yang tidak memiliki tanah (buruh tani) di Baturejo dua kali lipat lebih besar dari jumlah buruh tani di Desa Wotan. Jumlah buruh tani di Desa Baturejo 1332 jiwa, sementara di Desa Wotan berjumlah 643 jiwa. Situasi ini sejalan dengan temuan Rohman (2015) bahwa tekanan penduduk agraris di Jawa Tengah pada tahun 2010 sudah >1. Angka ini mengindikasikan bahwa Jawa Tengah sangat rentan mengalami krisis pangan karena ketersediaan lahan pertanian yang tidak seimbang dengan jumlah penduduk
yang semakin bertambah. Kabupaten Pati pada tahun 2010, tekanan agrarisnya sudah berada pada angka 1,1 dan diprediksi akan meningkat menjadi 1,2 pada tahun 2020 mendatang.
Meskipun merupakan kawasan produksi pangan yang strategis, Desa Baturejo dan Desa Wotan juga merupakan kawasan yang memiliki status kerawanan sangat tinggi akibat banjir, kekeringan, serangan hama (wereng batang coklat, tikus dan tungro) serta penyakit ( blast ). Lahan persawahan rentan tenggelam ketika musim penghujan tiba. Seringkali terjadi tanaman padi yang sudah siap panen pun tidak bisa dijual ke penebas karena sudah terendam air. Selain itu banyak areal persawahan yang tidak dilewati oleh saluran irigasi primer dari Jratunseluna, sehingga menyebabkan petani harus mengeluarkan biaya tambahan untuk pompanisasi. Bahkan untuk Desa Baturejo, hanya 250 ha sawah yang bisa menggunakan irigasi teknis. Desa Wotan jauh lebih beruntung karena 1756 ha sawahnya bisa menikmati irigasi teknis. Sistem bagi hasil dari kepanitiaan pengelola air, membuat pendapatan petani juga berkurang. Petani harus menyerahkan luasan tertentu (biasanya 1/8 atau 1/16) untuk diberikan kepada panitia air. Ancaman kerawanan yang sangat tinggi inilah yang menyebabkan kegagalan panen  yang sering dikeluhkan petani.
Kegagalan panen yang rentan terjadi menumbuhkan sikap pesimis bagi petani. Ketika tidak ada hujan pun, tikuslah yang kemudian berganti menjadi ancaman bagi petani. Kegiatan gropyokan (berburu) tikus sudah menjadi agenda rutin setiap kali musim tanam tiba. Meskipun demikian dari tahun ke tahun jumlah tikus juga tidak berkurang. Ketika tidak ada tikus pun, ancaman wereng dan penggerek batang silih berganti datang. Saat serangan hama datang, petani pun membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk pembelian pestisida dan bahkan harus bersiap apabila padi yang sudah ditanam tidak akan bisa dipanen. Situasi ini menyebabkan sawah-sawah petani tidak selalu bisa diandalkan sebagai sumber pendapatan. Pertanian pada kedua komunitas ini dianggap tidak bisa berjalan dengan baik. Memiliki tanah pertanian, tidak memberikan jaminan pendapatan bagi petani. Tanah-tanah pertanian yang luas tidak menjamin petani bebas dari resiko ketidakmampuan dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari. Hutang menjadi problem lanjutan yang kemudian disikapi dengan mencari alternatif
Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan | Vol 6 No 2 Agustus 2018, hal 137-145 |  139
Sumber: Diolah dari Monografi Desa Baturejo dan Monografi Desa Wotan, Tahun 2017
Gambar  2. Perbandingan Jumlah Petani dan Kepadatan Agraris Desa Baturejo dan Desa Wotan Tahun 2017

## Sumber: Diolah dari data BPS Kabupaten Pati, 2017
Gambar 1. Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Pati di Sektor Pertanian Tahun 2012-2016
sumber pendapatan yang lain, seperti dikemukakan oleh Hardi (52 tahun):
“...Biarpun bertani, di sini tani tidak 100%. Berhubung yang dimakan sehari-harinya kan nggak panen. Orangnya pergi merantau semua. Ada  air sedikit, tenggelam nggak bisa ditanami. Lalu masalah tikus, pokoknya nggak pernah panen. Makanya banyak yang merantau karena panennya kurang, meskipun tanahnya luas. Tanah disini luas-luas, tapi penghasilan tidak menentu, istilahnya merugi karena main bank, terus lama kelamaan terdesaknya harus cari di luar, ada yang di bangunan, di rumah tangga, di pabrik...”
Anggapan yang berkembang luas adalah petani tidak akan bisa sukses. Hasil dari bertani  hanya cukup untuk bertahan makan. Pilihan yang kemudian diambil adalah dengan merantau ke luar desa. Menjadi buruh bangunan , menjadi pekerja di industri di kota-kota sekitar atau pun menjadi tenaga kerja ke luar negeri menjadi pilihan yang semakin diminati khususnya di kalangan generasi muda. Komutasi menuju pusat-pusat ekonomi yang semakin tinggi didukung lokasi geografis yang strategis karena berada di jalur lintas provinsi serta infrastruktur dan sarana transportasi  yang  sangat  memadai,  seperti:  jalan  raya  dan angkutan antarkota/antarprovinsi.

## Dislokasi Nafkah: Melemahnya Ikatan Masyarakat Desa dengan Aktivitas Pertaniannya
Dislokasi nafkah merupakan salah satu penanda terjadinya deagrarianisasi. Wujud nyata dari dislokasi nafkah dapat dilihat dari semakin menurunnya jumlah tenaga kerja pertanian dan semakin meningkatnya tenaga kerja yang beralih ke sektor non pertanian (Bryceson, 2002). Hal ini menunjukan semakin longgarnya ikatan antara masyarakat di pedesaan dengan aktivitas pertaniannya. Pertanian tidak lagi menjadi sumber penghidupan yang utama. Dislokasi nafkah yang terjadi pada komunitas petani di Ronggo dan Jongso secara ringkas dapat dicermati dalam Gambar 3.
Penurunan jumlah tenaga kerja pertanian secara nyata sedang terjadi di Ronggo dan di Jongso seperti dapat dilihat dalam Tabel 1. Penurunan tenaga kerja pertanian ini ditandai dengan beberapa  hal  yaitu:  upah  buruh  tani  yang  semakin  mahal, sulitnya mencari buruh tani dari desa sendiri, mendatangkan buruh tani dari desa lain, petani yang rata-rata berusia lanjut dan sulitnya menemukan petani berusia muda.
Rata-rata upah buruh tani bisa mencapai Rp.120.000,00 per hari. Upah ini termasuk cukup tinggi, bahkan melebihi upah harian buruh di pabrik. Dengan standar UMK Pati Tahun 2017 yang sebesar Rp.1420.500, rata-rata ubah harian buruh industri hanya Rp.58.030. Upah yang tinggi ini pun tidak menjamin bisa tersedia ketika dibutuhkan. Pada akhirnya petani harus mendatangkan buruh tani dari luar daerah.  Ketika masa tanam tiba, truk-truk pengangkut buruh tanam dari Kabupaten Demak akan berdatangan dan mulai bekerja sejak subuh. Dalam satu hari, perputaran uang untuk membayar upah mereka bisa mencapai Rp. 15.000.000. Upah harian yang sudah tinggi inipun dapat naik setiap musim mengikuti harga gabah yang naik. Ketika upah sudah naik, maka tidak akan bisa turun lagi.
Menurunnya jumlah tenaga kerja pertanian ini terjadi karena proses regenerasi petani tidak berjalan. Anak muda enggan melanjutkan pekerjaan orang tuanya sebagai petani, begitupun dengan orang tua yang berharap anaknya dapat memperoleh pekerjaan yang lebih baik di luar pertanian . Orang tua merasa bahwa pertanian bukan pilihan masa depan yang baik bagi anak. Mendapatkan pekerjaan yang lebih baik seperti menjadi pegawai menjadi cita-cita orang tua yang kemudian dilakukan dengan mempercayakan anak-anak untuk masuk ke lembaga- lembaga pendidikan formal dan melanjutkan kuliah sampai ke perguruan tinggi.
Proses regenerasi petani yang tidak berjalan memunculkan persoalan kelangkaan tenaga kerja pertanian. Generasi yang mau terjun ke sawah dan mengelolanya sendiri tinggal yang berusia tua. Keahlian bertani yang rata-rata dimiliki oleh generasi yang lebih tua, belum dikuasai oleh generasi muda. Akibatnya sulit mengandalkan tenaga kerja lokal untuk bisa memenuhi kebutuhan tenaga kerja pertanian. Jika terpaksa harus menggunakan tenaga lokal pun, petani harus antri, sehingga tidak bisa melakukan proses tanam serentak. Jika tanam tidak bisa serentak, petani akan mengalami kerugian yang lebih besar lagi.
Selain menurunnya tenaga kerja pertanian, dislokasi nafkah juga ditandai dengan meningkatnya tenaga kerja yang beralih ke sektor non pertanian seperti dapat dilihat dalam Tabel 2. Meningkatnya tenaga kerja yang beralih ke sektor non- pertanian ditandai dengan beberapa hal yaitu: pendapatan non pertanian yang melebihi 50% dari total pendapatan rumah tangga; curahan tenaga kerja lebih besar ke aktivitas non pertanian; curahan waktu lebih besar ke aktivitas non pertanian; orientasi kerja lebih pada akumulasi; dan petani beralih menjadi migran ke luar negeri. Dalam hal ini Rigg (2006) menyebutkan bahwa rumah tangga petani mulai mendiversifikasi pekerjaan
Sumber: Diolah dari data primer, 2018.
Gambar. 3. Dislokasi Nafkah yang Terjadi pada Komunitas Agraris
karena dari sinilah kunci bagi mereka untuk menentukan tingkat pendapatan dan taraf hidupnya.
Pada komunitas petani di Dukuh Ronggo dan Dukuh Jongso, meningkatnya tenaga kerja yang beralih ke sektor non-pertanian berawal dari pendapatan pertanian yang dianggap stagnan. Pertanian dianggap cukup untuk makan, tetapi tidak mencukupi untuk hidup nyaman (Steward, 2007). Situasi ini berbeda dengan keberhasilan dari mereka yang merantau ke luar desa. Dalam hal inilah sumber nafkah tidak lagi bertumpu di pedesaan (Rigg, 2006). Tidak hanya ke kota-kota di sekitarnya seperti: Jakarta, Pati, Jepara, dan Kudus, pilihan untuk merantau ke luar negeri juga sangat diminati dan sudah dianggap sebagai jalan terbaik untuk bisa hidup lebih layak dan keluar dari tekanan ketidakpastian pendapatan di pedesaan. Selain itu, menjadi pekerja bangunan atau tenaga di pabrik-pabrik dianggap lebih menjanjikan dari pada mengandalkan pendapatan dari sektor pertanian.
Peralihan ke luar pertanian di Dukuh Ronggo sudah mulai terjadi sejak dua tahun terakhir. Ketika pada awalnya hanya pemuda yang lebih cenderung merantau ke Malaysia, maka sekarang pemudi pun juga banyak yang merantau. Saat ini tidak kurang dari 10-20 orang pemuda yang merantau ke luar negeri. Kecenderungan untuk merantau juga dijumpai di Dukuh Jongso. Kalau di Dukuh Ronggo, kecenderungan merantau baru dimulai sejak dua tahun terakhir, maka generasi pertama perantau dari Dukuh Jongso sudah berangkat pada tahun 90-an. Korea Selatan merupakan negara favorit yang menjadi tujuan utama kepergian para pekerja migran dari Dukuh Jongso selain Jepang dan Taiwan.
Masyarakat di Dukuh Jongso pun lebih terfasilitasi karena
terdapat sekolah bahasa Korea, sehingga tidak harus pergi jauh ke luar desa untuk mempersiapkan keberangkatan mereka. Jika sudah lulus bahasa Korea, dipastikan mereka segera akan diberangkatkan. Saat ini terdapat 76 orang muda yang masih merantau di Korea Selatan dengan sistem kontrak selama 5 tahun. Penghasilan yang cukup besar hingga mencapai 30 juta per bulan tampaknya memang menjadi daya tarik tersendiri khususnya bagi orang muda di Dukuh Jongso. Bahkan ada anggapan bahwa ketika tidak merantau, maka perekonomiannya akan tetap tertinggal.
Beberapa petani juga sudah beralih bekerja di peternakan skala industri yang juga sedang berkembang di Jongso. Peternakan ini juga diawali oleh para mantan TKI Korea dengan dukungan BNP2TKI. Dalam perkembangannya, melalui sistem rekrutmen internal dengan jaringan kekerabatan, beberapa tenaga kerja yang semula adalah petani akhirnya beralih menjadi ‘anak kandang’ (pekerja di peternakan) yang mencurahkan waktunya selama hampir 24 jam untuk mengawasi perkembangan ayam- ayam potong yang akan dipanen setiap 34 hari sekali. Dengan penghasilan sekitar 4-8 juta setiap musim panen, banyak yang tertarik untuk terlibat bekerja di peternakan.  Pendapatan ini cukup jauh dari yang bisa diharapkan diperoleh dari kegiatan bertani yang hanya bisa diperoleh jika panen tidak gagal. Bagi petani yang ingin terlibat dan memiliki kandang sendiri mereka harus menyediakan modal sekitar 40%-60% atau berkisar 500- 700 juta rupiah per petani. Peternakan skala industri  ini dikelola dibawah manajemen lokal dengan supervisi perusahaan dari Korea. Kompleks peternakan dibangun di atas lahan-lahan pertanian yang dinilai kurang produktif. Meskipun demikian, diakui oleh pemilik bahwa tidak menutup kemungkinan jika perkembangan selanjutnya juga akan dikembangkan di lahan pertanian yang produktif.
Tabel.1. Menurunnya Tenaga Kerja Pertanian pada Komunitas Petani di Dukuh Ronggo dan Dukuh Jongso
Gejala yang terjadi Komunitas Petani Dukuh Ronggo – Baturejo Komunitas Petani Dukuh Jongso – Wotan Upah harian buruh tani semakin mahal “Disini upah melonjak karena tenaga mudanya kurang respon masalah pertanian. Rata-rata 100ribu rupiah per harinya. Disini upah tenaga kerja sudah paling mahal sendiri dibandingkan daerah lain. Sekarang malah sudah naik, setengah hari 60 ribu, satu hari berarti 120 ribu” (Muji, petani, 45 tahun) “Upah tenaga kerja setiap musim naik. Kemarin tanah satu kotak itu 120 ribu, sekarang 150 ribu. Kalau harga gabah naik, upah buruh ikut naik” (Sri, petani, 52 tahun) Sulitnya mencari buruh tani di desa sendiri “Tenaga lokalan sini kan sudah nggak ada yang dari generasi bibit muda kan sudah sama sekali tidak ada yang mau. Cari penghidupan  layak yang lain lah. Ganti haluan di luar tani” (Muji, petani, 45 tahun) “Regu tanam di Jongso semakin sedikit karena tidak ada yang menggantikan. Yang bisa ikut menanam yang 45 tahun ke atas. Yang masih 45 tahun ke bawah, punya anak 1-2 biasanya lebih memilih kerja di pabrik di Kudus” (Mundi, penyuluh, 46 tahun) Mendatangkan buruh tani dari desa lain “Mendatangkan tenaga dari Demak. Sehari bisa 8 truk untuk mencapai tanam serempak” (Muji, petani, 45 tahun) “Buruh tani (buruh tanam) didatangkan dari Demak (terutama saat musim tanam tiba). Rombongan buruh tani datang bisa sampai 8-10 truk setiap kali musim tanam tiba” (Mundi, penyuluh, 46 tahun) Petani rata-rata berusia lanjut “Secara teknis belum bisa menguasai. Masih yang tani itu orang tua-tua, yang muda pada merantau” (Muji, petani, 45 tahun) “Kalau yang muda hanya tani-tanian, tidak secara penuh terjun, tapi lebih ke manajemen, punya anak buah, membayar orang”. (Faiz, petani, eks TKI, 44 tahun) Sulit menemukan petani berusia muda “Kebanyakan anak muda sini kan nggak mau bertani. Saya yang penting gini aja, hari ini kita selamat...menyelamatkan ini, masalah urusan besok ya kalau terpaksa digarapkan ke orang”
(Yanto, petani, 47 tahun)
“Anak-anak muda cenderung merantau
& tidak terjun ke sawah. Pemuda yang merantau ke Korea Selatan 76 orang, yang merantau ke luar daerah (masih Indonesia)
17 orang.” (Mundi, penyuluh, 46 tahun)
Sumber: Diolah dari data primer, 2018.
Keterikatan dan curahan waktu serta tenaga yang lebih banyak di sektor nonpertanian, pada akhirnya menempatkan pekerjaan sebagai petani bukan sebagai pekerjaan penuh waktu ( full time job ), tetapi lebih ke pekerjaan paruh waktu ( part time job) . Petani tidak terjun langsung ke sawah untuk mengerjakan lahan, tetapi memiliki ‘anak buah’ atau memperkerjakan tenaga yang dibayar ( pocokan ). Tanggungjawab untuk mengelola sawah akan diserahkan kepada orang lain baik  penggarap atau buruh tani, dan bukan pemilik tanah langsung.
Orientasi kerja ke arah akumulasi sangat kuat. Proses akumulasi di pedesaan serupa inilah yang semakin mempertajam diferensiasi  kelas  di  pedesaan  (Bryceson,  2000).    Profil kesejahteraan diasosiasikan dengan kapital (rumah, mobil dan tanah/sawah). Profil tersebut saat ini diidentikan pada mereka yang sukses merantau ke Korea Selatan seperti disampaikan (Faiz, 52 tahun) berikut ini:
“Saya bisa berangkat ke Korea tahun 1998. Saya orang dari Jongso yang pertama kali bisa pergi ke Korea. Dulu orang kebanyakan takut untuk pergi ke luar negeri. Orang sini yang mau keluar daerah, biasanya sukses. Mereka bisa punya PT, punya CV, penampilan berubah. Sudah jadi orang. Banyak yang jadi pemborong. Kalau pulang bawanya mobil bagus. Kalau pulang lebaran, bawanya pajero.”
Proses akumulasi serupa inilah yang akan menciptakan apa yang disebut Bryceson (2005) sebagai ‘the winners’ (para pemenang) dan ‘ the losers ’ (mereka yang tidak berhasil). Situasi ini merupakan konsekuensi dari kompetisi masyarakat pedesaan yang beralih atau keluar dari sektor pertanian.

## Nilai Tanah Pertanian: Antara Instrumen Investasi Vs Keterikatan dengan Tradisi Bertani
Dalam tradisi masyarakat di Ronggo dan Jongso, tanah (sawah) memiliki nilai yang sangat tinggi. Sawah disebut sebagai ‘ gawan ’ atau bawaan yang menentukan citra diri seorang pria ketika akan melamar pihak wanita. Ketika seorang pria sudah memiliki sawah, maka dia dianggap sudah pantas untuk memilih pasangan hidupnya. Nilai tanah yang tinggi juga dapat dilihat dari kepemilikan tanah yang menentukan kelas sosial seseorang. Para tuan tanah atau pemilik tanah yang luas pada jaman dahulu, sampai sekarang masih sangat dihormati oleh masyarakat atau diistilahkan dengan metafor lokal ‘ dangkal jati dangkal jarak’ .
Kepemilikan tanah para tuan tanah bisa mencapai 20-40 hektar. Struktur kepemilikan tanah ini masih dapat dilihat sampai saat ini seperti dapat dicermati dalam Gambar 4.  Kepemilikan tanah luas >1 hektar di Desa Baturejo hanya sekitar 1% (36 orang) dari keseluruhan pemilik tanah, begitu juga dengan kepemilikan tanah luas >1 hektar di Desa Wotan hanya sekitar 1,5% (95 orang) dari keseluruhan pemilik tanah.
Pergeseran nilai tanah menjadi nilai-nilai ekonomi, telah menggeser tanah menjadi alat tukar yang mudah dilepaskan atau diperjualbelikan ketika ada investasi lain yang dianggap lebih strategis. Kondisi ini dengan mudah dijumpai pada komunitas petani di Dukuh Ronggo dan Dukuh Jongso seperti dapat dicermati dalam Gambar 5. Menjual tanah atau sawah untuk biaya sekolah, memasukkan anak menjadi pegawai ataupun menggadaikan sawah untuk biaya menjadi TKI ke luar negeri adalah pilihan-pilihan yang dianggap sangat wajar untuk memperoleh pendapatan yang lebih besar daripada
142 |  Pujiriyani Dwi Wulan. et. al . Deagrarianisasi dan Dislokasi Nafkah Komunitas Petani di Pedesaan Jawa

## Tabel.2. Meningkatnya Tenaga Kerja yang beralih ke Sektor Non-pertanian
Gejala yang terjadi Komunitas Petani Dukuh Ronggo – Baturejo Komunitas Petani Dukuh Jongso – Wotan Petani beralih menjadi pekerja migran ke luar negeri Anak muda di sini pergi bekerja. Orang sini jurusannya merantau, yang tua- tua memelihara lahan pertaniannya (Ngateman, petani, 52 tahun) Generasi kedua dan ketiga dipastikan merantau. Generasi pertama tetap menjadi petani. (Mundi, penyuluh, 46 tahun) Pendapatan non pertanian melebihi 50% dari total pendapatan rumah tangga ‘Biasanya kalau pulang dari Korea pesangonnya 200 juta dari PT, 200 dari sana, jadi 400 juta. Ponakan saya tabungannya 400 juta. Gaji ada yang 30 juta per bulan. (Pamong desa, 58 tahun)
Bagi mereka yang bekerja di kandang bisa dapat gaji 4-8 juta per bulannya, lebih besar daripada di pertanian atau buruh bangunan (Kadi, pekerja peternakan/anak kandang, 43 tahun) Curahan tenaga lebih besar ke aktivitas non pertanian “Tanah disini luas-luas, tapi penghasilan tidak menentu, istilahnya merugi karena main bank, terus lama kelamaan kepepetnya kan harus cari di luar, ada yang di bangunan, di rumah tangga, di PT (Pamong desa, 58 tahun) Kalau bekerja di sawah (garap sawah) biasanya kalau tidak ada kerja bangunan (Kadi, pekerja peternakan/anak kandang, 43 tahun) Curahan waktu lebih besar ke aktivitas non pertanian Tani hanya sekedar untuk makan. Bukan pokok. Dari dulu hanya untuk makan. Ke sawah kalau punya tanaman, kalau tidak ya nggak ke sawah (Santosa, petani, 48 tahun) Tani hanya sambilan, istilahnya berhasil syukur, tidak berhasil ya tidak apa-apa, jadikan hiburan saja, yang penting punya garapan.” (Rebo, ‘anak kandang dan petani, 36 tahun) Orientasi kerja lebih pada akumulasi Pokoknya yang bisa rajanya itu Korea. Itu yang di belakang rumah saya rumahnya tingkat, beli mobil, beli truk, beli pick up, Kalau Jepang itu kecil, ada sih yang pulang beli mobil sama tanah. Kalau yang Korea, tanah iya, mobil iya, rumah iya” (Pamong desa, 58 tahun) Sekarang  habis keluar SMA sekolah bahasa Korea, nggak usah kuliah, yang penting cari duit, dapat uang yang banyak, nanti terus menikah. Punya modal, bisa beli sawah, sudah berani menikah (Faiz, petani, eks TKI, 44 tahun)
Sumber: Diolah dari data primer, 2018
mempertahankan tanah untuk aktivitas pertanian. Menilik kembali apa yang disebutkan oleh McCharty and Sunam (2016), transisi dari pertanian ke industri tidak selalu terjadi sesuai harapan. Pilihan untuk keluar dari pertanian dan proses transisi menuju pekerjaan yang dibayar lebih tinggi, seringkali mendorong petani untuk menjual tanah-tanah mereka demi berinvestasi untuk pendidikan anak-anaknya. Prasyarat untuk berhasil keluar dari pertanian dengan sukses tidaklah mudah. Setiap tenaga kerja yang keluar dari pertanian harus siap meng- upgrade pendidikan dan keahliannya serta mampu mengakses informasi pekerjaan yang tersedia. Semua ini membutuhkan pengorbanan yang salah satunya ditempuh petani dengan melepaskan tanah-tanah pertanian yang dimilikinya.
Investasi menjadi cita-cita bagi petani yang mula jenuh dengan pendapatan dari sektor pertanian yang dianggap stagnan. Menjual sawah untuk membeli lahan sawit di luar Jawa bahkan juga menjadi salah satu cita-cita yang muncul dari petani, seperti disampaikan Aman (48 tahun) berikut ini:
“....Harapannya jangan sampai lah masuk ke pertanian, kalau bisa mencari yang lain. Cita- cita sekarang kalau lahan tidak menghasilkan, mau dijual saja lalu dibelikan sawit di daerah luar Jawa, di Dumai. Misalnya harga 1 hektar disana 80 juta kan sudah bisa menghasilkan. Disini tanah mahal, tapi tidak bisa menghasilkan. Logikanya kan orang ingin hidup. Terus saya hitung-hitung sama perkebunan sawit, lebih masuk perkebunan sawit. Mendingan punya tanah disini, dijual untuk cari kebun sawit di luar Jawa. Itu sistemnya untuk kemajuan ke depan hampir keseluruhan seperti itu....”
Timbal balik keuntungan yang lebih besar menjadi tujuan utama. Segala peluang yang sekiranya dapat mendatangkan keuntungan yang lebih besar menjadi daya tarik sendiri. Hal ini semakin melunturkan optimisme petani untuk tetap menekuni kegiatan pertaniannya. Tren peternakan ayam skala industri yang sedang berkembang pesat di desa juga menjadi daya tarik sendiri bagi petani yang merasa bahwa dengan memiliki kandang juga
mereka akan cepat menjadi kaya. Keuntungan berlipat serupa itu tidak dapat mereka cita-citakan dari pertanian yang sehari- hari sudah digeluti. Pendapatan dalam sekali panen yang bisa mencapai ratusan juta rupiah, merupakan peluang yang sangat menjanjikan sehingga petani tidak segan untuk menggantikan sawah-sawahnya untuk bisa membangun dan memiliki kandang sendiri. Memiliki kandang ayam menjadi penanda bahwa yang bersangkutan termasuk dalam kategori petani bermodal besar. Tanpa modal yang besar, mereka tidak akan bisa terlibat atau membuat kandang sendiri.
Pergeseran makna dan nilai tanah pertanian telah menempatkan tanah bukan lagi sebagai bagian penting dari sebuah identitas bagi seorang petani. Ketika pekerjaan lain di luar pertanian dapat menjadi tumpuan yang lebih baik, maka sawah tidak lagi dapat mendefinisikan identitas mereka. Identitas sekarang lebih lekat dengan hidup yang berkecukupan. Mereka yang tidak memiliki tanah pun, pada kenyataannya juga mencari sumber penghasilan di luar pertanian dan justru lebih berhasil.
Dalam sebuah komunitas agraris, tanah memiliki nilai yang sangat tinggi. Sebagaimana disebutkan oleh Bharati (1980), komunitas agraris memiliki sentimen dan keterikatan tradisi dengan tanah-tanah mereka. Dalam hal ini nilai yang sangat tinggi bukan saja karena tanah merupakan sumber penghidupan bagi petani, tetapi tanah memiliki hubungan yang bersifat mistik dengan petani melalui aktivitas pertanian yang dilakukannya. Deagrarianisasi terjadi ketika petani tidak lagi memiliki sentimen dan keterikatan yang kuat dengan tanah-tanah pertaniannya.
Situasi di Ronggo dan Jongso saat ini menunjukkan bahwa tanah telah mengalami pergeseran nilai dan makna. Hubungan antara petani dengan tanahnya bukan lagi hubungan yang bersifat mistik atau religius melainkan telah meluruh menjadi nilai-nilai ekonomi. Dalam hal ini, tanah lebih dilihat sebagai aset atau instrumen investasi yang penting untuk menunjukkan status sosial ekonomi seseorang. Nilai-nilai yang melekat dan menjadi pegangan bagi sebuah komunitas agraris bukan lagi nilai-nilai kebajikan atas tanah bahwa melalui aktivitas bertanilah sebuah kehidupan yang bermartabat sedang dibangun. Menempatkan tanah sebagai aset atau instrumen investasi telah menghilangkan nilai-nilai utama bahwa relasi antara komunitas agraris dengan tanahnya adalah relasi yang juga didasari dengan sikap hormat kepada pencipta karena melalui tanah inilah, komunitas agraris berasal dan dapat memelihara kehidupannya.
Selain menjadi alat tukar yang mudah diperjualbelikan, proses menempatkan tanah sebagai instrumen investasi juga dapat
Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan | Vol 6 No 2 Agustus 2018, hal 137-145 |  143
Sumber: Diolah dari DKHP PBB Desa Baturejo dan Desa Wotan, Sukolilo, Pati, 2018
Gambar. 4. Perbandingan Struktur Kepemilikan Tanah Desa Baturejo dan Desa Wotan
Sebagai instrumen investasi/disewaka n/dijual Biaya pendidikan/sekolah Biaya memasukan anak menjadi pegawai Biaya untuk menjadi TKI/berangkat ke luar negeri Sebagai identitas/akar tempat hidup (dipelihara/dija ga dan dilanjutkan ke generasi berikutnya)
Sebagai sumber penghidupan/ Diolah/dikerjak an sebagai sumber nafkah utama NILAI TANAH Modal membuka usaha di luar pertanian
Gambar. 5. Pergeseran Nilai Tanah di Pedesaan
dilihat dari  kepemilikan tanah sebagai simbol status sosial bagi ‘kelas orang kaya baru’ di desa yang semula ditempati oleh kelas-kelas tuan tanah. Kelas tuan tanah yang semula merupakan keturunan ‘ cikal bakal ’ (pendiri desa) bukan lagi satu-satunya kategori masyarakat yang mendapat penghormatan tinggi di masyarakat. Dengan membeli tanah, masyarakat petani kelas bawah, mampu bertransformasi menjadi kelas petani menengah dan kelas petani kaya. Achieved status yang diperoleh dari keberhasilan mereka untuk menjadi orang kaya, telah menempatkan mantan-mantan TKI yang sukses sebagai kelas sosial baru. Membeli tanah baik berupa sawah atau pekarangan merupakan simbol kebanggaan dan kesuksesan. Mereka yang bisa membeli tanah adalah para mantan TKI yang sukses di perantauan. Petani yang hanya mengandalkan pertanian dianggap tidak akan mampu membeli tanah karena penghasilan dari pertanian hanya cukup untuk makan. Para mantan TKI inilah yang pada akhirnya juga telah menciptakan kompetisi baru dalam jual beli tanah seperti disampaikan oleh Iman (49 tahun):
“...Setelah ada Korea, ada uang kan mereka cari tanah. Harganya berapa, harga tidak ditawar, sudah dibayar. Yang penting dapat tanah, mau pekarangan atau sawah. Tidak memandang per meter sekian, begitu ada dengar orang mau jual, harganya 200 atau 300-an juta ya langsung dilunasi. Saat ini tidak menghitung per meter. Ada uang, seneng, dibayar, tanpa ditawar. Kalau ditawar nanti didengar orang lain, langsung ditubruk. Dinaikan harganya, misalnya 150 juta, berani 170 atau 175 juta...”
Tanah-tanah yang dijual oleh petani akan dibeli oleh para mantan TKI Korea tanpa melalui proses tawar menawar harga. Membeli tanah ibarat sebuah kompetisi yang akan dimenangkan oleh mereka yang paling cepat mengetahui informasi mengenai tanah yang akan dijual. Daya beli yang tinggi dari generasi perantauan yang kembali ke desa, memungkinkan mereka menjadi kelas sosial baru yang disegani karena keberhasilannya secara ekonomi di desa. Jika di masa lalu, kelas tuan-tuan tanah memberikan penegasan status sosialnya melalui tradisi yang dihelat secara besar-besaran dengan menyembelih kerbau dan membagikan uang tunai atau rokok saat ada keluarganya yang meninggal, maka saat ini kelas sosial baru ini pun mulai menegaskan status sosialnya dengan aktivitas membagi-bagikan uang tunai saat acara perayaan hari besar keagamaan datang. Penegasan status ini juga dilakukan dengan membangun rumah- rumah yang megah serta membeli mobil yang mewah.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Hasil penelitian pada dua komunitas petani ini menunjukkan bahwa karakter sebagai desa agraris masih tetap bertahan. Desa masih memiliki petani dan masih menunjukkan aktivitas pertanian yang dilakukan secara aktif. Sawah masih diusahakan dengan tanaman pangan dan tidak ditinggalkan serhingga menjadi lahan yang ditelantarkan. Produksi pertanian masih berjalan dan mampu mencukupi kebutuhan pangan bagi masyarakat di pedesaan. Meskipun demikian karakter komunitas agraris sebagai penopang desa agraris mengalami peluruhan secara pasti. Komunitas agraris bukanlah petani yang mengerjakan lahannya sendiri, tetapi mereka adalah ‘petani semu’ yang mempekerjakan ‘anak buah’ untuk mengolah sawah dengan sistem ‘ pocokan ’ (berbayar).
Ancaman deagrarianisasi yang nyata bukan berasal dari luar komunitas seperti alih fungsi lahan, melainkan hadir dari
dalam komunitas petani sendiri. Terjadi keterputusan keahlian pertanian pada generasi ketiga akibat tidak berjalannya proses regenerasi pertanian. Generasi ketiga dari komunitas petani lebih lekat dengan berbagai aktivitas non pertanian yang tumbuh semakin eksklusif. Pertanian secara aktif berhenti pada generasi kedua karena hilangnya komitmen pada pertanian di generasi ketiga.
Nilai  tanah  pertanian  masih  sangat  penting  bagi  masyarakat di kedua komunitas. Tanah tidak hanya sebagai aset ekonomi tetapi juga sebagai simbol status sosial. Pergeseran terjadi pada pemanfaatannya yang lebih diorientasikan sebagai instrumen investasi yang akan dilepaskan ketika dipastikan mampu mendatangkan imbal balik yang lebih tinggi daripada dipertahankan sebagai tanah pertanian. Makna dan nilai tanah bukan pada mempertahankan aktivitas pertanian sebagai basis komunitas agraris tetapi lebih kepada pemenuhan standar- standar kesejahteraan yang diidealkan.

## DAFTAR PUSTAKA
Barkin, D. 2006. “The New Rurality: A Framework for Social Struggle in the Face of Globalization”. Presentation Paper on Land, Poverty, Social Justice and Development International Conference, 9-14 January, ISS The Hague, The Netherlands. pp. 2-11.
Bharati,  A.  1980.  “Peasant  Society  and  Redfield’s  Field”.
Review in Anthropology , Volume 7, Issue 3, pp. 303-322. Bogdanov,  N.  et  al.  2008.  “A  Typology  of  Rural  Areas  in Serbia”. Economics Annals. pp.  7-19.  doi:  10.2298/ EKA08177007B.
Bourguignon, RN. 2014. “Village for Sale! Acces and Contention in Wood Land Properties: Implications for Rural Futures in  Northern  Spain.  Research  Paper.  Developments Studies  Agrarian  and  Environment  Studies.  ISS:  The Netherlands.
BPS Kabupaten Pati. 2016. Data Strategis Kabupaten Pati 2016 . Pati: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pati. BPS Kabupaten Pati. 2017. Pati Dalam Angka 2017 .  Pati: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pati. BPS Kabupaten Pati. 2017. Produk Domestik Regional Bruti Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Pati 2012-2016. Pati: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pati.
Bryceson, D. 1996. “Deagrarianization and Rural Employment in Sub-Saharan Africa: A Sectoral Perspective”. World Development , Vol. 24, No. 1. pp. 97-111. Bryceson, D. 2000. “Rural Africa at the Crossroads: Livelihood Practices and Policies.” Natural Resource Perspectives , Number 52, April, pp. 1-6.
Bryceson,  D.  2002.  “The  Scramble  in  Africa:  Reorienting Rural Livelihoods”. World Development , Vol. 30, N0. 5, pp.725-739. Bryceson.  D.  2005.  “Agriculture  and  the  Rural  Non-Farm Sector:  Rivals  or  Complements?”.  ODI  Seminar Presentation.https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/ odi-assets/events-presentations/740.pdf Chase, J. 2010. “The Place of Pluriactivity in Brazil’s Agrarian Reform Institutions.” Journal of Rural Studies 26. pp 85- 93. doi:10.1016/j.jrurstud. 2009.07.001. Chaves,  M.  et  al.  2017.  “Radical  Ruralities  in  Practice: Negotiating  buen  Vivir  in  a  Colombian  Network  on Sustainability”. Journal of Rural Studies . http://dx.doi. org/10.1016/j.jrurstud.2017.02.2017. Chigbu, UE. 2013. “Rurality as a Choice: Towards Ruralising Rural Areas in sub-Saharan African Countries.” Development Southern Africa. Vol. 30, No. 6, pp. 812- 825. doi:10.1080/0376835x.2013.859067.
144 |  Pujiriyani Dwi Wulan. et. al . Deagrarianisasi dan Dislokasi Nafkah Komunitas Petani di Pedesaan Jawa
Creswell, J. 2015 . Qualitative Inquiry and Research Design:
Choosing Among Five Approaches. Third Edition.
Terjemahan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Galani-Moutafi, V. 2013. “Rural Space (Re)produced-Practices, Performances and Visions: A Case Study from an Aegean Island”. Journal of Rural Studies 32, pp. 103-113.
Grivins, M. 2018. Benefitting from the Global, Protecting the local:  The  Nested  Markets  of  Wild  Product  Trade.”
Journal of Rural Studies . https://doi.org/10.1016/j. jruestud.2018.01.005.pp.1-8.
Halamska, M. 2011. “The Polish Countryside in the Process of Transformation 1989-2009.” Polish Sociological Review I (173), pp. 35-54.
Hebinck,  P;  Mtati,  N;  Shackleton,  C.  2018.  More  than  just fields:  Reframing  deagrarianisation  in  landscapes  and livelihoods. Journal of Rural Studies, 61 323-334. Jacobs, S. 2002. “Land Reform: Still a Goal Worth Pursuing for Rural Women?. Journal of International Development , 14, pp. 887-898. Koentjaraningrat. 1984. Masyarakat Desa di Indonesia. Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI.
McCarthy, JF and Sunam RK. 2016. “Reconsidering the Links between Poverty International Labour Migration and  Agrarian  Change:  Critical  Insights  from  Nepal”.
The Journal of Peasant Studies, 43:1,  pp.  39-63.  doi: 10.1080/03066150.2015.1041520. Murua, JR, Astorkiza, I, and Eguia, B. 2013. “Conflict between Agricultural Policy and SUstainable Land Use: The Case of Northern Spain”. Panoeconomicus 3, Special Issue. pp. 397-414. doi: 10.2298/PAN1303397M. Neal,  S.  2013.  “Transition  Culture:  Politics,  Localities  and Ruralities”. Journal of Rural Studies. Vol 32. pp. 60-69. Pritchard, B, Vicol, M, Jones, R. 2017. “How does the Ownership of  Land  Affect  Household  Livelihood  Patways  under Conditions  of  Deagrarianization?  ‘Hanging  in’, ‘Stepping up’, and ‘Stepping out’ in Two North Indian Villages.” Singapore Journal of tropical Geography 38, pp. 41-57. doi:10.1111/stjg.12180. Quintanal, HS and de la Fuente, IG. 2013. “Deagrarianization and  Diversification  of  Socio-Labour  and  Economic Strategies  in  the  Mexican  Countryside”. International Journal of Latin American Studies . January-June, pp. 1-32.
Rigg,  J.  2001.  “Embracing  the  Global  in  Thailand: Activism and Pragmatism in an Era of Deagrarianization”. World Development, Vol 29, No.6, pp. 945-960. Rigg,  J.  2006.  “Land,  Farming,  Livelihoods,  and  Poverty: Rethinking the Links in the Rural South”. World Development , Vol. 34, No. 1, pp. 180-202. doi:10.1016/j. worlddev.2005.07.015.
Rohman,  MN.  2015.  Analisis  Tekanan  Penduduk  Agraris Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020. Geo Image 4 (1), hlm 1-8.
Rye, JF and Berg, NG. 2011. “The Second Home Phenomenon and  Norwegian  Rurality”. Norwegian Journal of Geography . Vol. 65, pp. 126-136. Santosa, DA. 2016. “Petani Riwayatmu Kini”. Dalam Kompas , 26 September 2016, hal. 6.
Setiawan, U. 2013. “Desa Sekedar Tempat Mudik”. Dalam Gunawan (ed). Rural Talks: Ikhtiar memahami Transformasi Sosial-Ekonomi Masyarakat Desa .
Jakarta: IHCS. Setiawan, E. 2017. “Pati Jadi Penyumbang TKI Terbesar ke 5 di Jateng.” https://www.seputarmuria.  com/berita/pati- jadi-penyumbang-tki-terbesar-ke-5-di-jateng. Diakses 5 Oktober 2017.
Shackleton, R. et al. 2018. Deagrarianisation and Forest
Revegetation in a Biodiversity Hotspot on the Wild Coast, South Africa. Plos One, 8 (10), pp 1-12. Soetarto,  E  dan  Agusta,  I.  2012.  “Arah  Baru  Penurunan Ketahanan  Pangan:  Deruralization,  Depeasantization, Deagrarianization”. Dalam Fariyanti, A (ed). Pangan Rakyat: Soal Hidup atau Mati 60 Tahun Kemudian . Jakarta:  Departemen Agribisnis.  Bogor:  FEB-IPB  dan PERHEPI.
Suharto (ed). 2016. Analisis Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pati 2011-2015 . Pati: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pati.
Steward, A. 2007. “Nobody Farms Here Anymore: Livelihood Diversification in the Amazonian Community of Carvao, a Historical Perspective”. Agriculture and Human Values ,  Vol.  24,  pp.  75-92.  doi:  10.1007/s/10460-006- 9032-2.
Terano, R and Fujimoto, A. 2009. “Employment Structure in a  Rice  Farming Village  in  Malaysia: A  Case  Study  in Sebrang Prai”. Journal ISSAAS , Vol 15, No.2, pp. 81-92.
Tjondronegoro, SMP. 1999. Keping-Keping Sosiologi Dari Pedesaan .  Jakarta:  Direktorat  Jenderal  Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
White,  B,  et  al.  2012.  “The  New  Enclosures:  Critical Perspectives on Corporate Land Deals.” The Journal of Peasant Studies . Vol. 39, Nos. 3–4, July–October 2012, 619–647. Yaro,  JA.  2006.  “Is  deagrarianisation  Real?  A  Study  of Livelihood  Activities  in  Rural  Northern  Ghana”. The Journal of Modern African Studies, Vol  44,  No.  1,
March, pp. 125-156.