## PENERAPAN SANKSI PIDANA SEBAGAI PILIHAN TERAKHIR TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA
Wahyuni Universitas Hasanuddin Email: Wahyuniyunisyarief@gmail.com

## Abstract
The tendency of judges in imposing sanctions against children who commit criminal  acts  is  still  dominant  in  imposing  criminal  sanctions,  especially imprisonment.  This  is  evidenced  by  the  discovery  of  data  on  child  cases  in  the jurisdiction of the Sungguminasa District Court and the Makassar District Court, which in their decisions still tend to impose criminal sanctions. 2) Constraints in the  application  of  criminal  sanctions  as  a  last  resort  for  children  who  commit crimes, namely legal factors, community factors, and facilities / facilities.

## Keywords: criminal sanctions, the last choice, criminal acts, child

## Abstrak
Kecenderungan  Hakim  dalam  Menjatuhkan  Sanksi  Terhadap  Anak  Yang Melakukan  Tindak  Pidana  yaitu  masih  dominan  menjatuhkan  sanksi  pidana terutama  pidana  penjara.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  adanya  penemuan  data perkara  anak  yang  ada  di  wilayah  hukum  Pengadilan  Negeri  Sungguminasa  dan Pengadilan  Negeri  makassar  yang  dalam  putusannya  Hakim  masih  cenderung menjatuhkan sanksi pidana. 2) Kendala Dalam Penerapan Sanksi Pidana Sebagai Pilihan  Terakhir  Terhadap  Anak  Yang  Melakukan  Tindak  Pidana  yaitu  terletak pada faktor hukum, faktor masyarakat, dan faktor sarana/fasilitas.
Kata Kunci : sanksi pidana, pilihan terakhir, tindak pidana, anak

## PENDAHULUAN
Anak  sebagai  manusia  dalam  masa  transisi  yang  penuh  gejolak  fisik,  psikis  dan sosial  pada  kelompok  umur  tertentu  akan  mengarungi  hidup  yang  banyak kerawanan.  Di  zaman  sekarang  anak  begitu  mudah  terpengaruh  oleh  lingkungan sekitar  dan  mudah  bergabung  dengan  sesamanya  yang  selanjutnya  membentuk kumpulan  atau  geng-geng.  Disamping  itu  juga  anak  pada  masa  sekarang  ini mempunyai  gaya  kehidupan  yang  khas  dan  mempunyai  ciri  tersendiri,  yaitu mempunyai selera ingin tahu sebagai perwujudan identitas diri. 1
Anak-anak  yang  pada  umumnya  dianggap  masih  sangat  kecil  tidak menutup  kemungkinan  bahwa  seorang  anak  tidak  akan  melakukan  perbuatan pidana (kejahatan) tidak ada bedanya dengan  orang yang sudah dewasa. Seorang anak  bisa  saja  melakukan  tindak  pidana  secara  sendiri  maupun  dilakukan  secara bersama-sama.  Anak  yang  berada  dalam  proses  pertumbuhan  dan  mengalami persoalan-persoalan  dalam  lingkungan  hidupnya  misalnya  dalam  hal  pemenuhan kebutuhan  hidupnya  atau  kurangnya  perhatian  dan  kasih  sayang  dari  orang disekitarnya  akan  menyebabkan  seorang  anak  mengalami  gangguan  mental  dan pada  akhirnya  anak  tersebut  menjadi  pelaku delinquency . 2 Delinkuensi  menurut Romli  Atmasasmita  adalah  suatu  tindakan  atau  perbuatan  yang  dilakukan  oleh seorang  anak  yang  dianggap  bertentangan  dengan  ketentuan-ketentuan  hukum yang berlaku di suatu negara dan yang oleh masyarakat itu sendiri dirasakan serta ditafsirkan sebagai perbuatan yang tercela. 3
Keadaan-keadaan seperti kedudukan anak dengan segala ciri dan sifatnya yang khas, harus menjadi bahan pertimbangan dalam upaya menanggulangi tindak pidana  yang  dilakukan  oleh  anak,  meskipun  anak  sudah  mampu  melangkah sendiri  dan  mampu  untuk  menentukan  pilihan  atas  perbuatannya  berdasarkan perasaan,  pikiran,  dan  kehendaknya,  tetapi  keadaan  lingkungan  sekitarnya  dapat menjadi  faktor  yang  sangat  berpengaruh  terhadap  perilakunya.  Sehingga  orang yang  sangat  berperan  penting  dan  bertanggung  jawab  dalam  proses  pendidikan
1 Beniharmoni  Harefa,  Kapita  Selekta  Perlindungan  Hukum  Bagi  Anak,  Deepublish, Yogyakarta, 2019, hal. 5.
2 Beby Suryani Fithri , “ Asas Ultimum Remedium Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Rangka Perlindungan Anak ”, Mercatoria Vol. 10 No. 1/Juni 2017, hal.75.
3 Maidin  Gultom, Perlindungan Hukum  Terhadap  Anak  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  di Indonesia , PT Refika Aditama, Bandung, 2008, hal. 55.
serta  pengembangan  perilaku  anak  dalam  hal  mengahadapi  masalah  anak  nakal adalah orang tua dan masyarakat. 4
Di  indonesia  telah  lahir  undang-undang  yang  mengatur  mengenai  sistem peradilan  bagi  anak  yakni  Undang-Undang  No.  11  Tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan  Pidana  Anak  yang  selanjutnya  disingkat  dengan  UU  SPPA.  Dalam Pasal  1  ayat  (3)  UU  SPPA  menyatakan  bahwa  Anak  yang  Berkonflik  dengan Hukum  yang  selanjutnya  disebut  Anak  adalah  anak  yang  telah  berumur  12  (dua belas)  tahun,  tetapi  belum  berumur  18  (delapan  belas)  tahun  yang  diduga melakukan tindak pidana.
Anak  yang  melakukan  tindak  pidana  tentu  tidak  akan  terbebas  dari  yang namanya hukuman/sanksi. Namun, dalam penjatuhan sanksinya terdapat beberapa mekanisme dan ketentuan-ketentuan tertentu yang menjadi pedoman yang sedikit berbeda dengan orang dewasa. Dalam UU SPPA tersebut telah mengcover aturan mengenai mekanisme penjatuhan sanksi bagi anak yang berkonflik dengan hukum dengan  memperhatikan  segala  aspek  untuk  mewujudkan  suatu  perlindungan hukum  bagi  anak,  dalam  UU  SPPA  terdapat  dua  jenis  sanksi  atau  menggunakan dua  jalur  ( double  track  system ),  yang  berarti  bahwa  anak  yang  melakukan pelanggaran dalam hukum pidana dapat dikenakan sanksi berupa pidana/tindakan.
Sanksi pidana pada dasarnya mempunyai sifat yang reaktif terhadap suatu perbuatan,  sedangkan  sanksi  tindakan  sifatnya  lebih  antisipatif  terhadap  pelaku perbuatan tersebut. Fokus sanksi pidana diberikan kepada seseorang dengan cara penderitaan  dengan  tujuan  dapat  memberikan  efek  jera  kepada  pelaku  tindak pidana.  Sedangkan  fokus  sanksi  tindakan  lebih  terarah  pada  upaya  memberikan pertolongan pada pelaku agar ia berubah. 5
Penjatuhan  sanksi  khususnya  sanksi  pidana  yang  dilakukan  secara  tidak tepat  dapat  mengabaikan  pengaturan  perlindungan,  karena  pemidanaan  anak seharusnya  adalah  pilihan  terakhir  dan  dijatuhkannya  hanya  untuk  waktu  yang singkat.  Penjatuhan  pidana  sebagai  pilihan  terakhir  adalah  salah  satu  bentuk perlindungan  terhadap  kepentingan  terbaik  bagi  anak. 6 Namun,  satu  kenyataan bahwa  hambatan  akses  terhadap  keadilan  bagi  anak  justru  sering  datang  dari masyarakat itu sendiri,  yang menyebabkan perilaku birokrasi dan aparat penegak
4 Beby Suryani Fithri, Op. Cit .
5 Ibid , hal.79-80
6 Beby Suryani Fithri , Op. Cit.
hukum  memperoleh  legitimasi  dalam  memperlakukan  anak  yang  berkonflik dengan hukum 7 .
Dalam  konteks  sistem  peradilan  pidana,  fungsi  pengadilan  adalah  untuk menguji keabsahan dan melakukan pengawasan terhadap tindakan penyidikan dan penuntutan  serta  melakukan  pengawasan  terhadap  terpidana  yang  divonis bersalah.  Dalam  konteks  penjatuhan  pidana,  pengadilan  mempunyai  tugas  untuk mempertimbangkan  dengan  baik  antara  tindak  pidana  dan  pertanggungjawaban pembuat  tindak  pidana  kemudian  hal  tersebut  dijadikan  sebagai  dasar  dalam menjatuhkan  pidana.  Di  satu  sisi,  tindak  pidana  mempertegas  bahwa  adanya kepentingan hukum masyarakat yang akan dilindungi oleh norma hukum. Namun, di  sisi  lain  kesalahan  dan  pertanggungjawaban  pidana  menekankan  pada  suatu kewajiban  hukum  yang  berdasar  pada  faktor  keadaan  tertentu  terhadap  para pelaku.  Pertimbangan  atas  tindak  pidana  dan  pertanggungjawaban  pidana bertujuan  untuk  menempatkan  “penjatuhan  pidana”  sebagai  pemenuhan kepentingan masyarakat dan individu berdasarkan daad en dader strafrecht . 8
Namun  pada  kenyataannya,  terlihat  dari  adanya  beberapa  putusan pengadilan  bahwa  pekerjaan  mengadili  yang  hanya  diimplifikasi  sebagai perbuatan  mengadili  yang  hanya  memperhatikan  rumusan  delik  semata  dan mengesampingkan  asas  hukum  pidana  yang  mendasarinya.  Pengadilan  lazimnya hanya menguraikan pertimbangannya berdasarkan unsur-unsur delik, baik berupa unsur objektif maupun unsur subjektif dari perbuatan. 9 Sama halnya dalam kasus- kasus  yang  pelakunya  anak-anak  terkadang  penjatuhan  sanksinya  tidak memperhatikan lebih jauh mengenai kepentingan terbaik anak.
Padahal  pidana  penjara  merupakan  pidana  terakhir  bagi  anak  karena apabila  perbuatan  yang  dilakukan  anak  merupakan  perbuatan  yang  ringan  dan tidak  menimbulkan  kerugian  yang  besar  serta  tidak  menimbulkan    keresahan dalam  masyarakat  maka  anak  tersebut  lebih  baik  dijauhkan  dari  pidana  penjara karena masih terdapat pidana lain yang lebih manusiawi, seperti pidana pelatihan kerja  dan  lain  sebagainya. 10 Menjadikan  sanksi  pidana  sebagai  pilihan  terakhir dalam  proses  peradilan  pidana  anak  merupakan  suatu  bentuk  implementasi  dari
7 Hadi Supeno, Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Tanpa Pemidanaan , PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010, hal. 89.
8 Muhammad Ainul Syamsu, Penjatuhan Pidana & Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana, Prenada Media Grup, Jakarta, 2016, hal. 2.
9 Ibid , hal. 3.
10 Suhadi , “Urgensi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak” Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 4 Desember 2017, hal. 855.
salah  satu  asas  dalam  hukum  pidana  yaitu asas  ultimum  remedium yang  berarti bahwa sanksi pidana merupakan upaya terakhir dicantumkan kepada pelanggaran suatu  norma  hukum  apabila  sanksi  hukum  lainnya  telah  dipandang  tidak  sesuai dengan  porsi  norma  hukum  yang  dilanggar 11 .  Seperti  halnya  dengan  apa  yang dikatakan  Prof  Acmad  Ali  dalam  bukunya  yang  berjudul  “Menguak  Tabir Hukum” bahwa sarana terakhir untuk  menyelesaikan suatu  perkara hukum  tentu saja melalui pranata pengadilan yang berwujud putusan hakim. 12

## PEMBAHASAN
A. Kecenderungan  Hakim  Dalam  Menjatuhkan  Sanksi    Pidana  Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana
Hakim  dalam  menjatuhkan  suatu  putusan  atau  sanksi  kepada  pelaku  tindak pidana tentu berdasarkan atas beberapa pertimbangan. Khusus dalam perkara anak hakim tentunya harus melihat dari berbagai aspek sebab anak merupakan generasi penerus  bangsa  sehingga  segala  hak-hak  anak  harus  diperhatikan  dengan  baik serta  perlindungan  yang  baik  terutama  anak  yang  sedang  berhadapan  dengan hukum  yang  statusnya  sebagai  pelaku  tindak  pidana.  Pasal  70  UU  SPPA menegaskan  bahwa  ringannya  perbuatan,  keadaan  pribadi  Anak,  atau  keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan  hakim  untuk  tidak  menjatuhkan  pidana  atau  mengenakan  tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.
Dalam  Pasal  2  UU  SPPA  juga  menegaskan  bahwa  Sistem  Peradilan  Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas:
a. Perlindungan;
b. Keadilan;
c. Nondiskriminasi;
d. Kepentingan terbaik bagi anak;
e. Penghargaan terhadap pendapat anak;
f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;
11 Amir Ilyas dan Muhammad Nursal, Kumpulan Asas-Asas Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hal.11.
12 Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum , Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2015, hal. 149.
g. Pembinaan dan pembimbingan anak;
h. Proporsional;
i. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan
j. Penghindaran pembalasan.
Pasal  2  huruf  I  di  atas  telah  menegaskan  bahwa  perampasan  kemerdekaan merupakan  upaya  terakhir  maksudnya  ialah  pada  dasarnya  anak  tidak  dapat dirampas  kemerdekaannya  kecuali  terpaksa  guna  kepentingan  penyelesaian perkara.  Peraturan  perundang-undangan  di  atas  telah  menjelaskan  dan mengamanahkan  bahwa  dalam  menyelesaikan  permasalahan  anak,  penggunaan hukum pidana yang penerapannya dilakukan melalui sistem peradilan pidana anak dihindari  sebagai  bentuk  perlindungan  terhadap  anak  mengingat  usianya  yang masih muda dan masa depan yang masih jauh terbentang.
Bahkan  dalam  UU  SPPA  juga  telah  mengatur  jenis-jenis  sanksi  yang  dapat dijatuhkan  kepada  anak  yang  menjadi  pelaku  tindak  pidana  sebagaimana  yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:
Pasal 71 (1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas: a. pidana peringatan;
b. pidana dengan syarat:
1) pembinaan di luar lembaga;
2) pelayanan masyarakat; atau
3) pengawasan. c. pelatihan kerja; d. pembinaan dalam lembaga; dan e. penjara.
(2) Pidana tambahan terdiri atas:
a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau b. pemenuhan kewajiban adat.
Pasal 82 ayat (1) “Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi:
a. Pengembalian kepada orang tua/wali
b. Penyerahan kepada seseorang
c. Perawatan di rumah sakit jiwa
d. Perawatan di LPKS
Jadi  dari  beberapa  uraian  diatas  maka  Penulis  berpendapat  bahwa  ada  suatu keistimewaan bagi anak yang berstatus sebagai pelaku tindak pidana sebab bukan hanya  sanksi  pidana  yang  dapat  dijatuhkan  layaknya  orang  dewasa  namun  juga
terdapat  tindakan  sehingga  sebisa  mungkin  sanksi  pidana  tersebut  dihindari  atau dijadikan sebagai pilihan terakhir.
Undang-undang  sistem  perlindungan  pidana  anak  atau  UU  SPPA  merupakan salah satu aturan hukum yang mengatur tentang persoalan-persoalan menyangkut anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  yang  cukup  modern  sebab  dalam  aturan tersebut  telah  mengcover  berbagai  hukuman  atau  sanksi  yang  sifatnya  bukan pemenjaraan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Pasal 71 UU SPPA telah  mengatur  berbagai  jenis  hukuman  pokok  kepada  pelaku  anak  selain pemenjaraan,  yaitu:  (i)  pidana  peringatan  yang  merupakan  pidana  paling  ringan yang  tidak  mengakibatkan  pembatasan  kebebasan  anak;  (ii)  pidana  pelatihan kerja,  (iii)  pidana  pembinaan  dalam  lembaga;  dan  (iv)  pidana  bersyarat  yang terdiri  dari  pembinaan  di  luar  lembaga,  pengawasan,  dan  pelayanan  masyarakat. Selain itu, UU SPPA juga mengatur tentang sejumlah bentuk tindakan yang dapat diberikan kepada anak sebagai alternatif pemenjaraan. 13
1) Pidana Pelatihan Kerja
Pidana pelatihan kerja hanya terdapat  pada sistem  peradilan pidana anak dan kedudukan  pidana  pelatihan  kerja  dalam  UU  SPPA  adalah  sebagai  hukuman pokok  namun    pidana  pelatihan  kerja  juga  merupakan  pidana  pengganti  denda apabila  dalam  hal  rumusan  pasal  pidana  yang  diancamkan  kepada  anak  bersifat kumulatif  berupa  penjara  dan  denda.  Pidana  pelatihan  kerja  dilaksanakan  dalam jangka  waktu  yang  berkisar  antara  minimal  3  (tiga)  bulan  hingga  maksimal  1 (satu) tahun. Anak sebagai pelaku tindak pidana nantinya akan ditempatkan dalam sebuah  lembaga  khusus  yang  di  dalamnya  menyediakan  fasilitas-fasilitas  untuk proses pelatihan kerja.  Berbagai contoh lembaga tersebut antara lain balai latihan kerja, 14
2) Pidana Pembinaan di Dalam Lembaga
Ketika  perbuatan  atau  tindakan  yang  dilakukan  oleh  anak  dianggap  akan membahayakan banyak orang maka dalam  Pasal 80 ayat (2) UU SPPA mengatur tentang pidana pembinaan di dalam lembaga yang dapat dijadikan sebagai pilihan atau alternatif lain yang sifatnya non penjara. Pidana pembinaan di dalam lembaga dapat  diselenggarakan  di  tempat  pelatihan  kerja  atau  lembaga  pembinaan  yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun swasta. Jangka waktu pelaksanaan
13 Erasmus A.T. Napitupulu, dkk, Hukuman Tanpa Penjara , Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 2019, hal. 47.
14 Ibid .
pidana  ini  dapat  dilakukan  antara  3  (tiga)  -  24  (dua  puluuh  empat)  bulan. Pembebasan bersyarat  juga dapat  diberlakukan dalam pidana ini,  yaitu pada saat anak dianggap berkelakuan baik dan telah menjalani setengah dari lamanya proses pembinaan di dalam lembaga yang tidak kurang dari tiga bulan. 15
3)  Pidana  Bersyarat  (Penempatan  di  Luar  Lembaga,  Pelayanan  Masyarakat,  dan Pengawasan )
Secara umum pidana bersyarat yang diatur dalam UU SPPA sama dengan pidana  bersyarat  yang  diatur  dalam  KUHP,  yakni  terdapat  suatu  perintah  dari hakim  agar  tidak  menjalankan  pidana  penjara  yang  dijatuhkan  kepadanya sepanjang  syarat-syarat  yang  telah  ditentukan  dapat  dipenuhi.  Namun  terdapat perbedaan  diantara  keduanya  yaitu  terletak  pada  jangka  waktu  pelaksanaan hukuman penjara  yang menjadi kriteria penjatuhan pidana bersyarat,  yaitu dalam KUHP membatasi penjatuhan pidana bersyarat hanya ketika  hakim menjatuhkan hukuman  kepada  terdakwa  dengan  maksimal  1  (satu)  tahun  penjara  sedangkan dalam  UU  SPPA  berlaku  untuk  perbuatan  yang  diajatuhi  hukuman  penjara maksimal 2 (dua) tahun. 16
Terdapat  tiga  bentuk  pidana  bersyarat  yang  diatur  dalam  UU  SPPA  yang termasuk  sebagai  hukuman  non  penjara  yaitu  pidana  pelayanan  masyarakat, pidana pengawasan, dan pidana pembinaan di luar lembaga.
4) Tindakan
Ketika  pelaku  anak  hanya  diancam  dengan  pidana  penjara  maksimal  7 tahun,  maka  berdasarkan  Pasal  82  ayat  (3)  UU  SPPA  penuntut  umum  dapat meminta  hakim  agar  memberikan  satu  atau  beberapa  bentuk  tindakan  kepada anak.  Beberapa  bentuk  tindakan  yang  dapat  diberikan  antara  lain  pengembalian kepada  orang  tua/wali,  penyerahan  kepada  seseorang,  perawatan  di  rumah  sakit jiwa,  perawatan  di  LPKS,  kewajiban  mengikuti  pendidikan  formal  dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta,pencabutan surat izin mengemudi, dan perbaikan akibat tindak pidana,
Berkaitan  dengan  hal  tersebut  Penulis  telah  melakukan  penelitian  mengenai kecenderungan  hakim  dalam  menjatuhkan  sanksi    pidana  terhadap  anak  sebagai pelaku  tindak  pidana  yang  ada  di  wilayah  hukum  Pengadilan  Negeri Sungguminasa  dan  Pengadilan  Negeri  Makassar.  Perkara  anak  di  pengadilan negeri  sungguminasa  per  Januari  sampai  dengan  Desember  Tahun  2019  terdapat 30  perkara  yang  dijatuhi  sanksi  pidana.  Dari  30  perkara  tersebut  terbagi-bagi
15 Ibid, hal . 48.
16 Ibid .
dalam  beberapa  klasifikasi  perkara.  Terdapat  2  tindak  pidana  senjata  api  atau benda  tajam,  14  tindak  pidana  pencurian,  2  kejahatan  terhadap  kesusilaan,  2 Pengeroyokan  yang  menyebabkan  luka  ringan,  luka  berat,  1  tindak  pidana narkotika,  1  lalu  lilntas,  1  penganiayaan,  3  Pengeroyokan  yang  menyebabkan kematian, 2 tindak pidana kesehatan, 1 kekerasan dalam rumah tangga, 1 perkara terkait perlindungan anak.
Tabel  A.1    Perkara  Anak  Yang  Dijatuhi  Tindakan  Di  Pengadilan    Negeri
Sungguminasa 1 26/Pid.Sus- Anak/2019/PN Sgm Pencurian Diserahkan kepada pemerintah 2 13/Pid.Sus- Anak/2019/PN Sgm Narkotika LPKS 10 bulan 3 9/Pid.Sus- Anak/2019/PN Sgm Pencurian Rehabilitasi Sumber : Pengadilan Negeri Sungguminasa
Berdasarkan pada tabel di atas dapat dismpulkan bahwa terdapat 3 perkara anak  yang  dijatuhi  tindakan  diantaranya  1  tindak  pidana  narkotika  dan  2  tindak pidana pencurian.
Tabel A.2.  Perkara Anak Yang Mencapai Kesepakatan Diversi Di Pengadilan Negeri Sungguminasa
1 27/Pid.Sus- Anak/2019/PN Sgm Narkotika Diversi 2 29/Pid.Sus- Anak/2019/PN Sgm Narkotika Diversi 3 33/Pid.Sus-
Anak/2019/PN Sgm Narkotika Diversi
Sumber : Pengadilan Negeri Sungguminasa
Berdasarkan  tabel  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  terdapat  3  jumlah perkara  yang  berhasil  mencapai  kesepakatan  diversi  yaitu  perkara  mengenai tindak  pidana  narkotika.  Untuk  melihat  perbandingan  jumlah  persentase  jenis sanksi  yang  dijatuhkan  maka  berdasarkan  data  dalam  tabel  tersebut  penulis sajikan dalam bentuk diagram lingkaran seperti di bawah ini:
Hasil persentase pada diagram di atas menunjukkan bahwa 83% anak yang dijatuhi sanksi pidana, 9% yang dijatuhi sanksi tindakan dan 8% yang berhasil di diversi,  sehingga  dapat  ditarik  kesmipulan  bahwa  Hakim  di  Pengadilan  Negeri Sungguminasa masih cenderung menjatuhan sanksi pidana kepada anak.
Perkara  anak  di  Pengadilan  Negeri  Makassar  yang  dijatuhi  sanksi  pidana per  Januari  sampai  dengan  Desember  Tahun  2019  terdapat  74  perkara.  Dari  74 perkara tersebut terbagi-bagi dalam beberapa klasifikasi perkara. Terdapat 6 jenis tindak  pidana  senjata  api  atau  benda  tajam,  41  jenis  tindak  pidana  pencurian,  3 kejahatan  ketertiban  umum,  2  Kejahatan  terhadap  nyawa,  15  tindak  pidana narkotika,  2  tindak  pidana  kesehatan,  7  perkara  terkait  perlindungan  anak,  1 tindak pidana terkait informasi dan transakzi elektronik.
Sedangkan  perkara  anak  di  Pengadilan  Negeri  Makassar  yang  dijatuhi tindakan  terdapat  6  perkara  diantaranya  2  tindak  pidana  senjata  api  atau  benda tajam dan 4 tindak pidana pencurian.
83% 9% 8% ANAK YANG DIJATUHI SANKSI PIDANA ANAK YANG DIJATUHI SANKSI TINDAKAN DIVERSI
Tabel 4.6  Perkara Anak Yang Mencapai Kesepakatan Diversi Di Pengadilan
Negeri Maassar 1 69/Pid.Sus- Anak/2019/PN Mks Pencurian Diversi 2 61/Pid.Sus- Anak/2019/PN Mks Pasal 81 ayat 1 Perlindungan Anak (Kekerasan seksual ) Diversi 3 23/Pid.Sus- Anak/2019/PN Mks Pencurian Diversi
Sumber : Pengadilan Negeri Maassar
Berdasarkan  tabel  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  terdapat  3  jumlah perkara  yang  berhasil  mencapai  kesepakatan  diversi  diantaranya  2  perkara mengenai  tindak  pidanapencurian  dan  1  mengenai  tinda  pidana  ekerasan  seksual yang ada dalam UU perlindungan anak.
Untuk  melihat  perbandingan  jumlah  persentase  jenis  sanksi  yang dijatuhkan  maka  berdasarkan  data  dalam  tabel  tersebut  penulis  sajikan  dalam bentuk diagram lingkaran seperti di bawah ini:
Hasil persentase pada diagram di atas menunjukkan bahwa 89% anak yang dijatuhi sanksi pidana, 7% yang dijatuhi tindakan dan 4% yang mencapai diversi, sehingga dapat  ditarik kesmipulan bahwa Hakim di  Pengadilan Negeri Makassar juga masih cenderung menjatuhan sanksi pidana kepada anak.
89% 7% 4% ANAK YANG DIJATUHI SANKSI PIDANA ANA YANG DIJATUHI SANKSI TINDAKAN DIVERSI
Mengenai kecenderungan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap anak yang  melakukan  tindak  pidana  tentu  berdasarkan  beberapa  indikator-indikator yang mempengaruhi sebagai berikut:

## 1. Kasuistis
Hakim  dalam  memeriksa  perkara  secara  kasuistis,  dan  selalu  mengacu pada tiga  asas  yaitu, asas  kepastian hukum,  asas  keadilan dan asas kemanfaatan. Sebagaimana  menurut  Sudikno  Mertokusumo,  ketiga  asas  tersebut  harus dilaksanakan  secara  kompromi,  yaitu  dengan  cara  menerapkan  ketiganya  secara seimbang atau proposional.  Agus Sapuan Amijaya menyatakan, sangat  sulit  bagi seorang hakim mengakomodir atau menerapkan ketiga asas tersebut didalam satu putusan  atau  satu  perkara.  Dalam  menghadapi  keadaan  seperti  ini,  hakim  harus memilih  salah  satu  dari  ketiga  asas  tersebut  untuk  memutus  suatu  perkara  dan tidak mungkin ketiga asas tersebut tercakup semua dalam satu putusan. 17
Berbicara  soal  keseimbangan  tentu  berkaitan  erat  dengan  persoalan keadilan,  keseimbangan  yang  dimasud  adalah  keseimbangan  antara  tingkat kesalahan  pelakutindak  pidana  dan  hukuman  yang  diterimanya.  Jika  terjadi kesenjangan  antara  hukuman  yang  didapat  dan  perbuatan  yang  dilakukannnya, maka  putusan  hakim  tersebut  jauh  dari  rasa  keadilan  yang  diharapkan 18 . Sebagaimana  yang dikatakan oleh Sigit Triatmojo 19 salah seorang hakim anak di Pengadilan  Negeri  Sungguminasa  yang  menyatakan  bahwa  seorang  hakim  tidak serta  merta  menjatuhkan  sanksi  kepada  anak  dan  biasanya  hakim  juga  akan menilai  berat  ringannya  suatu  perbuatan  apabila  perbuatan  pidana  seorang  anak sudah keterlaluan dalam artian menimbulkan kerugian yang sangat besar terhadap korban sudah pasti hukumannya juga berat.
Dari  pernyataan  tersebut  penulis  menyimpulkan  bahwa  dalam menjatuhkan  putusan  beliau  menggunakan  asas  keseimbangan  antara  jenis perbuatan dengan hukuman yang dijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak pidana.  Begitu  pun  yang  dikatakan  oleh  Burhanuddin  salah  seorang  hakim  di Pengadilan Negeri Makassar menyatakan bahwa memang pada dasarnya seorang
17 L.  Hendi  Permana , Penelitian  tentang  Analisis  Pertimbangan  Hukum  Hakim  Dalam Penjatuhan Pidana Di Bawah Minimum Terhadap Pelaku Pidana Kesusilaan (Perkara No.107/pid.sus/2015/pn.met), 2016.
18 Ibid .
19 Wawancara  Penulis  dengan  Hakim  Anak  di  Pengadilan  Negeri  Sungguminasa,  2 November 2020.
hakim itu tidak serta merta menjatuhkan hukuman meskipun yang menjadi pelaku seorang  anak  dengan  segala  keistimewaan  yang  diberikan  oleh  undang-undang terkait  pemberian  sanksinya  namun  satu  hal  yang  perlu  diketahui  bahwa  akibat dari  perbuatan  anak  tersebut  ada  korban  yang  dirugikan  sehingga  kerugian  yang dialami  korban  tersebut  tentu  menjadi  salah  satu  alasan  bagi  hakim  untuk menjatuhkan  sanksi  pidana.  Dalam  hal  ini,  jika  Penulis  kaitkan  dengan  teori pemidanaan  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  hakim  masih  cenderung  menganut teori pembalasan.
Namun,  hakim  pun  juga  harus  tetap  melihat  kondisi  pelaku  anak  dari berbagai  aspek  dan  tidak  boleh  menyamakan  semuanya  secara  umum  dan  harus melihat  kasuistisnya.  Sehingga  antara  satu  kasus  dan  kasus  lainnya  walaupun terlihat sama hakim tidak boleh serta merta memberikan hukuman yang sama.

## 2. Pertimbangan Hakim
Pertimbangan-pertimbangan  yang  dlakukan  oleh  Hakim  dalam  rangka untuk  mencapai  sebuah  putusan  yang  tepat  tentu  harus  didasarkan  atas pertimbangan  baik  dari  segi  yuridis  maupun  non  yuridis.  Pertimbangan  yuridis berdasarkan  fakta  hukum  yang  diperoleh  dari  proses  persidangan  seperti  surat dakwaan  dan  bukti-bukti  yang  didapat  dalam  persidangan.  Sedangkan perimbangan  dari  segi  non  yuridis  yaitu  berdasarkan  hati  nurani  hakim  yang berdasaran  dari  aspek  sosiologis,  psikologis,  dan  antropologi.  Pertimbangan  non yuridis  berdasarkan  aspek  sosiologis  disni  adalah  berdasarkan  pandangan masyarakat  makro  dan  masyarakat  mikro.  Masyarakat  makro  di  sini  merupakan opini  masyarakat  secara  umum,  sedangkan  masyarakat  mikro  adalah  hakim, keluarga  korban,  dan  pelaku,  yang  merupakan  bagian  kecil  dari  masyarakat makro. 20
Selanjutnya  dari  segi  psikologis  yaitu  dimana  hakim  melihat  dari  kondisi kejiwaan pelaku dan korban serta kondisi kejiwaan hakim itu sendiri tetapi selama ini  hakim  dalam  perkara  pidana  hakim  hanya  melihat  (hasil  akhir  dari  sebuah permasalahan  bukan  melihat  faktor  penyebab  permasalahan  tersebut  terjadi.  Hal ini  dikarenakan  mindset  dari  seorang  hakim  sudah  terkonstruksi  oleh  pemikiran yang  legisme.  Faktor-faktor  yang  menyebabkan  hal  tersebut  antara  lain,  karena kasus  yang  jumlahnya  sudah  overload,  sehingga  mengakibatkan  hakim  jenuh
20 Nurni Aprilianda, Sistem Peradilan Pidana Indonesia : Teori dan Praktik, Universitas Brawijaya Press, 2017, hal. 90.
dalam menangani perkara yang sama tersebut. 21 Seperti yang dikatakan oleh salah seorang hakim di Pengadilan Negeri Makassar bahwa kasus atau perara anak yang masuk  dalam  pengadilan  negeri  makassar  itu  jumlahnya  cukup  banyak  dan jenisnya pun selalu itu-itu saja seperti pencurian  yang merupakan perkara paling dominan  atau  yang  sering  dilakukan  oleh  anak.  Penulis  pun  berpendapat  sama bahwa  berdasarkan  data  yang  penulis  ambil  perkara  anak  yang  ada  di  wilayah hukum pengadilan negeri makassar jumlahnya memang lumayan banyak dan bisa dikatakan bahwa perkara yang paling banyak adalah mengenai pencurian 22 .
Sedangkan  yang  terakhir  adalah  segi  antropologi  yaitu  penilaian  dari seorang  hakim  yang  berdasarkan  tingkah  laku  sosial  (masyaraat  dan  kurtural manusia), dimana penilaian tersebut bertujuan untu menjelaskan fenomena hukum itu dan bukannya untuk memakai peraturanperaturan hukum yang konkrit itu bagi mengarahkan tingkah laku manusia. 23
Khusus  perkara  anak  pertimbangan  non  yuridis  menjadi  salah  satu pertimbangan  yang  sangat  berpengaruh  dalam  penentuan  putusan  hakim  sebab anak  yang  menjadi  pelaku  tindak  pidana  kebanyakan  anak-anak  yang  mendapat pengaruh  buruk  dari  lingkungan  sekitarnya.  Anak-anak  menjadi  pelaku deliquency  juga disebabkan karena adanya dorongan-dorongan dari orang-orang dewasa  yang  berlatar  belakang  sebagai  orang  yang  sering  melakukan  tindak pidana.  Sehingga    dalam  menangani  perkara  anak  sebisa  mungkin  hakim mempertimbangkan banyak hal agar dapat menghindari penjatuhan sanksi pidana kepada anak. Hasil penelitian yang dilakukan BAPAS juga mempunyai pengaruh yang  sangat  besar  bagi  hakim  dalam  memutus  suatu  perkara  anak.  Dalam pelaksanaannya penelitian kemasyarakatan dilakukan oleh pebimbing kemasyarakatan yang mempunyai tujuan untuk menulusuri sebab-sebab atau latar belakang anak yang menjadi pelaku tindak pidana.
Berdasarkan  hasil  wawancara  penulis  dengan  Sigit  Triatmojo  salah seorang hakim di Pengadilan Negeri Sungguminasa yang menyataan bahwa hasil penelitian  kemasyarakatan  dari  BAPAS  menjadi  sangat  penting  dan  hal  itu
21 Ibid .
22 Wawancara Penulis dengan Hakim Pengadilan Negeri Makassar, 9 November 2020.
23 Nurni Aprilianda, Op. Cit.
menjadi  dasar  pertimbangan  dalam  putusan  hakim 24 .  Hakim  mempunyai kewajiban  untuk  mempertimbangkan  laporan  penelitian  kemasyarakatan  dalam memutus  perkara  anak,  sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal  60  Ayat  (3) UndangUndang  Nomor  11  Tahun  2012  Tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak. Apabila  kewajiban  tersebut  tidak  dilaksanakan  oleh  hakim,  maka  terdapat implikasi  yuridis  berupa  putusan  batal  demi  hukum  (Pasal  60  Ayat  (4)  Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).
Namun  menurut  beliau  hasil  penelitian  kemasyarakatan  tersebut  tidak mutlak dimuat dalam putusan, apabila hakim menganggap bahwa hasil penelitian tersebut  bersesuaian  dan  menjadi  hal  yang  krusial  dalam  perkara  tersebut  maka hasil  penelitian  tersebut  akan  dimuat  dalam  putusan  dan  dijadikan  sebagai  dasar pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan.
Pertanyaan  penulis  pada  saat  mewawancarai  hakim  yang  ada  di Pengadilan  Negeri  Sungguminasa  dan  Pengadilan  Negeri  Maassar  selalu mengarah  kepada  kecenderungan  hakim  dalam  menjatuhkan  sanksi  pidana terutama  sanksi  pidana  kepada  anak  sebab  dari  data  yang  penulis  peroleh  sanksi pidana terutama pidana penjara yang masih menjadi primadona hakim, sedangkan berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  telah  mengamanahkan bahwa  sanksi  pidana  merupaan  pilihan  terakhir  atau the  last  choise. Para  hakim telah menjawab pertanyaan penulis dengan jawaban yang menyatakan bahwa pada kenyataannya anak masih susah untuk  tidak dijatuhi pidana sebab perbuatan nya pun  banyak  menimbulkan  kerugian-kerugian  yang  besar  kepada  korban  dan kebanyakan dari pelaku juga merupakan residivis.
Beliau  pun  menjelasan  bahwa  penegak  hukum  khususnya  seorang  hakim selalu  mengupayakan  diversi  tetapi  jarang  yang  bisa  mencapai  sebuah kesepakatan sebab salah satu pertimbangan hakim yaitu terletak pada korban yang mengalami  banyak  kerugian  dan  salah  satu  tujuan  pemidaan  yaitu  untuk memberikan  efek  jera  kepada  pelaku  tindak  pidana  sehingga  masih  sulit  untuk menjauhkan anak dari proses pemidanaan.
24 Wawancara Penulis dengan Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, 2 November 2020.

## 3. Kepentingan Terbaik Anak
Dalam  upaya  untuk  memberikan  perlindungan  yang  masimal  terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang statusnya sebagai pelau tindak pidana bahwa perlu adanya perhatian dari seluruh penegak hukum dalam segala aktivitas yang dilakukan dalam rangka peradilan anak ini, apakah itu dilakukan oleh polisi, jaksa,  hakim  ataukah  penegak  hukum  lainnya,  harus  didasarkan  pada  suatu prinsip,  ialah  demi  kesejahteraan  anak  dan  demi  kepentingan  anak.  Jadi  apakah hakim akan menjatuhkan pidana ataukah tindakan harus didasarkan pada kriteria- kriteria  tertentu  mengenai  apa  yang  paling  baik  untuk  kesejahteraan  anak  yang bersangkutan,  tentunya  tanpa  mengurangi  perhatian  kepada  kepentingan masyarakat.
Sidang anak dilakukan oleh hakim tunggal sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 11 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Anak  dengan  suatu  tujuan  yakni  difokuskan  pada  kesejahteraan  anak  dan berorientasi  pada  kepentingan  anak,  maka  diperlukan  pendekatan  khusus  dalam masalah  perlindungan  hukum  bagi  anak  dalam  sidang  anak.  Ini  berarti  bahwa perlu ada perhatian khusus, pertimbangan khusus, perlindungan khusus bagi anak dalam masalah hukum dan peradilan.
Dalam  praktiknya  terlihat  bahwa  kepentingan  terbaik  anak  masih  sering dikesampingkan,  hal  tersebut  ditandai  dengan  bukti  penelitian  dari  Penulis  yang menemukan  data  dari  wilayah  hukum  Pengadilan  Negeri  Makassar  dan  wilayah Hukum  Pengadilan  Negeri  Sungguminasa  yang  penjatuhan  sanksinya  mayoritas pemidanaan.
Mengenai  penyelenggaraan  sistem  peradilan  pidana  anak  (Juvenile Justice)  bukan  semata-mata  untuk  memidanakan  anak  sebagai  pelaku  tindak pidana  tetapi  lebih  difokuskan  pada  dasar  pemikiran  bahwa  penjatuhan  sanksi tersebut  sebagai  sarana  mendukung  mewujudkan  kesejahteraan  anak  pelaku tindak  pidana.  Dasar  pemikiran  atau  titik  tolak  prinsip  ini  merupakan  ciri  khas dalam  penyelenggaraan  sistem  peradilan  pidana  anak.  Dengan  adanya  ciri  khas didalam penyelenggaraan proses pengadilan pidana bagi anak. Maka segala proses hukum  mulai  dari  proses  pemeriksaan  yang  dilakukan  oleh  polisi,  jaksa,  hakim dan penegak hukum lainnya, tidak akan meninggalkan pada aspek pembinaan dan perlindungan,  serta  didasarkan  pada  prinsip  demi  kepentingan  terbaik  anak  atau melihat kriteria apa yang paling baik untuk kesejahteraan anak yang bersangkutan tanpa mengurangi perhatian kepada masyarakat.
Penulis  juga  berpendapat  bahwa  seharusnya  anak  sebisa  mungkin  untuk dijauhkan  pada  proses  pemidanaan,  terlebih  lagi  dalam  UU  SPPA  tidak  hanya
mengatur sanksi pidana tapi juga mengatur mengenai tindakan. Apabila perbuatan seorang  anak  sudah  tidak  dapat  ditolerir  maka  sebisa  mungkin  penjatuhan sanksinya  bukan  pemenjaraan.  Sebab  dalam  UU  SPPA  terdapat  banyak  jenis sanksi pidana yang telah diatur. Terdapat beberapa jenis sanks pidana yang lebih mendidik  dibandingkan  dengan  pidana  penjara  seperti  pidana  peringatan,  pidana dengan  syarat:  pembinaan  di  luar  lembaga;  pelayanan  masyarakat;  atau pengawasan.  pelatihan  kerja,  dan  pembinaan  dalam  lembaga.  Jika  sanksi  pidana penjara sebisa mungkin dijadikan sebagai pilihan terakhir bagi anak dengan segala pertimbangan-pertimbangan  dengan  mengedapankan  prisip  kepentingan  terbaik bagi  anak  maka  akan  terwujud  Suatu  perlindungan  hukum  yang  maksimal  bagi anak.

## B. Kendala  Dalam  Penerapan  Sanksi  Pidana  Sebagai  Pilihan  Terakhir Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana
Untuk  mengetahui  kendala-kendala  dalam  penerapan  sanksi  pidana  sebagai pilihan  terakhir  terhadap  anak  yang  melakukan  tindak  pidana  maka  penulis mengacu  kepada  teori  dari  Soerjono  Soekanto  yang  menggunakan  tolak  ukur efektivitas  atau  dalam  penegakan  hukum  pada  lima  hal  yakni:  Faktor  Hukum, Faktor  Penegak  Hukum,  Faktor  Sarana  atau  Fasilitas  Pendukung,  Faktor Masyarakat,  Faktor  Kebudayaan.  Namun  dalam  penelitian  ini  penulis  hanya menemukan empat faktor yang mempengaruhi atau yang menjadi kendala-kendala dalam  penerapan  sanksi  pidana  sebagai  pilihan  terakhir  terhadap  anak  yang melakukan  tindak  pidana  yaitu  faktor  hukum,  faktor  penegak  hukum,  faktor sarana/fasilitas, dan faktor masyarakat.
1. Faktor hukum
Pada  dasarnya  UU  SPPA  merupakan  salah  satu  regulasi  yang  sangat  baik sebab  didalamnya  telah  mengamanahkan  bahwa  pidana  penjara  sebisa  mungkin dijadikan  sebagai  pilihan  terakhir.  Namun,  pada  kenyataannya  berdasarkan  hasil penelitian  yang  dilakukan  oleh  penulis  beberapa  putusan  yang  ada  di  wilayah pengadilan  negeri  makassar  dan  pengadilan  negeri  sungguminasa  pidana  penjara masih  lebih  populer  jika  dibandingkan  bentuk  pidana  yang  lain.    Salah  satu penghambat sehingga sanksi pidana non penjara mash sulit untuk diterapkan yaitu dari  segi  hukumnya  sendiri,  sebab  UU  SPPA  telah  mewajibkan  Pemerintah melengkapi  enam  materi  yang termuat dalam UU SPPA dalam bentuk  Peraturan Pemerintah  dan  dua  materi  dalam  bentuk  Peraturan  Presiden.  Namun
kenyataannya  Pemerintah  baru  menyelesaikan  4  (empat)  dari  8  (delapan) substansi peraturan pelaksana tersebut, yaitu: 25
a.  PP  No.  65  Tahun  2015  tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Diversi  Dan Penanganan  Anak  Yang  Belum  Berumur  12  (Dua  Belas)  Tahun),  yang mengatur  2  subtansi  UU:  Pelaksanaan  Diversi  Dan  Penanganan  Anak Yang  Belum  Berumur  12  (Dua  Belas)  Tahun)  dan  Pembimbingan  anak belum berumur 12 tahun;
b.  PP  No.  8  Tahun  2017  tentang  Tata  Cara  Pelaksanaan  Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan SPPA;
c.  PP  No.  9  Tahun  2017  tentang  Pedoman  Register  Perkara  Anak  dan  Anak Korban;
d.  Perpres  No.  175  tahun  2014  tentang  Pendidikan  Dan  Pelatihan  Terpadu Bagi  Penegak  Hukum  dan  Pihak  Terkait  Mengenai  Sistem  Peradilan Pidana Anak.
Terdapat  3  materi  krusial  peraturan  pelaksana  SPPA  yang  belum  rampung juga  hingga  saat  ini.  Ketiadaan  peraturan  pelaksana  tersebut  me  nyebabkan adanya  hambatan  antara  aparat  penegak  hukum  dalam  mencapai  kesepahaman mengenai prosedur penanganan perkara anak.
Tabel  4.7  Materi  Krusial  Peraturan  Pelaksanaan  SPPA  Yang  Belum
Rampung Amanat Pasal 71 ayat (5) UU SSPA Peraturan Pemerintah mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana. Belum tersedia Amanat Pasal 82 ayat (4) UU SPPA Peraturan Pemerintah mengenai  Tindakan  yang dapat  dikenakan  kepada Anak
Belum tersedia
25 Erasmus A.T. Napitupulu, dkk, Op. Cit.
Amanat Pasal 90 ayat (2) UU SPPA Peraturan Presiden mengenai pelaksanaan hak  Anak  Korban  dan Anak Saksi Belum terseda Sumber : Tulisan dari Erasmus A.T. Napitupulu, dkk, dengan judul  “ Hukuman Tanpa Penjara” .

## 2. Faktor masyarakat
Masyarakat  merupakan  salah-satu  elemen  yang  sangat  berperan  penting dalam  hal  penegakan  hukum  yang  baik.  Namun  pada  kenyataannya  dalam kondisi-kondisi  tertentu,  masyarakat  dalam  hal  ini  korban  sebagai  masyarakat mikro  justru  menjadi  faktor  penghambat  dalam  tercapainya  penegakan  hukum yang maksimal. Dalam hal pelaksanaan diversi bagi anak sebagai pelaku, kendala yang  dialami  oleh  penegak  hukum  khususnya  seorang  hakim  sehingga menyebabkan  tidak  tercapainya  diversi  adalah  ketika  pelaku  dihadapkan  oleh korban  hal  yang  sering  menjadi  permasalahan  adalah  soal  ganti  kerugian. Mengenai  besarnya  nilai  ganti  rugi  misalnya  dalam  kasus  pencurian  yang  harus ditanggung  oleh  si  pelaku  merupakan  hal  yang  sangat  krusial  dalam  mencapai diversi.  Dan hal  tersebut  sering menjadi  penyebab tidak tercapainya kesepakatan diversi,  sehingga  anak  sebagai  pelaku  harus  menjalani  proses  peradilan  bahkan sampai dijatuhi sanksi pidana.
Hal  tersebut  dapat  dibuktikan  dari  data  yang  Penulis  temukan  di  wilayah hukum  Pengadilan  Negeri  Sungguminasa  dan  Pengadilan  Negeri  Makassar sebagai berikut:
No   Wilayah Hukum Jumlah Perkara 1. Pengadilan Negeri Makassar pada  tahun  2019  terdapat  83 perkara anak dan hanya 3 perkara yang mencapai kesepakatan diversi. 2. Pengadilan Negeri Sungguminasa pada  tahun  2019  terdapat  36 perkara anak dan hanya 3 perkara yang mencapai kesepakatan diversi.
Sumber : Pengadilan Negeri Makassar dan Pengadilan Negeri     Sungguminasa

## 3. Faktor Sarana/Fasilitas
Dalam  hal  tercapainya  penegakan  hukum  yang  maksimal  tentu  srana  dan prasarana  atau  fasilitas  merupakan  hal  yang  sangat  penting  berkaitan  dengan usaha  penegak  hukum  untuk  menghindari  pemidanaan  berupa  pemenjaraan  bagi anak  yang  menjadi  pelaku  tindak  pidana.  Namun  pada  kenyataannya  sarana  / fasilitas  dalam  hal  penempatan  anak  ketika  ingin  dijatuhi  pidana  pelatihan  kerja tidak memadai. Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan bapak Burhanuddin salah satu  hakim di  Pengadilan  Negeri Makassar mengenai  jumlah putusan  yang sangat sedikit menjatuhkan hukuman pidana pelatihan kerja karena tempat khusus untuk melaksanakan pelatihan kerja kurang memadai. 26

## PENUTUP
Hakim  pada  Pengadilan  Negeri  masih  cenderung  menjatuhkan  sanksi pidana. Pidana penjara belum secara maksimal dijadikan sebagai pilihan terakhir, sebab dari data yang penulis kumpulkan masih banyak jenis tindak pidana ringan seperti pencurian namun sanksinya juga berupa pemenjaraan. Ada tiga faktor yang mempengaruhi  atau  yang  menjadi  kendala-kendala  dalam  penerapan  sanksi pidana sebagai pilihan terakhir terhadap anak yang melakukan tindak pidana yaitu faktor  hukum,  faktor  masyarakat,  dan  faktor  sarana/fasilitas.  Hakim  dalam menjatuhkan  putusan  diharapkan  agar  tidak  hanya  melihat  dari  segi  perbuatan yang  dilakukan  oleh  anak    atau  akhir  dari  perbuatan  tersebut  namun  juga diharapkan mapu mempertimbangkan dari segi latar belakang kehidupan seorang anak  serta  faktor  penyebab  anak  melakukan  tindak  pidana    Hakim  diharapkan dapat  mengedepankan  sanksi  yang  lebih  mendidik  dan  bermanfaat  bagi  masa depan  anak.  Hakim  diharapkan  secara  maksimal  menjadikan  hasil  penelitian masyarakat  dari  BAPAS  sebagai  bahan  pertimbangan  dalam  menjatuhkan putusan. Sarana dan prasarana atau fasilitas yang harus dilengkapi seperti tempat- tempat pembinaan, tempat untuk pelatihan kerja yang memadai.
26 Wawancara Penulis dengan Hakim Pengadilan Negeri Makassar, 9 November 2020.

## DAFTAR PUSTAKA
Achmad Ali , 2013, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence), Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
Achmad Ali, 2015, Menguak Tabir Hukum , Kencana Pranada Media Group, Jakarta.
Adami Chazawi, 2014, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
Agus  Rusianto,  2016, Tindak  Pidana  &  Pertanggungjawaban  Pidana ,  Kencana, Jakarta.
Angger  Sigit  Pramukti  dan  Fuady  Primaharsya,  2014, Sistem  Peradilan  Pidana Anak ., Medpress, Yogyakarta.
Amir Ilyas dan Muhammad Nursal, 2016, Kumpulan Asas-Asas Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Ani  Purwati,  2020, Keadilan  Restorative  Dan  Diversi  Dalam  Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak, CV Jakad Media Publishing, Surabaya.
Barda  Nawawi  Arief,  2010,  Masalah  Penegakan  Hukum  dan  Kebijakan  Hukum Pidana  dalam  Penanggulangan  Kejahatan,  Kencana  Prenada  Media  Grup, Jakarta.
Beniharmoni  Harefa,  2019,  Kapita  Selekta  Perlindungan  Hukum  Bagi  Anak, Deepublish, Yogyakarta.
C.  Djisman  Samosir,  2013,  Segenggam  Tentang  Hukum  Acara  Pidana,  Nuansa Aulia, Bandung.
Dwidja  Priyatno,  2006, Sistem  Pelaksanaan  Pidana  Penjara  Di  Indonesia ,  PT Refika Aditama, Bandung.
Erasmus  A.T.  Napitupulu,  dkk,  2019 Hukuman  Tanpa  Penjara ,  Institute  for Criminal Justice Reform (ICJR).
Hadi  Supeno,  2010, Kriminalisasi  Anak  Tawaran  Gagasan  Radikal  Peradilan Tanpa Pemidanaan , PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Maidin  Gultom, Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Dalam  Sistem  Peradilan Pidana Anak di Indonesia , PT Refika Aditama, Bandung, 2008
Marlina,  2012, Peradilan  Pidana  Anak  di  Indonesia ,  PT  Refika  Aditama, Bandung.
Moeljatno, 2015, Asas-Asas Hukum Pidana , PT Rineka Cipta, Jakarta.
Muhammad Ainul Syamsu, 2016, Penjatuhan Pidana & Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana, Prenada Media Grup, Jakarta.
Nashriana, 2014, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Nurni  Aprilianda,  2017,  Sistem  Peradilan  Pidana  Indonesia:  Teori  dan  Praktik,
Universitas Brawijaya Press.
P.A.F.  Lamintang  dan  Theo  Lamintang,  2017,  Hukum  Penitensier  Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.
Soerjono Soekanto. 2008. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum . Jakarta. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada.
Teguh  Prsetyo,  2011, Kriminalisasi  Dalam  Hukum  Pidana ,  Nusa  Media, Bandung.
Wagiati Soetodjo, 2006, Hukum Pidana Anak, PT Refika Aditama, Bandung.
Yesmil Anwar dan Adang, 2008, Pembaruan Hukum Pidana , Grasindo.
Zainal Abidin Farid, 2014, Hukum Pidana 1 , Sinar Gragfika, Jakarta.

## JURNAL:
Afni Zahra dan RB. Sularto, Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Rangka Perlindungan  Anak  Pecandu  Narkotika,  Jurnal  Law  Reform,Vol.  13,  No. 1, 2017.
Beby  Suryani  Fithri,  dkk,  “ Asas  Ultimum  Remedium  (The  last  Resort Principle)Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Rangka Perlindungan Anak (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor  125/Pid/A/2012/Pn.Gs)” ,  USU  Law  Journal,  Vol.II-No.2, November, 2013.
Beby Suryani Fithri , “ Asas Ultimum Remedium Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan  Hukum  Dalam  Rangka  Perlindungan  Anak ”, Mercatoria  Vol.  10 No. 1/Juni 2017.
Dafit  Supriyanto  Daris  Warsito,  “ Sistem  Pemidanaan  Terhadap  Pelaku  Tindak Pidana  Penyalahguna  Narkotika” ,  Jurnal  Daulat  Hukum  Vol.  1.  No.  1 Maret 2018..
I  Ketut  Arjuna  Satya  Prema,  “ Pembatasan  Usia  Pertanggungjawaban  Pidana Anak Dalam Peraturan Perundang-Undangan”, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 4, No. 2, 2019.
L.  Hendi  Permana , Penelitian  tentang  Analisis  Pertimbangan  Hukum  Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Di Bawah  Minimum  Terhadap Pelaku Pidana Kesusilaan (Perkara No.107/pid.sus/2015/pn.met), 2016
Puteri  Hikmawati,    “ Pidana  Pengawasan  Sebagai  Pengganti  Pidana  Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif ” , Negara Hukum, Vol. 7, No. 1, Juni 2016.
Suhadi  , “Urgensi  Undang-Undang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak” Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 4 Desember 2017.
Wiwik Afifah, “ Pertanggungjawaban Pidana Anak Konflik Hukum”, DIH, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 10, No. 19, 2014.