Program  Studi  Magister  Ilmu  Sosial,  FISIP,
Universitas Brawijaya Gedung  C  FISIP,  Ketawanggede,  Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur, 65145 Email: bayusadewa250@student.ub.ac.id

## Kepemimpinan Jawa Arek di Desa  Hulurejo Dalam  Perspektif Kewirausahaan Politik
Bayu Sadewa 1 , Wawan Sobari 2 , Muhtar Haboddin 3 1,2,3 Program Studi Magister Ilmu Sosial, Universitas Brawijaya Malang

## JURNAL TRANSFORMATIVE
Vol. 10 No. 1 Tahun 2024 DOI: 10.21776/ub.transformative.2024.010.01.5
Abstract. This  causality  case  study  research  aims  to  explore  how  political  entrepreneurship practices by considering cultural variables in carrying out strategies as a political entrepreneur, a study  that  has  not  been  widely  discussed  in  academic  research.  According  to  Petridou  (2016), political  entrepreneurship  is  divided  into  four  main  aspects  Who,  How,  Where  and  Impact. Different  from  the  theory  used,  this  research  seeks  to  explain  the  how  aspect  from  a  cultural perspective. Two important indicators contained in the how aspect are the interaction between actors and the strategy of a political entrepreneur which will be elaborated with jawa arek culture. Jawa arek culture, which is known for its blak-blakan and bondho nekat character, will color the leadership  of  the  Hulurejo  Village  Head  who  is  the  main  subject  of  the  research.  This  research shows that the jawa arek philosophy implemented in the village head's political entrepreneurship strategy is able to become a solution related to various problems that exist in society, this is based on a fluid communication pattern and is able to accommodate the interests of the community. The results of this research also show that entrepreneurial practice also contains two main branches of political entrepreneurship, namely political economy in terms of resource reallocation  and policy change. The phenomenon of pandemic BLTDD distribution supports Petridou's (2016) statement regarding the rewards of several types of political benefits in the resource reallocation process. Keywords: Leadership; Jawa Arek; Political Entrepreneurship.
Abstrak. Penelitian studi kasus kausalitas ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana praktik kewirausahaan  politik  dengan  mempertimbangkan  variabel  kebudayaan  dalam  menjalankan strategi sebagai seorang usahawan politik dimana studi ini belum banyak didiskusikan dalam riset akademis. Kewirausahaan politik menurut pandangan Petridou (2016) dibagi menjadi empat aspek utama, yakni Who, How, Where dan Impact. Berbeda dengan teori yang digunakan, penelitian ini berusaha untuk menjelaskan aspek how dari sisi kebudayaan. Dua indikator penting yang dimuat dari  aspek  how  adalah  interaksi  antar  aktor  dan  strategi  seorang  usahawan  politik  akan dielaborasikan  dengan  kebudayaan  jawa  arek.  Kebudayaan  Jawa  Arek  yang  dikenal  dengan karakter  lugas,  blak-blakan,  hingga  bondho  nekat  akan  mewarnai  terhadap  bagaimana kepemimpinan Kepala Desa Hulurejo yang menjadi subjek penelitian. Penelitian ini menunjukkan bahwa filosofi jawa arek yang diimplementasikan dalam strategi kewirausahaan politik kepala desa mampu untuk menjadi solusi terkait dengan berbagai permasalahan yang ada di masyarakat, hal ini  didasarkan  pada  pola  komunikasi  yang  cair  dan  mampu  mengakomodasi  kepentingan masyarakat.  Hasil  penelitian  ini  juga  menunjukkan  bahwa  dalam  praktik  kewirausahaan  ini  juga mengandung  dua  cabang  utama  kewirausahaan  politik  yakni  ekonomi  politik  dalam  hal  relokasi sumber  daya  dan  perubahan  kebijakan.  Fenomena  penyaluran  BLTDD  pandemi  mendukung pernyataan  Petridou  (2016)  tentang  imbalan  beberapa  jenis  keuntungan  politik  dalam  proses relokasi sumber daya.
Kata Kunci: Kepemimpinan; Jawa Arek; Kewirausahaan Politik.
Received: 29/11/2023           Revised: 29/03/2024            Accepted: 29/03/2024

## PENDAHULUAN
ayoritas  penduduk  Jawa  Timur  merupakan  suku  Jawa  yang heterogen, disertai dengan suku madura yang berada di pulau madura  dan  wilayah  tapal  kuda.  Secara  kultural  Jawa  Timur
memiliki sepuluh wilayah peta kebudayaan, Lima subkultur kebudayaan besar yang ada  di  Jawa  Timur  didominasi  oleh  Jawa  Mataraman,  Arek,  Madura,  Osing  dan Pandalungan  (Leni  2012).  Dalam  subkultur  budaya  jawa  yang  menjadi  titik  fokus penelitian  ini  adalah  tlatah  budaya  Jawa  Arek  yang  merupakan  kebudayaan  yang cukup  dikenal  dengan  ciri  khas  Jawa  Timurnya.  Masyarakat  dalam  subkultur kebudayaan ini dikenal dengan semangat juang yang tinggi, blak-blakan, kesetraan, rasional, dan mudah beradaptasi. Selain itu ciri khas lain yang tidak dapat dipisahkan dari subkultur kebudayaan ini adalah bondho nekat (Abdillah 2017). Secara kultural pusat  dominasi  kebudayaan  Jawa  Arek  berada  di  wilayah  Surabaya,  Malang  Raya dan  daerah  penyangganya.  Akulturasi  budaya  yang  bercampur  dari  beberapa segmen merupakan konsekuensi dari terbukanya Kota Surabaya dan Malang Raya terhadap pendatang.
William H. Frederick menjelaskan bahwa wilayah Surabaya dan Malang Raya menjadi melting pot dari berbagai varian budaya yang datang untuk berbagai tujuan hingga menciptakan budaya baru yang unik (Ansori 2015). Budaya arek juga memiliki karakteristik apa adanya dan lugas, karakter seperti ini diartikan sebagai sikap yang tidak  mau  menyembunyikan  sesuatu,  terlebih  lagi  menyembunyikan  kesalahan. Masyarakat seringkali mengutarakan sesuatu walaupun terkadang melukai perasaan orang lain. Karakter ini juga tercermin dalam tutur kata masyarakat dalam lingkungan budaya arek yang seringkali ceplas-ceplos dan to the poin ketika menghendaki atau meminta sesuatu kepada pihak lain.
Identitas  seorang  pemimpin  politik  akan  mewarnai  bagaimana  praktik kewirausahaan  politik  yang  dijalankan,  sehingga  persamaan  antara  budaya  yang dimiliki  oleh  pemimpin  dengan  orang  yang  dimiliki  berperan  strategis.  Ketika identitas tersebut berbeda dan berada di tempat yang salah akan muncul egoisme. Pimpinan politik akan memanifestasi identitas dan kebiasaan-kebiasaan yang dimiliki dalam program kegiatan yang nantinya akan dilaksanakan (Chalik, 2015).

## M
Dengan karakteristik budaya arek yang terbuka, ekspresif, kesetaraan, mudah beradaptasi dengan lingkungan dan tanpa tedheng aling-aling yang secara otomatis dimiliki juga oleh Kepala Desa Hulurejo sebagai pemimpin yang notabene merupakan warga lokal dengan budaya jawa arek yang melekat. Pemilihan Desa Hulurejo sendiri didasari  atas  beberapa  alasan  utama,  diantaranya  adalah  ciri  khas  kepemimpinan Bapak  Joko  (nama  samaran)  yang  nyentrik,  alasan  lain  juga  berdasar  pada pembengunan  pariwisata  yang  berbasis  kearifan  lokal,  hingga  pengukuhan  desa dengan  kerukunan  antar  kelompok  beragama  (Radar  Malang,  2021).  Selain  itu Hulurejo juga didaulat sebagai salah satu desa mandiri yang ada di Kota X.
Pemilihan  Joko  sebagai  subjek  utama  penelitian  juga  tidak  terlepas  dari bagaimana  karakter  beliau  yang  berani  untuk  bersikap.  Joko  seringkali  melakukan proses  pengambilan  keputusan  yang  sangat  berani,  seperti  keberanian  untuk menantang pimpinan di daerah, hingga bagaimana upaya beliau untuk menjadi abdi bagi  masyarakat  dengan  kegiatan  sosial  yang  membuatnya  diberi  julukan  oleh masyarakat setempat dengan nama Joko Beres (Ex. Kasi Pemerintahan Kecamatan X, Komunikasi Pribadi, Februari 2023). Beres yang berarti bagaimana seorang kepala desa yang mampu memberikan solusi atas kebutuhan masyarakat baik di ranah privat maupun  publik.  Konsepsi  Budaya  Jawa  Arek  yang  sedemikian  rupa  disadari  atau tanpa disadari bermanifestasi menjadi kewirausahaan politik guna menemukan solusi dan proses penciptaan kebijakan yang tepat dan berguna bagi masyarakat.
Kepemimpinan  politik  yang  dijalankan  oleh  Joko  Beres  sebagai  kepala  desa akan  berdampak  kepada  bagaimana  implementasi  kewirausahaan  politik  yang dijalankan.  Pada  dasarnya  tujuan  utama  dari  implementasi  kewirausahaan  politik adalah untuk merubah tatanan birokrasi hingga penciptaan kebijakan yang inovatif (Petridou  et  al.,  2016).  Lebih  lanjut  Petridou  menjelaskan  bahwa  dalam  literature kewirausahaan  politik  terdapat  beberapa  indikator  utama  untuk  menganalisis bagaiamana  seorang  pemimpin  politik  menjalankan  roda  pemerintahan.  Beberapa indikator yang disebutkan diatas meliputi who, how, where, dan impact (Petridou et al., 2016). Item who berfokus untuk menjelaskan sebagai apa peran usahawan politik. Selanjutnya  untuk  item  how  berfokus  kepada  bagaimana  interaksi  antar  aktor dijalankan,  hingga  bagaimana  strategi  seorang  usahawan  politik.  Berbeda  dengan
kedua  item  yang  telah  dijelaskan  diatas,  item  where  berusaha  untuk  menjelaskan kewirausahaan  politik  dari  sisi  level  pemerintahan,  level  kebijakan  hingga  kondisi geografi.
Berdasarkan apa yang telah dikemukakan oleh Petridou dalam membongkar teori  kewirausahaan  politik,  penelitian  ini  berusaha  untuk  menganalisa  bagaimana kinerja  dalam  kepemimpinan  politik  kepala  desa  yang  berbasis  karakteristik  jawa arek.  Dengan  demikian  penelitian  ini  akan  menggunakan  item  How  sesuai  dengan pemetaan literature kewirausahaan politik yang berfokus pada bagaimana interaksi antar aktor yang bekerja dan bagaimana strategi seorang usahawan politik.
Ditinjau  dari  fenomena  kepemimpinan  dan  karakteristik  jawa  arek  yang dimiliki  oleh  kepala  desa  akan  menghasilkan  strategi  dalam  menjalankan kewirausahaan politik yang unik. Dari sisi akademis penelitian dan elaborasi terkait dengan  kewirausahaan politik  dan  kebudayaan  telah  dilaksanakan.  Hasil  Penelitian dari Sobari (2019) menjelaskan interaksi antar pemimpin dan masyarakat membuat praktik  kewirausahaan  politik  dapat  diterima  dan  mendapatkan  tanggapan  positif (Sobari,  2019).  Selain  itu  filosofi  budaya  jawa  yang  dianut  oleh  kepala  desa  juga menjadi  faktor  pembeda  dalam  bekerjanya  kewirausahaan  politik.  Nilai-nilai  dan filosofi  kepemimpinan  jawa  mendorong  penerimaan  masyarakat  terhadap  praktik kewirausahaan politik kepala desa.
Dewasa ini, riset tentang kewirausahaan politik lebih banyak berkutat kepada bagaimana  menganalisa  praktik  kewirausahaan  politik  berjalan  beriringan  dengan inovasi-inovasi  yang  diciptakan.  Sigudarson  (2021)  berusaha  untuk  mengeksplorasi bagaimana praktik kewirausahaan politik pada partai politik di Islandia untuk keluar dari tatanan-tenanan tradisional guna menciptakan suatu program partai politik yang lebih  inovatif  yang  akan  diterapkan  pada  kader  partai  yang  ada  pada  parlemen (Sigurdarson, 2021).
Petridou sebagai pakar dari kewirausahaan politik juga mengemukakan riset tentang  bagaimana  menciptakan  jejaring  untuk  mengangkat  suatu  isu  menjadi agenda  politik  (Petridou  et  al.,  2021).  Pada  riset  juga  dijelaskan  bagaimana  kunci utama  dalam  praktik  kewirausahaan  politik  adalah  interaksi  dan  kredibilitas  dari seorang usahawan. Selain tergantung pada motivasi atau political will dari seorang
usahawan politik, pada penelitian ini juga membenarkan bahwa kedekatan dengan pemimpin politik terpilih memliki pengaruh besar terhadap agenda kebijakan. Istilah tersebut dalam falsafah politik jawa seringkali disebut dengan Nyenggek seperti yang dikemukakan oleh Sobari dalam penelitiannya.
Penggunaan item how pada penelitian yang dilaksanakan oleh Petridou diatas menggambarkan  bahwa  interaksi  dan  bagaimana  strategi  sorang  usahawan politik memiliki  peran  yang  krusial  dalam  penentuan  agenda  kebijakan.  Dengan  demikian menganalisa  item  how yang  mengelaborasi  dengan  karakteristik  kebudayaan  akan menampilkan  sebuah  pandangan  baru  dalam  pelaksanaan  kewirausahaan  politik ditingkat lokal.
Kembali  pada  eksplorasi  yang  dilakukan  oleh  Sobari  (2019),  penelitian  ini berupaya  untuk  memberikan  gagasan  baru.  Tidak  hanya  elaborasi  antara  praktik kewirausahaan  politik  dengan  subkultur  kebudayaan  yang  dianalisa,  riset  ini berupaya untuk memberikan gagasan baru dalam bentuk strategi dalam menjalankan kewirausahaan  politik  yang  didasari  dengan  instrument  kebudayaan.  Sehingga subkultur  kebudayaan  yang  menjadi  latar  belakang  pemimpin  politik  akan memberikan  nuansa  baru  dan  memberikan  nilai  positif  dan  implikasi  terhadap kewirausahaan politik (Sobari, 2019).
Ditingkat  lokal,  penyelarasan  atau  hubungan  antara  kepemimpinan  politik dengan  kebudayaan  adalah  masalah  urgent  yang  seringkali  menjadi  missing  link dalam sebuah penelitian mengenai kepemimpinan dan kewirausahaan politik. Sesuai dengan  pandangan  Backer  terkait  dengan  budaya  dan  identitas,  pimpinan  politik akan  membawa  identitas  masing-masing  (Chalik,  2015).  Ketika  identitas  tersebut berbeda dan berada di tempat yang salah akan muncul egoisme. Dengan demikian, penelitian ini akan menjadi sebuah riset ideal dengan kesamaan budaya yang dimiliki oleh pemimpin dengan masyarakat. Sehingga hasil penelitian dapat menjadi sebuah acuan,  apakah  persamaan  budaya  yang  dimiliki  dapat  mewarnai  praktik kewirausahaan  politik  secara  positif  atau  sebaliknya.  Pada  akhirnya,  tulisan  ini memperluas  kewirausahaan  politik  dari  aspek  how  dengan  mempertimbangkan kontribusi budaya dalam strategi menjalankan kewirausahaan politik dimana studi ini belum banyak didiskusikan dalam riset akademis.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  berfokus  kepada  bagaimana  kontribusi  kepemimpinan  politik Jawa  Arek  terhadap  implementasi  kewirausahaan  politik  yang  dijalankan  di  Desa Hulurejo, Kecamatan X, Kota X pada bulan Desember 2022 sampai dengan Oktober 2023.  Nama  lokasi  dan  subjek  penelitian  merupakan  nama  samaran  yang  berguna untuk  melindungi  privasi  informan.  Sebagai  seorang  pejabat  politik  ditingkat  lokal, penulis  juga  beranggapan  bahwa  menyamarkan  nama  informan  bertujuan  untuk menjaga hak-hak, kepentingan, hingga sensitivitas yang timbul akibat dari penelitian ini.
Pendekatan kualitatif digunakan sebagai acuan untuk menelusuri cara berpikir kontribusi  kepemimpinan  politik  Jawa  Arek  dalam  implementasi  kewirausahaan politik  ditingkat  lokal.  Jenis  data  yang  digunakan  adalah  data  primer  dan  data sekunder,  data  primer  diperoleh  dari  wawancara  dengan  subjek-subjek  yang dianggap  kompeten  sesuai  dengan  topik penelitian  yang  dipilih.  Selain wawancara juga dilaksanakan observasi untuk mengetahui bagaimana kondisi dilapangan terkait dengan  program  dan  kegiatan  yang  dilaksanakan  oleh  kepala  desa.  Selanjutnya adalah data sekunder, data sekunder diperoleh dari studi literature yang dilakukan meliputi  peraturan  perundang-undangan,  dokumen  resmi  pemerintah  yang  sesuai dengan  topik  penelitian,  hingga  penelitian-penelitian  terdahulu  yang  dapat memperkaya studi tentang kewirausahaan politik ini.
Studi  kasus  tunggal  digunakan  dalam  penelitian  ini  guna  memahami  realita secara komperhensif dan mendalam. Studi kasus tunggal berusaha untuk menyelami satu fenomena besar beserta fenomena pendukung dibaliknya sehingga mewarnai fenomena besar utama. Sehingga terdapat varibel lain yang mampu untuk mewarnai, dalam penelitian ini varibael budaya dan kebiasaan masyarakat lokal mampu untuk memberikan  warna  tersendiri  pada  implementasi  kewirausahaan  politik  di  Desa Hulurejo. Untuk mendapatkan hasil yang ideal dalam penelitian ini, penulis berusaha untuk memulai dari kasus yang telah teridentifikasi dengan menggunakan studi kasus intrinsik (Stake, 1994).
Pemilihan Desa Hulurejo sendiri didasarkan kepada kepemimpinan unik yang dijalankan oleh kepala desa, implementasi kepemimpinan politik Jawa Arek hingga
prestasi-prestasi yang diraih selama kepemimpinan kepala desa. Prestasi yang dimiliki oleh Joko ketika menjabat sebagai kepala desa antara lain perkembangan eco wisata yang  semakin  pesat,  kegiatan  pelestarian  budaya  seringkali  dilaksanakan,  hingga pemberdayaan  masyarakat  yang  massif  dilakukan.  Desa  Hulurejo  juga  dinobatkan sebagai Desa Kerukunan Antar Umat Bergama (KKUB) yang membuktikan toleransi antar  umat  beragama  mampu  dijalankan  pada  saat  kepemimpinan  Joko.  Dari  sisi karakteristik  individu  dalam  kepemimpinannya  Joko  merupakan  salah  satu  kepala desa    yang  menerapkan  kepemimpinan  politik  Jawa  Arek.  Karakteristik  seperti manjing  ajur-ajer,  bloko  sutho,  blak-blakan  hingga  bondho  nekat  menjadi  ciri  khas ketika  Joko  menahkodai  Desa  Hulurejo  yang  berjalan  dua  periode  ini.  Penjelasan diatas  meyakinkan  peneliti  untuk  meneliti  bagaimana  kontribusi  dari  filosofi kepemimpinan Jawa Arek terhadap kewirausahaan politik yang ada di tingkat lokal.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Filosofi  Kepemimpinan  Politik  Jawa  Arek  Di  Desa  Hulurejo  Guna  Mendukung Kewirausahaan Politik
Sesuai dengan muatan peta literatur kewirausahaan politik menurut Petridou, pada tahap How atau bagaimana seorang aktor pengusaha politik menjalankan atau mengimplementasikan  kewirausahaan  politik  terdapat  dua  indikator  yang mempengaruhi.  Dua  indikator  yang  tertera  adalah  bagaimana  strategi  seorang pengusaha politik untuk menjalankan kegiatannya serta bagaimana pola komunikasi yang dibangun dengan aktor yang berhubungan  (Petridou, Aflaki, and Miles 2015). Pada poin ini peneliti akan membahas dan fokus kepada bagaimana pola komunikasi yang  dilaksanakan  dengan  masyarakat.  Dalam  menjalankan  komunikasi  dengan masyarakat, seorang kepala desa atau pimpinan politik lain harus bersikap kompromi. Kompromi  ini  dimaksudkan  bahwa  kepala  desa  diharuskan  untuk  memiliki kemampuan  menerjemahkan  apa  program  dan  kegiatan  yang  diinginkan  oleh masyarakat,  bukan  praktik  ideal  menurut  pemerintah  desa.  Sehingga  sebaik  atau sebagus apapun kebijakan yang dicipatakan apabila tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat  tidak  akan  memiliki  kemanfaatan  publik.  Seperti  yang  dijelaskan  oleh Kepala Desa Hulurejo sebagai berikut:
“Saya  selalu  berkomunikasi  dengan  masyarakat,  keinginannya  seperti  apa, sehingga  tepat  sasaran.  Jadi  saya  selalu  berdiskusi  entah  itu  formal  atau  tidak, sehingga  maksud  dan  tujuan  saya  dan  keinginan  dari  mereka itu  tetap  tercapai dan tidak mubadzir.” (Wawa ncara, Kepala Desa Hulurejo, Desember 2022)
Tanggapan  dari  kepala  desa  diatas  menjelaskan  bahwa  dalam  praktik  ideal kewirausahaan  politik  harus  mengesampingkan  ego  masing-masing.  Proses komunikasi  dengan  banyak  aktor,  terutama  dengan  masyarakat  yang  berperan sebagai  penerima  manfaat  akan  mengubah  ide  yang  dianggap  cemerlang  oleh pengusaha politik menjadi lebih humanis dan bermanfaat. Kondisi dan latar belakang masyarakat  desa  yang  plural  dan  beragam  menjadikan  pola  komunikasi  menjadi starting  point  sebagai  langkah  awal  dalam  menjalankan  proses  kewirausahaan politik. Lebih lanjut berikut adalah penjelasan dari Kades Joko:
“Saya  mewajibkan  diri  saya  untuk  bertemu  dan  dialog  dengan  masayarakat terkait  dengan  keluh  kesah  mereka,  kebutuhan  mereka  apa,  dan  apa  yang  bisa kita  berikan.  Kalau  kita  menunggu  rangkaian  musrenbang  yang  kasian masyarakat.” (Wawancara, Kepala Desa Hulurejo, Desember 2022)
Proses  wawancara  dengan  kepala  desa  diatas  menjadi  salah  satu  bukti bagaimana  ciri  khas  sub  kultur  kebudayaan  Jawa  Arek  bekerja  dengan  baik  untuk mendukung  bagaimana  implementasi  kewirausahaan  politik.  Penjelasan  diatas membuktikan  bahwa  ciri  mudah  beradaptasi  atau  Manjing  Ajur-Ajer  merupakan identitas yang tidak bisa ditinggalkan oleh seorang pemimpin.
Pola  komunikasi  yang  dibangun  dengan  cara  apapun baik  informal  maupun formal  diharapkan  mampu  sebagai  standing  point  ataupun  pijakan  sebagai  proses formulasi kebijakan yang berkualitas. Keterangan lain juga diberikan oleh Sekretaris Desa  yang  mengungkapkan  bagaimana  humble  dan  egaliternya  Kepala  Desa Hulurejo. Berikut adalah keterangan yang diberikan oleh Sekretaris Desa Hulurejo:
“Bapak ini orangnya sederhana dan mudah berbaur, pagi berangkat selalu menuju semua dusun yang ada di Desa Hulurejo dulu. Bahkan ketika bertemu warga saat berangkat  ke  kantor  beliau  selalu  menyempatkan  untuk  mendengarkan  keluh kesah  hingga  saran  untuk  pemdes”.  (Wawancara,  Sekretaris  Desa Hulurejo, Desember 2022)
Kondisi  seorang  pemimpin  yang  dekat  dan  dianggap  sebagai  wakil  rakyat mempermudah  berbagai  urusan  dan  proses  perencanaan.  Hal  lain  yang  dianggap
unik adalah kepala desa tidak ingin dianggap sebagai seorang pemimpin atau atasan, beliau menggap dan memposisikan diri sebagai pelayan masyarakat. Alhasil kondisi sedemikian  rupa  menjadikan  nilai  egaliter  semakin  terasa  ketika  menganalisis bagaimana kepemimpinan Kepala Desa Hulurejo.
“Jadi  dulu mas  saat  periode  pertama  Pak  Joko  menjabat,  itu  masyarakat seringkali  meminta  bantuan  yang  beraneka  ragam.  Misalnya  kalau  ada  orang sakit, Pak Joko mengantar, orang meninggal, hajatan, dan permasalahan lain yang sepertinya sepele”. (Wawancara, Kepala Dusun Junggo, Januari 2023)
Kondisi  sedemikian  rupa  yang  mengarah  kepada  kewirausahaan  politik produktif juga menimbulkan dampak penemuan peluang yang memiliki keuntungan potensial  (Shockley,  Frank,  &  Stough,  2002).  Pandangan  dari  Shockley  berbanding lurus dengan proses implementasi kewirausahaan politik ditinjau dari sisi komunikasi. Bukan  menjadi  rahasia  umum  bahwa  jabatan  politik  seperti  kepala  desa  memang membutuhkan  perlakukan  khusus  guna  mengawetkan  jabatan  dan  kredit  politik. Sehingga peran sebagai abdi sosial menjadikan potensi terpilihnya kembali seorang kepala  desa  menjadi  terbuka  lebar.  Maka  dari  itu  selain  perubahan  tatanan  pada birokrasi atau penciptaan inovasi baru, konsep kewirausahaan politik juga memiliki pengaruh  besar  pada  elektoral.  Dimana  petahana  selalu  diuntungkan  dengan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada masa kepemimpinannya.
Sikap  dan  karakteristik  yang  ditampilkan  oleh  kepala  desa  menciptakan julukan baru yang disematkan, yakni “ Joko Beres”. Panggilan tersebut berawal dari asal  mula  Joko  yang  berprofesi  sebagai  seorang  makelar  tanah.  Saat  berprofesi sebagai makelar tanah Joko sering mengatakan kata “beres” ketika terdapat seorang yang ingin meminta bantuan membeli atau menjual tanah. Hal tersebut berbanding lurus dengan pernyataan Kasi Pemerintahan Desa Hulurejo yang menjelaskan sebagai berikut:
“Jadi Pak Kades dulu itu makelar mas, kalo ada orang yang minta tolong untuk jual beli tanah beliau selalu bilang beres mas. Pada akhirnya ketika mencalonkan diri  sebagai  kepala  desa  slogan  “beres”  ini  digunakan  oleh  lawan  politik  guna menjatuhkan Pak Kade s.” (Wawancara, Kepala Seksi Pemerintahan Desa Hulurejo, Desember 2022)
Penjelasan  diatas  menjelaskan  bahwa  tagline  beres  merupakan  alat  untuk menyerang  Joko  ketika  mencalonkan  diri  sebagai  kepala  desa.  Beres  disini
berkonotasi  negatif  dari  seorang  makelar  tanah  yang  dianggap  sebagai  profesii “nakal”  oleh  sebagian  orang.  Seorang  makelar  tanah  seringkali  mengambil keuntungan  yang  tidak  wajar,  sehingga  lawan  politik  berusaha  untuk  menggiring opini  publik  bahwasanya  seorang  makelar  tanah  ketika  memiliki  jabatan  akan menyelewengkan  jabatan  tersebut  dengan  konotasi  negatif  yang  telah  dijelaskan diatas.
Adaptasi  lain  dari  peran  sebagai  abdi  sosial  juga  tercermin  dari  budaya cangkrukan. Cangkrukan  merupakan budaya  ngobrol  yang  dilaksanakan  di  warung kopi  atau  tempat  lain,  dilaksanakan  untuk  membahas  atau  memperbincangkan sesuatu beramai-ramai. kondisi dan fenomena cangkrukan ini timbul akibat dari sikap sungkan  masyarakat  untuk  menyampaikan  pendapat  pada  saat  forum  formal. Harmonisasi  dan  cara ngemong Kades  Joko  menunjukkan  perbedaan  karakteristik kepemimpinan  antar  sub  kultur  kebudayaan.  Salah  satu  kepemimpinan  Jawa  Arek yang terlihat dalam bagaimana pola komunikasi yang dibangun, pemimpin-pemimpin pada  umumnya  memiliki  sikap  ingin  dihargai  atau  terkesan  arogan.  Hal  inilah  yang mengakibatkan terjadinya gap atau jarak dengan masyarakat. Sehingga prosesi dan implementasi  kewirausahaan  politik  seringkali  tidak  berjalan  dengan  baik  atau bahkan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat.
Pendekatan  yang  digunakan  oleh  kepala  desa  juga  berdampak  bagaimana kerukunan  antar  umat  beragama  terjalin  di  Desa  Hulurejo.  Desa  Hulurejo  dikenal dengan kondisi yang plural, terdapat beberapa agama yang mendiami wilayah desa tersebut diantaranya islam, kristen, hindu, hingga budha. Desa Hulurejo juga menjadi satu-satu  desa  di  Kota  X  dengan  penduduk  beragama  hindu  terbesar,  hal  ini dikarenakan  migrasi  dan  peperangan  yang  terjadi  pada  masa  Kerajaan  Majapahit (Times  Malang  2022).  Pluralisme  di  Desa  Hulurejo  dapat  dikendalikan  oleh  kepala desa  untuk  meciptakan  kondisi  adem  ayem  tanpa  perseteruan,  saling  menghargai menciptakan  budaya  toleran  yang  jarang  ditemui  di  daerah  lain.  Berdasarkan  hal tersebut diatas Desa Hulurejo dijadikan percontohan dan dikukuhkan sebagai Desa Sadar Kerukunan Umat Beragama.
Selain  dikenal  dengan  pemberian  dukungan  moril  kepada  seluruh  umat beragama,  dukungan  lain  yang  diberikan  juga berupa  fasilitas untuk melaksanakan
ibadah.  Tercatat  bahwa  setiap  umat  beragama  memiliki  tempat  ibadah  yang  layak digunakan. Salah satu tempat ibadah yang menonjol di Desa Hulurejo adalah Pura Giri Arjuna  yang  seringkali  digunakan  oleh  umat  agama  hindu  dari  penjuru  nusantara untuk  beribadah.  Kades  Joko  memiliki  maksud  dan  tujuan  lain  yang  juga berhubungan dengan kewirausahaan politik. Pembangunan fasilitas Pura Giri Arjuna diasumsikan  akan  meningkatkan  pengunjung  dari  penjuru  nusantara  untuk beribadah.  Sehingga  hal  ini  akan  berdampak  kepada  kunjungan  pariwisata  atau fasilitas  penjunjang  pariwisata  lain  untuk  peningkatan  ekonomi  lokal.  Home  stay kelas  menengan  juga  akan  ramai,  pusat  oleh-oleh  khas  Desa  Hulurejo  juga  akan mengalami  peningkatan.  Serta  menciptakan  lapangan  pekerjaan  baru  dibidang transportasi untuk penjemputan tamu dari penginapan menuju pura.

## Strategi  Kepemimpinan  Kepala  Desa  Hulurejo  Dalam  Menjalankan  Program Pemerintah Desa
Joko merupakan salah satu tokoh atau sesepuh dengan pengalaman yang luar biasa  sebelum  memimpin  Desa  Hulurejo.  Latar  belakang  Joko  yang  merupakan masyarakat  lokal  Kota X  menjdikannya  sebagai  masyarakat  Jawa  Arek  asli. Budaya yang  identik  antara  pengusaha  politik  dan  masyarakat  yang  dipimpin  akan menciptakan  harmonisasi  dalam  proses  formulasi  kebijakan,  sehingga  tidak  terjadi egoisme dalam proses formulasi kebijakan. Pelaksanaan strategi dalam menjalankan program  dan  kegaitan  yang  dilakukan  oleh  Joko  merupakan  manifestasi  dari karakteristik kebudayaan Jawa Arek. Sikap blak-blakan, bondho nekat, hingga sikap yang  terkesan  keras  dalam  kepatuhan  terhadap  peraturan  yang  berlaku mencerminkan  bagaimana  implementasi  filosofi  subkultur  kebudayaan  Jawa  Arek yang mewarnai berjalannya kewirausahaan politik.
Contoh daripada sikap blak-blakan terletak pada ketika kepala desa menolak titipan  perangkat  desa  yang  dibawa  oleh  pejabat  tinggi  pemerintah  daerah  pada waktu  itu.  Kepala  desa  dengan  tegas  tidak  ingin  merusak  harmonisasi  yang  telah beliau bangun dengan orang-orang dan perangkat lama yang kompak dan kondusif. Fenomena ini juga membuktikan bahwa kepala desa Joko tidak memiliki kepentingan dengan  pejabat-pejabat  di  lingkungan  pemerintah  daerah,  sehingga  beliau  bebas untuk  mengatur  struktur  birokrasi  di  Desa  Hulurejo  sesuai  dengan  apa  yang
dikehendaki.  Mantan  Kepala  Seksi  Pemerintahan  Kecamatan  X  yang  pada  saat  itu mengetahui bagaimana fenomena ini terjadi menjelaskan:
“Jadi  waktu  itu  ada  salah  satu  pejabat  pemerintah  daerah  berusaha  untuk menitipkan sanak saudaranya sebagai perangkat desa di Desa Hulurejo. Pada saat itu  juga  kebetulan  ada  rekrutmen  perangkat,  tetapi  pada  saat  itu  Kepala  Desa Hulurejo  menegaskan  dengan  jelas  bahwa  beliau  tidak  berkehendak  untuk merealisasikan  hal  itu.  Kalau  beliau  menyatakan  bahwa  tidak  ingin  merusak struktur dan harmonisasi yang ia buat dengan menyelundupkan titipan pejabat pemerintah daerah. Ya seperti yang saya jelaskan tadi bahwa beliau tidak punya kepentingan di tingkat pemda, sehingga penolakan-penolakan tersebut dianggap mudah.  Berbeda  dengan  seorang  kepala  desa  yang  memiliki  kepentingan terhadap  pejabat- pejabat  pemerintah  daerah.”  (Wawancara,  Ex.  Kasi
Pemerintahan Kecamatan X 2019, Februari 2023)
Sikap-sikap yang digaungkan oleh kepala desa Joko menjadikan beliau bebas untuk  mengatur  struktur  birokrasinya  sesuai  yang  dikehendaki,  atau  kepala  desa yang  benar-benar  otonom  secara  otoritas.  Kompromi  dan  politik  balas  budi  tidak berlaku disini. Selain sikap blak-blakan yang dimiliki oleh Joko yang dilakukan kepada pemerintah daerah, Joko memiliki kemampuan lain untuk mendapatkan program dan kegiatan dari pemerintah daerah yang biasa disebut dengan Nyenggek (akses dana, program  dan  kegiatan).  Proses Nyenggek yang  dilakukan  oleh  Kades  Joko  yang didasari  oleh  peluang  karena  pemerintah  daerah  juga  membutuhkan  kegiatan. Anggaran yang telah direncanakan pada tahun sebelumnya akan lebih baik diberikan kepada  pemerintah  desa  daripada  tidak  terserap  dan  berpengaruh  terhadap penganggaran keuangan tahun depan. Nyenggek menciptakan hubungan simbiosis mutualisme  dimana  pemerintah  daerah  dan  desa  sama-sama  mendapatkan keuntungan atas apa yang mereka kerjakan bersama.
Dengan berjalannya ecotorurism Desa Hulurejo yang terkenal sebagai jujukan wisatawan baik lokal maupun mancanegara, terdapat kebijakan unik yang berguna untuk  pemberdayaan  ekonomi  lokal  masyarakat.  Kepala  desa  Hulurejo  melarang pendirian toko modern di Desa Hulurejo (Malang Times 2019). Kepala desa berasumsi bahwa  pendirian  toko  modern  di  wilayah  desa  akan  menghambat  pemberdayaan ekonomi  lokal  masyarakat.  Dengan  modal  yang  tidak  terhingga  mereka  dengan mudah  memonopoli  perdagangan  baik  toko  kelontong,  pusat  oleh-oleh  hingga marchendise khas Kota X yang dikelola dengan modern dan professional. Maka dari
itu dengan potensi Desa Hulurejo sebagai salah satu jujukan wisatawan menjadikan peluang tersendiri, sehingga pusat oleh-oleh umkm, toko kelontong umkm, hingga jasa biro perjalanan umkm juga menjadi trensetter di Desa Hulurejo hingga saat ini.
Untuk  pelaksanaan  pariwisata  berbasis  alam  sendiri,  Desa  Hulurejo  juga menjadi salah satu icon di Kota X. Pada tahun 2021 silam, Kota X dihebohkan dengan rencana  pembangunan  wisata  Bon  Desa  yang  diinisiasi  oleh  Pemerintah  Desa Hulurejo.  Tempat  wisata  yang  akan  segera  menjadi  icon  dari  Desa  Hulurejo  ini merupakan  tempat  wisata  terintegrasi  dengan  mangandalkan  potensi  desa  yakni pertanian yang akan mengintegrasikan wisata petik buah apel maupun sayur, resto yang  mengedepankan  makanan  tradisional  khas  Desa  Hulurejo,  hingga  toko cinderamata yang isinya berasal dari umkm yang ada di Desa Hulurejo.
Dengan  pembiayaan  lintas  sektoral  memungkinkan  untuk  memberikan fasilitas  dan  kebijakan  yang  lebih  baik  dibanding  dengan  pembiayaan  yang  murni dibebankan  kepada  pemerintah  desa.  Pembiayaan  lintas  sektoral  memungkinkan untuk  terjadinya  check  and  balance,  sehingga  keberlangsungan  dan  keberlanjutan daripada wisata ini lebih terjamin daripada sistem tunggal yang dilaksanakan dalam pembangunannya.  Aksi Nyenggek yang  seringkali  dilakukan  oleh  Joko  juga mengundang  Pemerintah  Kota  X  yang  diwakili  oleh  Dinas  Lingkungan  Hidup  juga turut andil untuk revitalisasi wisata bon desa. Dengan potensi pertanian dan ruang terbuka  hijau  yang  dimiliki  oleh  wisata  ini,  diamanatkan  wisata  bon  desa  mampu untuk menjadi alun-alun kedua Kota Wisata X. Aspek yang menjadi daya tarik Dinas Lingkungan Hidup Kota X untuk menyokong eksisteni bon desa ini ditinjau dari sisi campaign yang dilakukan Joko terkait dengan konservasi sumber daya alam yang ada di Kota X.
Gayanya yang apa adanya, ceplas-ceplos, bondho nekat dinilai secara efektif mampu untuk menjadi figur pelaksanaan kewirausahaan politik yang ada di Hulurejo. Tanpa mengesampingkan aspek lain yang mempengaruhi bagaimana cara kerja dari kewirausahaan politik, pola komunikasi dan hubungan antar aktor yang timbul antara pemerintah desa dan pemerintah daerah menjadi poin utama dalam proses dan hasil yang dinamakan Nyenggek tersebut.
Salah  satu  fenomena  yang  menjelaskan  bagaimana  karakteristik  Bondho Nekat  adalah  pemberian  Bantuan  Langsung  Tunai  Dana  Desa  (BLTDD)  pada  tahun 2019 pada awal pandemi Covid-19. Pada waktu itu tidak ada regulasi yang jelas dari pemerintah daerah, sehingga 19 desa di Kota X tidak/belum dapat untuk menyalurkan BLTDD kepada masyarakat desa. Hal ini menciptakan situasi yang membingungkan bagi  seluruh  kepala  desa,  mengingat  bahwa  kondisi  masyarakat  desa  yang membutuhkan  bantuan  ditengah  berbagai  mata  pencaharian  yang  macet  dampak pandemi Covid-19. Joko menjelaskan:
“Saya dilema pada saat itu, kondisi pandemi, masyarakat sudah bingung karena berbagai mata pencaharian juga mati total. Disini kan banyak warga masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada sektor pariwisata. Pandemi ini berdampak kepada penghasilan mereka, kalau tidak ada wisatawan berkunjung mereka mau makan apa? Saya ke Kecamatan, ke Dinas Sosial tidak ada kejelasan, jawabannya hanya  nunggu  regulasi  dan  pimpinan.”  (Wawancara,  Ex.  Kasi  Pemerintahan Kecamatan X 2019 yang mendemonstrasikan perkataan Joko, Februari 2023)
Berdasarkan  penjelasan  Joko  diatas  menjelaskan  bahwa  beliau  seringkali bersebrangan  dengan  kebijakan  yang  diberlakukan  oleh  pemerintah  kota. Karakteristik  Bondho  Nekat  dalam  menyampaikan  pendapat  yang  bersebrangan dengan pemerintah kota merupakan nyali dan keberanian dari sosok pemimpin yang tidak  dimiliki  oleh  semua  orang.  Joko  terus  menyangkal  argumen  dari  pemerintah daerah  dengan  dalih  kepala  desalah  yang  mengerti  bagaimana  kondisi  masyarakat dibawah.  Sehingga  progresi  formulasi  kebijakan  dengan  menggunakan  skema  Top Down  tidak  akan  berdampak  baik  dikalangan  masyarakat  desa  ditengah  pandemic Covid-19.
Kontribusi  Filosofi  Kepemimpinan  Politik  Jawa  Arek  Terhadap  Strategi Kepemimpinan  Kepala  Desa  Hulurejo  dalam  Menjalankan  Program  Dan  Kegiatan Desa
Bagi pemerintahan desa yang merupakan level governance paling rendah dan bersinggungan  langsung  dengan  masyarakat,  maka  proses  kewirausahaan  politik dari  kepala  desa  menjadi  standing  point  dalam  strategi  perencanaan  program  dan kegiatan.  Kepala  desa  yang  menjadi  pemimpin  politik  tertinggi  ditingkat  desa dituntut untuk menyesuaikan diri dengan kondisi budaya dan kebiasaan masyarakat
lokal. Maka dari itu kepala desa harus mengimplementasikan ciri dan karakteristik sub kultur kebudayaan Jawa Arek untuk menerapkan strategi yang sesuai.
Praktik ideal yang diamanatkan oleh sub kultur kebudayaan Jawa Arek adalah sikap mudah beradaptasi, blak-blakan, hingga bondho nekat. Beberapa karakteristik yang  telah  disebutkan  diatas  mewarnai  bagaimana  penentuan  strategi  dalam menjalankan  roda  pemerintahan.  Dalam  karakteristik  mudah  beradaptasi  maka kepala desa harus mampu untuk berbaur dan mendekat kepada masyarakat, istilah ini  dalam  falsafah  jawa  kuno  diartikan  sebagai manjing  ajur-ajer.  Manjing  ajur-ajer diartikan sebagai kemampuan untuk berbaur tanpa kehilangan prinsip dan jati diri. Kepala  desa  diharuskan  untuk  berbaur  dan  menyesuaikan  diri  dengan  masyarakat guna  mengetahui  kebutuhan,  permasalahan  hingga  tindakan  solusi  yang  harus diambil.  Maka  dari  itu  kepala  desa  seringkali  blusukan  entah  kepada  pelaku pariwisata, pelaku umkm hingga masyarakat biasa untuk mengetahui apa kebutuhan mereka sehingga mampu untuk menemukan strategi yang tepat.
Kontribusi  yang  disumbangkan  oleh  budaya  jawa  arek  dalam  penentuan strategi juga tercermin dalam hubungan antara pemerintah desa dengan pemerintah daerah. Ditinjau dari sisi formulasi kebijakan Buttom Up dan Policy Area kepala desa juga  melaksanakan  lobby  politic  dengan  ciri  khas  jawa  areknya  guna  pelaksanaan program  dan  kegiatan.  Formulasi  kebijakan  Buttom  Up  dan  Policy  Area  seringkali mempengaruhi  bagaimana  prosesi  lobby  politic  kepala  desa  kepada  pemerintah daerah yang dikenal dengan istilah Nyenggek . Policy Area atau berbicara mengenai kewenangan, banyak kewenangan pembangunan di desa yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Maka dari itu proses lobby potik ini menjadi proses yang krusial. Kepala  desa  seringkali  menggunakan  karakteristik  budaya  yang  sesuai  dengan  ciri budaya Jawa Arek untuk melakukan lobby kepada pemerintah daerah. Kepala desa dikenal  dengan  sikap  blak-blakan  bahkan  bondho  nekat  seperti  yang  dicontohkan dalam pemberian BLTDD pada masa pandemi Covid 19, sehingga pemerintah daerah seringkali  memberikan  kredit  kepada  Kepala  Desa  Hulurejo  dengan  sikapnya tersebut. Kredit politik yang diberikan kepada kepala desa merupakan hasil Nyenggek yang dilakukan dengan menggunakan konsep kebudayaan.
Pada  strategi  seorang  usahawan  politik  dalam  menjalankan  kewirausahaan politik  harus  mempertimbangkan  dua  cabang utama.  Kewirausahaan  politik  dibagi terhadap  dua  cabang  utama  yakni  dalam  ekonomi  politik  dan  literatur  proses penciptaan kebijakan yang inovatif. Dalam proses ekonomi politik tujuannya adalah untuk  merelokasi  sumber  daya  untuk  penyediaan  barang  publik  yang  efisien, sedangkan dalam literatur kebijakan tujuannya adalah perubahan kebijakan. Analisa dari  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  praktik  kewirausahaan  politik  yang diimplementasikan  oleh  Joko  menunjukkan bahwa  terdapat  dua  cabang pemikiran utama yang dijelaskan diatas, baik dari sisi ekonomi politik atau perubahan kebijakan.
Dari sisi perubahan kebijakan terlihat dari bagaimana dilema dan problematika penyaluran BLTDD pada mas pandemi covid. Joko yang berusaha untuk menerobos kebijakan  pemerintah  kota  mampu  untuk  menemukan  ruang  celah  dalam  suatu kebijakan  guna  kesejahteraan  masyarakat  pada  masa  pandemi.  Dengan  demikian pada  proses  penyaluran  BLTDD  tersebut  menjelaskan  bagaimana  strategi  dalam implementasi  kewirausahaan  politik  mampu  untuk  menginisiasi  perubahan kebijakan.
Implikasi  kewirausahaan  politik  terhadap  pengalokasi  sumber  daya  guna terciptanya  barang  publik  tercermin  dalam  aksi Nyenggek yang  dilaksanakan  oleh Joko.  Konsepsi Nyenggek yang  mengandalkan  pada  kedekatan  dengan  pemimpin politik  terpilih  mampu  untuk  menghadirkan  barang  publik  yang  berguna  bagi masyarakat.  Diantaranya  adalah  berbagai  bantuan  dibidang  pariwisata  berbasis ecotourism yang sering kali didapatkan oleh Desa Hulurejo. Keberhasilan Nyenggek yang dilaksanakan oleh Joko tercermin dalam keberhasilan mendapatkan sokongan dana  yang  melimpah  baik  dari  pihak  ketiga  maupun  pemerintah  daerah.  Dengan interaksi  yang  dilaksanakan  berbasis  dengan  budaya  jawa  arek  mampu  untuk memberikan nilai positif terhadap kepemimpinan kepala desa.
Dalam  cabang  ekonomi  politik,  relokasi  sumber  daya  yang  dihasilkan  oleh Joko dalam penyaluran BLTDD juga mendukung idiom ekonomi dari negara-negara barat yakni No free lunch . Analisa ini didasarkan pada penuturan salah satu mantan pegawai  kecamatan  yang  menyatakan  bahwa  BLTDD  ini  diberikan  kepada  sanak keluarga  dan  orang-orang  terdekat  (Pegawai  Kecamatan,  Wawancara  Pribadi,
Februari  2023).  Hal  ini  mendukung  pernyataan  dari  Petridou  terkait  dengan asumsinya  terkait  dengan  penguasaha  politik  adalah  individu  rasional  yang mementingkan dirinya sendiri, memasok barang kolektif dengan imbalan beberapa jenis keuntungan. Dalam konteks ini terkait dengan bagaimana koalisi seorang kepala desa yang menerima imbalan dari proses relokasi kebijakan yang dilaksanakan.
Berdasarkan fenomena penyaluran BLTDD dengan menggunakan karakteristik blak-blakan hingga bondho nekat yang terkandung dalam karakteristik kebudayaan  jawa  arek  tetap  ada  istilah  mendapatkan  imbalan  dari  proses  relokasi kebijakan  yang  dilaksanakan.  Hal  ini  membuktikan  bahwa  kepemimpinan  yang menghasilkan feedback dari  masyarakat  tetap mengandung imbalan  dan  beberapa jenis keuntungan politik yang didapatkan.

## Tantangan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Kewirausahaan Politik
Dalam pelaksanaannya, implementasi kewirausahaan politik di Desa Hulurejo memiliki  beberapa  tantangan  keberlanjutan  di  masa  depan.  Tantangan  pertama adalah  permasalahan  buah  apel  yang  menjadi  masalah  klasik  yang  kian  sulit  untuk diatasi.  Resistensi  buah  apel  dalam  keberlanjutan  ecotourism  di  Desa  Hulurejo menjadi  salah  satu  item  utama,  Desa  Hulurejo  yang  terkenal  dengan  wisata  petik buah  apelnya  harus  menjaga  keberadaan  buah  apel  sehingga  mereka  tidak kehilangan  identitas  mereka  dalam  sektor  pariwisata  (Ayu  Mufidah  Kartika  Sari, 2022). Beberapa faktor yang menjadi penghambat bagi buah apel untuk tumbuh dan menghasilkan buah yang baik adalah faktor cuaca yang berubah-ubah dan sulit untuk diprediksi,  kelonjakan  harga  pestisida,  hingga  penyakit  cacar  buah  yang  sampai dengan saat ini belum ditemukan solusinya (Mardi Sampurno, 2023).
Fenomena  ini  menjadikan  banyak petani  buah apel  di  Desa  Hulurejo beralih fungsi menuju komoditas lain yang lebih realistis untuk mendapatkan keuntungan. Mereka beralih menuju komoditas lain berupa buah jeruk atau komoditas sayuran (M Bagus Ibrahim, 2023). Kondisi ini dinilai dari sisi keberlanjutan ecotourism memang sedikit mengkhawatirkan. Resistensi dan keberlanjutan pariwisata berbasis pertanian yang  digalakkan  oleh  pemerintah  desa  mendapatkan  ancaman  dari  produksi  buah apel  yang  dari  tahun  ke  tahun  semakin  menurun.  Selain  terancamnya  buah  apel sebagai salah satu ikon Desa Hulurejo, hal lain yang harus dipikirkan oleh Joko Beres
adalah petani apel yang selama ini menggantungkan hidupnya pada komoditas buah apel.  Penurunan  pendapatan  masyarakat  yang  diakibatkan  oleh  beberapa  faktor diatas juga harus segera dipikirkan.
Sebagai  kepala  desa  harus  mengambil  sikap  dan  tindakan,  tetap  pada  jalan buah  apel  dengan  konsekuensi  revitalisasi  yang  memerlukan  biaya,  waktu,  dan pengorbanan yang tidak sedikit atau beralih membranding Desa Hulurejo yang lebih realistis dan berkelanjutan di masa yang akan datang. Ketika ditanya mengenai apel sebagai branding dari Desa Hulurejo, SP menjelaskan sebagai berikut:
“Kalau memang Desa Hulurejo brandingnya sebagai desa dengan produsen apel saya setuju, tetapi bagaimana dengan nasib kita jikalau terus-terusan rugi akibat buah apel? (Wawancara, SP Petani Lokal, Oktober 2023).
Lebih  lanjut  Joko  juga  menjelaskan  bahwa  selain  komoditas  apel,  Desa Hulurejo  sebenarnya  juga  memiliki  perkebunan  kopi,  tetapi  kurang  dimaksimalkan oleh petani.
Bak gayung bersambut, pada pertengahan tahun 2023 Gubernur Jawa Timur meresmikan  agroforestry  dalam  bentuk  penanaman  kopi  masal  yang  melibatkan Desa  Hulurejo.  Desa  Hulurejo  sendiri  diberikan  jatah  lahan  kopi  seluas  500  hektar yang  nantinya  akan  dikerjakan  oleh  petani  hutan  (Fizriyani  Wilda,  2023).  Kontur pegunungan yang ada di Desa Hulurejo dianggap sebagai salah satu tempat terbaik untuk  berkembangnya  komoditi  kopi.  Dengan  demikian  tampak  bahwa pembentukan agroforestry baru ini mampu untuk dijadikan solusi tatkala komoditi apel mengalami penurunan produksi. Peluang yang menguntungkan bagi pemerintah desa, tinggal hanya bagaimana mereka menyikapi peluang yang ada.
Tentang agroforestry kopi ini Joko menjelaskan bahwa pemerintah desa siap turut  andil  dan  memberikan  bantuan  kepada  petani  hutan.  Joko  secara  terang- terangan  akan  mensupport  petani  hutan  dalam  bentuk  peningkatan  sumber  daya manusia (Malangposcomedia.id, 2023). Beliau menjelaskan bahwa pemerintah desa siap untuk memberikan proses pengelolaan kopi mulai dari penanaman, perawatan, pemanenan,  pengolahan,  hingga  bagaimana  branding  yang  harus  mereka  lakukan untuk mempromosikan hasil panen.
Tantangan  lain  yang  dihadapi  oleh  Joko  dalam  menjalankan  kewirausahaan politik  adalah  permasalahan  stunting.  Dalam  presentase  stunting  yang  dirilis  oleh pemerintah  Kota  X,  Desa  Hulurejo  menjadi  desa  dengan  peresentase  tinggi  diatas angka  presentase  pemerintah  kota.  Desa  Hulurejo  memiliki  presentase  stunting sebesar 14,51 persen. 74 balita dari total 510 mengalami stunting, angka presentase yang  disebutkan  diatas  merupakan  data  per  bulan  agustus  2023  (Dinas  Kesehatan Kota X, 2023). Secara tren, Desa Hulurejo mengalami penurunan terkait dengan data stunting dari laporan per Februari hingga laporan per Agustus 2023. Pada laporan per Februari 2023 jumlah prosentase balita stunting di Desa  Hulurejo pada angka 16,22 persen. Kemudian pada laporan per Juni 2023 angka tersebut mengalami penurunan pada angka 15,33 persen. Hingga pada laporan per bulan Agustus 2023 dapat ditekan pada angka  14,51 persen. Data  presentase tersebut  melebihi prosentase kota yang berada di angkat 12,77 persen (Dinas Kesehatan Kota X, 2023).
Menterengnya dan kesuksesan Desa Hulurejo dalam menjalankan ecotourism maupun  program  pembangunan,  sedikit  miris  apabila  meninjau  bagaimana  angka stunting yang terjadi di tingkat desa. Terlebih tidak adanya inovasi ataupun tindakan nyata dari usahawan politik guna mengatasi permasalahan tersebut.
Berdasarkan  hasil  temuan  penelitian  dan  observasi  yang  dilaksanakan, pemerintah desa hanya menjalankan mandatory berupa penyelenggaraan posyandu hingga  pembentukan  Tim  Percepatan  Penurunan  Stunting  (TPPS)  desa.  Dengan demikian Pemerintah Kota X berupaya untuk mengintervensi bagaimana pemenuhan gizi balita stunting dalam bentuk intervensi pemenuhan gizi. Penjabat (PJ) Wali Kota X  membentuk  tim  penanganan  stunting  sendiri  dengan  memberi  mandat  kepada kepala  SKPD  mengatasi  stunting  per  desa  (Richa  Irsya,  2023),  inovasi  ini  juga  yang menjadi  alasan  mengapa  terjadi  penurunan  angka  stunting  di  Desa  Hulurejo  pada laporan per bulan Agustus 2023.
Masalah stunting bukan masalah baru yang harus ditangani, terutama di Kota X  masalah  stunting  adalah  permasalahan  klasik  yang  selalu  timbul  dari  tahun  ke tahun.  Maka  dari  itu,  pemerintah  desa  seharusnya  sudah  menyiapkan  master  plan atau  tindakan  konkrit  guna  penanganan  masalah stunting.  Pemerintah desa  hanya bersifat pasif tentang bagaimana inovasi-inovasi mereka dalam penanganan stunting
yang  semestinya  dilaksanakan.  Inovasi  yang  diimplementasikan  oleh  Penjabat  Wali Kota X juga menjelaskan bahwa tidak adanya inovasi dari masing-masing Desa juga membuat pemerintah kota melakukan intervensi terkait dengan permasalahan yang ada.  Fenomena  stunting  beserta  dengan  penanganannya  di  Desa  Hulurejo  juga menjelaskan  bahwa  setiap  pemimpin  politik  memiliki  celah  dalam  menjalankan kebijakan yang dibuat. Kasus stunting merupakan salah satu pelayanan dasar yang harus diberikan oleh pemerintah dari berbagai level guna mendukung ketersediaan generasi masa mendatang yang tangguh.
Dengan  ide-ide  dan  gagasan  yang  Joko  manifestasikan  dalam  pengelolaan ecotourism  dan  interaksi  dengan  berbagai  aktor,  masalah  stunting  tentunya memerlukan  perhatian  lebih.  Analisis  dari  penulis,  permasalahan  stunting  bukan merupakan permasalahan yang sulit untuk dikendalikan, tetapi diperlukan keinginan atau political will yang kuat dan memadahi sehingga permasalahan ini mampu untuk diselesaikan.  Penyelesaian  masalah  stunting  yang  ada  di  Desa  Hulurejo  akan berdampak kepada angka stunting kota sehingga dapat ditekan. PJ Wali Kota X telah menjalankan perannya sebagai pelaku politik kreatif tingkat kota, tinggal menunggu bagaimana Joko sebagai pengusaha politik ditingkat desa mampu untuk menemukan ruang celah kebijakan untuk menangani permasalahan yang ada.
Bentuk  intervensi  atau  penemuan  celah  kebijakan  oleh  pemerintah  desa sebenarnya dapat dilaksanakan melalui program-program PKK tingkat desa. Terkait dengan  kewenangan,  permasalahan  stunting  memang  secara  hierarki  merupakan wewenang  pemerintah  daerah  kabupaten/kota.  Tetapi  terdapat  pendelegasian wewenang kepada PKK melalui pemerintah desa, sehingga pemerintah desa dapat melakukan intervensi guna menangani permasalahan yang ada. Pada sub bab ini juga memberikan bukti bahwa kewirausahaan politik yang dijalankan oleh Joko memiliki celah.  Hal  ini  terpampang  nyata  dalam  dokumen  alokasi  dan  realisasi  anggaran kegiatan PKK tingkat desa dan kelurahan tahun 2023. Berbeda dengan desa-desa lain yang  mengangarkan  penambahan  gizi,  penambahan  susu  untuk  balita  stunting, hingga bagaimana penambahan lauk pauk guna membantu untuk mengatasi masalah stunting  yang  terjadi.  Alokasi  dan  Realisasi  anggaran  kegiatan  PKK  Desa  Hulurejo hanya  kegiatan  yang  bersifat  rutin  yang  tidak  memiliki  keberlanjutan.  Semisal
pertemuan  pokja  se  kecamatan,  pertemuan  kader,  pertemuan  tribina,  hingga jambore dan HKG PKK. (Laporan Penjabat Wali Kota X Triwulan III TA. 2023).
Beberapa  desa  lain  di  Kota  X  juga  mengalokasikan  penanganan  stunting dengan  kegiatan  yang  berkelanjutan.  Desa  Y  misalnya,  mengalokasikan  kegiatan pelatihan pembuatan menu, hingga pencegahan pernikahan dini anak. Tidak berbeda jauh,  Desa  Z  juga  mengadakan  penyuluhan  pencegahan  stunting  bagi  calon pengantin yang bersifat wajib sebagai syarat untuk melangsungkan pernikahan. Desa F  bahkan  secara  berkelanjutan  mengadakan  kelas  stunting  dan  ibu  hamil  yang dilaksanakan  rutin  setiap  bulan  beserta  dengan  narasumber  yang  kompeten. Beberapa  contoh  diatas  digunakan  untuk  membandingkan  bagaimana  keseriusan dan political  will dari  seorang  pemimpin  guna  menyelesaikan  permasalahan  yang terjadi.
Penjelasan tersebut juga diperkuat dengan alokasi dana desa dan dana desa yang dialokasikan untuk percepatan penurunan stunting. Pada tahun 2023 pihak desa mengalokasikan  dana  sebesar  181.207.500  juta  rupiah  untuk  kegiatan  Posyandu Tematik Stunting (Dinas Kesehatan Kota X). Kegiatan dan alokasi yang dilaksanakan dirasa  masih  minim  dan  tidak  maksimal. Pemerintah  desa  harusnya  menambahkan kegiatan yang lebih berkelanjutan dan bersifat pencegahan, misalnya kegiatan CFC Stunting, PMT susu ibu hamil, hingga pemeriksaan oleh dokter spesialis anak seperti yang dilakukan oleh desa/kelurahan lainnya.

## KESIMPULAN
Temuan  penelitian  ini  memperluas  kewirausahaan  politik  dari  aspek  how dengan  mempertimbangkan  kontribusi  budaya  dalam  strategi  menjalankan kewirausahaan  politik  dimana  studi  ini  belum  banyak  didiskusikan  dalam  riset akademis.  Penelitian  ini  memberikan  gagasan  lain  dalam  pratik  strategi kewirausahaan politik yang dikemukakan oleh Petridou (2016) dengan menggunakan identitas  kebudayaan.  Subkultur  Kebudayaan  Jawa  Arek  seperti  Manjing  Ajur-Ajer, Egalitarian,  Blak-Blakan,  hingga  Bondho  Nekat  memberikan  kontribusi  terhadap bagaimana cara pendekatan kepada masyarakat hingga bagaimana pendekatan yang dilakukan oleh kepala desa kepada pemerintah daerah setempat. Joko menggunakan
karakteristiknya  secara  tepat  dan  sesuai  pada  tempatnya,  ia  menggunakan karakteristik yang soft kepada masyarakat dan sikap nekat dan blak-blakan kepada pemerintah daerah.
Dengan  kesamaan  karakteristik  budaya  antara  pemimpin  dan  masyarakat memberikan kontribusi positif dalam praktik strategi kewirausahaan politik. Sehingga penelitian  ini  juga  memperkuat  pernyataan Backer yang  menyatakan  bahwa kebudayaan yang berada ditempat yang salah akan menimbulkan egoisme, berbeda dengan kebudayaan berada ditempat yang tepat akan menimbulkan keselarasan dan keharmonisan. Temuan penelitian ini menjelaskan bagaimana strategi dalam praktik kewirausahaan  politik  memberikan  gagasan  baru  dalam  item  how.  Praktik kewirausahaan politik dengan mengamalkan nilai-nilai budaya dalam proses interaksi dan  strategi  usahawan  politik  berkontribusi  kepada  tanggapan  positif  masyarakat tentang  kepemimpinan  Joko.  Penelitian  ini  juga  menunjukkan  bahwa  filosofi  jawa arek  yang  diimplementasikan  dalam  kewirausahaan  kepala  desa  mampu  untuk menjadi  solusi  terkait  dengan  berbagai  permasalahan  yang  di  masyarakat,  hal  ini didasarkan  pada  pola  komunikasi  yang  cair  dan  mampu  mengakomodasi  seluruh kepentingan masyarakat.
Temuan  lain  dari  penelitian  ini  adalah  bagaimana  dua  cabang  pemikiran kewirausahaan  politik  yakni  ekonomi  politik  dan  perubahan  kebijakan  terkandung dalam  kewirausahaan politik  yang  diimplementasikan  oleh  Joko.  Penelitian  ini  juga mendukung  idiom no  free  lunch dimana  dalam  relokasi  sumber  daya  seorang usahawan politik mendapatkan imbalan keuntungan politik dalam penyaluran BLTDD sehingga menguntungkan koalisinya.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdillah,  Autar.  2017.  “Hibriditas  Pertemuan  Budaya  Jawa  Arek.”  Surabaya:  FBS
Universitas Negeri Surabaya: 1 – 11.
Ansori. 2015. “Aksiologi Nilai Egaliter Budaya ‘Arek Suroboyo.’” Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents 3(April): 49 – 58.
Björkman,  Hans,  and  Mats  Sundgren.  2005.  “Political  Entrepreneurship  in  Action Research:  Learning  from  Two  Cases.”  Journal  of  Organizational  Change Management 18(5): 399 – 415.
Christopoulos,  Dimitrios,  and  Karin  Ingold.  2011.  “Distinguishing  between  Political Brokerage  &  Political  Entrepreneurship.”  Procedia -  Social  and  Behavioral Sciences 10: 36 – 42. http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2011.01.006.
Darmalaksana,  Wahyudin.  2020.  “Metode  Penelitian  Kualitatif  Studi  Pustaka  Dan Studi Lapangan.” Pre -print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung: 1 – 6.
Hariyati, Rr Tutik Sri. 2010. “Mengenal Systematic Review Theory Dan Studi Kasus.” Jurnal Keperawatan Indonesia 13(2): 124 – 32.
Hederer,  Christian.  2007.  “Political  Entrepreneurship  and  Institutional  Change:  An Evolutionary  Approach.”  Munich  Personal  RePEc  Archive  13(8249):  1– 31. http://mpra.ub.uni-muenchen.de/8249/ MPRA.
Holcombe,  Randall  G.  2002.  “Political  Entrepreneurship  and  the  Democratic Allocation  of  Economic  Resources.”  Review  of  Austrian  Economics  15(2– 3): 143 – 59.
Imam  Sutardjo.  2014.  “Konsep  Kepemimpinan  Hasthabrata  Dalam  Budaya  Jawa.” Jumantara: Jurnal Manuskrip Nusantara 5, No. 2(2): 85 – 104. https://ejournal.perpusnas.go.id/jm/article/view/005002201406.
Kirzner,  Israel  M.,  and  Frederic  Sautet.  2006.  “The  Nature  and  Role  of Entrepreneurship in Markets: Implications for Policy.” Mercatus (November). http://papers.ssrn.com/abstract=1264696.
Kushandajani.  2016.  “Implikasi  Uu  No.  6  Tahun  2014  Tentang  Desa  Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.” Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan 2(1):
53 – 64.
Leni, Nurhasanah. 2012. “Demokrasi Dan Budaya Politik Lokal Di Jawa Timur Menurut
R. Zuhro, Dkk.” TAPIs 8(1): 69. http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/article/view/1542/1282.
Lipsky, M. 2010. Street-Level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public Service. Russell Sage Foundation.
https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=cs_djgS5v-
UC&oi=fnd&pg=PR3&dq=street+level+bureaucracy&ots=mLqYznFK61&sig=A YOHkkT3h5GQSt-tetZLyS1EeWI .
Malang Times. 2019. “Punya Banyak Potensi, Desa Di K ota X Ini Larang Toko Modern Masuk.”
https://www.malangtimes.com/baca/40080/20190607/135700/punya-banyak- potensi-desa-di-kota-X-ini-larang-toko-modern-masuk .
Petridou,  Evangelia,  Inga  Narbutaité  Aflaki,  and  Lee  Miles.  2015.  “Unpacking  the Theoretical  Boxes  of  Political  Entrepreneurship.”  Entrepreneurship  in  the Polis: Understanding Political Entrepreneurship (February): 1 – 16.
Pettinicchio, David. 2013. 36 Research in Social Movements, Conflicts and Change Strategic Action Fields and the Context of Political Entrepreneurship: How Disability Rights Became Part of the Policy Agenda. Emerald Group
Publishing Limited. http://dx.doi.org/10.1108/S0163786X(2013)0000036006 .
Purba,  Jackson  Roni.  2015.  “Kepemimpinan  Sang  Walikota :  NGAYOMI,  NGAYEMI,
LAN NGAYAHI.” Diponegoro Journal of Management 4(4): 342– 55.
Radar Malang. 2021. “Siapkan Rp 60 M Untuk Bangun Wisata Kebun Desa Hulurejo,
Kota X .” https://radarmalang.jawapos.com/malang-raya/kota- X/04/08/2021/siapkan-rp-60-m-untuk-bangun-wisata-kebun-desa-Hulurejo- kota-X/ .
Setda Kota X, Bagian Pemerintahan. 2016. Profil Desa Di Kota X. Bagian Pemerintahan Setda Kota X. Kota X.
Sigurdarson, Hallur Thor. 2021. “Reboot and Repeat: Political Entrepreneurship in the Icelandic Pirate Party.” Ephemera: Theory & Politics in Organization 21(2): 139–
75.
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=a9h&AN=15185014 6&site=ehost-live.
Silander,  Daniel.  2016.  “1  .  European  Governance  and  Political  Entrepreneurship  in Times of Economic Crisis.” : 3– 24.
Sobari, Wawan. 2019. “The Practice of Political Entrepreneurship in a Rural Javanese Village.” Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 23(1): 30– 44.
Times Malang. 2022. “Saat Warga Desa Hulurejo Amalkan Pancasila Dalam Kehidupan Sehari- Hari.” https://malang.times.co.id/news/berita/5iyn5j89o0/Saat-Warga- Desa-Hulurejo-Amalkan-Pancasila-Dalam-Kehidupan-Sehari-Hari .
Xbara, Juliana. 2017. “Paradigma Penelitian Kualitatif Dan Filsafat Ilmu Pengetahuan Dalam Konseling.” Jurnal Fokus Konseling 3(2): 95.
Yan, Ho Don, and Michael S.H. Heng. 2016. “Political Entrepreneurship and the Ko -P Phenomenon  in  Taiwan’s  Democratization*.”  Asian  Journal  of  Political Science 24(3): 285 – 304. http://dx.doi.org/10.1080/02185377.2016.1229205.