## EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN JUAL BELI TANAH DI KOTA PALOPO

## Sari Ratna Dewi
Universitas Muhammadiyah Palopo Email : jinggaorange@yahoo.com

## Abstract
The  effectivenes  of  the  implementation  of  buying  and  selling  land  in  palopo  I  still ineffective because there are still many people who are still buying and selling land with a deed under the hand , it can be said that the community has not obeyed the law and some have not influeced it community towards the implementation of the sale and purchase of land in the city palopo
Keywords: The effectiveness of law enforcement in buying and selling land.

## Abstrak
Efektivitas  pelaksanaan  jual  beli  tanah  di  Kota  Palopo  masih  kurang  efektif  karena masih  banyaknya  masyarakat  yang  masih  melakukan  jual  beli  tanah  dengan  akta  di bawah  tangan  maka  dapat  dikatakan  masyarakat  belum  menaati  hukum  bahkan  ada yang tidak mengetahuinya. Dan hal itu di pengaruhi oleh beberapa faktor faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan masyarakat terhadap pelaksanaan jual beli tanah di kota palopo
Kata Kunci: Efektivitas penegakan hukum jual beli tanah.

## PENDAHULUAN
Dalam  masyarakat,  jual  beli  bukanlah  hal  yang  baru,  karena  jual  beli  telah dilakukan  sejak  zaman  dahulu.  Jual  beli  biasanya  dilakukan  dengan  perjanjian  atau yang dikenal dengan perjanjian jual beli. Berdasarkan hukum adat jual beli merupakan perjanjian  yang  bersifat  riil,  maksudnya  penyerahan  barang  yang  diperjanjikan merupakan syarat yang mutlak dipenuhi dengan adanya sebuah perjanjian. Dengan kata lain, apabila telah diperjanjiakan suatu hal namun dalam prakteknya belum diserahkan obyek perjanjian tersebut maka perjanjian tersebut dianggap tidak ada atau belum ada perjanjian (Subekti, 1988: 29).
Dalam praktek jual beli dikalangan masyarakat awam, dimana jual beli hak atas tanah  yang  merupakan  salah  satu  perbuatan  hukum  yang  berkaitan  dengan  hak  atas tanah hanya dilakukan dengan bukti selembar kwitansi biasa saja. Sebenarnya hal ini
tidak dilarang, hanya saja hal ini akan menimbulkan kesulitan-kesulitan bagi si pembeli ketika dia akan mendaftarkan hak atas tanahnya atau melakukan balik nama hak atas tanah yang telah dibelinya ke Kantor Pertanahan, karena Kantor Pertanahan pasti akan menolak  untuk  melakukan  pendaftaran  disebabkan  tidak  terpenuhinya  syarat-syarat tentang  pendaftaran  tanah.  Perjanjian  jual  beli  sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah  dan  Peraturan Pemerintah  Nomor  37  Tahun  1998  tentang  Peraturan  Jabatan  Pembuat  Akta  Tanah (PPAT) harus dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang, dalam hal tanah adalah Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT)  yang  daerah  kerjanya  meliputi  daerah  tempat tanah yang diperjualbelikan berada.
Dalam  kehidupan  interaksi  antara  masyarakat  di  zaman  modern  ini  semua perbuatan hukum antara masyarakat satu dengan yang lainnya perlu dibuatkan suatu hubungan hukum agar memiliki legalitas, yang mana salah satu fungsi hukum adalah untuk  memberikan  kepastian  hukum  dalam  kehidupan  bermasyarakat.  Demi tercapainya  kepastian  hukum  tersebut  dibutuhkan  alat  bukti  tertulis  yang  bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum. Notaris dan PPAT adalah pejabat-pejabat  yang  mempunyai  kewenangan  dalam  membuat  akta  autentik berdasarkan  Undang-Undang.  Selain  itu  ,  dalam  kehidupan  sehari-hari  masyarakat khususnya di Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan yang notabene merupakan daerah yang mengalami peningkatan drastis dalam hal jual beli tanah dimana ditandai angka jual beli tanah dari tahun ketahun terus meningkat dimana pada tahun 2013 jumlah jual beli  tanah  mencapaia  599,  pada  tahun  2014  mencapai  1.008  sementara  tahun  2015 transaksi jual beli tanah mencapai mencapai 1.108. Dari peningkatan tersebut, praktik jual beli tanah yang dilakukan antara penjual dan pembeli masih terdapat masyarakat yang tidak melibatkan PPAT dalam transaksi jual beli tanah.
Praktik  jual  beli  tanah  yang  tidak  melibatkan  PPAT  tersebut  lebih  dikenal dengan istilah praktik jual beli tanah di bawah tangan.  Praktik jual beli tanah melalui akta  di  bawah  tangan  yang  dilakukan  masyarakat  adalah  dengan  menggunakan kwitansi atau kertas sebagai media transaksi yang berisi perjanjian jual beli tanah yang
di tandatangani kedua belah pihak serta beberapa saksi sebagai bukti telah terjadi jual beli. Adapula beberapa masyarakat yang melakukan jual beli tanah dengan akta hanya dibuat dihadapan kepala desa. Bahkan hingga saat ini masih terdapat masyarakat yang hanya memiliki bukti kepemilikan atas tanah yang masih atas nama pemilik yang lama.
Bertolak dari fakta empiris jual beli tanah dengan perjanjian bawah tangan yang terjadi di masyarakat menjadi bukti tidak efektifnya hukum yang berlaku. UUPA dan berbagai  peraturan  pemerintah  terkait  jual  beli  tanah  hanya  ditaati  sebagian masyarakat.  Keadaan  tersebut  merupakan  suatu  gejala  yang  mengindikasikan terjadinya perbedaan pola perilaku yang diharapkan oleh kaidah hukum dengan pola perilaku  yang  terjadi  dalam  masyarakat  atau  yang  biasa  disebut  dengan social  lag. (Soerjono Soekanto , 1991: 101).
Terjadinya social  lag dalam  hal  jual  beli  tanah  melalui  perjanjian  di  bawah tangan apabila ditinjau dari sosiologi hukum disebabkan karena tidak bekerja hukum dalam  masyarakat.  Untuk  memahami  bekerjanya  hukum,  dapat  dilihat  dari  fungsi hukum yang dapat diamati dari beberapa
sudut pandang seperti fungsi hukum sebagai sosial kontrol, fungsi hukum sebagai alat mengubah  masyarakat,  fungsi  hukum  sebagai  simbol  pengetahuan,  fungsi  hukum sebagai intrumen politik dan fungsi hukum sebagai alat integrasi (Zainuddin Ali, 2010: 37).
Apabila  fungsi-fungsi  hukum  tidak  berjalan  sebagaimana  mestinya  maka  bisa dipastikan  hukum  yang  berlaku  tidaklah  efektif.  Hal  tersebut  disebabkan  karena berlakunya  suatu  undang-undang  pada  dasarnya  tak  serta  merta  menciptakan masyarakat  yang taat  akan hukum.  Masyarakat  yang sadar akan hukum  belum tentu akan  menaati  hukum  hukum  yang  berlaku.  Seperti  yang  diungkapkan  oleh  Paul Scholten  bahwa  kesadaran  hukum  ( rechtsbewustzijin;  legal  consciousness )  yang dimiliki masyarakat, belum menjamin warga negara tersebut akan menaati suatu aturan hukum atau perundang-undangan (Achmad Ali, 2009: 300).
Realitas ketidakefektifan hukum terkait dengan masih terdapatnya masyarakat di Kota  Palopo  yang  melakukan  transaksi  jual  beli  tanah  melalui  akta  dibawah  tangan
menimbulkan  berbagai  dampak.  Dampak  tersebut  berupa  tidak  adanya  kepastian hukum  terhadap  kepemilikan  tanah  yang  diperjualbelikan  melalui  perjanjian  bawah tangan.
Berdasarkan penjelasan di atas dapat diperkirakan cepat atau lambat akan timbul masalah  yang  tibul  dalam  masyarakat  dan  tidak  menutup  kemungkinan  akan  timbul lebih banyak kasus sengketa tanah yang akan terjadi d seluruh indonesia khususnya di Kota Palopo, sehingga harus segera diantisipasi dan diatasi.
Melihat  hal  ini maka tulisan ini bertujuan untuk  mengetahui dan  menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap pelaksanaan jual beli tanah di kota palopo dan faktor faktor yang mempengaruhi ketidak patuhan hukum  terhadap pelaksanaan jual beli tanah di kota palopo. Metode yang di gunakan dalam penulisan ini menggunakan metode hukum empiris yaitu analisis yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dan  menemukan  kebenaran  dengan  menggunaka  metode  berpikir  induktif  dan kriterium  kebenaran  korespoden  adalah  fakta  yang  muktahir  (Ronny  Hanintijo soemitro, 1988 : 76)

## EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP JUAL BELI TANAH DI KOTA PALOPO
Kota  palopo  merupakan  kota  yang  baru  berkembang  untuk  mendukung pembangunan dan pengembangan yang ada, sehingga banyak terjadi proses jual beli tanah  di  antara  kalangan  masyarakat,  baik  masyrakat  palopo.  Dan  tidak  menuntut kemungkinan akan rawannya konflik. Pelaksanaan jual beli tanah di palopo masih tidak efektif di liat masih ada masyarakat yang melakukan jual beli tanah di bawah tangan yang  semestinya  mereka  lakukan  jual  beli  tanah  dengan  melibatkan  PPAT. Pelaksanaan jual beli tanah dapat dilakukan dengan adanya akta autentik dan akta di bawah  tangan.  Akta  di  bawah  tangan  atau onderhands acte adalah  akta  yang  dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum, melainkan dibuat dan ditandatangani sendiri oleh para pihak yang mengadakan perjanjian . Akta yang tidak dibuat dihadapan pejabat yang  berwenang  ( Overshrijving  Ambtenaar )  tersebut  diatas  dikenal  dengan  akta  di
bawah tangan. Dimana dengan dibuatnya akta tersebut maka pada saat itu telah terjadi pemindahan hak dari pemegang hak sebagai penjual kepada pembeli sebagai pemegang hak  yang  baru.  Mengutip  pendapat  Boedi  Harsono  terkait  jual  beli  tanah  yang dilakukan tanpa akta PPAT adalah sah dan mengakibatkan beralihnya hak milik atas tanah  asalkan  jual  beli  itu  memenuhi  syarat-syarat  materil  baik  mengenai  penjual, pembeli  maupun  tanahnya . Hal  tersebut  sesuai  dengan  pendapat  Suriyaman  Mustari Pide yang menyatakan bahwa akta di bawah tangan adalah sah apabila para pihak cakap dan  ada  objek  yang  diperjualbelikan  dalam  hal  ini  adalah  tanah  yang  tidak  sedang bersengketa.  Kecapakan  dalam  akta  di  bawah  tangan  dapat  diterima  dalam  hal peralihan hak. Selain itu, dalam hal jual beli tanah berlaku asas pacta sunt servanda yakni setiap perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian.
Terkait  dengan  hal  tersebut  menurut  Andy  Hartanto  peralihan  hak  atas  tanah dalam  bentuk  jual  beli  harus  memenuhi  beberapa  syarat  yang  telah  ditentukan  oleh peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Apabila  syarat-syarat  yang  telah ditentukan tidak terpenuhi maka akan membawa konsekuensi pada legalitas jual beli hak  atas  tanah  tersebut.  Syarat  jual  beli  hak  atas  tanah  melalui  jual  beli  terdiri  atas syarat meteril dan syarat formil. Syarat materil tertuju pada subjek dan objek hak yang akan  diperjualbelikan,  dimana  pemegang  hak  atas  tanah  harus  mempunyai  hak  dan wewenang untuk menjual hak atas tanah, pembeli adalah orang yang memenuhi syarat sebagai  subjek  hak  atas  tanah  dan  tanah  yang  akan  diperjualbelikan  tidak  sedang bersengketa Syarat formil dalam hal jual beli hak atas tanah adalah formalitas transaksi jual beli. Formalitas tersebut meliputi akta yang menjadi bukti perjanjian jual beli serta pejabat yang berwenang membuat akta tersebut. Dalam hal jual beli tanah, pejabat yang berwenang membuat akta Pejabat  Pembuat Akta Tanah (PPAT) sesuai dengan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Transaksi jual  beli  tanah  yang  dilakukan  dengan  memenuhi  syarat  materil  dan  formil  akan memberikan  konsekuensi  yuridis  berupa  kepastian  hukum  dan  perlindungan  hukum bagi pemilik hak atas tanah. Transaksi jual beli tanah yang dilakukan oleh masyarakat
hingga saat ini pada kenyataannya dilakukan dengan beberapa praktik jual beli, baik yang telah memenuhi syarat-syarat materil dan formil maupun yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dilapangan yakni di  Kota  Palaopo  dimana  penulis  mengklasifikasikan  praktik  jual  beli  tanah  yang dilakukan masyarakat.  Praktik pertama adalah jual beli melalui akta di bawah tangan, kedua jual beli beli tanah yang hanya sampai pada tahap pembuatan akta jual beli dan yang ketiga jual beli tanah yang sampai pada tahap balik nama atau mendaftarkan tanah tersebut di Badan Pertanahan Nasional. Adapun sampel masyarakat yang melakukan jual beli tanah dengan akta di bawah tangan dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 1. Jual Beli Tanah Melalui Akta di Bawah Tangan
Sumber Data : Data primer diolah Tahun 2016
Dalam tabel ini menjelaskan bahwa dari 10 sampel masyarakat yang melakukan jual  beli  tanah  melalui  akta  di  bawah  tangan  kecendrungan  yang  paling  banyak dilakukan  adalah  secara  tertulis  dengan  format  yang  dibuat  sendiri  dan  dihadiri beberapa saksi dengan presentase 50%, kemudian melalui kwitansi dengan presentase 30% dan secara lisan dengan presentase 20%. Sampel yang melakukan jual beli secara tertulis telah mengetahui pentingnya bukti dan saksi pada jual beli tanah namun tidak dilakukan  susuai  prosedur  yang  benar,  sampel  yang  melakukan  jual  beli  dengan kwitansi juga telah mengetahui pentingnya bukti dan saksi pada jual beli tanah namun media  yang  digunakan  adalah  kwitansi  yang  pada  dasarnya  telah  memiliki  format sehingga lebih mudah dilakukan transaksi sedangkan yang melakukan jual beli secara lisan,  terdapat  sampel  yang  tidak  mengetahui  prosedur  dan  ada  pula  yang  telah
No  Kategori Frekuensi Presentase 1 Tertulis dan ada saksi  5 50% 2 Kwitansi 3 30% 3 Lisan 2 20% TOTAL 10 100%
mengetahuinya namun karena faktor yang kepercayaan yang masih tinggi maka hanya dilakukan secara lisan.
Terdapat pula kecenderungan bahwa masyarakat yang melakukan jual beli tanah melalui akta di bawah tangan disebabkan karena tidak adanya sertifikat hak atas tanah terhadap  tanah  yang  diperjualbelikan.  Berdasarkan  data  diatas  dan  wawancara  yang penulis  lakukan  dengan  sampel  diperoleh  berbagai  faktor-faktor  penyebab  sehingga masyarakat  Kota  Palopo  masih  melakukan  jual  beli  tanah  hak  milik  melalui  akta  di bawah tangan. Pertama adalah masalah biaya, proses jual beli tanah yang melibatkan pejabat  membutuhkan  biaya  yang  tidak  sedikit,  dimana  tidak  semua  masyarakat memiliki keadaan ekonomi yang sama sehingga masyarakat yang keadaan ekonominya lemah tentu memilih tidak melibatkan PPAT yang berujung pada tidak di daftarkannya tanah  tersebut  di  BPN.  Dari  segi  yuridis  pada  dasarnya  masyarakat  yang  tingkat ekonominya  lemah  dalam  hal  mewujudkan  kepastian  hukum  kepemilikan  hak  atas tanahnya dapat diberi kemudahan dalam hal biaya. Hal tersebut telah di atur pada Pasal 19 ayat 4 UUPA yang menyatakan bahwa: Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya- biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran termaksud dalam ayat 1 diatas, dengan ketentuan  bahwa  rakyat  yang  tidak  mampu  dibebaskan  dari  pembayaran  biayabiaya tersebut. Sebagai pelaksanaan dari pasal tersebut telah diatur dalam Pasal 14 Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  (PMDN)  Nomor  2  Tahun  1978,  atas  permohonan  yang bersangkutan,  Gubernur  KDH  dapat  membebaskan  pemohon  dari  pembayaran sebagian  atau  seluruh  biaya  yang  ditetapkan  dalam  peraturan  ini,  jika  dapat membuktikan ia tidak mampu membayarnya. Terkait ketentuan di atas, maka Gubernur memiliki kewenangan untuk merekomendasikan pembebasan pendaftaran tanah bagi masyarakat  yang  tidak  mampu,  dengan  pertimbangan  bahwa  untuk  mewujudkan kepastian hukum dan kepastian hak bagi masyarakat yang kurang mampu pada hak atas tanah yang dimilikinya.
Meskipun terdapat Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) yang merupakan kegiatan pendaftaran tanah pertama kali dan ditujukan bagi masyarakat ekonomi lemah namun  hal  tersebut  tetap  menjadi  kendala  bagi  masyarakat  terkait  biaya.  PRONA
adalah pendaftaran tanah gratis yang sama sekali tidak dipungut biaya padahal biaya- biaya yang berkaitan dengan alas hak atau alat bukti perolehan penguasaan tanah, patok batas, materai, Bukti Setor Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan  Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan Bangunan (PPh) menjadi tanggung  jawab  peserta  PRONA.  Sehingga  meskipun  terdapat  program  pemerintah seperti  PRONA  yang  pada  dasarnya  memberi  kemudahan  dari  segi  biaya  bagi pendaftaran tanah, namun bagi masyarakat yang belum memiliki alas hak berupa akta jual  beli  yang  harus  dilakukan  dengan  melibatkan  PPAT  atau  camat  selaku  PPAT sementara tentu tetap harus mengeluarkan biaya karena alas hak tidak di tanggung pada program PRONA. Biaya yang merupakan salah satu faktor masyarakat melakukan jual beli tanah melalui akta di bawah tangan apabila ditinjau dari sisi hukum sesuai dengan pendapat Achmad Ali bahwa ketaatan yang paling mendasar sehingga seorang menaati atau  tidak  menaati  hukum,  adalah  karena  adanya  kepentingan.  Pendapat  tersebut merupakan pengaruh dari mazhab hukum ekonomi, yang memandang berbagai faktor ekonomi  sangat  memengaruhi  ketaatan  seseorang,  termasuk  di  dalamnya  keputusan seseorang yang bertalian dengan faktor biaya atau pengorbanan, serta keuntungan jika ia mentaati hukum.
Kedua,  terkait  pengetahuan  masyarakat  mengenai  tata  cara  jual  beli  dan pendaftaran  tanah,  ini  pada  dasarnya  tidak  lagi  menjadi  faktor  yang  begitu berpengaruh. Hal tersebut disebabkan karena berdasarkan data yang diperoleh penulis dari Kantor BPN Kota Palopo terjadi peningkatan pada jumlah transaksi jual beli tanah dari tahun 2013 sampai tahun 2015. Data tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah.
Tabel 2. Data transaksi jual-beli tanah di Kota Palopo
No  Tahun Transaksi jual beli tanah 1 2013 599 2 2014 1.008 3 20015 1.108 TOTAL 2.715
Sumber Data : Kantor BPN Kota Palopo tahun 2016
Dalam tabel ini menjelaskan bahwa telah terjadi peningkatan dari tahun ke tahun terhadap sertifikasi tanah, di tahun 2013 jumlah sertifikasi tanah sebanyak 599 sampai pada  tahun  2014  mengalami  mencapai  1.008  serta  tahun  2015  sebanyak  1.108. Peningkatan tersebut meskipun tidak begitu signifikan namun tetap mengindikasikan peningkatan pengetahuan masyarakat dalam pendaftaran tanah. Terkait dengan hal itu apabila  masyarakat  telah  mendaftarkan  tanahnya  maka  masyarakat  tersebut  telah melalui proses jual beli sesuai dengan aturan yang berlaku yakni dengan dilibatkannya PPAT.
Hal tersebut sesuai dengan wawancara penulis dengan Bapak A. Asri Abbas, SH Kepala Seksi Hak Tanggungan dan Pendaftaran Tanah Kantor BPN Kota Palopo yang menyatakan  bahwa  setelah  masyarakat  melakukan  sertifikasi  tanah  di  BPN  berarti proses sebelum disertifikatkan sudah benar, seperti dilakukan di hadapan PPAT atau Camat. Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa pada kenyataannya masih ada masyarakat yang belum mengetahui prosedur tersebut karena tingkat pendidikan yang rendah. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Andi Erwin Edward yang merupakan bagian pengukuran Badan Pertanahan Nasioanal Kota Palopo menyatakan bahwa latar belakang pendidikan yang berhubungan erat dengan pengetahuan tata cara jual  beli  tanah  memang  merupakan  salah  satu  yang  faktor  yang  mempengaruhi terjadinya praktik jual beli tanah dengan akta di bawah tangan, seperti kita lihat pada table di bawah ini.
Tabel 3. Data pengetahuan masyarakat berdasarkan tingkat pendidikan
No  Pendidikan Frekuensi  Presentase 1 SD 5 50% 2 SMP 2 20% 3 SMA 2 20% 4 SARJANA 1 10% TOTAL 10 100%
Sumber Data : Data data primer diolah Tahun 2016
Dalam tabel ini menjelaskan yang mengatakan latar belakang pendidikan sangat berpengaruh mengenai tingkat pengetahuan masyarakat tentang pelaksanaan jual beli tanah di Kota Palopo, dapat kita lihat dari 10 responden dari Pendidikan Sekolah Dasar tingkat  pengetahuannya  mencapai  sekitar  50%,  SMP  tingkat  pengetahuaanya  20%, SMA tingkat pengetahuaanya 20%, serta sarana tingkat pengetahuaanya 10%, namun yang  menjadi  faktor  utama  adalah  pola  pikir  masyarakat  yang  menganggap  sepele transaksi jual beli tanah sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak berpikir panjang mengenai dampak yang ditimbulkan apabila jual beli tanah yang mereka lakukan pada akhirnya bermasalah karena tidak adanya alat bukti yang sah terkait jual beli tersebut.
Berdasarkan hal tersebut maka peran aktif dari Badan Pertanahan Nasional Kota Palopo  sangat  penting  dalam  meningkatkan  sosialisasi  kepada  masyarakat  terkait dengan pendaftaran tanah dan prosedurnya, baik  kepada masyarakat yang bertempat tinggal  di  daerah  yang  terpencil  maupun  kepada  masyarakat  yang  telah  mengetahui prosedur namun tidak memiliki motivasi untuk mendaftarkan tanahnya sebagai bentuk kesadaran dan ketaatan hukum. Selain BPN peran aktif Camat dan Kepala Kelurahan sebagai  pemimpin  yang  paling  mudah  diakses  masyarakat  untuk  tetap  menghimbau masyarakat khususnya masyarakat untuk tidak lagi melakukan praktik jual beli tanah melalui akta di bawah tangan dengan melibatkan pejabat yang berwenang yakni PPAT dalam hal jual beli tanahnya.
Ketiga,  berdasarkan  wawancara  tersebut  dapat  diketahui  faktor  lain  yang menyebabkan  masyarakat  lebih  memilih  melakukan  jual  beli  dengan  akta  di  bawah tangan  adalah  karena  motivasi  masyarakat.  Masyarakat  menganggap  bahwa  dengan melibatkan  pejabat  yang  berwenang  sampai  dengan  adanya  sertifikat  hak  atas  tanah tidak memberikan pengaruh terhadap jual beli yang mereka lakukan. Pengaruh yang dimaksud adalah dengan masih tingginya rasa saling percaya antara masyarakat yang melakukan jual beli tanah maka mereka meyakini suatu saat tidak akan timbul konflik terhadap tanah sebagai objek yang diperjual belikan. Masyarakat pada dasarnya telah mengetahui  prosedur  transaksi  jual  beli  tanah  dan  pendaftaran  tanah.  Namun  pada kenyataannya  masyarakat  masih  memilih  untuk  tidak  mengikuti  ketentuan  tersebut
secara keseluruhan dikarenakan berbagai faktor. Masyarakat telah melakukan jual beli tanah dihadapan PPAT sebagai pejabat yang berwenang, baik pada PPAT atau PPAT sementara  yakni  Camat  namun  setelah  proses  akta  jual  beli  yangdibuat  oleh  PPAT kemudian tidak daftarkan ke BPN untuk balik nama. Adapun sampel masyarakat yang melakukan praktik tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah:
Tabel 4. Jual Beli Tanah Sampai Pada Akta Jual Beli
No  Alasan Frekuensi  Presentase 1 Akta  jual  beli  sudah  cukup sebagai bukti 4 40% 2 Dana 6 60% TOTAL 10 100%
Sumber Data : Data primer diolah tahun 2016
Dalam  tabel  diatas  menjelaskan  bahwa  dari  10  sampel  masyarakat  yang melakukan  jual  beli  tanah  hanya  sampai  pada  akta  jual  beli  40%  diantaranya mengganggap  akta  jual  beli  sudah  cukup  sebagai  bukti  dan  60%  sisanya  alasannya terkait dengan masalah dana. Berdasarkan data tersebut dan wawancara yang dilakukan dengan sampel, tidak dilakukannya balik `nama di Kantor Pertanahan memiliki 2 (dua) faktor penyebab. Pertama karena masyarakat menganggap akta jual beli yang dibuat PPAT atau camat sebagai PPAT sementara sudah cukup membuktikan kepemilkannya sehingga  tidak  perlu  dilakukan  balik  nama,  kedua  karena  dana  yang  dimiliki  belum mencukupi untuk di teruskan pada tahap balik nama sehingga pembuatan akta jual beli dan balik nama secara bertahap menyesuaikan dengan kondisi keuangan.
Pengurusan  secara  bertahap  antara  akta  jual  beli  dan  balik  nama  memang memberikan  kemudahan  pada  masyarakat  terkait  dengan  faktor  biaya,  namun  cara tersebut telah menyalahi prosedur pendaftaran tanah dimana penyerahan akta jual beli harus  diserahkan  selambat-lambatnya  7  (Tujuh)  hari  kerja  setelah  penandatanganan akta  jual  beli  sesuai  dengan  Pasal  40  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Faktanya yang terjadi di masyarakat, beberapa diantaranya dalam hal penyerahan akta jual beli ke BPN untuk balik nama memakan lebih banyak waktu, bahkan salah satu  responden  menyatakan  baru  menyerahkan  akta  jual  belinya  untuk  balik  nama setelah  3  tahun  sejak  penandatanganan  akta.  Meskipun  demikian  BPN  Kota  Palopo tetap  menerima  masyarakat  yang  baru  akan  mensertifikatkan  tanahnya  meskipun penandatanganan  akta  jual  beli  telah  lewat  7  hari.  Hal  tersebut  sesuai  dengan wawancara  penulis  dengan  Bapak  Abu  Baka  Pegawai  BPN  Kota  Palopo  yang menyatakan bahwa pendaftaran tanah 7 hari setelah penandatanganan akta merupakan suatu keharusan. Namun apabila lebih adalah kelalaian masyarakat sendiri.
Masyarakat  sudah  disarankan,  meskipun  demikian  ketika  masyarakat  dating setelah lewat dari 7 hari tetap di terima untuk mendaftarkan tanahnya. Meskipun pada akhirnya  BPN  tetap  menerima  untuk  disertifikatkan,  cara  tersebut  sangat  berpotensi menimbulkan  konflik  apabila  jarak  antara  pengurusan  akta  jual  beli  dan  balik  nama memakan waktu sampai bertahun tahun. Konflik yang dimaksud adalah apabila pihak penjual  tanah  ataupun  keluarganya  masih  mengklaim  tanah  tersebut  sebagai  hak miliknya dikarenakan sertifikat atas tanah sebagai objek yang telah diperjual belikan masih atas nama pihak penjual. Sebagai bahan perbandingan antara masyarakat yang melakukan jual beli tanah melalui akta di bawah tangan dan jual beli tanah yang hanya sampai  pada  akta  jual  beli  dengan  masyarakat  yang  melakukan  jual  beli  tanah  yang sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku  yakni  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  tahun 1997 tentang Pendafaran Tanah maka penulis  juga mencari sampel yang  melakukan jual beli tanah dan mendaftarkannya sesuai dengan prosedur yang dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 5. Jual Beli Tanah Sampai Pada Tahap Balik Nama
No  Alasan Frekuensi  Presentase 1 Keamanan yang nyaman 8 80% 2 Untuk  diijadikan  jaminan  di bank 2 20%
TOTAL 10 100%
Sumber Data : Data Primer diolah Tahun 2016
Dalam  tabel  ini  menjelaskan  bahwa  dari  10  sampel  yang  melakukan  jual  beli tanah sampai tahap balik nama 80% diantaranya disebabkan karena alasan keamanan dan kenyamanan dan 20% diantaranya dijadikan jaminan di Bank. Berdasarkan data diatas dan wawancara yang dilakukan dengan sampel yang melakukan jual beli tanah yang  telah  memiliki  sertifikat  yang  menyatakan  bahwa  alasan  melakukan  jual  beli sesuai prosedur dan pendaftaran tanah disebabkan dia tidak ingin ada lagi gangguan dari pihak lain atas kepemilikan tanahnya, selain itu sertifikat tanah dapat digunakan sebagai jaminan apabila melakukan pinjaman di Bank.
Lebih lanjut penulis menanyakan tentang sumber informasi terkait pendaftaran tanah tersebut yang diperoleh dari saran camat pada saat membuat akta jual beli untuk segera melakukan balik nama agar dikemudian hari tidak terjadi konflik. Dilingkungan masyarakat  Kota  Palopo  pada  kenyataannya  Kepala  Kecamatan  maupun  Kepala Kelurahan  berperan  dalam  hal  proses  transaksi  jual  beli  tanah  demi  kepastian  objek tanah yang diperjualbelikan. Fakta bahwa masih adanya masyarakat Kota Palopo yang melakukan  jual  beli  tanah  melalui  akta  bawah  tangan  membuktikan  terjadinya perbedaan  pola  perilaku  yang  diharapkan  oleh  kaidah  hukum  dengan  pola  perilaku yang terjadi dalam masyarakat. Dalam arti sosiologis perbedaan pola perilaku tersebut berpotensi menimbulkan melemahnya hukum yang berlaku dalam masyarakat. Faktor melemahnya  hukum  karena  norma  hukum  tidak  sesuai  dengan  norma  sosial  yang bukan  hukum,  misalnya  karena  hukum  terlalu  progresif  sehingga  dirasakan  sebagai norma yang asing bagi masyarakat.
Efektivitas  pelaksannan  jual  beli  tanah  di  Kota  palopo  menurut  penulis  masih kurang efektif karena masih banyak masyarakat yang masih melakukan jual beli tanah melalui akta di bawah tangan diindikasikan merasa bahwa aturan hukum yang berlaku dengan melibatkan pejabat pembuat akta tanah tidak sesuai dengan norma sosial yang bukan  hukum  yang  mereka  pahami  yakni  kepercayaan  yang  tinggi  terhadap  sesama
dalam  hal  jual  beli.  Hal  tersebut  yang  mengakibatkan  masyarakat  merasa  asing terhadap aturan tersebut. Karena masyarakat merasa asing maka mereka tidak merasa terikat oleh hukum tersebut sehingga tidak menaatinya. Tidak ditaatinya hukum dengan masih adanya masyarakat yang melakukan jual beli tanah yang dengan akta di bawah tangan  memberikan  konsekuensi  yuridis  terhadap  status  kepemilikan  tanah  yang diperjualbelikan.

## FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETIDAKPATUHAN HUKUM  TERHADAP  PELAKSANAAN  JUAL  BELI  TANAH  DI  KOTA PALOPO
Pada  dasarnya  efektivitas  merupakan  tingkat  keberhasilan  dalam  mencapai tujuan. Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah  ditentukan  sebelumnya.  Ketika  ingin  mengetahui  sejauh  mana  efektivitas  dari suatu  aturan  hukum,  maka  yang  harus  diperhatikan  adalah  sejauh  mana  hukum  itu ditaati  oleh  sebagian  besar  target  yang  menjadi  sasaran  ketaatannya.  Jadi,  untuk mengetahui efektif atau tidaknya aturan hukum mengenai pelaksanaan jual beli tanah di Kota Palopo, maka yang harus diperhatikan adalah sejauh mana aturan hukum ini ditaati  oleh  para  masyarakat,  sifat  ketaatan  dari  masyarakat  serta  pengetahuan masyarakat itu sendiri mengenai isi dari aturan hukum tersebut.
Namun berdasarkan hasil penelitian di atas, aturan hukum pelaksanaan jual beli tanah di Kota Palopo kurang efektif, hal ini berdasar pada masih banyak masyarakat yang tidak menaati peraturan yang di  tetapkan oleh pemerintah  dalam hal mengenai pelaksanaan  jual  beli  tanah  tentang  isi  dari  peraturan  tersebut.  Adapun  faktor  yang mempengaruhinya, penulis akan menghubungkan dengan teori dari Soerjono Soekanto tentang faktor yang mempengaruhi penegakan atau keefektifan hukum, yaitu: Faktor Hukum atau undang-undang, faktor penegak hukum, faktor masyarakat, faktor sarana dan  fasilitas  pendukung  dan  faktor  budaya  hukum.  Selanjutnya  Penulis  akan memaparkan hasil penelitian yaitu
sebagai berikut :
1. Faktor Hukum atau Undang-Undang
Sebagai sumber hukum, perundang-undangan mempunyai kelebihan dari norma sosial yang lain, karena ia dikaitkan pada kekuasaan yang tertinggi di suatu negara dan karenanya  pula  memiliki  kekuasaan  memaksa  yang  besar  sekali.  Dalam  praktik penyelenggaraan hukum dilapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum  dan  keadilan.  Hal  ini  disebabkan  oleh  konsepsi  keadilan  merupakan  suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang  telah  ditentukan  secara  normatif.  Suatu  kebijakan  atau  tindakan  yang  tidak sepenuhnya berdasar merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.
Mengenai faktor hukum dalam hal pelaksanaaan jual-beli tanah di Kota Palopo yang  selalu  terjadi  di  masyarakat  yang  dalam  hal  ini  masyarakat  Kota  Palopo  yang boleh dikatakan masih banyak tidak mngetahui proses pelaksannan jual beli tanah yang tertuang  dalam  Undang-Undang  khususnya  tentang  pembuatan  akta  jual  beli  di hadapan pejabat yang berwenang.
2. Faktor penegak hukum.
Setiap  penegak  hukum  mempunyai  kedudukan  dan  peranan.  Oleh  karena  itu, seorang  penegak  hukum  yang  mempunyai  kedudukan  tertentu  dengan  sendirinya memiliki  wewenang  untuk  melakukan  sesuatu  berdasarkan  jabatanya.  Seorang penegak  hukum,  sebagaimana  halnya  dengan  warga-warga  masyarakat  lainnya, biasanya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan
sekaligus. Dengan demikian tidaklah mustahil bahwa antara berbagai kedudukan dan peranan timbul konflik. Kalau di dalam kenyataanya terjadi suatu kesenjangan antara peranan yang seharusnya dilakukan dengan peranan yang sebenarnya dilakukan.
Penegak  hukum  merupakan  golongan  panutan  dalam  masyarakat,  yang hendaknya  mempunyai  kemampuan-kemampuan  tertentu,  sesuai  dengan  aspirasi masyarakat.  Mereka  harus  dapat  berkomunikasi  dan  mendapat  pengertian  dari golongan  sasaran,  disamping  membawakan  atau  menjalankan  peranan  yang  dapat diterima oleh masyarakat. Penegak hukum yang dimaksud dalam hal ini adalah pihak
Badan  Pertanahan  Nasional  (BPN).  Apabila  peraturan  perundang-undangan  sudah baik,  akan tetapi  jika mental penegak hukum  kurang baik,  maka  akan menimbulkan efek pada sistem penegakan hukum. Aturan yang sudah baik tapi tidak didukung oleh aparat  pegawai  Badan  Pertanahan  Nasinal  (BPN)  maka  cukup  sulit  untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Peraturan yang ditopang pengawasan oleh pihak Badan  Pertanahan  Nasinal  (BPN)  akan  menimbulkan  kapatuhan  yang  lebih  baik dibandingkan dengan aturan yang dikomunikasikan namun dibiarkan tanpa terkontrol. Di  dalam  hal  penegak  hukum  dimaksud,  khususnya  mengenai  jual  beli  tanah  yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Peraturan Dasar Agraria maupun Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun
1998 tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Upaya yang dilakukan oleh pihak Badan Pertanahan Nasinal (BPN) Kota Palopo dalam hal pelaksanaan jual beli tanah di  Kota  Palopo,  Menurut  Junaidi  Khadafi  bahwa  pihak  Badan  Pertanahan  Nasinal (BPN)  telah  sering  melakukan  sosialisasi  terhadap  Undang-Undang  ini  kepada masyarakat, adapun sosialisainya yaitu:
a. Sosialisasi ke setiap di Wilayah Hukum Badan Pertanahan Nasinal (BPN)
b. Sosialisasi ke Dinas pertanahan Kota Palopo
c. Sosialisasi ke setiap sekolah, kampus dan pedesaan
d. Sosialisasi  kepada para tokoh masyarakat,  kepada camat, lurah serta kepala desa.
Tentunya dalam hal ini memang pihak Badan Pertanahan Nasioanal (BPN) Kota Palopo telah sering melakukan sosialisasi terhadap Undang – Undang Nomor 5 tahun 1960, namun sosialisasi tersebut belum optimal dikarenakan belum menyentuh seluruh kalangan  mayarakat  Kota  Palopo.  Menurut  penulis,  sosialisasi  terhadap  undang- undang sangatlah penting terhadap masyarakat. Karena bagaimanapun juga masyarakat bisa  mengetahui  hadirnya  suatu  undang-undang,  mengetahui  isi  dari  undangundang tersebut, dan bisa menyesuaikan diri terhadap tujuan yang hendak dicapai oleh undang- undang tersebut jika sosialisasi yang dilakukan penegak hukum kurang optimal kepada masyarakat.

## 3. Faktor Masyarakat
Salah satu faktor yang mengefektifkan suatu peraturan adalah warga masyarakat. Yang  dimaksud  disini  adalah  kesadarannya  untuk  mematuhi  suatu  peraturan perundang-undangan,  yang  kerap  disebut  derajat  kepatuhan.  Secara  sederhana  dapat dikatakan bahwa derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator  berfungsinya  hukum  yang  bersangkutan.  Tidak  setiap  kegiatan  atau  usaha yang  bertujuan  supaya  warga  masyarakat  menaati  hukum,  menghasilkan  kepatuhan tersebut. Ada kemungkinan bahwa kegiatan atau usaha tersebut malahan menghasilkan sikap tindak yang bertentangan dengan tujuannya. Misalnya, kalau ketaatan terhadap hukum dilakukan dengan hanya mengetengahkan sanksi-sanksi negatif yang berwujud hukuman apabila hukum dilanggar, maka mungkin warga masyarakat malahan hanya taat pada saat ada petugas saja.
4. Faktor Sarana dan Fasilitas Pendukung
Faktor fasilitas dimaksudkan di sini adalah sarana yang tersedia untuk mencapai tujuan. Ruang  lingkup  fasilitas  terutama  adalah  sarana  fisik  yang  berfungsi  sebagai  faktor pendukung.
Dalam  kaitan  tersebut,  Soerjono  Soekanto  (2008:13)  mengemukakan  contoh sehubungan  dengan  fasilitas  atau  sarana  pendukung  dengan  menyatakan  bahwa  bila tidak ada kertas dan pula tidak ada tinta yang cukup serta tidak tersedianya alat ketik yang baik, bagaimana mungkin petugas dapat membuat berita acara pemeriksaan yang baik. Bagaimana mungkin polisi hendak mengejar penjahat yang memakai kendaraan jika polisinya tidak memiliki fasiltas kendaraan yang baik.
Dalam  kaitannya  dengan  permasalahan  dalam  penelitian  ini,  umumnya  yang menadi  faktor  dalam  kaitannya  denga  sarana  dan  fasilitas  pendukung  yaitu  luasnya wilayah kerja kantor Badan Pertahanan Nasional Kota Palopo dan kurangnya pegawai serta  kurangnya  peran  aktif  Camat  dan  Kepala  Kelurahan  sebagai  pemimpin  yang paling  mudah  diakses  masyarakat  untuk  tetap  menghimbau  masyarakat  khususnya masyarakat untuk tidak lagi mel akukan praktik jual beli tanah melalui akta di bawah
tangan  dengan  melibatkan  pejabat  yang  berwenang  yakni  PPAT  dalam  hal  jual  beli tanahnya.
Seringkali suatu peraturan perundang-undangan dibentuk dan diberlakukan tanpa dibarengi dengan persiapan fasilitas-fasilitas pendukung yang sangat diperlukan dalam penegakannya, sehingga penerapan aturan tidak efektif.

## 5. Faktor Budaya Hukum
Budaya  hukum  adalah  keseluruhan  nilai,  sikap,  perasaan  dan  prilaku  para  warga masyarakat  termasuk  pejabat  pemerintahan  terhadap  atau  berkenaan  dengan  hukum. Dalam  kaitan  dengan  faktor  yang  mempengaruhi  penegakan  hukum,  dalam  hal  ini mengenai Efektivitas pelaksannan jual-beli tanah di Kota Palopo, budaya hukum dapat diartikan sebagai nilai-nilai atau prilaku masyarakat atau kebiasaan mayarakat dalam mematuhi, mengetahui atau mentaati aturan hukum. Seseorang dianggap mempunyai taraf  kesadaran  hukum  yang  tinggi  apabila  perilaku  nyatanya  sesuai  dengan  hukum yang berlaku. Contoh budaya hukum yang mungkin sulit hilang adanya sistem jual beli tanah di tengah masyarakat dengan modal kepercayaan dan tidak melakukan perjanjian jual beli dihadapan pejabat yang berwenang. Sehingga pada saat akan mendaftarkan tanah mereka di Badan Pertanahan Nasional berkas meraka di tolak.
Dengan  demikian  maka  taraf  kesadaran  hukum  yang  tinggi  didasarkan  pada ketaatan  atau  kepatuhan  hukum  yang  menunjukan  sampai  sejauh  manakah  prilaku nyata  seseorang  sesuai  dengan  hukum  yang  berlaku.  Akan  tetapi  tidak  setiap  orang yang mematuhi hukum mempunyai kesadaran hukum yang tinggi. Berkaitan dengan budaya  hukum  sebagai  faktor  dalam  penegakan  hukum  dalam  hal  ini  mengenai efekvitas pelaksanaan Jual beli tanah di Kota Palopo .
Dari hasil wawancara dengan Kasi  Hak Tanggungan dan Pendaftaran Tanah Kantor BPN Kota Palopo bernama A. Assri Abbas, SH, beliau mengatakan bahwa: Masyarakat khususnya masyarakat Kota Palopo masih sangat kental pengaruh saling percaya antara satu sama lain salah satunya dalam proses jual beli tanah yang dilakukan dengan saling kepercayaan pula sehingga masih banuyak diantara mereka yang tdk melaukukan jual beli tanah di hadapan pejabat yang berwenang.
Sehubungan  dengan  hal  di  atas,  lebih  lanjut  dikemukakan  oleh  seorang  yang melakukan jual beli tanah tanpa akta jual beli yang bernama Armadil Bin Jamaluddin umur 23 tahun pekerjaan Buruh bangunan, dia ingin mendaftarkan hak atas tanah yang dia  beli  ke  Kantor  Badan  Pertanahan  Nasioanal  (BPN)  tetapi  pihak  Kantor  Badan Pertanahan Nasioanal (BPN) melakukan penolakan karna salah satu persyaratan tidak dapat dipenuhi yaitu tidak adanya akta jual beli yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, sehingga tidak bisa memiliki sertifikat hak milik atas tanah yang dia beli dengan  atas  namanya  sendiri.  Faktor  Hukum,  faktor  penegak  hukum,  faktor masyarakat, faktor sarana dan fasilitas pendukung, serta faktor budaya hukum adalah faktor yang mempengaruhi pelaksanaan jual beli tanah di Kota Palopo. Karena kelima faktor  tersebut  yang  menyebabkan  kurang  efektifnya  pelaksanaan  jual  beli  tanah  di Kota Palopo.

## PENUTUP
Efektivitas  pelaksanaan  jual  beli  tanah  di  Kota  Palopo  masih  kurang  efektif  karena masih banyak masyarakat yang masih melakukan jual beli tanah dengan akta di bawah tangan maka dapat dikatakan masyarakat belum mentaati hukum bahkan ada yang tidak mengetahuinya. Faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan hukum terhadap jualbeli tanah di Kota Palopo adalah faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor masyarakat, faktor sarana ataupun fasilitas, dan faktor budaya hukum, karena kelima faktor tersebut menyebabkan  kurang efektifnya pelaksanaan jual-beli tanah di  Kota Palopo  . Badan Pertanahan  Nasional  Kota  Palopo  hendaknya  meningkatkan  sosialisasi  kepada masyarakat terkait dengan pendaftaran tanah dan prosedurnya, baik kepada masyarakat yang bertempat tinggal di daerah yang terpencil maupun kepada masyarakat yang telah mengetahui  prosedur  namun  tidak  memiliki  motivasi  untuk  mendaftarkan  tanahnya. Pemerintah dalam hal ini Camat dan Kepala Kelurahan sebagai pemimpin yang paling mudah  diakses  masyarakat  untuk  tetap  menghimbau  masyarakat  khususnya masyarakat untuk tidak lagi melakukan praktik jual beli tanah melalui akta di bawah
tangan  dengan  melibatkan  pejabat  yang  berwenang  yakni  PPAT  dalam  hal  jual  beli tanahnya.

## DAFTAR PUSTAKA
A.Qiram  Syamsudin  Meliala , 1985,  Pokok-pokok  Hukum  Perjanjian  Beserta Perkembangannya , Liberty, Yogyakarta.
Abdulkadir Muhammad, 1992, Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti,
Achmad Ali, 1998, Menjelajahi kajian Empiris Terhadap Hukum , Yarsif,
Jakarta.
__________,  2009,  Menguak  Teori  Hukum  (Legal  Theory)  dan  Teori  Peradilan (Judicialprudence), Kencana, Jakarta.
Ade maman Suherrnan, , 2006, Pengantar Perbandingan Sistem Hukum, Rajawali Pers, Jakarta.
Adrian Sutedi, SH, MH, 2009, Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya, Sinar Grafika, Jakarta.
Aminuddin Salle, 2007, Hukum Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, Kreasi Total Media, Yogyakarta.
Arief Sidharta, 1999, Refkesi tentang Hukum, Aditya, Bandung.
Badudu, Zain, 1996, Kamus Bahasa Indonesia, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
Bambang  Sutiyoso,  2010,  Reformasi  Keadilan  dan  Penegakan  Hukum  di  Indonesia , Ull Pers, Jakarta.
Boedi  Harsono,  2003,  Hukum  Agraria  Indonesia,  Sejarah  Pembentukan  Undang- undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Penerbit Djambatan, Jakarta.
Effendi Perangin, 1987, Praktek Jual Beli Tanah, Rajawali Pers, Jakarta.
Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2008, Hak-hak Atas Tanah, Kenacana, Jakarta.
K.Wantjik Saleh, 1977, Hak Anda Atas Tanah, Ghalia Indonesia, Jakarta.
Lawrence M Friedman, 2007, Sistem Hukum ; Perspektif Ilmu Sosial, Jakarta.
Lihat dalam E. Pamungkas, , 2010, Peradilan Sesat, Navila, Yogyakarta.
Liliana Tedjosaputro,2003, Etika Profesi Hukum, Rajawali, Jakarta.
Lili Rasjidi dan LB. Wyasa Putra, , 1993, Hukum Sebagai Suatu Sistem. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
M. Harahap Yahya, 1986, Segi-segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung.
MR Tirtaamidjaja, 1970, Pokok-Pokok Hukum Perniagaan, Djambatan, Jakarta.
Marbun  Rocky,  Bram  Deni,  Isnaeni  Yuliasara,  A.  Nusya,  2012,  Kamus  Hukum Lengkap, Visi Media, Jakarta.