## Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Sebagai Upaya Percepatan Pendaftaran Tanah Di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Simalungun
Bethesda Simanjuntak 1) ; Rudi Kristian Manurung 2)
1,2) Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara Email: 1) bethesdasimanjuntak4@gmail.com

## PENDAHULUAN
Tanah adalah salah satu bagian terpenting yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia. Tanah  termasuk  ke  dalam  golongan  papan  dan  pangan,  dimana  papan  merupakan  kebutuhan  paling mendasar  sebagai  tempat  tinggal  bahkan  dipenghujung  kehidupan  dan  pangan  sebagai  media  dalam bercocok tanam. Sebagai Negara Agraris, sebagian masyarakat Indonesia bekerja pada bidang pertanian dan  perkebunan,  terutama  di  daerah  pedesaan.  Tanah  juga  dapat  digunakan  sebagai  lahan  tempat berdirinya berbagai jenis perusahaan industri serta sebagai lahan usaha masyarakat perkotaan. Selain itu, sebagian  masyarakat  menganggap  tanah  sebagai  sesuatu  yang  sakral,  karena  terdapat  simbol  status sosial kepemilikannya. Seiring bertambahnya penduduk dan meningkatnya pembangunan serta kemajuan ekonomi, maka kebutuhan akan tanah semakin meningkat jua. Dalam hal peningkatan kebutuhan tanah berakibat  terhadap  peningkatan  permasalahan  dalam  bidang  pertanahan.  Terdapat  berbagai permasalahan dalam tanah di Indonesia, salah satunya adalah sengketa tanah. Menurut Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011,

## ARTICLE HISTORY
Received 02 januari 2023] Revised [31 Mei 2023] Accepted [17 Juni 2023]

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana Implementasi Program  Pendaftaran  Tanah  Sistematik  Lengkap  di  Badan  Pertanahan  Nasional Kabupaten  Simalungun.  Metode  yang  digunakan  adalah  metode  penelitian  deksriptif dengan  pendekatan  kualitatif.  Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  cara wawancara, observasi dan dokumentasi kepada informan kunci dan informan utama yang terlibat dalam program implementasi Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap. Data yang didapat  kemudian  dianalisis  secara  kualitatif  dengan  menelaah  seluruh  data  yang dikumpulkan  yang  didukung  dengan  hasil  wawancara  dengan  pendekatan  model implementasi kebijakan Van Meter & Van Horn yang mengemukakan keberhasilan suatu kebijakan  terkait  dengan  enam  indikator  yaitu  standar  dan  sasaran  kebijakan,  sumber daya, komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, karakteristik agen pelaksana, disposisi  dan  lingkungan  sosial,  politik  danekonomi.  Dari  hasil  penelitian,  Implementasi Program  Pendaftaran  Tanah  Sistematik  Lengkap  di  Badan  Pertanahan  Nasional Kabupaten Simalungun ditemukan berjalan dengan baik walaupun sumber daya manusia atau tenaga pelaksana yang ada masih kurang secara kuantitas. Sehingga implementor dilapangan maupun di kantor harus bekerja dengan beban kerja yang tidak sesuai.

## ABSTRACT
This  study  aims  to  find  out  and  describe  how  the  Implementation  of  the  Complete Systematic  Land  Registration  Program  at  the  National  Land  Agency  of  Simalungun Regency. This research uses descriptive research method with a qualitative  approach. Data collection techniques were carried out by interviews, observation and documentation to  key  informants  and  key  informants  involved  in  the  implementation  of  the  Complete Systematic  Land  Registration  implementation  program.  The  data  obtained  were  then analyzed  qualitatively  by  reviewing  all  of  data  supported  by  Van  Meter  and  Van  Horn theory  which  included  policy  standards  and  objectives,  resources,  characteristics  of implementing agencies, implementor dispositions, communication between organizations,  and  the  economic,  social  environment,  politics.  From  the  results  of  the study, the Implementation of the Complete Systematic Land Registration Program at the National Land Agency of Simalungun Regency was found to be running well even though the existing human resources or implementing personnel were still lacking in quantity. So that  implementation  both  in  the  field  and  at  the  office  must  work  with  an  inappropriate workload.
.
KEYWORDS Program Implementation, Systematic Complete Land Registration (PTSL), Land registration.
This is an open access article under the CC –BY-SA license
sengketa  tanah  atau  yang  biasa  dikatakan  sengketa  adalah  perselisihan  pertanahan  antara  orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas secara sosio-politis.
Banyak  sengketa  tanah  yang  timbul  disebabkan  oleh  persoalan  administrasi  yang  tidak  jelas, akibatnya ada tanah yang dimiliki oleh dua orang yang memiliki sertipikat masing-masing; lalu letak dan batas bidang-bidang tanah yang tidak benar, salah satunya mengenai masalah pengukuran dan pemetaan serta penyediaanpeta berskala besar. Untuk itu, dibutuhkan sertipikat tanah sebagai alat bukti yang kuat atas kepemilikan tanah. Hal ini sejalan dengan yang tertuang di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun  1997  tentang  pendaftaran  tanah,  ditegaskan  bahwa  sertipikat  merupakan  alat  bukti  yang  cukup kuat. Berdasarkan estimasi tahun 2020, jumlah bidang tanah di seluruh Indonesia adalah 126 juta bidang dan jumlah bidang tanah yang sudah terdaftar sampai dengan akhir tahun 2020 mencapai 87 juta bidang dari target yang ditetapkan sebanyak 86 juta bidang. Hingga pada sampai akhir tahun 2020, persentase jumlah tanah yang terdaftar mencapai 69,49% (Laporan Kinerja Kementrian Agraria dan Tata Ruang/BPN. Namun  dalam  pengimplementasiannya,  masih  terdapat  berbagai  masalah  antara  lain,  minimnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan hak atas tanah (sertipikat tanah) dibuktikan dengan minimnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti program tersebut; tidak semua masyarakat memahami kegiatan  PTSL,  masih  ada  ketidakpercayaan  masyarakat  dalam  proses  sertipikasi/legalisasi  asset pertanahan.  Bahkan  tidak  percaya  biaya  murah  cenderung  gratis  proses  sertipikasi  bidang  tanah. Masyarakat merasa terbebani dengan adanya proses sertipikat seperti: takut nilai pajak naik, hilang rumit untuk  mendapatkannya  lagi,  mendapatkan  surat  penguasaan  tanah  karena  sudah  jatuh  pada  generasi ketiga dari penguasaan awal (Rachman Noer, STPN, 2017:194); dan sumber daya manusia yang tersedia kurang secara kuantitas.

## METODOLOGI PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini,  peneliti  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif.  Menurut  Sugiyono (2017:213),  penelitian  kualitatif  dapat  digunakan  untuk  meneliti  permasalahan  yang  bersifat  sementara, dan akan berkembang setelah seorang peneliti sudah mulai terjun ke lapangan untuk melakukan penelitian. Dengan metode ini, peneliti dapat menggambarkan peristiwa yang terjadi dengan cenderung mengasah kemampuan menganalisa, pengalaman dan kepekaan terhadap pengumpulan informasi dan wawancara yang  sesuai  dengan  realitas  yang  terjadi  di  Badan  Pertanahan  Nasional  Kabupaten  Simalungun  terkait masalah  yang  diteliti,  yang  meliputi  standar  dan  sasaran  kebijakan,  sumber  daya,  hubungan  antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial dan politik, dan disposisi implementor.
Adapun  yang  menjadi  subjek  penelitian  ini  adalah  aparatur  pelaksana  atau  Tim  PTSL  dan masyarakat yang mengurus pembuatan surat hak milik atas tanah atau sertipikat tanah melalui program PTSL.  Adapun  teknik  pengumpulan  data  penulis  menggunakan  teknik  pengumpulan  data  dengan observasi, wawancara, dan studi dokumentasi melalui teknik pengumpulan data primer dan sekunder. 1. Wawancara adalah metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam dengan  secara  terstruktur  dilakukan  juga  mengaju  kepada  pedoman  wawancara  yang  telah  disusun sebelumnya.  2.  Observasi  adalah  metode  atau  cara-cara  menganalisis  dan  mengadakan  pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara langsung. Aspek yang diamati peneliti meliputi, gambaran lokasi penelitian, lingkunganfisik pada umumnya, unit bantuan, proses kegiatan dalam pelaksanaan bantuan, pelaksana program dan fasilitas atau sarana lainnya  yang  terkait.  3.  Studi  dokumen  merupakan  pelengkap  dari  penggunaan  metode  observasi  atau wawancara akan lebih dapat dipercaya atau mempunyai kredibilitas yang tinggi jika didukung oleh catatan peristiwa yang sudah berlalu, diperoleh dengan mencari informasi berdasarkan dokumen-dokumen, foto, gambar, dan arsip perusahaan yang memiliki relevansi dengan penelitian yang ada di lokasi penelitian atau sumber-sumber lain yang terkait dengan objek penelitian.
Prosedur analisis data yang dipakai adalah metode kualitatif yang menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Metode analisis data kualitatif dapat digunakan melalui redukasi data, penyajian data, penarikan  kesimpulan  (Sugiyono,  2017:252).  Dalam  penelitian  kualitatif,  temuan  atau  data  dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan dengan apa yang terjadi pada obyek yang diteliti. Oleh karena itu dalam pengumpulan data peneliti perlu mengandalkan validitas data agar data yang diperoleh tidak invalid. Triangulasi adalah suatu metode yang dipakai dalam penelitian kualitatif untuk mengukur  validitas  dan  reabilitas  dalam  penelitian  kualitatif  (Wirawan,  2012:157).  Dalam  membahas penelitian ini, penulis menggunakan triangulasi metode, karena informasi atau data yang diperoleh melalui proses wawancara, dokumentasi, dan pengamatan (observasi). Penulis melakukan pengamatan tentang
apa yang terjadi di instansi sebagai rumusan masalah penulis dengan melakukan wawancara langsung dan didukung dengan adanya dokumentasi kepada pihak yang terkait dengan implementasi program PTSL sebagai upaya percepatan pendaftaran tanah di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Simalungun.

## PEMBAHASAN DAN TEMUAN
Menurut Meter dan Horn (Agustino, 2017: 133-136), ada 6 variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni: 1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan/Standard dan sasaran kebijakan; 2. Sumber Daya.; 3.  Karakteristik  agen  pelaksana.;  4.    Sikap  atau  Kecenderungan  (Disposition)  Para  Pelaksana.;  5. Komunikasi Antar-Organisasi dan Aktivitas Pelaksana.; 6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik.

## Ukuran dan Tujuan Kebijakan/Standar dan Sasaran Kebijakan
Sasaran dari program PTSL di Kabupaten Simalungun berdasarkan pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata  Ruang/  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun  2018  tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap adalah masyarakat terutama yang berpenghasilan menengah ke bawah sehingga ketika masyarakat tersebut mengurus penerbitan sertipikat tanah dapat dipercepat proses pembuatan sertipikat dengan biaya yang murah, cepat, dan lancar demi meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta mengurangi dan mencegah sengketa dan konflik pertanahan di Kabupaten Simalungun. Pelaksanaan PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun ini Berdasarkan Keputusan Kepala  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Simalungun.  Jumlah  target  Desa  yang  telah  ditetapkan  dalam program  PTSL,  ada  7  Kecamatan dengan  22  Desa  yang mendapatkan  kesempatan  untuk  ikut  program PTSL Penetapan lokasi ini dikarenakan masih banyak bidang tanah/lahan yang belum memiliki sertifikat di daerah tersebut.

## Sumber Daya
Dalam  menjalankan  program  PTSL  di  Kabupaten  Simalungun,  Kantor  Pertanahan  Kabupaten Simalungun membentuk tim kerja khusus PTSL yang berdasarkan pada Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan  Kabupaten  Simalungun  Nomor  77  tentang  Susunan  Panitia  Ajudikasi,  Satuan  Tugas  Fisik, Satuan Tugas Yuridis dan Satuan Tugas Administrasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kabupaten Simalungun Tahun 2021 yang terdiri dari 3 tim yang merupakan gabungan dari seluruh Seksi yang ada di Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Simalungun  dan  juga  pihak  desa.  Tim  kerja  tersebut  terdiri  dari  panitia ajudikasi yang berjumlah 6 orang, satuan tugas fisik (tim fisik) yang berjumlah 8 orang, dan satuan tugas yuridis yang berjumlah 11 orang dan satuan tugas administrasi berjumlah 3 orang. Panitia Ajudikasi dibantu oleh Tim Satuan Tugas Fisik, Satuan Tugas Yuridis dan Satuan Tugas Administrasi.
Berdasarkan  wawancara  yang  dilakukan  dengan  implementor  (tim  PTSL  BPN)  terkait  dengan sumber daya manusia yang ada di kantorBadan Pertanahan Nasional Kabupaten Simalungun jika ditilik dari  segi  kuantitas  bahwa  jumlah  pegawai  yang  ada  terbatas.  Target  PTSL  sebanyak  2.427  bidang (Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun, 2021) di tahun 2021 dengan sumber daya manusia yang terbatas diikuti dengan beban pekerjaan rutin di kantor. Sehingga dalam pengerjaan PTSL dan dalam proses percepatan pengerjaan PTSL, pegawai mengoptimalkan kinerja dengan lembur dan menggunakan hari libur lainnya.
Keberhasilan  proses  implementasi  kebijakan  juga  sangat  tergantung  dari  kapabilitas  dan kompetensi dalam diri pegawai. Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dapat diketahui terkait  dengan  sumber  daya  manusia  yang ada  di  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Simalungun  jika  ditilik dari segi kualitas bahwa pegawai di kantor BPN yang termasuk dalam tim kerja program PTSL memahami tugas  mereka  dalam  menjalankan  tugasnya  sesuai  dengan  prosedur  dilihat  dari  pengalaman  dalam mengurus pengerjaan PTSL dilihat dari tingkat pendidikan dan pengalaman kerja dimana semua pegawai berpendidikan  perguruan  tinggi  dan  umumnya  sudah  punya  pengalaman  kerja  yang  memadai  dalam melaksanakan  program  PTSL.  Dalam  menjalankan  tugasnya  para  pegawai  juga  diberikan pelatihan/training terutama kepada satuan tugas fisik agar dapat menggunakan alat ukur saat memeriksa dan  mengukur  bidang  tanah.  Sedangkan  Pegawai  puldadis  termasuk  pegawai  tidak  tetap  diberikan
pelatihan  terkait  cara  pengumpulan  berkas  dan  pemasukan  data  melalui  aplikasi  Komputerisasi  Kantor Pertanahan (KKP).
Menurut Edward III (dalam Agustino 2017:139) fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi  kebijakan.  Implementor  mungkin  memiliki  staf  yang  mencukupi,  berkualitas,  mengerti  apa harus  yang  dilakukannya,  tetapi  tanpa  adanya  fasilitas  pendukung  (sarana  dan  prasarana)  maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil. Berdasarkan observasi peneliti, Para pegawai yang bekerja  di  kantor  maupun  yang  melakukan  pengukuran  di  lapangan  dilengkapi  dengan  sarana  dan prasarana  untuk  membantu  pelaksanaan  tugas.  Berdasarkan  hasil  wawancara  dan  observasi  terkait dengan  sumber  daya  infrastruktur  (sarana  dan  prasarana)  yang  ada,  Kantor  Pertanahan  Kabupaten Simalungun sudah efisien dengan terfasilitasinya setiap pegawai dengan komputer, printer, wifi, dan alat yang  digunakanuntuk  mengukur  bidang  tanah,  mobil  yang  digunakan  ketika  turun  ke  lapangan,  serta adanya loket pelayanan dan ruang tunggu yang dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan kepada masyarakat ketika menerima pelayanan.
Menurut  George  C.  Edward  III  dalam  Indiahono  (2009:48)  tanpa  ada  dukungan  finansial  yang memadai, progam tak dapat berjalan efektif dan cepat dalam mencapai tujuan dan sasaran. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, sumber keuangan (financial) program PTSL yang dijalankan oleh Kantor BPN Kabupaten Simalungun berasal dari APBN yang diberikan oleh pusat. Biaya yang dibebankan oleh pemerintah berupa biaya penyuluhan, biaya pengumpulan data (alas hak), biaya pengukuran bidang tanah, biaya pemeriksaan tanah, biaya penerbitan SK Hak, biaya penerbitan sertipikat, dan biaya supervise dan pelaporan. Sedangkan biaya yang harus dibayarkan oleh peserta program PTSL adalah biaya penyediaan surat tanah (bagi yang belum ada), biaya pembuatan dan pemasangan tanda batas, biaya Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) jika terkena yang dimana dasar pengenaan BPHTB adalah 5% x (NJOP Tanah dan Bangunan – NJOTKP) dan biaya administrasi seperti materai, biaya fotokopi berkas, biaya pengumuman tambahan sebesar Rp 250.000.

## Sikap/Kecenderungan (Disposisi) Para Pelaksana
Terkait  respon  implementor  terhadap  program  PTSL,  pegawai  yang  ada  di  Kantor  BPN  Kabupaten Simalungun menerima secara positif. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan implementor (tim  PTSL  BPN)  Dalam  menjalankan  program  PTSL  ini,  para  pegawai  sudah  memahami  bagaimana pelaksanaan dari program ini karena program PTSL sangat bermanfaat untuk masyarakat dan memberikan keringanan. Sikap penerimaan mereka dapat dilihat dari target dan capaian berapa banyak bidang tanah yang sudah diukur dan sudah disertipikatkan. Disposisi juga merupakan kecenderungan-kecenderungan yang  dimiliki  oleh  pelaksana  kebijakan.  Kecenderungan  disini  adalah  mengenai  komitmen,  tanggung jawab, netral atau tidak serta demokratis. Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun menempatkan orang yang tepat dalam menjalankan program PTSL. Tugas dan Wewenang yang diberikan kepada Tim Khusus PTSL berdasarkan pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

## Karakteristik Agen Pelaksana
Salah satu cakupan dari karakteristik agen pelaksana adalah struktur organisasi berdasarkan Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Republik indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor  Wilayah  Badan  Pertanahan  Nasional  dan  Kantor  Pertanahan.  Kantor  Pertanahan  Kabupaten Simalungun  memiliki  struktur  birokrasi  yang  digunakan  sebagai  panduan  kepada  para  pegawai  untuk melakukan tugas dan fungsi dari pekerjaannya sehingga dapat mencapai tujuan yang ingin dicapai. Kantor BPN  Kabupaten  Simalungun  juga  menerapkan  norma,  etika,  dan  nilai  yang  akan  mengatur  bagaimana setiap organisasi harus bertindak dan berperilakudi dalam lingkungan organisasi. Kantor BPN Kabupaten Simalungun  menerapkan  Zona  Integritas  yang  mempunyai  tujuan  untuk  mewujudkan  Wilayah  Bebas Korupsi  (WBK)  dan  Wilayah  Birokrasi  Bersih  Melayani  (WBBM)  melalui  pencegahan  korupsi  dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pegawai tidak memungut biaya diluar dari biaya yang seharusnya diberikan oleh masyarakat dan pegawai juga tidak menerima hadiah dari masyarakat jika urusannya sudah selesai.  Berdasarkan  hasil  observasi  yang  dilakukan  Peneliti,  Kantor  BPN  Kabupaten  Simalungun melakukan  apel  pagi  pada  jam  08.00-08.30  WIB.  Seluruh  pegawai  front  office  maupun  back  office diwajibkan  datang  pada  pukul  08.00  WIB  dan  setelah  melakukan  apel  pagi  para  pegawai  langsung
melaksanakan  tugasnya  yaitu  melakukan  pengolahan  berkas  dan  untuk  bagian  loket  melakukan pelayanan. Namun ditemukan pegawai back office yang datang tidak tepat waktu.

## Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana
Dalam  melaksanakan  program  PTSL  di  Kabupaten  Simalungun,  stakeholder  yang  terlibat  yaitu Badan  Pertanahan  Nasional  Kabupaten  Simalungun  dan  Kepala  Desa.  Berdasarkan  hasil  wawancara, observasi  dan  dokumentasi  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  masih  kurangnya  koordinasi  yang  dilakukan pihak  BPN  dengan  pihak  Desa  mengenai  berkas-berkas  yang  harus  dikumpulkan  oleh  pihak  desa. Komunikasi  yang  dilakukan  Badan  Pertanahan  Nasional  Kabupaten  Simalungun  kepada  masyarakat berupa  sosialisasi/penyuluhan  sehingga  masyarakat  mengerti  dan  memahami  program  PTSL.  Masih banyaknya kesalahan seperti kurang telitinya masyarakat dalam mengumpulkan berkas-berkas, dan masih kurang mengerti dan kurang memahami berkas-berkas yang harus dikumpulkan sehingga hal tersebutlah yang membuat pihak BPN terkendala dalam pengurusan sertipikat tanah.

## Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik
Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik dalam penerbitan sertipikat tanah melalui program PTSL dapat diketahui bahwa masyarakat memberikan dukungan yang positif dengan mengikuti program PTSL, karena masyarakat tidak lagi memberikan biaya yang besar dan dengan adanya program PTSL, walaupun ada  biaya  sebesar  Rp  250.000  untuk  biaya operasional  yang  sudah  ditetapkan dalam  Surat  Keputusan Bersama  3  Menteri  dapat  dicicil.  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Simalungun  juga  sangat  mendukung program PTSL dengan mengawasi berjalanannya program PTSL di Kabupaten Simalungun karena dapat melengkapi pencatatan/administrasi dari setiap bidang tanah yang ada di KabupatenSimalungun dan juga melalui pajak BPHTB kas keuangan daerah dapat bertambah dengan adanya program ini.

## KESIMPULAN
Adapun  kesimpulan  dari  hasil  penelitian  adalah  Pelaksanaan  PTSL  (Pendaftaran  Tanah  Sistematis Lengkap)  di  Kabupaten  Simalungun  adalah  kegiatan  pemerintah  dibidang  pendaftaran  tanah  berupa pensertifikatan  secara  massal  dalam  rangka  membantu  masyarakat,  terutama  masyarakat  dengan ekonomi menengah ke bawah. Dari hasil penelitian, Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Simalungun ditemukan berjalan dengan baik walaupun masih  ditemukan  beberapa  kendala  seperti  minimnya  partisipasi  masyarakat  untuk  mengikuti  program PTSL; sumber daya manusia atau tenaga pelaksana yang ada masih kurang secara kuantitas sehingga implementor  dilapangan  maupun  di  kantor  harus  bekerja  dengan  beban  kerja  yang  tidak  sesuai;  masih banyaknya kesalahan seperti kurang telitinya masyarakat dalam mengumpulkan berkas-berkas, dan masih kurang mengerti dan kurang memahami berkas-berkas yang harus dikumpulkan.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustino, Leo. 2017. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: CV Alfabeta Alamsyah, Kamal. 2016. Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi. Bandung: Media Citra Mandiri Press Dunn, W. N. 2016. Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
Indiahono, Dwianyo. 2009. Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis.Yogyakarta: Gava Media. Kadji, Yulianto. 2015. Formulasi Dan Implementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas. Gorontalo: UNG Press Gorontalo Mulyadi, D. 2015. Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik. Bandung: Alfabeta Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: PT Alfabeta. Wirawan. 2012. Evaluasi: Teori, Metode, Standar, Aplikasi, dan Profesi. Jakarta: Rajawali Press Rachman, Noer, dkk. 2017. Permasalahan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (Ptsl) Di Provinsi  Sumatera  Utara  Dan  Penyelesaiannya.  Prosiding  Seminar  Nasional  Percepatan  Pendaftaran
Tanah  Di  Indonesia:  Problematika  Pertanahan  dan  Strategi  Penyelesaian,  Sekolah  Tinggi  Pertanahan Nasional (STPN), Yogyakarta.
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional No 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Peraturan Menteri Agraria/ Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian Dan Penanganan Kasus Pertanahan
Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/ Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  8  Tahun  2015  tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah