## Warmadewa Economic Development Journal
Pengaruh Jumlah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Jumlah Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terhadap Belanja Daerah Provinsi Bali Periode Tahun 2003–2017
Maria Angelina Debbyang*, I Ketut Darma dan A. A. Sri Purnami
Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali - Indonesia
Correspondence: E - mail: debbyangelina08@gmail.com A B S T R A C T

## A R T I C L E   I N F O
This research aims is to analyze the influence on the number of motor vehicle  tax  (PKB)  and  the  number  of  motorbike  name  transfer  fees (BBNKB) on regional expenditure in Bali in the period 2003 - 2017. The method  used  is  multiple  linear  regression  analysis,  classic  assumption test  and  statistical  test  including  F  test  (F - test)  and  t  test (t - test).  Test Result F (f - test) with a value of sig 0,000 <0,05, then Ha is accepted Ho rejected  This  means  that  there  is  a  simultaneous  significant  effect between  the  variable  number  of  Motor  Vehicle  Tax  (PKB)  and  the Amount of Transfer of Vehicle Title (BBNKB) to Regional Expenditure in  Bali  Province.  Obtained  the  results  of  the  t  test  (t - test)  with  a significant value of X1 of 0,000 smaller than 0.05. This means that the amount  of  motor  vehicle  tax  has  a  significant  effect  on  regional expenditure  in  Bali  Province.  While  the  significance  value  of  X2  is
0.221  greater  than  0.05.  This  means  that  there  is  no  significant influence on the  number of motorbike  name  transfer fees (BBNKB) on regional expenditure in the Province of Bali.
How To Cite:
Debyang, M, A., Darma, I, K., Purnami, A, A, S.(2018). Pengaruh Jumlah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Jumlah Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terhadap Belanja Daerah Provinsi Bali Periode Tahun 2003–2017.
Warmadewa Economic Development
Journal . 1(2). 78 - 88. Doi: http:// dx.doi.org/10.22225/wedj.1.2.1100.78 - 88
Article History:
Received Revised
Accepted Keywords:
Motor Vehicle Tax Amount, Amount of Transfer Fee for Motor

## 1. PENDAHULUAN
Anggaran  daerah  merupakan  rencana keuangan  yang  dijadikan  pedoman  bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan pelayanan  publik.  Di  Indonesia,  dokumen anggaran  daerah  sering  disebut  sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, baik untuk provinsi maupun kota/kabupaten. Seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah paerah baik  dalam  bentuk  uang,  barang  dan  jasa  pada tahun  anggaran  harus  dianggarkan  dalam APBD (Nuarisa, 2014).
Pertumbuhan ekonomi yang tinggi mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan daerah yang direalisasikan dalam bentuk pengadaan fasilitas, infrastruktur  dan  sarana  prasarana  yang ditujukan untuk kepentingan publik. Kebutuhan
daerah  akan  sarana  dan  prasarana,  baik  untuk kelancaran  pelaksanaan  tugas  pemerintahan maupun  untuk  fasilitas  publik  memengaruhi besarnya  belanja  modal.  Sehingga  pemerintah daerah  seharusnya  melakukan  pergeseran komposisi  belanja  yang  nantinya  dapat meningkatkan  kepercayaan  publik (Andaiyani, 2013) .
Salah  satu  sumber  peneriman  yang potensial  untuk  terus  digali  dan  dikembangkan adalah  penerimaan  dari  sektor  pajak.  Pajak merupakan sumber pendanaan dalam melaksanakan  tanggung  jawab  negara  untuk mengatasi  masalah  sosial,  meningkatkan kesejahteraan  dan  kemakmuran  serta  menjadi kontrak  sosial  antara  warga  negara  dengan pemerintah.
Penerimaan terutama sektor pajak
Warmadewa Economic Development Journal, Volume 1, Nomor 2, 2018. CC - BY - SA 4.0  License
Pengaruh Jumlah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Jumlah Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terhadap Belanja Daerah Provinsi Bali Periode Tahun 2003–2017
diharapkan  dapat  berfungsi  sebagai  sumber pembiayaan  utama.  Tidak  berlebihan  apabila setiap tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pemerintah senantiasa berusaha untuk meningkatkan penerimaan pajak guna
membiayai pembangunan yang dilaksanakan. pemerintah daerah dan pembangunan  daerah  untuk  mendapatkan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan
bertanggung jawab.
Dari  berbagai  jenis  pajak  yang  dijadikan sumber  pendapatan,  PKB  dan  BBNKB merupakan  pajak  yang  paling  potensial  untuk dikembangkan di Provinsi Bali, karena melihat jumlah kendaraan yang cukup banyak sehingga bisa dijadikan sumber pendapatan daerah.
Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali 2018
Dari  tabel  1  dapat  dilihat  pengeluaran belanja  daerah  dan  jumlah  PKB  selalu mengalami  kenaikan  sepanjang  15  tahun terakhir. Naiknya jumlah PKB akan berdampak positif  pada  PAD  karena  salah  satu  sumber pendapatan  berasal  dari  pajak  kendaraan bermotor  dan  akan  mempengaruhi  belanja daerah. Sedangkan jumlah BBNKB mengalami fluktuasi selama 15 tahun terakhir, hal ini juga pasti  akan  berdampak  pada  PAD  dan  belanja daerah.
Walaupun  jumlah  kendaraan  bermotor yang  sangat  besar  jumlahnya  di  Provinsi  Bali maka  diharapkan  sangat  berpengaruh  terhadap penerimaan  PKB  dan  BBNKB,  tetapi kenyataannya  hasil  yang  didapatkan  belum optimal.  Hal  tersebut  dikarenakan  banyaknya wajib  pajak  yang  tidak  mendaftar  ulang,  tidak optimalnya  penerapan  pajak  progresif,  adanya mobil - mobil selundupan yang belum teregistrasi  oleh  Bapeda  sebagai  potensi  pajak, serta adanya peminjaman KTP dan tembak KTP dalam  proses  perpanjangan  STNK  sehingga
mengurangi  potensi  perolehan  BBNKB. Efektivitas  pemungutan  Pajak  Daerah  di Provinsi Bali juga masih belum Optimal, hal ini dapat  dilihat  dari  pemahaman  terhadap Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah, adanya keterlambatan  membayar  pajak,  keterlambatan pelaporan  pajak,  adanya  angsuran  pajak,  dan penerapan sanksi yang belum sempurna.
Pada  penelitian  sebelumnya,  Anggraini, dkk  (2015)  menemukan  kontribusi  pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan  bermotor  (BBNKB)  secara  simultan berpengaruh  terhadap  belanja  daerah  di Provinsi Sumatra Selatan (Anggraini, Arisman, &  Yunita,  2015).  Penelitian  lainnya  dilakukan oleh  Rakatitha  dan  Gayatri  (2017),  hasil penelitiannya  menemukan  kontribusi  pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan  bermotor  (BBNKB)  secara  simultan berpengaruh  terhadap  belanja  daerah  di Provinsi  Bali  (Rakatitha  &  Gayatri,  2017). Penelitian  dari  Wahfar,  dkk  (2014)  dari jurnalnya  yang  berjudul  Analisis  Pajak
Pengaruh Jumlah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Jumlah Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terhadap Belanja Daerah Provinsi Bali Periode Tahun 2003–2017
Kendaraan  Bermotor  (PKB)  dan  Bea  Balik
Nama  Kendaraan  Bermotor  (BBNKB)  Sebagai Salah  Satu  Sumber  Penerimaan  Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pidie menunjukkan  bahwa  variabel  PKB  dan BBNKB  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap  PAD  di  Kabupaten  Pidie (Wahfar, Hamzah, & Mohd, 2014) .
Pada  dasarnya  semua  pendapatan  yang diterima  pemerintah  daerah  akan  digunakan untuk  membiayai  kebutuhan  daerah  tersebut. Dengan ditambahnya infrastruktur dan perbaikan  infrastruktur  yang  ada  oleh pemerintah  daerah,  diharapkan  akan  memacu pertumbuhan perekonomian di daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah akan merangsang meningkatnya  pendapatan  penduduk  di  daerah bersangkutan,  seiring  dengan  meningkatnya pendapatan  asli  daerah.  Semakin  besar  dana Pendapatan  Asli  Daerah  berarti  semakin  besar belanja daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah  untuk  pembangunan  di  daerahnya masing - masing.  Selain  itu,  Semakin  besar pendapatan  yang  diterima  maka  pemerintah daerah  tersebut  bisa  mandiri  atau  tidak tergantung  dari  pemerintah  pusat,  demikian sebaliknya.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

## Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
Kendaraan Bermotor  adalah semua kendaraan  beroda  beserta  gandengannya  yang digunakan  di  semua  jenis  jalan  darat,  dan digerakkan  oleh  peralatan  teknik  berupa  motor atau  peralatan  lainnya  yang  berfungsi  untuk mengubah  suatu  sumber  daya  energi  tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat - alat berat dan alat - alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda  dan  motor  dan  tidak  melekat  secara permanen  serta  kendaraan  bermotor  yang dioperasikan di air. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut PKB adalah pajak atas kepemilikan  dan/atau  penguasaan  kendaraan bermotor  (pasal  1  ayat  10  dan  9  PERDA Provinsi  Bali  No  1  tahun  2011  tentang  Pajak Daerah).
Bea  Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor (BBNKB)
Bea  Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor, yang  selanjutnya  disingkat  BBN - KB,  adalah pajak  atas  penyerahan  hak  milik  kendaraan bermotor  sebagai  akibat  perjanjian  dua  pihak atau  perbuatan  sepihak  atau  keadaan  yang terjadi  karena  jual  beli,  tukar  menukar,  hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha
(Kepmendagri  No  25  tahun  2010  tentang Penghitungan  Dasar  PKB  dan  BBNKB  tahun 2010 pasal 1 ayat 4). Menurut Peraturan Daerah Provinsi  Bali  Nomor  1  Tahun  2011  tentang Pajak  Daerah  Pasal  18,  Objek  Pajak  BBNKB adalah  penyerahan  kepemilikan  Kendaraan Bermotor  Penyerahan  kepemilikan  Kendaraan Bermotor  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat merupakan Kendaraan Bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan disemua jenis jalan darat, dan jenis Kendaraan Bermotor yang dioperasikan  di  air,  dengan  ukuran  isi  kotor  5 GT (lima Gross Tonagge) sampai dengan 7 GT (tujuh  Gross  Tonagge).  Dikecualikan  dari penyerahan  kepemilikan  kendaraan  bermotor yaitu:
Kereta api;
Kendaraan  Bermotor  yang  semata - mata dipergunakan  untuk  pertahanan  dan  keamanan negara; dan
Kendaraan  Bermotor  yang  dimiliki  dan/ atau  dikuasai  kedutaan,  konsulat,  perwakilan negara asing dan asas timbal balik dan lembaga - lembaga  internasional  yang  memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah.

## Belanja Daerah
Peraturan  pemerintah  nomor  105  tahun
2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban  keuangan  daerah  pada pasal 1 (ayat 13) dan Keputusan Menteri Dalam Negeri  nomor  29  tahun  2002  pada  pasal  1 (huruf  q)  menyebutkan  bahwa  belanja  daerah adalah  semua  pengeluaran  kas  daerah  dalam periode  tahun  anggaran  tertentu  yang  menjadi beban  daerah.  Menurut  Undang - Undang Republik  Indonesia  Nomor  33  Tahun  2004, belanja  daerah  adalah  semua  kewajiban  daerah yang  diakui  sebagai  pengurang  nilai  kekayaan bersih  dalam  periode  tahun  anggaran  yang bersangkutan. Menurut Kepmendagri Nomor 29 Tahun  2002,  belanja  daerah  adalah  semua pengeluaran  kas  daerah  dalam  periode  tahun anggaran  tertentu  yang  menjadi  beban  daerah. Sedangkan menurut Permendagri No 59 Tahun 2007  tentang  perubahan  atas  Permendagri  No 13  Tahun  2006  tentang  Pedoman  Pengelolaan Keuangan  Daerah  diungkapkan  pengertian belanja  daerah  yaitu  belanja  daerah  daerah kewajiban  pemerintah  daerah  yang  diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
Dari  pengertian  tersebut,  maka  dapat disimpulkan  bahwa  belanja  daerah  adalah semua  pengeluaran  pemerintah  daerah  pada satu  periode  anggaran  yang  berupa  arus  aktiva keluar guna melaksanakan kewajiban,
Warmadewa Economic Development Journal, Volume 1, Nomor 2, 2018. CC - BY - SA 4.0  License
Pengaruh Jumlah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Jumlah Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terhadap Belanja Daerah Provinsi Bali Periode Tahun 2003–2017
wewenang,  dan  tanggung  jawab  kepada masyarakat dan pemerintah pusat.

## 3. METODE

## Tempat Lokasi/ Daerah dan Obyek Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  di  Dinas Pendapatan  Provinsi  Bali  yang  beralamat  di Jalan  Kapten  Cok  Agung  Tresna  No.14, Denpasar.  Obyek  dari  penelitian  ini  yaitu mengenai  pengaruh  Jumlah  Pajak  Kendaraan Bermotor  (PKB)  dan  Jumlah  Bea  Balik  Nama Kendaraan  Bermotor  (BBNKB)  terhadap Belanja Daerah.

## Jenis Data
Data Kuantitatif
Data kuantitatif adalah data yang diperoleh dalam bentuk angka - angka atau dapat dihitung , seperti  jumlah  pajak  kendaraan  bermotor  dan bea  balik  nama  kendaraan  bermotor  Provinsi Bali dan belanja daerah.

## Data kualitatif
Data  kualitatif  adalah  data  yang  tidak berupa  angka - angka  namun  ada  hubungannya dengan  penelitian  ini,  seperti  penjelasan mengenai  hubungan  antara  pajak  kendaraan bermotor  dan  bea  balik  nama  kendaraan bermotor dan belanja daerah.

## Sumber Data
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  menggunakan  data  sekunder  yang merupakan  data  runtun  waktu  (time  series) periode tahun 2003 sampai dengan tahun 2017.

## Variabel Penelitian

## Variabel Bebas
Variabel bebas adalah suatu variabel yang nantinya  akan  memberikan  pengaruh  terhadap variabel  terikat.  Dalam  penelitian  ini  variabel bebasnya  adalah  Jumlah  Pajak  Kendaraan Bermotor  (PKB)  dan  Jumlah  Bea  Balik  Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

## Variabel Terikat
Variabel  terikat  menerima  berbagai  akibat yang  disebabkan  oleh  variabel  bebas.  Yang merupakan  variabel  terikat  dalam  penelitan  ini adalah  Belanja  Daerah  Provinsi  Bali  Periode Tahun 2003 - 2017.

## Teknik Pengumpulan Data
Penelitian  ini  menggunakan  data  berupa data sekunder. Data sekunder adalah data yang
diperoleh dari sumber yang tidak langsung yang biasanya berupa data kearsipan dan dokumentasi (Azwar,  2013) .  Dokumentasi adalah sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam  bahan  yang  berbentuk  dokumentasi (Juliansyah,  2011). Untuk  mendapatkan  data, peneliti  mengumpulkan  data  berupa  data  dari dokumen  Dinas  Pendapatan  Daerah  dan  BPS Provinsi Bali.

## Teknik Analisis Data

## Analisis Kualitatif
Analisis  kualitatif  adalah  analisis  yang pada  prinsipnya  berwujud  kata - kata  dari  pada angka  digunakan  untuk  melengkapi  dan mendukung  analisis  kuantitatif  yaitu  berupa uraian  dari  data  yang  akan  dianalisis  dalam bentuk  deskripsi  data  dan  hasil  penelitian sehingga  mendapatkan  gambaran  yang  lebih jelas tentang hasil penelitian.

## Analisis Kuantitatif
Analisis  kuantitatif  digunakan  untuk menganalisis data yang berbentuk bilangan atau angka - angka (Sugiyono, 2014) . Teknik analisis yang  akan  dipakai  dalam  penelitian  ini  adalah teknik analisis regresi linear berganda.
Analisis  regresi  linier  berganda  adalah suatu  teknik  ketergantungan.  Regresi  linier berganda  digunakan  untuk  memprediksi hubungan  diantara  lebih  dari  dua  variabel (Sugiyono, 2014). Formulasi persamaan regresi linier berganda adalah sebagai berikut:
Keterangan:
Y = Belanja Daerah a = nilai konstan
X1 = Jumlah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) X2  =  Jumlah  Bea  Balik  Nama  Kendaraan Bermotor (BBNKB)
b1 = koefisien regresi dari PKB (X1) b2 = koefisien regresi dari BBNKB (X2) ei = koefisien pengganggu

## Uji Asumsi Klasik
Uji  asumsi  klasik  dalam  penelitian  ini bertujuan  untuk  melihat apakah  data penelitian terdapat  pelanggaran  atau  tidak.  Uji  asumsi klasik  ini  digunakan  untuk  memenuhi  syarat dalam  analisis  regresi  linear  berganda. Pengujian  ini  dilakukan  untuk  mengetahui
Warmadewa Economic Development Journal, Volume 1, Nomor 2, 2018. CC - BY - SA 4.0  License
Pengaruh Jumlah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Jumlah Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terhadap Belanja Daerah Provinsi Bali Periode Tahun 2003–2017
apakah hasil regresi yang diperoleh benar - benar memiliki  sifat  BLUE  ( Best  Linier  Unbiased
Estimator ) atau apakah sudah memiliki kriteria ekonometrika dalam arti tidak terjadi penyimpangan  yang  cukup  serius  dari  asumsi - asumsi  yang  diperlukan.  Uji  asumsi  klasik meliputi:

## Uji Normalitas
Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data yang dipergunakan telah terdistribusi  secara  normal  atau  tidak.  Uji normalitas  yang  digunakan  adalah  uji Kolmogorof  Smirnov.  Konsep  dasar  dari  uji normalitas Kolmogorov Smirnov adalah dengan membandingkan distribusi data (yang akan diuji normalitasnya)  dengan  distribusi  normal  baku. Distribusi  normal  baku  adalah  data  yang  telah ditransformasikan ke dalam bentuk Z - Score dan diasumsikan  normal.  Jadi  sebenarnya  uji Kolmogorov  Smirnov  adalah  uji  beda  antara data  yang  diuji  normalitasnya  dengan  data normal baku.

## Uji Multikolinieritas
Uji  Multikolinieritas  bertujuan  untuk menguji  apakah  model  regresi  berganda  secara implisit bergantung pada asumsi bahwa variabel - variabel bebas dalam persamaan tersebut tidak saling  berkorelasi (Djalal  &  Usmani,  2002) . Untuk mendeteksi ada tidaknya
multikolinieritas  akan  dilihat  dari  variante inflaction  factor  (VIF),  Tolerance  mengukur varibialitas  variabel  bebas  yang  dipilih  yang tidak  dapan  dijelaskan  oleh  variabel  lainnya. Jadi  nilai  tolerance  yang  rendah  sama  dengan VIF lebih besar dari 10 maka model regresi ada indikasi  terjadi  multikolinieritas  begitu  juga sebaliknya (Ghozali, 2002).

## Uji Heteroskedastisitas
Uji  Heteroskedastisitas  bertujuan  menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan  variance  dari  residual  satu pengamatan  ke  pengamatan  lainnya.  Apabila pola  sebaran  residual  menunjukan  hubungan yang  sistematis  hal  ini  menunjukan  bahwa dalam  data  model  empiris  yang  diestimasi terdapat heteroskedastisitas. Pada penelitian ini, cara  yang  digunakan  untuk  mendeteksi heteroskedastisitas  adalah  dengan  metode grafik.

## Uji Autokolerasi
Uji  Autokolerasi  bertujuan  untuk  menguji apakah suatu model regresi ada kolerasi antara kesalahan pada periode sehelumnya. Autokolerasi  muncul  karena  observasi  yang
beruntun  sepanjang  waktu  berkaitan  satu  sama lain.  Masalah  ini  timbul  karena  residual (kesalahan  pengganggu)  tidak  bebas  dari  satu observasi ke observasi lainnya (Ghozali, 2002). Adapun cara yang digunakan untuk mendeteksi ada  atau  tidaknya  autokolerasi  adalah  dengan menggunakan Durbin Watson dari SPSS.
Uji Statistik
Uji F (F - Test)
Uji  ini  dipergunakan  untuk  mengetahui secara  simultan  apakah  variabel  bebas  mampu menjelaskan  variabel  terikat  atau  tidak.Untuk mengetahui hal tersebut maka dilakukan dengan membandingkan  nilai  F - hitung  dengan  F - tabel pada derajat kepercayaan sebesar 5%. Semakin jauh  dari  nol  mencerminkan  adanya  hubungan atau  penggaruh  antara  variabel  bebas  dengan variabel tak bebasnya secara keseluruhan.
Uji t (t - test)
Uji  t  merupakan  suatu  pengujian  secara parsial  yang  bertujuan  untuk  mengetahui apakah koefisien regresi berpengaruh signifikan atau tidak barpengaruh signifikan. Pengujian "t" dapat dilakukan dengan membandingkan nilai t - hitung  dengant - tabel  atau  melihat  signifikan "t"nya dengan derajat kepercayaan sebesar 5%.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Analisis Kualitatif
Penelitian  ini  menggunakan  data  sekunder berbentuk  runtun  waktu  (time  series)  dengan interval  waktu  15  tahun  yaitu  dari  tahun  2003 sampai dengan tahun 2017 yang diperoleh dari dinas  pendapatan  Provinsi  Bali  dan  BPS Provinsi Bali. Adapun data yang diperoleh yaitu data  mengenai  perkembangan  jumlah  pajak kendaraan  bermotor  (PKB),  jumlah  bea  balik nama  kendaraan  bermotor  (BBNKB)  dan  total pengeluaran belanja daerah Provinsi Bali.
Realisasi  perkembangan  jumlah  pajak kendaraan  bermotor  (PKB),  jumlah  bea  balik nama  kendaraan  bermotor  (BBNKB)  dan  total pengeluaran  belanja  daerah  Provinsi  Bali  dari tahun  2003  sampai  dengan  tahun  2017  dapat dilihat pada gambar 1 berikut
Berdasarkan gambar 1, jumlah PKB selalu meningkat  tiap  tahun  dibandingkan  dengan jumlah  BBNKB  yang  selalu  mengalami fluktuasi  sejak  15  tahun  terakhir.  Sedangkan pengeluaran  belanja  daerah  selalu  meningkat tiap  tahunnya  tidak  sebanding  dengan pendapatan  yang  diperoleh  dari  PKB  dan BBNKB,  tetapi  bisa  di  tutupi  dengan pendapatan yang lainnya.
Warmadewa Economic Development Journal, Volume 1, Nomor 2, 2018. CC - BY - SA 4.0  License
Pengaruh Jumlah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Jumlah Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terhadap Belanja Daerah Provinsi Bali Periode Tahun 2003–2017
Dari  gambar  diatas,  dapat  diperoleh  nilai rata - rata  belanja  daerah  (Y)  yaitu  2,632,297 miliar  dengan  nilai  paling  rendah  663,827 miliar  pada  tahun  2003  dan  nilai  paling  tinggi 6,070,537  miliar  pada  tahun  2017  serta mengalami  peningkatan  tiap  tahunnya.  Hal  ini sangat  berdampak  positif  bagi  perekonomian Provinsi Bali, karena semakin baik infrastruktur maka akan semakin lancar laju perenekonoian.
Pada  variabel  jumlah  pajak  kendaraan bermotor (PKB) (X1) nilai rata - ratanya sebesar 1,646,067  unit  dengan  nilai  paling  rendah sebesar  1,001,911  unit  pada  tahun  2003  dan nilai  paling  tinggi  sebesar  2,263,231  unit  pada tahun  2017  serta  mengalami  peningkatan selama  15  tahun  terakir.  Semakin  banyak
kendaraan  yang  membayar  pajak  maka  akan semakin  berdampak  positif  pada  PAD,  karena semakin tinggi PAD  maka akan semakin besar belanja daerah begitupun sebaliknya.
Pada  variabel  bea  balik  nama  kendaraan bermotor (BBNKB) (X2) nilai rata - rata sebesar 318,616 unit dengan nilai paling rendah sebesar 94,454  unit  pada  tahun  2003  dan  nilai  paling tinggi  sebesar  963,160  unit  pada  tahun  2013 serta  mengalami  fluktuasi  selama  15  tahun terakir.  Dilihat  dari  jumlah  yang  membayar BBNKB sangat kecil dibandingkan PKB. Oleh karena  itu  perlu  dicarikan  solusi  agar  bisa meningkatkan  pendapatan  dari  sektor  BBNKB ini,  karena  merupakan  salah  satu  pendapatan utama dari sektor pajak.

## Gambar 1
Realisasi Perkembangan belanja daerah, jumlah PKB dan jumlah BBNKB Provinsi Bali Tahun 2003 - 2017 Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Bali 2018.

## Analisis Kuantitatif

## Uji Asumsi Klasik
Uji  asumsi  klasik  merupakan  prasyarat analisis  regresi  linier  berganda.  Dalam penelitian ini perlu dilakukan pengujian asumsi klasik  terlebih  dahulu  yang  meliputi:  Uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedasitas.

## Uji Normalitas
Uji  normalitas  bertujuan  untuk  menguji apakah residual dari model regresi yang dibuat berdistribusi  secara  normal  atau  tidak.  Uji normalitas dapat dilakukan dengan menggunakan  uji  Kolmogorov - Smirnov.  Jika signifikan dari nilai Asymp.sig. (2 - tailed) lebih besar dari 0,05 maka data tersebut berdidtribusi secara normal.
Variabel Terikat Kolmogorov - Smirnov Z Asymp. Sig Belanja Daerah 0,735 0,652 Tabel 2 Uji Normalitas Hasil Uji Normalitas
Berdasarkan tabel 2 hasil uji Kolmogorov - Smirnov  nilai  signifikasinya  sebesar  0,652 maka  dapat  diambil  kesimpulan  bahwadata residual terdistribusi normal karena signifikansi nilai Asymp.sig. (2 - tailed) lebih besar dari 0,05.
Uji Multikolinearitas
Metode untuk mengetahui adanya mulltikolinearitas  dalam  model  regresi  adalah terlihat  dari  nilai  tolerance  dan  variance inflation  factor  (VIF).  Sebagai  dasar  acuannya jika  nilai  tolerance  >  0,1  dan  nilai  variance inflation factor <1.
Berdasarkan  Tabel  3,  dapat  dilihat  bahwa nilai  yang  didapat  adalah  (X1)  nilai  tolerance sebesar  0,697  dengan  nilai  VIF  sebesar  1,434, dan  (X2)  nilai  tolerance  sebesar  0,697  dengan nilai  VIF  sebesar  1,434.  Jadi  semua  variabel independen  memiliki  nilai  tolerance  >  0,1  dan nilai  VIF  <  10,  sehingga  dapat  disimpulkan bahwa  pada  model  regresi  tidak  terjadi multikolinearitas.

## Uji Heteroskedastisitas
Uji  heteroskedastisitas  bertujuan  untuk menguji  apakah  dalam  model  regresi  terjadi ketidaksamaan  variance  dari  residual  satu pengamatan  ke  pengamatan  yang  lain.  Uji  ini
dapat  dilihat  dari  grafik  plot  antara  nilai prediksi  variabel  terikat  (Z - pred)  dengan residualnya  (SRESID).  Deteksi  ada  tidaknya heteroskedastisitas  dapat  dilakukan  dengan melihat  ada  tidaknya  pola  tertentu  pada  grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu  Y  adalah  Y  yang  telah  diprediksi,  dan sumbu  X  adalah  residual  (Y  presiksi  –  Y sesungguhnya) yang telah distudetized. Jika ada pola  tertentu,  seperti  titik - titik  yang  ada membentuk  pola  tertentu  yang  teratur (bergelombang , melebar kemudian menyempit) maka  mengindikasikan  telah  terjadi  gejala heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada gambar berikut.
Pada  gambar  diatas  dapat  dilihat  bahwa titik - titik  menyebar  secara  acak  serta  tersebar baik  diatas  maupun  dibawah  angka  0  pada sumbu  Y.  Hal  ini  dapat  disimpulkan  bahwa tidak  terjadi  heteroskedastisitas  pada  model regresi.

## Uji Autokorelasi
Menguji  autokorelasi  dalam  suatu  model bertujuan  untuk  mengetahui  ada  tidaknya
korelasi  antara  variabel  pengganggu  pada periode  tertentu  dengan  variabel  sebelumnya. Model  uji  yang  baik  adalah  terbebas  dari autokorelasi.  Uji  Autokorelasi  dapat  dilakukan dengan  uji  Durbin - Watson  terhadap  variabel pengganggu  (disturbance  error  term)  nya. Mendeteksi  autokorelasi  dengan  menggunakan nilai Durbin Watson dibandingkan dengan tabel Durbin Watson (dl dan du). Kriteria jika du < d hitung < 4 - du maka tidak terjadi autokorelasi.
Kriterianya: Jika nilai du < dw< 4 - du maka tidak terjadi autokorelasi.  Nilai  Durbin - Watson  tabel  bisa dilihat  pada  tabel  Durbin - Watson  (k,n)  jadi (2,15)  (k  adalah  jumlah  variabel  independen) diperoleh  nilai  du  dan  dl  maka  nilai  du  dan  dl adalah 1,543 dan 0,946. Maka nilai autokorelasi diantara  1,543  <  1,752  <  2,457.Diketahui bahwa  nilai  Durbin - Watson  sebesar  1,752  ini
berati daerah tidak ada autokorelasi, maka dapat dikatakan  bahwa  semua  instrumen  variabel tidak terjadi autokorelasi.

## Analisis Regresi Linear Berganda
Pengujian  hipotesis  dengan  menggunakan uji  regresi  linear  berganda.  Hasil  pengujian dapat dilihat pada tabel 5 yaitu sebagai berikut:
Berdasarkan  Tabel  5  dapat  dibuat  suatu model  persamaan  regresi  linear  berganda  yaitu sebagai berikut:
Persamaan regresi tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut:
Nilai  koefisien  b1  sebesar  2,612  artinya jika  jumlah  pajak  kendaaraan  bermotor  (PKB) (X1)  bertambah  sebesar  1  unit  maka  belanja daerah  (Y)  akan  naik  sebesar  2,612  miliar dengan asumsi variabel lainnya atau jumlah bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) (X2) adalah konstan.
Nilai  koefisien  b2  sebesar  0,084,  artinya jika jumlah bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) (X2) bertambah sebesar 1 unit maka belanja  daerah  (Y)  akan  naik  sebesar  0,084
miliar  dengan  asumsi  variabel  lainnya  atau jumlah  pajak  kendaraan  bermotor  (BBNKB) (X1) adalah konstan.
Besarnya  kedua  variabel  bebas  dapat diketahui melalui R Square yaitu sebesar 0,972. Angka  ini  dapat  diartikan  bahwa  variasi variabel  belanja  daerah  (Y)  dapat  dipengaruhi oleh  variabel  Jumlah  Pajak  Kendaraan Bermotor  (PKB)  (X1),  dan  Jumlah  Bea  Balik Nama  Kendaraan  Bermotor  (BBNKB)  (X2) sebesar 97,2%, sedangkan sisanya sebesar 2,8% dipengaruhi  oleh  pendapatan - pendapatan  lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.
Uji F (F - test)
Uji  F  (F - test)  bertujuan  untuk  menguji apakah  semua  variabel  bebas  berpengaruh terhadap variabel terikat dan untuk mengetahui model regresi yang digunakan dalam penelitian ini layak diuji atau tidak.
Menentukan formulasi hipotesis
ini  berarti  tidak signifikan  dan  berpengaruh  pajak  kendaraan bermotor  dan  bea  balik  nama  kendaraan bermotor  secara  simultan  terhadap  belanja
daerah.
ini berarti ada pengaruh signifikan  secara  simultan  pajak  kendaraan bermotor  dan  bea  balik  nama  kendaraan bermotor terhadap belanja daerah Provinsi Bali.
Kriteria Pengujian
Jika sig < 0,05 maka Ha diterima Jika sig > 0,05 maka Ho ditolak Keputusan Berdasarkan  Tabel  6  diperoleh  nilai  dari signifikansi  0,000  yang  lebih  kecil  dari  0,05. Maka Ha diterima Ho ditolak ini berarti bahwa ada  pengaruh  yang  signifikan  secara  simultan antara  variabel  jumlah  Pajak  Kendaraan Bermotor  (PKB)  dan  jumlah  Bea  Balik  Nama Kendaraan  Bermotor  (BBNKB)  terhadap
Belanja Daerah Provinsi Bali.
Uji t (t - test)
Uji  ini  digunakan  untuk  menguji signifikasi  masing - masing  koefisien  regresi, sehingga  diketahui  apakah  secara  parsial  Pajak Kendaraan  Bermotor  (PKB)  dan  Bea  Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terhadap Belanja  Daerah  Provinsi  Bali  adalah  memang terjadi (signifikan)  atau  hanya  diperoleh secara kebetulan.
Untuk  menguji  signifikasi  secara  parsial pajak  kendaraan  bermotor  (PKB)  berpengaruh terhadap  belanja  daerah  Provinsi  Bali  adalah memang  nyata  terjadi  (signifikan)  atau  hanya diperoleh secara kebetulan.
Langkah - langkah Uji statistiknya adalah:
Membuat Formulasi Hipotesis
ini berarti tidak ada pengaruh yang  signifikan  (nyata)  secara  parsial  jumlah pajak  kendaraan  bermotor  (X1)  terhadap belanja daerah (Y).
ini  berarti  ada  pengaruh signifikan  (nyata)  secara  parsial  jumlah  pajak kendaraan  bermotor  (X1)  terhadap  belanja daerah (Y).
Kriteria Pengujian
Jika sig < 0,05 maka Ha diterima Jika sig > 0,05 maka Ho ditolak Keputusan
Pada  variabel  jumlah  pajak  kendaraan bermotor  tingkat  signifikannya  sebesar  0,000 lebih kecil dibandingkan dengan 0,05, maka Ha diterima  dan  Ho  ditolak.  Ini  berarti  bahwa jumlah  pajak  kendaraan  bermotor  berpengaruh signifikan  terhadap  belanja  daerah  Provinsi Bali.
Untuk  menguji  signifikasi  secara  parsial jumlah  bea  balik  nama  kendaraan  bermotor (BBNKB) berpengaruh terhadap belanja daerah Provinsi  Bali  adalah  memang  nyata  terjadi (signifikan)  atau  hanya  diperoleh  secara kebetulan.
Langkah - langkah Uji statistiknya adalah:
Membuat Formulasi Hipotesis
ini berarti tidak ada pengaruh yang  signifikan  (nyata)  secara  parsial  jumlah bea  balik  nama  kendaraan  bermotor  (X2) terhadap belanja daerah (Y).
ini  berarti  ada  pengaruh signifikan  (nyata)  secara  parsial  jumlah  bea balik  nama  kendaraan  bermotor  (X2)  terhadap belanja daerah (Y).
Kriteria Pengujian
Jika sig < 0,05 maka Ha diterima Jika sig > 0,05 maka Ho ditolak Keputusan
Pada  variabel  jumlah  pajak  kendaraan bermotor  tingkat  signifikannya  sebesar  0,221 lebih besar dibandingkan dengan 0,05, maka Ha ditolak  dan  Ho  diterima.  Ini  berarti  tidak  ada pengaruh  signifikan  jumlah  bea  balik  nama kendaraan bermotor (BBNKB) terhadap belanja daerah Provinsi Bali.

## Pembahasan
Berdasarkan  analisis  data  yang  telah dilakukan  terhadap  variabel  independen  yaitu Jumlah  Pajak  Kendaraan  Bermotor  (PKB)  dan Jumlah  Bea  Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor (BBNKB)  terhadap  Belanja  Daerah  Provinsi Bali diperoleh hasil penelitian sebagai berikut:
Pengaruh  Jumlah  Pajak  Kendaraan  Bermotor (PKB) terhadap Belanja Daerah Provinsi Bali.
Hipotesis pertama (H1) menyatakan bahwa jumlah  Pajak  Kendaraan  Bermotor  (PKB), berpengaruh  signifikan  terhadap  Belanja Daerah  Provinsi  Bali.  Berdasarkan  Tabel  7 dapat  dilihat  nilai  signifikan  dari  X1  sebesar 0,000  lebih  kecil  dari  α  =  0,05.  Ini  berarti jumlah  Pajak  Kendaraan  Bermotor  (PKB) berpengaruh  signifikan  terhadap  Belanja Daerah  Provinsi  Bali.  Hasil  penelitian  ini hampir sama dengan penelitian yang dilakukan oleh  Anggraini,  dkk  (2015)  yang  menyatakan variabel  Pajak  Kendaraan  Bermotor  (PKB) berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  di  Provinsi Sumatera  Selatan  tahun  2012 - 2014.  Selain  itu hasil  penelitian  Rakatitha  dan  Gayatri  (2017) menjelaskan bahwa kontribusi pajak kendaraan bermotor  berpengaruh  positif  pada  pendapatan asli  daerah  Provinsi  Bali  tahun  2013 - 2016 (Anggraini  et  al.,  2015;  Rakatitha  &  Gayatri, 2017).
Setiap  tahun  anggaran,  target  penerimaan pajak  daerah  selalu  mengalamai  kenaikan, keberhasilan dan merealisasikan target penerimaan  pajak  daerah  ini  selalu  diiringi dengan  peningkatan  target  penerimaan  dari sektor  lain  diluar  pajak  daerah.  Hal  ini  tentu berdampak pada kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan  semua  penerimaan  daerah  yang berasal  dari  sumber  ekonomi  asli  daerah. Dengan ditambahnya infrastruktur dan perbaikan  infrastruktur  yang  ada  oleh pemerintah  daerah,  diharapkan  akan  memacu pertumbuhan perekonomian di daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah akan merangsang meningkatnya  pendapatan  penduduk  di  daerah yang bersangkutan, seiring dengan meningkatnya pendapatan asli daerah. Semakin besar  dana  Pendapatan  Asli  Daerah  berarti semakin  besar  belanja  daerah  yang  dilakukan pemerintah  daerah  untuk  pembangunan  di daerahnya masing - masing.
Pengaruh  Jumlah  Bea  Balik  Nama  Kendaraan Bermotor  (BBNKB)  terhadap  Belanja  Daerah Provinsi Bali
Hipotesis  kedua  (H2)  menyatakan  bahwa jumlah  Bea  Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor (BBNKB  berpengaruh  signifikan  terhadap belanja daerah Provinsi Bali. Berdasarkan Tabel 7  dapat  dilihat  nilai  signifikan  dari  X2  sebesar 0,221 lebih besar dari α = 0,05. Ini berarti tidak ada  pengaruh  antara  jumlah  bea  balik  nama kendaraan bermotor (BBNKB) terhadap belanja daerah  Provinsi  Bali.  Hasil  penelitian  ini berbanding  terbalik  dengan  hasil  penelitian yang dilakukan oleh Rakhmad Rinaldi Wahfar, Abubakar  Hamzah  I,  Mohd.  Nur  Syechalad  II (2014)  yang  menjelaskan  bahwa  BBNKB berpengaruh  signifikan  terhadap  PAD  di Kabupaten Pidie tahun 2004 - 2013.
Dari  tabel  1  dapat  dilihat  jumlah  yang membayar  BBNKB  sangat  kecil  dibandingkan PKB.  Kecilnya  kontibusi  BBNKB  disebabkan oleh  beberapa  hal,  seperti  yang  di  jelaskan kepala  dispenda  Provinsi  Bali  I  Made  Santha (Antaranews  Bali,  2018)  Pemerintah  Provinsi Bali memprediksi mengalami kerugian mencapai  sekitar  Rp4,6  miliar  karena  adanya kendaraan  berplat  luar  yang  masuk  ke  Pulau Dewata,  namun  sulit  untuk  dilakukan  mutasi. Berdasarkan data hasil razia gabungan Ditlantas Polda Bali, Dinas Perhubungan, maupun Satpol PP  serta  hasil  kunjungan  kepada  pengusaha, pada  2017  terdapat  1.879  unit  kendaraan  luar yang  masuk  ke  Bali.  Penyebabnya,  kendaran - kendaraan itu sebagian sudah dicabut berkasnya di daerah asal. Namun, ketika akan dimutasi di Bali  terganjal  adanya  Perda  Provinsi  Bali Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  yang diantaranya  membatasi  usia  kendaraan  yang boleh  beroperasi  di  jalan.  Banyak  mobil  luar daerah  yang  sudah  telanjur  beroperasi  di  Bali. Jadi perlu pemikiran yang serius buat kami.
Di  satu  sisi  ada  aturan  tidak  boleh diperpanjang  dan  tidak  akan  disamsat,  tetapi kendaraan  sudah  kadung  di  Bali. Mereka  tidak bayar  pajak  karena  aturan  yang  tidak memungkinkan. Pada tahun 2017 (Rhismawati, 2018)  kepala  dispenda  juga  menjelaskan pendapatan dari BBNKB, khususnya BBNKB 1 bagi  kendaraan  baru,  tetap  masih  menjadi persoalan.  Berdasarkan  data  yang  didapatkan dari  Gabungan  Industri  Kendaraan  Bermotor Indonesia  (Gaikindo)  juga  memprediksi  tahun ini  terjadi  penurunan  penjualan  sekitar  18 - 20 persen.  Menurut  dia,  hal  yang  tidak  jauh berbeda  juga  disampaikan  oleh  Asosiasi Industri  Sepeda  Motor  Indonesia  (AISI)  dan Asosiasi  Dealer,  bahwa  penjualan  kendaraan bermotor tahun ini belum terlalu menggembirakan. Santha mengemukakan, realisasi  pendapatan  dari  BBNKB  pada  2016
hanya sebesar 87 persen, dari target sebelumnya yang  ditetapkan  sebesar  Rp1,1  triliun  lebih. "Itupun  cukup  tertolong  dari  BBNKB  untuk kendaraan  second.  Dengan  demikian,  hal  itu berimbas  pada  pendapatan  asli  daerah  (PAD) pada 2016 yang hanya mencapai 96 persen, dari target  yang  ditetapkan  sebesar  Rp3,172  triliun. "Yang tercapai itu justru hanya di sektor pajak kendaraan bermotor sebesar 102 persen".
Dari penjelasan  diatas,  dapat  disimpulkan, walaupun  BBNKB  merupakan  salah  satu pendapatan  asli  daerah,  tetapi  jika  dilihat realisasi yang diperoleh sangat kecil dibandingkan  PKB.  Hal  ini  pasti  akan berdampak  pada  PAD  dan  akan  berpengaruh pada  belanja  daerah.  Karena  semakin  banyak pendapatan  asli  daerah  (PAD)  yang  di kumpulkan  maka  akan  semakin  besar pengeluaran  untuk  belanja  daerah,  begitupun sebaliknya.

## 5. SIMPULAN
Berdasarkan analisis data dan pembahasan serta dari hipotesis yang telah disusun dan telah diuji  pada  bagian  sebelumnya,  maka  dapat disimpulkan sebagai berikut:
a. Pajak  Kendaraan  Bermotor  (PKB)  dan  Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) secara  simultan  berpengaruh  signifikan terhadap Belanja Daerah provinsi Bali.
b. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
berpengaruh  signifikan  terhadap  Belanja Provinsi Bali.
c. Bea  Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor (BBNKB)  tidak  signifikan  berpengaruh terhadap Belanja Daerah

## DAFTAR PUSTAKA
Andaiyani. (2013). Pengaruh Indeks Pembangunan  Operasional  Terhadap Jumlah  Alokasi  Belanja  Modal  Pada Pemerintahan  Kabupaten  /  Kota  Di
Provinsi  Kalimantan  Barat. Jurnal
Ekonomi Daerah (JEDA) , 1 (1), 1–13.
Anggraini,  M.,  Arisman,  A.,  &  Yunita,  C.
(2015).  Pengaruh  Penerimaan  Pajak Kendaraan  Bermotor  Dan  Bea  Balik Nama  Kendaraan  Bermotor  Terhadap Pendapatan  Asli  Daerah  Di  Provinsi Sumatera  Selatan. Eprint  STMIK  GI
MDP . Retrieved from http:// eprints.mdp.ac.id/1848/1/Jurnal.pdf
Azwar,  S.  (2013). Metode  Penelitian . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Djalal,  N.,  &  Usmani,  H.  (2002). Penggunaan Teknik  Ekonometri,  Edisi  Revisi . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Ghozali, I. (2002). Aplikasi Analisis
Multivariate  dengan  Program  SPSS, Edisi  Keempat .  Semarang:  Universitas Diponegoro.
Juliansyah,  N.  (2011). Metode  Penelitian .
Jakarta: Kencana. Nuarisa,  S.  A.  (2014).  Pengaruh  PAD,  DAU, DAK Terhadap Pengalokasian Anggaran  Belanja  Modal. Accounting Analysis  Journal , 3 (1),  361–369.
https://doi.org/ISSN 2252 - 6765
Rakatitha,  P.  N.  K.,  &  Gayatri.  (2017). Pengaruh  Kontribusi  Pajak  Kendaraan Bermotor  dan  Bea  Balik  Nama Jendaraan  Bermotor  pada  Pendapatan Asli  Daerah. E - Jurnal  Akuntansi Universitas  Udayana , 21 (2),  1575– 1600.
Rhismawati,  N.  L.  (2018).  Bali  rugi  Rp4,6 miliar terkait mutasi kendaraan. Retrieved from https:// bali.antaranews.com/berita/126437/bali - rugi - rp46 - miliar - terkait - mutasi - kendaraan Sugiyono. (2014). Metode Penelitian
Kuantitatif,  Kualitatif  dan  R&D . Bandung: Alfabeta.
Wahfar,  R.  R.,  Hamzah,  A.,  &  Mohd,  N.  S. (2014).  Analisis  Pajak  Kendaraan Bermotor  (PKB)  Dan  Bea  Balik  Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Sebagai Salah Satu Sumber Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten  Pidie. Jurnal  Ilmu  Ekonomi
Unsyiah , 2 (1), 70–79.