Vol. 08  No (01): Desember 2022 p-ISSN: 1978-3795; e-ISSN: 2721-6721 Dikirim: 14 November 2022 Diterima: 22 Desember 2022 Dipublikasi: 2022-12-26
Korelasi Umur, Penghasilan Tetap, Pendidikan Terakhir dan Rata-Rata Pengeluaran Pada Rumah Tangga Miskin di Kota Pangkalpinang
Marlina 1 , Nurwasya 2 , Devi Valeriani 3 ,  Ria Atlantika 4
1,2 Bappeda & Litbang Kota Pangkalpinang
3,4 Program Studi Ekonomi, Universitas Bangka Belitung inafitri621@gmail.com 1 nurwasya@pangkalpinangkota.go.id 2 deviyono92@gmail.com 3 riaatlantika@gmail.com 4 * Korespondensi: inafitri621@gmail.com
Abstrak: Kemiskinan menjadi salah satu masalah multidimensional yang harus diatasi. Kemiskinan memiliki karakteristik  yang  beragam.  Karakteristik  kemiskinan  menjadi  ciri-ciri  individu  atau  kelompok  tergolong keluarga miskin. Kemiskinan harus diatasi dengan kebijakan dan program pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui  dan  menganalisis  karakteristik  kemiskinan  di  Kota  Pangkalpinang.  Pengumpulan  data dilakukan  dengan  wawancara  dan  observasi  serta  kuisioner  kepada  100  sampel  responden  yang  terdaftar  di DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) Dinas Sosial. Metode analisis yang digunakan adalah tabulasi data dan korelasi.  Hasil  penelitian menjelaskan bahwa kepala keluarga yang disurvei  terbanyak memiliki berjenis kelamin  laki-laki,  berumur  36-43  Tahun,  pendidikan  terakhir  SMA,  dengan  status  pernikahan  terbanyak menikah  dan  jumlah  anak  sebanyak  2  sedangkan  banyak  tanggungan  sebanyak  3  orang  dalam  1  keluarga. Berdasarkan hasil korelasi diperoleh korelasi umur kepala keluarga dan  penghasilan tetap kepala keluarga di Kota Pangkalpinang adalah negatif dan sangat lemah, korelasi penghasilan tetap kepala keluarga dan rata-rata pengeluaran  kepala  keluarga  Kota  Pangkalpinang  adalah  positif  dan  sedang,  korelasi  total  penghasilan  tetap dan  rata-rata  pengeluaran  kepala  keluarga  Kota  Pangkalpinang  adalah  positif  dan  sedang,  serta  korelasi pendidikan terakhir kepala keluarga dan penghasilan tetap kepala keluarga Kota Pangkalpinang adalah positif dan lemah.
Kata Kunci: Kemiskinan, Karakteristik, Penduduk Miskin
JEL : D6; I320; I380

## 1.  PENDAHULUAN
Kemiskinan adalah masalah multidimensional, tidak hanya masalah ekonomi saja namun juga menyangkut  masalah  sosial,  budaya,  dan  politik.  Karena  sifatnya  yang  multidimensional,  maka kemiskinan  juga  memerlukan  solusi  yang  multidimensional.  Berbagai  program    baik  dari pemerintah  pusat  maupun  daerah  sudah  diusahakan  untuk  mengurangi  tingkat  kemiskinan (Saenong, 2016). Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan salah satu Provinsi di Indonesia dengan  permasalahan  yang  dihadapi  pemerintahnya  tidak  terlepas  dari  upaya  untuk  mengatasi tingkat  kemiskinan,  walaupun  provinsi  ini  berada  pada  peringkat  ke-5  kemiskinan  terendah  dan memiliki tingkat ketimpangan pendapatan terendah se-Indonesia.
Tabel 1. Garis Kemiskinan Tahun 2016 – 2020 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Wilayah Babel Garis Kemiskinan (Rupiah/Kapita/Bulan) 2020 2019 2018 2017 2016 Kepulauan Bangka Belitung 721.455 677.716 631.467 587.530 534.229 Bangka 577.093 541.925 497.164 475.024 427.684 Belitung 812.321 766.276 704.855 652.989 610.072 Bangka Barat 589.894 549.496 520.642 497.567 440.850 Bangka Tengah 721.331 693.842 680.907 653.308 586.445 Bangka Selatan 561.617 523.155 483.823 462.716 415.359 Belitung Timur 725.395 684.277 622.396 563.309 528.572 Kota Pangkalpinang 795.653 748.487 700.949 654.044 604.011

## Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2022)
Pada  Tabel  1.  dapat  diketahui  Kota  Pangkalpinang  pada  Tahun  2020  mempunyai  Garis Kemiskinan  lebih  tinggi  dibandingkan  dengan  kabupaten  lain  yang  ada  di  Provinsi  Kepulauan Bangka Belitung sebesar Rp. 795.653. Garis kemiskinan  di Kota Pangkalpinang selalu mengalami kenaikan  setiap  tahun  nya,  ini  menunjukan  tingkat  inflasi  di  Kota  Pangkalpinang  masih  tinggi sehingga berdampak pada Garis Kemiskinan Kota Pangkalpinang.
Gambar 1. Jumlah Penduduk Miskin Kota Pangkalpinang Tahun 2017-2021 (Ribu Jiwa) Sumber : BPS Kota Pangkalpinang, (2022)
Jumlah  dan  persentase  penduduk  miskin  di  Kota  Pangkalpinang  pada  Tahun    2017  sampai 2021  yang  cukup  fluktuatif.    Jumlah  penduduk  miskin  tertinggi  berada  pada  Tahun  2018  yaitu sebanyak  10,27  ribu  jiwa  atau  sebesar  4.95  persen  dari  jumlah  penduduk  Kota  Pangkalpinang, sedangkan posisi jumlah penduduk miskin terendah terjadi pada tahun 2019 yaitu sebanyak 9 ribu jiwa atau sebesar 4,25 persen dari dari jumlah penduduk Kota Pangkalpinang. Namun jika dilihat pada Tahun 2021 terjadi kenaikan jumlah penduduk miskin yang semula  sebanyak 9,40  ribu jiwa di Tahun 2020 naik menjadi 10.10 ribu jiwa, kenaikan mencapai 700 ribu jiwa.
Gambar 2. Persentase Penduduk Miskin Kota Pangkalpinang Tahun 2017-2021 (Persen) Sumber : BPS Kota Pangkalpinang, (2022)
Faktor  utama  penyebab  tingginya  garis  kemiskinan  Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung berasal dari komponen pada garis kemiskinan komoditi makanan (GMK) yang memberi kontribusi sebesar  72,59  persen.  Tingginya  rata-rata  pengeluaran  per  kapita  masyarakat  untuk  membeli komoditas makanan dikarenakan tingginya tingkat inflasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang  mendorong  kenaikan  garis  kemiskinan  secara  keseluruhan  (Ditjen  Perbendaharaan  Provinsi Bangka  Belitung,  2019).  Berdasarkan  data  dari  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  Kota  Pangkalpinang dapat dilihat garis kemiskinan Kota Pangkalpinang sebagai berikut :
9.80 10.27 9.00 9.40 10.10 2017 2018 2019 2020 2021 4.80 4.95 4.25 4.36
4.76 2017 2018 2019 2020 2021
Gambar  3. Garis  Kemiskinan  Kota  Pangkalpinang  Tahun  2017-2021  (Rp/Kapita/Bulan) Sumber : Pangkalpinang dalam Angka, (2022)
Garis  kemiskinan  Kota  Pangkalpinang  mengalami  peningkatan  secara  bertahap  dari  Tahun 2017 hingga 2021. Pada Tahun 2017, garis kemiskinan Kota Pangkalpinang sebesar Rp. 654.044,- dan meningkat hingga menjadi Rp. 700.949,- pada Tahun 2018. Kemudian pada Tahun 2019 garis kemiskinan meningkat  menjadi  Rp.  748.487 dan  meningkat  lagi  pada  Tahun  2020   menjadi   Rp. 795.653,-  .  Terakhir  pada  Tahun  2021  garis  kemiskinan  Kota  Pangkalpinang  mencapai  nilai tertinggi  yaitu  sebesar  Rp.  808.839.  Meningkatnya  garis  kemiskinan  dipengaruhi  oleh meningkatnya  gaya  hidup  penduduk  serta  meningkatnya  harga  kebutuhan  pokok  dari  tahun  ke tahun.
Gambar  4 .  Indeks  Kedalaman  Kemiskinan  (P1)  dan  Indeks  Keparahan  Kemiskinan  (P2)    Kota Pangkalpinang Tahun 2017-2021
Sumber : Pangkalpinang dalam angka, (2022)
Selain  melalui  garis  kemiskinan  persoalan  kemiskinan  juga  dapat  dilihat  dari  dimensi  lain yaitu  tingkat  kedalaman  dan  keparahan  kemiskinan.  Selain  harus  mampu  mengurangi  jumlah penduduk  miskin,  kebijakan  pengentasan  kemiskinan  juga  sekaligus  harus  mampu  mengurangi tingkat  kedalaman  dan  keparahan  dari  kemiskinan  tersebut.  Indeks  Kedalaman  Kemiskinan/ Poverty  Gaps  Index (P1)  merupakan  rata-rata  jarak  antara  taraf  hidup  dari  penduduk  miskin dengan garis kemiskinan, yang dinyatakan sebagai suatu rasio dari kemiskinan.
Data  BPS  menunjukkan  Indeks  kedalaman  kemiskinan  yang  dinyatakan  oleh  P1  sempat terjadi  penurunan  pada  Tahun  2017  ke  Tahun  2018  yaitu  sebesar  0.08  dari  0,57  menjadi  0,.49 sebesar 0.08. Kemudian pada Tahun 2018 ke Tahun 2019 terjadi kenaikan sebesar 0,10 dan pada Tahun  2020    masih  di  angka  yang  sama  dengan  Tahun  2019.  Namun  pada  Tahun  2021 perkembangan  indeks  kedalaman  kemiskinan  di  Kota  Pangkalpinang  kembali  mengalami penurunan  menjadi  0,57.  Selama  periode  lima  tahun  terakhir,  tingkat  kedalaman  kemiskinan tertinggi  berada  di  Tahun  2019  dan  2020  dan  terendah  berada  di  Tahun  2018.  Sejalan  dengan indeks  kedalaman  kemiskinan,  perkembangan  indeks  keparahan  kemiskinan  Kota  Pangkalpinang mulai  meningkat  pada  Tahun  2020  ini,  dimana  terjadi  peningkatan  indeks  keparahan  kemiskinan dari yang semula 0,10  di  Tahun 2019 menjadi 0,12 di Tahun 2020 dan naik menjadi 0.13 pada Tahun  2021.  Keadaan  ini  mencerminkan  bahwa  ketimpangan  pengeluaran  per  kapita  antar penduduk miskin mengalami sedikit peningkatan.

## 2.  TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Teori Kemiskinan
2.1.2.1. Teori Konservatif
654 044 700 949 748 487 795 653 808 839 2017 2018 2019 2020 2021
0.57
0.49 0.59 0.59 0.57 0.11 0.11 0.10 0.12 0.13 2017 2018 2019 2020 2021 Indeks Kedalaman Kemiskinan Indeks Keparahan Kemiskinan
Menurut  Teori  Konservatif,  kemiskinan  tidak  bermula  dari  struktur  sosial,  melainkan berasal  dari  karakteristik  orang-orang  miskin  itu  sendiri  (misalnya  malas,  boros,  tidak merencanakan kehidupannya, fatalis dan pasrah pada keadaan). Penduduk miskin mempunyai budaya  miskin  ( culture  of  poverty ).  “Penyebab  mereka  miskin,  karena  mereka  miskin. Penyebab  orang  menjadi  miskin  adalah  karena  ia  terjebak  dalam  perangkap  kemiskinan (kemiskinan  materil,  kelemahan  jasmani,  isolasi,  kerentanan,  dan  ketidakberdayaan)” (Nazamuddin,  2009).  Kemiskinan  merupakan  masalah  sosial  dan  kultural,  sehingga penanggulangan kemiskinan harus melibatkan transformasi sosial dan kultural pula, termasuk perubahan nilai-nilai (misal etos kerja).
2.1.2.2. Teori Liberal
Teori Liberal menyatakan bahwa manusia sebenarnya adalah makhluk yang baik, tetapi sangat dipengaruhi oleh lingkungan.Lingkungan penuh diskriminasi dan peluang yang sempit. Bila kondisi sosial ekonomi diperbaiki dengan menghilangkan diskriminasi dan memberikan peluang  yang  sama,  maka  budaya  kemiskinan  akan  segera  ditinggalkan.  Kemiskinan  yang meluas  merupakan  tantangan  besar  terhadap  upaya-upaya  pembangunan.  Kemiskinan merupakan  faktor  penghambat  pembangunan,  karena  dengan  adanya  kemiskinan  berarti terdapat  ketergantungan.  Salah  satu  indikator  umum  yang  dapat  digunakan  untuk  mengukur tingkat  kemiskinan  di  suatu  negara  adalah  tingkat  kesenjangan  kemiskinan  ( poverty  gap ). Total Poverty Gap dapat diukur dengan cara membandingkan pendapatan minimal atau garis kemiskinan  dengan  pendapatan  yang  diperoleh  penduduk  miskin.  Total  poverty  gap menunjukkan  nilai  total  pendapatan  suatu  negara  yang  dibutuhkan  untuk  meningkatkan pendapatan penduduk dibawah garis kemiskinan menjadi diatas garis kemiskinan.
2.1.2.3. Jenis Kemiskinan Subagio  et  all  (2001)  menyatakan  bahwa  berdasarkan  kajian-kajian  dari  data empiris  menyebutkan  bahwa  sebab-sebab  kemiskinan  dapat  dibagi  menjadi  2  (dua) golongan.  Pertama,  kemiskinan  yang  ditimbulkan  oleh  faktor  alamiah,  yaitu  kondisi lingkungan yang miskin, ilmu pengetahuan yang tidak memadai, adanya bencana alam dan  lainnya.  Kedua,  kemiskinan  yang  disebabkan  karena  faktor  non-alamiah,  yaitu adanya  kesalahan  kebijakan  ekonomi,  korupsi  politik  yang  tidak  stabil,  kesalahan pengelolaan sumber daya alam dan lainnya. Menurut Sumodiningrat (1999) klasifikasi kemiskinan  ada  lima  kelas,  yaitu  absolut  dan relatif,  kultural  dan struktural,  lingkaran kemiskinan, statis dan dinamis, dan sementara serta kronis.
2.1.2.4.Kriteria Kemiskinan Menurut  Sajogyo  (1977)  cara  mengukur  kemiskinan  dengan  pendekatan kemiskinan  absolut  adalah  dengan  memperhitungkan  standar  kebutuhan  pokok berdasarkan atas kebutuhan beras dan gizi (kalori dan protein). Terdapat tiga golongan orang miskin yaitu golongan lapisan miskin yang mempunyai pendapatan perkapita per tahun  beras  sebanyak  lebih  dari  360  kg  tetapi  kurang  dari  480  kg,  golongan  miskin sekali yang memiliki pendapatan perkapita  per tahun  beras  sebanyak  240-360  kg,  dan lapisan  paling  miskin  yang  memiliki  pendapatan  perkapita  per  tahun  beras  sebanyak kurang  dari  240  kg.  Bank  Dunia  dalam  BPS  (2000)  menetapkan  bahwa  seseorang dikatakan miskin apabila pendapatannya dibawah US $ 2 per hari. Badan Pusat Statistik (BPS)  juga  memberikan  pemikiran  untuk  mengukur  garis  kemiskinan  dengan  cara menentukan berapa besar kalori minimum yang harus dipenuhi oleh setiap orang dalam sehari.
2.2. Penelitian Terdahulu Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Sudibia  dan  Marhaeni  menyimpulkan  bahwa  dalam penetapan strategi pengentasan kemiskinan dengan 2 strategi kluster, strategi kluster 1 untuk  keluarga  yang  benar-benar  miskin,  artinya    pendapatan  sangat  rendah  dan pendidikan  juga  rendah,  strategi  kluster  2  untuk  yang  lebih  tinggi  dan  lebih  mapan dibanding  kluster  1.  Ginanjar et.al dalam  penelitiannya  mengenai  target  capaian indikator  makro  Provinsi  Banten  memberikan  hasil  bahwa  PDRB  ADHB  maupun
ADHK, PDRB per Kapita, laju pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, angka  kematian  bayi,  angka  partisipasi  sekolah  dasar  dan  sekolah  menengah  pertama telah tercapai sedangkan angka kematian ibu, usia harapan hidup, dan angka partisipasi kasar  sekolah  menengah  atas  sederajat  belum  mencapai  target.  Sejalan  dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh  Wijayanti  menyimpulkan  bahwa  variabel  PDRB  dan IPM  mempengaruhi  variabel  kemiskinan  dengan  nilai  R-square  sebesar  56,8  persen. Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Devi  dan  Taftazani  megenai  pemetaan  wilayah Kabupaten  Pekalongan  dengan  hasil  pembobotan    indikator      dengan  AHP menunjukkan  bahwa      indikator  kemiskinan  prioritas      adalah      kondisi  rumah, kepemilikan,  aset,  sumber  energi,pendidikan,  kesehatan,  pekerjaan  dan  pengeluaran untuk  pangan.  Hasil  penelitian  yang  dilakukan  Fadilla  menemukan  bahwa  kebijakan dan  strategi  pengentasan  kemiskinan  di  Kota  Tangerang  baik  kebijakan  vertikal maupun  koordinasi  hubungan  antaran  SKPD  dalam  pengentasan  kemiskinan  sudah berjalan cukup baik.

## 3.  METODE
3.1. Jenis dan Sumber Data
Jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  merupakan  data  yang  diperoleh  dari artikel,  dan  jurnal-jurnal  ekonomi  lain  yang  revelan  dan  menunjang  kajian.  Data  Primer diperoleh  langsung  dari  stakeholder  penanggulangan  kemiskinan  yang  diperoleh  melalui Wawancara  dengan  Stakeholder  (Tokoh  Masyarakat,  Pemerintah  Kota  Pangkalpinang,  Badan Usaha,  Kelompok  Masyarakat  Miskin).  Penelitian  ini  juga  menggunakan  data  sekunder  yang diperoleh dari hasil pubikasi Dinas Sosial dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pangkalpinang serta  menggunakan    buku-buku,  literatur,  artikel,  dan  jurnal-jurnal  ekonomi  lainnya  yang revelan dan menunjang kajian.
3.2. Objek Penelitian
Penelitian  ini  mengkaji  masyarakat  miskin  yang  datanya  bersumber  dari  Data  Terpadu Kesejahteraan  Sosial  (DTKS)  Kota  Pangkalpinang  yang  berasal  dari  7  kecamatan    yaitu Kecamatan Bukit  Intan, Gabek, Gerunggang, Girimaya, Pangkal Balam, Rangkui dan Taman Sari  dengan  total  populasi  sebanyak  22.993  KK.  Sedangkan  pengambilan  sampel  dilakukan dengan  metode stratifiedsampling ,  sehingga  dalam  penelitian  ini  diperoleh  responden  yang digunakan sebanyak 100 jiwa.
3.3 Teknis Analisis Data Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu:
1. Tabulasi data dengan langkah-langkah yang dilakukan:
A. Menyusun instrumen penelitian berupa kuisioner yang berisi pertanyaan.
B. Melakukan pengumpulan data kepada respondens yang telah ditentukan oleh peneliti.
C. Pengolahan  data  dengan  cara  mengumpulkan  data  dan  memeriksa  kelengkapan kuisioner  yang  telah  diisi,  melakukan  tabulasi  dari  hasil  kuisioner  dan  melakukan analisis data.
2. Korelasi Pearson merupakan metode analisis data yang digunakan untuk menentukan suatu besaran  yang  menyatakan  bagaimana  kuat  hubungan  suatu  variabel  dengan  variabel  lain dengan tidak mempersoalkan apakah suatu variabel tersebut saling berpengaruh atau tidak (Sekaran,  2010).  Korelasi  akan  membentuk  garis  linier  (garis  lurus),  jika  semakin  kuat atau tinggi derajat hubungan maka akan membentuk garis linier (garis lurus) antara kedua variabel atau lebih. Berikut koefisien korelasi berdasarkan hubunganya:
Tabel 2. Koefisien Korelasi No Koefisien Korelasi Hubungan Korelasi 1 0,81 – 1,00 Sangat Kuat 2 0,61 – 0,80 Kuat 3 0,41 – 0,60 Sedang 4 0,21 – 0,40 Lemah 5 0,00 – 0,20 Tidak ada hubungan
Sumber: Sugiyono, 2013

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. Hasil Penelitian
Penduduk  miskin  di  Kota  Pangkalpinang  yang  disurvei  memiliki  karakteristik  atau ciri-ciri  yang  menandakan  masyarakat  tersebut  masuk  ke  dalam  kelompok  miskin  di  Kota Pangkalpinang, berikut karakteristik tersebut:
a. Jenis Kelamin dan Umur Kepala Keluarga
Berdasarkan  hasil  survei  jumlah  kepala  keluarga  penduduk  miskin  yang  disurvei terbanyak  berjenis  kelamin  laki-laki  yaitu  77  persen  sedangkan  perempuan  23  persen. Umur KK terbanyak berada di rentang usia 36-43 tahun sebanyak 30 responden. Termuda pada rentang usia 20-27 Tahun dan tertua pada rentang usia 76-83 Tahun.
b. Pendidikan Kepala Keluarga dan Status Pernikahan
Berdasarkan  hasil  survei  sebanyak  50  orang  kepala  keluarga/responden  memiliki pendidikan terakhir yaitu SMA, tidak tamat SD sebanyak 3 orang, SD sebanyak 25 orang, SMP  sebanyak  14  orang  serta  D3  dan  S1  masing-masing  sebanyak  4  orang.  Status pernikahan kepala keluarga terbanyak yaitu menikah ada 73 orang, belum menikah ada 8 orang, cerai hidup ada 7 orang dan 12 orang memiliki status cerai mati.
c. Jumlah Anak dan Jumlah Tanggungan Responden
Berdasarkan  jumlah  anak  yang  dimiliki  responden,  terdapat  31  responden  memiliki anak sebanyak 2 anak. Sedangkan responden yang tidak memiliki anak ada 13 responden dan  terdapat  2  responden  yang  memiliki  anak  hingga  8  anak.  Terdapat  35  responden memiliki  jumlah  tanggungan  sebanyak  3  orang.  Tanggungan  tersebut  terdiri  dari istri/suami  dan  anak  serta  terdapat  beberapa  responden  menanggung  orang  tua,  saudara dan menantu.
d. Pekerjaan Kepala Keluarga
Berikut hasil survei yang dilakukan:
Gambar 5. Pekerjaan Kepala Keluarga Responden Kota Pangkalpinang
Sumber: Hasil Survei, 2022
Berdasarkan  pengelompokkan  lapangan  pekerjaan,  kelompok  pekerjaan  terbanyak yaitu  pada  sektor  Jasa  Lainnya  sebanyak  54  persen  yang  terdiri  dari  buruh  harian, penyedia jasa  seperti pembuat  batu  bata, tukang  cabut  rumput,  pembantu rumah  tangga, pengurus  kontrakan  keluarga,  petugas  kebersihan  dan  pungut  uang  kubur.  Sedangkan kelompok  pekerjaan  yang  paling  sedikit  yaitu  jasa  kegiatan  sosial,  seperti  pekerjaan Tagana.
e. Karakteristik Tempat Tinggal Penduduk Miskin Kota Pangkalpinang
2% 54% 11% 5% 3% 4% 18% 2% 1% Tidak Bekerja Jasa Lainnya
Kontruksi Penambangan dan Penggalian Pertanian, Kehutanan, Perikanan Jasa Perusahaan Pedagang Besar dan Eceran Transportasi dan Pergudangan Jasa Kegiatan Sosial
Berdasarkan karakteristik tempat tinggal responden, sebanyak 66% menempati rumah milik  sendiri,  26  %  menumpang  dengan  keluarga  dan  8  %  mengontrak.  Luas  lantai tempat tinggal responden cukup bervariatif mulai dari 6 meter persegi sampai 528 meter persegi.  Terdapat  41  responden  memiliki  luas  lantai  antara  6-70  meter  persegi. Tempat tinggal  responden  terbuat  dari  jenis  bangunan  permanen  dan  semi  permanen.  Jenis bangunan rumah responden terbanyak yaitu dari jenis bangunan permanen terdapat 87 % dengan  lantai  rumah  terbanyak  terbuat  dari  keramik  70  %    dan  hanya  1  %  responden memiliki  lantai  rumah  dari  tanah.  Daya  listrik  yang  terpasang  di  rumah  responden terbanyak berdaya 900 watt terdapat 77 responden. Sebanyak 90 responden yang disurvei sudah  memiliki  kendaraan  motor  dan  terdapat  10  responden  tidak  memiliki  motor. Responden  yang  memiliki  motor  ada  yang  berjumlah  2  atau  3  buah  hal  ini  dikarenakan motor tersebut dipakai untuk anak sekolah atau untuk kepala keluarga bekerja. Terdapat 4 responden  memiliki  mobil  pribadi. Rentang  pengeluaran  pulsa  listrik  responden  yaitu berkisar  antara  Rp  101.000  sampai  Rp  200.000  yaitu  terdapat  49  responden.  Untuk sumber air responden terbanyak bersumber dari air sumur yaitu 85 responden, selain itu terdapat juga responden yang menggunakan air bor dan PDAM.

## f. Pendapatan dan Pengeluaran Responden
Pendapatan  tetap  kepala  keluarga  rata-rata  berkisar  antara  Rp  1.600.000  –  Rp 2.000.000  yaitu  sebanyak  21  responden.  Terdapat  3  responden  atau  kepala  keluarga memiliki  pekerjaan  sampingan  yang  bekerja  sebagai  mengantar  barang  (Rp1.500.000); mengangkut  sampah  (Rp  1.500.000)  dan  berjual  sayur  (Rp700.000). Rata-rata pengeluaran responden di Kota Pangkalpinang perbulan berkisar antara Rp 501.000 – Rp 1.000.000  sebanyak  21  responden  dan  Rp  1.100.000  –  Rp  1.500.000  juga  sebanyak  21 responden.    Pengeluaran  tersebut  digunakan  untuk  memenuhi  primer  berupa  kebutuhan makanan  dan  non  makanan.  Sebanyak  74  persen  pengeluaran  tersebut  untuk  kebutuhan makanan  dan  26  persen  kebutuhan  non  makanan  yang  terdiri  dari  pakaian,  biaya pendidikan, membayar cicilan dan kebutuhan tak terduga lainnya.

## g. Kebutuhan Lain-lain
Berdasarkan  jaminan  kesehatan  responden  Kota  Pangkalpinang  terdapat  94  persen sudah  memiliki  jaminan  kesehatan  sedangkan  6  responden  belum  memiliki  jaminan kesehatan.  Jaminan  kesehatan  tersebut  terdiri  dari  BPJS  PBI  sebanyak  70  responden, BPJS  Non  PBI  kelas 1  ada  2  responden,  BPJS  Non  PBI  kelas  2 ada  6 responden,  BPJS Non  PBI  kelas  3  ada  14  responden  dan  asuransi  lainnnya  ada  2  responden.  Biaya  yang dikeluarkan oleh responden untuk biaya jaminan kesehatan mulai dari Rp 35.000 ada 11 responden yang termasuk dalam  BPJS Non PBI kelas 3, Rp 50.000 ada 1 responden, Rp 100.000  ada  5  responden,  Rp  140.000  dan  Rp  150.000  masing-masing  ada  2  responden dan  Rp  175.000  ada  1  responden.  Pengeluran  untuk  jaminan  kesehatan  tersebut dikeluarkan responden per bulan. Terdapat 79 persen responden tidak memiliki tabungan dan  hanya  21  responden  memiliki  tabungan.  Tabungan  yang  dimiliki  oleh  responden mulai  dari  Rp  100.000  hingga  Rp  6.000.000.  Terdapat  89  responden  tidak  memiliki hutang sedangkan 11 responden memiliki hutang. Jumlah hutang yang dimiliki responden mulai  dari  Rp  300.000  hingga  Rp  48.000.000.  digunakan  untuk  membiayai  kebutuhan pokok, membayar uang kredit kendaraan, dan tanah.
h. Jenis Bantuan Pemerintah yang Diterima Periode (2020-2021)
Berdasarkan data DTKS terdapat 89 responden yang disurvei menerima bantuan dari pemerintah  sedangkan  terdapat  10  responden  tidak  menerima  bantuan  dan  terdapat  1 responden  tidak  mengambil  bantuan  dari  pemerintah.  Bantuan  tersebut  terdiri  dari  PKH ada 15 responden, PKH (BPNT) ada 16 responden, BPNT ada 13 responden, BLT ada 41 responden,  penerima  BSU  BPJS  Ketenagakerjaan  dan  Prakerja  masing-masing  2  orang. Periode penerimaan bantuan ada waktunya konsisten dan ada yang tidak menentu, bahkan ada  bantuan  yang  diterima  hanya  1  kali  selama  tahun  2020-2021  seperti  bantuan
sembako. Bentuk abnuan yang diterima 53 responden menerima uang dan 36 responden menerima barang. Penerima BLT terbanyak mendapatkan uang sebesar Rp 600.000 yang penerimaannya  3  bulan  atau  6  bulan  sekali.  Penerimaan  barang  ditunjukkan  untuk Penerima  PKH  BPNT  dan  penerima  BPNT  saja  mendapatkan  uang  dalam  bentuk  non tunai  digunakan  hanya  untuk  membeli  bahan  pangan  di  e-warung  yang  bekerjasama dengan bank). Jumlah uang non tunai sebesar Rp 200,000 yang penyalurannya tiap bulan atau  dirapel  3  atau  6  bulan  sekali.  Barang  yang  diterima  berupa  beras,  sayur,  daging ayam, tahu/tempe, telur. Alokasi Uang untuk makanan, pakaian, rokok, pulsa, kesehatan, pendidikan,  bayar  cicilan,  ditabung  dan  modal  usaha.  Terdapat  20  responden  yang mendapatkan  bantuan  kedua.  Berupa  KIP  sekolah  5  responden,  BLT  11  responden, bantuan rumah 2 responden, bantuan BPJS kesehatan mandiri ke pemerintah 1 orang dan prakerja 1 orang. Bantuan kedua tersebut terbanyak disalurkan dalam bentuk uang ada 17 responden.    Jumlah  uang  yang  diterima  yaitu  mulai  dari  Rp  200.000  hingga  Rp 10.000.000 (Rp 10.000.000 untuk bantuan rumah tahun 2019). Sedangkan untuk bantuan ketiga,  terdapat  5  responden  yang  menerima  bantuan  BLT  minyak  goreng,  bantuan UMKM dan KIP pendidikan.
1. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai  dari  pemerintah  yang  diberikan  kepada  KPM  setiap  bulannya  melalui mekanisme  akun  elektronik  yang  digunakan  hanya  untuk  membeli  bahan  pangan  di pedagang  bahan  pangan/e-warong  yang  bekerjasama  dengan  bank.  Besaran  BPNT sebesar  Rp  200.000  dengan  membeli  sembako  seperti  beras,  telur,  daging  ayam, tahu/tempe.
2. Bantuan Komponen untuk Setiap Jiwa dalam Keluarga PKH / tahun
a. Ibu hamil                  : Rp. 2.400.000,-
b. Anak usia dini          : Rp. 2.400.000,-
c. SD                            : Rp.    900.000,-
d. SMP                         : Rp. 1.500.000,-
e. SMA                         : Rp. 2.000.000,-
f. Disabilitas berat       : Rp. 2.400.000,-
g. Lanjut usia               : Rp. 2.400.000,-
3. BLT (Bantuan lansung Tunai) Diterima  oleh  KPM  sebesar  Rp  300.000  atau  Rp  600.000  sekali  penerimaan  yang proses pencairannya melalui kantor pos
4. BSU  (Bantuan  Subsidi  Upah)  BPJS  Ketenagakerjaan  karyawan  berpenghasilan  di bawah Rp 3,5 juta per bulan yang aktif sebagai perserta BPJS Ketenagakerjaan akan menerima BSU totalnya sebesar Rp 2.400.000 untuk 2 kali penerimaan
5. Rincian bantuan Prakerja terdiri dari:
Saldo Pelatihan Rp 1.000.000 Insentif (Rp 600.000 x 4 bulan) Rp 2.400.000 Insentif pengisian survei (Rp 50.000 x 3) Rp     150.000 Total Rp 3.550.000

## 4.2. Pembahasan Penelitian
4.2.1. Korelasi    Umur  Kepala  Keluarga  dan    Penghasilan  Tetap  Kepala  Keluarga  di Kota Pangkalpinang
Berikut  hasil  analisis  korelasi  umur  kepala  keluarga  dan    penghasilan  tetap  kepala keluarga di Kota Pangkalpinang:
Gambar 6. Korelasi  Umur Kepala Keluarga dan  Penghasilan Tetap Kepala Keluarga di Kota Pangkalpinang Sumber: Hasil Survei, 2022
Hasil  analisis  umur  kepala  keluarga  dan  penghasilan  tetap  kepala  keluarga adalah  negatif  dan  sangat  lemah,  artinya  pada  umur  KK  yang  masih  berusia  muda (antara  30–50)  kecenderungan    penghasilannya  tinggi,  dan  sebaliknya  semakin tingginya    umur  (antara  55  -  diatas  60)  penghasilan  tetap  kepala  keluarga  cenderung menurun.
4.2.2. Korelasi Penghasilan Tetap Kepala Keluarga dan Rata-Rata Pengeluaran Kepala Keluarga Kota Pangkalpinang
Berikut  hasil  analisis  korelasi  penghasilan tetap kepala  keluarga  dan  rata-rata pengeluaran kepala keluarga Kota Pangkalpinang:
Gambar  7. Korelasi  Penghasilan  Tetap  Kepala  Keluarga  dan  Rata-Rata  Pengeluaran Kepala Keluarga Kota Pangkalpinang Sumber: Hasil Survei, 2022
Hubungan  penghasilan  tetap  kepala  keluarga  dan  rata-rata  pengeluaran  KK, memiliki  hubungan  yang  positif  dan  sedang,  artinya  jika  penghasilan  tetap  KK meningkat  maka  rata-rata  pengeluaran  mengalami  peningkatan  juga  demikian sebaliknya.
R² = 0,1469 0 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000 0 20 40 60 80 100 P e ngha sila n Te ta p Ke pa la Ke lua rga Umur Kepala Keluarga Peng. Tetap Perbulan Linear (Peng. Tetap Perbulan) R² = 0,4253 0 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000 6,000,000 0 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000 Rat a- Rat a P e nge lua ra n Penghasilan Tetap KK Peng. Tetap Perbulan
Linear (Peng. Tetap Perbulan)
4.2.3. Korelasi  Total  Penghasilan  Tetap  dan  Rata-Rata  Pengeluaran  Kepala  Keluarga Kota Pangkalpinang
Berikut hasil analisis korelasi total penghasilan tetap dan rata-rata pengeluaran kepala keluarga Kota Pangkalpinang:
Gambar  8. Korelasi  Total  Penghasilan  Tetap  dan  Rata-Rata  Pengeluaran  Kepala Keluarga Kota Pangkalpinang Sumber: Hasil Survei, 2022
Total  penghasilan  tetap  diperoleh  dari  penjumlahan  penghasilan  tetap  KK, penghasilan  tambahan  KK  dan  penghasilan  tambahan  keluarga  serumah.  Diperoleh korelasi  total  penghasilan  tetap  dan  pengeluaran  KK  adalah  positif  dan  sedang,  yaitu apabila total penghasilan tetap meningkat maka rata-rata pengeluaran pun meningkat.
4.2.4. Korelasi  Pendidikan  Terakhir  Kepala  Keluarga  dan  Penghasilan  Tetap  Kepala Keluarga Kota Pangkalpinang
Berikut  hasil  analisis  korelasi pendidikan  terakhir  kepala  keluarga  dan  penghasilan tetap kepala keluarga Kota Pangkalpinang
Gambar  9. Korelasi  Pendidikan  Terakhir  Kepala  Keluarga  dan  Penghasilan  Tetap Kepala Keluarga Kota Pangkalpinang Sumber: Hasil Survei, 2022
Korelasi  Pendidikan  KK  dan    penghasilan  tetap  KK  memiliki  korelasi  yang positif dan lemah, artinya semakin tinggi pendidikan KK akan memberikan pengaruh terhadap pendapatan yang lebih tinggi diperoleh perbulannya dan sebaliknya.
R² = 0,5197 0 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000 6,000,000 0 2,000,000 4,000,000 6,000,000 8,000,000 Rat a- Rat a P e nge lua ra n Total Penghasilan Tetap Total Peng. Tetap Linear (Total Peng. Tetap) R² = 0,2449 0 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000 0 1 2 3 4 5 6 Pe n ghasil an K K Pendidikan KK Peng. Tetap Perbulan
Linear (Peng. Tetap Perbulan)

## 5. Kesimpulan dan Saran
5.1. Kesimpulan
Berikut kesimpulan dari penelitian ini:
1. Karakteristik  kemiskinan  Kota  Pangkalpinang  yaitu  kepala  keluarga  yang  disurvei terbanyak memiliki berjenis kelamin laki-laki, berumur 36-43 Tahun, pendidikan terakhir SMA,  dengan  status  pernikahan  terbanyak  menikah  dan  jumlah  anak  sebanyak  2 sedangkan  banyak  tanggungan  sebanyak  3  orang  dalam  1  keluarga.  Pekerjaan  terbanyak berada  di  sektor  lainnya  seperti  buruh  harian,  penyedia  jasa  seperti  pembuat  batu  bata, tukang  cabut  rumput,  pembantu  rumah  tangga,  pengurus  kontrakan  keluarga,  petugas kebersihan  dan  pungut  uang  kubur.  Karakteristik  tempat  tinggal  responden  yaitu  milik sendiri dengan luas lantai 6-70 meter persegi, jenis bangunan permanen dengan lantainya keramik. Daya listrik responden sebesar 900 Kwh dan sebanyak 90 persen sudah memiliki kendaraan  motor,  pendapatan  responden  berkisar  Rp  1.600.000  sampai  Rp  2.000.000 sedangkan  pengeluaran  berkisar  antara  Rp  500.000  sampai  Rp  1.500.000.  Jenis  bantuan yang  diterima  responden  yaitu  PKH,  BPNT,  BLT,  BSU  Ketenagakerjaan,  Prakerja,  KIP dalam  bentuk  uang  dan  barang.  Sebanyak  90  responden menerima  bantuan  sosial  dan  10 mengaku tidak pernah menerima bantuan.
2. Berdasarkan hasil korelasi diperoleh korelasi umur kepala keluarga dan  penghasilan tetap kepala  keluarga  di  Kota  Pangkalpinang  adalah  negatif  dan  sangat  lemah,  korelasi penghasilan  tetap  kepala  keluarga  dan  rata-rata  pengeluaran  kepala  keluarga  Kota Pangkalpinang  adalah  positif  dan  sedang,  korelasi  total  penghasilan  tetap  dan  rata-rata pengeluaran kepala keluarga Kota Pangkalpinang adalah positif dan sedang, serta korelasi pendidikan  terakhir  kepala  keluarga  dan  penghasilan  tetap  kepala  keluarga  Kota Pangkalpinang adalah positif dan lemah.

## 5.2. Saran
Perlunya kebijakan dan program pemerintah dilakukan untuk pengentasan kemiskinan sesuai dengan hasil dari kajian ini, sehingga tepat sasaran.

## Ucapan Terima kasih
Tim  peneliti  mengucapkan  terimakasih  sebesar-besarnya  kepada  Bappeda  &  Litbang  Kota Pangkalpinang  dan  LPPM  (Lembaga  Penelitian  dan  Pengabdian  Masyarakat)  Universitas  Bangka Belitung,  atas  kerjasama  yang  dilakukan  oleh  kedua  belah  pihak,  sehingga  penelitian  ini  dapat terwujud dan dapat bermanfaat bagi banyak orang.

## REFERENSI
Ali,  K.  (2015). Indikator  Kemiskinan  dan  Misklasi  Orang  Miskin .  Fakultas  Ekologi  Manusia  IPB dengan Yayasan Pustakan Obor Indonesia.
Tim  Nasional  Percepatan  Penanggulangan  Kemiskinan  (2019).  Menanggulangi  Kemiskinan  dan Mengurangi Kesenjangan.
Badan Pusat Statistik Kota Pangkalpinang, Pangkal Pinang Dalam Angka Tahun 2017. Badan Pusat Statistik Kota Pangkalpinang, Pangkal Pinang Dalam Angka Tahun 2018. Badan Pusat Statistik Kota Pangkalpinang, Pangkal Pinang Dalam Angka Tahun 2021. Kuncoro, M. (2010). Masalah, Kebijakan, dan Politik Ekonomika Pembangunan . Erlangga.
Maipita,  I.  and  F.  (2014). Mengukur  Kemiskinan  &  Distribusi  Pendapatan .  UPP  STIM  YKPN. http://digilib.unimed.ac.id/id/eprint/19488
Mok, T. Y., Gan, C., & Sanyal, A. (2007). The determinants of urban household poverty in Malaysia. MODSIM07  -  Land,  Water  and  Environmental  Management:  Integrated  Systems  for Sustainability,
Proceedings , September 2014 , 1124–1130.
https://doi.org/10.3844/jssp.2007.190.196
Nazara,  S.  (2010).  Informal  Economy  in  Indonesia:  Size,  Composition,  dan  Evolution.  In International  Labour  Organization .  http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro- bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_145402.pdf Noeraini, A. A. (2013). Ekonomi Informal Di Indonesia, Suatu Tinjauan Pustaka. Fakultas Ekonomi
Universitas Padjadjaran .
Ravallion, M. (2007). Urban poverty. Finance and Development , 44 (3), 15–17. https://doi.org/10.4324/9781849772006-8
Rangkuti,  F.  (2016).  Teknik  Membedah  Kasus  Bisnis  Analisis  SWOT  (22nd  ed.).  Jakarta:  PT Gramedia Pustaka Utama
Saenong, Z. (2016). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan Rumah Tangga di Kota Kendari Tahun 2014. Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan , I . Sekaren, U & Bougie, R. (2010). Research Methods for Business: A Skill Building Approach. London: John Wiley and sons, inc. Stephen, T. M. P. & S. (2006). Pembangunan Ekonomi (9th ed.). Erlangga. Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D . Bandung: CV Alfabeta. Sukirno, S. (2004). Makro Ekonomi Teori Pengantar (III). PT Raja Grafindo Persada.
Suwandi.  (2015). Desentralisasi  Fiskal  dan  Dampaknya  terhadap  Pertumbuhan  Ekon,  Penyerapan Tenaga  Kerja,  Kemiskinan,  dan  Kesejahteraan  di  Kabupaten/  Kota  Induk  Provinsi  Papua .  CV Budi Utama.
Zhukof, Y. (2010). Spatial Autocorrelation, IQQS . Harvard University