## KOMISI PENYIARAN INDONESIA SEBAGAI STATE AUXIALIARY BODIES YANG MENJAMIN SIARAN YANG LAYAK BAGI ANAK
Laurensius Arliman S email: laurensiusarliman@gmail.com

## Abstract
This  article  discusses  a  number  of  questions,  i.e.  regarding  the  role  and  function  of  the  Indonesian Broadcasting Commission, established by Law no. 32 of 2002, as a state auxiliary body, in supervising Indonesian broadcasters; 2. The Commission’s role in guaranteeing the broadcast of material that are suitable  for  children;  and  3.  Offering  inputs  as  to  how  to  secure  child-proof  broadcasts.  The Commission  already  issued  a  number  of  regulations  in  that  respect  but  practice  shows  low compliance. Parents and adults should be more  involved, pay more  attention and offer guidance to children.
Keywords: children, Indonesian Broadcasting Commission (KPI), State Auxialiary Bodies, broadcast
Abstrak:
Tulisan  ini  bertujuan  untuk:  1)  melihat  peran  KPI  (komisi  penyiaran  Indonesia),  sebagai state auxialiary  bodies ,  yang  dibentuk  berdasarkan  UU  No.  32/2002,  dalam  mengawasi  penyiaran  di Indonesia;  2)  melihat  peran  KPI  di  dalam  menjamin  siaran  yang  layak  bagi  anak;  3)  serta memberikan  masukan  terhadap  siaran  yang  layak  bagi  anak.  Sudah  ada  beberapa  aturan  yang dikeluarkan  oleh  KPI  di  dalam  mengawasi  siaran  televisi  yang  layak.  Tetapi  masih  saja  banyak tayangan  lembaga  penyiaran  yang  program  acaranya  tidak  layak  tonton  oleh  anak.  Disimpulkan bahwa harus ada pengawasan yang lebih ketat oleh KPI. Selain itu bimbingan anak saat menonton juga  sangat  dibutuhkan  oleh  pihak-pihak  yang  dianggap  dewasa  dan  bertanggung  jawab  serta orang tuanya.
Kata Kunci: anak, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Lembaga Negara Independen, siaran.

## Pengantar
Anak  merupakan  modal  bagi  sebuah  bangsa  di  dalam  melanjutkan pemerintahan  dan  nasibnya.  Anak  yang  terlahir  dicita-citakan  akan  membangun bangsa  dengan  lebih  baik  sehingga  mampu  menciptakan  kehidupan  yang  lebih baik  lagi.  Anak  terlahir  tidak  memiliki  kesalahan  ataupun  melakukan  kesalahan, anak  terlahir  berkat  dari  anugerah  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  dengan  modal  ini sebuah bangsa  akan  menjadi  lebih  besar  jika  mampu  memberikan  perlindungan yang  layak  atau  memadai  di  dalam  tumbuh  kembang  anak  sampai  menuju
dewasanya dan memberikan kemampuan atau ilmu yang terbaiknya bagi sebuah bangsa.
Wajib  hukumnya  memberikan  perlindungan  anak,  karena  perlindungan anak merupakan salah satu bagian dari hak asasi manusia (HAM). HAM anak-anak sangat rentan dilanggar oleh orang yang tidak bertanggungjawab demi mencapai kepuasan  semata.  Hal  ini  dikuatkan  oleh  pernyataan United  Nations  General Assembly 1 yang  menyatakan  bahwa  anak-anak  bagian  dari  kelompok  rentan ( vulnerable gropus ), mudah menjadi korban pelanggaran HAM. Lebih lanjut anak, perempuan,  kelompok  LGBT  ( Lesbian,  Gay,  Bisex,  Transgender ),  migran  lokal, minoritas  keagamaan  merupakan  kelompok  rentan  yang  sering  menjadi  korban dari kekerasan, diskriminasi, dan bentuk-bentuk pelanggaran HAM lainnya.
Niken  Savitri  menyatakan  HAM  adalah  hak  yang  dimiliki  manusia  secara kodrati  tanpa  pengecualian  dan  keistimewaan  bagi  golongan,  kelompok  maupun tingkat  sosial  manusia  tertentu.  Hak  tersebut  antara  lain  hak  atas  kehidupan, keamanan,  kebebasan  berpendapat  dan  merdeka  dari  segala  bentuk  penindasan yang  wajib  dijunjung  tinggi  oleh  setiap  individu  dan  dari  negara.  Negara  hukum mengakui  keberadaan  dan  menghargai  HAM  itu  sendiri,  tanpa  ada pengecualiannya. Negara bertanggungjawab dalam menjamin hak-hak yang telah dimiliki oleh setiap warganya secara kodrati, yang telah dimiliki oleh tiap manusia bersamaan dengan kelahirannya di dunia sebagai seorang individu yang merdeka. Anton  Barker  menyebutkan  istilah  HAM  itu  sendiri  berarti  hak  tersebut ditemukan  dalam  hakikat  kemanusiaan  dan  demi  kemanusiaan.  Oleh  karena  itu setiap manusia memilikinya dan hak itu tidak dapat dicabut oleh siapapun, bahkan oleh dirinya sendiri. 2
Pengakuan  HAM  merupakan  suatu  hal  yang  wajib  dilakukan  oleh  Negara Hukum,  Indonesia  sebagai  negara  Hukum  telah  menyatakan  baik  di preambule
1 Uli  Parulian  Sihombing,  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Buruh  Perempuan  Di  Tempat  Kerja, Jurnal Selisik , Volume 2, Nomor 3, 2016, hlm., 67.
2 Niken  Savitri,  Ham  Perempuan  Kritik  Teori  Hukum  Feminis  Terhadap  KUHP,  Refika  Aditama, Bandung, 2008, hlm.,1.
dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945). 3 Memasukan norma  HAM  ke  dalam  UUD  1945  merupakan  sebuah  perjuangan  yang  sangat panjang. Sehingga ketika UUD 1945 dilakukan amandemen sejak dari 1 (pertama) sampai dengan yang ke-4 (empat) ketentuan secara terperinci dapat dilihat dalam Pasal  28  A  sampai  dengan  Pasal  28  J.  Namun  ada  kelemahan  yang  juga  hendak dihindari  dengan  transformasi  HAM  ke  dalam  konstitusi  adalah  produk enumerasinya  yang  dapat  tertinggal  oleh perkembangan  zaman. 4 Secara  spesifik Pasal  28  B  ayat  2  UUD  1945  menyatakan  setiap  anak  berhak  atas  kelangsungan hidup,  tumbuh  dan  berkembang,  serta  berhak  atas  perlindungan  dari  kekerasan dan diskriminasi.
Persoalan anak adalah persoalan serius yang perlu ditangani karena masa depan  bangsa  berada  di  tangan  anak-anak  yang  tumbuh  dan  berkembang  sehat tanpa  kekerasan.  Apakah  sulit  jika  membiarkan  anak-anak  bermain  dengan nyaman  dan  aman?  Apakah  susah  memberikan  perlindungan  kepada  anak? Apakah rumit memberikan ruang terhadap anak untuk menikmati masa indahnya saat ini? Apakah anak bisa menikmati kehidupan dengan nyaman dan menikmati siaran-siaran yang layak bagi tumbuh kembang anak? Kita sepertinya melupakan bahwa anak adalah buah hati yang  diharapkan menjadi generasi emas negeri ini kelak.  Perlindungan  anak  tidak  bisa  dipisahkan  dari  Konvensi  Hak  Anak  (KHA). KHA adalah salah satu instrumen internasional yang mengatur berbagai kebijakan dan  program  pemenuhan  hak-hak  anak  dan  perlidungan  anak.  Setelah  kurang lebih  25  (dua  puluh lima) tahun  melakukan  ratifikasi  KHA,  kita  patut  bersyukur karena  telah  memiliki  Undang-Undang  Nomor  23  tahun  2002  tentang Perlindungan Anak yang diperbaharui  dengan Undang-Undang  Nomor 35 Tahun 2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  tahun  2002  tentang
3 Pernyataan  bahwa  Indonesia  memiliki  paham  kedaulatan  rakyat  dan  Negara  hukum  tertuang dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar" dan "Negara Indonesia adalah negara hukum".
4 Titon  Slamet  Kurnia,  Interpretasi  Hak-Hak  Asasi  Manusia  Oleh  Mahkamah  Konstitusi  Republik Indonesia (The Jimly Court 2003-2008), Mandar Maju, Bandung, 2015, hlm. 27.
Perlindungan  Anak  (UU  Perlindungan  Anak)  sebagai  bentuk  tindak  lanjut  dan kepedulian Negara untuk melindungi anak.
Rekreasi  bagi  anak  merupakan  hal  yang  sangat  dibutuhkan,  dan merupakan  salah  satu  hak  anak  di  dalam  KHA. 5 Selain  belajar  mereka  juga  bisa banyak  belajar  tentang  hal-hal  yang  baru  ketika  berekreasi.  Salah  satu  cara berekreasi  yang  bisa  didapatkan  oleh  anak  adalah  menonton  televisi.  Siaran televisi  yang  baik  akan  membuat  anak  banyak  belajar,  baik  belajar  tentang sejarah,  pendidikan,  budaya  dan  hal  positif  lainnya.  Memperoleh  informasi  dan bentuk  siaran  yang baik,  merupakan  hak  setiap  warga  negara  yang  dijamin  oleh Undang-Undang. 6 Sayangnya,  tayangan  yang  dimaksudkan  di  atas  masih  belum banyak  di  layar  kaca  televisi  kita.  Kebanyakan  tayangan  televisi  didominasi program  siaran  untuk  kategori  dewasa.  Bahkan,  tidak  sedikit  anak-anak  justru ikut menonton tayangan dewasa tersebut.
Salah satu yang penulis soroti adalah siaran yang layak bagi anak di dalam perkembangannya menjadi seorang dewasa, yang kelak akan berguna bagi negara ini.  Perkembangan  industri  media  informasi  pada  zaman  sekarang  ini  di  era reformasi  dan  demokrasi  berkembang  dengan  sangat  cepat  dan  pesat  sekali. Bahkan  terkesan  tidak  terkontrol  dengan  baik  dan  serius  oleh  para  penegak hukum.  Media  cetak  maupun  elektronik  merupakan  media  massa  yang  paling banyak  digunakan  oleh  masyarakat  di  berbagai  lapisan  sosial,  terutama  di masyarakat  kota.  Oleh  karena  itu,  media  massa  sering  digunakan  sebagai  alat mentransfomasikan  informasi  dari  dua  arah,  yaitu  dari  media  massa  ke  arah masyarakat  atau  di  antara  masyarakat  itu  sendiri.  Sebagaimana  sifat  media informasi,  media  massa  selain  mengandung  nilai  manfaat  sebagai  alat transformasi,  namun  juga  sering  tidak  sengaja  menjadi  media  informasi  yang ampuh menebarkan nilai-nilai baru yang tidak diharapkan masyarakat itu sendiri. Untuk meningkatkan daya saing suatu media massa, maka tak jarang media massa menggunakan  berita  atau  gambar  erotika  dan/atau  porno  bahkan  menampilkan kekerasan baik berbentuk kekerasan fisik maupun kekerasan psikis sebagai daya
5 Hal ini diatur di dalam Pasal 31 KHA.
6 Hal ini dijamin oleh Undang-Undang Pers.
tarik media tersebut. Berita erotika atau porno yang dimasud adalah pemberitaan baik artikel, gambar atau film yang mengandung makna erotika atau porno. 7
Maraknya  media  massa  yang  bermunculan  khususnya  media  penyiaran, bak  cendawan  di  musim  hujan,  merupakan  wujud  dari  kebebasan  berekspresi yang  sedang  diagung-agungkan  oleh  seluruh  pihak.  Kenyataannya,  dengan pertumbuhan  media  penyiaran  pada  saat  ini,  kebebasan  berekspresi  justru mengalami  degradasi  atau  penurunan  kontrol  sosial  baik  oleh  pemerintah maupun  oleh masyarakat  sendiri  sehingga  mengakibatkan  terjadinya  penurunan moral  dalam  kehidupan.  Bahwa  kemerdekaan  menyatakan  pendapat, menyampaikan,  dan  memperoleh  informasi,  bersumber  dari  kedaulatan  rakyat dan  merupakan  hak  asasi  manusia  dalam  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa, dan bernegara yang demokratis. Dengan demikian, kemerdekaan atau kebebasan dalam penyiaran harus dijamin oleh negara. Dalam kaitan ini UUD 1945 mengakui, menjamin  dan  melindungi  hal  tersebut.  Namun,  sesuai  dengan  cita-cita Proklamasi  Kemerdekaan  Indonesia,  maka  kemerdekaan  tersebut  harus bermanfaat  bagi  upaya  bangsa  Indonesia  dalam  menjaga  integrasi  nasional, menegakkan  nilai-nilai  agama,  kebenaran,  keadilan,  moral,  dan  tata  susila,  serta memajukan  kesejahteraan  umum,  dan  mencerdaskan  kehidupan  bangsa.  Dalam hal  ini  kebebasan  harus  dilaksanakan  secara  bertanggungjawab,  selaras  dan seimbang  antara  kebebasan  dan  kesetaraan  menggunakan  hak  berdasarkan Pancasila  dan  UUD  1945.  Perkembangan  teknologi  komunikasi  dan  informasi telah  melahirkan  masyarakat  informasi  yang  makin  besar tuntutannya  akan  hak untuk  mengetahui  dan  hak  untuk  mendapatkan  informasi. 8 Informasi  telah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat dan telah menjadi komoditas penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Saat ini, siaran televisi kita belum seluruhnya ramah terhadap anak. Hal ini dapat  dinilai  dari  masih  banyaknya  surat  teguran  ataupun  peringatan  Komisi Penyiaran  Indonesia  (KPI)  Pusat  untuk  lembaga  penyiaran  televisi  terkait
7 Rocky Marbun, Peranan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam Penegakan Hukum Penyiaran Di  Indonesia,  Makalah  sebagai  Calon  Anggota  Komisi  Penyiaran  Indonesia  Pusat  Masa  Periode 2010-2013, tidak dipublikasikan.
8 Id.
pelanggaran  terhadap  perlindungan  anak.  Padahal  sudah  menjadi  kewajiban lembaga  penyiaran  untuk  melidungi  anak  dalam  setiap  tayangannya.  Undang- Undang  Nomor  32  tahun  2002  tentang  Penyiaran  (UU  Penyiaran)  Pasal  36  ayat (3)  yang  menyatakan  isi  siaran  wajib  memberikan  perlindungan  dan pemberdayaan  kepada  khalayak  khusus,  yaitu  anak-anak,  dengan  menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat, dan lembaga penyiaran wajib mencantumkan dan/atau  menyebutkan  klasifikasi  khalayak  sesuai  dengan  isi  siaran.  Siaran televisi  harusnya  melihat  aspek  perlindungan  terhadap  khalayak  khusus  seperti anak  dan  remaja  selain  juga  ramah  terhadap  perempuan. 9 Isi  siaran  seharusnya mempertimbangkan perkembangan psikologis anak dan remaja karena tayangan media  memiliki  pengaruh  besar  terhadap  anak  dan  remaja  dan  menentukan seperti  apa  sikap  dan  pola  pikir  mereka.  Saat  ini  yang  harus  dilakukan  lembaga penyiaran  adalah  bagaimana  menciptakan  tayangan  yang  bernilai,  mengandung pesan moral, dan jauh dari hal-hal yang eksploitatif, adegan penuh bahaya, serta ungkapan-ungkapan yang tidak pantas disajikan
Atas dasar semangat tersebut maka di dalam UU Penyiaran juga dibentuk sebuah lembaga negara bantu yang bersifat independen (State Auxialiary Bodies) , dimana Pasal 6 ayat (4) menyatakan “Untuk penyelenggaraan penyiaran, dibentuk sebuah komisi penyiaran”. Selain itu di dalam Pasal 7 juga ayat (1) sampai dengan Pasal  4  menyatakan  bahwa:  a)  komisi  penyiaran  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 6 ayat (4) disebut Komisi Penyiaran Indonesia, disingkat KPI; b) KPI sebagai lembaga negara yang bersifat independen mengatur hal-hal mengenai penyiaran; c) KPI terdiri atas KPI Pusat dibentuk di tingkat pusat dan KPI Daerah dibentuk di tingkat  provinsi;  d)  Dalam  menjalankan  fungsi,  tugas,  wewenang  dan kewajibannya,  KPI  Pusat  diawasi  oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik Indonesia  (DPR  RI),  dan  KPI  Daerah  diawasi  oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah Provinsi (DPRD).
9 Dewi Setyarini, Wajib bagi Televisi, Tayangkan Siaran Ramah Anak dan Perempuan, https://www.kpi.go.id/index.php/component/blog_calendar/2016/09/29, 20 Januari 2017, 22.00.
Zainal  Arifin  Mochtar  menyatakan  bahwa  independesi  KPI  secara  jelas dicantumkan dengan aturan bahwa KPI merupakan lembaga negara yang bersifat independen,  yang  mengatur  hal-hal  mengenai  penyiaran,  dan  terdiri  dari  KPI Pusat, serta KPI Daerah di tingkat Propinsi. Menariknya, untuk KPI dicantumkan secara  langsung,  pengawasan  atas  pelaksanaan  tugas,  fungsi,  wewenang  dan kewajibannya yakni KPI Pusat diawasi oleh DPR RI, dan KPI Daerah diawasi oleh DPRD. 10 Atas  hal  tersebut  tulisan  ini  ingin  melihat  bagaimana  peran  dari  KPI dalam menjamin siaran yang layak bagi anak di Indonesia, dengan harapan tulisan ini  akan  memberikan  referensi  tambahan  dalam  perlindungan  anak,  khususnya terhadap kelembagaan negara independen di Indonesia.
Berangkat  dari  penjelasan  di  atas,  tulisan  ini  bertujuan  untuk  melihat bagaimana peran KPI sebagai state auxialiary bodies membantu negara di  dalam mengawasi penyiaran di Indonesia, dan juga ingin mengetahui peran KPI di dalam menjamin  siaran  yang  layak  bagi  anak  sehingga  mejadi  pembeda  dengan state auxialiary  bodies lainnya,  misalnya  saja  Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia ataupun  Komisi  Nasional  Hak  Asasi  Manusia.  Selain  itu  tulisan  ini  juga memberikan  masukan  yang  penting  terhadap  hak  anak  di  dalam  mendapatkan siaran yang layak bagi perkembangannya.

## Kelahiran State Auxialiary Bodies Di Indonesia
Lembaga  negara  terkadang  disebut  dengan  istilah  lembaga  pemerintahan, lembaga  pemerintahan  non-departemen,  atau  lembaga  negara  saja.  Ada  yang dibentuk  berdasarkan  atau  karena  diberi  kekuasaan  oleh  UUD  1945,  ada  pula yang dibentuk dan mendapatkan kekuasaannya dari Undang-Undang, dan bahkan ada  pula  yang  hanya  dibentuk  berdasarkan  Keputusan  Presiden.  Hierarki  atau kedudukannya  tentu  saja  tergantung  pada  derajat  pengaturannya  menurut peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Lembaga  negara  yang  diatur  dan dibentuk  oleh  UUD  merupakan  organ  konstitusi,  sedangkan  yang  dibentuk berdasarkan Undang-Undang merupakan organ Undang-Undang, sementara yang
10 Zainal Arifin Mochtar, Lembaga Negara Independen, Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penatannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi , Rajawali Press, Jakarta, 2016, hlm., 74.
hanya dibentuk karena Keputusan Presiden tentunya lebih rendah lagi tingkatan dan  derajat  perlakuan  hukum  terhadap  pejabat  yang  duduk  di  dalamnya. Demikian  pula  jika  lembaga  dimaksud  dibentuk  dan  diberi  kekuasaan berdasarkan  Peraturan  Daerah,  tentu  lebih  rendah  lagi  tingkatannya.  Dari  segi hierarkinya lembaga negara itu dibedakan kedalam 3 (tiga) lapis yaitu: 11 1) Organ lapis  pertama  disebut  sebagai  lembaga  tinggi  negara,  dimana  nama,  fungsi  dan kewenangannya  dibentuk  berdasarkan  UUD  1945;  2)  Organ  lapis  kedua  disebut sebagai  lembaga  negara  saja,  dimana  dalam  lapis  ini  ada  lembaga  yang  sumber kewenangannya  dari  UUD  1945,  ada  pula  sumber  kewenangannya  dari  undang- undang  dan  sumber  kewenangannya  yang  bersumber  dari  regulator  atau pembentuk peraturan di bawah undang-undang; 3) Organ lapis ketiga merupakan lembaga  daerah,  yaitu  merupakan  lembaga  negara  yang  ada  di  daerah  yang ketentuannya  telah  diatur  oleh  UUD  1945  yaitu   Pemerintah  Daerah  Provinsi, Gubernur,  DPRD  Provinsi,  Pemerintahan  Daerah  Kabupaten,  Bupati,  DPRD Kabupaten,  Pemerintahan  Daerah  Kota,  Walikota,  DPRD  Kota.  Lembaga  negara yang  berdasarkan  perintah  UU  itu  adalah  lembaga  Independen.  Lembaga Independen  sendiri  merupakan  lembaga  yang  berdiri  sendiri  tanpa  campur tangan Pemerintah.
Legitimasi  bagi  pembentukan  lembaga  negara  independen  mendapatkan sentimen  cukup  baik  pasca  perubahan  UUD  1945.  Konstitusi  baru  hasil amandemen  ini  memberikan  ruang  yang  luas  untuk  semakin  berkembangnya model  komisi  negara  yang  dibentuk  oleh  DPR  RI  dan  Presiden  melalui  undang- undang.  Pembentukan  komisi-komisi  ini  menjadi  bagian  dari  politik  hukum negara  untuk  melengkapi  dan  menguatkan  daya  kerja  pemerintah.  Pada  intinya, UUD  1945  menempatkan  begitu  banyak  aturan  mengenai  kemandirian  dan indepensi  lembaga-lembaga  negara  yang  hadir  setelah  perubahan  UUD  1945. 12 Fenomena  inflasi  jumlah  lembaga  negara  independen  ini  menarik  untuk  dilihat penyebabnya.  Harus  diakui,  salah  satu  argumentasi  di  balik  kehadiran  dan
11 Gokma Toni Parlindungan S, Tinjauan Umum Pembagaian Kekuasaan Dalam Hukum Tata Negara di Indonesia, Jurnal Advokasi, Volume 4, Nomor 2, 2013, hlm., 21.
12 Id., hlm., 6.
kecenderungan  pembentukan  lembaga-lembaga  negara  independen  di  atas, adalah  karena  lembaga-lembaga  lama  keberadaannya  cenderung  dipertanyakan, mengingat  ketidakmampuan  bersikap  independen  dari  pengaruh  kekuasaan  dan kepentingan politik yang sangat kejam. 13
Dalam  perkembangannya,  secara  teoritik  dan  praktik  dikenal  adanya  dua jenis komisi negara, yaitu: 1) komisi negara yang merupakan perpanjangan tangan state  organ, dan  2)  komisi  negara  yang  statusnya  independen.  Pembagian  ini seperti dikemukakan Milakovich dan Gordon bahwa secara umum komisi negara ( regulatory  bodies )  dapat  dibagi  dua  jenis.  Pertama,  disebut  sebagai dependent regulatory  agencies (DRAs).  Komisi  ini  biasanya  merupakan  bagian  dari departemen tertentu dalam pemerintahan, kabinet atau stuktur eksekutif lainnya. Konsekuensi  sebagai  bagian  dari  eksekutif,  maka  komisi  ini  sangat  bergantung pada political will presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi eksekutif. Oleh karena itulah, komisi seperti ini tidak bisa bersikap independen, terutama dalam hal-hal  yang  terkait  dengan  kepentingan  pemerintah  itu  sendiri.  Kedua,  disebut sebagai independent  boards  and  commissions (IRCs).  Menurut  Miakovach  dan Gordon,  IRCs  ini  memiliki  beberapa  perbedaan  secara  struktural  jika  dibanding DRAs. Perbedaan kelembagaan antara keduanya sekaligus menjadi ciri khas IRCs, yang  terdiri  dari:  a)  komisi  ini  memilki  karakter  kepemimpinan  yang  bersifat kolegial,  sehingga  keputusan-keputusannya  diambil  secara  kolektif;  b)  anggota atau  para  komisioner  lembaga  ini  tidak  melayani  apa  yang  menjadi  keinginan presiden sebagaimana jabatan yang dipilih oleh presiden lainnya; c) masa jabatan komisionernya  relatif  panjang;  d)  dalam  pengisian  jabatan  komisioner  pada umunya  dilakukan  secara  bertahap  dan  oleh  karena  itu,  seorang  presiden  tidak bisa  menguasai  secara  penuh  kepemimpinan  lembaga  tersebut,  karena periodesasinya  tidak  mengikuti  periodesasi  politik  keperesidenan;  d)  jumlah anggota atau komisioner bersifat ganjil dan keputusan diambil berdasarkan suara mayoritas;  dan  e)  keanggotaan  lembaga  ini  biasanya  menjaga  keseimbangan perwakilan  yang  bersifat  partisan.  Dengan  karakter  seperti  di  atas,  maka  IRCs
13 Firmansyah Arifin, et-al, Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara , Konsosrsium Reformasi Hukum Nasional, Jakarta, 2005, hlm., 54.
relatif  memiliki  posisi  yang  leluasa  dalam  melakukan  fungsinya  karena  tidak berada  di  bawah  kontrol  kekuasaan  manapun  secara  mutlak 14 dan  menurut penulis lebih bersifat efisien.
Dalam  perkembangannya  Indonesia  banyak  melahirkan  lembaga-lembaga negara  baru  yang  bersifat  independen.  Hal  ini  tidak  terlepas  akibat  negara Indonesia  yang  mengalami  masa  transisi,  dan  mengalami  fase-fase  penting  di masa  tersebut.  Salah  satunya  adalah  kehadiran  lembaga-lembaga  negara penunjang  ( state  auxiliary  bodies )  bersifat  independen,  yang  berguna  sebagai penunjang  dan  ikut  membantu  proses  transisi.  Selain  ikut  membantu  proses transisi,  lembaga-lembaga  penunjang  ini  juga  diidealkan  untuk  membantu ataupun  memperbaiki  kinerja  lembaga-lembaga  yang  tidak  memuaskan,  terlibat korupsi, kolusi dan nepotisme, serta ketidakmampuan bersikap independen dari pengaruh  kekuasaan  lainnya. 15 Di  sisi  lain,  kalau  kecenderungan  membentuk lembaga  negara  independen  ini  tidak  dikendalikan,  maka  akan  menimbulkan masalah  di  belakang  hari  karena  kemungkinan  akan  terjadi  tumpang  tindih kewenangan  antar  lembaga  itu  sendiri.  Di  samping  itu,  juga  akan  menimbulkan biaya yang tidak sedikit untuk menunjang kegiatan dari masing-masing lembaga tersebut. Otomatis beban anggaran negara akan semakin besar. 16 Sebenarnya latar belakang  dibentuknya  lembaga  negara  independen  adalah,  adanya  dinamika masyarakat  untuk  mewujudkan  demokratisasi,  akibat  kurang  kepercayaan masyarakat pada lembaga yang ada, serta adanya semangat atau keinginan untuk transparansi  sebagai  sarana  terciptanya  hubungan  yang  harmonis  antara pemerintah dengan masyarakat terutama masyarakat kecil dan menengah. Tugas lembaga  negara  independen  ini  adalah  untuk  mewujudkan  dan  meningkatkan pelayanan publik yang bebas dari campur tangan politik.
14 Supra no 10 , hlm., 40-41.
15 Zainal Arifin Mochtar dan Iwan Satriawan, "Sistem Seleksi Komisioner State Auxiliary Bodies (Suatu Catatan Analisis Komparatif)", Jurnal Konstitusi, Volume 1, Nomor 1, 2008, hlm. 86.
16 Ni'matul Huda, Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi , UII Press, Yogyakarta, 2006, hlm., 169.
KPI  Sebagai State  Auxialiary  Bodies yang  Membantu  Negara  Di  Dalam Mengawasi Penyiaran Di Indonesia
Jimly  Ashiddiqie  menyatakan  bahwa  UU  Penyiaran  merupakan  dasar utama bagi pembentukan KPI. Semangatnya adalah pengelolaan sistem penyiaran yang merupakan ranah publik harus dikelola oleh sebuah badan independen yang bebas  dari  campur  tangan  pemodal  maupun  kepentingan  kekuasaan.  hal  ini berbeda  dengan  semangat  dalam  Undang-undang  penyiaran  sebelumnya,  yaitu Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  1997  pasal  7  yang  menyatakan  bahwa penyiaran dikuasai oleh negara yang pembinaan dan pengendaliannya dilakukan oleh  pemerintah.  Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  penyiaran  pada  masa  itu merupakan bagian dari instrumen kekuasaan yang digunakan untuk kepentingan pemerintah.  Proses  demokratisasi  di  Indonesia  menempatkan  publik  sebagai pemilik  dan  pengendali  utama  ranah  penyiaran.  Karena  frekuensi  adalah  milik publik  dan  sifatnya  terbatas,  maka  penggunaannya  harus  sebesar-besarnya  bagi kepentingan  publik.  Artinya,  media  penyiaran  harus  menjalankan  fungsi pelayanan  informasi  publik  yang  sehat.  Informasi  terdiri  dari  bermacam-macam bentuk, mulai dari berita, hiburan, ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Dasar dari fungsi pelayanan informasi yang sehat adalah seperti yang tertuang dalam UU Penyiaran  yaitu diversity  of  content (prinsip  keberagaman  isi)  dan diversity  of ownership (prinsip keberagaman kepemilikan). 17 Kedua prinsip tersebut menjadi landasan  bagi  setiap  kebijakan  yang  dirumuskan  oleh  KPI.  Pelayanan  informasi yang  sehat  berdasarkan diversity  of  content adalah  tersedianya  informasi  yang beragam  bagi  publik  baik  berdasarkan  jenis  program  maupun  isi  program. Sedangkan diversity of ownership adalah jaminan bahwa kepemilikan media massa yang  ada  di  Indonesia  tidak  terpusat  dan  dimonopoli  oleh  segelintir  orang  atau lembaga saja. Prinsip diversity of ownership juga menjamin iklim persaingan yang sehat antara pengelola media massa dalam dunia penyiaran di Indonesia.
Hal  ini  dipertajam  dengan  ketentuan  Pasal  2  UU  Penyiaran,  menyatakan bahwa  penyiaran  diselenggarakan  berdasarkan  Pancasila  dan  UUD 1945  dengan
17 Supra no 11, hlm., 24.
asas  manfaat,  adil  dan  merata,  kepastian  hukum,  keamanan,  keberagaman, kemitraan,  etika,  kemandirian,  kebebasan,  dan  tanggung  jawab.  Pasal  3 menyebutkan  bahwa  Penyiaran  diselenggarakan  dengan  tujuan  untuk memperkukuh  integrasi  nasional,  terbinanya  watak  dan  jati  diri  bangsa  yang beriman  dan  bertakwa,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  memajukan kesejahteraan  umum,  dalam  rangka  membangun  masyarakat  yang  mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia. Ditegaskan pula di dalam Pasal 4 bahwa Penyiaran sebagai kegiatan komunikasi massa  mempunyai  fungsi  sebagai  media  informasi,  pendidikan,  hiburan  yang sehat,  kontrol  dan  perekat  sosial  serta  mempunyai  fungsi  ekonomi  dan kebudayaan.  Keberadaan  KPI  adalah  bagian  dari  wujud  peran  serta  masyarakat dalam hal penyiaran, baik sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat.  Yang  menarik  adalah  kedudukan  lembaga  KPI  baik  dari  sisi  hukum maupun  politik,  dimana  KPI  diposisi  dan  didudukkan  sebagai  lembaga  bantu negara  atau state  auxialiary  bodies. 18 Sehingga  menyetarakannya  dengan  Komisi Nasional  Hak  Asasi  Manusia,  Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia,  Komisi  Anti Kekerasan  Terhadap  Perempuan,  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  dan  lembaga negara independen lainnya.
Pembentukan  KPI,  sesungguhnya  sudah  mengalami  penolakan  dari semenjak  dalam  bentuk  rancangan  Undang-Undang.  Oleh  karena,  salah  satu  ide besar di balik pembentukan lembaga negara independen untuk mengurusi perihal penyiaran  ini  adalah  mengurangi  kepemilikan  media  di  tangan  konglomerasi media.  Klausula  RUU  yang  menghendaki  pembatasan  industri  penyiaran  untuk melakukan  akumulasi  modal  atau  untuk  mengeksploitasi  berbagai  hal  menjadi komoditas informasi. 19
Agus  Sudibyo  menyatakan  bahwa  setidaknya  ada  empat  faktor  di  balik pembentukkan KPI sebagai lembaga negara independen: 20
18 Supra no 7.
19 Wenny Pahlemy, (et-al), Efektivitas Kinerja Komisi Penyiaran Indonesia dan Dampaknya Terhadap Demokrasi, The Habibie Centre, Jakarta, 2008, hlm.,37. Dalam Zainal Arifin Mochtar, Supra no 10, hlm. 97.
20 Supra no 10 , hlm., 97-98.
1. Pertama,  daulat  publik atas  ranah  publik.  Berangkat  dari  tesis  bahwa  negara tidak  boleh  mempunyai  kepentingan  pada  dirinya  sendiri,  yang  terlepas  dari kepentingan  masyarakat.  Harus  diketahui  bahwa  ranah  penyiaran  adalah ranah  publik.  Praktik  penyiaran  menggunakan  spektrum  frekuensi  yang merupakan properti publik. Kegiatan penyiaran juga merupakan wahana bagi masyarakat untuk menyalurkan kebebasan berpendapat, ekspresi budaya dan untuk  melakukan  komunikasi  politik.  Oleh  karena  itu,  intervensi  pemerintah harus dibatasi pada ranah penyiaran dan masyarakat harus diberi peran lebih besar  untuk  mengaturnya.  Selain  dimaknai  secara  politik,  daulat  publik  atas ranah penyiaran juga dimaknai secara sosial, yakni daulat publik media yang sesuai  dengan  kepentingan,  minat  dan  hajat  hidup  orang  banyak.  Di  sini, konten  siaran  media  penyiaran  secara  umum  harus  menggambarkan kepentingan, minat dan nilai masyarakat yang menjadi pemirsanya. Nilai yang dimiliki oleh masyarakat secara luas atau tidak segmented;
2. Kedua,  sebagai  bentuk  kontrol  kekuasaan,  KPI  dibentuk  untuk  melakukan checks and balance terhadap kekuasaan eksekutif dalam mengatur media dan penyiaran.  Paling  tidak,  jika  belajar  dari  Orde  Baru  dan  Orde  Lama  yang diwarnai pola kepemilikan media  yang monopolistik, mobilisasi media untuk mendukung  proyek-proyek  pemerintah,  kecenderungan  penyeragaman  isi siaran,  retriksi-retriksi  terhadap  kebebasan  berpendapat  dan  berbicara melalui penyiaran;
3. Ketiga,  lebih  beragamnya  pemilik  dan  konten  siaran.  Hal  yang  bisa  tercapai dengan  melakukan  demokratisasi  di  wilayah  penyiaran  yakni  membatasi pemusatan  kepemilikan  media,  membatasi  kepemilikan,  membatasi  siaran nasional  dan  mewajibkan  media  televisi  nasional  untuk  melakukan  siaran berjaringan. Pembatasan yang bertujuan untuk mengurangi monopoli, karena monopoli  kepemilikan  tidak  kondusif  bagi  upaya  untuk  menjaga  keutamaan- keutamaan  media  penyiaran  sebagai  ranah  publik.  Monopoli  kepemilikan hampir  selalu  identik  dengan  monopoli  informasi  dan  monopoli  legitimasi politik-ekonomi;
4. Keempat,  desentralisasi  dunia  penyiaran.  Jika  selama  ini  daerah  hanya dianggap  sebagai  pemirsa,  maka  ini  menumbuhkan  semangat  dan  optimisme baru tentang perkembangan radio dan televisi lokal, berikut dampak-dampak positifnya terhadap perkembangan ekonomi daerah. UU Penyiaran mengubah sistem penyiaran nasional, sebagaimana yang berlansung selama ini, menjadi sistem  penyiaran  lokal  dan  berjaringan.  Dengan  desentralisasi  industri penyiaran,  secara  prinsip  industri  penyiaran  seharusnya  tidak hanya  melihat daerah  sebagai  pasar.  Namun,  daerah  mesti  dikembangkan  sebagai  sentra- sentra  baru  industri  penyiaran,  dan  orang-orang  daerah  perlu  diberi kesempatan untuk mengembangkan potensi penyiaran di daerahnya.
Dasar-dasar mengenai ide di balik keberadaan KPI juga bisa ditemukan di dalam  risalah  penyusunan  UU  Penyiaran.  Pandangan-pandangan  dari  beberapa fraksi  dengan  jelas  mengatakan  keniscayaan  KPI  bukanlah  hanya  sebagai pengganti  Departemen  Penerangan.  KPI  harus  mempunyai  kelembagaan  yang mekanismenya  sesuai  kebutuhan  masyarakat  dan  berwatak  egaliter. 21 Selain  itu melalui UU Penyiaran ini terjadi perubahan paling mendasar dalam semangat UU Penyiaran  tersebut  adalah  adanya limited  transfer  of  authority dari  pengelolaan penyiaran  yang  selama  ini  merupakan  hak  eksklusif  pemerintah  kepada  sebuah state  auxialiary  bodies yang  bernama  KPI.  Independensi  ini  dimaksudkan  untuk mempertegas bahwa pengelolaan sistem penyiaran yang merupakan ranah publik harus  dikelola  oleh  sebuah  badan  yang  bebas  dari  intervensi  modal  maupun kepentingan  kekuasaan.  Belajar  dari  masa  lalu  dimana  pengelolaan  sistem penyiaran  masih  berada  di  tangan  pemerintah  (rezim  orde  baru),  sistem penyiaran  sebagai  alat  strategis  tidak  luput  dari  kooptasi  negara  yang  dominan dan  digunakan  untuk  melanggengkan  kepentingan  kekuasaan.  Sistem  penyiaran pada  waktu  itu  tidak  hanya  digunakan  untuk  mendukung  hegemoni  rezim terhadap  publik  dalam  penguasaan  wacana  strategis,  tapi  juga  digunakan  untuk mengambil  keuntungan  dalam  kolaborasi  antara  segelintir  elit  penguasa  dan
pengusaha 22 sehingga  hasil  penyiaran  yang  dihasilkan  hanya  sesuai  dengan kepentingan  para  penguasa  saja,  tidak  menyajikan  kebenaran  terhadap pemerintah  yang  berjalan,  atau  bahkan  bisa  dikatakan  menutupi  kelemahan sistem  pemerintahan  yang  berjalan,  sehingga  masyarakat  menjadi  takut  untuk mengkritisi  pemerintah,  karena  pemerintah  menutupi  kelemahan-kelamahannya tersebut, dengan pembatasan siaran.

## Peran KPI Di Dalam Menjamin Siaran Yang Layak Bagi Anak
Dalam rangka menjalankan fungsinya KPI memiliki kewenangan menyusun dan  mengawasi  berbagai  peraturan  penyiaran  yang  menghubungkan  antara lembaga penyiaran, pemerintah dan masyarakat. Pengaturan ini mencakup semua daur  proses  kegiatan  penyiaran,  mulai  dari  tahap  pendirian,  operasionalisasi, pertanggungjawaban  dan  evaluasi.  Dalam  melakukan  semua  ini,  KPI berkoordinasi dengan pemerintah dan lembaga negara lainnya, karena spektrum pengaturannya  yang  saling  berkaitan.  Ini  misalnya  terkait  dengan  kewenangan yudisial  dan  yustisial  karena  terjadinya  pelanggaran  yang  oleh  UU  Penyiaran dikategorikan  sebagai  tindak  pidana.  Selain  itu,  KPI  juga  berhubungan  dengan masyarakat dalam menampung dan menindaklanjuti bentuk apresiasi masyarakat terhadap lembaga penyiaran maupun terhadap dunia penyiaran pada umumnya. Dengan  demikian  KPI  berhak  mengeluarkan  sebuah  pengaturan  yang  berkaitan dengan kegiatan penyiaran sebagaimana ditegaskan dalam UU Penyiaran, bahwa KPI  berhak  mengeluarkan  standar  program  penyiaran  dan  pedoman  perilaku penyiaran. 23 Standar program siaran adalah merupakan panduan tentang batasan- batasan  apa  yang  boleh  dan  tidak  boleh  dalam  penayangan  program  siaran. Sedangkan  pedoman  perilaku  penyiaran  adalah  ketentuan-ketentuan  bagi lembaga  penyiaran  yang  ditetapkan  oleh  KPI  untuk  menyelenggarakan  dan mengawasi  sistem  penyiaran  nasional  Indonesia.  Maka  disimpulkan  bahwa standar program siaran ditujukan terhadap materi-materi dari program yang akan ditayangkan atau disiarkan oleh lembaga penyiaran. Sedangkan pedoman perilaku
22 Supra no 11.
23 Id.
penyiaran  lebih  menitikberatkan  pada  pedoman  perilaku  secara  administratif kepada lembaga-lembaga penyiaran.
Persoalan  yang  muncul  kemudian  adalah  bahwa  seringkali  lembaga- lembaga  penyiaran  tersebut  beberapa  diantaranya  mendapat  teguran  karena menyiarkan  suatu  program  yang  telah  diberikan  batasan-batasannya  melalui Standar  Program  Siaran,  terutama  siaran  terhadap  anak-anak.  Di  dalam  kedua pengaturan  KPI  tersebut  terdapat  ketentuan  yang  sama,  yaitu  penghormatan terhadap nilai-nilai sosial, norma yang hidup dan norma-norma agama yang ada di Indonesia. Bahkan pelanggaran terhadap norma tersebut merupakan suatu tindak pidana, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 36 UU Penyiaran, yang menyatakan bahwa:  1)  Isi  siaran  wajib  mengandung  informasi,  pendidikan,  hiburan,  dan manfaat  untuk  pembentukan  intelektualitas,  watak,  moral,  kemajuan,  kekuatan bangsa,  menjaga  persatuan  dan  kesatuan,  serta  mengamalkan  nilai-nilai  agama dan  budaya  Indonesia;  2)  Isi  siaran  dari  jasa  penyiaran  televisi,  yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyiaran Swasta dan Lembaga Penyiaran Publik, wajib  memuat  sekurang-kurangnya  60%  (enam  puluh  persen)  mata  acara  yang berasal  dari  dalam  negeri;  3)  Isi  siaran  wajib  memberikan  perlindungan  dan pemberdayaan  kepada  khalayak  khusus,  yaitu  anak-anak  dan  remaja,  dengan menyiarkan  mata  acara  pada  waktu  yang  tepat,  dan  lembaga  penyiaran  wajib mencantumkan  dan/atau  menyebutkan  klasifikasi  khalayak  sesuai  dengan  isi siaran;  4)  Isi  siaran  wajib  dijaga  netralitasnya  dan  tidak  boleh  mengutamakan kepentingan  golongan  tertentu;  dan  5)  Isi  siaran  dilarang:  a)  bersifat  fitnah, menghasut,  menyesatkan  dan/atau  bohong;  b)  menonjolkan  unsur  kekerasan, cabul,  perjudian,  penyalah-gunaan  narkotika  dan  obat  terlarang;  atau;  c) mempertentangkan  suku,  agama,  ras,  dan  antargolongan;  d)  Isi  siaran  dilarang memperolokkan,  merendahkan,  melecehkan  dan/atau  mengabaikan  nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan internasional.
Apabila  kita  membedah  UU  Penyiaran,  maka  kita  akan  menemukan  apa saja yang akan menjadi peran, tugas, kewenangan dan pemberian sanksi oleh KPI sebagai state auxialiary bodies dalam mengawasi penyiaran yang layak bagi anak di Indonesia, dengan rincian sebagai berikut ini:
1) Tugas dan kewenangan KPI terdapat di dalam Pasal 8 Ayat 1 sampai dengan 3 dan Pasal 18 Ayat 3.
2) Kewenangan KPI dalam perizinan penyiaran. Hal ini dinyatakan di dalam Pasal 53 Ayat 1, Ayat 4, Ayat 5 dan Ayat 8.
3) Tugas dan kewenangan KPI terkait pedoman perilaku penyiaran. Diatur Pasal 48 Ayat 1 sampai dengan Ayat 5, Pasal 50 dan Pasal 51.
4) Pertanggungjawaban KPI, dapat ditemui di dalam Pasal 53.
5) Sanksi-sanksi yang dapat dijatuhkan oleh KPI diatur di dalam Pasal 55 ayat (2) berupa  Sanksi  administratif  yaitu:  a)  teguran  tertulis;  b)  penghentian sementara  mata  acara  yang  bermasalah  setelah  melalui  tahap  tertentu;  c) pembatasan  durasi  dan  waktu  siaran;  d)  denda  administratif;  e)  pembekuan kegiatan  siaran  untuk  waktu  tertentu;  f)  tidak  diberi  perpanjangan  izin penyelenggaraan  penyiaran;  dan  g)  pencabutan  izin  penyelenggaraan penyiaran.
Selanjutnya  untuk  lebih  menambah  “taring”  KPI  sebagai  sebagai state auxialiary bodies dalam mengawasi penyiaran yang layak di Indonesia juga telah mengeluarkan  peraturan  yang  bernama  Peraturan  Komisi  Penyiaran  Indonesia (PKPI). Setidaknya ada 2 PKPI yang mengatur bagaiman menampilkan siaran yang layak,  serta  bentuk-bentuk  pengawasan  yang  akan  dilakukan  oleh  KPI.  Penulis membedah sedikit 2 aturan PKPI terkait penyiaran di Indonesia, yaitu:
1) Berdasarkan PKPI Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pedoman Perilaku Penyiaran. pengawasan KPI terhadap pedoman perilaku penyiaran diatur dalam Pasal 17, ayat  (1)  menyatakan  KPI  mengawasi  pelaksanaan  Pedoman  Perilaku Penyiaran,  ayat  (2)  menyatakan  Pedoman  Perilaku  Penyiaran  harus  menjadi pedoman lembaga penyiaran dalam memproduksi suatu program siaran, dan ayat (3) menyatakan bahwa Pedoman Perilaku Penyiaran wajib dipatuhi oleh semua  lembaga  penyiaran.  Terkait  kewenangan  KPI  dengan  pengaduan terhadap adanya pelanggaran pedoman perilaku penyiaran diatur dalam Pasal 19  yang  menyatakan  bahwa  “Setiap  orang  atau  sekelompok  orang  yang mengetahui  adanya  pelanggaran  terhadap  Pedoman  Perilaku  dapat mengadukan  ke  KPI”,  Pasal  20  yang  menyatakan  KPI  menampung,  meneliti,
dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap  penyelenggaraan  penyiaran,  dan  Pasal  21  yang  menyatakan  dalam hal KPI memutuskan untuk mempertimbangkan keluhan dan atau pengaduan, Lembaga  Penyiaran  tersebut  diundang  untuk  didengar  keterangannya  guna mendapatkan  klarifikasi  dan  penjelasan  lebih  lanjut  tentang  materi  program yang diadukan tersebut. Terhadap pelanggaran yang terjadi KPI memberikan hak  jawab  dalam  Pasal  22  yang  menyatakan:  ayat  (1)  KPI  memberikan kesempatan kepada Lembaga Penyiaran yang diduga melakukan pelanggaran atas  Pedoman  Perilaku  Penyiaran  untuk  melakukan  klarifikasi  berupa  hak jawab,  baik  dalam  bentuk  tertulis  maupun  dalam  bentuk  didengar  langsung keterangannya sebelum keputusan ditetapkan dan ayat (2) Berkaitan dengan ketentuan ayat (1) di atas, setiap Lembaga Penyiaran harus menunjuk seorang ‘penanganan pengaduan’ yang akan menangani setiap laporan dan pengaduan tentang  kemungkinan  pelanggaran.  Dalam  pencatatan  pelanggaran,  KPI berlandaskan pada Pasal 25 yang menyatakan bahwa setiap pelanggaran yang dilakukan  oleh  Lembaga  Penyiaran  terhadap  Pedoman  Program  Penyiaran akan dicatat dan direkam oleh KPI dan akan menjadi bahan pertimbangan bagi KPI dalam hal memberikan keputusan-keputusan yang menyangkut Lembaga Penyiaran, termasuk keputusan dalam hal perpanjangan izin siaran. Terhadap kewenangan  KPI  terkait  materi  rekaman  siaran  dan  keputusan  diatur  dalam Pasal  23  yang  menatakan:  ayat  (1)  Untuk  kepentingan  pengambilan keputusan,  KPI  memiliki  wewenang  untuk  meminta  kepada  lembaga penyiaran  yang  bersangkutan  untuk  memperlihatkan  rekaman  bahan  siaran yang diadukan lengkap dengan penjelasan-penjelasan tertulis dari penanggung jawab  program  lembaga  penyiaran  tersebut,  ayat  (2)  Berkaitan  dengan  ayat (1),  lembaga  penyiaran  wajib  menyimpan  materi  rekaman  siaran  selama minimal satu tahun.
2) Berdasarkan  PKPI  Nomor  3  Tahun  2007  Tentang  Standar  Program  Siaran. Pengawasan yang dilakukan oleh KPI berdasarkan Pasal 67, yang menyatakan, ayat (1) KPI mengawasi pelaksanaan Standar Program Siaran, ayat (2) Standar Program  Siaran  wajib  dipatuhi  oleh  semua  lembaga  penyiaran,  ayat  (3)
Lembaga  penyiaran  wajib  memperhatikan  Standar  Program  Siaran  dalam proses  pengolahan,  pembuatan,  pembelian,  penayangan,  penyiaran  dan pendanaan  program  siaran  lembaga  penyiaran  bersangkutan,  baik  lokal  mau pun  asing.  Pasal  70  juga  menyatakan  bahwa  KPI  menampung,  meneliti,  dan menindaklanjuti  aduan,  sanggahan,  serta  kritik  dan  apresiasi  masyarakat terhadap  penyelenggaraan  penyiaran.  Hal  ini  dipertegas  Pasal  71  yang menyatakan  dalam  hal  KPI  memutuskan  untuk  mempertimbangkan  keluhan dan  atau  pengaduan,  Lembaga  Penyiaran  tersebut  diundang  untuk  didengar keterangannya  guna  mendapatkan  klarifikasi  dan  penjelasan  lebih  lanjut tentang  materi  program  yang  diadukan  tersebut.  Terkait  hak  jawab  lembaga penyiaran  kepada  KPI  diatur  oleh  Pasal  72,  yang  menyatakan:  ayat  (1)  KPI memberikan kesempatan kepada Lembaga Penyiaran yang diduga melakukan pelanggaran  atas  Standar  Program  Siaran  tersebut  untuk  melakukan klarifikasi berupa hak jawab, baik dalam bentuk tertulis maupun dalam bentuk didengar langsung keterangannya sebelum keputusan ditetapkan. Begitu pula dengan Pasal 73 yang  menyatakan: ayat (1)  Untuk kepentingan pengambilan keputusan,  KPI  memiliki  wewenang  untuk  meminta  kepada  lembaga penyiaran  yang  bersangkutan,  untuk  memperlihatkan  rekaman  bahan  siaran yang  diadukan,  lengkap  dengan  penjelasan-penjelasan  tertulis  dari penanggungjawab  program  lembaga  penyiaran  tersebut.  Ayat  (2)  Berkaitan dengan ayat (1), lembaga penyiaran wajib menyimpan materi rekaman siaran selama  minimal  satu tahun.  Serta  Pasal  75  yang  menyatakan:  ayat  (1)  Setiap pelanggaran  yang  terbukti  dilakukan  oleh  lembaga  penyiaran  akan  tercatat secara  administratif  dan  akan  mempengaruhi  keputusan  KPI  berikutnya, termasuk dalam hal perpanjangan izin lembaga penyiaran yang bersangkutan. Ayat  (2)  Bila  KPI  menemukan  bahwa  terjadi  pelanggaran  oleh  lembaga penyiaran, KPI akan mengumumkan pelanggaran itu kepada publik, sementara lembaga  penyiaran  bersangkutan  wajib  mengumumkan  pula  keputusan tersebut melalui siarannya.
Sejatinya  dalam  memberikan  sanksi  pidana,  KPI  berkewajiban berkoordinasi  dengan  lembaga  penegak  hukum  lainnya.  Yang  menjadi
permasalahan  adalah  kewenangan  dalam  menjatuhkan  sanksi  administratif. Bahwa  sebagai  lembaga quasi negara,  seharusnya  KPI  memiliki  kewenangan mengeluarkan  keputusan  layaknya  lembaga extra  yudisial lainnya, 24 seperti, Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha,  Otoritas  Jasa  Keuangan,  ataupun  Badan Penyelesaian  Sengketa  Konsumen.  Sehingga  untuk  menjatuhkan  sanksi  secara administratif  bila  melihat  ketentuan  undang-undang  tersebut  KPI  harus  melalui Pengadilan  Perdata  terutama  yang  menyangkut  hajat  hidup  orang  banyak (terutama anak-anak) seperti pencabutan izin penyelenggara penyiaran.
KPI  memiliki  kelemahan  dalam  melakukan  penegakan  hukum,  khususnya dalam  penerapan  sanksi  administratif.  KPI  tidak  berhak  menjatuhkan  sanksi administratif khususnya pencabutan izin. Karena UU Penyiaran tidak memberikan kewenangan  hal  tersebut  kepada  KPI.  Namun  harus  melalui  Lembaga  Peradilan. Dalam  hal  adanya  dugaan  tindak  pidana,  KPI  juga  tidak  memiliki  kewenangan untuk  melakukan  penyelidikan  dan  penyidikan  secara  mandiri  dan  independen sebagaimana  dimiliki  oleh  Komisi  Pemberantasan  Korupsi.  KPI  hanya memberikan  laporan  adanya  dugaan  tindak pidana  kepada  pihak yang berwajib, sehingga  akan  menambah  panjang  proses  hukum  yang  berlangsung.  Dari  sisi penyelenggaraan  penyiaran,  terbukti  masih  banyaknya  program-program  yang tidak  sesuai  dengan  standar  program  siaran  dan  pedoman  perilaku penyiaran, 25 hal  ini  membuktikan  bahwa  kurangnya  sosialisasi  dan  pembekalan  terhadap pelaku-pelaku penyiaran.

## Hak Anak Di Dalam Mendapatkan Siaran Yang Layak Bagi Perkembangannya
Perkembangan  teknologi  informasi  saat  ini  begitu  pesat  termasuk  dalam dunia  penyiaran.  Tiap  orang  dengan  mudah  bisa  mengakses  informasi  dan hiburan  dari  banyak channel televisi.  Padahal  televisi  memiliki  pengaruh  yang besar  terhadap  anak  dan  orang  tua  jika  tidak  ada  kontrol  terhadap  program
24 Id.
siarannya.  Saat  ini  televisi  bukan  lagi  menjadi  barang  mewah. 26 Tapi  sampai sejauh  mana  tanggung  jawab  masyarakat  sebagai  pemilik  frekuensi  terhadap perlindungan  anak?  Dalam  UU  Perlindungan  Anak,  terdapat  31  hak  anak-anak. Salah  satunya,  anak-anak  berhak  mendapatkan  informasi  yang  sesuai  dengan perkembangan dan pertumbuhannya, tapi hal ini seolah-olah telah terabaikan.
KPI  menempatkan  perlindungan  terhadap  anak-anak  sebagai  hal  utama dalam  konteks  isi  siaran.  Upaya  ini  disebabkan  kerentanan  mereka  yang  mudah dipengaruhi  oleh  isi  siaran.  Anak-anak  memiliki  kerentanan  terhadap  pengaruh siaran televisi. Dalam konteks tersebut, perlindungan terhadap anak-anak menjadi hal  utama.  Hal  ini  sama  dengan  yang  dilakukan  negara-negara  di  Eropa  yang melakukan  perlindungan  terhadap  anak-anak  sebagai  aspek  utama.  Televisi seharusnya bisa bersikap profesional dan juga bertanggungjawab, tentu ini bukan untuk  membatasi  kreativitas,  tetapi  harus  juga  lihat  aspek  kemanusiaannya. 27
Kerentanan  anak-anak  juga  tidak  boleh  dimanfaatkan  untuk  hal-hal  yang  bukan urusan mereka seperti kasus perceraian atau perselingkuhan orangtuanya. Pasal 64 Ayat (2) huruf g UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media masa dan untuk menghindari labelisasi.
Siaran yang berkaitan dengan anak-anak yang terkena proses hukum atau juga  anak-anak yang  menjadi  korban  kejahatan  ataupun  saksi  harus disamarkan di  televisi  atau  bahkan  tidak  ditampilkan. 28 Lembaga  penyiaran  harus memperhatikan  aspek  ini,  wajah  mereka  harus  disamarkan  dan  identitasnya harus  disembunyikan.  Harus  ada  kehati-hatian  lembaga  penyiaran  dalam  aspek perlindungan terhadap anak, terutama anak yang berkebutuhan khusus, agar hal ini  jangan  menjadikan  mereka  bahan  olok-olok  karena  ketidaksempurnaan  fisik atau juga kejiwaannya.
26 Putu Elvina Gani, Memahami Hak Anak Dalam Program Siaran, https://www.kpi.go.id/index.php/lihat-terkini/38-dalam-negeri/32133-memahami-hak-anak- dalam-program-siaran, 20 Januari 2017, 22.00.
27 Mochamad Riyanto, Anak Harus Dilindungi dan Kerentanannya Jangan Dimanfaatkan, http://www.kpi.go.id/index.php/terkini/30959-anak-harus-dilindungi-dan-kerentanannya- jangan-dimanfaatkan, 20 Januari 2017, 22.00.
28 Elly Sudarti, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Proses Ajudikasi, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2, Nomor 1, 2013, hlm., 2.
Pemahaman  yang  bias  atau  tidak  tepat  mengenai  konsep  disiplin perlindungan  anak  memiliki  efek  yang  besar  terhadap  perkembangan  anak.  Jika anak tumbuh dan berkembang di dalam kehidupannya terutama dalam menikmati siaran harus mengutamakan kedisiplinan dan harus di bawah pengawasan orang tua. 29 Bahkan  terhadap  konten  yang  dilarang  ditonton  anak  begitu  mudahnya anak  mengakses  media  itu  melalui  televisi,  padahal  apabila  mengacu  kepada peraturan  perundang-undangan  yang  ada  maka  hal  itu  tidak  dengan  begitu  saja diakses. 30
Banyak  tayangan  lembaga  penyiaran  yang  program  acaranya  tidak  layak tonton oleh anak. UU Penyiaran bahkan sudah mensyaratkan dan meminta kepada lembaga penyiaran dalam program acaranya mengedepankan perlindungan anak saat  jam-jam  menonton  anak-anak.  Karena  saat  acara  di  lembaga  penyiaran menunjukkan  program  acaranya  memperlihatkan  anak-anak  menjadi  objek  atau sasaran siaran, anak akan mudah untuk menangkap dan menirunya. Padahal kita tahu bahwa anak-anak adalah peniru yang ulung, lebih bagus dari salinannya, baik itu  secara  visual,  auditorik,  kinestetik.  Kemampuan  kinestetik  anak  yang  sering nonton  televisi  sangat  kurang  dan  itu  mempengaruhi  cara  anak  dalam  belajar. Banyak  dampak  negatif  terhadap  anak  yang  terlalu  banyak  menonton  televisi, karena program acara televisi juga mempengaruhi pembelajaran, motivasi, energi, bahasa yang paling cepat ditiru, model peran, emosi dan pola hubungan. Maka dari itu  lembaga  penyiaran  agar  menyediakan  konten  media  ramah  kepada  anak. Selain itu bimbingan anak saat menonton juga sangat dibutuhkan. Untuk menjaga semua  itu,  dibutuhkan  sosialiasi  yang  terus  menerus  atas  hak-hak  anak  kepada keluarga dan masyarakat yang lebih luas.
Ke  depan  KPI  sebagai state  auxiliary  bodies seharusnya  bisa  memainkan peran di dalam memberikan perlindungan terkait tayangan siaran yang baik bagi anak.  Hal  ini  tentunya  berlandaskan  pada  Pasal  3  ayat  (1) 31 dan  ayat  (5) 32 UU
29 Choirun Nisak Aulina, Penanaman Disiplin Pada Anak Usia Dini, Jurnal Pedagogia, Volume 2, Nomor 1, 2013, hlm., 37.
30 Evi Deliana HZ, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Konten Berbahaya Dalam Media Cetak Dan Elektronik, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3, Nomor 1, 2014, hlm., 4.
31 Pasal 3 Ayat (1) menyatakan bahwa isi siaran wajib mengandung informasi, pendidikan,
Penyiaran  dan  juga  Pasal  31  KHA.  KPI  bisa  memberikan  sanksi,  ataupun memberikan  hukuman  berat  lainnya  terhadap  lembaga  penyiaran  yang  tidak menyajikan  tayangan  pendidikan  ataupun  pengetahuan  yang  positif  bagi  anak. Bahkan  terhadap  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  juga  harus  dilindungi identitasnya  seperti  yang  diatur  di  dalam  Pasal  64  Ayat  (2)  huruf  g  UU Perindungan Anak. Selain itu amanat dari Pasal 56 ayat (1) UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak bebas menerima informasi yang baik untuk mendukung perlindungan  dan  perkembangan  hidupnya.  Hal  tersebut  dikembangkan  dan disesuaikan dengan usia, tingkat kemampuan anak, dan lingkungannya agar tidak menghambat dan mengganggu perkembangan anak .

## Penutup
UU  Penyiaran  mengisyaratkan  untuk  membentuk  sebuah  lembaga  negara bantu  yang  bersifat  independen (state  auxialiary  bodies) dalam  mengawasi penyiaran yang layak bagi anak yang menjelma menjadi KPI. Ada empat faktor di balik  pembentukkan  KPI  sebagai  lembaga  negara  independen:  1)  daulat  publik atas  ranah  publik,  2)  sebagai  bentuk  kontrol  kekuasaan,  3)  lebih  beragamnya pemilik  dan  konten  siaran,  4)  desentralisasi  dunia  penyiaran.  Dasar-dasar mengenai  ide  di  balik  keberadaan  KPI  juga  bisa  ditemukan  dalam  risalah penyusunan  UU  Penyiaran.  Pandangan-pandangan  dari  beberapa  fraksi  dengan jelas mengatakan keniscayaan KPI bukanlah hanya sebagai pengganti Departemen Penerangan.  KPI  harus  mempunyai  kelembagaan  yang  mekanismenya  sesuai kebutuhan  masyarakat  dan  berwatak  egaliter.  Dalam  rangka  menjalankan fungsinya  KPI  memiliki  kewenangan  menyusun  dan  mengawasi  berbagai peraturan  penyiaran  yang  menghubungkan  antara  lembaga  penyiaran, pemerintah  dan  masyarakat.  Pengaturan  ini  mencakup  semua  daur  proses
hiburan, dan manfaat untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia.
32 Pasal 3 Ayat (5) menyatakan isi siaran dilarang: (a) Bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong; (b) Menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang; atau (c) Mempertentangkan suku, agama, ras dan antar golongan.
kegiatan penyiaran, mulai dari tahap pendirian, operasionalisasi, pertanggungjawaban  dan  evaluasi.  Di  dalam UU  Perlindungan  Anak,  terdapat  31 hak  anak-anak.  Salah  satunya,  anak-anak  berhak  mendapatkan  informasi  yang sesuai  dengan  perkembangan  dan  pertumbuhannya,  bahkan  anak  yang berhadapan  dengan  hukum.  Pasal  64  Ayat  (2)  huruf  g  menyatakan  bahwa  anak diberikan perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media masa dan untuk menghindari  labelisasi.  Banyak  tayangan  lembaga  penyiaran  yang  program acaranya  tidak  layak  tonton  oleh  anak.  Maka  dari  itu  lembaga  penyiaran  agar menyediakan  konten  media  ramah  kepada  anak.  Selain  itu  bimbingan  anak  saat menonton  juga  sangat  dibutuhkan  oleh  pihak-pihak  yang  dianggap  dewasa  dan bertanggung jawab serta orang tuanya.
Menurut penulis harus ada sosialisasi yang komprehensif terhadap pelaku penyiaran,  sehinga  bisa  mewujudkan  perlindungan  yang  ramah  anak.  Selain  itu penulis  menyarankan  untuk  mengajukan  amandemen  UU  Penyiaran  dalam  hal penambahan kewenangan secara yudisial sebagai lembaga state auxialiary bodies . Selain itu penulis berharap pemerintah dan masyarakat perlu ikut berpartisipasi aktif  dalam  mewujudkan  perlindungan  anak  di  dalam  mendapatkan  siaran  yang layak bagi anak di dalam tumbuh kembangnya.

## Daftar Pustaka

## Buku:
Firmansyah  Arifin,  et-al,  Lembaga  Negara  dan  Sengketa  Kewenangan  Antar Lembaga Negara , Konsossium Reformasi Hukum Nasional, Jakarta, 2005. Niken  Savitri,  Ham  Perempuan  Kritik  Teori  Hukum  Feminis  Terhadap  KUHP, Refika Aditama, Bandung, 2008.
Ni'matul  Huda,  Lembaga  Negara  dalam  Masa  Transisi  Demokrasi , UII  Press, Yogyakarta, 2006.
Rocky  Marbun,  Peranan  Komisi  Penyiaran  Indonesia  (KPI)  dalam  Penegakan Hukum  Penyiaran  Di  Indonesia,  Makalah  sebagai  Calon  Anggota  Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Masa Periode 2010-2013, tidak dipublikasikan. Titon  Slamet  Kurnia,  Interpretasi  Hak-Hak  Asasi  Manusia  Oleh  Mahkamah Konstitusi  Republik Indonesia (The  Jimly  Court  2003-2008), Mandar Maju, Bandung, 2015.
Wenny  Pahlemy,  (et-al),  Efektivitas  Kinerja  Komisi  Penyiaran  Indonesia  dan Dampaknya Terhadap Demokrasi, The Habibie Centre, Jakarta, 2008.
Zainal Arifin Mochtar, Lembaga Negara Independen, Dinamika Perkembangan dan Urgensi  Penataannya  Kembali  Pasca-Amandemen  Konstitusi , Rajawali Press, Jakarta, 2016.

## Jurnal:
Choirun Nisak Aulina, Penanaman Disiplin Pada Anak Usia Dini, Jurnal Pedagogia,
Volumen 2, Nomor 1, 2013.
Elly Sudarti, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Proses Ajudikasi, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2, Nomor 1, 2013.
Evi  Deliana  HZ,  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Dari  Konten  Berbahaya Dalam Media Cetak Dan Elektronik, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3, Nomor 1, 2014.
Gokma  Toni  Parlindungan  S,  Tinjauan  Umum  Pembagaian  Kekuasaan  Dalam Hukum  Tata  Negara  di  Indonesia,  Jurnal  Advokasi,  Volume  4,  Nomor  2, 2013.
Uli  Parulian  Sihombing,  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Buruh  Perempuan  Di Tempat Kerja, Jurnal Selisik , Volume 2, Nomor 3, 2016.
Zainal  Arifin  Mochtar  dan  Iwan  Satriawan,  "Sistem  Seleksi  Komisioner State Auxiliary  Bodies (Suatu  Catatan  Analisis  Komparatif)",  Jurnal  Konstitusi, Volume 1, Nomor 1, 2008.

## Web Documents :
Dewi  Setyarini,  Wajib  bagi  Televisi,  Tayangkan  Siaran  Ramah  Anak  dan Perempuan,
https://www.kpi.go.id/index.php/component/blog_calendar/2016/09/29, 20 Januari 2017.
Mochamad  Riyanto,  Anak  Harus  Dilindungi  dan  Kerentanannya  Jangan Dimanfaatkan, http://www.kpi.go.id/index.php/terkini/30959-anak- harus-dilindungi-dan-kerentanannya-jangan-dimanfaatkan,  20  Januari 2017.
Putu  Elvina  Gani,  Memahami  Hak  Anak  Dalam  Program  Siaran, https://www.kpi.go.id/index.php/lihat-terkini/38-dalam-negeri/32133- memahami-hak-anak-dalam-program-siaran, 20 Januari 2017.