## MASALAH KEAGENAN PADA STRUKTUR KEPEMILIKAN PERUSAHAAN KELUARGA DI INDONESIA
Peny Cahaya Azwari IAIN Raden Fatah peny.cahaya@ymail.com

## Abstract
Many things that are involved in the family ownership ranging from the formulation of the structure and  distribution  of  ownership  among  the  families  involved;  capitalization  of  capital;  family  coverage and  control  mechanisms  within  the  company;  policies  to  attract  capital  from  outside  the  family  or maintain dominance of family ownership, until the creation of capital-raising mechanism in a family environment  to  support  the  expansion  and  growth  of  the  company.  The  ownership  structure  will determine  sifatpermasalahan  agency,  namely  whether  yangdominan  conflict  occurred  between  the manager and the shareholder or controlling shareholder (controlling shareholders) with sahamminoritas shareholders (minority shareholders) The number of firms with family ownership in Indonesia provides positive and negative effects for development. On one hand, the conflict between the agent and the principal is very small compared with the company's non keluarga.Hal is understandable because of the dominance and control of management decisions are determined by a majority of policy holders domination saham. It means that the policy decision still dominate by family ownership, which is it will affect that financial transparency
Keywords: agency; ownership structure; the family’s company

## Abstrak
Banyak  hal  yang  terkait  dalam  kepemilikan  keluarga  mulai  dari  perumusan  struktur  dan  distribusi kepemilikan  antar  keluarga  yang  terlibat;  kapitalisasi  modal;  cakupan  dan  mekanisme  kontrol keluarga  di  dalam  perusahaan;  kebijakan  untuk  menarik  modal  dari  luar  keluarga  atau mempertahankan dominasi kepemilikan keluarga, hingga penciptaan mekanisme penggalangan modal di  lingkungan  keluarga  untuk  menopang  ekspansi  dan  pertumbuhan  perusahaan. Struktur kepemilikan  akan  menentukan  sifatpermasalahan  keagenan,  yaitu  apakah  konflik  yangdominan terjadi  antara  manajer  dengan  pemegangsaham  atau  antara  pemegang  saham  pengendali (controllingshareholders)  dengan  pemegang  sahamminoritas  (minority  shareholders)  Banyaknya perusahaan  dengan  kepemilikan  keluarga  di  Indonesia  memberikan  efek  positif  dan  negative  bagi pembangunan.  Disatu  sisi,  konflik  antara  agen  dan  principal  sangat  kecil  dibandingkan  dengan perusahaan  non  keluarga.  Hal  ini  dapat  dimaklumi  karena  dominasi  dan  keputusan  pengendalian manajemen ditentukan oleh mayoritas pemegang saham, artinya dominasi kebijakan tetap dipegang oleh  kepemilikan  keluarga.  Hal  ini  dapat  menimbulkan  dampak  transparansi  keuangan  yang berhubungan dengan pajak dan kebijakan lainnya.
Kata Kunci : keagenan; struktur kepemilikan; perusahaan keluarga
Diterima: 25 April 2016; Revisi: 18 Agustus 2016; Disetujui: 5 September 2016

## PENDAHULUAN
Perusahaan  keluarga  adalah  sebuah  entitas  bisnis  yang  memiliki  karakteristik unik yang tidak dimiliki oleh perusahaan pada umumnya. Karena karakteristik yang unik ini,  pengelolaan  dan  transformasi  perusahaan  keluarga  memiliki  pola  yang  unik pula.Perusahaan  keluarga  umumnya  memiliki  visi  jangka  panjang  yang  solid  karena adanya  kepemilikan  dan  komitmen  jangka  panjnag  yang  jelas.  Perusahaan  keluarga umumnya  juga  memiliki  fleksibilitas  dan  kecepatan  pengambilan  keputusan  yang  tinggi karena  perusahaan  dikelola  oleh  manajer-manajer  yang  sekaligus  menjadi  pemilik. Terakhir, loyalitas, kedekatan, dan kecintaan para pengelola kunci perusahaan keluarga umumnya  demikian  tinggi  sehingga  kohesivitasnya  juga  demikian  tinggi.  Menyangkut pengelolaan kepemilikan saham perusahaan.
Banyak  hal  yang  terkait  dalam  kepemilikan  keluarga    mulai  dari  perumusan struktur  dan  distribusi  kepemilikan  antar  keluarga  yang  terlibat;  kapitalisasi  modal; cakupan  dan  mekanisme  kontrol  keluarga  di  dalam  perusahaan;  kebijakan  untuk menarik modal dari luar keluarga atau mempertahankan dominasi kepemilikan keluarga, hingga  penciptaan  mekanisme  penggalangan  modal  di  lingkungan  keluarga  untuk menopang ekspansi dan pertumbuhan perusahaan.
Sebuah  studi  oleh  Claessens  dan  Fanmengungkapkan  fakta  menarik  dari kepemilikan  perusahaan-perusahaan  di  Asia.Perusahaan  di  Amerika  dan  Eropa umumnya  dimiliki  oleh  berbagai  pihak  secara diffusely, sementara  perusahaan  di  Asia umumnya  dimiliki  oleh  keluarga . Misal,  ToyotaMotor  Corporation  yang  secara  turun temurun  dimiliki  oleh  keluarga  Toyota.  Tidak  hanya  itu,  keluarga  umumnya  juga memiliki  grup  perusahaan  yang  terdiri  dari  beberapa  perusahaan,  baik listed maupun tidak.  Misal,  grup  Salim  Indonesia  yang  memiliki  perusahaan  di  antaranya  Indofood Sukses Makmur dan Indomobil, atau grup Bakrie yang memiliki bisnis di bidang sumber daya (Bumi Plc, PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk), media (PT Visi Media Asia Tbk), telekomunikasi  (PT  Bakrie  Telecom  Tbk),  dan  lain-lain. Country  assessment yang dilakukan  oleh  ROSC  menemukan  bahwa  terdapat  lima  kategori  kepemilikan  yang umum dijumpai di Indonesia, yakni kepemilikan oleh keluarga sesuai studi Claessens dan Fan  secara  grup,  kepemilikan  oleh  negara  (BUMN),  bank,  kepemilikan  asing,  dan kepemilikan secara independen bukan bagian dari grup (Claessens dan Fan, 2003).
Sebagai  bisnis  yang  dimiliki  dan  dikendalikan  oleh  keluarga  maka  manajemen maupun kinerja perusahaan, baik yang berskala kecil maupun besar, banyak dipengaruhi oleh  visi  maupun  misi  keluarga.  Namun,  bisnis  keluarga  tentu  tidak  luput  dari  ragam persoalan  yang  kadang-kadang  sulit  dipecahkan.  Misalnya:  adanya  ketidakpercayaan  di antara  sesama  anggota  keluarga,  konflik  dalam  suksesi  kepemimpinan,  konflik  dalam pengambilan  keputusan,  isu  putra  mahkota  (penerus  tahta  di  perusahaan),  perbedaan pola pikir manajerial antara generasi pertama dan generasi berikutnya, dan sebagainya. Akibatnya, tidak jarang bisnis keluarga mengalami kemerosotan, bahkan terpaksa tutup, akibat konflik yang berkepanjangan di internal keluarga.
Hal  yang  sering  muncul  dalam  bisnis  keluarga  ialah  kepemimpinan  ( leadership ), kepemilikan  ( ownership ),  dan  prinsip  pengelolaan  (manajemen),  baik  pada  generasi pertama maupun generasi berikutnya.Hal ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan isu bisnis  pada  umumnya  yang  keanggotaannya  tidak  ada  hubungan  keluarga  (non family business ).  Banyak  keluarga  di  Indonesia  yang  memilih  PT  sebagai  badan  usaha  dalam menjalankan  bisnis,  karena  PT  merupakan  asosiasi  modal  dan  badan  hukum  yang mandiri  dengan  tanggungjawab  terbatas  pada  harta  kekayaan  perusahaan  itu  sendiri. Sehingga,  apabila  suatu  waktu  terdapat  hutang  yang  tidak  mampu  dibayar  oleh perusahaan maka si pemilik perusahaan dan direksi tidak ikut bertanggungjawab sampai harta kekayaan pribadinya. Kemandirian PT ini tentu membawa konsekuensi terhadap pola manajemen, yakni pengelolaannya perusahaan wajib tunduk pada hukum tersendiri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007  tentang Perseroan Terbatas (UU PT).
Kondisi kepemilikan perusahaan di Indonesia dijelaskan oleh Arifin (2003), Gul dan Tsui (2004), Siregar dan Utama (2006 dan 2008), dan Achmad dkk (2011) sebagai perusahaan-perusahaan yang didominasi oleh kepemilikan keluarga. Siregar dan Utama (2008)  memperoleh  kesimpulan  bahwa  perusahaan  yang  dikuasai  keluarga  memiliki masalah  keagenan  tidak  seserius  pada  kepemilikan  lainnya.  Penelitian  Claessens  dkk (1999) menemukan bahwa dari 178 perusahaan di Indonesia terdapat 67% perusahaan (tertinggi  dari  9  negara  Asia  Timur)  dimiliki  keluarga  secara ultimate (tunggal)  melalui struktur pyramid ownership . Kemudian Achmad dkk (2011) menyebut 66% perusahaan Indonesia dimiliki keluarga. Peneliti Indonesia Arifin (2003), telah menggunakan berbagai definisi kepemilikan keluarga untuk kasus di Indonesia. Definisi tepat dengan kondisi di
Indonesia  adalah  kepemilikan  keluarga  yang  terdiri  dari  kepemilikan  individu  dan perusahaan lokal. Meskipun kemungkinan keluarga menggunakan “kendaraan” investasi berupa  perusahaan  asing,  tetapi  karakteristik  pengendalian  perusahaan  asing  tersebut berbeda  dengan  kepemilikan  individu  dan  perusahaan  lokal.  Adanya  kepemilikan mayoritas akan memunculkan kemungkinan konflik kepentinganantara pemegang saham mayoritas  dan  pemegang  saham  minoritas.  Konflik  ini  dapat  dilihat  dalam  kerangka masalah  agensi.  Sebagai  prinsipal  dalam  hal  ini  adalah  pemegang  saham  minoritas  dan pemegang  saham  mayoritas  yang  ikut  mengelola  perusahaan  bertindak  sebagai  agen. Berdasarkan  hal  tersebut,  penulis  ingin  mengkaji  bagaimana  masalah  keagenan  yang muncul pada perusahaan dengan struktur kepemilikan keluarga di Indonesia.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  teknik  kualitatif  dengan  penelitian  kepustakaan ( library research ) atas berbagai literatur yang membahas mengenai struktur kepemilikan perusahaan  terutama  perusahaan  yang  dimiliki  oleh  keluarga.  Sintesa  dari  literatur  ini akan berupaya menjawab permasalahan keagenan yang muncul dalam perusahaan yang dimiliki  oleh  keluarga.  Selanjutnya  mengkaitkan  struktur  kepemilikan  perusahaan  ini dengan sikap dan keputusan investor.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Konflik keagenan adalah konflik yang timbul sebagai akibat keinginan manajemen (agen)  untuk  melakukan  tindakan  yang  sesuai  dengan  kepentingannya  yang  dapat mengorbankan kepentingan pemegang saham (prinsipal) untuk memperoleh return dan nilai  jangka  panjang  perusahaan  (Alijoyo  &  Zaini,  2004)  Hal  ini  dapat  mendorong manajemen  untuk  melakukan  manajemen  laba  oportunis. Jensen  dan  Meckling  (1976) dalam  Rebecca  (2012)  menyatakan  bahwa  struktur  kepemilikan  merupakan  suatu mekanisme  untuk  mengurangi  konflik  antara  manajemen  dan  pemegang  saham.  Berle dan Means (1932) membagi tipe kepemilikan perusahaan menjadi dua yaitu perusahaan yang dikontrol oleh pemilik dan perusahaan yang dikontrol oleh manajemen. Salah satu bentuk struktur kepemilikan adalah kepemilikan keluarga.
Struktur kepemilikan yang mayoritas digunakan di negara Asia yaitu kepemilikan keluarga.  Menurut  La  Porta  et  al.  (1998)  dalam  Arifin  (2003),  kepemilikan  keluarga
merupakan kepemilikan dari individu dan kepemilikan dari perusahaan tertutup (di atas 5%),  yang  bukan  perusahaan  publik,  negara,  ataupun  institusi  keuangan.  Arifin  (2003) berpendapat  bahwa  perusahaan  yang  dikendalikan  oleh  keluarga  memiliki  konflik keagenan  yang  rendah.  Hal  ini  dikarenakan  rendahnya  konflik  kepentingan  antara principal  dan  agent  pada  perusahaan  yang  dikendalikan  keluarga  dibandingkan perusahaan  lainnya.  Jiraporn  &  Dadalt  (2007)  dalam  penelitiannya  menyatakan  bahwa manajemen  laba  memang  terjadi  pada  tingkat  lebih  rendah  di  perusahan  dengan kepemilikan keluarga dibandingkan dengan perusahaan non-keluarga.
Menurut  data Indonesian  Institute  for  Corporate  and  Directorship (IICD,  2010), lebih  dari  95  persen  bisnis  di  Indonesia  merupakan  perusahaan  yang  dimiliki  maupun dikendalikan  oleh  keluarga.  Itu  berarti  bahwa  kegiatan  bisnis  keluarga  telah  lama memberi  sumbangsih  terbesar  terhadap  pembangunan  ekonomi  nasional.  Bahkan,  di saat krisis ekonomi di tahun 1997/1998 dan 2008, bisnis keluarga terus menunjukkan eksistensinya  sebagai  penopang  sekaligus  sebagai  modal  kekuatan  dalam  pemulihan ekonomi nasional.
Beberapa  penelitian  terdahulu  menunjukkan  bahwa  perusahaan-perusahaan  di Indonesia  memiliki  struktur  kepemilikan  yang  terkonsentrasi  dengan  kendali  keluarga yang dominan. Faccio dan Lang (2003) menemukan kendali keluarga sebesar 43,9 % atas perusahaan –perusahan di Eropa barat (termasuk lima negara: Perancis, Jerman, Italia, Spanyol  dan  Inggris)  dengan  menggunakan  data  kepemilikan  akhir.  Namun  kendali keluarga ini agak lemah di negara Inggris. Walaupun ada kendali keluarga, mereka tidak menemukan expropriation  of  resources oleh  keluarga  tersebut  (Faccio,  dkk,  2000).
Sedangkan  Arifin  (2003)  menemukan  bahwa  konflik  keagenan  pada  perusahaan  yang struktur kepemilikannya adalah keluarga lebih sedikit karena hanya ada sedikit konflik antara agen dan prinsipal.
Di  lain  pihak,  struktur  kepemilikan  perusahaan-perusahaan  di  Asia  Timur diketemukan cenderung terkonsentrasi (Claessens dkk., 1999, 2000, 2002a). La Porta dkk.  (1998,  1999  dan  2000)  menemukan  bahwa  struktur  kepemilikan  yang terkonsentrasi  terjadi  di  negara-negara  tingkat corporate  governance yang  rendah. Rendahnya tingkat corporate governance juga terjadi di Indonesia.(Claessens, dkk, 2002a) Struktur kepemilikan yang terkonsentrasi ini membawa pengaruh salah satunya adalah  makin  besarnya  kemungkinan  pihak  pemegang  saham  mayoritas  melakukan
expropriation of assets . Expropriation of assets ini salah satunya melalui transaksi dengan pihak  yang  memiliki  hubungan  istimewa  ( Related  Party  Transactions /RPT,  untuk seterusnya dalam tulisan ini akan digunakan simbol RPT untuk transaksi dengan pihak- pihak  yang  memiliki  hubungan  istimewa).  Turnbull  (2004)  mengemukan  pendapatnya bahwa ” Dominant shareholders can unfairly extract value through related party transactions .” dalam salah ulasannya tentang delapan kelemahan single board seperti yang dijumpai di perusahaan-perusahaan  di  negara  berbahasa  Inggris.  Bahkan  Turnbull  mengemukakan bahwa  pemegang  saham  dominan  dapat  “ self-serving  misstatement  of  the  financial position. ”  Selain  itu  dari  penelitian  Deng  dkk. (2006)  dibuktikan  bahwa  pemegang saham    mayoritas    melakukan “firm    expropriation    resources    at  the  expense  of  the minority  shareholders”. Expropriation yang  mereka lakukan  salah  satunya  dengan  melalui RPT.
Struktur  kepemilikan  akan  menentukan  sifat  permasalahan  keagenan,  yaitu apakah konflik yang dominan terjadi antara manajer dengan pemegangsaham atau antara pemegang saham pengendali ( controlling shareholders ) dengan pemegang saham minoritas ( minority  shareholders ).  Secara  spesifik,  Shleifer  and  Vishny  (1997)  memberi  argumen bahwa  di  dalam  perusahaan-perusahaan  besar  pada  sebagian  besar  negara  di  dunia, masalah  keagenan  yang  fundamental  bukan  dalam  bentuk  konflik  seperti  yang digambarkan  oleh  Berle  and  Means  (1934),  yaitu  antara  investor  luar  dengan  para manajer,  tetapi  antara  investor  luar  dengan  para  pemegang  saham  pengendali  yang hampir sepenuhnya dapat mengendalikan para manajer.
Jensen  dan  Meckling  (1976)  telah  menemukan  bahwa  kepemilikan  manajerial yang  lebih  besar  akan  menurunkan  biaya  keagenan.  Dimulai  dengan  menggambarkan perusahaan yang dikelola oleh 100% pemiliknya sendiri, maka biaya keagenan bisa tidak ada. Hal ini bertentangan dengan argumen Shleifer dan Vishny (1997) yang menemukan bahwa  kepemilikan  yang  sangat  tinggi  menyebabkan  terjadinya  pembentengan (entrenchment), yaitu  tindakan  yang  bertujuan  untuk  mengamankan  kepentingan pemegang  saham  mayoritas  tersebut,  tetapi  seharusnya  dinikmati  oleh  manajer  dan biayanya  dibebankan  kepada  pemilik  juga.  Kedua  pandangan  ini  merupakan  teori  efek pemantauan (monitoring  effect  theory) dan  teori  pembentengan  manajerial (managerial entrenchment  theory) .  Berdasarkan  teori  tatakelola  perusahaan (corporate  governance) , pemilikatau pemegang saham menjalankan peran penting dalam menciptakan tata kelola
perusahaan.  Daniri  (2005)  dan  Haron  (2009)  menunjukkan  bahwa  tata  kelola perusahaan  dapat  dibagi  menjadi  dua  mekanisme,  mekanisme  internal  dan  eksternal. Mekanisme  pencegahan  kesalahan  internal  terdiri  dari  komite  audit,  komite pemantauan  risiko,  audit  internal,  dan  pemantauan  risiko,  yang  membantu  dewan komisaris (board) dalam  menciptakan  sistem  pengendalian.  Mekanisme  eksternal termasuk  auditor  eksternal,  otoritas  regulasi,  dan  pemegang  saham.  Pemilik ( shareholder) memegang peran penting dalam penentuan struktur perusahaan, meliputi: ukuran  dan  jenis  bisnis,  arah  pengembangan  bisnis,  jumlah  pemilik  yang  dominan, pertimbangan  pajak,  strategi  perusahaan,  kebijakan  penggunaan  profesional,  struktur modal  perusahaan,  pertimbangan  pembiayaan  perusahaan,  kebijakan  investasi,  alokasi risiko, dan bentuk  pengendalian (Colley Jr dkk, 2003).  Pemilik dengan wewenang dan kuasanya,  akan  efektif  dalam  menentukan  hal  tersebut,  selama  tidak  terjadi  masalah keagenan.  Hal  ini  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dengan  mekanisme  tata kelola internal.
Anderson dan Reeb (2003) dalam penelitiannya menemukan bahwa perusahaan keluarga  memiliki  kinerja  yang  lebih  baik  dibandingkan  perusahaan  non  keluarga.  Hal senada  diungkapkan  oleh  Guzman  and  Trujilli  (2010)  yang  dalam  penelitiannya menganalisis  keterlibatan  keluarga  dalam  tiga  dimensi  yaitu  manajemen,  kepemilikan, dan kontrol. Hasil penelitiannya menunjukkan perusahaan keluarga yang berumur muda dan menengah memiliki family effect yang negatif, dan hasil sebaliknya untuk perusahaan keluarga yang lama.
La Porta dkk (1999) dalam penelitiannya 27 negara kaya di dunia, menemukan bahwa lebih banyak negara yang kepemilikan perusahaannya tidak tersebar luas seperti pada negara Amerika Serikat dan Inggris. Dominasi kepemilikan yang terbanyak adalah kepemilikan  keluarga  dan  pemerintah,  sedangkan  kepemilikan  institusi  keuangan jumlahnya  terbatas.Penelitian  Ang  dkk  (2000)  memperoleh  hasil  empirik  bahwa  biaya keagenan lebih tinggi jika perusahaan dikelola oleh manajer independen, biaya keagenan lebih  rendah  jika  kepemilikan  manajerial  semakinn  tinggi,  dan  biaya  keagenan  lebih rendah ketika hutang bank lebih tinggi.Hal ini sesuai dengan Berger dkk (1997) bahwa manajer  cenderung  membentengi  untuk  menghindari  risiko  hutang.  Tingkat leverage perusahaan  akan  lebih  rendah  jika  manajer  tidak  menghadapi  tekanan  kinerja  oleh pemilik.  Agrawal  dan  Mandelker  (1990)  meneliti  di  Amerika  Serikat  membuktikan
bahwa kepemilikan institusi keuangan berpengaruh positif pada kesejahteraan pemegang saham.  Mereka  menjelaskan  bahwa  pemegang  saham  institusi  keuangan  berkaitan dengan biaya keagenan yang lebih rendah. Hal ini sejalan dengan teori pengendalian aktif Shleifer  dan  Vishny  (1986).  Siregar  dan  Utama  (2008)  yang  meneliti  pengaruh kepemilikan  institusi  keuangan  terhadap  masalah  keagenan  memperoleh  hasil  tidak signifikan.  Sedangkan,  Kusnadi    (2003)  memperoleh    hasil    bahwa    perusahaan kepemilikan  pemerintah  Singapura  lebih  efisien  dan  lebih  kecil  masalah  keagenannya. Penelitian Firth dkk (2008) di China memperoleh hasil tidak ada perbedaan besar dari biaya keagenan antara perusahaan kepemilikan pemerintah dan perusahaan kepemilikan publik.
Teori  utama dalam  penelitian  ini  adalah agency  theory (teori  keagenan). Dalam praktik  (Arafat,  2011)  di  tingkat  manajemen  atas  dilakukan  dengan  membangun  tata kelola  untuk  menjamin  pengendalian  berjalan  seperti  yang  diharapkan,  yaitu cascading (alur  proses  vertikal  yang  jelas  dan  bersambungan,  mulai compliance  division sampai cabang  masing  masing  di  manajemen  bawah)  dan alignment (penyamaan  kepentingan horisontal,  menerapkan key  performance  index ).  Sedangkan  aplikasi  teori  keagenan  ini adalah menggunakan theory contracting process .
Karakteristik  struktur  kepemilikanperusahaan-perusahaan  di  Indonesia masihdidominasi  oleh  keluarga,  baik  keluarga  pendiri  perusahaan  maupun  yang  bukan pendiri  (Claessens  dkk,  1999;  Arifin,  2003;  Gul  dan  Tsui,  2004;  Siregar  dan  Utama, 2006 dan 2008), seperti juga di Meksiko,  Argentina, Hong Kong, dan Cina, (La Porta dkk,  1999).  Arifin  (2003)  maupun  Siregar  dan  Utama  (2006  dan  2008)  membuktikan bahwa  perusahaan  Indonesia  yang  dikuasai  keluarga  memiliki  masalah  keagenan  yang lebih sedikit. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kepemilikan mayoritas keluarga dalam perusahaan  berpengaruh  menekan  biaya  keagenan.  Karakteristik  kepemilikan  keluarga memiliki  “pengendalian  yang  lebih  ketat”  dapat  mengatur  penyelarasan kepentingan prinsipal  dan  agen,  serta  mengendalikan  manajemen  dengan  lebih  baik  dibanding kepemilikan publik. Kepemilikan mayoritas keluarga di Bursa Efek Indonesia masih yang paling  besar  yaitu  mencapai  tiga  puluh  satu  persen  lebih.  Struktur  kepemilikan perusahaan di Indonesia telah mengalami pergeseran pasca krisis moneter dan adanya perbedaan cara perhitungannya.
Berdasarkan kepemilikan perusahaan di Indonesia, teori keagenan menunjukkan pihak  siapa  yang  paling  kuat  akan  menentukan  keputusan  pengendalian  manajemen. Konsentrasi  kepemilikan  di  Indonesia  tidak  mendukung  teori  efek  pemantauan (monitoring  effect  theory) ,  para  pihak  dominan  tidak  terbukti  berhasil  membuat komitmen (jointmonitoring) .  Proporsi  komisaris  independen  dan  jumlah  rapat  dewan komisaris  terbukti  secara  empiris  meningkatkan  perputaran  aset  perusahaan (manajemen aset).  Fungsi  dewan  sebagai  pengawas  manajemen  dapat  dicerminkan dari    rapat-rapat    yang    dilakukan    dewan    dan  berkaitan  dengan  pengendalian manajemen  yang  lebih  berkualitas.  Mekanisme  tata  kelola  perusahaan  lainnya  tidak terbukti.  Sebagai  instrumen  baru,  komite  nominasi/remunerasi,  masih  minim penerapannya.  Karakteristik  kepemilikan  keluarga  yang  dominan,  membuat  keputusan dan  pengendalian  dalam  bentuk  informal.  Mekanisme  tata  kelola  yang  formal  ini, cenderung “terabaikan.”
Secara  keseluruhan  pengaruhmekanisme  tata  kelola  perusahaan  kurang mendukung  teori  keagenan.Praktik  tata  kelola  tidak  efektif  dan  efisien  pada pengendalian biaya operasi manajerial yang bersifat discretionary. Mekanisme tata kelola perusahaan  berbasis  “proses  aktivitas”  harus  dilihat  mendalam  seperti  kualitas  rapat dewan  dan  komite.  Terdapat  kecenderungan  bahwa  laporan  tata  kelola  perusahaan dalam  laporan  tahunan  perusahaan  belum  dapat  digunakan  sebagai  umpan-balik  bagi manajemen. Implementasi Good Corporate Governance(GCG) masih sebatas “formalitas,” belum mencapai tujuan harapannya. Berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan di atas, investor  dapat  mempertimbangkan  karakter  kepemilikan  mayoritas  perusahaan  dalam keputusan  berinvestasi.  Pertimbangan  pihak  siapa  pemilik  mayoritas  ini  dapat dihubungkan dengan harapan efisiensi operasi perusahaan.
Berdasarkan  hal-hal  yang  telah  disebutkan  di  atas,  investor  dapat mempertimbangkan  karakter  kepemilikan  mayoritas  perusahaan  dalam  keputusan berinvestasi. Pertimbangan pihak siapa pemilik mayoritas ini dapat dihubungkan dengan harapan  efisiensi  operasi  perusahaan.Pada  saat  penawaran  saham  di  pasar  perdana (InitialPublic Offering- IPO) yang prosentasenya kecil/ terbatas, dapat mempertimbangkan karakteristik  penguasa  saham  mayoritas.Laporan  tata  kelola  perusahaan  bukan merupakan sinyal positif bagi praktik  manajemen perusahaan bagi investor. Sedangkan
pemerintah perlu mengatur ulang kewajiban pengungkapan kepemilikan dan pengelolaan (pengurusan) lebih rinci.

## SIMPULAN
Kondisi  kepemilikan  perusahaan  di  Indonesia  sebagai  perusahaan-perusahaan yang  didominasi  oleh  kepemilikan  keluarga  terdiri  dari  kepemilikan  individu  dan perusahaan  lokal.  Adanya  kepemilikan  mayoritas  akan  memunculkan  kemungkinan konflik kepentingan antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. Konflik ini dapat dilihat dalam kerangka masalah agensi. Sebagai prinsipal dalam hal ini adalah pemegang saham minoritas dan pemegang saham mayoritas yang ikut mengelola perusahaan bertindak sebagai agen.
Berdasarkan  pembahasan  menunjukkan  banyak  penelitian  menemukan  hasil bahwa konflik keagenan pada perusahaan yang struktur kepemilikannya adalah keluarga lebih  sedikit  karena  hanya  ada  sedikit  konflik  antara  agen  dan  principal.  Penelitian  ini menyimpulkan  bahwa  kepemilikan  mayoritas  keluarga  dalam  perusahaan  berpengaruh menekan  biaya  keagenan.  Karakteristik  kepemilikan  keluarga  memiliki  “pengendalian yang  lebih  ketat”  dapat  mengatur  penyelarasan (alignment) kepentingan  prinsipal  dan agen, serta mengendalikan manajemen dengan lebih baik dibanding kepemilikan publik. Teori keagenan menunjukkan pihak siapa yang paling kuat akan menentukan keputusan pengendalian manajemen.

## PUSTAKA ACUAN
Achmad,  T,  dkk.  2008.  Concentrated  Family  Ownership  Structures  Weakening Corporate  Governance:  A  Developing  Country  Story,  The  Case  of  Indonesia Companies . Jurnal Manajemen Akuntansi & Sistem Informasi . Vol. 8, No. 2: 118- 134.
Anderson, Ronald. C. and David M Rebb. (2003). Founding-Family Ownership and Firm Performance:  Evidence  fromthe  S&P  500. Journal  of  Finance .  Vol.  LVIII  No.  3: 251-260.
Arafat,  W.  2011. GCG,  Strategy  Execution  with  Balanced  Scorecard  Approach. Singapore: Skyrocketing Publishing.
Arifin,  Z.  2003.  Masalah  Agensi  dan  Mekanisme  Kontrol  pada  Perusahaan  dengan Struktur  Kepemilikan  Terkonsentrasi  yang  Dikontrol  Keluarga:  Bukti  dari Perusahaan Publik di Indonesia. Disertasi. Depok: Universitas Indonesia.
Basri, M. Chatib & Pierre van der Eng. 2004. Business in Indonesia: New Challenges, Old Problems . Singapore: ISEAS.
Berle, Adolf A. & Gardiner C. Means. 1934. The Modern Corporation and Private Property . New York: Macmillan.
Berger, P.G. dkk. 1997. Managerial Entrenchment and Capital Structure Decisions . The Journal of Finance . Vol. 52, No. 4: 1411-1438.
Claessens,  S.  dkk.  1999. Expropriation  of  Minority  Shareholders:  Evidence  from  East  Asia. Working Paper yang tidak dipublikasikan.World Bank.
Claessens  &  Fan.  2003. Corporate  Governance  in  Asia:  A  Survey. Diunduh  dari http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=386481)
Daniri, M.A. 2005. Good Corporate Governance – Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia . Jakarta: Ray Indonesia.
Faccio,  M.  dkk.  2003. Debt  and  Expropriation.  Working  Paper  of  Chinese University  of Hongkong.
Firth, M. dkk. 2008. Ownership, Governance Mechanisms, and Agency Costs in China’s Listed Firms . Journal of Asset Management . Vol. 9, No. 2: 90-101.
Gul, F.A. & J.S.L Tsui. 2004. The Governance of East Asian Corporation, Post Asian Financial Crisis. Hampshire. NewYork: Palgrave MacMillan
Haron, H. 2009. Corporate GovernanceFailure, How Would Effective Internal and External Monitoring Mechanisms Help? Malaysia: Penerbit Universiti
Jauhari, Arief. 2011. Pengaruh Kualitas Audit terhadap Manajemen Laba dan Manajemen Pajak.Tesis. Jakarta: Universitas Indonesia.
Jensen,  M.  &  W.  Meckling.  1976.  Theory  of  The  Firm:  Managerial  Behaviour,  Agency Cost, and Ownership Structure. Journal of Financial Economics . Vol. 3: 305-360.
Shleifer, Andrei & Robert W. Vishny. 1997. A Survey of Corporate Governance . Journal of Finance, Vol. 52: 737-783.
Siregar, Sylvia Veronica & Sidharta Utama. 2008. Type of earnings management and the effect of ownership structure, firm size, and corporate- governance practices: Evidence from Indonesia. The International Journal of Accounting . Vol. 43: 1-27.
Turnbull, Shann. 2004. Why Anglo Corporation are Irresponsible, Unethical and Should Not Be Trusted: and How These Problems Can Be Corrected. Proceding paper at The Third  International  Society  of  Business,  Economic  and  Ethic  (ISBEE)  World Congress, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=492524.