## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 5 No. 3 Juli 2021 Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020) e-ISSN  : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.36312/jisip.v5i3.2080 / http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Pemanfaatan Tanah Kas Desa Tatung Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo
Dengan Sistem Lelang Tanah
1 Nova Permata Sari, 2 Robby Darwis Nasution
12 Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Indonesia Email : novaperrmatasari@gmail.com* , darwisnasution69@gmail.com
Article Info Abstract Article history: Article Accepted:  May 19 2021 Publication : July 04 2021 Town resources can be as Town depository lands, standard land, town markets, creature  markets,  boat  moorings,  town  structures,  fish  barters,  farming  item barters,  town  claimed  woods,  town  springs,  public  showers,  and  different resources  having  a  place  with  the  Town  people  group.  Town  land  is  town possessed  land  that  can  be  utilized  for  town  pay  and  for  the  government assistance  of  the  town  local  area.  This  examination  was  directed  to  perceive how the utilization of town depository lands and the interaction of land closeout in  Tatung  Town,  Balong  Ponorogo  Region.  Questions  that  emerge  in  this investigation  are  the  manner  by  which  the  Tatung  Town  Government,  Balong Locale, Ponorogo Rule oversees town depository grounds and how the land sell off measure in Tatung Town Balong Region, Ponorogo Rule. This examination utilized a subjective graphic exploration strategy. The land closeout framework in Tatung Town, Balong Locale, Ponorogo Rule can improve the way of life of the Town people group where with the town depository land sell off framework, individuals  who  don't  have  farming  area  can  oversee  land,  yet  the  sale interaction  has  not  been  done  such  that  right  and  open  so  lawful  issues  don't emerge later on and there is no maltreatment of force and authority by the town government,  so  in  the  town  of  Tatung  there  is  a  requirement  for  socialization and heading to the local area and town government in regards to the right land sell off measure.
Keywords:
Village  Treasury  Land,  Auction Sy stem, Land Lease
Article Info Abstrak Article history: Article Accepted:  May 19 2021 Publication : July 04 2021 Aset  desa  dapat  berupa  tanah  kas  Desa,  tanah  adat,  pasar  desa,  pasar  hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, lelang hasil pertanian, hutan milik  desa,  mata  air  desa,  pemandian  umum,  dan  aset  lain  milik  masyarakat Desa.  Tanah  Desa  adalah  tanah  milik  desa  yang  dapat  di  gunakan  untuk pendapatan desa dan untuk  mensejahterakan  masyarakat desa. Penelitian  ini di lakukan  untuk  melihat  bagaimana  pemanfaatan  tanah  kas  desa  dan  proses terjadinya  lelang  tanah  di  Desa  Tatung  Kecamatan  Balong  Ponorogo  dengan Pertanyaan  yang  muncul  dalam  penelitian  ini  yaitu  bagaiamana  Pemerintah Desa Tatung Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo mengelola tanah kas desa dan  dan  bagaimana  proses  lelang  tanah  Desa  Tatung  Kecamatan  Balong Kabupaten Ponorogo. Penelitian  ini  menggunkana  metode penelitian deskriptif kualitatif.  Sistem  lelang  tanah  yang  ada  di  Desa  Tatung  Kecamatan  Balong Kabupaten  Ponorogo  ini  mampu  untuk  meningkatkan  taraf  hidup  masyarakat Desa  yang  mana  dengan  adanya  sistem  lelang  tanah  kas  desa  ini  masyarakat yang  tidak  mempunyai  lahan  pertanian  mampu  untuk  mengelola  tanah,  namun proses lelang  belum di  lakukan dengan cara  yang benar dan terbuka agar tidak timbul permasalahan hukum dikemudian hari dan tidak timbul penyalahgunaan kekuasaan  dan  kewenangan  oleh  pemerintah  desa  maka  di  desa  tatung  perlu adanya  sosialisasi  dan  pengarahan  kepada  masyarakat  dan  pemerintah  desa mengenai proses lelang tanah yang benar.
Keywords: Tanah Kas Desa, Sistem Lelang, Sewa Tanah
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author:
1 Nova Permata Sari Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Indonesia Email : novaperrmatasari@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Sumber kekayaan negara yang terdiri dari berbagai jenis termasuk tanah. Tanah disebut- sebut  sebagai  sumber  kekayaan  negara  karena  sangat  bermanfaat  bagi  perkembangan  dan kepentingan umum (Dewi, Lavellia Ardita, & Darsono, 2017). Tanah dalam arti yuridis adalah bagian  luar  bumi,  tanah  sudah  di  atur  di  dalam  pasal  4  Undang-Undang  No.5  Tahun  1960 tentang  Pokok-Pokok  Agraia  pada  pasal  tersebut  berbunyi  “  atas  dasar  hak  menguasai  dari Negara sebagai  yang dimaksud  di dalam pasal 2  yaitu dengan adanya macam-macam hak atas permukaan  bumi  atau  disebut  tanah,  yang  mana  dapat  diberikan  kepada  dan  dipunyai  oleh orang-orang  baik  sendiri  maupun  secara  bersama-sama  dengan  orang  lain  serta  badan-badan hukum,  sedangkah  hak  atas  tanah  merupakan  permukaan  bumi  yang  terbatas,  berdimensi  dua dengan ukuran panjang dan lebar”.
Fungsi  tanah  menurut  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Pokok-pokok Agraria  “Tanah  mempunyai  fungsi  sosial,  artinya  penggunaan  tanah  lebih  mengutamakan kepentingan umum dari pada  kepentingan perseorangan atau kelompok” (Lubis, 2019). Dalam Pasal  2  UU  Pokok  Agraria  disebutkan  bahwa  berdasarkan  ketentuan  Pasal  33  ayat  (3)  UUD 1945 dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan angkasa termasuk  kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya  paling  tinggi  level  dikendalikan  oleh Negara sebagai organisasi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian hak menguasai Negara pada ayat (1) pasal ini memberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus peruntukan, penggunaan perbekalan  dan  pemeliharaan  bumi,  air  dan  angkasa.  dimana  menentukan  dan  mengatur hubungan hukum antara manusia dan bumi, air dan antariksa.
Wewenangan  menguasai  negara  juga  dijelaskan  dalam  Pasal  1  angka  26  Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa (Abdullah, 2019). UU Desa No 6 Tahun 2016 pasal 1 ayat 1 dan 2  menjelaskan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah  kesatuan  masyarakat  hukum  yang  memiliki  batas  wilayah  yang  berwenang  untuk mengatur  dan  mengurus  urusan  pemerintahan,  kepentingan  masyarakat  setempat  berdasarkan prakarsa  masyarakat,  hak  asal  usul,  dan/atau  hak  tradisional  yang  diakui  dan  dihormati  dalam sistem  pemerintahan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  dan  Pemerintahan  Desa  yaitu penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat  setempat  dalam  sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka pada pasal di atas menjelaskan bahwa pemerintah  desa  mempunyai  suatu  kewenangan  untuk  mempergunakan,  mengatur, menyelenggarakan  persediaan,  penggunaan  dan  pemliharaan  kekayaan  desa  dan  urusan pemerintah desa dengan tujuan untuk kemakmuran masyrakata desa.
Aset desa yang dapat dikuasai oleh pemerintah desa yaitu tanah kas desa, tanah kas desa dapat  digunakan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat    dan  taraf  hidup  masyarakat desa  dan  juga  dapat  meningkatkan  pendapatan  asli  desa.  Seperti  Halnya  Desa  Tatung Kecamatan  Balong  Kabupaten  Ponorogo  mengelola aset  desa  yang  berupa  tanah  kas  desa  dan tanah bengkok dengan menerapkan lelang tanah atau bisa disebut sebagai Hak Sewa/Hak Pakai Untuk  Pendapatan  Asli  Desa.  Peraturan  Desa  Tatung  No    05  Tahun  2018  pasal  2  poin  (1) menjelaskan  bahwa  Tanah  Desa  Tatung  terdiri  atas    tanah  bengkok,  kuburan,  dan  sabitan  dan tanah desa lainnya  adalah tanah kas desa untuk meningkatkan pendapatan desa yang disewakan untuk usaha pertanian (Tatung, 2018).
Tanah  Desa  adalah  tanah  yang  dikuasai  dan  dimiliki  oleh  Pemerintah  Desa  sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa dan / atau untuk kepentingan sosial. Maka, Pasal 76 ayat 1  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  (hakim  bisyri,  2015)  Tentang  Desa  “Kekayaan  Desa dapat berupa tanah kas Desa, tanah adat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, lelang hasil pertanian, hutan milik desa, mata air desa, pemandian umum, dan aset lain milik desa”. Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun  2016  Pengelolaan  Kekayaan  Desa  dilaksanakan  berdasarkan  asas  fungsional,  kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.
Jenis  yang  digunakan  dalam  proses  pelelangan  tanah  kas  desa  berdasarkan  pasal  1 Peraturan  Desa  Tatung  No  5  Tahun  2018  menjelaskan  bahwa  kekayaan  desa  adalah  barang milik  Desa  yang  berasal  dari  kekayaan  asli  Desa,  dibeli  atau  diperoleh  atas  beban  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Desa  atau  perolehan  hak  lainnya  yang  sah  .  Peraturan  Gubernur Ponorogo  Nomor  16  Tahun  2015  pada  pasal  9  poin  3  menjelaskan  bahwa    Kelompok Pendapatan Asli Desa (PADesa) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,  yang terdiri atas jenis Hasil usaha, Hasil aset, Swadaya, partisipasi dan Gotong royong dan Lain-lain pendapatan asli desa.
Tanah  Desa  Tatung    adalah  barang  milik  desa  berupa  bengkok,  kuburan,  dan  sebitan. Pelelangan Tanah Kas Desa  Tatung   yang selanjutnya disebut lelang adalah metode pemilihan masyarakat  yang  berhak  menyewa  tanah  kas  desa  untuk  kegiatan  pertanian  yang  memenuhi syarat,  sewa  adalah  Pemanfaatan  Kekayaan  Desa  oleh  pihak  lain  dalam  jangka  waktu  tertentu untuk menerima imbalan uang tunai.
Permasalahan  yang  ada  di  Desa  Tatung  Kecamatan  Balong  Kabupaten  Ponorogo  ini melakukan  perlelangan  tanah  yang  berbeda  dengan  lelang  pada  umumnya,  pengamatan  yang saya  lakukan  selama  observasi  lapangan  di  Desa  Tatung  dengan  kurun  waktu  30  hari  masa kerja,  lelang  tanah  di  Desa  Tatung    menarik  untuk  di  teliti  karna  perlelangan  yang  ada  di masyarakat pada umumnya yaitu penawar harga yang paling tinggi  memenangkan hasil lelang, yang  mana  di  jelaskan  pada  Keputusan  Menteri  Keuangan  bahwa  Lelang  adalah  penjualan barang  yang  terbuka  untuk  umum  baik  secara  langsung  maupun  melalui  media  elektronik dengan  cara  penawaran  harga  secara  lisan    atau  tertulis  yang  didahului  dengan  usaha mengumpulkan  peminat.  Dimana  juga  di  jelaskan  pada  pasal  1  poin  9  Keputusan  Menteri Keuangan bahwa Pembeli adalah orang atau badan yang mengajukan penawaran tertinggi yang mencapai  atau  melampaui  nilai  limit  yang  disahkan  sebagai  pemenang  lelang  oleh  Pejabat Lelang (Boediono, 2002), namun di Desa Tatung melakuakn proses pelelangan tanah kas desa tidak seperti perlelangan pada umumnya. Perlelangan yang ada tidak dengan cara pembentukan harga  kompetitif  melalui  penwaran  harga  secara  terbuka  /  lisan  atau  tertutup  /  tertulis  tetapi dimana lelang  yang ada itu sudah di tentukan harganya dan pemenang hasil lelang itu melalui arisan/kopyoan.
Mengacu dengan permasalahan yang ada penelitian ini dilakukan untuk mengulas lebih dalam terkait dengan hak-hak masyarakat terhadap proses lelang tanah yang ada di Desa Tatung dari  bagaiamana  Pemerintah  Desa  Tatung  Kecamatan  Balong  Kabupaten  Ponorogo  mengelola tanah  kas  desa  dan  dan  bagaimana  proses  lelang  tanah  Desa  Tatung  Kecamatan  Balong Kabupaten  Ponorogo,  dan  hak  masyarakat  terhadap  lelang  tanah.  Penelitian  terhadap  lelang tanah  kas  Desa  Tatung    belum  pernah  dilakukan,  namun  ada  penelitian  yang  relevan  dengan penelitian ini, dari beberapa penelitian yang relevan bertujuan untuk membandingkan penelitian yang akan dilakukan. Hal yang di tekankan pada peneliti yaitu tentang pendekatan dan metode yang  digunakan,  konsep  yang  digunakan,  dan  hasil  penelitian  serta  relevensinya  dengan penelitian  terdahulu.  Dengan  adanya  penelitian  ini  diharapakan  dapat  memperkaya  literature terkait  dengan  proses  lelang  yang  benar  dan  baik,  dan  pemerintah  desa  diharapkan  bisa memanfaatkan dan mengelola tanah kas desa sesuai dengan metode dan peraturan yang ada.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  deskriptif.  Metode  penelitian kualitatif  yaitu  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  setting  alam  (kondisi  alam),  sumber  data primer, dan teknik pengumpulan data lebih pada observasi partisipan (participant observation) , wawancara  mendalam  ( in  depth  interview ),  dan  dokumentasi  (Dr.Sugiyono,  2011).  Penelitian dilaksanakan  di  Desa  Tatung  Kecamatan  Balong  Kabupaten  Ponorogo    dengan  melibatkan pemerintah desa dan masyarakat pemenang lelang tanah kas desa. Sumber data yang digunakan bersifat  primer  dan  sekunder.  Metode  pengumpulan  data  primer  dilakukan  dengan  cara wawancara  mendalam  dengan  informan.  Pengumpulan  data  sekunder  dilakukan  apabila informasi yang di peroleh belum dapat digunakan sebagai informasi yang bermutu serta untuk
menunjang fakta yang di dapat dari hasil wawancara. Menurut zainudin ali, 2013 Data Sekunder dapat diperoleh dari dokumen-dokumen resmi dan buku yang berhubungan dengan suatu objek penelitian,  hasil  penelitian  yang  berbentuk  laporan,  skripsi,  tesis  serta  peraturan  perundang- undangan  (Dewi,  Lavellia  Ardita,  &  Darsono,  2017).  Jumlah  informan  dalam  penelitian  ini sebanyak 7 orang, data  yang diperoleh oleh peneliti dianalisis dengan teknik analisis kualitatif dengan  model  intraktif.    Model  interaktif  dilakukan  dengan  cara  pengumpulan  data,  reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Rijali, 2019).
Pengumpulan  data  di  lapangan    dilakukan  dengan  strategi  Penggalian  informasi,  dan juga  diidentifikasi  dengan  sumber  dan  jenis  informasi.  Sumber  informasi  penelitian  kualitatif berupa    kata-kata  dan  kegiatan,  selebihnya  adalah  informasi  tambahan,  misalnya  menyusun arsip  atau  sumber  informasi,  foto,  dan  pengukuran.  Sumber  informasi  utama  dicatat  melalui catatan  atau  melalui  rekaman  video  /  rekaman  suara,  pengambilan  foto,  atau  film.  Sumber informasi  tambahan  berasal  dari  sumber-sumber  yang  disusun  dapat  diperoleh  dari  buku  dan majalah  ,  sumber  dari  arsipan,  catatan  individu,  dan  laporan  resmi  menurut  Moleong  dalam artikel Analisis Data Kualitatif (Rijali, 2019).
Reduksi data merupakan suatu pemilihan kata dan penyederhanaan kata yang di peroleh dari  pengalian  data  lapangan  melalui  catatan  peneliti.  Proses  ini  terjadi  terus-menerus  selama penelitian di lakukan, bahkan sebelum informasi benar-benar dikumpulkan seperti yang terlihat dari  kerangka  konseptual,  permasalahan  studi,  dan  pendekatan  penelitian.  Reduksi  data mencakup  beberapa  hal  yaitu  merangkum  informasi,  mecoding,  membaca  topik  dengan  teliti, membuat  tandan  dengan  cara    memilih  informasi  yang  tepat,  uraiaan  singkat,  dan mengelompokan dalam pola yang lebih luas (Rijali, 2019).
Penyajian  data  adalah  kegiatan  dari  informasi  data  yang  disusun,  dengan  ini  memberi kesempatan  penarikan  kesimpulan  dan  pengambilan  tindakan.  Jenis  penyajian  data  dengan kualitatif  berupa  teks  narasi  sebagai  catatan  lapangan,  matriks,  jaringan,  bagan  dan  grafik. Dengan  model  ini  memudahkan  untuk  memahami  apa  sedang  terjadi,  terlepas  dari  apakah akhirnya benar atau sebaliknya perlu adanya  analisis kembali(Rijali, 2019).
Penarikan  kesimpulan  dilakukan  setelah  verifikasi  secara  terus  menerus  sepanjang proses  penelitian  berlangsung,  yaitu  sejak  awal  memasuki  lokasi  penelitian  dan  selama  proses pengumpulan data (Hakim Bisyri, 2015).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pemanfaatan  dan  Pengelolaan  Tanah  kas  desa  oleh  perangkat  Desa  Tatung  terhadap Undang-Undang Desa
Pasal  1  ayat  1  Undang-undang  Nomor  6  Tahun  2014  menjelaskan  bahwa  desa  atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut desa adalah satuan wilayah setempat yang  sah  dan  mempunyai  batas  wilayah  yang  disetujui  untuk  menguasai  dan  mengurus kepentingan masyarakat setempat. Undang-Undang Desa mengatur tentang pengelolaan dan penggunaan Tanah Kas Desa yang di lakukan oleh Perangkat Desa, terlepas dari itu apakah pemanfaatan  dan  pengelolaan  Tanah  Kas  Desa  Tatung  sudah  berdasarkan  Undang-Undang Desa atau belum berdasarkan Undang-Undang Desa (Abdullah, 2019).
Desa Tatung Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo  melaksanakan ketentuan yang telah  tertuang  di  dalam  Undang-Undang  Desa.  Pasal  66  ayat  (1)  Undang-Undang  Desa mengatur bahwa perangkat desa dan kepala desa menerima gaji tetap bulanan dari APB, hal ini  terkait  dengan  keuangan  Desa.  Semua  urusan  pedesaan  terbatas  pada  urusan  keluarga pedesaan,  seperti  pembebasan tanah  pedesaan,  kantor  pedesaan,  pemeliharaan  masjid,  jalan pedesaan,  dan  pekerjaan  umum  lainnya.  Tunjangan  yang  diberikan  oleh  Desa  kepada perangkat  desa  dan  kepala  desa  berupa  tanah  sawah.  Hak  mengelola  dan  memanfaatkan tanah  kas  desa  tersebut  telah  disetujui  dan  disahkan  oleh  Kepala  Desa  dan  Badan Permusyawaratan Desa atau disingkat BPD.
Pengelolaan  kekayaan  milik  Desa  Tatung  dilaksanakan  berdasarkan  beberapa  asas sesuai yang telah diatur dalam Pasal 77 ayat (1) UU Desa, berbunyi  Pengelolaan kekayaan
milik Desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan,  efisiensi,  efektivitas,  akuntabilitas,  dan  kepastian  nilai  ekonomi.  Pengelolaan kekayaan desa dimana mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan tarah hidup masyarakat desa dan juga menjadi pendapatan desa. Tujuan dengan adanya pengelolaan dan pemanfaatan  tanah  desa  ini  tidak  hanya  bertujuan  untuk  kepentingan  desa  tetapi  juga kepentingan masyarakat desa.
Hal  ini  yang  telah  diungkapakan  oleh  masyarakat  Desa  Tatung  Kecamatan  Balong Kabupaten  Ponorogo  yaitu  tanah  desa  yang  di  kelola  oleh  pemerintah  desa  memberikan manfaat  terhadap  masyarakat  desa  tatung.  Karna  tanah  desa  di  lelang  kepada  masyarakat desa dengan harga yang murah dan terjangkau dari harga pasaran umumnya, bagi masyarakat Desa  Tatung  yang  tidak  mempunyai  lahan  pertanian  biasanya  buruh  di  lahan  pertanian tetangga  atau  buruh  serabutan  bisa  mengelola  tanah  sendiri  dengan  harapan  bisa mendapatkan penghasilan yang maksimal.
Asas  fungsional  yaitu  pengambilan  keputusan  disektor  pengelolaan  untuk  aset  desa yang dilakukan pemerintah desa sesuai wewenang, fungsi, dan tanggung jawabnya  (Linggar Tetuko Pamungkas, Ekapti Wahjuni DJ, 2020). Hal ini terlihat dari tanah desa yang di kelola dan  digunakan  oleh  pemerintah  desa  sehingga  hasil  pengelolaannya  berfungsi  untuk kesejahteraan masyarakat desa.
Asas  kepastian  hukum  merupakan  asas  dalam  negara  hukum  yang  mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap  kebijakan  penyelenggaraan  pemerintahan  (Azhar,  2015).  Dapat  dilihat  bahwa pengelolaan  tanah  kas  Desa  Tatung  Kecamatan  Balong  Kabupaten  Ponorogo  ini  belum menerapkan  asas  kepastian  hukum,  dari  pengamatan  yang  dilakukan  peneliti  bahwa  proses lelang  yang  ada  belum  memenuhi  dengan  teori  dan  hukum  yang  ada,  karna  pada  proses pengelolaan dan pemanfaatan tanah kas desa lebih mengacu pada sewa menyewa tanah kas desa,  maka  di  Desa  Tatung  belum  ada  kepastian  hukum  yang  mengarah  kepada  lelang sesungguhnya.
Asas  Keterbukaan  dan  Asas  efektifitas  yaitu  pengelolaan  aset  desa  yang  wajib transparan  untuk  siapapun,  serta  masyarakat  memiliki  hak  untuk  tahu  tentang  informasi sasaran,  tujuan,  dan  hasil  pengelolaan  aset  desa  dan  beriorintas  dengan  tujuan  tepat  guna. Dimana  azas  keterbukaan  ini  sudah  dilakukan  oleh  Pemerintah  Desa  Tatung  dengan melakuakan pengumuman lelang tanah desa yang di tunjukan kepada masyarakat desa tatung kecuali pemerintah desa.
Asas efisiensi   yaitu pengelolaan untuk aset desa  yang   dimanfaatkan sesuai  dengan kebutuhan  dalam  rangka  membantu  pelaksanaan  tugas  pokok  serta  fungsi  pemerintahan dengan optimal. Asas efesien dapat dilihat dengan catatan pemerintah desa tatung mengenai daftar  pelelang  beserta  lokasi  lelang  dan  besar  biyaya  lelang  yang  dibayarkan  serta  batas waktu  pembayaran  sehinggah  dengan  mudah  dilihat  pendapatan  desa  yang  di  peroleh  dari aset desa.
Asas akuntabilitas ialah keseluruhan proses serta aktivitas pengelolaan aset desa dari usulan  sampai  pencapaian,  hasilnya  dapat  dipertanggung  jawabkan  pada  semua  pihak utamanya  masyarakat  desa.  Dapat  di  lihat  azas  akuntabilitas  dengan  adanya  laporan pendapatan  asli  desa  yang  bersumber  dari  pendapatan  asli  desa  dari  pengelolaan  aset  desa kepada  pemerintah  desa  yang  akan  di  laporkan  pada  laporan  pertanggung  jawaban  di  akhir tahun.
kepastian  nilai  ekonomi  yaitu  pengelolaan  kekayaan  nasional  /  daerah  yang  harus didukung oleh ketepatan jumlah dan nilai komodita yang mana dapat dilihat dengan besaran jumlah uang lelang yang berbeda-beda tergantung dari seberapa luas dan dimana letak lahan yang lelang (persawahan).
2. Proses lelang terhadap pengelolaan Tanah Desa / Bengkok
Lelang  adalah  cara  penjualan  barang  di  muka  umum  yang  dilaksanakan  oleh  atau dihadapan pejabat lelang dengan cara pembentukan harga kompetitif melalui penwaran harga
secara  terbuka  /  lisan  atau  tertutup  /  tertulis  yang  di  dahului  dengan  pengumuman  lelang (Sutardjo, 2006).  Perlelangan tanah desa/bengkok harus di lakukan bersama aparat desa dan juga  masyarakat  desa.  Pelelangan  harus  dilakukan  karena  untuk  menghindari penyalahgunaan pengelolaan tanah di lingkungan pemerintahan desa dan untuk memberikan hak kepada masyarakat luas agar dapat ikut serta dalam pemanfaatan tanah kas desa dan ikut serta dalam pengelolaan kekayaan desa (Abdullah, 2019).
Menurut  Tim  Penyusun  Rancangan  Undang-Undang  Lelang  Direktorat  Jenderal Piutang  dan  Lelang  Negara  Biro  Hukum  –  Sekretariat  Jenderal  Kementerian  Keuangan, “Lelang  adalah  penjual  barang  dengan  strategi  untuk  menjual  barang  terbuka  untuk  orang- orang  pada  umumnya  melalui  penawaran  tertiggi  yang  dilakukan  sebelumnya  dengan pengumuman  lelang  untuk  mengumpulkan  peminat”.  Unsur-unsur  yang  terkandung  dalam pengertian  lelang  yaitu  cara  penjualan  barang,  terbuka  untuk  umum,  Penawaran  dilakukan secara  kompetisi  baik  secara  lisan  atau  tertulis,  dengan  harga  naik-naik  atau  turun-turun, Pengumuman lelang atau adanya upaya mengumpulkan peminat Lelang adalah kegiatan jual beli  seperti  halnya  pasar  yang  mempertemukan  penjual  dan  pembeli  pada  satu  waktu  dan tempat tertentu untuk membentuk suatu harga yang kompetitif (Kartawidjaja, 2020).
Lelang  yang  di  lakukan  beberapa  tahap  oleh  pemerintah  desa.  Pelaksanaan  lelang tanah  kas  desa  di  Desa  Tatung  ini  yaitu  penetapan  panitia  lelang  tanah,  yaitu  panitia pelelangan  tanah  di  bentuk  melalui  tunjukan  langsung  dari  Pemeritah  Desa,  berdasarkan informasi yang peneliti peroleh dari bapak Rudi Sugiarto selaku Kepala Desa Tatung bahwa panitia  lelang  tanah  kas  desa  ini  ditunjuk  dan  ditetapkan  langsung  dengan  pertimbangan Pemerintah  Desa  Tatung  dan  BPDesa  dengan  tugas  melaksanakan  lelang  tanah  kas  desa, dalam  lelang  tanah  kas    desa  tersebut  harus  dilaksanakan  secara  profesional,  dilaksanakan tepat waktu sesuai tahun berjalan.
Tahap  kedua,  tanah  desa  yang  di  lelangkan  ini  hasil  dari  bengkok  pemerintah  desa yang  sudah  pensiun  atau  berhenti,  bengkok  yang  diolah  pemerintah  desa  yang  berhenti dikembalikan kepada desa. Penyerahan bengkok  ini di saksikan oleh sekertaris desa dan staf keuangan desa, hasil peneliti yang diperoleh dari Bapak Latif selaku penanggung jawab Desa “tanah  desa  ini  berasal  dari  bengkok  perangkat  desa  yang  sudah  pensiun  dan  berhenti, bengkok  ini  dulunya  di  olah  Perangkat  Desa,  karna  Perangkat  Desa  sudah  pensiun  maka bengkok  di  kembalikan  kedesa”,  pemerintah  Desa  Tatung  saat  ini  6  orang  dan  sudah menerima bengkok sesuai peraturan yang ada, maka bengkok yang tidak diolah Kepala Desa dan  Perangkat  Desa  di  manfaatkan  oleh  pemerintah  desa  dengan  mengambil  keputusan bahwa Aset Desa  yaitu Tanah Kas Desa/ Bengkok tersebut di lelangkan”.
Tahap  ketiga  dilakukan  pencatatan  tanah  yang  akan  di  lelangkan  kemudian  di umumkan oleh panitia lelang kepada masyarakat desa tatung, di laksanakan pada malam hari di  balai  Desa  Tatung,  jika  proses  lelang  telah  mendapatkan  kesepakatan  maka  dilakukan pencatatan penyerahan lahan kepada masyarakat pelelang.
Tahap  terakhir  yaitu  laporan  lelang  yang  bertujuan  mencatat  tanah  kas  desa  setelah perlelangan  dan  pembayaran  uang  lelang,  kemudian  setelah  itu  proses  pengelolaan, pemanfaatan, dan penggarapan tanah kas desa berupa persawahan oleh pemenang lelang.
Perlelangan  yang  ada  di  Desa  Tatung  Kecamatan  Balong  Kabupaten  Ponorogo  ini dilakukan  hanya  kesepakatan  terbatas  hanya  sebuah  kesepakatan  yang  ada  di  pemerintah desa.  Pada  dasarnya  lelang  yang  ada  di  Desa  Tatung  secara  umum  sewa,  sewa  (seperti penjualan  dan  perjanjian  lainnya)  adalah  perjanjian  yang  disepakati  bersama  (Abdullah, 2019), lelang tanah kas Desa Tatung sudah di tetapkan lokasi dan harga lelang oleh panitia lelang,  harganya  lelang  dimulai  dari  Lokasi  A  dengan  harga  Rp  2.000.000  jumlah  lelang yang tersedia 16 kotak, Lokasi B harga Rp. 1.750.000 jumlah lelang yang tersedia 15 kotak, Lokasi  C  Dengan  harga  Rp.  1.500.000  jumlah  lelang  yang  tersedia  3  kotak,  dimana  harga dan lokasi sudah di tentukan oleh Panitia Lelang dan Pemerintah Desa, harga lelang  tersebut dilihat dari lokasi lelang, apabila lokasi lelang dapat diolah terus menerus atau bisa disebut
perairan lokasi lelang bagus maka harga lelang tinggi dan sebaliknya bila lokasi lelang hanya musim penghujan, perairannya bagus maka harga lelang rendah.
Peneliti  memperoleh  hasil  pengamatan  dari  pelaksanaan  lelang  ada  3  kotak  Lelang Tanah Kas Desa yang di lelang dengan suka rela atau hanya siapa yang mau mengelola tanpa ada kopyokan/arisan dan ada 2 kotak yang sudah di pesan/di khususkan. Hasil peneliti yang di  peroleh  dari  Perangkat  Desa  Tatung  bahwa  harga  terendah  yaitu  dengan  harga  Rp 1.500.000  konon  tempatnya  angker  dan  perairanya  tidak  bagus  maka  lokasi  tersebut  hanya dilelang dengan suka rela siapa yang mau mengolah dan, ada 2 lokasi lelang sudah di pesan atau  di  khususkan  untuk  masyarakat  yang  tidak  mempunyai  lahan  dan  tidak  mampu  tetapi orang tersebut tetap membayar sesuai harga lelang yang tertera.
Pasal  11  Permendagri  No.1  Tahun  2016  bahwa  pemanfaatan  aset  desa  berupa  sewa adalah  penggunaan  sumber  daya  Desa  oleh    pihak  lain  dalam  jangka  waktu  tertentu  dan menerima  pembayaran  uang  tunai.  Dalam  Jangka  waktu  sewa  yang  paling  lama  3  (tiga) tahun  dan  dapat  diperpanjang.  Penyewaan  sumber  daya  Desa  dilaksanakan  berdasarkan perjanjian  yang  telah  disepakati  sekurang-kurangnya  berisi:  pertemuan  terikat  perjanjian, pemahaman  tentang  objek  sewa,  jenis,  wilayah  sewa,  ukuran  sewa  dan  jangka  waktu,  hak dan  tanggung  jawab  penyewa  terkait  biaya  operasional  dan  pemeliharaan  selama  jangka masa  sewa,  hak  dan  kewajiban  luar  kemampuan  para  pihak  ( force  majeure ),  dan  berbagai persyaratan yang dianggap signifikan.
Tinjauan  hukum  pemanfaatan  tanah  kas  desa/bengkok  Desa  Tatung  Kecamatan Balong  Kabupaten  Ponorogo  yang  mana  sebagaian  besar  masyarakat  belum  memahami sistem  lelang  yang  berlaku  oleh  pemerintah.  Hal  ini  karna  masih  rendahnya  pengetahuan masyarakat  dan  belum  adanya  sosialisasi  atau  pembinaan  tentang  perlelangan  tanah  kas desa/bengkok di Desa Tatung.
Seperti  yang  disampaikan  oleh  informan  peneliti  bahwa  masyarakat  belum memahami  sistem  lelang  yang  sebenarnya,  hanya  mengikuti  sistem  lelang  tanah  kas  desa yang  sudah  di  atur  oleh  pemerintah  desa  yaitu  dengan  sistem  arisan/kopyokan  dan  pihak pemenang  mengelola  tanah  selama  satu  tahun  dan  membayar  lelang  tanah  sesuai  lokasi pemenang lelang.
Pemerintah desa tatung menggunakan proses lelang tanah dengan cara kopyokan atau arisan ini dengan tujuan kesejahteraan masyarakat desa, seperti yang telah di sampaikan oleh Bapak Latif selaku Sekertaris Desa Tatung menyampaikan bahwa Proses lelang tanah sudah sesuai  kesepakatan  dari    musyawarahkan  perangkat  desa  dan  BPDesa,  pemerintah  desa menggunakan  metode  ini agar  masyarakat  yang  menengah  kebawah    bisa  ikut  lelang  tanah kas  desa  dan  juga  merasakan  mengelola  tanah,  pada  awal-awal  perlelangan  tanah  kas  desa menerapkan  sistem  lelang  tanah  dengan  model  siapa  yang  penawarnya  paling  tinggi memenangkan lelang, tapi itu hanya berjalan satu kali saja dan seterusnya harga tanah sudah di  tentukan  dari  panitia  lelang  tanah,  karna  untuk  keadilan  masyarakat  desa  tatung,  dengan harga  yang  sudah  di  tetapkan  warga  desa  tatung  yang  memiliki  pengahasilan  menengah kebawah  dan  tidak  mempunyai  lahan  pertanian  mampu  untuk  mengikuti  lelang  yang  ada. Pemerintah desa menggunakn model ini secara  berkala karna masyarakat desa tatung setuju dengan model lelang tanah yang ada.
Masyarakat  yang  belum  memahami  sistem  proses  lelang  tanah  kas  desa/bengkok tidak banyak menuntuk kepada pemerintah desa dan menyetujui dengan proses Lelang Tanah yang ada. Masyarakat hanya mengiginkan pemerintah desa lebih fokus dengan pengelolaan tanah  kas  desa/bengko  dengan    mengutamakan  masyarakat  yang  belum  mempunya  tanah garapan/masyarakat yang belum mempunyai lahan pertanian.
3. Implementasi Hak-Hak Masayarat Desa Tatung
Peraturan menteri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa menjelaskan bahwa  pelaksanaan  kerjasama  pemanfaatan  atas  tanah  dan/atau  bangunan  ditetapkan  dalam surat  perjanjian  yang  memuat    Para  pihak  yang  terikat  dalam  perjanjian,  Objek  kerjasama pemanfaatan,    Jangka  waktu,  Hak  dan  kewajiban  para  pihak,  Penyelesaian  perselisihan,
Keadaan  di  luar  kemampuan  para  pihak  ( force  majeure ),  dan  Peninjauan  pelaksanaan perjanjian.  Maka  dengan  penjelasan  yang  ada  masyarakat  desa  tatung  memiliki  hak  dalam pengelolaan tanah hasil perjanjian lelang.
Kewajiban  salah  satu  pihak  adalah  menyerahkan  barang  untuk  kepentingan  pihak lain,  sedangkan  kewajiban  pihak  lainnya  adalah  membayar  sewa.  Oleh  karena  itu,  barang tersebut  tidak  diserahkan  kepada  pemiliknya  untuk  dimiliki  tetapi  untuk  digunakan pengalihan hanya bersifat mengalihkan kekuasaan atas barang sewaan. Sementara itu pinjam- meminjam  apabila  seseorang  yang  diserahi  barang  untuk  dipakainya,  tanpa  kewajiban membayar sesuatu apa, maka yang terjadi itu adalah suatu perjanjian pinjam pakai (Hernoko & SH, 2019).
Proses  lelang  Tanah  Kas  Desa  Tatung  Kecamatan  Balong  Kabupaten  Ponorogo  ini memberikan manfaat kepada pemerintah desa dengan adanya lelang tanah kas desa ini dapat menambah  pendapatan  asli  desa  dan  masyarakat  desa  mendapatkan  kesejahteraan  dalam bidang  ekonomi,  dengan  adanya  lelang  tanah  ini  masyarakat  yang  tidak  mempunyai  lahan pertanian dengan mengikuti lelang bisa mendapatkan hak mengelola tanah kas desa, dengan mengeglola tanah kas desa mampu untuk menunjang perekonomian keluarga. Di desa tatung masih  banyak  masyrakat  yang  belum  mempunyai  lahan  pertanian  dengan  hal  ini masyarakt desa tatung banyak yang merantau keluar kota dan juga bekerja srabutan.
Masyarakat yang mengikuti lelang tanah kas desa ini rata-rata tidak mempunyai tanah untuk  di  kelola/diolah  maka  masyarakat  mengikuti  lelang  tanah  ini  dengan  harapan memperoleh keuntungan dari mengelola tanah dan bisa memutarkan uang untuk mencukupi kehidupan.  Pemenang  lelang  tanah  kas  desa  tatung  ini  hanya  memeproleh  hak  mengelola tanah  1  kotak  selama  1  tahun,  dan  masyarakat  yang  sudah  menang  dalam  lelang  tidak memperoleh hak mengikuti lelang selama 3 tahun kedepan. Hasil pengamatan peneliti pada proses  lelang  tanah,  ada  masyarakat  yang  curang  dalam  perlelangan,  masyarakat  baru mendapatkan  hak  menang  selama  2  tahun  tetapi  mengikuti  lelang  dan  mendapatkan  hak menang kembali, tetapi setelah di cek dan kroscek oleh panitia lelang  bahwa orang tersebut baru menang lelang 2 tahun tetapi mengaku sudah 3 tahun mendapatkan hak menang lelang, di situ terdapat cekcok oleh panitia lelang dan pemenang lelang, tapi karna sudah ada catatan tertulis maka pemenang lelang tidak mendapatkan hak untuk mengelola tanah dan dianggap gugur dalam pemenangan lelang tahun 2020.
Lelang tanah kas Desa Tatung tidak ada permainan dari pihak panitia lelang tetapi ada permainan  dari  pihak  pemenag  lelang,  seperti  yang  di  ungkapkan  oleh  pemenang  lelang “bahwa tidak ada cara untuk menang lelang, pemenang lelang itu hasil dari kopyokan/arisan yang sudah sesuai ketentuan dengan peraturan lelang” dan pengamatan peneliti pada proses lelang  tanah  kas  desa  bahwa  yang  terjadi  peserta  lelang  menulis  nama  sesuai  dengan  kotak yang di kehendaki kemudian nama-nama tersebut di kopyok untuk mendapatkan pemenang lelang.
Permainan lelang  tanah  yang  dilakuakan  oleh  pemenang  lelang  untuk  mendapatkan untung, pemenang lelang yang tidak bisa mengelola tanah pada musim kemarau, tanah hasil pemenangan  lelang  tersebut  di  sewakan  kembali,  dengan  harga  Rp  1.500.000  dimana pemenang lelang sudah mendapatkan untung dengan mengelola tanah 3 bulan selama tanam padi  dan  ada  masyarakat  pemenang  lelang  tidak  mengelola  tanah,  tanah  hasil  pemenanga lelang langsung di sewakan kepada pihak lain dengan mendapat keuntungan Rp. 100.000,00-
Hak  yang  di  dapat  masyarakat  Desa  Tatung  terhadap  pengelolaan  tanah  kas  desa dengan proses lelang yaitu masyarakat mendapatkan hak mengelola  tanah kas desa selama 1 tahun,  didalam  proses  lelang  tanah  kas  desa  tatung  masyarakat  mempunyai  hak  untuk menyewakan kembali kepada orang lain hasil dari pemenangan lelang ini. Yang mana telah diungkapkan Ibu  Musrikah  Bendahara Desa Tatung bahwa ada masyarakat  yang  mengelola tanah hanya 1 kali dan pengelolaan tanah selanjutnya di sewakan, Pengelolaan tanah di desa tatung  selama  1  tahun  yaitu  2  kali  musim  kemarau  dan  penghujan,  dimusim  penghujan masyarakat  desa  tatung  melakukan  penanaman  padi  dan  pada  musim  kemarau  melakukan
penanaman  umbi-umbian  atau  tembakau,  masyarakat  desa  tatung  ada  yang  tidak  bisa mengelola  tanah  pada  musim  kemarau,  dengan  hal  itu  masyarakat  hanya  mengelola  1  kali panen  padi  yaitu  selama  3  bulan  dan  setelah  itu  hak  mengelola  tanah  9  bulan  di  sewakan kepada orang lain. Tetapi tidak banyak masyarakat yang melakukan permainan  karna dalam 4 tahun peserta lelang hanya mendapatkan kesempatan 1 kali menang lelang.

## 4. SIMPULAN
Dengan  adanya  penelitian  ini  maka  dapat  disimpulkan  berdasarkan  pemanfaatan  dan pengelolaan  tanah  kas  desa/bengko  oleh  perangkat  desa  dan  BPDesa.  Hal  ini  sejalan  dengan Undang-Undang Desa, Desa Tatung Kecamatan Balong  tidak hanya bertumpuh pada APBDesa tetapi juga mampu mengembangkan Aset Desa dengan cara mengelola dan memanfaatkan Aset Desa. Pengelolaan dan pemanfaatan Aset Desa Tatung ini sudah sesuai dengan asas kepentingan umum,  asas  akuntabilitas,  asas  kepastian  nilai  ekonomi  dan  dilaksanakan  secara  efisiensi  dan efektivitas. Namun, belum memenuhi kepastian hukum yang  melandasi tentang lelang yang ada di  Desa  Tatung  dalam  praktik  lelang  belum  sesuai  dengan  teori  lelang  tetapi  lebih  mengacu kepada  teori  sewa.  Lelang  dilakukan  di  Balai  Desa  pada  malam  hari  setelah  isyak  hingga selesai, perlelangan tidak ada penawana dengan harga tertinggi maupun terendah dan juga tidak ada tawar menawar tetapi dilakukan dengan cara arisan/kopyokan.
Lelang  tanah  kas  Desa  Tatung  sudah  di  tetapkan  lokasi  dan  harga  lelang  oleh  panitia lelang dengan harganya lelang dimulai dari Lokasi A dengan harga Rp 2.000.000 jumlah lelang yang  tersedia  16  kotak,  Lokasi  B  harga  Rp.  1.750.000  jumlah  lelang  yang  tersedia  15  kotak, Lokasi C Dengan harga Rp. 1.500.000 jumlah lelang  yang tersedia 3 kotak, dimana harga dan lokasi  sudah  di  tentukan  oleh  Panitia  Lelang  dan  Pemerintah  Desa,  harga  tersebut  dilihat  dari lokasi lelang, apabila lokasi lelang dapat di olah terus menerus atau bisa disebut perairan lokasi lelang bagus maka harga lelang tinggi dan sebaliknya bila lokasi lelang hanya musim penghujan perairannya bagus maka harga lelang rendah.
Peneliti  memperoleh  hasil  pengamatan  dari  pelaksanaan  lelang  ada  3  kotak  Lelang Tanah Kas  Desa  yang di lelang dengan suka rela atau hanya siapa  yang mau mengelola tanpa ada kopyokan/arisan dan ada 2 kotak yang sudah di pesan/di khususkan. Hasil peneliti yang di peroleh  dari  Perangkat  Desa  Tatung  bahwa  harga  terendah  yaitu  dengan  harga  Rp  1.500.000 konon tempatnya angker dan perairanya tidak bagus maka lokasi tersebut hanya dilelang dengan suka rela siapa yang mau mengolah, ada 2 lokasi lelang sudah di pesan atau di khususkan untuk masyarakat yang tidak mempunyai lahan dan tidak mampu tetapi orang tersebut tetap membayar sesuai harga lelang yang tertera.
Lelang  tanah  kas  desa  tatung  tidak  ada  permainan  dari  pihak  panitia  lelang  tetapi  ada permainan dari pihak pemenag lelang, Permainan lelang tanah yang dilakuakan oleh pemenang lelang  ini  untuk mendapatkan  untung,  pemenang  lelang  yang  tidak  bisa  mengelola  tanah  pada musim kemarau, tanah hasil pemenangan lelang tersebut di sewakan kembali, dengan harga Rp 1.500.000 dimana pemenang lelang sudah mendapatkan untung dengan mengelola tanah 3 bulan selama  tanam  padi,  ada  masyarakat  pemenang  lelang  tidak  mengelola  tanah,  tanah  hasil pemenanga  lelang  langsung  di  sewakan  kepada  pihak  lain  dengan  mendapat  keuntungan  Rp. 100.000,00-
Sistem lelang di desa tatung ini tidak dipedulikan oleh masyarakat desa, yang terpenting ada pengelolaan tanah kas desa/bengkok bermanfaat bagi masyarakat dan mencukupi kehidupan masyarakat.  namun  proses  lelang  harus  dilakukan  dengan  cara  yang  benar  dan  terbuka  agar tidak timbul permasalahan hukum dikemudian hari dan tidak timbul penyalahgunaan kekuasaan dan  kewenangan  oleh  pemerintah  desa.  maka  di  Desa  Tatung  perlu  adanya  sosialisasi  dan pengarahan kepada masyarakat dan pemerintah desa mengenai proses lelang tanah yang benar.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Abdullah.  (2019).  TINJAUAN  HUKUM  PEMANFAATAN  TANAH  BENGKOK  OLEH MANTAN  KEPALA  DESA  X  DI  KECAMATAN  GUNUNG  JATI. Jurnal  Sosial
Teknik , 1 (2), 1689–1699.
Azhar,  M.  (2015).  Relevansi  Asas-Asas  Umum  Pemerintahan  Yang  Baik  Dalam  Sistem Penyelenggaraan Administrasi
Negara. Notarius , 8 (2), 274-286–286. Https://Doi.Org/10.14710/Nts.V8i2.10260
Boediono. KEPUTUSAN  MENTERI  REPUBLIK  INDONESIA  NOMOR  304/KMK.01/2002 TENTANG  PETUNJUK  PELAKSANAAN  LELANG  MENTERI  KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Menimbang . , (2002). Dewi,  Lavellia  Ardita,  &  Darsono,  S.  H.  (2017). PENGELOLAAN  DAN  PEMANFAATAN TANAH KAS DESA OLEH PERANGKAT DESA ( EX -TANAH BENGKOK ) . Dr.Sugiyono, P. (2011). Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D . Hakim Bisyri. (2015). PENGELOLAAN TANAH KAS DESA DI KABUPATEN KENDAL ((Studi Kasus Di Desa Pasigitan Kecamatan Boja Kabupaten Kendal) . Kartawidjaja,  J.  (2020).  PROSES  PELAKSANAAN  LELANG  TANAH  DAN  BANGUNAN SESUAI  PASAL  6  UNDANG-UNDANG  REPUBLIK  INDONESIA  NOMOR  4 TAHUN  1996  TENTANG  HAK  TANGGUNGAN  PADA  KPKNL  SEMARANG. Orphanet Journal Of Rare Diseases , 21 (1), 1–9. Linggar Tetuko Pamungkas, Ekapti Wahjuni DJ, B. W. (2020). Pengelolaan Aset Desa Sebagai Sumber  Pendapatan  Asli  Desa  (PAD)  Di  Desa  Ngebel,  Kecamatan  Ngebel, Kabupaten  Ponorogo  Village  Asset  Management  As  An  Original  Village  Revenue Source  In  Ngebel  Village,  Kecamatan  Ngebel,  Ponorogo  District . 2576 ,  61–71.
Https://Doi.Org/10.32669/Village Lubis, Aldi Subhan. (2019). Doktrina :  Journal  Of  Law . 2 (April), 1–12. Https://Doi.Org/10.31289/Doktrina.V
Rijali, A. (2019). Analisis Data Kualitatif [Qualitative Data Analysis]. Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah , 17 (33), 81.
Sutardjo,    Fakultas  Hukum  Universitas  Indonesia.  (2006). Hand  Out  Silabus  Pengetahuan Lelang .
Tatung,  Peraturan Desa No 5. Peraturan Desa Tatung . , (2018).