## MASYARAKAT INDONESIA
MAJALAH ILMU-ILMU SOSIAL INDONESIA
NO. AKREDITASI: 21/E/KPT/2018
VOLUME 46 ISSN 0125-9989 E-ISSN 2502-5694 NOMOR 1, JUNI 2020

## DAFTAR ISI
MEMAHAMI KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA ORANG ASLI PAPUA (OAP)

## BERDASARKAN PENDEKATAN PEOPLE-CENTERED
Gusti Ayu Ketut Surtiari, Haning Romdiati, Luh Kitty Katherina,
Dwiyanti Kusumaningrum, & Ari Purwanto Sarwo Prasojo .................................................................... 1-14 KARAKTER ORANG MADURA, NASIONALISME, DAN GLOBALISASI Ardhie Raditya .............................................................................................................................................. 15-33

## DARURAT LITERASI MEMBACA DI KELAS AWAL: TANTANGAN MEMBANGUN SDM BERKUALITAS
Lukman Solihin, Indah Pratiwi, Genardi Atmadiredja, & Bakti Utama ............................................... 34-48

## MEMAHAMI GENERASI PASCAMILENIAL: SEBUAH TINJAUAN PRAKTIK PEMBELAJARAN SISWA
Diyan Nur Rakhmah W. & Siti Nur Azizah ............................................................................................... 49-64 IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA PADA MINAT WIRAUSAHA:

## STUDI KASUS KNPI KOTA SEMARANG
Ahmad Zaenal Arifin & Deden Dinar Iskandar ........................................................................................ 65-79

## PENGEMBANGAN MATA PELAJARAN UNTUK MEMPERKUAT LITERASI BUDAYA DAN KEWARGAAN
Budiana Setiawan .......................................................................................................................................... 80-92

## RINGKASAN DISERTASI
DANCING WITH LEGITIMACY:  GLOBALIZATION, EDUCATIONAL DECENTRALIZATION, AND THE STATE IN INDONESIA Irsyad Zamjani............................................................................................................................................. 93-108

## TINJAUAN BUKU
MEMBANGUN KESETARAAN, MENGIKIS KESENJANGAN DAN MEMBUKA PELUANG: MENGUBAH CARA PANDANG GURU DALAM MENDIDIK SISWA YANG  BERASAL DARI KELUARGA MISKIN Anggi Afriansyah ....................................................................................................................................... 109-116 TINJAUAN BUKU DESENTRALISASI RADIKAL: IKHTIAR PENGEMBANGAN WILAYAH IMEKKO SORONG SELATAN Dini Rahmiati ............................................................................................................................................. 117-123

## MASYARAKAT INDONESIA
MAJALAH ILMU-ILMU SOSIAL INDONESIA
NO. AKREDITASI: 21/E/KPT/2018
VOLUME 46 ISSN 0125-9989
E-ISSN 2502-5694
NOMOR 1, JUNI 2020

## DDC: 331.11 MEMAHAMI KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA ORANG ASLI PAPUA (OAP) BERDASARKAN PENDEKATAN PEOPLE-CENTERED
Gusti Ayu Ketut Surtiari, Haning Romdiati, Luh Kitty Katherina,

## Dwiyanti Kusumaningrum, & Ari Purwanto Sarwo Prasojo

## ABSTRAK
Kualitas sumber daya manusia Orang Asli Papua (OAP) saat ini belum banyak dibahas. Pengukuran yang digunakan selama ini hanya bersumber pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Papua Barat dan Papua merupakan dua provinsi dengan nilai IPM terendah di Indonesia. Pertanyaannya adalah apakah ukuran tersebut sudah menggambarkan secara utuh kondisi OAP yang memiliki karakter geografis, sosial, dan budaya berbeda dengan daerah lainnya di Indonesia? Kelemahan pengukuran menggunakan IPM adalah sangat bias pada pertumbuhan ekonomi. Padahal, aspek kognitif dari penduduk juga penting untuk menilai kualitas penduduk. IPM masih mengabaikan aspek subyektif terkait dengan cara pandang penduduk terhadap kehidupan dan lingkungannya. Pada tahun 2016, United Nations for Development Program (UNDP) memperkenalkan ukuran alternatif dengan menekankan pada indikator yang bersifat subyektif seperti penilaian atas kepuasan hidup. Penilaian tersebut digunakan untuk menghargai pilihan-pilihan tertentu atas kebiasaan dan perilaku sehari-sehari yang mengacu pada akar budaya setempat. Tulisan ini bertujuan untuk memahami bagaimana pembangunan kualitas sumber daya manusia menurut OAP. Pendekatan yang digunakan dalam analisis adalah people-centered untuk menganalisis cara pandang, persepsi diri, dan kepuasan serta kenyamanan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, diskusi terpumpun, dan observasi lapangan di Kabupaten Tambrauw dan Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat.
Kata kunci: kualitas sumber daya manusia, Orang Asli Papua (OAP), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Sorong, people-centered

## DDC: 302.4

## KARAKTER ORANG MADURA, NASIONALISME, DAN GLOBALISASI

## Ardhie Raditya

## ABSTRAK
Tulisan ini adalah bagian penting bagi peminat studi-studi Madura yang selama ini sebagian besar ditulis dari sudut pandang orang luar Madura, terutama kelompok peneliti dari Barat. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan memproduksi wacana tandingan terhadap tulisan orang luar Madura yang cenderung memposisikan orang Madura sebagai etnis yang keras sekaligus destruktif. Dengan memakai metode imajinasi etnografis terungkap bahwa karakter terhormat orang Madura tidak seperti yang dibayangkan dalam berbagai literatur orang-orang barat atau kolonial. Orang Madura memiliki kontribusi vital bagi pergerakan nasionalisme anti kolonial hingga pembangunan kebudayaan Indonesia pasca kemerdekaan. Spirit nilai-nilai Islami dan kultur menghormati martabat manusia sebagai lokomotif pembangunan karakater luhur orang Madura. Pasca rezim Orde Baru karakter luhur orang Madura mulai terserak. Kelompok Islam intoleran di Madura berusaha memanfaatkan momentum demokrasi di
Indonesia. Mereka menentang segala bentuk produk globalisasi dan kelompok minoritas Cina yang dianggap tidak sesuai dengan agenda politiknya. Kehadiran mereka berpotensi mengancam tidak hanya pembangunan karakter terhormat orang Madura, termasuk juga, keutuhan bangsa Indonesia.
Kata Kunci : karakter Orang Madura, nasionalisme, dan globalisasi

## DDC: 306.43 DARURAT LITERASI MEMBACA DI KELAS AWAL: TANTANGAN MEMBANGUN SDM BERKUALITAS

## Lukman Solihin, Indah Pratiwi, Genardi Atmadiredja, &Bakti Utama

## ABSTRAK
Dalam rangka membangun sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, Indonesia menghadapi masalah rendahnya mutu pembelajaran di berbagai jenjang pendidikan, khususnya kemampuan literasi membaca di kelas awal sekolah dasar. Padahal siswa yang tidak mampu membaca akan mengalami “efek Matthew” berupa menurunnya motivasi belajar, rendahnya kemampuan menangkap informasi, berpotensi mengulang kelas, bahkan tidak melanjutkan pendidikan (drop out). Artikel ini berusaha mengkaji persoalan tersebut dan mendiskusikan solusinya. Kami menggunakan data lapangan dari beberapa daerah mitra program INOVASI, antara lain Kabupaten Bulungan, Lombok Utara, dan Sumba Timur. Tiga daerah itu tidak dimaksudkan untuk merepresentasikan kondisi Indonesia secara keseluruhan, melainkan sebagai daerah pinggiran dengan problem yang kompleks mulai dari kualitas dan kompetensi guru hingga minimnya sarana dan prasarana belajar. Data dikumpulkan pada pertengahan 2019 melalui wawancara dan diskusi dengan guru, kepala sekolah, pengawas, serta fasilitator daerah pada program INOVASI. Analisis yang kami lakukan menunjukkan terdapat tiga persoalan utama, yaitu rendahnya kompetensi guru, kurikulum yang mengabaikan pelajaran membaca permulaan, dan minimnya sumber daya bacaan. Tiga persoalan ini perlu dipecahkan apabila kita berharap masa depan SDM Indonesia akan lebih berkualitas dan berdaya saing.
Kata kunci: literasi membaca, kelas awal, kompetensi guru, Kurikulum 2013, buku bacaan anak

## DDC: 306.43 MEMAHAMI GENERASI PASCAMILENIAL: SEBUAH TINJAUAN PRAKTIK PEMBELAJARAN SISWA

## Diyan Nur Rakhmah W. & Siti Nur Azizah

## ABSTRAK
Selepas era generasi milenial berakhir, generasi baru mulai bersiap untuk berperan penuh dalam berbagai urusan dalam kehidupan masa depan. Mereka adalah Generasi Z dan Alpha atau Generasi Pasca-Milenial. Generasi ini mulai menyerbu dunia kerja, tetapi tidak banyak pihak yang paham secara utuh bagaimana memperlakukan mereka nantinya dengan didasarkan pada bagaimana mereka nanti bekerja, berinteraksi, dan membangun komunikasi dalam dunianya. Umumnya, generasi pasca-milenial saat ini masih duduk di bangku sekolah, mempersiapkan diri memasuki era masa depan dengan segala tantangannya. Pendidikan sebagai bagian yang tidak terlepaskan dalam pembangunan, belum sepenuhnya dijalankan dengan mengakomodir kebutuhan generasi tersebut karena tidak selalu dipraktikkan melalui pendekatan-pendekatan yang berkaitan dengan karakteristik generasi tersebut. Pemahaman lebih mendalam tentang karakteristik generasi ini perlu menjadi perhatian banyak pihak agar praktik-praktik pembelajaran di dalam kelas mampu benar-benar menjawab kebutuhan  mereka akan belajar. Pembelajaran dapat disesuaikan dengan karakter generasi tersebut, yaitu identitas yang sulit didefinisikan karena sering berubah-ubah ( Undefined ID), menyenangi kehidupan bersama dengan komunitasnya ( Communalholic ), dan bersifat realistis memandang kehidupan ( Realistic ). Kemajuan teknologi dan informasi menjadi salah satu sebab mengapa karakteristik Generasi Pasca-Milenial sangat jauh berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya, serta bagaimana mereka menjalankan kehidupannya kelak. Studi kepustakaan terhadap literatur dan publikasi tentang apa dan bagaimana Generasi Pasca-Milenial dipahami menjadi dasar melakukan analisis, sehingga diharapkan mampu memberikan perspektif berbeda tentang bagaimana mempersiapkan mereka menghadapi masa depan melalui instrumen pendidikan. Tulisan ini bertujuan untuk menawarkan gagasan konseptual tentang praktik-praktik pembelajaran di dalam kelas yang didasarkan pada pemahaman tentang karakteristik Generasi Pasca-Milenial.
Kata kunci: Generasi Pasca-milenial, karakteristik, pembelajaran

## DDC: 320.5 IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA PADA MINAT WIRAUSAHA: STUDI KASUS KNPI KOTA SEMARANG
Ahmad Zaenal Arifin & Deden Dinar Iskandar

## ABSTRAK
Pancasila merupakan dasar negara bagi bangsa Indonesia. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kewirausahaan akan mendorong wirausaha baru tumbuh sesuai dengan budaya yang berkembang di Indonesia, yakni sebagai ekonomi kerakyatan yang berciri khas Indonesia. Keberadaan kewirausahaan Pancasila dalam bentuk ekonomi kerakyatan dapat mendorong terciptanya lapangan pekerjaan baru sehingga dapat menjadi solusi dalam mengurangi pengangguran. Secara umum penelitian ini memiliki tujuan untuk melihat sejauh mana pemahaman akan nilai- nilai Pancasila dapat mempengaruhi minat wirausaha di kalangan pemuda, yang diwakili oleh Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode kuantitatif dengan analisis Structural Equation Modeling–Partial Least Squares (SEM-PLS). Setelah melakukan penyebaran kuesioner kepada 91 pengurus KNPI dan melakukan oleh data menggunakan software Smart PLS3 diperoleh temuan bahwa Perceived Implementation of Pancasila mempengaruhi Attitude, Attitude mempengaruhi Entrepreneurial Intention, dan Entrepreneurial Intentionmempengaruhi Entrepreneurial Action. Di samping itu, variabel Access juga mempengaruhi Entrepreneurial Action .
Kata kunci: Pancasila, kewirausahaan Pancasila, Theory Planned Behavior

## DDC: 306.4 PENGEMBANGAN MATA PELAJARAN UNTUK MEMPERKUAT LITERASI BUDAYA DAN KEWARGAAN

## Budiana Setiawan

## ABSTRAK
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada 2016 telah mencanangkan Gerakan Literasi Nasional (GLN) yang dilakukan di sekolah, keluarga, maupun masyarakat. GLN juga mengusulkan enam literasi dasar, yakni: bahasa, numerasi, sains, digital, finasial, dan budaya dan kewargaan. Dalam hal ini literasi budaya dan kewargaan kurang mendapat perhatian karena dianggap kurang memberikan nilai kompetitif dalam menghadapi persaingan global abad ke-21. Padahal literasi budaya dan kewargaan menjadi landasan bagi terbentuknya lima karakter dasar, yang meliputi: religius, nasionalis, mandiri, integritas, dan gotong royong. Permasalahan yang diangkat adalah mata pelajaran apa sajakah yang dapat meningkatkan kesadaran peserta didik, khususnya di SMP/ sederajat dalam mendukung literasi budaya dan kewargaan? Aspek-aspek apa saja yang dapat disumbangkan dari mata pelajaran tersebut? Kajian ini bersifat kualitatif dengan metode penelitian desk research (kajian literatur). Hasil kajian memperlihatkan bahwa mata pelajaran yang dianggap dapat meningkatkan kesadaran peserta didik, antara lain: IPS, Seni dan Budaya, dan PPKn. Mata pelajaran IPS mendorong peserta didik memiliki kesadaran sosial dan mampu hidup bersama dalam masyarakat yang majemuk. Seni dan Budaya sebagai pondasi untuk menyelamatkan seni dan budaya bangsa Indonesia yang beragam dalam menghadap era modernitas. PPKn mendorong peserta didik memahami dan melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia.
Kata Kunci: literasi budaya dan kewargaan, lima karakter dasar, mata pelajaran, peserta didik

## DDC: 320.6
RINGKASAN DISERTASI

## DANCING WITH LEGITIMACY:  GLOBALIZATION, EDUCATIONAL DECENTRALIZATION, AND THE STATE IN INDONESIA

## Irsyad Zamjani

## ABSTRAK
Desentralisasi telah menjadi norma global yang mengubah wajah tata kelola pendidikan di banyak negara sejak akhir 1970-an. Indonesia tersapu oleh gelombang ini pada tahun 2001 setelah krisis legitimasi yang parah mengakhiri rezim sentralistik Orde Baru yang berkuasa selama tiga dekade. Menggunakan pisau analisis dari
teori neo-institusionalisme dan mengambil data dari dokumen dan wawancara dengan informan strategis, tesis ini menyelidiki bagaimana legitimasi kelembagaan dari desentralisasi pendidikan dihimpun, dimanipulasi, dan kemudian diperebutkan. Narasi desentralisasi pendidikan di Indonesia pada awalnya dibuat oleh para aktor multilateral dengan semangat supremasi pasar neoliberal. Namun, berlawanan dengan argumen liberal dan kritis yang mengisyaratkan melemahnya negara dan bangkitnya institusi pasar sebagai dampak dari desentralisasi pendidikan, temuan tersebut menunjukkan kenyataan yang agak kontras. Desentralisasi telah memfasilitasi bertumbuhnya negara-negara Weberian di tingkat lokal, yang sama-sama mengklaim legitimasi kelembagaan untuk mengatur pendidikan di daerah dengan caranya masing-masing. Dari studi banding dua pemerintahan kota, Kupang dan Surabaya, tesis ini menunjukkan bagaimana legitimasi otoritas pemerintah pusat terus dipertanyakan di daerah. Terlepas dari tekanan pemerintah pusat melalui penerapan standar nasional, tata kelola pendidikan daerah tetap bertahan dengan model dan praktik yang beragam dan berbeda dari ketentuan pusat. Jadi, alih-alih menjadi basis yang dapat memperkuat legitimasi desentralisasi pendidikan sebagai institusi global, praktik-praktik yang berbeda di ranah lokal tersebut mungkin menjadi dasar bagi adanya suatu delegitimasi. Beberapa negara-bangsa akan memikirkan kembali sikap mereka untuk menyesuaikan diri dengan tekanan global mengenai kebijakan desentralisasi ini jika mereka sadar bahwa kebijakan tersebut berpotensi membawa mereka ke dalam krisis legitimasi yang lain.
Kata kunci : desentralisasi pendidikan, legitimasi, neo-institusionalisme, tekanan global
DDC: 306.43 TINJAUAN BUKU MEMBANGUN KESETARAAN, MENGIKIS KESENJANGAN DAN MEMBUKA PELUANG: MENGUBAH CARA PANDANG GURU DALAM MENDIDIK SISWA YANG BERASAL DARI KELUARGA MISKIN

## Anggi Afriansyah
Judul Buku: Reaching and Teaching Students in Poverty: Strategies for Erasing the Opportunity Gap (Multicultural Education Series). Penulis: Paul Gorski (2018). Penerbit: Teachers College Press, New York, 234 Pages; ISBN 978-0-8077-5879-3.

## TINJAUAN BUKU DESENTRALISASI RADIKAL: IKHTIAR PENGEMBANGAN WILAYAH IMEKKO SORONG SELATAN

## Dini Rahmiati
Judul Buku: Desentralisasi Radikal: Ikhtiar Pengembangan Wilayah Imekko Sorong Selatan . Penulis: Bambang Purwoko, dkk.  (2017).  Penerbit: Ifada Publishing dan Pusat Pengembangan  Kapasitas dan Kerjasama –FISI- POL UGM, Yogyakarta, 170 hlm.

## MASYARAKAT INDONESIA
MAJALAH ILMU-ILMU SOSIAL INDONESIA
NO. AKREDITASI: 21/E/KPT/2018
VOLUME 46
ISSN 0125-9989 E-ISSN 2502-5694
NOMOR 1, JUNI 2020

## DDC: 331.11

## UNDERSTANDING THE QUALITY OF INDIGENOUS PAPUAN’S HUMAN RESOURCES BASED ON PEOPLE CENTERED APPROACH
Gusti Ayu Ketut Surtiari, Haning Romdiati, Luh Kitty Katherina,

## Dwiyanti Kusumaningrum, & Ari Purwanto Sarwo Prasojo

## ABSTRACT
The human development of the Indigenous Papuans (OAP) is still under research. The current measurement is merely using the Human Development Index (HDI). Papua and West Papua are the two provinces with the lowest HDI scores in Indonesia. The question is whether the grade of HDI has represented the actual condition of OAP by considering the local context of geographic, social, and culture. The shortcoming of HDI is the domination of economic growth, whereas the cognitive aspect of the people can also reflect the quality of well-being. HDI remains neglecting subjective aspects related to the inhabitants’ perspectives about their life and neighbourhood. In 2016, the United Nations for Development Program (UNDP) published a report on capability aspects of human development, highlighting the need to consider subjective indicators such as an assessment of life satisfaction. The assessment is used to respect particular choices of behaviours and practices that are rooted in the local culture. This paper aims to have a deeper understanding regarding human development from the perspective of OAP. This study utilizes a people-centered approach to analyze the perception of OAP on their self-evaluation and perception of well-being development. The data collection was undertaken through in-depth interviews, focus group discussions, and field observations in Tambrauw Regency and Sorong Regency, West Papua Province.
Keywords: human development, the Indigenous Papuans (OAP), Tambrauw Regency, Sorong Regency, people- centered

## DDC: 302.4

## THE CHARACTERS OF MADURESE, NATIONALISM, AND GLOBALIZATION

## Ardhie Raditya

## ABSTRACT
This paper is an essential part for those who are interested in Madurese Studies, which have been mostly written from outsiders’ point of views, mainly Western researchers. This paper aims to produce a counter-discourse to the writings of outsiders who tend to position the Madurese as a violent and destructive ethnicity. By utilizing the method of ethnographic imagination, it is shown that the honourable character of the Madurese is unlike what has been imagined in various Western or Colonial literature. The Madurese have a vital contribution to the nationalism of anti-colonial for the development of Indonesian culture after the independence period. The spirit of Islamic values and culture respects human dignity as the locomotive of the development of the noble character of the Madurese. After the New Order regime, the true character of the Madurese begins to scatter. Intolerant Islamic groups in Madura tried to use the momentum of democracy in Indonesia to oppose all forms of globalization products and Chinese minority groups that were considerably not aligned with their political agenda. Their presence
could potentially threaten not only the development of the noble character of the Madurese, but also the integrity of the Indonesian nation.
Keywords : Characters of Madurese, nationalism, and globalization

## DDC: 306.43

## THE EXIGENCY OF READING-LITERACY IN EARLY GRADE: THE CHALLENGES OF DEVELOPING HUMAN CAPITAL QUALITY
Lukman Solihin, Indah Pratiwi, Genardi Atmadiredja, &Bakti Utama

## ABSTRACT
To build human capital quality, Indonesia is facing a problem of low learning quality in various levels of education, particularly reading-literacy in early grades of elementary school. This condition will lead to a severe problem because some students who fail at early learning reading may suffer “Matthew effect” which explains the circumstances where they have a lack of learning motivation, low ability to understand information, potential case of repeating classes, and drop out. This article attempts to study the issue and to discuss probable solutions. We use the field data from several regions, which are partnered with the INOVASI Program, such as Bulungan Regency, North Lombok, and East Sumba. These three regions do not represent Indonesia as a whole but as peripheral areas which have complex problems ranging from teachers’ qualities and competencies to learning infrastructure challenges. Data were collected in the mid-2019 throughout interviews and discussions with teachers, headmasters, supervisors, and regional facilitators joint in the INOVASI Program. Our conducted analysis shows that there are three main problems, which are low competency of teachers, the curriculum that neglects preliminary reading subjects, and lack of reading resources. These problems need to be solved if we aspire to realize a more qualified and competitive human capital for the better future of Indonesia.
Keywords: reading-literacy, elementary school, teachers’ competencies, Curriculum K-13, Children’s reading books

## DDC: 306.43

## UNDERSTANDING POST-MILLENIAL GENERATION: A REVIEW OF STUDENT LEARNING PRACTICES

## Diyan Nur Rakhmah W. & Siti Nur Azizah

## ABSTRACT
After the Millennial Generation era ends, the new generation begins to prepare to play a full role in various things in the future. They are Generation Z and Alpha or so-called Post-Millennial Generation. This generation is starting to invade the working world, but not many people understand how to treat them based on how they will work, interact, and build communication in their future. Generally, the Post-Millennial Generation is still at school. They are students who prepare to enter the future era with all its challenges. Education, as an inseparable part of development, has not fully been implemented to accommodate the needs of this generation because it is not always practised through approaches related to characteristics of the generation. A more in-depth understanding of the characteristics of this generation needs attention so that the practices of learning in the classroom can fully answer their learning needs. Learning can be adapted with the characters of this generation, namely, the identity that is difficult to define their self-identity (Undefined ID), enjoys life together with a community (Communalholic), and realistic with their life (Realistic). The advancement of technology and information is the main reason why the characteristics of the Post-Millennial Generation are so much different from previous generations, and how they will live their lives later. A literature study regarding what and how the Post-Millennial Generation is understood becomes the basis for conducting the analysis. It is expected to provide a different perspective on how to prepare their future through educational instruments. This paper aims to offer conceptual ideas about learning practices in the classroom based on the characteristics of the Post-Millennial Generation.
Keywords: Post-Millennial Generation, characteristics, learning practices

## DDC: 320.5 THE IMPLEMENTATION OF PANCASILA VALUES ON ENTREPRENEURS’ INTEREST: CASE STUDY ON THE KNPI OF SEMARANG CITY
Ahmad Zaenal Arifin & Deden Dinar Iskandar

## ABSTRACT
Pancasila is the foundational philosophy of the Indonesian nation. The implementation of Pancasila values in entrepreneurship will encourage new entrepreneurs to grow up aligned with Indonesian culture which embeds a populist economy characteristic. The existence of Pancasila entrepreneurship in the form of a populist economy can encourage the creation of new jobs, and therefore, it could be a solution to reduce unemployment. This study aims to see the extent to which the understanding of Pancasila’s values can affect entrepreneurial interest among young people, represented by Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). This research uses a quantitative method with Structural Equation Modeling - Partial Least Squares (SEM-PLS) analysis. After distributing questionnaires to 91 KNPI administrators and conducting data using Smart PLS3, it is found that the Perceived Implementation of Pancasila influences Attitude, Attitude influences Entrepreneurial Intention, and Entrepreneurial Intention influences Entrepreneurial Action. Besides, the Access variable also influences Entrepreneurial Action .
Keywords: Pancasila, Pancasila entrepreneurship, Theory Planned Behavior

## DDC: 306.4

## THE DEVELOPMENT OF TEACHING SUBJECTS TO STRENGTHEN CULTURAL AND CIVIC LITERACY

## Budiana Setiawan

## ABSTRACT
The Ministry of Education and Culture has launched the National Literacy Movement in 2016, which has been implemented in schools, families, and communities. The National Literacy Movement proposes six basic literacies, namely: language, numeracy, science, digital, finance, and culture and citizenship. In this case, cultural and civic literacy receives less attention because it arguably contributes less competitive value in facing the 21st-century global competition. Besides, cultural and citizenship literacy is the foundation for the formulation of five basic characters encompassing religious, nationalist, independent, integrous, and cooperative. This article will examine what subjects which can increase student awareness, especially in junior high school in supporting cultural and civic literacy and what aspects which can be contributed from those subjects. This study uses a qualitative method strengthened by desk research. Results show that subjects that are considered to increase student awareness of five basic characters, including Social Studies, Arts and Culture, and Education for Pancasila and Citizenship. Social Studies encourages students to have social awareness and be able to live together in a pluralistic society. Art and Culture contributes as a foundation to preserve Indonesian’s arts and culture in facing the era of modernity. The Education of Pancasila and Citizenship encourages students to understand and execute their rights and obligations as Indonesia’s citizens.
Keywords: cultural and citizenship literacy, five basic characters, subjects, students

## DDC: 320.6
RINGKASAN DISERTASI

## DANCING WITH LEGITIMACY:  GLOBALIZATION, EDUCATIONAL DECENTRALIZATION, AND THE STATE IN INDONESIA

## Irsyad Zamjani

## ABSTRACT
Decentralization has become a global norm that has changed the face of education governance in many countries since the late 1970s. This movement utterly swept up Indonesia in 2001 after the severe legitimacy crisis ended the three-decade-reigning centralist regime of the New Order. Using the analytical concepts of the new institutional theory and drawing upon data from documents and interviews with strategic informants, the thesis
investigates how the institutional legitimacy of educational decentralization was garnered, manipulated, and then contested. The narrative of educational decentralization in Indonesia was initially scripted by multilateral actors with the neoliberal spirit of market supremacy. However, against the liberal and critical arguments that suggest the weakening of the central state or the rise of market institutions as the follow-up of educational decentralization, the findings show a somewhat contrasting reality. Decentralization has facilitated the proliferation of Weberian states in the local district arenas, which equally claim institutional legitimacy for governing the local educational system in their respective ways. From the comparative studies of two local district governments, Kupang and Surabaya, the thesis shows how the legitimacy of the central government authority continues to be challenged in the localities. Despite the central government’s pressures for national standards and their enforcement measures, local educational governance survives with different, illegitimate models and practices. Thus, rather than becoming a local basis for reinforcing the legitimating capacity of educational decentralization as a global institution, the different practices might become the local source of delegitimation. Some nation-states would rethink their conformity to the international pressure of decentralization if they were aware that the policy would potentially lead them to another crisis of legitimacy.
Keywords: educational decentralization, global pressure, legitimacy, new institutionalism

## DDC: 306.43
TINJAUAN BUKU MEMBANGUN KESETARAAN, MENGIKIS KESENJANGAN DAN MEMBUKA PELUANGH: MENGUBAH CARA PANDANG GURU DALAM MENDIDIK SISWA YANG BERASAL DARI KELUARGA MISKIN

## Anggi Afriansyah
Judul Buku: Reaching and Teaching Students in Poverty: Strategies for Erasing the Opportunity Gap (Multicultural Education Series). Penulis: Paul Gorski (2018). Penerbit: Teachers College Press, New York, 234 Pages; ISBN 978-0-8077-5879-3.

## TINJAUAN BUKU DESENTRALISASI RADIKAL: IKHTIAR PENGEMBANGAN WILAYAH IMEKKO SORONG SELATAN

## Dini Rahmiati
Judul Buku: Desentralisasi Radikal: Ikhtiar Pengembangan Wilayah Imekko Sorong Selatan . Penulis: Bambang Purwoko, dkk.  (2017).  Penerbit: Ifada Publishing dan Pusat Pengembangan  Kapasitas dan Kerjasama –FISI- POL UGM, Yogyakarta, 170 hlm.

## DDC: 306.43

## DARURAT LITERASI MEMBACA DI KELAS AWAL: TANTANGAN MEMBANGUN SDM BERKUALITAS
Lukman Solihin 1 , Indah Pratiwi 2 , Genardi Atmadiredja 3 , & Bakti Utama 4 Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan 1,2,3 Balai Pelestarian Cagar Budaya Yogyakarta 4 E-mail: lukman.adalah@gmail.com
1 ; ip_indah87@yahoo.com 2 ; ominoreg87@gmail.com 3 ; baktiutama@gmail.com 4

## ABSTRACT
TTo build human capital quality, Indonesia is facing a problem of low learning quality in various levels of education, particularly reading-literacy in early grades of elementary school. This condition will lead to a severe problem because some students who fail at early learning reading may suffer “Matthew effect” which explains the circumstances where they have a lack of learning motivation, low ability to understand information, potential case of repeating classes, and drop out. This article attempts to study the issue and to discuss probable solutions. We use the field data from several regions, which are partnered with the INOVASI Program, such as Bulungan Regency, North Lombok, and East Sumba. These three regions do not represent Indonesia as a whole but as peripheral areas which have complex problems ranging from teachers’ qualities and competencies to learning infrastructure challenges. Data were collected in the mid-2019 throughout interviews and discussions with teachers, headmasters, supervisors, and regional facilitators joint in the INOVASI Program. Our conducted analysis shows that there are three main problems, which are low competency of teachers, the curriculum that neglects preliminary reading subjects, and lack of reading resources. These problems need to be solved if we aspire to realize a more qualified and competitive human capital for the better future of Indonesia.
Keywords: reading-literacy, elementary school, teachers’ competencies, Curriculum K-13, Children’s reading books

## ABSTRAK
Dalam rangka membangun sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, Indonesia menghadapi masalah rendahnya mutu pembelajaran di berbagai jenjang pendidikan, khususnya kemampuan literasi membaca di kelas awal sekolah dasar. Padahal siswa yang tidak mampu membaca akan mengalami “efek Matthew” berupa menurunnya motivasi belajar, rendahnya kemampuan menangkap informasi, berpotensi mengulang kelas, bahkan tidak melanjutkan pendidikan (drop out). Artikel ini berusaha mengkaji persoalan tersebut dan mendiskusikan solusinya. Kami menggunakan data lapangan dari beberapa daerah mitra program INOVASI, antara lain Kabupaten Bulungan, Lombok Utara, dan Sumba Timur. Tiga daerah itu tidak dimaksudkan untuk merepresentasikan kondisi Indonesia secara keseluruhan, melainkan sebagai daerah pinggiran dengan problem yang kompleks mulai dari kualitas dan kompetensi guru hingga minimnya sarana dan prasarana belajar. Data dikumpulkan pada pertengahan 2019 melalui wawancara dan diskusi dengan guru, kepala sekolah, pengawas, serta fasilitator daerah pada program INOVASI. Analisis yang kami lakukan menunjukkan terdapat tiga persoalan utama, yaitu rendahnya kompetensi guru, kurikulum yang mengabaikan pelajaran membaca permulaan, dan minimnya sumber daya bacaan. Tiga persoalan ini perlu dipecahkan apabila kita berharap masa depan SDM Indonesia akan lebih berkualitas dan berdaya saing.
Kata kunci: literasi membaca, kelas awal, kompetensi guru, Kurikulum 2013, buku bacaan anak

## AKSES PENDIDIKAN MULAI MERATA, NAMUN BELUM BERMUTU
Presiden Joko Widodo pada periode kedua pemerintahannya mencanangkan fokus pem- bangunan pada sumber daya manusia (SDM). Poin pertama dalam Nawacita Kedua adalah
“peningkatan kualitas manusia Indonesia” yang diterjemahkan menjadi agenda pembangunan meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Upaya peningkatan kualitas dan daya saing SDM tersebut salah satunya dilakukan melalui pemerataan layanan pendidikan yang bermutu ( Perpres 18/2020 tentang RPJMN 2020-2024 ).
Fokus pembangunan untuk peningkatan kua- litas SDM cukup beralasan. Hal itu karena Indeks daya saing Indonesia sejauh ini tidak beranjak baik. Dalam laporan The Global Competitiveness Report 2019 disebutkan, Indonesia turun ke posisi 50 dari posisi 45 pada 2018. Skor daya saing Indonesia turun 0,3 poin ke posisi 64,6 dan berada di bawah negara tetangga, antara lain Singapura yang menempati posisi pertama, Malaysia di urutan 27, dan Thailand di urutan 40 (Schwab, 2019). Dalam jangka panjang, daya saing suatu negara sangat bergantung pada output dari dunia pendidikan karena lulusan yang baik dipercaya memiliki kompetensi dan akan lebih adaptif terhadap gerak perubahan (World Bank, 2018b).
Indonesia sendiri telah melakukan reformasi di bidang pendidikan sejak 2002, ditandai dengan amandemen UUD ‘45 yang mengamanatkan hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan, menyelenggarakan sistem pendidikan nasional, serta menyediakan anggaran minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kebijakan ini disusul dengan terbitnya UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang di antaranya mengatur wajib belajar 9 tahun, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), desentralisasi kewenangan pendidikan dengan pemerintah daerah, serta UU 14/2005 tentang Guru dan Dosen yang mengatur kualifikasi dan kompetensi guru. Berbagai kebijakan itu telah meningkatkan angka rata-rata lama sekolah dari 4 tahun pada 1990 berlipat ganda menjadi 8 tahun pada 2015 (World Bank, 2018c).
Namun, regulasi dan kebijakan yang ada baru sebatas mendorong peningkatan akses pen- didikan dan belum mendorong peningkatan mutu pembelajaran, terutama apabila dilihat dari hasil Programme for International Student Assessment (PISA) dari tahun 2000 hingga 2018. Analisis terhadap peningkatan anggaran pendidikan diban- dingkan dengan capaian PISA 2000 - 2015 ibarat “besar pasak daripada tiang”. Besarnya anggaran pendidikan, terutama untuk sertifikasi guru dan Biaya Operasional Sekolah (BOS), belum mampu mendongkrak mutu pembelajaran (Kurniawati, Suryadarma, Bima, dan Yusrina, 2018).
Begitu pula analisis hasil PISA 2018 mem- perlihatkan simpulan yang kurang lebih serupa. Partisipan dalam PISA sejak 2000 sampai 2018 menunjukkan performa yang cukup baik dalam hal perluasan akses pendidikan. Hal itu terlihat dari meningkatnya angka partisipasi siswa bersekolah dalam survei PISA, dari 39% di tahun 2000 menjadi 85% pada 2018. Namun, perkembangan positif di bidang akses pendidikan, belum diikuti performa yang baik dari sisi mutu pembelajaran. Hasil PISA 2018 menunjukkan, skor untuk kemampuan membaca, matematika, dan sains secara berurutan adalah 371, 379, dan 376. Capaian tersebut berada di bawah rata-rata negara-negara OECD ( Organisation for Economic Co-operation and Development ). Khusus untuk membaca, terdapat 70% siswa yang kemampuan- nya berada di bawah kompetensi minimal (Pusat Penilaian Pendidikan, 2018). Padahal menurut Hanushek dan Woessmann (2011), peningkatan poin yang signifikan dalam tes PISA dalam waktu jangka panjang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Apa yang terjadi pada dunia pendidikan di Indonesia sebetulnya menjadi gejala umum pada negara-negara berkembang, di mana perluasan akses pendidikan tumbuh pesat, namun tidak diikuti dengan kualitas pembelajaran yang mema- dai. Dalam istilah yang dipopulerkan oleh Lant Pritchett (2013), fenomena ini disebut sebagai “schooling ain’t learning” (bersekolah tetapi tidak belajar). Bank Dunia dalam laporan berta- juk World Development Report 2018: Learning to Realize Education’s Promise menyebutkan, terdapat empat faktor yang membuat siswa di banyak negara berkembang gagal belajar, yaitu: (1) minimnya kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran, baik karena kurangnya nutrisi sejak kanak, minimnya kondisi kesejahteraan keluarga, maupun kurangnya kemampuan literasi dasar; (2) kurangnya kompetensi dan motivasi guru dalam mengajar; (3) minimnya sumber daya belajar; serta (4) manajemen dan tata kelola pendidikan yang buruk (World Bank, 2018a).

## LITERASI MEMBACA RENDAH SEJAK KELAS AWAL
Untuk kasus Indonesia, kesiapan siswa dalam belajar salah satunya ditandai dengan lemahnya penguasaan literasi dasar, utamanya kemampuan membaca di kelas awal Sekolah Dasar (kelas 1, 2, dan 3 SD). Hasil Early Grade Reading As- sessment (EGRA) untuk mengukur kemampuan membaca siswa SD kelas awal yang dilakukan di 7 provinsi di Indonesia menunjukkan bahwa siswa kelas 2 dan 3 umumnya dapat membaca kata dalam Bahasa Indonesia, namun tidak paham maknanya (ACDP, Lembar Kerja Desember 2014 ). Hasil EGRA ini juga menunjukkan, siswa di Jawa dan Bali dapat membaca dan memahami lebih baik dibandingkan siswa di daerah lain. Sementara siswa dari daerah timur Indonesia membaca dengan tingkat pemahaman paling rendah. Begitu pula, terdapat kesenjangan antara siswa di daerah terpencil dengan mereka yang tinggal di daerah non-terpencil (ACDP, Lembar Kerja Desember 2014 ).
Hasil EGRA di atas sejalan dengan Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia (AKSI) yang meng- ukur kemampuan membaca, matematika, dan sains bagi siswa kelas 4 SD. Hasil Aksi secara nasional menunjukkan, untuk kategori kurang dalam kemampuan matematika sebanyak 77,13%, kurang dalam membaca 46,83%, dan kurang dalam sains 73,61% (Kemdikbud, Panduan GLN 2017 ). Artinya, hampir setengah dari siswa kelas 4 SD memiliki kemampuan di bawah rata-rata dalam membaca. Lemahnya kemampuan memba- ca itu terus terjadi, sehingga tidak mengherankan apabila hasil PISA menunjukkan lebih dari 55% anak usia 15 tahun buta huruf secara fungsional, yakni dapat membaca teks namun tidak mampu menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan teks tersebut (World Bank, 2018c).
Rendahnya kecakapan membaca di kelas awal ibarat kondisi tengkes ( stunting ) dalam du- nia kesehatan. Pada anak dengan kondisi tengkes, periode emas perkembangan otaknya terhambat karena kurangnya asupan nutrisi. Akibatnya, kapasitas intelektual anak tidak berkembang optimal. Begitu pula dengan lemahnya literasi membaca dapat mempengaruhi terhadap keber- hasilan anak dalam mengarungi dunia pendidikan.
Siswa yang tidak mampu membaca dengan baik akan mengalami banyak hambatan dalam belajar.
Stanovich (1986) menyebutnya sebagai “efek Matthew”, yaitu dampak bagi siswa yang tidak bisa membaca dengan baik di kelas awal akan kehilangan motivasi, hanya mampu menyerap sedikit informasi, serta tidak mampu memahami informasi yang kompleks. Akibatnya, siswa bu- kan hanya gagal belajar, melainkan berpotensi besar mengulang kelas bahkan tidak melanjutkan pendidikan. Sebuah penelitian terhadap pelajar di Amerika Serikat mengungkapkan, para pelajar yang tidak dapat membaca lancar di akhir kelas 3 sekolah dasar memiliki risiko empat kali lebih besar meninggalkan bangku sekolah ( drop out ) tanpa mendapat ijazah dibandingkan mereka yang lancar membaca (Hernandez, 2011).
Kondisi “tengkes” baik secara jasmani maupun karena lemahnya literasi membaca sama-sama menyumbang beban bagi upaya pen- ingkatan SDM yang bermutu dan berdaya saing. Bonus demografi yang digadang-gadang dapat menjadi potensi pertumbuhan dapat menjelma “bencana  demografi”  apabila  secara  fisik  dan intelektual anak tidak disiapkan dengan baik ( Kompas, edisi 12/03/2016). Oleh karena itu, per- soalan rendahnya kemampuan literasi membaca di kelas awal perlu ditelaah terutama pada proses pembelajaran di dalam kelas, untuk mengenali hambatan-hambatan yang mungkin terjadi, serta merumuskan solusi yang dapat dilakukan guna mengatasi persoalan tersebut.
Artikel ini bertujuan untuk menelaah apa saja persoalan yang membuat literasi membaca di kelas awal rendah serta mendiskusikan upaya untuk mengatasinya. Data yang digunakan ber- asal dari tiga daerah, yaitu Kabupaten Bulungan di Kalimantan Utara, Lombok Utara di Nusa Tenggara Barat, serta Sumba Timur di Nusa Tenggara Timur. Data dikumpulkan pada medio 2019 melalui serangkaian wawancara dan dis- kusi dengan guru, kepala sekolah, pengawas, serta fasilitator program INOVASI. Tiga daerah tersebut merupakan mitra program peningkatan literasi dasar yang dilakukan oleh INOVASI (Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia). INOVASI sendiri merupakan program kemitraan Indonesia-Australia yang berjalan sejak 2016
karena telah melebihi jumlah kebutuhan, yaitu terdapat kelebihan guru hingga lebih dari 90 ribu orang (PDSPK, 2016). Namun, jumlah tersebut tidak terdistribusi secara merata. Akibatnya, di beberapa daerah terutama perdesaan dan daerah terpencil, jumlah guru tidak memadai, dan se- baliknya di daerah perkotaan jumlah guru justru melimpah.
Jika dari segi kuantitas jumlah guru SD relatif tidak bermasalah, tidak demikian dengan kualitasnya. Merujuk pada UU 14/2005 tentang Guru dan Dosen, guru seharusnya memiliki kualifikasi  akademik  dan  kompetensi  sebagai gambaran kualitas dan profesionalitas me- reka. Dalam hal ini, kualifikasi akademik yang dimaksud yaitu memiliki ijazah S1 atau D-IV, sedangkan kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.
Secara nasional, baru 80,33% guru SD yang memenuhi kualifikasi akademik yang dipersyarat - kan, yaitu memiliki ijazah S1 atau D-IV. Artinya, sekitar 19,66% guru masih memiliki kualifikasi akademik belum layak dan perlu penyetaraan. Selain itu, baru dua provinsi di Indonesia, yaitu Bali dan Bangka Belitung, yang kinerja gurunya dalam kategori pratama, sedangkan 32 provinsi lainnya masih dalam kategori kurang (PDSPK, 2016). Sementara rata-rata hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) untuk guru SD secara nasional ialah 40,14 atau berada di bawah ambang batas kelulusan, yaitu 60.
Gambaran di atas secara umum juga tampak di tiga daerah penelitian. Di Kabupaten Bulungan, guru  yang  memenuhi  kualifikasi  pendidikan S1/D-IV mencapai 82,51%; di Lombok Utara 85,62%; dan di Sumba Timur 81,63%. Jumlah guru yang telah berpendidikan tinggi tersebut sayangnya belum memiliki tingkat kompetensi yang dipersyaratkan. Rata-rata hasil UKG guru SD di Kab. Bulungan ialah 49,50; di Lombok Utara 53,33; dan di Sumba Timur 49,33 (https:// npd.kemdikbud.go.id). Rata-rata hasil UKG di tiga daerah tersebut berada di bawah ambang batas kelulusan, yaitu 60.
Data di atas menunjukkan kontras antara meningkatnya kualifikasi akademik (ijazah S1/D- IV) guru SD dengan kompetensi yang mereka
dan fokus pada isu peningkatan literasi dasar di kelas awal di 16 kabupaten/kota, sebagian di antaranya merupakan kawasan 3T (terdepan, terluar, tertinggal).
Tiga daerah yang dibahas dalam artikel ini tidak dimaksudkan sebagai representasi kondisi Indonesia secara keseluruhan, melainkan seba gai daerah pinggiran yang memiliki masalah kom- pleks di bidang pendidikan. Persoalan rendahnya literasi dasar di kelas awal mudah ditemukan di berbagai daerah di Indonesia, baik di perkotaan maupun perdesaan. Namun, persoalan ini menjadi lebih pelik di daerah yang memiliki problem kualitas dan kompetensi guru hingga minimnya sarana dan prasarana belajar.

## SKETSA PERMASALAHAN LITERASI MEMBACA DI KELAS AWAL
Kualitas pembelajaran dipengaruhi oleh banyak faktor. Studi yang dilakukan oleh Bank Dunia terhadap kondisi pendidikan di kawasan Asia Pa- sifik memetakan beberapa faktor yang memenga- ruhi performa pendidikan, yaitu kualitas dan kompetensi guru, kurikulum dan sumber daya belajar, serta kesiapan belajar siswa. Di luar tiga hal itu, manajemen dan tata kelola pendidikan juga merupakan faktor tidak langsung yang turut memengaruhi kualitas pembelajaran (Bank Dunia, 2018b).
Studi yang kami lakukan menemukan kemi- ripan dengan temuan di atas. Terdapat tiga faktor utama yang menghambat kualitas hasil literasi membaca siswa di kelas awal, yaitu kualitas dan kompetensi guru, kurikulum di kelas awal, serta sumber daya belajar (perpustakaan dan buku bacaan). Hasil telaah dan pengamatan kami di lapangan, ketiga persoalan tersebut berdampak langsung terhadap kualitas pembelajaran mem- baca di kelas awal sekolah dasar.

## Rendahnya Kompetensi Guru di Kelas Awal
Kualitas dan kompetensi guru merupakan salah satu kunci utama guna meningkatkan kualitas pembelajaran (Barber and Mourshed, 2007; Shihab dkk., 2018). Di Indonesia, kuantitas guru SD secara keseluruhan relatif tidak bermasalah
miliki.  Kualifikasi  akademik  merupakan  salah satu syarat yang didorong sejak terbitnya UU 14/2005 tentang Guru dan Dosen dan PP 74/2008 tentang Guru. Guru dalam jabatan ( existing ) ke- mudian berbondong-bondong menempuh kuliah jarak jauh untuk memenuhi persyaratan jenjang pendidikan tinggi tersebut. Sayangnya, ijazah S1/D-IV yang sudah diperoleh belum mampu meningkatkan kompetensi pedagogik dan pro- fesional mereka sebagaimana terlihat dari rerata hasil UKG.
Rendahnya kompetensi pedagogi dan profe- sional guru membawa dampak langsung terhadap kualitas pembelajaran literasi membaca di kelas awal. Kami telah melakukan pengamatan dan wawancara terhadap beberapa guru di tiga lokasi penelitian. Hasilnya, rendahnya mutu pembelajar- an ini setidaknya tampak dari tiga hal.
Pertama , guru tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk mengelola pembelajaran di kelas awal yang menarik dan kreatif . Sebagai contoh, pengelolaan pembela- jaran di sekolah-sekolah yang tidak mendapat intervensi dari program INOVASI umumnya dilakukan secara konvensional. Di ruang kelas, hampir tidak ada dekorasi atau hiasan yang dapat bermanfaat meningkatkan keterpaparan siswa pada tulisan. Tidak ada pengaturan tempat duduk yang dapat mempermudah guru memberikan perhatian kepada siswa sesuai kemampuan yang mereka miliki. Proses pembelajaran pun dilaku- kan melalui metode ceramah yang membuat siswa sering kali tidak fokus pada materi yang diberikan oleh guru (untuk ilustrasi kegiatan belajar lihat gambar 1). Bagi siswa, kegiatan belajar yang demikian jadi membosankan dan melelahkan. Pengamatan ruang kelas yang kami lakukan memperlihatkan beberapa siswa sering kali melamun atau bermain sendiri ketika guru berceramah. Akibatnya, pembelajaran tidak berjalan dengan efektif.
Kedua , minimnya pengetahuan guru un- tuk mengajarkan literasi dasar secara baik . Penekanan pembelajaran literasi dasar di kelas awal adalah upaya memberikan keterampilan membaca pada anak dalam tahapan paling dasar. Dalam proses ini, para guru idealnya memfokus- kan pembelajaran pada beberapa aspek seperti:
phonic (membaca berdasarkan bunyi tertentu), kesadaran fonologis, memperkaya kosakata, dan menulis berdasarkan bunyi tertentu (Teale, Whittingham, & Hoffman, 2018). Selain itu, dalam melakukan pembelajaran literasi dasar di kelas awal, para guru hendaknya memperbanyak metode pembacaan cerita (Strickland, 2014), serta menggunakan media konkret dan langsung agar siswa lebih mudah memaknai materi yang disampaikan guru (UNESCO, 2018).
Sayangnya, tidak banyak guru memiliki penge tahuan dan keterampilan untuk mengajarkan materi membaca permulaan bagi siswa di kelas awal tersebut. Tidak hanya menerapkan buku paket kurikulum 2013 secara kaku, beberapa guru bahkan tidak menggunakan buku paket tersebut secara tepat sehingga siswa kesulitan untuk menerima materi literasi dasar. Akibatnya, seba- gaimana hasil wawancara kami dengan Bupati Sumba Timur, masih banyak siswa yang sampai dengan kelas 3 SD masih belum bisa membaca dan menulis.
Ketiga , guru tidak memiliki sensitivitas dalam mengenali masalah dan membangun solusi yang kontekstual . Dalam mengelola pembelajar- an, kami tidak menemukan adanya aktivitas reflek tif, baik yang dilakukan guru secara per - sonal maupun kelompok (bersama kepala seko- lah/guru lain) untuk mempertanyakan kembali apakah teknik mengajar, materi yang digunakan, serta kelengkapan belajar yang mereka gunakan sudah efektif atau belum. Kelompok Kerja Guru (KKG) yang sebenarnya memiliki potensi untuk meningkatkan kapasitas guru, sering kali hanya
Gambar 1. Suasana belajar di sebuah SD di Kabupaten Lombok Utara, NTB.
dimanfaatkan para guru untuk membuat soal secara bersama, bukan mendiskusikan persoalan pembelajaran di dalam kelas untuk dicarikan solusinya. Ketidakmampuan siswa dalam meng- ikuti proses belajar sering kali dipandang bukan karena mutu pembelajaran yang dilakukan oleh guru buruk, melainkan karena siswa dianggap “bodoh”. Dengan cara pandang seperti ini, jangan kan menyelesaikan masalah yang dihadapi, kesadaran untuk mengenali permasalahan dalam proses pembelajaran sangatlah minim dimiliki para guru.

## Tidak Ada Pelajaran Membaca di Buku Siswa
Kondisi guru yang masih memprihatinkan terse- but berjumpa dengan persoalan lain, yakni tidak adanya materi pelajaran membaca permulaan yang secara khusus dan sistematis tersedia di buku teks pegangan siswa. Sebagian besar guru yang menyandarkan proses pembelajaran hanya pada buku teks mengakibatkan mereka tidak memberikan layanan pembelajaran permulaan yang memadai kepada siswa. Para guru yang kami temui mengeluhkan kondisi bahwa mereka dituntut menuntaskan kurikulum dengan kondisi sebagian siswa belum mampu membaca, namun di sisi lain belum bisa menyelenggarakan pembe- lajaran membaca permulaan yang cukup karena terkendala materi yang minim di dalam buku teks.
Persepsi para guru di Sumba Timur, Bulungan, dan Lombok Utara mengenai minimnya materi pelajaran membaca permulaan di buku siswa perlu didalami sebagai persoalan kurikulum. Hal itu karena buku teks pelajaran merupakan mani- festasi dari Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) yang ingin dicapai pada kurikulum pembelajaran. Telaah kami terhadap kurikulum sampai pada satu kesimpulan bahwa terdapat keti- daksinambungan antara kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang merupakan jenjang pra-sekolah dengan kurikulum kelas awal SD terutama bila dilihat pada penyajian materi di dalam buku teks.
Apabila mengacu pada Permendikbud 137/2014 tentang Standar Nasional PAUD dan Permendikbud 146/2014 tentang Kurikulum 2013 untuk PAUD tampak jelas bahwa siswa yang mengenyam pendidikan pada jenjang PAUD tidak diharapkan mampu membaca. Dalam Permendikbud 137/2014 tentang Standar Nasional PAUD, khususnya pasal 10 ayat 4 disebutkan mengenai kompetensi pada ranah kognitif yang perlu dikuasai siswa PAUD, meliputi berpikir simbolik, mencakup kemampuan mengenal, me- nyebutkan, dan menggunakan konsep bilangan, mengenal huruf, serta mampu merepresentasikan berbagai benda dan imajinasinya dalam bentuk gambar (cetak tebal dari kami). Poin tersebut memiliki makna bahwa tingkat capaian PAUD hanya pada mengenal huruf, bukan pada tahapan
Gambar 2. Tahapan pelajaran membaca pada buku tematik: Diriku.
membaca sederhana. Sementara itu, kurikulum SD kelas 1 menyebutkan bahwa kompetensi dasar yang harus dilampaui oleh siswa kelas 1 SD di antaranya: melafalkan bunyi vokal dan konsonan baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa daerah, pelafalan kosakata dalam bahasa Indonesia yang tepat dibantu dengan bahasa daerah, menggunakan kosakata dalam bahasa Indonesia dengan ejaan yang tepat dalam teks sederhana . Pada kompetensi dasar tersebut, se- cara eksplisit menyebutkan bahwa capaian siswa kelas 1 SD adalah dapat membaca dan menulis kosakata sederhana.
Secara sekilas tampak tidak ada masalah antara kurikulum PAUD dan SD kelas awal. Namun, implementasi kurikulum di dalam buku teks pegangan guru dan siswa menunjukkan hal sebaliknya. Di tahap hilir inilah permasalahan ditemukan, yaitu ketika bahan ajar yang dike- luarkan pemerintah tidak menyajikan materi pelajaran membaca permulaan yang cukup.
Pada buku siswa dengan tema Diriku yang merupakan buku pegangan pertama untuk diajarkan pada periode awal pembelajaran siswa kelas 1 SD, materi membaca hanya diajarkan pada 3 halaman, yaitu terdapat pada halaman 12, 13, dan 14 (lihat gambar 2). Pada halaman 12, terlihat bahwa pengenalan huruf hanya diajar- kan sekilas melalui nyanyian (tanpa petunjuk yang jelas). Pada halaman 13, siswa serta-merta diasumsikan sudah mampu menulis dan membaca (misalnya, menulis nama teman sekelas mereka). Kemudian, pada halaman 14, siswa sudah diberi- kan permainan acak kata dan menebak kata yang termuat di dalamnya. Pada halaman-halaman selanjutnya, siswa sudah dianggap menguasai materi membaca dan menulis kalimat sederhana. Hal ini menunjukkan bahwa keseluruhan pem- belajaran membaca permulaan hanya difasilitasi dalam ruang yang sangat terbatas sebagaimana tergambar pada tiga halaman tersebut.
Materi kurikulum yang demikian seolah men- gabaikan kaidah-kaidah pedagogis tentang proses mengajarkan membaca dan menulis permulaan. Ada banyak metode belajar membaca permulaan yang sangat populer dan biasa ditemukan dalam metode belajar permulaan. Menurut Muhyidin (2015), metode membaca yang jamak dilakukan
setidaknya menggunakan empat metode, yaitu metode abjad (harfiah), metode bunyi, metode suku kata, dan metode kata lembaga. Irdawati dan Darmawan (2015), menambahkan dua metode lainnya, yaitu spelling methode (metode eja) dan metode kalimat.
Berdasar pengalaman para guru yang kami wawancarai, siswa membutuhkan waktu seti- daknya tiga sampai enam bulan untuk proses belajar membaca permulaan sehingga siswa mampu membaca kalimat sederhana. Lama pembelajaran membaca tergantung pada jum- lah murid yang diajar dan daya tangkap siswa dalam menerima pelajaran. Berdasarkan asumsi tersebut, kami menilai bahwa kurikulum yang ada telah mengabaikan perlunya materi khusus pembelajaran membaca permulaan yang sesuai dengan kaidah atau metode yang sudah mapan. Padahal jika siswa tidak diperkenankan mendapat pelajaran membaca permulaan di tingkat PAUD, sudah seharusnya pembelajaran SD kelas awal memberikan ruang tersebut.
Permasalahan tersebut mungkin tidak terlalu tampak bagi siswa yang bermukim di wilayah perkotaan yang relatif memiliki ketersediaan ba- han bacaan yang cukup disertai tingkat kesadaran orangtua yang tinggi dalam mendidik anak-anak mereka agar bisa membaca.  Namun demikian, pada kawasan lain yang jauh dari akses dan penuh keterbatasan, hal ini akan menjadi masalah yang serius. Akibatnya, siswa yang belum mampu membaca dan menulis akan mengalami kesulitan belajar sehingga dapat menyebabkan angka putus sekolah tiga kali lebih tinggi (ACDP, Lembar Kerja 2014 ).
Tidak adanya materi yang cukup untuk pem- belajaran membaca permulaan semakin runyam karena guru tidak sungguh-sungguh membaca pedoman pembelajaran yang tersedia pada buku guru. Sebagaimana kita tahu, buku teks pelajaran yang disediakan oleh Kemdikbud terbagi men- jadi dua, yaitu buku teks untuk siswa dan buku pegangan guru yang berfungsi sebagai panduan dalam pembelajaran. Sayangnya, tidak banyak guru yang berupaya membaca dan memahami dengan baik pedoman pembelajaran yang telah tersedia.
Kepala Dinas Provinsi NTB yang kami temui mengatakan bahwa dalam sejumlah ins- peksi mendadak (sidak) yang dilakukan dinas pendidikan, terungkap bahwa hanya sedikit guru yang membawa buku referensi ke dalam kelas. Dia menengarai bahwa hal itu disebabkan oleh kemalasan guru untuk membaca buku panduan maupun buku pengayaan. Asumsi tersebut ter- bukti dari hasil wawancara kami dengan beberapa guru kelas awal. Kami bertanya dan mendalami pemahaman guru mengenai halaman pertama buku teks siswa (lihat gambar 3) yang menurut para guru terlalu banyak teks dan tidak cocok diberikan kepada siswa kelas 1 SD di awal masuk sekolah.
Gambar 3. Halaman Pertama Buku Tematik: Diriku
Dalam buku teks siswa dengan tema Diriku memang tampak kalimat-kalimat sederhana ter- tulis dengan  judul “Aku dan Teman Baru”. Pada halaman pertama buku ini, guru menilai bahwa kalimat-kalimat tersebut sudah harus dibaca oleh siswa. Padahal pada buku pegangan guru tertulis panduan bahwa metode pembelajaran dipraktik- kan (bukan dibaca) oleh siswa dengan bimbingan guru. Di sini tampak bahwa sebagian guru masih
menyelenggarakan pembelajaran tanpa berusaha memahami pedoman pembelajaran yang telah disediakan.
Namun, selain karena sebagian besar guru tidak membaca dan memahami buku pegangan guru dengan baik, kami juga menilai bahwa permasalahan ini juga dipicu oleh tata letak pada buku teks pelajaran siswa yang memang cukup membingungkan. Jika buku teks pelajaran benar- benar disusun dengan mempertimbangkan teknik pembelajaran membaca dan menulis permulaan, kesalahan seperti ini tentunya tidak akan terjadi. Dengan mempertimbangkan kaidah pembelajar- an membaca dan menulis permulaan tersebut, halaman awal buku sebaiknya tidak langsung dibuka dengan kalimat-kalimat yang banyak teks, melainkan dimulai dengan pengenalan huruf dan abjad.

## Minimnya Buku Bacaan
Proses belajar membaca permulaan memerlukan dukungan berupa tersedianya buku bacaan yang tepat dan sesuai jenjang. Sayangnya, apabila melihat data kebiasaan membaca dari Statistik Penunjang Pendidikan 2018 , sebagian besar pelajar lebih banyak membaca buku pelajaran sekolah (80,83%) daripada buku pengetahuan (50,97%). Selain itu, kunjungan ke perpustakaan juga sangat minim, yaitu hanya sekitar 13,02% (BPS, 2019).
Gambaran minimnya kunjungan ke per- pustakaan dan tingginya angka membaca buku pelajaran memiliki korelasi dengan kondisi per- pustakaan sekolah yang kami temui di lapangan. Di lingkungan sekolah, akses membaca paling nyata adalah perpustakaan sekolah. Sayangnya, saat ini tidak semua sekolah memiliki per- pustakaan. Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kemdikbud menunjukkan, pada jenjang SD hanya ada sekitar 68% perpustakaan sekolah. Angka ini akan menyusut lagi jika melihat angka perpustakaan yang dapat digunakan oleh siswa, yakni perpustakaan dalam kondisi baik dan ru- sak ringan, yaitu hanya sebesar 57% ( Dapodik Kemdikbud, 2019 ). Dari data tersebut dapat disimpulkan, banyak siswa SD tidak memiliki akses membaca yang memadai.
Selain aspek kuantitas, aspek kualitas per- pustakaan sekolah juga masih belum menggem- birakan. Perpustakaan sekolah yang kami kun jungi di tiga daerah penelitian masih kurang representatif sebagai perpustakaan ramah anak karena dua faktor berikut.
Pertama , kondisi perpustakaan dipenuhi oleh buku paket atau buku teks pelajaran, baik yang masih digunakan, maupun buku lama yang me- numpuk dan tidak terpakai lagi karena perubah an kurikulum. Kondisi yang demikian membuat perpustakaan lebih mirip seperti “gudang buku bekas”. Hasil wawancara kami dengan para kepala sekolah mendapatkan kesimpulan yang seragam bahwa sekolah tidak berani membuang buku yang tidak terpakai karena khawatir menjadi “temuan” saat dilakukan audit. Akibatnya, dari segi tata ruangan, perpustakaan didominasi oleh buku paket atau buku pelajaran.
Kedua, dari segi koleksi, perpustakaan se kolah yang kami amati memiliki koleksi buku bacaan atau buku pengayaan yang sangat minim. Akibat minimnya koleksi buku bacaan non-pelajaran, siswa hanya meminjam jenis koleksi buku paket yang secara langsung mereka gunakan dalam proses pembelajaran. Jumlah koleksi buku bacaan yang minim juga menjadi alasan banyaknya siswa yang tidak berkunjung atau meminjam buku di perpustakaan sekolah.
Berdasarkan kondisi itu, tidak mengherankan jika minat baca siswa umumnya terarah kepada buku pelajaran. Hasil survei minat baca yang dilakukan INOVASI di Kabupaten Bulungan dan Malinau, Kalimantan Utara, menunjukkan bahwa minat baca siswa cukup tinggi, yaitu sebesar 84,76%, namun buku yang dibaca ialah buku pelajaran. Minat baca yang tinggi tidak diikuti oleh tersedianya buku bacaan, baik di tingkat keluarga maupun di sekolah (INOVASI, 2017a). INOVASI kemudian mempersempit lokus penelitian di Kabupaten Bulungan dengan fokus mengungkap ketersediaan buku bacaan untuk siswa kelas awal. Hasilnya menunjukkan, dari 12.067 buku bacaan di perpustakaan sekolah yang disurvei, yang terdiri dari 4.055 judul buku, hanya 393 judul (9%) yang sesuai untuk siswa kelas awal (INOVASI, 2017a).
Hasil survei INOVASI tersebut terkonfirmasi ketika kami melakukan observasi ke sejumlah sekolah di Kabupaten Bulungan, di mana seba- gian besar buku bacaan, terutama yang berasal dari bantuan pemerintah tidak sesuai bagi siswa di kelas awal. Beberapa judul buku yang tertera pada rak buku pengayaan misalnya, “Cara Berternak Lele” , “ Tips Menjadi Wirausahawan” , atau bahkan “ Cara Membina Rumah Tangga” . Selain itu, buku bacaan yang tersedia di perpustakaan sekolah sebagian besar merupakan buku lama yang telah usang, hanya menampilkan sedikit gambar, serta tampilannya tidak menarik.
Buku anak, terutama untuk siswa di kelas awal, idealnya harus memenuhi kriteria tertentu, misalnya (1) memiliki sampul buku yang me- narik/lucu, (2) buku berisi banyak gambar atau ilustrasi, (3) buku tidak terlalu tebal, dan (4) isi cerita buku menarik (Literasinusantara.com, 29 Agustus 2019). Dari segi tampilan, terdapat perbedaan  yang  signifikan  untuk  buku  bacaan siswa kelas awal dengan kelas tinggi sekolah dasar. Untuk siswa kelas awal, setiap halaman lazimnya didominasi oleh visual/gambar dengan sedikit teks. Teks yang ditampilkan pun tidak lebih dari 8 kata dan tidak lebih dari 3 baris. Praktisi membaca nyaring ( read aloud ) Rossie Setiawan secara khusus memaparkan ciri-ciri buku bacaan yang tepat untuk anak kelas awal sebagaimana ditunjukan pada Tabel 3.
Dengan membandingkan antara kriteria buku yang tepat untuk siswa kelas awal di atas dengan kondisi buku bacaan yang tersedia di perpustakaan sekolah yang kami temui di lapangan, dapat dinyatakan bahwa siswa kelas awal sedang mengalami krisis buku. Hasil telaah kami terhadap persoalan krisis buku bacaan ini mengantarkan pada beberapa simpulan. Pertama , manajemen sekolah tidak memahami kebutuhan mendasar buku bacaan untuk mendukung pembe- lajaran, serta tidak memahami kriteria buku yang tepat dan sesuai bagi siswa kelas awal. Pembelian buku umumnya difokuskan pada pemenuhan ke- butuhan buku teks pelajaran dan kurang memberi perhatian terhadap pengadaan buku bacaan.
Kedua , sebagai kelanjutan dari masalah pertama, sekolah tidak memanfaatkan secara optimal anggaran sekolah untuk pembelian buku
bacaan bermutu dan tepat bagi siswa. Sekolah sebetulnya memiliki anggaran dari Biaya Operasional Sekolah (BOS) sebesar 20% untuk pembelian buku. Dalam Permendikbud 3/2019 tentang Petunjuk Teknis BOS Reguler disebut- kan, dana untuk pembelian buku terutama untuk memenuhi kebutuhan buku teks utama (buku pegangan siswa, guru, dan kepala sekolah) dan jika sudah terpenuhi, maka dapat digunakan un- tuk membeli buku teks pendamping (buku penga- yaan pelajaran) dan buku bacaan. Sayangnya, sekolah-sekolah pada umumnya hanya berupaya memenuhi kebutuhan buku teks pelajaran dan mengabaikan kebutuhan buku bacaan.
Ketiga , masih kuatnya aroma proyek dalam proses pengadaan buku sehingga tidak mengutamakan kualitas buku. Pengadaan buku untuk koleksi perpustakaan dapat terjebak pada permainan proyek pengadaan buku yang dilaku- kan oleh distributor buku. Dengan mengun jungi perpustakaan-perpustakaan sekolah, kami mene- mukan banyak buku bantuan peme rintah yang tidak layak baik dari segi tampilan, kualitas konten, maupun peruntukannya sesuai jenjang pendidikan. Sebagai contoh, buku-buku kete- rampilan dan kecakapan dalam berwirausaha, bertani, beternak, dan sebagainya yang lebih tepat untuk pembaca dewasa masih dapat kita temukan di banyak perpustakaan sekolah dasar dengan stempel atau penanda sebagai buku bantuan pemerintah.
Keempat , pembelian buku bacaan yang menggunakan anggaran BOS terbatas hanya pada judul-judul buku yang tersedia dalam
Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah (SIPLah) yang dapat diakses di https://siplah.kemdikbud. go.id/ . Situs ini merupakan situs pengadaan milik Kemdikbud yang berisi buku dan nama penerbit. Buku-buku dalam situs tersebut dianggap sudah terverifikasi  sehingga  aman  untuk  dibaca  oleh siswa. Namun, permasalahan yang timbul dalam kebijakan ini adalah buku yang tersedia dalam aplikasi tersebut masih terbatas terutama untuk kategori buku bacaan bagi siswa kelas awal sehingga sekolah tidak memiliki banyak pilihan.
Selain berupaya mengatur pembelian buku dari segi konten, aplikasi SIPLah juga berke- naan dengan pelaporan penggunaan anggaran. Banyak sekolah tidak berani membeli buku di luar aplikasi tersebut karena khawatir dapat menjadi “temuan” dalam audit penggunaan dana BOS. Dengan demikian, kami menilai kebijakan pengadaan buku seharusnya dievaluasi kembali oleh Kemdikbud dengan memberi keleluasaan dalam pengadaan bahan pustaka untuk memenuhi kebutuhan bacaan siswa.

## MERETAS TIGA MASALAH
Kualitas pembelajaran sangat berpengaruh terhadap lulusan yang nantinya menjadi kunci keberhasilan negara dalam menyiapkan SDM yang andal dan berdaya saing. Pembangunan pendidikan di Indonesia relatif telah mampu meluaskan akses pendidikan, namun belum mampu meningkatkan mutu pembelajaran. Salah satu tahap penting dalam upaya mening- katkan kualitas pendidikan ialah memperbaiki
Tabel 3. Ciri buku bacaan anak
Materi/Isi/Konten Bahasa Grafika 1. Non-fiksi berupa fakta, konsep, prosedur, dan metakognitif sederhana tentang diri sendiri dan lingkungan sekitar. 2.  Fiksi bertokoh manusia, kepahlawanan, cerita fantasi dengan alur sederhana 3. Bertema hal-hal yang dekat dengan lingkungan sosial pembaca 1. Pengembangan kosakata yang sering digunakan 2.  Kata-kata dapat berpola dan berima 3.  Tanda baca mulai diperkenalkan sesuai dengan keperluan 4.  Kalimat sederhana namun beragam 5.  Kalimat terdiri atas 2-8 kata 6.  Kalimat-kalimat membentuk paragraf 1.  Ukuran buku A4, A5, dan B5 atau ukuran lain yang proporsional 2.  Format buku berisi gambar, proporsi maksimal 50% 3.  Penempatan gambar sesuai dengan teks 4.  Menggunakan huruf tak berkait (sansserif) ukuran 14
-16pt
5.  Ilustrasi mendukung isi
Sumber: Roosie Setiawan dalam leaflet INOVASI, “Buku Bacaan untuk Siswa Kelas Awal” (2018).
kemampuan literasi membaca siswa di kelas awal yang sa yangnya belum berjalan baik. “Efek Matthew” dari payahnya kemampuan literasi membaca tersebut dapat berdampak panjang, tidak hanya pada lemahnya kemampuan siswa dalam menyerap informasi dan pembelajaran, tetapi juga berpengaruh jangka panjang terhadap kualitas SDM di masa depan. Hasil tes PISA menjadi salah satu bukti rendahnya kemampuan literasi membaca di kelas awal yang terus terjadi dari waktu ke waktu dan berdampak terhadap tingginya angka buta huruf fungsional yang diidap oleh warga negara berusia 15 tahun.
Data jumlah siswa yang mengulang kelas di jenjang sekolah dasar dapat menjadi gambaran rendahnya mutu pembelajaran di kelas awal. Data Dapodik menunjukkan bahwa angka mengulang kelas terbesar di jenjang sekolah dasar berada di kelas awal. Bahkan, rerata mengulang kelas di kelas 1 SD mencapai 42,54%. Masih dari sumber data yang sama, selama tiga tahun terakhir angka mengulang kelas di kelas awal justru meningkat sebanyak 0,99% ( Dapodik Kemdikbud 2020 ). Artinya, selama kurun waktu tiga tahun tidak terjadi perubahan yang berarti pada kualitas pembelajaran di kelas awal.
Hasil kajian ini berhasil memetakan tiga faktor utama yang berdampak langsung terhadap kualitas pembelajaran literasi membaca di kelas awal, yaitu rendahnya kompetensi guru, kuriku- lum yang mengabaikan perlunya materi khusus pelajaran membaca permulaan, serta minimnya sumber daya bacaan.
Pada soal yang pertama , yaitu rendahnya kompetensi guru, posisinya sangat krusial dalam menjamin mutu proses pembelajaran. Peran guru tidak hanya memastikan siswa berhasil dalam belajar, akan tetapi juga membentuk perkembangan pribadi dan minat siswa, serta berbagai kompetensi lainnya yang berkaitan dengan kemampuan untuk belajar sepanjang hayat (Shihab dkk., 2018). Upaya peningkatan kompetensi guru selalu menjadi agenda penting dalam banyak kasus reformasi pendidikan. Studi yang dilakukan oleh Barber dan Mourshed (2007) menyimpulkan bahwa reformasi pendidikan yang berhasil dilakukan oleh negara-negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia terutama difokuskan pada peningkatan kapasitas dan kompetensi guru melalui tiga tahap. Pertama , perekrutan guru dilakukan secara selektif se- hingga mendapatkan calon guru terbaik. Kedua , mengembangkan kompetensi guru melalui pela- tihan dan pendampingan oleh instruktur dan tutor dari para guru senior yang profesional. Ketiga , memastikan setiap guru memiliki kemampuan untuk mengelola pembelajaran dengan baik di dalam kelas (Barber dan Mourshed, 2007).
Persoalan kompetensi guru memang meru- pakan urusan yang pelik, namun bukan berarti ti- dak dapat diatasi. Pemberian tunjangan sertifikasi guru telah meningkatkan kepuasan guru terhadap pendapatan mereka, mengurangi jumlah guru yang mencari pekerjaan sampingan, tetapi belum berdampak terhadap peningkatan hasil belajar siswa (Joppe de Ree, Muralidharan, Pradhan,
Sumber: Diolah dari Dapodik Kemdikbud 2020. Gambar 4. Grafik Angka Mengulang Kelas Siswa SD
Rogers, 2018). Oleh karena itu, kebijakan pening- katan kapasitas guru tidak dapat dilakukan hanya dengan memberikan insentif semata. Perlu pela- tihan dan pendampingan sistematis agar kualitas guru meningkat.
Analisis penulis terhadap program pening- katan literasi dasar di kelas awal yang dilakukan oleh INOVASI menghasilkan kesimpulan bahwa kompetensi guru dapat ditingkatkan melalui pela- tihan untuk mengenali masalah, menyusun solusi, mempraktikkan solusi, serta melakukan refleksi dan evaluasi atas proses peningkatan kualitas pembelajaran yang dilakukan guru (Pratiwi, Solihin, Atmadiredja, Utama, 2019).
Pertama , guru perlu dilatih untuk mampu mengeksplorasi dan mendefinisikan masalah di sekitar proses pembelajaran yang ditanganinya. Upaya untuk mendefinisikan masalah ini penting guna melihat lebih dekat dan menginsafi banyak kekurangan dari sisi kompetensi dan kreativitas guru dalam mengajar. Kedua , dengan memahami masalah yang bersumber dari guru sendiri, mer- eka dapat menyusun solusi yang paling mungkin untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Ketiga , mempraktikkan rancangan solusi yang sudah disusun. Keempat ,  refleksi  dan  evaluasi  oleh rekan sejawat guna mendapatkan tanggapan dan masukan atas upaya peningkatan pembelajaran yang telah dilakukan. Pelatihan dan pendamping- an oleh sesama guru ini dapat dimaksimalkan melalui forum KKG di setiap gugus pendidikan (Pratiwi, Solihin, Atmadiredja, dan Utama, 2019).
Pada soal kedua , yaitu kurikulum yang tidak menyediakan materi yang cukup untuk pembela- jaran membaca permulaan, telah membuat guru berada pada kondisi dilematis. Di satu sisi, guru dituntut menuntaskan materi kurikulum dengan kondisi sebagian siswa belum mampu membaca, namun di sisi lain tidak tersedia materi yang cu- kup untuk memberikan pembelajaran membaca permulaan bagi siswa.
Guna mengurai sengkarut masalah ini, Kem- dikbud melalui Pusat Kurikulum dan Perbukuan perlu mengevaluasi kurikulum dan buku teks pegangan siswa sehingga dapat lebih mengako- modasi kebutuhan siswa untuk belajar membaca permulaan. Teknik mengajarkan membaca per- mulaan yang telah mapan dapat diadopsi dalam
buku paket agar siswa bisa dipastikan menerima materi belajar membaca sebelum mendapatkan materi lain.
Tidak adanya materi pelajaran membaca yang memadai, diperburuk lagi dengan persoalan ke- tiga , yaitu terbatasnya ketersediaan buku bacaan berjenjang yang layak dan tepat. Ketersediaan akses bahan bacaan merupakan kunci untuk mengembangkan kemampuan membaca serta menjadi rangsangan penting untuk menumbuhkan budaya literasi sejak dini. Rilis Indeks Aktivitas Literasi Membaca yang diterbitkan Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan menyebutkan, secara nasional aktivitas literasi membaca masyarakat Indonesia masih berada di level rendah, yaitu di angka 37,32. Nilai terse- but tersusun dari dimensi kecakapan sebesar 75,92; dimensi akses sebesar 23,09; dimensi alternatif sebesar 40,49; dan dimensi budaya sebesar 28,50. Dari angka indeks tersebut tampak bahwa rendahnya dimensi akses terhadap bahan bacaan diikuti oleh rendahnya dimensi budaya (kebiasaan membaca) (Solihin, Utama, Pratiwi, dan Novirina, 2019).
Meskipun demikian, tidak semua sekolah meng hadapi permasalahan minimnya buku bacaan. Salah satu praktik baik yang kami lihat di lapangan misalnya dilakukan oleh SDN 10 Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan dalam menye  diakan bahan bacaan yang tepat bagi siswa. Di sekolah ini, kepala sekolah meminta sampel buku kepada penerbit untuk didiskusikan bersama para guru dengan menilai peruntukan usia pembacanya, baru kemudian memutuskan buku mana saja yang layak untuk dibeli dengan anggaran sekolah.
Di tingkat pemerintah daerah, Pemerintah Kab. Bulungan juga merupakan pelopor dalam kebijakan penyediaan buku bacaan untuk koleksi perpustakaan sekolah melalui dana BOSDA (BOS Daerah). Melalui instruksi bupati, setiap sekolah wajib menganggarkan pembelian buku bacaan paling sedikit lima judul dan tiap judul minimal lima eksemplar buku. Artinya, setiap sekolah paling sedikit membeli 25 buku bacaan anak setiap tahunnya. Dilihat dari segi jumlah, mungkin terlihat masih kurang, namun kebijakan ini patut mendapat apresiasi karena secara jelas
mendorong sekolah untuk memberikan perhatian terhadap tersedianya buku bacaan anak yang bermutu.
Upaya yang dilakukan Kab. Bulungan perlu ditiru oleh daerah lain maupun pemerintah pusat. Agar tidak hanya dibelikan buku teks pelajaran, Kemendikbud perlu menetapkan jumlah tertentu pada dana BOS untuk pembelian buku bacaan yang bermutu. Dalam Undang-Undang 43/2007 tentang Perpustakaan, khususnya Pasal 23 angka (6) secara jelas menyebutkan bahwa “Sekolah/ madrasah mengalokasikan dana paling sedikit 5% dari anggaran belanja operasional sekolah/ madrasah atau belanja barang di luar belanja pegawai dan belanja modal untuk pengembangan perpustakaan.” Pengembangan perpustakaan yang dimaksud di antaranya yaitu penambahan koleksi buku bacaan. Amanat undang-undang ini sayangnya belum mendapat perhatian khusus dalam petunjuk teknis penggunaan dana BOS. Penyebutan secara eksplisit penggunaan dana untuk buku bacaan diharapkan memacu sekolah menyediakan buku bacaan yang cukup bagi siswa. Untuk mendukung langkah ini, evaluasi terhadap kebijakan pengadaan buku melalui apli- kasi SIPLah juga perlu dilakukan, yakni dengan memperluas jangkauan buku bacaan bermutu yang dapat dibeli oleh sekolah.
Alternatif lainnya yang dapat ditempuh untuk mendekatkan akses anak terhadap buku bacaan ialah melalui media digital. Usaha ini telah dilakukan oleh The Asia Foundation me- lalui program Let’s Read dengan sinergi antara sekolah dan Taman Bacaan Masyarakat (TBM). Asia Foundation menginisiasi program Let’s Read untuk menyediakan bahan bacaan yang bermutu dan cuma-cuma yang dapat diakses di situs https://reader.letsreadasia.org/ atau melalui aplikasi berbasis android sehingga dapat diakses dan dibaca melalui gawai telepon pintar. Buku yang disediakan terdiri dari beragam bahasa di dunia, termasuk bahasa Indonesia serta beberapa bahasa daerah seperti Minangkabau, Bali, Jawa, dan Sunda.
Kami menyaksikan beberapa sekolah di Kab. Bulungan telah memanfaatkan layanan Let’s Read ini. Guru-guru di kelas awal dilatih cara mengunduh konten buku bacaan, kemudian
menampilkan materi buku bacaan itu melalui bantuan proyektor yang disorot ke papan tulis, kemudian membacakannya secara interaktif dengan siswa. Materi buku dan ilustrasi yang menarik yang ditampilkan melalui proyektor membuat siswa sangat antusias.
Selain dapat memanfaatkan buku digital, sinergi dengan perpustakaan komunitas (TBM) juga dapat ditempuh oleh sekolah. Ada kalanya buku-buku bagus yang menarik untuk anak-anak justru tersedia di TBM sehingga anak-anak dapat dengan mudah mendapatkan buku yang relevan bagi mereka. TBM juga bisa menjadi alternatif ke- giatan anak sepulang sekolah. Seperti TBM Pelita Hari di tepian Sungai Kayan di Kab. Bulungan yang kami jumpai, di mana banyak siswa SD yang memiliki jadwal khusus untuk berkunjung dan memanfaatkan koleksi taman bacaan untuk kegiatan membaca selepas sekolah. TBM Pelita Hari bahkan memberikan pendampingan belajar membaca khusus bagi anak-anak yang kesulitan membaca di sekolah tanpa dipungut biaya.

## PENUTUP
Ada tiga penyebab utama rendahnya kualitas literasi membaca di kelas awal. Pertama , ren- dahnya kompetensi guru di kelas awal. Hal itu berdampak terhadap tiga hal, yaitu: (1) guru tidak mampu mengelola pembelajaran di kelas awal yang menarik dan kreatif, (2) guru tidak mampu mengajarkan literasi dasar secara baik, dan (3) guru tidak memiliki sensitivitas dalam mengenali masalah dan membangun solusi atas permasalahan tersebut.
Kedua , kurikulum di kelas awal tidak mem- beri ruang yang cukup untuk pelajaran membaca. Selain guru, ujung tombak dari implementasi kurikulum adalah bahan ajar yang berkualitas. Sayangnya, di tengah permasalahan kompetensi guru, bahan ajar yang digunakan di kelas awal juga tidak mampu menghadirkan pembelajaran literasi dasar yang berkualitas. Di sini, permasala- han utamanya adalah buku teks pelajaran yang digunakan di kelas awal tidak dapat memandu siswa langkah demi langkah untuk dapat mem- baca dan menulis.
Ketiga , terbatasnya ketersediaan buku ba- caan. Perpustakaan sekolah merupakan sarana penting dalam menjamin akses siswa terhadap bahan bacaan. Sayangnya, secara statistik hanya 57% perpustakaan SD dalam kondisi baik dan rusak ringan. Dari jumlah yang terbatas itu, sebagian besar koleksi perpustakaan sekolah hanya berupa buku teks pelajaran. Buku non- teks hanya tersedia dalam jumlah terbatas dan ironisnya sering kali tidak sesuai dibaca untuk jenjang sekolah dasar.
Jika persoalan rendahnya kualitas pembela- jaran literasi dasar di kelas awal tidak ditangani, akan mengakibatkan rendahnya mutu SDM di kemudian hari. Oleh karenanya, berbagai langkah perlu segera dilakukan untuk mengatasi persoalan ini. Terkait rendahnya kompetensi guru, perbaik- an sistem perekrutan guru mendesak dilakukan untuk menjamin guru yang diangkat merupakan guru berkualitas. Untuk meningkatkan kompe- tensi guru dalam jabatan yang telah bertugas, pelatihan dan pendampingan perlu dilakukan untuk menjamin setiap guru memiliki kemam- puan mengelola pembelajaran dengan baik.
Selanjutnya, penyempurnaan kurikulum di kelas awal perlu dilakukan, terutama untuk memberi ruang yang lebih luas dalam pembela- jaran membaca dan menulis ketika siswa pertama kali masuk SD. Terakhir, akses siswa terhadap buku bacaan perlu diperluas, di antaranya me- lalui: dukungan dana BOS untuk buku bacaan, pelonggaran pengadaan buku bacaan melalui aplikasi SIPLah, panduan memilih buku anak terutama untuk siswa kelas awal, pemanfaatan platform buku digital, serta kerja sama dengan perpustakaan komunitas. Dengan menjalankan berbagai langkah tersebut, diharapkan kualitas pembelajaran literasi dasar di kelas awal akan lebih meningkat.

## PUSTAKA ACUAN
ACDP Indonesia. (2014). Pentingnya Membaca dan Penilaian di Kelas-kelas Awal . Lembar Kerja Desember 2014. Hanushek, E. dan L. Woessmann. (2011). “How Much Do Educational Outcomes Matter in OECD countries?” Economic Policy . Vol. 26, No. 67, pp. 427-491.
Hernandez, D. (2011). Double Jeopardy: How Third- Grade Reading Skills and Poverty Influence High School Graduation. New York, USA: The Annie E. Casey Foundation.
INOVASI. (2017a). Analisis Situasi Cepat Partisipatif untuk Mendukung Pembelajaran Provinsi Kalimantan Utara. Jakarta: INOVASI. ----. (2017b). Program Baseline Report West Nusa Tenggara. Jakara: INOVASI.
----. (2018). “Buku Bacaan untuk Siswa Kelas Awal: Ketersediaan dan Akses terhadap Bacaan Bagi Siswa Kelas Awal di Bulungan dan Malinau, Kalimantan Utara”. Leaflet berisi ringkasan hasil studi baseline program INOVASI di Kalimantan Utara.
----. (2019). Laporan Baseline Sumba, Nusa Tenggara Timur. Jakarta: INOVASI.
Irdawati, Yunidar dan Darmawan. (2015). “Meningkatkan Kemampuan Membaca Permulaan dengan Menggunakan Media Gambar Kelas 1 di MIN Buol”. Jurnal Kreatif Tadulako Online , Vol. 5 No. 4. Joppe de Ree, Karthik Muralidharan, Menno Pradhan,
Halsey Rogers. (2018). “Double for Nothing? Experimental Evidence on an Unconditional Teacher Salary Increase in Indonesia”. The Quarterly Journal of Economics , Volume 133, Issue 2, May 2018, Pages 993-1039. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. “Data Uji Kompetensi Guru”. Diakses 15 Mei 2020 dari https://npd.kemdikbud.go.id/?appid=ukg.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. “Data
Kualifikasi Guru 2019”. Diakses 15 Mei 2020 dari https://npd.kemdikbud.go.id/?appid=kual ifikasi&tahun=2018.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2017). Diriku: Buku Tematik Terpadu Kurikulum 2013 Buku Peserta Didik SD/MI Kelas 1 . Jakarta:
Kemdikbud. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. “Uji
Kompetensi Guru (UKG) Bagi Guru yang Belum Mengikuti Sertifikasi Pendidik”.
Bahan paparan diunduh 15 Mei 2020 dari: https://file-p4tktkplb.kemdikbud.go.id/_UJI_ KOMPETENSI_GURU/REKAP_HASIL_ UKG/UKG_2014.pdf Klaus Schwab (Ed.). (2019). The Global Competitiveness Report 2019. World Economic
Forum.
Kompas . “Bencana Demografi Jadi Ancaman”, dalam Kompas cetak, edisi 12 Maret 2016.
Muhyidin, Asep. (2015). Pembelajaran Membaca dan Menulis Permulaan Bahasa Indonesia di Kelas Awal. Banten: Universitas Ageng Tirtayara
Peraturan Presiden Nomor 18/2020 tentang RPJMN 2020-2024, Lampiran 1 “Narasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024”.
Pratiwi, Indah, Lukman Solihin, Genardi Atmadiredja,
Bakti Utama. (2019). Ringkasan Eksekutif: Praktik Baik Peningkatan Kemampuan Siswa SD di Kelas Awal Literasi Dasar. Jakarta:
Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan.
Pritchett, Lant. (2013).
The Rebirth of Education:
Schooling Ain’t Learning. Washington, DC: Center for Global Development; Baltimore:
Brookings Institution Press.
Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan.
(2016). Sumber Daya Manusia Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2015/2016.
Jakarta: PDSPK, Kemendikbud.
Pusat Penilaian Pendidikan. (2018). Pendidikan di
Indonesia: Belajar dari PISA 2018. Jakarta: Pusat Penilaian Pendidikan, Balitbang Kemendikbud.
Sandra Kurniawati, Daniel Suryadarma, Luhur
Bima and Asri Yusrina. (2018). “Education in Indonesia: A White Elephant?” Journal of Southeast Asian Economies , Vol. 35, No. 2, Special Issue: The Indonesian Economy in Transition: Policy Challenges in the Jokowi Era and Beyond (August 2018), pp. 185-199
Solihin, Lukman, Bakti Utama, Indah Pratiwi, Novirina. (2019). Indeks Aktivitas Literasi Membaca 34 Provinsi. Jakarta: Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan.
Stanovich, K. (1986). “Matthew Effects in Reading:
Some Consequences of Individual Differences in the Acquisition of Literacy”. Reading Research Quarterly . 11 (4).
Strickland, Dorothy S. 2004. “The Role of Literacy in Early Chilhood Education” in The Reading
Teacher 58(1):86-100, September 2004. Teale, William H, Whittingham, Collen E, Hoffman, Emily Brown, 2018. “Early Literacy Research, 2006-2015: A Decade of Measured Progress” in Journal of Early Chilhood Literacy , March 2018. UNESCO. 2018. “ Emergent Literacy in Early Chilhood Education ”. Diakses pada 12 Februari 2020 dari http://www.unesco.org/ education/pdf/21_33.pdf
World Bank. 2018a. World Development Report 2018: Learning to Realize Education’s Promise
(WDR 2018). Washington, DC: World Bank.
----. 2018b. Tumbuh Lebih Cerdas: Pembelajaran dan Pembangunan Merata di Asia Timur dan
Pasifik . Washington, DC: World Bank.
----. 2018c. Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia: Pendidikan untuk Pertumbuh an . Washington, DC: World Bank.