## FUNGSI HUKUM DALAM PERUMUSAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MELALUI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Endang Sutrisno, Ibnu Artadi, Khafdilah, Hesti Widianti Universitas Swadaya Gunung Jati
Email : endangsutrisno94@gmail.com , ibnuartadi20@gmail.com , khafdilah@gmail.com , widiantihesti5@gmail.com

## ABSTRACT
Village  Consultative  Agency  (BPD  -  Badan  Permusyawarat  Desa)  in  implementing  its function  as  a  bridge  connecting  the  village  head  with  the  village  community  must  also carry out its main function as the representative. The problem arises is how does the legal order  set  issue  of  the  Village  Consultative  Agency  (BPD)  on  the  perspective  of  the formulation  of  Village  Revenues  and  Expenditures  Budget  (APBDes  -  Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) based on the legal basis of Government Regulation No. 72 of 2005 concerning the village. The next problem arises is what are the obstacles faced by the  Village  Consultative  Agency  (BPD)  in  carrying  out  its  duties  to  prepare  the  Village Revenues  and  Expenditures  Budget  (APBDes).  The  process  of  formulating  the  Village Regulation  has  been  carried  out  through  the  correct  stages  and  in  accordance  with  Law Number 6 of 2014 Jo Government  Regulation  Number 43 of 2014 concerning  Jo Village Domestic Ministerial Regulation Number 111 of 2016 concerning Technical Guidelines for Regulations in the Village, namely through initiation, socio-political and juridical stages.
Keywords: Village Consultative Agency (BPD); Representative Function; Village.

## I. PENDAHULUAN
Pemerintah  Desa  merupakan  ujung  tombak  sistem  Pemerintahan  Daerah  yang berhubungan  langsung  dengan  masyarakat.  sistem  dan  mekanisme  dari  penyelenggaraan Pemerintahan Daerah  sangat didukung dan dipengaruhi oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD)  sebagai  bagian  dari  Pemerintah  Daerah.    Pada  saat  era keterbukaan  saat  ini  menuntut  peran  serta  masyarakat  untuk  berpartisipasi  aktif  dalam segala  aspek  kehidupan,  melalui  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  tersebut  posisi masyarakat  diberikan  hak  untuk  memberikan  kontirbusi  secara  nyata  dalam  mengurus pembangunan Desa.   Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)  menjadi wahana yang tak terbantahkan dalam upaya membangun pelibatan aktif masyarakat sebab disadari sepenuhnya hanya masyarakat yang bersangkutan, mampu memahami segala kebutuhan.
Pemaknaan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APBDes)  dipahami  sebagai Peraturan  Desa  yang  berisi  sumber-sumber  penerimaan  dan  alokasi  pengeluaran  Desa dalam kurun waktu satu tahun. APBDes terdiri dari bagian Pendapatan Desa, Belanja Desa
dan  Pembiayaan.  Alokasi  Pengeluaran  dalam  APBDes  dapat  meliputi  Belanja Pembangunan dan Pos Pengeluaran Rutin.
Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  secara  kelembagaan  desa  menyangkut lembaga,  pihak,  atau  institusi  yang  berada  di  desa  yang  berasal  dari  unsur  eksekutif, legislatif,  dan  masyakat  yang  terlibat  dalam  penyusunan,  pelaksanaan,  dan  pengawasan APBDes.  Komponen  pemangku  kepentingan  tersebut  menjadi  komponen  yang  paling mendasar untuk membangun desa dalam rangka mewujudkan partisipasi aktif masyarakat serta  penguatan  kelembagaan  desa  yang  ada  di  tengah  dinamika  perkembangan  dan perubahan yang terjadi.
Pemahaman  pelaksanaan  kelembagaan  desa  menyangkut  proses  pengambilan keputusan  terdapat  dua  macam  keputusan,  yaitu  keputusan-keputusan  beraspek  sosial, yang  mengikat  masyarakat secara  sukarela, tanpa sanksi  yang  jelas dalam  pemaknaan  ini lebih  dititkberatkan  kepada  persoalan  interaksi  sosial  yang  dibangun  oleh  kelembagaan desa  dan  keputusan-keputusan  yang  dibuat  oleh  lembaga-lembaga  formal  desa  yang dibentuk  untuk  melakukan  fungsi  pengambilan  keputusan.  Pada  titik  ini  tatanan  hukum memiliki  peran  sangat  sentral,  hukum  masuk  dalam  segala  perspektif  kehidupan masyarakat. Penetrasi hukum ke dalam masyarakat yang sedemikian kental, berakibat pada adanya tuntutan untuk melakukan perubahan dan perkembangan dari hukum dan kaitannya dengan  masalah-masalah  sosial  lain  juga  akan  menjadi  semakin  intensif 1 ,  untuk  itu problem-problem  sosial  harus  ditangani  luar  biasa  oleh  hukum  dan  harus  bekerja  secara luar  biasa  pula 2 .Titik  tolak  pemikiran  ini  beranjak  dari  komitmen  negara  hukum  bahwa negara  berdasarkan  atas  hukum  yakni,  bahwa  semua  aktivitas  kenegaraan  hendaknya didasarkan  pada  hukum 3 .  Apalagi  mengingat  kondisi  ada  4  (empat)  model  hukum,  yaitu pertama , model hukum kolonial yang sangat represif; kedua, model hukum pembangunan; ketiga , model hukum progresif; dan keempat, model hukum integratif 4 .
Pada  sisi  lain  norma  hukum  harus  berdimensi  pada  basis  dimana  hukum  tersebut hidup,  diantarnya  nilai-nilai  kearifan  lokal  dan  salah  satu  contoh  menyangkut  keputusan beraspek  sosial  dititikberatkan  kepada  bentuk  keputusan  yang  dapat  dijumpai  dalam
1 Endang Sutrisno, Bunga Rampai Hukum dan Globalisasi , Genta Press, Yogyakarta, 2009,
2 Endang  Sutrisno, Implementasi  Pengelolaan  Sumberdaya  Pesisir  Berbasis  Pengelolaan  Wilayah  Pesisir Secara Terpadu Untuk Kesejahteraan Nelayan . Jurnal Dinamika Hukum, 2014, 14 (1).3.
3 Rahman Yasin, Telaah Putusan MK dalam Sengketa PHPU Pilpres 2004 (Perspektif Negara Demokrasi Konstitusional) . Jurnal Konstitusi. 2014, 11 (4).652.
4 Romli  Atmasasmita, Tiga  Paradigma  Hukum  dalam  Pembangunan  Nasional . Jurnal  Hukum  Prioris Fakultas Hukum Universitas Trisakti. 2012, 3 (1).5.
kehidupan sosial  masyarakat desa  yaitu  proses pengambilan keputusan dilakukan  melalui proses  persetujuan  bersama  dengan  cara  musyawarah  untuk  mufakat  berdasarkan  nilai- nilai kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat desa yang bersangkutan.
Adapun  pada  bentuk  keputusan  yang  berdasarkan  pada  prosedur  yang  telah disepakati  bersama  dalam  pengambilan  keputusan  lebih  menitikberatkan  pada  aspek formalisme,  seperti  proses  Musyawarah  Pembangunan  Desa  (MUSBANGDES)  yang dilakukan  setiap  setahun  sekali  di  Balai  Desa.  Proses  pengambilan  keputusan  tersebut dilakukan  oleh  pihak-pihak  secara  hukum  memang  diberi  fungsi  untuk  itu,  dalam  hal menentukan aspek pembebanan hak dan kewajiban yang dibebankan kepada desa sebagai wadah  atau  organisasi  yang  berada  pada  tataran  paling  bersinggungan  secara  langsung dengan masyarakat, dan produk hukum dimaksud dikenal dengan Peraturan Desa (PerDes), sebagai  tatanan  norma  yang  berada  pada  tingkat  produk  hukum  di  desa  yang  ditetapkan oleh  Kepala  Desa  dan  Badan  Permusyawaratan  Desa  pada  konteks  penyelenggaraan Pemerintahan Desa untuk tujuan penyelenggaraan pemeritah desa 5 .
Dalam  lintasan kronologi perjalanan keberadaan  institusi  Badan Perwakilan Desa (BPD) yang ada selama ini berubah namanya menjadi Badan Permusyawaratan Desa. Pada sisi  lain  Badan  Perwakilan  Desa  (BPD)  tersebut  dibebankan  dengan  kewajiban  untuk merumuskan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat  sebagai  bentuk  partisipasi  aktif  warga  masyarakat  desa  untuk  memenuhi kebutuhannya  dalam  rangka  membangun  desa,  jadi  eksistensi  Badan  Perwakilan  Desa (BPD)  sebagai  institusi  yang  menjalankan  peran  badan  permusyawaratan  berasal  dari masyarakat  desa,  disamping  berperan  aktif  dibebankan  dengan  fungsi  sebagai  jembatan penghubung  antara  Kepala  Desa  dengan  Masyarakat  desa,    fungsinya  menjalankan  peran representasi 6 .
Wilayah  fokus  kajian  menyangkut  Badan  Permusyawaratan  Desa  yang  berada  di Kabupaten  Tegal.  Deskripsi  awal  menunjukan  bahwa  peranan  kelembagaan  desa  dalam menyusun APBDes untuk beberapa hal peran tersebut telah dijalankan  sesuai tujuan yang diharapkan,  tetapi  masih  ditemukan  adanya  hambatan  pada  saat  fungsi  Badan
5 Kushandajani, Otonomi  Desa  Berbasis  Modal  Sosial  Dalam  Perspektif  Socio  Legal .  FISIP  UNDIP, Semarang. 2008, 70-71.
6 Sadu Wasistiono, M.Irawan Tahir, Prospek Pengembangan Desa . Bandung: CV Fokus Media, 2007.
Permusyawaratan  Desa  ini  menjalankan  perannya.  Hal  ini  cukup  beralasan  sebab  Kepala Desa  pada  akhirnya  memiliki  peran  dominan,  terutama  dalam  penyusunan  APBDes. Beberapa tokoh masyarakat yang masuk dalam keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa masih  merasa  belum  dilibatkan  secara  maksimal  dalam  penyusunan  APBDes  tersebut, padahal menurut mereka penyusunan APBDes sangatlah penting dalam pembangunan desa untuk kesejahteraan rakyat.
Kajian  penelitian  diarahkan  pada  peranan  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD) dalam menyusun dan APBDes di Era Otonomi Daerah. Permasalahan yang muncul adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak melaksanakan fungsinya secara optimal untuk mewujudkan  APBDes  yang  partisipatif,  forum  BPD  menjadi  elit  desa  semata  dimana saluran  aspirasi  masyarakat  terhambat  terutama  dalam  penyusuanan  APBDes  yang memerlukan pembahasan secara partisipatif begitu juga pengawasannya sebagaimana salah satu  tugas  BPD  menggali,  menampung,  menghimpun,  merumuskan  dan  menyalurkan aspirasi  masyarakat.  Kondisi  realitas  sosial  tersebut  menimbulkan pertanyaan  mendasar yaitu bagaimanakah  tatanan  hukum  mengatur  persoalan  Badan  Permusyawaratan  Desa (BPD)  pada  perspektif  penyusunan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APBDes) berdasarkan  dasar  hukum  Peraturan  Pemerintah  Nomor  72  Tahun  2005  tentang  Desa, dan pada sisi lain bagaimanakah hambatan yang dihadapi oleh Badan Permusyawaratan Desa  (BPD)  dalam  menjalankan  tugasnya  untuk  menyusun  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Desa (APBDes) tersebut. Hal ini yang harus mendapatkan perhatian dalam kajian ini sebab Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran strategis guna mewujudkan pembangunan desa yang berbasis kepada aspek peranserta masyarakat, ada unsur pelibatan masyarakat secara genuine, sehingga formulasi kebijakan yang harus dibangun bermuatan nilai-nilai bottom up .
Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  merupakan  bagian  dari  pelaksana  tugas  dan kewajiban  yang  dilakukan  sesuai  dengan  status  dalam  struktur  pemerintahan  yang  ada  di desa,  dan  memiliki  posisi  yang  sentral  dalam  pengambilan  keputusan,  hal  tersebut disebabkan  posisi  BPD  sebagai  penyalur  aspirasi  masyarakat  dan  merupakan  mitra  dari Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan yang ada di desa tersebut.

## II. METODE
Berdasarkan  permasalahan  yang  dikemukakan,  pendekatan  penelitian  yang digunakan  yaitu  penelitian  hukum  normatif  didasarkan  pada  pertimbangan  tujuan
penelitian  untuk  mengkaji  berbagai  peraturan  yang  berkaitan  dengan  Peran  BPD  dan Peraturan  Desa.  Penelitian  ini  memiliki  sasaran  utama  yang  menjadi  objek  penelitian adalah guna  mengetahui proses penyusunan dan  penetapan  Peraturan  Desa. Penelitian  ini juga  bertujuan  mengetahui  implementasi  kebijakan  legalisasi  tentang  fungsi  Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD)  dalam  perumusan  kebijakan  peraturan  desa,  serta  guna mengetahui proses atau tahapan yang ideal dalam penyusunan peraturan desa di Desa yang berada di  Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal. BPD merupakan bagian dari pelaksana tugas  dan  kewajiban  yang  dilakukan  sesuai  dengan  status  dalam  struktur  pemerintahan yang ada di desa. Jenis penelitiannya  menggunakan penelitian kualitatif untuk memahami hubungan kelembagaan  Kepala Desa, BPD dan BUMDes untuk percepatan pembangunan kesejahteraan  masyarakat  desa.  Kedalaman  untuk  menelaah  realitas  sosial  terhadap keberlakuan  produk  perundang-undangan  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  menjadi kebutuhan  yang  tak  terelakan  sebab  dalam  ranah  penelitian  kualitatif  ini,  realitas  yang terdeskripsikan  harus  dapat  dikaji  secara  dalam  guna  membangun  pemahaman  terhadap norma  hukum  yang  berlaku,  hal  ini  sangat  beralasan  oleh  sebab  tatanan  hukum  tidaklah mungkin  terlepas  dari  tataran  konteks.  Hukam  dipandang  tidak  hanya  sekedar  kumpulan teks-teks, tertulis.

## III. LANDASAN TEORITIS
Keterkaitan  yang  ada  antara  komponen  masyarakat  dengan  hukum  sebagai  satu kesatuan yang tak terpisahkan sebab norma hukum hidup, tumbuh berkembang di tengah- tengah masyarakat dan tata hukum lebih dimaksudkan untuk berlaku sebagai social order dengan  merujuk  kepada  konsep ubi  societas  ibi  ius ,  mengandung  makna  eksistensi masyarakat  ditengarai  didalamnya  ditem ukan tatanan  norama  hukum  yang  mengatur masyarakat  dimaksud,  biasa  disebutkan  dimana  ada  masyarakat  disitulah  ada  norma hukum.  Berlandaskan  kepada  pernyataan  tersebut  memberikan  suatu  simpulan  yang menyebutkan kaidah hukum bermuatan fungsi untuk  mengatur tata kehidupan masyarakat ( social  order )  dalam  melakukan  interaksi  sosial  untuk  membangun  kesejahteraan sebagaimana  yang  diamanatkan  melalui  Pembukaan  UUD  Negara  RI  Tahun  1945 7 . Terkait  upaya  mewujudkan  sistem  hukum  yang  efektif  perlu  penataan  kembali kelembagaan  hukum  yang  didukung  oleh  kualitas  sumber  daya  manusia  dan  kultur  dan kesadaran  hukum  masyarakat  yang  terus  meningkat,  seiring  dengan  pembaharuan  materi
7 Juniarso Ridwan, Achmad Sodik Sudrajat, Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik . Bandung: Nuansa. 2009.
hukum  yang  terstruktur  secara  harmonis  tanpa  pertentangan  dan  tumpang  tindih  dan hukum  secara  terus  menerus  diperbaharui  sesuai  dengan  tuntutan  perkembangan kebutuhan 8 . Sectors of life governed by the rule of law must be able to reach the point of order  and  a  sense  of  justice,  including  economic  management,  human  resources  and natural  resources  in  order  to  achieve  happiness  together 9 . Perlu  disadari  bahwa  untuk menciptakan  keadilan  hukum  diperlukan  peran  aktif  dari  berbagai  pihak  mulai  dari pembentukan  produk  hukum  hingga  penegakan  produk  hukum 10 .  Hal  ini  sangat  disadari sepenuhnya  mengingat  sejauh  ini  pembangunan  hukum  di  negeri  ini  cenderung  bergerak dalam ruang yang artifisial dan tanpa arah 11 . Indonesia today is faced with a very "unique" problem  of  law  performance  regarding  the  formal  truth  treated  as  the  most  dominant consideration   of legal decision embracing reine Rechtslehre Kelsenian’s way of thinking. An  approach  that  is  still  in  further  discussion  through  a  more  holistic  alternative paradigm 12 .  Mengingat  dalam  ajaran  positivisme  hukum  yang  bersifat  monistik,  dimana hanya mengakui satu macam keadilan, yaitu keadilan yang lahir dari hukum positif 13 .
Berdasarkan  deskripsi  tersebut  dapat  disimpulkan  keberadaan  hukum  sangat dibutuhkan  untuk  kehidupan  masyarakat,  tetapi  dalam  perspektif  lain  harus  diperhatikan pula fakta sosial tentang keberadaan kepentingandalam  masyarakat sebagai sebuah varian yang  dapat  mempengaruhi  proses  bekerjanya  hukum  di  tengah-tengah  masyarakat  yang berakibat  kepada  benturan  kepentingan  di  antara  keterkaitan  tatanan  hukum  dan masyarakat.  Intinya  pertentangan  yang  terjadi  dapat  diantisipasi  manakala  kaidah  hukum yang  diberlakukan  dapat  dikembalikan  kepada  tataran  konsep  awal  untuk  tujuan  yang hakiki dari hukum yaitu keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan, kesejahteraan, ketertiban sosial. The  existence  of laws  in  the  society  is  to  integrate  and  coordinate  the  interests  of
8 Bahria  Prentha, Filsafat  Hukum  dan  Nilai-Nilai  Pancasila .  Jurnal  Ilmiah  Kebijakan  Hukum. Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Hukum dan HAM RI, 2011, 5 (2).177.
9 Endang Sutrisno, Sudarminto, Legal Culture of Fisherman Communities in Indonesia (Studies in Cirebon Coastal  Fishing  Communities  in  the  Northern  Coast  of  West  Java ,  Indonesia.  International  Journal  of Current Advanced Research. 2017, 6 (2).2249-2253.
10 Yunus  Bureni, Moralitas  Pembentukan  Peraturan  Daerah dalam  Upaya  Mencapai  Keadilan  Substantif (Morality  Formation  of  Local  Regulations  in  An  Effort to  Ensure  Substantive  Justice) .  Jurnal  Legislasi Indonesia. 2013, 10 (20).125.
11 Dayanto, Rekonstruksi  Paradigma  Pembangunan  Negara  Hukum  Indonesia  Berbasis  Pancasila, Jurnal Dinamika Hukum. 2013, 13 (3).498.
12 Endang  Sutrisno, Tracing  the  Performance  of  Law  in  Indonesia  (A  Perspective  of  Thomas  Kuhn’s “Normal  Science”,  Journal  of  Law,  Policy  and  Globalization . International  Institute  for  Science, Technology & Education Accelerating Global Knowledge Creation and Sharing. 2015, 37.126.
13 Ibnu Artadi, Dekonstruksi Pemahaman Penyelesaian Sengketa Bisnis (Ekonomi dan Keuangan) Beraspek Pidana  melalui  Prosedur  Perdamaian:  Menuju  Proses  Peradilan  Pidana  Rekonsiliatif. Jurnal  Hukum Responsif Fakultas Hukum Universitas`Swadaya Gunung Jati Cirebon. 2011, 1. (1).33-34.
people that might conflict against each other. Laws must be able to prevent the conflicts as effectively as possible 14 .
Fungsi kelembagaan hukum menjadi sangat penting sehingga organ-organ lembaga hukum  yang  ada  harus  berdasarkan  kepada  kaidah  hukum  yang  berlaku.  Hal  ini  sesuai dengan  keberadaan  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  yang  melandasi  proses pengambilan  kebijakan  yang  dilakukan  pada  tataran  aparatur  desa,  harus  sepenuhnya mengakomodir  kepentingan  masyarakat  desa,  dapat  disimpulkan  sifat  responsif  organ kelembagaan hukum melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjadi tak terelakan. Wadah kelembagaan hukum harus mampu membangun jiwa partisipatif warga masyarakat desa  untuk  mengatur  kemandirian  warga  guna  memberdayakan  masyarakatnya  menuju pembangunan desa yang dikehendaki sesuai dengan aspirasi warganya.
Benturan  kepentingan  yang  ada  dalam  norma  hukum  harus  mampu  diselesaikan melalui proses yang tidak mengganggu harmonisasi pada titik inilah norma dasar Pancasila memiliki  fungsi  yang  strategis  guna  menjadi  katalisator  titik  temu  perbedaan  pandangan dan  kepentingan  yang  terjadi  hal  ini  dalam  persepktif  filosofis.  Pancasila  sebagai  norma dasar grundnorm pada tataran tertinggi keberlakuan tatanan kaidah hukum. Pada sisi faktor sosiologis  tatanan  hukum  dibutuhkan  oleh  masyarakat  sebagai  kebutuhan  pokok  yang bertujuan  membangun  tertib  sosial  dalam  relasi  antara  warga  masyarakat  dengan  organ kelembagaan  hukum.  Relasi  yang  dibangun  antara  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD) dengan  masyarakat  desa  harus  tetap  mengacu  kepada  norma  hukum  yang  melandasinya. The protection of society has many different dimensions, one of which is a legal protection. A legal protection for every citizen of Indonesian,  without  exception, can be found in  the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia 15 .
Pada  sudut  pandang  lain  tatanan  hukum  mampu  dipandang  pada  aspek  sebagai sarana  yang  dapat  mengatur  interaksi  kehidupan  bermasyarakat  sehingga  kebutuhan masyarakat  dapat terpenuhi.  Hukum  selain  berfungsi  untuk  mencegah  terjadinya  konflik, juga untuk mngatur kebutuhan agar kebutuhan masyarakat terapenuhi. The law must not be seen  as  a  finite  scheme,  but  it  must  continue  to  move,  change,  adapt  to  the  dynamics  of
14 Hertogh, Marc , A European Conception of Legal Consciousness: Rediscovering Eugen Ehrlich . Journal of Law and Society. 2004, 31 (4).4.
15 Hasbir Paserangi, Geographical Indications Protection “Pulut Mandoti Rice” as an Alternative of People Economic  Empowerment. Journal  of  Law,  Policy  and  Globalization. International  Institute  for  Science, Technology & Education Accelerating Global Knowledge Creation and Sharing. 2016, 54.143.
human  life 16 . Keberadaan  norma  hukum  yang  mengatur  Badan  Permusyawaratan  Desa (BPD)  telah  menempatkan  organ  desa  ini  pada  tataran  untuk  membangun  kesejahteraan masyarakat  desa  dengan  berlandaskan  kepada  aspek  partisipasi,  kemandirian, pemberdayaan  serta  responsif  warga  masyarakat  desa.  Fungsi  hukum  pada  satu  sisi digunakan  untuk  mengubah  kehidupan  masyarakat  agar  menjadi  lebih  baik  dan  pada  sisi lain  norma  hukum  dituntut  untuk  mempertahankan  pola  susunan  masyarakat  yang  telah eksis  ada  dan  tatanan  hukum  melegitimasi  perubahan-perubahan  yang  terjadi  di  masa lalu 17 .
Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang semula berasal dari Badan Perwakilan Desa telah  mempertegas argumentasi  tersebut, meskipun pada akhirnya gerak dinamika  perkembangan  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  ini  sangat  bergantung kepada  pemahaman  masyarakat  dan  sikap  masyarakat  untuk  mengoptimalkan  fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bagian dalam proses pembangunan desa.
Esmi Warassih telah dengan tegas menegaskan bahwa hukum sebagai sistem norma dalam perkembangannya tidak hanya dipergunakan untuk mengatur dan mempertahankan pola  tingkah  laku  yang  sudah  ada,  melainkan  lebih  dari  itu,  hukum  juga  dibutuhkan sebagai sarana pengarah dalam merealisasikan kebijaksanaan Negara dalam bidang sosial, budaya,  ekonomi,  politik  pertahanan  dan  keamanan  nasional.  Cita  atau  ide  hukum sesungguhnya  diperlukan  untuk  membangun  kehidupan  masyarakat  yang  demokratis,  hal tersebut berarti bahwa institusi hukum dituntut untuk menjadi bintang pemandu yang dapat menjadi  penuntut  bagi  para  pembuat/pengambil  kebijaksanaan  dalam  proses  pembuatan dan  pengimplementasian  kebijaksanaan  publik  yang  adil  dan  demokratis 18 .  Kedudukan kaidah hukum yang mengatur Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memposisikan norma hukum  sebagai  sarana  untuk  menjadi  pengarah  serta  merealisiasikan  kebijaksanaan Negara, ada pengakuan tentang legalitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ini sebagai organ yang dimiliki oleh pemerintahan desa sebagai perangkat aparatur organ kelembagaan yang berada pada lapisan bawah dari bentuk pemerintahan yang mewakili Negara ditingkat desa.
Keberadaan  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  menjadi  penegasan  tentang
16 Muhammad Irawan dkk, The Role of Judges in Realizing Justice: A Criminal Justice Perspective. Journal of  Law,  Policy  and  Globalization. International  Institute  for  Science,  Technology  &  Education Accelerating Global Knowledge Creation and Sharing. 2018, 76.114.
17 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum. Bandung: Alumni, 2000.
18 Esmi Warassih, Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologi . Semarang: PT Suryandaru Utama, 2005.
kehendak  politik  ( political  will )  negara  untuk  mengakui  intervensi  aspek    kepentingan politik  pemerintah  guna  pemberdayaan  kelembagaan  ditingkat  desa  dengan  mengusung nilai-nilai partsipasi masyarakat desa, nilai kemandirian warga desa dan nilai responsivitas kebijaksanaan  negara  ( policy )  untuk  membangun  ke  arah  yang  lebih  baik  sesuai  dengan fungsi  hukum  dalam  proses  pembangunan,  namun  pada  akhirnya  hukum  tidak  mungkin dapat  dipisahkan  dengan  politik,  terutama  pada  masyarakat  yang  sedang  membangun dimana  pembangunan  merupakan  keputusan  politik  sedangkan  pembangunan  jelas-jelas membutuhkan  legalitas  dari  sektor  hukum 19 .  Pada  dasarnya  hukum  tidak  dapat  terbebas dari  subsistem  kemasyarakatan  lainnya,  politik  kerap  kali  melakukan  intervensi  atas pembuatan  dan  pelaksanaan  hukum.  Dalam  hubungan  timbal  balik  antara  politik  dan hukum,  maka  hukumlah  yang  terpengaruh  oleh  politik,  karena  subsitem  politik  memiliki kosentrasi energi yang lebih besar dari pada hukum.
Otonomi  Desa  dalam  pandangan  masyarakat  desa  tidaklah  hanya  sekedar mendeskripsikan pada pemahaman pemerintah desa, menyangkut pula otonomi desa untuk menentukan  nasibnya  sendiri  serta  meliputi  aspek  pengelolaan  sumber  daya  alam  yang dimiliki oleh desa dengan tujuan membangun masyarakat yang sejahtera melalui semangat otonomi desa yaitu membangun inisatif dari desa, sebagai pengejawantahan dari kebebasan untuk  menentukan  dirinya  serta  melalui  aspek  pelibatan  masyarakat  desa  secara  utuh, dimulai  pada  saat  perumusan  kebijaksanaan  sampai  dengan  implementasi  kebijaksanaan, yang  tentunya  dalam  proses  tersebut  harus  disyaratkan  monitoring  dan  evaluasi  terhadap kebijaksanaan  desa  untuk  pembangunan  serta  kegiatan-kegiatan  lain  penunjang  yang dirasakan oleh masyarakat desa. Komponen inisiatif dan partisipasi aktif masyarakat desa dalam  pengambilan  keputusan  ( policy )  sebagai  bentuk  isu  global  yang  harus  dialami sebagai  wujud  dari  nilai  transparansi,  nilai-nilai  positif  tersebut  menjadi  modal  awal pembangunan  desa  dalam  wujudnya  yang  dipandang  sebagai social  capital masyarakat desa. Alasan ini, cukup logis mengingat eksistensi sebuah desa dengan berpedoman kepada konsep komunitas, bahwa persepsi tentang desa tidak hanya merupakan kesatuan teritorial sebuah  unit  wilayah,  tetpai  juga  dipandang  sebagai  kelompok  sosial  yang  didalamnya terkandung  muatan nilai-nilai  sistem sosial, dalam  wujudnya  yang teridentifikasikan pada bentuk  kerja  interaksi  antar  seluruh  komponen  masyarakat,  kondisi  ini  semakin memberikan nilai tambah sebab masyarakat Indonesia memiliki kecenderungan kehidupan desa  yang  dilingkupui  dengan  nilai-nilai  gotong  royong,  kesetiaan  sosial,  kepedulian
19 Ahmad  Ali, Menguak  Tabir  Hukum  (Suatu  Kajian  Sosiologis  dan  Filosofis) ,  Jakarta:  PT  Toko  Gunung Agung, 2002.
sosial,  kesalehan  sosial  yang  dapat  dijadikan  modal  sosial  positif  guna  membangun desanya. Pada perspektif lain keberadaan otonomi desa dipahami pada sudut pandang yang berbeda  yaitu  pemberian  otonomi  yang  seluas-luasnya  dalam  konteks  menjaga  keutuhan integrasi  sebagai  sebuah  bangsa  dengan  filosofi  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia (NKRI).
Perubahan  kebijakan  tentang  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  (termasuk pemerintahan desa) dari UndangUndang Nomor 5 Tahun 1974 dan UndangUndang Nomor 5  Tahun  1979  menjadi  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1999,  Undang-Undang  Nomor 32  Tahun  2004  serta  yang  terbaru  dengan  adanya  perubahan  Undang-Undang Pemerintahan Daerah melalui penetapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
Pemerintahan  Daerah  melalui  penetapan  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2008 tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang Pemerintahan Daerah, membawa implikasi yang sangat besar. Salah satu implikasi tersebut adalah  bahwa  desa  tidak  sekedar  merupakan  wilayah  administratif  sebagai  kepanjangan tangan pemerintahan pusat di daerah (pelaksana asas dekonsentrasi), tetapi memiliki lebih merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki otonomi luas (Kartohadikoesoema, 1984). Dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah menyebutkan  beberapa  ketentuan  dalam  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara  RI  Nomor  5587)  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun 2015 tentang Penetapan PeraturanPemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5657).
Kumpulan individu-individu yang membentuk desa dan merupakan sebuah daerah hukum ini, secara alami memiliki otonomi yang sangat luas, lebih luas dari pada otonomi daerah-daerah  hukum  diatasnya  yang  lahir  di  kemudian  hari,  baik  yang  terbentuk  oleh bergabungnya  desa-desa  dengan  sukarela  atau  yang  dipaksakan  oleh  pihak-pihak  yang lebih kuat. Otonomi desa  meliputi hak untuk menentukan  sendiri  hidup  matinya desa  itu, dan hak untuk menentukan batas daerahnya sendiri.
Era  Reformasi  pada  tahun  1998  di  Indonesia,  penyelenggaraan  pemerintahan  di daerah juga menjadi salah satu sasaran reformasi. Revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1974 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 menjadi tidak terhindarkan lagi, sehingga terbitlah  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1999  tentang  Pemerintahan  Daerah  yang sekaligus  mengatur  Daerah  Otonom  dan  Desa  dalam  satu  paket,  selanjutnya  dalam perjalananya  di  revisi  kembali  menjadi  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  serta diubah kemabali menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut tidak saja mengatur dan sekaligus membawa perubahan di daerah  (provinsi,  kabupaten  dan  kota),  Namun  juga  memberikan  landasan  terhadap perubahan  yang  mendasar  pada  desa.  Salah  satu  perubahan  mendasar  dalam  pengaturan mengenai  desa  adalah  munculnya  BPD  (Badan  Permusyawaratan  Desa)  yang  merupakan lembaga tersendiri dan  memiliki  fungsi  yang sangat luas seperti  mengayomi  adatisitiadat, membuat  Peraturan  Desa,  menampung  dan  menyalurkan  aspirasi  masyarakat  serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa 20 .
Dalam  norma  hukum  Peraturan  Pemerintah  Nomor  72  Tahun  2005  tentang  Desa, bahwadesa  yang  pada  awalnya  didefinisikan  sebagai  suatu  wilayah  yang  ditempati  oleh sejumlah  penduduk  sebagai  kesatuan  masyarakat  termasuk  didalamnya  kesatuan masyarakat hukum  yang  mempunyai organisasi pemerintahan terendah  langsung dibawah camat,  berubah  rumusanya  menajdi  kesatuan  masyarakat  hukum  yang  memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat.
Dalam  pemikiran  konsep  dengan  berdasarkan  aspek  yuridis  formal  maupun fungsinya,  memang  terdapat  perbedaan  yang  cukup  substantif  antara  Lembaga Musyawarah  Desa  (LMD)  dan  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD).    Dalam  Lembaga Musyawarah  Desa  (LMD)  memiliki  fungsi  legislasi  saja,  sementara  Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD)  selain  berfungsi  legislasi  juga  berfungsi  mengontrol pemerintahan desa, dan  juga  menampung dan  menyalurkan aspirasi  masyarakat.  Merujuk pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008, bahwa telah ditegaskan didalam norma tersebut    desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang  memiliki  batas-batas  wilayah  yuridiksi,  berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus kepentingan  masyarakat  setempat  berdasarkan  asal  usul  dan  adat  istiadat  setempat  yang diakui  dan/atau  dibentuk  dalam  sistem  pemerintahan  nasional  dan  berada  di kabupaten/kota.  Landasan  pemikiran  dalam  pengaturan  mengenai  desa  adalah
20 Sadu Wasistiono, M.Irawan Tahir, Prospek Pengembangan Desa . Bandung: CV Fokus Media, 2007.
keanekaragaman,  partisipasi,  ekonomi,  otonomi  asli,  demokratisasi  dan  pemberdayaan masyarakat.
Sebagai  perwujudan  demokrasi,  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  desa, dibentuk  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  ataupun  sebutan  lain  yang  sesuai  dengan budaya  yang  berkembang  di  desa  bersangkutan,  yang  berfungsi  sebagai  lembaga pengaturan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, seperti pembuatan dan pelaksanaan peraturan  desa,  anggaran  pendapatan  dan  belanja  desa,  keputusan  kepala  desa.  Didesa dibentuk  lembaga  kemasyarakatan  yang  berkedudukan  sebagai  mitra  kerja  pemerintahan desa dalam memberdayakan masyarakat desa.
Pemerintah  Desa  terdiri  atas  kepala  desa  dan  perangkat  desa  lainya.  Kepala  desa dipilih  langsung  oleh  dan  dari  penduduk  desa  tersebut.  Pemilihan  kepala  desa  dalam kesatuan  masyarakat  hukum  adat  beserta  hak  tradisionalnya  sepanjang  masih  hidup  dan yang  diakui  keberadaanya  berlaku  ketentuan  hukum  adat  setempat.  Jabatan  kepala  desa adalah  enam  tahun  dan  dapat  dipilih  kembali  hanya  satu  kali  masa  jabatan  berikutnya. Sangatlah  jelas  berdasar  ketentuan  mengenai  desa,  yaitu  desa  di  era  reformasi  sekarang mempunyai kewenangan dan diakui  sebagai  salah satu daerah  yang  memiliki  “kekuatan” dengan  nama  otonomi  desa.  Dengan  adanya  “kekuatan”  ini  desa  memperoleh  kekuasaan dalam  menentukan  kebijakan  dalam  berprakarsa  dan  berinisiatif  sesuai  dengan  potensi yang  dimiliki,  baik  sumber  daya  manusia  dan  sumber  daya  alamnya  untuk  berkembang sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Mengenai  hal  itu dapat diperoleh penjelasan terkait kewenangan desa. Menurut ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Urusan Pemerintahan Kabupaten/ Kota Kepada Desa, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup:
1) urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa;
2) urusan  pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan  kabupaten/  kota  yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
3) tugas  pembantuan  dari  pemerintah,  pemerintah  provinsi  dan/atau  pemerintah kabupaten/kota;
4) urusan  pemerintahan  lainya  yang  oleh  peraturan  perundang-undangan diserahkan kepada desa.
Tugas  pembantuan  yang  berasal  dari  pemerintah,  pemerintah  propinsi,  dan/atau pemerintah  kabupaten/kota  kepada  desa,  harus  disertai  dengan  pembiayaan,  sarana  dan prasarana,  serta  sumber  daya  manusia  sehingga  tugas  tersebut  dapat  terlaksana  dengan
baik. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala  Desa  dengan  masukan  dari  aspirasi  masyarakat.  Anggota  BPD  adalah  wakil  dari penduduk  Desa  bersangkutan  yang  ditetapkan  dengan  cara  musyawarah  dan  mufakat, sedangkan  pimpinan  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  dipilih  dari  dan  oleh  anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang masa jabatannya adalah enam tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Lembaga kemasyarakatan di desa yang  ditetapkan  dengan  peraturan  desa,  yang  bertugas  membantu  pemerintah  desa  dan merupakan  mitra  dalam  memberdayakan  masyarakat  desa.  Yang  dimaksud  dengan kemasyarakatan  desa,  seperti  Rukun  Tetangga  (RT),  Rukun  Warga  (RW),  Pendidikan Kesejahteraan  Keluarga  (PKK),  Karang  Taruna  dan  Lembaga  Pemberdaya  Masyarakat. Keuangan Desa ialah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala  sesuatu  baik  berupa  uang  maupun  berupa  barang  yang  dapat  dijadikan  milik  desa berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Keuangan desa tersebut diperoleh dari sumber pendapatan desa. Terdiri dari Pendapatan Asli Desa (PAD), bagi hasil pajak daerah dan  retribusi  daerah  Kabupaten/Kota,  bagian  dari  dana  perimbangan  keuangan  pusat  dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota, serta bantuan lain dari pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, termasuk pula hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.  Sumbangan  adalah  pemberian  dari  pihak  ketiga,  dapat  berbentuk  hadiah,  donasi, wakaf  dan/atau  sumbangan  lain  serta  pemberian  sumbangan  dimaksud  tidak  mengurangi kewajiban-kewajiban  pihak  penyumbang.  Belanja  Desa  digunakan  untuk  membiayai penyelenggaraan  pemerintahan  desa  dan  pemberdayaan  masyarakat  desa.  Pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh kepala desa  yang dituangkan dalam peraturan desa tentang anggaran  pendapatan  dan  belanja  desa,  sebagaimana  diatur  dalam  Permendagri  No.113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
Badan  Perwakilan  Desa  (BPD)  yang  ada  selama  ini  berubah  namanya  menjadi Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  berfungsi  menetapkan  Peraturan  Desa  bersama kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
Perubahan  ini  didasarkan  pada  kondisi  faktual  bahwa  budaya  politik  lokal  yang berbasis pada filosofi "musyawarah untuk mufakat". Musyawarah berbicara tentang proses, sedangkan  mufakat  berbicara  tentang  hasil.  Hasil  yang  baik  diharapkan  diperoleh  dari proses  yang  baik.  Melaiui  musyawarah  untuk  mufakat,  berbagai  konflik  antara  para  elit politik  dapat  segera  diselesaikan  secara  arif,  sehingga  tidak  sampai  menimbulkan
goncangan-goncangan  yang  merugikan  masyarakat  luas.  Dalam  pasal  29  Peraturan Pemerintah  Nomor  72  Tahun  2005  Badan  Permusyawaratan  Desa  berkedudukan  sebagai unsur  penyelenggara  Pemerintah  Desa.  Keanggotaan  BPD  seperti  yang  disebutkan  dalam Pasal  30  Peraturan  Pemerintah  Nomor  72  Tahun  2005  adalah  wakil  dari  penduduk  Desa bersangkutan  berdasarkan  keterwakilan  wilayah.  Anggota  BPD  terdiri  dari  Ketua  Rukun Warga,  pemangku  adat,  golongan  profesi,  pemuka  agama  dan  tokoh  atau  pemuka masyarakat  lainnya.  Masa  jabatan  anggota  BPD  adalah  6  (enam)  tahun  dan  dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 kali  masa  jabatan berikutnya. Pimpinan dan  Anggota BPD  tidak  diperbolehkan  merangkap  jabatan  sebagai  Kepala  Desa  dan  Perangkat  Desa. BPD  berfungsi  menetapkan  Peraturan  Desa  bersama  Kepala  Desa,  menampung  dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Adapun jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil,  paling  sedikit  5  (lima)  orang  dan  paling  banyak  11  (sebelas)  orang,  dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk dan kemampuan keuangan Desa (Pasal  31 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005).
Dalam  Pasal  3  Peraturan  Daerah  (PERDA)  Kabupaten  Tegal  Nomor  13  Tahun 2006 disebutkan bahwa BPD merupakan  mitra Pemerintah Desa yang berfungsi bersama - sama dengan Pemerintah Desa menetapkan kebijakan Desa dalam bentuk Peraturan  Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, disamping itu BPD rnempunyai fungsi mengawasi  pelaksanakan  peraturan  Desa  dalam  rangka  pemantapan  pelaksanaan  kinerja pemerintah  Desa.  Dan  dalam  Pasal  4  PERDA  Kabupaten  Tegal  Nomor 13  Tahun  2006, dijelaskan BPD rnempunyai wewenang:
a. membahas dan  Menetapkan  Rancangan Peraturan Desa  bersama Kuwu;
b. melaksanakan  pengawasan  terbadap  pelaksanaan  Peraturan  Desa  atau Peraturan Kuwu dan Keputusan Kuwu;
c. mengusulkan Pengangkatan dan pemberhentian Kuwu;
d. membentuk Panitia Pemilihan Kuwu;
e. menggali,  menampung,  menghimpun,  merumuskan  dan  menyalurkan  aspirasi masyarakat; dan
f. menyusun tata tertib.
Dan dalam Pasal PERDA Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2006, Anggota BPD rnempunyai hak:
a. mengajukan Rancangan Peraturan Desa;
b. mengajukan pertanyaan;
c. menyampaikan usul dan pendapat;
d. memilih dan dipitfh sebagai Pimpinan BPD;
e. memperoleh  tunjangan  sesuai  dengan  kemampuan  Keuangan  Desa  dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam proses pengambilan keputusan di Desa ada dua macam keputusan, Pertama
keputusan-keputusan  yang  beraspek  sosial,  yang  mengikat  masyarakat  secara  sukarela, tanpa  sanksi  yang  jelas, Kedua keputusan-keputusan  yang  dibuat  oleh  lembaga-lembaga formal  Desa  yang  dibentuk  untuk  melakukan  fungsi  pengamabilan  keputusan.  Untuk bentuk  keputusan  pertama,  banyak  dijumpai  dalam  kehidupan  sosial  masyarakat  Desa, proses pengambilan keputusan dilakukan melalui proses persetujuan bersama, sebelumnya alasan-alasan  untuk  pemilihan  alternatif  diuraikan  terlebih  dahulu  oleh  para  tetua  Desa ataupun orang  yang dianggap  memiliki kewibawaan tertentu. Adapun pada  bentuk kedua keputusan-keputusan  didasarkan  pada  prosedur  yang  telah  disepakati  bersama,  seperti proses  Musyawarah  Pembangunan  Desa  (Musbangdes)  yang  dilakukan  setiap  setahun sekali di Balai Desa.
Beberapa  ketentuan  yang  berkaitan  dengan  tugas  dan  wewenang  dari  Badan Pemusyawatan Desa (BPD) yaitu :
a. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan;
c. Peraturan Dalam Negeri Nomor 29 tahun 2006 Tentang Pedoman
d. Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan dan Peraturan Desa;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
f. Perangkat Desa;
g. Peraturan  Menteri  dalam  Negeri  Nomor  37  Tahun  2007  tentang  Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
Sebagai  tindak  lanjut  dari  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  Tentang Pemerintah  Daerah,  khususnya  Pasal  127  serta  Pasal  216    bahwa  pengaturan  lebih  lanjut mengenai Kelurahan dan Desa ditetapkan dalam Peraturan Daerah yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah,  Desa Ketanggungan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal, telah berhasil  menyusun  peraturan  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku,  khususnya  yang berhubungan  dengan  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  sebagai  badan  legislatif  yang berwenang  untuk  menyusun  regulasi  diantaranya  tentang  APBDes.    Struktur  penyusunan hukum  didasarkan  dari  pembagian  kekuasaan  antara  legislatif,  yudikatif  dan  eksekutif. Struktur  tersebut  tidak  mampu  berdiri  sendiri,  namun  merupakan  bagian  dari  penataan ketatanegaraan yang lebih luas. Pemisahan aktivitas dari ketatanegaraan menjadi tiga yaitu legislatif,  yudikatif  dan  eksekutif,  pembuatan  hukum  akan  berjalan  pada  proses  yang eksklusif. Peran dari BPD dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa dimulai pada saat proses  perencanaan  yang  ditandai  dengan  kegiatan  menampung  aspirasi  masyarakat  dan membentuk  Peraturan  Desa  (PERDES).  Setelah  PERDES  disusun  selanjutnya  BPD bertugas  melakukan  pengendalian  dalam  pelaksanaan  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah Desa  sampai  dengan  pengawasan  yang  diakhiri  dengan  permintaan  pertanggungjawaban
Kepala Desa sebagai pelaksana kegiatan yang ada di desa.
Pemerintah  Desa  Ketanggungan  Kecamatan  Dukuhturi  Kabupaten  Tegal,  telah berhasil  menyusun  regulasi  sesuai  dengan  ketentuan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  72 Tahun 2005, khususnya tentang Peraturan Desa yang mengatur Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa. Beberapa tatanan hukum lain yang telah ada yaitu:
1. Peraturan  Desa  Ketanggungan  Nomor:  1  Tahun  2017  tentang  :  Susunan Organisasi Tata Kerja (STOK) Pemerintah Desa Ketanggungan;
2. Peraturan  Desa  Ketanggungan  Nomor:  2  Tahun  2018  tentang  :  Rencana  Kerja Pemerintahan Desa (RKP) Desa Tahun 2018 ;
3. Peraturan  Desa  Ketanggungan  Nomor:  3  Tahun  2017  tentang  :  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APBDes)  2018,  Susunan  Organisasi  Tata  Kerja (STOK) Pemerintah Desa Ketanggungan;
4. Peraturan  Desa  Ketanggungan  Nomor:  09  Tahun  2017  tentang  :  Pembentukan Kepengurusan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
5. Peraturan  Desa  Ketanggungan  Nomor:  05  Tahun  2017  tentang  :  Perubahan Anggaran Dan Belanja Desa (APBDes) Perubahan Tahun 2017;
6. Peraturan Desa Ketanggungan Nomor: 6 Tahun 2017 tentang : Sewa Asset Desa ;
7. Peraturan  Desa  Ketanggungan  Nomor:  7  Tahun  2017  tentang  :  Tunjangan  Bagi Kepala Desa Dan Aperat Desa; Kerja (STOK) Pemerintah Desa Ketanggungan;
8. Keputusan  Kepala  Desa  Ketanggungan  Nomor  15  Tahun  2015  tentang Pengukuhan  Dan  Pengangkatan  Perangkat  Desa  Dalam  Jabatan  di  lingkungan Pemerintah Desa Ketanggungan, Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal.
9. Keputusan Kepala Desa Ketanggungan Nomor 1 Thun 2017 tentang Pengukuhan Dan  Pengangkatan  Perangkat  Desa  Dalam  Jabatan  Sekretaris  Desa  Dan  Kepala Seksi Di Pemerintah Desa Ketanggungan;.
Alur  proses  legislasi  PERDES  sesuai  dengan  bagan  legislasi  disusun  dalam  satu kesatuan  secara  hierarkhis  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia, yakni  UUD  Negara  RI  Tahun  1945  sebagai  norma  dasar  dalam  pembentukan  Peraturan Desa, yang kemudian di implementasikan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Otonomi Daerah, selanjutnya diatur lebih lanjut  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  72  Tahun  2005  tentang  Desa,  yang    terkait dengan  pembentukan  dan  mekanisme  penyusunan  Peraturan  Desa  (PERDES)  diperjelas dan  diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  29  Tahun  2006  tentang Pedoman  Pembentukan  dan  Mekanisme  Penyusunan  Peraturan  Desa,  sebagai  ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Daerah (PERDA).
Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  dan  Pemerintah  Desa  kemudian  merancang dan  menyusun  Peraturan  Desa  berdasarkan  aspirasi  dan  kebutuhan  masyarakat.  Yang kemudian  dituangkan  dalam  Peraturan  Desa  yang  harus  ditaati  dan  dilaksanakan  oleh semua  elemen  Masyarakat  Desa  bersangkutan,  karena  hukum  memiliki  fungsi  untuk mengatur  kehidupan  masyarakat  dalam  menjalankan  aktivitasnya,  sehingga  melalui
pengaturan  itu  bisa  terwujud  satu  masyarakat  yang  sejahtera,  sesuai  dengan  yang diamanatkan dari tujuan negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD Negara RI  Tahun  1945.  Pada  titik  tertentu  hukum  berfungsi  sebagai  sarana  untuk  memperlancar proses  interaksi.  Dalam  konteks  yang  demikian  itu,  ide  hukum  sesungguhnya  diperlukan untuk  membangun  kehidupan  masyarakat  yang  demokratis,  seperti  halnya  pembahasan APBDes  yang  transparan  yang  melibatkan  masyarakat  melalui  Badan  Permusyawaratan Desa (BPD).
Berdasarkan  hasil  penelitian  diperoleh  gambaran  bahwa  kerangka  Peraturan  Desa di  Kecematan  Dukuhturi  khususnya  di  4  (empat)  desa  yaitu  Ketanggungan,  Debong Wetan, Pengarasan dan Grogol  telah  memenuhi  syarat dan telah sesuai dengan Undang- Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dan Permendagri  No  29  Tahun  2006  Tentang  Pedoman  Pembentukan  dan  Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, akan tetapi  masih ada beberpa kesalahan  yang  sering terjadi yaitu  didalam  konsideran  terkait  dengan  dasar  hukum,  kebanyakan  dari  Pemerintah  Desa masih banyak yang mengacu pada undang-undang yang lama.
Badan  Perwakilan  Desa  (BPD)  yang  ada  selama  ini  berubah  namanya  menjadi Badan  Permusyawaratan  Desa.  BPD  merupakan  perwujudan  dari  demokrasi penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa  sebagai  unsur  penyelenggara  Pemerintah  Desa. Sedangkan  keanggotaan  BPD  terdapat  dalam  Pasal  30  Peraturan  Pemerintah  Nomor  72 Tahun 2005 Jo Pasal 6 Ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2016 Jo Pasal 7 Peraturan Bupati Tegal Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah  Kabupaten  Tegal  Kepala  Desa,  Perangkat  Desa,  dan  Badan  Permusyawaratan Desa,  ialah  terdiri  dari  wakil  penduduk  Desa  bersangkutan  yang  ditetapkan  dengan  cara musyawarah dan Mufakat. Yang dimaksud dengan wakil masyarakat dalam hal ini seperti ketua  Rukun  warga,  pemangku  adat  dan  tokoh  masyarakat.  Masa  jabatan  BPD  6  (enam) tahun dan dapat dipilih kembali 1 kali masa jabatan berikutnya.
Mekanisme  pembentukan  penetapan  calon  anggota  BPD  dilakukan  secara musyawarah mufakat, sesuai dengan pasal 62 Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 tahun  2015  tentang  Kepala  Desa,  Perangkat  Desa,  dan  Badan  Permusyawaratan  Desa yaitu:
1. Calon Anggota BPD ditetapkan secara musyawarah dan mufakat
2. Mekanisme musyawarah dan mufakat adalah:
a. pemerintah desa memfasilitasi terselenggaranya musyawarah
b. musyawarah  dan  mufakat  dihadiri  Ketua  Rukun  Warga,  pemangku  adat, golongan  profesi,  pemuka  agama,  tokoh  perempuan  dan  toko  atau  pemuka masyarakat lainnya;
c. Ketua  Rukun  Warga,  pemangku  adat,  golongan  profesi,  pemuka  agama,  toko perempuan  dan  toko  atau  pemuka  masyarakat  lainnya  yang  ada  didesa  dan memenuhi syarat dapat menjadi anggota BPD;
d. Musyawarah  dan  mufakat  dilaksanakan  untuk  membentuk  atau  memilih sejumlah anggota BPD;
e. Hasil musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf  b, c dan d dilaporkan kepada Kepala Desa untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati ;
f. Hasil musyawarah mufakat dicatat dan dituangkan dalam berita acara jalannya musyawarah, termasuk  nama-nama peserta musyawarah  yang terpilih  menjadi anggota BPD dan dilampiri daftar hadir peserta musyawarah;
g. Dua  bulan  sebelum  berakhirnya  masa  jabatan  BPD,  kepala  Desa memberitahukan mengenahi akan berakhirnya masa jabatan BPD;
h. Pemerintah Desa memfasilitasi pembentukan anggota BPD yang baru;
i. Peserta musyawarah  adalah ketua Rukun  Warga< Pemaangku adat, Golongan Profesi,  Pemuka  Agama,  toko  perempuan  dan  toko  aatau  pemuka  masyarakat lainnya;
j. Yang dapat dipilih menjadi calon anggota BPD adalah peserta musyawarah;
k. Jumlah anggota BPD ditetapkan dengann jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang  dan  paling  banyak  9  (Sembilan)  orang,  dengan  memperhatikan  luas wilayah,  jumlah  penduduk  dan  kemampuan  keuangan  desa  serta  disesuaikan dengan kebutuhan desa;
l. Jumlah  anggota  BPD  ditentukan  berdasarkan  jumlah  penduduk  Desa  yang bersangkutan, dengan ketentuan sebagai berikut ;
a. Jumlah penduduk sampai 5000 jiwa, 5 anggota;
b. Jumlah penduduk sampai 5001 jiwa sampai dengan 7000 jiwa, 7 anggota; dan
c. Jumlah penduduk sampai lebih dari 7000 jiwa, 9 anggota.
Temuan  penelitian  membuktikan  bahwa  ada  beberapa  kendala  pelaksanaan  peran BPD dalam proses penyusunan dan penetapan Peraturan Desa,  apabila dicermati terdapat berbagai aturan kebiasaan desa yang  berlaku dan  sudah berjalan cukup lama tetapi belum diwujudkan  dalam  bentuk  peraturan  tertulis,  hal  ini  dapat  menjadi  salah  satu  indikasi adanya  beberapa  kendala  bagi  BPD  dalam  menjalankan  tugas  dan  wewenangnya  dalam menjalankan  fungsi  legislasi.  Adapun  kendala  pelaksanaan  fungsi  legislasi  oleh  BPD  di Kecamatan Dukuhturi dapat dikemukakan sebagai berikut :
1. Kendala  masih  rendahnya  sumber  daya  manusia  di  bidang  hukum  dari  Anggota BPD.    Hal  ini  menjadi  persoalan  disebabkan  dalam  pembentukan  peraturan perundang-undangan  meliputi  kegiatan  yang  berhubungan  dengan  isi  atau substansi peraturan, metoda pembentukan, serta proses dan prosedur pembentukan peraturan.  Setiap  bagian  kegiatan  tersebut  harus  memenuhi  persyaratan- persyaratannya  sendiri  agar  produk  hukum  tersebut  dapat  berlaku  sebagaimana mestinya, baik secara yuridis, politis, maupun sosiologis.
Pada  dasarnya  Pemerintah  Desa  Ketanggungan  selalu  melakukan  koordinasi untuk  melakukan  pembahasan  akan  tetapi  masih  mengalami  kesulitan  dalam mencari  dasar  hukum  dan  membuat  aturan  pidananya.  Selain  itu  juga  di  Desa
Grogol,  koordinasi  yang  dilakukan  antara  BPD,  Pemerintah  Desa  dan  Tokoh Msyarakat  Desa  contoh  ketika  akan  membahas  Rancangan  Peraturan  Desa mengenai  pembangunan  Gedung  PKK  dan  Serba  Guna,  rancangan  peraturan tersebut  hanya  berbentuk  kesepakatan  tanpa  ada  realisasi  untuk  menuangkannya dalam bentuk Peraturan Desa tertulis.
2. Kurangnya  Bimbingan  Teknis  dari  Pemerintah  Daerah  khususnya  dalam  Bidang Legislasi, sehingga dalam pembuatan PERDES masih banyak yang salah bahkan cacat  hukum,  terutama  didalam  dasar  hukum  dalam  konsideran  masih  banyak PERDES yang mengacu pada undang-undang lama.
3. Politik Kepentingan Hukum  tidak  bisa  terlepas  dari  subsitem  kemasyarakatan  lainnya,  politik  kerap melakukan  intervensi atas pembuatan dan pelaksanaan  hukum. Hubungan timbal balik  dari  politik  dan  hukum,  hukumlah  yang  terpengaruh  oleh  politik,  karena subsistem politik memiliki konsentrasi energi yang lebih besar daripada hukum.
Rendahnya  sumberdaya  manusia  di  bidang  hukum  dari  anggota  BPD  belum  ada pemecahan  yang  memadai.  Namun  demikian  langkah-langkah  untuk  meningkatkan pengetahuan telah dilakukan melalui pertemuan-pertemuan antara perangkat desa, anggota BPD dan masyarakat, selain itu juga dilakukan dengan cara para anggota BPD dan Kepala Desa serta perangkatnya diberikan dasar pengetahuan tentang legal drafting melalui tutor ataupun pejabat kecamatan yang diundang langsung oleh Kepala Desa. Penyusunan produk hukum  dalam  hal  ini  Peraturan  Desa  sudah  tentu  terdapat  norma-norma  atau  ketentuan yang  harus  dijadikan  sebagai  pedoman,  namun  demikian  untuk  dapat  memahami  suatu ketentuan  Peraturan  Perundang-undangan  dengan  baik,  tepat  dan  benar,  seringkali  BPD mengalami kesulitan pemahaman, untuk itu mereka perlu mendapatkan dasar pengetahuan tentang legal drafting.
Rendahnya  intensitas  pembinaan,  pendidikan  dan  pelatihan  para  anggota  BPD dalam  menyusun  Peraturan  Desa  yang  seharusnya  dilakukan  oleh  pejabat  Pemerintah Daerah,  BPD  menempuh  langkah  dengan  mengadakan  musyawarah  dalam  memecahkan berbagai permasalahan dalam pembentukan Peraturan Desa. Melalui musyawarah ternyata permasalahan dapat diselesaikan oleh semua pihak dengan baik. Hal ini juga mengandung makna seperti hasil pembinaan, karena hasil pembinaan dalam penyusunan Peraturan Desa tujuan  akhirnya  adalah  untuk  mewujudkan  kondisi  kehidupan  warga  desa  yang  lebih teratur, tertib aman dan damai.
Usaha  peningkatan  kesadaran  hukum  pada  masyarakat,  Pemerintah  Desa  selalu mensosialisasikan dan  selalu  mengajak untuk  mengikutsertakan  masyarakat dalam proses legislasi  dalam  hal  politik  kepentingan  Pemerintah  Desa  selalu  menghimbau  untuk meminimalisir  agar  tidak  terjadi  peraturan  yang  tumpang  tindih  ( overlap )  atau  tidak memihak rakyat.
Berdasarkan  kenyataan  diatas,  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  langkah  yang dilakukan  BPD  dalam  hal  pembentukan  Peraturan  Desa  sudah  cukup  baik.  Guna kelancaran  fungsi  legislasi  BPD  diperlukan  adanya  tenaga  yang  memfasilitasi  sebagai fasilitator  di  bidang  pelaksanaan  fungsi  legislasi  BPD.  Fasilitator  ini  membantu  baik Pemerintah  Desa  maupun  BPD  dalam  menjalankan  tugas  masing-masing  khususnya pelaksanaan fungsi legislasi.

## V. PENUTUP

## 4.1. Simpulan
Uraian pembahasan diatas dapatlah dikemukakan bahwa dapat diambil kesimpulan antara lain sebagaui berikut:
1. Peranan  BPD  (Badan  Permusyawaratan  Desa)  dalam  proses  dan  penyusunan Peraturan Desa (PERDES) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005.
2. Fungsi  dari  Badan  Permusyawaratan  Desa  ialah  menetapkan  Peraturan  Desa bersama  dengan  Kepala  Desa,  menampung  dan  menyalurkan  aspirasi masyarakat, oleh karena itu BPD sebagai Badan Permusyawaratan yang berasal dari  masyarakat  desa,  disamping  menjalankan  fungsinya  sebagai  jembatan penghubung  antara  kepala  desa  dengan  masyarakat  desa,  juga  harus menjalankan  fungsi  utamanya  yaitu  fungsi  representasi    tugas  dan  wewenang dari Badan Permusyawaratan Desa.
3. Faktor  kendala  yang  mempengaruhi  fungsi  legislasi  BPD  dalam  proses penyusunan  dan  penetapan  Peraturan  Desa  yaitu    rendahnya  sumberdaya manusia anggota BPD di bidang hukum dan kurangnya bimbingan teknis dari Pemerintah  Daerah  khususnya  dalam  bidang  legislasi  dan  adanya  politik kepentingan.Upaya  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Desa  untuk  mengatasi kendala  melalui  forum  pertemuan  rutin/  konsolidasi  antar  Perangkat  Desa dengan BPD serta masyarakat, Kepala Desa mengundang tutor dari kecamatan untuk memberi pengetahuan tentang legal drafting, dan Pemerintah Desa selalu mensosialisaikan  dan  menghimbau  kepada  masyarakat  untuk  ikut  aktif  dalam pembuatan Perdes.

## 4.2. Saran
Perlu  adanya  perhatian  khusus  dari  Pemerintah  Daerah  untuk  dilakukan  pelatihan tentang  tata  cara  menyusun  dan  merancang  Peraturan  Desa  bagi  Pemerintah  Desa  dan Badan  Permusyawaratan  Desa,  agar  dapat  menjadi  produk  hukum  yang  berlaku  secara yuridis,  politis,  maupun  sosiologis.  Dalam  pembahasan  penyusunan  serta  penetapan Peraturan Desa agar aspirasi dan partisipasi masyarakat diperhatikan dan dilibatkan dalam pembahasan,  sehingga  produk  hukum  yang  dihasilkan  diterima  dan  mendapat  pengakuan dari masyarakat serta pelaksananya berjalan efektif. Selanjutnya hal yang perlu dilakukan membentuk  suatu  wadah  atau  forum  yang  khusus  mengawasi  kinerja  BPD  dan  Kepala
Desa  mengingat  BPD  dan  Kepala  Desa  adalah  unsur  pemerintahan  paling  bawah  dan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku-Buku:
Ali,  Ahmad.  (2002).  Menguak  Tabir  Hukum  (Suatu  Kajian  Sosiologis  dan  Filosofis).
Jakarta: PT Toko Gunung Agung.
Kartohadikoesoema, Sutardjo. (1984). Desa. Bandung: Sumur Bandung. Rahardjo, Satjipto. (2000). Ilmu Hukum. Bandung: Alumni.
Ridwan,  Juniarso.  -  Sudrajat,  Achmad  Sodik.  (2009).  Hukum  Administrasi  Negara  dan
Kebijakan Pelayanan Publik. Bandung: Nuansa.
Sutrisno,  Endang.  (2009).  Bunga  Rampai  Hukum  dan  Globalisasi.  Yogyakarta:  Genta Press.
Warassih,  Esmi.  (2005).  Pranata  Hukum  Sebuah  Telaah  Sosiologi.  Semarang:  PT Suryandaru Utama.
Wasistiono, Sadu. - Tahir, M.Irawan. (2007). Prospek Pengembangan Desa. Bandung: CV Fokus Media.

## B. JURNAL NASIONAL & JURNAL INTERNASIONAL
Artadi,  Ibnu.  (2011).  Dekonstruksi  Pemahaman  Penyelesaian  Sengketa  Bisnis  (Ekonomi dan  Keuangan)  Beraspek  Pidana  melalui  Prosedur  Perdamaian:  Menuju Proses  Peradilan  Pidana  Rekonsiliatif. Jurnal  Hukum  Responsif  Fakultas Hukum Universitas`Swadaya Gunung Jati Cirebon. 1. (1).33-34.
Atmasasmita, Romli. (2012).Tiga Paradigma Hukum dalam Pembangunan Nasional. Jurnal Hukum Prioris Fakultas Hukum Universitas Trisakti. 3 (1).5.
Bureni, Yunus. (2013). Moralitas Pembentukan Peraturan Daerah dalam Upaya Mencapai Keadilan Substantif (Morality Formation of Local Regulations in An Effort to Ensure Substantive Justice). Jurnal Legislasi Indonesia. 10 (20).125.
Dayanto.  (2013).Rekonstruksi  Paradigma  Pembangunan  Negara  Hukum  Indonesia Berbasis Pancasila. Jurnal Dinamika Hukum. 13 (3).498.
Hertogh,  Marc.  (2004).  A  European  Conception  of  Legal  Consciousness:  Rediscovering Eugen Ehrlich. Journal of Law and Society. 31 (4).4.
Kushandajani.(2008).Otonomi Desa Berbasis Modal Sosial Dalam Perspektif Socio Legal. FISIP  UNDIP, Semarang.70-71.
Muhammad  Irawan  dkk.  (2018).  The  Role  of  Judges  in  Realizing  Justice:  A  Criminal Justice  Perspective.  Journal  of  Law,  Policy  and  Globalization. International Institute  for  Science,  Technology  &  Education  Accelerating  Global Knowledge Creation and Sharing. 76.114.
Prentha, Bahria. (2011). Filsafat Hukum dan Nilai-Nilai Pancasila. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum. Pusat  Pengkajian  dan  Pengembangan  Kebijakan  Kementerian Hukum dan HAM RI. 5 (2).177.
Paserangi, Hasbir. (2016). Geographical Indications Protection “Pulut Mandoti Rice” as an
Alternative  of  People  Economic  Empowerment.  Journal  of  Law,  Policy  and Globalization. International  Institute  for  Science,  Technology  &  Education Accelerating Global Knowledge Creation and Sharing.54.143.
Sutrisno,  Endang.  (2014).  Implementasi  Pengelolaan  Sumberdaya  Pesisir  Berbasis Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  Secara  Terpadu  Untuk  Kesejahteraan  Nelayan. Jurnal Dinamika Hukum. 14 (1).3.
________________. (2015). Tracing the Performance of Law in Indonesia (A Perspective of  Thomas  Kuhn’s  “Normal  Science”,  Journal  of  Law,  Policy  and Globalization. International  Institute  for  Science,  Technology  &  Education Accelerating Global Knowledge Creation and Sharing. 37.126.
Sutrisno,  Endang-Sudarminto.  (2017).  Legal  Culture  of  Fisherman  Communities  in Indonesia  (Studies  in  Cirebon  Coastal  Fishing  Communities  in  the  Northern Coast  of  West  Java,  Indonesia.  International  Journal  of  Current  Advanced Research. 6 (2).2249-2253.
Yasin,  Rahman.  (2014).Telaah  Putusan  MK  dalam  Sengketa  PHPU  Pilpres  2004 (Perspektif Negara Demokrasi Konstitusional). Jurnal Konstitusi. 11 (4).652.