## ANALISIS KONSEP HAK ASASI MANUSIA DALAM BUKU TEKS PPKn UNTUK MEMBENTUK KARAKTER SISWA
(Analisis Deskriptif Siswa Kelas XI SMA di Kota Bandung)
Nuryadi 1 , *Aim Abdulkarim 2 ,*Prayoga Bestari 2
1 Mahasiswa S2 Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Indonesia
2 Dosen pada Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung,
Indonesia
* nanuryadi @gmail.com

## ANALYSIS OF THE CONCEPT OF HUMAN RIGHTS IN TEXT BOOKS FOR FORMING CHARACTER PPKN STUDENT
(Student Descriptive Analysis of Class XI in Bandung)

## ABSTRACT
Indonesia  is  a  country  that  has  diversity,  both  in  language,  culture,  ethnicity, religion or skin color. Supposedly this difference makes Indonesia the country into a peaceful,  prosperous,  and  free  from  suffering.  Therefore,  dipersekolahan  already must  teach  about  the  importance  of  human  rights.  Dibelajarkan  human  rights material  in  civics  intended  as  an  effort  to  increase  students'  knowledge  and awareness of human rights. The aim is to prevent students from doing acts contrary to  human  rights  and  discriminatory  behavior  based  on  differences  resulting  human rights  violations.  Human rights violations are not  only usually carried out  by local police officers, the public can commit human rights violations are severe.Generally, this study aimed to describe the analysis of human rights concepts in textbooks PPKn to shape the character of the students. In particular, this study aims to test and find the  relationship  of  human  rights  concepts  and  attitudes  implement  values-based character  PPKn  textbook  to  shape  the  character  of  students.  This  study  uses  a quantitative approach with descriptive analysis research method. Sources of data in this  study  were  teachers  and  students  of  class  XI  High  School  in  Bandung  and documents.  Techniques  of  collecting  data  using  interviews,  observations, questionnaires, and documentation. Data analysis procedures consisted of normality test,  descriptive  analysis,  multiple  correlation  analysis,  data  display,  and  inference data.  The  results  showed  that  a)  The  concept  of  human  rights  in  textbooks  PPKn presented  not  only  focuses  on  the  acquisition  of  cognitive,  but  also  includes  the development of attitudes and behavior of students. b) The attitude of the students in carrying out the character values must emerge from consciousness so that it can be implemented,  both  in  the  family,  school  and  community;  and  c)  The  concept  of human  rights  in  textbooks  dealing  PPKn  very  powerful  in  shaping  the  character  of students.
Keywords: human right, civic education, character.

## ABSTRAK
Negara  Indonesia  adalah  negara  yang  mempunyai  keanekaragaman,  baik  bahasa, budaya,  suku,  agama  maupun  warna  kulit.  Seharusnya  perbedaan  ini  menjadikan negara  Indonesia  menjadi  damai,  sejahtera,  dan  bebas  dari  penderitaan.  Oleh karena  itu,  di  sekolahan  sudah  harus  dibelajarkan  tentang  pentingnya  hak  asasi manusia.  Materi  hak  asasi  manusia  dibelajarkan  dalam  PKn  dimaksudkan  sebagai upaya  untuk  meningkatkan  pengetahuan  dan  kesadaran  siswa  terhadap  hak  asasi manusia.  Tujuannya  adalah  untuk  mencegah  siswa  melakukan  tindakan  yang bertentangan  dengan  hak  asasi  manusia  dan  tidak  berperilaku  diskriminatif berdasarkan  perbedaan  sehingga  terjadi  pelanggaran  hak  asasi  manusia. Pelanggaran  hak  asasi  manusia  tidak  hanya  biasa  dilakukan  oleh  oknum  aparat saja,  masyarakat  pun  bisa  melakukan  pelanggaran  hak  asasi  manusia  yang  berat. Secara  umum  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  analisis  konsep  hak asasi  manusia  dalam  buku  teks  PPKn  untuk  membentuk  karakter  siswa.  Secara khusus penelitian ini bertujuan menguji dan menemukan hubungan konsep hak asasi manusia dan sikap siswa melaksanakan nilai-nilai karakter berbasis buku teks PPKn untuk membentuk karakter siswa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan  metode  penelitian  analisis  deskriptif.  Sumber  data  dalam  penelitian  ini adalah  guru  serta  siswa  kelas  XI  SMA  di  Kota  Bandung  dan  dokumen.  Teknik pengumpulan  data  menggunakan  metode  wawancara,  observasi,  kuesioner,  dan dokumentasi.  Prosedur  analisis  data  terdiri  dari  uji  normalitas,analisi  deskriptif, analisis  korelasi  berganda,  display  data,  dan  penyimpulan  data.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa a) Konsep HAM dalam buku teks PPKn yang dipaparkan tidak hanya  menitikberatkan  pada  penguasaan  secara  kognitif  saja,  tetapi  meliputi  pula pada pengembangan sikap dan perilaku siswa. b) Sikap siswa dalam melaksanakan nilai-nilai karakter harus muncul dari kesadaran sehingga dapat dilaksanakan, baik di  keluarga, sekolah  maupun masyarakat; dan c) Konsep  hak asasi manusia  dalam buku teks PPKn sangat berhubungan kuat dalam membentuk karakter siswa.
Kata Kunci: hak asasi manusia, pendidikan kewarganegaraan, karakter

## A. PENDAHULUAN
Salah satu alat untuk membangun kesadaran hak asasi manusia para generasi mudanya  adalah  melalui  pendidikan.  Pendidikan  memahami  masa  perkembangan generasi  muda,  khususnya  dalam  perkembangan  sikap  dan  perilaku  guna memberikan  arah  dan  menentukan  pandangan  hidupnya.  Pendidikan  memiliki hakikat  mengajarkan  manusia  untuk  menjunjung  tinggi  etika,  moral,  akhlak,  budi pekerti  serta  perilaku  manusia  yang  dapat  menciptakan  kehidupan  yang  lebih  baik. Pendidikan juga dapat memupuk dan membina kesadaran hak asasi manusia, baik di keluarga,  sekolah,  maupun  masyarakat.  Hal  ini  sejalan  yang  dikemukakan  oleh Effendi,  yaitu  bentuk  kejelasan  pemerintah  di  dalam  menegakkan  HAM  salah satunya  dengan  menyebarluaskan  pemahaman  HAM  ke  dalam  dunia  pendidikan,
menjadi  pedoman  aparat/pejabat,  para  professional,  dan  juga  diketahui  anggota masyarakat luas Pemerintah ( grass root ), antara lain kalangan buruh dan tani 1 .
Berdasarkan  Permendikbud  Nomor  69  Tahun  2013  tentang  Kerangka  Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah yang dikeluarkan oleh  Kemendikbud,  HAM  merupakan  materi  dalam  ruang  lingkup  mata  pelajaran PPKn  yang  meliputi  contoh  kasus-kasus  HAM,  perlindungan  dan  pemajuan  HAM, dasar hukum HAM, upaya penegakan HAM, partisipasi masyarakat dalam pemajuan, penghormatan,  dan  penegakkan  HAM  di  Indonesia,  dan  HAM  dalam  Pancasila. Materi  Hak  Asasi  Manusia  dibelajarkan  dalam  PKn  dimaksudkan  sebagai  upaya untuk  meningkatkan  pengetahuan  dan  kesadaran  siswa  terhadap  hak  asasi  manusia. Tujuannya  adalah  untuk  mencegah  siswa  melakukan  tindakan  yang  bertentangan dengan hak asasi manusia. Hal ini sesuai dengan misi dari mata pelajaran PKn, yaitu sebagai mata pelajaran  yang membentuk warga negara agar memahami dan mampu melaksanakan  hak-hak  dan  kewajiban  untuk  menjadi  warga  negara  Indonesia  yang cerdas, terampil,  dan berkarakter.
Pengetahuan  dan  kesadaran  akan  hak  asasi  manusia  memang  sangat diperlukan bukan hanya slogan semata sebagai negara demokrasi. Hal ini dilakukan dengan  menanamkan  nilai-nilai  kemanusiaan  sejak  dini,  yaitu  melalui  sistem pendidikan  yang  secara  sengaja  memasukkan  materi  Hak  Asasi  Manusia  di kurikulum. Dengan dimasukkannya materi Hak Asasi Manusia dalam kurikulum dan diajarkan di sekolah maka siswa akan mengetahui perilaku yang melanggar hak asasi manusia.  Di  sadari  atau  tanpa  disadari  di  sekolah  banyak  siswa  yang  melakukan perilaku  yang  bertentangan  dengan  hak  asasi  manusia,  seperti  tidak  menghargai teman,  menghina  guru,  tidak  hormat  kepada  orang  tua,  tidak  menghargai  hak  asasi
1 Effendi,  A.Masyhur. Dimensi/Dinamika  Hak  Asasi  Manusia  dalam  Hukum  Nasional  dan Internasional (Jakarta:Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 36
temannya,  dan  hanya  menuntut  haknya  sebagai  siswa  tanpa  mau  melaksanakan kewajibannya sebagai siswa.
Materi  Hak  Asasi  Manusia  yang  diberikan  kepada  siswa  diharapkan  dapat membentuk kesadaran hak asasi manusia sejak awal sebagai upaya dalam membina warga  negara  yang  baik,  yaitu  warga  negara  yang  cerdas,  terampil,  dan  berkarakter serta  memiliki  kesadaran  akan  hak  dan  kewajibannya.  Hal  tersebut  sesuai  dengan rumusan fungsi dan tujuan pendidikan nasional, yaitu  mengembangkan kemampuan dan  membentuk  watak  serta  peradaban  bangsa  yang  bermartabat  dalam  rangka mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  bertujuan  untuk  berkembangnya  potensi  peserta didik agar menjadi  manusia  yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan  Yang Maha Esa,  berakhlak  mulia,  sehat,  berilmu,  cakap,  kreatif,  mandiri,dan  menjadi  warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab. 2
Karakteristik  warga  negara  yang  disebutkan  dalam  UU  No.  20  Tahun  2003 tersebut  merupakan  ciri  manusia  Indonesia  yang  seutuhnya.  Maksud  manusia Indonesia  seutuhnya  adalah  manusia  Indonesia  yang  beriman  dan  bertakwa  kepada Tuhan  Yang  Maha  Esa,  memiliki  akhlak  mulia,  sehat  jasmani  dan  rohani,  berilmu pengetahuan,  cakap,  kreatif,  mandiri,  demokrasi,  dan  bertanggung  jawab.  Hal  ini sesuai  dengan  yang  dikemukakan  oleh  Wahab  dan  Sapriya  bahwa  tujuan  dari  PKn adalah agar peserta didik memiliki kemampuan, yaitu berpikir secara kritis, rasional, dan  kreatif  dalam  menanggapi  isu  kewarganegaraan,  berpartisipasi  secara  aktif  dan bertanggung  jawab  dan  bertindak  secara  cerdas  dalam  kegiatan  bermasyarakat, berbangsa,  dan  bernegara,  serta  anti  korupsi,  berkembang  secara  positif  dan demokratis  untuk  membentuk  diri  berdasarkan  karakter-karakter  masyarakat
2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Tersedia: http://www.dpr.go.id . html pada tanggal 24 Oktober 2015.
Indonesia  agar  dapat  hidup  berdampingan  dengan  bangsa-bangsa  lainnya,  serta berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi 3 .

## B. PEMBAHASAN

## 1. Analisis Konsep HAM dalam Buku Teks
Di era globalisasi ini pemahaman siswa tentang konsep HAM dalam proses pembelajaran  Pendidikan  Kewarganegaraan  harus  ditujukan  untuk  pengembangan sejumlah  kemampuan  atau  kompetensi  yang  harus  dikuasai  siswa  sebagai  warga negara.  Dengan  dimilikinya  kemampuan-kemampuan  atau  kompetensi  tertentu, diyakini  siswa  akan  mampu  menjalankan  perannya  sebagai  warga  negara  yang mampu berkompetisi dengan warga dunia lainnya, serta mampu berpartisipasi secara bermutu  dalam  kehidupan  politik  di  tingkat  lokal,  nasional  maupun  internasional. Menurut  S.  Hamid  Husen  dalam  Sapriya  menyatakan  bahwa:  ”Konsep  adalah pengabstraksian dari sejumlah benda yang memiliki karakteristik yang sama”.  Jadi, konsep dapat dinyatakan dalam bentuk lain, baik yang konkrit atau abstrak, luas atau sempit,  satu  kata  frase.  Beberapa  konsep  yang  bersifat  konkrit  misalnya:  UUD, Pancasila,  Piagam  Jakarta  dan  sebagainya.  Beberapa  konsep  yang  bersifat  abstrak misalya demokrasi, mufakat, amandemen, hak asasi manusia 4 .
Adapun  menurut  Rahmat  ”Konsep  merupakan  pokok  pengertian  yang bersifat abstrak yang menghubungkan orang dengan kelompok benda, peristiwa atau pemikiran  (ide)” 5 .  Dari  pengertian  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  konsep  ini merupakan  satu  gagasan  yang  dapat  mengantarkan  peserta  didik  untuk  mengenal
3 Wahab,Abdul  Aziz  dan  Sapriya. Teori  dan  Landasan  Pendidikan  Kewarganegaraan .  (Bandung: Penerbit  Alfabeta, 2011),  hlm. 315
4 Sapriya dan Maftuh Bunyamin. Pendidikan IPS. (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2009),  hlm. 43
5 Rahmat,  dkk. Pembelajaran  Pendidikan  Kewarganegaraan .  (Bandung:  Laboratorium  PKn  UPI, 2009) , hlm. 10.
berbagai  gagasan  lain  dalam  bentuk  pemahaman  yang  sifatnya  lebih  luas.  Oleh karena  itu,  menurut  guru  dalam  pembelajaran  Pendidikan  Kewarganegaraan,  materi konsep  HAM  harus  senantiasa  dikaitkan  atau  dikontekstualkan  dengan  peristiwa- peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari.
Penjelasan  di  atas  dalam  pandangan  penulis  semakin  menegaskan  bahwa analisis konsep HAM pada saat ini harus dikontekstualkan dengan realitas kehidupan siswa.  Dengan  kata  lain,  dalam  konteks  globalisasi,  perlu  dikembangkan  program Pendidikan  Kewarganegaraan  yang  memfokuskan  pada  tema-tema  yang  sesuai dengan kehidupan sehari-hari masyarakat.  Hal  tersebut  dilandaskan pada hasil studi Cogan  dan  Derricot,  R  yang  merekomendasikan  bahwa  ” Civic  Education  program should focus on themes that are immediately relevant to people daily lives ”. Program pendidikan  kewarganegaraan  tersebut  perlu  diwujudkan  dalam  bentuk  “  ... a curriculum  geared  to  development  of  “world  citizens”  who  are  capable of  dealing with the crises” 6 , yakni seperangkat kurikulum yang diarahkan pada pengembangan warga dunia yang mampu mengelola krisis.
Senada  dengan  hal  di  atas  bahwa  pemahaman,  keterampilan,  dan  sikap kewarganegaraan  di  era  globalisasi  ini  terintegrasi  dalam  suatu  sistem  yang kompleks,  termasuk  orang  tua,  teman  sebaya,  organisasi  kewarganegaraan,  dan media masa, tetapi sekolah sungguh mempunyai peran yang penting. Analisis konsep HAM di sekolah memiliki peran penting karena secara khusus ditemukan “ an open classroom  climate  for  discussion  is  an  especially  important  factor  in  enchancing both civic knowledge and civic engagement ” 7 , yakni bahwa iklim kelas yang terbuka
6 Cogan,  J.J.  and  Derricott,  R. Citizenship  for  The  21 st Century:  An  International  Perspective  on Education (London: Kogan, 1999),  hlm.  37
7 Ibid., hlm. 40
untuk diskusi merupakan faktor penting dalam memperkuat wawasan dan partisipasi kewarganegaraan.
Salah  satu  upaya  dalam  memahami  konsep  HAM  ini  adalah  menggunakan buku  teks  pelajaran.  Oleh  karena  itu,  materi  tersebut  diakomodasi  ke  dalam  buku teks. Buku merupakan salah satu sumber belajar dari beberapa sumber belajar  yang ada.  Peserta  didik  atau  siswa  dituntut  tidak  hanya  mengandalkan  pengetahuan  dari dalam kelas, tetapi harus mau dan mampu menelusuri beragam sumber belajar yang diperlukan  untuk  memperoleh  hasil  belajar  yang  optimal.  Buku  teks  pelajaran  yang baik  memiliki  kelayakan  isi,  bahasa,  penyajian,  dan  kegrafikaan  pada  jenjang pendidikan.  Buku  teks  pelajaran  yang  baik  hendaknya  memiliki  standar  kelayakan isi.  Standar  kelayakan  ini  ditentukan  oleh  Badan  Standar  Nasional  Pendidikan (BSNP).
Menurut Tarigan bahwa buku teks adalah buku pelajaran dalam bidang studi tertentu  merupakan  buku  standar  yang  disusun  oleh  para  pakar  dalam  bidang  itu untuk  maksud-maksud  dan  tujuan  instruksional  yang  dilengkapi  dengan  sarana  dan mudah  dipahami  oleh  para  pemakainya  di  sekolah-sekolah  dan  perguruan  tinggi dalam menunjang sesuatu program pembelajara. 8 Dalam konteks ini dapat dikatakan bahwa  istilah  buku  teks  dapat  dianggap  sebagai  padanan  dari  istilah Textbook dari bahasa  Inggris  yang  dapat  diterjemahkan  sebagai  buku  pelajaran  atau  buku  ajar. Artinya,  buku  teks  adalah  buku  pelajaran  atau Textbook memiliki  pengertian  yang sama  dan  mempunyai  ciri-ciri  yang  khas.  Buku  pelajaran  berbeda  dengan  buku lainnya, seperti novel, kamus, buku cerita dan lain sebagainnya.
8 Tarigan,  H.G.  dan  Djago  Tarigan.  Telaah  Buku  Teks  Bahasa  Indonesia.  (Bandung:  Penerbit Angkasa, 1986), hlm. 13.
Berdasarkan pendapat  tersebut,  buku teks digunakan untuk   mata pelajaran tertentu.  Penggunaan buku teks  tersebut didasarkan pada tujuan pembelajaran yang mengacu  pada  kurikulum.  Selain  menggunakan  buku  teks,  pengajar  dapat menggunakan  sarana-sarana  ataupun  teknik  yang  sesuai  dengan  tujuan  yang  sudah dibuat sebelumnya. Penggunaan yang memadukan buku teks, teknik serta sarana lain ditujukan untuk mempermudah  pemakai  buku  teks  terutama  peserta  didik  dalam memahami materi.
Dalam  Peraturan      Menteri      Pendidikan      Nasional      Nomor      11     Tahun 2005 menjelaskan  bahwa  buku  teks  adalah  buku  acuan  wajib  untuk  digunakan di  sekolah  yang memuat materi  pembelajaran dalam rangka peningkatan keimanan dan  ketakwaan,  budi  pekerti  dan  kepribadian,  kemampuan  penguasaan  ilmu pengetahuan dan teknologi, kepekaan dan kemampuan estetis, serta potensi fisik dan kesehatan  yang  disusun  berdasarkan  standar  nasional  pendidikan.  Pusat  perbukuan menyimpulkan  bahwa  buku  teks  adalah  buku  yang  dijadikan  pegangan  siswa  pada jenjang tertentu sebagai media pembelajaran (instruksional), berkaitan dengan bidang studi  tertentu.  Berdasarkan  hal  tersebut,  buku  teks  merupakan  buku  standar  yang disusun  oleh  pakar  dalam  bidangnya,  bisa  dilengkapi  sarana  pembelajaran  (seperti rekaman) dan digunakan sebagai penunjang program pembelajaran.
Dengan demikian analisis konsep HAM dalam buku teks PPKn, berintikan nilai  dan  prinsip-prinsip  konstitusionalisme  Indonesia  serta  didukung  oleh  kualitas kompetensi kewarganegaraan yang baik, secara langsung berpengaruh besar terhadap perwujudan  warga  negara  yang  mampu  memahami  dan  mampu  melaksanakan  hak- hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 .
Hasil penelitian menunjukkan bahwa  analisis konsep HAM dalam buku teks tampak lebih interaktif dan aktif. Peserta didik lebih banyak pada keterampilan kerja sama tim ( team work ), keterampilan berkomunikasi dan berpikir kritis, analitis, dan efektif  dalam  memecahkan  masalah  ( problem  solving ).  Pelaksanaan  PBM  dimulai dengan  langkah-langkah  pembelajaran  dari  kegiatan  pendahuluan,  kegiatan  inti  dan kegiatan  penutup.  Proses  tersebut  memiliki  kesesuaian  dengan  hasil  penelitian Komalasari  yang  menunjukkan  bahwa  pembelajaran  Pendidikan  Kewarganegaraan berbasis kontekstual merupakan suatu proses menuju education for citizenship dalam konsepsi  Kerr  karena  melalui  pembelajaran  kontekstual  dalam  Pendidikan Kewarganegaraan,  siswa  tidak  hanya  dibekali  pengetahuan  kewarganegaraan,  tetapi juga  bagaimana  memperoleh  pengetahuan  tersebut  melalui  proses  mengkonstruksi pengetahuan  melalui  kegiatan  belajar  sambil  bekerja,  pengalaman  aktif  dan partisipatif  di  sekolah  dan  masyarakat.  Sehingga  Pembelajaran  kontekstual  dalam Pendidikan Kewarganegaraan tidak hanya mengembangkan civic knowledge , berupa pengetahuan  dan  pemahaman  tentang  sejarah  nasional,  struktur  dan  proses pemerintahan  dan  kehidupan  politik,  tetapi  juga civic  skills ,  berupa  keterampilan berpikir  kritis,  keterampilan  berpartisipasi,  dan  keterampilan  sosial,  dan civic disposition berupa    sikap  dan  komitmen  yang  penting  bagi  kehidupan kewarganegaraan melalui kegiatan aktif dan partisipatif dalam pengalaman langsung di  kelas,  sekolah,  dan  masyarakat.  Dengan  demikian  melalui  Pembelajaran kontekstual  dalam  Pendidikan  Kewarganegaraan, citizenship  education dikaitkan dengan  “ the  whole  education  experience  of  students ” 9 .    Hal  ini  sejalan  dengan Pemahaman  Cogan  tentang citizenship  education sebagai  berikut:“ …the  more
9 Komalasari. Pengaruh Pembelajaran Kontekstual dalam Pendidikan Kewarganegaraan terhadap Kompetensi Kewarganegaraan Siswa SMP. (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2009)
inclusive term encompasses both these in-school experiences as well as out-of-school or  non  formal/informal  learning  which  takes  place  in  the  family,  the  religious organization,  community  organizations,  the  media  etc.,  which  help  to  shape  the totality  of  the  citizen. ” 10 Dengan  demikian citizenship  education mencakup pengalaman  belajar  di  sekolah  dan  di  luar  sekolah  seperti  di  lingkungan  keluarga, organisasi  keagamaan,  organisasi  kemasyarakatan  termasuk  media  dan  lain sebagainya.
Analisis konsep hak asasi manusia dalam buku teks PPKn harus lebih baik daripada  analisis  selain  melalui  buku  teks.  Selain  itu,  dengan  adanya  buku  teks partisipasi  peserta  didik  cenderung  meningkat  yang  dibuktikan  dengan  kemampuan peserta  didik  dalam  mengemukakan  ide,  mendengarkan  ide,  mengambil  dan melaksanakan  keputusan,  mempertimbangkan  pro  dan  kontra,  mempengaruhi  orang lain,  mengatasi  konflik,  beorientasi  ke  depan,  membuat  keputusan,  dan  berpikir sebelum  bertindak.  Hasil  penelitian  ini  juga  diperkuat  dengan  penelitian  Aim Abdulkarim  bahwa  buku  teks  harus  bisa  melatih  dan  mengasah  daya  nalar  serta meningkatkan  kemampuan  berpikir  siswa.  Hal  tersebut  dikaji  dari  hierarki pengetahuan  dan  proses  berpikirnya.  Standar  kualitas  buku  teks  PPKn  yang  dapat memberdayakan  keterampilan  berpikir  secara  umum  terdiri  dari  tiga  unsur,  yaitu konsep, isi atau materi, unsur pembelajaran, dan unsur keterbacaan 11 .
Keberadaan buku teks dalam mengembangkan nilai dan moral kewarganegaraan (civic  virtue) sangat  berguna  untuk  menciptakan  warga  negara yang  berperilaku  baik  dan  bijak.  Hal  ini  terkait  dengan    konsep  dasar  pendidikan
10 Cogan,  J.J.  and  Derricott,  R. Citizenship  for  The  21 st Century:  An  International  Perspective  on Education (London: Kogan, 1999), hlm. 5
11 Abdulkarim,  A. Analisis  Isi  Buku  Teks  dan  Implikasinya  dalam  Memberdayakan  Keterampilan Berfikir Peserta didik SMP . (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2009)
nilai dari Hermann yang secara teoritik mengemukakan bahwa “ ... values is  neither taught  nor  cought,  it  is  learned ” 12 yang  artinya  bahwa  substansi  nilai  tidaklah semata-mata  ditangkap  dan  diajarkan  tetapi  lebih  jauh,  nilai  dicerna  dalam  arti ditangkap, diinternalisasi, dan dibakukan sebagai bagian yang melekat dalam kualitas pribadi seseorang melalui proses belajar. Proses belajar tidaklah terjadi dalam ruang bebas  budaya tetapi  dalam  masyarakat  yang syarat  budaya karena kita hidup dalam kehidupan masyarakat  yang berkebudayaan. Oleh karena itu, menurut Budimansyah bahwa  proses  pendidikan  pada  dasarnya  merupakan  proses  pembudayaan  atau enkulturasi  untuk  menghasilkan  manusia  yang  berkeadaban,  termasuk  di  dalamnya yang  berbudaya 13 .  Oleh  karena  itu  pendidikan  nilai  melalui  buku  teks  PPKn dikembangkan  melalui  proses  pembakuan,  pembiasaan,  pembudayaan,  praktek langsung  yang  terintegrasi  dalam  suatu  sistem  budaya  yang  kompleks,  termasuk kelas  Pendidikan  Kewarganegaraan,  sekolah,  keluarga,  kelompok  teman  sebaya, organisasi kewarganegaraan, dan media massa.
2. Karakter Siswa
Karakter adalah merupakan “sifat pribadi yang relatif stabil pada diri individu yang menjadi landasan bagi penampilan perilaku dalam standar nilai dan norma yang tinggi.” 14 . Hubungan dalam karakter dan moral adakah “karakter merupakan kualitas moral  seseorang.  Jika  seseorang  memiliki  moral  yang  baik,    maka  akan  memiliki
12 Hermann, “Value Theory (Axiology)”. ( The  Journal  of Value Inquiry .  VI,  (3).  1972), page  163- 184.
13 Budimansyah, D.“Pendidikan Demokrasi sebagai Konteks Civic Education di Negara Berkembang”. Acta Civicus, Vol. 1, No.1, Oktober 2007,  hlm.  11-26
14 Budimansyah,  D. Perancangan  Pemelajaran  Berbasis  Karakter .  (Bandung:  Widya  Aksara  Press, 2012), hlm. 3
karakter yang baik yang terwujud dalam sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari- hari” 15 .
Jadi  karakter  adalah  tindakan  seseorang  sebagai  individu  dan  moral merupakan  indikator  dari  baik-buruknya  karakter  seseorang.  Maka  pembentukan karakter  seseorang  untuk  memiliki  karakter  yang  baik  akan  menjadikannya  sebagai orang  yang  bermoral.  Menurut  Lickona,  karakter  adalah  kepemilikan  akan  hal-hal yang baik. Sebagai orang tua dan pendidik, tugas kita adalah mengajarkan anak-anak dan  karakter  adalah  apa  yang  termuat  di  dalam  pelajaran” 16 .  Lickona  menekankan kepada pentingnya karakter yang baik untuk dimiliki oleh peserta didik dengan cara memuatnya  dalam  materi  pembelajaran  di  sekolah.  Pentingnya  pembentukan karakter tersebut terlihat dari pendapat yang diungkapkan oleh Lickona 17 .Pandangan sekilas  pada  sejarah  mengingatkan  kita  bahwa  peradaban  tidak  berkembang selamanya.  Peradaban  naik  dan  peradaban  jatuh.  Peradaban  jatuh  ketika  moral memburuk-ketika  masyarakat  gagal  dalam  menyampaikan  kebaikan,  kekuatan karakter ke generasi berikutnya.
Berdasarkan pendapat tersebut nilai dari suatu karakter teramat sangat penting sehingga  karakter  dari  masyarakat  dalam  suatu  bangsa  dapat  mempengaruhi keberlangsungan  bangsanya.  Karena  karakter  akan  membentuk  masyarakat  yang bertanggung  jawab.  Oleh  sebab  itu  maka  perlu  adanya  suatu  bentuk  pendidikan karakter  dalam  membentuk  karakter  siswa  yang  nantinya  menjadi  bagian  dari masyarakat  Indonesia.  Dalam  mewujudkan  pembentukan  karakter  tersebut  peranan pendidikan  kewarganegaraan  amatlah  penting,  walaupun  tidak  cukup  hanya  kepada
15 Ibid, hlm. 5
16 Lickona,  Thomas. Character  Matters:  How  to  Help  Our  Children  Develo  Good  Judgment, Integrity,  and  Other  Essential  Virtues ,  Penerjemah  Juma  Abdu  Wamaungu  &  Jean  Antunes  Rudolf Zien. (Jakarta:Bumi Aksara, 2012), hlm. 13
17 Ibid, hlm. 12
pendidikan  secara  formal  di  sekolah  saja  dalam  membentuk  karakter  siswa. Pembentukan  karakter  amatlah  penting  untuk  perkembangan  siswa,  dan  nantinya menjadikan  mereka  menjadi  bagian  dari  masyarakat.  Tujuan  dari  pembentukan karakter tersebut adalah untuk menjadikan siswa sebagai warga negara yang baik.
Menurut  Lickona  terdapat  “sepuluh  nilai  kebajikan”  yang  penting  untuk membangun  karakter  yaitu: wisdom,  justice,  fortitude,  self-  control,  love,  positive attitude,  hard  work,  integrity,gratitude,  and  humility 18 .  Karakter  seseorang  dapat berkembang manakala terdapat proses organik yang manusiawi, hal ini diungkapkan secara  lebih  lugas  Lickona  menyebutkan  bahwa education  had  two  great  goals  to help people become smart and to help them become good 19 , sehingga karakter yang utuh  akan  mencakup  kemampuan  mengetahui  hal-hal  yang  baik,  menginginkan kebaikan  untuk  sesama,  dan  melakukan  kebaikan  sebagai  bentuk  tanggung  jawab sosialnya.  Lebih  lanjut  Lickona  menyebutkan  3  dimensi  karakter  unggul  seeorang yang  meliputi  pengetahuan  tentang  moral  ( Moral  Knowing ),  perasaan/sikap  (Moral
Loving/feeling ), dan perilaku/tindakan Moral ( Moral Acting ) 20 .

## C. PENUTUP
Analisis konsep HAM dalam buku teks juga memiliki hubungan yang positif dan  signifikan  dengan  karakter  siswa.  Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  karakter siswa  tidak  dapat  dilepaskan  dari  analisis  siswa  tentang  konsep  HAM  dalam  buku teks  PPKn.  Selain  itu,  secara  langsung  akan  berpengaruh  besar  terhadap pengembangan  kompetensi  kewarganegaraan  melahirkan  warga  negara  ideal,  yaitu warga negara yang berkarakter, warga negara yang bertanggungjawab, berpartisipasi
18 Lickona, Thomas. Character Matters: How to Help Our Children Develo Good Judgment, Integrity, and  Other  Essential  Virtues ,  Penerjemah  Juma  Abdu  Wamaungu  &  Jean  Antunes  Rudolf  Zien. (Jakarta:Bumi Aksara, 2012), hlm. 16
19 I bid , hlm. 36
20 Ibid, hlm. 53
secara  bermutu  dalam  berbagai  bidang  kehidupan,  serta  mampu  bersaing  dengan warga dunia lainnya dalam percaturan kehidupan yang semakin mengglobal. Dengan demikian,  analisis  siswa  tentang  konsep  HAM  dalam  buku  teks  PPKn  dan  sikap siswa  melaksanakan  nilai-nilai  karakter  yang  terkandung  dalam  buku  teks  PPKn akan tercermin dari karakter siswa dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan  mampu  melaksanakan  hak-hak  dan  kewajibannya  untuk  menjadi  warga  negara Indonesia  yang  cerdas,  terampil,  dan  berkarakter  yang  diamanatkan  oleh  Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

## D. REFERENSI
Abdulkarim,  A.  2007. Analisis  Isi  Buku  Teks  dan  Implikasinya  dalam Memberdayakan  Keterampilan  Berfikir  Peserta  didik  SMP .  Jurnal  Forum Kependidikan
Effendi,  A.Masyhur.  (2005). Dimensi/Dinamika  Hak  Asasi  Manusia  dalam  Hukum Nasional dan Internasional. Jakarta:Ghalia Indonesia Budimansyah,  D.  (2012). Perancangan  Pemelajaran  Berbasis  Karakter .  Bandung: Widya Aksara Press.
Budimansyah,  D.(2007)  “  Pendidikan  Demokrasi  sebagai  Konteks Civic  Education di Negara Berkembang”. Acta Civicus, Vol.1, No.1, Oktober 2007 Cogan,  J.J.  and  Derricott,  R.  (1999). Citizenship  for  The  21 st Century:  An International Perspective on Education. London: Kogan Hermann,  (1972) “Value  Theory  (Axiology)”. ( The  Journal  of Value Inquiry .  VI, (3).
Komalasari.(2009). Pengaruh  Pembelajaran  Kontekstual  dalam  Pendidikan Kewarganegaraan  terhadap  Kompetensi  Kewarganegaraan  Siswa  SMP. Universitas Pendidikan Indonesia. Tidak diterbitkan.
Lickona,  Thomas.  (2012). Character  Matters:  How  to  Help  Our  Children  Develo Good Judgment, Integrity, and Other Essential Virtues , Penerjemah Juma Abdu Wamaungu & Jean Antunes Rudolf Zien. Jakarta. Bumi Aksara Wahab,Abdul  Aziz  dan  Sapriya.  (2011) Teori  dan  Landasan  Pendidikan Kewarganegaraan . (Bandung: Penerbit  Alfabeta. Rahmat, dkk. Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan . (Bandung: Laboratorium PKn UPI, 2009) hlm 10.
Sapriya  dan  Maftuh  Bunyamin.  (2009). Pendidikan  IPS .  Bandung:  Remaja  Rosda Karya.
Tarigan,  H.G.  dan  Djago  Tarigan.  (1986). Telaah  Buku  Teks  Bahasa  Indonesia . Bandung: Penerbit Angkasa.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.