___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam
Vol. 2 No. 1 Januari – Juni 2019

## POLITIK HUKUM TAX AMNESTY DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN NASIONAL

## RICKY R. HASIBUAN
Email : ricky.hasibuan@haspraconsulting.com
___________________________________________________________________

## Abstrak
Program Tax Amnesty yang diterbitkan melalui Undang tentang  Pengampuanan  Pajak  merupakan  kebijakan  besar  yang  menerobos  konsep hukum  yaitu  “setiap  kesalahan  harus  mendapat  hukuman”  namun  tax  amnesty memberikan  pengampunan  bagi  para  pengemplang  pajak  dengan  syarat  membayar sejumlah  denda.  Dalam  politik  hukum  Undang kemanfaatan menjadi faktor yang paling diutamakan untuk mengump instan  dalam  rangka  membiayai  negara.  Tax  amnesty  ini  lahir  karena  rasio  prediksi realisasi  penerimaan  pajak  terlalu  jauh  jaraknya  sehingga  biaya  dalam  pembangunan nasional tidak tercover oleh pemasukan pajak yang ada. Sebagai upaya untuk dana secara cepat serta dapat menjaring wajib pajak baru, maka program Tax Amnesty sebagai solusi dalam upaya untuk meningkatkan pendapatan nasional.
Kata kunci : Politik Hukum, Tax Amnesty, Pembangunan Nasional ___________________________________________________________________

## A. Latar Belakang Masalah
Konsepsi  negara  hukum  Indonesia  yang menjadi  wacana  dalam  berbagai  forum  akademis  dan  ilmiah  yang  t selesai  dibicarakan  dan  diperdebatkan.  Semua  sepakat  bahwa  konsepsi  negara hukum Indonesia berbeda dengan konsepsi negara  hukum  Indonesia  memiliki  ciri  dan  karakteristik  yang  didasarkan  pada semangat  dan  jiwa  bangsa  ( volkgeist )  Indonesia,  y Hidayat, meskipun identifikasi dan perumusan ciri negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila telah dirumuskan, namun konsepsi negara hukum Pancasila belum  diimplementasikan dan  dilembagakan dengan  baik.  Oleh  karena  itu ada  upaya  sistematis  dan  terstruktur    untuk  melakukan  internalisasi  konsep
1 Arief  Hidayat, Membumikan  Konsep  Hukum  Pancasila  (Seminar  Pancasila  Sebagai Philosophice  Gronslag),  Undip,    Semarang,  Disampaikan  pada  acara  Seminar  Nasional  dengan tema,”  Menjaga  dan  Mengaktualisasikan  Pancasila  Sebagai  Philosophiche  Gronslag  Dalam Kehidupan  Berbangsa  Dan  Bernegara”, yang  diselenggarakan  oleh  Pusat  Kajian  Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 29 Juni 2013
___________________________________________________________________ Jurnal Kajian Politik Islam Ricky R. Hasibuan Politik Hukum Tax Amnesty .. |29

## POLITIK HUKUM TAX AMNESTY DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN NASIONAL

## ricky.hasibuan@haspraconsulting.com
___________________________________________________________________
Program Tax Amnesty yang diterbitkan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang  Pengampuanan  Pajak  merupakan  kebijakan  besar  yang  menerobos  konsep han  harus  mendapat  hukuman”  namun  tax  amnesty memberikan  pengampunan  bagi  para  pengemplang  pajak  dengan  syarat  membayar sejumlah  denda.  Dalam  politik  hukum  Undang-undang  Tax  Amnesty  ini  tujuan kemanfaatan menjadi faktor yang paling diutamakan untuk mengumpulkan dana secara instan  dalam  rangka  membiayai  negara.  Tax  amnesty  ini  lahir  karena  rasio  prediksi realisasi  penerimaan  pajak  terlalu  jauh  jaraknya  sehingga  biaya  dalam  pembangunan nasional tidak tercover oleh pemasukan pajak yang ada. Sebagai upaya untuk menarik dana secara cepat serta dapat menjaring wajib pajak baru, maka program Tax Amnesty sebagai solusi dalam upaya untuk meningkatkan pendapatan nasional.
Politik Hukum, Tax Amnesty, Pembangunan Nasional
___________________________________________________________________
Indonesia  yangberbasis  Pancasila  telah  lama menjadi  wacana  dalam  berbagai  forum  akademis  dan  ilmiah  yang  tidak  kunjung diperdebatkan.  Semua  sepakat  bahwa  konsepsi  negara hukum Indonesia berbeda dengan konsepsi rechtstaat maupun rule of law .Konsepsi negara  hukum  Indonesia  memiliki  ciri  dan  karakteristik  yang  didasarkan  pada )  Indonesia,  yakni  Pancasila. 1 Menurut  Arief Hidayat, meskipun identifikasi dan perumusan ciri negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila telah dirumuskan, namun konsepsi negara hukum Pancasila belum  diimplementasikan dan  dilembagakan dengan  baik.  Oleh  karena  itu,  perlu ada  upaya  sistematis  dan  terstruktur    untuk  melakukan  internalisasi  konsep
Membumikan  Konsep  Hukum  Pancasila  (Seminar  Pancasila  Sebagai Philosophice  Gronslag),  Undip,    Semarang,  Disampaikan  pada  acara  Seminar  Nasional  dengan tema,”  Menjaga  dan  Mengaktualisasikan  Pancasila  Sebagai  Philosophiche  Gronslag  Dalam yang  diselenggarakan  oleh  Pusat  Kajian  Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 29 Juni 2013, hlm.1.
___________________________________________________________________
30| Ricky R. Hasibuan
Politik Hukum Tax Amnesty ..
negara  hukum  Pancasila  ke  dalam  aspek bernegara, utamanya dalam pembentukan sistem ekonomi Indonesia berdasarkan Pancasila.
Pasal  1  Ayat  (3)  Undang-Undang NRI)  Tahun  1945  menegaskan  bahwa,  ‘’Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia adalah  Negara  hukum.’’  Sejalan  dengan  itu,  Soehino  menyatakan  bahwa,  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  berdasarkan  Pancasila  dan  UUD  N adalah Negara Hukum, yaitu negara yang segala aktivitasnya baik yang dilakukan oleh  penguasa  maupun  oleh  warga  negara  harus  berdasarkan  atas  ketentuan ketentuanhukum  dan  atau  aturan-aturan hukum.
Konsep  sistem  ekonomi  Indonesia  berdasarka Revrisond  Baswir 3 merupakan  turunan  dari  sistem  demokrasi  ekonomi  yang disesuaikan dengan nilai-nilai lokal, dalam ekonomi kerakyatan seperti Indonesia, nilai  dan  semangat  yang  diusung  adalah  kegotong persaudaraan dan rasa senasib sepenanggungan, merupakan pilihan ketiga antara kapitalisme  dengan  sosialisme  yang  berusaha  menembus  dan  mengatasi ketimpangan-ketimpangan  sosial  yang  terjadi, keadilan  dan  kesejahteraan  serta  kemakmuran  bagi  sel telah  dituangkan  dalam  Pembukaan  UUD  NRI  tahun  1945  alinea  ke tertuang  cita-cita  Negara  Republik  Indonesia  sebagai  tujuan  yang  dimaksudkan Negara Kesejahteraan di atas, yaitu:
“Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan  untuk  memajukan  kesejahteraan  umum,  mencerdaskan  kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian  abadi,  dan  keadilan  sosial,
Kebangsaan  Indonesia  itu  dalam  suatu  Undang Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang  berkedaulatan  rakyat  dengan  berdasar  kepada Ketuhanan  Yang Maha Esa,  Kemanusiaan  yang  adil  dan  ber Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan,  serta  dengan  mewujudkan  suatu  Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
2 Soehino, Hukum Tata Negara Teknik Perundang dan  Perubahan  Kedua  Undang-Undang  Dasar 1945), (Yogyakarta: BPFE, 2006), hlm.18.
3 Revrisond Baswir , Demokrasi ekonomi,
___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam
Vol. 2 No. 1 Januari – Juni 2019
negara  hukum  Pancasila  ke  dalam  aspek-aspek  kehidupan  berbangsa  dan bernegara, utamanya dalam pembentukan sistem ekonomi Indonesia berdasarkan
ndang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  (UUD NRI)  Tahun  1945  menegaskan  bahwa,  ‘’Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia adalah  Negara  hukum.’’  Sejalan  dengan  itu,  Soehino  menyatakan  bahwa,  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  berdasarkan  Pancasila  dan  UUD  NRI  Tahun  1945 adalah Negara Hukum, yaitu negara yang segala aktivitasnya baik yang dilakukan oleh  penguasa  maupun  oleh  warga  negara  harus  berdasarkan  atas  ketentuan-
aturan hukum. 2
Konsep  sistem  ekonomi  Indonesia  berdasarkan  Pancasila  menurut merupakan  turunan  dari  sistem  demokrasi  ekonomi  yang nilai lokal, dalam ekonomi kerakyatan seperti Indonesia, nilai  dan  semangat  yang  diusung  adalah  kegotong-royongan,  kebersamaan, dan rasa senasib sepenanggungan, merupakan pilihan ketiga antara kapitalisme  dengan  sosialisme  yang  berusaha  menembus  dan  mengatasi ketimpangan  sosial  yang  terjadi,  komitmen  untuk  mewujudkan keadilan  dan  kesejahteraan  serta  kemakmuran  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia,
dalam  Pembukaan  UUD  NRI  tahun  1945  alinea  ke-4  telah cita  Negara  Republik  Indonesia  sebagai  tujuan  yang  dimaksudkan
Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan  untuk  memajukan  kesejahteraan  umum,  mencerdaskan  kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian  abadi,  dan  keadilan  sosial,  maka  disusunlah  Kemerdekaan Kebangsaan  Indonesia  itu  dalam  suatu  Undang-Undang  Dasar  Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang  berkedaulatan  rakyat  dengan  berdasar  kepada Ketuhanan  Yang Maha Esa,  Kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab,  Persatuan  Indonesia,  dan
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan,  serta  dengan  mewujudkan  suatu  Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.
Hukum Tata Negara Teknik Perundang-Undangan (Setelah Perubahan Pertama
Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun
, Demokrasi ekonomi, (Malang: Averroes Press, tanpa tahun), hlm. 59.
___________________________________________________________________ POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam
Indonesia  adalah  negara  yang  berlandaskan  pada  supremasi  huku menjamin  keadilan  bagi  seluruh  rakyatnya,  artinya  segala  tindakan  alat perlengkapan negara atau penguasa semata kata lain diatur oleh hukum, bukan diperintah berdasarkan kesewenang penguasa. Hal tersebut sebagai wujud cerminan rasa keadilan bagi pergaulan hidup warganya.Jadi,  suatu  pemerintahan  disuatu  negara  hukum  akan  selalu mendahulukan kepentingan rakyatnya, dengan demikian, pemerintah mempunyai konsekuensi  yang  memaksa  turut  serta  aktif  dalam  perga orang  agar  tetap  terpelihara.  Pemerintah  yang  menganut  sistim  Negara Kesejahteraan  ( welfare  state )  mempunyai  tugas  yang  sangat  luas  yang  meliputi penyelenggaraan  kepentingan  umum.Keadilan  adalah  syarat  tercapainya  hidup, dan  merupakan  cerminan  dari  apa  yang  dimaksud  dari  cita tertuang  dalam  negara.  Ukuran  keadilan  menjadi  salah  satu  tolak  ukur keberhasilan  dalam  negara  hukum  yang  mengidamkan  tercapainya  negara sejahtera.
Pembangunan  nasional  merupakan  wujud  dari  pelak Pancasila,  yaitu  Keadilan  Sosial  Bagi  Seluruh  Rakya mencapai  tujuan  tersebut  di  atas,  negara  membutuhkan  dana  sebagai penyelenggara  aktivitas  negara  dan  dana  dibutuhkan  oleh  negara  antara  lain diperoleh  dari  pajak.  Dengan  kata  lain  untuk  mewujudkan  cita diperlukan  partisipasi  dan  peran  serta  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  U Undang  Republik  Indonesia    Nomor  25  Tahun  2000  tentang  Program Pembangunan  Nasional,  butir  3.2.1  Program  Peningkatan  Penerimaan menyebutkan bahwa:
“Program  ini  terutama  bertujuan meningkatkan  efekti sumber-sumber  penerimaan  bukan  pajak.  Sasaran  yang  hendak  dicapai melalui  program  ini  adalah  meningkatkan  pe penerimaan  pajak.Kegiatan  pokok  yang  dilakukan  adalah  (1)  memperluas basis  pajak  dengan  menyederhanakan  administrasi  pajak,  menghilangkan berbagai  pengecualian  pajak,  dan  meningkatkan  penegakan  hukum  bagi wajib  pajak  dan  petugas  pajak  yang  melanggar  ketentuan  perunda undangan  perpajakan;  (2)  mengoptimalkan  kepemilikan  pemerintah  dalam BUMN, dengan menekan kewajiban pemerintah dan meningkatkan manfaat dari  kepemilikan  tersebut  melalui  proses  privatisasi;  (3)  menghapuskan secara bertahap pengelolaan dana
budget )”.
Dalam  satu  dekade  terakhir  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara
___________________________________________________________________
Jurnal Kajian Politik Islam Ricky R. Hasibuan Politik Hukum Tax Amnesty .. |31
Indonesia  adalah  negara  yang  berlandaskan  pada  supremasi  hukum  dan menjamin  keadilan  bagi  seluruh  rakyatnya,  artinya  segala  tindakan  alat-alat perlengkapan negara atau penguasa semata-mata berdasarkan hukum atau dengan kata lain diatur oleh hukum, bukan diperintah berdasarkan kesewenang-wenangan
ut sebagai wujud cerminan rasa keadilan bagi pergaulan hidup warganya.Jadi,  suatu  pemerintahan  disuatu  negara  hukum  akan  selalu mendahulukan kepentingan rakyatnya, dengan demikian, pemerintah mempunyai konsekuensi  yang  memaksa  turut  serta  aktif  dalam  pergaulan  sosial  bagi  semua
emerintah  yang  menganut  sistim  Negara )  mempunyai  tugas  yang  sangat  luas  yang  meliputi penyelenggaraan  kepentingan  umum.Keadilan  adalah  syarat  tercapainya  hidup,
n  cerminan  dari  apa  yang  dimaksud  dari  cita-cita  rakyat  yang tertuang  dalam  negara.  Ukuran  keadilan  menjadi  salah  satu  tolak  ukur keberhasilan  dalam  negara  hukum  yang  mengidamkan  tercapainya  negara
Pembangunan  nasional  merupakan  wujud  dari  pelaksanaan  sila  kelima Pancasila,  yaitu  Keadilan  Sosial  Bagi  Seluruh  Rakyat  Indonesia,  dalam  rangka mencapai  tujuan  tersebut  di  atas,  negara  membutuhkan  dana  sebagai penyelenggara  aktivitas  negara  dan  dana  dibutuhkan  oleh  negara  antara  lain
k.  Dengan  kata  lain  untuk  mewujudkan  cita-cita  Bangsa diperlukan  partisipasi  dan  peran  serta  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  Undang-
Nomor  25  Tahun  2000  tentang  Program
Pembangunan  Nasional,  butir  3.2.1  Program  Peningkatan  Penerimaan  Negara,
“Program  ini  terutama  bertujuan meningkatkan  efektivitas  perpajakan  dan sumber  penerimaan  bukan  pajak.  Sasaran  yang  hendak  dicapai melalui  program  ini  adalah  meningkatkan  penerimaan  negara,  khususnya pajak.Kegiatan  pokok  yang  dilakukan  adalah  (1)  memperluas basis  pajak  dengan  menyederhanakan  administrasi  pajak,  menghilangkan berbagai  pengecualian  pajak,  dan  meningkatkan  penegakan  hukum  bagi wajib  pajak  dan  petugas  pajak  yang  melanggar  ketentuan  perundang- undangan  perpajakan;  (2)  mengoptimalkan  kepemilikan  pemerintah  dalam BUMN, dengan menekan kewajiban pemerintah dan meningkatkan manfaat dari  kepemilikan  tersebut  melalui  proses  privatisasi;  (3)  menghapuskan secara bertahap pengelolaan dana-dana negara di luar anggaran negara ( off-
Dalam  satu  dekade  terakhir  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara
___________________________________________________________________
32| Ricky R. Hasibuan
Politik Hukum Tax Amnesty ..
(APBN)  mengalami  peningkatan yang  sangat besar. Data  penerimaan  perpajakan dalam APBN 2017 ditetapkan sebesar Rp. besar dari Rp. 259 triliun dibandingkan penerimaan perpajakan dalam APBN yang sudah  diaudit  oleh  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK)  sebesar  Rp.  1.240  triliun. Namun  demikian,  penerimaan  tersebut  jauh  lebih  rendah  dibandingkan  dengan RAPBN  2016  dan  APBN-P  2016  yang  masing dan  Rp.  1.539,1  triliun.  Penerimaan  perpajakan  pada  2016  ditarget  lebih  tinggi dibandingkan  dengan  realisasi  2015  dikarenakan  adanya  kebjakan yang mulai diberlakukan September 2016 sampai akhi pemerintah sebesar Rp. 165 triliun. Jadi target dalam APBN Namun  apabila  gagal,  maka shart  fall penerimaan  pajak  seperti  tahun  2014  dan 2015 akan terjadi lagi.Dalam tabel berikut disajikan perkembangan APBN kurun waktu dari tahun 2013 sampai dengan 2017.
Tabel 1. Proporsi Penerimaan Pajak terhadap Penerimaan Negara Tahun 2013 s.d. 2017.
Jumlah (dalam Triliun Rupiah) Tahun Anggaran Penerimaan Negara 2013 1,438,891.10 2014 1,550,490.80 2015 1,508,020.37 2016 1,786,225.00 2017 1,750,283.00
Sumber: Kementerian Keuangan RI – RAPBN 2017 (data
Persentase penerimaan perpajakan terhadap total penerimaan dalam negeri dan total penerimaan negara terus meningkat. Pada tahun 2013, perpajakan terhadap total penerimaan negara sebesar 75% dari total pendapatan dalam  negeri.  Pada  tahun  2017,  target total penerimaan negara sebesar 85,63% dan 83,99% dari total pendapatan dalam negeri. Target persentase pendapatan pajak terhadap total pendapatan negara dan total  pendapatan  dalam  negeri  tahun  2017,  lebih  rendah  dibandingkan  dengan
___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam
Vol. 2 No. 1 Januari – Juni 2019
(APBN)  mengalami  peningkatan yang  sangat besar. Data  penerimaan  perpajakan dalam APBN 2017 ditetapkan sebesar Rp. 1.499 triliun. Jumlah tersebut jauh lebih besar dari Rp. 259 triliun dibandingkan penerimaan perpajakan dalam APBN yang sudah  diaudit  oleh  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK)  sebesar  Rp.  1.240  triliun. Namun  demikian,  penerimaan  tersebut  jauh  lebih  rendah  dibandingkan  dengan 2016  yang  masing-masing  sebesar  Rp.  1.564,4  triliun dan  Rp.  1.539,1  triliun.  Penerimaan  perpajakan  pada  2016  ditarget  lebih  tinggi dibandingkan  dengan  realisasi  2015  dikarenakan  adanya  kebjakan tax  amnesty yang mulai diberlakukan September 2016 sampai akhir Maret 2017 dengan target pemerintah sebesar Rp. 165 triliun. Jadi target dalam APBN-P 2016 bisa tercapai.
penerimaan  pajak  seperti  tahun  2014  dan Dalam tabel berikut disajikan perkembangan APBN selama sampai dengan 2017.
Tabel 1. Proporsi Penerimaan Pajak terhadap Penerimaan Negara Tahun 2013 s.d.
Jumlah (dalam Triliun Rupiah) Su mb er Penerimaan Pajak Persentase % 1,077,306.70 75% Re alis asi 1,146,865.80 74% 1,240,418.86 82% 1,539,166.20 86% AP BN -P 1,498,871.00 86% AP BN RAPBN 2017 (data diolah).
Persentase penerimaan perpajakan terhadap total penerimaan dalam negeri dan total penerimaan negara terus meningkat. Pada tahun 2013, share penerimaan perpajakan terhadap total penerimaan negara sebesar 75% dari total pendapatan dalam  negeri.  Pada  tahun  2017,  target share penerimaan  perpajakan  terhadap total penerimaan negara sebesar 85,63% dan 83,99% dari total pendapatan dalam persentase pendapatan pajak terhadap total pendapatan negara dan total  pendapatan  dalam  negeri  tahun  2017,  lebih  rendah  dibandingkan  dengan
___________________________________________________________________ POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam
Vol. 2 No. 1 Januari – Juni 2019
APBN-P 2016. Dalam APBN-P 2016, target presentase pendapatan pajak terhadap total penerimaan negara sebesar 86,17% negeri.  Penurunan  ini  menunjukkan  bahwa  pemerintah  terlihat  lebih  realistis dalam menetapkan target penerimaan perpajakan di tengah perlambatan ekonomi yang sedang terjadi. 4
Center  of  Indonesia  Taxation  Analysis mengungkapkan,  banyak  negara  yang  tidak  berhasil  menerapkan  kebijakan pengampunan pajak ( tax amnesty ). Namun, Italia dan Afrika Selatan bisa dijadikan contoh  negara  yang  berhasil  menerapkan  kebijakan  tersebut  dan  memperoleh hasil  yang  baik.  Direktur  Eksekutif  CITA,  Yustinus  Prastowo  menilai,  Indonesia sedianya  bisa  mencontoh  apa  yang  dilakukan  oleh  kedua  negara  tersebut. Misalnya  Italia,  sebelum  menerapkan intelijen  untuk  melacak  keberadaan  d negeri.Jadi sebelum amnesty , Italia mengirim intelijen ekonomi
untuk ngecek dimana  sih  uang-uang  Italia.  600  miliar  Euro  ada  di  Monako  dan Vatikan.
Menurutnya,  cara  tersebut  lebih  maksimal  manfaat  yang  didapatkan dibanding  langsung  menerapkan  pengampunan  pajak.  Terbukti,  Italia  mampu menarik dana masyarakatnya yang terparkir di luar negeri hingga 80 miliar euro.

## Tabel 2. Perbandingan Hasil Uang Tebusan dan Deklarasi Harta
Negara Uang Tebusan (IDR) Irlandia Rp. 4,9 India Rp. 20,8 Italia Rp. 22,4 Afrika Selatan Rp. 2,4 Jerman Rp. 13,7
4 Rosan  Roeslani, Amnesti  Pajak  sebagai  Momentum  Penguatan  Fiskal  dan Daya  Saing  Ekonomii, dalam  Djokosoetono  Research  Center, Bagi  Pembiayaan  Pembangunan  Berkelanjutan Universitas Indonesia, 2016), hlm. 28-29.
5 Lily  Rusna  Fajriah, Dua  Negara  Ini  Bisa  Jadi  Contoh  Keberhasilan https://ekbis.sindonews.com/read/1103450/33/dua keberhasilan-tax-amnesty-1461402051,  diakses  tanggal  14  November  2018,  pukul  18.27 WIB.
___________________________________________________________________ Jurnal Kajian Politik Islam Ricky R. Hasibuan Politik Hukum Tax Amnesty .. |33
P 2016, target presentase pendapatan pajak terhadap total penerimaan negara sebesar 86,17% dan 86,17% dari total pendapatan dalam negeri.  Penurunan  ini  menunjukkan  bahwa  pemerintah  terlihat  lebih  realistis dalam menetapkan target penerimaan perpajakan di tengah perlambatan ekonomi
Center  of  Indonesia  Taxation  Analysis (CITA)  pada  tanggal  23  April  2016 mengungkapkan,  banyak  negara  yang  tidak  berhasil  menerapkan  kebijakan ). Namun, Italia dan Afrika Selatan bisa dijadikan contoh  negara  yang  berhasil  menerapkan  kebijakan  tersebut  dan  memperoleh il  yang  baik.  Direktur  Eksekutif  CITA,  Yustinus  Prastowo  menilai,  Indonesia sedianya  bisa  mencontoh  apa  yang  dilakukan  oleh  kedua  negara  tersebut. Misalnya  Italia,  sebelum  menerapkan tax  amnesty ,  pemerintahnya  mengirim intelijen  untuk  melacak  keberadaan  dana  masyarakatnya  yang  terparkir  di  luar
, Italia mengirim intelijen ekonomi
uang  Italia.  600  miliar  Euro  ada  di  Monako  dan
Menurutnya,  cara  tersebut  lebih  maksimal  manfaat  yang  didapatkan dibanding  langsung  menerapkan  pengampunan  pajak.  Terbukti,  Italia  mampu menarik dana masyarakatnya yang terparkir di luar negeri hingga 80 miliar euro. 5

## Perbandingan Hasil Uang Tebusan dan Deklarasi Harta
Uang Tebusan (IDR) Negara Dekalarasi Harta (IDR) Irlandia Rp. 30,8 Rp. 20,8 Rp. 22,4 Afrika Selatan Rp. 118,1 Rp. 13,7
Amnesti  Pajak  sebagai  Momentum  Penguatan  Fiskal  dan  Membangun dalam  Djokosoetono  Research  Center, Amnesti  Pajak  Efektivitasnya Bagi  Pembiayaan  Pembangunan  Berkelanjutan ,  (Depok:  Badan  Penerit  Fakultas  Hukum
Dua  Negara  Ini  Bisa  Jadi  Contoh  Keberhasilan  Tax  Amnesty , https://ekbis.sindonews.com/read/1103450/33/dua-negara-ini-bisa-jadi-contoh- diakses  tanggal  14  November  2018,  pukul  18.27
___________________________________________________________________
34| Ricky R. Hasibuan
Politik Hukum Tax Amnesty .. Belgia Rp. 7,4 Italia Rp. 60,9 Spanyol Rp. 18,2 Australia Rp. 8,3 Chili Rp. 20,8 Indonesia Rp. 97,3 Sumber: Data Diolah. 6
Pencapaian ini menunjukkan amnesti pajak cukup efektif untuk menambah jumlah  Wajib  Pajak.  Buktinya,  bahwa  sejak  berlakunya  amnesti terdaftar Wajib Pajak baru sebanyak 12.892 mampu menjaring data baru dan data informasi hasil amnesti akan menjadi dasar untuk  memperluas  basis  pajak.  Hal terbangunnya  sistem  perpajakan  yang  berkeadilan  dan  berkepastian  hukum melalui pengampunan pajak. 7
Hingga  detik  terakhir  31  Maret  2017,  sedikitnya  Rp dideklarasikan dan terdiri dari Rp. 3.687 triliun deklarasi dalam negeri, Rp triliun  deklarasi  luar  negeri,  dan  Rp.  147  triliun  komitmen  repatriasi.  Deklarasi harta melampaui target Rp. 4.000 triliun, sedangkan repatriasi hanya tercapai 15% jauh  dibawah  target  Rp.  1.000  triliun.  Uang  tebusan  yang  terkumpul  Rp triliun atau 82% dari target Rp.165 triliun.
Evaluasi menyeluruh merupakan titik awal yang sangat diperlukan agar kita tidak  tersesat  menerka  arah  reformasi  perpajakan. beberapa  capaian,  khususnya  repatriasi  dana  dan  partisipan  amnesti. amnesti pajak memiliki tujuan utama mengalihkan harta dari luar negeri ke dalam negeri. Artinya, repatriasi adalah sasaran amnesti. Faktanya, pencapaian Rp triliun-dengan  kemungkinan  R.p  29  triliun  membatalkan  repatriasi upaya menyuntikkan likuiditas pada perekonomian domestik. Apalagi sebenarnya uang tebusan Rp. 135 triliun adalah perpindahan likuiditas dari perbankan ke kas negara. Dengan kata lain, kondisi likuiditas perbankan dan sektor keuangan pasca amnesti masih impas. 9
6 Yustinus  Prastowo, Pengampunan  Pajak  Historiografi  Perjalanan  Amnesti  Pajak  di Indonesia, Jakarta : Cipta Riset Fiskal, 2017, hlm. 207.
7 Ibid., hlm. 207.
8 Ibid . hlm. 233.
9 Ibid . hlm. 234-235.
___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam
Vol. 2 No. 1 Januari – Juni 2019
Rp. 60,9 Italia Rp. 1.211,8 Rp. 18,2 Spanyol Rp. 207,5 Australia Rp. 69,3 Rp. 20,8 Chili Rp. 277,3 Rp. 97,3 Indonesia Rp. 3.705,0 n ini menunjukkan amnesti pajak cukup efektif untuk menambah
jumlah  Wajib  Pajak.  Buktinya,  bahwa  sejak  berlakunya  amnesti  pajak  telah terdaftar Wajib Pajak baru sebanyak 12.892 wajib pajak. Selain itu, amnesti pajak mampu menjaring data baru dan data informasi hasil amnesti akan menjadi dasar untuk  memperluas  basis  pajak.  Hal-hal  ini  merupakan  pra-syarat  bagi stem  perpajakan  yang  berkeadilan  dan  berkepastian  hukum
Hingga  detik  terakhir  31  Maret  2017,  sedikitnya  Rp.  4.866  triliun  harta
3.687 triliun deklarasi dalam negeri, Rp. 1.032
147  triliun  komitmen  repatriasi.  Deklarasi
4.000 triliun, sedangkan repatriasi hanya tercapai 15%
1.000  triliun.  Uang  tebusan  yang  terkumpul  Rp.  135
65 triliun. 8
Evaluasi menyeluruh merupakan titik awal yang sangat diperlukan agar kita tidak  tersesat  menerka  arah  reformasi  perpajakan. Pertama ,  belum  maksimalnya beberapa  capaian,  khususnya  repatriasi  dana  dan  partisipan  amnesti. Kedua , iliki tujuan utama mengalihkan harta dari luar negeri ke dalam negeri. Artinya, repatriasi adalah sasaran amnesti. Faktanya, pencapaian Rp. 147
p  29  triliun  membatalkan  repatriasi-menyulitkan perekonomian domestik. Apalagi sebenarnya lah perpindahan likuiditas dari perbankan ke kas negara. Dengan kata lain, kondisi likuiditas perbankan dan sektor keuangan pasca-
Pengampunan  Pajak  Historiografi  Perjalanan  Amnesti  Pajak  di Jakarta : Cipta Riset Fiskal, 2017, hlm. 207.
___________________________________________________________________ POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam
Peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak sebagai salah satu sumber pembiayaan yang sangat dimungkinkan dan terbuka luas, didasarkan pada jumlah pembayar  pajak  dari  tahun  ke  tahun  yang  diharapkan  semakin  banyak  seiring dengan  semakin  bertambahnya  jum kesejahteraan  masyarakat.  Saat  ini  pemerintah  terus  berusaha penerimaan  negara  dari  sektor  Pajak,  hal  ini mendatang  penerimaan  dari  sektor  pajak  akan  merupakan  primadona  dalam mengisi  kas  APBN,  setelah  penerimaan  dari  minyak  bumi  dan  gas  bukan merupakan sektor pendapatan utama yang dapat diandalkan meningkatkan  penerimaan  pajak  ini  tentunya  sangat  berkaitan  erat  dengan berkembang  tidaknya  dunia  usaha  di  tanah  air perkembangan, maka penerimaan pajak dapat dipastikan akan meningkat.
Pasal  37A  UU  No.  6  Tahun  1983  tentang  Ke Perpajakan  sebagaimana  telah  beberapa  kali  diubah  terakhir  dengan  UU  No.  16 Tahun 2009 menjadi dasar hukum diterapkannya kebijakan yang dikenal dengan s unset policy jilid I. Sedangkan sunsetpolicy yang mengatur tentang kewenangan Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas  permohonan  Wajib  Pajak  dapat  mengurangkan  atau  menghapuskan  sanksi administrasi  berupa  bunga,  denda  dan  kenaikan  yang  terutang  sesui  dengan ketentuan  peraturan  perundangan  perpajakan  dalam  hal  sanksi  tersebut dikenakan  karena  kekhilafan  Wajib  Pajak  atau  bukan  karena  kesalahannya. Direktur  Jenderal  Pajak  menindak  lanjuti  dengan  menerbitkan  surat  No.  S 38/PJ./2008  tanggal  14  Maret  2008  yang  berisi  instruksi  kepada  Kep Wilayah  Direktorat  Jenderal  Pajak  (DJP)  dan  Kepala  Kantor  Pelayanan  Pajak untuk  melaksanakan  sejumlah  kegiatan  sosialisasi  s cara  dan  media  sesuai  dengan  situasi  dan  kondisi  setempat.  Kebijakan  ini merupakan  versi  mini  dari  program  pengampunan  pajak  ( banyak diminta kalangan usaha.
Sunset  policy belum  mampu  memuaskan  semua  pihak  tetapi  kebijakan  ini telah  menimbulkan  kelegaan  bagi  banyak  pihak. implementasi perpajakan di Indonesia masih mempunyai beberapa permasalahan utama,  yaitu:  (1)  Kepatuhan  Wajib  P
10 ATS Consulting, Sunset Policy Jilid I dan Jilid II,
https://www.atskonsultama.com/jawaban/sunset
17 Oktober 2018, pukul 16.00 WIB. 11 http://nindityo.com/2008/03/23/sunset diakses tanggal 31  Maret 2015.
___________________________________________________________________ Jurnal Kajian Politik Islam Ricky R. Hasibuan Politik Hukum Tax Amnesty .. |35
Peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak sebagai salah satu sumber dimungkinkan dan terbuka luas, didasarkan pada jumlah pembayar  pajak  dari  tahun  ke  tahun  yang  diharapkan  semakin  banyak  seiring dengan  semakin  bertambahnya  jumlah  penduduk  dan  meningkatnya
Saat  ini  pemerintah  terus  berusaha  meningkatkan
,  hal  ini  sangat  disadari,  mengingat  dimasa mendatang  penerimaan  dari  sektor  pajak  akan  merupakan  primadona  dalam mengisi  kas  APBN,  setelah  penerimaan  dari  minyak  bumi  dan  gas  bukan  lagi
yang dapat diandalkan.Salah satu cara untuk eningkatkan  penerimaan  pajak  ini  tentunya  sangat  berkaitan  erat  dengan berkembang  tidaknya  dunia  usaha  di  tanah  air,  apabila  dunia  usaha  mengalami perkembangan, maka penerimaan pajak dapat dipastikan akan meningkat.
Pasal  37A  UU  No.  6  Tahun  1983  tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara Perpajakan  sebagaimana  telah  beberapa  kali  diubah  terakhir  dengan  UU  No.  16 Tahun 2009 menjadi dasar hukum diterapkannya kebijakan yang dikenal dengan
sunsetpolicy jilid II Pasal 36 Ayat (1) huruf a UU KUP yang mengatur tentang kewenangan Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas  permohonan  Wajib  Pajak  dapat  mengurangkan  atau  menghapuskan  sanksi administrasi  berupa  bunga,  denda  dan  kenaikan  yang  terutang  sesui  dengan ndangan  perpajakan  dalam  hal  sanksi  tersebut dikenakan  karena  kekhilafan  Wajib  Pajak  atau  bukan  karena  kesalahannya. 10 Direktur  Jenderal  Pajak  menindak  lanjuti  dengan  menerbitkan  surat  No.  S- 38/PJ./2008  tanggal  14  Maret  2008  yang  berisi  instruksi  kepada  Kepala  Kantor Wilayah  Direktorat  Jenderal  Pajak  (DJP)  dan  Kepala  Kantor  Pelayanan  Pajak untuk  melaksanakan  sejumlah  kegiatan  sosialisasi  s unset  policy melalui  berbagai cara  dan  media  sesuai  dengan  situasi  dan  kondisi  setempat.  Kebijakan  ini ni  dari  program  pengampunan  pajak  ( tax a mnesty )  yang
belum  mampu  memuaskan  semua  pihak  tetapi  kebijakan  ini telah  menimbulkan  kelegaan  bagi  banyak  pihak. 11 Dalam  pelaksanaannya, ia masih mempunyai beberapa permasalahan Pajak(WP)  masih  rendah;  (2)  Kekuasaan
Sunset Policy Jilid I dan Jilid II, https://www.atskonsultama.com/jawaban/sunset-policy-jilid-i-dan-jilid-ii,  diakses  tanggal
http://nindityo.com/2008/03/23/sunset-policy-pengampunan-pajak-di-uu-kup-2008/
___________________________________________________________________
36| Ricky R. Hasibuan
Politik Hukum Tax Amnesty ..
Direktorat  Jenderal  Pajak (DJP)  terlalu  besar  karena  mencakup  fungsi  eksekutif, legislatif, dan yudikatif sehingga menimbulkan ketidakadilan dalam melayani hak WP  yang  berefek  turunnya  tingkat  kepatuhan;  (3)  Rendahnya  kepercayaan masyarakat terhadap aparatur perpajakan dan komplek sendiri. 12 Disebut sunset policy adalah karena kebijakan yang berdasarkan Pasal 37A UU  KUP  hanya  berlaku  untuk  jangka  waktu  singkat,  yaitu  satu  tahun  di  tahun 2008.  Sunset  sendiri  berarti  matahari  yang  hampir  tenggelam,  dan  kebijakan ( policy ) berakhir pada 31 Desember 2008. kebutuhan  pembiayaan  APBN  yang  semakin  meningkat  di  tengah  program nawacita  pemerintah,  pemerintah  mengeluarkan  kebijakan Undang-Undang  No.  11  Tahun  2016  tentan tebusan sebesar Rp. 165 triliun. Program pengampunan pajak digulirkan  pemerintah  sejak  Juli  2016,  berakhir  pada  Jumat  (31/3/2017)  tepat pukul 24.00. Hasilnya, berdasarkan Surat Pernyataan Harta dilaporkan  para  Wajib  Pajak  mencapai  Rp  4.855  triliun.  Berdasarkan  data dashboardtax  amnesty, total  harta  yang  dilaporkan  terdiri  dari  deklarasi  harta dalam  negeri  Rp  3.676  triliun  dan  harta  luar  negeri  mencapai  Rp  1.031  triliun. Penarikan dana dari luar negeri (repatriasi) mencapai Rp 147 triliun. Uang tebusan Rp  114  triliun,  ditambah  dengan  tunggakan  dan  bukper  jadinya  Rp  135  triliun. Masih  banyak  hal-hal  yang  perlu  dikerjakan  pemerintah  agar  prinsip  keadilan perpajakan bagi Wajib Pajak tercipta. 13
Pengampunan pajak berlaku sangat terbatas tidak sampai setahun, tepatnya Sembilan  bulan  saja,  sejak  Juli  2016  sampai  dengan  31  Maret  2017.  Pemerintah tidak  akan  tinggal  diam  dan  meneruskannya  dengan  melakukan  pengecekan terhadap harta Wajib Pajak, baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri, yang  belum  diungkap  dalam  pengampunan  pajak.  Terhadap  harta sudah  diungkap  dalam  pengampunan  pajak  maka  pemerintah  tidak mempersoalkannya.  Sebagaimana  yang  telah  dijanjikan  dalam  Undang No.  11  Tahun  2016,  dibebaskan  dari  pemeriksaan  pajak,  pemeriksaan  bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan.
12 Ragimun, Peneliti Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu RI
13 Rosan  Roeslani, Amnesti  Pajak  sebagai  Momentum  Penguatan  Fiskal  dan  Membangun Daya  Saing  Ekonomi ,  dalam  Djokosoetono  Research  Center, Bagi  Pembiayaan  Pembangunan  Berkelanjutan Universitas Indonesia, 2016), hlm. 30.
14 Erna  Widjajati, Pengampunan  Pajak  dalam  Rangka  Meningkatkan  Penerimaan  Pajak untuk  Pembiayaan  Pembangunan, dalam  Djokosoetono  Research  Center,
___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam
Vol. 2 No. 1 Januari – Juni 2019
terlalu  besar  karena  mencakup  fungsi  eksekutif, legislatif, dan yudikatif sehingga menimbulkan ketidakadilan dalam melayani hak WP  yang  berefek  turunnya  tingkat  kepatuhan;  (3)  Rendahnya  kepercayaan masyarakat terhadap aparatur perpajakan dan kompleksnya aturan perpajakan itu adalah karena kebijakan yang berdasarkan Pasal 37A UU  KUP  hanya  berlaku  untuk  jangka  waktu  singkat,  yaitu  satu  tahun  di  tahun 2008.  Sunset  sendiri  berarti  matahari  yang  hampir  tenggelam,  dan  kebijakan ) berakhir pada 31 Desember 2008. Kebijakan selanjutnya untuk memenuhi kebutuhan  pembiayaan  APBN  yang  semakin  meningkat  di  tengah  program nawacita  pemerintah,  pemerintah  mengeluarkan  kebijakan tax  amnesty melalui Undang  No.  11  Tahun  2016  tentang  Pengampunan  Pajak  dengan  target Program pengampunan pajak (tax amnesty) yang digulirkan  pemerintah  sejak  Juli  2016,  berakhir  pada  Jumat  (31/3/2017)  tepat pukul 24.00. Hasilnya, berdasarkan Surat Pernyataan Harta SPH total harta yang dilaporkan  para  Wajib  Pajak  mencapai  Rp  4.855  triliun.  Berdasarkan  data total  harta  yang  dilaporkan  terdiri  dari  deklarasi  harta dalam  negeri  Rp  3.676  triliun  dan  harta  luar  negeri  mencapai  Rp  1.031  triliun.
triasi) mencapai Rp 147 triliun. Uang tebusan Rp  114  triliun,  ditambah  dengan  tunggakan  dan  bukper  jadinya  Rp  135  triliun. hal  yang  perlu  dikerjakan  pemerintah  agar  prinsip  keadilan
Pengampunan pajak berlaku sangat terbatas tidak sampai setahun, tepatnya Sembilan  bulan  saja,  sejak  Juli  2016  sampai  dengan  31  Maret  2017.  Pemerintah tidak  akan  tinggal  diam  dan  meneruskannya  dengan  melakukan  pengecekan k yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri,
yang  belum  diungkap  dalam  pengampunan  pajak.  Terhadap  harta-harta  yang sudah  diungkap  dalam  pengampunan  pajak  maka  pemerintah  tidak mempersoalkannya.  Sebagaimana  yang  telah  dijanjikan  dalam  Undang-Undang
.  11  Tahun  2016,  dibebaskan  dari  pemeriksaan  pajak,  pemeriksaan  bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan. 14

## Ragimun, Peneliti Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu RI, tahun 2016.
Amnesti  Pajak  sebagai  Momentum  Penguatan  Fiskal  dan  Membangun ,  dalam  Djokosoetono  Research  Center, Amnesti  Pajak  Efektivitasnya Bagi  Pembiayaan  Pembangunan  Berkelanjutan (Depok:  Badan  Penerbit  Fakultas  Hukum
Pengampunan  Pajak  dalam  Rangka  Meningkatkan  Penerimaan  Pajak dalam  Djokosoetono  Research  Center, Amnesti  Pajak
___________________________________________________________________ POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam
Vol. 2 No. 1 Januari – Juni 2019
Keutamaan dari pengampunan pajak adalah itikad untuk memberikan maaf dan  pengampunan  dari  pemerintah  terhadap  Wajib  Pajak  at terdahulu.  Beberapa  pengampunan  pajak  yang  diberikan  oleh  pemerintah  dalam bentuk  pengurangan  dan/atau  penghapusan  pajak  terutang  serta  pengurangan dan/atau  penghapusan  sanksi  administrasi  dan  sanksi  pidana  dibidang perpajakan. Karena itu, penelitian ini diharapkan dapat merekonstruksikan model pengampunan  pajak  yang  tepat  untuk  mendukung  pelaksanaan  program pengampunan  pajak  ( tax  amnesty )  agar  efektif  dalam  meningkatkan  penerimaan negara,  khususnya  dalam  beberapa  indikator,  yaitu:  1)  meningkat Wajib Pajak; 2) mengungkap subyek pajak dan obyek pajak yang tepat sasaran; 3) meningkatkan  kepatuhan  Wajib  Pajak;  4)  mendorong  repatriasi  harta  yang  ada berada  di  luar  negeri  guna  memperbaiki  struktur  perekonomian  dalam  upaya meningkatkan  pembentukan  modal  dalam  negeri;  dan  5)  menurunkan  jumlah tunggakan  pajak.Dengan  demikian,  amnesti  pajak  yang  diterapkan  kali  ini, merupakan ‘one  shoot  program’ yang  hanya  diselenggarakan  sekali  untu generasi dan sebaiknya dimanfaatkan oleh seluruh Wajib Pajak.

## B. Metode Penelitian
Pada  penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  deskriptif  analitis. Penelitian  deskriptif  analitis  bersifat  eksploratif  yang  lebih  menekankan  pada studi kasus. Suteki dan Galang Taufani berpendapat bahwa merupakan  tata  cara  penelitian  yang  menghasilkan  data  deskriptif.  Penelitian deskriptif yaitu menggambarkan gejala suatu kasus yang diteliti (studi kasus). 15 penelitian kualitatif adalah penelitian studi kasus.
Penelitian  kualitatifadalah  penelitian  yang  analisis  datanya  menggunakan pendekatan  kualitatif.  Data-data  dalam  penelitian  tersebut  tidak  berupa  angka angka  tapi  kata-kata  verbal.  Definisi  penelitian  kualitatif  menurut  Syaodih Sukmadinata adalah suatu penelitian yang ditujukan menganalisis  fenomena,  peristiwa  aktifitas  sosial,  sikap,  kepercayaan,  persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Sedangkan menurut Bodgan dan  Taylor  mengemukakan  metode  kualitatif  sebagai  prosedur  penelitian  ya menghasilkan  data  deskriptif  berupa  kata

## Efektivitasnya  Bagi  Pembiayaan  Pembangunan  Berkelanjutan
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016), hlm. 88
15 Suteki dan Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum
(Depok: RajaGrafindo Persada,2018), hlm. 180.
___________________________________________________________________ Jurnal Kajian Politik Islam Ricky R. Hasibuan Politik Hukum Tax Amnesty .. |37
Keutamaan dari pengampunan pajak adalah itikad untuk memberikan maaf dan  pengampunan  dari  pemerintah  terhadap  Wajib  Pajak  atas  kesalahan terdahulu.  Beberapa  pengampunan  pajak  yang  diberikan  oleh  pemerintah  dalam bentuk  pengurangan  dan/atau  penghapusan  pajak  terutang  serta  pengurangan dan/atau  penghapusan  sanksi  administrasi  dan  sanksi  pidana  dibidang elitian ini diharapkan dapat merekonstruksikan model pengampunan  pajak  yang  tepat  untuk  mendukung  pelaksanaan  program )  agar  efektif  dalam  meningkatkan  penerimaan negara,  khususnya  dalam  beberapa  indikator,  yaitu:  1)  meningkatkan  jumlah Wajib Pajak; 2) mengungkap subyek pajak dan obyek pajak yang tepat sasaran; 3) meningkatkan  kepatuhan  Wajib  Pajak;  4)  mendorong  repatriasi  harta  yang  ada berada  di  luar  negeri  guna  memperbaiki  struktur  perekonomian  dalam  upaya
ntukan  modal  dalam  negeri;  dan  5)  menurunkan  jumlah amnesti  pajak  yang  diterapkan  kali  ini, yang  hanya  diselenggarakan  sekali  untuk  satu generasi dan sebaiknya dimanfaatkan oleh seluruh Wajib Pajak.
menggunakan  jenis  penelitian  deskriptif  analitis. Penelitian  deskriptif  analitis  bersifat  eksploratif  yang  lebih  menekankan  pada dan Galang Taufani berpendapat bahwa pendekatan kualitatif kan  tata  cara  penelitian  yang  menghasilkan  data  deskriptif.  Penelitian deskriptif yaitu menggambarkan gejala-gejala di lingkungan masyarakat terhadap
15 Jenis penelitian yang paling sesuai untuk penelitian kualitatif adalah penelitian studi kasus.
adalah  penelitian  yang  analisis  datanya  menggunakan data  dalam  penelitian  tersebut  tidak  berupa  angka- kata  verbal.  Definisi  penelitian  kualitatif  menurut  Syaodih Sukmadinata adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis  fenomena,  peristiwa  aktifitas  sosial,  sikap,  kepercayaan,  persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Sedangkan menurut Bodgan dan  Taylor  mengemukakan  metode  kualitatif  sebagai  prosedur  penelitian  yang menghasilkan  data  deskriptif  berupa  kata-kata  atau  lisan  dari  orang-orang  dan
Efektivitasnya  Bagi  Pembiayaan  Pembangunan  Berkelanjutan (Depok:  Badan  Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016), hlm. 88-89.
Metodologi Penelitian Hukum ( Filsafat, Teori dan Praktik ),
RajaGrafindo Persada,2018), hlm. 180.
___________________________________________________________________
38| Ricky R. Hasibuan
Politik Hukum Tax Amnesty ..
perilaku  yang  dapat  diamati.  Miles  and  Huberman  metode  kualitatif  berusaha mengungkap  berbagai  keunikan  yang  terdapat  dalam  individu,  kelompok, masyarakat, dan/atau organisasi dalam kehidupan sehari rinci, dalam, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
Peneliti  hendak  meneliti  efektivitas  keberlakuan  atas  suatu  peraturan perundang-undangan pengampunan pajak ( penelitian socio legal ini untuk mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau  variabel  sebagai  alat  pengumpul  data,  terdiri  dari research ), penelitian dokumen ( documentary research wawancara  ( interview ).  Pendekatan  studi menjawab  keraguan  terhadap  penerapan  pengampunan  pajak  ( telah diterapkan di Indonesia mulai tahun 2017.
Pendekatan  hukum  doktrinal  dan  pendekatan  hukum  empirik  dengan berbagai  metode  “baru”,  metode socio perbincangan mengenai akar pohon ilmu adalah masa lalu socio  legal mengunakan  pendekatan  hukum  doktrinal  dan  penelitian  dapat dijelaskan untuk membantu menjawab keraguan

## C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

## 1. Politik Hukum Pemungutan Pajak Dan Peneriman NegaraDalam Rangka Akselerasi Pembangunan Nasional
Pajak  mempunyai  fungsi  penting  dalam  kehidupan  bernegara khususnya  dalam  akselerasi  pembangunan  nasional mempunyai fungsi utama, yaitu sebagai (1) fungsi anggaran ( sebagai  salah  satu  sumber  penerimaan  negara  guna  membiayai  pengeluaran negara  dan  kegiatan  rutin  administrasi  pe ( regulerend), pajak digunakan oleh pemerintah untuk mengatur perekonomian melalui kebijakan fiskal, alokasi sumber fungsi  stabilitas,  pajak  digunakan  untuk  kebijakan  terkait  stabilitas  harga sehingga  inflasi  dapat  dikendalikan,  misalkan  dengan  mengatur  peredaran uang  di  masyarakat,  pemungutan  pajak,  dan;  (4)  fungsi  redistribusi pendapatan,  pajak  akan  digunakan  untuk  pembiayaan  kepentingan  umum termasuk  membiayai  pembangunan  sehingga  dapat  membuka  kesempata
16 Suteki dan Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik) (Depok: RajaGrafindo Persada,2018), hal. 139.
17 Sulistyowati  Irianto  &  Shidarta ,  Metode  Penelitian  Hukum, Indonesia , tanpa  tahun),hal. 187.
___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam
Vol. 2 No. 1 Januari – Juni 2019
perilaku  yang  dapat  diamati.  Miles  and  Huberman  metode  kualitatif  berusaha mengungkap  berbagai  keunikan  yang  terdapat  dalam  individu,  kelompok,
dalam kehidupan sehari-hari secara menyeluruh, rinci, dalam, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 16
eneliti  efektivitas  keberlakuan  atas  suatu  peraturan pengampunan pajak ( tax amnesty) dan melalui pendekatan untuk mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau  variabel  sebagai  alat  pengumpul  data,  terdiri  dari  penelitian  lapangan  ( field documentary research ), pengamatan (observasi), dan ).  Pendekatan  studi socio  legal ini  sangat  membantu menjawab  keraguan  terhadap  penerapan  pengampunan  pajak  ( tax  amnesty )  yang tahun 2017.
Pendekatan  hukum  doktrinal  dan  pendekatan  hukum  empirik  dengan io legal  menunjukan  ruang-ruang  dimana perbincangan mengenai akar pohon ilmu adalah masa lalu 17 sehingga pendekatan mengunakan  pendekatan  hukum  doktrinal  dan  penelitian  dapat kan untuk membantu menjawab keraguan hukum yang terjadi di Indonesia.

## Hasil Penelitian Dan Pembahasan

## Pemungutan Pajak Dan Peneriman NegaraDalam

## Rangka Akselerasi Pembangunan Nasional.
Pajak  mempunyai  fungsi  penting  dalam  kehidupan  bernegara khususnya  dalam  akselerasi  pembangunan  nasional,  yang  diantaranya mempunyai fungsi utama, yaitu sebagai (1) fungsi anggaran ( budgetair ), pajak sebagai  salah  satu  sumber  penerimaan  negara  guna  membiayai  pengeluaran negara  dan  kegiatan  rutin  administrasi  pemerintahan;  (2)  fungsi  mengatur pajak digunakan oleh pemerintah untuk mengatur
perekonomian melalui kebijakan fiskal, alokasi sumber-sumber ekonomi; (3) fungsi  stabilitas,  pajak  digunakan  untuk  kebijakan  terkait  stabilitas  harga asi  dapat  dikendalikan,  misalkan  dengan  mengatur  peredaran uang  di  masyarakat,  pemungutan  pajak,  dan;  (4)  fungsi  redistribusi pendapatan,  pajak  akan  digunakan  untuk  pembiayaan  kepentingan  umum termasuk  membiayai  pembangunan  sehingga  dapat  membuka  kesempatan
Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik) , 139.
,  Metode  Penelitian  Hukum, (Jakarta:  Yayasan  Obor
___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam Vol. 2 No. 1 Januari – Juni 2019
kerja, yang akhirnya dapat meningkatkan penghasilan masyarakat.
Pemerintah  dalam  hal  ini  D fungsinya  mempunyai  kewajiban  melakukan  pembinaan  dan  penyuluhan terhadap  Wajib  Pajak,  dalam  pelaksanaan  fungsinya  wajib  beru mungkin mengembangkan dan terus memperbaharui sistem perpajakan, agar tercipta  kesadaran  dan  kepatuhan  sukarela  ( Pajak guna membantu pembiayaan pembangunan nasional.
Terciptanya  kesadaran  dan  kepatuhan  sukarela  Waj membayar  pajak  juga  didasarkan  pada  prinsip pajak.  Secara  umum,  kita  menerima Adam Smith 18 bahwa “asas pemungutan pajak yang adil harus memperhatikan prinsip  keadilan  ( equity ),  kepast kenyamanan  ( convenienceof  payment belakang,  prinsip  keadilan  dalam  pemungutan  pajak  ditemukan  dalam pemikiran  filsuf  Yunani  Kuno  Plato.  Plato pajak  terjadi  apabila  orang  dalam  tingkat  penghasilan  yang  sama  membayar pajak  yang  sama.  Atau  sebaliknya  bagi  Plato  ketidakadilan  terjadi  jika  pada tingkat  penghasilan  sama  orang  menanggung  beban  pajak  yang  berbeda.” Plato adalah orang pertama yang mengantisipasi gagasan dan  keadilan  vertikal.  Aristoteles  melanjutkan  Plato  dengan  menegaskan konsep  keadilan  distributif  ( iustitia  distributiva oleh Thomas Aquinas.
Pada Summa Theologica , Aquinas possibilitatem  et  secundum  aequaitatem  proportionis prinsip ability  to  pay di  kemudian  hari.  Pajak  seharusnya  tidak  sekadar mengatur  berapa  banyak  seseorang  dapat  berkontribusi,  tetapi  beban  pajak seharusnya  bertambah  sebanding  dengan  peningkatan  kemampuan membayar.  Pandangan  Aquinas  ini  setidaknya  kokoh  hingga  percabangan pemikiran di sekitar abad ke-17. 21
Prinsip ability  to  pay menjadi  standar  keadilan  pajak  di  awal  abad modern  dan  bercabang  sejak  Thomas  Hobbes  menjadi  semakin  meredup
18 Adam  Smith  (1776)  dalam  Yustinus  Prastowo, Membedah  Kebijakan,  Menelisik  Reformasi,  dan  Mengupas  Isu  Terkini  tentang  Perpajakan Indonesia , (Pajak: Cita Riset Fiskal, 2017), hlm. 117.
19 Plato & Bloom (1968) dalam Yustinus Pratowo,
20 Yustinus Pratowo, Ibid., 2017, hlm. 118
21 Yustinus Pratowo, Ibid., 2017, hlm. 119.
___________________________________________________________________ Jurnal Kajian Politik Islam Ricky R. Hasibuan Politik Hukum Tax Amnesty .. |39
kerja, yang akhirnya dapat meningkatkan penghasilan masyarakat.
Pemerintah  dalam  hal  ini  Direktorat  Jenderal  Pajak  (DJP),  sesuai fungsinya  mempunyai  kewajiban  melakukan  pembinaan  dan  penyuluhan
,  dalam  pelaksanaan  fungsinya  wajib  berusaha  sebaik mungkin mengembangkan dan terus memperbaharui sistem perpajakan, agar tercipta  kesadaran  dan  kepatuhan  sukarela  ( voluntarary  compliance )  Wajib guna membantu pembiayaan pembangunan nasional.
Terciptanya  kesadaran  dan  kepatuhan  sukarela  Wajib  Pajak  untuk membayar  pajak  juga  didasarkan  pada  prinsip-prinsip  dalam  memungut pajak.  Secara  umum,  kita  menerima canon  of  taxation yang  masyhur  dari bahwa “asas pemungutan pajak yang adil harus memperhatikan ),  kepastian  hukum  ( legal  certainty ),  prinsip convenienceof  payment ),  dan  efisiensi.”  Jauh  mundur  ke belakang,  prinsip  keadilan  dalam  pemungutan  pajak  ditemukan  dalam pemikiran  filsuf  Yunani  Kuno  Plato.  Plato 19 mengatakan  bahwa  “keadilan abila  orang  dalam  tingkat  penghasilan  yang  sama  membayar pajak  yang  sama.  Atau  sebaliknya  bagi  Plato  ketidakadilan  terjadi  jika  pada tingkat  penghasilan  sama  orang  menanggung  beban  pajak  yang  berbeda.” Plato adalah orang pertama yang mengantisipasi gagasan keadilan horisontal dan  keadilan  vertikal.  Aristoteles  melanjutkan  Plato  dengan  menegaskan
iustitia  distributiva )  yang  kemudian  dipertajam
, Aquinas 20 menyatakan “prinsip Secundum suum possibilitatem  et  secundum  aequaitatem  proportionis ”,  yang  menjadi  dasar di  kemudian  hari.  Pajak  seharusnya  tidak  sekadar mengatur  berapa  banyak  seseorang  dapat  berkontribusi,  tetapi  beban  pajak seharusnya  bertambah  sebanding  dengan  peningkatan  kemampuan membayar.  Pandangan  Aquinas  ini  setidaknya  kokoh  hingga  percabangan
menjadi  standar  keadilan  pajak  di  awal  abad modern  dan  bercabang  sejak  Thomas  Hobbes  menjadi  semakin  meredup
Adam  Smith  (1776)  dalam  Yustinus  Prastowo, Antologi  Perpajakan  Indonesia Membedah  Kebijakan,  Menelisik  Reformasi,  dan  Mengupas  Isu  Terkini  tentang  Perpajakan
2017), hlm. 117.
Plato & Bloom (1968) dalam Yustinus Pratowo, Ibid., 2017, hlm. 118.
2017, hlm. 118-119.
2017, hlm. 119.
___________________________________________________________________
40| Ricky R. Hasibuan
Politik Hukum Tax Amnesty ..
ketika  John  Locke  pada  tahun  1690  yang  mendasarkan  pemikirannya  pada teori  kontrak  menyatakan  bahwa  “pemerintah  tidak  dapat  didukung  tanpa pungutan  yang  besar  dan  ini  dibebankan  pada  setiap  orang  seturut  dengan perlindungan  dan  biaya  pemeliharaan  diterima  dari  pemerintah”.  Pemikiran Locke  diikuti  oleh  Charles  de  Mountesquieu  yang  menyatakan  bahwa  pa adalah  pembayaran  sebagian  dari  harta  seseorang  yang  menikmati keamanan”.  Adam  Smith  yang  kemudian  terkenal  dengan berpandangan serupa bahwa seseorang harus berkontribusi pada pengeluaran publik  sebisa  mungkin  mendekati  kemampuannya  y pendapatan  dinikmati  di  bawah  perlindungan  negara.  Sejak  saat  itulah. Prinsip ability  to  pay hanya  menjadi  subordinat manfaat) yang dirintis John Locke.
Perubahan  paradigmatik  terjadi  melalui  John  Stuart  Mi utilitarian Inggris yang paling berpengaruh. Dalam bukunya Economy, Mill  mengatakan  bahwa  meski  pemerintah  bertujuan  melindungi warganya  tetapi  pemerintah  juga  bertanggungjawab  melindungi  warga  yang secara  sosial  tidak  dapat  membantu  dirinyasendiri.  Dengan  demikian, pendekatan  manfaat  mengalami  cacat  konseptual.  Bagi  Mill,  semua  orang berpikir  untuk  menjalankan  kewajibannya  secara telah  berkontribusi  seturut  dimiliki,  yakni  pengorbanan  yang  setara  ba obyek bersama. Meskipun Mill setuju dengan prinsip setuju  dengan  Pajak  Penghasilan  (PPh)  yang  bersifat  progresif.  Mengikuti pendahulunya Jeremy Bentham, Mill mengusulkan pajak atas konsumsi dan hanya  menyetujui  progresivitas  untuk  penghasilan  tidak  kena  pajak  sebagai standar biaya hidup minimum. 23
Teori  pengorbanan  setara  dan  perdebatan  tentang  pajak  progresif  ini kemudian dilanjutkan oleh para ekonom marginalis Inggris seperti Francis J. Edgeworth, Henry Sidgwick, dan Arthur Pi seperti Adolph Wagner dan Robert Meyer yang memadukan ide pengorbanan marginal  yang  setara  dengan  teori  hasil  lebih  yang  semakin  berkurang. Ramifikasi  pendekatan  teoretik  terjadi  di  abad  ke mulai meninggalkan prinsip ability to pay sebagai  indikator  pengorbanan  individual,  tidak  dapat  diukur  secara  pasti. Para  ekonom  kemudian  beralih  ke  pendekatan
22 , Ibid., 2017, hlm. 119.
23 , Ibid., 2017, hlm. 120.
24 , Ibid., 2017, hlm. 120-121.
___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam
Vol. 2 No. 1 Januari – Juni 2019
ketika  John  Locke  pada  tahun  1690  yang  mendasarkan  pemikirannya  pada ahwa  “pemerintah  tidak  dapat  didukung  tanpa pungutan  yang  besar  dan  ini  dibebankan  pada  setiap  orang  seturut  dengan perlindungan  dan  biaya  pemeliharaan  diterima  dari  pemerintah”.  Pemikiran Locke  diikuti  oleh  Charles  de  Mountesquieu  yang  menyatakan  bahwa  pajak adalah  pembayaran  sebagian  dari  harta  seseorang  yang  menikmati keamanan”.  Adam  Smith  yang  kemudian  terkenal  dengan canon  of  taxation berpandangan serupa bahwa seseorang harus berkontribusi pada pengeluaran publik  sebisa  mungkin  mendekati  kemampuannya  yaitu  sebanding  dengan pendapatan  dinikmati  di  bawah  perlindungan  negara.  Sejak  saat  itulah.
hanya  menjadi  subordinat benefit  principle (prinsip manfaat) yang dirintis John Locke. 22
Perubahan  paradigmatik  terjadi  melalui  John  Stuart  Mill  –  tokoh utilitarian Inggris yang paling berpengaruh. Dalam bukunya Priciple of Political Mill  mengatakan  bahwa  meski  pemerintah  bertujuan  melindungi warganya  tetapi  pemerintah  juga  bertanggungjawab  melindungi  warga  yang t  membantu  dirinyasendiri.  Dengan  demikian, pendekatan  manfaat  mengalami  cacat  konseptual.  Bagi  Mill,  semua  orang berpikir  untuk  menjalankan  kewajibannya  secara fair ketika  setiap  orang telah  berkontribusi  seturut  dimiliki,  yakni  pengorbanan  yang  setara  bagi obyek bersama. Meskipun Mill setuju dengan prinsip ability to pay , Mill tidak setuju  dengan  Pajak  Penghasilan  (PPh)  yang  bersifat  progresif.  Mengikuti pendahulunya Jeremy Bentham, Mill mengusulkan pajak atas konsumsi dan
ntuk  penghasilan  tidak  kena  pajak  sebagai
Teori  pengorbanan  setara  dan  perdebatan  tentang  pajak  progresif  ini kemudian dilanjutkan oleh para ekonom marginalis Inggris seperti Francis J. Edgeworth, Henry Sidgwick, dan Arthur Pigou, serta ekonom Jerman-Austria seperti Adolph Wagner dan Robert Meyer yang memadukan ide pengorbanan marginal  yang  setara  dengan  teori  hasil  lebih  yang  semakin  berkurang. 24
Ramifikasi  pendekatan  teoretik  terjadi  di  abad  ke-20,  ketika  para  ekonom ability to pay yakni karena nilai guna pendapatan sebagai  indikator  pengorbanan  individual,  tidak  dapat  diukur  secara  pasti. Para  ekonom  kemudian  beralih  ke  pendekatan good  tax  system atau  secara
___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam Vol. 2 No. 1 Januari – Juni 2019
khusus  prinsip  netralitas  dan  efisiensi  se perpajakan  optimal.  Sebaliknya,  para  ahli  hukum  tetap  mengadopsi  prinsip ability  to  pay sebagai  standar  keadilan  pajak  dalam  kaitannya  dengan solidaritas dan redistribusi sosial. 25
Hal  penting  yang  patut  digarisbawahi,  semua  ahli  se pemungutan  pajak  harus  didasarkan  pada  prinsip meresapi  dan  mengejawantah  dalam  peraturan  perundang praktik pemungutan pajak. Di sinilah, sebagai  formulasi  prinsip  yang  dapat  mencakup  dan  merangkum  ikhtiar memungut  pajak  yang  baik.Sejak  reformasi  perpajakan  dengan  perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan pada tahun 1983 yang menggantikan  peraturan  perpajakan  yang  dibuat  oleh  kolonial  Belanda (misalnya:  Ordonansi  Pajak  Perseroan  ( Pendapatan (PPd) 1944) 27 merupakan awal dimulainya reformasi perpajakan Indonesia.  Di  masa  pemerintah  Orde  Lama  terdapat  beberapa  pajak  yang pemungutannya  tidak  berdasarkan  Undang berdasarkan Keputusan Presiden atau Keputusan Menteri Keuangan (contoh: Meterai Revolusi, Sumbangan Istimewa atas Harga Tak Gerak)
Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945( NRI  1945)  menentukan  demikan,  yang  merupakan  sumber  hukum  formal
25 Yustinus Pratowo, Ibid., 2017, hlm. 120.
26 Undang-Undang  No.  22  Tahun  1964  tentang 1925,  sebagaimana  telah  diubah  dan  ditambah,  terakhir  dengan  Undang Prp  tahun  1959  (Lembaran-Negara  tahun  1959  No.  141)  diubah berikut: I.Pasal 4 ditambah dengan satu ayat, ayat (7) yang berbunyi sebagai berikut: "(7) Menteri  Urusan  Pendapatan,  Pembiayaan  dan  Pengawasan  dapat  mengadakan  peraturan tentang  penghitungan  laba-kena-pajak  cabang pada keadaan-keadaan istimewa sekian perseratus dari pada peredaran brutonya".
27 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1970 tentang 1944,  sebagaimana  telah  diubah  dan  ditambah  dan  ditambah  terakhir  dengan  Undan Undang  No.  8  tahun  1967  (Lembaran  Negara  tahun  1967  No.  18)  diubah  dan  ditambah sebagai  berikut  :  I.Pasal  2  ayat  (2)  huruf  a  dan  b  dihapuskan.  II.  Pasal  2e  ayat  (2) dihapuskan.  III.Pasal  5a  ayat  (1)  seluruhnya  diubah  sehingga  berbunyi  sebagai  berikut  : "Jika dalam melakukan peraturan-peraturan untuk menetapkan pendapatan bersih dalam sesuatu  tahun  dihitung  kerugian,  maka  kerugian  ini  dikurangkan  dari  pendapatan  bersih dalam 4 (empat) tahun berikutnya, dimulai dengan tahun pertama dari tahun …….”.
28 Rochmat Soemitro & Dewi Kania, Asas dan Dasar Perpajakan 1 Edisi Revisi Refika Aditma, tanpa tahun), hlm.  7.
___________________________________________________________________ Jurnal Kajian Politik Islam Ricky R. Hasibuan Politik Hukum Tax Amnesty .. |41
khusus  prinsip  netralitas  dan  efisiensi  sebagai  pondasi  pendekatan perpajakan  optimal.  Sebaliknya,  para  ahli  hukum  tetap  mengadopsi  prinsip sebagai  standar  keadilan  pajak  dalam  kaitannya  dengan
25
Hal  penting  yang  patut  digarisbawahi,  semua  ahli  sependapat  bahwa pemungutan  pajak  harus  didasarkan  pada  prinsip-prinsip  keadilan  yang meresapi  dan  mengejawantah  dalam  peraturan  perundang-undangan  dan praktik pemungutan pajak. Di sinilah, canon of taxation Adam Smith diterima dapat  mencakup  dan  merangkum  ikhtiar Sejak  reformasi  perpajakan  dengan  perubahan undangan perpajakan pada tahun 1983 yang menggantikan  peraturan  perpajakan  yang  dibuat  oleh  kolonial  Belanda Pajak  Perseroan  (PPs)  1925 26 dan  Ordonansi  Pajak merupakan awal dimulainya reformasi perpajakan Indonesia.  Di  masa  pemerintah  Orde  Lama  terdapat  beberapa  pajak  yang pemungutannya  tidak  berdasarkan  Undang-Undang,  melainkan  hanya berdasarkan Keputusan Presiden atau Keputusan Menteri Keuangan (contoh: Meterai Revolusi, Sumbangan Istimewa atas Harga Tak Gerak). 28
Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang, karena Pasal 23 Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945(UUD menentukan  demikan,  yang  merupakan  sumber  hukum  formal
2017, hlm. 120. Undang  No.  22  Tahun  1964  tentang    Ordonansi  Pajak  Perseroan  (PPs) sebagaimana  telah  diubah  dan  ditambah,  terakhir  dengan  Undang-undang  No.  24
Negara  tahun  1959  No.  141)  diubah  dan  ditambah  sebagai berikut: I.Pasal 4 ditambah dengan satu ayat, ayat (7) yang berbunyi sebagai berikut: "(7) Menteri  Urusan  Pendapatan,  Pembiayaan  dan  Pengawasan  dapat  mengadakan  peraturan pajak  cabang-cabang  perusahaan  tertentu  mengingat keadaan istimewa sekian perseratus dari pada peredaran brutonya". ….”.
Undang Nomor 9 Tahun 1970 tentang  Ordonansi Pajak Pendapatan (PPd)
,  sebagaimana  telah  diubah  dan  ditambah  dan  ditambah  terakhir  dengan  Undang- Undang  No.  8  tahun  1967  (Lembaran  Negara  tahun  1967  No.  18)  diubah  dan  ditambah sebagai  berikut  :  I.Pasal  2  ayat  (2)  huruf  a  dan  b  dihapuskan.  II.  Pasal  2e  ayat  (2) dihapuskan.  III.Pasal  5a  ayat  (1)  seluruhnya  diubah  sehingga  berbunyi  sebagai  berikut  :
peraturan untuk menetapkan pendapatan bersih dalam sesuatu  tahun  dihitung  kerugian,  maka  kerugian  ini  dikurangkan  dari  pendapatan  bersih dalam 4 (empat) tahun berikutnya, dimulai dengan tahun pertama dari tahun-tahun itu”.
Asas dan Dasar Perpajakan 1 Edisi Revisi , (Jakarta :
___________________________________________________________________
42| Ricky R. Hasibuan
Politik Hukum Tax Amnesty ..
dari  pemungutan  pajak.  Mengutip  buku dari Pasal 23 Ayat (2) UUD NRI 1945 tersirat falsafah pajak yaitu  pajak  merupakan  peralihan  kekayaan  dari  rakyat  kepada  pemerintah yang  tidak  ada  imbalannya  secara  langsung,  dapat  ditunjuk,  maka  upaya peralihan  kekayaan  itu  tidak  dikatakan  sebagai  “perampokan”  maka disyaratkan  bahwa  pajak  sebelum  dib Perwakilan  Rakyat,  yang  anggota demokratis oleh rakyat, sehingga apabila DPR RI sudah menyetujui undang, hal ini berarti bahwa pemungutan pajak sudah disetujui oleh rakyat dan  ketentuan  DPR  itu  bersama  Presiden  yang  dituangkan  dalam  bentuk undang-undang. 29
Falsafah  yang  terkandung  dalam  Pasal  23  Ayat  (2)  UU ternyata  sama  dengan  falsafah  yang  dianut  di  Inggris  yang  berbunyi  bahwa “ No Taxation Without Representation” berbunyi  bahwa “Taxation  Without  Representation  is  Robbery”. mengganti  sistem  pemungutan  pajak,  dari  sebelum  reformasi  perpajakan dengan  sistem official-assessment diterapkan sampai dengan sekarang. pemungutan  pajak  yang  memberikan  kepercayaan  W menghitung/memperhitungkan,  membayar,  dan  melaporkan  sendiri  jumlah pajak terutang berdasarkan peraturan perundang
Dengan s elf-assesment s ystem rakyat untuk taat pajak, rakyat harus dijadikan discipline 31 untuk  membantu  melangsungkan  kehidupan  negara.  Sebaliknya pada  sistem official-assessment besarnya  pajak  yang  seharusnya  terutang ditetapkan mutlak oleh fiskus, dengan kriteria yaitu:
1) Wewenang menetapkan besaran pajak terutang ada pada fiskus;
2) Wajib Pajak bersifat pasif; dan
3) Utang pajak timbul dengan diterbitkannya surat ketetapan
29 Ibid, hlm. 8.
30 http://dippekade-pakpakbharatkab.blogspot.com/2012/06/sistem pajak-di-indonesia.html diakses tanggal 22 Mei 2015
31 Ibid, hlm. 5.
___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam
Vol. 2 No. 1 Januari – Juni 2019
dari  pemungutan  pajak.  Mengutip  buku    Rochmat  Soemitro,  bahwa  tujuan dari Pasal 23 Ayat (2) UUD NRI 1945 tersirat falsafah pajak yang mendalam, yaitu  pajak  merupakan  peralihan  kekayaan  dari  rakyat  kepada  pemerintah yang  tidak  ada  imbalannya  secara  langsung,  dapat  ditunjuk,  maka  upaya peralihan  kekayaan  itu  tidak  dikatakan  sebagai  “perampokan”  maka disyaratkan  bahwa  pajak  sebelum  diberlakukan,  harus  melalui  Dewan Perwakilan  Rakyat,  yang  anggota-anggotanya  dipilih  secara  langsung  dan demokratis oleh rakyat, sehingga apabila DPR RI sudah menyetujui undang- undang, hal ini berarti bahwa pemungutan pajak sudah disetujui oleh rakyat
entuan  DPR  itu  bersama  Presiden  yang  dituangkan  dalam  bentuk
Falsafah  yang  terkandung  dalam  Pasal  23  Ayat  (2)  UUD  NRI  1945, ternyata  sama  dengan  falsafah  yang  dianut  di  Inggris  yang  berbunyi  bahwa No Taxation Without Representation” , dan falsafah pajak Amerika Serikat yang “Taxation  Without  Representation  is  Robbery”. Indonesia  telah mengganti  sistem  pemungutan  pajak,  dari  sebelum  reformasi  perpajakan menjadi  sistem self-assessment ,  dan  tetap diterapkan sampai dengan sekarang. Self-assessment system merupakan sistem pemungutan  pajak  yang  memberikan  kepercayaan  Wajib  Pajak  untuk menghitung/memperhitungkan,  membayar,  dan  melaporkan  sendiri  jumlah pajak terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. 30 ystem , pemerintah berharap adanya kesadaraan rakyat untuk taat pajak, rakyat harus dijadikan tax minded dan sekaligus tax untuk  membantu  melangsungkan  kehidupan  negara.  Sebaliknya besarnya  pajak  yang  seharusnya  terutang ditetapkan mutlak oleh fiskus, dengan kriteria yaitu:
Wewenang menetapkan besaran pajak terutang ada pada fiskus;
Utang pajak timbul dengan diterbitkannya surat ketetapan pajak.
pakpakbharatkab.blogspot.com/2012/06/sistem-pemungutan- diakses tanggal 22 Mei 2015
___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam
Vol. 2 No. 1 Januari – Juni 2019

## Bagan 1. Self Assessment
Sistem self  assessment dalam  Undang tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata Cara  Perpajakan  (UU  KUP) yang  dianut Indonesia, mengandung makna Wajib Pajak telah mengisi dan menyampaikan SPT  dengan  benar,  lengkap  dan  jelas  sesuai  dengan  ketentuan  hukum material  dan  formal.  Dengan  kata  lain,  jumlah  pajak  yang  terutang,  yang dilaporkan dalam SPT dijamin oleh undang dalam Pasal 12 Ayat (2) UU KUP yang berbunyi: “jumlah paj menurut  Surat  Pemberitahuan  yang  disampaikan  oleh  Wajib  Pajak  adalah jumlah  pajak  yang  terutang  sesuai  dengan  ketentuan  perundang perpajakan”.  Selanjutnya  pada  Pasal  12 Direktur  Jenderal  Pajak  mendapatkan  bukti  bahwa  pajak  menurut  Surat Pemberitahuan  sebagaimana  dimaksud  Pasal  12 Direktur  Jenderal  Pajak  menetapkan  pajak  terutang”.  Dengan  demikian, bahwa  Direktur  Jenderal  Pajak  tidak  dapat  melakukan  koreksi  SPT  atas jumlah  pajak  dengan  semata-mata  melakukan  tafsiran,  analisis,  angka multiplikator, perbandingan usaha sejenis dan metode pemeriksaan lainnya. Apabila  Wajib  Pajak  keberatan  atas  surat  keputusan  yang  diterbitkan  oleh Direktur  Jenderal  Pajak,  Wajib  Pajak  dapa keberatan. 32
Sistem  perpajakan  yang  berlaku  di  Indonesia  adalah system ,  dimana  negara  memberikan  kepercayaan  penuh  kepada  Wajib  Pajak untuk  mendaftar,  menghitung,  menyetor,  dan  melaporkan  kewajiban perpajakannya. Untuk dapat menjalankannya dengan baik, maka setiap Wajib Pajak  memerlukan  pengetahuan  pajak,  baik  dari  segi  peraturan  maupun teknis administrasinya. Agar pelaksanaannya dapat tertib dan sesuai dengan target  yang  diharapkan,  pemerintah  telah  menyiapkan  rambu diatur dalam UU Perpajakan yang berlaku. Dari sudut pandang yuridis, pajak
32 Nuryadi  Mulyodiwarno, Menakar  Kesetaraan  Hak  dan  Kewajiban  Perpajakn  di Indnoesia Seri 2, (Depok: RajaGrafindo Persa
Sistem Pemungutan Pajak
Self Assessment
Kunci Keberhasilan “Voluntary Compllance” Pelayanan Penegakan Hukum ___________________________________________________________________ Jurnal Kajian Politik Islam Ricky R. Hasibuan Politik Hukum Tax Amnesty .. |43
Self Assessment & Penegakan Hukum
dalam  Undang-Undang  No.  16  Tahun  2009 tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata Cara  Perpajakan  (UU  KUP) yang  dianut Indonesia, mengandung makna Wajib Pajak telah mengisi dan menyampaikan benar,  lengkap  dan  jelas  sesuai  dengan  ketentuan  hukum material  dan  formal.  Dengan  kata  lain,  jumlah  pajak  yang  terutang,  yang dilaporkan dalam SPT dijamin oleh undang-undang, sebagaimana ditegaskan yat (2) UU KUP yang berbunyi: “jumlah pajak yang terutang menurut  Surat  Pemberitahuan  yang  disampaikan  oleh  Wajib  Pajak  adalah jumlah  pajak  yang  terutang  sesuai  dengan  ketentuan  perundang-undangan perpajakan”.  Selanjutnya  pada  Pasal  12  Ayat  (3)  disebutkan  bahwa:  “apabila
endapatkan  bukti  bahwa  pajak  menurut  Surat Pemberitahuan  sebagaimana  dimaksud  Pasal  12  Ayat  (2)  tidak  benar,  maka Direktur  Jenderal  Pajak  menetapkan  pajak  terutang”.  Dengan  demikian, bahwa  Direktur  Jenderal  Pajak  tidak  dapat  melakukan  koreksi  SPT  atas mata  melakukan  tafsiran,  analisis,  angka multiplikator, perbandingan usaha sejenis dan metode pemeriksaan lainnya. Apabila  Wajib  Pajak  keberatan  atas  surat  keputusan  yang  diterbitkan  oleh Direktur  Jenderal  Pajak,  Wajib  Pajak  dapat  mengajukan  permohonan
Sistem  perpajakan  yang  berlaku  di  Indonesia  adalah self-assessment ,  dimana  negara  memberikan  kepercayaan  penuh  kepada  Wajib  Pajak untuk  mendaftar,  menghitung,  menyetor,  dan  melaporkan  kewajiban k dapat menjalankannya dengan baik, maka setiap Wajib Pajak  memerlukan  pengetahuan  pajak,  baik  dari  segi  peraturan  maupun teknis administrasinya. Agar pelaksanaannya dapat tertib dan sesuai dengan target  yang  diharapkan,  pemerintah  telah  menyiapkan  rambu-rambu  yang diatur dalam UU Perpajakan yang berlaku. Dari sudut pandang yuridis, pajak
Menakar  Kesetaraan  Hak  dan  Kewajiban  Perpajakn  di (Depok: RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 2
Atas :Pelanggaran Administrasi ( Soft Law Enforcement ) Pelayanan Penegakan Hukum Atas : Tindak Pidana ( Hard Law Enforcement )
___________________________________________________________________
44| Ricky R. Hasibuan
Politik Hukum Tax Amnesty ..
memang  mengandung  unsur  pemaksaan.  Artinya,  jika  kewajiban  perpajakan tidak  dilaksanakan,  maka  ada  konsekuensi  hukum terjadi.
Dalam  ketentuan  perpajakan  Indonesia,  dikenal  dua  macam  sanksi pajak,  yaitu  (1)  sanksi  administrasi kedua  sanksi  tersebut  adalah  bahwa  sanksi  pidana  berakibat  pada  hukuman badan  seperti  penjara  atau  kurungan terhadap siapapun yang melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.Pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan, sepanjang menyangkut  tindakan  administrasi  perpajakan,  dikenai  sanksi  administrasi dengan  menerbitkan  Surat  Ketetapan  Pajak  atau  Surat  Tagih sedangkan  yang  menyangkut  tindak  pidana  dibidang  perpajakan  dikenai sanksi pidana.
Agar  suatu  perbuatan  dapat  digolongkan  ke  dalam  perbuatan  tindak pidana  di  bidang  perpajakan,  perbuatan  tersebut  harus  memenuhi  unsur unsur sebagai berikut: (a) unsur subyek; (b) unsur perbuatan; (c) unsur akibat; dan (d) unsur kesalahan, apabila terpenuhi maka akan dilakukan penyidikan terhadap  Wajib  Pajak  tersebut.
pengenaan  sanksi-sanksi  perpajakan.  Pada  hakikatnya,  pengenaan  san perpajakan  diberlakukan  untuk  menciptakan  kepatuhan  Wajib  Pajak  dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dengan kata lain, sanksi perpajakan merupakan  alat  pencegah  ( preventive norma.  Itulah  sebabnya,  penting  bagi  W perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan.
2. Negara Hukum dan Kepatuhan Warganya Dalam Membayar Pajak
Penerapan tax amnesty
pemerintahyangpada  dasarnya  penerapan  kebijakan  ini  diharapkan  dapat meningkatkan  jumlah  Wajib  P “pengampunan pajak merupakan kebijakan pemerintah di bidang perpajakan yang  memberikan  penghapusan  pajak  yang  seharusnya  terutang  dengan membayar tebusan dalam jumlah tertentu yang bertujuan untuk memberikan tambahanpenerimaan  pajak  dan  kesemp patuh  ( tax  evaders )  menjadi  wajib  pajak  yang  patuh  (
33 John  Hutagaol, Perpajakan:  Isu-Isu  Kontemporer, hlm. 27.
___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam
Vol. 2 No. 1 Januari – Juni 2019
memang  mengandung  unsur  pemaksaan.  Artinya,  jika  kewajiban  perpajakan tidak  dilaksanakan,  maka  ada  konsekuensi  hukum  (sanksi  pajak)  yang  bisa
ajakan  Indonesia,  dikenal  dua  macam  sanksi sanksi  administrasi  dan  (2)  sanksi  pidana.  Perbedaan  dari kedua  sanksi  tersebut  adalah  bahwa  sanksi  pidana  berakibat  pada  hukuman penjara  atau  kurungan.  Pengenaan  sanksi  pidana  dikenakan terhadap siapapun yang melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.Pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan, sepanjang menyangkut  tindakan  administrasi  perpajakan,  dikenai  sanksi  administrasi dengan  menerbitkan  Surat  Ketetapan  Pajak  atau  Surat  Tagihan  Pajak, sedangkan  yang  menyangkut  tindak  pidana  dibidang  perpajakan  dikenai
Agar  suatu  perbuatan  dapat  digolongkan  ke  dalam  perbuatan  tindak pidana  di  bidang  perpajakan,  perbuatan  tersebut  harus  memenuhi  unsur- sur subyek; (b) unsur perbuatan; (c) unsur akibat; dan (d) unsur kesalahan, apabila terpenuhi maka akan dilakukan penyidikan terhadap  Wajib  Pajak  tersebut.  Konsekuensi  hukum  tersebut  adalah sanksi  perpajakan.  Pada  hakikatnya,  pengenaan  sanksi perpajakan  diberlakukan  untuk  menciptakan  kepatuhan  Wajib  Pajak  dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dengan kata lain, sanksi perpajakan
preventive )  agar  Wajib  Pajak  tidak  melanggar norma.  Itulah  sebabnya,  penting  bagi  Wajib  Pajak  memahami  sanksi-sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan
Hukum dan Kepatuhan Warganya Dalam Membayar Pajak tax amnesty merupakan salah satu upaya
dasarnya  penerapan  kebijakan  ini  diharapkan  dapat Pajak.  John  Hutagaol 33 menyatakan “pengampunan pajak merupakan kebijakan pemerintah di bidang perpajakan yang  memberikan  penghapusan  pajak  yang  seharusnya  terutang  dengan membayar tebusan dalam jumlah tertentu yang bertujuan untuk memberikan tambahanpenerimaan  pajak  dan  kesempatan  bagi  Wajib  Pajak  yang  tidak )  menjadi  wajib  pajak  yang  patuh  ( honest  taxpayers ),
Isu  Kontemporer, (Yogyakarta  :  Graha  Ilmu,  2007),
___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam Vol. 2 No. 1 Januari – Juni 2019
sehingga diharapkan akan mendorong peningkatan kepatuhan sukarela wajib pajak ( taxpayer’s voluntarily compliance Tax Amnesty sebenarnya dapat dibedakan menjadi hard  tax  amnesty . Soft  tax  amnesty pengampunan  atas  sanksi  administrasinya,  sementara memberikan pengampunan atas sanksi pidananya. pajak adalah:
1) Meningkatkan  pendapatan  negara  dalam  jangka  pendek  dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.
2) Disamping  itu  akan  menurunkan  tunggakan  pajak,  sehingga  akan menurunkan biaya penagihan pajak, sehingga akan terjadi penghematan pajak  bagi  pihak  fiskus,  dan  bagi  pihak  WP  akan  semakin  sukarela membayar pajak.
Konsep Justification  Tax  Amnesty data kekayaan Wajib Pajak yang tidak dilaporkan di masa sebelumnya tanpa harus  membayar  pajak  yang  mungkin  belum  dibayar menetapkan  perlu  tidaknya tax  amnesty menjadi justifikasi dari tax amnesty dijustifikasi. Umumnya, pemberian meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka pendek.
Permasalahan  penerimaan  pajak  yang  stagnan  atau  cenderung menurun  seringkali  menjadi  alasan  pembenar  diberikannya ini  berdampak  pada  keinginan  pemerintahan  yang  berkuasa  untuk memberikan tax amnesty dengan harapan p selama program tax amnesty akan meningkatkan penerimaan pajak.
34 Eric  Le  Borgne, Tax  Amnesty  :  Theory,  Trends,  and  Some  Alternatives
D.C. USA : International Monetary Fund, 2008), tanpa halaman.
___________________________________________________________________ Jurnal Kajian Politik Islam
Ricky R. Hasibuan
Politik Hukum Tax Amnesty .. |45

## sehingga diharapkan akan mendorong peningkatan kepatuhan sukarela wajib
taxpayer’s voluntarily compliance ) dimasa akan datang”. narnya dapat dibedakan menjadi soft tax amnesty dan Soft  tax  amnesty memungkinkan  untuk  memberikan i  administrasinya,  sementara hard  tax  amnesty memberikan pengampunan atas sanksi pidananya.Tujuan dari pengampunan
Meningkatkan  pendapatan  negara  dalam  jangka  pendek  dan  juga meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. 34
Disamping  itu  akan  menurunkan  tunggakan  pajak,  sehingga  akan menurunkan biaya penagihan pajak, sehingga akan terjadi penghematan iskus,  dan  bagi  pihak  WP  akan  semakin  sukarela
Justification  Tax  Amnesty diberikan  kepada  pelaporan  sukarela data kekayaan Wajib Pajak yang tidak dilaporkan di masa sebelumnya tanpa harus  membayar  pajak  yang  mungkin  belum  dibayar  sebelumnya.   Dalam
tax  amnesty ,  perlu  dipertimbangkan  apa  yang tax amnesty dan hingga batas mana tax amnesty dapat dijustifikasi. Umumnya, pemberian tax amnesty mempunyai tujuan
ak dalam jangka pendek.
Permasalahan  penerimaan  pajak  yang  stagnan  atau  cenderung menurun  seringkali  menjadi  alasan  pembenar  diberikannya tax  amnesty . Hal ini  berdampak  pada  keinginan  pemerintahan  yang  berkuasa  untuk
dengan harapan pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak
akan meningkatkan penerimaan pajak.
Tax  Amnesty  :  Theory,  Trends,  and  Some  Alternatives ,  (Washington,
D.C. USA : International Monetary Fund, 2008), tanpa halaman.
___________________________________________________________________
46| Ricky R. Hasibuan
Politik Hukum Tax Amnesty ..
Tabel 4. Capaian Tax Amnesty Periode I dan II. (Tahun 2016)
Jenis Wajib Pajak Jumlah WP mengikuti Tax Amnesti Pengajuan SPH 35 Uang Tebusan (triliun Rp) Badan 140,836 143,521 12.69 Orang Pribadi 475,045 493,831 90.35 Jumlah 615,881 637,352 103.04
Sumber  :  Data  Statistik  tax  amnesty  20  Oktober  2017  (Laporan  Tahuna  DJP 2016).
Program tax amnesty yang dilakukandi Indonesia terbilang sukses dalam meningkatkan  penerimaan  negara  dari  sisi  perpajakan.  Berdasarkan  data yang  dimiliki  oleh  Direktorat  Jenderal  Pajak  ada  sekitar  51  negara  di  dunia yang  melakukan  program tax  amnesty mampu  mengumpulkan  data  tebusan periode I tax amnesty , total dana tebusan yang berhasil dikumpulkan tercatat Rp. 81,1 triliun atau lebih dari 50 % dari target dalam APBN
Tabel 5. Capaian Tax Amnesty Periode I, II, III (Per 29 Mei 2017).
K  E  T  E  R  A  N  G  A  N JENIS WAJIB PAJAK Partisipasi Wajib Pajak Orang Pribadi Badan Jumlah Uang Tebusan  (triliun Rp) Surat Setoran Pajak Pengajuan Surat Pernyataan Harta 36 Harta Yang Diungkapkan (Triliun Rp) Deklarasi DN
Deklarasi LN
Repatriasi
Jumlah
35 SPH (Surat Pernyataan Harta) adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak dalam mengajukan amnesty pajak,  antara  lain  berisi  pelaporan  harta,  utang,  serta  penghitungan dan pembayaran uang tebusan.
36 Surat  Pernyataan  Harta  adalah  surat  yang  digunakan  oleh  w melaporkan harta, utang, nilai harta bersih, penghitungan dan pembayaran uang tebusan.
___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam
Vol. 2 No. 1 Januari – Juni 2019

## Periode I dan II. (Tahun 2016)
Uang Tebusan (triliun Rp) Harta Deklarasi dan Repatriasi (triliun Rp) Deklarasi DN Repatriasi Deklarasi LN Jumlah 12.69 451.66 20.03 22.92 494.61 90.35 2,166.32 94.13 705.73 2,966.18 103.04 2,617.98 114.16 728.65 3,460.79
Sumber  :  Data  Statistik  tax  amnesty  20  Oktober  2017  (Laporan  Tahuna  DJP
yang dilakukandi Indonesia terbilang sukses dalam meningkatkan  penerimaan  negara  dari  sisi  perpajakan.  Berdasarkan  data yang  dimiliki  oleh  Direktorat  Jenderal  Pajak  ada  sekitar  51  negara  di  dunia
tax  amnesty .  Indonesia  termasuk  negara  yang mampu  mengumpulkan  data  tebusan tax  amnesty yang  besar.  Sampai  akhir
, total dana tebusan yang berhasil dikumpulkan tercatat
Rp. 81,1 triliun atau lebih dari 50 % dari target dalam APBN-P 2016.
ode I, II, III (Per 29 Mei 2017). JENIS WAJIB PAJAK J U M L A H Orang Pribadi 736.093 wp 237.333 wp 973.426 wp 111,54 1.108.720 surat 1.030.14 surat Deklarasi DN 3.700,80 Deklarasi LN 146,7 1.036,76 4.884,26 SPH (Surat Pernyataan Harta) adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak dalam pajak,  antara  lain  berisi  pelaporan  harta,  utang,  serta  penghitungan
Surat  Pernyataan  Harta  adalah  surat  yang  digunakan  oleh  wajib  pajak  untuk melaporkan harta, utang, nilai harta bersih, penghitungan dan pembayaran uang tebusan.
___________________________________________________________________ POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam
Vol. 2 No. 1 Januari – Juni 2019
Keterangan : Sumber Dasboard Amnesti Pajak per 29 mei 2017 (Laporan Kinerja DJP 2017- diolah).

## 3. Penegakan  Hukum  Pajak  Dalam Nasional
Penegakan  hukum  menurut  Satjipto  Rahardjo mengandung  supremasi  nilai  substansial, hukum  modern  digunakan,  pengadilan  bukan  lagi  tempat  untuk  mencari keadilan  ( searching  of  justice). Pengadilan tidak lebih hanya  menjadi lembaga yang  berkutat  pada  aturan  main  dan  prosedur.  Hukum  kemudian  tidak  lagi dapat menyediakan keadilan sebagai mati  secara  dramatis  di  lembaga-lembaga  peradilan  di  bawah  rezim  hukum modern. Tidak hanya itu, hukum kemudian dipahami semata sebagai produk dari  negara  dalam  bentuk  peraturan  perundang peradilan yang semula sebagai house of justice untuk menerapkan peraturan perundang Penegakan  hukum  bukanlah  semata perundang-undangan,  walaupun  di  dalam  kenya kecenderungannya  adalah  demikian,  sehingga  pengertian  “law  enforcement” begitu  popular.  Selain  dari  itu,  maka  ada  kecenderungan  yang  kuat  untuk mengartikan  penegakan  hukum  sebagai  pelaksanaan  keputusan hakim.  Perlu  dicatat,  bahwa  pendapat mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan daripada perundang undangan  atau  keputusan-keputusan  hakim  tersebut  malahan  mengganggu kedamaian  di  dalam  pergaulan  hidup.  Teori  bekerjanya  hukum  dan  faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, berdasarkan  penjelasan-penjelasan  tersebut  di  atas  dapatlah  ditarik  suatu kesimpulan  sementara,  bahwa  masalah  pokok  daripada  penegakan  hukum sebenarnya  terletak  pada  faktor- Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :
a. Faktor  hukumnya  sendiri,  yang  di  dalam  tulisan  ini  akan  dibatasi  pada Undang-Undang saja.
37 Satjipto  Rahardjo, Penegakan  Hukum  Suatu  Tinjauan  Sosiologis Publishing, 2009), hlm. Ix.
38 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang me dalam  Pidato  Pengukuhan  dalam  Jabatan  Guru  Besar  Tetap  pada  Fakultas  Hukum Universitas Indonesia Rabu, Tanggal 14 Desember 1983, hlm 4
___________________________________________________________________ Jurnal Kajian Politik Islam Ricky R. Hasibuan Politik Hukum Tax Amnesty .. |47

## Keterangan : Sumber Dasboard Amnesti Pajak per 29 mei 2017 (Laporan Kinerja

## Penegakan  Hukum  Pajak  Dalam  Mendukung  Pembangunan
Penegakan  hukum  menurut  Satjipto  Rahardjo 37 ,  pada  hakikatnya mengandung  supremasi  nilai  substansial,  yaitu  keadilan.  Namun,  semenjak hukum  modern  digunakan,  pengadilan  bukan  lagi  tempat  untuk  mencari
Pengadilan tidak lebih hanya  menjadi lembaga yang  berkutat  pada  aturan  main  dan  prosedur.  Hukum  kemudian  tidak  lagi enyediakan keadilan sebagai trade mark- nya selama ini. Keadilan telah lembaga  peradilan  di  bawah  rezim  hukum
modern. Tidak hanya itu, hukum kemudian dipahami semata sebagai produk dari  negara  dalam  bentuk  peraturan  perundang-undangan.  Lembaga
house of justice harus berubah menjadi tempat untuk menerapkan peraturan perundang-undangan dan prosedur.
Penegakan  hukum  bukanlah  semata-mata  berarti  pelaksanaan undangan,  walaupun  di  dalam  kenyataan  di  Indonesia kecenderungannya  adalah  demikian,  sehingga  pengertian  “law  enforcement” begitu  popular.  Selain  dari  itu,  maka  ada  kecenderungan  yang  kuat  untuk mengartikan  penegakan  hukum  sebagai  pelaksanaan  keputusan-keputusan
a  pendapat-pendapat  yang  agak  sempit  tersebut kelemahan, apabila pelaksanaan daripada perundang- keputusan  hakim  tersebut  malahan  mengganggu kedamaian  di  dalam  pergaulan  hidup.  Teori  bekerjanya  hukum  dan  faktor- ktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, 38 penjelasan  tersebut  di  atas  dapatlah  ditarik  suatu kesimpulan  sementara,  bahwa  masalah  pokok  daripada  penegakan  hukum
-faktor  yang  mungkin  mempengaruhinya. faktor tersebut adalah sebagai berikut :
Faktor  hukumnya  sendiri,  yang  di  dalam  tulisan  ini  akan  dibatasi  pada
Penegakan  Hukum  Suatu  Tinjauan  Sosiologis ,  (Yogyakarta:  Genta
Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum , Disampaikan dalam  Pidato  Pengukuhan  dalam  Jabatan  Guru  Besar  Tetap  pada  Fakultas  Hukum Universitas Indonesia Rabu, Tanggal 14 Desember 1983, hlm 4-5.
___________________________________________________________________
48| Ricky R. Hasibuan
Politik Hukum Tax Amnesty ..
b. Faktor  penegak  hukum,  yakni  pihak menerapkan hukum.
c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
d. Faktor  masyarakat,  yakni  lingkungan  dimana  hukum  tersebut  berlaku atau diterapkan.
e. Faktor  kebudayaan,  yakni  sebagai  hasil  karya,  cipta  dan  rasa  yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.
Kelima  faktor  tersebut  di  atas  saling  berkaitan  dengan  eratnya,  oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, serta juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Dengan demikian, maka kelima faktor  tersebut  akan  dibahas  di  bawah  ini, contoh-contoh  yang  diambil  dari  kehidupan  masyarakat  Indonesia. Keberhasilan  program tax  amnesty uang  tebusan.  Di  tengah  ketidakpastian  perekonomian  global  dan menurunnya  pertumbuhan  ekonomi memberikan  dampak  yang  positif  bagi  perekonomian  nasional.  Tetapi terdapat  banyak  catatan  dalam  pelaksanaan sosialisasi di kantor perwakilan pajak di daerah hingga kesiapan petugas pajak menghadapi lonjakan antrian Wajib Kondisi  tersebut  hanya  permasalahan  yang  sifatnya  teknis.  Permasalahan utama dalam program tax amnesty dengan lambannya dana repatriasi yang masuk ke Indonesia, gangguan pada likuiditas  perbankan,  reformasi  perpajakan  dan pelaksanaan  program tax  amnesty peningkatan  jumlah  Wajib  Pajak;  b)  memperjelas  subyek  pajak  dan  obyek pajak;  c)  mempercepat  dana  repatriasi;  d)  peningkatan  kepatuhan  Wajib Pajak; dan e) penurunan tunggakan pajak.

## a. Peningkatan Jumlah W
Wajib  Pajak  adalah  orang  atau  badan  yang  menurut  ketentuan peraturan  perundang-undangan  perpajakan  ditentukan  untuk
39 Rosan  Roeslani, Amnesti  Pajak  sebagai  Momentum  Penguatan  Fiskal  dan  Membangun Daya  Saing  Ekonomi, dalam  Djokosoetono  Research  Center, Bagi  Pembiayaan  Pembangunan  Berkelanjutan Universitas Indonesia, 2016), hlm. 37-39.
___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam
Vol. 2 No. 1 Januari – Juni 2019
Faktor  penegak  hukum,  yakni  pihak-pihak  yang  membentuk  maupun
atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
Faktor  masyarakat,  yakni  lingkungan  dimana  hukum  tersebut  berlaku
Faktor  kebudayaan,  yakni  sebagai  hasil  karya,  cipta  dan  rasa  yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.
elima  faktor  tersebut  di  atas  saling  berkaitan  dengan  eratnya,  oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, serta juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Dengan demikian, maka kelima faktor  tersebut  akan  dibahas  di  bawah  ini,  dengan  cara  mengetengahkan contoh  yang  diambil  dari  kehidupan  masyarakat  Indonesia.
tax  amnesty tidak  hanya  berkaitan  dengan  tingginya uang  tebusan.  Di  tengah  ketidakpastian  perekonomian  global  dan menurunnya  pertumbuhan  ekonomi  domestik, tax  amnesty mampu memberikan  dampak  yang  positif  bagi  perekonomian  nasional.  Tetapi terdapat  banyak  catatan  dalam  pelaksanaan tax  amnesty temasuk  kendala sosialisasi di kantor perwakilan pajak di daerah hingga kesiapan petugas pajak ajib Pajak yang ingin mengikuti tax amnesty . Kondisi  tersebut  hanya  permasalahan  yang  sifatnya  teknis.  Permasalahan nesty yang berjalan di Indonesia lebih berkaitan dengan lambannya dana repatriasi yang masuk ke Indonesia, gangguan pada likuiditas  perbankan,  reformasi  perpajakan  dan fiscal  illusion. 39 Efektivitas tax  amnesty ,  ditentukan  beberapa  indikator  yaitu:  a) peningkatan  jumlah  Wajib  Pajak;  b)  memperjelas  subyek  pajak  dan  obyek pajak;  c)  mempercepat  dana  repatriasi;  d)  peningkatan  kepatuhan  Wajib Pajak; dan e) penurunan tunggakan pajak.
Wajib Pajak ajak  adalah  orang  atau  badan  yang  menurut  ketentuan undangan  perpajakan  ditentukan  untuk
Amnesti  Pajak  sebagai  Momentum  Penguatan  Fiskal  dan  Membangun dalam  Djokosoetono  Research  Center, Amnesti  Pajak  Efektivitasnya Bagi  Pembiayaan  Pembangunan  Berkelanjutan ,  (Depok:  adan  Penerbit  Fakultas  Hukum
___________________________________________________________________ POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam Vol. 2 No. 1 Januari – Juni 2019
melakukan  kewajiban  perpajakan. umumnya memiliki jumlah dibandingkan  jumlah  penduduk  potensial  menjadi  Wajib  Pajak. Perkembangan  jumlah  Wajib  Pajak  orang  pribadi  sebenarnya  cukup menggembirakan  meski  masih  didominasi  Wajib  Pajak  orang  pribadi karyawan.  Tingkat  kepatuhan  juga  menunjukkan  peningkatan.  Hak yang  perlu  dikejar  adalah  Waj kaya tetapi belum sebagai Wajib Pajak.
Langkah  yang  dilakukan  selama  ini,  pemberian  NPWP  dengan pendekatan  kekayaan.  Hal  ini  dapat  dilakukan  melalui  kepemilikan rumah,  kendaraan,  investasi  di  pasar  modal,  atau  simpan dan  lembaga  keuangan  lainnya.  Perlu  dilakukan  kerja  sama  dengan berbagai instansi untuk mendapatkan data sebanyak
Tabel 6. Jumlah Wajib Pajak Periode 2013 s.d. 2017
Tahun Jumlah Wajib Pajak (%) OP Bendahara 2013 89.66% 2.01% 2014 90.56% 1.35% 2015 90.60% 1.36% 2016 90.66% 1.33% 2017 90,78% 1,28%
Sumber: Laporan Tahunan DJP Tahun 2013
40 Erna  Widjajati, Pengampunan  Pajak  dalam  Rangka untuk  Pembiayaan  Pembangunan ,  dalam  Djokosoetono  Research  Center, Efektivitasnya  Bagi  Pembiayaan  Pembangunan  Berkelanjutan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016), hlm. 83.
41 Yustinus  Prastowo, Antologi  Perpajakan  Indonesia  Membedah  Kebijakan,  Menelisik Reformasi,  dan  Mengupas  Isu  Terkini  tentang  Perpajakan  tentang  Perpajakan  Indonesia (Jakarta: Cita Riset Fiskal, 2017), hlm. 60-61.
42 Tanpa  Pengarang, Laporan  Tahunan  Direktorat  Jenderal http://www.pajak.go.id/laporan-tahunan-djp
WIB.
___________________________________________________________________ Jurnal Kajian Politik Islam Ricky R. Hasibuan
Politik Hukum Tax Amnesty .. |49
melakukan  kewajiban  perpajakan. 40 Negara  berkembang  pada umumnya memiliki jumlah Wajib Pajak orang pribadi yang relatif kecil nduduk  potensial  menjadi  Wajib  Pajak. Perkembangan  jumlah  Wajib  Pajak  orang  pribadi  sebenarnya  cukup menggembirakan  meski  masih  didominasi  Wajib  Pajak  orang  pribadi karyawan.  Tingkat  kepatuhan  juga  menunjukkan  peningkatan.  Hak yang  perlu  dikejar  adalah  Wajib  Pajak  orang  pribadi  kaya  dan  sangat kaya tetapi belum sebagai Wajib Pajak. 41
Langkah  yang  dilakukan  selama  ini,  pemberian  NPWP  dengan pendekatan  kekayaan.  Hal  ini  dapat  dilakukan  melalui  kepemilikan rumah,  kendaraan,  investasi  di  pasar  modal,  atau  simpanan  di  bank dan  lembaga  keuangan  lainnya.  Perlu  dilakukan  kerja  sama  dengan berbagai instansi untuk mendapatkan data sebanyak-banyaknya.
Tabel 6. Jumlah Wajib Pajak Periode 2013 s.d. 2017
Jumlah Wajib Pajak (%) Jumlah Keseluruhan Ratio Kepatuhan Menyampaikan SPT Tahunan Pph Badan 8.31% 28,004,218 60.68% 8.09% 30,574,428 58.87% 8.05% 33,336,122 60.42% 8.01% 36,446,616 60.82% 7,95% 39.151.603 72,64%
Sumber: Laporan Tahunan DJP Tahun 2013-2017. 42
Pengampunan  Pajak  dalam  Rangka  Meningkatkan  Penerimaan  Pajak ,  dalam  Djokosoetono  Research  Center, Amnesti  Pajak Efektivitasnya  Bagi  Pembiayaan  Pembangunan  Berkelanjutan, (Depok:  Badan  Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016), hlm. 83.
Antologi  Perpajakan  Indonesia  Membedah  Kebijakan,  Menelisik Reformasi,  dan  Mengupas  Isu  Terkini  tentang  Perpajakan  tentang  Perpajakan  Indonesia , 61.
Laporan  Tahunan  Direktorat  Jenderal  Pajak  Tahun  2013-2017 , djp, diakses tanggal 6 Agustus 2018 pukul 09.00
___________________________________________________________________
50| Ricky R. Hasibuan
Politik Hukum Tax Amnesty ..
Data  menunjukkan  korelasi  positif  antara  sistem  demokratis dengan naiknya PPh Orang menunjukkan  PPh  Orang diperkirakan.  Pada  tahun  2017  menunjukkan  PPh  orang  pribadi mencapai  72,64%  sehingga  mengalami  kenaikan/penurunanjumlah Wajib Pajak.

## b. Subyek Pajak dan Obyek
Subjek  pajak  adalah  orang,  badan,  atau  kesatuan  lainnya  yang memenuhi  syarat-syarat  subjek,  yaitu  yang  bertempat  tinggal  atau berkedudukan  di  Indonesia.  Subjek  pajak  dari  pajak  langsung  adalah tetap, dan dikenakan secara perodik, sedangkan subjek pajak dari pajak tidak  langsung  adalah  tidak  tetap,  dan  hanya  dikenakan  pajak  secara insidental,  jika Tatbestand dipenuhi.Pajak  yang  subjektif  (atau  pribadi)  adalah  pajak  yang besarnya  ikut  ditentukan  oleh  keadaan  dan  status bujangan,  kawin,  kawin  dengan  anak,  dan  sebagainya).  Pajak  yang objektif  adalah  pajak  yang  besarnya  tidak  dipengaruhi  oleh  keadaan atau  status  wajib  pajak,  melainkan  ditentukan  semata keadaan  objek,  seperti  Cukai  Tembakau,  Pajak  Kendaraan  Bermotor, Pajak Pertambahan Nilai, dan sebagainya. pajak  adalah  Wajib  Pajak  orang  pribadi  atau  badan  dengan  nama  dan dalam bentuk apapun baik telah maupun yang belum terdaftar sebagai Wajib  Pajak.  Subyek  pajak  dibedakan  menjadi  2  (dua),  yaitu pajak dalam negeri, subjek pajak luar negeri (Pasal dan Percepatan Dana Repatriasi
c. Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak.
Penegakan  hukum  perpajakan  pasca Buckwalter et.al .  diperlukan  untuk  menghindari  manipulasi  laporan keuangan perusahaan pada kasus Wajib Pajak perusahaan atau Badan. Tax  amnesty tanpa  disertai  penegakan  hukum  akan  mengakibatkan
43 Rochmat  Soemitro, Asas  dan  Dasar  Perpajakan  1, hlm. 80.
___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam
Vol. 2 No. 1 Januari – Juni 2019
Data  menunjukkan  korelasi  positif  antara  sistem  demokratis rang Pribadi. Untuk Indonesia, pada tahun 2016 rang  Pribadi  baru  60,82%  dari  potensi  yang diperkirakan.  Pada  tahun  2017  menunjukkan  PPh  orang  pribadi mencapai  72,64%  sehingga  mengalami  kenaikan/penurunanjumlah
byek Pajak ajak  adalah  orang,  badan,  atau  kesatuan  lainnya  yang yarat  subjek,  yaitu  yang  bertempat  tinggal  atau berkedudukan  di  Indonesia.  Subjek  pajak  dari  pajak  langsung  adalah tetap, dan dikenakan secara perodik, sedangkan subjek pajak dari pajak tidak  langsung  adalah  tidak  tetap,  dan  hanya  dikenakan  pajak  secara
Tatbestand yang  ditentukan  oleh  undang-undang dipenuhi.Pajak  yang  subjektif  (atau  pribadi)  adalah  pajak  yang besarnya  ikut  ditentukan  oleh  keadaan  dan  status  Wajib  Pajak  (yaitu awin,  kawin  dengan  anak,  dan  sebagainya).  Pajak  yang objektif  adalah  pajak  yang  besarnya  tidak  dipengaruhi  oleh  keadaan atau  status  wajib  pajak,  melainkan  ditentukan  semata-mata  oleh keadaan  objek,  seperti  Cukai  Tembakau,  Pajak  Kendaraan  Bermotor, Pajak Pertambahan Nilai, dan sebagainya. 43 Jadi subyek pengampunan pajak  adalah  Wajib  Pajak  orang  pribadi  atau  badan  dengan  nama  dan dalam bentuk apapun baik telah maupun yang belum terdaftar sebagai Wajib  Pajak.  Subyek  pajak  dibedakan  menjadi  2  (dua),  yaitu  subjek
subjek pajak luar negeri (Pasal 2 Ayat (4) UU PPh)
epatriasi
epatuhan Wajib Pajak.
Penegakan  hukum  perpajakan  pasca tax  amnesty menurut .  diperlukan  untuk  menghindari  manipulasi  laporan keuangan perusahaan pada kasus Wajib Pajak perusahaan atau Badan.
tanpa  disertai  penegakan  hukum  akan  mengakibatkan
Asas  dan  Dasar  Perpajakan  1, (Bandung:  Refika  Aditama,  1998),
___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam Vol. 2 No. 1 Januari – Juni 2019
kepatuhan  dari  Wajib  Pajak  tidak  meningkat  bahkan  cenderung menurun. 44
Tabel 7. Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun 2013 s.d. 2017.
No Uraian 2013 01. Wajib Pajak Terdaftar 24,347,763  27,379,256 02. Wajib Pajak Terdaftar Wajib SPT 17,731,736  18,357,833 03. Target Rasio Kepatuhan (%) 65.00% 04. Target Rasio Kepatuhan - SPT (3x2) 11,525,628  12,852,301 05.  Realisasi SPT 9,966,833  10,852,301 06. Rasio Kepatuhan (5:2) 56.21%
Sumber: Laporan Kinerja DJP 2013-2017.
Sebenarnya  target  tersebut  dapat  dikatakan  realistis  mengingat banyaknya  kebocoran  pajak  yang  terjadi  dan  membuat  penerimaan perpajakan  tidak  bisa  optimal.  Setidaknya  terdapat  tiga  permasalahan yang  membuat  penerimaan  perpajakan  menjadi  tidak  optimal. Pertama,  masih  rendahnya  tingkat  kepatuhan  masyarakat  dalam membayar pajak. 46 Data dalam tabel 5 menunjukkan bahwa tahun 2017 dari  33  juta  potensi  penduduk  yang  bisa  mendapatkan  Nomor  Pokok Wajib Pajak (NPWP), baru sekitar 23 juta yang sudah memiliki NPWP. Artinya  hanya  sekitar  50%  orang  yang  memiliki  NPWP  dari  total potensi  penduduk  yang  memiliki  NPWP.  Dari  jumlah  tersebut,  tidak
44 Rosan  Roeslani, Amnesti  Pajak  sebagai  Momentum  Penguatan  Fiskal  dan  Membangun Daya  Saing  Ekonomi, dalam  Djokosoetono  Research  Center, Bagi  Pembiayaan  Pembangunan  Berkelanjutan Universitas Indonesia, 2016), hlm. 41.
45 Tanpa  Pengarang, Laporan  Kinerja  Direktorat  Jenderal  Pajak  Tahun  2013  s.d.  2017, http://www.pajak.go.id/buletin-kinerja, diakses tanggal 7 Agustus 2018 pukul 09.00 WIB.
46 Rosan Roeslani, Op.Cit., 2016, hlm. 33 ___________________________________________________________________
Jurnal Kajian Politik Islam
Ricky R. Hasibuan Politik Hukum Tax Amnesty .. |51
ajak  tidak  meningkat  bahkan  cenderung
7. Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun 2013 s.d. 2017.
2014 2015 2016 2017 27,379,256  30,044,103  32,769,215  33,468,781 18,357,833  18,159,840  20,165,718  23,318,565 70.00% 70.00% 72.50% 50% 12,852,301  12,711,888  14,620,146  11,659,283 10,852,301  10,972,336  12,735,463  14,720,966 59.12% 60.42% 63.15% 62.96% 2017. 45
Sebenarnya  target  tersebut  dapat  dikatakan  realistis  mengingat banyaknya  kebocoran  pajak  yang  terjadi  dan  membuat  penerimaan optimal.  Setidaknya  terdapat  tiga  permasalahan yang  membuat  penerimaan  perpajakan  menjadi  tidak  optimal. Pertama,  masih  rendahnya  tingkat  kepatuhan  masyarakat  dalam Data dalam tabel 5 menunjukkan bahwa tahun 2017 duk  yang  bisa  mendapatkan  Nomor  Pokok Wajib Pajak (NPWP), baru sekitar 23 juta yang sudah memiliki NPWP. Artinya  hanya  sekitar  50%  orang  yang  memiliki  NPWP  dari  total potensi  penduduk  yang  memiliki  NPWP.  Dari  jumlah  tersebut,  tidak
Amnesti  Pajak  sebagai  Momentum  Penguatan  Fiskal  dan  Membangun dalam  Djokosoetono  Research  Center, Amnesti  Pajak  Efektivitasnya Bagi  Pembiayaan  Pembangunan  Berkelanjutan ,  (Depok:  adan  Penerbit  Fakultas  Hukum
Laporan  Kinerja  Direktorat  Jenderal  Pajak  Tahun  2013  s.d.  2017,
, diakses tanggal 7 Agustus 2018 pukul 09.00 WIB.
2016, hlm. 33
___________________________________________________________________
52| Ricky R. Hasibuan
Politik Hukum Tax Amnesty ..
semua  orang  yang  memilik pajaknya.  Demikian  juga  dengan  kepatuhan  penyampaian  pajak  yang masih  rendah,  hanya  62,96%  dari  jumlah  Wajib  Pajak  terdaftar  di tahun 2017 yang lebih rendah dari tahun 2016.
Jadi  kepatuhan  Wajib  Pajak  pada tahun  2017  belum dikarenakan kepatuhan Wajib Pajak turun 0,19% dari kepatuhan Wajib Pajak  pada  tahun  2016  yang  telah  mencapai  63,15%  turun  menjadi 62,96% pada tahun 2017.
d. Penurunan Tunggakan
Adanya  program  pengampuan  pajak  ( menghapus  pajak  terutang  dan  sanksi  administrasi  perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan yang belum menjadi Wajib Pajak juga  bisa  mendapat  penghapusan  sanksi  pidana  dibidang  perpajakan atas  harta  yang  belum  dilaporkan  dalam  SPT,  dengan  cara  mel seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan.
Tabel 8. Tunggakan Pajak Tahun 2013 s.d. 2017
Tahun Pajak Jumlah Ketetapan 2013 Jenis Ketetapan Pajak ( SKPKB, SKPLB, SKPN) 32.302 Jenis Sengketa Pajak (  Non  Keberatan, Keberatan,  Banding, Peninjauan Kembali) 32.302 Jenis  Pajak  (PPh  21, 22, 23, final, PPnBM, dll) 32.302 2014 Jenis Ketetapan Pajak ( SKPKB, SKPLB, SKPN) 42.504 Jenis Sengketa Pajak (  Non  Keberatan, 42.504
47 Erna Widjajati, Op.Cit ., 2016, hlm. 76.
___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam
Vol. 2 No. 1 Januari – Juni 2019
semua  orang  yang  memiliki  NPWP  secara  sadar  menyampaikan pajaknya.  Demikian  juga  dengan  kepatuhan  penyampaian  pajak  yang masih  rendah,  hanya  62,96%  dari  jumlah  Wajib  Pajak  terdaftar  di tahun 2017 yang lebih rendah dari tahun 2016.
Jadi  kepatuhan  Wajib  Pajak  pada tahun  2017  belum  meningkat dikarenakan kepatuhan Wajib Pajak turun 0,19% dari kepatuhan Wajib Pajak  pada  tahun  2016  yang  telah  mencapai  63,15%  turun  menjadi
unggakan Pajak
Adanya  program  pengampuan  pajak  ( tax  amnesty ),  pemerintah menghapus  pajak  terutang  dan  sanksi  administrasi  perpajakan  bagi ajak Orang Pribadi dan Badan yang belum menjadi Wajib Pajak juga  bisa  mendapat  penghapusan  sanksi  pidana  dibidang  perpajakan atas  harta  yang  belum  dilaporkan  dalam  SPT,  dengan  cara  melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan. 47
Tabel 8. Tunggakan Pajak Tahun 2013 s.d. 2017
Jumlah Ketetapan Nominal Ketetapan Rp USD 32.302 84.888.416.908.075 2.485.925.825 32.302 84.888.416.908.075 2.455.925.814 32.302 83.741.416.908.075 2.485.925.826 42.504 89.699.566.865.405 3.979.300.588 42.504 89.699.566.845.405 3.979.291.588 ., 2016, hlm. 76.
___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam Vol. 2 No. 1 Januari – Juni 2019
Tahun Pajak Jumlah Ketetapan Keberatan,  Banding, Peninjauan Kembali) Jenis  Pajak  (PPh  21, 22, 23, final, PPnBM, dll) 42.504 2015 Jenis Ketetapan Pajak ( SKPKB, SKPLB, SKPN) 138.557 Jenis Sengketa Pajak (  Non  Keberatan, Keberatan,  Banding, Peninjauan Kembali) 138.557 Jenis  Pajak  (PPh  21, 22, 23, final, PPnBM, dll) 138.557 2016 Jenis Ketetapan Pajak ( SKPKB, SKPLB, SKPN) 59.983 Jenis Sengketa Pajak (  Non  Keberatan, Keberatan,  Banding, Peninjauan Kembali) 59.983 Jenis  Pajak  (PPh  21, 22, 23, final, PPnBM, dll) 79.319 2017 Jenis Ketetapan Pajak ( SKPKB, SKPLB, SKPN) 124.484 Jenis Sengketa Pajak (  Non  Keberatan, Keberatan,  Banding, Peninjauan Kembali) 63.678 Jenis  Pajak  (PPh  21, 22, 23, final, PPnBM, 124.484 ___________________________________________________________________ Jurnal Kajian Politik Islam Ricky R. Hasibuan Politik Hukum Tax Amnesty .. |53 Jumlah Ketetapan Nominal Ketetapan Rp USD 42.504 89.699.566.875.406 3.979.300.527 138.557 108.681.382.657.952 3.721.356.942 138.557 108.681.382.657.952 3.722.386.942 138.557 90.903.852.456.810 3.722.386.942 59.983 119.127.549.649.867  218.816.944.340 59.983 118.127.549.649.867 4.909.575.572 79.319 38.436.420.124.123 1.084.451.178 124.484 58.096.307.078.621 679.281.440 63.678 124.747.488.967.598 5.425.979.957 124.484 58.096.307.078.621 679.281.440
___________________________________________________________________
54|

## Ricky R. Hasibuan
Politik Hukum Tax Amnesty .. Tahun Pajak Jumlah Ketetapan dll) Sumber : Laporan KeuanganDJP 2013-2016 (datadiolah)
Tabel  8  menunjukkan  jumlah  tunggakan  pajak  pada  tahun  2016 telah  mengalami  penurunan  yaitu  sebesar  199.285 rincian  (jenis  ketetapan  pajak  sebesar  59.983  wajib  pajak,  jenis  sengketa pajak  sebesar  59.983  Wajib dibandingkan  tahun  2017  dengan  jumlah  tunggakan  pajak  sebesar 312.646 Wajib Pajak.
4. Urgensi  KeadilanDalam  Implementasi  Program  Pengampunan Pajak ( Tax Amnesty )
Keadilan  sebagai fairness, kondisi alam dalam teori tradisional kontrak sosial. Posisi asal ini tentu tidak dianggap  sebagai  kondisi  historis,  apalagi  sebagai  kondisi  primitif kebudayaan.  Ia  dipahami  sebagai  situasi  hipotesis  yang  dicirikan  mengarah pada  konsepsi  keadilan  tertentu.  Teori bagian  utama  :  (1)  penafsiran  atas  situasi  awal  dan  perumusan  berbagai prinsip  yang  bisa  dipilih,  serta  (2)  Suatu  argumentasi  yang  menyatakan prinsip mana yang bisa digunakan. Dua prinsip tersebut berbunyi demikian: pertama, setiap  orang  mempunya  hak  yang  sama  atas  kebebasan  dasar  yang paling  luas,  seluas  kebebasan  yang  sama  bagi  semua  orang. ketimpangan  sosial  dan  ekonomi  mesti  diatur  sedemikian  rupa  sehingga  (a) dapat  diharapkan  memberikan  keuntungan  semua  orang,  dan  (b)  semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang.
Implementasi  program  pengampunan  pajak( sesuai  dengan  nilai-nilai  yang  terkandung  dalam  Pancasila.  Pancasila  berisi nilai  fundamental  dan  sebagai  karakteristik  dasar ilmu  hukum,  Pancasila  merupakan  sumber  dari  segala  sumber  hukum,  oleh karena itu, setiap produk hukum harus menyesuaikan diri dengan Pancasila.
48 Tanpa Pengarang, Laporan Keuangan DJP 2013 http://www.pajak.go.id/laporan-keuangan-djp
17.00 WIB.
49 John  Rawls, A  Theory  of  Justice Teori  Keadilan  Dasar Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 13, 65,72.
___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam
Vol. 2 No. 1 Januari – Juni 2019
Jumlah Ketetapan Nominal Ketetapan Rp USD

## 2016 (datadiolah)
48
Tabel  8  menunjukkan  jumlah  tunggakan  pajak  pada  tahun  2016 telah  mengalami  penurunan  yaitu  sebesar  199.285  Wajib  Pajak  dengan rincian  (jenis  ketetapan  pajak  sebesar  59.983  wajib  pajak,  jenis  sengketa ajib  Pajak,  jenis  pajak  79.319  Wajib  Pajak) dibandingkan  tahun  2017  dengan  jumlah  tunggakan  pajak  sebesar

## Urgensi  KeadilanDalam  Implementasi  Program  Pengampunan
fairness, posisi  kesetaraan  asli  berkaitan  dengan teori tradisional kontrak sosial. Posisi asal ini tentu tidak dianggap  sebagai  kondisi  historis,  apalagi  sebagai  kondisi  primitif kebudayaan.  Ia  dipahami  sebagai  situasi  hipotesis  yang  dicirikan  mengarah pada  konsepsi  keadilan  tertentu.  Teori  Keadilan  bisa  dibagi  menjadi  dua bagian  utama  :  (1)  penafsiran  atas  situasi  awal  dan  perumusan  berbagai prinsip  yang  bisa  dipilih,  serta  (2)  Suatu  argumentasi  yang  menyatakan prinsip mana yang bisa digunakan. Dua prinsip tersebut berbunyi demikian:
ng  mempunya  hak  yang  sama  atas  kebebasan  dasar  yang paling  luas,  seluas  kebebasan  yang  sama  bagi  semua  orang. Kedua, ketimpangan  sosial  dan  ekonomi  mesti  diatur  sedemikian  rupa  sehingga  (a) dapat  diharapkan  memberikan  keuntungan  semua  orang,  dan  (b)  semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang. 49
program  pengampunan  pajak( tax  amnesty )juga  harus nilai  yang  terkandung  dalam  Pancasila.  Pancasila  berisi nilai  fundamental  dan  sebagai  karakteristik  dasar  Bangsa  Indonesia.  Dalam ilmu  hukum,  Pancasila  merupakan  sumber  dari  segala  sumber  hukum,  oleh karena itu, setiap produk hukum harus menyesuaikan diri dengan Pancasila.
Laporan Keuangan DJP 2013-2016 , djp ,  diakses  tanggal  21  Agustus  2018,  Pukul
Teori  Keadilan  Dasar-Dasar  Filsafat  Politik  untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm.
___________________________________________________________________ POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam Vol. 2 No. 1 Januari – Juni 2019
Pancasila  sebagai  falsafah  bangsa  mengandung  nilai  yang  bersifat subjektif dan objektif. Sebagai nilai yang bersifat objektif memiliki sifat
a. Rumusan  dari  sila-sila  Pancasila  itu  sendiri  menunjukan  adanya  sifat sifat abstrak, umum dan universal;
b. Inti  dari  nilai-nilai  Pancasila  akan  tetap  ada  sepanjang  masa  dalam kehidupan  bangsa  Indonesia
dalam  adat  istiadat,  kebudayaan,  kenegaraan,  maupun  dalam  hidup keagamaan dan lainnya.
Apabila kita melihat Pancasila yang merupakan dasar dan menjadi landasan filosofis semua kegiatan penyelenggara pemungutan  pajak  oleh  negara  kepada  rakyatnya  tersebut  dapat  dibenarkan jika  kita  mengacu  pada  sila  kelima  yaitu  keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat Indonesia.  Sila  kelima  Pancasila  tersebut  mengandung  makna  bahwa  kita perlu mengembangkan perbuatan- sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong
Pajak  adalah  salah  satu  bentuk  perbuatan  gotong perlu  disyaratkan,  melainkan  sudah  hidup  dan  berkembang  dalam masyarakat Indonesia yang hanya perlu dikembangkan dan dilestarikan saja. Gotong royong, termasuk di dalamnya membayar pajak merupakan salah satu pengorbanan  setiap  anggota  masyarakat  untuk  kepentingan  bersama  tanpa mendapatkan  imbalan.  Jadi,  pemungutan  pajak  menurut  Pancasila  dapa dibenarkan,  karena  pembayaran  pajak  akhirnya  adalah  untuk  kita bersama.Sesuai  dengan  asas  falsafah  hukum,  bahwa  setiap  hukum dimaksudkan  untuk  mencapai  keadilan  bagi  masyarakat,  dengan  demikian hukum haruslah mengacu kepada keadilan, begitu juga halnya d pajak.
Negara harus mengusahakan semua prasyarat, kondisi, prasarana agar masyarakat dapat hidup dengan adil dan sejahtera. Friedman, 52 tugas  tersebut  memiliki  konsekuensi  bahwa  negara  harus berfungsi  baik  sebagai  penyedia pengatur  ( regulator ),  negara  sebagai  pengusaha  (
50 Teguh.Op.Cit. hlmn 19-20
51 Franz  Magnis-Suseno ,  Etika  Politik  Prinsip (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), hlm.316.
52 Sering  disebut  dengan  istilah  negara  ekonomi  campuran,  lihat  W.  Friedman, State  and  The  Rule  of  Law  in  A  Mixed  Economy Bandingkan dengan Abrar Saleng, Loc. Cit ., hlm. 16; lihat
___________________________________________________________________
Jurnal Kajian Politik Islam
Ricky R. Hasibuan Politik Hukum Tax Amnesty .. |55
Pancasila  sebagai  falsafah  bangsa  mengandung  nilai  yang  bersifat Sebagai nilai yang bersifat objektif memiliki sifat 50 : sila  Pancasila  itu  sendiri  menunjukan  adanya  sifat- sifat abstrak, umum dan universal;
nilai  Pancasila  akan  tetap  ada  sepanjang  masa  dalam kehidupan  bangsa  Indonesia  dan  mungkin  juga  pada  bangsa  lain,  baik dalam  adat  istiadat,  kebudayaan,  kenegaraan,  maupun  dalam  hidup
Apabila kita melihat Pancasila yang merupakan dasar Negara Indonesia dan menjadi landasan filosofis semua kegiatan penyelenggaraan negara, maka pemungutan  pajak  oleh  negara  kepada  rakyatnya  tersebut  dapat  dibenarkan jika  kita  mengacu  pada  sila  kelima  yaitu  keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat Indonesia.  Sila  kelima  Pancasila  tersebut  mengandung  makna  bahwa  kita
-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong-royongan.
Pajak  adalah  salah  satu  bentuk  perbuatan  gotong-royong  yang  tidak perlu  disyaratkan,  melainkan  sudah  hidup  dan  berkembang  dalam hanya perlu dikembangkan dan dilestarikan saja. Gotong royong, termasuk di dalamnya membayar pajak merupakan salah satu pengorbanan  setiap  anggota  masyarakat  untuk  kepentingan  bersama  tanpa mendapatkan  imbalan.  Jadi,  pemungutan  pajak  menurut  Pancasila  dapat dibenarkan,  karena  pembayaran  pajak  akhirnya  adalah  untuk  kita bersama.Sesuai  dengan  asas  falsafah  hukum,  bahwa  setiap  hukum dimaksudkan  untuk  mencapai  keadilan  bagi  masyarakat,  dengan  demikian hukum haruslah mengacu kepada keadilan, begitu juga halnya dengan hukum
Negara harus mengusahakan semua prasyarat, kondisi, prasarana agar masyarakat dapat hidup dengan adil dan sejahtera. 51 Meminjam pendapat W. tugas  tersebut  memiliki  konsekuensi  bahwa  negara  harus berfungsi  baik  sebagai  penyedia  ( provider )  kesejahteraan  rakyat,  sebagai ),  negara  sebagai  pengusaha  ( entrepreneur) dalam
,  Etika  Politik  Prinsip-prinsip  Moral  Dasar  Kenegaraan  Modern ,
, hlm.316.
Sering  disebut  dengan  istilah  negara  ekonomi  campuran,  lihat  W.  Friedman, The Economy ,  London:  Steven  and  Sons,  1971,  hlm.  3;
., hlm. 16; lihat Suteki, Loc.Cit .
___________________________________________________________________
56| Ricky R. Hasibuan
Politik Hukum Tax Amnesty ..
pembangunan  ekonomi  maupun  dalam  menjalankan  sektor melalui badan usaha milik negara (BUMN) dan negara sebagai wasit ( untuk  merumuskan  standar-standar  yang  adil  mengenai  sektor  ekonomi dalam  rangka  Pembangunan  Nasional  dan  Tujuan  Nasional  termasuk  dalam penataan  dan  pengelolaan  kebijakan  sektor  perpajakan  yang  adalah penyumbang  utama  penerimaan  negara  untuk  mewujudkan  kesejahte rakyat.
___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam
pembangunan  ekonomi  maupun  dalam  menjalankan  sektor-sektor  tertentu melalui badan usaha milik negara (BUMN) dan negara sebagai wasit ( umpire ) standar  yang  adil  mengenai  sektor  ekonomi dalam  rangka  Pembangunan  Nasional  dan  Tujuan  Nasional  termasuk  dalam penataan  dan  pengelolaan  kebijakan  sektor  perpajakan  yang  adalah penyumbang  utama  penerimaan  negara  untuk  mewujudkan  kesejahteraan
___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam
Vol. 2 No. 1 Januari – Juni 2019

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku-Buku
Arief  Sidharta  (Penerjemah), Meuwissen  Tentang  Pengembanan  Hukum,  Ilmu Hukum,  Teori  Hukum,  dana  Filsafat  Hukum 2007.
Brian Z. Tamanaha, A General Jurisprudence of Law and Society University Press, 2006). Djokosoetono  Research  Center, Amnesti  Pajak  Efektivitasnya  Bagi  Pembiayaan Pembangunan  Berkelanjutan ,  (Depok:  Badan  Penerit  Fakultas  Hukum Universitas Indonesia, 2016).
Kaelan, M.S.H.,N egara Kebangsaan Pancasila Aktualisasinya ”, (Yogyakarta: Paradigma, 2013 Mahmutarom H.R., Rekonstruksi Konsep Keadilan Studi tentang Perlindungan Korban Tindak Pidana dalam Hukum Positif, Hukum Islam, Konstruksi Masyarakat dan Instrumen  Internasional,  Cetakan  I,
Diponegoro, 2010). Mulyodiwarno,  Nuryadi, Menakar  Kesetaraan  Hak  dan  Kewajiban  Perpajakan  di Indnoesia Seri 2, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2018). Philippe  Nonet  &  Selznick, Law  and  Society  in HarperColophon Books,1978).
Revrisond Baswir, Demokrasi ekonomi , (Malang: Averroes Press: tanpa tahun). Robert K. Yin, Studi Kasus, Desain dan Metode Romli  Atmasasmita, Teori  Hukum  Integratif,  Rekonstruksi  terhadap  Teori  Hukum Pembangunan  dan  Teori  Hukum  Progresif
Publishing, 2012).
RochmatSoemitro, Pengantar Singkat Hukum Pajak, Rochmat  Soemitro  &  Dewi  Kania, Asas  dan  Das (Bandung, Refika Aditama, 2004) Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum ,(Bandung: Satjipto  Rahardjo, Ilmu  Hukum:  Pencarian,  Pembebasan  dan  Pencerahan Khudzaifah  Dimyati),  (Surakarta  :  Muhammadiyah  University  Press, 2004).
Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis Publishing, 2009).
Soehino, Hukum  Tata  Negara  Teknik  Perundang Pertama  dan  Perubahan  Kedua  Undang Indonesia Tahun 1945) ,(Yogyakarta: BPFE ___________________________________________________________________
Jurnal Kajian Politik Islam
Ricky R. Hasibuan Politik Hukum Tax Amnesty .. |57

## DAFTAR PUSTAKA
Meuwissen  Tentang  Pengembanan  Hukum,  Ilmu Hukum,  Teori  Hukum,  dana  Filsafat  Hukum ,  (Bandung  :  Refika  Aditama,
A General Jurisprudence of Law and Society , (New York : Oxford
Amnesti  Pajak  Efektivitasnya  Bagi  Pembiayaan ,  (Depok:  Badan  Penerit  Fakultas  Hukum
egara Kebangsaan Pancasila , Cultural, Historis, Filosofis, Yuridis Dan Yogyakarta: Paradigma, 2013).
Rekonstruksi Konsep Keadilan Studi tentang Perlindungan Korban Tindak Pidana dalam Hukum Positif, Hukum Islam, Konstruksi Masyarakat dan nternasional,  Cetakan  I, (Semarang:  Badan  Penerbit  Universitas
Menakar  Kesetaraan  Hak  dan  Kewajiban  Perpajakan  di
(Depok: RajaGrafindo Persada, 2018).
Law  and  Society  in  Trantitio n,  (New  York:
, (Malang: Averroes Press: tanpa tahun).
Studi Kasus, Desain dan Metode , (Jakarta : Radja Grafindo, 2006).
Teori  Hukum  Integratif,  Rekonstruksi  terhadap  Teori  Hukum an  Teori  Hukum  Progresif ,  (Tanpa  Kota  Terbit:  Genta
RochmatSoemitro, Pengantar Singkat Hukum Pajak,(Bandung:Eresco, 1988).
Asas  dan  Dasar  Perpajakan Jilid  1  Edisi  Revisi, ).
,(Bandung: Citra Aditya Bakti; 1966).
Ilmu  Hukum:  Pencarian,  Pembebasan  dan  Pencerahan (Editor Khudzaifah  Dimyati),  (Surakarta  :  Muhammadiyah  University  Press,
Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis , (Yogyakarta: Genta
Hukum  Tata  Negara  Teknik  Perundang-Undangan  (Setelah  Perubahan ertama  dan  Perubahan  Kedua  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik
Yogyakarta: BPFE, 2006).
___________________________________________________________________
58|

## Ricky R. Hasibuan
Politik Hukum Tax Amnesty ..

## Website
ATS  Consulting, Sunset  Policy  Jilid  I  dan  Jilid  II, konsultama.com/jawaban/sunset 17 Oktober 2018, pukul 16.00 WIB.

## James Alm, Jorge Martinez-Vazquez, dan Sally
The  Revenue  Effects  of  Tax  Amnesties  During  the  Transition  of  Russian Federation”, Economic  Analysis  and  Policy  Vol  39, Diakses E-book pada tanggal 22 Mei 2015 Lily  Rusna  Fajriah, Dua  Negara  Ini  Bisa  J
https://ekbis.sindonews.com/read/1103450/33/dua contoh-keberhasilan-tax-amnesty
November 2018, pukul 18.27 WIB.
___________________________________________________________________ POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam
Sunset  Policy  Jilid  I  dan  Jilid  II, https://www.ats- konsultama.com/jawaban/sunset-policy-jilid-i-dan-jilid-ii,  diakses  tanggal 17 Oktober 2018, pukul 16.00 WIB.
Vazquez, dan Sally Walace , “Do Tax Amnesties Work?: The  Revenue  Effects  of  Tax  Amnesties  During  the  Transition  of  Russian Economic  Analysis  and  Policy  Vol  39, (September  2009):249. book pada tanggal 22 Mei 2015.
Dua  Negara  Ini  Bisa  Jadi  Contoh  Keberhasilan  Tax  Amnesty , https://ekbis.sindonews.com/read/1103450/33/dua-negara-ini-bisa-jadi- amnesty-1461402051, diakses tanggal 14
November 2018, pukul 18.27 WIB.