## Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis
http :// w w w. inf eb . o rg 2023 Vol. 5 N o.   2 Hal: 543-549 e-ISSN: 2714-8491

## Determinan yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah
Ratih Purwasih 1 , Anna Yulianita 2  , Rela Sari 3
123 Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya, Sumatera Selatan
annayulia@unsri.ac.id

## Abstract
The government is required to present quality financial reports as a form of accountability to the public. This study aims to analyze the effects of the implementation of government accounting standards, the utilization of institutional-level financial application  system,  the  administration  of  state  property  and  the  implementation  of  reconciliation  on  the  quality  of government  financial  reports.  The  population  in  this  study  were  the  employees  of  finance  and  state  property  within  the Directorate  General  of  Public  Health,  Ministry  of  Health  of  the  Republic  of  Indonesia,  totaling  56  peoples.  The  sampling technique  is  the  census  method,  in  which  all  members  of  the  population  are  sampled.  The  data  used  in  this  research  is primary data with data collection techniques through questionnaires. The data analysis method used in this research is SEM- PLS by using SmartPLS. The results of this study indicate that the implementation of government accounting standards, the utilization  of institutional-level financial application system, the administration  of state property and the  implementation of reconciliation  each  have  a  positive  and  significant  effect  on  the  quality  of  government  financial  report.  This  shows  that increasing the implementation of government accounting standards, the utilization of institutional-level financial application system,  the  administration  of  state  property  and  the  implementation  of  will  have  an  impact  on  improving  the  quality  of government financial report.
Keywords: Government  Accounting  Standards,  Financial  Application  System,  State  Property,  Reconciliation,  Financial Report.

## Abstrak
Pemerintah  dituntut  untuk  menyajikan  laporan  keuangan  yang  berkualitas  sebagai  bentuk  pertanggungjawaban  kepada publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan, pemanfaatan sistem aplikasi keuangan tingkat instansi, penatausahaan barang milik negara dan pelaksanaan rekonsiliasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Populasi dalam penelitian  ini adalah para pengelola keuangan dan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI yang berjumlah 56 orang. Teknik pengambilan sampel dengan  metode  sensus,  di  mana  seluruh  anggota  populasi  dijadikan  sampel. Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  adalah data  primer  dengan  teknik  pengumpulan  data  melalui  kuesioner.  Metode  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian adalah  SEM-PLS  dengan  menggunakan  SmartPLS.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  penerapan  standar  akuntansi pemerintahan,  pemanfaatan  sistem  aplikasi  keuangan  tingkat  instansi,  penatausahaan  barang  milik  negara  dan  pelaksanaan rekonsiliasi  masing-masing  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah.  Hal  ini menunjukkan bahwa peningkatan penerapan standar akuntansi pemerintahan, pemanfaatan sistem aplikasi keuangan tingkat instansi, penatausahaan barang milik negara dan pelaksanaan rekonsiliasi akan berdampak pada peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah.
Kata  kunci: Standar  Akuntansi  Pemerintahan,  Sistem  Aplikasi  Keuangan,  Barang  Milik  Negara,  Rekonsiliasi,  Laporan Keuangan.
INFEB is licensed under a Creative Commons 4.0 International License.

## 1. Pendahuluan
Paradigma baru serta perubahan yang sangat pesat saat ini  terjadi  di  dalam  perkembangan  lembaga  sektor publik  di  Indonesia  yakni  semakin  dibutuhkannya akuntabilitas dari  lembaga sektor publik tersebut, baik di  tingkat  pemerintah  pusat  maupun  di  tingkat pemerintah daerah  [ 1 ]. Akuntabilitas diartikan sebagai wujud  dari  kewajiban  organisasi  publik  dalam menginformasikan kepada seluruh pihak yang berkepentingan mengenai semua kegiatan dan pencapaian  kinerja  pemerintah  sehingga  pemerintah harus selalu menerapkan transaparansi dalam kegiatannya [ 2 ].  Akuntabilitas  dalam  pengelolaan keuangan  negara  diwujudkan  dalam  bentuk  laporan
keuangan  pemerintah [ 3 ].  Masyarakat  semakin menuntut peningkatan dalam pelayanan dan akuntabilitas  pemerintah  sehingga  pemerintah  harus menyajikan  laporan  keuangan  yang  berkualitas  sesuai dengan ekspektasi public [ 4 ]. Laporan pertanggungjwaban  pemerintah  dalam  pengelolaan keuangan negara  berupa  laporan keuangan  yang  wajib disusun  dan  disampaikan  oleh  semua  entitas  di pemerintah pusat, Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah [ 5 ].
Pada  tahun  2021  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK) RI  memberikan  opini  Wajar  Tanpa  Pengecualian (WTP)  atas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Pusat (LKPP).  Opini  Wajar  Tanpa  Pengecualian  (WTP)  ini
adalah opini terbaik atas  audit laporan keuangan yang diberikan  oleh  BPK  RI.  Hal  ini  menunjukkan komitmen  pemerintah  dalam  mengelola  keuangan negara  sehingga  semakin  membaiknya  kualitas pelaporan atas pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara [ 6 ].  Pemeriksaan  atas LKPP  tahun  2021  juga  mencakup  pemeriksaan  secara intensif  mengenai  program  Penanganan  Pandemi Covid 19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) yang memperoleh alokasi dana yang cukup besar yaitu Rp744,77  triliun  dengan  realisasi  mencapai  Rp655,14 triliun atau 87,96%. Anggaran terbesar dalam program PC-PEN  dialokasikan  pada  sektor  kesehatan  sebesar Rp214,96  triliun  dengan  realisasi  mencapai  Rp198,14 triliun  atau  92,17%.  Opini  WTP  yang  diperoleh  atas LKPP  tahun  2021  ini  menunjukkan  pengelolaan keuangan  yang  konsisten  dilakukan  oleh  pemerintah dalam  upaya  menghadapi  pandemi  Covid  19. Pencapaian  ini  membuktikan  bahwa  pengelolaan keuangan  pemerintah  dilakukan  secara  bijaksana, transparan,  profesional  serta  bertanggungjawab  guna menjaga kepercayaan public [ 7 ].
Meskipun  demikian,  laporan  hasil  pemeriksaan  BPK atas  LKPP  tahun  2021  mengungkapkan  beberapa permasalahan  terkait  belum  memadainya  sistem informasi  dan  pelaporan  dalam  anggaran  dan  realisasi pada  program  PC-PEN  maupun  program  prioritas nasional,  serta  tidak  memadainya  pengendalian  atas pelaksanaan  belanja  untuk  program  PC-PEN  pada  10 (sepuluh)  Kementerian/Lembaga.  Selain  itu,  dalam penganggaran,  pelaksanaan  dan  pertanggungjawaban untuk  belanja  selain  program  PC-PEN  pada  80 (delapan  puluh)  Kementerian/Lembaga  dinyatakan belum  sepenuhnya  sesuai  dengan  ketentuan [ 8 ].  Pada akhirnya  dari  hasil  pemeriksaan  BPK  disimpulkan bahwa  akuntabilitas,  kepatuhan  dan  transparansi pemerintah dalam mengelola dan mempertanggungjwabkan  anggaran  dalam  rangka penanganan  pandemi  Covid  19  belum  sepenuhnya tercapai  [ 9 ].  Oleh  karena  itu,  sejumlah  rekomendasi diberikan oleh BPK khususnya yang berkaitan dengan perencanaan  dan  pelaksanaan  serta  pelaporan  dalam pengelolaan  keuangan  negara  untuk  meningkatkan kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  ke  depannya. Fenomena  inilah  yang  menjadikan  kualitas  laporan keuangan  masih  menjadi  isu  menarik  untuk  terus diteliti hingga saat ini [ 10 ]. Opini WTP yang diperoleh dari  BPK  bukan  berarti  laporan  keuangan  sudah dianggap  berkualitas  dan  bebas  dari  berbagai  catatan dan  temuan  [ 11 ].  Dalam  hal  ini  pemerintah  juga dituntut  untuk  menyajikan  laporan  keuangan  yang berkualitas sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada  publik.  Oleh  karena  itu,  penelitian-penelitian tentang  kualitas  laporan  keuangan  harus  terus dilakukan dan dikembangkan [ 12 ].
Berbagai  penelitian  tentang  kualitas  laporan  keuangan telah  banyak  dilakukan  di  berbagai  sektor  publik  dan swasta  [ 13 ].  Penelitian  di  sektor  publik  lebih  banyak fokus pada kualitas laporan keuangan pada pemerintah daerah  sehingga  penelitian  paling  banyak  dilakukan pada  lingkup  pemerintah  daerah,  yaitu    pemerintah
provinsi  dan  pemerintah  kabupaten/kota  di  Indonesia. Kualitas  laporan  keuangan  dapat  dipengaruhi  oleh berbagai faktor yang berasal dari internal dan eksternal [ 14 ].  Faktor-faktor  internal  yang  mempengaruhi kualitas  laporan  keuangan  seperti  standar  akuntansi pemerintahan,  sumber  daya  manusia,  pengendalian intern,  sistem  informasi  akuntansi  serta  komitmen organisasi,  audit internal dan deteksi fraud serta tindak lanjut atas temuan hasil pemeriksaan audit dan tingkat pengungkapan atas laporan keuangan sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi  kualitas laporan keuangan regulasi dan politik dan faktor lainnya [ 15 ].
Setelah  mengidentifikasi  dan  menganalisis  berbagai faktor  yang  turut  mempengaruhi  kualitas  laporan keuangan  dari  penelitian  sebelumnya,  maka  peneliti tertarik  untuk  menguji  ulang  variabel  penerapan standar  akuntansi  pemerintahan  [ 16 ].  Di  sini  penulis menambahkan  variabel  baru  yaitu pemanfaatan sistem aplikasi  keuangan  tingkat  instansi,  penatausahaan barang milik negara dan pelaksanaan rekonsiliasi [ 17 ]. Penggunaan  variabel  pemanfaatan  sistem  aplikasi keuangan tingkat instansi  merupakan sebuah kebaruan karena  baru  diimplementasikan  di  seluruh  entitas pemerintahan  di  seluruh  Kementerian/Lembaga  mulai tahun  2022.  Variabel  penatausahaan  barang  milik negara  meliputi  pembukuan,  inventaris  dan  pelaporan barang  milik  negara  sesuai  peraturan.  Variabel pelaksanaan rekonsiliasi dimana pelaksanannya dilakukan  melalui  Aplikasi  MonSAKTI  juga  baru diimplementasikan  mulai  tahun  2022.  Penelitian dilakukan  dalam  lingkup  salah  satu  kementerian  yang ada di Indonesia, yaitu Kementerian Kesehatan RI.
Laporan  keuangan  pemerintah  adalah  bagian  dari akuntansi  keuangan  sektor  publik,  yang  merupakan suatu pernyataan (asersi) dari pihak pemerintah selaku pemegang  amanat  dalam  mengelola  anggaran  yang diberikan kepadanya yang harus dipertanggungjwabkan  kepada  publik  atau  masyarakat [ 18 ].  Dewan  IPSAS  ( International  Public  Sector Accounting  Standards )  telah  mengeluarkan  kerangka konseptual  untuk  pelaporan  keuangan  tujuan  umum. Karakteristik  kualitas informasi  dalam laporan keuangan  merujuk  pada  tujuan  umum  pelaporan keuangan tersebut [ 19 ]. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor  71  Tahun  2010  tentang  Standar  Akuntansi Pemerintahan, “Karakteristik kualitatif laporan keuangan  adalah  ukuran-ukuran  normatif  yang  perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi  tujuannya  [ 20 ].  Keempat  karakteristik berikut  ini  merupakan  prasyarat  normatif  yang diperlukan  agar  laporan  keuangan  pemerintah  dapat memenuhi  kualitas  yang  dikehendaki  yaitu  relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.
Pengertian  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  Menurut Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  No.  71 Tahun  2010,  adalah  prinsip-prinsip  akuntansi  yang diterapkan  dalam  menyusun  dan  menyajikan  laporan keuangan  pemerintah.  Pada  Pasal  4  disebutkan  bahwa Pemerintah menerapkan standar akuntansi pemerintahan  dengan  basis  akrual.  Pada  pemerintah
pusat  penerapan  standar  akuntansi  pemerintahan berbasis  akrual  diatur  dengan  peraturan  menteri keuangan  dan  pada  pemerintah  daerah  penerapannya diatur dengan peraturan menteri dalam negeri.
Menurut  Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI dijelaskan bahwa  “Sistem Aplikasi  Keuangan  Tingkat  Instansi  (SAKTI)  adalah sistem yang mengintegrasikan proses perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan  belanja  negara pada  instansi pemerintah,  yang  merupakan  bagian  dari  sistem pengelolaan  keuangan  negara”.  Pemanfaatan  sistem aplikasi  keuangan  tingkat  instansi  ini  sebagai  salah satu  perangkat  yang  mendukung  sistem  akuntansi instansi  dalam  menghasilkan  laporan  keuangan  di Kementerian Negara/Lembaga.
Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016, Penatausahaan Barang Milik Negara  adalah  rangkaian  kegiatan  yang  meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Negara  sesuai  ketentuan  Peraturan  Perundang- undangan.  Tertib  administrasi  dalam  penatausahaan barang  milik  negara diharapkan  mampu  menghasilkan informasi  yang  akurat  mengenai  jumlah  aset  yang dimiliki  negara  sehingga  data  yang  tercatat  dalam laporan  keuangan  sesuai  dengan  pemeriksaan  fisik  di lapangan  dan  sesuai  dengan  laporan  inventarisasi barang.
Salah  satu  kunci  utama  dalam  proses  penyusunan laporan  keuangan  yang  akuntabel  adalah  dengan melaksanakan  rekonsiliasi.  Sebagaimana  diamanatkan dalam Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah,  “pelaksanaan  rekonsiliasi  perlu  dilakukan untuk menjamin akurasi dan kevalidan data  akuntansi yang sehingga laporan keuangan yang dihasilkan dapat diandalkan“.  Menurut  Peraturan  Menteri  Keuangan Nomor  232/PMK.05/2022  tentang  Sistem  Akuntansi dan  Pelaporan  Keuangan  Instansi,  rekonsiliasi  adalah proses  pencocokan  data  transaksi  keuangan  yang diproses  dengan  beberapa  sistem/subsistem  yang berbeda  berdasarkan  dokumen  sumber  yang  sama. Dalam  penelitian  ini  hipotesis  yang  dikembangkan adalah  sebagai  berikut  H1  adalah  Penerapan  standar akuntansi  pemerintahan  berpengaruh  positif  terhadap kualitas  laporan  keuangan  pemerintah.  H2  adalah Pemanfaatan  sistem aplikasi keuangan tingkat  instansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.
H3  adalah  Penatausahaan  barang  milik  negara berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.  H4  adalah  Pelaksanaan  rekonsiliasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Selanjutnya kerangka konseptual ditampilkan pada Gambar 1.

## Gambar 1. Kerangka Konseptual

## 2. Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  penelitian  asosiatif  yang  merupakan  penelitian yang  mencari  hubungan  antara  satu  atau  beberapa variabel dengan variabel lain. Penelitian ini menggunakan  data  primer  di  mana  data  tersebut  akan diperoleh langsung dari sumbernya. Teknik pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  dengan kuesioner.  Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  para aparatur  pengelola  keuangan  dan  barang  milik  negara di lingkungan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI yang berjumlah  56  (lima  puluh  enam)  orang.  Teknik pengambilan  sampel  yang digunakan dalam penelitian ini    adalah sampling jenuh  atau  sensus,  di  mana seluruh  anggota  populasi  dijadikan  sampel  dalam penelitian  ini.  Penelitian  ini  menggunakan  4  (empat) variabel  independen  yaitu  :  Penerapan  Standar Akuntansi  Pemerintahan  (X 1 ),  Pemanfaatan  Sistem
Aplikasi Keuangan Tingkat
Instansi (X 2 ), Penatausahaan  Barang  Milik  Negara  (X 3 )  dan Pelaksanaan  Rekonsiliasi  (X 4 ),  sedangkan  untuk variabel  dependennya  adalah  Kualitas  Laporan Keuangan  Pemerintah  (Y).  Untuk  pengukuran  setiap variabel  dalam  penelitian  ini  menggunakan  skala interval. Penelitian ini menggunakan kuesioner dengan skala Likert 5  (lima)  poin.  Setiap  variabel  independen diukur  dengan  menggunakan  5  (lima)  indikator sedangkan variabel dependen diukur dengan menggunakan  8  (delapan)  indikator.  Metode  analisis data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah Structural  Equation  Modeling - Partial  Least  Squares (SEM-PLS) dengan menggunakan software SmartPLS.

## 3. Hasil dan Pembahasan
Berdasarkan  data  penelitian  yang  dikumpulkan diperoleh  data  responden  dengan  karakteristik  yaitu berdasarkan  jenis  kelamin,  pendidikan  terakhir, pangkat/golongan, lama bekerja dan kursus/diklat/bimtek  di  bidang  keuangan  yang  telah diikuti seperti yang dijabarkan pada Tabel 1.
Gambar 2. Diagram Jalur Outer Loadings Tabel 1. Karakteristik Responden No . Jenis Kelamin Jumlah Persentase (%) 1 Laki-laki 24 orang 42,90 2 Perempuan 32 orang 57,1 Jumlah 56  orang 100 No . Pendidikan Terakhir Jumlah Persentase (%) 1 SLTA/sederajat 2 orang 3,60 2 Diploma 3 10 orang 17,90 3 Strata 1 38 orang 67,80 4 Strata 2 6 orang 10,70 5 Strata 3 - - Jumlah 56 orang 100 No . Pangkat/Golongan Jumlah Persentase (%) 1 Golongan II 6 orang 10,70 2 Golongan III 48 orang 85,70 3 Golongan IV 2 orang 3,60 Jumlah 56 orang 100 No . Lama Bekerja Jumlah Persentase (%) 1 1-5 tahun 8 orang 14,30 2 6-10 tahun 16 orang 28,60 3 11-15 tahun 16 orang 28,60 4 16-20 tahun 4 orang 7,10 5 > 20 tahun 12 orang 21,40 Jumlah 56 orang 100 No . Kursus/Diklat/Bimtek di Bidang Keuangan yang Telah Diikuti Jumlah Persentase (%) 1 Tidak Pernah 13 orang 23,20 2 Pernah (1-3 kali) 32 orang 57,10 3 Sering (4-10 kali) 9 orang 16,10
4 Sangat Sering (> 10 kali) 2 orang 3,60 Jumlah 56 orang 100
Evaluasi  model  pengukuran  ( outer  model )  terdiri  uji validitas  konstruk  dan  uji  reliabilitas.  Pengujian validitas  konstruk  meliputi  validitas  konvergen  dan validitas diskriminan.  Berikut disajikan Diagram  Jalur Outer  Loadings dengan  melakukan  kalkulasi  PLS Algorithm yang ditampilkan pada Gambar 2.
Berdasarkan nilai loading factor pada Gambar 2 dilihat bahwa  seluruh  indikator  pada  variabel  SAP,  SAKTI, BMN, REKON dan KLK memiliki nilai loading factor lebih  besar  dari  0,7  sehingga  dapat  dikatakan  bahwa seluruh  indikator pada setiap  variabel  telah  memenuhi syarat  validitas  konvergen.  Pengujian validitas diskriminan  juga  dapat  dilakukan  dengan  pendekatan Fornell-Larcker Criterion . Model mempunyai validitas diskriminan  yang  cukup  jika  nilai  akar  AVE  untuk setiap  konstruk  lebih  besar  daripada  nilai  korelasi antara konstruk dengan konstruk lainnya dalam model. Nilai Fornell-Larcker  Criterion dari  setiap  variable disajikan pada Tabel 2.
Tabel 2. Fornell-Larcker Criterion
Variabel SAP SAKTI BMN REKON  KLK SAP 0,837 SAKTI 0,179 0,832 BMN 0,178 0,152 0,853 REKON 0,137 0,121 0,154 0,841 KLK 0,522 0,512 0,451 0,453 0,789
Berdasarkan Tabel 2 dengan Fornell-Larcker Criterion dapat  dilihat  variabel  SAP,  SAKTI,  BMN,  REKON dan KLK mempunyai nilai akar AVE yang lebih besar daripada  nilai  korelasi  antara  satu  variabel  dengan variabel  lainnya  dalam  model  sehingga  dapat dikatakan  bahwa  seluruh  variabel  dalam  model  ini telah  memenuhi  syarat  validitas  diskriminan.  Untuk mengukur  reliabilitas  suatu  konstruk  dengan  indikator reflektif  dapat  dilakukan  dengan  dua  cara,  yaitu dengan Cronbach’s  Alpha dan Composite  Reliability . Berdasarkan  Tabel  3  bahwa  variabel  SAP,  SAKTI, BMN, REKON dan KLK mempunyai nilai Cronbach’s Alpha lebih  besar  dari  0,7  dan  nilai Composite Reliability lebih  besar  dari  0,7  sehingga  dapat dikatakan  bahwa  seluruh  variabel  dalam  model  ini telah memenuhi syarat reliabilitas.
Tabel 3. Construct Reliability
Variabel Cronbach's Alpha Composite Reliability SAP 0,892 0,921 SAKTI 0,890 0,918 BMN 0,904 0,930 REKON 0,896 0,923 KLK 0,913 0,930
Untuk  mengevaluasi  kolinieritas  dilakukan  dengan melihat  nilai Variance  Inflation  Factor (VIF)  harus lebih tinggi dari 0,2 (kurang dari 5). Dari Tabel 4 dapat dilihat nilai VIF dari setiap variabel eksogen memiliki
nilai lebih tinggi dari 0,2 (kurang dari 5) sesuai dengan persyaratan  sehingga  dapat  dipastikan  bahwa  tidak terjadi masalah kolinieritas dalam model ini.
Tabel 4. Collinearity Statistics (VIF) Variabel VIF Values SAP 1,069 SAKTI 1,057 BMN 1,065 REKON 1,045
Nilai R  Square digunakan  untuk  mengukur  tingkat variasi  perubahan  variabel  eksogen  terhadap  variabel endogen. Nilai R-Square 0,75 mengindikasikan bahwa model kuat, nilai  0,50 moderate atau sedang dan  0.25 lemah.  Dari  hasil  perhitungan  SmartPLS  diperoleh nilai R  Square dalam  model  ini  yaitu  sebesar  0,647. Berdasarkan  nilai  tersebut  model  termasuk  dalam kategori moderate atau  sedang.  Hal  ini  juga menunjukkan  bahwa  variabel  Penerapan  Standar Akuntansi  Pemerintahan  (SAP),  Pemanfaatan  Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), Penatausahaan  Barang  Milik  Negara  (BMN)  dan Pelaksanaan  Rekonsiliasi  (REKON)  secara  bersama- sama  mampu  mempengaruhi  Kualitas  Laporan Keuangan Pemerintah (KLK) sebesar 64,7% sedangkan  sisanya  sebesar  35,3%  dipengaruhi  oleh faktor lainnya.
Dari  Tabel  5  dapat  dilihat  bahwa  variabel  Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) memiliki nilai f  Square sebesar  0,349  dan  termasuk  dalam  kategori sedang  dalam  memberikan  efek  terhadap  kualitas laporan  keuangan  pemerintah.  Variabel  Pemanfaatan Sistem  Aplikasi  Keuangan  Tingkat  Instansi  (SAKTI) memiliki  nilai f  Square sebesar  0,359  dan  termasuk dalam kategori besar dalam memberikan efek terhadap kualitas  laporan  keuangan  pemerintah.  Variabel Penatausahaan  Barang  Milik  Negara  (BMN)  memiliki nilai f  Square sebesar  0,212  dan  termasuk  dalam kategori  sedang  dalam  memberikan  efek  terhadap kualitas  laporan  keuangan  pemerintah.  Variabel Pelaksanaan  Rekonsiliasi  (REKON)  memiliki  nilai f Square yaitu  sebesar  0,269  dan  termasuk  dalam kategori  sedang  dalam  memberikan  efek  terhadap kualitas  laporan  keuangan  pemerintah.  Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dari keempat variabel eksogen,  variabel  Pemanfataan  Sistem  Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yang memberikan efek  atau  pengaruh  paling  besar  terhadap  kualitas laporan keuangan pemerintah.
Tabel 5. Effect Size ( f Square )
Variabel f Square SAP 0,349 SAKTI 0,359 BMN 0,212 REKON 0,269
Cross-validated  redundancy (Q2)  digunakan  untuk menilai predictive  relevance yang  menunjukkan seberapa  baik  nilai  observasi  yang  dilakukan  dan menunjukkan  kesesuaian  relevansi  model  secara struktural.  Nilai  Q2  didapat  dengan  melakukan kalkulasi Blindfolding .  Berikut  disajikan  nilai  Q2  dari model  ini.  Selanjutnya  construct  crossvalidated redundancy disajikan pada Tabel 6.
Tabel 6. Construct Crossvalidated Redundancy SSO SSE Q² (=1- SSE/SSO) SAP 280,000 280,000 SAKTI 280,000 280,000 BMN 280,000 280,000 REKON 280,000 280,000 KLK 448,000 288,595 0,356
Dari  Tabel  6  dilihat  nilai Cross-validated  redundancy (Q2)  model  ini  adalah  sebesar  0,356.  Nilai  Q2  >  0 artinya  model  ini  mempunyai predictive  relevance yang  cukup  akurat.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  nilai observasi  yang  dilakukan  sudah  baik  dan  kesesuaian relevansi model secara struktural juga baik. Pengukuran  koefisien  jalur  ( path  coefficients )  antar konstruk  dilakukan  untuk  melihat  tingkat  signifikansi dan  kekuatan  hubungan  tersebut  serta  untuk  menguji hipotesis.  Nilai path  coefficients berkisar  di  antara  -1 hingga +1. Apabila nilai semakin mendekati +1, maka semakin  kuat  hubungan  kedua  konstruk.  nilai  yang semakin  mendekati  -1  mengindikasikan  bahwa hubungan  bersifat negative . Koefiesien  signifikan apabila nilai t-statistics di atas 1,65 dengan signifikansi level 5% ( one tailed ). Berikut disajikan Diagram Jalur Path Coefficient dengan melakukan kalkulasi Bootsrapping pada Gambar 3.
Gambar 3. Diagram Jalur Path Coefficients
Pengaruh  dari  setiap  variabel  eksogen  terhadap variabel  endogen  adalah  sebagai  berikut  nilai path coefficient variabel SAP terhadap KLK sebesar positif 0,363.  Nilai t-statistic sebesar  3,575  dengan p  value sebesar  0,000  dimana  nilainya  lebih  besar  dari  1,65
(tingkat  signifikansi  5%).  Hal  menunjukkan  bahwa Penerapan Standar
Akuntansi Pemerintahan berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  Kualitas Laporan  Keuangan  Pemerintah.  Dengan  demikian Hipotesis  pertama  (H1)    dapat  diterima.  Nilai path coefficient variabel  SAKTI  terhadap  KLK  sebesar positif  0,366.  Nilai t-statistic sebesar  3,518  dengan p value sebesar  0,000  dimana  nilainya  lebih  besar  dari 1,65  (tingkat  signifikansi  5%).  Hal  menunjukkan bahwa  Pemanfataan  Sistem  Aplikasi  Keuangan Tingkat  Instansi  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah. Dengan demikian Hipotesis kedua (H2) dapat diterima.
Nilai path  coefficient variabel  BMN  terhadap  KLK sebesar positif 0,282 dan Nilai t-statistic sebesar 3,165 dengan p  value sebesar  0,001  dimana  nilainya  lebih besar  dari  1,65  (tingkat  signifikansi  5%).  Hal menunjukkan  bahwa  Penatausahaan  Barang  Milik Negara  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah.  Dengan demikian  Hipotesis  ketiga  (H3)  dapat  diterima.  Nilai path  coefficient variabel  REKON  terhadap  KLK sebesar  positif  0,315.  Nilai t-statistic sebesar  3,413 dengan p  value sebesar  0,000  di  mana  nilainya  lebih besar  dari  1,65  (tingkat  signifikansi  5%).  Hal menunjukkan bahwa Pelaksanaan Rekonsiliasi berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  Kualitas Laporan  Keuangan  Pemerintah.  Dengan  demikian Hipotesis keempat (H4) dapat diterima.
Penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  kualitas laporan keuangan pemerintah sehingga dapat dikatakan bahwa  Direktorat  Jenderal  Kesehatan  Masyarakat Kementerian  Kesehatan  RI  telah  menerapkan  standar akuntansi  pemerintahan  dalam  menyusun  laporan keuangannya. Penerapan standar akuntansi pemerintahan  secara  konsisten  akan  berdampak terhadap  peningkatan  kualitas  laporan  keuangan.  Hal ini  juga  sejalan  dengan  Teori Stewardship dimana pemerintah dituntut agar menyajikan laporan keuangan yang berkualitas sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban  kepada  masyarakat  atau  publik. Pembuktian  terdapat  pengaruh  yang  positif  dan signifikan antara penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan.
Pemanfaatan  sistem aplikasi keuangan tingkat  instansi berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  kualitas laporan keuangan pemerintah sehingga dapat dikatakan bahwa  Direktorat  Jenderal  Kesehatan  Masyarakat Kementerian Kesehatan RI telah memanfaatkan sistem aplikasi  keuangan  tingkat  instansi  dalam  menyusun laporan  keuangannya,  baik  di  tingkat  satuan  kerja pusat  maupun  daerah.  Pemanfaatan  sistem  aplikasi keuangan tingkat instansi ini akan berdampak terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian  ini  juga  sejalan  dengan  hasil  penelitian terdahulu. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian  sebelumnya,  pemanfaatan  Aplikasi  Sistem Informasi  Akuntansi  Berbasis  Akrual  (SAIBA) berpengaruh  signifikan  terhadap  kualitas  laporan
keuangan.  Pemanfaatan  sistem  informasi  akuntansi berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  kualitas laporan keuangan.
Penerapan penatausahaan barang milik negara berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  kualitas laporan keuangan pemerintah sehingga dapat dikatakan bahwa  Direktorat  Jenderal  Kesehatan  Masyarakat Kementerian Kesehatan RI telah melakukan penatausahaan barang milik negara dalam penyusunan laporan  keuangannya.  Penatausahaan  barang  milik negara yang baik akan berdampak terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan. Tertib administrasi dalam penatausahaan barang milik negara diharapkan  mampu  menghasilkan  informasi  yang akurat  mengenai  jumlah  aset  yang  dimiliki  negara sehingga  data  yang  tercatat  dalam  laporan  keuangan sesuai dengan pemeriksaan fisik di lapangan dan sesuai dengan  laporan  inventarisasi  barang.  Pengelolaan  aset daerah  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.
Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan rekonsiliasi berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  kualitas laporan keuangan pemerintah sehingga dapat dikatakan bahwa  Direktorat  Jenderal  Kesehatan  Masyarakat Kementerian  Kesehatan  RI  telah  melaksanakan rekonsiliasi  dalam  penyusunan  laporan  keuangannya. Mulai  tahun  2022  pelaksanaan  rekonsiliasi  di  seluruh entitas pemerintahan di
lingkungan Kementerian/Lembaga dilakukan menggunakan aplikasi  MonSAKTI.  Pelaksanaan  rekonsiliasi  melalui sistem yang terintegrasi ini bertujuan untuk mewujudkan  transparansi  dan  akuntabilitas  dalam pengelolaan  keuangan  negara.  Data  berpengaruh secara  signifikan  terhadap  kualitas  laporan  keuangan. Selain itu, kompetensi rekonsiliasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

## 4 Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  analisis  data  yang  telah  dijabarkan sebelumnya  maka  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan, pemanfaatan sistem aplikasi keuangan tingkat instansi, penatausahaan  barang  milik  negara  dan  pelaksanaan rekonsiliasi  masing-masing  berpengaruh  positif  dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  peningkatan penerapan standar akuntansi pemerintahan, pemanfaatan sistem aplikasi keuangan tingkat instansi, penatausahaan  barang  milik  negara  dan  pelaksanaan rekonsiliasi akan berdampak pada peningkatan kualitas laporan  keuangan  pemerintah.  Dari  hasil  penelitian nilai R  Square sebesar  64,7%  menunjukkan  bahwa masih  terdapat  35,3%  variabel  lain  yang  turut mempengaruhi  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah. Penelitian  selanjutnya  juga  dapat  menambahkan variabel  lain  yang  dianggap  turut  mempengaruhi kualitas  laporan  keuangan  pemerintah,  seperti  sistem pengendalian  internal,  kualitas  sumber  daya  manusia dan  lain  sebagainya.  Bagi  instansi  pemerintahan, khususnya  Direktorat  Jenderal  Kesehatan  Masyarakat Kementerian Kesehatan RI hendaknya terus
melakukan  upaya  peningkatan  kualitas  laporan keuangan  antara  lain  dapat  dilakukan  dengan  secara rutin  dan  berkala  mengadakan  kursus,  diklat  atau bimtek  di  bidang  keuangan  bagi  seluruh  aparatur pengelola keuangan dan barang milik negara.

## Daftar Rujukan
[1] Eveline,  F.  (2017).  Pengaruh  SAP  Berbasis  Akrual,  Sistem Informasi  Akuntansi,  Kualitas  SDM,  Pengendalian  Internal  dan Komitmen  Organisasi  terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  di Badan  Nasional  Penanggulangan  Bencana. Media  Riset Akuntansi,  Auditing  &  Informasi,  16 (1),  1–14.  DOI: https://doi.org/10.25105/mraai.v16i1.2004 .
[2] Mirnawati,  M.,  Nirwana,  E.,  &  Hendarsyah,  D.  (2021). Determinan  Kualitas  Laporan  Keuangan  Satuan  Organisasi Perangkat  Daerah. Akurasi :  Jurnal  Studi  Akuntansi  Dan
Keuangan, 4 (1), 31–44. DOI:
https://doi.org/10.29303/akurasi.v4i1.73 .
[3] Javanparast, S., Baum, F., Freeman, T., Ziersch, A., Henderson, J.,  &  Mackean,  T.  (2019).  Collaborative  Population  Health Planning Between Australian Primary Health Care Organisations and  Local  Government:  Lost  Opportunity. Australian  and  New Zealand  Journal  of  Public  Health,  43 (1),  68–74.  DOI: https://doi.org/10.1111/1753-6405.12834 .
[4] Widaryani, H. U., & -, K. (2020). Analysis of Factors Affecting the  Quality  of  Local  Government  Financial  Statements.
Accounting Analysis Journal, 9 (1), 53–59. DOI: https://doi.org/10.15294/aaj.v9i1.23123 .
[5] Anwar,  R.,  &  Ishak,  P.  (2021).  Determinations  Affecting  The Quality  Of  Local  Government  Reports  With  Human  Resources And Organizational Culture As Moderated Veriables. Gorontalo Accounting Journal, 4 (1), 94. DOI:
https://doi.org/10.32662/gaj.v4i1.1435 .
[6] Yaya, R., & Suprobo, H. S. (2019). Determinants of Weaknesses in  Internal  Control  of  Provincial  Government  in  Indonesia. Journal of Accounting and Investment, 20 (3). DOI: https://doi.org/10.18196/jai.2003130 .
[7] Sumual, F. M., Saerang, D. P. E., Karamoy, H., & Tawas, H. N. (2021).  Revisiting  The  Determinants  of  Local  Government Performance. Accounting, 7 (7), 1751–1756.
DOI: https://doi.org/10.5267/j.ac.2021.4.022 .
[8] Kasiewicz,  S.  (2017).  New  Trends  In  The  System  Regulating The  Market of  Bank  Services. Kwartalnik  Nauk  o Przedsiębiorstwie, 45 (4), 7–21. DOI: https://doi.org/10.5604/01.3001.0010.7450 .
[9] Park, S., Kim, H., & Park, C. G. (2021). Determinants  of Long- Term  Care  Insurance  Applications  In  South  Korea. Journal  of Public  Health  (United  Kingdom),  43 (3),  604–610.  DOI:  DOI: https://doi.org/10.1093/pubmed/fdaa094 .
[10] Kapinos,  K.,  Briscombe,  B.,  Gracner,  T.,  Strong,  A.,  Whaley, C.,  Hoch,  E.,  …  Chen,  P.  (2017).  Challenges  to  the
Sustainability of the U.S. Public Cord Blood System. Challenges to  the  Sustainability  of  the  U.S.  Public  Cord  Blood  System . RAND Corporation. DOI: https://doi.org/10.7249/rr1898 .
[11] Bajwa,  S.  S.,  &  Mehdiratta,  L.  (2021).  Research  And  COVID- 19: Losing Momentum Every Now and Then. Indian Journal of Anaesthesia, 65 (7), 508. DOI: https://doi.org/10.4103/ija.ija_623_21 .
[12] Costales, A., Delgado, C., Catelo, M. A., Lapar, M. L., Tiongco, M., Ehui, S., & Bautista, A. Z. (2007). Scale  and Access Issues Affecting  Smallholder  Hog  Producers  In  An  Expanding  Peri- Urban Market: Southern Luzon, Philippines. Research Report of the  International  Food  Policy  Research  Institute ,  (151),  1–72. DOI: https://doi.org/10.2499/9780896291591rr151 .
[13] Brooks,  R.,  &  Waters,  J.  (2011).  Conclusion. In  Student Mobilities,  Migration  and  the  Internationalization  of  Higher Education (pp.  160–172).  Palgrave  Macmillan  UK.  DOI: https://doi.org/10.1057/9780230305588_8 .
[14] Nguyen  Trong,  H.,  Dang,  T.  V.,  Nguyen,  V.,  &  Nguyen,  T.  T. (2022).  Determinants  of  E-Government  Service  Adoption:  An Empirical  Study  for  Business  Registration  In  Southeast Vietnam. Journal of Asian Public  Policy, 15 (3), 453–468. DOI: https://doi.org/10.1080/17516234.2020.1805396 .
[15] Alhanatleh, H., Aboalganam, K., & Awad, H. (2022). Electronic Government  Public  Value  of  Public  Institutions  In  Jordan.
International Journal of Data and Network Science, 6 (1), 27–36. DOI: https://doi.org/10.5267/J.IJDNS.2021.10.007 .
[16] Haneem,  F.,  Kama,  N.,  Taskin,  N.,  Pauleen,  D.,  &  Abu  Bakar, N.  A.  (2019).  Determinants  of  Master  Data  Management Adoption  by  Local  Government  Organizations:  An  Empirical Study. International  Journal  of  Information  Management,  45 ,
25–43. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2018.10.007 .
[17] Sharma, S. K., Al-Badi, A., Rana, N. P., & Al-Azizi, L. (2018). Mobile  Applications  In  Government  Services  (mG-App)  from User’s  Perspectives:  A  Predictive  Modelling  Approach.
Government  Information  Quarterly,  35 (4),  557–568.  DOI: https://doi.org/10.1016/j.giq.2018.07.002 .
[18] Erimalata,  S.  (2016).  Pendekatan  Hot-Fit  Framework  dalam Generalized  Structural  Component  Analysis  pada  Sistem Informasi  Manajemen  Barang  Milik  Daerah:  Sebuah  Pengujian Efek  Resiprokal. Jurnal  Akuntansi  dan  Investasi,  17 (2),  141– 157. DOI: https://doi.org/10.18196/jai.2016.0051.141-157 .
[19] Sayogo,  D.  S.,  &  Pardo,  T.  A.  (2013).  Exploring  The Determinants  of  Scientific  Data  Sharing:  Understanding  The Motivation  to  Publish  Research  Data. Government  Information Quarterly, 30 (SUPPL. 1). DOI: https://doi.org/10.1016/j.giq.2012.06.011 .
[20] McGill, E.,  Egan, M., Petticrew, M., Mountford,  L., Milton, S., Whitehead,  M.,  &  Lock,  K.  (2015).  Trading  Quality  for Relevance:  Non-Health  Decision-Makers’  Use  of  Evidence  on The  Social  Determinants  of  Health. BMJ  Open,  5 (4).  DOI: https://doi.org/10.1136/bmjopen-2014-007053 .