MERETAS KORUPSI DALAM NEGARA DEMOKRASI (Sebuah Tawaran Hukum Islam melalui Konsep
Istishlah)
Nadir
(Fakultas Hukum Universitas Madura Jl. Raya Panglegur km. 3,5 Pamekasan, email: nadir@yahoo.co.id)

## Abstrak:
Korupsi  merupakan  kejahatan  yang  dipandang  sebagai kejahatan  tingkat  tinggi,  bukan  saja  karena  kejahatan  ini dilakukan  secara  sistematis,  tetapi  akibat  yang  ditimbulkan dari  kejahatan  ini  paralel  dan  merusak  seluruh  sistem  yang terkena  virus  korupsi  tersebut.  Karenanya,  ia  diperlukan sebuah  penanggulangan  yang  menyeluruh  dan  sistematis baik  melalui  cara  penal  maupun  non  penal.  Apabila  selama ini cara penal tidak bisa membuat jera pelaku korupsi,  maka langkah  selanjutnya  adalah  dengan  cara  non  penal  yakni melalui  moral  virtue,  yakni  dengan  membangun  karakter kepribadian  yang  memotivasi  seseorang  secara  instrinsik untuk  tidak  melakukan  korupsi,  karena  ia  dinilai  moral sebagai sebuah kebenaran. Dalam hukum Islam, konsep moral virtue tersebut  dikenal  dengan  konsep  istishlah,  yakni perbuatan  seseorang  yang  mengarah  kepada  kebaikan  atau kebutuhan  manusia  yang  berdasarkan  logika  dipandang sebagai suatu kebenaran, walaupun tidak tercantum di dalam teks-teks suci.

## Abstract:
Corruption  is  the  crime  that  is  viewed  as  the  high  one,  not only  because  it  is  done  systimatically  but  its  effect  can  be parallel  and  disturb  all  systems  that  is  affected  by  its  virus. Therefore, it is needed the whole and systematic solution both through penal or non-penal. If the penal way cannot make the corruptors  daunted,  so the next  step  is by non-penal namely moral  virtue,  by  building  the  personal  character  that motivates anyone instinctive not to do  the corruption because he  thinks  moral  is  honesty.  In  islamic  law  ,  the  concept  of moral  virtue  is  known  as  istishlah,  that  is  someone’s  act referring  to the kindness  or  people’s  need based on  the  logic
Meretas Korupsi dalam Negara Demokrasi
that  is  viewed  as  an  honesty,  although  it  is  not  on  the  holy text.
Kata Kunci : Korupsi, demokrasi, istishlah, dan moral virtue

## Pendahuluan
Demokrasi  mensyaratkan  adanya  pengakuan  kedaulatan rakyat yang diwujudkan dalam bentuk pengakuan civil society sebagai kekuatan  penekan  dan  pengimbang  negara.  Rakyat  sebagai  elemen utama  civil  society  secara  mutlak  mendapatkan  kedudukan  strategis yang  dijamin  konstitusi  untuk  menjalankan  peran-perannya  sebagai bentuk  partisipasi  aktif  dalam  rangka  memberantas  perilaku koruptor.
Aneh  dan  ajaib,  korupsi  di  negara  di  dunia  selalu  mendapat perhatian  yang  lebih  jika  dibandingkan  dengan  tindak  pidana lainnya,  karena  ia  erat  kaitannya  dengan  kerugian  dan  kehancuran karakter negara.  Fenomena  ini  dapat  dimaklumi  mengingat  dampak negatif  yang  ditimbulkan  oleh  tindak  pidana  ini.  Dampak  yang ditimbulkan  dapat  menyentuh  berbagai  bidang  kehidupan.  Korupsi merupakan  masalah  serius  yang  dihadapi  suatu  bangsa,  tindak pidana  korupsi  dapat  membahayakan  stabilitas  perekonomian, politik,  dan  juga  dapat  merusak  nilai-nilai  demokrasi  dan  moralitas suatu  bangsa,  karena  cepat  atau  lambat  perbuatan  ini  sekan-akan menjadi budaya.
Selain  itu,  akibat  dari  tindak  pidana  korupsi  yang  sangat krusial  adalah  merusak  sistem  tatanan  nilai  suatu  bangsa,  dan  yang jelas  menghambat  pembangunan  nasional  yang  telah  direncanakan. Tindak  pidana  korupsi merupakan ancaman terhadap  cita-cita suatu bangsa dalam rangka menuju masyarakat madani. Mekanisme tindak pidana  korupsi  dilakukan  dengan  berbagai  macam  cara  dan  aneka bentuk  yang  direncanakan  oleh  sang  koruptor  dengan  subjektif  dan sistematis. Oleh karena  itu,  tidak  heran  jika  tindak  pidana  ini  sangat menjadi perhatian publik di berbagai negara.
Rukmini  menilai  korupsi  senantiasa  dipandang  sebagai penyakit  yang  menular  dan  dapat  berkembang  biak  dalam  jaringan tertentu  tidak  dapat  berhenti  dalam  satu  jaringan  melainkan
Nadir
berpindah  dari  satu  jaringan  ke  jaringan  lainnya  hingga  jaringan tersebut  hancur  seluruhnya.  Korupsi  merupakan  kejahatan  yang dipandang  sebagai  kejahatan  tingkat  tinggi,  bukan  saja  karena kejahatan  ini  dilakukan  melalui  dan  teknik  yang  sistematis,  akan tetapi  akibat  yang  muncul  dari  kejahatan  ini  paralel  dan  merusak seluruh sistem yang terkena virus korupsi tersebut. 1 Sedangkan Romli Atmasasmita, sebagaimana dikutip
Rukmini,  menilai  bahwa  korupsi  merupakan  kejahatan  yang  luar biasa (extra ordinary crime). 2 Ia sekaligus merupakam sebuah kejahatan yang  sulit  dicari  penjahatnya  (crime  without  offender),  karena  korupsi berada  di  wilayah  yang  sulit  untuk  ditembus.  Korupsi bukan  hanya merugikan  keuangan  Negara,  tetapi  juga  berpotensi  merusak  sendi- sendi kehidupan sosial dan hak-hak ekonomi rakyat.  Pada dasarnya Koruptor  merampas  uang  rakyat;    fakta  bahwa  korupsi  sudah sedemikian  meluas  tidak  saja  terlihat  dari  persepsi  masyarakat Indonesia,  akan  tetapi  juga  masyarakat  internasional.  Korupsi  di Indonesia adalah penyakit yang sangat parah. Pandangan masyarakat Internasional  yang  dikemukakan  oleh  lembaga,  organisasi  yang secara  khusus  meneliti  dan  memantau  praktik-praktik  korupsi diberbagai negara hasinlya dapat dilihat bahwa Indonesia menempati peringkat  paling  parah  dalam  kelompok  negara  yang  memiliki tingkat korupsi yang sangat tinggi. 3
Demokrasi  mensyaratkan  adanya  pengakuan  kedaulatan rakyat yang diwujudkan dalam bentuk pengakuan civil society sebagai kekuatan  penekan  dan  pengimbang  vis  a  vis  negara.  Rakyat  sebagai elemen  utama  civil  society  secara  mutlak  mendapatkan  kedudukan strategis yang dijamin konstitusi untuk menjalankan peran-perannya sebagai bentuk partisipasi aktif.

## Kultur dan Sistem  Hukum  di Indonesia
Pada hakikatnya sistem, termasuk  sistem hukum, merupakan suatu  kesatuan  hakiki  dan  terbagi-bagi  dalam  bagian-bagian,  di
1 Mien  Rukmini,    Aspek  Hukum  Pidana  dan  Kriminologi:  Sebuah  Bunga  Rampai (Bandung:  PT. Rosdakarya, 2006),  hlm. 111
2 Romli  Atmasasmita,    Korupsi,  Good  Governance  dan  Komisi  anti  Korupsi  di  Indonesia (Jakarta:  Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional,  Departemen  Hukum  dan  HAM    RI, 2002), hlm. 9.
3 Lihat Rukmini, Aspek Hukum Pidana, hlm. 26 – 27.
Meretas Korupsi dalam Negara Demokrasi
145
dalam mana setiap masalah atau persoalan menemukan jawaban atau penyelesaiannya. Jawaban itu terdapat di dalam sistem itu sendiri. 4
Kalau  seandainya  di  Negara  hukum  Republik  Indonesia budaya  hukumnya  masih  mengadopsi  sistem  hukum  masyarakat adat,  dan  diterapkan  di  dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara dalam  bentuk  suatu  kodifikasi,  maka  tentunya  untuk  memberantas korupsi  lebih  efektif  dan  lebih  efisien.  Bukankah  menurut  aliran sosiological jurisprudence, sebagaimana yang dikemukakan oleh Eugen Ehrlich, bahwa hukum yang dibuat harus sesuai dengan hukum yang hidup  di  dalam  masyarakat  (living  law).  Kalau  mengindikasikan terhadap  living  law  tentunya  kehidupan  masyarakat  (orang)  sebagai subjek  hukum  akan  mengindahkan  apa  yang  dirumuskan  oleh  para pembuat undang-undang.
Lemahnya substansi hukum (undang-undang) yang dibangun di Negara Indonesia dapat mengakibatkan lemahnya sutruktur aparat penegak  hukum  untuk  menjerat  para  pelaku  korupsi,  sehingga dengan  lemahnya  substansi  yang  ada  dapat  dijadikan  alasan pembenar  oleh  para  pelaku  korupsi  (koruptor).  Hal  ini  disebabkan Negara Indonesia terlalu rigid dengan konsep legal positivism di mana sebenarnya  kita  tahu  bahwa  undang-undang  itu  tidak  lengkap  dan tidak  mungkin  akan  lengkap  karena  perkembangan  peradaban intelektual  manusia  dan  sekaligus  juga sebagai  pelaku  hukum selalu berkembang  seiring  dengan  perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi.
Aroma formalisme, legisme, kapitalisme, dan liberalisme yang menjadi  trade  mark  hukum  Indonesia  saat  ini,  pada  dasarnya merupakan  bagian  yang  tidak  dapat  dipisahkan  dari  sejarah perkembangan  hukum  modern,  yang  bergerak  sangat  massif    di Eropa  Barat  pada  abad  ke-17  M  hingga  abad  ke-18  M  beriringan dengan  munculnya  negara-negara  bangsa  atau  negara  modern. Selanjutnya  hukum  modern  menempatkan  negara  sebagai  otoritas penafsir tunggal “ ditransplantasikan” di Indonesia. Proses transplantasi  itu  pada  kenyataannya  tidak  hanya  membawa  model institusi  dan  aturannya  saja,  tetapi  sekaligus  jiwa  hukum  yang
4 Sudikno  Mertokusumo,  Mengenal  Hukum:  Suatu  Pengantar,  (Yogyakarta:  Liberty, 2005), hlm. 123.
Nadir
beraroma  kapitalis,  liberalis,  dan  legalis  tersebut,  yang  pada  tahap selanjutnya  membawa  habis  struktur  sosial  masyarakat  Indonesia yang sangat kaya dan beragam  (pluralis). Tidak  cukup  hanya  di situ, hukum  modern  itu  kemudian  menggusur  cara  penyelesaian  yang sudah ada pada masyarakat sebelumnya, maka dimulailah kehidupan hukum  yang  dipenuhi  dengan  situasi  objek  dan  noise  berbau formalisme,  di  mana  fokus  utamanya  berfokus  pada  prosedur  dan menempatkan Negara sebagai satu-satunya klaim kebenaran.  Hal ini tampak dari lebelisasi semua atribut keadilan, polisi, jaksa, pengacara, hakim  dan  seterusnya.  Kebenaran  akan  bernilai  apabila  prosedur telah  dijalankan,  yang  pada  tahap-tahap  selanjutnya  lembaga- lembaga  hukum  yang  hanya  bertugas  memberikan  keadilan  secara prosedural,    keadilan  dalam  teks  undang-undang,  keadilan  dalam bentuk  formal  dan jauh dari keadilan  substansial. 5
Ada  sebuah  ungkapan  yang  sangat  indah  sebagaimana  yang dikatakan  Satjipto  Rahardjo,  “lihat  nurani,  nurani  kita,  nurani  anda, nurani  bangsa”.  Benar-benar  sebuah  ungkapan  yang  sangat  indah dari  seorang  Profesor  yang  telah  banyak  memberikan  sumbangan pemikiran tentang hukum di negara kita Indonesia.  Namun kita tahu para  koruptor  itu  rata-rata  tidak  memiliki  moral  virtue  apalagi  hati nurani  yang  ada  di  kepala  mereka  adalah  uang-uang,  bagaimana caranya mereka mendapatkan uang yang banyak tanpa
menghiraukan aspek-aspek  lainnya yang mengakitakan kelumpuhan terhadap  prekonomian  nasional.  Mereka  (koruptor)  bisa  dikatakan termasuk orang yang tidak memiliki etika bahkan saya kira dia sudah melepaskan agamanya dari jiwa mereka (korutor), seandanya mereka mengetahui,  mengerti  dan  memahami    betapa beratnya  siksa  Tuhan Yang  Maha  Kuasa  (Allah)  di  hari  akhirat  nanti.  Mungkin  mereka (koruptor)  tidak  akan  melakukan  korupsi  karena  korupsi  pada dasarnya adalah maling negara.
Kerakusan  dan  membiarkan  perilaku  korupsi  adalah  seperti seseorang  yang  menunggang  macan;  ingat  Riding  the  Tiger-  sebuah judul  film  dokumenter  dari  Australia  yang  dibuat  oleh  Curtis  levy dan Christine Olson. Orang yang rakus dan korup itu akan berada di atas  sebuah  perkembangan  kehidupan  yang  bisa  jahat  terhadap
5 Rukmini,  Aspek Hukum Pidana, hlm.  120 -121
Meretas Korupsi dalam Negara Demokrasi
147
dirinya. Ibarat menaiki macan, jika ia turun bisa saja ia dicakar si raja hutan  itu.  Sebaliknya  bila  ia  terus,  ia  mungkin  saja  tak  akan  bisa mengendalikannya,  sampai  ia  tersungkur  ke  dalam  jurang  yang dalam.  Bila  suatu  saat  ketahuan  ia  bertindak  korup,  imbalannya sangat  berat.  Ia  akan  diisolasi  dan  dianggap  sampah  terbau  oleh masyarakat  yang  mendamba  kejujuran.  Sekali  lancung  di  ujian seumur hidup orang tak percaya. Penyesalan panjang di hari tua dan ketika  ajal menjemput.  Generasi  senior,  kelompok  pekerja  keras  dan kalangan  cendikia  perlu  berjuang  merintis  semangat  menjinakkan korupsi  di  negeri  ini  agar  perbaikan  kehidupan  agar  generasi  yang lebih yunior di  waktu yang akan  datang bisa  hidup  lebih baik,  lebih demokratis  dan  lebih  makmur  dari  generasi  terdahulu,  dan  itulah yang  disebut  perjuangan  kemanusian  dan  peradaban.  Sebab  utama korupsi  adalah  nafsu  untuk  hidup  mewah  dalam  kelompok  yang memerintah.  Korupsi  pada  kelompok  penguasa  menyebabkan kesulitan-kesulitan  ekonomi  dan  kesulitan  ini  pada  gilirannya menjangkitkan  korupsi lebih  lanjut. Justru  karena itu  pemberantasan korupsi  harus  dimulai  dari  akarnya,  yaitu  kelompok  yang memerintah  dan  penanggulangannya  harus  pula  dengan melibatkan seluruh kelompok tersebut. 6
Penanggulangan  Korupsi    dengan    Pendekatan Moral  Virtue (Istishlah)
Secara  kultural  dan  struktural  memberantas  korupsi  adalah mensosialisasikan  nilai  baru  bahwa  korupsi  merupakan  sebuah tindakan  yang  beresiko  tinggi  dan  bernilai  rendah,  dan  akan dikenakan  pembuktian  terbalik  bahwa  harta  yang  diperolehnya adalah  barang  yang  halal.  Secara  struktural  memberantas  korupsi berarti  memberantas  KKN  dengan  memberdayakan  Komisi Pemeriksaan  Kekayaan  Pejabat  dan  latar  belakang  kehidupannya, membangun  sistem  pencegah  dini  korupsi,  Undang-undang  Nomor 20  Tahun  2002  tentang  Anti  Korupsi  yang  konsisten,  memberikan jaminan hidup yang layak bagi pegawai, sistem pembuktian terbalik, pengumuman  dan  audit  kekayaan  pejabat  sebelum  dan  sesudah bertugas, membuat iklan layanan masyarakat di media massa dan di kemasan produk-produk yang dikonsumsi semua orang.
6 Syafuan Rozi,  Menjinakkan Korupsi di Indonesia, (Jakarta:  PPW  LIPI , 2004), hlm.2
Nadir
Para penguasa Negara Indonesia ini perlu banyak belajar dan merenung  untuk  menghargai  bahwa  korupsi  merugikan  orang banyak yang telah bekerja keras dan berlaku jujur. Tindakan korupsi tidak menghargai fitrah manusia  yang  diilhamkan  kepadanya untuk cinta  kepada  kebaikan.  Dengan  begitu  kita  semua  sedang  belajar untuk  hidup  lebih  lurus.  Anak  bangsa  ini  lahir  dan  besar  dalam kondisi  majemuk  dan  berbeda  status  sosial  ekonominya.  Ada  yang berpunya  dan  ada  yang  lahir  dalam  serba  berkekurangan.  Dalam kemajemukaan  tersebut,  keragaman  pandangan  dan  pilihan  untuk memelihara  dan  menjinakkan  perilaku  korupsi  adalah  hal  biasa  dan harus dihargai. Dengan kemauan mengkoreksi kesalahan berarti kita berpeluang untuk mengatasi krisis apa pun. Krisis adalah peluang di masa sulit. Bangsa ini perlu membangun kehidupan sehari-hari yang berdasar  etika  yang  kuat,  aturuan-aturan  hukum  yang  dibuat aspiratif dan partisipatif, dengan begitu keadilan akan datang. 7
Perilaku  korupsi  bisa  diindikasikan  dari  berbagai  perspektif atau pendekatan. Tindakan korupsi menurut perspektif keadilan atau pendekatan  hukum  misalnya  mengatakan  bahwa  korupsi  adalah mengambil  bagian  yang  bukan  menjadi  haknya.  Korupsi  adalah mengambil  secara  tidak  jujur  perbendaharaan  milik  publik  atau barang yang diadakan dari pajak yang dibayarkan masyarakat untuk kepentingan  memperkaya  dirinya  sendiri.  Korupsi  adalah  tingkah laku  yang  menyimpang  dari  tugas-tugas  resmi  suatu  jabatan  secara sengaja untuk memperoleh keuntungan berupa status, kekayaan atau uang  untuk  perorangan,  keluarga  dekat  atau  kelompok  sendiri. Perspektif atau pendekatan relatifisme kultural yang strukturalis, bisa saja  mengatakan  pemaksaan  untuk  menyeragamkan  berbagai pemerintahan  lokal,  menyebabkan  budaya  asli  setempat  tidak berkembang,  melemahkan  keberadaannya  untuk  diganti  dengan budaya  yang  dominan  milik  penguasa  adalah  tindakan  korupsi struktural  terhadap  persoalan  kultural.  Pendekatan  atau  perspektif orang  awam  dengan  lugas  mengatakan  bahwa  menggelapkan  uang kantor,  menyalahgunakan  wewenangnya  untuk  menerima  suap, menikmati  gaji  buta  tanpa  bekerja  secara  serius  adalah  tindakan korupsi. Bisa  saja hal itu dikatakan untuk menjelaskan hal yang kita benci  dan  akan  kita  jinakkan.  Menghilangkan  korupsi  bukanlah
7 Ibid. hlm. 3
Meretas Korupsi dalam Negara Demokrasi
149
perkara  gampang  karena  ia  telah  berurat  berakar  dan  menjalar kemana-mana  di  negeri  kita  ini.  Tidak  semua  orang  rela  jalan pintasnya  untuk  kaya  diungkit-ungkit.  Ada  lagi  yang  menjelaskan bahwa  mereka  korupsi  kecil-kecilan  karena  terpaksa  oleh  keadaan. Gaji kecil  yang  tidak mencukupi  untuk hidup yang layak  dari bulan ke  bulan  menjadi  alasan  untuk  membenamkan  diri.  Apalagi  kalau hampir  semua  orang  di  tempat  itu  telah  menganggap  hal  itu  adalah hal  yang  biasa.  Tahu  sama  tahu,  untuk  tidak  mengatakan  atasan mereka juga melakukan hal yang sama. 8
Apabila  dengan  cara  penal  tidak  bisa  membuat  jera  pelaku korupsi  di  Indonesia,  maka  langkah  selanjutnya adalah  dengan cara moral  virtue ,  yaitu  dengan  cara  meningkatkan  langkah-langkah meningkatkan  moral  bangsa  karena  korupsi  tidak  hanya  ada  di lembaga  eksekutif,  legislatif,  dan  yudikatif  melainkan  sudah merambah ke semua sektor.
Apakah moral virtue itu. Georg Spielthenner mendefinisikannya  sebagai  sebuah  ciri  atau  karakter  kepribadian yang  memotivasi  seseorang  secara  instrinsik  untuk  bertindak  dalam sebuah situasi spesifik yang dinilai secara moral sebagai sebuah kebenaran. 9 Inilah yang membedakan virtue, misalnya, dengan kebiasaan (habits), kemampuan  (abilities),  bakat  (talents),  dan  temperamen  (temperament) seseorang.
Dari  definisi  di  atas  dapat  dijelaskan  beberapa  hal,  yaitu: Pertama,  Virtue memotivasi  seseorang  secara  instrinsik.  Jika  seorang yang  baik  mengetahui  bahwa  rakyat  Indonesia  masih  banyak  yang berada  di  bawah  garis  kemiskinan,  ia  tidak  akan  mengkorupsi  uang rakyat  yang  dikelola  negara.  Motivasi  tersebut  bersifat  intrinsik.  Ia tidak hanya termotivasi untuk tidak mengambil uang rakyat, sebab ia percaya  bahwa  tindakan  yang  demikian,  misalnya,  akan  banyak membantu rakyat miskin keluar dari kondisi kemiskinannya.
Kedua,  moral  virtue adalah  ciri  kepribadian  yang  memotivasi seseorang dalam situasi spesifik untuk bertindak dengan sebuah cara tertentu.  Artinya,  virtue  berkaitan  dengan  keadaan  spesifik  dalam
8 Ibid.
9 Georg  Spielthenner,  “Moral  Virtues”,  ethic@,  Florianópolis,  Vol.  3,No.1  (Juni,  2004), hlm. 27
Nadir
kehidupan  seseorang.  Jika  seorang  pejabat  yang  jujur  memiliki peluang yang sangat  besar  untuk  melakukan  korupsi,  tentu  ia  tidak akan  menggunakan  kesempatan  tersebut.  Kalau  pun  ia  terlanjur melakukan  korupsi  karena  tekanan  sistem  yang  berlaku,  ia  akan mengembalikan uang yang dikorupsi tersebut.
Ketiga ,  virtue  memotivasi  untuk  bertindak  dalam  sebuah situasi  spesifik  yang  secara  umum  dan  moral  benar.  Dalam  hal  ini perlu  dibedakan  antara  tindakan  yang  benar  secara  subyektif  dan obyektif.  Seseorang  yang  bertindak  secara  moral  dan  obyektif  benar dalam sebuah situasi spesifik jika ia melakukan apa yang seharusnya ia  lakukan,  sesuai  dengan  sudut  pandang  etis-normatif.  Sedangkan seseorang  yang  bertindak  secara  moral  dan  subyektif  benar  dalam sebuah situasi spesifik jika ia melakukan apa yang ia percaya sebagai kebenaran  obyektif.  Moral  virtue  memotivasi  kepada  tindakan  yang secara obyektif benar.
Dalam  hukum  Islam,  konsep  moral  virtue  tersebut  dapat disepadankan  dengan  istishlah.  Secara  bahasa,  ia  adalah  perbuatan- perbuatan  yang  mendorong  kepada  kebaikan  manusia,  baik  dalam arti  menarik  atau  menghasilkan  keuntungan  atau  kesenangan  atau dalam  arti  menolak  kemadharatan  atau  kesusahan. 10 Sebagaimana moral  virtue ,  ia  adalah  perbuatan  seseorang  yang  mengarah  kepada kebaikan  atau  kebutuhan  manusia  yang  berdasarkan  logika dipandang  sebagai  suatu  kebenaran,  walaupun  tidak  tercantum  di dalam  teks-teks  suci.  Ia  menjadikan  kepentingan  publik  (public interest) sebagai  landasan  etis-normatif  untuk  melakukan  suatu tindakan.
Landasan  pemikiran  yang  membentuk  konsep  ini  adalah kenyataan  yang  mudah  ditangkap  bahwa  syarî’ah  Islam  dalam berbagai  pengaturan  dan  hukumnya  mengarah  kepada terwujudnya mashlahah. Karenanya,  upaya  mewujudkan  mashlahah  dan  mencegah mafsadah (hal-hal  yang  merusak)  adalah  sesuatu  yang  sangat  nyata dibutuhkan setiap orang. 11
10 Nasrun Haroen, Ushul Fiqh I,(Ciputat: P.T. Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm 113.
11 Ali Yafie, Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah: Konsep-konsep Istihsan, Istishlah, dan Mashlahat  Al-Ammah,  ed.  Budhy  Munawar-Rachman,  (Jakarta:  Yayasan paramadina, 1994), hlm 365.
Meretas Korupsi dalam Negara Demokrasi
151
Untuk  menentukan  apakah  sebuah  persoalan  termasuk  ke dalam  kategori  mashlahah  atau  mafsadah,  harus  dikembalikan  atau dilihat unsur yang menunjukkan angka dominan di antara keduanya. Ini  didasarkan  pada  suatu  pemikiran  bahwa  tidak  ditemukan  di dunia suatu mashlahah yang tidak diikuti oleh mafsadah, sebagaimana juga  tidak  ada  mafsadah  tanpa  mengandung  nilai-nilai  mashlahah  di dalamnya. 12 Persoalan  korupsi,  misalnya,  adalah  perbuatan  yang secara  logika  merugikan  kepentingan  publik,  dan  karenanya  ia dikategorikan sebagai mafsadah.
Pendekatan  istishlah  atau  moral  virtue  di  atas  harus  dapat diartikan  sebagai  sikap  antisipatif  terhadap  sistem  birokrasi kenegaraan  secara  komprehensif.  Perlu  disadari  tanpa  adanya komitmen  dan  kesadaran  etika  serta  moral  virtue  dari  semua  aparat penegak  hukum,  maka  keutuhan  substansi  dan  struktur  dari  sistem hukum tidak akan berarti
Memasuki  era  pembaruan  hukum  melalui  kajian  penerapan substansi    hukum,  tanpa  didukung  dengan  peningkatan  budaya hukum  dan  moral  virtue  dari  aparat  penegak  hukum,  maka  tindak pidana korupsi hanya akan menjadi kisah seribu cinta dunia maya.
Untuk  memberantas  korupsi  di  Indonesia  memang  tidak semudah  membalik  telapak  tangan.    Namun  bisa  dilakukan  sedikit demi sedikit secara bertahap. Perbuatan korupsi dapat diberantas dari negara  Indonesia  atau  sekurang-kurangnya  dapat  ditekan  sampai tingkat  minimal  dengan  melakukan  beberapa  langkah  sebagai berikut:  Pertama,  pembenahan  hukum  yang  berlaku.  Saat  ini terlampau  banyak  celah  dan  kelemahan  yang  dapat  dimanfaatkan oleh  koruptor,  sehingga  banyak  koruptor  yang  tidak  terjamah  oleh Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Seharusnya yang  juga  dapat  dijerat  dengan  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun 2001  termasuk  keluarga  pejabat  atau  orang-orang  yang  mempunyai hubungan  langsung  atau  tidak  langsung  dengan  tidak  pidana tersebut,  mereka  seharusnya  juga  dapat  dijerat  dengan  undang- undang  ini,  sehingga  semua  pihak  yang  terlibat  dapat  dijerat  tanpa
12 Mun’im  A.  Sirry,  “Memperkenalkan  Fiqh  Abu  Ishaq  al-Syathibi”,  Jurnal  Ulumul Qur’an , Vol. V No. 1 (1999), hlm. 81. .
Nadir
terkecuali,  tidak  hanya  pelaku,  tetapi  juga  yang  turut  melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang membantu melakukan.
Kedua , penerapan hukum secara profesional dan
proporsional.  Seharusnya  dalam  pelaksanaan  sistem  hukum  negara Indonesia  jangan  ada  perbedaan  perlakuan  (diskriminasi)  dalam bentuk  apa  pun  dan  terhadap  siapa  pun,  dalam  proses  penegakan hukum  misalnya  terhadap  orang  yang  dikenakan  penahanan,  baik orang biasa maupun pejabat harus diberlakukan sama sesuai dengan ketentuan  Pasal  21  sampai  dengan  Pasal  29  KUHAP.  Sedangkan pejabat yang telah memiliki bukti awal yang cukup seharusnya segera dimasukkan  dalam  tahanan.  Pelaku  kriminal  lainnya  hanya  boleh menjenguk pada jam dan waktu yang telah ditentukan dan koruptor harusnya  juga  diperlakukan  sama.  Seringkali  pihak  aparat  penegak hukum  seolah-olah  kalah  wibawa  dengan  koruptor,  hal  ini mengindikasikan  perlu  segera  dilakukan  pembenahan  moral  dan mental para aparat penegak hukum yang terkait.
Ketiga ,    kontrol  sosial  masyarakat.  Saat  ini  yang  terjadi pelibatan  masyarakat  dalam  upaya  pemberantasan  korupsi  sangat terbatas  pada  LSM  yang  konsen  dalam  pemberantasan  korupsi, Namun  sangat  minim  pelibatan  masyarakat  secara  komprehensif dikarenakan  mereka  enggan  takut  bahaya  ancaman  psikis,  dan nyawa.  Disadari  atau  tidak,  bahwa  pada  dasarnya  upaya pemberantasan tindak pidana korupsi harus melibatkan semua aspek lapisan masyarakat sebagai penopang aparat penegak hukum dengan jaminan  perlindungan  kepada  masyarakat.  Dengan  keterlibatan masyarakat  secara  luas,  maka  secara  tidak  langsung  upaya pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  sudah  bisa  dilaksanakan dengan sistem dan mekansisme serta tatanan yang memadai.
Keempat ,  kepedulian  dan  keberanian  masyarakat.  Seringkali masyarakat  mengetahui  tentang  adanya  perbuatan  korupsi,  tetapi tidak tahu harus melapor ke mana dan kepada siapa, juga ketakutan untuk  dijadikan saksi  yang akan merepotkan  bahkan menyita waktu secara  sia-sia,  walaupun  Undang-undang  mewajibkan  seseorang untuk  menjadi  saksi,  tetapi  karena  kekawatiran  adanya  ancaman dan/atau  teror  yang  akan  datang  di  kemudian  hari,  baik  selama maupun  setelah  proses  peradilan,  akhirnya  orang  tersebut  menjadi takut  dan  enggan  untuk  menjadi  saksi.  Meskipun  ada  Undang-
Meretas Korupsi dalam Negara Demokrasi
153
undang Nomor 13 Tahun 2006 hanya menjamin dan melindungi saksi mulai  tahap  penyidikan  sampai  putusan  saja.  Hadirnya  Lembaga Perlindungan saksi dan  Korban (LPSK)  atas amanat  undang-undang tersebut  tidak  begitu  menjamin  keselamatan  nyawa  dan  harta  serta kehormatan saksi.
Kelima , netralitas aparat penegak hukum. Komisi Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  dan  mereka  telah  bekerja  dengan semangat  baru,  meskipun  itu  belum  cukup,  dan  sejauh  ini  kinerja mereka  terus  mendapatkan  sorotan  publik,  sebagai  contoh  kasus Bank  Century,  Wisma  Atlet,  bidang  pajak,  dan  lain-lain.    Satu  hal yang  sangat  penting,  KPK  harus  bertindak  kreatif  dan  berani mendobrak  tradisi  hukum  kita  yang  sudah  mapan,  legalistik,  dan berbau  formalisme  sebagaimana  yang  dijelaskan  di  atas.  KPK  harus menciptakan  cara  baru  guna  menyelesaikan  masalah  dan  bukan sebaliknya, yakni menimbulkan masalah. Apalagi dalam kepemimpinan ketua KPK yang baru juga tersandung kasus korupsi.
Dugaan  tersebut  ternyata  terbukti  dengan  ditangkapnya  Antasari selaku ketua KPK atas tuduhan dibalik pembunuhan Nasruddin yang ke semua itu berujung pada ditahannya Antasari yang pada akhirnya pula  terjadi  adu  dua  kekuatan  antara  KPK  dan  Polri  yang  akhirnya beberapa  anggota  KPK  juga  ikut  diperiksa.  Oleh  karena  iu,  apa salahnya  menyampaikan  hukum  yang  berbau  formalisme,  legisme dan  liberalisme,  karena  hanya  dengan  cara  demikian,  maka hambatan-hambatan dapat diatasi.
Dalam  melakukan  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi faktor  aparat  penegak  hukum  dalam  menegakkan  hukum  dan keadilan  menjadi  faktor  esensial,  karena  aparat  penegak  hukum termasuk  bagian  dari  struktur  yang  menjalankan  atau  sebagai pengawas  Undang-undang  dalam  hal  ini  civil  law  sistem.  Undang- undang  merupakan  kumpulan  kata  dan/atau  kalimat  yang  penuh dengan  makna  dan  nilai-nilai  yang  harus  dijalankan  oleh  setiap masyarakat  hukum,  namun  tanpa  adanya  faktor  struktur  aparat penegak  hukum,  dengan  kualitas  yang  memadai,  maka  undang- undang  akan  kehilangan  esensinya,  walaupun  Undang-undang mengandung sanksi-sanksi yang mengikat.
Nadir
154

## Penutup
Dari  beberapa  uraian  singkat  yang  telah  dipaparkan  di  atas, maka  kesimpulannya  adalah  bahwa:  Pertama,  penanggulangan korupsi  sejak  dini  tidak  cukup  dengan  penalisasi  saja  melainkan dengan  non  penal  di  mana  dalam  hal  ini  melakukan  sosialisasi kepada  setiap  elemen  masyarakat  birokrasi  sebagai  penguatan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa (Allah swt.) yang  merupakan  tempat  bersandar  dan  berserah  diri  serta kembalinya  manusia  kepadanya  sebagai  penyegaran  batin  diri manusia agar tidak melakukan perbuatan korupsi dengan semaunya.
Kedua ,  pembaharuan  terhadap  substansi  sistem  hukum  di Indonesia yang selama ini besar kemungkinan masih dijadikan alasan pembenar oleh pihak koruptor untuk menghindar dari jeratan hukum yang ada, tanpa adanya sebuah pembaharuan hukum yang ada kecil kemungkinan untuk menjerat pelaku korupsi.
Ketiga ,  bahaya  korupsi  sangat  luar  biasa  karena  akibat  yang ditimbulkan  dan  dirasakan  oleh  masyarakat  warga  (civil  society) sangat membinasakan bahkan memiskinkan negara. Oleh karena itu, jika  pencegahan  sudah  dilakukan  sejak  dini  dengan  beberapa  cara baik dengan penal maupun non penal. Tawaran hukum Islam dalam penanggulangan  secara  non  penal  adalah  melalui  konsep  istishlah atau  moral  virtue.  Pendekatan  moral  virtue  atau  istishlah  merupakan sebuah  pendekatan  alternatif  yang  dinilai  mampu  mencegah  secara dini perilaku korupsi. Wallâh a’lam bi al-shawâb.

## Daftar Pustaka:
Atmasasmita,  Romli. Korupsi, Good Governance dan Komisi anti Korupsi di  Indonesia .    Jakarta:  Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional,
Departemen Hukum dan HAM  RI., 2002
Haroen, Nasrun. Ushul Fiqh I. Ciputat: P.T. Logos Wacana Ilmu, 1997.
Mertokusumo,  Sudikno.  Mengenal Hukum :  Suatu Pengantar . Yogyakarta, Liberty, 2005.
Rozi, Syafuan.    Menjinakkan  Korupsi di  Indonesia.  (Jakarta:  PPW   LIPI Jakarta, 2004.
Rukmini,  Mien.  Aspek  Hukum  Pidana  dan  Kriminologi,  Sebuah  Bunga
Rampai .  Bandung: Alumni, 2006.
Meretas Korupsi dalam Negara Demokrasi
155
Sirry,  Mun’im  A.  “Memperkenalkan  Fiqh  Abu  Ishaq  al-Syathibi”.
Jurnal Ulumul Qur’an , Vol. V No. 1 (1999)
Spielthenner, Georg. “Moral Virtues”, ethic@, Florianópolis, Vol. 3,No.1 (Juni, 2004).
Yafie,  Ali.  Kontekstualisasi  Doktrin  Islam  dalam  Sejarah:  Konsep-konsep Istihsan, Istishlah, dan Mashlahat Al-Ammah, ed. Budhy Munawar-
Rachman. Jakarta: Yayasan paramadina, 1994.