## REKONSTRUKSI SYARAT FORMIL DOMISILI PARA PIHAK DALAM GUGATAN SEDERHANA BERBASIS PADA KEMUDAHAN BERUSAHA DAN COURT EXCELLENCE

## Samino
Pengadilan Agama Kota Malang, Jl. Raden Panji Suroso No.1, Polowijen, Kec. Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur 65126, sam@massam.web.id
Moh. Muhibbin
Universitas Islam Malang, Jalan Mayjen Haryono No.193, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144, muhibbins.mh_d@yahoo.co.id
Suratman
Universitas Islam Malang, Jalan Mayjen Haryono No.193, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144,

## Abstrak
Penelitian tentang  Rekonstruksi  Syarat Formil Domisili  Para Pihak dalam Gugatan  Sederhana  Berbasis  pada  Kemudahan  Berusaha  dan Court  Excellence membahas  tentang  (1)  Apa  korelasi  persyaratan  domisili  para  pihak  dalam gugatan  sederhana  dengan  asas  kemudahan  berusaha?  (2)  Apakah  pengaturan domisili  para  pihak  dalam  gugatan  sederhana  sudah  dapat  mewujudkan  pada kemudahan  berusaha  dan court  excellence ?  (3)  Bagaimana  bentuk  rekonstruksi pengaturan  kriteria  domisili  para  pihak  pada  gugatan  sederhana  berbasis  pada kemudahan berusaha dan court excellence ?
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normative,  yang  meneliti  dan mengkaji  norma  yang  terdapat  dalam  Peraturan  Mahkamah  Agung  tentang  Tata Cara  Penyelesaian  Gugatan  Sederhana  dan  berupaya  meneliti  tentang  korelasi persyaratan domisili para pihak dalam gugatan sederhana dengan asas kemudahan berusaha.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  dengan  studi  pustaka,  secara garis  besar  hasil  penelitian  ini  adalah: pertama, korelasi  antara  syarat  domisili para  pihak  dalam  gugatan  sederhana  dengan  kemudahan  berusaha  adalah  syarat formil domisili dalam gugatan sederhana sebagai salah satu prosedur yang mudah dalam  penyelesaian  sengketa. Kedua, perspektif  kemudahan  berusaha  dan court excellence, pengaturan  domisili  para  pihak  dalam  gugatan  sederhana  dipandang masih berpotensi memunculkan proses penyelesaian sengketa secara inefektif dan inefisien  serta  belum  mampu  memaksimalkan  penggunaan  sarana  dan  prasarana sebagai  standar court  process  proceedings . Ketiga, rekonstruksi  syarat  formil domisili para pihak dalam gugatan sederhana perspektif kemudahan berusaha dan court  excellence adalah  konstruksi  norma  yang  memberikan  pilihan-pilihan prosedur  dalam  pendaftaran  perkara  gugatan  sederhana  ketika  penggugat  tidak berdomisili  yang  sama  dengan  tergugat.  Norma  tersebut  dikonstruksikan  dalam bentuk  pengaturan  “Dalam  hal  penggugat  berada  di  luar  wilayah  hukum  tempat tinggal  atau  domisili  tergugat,  penggugat  dalam  mengajukan  gugatan  dapat
mengajukan  melalui e-court atau  dapat  menunjuk  kuasa,  kuasa  insidentil,  atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili tergugat dengan surat tugas dari institusi penggugat atau bersedia memakai alamat domisili elektronik”.
Kata kunci: Rekonstruksi, Domisili Para Pihak, Gugatan Sederhana, Court Excellence

## Abstract
Research  on  the  Reconstruction  of  Domicile  Formal  Requirements  of  the Parties  in  a  Small  Claim  Court  on  the  Ease  of  Doing  Business  and  the  Court Excellencediscusses  (1)  What  are  the  domicile  requirements  of  the  parties  in  a small  claim  court?  (2)  Have  the  arrangements  made  by  the  parties  in  a  small claim court been able to realize the ease of doing business and court excellence? (3)  What  is  the  form  of  setting  the  criteria  for  the  domicile  of  the  parties  in  a Small Claim Court on the ease of doing business and the court excellence?
This research is a normative legal research, which examines and examines the  norms  contained  in  the  Regulation  of  the  Supreme  Court  on  Procedures  for Settlement  of  Small  Claim  Court  and  seeks  to  examine  the  correlation  of  the domicile requirements of the parties in a small claim court as easily as possible.
The  results  of  the  research  conducted  by  means  of  a  literature  study,  in general  the  research  results  are:  first,  the  correlation  between  the  domicile requirements of  the parties in  a  small  claim court  with ease of  use is the formal requirement of domicile in a small claim court as one of the easy procedures in a dispute.  Second,  the  possibility  of  easy  business  and  the  court  excellence,  the arrangement  of  the  domicile  of  the  parties  in  the  lawsuit,  can  still  lead  to  an ineffective  and  inefficient  dispute  resolution  process  and  have  not  been  able  to maximize  the  use  of  facilities  and  infrastructure  as  a  standard  for  the  trial process. Third, reconstructing the formal conditions of domicile of the parties in a small claim court in terms of the ease of doing business and the court excellence is the construction of  norms that provide options  for procedures in  registering  a small claim court when the plaintiff is not domiciled with the defendant. The norm is constructed in the form of a stipulation "In the event that the plaintiff is outside the  jurisdiction  of  the  defendant's  place  of  residence  or  domicile, the  plaintiff  in filing  a  lawsuit  may  file  via  e-court  or  may  apply  for  power  of  attorney,  or  a representative  whose  address  is  in  the  jurisdiction  or  domicile  of  the  defendant with a letter of assignment  from the plaintiff's institution  or the submission  of  an electronic domicile address".
Keywords:  Reconstruction,  Domicile  of  the  Parties,  Small  Claim  Court,  Court Excellence

## PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Ketentuan  Pasal  2  ayat  (4)  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009 tentang  Kekuasaan  Kehakiman  menetapkan  bahwa  peradilan,  yang dimaknai  sebagai  suatu  proses  yang  dijalankan  di  pengadilan  yang
berhungan  dengan  tugas  memeriksa,  memutus  dan  mengadili  perkara, 1 harus  dilaksanakan  dengaan  asas  sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan. Sederhana  mengandung  arti  pemeriksaan  dan  penyelesaian  perkara dilakukan  dengan  cara  yang  efisien  dan  efektif.  Asas  cepat,  asas  yang bersifat universal, berkaitan dengan waktu penyelesaian yang tidak berlarut- larut.  Asas  biaya  ringan  mengandung  arti  biaya  perkara  dapat  dijangkau oleh masyarakat. 2
Sengketa bisnis memerlukan penyelesaian secara cepat dan sederhana, sehingga biaya perkara relatif murah dengan hasil yang dapat diterima oleh kedua  belah  pihak  tanpa  menimbulkan  masalah  baru  atau  memperpanjang sengketa. Pada awalnya hukum acara yang digunakan untuk menyelesaikan perkara sengketa bisnis menggunakan hukum acara perdata pada umumnya. Namun  dalam  praktiknya,  tidak  semua  sengketa  bisnis  dapat  diselesaikan dengan  acara  biasa,  salah  satu  penyebabnya  adalah  ketidaksesuaian  antara nominal  gugatan  dengan  biaya  perkara  dan  penyelesaian  perkara  sehingga penyelesaian perkara dalam sengketa bisnis tersebut dirasakan  tidak  dapat mengimplementasikan  asas  dalam  hukum  acara  perdata,  seperti  asas sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan  dalam  hal  ini  tidak  dapat  diterapkan secara tepat dan benar.
Untuk  mewujudkan  kemudahan  berusaha  dunia  bisnis  memerlukan adanya  suatu  bentuk  prosedur  penyelesaian  sengketa  (bisnis),  seperti  yang dikenal  di  negara-negara  lain,  yang  mudah,  murah  dan  cepat  tetapi mempunyai  kekuatan  mengikat  seperti  putusan  hakim.  Memberikan kewenangan pada pengadilan untuk menyelesaikan perkara didasarkan pada besar  kecilnya  nilai  objek  sengketa,  sehingga  dapat  tercapai  penyelesaian sengketa  secara  cepat,  sederhana  dan  murah,  tetapi  tetap  memberikan kekuatan  hukum . Dengan  pertimbangan  tersebut  dan  oleh  karena  di  era perdagangan  bebas,  Indonesia  menjadi  sorotan  masyarakat  ekonomi  dunia karena tidak memiliki Small Claim Court.
Menjawab  tantangan  tersebut  dan  dalam  rangka  mendukung  asas kemudahan  berusaha,  Mahkamah  Agung  telah  menerbitkan  sejumlah kebijakan  sebagai  perangkat  hukum  untuk  memberikan  kepastian  hukum dalam berperkara, salah satunya adalah kebijakan penyelesaian perkara yang mendukung  upaya  dalam  kemudahan  berusaha  ( easy  of  doing  business ). Kebijakan tersebut dituangkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun  2015  tentang  Tata  Cara  Gugatan  Sederhana  sebagaimana  diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2019.
Kebijakan  Mahkamah  Agung  tersebut  merupakan  wujud  tekad  yang kuat untuk memberikan kepastian hukum, keamanan dan jaminan lebih baik dalam  berusaha.  Kebijakan  tersebut  mempunyai  andil  dan  peran  dalam
1 Hukumonline, “Perbedaan Peradilan dengan Pengadilan” . ( http://m.hukumonline.com/klinik/  detail/lt548d38322cdf2/perbedaan-peradilan- dengan-pengadilan ). Diakses pada bulan 30 Mei 2021, pukul 23.00 WIB.
2 Yasin,  Muhammad,  “PeradilanYang  Sederhana,  Cepat,  dan  Biaya  Ringan” .
( http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5a7682eb7e074/peradilan-yang- sederhana-cepat-dan-biaya  ringan ).  Diakses  pada  bulan  30  Mei  2021,  pukul 21.00 WIB.
kemudahan  berusaha  terutama  ketika  para  pelaku  usaha  dan/atau  pihak terkait  terjadi  perselisihan  hak  yang  harus  melibatkan  pengadilan.
Setidaknya  ada  dua  parameter  kemudahan  berusaha  yang  bersinggungan dengan  kewenangan  peradilan,  yaitu: pertama, hal-hal  yang  berkaitan dengan enforcing  contract (penegakan  kontrak)  dan resolving  insolvency (penyelesaian  kepailitan).  Peraturan  Mahkamah  Agung  ini  terbit  juga dimaksudkan  “untuk  mempercepat  proses  penyelesaian  perkara  sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan”. 3 Oleh sebab itu,  selama  ini  masyarakat  pencari  keadilan  masih  mengeluhkan  lamanya proses berperkara di pengadilan.
Terbitnya  Peraturan  Mahkamah  Agung  tersebut  juga  dimaksudkan sebagai  salah  satu  cara  mengurangi  volume  perkara  di  Mahkamah  Agung. Amran  Suadi  mengemukakan  bahwa  dari  konsideran  Peraturan  Mahkamah Agung  Nomor  2  Tahun  2015  tentang  Tata  Cara  Gugatan  Sederhana, diketahui  Mahkamah  Agung  memiliki  keinginan  dan  tekad  untuk mewujudkan  asas  sederhana,  cepat,  dan  berbiaya  ringan.  Hal  ini dimaksudkan  untuk  mereduksi stigma dan  pandangan  masyarakat  umum bahwa penyelesaian perkara di pengadilan sangat rumit. 4
Kriteria  yang  mengharuskan  para  pihak  berdomisili  dalam  satu wilayah  dalam  gugatan  sederhana  pada  sengketa  ekonomi  syariah menjadikan  penyelesaian  sengketa  bisnis  pada  umumnya  belum  bisa diselesaikan melalui proses penyelesaiangugatan sederhana. Pasalnya, tidak semua  lembaga  keuangan  berkedudukan  dalam  setiap  wilayah  peradilan, sementara  nasabah  dari  lembaga  keuangan  tersebut  bisa  jadi  berasal  dari wilayah  yang  berbeda  dengan  kedudukan  lembaga  keuangan  tersebut, padahal  nilai  gugatannya  relatif  kecil.  Dengan  demikian  hanya  karena berbeda  domisili,  gugatan  tersebut  tidak  dapat  diajukan  melalui  proses gugatan sederhana.
B. Perumusan Masalah
Berdasarkan  uraian  masalah  di  atas,  maka  fokus permasalahan    yang dijadikan    konsentrasi    pembahasan    dalam    jurnal    ini    dapat  dirumuskan sebagai berikut:
1. Apa korelasi persyaratan domisili para pihak dalam gugatan sederhana dengan asas kemudahan berusaha?
2. Apakah  pengaturan  domisili  para  pihak  dalam  gugatan  sederhana sudah  dapat  mewujudkan  pada  kemudahan  berusaha  dan court excellence ?
3. Bagaimana  bentuk  rekonstruksi  pengaturan  kriteria  domisili  para pihak pada gugatan sederhana berbasis pada kemudahan berusaha dan court excellence ?
3 Hukumonline,“Urgensi  Terbitnya  Peraturam  Mahkamah  Agung  tentang  Small Claim
Court”.( http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55d71ac18056b/urgensi- terbitnya-perma-ismall-claim-court-i ). Diakses pada tanggal 30 Mei 2021, pukul 23.00 WIB.
4 Suadi,  Amran,2018, Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syariah,  Penemuan  dan Kaidah Hukum, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm. 38.

## Jurnal Negara dan Keadilan

## C. Metode Penelitian 5
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  normatif,  karena  itu  jenis penelitian dalam kajian penulisan tesis ini termasuk berjenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif berarti penelitian yang mengkaji tentang bangunan  sistem  norma,  seperti  asas-asas,  norma,  kaidah  peraturan perundang-undangan,  putusan  pengadilan,  perjanjian  serta  doktrin  hukum. 6 Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktriner, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen.
Disebut  penelitian  hukum  doktriner,  karena  penelitian  ini  dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum  lain.  Dikatakan  sebagai  penelitian  perpustakaan  atau  studi  dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder  yang  ada  di  perpustakaan. 7 Dalam  kaitannya  dengan  penelitian  ini maka  penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif  yang  mengkaji tentang  bangunan  norma  dan  kaidah  hukum  dalam  Peraturan  Mahkamah Agung  tentang  gugatan  sederhana  dikaitkan  dengan  asas-asas  dan  kriteria- kriteria yang terkait.
Kajian  pokok  dalam  penelitian  hukum  normatif  inidilakukan  dengan studi  terhadap  bahan  hukum  primer,  sekunder  dan  tersier. Pertama, bahan hukum  primer.  Bahan  hukum  primer  dalam  penelitian  ini  terdiri  atas  semua bahan  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia  yang  terkait  dengan gugatan  sederhanabeserta  asas-asas  penyelenggaraan  peradilan  yang  terkait dengan  kemudahan  berusaha  dan court  excellence ,  diantaranya  Peraturan Mahkamah  Agung  Nomor  04  Tahun  2019  tentang  Perubahan  atas  Peraturan Mahkamah  Agung  Nomor  2  Tahun  2015  tentang  Tata  Cara  Gugatan Sederhana;  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  3  Tahun  2018  tentang Administrasi  Perkara  di  Pengadilan  Secara  Elektronik  beserta  peraturan lainnya yang terkait.
5 Metode  penelitian  digunakan  jika  naskah  merupakan  hasil  penelitian.  Kajian konseptual tidak perlu metode penelitian.
6 Soetandyo  Wignyosubroto  mendefinisikan  penelitian  hukum  normatif,  yaitu “penelitian  yang  mengkaji  perundang-undangan  dalam  tata  yang  koheren tentang  hukum  sebagai  norma  positif  yang  berlaku  pada  suatu  waktu  sebagai produk  suatu  kekuasaan  tertentu”.  Lihat  Wignyosubroto,  Soetandyo,  1995, Sebuah  Pengantar  ke  Arah  Perbincangan  tentang  Pembinaan  Penelitian Hukum  dalam  Pembangunan  Jangka  Panjang  Tahap  II ,  Jakarta,  BPHN Departemen  Kehakiman,  hlm.  5.  Lebih  lanjut  Soetandyo  Wignyosubroto menyebut penelitian hukum normatif sebagai penelitian hukum doktrinal, yaitu “penelitian terhadap hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin  yang  dianut  dan  dikembangkan”.  Lihat  Wignyosubroto,  Soetandyo, 2002, Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya , Jakarta: Elsam dan Huma,hlm. 148.
7 Suratman,  Philips  Dillah,  2020, Metode Penelitian  Hukum ,  Bandung,  Alfabeta, hlm. 51.
Kedua, bahan  hukum  sekunder.  Bahan  hukum  sekunder  dalam penelitian  ini  terdiri  atas  semua  publikasi  hukum  terkait  dengan  hukum nafkah lampau anak yang bukan merupakan dokumen resmi, meliputi  buku- buku  literatur  dan  tulisan-tulisan  baik  dalam  jurnal  hukum,  koran,  maupun situs  dan  website. Ketiga, bahan  hukum  tersier.  Bahan  hukum  tersier  dalam penelitian  ini  berarti  bahan  hukum  penunjang  terhadap  dua  bahan  hukum sebelumnya,  yang  mencakup  bahan-bahan  yang  memberi  petunjuk  ataupun penjelasan, dalam hal ini dapat berupa kamus.
Teknik  pengumpulan  bahan  hukum  terhadap  tiga  bahan  hukum tersebut  dilakukan  dengan  menggunakan  metode  studi  pustaka,  untuk melacak bahan pustaka, berupa buku-buku dan bahan-bahan yang bersumber dari  teknologi  informasi  (internet)  sampai  dengan  jelajah  putusan  dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tema penelitian.Selain studi  pustaka,  peneliti  juga  melakukan  pengumpulan  bahan  hukum  melalui wawancara  kepada  beberapa  para  pakar  sebagai  nara  sumber  terkait  dengan syarat  formil  domisili  para  pihak  dalam  gugatan  sederhana.  Oleh  karena penelitian  ini  merupakan  penelitian  yuridis  normatif,  maka  wawancara  ini hanya sebagai pendukung dalam studi pustaka.
Pengumpulan  masing-masing  bahan  hukum  tersebut  dapat  dirincikan melalui  cara  sebagai  berikut: pertama, bahan  hukum  primer.Bahan-bahan hukum  primer  terdiri  atas  perundang-undangan,  catatan-catatan  resmi  atau risalah  dalam  pembuatan  perundang-undangan  dan  putusan-putusan  hakim. 8 Sebagai  bahan  hukum  pokok,  maka  pengumpulan  bahan  hukum  primer  ini dilakukan dengan menggunakan metode kepustakaan sistematis, yaitu melalui studi  literatur  hukum,  inventarisasi  peraturan  perundang-undangan  yang terkait  dan  dikelompokkan  berdasarkan  level  atau  hierarkhi  peraturan perundang-undangan  dan  diidentifikasi  dengan  penatalaksanaan  secara sistematis  sehingga  mempermudah  alur  pembahasan  dan  penulisan  hasil penelitian.
Kedua, bahan hukum sekunder. Bahan-bahan hukum sekunder berupa semua  publikasi  tentang  hukum  yang  bukan  merupakan  dokumen-dokumen resmi.  Publikasi  tentang  hukum  meliputi  buku-buku  teks,  kamus-kamus hukum,  jurnal-jurnal  hukum  dan  komentar-komentar  atas  putusan pengadilan. 9 Pengumpulan  bahan  hukum  sekunder  dilakukan  dengan  cara melakukan  penelusuran  kepustakaan  dan  kajian  kepustakaan  yang  terkait dengan bahasan penelitian.
Ketiga, bahan  hukum  tersier.  Bahan  hukum  tersier  merupakan  bahan hukum  penunjang baik dalam media cetak maupun elektronik. Pengumpulan bahan  hukum  penunjang  dilakukan  dengan  penelaahan  pustaka,  baik  secara manual pada pustaka cetak maupun secara elektronik pada pustaka elektronik.

## PEMBAHASAN
1. Korelasi Persyaratan Domisili Para Pihak dalam Gugatan Sederhana dengan Kemudahan Berusaha
8 Suratman dan Philips Dillah, Op. Cit. , hlm. 67.
9 Ibid.
Hukum  acara  perdata  mempunyai  tujuan  untuk  memastikan  keadilan dalam  proses  penyelesaian  perkara  diwujudkan  melalui  proses  penyelesaian perkara  dengan  benar.  Hasil  analisa  Bank  Dunia  melalui  survei  indeks kemudahan  berusaha  dalam Ease  of  Doing  Business  (EODB) menunjukkan Quality of Court Process Index (Indeks Kualitas Proses Peradilan) Indonesia belum memadai dalam hal mendukung proses kemudahan berusaha.
Belum  memadainya  proses  kemudahan  berusaha  di  peradilan Indonesia  sebagaimana  indeks  kemudahan  berusaha  tersebut  disebabkan karena  beberapa  hal,  yaitu: pertama, pengadilan  di  Indonesia  belum  dapat melakukan  pemeriksaan  gugatan  awal  secara  elektronik  melalui  suatu platform  khusus yang teridentifikasi  khusus. Kedua, pengadilan belum dapat melakukan  pengiriman  panggilan  terhadap  pihak  berperkara  secara elektronik. Ketiga, pengadilan  belum  dapat  menyediakan  pembayaran berperkara secara elektronik. 10
Untuk  menjawab  tantangan  tersebut,  Mahkamah  Agung  sebagai lembaga  peradilan  tertinggi  di  Indonesia  menunjukkan  perannya  dalam rangka  mendukung  kemudahan  berusaha  di  Indonesia.  Peran  Mahkamah Agung  tersebut  ditunjukkan  melalui  program  pembaruan  peradilan  di Indonesia yang diawali dengan keluarnya Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor  043  KMA/SK/II/2017.  Berlandaskan  Surat  Keputusan  tersebut, Mahkamah  Agung  melakukan  pembaruan  peradilan  mulai  dari  pembaruan bidang  prosedural  yang  ditandai  dengan  keluarnya  berbagai  peraturan Mahkamah Agung diantaranya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019  tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  2  Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.
Pembaruan  peradilan  dalam  bidang  transparansi  dan  akuntabilitas tersebut  adalah: pertama, akses  masyarakat  terhadap  putusan  seluruh pengadilan  dan  Mahkamah  Agung  yang  diwujudkan  dalam  website http://putusan.mahkamah  agung.go.id . Kedua, akses  publik  terhadap perkembangan penanganan perkara pada Mahkamah Agung yang diwujudkan dalam  website http://kepaniteraan.  mahkamahagung.go.id/perkara . Ketiga, transparansi terhadap informasi proses penyelesaian perkara yang diwujudkan dalam  sistem  informasi  penelusuran  perkara  pada  pengadilan  dalam  bentuk aplikasi http://sipp.pn-namapengadilan.go.id . Keempat, sistem  peradilan elektronik  atau  e-court  Mahkamah  Agung  yang  diwujudkan  dalam  bentuk website http://e-court.mahkamahagung.go.id .
Peran  besar  Mahkamah  Agung  dalam  mendukung  kemudahan berusaha  juga  diwujudkan  dalam  bentuk  modernisasi  manajemen  perkara yang  ditandai  dengan  tiga  kebijakan  pembaruan  peradilan  di  bidang manajemen  perkara,  yaitu:  implementasi  e-court,  sistem  administrasi  dan persidangan elektronik dan petunjuk teknisnya.
10 Setiawan, Annisa Dita dan kawan-kawan.“ Implementasi Sistem E-Court dalam Penegakan  Hukum  di  Pengadilan  Negeri”. Jurnal  Poros  Hukum  Padjadjaran. Vol. 2 Nomor 2. Mei 2021 . ( http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jphp/article/download/352/342/ ). Diakses pada tanggal 19 Februari 2022 pukul 24.00 WIB.
Kebijakan Mahkamah Agung dalam mendukung kemudahan berusaha melalui  modernisasi  manajemen  perkara  tersebut  diawali  dengan  penerapan sistem e-court Mahkamah Agung di seluruh pengadilan Indonesia sejak tahun 2018. Kemudian diikuti oleh kebijakan Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2019  tentang  Sistem  Administrasi  dan Persidangan Secara Elektronik serta dilengkapi dengan kebijakan Mahkamah Agung  dalam  Surat  Keputusan  Ketua  Mahkamah  Agung  Nomor  129 KMA/SK/VII/2019  tentang  Petunjuk  Teknis  Administrasi  Perkara  dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. 11
Modernisasi manajemen perkara yang terdiri dari administrasi perkara dan  persidangan  di  pengadilan  secara  elektronik  tersebut  disebut  sebagai  e- court yaitu layanan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara secara online,  mendapatkan  taksiran  panjar  biaya  perkara  secara  online, pemanggilan  yang  dilakukan  secara  elektronik  dan  persidangan  yang dilakukan secara elektronik. 12
Kebijakan  Mahkamah  Agung  tentang  persidangan  secara  elektronik tersebut  sangan  berperan  besar  meningkatkan easy  of  doing  business (kemudahan  berusaha)  di  Indonesia.  Kebijakan  tersebut  tentu  sebagai perangkat hukum bagi para pebisnis untuk memberikan kepastian, keamanan dan jaminan lebih baik dalam berusaha.
Pengadilan  mempunyai  peran  penting  dalam  meningkatkan  proses kemudahan  berusaha. Peran  pengadilan  ini terlebih ketika  para pelaku  usaha atau  para  pihak  terkait  terjadi  perselisihan  atau  sengketa  hak  yang penyelesaiannya  harus  melibatkan  pengadilan.  Dalam  hal  ini  setidaknya  ada parameter  kemudahan  berusaha  yang  beririsan  dengan  kewenangan pengadilan,  yakni enforcing  contract (penegakan  kontrak)  dan resolving insolvency (penyelesaian sengketa kepailitan).
Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Nomor  2  Tahun  2016  tentang
Peningkatan  Efisiensi  dan  Transparansi  Penanganan  Perkara  Kepailitan  dan Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  di  Pengadilan,  merupakan kebijakan  Mahkamah  Agung  yang  mendukung  kemudahan  berusaha  di Indonesia  melalui  parameter  kemudahan  dalam  penyelesaian  perkara kepailitan. 13 Kebijakan  ini  pada  intinya  untuk  lebih  mempercepat  proses penyelesaian  perkara  niaga.  Sebab  selama  ini  proses  penyelesaian  perkara niaga  di  Pengadilan  Niaga  masih  membutuhkan  waktu  3-6  bulan.  Tahapan dan  jangka  waktu  penyelesaian  perkara  niaga  lebih  disederhanakan,  lebih cepat terutama dalam hal pemberesan boedel pailit.
11 Mahkamah  Agung.“Kemudahan  Berusaha  dan  Peran  Mahkamah  Agung” . ( https://www.mahkamahagung.go.id/media/7371 ).  Diakses  pada  tanggal  19
Februari 2022 pukul 24.00 WIB. 12 Mahkamah Agung.“Pengertian E-Court” . ( https://ecourt.mahkamahagung.go.id/ ).  Diakses  pada  tanggal  19  Februari  2022 pukul 24.00 WIB.
13 CR-3.  “Ini  Kebijakan  MA  yang  Menopang  Kemudahan  Berusaha”.
( https://www.hukumonline. com/berita/a/ini-kebijakan-ma-yang-menopang- kemudahan-berusaha-lt589d8519af019 ). Diakses pada tanggal 19 Februari 2022 pukul 24.00 WIB.

## Jurnal Negara dan Keadilan
Penyederhanaan proses penyelesaian perkara dalam kriteria wanprestasi  (cidera  janji)  dan  atau  perbuatan  melawan  hukum  dengan  nilai materiil  maksimal  Rp500.000.000,00  (lima  ratus  juta  rupiah)  dengan  waktu penyelesaian  maksimal  25  (dua  puluh  lima)  hari  tersebut  dan  dilengkapi dengan  peluncuran  program e-court dan e-litigasi merupakan  sarana pendukung dalam kemudahan berusaha di Indonesia.
Syamsul  Ma’arif  mengemukakan  pertimbangan  diluncurkannya kebijakan e-court dan e-litigasi di Mahkamah Agung adalah:
“ Pertama, pengadilan berusaha mengatasi  segala  hambatan dan rintangan untuk  mencapai  peradilan  yang  diharapkan  sesuai  ketentuan  Pasal  4  ayat (2)  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan Kehakiman. Kedua, tuntutan  pencari  keadilan  dan  perkembangan  zaman yang  mana  mengharuskan  pelayanan  administrasi  perkara  di  pengadilan berbasis  teknologi  informasi. Ketiga, hal-hal  yang  diperlukan  bagi kelancaran  penyelenggaraan  peradilan  dapat  diatur  lebih  lanjut  oleh Mahkamah Agung. Keempat, tuntutan survei Ease of Doing Business atau kemudahan berusaha di Indonesia”. 14
Syamsul  Ma’arif  dalam  kesempatan  lain  pada  sosialisasi  Peraturan Mahkamah  Agung  Nomor  4  Tahun  2019  tentang  Perubahan  atas  Peraturan Mahkamah  Agung  Nomor  2  Tahun  2015  tentang  Tata  Cara  Penyelesaian Gugatan  Sederhana,  mengemukakan  dalam  kebiajakan  baru  tersebut  tidak berlaku  lagi  batas  domisili  yang  dapat  diajukan  ke  tergugat  dengan  wilayah domisili  berbeda  dengan  syarat  menunjuk  kuasa  hukum,  perluasan  makna kuasa hukum, efekrivitas sita jaminan dan prosedur gugatan elektronik. 15
Peraturan  Mahkamah  Agung  tentang  gugatan  sederhana  merupakan salah  satu  kebijakan  Mahkamah  Agung  yang  turut  mendukung  kemudahan berusaha  di  Indonesia.  Salah  satu  pengaturan  penting  dalam  Peraturan Mahkamah  Agung  Nomor  4  Tahun  2019  tersebut  yang  mendukung  tentang kemudahan  berusaha  adalah  pengaturan  tentang  syarat  domisili  para  pihak sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  4.  Diantaranya  ketentuan  Pasal  4  ayat  (3) Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  4  Tahun  2019  tentang  Perubahan  atas Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  2  Tahun  2015  tentang  Tata  Cara Penyelesaian  Gugatan  Sederhana,  yang  mengatur  bahwa  “Dalam  hal penggugat  berada  di  luar  wilayah  hukum  tempat  tinggal  atau  domisili tergugat,  penggugat  dalam  mengajukan  gugatan  menunjuk  kuasa,  kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili tergugat dengan  surat  tugas  dari  institusi  penggugat”.  Sementara  dalam  ketentuan Pasal  6A  mengatur  penggunaan  media  elektronik  bahwa  “Penggugat  dan
14 Ma’arif, Syamsul. (2019). “Sosialisasi Perma No. 1 Tahun 2019”. Materi Power Point disampaikan pada Sosialisasi oleh Kelompok Kerja Kemudahan Berusaha Mahkamah Agung Republik Indonesia.
15 Pusat  Studi  Hukum  dan  Kebijakan  Indonesia.  (2019).  “Sosialisasi  Perma Nomor  4  Tahun  2019  tentang  Tata  Cara  Penyelesaian  Perkara  Gugatan Sederhana”.  ( https://pshk.or.id/aktivitas/  sosialisasi-perma-nomor-4-tahun-2019- tentang-tata-cara-pengajuan-gugatan-sederhana/ ).  Diakses  pada  tanggal  19
Februari 2022 pukul 20.08 WIB.
tergugat  dapat  menggunakan  administrasi  perkara  di  pengadilan  secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.
Berdasarkan uraian di atas maka terdapat korelasi persyaratan domisili para  pihak  dalam  gugatan  sederhana  dengan  kemudahan  berusaha  di Indonesia,  korelasi  persyaratan  domisili  para  pihak  sebagai  salah  satu  syarat formil dalam gugatan sederhana. Hadirnya sistem gugatan sederhana menjadi angin  segar,  tidak  hanya  berguna  sebagai  akses  untuk  mencari  keadilan, namun  juga  angin  segar  bagi  dunia  usaha.  Gugatan  sederhana  dengan  salah satu  persyaratan  formil  domisili  para  pihak,  merupakan  salah  satu  terobosan yang  dikeluarkan  oleh  Mahkamah  Agung  dalam  mendukung  kemudahan berusaha.
Kemudahan  berusaha  mempunyai  pengaruh  terhadap  kepercayaan yang  bertambah  kepada  Indonesia  sebagai  negara  yang  layak  investasi. Kepercayaan  ini  penting,  karena  akan  membuat  para  investor  berani  untuk melakukan  investasi  dalam  jangka  waktu  yang  lebih  panjang  di  Indonesia, bukan hanya untuk dijadikan spekulasi sesaat.
Salah  satu  indikator  kemudahan  berusaha  adalah proses  penyelesaian sengketa  antara para pebisnis di pengadilan  mempunyai  prosedur  yang cepat dan  tidak  berbelit-belit,  sehingga  biaya  perkara  yang  dikeluarkan  relatif sedikit.  Penyelesaian  sengketa  bisnis  di  pengadilan  memerlukan  prosedur yang  tidak  berbelit-belit,  sehingga  prosedur  dalam  penyelesaian  sengketa  di pengadilan  harus  mendukung  dan  mengakomodir  iklim  usaha  tersebut melalui  mekanisme  gugatan  sederhana.  Dengan  demikian  prosedur penyelesaian  sengketa  di  pengadilan  tersebut  sangat  mendukung  salah  satu indikator kemudahan berusaha di Indonesia.
Gugatan sederhana dengan salah satu syarat formil domisili para pihak mempunyai keunggulan dibandingkan penyelesaian sengketa gugatan dengan prosedur  biasa.  Gugatan  sederhana  mempunyai  proses  yang  relative  lebih cepat  dan  efisien  dengan  adanya  proses  yang  dilakukan  secara  seringkas mungkin.  Syarat  domisili  para  pihak  dalam  gugatan  sederhana  mempunyai relevansi terhadap upaya mendukung kemudahan berusaha.
Gugatan  sederhana  sebagai  salah  satu  sarana  kemudahan  dan penyederhanaaan  penyelesaian  sengketa  di  pengadilan. Penyelesaian  perkara melalui  pengadilan  dalam  hal  perkara  wanprestasi  atas  kontrak  ( enforcing contracts ) dan penyelesaian perkara kepailitan ( resolving insolvency ) sebagai salah satu indikator dalam kemudahan berusaha. 16
Gugatan  sederhana  dengan  beberapa  syarat  formil  yang  mudah merupakan  salah  satu  solusi  untuk  lamanya  proses  beracara  dalam penyelesaian  perkara  perdata  di  pengadilan,  terlebih  bila  nilai  materiil gugatan  relatif  kecil,  padahal  menurut  asasnya  peradilan  diselenggarakan secara  cepat,  mudah  dan  berbiaya  ringan.  Gugatan  sederhana  dengan  salah satu  syarat  formil  domisili  para  pihak  merupakan  langkah  untuk
16 Humas  Kemeko Polhukam.  (2021).  “Kemenko Polhukam  Berperan  Wujudkan Reformasi Kemudahan Berusaha pada Pengadilan”. ( https://polkam.go.id/kemenko-polhukam-berperan-wujudkan-reformasi-
kemudahan-berusaha-pada/ ).  Diakses  pada  tanggal  20  Februari  2022  pukul 24.08 WIB.
menyederhanakan  proses  hukum  acara  perdata,  selain  penyederhanaan  juga merupakan peningkatan kualitas proses peradilan.
Binziad  Kadafi  sebagaimana  dikutip  oleh  Pusat  Studi  Hukum  dan Kebijakan  Indonesia,  berpendapat  gugatan  sederhana  juga  berkaitan  dengan kemudahan berusaha, dimana kualitas proses peradilan merupakan salah satu indikator  untuk  menilai  kemudahan  berusaha  di  suatu  negara,  khususnya dalam  parameter enforcing  contract. 17 Gugatan  sederhana  merupakan perspektif penting dalam kemudahan berusaha pada dunia usaha.
Penggunaan  mekanisme  gugatan  sederhana  untuk  menyelesaikan sengketa  perdata  yang  bernilai  kecil  merupakan  tren  positif  dalam mengurangi  hambatan  dalam  berusaha.  Tren  positif  tersebut  dapat ditunjukkan  oleh  Tim  Konsultan  International  Development  Law Organization,  pada  awal  ditetapkan  gugatan  sederhana  pada  tahun  2015 menunjukkan  terdapat  215  perkara  atau  sekitar  3  (tiga)  persen  diajukan melalui  gugatan  sederhana,  naik  signifikan  pada  tahun  2017  terdapat  762 perkara  atau  sekitar  10  (sepuluh)  persen  dan  semakin  signifikan  pada  tahun 2018  yang  mencapai  sekitar  6464  perkara  atau  87  (delapan  puluh  tujuh) persen. 18 Ahmad  Fikri  Assegaf  menyebutkan  tren  positif  yang  ditunjukkan pada  penggunaan  gugatan  sederhana  tersebut  dapat  menopang  salah  satu pemenuhan parameter dalam kemudahan berusaha terutama dalam mengatasi masalah lamanya proses peradilan perdata. 19
Uraian  di  atas  menunjukkan  syarat  formil  domisili  para  pihak  dalam gugatan sederhana  mempunyai korelasi  yang signifikan terhadap kemudahan berusaha  di  Indonesia,  syarat  formil  domisili  dalam  gugatan  sederhana sebagai  salah  satu  prosedur  yang  mudah  dalam  penyelesaian  sengketa. Kemudahan dalam penyelesaian sengketa itulah sebagai salah satu parameter kemudahan berusaha di suatu negara.
Akses  masyarakat  mendapatkan  keadilan  yang  sesungguhnya  dapat terwujud  melalui  adanya  berbagai  kemudahan  pendukung  mulai  dari  sarana dan  prasarana  yang  memadai  sampai  dengan  pilihan  metode  penyelesaian sengketa  bahkan  ketersediaan  wadah  untuk  keberatan  atas  ketidakpuasan masyarakat  terhadap  kinerja  pengadilan.  Karenanya  gugatan  sederhana dengan  syarat  formil  domisili  para  pihak  hadir  dimaksudkan  untuk memudahkan masyarakat mendapatkan akses keadilan tersebut.
Secara  filosofis,  gugatan  sederhana  didasarkan  pada  tujuan tercapainya  keadilan  bagi  pihak  yang  mengajukan  perkara.  Karenanya
17 Pusat  Studi  Hukum  dan  Kebijakan  Indonesia.  (2016).  “Gugatan  Sederhana Demi  Peradilan  Yang  Sederhana,  Cepat  dan  Berbiaya  Ringan”.
( https://pshk.or.id/aktivitas/gugatan-sederhana-demi-peradilan-yang-sederhana- cepat-dan-berbiaya-ringan/ ). Diakses pada tanggal 26 Februari 2022 pukul 23.08 WIB.
18 Yasin, Muhammad. (2019). “Ada Tren Positif Penggunaan Mekanisme Gugatan Sederhana: Cuma, Cakupannya Masih Dibatasi”. ( https://www.hukumonline.com/berita/a/ada-tren-positif-penggunaan-
mekanisme-gugatan-sederhana-lt5def56b29bd19 ).  Diakses  pada  tanggal  26 Februari 2022 pukul 23.18 WIB.
19 Ibid.
keadilan  yang  diperoleh  para  pihak  dengan  waktu  yang  cepat  dalam menyelesaikan  perkara  sebanding  dengan  nilai  gugatan  yang  kecil,  sehingga prosedur  beracara  dalam  gugatan  sederhana  dewasa  ini  sesuai  dengan kebutuhan masyarakat untuk mendukung kemudahan berusaha.
Pandangan  teori  keadilan,  relevansi  yang  disuguhkan  oleh  syarat formil  domisili  para  pihak  dalam  gugatan  sederhana  untuk  mendukung kemudahan  berusaha  sebagaimana  diuraikan  di  atas  merupakan  upaya  untuk memberikan  keseimbangan  antara  kepentingan  pribadi  dan  kepentingan bersama  dalam  berusaha.  Prosedur  penyelesaian  sengketa  pada  gugatan sederhana  merupakan  prinsip  dan  kebijakan  nasional  guna  mendukung kebijakan  nasional  kemudahan  berusaha  yang  dikonsepsikan  untuk  lebih menjamin  kesejahteraan  seluruh  kelompok  masyarakat.  Dengan  demikian selaras dengan teori keadilan John Rawls yang pada prinsipnya keadilan pada dasarnya merupakan prinsip dari kebijakan rasional yang diaplikasikan untuk konsepsi jumlah dari kesejahteraan seluruh kelompok dalam masyarakat. 20
Keadilan sebagaimana dimaksud dapat dicapai melalui cara yang adil, karena itu dalam hal gugatan sederhana yang mempunyai tujuan memberikan keadilan  untuk  mendukung  kemudahan  berusaha  maka  hanya  dapat diwujudkan  melalui  cara-cara  yang  adil  dan  berkepastian,  meliputi  unsur kepastian  kelembagaan,  kepastian  mekanisme  dan  berbagai  keluaran  yang prediktif.  Begitu  pula  hukum  acara  dalam  penyelesaian  sengketa  harus diterapkan  secara  fleksibel,  tidak  terlalu  kaku  dan  formalistik,  demi kepentingan  pencari  keadilan  dalam  dunia  usaha  yang  selalu  menghendaki penyelesaian  sengketa  bisnis  secara  sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan  serta hasil penyelesaiannya bersifat tuntas dan final yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Hukum  acara  perdata  yang  selama  ini  diwakili  oleh Het  Herziene Indonesisch Reglement (HIR) dan Reglement Voor De Buitengeweten (RBg.) selalu hadir dengan sifat inklusiv dalam sistem peradilan Indonesia dipandang tidak  mampu  menghadirkan  nilai-nilai  penyelesaian  sengketa  dalam  dunia usaha untuk mewujudkan kemudahan berusaha. Sifat inklusivitas dalam HIR dan RBg. tersebut  mampu dikurangi dalam beberapa perkara tertentu seiring dengan hadirnya hukum  acara penyelesaian sengketa melalui sistem gugatan sederhana dengan berbagai persyaratannya.
2. Pengaturan  Domisili  Para  Pihak  pada  Gugatan  Sederhana  dalam Perspektif Kemudahan Berusaha dan Court Excellence
Domisili para pihak dalam gugatan sederhana pada uraian sebelumnya menunjukkan  terdapat  korelasinya  dengan  kemudahan  berusaha.  Salah  satu parameter dalam kemudahan berusaha adalah proses beracara yang sederhana dalam penyelesaian sengketa di pengadilan pada perkara bisnis, penyelesaian perkara  secara  sederhana  tersebut  disebut  sebagai  sistem  gugatan  sederhana, sedangkan  domisili  para  pihak  menjadi  salah  satu  syarat  dalam  prosedur gugatan sederhana.
20 Rawls,  John(1997), A  Theory  of  Justice ,  Cambridge,  Massachuset:  Harvard University Press.
Penyelesaian  sengketa  secara  sederhana  dalam  perkara  perdata khusus,  dimaksudkan  untuk  memberikan access  to  justice dan  perlu  adanya pembaharuan hukum acara yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dalam hal  ini  kebutuhan  masyarakat  dalam  dunia  bisnis  untuk  memudahkan  dalam berusaha.  Model  penyelesaian  sengketa  yang  dibutuhkan  oleh  masyarakat dalam  dunia  usaha  adalah  model  penyelesaian  sengketa  dengan  acara  cepat yang  didasarkan  pada  itikad  baik  dan  putusan  yang  dapat  memberikan kepastian hukum.
Jumlah  perkara  yang  telah  diselesaikan  melalui  mekanisme  gugatan sederhana  dari  tahun  ke  tahun  di  Indonesia  menunjukkan  pertumbuhan eksponensial.  Pertumbuhan  yang  eksponensial  tersebut  menunjukkan  tren positif  dan  kepercayaan  para  pemangku  kepentingan.  Meskipun  demikian, beberapa penelitian menghasilkan kesimpulan di sisi lain, mekanisme gugatan sederhana  masih  menyisahkan  beberapa  kelemahan.  Kesimpulan  tersebut dapat  dilihat  dari  pertanyaan  sederhana  dan  mendasar  tentang  sederhananya mekanisme  gugatan  sederhana,  apakah  mencakup  persyaratan,  prosedur, proses pemeriksaan (pembuktian), eksekusi atau yang lainnya.
Julius  Ibrani  sebagaimana  dikutip  oleh  Muhammad  Yasin, 21 mengemukakan kesederhanaan mekanisme dalam gugatan sederhana tersebut seharusnya  meliputi  semua  sisi  dalam  proses  gugatan  sederhana,  mulai  dari persyaratan  gugatan  sederhana,  proses  pendaftaran,  pemeriksaan  perkara sampai dengan eksekusi putusan.
Kajian sub bab ini adalah berkaitan dengan syarat formil domisili para pihak  dalam  gugatan  sederhana  sebagaimana  di  atur  dalam  Peraturan Mahkamah  Agung  Nomor  2  Tahun  2015  tentang  Tata  Cara  Penyelesaian Gugatan  Sederhana  dan  diubah  dengan  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor 04  Tahun  2019  tentang  Perubahan  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.
Syarat  formil  domisili  para  pihak  sebagaimana  dalam  dua  Peraturan Mahkamah  Agung  tersebut  tertuang  dalam  ketentuan  Pasal  4  ayat  (3) Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  2  Tahun  2015  tentang  Tata  Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan ayat (3a) Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  04  Tahun  2019  tentang  Perubahan Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  2  Tahun  2015  tentang  Tata  Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.
Pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara  Penyelesaian  Gugatan  Sederhana,  syarat  formil  domisili  para  pihak dalam  perkara  gugatan  sederhana  adalah  penggugat  dan  tergugat  bertempat kediaman  dalam  satu  wilayah  di  pengadilan  yang  sama.  Ketentuan  ini dipandang  masih  problematik  oleh  berbagai  kalangan,  misalnya  kalangan advokat  seperti  pendapat  Bimo  Prasetio  sebagaimana  dikutip  oleh  Nanda Narendra Putra mengemukakan implementasi gugatan sederhana sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang  Tata  Cara Penyelesaian  Gugatan  Sederhana,  masih  terbentur  dengan problem  domisili  para  pihak.  Formulasi  norma  dalam  peraturan  tersebut
21 Ibid.
dipandang  sebagai  norma  yang  mempersempit  ruang  lingkup  pihak  yang dapat menggunakan pemanfaatan mekanisme gugatan sederhana. 22
Ketentuan  Pasal  4  ayat  (3)  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  2 Tahun  2015  tentang  Tata  Cara  Penyelesaian  Gugatan  Sederhana,  dipandang masih  problematik  karena  jika  terdapat  ketidaksamaan  domisili  tentu  tidak dapat  menggunakan  mekanisme  gugatan  sederhana,  sehingga  ketentuan  ini dipandang  masih  belum  menjamin  keadilan  untuk  semua  kalangan.  Abdul Basith  dari  Yayasan  Lembaga  Konsumen  Indonesia  berpendapat  pengaturan domisili  yang  harus  sama  dikhawatirkan  akan  membatasi  akses  konsumen ketika ingin menggunakan mekanisme gugatan sederhana. 23
Berbagai  kendala  persyaratan  formil  domisili  para  pihak  dalam gugatan  sederhana  sebagaimana  dimaksud  dalam  Peraturan  Mahkamah Agung  Nomor  2  Tahun  2015  tersebut  diakomodir  oleh  Mahkamah  Agung seiring dengan terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2019 tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  2  Tahun  2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, yang tetap mensyaratkan domisili  para  pihak  harus  sama.  Akan  tetapi  diikuti  dengan  aturan  bahwa apabila  domisili  para  pihak  tidak  sama  maka  berlaku  ketentuan  Pasal  4  ayat (3a) Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  04  Tahun  2019  tentang Perubahan atas  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  2  Tahun  2015  tentang  Tata  Cara Penyelesaian  Gugatan  Sederhana,  yang  mengatur  bahwa  “Dalam  hal penggugat  berada  di  luar  wilayah  hukum  tempat  tinggal  atau  domisili tergugat,  penggugat  dalam  mengajukan  gugatan  menunjuk  kuasa,  kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili tergugat dengan surat tugas dari institusi penggugat”.
Perspektif  kemudahan  berusaha,  ketentuan  syarat domisili  para  pihak dalam  ketentuan Pasal  4  ayat  (3)  dan  ayat  (3a)  Peraturan  Mahkamah  Agung Nomor  04 Tahun  2019  tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Mahkamah  Agung Nomor  2  Tahun  2015  tentang  Tata  Cara  Penyelesaian  Gugatan  Sederhana tersebut  dipandang  masih  menyisahkan  problem  misalnya  terhadap  daerah yang  memiliki  intensitas  bisnis  yang  cukup  tinggi  seperti  seluruh  kota  di wilayah  DKI  Jakarta  kecuali  Kepulauan  Seribu,  aturan  harus  sama  domisili menjadikan penyelesaian sengketa bisnis tidak lagi sederhana, padahal bukan hal yang tidak mungkin jika di kota-kota tersebut meskipun berbeda wilayah pengadilan,  penggugat  dapat  datang  langsung  ke  pengadilan  wilayah kediaman tergugat.
Syarat  formil  domisili  para  pihak  dalam  gugatan  sederhana  menjadi persoalan  tersendiri  dalam  penyelesaian  sengketa  bisnis.  Begitu  pula  solusi penggu  naan  kuasa  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  4  ayat  (3a)  Peraturan Mahkamah  Agung  Nomor  04  Tahun  2019  tentang  Perubahan  atas  Peraturan Mahkamah  Agung  Nomor  2  Tahun  2015  tentang  Tata  Cara  Penyelesaian
22 Putra,  Nanda  Narendra.  (2016).  “Implementasi  Perma  Gugatan  Sederhana “Terbentur” Masalah Domisili”. ( https://www.hukumonline.com/berita/a/implementasi-perma-gugatan-
sederhana-terbentur-masalah-domisili-lt576961058a940 ).  Diakses  pada  tanggal 27 Februari 2022 pukul 15.42 WIB.
23 Ibid.
Gugatan  Sederhana,  tidak  menjawab  persoalan  secara  substansial  mengenai domisili  para  pihak  tersebut  dalam  penyelesaian  sengketa  bisnis.  Isu  hukum berikutnya  yang  muncul  adalah persoalan  domisili  firma hukum, sebab tidak semua firma hukum terdaftar dan memiliki tanda persekutuan perdata. Hal ini tentu menjadi persoalan tersendiri dalam dunia bisnis, penyelesaian sengketa tidak  lagi  menjadi  sederhana  dengan  adanya  beberapa  persyaratan  yang menjadi syarat formil.
Persoalan  berikutnya  adalah  penggunaan  kuasa  dalam  hal  penggugat tidak  satu  domisili  dengan  tergugat  sebagaimana  dalam  ketentuan  Pasal  4 ayat  (3a)  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  04  Tahun  2019  tentang Perubahan  atas  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  2  Tahun  2015  tentang Tata  Cara  Penyelesaian  Gugatan  Sederhana,  semisal  kuasa  sebagaimana dimaksud  adalah  penggunaan  jasa  advokat  tentu  akan  mengeluarkan  biaya yang  tidak  sedikit.  Padahal  disatu  sisi,  proses  peradilan  secara  sederhana dalam  sengketa  bisnis  adalah  proses  sengketa  yang  sederhana,  cepat  dan biaya  ringan  sehingga  proses  peradilan  secara litigation  effective  and efficiency (proses peradilan lebih efektif dan efisien).
Gugatan sederhana yang sejatinya mempunyai keunggulan dibandingkan  dengan  penyelesaian  sengketa  secara  biasa,  karena  prosesnya relatif  lebih  cepat  dan  efisien  melalui  tata  cara  penyelesaian  yang  cepat  dan pembuktian  yang  sederhana,  gugatan  sederhana  diharapkan  mampu memangkas  inefisiensi  dan  inefektifitas  dalam  penyelesaian  perkara  perdata khususnya bagi perkara dengan nilai gugatan kecil.
Ease  of  doing  business (EoDB)  merupakan  salah  satu  standard  dunia internasional  sebagai  acuan  para  investor  untuk  melakukan  usaha  atau berinvestasi  di  suatu  negara.  Salah  satu  indikator  yang  ditetapkan  untuk menilai  suatu  negara  mempunyai  indikator  kemudahan  berusaha  adalah penyelesaian sengketa di pengadilan yang diselenggarakan secara efektif dan efisien. Karena itu, ketentuan domisili para pihak sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (3) dan (3a) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2019 tentang Perubahan  atas  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  2  Tahun  2015  tentang Tata  Cara  Penyelesaian  Gugatan  Sederhana,  tersebut  dipandang  masih berpotensi inefektif dan inefisien.
Problem  berikutnya  adalah  dalam  perspektif court  excellence, ketentuan  tersebut  masih  belum  memaksimalkan  penggunaan  infrastuktur yang  ada  di  pengadilan  saat  ini.  Sebagaimana  dikemukakan  pada  bab sebelumnya, salah satu alat ukur untuk menentukan suatu peradilan memiliki kategori court  excellence adalah  ukuran court  processes  preceedings yaitu proses pengadilan dijalankan secara jelas dan tersedianya infrastruktur, proses dan prosedur beracara secara sederhana dan murah.
Gugatan  sederhana  dirangcang  untuk  membantu  masyarakat  pencari keadilan  serta  mengurangi  penumpukan  perkara  di  Mahkamah  Agung. Pengaturan  domisili  para  pihak  dalam  gugatan  sederhana  dimaksudkan  agar proses  pemanggilan  para  pihak  tidak  memakan  waktu  yang  lama  bila  harus berbeda  domisili,  sehingga  proses  persidangan  tidak  lagi  mencerminkan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
Perspektif  kemudahan  berusaha  dan court  excellence terhadap permasalahan domisili para pihak sebagaimana dalam ketentuan Pasal 4 ayat
(3) dan ayat (3a) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2019 tentang Perubahan  atas  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  2  Tahun  2015  tentang Tata  Cara  Penyelesaian  Gugatan  Sederhana  yang  diuraikan  di  atas  apabila ditinjau  dari  sisi  keadilan,  maka  permasalahan  domisili  para  pihak  tersebut ternyata  belum  mampu  memberikan  rasa  keadilan  bagi  masyarakat  yang sedang berperkara pada kondisi tertentu terlebih dalam sengketa bisnis, tidak semua rekan bisnis dilakukan dalam lingkup lokal satu wilayah tertentu.
Apabila  dikaitkan dengan  pemanggilan atau relaas  ke  pengadilan lain yang  dirasa  menjadi  kendala  dengan  memakan  waktu  relatif  lebih  lama, semestinya penyampaian relaas tersebut dapat dilakukan dengan memaksimalkan  penggunaan  sarana  dan  prasarana  yang  dimililki  oleh pengadilan  saat ini.  Sebagai  suatu  sistem, peradilan mempunyai  mekanisme yang bergerak menuju kearah pencapaian dari  hakikat keberadaan peradilan. Sistem  peradilan  juga  dituntut  mempunyai  visi  yang  jelas  agar  aktifitas pelaksanaan  peran  peradilan  berproses  secara  efektif  dan  efisien. 24 Sama halnya  dengan  implementasi  asas  sederhana,  cepat,  dan  biaya  ringan  juga menuntut  pengadilan  berusaha  semaksimal  mungkin  untuk  menyelesaikan perkara  dalam  tempo  yang  tidak  terlalu  lama,  proses  yang  sederhana  serta biaya yang ringan.
Frasa  para  pihak  haruslah  berdomisili  di  daerah  hukum  pengadilan yang  sama  dalam  dewasa  ini  dipandang  sudah  tidak  berorientasi  pada sosiologis  dibutuhkannya  pengaturan  gugatan  sederhana  yang  memberikan kemudahan  kepada  masyarakat  untuk  mendapatkan  akses  kepada  keadilan ( access  to  justice ).  Tujuan  untuk  memberikan  akses  keadilan  kepada masyarakat  sebagaimana  maksud  dalam  pengaturan  gugatan  sederhana tersebut  seharusnya  dapat  menghilangkan  pembatasan-pembatasan  tertentu yang dapat mempengaruhi pelaksanaan akses masyarakat kepada pengadilan. Upaya  menghadirkan  akses  kepada  masyarakat  kepada  pengadilan dengan  menghilangkan  berbagai  macam  kemungkinan  halangan  dan pembatasan  yang  ada  dapat  berpotensi  menyelesaikan  sengketa  hukum  yang ada  secara  adil,  efektif  dan  efisien  melalui  mekanisme  atau  prosedur  hukum yang  ada.  Dengan  demikian  rumusan  ketentuan  domisili  para  pihak sebagaimana tertuang pada ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan ayat (3a) Peraturan Mahkamah  Agung  Nomor  04  Tahun  2019  tentang  Perubahan  atas  Peraturan Mahkamah  Agung  Nomor  2  Tahun  2015  tentang  Tata  Cara  Penyelesaian Gugatan  Sederhana,  perlu  konstruksi  ulang  agar  ketentuan  tersebut  dapat lebih  mudah  dalam  memberikan  akses  kepada  masyarakat  dalam penyelesaian sengketa pada usahanya sehingga ketentuan tersebut lebih dapat menjamin kepastian dalam kemudahan berusaha dan mendukung terwujudnya court excellence.
3. Rekonstruksi  Pengaturan  Kriteria  Domisili  Para  Pihak  Berbasis Kemudahan Berusaha dan Court Excellence
24 M.  Hatta  Ali,  2012, Peradilan  Sederhana,  Cepat,  dan  Biaya  Ringan  Menuju Keadilan Restoratif, Bandung, PT Alumni.
Konstruksi  kriteria  domisili  para  pihak  pada  gugatan  sederhana  telah dirumuskan dalam ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun  2019  tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  2 Tahun  2015  tentang  Tata  Cara  Penyelesaian  Gugatan  Sederhana,  yang mengatur bahwa:
Pasal 4 (3)   Penggugat  dan  tergugat  dalam  gugatan  sederhana  berdomisili  di daerah hukum Pengadilan yang sama.
(3a)  Dalam  hal  penggugat  berada  di  luar  wilayah  hukum  tempat  tinggal atau  domisili  tergugat,  penggugat  dalam  mengajukan  gugatan menunjuk  kuasa,  kuasa  insidentil,  atau  wakil  yang  beralamat  di wilayah hukum atau domisili tergugat dengan surat tugas dari institusi penggugat.
Ketentuan  syarat  domisili  para  pihak  dalam  Peraturan  Mahkamah Agung tersebut  telah diperluas dari  harus berdomisili  di  daerah hukum  yang sama  menjadi  dibolehkannya  mengajukan  gugatan  sederhana  ketika penggugat  berada  di  luar  wilayah  hukum  domisili  tergugat  namun  dengan syarat.  Hal  ini  berarti  dalam  Peraturan  Mahkamah  Agung  ini  meskipun berada  di  luar  wilayah  domisili  tergugat  dengan  syarat  penggugat  harus menunjuk  kuasa,  kuasa  insidentil  atau  wakil  yang  beralamat  di  wilayah hukum  atau  domisili  tergugat  dengan  surat  tugas  dari  institusi  penggugat sebagaimana bunyi ketentuan di atas.
Maksud  kebolehan  penggugat  mengajukan  gugatan  sederhana meskipun  di  luar  wilayah  hukum  tergugat  tersebut  ternyata  di  luar  wilayah hukum  yang  terbatas  pada  wilayah  instansi  dari  pelaku  bisnis,  sebagaimana dicontohkan  Syamsul  Ma’arif  yang  dikutip  oleh  Aida  Mardatillah  sebagai berikut:
Dalam  kasus  perbankan  di  Malang  misalnya,  wilayah  hukum  kantor  di Malang  itu  termasuk  daerah  lain  seperti  Probolinggo,  Pasuruan  dan sekitarnya.Sehingga  batas  domisili  wilayahnya  tidak  hanya  di  wilayah Pengadilan di Malang, tetapi juga termasuk bisa di wilayah Pengadilan di Probolinggi dan Pasuruan. 25
Pada  sub  bab  sebelumnya  telah  diuraikan  bila  konstruksi  dalam ketentuan  di  atas  dipandang  masih  problematis  dari  sudut  pandang kemudahan  berusaha  dan court  excellence. Karena  itu  konstruksi  norma ketentuan  domisili  para  pihak  tersebut  perlu  dikonstruksi  ulang  dengan memperhatikan  asas  kemudahan  berusaha  dan  pengedepanan  prinsip court excellence .

## 1.  Rekonstruksi Pengaturan Kriteria Domisili Para Pihak
Perbaikan  iklim  kemudahan  berusaha  oleh  semua  komponen merupakan  salah  satu  program  yang  ditekankan  oleh  pemerintah  untuk
25 Mardatillah,  Aida.  (2020).  “Sejumlah  Perubahan  dalam  Perma  Gugatan Sederhana” ( https://www.hukumonline.com/berita/a/sejumlah-perubahan-dalam- perma-gugatan-sederhana-lt5d6589095ef06/ ).  Diakses  pada  tanggal  2  Maret 2022 pukul 01.30 WIB.
menciptakan  dan  mendukung  iklim  usaha  yang  kondusif,  memberikan kepastian  hukum,  keadilan  dan  efisien  dengan  tetap  memperhatikan kepentingan  ekonomi  nasional.  Selaras  dengan  itu  parameter  pengukuran court  excellence juga  menekankan  agar  proses  penyelesaian  perkara  di pengadilan  juga  harus  dilakukan  dengan  memberikan  kemudahan  dan kepastian  serta  berorientasi  pada  asas  keadilan  dan  efisiensi  dalam penyelesaian perkara.
Pengadilan  selaku  pemangku  kewenangan  dalam  penyelesaian sengketa  bisnis  juga  dituntut  untuk  memberikan  layanan  seefisien  dan seefektif mungkin dalam proses penyelesaian perkara dengan mengedepankan asas-asas  yang  terkandung  dalam  kemudahan  berusaha  dan  prinsip court excellence yang  berkepastian  hukum  yang  dapat  diperoleh  melalui  proses yang cepat, efisien, efektif dan berkeadilan.
Salah  satu  prosedur  penyelesaian  sengketa  yang  dapat  mendukung penyelesaian  sengketa  berbasis kemudahan berusaha  dan court  excellence adalah  formulasi  tentang  syarat  formil  domisili  para  pihak  dalam  gugatan sederhana. Oleh karena norma yang ada dinilai masih belum dapat maksimal mendukung  terciptanya  iklim  kemudahan  berusaha  dan  cerminan court excellence, maka formulasi tersebut perlu dilakukan konstruksi ulang.
Adapun rekonstruksi  norma tentang syarat  formil domisili  para pihak dalam  gugatan  sederhana  guna  mendukung  iklim  kemudahan  berusaha  dan terciptanya  sistem court  excellence sebagaimana  dimaksud  setidaknya terdapat  dua  alternatif,  yaitu:formulasi  ketika  kedua  belah  pihak  dalam  satu domisili  dan  formulasi  ketika  kedua  belah  pihak  tidak  dalam  satu  domisili yang sama.
Pertama, formulasi  ketika  kedua  belah  pihak  berdomisili  dalam wilayah hukum yang sama. Formulasi untuk keadaan ini tetap mengacu pada ketentuan  Pasal  4  ayat  (3)  yang  mengatur  bahwa  “penggugat  dan  tergugat dalam  gugatan  sederhana  berdomisili  di  daerah  hukum  Pengadilan  yang sama”.  Dalam  hal  para  pihak  bertempat  kediaman  pada  wilayah  hukum pengadilan  yang  sama,  maka  tidak  menjadi  persoalan,  karena  dalam  hal  ini para pihak dengan mudah dapat mengajukan perkaranya ke pengadilan secara cepat, efektif dan efisien.
Kedua, formulasi ketika kedua belah pihak berdomisili dalam wilayah hukum pengadilan yang berbeda. Dalam hal demikian sesuai ketentuan Pasal 4  ayat  (3a)  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  04  Tahun  2019  tentang Perubahan  atas  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  2  Tahun  2015  tentang Tata  Cara  Penyelesaian  Gugatan  Sederhana,  maka  bila  penggugat mengajukan  gugatan  sederhana harus menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil  yang  beralamat  di  wilayah  hukum  atau  domisili  tergugat  dengan  surat tugas  dari  institusi  penggugat.  Formulasi  norma  demikian  dirasa  tidak mengedepankan  asas  kemudahan  berusaha  dan  tidak  mencerminkan parameter court  excellence karena  formulasi  norma  ini  masih  mengandung lebih dari satu  prosedur dalam hal pendaftaran perkara yaitu membuat kuasa dan melakukan pendaftaran perkara.
Untuk  lebih  menjamin  dukungan  kepada  iklim  kemudahan  berusaha dan  pengejawantahan  parameter court  excellence, maka  konstruksi  norma sebagaimana  dalam  ketentuan  Pasal  4  ayat  (3a)  tersebut  perlu
direkonstruksikan  dengan  norma  yang  memberikan  pilihan  kemudahan  bagi penggugat dan jaminan efektifitas dan efisiensi dalam penyelesaian perkara.
Beberapa  pilihan  bagi  penggugat  yang  berdomisili  di  luar  wilayah hukum  pengadilan  yang  mewilayahi  domisili  tergugat,  yaitu:  dapat mengajukan  perkara  secara e-court, mengajukan  perkara  dengan  menunjuk kuasa  yang  berdomisili  sama  dengan  tergugat  atau  mengajukan  perkara dengan  bersedia  memilih  domisili  elektronik.  Dengan  demikian  konstruksi norma  Pasal  4  ayat  (3a)  tersebut  setelah  direkonstruksi  menjadi  “Dalam  hal penggugat  berada  di  luar  wilayah  hukum  tempat  tinggal  atau  domisili tergugat, penggugat dalam mengajukan gugatan dapat mengajukan melalui e- court atau dapat menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di  wilayah  hukum  atau  domisili  tergugat  dengan  surat  tugas  dari  institusi penggugat  atau  bersedia  memakai  alamat  domisili  elektronik”.  Pilihan prosedur  pengajuan  gugatan  sederhana  oleh  penggugat  tersebut  dinilai  lebih memudahkan  penggugat  dalam  penyelesaian  perkaranya.  Apabila  dirasa penggugat  lebih  mudah  dan  efektif  mengajukan  gugatan  secara  elektronik maka  penggugat  dapat  memilih  prosedur  ini  dan apabila  dirasa  lebih  mudah dan murah bila menunjuk kuasa yang berdomisili sama dengan tergugat maka penggugat  dapat  memilihnya.  Begitu  pula  ketika  penggugat  merasa  mudah, efisien  dan  efentif  ketika  memilih  alternatif  terakhir  maka  penggugat  dapat bersedia memilih domisili elektronik untuk mengajukan gugatan sederhana.

## 2.  Validitas Rekonstruksi Kriteria Domisili Para Pihak
Suatu  peraturan  perundang-undangan  atau  peraturan  hukum  lainnya merupakan  bagian  dari  sistem  hukum  dan  satu  kesatuan  rangkaian  unsur hukum  tertulis  yang  saling  terkait,  saling  mempengaruhi  dan  terpadu,  tidak bisa  dipisah-pisahkan  satu  sama  lainnya  yang  terdiri  dari  atas  asas, pembentuk  dan  pembentukannya,  jenis  hirarkhi,  fungsi,  materi,  muatan pengundangan penyebarluasan, penegakan dan pengujian. 26
Kevalidan  suatu  hukum  yang  telah  dinormakan  sama  halnya  dengan mengakui eksistensi atau menganggap hukum tersebut mengandung kekuatan mengikat  bagi  mereka  yang  perbuatannya  diatur  oleh  peraturan  hukum tersebut.  Eksistensi  spesifik  dari  hukum  atau  peraturan  perundang-undangan adalah validitas hukum atau landasan keabsahan peraturan hukum, wujudnya adalah  kualitas  hukum  yang  menyatakan  norma  hukum  itu  mengikat  serta mewajibkan  seseorang  untuk  berbuat  sesuatu  yang  telah  dinormakan dianggap  valid  bila  didasarkan  pada  kondisi  norma  tersebut  termasuk  dalam sistem norma. 27
Gustav Radbruch dan Satjipto Rahardjo  berpendapat  validitas hukum merupakan  cara  keabsahan  berlakunya  suatu  hukum  yang  berkaitan  dengan
26 Syafiuddin,  M.  Nur.  (2021).  “Reformulasi  Pengaturan  Pemenuhan  Hak Nafkah  Lampau  Anak  Berbasis  pada  Perlindungan  Anak  dan  Kemaslahatan Keluarga”.  Disertasi  Fakultas  Hukum  Universitas  Brawijaya,  belum  dipublikasi, hlm. 478.
27 Ibid.
nilai-nilai  dasar  hukum  yaitu  keadilan,  kegunaan  dan  kepastian  hukum. 28
Pembentukan  peraturan  perundang-undangan  harus  dilakukan  berdasarkan pada  asas  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  yang  baik,  di antaranya  asas  dapat  dilaksanakan  yaitu  setiap  pembentukan  peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan  tersebut  dalam  masyarakat,  baik  secara filosofis, sosiologis,  maupun  yuridis . 29 Karena  itu,  konstruksi  norma  yang  telah dikonstuksi  ulang  sebagaimana  tersebut  di  atas  dilakukan  validitas  melalui pendekatan filsafati, validitas sosiologis dan validitas yuridis sebagai validitas standart dalam kajian ilmu hukum normatif.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  konstruksi  norma  domisili  para pihak  yang  memberikan  beberapa  alternatif  prosedur  penyelesaian  sengketa secara  sederhana  dalam  kajian  ini  dipandang  lebih  dapat  mendukung  iklim berusaha  atau  kemudahan  berusaha  di  Indonesia,  karena  dengan  pilihan tersebut  penggugat  dapat  memilih  prosedur yang lebih memudahkan mereka dengan  tanpa  mengurangi  hak-hak  hukum  tergugat.  Alternatif  prosedur  ini juga  lebih  efektif,  efisien  dalam  penyelesaian  sengketa  yang  menjadi  salah satu indikator untuk menentukan kemudahan berusaha di suatu negara. Selain itu juga menjadi parameter court excellence dalam hal memaksimalkan sarana dan  prasarana  pengadilan  dalam  mendukung  penyelesaian  sengketa  dan memudahkan masyarakat untuk mendapatkan access to justice.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  kajian  analisis  sebagaimana  diuraikan  di  atas,  maka kesimpulan yang dapat diambil sebagai hasil akhir kajian ini adalah:
1. Korelasi  antara  syarat  domisili  para  pihak  dalam  gugatan  sederhana  dengan kemudahan  berusaha  adalah  syarat  formil  domisili  dalam  gugatan  sederhana sebagai  salah  satu  prosedur  yang  mudah  dalam  penyelesaian  sengketa. Kemudahan dalam penyelesaian sengketa itulah sebagai salah satu parameter kemudahan berusaha di suatu negara.
2. Pengaturan  domisili  para  pihak  dalam  gugatan  sederhana  dipandang  masih berpotensi  memunculkan  proses  penyelesaian  sengketa  secara  inefektif  dan inefisien  serta  belum  mampu  memaksimalkan  penggunaan  sarana  dan prasarana  sebagai  standar court  process  proceedings sehingga  belum mewujudkan perspektif kemudahan berusaha dan court excellence.
3. Rekonstruksi  syarat  formil  domisili  para  pihak  dalam  gugatan  sederhana perspektif kemudahan berusaha dan court excellence adalah konstruksi norma
28 Rahardjo,  Satjipto.  2004. Ilmu  Hukum:  Pencarian,  Pembebasan  dan Pencerahan , Muhammadiyah University Press, Surakarta, hlm. 19.
29 Asas-asas  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  yang  baik  meliputi: asas  kejelasan  tujuan;  kelembagaan  atau  pejabat  pembentuk  yang  tepat; kesesuaian  antara  jenis,  hierarki,  dan  materi  muatan; dapat  dilaksanakan; kedayagunaan  dan  kehasilgunaan;  kejelasan  rumusan;  dan  keterbukaan.  Lihat ketentuan  Pasal  5  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan Peraturan  Perundang-Undangan,  Lembaran  Negara  Tahun  2011  Nomor  82 sebagaimana  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2019,  Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183.
yang  memberikan  pilihan-pilihan  prosedur  dalam  pendaftaran  perkara gugatan  sederhana  ketika  penggugat  tidak  berdomisili  yang  sama  dengan tergugat.  Norma  tersebut  dikonstruksikan  dalam  bentuk  pengaturan  “Dalam hal  penggugat  berada  di  luar  wilayah  hukum  tempat  tinggal  atau  domisili tergugat, penggugat dalam mengajukan gugatan dapat mengajukan melalui e- court atau dapat menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di  wilayah  hukum  atau  domisili  tergugat  dengan  surat  tugas  dari  institusi penggugat  atau  bersedia  memakai  alamat  domisili  elektronik”.Konstruksi norma  ini  bersifat  pilihan-pilihan  yang  dipandang  lebih  mudah,  efisien  dan efektif bagi kedua belah pihak berperkara.

## DAFTAR PUSTAKA A. BUKU
Amran  Suadi,2018, Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syariah,  Penemuan  dan Kaidah Hukum, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
M.  Hatta  Ali,  2012, Peradilan  Sederhana,  Cepat,  dan  Biaya  Ringan  Menuju Keadilan Restoratif, Bandung, PT Alumni.
M.  Nur  Syafiuddin,  (2021).  “Reformulasi  Pengaturan  Pemenuhan  Hak  Nafkah Lampau  Anak  Berbasis  pada  Perlindungan  Anak  dan  Kemaslahatan Keluarga”.  Disertasi  Fakultas  Hukum  Universitas  Brawijaya,  belum dipublikasi.
Rawls,  John,  1997, A  Theory  of  Justice ,  Cambridge,  Massachuset:  Harvard University Press.
Satjipto Rahardjo, 2004, Ilmu Hukum: Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan , Muhammadiyah University Press, Surakarta.
SoetandyoWignyosubroto,,  1995, Sebuah  Pengantar  ke  Arah  Perbincangan tentang  Pembinaan  Penelitian  Hukum  dalam  Pembangunan  Jangka Panjang Tahap II , Jakarta, BPHN Departemen Kehakiman. Suratman  dan  Philips  Dillah,  2020, Metode  Penelitian  Hukum ,  Bandung, Alfabeta.

## B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan,  Lembaran  Negara  Tahun  2011  Nomor  82 sebagaimana  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2019, Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183.
Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  2  Tahun  2015  tentang  Tata  Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.
Peraturan  Mahkamah  AgungNomor  04  Tahun  2019  tentang  Perubahan  atas Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi  Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.

## C. INTERNET DAN SUMBER LAIN
Aida  Mardatillah,  “Sejumlah  Perubahan  dalam  Perma  Gugatan  Sederhana” ( https://www.hukumonline.com/berita/a/sejumlah-perubahan-dalam-perm a-gugatan-sederhana-lt5d6589095ef06/ ).  Diakses  pada  tanggal  2  Maret 2022 pukul 01.30 WIB.
Annisa  Dita  Setiawan,  dan  kawan-kawan. Implementasi  Sistem  E-Court  dalam Penegakan  Hukum  di  Pengadilan  Negeri”. Jurnal  Poros  Hukum Padjadjaran, Vol. 2 Nomor 2. Mei 2021 . ( http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/ jphp/article/download/352/342/ ). Diakses pada tanggal 19 Februari 2022 pukul 24.00 WIB.
CR-3. “Ini Kebijakan MA yang Menopang Kemudahan Berusaha”. ( https://www. hukumonline.com/berita/a/ini-kebijakan-ma-yang-menopang-kemudahan- berusaha-lt589d8519af019 ). Diakses pada tanggal 19 Februari 2022 pukul 24.00 WIB.
Hukumonline, “Perbedaan Peradilan dengan Pengadilan” . ( http://m.hukumonline. com/klinik/detail/lt548d38322cdf2/perbedaan-peradilan-dengan- pengadilan ). Diakses pada bulan 30 Mei 2021, pukul 23.00 WIB. Humas Kemeko Polhukam, “Kemenko Polhukam Berperan Wujudkan Reformasi Kemudahan  Berusaha  pada  Pengadilan”.  ( https://polkam.go.id/kemenko- polhukam-berperan-wujudkan-reformasi-kemudahan-berusaha-pada/ ).
Diakses pada tanggal 20 Februari 2022 pukul 24.08 WIB. Mahkamah Agung,“Kemudahan Berusaha dan Peran Mahkamah
Agung”,( https://www.mahkamahagung.go.id/media/7371 ).  Diakses  pada tanggal 19 Februari 2022 pukul 24.00 WIB.
Muhammad  Yasin,  “PeradilanYang  Sederhana,  Cepat,  dan  Biaya  Ringan” . ( http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5a7682eb7e074/peradilan-yang- sederhana-cepat-dan-biayaringan ). Diakses pada bulan 30 Mei 2021, pukul 21.00 WIB.
Nanda  Narendra  Putra,  “Implementasi  Perma  Gugatan  Sederhana  “Terbentur”
Masalah Domisili”. ( https://www.hukumonline.com/berita/a/implementasi-perma-gugatan- sederhana-terbentur-masalah-domisili-lt576961058a940 ).  Diakses  pada tanggal 27 Februari 2022 pukul 15.42 WIB.
Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, “Sosialisasi Perma Nomor 4 Tahun 2019  tentang  Tata  Cara  Penyelesaian  Perkara  Gugatan  Sederhana”.
( https://pshk. or.id/aktivitas/sosialisasi-perma-nomor-4-tahun-2019- tentang-tata-cara-pe ngajuan-gugatan-sederhana/ ). Diakses pada tanggal 19 Februari 2022 pukul 20.08 WIB.
Syamsul  Ma’arif,  “Sosialisasi  Perma  No.  1  Tahun  2019”.  Materi  Power  Point disampaikan pada Sosialisasi oleh Kelompok Kerja Kemudahan Berusaha Mahkamah Agung Republik Indonesia.
_______________, “Gugatan Sederhana Demi Peradilan Yang Sederhana, Cepat dan  Berbiaya  Ringan”,  ( https://pshk.or.id/aktivitas/gugatan-sederhana- demi-peradilan-yang-sederhana-cepat-dan-berbiaya-ringan/ ). Diakses pada tanggal 26 Februari 2022 pukul 23.08 WIB.
______________,“Pengertian  E-Court” . ( https://ecourt.mahkamahagung.go.id/ ). Diakses pada tanggal 19 Februari 2022 pukul 24.00 WIB.
__________,“Urgensi  Terbitnya  Peraturam  Mahkamah  Agung  tentang  Small Claim
Court”.( http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55d71ac18056b/urge nsi-terbitnya-perma-ismall-claim-court-i ).  Diakses  pada  tanggal  30  Mei 2021, pukul 23.00 WIB.
_______________,  “Ada  Tren  Positif  Penggunaan  Mekanisme  Gugatan Sederhana: Cuma, Cakupannya Masih Dibatasi”. ( https://www.hukumonline.com/ berita/a/ada-tren-positif-penggunaan-
mekanisme-gugatan-sederhana-lt5def56b29bd19 ).  Diakses  pada  tanggal 26 Februari 2022 pukul 23.18 WIB.