## Determinan Kepemilikan Jaminan Kecelakaan Kerja pada Pekerja Informal di Provinsi Jawa Timur
Hery Wahyu 1* dan Lia Yuliana 2 1,2 Politeknik Statistika STIS *Corresponding author: 111911118@stis.ac.id
ABSTRAK ⎯ Sektor  informal  sering  di  pandang  sebagai  pekerja  dengan  upah  yang  rendah,  pekerjaan  yang  lebih  sulit  dan berbahaya, keamanan dan perlindungan yang rendah, serta banyak kerugian lainnya. Tingginya tingkat kecelakan kerja membuat pentingnya jaminan kecelakaan kerja bagi seluruh pekerja khususnya pekerja informal. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) adalah manfaat berupa uang tunai dan pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Akan tetapi, rendahnya tingkat kepesertaan pekerja inforamal dalam kepemilikan JKK menjadi  masalah  yang  menarik  untuk  diteliti.  Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  faktor-faktor  yang memengaruhi kepemilikan JKK pada pekerja sektor informal di Provinsi Jawa Timur tahun 2021 dengan menggunakan metode regresi logistik binner. Data yang digunakan bersumber dari data SAKERNAS Agustus 2021. Hasil penelitian ini menunjukkan variabel wilayah tempat tinggal, jenis kelamin, pendapatan, usia, status perkawinan, pendidikan, dan jumlah anggota rumah tangga memengaruhi status kepemilikan JKK. Pekerja sektor informal yang memiliki kecenderungan lebih besar untuk mempunyai JKK adalah  pekerja  informal  dengan  karakteristik  bertempat  tinggal  di  wilayah  perkotaan,  berjenis  kelamin  laki – laki,  memiliki pendapatan lebih besar atau sama dengan upah minimum provinsi, berstatus pernah menikah, memiliki rentang usia 15-25 tahun, pendidikan minimal SMA, dan jumlah anggota rumah tangga maksimal 4 orang.
Kata kunci ⎯ jaminan kecelakaan kerja, informal, regresi logistik biner
ABSTRACT ⎯ The informal sector is often seen as workers with low wages, difficult and dangerous jobs, and low protection. The high rate of work accidents makes the importance of work accident insurance for all workers, especially informal workers. Work Accident Insurance is a benefit in the form of cash and health services provided when a participant experiences a work accident or illness caused by the work environment. This study aims to determine the factors that influence Occupational  Accident Benefit ownership for informal sector  workers in East Java Province in 2021 using the  binary logistic regression method. The data  used comes from August 2021 SAKERNAS data. The results of this study show that the variables of the area of residence, gender, income, age,  marital  status,  education,  and  the  number  of  household  members  affect  Occupational  Accident  Benefit  ownership  status. Informal  sector  workers  who  have  a  greater  tendency  to  have  Occupational  Accident  Insurance  are  informal  workers  with  the characteristics of residing in urban areas, male gender, having income greater than or equal to the provincial minimum wage, have been married, having an age range of 15- 25 years old, minimum education is high school, and the maximum number of household members is 4 people Keywords ⎯ work accident insurance, informal, binary logistic regression

## I.  PENDAHULUAN
Tenaga  kerja  menjadi  salah  satu  aspek  krusial  yang  berperan  penting  dalam  pembangunan.  Suatu  negara membutuhkan tenaga kerja andal untuk menyukseskan pembangunan negaranya. Di Indonesia, peraturan mengenai ketenagakerjaan diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 [1]. Undang – undang tersebut mengatakan bahwa tenaga kerja ialah setiap orang yang dapat melakakukan kegiatan mengahasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun kebutuhan orang lain. Badan Pusat Statistik pada tahun 2021 [2] mengeluarkan publikasi dimana  pada  Februari  2021  terdapat  139,81  juta  jiwa  angkatan  kerja  di  Indonesia.  Angka  tersebut  menunjukkan peningkatan  sebesar  1,59  juta  orang  dibandingkan  dengan  tahun  2020  pada  bulan  yang  sama.  Sejalan  dengan  hal tersebut, sektor pekerja informal mengalami peningkatan dari tahun ketahunnya. Jumlah pekerja Informal yang dicatat BPS  sebanyak  78,14  juta  jiwa  pada  Februrari  2021,  yang  berarti  mengalami  peningkatan  sebanyak  2,64  juta  jiwa dibandingkan  tahun  2020  yang  sebanyak  77,68  juta  jiwa.  Dari  fakta  tersebut,  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  sektor informal memiliki andil yang cukup penting dalam kemampuan menyerap tenaga kerja karena sektor informal tidak menuntut  keahllian  dan  keterampilan  yang  tinggi,  bahkan  sektor  informal  dapat  dijadikan  wadah  pengembangan sumber daya manusia.
Humas UGM mengatakan bahwa sektor informal adalah sektor yang tidak teratur (unregulated), tidak terorganisasi (unorganized),  dan  kebanyakan  legal  tetapi  tidak  terdaftar  (unregistered)  [3].  Berdasarkan  Badan  Pusat  Statistik, pengklasifikasian  pekerja  infomal  didasari  pada  status  pekerjaan  utama  seseorang  yang  terdiri  atas  pekerja  yang melakukan usaha sendiri, berusaha dibantu buruh yang tidak tetap, pekerja bebas bidang pertanian, pekerja bebeas di bidang nonpertanian, serta pekerja keluarga atau pekerja yang tidak dibayar. Pekerja informal sudah menjadi kenyataan yang  cukup  difokuskan  pada  beberapa  negara  berkembangKeiikusertaan  pekerja  informal  dalam  perekonomian, menjadikan  sektor  informal  sering  kali  dipandang  sebagai  pekerja  dengan  upah  yang  tidak  sepadan,  pekerjaan berbahaya dan sulit, perlindungan dan keamanan yang rendah, serta masih banyak kerugian lainnya. Dengan kata lain sektor  informal  merupakan  pekerjaan  yang  tidak  layak  akan  tetapi  kegiatan  pada  sektor  informal  menawarkan  jalan
Received: 24 January 2023 Revised: 4 August 2023 Accepted: 4 October 2023
INFERENSI, Seminar Nasional Statistika XI 2022. ISSN: 0216-308X (Print) 2721-3862 (Online)
termudah dalam melindungi diri dari kemiskinan sebab menawarkan solusi tepat terhadap kebutuhan banyak orang dalam  memperoleh  penghasilan  [4].  Hubungan  kerja  yang  tercipta  dalam  sektor  informal  juga  tidak  terikatt  yang menyebabkan pekerja pada sektor informal memiliki kecendrungan risiko yang besar untuk tidak mendapatkan jaminan perlindungan  sosial  khususnya  dalam  aspek  jaminan  kesehatan  dan  jaminan  kecelakaan  kerja.  Setiap  orang  pada dasarnya membutuhkan jaminan sosial agar dapat menjamin kehidupannya, akan tetapi jaminan tersebut tidak dapat diperoleh oleh semua pekerja terutama pekerja pada sektor informal [5].
Tingginya tingkat kecelakan kerja di Indonesia membuat pentingnya jaminan kecelakaan kerja bagi seluruh pekerja baik di sektor formal maupun informal. Peraturan Pemerintah nomor 44 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan program jaminan Kecelakaan Kerja dan jaminan Kematian, menyatakan bahwa program jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) ialah manfaat  berupa  uang  tunai  atau  pelayanan  kesehatan  yg  diberikan  ketika  peserta  mengalami  kecelakaan  kerja  atau penyakit  yang  ditimbulkan  oleh  lingkungan  kerja.  Jamianan  Kecelakaan  Kerja  menjadi  penting  bagi  semua  pekerja terutama pekerja informal sebab akan memberikan proteksi atas risiko-risiko kecelakaaan yang terjadi pada hubungan kerja, termasuk kecelakaan yg terjadi pada perjalanan dari tempat tinggal menuju tempat kerja atau sebaliknya, serta penyakit yg ditimbulkan oleh lingkungan kerja. Berdasarkan data dari BPJS Ketenagakerjaan, Pada tahun 2021 sebanyak 20.126.083 orang tercatat dalam kepesertaan jaminan kecelakaan kerja untuk pekerja penerima upah aktif dan sebanyak 2.710.616 tercatat dalam kepesertaan jaminan kecelakaan kerja untuk pekerja bukan penerima upah aktif. Angka tersebut menunjukkan  peningkatan  dibandingkan  tahun  2020  dimana  sebanyak  19.963.696  orang  yang  tercatat  sebagai kepesertaan jaminan kecelakaan  kerja  penerima  upah aktif  dan  sebanyak 2.494.994  yang  tercatat  sebagai  kepesertaan jaminan kecelakaan kerja bukan penerima upah aktif.
Berdasarkkan data BPJS Ketenagakerjaan tahun 2021, Jawa Timur merupakan provinsi dengan kasus klaim jaminan kecelakaan kerja tertinggi di Indonesia untuk pekerja bukan penerima upah aktif. Pada tahun 2020, Jawa Timur juga menjadi provinsi dengan proporsi kepesertaan JKK bukan penerima upah aktif terendah di Pulau Jawa yaitu sebesar 2,905% untuk tiap pekerja bukan penerima upah aktif. Proporsi tersebut mengalami penurunan di tahun 2021 dimana hanya terdapat 2,727% pekerja bukan penerima upah yang tercatat dalam kepesertaan jaminan kecelakaan kerja. Jumlah angkatan  kerja  di  provinsi  Jawa  Timur  yang  dirilis  BPS  pada  Agustus  2021  sebanyak  22,32  juta  jiwa,  yang  berarti menunjukkan  peningkatan  sebanyak  55,03  ribu  orang  jika  dibandingkan  dengan  bulan  Agustus  2020  yang  sebanyak 21,26 juta jiwa. Sementara itu, pada Februari 2021 terdapat 7,78 juta jiwa atau 37,01 persen dari jumlah angkatan kerja di Jawa Timur melakukan kegiatan pada sektor formal. Selebihnya terdapat 13,25 juta jiwa atau 62,99 persen melakukan kegiatan pada sektor informal
Gundogan  dan  Bicerli  [6]  menyebutkan  bahwa  sektor  pekerjaan  informal  di  dinia  didominasi  oleh  penduduk  usia muda.  Hal  tersebut  tentu  sangat  menjadi  konsentrasi  bagi  negara  berkembang  mengingat  sekitar  sepuluh  tahun mendatang indonesia akan mengalami bonus demografi dimana pada saat itu penduduk usia produktif akan lebih tinggi deibandingakan dengan penduduk usia non produktif. Hal ini dapat menjadi pemicu dalam penyerapan tenaga kerja dimana  setiap  orang  akan  bersaing  dalam  memperoleh  pekerjaan  sehingga  akan  semakin  banyak  yang  terjun  dalam sektor  pekerjaan  informal  terutama  anak  muda.  Bertambahnya  penduduk  usia  muda  yang  tidak  diiringi  dengan bertambahnya lapangan usaha formal menyebabkan penduduk usia muda terpaksa terjun dalam sektor informal dan bekerja  dengan  industri  yang  tidak  terdaftar  ataupun  menjadi  pekerja  keluarga.  Selain  itu,  pendidikan  juga  sangat berpengaruh  terhadap  kesempatan  kerja  dalam  dalam  sektor  formal.  Siti  Ummu  dan  Sri  Anik  dalam  penelitiannya menyebutkan  bahwa  pendapatan  berpengaruh  terhadap  kepesertaan  pekerja  dalam  jaminan  sosial  ketenagakerjaan, sebagian  besar  pekerja  menyatakan  keberatan  dalam  membayar  iuran  dengan  alasan  karena  pendapatan  yang  pas- pasan. Oleh sebab itu, pekerja sektor informal yang termasuk dalam pekerja upah rendah akan cenderung untuk tidak memikirkan kebutuhan akan jaminan ketenagakerjaan. Baros [7] dalam penelitiannya juga mendapati bahwa variabel jenis kelamin, umur, tingkat pendidikan, status perkawinan, dan wilayah tempat tinggal secara signifikan memengaruhi kepemilikan jaminan sosial. Madya dan Nurwahyuni [8] menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara umur,  wilayah,  status  pernikahan,  jenis  kelamin,  pendidikan,  dan  pendapatan  tenaga  kerja  informal  terhadap kepemilikan jaminan kecelakaan kerja di Indonesia.
Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai determinan kepemilikan JKK oleh pekerja sektor informal di Provinsi Jawa Timur tahun 2021. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran umum status kepemilikan JKK, untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap status kepemilikan JKK, serta mengetahui kecenderungan dari faktor-faktor yang berpengaruh tersebut terhadap status kepemilikan JKK oleh pekerja sektor informal di Provinsi Jawa Timur tahun 2021.

## II.  TINJAUAN PUSTAKA

## A. Regresi Logistik Biner
Regresi  logistik  biner  adalah  suatu  metode  analisis  data  yang  digunakan  untuk  mencari  hubungan  antara  variabel respon (y) yang bersifat biner dengan variabel prediktor (x) (Hosmer, Lemeshow & Sturdivant [9]). Variabel respons y terdiri dari dua kategori yaitu sukses dan gagal yang dinotasikan dengan y=1 (sukses) dan y=0 (gagal). Dalam keadaan demikian, variabel y mengikuti distribusi Bernoulli untuk setiap observasi tunggal.
Pada regresi logistik biner, variabel dependennya berupa data kategorik (nominal maupun ordinal) sehingga variabel tersebut  tidak  bisa  langsung  dimasukkan  dalam  model  karena  tidak  mempunyai  nilai  numerik.  Oleh  karena  itu, dibutuhkan variabel dummy.
Model regresi yang terbentuk adalah: 𝑔(𝑥) = 𝛽 0 + 𝛽 1 𝑥 1 + 𝛽 2 𝑥 2 + 𝛽 3 𝑥 3 + 𝛽 4 𝑥 4 + 𝛽 51 𝑥 51 + 𝛽 52 𝑥 52 + 𝛽 6 𝑥 6 + 𝛽 7 𝑥 7 (1)
Keterangan: 𝑔(𝑥) = logit 𝜋(𝑥) , 𝛽 0 = intercept , 𝛽 1 … 𝛽 7 = koefisien regresi, 𝑥 1 ,…, 𝑥 7 : 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛 .

## B. Teknik Resampling
Data  yang  memiliki  rasio  yang  tidak  berimbang  antara  data  satu  dengan  data  lainnya  dapat  dikatakan  sebagai imbalanced . Imbalanced pada data yang digunakan akan menghasilkan model yang tidak cocok. Model yang tidak cocok sehubungan  dengan  terjadinya overfitting dan  tidak  dapat  mengklasifikasikan  data  dengan  baik.  Imbalanced  dapat diselesaikan  dengan  metode resampling ,  yang  merupakan  cara  paling  populer  untuk  mengatasi  masalah imbalanced . Resampling sebagai sarana mengubah distribusi kelas minoritas sehingga tidak kurang terwakili ketika training data pada algoritma machinelearning [10]. Terdapat beberapa teknik resampling , yaitu oversampling , undersampling , dan hybrid . Teknik sampling yang terbaik dapat dilihat melalui nilai area under curve (AUC) sehingga pada penelitian ini teknik resampling yang digunakan adalah oversampling karena memiliki nilai AUC yang paling tinggi.

## C. Uji Simultan
Uji  simultan  digunakan  untuk  mengetahui  pengaruh  variabel  independen  secara  bersama-sama  terhadap  variabel dependen.  Uji  simultan  dapat  dilakukan  dengan  uji  rasio  likelihood  (likelihood  ratio  test)  dengan  hipotesis  sebagai berikut:
𝐻 0 : 𝛽 1 = 𝛽 2 = ⋯ = 𝛽 𝑝 = 0 (tidak ada pengaruh variabel bebas terhadap variabel tak bebas secara simultan) 𝐻 1 : Minimal terdapat satu 𝛽𝑗 ≠ 0 untuk 𝑗 = 1,2, … , 𝑝 (minimal terdapat satu variabel bebas yang berpengaruh terhadap variabel tak bebas)
Dengan persamaan statistik uji sebagai berikut: 𝐺 =   −2 𝑙𝑛 𝑙𝑛 ⌈ 𝐿 0 𝐿 1 ⌉ ~𝜒 𝑝 2 (2)
Statistic uji G mengikuti sebaran distribusi chi-square dengan derajat bebas p (𝜒 𝑝 2 ) . H 0 ditolak jika G > 𝜒 𝛼,𝑝 2 atau ketika p – value ≤ 𝛼

## D. Uji Parsial
Uji parsial digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Uji parsial dapat dilakukan dengan Uji Wald dengan hipotesis sebagai berikut:
𝐻 0 : 𝛽 𝑗 = 0 (Tidak ada pengaruh variabel bebas ke-j terhadap variabel tak bebas) 𝐻 1 : 𝛽𝑗 ≠ 0 (Ada pengaruh variabel bebas ke -j terhadap variabel tak bebas) Dengan persamaan statistik uji sebagai berikut:
𝑊 𝑗 2 =   [ 𝛽 𝑗 ̂ 𝑆𝑒(𝛽 𝑗 ̂) ] 2 ~𝜒 1 2
(3)
𝐻 0 ditolak jika 𝑊 𝑗 2 > 𝜒 𝛼,1 2 atau ketika 𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 ≤ 𝛼 , artinya pada tingkat signifikansi sebesar α , variabel independen ke-j berpengaruh secara signifikan terhadap variabel respon.

## E. Kesesuaian Model
Kesesuaian model dilakukan untuk melihat apakah terdapat perbedaan antara hasil yang diperoleh dari model dengan hasil riil pada data. Uji kesesuaian model dapat dilakukan dengan tabel klasifikasi dan nilai AUC [10]. Tabel klasifikasi digunakan  untuk  mengevaluasi  performansi  suatu  sistem  klasifikasi.  Performansi  sistem  klasifikasi  menggambarkan seberapa  baik  sistem  dalam  mengklasifikasikan  data.  Semakin  tinggi  akurasi  klasifikasi  makan  performansi  teknik klasifikasi  juga  semakin  tinggi.  Metode  lain  dalam  mengukur  performa  klasifikasi  adalah  menggunakan  kurva  ROC (Receiving Operating Characteristic). Area bawah kurva ROC biasa disebut dengan Area Under the ROC Curve (AUC). Umumnya  AUC  digunakan  untuk  mengukur  klasifikasi  apabila  data  imbalance.  Hal  ini  karena  AUC  menggunakan sensitivitas dan spesifisitas sebagai dasar pengukuran. Apabila nilai AUC memakin mendekati 1, maka model klasifikasi yang terbentuk semakin akurat.

## F. Tabel Klasifikasi
Tabel  klasifikasi  digunakan  untuk  menilai  kebaikan  model  melalui  ukuran  tingkat  akurasi  ( overall  percentage ), sensitivitas ( sensitivity ), dan spesifisitas ( specificity ). Semakin besar nilai ketiga ukuran tersebut, maka semakin baik model yang terbentuk. Tabel klasifikasi juga digunakan untuk mengevaluasi performansi suatu sistem klasifikasi. Performansi sistem  klasifikasi  menggambarkan  seberapa  baik  sistem  dalam  mengklasifikasikan  data.  Semakin  tinggi  akurasi klasifikasi makan performansi teknik klasifikasi juga semakin tinggi. Ketepatan klasifikasi untuk kelas dikotomus dapat dihitung dengan menggunakan tabel klasifikasi.
INFERENSI, Seminar Nasional Statistika XI 2022. ISSN: 0216-308X (Print) 2721-3862 (Online)
Tabel 1 Confusion Matrix Positive Negative Positive True Positive (TP) Flase Negative (FN) Sensitifity 𝑇𝑃 𝑇𝑃 + 𝐹𝑁 Negative False Positve (FP) True Negative (TN) Specificity 𝑇𝑁 𝑇𝑁 + 𝐹𝑃 Precision 𝑇𝑃 𝑇𝑃 + 𝐹𝑃 Negative Predictive Value 𝑇𝑁 𝑇𝑁 + 𝐹𝑁 Accuracy 𝑇𝑃 + 𝑇𝑁 𝑇𝑃 + 𝑇𝑁 + 𝐹𝑃 + 𝐹𝑁
Sumber: Hosmer, Lemeshow & Sturdivant,2013

## G. Rasio Kecenderungan (Odds Ratio)
Nilai kecenderungan ( Odds ratio ) merupakan suatu ukuran asosiasi yang digunakan untuk menginterpretasikan hasil yang  diperoleh.  Rasio  kecenderungan  pada  penelitian  ini  digunakan  untuk  menganalisis  bagaimana  kecenderungan pekerja sektor informal untuk memiliki Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) di Provinsi Jawa Timur tahun 2021 berdasarkan variabel independen. Nilai odds ratio dapat diinterpretasikan sebagai kecenderungan kategori 𝑥 = 1 untuk terjadinya 𝑦 = 1 dibandingkan dengan kategori 𝑥 = 0 , dimana nilai kecenderungannya sebesar 𝑒 𝛽 ̂ 𝑗 .

## III.  METODOLOGI
Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan analisis inferensia. Analisis deskriptif digunakan untuk melihat gambaran  pekerja  sektor  informal  di  Provinsi  Jawa  Timur  tahun  2021  dan  variabel-variabel  yang  memengaruhinya. Analisis  inferensia  dilakukan  untuk  mengetahui  apakah  variabel  wilayah  tempat  tinggal,  jenis  kelamin,  pendapatan, usia,  status  perkawinan,  pendidikan,  dan  jumlah  anggota  rumah  tangga  mempengaruhi  kepemilikan  jaminan kecelakaan kerja pada pekerja sektor informal di Provinsi Jawa Timur tahun 2021. Data yang digunakan dalam penelitian ini  merupakan  data sekunder  yang berupa data  mentah dari  Survei Angkatan Kerja  Nasional  (SAKERNAS)  Agustus tahun  2021.  SAKERNAS  dirancang  khusus  untuk  mengumpulkan  data  yang  dapat  menggambarkan  keadaan  umum ketenagakerjaan antar periode pencacahan. Penelitian ini diawali dengan mengkategorikan raw data SAKERNAS sesuai dengan  variabel  yang  diinginkan.  Setelah  variabel 𝑥 dan 𝑦 sudah  sesuai,  kemudian  dilakukan  pemeriksaan keseimbangan data pada variabel 𝑦 untuk melihat sebaran pekerja informal yang memiliki Jaminan Kecelakaan Kerja dan  yang  tidak  memiliki  Jaminan  Kecelakaan  Kerja.  Setelah  dilakukan  pengecekkan,  diperoleh  terdapat ketidakseimbangan data  sehingga dilakukan resampling menggunakan  R studio.  Kemudian  dilakukan  pembentukan model regresi logistik biner, uji simltan, dan uji parsial.

## IV.  HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Status Kepemilikan Jaminan Kecelakaan Kerja Pada Pekerja Sektor Informal dan Variabel- Variabel yang Memengaruhinya di Provinsi Jawa Timur Tahun 2021.
Pekerja sektor informal di Provinsi Jawa Timur pada Agustus 2021 sebanyak 13.177.140 jiwa. Angka ini menunjukkan penurunan dibandingkan dengan Agustus 2020 yaitu sebanyak 13,34 juta jiwa. Meskipun mengalami penurunan, akan tetapi penurunan tersebut masih tergolong tinggi jika dibandingkan dengan tahun – tahun sebelumnya. pekerja sektor informal paling banyak berasal dari pekerja dengan status pekerjaan utama berusaha sendiri yaitu sebanyak 30,02 persen, sedangkan  paling  sedikit  dari  pekerja  dengan  status  pekerjaan  utama  pekerja  bebas  di  nonpertanian  sebanyak  9,22 persen.
Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) merupakan salah satu program dari BPJS Ketenagakerjaan yang diperuntukkan bagi seluruh  pekerja,  baik  pekerja  sektor  formal  maupun  sektor  informal.  Dalam  penyelenggaraannya,  program  Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dilaksanakan atas dasar prinsip asuransi sosial. Pekerja sektor informal yang termasuk ke dalam golongan pekerja bukan penerima upah wajib membayarkan iuran kepada BPJS Ketenagakerjaan sebesar 1 persen dari total upah yang dilaporkan setiap bulannya. Kepemilikan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sangat penting bagi seluruh pekerja, terutama bagi pekerja sektor informal yang menghadapi risiko kecelakaan dalam pekerjaan yang lebih tinggi.
Sumber: Sakernas 2021, diolah
Gambar 1 Persentase pekerja sektor informal berdasarkan status kepemilikan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) di Provinsi Jawa Timur tahun 2021
Gambar 1 menunjukkan persentase pekerja sektor informal di Provinsi Jawa Timur berdasarkan Status Kepemilikan Jaminan  Kecelakaan  Kerja  (JKK).  Hasil  yang  diperoleh  menunjukkan  bahwa  persentase  pekerja  sektor  informal  di Provinsi Jawa Timur yang memiliki Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) jauh lebih rendah dibandingkan dengan persentase pekerja  sektor  informal  yang  tidak  memiliki  Jaminan  Kecelakaan  Kerja  (JKK).  Persentase  pekerja  sektor  informal  di Provinsi  Jawa  Timur  tahun  2021  yang  memiliki  Jaminan  Kecelakaan  Kerja  (JKK)  sebesar  0,92%  dan  sisanya  sebesar 99,08% menyatakan tidak memiliki Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). Persentase status kepemilikan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) pada pekerja sektor informal harus lebih ditingkatkan lagi. Hal ini dikarenakan banyaknya manfaat yang dapat  diperoleh  oleh  setiap  pekerja  yang  memiliki  Jaminan  Kecelakaan  Kerja  (JKK)  terutama  pada  pekerja  sektor informal yang pada dasarnya memiliki risiko kerja yang cukup tinggi. Kebermanfaatan yang akan diperoleh oleh pekerja yang memiliki Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) diantaranya yaitu perlindungan atas risiko kecelakaan kerja, pembiayaan perawatan tanpa batas apabila mengalami kecelakaan, santunan selama tidak bekerja, hingga santunan kematian akibat kecelakaan kerja.
Tabel 2 Persentase karakteristik pekerja sektor informal di Provinsi Jawa Timur tahun 2021 Variabel Kategori Persentase Wilayah Tempat Tinggal 0 Pedesaan 56,1 1 Perkotaan 43,9 Jenis Kelamin 0 Laki -Laki 75,4 1 Perempuan 24,6 Pendapatan 0 <UMP 80,0 1 ≥ UMP 20,0 Status Perkawinan 0 Belum Menikah 12,7 1 Pernah Menikah 87,3 Usia 0 15 – 24 Tahun 6,2 1 25-59 Tahun 78,2 2 ≥ 60 Tahun 15,6 Pendidikan 0 ≤ SMP 87,4 1 ≥ SMA 12,6 Jumlah Anggota Rumah Tangga 0 > 4 Anggota 22,3 1 ≤ 4 Anggota 77,7

## Sumber: Sakernas 2021, diolah
Hasil pada tabel 1 menunjukkan bahwa terdapat 56,1 persen pekerja sektor informal yang bertempat tinggal di wilayah pedesaan,  sedangkan  sebanyak  43,9  persen  pekerja  sektor  informal  bertempat  tinggal  di  wilayah  perkotaan.  Hasil penelitian  juga  menunjukkan  bahwa  persentase  pekerja  informal  di  Provinsi  Jawa  Timur  di  dominasi  oleh  pekerja informal laki-laki yaitu sebanyak 75,4% dan sisanya pekerja informal perempuan. Dari sisi pendapatan, pekerja informal yang  memiliki  pendapatan  kurang  dari  UMP  sebanyak  89%  dan  sisanya  memiliki  pendapatan  lebih  dari  atau  sama dengan UMP. Selain itu, persentase pekerja sektor informal di Provinsi Jawa Timur didominasi oleh pekerja informal yang pernah menikah (87,3%), berusia 25-59 tahun (78,2%), berpendidikan maksimal SMP (87,4%), dan memiliki jumlah anggota rumah tangga maksimal 4 (77,7%).

## 0.92%
99.18%

## PUNYA JKK
TIDAK PUNYA JKK
Tabel 3 Persentase pekerja sektor informal berdasarkan kepemilikan JKK di Provinsi Jawa Timur Tahun 2021
Variabel Kategori Persentase Kepemilikan JKK Punya Tidak Punya Wilayah Tempat Tinggal 0 Pedesaan 0,64 99,36 1 Perkotaan 1,27 98,73 Jenis Kelamin 0 Laki -Laki 1,11 98,89 1 Perempuan 0,34 99,66 Pendapatan 0 <UMP 0,45 99,55 1 ≥ UMP 2,77 97,23 Status Perkawinan 0 Belum Menikah 1,05 98,95 1 Pernah Menikah 0,90 99,10 Usia 0 15 – 24 Tahun 0,88 99,12 1 25-59 Tahun 1,02 98,98 2 ≥ 60 Tahun 0,42 99,58 Pendidikan 0 ≤ SMP 0,85 99,15 1 ≥ SMA 1,41 98,59 Jumlah Anggota Rumah Tangga 0 > 4 Anggota 0,73 99,27 1 ≤ 4 Anggota 0,97 99,0

## Sumber: Sakernas 2021, diolah
Tabel 2 menunjukkan persentase pekerja informal berdasarkan kepemilikan JKK. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa pekerja informal yang memiliki JKK didominasi oleh pekerja informal yang tinggal di perkotaan (1,27%), berjenis kelamin laki-laki  (1,11%),  memiliki  pendapatan lebih  dari  atau sama  dengan UMP  (2,77%),  berstatus  belum  menikah (1,05%), berusia 25-56 tahun (1,02%), berpendidikan minimal SMA (1,41%), dan memiliki jumlah anggota rumah tangga maksimal 4 (0,97%).

## B. Variabel
– variabel yang memengaruhi kepemilikan JKK pada pekerja sektor informal di provinsi Jawa Timur tahun 2021
Penelitian ini menggunakan  analisis inferensia dengan metode regresi logistik biner. Analisis inferensia digunakan untuk  mengetahui  variabel-variabel  apa  saja  yang  signifikan  berpengaruh  terhadap  kepemilikan  JKK  dan  melihat seberapa  besar  kecenderungan  dari  masing-masing  variabel  yang  signifikan  berpengaruh  tersebut.  Terdapat ketidakseimbangan  data  pada  variabel  dependen  sehingga  dilakukan  proses  resampling  agar  mendapatkan  model terbaik. Pemilihan model pada resampling didasarkan pada nilai area under curve (AUC) yang paling tinggi. Terdapat tiga  model  dalam  proses  resampling  yaitu undersampling , oversampling ,  dan smote .  Dari  ketiga  model  tersebut,  model oversampling menghasilkan  nilai  AUC  yang  paling  tinggi  yaitu  sebesar  0,7657  sehingga  model oversampling ini  akan digunakan untuk analisis inferensia menggunakan regresi logistik biner.
Kurva ROC yang baik berada di sebelah atas dari garis diagonal (0,0) dan (1,1), sehingga tidak ada nilai AUC yang lebih kecil dari 0,5. Dari hasil pengolahan data, kurva ROC yang terbentuk sudah cukup baik karena garis kurva berada diatas garis diagonal. Umumnya pada data imbalance , dalam mengukur ketepatan klasifikasi menggunakan nilai AUC atau area dibawah kurva. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai area dibawah kurva (AUC) sebesar 0,7657 yang berarti model yang diajukkan sudah cukup baik.

## C. Tabel Klasifikasi
Uji  kesesuaian  model  dilakukan  untuk  melihat  apakah terdapat  perbedaan antara  hasil yang diperoleh dari  model dengan  hasil  rill  pada  data.  Uji  kesesuaian  model  dapat  dilakukan  dengan  tabel  klasifikasi  dan  nilai  AUC  (Hosmer, Lemeshow  &  Sturdivant  [10]).  Tabel  klasifikasi  digunakan  untuk  mengevaluasi  performansi  suatu  sistem  klasifikasi. Performansi  sistem  klasifikasi  menggambarkan  seberapa  baik  sistem  dalam  mengklasifikasikan  data.  Semakin  tinggi akurasi  klasifikasi  makan  performansi  teknik  klasifikasi  juga  semakin  tinggi.  Pada  tabel  klasifikasi  terdapat  nilai sensitivitas,  spesivisitas,  dan  akurasi  total.  Akurasi  total  menunjukkan  tingkat  keakurasian  sistem  dalam mengklasifikasikan data dengan benar. Sensitivitas adalah proporsi dari kelas positif yang terprediksi dengan benar atau akurasi  kelas  positif. Spesifisitas  adalah  proporsi  dari  kelas negatif  yang terprediksi  dengan benar atau akurasi  kelas negatif.
INFERENSI, Seminar Nasional Statistika XI 2022. ISSN: 0216-308X (Print) 2721-3862 (Online)
Tabel 4 Hasil tabel klasifikasi regresi logistik biner
Status Kepemilikan JKK Persentase Total Ketepatan Klasifikasi Tidak Punya Punya Status Kepemilikan JKK Tidak Punya 3430 970 78,0 Punya 1557 2806 64,3 71,2
Sumber: Sakernas 2021, diolah
Dapat  dilihat  dari  Tabel  3,  persentase  ketepatan  total  sebesar  71,2  persen.  Hal  tersebut  berarti  bahwa  secara keseluruhan  model  yang  terbentuk  dapat  mengklasifikasikan  semua  observasi  secara  tepat  sebesar  71,2  persen  dan sisanya yaitu sebesar 28,8 persen diklasifikasikan secara salah. Dari tabel hasil klasifikasi di atas juga dapat dilihat nilai sensitivity dan specificity .  Diperoleh  nilai  sensitivity  dari  model  sebesar  64,3  persen,  yang  berarti  bahwa  64,3  persen pekerja  sektor  informal  yang  memiliki  JKK  dapat  diprediksi  secara  tepat  kembali  kedalam  kelompok  pekerja  sektor informal  yang  berstatus  memiliki  JKK.  Sedangkan  nilai  specificity  yang  didapatkan  dari  model  adalah  sebesar  78,0 persen, yang berarti bahwa sebanyak 78,0 persen pekerja sektor informal yang berstatus tidak mempunya JKK dapat diprediksi secara tepat kembali kedalam kelompok pekerja sektor informal yang berstatus tidak mempunyai JKK.

## D. Uji Signifikan Parameter Secara Simultan
Pengujian signifikansi parameter secara simultan menggunakan uji Omnibus dan menghasilkan p-value sebesar 0,000 sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan tingkat signifikansi 5 persen, sudah cukup bukti untuk mengatakan variabel wilayah tempat tinggal, jenis kelamin, pendapatan, jumlah anggota rumah tangga, status perkawinan, usia, dan pendidikan berpengaruh signifikan terhadap status kepemilikan JKK secara simultan.

## E. Uji Signifikansi Secara Parsial
Uji parsial dilakukan setelah didapatkan hasil tolak H 0 pada uji simultan yang berarti minimal terdapat satu variabel independen yang berpengaruh terhadap status kepemilikan JKK oleh pekerja sektor informal di Provinsi Jawa Timur.
Tabel 5 Hasil pengolahan uji parsial regresi logistik biner Variabel 𝜷 ̂ p-value Odds Ratio Intercept -1,039 0,000* 0,354 Wilayah tempat tinggal (x 1 ) 0,690 0,000* 1,993 Jenis kelamin(x 2 ) -0,396 0,000* 0,673 Pendapatan(x 3 ) 1,599 0,000* 4,948 Status Perkawinan(x 4 ) 0,402 0,001* 1,495 Usia (x 51 ) -0,993 0,000* 0,370 𝑼𝒔𝒊𝒂 𝟏 (x 52 ) -1,182 0,000* 0,307 Pendidikan (x 6 ) 0,510 0,000* 1,665 Jumlah anggota rumah tangga(x 7 ) 0,871 0,001* 2,390 Sumber: Sakernas 2021, diolah Keterangan: *= signifikan pada 𝛼 = 5%
Tabel 5 menampilkan hasil pengujian yang dapat digunakan untuk menentukan pengaruh secara parsial dari variabel independen yang diuji. Penentuan keputusan dilakukan dengan melihat nilai p-value , ketika nilai p-value kurang dari 0,05  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  secara  parsial  variabel  tersebut  berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  status kepemilikan JKK oleh pekerja sektor informal di Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan tabel 5 dapat dilihat bahwa semua variabel independen terbukti memengaruhi status kepemilikan JKK oleh pekerja sektor informal di Provinsi Jawa Timur. Ketujuh  variabel  tersebut  adalah  wilayah  tempat  tinggal,  jenis  kelamin,  pendapatan,  status  perkawinan,  usia, pendidikan, dan jumlah anggota rumah tangga.
Dengan menggunakan metode regresi logistik biner, persamaan regresi logistik binner yang dibentuk adalah sebagai berikut.
𝑔̂(𝑥) =   −1,039 + 0,690𝑥 1 ∗ − 0,396𝑥 2 ∗ + 1,599𝑥 3 ∗ + 0,402𝑥 4 ∗ − 0,993𝑥 51 ∗ − 1,182𝑥 52 ∗ + 0,510𝑥 6 ∗ + 0,871𝑥 7 ∗
Keterangan: *= signifikan pada 𝛼 = 5%

## F. Rasio Kecenderungan (Odds Ratio)
Dari Tabel 5 dapat dilihat bahwa wilayah tempat tinggal yang dikategorikan dalam pedesaan dan perkotaan memiliki odds ratio sebesar 1,993 terhadap status kepemilikan JKK. Artinya kecenderungan pekerja sektor informal yang tinggal di  perkotaan  untuk  memiliki  JKK  1,993  kali  dibandingkan  dengan  pekerja  sektor  informal  yang  tinggal  di  daerah pedesaan, dengan asumsi variabel lain konstan. Hasil uji signifikansi menggunakan uji wald juga menghasilkan p-value
INFERENSI, Seminar Nasional Statistika XI 2022. ISSN: 0216-308X (Print) 2721-3862 (Online)
sebesar 0,000 yang artinya dengan tingkat signifikansi 5 persen, wilayah tempat tinggal berpengaruh signifikan terhadap status  kepemilikan  JKK  pada  pekerja  sektor  informal.  Penemuan  tersebut  sejalan  dengan  temuan  dari  Madya  dan Nurwahyuni [8] yang menyatakan bahwa pekerja informal yang tinggal di daerah perkotaan akan berpeluang memiliki JKK sebanyak 1,710 kali dari pekerja informal yang tingggal di daerah pedesaan.
Perkotaan menjadi wilayah sentralisasi dan distribusi pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial, dan pusat aktivitas perekonomiann. Persebaran informasi di wilayah perkotaan jauh lebih cepat dibandingkan wilayah pedesaan. Menurut Ardianingsih  et.al  [11]  yang  menjadi  faktor  pendukung  keikutsertaan  dalam  jaminan  sosial  ketenagakerjaan  adalah kurangnya  pemberitahuan  terkait  manfaat  yang  diberikan  para  regulator  terkait  jaminan  tersebut  sehingga  pekerja sektor  informal  memiliki  pengetahuan  yang  rendah  terkait  kebermanfaatan  jaminan  sosial  tersebut.  Hal  ini  makin diperparah oleh ketidaktahuan tenaga kerja informal dalam melakukan pendaftaran keikutsertaan program jaminan ini.
Selain itu, dari tabel 5 dapat dilihat bahwa variabel jenis kelamin yang diklasifikasikan menjadi perempuan dan laki – laki  memiliki odds  ratio sebesar  0,673  terhadap  status  kepemilikan  JKK  pada  pekerja  sektor  informal.  Artinya kecenderungan pekerja sektor informal berjenis kelamin laki – laki untuk memiliki JKK sebesar 1,486 kali dibandingkan perempuan  dengan  asumsi  variabel  lain  dianggap  konstan.  Dari  tabel  yang  sama  juga  dapat  dilihat  bahwa  dengan menggunakan  uji  Wald,  variabel  jenis  kelamin  menghasilkan  nilai p-value sebesar  0,000  yang  berarti  dengan  taraf signifikansi 5 persen sudah cukup bukti untuk mengatakan bahwa variabel jenis kelamin berpengaruh secara signifikan terhadap status kepemilikan JKK pada pekerja sektor informal. Hasil tersebut sejalan dengan temuan dari Madya dan Nurwahyuni [8] dimana pekerja informal berjenis kelamin perempuan memiliki peluang sebesar 0,66 kali lebih besar dalam hal kepemilikan JKK dibandingkan dengan laki-laki. Temuan ini konsisten dengan penelitian Suharto [12] dimana banyak sekali perempuan yang mengikuti aktivitas informal akan tetapi mereka bekerja tanpa gaji. Faktor tersebut dapat dikarenakan  perempuan  lebih  mudah  terkena  risiki  -risiko  yang  berkaitan  dengan  siklus  kehidupannya  dan  peran pentingnya di keluarga. Akan tetapi, perempuan banyak terlibat dalam aktivitas ekonomi informal akan tetapi mereka tidak mendapat perlindungan oleh jaminan sosial.
Pada tabel 5 juga dapat dilihat variabel pendapatan yang diklasifikasikan dalam pekerja yang pendapatannya kurang dari UMP dan pekerja dengan pendapatan lebih besar atau sama dengan UMP memiliki odds ratio sebesar 4,948 terhadap status  kepemilikan  JKK  pada  pekerja  sektor  informal.  Artinya  kecenderungan  pekerja  sektor  informal  dengan pendapatan lebih dari atau sama dengan UMP untuk memiliki JKK sebesar 4,948 dibandingkan dengan pekerja sektor informal yang memiliki pendapatan kurang dari UMP dengan asumsi variabel lain dianggap konstan. Hasil uji Wald pada tabel 5 menunjukkan bahwa variabel pendapatan berpengaruh secara signifikan terhadap status kepemilikan JKK karena nilai p-value variabel tersebut adalah 0,000. Hasil tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Madya dan Nurwahyuni [8] dimana mereka menemukan tingkat pendapatan tenaga kerja informal yang sangat tinggi akan berpeluang memiliki JKK sebesar 0,560 kali lebih tinggi dari pada tenaga kerja dengan penghasilan dibawahnya. Status ekonomi yang semakin baik menandakan tingkat pendapatan yang juga semakin baik sehingga memberikan akses seseorang dalam memiliki asuransi dan memanfaatkan pelayanan asuransi tersebut [13].
Variabel  status  perkawinan  yang  dikategorikan  menjadi  pernah  menikah  dan  belum  menikah  memiliki odds  ratio sebesar  1,495  terhadap  status  kepemilikan  JKK  pada  pekerja  sektor  informal.  Artinya  kecenderungan  pekerja  sektor informal  yang  pernah  menikah  untuk  memiliki  JKK  sebesar  1,495  kali  dibandingkan  dengan  pekerja  sektor  informal yang berstatus belum pernah menikah dengan asumsi variabel lain dianggap konstan. Pada hasil uji Wald diperoleh nilai p-value sebesar 0,001 yang berarti dengan tingkat signifikansi 5 persen, sudah cukup bukti untuk mengatakan bahwa variabel status perkawinan berpengaruh secara signifikan terhadap status kepemilikan JKK pada pekerja sektor informal di Provinsi Jawa Timur. Hal ini tidak sejalan dengan dengan penelitian yang dilakukan oleh Madya dan Nurwahyuni [8] yang menemukan bahwa tenaga kerja yang menikah berpeluang sebesar 0,930 kali lebih besar dari pada tenaga kerja yang  tidak  menikah  untuk  memiliki  JKK.  Baros  [7]  menemukan  bahwa  seseorang  yang  berstatus  kawin  memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk memiliki jaminan kesehatan dibandingkan dengan yang berstatus tidak kawin.
Variabel  usia  berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  status  kepemilikn  JKK.  Hal  ini  dapat  diketahui  dari  nilai p- valuenya yang sebesar 0,000. Odds ratio dari variabel tersebut adalah 0,370 untuk pekerja informal dengan rentang usia 25-59 tahun dan 0,307 untuk pekerja informal dengan rentang usia 65 tahun keatas terhadap status kepemilikan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) pada pekerja sektor informal. Artinya kecenderungan pekerja sektor informal dengan usia 15-24 tahun  keatas  sebesar  2,70  kali  untuk  memiliki  Jaminan  Kecelakaan  Kerja  (JKK)  dibandingkan  dengan  pekerja  sektor informal yang berusia 25-59 tahun dan 3,257 kali dibandingkan dengan pekerja sektor informal yang berusia 65 tahun keatas. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nosratnejad et al. [14] yang mengatakan bahwa semakin bertambah usia menunjukkan berkurangnya kemauan untuk membayar asuransi.
Variabel pendidikan yang diklasifikasikan menjadi kurang dari sama dengan SMP dan lebih dari sama dengan SMA memiliki odds  ratio sebesar  1,665  terhadap  status  kepemilikan  Jaminan  Kecelakaan  Kerja  (JKK)  pada  pekerja  sektor informal. Artinya kecenderungan pekerja sektor informal dengan pendidikan tertinggi yang ditamatkan minimal SMA untuk memiliki Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar 1,665 kali dibandingkan dengan pekerja sektor informal yang memiliki pendidikan maksimal SMP dengan asumsi variabel lain dianggap konstan. Selain itu hasil uji Wald diperoleh nilai p-value sebesar 0,000 yang berarti dengan tingkat signifikansi 5 persen, sudah cukup bukti untuk mengatakan bahwa variabel pendidikan berpengaruh secara signifikan terhadap status kepemilikan Jaminan Kecelakaan Kerja pada pekerja sektor  informal.  Hasil  tersebut  sejalan  dengan  temuan  dari  Madya  dan  Nurwahyuni  [8]  yang  mengatakan  bahwa
INFERENSI, Seminar Nasional Statistika XI 2022. ISSN: 0216-308X (Print) 2721-3862 (Online)
semakin tinggi tingkat pendidikan tenaga kerja informal akan semakin berluang memiliki JKK yaitu sebesar 1,94 kali lebih tinggi dari pada tenaga kerja informal yang berpendidikan rendah. Purnama [15] mengatakan bahwa Pelaksana Askesos  adalah  mereka  yang  terlibat  secara  langsung  dalam  kegiatan  Askesos  yaitu  pengelola,  pendamping,  tim pengendali dan petugas dari PT. Jamsostek.
Hal terakhir yang dapat dilihat dari tabel 5 adalah variabel jumlah anggota rumah tangga yang dikategorikan menjadi lebih dari 4 anggota rumah tangga dan kurang dari atau sama dengan 4 memiliki odds ratio sebesar 2,390 terhadap status kepemilikan  Jaminan  Kecelakaan  Kerja  (JKK)  pada  pekerja  sektor  informal.  Artinya  kecenderungan  pekerja  sektor informal dengan jumlah anggota keluarga kurang dari atau sama dengan 4 untuk memiliki Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar 2,390 dibandingkan dengan pekerja sektor informal yang memiliki jumlah anggota keluarga kurang dari 4. Hal lainnya yang dapat dilihat adalah variabel jumlah ART berpengaruh secara signifikan terhadap status kepemilikan Jaminan  Kecelakaan  Kerja  (JKK)  karena  berdasarkan  uji wald diperoleh p-value sebesar  0,001.  Salma  [16]  mengatakan bahwa dengan pertimbangan pendapatan tetap, keluarga ideal dengan jumlah anggota kurang dari atau sama dengan 4 orang akan cenderung untuk lebih tidak merasa berat dalam membayar iuran jaminan kesehatan nasional sesuai dengan sesuai dengan beban seluruh anggota rumah tangga.

## V.  KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  hasil  dan  pembahasan,  maka  dari  penelitian  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  persentase  pekerja  sektor informal yang memiliki jaminan kecelakaan kerja (JKK) tertinggi ditemukan pada pekerja di wilayah perkotaan, berjenis kelamin  laki – laki,  memiliki  pendapatan  lebih  besar  atau  sama  dengan  upah  minimum  Provinsi,  pekerja  dengan golongan usia 25-59 tahun, berstatus belum pernah menikah, jumlah anggota rumah maksimal 4 orang, dan memiliki pendidikan  minimal  SMA.  Dari  hasil  pengolahan  data  dan  analisis,  didapatkan  variabel  yang  secara  signifikan memengaruhi status kepemilikan jaminan kecelakaan kerja (JKK) oleh pekerja sektor informal di Provinsi Jawa Timur tahun 2021 adalah variabel wilayah tempat tinggal, jenis kelamin, pendapatan, status perkawinan, usia, jumlah anggota rumah tangga, dan tingkat pendidikan.
Pekerja sektor informal yang memiliki kecenderungan lebih besar untuk mempunyai Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) adalah pekerja sektor informal dengan karakteristik bertempat tinggal di wilayah perkotaan, berjenis kelamin laki – laki, memiliki  pendapatan  lebih  besar  atau  sama  dengan  upah  minimum  provinsi,  berstatus  pernah  menikah,  memiliki rentang usia 15-25 tahun, pendidikan minimal SMA, dan jumlah anggota rumah tangga maksimal 4 orang.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan," Jakarta: Sekretariat Negara, 2003.
[2] Badan Pusat Statistik (BPS), "Februari 2021: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 6,26 persen," Jakarta: BPS, 2021.
[3] Humas UGM, "Peran Sektor Informal di Indonesia" [Online]. Available: https://www.ugm.ac.id/id/newsPdf/1756- peran-sektor-informal-di-indonesia.
[4] N.  Taufiq,  "Pengaruh  dinamika  sektor  pekerjaaan  terhadap  dinamika  kemiskinan  di  Indonesia:  The  effect  of employment dinamics in Indonesia. November 2018," website e-journal kemsos.go.id, 2017.
[5] T.  Listyorini,  "Pelaksanaan  program  BPJS  Ketenagakerjaan  bagi  Pekerja  Informal  di  Bidang  Peternakan  dan Pertanian Di Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman," Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 1 – 14, 2016.
[6] N. Gundogan and M. K. Bicerli, "Urbanization and Labour Mrket Informality in Developing Countries," Munich Personal RePEc Archive Paper, No.1827, 2009.
[7] W. A. Baros, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepemilikan Jaminan Kesehatan: Analisa Data Susenas 2013," Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia, vol. 4, no. 1, pp. 20 – 25, 2015.
[8] S. D. Madya and A. N. Atik Nurwahyuni, "Determinan Sosial Ekonomi Kepemilikan Jaminan Kecelakaan Kerja pada Tenaga Kerja Informal di Indonesia: Analisis Data SUSENAS 2017," Jurnal Ekonomi Kesehatan Indonesia, vol. 3, no. 2, pp. 76-83, 2019.
[9] D. W. Hosmer, S. Lemeshow, and R. X. Sturdivant, "Applied logistic Regression (3rd ed)," New Jersey: John Wiley & Sons, 2013.
[10] V.  Ganganwar,  "An  overview  of  classification  algorithms  for  imbalanced  datasets,"  International  Journal  of Emerging Technology and Advanced Engineering, 2012.
[11] A.  Ardianingsih,  "Analisis  Kepesertaan  Jaminan  Sosial  Ketenagakerjaan  Pada  Pekerja  Sektor  Informal  di  Kota Pekalongan," Jurnal Litbang Kota Pekalongan, vol. 19, no. 2, pp. 143-150, 2021.
[12] E.  Suharto,  "Kemiskinan  dan  Perlindungan  Sosial  di  Indonesia:  Menggagas  Model  Jaminan  Sosial  Universal Bidang Kesehatan," Bandung: Penerbit Alfabeta, 2009.
[13] D.  Satriawan,  "Faktor-Faktor  yang  Memengaruhi  Kepemilikan  Jaminan  Kesehatan  Pekerja  Sektor  Informal  di Indonesia," Tata Loka, vol. 23, no. 2, pp. 263-281, 2020.
[14] S. Nosratnejad et al., "Willingness To Pay for Social Health Insurance in Iran," Global Journal of Health Science, vol. 6, no. 5, pp. 154 – 163, 2014.
INFERENSI, Seminar Nasional Statistika XI 2022. ISSN: 0216-308X (Print) 2721-3862 (Online)
[15] A. Purnama, "Analisis Perlindungan Jaminan Sosial bagi Pekerja Informal," Jurnal PKS, vol. 14, no. 2, pp. 149 – 162,
2015.
[16] S.  B.  Purwaningsih,  "Faktor-Faktor  yang  Berpengaruh  dengan  Keikutsertaan  Masyarakat  dalam  Jaminan Kesehatan Nasional di Desa Tegalsari Kabupaten Ponorogo," Journal of Chemical Information and Modeling, vol. 53, no. 9, pp. 1689 – 1699, 2016.
©  2023  by  the  authors.  This  work  is  licensed  under  a  Creative  Commons  Attribution- ShareAlike 4.0 International License ( http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ).