## Konsep Good Governance Di Desa

## Konsep Good Governance Di Desa
Siti Khoiriah, dan Yuswanto
Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Indonesia E-mail : siti.khoiriah@fh.unila.ac.id

## Abstract
Good governance as part of the reform agenda is basically a condition that is aspired to in every aspect of government that interacts with society, especially rural communities. This highly aspired condition is based on an understanding of the principles that apply good  governance,  including:  accountability,  transparency,  transparency,  rule  of  law, justice,  participation,  decentralization,  togetherness,  professionalism,  responsiveness, effectiveness  and  efficiency,  and  competitiveness.  All  of  this  illustrates  that  the character  of  the  village  as  a  self-governing  community  is  much  broader  and  more capable. The main task carried out by the village government is to create a democratic life,  to  provide  good  social  services  so  that  it  can  bring  its  citizens  to  a  prosperous, peaceful,  and  just  life.  This  leads  to  the  practice  of  village  good  governance  in Indonesia.
Key words : Good Governance, and Village.

## Abstrak
Good  governance sebagai  bagian  agenda  reformasi  pada  dasarnya  merupakan  suatu kondisi  yang  dicita-citakan  pada  setiap  aspek  pemerintahan  yang  berinteraksi  pada masyarakat,  lebih-lebih  masyarakat  pedesaan.  Kondisi  yang  sangat  dicita-citakan  ini didasarkan  pada  pemahaman  atas  prinsip-prinsip  yang  mendasari good  governance , meliputi: akuntabilitas, transparansi, kesetaraan, supremasi hukum, keadilan, partisipasi, desentralisasi,  kebersamaan,  profesionalitas,  cepat  tanggap,  efektif  dan  efisien,  dan berdaya  saing.  Dari  semua  ini  memberikan  gambaran  bahwa  karakter  desa  sebagai selfgoverning  community jauh  lebih  luas  dan  cakap.  Tugas  utama  yang  diemban pemerintah  desa  adalah  menciptakan  kehidupan  demokratik,  memberikan  pelayanan sosial  yang  baik  sehingga  dapat  membawa  warganya  pada  kehidupan  yang  sejahtera, rasa tentram, dan berkeadilan. Hal itu mengarah pada praktik good governance desa di Indonesia.
Kata kunci : Good Governance , dan Desa .
Volume 19 Nomor 1, Halaman 146-158 Istinbath : Jurnal Hukum ISSN : Print 1829-8117 – Online 2527-3973
J u r n a l   H u k u m

## ISTINBATH

## Pendahuluan
UNDP  ( United Nations  Development  Programme ) dan World  Bank pada tahun 1998 memperkenalkan terminologi baru yang disebut sebagai good governance . World Bank  mendefinisikan  good  governance  sebagai  suatu  penyelenggaraan  manajemen pembangunan  yang  solid  dan  bertanggung  jawab,  sejalan  dengan  prinsip  demokrasi, pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik  secara  politik  maupun  administratif,  menjalankan  disiplin  anggaran  serta penciptaan legal  and  political  framework bagi  tumbuhnya  aktivitas  usaha. 1 Good governance ini  mencuat  di  kalangan  pemerintah,  akademisi,  dan  LSM  (Lembaga Swadaya  Masyarakat).  Saat  ini good  governance sedang  menjadi  acuan  dalam  usaha perbaikan birokrasi sesuai dengan tuntutan reformasi. Good governance sebagai bagian agenda  reformasi  pada  dasarnya  merupakan  suatu  kondisi  yang  dicita-citakan  pada setiap  aspek  pemerintahan  yang  berinteraksi  pada  masyarakat,  lebih-lebih  masyarakat pedesaan.  Kondisi  yang  sangat  dicita-citakan  ini  didasarkan  pada  pemahaman  atas prinsip-prinsip yang mendasarinya.
Good  governance identik  sebagai  kepemerintahan  yang  baik.  Adapula  yang mengartikannya sebagai tata pemerintahan yang baik dan ada pula yang mengartikannya sebagai  sistem  pemerintahan  yang  baik.  Selanjutnya  dijelaskan  pula  bahwa  istilah governance merupakan proses penyelenggaraaan kekuasaan negara dalam melaksanakan public  good  and  services .  Lembaga  Administrasi  Negara  memberikan definisi good governance adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung  jawab,  serta  efisien  dan  efektif,  dengan  menjaga  sinergitas  interaksi  yang konstruktif  diantara  ranah-ranah  negara,  sektor  swasta  dan  masyarakat.  Tujuan  utama
1 Kharisma Bayu, “Good Governance Sebagai Suatu Konsep Dan Mengapa Penting Dalam Sektor Publik Dan Swasta (Suatu Pendekatan Ekonomi Kelembagaan), Jurnal Buletin Studi Ekonomi,” Jurnal Buletin Studi Ekonomi , 2014, hlm. 9.
Istinbath: Jurnal Hukum Website : http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/index
Received :2021-05-16|Published : 2022-06-30.
This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons  Attribution  4.0  International  License ,  which  permits  unrestricted  use, distribution,  and  reproduction  in  any  medium,  provided  the  original  work  is properly cited.
good  governance adalah  tercapainya  kondisi  pemerintahan  yang  dapat  menjamin kepentingan pelayanan publik secara imbang dengan melibatkan kerjasama antar semua pihak  atau  stakeholders  seperti  negara,  masyarakat  madani  dan  sektor  swasta.
UNDP  ( United  Nations  Development  Program )  mengemukakan  bahwa  prinsip dalam  praktek  penyelenggaraan  tata  pemerintahan  yang  baik  ( good  governance ), meliputi:  partisipasi  ( participation ),  penegakan  hukum  ( rule  of  law ),  transparansi ( transparency ),  orientasi  consensus  ( consensus  orientation ),  keadilan  ( equity ), efektivitas  dan  efisiensi  ( effective-ness  and  efficiency ),  akuntabilitas  ( accountability ), visi  strategis  ( strategic  vision ).  Pada  tahun  2003,  Lembaga  Administrasi  Negara menjelaskan  tentang  prinsip good  governance ,  meliputi:  akuntabilitas,  transparansi, kesetaraan,  supremasi  hukum,  keadilan,  partisipasi,  desentralisasi,  kebersamaan, profesionalitas, cepat tanggap, efektif dan efisien, dan berdaya saing. 2

## Metodelogi Penelitian
Penelitian ini bersifat doktrinal atau normatif yang bertujuan untuk menemukan, mengkaji,menjelaskan,menganalisis  semua  dokumen,referensi,fakta,teori-teori,doktrin dan  undang-undang  yang  berhubungan  dengan good  governance desa  di  Indonesia. Adapun  pendekatan  perundang-undangan  ( StatuteApproach )  serta  menggunakan content   theory sebagai   teknik   analisis   bahan   hukum. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menganalisis konsep good governance desa di Indonesia.

## Pembahasan

## Demokrasi dan Birokrasi
Birokrasi  sebagai  suatu  sistem  organisasi  formil  dimunculkan  pertama  sekali oleh  Max  Weber  pada  tahun  1947,  menurutnya  birokrasi  merupakan  tipe  ideal  bagi semua  organisasi  formil.  Organisasi  yang  mengikuti  sistem  birokrasi  ini  ciri-cirinya adalah  pembagian  kerja  dan  spesialisasi,  orientasi  impersonal,  kekuasaan  hirarkis, peraturan-peraturan,  karir  yang  panjang,  dan  efisiensi.  Di  banyak  negara  birokrasi memainkan  peranan  aktif  di  dalam  proses  politik  dan  birokrasi  menggunakan  banyak aktifitas-aktifitas,  diantaranya  usaha-usaha  yang  terpenting  berupa  implementasi undang-undang,  persiapan  proposal  legislatif,  peraturan  ekonomi,  lisensi  dalam perekonomian  dan  masalah-masalah  profesional,  dan  membagi  pelayanan  dalam
2 Achmad Aminudin, “Implementation of Good Village Governance in Village Development,” Journal of Public Administration and Local Governance, JPALG Vol. 3, no. No.1 (2019): hlm. 2-3.
keadaan  sejahtera  dan  memberikan  ketentraman.  Birokrat  yang  telah  membentuk  dan memerintah  masyarakat  maka  masyarakat  tersebut  akan  menjadi  masyarakat- masyarakat  birokratis  yang  nantinya  masyarakat  tersebut  akan  menjadi  birokrasi- birokrasi  masyarakat  yang patuh  dan tunduk  pada pengaruh sikap-sikap dan  nilai-nilai para birokrat, karena adanya perubahan sikap dari masyarakat akan bergantung kepada pengaruh para birokrat. Kondisi ini akan cepat menjerat masyarakat akan runtuhya nilai- nilai  demokrasi  sehingga  ada  suatu  pertentangan  dengan  nilai-nilai  tersebut  yang dianggap sebagai suatu problema yang memerlukan jalan keluar. 3
Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani, definisi yang paling singkat tentang demokrasi  adalah  apa  yang  diucapkan  oleh  Abraham  Lincoln  di  Gettysburg, Pensylvania,  Amerika  Serikat  tahun  1863  yaitu  pemerintahan  dari  oleh  dan  untuk rakyat.  Hakikat  dari  demokrasi  adalah  bahwa  rakyat  memerintah  atau  melakukan pemerintahan  oleh  dirinya  ( government  by  the  people )  (majalah  Koridor,  1994:  3,4), demokrasi  megandung  dua  dimensi  kontes  dan  partisipasi  yang  menurut  Robert  Dahl merupakan  hal  menentukan  bagi  demokrasi.  Demokrasi  juga  menerapkan  adanya kebebasan  sipil  dan  politik  yaitu  kebebasan  berbicara,  menerbitkan,  berkumpul  dan berorganisasi,  yang  dibutuhkan  bagi  perdebatan  politik  dan  pelaksanaan  kampanye- kampanye pemilihan itu.
Satya  arinando  menuliskan  aspek-aspek  partisipasi  dalam  pembangunan  yaitu: 4 1)  terlibatnya  dan  ikut  sertanya  rakyat  sesuai  dengan  mekanisme  proses  politik  dalam suatu  negara  untuk  turut  menentukan  arah,  strategi,  dan  kebijaksanaan  pembangunan yang  dilakukan  pemerintah.  2)  meningkatnya  artikulasi  (kemampuan)  untuk merumuskan  tujuan-tujuan  dan  terutama  cara-cara  dalam  merencanakan  tujuan  itu sebaiknya.  3)  partisipasi  masyarakat  dalam  kegiatan-kegiatan  nyata  yang  konsisten dengan arah, strategi, dan rencana yang telah ditentukan dalam proses politik. 4) adanya perumusan  dan  pelaksanaan  program-program  partisipatif  dalam  pembangunan  yang berencana.
David  Held  menyatakan  penyelenggaraan  negara  berdasarkan  demokrasi bertumpu  pada  ada  7  prinsip  utama  yaitu:  1)  masyarakat  harus  harus  terlibat  dalam membuat undang-undang, memutuskan kebijaksanaan umum dan melaksanakan hukum
3 Dara Aisyah, hubungan Birokrasi Dengan Demokrasi (usu.ac.id). diakses 15 Maret 2022
4 Satya Arinanto, “Tranparansi Birokrasi, Partisipasi Publik, dan Peran Kontrol Lembaga -lembaga Hukum dalam Perwujudan Negara Hukum, Hukum dan Pembangunan,” Maret 2001, hlm. 3.
dan  urusan  pemerintahan.  2)  masyarakat  secara  perseorangan  harus  terlibat  dalam pembuatan  keputusan  yang  penting  dalam  arti  memutuskan  hukum-hukum  publik  dan masalah-masalah  kebijaksanaan  umum.  3)  para  penguasa  memiliki  kewajiban  untuk mempertanggung jawabkan tindakan-tindakannya kepada masyarakat. 4) para penguasa bertanggung jawab kepada perwakilan dari masyarakat.  5) para penguasa harus dipilih oleh  masyarakat.  6)  para  penguasa  dipilih  melalui  representatif/perwakilan  dari masyarakat  dan  7)  para  penguasa  harus  bertindak  sesuai  dengan  kepentingan masyarakat.
Berdasarkan  model  demokrasi  David  Held  diatas,  maka  untuk  kasus  negara berkembang  seperti  Indonesia  demokrasi  yang  muncul  sangat  bergantung  kepada perilaku elit  politik dan  struktur budaya, ekonomi  dan ideologi  yang menjadi panutan, khususnya  dalam  cara  pandang  terhadap  pembangunan  politik.  Demokrasi  yang  dapat menghambat  nilai-nilai  kultural  menurut  seorang  Indonesianist  Benedict  R.O.G Anderson  yaitu  prinsip  faham  demokrasi  pandangan  Jawa  yang  sangat  mempengaruhi sistem politik dan proses demokratisasi Indonesia.
Friedrich  dan  Finer  bimbang  terhadap  masalah  kesesuaian  praktek-praktek administrasi negara modern dengan nilai-nilai demokrasi, karena mereka percaya bahwa bukan  fungsi  memerintah  yang  dijalankan  pejabat  yang  menimbulkan  masalah  tetap cara  menggunakan  kekuasaan  itulah  yang  menjadi  masalahnya,  hal  itu  perlu  dilihat bagaimana  masing-masing  karakteristik  antara  birokrasi  dan  demokrasi  digunakan dalam usaha mendiagnosis dan menyembuhkan masalah yang terjadi. 5
Hubungan  antara  birokrasi  dan  demokrasi  kendati  seolah  bertentangan  tetapi saling  melengkapi.  Paradoksal  akibat  kenyataan  bahwa  negara  demokrasi  yang  efektif justru memerlukan birokrasi yang berfungsi baik. Konsep kaku yang ditempelkan secara negatif  pada  birokrasi  justru  diperlukan  agar  negara  demokratis  berfungsi  baik. Birokrasi  dan  demokrasi  mungkin  seolah  bertentangan.  Namun,  sebenarnya  keduanya saling melengkapi demi terciptanya pemerintahan yang efektif dan responsif. Keduanya memberikan  manfaat  bagi  masyarakat.  Tanggapnya  pemerintahan  demokratis  harus diimbangi  dengan  kepastian  dan  kenetralan  yang  ada  di  lembaga  birokrasi.  Demikian halnya  proses-proses  demokratis  diperlukan  demi  mengabsahkan  proses  pemerintahan
5 Ibid, hlm 2-4
dan menghasilkan perundang-undangan yang benar-benar diinginkan warganegara. Sifat saling melengkapi birokrasi dan demokrasi ini esensial bagi good governance . 6

## Good Governance di Desa
Prinsip dasarnya, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberi amanat  kepada  negara  untuk  memberikan  pengakuan  (rekognisi)  dan  perlindungan (proteksi)  terhadap  aspek-aspek  yang  berkaitan  dengan  masyarakat  desa.  Karena  itu Undang-Undang  Desa  yang  disusun  ini  bukanlah  Undang-Undang  Desa  (yang menyeluruh) melainkan Undang-undang tentang tata kelola ( governanc e) Desa. 7
Indonesia  sebagai  negara  hukum  yang  dinyatakan  dalam  Pasal  1  ayat  (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: “Negara Indonesia  adalah  Negara  Hukum.”  Dalam  hal  pemerintahan  yang  berdasarkan peraturan-peraturan  hukum  dimaksudkan  untuk  memagari  pemerintahan  dalam melaksanakan  urusan  pemerintahannya  harus  berdasarkan  dan  tunduk  pada  peraturan perundang-undangan.  Aristoteles  mengatakan  bahwa  negara  yang  baik  merupakan negara  yang  diperintahkan  oleh  konstitusi  dan  memiliki  kedaulatan  peraturan perundang-undangan. 8
Fenomena  perkembangan  demokrasi  ternyata  sesederhana  yang  dibayangkan. Kedaulatan  rakyat  pada  tingkat  desa  kendati  telah  dibingkai  dalam  konstruksi  regulasi yang seragam, dalam praktiknya memiliki beragam corak.Dalam konteks birokrasi desa, sebelum  disahkannya  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa,  birokrasi desa  terjadi  karena  beberapa  faktor  dan  sangat  berpengaruh  besar  pada  pola penyelenggaraan  pemerintahan  desa. Pertama ,  stigma  sebagai  penguasa  desa  yang hegemonik. Kedua , trauma oposisi dari lawan politik. Ketiga , pemahaman yang kurang memadai  tentang  system  pemerintahan  yang  demokratik. Keempat ,  stigma  system kekuasaan formal-strukturan yang harus lebih diikuti dan dipatuhi, mengingat walaupun rakyat  desa  yang  memilih  kepala  desa,  tetapi  secara  formal,  rakyat  sangat  sulit memberhentikannya secara langsung, ketimbang kekuasaan formal-struktur diatasnya . 9
6 ,Hubungan Birokrasi dengan Demokrasi (setabasri.com). diakses 13 Maret 2022
7 “Naskah Akademik Rancangan Undang - Undang Desa,” t.t., hlm. 16.
8 Yessyca Femilia & Uu Nurul Huda, “Kewenangan Desa Dalam Penataan Ruang Berdasarkan Undang-Un dang Desa,” Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol. 14, no. No. 1 (Juni 2020): hlm. 132.
9 Kemas Arsyad Somad, “Reformasi Birokrasi Desa Menu ju Pemerintahan Desa yang Demokratis, Masalah- Masalah Hukum” Jilid 41, no. No. 4 (Oktober 2012): hlm. 491.
Kedudukan desa sebagai pemerintahan yang berada dalam sistem pemerintahan kabupaten/kota  sebagaimana  ditegaskan  dalam  Pasal  200  UU  Nomor  32  Tahun  2004. Dalam  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014,  desa  berkedudukan  dalam  wilayah kabupaten/kota. Hal ini sama halnya dengan keberadaan kabupaten/kota dalam wilayah provinsi.  “Bawah”  juga  berarti  bahwa  desa  merupakan  organisasi  pemerintahan  yang berhubungan  secara  langsung  dan  menyatu  dengan  kehidupan  sosial,  budaya  dan ekonomi masyarakat. Penggunaan istilah “bawah” itu juga memiliki kesamaan dengan istilah  “depan”  dan  “dekat”.  Istilah  “depan”  berarti  bahwa  desa  langsung  berkaitan dengan  warga  baik  dalam  bidang  pemerintahan,  pelayanan,  pembangunan, pemberdayaan  maupun  hal  yang  berkaitan  dengan  warga  masyarakat.Sebagian  besar warga  masyarakat  Indonesia  selalu  datang  kepada  pemerintah  desa  setiap  akan memperoleh pelayanan  maupun menyelesaikan  berbagai  masalah sosial. Dalam hal  itu pemerintah dan perangkat desa, yang berbeda dengan pemerintah dan perangkat daerah, harus siap bekerja melayani  masyarakat  tanpa henti, tidak mengenal  cuti  dan istirahat. Sedangkan  istilah  “dekat”  dapat  diartikan  bahwa  secara  administratif  dan  geografis, pemerintah  desa  dan  warga  masyarakat  mudah  untuk  saling  menjangkau  dan berhubungan.  Secara  sosial,  “dekat”  berarti  bahwa  desa  menyatu  dengan  denyut kehidupan  sosial  budaya  sehari-hari  masyarakat  setempat.  Dua  pandangan  itu  saling bersinggungan  dan  beririsan.  Sesuai  dengan  pertimbangan  konstitusional,  historis  dan sosiologis,  porsi  desa  sebagai selfgoverning  community jauh  lebih  besar  dan  kuat daripada  porsi  desa  sebagai local  selfgovernment .  Desa  sebagai selfgoverning community sangat  berbeda  dengan  pemerintahan  desa  yang  ada  saat  ini,  pemerintahan secara  umum  maupun  pemerintahan  daerah  dalam  hal  kewenangan,  struktur  dan perangkat  desa,  serta  tatakelola  pemerintahan  desa.  Sejalan  dengan  asas  rekognisi  dan subsidiaritas,  desa  memiliki  kewenangan  berdasarkan  hak  asal-usul  dan  kewenangan lokal berskala desa, yang tentu sangat  berbeda dengan kewenangan pemerintah daerah baik  provinsi/kabupaten/kota.  Dalam  hal  kaidah  pemerintahan,  desa  memiliki musyawarah  desa,  sebagai  sebuah  wadah  kolektif  antara  pemerintah  desa,  Badan Permusyawaratan  Desa,  lembaga  kemasayarakatan,  lembaga  adat  dan  komponen- komponen masyarakat luas, untuk menyepakati hal-hal strategis yang menyangkut hajat hidup  desa.  Dari  semua  ini  memberikan  gambaran  bahwa  karakter  desa  sebagai self governing community jauh lebih luas dan cakap.
Pemerintahan  desa  sebagai  lembaga  perpanjangan  pemerintah  pusat  yang memiliki peran strategis dalam pengaturan masyarakat desa/kelurahan dan keberhasilan pembangunan nasional. Hal ini dikarenakan, pemerintah desa memiliki peran signifikan dalam  pengelolaan  proses  sosial  di  dalam  masyarakat.  Tugas  utama  yang  diemban pemerintah  desa  adalah  menciptakan  kehidupan  demokratik,  memberikan  pelayanan sosial  yang  baik  sehingga  dapat  membawa  warganya  pada  kehidupan  yang  sejahtera, rasa  tentram,  dan  berkeadilan.  Dalam  mewujudkan  tugas  tersebut,  pemerintah  desa dituntut  untuk  melakukan  perubahan  secara  “radikal”,  baik  dari  segi  kepemimpinan maupun kinerja birokrasi yang berorientasi pada pelayanan desa, sehingga benar-benar semakin mengarah pada praktik good governance , bukan bad governance .
Otonomi dan demokrasi desa yang dibingkai dalam undang-undang tentang desa bukan sekadar perkara kelembagaan semata, melainkan mempunyai dasar filosofis yang dalam.  Kita  sangat  memerlukan  bangsa  yang  mandiri-bermartabat,  butuh  negara (pemerintah)  yang  kuat  (berkapasitas  dan  bertenaga)  dan  demokratis.  Penguatan otonomi daerah dan “otonomi Desa” menjadi bagian dari cita-cita itu, sekaligus hendak membangun  imajinasi  Indonesia  yang  kuat  dan  sempurna,  yang  melampui  ( beyond ) sentralisme  dan  lokalisme.  Bangsa  IndonesiaI  akan  menjadi  lebih  kuat  bila  ditopang oleh kedaulatan rakyat serta kemandirian daerah dan desa, yakni pemerintah pusat yang “menghargai”  pemerintah  lokal  dan  lokal  yang  “menghormati”  pemerintah  pusat. Kemandirian  desa  akan  menjadi  fondasi  dan  kekuatan  bangsa  dan  imajinasi  Indonesia itu. Jika desa selamanya marginal dan tergantung, maka justru akan menjadi beban berat pemerintah dan melumpuhkan fondasi NKRI. Kedepan kita membutuhkan desa sebagai entitas  lokal  yang  berkekuatan  secara  sosial,  berdaulat  secara  politik,  berkemampuan secara ekonomi dan bermartabat secara budaya. Kemandirian desa bukanlah kesendirian desa  dalam  menghidupi  dirinya  sendiri.  Kemandirian  desa  pasti  tidak  berdiri  di  ruang yang  hampa  politik,  tetapi  juga  terkait  dengan  dimensi  keadilan  yang  keberadaannya dalam  konteks  relasi  antara  desa  (sebagai  entitas  lokal)  dengan  kekuatan  supradesa (pusat  dan  daerah)  yang  lebih  besar.  Secara  lokal,  kemandirian  desa  berarti  kapasitas dan  inisiatif  lokal  yang  kuat.  Inisiatif  lokal  adalah  gagasan,  kehendak  dan  kemauan entitas  desa  yang  berbasis  pada  kearifan  lokal,  komunalisme  dan  modal  sosial (kepemimpinan,  jaringan  dan  solidaritas  sosial).  Dengan  demikian,  inisiatif  lokal  yang
dimiliki  oleh  masyarakatharus  kuat  karena  merupakan  fondasi  lokal  bagi  kemandirian desa. 10
Lebih  lanjut  Dwipayana  dan  Eko  (2003)  menjelaskan  bahwa  apabila  konsep good  governance diletakkan  dalam  lingkup  desa  maka  ada  dua  isu  strategis  yang penting  untuk  diperhatikan. Pertama ,  isu  pemerintahan  demokratis  ( democratic govermance ),  yaitu  pemerintah  desa  yang  bertumpu  pada  partisipasi  masyarakat, dikelola  dengan  akuntabilitas  dan  transparansi  oleh  masyarakat,  dan  kemudian dimanfaatkan  sebaik-baiknya  untuk  responsivitas  masyarakat. Kedua ,  hubungan  antar elemen governance di  desa  didasarkan  pada  prinsip  kesejajaran,  keseimbangan,  dan kepercayaan  dalam  melakukan  pembangunan  desa  secara  kolektif  menujutercapainya kebaikan bersama ( common good ).
Good  governance secara  umum  dimaknai  sebagai  konsensus  yang  dicapai pemerintah,  warga  negara,  dan  sektor  swasta  dalam  penyelenggaraan  pemerintah  yang baik dan bertanggung jawab (UNDP, 1997). Namun, pandangan komprehensif dan lebih kontekstual di level desa dijelaskan oleh Dwipayana dan Eko (2003) bahwa mainstream konsep good  governance selama  ini  menekankan  pada  tiga  poros  utama  yaitu  negara, masyarakat  sipil,  dan  swasta.  Maka,  pemetaan governance di  desa  terdiri  dari  empat elemen  utama  yaitu  pemerintah  desa,  masyarakat  politik  (Badan  Perwakilan  Desa), masyarakat  sipil  (terdiri  dari  institusi  dan  organisasi  sosial),  dan  masyarakat  ekonomi (organisasi  masyarakat  ekonomi,  arena  produksi  dan  distribusi  yang  dilakukan  pelaku dan organisasi ekonomi desa).
Adapun potret pemetaan good governance level  desa, pemerintah desa menjadi sentrum governance desa  yang  mempunyai  relasi  dengan  BPD,  elemen-elemen masyarakat  sipil,  dan  masyarakat  ekonomi.  Kedudukan  kepala  desa  sebagai personifikasi pemerintah desa. Pemerintah desa dan kepala desa merupakan bagian dari mata  rantai  birokrasi  di  desa  yang  menjalankan  fungsi  regulasi  dan  kontrol  pada  desa melalui pelayanan administratif, implementasi proyek-proyek pembangunan, mobilisasi masyarakat  untuk  mendukung  kebijakan  pemerintah  dalam  melakukan  pelayanan  bagi warganya di desa.
Dalam  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat,  David  Osborne  dan  Ted Gaebler  menjelaskan  bahwa dalam  melakukan  suatu  perubahan  penting  untuk
10 “Naskah AkademikRancangan Undang -Undang te ntang Desa,” t.t., hlm. 10.
memperhatikan  peluang  yang  memungkinkan  untuk  sukses  dengan  tidak  melupakan risiko  atau  tetap  menekan  risiko  yang  minim.  Mereka  mendugakan  pendapat  Drucker bahwa  setiap  orang  akan  mampu  menjadi  seorang entrepreneur jika  organisasi  tempat dia  bekerja  juga  didesain  dengan  mendukung  sistem  usaha/karya.  Istilah Reinventing Government mempunyai  arti  lembaga  sektor  pemerintah  yang  melakukan kebiasaan entrepreneural ,  dengan  memanfaatkan  Sumber  Daya  yang  ada  namun menggunakannya dengan cara yang baru guna mencapai efektif dan efisien. Osborn dan Gaebler  merancang  10  alur  pikir  yang  dinamai  sebagai  Peta  Dasar  dalam  melakukan suatu  restrukturisasi,  yaitu sebagai  berikut: 1) Catalytic Government: Steering Rather Than Rowing; hendaknya pemerintah mengambil peran sebagai pengarah saja daripada sebagai  pengayuh  atau  pelaku  pelayanan  publik.  Selanjutnya  adalah  menciptakan organisasi-organisasi  pengarah,  dengan  dilengkapi  dengan  organisasi  yang  rela sebagai ThirdSector atau voluntary yang non-profit sebagai  pelaksana public  service di berbagai  bidang  pelayanan  yang  memungkinkan. 2) Community-Owned  Government: Empowering  Rather  Than  Serving ; peran  pemerintah  adalah  memberdayakan masyarakat dalam penyelenggaraan berbagai kebutuhan publik, menuju terciptanya rasa memiliki  bagi  mereka  sendiri,  sedangkan  pemerintah  bukan  lagi  sebagai  pelayan melainkan  hanya  sekedar  memberi  petunjuk. 3)  Competitive  Government:  Injection CompetitionInto  Service  Delivering. Menyuntikkan  kompetisi  kedalam  pemberian pelayanan.  Kompetisi  antara  sektor  publik  vs  sektor  publik,  sektor  privat  vs  sektor publik, dan sektor privat vs sektor privat. Kondisi ini dipercaya akan menuju suatu iklim persaingan yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas dan berpengaruh pada harga pelayanan  publik.  4) Mission-Driven  Government:  Transformingrules-driven Organizations. Maksudnya  adalah  pemerintahan  akan  menjalankan  roda  pemerintahan lebih efisien apabila digerakkan bukan atas dasar aturan saja, tetapi lebih kepada ‘misi’, sehingga penganggaran yang dibutuhkan juga diarahkan pada pencapaian misi sehingga lebih  terkontrol.  5) Result-oriented  Government:  Funding  Outcomes,  Not  Inputs. Difahami bahwa dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah hendaknya tidak terfokus pada input saja, tetapi sebaiknya lebih kepada outcomes , sehingga outcomes dari  suatu  program  pemerintah  pada  akhirnya  akan  menjadi  sebuah evaluasi baik-buruknya program pemerintah yang telah dilaksanakan. Cara pandang ini mengacu  pada performance .  6) Costumer-Driven  Government:  Meeing  The  Need  of
The  Costumer,  Not  The  Bureaucracy , m aksudnya  adalah  penyelenggaraan  pelayanan publik  didasarkan  pada  kebutuhan  khalayak  umum,  bukan  hanya  memenuhi  program kerja pemerintah saja, melalui pendekatan terhadap masyarakat, sehingga image arogan pemerintah  berikut  program-programnya  tidak  terjadi  lagi.  7) Entreprising Government:  Earning  Rather  Than  Spending. Dapat  difahami  bahwa  pemerintah bukan menjadi suatu organisasi yang berorientasi pada laba saja, melainkan pemerintah lebih  mengutamakan  efisien  dalam  menghasilkan  sesuatu  pelayanan  daripada pembelanjaan  yang  berlebihan  sehingga  cenderung  menjadi  boros.  8) Anticipatory Government:  Prevention  Rather  Than  Cure, adalah  hendaknya  pemerintah  merubah fokus  pelayanan  yang  sebelumnya  bersifat  mengobati  kerusakan  menjadi  bersifat pencegahan  terhadap  potensi  kerusakan,  terutama  pada  bidang  pelayanan  kesehatan, lingkungan  dan  polusi,  serta  pencegahan  terhadap  kebakaran  melalui  pembentukan future  commission dengan  melandaskan  kegiatannya  pada  perencanaan  stratejik.  9) Decentralized Government: From Hierarchy to Participatory and Team Work, adalah pemerintah hendaknya tidak sentralis. Kebutuhan pelayanan publik yang memungkinkan  untuk  didesentralisasikan  penyelenggaraannya  agar  lebih  partisipatif dan  efisien.  10) Market-oriented  Government:  Leveraging  Change  Through  the Market, adalah  dalam  penyelenggaraan  pelayanan,  pemerintah  hendaknya  mengikuti situasi  pasar,  tidak  hanya  berkutat  pada  program-program  kerja  yang  monoton  karena biasanya program diarahkan pada konstituen saja, beraroma politik, tidak tepat sasaran, terfragmentasi,  serta  bukan  merupakan  suatu  tindakan  korektif  tetapi  lebih  mengacu pada kondisi stagnan sebagai akibat dari minimnya perubahan yang signifikan.
Perspektif pelayanan publik di desa, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6  Tahun  2014  Pasal  4  butir  F,  disebutkan  bahwa  pengaturan  desa  bertujuan meningkatkan   pelayanan   public bagi   warga   masyarakat   desa   guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum.  Sedangan dalam Pasal 7 ayat (3) butir c, disebutkan bahwa  penataan  Desa  dimaksudkan  untuk  mempercepat  proses  pelayanan  publik. Dalam Pasal 67 ayat (2) butir E, disebutkan bahwa desa berkewajiban memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa. Dalam Pasal 68 ayat (1) butir B tegas disebutkan bahwa masyarakat desa berhak memperoleh pelayanan yang sama dan adil. Konsep kesejahteraan mencakup dua komponen besar, yakni penyediaan layanan dasar
(pangan,papan,  pendidikan  dan  kesehatan)  dan  pengembangan  ekonomi  desa  yang berbasis pada potensi lokal. 11
Perbaikan  mendasar  itu  membutuhkan  sistem  pelaksanaan  dan  pengawasan kegiatan  pembangunan  dan  pemerintahan  di  tngkat  desa.  Oleh  sebab  itu  Undang- Undang Desa juga membawa dan mendorong terjadinya proses demokratisasi di tingkat desa  melalui  partisipasi  seluruh  pihak  yang  ada  di  desa  secara  optimal.  Kegiatan pemberdayaan  dan  pendampingan  juga  harus  dilakukan  baik  untuk  kelembagaan  desa maupun  lembaga-lembaga  kemasyaraatan.  Termasuk  dengan  menyediakan  informasi yang teliti dan jelas. 12
Keterlibatan  aktif  masyarakat  desa  menjadi  kunci  terwujudnya  penyelenggaraan pemerintahan  dan  pembangunan  desa  yang  baik.  Partisipasi  masyarakat  adalah keterlibatan dan/atau keikutsertaan masyarakat secara sadar dalam proses pembangunan dalam  rangka  mencapai  suatu  kondisi  yang  lebih  baik  dari  kondisi  sebelumnya. 13 Sebagai  contoh  peran  dan  keterlibatan  masyarakat  dalam  pengelolaan  dana  desa, sehingga pengelolaan dapat berjalan secara transparan melalui pengawasan masyarakat, karena  partisipasi  merupakan  hal  yang  penting  dalam  pembangunan  dan  bahkan menjadi salah satu tujuan dari pembangunan itu sendiri, dalam artian bahwa partisipasi masyarakat  sangat  diperlukan  untuk  mewujudkan  masyarakat  sebagai  subyek pembangunan.  Satria  dan  Tumbel  dalam  penelitiannya  menyatakan  bahwa  partisipasi setiap  desa  diperlukan  untuk  mencapai  pembangunan  desa  yang  sesuai  dengan kebutuhan  desa  itu  sendiri.  Tingkat  keterlibatan  setiap  masyarakat  mempengaruhi keberhasilan  suatu  program  pembangunan  desa.  Partisipasi  masyarakat  tidak  hanya terlibat  dalam  pengambilan  keputusan  tentang  program  pembangunan,  tetapi masyarakat juga terlibat aktif dalam mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada di masyarakat.  Tanpa  keterlibatan  masyarakat,  setiap  pembangunan  desa  akan  gagal. Dalam  bentuk  apapun,  partisipasi  bertujuan  untuk  meningkatkan  kapasitas  setiap individu  untuk  berpartisipasi  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  dalam
11 Nety Nermawati, “Implementasi Undang -Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Dalam Pengelolaan Dana Desa,” Istinbath: Jurnal Hukum Volume 16, no. Nomor 1 (Mei 2019): hlm. 3.
12 Ibid, hlm 6-7.
13 Laurensius Arliman S, “Partisipasi masyarakat di dalam Pengelolaan Uang Desa Pasca Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,” Arena Hukum Volume 12, no. Nomor 2 (Agustus 2019): hlm. 301.
pembangunan  desa  dengan  melibatkan  masyarakat  dalam  pengambilan  keputusan  dan kegiatan gerak lainnya. 14
Pada konteks penegakan hukum  di  desa, kita telaah kembali  pada definisi desa dimana  desa  atau  desa  adat  atau  yang  disebut  dengan  nama  lain  adalah  kesatuan masyarakat  hukum  yang  memiliki  batas  wilayah  yang  berwenang  untuk  mengatur  dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa masyarakat,  hak  asal  usul,  dan/atau  hak  tradisional  yang  diakui  dan  dihormati  dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari definisi tersebut dapat difahami  bahwa  hukum  yang  berlaku  di  desa  adalah  aturan  yang  dibuat  oleh  desa berdasarkan  kaidah  pembentukan  peraturan  perundang-undangan,  hukum  adat  pada desa adat dan juga hukum nasional.
Adapun  pembentukan  hukum  (seperti  peraturan  desa)  yang  demokratis  hanya akan  terjadi  apabila  didukung  oleh  pemerintahan  desa  yang  baik,  dan  sebaliknya pemerintahan  yang  baik  akan  diperkuat  oleh  peraturan  perundang-undangan  yang demokratis.  Dengan  demikian,  terdapat  hubungan  timbal  balik  dan  saling  menunjang antara pemriantahan yang baik dengan peraturan hukum yang demokratis. 15

## Kesimpulan
Konsep good governance desa mencakup dua hal yakni, pertama , pemerintahan demokratis  ( democratic  govermance ),  yaitu  pemerintah  desa  yang  berasal  dari partisipasi masyarakat, dikelola dengan akuntabilitas dan transparansi oleh masyarakat, dan kemudian dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk responsivitas masyarakat itu sendiri. Kedua ,  hubungan  antar  elemen governance di  desa  berdasarkan  pada  prinsip kesejajaran,  keseimbangan,  dan  kepercayaan  dalam  melakukan  pembangunan  desa, setiap unsur saling terpaut antara satu dengan lainnya. Hal ini sesuai dengan tujuan yang termaktub  dalam  Pasal  4  hurf  d  dan  e  Undang-Undang  Nomor  6  tahun  2014  tentang Desa.
14 Rina Sulistyowati dan Rita Nataliawati, “Analisis Akuntanbilitas, Transparansi, dan Partisipasi masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa,” Owner Riset dan Jurnal Akutansi Volume 6, no. Nomor 2 (April 2022): hlm. 1799.
15 Marjoko, dkk, Pemerintahan Desa yang Baik (Medan: Bitra Indonesia,The Activator for Rural Progress, 2013), hlm. 16.

## Daftar Pustaka
Achmad  Aminudin.  “Implementation  of  Good  Village  Governance  in  Village Development.” Journal  of  Public  Administration  and  Local  Governance,  JPALG Vol. 3, no. No.1 (2019).
Bayu,  Kharisma.  “Good  Governance  Sebagai  Suatu  Konsep  Dan  Mengapa  Penting Dalam  Sektor  Publik  Dan  Swasta  (Suatu  Pendekatan  Ekonomi  Kelembagaan),
Jurnal Buletin Studi Ekonomi.” Jurnal Buletin Studi Ekonomi , 2014, 9.
Dara  Aisyah.  Diakses  15  Maret  2022.  hubungan  Birokrasi  Dengan  Demokrasi (usu.ac.id).
Kemas  Arsyad  Somad.  “Reformasi  Birokrasi Desa  Menuju  Pemerintahan  Desa  yang Demokratis, Masalah- Masalah Hukum” Jilid 41, no. No. 4 (Oktober 2012): hlm 491.
Laurensius  Arliman  S.  “Partisipasi  masyarakat di dalam  Pengelolaan  Uang  Desa  Pasca Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.” Arena Hukum Volume 12, no. Nomor 2 (Agustus 2019): hlm 301.
Marjoko, dkk. Pemerintahan Desa yang Baik . Medan: Bitra Indonesia,The Activator for Rural Progress, 2013.
“Naskah Akademik Rancangan Undang - Undang Desa,” t.t.
“Naskah AkademikRancangan Undang -Undang tentang Desa,” t.t.
Nety  Nermawati.  “Implementasi  Undang -Undang  Desa  Nomor  6  Tahun  2014  Dalam Pengelolaan Dana Desa.” Istinbath: Jurnal Hukum Volume 16, no. Nomor 1 (Mei 2019): hlm 3.
Rina  Sulistyowati  dan  Rita  Nataliawati.  “Analisis  Akuntanbilitas,  Transparansi, dan Partisipasi  masyarakat  dalam  Pengelolaan  Keuangan  Dana  Desa.” Owner  Riset dan Jurnal Akutansi Volume 6, no. Nomor 2 (April 2022): hlm 1799.
Satya Arinanto. “Tranparansi Birokrasi, Partisipasi Publik, dan Peran Kontrol Lembaga - lembaga  Hukum  dalam  Perwujudan  Negara  Hukum,  Hukum  dan Pembangunan,” Maret 2001, hlm 3.
Yessyca  Femilia  &  Uu  Nurul  Huda.  “Kewenangan  Desa  Dalam  Penataan  Ruang Berdasarkan  Undang- Undang  Desa.” Adliya:  Jurnal  Hukum  dan  Kemanusiaan Vol. 14, no. No. 1 (Juni 2020): hlm 132.
Hubungan Birokrasi dengan Demokrasi (setabasri.com). Diakses 13 Maret 2022.