e-ISSN: 2615-7004

## IMPLEMENTASI PSAK 107 MELALUI PELAYANAN GADAI EMAS SYARIAH PADA BANK SYARIAH MANDIRI SURABAYA
Siti Mahmudah
Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Maarif Hasyim Latif, Indonesia
E-mail: siti_mahmudah@dosen.umaha.ac.id

## ABSTRACT
Sharia banking from time to time has experienced an increase in both the number of customers and savings or financing products. An example of a sharia banking product is the Sharia gold pawn which is implemented by Bank Syariah Mandiri Surabaya. Gold is jewelry that has a high resale value, even if the value decreases, it doesn't drop too much. Gold can be in the form of necklaces, rings, bracelets, pendants and  so  on  with  different  carats  and  weights.  Gold  pawning  is  a  process  for  obtaining  loan  funds  using economical and valuable items as collateral. If later the payment is paid, the goods will be returned in full, for this purpose maintenance costs are required, namely ujroh, which is paid every 4 months. To carry out a Sharia gold pawn, an ijarah contract is used, which is a trial fee or maintenance service fee because the party  receiving  the  pawn  is  responsible  for  the  existence  of  the  goods  being  pawned.  Service  at  Bank Syariah  Mandiri  Surabaya  is  very  fast,  straightforward,  friendly,  and  has  clear  information  about  the financing we take.
Keywords: sharia, banking, gold pawn

## ABSTRAK
Perbankan  Syariah  dari  waktu  ke  waktu  mengalami  peningkatan  baik  jumlah  nasabah  maupun produk  tabungan  atau  pembiayaan.  Salah  satu  contoh  produk  perbankan  syariah  adalah  gadai  emas Syariah yang diterapkan oleh Bank Syariah Mandiri Surabaya. Emas merupakan perhiasan yang bernilai jual kembali tinggi kalaupun turun nilainya tidak terlalu anjlok. Emas bisa berbentuk kalung, cincin,gelang, liontin dan sebagainya dengan karat dan berat yang berbeda. Gadai emas adalah sebuah proses untuk memperoleh pinjaman dana dengan menggunakan barang ekonomis dan berharga sebagai jaminan. Jika nanti uatnag tersebut dilunasi pembayarannya maka barang akan dikembalikan kembali secara utuh, untuk itu diperlukan biaya pemeliharaan barang yaitu ujroh yang dibayar setiap 4 bulan sekali. Untuk melakukan gadai emas Syariah maka digunakan akad ijarah yaitu adanya biaya ujroh atau biaya servis pemeliharaan karena  pihak  yang  menerima  gadai  bertanggung  jawab  atas  keberadaan  barang  yang  digadaikan. Pelayanan di Bank Syariah Mandiri Surabaya sangat cepat, tidak berbelit, ramah, dan jelas informasinya mengenai pembiayaan yang kita ambil.
Kata kunci: syariah, perbankan, gadai emas

## PENDAHULUAN
Perbankan  adalah  salah  satu  urat  nadi  perekonomian  Indonesia  terpenting  terutama untuk pendanaan keuangan secara pribadi maupun perusahaan. Pengelolaan dunia perbankan saat  ini ada dua  macam Konvensional  dan  Syariah  (Anggadini dan  Komala, 2017). Keduanya sama-sama  dunia  perbankan  tetapi  prinsip  yang  diterapkan  berbeda  perbankan  konvensional terdapat  imbalan  berupa  bunga  sedangkan  perbankan  Syariah  terdapat  bagi  hasil  atau  profit sharing (AICPA, 1970).
Submitted : 10 Oktober 2020. Revised : 30 November 2020. Published : 19 Desember 2020
e-ISSN: 2615-7004
Saat  ini  Perbankan  Syariah  mengalami  perkembangan    pesat  dari  tahun  ke  tahun dibuktikan dengan bertambahnya jumlah nasabah, perputaran uang dan produk-produk syariah, pembiayaan  syariah  yang  dapat  membantu  masyarakat  mendapatkan  dana  untuk pengembangan usahanya (Nurhayati dan Abdullah, 2015). Salah satu contoh produk perbankan saat ini Gadai emas. Emas termasuk perhiasan dengan nilai jual cukup stabil, tinggi dan cocok sebagai alat jaminan ditengah musim pandemi saat ini. Perhiasan emas bisa dimiliki siapa saja mulai dari gelang, cincin, kalung, liontin, antam dan sebagainya sesuai gram dan nilai karat yang berbeda.  Emas  tidak  hanya  bisa  dijual  kembali  tetapi  dapat  dipakai  sebagai  asesoris  wanita sehingga menambah kepercayaan wanita tersebut.
Rahn atau Gadai memiliki arti mengambil sementara salah bagian dari barang kepunyaan peminjam untuk menjadi jaminan terhadap pinjaman yang diajukan. Benda yang diambil tersebut mempunyai  nilai  ekonomis  dan  akan  dikembalikan  ketika  pinjaman  tersbut  sudah  dilunasi pembayarannya. Rahn atau gadai emas ini menggunakan akad Ijarah berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No 26/DSN-MUI/III/2002 dan PSAK 107  adalah tata cara  penilaian,  penghitungan,  pendataan  serta  pelaporan  yang  memiliki  hubungan  pada pembiayaan gadai Syariah (Fatwa DSN-MUI, 2002).
PSAK 107 tentang akad Ijarah (akad titipan) yaitu penggeseran hak guna (manfaat) pada benda  menjadi  periode  yang  lain  melalui  penggantian  uang  sewa  (ujroh)  dengan  tidak  ada perubahan  pemilik  terhadap  benda  yang  di  maksud  (Handayani,  2012).  Gadai  emas  Syariah menggunakan emas sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman dan barang jaminan tersebut harus  dipelihara  dijaga  tetap  seperti  aslinya  atau  seperti  semula,untuk  itu  diperlukan  biaya pemeliharaan atas barang jaminan tersbut yang disebut Ujroh. Ujroh dibayar tiap 4 bulan sekali setelah pinjaman disetujui (Fatwa DSN-MUI, 2001).
Bank  Syariah  Mandiri  Surabaya  adalah  bagian  dari  kelompok  Bank  Syariah  yang memberikan  pembiayaan  berupa  Gadai  Emas  melalui  pengurusan  yang  sederhana,  terjamin serta biaya ujroh yang tidak mahal. Semakin lama dari waktu ke waktu nasabah Gadai emas di Bank Syariah Mandiri Surabaya memperlihatkan penambahan pada tiap periodenya mengingat prosesnya yang mudah dan cepat.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut,  ada  dua  rumusan  masalah  yang  akan  dibahas dalam penelitian ini, yaitu: 1) bagaimana  implementasi PSAK 107 atas pelayanan gadai emas syariah di BSM Surabaya?; dan 2) bagaimana perhitungan dan pembayaran sistem ujroh gadai emas syariah di BSM Surabaya?
e-ISSN: 2615-7004

## TELAAH LITERATUR

## PSAK 107 tentang Akad Ijarah
Cakupan dari (PSAK 107, 2009), membahas mengenai ijarah atas aset serta ijarah atas jasa (ijarah multijasa). Tetapi (PSAK 107, 2009), masih tidak membahas secara detail dalam hal ijarah multijasa,  maka pelaksanaan ijarah multijasa  masih diterapkan sama dengan ijarah atas aset  tak  berwujud.  Hal  lain  mengenai  (PSAK  107,  2009),  terlihat  lebih  mengedepankan pengaturan  transaksi  ijarah  yang  diterapkan  oleh  badan  perekonomian  syariah,  contohnya seperti perbankan Syariah, pembiayaan Syariah serta lainnya.
Pengakuan  dan  pendapatan  Ijarah,  termasuk  juga  Ijarah  atas  aset  yakni  penerimaan ijarah  yang  diterima oleh  mu’jir  yang  memiliki  hubungan  linier  terhadap  aset  ijarah  yang disediakan bagi musta’jir hingga akhir akad. Apabila jumlah ujroh berubah-ubah atau jumlah ujroh disetarakan dalam  periode berlangsungnya  akad,  artinya ukuran  jumlah  ijarah  yang  dimaksud dapat  berubah  menyesuaikan  pada  tiap  periode  berlangsungnya  masa  akad  (Muklis  dan Wulandari, 2017).
Ijarah atas jasa merupakan ijarah yang diterapkan oleh lembaga (‘ajir) bisa dikategorikan kedalam dua kelompok, yakni ijarah atas jasa secara langsung dimana jasa tersebut berasal dari lembaga  tersebut  kemudian  membagikan  jasanya  terhadap musta’jir,  serta  ijarah  secara  tidak langsung  dimana  jasa  tersebut  berasal  dari  lembaga  lainnya  kemudian  membagikan  jasanya terhadap musta’jir (Sumber hukum akad ijarah Alqur’an Surat 28: 26).
Hukum serta peraturan dalam syariah Ijarah, dimana Rukun Ijarah terdiri atas 3 hal :
1.  Pelaksana  yaitu  antara  lain pemberi  sewa/pemberi  jasa/lessor/mu’jir  dan  penyewa  atau pengguna jasa/lesse atau musta’jir.
2.  Hasil dari akad ijarah yaitu berupa manfaat aset/ma’jurdan pembayaran sewa dan/ manfaat pembayaran jasa dan upah.
3.  Adanya ijab kabul atau serah terima.

## Fatwa Dewan Syariah Nasional
Merupakan Fatwa Majelis Ulama Indonesia untuk merumuskan peraturan terkait transaksi syariah yang dijalankan oleh perbankan sebagai dasar sebelum diberikan kepada publik. Dalam fatwa  No.26/DSNMUI/III/2002  tentang Rahn emas,  ayat  2  menjelaskan  bagi  keperluan  biaya penyimpanan barang (marhun) dibayarkan oleh pihak penggadai (rahin) (Fatwa DSN-MUI, 2002). Berikutnya  dalam  ayat  3  menjelaskan  biaya  yang  telah  disebutkan  pada  ayat  2  jumlahnya berdasarkan  menurut  nilai pembiayaan  yang  telah  diperhitungkan.  Dalam  ayat  4  menjelaskan dimana penyimpanan barang (marhun) diterapkan berlandaskan akad ijarah (Yaya dkk., 2013).
e-ISSN: 2615-7004

## Rahn (Gadai)
Rahn  (gadai)  memiliki  arti  mengambil  sementara  salah  bagian  dari  barang  kepunyaan peminjam untuk menjadi jaminan terhadap pinjaman yang diajukan. Benda yang diambil tersebut mempunyai  nilai  ekonomis  serta  kelompok  yang  mengambil  memiliki  jaminan  supaya  bisa menarik lagi sejumlah atau semua pinjamannya. Akad rahn ditujukan supaya pelaku jasa dapat meningkatkan  kepercayaannya  terhadap  calon  pengguna  (Surepno,  2018).  Penjagaan  serta pemeliharaan  benda  hasil  gadai  pada  dasarnya  merupakan  keharusan  bagi  kelompok  yang menggadaikan (rahin), tetapi bisa juga diterapkan dari kelompok yang mengambil barang gadai (murtahin) serta pembayarannya wajib dibayarkan oleh rahin. Jumlah pengeluaran tersebut tidak dapat dinilai hanya berdasar nilai pinjaman. Bagi barang gadai emas yang dibutuhkan merupakan beban perawatan, perhitungan nilai beban perawatan diterapkan melalui akad ijarah (Manahaar, 2019).
Pemikiran  dari  Syariah  yang Sesuai  Al  qur’an  surat  Al  Baqoroh  ayat  283  maksudnya adalah apabila dirimu sedang berpindah serta bersedekah namun tidak dengan cara tunai, tetapi ketika  kita  sangat  butuh  untuk  keperluan  lain,  maka  baiknya  terdapat  benda  yang  dapat dijaminkan oleh peminjam (Manahaar, 2019). Rukun Ijarah terdiri atas:
a.  Pelaksana yaitu antara lain kelompok yang menggadaikan (Rahin) serta kelompok yang mengambil hasil gadai (murtahin).
b.  Hasil dari akad yakni benda yang digadai (marhun) dan utang (marhun bih).
c.  Syarat  hutang  yaitu  harus  dibayarkan  dari  pihak  debitur  terhadap  kreditur,  pinjaman  bisa dibayar melalui agunan, serta nilai pinjaman wajib diperjelas.
d.  Adanya Ijab kabul atau serah terima.
Tata cara dalam Syariah :
a.  Pelaksana wajib paham peraturan serta telah dewasa baligh.
b.  Terdapat benda yang ingin digadaikan (marhun).
Ketentuan barang gadai (marhun) :
a.  Bisa diperjual belikan serta memiliki daya jual yang konstan.
b.  Wajib mempunyai daya jual serta dapat digunakan.
c.  Wajib dapat dipastikan serta dinilai berdasar ketentuan.
d.  Tidak berhubungan pada pihak lain mengenai status pemilik.
e.  Utang (marhun bih) dimana nominal dari pinjaman memiliki kejelasan beserta juga masa akhir pembayarannya.
e-ISSN: 2615-7004
Gambar 1. Penerapan Akuntansi Rahn.

## Hubungan PSAK 107 dengan Gadai Emas Syariah
Rahn adalah sistem pemberian pinjaman dengan memberikan jaminan barang sebagai utang.  Barang  tersebut  bernilai  ekonomis  sehingga  bila  suatu  saat  si  penggadai  tidak  bisa melunasi  utangnya  maka  barang  tersbut  bisa  dilelang  atau  dijual.  Untuk  akad  gadai menggunakan akad ijarah sesuai PSAK 107 (Handayani, 2012). barang yang digadaikan harus dijaga keasliannya karena dibutuhkan biaya pemeliharaan yang disebut dengan ujroh. Tarif ujroh tiap  bank  berbeda  seuai  dengan  tingkat  perawatan  jaminan  emas  tersebut  (Wartoyo  dan Viansyah, 2016).

## Ujroh
Menurut  kamus  perbankan  Syariah,  kompensasi  yang  disuguhkan  atau  ditagih  pada sebuah jasa yang diberikan (Nurhayati dan Abdullah, 2015). Ujroh pada terjemahan arab artinya imbalan. Istilah lain ujroh yaitu fee/bayaran. Syarat ujroh, untuk sahnya ujroh diterapkan menjadi bayaran atau kompensasi wajib memiliki persyaratan berikut:
a.  Ujroh atau kompensasi merupakan benda yang dipandang berharga pada penilaian syariah (mal mutaqawwim) dan dapat dimengerti bentuknya.
b.  Benda  yang  memiliki  harga  atau  bisa  dinilai  berdasarkan  materi  sesuai  tata  cara  yang berlaku. Apabila benda tersebut dapat menjadi alat transaksi, atau dapat berbentuk ganti rugi tindakan yang sesuai dengan syarat.
e-ISSN: 2615-7004
Ujroh  atau  kompensasi  tidak  sama dengan  hasil  atau  pekerjaan  yang  dilakukan.  Ujroh disini  adalah  upah  berupa  biaya  pemeliharaan  barang  jaminan  yang  digadaikan  agar  tidak rusak,hilang  dan  cacat,  karena  jika  barang  tersebut  menjadi  cacat  maka  kerugian  ditanggung oleh pemberi gadai.

## Perhitungan Biaya Ujroh
Besarnya  biaya  ujroh  sudah  ditentukan  oleh  perbankan  bersangkutan  dan  diseapakati oleh dua pihak dengan tidak ada tuntutan oleh pihak yang lain. biaya ujroh dibayar setiap 4 bulan sekali ketika penggadai (murtahin)  belum dapat melunasi utangnya. Biaya ujroh ini merupakan biaya untuk perpanjangan utang sampai penggadai bisa melunasi utangnya kembali.

## METODE PENELITIAN
Teknik  pembahasan  studi  yang  diterapkan  yaitu  deskriptif  kualitatif  yang  berlandaskan keadaan nyata di lingkungan sekitar.
1.  Pembahasan studi diterapkan terhadap Bank Syariah Mandiri Cabang Surabaya Darmo.
2.  Pembahasan studi menerapkan data primer serta data sekunder.
3.  Metode pencarian informasi menerapkan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi.
4.  Bersumber pada pembahasan studi yang telah ada sebelumnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Implementasi PSAK 107 atas Pelayanan Gadai Emas Syariah di BSM Surabaya
Pelayanan gadai emas di BSM Surabaya sesuai dengan syarat dan rukun Rahn yaitu ada pihak I sebagai Rahin atau yang menggadaikan dan pihak ke II adalah kelompok penerima gadai murtahin oleh bank Syariah dimana benda yang digunakan untuk gadai disebut marhun (Wartoyo dan Viansyah, 2016).
Pihak  I  mengajukan  permohonan  kepada bank  berupa pinjaman uang  untuk  keperluan pendidikan,  hajatan,  pengobatan  atau  multiguna  dengan  membawa  barang  yang  akan digadaikan. Barang ini berupa perhiasan gelang keroncong sebear 22 karat ditambah cincin yang saat ditimbang  ditaksir  senilai  55.000.000  untuk pembiayaan diperoleh  44.000.000  biaya adm 80.000 biaya servis penyimpanan 2.640.000.
Setelah  dilakukan  penaksiran  dan  penimbangan  harga  barang  maka  pihak  bank  akan memberitahu maksimal pembiayaan 80% dari nilai taksiran barang. Jika pihak penggadai setuju maka  selanjutnya  adalah  pengisian  formulir  permohonana  gadai  emas  dengan  melampirkan fotocopy, ktp dan NPWP. Pihak kedua akan memproses secepatnya permohonan ini dan tidak
e-ISSN: 2615-7004
membutuhkan waktu yang lama permohonan akan disetujui dan pinjaman bisa segera cair. Selain fotocopy ktp dan NPWP maka pihak pertama juga harus membuka rekening tabungan di Bank tempat pengajuan Gadai Syariah agar proses pembayaran angsuran pinjaman atau biaya ujroh cukup dengan debet rekening saja.
Untuk biaya ujroh ditetapkan 1,5% dari jumlah pembiayaan yang disetujui:
Pembiayaan Rp. 44.000.000
Ujroh 1,5%
Rp       660.000 per bulan
Ujroh dibayar tiap 4 bulan sekali jadi total 660.000 x 4 = Rp.2.640.000.
Jika suatu hari dibulan ke-3 setelah peminjaman sudah lunas maka biaya ujroh tidak akan dihitung kembali, tetapi jika apabila kita bayar secara angsuran sebesar Rp 10.000.000, maka ujroh  yang akan  kita bayar  juga  akan  mengalami  penurunan  sesuai  dengan penurunan pokok yang kita bayar.
Seandainya hutang tersebut tidak dapat terbayar begitu juga dengan biaya ujroh, maka pihak bank tidak akan semena-mena untuk melakukan lelang atas barang jaminan tersebut tetapi terlebih  dahulu  mengkonfirmasikan  dan  memberi  waktu  kepada  si  penggadai  untuk  bisa membayar hutang tersebut sesuai kesepakatan bersama. Tetapi jika setelah kesepakatan dibuat tetap tidak bisa melakukan pembayaran maka barang akan dilelang dan hasilnya akan digunakan untuk  membayar  pokok  dan  biaya  ujroh  pinjaman,  sisa  lebihnya  dikembalikan  kepada  si penggadai.

## Perhitungan Ujroh atas Pinjaman yang Diberikan
Contoh Total barang yang digadaikan berupa gelang keroncong dan cincin emas 22 karat sebesar 96,05 gram nilai per gram 572.000:
Taksiran barang jaminan (Rp 572.000 x 96,05) = Rp 54.940.600 Pembiayaan 80% Rp.43.952.480 Biaya adm Rp.       80.000 Biaya service penyimpanan Rp.  2.637.148
Biaya  ujroh  1,5%  dari  total  pembiayaan  yang  diacc  pihak  bank.  Ujroh  dibayar  4  bulan sekali sebagai bulti bahwa dilakukan perpanjangan atas tagihan utang yang belum terlunasi:
Jika angsuran 1 dibayar Rp .10.000/.000 Berarti pokok turun menjadi Rp. 33.952.480 Ujroh juga turun menjadi Rp.    2.037.148
Gambar 1. Contoh Bentuk Surat Utang Peminjaman Gadai Syariah

## SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
Menurut temuan dari pembahasan studi yang telah dilaksanakan oleh peneliti bisa ditarik kesimpulan yaitu antara lain:
1.  Gadai emas Syariah adalah bagian dari bentuk pembiayaan yang sudah dikenal masyarakat hanya saja selama ini mereka melakukannya di koperasi atau orang pribadi.
2.  Gadai  emas  ini  menggunakan  akad  ijarah  terbukti  adanya  biaya  ujroh  berupa  servis pemeliharaan barang dengan tarif yang rendah.
3.  Harga  dari  taksiran  emas  sangat  tinggi,  proses  yang  cepat,  ramah,  dan  tidak  berbelit membuat produk pembiayaan ini mulai digunakan masyarakat.

## Saran
Saran dari pembahasan studi yang telah dilaksanakan oleh peneliti adalah:
1.  Penelitian ini masih kurang sempurna dan perlu penggalian lebih dalam untuk  menjadikan gadai Syariah sebagai produk unggulan perbankan terkenal di masyarakat.
2.  Prosentase biaya ujroh mungkin bisa lebih rendah agar masyarakat bisa membayar sesuai dengan kemampuan.
3.  Saat ini investasi emas menjadi idola dan andalan dimasyarakat  karena harga emas relatif stabil.

## DAFTAR PUSTAKA
AICPA. (1970). An Analysis of Accounting Principles Board Statement No. 4 . New York: American Institute of Certified Public Accountants (AICPA)
Anggadini, S. D., & Komala, A. R. (2017). Akuntansi Syariah . Bandung: Rekayasa Sains.
Fatwa  DSN-MUI.  (2001). Nomor  Fatwa:  09/DSN-MUI/IV/2000  tentang  Pembiayaan  Ijârah . Jakarta: Dewan Syariah Nasional
e-ISSN: 2615-7004
Fatwa  DSN-MUI.  (2002). Nomor  Fatwa:  26/DSN-MUI/III/2002  tentang  Rahn  Emas .  Jakarta: Dewan Syariah Nasional
Handayani, S. (2012). Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan Akuntansi Ijarah Menurut PSAK
107 di Pegadaian Pamekasan. Nuansa, Vol. 9 (No. 1), 141-164.
Manahaar,  P.  (2019).  Implementasi  Gadai  Syariah  (Rahn)  Untuk  Menunjang  Perekonomian Masyarakat di Indonesia. Dialogia Iuridica (Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi), Vol. 10 (No. 2), 98-106.
Muklis, H., & Wulandari, R. (2017). Pengaruh Produk Jasa Gadai (Rahn) Dengan Akad Qard Dan Ijarah  Terhadap  Kepeminatan  Masyarakat  Untuk  Berbank  Di  Bank  Syariah  Mandiri. Islaminomic (Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah), Vol. 1 (No. 1), 37-63.
Nurhayati, S., & Abdullah, W. (2015). Akuntansi Syariah di Indonesia (5th ed.). Jakarta: Salemba Empat.
PSAK  107.  (2009). Pernyataan  Standar  Akuntansi  Keuangan  107:  Akuntansi  Ijarah .  Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI)
Surepno.  (2018).  Studi  Implementasi  Akad  Rahn  (Gadai  Syariah)  Pada  Lembaga  Keuangan Syariah. Tawazun (Journal of Sharia Economic Law), Vol. 1 (No. 2), 174-186.
Wartoyo, & Viansyah, D. (2016). Perlakuan PSAK 107 Terhadap Produk Gadai Emas di Bank Jabar Banten (BJB) Syariah. Al-Amwal (Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syari'ah), Vol. 8 (No. 1), 356-379.
Yaya, R., Martawireja, A. E., & Abdurahim, A. (2013). Akuntansi Perbankan Syariah (2nd ed.). Jakarta: Salemba Empat.