## PENATAAN KELEMBAGAAN PEMBANGUNAN EKONOMI KELAUTAN DI PROVINSI MALUKU

## Institutional Arrangement of Ocean Economics Development in the Maluku Province
*Amin Nasrun Renur 1 , Achmad Fahrudin 2 , Dadang Solihin 3 dan Tridoyo Kusumastanto 4
1 Fakultas Ekonomi Manajemen, Institut Pertanian Bogor Kampus IPB Dramaga, Jalan Kamper, Dramaga, Bogor, Jawa Barat, Indonesia
2 dan 4 Institut Pertanian Bogor, Kampus IPB Dramaga, Jl. Raya Dramaga, Babakan, Dramaga, Bogor, Jawa Barat, Indonesia
3 Universitas Darma Persada Jl. Taman Malaka Selatan, Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, Indonesia Diterima tanggal: 14 Juli 2018 Diterima setelah perbaikan: 10 Mei 2019 Disetujui terbit: 30 Juni 2019

## ABSTRAK
Artikel ini bertujuan untuk mengembangkan model strategis pengelolaan ekonomi kelautan melalui posisi dan keterkaitan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Provinsi Maluku. Penelitian ini menggunakan data primer dan dianalisis dengan metode Interpretative Structural Modeling (ISM). Hasil penelitian menunjukan, semua elemen kelembagaan memiliki keterkaitan dengan sistem, sementara Dinas Kelautan dan Perikanan, Kepemimpinan dan Pertumbuhan Ekonomi merupakan sub-elemen kunci penggerak utama pengelolaan bidang kelautan.
Kata Kunci: penataan kelembagaan; sinergitas; OPD; ekonomi kelautan; ISM

## ABSTRACT
T his article aims to develop a strategic model of ocean economic management through the position and relevance of Organization of Regional Devices (OPD) in Maluku Province. This research collected primary data and used analytical method of Interpretative Structural Modeling (ISM). The results showed that all the institutional elements are related to the system, but the Department of Marine and Fisheries is a key sub-element, while leadership issues become a key sub-element in encouraging economic growth as a key sub-element in marine management.

## Keywords: institutional arrangement; synergy; OPD; ocean economics; ISM

## PENDAHULUAN
Penelitian ini bertujuan untuk menentukan posisi dan keterkaitan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bidang kelautan di Provinsi Maluku. Penelitian ini menggunakan teknik Intepretative Structural Modeling ( ISM ), sebagai salah satu teknik pemodelan yang dikembangkan untuk merencanakan  kebijakan strategis. Eriyatno (2003) menyatakan bahwa teknik ISM adalah salah satu teknik permodelan sistem untuk menangani kebiasaan yang sulit dirubah dari perencanaan jangka panjang yang sering menerapkan teknik penelitian operasional dan atau aplikasi deskriptif. Model kelembagaan pengelolaan bidang kelautan ini diharapkan
mampu mendorong perencanaan, penganggaran, pelaksanaan  hingga tahap evaluasi kelembagaan OPD menjadi lebih efisien.
Provinsi Maluku sebagai wilayah kepulauan ( archipelagic ) dengan luas wilayah sebesar 712.479,69 Km 2 . Sebagian besar wilayahnya merupakan perairan seluas 658.331,52 Km 2 (92,4%),  sedangkan luas wilayah daratan hanya sekitar 54.158 Km 2 (7,6%). Jumlah keseluruhan pulau-pulau di Provinsi Maluku adalah 1.412 buah pulau, dengan luas yang bervariasi antara ≤ 761 km 2 sampai 18.625 km 2 (Titaley, 2006). Sebanyak 1.41l pulau masuk dalam kategori pulau kecil, dengan luas kurang dari 1 juta ha, hanya Pulau Seram yang memilii luas di atas 1.86 juta ha (Nanere, 2006).
Menurut Krugman (1998), keunikan fitur  geografi  pulau-pulau  kecil  memiliki  faktor advantages atau disadvantages tersendiri. Kondisi  geografi  diidentifikasi  sebagai  salah satu faktor yang menjelaskan kinerja ekonomi. Secara ekonomi-politis, sangat logis jika bidang kelautan dijadikan tumpuan dalam pembangunan ekonomi (Kusumastanto, 2003). Namun beberapa penelitian oleh Matitaputty (2012), Kembauw, Sahusilawane, & Sinay (2015), BPS Maluku (2017) dan Simanjorang, Suryantini, Jamhari, dan Tiven (2017) justru tidak memperlihatkan peranan bidang kelautan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan  demikian  keunikan  geografi  yang  dimiliki khususnya potensi bidang kelautan belum menjadi sumber pertumbuhan ekonomi di wilayah Maluku. .
Fakta tersebut di atas menunjukkan pentingnya peranan pemerintah daerah untuk memfasilitasi potensi ekonomi daerah demi terwujudnya peningkatan standar hidup yang berkelanjutan (Knack, 2003; Kaufmann,  2005). Acemoglu & Robinson (2010) mengungkapkan bahwa penentu utama perbedaan dalam kemakmuran lintas negara adalah perbedaan dalam institusi ekonomi. Institusi dan kualitas struktur kelembagaan merupakan kendala dalam pertumbuhan ekonomi (Kaufmann, 2003; Levy & Fukuyama, 2010). Pembentukan lembaga dari waktu ke waktu guna mengelola aspek dan mandat yang berbeda dalam pengelolaan kelautan, menurut Tarmizi (2010) menyebabkan tugas dan fungsi lembaga tersebut saling tumpang tindih.
Hasil identifikasi LAN (2004) dalam PKDOD (2014) terdapat setidaknya 20 institusi yang terlibat dalam pengelolaan kemaritiman di mana penanganannya masih terfragmentasi dan belum tercipta sinergitas. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pada tingkat daerah, pembentukan OPD ini ditindaklanjuti melalui Peraturan Daerah (PERDA). Penataan perangkat daerah yang efektif ( right sizing) akan mendorong pemerintahan secara efektif dalam mengelola potensi daerah. Faktanya bahwa permasalahan fragmentasi dan konflik serta sinergitas OPD masih tetap terjadi, khususnya dalam pengelolaan bidang kelautan.
Secara khusus sektor-sektor dalam bidang kelautan,  didefinisikan  oleh  Kusumastanto  (2006) sebagai sektor perikanan, pariwisata bahari,
pertambangan laut, industri maritim, perhubungan laut, bangunan kelautan, dan jasa kelautan. Oleh karena itu, agar bidang kelautan menjadi sebuah sektor unggulan dalam perekonomian nasional, diperlukan kebijakan pembangunan yang bersifat terintergrasi antar institusi pemerintah dalam distribusi dan alokasi potensi bidang kelautan. Penataan kelembagaan ( institutional arrangment ) sebagai salah satu elemen dalam tata kelola menjadi kebutuhan agar pengelolaan laut  menjadi  lebih  efisien  dalam  membentuk mekanisme kerja kebijakan kelautan yang mampu mengkoordinasikan upaya-upaya pemerintah dalam pengelolaan laut dan pesisir daerah Juda (2003); Nichols & Shuterland (2003) dan Kim, (2012). Hal Ini menyiratkan adanya keterkaitan antara peran kebijakan pemerintah dalam hal ini penataan kelembagaan dengan pertumbuhan ekonomi suatu bangsa atau daerah.
Penelitian mengenai kelembagaan terkait sektor kelautan dan perikanan telah dillakukan dengan berbagai pendekatan ISM misalnya oleh (Muzani (2014); Sambali, Yulianda, Bengen &
Kamal (2014); Batubara (2016). Penelitian- penelitian tersebut tidak mengkaji kelembagaan dalam konteks kelembagaan formal wilayah kepulauan dimana bidang kelautan merupakan potensi dalam pembangunan wilayahnya. Padahal lembaga-lembaga ini tidak hanya menentukan potensi pertumbuhan ekonomi secara agregat, namun juga distribusi sumber daya di masyarakat. Institusi yang berbeda tidak hanya terkait dengan tingkat efisiensi dan potensi pertumbuhan ekonomi yang berbeda, tetapi juga dengan distribusi keuntungan yang berbeda di antara individu dan kelompok sosial yang berbeda.

## METODOLOGI

## Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Kota Ambon, sebagai ibu kota Provinsi Maluku. Penelitian ini dimulai pada bulan November 2017 sampai dengan bulan Februari 2018.

## Jenis dan Sumber Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dan kuesioner dengan pakar dan praktisi ahli. Data sekunder diperoleh melalui dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Maluku, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Maluku, Peraturan Daerah (Perda) tentang Organisasi Perangkat daerah (OPD), dan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Pada penelitian ini narasumber/informan adalah para pakar/pemerhati kebijakan yang akan dimintai opininya mengenai penataan kelembagaan bidang kelautan serta untuk penentuan bobot kriteria/subkriteria yang akan digunakan untuk menentukan posisi dan keterkaitan antar elemen yang ditetapkan. Narasumber dalam analisis ini sebanyak 12 orang. Pemilihan narasumber ditentukan secara sengaja ( purposive ) berdasarkan tingkat kepentingannya terhadap permasalahan yang diteliti serta pengetahuan dan pengalamannya terhadap permasalahan.

## Metode Analisis
Analisis dilakukan dengan menggunakan metode ISM . Dari sembilan elemen yang dikemukakan oleh Saxena, Sushi & Vrat (1992), dalam penelitian ini ditetapkan 3 (tiga) elemen yang berpengaruh secara dominan, yaitu: lembaga yang terlibat, elemen kendala dan elemen tujuan program yang selanjutnya dijabarkan dalam bentuk sub elemen. Penetapan 3 (tiga) elemen tersebut merujuk pada teori organisasi industri Structural Conduct Performance (SCP) oleh Mason (1939).
Teori tersebut menjelaskan bahwa kinerja suatu industri pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh struktur pasar. Struktur pasar dianggap akan mempengaruhi perilaku dan strategi perusahaan dalam suatu industri dan perilaku  akan mempengaruhi kinerja .
Selain  itu  sesuai  dengan  hasil  identifikasi elemen kelembagaan pada beberapa penelitian dan melalui wawancara dengan pakar secara mendalam, ditetapkan 3 (tiga elemen dalam penataan kelembagaan bidang kelautan. Setiap elemen yang dikaji dijabarkan menjadi sejumlah sub elemen menggunakan masukan dari pakar, kemudian ditetapkan hubungan kontekstual antar sub elemen. Langkah-langkah yang dilakukan adalah  sebagai  berikut:  identifikasi  elemen  dan penyusunan sub elemen, analisis hubungan kontekstual antara sub elemen yang diperoleh dari pendapat pakar melalui kuesioner, selanjutnya dilakukan strukturisasi dalam bentuk Structural Self Interaction Matrix ( SSIM ), pembentukan Reachability Matrix dan Digraph ( RMD ), dan yang terakhir adalah ISM atau pembahasan hasil analisis (Saxena et al .,1992). Elemen lembaga terdiri dari 17 sub elemen (L1-L17), elemen kendala terdiri dari 10 sub elemen (K1-K10) dan elemen tujuan terdiri 12 sub elemen (T1-T12). Secara jelas dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Elemen dan Sub Elemen Lembaga, Kendala dan Tujuan dalam Pengelolaan Bidang Kelautan. Table 1. Elements and Sub-Elements of the Institutions, Constraints and Objectives in the Management of Marine Affairs.
No Lembaga yang Terlibat/ Institutions Involved in Execution of the Program Kode/ Code Kendala Bidang Kelautan/ Major Constraints Kode/ Code Tujuan Program/ Objectives of the Program Kode/ Code 1. Dinas Kelautan dan Perikanan/ Marine and Fishery Office L1 Kepemimpinan/ Leadership K1 Pertumbuhan Ekonomi/ Economic Growth T1 2. Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral/ Energy and Mineral Resources Office L2 Sumberdaya Manusia/ Human Resources K2 Kesejahteraan Sosial/ Social Welfare T2 3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan/ Industry and Trade Office L3 Koordinasi, integritas dan interaksi (komunikasi)/ Coordination, integrity and interaction (communication) K3 Kelestarian Lingkungan/ Environmental Sustainability T3 4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang / Public Works and Spatial Planning Office L4 Pendanaan/ Funding K4 Keamanan Laut / Marine Security T4 5. Dinas Perhubungan / Transportation Office L5 Data, informasi dan teknologi yang minim/ Lack of Data, Information and Technology K5 Penelitian dan Pengembangan serta pendidikan / Research, Development and education T5 6. Dinas Pariwisata / Tourism Office L6 Tumpang tindih tupoksi dan kewenangan yang terbatas/ Limited overlapping of duties and authority K6 Kelestarian peninggalan budaya dan budaya bahari/ Preservation of maritime culture and cultural heritage T6
No Lembaga yang Terlibat/ Institutions Involved in Execution of the Program Kode/ Code Kendala Bidang Kelautan/ Major Constraints Kode/ Code Tujuan Program/ Objectives of the Program Kode/ Code 7. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan / Education and Culture Office L7 Budaya Organisasi / Organizational culture K7 Sarana Transportasi dan Perhubungan / Transportation Facilities T7 8. Dinas Kehutanan / Forestry Office L8 Evaluasi dan pengawasan terbatas / Limited evaluation and supervision K8 Sarana Rekreasi dan Hiburan / Recreation and Leisure Facilities T8 9. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi / Manpower and Transmigration Office L9 Tumpang tindih regulasi / Overlapping regulations K9 Sumber makanan dan ketahanan pangan / Food sources and food security T9 10. Dinas Lingkungan Hidup / Environmental Office L10 Metode perencanaan dan penganggaran / Planning and budgeting methods K10 Sumber energy dan bahan bakar / Energy and fuel sources T10 11. Dinas Penanaman Modal dan PTSA / Investment & PTSA Office L11 Sumber obat-obatan dan kosmetika / Sources of medicines and cosmetics T11 12. Dinas Ketahanan Pangan / Food Security Office L12 Perubahan iklim dan bencana / Climate change and disaster T12 13. Dinas Koperasi dan UKM / Cooperative and Small Medium Enterprise L13 14. Dinas Pendapatan Daerah/ Regional Revenue Office L14 15. Bappeda/ Regional Development Planning Agency L15 16. Badan Penanggulangan Bencana Daerah / Dissaster Response Agency L16 17. Badan Pengembangan SDM/ Human Resources Development Agency
L17

## Lanjutan Tabel 1/ Continue Table 1

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil analisis elemen kelembagaan berdasarkan nilai driver power (DP) dan dependence (D) pada elemen lembaga (17 sub elemen), elemen kendala (10 sub elemen) dan elemen tujuan (12 sub elemen) dalam pengelolaan bidang kelautan di Provinsi Maluku. Tabel 2 terlihat bahwa tidak ada satupun elemen yang berada dalam
kelompok autonomous. Dengan demikian tidak terdapat sub elemen lembaga, kendala dan tujuan yang memiliki nilai driver power dan dependence yang rendah, artinya semua elemen memiliki keterkaitan dengan sistem. Elemen lembaga, kendala dan tujuan dengan sub elemennya merupakan sistem kelembagaan dalam pengelolaan bidang kelautan yang saling terkait sangat erat, baik secara ekologis maupun ekonomi.

## Tabel 2. Pengelompokan Elemen Kelembagaan.
Table 2. Clustering Elements of the Institutions . Sektor/
Sectors Lembaga / Institutions Involved in Execution of the Program Kendala/ Major Constraints Tujuan/ Objective of the Program Autonomous - - - Dependent L14, L15, L16 K4, K8 - Linkage L2, L3, L5, L6, L7, L8, L9, L10, L12, L13 K5, K6, K7, K9, K10. T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12 Independent L1, L17, L4, L11 K1, K2, K3 T1
Sub elemen lembaga (L14, L15 dan L16) dan sub elemen kendala (K4 dan K8) berada pada kelompok dependent yang berarti memiliki hubungan yang erat dengan elemen lain, tetapi bukan penggerak utama sistem atau dapat diartikan sebagai akibat dari elemen lain. Sementara pada sub elemen tujuan tidak ada yang masuk dalam kelompok dependent.
Kelompok keempat adalah independent yang merupakan elemen peubah bebas yang berpengaruh pada elemen lainnya jika terjadi perubahan. Sub-elemen lembaga yang termasuk dalam kelompok ini adalah (L1), (L17), (L4) dan (L11) dan untuk sub elemen kendala adalah (K1), (K2) dan (K3). Sementara sub-elemen tujuan progam yang termasuk dalam kelompok independent adalah Pertumbuhan Ekonomi (T1).
Model struktural yang merupakan struktur berjenjang pada elemen lembaga, kendala dan tujuan program dapat dilihat pada Tabel 3.  Model tersebut menunjukan bahwa dari 9 (sembilan) level yang menjadi sub-elemen kunci pada elemen lembaga adalah Dinas Kelautan dan Perikanan (L1), pada elemen kendala yang terdiri dari 6 (enam) level,  sub elemen Kepemimpinan (K1) menjadi dasar bagi sub elemen lainnya dan memiliki daya penggerak yang sangat kuat
terhadap keberhasilan pengelolaan bidang kelautan di Provinsi Maluku. Sementara sub elemen kunci pada elemen tujuan program yang terdiri dari 2 (dua) level menunjukan bahwa sub elemen Pertumbuhan Ekonomi (T1) menjadi dasar bagi sub elemen lainnya dan memiliki daya penggerak yang sangat kuat terhadap keberhasilan pengelolaan bidang kelautan di Provinsi Maluku.
Berbagai literatur menyatakan faktor geografi  mungkin  berdampak  pada  pertumbuhan ekonomi secara tidak langsung melalui institusi yang berkualitas (Mendoza & Rosas, 2012). OPD sebagai institusi ekonomi penting bagi pertumbuhan ekonomi karena mereka membentuk insentif bagi pelaku ekonomi utama di masyarakat. Secara khusus, lembaga-lembaga ini mempengaruhi investasi  dalam  modal  fisik  dan  manusia  serta teknologi dan pengorganisasian produksi. Dinas Kelautan dan Perikanan menjadi sub elemen kunci pada elemen lembaga, hal ini tentunya ketika ditelaah sesuai tugas pokok dan fungsi yang ada secara struktural Dinas Kelautan dan Perikanan memiliki tugas yang sangat komprehensif yang meliputi unsur hulu dan hilir pengelolaan ekonomi kelautan seperti perikanan, wisata bahari, energi terbaharukan, industri (pengolahan dan pemasaran), pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil, konservasi, dan lainnya.
Tabel 3. Model Struktural.
Table 3. Structural Modelling.
Level Elemen Lembaga/ Institutions Involved in Execution of Program Elemen Kendala/ Constraints’ Element Elemen Tujuan / Objective of the Program 8 L16 7 L15 6 L14 K4 5 L2, L3, L5, L6, L7, L8, L9, L10, L12, L13 K8 4 L11 K5, K6, K7, K9, K10 3 L4 K3 2 L17 K2 T2. T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12 1 L1 K1 T1
Pada level berikutnya aspek pengembangan SDM, peningkatan sarana dan prasarana serta tata ruang wilayah serta keterbatasan anggaran menempatkan OPD pada level tersebut menjadi sangat penting dalam mendukung optimalisasi pengembangan bidang kelautan. Selanjutnya sinergitas OPD yang menangani potensi energi dan sumber daya mineral, industri kelautan, perhubungan laut,  pariwisata bahari, kelestarian ekosistem darat (hutan), penyiapan tenaga kerja, kelestarian lingkungan hidup, ketahanan pangan serta pemberdayaan koperasi dan UMKM akan secara sinergis mendukung tujuan program bidang kelautan itu sendiri dalam mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi.
Dinas Pendapatan Daerah dan Bappeda sebagai Tim Anggaran Daerah tentunya berperan dalam mendorong alokasi anggaran yang memadai dan proporsional guna menunjang pengelolaan bidang kelautan. Alokasi anggaran ini akan semakin optimal ketika merujuk pada Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2014 Pasal 15 ayat (2) bahwa pemerintah wajib menyertakan luas wilayah laut sebagai dasar pengalokasian anggaran pembangunan kelautan. Sebagai konsekuensi geologis  dan  geografis  posisi  Provinsi  Maluku yang berada pada jalur cincin api ( ring  of  fire ) dan pertemuan tiga lempeng besar yang saling bertumbukan. Selain gempa dan tsunami, posisi Maluku mempunyai dinamika iklim yang yang kadang memicu meningkatnya banjir, rob, longsor, kekeringan, abrasi, dan lain-lain (Diposaptono, 2016). Dengan demikian peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah juga tidak dapat diabaikan.
Dalam kaitannya dengan pengelolaan institusi yang berkualitas maka aspek Kepemimpinan ( leadership) menjadi sub elemen kunci, karena dengan kepemimpinan yang baik maka dapat mendorong sinergitas kebijakan, sinergitas kelembagaan, sinergitas kualitas SDM, sinergitas perencanaan dan penganggaran serta sinergitas pertanggungjawaban kepada masyarakat. Kapasitas kepemimpinan adalah kemampuan pimpinan organisasi untuk menciptakan visi, inspirasi, model, prioritas, membuat keputusan, memberikan arahan dan menciptakan inovasi, semua dalam upaya mencapai misi organisasi. Tata kelola yang baik dilihat sebagai manifestasi dari komitmen, patriotik dan disiplin kepemimpinan (Lawal et al., 2012). Salah satu faktor internal yang mempengaruhi keberhasilan organisasi
adalah kepemimpinan, mencakup kompetensi dan tindakan pemimpin yang bersangkutan, serta proses kepemimpinan pada setiap jenjang organisasi (Yukil, 2011). Dengan teratasinya kendala pada kelompok independence dan linkage , maka diharapkan dua kendala yang berada pada kelompok dependent dapat diatasi. Sebagai wujud pelaksanaan good governance maka evaluasi dan pengawasan menjadi instrumen yang mendukung terlaksananya program kelautan secara transparan, partisipatif dan akuntabel. Pada gilirannya ketersediaan anggaran atau  pendanaan  akan  lebih  efisien  dan  pihak pengelola dapat bertanggung jawab penuh atas anggaran tersebut dengan cara kelola anggaran yang lebih akuntabel dan transparan.
Sub-elemen kunci utama tujuan program adalah Pertumbuhan Ekonomi. Pertumbuhan ekonomi menjadi sub elemen kunci karena bidang kelautan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi akan menjadi sangat penting untuk diperhatikan dalam kerangka industri berbasis sumber daya alam ( resource based industries ) maupun fungsi laut dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat karena: a). Kapasitas suplai sangat besar, sementara permintaan terus meningkat; b). Pada umumnya output dapat diekspor, sedangkan input berasal dari sumber daya lokal; c). Dapat membangkitkan industri hulu dan hilir yang besar, sehingga menyerap tenaga kerja banyak; d). Umumnya berlangsung di daerah; e). Industri perikanan, bioteknologi dan pariwisata bahari bersifat dapat diperbarui ( renewable resources ), sehingga mendukung pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dan; f). Sumber daya tidak pulih seperti minyak, gas dan mineral memiliki kontribusi ekonomi yang besar serta industri maupun jasa memiliki peotensi yang besar untuk dikembangkan (Kusumastanto, 2010). Apabila pertumbuhan ekonomi dapat tercapai maka diharapkan akan dapat mendorong tercapainya tujuan 11 (sebelas) sub-elemen lainnya. Namun pada sub elemen ini ada yang dapat memberikan dampak serta umpan balik pada pencapaian pertumbuhan ekonomi, di antaranya yaitu: kelestarian lingkungan, keamanan laut, dan perubahan iklim dan bencana serta dukungan penelitian dan pengembangan serta pendidikan, dimana menurut Fahrudin (1996), PAD (pendapatan asli daerah) akan meningkat dan berkelanjutan seiring dengan peningkatan nilai ekonomi total dari sumber daya pesisir dan lautan.

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

## Kesimpulan
Dalam pengelolaan Bidang Kelautan di Provinsi Maluku, tidak ada sub-elemen yang memiliki nilai driver power dan dependence yang rendah, artinya semua elemen memiliki keterkaitan dengan sistem. Keterkaitan ini meliputi keterkaitan elemen lembaga, elemen kendala serta elemen tujuan sebagai satu sistem yang terintegrasi dalam pengelolaan bidang kelautan.
Dinas Kelautan dan Perikanan, Kepemimpinan dan Pertumbuhan Ekonomi merupakan sub elemen kunci penggerak utama yang mempengaruhi sub elemen pada level berikutnya dan memiliki pengaruh paling besar dalam pengelolaan bidang kelautan di Provinsi Maluku.

## Rekomendasi Kebijakan
Fragmentasi  kelembagaan  dan  konflik kelembagaan dalam pembangunan khususnya pada wilayah yang berbasis kepulauan memerlukan pendekatan khusus melalui penataan kelembagaan dalam hal ini OPD. Rekomendasi bagi implementor atau para pelaksana, bahwa untuk terciptanya efisiensi  baik  alokasi  program  maupun  anggaran maka kebijakan penentuan lembaga OPD yang memiliki peran atau posisi strategis pengelolaan bidang kelautan perlu mendapatkan perhatian oleh penentu kebijakan ( decision maker) dalam hal ini pimpinan daerah. Secara operasional penentuan ini dapat dipertegas dalam peraturan kepala daerah sehingga kejelasan tugas pokok dan fungsi OPD menjadi lebih terarah dan fokus serta  tidak  menimbulkan  konflik  antar  lembaga. Selain itu kepala daerah melalui kepemimpinan yang tegas dan profesional, secara jelas mendorong reorientasi nilai etika dalam birokrasi, khususnya tata kelola pemerintahan yang bersih ( good governance) . Tujuan pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sesuai potensi dan karakteristik daerah. Kajian potensi serta sektor-sektor yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi akan sejalan dengan tugas pokok dan fungsi OPD yang memiliki keterkaitan fungsional agar sinergitas pengelolaan potensi ekonomi kelautan dengan sejumlah sektor yang berbeda (multisektor), mampu mendorong potensi sinergi aktivitas sumber daya kelautan dan aktivitas ekonomi maritime. Sinergitas ini tentunya akan
melibatkan berbagai lembaga negara, swasta, maupun masyarakat akan sangat menentukan keberhasilan pembangunan kelautan.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis mengucapkan terimakasih kepada Pemerintah Provinsi Maluku, Pemerintah Kota Tual, para narasumber pakar, serta informan  dan pihak- pihak yang telah memberi dukungan penelitian ini, dan redaksi Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan atas peluang publikasi naskah jurnal ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Acemoglu, D. & Robinson, J. (2010). The Role of Institutions in Growth and Development. Review of Economics and Institutions , 1 (2), Article 1. doi:10.5202/rei.v1i2.1
Badan Pusat Statistik (BPS). (2017). Analisis Sektor Unggulan Provinsi Maluku 2015 . BPS Maluku. Ambon.
Batubara, S. C. (2016). Disain Sistem Manajemen Rantai Pasokan Industri Perikanan Tangkap Laut Berkelanjutan . Pascasarjana. Disertasi. Institut Pertanian Bogor.
Diposaptono, S., Budiman, & F. Agung. (2012). Menyiasati Perubahan Iklim di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Penerbit SAINS PRESS. PT. Sarana Komunikasi Utama. Jakarta.
Eriyatno. (2003). Ilmu Sistem: Meningkatkan Mutu dan Efektifitas Manajemen . Bogor: IPB Press.
Fahrudin A. (1996). Analisis Ekonomi Pengelolaan Lahan Pesisir Kabupaten Subang , Jawa Barat . [Tesis]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
Juda, L. (2003). Changing National Approached To Ocean Governance: The United States, Canada and Australia . Ocean Development and International Law 34, 161-187.
Kaufmann, D. (2003). Governance Redux: The Empirical Chalenge; Working Paper, MPRA Paper 8210
Kaufmann, D., A. Kraay, & M. Mastruzzi. (2005). Governance Matters IV: Governance Indicators for 1996-2004 , World Bank Policy Research Working Paper.
Kembauw, E., A. M. Sahusilawane, & L. J. Sinay. (2015). Sektor Pertanian Merupakan Sektor Unggulan Terhadap Pembangunan Ekonomi Provinsi Maluku. Agriekonomika , ISSN 2301-9948 e ISSN 2407-6260 Volume 4, Nomor 2
Kim, S. G. (2012). The Impact of Institutional Arrangement on Ocean Governance: International Trends and The Case of Korea . Ocean & Coastal Management 64 (2012) 47-55. Korea Maritime Institute- Republic of Korea
Knack, S. (2003). Democracy, Governance and Growth, Ann Arbor: The University of Michigan Press.
Krugman, P. (1998). What’s New About Economic Geography Oxford Review of Economic Policy. Vol 14, Issue 2, 1 June 1998, Pages 7–17, https:// doi.org/10.1093/oxrep/14.2.7.
Kusumastanto, T. (2003). Ocean Policy Dalam Membangun Negeri Bahari di Era Otonomi Daerah . PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
Kusumastanto T. 2006. Ekonomi Kelautan (Ocean Economics – Oceanomics) . PKSPL-IPB. Bogor.
Lawal T., K. Imokhuede & I. Johnson.  (2012). Governance Crisis and the Crisis of Leadership in Nigeria. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences . July 2012, Vol.
2, No. 7.
Levy. B & F. Fukuyama. (2010). Development Strategies; Integrating Governance and Growth. Policy Research Working Paper 519 . The World Bank Poverty Reduction and Economic Management Vice Presidency Public Sector Governance Unit.
Mason, E. (1939). Price and Production Policies of Large-Scales Enterprises. American Economic Review , Volume 29, PP 61-74.
Matitaputty, I. T. (2012). Pengembangan Kawasan Sentra
Produksi dalam Meningkatkan Perekonomian Wilayah Kepulauan di Provinsi Maluku . Disertasi. Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. Bogor.
Mendoza. J & A. Rosas. (2012). The Economic Effects of Geography: Colombia as a Case Study , II semestre 2012.  www.redalyc.org/pdf/1691/169125379004. pdf.
Muzani. (2014). Optimasi Kelembagaan dalam Pengelolaan Ekosistem Mangrove Berbasis Perikanan (Kasus di Kabupaten Tangerang Provinsi Banten) . Disertasi. Institut Pertanian Bogor.
Nanere, J. L. (2006). Sagu dan Lingkungan di Maluku (Dalam Rangka Revitalisasi Pertanian Di Kepulauan Maluku). Makalah Disampaikan Pada Lokakarya Sagu. Tema ”Sagu Didalam Revitalisasi Pertanian Maluku”. Kerjasama Universitas Pattimura, Bappeda Maluku, Dinas Pertanian Provinsi Maluku Dan Bptp Maluku, Ambon.
Nichols. S., D. Monahan & M. Shuterland. (2003). Good Governance  of  Canada‟s  Offshore  and  Coastal Zone: Towards an Understanding of the Maritime Boundry Issues.
Peraturan Daerah (Perda) No. 6 Tahun (2016) tentang Organisasi Perangkat Daerah di Provinsi Maluku
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun (2016) tentang Perangkat Daerah.
[PKOD] Pusat Kajian Desentralisasi Dan Otonomi Daerah. (2014). Aransemen Kelembagaan Kemaritiman. Jurnal nomor 3/PKDOD/2014. Jakarta.
Sambali, H., F. Yulianda., D. G. Bengen & M. M. Kamal. (2014). Analisis Kelembagaan Pengelola Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu . Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, Vol. 9 No. 1 Tahun 2014.
Saxena, J. P., Sushil, & P. Vrat. (1992).  Hierarchy and Classification  of  Program  Plan  Elements  Using ISM. Practice , Vol 5 (6) 651: 670.
Simanjorang, T. M., Suryantini, A., Jamhari, dan Tiven, N.C. (2017). Persaingan Subsektor Peternakan Dengan Subsektor Pertanian Lainnya Di Provinsi Maluku (Analisis Input-Output). Buletin Peternakan , Vol. 41 (3): 365-370, Agustus 2017 ISSN-0126-4400. E-ISSN-2407-876X Bulletin of Animal Science, DOI: 10.21059/buletin peternak. v41i3.16969.
Tarmizi. M. K. T. (2010). “Institutional framework for ocean governance: a way forward”. World Maritime University Dissertations. Paper 420.
Titaley, P. A. (2006). Kebijakan Revitalisasi Pertanian di Maluku. Makalah disampaikan pada Lokakarya Sagu. Tema” Sagu didalam Revitalisasi Pertanian Maluku”. Kerjasama Universitas Pattimura, Bappeda Maluku, Dinas Pertanian Provinsi Maluku dan BPTP Maluku, Ambon.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun (2014) tentang
Pemerintah Daerah.
Yuki, G. 2011. Leadership in Organizations, Sixth Edition (Delhi: Dorling Kindersley).