PERAN PENGHULU DALAM MENENTUKAN HAK PERWALIAN ATAS ANAK PEREMPUAN YANG LAHIR AKIBAT HAMIL DI LUAR NIKAH
(Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kec. Ujungloe Kab.
Bulukumba)

## Suhaebatul khaerah, Supardin, Hamzah Hasan
Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email : suaebatulkhaerah@gmail.com

## Abstrak
Pokok penelitian ini adalah peran penghulu dalam menentukan hak perwalian atas anak perempuan yang lahir akibat hamil di luar nikah. Pokok permasalahan terdiri dari dua sub masalah yaitu: Bagaimana pertimbangan penghulu KUA Kecamatan Ujunglue Kabupaten Bulukumba mementukan hak perwalian atas anak perempan yang  di  lahirkan  akibat  hamil  di  luar  pernikahan.  Bagaimana  dasar  hukum penghulu  KUA  Kacamatan  Ujungloe  Kabupaten  Bulukumba  dalam  menentukan hak  perwalian  atas  anak  perempuan  yang  lahir  akibat  hamil  di  luar  pernikahan. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan peran penghulu dalam menentukan hak perwalian  atas  anak  perempuan  yang  lahir  akibat  hamil  di  luar  nikah:  KUA kecamatan Ujungloe dalam menentukan hak perwalian atas anak perempuan yang lahir akibat diluar nikah mengikut pada KHI yakni membolehkan si ayah biologis menjadi  wali  nikah  bagi  si  anak  perempuan  selama  orang  tua  si  anak  (ayah biologis  dengan  ibu  kandung  si  anak)  terikat  pada  ikatan  perkawinan.  Dasar hukum  yang  dipakai  oleh  KUA  UjungLoe  UU  No.  1  Thn  1974  yang  searah dengan  Kompilasi  Hukum  Islam,  sebagai  lembaga  yang  melaksanakan  sebagian tugas  Kementerian  Agama  Indonesia  tentunya  KUA  Ujung  Loe  mengikitui ketentuan  perundang-undangan  yang  berlaku,  yang  mengakui  status  anak  yang hamil diluar nikah merupakan anak sah dari kedua orang tuangnya. Menyagerakan menikah merupakan jalan yang sangat dianjurkan dari menjauhkan dari perbuatan zina, bagi mereka yang sudah baligh dan memilki kesiapan.
Kata Kunci: penghulu, anak di luar nikah, wali hakim.

## Abstract
Subject  of  this  research  is  the  role  of  the  penghulu  in  determining  guardianship rights for  girls  born  as a result of  pregnancy out  of  wedlock. The main problem consists of two sub-problems, namely: How is the consideration of the head of the KUA,  Ujunglue  Sub-district,  Bulukumba  Regency  in  determining  guardianship rights over female children born as a result of pregnancy out of wedlock, What is
Peran Penghulu Dalam Menentukan Hak Perwalian Atas Anak Perempuan Yang Lahir Akibat Hamil Di Luar Nikah (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kec. Ujungloe Kab. Bulukumba)
Suhaebatul Khaerah, Supardin, Hamzah Hasan
the legal basis for the head of the KUA in Ujungloe Ujungloe Bulukumba Regency in determining guardianship rights for girls born as a result of pregnancy out of wedlock. The results of this study indicate the role of the penghulu in determining guardianship  rights  for  girls  born  as  a  result  of  pregnancy  out  of  wedlock,  The KUA  of  Ujungloe  sub-district  in  determining  guardianship  rights  for  daughters born out of wedlock follows the KHI, which allows the biological father to become a  marriage  guardian  for  the  daughter  as  long  as  the  child's  parents  (biological father and the child's biological mother) are bound by marriage bonds. The legal basis used by the Ujung Loe KUA is Law no. 1 Year 1974 which is in line with the Compilation of Islamic Law, as an institution that carries out some of the tasks of the  Indonesian  Ministry  of  Religion,  of  course,  KUA  Ujung  Loe  follows  the provisions  of  the  applicable  legislation,  which  recognizes  the  status  of  children who are pregnant out of wedlock as legitimate children of both parents.
Keywords: headman, chilren out of wedlock, guardian judges.

## A. Pendahuluan
Di era modern ini terdapat begitu banyak kemajuan baik di bidang teknologi, informasi,  komunikasi,  serta  transfortasi.  Dengan  kemajuan  tekhnologi informasi membuat manusia mampu untuk  mengakses informasi di seluruh belahan dunia dengan mudah melalui berbagai macam media massa maupun media  elektronik.  Dari  kemajuan  tersebut,  tidak  hanya  hal  positif,  namun perkembangan  zaman  modern  ini  di  barengi  dampak  yang  negatif  dengan makin  maraknya  beredar  situs-situs  porno  yang  merajalela  di  internet  yang dengan  mudahnya  dapat  diakses  bebas  oleh  semua  kalangan  baik  dewasa bahkan anak di bawah umur.
Selain itu dampak negatif lainnya yang biasa dijumpai di kehidupan sehari- hari,  yakni  fenomena  pergaulan  bebas  yang  semakin  tak  terkontrol. Sangatlah  memprihatinkan  jika  kita  melihat  gaya  hidup  remaja  Indonesia saat,  ini  gaya  hidup  dan  pergaulannaya  sangat  bebas,  termasuk  dalam aktifitas seksual yang sudah dianggap biasa. Hal ini di buktikan dengan data BKKBN  (Badan  Koordinasi  Keluarga  Berencana  Nasional)  yang menunjukkan peningkatan jumlah remaja wanita yang tidak perawan lagi di
Peran Penghulu Dalam Menentukan Hak Perwalian Atas Anak Perempuan Yang Lahir Akibat Hamil Di Luar Nikah (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kec. Ujungloe Kab. Bulukumba)
kota-kota besar. 1
Pergaulan  bebas  yang  diganrungi  oleh  banyak  remaja  yang  menghantarkan mereka  kepada  seks  bebas  yang  tidak  sedikit  mengakibatkan  hamil  di  luar nikah, termasuk dosa besar (zina) meskipun pada akhirnya mereka menikah sebagai  imbas  hamil  di  luar  pernikahan.  Permasalahan  yang  timbul  akibat dari  pernikahan  yang  telah  didahului  kehamilan  wanita  diantaranya  adalah ketika  anak  yang  di  kandungnya  lahir  dan  jenis  kelaminnya  perempuan, ketika  anak  telah  tumbuh  menjadi  dewasa  dan  akan  mela;ngsungkan pernikahan.  Satu  problem  yang  menjadi  dampak  dari  kehamilan  di  luar pernikahan  adalah  penentuan  wali  nikah  bagi  anak  perempuan  akibat kehamilan di luar pernikahan.
Pasal 42 UU. No 01 Thn 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam suatu atau sebagai akibat perkawinan yang  sah.  Hal  serupa  juga  di  ungkapkan  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam (KHI) pasal 99 yaitu: “anak yang sah adalah (a) anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkwainan yang sah, (b) hasil pembuahan suami istri yang sah di luar  rahim  dan  di  lahirkan  oleh  istri  tersebut”  ketentuan  anak  sah  dan undang-undang No. 01 Tahun 1974 dan KHI pada dasarnya sama.
Menentukan  wali  nikah  terhadap  anak  perempuan  akibat  hamil  di  luar pernikahan  maka  kedua  orang  tuanya  membawa  masalah  tersendiri  dan kebolehan  kawin  hamil.  Ketika  perempuan  hamil  karena  zina  akhirnya  ia menikah  dengan  laki-laki  yang  menghamilinya,  maka  masalah  selanjutnya adalah siapa yang berhak menjadi wali nikah bagi wanita tersebut, jika anak yang  lahir  adalah3  seorang  wanita.  Hal  ini  kemudian  menjadi  perdebatan antara  aturan  fikih  dan  UU  di  Indonesia.  Perdebatan  ini  bermula  dari penentuan status anak yang lahir dari perkawinan. Jika dipandang UU No. 1 Thn  1974  dan  Kompilasi  Hukum  Islam,  maka  status  anak  perempuan
1 Kementrian komonikasi dan informasi, fornografi dalam arus liberalism, jurnal dialog public, edisi kedua  (Jakarta: tp. 2010) h. 22
Peran Penghulu Dalam Menentukan Hak Perwalian Atas Anak Perempuan Yang Lahir Akibat Hamil Di Luar Nikah (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kec. Ujungloe Kab. Bulukumba)
Suhaebatul Khaerah, Supardin, Hamzah Hasan
merupakan  anak  sah  dari  kedua  orang  tuanya.  Tetapi    dari  sudut  pandang fikih, anak tersebut hanya di nasabkan kepada ibu dan keluarga ibunya.
Perbedaan  diantara  fikih  dan  UU  No.  1  Thn  1974  yang  searah  dengan Kompilasi  Hukum  Islam  dalam  menentukan  status  hukum  anak  tersebut akibat  hamil  di  luar  pernikahan  kedua  orang  tuanya,  maka  muncul pertanyaan apakah anak perempuan tersebut sah atau tidak? Dan bagaimana Kantor Urusan Agama (KUA) dalam menentukan siapa yang berhak menjadi wali  nikah  jika  anak  tersebut,  seorang  prempuan.  Perkara  inilah  yang menjadi  dilema  bagi  KUA,  apakah  memilih  pendapat  fikih  atau  UU  No.  1 thn  1974  yang  didukung  oleh  KHI.  Seorang  penghulu  tidak  dapat menganggap  mudah  masalah  ini.  Ia  tidak  boleh  semau-maunya  dalam mengambil  keputusan  tersebut,  karena  hal  ini  menyebabkan  sah  atau tidaknya suatu perkawinan.
KUA  Kacamatan  Ujungloe  sebagai    yang  bertanggungjawab  atas  semua bidang  di  Kantor  Urusan  Agama  Islam  termasuk  urusan  pernikahan  di wilayah Kacamtan Ujungloe, dan mempunyai tugas yang tidak mudah dalam penentuan hak kewalian bagi anak peremuan yang dilahirkan  akibat hamil di luar  pernikahan  orang  tuanya.  Dari  paparan  tersebut  maka  peneliti bermaksud  untuk  membuat  penelitian  tentang  Peran  Penghulu  Dalam mementukan  Hak  perwalian  Atas  Anak  Perempuan  Yang    Lahir  Akibat Hamil  Di  Luar  Pernikahan  Di  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Ujungloe Kabupaten Bulukumba.

## B. Metode Penelitian
Peran Penghulu Dalam Menentukan Hak Perwalian Atas Anak Perempuan Yang Lahir Akibat Hamil Di Luar Nikah (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kec. Ujungloe Kab. Bulukumba)
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) atau kualitatif makna  suatu  kejadian  atau  peristiwa  dengan  mencoba  berinteraksi  dengan orang-orang  dalam  situasi/fonomena  objek  yang  diteliti,  dan  mendapatkan informasi  tentang  peran  penghulu  dalam  menentukan  hak  perwalian  atas anak  perempuan  yang  lahir  akibat  hamil  di  luar  nikah  pada  penelitian  ini. Selanjutnya  metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  wawancara, observasi,  dan  dokumentasi.  Lalu  tekhnik  pengumpulan  data  dilanjutkan dengan  mengorganisasikan  dan  menata  data  tersebut  kedalam  unit-unit, melakukan sintesis, menyusun pola, dan memilih yang penting dan esensial sesuai  dengan  aspek  yang  dipelajari  dan  diakhiri  dengan  membuat kesimpulan.

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Kawin Hamil Di Kec. Ujungloe Kab. Bulukumba
Perkawinan    mempunyai  arti  dan  kedudukan  yang  sangat  penting  dalam tatanan kehidupan yang sangat penting dalam tata kehidupan manusia  sebab perkawinan  dapat  dibentuk  ikatan  hubungan  pergaulan  antara  insan  yang berlainan  jenis  secara  resmi  dalam  suatu  ikatan  suami  istri  menjadi  satu keluarga 2 .islam  memandang  sebagai  sesuatu  yang  luhur  dan  sakral  yang berarti  beribadah  kepada  Allah  SWT,  menjalankan  sunnah  Rasulullah  dan membentuk  keluarga  yang  kekal  dan  bahagia  atas  dasar  keikhlasan  dan tanggung  jawab,  bahkan  dari  sudut  pandang  masyarakat  perkawinan bertujuan untuk membangun, membina serta memelihara hubungan keluarga yang  harmonis  dan  damai  untuk  mencapai  tujuan  perkawinan  sakinah,
2 Muhammad Saleh Ridwan, “ Perkawinan Di Bawah Umur (Dini)”, Jurnal Al-Qadau 2 No. 1 , (2015): h. 15
Peran Penghulu Dalam Menentukan Hak Perwalian Atas Anak Perempuan Yang Lahir Akibat Hamil Di Luar Nikah (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kec. Ujungloe Kab. Bulukumba)
Suhaebatul Khaerah, Supardin, Hamzah Hasan

## mawaddah, warahmah. 3
Oleh masyarakat bugis Makassar perkawinan pada dasarnya memilki makna yaitu  menyatukan  satu  laki-laki  dan  perempuan  dalam  ikatan  perkawinan dan  masyarakat  khusus  Makassar  sangat  memegang  nilai  budaya  yang sudah jauh dipercaya oleh nenek moyang karena adat istiadat ini membawa dampak  yang  baik  serta  tidak  bertentangan  dengan  agama  yang  dipegang pada  masyarakat  umumnya  sehingga  semua  golonngan  masyarakat  bisa menerimanya. 4
Kompilasi  Hukum  Islam  di  Indonesi  yang  diatur  dalam  Keppres  Nomor  1 Thn 1991 dan Keputusan Mentri Agama Nomor 154/1991 yang di sebutkan bahwa  seorang  perempuan  hamil  di  luar  nikah  hanya  dapat  dinikahkan dengan  laki-laki    yang  menghamilinya.  perkawinan  dangan  perempuan hamil  tersebut  dapat  dilaksanakan  secara  langsung  tanpa  menunggu perempuan  itu  melahirkan,  tidak  diperlukan  kawin  ulang (tajdidun  nikah).
Jika  anak  itu  lahir,  maka  anak  tersebut  menjadi  anak  sah.  Dalam  Pasal  43 ayat    (1)    Undang-Undang  Nomor  1  Thn  1974  tentang  perkawinan disebutkan  bahwa  anak  yang  lahir  di  luar  perkawinan  hanya  mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Kedudukan anak diluar nikah ini akan diatur dalam peraturan pemerintah. 5
Menurut pernyataan salah satu narasumber, kasus kawin hamil yang terjadi di kec. Ujngloe kab. Bulukumba terbilang tidak sedikit di karenakan hampir setiap  bulannya terjadi kawin hamil,  dimana hal ini baru di  ketahui setelah pasangan  yang  menikah  melahirkan  anak      kurang  dari  Sembilan  bulan
3 Andi  Husnul  dan  Patimah, Tinjaun  Hukum  Islam  Tentang  Budaya  Mappacci  Di Kalangan Masyarakat, Jurnal Al Qadauna Volume 2  No 2 , (april 2021), hlm.362
4 Nursalam  dan  Halim  Talli, Tinjauan  Hukum    Islam  Terhadap  Tradisi  Anrong  Bunting Dalam Upacara Pernikahan, Jurnal Alqadauna Volume 1 No 3 , (september 2020), hlm.113
5 Abdul Manan, Masalah Hukum Perdata Islam Di Indoonesia, (Jakarta: Kenana, 2006), h.  81.
Peran Penghulu Dalam Menentukan Hak Perwalian Atas Anak Perempuan Yang Lahir Akibat Hamil Di Luar Nikah (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kec. Ujungloe Kab. Bulukumba)
setelah pernikahannya. 6
Pertimbangan  Kompilasi  Hukum  Islam  terhadap  perkawinan  perempuan hamil didsarkan pada QS Al-Nur 24 : 3
ٌكيرْشُم ْواأ ٍنااز  َّلَيإ ااهُحيكْنا ي  الَ ُةاييناَّزلااو ًةاكيرْشُم ْواأ ًةايينااز  َّلَيإ ُحيكْنا ي  الَ  ينِاَّزلا
ۚ

## ايينيمْؤُمْلا ىالاع اكيلَٰاذ امي رُحاو
Terjemahannya: laki-laki  yang  berzina  tidak  mengawini  perempuan  yang  berzina  atau perempuan  yang  musyrik,  dan  perempuan  yang  berzina  tidak  dikawini melainkan  oleh  laki-laki  yang  berzina  atau  laki-laki  yang  musyrik,  dan demikian itu di haramkan atas orang-orang yang mukmin. 7
Ayat  al-Quran  tersebut,  menjelaskan  tentang    dibolehkannya  perempuan hamil kawin dengan laki-laki yang menghamilinya merupakan pengecualian.  Oleh  sebab  itu,  laki-laki  yang  menghamili  itulah  yang  tepat menjadi  suaminya.  selain  itu,  pengidentifikasian  dengan  laki-laki  musyrik menunjukkan  keharaman  perempuan  yang  hamil  yang  dimaksud  menjadi syarat  larangan  terhadap  laki-laki  yang  baik  untuk  mengawininya. Persyaratan tersebut  disyaratkan lagi dengan kalimat penutup  pada ayat  al- Quran  dalam  surah  al-Baqarah/  2:221  221  ( wahurrama  dzalika  ‘ala almu’minin) bahwa selain laki-lai yang menghamili perempuan yang hamil diharamkan oleh Allah untuk menikahinya. 8
Para  ulama  sepakat  menyatakan  bahwa  perzinaan  bukanlah  penyebab timbulnya  hubungan  nasab  anak  dengan  ayah,  sehingga  anak  zina  tersebut tidak  boleh  dihubungkan  dengan  nasab  ayahnya,  meskipun  secara  biologis berasal  dari  benih  laki-laki  yang  menzina  ibunya.  Alasan  mereka  bahwa nasab  itu  merupakan  karunia  dan  nikmat,  sedangkan  perzinaan  itu merupakan  tindak  pidana  ( jarimah )  yang  sama  sekali  tidak  layak
6 Makbul, S.Hi., (42 tahun), Kepala Kua Kec. Ujungloe, Wawancara 23 april 2021
7 Departemen  Agama  RI, Al-Quran  Al-Karim  dan  Terjemahannya ,  (Bogor:  Halim, 2007), H.350
8 Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, (Palu: Sinar Grafika, 2006), h.  46.
Peran Penghulu Dalam Menentukan Hak Perwalian Atas Anak Perempuan Yang Lahir Akibat Hamil Di Luar Nikah (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kec. Ujungloe Kab. Bulukumba)
Suhaebatul Khaerah, Supardin, Hamzah Hasan
mendapatkan  balasan  nikmat, 9 melainkan  balasan  berupa  hukuman,  baik rajam, maupun dera seratus kali dan pembuangan. Kawin hamil merupakan akibat  yang  ditimbulkan  dari  perzinahan  dikalangan  remaja  saat  ini, khusunsya  untuk  kec.  Ujungloe  kab.  Bulukumba  berdasarkan  wawancara dengan  narasumber  banyaknya  kasus  kawin  hamil  dipengaruhi  oleh penggunaan  handphone  untuk  hal-hal  negative  seperti  mengakses  video porno, berkomunikasi dengan lawan jenis tidak dibatasi dan hal ini di ikuti oleh  kurannya  control  dari  orang  tua  sehingga  terjadinya  perzinahan  yang berjung padahamil di luar nikah 10
Pezinahan  itu  sama  sekali  tidak  berpengaruh  terhadap  sebab-sebab ketetapan  nazab  antara  anak  dengan  ayah  biologis  yang  menzinai  ibunya. Implikasi dari tidak adanya hubungan nasab antara anak dengan ayah akan sangat  kelihatan  aspek  yuridis,  laki-laki  yang  secara  biologis  adalah    ayah kandungnya  itu  berkedukukan  sebagai  orang  lain,  sehingga  tidak  wajib untuk    memberi  nafkah,  tidak  ada  hubungan  waris-mewarisi,  bahkan seandainya  anak  zina  itu  perempuan,  “ayah”  kandungnya  tidak diperbolehkan  berduaan  dengannya,  dan  laki-laki  pezina  tersebut  tidak menjadi  wali  dalam  pernikahan  anak  perempuan  zinanya,  sebab  antara keduanya tidak ada hubungan sama sekali dalam syariat Islam. 11
Ayah  biologisnya  tidak  bisa  bertindak  sebagai  wali  maka  yang  akan menikahkannya  wali hakim. Dalam hal waris, Imam Abu Hanafiah, Malik, Asy-Syai’i,  dan  Ahmad  mengemukakan  pendapatnya  bahwa  anak  zina  itu tidak  mewarisi,  dan  tidak  pula  mewariskan  diri  atau  kepada  pihak  ibu  dan kerabat  ibunya,  dan  tidak  bisa  menuntut  nafkah,  namun  antara  keduanya masih terdapat hubungan keharaman.
Berkaitan  dengan  status  anak  zina  sebagai  uraian  tersebut,  Ibnu  Hazm
9 Ahmad Asy-Syarbasi, Yas’alunaka fi Ad-Din wa Al-Hayah , jilid 4, h.103.
10 Abdul wahab (39 tahun), penghulu KUA kec. Ujungloe, wawancara, 23 april 2021
11 Al-Jaziri , Al-Fiqh ‘Ala Madzahib Al-Arba’ah , jilid 5, h.116.
Peran Penghulu Dalam Menentukan Hak Perwalian Atas Anak Perempuan Yang Lahir Akibat Hamil Di Luar Nikah (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kec. Ujungloe Kab. Bulukumba)
berpendapat  bahwa  anak  zina  tidak  bisa  dinasabkan  dengan  ayahnya melainkan  ia  mempunyai  garis  nashab  dengan  ibunya  sendiri,  alasannya adalah  tindakan  Rasulullah  saw.  yang  menghubugkan  nasab  anak  dengan ibunya yang di-li’an oleh suaminya, bukan kepada ayahnya, sebab kelahiran yang  dialami  oleh  perempuan  baik  halal  maupun  haram  tetap  sebagai timbulnya nasab. 12 Hal ini hanya nasab anak kepada ibunya , tidak termasuk kepada  laki-laki  yang  menghamili  ibu  kandungnya.  Oleh  sebab  itu, keberatan para ulama terhadap keputusan Mahkama Konstitusi tentang anak luar  nikah  bisa  dipahami.  Putusan  MK  itu  dikeluarkan  pada  hari  jum’at tanggal  17  Februari  2012  atau  uji  materi  Undang-Undang  perkawinan khususnya pasal 43 ayat (1) yang menyatakan bahwa anak yang lahir di lua nikah  hanya  memiliki  hubungan  perdata  dengan  ibu  kandungnya  dan keluarga  ibunya  di  nyatakan  tidak  berlaku  dan  bertentngan  dengan  UUD 1945  sepanjang  di  maknai  menghilangkan  hubungan  perdata  dengan ayahnya.
Sementara  itu  pandangan  paling  keras  disampaikan  oleh  ulama  Syi’ah Ismailiah,  berpendapat  bahwa  anak  zina  tidak  mewarisi  dan  tidak  pula mewariskan  baik  dari  “ayah”dan  kerabatnya  maupun  dari  ibu  dan kerabatnya.  Wali  nikah  bagi  anak  perempuan  zina  merupakan  wali  hakim. Anak  perempuan  yang  lahir  akibat  zina  digolongkan  ke  dalam mar’ah dani’ah (perempuan  yang  martabatnya  rendah).  Dengan  demikian  gagasan ulama Syi’ah Ismailiah yang menaikan nasab anak zina secara mutlak, baik kepada ayahnya maupun ibunya jelas akan sangat berkaitan buruk bagi anak perempuan tersebut. Hal ini bertentanangan dengan pendapat jumhur ulama fiqh Ahlussunnah yang  memadang  anak  zina  masih  bernasab  dengan  ibu kandungnya. 13 Sebagai konsekuensi dari perzinaan yang dilakukan tersebut,
12 Ibnu Hazm, Al-Muhallah,Bi Al-Atsar , (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiayah,tth) h. 142.
13 Nurul  Irfan, Nasab  Dan  Status  Anak  Dalam  Hukum  Islam, (Jakarta:  Amsah,  2012), h.18
Peran Penghulu Dalam Menentukan Hak Perwalian Atas Anak Perempuan Yang Lahir Akibat Hamil Di Luar Nikah (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kec. Ujungloe Kab. Bulukumba)
Suhaebatul Khaerah, Supardin, Hamzah Hasan
maka anak tidak mempunyai garis nasab dengan laki-laki yang menghamili ibunnya,  tetapi  sebagaimana  pendapat  jumhur  ulama  tersebut  anak  zina masih mempunyai nasab dengan ibu kandungnya, sehingga antara keduanya bisa  saling  mengisi.  Apabila  anak  perempuan  itu  berjenis  kelamin perempuan,  dan  pada  saatnya  ia  akan  menikah,  maka  yang  bertindak sebagai wali adalah wali hakim, atau yang berwenang seperti kepala KUA. Sebeb  walaupun  secara  biologis  ia  memang  sebagai  ayahnya,  namun  sang ayah  tidak  mempunyai  hak  perwalian,  hak  nafkah,  dan  hak  waris  terhadap anak yang lahir dari benihnya tanpa didasarkan akad nikah yang sah.

## 2. KUA  Ujongloe  Dalam  Menentukan  Hak  Perwalian  Atas  Anak Perempuan Yang Lahir Akibat Hanil Diluar Nikah
Penghulu iyalah pegawai negeri sipil yang mencacat pernikahan yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang serta hak  penuh  oleh mentri agama atau pejabat  yang  di  tunjuk  sesuai  peraturan  UU  yang  berlaku  untuk  melakukan pengawasan nikah/rujuk, pemantauan pelanggaran menurut agama islam dan kegiatan penghulu. 14 Menurut peraturan mentri Agama No. 11 Tahun 2007, pasal  1  ayat  3,penghulu  adalah  pejabat  fungsional  negeri  sipil  sebagai pencatat  nikah  yang  di  beri  tugas,  tanggungjawab  dan  wewenang  untuk melakukan pengawasan nikah. 15
Tugas utama penghulu adalah melakukan perencanaan kegiatan kepenghuluan,  mengawas  pencatat  nikah  atau  rujuk,  melaksanakan pelayanan nikah/rujuk, penasehatan dan konsultasi nikah/rujuk, menentukan pelanggaran  ketentuan  nikah/rujuk,  bimbingan  muamalah  pelayanan  fatwa hukum  munakahat,  pembinanaan  keluarga  sakinah,serta  pemantuan  dan evaluasi kegiatan kepenghuluan dan pengembangan kepenghuluan. 16
Ketentuan mengenai tugas dan fungsi penghulu semakin kuat dengan adanya
14 Peraturan Mentri Agama No.30 Thn 2005
15 Pasal 1 ayat 3 peraturan mentri agama no. 11tahun 2007, tentang pencatatan nikah.
16 Peraturan MENPAN Nomor:PER/62/M.PAN/6/2005
Peran Penghulu Dalam Menentukan Hak Perwalian Atas Anak Perempuan Yang Lahir Akibat Hamil Di Luar Nikah (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kec. Ujungloe Kab. Bulukumba)
UU No. 1 Thn 1974, serta PP  No. 9 Thn 1975. Berdasarkan Pasal 1 Huruf e PMA  No.  2  Thn  1990  bahwa  kepala  PPN/penghulu  iyalah  kepala  subseksi kepenghuluan pada kantor Depertemen Agama Kabupaten atau Kota Madya, kewajiban  PPN/penghulu  melakukan  pengawasan  atau  pelaksanaan  tugas pegawai pencatatan nikah. 17
KUA  Kec.  Ujungloe  yang  diberikan  wewenang  untuk  melakukan pengawasan,  pelaksanaan  serta  pencataan  nikah    dalam  menyikapi  dan menangani  kasus  hamil  diluar  nikah  tetap    seperti  pada  pernikahan  pada umumnya, baik secaara penyelenggaraan maupun kelengkapan administrasinya.    Karena  kebanyakan  dari  mereka  yang  datang  dalam kondisi  hamil  duluan  terkesan  menututup  nutupi/  atau  tidak  berterus  terang atas  kehamilannya.  Yang  mana  hal  ini  baru  diketahui  ketika  si  perempuan melahirkan anaknya kurang dari 9 bulan. 18
Wali nikah dalam perkawinan adalah rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai perempuan yang bertindak untuk menikahinya. Apabila rukun ini tidak  dipenuhi  maka  status  perkawinannya  tidak  sah. Kata  “wali”  merurut bahasa berasal dari bahasa arab, yaitu al-wali dengan bentuk jamak auliyaa yang berarti pecinta saudara, atau penolong. Sedangkan menurut istilah, kata “wali” mengandung pengertian orang yag menurut hukum (agama dan adat) diserahi  untuk  mengurus  kewajiban  anak  yatim,  sebelum  anak  itu  dewasa, atau  dalam  pernikahan  merupakan  pihak  yang  mewakilkan  pengantin perempuan pada waktu pernikahan yaitu yang melakukan janji  nikah dengan pengantin pria. 19
Dalam  menentukan  kewalian  atas  anak  perempuan  yang  lahir  akibat  diluar nikah, KUA Ujungloe berdiskusi dengan pihak keluarga dekat. Apakah  ayah
17 Waisul qurni, sanksi bagi  penghulu ilegal dalam unddang-undang No. 22 tahun 1945 jo.  Undang-undang  no.  32  tahun  1954  (skripsi  program  studi  hukum  keluarga  islam  universitas islam negeri syarif hidayatullah, jakarta, 2014) h. 56-57
18 Andi faisal (33 tahun)penyuluh KUA kec. Ujungloe, wawancara, ujungloe 23april 2021
19 Sabri saman, fikih II, makassar: alauddin press, 2010), h. 87.
Peran Penghulu Dalam Menentukan Hak Perwalian Atas Anak Perempuan Yang Lahir Akibat Hamil Di Luar Nikah (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kec. Ujungloe Kab. Bulukumba)
Suhaebatul Khaerah, Supardin, Hamzah Hasan
dari si anak perempuan yang hendak dinikahkan ini merupakan ayah biologis atau bukan. Jika merupakan ayah biologisnya maka  dibolehkannya si  ayah menjadi  wali  nikah  bagi  anak  perempuannya,  berbeda  ketika  ayah  yang sekarang bukan ayah biologis si anak perempuan maka yang berhak menjadi wali  ialah wali hakim ( penghulu) dari KUA setempat dalam hal ini  KUA Ujungloe 20 .

## D. Penutup
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  berjudul  “peran  penghulu  dalam menentukanhak  perwalian  atas  anak  perempuan  yang  lahir  akibat  hamil  di luar nikah” maka penulis mengemukakan beberapa kesimpulannya yakni: 1). KUA  kecamatan  Ujungloe  dalam  menentukan  hak  perwalian  atas  anak perempuan  yang  lahir  akibat  diluar  nikah  mengikut  pada  KHI  yakni membolehkan  si  ayah  biologis  menjadi  wali  nikah  bagi  si  anak  perempuan selama  orang tua si anak (ayah biologis dengan ibu kandung si anak) terikat pada  ikatan  perkawinan.  Dan  apabila  si  ayah  bukan  ayah  biologis  yang menjadi  walinya  adalah  wali  hakim  (penghulu  KUA  setempat).  2).  Dasar hukum yang dipakai oleh KUA Ujung Loe  UU No. 1 Thn 1974 yang searah dengan  Kompilasi  Hukum  Islam,  sebagai  lembaga  yang  melaksanakan sebagian  tugas  Kementerian  Agama  Indonesia  tentunya  KUA  Ujung  Loe mengikitui  ketentuan  perundang-undangan  yang  berlaku,  yang  mengakui status  anak  yang  hamil  diluar  nikah  merupakan  anak  sah  dari  kedua  orang tuangnya.

## Daftar Pustaka
20 Abdul wahab (40 tahun), penghulu kua ujungloe, wawancara, 23 april.
Peran Penghulu Dalam Menentukan Hak Perwalian Atas Anak Perempuan Yang Lahir Akibat Hamil Di Luar Nikah (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kec. Ujungloe Kab. Bulukumba)
Suhaebatul Khaerah

## Buku
Departemen Agama RI, Al-Quran Al-Karim dan Terjemahannya , (Bogor: Halim, 2007), H.350
Abdul Manan, Masalah Hukum Perdata Islam Di Indoonesia, (Jakarta: Kenana, 2006), h.  81.
Ali  Zainuddin, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, (Palu: Sinar Grafika,
2006), h.  46. 1
Ahmad Asy-Syarbasi, Yas’alunaka fi Ad-Din wa Al-Hayah , jilid 4, h.103. Hazm Ibnu, Al-Muhallah,Bi Al-Atsar , (Beirut: Dar Al-Kutub Al- Ilmiayah,tth), h. 142.
Irfan Nurul, Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam, (Jakarta: Amsah, 2012), h.18 Saman Sabri, fikih II, makassar: alauddin press, 2010), h. 87.
Qurni Waisul, sanksi bagi penghulu ilegal dalam unddang-undang No. 22 tahun 1945 jo. Undang-undang no. 32 tahun 1954 (skripsi program studi hukum keluarga islam universitas islam negeri syarif hidayatullah, jakarta, 2014) h. 56-57

## Jurnal
Talli  halim  dan Nursalam dan, Tinjauan Hukum  Islam Terhadap Tradisi Anrong Bunting Dalam Upacara Pernikahan, Jurnal Alqadauna Volume 1 No 3 , (september 2020), hlm.113
Ridwan Muhammad Saleh, “ Perkawinan Di Bawah Umur (Dini)”, Jurnal Al-Qadau 2 No. 1 , (2015): h. 15
Husnul  Andi  dan  Patimah, Tinjaun  Hukum  Islam  Tentang  Budaya Mappacci  Di  Kalangan  Masyarakat,  Jurnal  Al  Qadauna  Volume  2    No  2 ,  (april 2021), hlm.362

## Narasumber
Makbul, S.Hi., (42 tahun), Kepala Kua Kec. Ujungloe, Wawancara 23 april 2021
Abdul  wahab  (39  tahun),  penghulu  KUA  kec.  Ujungloe,  wawancara,  23  april 2021
Andi faisal (33 tahun)penyuluh KUA kec. Ujungloe, wawancara, ujungloe 23april 2021
Peran Penghulu Dalam Menentukan Hak Perwalian Atas Anak Perempuan Yang Lahir Akibat Hamil Di Luar Nikah (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kec. Ujungloe Kab. Bulukumba)
Suhaebatul Khaerah, Supardin, Hamzah Hasan

## Peraturan perundang-undangan
Peraturan Mentri Agama No.30 Tahun 2005
Peraturan Mentri Agama No. 11 Tahun 2007, Tentang Pencatatan Nikah.
Peraturan Menpan Nomor:Per/62/M.Pan/6/2005