DOI Ex : https://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v3i5.189 e-ISSN 2721-2246 Published by Rifa’Institute
JSIM: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan p–ISSN: 2721-2491 e-ISSN : 2721-2246 Vol. 3, No. 5, November 2022
Pengaruh Perubahan Iklim Terhadap Timbulnya Gugatan Warga Negara (Studi Kasus Putusan Samarinda dan Palangkaraya)

## Desy Nor Fitriana, Desy Rizky Mahrunnisa
Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Indonesia Email: desyeci@students.unnes.ac.id , mahrunnisa03@students.unnes.ac.id
Article Information Submitted : 28 November 2022
Accepted : 29 November 2022 Online Publish : 29 November 2022

## Abstrak
Perubahan iklim telah membawa bumi pada peningkatan suhu yang semakin  lama  semakin  tinggi.  Laporan  Penilaian  Keenam  IPCC yang diterbitkan pada tahun 2021, mengemukakan bahwa emisi gas yang  dihasilkan  manusia  telah  menghangatkan  iklim  dunia.  Isu perubahan  iklim  menjadi  masalah  yang  kompleks.  Hal  ini  karena, dampak  dari  perubahan  iklim  pada  berbagai  sektor  masyarakat saling terkait. Dari fenomena tersebut timbulah gugatan dari warga negara yang menuntut sikap serta kebijakan dari pemerintah. Untuk mengkaji  putusan  gugatan  warga  negara,  peneliti  menggunakan metode  yuridis  normatif  sehingga  menghasilkan  analisis  yang bersifat deskriptif. Sebagai acuan pembahasan, peneliti menggunakan  kasus  gugatan  yang  hadir  di  Samarinda  dan Palangkaraya.  Dalam  kasus  Samarinda,  warga  negara  menuntut tindakan  pemerintah  yang  lalai  dalam  evaluasi  perusahaan tambang,  sehingga  aktivitas  tambang  itu  lambat  laun  menjadi penyumbang  emisi  terbesar  yang  merugikan  masyarakat  sekitar. Tidak  jauh  dari  itu,  kasus  Samarinda  pun  berisi  gugatan  terhadap tindakan  pemerintah  yang  melakukan  pembiaran  pada  pembukaan lahan  dengan  cara  dibakar  hingga  menyebabkan  kebakaran  hutan yang  berlanjut.  Kedua  kasus  tersebut  menjadi  cerminan  bahwa warga  negara  dapat  menuntut  pemerintah  atas  tindakannya  yang merugikan  kepentingan  umum.  Oleh  karena  itu,  pemerintah  dalam melakukan tindakannya haruslah cermat dan tepat.
Kata kunci : Perubahan Iklim; Emisi Gas; Gugatan Warga Negara; Pemerintah;

## Abstract
Climate  change  has  brought  the  earth  to  an  increasingly  high temperature increase. The IPCC Sixth Assessment Report, published in  2021,  argues  that  human-generated  gas  emissions  have  warmed the  world's  climate.  The  issue  of  climate  change  is  a  complex problem.  This  is  because,  the  impacts  of climate  change  on  various sectors  of  society  are  interrelated.  From  this  phenomenon  arose lawsuits from citizens who demanded attitudes and policies from the government.  To  examine  the  decision  of  a  citizen's  lawsuit,  the researcher  used  a  normative  juridical  method  to  produce  a descriptive  analysis.  As  a  reference  for  discussion,  the  researcher
used  the  lawsuit  cases  that  were  present  in  Samarinda  and
Palangkaraya.  In  the  Samarinda  case,  citizens  demanded  the government's  negligence  in  evaluating  mining  companies,  so  that mining  activities  gradually  became  the  biggest  contributor  to emissions  that  harmed  the  surrounding  community.  Not  far  from that,  the  Samarinda  case  also  contains  a  lawsuit  against  the government's actions in allowing the clearing of land by burning it,
causing  forest  fires  to  continue.  The  two  cases  reflect  that  citizens can  sue  the  government  for  actions  that  harm  the  public  interest.
Therefore, the government in carrying out its actions must be careful and precise.
Keywords:  Climate  change;  Gas  Emissions;  Citizen  Lawsuit; Government;

## Pendahuluan
Perubahan  iklim  telah  menjadi  topik  pembahasan  yang  sangat  panas  diseluruh dunia. Hampir seluruh bagian dunia merasakan dampak dari perubahan iklim bumi ini. Perubahan iklim pada dasarnya merupakan suatu pergeseran alami pola cuaca dan suhu bumi  dalam  jangka  panjang.  Definisi  lain  telah  diungkap  IPCC  (Intergovernmental Panel  on  Climate  Change)  dalam  laporan  penilaian  ketiganya  pada  tahun  2001  yang menyatakan  bahwa  perubahan  iklim  merupakan  perubahan  keadaan  yang  sebenarnya dapat  diidentifikasi,  dengan  alat  uji  statistik  melalui  perubahan  rata-rata  yang  terjadi (Houghton  et  al.,  2001) .  Pola  tersebut  biasanya  bertahan  untuk  waktu  yang  lama  atau jangka panjang. Perundang undangan di Indonesia turut memberikan gagasan mengenai perubahan  iklim  yang  tertuang  dalam  UU  No.  31  Tahun  2009  tentang  Meteorologi, Klimatologi,  dan  Geofisika.  Dalam  UU  tersebut  berbunyi  bahwa  berubahnya  iklim, komposisi  atmosfer,  serta  variabel  iklim  alamiah  yang  diamati  pada  kurun  waktu panjang yang diperkirakan terjadi akibat aktivitas manusia baik secara langsung maupun tidak langsung disebut sebagai perubahan iklim (No, 31AD) .
Perubahan  iklim  telah  membawa  bumi  pada  peningkatan  suhu  yang  semakin lama  semakin  tinggi.  Laporan  Penilaian  Keenam  IPCC  yang  diterbitkan  pada  tahun 2021,  mengemukakan  bahwa  emisi  gas  yang  dihasilkan  manusia  telah  menghangatkan iklim hampir 2 derajat fahrenheit atau setara 1,1 derajat celcius (Masson-Delmotte et al., 2021) . Hal ini diperkirakan telah terjadi sejak masa pra Industri yaitu sekitar awal tahun 1750. Dalam beberapa dekade mendatang IPCC meramalkan peningkatan suhu rata-rata global  ini  akan  terus  terjadi  hingga  mencapai  sekitar  3  derajat  fahrenheit  atau  setara dengan 1,5 derajat celcius dan angka ini dapat saja berubah lebih tinggi melihat efek gas rumah  kaca  akibat  aktivitas  manusia.  Namun,  perubahan  iklim  tidak  sekadar menitikberatkan  pada  peningkatan  suhu.  Beberapa  fenomena  yang  terjadi  seperti kenaikan  permukaan air laut,  perubahan pola  cuaca  seperti  kekeringan  dan  banjir juga menjadi pokok permasalahan perubahan iklim.
Isu  perubahan  iklim  menjadi  masalah  yang  kompleks.  Hal  ini  karena,  dampak dari  perubahan  iklim  pada  berbagai  sektor  masyarakat  saling  terkait.  Seperti  contoh Kekeringan  yang  dapat  membahayakan  produksi  pangan  serta  kesehatan  manusia. Masalah  kesehatan  manusia  kemudian  membawa  pengaruh  pada  meningkatnya  angka kematian  yang  membuat  berkurangnya  sumber  daya  manusia  sehingga  membatasi produktivitas kerja. Tingkat keparahan efek yang disebabkan oleh perubahan iklim akan
bergantung pada jalur aktivitas manusia di masa depan. Lebih banyak emisi gas rumah kaca akan  menyebabkan lebih banyak iklim ekstrim dan efek merusak yang meluas di seluruh  bumi.  Namun,  efek  masa  depan  tersebut  bergantung  pada  jumlah  total  karbon dioksida  yang  dipancarkan.  Jadi,  jika  manusia  dapat  mengurangi  emisi,  maka  bumi dapat menghindari beberapa dampak terburuknya.
Dalam United Nations, What is Climate Change menyatakan bahwa  Sementara itu  koalisi  negara-negara  terus  berkomitmen  untuk  mencapai  nol  emisi  bersih  pada tahun 2050, sekitar setengah dari pengurangan emisi harus dilakukan pada tahun  2030 untuk menjaga pemanasan di bawah 1,5°C maka, produksi bahan bakar fosil harus turun sekitar 6 persen per tahun antara 2020 dan 2030.
Komitmen  serta  kontribusi  indonesia  dalam  upaya  penurunan  emisi  gas  rumah kaca  sebagai  perwujudan  aktif  turut  serta  menangani  isu  perubahan  iklim  terus ditunjukkan.  Salah  satunya  melalui  ratifikasi  Perjanjian  Paris  di  New  York  pada  22 April  2016,  di  mana  di  dalamnya  terkandung  muatan  untuk mengendalikan  perubahan iklim  melalui  pengelolaan  hutan  jangka  panjang.  Perjanjian  ini  juga  menekan  agar negara-negara  yang  ada  terus  berupaya  mengurangi  emisi  gas  dengan  pemanfaatan hutan  namun  tingkat efektivitas  pengendalian  perubahan iklim  juga  sangat  bergantung pada kebijakan suatu negara dalam mengelola, mengkoordinasi dan mengimplementasikannya di semua tingkat baik pemerintahan pusat maupun ke tingkat daerah.
Dari  paparan  mengenai  isu  perubahan  iklim  diatas,  peneliti  tertarik  untuk mengkaji  fenomena  tersebut  dan  mencoba  menganalisis  beberapa  putusan  kasus mengenai  gugatan  warga  negara  terhadap  perubahan  iklim  yang  berdampak  pada kerugian  lingkungan.  Selain  itu,  peneliti  ingin  melihat  putusan  kasus  tersebut  dari  sisi administrasi  negara  dengan  mengaitkannya  pada  konsep  tindakan  pemerintahan  yang dituangkan  dalam  artikel  ilmiah  yang  berjudul  Pengaruh  Perubahan  Iklim  Terhadap Timbulnya Gugatan Warga Negara.

## Metode Penelitian
Jenis  Penelitian  dalam  penelitian  artikel  ilmiah  ini  adalah  penelitian  yuridis normatif, di mana dalam hal ini peneliti mengkaji pembahasan dengan pendekatan pada norma  hukum  yang  terdapat  dalam  peraturan  perundang-undangan  (the  statute approach)  dan  analisis  konsep  hukum.  Teknik  pengumpulan  bahan  hukum  dalam penelitian  ini  adalah  dengan  melakukan  studi  kepustakaan  bahan  hukum  dan  kasus- kasus  yang  relevan  dengan  permasalahan  yang  dibahas.  Kemudian,  dari  bahan  hukum serta kasus tersebut peneliti mengkaji serta membuat analisis mengenai fakta-fakta yang dikaitkan dengan norma hukum dan konsep yang ada dalam bentuk deskripsi sehingga, menghasilkan  penelitian  yang  bersifat  deskriptif.  Seperti  yang  dikemukakan  Narbuko bahwa penelitian deskriptif merupakan sebuah penelitian yang berusaha untuk mengkaji pemecahan suatu masalah berdasarkan data-data yang dikumpulkan, lalu berusaha untuk menyajikannya  dengan  cara  menganalisis  data  fenomena  tersebut  untuk  dikaitkan dengan suatu aturan atau konsep (Achmadi & Narbuko, 2015) .

## Hasil dan Pembahasan
Perubahan  iklim  dunia  sedang  gencar  terjadi,  telah  menyebabkan  seluruh masyarakat  dunia  merasakan  efek-efek  tertentu,  misalnya  hawa  panas  yang  dirasa sekarang menjadi lebih panas daripada sebelumnya, pergerakan malam dan siang yang
lebih  cepat,  dan  lain  sebagainya (Cahyo,  2010) .  Dimana  temperatur  suhu  panas  yang ada  di  bumi  lebih  tinggi  daripada  beberapa  tahun  kebelakang.  Seperti  yang  sudah peneliti  paparkan  dalam  pendahuluan,  bahwa  perubahan  iklim  tersebut  tidak  lain disebabkan  oleh  pemanasan  global  yang  ada  dan  efek  gas  rumah  kaca.  Maka  dari  itu, kita  sebagai  generasi  penerus  hendaknya  menjaga  alam  bumi  ini  agar  tidak  terjadi kerusakan  kedepannya  sehingga  anak  dan  cucu  kita  kelak  dapat  turut  merasakan  apa yang  dapat  kita  rasakan  sekarang.  Serta harapannya  para  generasi  penerus  bangsa  kita kelak dapat turut menikmati bumi yang kondisinya lebih baik daripada saat ini. Untuk mencapai  tujuan  tersebut  tentunya  diperlukan  campur  tangan  pemerintah  guna mendapatkan keputusan serta kebijakan apa yang seharusnya dilakukan bersama antara masyarakat dan negara.
Pemerintah  hendaknya  mengambil  sebuah  keputusan  cepat  dan  tepat  terkait permasalahan  perubahan  iklim  yang  signifikan  ini  yang  kian  terasa  dari  hari  ke  hari. Mengambil  keputusan  apa  yang  harus  dilakukan  oleh  warganya  sehingga  perubahan iklim  tersebut  tak  terus  terjadi  berkepanjangan.  Misalnya  peralihan  sumber  daya  alam yang  tidak  dapat  diperbarui  ke  sumber  energi  alternatif.  Seperti  minyak  bumi  yang pasokan  serta  ketersediaannya  kian  hari  kian  menipis  diganti  menggunakan  sumber energi terbarukan seperti sumber energi alternatif yang penggunaannya atau sumbernya berasal dari alam. Serta pengurangan bahan bakar yang beralih ke penggunaan sumber daya  energi  alternatif (Kholiq,  2015) .  Serta  penggunaan  listrik  yang  diganti menggunakan  panel  surya  yang  memanfaatkan  sinar  matahari  sebagai  sumber  energi alternatif (Purwoto, Jatmiko, Fadilah, & Huda, 2018) . Serta banyak sekali cara lain yang tidak  menimbulkan  karbon  sehingga  efek  gas  rumah  kaca  yang  ditimbulkan  tidak banyak dan efek yang didapatkan juga lebih bagus.
Namun,  ternyata  tidak  semudah  itu  untuk  menyadarkan  para  orang-orang  yang hidup  di  muka  bumi  saat  ini.  Gugatan  demi  gugatan  terus  berdatangan  di  muka pengadilan dari masyarakat khususnya yang terdampak secara langsung oleh perubahan iklim  dunia  ini.  Gugatan  tersebut  tidak  hanya  menggugat  para  perusahaan  pencemar lingkungan  atau  penyumbang  emisi  gas  saja,  melainkan  sudah  mulai  menggugat tindakan  pemerintah  yang  dalam  menjalankan  tugasnya  dinilai  melakukan  pembiaran terhadap  pencemaran  lingkungan,  lambat  dalam  menangani  isu  perubahan  iklim,  dan kurang  membuat  aturan  yang  mampu  melindungi  lingkungan.  Isu  gugatan  akibat perubahan  iklim  ini  juga  tidak  hanya  hadir  di  negara-negara  maju  seperti  di  benua eropa,  melainkan  merembet  ke  negara-negara  berkembang  seperti  Indonesia  yang sedang ramai membincangkan gugatan masyarakat terhadap pemerintah ini.
Setiap  tindakan  yang  dilakukan  pemerintah  atau  penguasa  (bestuurshandeling) selalu  menimbulkan  pengaruh  terhadap  setiap  kepentingan  warga  negaranya,  sehingga memiliki hubungan yang cukup erat selaku subjek hukum. Salah satu ciri dari tindakan pemerintah adalah bersifat sepihak, di mana pemerintah dalam membuat keputusan atau kebijakan  tidak  bergantung  pada  pihak  lain  serta  tidak  harus  melakukan  penyesuaian kehendak    terhadap  pihak  lain  (wilsvorming) (Ridwan,  2006) .  Selain  itu  pemerintah dengan  kekuasaannya  mampu  memaksakan  suatu  kehendak  yang  sah  kepada  warga negara (Budiman,  1996) .  Maka  dari  itu,  tidak  menutup  kemungkinan  dalam  tindakan pemerintah tersebut menimbulkan kerugian bagi warga negaranya atau bahkan disebut sebagai tindakan yang melawan hukum (Onrechtmatige Overheidsdaad).
Berdasarkan  Putusan  PT  Samarinda  Nomor  138/PDT/2015/PT.  SMR  dari tindakan  pemerintah  yang  dirasa  telah  melawan  hukum  dalam  mengambil  kebijakan terhadap  isu  lingkungan  inilah  yang  menyebabkan  adanya  beberapa  masyarakat
mengajukan  gugatan  terkait  permasalahan  perubahan  iklim  yang  terjadi  dan  mereka rasakan di lingkungan mereka. Para masyarakat tersebut merasakan efek yang menurut mereka  sangat  merugikan  dan  berdampak  bagi  kehidupan  jangka  panjang.  Salah  satu contoh  gugatannya  ialah  satu  kasus  yang  dilayangkan  kepada  Pengadilan  Tinggi Samarinda  terkait  banyaknya  izin  pertambangan  batubara  yang  dilakukan  di  Kota Samarinda  tersebut.  Dengan  nomor  putusan  138/PDT/2015/PT.  SMR.  Masyarakat menggugat  menggunakan  dasar  dari  Pasal  28H  ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar Republik  Indonesia  Tahun  1945  mengenai  hak  atas  lingkungan  hidup  yang  baik  dan sehat.  Penggugatnya  ialah  Komari,  Nurbeti,  Parjiman,  dan  beberapa  warga  lain  yang turut merasakan efek dari perubahan iklim tersebut.
Climate  change  atau  perubahan  iklim  yang  ada  dalam  gugatan  tersebut  adalah perubahan  yang  mereka  rasakan  dalam  waktu  belakangan  ini.  Mereka  menggugat pemerintah  dikarenakan  mereka  merasa  perubahan  iklim  tersebut  disebabkan  oleh pemerintah  yang  mengeluarkan  izin  untuk  pertambangan  batubara  untuk  perusahaan tambang  khususnya  di  Kota  Samarinda.  Masyarakat  melihat  efek  dari  perusahaan tambang  tersebut  sangatlah  banyak  sehingga,  pemerintah  harus  turut  serta  dalam penyelesaiannya  karena  pemerintah  pula  yang  memberikan  izin  terkait  adanya pertambangan  batu  bara  tersebut  serta  turut  mengevaluasi  bagaimana  dampak  dari pertambangan batu bara tersebut dan mengeluarkan solusi yang tepat.
Masyarakat menilai dari adanya pertambangan tersebut dapat menghasilkan gas rumah kaca yang besar yang disebabkan oleh pembakaran batu bara. Dengan bukti yang telah  dilampirkan  berupa  kenaikan  suhu  temperatur  udara  yang  terjadi  di  Kota Samarinda pada tahun 1982-2012 dengan data curah hujan Kota Samarinda yang terjadi pada  tahun  1987-2012  yang  dikeluarkan  oleh  Stasiun  Meteorologi  Temindung Samarinda.
Maka  masyarakat  percaya  dan  telah  terbukti    perubahan  iklim  tersebut diakibatkan  oleh  meningkatnya  gas  rumah  kaca  dan  menurunnya  kemampuan  untuk menyerap  terhadap  emisi  karbon  yang  sedang  terjadi  dan  dialami  oleh  masyarakat Kalimantan  Timur  terutama  masyarakat  Samarinda.  Salah  satu  penyebabnya  adalah adanya  penambangan  batu  bara  dan  pembakaran  dari  batu  bara  tersebut  yang menghasilkan gas emisi karbon yang dapat meningkatkan efek gas rumah kaca. Dalam kegiatan  pertambangan  tersebut  tentu  saja  juga  menghasilkan  debu  yang  lumayan banyak dan memberikan efek kepada masyarakat yang tinggal di daerah sekitar. Debu yang  dihasilkan  tersebut  juga  dinilai  menciptakan  polusi  yang  mengganggu  bagi masyarakat.  Dan  meningkatnya  kuantitas  terjadinya  banjir  sejak  tahun  2008  di  kota Samarinda dan terjadinya kekeringan di beberapa tempat di wilayah Samarinda.
Banjir  lumpur  dan  pencemaran  air  juga  kerap  terjadi  khususnya  di  Daerah Makroman. Dari kegiatan tersebut menimbulkan kerusakan sumber air tradisional yang dimiliki oleh warga dan juga rusaknya kualitas dari sumber air yang dimiliki oleh warga sejak bulan Januari 2009 hingga tahun 2013. Juga terdapat tewasnya 6 orang anak pada Desember  2011  di  kolam  eks.  tambang  di  PT  Panca  Prima  Mining  Akibat  kolam tambang yang tidak direklamasi. Dan juga terdapat 3 orang anak tewas pada bulan Juli 2012  di  kolam  eks.  Tambang  PT  Himco  Coal,  sama  seperti  sebelumnya  yakni disebabkan  oleh  kolam  tambang  yang  tidak  direklamasi,  serta  masih  banyak  lagi keluhan warga seperti sesak nafas karena debu, dan lain sebagainya.
Disini  pemerintah  dituntut  aktif  untuk  melakukan  monitoring  serta  evaluasi terkait  pemberian  perizinan  pertambangan  yang  tentunya  memberikan  dampak  buruk bagi  masyarakat  yang  tinggal  di  sekitar  daerah  pertambangan.  Dengan  memberikan
bukti  yang  dilampirkan  oleh  penggugat  bahwasanya  dari  pertambangan  pembakaran batubara  merupakan  bahan  bakar  yang  juga  menghasilkan  fosil  penyumbang  emisi terbesar  yang  ada  di  atmosfer  baik  saat  proses  penambangan  maupun  pembakaran. Sehingga  sudah  seharusnya  pemerintah  untuk  turun  tangan  menyelesaikan permasalahan  ini  dan  mendapatkan  jalan  keluar  terbaik  bagi  semua  pihak.  Dianggap pemerintah  yang  harus  bertanggung  jawab  karena  pemerintah  yang  memberikan perizinan terkait adanya pertambangan-pertambangan tersebut.
Saat  mengajukan  gugatan  tersebut,  penggugat  dinilai  kurang  mampu menjelaskan  kepada  siapa  gugatan  itu  diajukan,  pemerintah  pusat  atau  ke  pemerintah daerah.  Hal  ini  karena  Indonesia  mengenal  pemisahan  kekuasaan,  terdapat  perbedaan kekuasaan yang dapat dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Di mana pemerintah daerah mempunyai kewenangan sendiri atas wilayahnya, seperti yang diatur dalam  konsep  desentralisasi.  Serta  adanya  asas  sovereign  immunity  yang  dapat melindungi  kebijakan-kebijakan  politik  yang  diambil  oleh  pemerintah.  Karena  dalam kasus tersebut secara tidak langsung menyalahkan dan menggugat tindakan pemerintah yang memberikan izin dan tidak melakukan observasi terkait bagaimana dampak yang didapatkan masyarakat yang tinggal di daerah sekitar pertambangan.
Kasus  warga  negara  menggugat  tindakan  pemerintah  karena  perubahan  iklim juga datang dari Kalimantan Tengah tepatnya Kota Palangkaraya. Arie Rompas beserta sejumlah  warga  Kota  Palangkaraya  mengajukan  gugatan  dengan  tergugat  adalah Presiden  RI,  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan,  Menteri  Pertanian,  Menteri Agraria  dan  Tata  Ruang,  Menteri  Kesehatan,  Gubernur  Kalimantan  Tengah,  DPR Kalimantan Tengah dalam upaya Gugatan Citizen Law Suit oleh Arie Rompas cs (para penduduk Kota Palangkaraya yang mengalami kerugian akibat kebakaran hutan sekitar bulan agustus hingga 2019) dilakukan semata-mata untuk pemenuhan hak asasi manusia menyangkut  pemenuhan  hak  untuk  memiliki  lingkungan  hidup  yang  layak.  Hal  ini menurut  penggugat  telah  diabaikan  oleh  pemerintah  dengan  melakukan  pembiaran adanya  pembukaan  hutan  dan  lahan  dengan  cara  dibakar  sehingga  membuat  kualitas udara tercemar dan menimbulkan kerugian materiil yang ditaksir mencapai 24,31 milyar rupiah (Emadewani, n.d.) .
Gugatan  Palangkaraya  ini  telah  mengesampingkan  konsep  kekebalan pemerintah, di mana pemerintah mempunyai kekebalan sehingga tidak dapat dituntut di muka  pengadilan.  Para  tergugat  melalui  eksepsinya  juga  menyatakan  keberatan  atas adanya gugatan tersebut. Mereka menilai hal ini tidak sah karena citizen law suit tidak dikenal  dalam  konsep  negara  civil  law  seperti  yang  dianut  Indonesia  serta  gugatan warga negara tidak memiliki dasar hukum dalam perundang undangan. Namun, melalui putusannya  hakim  menolak  eksepsi  tersebut  dengan  pertimbangan  bahwa  pengadilan tidak boleh menolak gugatan yang datang apalagi membawa kepentingan umum. Selain itu,  meskipun  belum  ada  undang-undang  yang  mengatur  mengenai  citizen  law  suit, Putusan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor:  2596K/PDT/2008  tanggal  14 September 2009 sudah mampu menjawab akan pengakuan adanya mekanisme gugatan warga negara dalam praktek peradilan indonesia. Mengenai tata cara prosedur gugatan warga  negara  juga  telah  diatur  melalui    Keputusan  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia Nomor 36/KMA/SK/II/2013.
Bersadarkan  Putusan  PN  PALANGKARAYA  Nomor  118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk,  setelah  melewati  proses  yang  cukup  panjang  akhirnya  Pengadilan  Negeri Palangkaraya menyatakan bahwa tergugat melakukan perbuatan melanggar hukum dan karena  hal  tersebut  majelis  hakim  mengabulkan  gugatan  warga  sebagian  dalam  surat
putusan  PN  PALANGKARAYA  Nomor  118/Pdt.G/LH/2016/PN  Plk,  yang  artinya menghukum para tergugat untuk membuat dan memenuhi sekitar 10 tuntutan kebijakan yang  mampu  melindungi  lingkungan  hidup  masyarakat.  Setelah  putusan  itu  keluar, tergugat  mulai  melaksanakan  isi  putusan  tersebut.  Namun,  dalam  prakteknya  tergugat hanya menjalankan 4 poin tuntutan saja. 4 poin tersebut adalah (Prayoga et al., n.d.) :
a. Merealisasikan  pengkajian  Undang  Undang  Lingkungan  Hidup  No  32  Tahun 2009 dan menerbitkan regulasi Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2017.
b. Pembuatan  mekanisme  pencegahan,  penanggulangan  serta  pemulihan  karhutla dengan roadmap di wilayah provinsi.
c. Dikeluarkannya  SK  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  No.  SK. 130/MenLHK/Sekjen/PKL. 0/2/2017 Tentang Penetapan Peta Fungsi Ekosistem Gambut Nasional.
d. Penyediaan  fasilitas  jika  terjadi  kebakaran  hutan  dan  lahan  seperti  helikopter, mobil, alat pompa, dan sebagainya.
Empat  poin  di  atas  nyatanya  belum  secara  optimal  terpenuhi  dengan  baik.  Hal ini  terlihat  dari  Pemerintah  yang  belum  memiliki  tim  gabungan  yang  bertugas  untuk mengevaluasi  perizinan  pembukaan  lahan,  belum  tersedianya  mekanisme  dan  tempat evakuasi  yang  baik  bagi  korban  serta  kurangnya  transparansi  informasi  mengenai sumber dana penanggulangan.
Dalam  upaya  meningkatkan  efisiensi  administrasi  pemerintahan  serta mewujudkan  konsep  desentralisasi,  di  mana  pemerintah  daerah  memiliki  wewenang untuk mengatur dan mengelola potensi wilayahnya untuk kepentingan umum. Sebelum adanya  gugatan  warga  negara  tersebut,  lewat  Peraturan  Gubernur  Nomor  15  Tahun 2010,  Pemerintah  Daerah  Kalimantan  Tengah  telah  membuat  kebijakan  pedoman pembukaan lahan dan pekarangan (Dey, n.d.) . Sayangnya bentuk kemandirian ini tidak dibersamai dengan eksekusi yang maksimal. Pemerintah daerah dinilai tidak melakukan pengawasan dan evaluasi sehingga hal ini digunakan oleh para oknum untuk membakar hutan  yang  akhirnya  membahayakan  lingkungan.  Sehingga  lagi-lagi  masyarakat masyarakat  menuntut  untuk  menghapus  pergub  tersebut  dan  kembali  pada  Instruksi Gubernur  No.  364/1337/DISTAN  tanggal  6  agustus  2007  yang  melarang  apapun aktivitas pembakaran lahan, pekarangan, dan hutan tanpa terkecuali (Dey, n.d.) .

## Kesimpulan
Topik perubahan iklim telah menyita perhatian seluruh dunia. Masyarakat yang terdampak  secara  langsung  mulai  menyuarakan  keluhannya.  Fenomena  tersebut membuat  gugatan  warga  negara  terhadap  perubahan  iklim  tidak  hanya  menyasar  pada perusahaan  penghasil  emisi  gas.  Namun,  warga  negara  mulai  mengkritisi  tindakan pemerintah  yang  dinilai  lalai  dan  melakukan  pembiaran  atas  adanya  kerusakan lingkungan tersebut. Hal ini terlihat dari beberapa putusan gugatan warga negara seperti dalam  kasus  Samarinda  dan  Palangkaraya.  Kedua  kasus  tersebut  menjadi  cerminan bahwa  warga  negara  dapat  menuntut  pemerintah  atas  tindakannya  yang  merugikan kepentingan  umum.  Kasus  perubahan  iklim  ini  sebenarnya telah  berusaha  diselesaikan oleh  Pemerintah  Daerah  karena  pemda  telah  memiliki  kewenangan  tersendiri  untuk mengatur  wilayahnya.  Namun,  upaya  tersebut  kurang  berjalan  dengan  baik.  Sehingga masyarakat tidak hanya menggugat pemerintahan daerah namun hingga ke pusat karena telah gagal dalam melakukan monitoring kebijakan yang dikeluarkan di tingkat daerah. Dalam dua kasus tersebut, hakim mengabulkan permohonan penggugat (warga negara) yang  artinya  pemerintah  dituntut  untuk  lebih  memperhatikan  isu  lingkungan  ini.  Oleh
karena itu, diperlukan kerjasama yang baik antara warga negara dan pemerintahan, agar perlahan  indonesia  mampu  menunjukkan  komitmennya  dalam  upaya  pencegahan perubahan  iklim  dunia.  Namun  disini  tidak  harus  pemerintah  yang  diwajibkan  untuk peka dan mengambil tindakan terkait perubahan iklim. Tetapi, dari sisi masyarakat juga harus  turut  peka  terhadap lingkungan  sekitarnya,  karena  pada  kenyataanya  masyarakat Indonesia  maupun  dunia  masih  sering  mengabaikan  perubahan  iklim  yang  terjadi  dan cenderung lebih menyepelekan (Aisya, 2019) . Maka dari itu disini dibutuhkan tindakan pemerintah yang cepat dan solutif serta masyarakat yang peka dan memperhatikan apa yang  terjadi  di  alam  sekitar  sehingga  cepat  mendapatkan  tindakan  yang  seharusnya. Harapannya, kelak tidak  ada lagi kerusakan-kerusakan alam baru yang disebabkan oleh perubahan  iklim  dari  seiring  pergerakan  zaman,  sehingga  nantinya  generasi  penerus bangsa  dapat turut menikmati keindahan alam yang ada.

## BIBLIOGRAFI
Achmadi,  Abu,  &  Narbuko,  Cholid.  (2015). Metode  Penelitian  Memberikan  Bekal Teoritis Pada Mahasiswa Tentang Metodologi Penelitian Serta Diharapkan Dapat Melaksanakan Penelitian Dengan Langkah-langkah Yang Benar . Jakarta: PT Bumi Aksara.
Aisya,  Naila  Sukma.  (2019).  Dilema  posisi  Indonesia  dalam  persetujuan  Paris  tentang perubahan iklim. Indonesian Perspective , 4 (2), 118–132. Budiman, Arief. (1996). Teori Negara: negara, kekuasaan dan ideologi . PT. Gramedia Pustaka Utama.
Cahyo,  Waluyo  Eko.  (2010).  Pengaruh  pemanasan  global  terhadap  lingkungan  bumi. Berita Dirgantara , 8 (2).
Dey,  Nina  Putri  Hayam.  (n.d.). 160  DILEMA  KEBIJAKAN  YANG  PRO  RAKYAT (Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No 15 Tahun 2010 tentang Pembukaan Lahan dan Pekarangan Bagi Masyarakat) .
Emadewani,  Paskalina.  (n.d.).  Pertimbangan  Hakim  Mengabulkan  Gugatan  Citizen Lawsuit Dalam Perkara Lingkungan Hidup. Verstek , 7 (3).
Houghton,  John  Theodore,  Ding,  YDJG,  Griggs,  David  J.,  Noguer,  Maria,  van  der Linden,  Paul  J.,  Dai,  Xiaosu,  Maskell,  Kathy,  &  Johnson,  C.  A.  (2001). Climate change  2001:  the  scientific  basis:  contribution  of  Working  Group  I  to  the  third assessment report of the Intergovernmental Panel on Climate Change . Cambridge university press.
Kholiq,  Imam.  (2015).  Analisis  Pemanfaatan  Sumber  Daya  Energi  Alternatif  Sebagai Energi Terbarukan untuk Mendukung Subtitusi BBM. Jurnal Iptek , 19 (2), 75–91.
Masson-Delmotte,  Val � rie,  Zhai,  Panmao,  Pirani,  Anna,  Connors,  Sarah  L.,  P � an, Clotilde,  Berger,  Sophie,  Caud,  Nada,  Chen,  Y.,  Goldfarb,  L.,  &  Gomis,  M.  I. (2021). Climate change 2021: the physical science basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change , 2 .
No,  Undang  Undang  Repubik  Indonesia.  (31AD). tahun  2009  tentang  Meteorologi Klimatologi dan Geofisika . Jakarta.
Prayoga,  Muhammad  Alwan  Setya,  Arvinsyah,  Aldino  Muhammad,  Wardhani,  Alvira Puspa,  Qibtiyyah,  Nur  Azza,  Kartikaningrum,  Yulia  Tri,  Resita,  Riska,  Kanha, Agdanida Salsabila Wira Trisya, Hidayat, Jeffarel, & Agustin, Alrista Ilma. (n.d.). INKONSISTENSI  PEMERINTAH  DALAM  KEBAKARAN  HUTAN  DAN  LAHAN (ANALISIS PUTUSAN No 3555 K/PDT/2018/PT. KALTENG) .
Purwoto, Bambang Hari, Jatmiko, Jatmiko, Fadilah, Muhamad Alimul, & Huda, Ilham Fahmi.  (2018).  Efisiensi  Penggunaan  Panel  Surya  Sebagai  Sumber  Energi Alternatif. Emitor: Jurnal Teknik Elektro , 18 (1), 10–14. Ridwan, H. R. (2006). Hukum administrasi negara . United
Nations,
What is Climate Change, The Science Article.
https://www.un.org/en/climatechange/what-is-climate-change
Putusan  PT  Samarinda  Nomor  138/PDT/2015/PT.  SMR  yang  diakses  pada https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/722752790b2289f7e5ce9 ee82f3e3851.html pada tanggal 20 November 2022 pukul 18.56
Putusan  PN  PALANGKARAYA  Nomor  118/Pdt.G/LH/2016/PN  Plk  diakses  melalui https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/3774c7122216096c43b72 1a6554b6195.html pada tanggal 21 November 2022 pukul 08.57 WIB.

## Copyright holder:
Desy Nor Fitriana, Desy Rizky Mahrunnisa (2022)

## First publication right:
Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan
This article is licensed under: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)