## Analisis Sosial – Ekonomi Pengelolaan Hutan Kemiri Rakyat Di Kabupaten Maros
Emban  Ibnu  Rusyid  Mas ’ ud 1* ,  Supratman 1 ,  Adrayanti  Sabar 1 ,  Irlan 1 ,  Ardian  Halis 1 ,  Fachrul Aslam 1
1 Fakultas Kehutanan, Universitas Hasanuddin, Makassar *Email: emban.masud@gmail.com
ABSTRACT: enormous  benefits  from  an  economic,  social,  and  environmental  perspective.  This  contribution  was inversely proportional to the trend of changes in the area of HKR, which had decreased. The reduction in the area of HKR was closely related to the socio-economic conditions of the farmers. The purpose of this study is to conduct a socio- economic analysis of HKR management in Maros. This research was conducted in the community candlenut forest area in  Maros  Regency,  including  villages  with  community  candlenut  forest,  including  Labuaja,  Laiya,  Limapoccoe, Rompegading,  and  Cenrana  Baru.  This  study  indicated  that  there  had  been  a  change  in  the  community's  social  and economic activities in managing the candlenut forest in Maros. Communities tended to focus their livelihoods on cocoa and  coffee  commodities  meanwhile  reduce  land  use  for  candlenut.  The  change  above  is  evidenced  by  the  value  of community dependence on the candlenut commodity of 35.09%.
Keywords : Hutan Kemiri Rakyat, Kondisi Sosial-ekonomi, Pendapatan Masyarakat
DOI:10.24259/jhm.v13i1.13510

## 1. PENDAHULUAN
Pengelolaan hutan kemiri di Kabupaten Maros telah berlangsung lama. Pembangunan hutan kemiri  dilakukan  secara  swadaya  untuk  memenuhi  kebutuhan  kemiri  pemerintah  Hindia  Belanda sejak  tahun  1826  (Muspida,  2007;  Suprayitno  et  al.,  2012b).  Istilah  hutan  kemiri  rakyat  (HKR) sendiri  merupakan  istilah  akademik  dan  bukan  merupakan  istilah  regulasi  di  bidang  kehutanan. Istilah  ini  banyak  ditemukan  dalam  penelitian  yang  telah  dilakukan  di  Kabupaten  Maros  (Alam, 2007a; Muspida, 2007; Suprayitno et al., 2012b; Wakka et al., 2012; Yusran, 2005). Pemahaman tentang  HKR  lebih  merujuk  kepada  serangkaian  pengelolaan  dan  pemanfaatan  tanaman  kemiri ( Aleurites  moluccana )  pada  luasan  tertentu,  baik  itu  di  dalam  lahan  negara  maupun  lahan  milik masyarakat.
Eksistensi  hutan  kemiri  rakyat  (HKR)  di  Kabupaten  Maros  telah  memberikan  manfaat  yang sangat  besar  dari  segi  ekonomi,  sosial  maupun  lingkungan.  Pentingnya  peran  HKR  dapat  dilihat melalui  berbagai  penelitian  yang  telah  dilakukan  di  Kabupaten  Maros.  Muspida  (2007)  dalam penelitiannya  menyimpulkan  bahwa  pengelolaan  HKR  sangat  besar  peranannya  dalam meningkatkan  fungsi  produksi  lahan.  Yusran  (2005)  dalam  penelitiannya  mengungkapkan  bahwa pengelolaan  HKR  yang  intensif  dapat  memberikan  kontribusi  ekonomi  yang  signifikan  bagi
kesejahteraan  masyarakat.  Alam  (2007a)  berpendapat  bahwa  dengan  mengelola  HKR  mampu memberikan nilai kontribusi lingkungan yang lebih tinggi dibandingkan nilai ekonominya. (Wakka et al.,  2012)  dalam  penelitiannya  di  Taman  Nasional  Bantimurung  Bulusaraung  menyatakan  bahwa tanaman  kemiri  memberikan  peran  yang  strategis  terhadap  kelangsungan  ekonomi  masyarakat dengan tingkat ketergantungan terhadap tanaman kemiri berkisar antara 0,26 – 100%.
Hasil-hasil  penelitian  tersebut  menunjukkan  bahwa  pengelolaan  HKR  mampu  memberikan kontribusi  terhadap  peningkatan  ekonomi  masyarakat  dan  perbaikan  lingkungan.  Besarnya kontribusi HKR terhadap ekonomi masyarakat tersebut berbanding terbalik dengan luas areal HKR yang  terus  mengalami  penurunan  (Alam,  2007a).  Penurunan  luas  areal  HKR  ini  sangat berhubungan  dengan  kondisi  sosial-ekonomi  pengelola  HKR  (Alam,  2007a).  Pemahaman  yang mendalam terkait kondisi sosial-ekonomi pengelola HKR sangat dibutuhkan dengan harapan dapat memberikan alternatif jawaban ilmiah dari sudut pandang sosial-ekonomi kehutanan.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  kondisi  sosial-ekonomi  pengelolaan  HKR  di Kabupaten Maros. Pendekatan Participatory Action Research (PAR) digunakan untuk memperoleh data terkait kondisi sosial-ekonomi pengelolaan HKR di Kabupaten Maros yang lebih mendalam.

## 2. METODE PENELITIAN

## 2.1 Waktu dan Tempat
Penelitian ini dilaksanakan di daerah Hutan Kemiri Rakyat Kabupaten Maros. Lokasi penelitian meliputi  desa  yang  memiliki  hutan  kemiri  rakyat  meliputi  Desa  Labuaja,  Desa  Laiya,  Desa Limapoccoe,  Desa  Rompegading,  dan  Desa  Cenrana  Baru.  Penelitian  dilaksanakan  selama  enam bulan  yang  dimulai  pada  bulan  Juni  2018  sampai  dengan  Desember  2018  kemudian  dilakukan pemutakhiran data pada bulan Juni 2019.
Gambar 1 . Peta Lokasi Penelitian

## 2.2 Metode Pengambilan Data
Pengumpulan data lapangan menggunakan pendekatan Participatory Action Research (PAR). Pendekatan  ini  merupakan  salah  satu  proses  pengumpulan  data  yang  melibatkan  pemangku kepentingan  dalam  proses  menghasilkan  data  penelitian  (Kindon  et  al.,  2007).  Inti  pendekatan  ini adalah  berbagi  pengetahuan  antara  peneliti  dengan  responden,  membangun  kepercayaan,  dan pengambilan keputusan yang adaptif (Fisher et al., 2017).
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  pengumpulan  data  merupakan  kombinasi antara Transect  Walk , Semi  Structured  Interview ,  dan Focus  Group  Discussion  (FGD) . Transect walk dilakukan untuk memperoleh data pola tanam pengelolaan HKR. Semi Structured Interview dan FGD  dilakukan  untuk  mendapatkan  data  sosial-ekonomi  pengelolaan  HKR  yang  lebih  mendalam. Sampel penelitian ditentukan dengan menggunakan teknik snowball sampling . Teknik ini merupakan suatu  teknik  yang  multi  tahapan  dimulai  dengan  beberapa  orang  atau  kasus,  kemudian  meluas berdasarkan  hubungan-hubungan  terhadap  responden  (Nurdiani,  2014).  Responden  yang  berhasil diwawancarai dalam penelitian ini berjumlah 40 orang.

## 2.3 Analisis Data
Data  yang  dikumpulkan  dianalisis  secara  deskriptif  fenomenologi  dan  deskriptif  kuantitatif. Analisis  deskriptif  fenomenologi  digunakan  untuk  mendapatkan  penjelasan  mengenai  aspek  sosial pengelolaan HKR di Kabupaten Maros. Aspek sosial yang diteliti lebih dispesifikkan kepada relasi- relasi sosial pengelolaan HKR. Penelitian ini mengurai beberapa variabel relasi sosial pengelolaan HKR berdasarkan hasil kompilasi konsepsi Shohibuddin (2018) dengan konteks pengelolaan HKR di Kabupaten  Maros  meliputi  penguasaan  dan  pemilikan  lahan,  pola  penggunaan  dan  pemanfaatan lahan  dan  pembagian  kerja  serta  relasi  produksi.  Status  penguasaan  dan  pemilikan  lahan merupakan faktor yang menjadi kekuatan dalam pengembangan hutan rakyat (Anatika et al., 2019; Sitorus  et  al.,  2021;  Umar  et  al.,  2018).  Pemilihan  pola  pemanfaatan  lahan  hutan  rakyat  menjadi faktor yang mempengaruhi tingkat pendapatan (Amin et al., 2017).
Analisis  deskriptif kuantitatif  digunakan  untuk  mendapatkan  penjelasan  terkait  aspek  ekonomi pengelolaan  HKR  di  Kabupaten  Maros.  Aspek  ekonomi  yang  diteliti  lebih  dispesifikkan  kepada kontribusi  pendapatan  masyarakat  dari  pengelolaan  HKR.  Nilai  ini  dihitung  dengan  menggunakan rumus:

## 2.3.1 Analisis Biaya
Semua pengeluaran yang dapat dinilai dengan uang selama masa produksi berlangsung yang dimulai dari penanaman, pemeliharaan sampai pemanenan dalam usaha ini. Biaya tersebut meliputi penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan dan pasca panen. Rumus yang digunakan sebagai berikut (Alam, 2007c; Suriadi et al., 2015):
TC = FC + VC
Keterangan:
TC : Total Cost (Biaya total)
FC : Fixed Cost (Biaya tetap)
VC : Variabel Cost (Biaya variabel)

## 2.3.2 Analisis Penerimaan
Semua hasil yang dapat dinilai dengan uang yang diperoleh dari usaha tersebut. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut(Alam, 2007c; Barokah et al., 2014):
TR = ∑ ( 𝒀 . 𝑷𝒚 ) 𝑛𝑖 =1
Keterangan:
TR : Total Revenue (Total Penerimaan)
Y : Produksi yang diperoleh dalam suatu usaha tersebut
Py : Harga Y
N : Jumlah macam tanaman yang diusahakan

## 2.3.3 Analisis Pendapatan
Analisis pendapatan dilakukan dengan melihat pendapatan petani dari usaha yang diterapkan. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut (Alam, 2007c; Barokah et al., 2014; Sundari, 2008; Suriadi et al., 2015):

## NP = TR -TC
Keterangan:
NP       : Net Profit Pendapatan pola agroforestri (Rp/Tahun)
TR : Total Revenue (Total penerimaan)
TC : Total Cost (Total Biaya)

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Tren Pengelolaan HKR di Kabupaten Maros
Pengelolaan HKR di Kabupaten Maros telah dilaksanakan beberapa generasi oleh masyarakat. Hasil FGD dengan tokoh-tokoh masyarakat memiliki kesepahaman bersama terkait perkiraan waktu awal mula pengelolaan HKR di wilayahnya masing-masing yaitu rentang tahun 1800 sampai dengan 1900. Hasil FGD diperkuat dengan hasil penelitian terdahulu. (Muspida, 2002), (Yusran, 2005), Alam (2007) (Suprayitno et al., 2012b). (Muspida, 2002) dan (Yusran, 2005) menjelaskan bahwa tanaman kemiri  mulai  ditanam  di  Kabupaten  Maros  pada  tahun  1850.  Sementara  itu  Alam  (2007)  dan (Suprayitno et al., 2012b) menyatakan bahwa penanaman kemiri di Kabupaten Maros bermula pada tahun 1826.
Pengelolaan  tanaman  kemiri  di  Kabupaten  Maros  yang  dilakukan  secara  tradisional  oleh masyarakat  secara  turun  temurun  dan  terus  berproses  pengelolaannya  hingga  saat  ini  (Muspida, 2008). Hasil FGD terkait sejarah pengelolaan HKR di Kabupaten Maros berhasil diperoleh informasi terkait tren perubahan pengelolaan lahan HKR di Kabupaten Maros (Tabel 1).
Tabel 1. Tren perubahan pengelolaan lahan HKR di Kabupaten Maros
Periode Bentuk Pengelolaan Lahan Produk dan Manfaatnya 1800-1900  Konversi  hutan  alam  menjadi  hutan kemiri skala kecil Rempah-rempah  kebutuhan  Eropa  melalui Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) 1900-1945  Perluasan  lahan  kemiri  dan  peremajaan kemiri • Rempah-rempah  kebutuhan  VOC  dan pasar lokal • Minyak  kemiri  yang  berfungsi  sebagai bahan bakar lampu pelita di malam hari
1945-1960  Perluasan  lahan  kemiri  lebih  lanjut  dan peremajaan kemiri • Rempah-rempah kebutuhan pasar lokal • Minyak  kemiri  yang  berfungsi  sebagai bahan bakar lampu pelita di malam hari
• Buah kemiri menjadi produk komersil 1960-1980  Konversi  sebagian  lahan  kemiri  menjadi kawasan perladangan akibat pengungsian masyarakat dari konflik TNI- DI/TII Biji kemiri tidak termanfaatkan 1980-1990  Stabilitas  politik  mulai  stabil,  terjadi perubahan  penggunaan  lahan  menjadi sistem agroforestri antara tanaman kemiri dengan tanaman kopi ( Coffea canephora ).
• Rempah-rempah kebutuhan pasar lokal.
• Buah kemiri masih menjadi produk komersil
• Biji kopi menjadi produk komersil
1990-1998  Agroforestri  antara  tanaman  kemiri dengan  Kakao ( Theobroma cacao ).  Kopi dikonversi menjadi tanaman kakao • Rempah-rempah  kebutuhan  bumbu  masak masyarakat.
• Buah  kemiri  masih  menjadi  produk komersil.
• Biji kakao menjadi produk komersil 1999-2000- an Konversi  besar-besaran  lahan  kemiri menjadi lahan perladangan • Kayu kemiri menjadi produk komersil. • Beragam  produk  hortikultura  mendominasi dan mengganti pemanfaatan lahan kemiri
Tingkat  ketergantungan  masyarakat  terhadap  tanaman  kemiri  sangat  tinggi.  Tabel  1 memberikan  informasi  bahwa  pada  periode  tahun  1800-1900,  1900-1945,  dan  1945-1960 masyarakat cenderung memanfaatkan tanaman  kemiri sebagai tanaman pokok yang dimanfaatkan untuk kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan komersil. Kebutuhan komersil yang dimaksud adalah keuntungan yang didapatkan oleh masyarakat melalui buah/biji kemiri yang diperdagangkan.
Adanya distabilitas politik pada tahun  1960 sampai dengan tahun 1980 membuat lahan-lahan kemiri yang ada menjadi terlantar, namun hak kepemilikan lahan tersebut masih terikat dan diakui secara sosial. Walaupun demikian, pada periode ini banyak terjadi alih fungsi lahan tanaman kemiri menjadi  peruntukan  aktifitas  perladangan  yang  dilakukan  oleh  gerombolan  DI/TII  yang  melintasi wilayah tersebut (Alam, 2007b).
Pasca  distabilitas  politik  akibat  adanya  pemberontakan  DI/TII,  masyarakat  banyak  kembali  ke lokasi  tempat  tinggal  dan  mengklaim  kembali  lahan  kemirinya  bahkan  memperluas  lahan  tersebut. terjadi perubahan sistem pengelolaan lahan hutan oleh masyarakat. Periode 1980-1990 masyarakat mengkombinasikan  tanaman  kemiri  mereka  dengan  tanaman  kopi  ( Coffea  arabica ).  Pada  periode berikutnya  (1990-1998)  masyarakat  mulai  mengkombinasikannya  dengan  tanaman  cokelat ( Theobroma  cacao ).  Perubahan  kombinasi  ini  disebabkan  terbukanya  pasar  terhadap  komoditas tersebut dan harga kedua komoditas tersebut yang cenderung lebih tinggi dibandingkan komoditas lainnya.
Dampak  reformasi  terhadap  eksistensi  tanaman  kemiri  di  Kabupaten  Maros  tidak  terlalu  baik. Nilai  komoditas  tanaman  pertanian  dan  perkebunan  yang  lebih  baik  dibandingkan  dengan  produk tanaman  kemiri  (Dassir,  2009;  Rachmah  et  al.,  2018;  Wakka  et  al.,  2012)  menjadi  pemicu masyarakat  untuk  melakukan  konversi  lahan  tanaman  kemiri  menjadi  lahan  untuk  pengelolaan tanaman pertanian maupun perkebunan secara masif (Alam, 2007a).
Konversi lahan tanaman kemiri tersebut terlihat jelas melalui data yang ditunjukkan oleh Badan Pusat Statistik. Luas lahan kemiri di Kabupaten Maros pada tahun 2010 seluas 9.798 ha (BPS, 2011) sedangkan  pada  tahun  2018  seluas  6.306  ha  (BPS,  2019).  Data  tersebut  menunjukkan  konversi lahan kemiri sebesar 3.492 ha dalam kurun waktu 8 tahun.

## 3.2 Relasi Sosial Pengelolaan Hutan Kemiri Rakyat

## 3.2.1 Status penguasaan dan pemilikan lahan HKR
Status  penguasaan  dan  pemilikan  lahan  mempengaruhi  pengelolaan  HKR.  Perbedaan  status lahan  menyebabkan  perbedaan  pola  pengelolaan,  pola  tanam,  pola  pemeliharaan  serta  aspek kejelasan legalitas lahan (Yusran, 2005). Kebijakan TGHK yang dikeluarkan oleh Pemerintah pada tahun  1984  menyebabkan  hutan  kemiri  yang  dibangun  oleh  masyarakat  berubah  status penguasaannya menjadi hutan negara (Muspida, 2007).
Perubahan  status  penguasaan  lahan  menjadi  permasalahan  utama  yang  mempengaruhi pengelolaan HKR di Kabupaten Maros.  Mengelola tanaman kemiri yang berada di dalam kawasan hutan tidak memberikan kepastian pengelolaan lahan secara berkelanjutan dikarenakan status lahan yang  lemah  (Yusran,  2005).  Hal  tersebut  terbukti  dengan  adanya  larangan  bagi  masyarakat  untuk
melakukan  peremajaan  tanaman  kemiri  yang  berada  di  dalam  kawasan  hutan.  Informasi  terkait pelarangan  peremajaan  kemiri  diperoleh  masyarakat  melalui  petugas  penyuluh  Dinas  Kehutanan Provinsi  Sulawesi  Selatan.  Sementara  untuk  peremajaan  kemiri  yang  berada  di  dalam  kawasan Taman Nasional hanya dapat dilakukan di dalam zona tradisional dengan  melalui  persetujuan dan pengawasan dari pihak Balai Besar Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung (Wakka et al., 2013). Hal  ini  berdampak  pada  rendahnya  keinginan  masyarakat  mengelola  tanaman  kemiri  (Muspida, 2007).
Lebih  lanjut,  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  56,1%  masyarakat  memiliki  luas  lahan garapan  kurang  dari  1  ha  dan  hanya  43,9%  yang  mengelola  HKR  lebih  dari  1  ha.  Peluang  untuk memperluas lahan garapan sangat kecil mengingat lahan yang mereka garap adalah kawasan hutan negara.  Lahan  yang  digarap  oleh  masyarakat  merupakan  warisan  dari  orang  tua  dan  sangat dipengaruhi  oleh  jumlah  penerima  hak  waris.  Masyarakat  yang  memiliki  lahan  garapan  yang  lebih luas disebabkan oleh kemampuan dalam membuka lahan dan membeli lahan garapan milik orang lain.
Sistem  penguasaan  lahan  HKR  yang  terdapat  di  lokasi  penelitian  meliputi  pemilik  penggarap, teseng ,  dan sanra .  Hal  ini  juga  disampaikan  Dassir  (2009)  dalam  penelitiannya  yang  secara  rinci sistem tersebut dijelaskan sebagai berikut:
a. Pemilik penggarap
Sistem  ini  berarti  pemilik  lahan  kemiri  menggarap  sendiri  lahannya.  Seluruh  tanggung  jawab pengelolaan  sepenuhnya  dilakukan  oleh  pemilik  lahan  dengan  implikasi  seluruh  hasil  yang diproduksi sepenuhnya dimiliki oleh pemilik lahan.
b. Teseng /Ruma
Sistem ini berupa  pemberian  lahan kemiri kepada orang lain  untuk dikelola dengan cara  bagi hasil.  Umumnya,  nilai  bagi  hasil  yang  berlaku  adalah  2:1  dimana  2  bagian  (biasanya  diukur dengan  ukuran  karung  yang  sama)  diperoleh  pemilik  lahan  sedangkan  1  bagian  diperoleh pengelola lahan (sering disebut patteseng ).
c. Sanra/Katenni
Sistem  ini  berupa  pemberian  lahan  kemiri  kepada  orang  lain  dengan  ketentuan  orang  lain menyerahkan berupa jaminan uang kepada pemilik lahan. Sistem ini mirip dengan sistem gadai.
Melalui  ketiga  sistem  tersebut,  sistem Teseng dan Sanra sudah  jarang  dilakukan  dan  hanya dilakukan pada lahan milik. Sistem yang masih sering dilakukan, baik pada kawasan hutan maupun lahan  milik,  adalah  sistem  pemilik  penggarap.  Hal  ini  disebabkan  karena  masyarakat  telah menempatkan  komoditas  kemiri  sebagai  komoditas  yang  memberikan  pendapatan  tambahan. Pendapatan utama masyarakat saat ini berasal dari kegiatan pertanian semusim.

## 3.2.2 Penggunaan dan pemanfaatan lahan HKR di Kabupaten Maros
Jenis  tanaman  yang  dikembangkan  oleh  masyarakat  pada  lahannya  terdiri  dari  tanaman kehutanan  (tanaman  kayu  dan  MPTS)  seperti  kemiri  ( Aleurites  moluccana ),  gmelina  ( Gmelina arborea ),  jati  ( Tectona  grandis ),  dan  mahoni  ( Swietenia  macrophylla ).  Masyarakat  juga mengembangkan tanaman tahunan/perkebunan seperti kopi ( Coffea sp ), kakao ( Theobroma cacao L ), cengkeh ( Syzygium aromaticum ), serta tanaman pertanian/semusim seperti padi ( Oryza sativa ), jagung ( Cassea seamae ), kacang tanah ( Arachis hypogea ), cabe ( Capsicum annuum L .), dan tomat ( Solanum lycopersicum ). Kondisi ini memperlihatkan diversifikasi kemampuan masyarakat mengelola lahan  mereka  dan  sangat  ditentukan  oleh  preferensi  masyarkat  terhadap  pola  pemanfaatan  lahan (Amin et al., 2017).
Pola pemanfaatan lahan berperan penting dalam mengoptimalkan produktivitas lahan (Jumiyati et  al.,  2017).  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  khusus  lahan  yang  memiliki  tanaman  kemiri pengelola  HKR  menggunakan  tiga  jenis  pola  tanam  yaktni  monokultur,  kemiri-kakao  dan  kemiri- pinus.

## a. Pola tanam monokultur
Hutan Kemiri yang berada di Kabupaten Maros yang menerapkan pola tanam monokultur hanya menanam  satu  jenis  tanaman  yaitu  kemiri (Aleurites  mollucana) .  Pola  tanam  ini  sudah  dikenal masyarakat sejak jaman kolonial Belanda sebagai tanaman jangka panjang dalam pembukaan lahan (Yusran, 2005). Hasil identifikasi lebih lanjut, masyarakat yang masih mempertahankan pola ini tidak pernah melakukan proses peremajaan dan diakui merupakan warisan dari orang tua mereka. Jumlah tanaman  kemiri  yang  ditanam  pada  pola  monokultur  tersebut  dengan  jarak  tanam  4x4  meter  yaitu 625  pohon  dalam  1  hektar  dengan  kondisi  umur  tanaman  relatif  seragam.  Lebih  jelasnya diperlihatkan dan diilustrasikan melalui Gambar 2.

## Gambar 1. Pola tanam dan sketsa kemiri monokultur

## b. Pola tanam kemiri dan kakao
Pola  tanam  ini  dilaksanakan  dengan  menanam  bibit  tanaman  Kakao  disela  tanaman  Kemiri yang telah eksis sebelumnya di lahan masyarakat. Walaupun tanaman kemiri telah memiliki tutupan tajuk  yang  lebar  pada  saat  penanaman,  tetapi  tanaman  Kakao  mampu  tumbuh,  beradaptasi  dan memproduksi buah. Jarak tanam untuk tanaman kemiri yaitu 4x4 meter sedangkan tanaman kakao menggunakan jarak tanam 2x3 meter. Lebih jelasnya diperlihatkan dan diilustrasikan melalui Gambar 3.
Gambar 2. Pola dan sketsa tanam kemiri-kakao

## c. Pola tanam kemiri dan pinus
Umumnya pola tanam ini dilaksanakan di wilayah hutan pinus yang telah eksis sebelumnya dan kemudian  diinisiasi  dengan  penanaman  tanaman  kemiri  di  sekeliling  kumpulan  hutan  pinus.  Lebih jelasnya diperlihatkan dan diilustrasikan melalui Gambar 4.

## Gambar 3. Pola dan sketsa tanam kemiri-pinus
Saat  ini  tamanan  kemiri  telah  mengalami  penurunan  produksi  (utamanya  pada  lahan  yang menggunakan pola monokultur maupun pola kemiri-coklat) yang disebabkan umur kemiri yang sudah tua.  Umur  tanaman  kemiri  saat  ini  diperkirakan  telah  mencapai  80  tahun  dan  menurut  (Elevitch  & Manner,  2006)  tanaman  kemiri  diperkirakan  dapat  hidup  antara  40 – 60  tahun.  Kondisi  ini menyebabkan masyarakat yang mengelola lahan di hutan negara menginginkan adanya peremajaan tanaman  kemiri.  Sementara,  dalam  kebijakan  mengenai  pengelolaan  di  dalam  kawasan  hutan negara, kegiatan peremajaan belum dimungkinkan untuk dilakukan. Untuk itu diperlukan diskusi lebih lanjut  mengenai  permasalahan  ini  karena  masyarakat  akan  kehilangan  salah  satu  sumber pendapatannya yang diperoleh melalui tanaman kemiri.

## 3.2.3 Pembagian kerja dan relasi produksi dalam pengelolaan HKR
Pengelolaan lahan kemiri di kompleks HKR membentuk kebudayaan unik tersendiri. Terdapat beberapa  istilah  dalam  dalam  pengelolaan  HKR  yang  merepresentasikan  mekanisme  pembagian kerja  dan  relasi  produksi  antara  lain makkoko,  makkampiri,  makkalice, dan mabbali (Dassir,  2009; Muspida,  2008;  Suprayitno  et  al.,  2012a) . Seluruh  istilah  tersebut  terasosiasi  ke  dalam  sistem pengelolaan lahan HKR.

## a. Persiapan lahan kemiri
Kegiatan  persiapan  lahan  adalah  kegiatan  awal  yang  dilakukan  sebelum  penanaman  untuk membuat kondisi lahan menjadi tempat tumbuh yang sesuai (Amin & Mas' ud, 2017; Sanjaya et al., 2017;  Wiyana,  2020).  Kegiatan  ini  erat  kaitannya  dengan  istilah makkoko yaitu  sistem  pemberian pengelolaan  lahan  kepada  orang  lain.  Sistem  ini  biasa  dilakukan  terhadap  lahan  kemiri  yang diremajakan.  Jangka  waktu  pemberian  hak  kelola  adalah  tiga  tahun  yang  erat  kaitannya  dengan
kondisi tanaman kemiri yang tumbuh telah menutupi lahan dari sinar matahari sehingga masyarakat yang  diberikan  hak  kelola  (biasa  disebut  pakkoko)  sulit  untuk  menumbuhkan  tanaman  semusim. Sistem  ini  telah  mulai  hilang  akibat  semakin  berkurangnya  tanaman  kemiri  dan  terjadinya  fokus pengelolaan lahan HKR yang mengkombinasikannya dengan tanaman kopi dan kakao.

## b. Pemanenan/pemungutan hasil
Kegiatan  pemanenan/pemungutan  hasil  kemiri  memiliki  tiga  tahap  atau  waktu  panen  meliputi makkampiri , mabbali , dan panen akhir makkalice. Pertama, makkampiri yaitu panen tahap awal yang dilakukan  oleh  pemilik  lahan  atau  orang  yang  dipekerjakan  oleh  pemilik  lahan  dengan  memungut buah kemiri yang jatuh (Muspida, 2008). Kedua, mabbali yaitu panen tahap kedua yang dilakukan oleh  pemilik  lahan  atau  orang  lain  yang  dipekerjakan  oleh  pemilik  lahan  dengan  mengambil  buah kemiri  yang  belum  jatuh  pada  saat  panen  awal.  Ketiga, makkalice yaitu  panen  tahap  ketiga  yang dilakukan  oleh  masyarakat  umum  yang  bukan  pemilik  lahan  untuk  dimiliki  sendiri  tanpa  harus meminta izin dari pemilik lahan.
Pemanenan  hasil  kemiri  dilakukan  sendiri  oleh  pemilik  lahan  yang  dibantu  anggota  keluarga atau memilih untuk menyewa pekerja (Ismail et al., 2019). Sistem upah diterapkan hanya pada dua tahapan  panen  awal  Sementara Pakkalice (sebutan  untuk  orang  yang  melakukan  panen  akhir – makkalice ) memperoleh sepenuhnya hasil kemirinya tanpa membagi kepada pemilik lahan. Namun Pakkalice diwajibkan  untuk  membersihkan  tegakan  kemiri  (Muspida,  2008).  Setiap  kegiatan pemanenan/pemungutan  kemiri  dikeluarkan  biaya  untuk  setiap  keranjang  angkut  yang  digunakan. Untuk  tanaman  lain  biasanya  digunakan  para  petani  sendiri  yang  melakukan  pemanenan  untuk mengurangi  biaya  panen.  Untuk  penyadapan  pinus  yang  dilakukan  oleh  petani  biasanya menggunakan biaya yang sedikit sebab alat yang digunakan berupa barang bekas mereka sendiri. Petani  HKR  dalam  melakukan  pemungutan  hasil  juga  melibatkan  tenaga  kerja  pemungut  bukan hanya  terbatas  dalam  kelompok  keluarga  akan  tetapi  juga  melibatkan  masyarakat  yang  berada  di luar  desa,  sehingga  jaringan  kerja  dilakukan  hingga  ke  luar  desa,  hal  ini  terjadi  karena  lahan (Muspida, 2007). Aktivitas makkampiri, mabbali, dan makkalice juga sudah mulai ditinggalkan oleh masyarakat  karena  perubahan  tujuan  utama  pengelolaan  lahan  yang  awalnya  memiliki ketergantungan tinggi terhadap tanaman kemiri.

## c. Penjualan
Mekanise penjualan buah/biji kemiri yaitu petani berhubungan langsung dengan para pengecer atau pedagang yang ada di sekitar desa. Petani yang memiliki kemiri dalam jumlah yang besar (>50 kg) akan langsung dijual kepada pedagang pengumpul besar yang ada di kota Makassar (Muspida, 2008). Fakta di lapangan menunjukkan masih tersedianya pedagang yang membeli buah/biji kemiri dari  masyarakat,  bahkan  disetiap  desa  penelitian  terdapat  pedagang  pengumpul  yang  menjual buah/biji  kemiri  di  Kota  Makassar.  Lebih  lanjut  para  pedagang  pengumpul  tersebut  mengakui mengalami  kekurangan  persediaan  untuk  dapat  intensif  melakukan  transaksi  penjualan  ke  kota Makassar.  Selain  faktor  produksi  tanaman  kemiri  yang  rendah  akibat  tanaman  kemiri  yang  sudah sangat  tua,  pendapatan  mengelola  kemiri  masih  dianggap  lebih  rendah  dibandingkan  dengan komoditi kopi dan kakao.

## 3.3 Tingkat Pendapatan dan Kesejahteraan Pengelola HKR
Tingkat  pendapatan  masyarakat  pengelola  HKR  sangat  tergantung  luas  lahan  garapan (Abdurachman  et  al.,  2016).  Luas  lahan  garapan  masyarakat  pengelola  HKR  berkisar  antara  0,03 ha – 5 ha dengan rata- rata luas lahan garapan sebesar 0,9 ha/KK. Melalui lahan tersebut masyarakat mampu  memiliki  nilai  pendapatan  berkisar  antara  Rp  28.200.000 – Rp  34.000.000/tahun  dengan rata-rata total pendapatan sebesar Rp.31.121.250/tahun atau setara dengan Rp.2.593.437,50/bulan. Nilai  pendapatan  di  atas  masih  berada  dibawah  Upah  Minimum  Provinsi  (UMP)  Sulawesi  Selatan tahun 2019 sebesar Rp 2.860.382/bulan.
Hutan kemiri rakyat memberikan kontribusi cukup besar terhadap pendapatan petani. Kontribusi yang didapatkan dari tanaman kemiri berkisar antara Rp.10.050.000 – Rp.12.000.000/tahun dengan rata-rata sebesar Rp.10.908.750/tahun. Apabila dipersentasekan terhadap seluruh nilai pendapatan petani,  maka  dapat  diketahui  tingkat  ketergantungan  rata-rata  petani  lterhadap  komoditas  kemiri sebesar  35,09%.  Meskipun  kontribusi  tanaman  kemiri  terhadap  pendapatan  petani  rendah  namun memiliki peran yang sangat strategis  karena  dapat menjadi sumber dana cadangan (Wakka et al., 2012)

## 4. KESIMPULAN
Secara  umum,  terlihat  perubahan  aktivitas  sosial  dan  ekonomi  masyarakat  dalam  mengelola Hutan  Kemiri  Rakyat  di  Kabupaten  Maros  dengan  mulai  ditinggalkannya  aktivitas makkampiri, mabbali , dan makkalice . Ketergantungan pendapatan masyarakat terhadap komoditas kemiri hanya sebesar 35,09% dan masyarakat lebih memusatkan aktifitas mata pencahariannya pada komoditas lain seperti kakao dan kopi. Kondisi ini disebabkan oleh  rendahnya produktifitas kemiri serta harga komoditi  kakao  dan  kopi  lebih  tinggi  dibandingkan  kemiri.  Kondisi  ini  berimplikasi  terhadap berubahnya  kebiasaan  masyarakat  setempat  yang  sudah  mulai  meninggalkan  budaya makkoko, makkampiri, mabbali dan makkalice .

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurachman,  D., Rokhmat, A.,  &  Setiawan,  H.  I.  (2016).  Hubungan  Luas  Garapan  Hutan  Rakyat Dengan Pendapatan Petani. Agrijati Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Pertanian, 28(1), 35-44.
Alam,  S.  (2007a).  Hubungan  kondisi  sosial  ekonomi  masyarakat  dengan  konversi  hutan  rakyat menjadi  areal  perladangan  berpindah  (Studi  kasus  petani  hutan  kemiri  rakyat  Kabupaten Maros). J Jurnal Hutan dan Masyarakat, 2(3), 279-289.
Alam, S. (2007b). Nilai manfaat dan pola konversi hutan kemiri rakyat di Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan (Doctor), Universitas Hasanuddin, Makassar.
Alam,  S.  (2007c).  Perhitungan  Selisih  Pendapatan  dan  Sewa  Lahan  Hutan  Kemiri  Rakyat  (Hkr) dengan Konversinya di Kabupaten Maros. Jurnal Hutan dan Masyarakat, 2(2), 209-220.
Amin, A. S., & Mas' ud, E. I. (2017). Preferensi Masyarakat terhadap Pola Pemanfaatan Lahan Hutan Rakyat  di  Desa  Lekopancing,  Kecamatan  Tanralili,  Kabupaten  Maros.  Jurnal  Hutan  dan Masyarakat, 9(2), 131-135.
Amin, A. S., Mas' ud, E. I., & Junus, M. u. (2017). Preferensi Masyarakat terhadap Pola Pemanfaatan Lahan  Hutan  Rakyat  di Desa  Lekopancing,  Kecamatan  Tanralili,  Kabupaten  Maros.  Jurnal Hutan dan Masyarakat, 131-135.
Anatika,  E.,  Kaskoyo,  H.,  Febryano,  I.  G.,  &  Banuwa,  I.  S.  (2019).  Pengelolaan  Hutan  Rakyat  di Kabupaten Tulang Bawang Barat. J Jurnal Sylva Lestari, 7(1), 42-51.
Barokah, U., Rahayu, W., & Sundari, M. T. (2014). Analisis Biaya dan Pendapatan Usahatani Padi di Kabupaten Karanganyar. Agric, 26(1), 12-19.
BPS.  (2011).  Maros  Dalam  Angka  2019.  Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten  Maros.  Maros: https://maroskab.bps.go.id/publication/2011/10/31/9138c10d3888f7296fcd3623/maros- dalam-angka-2011.html
BPS.  (2019).  Maros  dalam  angka  2020.  Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten  Maros.  Maros: https://maroskab.bps.go.id/publication/2019/08/16/29239258c554034ae6c0fc79/kabupaten- maros-dalam-angka-2019.html .
Dassir,  M.  (2009).  Sistem  Penguasaan  Lahan  dan  Pendapatan  Petani  pada  Wanatani  Kemiri  di Kecamatan Camba Kabupaten Maros. Jurnal Perennial, 6(2), 90-98.
Elevitch,  C.  R.,  &  Manner,  H.  I.  (2006).  Aleurites  moluccana  (kukui).  Traditional  trees  of  Pacific Islands: their culture, environment use Permanent Agriculture Resource, Holualoa, 41, 1-16.
Fisher, M. R., Workman, T., Mulyana, A., Institute, B., Moeliono, M., Yuliani, E. L., Colfer, C. J. P., & Adam, U. E. F. B. (2017). Striving for PAR excellence in land use planning: Multi-stakeholder collaboration  on  customary  forest  recognition  in  Bulukumba,  South  Sulawesi.  Land  Use Policy, 99, 1-7.
Ismail, A. I., Millang, S., & Makkarennu, M. J. J. H. d. M. (2019). Pengelolaan Agroforestry Berbasis Kemiri (Aleurites moluccana) dan Pendapatan Petani di Kecamatan Mallawa. J Jurnal Hutan dan Masyarakat, 11(2), 139-150.
Jumiyati,  S.,  Rajindra,  R.,  Tenriawaru,  A.  N.,  Hadid,  A.,  &  Darwis,  D.  (2017).  Sustainable  land management  and  added  value  enhancement  of  agricultural  superior  commodities.  J International Journal of Agriculture System, 5(2), 198-206.
Kindon,  S.,  Pain,  R.,  &  Kesby,  M.  (2007).  Participatory  action  research  approaches  and  methods: Connecting people, participation and place (Vol. 22): Routledge.
Muspida,  M.  (2002).  Kelembagaan  masyarakat  dalam  pengelolaan  lingkungan  hidup:  studi  kasus kelembagaan pengelolaan hutan kemiri rakyat di Kompleks Hutan Camba Kabupaten Maros (Master), Universitas Hasanuddin, Makassar.
Muspida, M. (2007). Keterkaitan Modal Sosial dalam Pengelolaan Hutan Kemiri Rakyat di Kabupaten Maros Sualwesi Selatan. Jurnal Hutan dan Masyarakat, 2(3), 290-301.
Muspida,  M.  (2008).  Kearifan  Lokal  dalam  Pengelolaan  Hutan  Kemiri  Rakyat  di  Kabupaten  Maros Sulawesi Selatan. Jurnal Hutan dan Masyarakat, 3(2), 221-233.
Nurdiani,  N.  (2014).  Teknik  sampling  snowball  dalam  penelitian  lapangan.  ComTech:  Computer, Mathematics Engineering Applications, 5(2), 1110-1118.
Rachmah, A., Supratman, S., & Makkarennu, M. (2018). Neraca Pemanfaatan Kemiri dan Madu di Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung. Jurnal Hutan dan Masyarakat, 174-184.
Sanjaya,  R.,  Wulandari,  C.,  &  Herwanti,  S.  (2017).  Evaluasi  pengelolaan  Hutan  Kemasyarakatan (Hkm)  pada  Gabungan  Kelompok  Tani  Rukun  Lestari  Sejahtera  di  Desa  Sindang  Pagar Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat. Jurnal Sylva Lestari, 5(2), 30-42.
Shohibuddin,  M.  (2018).  Perspektif  agraria  kritis:  teori,  kebijakan,  dan  kajian  empiris:  Sajogyo Institute and STPN Press.
Sitorus,  S.  H.,  Sa fe’i,  R.,  &  Herwanti,  S.  (2021).  Strategi  Pengelolaan  Hutan  Rakyat  Pinang  Jaya Kemiling Dengan Analisis SWOT. Jurnal Tengkawang, 11(1), 40-49.
Sundari, M. T. (2008). Analisis Efisiensi Usaha Tani Semangka Di Kabupaten Sragen. Caraka Tani: Journal of Sustainable Agriculture, 23(2), 88-93.
Suprayitno, A. R., Sumardjo, S., Gani, D. S., & Sugihen, B. G. (2012a). Dukungan lingkungan sosial budaya terhadap kemampuan  petani  dalam  pengelolaan hutan kemiri di Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan. Jurnal Penyuluhan, 8(1).
Suprayitno,  A.  R.,  Sumardjo,  S.,  Gani,  D.  S.,  &  Sugihen,  B.  G.  (2012b).  Motivasi  dan  partisipasi petani  dalam  pengelolaan  hutan  kemiri  di  Kabupaten  Maros  Provinsi  Sulawesi  Selatan. Jurnal Penyuluhan, 8(2), 182-196.
Suriadi,  S.,  Itta,  D.,  &  Yoesran,  M.  (2015).  Analisis  Biaya  Dan  Pendapatan  Serta  Waktu Pengembalian Modal Usaha Hasil Hutan Bukan Kayu Berupa Tanaman Hias. Jurnal Hutan Tropis, 3(3), 232-240.
Umar,  S.,  Yodo,  S.,  Alam,  A.,  &  Aslam,  D.  (2018).  Post-adoption  of  the  candlenut  agroforestry  in Central  Sulawesi,  Indonesia.  Paper  presented  at  the  IOP  Conference  Series:  Earth  and Environmental Science.
Wakka, A. K., Awang, S. A., Purwanto, R. H., & Poedjirahajoe, E. (2012). Socio-economic Analysis of Community  Around  Bantimurung  Bulusaraung  National  Park,  South  Sulawesi  Province.  J Jurnal Manusia dan Lingkungan, 19(1), 1-11.
Wakka,  A.  K.,  Nurhaedah,  M.,  &  Purwanti,  R.  (2013).  Konflik  pada  kawasan  taman  nasional Bantimurung  Bulusaraung  Provinsi  Sulawesi  Selatan  dan  upaya  penyelesaiannya.  Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan, 10(3), 186-198.
Wiyana,  E.  A.  (2020).  Sistem  Pengelolaan  dan  Potensi  Hutan  Rakyat  di  Desa  Rambung  Baru Kecamatan  Sibolangit  Kabupaten  Deli  Serdang.  (Bachelor),  Universitas  Sumatera  Utara, Medan.
Yusran.  (2005).  Analisis  performansi  dan  pengembangan  hutan  kemiri  rakyat  di  kawasan Pegunungan Bulusarung Sulawesi Selatan IPB University, Bogor.