## PENGARUH KEBERADAAN ANGKUTAN BERBASIS ON-LINE TERHADAP KESADARAN HUKUM KONSUMEN
Oleh: Marsitiningsih Fakultas Hukum Universitas Palembang e-mail: ningpriyanto@gmail

## Abstract
The existence of on-line transport is the answer to the public's complaints about the current conventional transport conditions. The development of online transportation services is  much  more  beneficial  to  the  consumer  community  because  of  the  ease  of  access  and  a much  more  transparent  and  targeted  system.  Although  the  existence  of  this  online transportation  service  threatens  the  existence  of  conventional  transportation,  but  consumer choice remains on the online transport. Online transport has created a legal awareness of the community / consumers that is aligned with the objectives of consumer protection.
Keywords: on-line transportation; consumer protection

## Abstrak
Keberadaan  angkutan  berbasis  on  line  menjadi  jawaban  atas  keluhan  masyarakat terhadap kondisi angkutan konvensional saat ini. Perkembangan jasa transportasi online jauh lebih menguntungkan masyarakat  konsumen karena kemudahan akses dan sistem  yang jauh lebih  transparan  dan  tepat  sasaran.  Meskipun  keberadaan  jasa  transportasi  online  ini mengancam  keberadaan  transportasi  konvensional,  namun  pilihan  konsumen  tetap  pada transportasi  online.  Tranportasi  berbasis  online  telah  menimbulkan  kesadaran  hukum  dari masyarakat/konsumen yang selaras dengan tujuan dari perlindungan konsumen.
Kata Kunci : transportasi on-line, perlindungan konsumen

## I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang.
Peran  Negara  yang  utama  dalam setiap  konstitusi  atau  Undang-Undang Dasar,  mewujudkan  cita-cita  bangsa  itu sendiri,  dan  cita-cita  bangsa  Indonesia tercantum  dalam  Undang-Undang  Dasar 1945  sebagai  dasar  konstitusi  Negara Republik  Indonesia,  untuk  mewujudkan kesejahteraan seluruh warga Negara Indonesia serta membentuk Negara kesejahteraan.
Bagir  Manan  menyebutkan  bahwa
dalam prinsip Negara kesejahteraan pemerintah  tidak  semata-mata  sebagai penjaga keamanan atau ketertiban masyarakat,  tetapi  memikul  tanggung jawab utama  untuk mewujudkan keadilan social,  kesejahteraan  umum,  dan  sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat. 1
Berkaitan  Dengan  itu,  Sjachran Basah mengatakan pemerintah tidak semata-mata  di  bidang  pemerintahan  saja, melainkan harus melaksanakan kesejahteraan sosial dalam rangka mencapai tujuan Negara melalui pembangunan sosial. 2
Semakin bertambahnya jumlah penduduk, semakin berkembangnya teknologi  informasi    dan  komunikasi memicu  peningkatan  aktifitas    ekonomi masyarakat. Adanya  peningkatan ekonomi
1 Bagir  Manan  dalam  Anita  Kamilah, Jurnal Ilmu Hukum Litigasi , vol.15 no.1, Bandung ,
April 2014, hlm. 16
2 Sjachran  Basah,  1986,  hlm.  3  dalam Anita Kamilah, Jurnal Ilmu Hukum Litigasi , vol.15 no.1, Bandung , April 2014.
masyarakat tak lepas`dari proses berlangsungnya transportasi.
Transportasi  adalah  pemindahan manusia  atau  barang  dari  satu  tempat  ke tempat  lainnya  dengan  menggunakan sebuah  wahana  yang  digerakkan  oleh tenaga  manusia  atau  tenaga  mesin. Sedangkan  menurut  pasal  1  angka  1 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 tahun  2017  disebutkan  bahwa  angkutan adalah  perpindahan  orang  dan/atau  barang dari  satu  tempat  ke  tempat  lain  dengan menggunakan  kendaraan  di  ruang  lalu lintas jalan.
Sektor  transportasi  dikenal  sebagai salah  satu  mata  rantai  jaringan  distribusi barang  dan  penumpang  telah  berkembang sangat  dinamis  serta  berperan  didalam menunjang pembangunan politik ekonomin, sosial budaya maupun pertahanan keamanan. Pertumbuhan sektor ini  akan  mencerminkan  pertumbuhan ekonomi secara langsung sehingga transportasi  mempunyai  peranan  yang penting  dan  strategis.  Keberhasilan  sektor transportasi dapat dilihat dari kemampuannya  dalam  menunjang  serta mendorong  peningkatan  ekonomi  lokal, regional  dan  nasional,  stabilitas  politik termasuk  mewujudkan  nilai-nilai  sosial dan  budaya  yang  diindikasikan  melalui berbagai  indikator  transportasi  antara  lain: kapasitas, kualitas, pelayanan, aksesibilitas keterjangkauan,  beban  publik  dan  utilisasi ( manfaat ).
Transportasi
adalah suatu pelayanan jasa yang dibutuhkan masyarakat  guna  menunjang  mobilisasi. Kebutuhan transportasi merupakan kebutuhan  turunan  ( derived  demand) akibat  aktifitas  ekonomi,  sosial,  dan sebagainya.  Dalam  kerangka  ekonomi makro,  transportasi    merupakan  tulang punggung perekonomian nasional, regional dan  lokal,  baik    di  perkotaan  maupun  di pedesaan.  Sistem  transportasi  memiliki sifat  sistem  jaringan,  dimana  kinerja
pelayanan  transportasi  sangat  dipengaruhi oleh integrasi dan keterpaduan jaringan.
Dewasa  ini,  jenis  transportasi  pun berkembang  seiring  dengan  kemajuan masyarakat  dalam  teknologi  informasi. Angkutan  konvensional  seperti  angkutan kota,  bus  kota,  ojek,  becak,  taksi  dan lainnya,  mulai  ditinggalkan  oleh  sebagian konsumen  .  Sisi  keamanan,  kenyamanan dan  flexibilitas  bagi  masyarakat  dalam menggunakan angkutan konvensional menjadi  pemicu  utama  mengapa  angkutan ini  lambat  laut  mulai  berkurang  pangsa pasarnya.  Banyak  angkutan  konvensional yang  didapati  tidak  menjaga  kebersihan kendaraannya,  keamanan  yang  kurang terjamin  karena  maraknya  tindak  kriminal pencopetan  dan  pelecehan  seksual  kerap sekali terjadi pada angkutan konvensional. Sebagian  supir  angkutan  konvensional tidak  mengindahkan  kaidah-kaidah  lalu lintas,  seperti  cara  mengemudi  yang  ugal- ugalan, berhenti disembarang tempat untuk menunggu  penumpang  serta  melanggar rambu-rambu lalu  lintas.  Dari  segi flexibilitas,  angkutan  konvensional  tidak menjangkau  lokasi-lokasi  tertentu  yang diinginkan  oleh  penumpang  karena  telah memiliki rute tertentu .
Munculnya  angkutan  berbasis  on line sebagai jawaban atas keluhan masyarakat  terhadap  kondisi  angkutan konvensional  saat  ini.  Diperparah  dengan kondisi  lalulintas  yang  semakin  hari semakin  macet  sehingga  muncul  ide kreatif tersebut. Tawaran akan kemudahan dalam  mengakses  angkutan  memalui ponsel pintar sangat memanjakan, sehingga  konsumen  beralih  dari  angkutan konvensional yang ada .
B. Permasalahan.
Penelitian ini bertolak dari penelitian doktrinal yang mengkaji ketentuan  hukum  positif,  konsep  dan doktrin  hukum  atau  peraturan  Mentri Perhubungan  tentang  trsnsportasi  online dan Undang-Undang
Perlindungan Konsumen. Transportasi umum di
Indonesia sangat dibutuhkan oleh masyarakat  dalam  menunjang  mobilitas aktifitas pekerjaan manusia maupun rutinitas lainnya. Transportasi  umum  yang paling  familier  bagi  kehidupan  sehari  hari adalah  angkutan  kota,  taksi  dan  ojek. Ketiga transportasi umum tersebut saat ini sedang  menjadi  trending  topik  diberbagai media  masa.  Hal  tersebut  sebagai  imbas dari  adanya  tuntutan  dari driver angkutan konvensional yang meminta agar transportasi on-line tidak  beroperasi. Permasalahan  yang  akan  dibahas  dalam tulisan ini adalah mengapa konsumen lebih memilih  transportasi  berbasis on  line , bagaimanakah pengaruh adanya transportasi  berbasis on-line terhadap kesadaran hukum konsumen?

## II. PEMBAHASAN
Secara  normatif  ditegaskan  dalam batang  tubuh  konstitusi  Pasal  1  ayat  (3) Undang-Undang  Dsar    1845  Amandemen ketiga  yang menyebutkan bahwa: “Negara Indonesia adalah Negara Hukum ”. 3
Adapun  konsep  Negara  hukum yang  dianut  Indonesia  adalah  konsep Negara hukum modern/Negara kesejahteraan  ( Welfare  State )    dimana pemerintah  turut  campur  secara  aktif dalam  mewujudkan  masyarakat  adil  dan makmur  baik  spiritual  maupun  material berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang  dasar  1945,  sehingga  disebut Negara Hukum Pancasila. 4
Konsep Negara hukum sebagai cita hukum  ( rechts  idée )  Indonesia, mengandung  prinsip  kepastian  hukum yang  ada  baik  dalam  konsep  rechtsstaat
3 Philipus  M.  Hardjon,  1996,  hlm.  75 dalam Anita Kamilah, Jurnal Ilmu Hukum Litigasi , vol.15 no.1, Bandung , April 2014.
4 Sjachran  Basah,  1986,  hlm.  11  dalam
Anita Kamilah Jurnal Ilmu Hukum Litigasi , vol.15 no.1, Bandung , April 2014.
dan  prinsip  keadilan  yang  ada  dalam konsep rule of law. 5
Pembangunan sistem hukum
Indonesia  juga  mendapat  pengaruh  yang luas dari aliran filsafat hukum Sociological Jurisprudence yang mecoba mengakomodasikan semua sumber material  hukum  dan  nilai-nilai  yang menjadi tujuan hukum dari masing-masing aliran filsafat hukum yang ada. 6
Aliran Sociological  Jurisprudence merupakan salah satu aliran yang melakukan  berbagai  pendekatan.  Inti pemikiran  Mazhab  yang  berkembang  di Amerika  ini  menyebutkan  bahwa  hukum yang  baik  adalah  hukum  yang  sesuaia Dengan  hukum  yang  hidup  di  dalam masyarakat.  Sesuai  di  sini  berarti  bahwa hukum  itu  harus  mencerminkan  nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat/ living law (Lili  Rasjidi,  1985:  70  dalam  Anita Kamilah jurnal Litigasi ).
Pandangan  penting  lainnya  dari Roscoe Pound sebagai salah satu penganut aliran Sociological  Jurisprudence ,  dikenal Dengan  teorinya:  “Hukum  sebagai  alat untuk memperbaharui/merekayasa masyarakat  ( Law  is  a  tool  of  Social engineering )”.  Menurut  Roscoe  Pound, hukum harus dapat melindungi kepentingan umum ( public interest ), kepentingan  masyarakat  ( social    interest ), dan  kepentingan  pribadi  ( private  interst ), tidak sekedar melestarikan status quo. 7
Hal  senada  dikemukakan  oleh Friedrich  Carl  Von  Savigny,  pendasar Mazhab  sejarah,  yang  memiliki  konsep bahwa  :  “Hukum  itu  tidak  dibuat,  akan
5 Mahfud  M.D.,  2006,  hlm.  26  dalam Anita Kamilah, Jurnal Ilmu Hukum Litigasi , vol.15 no.1, Bandung , April 2014.
6 Darji  Darmodiharjo  dan  Sidharta,  1996, hlm.  72  dalam  Anita  Kamilah Jurnal  Ilmu  Hukum Litigasi , vol.15 no.1, Bandung , April 2014.
7 Darji  Darmodiharjo  dan  sidharta,  2004, hlm. 197 dalam Anita Kamilah Jurnal Ilmu Hukum Litigasi , vol.15 no.1, Bandung , April 2014.
tetapi  tumbuh  dan  berkembang  bersama msyarakat”.  Pandangannya  bertitik  tolak bahwa di dunia ini terdapat banyak bangsa, dan  tiap-tiap  bangsa  tadi  memiliki  suatu “ volksgeist /jiwa  bangsa”,  dimana  jiwa bangsa  ini  berbeda,  baik  menurut  waktu maupun menurut tempat. 8
Rudyanti
Dorotea Tobing menyebutkan  bahwa  kemajuan  teknologi informasi  yang  berkembang  pesat  telah menunjukkan jati dirinya dalam peradaban manusia. Hampir seluruh aspek kehidupan manusia mendapat pengaruh yang signifikan  akibat  kemajuan  teknologi informasi. Hal ini terlihat dalam pemanfaatan  teknologi  informasi  berbasis elektronik, salah satunya melalui internet.
Internet sebagai suatu media informasi  dan  komunikasi  elektronik  telah dimanfaatkan  untuk  berbagai  kegiatan, antara  lain  untuk  menjelajahi  ( brousing, surfing ),  mencari  data  dan  berita, pendidikan, saling mengirim pesan melalui email, perdagangan dan interaksi sosial.
Berbagai    transaksi  perdagangan yang  sebelumnya  hanya  bisa  dilakukan Dengan  cara  tatap  muka  ( face  to  face ) kini  sangat  mudah  dan  sering  dilakukan melalui internet.  Dengan hadirnya konsep perdagangan  semacam  itu  membawa banyak  kemudahan  bagi  konsumen.  Bagi konsumen dapat memperoleh aneka informasi  barang  dan/atau  jasa  dalam berbagai variasi, lengkap Dengan spesifikasi harga dan cara pembayarannya. Jaringan  internet  yang  telah  berkembang begitu luas juga telah merambah hingga ke jasa transportasi.
Transportasi  jika  ditilik  dari  sisi sosial  lebih  merupakan  proses  afiliasi budaya, dimana ketika seseorang melakukan  transportasi  dan  berpindah menuju  daerah  lain  maka  orang  tersebut akanmenemui  perbedaan  budaya  dalam
8 Lili  Rasjidi,  1985,  hlm.  66  dalam  Anita Kamilah Jurnal  Ilmu  Hukum  Litigasi ,  vol.15  no.1,
Bandung , April 2014.
bingkai kemajemukan Indonesia.
Disamping  itu,  sudut  pandang  sosial  juga mendeskripsikan  bahwa  transportasi  dan pola-pola  transportasi  yang  terbentuk  juga merupakan perwujudan dari sifat manusia.
Pada umumnya perkembangan sarana  transportasi  di  Indonesia  berjalan lebih lambat dibandingkan Dengan Negara-Negara  lain  seperti  Malaysia  dan Singapura.  Hal  ini  disebabkan  oleh perbedaan  regulasi  Pemerintah  masing  – masing  Negara  dalam  menangani  kinerja system transportasi  yang ada. Kebanyakan dari Negara maju menganggap pembangunan transportasi merupakan bagian  yang  integral  dari  pembangunan perekonomian.  Pembangunan  berbagai sarana  dan  prasarana  transportasi  seperti halnya  dermaga,  bandara,  pelabuhan  dan jalan rel dapat menimbulkan efek ekonomi berganda  ( multiplier  effect )  yang  cukup besar, baik dalam hal penyediaan lapangan kerja,  maupun  dalam  memutar  konsumsi dan  investasi  dalam  perekonomian  lokal dan regional.
Angkutan adalah perpindahan orang  dan/atau  barang  dari  satu  tempat  ke tempat lain Dengan menggunakan kendaraan  di  ruang  lalu  lintas  jalan. Sedangkan  angkutan  orang  dengan  tujuan tertentu adalah angkutan orang tidak dalam trayek dengan menggunakan mobil penumpang  umum  atau  mobil  bus  umum untuk  keperluan  selain  pelayanan  taksi, pariwisata,  dan  kawasan  tertentu  antara lain  angkutan  antar  jemput,  angkutan karyawan, angkutan permukiman, angkutan  carter,  dan  angkutan  sewa khusus. 9
Di  dalam  Pasal  50  point  1 Peraturan  Menteri  Perhubungan  Republik Indonesia  No.  PM  26  tahun  2017 disebutkan  bahwa:  untuk  meningkatkan kemudahan pelayanan jasa angkutan orang tidak  dalam  trayek,  Perusahaan  angkutan umum dapat menggunakan aplikasi
9 Peraturan Menteri Perhubungan RI No.26/2017
berbasis  teknologi  informasi.  Kehadiran transportasi online memicu  reaksi  dari berbagai lapisan masyarakat yang menggantungkan hidupnya dengan
layanan transportasi konvensional. Dalam  putusan  Mahkamah  Agung
No.  37P/HUM/2017  mengatakan  :  bahwa sebagai konsekuensi logis dari pekembangan  teknologi  informasi  dalam Moda  transportasi  yang  menawarkan pelayanan  yang  lebih  baik,  jaminan keamanan  dan  perjalanan  dengan  harga yang  relatif  murah  dan  tepat  waktu. Putusan Mahkamah Agung itu sama sekali tidak mengabaikan faktor keselamatan dan keamanan pengguna. Hal tersebut disampaikan  oleh  Bayu  Dwi  Anggono, pakar perundangan dari Universitas Jember  dalam  acara  diskusi  mengenai Transportasi On  line di  Jakarta  Pusat,
Sabtu 16 September 2017. 10
Membumingnya  angkutan  berbasis on  line seperti  Gojek,  Uber,  Grab  dan lainnya  menimbulkan  dampak  positif  dan negatif  bagi  masyarakat.  Warga  yang membutuhkan angkutan cepat dan efisien , sangat terbantu dengan keberadaan transportasi on  line .  Dampak  positif  dan negatif  keberadaan  angkutan  berbasisi online di Indonesia: 11
Dampak positif.
1. Sebagian besar pengguna (konsumen)  jasa  angkutan  berbasis online mengaku dimudahkan dengan  layanan  jemput  di  lokasi (lebih fleksibel).
2. Konsumen angkutan berbasis
online  mendapatkan  estimasi  biaya yang  akan  dibayar  sesuai  dengan jarak  tempuh  tujuan  (harga  lebih transparan) Konsumen mendapatkan haknya atas informasi    yang  benar  tentang biaya yang harus dibayar.
10 http: //jakarta .com
11 https//catatanjalanku.blogspot.co.id
3. Angkutan  berbasis online dinilai lebih  nyaman  ketimbang  angkutan konvensional. Dengan adanya sistem penilaian kepuasan
konsumen  pada  aplikasi  angkutan berbasis online menuntut  driver untuk memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen.
Konsumen  mendapatkan  hak  atas keamanan, kenyamanan dan keselamatan. 4. Angkutan berbasis online menyediakan  pelayanan  seperti menerima pesanan pembelian makanan,  obat,  segala  keperluan rumah  tangga  dan  jasa  kirim barang.  Semua  fasilitas  itu  bisa  di dapatkan Dengan memilih di dalam aplikasi  angkutan  berbasis online . Konsumen mendapatkan hak untuk  memilih  sesuai  Dengan kebutuhanya.
Dampak negatif.
1. Hadirnya  angkutan  berbasis online di tengah-tengah masyarakat Indonesia saat ini menjadi ancaman tersendiri bagi pengemudi angkutan  konvensional.  Semakin hari pendapatan pengemudi angkutan  konvensional  semakin tergerus  Dengan  adanya  angkutan berbasis online. Hal ini memunculkan  kecemburuan  sosial bagi pengemudi angkutan konvensional.  Maraknya  demo, rusuh, pemblokiran bahkan penyerangan fisik.
2. Tindak kecurangan driver . Apabila antara  pengemudi  dan  akun  yang dituju  tidak  sama,  maka  konsumen akan  kesulitan  dalam  melakukan pengaduan kepada perusahaan terkait apabila terjadi tindak kriminal  atau  pengemudi  yang kurang sopan.
3. Belum ada pengaturan dari
Pemerintah  mengenai  angkutan berbasis online . Banyaknya konflik
yang bermunculan saat ini, mendorong Pemerintah untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat. Indonesia sebagai Negara berkembang, yang industrinya baru mengalami permulaan, perkembangn hukum  perlindungan  konsumen  belum berkembang  sebagaimana  di  Negara- negara  maju.  Hal  ini  disebabkan  karena lazimnya perkembangan perlindungan konsumen merupakan akibat dari perkembangan  industri  suatu  Negara  yaitu industrialisasi massal. 12 Lambatnya perkembangan
perlindungan konsumen di Negara berkembang  disebabkan  karena  sikap pemerintah pada umumnya masih melindungi  kepentingan  industri  yang merupakan  faktor  yang  esensial  dalam pembangunan  suatu  Negara.  Sehingga ketentuan-ketentuan hukum yang
bermaksud
untuk memberikan
perlindungan  kepada  konsumen  atau anggota  masyarakat  kurang  berfungsi karena tidak diterapkan secara ketat.
Sebelum  lahirnya  Undang-Undang No.  8  tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen,  upaya  perlindungan  terhadap konsumen kurang dirasakan oleh masyarakat karena di samping tersebarnya ketentuan  perlindungan  konsumen  dalam berbagai  peraturan  perundang-undangan.
Dalam  Pasal  1  ayat  (1)  Undang-Undang nomor  8  tahun  1999  disebutkan  bahwa: ”Perlindungan  konsumen  adalah  segala upaya  yang  menjamin  adaya  kepastian hukum untuk memberi  perlindungan kepada konsumen”.
Upaya    perlindungan  konsumen  di tanah  air  didasarkan  pada  sejumlah  asas dan  tujuan  yang  telah  diyakini  bisa memberikan arahan dalam implementasinya  di  tingkatan  praktis.
12 Ahmadi  Miru,  2011, Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia ,
Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 67
Dengan adanya asas dan tujuan yang jelas, hukum  perlindungan  konsumen  memiliki dasar  oijakan  yang  benar-benar  kuat. Berdasarkan  pasal  2  Undang-Undang Perlindungan  Konsumen,  ada  lima  asas perlindungan konsumen ;
1. Asas  manfaat  ,  maksudnya  untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan mafaat sebesar- besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
2. Asas  Keadilan,  maksudnya  agar partisipasi  seluruh  rakyat  bisa diwujudkan  secara  maksimal  dan memberikan  kesempatan  kepada konsumen  dan  pelaku  usaha  untuk memperoleh
haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil,
3. Asas  Keseimbangan,  maksudnya untuk  memberikan  keseimbangan antara  kepentingan  konsumen  , pelaku  usaha,  dan  pemerintah dalam arti material dan spiritual,
4. Asas  Keamanan  dan  Keselamatan konsumen, maksudnya untuk memberikan jaminan atas
keamanan  dan  keselamatan  kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang/jasa  yang  dikonsumsi  atai digunakan,
5. Asas kepastian hukum,  maksudnya agar  konsumen  dan  pelaku  usaha menaati dan memperoleh keadilan Sedangkan dalam pasal 3 UU No. 8
tahun  1999  (  UUPK  )  disebutkan  bahwa tujuan perlindungan konsumen adalah : 13
1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
13 Happy  Warsito,  2008, Panduan  Praktis Hak-Hak  Konsumen  Jika  Dirugikan ,  Jakarta,
Visimedia, hlm.18
2. Mengangkat  harkat  dan  martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang / jasa
3. Meningkatkan
pemberdayaan
konsumen dalam memilih,
menentukan,  dan  menuntut  hak  – hak sebagai konsumen.
4. Menciptakan  sistem  perlindungan konsumen yang mengandung unsure kepastian hukum dan keterbukaan  informasi  serta  akses untuk mendapatkan informasi.
5. Menumbuhkan  kesadaran  pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan  konsumen  sehingga tumbuh  sikap  yang  jujur  dan bertanggung jawab dalam berusaha.
6. Meningkatkan kualitas barang/ jasa yang menjamin kelangsungan usaha  produksi  barang  dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.
Sebagai  pemakai  barang  dan/atau jasa, konsumen memiliki sejumlah hak dan kewajiban.  Pengetahuan  tentang  hak-hak konsumen  sangat  penting  agar  orang  bisa bertindak  sebagai  konsumen  kritis  dan mandiri. Tujuannya, jika ditengarai adanya tindakan  yang  tidak  adil  terhadap  dirinya, ia  secara  spontan  menyadari  akan  hal  itu. Konsumen  kemudian  bisa  bertindak  lebih jauh  untuk  memperjuangkan  hak-haknya. Dengan  kata  lain,  konsumen  tidak  hanya tinggal diam ketika menyadari bahwa hak- haknya telah dilanggar oleh pelaku usaha.
Indonesia  melalui  Undang-Undang Perlindungan  konsumen  menetapkan  hak- hak konsumen sebagai berikut : 14
Hak  atas  keamanan,  kenyamanan, dan  keselamatan  dalam  mengonsumsi barang dan/atau jasa. Hak ini dimaksudkan untuk menjamin keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan
14 Ahmadi Miru, Op.cit , hlm. 105 - 110
barang  atau  jasa  yang  diperolehnya, sehingga  konsumen  dapat  terhindar  dari kerugian  (fisik  maupun  psikis)  apabila mengonsumsi suatu produk.
Hak untuk memilih barang dan/atau  jasa  serta  mendapatkan  barang dan/atau  jasa  tersebut  sesuai  dengan  nilai tukar  dan  kondisi  serta  jaminan  yang dijanjikan. Hak untuk memilih dimaksudkan memberikan kebebasan kepada  konsumen  untuk  memilih  produk- produk tertentu sesuai Dengan kebutuhannya,  tanpa  adanya  tekanan  dari pihak luar. Berdasarkan hak untuk memilih ini  konsumen  berhak  memutuskan  untuk membeli atau tidak tergadap suatu produk, demikian  pula  keputusan  untuk  memilih baik  kualitas  maupun  kuantitas  jenis produk yang dipilihnya.
Hak  atas  informasi  yang  benar, jelas  dan  jujur  dan  mengenai  kondisi jaminan  barang  dan/atau  jasa.  Hak  atas informasi  ini  sangat  penting,  karena  tidak memadainya  informasi  yang  disampaikan kepada konsumen ini dapat juga merupakan salah satu bentuk cacat produk, yaitu  yang  dikenal  Dengan  cacat  instruksi atau  cacat  karena  informasi  yang  tidak memadai.  Hak  atas  informasi  yang  jelas dan  benar  dimaksudkan  agar  konsumen dapat  memperoleh  gambaran  yang  benar tentang  suatu  produk,  karena  Dengan informasi tersebut, konsumen dapat memilih  produk  yang  diinginkan/sesuai kebutuhannya serta terhindar dari kerugian akibat kesalahan dalam penggunaan produk.
Informasi  yang  merupakan  hak konsumen  tersebut  diantaranya  adalah mengenai  manfaat/kegunaan  produk,  efek samping  atas  penggunaan  produk,  tanggal kadaluarsa,  serta  identitas  produsen  dari produk  tersebut.  Informasi  tersebut  dapat disampaikan  baik  secara  lisan,  maupun secara tertulis, baik yang dilakukan dengan mencantumkan  pada  lebel  yang  melekat pada  kemasan  produk,  maupun  melalui iklan-iklan yang disampaikan oleh
produsen,  baik  melalui  media  cetak maupun media elektronik.
Informasi  ini  dapat  memberikan dampak yang signifikan untuk meningkatkan  efisiensi  dari  konsumen dalam memilih produk serta meningkatkan kesetiaannya  terhadap  produk  tertentu, sehingga  akan  memberikan  keuntungan bagi perusahaan yang memenuhi kebutuhannya. 15
Dengan demikian, pemenuhan  hak  ini  akan  menguntungkan bagi konsumen dan produsen.
Hak  untuk  didengar  pendapat  atau keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakannya.  Hak  untuk  didengar  ini merupakan  hak  dari  konsumen  agar  tidak dirugikan  lebih  lanjut  atau  hak  untuk menghindarkan diri  dari  kerugian. Hak ini dapat  berupa  pertanyaan  tentang  berbagai hal  yang  berkaitan  dengan  produk-produk tertentu  apabila  informasi  yang  diperoleh tentang  produk  tersebut  kurang  memadai. Bisa  juga  berupa  pengaduan  atas  adanya kerugian  yang  telah  dialami  akibat penggunaan  suatu  produk,    atau  yang berupa  pernyataan/pendapat  tentang  suatu kebijakan  pemerintah  yang  berkaitan dengan  kepentingan  konsumen.  Hak  ini dapat disampaikan baik secara perorangan, maupun  secara  kolektif,  baik yang disampaikan  secara  langsung  maupun diwakili oleh suatu lembaga tertentu.
Hak  untuk  mendapatkan  advokasi, perlindungan  dan  upaya  penyelesaian sengketa  perlindungan  konsumen  secara patut. Hak ini dimaksudkan untuk memulihkan keadaan konsumen yang telah dirugikan  akibat  penggunaan  produk, dengan melalui jalur hukum.
Hak  untuk  mendapat  pembinaan dan  pendidikan  konsumen.  Hak  ini dimaksudkan  agar  konsumen  memperoleh pengetahuan  maupun  keterampilan  yang diperlukan  agar  dapat  terhindar  dari kerugian akibat penggunaan produk, karena  Dengan  pendidikan  konsumen
15 Ahmadi Miru, Ibid ,  hlm. 106
tersebut,  konsumen  akan  dapat  menjadi lebih  kritis  dan  teliti  dalam  memilih  suatu produk yang dibutuhkan.
Hak    untuk  diperlakukan  atau dilayani secara benar dan jujur secara tidak diskriminatif.  Hak  ini  dimaksudkan  untuk melindungi konsumen dari kerugian akibat permainan harga secara tidak wajar. Dalam kondisi  tertentu  konsumen  dapat  saja membeyar  harga  suatu  barang  yang  jauh lebih  tinggi  dari  pada  kualitas  dan kuantitas barang atau jasa yang diperolehnya.
Hak  untuk  mendapat  kompensasi, ganti  rugi  dan/atau  penggantian,  apabila barang  dan/atau  jasa  yang  diterima  tidak sesuai  dengan  perjanjian  atau  tidak sebagaimana mestinya. Hak ini dimaksudkan  untuk  memulihkan  keadaan yang telah menjadi rusak akibat penggunaan  barang  atau  jasa  yang  tidak memenuhi  harapan  konsumen.  Hak  ini sangat  terkait  dengan  penggunaan  produk yang  telah  merugikan  konsumen,  baik yang  berupa  kerugian  materi,  maupun kerugian  yang  menyangkut  diri  (  sakit, cacat, bahkan kematian ) konsumen.
Hak  untuk  memperoleh  kebutuhan hidup. Hak ini merupakan hak yang sangat mendasar,  karena  menyangkut  hak  untuk hidup.  Dengan  demikian,  setiap  orang (konsumen)  berhak  untuk  memperoleh kebutuhan  dasar  (barang  atau  jasa)  untuk mempertahankan  hidupnya  secara  layak. Hak  –hak  ini  terutama  yang  berupa  hak atas  sandang,  pangan,  serta  hak-hak lainnya yang berupa hak untuk memperoleh  pendidikan,  kesehatan  dan lain-lain.
Sebagai  sebuah  bentuk  layanan publik  yang  sekaligus  juga  layanan konsumen, adanya suatu standar pelayanan minimum adalah sebuah keniscayaan.
Sekarang  ini  kita  sudah  berada  di era yang segala sesuatunya telah terkoneksi  dengan  jaringan  tanpa  batas, internet.  Internet  tidak  hanya  berisi  media social  untuk  saling  menyapa  dengan
orang-orang  yang  terpisahkan  jarak  dan waktu, tapi jaringan yang telah berkembang  begitu  luas  telah  merambah hingga ke jasa transportasi.
Perkembangan  jasa  transportasi online jauh lebih menguntungkan masyarakat  konsumen  karena  kemudahan akses  dan  sistem  yang  jauh  lebih transparan  dan  tepat  sasaran.  Dimulai  dari kemudahan pemesanan hingga penghitungan  tarif  bahkan  estimasi  waktu dan jarak yang terhubung langsung dengan internet.
Sayangnya perkembangan ini justru  menimbulkan  pergesekan  diantara sesama penyedia jasa transportasi. Berbagai pro dan kontra yang terjadi pada masing-masing penyedia jasa, terlihat jelas jika penyedia jasa transportasi konvensional tampak kurang siap menghadapi perkembangan zaman.
Mereka  mengalami  frustasi  menghadapi perkembangan  era.  Sebagai  konsumen, tentunya  bebas  memilih  jasa  transportasi mana  yang  akan  digunakan,  terlebih  jika hal tersebut menguntungkan dan memberikan manfaat bagi konsumen.
Meskipun  keberadaan  transportasi berbasis online ini mengancam keberadaan transportasi  konvensional,  namun  pilihan konsumen  tetap  pada  transportasi  berbasis online.  Hal  tersebut  disebabkan  adanya kesadaran  masyarakat  (konsumen)  untuk memilih  alat  transportasi  yang  lebih mengutamakan    keamanan  kenyamanan dan  keselamatan,  lebih  transparan  dalam soal  harga,    lebih  praktis,  lebih  mudah dicari dan lebih cepat sampai di tujuan.
Disamping hal tersebut, hak konsumen  untuk  didengar  keluhanya  juga sudah  diakomodir  dalam  pasal  52  point  4 huruf  e    yang  menyebutkan;  Akses  digital dashboard sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (3),  paling  sedikit  memuat  :  layanan pengaduan  konsumen  berupa  telepon  dan surat  elektronik  (e-mail)  penyedia  aplikasi berbasis teknologi informasi.
Dengan adanya perkembangan jasa transportasi berbasis online telah menimbulkan kesadaran hukum dari masyarakat/konsumen yang selaras dengan tujuan  dari  perlindungan  konsumen  yaitu meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian  konsumen  untuk  melindungi diri, meningkatkan pemberdayaan konsumen  dalam  memilih,  menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.

## III. PENUTUP
Dilihat  dari  perkembangan  zaman modern,  kebutuhan  masyarakat  untuk transportasi yang  lebih  praktis dan ekonomis,  dapat  membawa  pilihan  pada transportasi  seperti  gojek,  grab,  dan  uber. Meskipun  keberadaan  jasa  transportasi online ini mengancam keberadaan transportasi  konvensional,  namun  pilihan konsumen  tetap  pada  transportasi online . Hal tersebut disebabkan adanya perkembangan  teknologi  yang  sangat canggih  sehingga  membuat  konsumen lebih  tertarik  kepada  transportasi online dengan  alasan  ;  lebih  mudah  dicari,  harga lebih  transparan,  jauh  lebih  aman,  jauh lebih nyaman, lebih fleksibel.
Perkembangan  jasa  transportasi berbasis online telah menimbulkan kesadaran
hukum dari masyarakat/konsumen yang selaras dengan tujuan dari perlindungan konsumen.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmadi  Miru,  2011, Prinsip-Prinsip
Perlindungan
Hukum bagi Konsumen  di  Indonesia ,  Jakarta,
Rajawali Pers.
Happy  Warsito,  2008, Panduan  Praktis Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan , Jakarta, Visimedia. Zulham,  2013, Hukum  Perlindungan
Konsumen, Jakarta, Kencana
Prenada Media Group.
Peraturan  Menteri  Perhubungan  Republik Indonesia  Nomor  26  Tahun  2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan
Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek. Jurnal  Ilmu  Hukum  Litigasi,  vol.15  no.1, Bandung , April 2014 . http://megapolitan.compas,com/read/2015/ 12/18/06400081/plus minus keberadaan .Ojek.Online https://jurnalnewscom.wordpress.com/201 7/07/06/pengarus- munculnya-ojek- online-terhadap-masyarakat/ https://catatanjalanku.blogspot.co.id/2017/ 04/dampak-positif dan negatif- keberadaan.html http://www.academia.edu/29653126/ pengaruh ojek online terhadap Pola kehidupan Masyarakat http: //jakarta .com