## SOKONGAN POLITIK DAN LEVERAGE: KASUS INDONESIA

## Kamaludin
Program Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Bengkulu kamaludinapur@gmail.com

## Abstract
Most  of  previous  researchers  studied  empirical  capital  structure  is  the  context  market capitalism.  This  research  will  study  the  capital  structure  in  context  of  capitalism  by relationship,  focusing  at  Indonesian  case.  Method  of  analysis  use  are  ordinary  least squares regression (OLS), fixed effects model (FEM), and random effects model (REM). The judgment reason using FEM and REM because the firms have various characteristic. The data are analysis using data panel of time series from 1999 to 2009 (11 years). The data should have the indication of political patronage. The means of political patronage are informally, formal, and government.  The result  of observation shows that there is a is significance relationship between political patronage and leverage, as well as formal, informal, and government. The research also shows that corporate size, tangible assets, profitability,  market  value,  and  asset  utility  variable  are  significance  to  leverage.  This research  can  be  also  concluded  that  firm  with  political  patronage  effects  financial distress.
Keywords : capital structure, capitalism  by relationship, market capitalism, and political patronage

## Abstrak
Beberapa  peneliti  sebelumnya  kebanyakan  pengujian  emperis  tentang  struktur  modal dalam  kontek  kapitalisme  pasar.  Di  dalam  penelitian  ini  akan  mengkaji  struktur  modal dalam  kontek  kapitalisme  didasarkan  hubungan,  khususnya  kasus  di  Indonesia.  Metode analisis  dengan  menggunakan  pendekatan;  ordinary  least  squares  regression  (OLS), fixed  effects  model  (FEM),  dan  random  effects  model  (REM).  Pertimbangan menggunakan  FEM dan  REM karena terdiri dari berbagai perusahan  dengan  berbagai karakteristik.  Analisis  dengan  menggunakan  panel  data  time  series  selama  11  tahun (1999  hingga  2009)  yang  terindikasi  memiliki  sokongan  politik.  Sokongan  politik  yang dimaksud  adalah  baik  secara  informal,  formal,  dan  pemerintahan.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  ada  hubungan  yang  signifikan  antara  sokongan  politik  dan leverage,  baik  formal,  informal,  dan  pemerintahan.  Variabel  ukuran  perusahaan, tangible  assets,  profitabilitas,  nilai  pasar,  dan  utilitas  aktiva  signifikan  terhadap leverage.  Di  dalam  penelitian  ini  juga  dapat  disimpulkan  bahwa  perusahaan  dengan sokongan politik mengadapi  financial distress.
Kata Kunci : struktur modal, kapitalisasi pasar, pola politik

## PENDAHULUAN
Studi  struktur  modal  yang  dikem- bangkan pada perusahaan-perusahaan ba- rat  selama  ini  lebih  didasari  kapitalisme
pasar  sementara  studi  kapitalisme  dida- sarkan  hubungan  amat  sedikit  dikaji  para peneliti. Kenyataan yang sering kita jum- pai  adanya  hubungan  yang  dekat  antara bisnis  dan  politik.  Hubungan  dekat    an-
tara  bisnis  dan  politik  di  malaysia  telah dibuktikan oleh Gomez dan Jomo (1998), Faccio  (2006),  dan  Gomez  (2002).  So- kongan  politik  di  Malaysia  mempunyai pengaruh  signifikan  terhadap  sektor- sektor  perusahaan  melalui  pembatasan listing,  kepemilikan  saham  langsung  dan pengawasan  sektor  perbankan.  Pemba- tasan  seperti  ini  disponsori  pemerintah melalui  investor  kelembagaan  (Gomez dan Jomo, 1998).
Potensi keterkaitan antara sokongan politik  dan  struktur  modal  adalah  isu-isu penting  yang  tidak  tereksplorasi  atau terungkap.  Johson  dan  Milton  (2003) menjelaskan  bahwa  perusahaan  Malaysia dengan  sokongan  politik  (dalam  bentuk ikatan  informal  terhadap  politikus)  telah membawa  perusahaan  lebih  banyak  hu- tang.  Donald  R.  Fraser,  Hao  Zhang, Check  Derashid  (2005)  mengamati  kasus di  Malaysia.  Penelitian  ini  menggunakan analisa  regresi  dengan  data  time  series tahun  1990  hingga  tahun  1999  di  257 perusahaan.  Dari  penelitian  tersebut  di- peroleh simpulan bahwa terjadi hubungan yang  positip  dan  signifikan  antara  le- verage  dan  sokongan  politik.  Hubungan yang  positip  antara  leverage  perusahaan lebih  disebabkan  keterkaitan  informal dengan  politikus.  Perusahaan  yang  lebih besar dengan sokongan politik cenderung membawa  hutang  lebih  besar,  demikian juga dengan profitabiltas perusahaan.
Baum, et al. (2008) juga mengamati sokongan  politik  terhadap  kinerja  per- bankan  di  Ukraina  selama  tahun  2003 hingga  2005.  Dari  penelitian  tersebut ditemukan ada perbedaan yang signifikan antara  perbankan  yang  memiliki  afiliasi politik  dengan  yang  tidak.  Selanjutnya juga dijelaskan bahwa afiliasi politik akan berdampak  penting  terhadap  perilaku dalam perbankan tersebut.
Di Indonesia keterkaitan politik dan bisnis  sangat  nyata  kita  jumpai  di  negeri ini.  Ketua  PARPOL  Jusup  Kalla  yang menjadi ketua umum GOLKAR sekaligus juga  pernah  sebagai  WAPRES  dan  bebe-
rapa  jabatan  menteri  lainnya  di  Republik Indonesia.  Jusup  Kalla  juga  memiliki Hadji Kalla Group yang menguasai bebe- rapa  sektor  bisnis  (http://www.hkalla. co.id).  Beberapa  pimpinan  GOLKAR yang  lain  seperti;  Aburizal  Barkri  yang pernah bertindak sebagai MENKOKESRA dan  beberapa  jabatan  menteri  lainnya. Aburizal  Barkri  nota  bene  sebagai penyumbang  terbesar  dalam  PILPRES pasangan Susilo Bambang Yudoyono dan Jusup  Kalla  (SBY-JK).  Berlarut-larutnya masalah  lumpur  lapindo  salah  satu  peru- sahaan  Bakri  tidak  terlepas  karena  Bakri sebagai  MENKOKESRA  dan  sebagai parpol pendukung SBY-JK.
Salah  satu  group  perusahaan  man- tan  penguasa  Orde  Baru  (ORBA)  adalah Group Bimantara yang dimiliki Bambang Trihatmodjo  adalah  salah  satu  putra Presiden Suharto yang berkuasa lebih dari 30  tahun.  Group  ini  juga  menguasai  ber- bagai sektor bisnis di Indonesia. Bambang  yang  dulunya  juga  sebagai salah  satu  pucuk  pimpinan  di  tubuh GOLKAR.
Beberapa  konglomerat  besar  di Indonesia seperti keluarga Salim, Soedikatmono,  Probosutedjo,  keluarga Ciputa,  Bob  Hasan  dan  beberapa  yang lainnya  merupakan  salah  satu  contoh yang  secara  tidak  langsung  atau  informal memperoleh  sokongan  politik  karena berdasar  hubungan  dekat  dengan  pe- nguasa  orde  baru.  Bukan  lagi  menjadi rahasia umum perusahaan-perusahaan ter- sebut  banyak  sekali  memperoleh  fasilitas dan  kemudahan  dari  pemerintah  saat  itu termasuk  fasilitas  kredit  yang  begitu mudah.  Kasus GOLDEN KEY yang ber- akibat  bangkrutnya  Bank  BAPINDO sebagai  akibat  begitu  besar  kredit  yang dikucurkan  oleh  Bank  BAPINDO  (yang sekarang merger menjadi Bank MANDIRI) ke GOLDEN KEY milik Edi Tanzil  yang  hingga  kini  tidak  jelas keberadaanya.  Kemudahan  memperoleh fasilitas kredit ini semua diketahui publik karena  begitu  dekatnya  Edi  Tanzil  ke
sebagian  besar  penguasa  ORDE  BARU saat itu.
Bisnis  dan  kekuasaan  tentara  me- rambah  berbagai  sektor.  Sama  dengan yayasan  yang  dipimpin  Soeharto  seperti Yayasan  Dharmais,  Yayasan  Dakab, yayasan  Supersemar,  dan  sebagainya, militer  berbisnis  melalui  yayasan  dan koperasi.  Dalam    lingkungan  militer  ada Yayasan  Kartika  Eka  Paksi,  Yayasan Markas  Besar ABRI (Yamabri), Yayasan Dharma Putra Kostrad, dan lain-lain. Juga di  tingkat  Kodam,  TNI  juga  berbisnis melalui  yayasan  dan  koperasi.  Keter- libatan tentara dalam bisnis pada awalnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit.  Gaji  yang  diterima  dari  pe- merintah  jauh  dari  cukup  untuk  mem- biayai  kehidupan  yang  layak.  Anggaran yang  dialokasikan  untuk  kepentingan militer  tidak  memadai.  Anggaran  negara hanya  dapat  menutup  30%  dari  total anggaran  yang  dibutuhkan  untuk  mem- bentuk  tentara  yang  ideal.  Bahkan  dalam sejarahnya, seperti dikatakan oleh mantan Menteri  Pertahanan  Juwono  Sudarsono, sejak  tahun  1952  negara  tidak  pernah memenuhi  anggaran  militer.  Kekurangan dana ini yang kemudian menjadi legitimasi  bagi  bisnis  militer  (Widoyoko, et al. 2004).
Hubungan  bisnis  dan  kekuasaan tidak  hanya  di  tingkat  pusat,  tetapi menjalar  hingga  ke  pelosok  tanah  anair. Hasil  studi  di  tiga  lokasi  penelitian mengindikasikan  bahwa,  proses  pilkada lebih  banyak  diwamai  oleh  praktik  per- sekongkolan  politik  dan  bisnis.  Kondisi ini,  tentunya,  memiliki  sejumlah  im- plikasi  terhadap  penyelenggaraan  peme- rintahan  daerah  pada  periode  pasca pilkada.  Satu diantara   bahaya  yang akan terjadi  adalah  tumbuh  dan  berkem- bangnya  apa  yang  disebut  oleh  sebagai praktik  shadow  state  dan  informal economy.  Kasus  water  boom  di  Jambi, sengketa daerah perbatasan di Kalimantan Selatan,  dan  kasus    pertambangan  pasir besi  di  Bengkulu,  mengisyaratkan  bahwa
praktik  shadow  state  dan  informal  eco- nomy  relatif  telah  menghinggapi  penye- lenggaraan  pemerintahan  derah  pada  pe- riode  pasca  pilkada  di  tiga  provinsi  ter- sebut.  Kepala  daerah  terpilih  (gubemur), pada  khususnya,  menghadapi  banyak  ke- sulitan  dalam  melaksanakan  otoritas  for- mal  yang  dimilki  karena  berhadapan dengan  kekuatan  informal  yang  berada diluar  institusi  formal  pemerintahan  dae- rah  (shadow  state).  Diantara  aktor  yang cukup  dominan  dalam  praktik  shadow state tersebut adalah para pengusaha yang telah berpersan sebagai sponsor dana dan sponsor  politik  bagi  para  Gubernur  pada saat Pilkada (Hidayat, 2006).
Menyimak  beberapa  kasus  yang terjadi  baik  pada  masa  ORDE  BARU ataupun  ORDE  REFORMASI  ini,  maka ada  indikasi  di  Indonesia  ada  keterkaitan sokongan politik terhadap leverage seperti yang terjadi di Malaysia. Beberapa fakta  lain  seperti  pengumuman  Badan Penyehatan  Perbankan  Nasional  (BPPN) 20  besar  pemegang  obligor,  salah  satu obligor  yan  menempati  posisi  ke-empat adalah  Grup  Bakrie  yang  saat  itu menjabat  MENKOKESRA.  Obligor  ini dinilai  BPPN  akan  memiliki  sejumlah hambatan  besar  dalam  restrukturisasi hutang-hutangnya.  Obligor  yang  terdiri dari  26  perusahaan  ini  sebagian  besar pinjamannya  tak  memiliki  jaminan,  ke- banyakan  jaminan personal. Total hutang kepada  pihak  BPPN  sebesar  Rp  4,926 triliun.  Pembayaran  kembali  hutang  sulit diharapkan.  Peringkat  ke  lima  pemegang obligor  Grup  Mohammad  (Bob)  Hasan, orang  dekat  Presiden  Suharto  selama Orde  Baru  yang  juga  salah  satu  petinggi GOLKAR  saat  itu.  Obligor  terbesar kelima ini memiliki total hutang Rp 4,626 triliun  kepada  BPPN.  Sementara  ini, BPPN  menganggap  obligor  ini  cukup kooperatif,  kecuali  hambatan  dalam pemberian  data  yang  dianggap  lambat. Kendati  demikian,  penyelesaian  hutang grup  ini  relatif  berlarut-larut.  Masalah justru  muncul  karena  Bob  Hasan  harus
bertanggung  jawab  atas  penyelewengan dana  reboisasi  sebesar  98  juta  dolar  AS (http://www2. kompas.com/ver1/Ekonomi/ 0712/14/104236.htm).
Selama  masa  orde  baru  politik, kekuasaan,  dan  bisnis  merupakan  azimat untuk  meraih  sukses.  Kombinasi  keti- ganya terbukti sakti melambungkan orang ke  puncak  jaya,  sekaligus  menaburkan aura  kebal  hukuman  bagi  si  pelaku. Warisan  masa  lalu  itu  ternyata  masih banyak dipakai pada zaman reformasi ini, ketika hukum kabarnya dipulihkan martabatnya  sebagai  panglima  dalam kehidupan negeri (Novanto, 2006). Oleh  sebab  itu  ada  kecenderungan perusahaan  yang  ada  kaitan  dengan sokongan politik akan lebih mudah untuk memperoleh  akses  leverage  atau  hutang, sehingga  perusahaan-perusahaan  besar yang  dekat  dengan  kekuasaan  atau  ada sokongan  politik  akan  memiliki  struktur modal  yang  lebih  banyak  dibiayai  oleh hutang.  Jika  terjadi  kebangkrutan  peru- sahaan  dibiayai  dengan  hutang  dalam jumlah  yang  besar,  maka  pemilik  tidak terlalu  ngotot  untuk  mempertahankan perusahaan  agar  tidak  bangkrut.  Moti- vasinya  jelas,  karena  harta  perusahaan dibiayai  dengan  hutang.  Dengan  demi- kian  harta  perusahaan  yang  mayoritas didanai  dengan  hutang,  maka  bagi  pemi- lik  kebangrutan  bukan  merupakan  keru- gian besar.
Dari  pernyataan  di  atas  maka  ru- musan  masalah  yang  diajukan  dalam usulan  penelitian  ini  adalah  (1)  apakah perusahaan yang memiliki sokongan poli- tik  akan  memiliki  leverage  lebih  tinggi  ?
(2)  apakah  perusahaan  yang  me-miliki sokongan  politik  akan  mengalami  finan- cial  distress  ?  dan  (3)  variabel  apa  saja yang  menentukan  struktur  modal,  baik dilihat  dari  variabel  keuangan  dan  non keuangan ?

## METODE PENELITIAN

## Sampel Penelitian
Penelitian  ini  mengamati  data  time series  tahunan  perusahaan  publik  dari tahun  1999  hingga  Desember  2009  di sejumlah  perusahaan  yang  terindikasi memperoleh  sokongan  politik.  Metode sampling  yang  digunakan  adalah  dalam penelitian  ini  adalah  Judgement  Sam- pling,  yaitu  metode  penarikan  sampel meliputi pemilihan subyek yang sebagian besar  berfaedah  atau  posisi  terbaik  untuk menyediakan  informasi  yang  disyaratkan (Sekaran,  2003).  Kreteria  yang  diseleksi adalah  sokongan  politik  baik  langsung atau  tidak  langsung  dan  berlangsung dalam  kurun  waktu  yang  cukup  lama, baik pada masa orde baru atau reformasi. Berdasarkan  kreterian tersebut,  maka  ada 39  perusahaan  yang  tergabung  dalam  20 kelompok industri.

## Model Analisis dan Uji Hipotesis
Dalam  penelitian  ini  terdiri  dari berbagai  jenis  perusahaan  yang  masing- masing  memiliki  karakteristik  tersendiri. Analisis  dengan  menggunakan  ordinary least  squares  regression  (OLS)  dipan- dang  tidak  cukup,  sehingga  dalam  pene- litian  juga  menggunakan  model  fixed effects  model  (FEM)  dan  random  effects model  (REM).  Model  analisis  ini  juga digunakan  Fraser,  Zhang  dan  Derashid (2005).  Namun  demikian  dalam  pene- litian ini dilakukan beberapa penyesuaian model, seperti memasukkan variabel ting- kat  penggunaan  aktiva.  Di  dalam  pene- litian  ini  juga  mencoba  mengekplorasi keterkaitan antara perusahaan yang meng- hadapi  sokongan  politik  terhadap  finan- cial  distress.    Model  analisis  dinyatakan pada Persamaan 1.
LEVERAGE = a + b1POL it + b2SIZE it + b3TanAsset + b4ROA it + b5MTBV it +  AU it ∑ b Kel.Ind. it (1)
POL it = a + b 1 Financial-Distress it + ∑ b Kel.Ind. it
(2)
Tabel 1. Variabel-variabel Model Analisis
No. Nama Variabel Keterangan 1 Leverage struktur modal yang diukur dari debt to total assets 2 Pol sokongan politik (Pol.GovE, POL.Form, dan  POL.Informal 3 SPG sokongan politik oleh pemerintah yang diukur dari persentase saham dimiliki oleh pemerintah dalam suatu perusahaan 4 SPP sokongan politik formal, diberi nilai 1 jika Pemegang saham, dewan komisioner, dan para direktur perusahaan; ada keterkaitan dengan PARPOL tertentu atau pemerintah. Nilai 0, jika lainnya. 5 SPI sokongan politik informal, diberi nilai 1 jika perusahaan; jika secara tidak langsung pemegang saham, dewan komesioner, dan para direktur memiliki hubungan dekat dengan penguasa baik pada masa orde baru dan atau orde reformasi.  Nilai 0, jika lainnya 6 SIZE ukuran perusahaan diukur dengan log total asset 7 TanAsset rasio antara aktiva tetap dengan total aktiva 8 ROA ukuran profitabilitas 9 MTBV market to book value 10 Kel.Ind. it variabel dummi kelompok industri, diberi nilai 1 jika observasi jatuh pada sektor bisnis tertentu dan 0 sektor bisnis lainnya 11 AU it tingkat penggunaan aktiva, diukur dengan perbandingan antara penjualan bersih dan total aktiva 12 Financial- Distress it
menggunakan pendekatan; liquidity ratios, debt management ratios, debt to equity ratios dan asset utilitization ratios
Selain  model  tersebut  di  atas  dalam  pe- nelitian  ini  mencoba  mengekplorasi  apa- kah  perusahaan  yang  memiliki  sokongan politik akan menghadapi financial disress (Persamaan  2),  variabel-variabel  yang digunakan pada persamaan 1 dan 2 dapat dilihat pada Tabel 1.
Uji hipotesis 1: Ho : Tidak ada hubungan sokongan poltik dengan leverage.
H1 : Ada hubungan sokongan poltik dengan leverage
Uji hipotesis 2: Ho : Perusahaan yang memiliki sokongan politik tidak  mengalami financial distress H1 : Perusahaan yang memiliki sokongan politik akan mengalami financial distress.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Analisis Univariat
Ada  delapan  variabel  utama  yang menjadi  fokus  penelitian  ini  selain  varia- bel  dummi  seperti  ditunjukkan  pada  Ta- bel  2.  Variasi  atau  kisaran  nilai  masing- masing  variabel  sangat tinggi  kecuali  va- riabel  ukuran  perusahaan  (SIZE).  Varia- bel  DER  dengan  variasi  sangat  tinggi sebesar  -193,04  yang  berarti  beberapa perusahaan  yang  dijadikan  sampel  tidak memiliki  ekuitas  lagi  bahkan  negatif, yang  juga  berimplikasi  perusahaan  sudah dibiayai dengan hutang semua. Demikian juga  dengan  variabel  LEVERAGE  de- ngan  angka  3,64  berarti  hutang  peru- sahaan  sudah  3  kali  lipat  lebih  terhadap jumlah  aktiva  perusahaan.  Inilah  potret perusahaan  yang  memiliki  sokongan  po- litik  dengan  tingkat  leverage  sangat tinggi.

## Tabel 2.  Data Diskriptip Variabel-variabel Analisis Selain Variabel Dummi
DER LEVERAGE CR AU ROA MTBV SIZE TANAS Mean 4.584007 0.622369 1.963423   0.750864  -13.33116   2.996428   12.28667   0.372857 Median 0.990000 0.530000 1.355000   0.615000   0.039500   1.045000   12.31900   0.312500 Maximum 1037.980 3.640000 48.99000   3.990000   1.566000   513.2600   13.97900   3.710000 Minimum -193.0400 0.020000 0.040000   0.000000  -5725.000  -24.19000   10.06900   0.010000 Std. Dev. 59.91128 0.468558 2.847573   0.623943   276.7305   25.57526   0.722757   0.283515 Skewness 14.38588 3.540919 11.23178   1.255645  -20.61558   18.88004  -0.258300   4.015438 Kurtosis 233.3390 19.60690 177.3844   5.051568   426.0021   373.2124   2.944250   45.91483 Jarque-Bera 960928.8 5812.623 551309.3   187.5266   3221249.   2469614.   4.814706   33993.50 Probability 0.000000 0.000000 0.000000   0.000000   0.000000   0.000000   0.090053   0.000000 Observations 428 428 428 428 428 428 428 428
Tingkat    utilitas  aktiva  (AU)  peru- sahaan  dengan  sokongan  politik  sangat rendah,  yaitu  dengan  nilai  median  0,61. Mencermati  angka  tersebut  berarti  ada pemborosan  aktiva  atau  tingkat  produk- tivitas  yang  rendah.  Beberapa  potret variabel  yang  lain  seperti  ROA  di  ke- banyakan  perusahaan  tersebut  hanya sebesar  0,039  atau  3,9%  per  tahun.  Arti- nya  kemampuan  perusahaan  menghasil- kan  laba  sangat  rendah,  kondisi  ini  juga dicerminkan  tingkat  UA  yang  rendah. Ukuran  perusahaan  (SIZE)  dengan  total aktiva  minimal  sebesar  Rp.  10,06  milyar dan  dengan  total  aktiva  paling  besar  Rp. 13,97  milyar,  jadi  ukuran  perusahaan boleh  kita  kategorikan  sangat  besar dibandingkan  dengan  perusahaan  publik lainnya di Indonesia.
Di dalam penelitian ini sampel lebih banyak  masuk  dalam  kelompok  perusa- haan  yang  memiliki  sokongan  politik informal  (SPI).  Tabel  3  dan  Tabel  4 menunjukkan  tingkatlLeverage  antara sokongan  politik  oleh  PARPOL  (SPP). Sokongan  politik  pemerintah  (SPG),  dan sokongan  politik  yang  memiliki  per- bedaan nyata adalah antara SPG dan SPI. Hal  yang  sama  juga  terhadap  tingkat utilitas  aktiva  (AU)  dan  ukuran  peru- sahaan  (SIZE)  yang  memiliki  perbedaan
nyata  antara  SPG  dan  SPI.  Dengan demikian  leverage  AU  dan  SIZE  antara perusahaan  SPP  dan  SPI  tidak  ada perbedaan  yang  mencolok.  Perusahaan dengan  sokongan  politik  pemerintah (SPG)  memiliki  leverage  lebih  tinggi dibandingkan  SPP  dan  SPI,  demikian juga  dengan  ukuran  perusahaan  dan utilitas aktiva.
Komposisi  aktiva  tetap  SPG  tetap lebih tinggi dibandingkan antara SPP dan SPI, sedangkan yang memiliki perbedaan nyata adalah antara SPP dan SPI. Jika kita amati  perusahaan  milik  pemerintah  me- mang  ada  kecenderungan  lebih  banyak memiliki  aktiva  tetap  yang  terkadang tidak ada hubungannya dengan bisnis uta- manya.  Misalnya  PT.  TELKOM  hampir setiap  kantor  cabang  hingga  di  tingkat kecamatan memiliki kantor sendiri. Begitu juga dengan PT. TIMAH memiliki perumahan  bahkan  hingga  rumah  sakit. Kondisi  demikian  menyebabkan  menye- babkan ROA akan menjadi rendah juga.
Variabel ROA dan MTBK tidak ada perbedaan yang nyata, walaupun jika kita lihat SPG dengan ROA lebih baik diban- dingkan  SPP  dan  SPI.  Sedangkan  SPI memiliki  nilai  pasar  yang  lebih  baik dibandingkan SPP dan SPG.
Tabel 3.  Beda Rata-rata Variabel Penelitian: Perusahaan yang Memiliki Sokongan olitik
Variabel Kelompok Perusahaan Observasi Mean LEVERAGE SPP 66 0,5433 SPG 76 0,4103 SPI 286 0,6972 AU SPP 66 0,7665 SPG 76 0,8758 SPI 286 0,7142 SIZE SPP 66 12,2032 SPG 76 12,7851 SPI 286 12,1741 TANAS SPP 66 0,2638 SPG 76 0,4132 SPI 286 0,3881 ROA SPP 66 0,0253 SPG 76 0,1163 SPI 286 -19,98 MTBV SPP 66 1,5811 SPG 76 2,3255 SPI 286 3,5014 Tabel 4.  Uji Beda Rata-rata Variabel Penelitian Selain Variabel Dummi Dependent Variable (I) Perusahaan (J) Perusahaan Mean Difference (I-J) Std. Error Sig. 95% Confidence Interval Lower Bound Upper Bound LEREVAGE 1 3 -.15383* ,06224 ,027 -,2933 -,0144 2 3 -,28690* ,05882 ,000 -,4187 -,1551 AU 1 3 ,05228 ,08500 ,784 -,1382 ,2428 2 3 ,16156 ,08033 ,087 -,0184 ,3416 SIZE 1 3 ,02906 ,09367 ,940 -,1808 ,2390 2 3 ,61101* ,08852 ,000 ,4126 ,8094 TANAS 1 3 -,12432* ,03827 ,002 -,2101 -,0386 2 3 ,02505 ,03617 ,735 -,0560 ,1061 ROA 1 3 20,01174 37,85639 ,835 -64,8155 104,8390 2 3 20,10275 35,77563 ,816 -60,0620 100,2675 MTBV 1 3 -1,92030 3,49921 ,823 -9,7612 5,9206 2 3 -1,17584 3,30688 ,921 -8,5858 6,2341

## Analisis Korelasi
Mencermati Tabel 5. terutama antar variabel  penjelas  (independen)  maka  da- pat  diyakini  dapat  terhindar  dari  efek multikolinearitas  antara  (AU,  SIZE, TANAS,  ROA  dan  MTBV),  karena paling tinggi -0,35 dibawah 0,5. Beberapa penulis menyarankan jika korelasi kurang dari  0,5  maka  multikolinearitas  dapat diabaikan.
Korelasi  antar  variabel  SPP,  SPG dan SPI semua korelasi  negatip.  Korelasi yang  cukup  kuat  adalah  antara  SPI terhadap  SPP  dan  SPG  sebesar  -0,61, sedangkan  antara  SPG  dengan    SPP hanya  sebesar  -0,18.  Kuatnya  sokongan politik  informal  (SPI)  akan  berdampak negatip  baik  bagi  sokongan  politik
PARPOL  dan  dalam  pemerintahan.  Mi- salkan  jika  leverage  bagi  perusahaan  SPI tingga  maka  bagi  perusahaan  SPP  dan SPG  justru  lebih  rendah.    Jika  diamati Tabel  6  tidak  ada  korelasi  yang  sangat berarti  antara  variabel  bebas  penjelas untuk  estimasi  model  financial  distress sehingga  ke-empat  indikator  atau  ukuran tersebut  dapat  digunakan  dalam  model untuk  menjelaskan  financial  distress. Secara  teoritis  jika  kita  amati  korelasi antara  leverage  dengan  curren  ratio  (CR) adalah  negatip,  sehingga  jika  leverage tinggi berakibat tingkat likuiditas menjadi lebih rendah. Hal yang menarik walaupun korelasi  rendah  antara  leverage  dengan utilitas  aktiva  (AU)  yang  memiliki  ko- relasi  negatip,  seharusnya  meningkatnya
leverage  diikuti  peningkatan  AU.  Kasus di  Indonesia  perusahaan  yang  memiliki sokongan  politik  peningkatan  leverage bukan untuk peningkatan skala usaha dan omzet  penjualan  tetapi  lebih  untuk  me- nutup  kesulitan  keuangan  dan  pada akhirnya  berakhir  kebangkrutan  yang  di- rencanakan oleh pemilik. Artinya pemilik mengurangi  kepemilikan  dan  ditutup dengan hutang, kasus seperti ini baru saja terjadi  dengan  Bank  Century  baru-baru ini walaupun bukan sebagai sampel tetapi dapat dijadikan indikator.

## Analisis Regresi Struktur Modal dan Sokongan Politik
Sebelum  menentukan  model  yang digunakan  untuk  menentukan  model  ter- baik dalam penelitian ini, maka dilakukan seleksi  model  antara;  model  OLS,  White Heteroskedasticity,  Fixed  Effects  Model (FEM),  dan  Random  Effects  Model (REM).  Kreteria  yang  digunakan  adalah; Adjusted R-squared yang lebih tinggi dan banyaknya variabel yang signifikan.
Model  analisis  yang  pertama  yaitu untuk  melihat  keterkaitan  struktur  modal perusahaan  yang  memiliki  sokongan politik berdasarkan kreteria tersebut maka model  terbaik  yang  dipilih  adalah  Ran- dom Effects Model (REM) atau  Analisis Regeresi  Efek  Random.  Analisis  regeresi tersebut  adalah  seperti  Tabel  7.  Berda- sarkan  hasil  analisis  tersebut  tercermin bahwa  sokongan  politik  dengan  meng- gunakan  tiga  proxi  SPG,  SPP,  dan  SPI adalah  signifikan.  Berbeda  dengan  pene- litian  sebelumnya  (Frazer,  2005)  bahwa ke-tiga  proxi  tersebut  memiliki  tanda positip. Di dalam penelitian ini hanya SPI yang  memiliki  koefisien  positip,  sedang- kan  proxi  SPG  dan  SPP  memiliki  tanda negatip. Dengan demikian untuk kasus di Indonesia bahwa perusahaan yang dengan kepemilikan  saham  lebih  banyak  oleh pemerintah  akan  memperkecil  leverage, demikian  juga  perusahaan  yang  dimilki oleh PARPOL justru jumlah hutang lebih kecil.  Sedangkan  peruhaan  dengan  so- kongan  politik  informal  justru  tingkat leverage lebih tinggi.
Tabel 5.  Matrik Korelasi Antara Variabel Dependen dan Penjelas Selain Variabel Dummi:
Struktur Modal dan Sokongan Politik LEVER AGE SPP SPG
SPI AU SIZE TANAS ROA MTBK LEVERAGE 1.00 SPP -0.07 1.00 SPG -0.22 -0.18 1.00 SPI 0.23 -0.60 -0.62 1.00 AU -0.07 0.01 0.16 -0.08 1.00 SIZE 0.05 -0.05 0.22 -0.22 -0.35 1.00 TANAS 0.01 -0.16 -0.003 0.07 -0.21 0.18 1.00 ROA -0.002 0.02 0.02 -0.03 0.05 -0.02 -0.04 1.00 MTBV 0.03 -0.02 -0.01 0.03 -0.05 0.05 0.08 -0.006 1.00
Tabel 6.  Matrik Korelasi Antara Variabel Penjelas Selain Variabel Dummi: Financial Distress LEVERAGE CR DER AU LEVERAGE 1.000000 CR -0.283852 1.000000 DER 0.041239 -0.003094 1.000000 AU -0.069760 -0.020388 -0.040489 1.000000
Tabel 7. Analisis Regeresi Efek Random : Struktur Modal dan Sokongan Politik di Sejumlah

## Perusahaan di Indonesia Periode Tahun 1999 hingga 2009
Variabel Penjelas Prediksi Tanda Leverage Leverage Leverage Coefficient Prob. Coefficient Prob. Coefficient Prob. Konstanta ? 0.767429 0.0000 0.665419 0.0000 0.497996 0.0000 SPG + -0.113081 0.0000 SPP + -0.092815 0.0000 SPI + 0.105253 0.0000 SIZE ? -0.055906 0.0000 -0.046517 0.0000 -0.041585 0.0000 TANAS + 0.138793 0.0000 0.132711 0.0000 0.124462 0.0000 ROA - -3.41E-05 0.0002 -3.35E-05 0.0003 -3.34E-05 0.0003 MTBV + 0.000716 0.0000 0.000748 0.0000 0.000688 0.0000 AU ? -0.014110 0.0413 -0.019682 0.0038 -0.011051 0.1055 Efek Sektor : Holding ? 0.496852 0.0000 0.527857 0.0000 0.532867 0.0000 Agriculture ? 0.605178 0.0000 0.689668 0.0000 0.702376 0.0000 Real Estate ? 0.573167 0.0000 0.573848 0.0000 0.577220 0.0000 Hotels ? 0.300268 0.0000 0.291080 0.0000 0.296016 0.0000 Transportation ? 0.452056 0.0000 0.448610 0.0000 0.450573 0.0000 Constructoin ? 2.408857 0.0000 2.405717 0.0000 2.404514 0.0000 Food and Beverage ? 0.376307 0.0000 0.378258 0.0000 0.376027 0.0000 Apparel and OT ? 0.196973 0.0000 0.294764 0.0000 0.306402 0.0000 Lumber and W P ? 0.727339 0.0000 0.713003 0.0000 0.710747 0.0000 Plastics and Glass P ? 0.454350 0.0000 0.455504 0.0000 0.458569 0.0000 C ement ? 0.474704 0.0000 0.443563 0.0000 0.479231 0.0000 Fabricated Metal P ? 0.414185 0.0000 0.416425 0.0000 0.415308 0.0000 Cables ? 0.275840 0.0000 0.277654 0.0000 0.283892 0.0000 Electronic ? 0.483334 0.0000 0.488044 0.0000 0.472992 0.0000 Automotive ? 0.714799 0.0000 0.728199 0.0000 0.721805 0.0000 Pharmaceuticals ? 0.292345 0.0000 0.240947 0.0000 0.288035 0.0000 Communication ? 0.494436 0.0000 0.429080 0.0000 0.531362 0.0000 Others ? 0.235528 0.0000 0.289503 0.0000 0.295182 0.0000 Mining ? 0.316142 0.0000 0.231649 0.0000 0.331276 0.0000 Observasi 428 428 428 R-squared 0.558072 0.559642 0.561738 Adjusted R-squared 0.557392 0.558964 0.561064 F-statistic 820.2230 825.4624 832.5173 Prob(F-statistic) 0.000000 0.000000 0.000000
Dengan  demikian  hanya  proxi  SPI yang  mendukung  hipotesis  sebelumnya bahwa  perusahaan  yang  memiliki  so- kongan  politik  akan  memiliki  leverage yang  lebih  besar.  Sedangkan  dua  proxi SPG  dan  SPP  tidak  terbukti.  Artinya dalam penelitian ini sejumlah perusahaan di  Indonesia  yang  memiliki  sokongan politik informal lebih mudah memperoleh akses  memperoleh  hutang,  juga  berarti pengusaha  yang  dekat  dengan  penguasa justru  dapat  memperoleh  akses  hutang yang lebih mudah.
Koefisien ukuran perusahaan (SIZE) untuk  ketiga  proxi  (SPG,  SPP  dan  SPI) adalah  negatip  dan  signifikan  juga  ber- beda dengan (Frazer, 2005) dan beberapa penelitian  di  Amerika  dan  Eropa  yang bertanda  positip.  Untuk  kasus  Indonesia
semakin besar perusahaan justru memper- kecil  hutang  atau  leverage.  Sebagai gambaran  beberapa  perusahaan  besar  di Indonesia  yang  dimiliki  pemerintah seperti: Aneka Tambang, PT. BA, Semen Gersik,  PT.  TELKOM,  dan  PT.  Timah dengan  kepemilikan  saham  lebih  dari 60%  dan  dengan  tingkat  leverage  rata- rata 40%.
Koefisien variabel komposisi aktiva tetap  terhadap  total  aktiva  (TANAS) adalah  positip  dan  signifikan  untuk  ke- tiga proxi. Hasil tersebut konsiten dengan beberapa  penelitian  sebelumnya.  Artinya besarnya  TANAS  bagi  perusahaan  baik SPG,  SPP,  dan  SPI  mempermudah  ja- minan  untuk  meningkatkan  leverage.  Di Indonesia semakin besar aktiva tetap akan semakin  mempermudah  memperoleh  ak-
ses hutang terutama hutang yang memer- lukan jaminan, bahkan hutang yang tidak dengan  jaminanpun  tetap  memperhatikan aktiva  tetap  berserta  kualitas  aktiva tersebut untuk memperoleh hutang.
Sejalan  dengan  hasil  penelitian terdahulu  koefisien  ROA  adalah  negatip, di  dalam  penelitian  ini  ROA  adalah negatip  dan  signifikan.  Dengan  demikian baik bagi SPG, SPP, dan SPI peningkatan leverage  akan  berdampak  negatip  terha- dap  ROA.  Perlu  diingat  bahwa    leverage merupakan  pos  pengurangan  laba  bagi perusahaan  dan  sekaligus  sebagai  pos pengurangan pajak.
Variabel  nilai  pasar  terhadap  nilai buku (MTBV) memiliki koefisien positip dan  signifikan.  Hasil  ini  sesuai  dengan konsep  keuangan  dalam  teori  struktur modal  bahwa  peningkatan  leverage  akan memperbesar  nilai  perusahaan.  Dengan demikian  baik  proxi  SPG,  SPP,  ataupun SPI  meningkanya  leverage    akan  me- ningkatkan  nilai  pasar  atau  harga  saham perusahaan.
Tingkat  utilitas  aktiva  (AU)  baik bagi  perusahaan  yang  masuk  kategori SPG,  SPP,  dan  SPI  adalah  memiliki koefisien  negatip  dan  signifikan.  Oleh sebab  itu  dengan  bertambahnya  leverage akan  berdampak  negatip  terhadap  utilitas aktiva.  Rata-rata  utilitas  aktiva  (AU)  ke- tiga  proxi  tersebut  kurang  dari  80%  dari total  aktiva  selama  satu  tahun.  Idealnya peningkatan  leverage  akan  digunakan memperbaiki kinerja aktivitas yang dicerminkan  terhadap  besarnya  utilitas aktiva.  Dengan  demikian  perusahaan- perusahaan  yang  memiliki  sokongan politik  memiliki  utilitas  aktiva  yang rendah.
Apabila  kita  cermati  efek  masing- masing  sektor  industri  bahwa  tercermin semua  sektor  bisnis  tersebut  berdampak positip  terhadap  leverage.  Sektor  bisnis tersebut adalah memiliki koefisien positip dan  signifikan.  Model  penelitian  ini mampu menjelaskan sebesar 55,73%.
Sokongan Politik dan Financial

## Distress
Variabel  yang  diajukan  dalam penelitian  ini  ada  empat  proxi  untuk melihat  kondisi  financial  distress  yaitu  ; current ratio, leverage ratio, debt to equity ratio,  dan  assets  utility.  Dalam  beberapa situasi  biasanya  perusahaan  yang  mem- peroleh  sokongan  politik  sedikit  banyak akan  menghadapi  situasi  financial  di- stress. Kondisi financial distress demikian dikarenakan  sokongan  politik  yang  di- terima  akan  memiliki  konsekuensi  ke- uangan  bagi  pemberi  sokongan,  baik secara  langsung  ataupun  tidak  langsung. Financial  distress  tersebut  dapat  saja terjadi  dikarenakan  dukungan  finacial kepada  salah  satu  kandidat  baik  dalam pencalonan  presiden,  guburnur,  atau jabatan strategis lainnya.
Mencermati  Tabel  8  dari  ke-empat proxi untuk SPG dan SPI memang terjadi financial  distress  hanya  proxi  CR  tidak terbukti,  sedangkan  SPP  hanya  proxi leverage  ratio  yang  terbukti.  Jadi  kita dapat  mengatakan  bahwa  semua  peru- sahaan baik SPG, SPP, dan SPI semuanya mengalami  financial  distress.  Jika  kita amati  tidak  semua  sektor  industri  yang mengalami  financial  distress.  Sektor- sektor  bisnis  yang  mengalami  yang mengalami  financial  distress  terhadap perusahaan-perusahaan  yang  dimiliki  pe- merintah  (SPG),  adalah  sektor;  Holding, Agriculture, Real Estate, Hotels, Lumber, Cement, Electronic, Pharmaceuticals,
Communication,  dan  Mining.  Sedangkan perusahaan-perusahaan  yang  ada  keter- kaitan  dengan  PARPOL  (SPP)  yang mengalami  financial  distress  adalah sektor; Holding, Agriculture, Real Estate, Hotels,  Lumber,  Cement,  Electronic, Pharmaceuticals,  Communication,  dan Mining (Tabel 9).
Jika  kita  amati  ukuran  CR  sebagai poxi  financial  distress  tidak  ada  satpun yang  signifikan  baik  SPG,  SPP,  maupun SPI. Perlu diketahui dalam teori keuangan untuk membuat perusahaan menjadi lebih
likuid  dapat  dilakukan  dengan  merubah komposisi  di  dalam  aktiva.  Katakan  de- ngan  menambah  hutang  lancar  untuk menambah aktiva lancar. Atau sebaliknya menambah hutang jangka panjang dengan mengurangi  hutang  lancar.  Tetapi  ukuran leverage  ratio  dan  debt  to  equity  ratio (DER)  tidak  bisa  dikelabui,  maka  jalan satu-satunya  dengan  menambah  ekuitas. Jadi sangat wajar di sejumlah perusahaan tersebut walaupun terjadi financial distress  tetapi  CR  tetap  baik,  oleh  sebab itu  ukuran    leverage  ratio  dan  DER  akan lebih  mencerminkan  kondisi  financial distress.
Tingkat  utilitas  aktiva  (AU)  dan DER terhadap perusahaan yang tergabung dalam  SPP  tidak  ada  satupun  perusahaan yang signifikan. Namun dengan menggu-
nakan proxi  leverage ratio hampir semua perusahaan  baik  yang  tergabung  dalam SPG, SPP, maupun SPI mengalami finan- cial distress.
Cara-cara  memperoleh  hutang  se- perti  ini  biasanya  pada  akhirnya  akan berdampak buruk bagi perusahaan. Selain hutang  diperoleh  dengan  tidak  memper- timbangkan proporsi struktur modal, juga terkadang  dengan  perjanjian-perjanjian informal  yang  berdampak  buruk  bagi perusahaan. Penelitian lebih lanjut mung- kin  akan  lebih  menarik  jika  dapat menjelaskan keterkaitan financial distress tersebut  dengan  sokongan  politik  dengan mengkaji  fenomena-fenomena  setelah berkuasa  atau  memperoleh  posisi  baik  di legislatif ataupun di pemerintahan sebagai balas jasa atas dukungan financial.
Tabel 8.  Analisis Regeresi White Heteroskedasticity : Sokongan Politik dan Financial Distress di Sejumlah Perusahaan di Indonesia Periode Tahun 1999 hingga 2009
Variabel Penjelas Prediksi Tanda SPG SPP SPI Coefficient Prob. Coefficient Prob. Coefficient Prob. Konstanta ? -0.045827 0.0098 0.007371 0.8374 1.056819 0.0000 CR ? -2.25E-05 0.9892 0.001027 0.7007 -0.001431 0.6209 LEVERAGE + -0.022808 0.0746 -0.073128 0.0148 0.115544 0.0025 DER + -9.69E-05 0.0577 -1.89E-05 0.7619 0.000218 0.0020 AU ? 0.059574 0.0002 -0.004287 0.8827 -0.077660 0.0492 Efek Sektor Bisnis: Holding ? 0.040808 0.0049 0.535556 0.0000 -0.598755 0.0000 Agriculture ? 0.033892 0.0181 1.046503 0.0000 -1.102028 0.0000 Real Estate ? 0.053932 0.0014 0.183906 0.0014 -0.266367 0.0000 Hotels ? 0.047027 0.0004 0.024135 0.3097 -0.093590 0.0044 Transportation ? 0.017171 0.1807 0.040513 0.0474 -0.071911 0.0077 Constructoin ? 0.054305 0.1120 0.181649 0.0160 -0.285331 0.0030 Food and Beverage ? -0.018258 0.1591 0.037158 0.0628 -0.018916 0.4413 Apparel and OT ? -0.016522 0.3641 1.015044 0.0000 -0.993590 0.0000 Lumber and W P ? 0.040994 0.0127 0.052450 0.0789 -0.118545 0.0025 Plastics and Glass P ? 0.012944 0.3196 0.042624 0.0491 -0.068344 0.0134 C ement ? 0.199324 0.0000 0.037719 0.0650 -0.419956 0.0000 Fabricated Metal P ? -0.007607 0.6146 0.038090 0.0401 -0.034609 0.1732 Cables ? 0.022179 0.1035 0.029761 0.1576 -0.066359 0.0213 Electronic ? -0.078252 0.0019 0.042447 0.3238 0.058443 0.3094 Automotive ? -0.010153 0.4866 0.304345 0.0001 -0.300019 0.0001 Pharmaceuticals ? 0.425419 0.0000 0.022411 0.1569 -0.492745 0.0000 Communication ? 0.441119 0.0000 0.032709 0.1607 -1.084533 0.0000 Others ? -0.019220 0.1151 0.526190 0.0000 -0.504761 0.0000 Mining ? 0.665783 0.0000 0.017584 0.0565 -1.015364 0.0000 Observasi 428 428 428 R-squared 0.725404 0.490543 0.574126 Adjusted R-squared 0.709771 0.461539 0.549881 F-statistic 46.40233 16.91310 23.67989 Prob(F-statistic) 0.000000 0.000000 0.000000
Tabel 9. Sektor Industri Yang Terjadi Financial Distress di Sejumlah Perusahaan di Indonesia Periode Tahun 1999 hingga 2009
Sektor Industri Pada Variabel Indikator CR Leverage Ratio DER AU SPG: 1. C ement 2. Pharmaceuticals √ 3. Communication √ √ √ 4. Mining √ SPP: 1. Holding √ 2. Agriculture √
3. Real Estate 4. Apparel and OT
5. Automotive
√
6. Others SPI : 1. Holding √ √ √ 2. Real Estate √ √ 3. Hotels √ √ √ 4. Transportation √ √ √ 5. Constructoin √ √ 6. Food and Beverage √ √ 7. Lumber and W P √ √ 8. Plastics and Glass P √ 9. C ement √ √ 10. Fabricated Metal P √ √ 11. Cables √ 12. Electronic √ √ √ 13. Automotive √ √ 14. Pharmaceuticals √ 15. Consumer √ √
16. Others

## KESIMPULAN
Temuan-temuan  yang  dapat  dike- mukan  berdasarkan  pendekatan  analisis sebelumnya  adalah;  (1)  ada  keterkaitan antara  sokongan  politik  terhadap  le- verage,  (2)  kasus  di  Indonesia  semakin besar  ukuran  perusahaan  (SIZE)  jumlah leverage  lebih  besar  hanya  untuk  so- kongan  politik  inforal  (SPI),  (3)  variabel tangible  assets  dalam  penelitian  ini  me- miliki hubungan positip. Berarti besarnya aktiva  akan  memperkuat  posisi  jaminan hutang,  (4)  variabel  ROA  memiliki  dam- pak  negatip  jika  leverage  yang  me- ningkat,  (5)  variabel  MTBV  mempunyai hubungan positip dan signifikan terhadap leverage.  Hal  ini  sejalan  dengan  teori struktur  modal  bahwa  semakin  besar
hutang  akan  memperbesar  nilai  peru- sahaan,  (6)  Tingginga  leverage  akan berdampak  negatip  terhadap  utilitas aktiva  (AU)  tau  peningkatan  leverage akan berdampak utilitas aktiva yang lebih rendah pula.
Selain beberapa variabel penjelas di atas  di  dalam  penelitian  ini  juga  dapat disimpulkan  bahwa  perusahaan  yang memiliki  sokongan  politik  memang mengalami  financial  distress.  Dari  empat variabel  proxi  yaitu  CR,  Leverage  Ratio, DER  dan  AU,  hanya  ukuran  CR  yang tidak dapat menunjukkan bukti yang kuat.

## Rekomendasi
Setelah  melakukan  analisis  dan kajian lebih lanjut dari hasil temuan yang ada,  maka  peneliti  memandang  ada  be-
berapa kelemahan di dalam penelitian ini yang  mungkin  menjadi  kajian  lebih lanjut.  Pertama,  dalam  penelitian  ini belum  terungkap  dengan  baik  terutama perusahaan  yang  memperoleh  sokongan politik  informal  karena  sulitnya  men- deteksi  kedekatan  antara  pengusaha  dan penguasa.  Terkadang  orang-orang  yang berada  di  dalam  PARPOL  tidak  meng- gunakan  namanya  di  dalam  perusahaan. Ke-dua  hasil  penelitian  ini  belum  meng- kaji  pembanding  perusahaan  yang  tidak ada kaitannya dengan sokongan politik.

## DAFTAR PUSTAKA
Baum, C.F. 2008. Political Patroneage in Ukrainian Banking . JEL classification:
G32,  G38.  fmwww.bc.edu/ec/baum. php-25k.
Bancel,  F.,  Mittoo,  U.R.    2003. The Determinants  of  Capital  Structure Choice: A Survey of European Firms . JEL Classification: G32, G15, F23. Faccio,  M.  2006.  “Politically  connected firms”. American  Economic  Review .
Vol. 96, No.1, pp.369–386.
Faccio,  M.,  Masulis,  R.  W.  and McConnell,  J.  J.  2006.  “Political connections  and  corporate  bailouts”.
Journal  of Finance .   Vol.  61,  No.  6, pp.2597–2635.
Fraser, D. R., Zhang, H. and Derashid, C. 2006.  “Capital  structure  and  political
patronage:  The  case  of  Malaysia”. Journal  of  Banking  &  Finance . Vol.30, No.4, pp.1291–1308. Gomez,  E.T.  2002. Political  Business  in Malaysia:  Political  Business  in  East
Asia . Routlede, London.
Gomez,  E.T.  and  Jomo  K.  S.  1998. Malaysia’s Political Economy: Politics,  Patronage  and  Profits . Cambridge University Press. Cambridge. Hidayat,  S.  2006. Bisnis  dan  Politik  d Tingkat  Lokal:  Pengusaha,  Penguasa dan  Penyelenggaraan  Pemerintahan
Daerah  Pasca  PILKADA .  Pusat
Penelitian  Ekonomi,      Lembaga  Ilmu Penelitian Indonesia, Jakarta.
Johnson, S., Milton., T., 2003. “Cronysim and  Capital  Controls:  Evidence  from Malaysia”. Journal  of  Financial Economics . Vol. 67, pp. 351-382. Novanto,  S.,  2006. Politik  Bisnis  Setya Novanto . http://rafflesia.wwf.or.id/library. Sekaran,  U.  2003. Research  Methods  for Business    A  Skill  Building  Approach. Fouth  edition.  United  States  of America: John Wiley & Sons, Inc. Widoyoko.  2004. Bisnis  Militer  Mencari Legitimasi. Indonesia Corruption Watch. Jakarta.  www.antikorupsi.org/ docs/bukubismil.pdf