## DIALEKTIKA PENERAPAN KEBIJAKAN HUKUM CAP KEIMIGRASIAN DI BANDAR UDARA INTERNASIONAL SOEKARNO HATTA
https://10.0.205.137/jikk.v6i2.476
Submitted: 02-08-2023    Reviewed: 11-08-2023   Published: 05-08-2023
M. Alvi Syahrin ma.syahrin@poltekim.ac.id Politeknik Imigrasi Tony Mirwanto tony.mirwanto@poltekim.ac.id Politeknik Imigrasi Heru Al Zulkifli Aim herualzulkifliaim10@gmail.com Direktorat Jenderal imigrasi
Abstract  (In  English).  The  latest  regulations  regarding  Immigration  Stamps  are regulated  in  Minister  of  Law  and  Human  Rights  Regulation  Number  28  of  2018 concerning  Immigration  Stamps  which  replaces  Minister  of  Law  and  Human  Rights Regulation Number 42 of 2015 concerning Immigration Stamps. With the issuance of Minister of Law and Human Rights Regulation Number 28 of 2018, there has been a change  in  most forms of Immigration  Stamps, which  previously were only in  manual form and  now have electronic stamps. This change  will of course require time to be implemented in its entirety regarding its use in all immigration offices and immigration checkpoints. This research aims to determine the implementation and efforts made in implementing Minister of Law and Human Rights Regulation Number 28 of 2018. This research is empirical normative legal research conducted at the Directorate General of Immigration and the Soekarno Hatta Immigration Checkpoint. Based on the research results, the implementation of the use of the Immigration Stamp at TPI Soekarno Hatta has not yet fully used the Immigration Stamp in accordance with Permenkumham 28 of  2018.  There  is  still  use  of  the  old  design  of  the  Immigration  Stamp  which  is  in accordance with the Minister of Law and Human Rights Regulation Number 42 of 2015. Directorate  General  of  Immigration  and  The  Soekarno  Hatta  Immigration  Office  has made several efforts to accelerate the implementation of Minister of Law and Human Rights Regulation Number 28 of 2018.

## Keywords: Law Policy; Immigration Stamp; International Airport
Abstract  (In  Bahasa).  Peraturan  terbaru  mengenai  Cap  Keimigrasian  diatur  dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 tahun 2018 tentang Cap Keimigrasain yang menggantikan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 42 Tahun 2015 tentang Cap Keimigrasian. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  28  Tahun  2018  tersebut,  terjadi  perubahan sebagian besar bentuk Cap Keimigrasian yang dulunya hanya dalam bentuk manual saja  dan  kini  telah  ada  yang  berbentuk  cap  elektronik.  Perubahan  ini  tentunya memerlukan  waktu  untuk  dapat  diimplementasi  secara  keseluruhan  terkait penggunaannya  di  seluruh  kantor  imigrasi  maupun  tempat  pemeriksaan  imigrasi. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  Implementasi  dan  upaya  yang  dilakukan dalam penerapan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2018.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif  empiris  yang  dilakukan  di Direktorat  Jenderal  Imigrasi  dan  Tempat  Pemeriksaan  Imigrasi  Soekarno  Hatta. Berdasarkan  hasil  penelitian,  pelaksanaan  penggunaan  Cap  Keimigrasian  di  TPI Soekarno  Hatta  belum  sepenuhnya  menggunakan  Cap  Keimigrasian  sesuai Permenkumham 28 Tahun 2018. Masih terdapat nya penggunaan Cap Keimigrasian desain lama yang sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor  42  Tahun  2015.  Direktorat  Jenderal  Imigrasi  dan  Kantor  Imigrasi  Soekarno Hatta  telah  melakukan  beberapa  upaya  dalam  rangka  mempercepat  terlaksananya implementasi  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  28  Tahun 2018.
Keywords : Kebijakan Hukum; Cap Keimigrasian; Bandar Udara Internasional

## 1. INTRODUCTIONS
Indonesia merupakan negara kepulauan, secara geografis terletak di antara dua samudra yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia serta diapit oleh dua benua yaitu  Asia  dan  Australia.  Saat  ini,  tingkat  mobilitas  orang  dari  satu  negara  ke negara lain semakin tinggi dan ramai, begitu pula dengan lalu lintas orang yang masuk dan keluar wilayah Indonesia. Hal ini karena Indonesia memiliki jalur yang strategis dan juga merupakan negara yang kaya dengan sumber daya alamnya, negara  yang  subur  dengan  keanekaragaman  rempah-rempah  yang  dimiliki, negara dengan segala keindahan alamnya sebagai tempat  pariwisata dan lain sebagainya (Supartini dan Khatijah, 2017). Hal ini yang menjadi faktor daya tarik masyarakat dunia datang ke Indonesia, dari sekedar berwisata, mencari nafkah dan  menumpang  hidup  sampai  akhirnya  menetap  untuk  tinggal  di  Indonesia (Hakim, 2015).
Pengaturan mengenai lalu lintas orang yang masuk dan keluar wilayah Indonesia berkaitan dengan keimigrasian. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dijelaskan bahwa Keimigrasian adalah hal ihwal  lalu  lintas  orang  yang  masuk  atau  keluar  wilayah  Indonesia  serta pengawasannya  dalam  rangka  menjaga  tegaknya  kedaulatan  negara.  Fungsi keimigrasian  adalah  bagian  dari  urusan  pemerintahan  negara  dalam memberikan  pelayanan  keimigrasian,  penegakan  hukum,  keamanan  negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat (Hamidi dan Christian, 2021).
Direktorat Jenderal Imigrasi menerapkan prinsip kebijakan selektif, yaitu hanya orang  asing  yang  memberikan  manfaat  serta  tidak  membahayakan  keamanan dan  ketertiban  umum  diperbolehkan  masuk  dan  berada  di  wilayah  Indonesia (Fahroy,  2017).  Dalam  hal  ini,  orang  asing  yang  memperoleh  izin  tinggal  di wilayah  Indonesia  harus  sesuai  dengan  maksud  dan  tujuannya  berada  di Indonesia. Pengawasan terhadap orang asing tidak hanya dilakukan pada saat mereka  masuk,  tetapi  juga  selama  mereka  berada  di  wilayah  Indonesia, termasuk  kegiatannya  (Muhlisa  dan  Roisah,  2020).  Pengawasan  keimigrasian mencakup  penegakan  hukum  keimigrasian,  baik  yang  bersifat  administratif maupun tindak pidana keimigrasian (Indonesia, 2011).
Dalam hal pelayanan dan pengawasan keimigrasian salah satu instrumen yang digunakan  adalah  Cap  Keimigrasian.  Cap  Keimigrasian  adalah  tanda  tertentu berupa  cap  yang  dibubuhkan  pada  dokumen  perjalanan  atau  dokumen keimigrasian  lainnya  sebagai  bentuk  pengesahan  dalam  rangka  pelaksanaan fungsi pelayanan,  pengawasan,  dan/atau  penindakan  keimigrasian  (Indonesia, 2018).  Cap  Keimigrasian  dibuat  dalam  rangka  tertib,  efisien,  efektifitas  serta pengawasan keimigrasian. Sehingga dilakukan penyeragaman dan pengamanan Cap Keimigrasian.
Dalam  perkembangannya,  aturan  mengenai  Cap  Keimigrasian  diatur  dalam suatu  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  (selanjutnya  disebut Permenkumham),  yang  telah  dilakukan  beberapa  kali  perubahan  terkait pengaturan mengenai Cap Keimigrasian tersebut. Peraturan terbaru mengenai Cap  Keimigrasian  diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi
Manusia Nomor 28 tahun 2018 Tentang Cap Keimigrasain (selanjutnya disebut Permenkumham Nomor 28 Tahun 2018) yang menggantikan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 42 Tahun 2015 tentang Cap Keimigrasian (selanjutnya disebut Permenkumham Nomor 42 Tahun 2015).
Dengan  terbitnya  Permenkumham  Nomor  28  Tahun  2018  tersebut,  terjadi perubahan sebagian besar bentuk Cap Keimigrasian yang dulunya hanya dalam bentuk manual saja dan kini telah ada yang berbentuk cap elektronik. Perubahan ini tentunya memerlukan waktu untuk dapat di implementasi secara keseluruhan terkait  penggunaannya  di  seluruh  Kantor  Imigrasi  (selanjutnya  disebut  Kanim) maupun Tempat Pemeriksaan Imigrasi (selanjutnya disebut TPI) .
Pasal 24 Permenkumham Nomor 28 Tahun 2018, dijelaskan bahwa pada saat Peraturan  Menteri  ini  mulai  berlaku,  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia  Nomor  42  Tahun  2015  tentang  Cap  Keimigrasian  dicabut  dan dinyatakan tidak berlaku. Kemudian pada Pasal 25 Permenkumham Nomor 28 Tahun 2018, dijelaskan bahwa Peraturan Menteri tersebut mulai berlaku 180 hari terhitung  sejak  tanggal  diundangkan.  Peraturan  Menteri  tersebut  diundangkan pada tanggal 19 September 2018 yang artinya Peraturan Menteri tersebut mulai berlaku dan harus dijalankan pada tanggal 17 maret 2019 dan Permenkumham Nomor 42 Tahun 2015 sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
Menindaklanjuti  hal  tersebut,  pada  tanggal  29  Maret  2019  Direktorat  Jenderal Imigrasi  mengeluarkan  surat  yang  ditujukan  kepada  Kepala  Kantor  Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di seluruh Indonesia. Permenkumham Nomor 28 Tahun 2018, menyatakan bahwa untuk pelaksanaan Cap Keimigrasian tersebut secara  operasional  memerlukan  kesiapan  implementasi  kesisteman  serta pengadaan  dan  pendistribusian  cap  dan  stiker  desain  baru.  Pengadaan  stiker telah dilaksanakan namun belum dapat didistribusikan oleh karena masih dalam proses  manajemen  dokumen  keimigrasian.  Sehubungan  dengan  hal  tersebut memerintahakan  kepada  seluruh  Kepala  Kantor  Imigrasi  untuk  melaksanakan pemeriksaan keimigrasian dan penerbitan izin tinggal dengan menggunakan Cap Keimigrasian desain lama.
Berdasarkan  surat  tersebut,  pemeriksaan  keimigrasian  dan  penerbitan  izin tinggal  masih  menggunakan  Cap  Keimigrasian  berdasarkan  Permenkumham Nomor 42 Tahun 2015 yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Hal ini  tentunya  akan  menimbulkan  dampak  memberikan  ketidakpastian  hukum kepada masyarakat dan dapat dinyatakan bahwa peristiwa hukum yang timbul dari penggunaan cap tersebut dapat dikatakan batal demi hukum karena masih menggunakan dasar hukum yang sudah tidak berlaku lagi.
Kepala Seksi TPI Bandar Udara Direktorat Jenderal Imigrasi menyatakan bahwa:
Saat  ini  Cap  Keimigrasian  yang  digunakan  di  tempat  pemeriksaan  imigrasi sesuai dengan Permenkumham Nomor 28 Tahun 2018 berupa cap manual dan cap  elektronik.  Untuk  cap  manual  yang  digunakan  saat  ini  telah  disesuaikan dengan  ketentuan  pada  Permenkumham  Nomor  28  Tahun  2018  sedangkan untuk  penggunaan  cap  elektorniknya  baru  di  5  (lima)  tempat  pemeriksaan imigrasi  yaitu  TPI  Soekarno  Hatta,  TPI  Kualanamu,  TPI  Juanda,  TPI  I  Gusti Ngurah  Rai  dan  TPI  Batam  Centre.  Penggunaan  cap  elektronik  juga  masih sebatas  untuk  pemberian  tanda  masuk  bagi  tenaga  kerja  asing  yang  masuk menggunakan  visa  tinggal  terbatas  dengan  maksud  bekerja.  Sedangkan pemberian  tanda  masuk  yang  lainnya  masih  menggunakan  cap  keimigraisan
sesuai ketentuan Permenkumham Nomor 42 Tahun 2015.
Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian  ini  adalah  (1)  bagaimana  pelaksanaan  Permenkumham  Nomor  28 Tahun 2018?;  (2) Bagaimana upaya yang dilakukan dalam rangka percepatan pelaksanaan Permenkumham Nomor 28 Tahun 2018?

## 2. METHOD
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  normatif-empiris. Penelitian  hukum  normatif  dapat  disebut  sebagai  penelitian  hukum  doktrinal. Dalam penelitian ini, hukum dianggap dan dikonsepkan seperti yang terdapat di dalam  peraturan  perundang-undangan  (law  in  book)  atau  hukum  yang dikonsepkan  sebagai  norma  atau  kaidah  dan  dianggap  pantas  serta  dijadikan acuan oleh masyarakat untuk berprilaku dalam kehidupan bermasyarakat. Law in  book  adalah  hukum  yang  seharusnya  berjalan  sesuai  harapan,  keduanya sering berbeda, artinya hukum dalam buku sering berbeda dengan hukum dalam kehidupan  masyarakat.  Sedangkan  penelitian  hukum  empiris  adalah  sebuah metode penelitian hukum yang digunakan untuk melihat secara nyata bagaimana hukum bekerja dimasyarakat (Efendi & Ibrahim, 2016).
Jadi  penelitian  hukum  normatif-empiris  adalah  penelitian  yang  mengkaji pelaksanaan  atau  implementasi  ketentuan  hukum  secara  faktual  yang  terjadi pada  masyarakat.  Penelitian  ini  menyangkut  tentang  bagaimana  implementasi Permenkumham Nomor 28 Tahun 2018 dan upaya yang dilakukan dalam rangka percepatan implementasinya.

## 3. RESERCH

## A.  Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Cap Keimigrasian

## 1.  Perubahan Cap Keimigrasian
Berdasarkan  wawancara  dengan  Kepala  Seksi  TPI  Pelabuhan  Laut Direktorat  Jenderal  Imigrasi  dan  Kepala  Subbagian  Peraturan  Perundang- Undangan dan Kelembagaan Direktorat Jenderal Imigrasi, diketahui bahwa latar belakang  dilakukannya  perubahan  Permenkumham  Nomor  42  Tahun  2015 menjadi Permenkumham Nomor 28 Tahun 2018, yaitu:
a.  Fakta di Lapangan
b.  Permasalahan
1)  Sering  terjadi  kesalahan  penerapan  Cap  Keimigrasian  di  dokumen perjalanan penumpang;
2)  Waktu pemeriksaan yang tidak efisien;
3)  Kemungkinan      penambahan      terbaru      cap  baru  lainnya,  sebagai bentuk implementasi kebijakan baru.
Jenis cap tanda masuk dan tanda keluar untuk pemeriksaan keimigrasian bagi  orang  yang  masuk  dan  keluar  wilayah  Indonesia  dirasakan  masih  terlalu banyak,  sehingga  dalam  rangka  meningkatkan  efektifitas  dan  efisiensi  tugas perlu menyederhanakan jenis dan redaksi cap (Putranto, et.al., 2018). Selain itu, untuk memudahkan pengawasan keimigrasian perlu dilakukan perubahan tanda masuk  dalam  bentuk  stiker  untuk  menampilkan  data  keimigrasian  yang terintegrasi dengan sistem informasi manajemen keimigrasian.
Hal  inilah  yang  mendasari  dilakukannya  perubahan  Peraturan  Menteri Hukum  dan  HAM  Nomor  42  Tahun  2015  tentang  Cap  Keimigrasian  menjadi Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM  Nomor  28  Tahun  2018  tentang  Cap Keimigrasian.

## 2.  Jenis Cap Keimigraisan
Jenis Cap Keimigrasian terdiri atas:
a.  Cap Tanda Masuk;
b.  Cap Tanda Keluar;
c.  Cap Penolakan Izin Masuk;
d.  Cap yang digunakan untuk Pelayanan Izin Tinggal; dan
e.  Cap yang digunakan untuk Penindakan Keimigrasian.
Berikut  penjelasan  mengenai  Cap  Keimigrasian  yang  digunakan  dalam pemeriksaan keimigrasian di TPI:
a.  Cap Tanda Masuk
Terdiri atas:
1)  Cap Tanda Masuk Manual
Tanda Masuk untuk warga negara Indonesia, anak berkewarganegaraan ganda,  awak  alat  angkut,  pemegang  izin  masuk  kembali,  orang  asing pemegang  pas  lintas  batas,  orang  asing  pemegang  visa  dinas/diplomatik, dan orang asing yang masuk wilayah indonesia dalam keadaan darurat.
2)  Cap Tanda Masuk Elektronik
a)  Tanda Masuk dan Izin Tinggal subjek bebas visa kunjungan;
b)  Tanda Masuk dan Izin Tinggal pemegang visa kunjungan;
c)  Tanda Masuk dan Izin Tinggal pemegang visa kunjungan saat kedatangan;
d)  Tanda  Masuk  dan  Izin  Tinggal  pemegang  kartu  perjalanan  pebisnis Asia Pacific Economic Cooperation (APEC);
e)  Tanda Masuk dan Izin Tinggal pemegang visa tinggal terbatas;
f)  Tanda Masuk dan Izin Tinggal pemegang visa terbatas saat kedatangan;
g)  Tanda Masuk visa tinggal terbatas saat kedatangan yang juga berlaku sebagai izin masuk kembali;
h)  Tanda Masuk visa tinggal terbatas (dengan izin masuk kembali bagi tenaga kerja asing);
i)  Tanda Masuk dan Izin Tinggal pemegang visa terbatas kemudahan bekerja saat berlibur;
j)  Tanda Masuk dan Izin Tinggal subjek bebas visa kunjungan diplomatik atau dinas.
Tabel 1. Cap Tanda Masuk dalam Tempat Pemeriksaan Imigrasi No Cap Tanda Masuk Manual Cap Tanda Masuk Elektronik 1 Warga negara Indonesia Bebas Visa Kunjungan (BVK) 2 Anak berkewarganegaraan ganda Visa Kunjungan 3 Awak alat angkut Visa Kunjungan Saat Kedatangan (VKSK) 4 Orang asing pemegang izin tinggal dinas atau diplomatic Kartu Perjalanan Pebisnis Asia Pacific 5 Pemegang izin masuk kembali Visa tinggal terbatas 6  Orang asing pemegang pas lintas batas Visa tinggal terbatas saat kedatangan 7 Orang asing yang masuk wilayah Indonesia dalam keadaan darurat Visa tinggal terbatas saat kedatangan yang juga berlaku sebagai izin masuk kembali 8 - Visa tinggal tebatas saat kedatangan bagi tenaga kerja asing 9 - Visa tinggal terbatas kemudahan bekerja saat berlibur 10 - Bebas visa kunjungan pemegang paspor diplomatik atau dinas 11 - Visa dinas atau diplomatik
b.  Cap Tanda Keluar
Cap  Tanda  Keluar  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  2  huruf  b diperuntukan  bagi  Warga  Negara  Indonesia  (WNI)  dan  orang  asing  yang memenuhi persyaratan untuk meninggalkan wilayah Indonesia.
c.  Cap Penolakan Izin Masuk
1)  Cap  penolakan  izin  masuk  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  2 huruf  c  dibubuhkan  sebagai  tanda  penolakan  masuk  kepada  Orang Asing yang:
a)  Namanya tercantum dalam daftar penangkalan;
b)  Tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku;
c)  Memiliki dokumen keimigrasian yang palsu;
d)  Tidak memiliki Visa, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa;
e)  Telah memberi keterangan yang tidak benar dalam memperoleh Visa;
f)  Menderita penyakit menular yang membahayakan kesehatan umum;
g)  Terlibat kejahatan Internasional dan tindak pidana transnasional yang terorganisasi;
h)  Termasuk dalam daftar pencarian orang untuk ditangkap dari suatu negara asing;
i)  Terlibat dalam kegiatan makar terhadap Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
j)  Termasuk dalam jaringan praktik atau kegiatan prostitusi, perdagangan orang, dan penyelundupan manusia.
Cap penolakan izin masuk sebagai tanda penolakan masuk kepada orang asing.

## 3.  Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor
28  Tahun  2018  Tentang  Cap  Keimigrasian  di  Tempat  Pemeriksaan Imigrasi Soekarno Hatta
Implementasi merupakan tahapan yang paling menentukan. Hal ini diperkuat oleh  pernyataan  Edwards  yang  mengatakan  “ without  effective ”(dengan  tidak efektif).  Implementasi  kebijakan  publik  merupakan  salah  satu  komponen  dari keseluruhan proses kebijakan publik yang terjadi (Rini Hadiyanti, 2013).
Permenkumham  Nomor  28  Tahun  2018  telah  diundangkan  pada  tangal 19  September  2018  menggantikan  Permenkumham  Nomor  42  Tahun  2015. Berdasarkan pasal 25 Permenkumham Nomor 28 Tahun 2018, Permenkumham ini mulai berlaku 180 hari sejak tanggal diundangkan yaitu pada tanggal 17 Maret 2019.  Untuk  melihat  implementasi  Permenkumham  Nomor  28  Tahun  2018  di Kanim Soekarno Hatta, berdasarkan teori Soerjono Soekanto.
Masalah  pokok  penegakan  hukum  dalam  hal  ini  pengimplementasian Permenkumham Nomor 28 Tahun 2018 sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang  mungkin  mempengaruhinya.  Faktor-faktor  tersebut  mempunyai  arti  yang netral,  sehingga  dampak  positif  atau  negatifnya  terletak  pada  faktor-faktor tersebut.  Menurut  Soerjono  Soekanto  bahwa  faktor-faktor  tersebut  ada  lima, yaitu (Siregar, 2018):
a.  Hukum itu sendiri, dibatasi pada undang-undang saja;
b.  Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
c.  Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
d.  Masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
e.  Kebudayaan, yakni hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.
Dari kelima faktor tersebut dalam penelitian ini berfokus pada dua faktor, yaitu  hukum  itu  sendiri  dan  sarana  atau  fasilitas  yang  mendukung  dikaitkan dengan implementasi Permenkumham Nomor 28 Tahun 2018 di TPI Soekarno Hatta.
a.  Hukum itu Sendiri
Berdasarkan  konsideran  dalam  Permenkuham  Nomor  28  Tahun  2018 dijelaskan bahwa pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan  Permenkumham  ini  yaitu  untuk  meningkatkan  efektivitas  dan efisiensi pemeriksaan keimigrasian bagi orang yang masuk dan keluar wilayah Indonesia,  perlu  melakukan  penyesuaian  Cap  Keimigrasian  serta  untuk memudahkan  pengawasan  keimigrasian  perlu  dilakukan  perubahan  tanda masuk  dalam  bentuk  stiker  untuk  menampilkan  data  keimigrasian  yang terintegrasi dengan sistem informasi manajemen keimigrasian.
Sehingga  dengan  terbitnya  Permenkumham  Nomor  28  Tahun  2018, terjadilah  perubahan  bentuk  Cap  Keimigrasian  yang  digunakan  dari  yang dulunya hanya dalam bentuk manual saja dan kini telah ada yang berbentuk cap  elektronik.  Perubahan  ini  tentunya  memerlukan  waktu  untuk  dapat  di implementasi secara keseluruhan terkait penggunaannya.
Pasal  25  Permenkumham  Nomor  28  Tahun  2018,  dijelaskan  bahwa Peraturan  Menteri  tersebut  mulai  berlaku  180  (seratus  delapan  puluh)  hari terhitung sejak tanggal diundangkan. Peraturan Menteri tersebut diundangkan pada  tanggal  19  September  2018  yang  artinya  Peraturan  Menteri  tersebut mulai  berlaku  dan  harus  dijalankan  pada  tanggal  17  maret  2019  dan Permenkumham Nomor 42 Tahun 2015 sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
Tetapi  pada  tanggal  29  Maret  2019,  Direktur  Lalu  Lintas  Keimigrasian melalui  surat  Nomor  IMI.2-UM.01.01-5.0882  perihal  Pelaksanaan  Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Cap Keimigrasian, menyampaikan beberapa hal, diantaranya:
1)  Untuk pelaksaanan Cap Keimigrasian secara operasional memerlukan kesiapan implementasi kesisteman serta pengadaan dan pendistribusian cap dan stiker desain baru;
2)  Kesisteman  masih  dalam  tahapan  implementasi  meliputi  konfigurasi, instalasi dan pelatihan;
3)  Pengadaan cap desain baru telah dilaksanakan dan didistribusikan;
4)  Pengadaan stiker telah dilaksanakan namun belum dapat didistribusikan oleh karena masih dalam proses manajemen dokumen keimigrasian;
5)  Sehingga  memerintahkan  kepada  kepala  Kantor  Imigrasi  untuk melaksanakan  pemeriksaan  keimigrasian  dan  penerbitan  izin  tinggal dengan menggunakan Cap Keimigrasian desain lama.
Selanjutnya pada tanggal 03 Juli 2019, Direktur Lalu Lintas Keimigrasian
melalui surat Nomor IMI.2-UM.01.01-5.2209 perihal Penggunaan Cap Desain Baru  sebagai  Implementasi  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM  Nomor  28 Tahun  2018  Tentang  Cap  Keimigrasian,  menyampaikan  beberapa  hal, diantaranya:
1)  Untuk pelaksaanan Cap Keimigrasian secara operasional memerlukan kesiapan  implementasi  kesisteman  yang  masih  dalam  tahapan konfigurasi, instalasi dan pelatihan;
2)  Berdasarkan laporan dari beberapa Kanim yang membawahi TPI, cap manual desain  lama telah banyak yang rusak sehingga menghambat proses pelayanan keimigrasian di TPI dan telah didistribusikannya cap desain baru;
3)  Sehingga  memerintahkan  kepada  kepala  Kantor  Imigrasi  untuk melaksanakan  pemeriksaan  keimigrasian  dengan  menggunakan  Cap Keimigrasian manual desain baru sebagai bentuk pengimplementasian sebahagian Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2018 tentang  Cap  Keimigrasian,  sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan Menteri  Hukum  dan  HAM  Nomor  28  Tahun  2018  tentang  Cap Keimigrasian:
a)  Pasal 3 yang mengatur tentang:
ayat (1): Cap Tanda Masuk Manual diperuntukan bagi: -  warga negara Indonesia; -  anak berkewarganegaraan ganda;
-  awak alat angkut;
-  orang asing pemegang izin tinggal dinas atau diplomatic;
-  pemegang izin masuk kembali;
-  orang asing pemegang pas lintas batas; atau
-  orang  asing  yang  masuk  wilayah  Indonesia  dalam  keadaan darurat.
ayat (2): orang asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g yaitu orang asing pada alat angkut yang berlabuh atau mendarat di wilayah Indonesia:
-  dalam  rangka  bantuan  kemanusiaan  pada  daerah  bencana alam di wilayah Indonesia; atau
-  karena alat angkutnya mengalami kerusakan mesin atau cuaca buruk,  sedangkan  alat  angkutnya  tidak  bermaksud  untuk berlabuh atau mendarat di wilayah Indonesia.
b) Pasal 7 yang berbunyi “Cap Tanda Keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diperuntukan bagi Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memenuhi persyaratan untuk meninggalkan wilayah Indonesia”.
4)  Perkembangan lebih  lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum  dan  HAM  Nomor  28  Tahun  2018  tentang  Cap  Keimigrasian akan disampaikan kembali pada kesempatan pertama berikutnya.
Dapat  dilihat  bahwa,  adanya  kebijakan  atau  perintah  yang  tidak konsisten yang dikeluarkan oleh pembuat kebijakan dalam hal ini Direktorat Jenderal  Imigrasi,  sehingga  menyebabkan  sampai  saat  ini  implementasi
Permenkumham Nomor 28 Tahun 2018 belum berjalan dengan baik. Tanda masuk  yang  seharusnya  menggunakan  cap  elektronik  tetapi  karena pengimplementasiannya belum dapat dilaksanakan sepenuhnya sehingga masih menggunakan cap manual yang sesuai Permenkumham Nomor 42 Tahun  2015.  Untuk  penggunaan  cap  elektronik,  hanya  diberikan  kepada orang asing yang masuk ke Indonesia sebagai tenaga kerja asing dengan menggunakan visa tinggal terbatas indeks 312.
Hal  ini  juga  sesuai  dengan  yang  disampaikan  oleh  Kepala Subbagian Peraturan Perundang-Undangan dan Kelembagaan Direktorat Jenderal Imigrasi yang menyatakan bahwa:
Peraturan Permenkuham 28 tahun 2018 berlaku sejak diundangkan, tapi karena memang ini berlaku 180 hari sejak diundangkan, per 17 Maret  2019  seharusnya  sudah  berjalan.  Jadi  cap  yang  digunakan oleh  rekan-rekan  kita  cap  manual  dan  yang  sudah  dicabut  di Permenkuham  42  tahun  2015  itu  seharusnya  dianggap  tidak  sah. Karena harusnya semua sesuai dengan Permenkumham Nomor 28 Tahun  2018.  Jika  ada  yang  menggugat  tantang  hal  itu,  maka  kita pasti  akan  kalah  secara  normatif  maupun  legalitas.  Ketika Permenkumham  Nomor  28  Tahun  2018  itu  menyatakan  sejak  180 hari Permenkumham ini diterbitkan sudah semuanya menggunakan cap tanda masuk, tanda keluar, dan semua Cap Keimigrasian yang semua  tertera  di  Permenkumham  ini,  maka  kita  wajib  sebenarnya untuk  menarik  semua  Cap  Keimigrasian  yang  tertera  di Permenkuham  42  tahun  2015.  Secara  normatif  tanda  masuk  yang digunakan dengan menggunakan Cap Keimigrasian
Permenkumham 42 tahun 2015 dianggap tidak sah.
Hal ini tentu tidak sejalan dengan salah satu Tujuan Hukum menurut Gustav  Radburch,  yaitu  memberi  kepastian  hukum.  Kepastian  hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif (Julyano & Sulistyawan, 2019).
b.  Sarana atau Fasilitas yang Mendukung
Sumber daya memiliki peran penting dalam implementasi suatu kebijakan seperti yang disampaikan oleh Hessel, (sebagai komando implementasi mungkin  ditransmisikan  secara  akurat,  jelas,  dan  konsisten,  namun  jika para  pelaksana  kebijakan  kekurangan  sumber  daya  yang  perlu  untuk menjalankan kebijakan, implementasi adalah mungkin menjadi efektif (Nur dan Guntur, 2019).
Berdasarkan  hasil  observasi  ke  TPI  Soekarno  Hatta  pada  tanggal  31 Agustus  2020  dan  tanggal  2  September  2020,  untuk  penggunaan  cap elektronik  masih  sebatas  untuk  peneraan  tanda  masuk  kepada  orang asing  yang  masuk  ke  Indonesia  sebagai  tenaga  kerja  asing  dengan menggunakan  visa  tinggal  terbatas  indeks  312.  Terhadap  para  tenaga
kerja  asing  ini,  untuk  proses  pemeriksaannya  dibedakan,  tidak  melalui konter pemeriksaan pada umumnya. Tetapi telah disediakan suatu konter khusus untuk proses pemeriksaannya (Jerold, et.al., 2019).
Berikut  terlampir daftar inventaris Perangkat Simkim yang dimiliki oleh TPI Soekarno Hatta.
Tabel 2. Daftar Inventaris Komputer di TPI Soekarno-Hatta No Tipe Kondisi Status/Tahun Pengadaan Jumlah 1  Lenovo Thinkcenter  Baik BMN 2019 38 2  HP Slimline Desktop  Baik  Angkasa Pura 54
Sumber: TPI Soekarno-Hatta,2020
Tabel 3.

## Daftar Inventaris Perangkat Biometrik, Printer, dan MRTD
No Nama Perangkat  Merk  Kondisi Status/Tahun Pengadaan Jumlah 1 Conference Cam Logitech  Baik BMN 2019 20 2 Finger Scanner Columbo  Baik BMN 2019 21 3 Printer Thermal Zebra Baik BMN 2019 19 4 Passport Reader Gemalto  Baik BMN 2019 5 Sumber: TPI Soekarno-Hatta,2020
Berdasarkan  data  di  atas  dan  dari  hasil  obeservasi,  sarana  dan prasarana  yang  tersedia  di  TPI  sudah  hampir  sepenuhnya  terpenuhi. Fasilitas-fasilitas tersebut, selain disediakan oleh pengelola bandara yaitu PT  Angkasa  Pura  II,  namun  juga  disediakan  oleh  Direktorat  Jenderal Imigrasi.
Terutama fasilitas yang menunjang implementasi
Permenkumham 28  Tahun  2018  seperti  komputer,  perangkat  biometrik, thermal printer , dan MRTD.
B. Upaya  yang  Dilakukan  Dalam  Rangka  Percepatan  Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Cap Keimigrasian
Seperti yang telah dijelaskan pada landasan teori, menurut George Edward III, implementasi adalah proses yang sangat penting karena seberapa baiknya suatu kebijakan dilaksanakan bila tidak dipersiapkan dan direncanakan dengan baik  implementasinya,  maka  tujuan  dari  kebijakan  publik  tersebut  tidak  akan terwujud (Setyawan, et.al., 2021).
Implementasi kebijakan merupakan suatu kegiatan yang kompleks dengan begitu  banyak  faktor  yang  mempengaruhi  keberhasilan  suatu  implementasi kebijakan.  Seperti  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya  bahwa  implementasi Permenkumham  Nomor  28  Tahun  2018  belum  berjalan  sepenuhnya.  Belum semua jenis Cap Keimigrasian yang digunakan di TPI Soekarno- Hatta saat ini sesuai  dengan  ketentuan  dalam  Permenkumham  tersebut.  Sehingga  perlu dilakukan upaya percapatan implementasi Permenkumham tersebut.
Dari  sisi  Direktorat  Jenderal  Imigrasi  selaku  pemangku  kebijakan,  Kepala Seksi TPI Pelabuhan Laut Direktorat Jenderal Imigrasi, menyatakan bahwa:
Saat ini untuk pengimplementasian Permenkumham Nomor 28 Tahun 2018 masih dilakukan sebagain, yang artinya belum semua cap yang digunakan sesuai  dengan  Permenkumham  tersebut,  khususnya  cap  tanda  masuk elektronik.  Untuk  pengimplementasi  Permenkuham  28  Tahun  2018  agak sedikit terhambat karena diawali dengan pengadaan cap yang memang tidak siap, dan kami harus memastikan pendistribusian cap dan perangkatnya ke semua  Kanim  dan  TPI  penumpang  baik  udara  maupun  laut.  Selanjutnya upaya yang dilakukan untuk mempercepat pengimplementasian Permenkumham ini yaitu pertama, dengan memastikan bahwa semua kanim maupun  TPI  telah  menerima  cap, thermal  printer ,  bcm  mobile,  dan  stiker kedatangan.  Kemudian  akan  diterbitkan  surat  untuk  mengehentikan penggunaan  semua  Cap  Keimigrasian  yang  lama  dan  pemusnahann  cap yang  lama  serta  pengimplementasian  Cap  Keimigrasian  sesuai  ketentuan dalam  Permenkumham  Nomor  28  Tahun  2018.  Untuk  pemusnahannya Subdirektorat  TPI  harus  mengadakan  rapat  dengan  bagian  BMN,  dan dipastikan mekanisme untuk pemusnahan cap nya, akan ditarik ke direktorat atau  pemusnahannya  dilakukan  oleh  Kanim  masing-masing.  Dan berdasarkan hasil monitoring Subdirektorat TPI,  sudah semua TPI dengan konter  fix  terpasang thermal  printer .  Dan  telah  dibuat  tabel  kesiapan pengimplementasian  Cap  sesuai  Permenkumham  28  Tahun  2018  di  TPI, namun dikarekan banyaknya kegiatan serta kondisi pandemi saat ini, maka hal ini belum dapat terlaksana.
Dari  penjelasan  tersebut,  dalam  rangka  upaya  percepatan  implementasi Permenkumham  Nomor  28  Tahun  2018  sesuai  dengan  pendekatan implementasi  kebijakan  yang  bersifat  “dari  atas  ke  bawah”  ( top-down perspective ) yang dikembangkan oleh George C. Edward III. Pendekatan ini lebih fokus pada tugas birokrasi untuk melaksanakan kebijakan yang telah diputuskan secara  politik.  Implementasi  kebijakan  dilihat  dari  sejauhmana  tindakan  para pelaksana (administrator dan birokrat) sesuai dengan prosedur serta tujuan yang telah  digariskan  oleh  para  pembuat  kebijakan  di  tingkat  pusat  (Subadi,  2013). Sehingga  Implementasi  Permenkumham  akan  dapat  dilaksanakan  sepenuhya jika  Direktorat  Jenderal  Imigrasi  selaku  pemangku  kebijakan  segera mengeluarkan  surat  perihal  implementasi  Cap  Keimigrasian  di  Tempat Pemeriksaan Imigrasi berdasarkan Permenkumham Nomor 28 Tahun 2018. Dan para pelaksana kebijakan dalam hal ini TPI Soekarno-Hatta dapat melaksanakan sepenuhnya pengimplementasian Permenkumham Nomor 28 Tahun 2018.
Selain itu, beberapa upaya yang dilakukan oleh TPI  Soekarno-Hatta dalam rangka  percepatan  implementasian  Permenkumham  Nomor  28  Tahun  2018
yaitu:
a.  Melakukan sosialisasi dan arahan kepada semua pegawai di TPI tentang Permenkumham Nomor 28 Tahun 2018;
b.  Menggunakan cap tanda masuk manual, cap tanda keluar, cap penolakan izin masuk dan cap tanda masuk elektronik bagi orang asing yang masuk sebagai  tenaga  kerja  asing  dengan  menggunakan  visa  tinggal  terbatas indeks 312 yang sudah sesuai Permenkumham Nomor 28 Tahun 2018;
c.  Terhadap  orang  asing  yang  masuk  sebagai  tenaga  kerja  asing  dengan menggunakan visa tinggal terbatas indeks 312 telah disediakan ruangan dan konter khusus untuk pelaksanaan pemeriksaan keimigrasiannya;
d.  Telah  menyediakan  perangkat  yang  dibutuhkan  seperti  cap, thermal printer , dan stiker kedatangan

## 4. CONCLUSION
Upaya  yang  dilakukan  oleh  Direktorat  Jenderal  Imigrasi  dalam  rangka percepatan  implementasi  Permenkumham  Nomor  28  Tahun  2018  yaitu melakukan  pengadaan  dan  pendistribuasian  cap  manual  (cap  tanda  masuk manual, cap tanda keluar dan cap penolakan izin masuk) serta perangkat yang dibutuhkan seperti thermal printer dan stiker kedatangan. Selain itu, upaya yang dilakukan  untuk  mempercepat  pengimplementasian  Permenkumham  ini  yaitu pertama, dengan memastikan bahwa semua kanim maupun TPI telah menerima cap,  thermal  printer,  bcm  mobile,  dan  stiker  kedatangan.  Kemudian  akan diterbitkan  surat  untuk  mengehentikan  penggunaan  semua  Cap  Keimigrasian yang  lama  dan  pemusnahann  cap  yang  lama.  Untuk  pemusnahannya Subdirektorat TPI harus mengadakan rapat dengan bagian BMN, dan dipastikan mekanisme  untuk  pemusnahan  cap  nya,  akan  ditarik  ke  direktorat  atau pemusnahannya  dilakukan  oleh  Kanim  masing-masing.  Selain  itu  upaya  yang dilakukan  oleh  TPI  Soekarno-Hatta  dalam  rangka  percepatan  implementasian Permenkumham Nomor 28 Tahun 2018 yaitu melakukan sosialisasi dan arahan kepada semua pegawai di TPI tentang Permenkumham Nomor 28 Tahun 2018, menggunakan cap tanda masuk manual, cap tanda keluar, cap penolakan izin masuk dan cap tanda masuk elektronik bagi orang asing yang masuk sebagai tenaga kerja asing dengan menggunakan visa tinggal terbatas indeks 312 yang sudah  sesuai  Permenkumham  Nomor  28  Tahun  2018,  terhadap  orang  asing yang  masuk  sebagai  tenaga  kerja  asing  dengan  menggunakan  visa  tinggal terbatas  indeks  312  telah  disediakan  ruangan  dan  konter  khusus  untuk pelaksanaan pemeriksaan keimigrasiannya, telah menyediakan perangkat yang dibutuhkan seperti cap, thermal printer, dan stiker kedatangan.

## REFERENCES
Efendi, J., & Ibrahim, J. 2016. Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Kencana.
Fahroy,  C.A.,  2017.  Aspek  Hukum Internasional  Pada  Batas  “Imajiner” Negara. Jurnal Wawasan Yuridika, 1(1), pp.54-63.
Hakim,  R.  I.  A.  L.  2015.  Pengawasan  Izin  Tinggal  Orang  Asing  Oleh  Kantor Imigrasi. Unnes of Law Journal - Jurnal Hukum Universitas Semarang, 4(1), 66 –79.
Hamidi,  J.  and  Christian,  C.,  2021. Hukum  Keimigrasian  bagi  orang  asing  di Indonesia. Sinar Grafika.
Hasil  pengamatan  di  Tempat  Pemeriksaan  Imigrasi  Soekarno-Hatta  pada tanggal 31 Agustus 2020 dan 2 September 2020.
Hasil  wawancara  dengan  Kepala  Seksi  Tempat  Pemeriksaan  Imigrasi  Bandar udara Direktorat Jenderal Imigrasi pada hari Kamis tanggal 22 April 2021.
Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Tempat Pemeriksaan Imigrasi Pelabuhan Laut  Direktorat  Jenderal  Imigrasi  pada  hari  Jumat  tanggal  03  September 2021.
Hasil  wawancara  dengan  Kepala  Subbagian  Peraturan  Perundang-Undangan dan Kelembagaan Direktorat Jenderal Imigrasi pada hari Jumat tanggal 03 September 2021.
Indonesia,  Undang-Undang  tentang  Keimigrasian.  UU  No.  6  Tahun  2011,  LN Tahun 2011 Nomor 52.
Indonesia,  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM  tentang  Cap  Keimigrasian, Permenkumham No. 28 Tahun 2018, LN Tahun 2018 Nomor 1293.
Jerold,  J.,  Suhaidi,  S.  and  Isnaini,  I.  2019.  Upaya  Imigrasi  dalam  Penerapan Sanksi  Pidana  Terhadap  Pengguna  Dokumen  Perjalanan  Palsu. Arbiter: Jurnal Ilmiah Magister Hukum, 1(2), pp.128-136.
Julyano, M., & Sulistyawan, A. Y. 2019. Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum  Melalui  Konstruksi  Penalaran  Positivisme  Hukum.  Jurnal  Crepido, 01(01), 13 –22.
Muhlisa, A.N. and Roisah, K., 2020. Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal Kunjungan Lewat Batas Waktu (Overstay) Pada  Warga  Negara  Asing. Jurnal  Pembangunan  Hukum  Indonesia, 2(2), pp.145-157.
Nur, A.C. and Guntur, M., 2019. Analisis Kebijakan Publik. Makassar: Publisher UNM.
Putranto,  W.A.,  Nareswari,  A.  and  Karomah,  K.,  2018.  Pengelolaan  Arsip Elektronik  Dalam  Proses  Administrasi:  Kesiapan  Dan  Praktek. Jurnal Kearsipan, 13(1), pp.77-90.
Rini Hadiyanti. (2013). Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2003 tentang  Pedoman  Organisasi  Perangkat  Daerah  Pemerintah  Kota Samarinda. EJournal Ilmu Pemerintahan, 1(3), 985 –997.
Setyawan,  D.,  Priantono,  A.  and  Firdausi,  F.,  2021.  George  Edward  III Model. Publicio: Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan dan Sosial, 3(2), pp.9-19. Siregar,  N.F.,  2018.  Efektivitas  Hukum. Al-Razi:  Jurnal  Ilmu  Pengetahuan  dan Kemasyarakatan, 18(2), pp.1-16.
Subadi.  (2013).  Implementasi  Kebijakan  Pelayanan  Haji  pada  Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau. Universitas Terbuka.
Supartini,  S.  and  Khatijah,  S.,  2017.  Dahsuskim  (Kemudahan  Khusus  Keimigrasian), Kontrol  Keimigrasian  Terhadap  Awak  Kapal  Asing  Dan  Tenaga  Ahli  Asing  di Indonesia. Majalah Ilmiah Bahari Jogja, 15(24), pp.23-46.