## NATAPRAJA
Volume 3 Nomor 1 Tahun 2015
Halaman 41-56

## PEREMPUAN DAN PERANNYA DALAM
PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
( WOMEN AND ITS ROLE ON SOCIAL WELFARE DEVELOPMENT )

## Ratih Probosiwi 1

## Abstract
Women  are  seen  as  second  class  citizens.  The  role  of  women  in  development  is often questionable as being unfit and incapable. This paper attempts to analyze the gender is not only limited to the role and activities of men and women, but also their relationship. It  also  examines  women  in  development,  the  role,  position,  and  also  increase  its  role  in development.  This  paper  emphasizes  the  empowerment  of  women  in  development, especially  the  development  of  social  welfare.  Enterprises  group  considered  suitable  for women,  although  potentially  reducing  the  self-power.  This  paper  is  literature  review through  search  of  data  and  information  from  books,  scientific  articles,  journal,  gender- related  laws,  and  policies  that  tie.  It’s  required  gender  mainstreaming  policies  and involved  women  in  development.  This  policy  will  ensure  that  women  are  able  to  survive and carry out its social function properly.
Keywords : Women, Discrimination, Development, and Gender Mainstreaming

## Abstrak
Perempuan  dipandang  sebagai  masyarakat  kelas  dua.  Peran  perempuan  dalam pembangunan seringkali diragukan karena dianggap tidak layak dan tidak mampu. Tulisan ini  mencoba  menganalisis  gender  tidak  hanya  sebatas  peran  dan  kegiatan  antara  laki-laki dan  perempuan,  tapi  juga  hubungan  mereka.  Selain  itu  juga  mengkaji  perempuan  dalam pembangunan, peran, posisi, dan juga peningkatan perannya dalam pembangunan. Tulisan ini  mengedepankan  pemberdayaan  perempuan  dalam  pembangunan,  khususnya pembangunan  kesejahteraan  sosial.  Usaha  kelompok  dinilai  cocok  bagi  perempuan, walaupun berpotensi mengurangi daya diri. Tulisan ini merupakan kajian literatur melalui pencarian  data  dan  informasi  dari  buku,  karangan  ilmiah,  jurnal,  dan  peraturan perundangan terkait gender dan kebijakan yang mengikatnya.  Diperlukan kebijakan yang mengarusutamakan gender dan melibatkan perempuan dalam pembangunan. Kebijakan ini akan  memastikan  perempuan  mampu  bertahan  hidup  dan  menjalankan  fungsi  sosialnya dengan baik.
Kata Kunci : Perempuan, Diskriminasi, Pembangunan dan Pengarusutamaan Gender
1 Peneliti, Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS) Yogyakarta, Kementerian Sosial RI. Email: ratih.probo@depsos.go.id

## PENDAHULUAN
Sejak  sepuluh  tahun  belakangan ini, kata gender telah memasuki perbendaharaan  disetiap  diskusi  dan tulisan  sekitar  perubahan  sosial  dan pembangunan  dunia  ketiga.  Demikian juga  di  Indonesia,  hampir  semua  uraian tentang program pemberdayaan masyarakat  maupun  pembangunan  di kalangan organisasi non-pemerintah diperbincangkan  masalah  gender.  Istilah gender  digunakan  untuk  menjelaskan antara  laki-laki  dan  perempuan.  Misalnya bahwa  perempuan  itu  lemah  lembut, cantik, emosional atau keibuan. Sementara laki-laki dianggap sebagai orang yag kuat, rasional, jantan, perkasa. Ciri dari sifat itu sendiri  merupakan  sifat-sifat  yang  dapat dipertukarkan.  Semua  hal  yang  dapat dipertukarkan  antara  sifat  laki-laki  dan perempuan,  yang bisa berubah dari waktu ke  waktu  serta  berbeda  dari  tempat  yang satu  ke  tempat  yang  lainnya,  maupun berbeda  dari  suatu  kelas  ke  kelas  yang lain, itulah yang kemudian dikenal sebagai konsep  gender.  Istilah  ini  tentu  berbeda dengan  istilah  seks  yang  merupakan perbedaan  jenis  kelamin  secara  bologis yang tidak dapat dipertukarkan.
World  Bank menyebutkan  bahwa kesetaraan  gender  merupakan  persoalan pokok pembangunan yang akan memperkuat  kemampuan  negara  untuk berkembang,  mengurangi  kemiskinan  dan
memerintah secara efektif. Dalam konteks itulah  jika  negara  kita  mau  membangun pemerintahan yang maju setidaknya memperhatikan  masalah  secara  khusus yang  berkaitan  dengan  kesetaraan  gender ( World Bank , 2001). Pelaksanaan otonomi daerah  misalnya,  peraturan  daerah  yang berkaitan  dengan  perempuan  muncul tanpa  komunikasi  dengan  perempuan  itu sendiri  dan  berdampak  negatif  bagi perempuan (Bambang S, 2004). Kebijakan yang sedang hangat diperbincangkan yaitu Perda  larangan  “mengangkang”  bagi perempuan  yang  membonceng  sepeda motor.  Dengan  dalih  kesopanan  dan  nilai agama kebijakan ini dibuat tanpa komunikasi  dengan  pihak  perempuan sebagai  objek  kebijakan.  Lembaga  Studi dan Advokasi Masyarakat (LSAM) bahkan mengemukakan  bahwa setidaknya ada  153  peraturan  daerah  (perda)  yang diskriminatif  kepada  perempuan.  Perda- perda  tersebut  dianggap  bertentangan dengan HAM karena adanya pengekangan terhadap  perempuan  (Armandhanu  & Budiawati, 2013).
Perempuan justru dijadikan sebagai objek sasaran yang tidak menguntungkan  bagi  kemajuan  dirinya. Padahal jika kebijakan yang dibuat adalah kebijakan  yang  berwawasan  gender  maka setiap pelaksanaan program selalu menggunakan indikator atau
pertimbangan  keseimbangan  peran  dan
manfaat bagi laki-laki maupun perempuan,  sejak  tahap  perencanaan, pelaksanaan,  hingga  pemantauan  dan evaluasi.  Dengan  pendekatan  ini  pula setiap  pelaksanaan  program  akan  selalu menunjukkan bentuk kesetaraan, keadilan, demokratis  dan  transparasi  yang  dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan.
World
Summit for Social Development di  Copenhagen  pada  tahun 1995  mengangkat  kesetaraan  gender sebagai strategi untuk pembangunan sosial ekonomi  dan  perlindungan  lingkungan. Pada  tahun  1995, The  Fourth  World Conference  on  Woman ,  di  Beijing, mengungkap  ulang  pentingnya  cara  ini, dengan melukiskan agenda untuk memperkuat status perempuan dan mengadopsi sebuah deklarasi dan landasan  kerja  yang  membidik  untuk mengatasi  rintangan  untuk  mencapai kesetaraan gender, dan menjamin partisipasi  aktif  perempuan  dalam  segala aspek  kehidupan.  Pemerintah  dengan segenap masyarakatnya, dihadapkan dengan  area  kritis  terkait  kesenjangan gender (Jurnal Perempuan, 2011)
Dalam  meningkatkan  kesetaraan gender  dan  peran  perempuan  dalam pembangunan, Indonesia harus menghadapi  banyak  sekali  tantangan. Masyarakat cenderung memandang perempuan  sebagai  masyarakat  kelas  dua,
bahkan  di  lingkungan  keluarga  sekalipun. Anak  laki-laki  dipandang  lebih  baik  dan membanggakan dibandingkan anak perempuan.  Anak  laki-laki  lebih  diberi kesempatan untuk bersekolah dan mengenyam pendidikan dibandingkan anak  perempuan.  Faktor  sosial  budaya masyarakat dan orang tua yang cenderung menggunakan  tenaga  anak  perempuan untuk  membantu  urusan  rumah  tangga sering  berakibat  pada  rendahnya  kinerja akademik  bahkan  putus  sekolah.  Adanya pemikiran  bahwa  menyekolahkan  anak perempuan merupakan investasi  yang sia- sia.  Selain  itu  juga  rendahnya  pendidikan dan  pengetahuan  ibu  tentang  gizi  dan kesehatan  mempenharuhi  pada  tingkat kesehatan  anak,  tingginya  anak  kematian ibu  dan  bayi  disamping  sebabkan  pula oleh kemiskinan.
Pemerintah  harus  mulai  dengan membuat kebijakan yang mengarusutamakan  gender  dan  pelibatan peran  perempuan  dalam  pembangunan. Selama  ini,  tak  dapat  dipungkiri  bahwa peraturan  perundangan  yang  ada  di Indonesia mengalami bias gender. Meskipun  pasal  27  UUD  RI  tahun  1945 menjamin  kesamaan  hak  bagi  seluruh warganegara di hadapan hukum, baik laki- laki  maupun  perempuan,  masih  banyak dijumpai  materi  dan  budaya  hukum  yang diskriminatif  terhadap  perempuan  dan tidak berkeadilan gender.
Dari uraian diatas, diketahui bahwa bagaimanapun zaman telah berkembang;  bagaimanapun  peradaban manusia  telah  meningkat;  bagaimanapun ilmu  dan  pengetahuan  telah  mengalami kemajuan  yang  pesat,  peran  perempuan dalam masyarakat kita masih saja dianggap  sebagai  manusia  kelas  dua, manusia  setelah  laki-laki,  sang  manusia pertama  yang  mempunyai  kekuasaan sangat  besar  dalam  kehidupan.  Sehingga perlu diketahui mengenai peranan perempuan  dalam  pembangunan  dan perkembangan gender
dalam pembangunan.

## METODE
Tulisan  ini  merupakan  kajian literatur  yang  mencoba  mengkaji  literatur mengenai  peranan  perempuan  dalam pembangunan  kesejahteraan  sosial  terkait dengan isu kesenjangan gender yang tetap ada.  Tulisan  ini  memberikan  pemantapan dan  penegasan  tentang  peran  perempuan dalam pembangunan. Melalui literatur dan penelitian  yang  ada,  tulisan  ini  mencoba untuk  menganalisis  gender  tidak  sebatas peran  dan  kegiatan  antara  laki-laki  dan perempuan.  Tulisan  ini  bertujuan  untuk memberikan gambar perkembangan gender  dari  masa  ke  masa,  peranan perempuan  dalam  pembagian  kerja,  dan posisi  perempuan  dalam  pembangunan kesejahteraan  social  dan  juga  diharapkan
dapat  menjadi  titik  tolak  perumusan kebijakan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

## PEMBAHASAN

## WiD, WaD, dan GaD
Selama dua dekade, yakni (1970an-1980an)  ada  tiga  pendekatan terhadap  studi  perempuan.  Yaitu ,  WiD (Women  in  Development),  WaD  (Women and Development) , dan GaD (Gender and Development) (Mosse, 1996).
WiD  approach timbul  pada  awal tahun  1970an  dalam  publikasi  Easter Boserup  tentang Women’s  Role  in Economics Development . Boserup
menganalisis  dampak  perubahan  dari masyarakat  tradisional  ke  masyarakat modern  pada  laki-laki  dan  perempuan. WiD  approach sangat  dipengaruhi  oleh pemikiran teori modernisasi, yang menganggap bahwa keterbelakangan perempuan lebih disebabkan karena faktor individu  itu  sendiri  seperti  pendidikan rendah. Oleh karena itu melalui pendidikan  yang  lebih  baik  akan  dapat meningkatkan  posisi  perempuan  dan mengintegrasikannya dalam proses pembangunan. Pengertian WiD ini kemudian digunakan oleh Women’s Committee  of  Washington  DC ,  dan selanjutnya  banyak  disuarakan  oleh  kaum feminist liberal Amerika ( American Liberal  Feminist ),  yang  memberikan
perhatian pada perlunya perubahan- perubahan  legal  dan  administratif  untuk menjamin agar perempuan dapat berintegrasi  dalam  sistem  pembangunan. Oleh  karena  itu,  fokus  WiD  adalah  para egaliter  dan  penetapan  desain  strategi pembangunan  yang  dapat  mengurangi kerugian  perempuan  di  sektor  produktif dan  mengakhiri  diskriminasi.  (Boserup, 1997)
WiD  ini  menjadi  bagian  dari diskursus  pembangunan  dan  merupakan pendekatan  dominan  bagi  pemecahan persoalan perempuan Dunia Ketiga. Gagasan WiD dianggap satu-satunya jalan guna  memperbaiki  status  dan  nasib berjuta-juta  perempuan  di  Dunia  Ketiga. Namun setelah kurang lebih sepuluh tahun berjalan, banyak orang mulai menyangsikannya  dan  mengajukan  kritik mendasar terhadap konsep WiD. Kritik ini dipelopori  oleh  aliran  feminisme.  WiD dianggap  sebagai  bagian  dari  agenda Dunia Pertama untuk mendominasi Dunia Ketiga.  Konsep  WiD  sendiri  dianggap membawa  bias  feminis  liberal,  kelas menengah kulit putih, yang dianggap tidak memiliki kepentingan pembebasan perempuan.
Agenda  utama  program  WiD adalah bagaimana melibatkan kaum perempuan dalam kegiatan pembangunan. Asumsinya,  penyebab  keterbelakangan
perempuan  adalah  karena  mereka  tidak berpartisipasi dalam pembangunan.
Dengan  cepat  WiD  menjadi  satu- satunya  kebijakan  yang  berkaitan  dengan perempuan di hampir semua negara Dunia Ketiga.  Diskursus  WiD  dimulai  ketika pemerintah  Amerika  mengeluarkan  ” The Percy  Amendment  to  the  1973  Foreign Assistance  Act ”  yang  mencantumkan perlunya  perhatian  terhadap  perempuan dalam pembangunan. Amandemen tersebut  kemudian  mempengaruhi  PBB pada tahun 1974 yang kemudian memproklamirkan International  Decade of  Women (1976-1985).  Dan  sejak  itulah, hampir  serentak,  pemerintah  di  negara Dunia  Ketiga  memasukkan  agenda  WiD dalam  program  pembangunan  mereka. Departemen  urusan  peranan  perempuan pun  menjadi  mode  di  hampir  semua pemerintahan Dunia Ketiga. WiD senantiasa diajukan sebagai jawaban kaum Developmentalism atas kritik kaum feminis  yang  menganggap  pembangunan telah mengabaikan perempuan.
Pada saat WiD lahir, banyak orang telah  menilai  bahwa  gagasan  ini  justru menjinakkan dan mengerangkeng perempuan  Dunia  Ketiga  ketimbang membebaskannya.
Jadi, dapat disimpulkan  bahwa  sesungguhnya  WiD merupakan strategi dan diskursus developmentalism untuk  melanggenggkan dominasi  dan  penindasan  perempuan  di
Dunia  Ketiga,  melalui  upaya  penjinakan
( cooptation )
dan pengekangan ( regulation )  perempuan.  Berarti  pada dasarnya  menghindari  upaya  emansipasi. Oleh  karena  itu,  WiD  diragukan  mampu memacu proses transformasi.
Transformasi sosial yang dimaksud adalah semacam proses penciptaan hubungan yang secara fundamental merupakan sesuatu yang baru dan lebih baik.  Yang dimaksud hubungan disini  adalah  hubungan  ekonomi  yang eksploitatif menuju struktur tanpa eksploitasi,  hubungan  kultur  hegemonik perlu diubah menjadi struktur politik yang nonrepresif,  dari  struktur  gender  yang mendominasi  perempuan  menuju  ke struktur  yang  membebaskan.  Dengan demikian demokratisasi merupakan alternatif  dari  proses  transformasi  sosial. Jika WiD bertujuan memproses persamaan kaum laki-laki dan perempuan, maka  transformasi  gender  merupakan gerakan pembebasan perempuan dan laki- laki  dari  sistem  dan  struktur  yang  tidak adil. Dengan demikian transformasi gender merupakan upaya pembebasan dari segala bentuk penindasan baik itu struktural  maupun  personal,  kelas,  warna kulit  dan  ekonomi  internasional.  Tujuan gerakan transformasi gender tidak sekadar memperbiki status perempuan yang indikatornya  menggunakan  norma  laki-
laki melainkan memperjuangkan martabat dan kekuatan perempuan.
WaD approach timbul pada pertengahan tahun 1970an dan dipengaruhi  oleh neo  marxist  feminist approach .  Fokus  utama  dari  pendekatan ini adalah melihat pada hubungan perempuan  dalam  proses  pembangunan. Proses pembangunan sering menyebabkan marginalisasi kaum perempuan. Ini disebabkan adanya struktur sosial, ekonomi,  dan  politik  yang  tidak  adil  di masyarakat.  Keterbelakangan  perempuan dianggap  akibat  adanya  struktur  yang tidak adil tersebut.
Proses marginalisasi, yang mengakibakan  kemiskinan,  sesungguhnya banyak  sekali  terjadi  dalam  masyarakat dan  negara  yang  menimpa  kaum  laki-laki dan  perempuan,  yang  disebabkan  oleh beberapa kejadian, misalnya penggusuran, bencana  alam,  atau  proses  eksploitasi. Namun  ada  salah  satu  bentuk  pemiskinan atas satu jenis kelamin tertentu, dalam hal ini  perempuan,  disebabkan  oleh  gender. Ada  beberapa  perbedaanjenis  dan  bentuk, tempat dan waktu serta mekanisme proses marginalisasi  kaum  perempuan  karena perbedaan  gender  tersebut.  Dari  segi sumbernya  bisa  berasal  dari  kebijakan pemerintah,  keyakinan,  tafsiran  agma, keyakinan  tradisi  dan  kebiasaan  atau bhkan asumsi ilmu pengetahuan.
Banyak  studi  telah  dilakukan dalam rangka membahas program pembangunan  pemerintah  yang  menjadi sebab  kemiskinan  kaum  perempuan. Misalnya,  program  swa-sembada  pangan atau  revolusi  hijau  ( green  revolution ) secara  ekonomis  telah  menyingkirkan kaum perempuan dari pekerjaannya sehingga  memiskinkan  mereka.  Di  Jawa misalnya,  program  revolusi  hijau  dengan memperkenalkan  jenis  padi  unggul  yang tumbuh  lebih  rendah,  pendekatan  panen dengan sistem tebang menggunakan sabit, tidak memungkinkan lagi penggunaan ani- ani,  padahal  alat  tersebut  melekat  dan digunakan oleh kaum perempuan.
Akibatnya  banyak  kaum  perempuan miskin  di  desa  termarginalisasikan,  yakni semakin  miskin  dan  tersingkir  karena tidak  mendapatkan  pekerjaan  di  sawah pada  musim  panen.  Berarti  revolusi  hijau dirancang tanpa mempertimbangkan aspek gender.
Sedangkan GaD approach muncul pada  tahun  1980an  dan  pendekatan  ini sangat  dipengaruhi  oleh socialist  feminist approach .  Pendekatan  ini  dikenal  sebagai upaya  pemberdayaan  perempuan.  GaD lebih  melihat  perempuan  sebagai  agen perubahan  daripada  objek  yang  pasif dalam  pembangunan.  Oleh  karena  itu, perempuan  harus  mampu  mengorganisir dirinya  dalam proses  pembangunan. Pembangunan  harus  dilihat  sebagai  usaha
untuk  memandirikan  dan  membangun kekuatan internal kaum perempuan. Pendekatan  ini  memiliki  ketegangan antara  kebutuhan  kesadaran  feminis  di satu  pihak  dan  kebutuhan  menjaga integritas  materialisme  Marxisme  dipihak lain,  sehingga  analisis  patriarki  perlu ditambahkan  dalam  analisis mode  of production.
Mereka  mengkritik  asumsi  umum, hubungan  antara  partisipasi  perempuan dalam  ekonomi  memnag  perlu,  namun tidak  selalu  menaikkan  status  perempuan. Rendahnya  tingkat  partisipasi  berkorelasi dengan rendahnya status perempuan.Tetapi  keterlibatan  perempuan justru dianggap menjerumuskan perempuan, karena mereka akan dijadikan budak  ( virtual  slaves ).  Bagi  feminis sosialis meningkatnya partisipasi ekonomi perempuan  lebih  berakibat  pada  peran antagonisme seksual ketimbang status.
Gender berkaitan dengan konstruksi  sosial  terhadap  perempuan  . Masyarakat sering menganggap perempuan  sebagai  kelompok  masyarakat lemah  dan  terbatas  untuk  melakukan pekerjaan-pekerjaan  domestik  atau  rumah tangga. Sedangkan laki-laki sebagai makhluk yang superior dan bertugas untuk urusan-urusan  non  domestik.  Dalam pandangan  tradisi  patriarkhi,  perempuan secara  struktural  berada  di  bawah  laki- laki,  dan  kondisi  ini  secara  struktural  dan
kultural  tidak  menguntungkan  kaum perempuan. Untuk itu, para penganut GaD menekankan perlunya pemberdayaan dalam  diri  perempuan  dan  merubah konstruksi sosial di atas.
Pendekatan  ini  memahami  tujuan pembangunan  bagi  perempuan  dalam pengertian  kemandirian  dan  kekuatan internal, dan sedikit banyak lebih menekankan  pada  pembuatan  undang- undang  yang berkenaan dengan kesamaan antara laki-laki dan perempuan ketimbang pemberdayaan  perempuan  itu  sendiri untuk berusaha mengubah dan mentransformasikan  struktur  yang  sangat bertentangan  dengan  mereka.  Pendekatan ini mengakui perlunya pembuatan undang-undang  yang bersifat mendukung, berpendapat bahwa perkembangan organisasi  perempuan,  yang  mengarah pada  mobilisasi  politik,  peningkatan kesadaran dan pendidikan rakyat, merupakan  syarat  penting  bagi  perubahan sosial yang berkelanjutan.
Gender dan Pembagian Kerja

## Perempuan
Pada  saat  manusia  masih  berpikir dengan  sangat  sederhana,  mereka  belajar dari  apa  yang  mereka  lihat  dalam  hidup. Mereka  membutuhkan  pembagian  kerja untuk  kelangsungan  hidup,  kemudian dimulailah  pembagian  kerja  atas  dasar biologis.  Sejarah  mencatat  bahwa  pada
zaman  ini,  terjadi  pembagian  kerja berdasarkan  jenis  kelamin.  Dari  sini kemudian muncul perbedaan jenis pekerjaan  luar  (publik)  dan  pekerjaan dalam  (domestik).  Tersosialisasi  oleh lingkungan hidupnya, maka hidup perempuan cenderung berkelompok, mengelola  makanan  dan  obat-obatan.  Ini berbeda  dengan  laki-laki  yang  bekerja diluar  dengan  bebas.  Lingkungan  hidup laki-laki mensosialisasikan hidupnya berpindah-pindah.
Ketika  manusia  mulai  mengenal peternakan,  terjadi  perubahan  sistem masyarakat ke arah patriarkhi. Masyarakat patriarkhi adalah masyarakat yang mempunyai rujukan sistem yang berdasarkan  pada  kesepakatan  laki-laki, dimana dalam masyarakat tersebut kondisi perempuan sangat termarginalisasikan dan dipinggirkan melalui kerja-kerja domestik (Nurlian  &  Daulay,  2008).  Peminggiran perempuan  dalam  masyarakat  patriarkhi dilihat  dari  sisi  pola  pembagian  kerja antara  laki-laki  dan  perempuan  terwujud dengan sangat jelas, dimana laki-laki lebih banyak mendominasi sektor publik, sedangkan perempuan pada sektor domestik.  Pekerjaan  yang  dilakukan  oleh perempuan  sangat  sedikit  mendapatkan penghargaan.  Hal  ini  diakibatkan  oleh kontruksi sosial berdasarkan tubuh perempuan dan laki-laki. Pembagian yang tidak  seimbang  ini  banyak  dirasakan  oleh
kaum  perempuan  hingga  melahirkan beban  kerja.  Dengan  demikian,  kondisi kaum perempuan banyak diintimidasi oleh sistem  patriarkhi,  sedangkan  kaum  laki- laki  lebih  banyak  menguasai  pekerjaan disektor publik.
Pembagian kerja berdasarkan gender  adalah  semua  konsep  dan  praktik pada  masyarakat  tertentu  yang  membagi peranan  dan  pekerjaan  berdasarkan  jenis kelamin.  Pembagian  kerja  berdasarkan jenis  kelamin  dapat  dibagi  menjadi  tiga jenis  yaitu  produksi,  reproduksi,  dan komunitas  atau  yang  disebut  juga  tiga peran  gender  ( triple  role )  (Hungu,  2010).
Kerja  produksi  yaitu  semua  pekerjaan yang  berkaitan  dengan  produksi  barang dan  jasa  untuk  mendapatkan  penghasilan. Jenis  pekerjaan  ini  saat  ini  lebih  terbuka, baik itu untuk laki-laki maupun perempuan.  Kerja  reproduksi  adalah pekerjaan yang berkaitan dengan perawatan dan pemeliharaan rumah tangga,  ini  lebih  menunjuk  dan  lebih banyak dilakukan oleh perempuan. Sedangkan kerja komunitas adalah kegiatan  yang  dilakukan  untuk  aktivitas kemasyarakatan
yang dalam pelaksanaannya dapat dilakukan oleh laki- laki maupun perempuan. Dari ketiga jenis pekerjaan tersebut, diketahui bahwa perempuan  berada  pada  ketiga  kotak pekerjaan  tersebut.  Perempuan  ternyata lebih  bebas  dalam  memilih  pekerjaan
walaupun dalam pelaksanaannya seringkali tetap terpinggirkan dan dibatasi.
Analisis gender tidak hanya melihat  perbedaan  peran  dan  kegiatan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga melihat relasi mereka. Dari relasi ini akan nampak  status  perempuan  dan  laki-laki. Analisis ini tidak hanya menanyakan siapa dan  bekerja  apa,  tetapi  juga  siapa  yang mengambil  keputusan  apa,  siapa  yang mendapatkan manfaat, siapa yang menguasai sumber-sumber produksi, siapa yang  mengontrol  kehidupan.  Pembagian kerja  gender  dalah  pola  pembagian  kerja antara pasangan suami istri yang disepakati  bersama,  serta  didasari  oleh sikap  yang  saling  memahami  dan  saling mengerti (Nurlian & Daulay, 2008).
Pada  tahun  2000,  di  Indonesia tercatat  sekitar  71  juta  perempuan  dan  69 juta  laki-laki  yang  berada  dalam  usia kerja, meskipun tingkat partisipasi angkatan  kerja  laki-laki  secara  konsisten melebihi tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan. Pada tahun 2000 juga tercatat baru  51  persen  perempuan  tetapi  84 persen  laki-laki  berusia  15  tahun  ke  atas yang berada dalam angkatan kerja, dengan perempuan  mencakup  38  persen  dari angkatan  kerja  keseluruhan.  Secara  tidak proporsional, tenaga kerja perempuan jauh lebih banyak dijumpai dalam perekonomian  informal  daripada  tenaga kerja laki-laki. Kira-kira 65% dari seluruh
pekerja  dalam  perekonomian  informal adalah  perempuan  (ILO  Jakarta,  2003). Partisipasi  angkatan  kerja  menurut  jenis kelamin dijelaskan pada Tabel 1.
Pengangguran  juga  masalah  yang dihadapi perempuan. Perempuan menghadapi  kendala  yang  lebih  besar daripada  laki-laki  untuk  menemukan pekerjaan. Disamping itu, tingkat pengangguran  di  kalangan  perempuan pada  tingkat  pendidikan  yang  lebih  tinggi relatif lebih besar daripada laki-laki.  Data dari  ILO  (2003)  menunjukkan  bahwa persentasi  perempuan  yang  menganggur sebanyak 42,5% padahal 54% dari pekerja dengan ijazah Diploma I, II, III, dan ijazah akademi  dan  51%  dari  pekerja  lulusan universitas  yang  menganggur  adalah perempuan.
Kesenjangan gender terjadi hingga sampai  tingkat  kabupaten/kota  (BPS  DKI Jakarta,  2013).  Hal  ini  ditunjukkan melalui besaran angka Indeks Pembangunan  Gender  (IPG)  yang  lebih
rendah dibandingkan angka Indeks Pembangunan  Manusia  (IPM)  di  semua kabupaten/kota. Hal ini dapat memberikan gambaran  bahwa  persoalan  kesenjangan
gender  masih  terjadi  di  semua  wilayah. IPG merupakan indeks pencapaian kemampuan  dasar  pembangunan  manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan  ketimpangan  gender.  IPG digunakan  untuk  mengukur  pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM,  namun  lebih  diarahkan  untuk mengungkapkan  ketimpangan  antara  laki- laki dan perempuan.
Berdasarkan Human  Development Report Tahun  2002,  IPG  Indonesia menempati  peringkat  91  dari  173  negara, sedangkan  IPM  berada  di  peringkat  110 dari  173  negara.  Ini  masih  tertinggal dibanding  negara  lain  di ASEAN, misalnya Malaysia, Thailand, dan Filipina yang masing-masing berada pada peringkat  59,  70,  dan  77  untuk  IPM,  dan
pada peringkat  54, 60, dan 63 untuk  IPG. Untuk  itu  diperlukan  kebijakan  dan program  yang  dapat  mengintegrasikan pengalaman,  aspirasi,  kebutuhan,  dan permasalahan  perempuan  dan  laki-laki  ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan,  dan  evaluasi  pada  seluruh kebijakan  dan  program  pembangunan nasional, di samping meningkatkan kualitas hidup perempuan itu sendiri.
Perempuan dan Pembangunan Kesejahteraan Sosial
Dalam  berbagai  kajian,  ditemukan bahwa  masalah  kemiskinan  tidak  saja mengenai  masalah  ketidakadilan  sosial ekonomi, tetapi juga masalah kesenjangan antara laki-laki dan perempuan. Atas dasar itulah, isu kemiskinan kemudian diperluas,  tidak  sekedar  persoalan  teknis atau ekonomi. Dalam program pengentasan kemiskinan, perempuan ditempatkan  sebagai  subjek  sekaligus objek dalam rangka meningkatkan kemampuan,  peranan,  dan  kedudukannya sebagai  penyangga  penghidupan  dan kehidupan  keluarga  serta  berperan  dalam berbagai usaha kesejahteraan sosial.
Kesenjangan  yang  terjadi  antara laki-laki  dan  perempuan  juga  dipengaruhi oleh  faktor  sosial  budaya.  Kesenjangan partisipasi  menurut  jenis  kelamin,  baik program  pemberdayaan  perempuan  rawan
sosial  ekonomi,  keluarga  fakir  miskin, KAT, maupun pemberdayaan anak terlantar  lebih  banyak  dipengaruhi  faktor sosial  budaya  yang  berkembang  di masyarakat  antara  lain  nilai  dan  sikap yang  dianut  oleh  sebagian  besar  warga masyarakat.  Laki-laki  masih  dianggap sebagai  penopang  ekonomi  keluarga  dan pengambil keputusan, sedangkan perempuan  sebagai  ibu  rumah  tangga. Padahal jumlah perempuan sebagai kepala rumah  tangga  juga  menunjukkan  angka yang  tinggi.  Perempuan  sebagai  pribadi memiliki  kesempatan  yang  sama  untuk meningkatkan  kapasitas  terutama  dalam peningkatan kesejahteraan sosialnya.
Dalam rangka meminimalisir kesenjangan antara laki-laki dan perempuan serta
untuk
mengarusutamakan gender dalam pembangunan kesejahteraan sosial, Kementerian Sosial telah merintis berbagai usaha, antara lain:
1. Mengeluarkan  Keputusan  Menteri
Sosial  RI  Nomor  36  tahun  1999 tentang Pola Pendataan Kesejahteraan Sosial terpilah berdasarkan jenis kelamin
2. Membentuk focal  point yang berfungsi memfasilitasi dan membantu pengarusutamaan gender  dalam  sektor  dan  menjadi penanggungjawab bagi kepentingan gender di
unit/kementerian.  Walaupun  tidak SK  yang  dikelyarkan,  namun penunjukan langsung secara informal telah dilakukan
3. Mengeluarkan  SK  Menteri  Sosial
RI Nomor 07/PEGHUK/2002
tentang  Pokja  Pengarusutamaan Gender bidang Kesejahteraan Sosial 4. Mengeluarkan SK Kepala Balatbangsos Nomor 01/PPJ/KSM/I/Tahun 2002 tentang dibentuknya  Tim  Teknis  Pokja Bidang Kesejahteraan Sosial
5. Melakukan  analisis  gender  untuk
Repeta 2003 pada Program Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial dan Pengembangan  Sistem  Informasi Masalah-masalah Sosial.
Di  Indonesia,  kebijakan  yang diambil oleh pemerintah untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender  telah  ditetapkan  melalui  GBHN 1999,  UU  Nomor  25  Tahun  2000  tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas  2000-2004),  dan  dipertegas dalam  instruksi  Presiden  Nomor  9  tahun 2000  tentang  Pengarustamaan  Gender (PUG).  Disamping  itu  beberapa  Undang Undang Lainnya juga mendukung kesetaraan  gender, antara lain UU Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi  mengenai  penghapusan  segala
bentuk diskriminasi  terhadap  perempuan; UU  Nomor  23  tahun  2004  tentang Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga;  dan  UU  Nomor  21  tahun  2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan  Orang.  Pemerintah  juga membuat Rancangan  Undang-Undang Kesetaraan  dan  Keadilan Gender  (RUU KKG) yaitu salah satu RUU yang dibahas dalam Program Legislasi Nasional
(Prolegnas)  2009-2014,  yang  diharapkan mampu menjadi landasan hukum mengenai penetapan dan penyelenggaraan Kesetaraan  dan  Keadilan  Gender  oleh Lembaga Negara di Indonesia.
Kiprah  perempuan  dalam  kegiatan pembangunan  lebih  mengacu  kepada program  yang  sesuai  dengan  tuntutan pembangunan yang tertuang dalam program  kerja  organisasi  yang  harus dikembangkan  sesuai  dengna  komitmen sutau  organisasi  di  tingkat  nasional, regional,  maupun  internasional  yang disusun  untuk  periode  tertentu.  Peranan perempuan  dalam  pembangunan  ditandai dengan  partisipasi  perempuan  dalam mengisi  pembangunan  di  semua  bidang pembangunan.
Keberhasilan kiprah perempuan  dalam  pembangunan  hanya terfokus dalam
“kepentingan kesejahteraan  perempuan”  saja  ( women’s welfare  concerns )  karena  bidang-bidang yang dikembangkan terbatas dalam upaya meningkatkan  kesejahteraan  perempuan
dan  akses  mereka  terhadap  sumber  dan manfaat.  Dengan  demikian  program  yang dilakukan  belum  dinilai  sebagai  ”proses pembangunan  perempuan”  atau  isu pembangunan perempuan. Para ahli justru cenderung menggunakan konsep “ women’s  empowerment ”  yaitu  usaha peningkatan kemampuan perempuan.
Women’s  empowerment terkadang disebut juga sebagai pemberdayaan perempuan.  Pemberdayaan  perempuan mengacu  pada  upaya  aktualisasi  potensi yang sudah dimiliki perempuan.
Pendekatan  pemberdayaan  yang  berpusat pada manusia ( people centered
development ) melandasi wawasan pengelolaan  sumber  daya  lokal  yang menekankan pada teknologi  pembelajaran sosial  dan  strategi  perumusan  program. Kemampuan perempuan perlu ditingkatkan  melalui  penguasaan  ilmu pengetahuan  dan  teknologi,  keterampilan dan  ketahanan  mental  dan  spiritual  agar dapat memanfaatkan kesempatan berperan aktif  di  segala  bidang  termasuk  dalam proses pengambilan keputusan serta mampu menghadapi perubahan di masyarakat  dan  dunia  internasional  (Ayu, 1997).
Pemberdayaan  perempuan  dimulai dari  kesadaran  pribadi  perempuan  itu sendiri.  Setiap  manusia,  tidak  terkecuali perempuan,  diciptakan  dengan  kekuatan pribadi.  Kekuatan  pribadi  dan  kekuatan
kelompok  ini  bila  direfleksikan  dengan baik maka dapat membangkitkan semangat  dari  dalam  diri  kita.  Faktanya, perempuan  Indonesia  dilihat  sebagai investasi  tenaga  pembangunan,  sehingga peran sertanya sangat diharapkan. Dengan demikian,  perempuan  Indonesia  menjadi lebih  berat  tanggung  jawabnya  dalam melaksanakan  pembangunan,  yang  semua keputusannya  hampir  diambil  oleh  laki- laki.
Pemberdayaan perempuan merupakan  bagian  dari  pembangunan sumber  daya  manusia,  dan  ditujukan untuk  meningkatkan  status,  posisi,  dam kondisi  perempuan  agar  dapat  mencapai kemajuan  yang  setara  dengan  laki-laki, serta membangun generasi yang berkualitas.  Pemberdayaan  perempuan merupakan prioritas pembangunan, meliputi  kualitas  hidup  perempuan  di bidang  kesehatan,  pendidikan,  ekonomi dan  politik  yang  selama  ini  masih  rendah dan  rentan  diskriminasi  serta  eksploitasi. Perempuan  pedesaan  yang  dekat  dengan sumber  pangan  dan  budaya,  memegang peran yang penting, yaitu potensinya besar untuk  mendapatkan  alternatif,  menggali nilai-nilai budaya yang dapat melestarikan alam  dan  lingkungan  hidup.  Berbagai kemacetan  di  dunia  modern,  memacu kreativitas  manusia  untuk  mendapatkan jalan  keluar.  Upaya  dilakukan  untuk menemukan  alternatif  dan  potensi  yang
selama  ini  tidak  terpikirkan  sama  sekali. Berbagai  bentuk  eksploitasi  kekayaan alam, atas nama pembangunan, memberikan  berbagai  implikasi  negatif. Sementara  keperempuanan  memberikan kemungkinan untuk eksplorasi, pengembangan dari berbagai cara, sehingga  ideologi  pembangunan  tidak kontraproduktif  dengan  lingkungan  alam itu  sendiri.  Kebijakan  dalam  pelaksanaan sasaran pembangunan perempuan meliputi beberapa hal berikut.
1. Peningkatan  kualitas  perempuan sebagai sumber daya pembangunan 2. Peningkatan kualitas dan perlindungan tenaga kerja perempuan 3. Peningkatan peran ganda perempuan  dalam  keluarga  dan masyarakat 4. Pengembangan  iklim  sosial  dan budaya yang mendukung
kemajuan perempuan
5. Pembinaan kelembagaan dan organisasi perempuan (Ayu,
1997).
Konsep pembangunan
berkelanjutan,  sangat  cocok  untuk  dapat dikembangkan dan dijalankan oleh perempuan.  Kaum  perempuan  dapat membuat  kelompok  untuk  mengkaji informasi  dunia  yang  datangnya  sangat cepat, khususnya dalam menghadapi pasar
bebas, budaya konsumtif akan masuk juga sampai  ke  pedesaan,  sebagai  pembuka jalan keberhasilan kepaitalisme.
Kelompok  perempuan  pedesaan  dapat berperan  sebagai  tameng,  perisai,  untuk menahan  supaya  budaya  dan  alam pedesaan tidak rusak oleh arus konsumtif. Peran  ini  sesuai  dengan  perempuan  pada zaman matriarkhat.  Kelompok perempuan pedesaan juga mempunyai tugas menemukan  kembali  serta  memelihara budaya  yang  ada  di  desa,  yang  berkaitan dengan  pangan,  obat-obatan  serta  menilai kehidupan.  Cerita  rakyat  dan  upacara selamatan  yang  mendorong  spiritualitas hidup  di  masyarakat,  perlu  digali kembali dan  dipelihara.  Hanya  melalui  kelompok dan  solidaritas  dengan  kelompok  lain, gerakan  perempuan  untuk  melaksanakan pembangunan  yang  berkelanjutan,  yang lebih berwawasan lingkungan dan budaya dapat terlaksana.

## SIMPULAN
Untuk  mencapai  target  kesetaraan gender,  kebijakan  yang  diambil  harus berfokus  pada  mewujudkan  persamaan akses  pendidikan  yang  bermutu  dan berwawasan gender bagi semua anak laki- laki dan perempuan, pemberian kesempatan  pendidikan  gratis  adalah langkah  menurunkan  tingkat  buta  huruf. Penurunan  tingkat  buta  huruf  juga meliputi  penduduk  dewasa  terutama
penduduk  perempuan.  Langkah  ini  dapat ditempuh  melalui  pendidikan  sekolah  dan luar  sekolah,  pendidikan  penyetaraan, serta pendidikan baca tulis fungsional bagi penduduk dewasa. Peningkatan kemampuan  lembaga  pendidikan  dalam mengelola dan mempromosikan pendidikan  yang berwawasan  gender juga penting  dilakukan  untuk  penguatan  faktor eksternal. Selain itu juga melalui peningkatan  koordinasi,  informasi,  dan edukasi  dalam  rangka  pengarusutamaan pendidikan berwawasan gender.
Kelompok  Usaha  Bersama  (Kube) atau Jaminan Kesejahteraan Sosial berbasis  gender  dapat  menjadi  alternatif penyetaraan  gender  terutama  pada  sektor perekonomian.  Penguatan  faktor  ekonomi perempuan  akan  meningkatkan  posisi tawar  di  keluarga  dan  masyarakat.  Model Pemberdayaan  Wanita  Rawan  Sosial Ekonomi melalui Kelompok Sosial Usaha Ekonomi  Produktif  yang  dikembangkan oleh Balai Besar Penelitian dan Pengembangan  Pelayanan  Kesejahteraan Sosial  (B2P3KS)  Yogyakarta  merupakan salah satu kebijakan pembangunan berwawasan  gender.  Dengan  sasaran perempuan  yang  rawan  secara  sosial ekonomi,  program  ini  diharapkan  mampu meningkatkan  kemampuan  perempuan untuk memahami, mengakses, dan memanfaatkan  setiap  bentuk  peluang (dengan
indikator
dapat
mengimplementasikan) kegiatan ke dalam kelembagaan kelompok yaitu berkreativitas dan memiliki inovasi pengetahuan dan keteramilan usaha dalam memperbaiki ekonomi keluarga. Pengarusutamaan gender dalam pembangunan,  khususnya  pembanguan kesejahteraan  sosial  akan  memastikan perempuan  mampu  bertahan  hidup  dan menjalankan  fungsi  sosialnya  dengan baik.  Peningkatan  kesejahteraan  ekonomi akan meningkatkan posisi tawar perempuan  dalam  kehidupan  masyarakat sehingga  fungsi  sosial  dan  kesejahteraan sosialnya terpenuhi. Segala bentuk pelibatan  dan  pemberdayaan  perempuan tetap  harus  mempertimbangkan  kodrat alami  perempuan  itu  sendiri  dan  tidak berarti bersaing dengan laki-laki. Penyetaraan gender haruslah saling mengisi dan menghargai satu sama lain.

## DAFTAR PUSTAKA
Alfian. (1986). Transformasi Sosial
Budaya Dalam Pembangunan .
Universitas Indonesia-Press : Jakarta Armandhanu,  D.,  &  Budiawati,  A.  D. (2013,  January  9). ELSAM:  Lebih dari  Seratus  Perda  Diskriminatif pada Perempuan . Dipetik January 16,
2013, dari vivanews: http://nasional.news.viva.co.id/news/r ead/380865-elsam--lebih-dari-seratus- perda-diskriminatif-pada-perempuan
Ayu,  M.  R.  (1997). Cahaya  Rumah  Kita. Bandung: Penerbit Mizan.
Bambang  S,  E.  (2004,  January  12). Otonomi Daerah Masih Mengesampingkan Peran Perempuan . Dipetik August 26, 2005, dari Jurnal Perempuan: http://www.jurnalperempuan.com/yjp .jpo/?act=berita%7C-277%7CN
Boserup,  E.  (1997). Women's  Role  in
Economic Development. London:
Earthscan. BPS  DKI  Jakarta.  (2013,  Januari  2). Indeks  Pembangunan  Gender  dan Indeks Pemberdayaan Gender Provinsi  DKI  Jakarta  Tahun  2011. Berita  Resmi  Statistik .  2013,  DKI Jakarta, Indonesia: BPS DKI Jakarta. Budiman, Arief. (2000). Teori Pembangunan Dunia Ketiga . Gramedia Pustaka Utama : Jakarta
Faqih,  Mansour.  (1996). Analisis  Gender dan  Transformasi  Sosial. Pustaka Pelajar : Yogyakarta
Hungu,  F.  T.  (2010,  August  16).
Pembagian Kerja Berdasarkan Gender .  Dipetik  January  15,  2013, dari Genderpedia: genderpedia.blogspot.com/2010/08/pe mbagian-kerja-berdasarkan- gender.html
ILO Jakarta. (2003). Strategi
Pengarusutamaan  Gender. Jakarta: Kantor Perburuhan Internasional.
Jurnal  Perempuan.  (2011,  May  25).
Millennium  Development  Goals  dan
Gender Mainstreaming . Dipetik December  13,  2012,  dari  Jurnal
Perempuan: jurnalperempuan.com
/2011/05/millennium-development- goals-dan-gender-mainstreaming/
Nurlian, & Daulay, H. (2008). Kesetaraan Gender  dalam  Pembagian  Kerja  pada Keluarga Petani Ladang (Studi Kasus Analisa  Isu  Gender  pada  Keluarga Petani Ladang di Desa Cot Rambong, Kecamatan  Kuala,  Kabupaten  Nagan
Raya,  NAD). Jurnal  Harmoni  Sosial, Januari 2008 Volume II No 2 , 76-82. Mosse,  Julia  Cleves.  (1993). Gender  dan
Pembangunan . Pustaka Pelajar:
Yogyakarta
Murniati,  A.Nunuk  P..  (2004). Getar
Gender . Indonesiatera : Magelang Nurlian, & Daulay, H. (2008). Kesetaraan Gender  dalam  Pembagian  Kerja  pada Keluarga Petani Ladang (Studi Kasus Analisa  Isu  Gender  pada  Keluarga Petani Ladang di Desa Cot Rambong, Kecamatan  Kuala,  Kabupaten  Nagan Raya,  NAD). Jurnal  Harmoni  Sosial, Januari 2008 Volume II No 2 , 76-82.
Rahman, Anita. (1996). Kiprah Organisasi Islam dalam Pembangunan dalam Perempuan Indonesia: Dulu dan Kini . Gramedia : Jakarta
Sumartono, T. (2005, August 15). Gender di  Era  Otonomi  Daerah .  Dipetik August  26,  2005,  dari  Teropong: www.pikiran-rakyat.com
Susanto,  Budi,dkk.  (1993). Citra  Wanita dan  Kekuasaan  (Jawa). Kanisius: Yogyakarta
UNDP.  (2004). Laporan  Perkembangan
Pencapaian  Tujuan  Pembangunan
Milenium  Indonesia .  Dipetik  August 26, 2005, dari UNDP: www.undp.or.id/pubs/imdg2004/BI/I ndonesiaMDG_BI_Goal3.pdf+gender
+dan+pembangunan&hl=id
World Bank. (2001). Engendering Development: Through Gender Equity  in  Rights,  Resources,  and
Voice. Berlin:  Oxford  University Press.
-------------------------------------------------
Instruksi  Presiden  RI  Nomor  9  Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender  dalam Pembangunan Nasiona