## JURNAL INTERPRETASI HUKUM
| ISSN: 2746-5047 Vol. 3 No 3 – Desember 2022 | Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.55637/juinhum.3.3.5779.410-416

## IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI BANGLI NOMOR 29 TAHUN 2018 TERHADAP PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DI DESA PENGLIPURAN KABUPATEN BANGLI

## Putu Galang Widiantara Ws, Ida Ayu Putu Widiati, I Nyoman Sutama
Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Bali-Indonesia fasttgalang@gmail.com , widiati_dayu@yahoo.co.id sutamainyoman62@gmail.com

## ABSTRAK
Mengimplementasi  Peraturan  Bupati  Bangli  Nomor  29  Tahun  2018  Terhadap  Pengelolaan  Sampah  Rumah Tangga Di Desa Penglipuran  Kabupaten Bangli  menjadi tidak  maksimal, akibat dari berbagai perubahan  yang cepat, dalam hal tatanan kehidupan sosial, ekonomi, politik, pariwisata dan budaya. Penelitian ini menggunakan metode  penelitian  secara  empiris  yaitu  dengan  cara  mengumpulkan  data  melalui  observasi  dan  wawancara  ke lokasi  penelitian.  Hasil  dari  penelitian  ini  menemukan  bahwa  pengimplementasian  Peraturan  Bupati  ini  sudah sangat baik akan tetapi peran pemerintah  yang  sedikit  menyebabkan  munculnya  hambatan  yang  menyebabkan pengimplementasian Peraturan Bupati itu sendiri kurang maksimal. Tujuan upaya yaitu bekerjasama dengan pihak Bank Sampah Taman bali dalam menyalurkan sampah anorganik yang dapat didaur ulang. Upaya ini sangat baik dilakukan  karena  tidak  hanya  menangani  masalah  kebersihan  juga  dapat  menjadi  sumber  keuntungan  bagi masyarakat.  Di  Desa  Adat  Penglipuran  PKK  (Pemberdayaan  Kesejahteraan  Keluarga)  setiap  bulannya dijadwalkan  untuk  membawa  sampah  anorganik  yang  telah  dikumpulkan  di  masing  masing  rumah  untuk diserahkan kepada pihak bank sampah, dari pengumpulan ini PKK mendapat pendapatan dengan mengumpulkan sampah rumah tangga ini sehingga upaya ini sangat efisien untuk diterapkan karena memiliki peran yang sangat baik dalam kehidupan masyarakat. Dan upaya eksternal Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli adalah dalam hal pengangkutan sampah residu  yang ada di Desa  Adat  Penglipuran. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangli melakukan upaya berupa pengangkutan sampah yang tidak didaur ulang di Desa Adat Penglipuran.  Berkenaan dengan itu ada pula upaya  yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten bangli berupa upaya internal yaitu upaya dari Desa Adat Penglipuran dan upaya eksternal yaitu upaya yang berasal dari luar Desa Adat Penglipuran. Kata Kunci: Peraturan Bupati; Pengelolaan Sampah; Desa Adat.

## ABSTRACT
Implementing  Bangli  Regent's  Regulation  Number  29  of  2018  Against  Household  Waste  Management  in Penglipuran  Village,  Bangli  Regency  is  not  optimal,  as  a  result  of  various  rapid  changes,  in  terms  of  social, economic, political, tourism and cultural life. This study uses empirical research methods, namely by collecting data  through  observation  and  interviews  to  the  research  location.  The  results  of  this  study  found  that  the implementation of this Regent's Regulation was very good, but the role of the government  was slightly causing the emergence of obstacles that caused the implementation of the Regent's Regulation itself to be less than optimal. The aim of the effort is to cooperate with the Taman Bali Waste Bank in distributing recyclable inorganic waste. This effort is very well done because it not only handles hygiene problems but can also be a source of profit for the  community.  In  Penglipuran  Traditional  Village,  PKK  (Family  Welfare  Empowerment)  is  scheduled  every month to bring inorganic waste that has been collected in each house to be handed over to the waste bank, from this  collection  PKK  earns  income  by  collecting  household  waste  so  this  effort  is  very  efficient  to  implement because it has a very good role in people's lives. And the external effort of the Bangli Regency Government is in terms of transporting residual waste in the Penglipuran Traditional Village. The Bangli Regency Environmental Service made efforts in the form of transporting non-recyclable waste in the Penglipuran Traditional Village. In this regard, there are also efforts that have been.
Keywords: Regent's Regulation; Waste management; Traditional Village.

## I. PENDAHULUAN

## 1. Latar Belakang Masalah
Dewasa  ini  salah  satu  masalah  lingkungan  hidup  yang  kerap  menjadi  sorotan  masyarakat  adalah masalah sampah. Semakin bertambah jumlah penduduk dan aktivitasnya, maka volume sampah terus meningkat (Putra,  2021) Di  Indonesia  masalah  sampah  menghadirkan  gambaran  yang mengkhawatirkan.  Sampah  bukan  hanya  masalah  nasional,  tetapi  sudah  menjadi  masalah  global  dan memerlukan pengelolaan yang terintegrasi. Berdasarkan pasal 2 (1) UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan  Sampah  menyebutkan  bahwa  sampah  yang  dikelola  terdiri  atas  sampah  rumah  tangga, sampah sejenis  rumah tangga dan, sampah spesifik. Sampai saat ini permasalahan mengenai sampah tersebut  belum  juga  tertangani  dengan  baik  karena  kurangnya  kesadaran  masyarakat  akan  dampak negatif dari sampah itu sendiri.
Permasalahan pengelolaan sampah dewasa ini adalah akibat dari perubahan kehidupan sosial, ekonomi, politik, pariwisata dan budaya yang menyebabkan hilangnya kepedulian masyarakat dengan lingkungan di permukiman warga sehingga beban yang didapat pada TPA semakin berat akibat tidak terpilihnya sampah di lingkungan pemukiman warga. Menindaklanjuti ketentuan daripada UU Nomor 28  Tahun  2008  tentang  Pengelolaan  Sampah,  Pemerintah  Kabupaten  Bangli  menetapkan  Peraturan Bupati Bangli Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagai upaya pengurangan sampah dan penanganan sampah guna mencegah timbulnya dampak negatif terhadap kesehatan dan  pencemaran lingkungan akibat dari bertambahnya volume, jenis dan karakteristik sampah yang disebabkan pertambahan penduduk dan perubahan pola hidup masyarakat.
Berdasarkan pasal 28H ayat 1 UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa  setiap  orang  memiliki  hak  untuk  mendapatkan  lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat. Oleh karena itu Pemerintah Daerah dituntut untuk mampu dalam menangani pengelolaan sampah. Desa Adat Penglipuran  yang  merupakan  wilayah  pariwisata  yang  tak  pernah  sepi  pengunjung  ini  sangat mempengaruhi  kegiatan  perekonomian  serta  sikap  pengelolaan  sampah  masyarakatnya.  Desa  Adat Penglipuran memiliki dua buah TPS 3R yang telah difungsikan selama beberapa waktu, namun sampah yang  diterima  oleh  TPS  3R  masih  tercampur  dan  sampah  pada  TPS  tersebut  membludak  sampai berserakan  sehingga  diperlukan  proses  pemilihan  ulang  di  TPS  3R  dan  penambahan  TPS  akibat pembludakan sampah yang terjadi.
Menurut (Juwana, 1999) lingkungan hidup adalah kesatuan ruang semua benda, daya, keadaan, makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
Penyebab  dari  Permasalahan  pengelolaan  sampah  yang  sering  terjadi  antara  lainnya  yaitu perilaku dan pola hidup masyarakat masih cenderung mengarah pada peningkatan laju timbulan sampah yang sangat membebani pengelola kebersihan, keterbatasan sumber daya, anggaran, kendaraan personil sehingga pengelola kebersihan belum mampu melayani seluruh sampah yang dihasilkan. (Kahfi, 2017) Sampah merupakan permasalahan yang sangat penting khususnya bagi masyarakat perkotaan maupun perkampungan dan hal ini dapat terjadi oleh beberapa faktor yaitu: 1. Volume sampah sangat besar, melebihi kapasitas TPS dan TPA
2. Lahan TPA makin sempit tergerus oleh tujuan lain
3.  Teknologi  pengelolaan  tidak  optimal,  menyebabkan  kian  membesarnya  volume  sampah  dari pembusukan. (H. Sudrajat, 2006).
Berdasarkan  uraian  diatas  maka  dapat  dikaji  lebih  lanjut  dengan  penulisan  ini  yang  berjudul “Implementasi Peraturan Bupati Bangli Nomor 29 Tahun 2018 Terhadap Pengelolaan Sampah Di Desa Adat Penglipuran Kabupaten Bangli ”.
Berdasarkan  uraian  diatas,  timbullah  permasalahan-permasalahan,  yaitu  Bagaimanakah Implementasi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Desa Adat Penglipuran Kabupaten Bangli?; dan Bagaimanakah  Upaya  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Bangli  Dalam  Mengefektifkan  Pelaksanaan Peraturan  Bupati  Kabupaten  Bangli  Nomor  29  Tahun  2018  Terhadap  Pengelolaan  Sampah  Rumah Tangga Di Desa Adat Penglipuran Kabupaten Bangli?
Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk mengetahui dan mengkaji implementasi pengelolaan sampah rumah tangga di Desa Adat Penglipuran Kabupaten Bangli;  dan  Untuk  mengetahui  upaya  pemerintah  daerah  kabupaten  Bangli  dalam  mengefektifkan
pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga  di Desa Adat Penglipuran Kabupaten Bangli.

## II. METODE PENELITIAN
Tipe penelitian pada penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian hukum empiris. Data primer dan data sekunder dibutuhkan sebagai penunjang (Atmaja, 2019) Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer pada penelitian ini diperoleh dari hasil penelitian empiris, yang mana data diperoleh melalui observasi atau pengamatan di lokasi penelitian yaitu , Desa Adat Penglipuran, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Provinsi  Bali  dan  melaksanakan  wawancara  secara  langsung  dengan  pihak  yang  berwenang  dan berpengaruh dalam penelitian ini. Dalam pengumpulan data primer ini menggunakan  cara purposive sampling atau judgement  sampling, yaitu  dimana  peneliti  memilih  responden  yang  dianggap mengetahui masalah secara mendalam dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data.
Sedangkan,  sumber  data  sekunder  merupakan  data  yang  diperoleh  tidak  langsung  dari masyarakat,  pada  penulisan  ini  data  sekunder  akan  diperoleh  melalui  Peraturan  Bupati  Kabupaten Bangli  Nomor  29  Tahun  2018,  jurnal  hukum,  hasil  penelitian  atau  teori-teori  para  ahli  yang berhubungan dengan masalah yang dibahas yaitu  teori sistem hukum, teori perlindungan hukum dan teori kemanfaatan.
Pada penelitian ini, teknik pengumpulan bahan hukum atau data dikumpulkan melalui teknik observasi  dan  wawancara.  Sumber-sumber  data  setelah  dikumpulkan  dianalisis  secara  kuantitatif, dimana  data-data  yang  ada  dipilih  dan  disusun  secara  terstruktur  dan  kemudian  dianalisis  secara deskriptif untuk mencapai kejelasan masalah.

## III. PEMBAHASAN
1. Pengaturan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Desa Adat Penglipuran
Pengaturan  mengenai  pengelolaan  sampah  sudah  semestinya  disiapkan  oleh  pemerintah  baik pemerintah  pusat  maupun  pemerintah  daerah.  Sampah  adalah  bahan  yang  tidak  mempunyai  nilai (Gunawan,  2007) Menurut  pasal  1  ayat  (1)  UU  Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun  2008  Tentang Pengelolaan Sampah menyebutkan bahwa sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari dan/atau proses alam yang  berbentuk  padat.  Jenis  sampah  disekitar  kita  cukup  beranekaragam,  ada  yang  berupa  sampah rumah  tangga,  sampah  industri,  sampah  pasar,  sampah  rumah  sakit,  sampah  pertanian,  sampah perkebunan  dan  sebagainya (H.  .  Sudrajat,  2014) Lalu  menurut  Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan  Sampah  Sejenis Sampah Rumah Tangga menyebutkan bahwa sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
Adapun peraturan yang mengatur tentang pengelolaan sampah yaitu UU RI No. 18/2008, PP RI No. 81/2012, Perda Prov. Bali No. 5/2011, Perda Kab. Bangli No. 3/2013. Merujuk pada Perda Kab. Bangli  No.  3/2013  Pemerintah  dalam  menyikapi  pengelolaan  sampah  rumah  tangga  menetapkan Peraturan  Bupati  Bangli  Nomor  29  Tahun  2018  tentang  Kebijakan  dan  Strategi  Daerah  dalam Pengelolaan  Sampah  Rumah  Tangga  dan  Sampah  Sejenis  Rumah  Tangga. Adapun  beberapa  pasal dalam Peraturan Bupati Bangli No.29/2018 yang dijadikan sebagai landasan dasar pada penelitian ini, meliputi Pasal 3; Pasal 4 ayat (1) dan (2); Pasal 9; dan Pasal 10.
Peraturan Bupati Kampar Nomor 40 Tahun (2018). Permasalahan tentang pengelolaan sampah terkhususnya di desa Kampar kecamatan Kampa belum berjalan sesuai dengan peraturan Bupati, yang mana pada Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 20189 Pasal 3 ayat 3 yang berbunyi penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
1. Pemilahan
2. Pengumpulan
3. Pengangkutan
4. Pengolahan dan
5. Pemrosesan Akhir (Peraturan  Mentri  Nomor  33,  2010) Tentang  pedoman  pengelolaan  sampah,  dalam  Pasal  13 menghadirkan  lembaga  pengelolahan  sampah,  dari  Tingkat  Rukun  Tetangga  (RT),  rumah  tangga  ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS).
Kabupaten  Bangli (Bangli,  2017) sebagaimana  perubahan  Peraturan  Bupati  Nomor  41  Tahun 2017 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 38  Tahun  2018  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Bupati  Nomor  41  Tahun  2017  tentang  Perjalanan Dinas  di  Lingkungan  Pemerintah  Kabupaten  Bangli  (Berita  Daerah  Kabupaten  Bangli  Tahun  2018 Nomor 38.

## 2. Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Di Desa Adat Penglipuran Kabupaten Bangli
Kebijakan  Peraturan  Bupati  Bangli  Nomor  29  Tahun  2018  tentang  Kebijakan  dan  Strategi  Daerah dalam  Pengelolaan  Sampah  Rumah  Tangga  dan  Sampah  Sejenis  Rumah  Tangga  tidak  akan terimplementasi dengan baik apabila tidak didukung dan dijalankan oleh masyarakat secara maksimal. Kebijakan Publik merupakan suatu aturan yang mengatur kehidupan yang harus ditaati dan berlaku bagi seluruh warganya (Alamsyah, 2016). Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli dalam menyikapi masalah lingkungan terutamanya mengenai pengelolaan sampah rumah tangga mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Bupati dengan harapan kebijakan ini akan dibantu pengimplementasiannya oleh semua aspek mulai dari pemerintah hingga semua golongan masyarakat dengan tujuan mensejahterakan kehidupan dengan  mengelola  sampah  rumah  tangga  Bersama, tak  terkecuali  Desa  Adat  Penglipuran  yang mengimplementasikan Peraturan Bupati Bangli Nomor 29/2018 ini.
Desa Adat Penglipuran Kecamatan Bangli saat ini dinobatkan sebagai Desa Terbersih di Dunia, dan  meraih  beberapa  penghargaan  seperti  Kalpataru,  ISTA  ( Indonesia  Sustainable  Tourism  Award ), dan masuk dalam Sustainable Destinations Top 100 versi Green Destinations Foundation . Jika dilihat dari  prestasi  yang  diraih  oleh  Desa  Adat  Penglipuran  sudah  semestinya  jika  Desa  Adat  Penglipuran telah mengimplementasikan pasal 9 Peraturan Bupati Bangli No.29/2018 di Desa Adat Penglipuran.
Dalam mengimplementasikan daripada pasal 3 Peraturan Bupati Bangli No. 29/2018, Desa Adat Penglipuran  melakukan  pengurangan  sampah  dengan  cara  membatasi  penggunaan  kantong  belanja plastik  dan  diganti  menggunakan  media  yang  lebih  ramah  lingkungan,  tidak  hanya  itu  Desa  Adat Penglipuran melarang masyarakat membuang limbah cair rumah tangga seperti air cucian piring dari rumah melainkan membuangnya ke sepiteng pribadi di setiap rumah.
Sedangkan dalam hal penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga Desa Adat Penglipuran melakukan pemilahan, pengumpulan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.Akan tetapi berdasarkan  hasil  wawancara  dan  observasi  yang  telah  penulis  lakukan  di  lingkungan  Desa  Adat Penglipuran ditemukan bahwa pada pasal 3 Peraturan Bupati Bangli No.29/2018 ini belum terlaksana dengan  maksimal  karena  kenyataannya  ditemukan  bahwa  masih  banyak  oknum  masyarakat  yang membuang  sampah  tidak  pada  tempatnya  baik  sampah  organik,  anorganik,  dan  sampah  residu  di lingkungan desa adat penglipuran.
Selain itu, strategi yang telah dilakukan oleh Desa Adat Penglipuran dalam pengelolaan sampah dengan cara mengumpulkan dengan membedakan sampah organik, anorganik, dan sampah residu. Pada sampah organic nantinya akan diolah menjadi pupuk, lalu sampah anorganik seperti botol, kaca, kardus dan lainnya akan diserahkan ke Bank Sampah sehingga dapat didaur ulang, sedangkan sampah residu dikumpulkan di TPS dan diangkut oleh DLH menuju TPA.
Namun,  strategi  tersebut  tidak  terlaksana  dengan  baik  karena  berdasarkan  observasi  dan wawancara  dengan  beberapa  masyarakat  yang  telah  penulis  lakukan  di  lingkungan  Desa  Adat Penglipuran, di TPS (tempat pembuangan sampah sementara) masih banyak sampah yang tercampur, dan  sampah-sampah  tersebut  bisa  2  hari  lebih  tidak  diangkut  oleh  Dinas  Lingkungan  Hidup.  Hal  ini membuktikan  bahwa  pengimplementasian  daripada  pasal  4  ayat  (1)  dan  (2)  Peraturan  Bupati  Bangli No.29/2018 belum dapat dikatakan terlaksana dengan maksimal.
Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 29/2018 ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di Desa Adat Penglipuran pendanaan yang dipergunakan dalam upaya mengimplementasikan  Peraturan  Bupati  Bangli  No.  29/2018  ini  diperoleh  dari  pendapatan  asli  Desa Adat Penglipuran, salah satunya diperoleh dari hasil penjualan sampah anorganik ke Bank Sampah. Hal ini  menjadi  bukti  pengimplementasian  pasal  10  Peraturan  Bupati  Bangli  No.  29/2018  di  Desa  Adat Penglipuran.
Sehingga  menurut  analisa  penulis  mengenai  Implementasi  Peraturan  Bupati  Bangli  Nomor  29 Tahun 2018 Terhadap Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Desa Penglipuran Kabupaten Bangli ini belum dapat dikatakan maksimal. Hal tersebut dikarenakan adanya oknum masyarakat yang masih saja
tidak peduli terhadap pengelolaan sampah dan ketidak konsistenan DLH dalam mengangkut sampah di TPS Desa Adat Penglipuran.

## 3. Upaya Internal
Dalam hal pengelolaan sampah rumah tangga di Desa Adat Penglipuran berdasarkan Peraturan Bupati Bangli  Nomor  29  Tahun  2018  Tentang  Kebijakan  Dan  Strategi  Daerah  Dalam  Pengelolaan  Sampah Rumah  Tangga  Dan  Sampah  Sejenis  Sampah  Rumah  Tangga  ini  sudah  semestinya  pemerintah melakukan upaya-upaya yang mana upaya ini diharapkan dapat memaksimalkan pengimplementasian Peraturan Bupati No. 29/2018 agar dapat terimplementasi dengan maksimal. Adapun Upaya  Internal yang dilakukan, seperti:

## a. Pemilahan sampah organik, anorganik, dan sampah residu
Di Desa Adat Penglipuran salah satu upaya dalam mengefektifkan pelaksanaan Peraturan Bupati Bangli No.  29/2018  adalah  dengan  memilih  dan  memilah  sampah  organik,  anorganik,  dan  sampah  residu. Sampah  organik  nantinya  akan  diolah  sehingga  dapat  bermanfaat  menjadi  pupuk  organik  yang  baik digunakan  untuk  pemeliharaan  tanaman,  sampah  anorganik  setelah  pemilahan  ini  nantinya  akan dikumpulkan  dan  diserahkan  kepada  bank  sampah  agar  bisa  didaur  ulang,  dan  sampah  residu  atau sampah  yang  tidak  dapat  di  daur  ulang  dikumpulkan  di  TPS  sehingga  dapat  diangkut  oleh  DLH Kabupaten Bangli yang selanjutnya akan dibawa ke TPA.

## b. Bekerjasama dengan Bank Sampah
Desa  Adat  Penglipuran  juga  melakukan  upaya  yaitu  bekerjasama  dengan  pihak  Bank  Sampah Tamanbali  dalam  menyalurkan  sampah  anorganik  yang  dapat  didaur  ulang.  Upaya  ini  sangat  baik dilakukan karena tidak hanya menangani masalah kebersihan juga dapat menjadi sumber keuntungan bagi  masyarakat.  Di  Desa  Adat  Penglipuran  PKK  (Pemberdayaan  Kesejahteraan  Keluarga)  setiap bulannya dijadwalkan untuk membawa sampah anorganik yang telah dikumpulkan di masing masing rumah untuk diserahkan kepada pihak bank sampah, dari pengumpulan ini PKK mendapat pendapatan dengan mengumpulkan sampah rumah tangga ini sehingga upaya ini  sangat efisien untuk  diterapkan karena memiliki peran yang sangat baik dalam kehidupan masyarakat.

## c. Menyediakan TPS dan Membuat program Gerbang Sigot
Tidak hanya melakukan pemilahan sampah dengan memilah sampah organic dan anorganik. Desa Adat Penglipuran  juga  menyediakan  TPS  untuk  tempat  sementara  sampah  residu  atau  sampah  yang  tidak dapat di daur ulang dan membuat program gerbang Sigot. Akan tetapi pada TPS (Tempat Penampungan Sementara)  ini  tidak  tertata  dengan  baik  sehingga  menyebabkan  ketidaknyamanan  masyarakat  dan Program Gerbang Sigot ini pengerjaannya terlalu lama.

## d. Mengeluarkan Awig-Awig / Pararem Desa Adat
Desa  Adat  Penglipuran  mengeluarkan Pararem (Keputusan Paruman Desa  Adat)  sebagai  pelaksana awig-awig Desa  Adat  Penglipuran  yang  telah  dikukuhkan  sejak  tahun  1989,  pada pararem ini memutuskan beberapa aturan mengenai penanganan sampah salah satunya yaitu aturan tentang larangan untuk membuang sampah sembarangan guna menciptakan lingkungan yang bersih dan nyaman. Pada pararem ini  juga  menyebutkan  sanksi  jika  ada  yang  melanggar  larangan  membuang  sampah sembarangan tersebut akan diberikan sanksi berupa Banten Pemeras Cita di Desa Adat Penglipuran.

## e. Mengedukasi masyarakat dan pengunjung desa
Desa Adat Penglipuran juga berupaya dengan memberikan edukasi mengenai kelestarian  lingkungan kepada masyarakat desa dan pengunjung desa. di Desa Adat Penglipuran  sering melakukan kegiatan mengedukasi kepada masyarakat dan pengunjung mengenai tata cara pengolahan sampah rumah tangga sehingga  diharapkan  masyarakat  dan  pengunjung  dapat  mengerti  tentang  bagaimana  melestarikan lingkungan dan membudayakan hidup bersih, sehat, dan nyaman.

## 4. Upaya Eksternal
Dalam hal pengelolaan sampah rumah tangga di Desa Adat Penglipuran berdasarkan Peraturan Bupati Bangli  Nomor  29  Tahun  2018  Tentang  Kebijakan  Dan  Strategi  Daerah  Dalam  Pengelolaan  Sampah
Rumah  Tangga  Dan  Sampah  Sejenis  Sampah  Rumah  Tangga.  Tidak  hanya  Upaya  Internal  yang diperlukan  dalam  pengimplementasiannya,  Upaya  eksternal  juga  tidak  kalah  penting  dalam mengimplementasikan  Peraturan  Bupati  Bangli  No.  29/2018  ini  karena  dianggap  perlu  sebagai dukungan dari luar Desa Adat Penglipuran sebagai pendukung dalam pengimplementasian Peraturan Bupati Bangli No. 29/2018.
Namun,  Desa  Adat  Penglipuran  sangat  sedikit  merasakan  upaya  eksternal  ini.  Desa  Adat Penglipuran merasa bahwa Pemerintah Kabupaten Bangli telah mempercayakan pengimplementasian daripada  apa  yang  tertera  pada  Peraturan  Bupati  No.  29/2018  ini  sepenuhnya  kepada  Desa  Adat Penglipuran. Kendati demikian Pemerintah Kabupaten Bangli tidak sepenuhnya lepas tanggungjawab terhadap pengimplementasian Peraturan Bupati Bangli No.29/2018 ini. Adapun upaya eksternal yang dilaksanakan  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Bangli  dalam  hal  pengelolaan  sampah  rumah  tangga, meliputi:

## a. Pengangkutan Sampah Residu Yang Tidak Dapat Didaur Ulang
Salah  satu  upaya  eksternal  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Bangli  adalah  dalam  hal  pengangkutan sampah  residu  yang  ada  di  Desa  Adat  Penglipuran.  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Bangli melakukan  upaya  berupa  pengangkutan  sampah  residu  yang  tidak  dapat  didaur  ulang  di  Desa  Adat Penglipuran.  Akan  tetapi  pengangkutan  sampah  yang  dilakukan  DLH  (Dinas  Lingkungan  Hidup) Kabupaten Bangli ini tidak konsisten beberapa kali sampah residu yang berada di TPS tidak diangkut oleh pihak DLH yang mana hal ini menyebabkan penumpukan sampah pada TPS di lingkungan Desa Adat Penglipuran.

## b. Memberi Bantuan Berupa Tempat Sampah Besi
Di dalam hal pengangkutan sampah residu, Pemerintah Kabupaten Bangli juga memberi bantuan berupa tempat  sampah  besi  yang  diletakan  di  beberapa  titik  di  lingkungan  Desa  Adat  Penglipuran  sebagai upaya dalam pengimplementasian Peraturan (40, 2018) Akan tetapi hal ini justru membuat pengunjung dan  masyarakat  di  Desa  Adat  Penglipuran  menjadi  tidak  nyaman  karena  ukuran  tempat  sampah  ini terlalu  besar  dan  menghalangi  jalan  sehingga  menjadi  pemandangan  yang  kurang  elok  di  Desa  Adat Penglipuran

## c. Melakukan Sosialisasi Mengenai Pengelolaan Sampah Rumah Tangga
Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bangli tidak semuanya berakhir buruk karena Pemerintah Kabupaten Bangli juga berupaya dengan sesekali melakukan sosialisasi mengenai pengelolaan sampah rumah  tangga  di  Desa  Adat  Penglipuran.  Upaya  ini  sangat  berguna  karena  dapat  mengedukasi masyarakat  yang  awam dengan pengelolaan  sampah rumah tangga  sehingga hal ini dapat  membantu pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan sampah rumah tangga
Berdasarkan hal tersebut, menurut sudut pandang penulis mengenai  upaya yang  telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Bangli dapat dikatakan bahwa saat ini tidak ada gerakan besar yang dilakukan Pemerintah  Kabupaten  Bangli  sebagai  bentuk  upaya  eksternal  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Bangli Dalam  Mengefektifkan  Pelaksanaan  Peraturan  Bupati  Kabupaten  Bangli  Nomor  29  Tahun  2018 Terhadap Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Desa Adat Penglipuran Kabupaten Bangli.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Tahapan pelaksanaan pengelolaan sampah rumah tangga berdasarkan Implementasi Peraturan Bupati Bangli  No.  29/2018  Terhadap  Pengelolaan  Sampah  Rumah  Tangga  Di  Desa  Penglipuran  Kabupaten Bangli  yaitu  dengan  cara  memilah  sampah  organik,  anorganik  dan  sampah  residu.  Pada Pengimplementasian Peraturan Bupati Bangli No.29/2018 ini memiliki hambatan yaitu masih banyak oknum masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya dan DLH yang tidak konsisten dalam pengangkutan sampah residu di Desa Adat Penglipuran. Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa pengimplementasian  daripada  Peraturan  Bupati  Bangli  No.29/2018  ini  belum  terlaksana  dengan maksimal.  Berkenaan  dengan  hal  tersebut  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Bangli  Dalam Mengefektifkan  Pelaksanaan  Peraturan  Bupati  Kabupaten  Bangli  Nomor  29  Tahun  2018  Terhadap Pengelolaan  Sampah  Rumah  Tangga  Di  Desa  Adat  Penglipuran  memiliki  upaya  internal  yaitu melakukan  pemilahan  sampah,  bekerjasama  dengan  bank  sampah,  membuat  program  gerbang  Sigot,
mengeluarkan  pararem  dan  mengedukasi  masyarakat.  Selain  itu  adapun  Upaya  Eksternal  yang dilakukan  yaitu  pengangkutan  sampah,  memberi  bantuan  material  berupa  tempat  sampah  besi,  dan melakukan sosialisasi mengenai sampah rumah tangga.

## 2. Saran
Saran yang dapat penulis sampaikan berkenaan dengan pembahasan diatas, yaitu: Kepada Pemerintah Kabupaten Bangli diharapkan agar lebih fokus dan konsisten dalam pengolahan sampah rumah tangga di Desa Adat Penglipuran karena berdasarkan penelitian yang telah dilakukan Desa Adat Penglipuran sudah  sangat  terkenal  dimata  dunia  sebagai  desa  terbersih  di  dunia,  jangan  sampai  karena  ketidak pedulian pemerintah kabupaten bangli menyebabkan nama Desa Adat Penglipuran menjadi tercoreng dikarenakan  sampah;  Kepada  masyarakat  khususnya  masyarakat  sekitar  Desa  Adat  Penglipuran, diperlukannya  dukungan  dan  kesadaran  dalam  upaya  pengelolaan  sampah  rumah  tangga  melalui strategi-strategi  yang  telah  dilakukan  oleh  pemerintah  sehingga  dapat  mensejahterakan  kehidupan masyarakat;  dan  Kepada  Pemerintah  Pusat  khususnya  Kementerian  Pariwisata  dan  Ekonomi  Kreatif diharapkan dapat menyalurkan bantuan berupa pendanaan kepada pemerintah daerah kabupaten bangli dalam  hal  pengelolaan  sampah  rumah  tangga  sehingga  dapat  membantu  upaya  pemerintah  dalam menjaga kelestarian lingkungan di Desa Adat Penglipuran.

## DAFTAR BACAAN
40, P. B. K. N. (2018). Tentang Kebijakan dan strategis daerah dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga . Atmaja, I. D. G. D. I. N. P. B. (2019). Teori-Teori Hukum . Setara Press. Bangli, B. D. K. (2017). (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2017 Nomor 41 . Gunawan, G. (2007). Mengolah Sampah Jadi Uang . Transmedia Pustaka. Juwana, H. (1999). Sekilas Tentang Hukum Persaingan dan UU No 5 dalam. Jurnal Magister Hukum , 1 (1), 30–31.
Kahfi, A. (2017). “Tinjauan Terhadap Pengelolaan Sampah.” UIN Alauddin , 4 (1), 17. Peraturan Mentri Nomor 33. (2010). Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah .
Putra, A. C. E. (2021). “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja yang Dirumahkan Akibat Pandemi Covid- 19,” Universitas Airlangga. Jurisdiction , 4 , 3 . Sudrajat, H. (2006). Mengelola sampah Kota . Niaga Swadaya. Sudrajat, H. . (2014). Mengelola Sampah Kota . Penebar Swadaya.