Volume 5 Nomor 2, Maret 2020 e-ISSN: 2580-1678 dan ISSN: 2355-4657 Open Access : http://e-jurnal.stih-pm.ac.id/index.php/cendekeahukum/index

## RELEVANSI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DENGAN AGENDA REFORMASI: DIMENSI NASIONAL DAN INTERNASIONAL 
 Ismail Marzuki 1 , Faridy 2
Universitas Nurul Jadid, Paiton Probolinggo 1 e-mail: ismail.2805@gmail.com 
2 e-mail: faridy.hukum@gmail.com

## Abstract
In  life,  humans  certainly  cannot  be  separated  from  their  social  interactions  with  others. Friction between individuals or between nations is something that is inevitable. That is because the understanding  of  the  legal  system  and  culture  of  a  different  society.  The  difference  in  opinion certainly  needs  to  be  harmonized  by  not  locking  up  the  meeting  room  of  everyone's  expression. From here, the existence of legal rules/norms on the one hand becomes important in people's lives. On the other hand, the recognition, respect and protection of human rights are also important to be accommodated. Therefore, this article examines the law as a means of maintaining social order, and human  rights  as  a  set  of  rights  that  describe  the  existence  of  human  freedom  in  expressing  their actions, and how relevant they are to the reform agenda, namely enforcing the law against violators of human rights seriously, both in national and international.
Keywords : Relevant; Law; Human Rights.

## Abstrak
Kehidupan  manusia  tentu  tidak  lepas  dari  interaksi  sosialnya  dengan  manusia  yang  lain. Gesekan  antar  individu  dengan  individu  yang  lain  atau  antar  bangsa  dengan  bangsa  yang  lain merupakan sesuatu yang niscaya. Hal itu disebabkan pemahaman terhadap tata hukum dan budaya dari  suatu  masyarakat  berbeda  satu  sama  lain.  Perbedaan  pandangan  tersebut  tentu  perlu diharmonisasikan, tentu dengan tidak mengunci rapat ruang berekspresi setiap orang. Dari sinilah keberadaan aturan/norma hukum di satu sisi menjadi penting dalam kehidupan masyarakat, di sisi lain adanya pengakuan, penghormatan, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia juga penting untuk  diakomodir.  Oleh  karena  itu,  artikel  ini  mengkaji tentang  hukum  sebagai  salah  satu  sarana untuk  mempertahankan  ketertiban  sosial,  dan  hak  asasi  manusia  sebagai  serangkaian  hak  yang mendeskripsikan  eksistensi  kebebasan  manusia  dalam  mengekspresikan  tindakannya,  serta bagaimana relevansi keduanya dengan agenda reformasi yakni menegakkan hukum terhadap para pelanggar  hak  asasi  manusia  secara  sungguh-sungguh,  baik  dalam  dimensi  nasional  maupun internasional.
Kata Kunci: Relevansi; Hukum; Hak Asasi Manusia.
 Naskah diterima: 1 Maret 2020, direvisi: 9 Maret 2020, disetujui untuk terbit: 26 Maret 2019 Doi: 10.3376/jch.v5i2.242

## PENDAHULUAN
Hak  Asasi  Manusia  yang  selanjutnya disebut  HAM  merupakan  anugerah  dari Tuhan  yang  diberikan  kepada  manusia untuk  dihormati,  dijunjung  tinggi  dan dilindungi  oleh  Negara,  pemerintah  dan setiap  orang  demi  kehormatan  serta perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia itu sendiri.
Hal di atas selaras dengan Pasal 1 (1) UU  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak Asasi  Manusia  yang  mendefinisikan HAM sebagai
“ Seperangkat hak yang melekat pada hakikat  manusia  sebagai  makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati,  dijunjung  tinggi  dan dilindungi  oleh  Negara,  hukum, Pemerintah  dan  setiap  orang  demi kehormatan serta perlindungan harkat  dan  martabat  manusia ”.
(Indonesia, 1999)
Definisi tersebut menunjukkan bahwa adanya HAM semata-mata karena manusia  adalah  makhluk  ciptaan  Tuhan, yang  berbeda  dengan  makhluk  ciptaan lainnya.  Hak  asasi  itu  juga  ada  semata- mata  karena  hadiah  tanpa  pamrih  dari Tuhan agar manusia dapat hidup sungguh-sungguh sebagai manusia.
(Sabon  &  SH,  2020:  7)  Selain  itu, Indonesia  sebagai  negara  hukum  juga memberi  jaminan  terhadap  perlindungan HAM  dalam  konstitusinya.  Artinya, melindungi, menghormati dan menjunjung  tinggi  HAM  merupakan bagian  dari  salah  satu  amanah  konstitusi yang wajib dijalankan dalam
penyelenggaraan  negara  di  Indonesia. (Tahir, 2015: 405-428)
Secara  kodrati,  setiap  manusia  selain hidup  sebagai  individu,  juga  selalu  hidup bersama  dengan  manusia  lainnya  karena manusia  adalah  makhluk  sosial  ( zoon politicon ). Dalam menjalani hidup sebagai individu, manusia berelasi dengan dirinya  sendiri,  berfikir,  hidup  bebas  dan mampu  menilai  diri  sendiri  sehingga melampaui  keadaan  alamiah.  Berkaitan dengan itu, manusia mempunyai hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.
Namun, dalam hal menjalani kehidupan  sebagai  makhluk  sosial,  ia berinteraksi  dengan  manusia  yang  lain. Dalam  hal  ini,  manusia  juga  mempunyai hak asasi yaitu hak sosial; suatu hak asasi yang  tidak  boleh  melanggar  hak  asasi orang  lain,  karena  itu  dibatasi  oleh undang-undang.
Adapun hal menarik dari problematika  HAM  ini  adalah  bahwa ketika  masyarakat  dunia  memandang konsep  HAM  tersebut  secara  berbeda. Antara  masyarakat  di  Negara  A  dengan masyarakat  di  Negara  B  hampir  dapat dipastikan  memahami  konsepsi  tentang HAM itu berbeda, belum lagi di Negara C dan  seterusnya.  Kalau  boleh  penulis golongkan  Negara  di  dunia  ini  menjadi dua  kelompok,  yakni  Negara  barat  dan Negara  timur.  Di  mana  Negara  barat identik  dengan  bangsa  Amerika  dan Eropa,  sedangkan  Negara  timur  identik dengan  Negara-Negara  di  benua  Asia. Dengan sendirinya pemahaman
masyarakat  yang  ada  di  kedua  Negara tersebut pasti berbeda tentang HAM.
Oleh  karena  itu,  diperlukan  suatu acuan  bagi  seluruh  Negara  di  dunia  yang memuat aturan tentang HAM, paling tidak yang  mendekati  kesamaan  di  antara berbagai  Negara  tersebut,  khususnya dalam  hal  penegakan  hukum  terhadap pelanggar-pelanggar HAM itu sendiri.
Dari uraian singkat di atas, penelitian ini  akan  berbicara  mengenai  relevansi hukum dan HAM dengan agenda reformasi,  baik  dalam  dimensi  nasional maupun dimensi internasional.

## METODE PENELITIAN
Pada  penulisan  artikel  ini  peneliti menggunakan  jenis  penelitian  hukum normatif yaitu penelitian dilakukan dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  (data sekunder)  yang  datanya  diperoleh  dari penelitian,  jurnal,  buku,  maupun  berita media massa baik cetak maupun elektronik yang berkaitan dengan penegakan hukum dan hak asasi manusia. Sehubungan dengan penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian normatif, maka  dari  itu  dilakukan  pendekatan dengan  jalan  menelaah  norma-norma hukum,  doktrin  dari  para  ahli  hukum  dan peraturan  perundang-undangan  terkait dengan penegakan hak asasi manusia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Relevansi Hukum dan HAM dengan Agenda Reformasi Dimensi Nasional
Secara  resmi  Deklarasi  Hak  Asasi Manusia  Bangsa  Indonesia  telah  lebih dahulu  dirumuskan  dari  pada  Deklarasi
Universal  Hak  Asasi  Manusia  PBB, karena  pembukaan  UUD  45  dan  pasal- pasalnya  diundangkan  pada  tanggal  18 Agustus  1945,  sedangkan  Deklarasi Universal  Hak asasi  manusia PBB adalah tahun  1948.  Hal  ini  merupakan  fakta sejarah,  bahwasanya  sebelum  tercapainya hak-hak asasi manusia sedunia oleh PBB, Indonesia telah mengangkat hak-hak asasi manusia dan melindunginya dalam kehidupan  bernegara.  (Handayani,  2014:
2)
Hal  ini  juga  telah  ditekankan  oleh para  pendiri  negara,  misalnya  pernyataan Moh.  Hatta  dalam  sidang  BPUPKI sebagai berikut: “Walaupun yang dibentuk  itu  negara  kekeluargaan,  tetapi masih  perlu  ditetapkan  beberapa  hak  dari warga  negara  agar  jangan  sampai  timbul negara kekuasaan (Machsstaat atau negara penindas)”. (Handayani, 2014: 2)
Sebelum  amandemen  UUD  1945, satu-satunya HAM universal hanya terdapat  di  dalam  pembukaan  UUD  1945 alinea pertama, yaitu ”... Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa ...”. (Sabon & SH, 2020:  52)  Dalam  pernyataan  tersebut terkandung  pengakuan  secara  yuridis tentang hak asasi manusia yang menyangkut  kemerdekaan  sebagaimana tercantum  dalam  Pasal  I  Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB.
Secara  filosofis,  hak  asasi  manusia bukanlah  semata  kebebasan  individualis, melainkan  menempatkan  manusia  dalam hubungannya  dengan  bangsa  (makhluk sosial),  sehingga  hak  asasi  manusia  tidak dapat  dipisahkan  dengan  kewajiban  asasi manusia.
Kemudian ketika MPR RI melakukan amandemen  UUD  1945  yang  kedua  pada tanggal  18  Agustus  2000,  ditambahkan satu  bab  khusus  dalam  UUD  1945 tersebut, yaitu Bab XA tentang Hak Asasi Manusia  yang  berisi  10  pasal,  mulai  dari pasal 28A hingga 28J. Semuanya
merupakan HAM universal, karena perumusannya  selalu  dimulai  dengan ”setiap orang” tanpa membedakan apakah warga  negara  Indonesia  atau  bukan. Keberadaan  pasal-pasal  tentang  HAM dalam  Bab  XA  UUD  1945  tersebut membuktikan  bahwa  Indonesia  adalah negara hukum yang berkomitmen mengakui  dan  menghormati  HAM.  (Isra, 2016: 409-427)
Rujukan  yang  yang  melatarbelakangi rumusan Bab XA tersebut adalah Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998. Kemudian  pada  tanggal  23  September 1999 diberlakukan UU No. 39 tahun 1999 tentang  HAM  yang  berlandaskan  pada Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998. (Haryanto,  Suhardjana,  Komari,  Fauzan,
& Wardaya, 2013:  139)  UU No 39 tahun 1999  ini  memuat  norma-norma  atau prinsip-prinsip HAM yang dihasilkan dari berbagai  deklarasi,  konvensi  maupun statuta  roma.  UU  tersebut  terdiri  atas  11 Bab  dan  106  pasal,  yang  antara  lain memuat hak-hak sebagai berikut:
a. Hak untuk hidup (pasal 9)
b. Hak  berkeluarga  dan  melanjutkan keturunan (pasal 10)
c. Hak memperoleh keadilan (17-19)
d. Hak  atas  kebebasan  pribadi  (pasal 20-27)
e. Hak  atas  rasa  aman  (pasal  28-35), dan seterusnya.
Di  samping  sebagian  hak  asasi  yang telah disebutkan di atas, dalam UU No 39 tahun 1999 juga memuat tentang kewajiban asasi manusia, yaitu seperangkat  kewajiban  yang  apabila  hak dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksana  dan  tegaknya  hak  asasi manusia (pasal 1 butir 2).
Keberadaan  UU  No  39  tahun  1999 merupakan  salah  satu  instrumen  HAM nasional,  di  mana  negara  mengakui  akan hak-hak  manusia,  yaitu  bahwa  setiap orang  dilahirkan  bebas  dan  memiliki harkat dan martabat yang sama, dikaruniai akal  dan  hati  nurani  untuk  hidup bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara. Setiap  orang  berhak  atas  perlindungan dan kepastian hukum  dan perlakuan  yang sama dihadapan hukum dan pemerintahan.  Perlakuan  yang  sama bukan  dalam  arti  sama  rasa  sama  rata, melainkan  kesebandingan  yang  serasi, selaras  dan  seimbang  antara  hak  dan kewajiban  menurut  status  dan  fungsi seseorang  di  masyarakat  serta  akses individu  terhadap  sarana  dan  prasarana untuk mengembangkan dirinya. (Sabon & SH, 2020: 53)
Kemudian  dalam  rangka  penegakan HAM di Indonesia, negara harus memperhatikan dan melindungi perbedaan  dan  kebutuhan  masyarakat hukum  adat.  Demikian  pula,  terhadap segala bentuk identitas budaya masyarakat  hukum  adat,  termasuk  hak atas  tanah  ulayat  (pasal  6),  di  mana perlindungan hakikatnya merupakan pemberian jaminan atas keamanan, ketentraman, kesejahteraan, dan
kedamaian,  baik  di  masa  sekarang,  nanti dan yang akan datang. (Said, 2018: 145)
Agar semua hak dan kebebasan dasar manusia  yang  diatur  dalam  UU  No  39 tahun 1999 dapat ditegakkan sebagaimana mestinya, dalam arti penindakan terhadap para  pelanggar  HAM,  maka  pemerintah mengeluarkan  UU  No.  26  tahun  2000 tentang  pengadilan  HAM.  Salah  satu sumber perumusan UU No. 26 tahun 2000 ini  adalah  Statuta  Roma  1998  tentang Mahkamah  Pidana  Internasional  dan dokumen  terkait,  seperti Elements  of Crime (2000) dan Rules of Prosedure and Evidence (2000). (Muladi, 2014: 1)
Namun,  ada  perbedaan  pendapat yang sangat signifikan antara pelanggaran HAM  berat  yang  ditetapkan  dalam  UU No.  26  tahun  2000  dengan  yang ditetapkan  dalam  Statuta  Roma.  Dalam UU No 26 tahun 2000 pelanggaran HAM berat  hanya  ada  dua  macam,  yaitu kejahatan genosida dan kejahatan terhadap  kemanusiaan.  (Indonesia,  2000) Beberapa  kasus  pelanggaran  HAM  berat yang  pernah  terjadi  di  Indonesia  antara lain;  kasus  Tanjung  Priok  (1984)  dan kasus Timtim (1999) yang diselesaikan di Pengadilan  HAM  Ad  Hoc  melalui Keppres  No.  53  Tahun  2001  jo  Keppres No.  96  Tahun  2001,  serta  kasus  Abepura (2000)  yang  diproses  hukum  berdasarkan UU No. 26 Tahun 2000. Dalam tiga kasus tersebut,  para  pelaku  pelanggaran  HAM berat kategori kejahatan terhadap kemanusian  dituntut  berdasarkan  prinsip pertanggungjawaban  dan  telah  diputus bebas  serta  berkekuatan  hukum  tetap, alasannya ialah karena para pelaku bukan
merupakan  bawahan  terdakwa,  di  mana terdakwa  secara  hierarkis  tidak  memiliki garis  komando  dan  pengendalian  yang efektif terhadap para pelaku yang notabene bukan anak buahnya. (Setiyono, 2010: ix)
Sedangkan Statuta Roma menetapkan empat  macam  yang  termasuk  kategori pelanggaran HAM berat, yaitu:
a. Tindak pidana
Genocide (pembunuhan massal),
b. Kejahatan terhadap kemanusiaan,
c. Kejahatan perang, dan
d. Kejahatan agresi. (Rahim, 2017)
Perbedaan  tersebut  terjadi  karena beberapa  alasan,  di  antaranya  adalah: (Sabon & SH, 2020: 56-57)
a. Belum dapat diberlakukannya Statuta Roma  hingga  saat  ini,  karena  belum diratifikasi  oleh  60  negara.  Indonesia bukan  hanya  belum  meratifikasi, melainkan belum menyatakan persetujuannya.  Walaupun  demikian, ada  bagian  tertentu  dalam  Statuta Roma  yang  dianggap  penting  bagi Indonesia.  Seperti  jenis  pelanggaran HAM berat tersebut.
b. Indonesia  cenderung  mengikuti  pola civil  law  system ,  yaitu  memegang teguh  prinsip  pengakuan,  proteksi dan  promosi  HAM  yang  telah ditetapkan dalam konstitusi
Indonesia, yaitu UUD 1945.
Berdasarkan pasal 28J (2) UUD 1945 bahwa  setiap  orang  wajib  tunduk kepada  pembatasan  atas  hak  dan kebebasan  orang  lain,...dst.  dengan pertimbangan  tersebut  UU  No.  26
Tahun 2000 telah menetapkan pembatasan  terhadap  dua  macam pelanggaran  HAM  berat  yang  setiap orang  harus  tunduk  pada  dua  macam pelanggaran tersebut.
c. Indonesia merupakan negara merdeka yang  berdaulat  penuh.  Atas  dasar kedaulatan  ini,  UU  No.  26  Tahun 2000  tidak  harus  sama  persis  dengan
Statuta  Roma,  yang  hanya  berstatus sebagai sebuah penjanjian
internasional.
Berkaitan  dengan  pola  penyelesaian pelanggaran  HAM  berat  masa  lalu berdasarkan mekanisme pengadilan
nasional, semua upaya hukum yang ada di tingkat nasional harus digunakan semaksimal  mungkin  terlebih  dahulu sebelum menempuh mekanisme remedi di tingkat internasional dan regional. Hal ini sesuai  dengan  prinsip  ” exhaustion  of domestic  remedies ”  yang  dianut  oleh hukum  internasional.  (Romano,  2013: 561-572) Jadi, mekanisme remedi internasional diperlukan
ketika mekanisme remedi nasional tidak berjalan secara  efektif  sehingga  menimbulkan ketidakadilan bagi korban.
Menurut  Muladi,  terdapat  empat  (4) hal  penting  yang  dapat  dijadikan  sebagai pedoman dalam menentukan telah
terjadinya pelanggaran HAM berat kategori kejahatan terhadap kemanusiaan, sehingga  pelakunya  dapat  dituntut  dan diadili, yaitu: (Tahir, 2015: 405-428)
a. Adanya  “ abuse  of  power ”  dalam kerangka asosiasi dengan
pemerintah,  termasuk  di  dalamnya
delik omisi ( violation by omission ). b. Kejahatan tersebut dianggap merendahkan harkat maupun martabat  manusia  dan  pelanggaran atas asas-asas kemanusiaan
yang paling mendasar.
c. Perbuatan  tersebut  dikutuk  secara internasional sebagai hostis humanis generis.
d. Kejahatan  tersebut  dilakukan  secara sistematik dan meluas.
Di  samping  itu,  berdasarkan  prinsip yurisdiksi universal, setiap negara memiliki kompetensi untuk melaksanakan yurisdiksinya  dalam  hal  mengadili  para pelaku pelanggaran HAM berat internasional  yang  terjadi  di  tingkat nasional,  seperti  kejahatan  genosida, kejahatan perang dan lainnya. Penggunaaan yurisdiksi universal tersebut adalah  untuk  mencegah  adanya  tempat berlindung  bagi  pelaku  kejahatan  HAM. Dengan  sistem  ini,  terhadap  pelaku  yang berada di wilayah yurisdiksi suatu negara, negara  tersebut  harus  mengadili  dan menghukum  pelaku  berdasarkan  hukum pidananya  atau  mengektrasdisi  ke  negara lain yang memiliki dan hendak melaksanakan yurisdiksinya. (Komar,
Etty, & Damian, 1999: 680)
Hal  itu  selaras  dengan  ketentuan Pasal  2  ayat  1  Piagam  PBB  yang  secara tegas  menyatakan  “ The  Organization  is based  on  the  principle  of  the  sovereign equality of all its Members” . Dampak dari pengakuan persamaan kedaulatan tersebut adalah  setiap  negara  berhak  menjalankan yurisdiksinya  masing-masing  dan  negara
lain wajib menghormati dan tidak campur tangan  terhadap  hal  tersebut.  (Situngkir, 2018: 660)
Tujuan  dari  sistem  di  atas  adalah untuk  menegakkan  supremasi  hukum suatu  negara,  di  samping  juga  karena pertimbangan  efektifitas  baik  dari  segi biaya  dan  waktu  untuk  memproses penegakan hukum pelaku pelanggar HAM berat  tersebut.  Oleh  karena  itu,  menurut penulis,  menjadi  sangat  penting  bagi Indonesia  untuk  segera  memberikan persetujuan dan meratifikasi Statuta Roma tersebut. Mengingat bahwa negara
Indonesia walaupun telah memiliki pengadilan  HAM  sendiri,  namun  gagal dalam menjalankan kewajibannya. Karena terkesan ada ketidakinginan untuk mengadili  ( unwilling )  dan  ketidakmauan ( unable ).
2. Relevansi Hukum dan HAM dengan Agenda Reformasi Dimensi Internasional
Seiring dengan perkembangan sistem hukum  internasional  yang  berkembang pada  abad  ke-19,  berbagai  usaha  mulai dilakukan untuk menciptakan suatu yurisdiksi yang dapat menjangkau seluruh Negara  tanpa  terhalang  oleh  prinsip kedaulatan dalam menegakkan kewajiban-kewajiban internasional,
misalnya  mengenai  HAM.  Pada  tahun 1994,  di  dalam  sidang  Majelis  Umum
PBB  ( United  Nations  General  Assembly ) dicetuskan  wacana  untuk  mendirikan suatu  peradilan  pidana  internasional  yang independen, dengan menggunakan
susunan Statuta Komisi Hukum Internasional ( International Law
Commissions ). (Aristo M.A. Pangaribuan,
2013: 29)
Statuta  tersebut  lahir  pada  tahun 1948,  di  mana  pada  waktu  itu  Statuta tersebut  telah  memasukkan  kejahatan perang,  agresi,  genosida  dan  kejahatan kemanusiaan  sebagai  suatu  kejahatan yang  dapat  diadili  di  depan  peradilan internasional  yang  independen  dan  di bawah  suatu  konsep  yurisdiksi  yang universal. Sehingga akhirnya pada tanggal 15 Juni 1998 konferensi diplomatic untuk pendirian Mahkamah Pidana Internasional diadakan  di  Roma  yang  diikuti  oleh  160 Negara, termasuk Indonesia.
Setelah  melewati  pengkajian  dan pembahasan  yang  panjang  atas  satu persatu  provisi  dari  Statuta  Roma,  120 negara  peserta  konvensi  setuju  dengan draf akhir Statuta Roma, 21 suara abstain dan  7  suara  tidak  setuju.  Hal  ini  terjadi dikarenakan  sulitnya  mencari  bentuk kompromi  di  antara  dua  sistem  hukum yang  ada  di  dunia  ini,  yaitu civil  law dan common  law .  Di  samping  itu  secara umum,  keberatan  negara-negara  tersebut adalah  karena  keberadaan  Mahkamah Pidana
Internasional/ International Criminal Court (ICC) berpotensi melanggar kedaulatan hukum mereka dan meragukan independensi dari ICC. (Aristo M.A. Pangaribuan, 2013: 30-32)
ICC  merupakan  lembaga  hukum independen dan permanen, yang dibentuk oleh masyarakat
negara-negara internasional untuk
menjatuhkan hukuman kepada pelaku kejahatan menurut hukum internasional yang tercakup  dalam  Statuta  Roma  ini,  yaitu
genosida, kejahatan terhadap
kemanusiaan, kejahatan perang dan kejahatan agresi militer.
Jadi dapat dipahami bahwa
keberadaan mahkamah pidana internasional  yang  memiliki  yurisdiksi materi terhadap kejahatan-kejahatan berat tersebut  merupakan  refleksi  atas  kerja sama  internasional  untuk  memonitor  dan mengadili kejahatan tersebut yang menimbulkan  keprihatinan  internasional.
(Muladi, 2014b)
Tujuan  ICC  adalah  (1)  bertindak sebagai  pencegah  terhadap  orang  yang berencana  melakukan  kejahatan  serius menurut hukum internasional. (2)
mengusahakan  supaya  para  korban  dan keluarganya  bisa  memiliki  kesempatan untuk mendapatkan keadilan dan kebenaran serta memulai proses rekonsiliasi.  (Suparman  Marzuki,  2012:
65)
Namun, seperti yang diuraikan sebelumnya  bahwa  masih  ada  beberapa Negara  yang  menentang  dan  khawatir dengan  adanya  ICC  ini  dengan  berbagai alasan  seperti  yang  telah  disebutkan. Kekhawatiran tersebut lebih karena kurang  memahaminya  secara  mendalam tentang  prinsip-prinsip  yang  dianut  oleh Statuta  Roma  itu  sendiri.  Salah  satunya adalah prinsip komplementer yang termuat  jelas  dalam  pasal  10  pembukaan yang  menegaskan  bahwa  ICC  adalah pelengkap (komplementer) peradilan
nasional.  Artinya,  ICC  baru  digunakan jika pengadilan nasional
tidak mau/enggan  dan  tidak  mampu  untuk mengadili para pelaku tersebut.

## SIMPULAN
Dari  pemaparan  dalam  pembahasan di atas, terlihat jelas bahwa antara hukum dan  HAM  memiliki  hubungan  yang sangat erat. Keduanya saling membutuhkan  satu  sama  lain,  dalam rangka  penegakan  supremasi  hukum  itu sendiri.
Dalam rangka mewujudkan ketertiban  dunia  sebagaimana  yang  telah dituangkan  dalam  UUD  1945,  maka Indonesia  sebagai  Negara  hukum,  harus segera mempertimbangkan apa yang telah dikaji dan dibahas di dalam Statuta Roma, yang  kemudian  melahirkan  Mahkamah Pidana  Internasional  (ICC).  Kehadiran mahkamah pidana internasional merupakan  suatu  langkah  maju  dalam agenda  reformasi  hukum,  baik  dalam dimensi nasional maupun internasional.
Hal  ini  karena  terhadap  kejahatan- kejahatan  HAM  berat,  seperti  genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan  perang  dan  agresi,  merupakan kejahatan  serius  yang  menjadi  musuh seluruh  bangsa.  Dalam  ranah  nasional, sedikit  sekali  pelaku  kejahatan  ini  diadili oleh  pengadilan  nasional.  Hal  ini  tidak lepas karena kejahatan tersebut sering kali melibatkan  para  petinggi  Negara  atau bahkan  famili  dari  para  elit  bangsa  yang memegang kekuasaan atas Negara tersebut, seperti Peristiwa 1965 dan kasus penembakan misterius 1982-1985.
Oleh karena itu, ketika Negara terkait tidak mampu ( unable ) dan tidak mau/enggan  ( unwilling )  untuk  mengadili para  pelaku  kejahatan  HAM  berat,
menjadi  penting  kemudian  peran  dan fungsi  dari  adanya  ICC  ini.  Tujuannya adalah  agar  korban  dan  keluarganya mendapatkan  keadilan  dan  kebenaran substantif.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Puji  dan  Syukur  penulis  ucapkan  ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan  Rahmat  dan  Karunia-Nya,
sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan  penulisan  karya  ilmiah  ini yang  berjudul:  “Relevansi  Hukum  Dan Ham Dengan Agenda Reformasi: Dimensi Nasional Dan Internasional”
Bantuan  dan  dorongan  dari  berbagai pihak  tidak  mungkin  karya  ilmiah  ini dapat  diselesaikan.  Oleh  karena  itu  pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati,  penulis  ingin  mengucapkan  terima kasih  dan  penghargaan  yang  sebesar- besarnya kepada:
1. Bapak  KH.  Abdul  Hamid  Wahid, M.Ag,  selaku  Rektor  Universitas Nurul Jadid (UNUJA), Paiton- Probolinggo. 2. Seluruh rekan-rekan Dosen Universitas  Nurul  Jadid  (UNUJA)
yang  tidak  dapat  penulis  sebutkan satu-persatu.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku-Buku
Aristo M.A. Pangaribuan. (2013).
Perdebatan Menuju Mahkamah Pidana Internasional . Jakarta: Papas  Sinar  Sinanti  dan  Badan Penerbit FHUI.
Komar,  M.,  Etty,  R.  A.,  &  Damian,  E.
(1999). Mochtar  Kusumaatmadja:
Pendidik dan Negarawan Kumpulan Karya Tulis Menghormati 70 Tahun Prof.  Dr. Mochtar  Kusumaatmadja, SH,  LL.  M .  Bandung:  Bandung, Alumni.
Sabon,  M.  B.,  &  SH,  M.  (2020). Hak Asasi  Manusia:  Bahan  Pendidikan untuk  Perguruan  Tinggi .  Penerbit Universitas Katolik  Indonesia Atma Jaya.
Suparman  Marzuki.  (2012). Pengadilan HAM di Indonesia; Melanggengkan Impunity . Jakarta: Erlangga.

## Jurnal
Handayani,  Y.  (2014).  Pengaturan  Hak Asasi  Manusia  Dalam  Konstitusi Indonesia  Dan  Konstitusi  Amerika Serikat.
Jurnal Rechtsvinding
Online.  Tanpa  Volume,  Tanpa Nomor .
Haryanto,  T.,  Suhardjana,  J.,  Komari,  A.
K.  A.,  Fauzan,  M.,  &  Wardaya,  M. K.  (2013).  Pengaturan  tentang  Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Sebelum  dan  Setelah  Amandemen. Jurnal Dinamika Hukum , 8 (2), 136– 144.
Isra, S. (2016). Peran Mahkamah Konstitusi  dalam  penguatan  hak asasi  manusia  di  Indonesia. Jurnal Konstitusi , 11 (3), 409–427.
Rahim,  A.  (2017).  Urgensi  Ratifikasi
Statu  Roma  Wujud  Eksistensi Mahkamah  Pidana  Internasional (International Criminal Court) dalam Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM. Jurnal Al Himayah , 1 (1), 1–24.
Said,  M.  F.  (2018).  Perlindungan  Hukum Terhadap  Anak  Dalam  Perspektif Hak  Asasi  Manusia. JCH  (Jurnal Cendekia Hukum) , 4 (1), 141–152.
Situngkir,  D.  A.  (2018).  Eksistensi Kedaulatan Negara dalam Penerapan  Yurisdiksi  Mahkamah Pidana  Internasional. Lex  Librum:
Jurnal Ilmu Hukum , 4 (2), 659–672.
Tahir, A. (2015). Reformasi dan Perlindungan Hak-hak Tahanan dan Narapidana di Lembaga
Pemasyarakatan. Supremasi Hukum ,
4 (2), 405–428.

## Peraturan Perundang-undangan
Indonesia,  R.  (1999). Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999  tentang  hak  asasi  manusia . Pusat Penerbitan PNRI.
Indonesia, R. (2000). Undang-undang No. 26 Tahun 2000 Tentang  Pengadilan
HAM. Lembaran Negara Tahun .

## Makalah dan Tugas Akhir
Muladi. (2014a). Hukum Acara
Pengadilan  HAM (p.  1).  p.  1.
Semarang:  Bahan  Ceramah  di  MIH UNDIP dan USM.
Muladi.  (2014b). Relevansi  UU  No.  26 Tahun  2000  dengan  Pengadilan HAM  Ad  Hoc  internasional  dan Statuta Roma 1998 (p. 198). p. 198. Semarang:  Sari  Kuliah  Hukum  dan HAM.
Romano,  C.  P.  R.  (2013).  The  rule  of prior exhaustion of domestic remedies:  theory  and  practice  in international human rights procedures.  In International  Courts and the Development of
International  Law (pp.  561–572).
Springer.
Setiyono, J. (2010). Pertanggungjawaban Komando
(Command Responsibility)  Dalam  Pelanggaran Ham  Berat  (Studi  Kasus  Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Di Indonesia) . Universitas Diponegoro .