Vol 2, No. 2, 2019

## ANALISIS KESADARAN WAJIB PAJAK DALAM TRANSAKSI E- COMMERCE (STUDI KASUS WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (WPOP) YANG MERUPAKAN PELAKU E-COMMERCE DI KOTA DKI JAKARTA

## Tries Handriman Jamain
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sahid Jl. Soepomo No 84, Tebet, Jakarta Selatan Email Korespondensi: trieshandrimanjamain@gmail.com

## ABSTRAK
Salah satu jenis implementasi teknologi dalam hal meningkatkan persaingan bisnis dan penjualan produk  produk  adalah  dengan  menggunakan  electronic  commerce  (e-commerce)  untuk memasarkan berbagai macam produk atau jasa, baik dalam bentuk fisik maupun digital. Melihat pertumbuhan e-Commerce yang meningkat tajam tentunya hal tersebut merupakan peluang besar Indonesia untuk meningkatkan penghasilan negara terutama dibagian perpajakan. Para pelaku e- Commerce tentunya diwajibkan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) atas transaksi e-Commerce yang dilakukan. Tujuan  penelitian  ini  adalah  menganalisis  Kesadaran  Wajib  Pajak  pada  orang pribadi dalam Transaksi E-Commerce pada wajiba pajak orang pribadi yang ada di Kantor pajak Jakrat.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  deskriptif.  Sedangkan  data  yang digunakan dalam penelitian ini yakni data primer, dimana data diperoleh dengan secara langsung turun kelapangan dari sumbernya dan jenis data ini memerlukan pengolahan yang lebih lanjut. Seluruh  Wajib  Pajak  orang  pribadi  yang  merupakan  pelaku  e-Commerce  di  Kota  DKI  Jakarta yang  diperkirakan  sejumlah  lebih  dari  1.000  Orang  Pribadi  akan  dijadikan  populasi  didalam penelitian  ini.  Hasil  penelitian  bahwa  tingkat  Kesadaran  Pelaku  E-Commerce  yang  Rendah Selaku Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap penghambat pengenaan pajak penghasilan karena didapat tingkat signifikan
Kata kunci : Kesadaran Wajib Pajak, Transaksi, E-Commerce

## ABSTRACT
One type of technology implementation in terms of increasing business competition and product sales  is  to  use  electronic  commerce  (e-commerce)  to  market  a  variety  of  products  or  services, both in physical and digital forms. Seeing the growth of e-Commerce has increased sharply, of courses  this  is  a  great  opportunity  for  Indonesia  to  increase  state  income,  especially  in  the taxation sector. The e-Commerce actors are certainly required to be subject to Income Tax (PPh) for  e-Commerce  transactions  conducted.  The  purpose  of  this  study  was  to  analyze  taxpayers' awareness of individuals in the E-Commerce Transaction on personal tax returns at the Jakrat tax office. The method used is descriptive method. While the data used in this study is primary data, where data is obtained by directly descending space from the source and this type of data requires further processing. All individual taxpayers who are e-Commerce actors in the city of DKI Jakarta who are estimated to number more than 1,000 private persons will be made into the population  in  this  study.  Low  E-Commerce  Actors'  Awareness  Levels  As  Taxpayers  have  a significant effect on income tax imposition because there is a significant level
Keyword : Taxpayer Awareness, Transactions, E-Commerce

## PENDAHULUAN
Pajak adalah suatu hal yang penting bagi suatu Negara, Negara tidak akan mampu berjalan untuk membiayai pemerintahan dan infrastruktur Negara tersebut. Maka sangat dibutuhkan  pengelolaan  pajak  dengan  baik  dan  maksimal  sehingga  bisa  mendapatkan hasil  yang  maksimal  juga.  Ketika  hasil  yang  maksimal  maka  akan  dapat  membantu pendapatan dan devisa suatu Negara, ketika pendapatan dari pajak maksimal maka akan mampu  penyaluran  pertumbuhan  dan  pembangunan  infrastruktur  yang  baik  di  Negara tersebut.
Untuk meningkatkan pendapatan dari sektor pajak baik migas dan non migas maka pemerintah  melakukan  beberapa  kebijakan  yaitu  dengan  mengeluarkan  suatu  program online  bagaimana  pihak  wajib  pajak  tidak  repot  dan  tidak  merasa  terbebanin  untuk melakukan pembayaran pajak, dan pihak wajib pajak bisa membayar pajak dimana dan kapanpun. Ada pun program online yang diluncurk an oleh pemerintah adalah e-SPT dan e-Filing. Dengan Sofware program online e-SPT dan e-Filing maka akan meningkatkan kinerja dari Fiskus dan kesadaran Wajib pajak. Sejalan dengan cepatnya perkembangan bidang  teknologi,  perusahaan-perusahaan  makin  dipacu  untuk  menggunakan  teknologi yang maju sebagai senjata untuk tetap survive dan memenangkan persaingan yang kian hari terasa ketat dan keras. Akhir-akhir ini penggunaan internet yang menjurus kepada cyberspace kelihatannya akan mendominasi seluruh kegiatan di atas permukaan bumi di masa kini dan masa datang dan secara umum akan berubah menjadi alat untuk persaingan antara perusahaan yang satu dengan yang lainnya. Ini pun akan membawa dampak yang sangat besar bagi setiap perusahaan. Dampak pada aspek persaingan adalah terbentuknya tingkat  kompetisi  yang  semakin  tajam.  Globalisasi  ekonomi  juga  membuat  perubahan menjadi  konstan,  pesat,  radikal,  serentak,  dan  pervasif.  Sehingga  perusahaan  harus memiliki  kemampuan  yang  cepat  untuk  beradaptasi  terhadap  perubahan  yang  terjadi sehingga perusahaan akan mampu bersaing dengan para kompetitornya.
Penggunaan teknologi diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar terhadap dunia bisnis yang kompetitif tersebut. Perusahaan yang mampu bersaing dalam kompetisi tersebut  adalah  perusahaan  yang  mampu  mengimplementasikan  teknologi  ke  dalam perusahaannya.  Salah  satu  jenis  implementasi  teknologi  dalam  hal  meningkatkan persaingan bisnis dan penjualan produk produk adalah dengan menggunakan electronic commerce  ( e-commerce )  untuk  memasarkan  berbagai  macam  produk  atau  jasa,  baik dalam bentuk fisik maupun digital. Dalam penggunaan teknologi tersebut, berbagai pihak yang  terkait  dengan  perusahaan  seperti  investor,  konsumen,  pemerintah  akan  ikut berperan. Menurut survei yang dilakukan oleh Lembaga Riset pasar e-Marketer dari tahun 2014  –  2018,  Indonesia  menduduki  posisi  ke-6  dari  10  besar  negara  di  dunia  sebagai pengguna internet.
Gambar 1.1. Top 25 Negara Pengguna Internet di Dunia
Vol 2, No. 2, 2019
Hal  itu  dibuktikan  oleh  hasil  riset  e-Marketer  dan  dikembangkan  oleh  databoks katadata  yang  menunjukkan  bahwa  volume  nilai  transaksi e-Commerce di  Negara Indonesia mencapai hingga menembus angka Rp. 108,4 T di tahun 2017, dan di tahun 2018,  volume  nilai  transaksi e-Commerce di  Negara  Indonesia  diperkirakan  terus meningkat mencapai hingga menembus angkaRp 144,1 T.
Gambar 1.2. Grafik Transaksi E-Commerce di Indonesia Sumber : https://databoks.katadata.co.id
Melihat  pertumbuhan e-Commerce yang  meningkat  tajam  tentunya  hal  tersebut merupakan  peluang  besar  Indonesia  untuk  meningkatkan  penghasilan  negara  terutama dibagian  perpajakan.  Para  pelaku e-Commerce tentunya  diwajibkan  dikenakan  Pajak Penghasilan (PPh) atas transaksi e-Commerce yang dilakukan.
Maka dari hasil data sementara di atas menunjukkan betapa besarnya keuntungan dari pungutan pajak ketika di berlakukan patuh pajak terhadap wajib pajak orang pribadi yang  mengunakan  transaksi  e-Commerce,  dan  hasil  dari  pungutan  pajak  itu  sangat membantu pendapat Negara dari bidang pajak, hal itu dapat kita lihat dari tahun ke tahun pendapatan Negara yang bersumber dari pajak semakin naik.
Tujuan  penelitian  ini  adalah  menganalisis  Kesadaran  Wajib  Pajak  pada  orang pribadi dalam Transaksi E-Commerce pada wajib pajak orang pribadi yang ada di Kantor pajak DKI Jakarta.

## Wajib Pajak
Menurut Irianto (2005) dalam Widayati dan Nurlis (2010) kesadaran bahwa pajak merupakan  bentuk  partisipasi  dalam  menunjang  pembangunan  Negara.  Dengan menyadari bahwa hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan.
Kesadaran  bahwa  penudaan  pembayaran  pajak  dan  pengurangan  beban  pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya financial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara.
Vol 2, No. 2, 2019
Kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan Undang-Undang dan dapat dipaksakan. Wajib  pajak  akan  membayar  karena  pemabayaran  pajak  didasari  memiliki  landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara.
Menurut Waluyo (2013 :23) Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi membayar pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajibanperpajakan sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  dan  perundang-undangan  perpajakan.Menurut Sumarsan ( 2013 :19) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak,  pemotongan  pajak,  dan  pemungut  pajak,  yang  mempunyai  hak  dan  kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

## E-Commerce
Electronic  Commerce  (e-commerce)  merupakan  konsep  baru  yang  biasa digambarkan  sebagai  proses  jual  beli  barang  atau jasa  pada  World  Wide  Web  Internet (Shim, Quershi, Siegel, Siegel, 2000 dalam buku M. Suyanto, 11, 2003) atau proses jual beli  atau  pertukaran  produk,  jasa  dan  informasi  melalui  jaringan  informasi  termasuk internet (Turban, Lee, King, Chung, 2000 dalam buku M. Suyanto,11,2003).
Sedangkan menurut Kalakota dan Whinston (1997) dalam buku M. Suyanto (2003) mendefinisikan e-commerce dari beberapa perspektif berikut :
1.  Perspektif  Komunikasi  :  e-commerce  merupakan  pengiriman  indormasi, produk/layanan, atau pembayaran melalui lini telepon, jaringan computer atau sarana eletronik lainnya.
2.  Perspektif  Proses  Bisnis  :  e-commerce  merupakan  aplikasi  teknologi  menuju otomisasi transaksi dan aliran kerja perusahaan.
3.  Perspektif  Layanan:  e-commerce  merupakan  salah  satu  alat  yang  memenuhi keinginan  perusahaan,  konsumen  dan  manajemen  dalam  memangkas  service  cost ketika meningkatkan mutu barang dan kecepatan pelayanan.

## Pajak Penghasilan Atas Transaksi E-Commerce
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan penegasan atas transaksi e-Commerce melalui Surat Edaran nomor SE-62/PJ/2013 mengenai Penegasan Ketentuan Perpajakan atas Transaksi e-Commerce sebagai kebijakan untuk mengoptimalkan penerimaan negara atas PPh dan PPN, penegasan pajak ini dibuat sebagai salah satu upaya pemerintah untuk memberikan keadilan terhadap pengusaha yang melakukan perdagangan konvensional.
Selain itu, sesuai dengan undang-undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 4, menyatakan bahwa yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis  yang  diterima  atau  diperoleh  Wajib  Pajak,  baik  yang  berasal  dari  Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Maka dalam  hal  ini,  pada  transaksi  e-Commerce    ada  pembayaran  imbalan  atau  penghasilan karena jual-beli barang/atau jasa yang merupakan objek pajak Pajak Penghasilan (PPh).
Pelaku  e-Commerce  Orang  Pribadi  diwajibkan  dikenakan  Pajak  Penghasilan, namun  masih  mengkuti  ketentuan  pajak  penghasilan  secara  umum.  Khusus  pelaku  e- Commerce  orang  pribadi,  pengenaan  dipersamakan  dengan  toko  konvensional,  yaitu berlakunya PP Nomor 23 tahun 2018, pajak pada pelaku/pengusaha e-Commerce dengan besarnya pendapatan bruto tidak melebihi Rp 4,8 M yaitu sama dengan pajak UMKM, tarifnya  0,5%  dari  omset  yang  diperoleh  setiap  bulannya.  Pada  awalnya,  e-Commerce dilakukan hanya pada transaksi bisnis/usaha dilakukan oleh perusahaan besar, perbankan, dan institusi besar lainnya.
Vol 2, No. 2, 2019
Dengan melihat peningkatan situs jejaring sosial, seperti Line, Twitter, Facebook dan  Instagram  telah  memberikan  kesempatan  untuk  membuka  usaha/bisnis  yang  baru (Liang, 2011 dalam Puspawati, 2016).
Perdagangan  media  internet  atau  e-Commerce  bergeser  mendekati  konsumen individual,  dimana  masing-masing  konsumen  dapat  beralih  menjadi  penjual  dengan menawarkan  kembali  melalui  akun  media  sosial  yang  dimiliki.  Sehingga  tidak  hanya perusahaan  besar  saja  yang  mendapatkan  keuntungan  dari  semakin  rendahnya  biaya perdagangan melalui e-Commerce, namun perusahaan-perusahaan berskala kecil, bahkan masing-masing  individu  juga  (Nugroho,  2006  dalam  Utomo,  2012).  Meskipun perdagangan  dilakukan  secara  individual,  dan  dilakukan  secara  online  melalui  akun media sosial seperti Facebook, Line, Twitter, Instagram, Google, BBM dan whatsApp. Berdasar  pada  ketentuan  perpajakan  yang  berlaku,  maka  individu  tersebut  termasuk kedalam wajib pajak orang pribadi yang harus melakukan pembayaran pajak, karena dari kegiatan  penjualan  melalui  akun  media  sosial  tersebut,  individu  telah  mendapatkan penghasilan yang diterima.

## METODE PELAKSANAAN
Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Sedangkan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni data primer, dimana data diperoleh dengan secara langsung  turun  kelapangan  dari  sumbernya  dan  jenis  data  ini  memerlukan  pengolahan yang lebih lanjut. Penelitian ini menggunakan sumber data eksternal, yakni data didapat dari menyebarkan angket atau kuesioner yang telah dijawab oleh responden Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang merupakan pelaku e-Commerce di Kota DKI Jakarta.Dalam penelitian ini objek yang akan diteliti adalah Seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi yang merupakan  Pelaku  e-Commerce  di  DKI  Jakarta,  Menurut  Kuncoro  (2009:  118)  dalam Tiraada (2013), mengartikan bahwa populasi yakni sekelompok elemen (objek, transaksi, orang), dimana memiliki ketertarikan untuk dijadikan sabagai objek penelitian. Seluruh Wajib  Pajak  orang  pribadi  yang  merupakan  pelaku e-Commerce di  Kota  DKI  Jakarta yang  diperkirakan  sejumlah lebih  dari  1.000  Orang  Pribadi  akan  dijadikan  populasi  di dalam penelitian ini. Sampel merupakan himpunan dari unit populasi, dikarenakan jumlah populasi  yang  begitu  banyak,  maka  tidak  semua  anggota  populasi  akan  diteliti  namun menggunakan  sampel  dari  populasi  penelitian  tersebut  (Kuncoro,  2009:  118,  dalam Tiraada, 2013). Metode pengambilan sampel yang digunakan untuk pengambilan sampel yakni  convenience  sampling  dimana  peneliti  bebas  memilih  sampel  yang  mana  yang ingin diambil.
Dalam  penelitian  ini  penulis  menggunakan  metode  Angket/Kuisioner.  Menurut (Ridwan,  2008:25)  Angket/Kuisioner  adalah  daftar  pertanyaan  yang  diberikan  kepada orang  lain  yang  bersedia  memberikan  respons  (responden)  sesuai  dengan  permintaan pengguna.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Menjadi Pelaku E-Commerce Analisis  terhadap  lama  menjadi  pelaku e-Commerce dimaksudkan  untuk mengetahui berapa lama responden telah melakukan transaksi e-Commerce . Berdasarkan hasil  penelitian,  diperoleh  gambaran  tentang  lama  menjadi  pelaku e-Commerce dari responden seperti pada gambar dibawah ini.
.
Gambar 4.1. Grafik Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Menjadi Pelaku E-Commerce Sumber : Data Diolah Oleh Penulis, 2019 .
Berdasarkan  gambar  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  dari  100  responden, responden  yang  telah  menjadi  pelaku e-Commerce selama  1-3  tahun  yakni  sebesar  46 responden  atau  46%  telah  mendominasi  sebagian  besar  transaksi e-Commerce hal  itu disebabkan karena transaksi e-Commerce pada saat ini lebih mudah dilakukan,sehingga memunculkan ketertarikan orang-orang untuk menjadi pelaku e-Commerce . Sementara responden  yang  telah  menjadi  pelaku e-Commerce selama > 1  tahun  yakni  sebesar  27 responden atau 27%responden begitu pula untuk pelaku e-Commerce selama > 3 tahun yakni sebesar 27 responden atau 27%.

## Karakteristik Responden Berdasarkan Pendapatan Pertahun
Analisis  terhadap  pendapatan  pertahun  pelaku e-Commerce dimaksudkan  untuk mengetahui  berapa  besar  pendapatan  yang  diterima  oleh  responden  dari  transaksi e- Commerce dalam satu tahun. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh gambaran tentang pendapatan pertahun pelaku e-Commerce dari responden seperti pada gambar dibawah ini:
Gambar 4.2. Grafik Karakteristik Responden Berdasarkan Pendapatan Pertahun Sumber : Data Diolah Oleh Penulis, 2019.
< 1 Tahun 30% > 3 Tahun 20% 1 - 3 Tahun 50% 0% Lama Menjadi Pelaku E-

## Commerce
< 1 Tahun > 3 Tahun 1 - 3 Tahun
89% 11% 0% 0% Pendapatan Pertahun < 4,8 Milyar > 4,8 Milyar
Vol 2, No. 2, 2019
Sesuai dengan gambar diatas diketahui bahwa dari 100 responden yang dijadikan sampel,  responden  yang  memiliki  pendapatan  pertahun  <4.8  Milyar  lebih  banyak dibandingkan  dengan  responden  yang  memiliki  pendapatan  pertahun  >4.8  Milyar. Responden dengan pendapatan pertahun < 4.8 Milyar yakni sebesar 89 responden atau 89 %, dan responden dengan pendapatan pertahun > 4.8 Milyar yakni sebesar 11 responden atau  11%.  Hal  ini  disebabkan  karena  transaksi e-Commerce sebagian  besar  dilakukan secara individual atau perorangan yangmelalui akun media sosial.

## Karakteristik Responden Berdasarkan Kepemilikan NPWP
Analisis  terhadap  kepemilikan  NPWP  pelaku e-Commerce dimaksudkan  untuk mengetahui berapa banyak responden yang memiliki NPWP dalam melakukan transaksi e-Commerce .  Berdasarkan  hasil  penelitian,  didapat  gambaran  mengenai  kepemilikan NPWP dari responden seperti pada gambar dibawah ini:

## Gambar 4.3. Grafik Karakteristik Responden Berdasarkan Kepemilikan NPWP
Sumber : Data Diolah Oleh Penulis, 2019.
Sesuai dengan gambar diatas diketahui bahwa dari 100 responden yang dijadikan sampel, responden yang memiliki NPWP lebih banyak dibandingkan dengan responden yang  tidak  memiliki  NPWP.  Responden  dengan  kepemilikan  NPWP  yakni  sebesar  82 responden atau 82 %, dan responden dengan tidak kepemilikan NPWP yakni sebesar 18 responden  atau  18%.  Hal  ini  disebabkan  karena  NPWP  saat  ini  sudah  menjadi  syarat wajib setiap orang dalam menjalankan usaha atau bisnis, sehingga sebagian besar pelaku e-Commerce sudah memiliki NPWP.

## Tingkat Kesadaran Pelaku E-Commerce Rendah Selaku Wajib Pajak
Kriteria pengambilan keputusan bedasarkan hasil diatas adalah sebagai berikut: Ho:  Tingkat  Kesadaran  Pelaku E-Commerce Rendah  Selaku  Wajib  Pajak  tidak berpengaruh terhadap penghambat pengenaan pajak Penghasilan.
Ha:  Tingkat  Kesadaran  Pelaku E-Commerce Rendah  Selaku  Wajib  Pajak berpengaruh signifikan terhadap penghambat pengenaan pajak Penghasilan. Jika sig.(probabilitas) >  (0.05), maka Ho diterima dan Ha ditolak Jika sig. (probabilitas) <  (0.05), maka Ho ditolak dan Ha diterima Nilai probabilitas (Sig. F) = 0.002 < 0.05 maka Ho 3 ditolak dan Ha 3 diterima 82% 18% 0% 0% KEPEMILIKAN NPWP Ya Tidak
Vol 2, No. 2, 2019
Diketahui  nilai  t hitung lebih  besar  dari  t tabel ,  (3.121  >  1.98525)  dengan  tingkat signifikan  0.002  pada  =5%  dan  nilai  signifikan  0.002  <  0.05.  Hasil ini menunjukkan bahwa secara parsial (individu) variabel Tingkat Kesadaran Pelaku E-Commerce Rendah Selaku  Wajib  Pajak  memiliki  pengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  Penghambat Pengenaan  Pajak  Penghasilan.  Sehingga  hipotesis  “H1:  Tingkat  Kesadaran  Pelaku E- Commerce Rendah  Selaku  Wajib  Pajak  berpengaruh  signifikan  terhadap  penghambat pengenaan pajak Penghasilan.” diterima.

## Pembahasan
Dari 100 responden, responden yang telah menjadi pelaku e-Commerce selama 1-3 tahun yakni sebesar 46 responden atau 46% telah mendominasi sebagian besar transaksi e-Commerce hal itu disebabkan karena transaksi e-Commerce pada saat ini lebih mudah dilakukan,  sehingga  memunculkan  ketertarikan  orang-orang  untuk  menjadi  pelaku e- Commerce .  Sementara  responden  yang  telah  menjadi  pelaku e-Commerce selama > 1 tahun  yakni  sebesar  27  responden  atau  27%responden  begitu  pula  untuk  pelaku e- Commerce selama > 3 tahun yakni sebesar 27 responden atau 27%. Dari 100 responden yang dijadikan sampel, responden yang memiliki pendapatan pertahun <4.8 Milyar lebih banyak dibandingkan dengan responden yang memiliki pendapatan pertahun >4.8 Milyar. Responden dengan pendapatan pertahun < 4.8 Milyar yakni sebesar 89 responden atau 89 %, dan responden dengan pendapatan pertahun > 4.8 Milyar yakni sebesar 11 responden atau  11%.  Hal  ini  disebabkan  karena  transaksi e-Commerce sebagian  besar  dilakukan secara individual atau perorangan yangmelalui akun media sosial.
Dari 100 responden yang dijadikan sampel, responden yang memiliki NPWP lebih banyak dibandingkan dengan responden yang tidak memiliki NPWP. Responden dengan kepemilikan NPWP yakni sebesar 82 responden atau 82 %, dan responden dengan tidak kepemilikan  NPWP  yakni  sebesar  18  responden  atau  18%.  Hal  ini  disebabkan  karena NPWP saat ini sudah menjadi syarat wajib setiap orang dalam menjalankan usaha atau bisnis, sehingga sebagian besar pelaku e-Commerce sudah memiliki NPWP.
Maka  krisis  kesadaran  pajak  pada  diri  wajib  pajak  sendiri,  wajib  pajak  merasa membayar  pajak  adalah  sebuah  beban  yang  sangat  berat.  Hal  itu  dibuktikan  oleh penelitian  yang  dilakukan  oleh  Emma  (2017),  bahwa  pelaku e-Commerce berpendapat bahwa  pemungutan  pajak  atas  transaksi e-Commerce hanya  akan  menambah kesemrawutan transaksi jual beli, dikarenakan para penjual harus menghitung, menyetor dan melaporkan setiap transaksi yang mereka lakukan kepada Kantor Pelayanan Pajak setempat.  Sehingga  sistem  pemungutan  pajak self  assessment  system yang  dijalankan dalam prakteknya masih sulit dijalankan, hal berikut dapat dilihat dari sikap wajib pajak yang sengaja tidak patuh dan berat melaksanakan kewajiban membayar pajak. Hasil ini sesuai  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Lubis  (2016),  rendahnya  kesadaran  dari pelaku e-Commerce selaku  wajib  pajak  menjadi  faktor  penghambat  dalam  pengenaan pajak terhadap transaksi e-Commerce .

## KESIMPULAN DAN SARAN
Tingkat  Kesadaran  Pelaku  E-Commerce  yang  Rendah  Selaku  Wajib  Pajak berpengaruh  signifikan  terhadap  penghambat  pengenaan  pajak  penghasilan  karena didapat  tingkat  signifikan  0.002  pada  =5%  dan  nilai  signifikan  0.002  <  0.05.  Hal  itu dapat dilihat dari hasil responden Dari 100 responden yang dijadikan sampel, responden yang memiliki NPWP lebih banyak dibandingkan dengan responden yang tidak memiliki NPWP.
Vol 2, No. 2, 2019
Responden dengan kepemilikan NPWP yakni sebesar 82 responden atau 82 %, dan responden dengan tidak kepemilikan NPWP yakni sebesar 18 responden atau 18%. Hal ini  disebabkan  karena  NPWP  saat  ini  sudah  menjadi  syarat  wajib  setiap  orang  dalam menjalankan  usaha  atau  bisnis,  sehingga  sebagian  besar  pelaku e-Commerce sudah memiliki NPWP.

## Saran
Lebih meningkatkan lagi sosialisasi mengenai pentingnya membayar pajak dan tata cara  pembayarannya  kepada  para  Pelaku  e-Commerce  dengan  cara  lebih  aktif  lagi membuat  kegiatan  seminar,  penyuluhan,  dan  juga  penataran  baik  melalui  media elektronik  atau  media  massa  dan  Pihak  Direktorat  Jenderal  Pajak  perlu  meningkatkan upaya pendataan Pelaku e-Commerce misalnya dengan cara mengecek secara langsung Online Shop yang ada di sosial media atau situs e-Commerce sehingga dapat mengetahui siapa  pelaku  e-Commerce  tersebut  karena  di  dalam  akun  tersebut  biasanya  tercantum nomor rekening pihak penjual yang dapat mempermudah untuk mengetahui siapa yang menerima penghasilan tersebut atau pihak DJP dapat memanfaatkan online marketplace untuk  mengetahui  berapa  jumlah  pasti  transaksi e-Commerce yang  terjadi  dan  juga diperlukan adanya peraturan dan regulasi perpajakan yang jelas dan spesifik, perhatian khusus pada sistem pemungutan pajak yang efektif atas transaksi e-Commerce .

## DAFTAR PUSTAKA
Direktorat Jenderal pajak. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang tentang Pajak  Penghasilan  Atas  Penghasilan  dari  Usaha  yang  Diterima  atau  Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. 2018.
Republik  Indonesia.  (2008).  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2008  tentang PerubahanUndang-Undang No. 7 tahun 1984 tentang Pajak Penghasilan (PPh).
Republik Indonesia. (2013). Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE 62/PJ/2013 Tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi Ecommerce.
Sumarsan T. (2013). Perpajakan Indonesia, Jakarta : PT. Indeks.
Sulistywati, L. (2012). Tiandari. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Kinerja Penerimaan Pajak studi kasus pada kantor pelayanan pajak pratama Semarang Candisari. Jurnal Infestasi. Vol 8, PP 81- 96.
Suyanto,  M.  (2003).  Strategi  Periklanan  pada  e-Commerce  Perusahaan  Top  Dunia. Yogyakarta: Andi
Tiraada,  T.  A.  (2013).  Kesadaran  Wajib  Pajak,  Sanksi  Pajak,  Sikap  FiskusTerhadap Kepatuhan WPOP di Kabupaten Minahasa Selatan. Jurnal EMBA. Volume I; (3), 999-1008)
Waluyo. (2014). Perpajakan Indonesia, Jakarta : Salemba Empat.