## Mulawarman LawReview
Volume 5 Issue 1, June 2020 ISSN Print: 2527-3477, ISSN Online: 2527-3485
Publisher: Faculty of Law, Mulawarman University, Indonesia.
Nationally Accredited Journal, Decree No. 32a/E/KPT/2017.

## Implementasi Green Growth Economic pada Industri Kelapa Sawit melalui Sertifikasi ISPO

## Rio Christiawan
Universitas 17 Agustus 1945, Jakarta, Indonesia. Email: rchristiawan@gmail.com

## ABSTRACT
The palm oil industry in Indonesia is a double-edged sword. On one hand, it is the largest contributor to the Indonesian foreign exchange and plays a significant role in the national economy. However, it also has  negative  impacts  to  the  environment.  Debates  arising  among  conservatives  in  regards  to  the cultivation of natural resources will not be enough to solve the roots of the problem. The government needs to develop the palm oil industry strategically. In the last ten years the government has repeatedly decided  on  the  certification  of  sustainable  palm oil  industry  (ISPO  certification),  but  the  green  growth program is still yet to be realized. This paper is written using the normative-juridical method with focus on legal research regarding the application of green growth concept in the palm oil industry certification. This research shows the lack of transparent regulations pertaining to ISPO certification because so far it is  only  done  voluntarily.  Furthermore,  the  ISPO  certification  only  gives  permission  without  giving  any other  incentive  to  the  palm  oil  industry.  This  shows  a  stark  difference  compared  to  the  international certification, the RSPO, which not only mandates the certificate holders to donate but also but provides incentives  including  premium  prices.  Thus,  the  ISPO  certification  cannot  be  effectively  implemented  to support the green growth policy.
Keywords: Certification; Sustainability; ISPO.

## ABSTRAK
Industri kelapa sawit merupakan industri strategis nasional karena selain sebagai penyumbang devisa terbesar juga memiliki dampak besar terhadap perekonomian di Indonesia. Tidak dapat dikesampingkan fakta  bahwa  industri  kelapa  sawit  juga  menimbulkan  sejumlah  dampak  negatif  bagi  lingkungan. Perdebatan dari kalangan konservasitisme dan developmentalis terkait kelanjutan pengelolaan sumber daya alam tidak akan menyelesaikan akar masalah sebenarnya. Pemerintah perlu mengatur kelanjutan pengembangan  industri  strategis  kelapa  sawit.  Persaoalan  dalam  penulisan  ini  adalah  pemerintah dalam sepuluh tahun terakhir berkali-kali membatalkan aturan tentang sertifikasi industri kelapa sawit yang lestari (sertifikasi ISPO) akibatnya pendekatan green growth economic belum dapat terwujud pada industri kelapa sawit. Metode Penulisan dalam penelitian ini yuridis normatif dengan fokus melakukan kajian  yuridis  terhadap  implementasi  konsep  hukum  lingkungan  green  growth  economic  terhadap kebijakan  sertifikasi  pada  industri  kelapa  sawit.    Hasil  kajian  penelitian  ini  menunjukkan  aturan  yang tidak  jelas  dan  mengikat  terkait  sertifikasi  ISPO  (hanya  bersifat  voluntary).  Selain  itu  sertifikasi  ISPO hanya  memberi  kewajiban  tanpa  memberi  insentif  apapun  bagi industri  kelapa  sawit.  Hal ini berbeda jika  dibandingkan  dengan  sertifikasi  internasional  yakni  RSPO,  selain  memberi  kewajiban  tetapi  juga mampu  memberikan  insentif  berupa  harga  yang  premium  menyebabkan  sertifikasi  ISPO  tidak  dapat diterapkan secara efektif guna menunjang green growth economic.
Kata kunci: Sertifikasi; Kelestarian; ISPO.
Citation: Christiawan,  Rio.  2020.  “Implementasi  Green  Growth  Economic  Pada  Industri  Kelapa  Sawit Melalui Sertifikasi ISPO”. Mulawarman Law Review 5 (1), 47 -60.
https://doi.org/10.30872/mulrev.v5i1.323.

## PENDAHULUAN
Pendekatan green  growth  economic dalam  hukum  lingkungan  pertama  kali  dikenal dalam  KTT  Bumi  ( Earth  Summit )  di  Rio  de  Janerio,  Brasil,  pada  tahun  1992,  yang menegaskan mengenai konsep pembangunan berkelanjutan ( sustainability development ).  Pembangunan  berkelanjutan  sebagaimana  dikenal  dengan green growth  economic merupakan  bentuk  kompromi  antara  kepentingan  konservasi  dan kepentingan  pemanfaatan  sumberdaya  alam  untuk  kepentingan  komersial.  Kalangan pro  konservasi  berpandangan  dengan  mengacu  pada  doktrin  hukum in  dubio  pro natura ,  yakni  dalam  keraguan  harus  diambil  kebijakan  yang  menguntungkan lingkungan. 1
Konservasi  dipandang  sebagai  bentuk  keberpihakan  pada  lingkungan  karena dipandang sebagai bentuk perlindungan lingkungan dan sumberdaya alam dari segala bentuk  pemanfaatan  yang  menyebabkan  degradasi  kualitas  lingkungan.  Sebaliknya dengan mengacu pada konstitusi Pasal 33 UUD 1945 bahwa pemanfaatan lingkungan dan sumberdaya alam dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat.
Demikian  juga  dalam  hal  ini  industri  perkebunan  dan  pengolahan  kelapa  sawit  yang menjadi  penyumbang  devisa  terbesar  saat  ini,  berikut  adalah  sumbangan  devisa negara dari sektor kelapa sawit 2 .
Tabel 1. Tabel devisa dari sektor sawit 2015 - 2019
Tahun Jumlah Devisa 2015 USD 21   Miliar 2016 USD 22,7Miliar 2017 USD 23   Miliar 2018 USD 24,3 Miliar 2019 USD 27    Miliar

## Sumber : Gapki (2019)
Industri kelapa sawit dimulai di Indonesia sejak tahun 1600-an serta melalui dua masa penjajahan  yakni  penjajahan  Belanda  dan  Jepang,  sehingga  semangat  dari  industri kelapa sawit pada masa penjajahan adalah eksploitasi, termasuk eksploitasi lingkungan (pengelolaan  hanya  difokuskan  pada  eksploitasi  hasil,  hanya  berfokus  pada profit
1 Jeremy  Kartz .  (2015).  “Green Growth  Economi c  as  a  New  Environmental  Paradigm”. International and Comparative Law Quarterly Journal , 70 (1): 89.
2 https://gapki.id/news/4419/sawit-sumbang-devisa-300-triliun-untuk-negeri-ini-apa-maknanya diunduh pada 29 Juni 2020
oriented ). 3 Selanjutnya  setelah  Indonesia  merdeka  maka  semangat  pengelolaan industri  kelapa  sawit  berbeda  dengan  pada masa penjajahan.  Jika  pada  fase sebelum kemerdekaan  semangat  pengelolaan  industri  adalah  eksploitasi,  namun  setelah kemerdekaan  dengan  berdasarkan  Pasal  33  UUD  1945  mulai  merubah  paradigma pengelolaan lingkungan dan sumberdaya alam khususnya pada industri kelapa sawit.
Paradigma  baru  setelah  kemerdekaan  adalah  hanya  keseimbangan  antara perlindungan  terhadap  lingkungan  dan  sumberdaya  alam  serta  aspek  pemanfaatan maupun pengelolaan sumberdaya alam itu sendiri. Paradigma single bottom line yang hanya  berorientasi  pada  keuntungan  saja  ( profit  oriented )  mulai  ditinggalkan  dan diganti dengan paradigma green growth economic . Paradigma green growth economic memiliki tujuan kelestarian ( sustainability ), baik sustainability perlindungan lingkungan maupun keberlanjutan dalam pemanfaatan sumberdaya alam itu sendiri. Paradigma ini mencoba  membangun  kompromi  antara  perlindungan  lingkungan  (kepentingan konservasi) dan pemanfaatan sumberdaya alam untuk kesejahteraan masyarakat.
Parameter green  growth  economic baru  ditentukan  secara  khusus  pada  Konvensi Yohannesburg pada tahun 2002 yang merubah paradigma single bottom line menjadi triple bottom line yakni people, profit, and planet yang selanjutnya dituangkan dalam Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2004  tentang  Perkebunan. 4 Di  awal  tahun  2004, dunia  internasional  menyepakati  konsep  sertifikasi  kelapa sawit sebagai  tindak  lanjut dari green  growth  economic yakni  sertifikasi  kelestarian  pengelolaan  industri  kelapa sawit yakni sertifikasi Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). 5 Sifat dari sertifikasi RSPO  itu  sendiri  adalah voluntary (tidak  wajib),  namun  sertifikasi  RSPO  diterima  di dunia  internasional  karena  memiliki  nilai  tambah  ( additional  value )  yakni  dengan sertifikasi RSPO dapat diperoleh kemudahan distribusi dan harga yang premium.
Di  Indonesia  sendiri  implementasi  dari  pendekatan green  growth  economic baru diawali di tahun 2011 dengan penuangan konsep pemenuhan triple bottom line untuk memastikan  kelestarian  industri  kelapa  sawit  melalui  penjabaran triple  bottom  line dalam prinsip dan kriteria dalam sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) yang bersifat mandatory (wajib). 6 Sertifikasi  ISPO  sendiri  di  Indonesia  diatur  dalam Peraturan  Menteri  Pertanian  Nomor  19/Permentan/OT.140/3/2011  yang  merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan.
Dalam  Peraturan  Menteri  Pertanian  Nomor  19/Permentan/OT.140/3/2011  dijelaskan bahwa diberikan waktu hingga tahun 2015 untuk pemenuhan sertifikasi ISPO dan jika pada kurun waktu yang ditetapkan tersebut bagi pengelolaan kelapa sawit yang belum memperoleh  sertifikat  ISPO  akan  dicabut  perizinannya.  Perusaaan  pengelola  industri kelapa  sawit  hanya  sekitar  2  persen  yang  memperoleh  sertifikasi  ISPO  hingga  akhir
3 Iyung Pahan. (2007). Panduan Lengkap Kelapa Sawit: Manajemen Agribisnis dari Hulu hingga Hilir , Cetakan Pertama. Penerbit Penebar Swadaya, p. 44-45.
4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan saat ini telah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.
5 Salahudin  Yacob, et . al .  (2012). Handbook  of  RSPO  Certification ,  1 st Edition.  Kuala  Lumpur:  RSPO Publishing.
6 Sundram  Kumar.  (20 14).  “Comparison  between  RSPO  and  ISPO  and  Their  Impact  for  Palm  Oil Industry”. Journal of Oil Palm, Environmental and Health , 8(2): 162.
tahun 2014. 7 Fakta ini menghambat pemerintah untuk melakukan tindakan penegakan hukum pada pengelola industri kelapa sawit yang belum memenuhi syarat pemenuhan sertifikasi ISPO.
Peraturan  Menteri  Pertanian  Nomor  19/Permentan/OT.140/3/2011  tidak  dapat diterapkan karena pencapaian sertifikasi ISPO masih sangat rendah maka pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/3/2015 yang hanya  mewajibkan  pendaftaran  proses  sertifikasi  ISPO  bukan  diperolehnya  sertifikasi ISPO sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor
19/Permentan/OT.140/3/2011.  Akibatnya  hingga  lima  tahun  berselang  yakni  pada 2019  jumlah  perolehan  sertifikasi  ISPO  hanya  meningkat  dari  2  persen  pada  2014 menjadi  10  persen  dari  total  perusahaan/  plasma  pengelola  industri  kelapa  sawit, dengan rincian sebagai berikut 8 :
Tabel 2. Persentasi Perusahaan Perkebunan yang Memperoleh Sertifikat ISPO
Tahun Jumlah Persentasi Perusahaan Perkebunan yang Memperoleh Sertifikat ISPO (%) 2014 2 2015 2,8 2016 3 2017 5 2018 8 2019 10
Sumber: Laporan Tahunan Industri Strategis Nasional Kemenko Perekonomian.

## Jakarta:  KemenkoPerekonomian (2020)
Situasi  ini  jelas  menunjukkan  bahwa  ada  gap  antara  implementasi  paradigma green growth  economic sebagai  das  sollen  dan  fakta  belum  terimplementasikan  green growth  economic  dalam  sertifikasi  industri  kelapa  sawit  secara  optimal  sebagai  das sein.  Dengan  mengacu  pada  data  data  diatas  artikel  ini  akan  membahas  mengenai efektifitas sistem sertifikasi ISPO dalam implementasi konsep green growth economic dalam industri kelapa sawit.

## METODE
Metode  yang  digunakan  dalam  tulisan  ini  adalah  metode  penulisan  yuridis  normatif dengan  fokus  melakukan  kajian  yuridis  terhadap  implementasi  konsep  hukum lingkungan  yakni  green  growth  economic  terhadap  kebijakan  sertifikasi  pada  industri kelapa  sawit.  Untuk  mencapai  maksud  di  atas  digunakan  studi  kepustakaan,  yaitu
7 Roesdiana  Soeharto.  (2015). Laporan  Tahunan  Komisi  ISPO ,  Cetakan  Pertama.  Jakarta:  Direktorat Jenderal Perkebunan.
8 Musdalifah. (2020). Laporan Tahunan Industri Strategis Nasional Kemenko Perekonomian. Jakarta: Kemenko Perekonomian, p. 109.
menggunakan  bahan  hukum  untuk  menjawab  persoalan  yang  dibahas.  Tulisan  ini menggunakan  pendekatan  penelitian  hukum  normatif  dengan  melakukan  abstraksi terhadap proses deduksi dari norma hukum positif yang berlaku, yaitu meneliti hukum sebagai  norma  positif  dengan  menggunakan  cara  berpikir  deduktif  dan  berdasarkan pada  kebenaran  koheren,  di  mana  kebenaran  dalam  penelitian  ini  sudah  dinyatakan kredibel tanpa harus melalui proses pengujian atau verifikasi.
Data yang dimaksudkan dalam penulisan ini adalah bahan-bahan atau fakta-fakta atau bisa  juga  diartikan  sebagai  sumber  informasi.  Sedangkan  bahan  hukum  yang dimaksudkan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.  Bahan  hukum  primer  adalah  merupakan  bahan  hukum  yang  bersifat autoritatif  artinya  mempunyai  otoritas  peraturan  perundangan,  risalah  atau  catatan resmi,  dan  putusan  pengadilan.  Sedangkan  yang  dimaksud  bahan  hukum  sekunder adalah buku-buku (pendapat ahli), jurnal, dan segala sesuatu yang dapat memberikan petunjuk bagi penulis. Data yang diperoleh dianalisis sehingga dapat ditemukan alasan yang  rasional  mengenai  permasalahan  yang  permasalahan.  Dari  hasil  pengolahan tersebut  dianalisis  dan  kemudian  dilakukan  pembahasan  dan  ditarik  kesimpulan terhadap  implementasi  konsep  hukum  lingkungan  yakni  green  growth  economic terhadap kebijakan sertifikasi pada industri kelapa sawit.

## PEMBAHASAN

## Green Growth Economic
Munculnya  paradigma green  growth  economic sendiri  dipandang  sebagai  bentuk kompromi  (antara  konservasi  dan development ). Green  growth  economic sendiri secara  filosofis  menekankan  pada  aspek  restorasi,  yakni  pemanfaatan  sumberdaya alam dengan pembenahan lingkungan sebagai dampak pemanfaatan sumberdaya alam tersebut. 9 Definisi  kelestarian  ( sustainability )  adalah  pemanfaatan  sumberdaya  alam dengan disertai  dengan  restorasi  (pembenahan)  atas dampak  negatif  atas  lingkungan sebagai akibat dari pemanfaatan sumberdaya alam tersebut. 10
Dalam perkembangannya paradigma green growth economic masih dipandang abstrak untuk  diterapkan  dalam  implementasi  pengelolaan  sumberdaya  alam  sehingga paradigma green  growth  economic dalam  Konvensi  Yohannesburg  pada  tahun  2002 dijabarkan  dalam triple  bottom  line ( people,  profit,  and  planet ).  Secara  hukum, kedudukan  paradigma  lebih  abstrak  jika  dibanding  dengan  asas  ( principles ) 11 sedangkan  dalam  hal  ini  kedudukan triple  bottom  line adalah  sebagai  asas  di  dalam hukum  bukan  norma  yang  menjadi  pedoman  perilaku  manusia.  Asas  hukum  hanya
9 A.  G.  Wibisana.  (2017).  “Campur  Tangan  Pemerintah  dalam  Pengelolaan  Lingkungan:  Sebua h Penelusuran Teoritis berdasarkan Analisis Ekonomi atas Hukum ( Economic Analysis of Law )”. Jurnal Hukum dan Pembangunan Universitas Indonesia , 47(2): 160.
10 Raymond Yong Leong. (2015). “Correlation between Environmental Law and Sustainability Aspect in Tropical Countries ” . University of Malaya Law Review Journal , 51: 97.
11 B.  Arief  Sidharta.  “Struktur  Ilmu  Hukum”,  dalam  Esmi  Wa rassih  dkk  (ed).  (2012). Refleksi  dan Rekonstruksi Ilmu Hukum di Indonesia . Semarang: Penerbit Bagian Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, p. 44.
menjadi  landasan  bagi  peraturan  hukum  konkret  (norma),  tetapi  asas  hukum  bukan norma hukum. 12
Dalam hal ini paradigma green growth economic dengan asas triple bottom line harus dituangkan  dalam  peraturan  konkret  sebagai  parameter  implementasinya  di  dalam masyarakat.  Esensi  dari green  growth  economic adalah  restorasi,  mengingat  tidak mungkin  dicapai  kelestarian  ( sustainability )  tanpa  adanya  restorasi  (pemulihan lingkungan).  Jadi  dalam  hal  ini triple  bottom  line merupakan  asas  atau  prinsip  dasar dari green  growth  economic itu  sendiri.  Dapat  dikatakan  dalam  hal  ini  bahwa paradigma green  growth economic dijabarkan  dalam  tiga asas  yang  tercantum  dalam triple  bottom  line sebagaimana disepakati  dalam  Konvensi  Yohannesburg pada  tahun 2002.
Triple bottom line yang mendasari paradigma green growth economic terdiri dari unsur people,  profit,  and  planet . People ,  artinya bahwa  tidak boleh  ada eksploitasi  manusia pada  pemanfaatan  sumberdaya  alam  karena  pada  esensinya  pemanfaatan sumberdaya  alam  harus  dapat  dipergunakan  untuk  kesejahteraan  sebanyak  mungkin manusia. Planet ,  artinya  pemanfaatan  sumberdaya  alam  tidak  boleh  merusak lingkungan atau menyebabkan penurunan kualitas lingkungan (degradasi lingkungan). Pada  aspek  planet  inilah  terletak  esensi  restorasi  lingkungan  dari  pemanfaatan sumberdaya alam, jadi dalam paradigma green growth economic , bahwa sumberdaya alam  tidak  sekedar  dieksploitasi  tetapi  juga  dibarengi  dengan  tindakan  restorasi sebagai  bentuk  pemulihan  kualitas  lingkungan.  Aspek  ini  mewakili  pemaknaan  istilah ‘ green ’ dalam paradigma green growth economic .
Unsur terakhir adalah profit , yang artinya pemanfaatan sumberdaya alam harus dapat mendatangkan  keuntungan  secara  ekonomis.  Pada  esensinya  pemanfaatan sumberdaya  alam  harus  dapat  dipergunakan  untuk  kesejahteraan  sebanyak  mungkin masyarakat. Unsur ini mewakili pemaknaan ‘ growth economic ’ dalam paradigma green growth economic . Terlihat bahwa paradigma profit oriented ( single bottom line ) sudah mulai  digantikan  dengan  paradigma green  growth  economic yang  terdiri  dari triple bottom line .
Paradigma green  growth  economic merupakan  paradigma  hasil  kompromi  yang  ideal karena terdiri dari dua filosofi ya kni ‘ green ’ yang mewakili kepentingan untuk menjaga kualitas  lingkungan  dan  aspek  restorasi  (pemulihan)  lingkungan  hidup  di  dalamnya. Sebaliknya,  filosofis  ‘ growth  economic ’  meletakkan  prinsip  keadilan  dalam  hubungan manusia  dan  alamnya,  yakni  pemanfaatan  sumberdaya  alam  tidak  boleh  dilakukan dengan  eksploitasi  manusia  dan  sebaliknya  manusia  juga  tidak  boleh  melakukan eksploitasi  pada  lingkungan. 13 Sebaliknya  dalam  hal  ini  unsur profit juga  dimaknai sebagai  bagian  dari  kesejahteraan  manusia  maupun  sebagai  bagian  dari  pemulihan lingkungan  (restorasi).  Pada  akhirnya triple  bottom  line harus  diartikan  sebagai  satu kesatuan dalam paradigma green growth economic .
12 C.  A.  Van  Peursen.  (2015). Filsafat  Ilmu-Ilmu ,  diterjemahkan  Bernard  Arief  Sidharta.  Bandung: Penerbit Pusat Kajian Humaniora Universitas Katolik Parahyangan, p. 86.
13 Hoogan  Kevee.  (2013).  “Understanding  Green Economic  Growth  in  the  Perspective  of  Legal Philosophy in Shifting the Paradigm of Environmental Law”. American Journal of Comparative Law , 70(2): 190.
Dalam  industri  perkebunan  paradigma green  growth  economic pertama  kali  dikenal dalam  naskah  akademik  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2004  tentang  Perkebunan yang  merupakan  bentuk  tindak  lanjut  dari  Konvensi  Yohannesburg  pada  tahun  2002. Dalam  naskah  akademik  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2004  dijelaskan  bahwa industri perkebunan harus menuju pada pengelolaan berbasis green growth economic untuk mewujudkan pengelolaan perkebunan yang bersifat lestari ( sustain ). 14
Dalam  rumpun  industri  perkebunan,  industri  kelapa  sawit  merupakan  salah  satu industri  yang  paling  banyak  mendapatkan  sorotan  (baik  sorotan  positif  maupun negatif).  Guna  menghindari  dampak  negatif  akibat  industri  kelapa  sawit  maka pemerintah  Indonesia  dalam  rangka  memastikan  terimplementasinya green  growth economic dalam  industri  kelapa  sawit  maka  pemerintah  membentuk  sertifikasi  ISPO dan menambahkan satu komisi di bawah dirjen perkebunan yakni komisi ISPO. 15 Dunia internasional jauh lebih dahulu dalam merespon paradigma pengelolaan kelapa sawit berbasis green growth economic yang disepakati dalam Konvensi Yohannesburg pada tahun 2002, hal ini dibentuknya sertifikasi RSPO pada tahun 2004.
Di  Indonesia  sistem  sertifikasi  untuk  memastikan  paradigma green  growth  economic diimplementasikan  dalam  pengelolaan  industri  kelapa  sawit  pertama  kali  dikenal dalam sertifikasi ISPO yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2011.  Dalam  sertifikasi  ISPO  versi  pertama  dapat  dikatakan seluruh    prinsip  dan  kriteria  pemenuhan  sertifikasi  ISPO  yang  tercantum  dalam Peraturan  Menteri  Pertanian  Nomor  19/Permentan/OT.140/3/2011  mengadopsi prinsip dan kriteria pemenuhan sertifikasi RSPO yang jauh lebih dahulu ada. 16
Dalam  hal  penerapan  paradigma green  growth  economic dalam  pengelolaan  industri sawit  terdapat  perbedaan  antara  dunia  internasional  melalui  sertifikasi  RSPO  dan Indonesia  melalui  sertifikasi  ISPO.  Sifat  sertifikasi  RSPO  adalah voluntary namun memberikan insentif secara komersial seperti kemudahan distribusi hingga harga yang premium.  Filosofis  dari  sertifikasi  RSPO  adalah  selain  pelaku  industri  dituntut  untuk memenuhi  unsur  ‘ green ’  melalu i  fokus  pada  unsur planet ,  tidak  adanya  eksploitasi ( people )  tetapi  secara  industri  kelapa  sawit  juga  perlu  ditumbuhkan  yakni  dengan pemberian  insentif  secara  komersial  bagi  pengelola  industri  kelapa  sawit  yang  telah memperoleh  sertifikat  RSPO,  sehingga  te rpenuhi  unsur  ‘ growth  economic ’  dalam paradigma green  growth  economic . 17 Sebaliknya  di  Indonesia  melalui  Peraturan Menteri  Pertanian  Nomor  19/Permentan/OT.140/3/2011  sertifikasi  ISPO  diterapkan secara  wajib  ( mandatory )  namun  tidak  memberikan  insentif  komersial  bagi keberlangsungan industri kelapa sawit itu sendiri.
14 Minuta Rapat Dengar Pendapat antara Tim Penyusun Naskah Akademik Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan dengan DPR RI, Selasa 20 Januari 2004.
15 Minuta  Rapat  Kelompok  Kerja  (Pokja),  Pembentukan  Komisi  ISPO  pada  Direktorat  Jenderal Perkebunan, 22 April 2009.
16 Soelthon Gussetya Nanggara et . al . (2017). Evaluasi 6 Tahun ISPO . Forest Watch Indonesia, p. 33.
17 Darrel  Webber.  (2015). Opportunities  and  Challenges  in  Managing  the  Palm  Oil  Industry  in Compliance with RSPO Certificate , 1 st Edition. Kuala Lumpur: RSPO Publishing.

## Evaluasi 10 Tahun Sertifikasi ISPO
Pada dasarnya sertifikasi dimaksudkan agar praktik dalam perkebunan dan pengolahan kelapa  sawit  mengedepankan  kelestarian  ( sustainability )  sehingga  paradigma green growth economic dan asas triple bottom line perlu dipastikan untuk diterapkan dalam industri  kelapa  sawit.  Sertifikasi  ISPO  pertama  kali  diatur  melalui  Peraturan  Menteri Pertanian  Nomor  19/Permentan/OT.140/3/2011  dengan  sifat  penerapan  wajib ( mandatory ), artinya seluruh perusahaan yang mengelola industri kelapa sawit beserta petani  plasma  wajib  mendapat  sertifikat  ISPO dalam  waktu  5  tahun sejak  Permentan tersebut.
Prinsip  dan  Kriteria  yang  merupakan  jabaran  dari triple  bottom  line tersebut  dimuat dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2011. Persoalannya  kala  itu  komisi  ISPO  tidak  benar-benar  menyusun  prinsip  dan  kriteria yang  dipergunakan  dengan  menyesuaikan  pada  kondisi  perusahaan  perkebunan  dan petani  plasma  di  Indonesia  dan  bahkan  hanya  mengadopsi  secara  persis  prinsip  dan kriteria  sertifikasi  RSPO. 18 Demikian  juga  sifat  sertifikasi  ISPO  yang  wajib  atau mandatory tanpa  memberikan  manfaat  apapun  bagi  pemegang  sertifikat  ISPO  selain membuat  sertifikasi  ISPO  tidak  mewakili  paradigma green  growth  economic juga membuat sertifikasi ISPO kehilangan daya tarik dibanding RSPO. 19
Rendahnya  pemenuhan  sertifikasi  ISPO  sampai  dengan  akhir  2014  (sekitar  2  persen) membuat  pemerintah  tidak  melakukan  penegakan  hukum  sebagaimana  disebutkan dalam  Peraturan  Menteri  Pertanian  Nomor  19/Permentan/OT.140/3/2011  bahwa dalam  lima  tahun  sejak  Permentan  tersebut  jika  pengelola  perkebunan  dan pengolahan  kelapa  sawit  tidak  memperoleh  sertifikat  ISPO  akan  dicabut  seluruh perizinannya.  Pada  situasi  tersebut  pemerintah  lebih  memilih  mengganti  aturan dibandingkan  dengan  menegakkan  aturan  sertifikasi  yang  telah  dibuat,  hal  ini menunjukkan bahwa dalam
Peraturan Menteri Pertanian Nomor
19/Permentan/OT.140/3/2011  terkandung  kekeliruan  yang  fundamental  dalam mengimplementasikan  paradigma green  growth  economic dalam  praktik  industri kelapa sawit.
Selanjutnya  pemerintah  menerbitkan  Peraturan  Menteri  Pertanian  Nomor 11/Permentan/OT.140/3/2015  yang  justru  lebih  menyimpang  dari  paradigma green growth economic mengingat pada Permentan tersebut pengelola industri kelapa sawit tidak  diwajibkan  untuk  memperoleh  sertifikat  ISPO,  namun  hanya  diwajibkan  untuk mendaftar pada sertifikasi ISPO tanpa kewajiban memperoleh sertifikasi ISPO. Dampak dari  Peraturan  Menteri  Pertanian  Nomor  11/Permentan/OT.140/3/2015  adalah perusahaan  pengelola  industri  kelapa  sawit  maupun  petani  plasma  semakin  enggan untuk  memenuhi  kewajiban  pemenuhan  sertifikasi  ISPO.  Secara  empiris  perusahaan pengelola industri kelapa sawit maupun petani plasma hanya mendaftarkan diri tanpa
18 Op. Cit. Soelthon Gussetya Nanggara et . al ., p. 76.
19 Tan Wisakha. (2016). “Comparing I SPO and RSPO Sustainability Certification Practices in the Palm Oil Industry”. Journal of Oil Palm Research , 28: 152.
menindaklanjuti untuk pemenuhan sertifikasi ISPO (sekedar menggugurkan kewajiban pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/3/2015). 20 Demikian juga pada era Peraturan Menteri Pertanian Nomor
11/Permentan/OT.140/3/2015 meskipun syarat dilonggarkan namun juga tidak diiringi dengan pemberian insentif bagi perusahaan atau petani plasma yang telah mendapat sertifikasi  ISPO.  Peraturan  Menteri  Pertanian  Nomor  11/Permentan/OT.140/3/2015 dapat  dikatakan  lebih  menyimpangi  paradigma green  growth  economic jika dibandingkan  Peraturan  Menteri  Pertanian  Nomor  19/Permentan/OT.140/3/2011. Setidaknya
meskipun Peraturan Menteri Pertanian Nomor
19/Permentan/OT.140/3/2011  tidak  memberi  insentif  komersial  bagi  pemenuhan sertifikasi  ISPO  tetapi  paling  tidak  bersifat  wajib  untuk  memastikan  adanya  restorasi dan menghindari eksploitasi sumberdaya alam yang merusak lingkungan (perlindungan aspek people dan planet ).
Sebaliknya, dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/3/2015 justru  dibuat  tanpa  arah  dan  terkesan  hanya  untuk  menghindari  adanya  penegakan hukum berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor
19/Permentan/OT.140/3/2011  sehingga  Permentan  tersebut  dicabut  dan  diganti dengan  Peraturan  Menteri  Pertanian  Nomor  11/Permentan/OT.140/3/2015.  Dapat dikatakan  bahwa  Peraturan  Menteri  Pertanian  Nomor  11/Permentan/OT.140/3/2015 jauh  menyimpangi  bahkan  tidak  menggambarkan paradigma green  growth economic . Tidak  adanya  insentif  dan  juga  tidak  adanya  sifat  wajib  dalam  pemenuhan  sertifikasi ISPO justru menunjukkan bahwa Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/3/2015  mengabaikan  prinsip triple  bottom  line ( people,  profit, and planet ) dalam praktik industri kelapa sawit.
Muatan aturan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor
11/Permentan/OT.140/3/2015  juga  bertentangan  dengan  Undang-Undang  Nomor  39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, dalam perkembangannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun  2004  tentang  Perkebunan dicabut  dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 39  Tahun  2014  tentang  Perkebunan.  Paradigma green  growth  economic secara eksplisit  diatur    dalam  Pasal  3  huruf  (g)  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  2014 mengatur  bahwa  tujuan  praktik  perkebunan  adalah  mengelola  dan  mengembangkan sumberdaya  perkebunan  secara  optimal,  bertanggung  jawab,  dan  lestari.  Hal  ini berbeda  dengan  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2004  tentang  Perkebunan  yang hanya  menyebutkan  paradigma green  growth  economic dalam  bagian  umum penjelasan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004.
Dengan tidak terakomodirnya paradigma green growth economic melalui pemenuhan prinsip triple  bottom  line dalam  praktik  perkebunan  maka  selain  sudah  menyimpang dari  tujuan  sertifikasi,  dalam  hal  ini  Peraturan  Menteri  Pertanian  Nomor 11/Permentan/OT.140/3/2015 juga cacat hukum karena bertentangan dengan Pasal 3 huruf  (g)  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  2014  yang  sesungguhnya  merupakan landasan hukum bagi terbitnya Peraturan
Menteri Pertanian Nomor
20 Musdalifah.  (2019). Materi  Focus  Group  Discussion  (FGD)  Penyusunan  Perpres  ISPO ,  Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, 5 Maret 2019, p. 2.
11/Permentan/OT.140/3/2015.  Sampai  pada  fase  ini  paradigma green  growth economic sebagaimana  diuraikan  dalam  Pasal  3  huruf  (g)  Undang-Undang  Nomor  39 Tahun 2014 belum dapat diimplementasikan dalam praktik pengelolaan industri kelapa sawit  sebagaimana  ditetapkan  dalam  Peraturan  Menteri  Pertanian  Nomor 11/Permentan/OT.140/3/2015.
Peraturan  Menteri  Pertanian  Nomor  11/Permentan/OT.140/3/2015  dipandang kontraproduktif  dan  terbukti  paradigma green  growth  economic belum  diterapkan dalam  praktik  perkebunan  kelapa  sawit  maka  pemerintah  harus  mengembalikan paradigma green  growth  economic dalam  praktik  pengelolaan  industri  kelapa  sawit melalui  peraturan  yang  konkret. 21 Selanjutnya  Presiden  menerbitkan  Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan yang mewajibkan baik perusahaan pengelola industri kelapa sawit maupun  petani  plasma  wajib  untuk  memenuhi  prinsip  dan  kriteria  dalam  sertifikat ISPO dan mendapatkan sertifikat ISPO.
Peraturan  Presiden  (Perpres)  Nomor  44  Tahun  2020  dapat  dikatakan  sebagai  bentuk perbaikan  dari  Peraturan  Menteri  Pertanian  Nomor  11/Permentan/OT.140/3/2015 karena  setidaknya  dalam  Perpres  tersebut  telah  mengembalikan  sifat  wajib ( mandatory )  bagi  pemenuhan  sertifikasi  ISPO.  Dalam  hal  ini  perlu  diingat  bahwa persoalan  prinsip  dan  kriteria  sebagai  jabaran triple  bottom  line untuk  dilaksanakan dalam  praktik  pengelolaan  industri  sawit  masih  mengacu  pada  Peraturan  Menteri Pertanian  Nomor  11/Permentan/OT.140/3/2015. 22 Artinya  dalam  hal  ini  setelah diterbitkannya  Peraturan  Presiden  (Perpres)  Nomor  44  Tahun  2020  masih  harus ditindaklanjuti dengan penerbitan peraturan di tingkat operasional setingkat Peraturan Menteri untuk menggantikan
Peraturan Menteri Pertanian Nomor
11/Permentan/OT.140/3/2015.
Demikian juga pada aspek formal juga perlu dilakukan evaluasi pada proses birokrasi di Komisi ISPO itu sendiri, mengingat pemenuhan sertifikasi ISPO juga rata-rata memakan waktu  yang  relatif  panjang  antara  1,5  tahun  hingga  2,5  tahun  bahkan  lebih. 23 Sebaliknya  tanpa  insentif  komersial  dalam  sertifikasi  ISPO  akan  membuat  paradigma green  growth  economic sulit  diterapkan  dalam  praktik  pengelolaan  industri  kelapa sawit mengingat hambatan dan syarat pemenuhan sertifikasi ISPO yang berat namun tanpa disertai dengan manfaat konkret penerima sertifikat ISPO.
Pemerintah  perlu  segera  melakukan  tindak  lanjut  atas  terbitnya  Peraturan  Presiden (Perpres)  Nomor  44  Tahun  2020  dengan  Peraturan  Menteri  yang  selain  harus mencabut  Peraturan  Menteri  Pertanian  Nomor  11/Permentan/OT.140/3/2015  yang kontraproduktif,  peraturan  menteri  tersebut  nantinya  juga  harus  dapat  menetapkan standar  prinsip  dan  kriteria  yang  tepat  dengan  kondisi  industri  kelapa  sawit  di
21 Minuta  Rapat  Kelompok  Kerja  (Pokja),  Penyusunan  Perpres  ISPO,  Kantor  Kementerian  Koordinator Perekonomian, 15 Mei 2019.
22 Peraturan  Presiden  (Perpres)  Nomor  44  Tahun  2020  tidak  mencabut  Peraturan  Menteri  Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/3/2015.
23 Hidayat et . al .  (2018).  Laporan  Tahunan  Komisi  ISPO  Tahun  2017.  Penerbit  Direktorat  Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, p. 89.
Indonesia  sebagai  jabaran  dari triple  bottom  line (tidak  sekedar  mengadopsi  prinsip dan kriteria dalam sertifikasi RSPO).
Kondisi  sebagaimana  yang  terjadi  karena  diakibatkan  regulasi  yang  tidak  konsisten sebagaimana terlihat dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2011 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor
11/Permentan/OT.140/3/2015  harus  dihindari.  Demikian  juga  dengan  dasar  hukum yang  tegas  maka  penegakan  hukum  juga  dapat  dilakukan  secara  tegas  sehingga dengan penegakan hukum yang tegas maka restorasi akan dapat dipastikan terjadi dan praktik  pengelolaan  industri  kelapa  sawit  tidak  merusak  lingkungan  (menghindari terjadinya  eksploitasi  lingkungan  maupun  eksploitasi  manusia  dalam  praktik pengelolaan industri kelapa sawit).
Sebaliknya  bagi  pengelola  industri  kelapa  sawit  yang  memenuhi  standar  pemenuhan sertifikasi  harus  diberikan  insentif  secara  komersial,  sehingga  pemenuhan  sertifikasi ISPO  nantinya  akan  dapat  berkorelasi  positif  pada  pertumbuhan  industri  itu  sendiri (selain terpenuhi unsur ‘ green ’ d alam hal ini juga terpenuhi unsur ‘ growth economic ’. Artinya  peraturan  menteri  yang  nantinya  diterbitkan  sebagai  tindak  lanjut  dari Peraturan  Presiden  (Perpres)  Nomor  44  Tahun  2020  harus  mengatur  juga  mengenai sanksi  dan  insentif  komersial  maupun  non  komersial  bagi  pengelola  industri  kelapa sawit.
Dengan demikian maka akan ada dorongan dari pengelola industri kelapa sawit untuk memenuhi  persyaratan  praktik  pengelolaan  industri  kelapa  sawit  sebagaimana dipersyaratkan  dalam  aturan  sertifikasi  ISPO.  Jika  luasan  lahan  industri  kelapa  sawit yang  bersertifikasi  ISPO  semakin  luas  maka  artinya  berkorelasi  dengan  implementasi penerapan  paradigma green  growth  economic dalam  praktik  pengelolaan  industri kelapa  sawit.  Jika  pengelola  industri  kelapa  sawit  mengikuti  standar  sertifikasi  ISPO maka  akan  dapat  dipastikan  bahwa  praktik  pengelolaan  industri  kelapa  sawit  akan berdasarkan  jabaran triple  bottom  line sebagaimana  dimaksudkan  dalam  paradigma green growth economic .
Momentum  penerbitan  aturan pelaksanaan  dari  Peraturan  Presiden  (Perpres) Nomor 44  Tahun  2020  harus  dibarengi  dengan  evaluasi  secara  teknis  terkait  standar  prinsip dan kriteria sebagai jabaran triple bottom line yang harus dipenuhi untuk memperoleh sertifikasi  ISPO.  Dalam  hal  ini  akan  terjadi  kendala  jika  ada  kemauan  dari  pengelola industri  kelapa  sawit untuk  memenuhi  standar  sertifikasi  ISPO namun  karena adanya ketidaktepatan  penetapan  standar  prinsip  dan  kriteria  maka  pemenuhan  sertifikasi ISPO akan sulit untuk dipenuhi. Standar prinsip dan kriteria sertifikasi RSPO tidak dapat seratus persen diadopsi  dalam sertifikasi  ISPO sehingga dalam  hal  ini perlu dilakukan penyesuaian  agar  sertifikasi  ISPO  dapat  dipenuhi  dan  berkorelasi  positif  dengan implementasi  paradigma green  growth  economic dalam  praktik  pengelolaan  industri kelapa sawit yang lestari ( sustain ) di Indonesia.
Idealnya  dengan  terbitnya  Peraturan  Presiden  (Perpres)  Nomor  44  Tahun  2020  maka dapat dipergunakan untuk penerbitan aturan di tingkat operasional guna memastikan paradigma  green  growth  economic  diimplementasikan  dalam  praktik  pengelolaan industri  kelapa  sawit.  Sifat  sertifikasi  ISPO  adalah  sebagai  bukti  dan  indikator  bahwa
praktik  pengelolaan  industri  kelapa  sawit  di  Indonesia  telah  menerapkan  paradigma green  growth  economic  dan  prinsip  triple  bottom  line.    Artinya  saat  ini  selain  perlu melengkapi  Peraturan  Presiden  (Perpres)  Nomor  44  Tahun  2020  dengan  peraturan setingkat peraturan menteri, dalam hal ini juga perlu dibarengi dengan evaluasi prinsip dan kriteria sebagai dasar penerbitan sertifikasi ISPO.

## PENUTUP
Perpres Nomor 44 Tahun 2020 merupakan momentum evaluasi aspek materiil terkait prinsip  dan  kriteria  pemenuhan  sertifikasi  ISPO  yang  lebih  tepat.  Pasca  terbitnya peraturan  itu,  pemerintah  idealnya  melakukan  tindak  lanjut  terhadap  dua  hal,  yakni memastikan  implementasi  paradigma green  growth  economic dalam  praktik  industri kelapa  sawit  melalui  penataan,  kedua  adalah  memastikan  kepatuhan  pengelola industri kelapa sawit.
Kepatuhan berkaitan dengan penegakan hukum, baik sanksi maupun insentif sehingga Perpres Nomor 44 Tahun 2020 harus tegas dan konsisten mengatur paradigma green growth  economic .  Jika  hal  itu  tidak  diimplementasikan,  dikhawatirkan  praktik pengelolaan  industri  sawit  berdasarkan triple  bottom  line sebagai  jabaran  dari paradigma green growth economic tak dapat diselesaikan.

## DAFTAR PUSTAKA
A.  G.  Wibisana.  (2017).  “Campur  Tangan  Pemerintah  dalam  Pengelolaan  Lingkungan: Sebuah  Penelusuran  Teoritis  berdasarkan  Analisis  Ekonomi  atas  Hukum (Economic  Analysis  of  Law)”. Jurnal  Hukum  dan  Pembangunan  Universitas Indonesia , 47(2): 160.
C.  A.  Van  Peursen.  (2015). Filsafat  Ilmu-Ilmu ,  diterjemahkan  Bernard  Arief  Sidharta. Bandung: Penerbit Pusat Kajian Humaniora Universitas Katolik Parahyangan.
Darrel  Webber.  (2015). Opportunities  and  Challenges  in  Managing  the  Palm  Oil Industry  in  Compliance  with  RSPO  Certificate ,  1 st Edition.  Kuala  Lumpur:  RSPO Publishing.
Esmi  Warassih  dkk  (ed).  (2012). Refleksi  dan  Rekonstruksi  Ilmu  Hukum  di  Indonesia . Semarang: Penerbit Bagian Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
Hidayat et . al . (2018). Laporan Tahunan Komisi ISPO Tahun 2017 . Penerbit Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian.
Hoogan Kevee. ( 2013). “Understanding Green Economic Growth in the Perspective of Legal  Philosophy  in  Shifting  the  Paradigm  of  Environ mental  Law”. American Journal of Comparative Law , 70(2): 190.
https://gapki.id/news/4419/sawit-sumbang-devisa-300-riliun-untuk-negeri-ini-apa- maknanya diunduh pada 29 Juni 2020
Iyung Pahan. (2007). Panduan Lengkap Kelapa Sawit: Manajemen Agribisnis dari Hulu hingga Hilir , Cetakan Pertama. Penerbit Penebar Swadaya.
Jeremy  Kartz.  (2015).  “Green  Growth  Economic  as  a  New  Environmental  Paradigm”. International and Comparative Law Quarterly Journal , 70 (1): 89.
KTT  Bumi  ( Earth  Summit ),  Rio  de  Janerio,  Brasil  tahun  1992:  Konsep  Pembangunan Berkelanjutan ( Sustainability Development )/ Green Growth Economic .
Konvensi Yohannesburg tahun 2002: Paradigma Triple Bottom Line (People, Profit, and Planet ).
Minuta  Rapat  Dengar  Pendapat  antara  Tim  Penyusun  Naskah  Akademik  Undang- Undang  Nomor  18  Tahun  2004  tentang  Perkebunan  dengan  DPR  RI,  Selasa  20 Januari 2004.
Minuta  Rapat  Kelompok  Kerja  (Pokja),  Pembentukan  Komisi  ISPO  pada  Direktorat Jenderal Perkebunan, 22 April 2009.
Minuta Rapat Kelompok Kerja (Pokja), Penyusunan Perpres ISPO, Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, 15 Mei 2019.
Musdalifah.  (2019). Materi  Focus  Group  Discussion  (FGD)  Penyusunan  Perpres  ISPO , Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, 5 Maret 2019.
Musdalifah.  (2020). Laporan  Tahunan  Industri  Strategis  Nasional  Kemenko Perekonomian . Jakarta: Kemenko Perekonomian.
Peraturan  Menteri  Pertanian  Nomor  11/Permentan/OT.140/3/2015  tentang  Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia ( Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System / ISPO).
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia ( Indonesian Sustainable Palm Oil Certification / ISPO).
Peraturan  Presiden  Nomor  44  Tahun  2020  tentang  Sistem  Sertifikasi  Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia.
Raymond  Yong  Leong.  (2015).  “Correlation  between  E nvironmental  Law  and Sustainability  Aspect  in  Tropical  Countri es”. University  of  Malaya  Law  Review Journal , 51: 97.
Roesdiana Soeharto. (2015). Laporan Tahunan Komisi ISPO , Cetakan Pertama. Jakarta:
Direktorat Jenderal Perkebunan.
Salahudin  Yacob, et . al .  (2012). Handbook  of  RSPO  Certification ,  1 st Edition.  Kuala Lumpur: RSPO Publishing.
Soelthon  Gussetya  Nanggara et . al .  (2017). Evaluasi  6  Tahun  ISPO .  Forest  Watch Indonesia.
Sundram  Kumar.  (2014).  “Comparison  between  RSPO  and  ISPO  and  Their  Impact  for Palm Oil Industry”. Journal of Oil Palm, Environmental and Health , 8(2): 162.
Tan Wisakha. (2016). “Comparing ISPO and RSPO Sustainability Certification Practices in the Palm Oil Industry”. Journal of Oil Palm Research , 28: 152.
Undang-Undang Dasar 1945.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.