Volume 16, Nomor 2, Bulan MEI, Tahun 2018

## TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KERUGIAN KONSUMEN
Abuyazid  Bustomi Fakultas Hukum Universitas Palembang Abuyazid.bustomi13.ab@gmail.com

## ABSTRACT
In  Article  1  of  Act  Number  8  of  1999  concerning  consumer  protection,  it  is  stated  that consumers are every person who uses goods and or services available in the community, both for the benefit  of  themselves,  their  families,  other  people,  and  other  living  things  and  not  for  trading. Consumer protection is a matter of legal protection given to consumers in an effort to obtain goods and services from possible losses due to their use, then the law of consumer protection can be said as a law governing the provision of consumer protection how guarantees are protected consumer rights and how to enforce regulations through state administration law, criminal law, and civil law so that the fulfillment of consumer rights is fulfilled, the goods and services of the business conduct products will be protected as such. The responsibility of the business actor for the loss of the consumer is to provide compensation for the damage, pollution, and or loss of the consumer due to consuming goods and  or  services  produced  or  traded.  Payment  of  compensation  is  the  main  responsibility  of  the business actor, compensation in accordance with Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection can  be  in  the  form  of:  refunds,  replacement  of  similar  goods  and  or  services  of  equal  value,  health care, and compensation.
Keywords: Responsible; Legal Protection;  Consumer Rights.

## ABSTRAK
Di  dalam  pasal  1  Undang-undang  Nomor  8  tahun  1999  tentang  perlindungan  konsumen disebutkan  bahwa  konsumen  adalah  setiap orang  pemakai  barang  dan atau jasa  yang  tersedia  dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak  untuk  diperdagangkan.  Perlindungan  konsumen  merupakan  mempersoalkan  perlindungan hukum  yang  diberikan  kepada  konsumen  dalam  usahanya  untuk  memperoleh  barang  dan  jasa  dari kemungkinan timbulnya kerugian karena penggunaannya, maka hukum perlindungan konsumen dapat dikatakan  sebagai  hukum  yang  mengatur  tentang  pemberian  perlindungan  konsumen  bagaimana jaminan  akan  hak-hak  konsumen  terlindungi  dan  bagaimana  penegakkan  peraturan  melalui  hukum administrasi  Negara,  hukum  pidana,  dan  hukum  perdata  sehingga  terpenuhinya  hak-hak  konsumen terpenuhi,    barang  dan  jasa  dari  produk  prelaku  usaha  akan  terlindunggi  sepenunhnya.  Tanggung jawab  pelaku  usaha  terhadap  kerugian  konsumen  adalah  dengan  memberikan  ganti  rugi  atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan  atau  diperdagangkan.  Pembayaran  pengganti  kerugian  merupakan  tanggung  jawab  paling utama  dari  pelaku  usaha,  ganti  kerugian  menurut  Undang-Undang  No.  8  tahun  1999  tentang Perlindungan  Konsumen  dapat  berupa:  pengembalian  uang,  penggantian  barang  dan  atau  jasa  yang sejenis atau setara nilainya, perawatan kesehatan, dan pemberian santunan.
Kata Kunci : Tanggungjawab; Perlindungan Hukum; Hak Konsumen.

## I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Permasalahan  konsumen  selalu menjadi
bahan perbincangan di masyarakat, selama masih banyak
konsumen yang dirugikan. Idealnya Pelaku usaha  menyadari  bahwa  mereka  harus menghargai  hak-hak  konsumen  dengan
memproduksi  barang  dan  jasa  berkualitas, aman  dimakan  atau  digunakan,  mengikuti standar  yang  berlaku,  serta  harga  yang sesuai. 1
1 . Sabarudin, Hukum Perlindungan Konsumen,  http://www.scribd.com/doc/35914052/, diakses: 10 Oktober 2011.
Volume 16, Nomor 2, Bulan MEI, Tahun 2018
Hak  konsumen  yang  diabaikan oleh  pelaku  usaha  perlu  dicermati  secara seksama. Pada era globalisasi dan perdagangan  bebas  saat  ini,  banyak bermunculan  berbagai  macam  produk barang atau pelayanan jasa yang dipasarkan  kepada  konsumen  di  tanah  air, baik  melalui  promosi,  iklan,  maupun penawaran  barang  secara  langsung.  Jika tidak  berhati-hati  dalam  memilih  produk barang atau jasa yang diinginkan, konsumen  hanya  akan  menjadi  objek eksploitas  dari  pelaku  usaha  yang  tidak bertanggung jawab. Tanpa disadari, konsumen  menerima  begitu  saja  barang atau  jasa  yang  dikonsumsinya.  Berbagai bentuk kesalahan dan pelanggaran hak-hak konsumen  sudah  banyak  terjadi  dan  ini begitu meresahkan dan merugikan masyarakat.
Ada  beberapa  hal  yang  patut dicermati  dalam  kasus-kasus  perlindungan konsumen :
1. Perbuatan  pelaku  usaha,  baik disengaja maupun karena kelalaian,  ternyata  berdampak serius  dan  meluas.  Akibatnya, kerugian yang diderita konsumen dapat bersifat massal.
2. Dampak  yang  ditimbulkan  juga bersifat seketika. Kerugian materi  atau  ancaman  bahaya pada jiwa konsumen disebabkan oleh  tidak  sempurnanya  produk.
Banyak  produsen  yang  kurang menyadari  tanggung  jawabnya untuk  melindungi  konsumen atau  menjamin  keselamatan  dan keamanan dalam mengkonsumsi produk yang dihasilkannya.
3. Kalangan  yang  menjadi  korban adalah masyarakat bawah,
karena  tidak  ada  pilihan  lain,
terpaksa  mengonsumsi  barang atau jasa yang hanya semampunya  didapat,  dengan
standar  kualitas  dan  keamanan yang  sangat  minim.  Kondisi  ini menyebabkan diri mereka selalu dekat  dengan  bahaya-bahaya yang bisa mengancam kesehatan dan  keselamatan  dirinya  kapan saja.
Banyak  pelaku  usaha  yang  kurang menyadari  tanggung  jawabnya  untuk melindungi  konsumen  atau  menjamin keselamatan dan keamanan dalam mengkonsumsi
produk yang
dihasilkannya.  Hal  ini  juga  dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut:
a. Rendahnya  kesadaran  hukum para  pejabat  pemerintah  yang kurang hati-hati dalam melakukan pengawasan terhadap barang-barang konsumsi yang dihasilkan produsen. b. Adanya kebijakan resmi pemerintah  tentang  pemakaian barang berbahaya, misalnya dipakainya bahan tambahan makanan (BTM)
untuk mempengaruhi  sifat ataupun bentuk makanan melalui Depkes RI. 2
c. Masih rendahnya kesadaran masyarakat konsumen dan produsen  lapisan  bawah  serta kurangnya  penyuluhan  hukum sehingga mereka tidak
terjangkau oleh peraturan perundang-undangan yang ada.
d. Adanya kesengajaan dari
produsen  untuk  mengedarkan barang  cacat  dan  berbahaya, baik karena
menyadari kelemahan
konsumen,
kelemahan pengawasan, ataupun
2 .  Peraturan  Menteri  Kesehatan  RI  No. 1168/Men.Kes/Per/1999  tentang  Bahan  Tambahan Makanan yang Dilarang.
Volume 16, Nomor 2, Bulan MEI, Tahun 2018
demi  mengejar  keuntungan  atau laba.
Berdasarkan
Undang-undang Perlindungan  Konsumen    No.  8  tahun 1999  pada  pasal  1  angka  1  disebutkan bahwa  perlindungan  konsumen  adalah segala  upaya  yang  menjamin  adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Kepastian hukum untuk melindungi hak-hak konsumen,  sebagaimana  terdapat  dalam ketentuan  Pasal  4  hak-hak  konsumen meliputi :
1. Hak  atas  kenyamanan,  keamanan, dan keselamatan
dalam mengonsumsi barang atau jasa. 2. Hak untuk memilih dan mendapatkan  barang  atau  jasa sesuai  dengan  nilai  tukar  dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
3. Hak  atas  informasi  yang  benar, jelas,  dan  jujur  mengenai  kondisi dan jaminan barang atau jasa.
4. Hak  untuk  didengar  pendapat keluhannya  atas  barang  atau  jasa yang digunakan.
5. Hak  untuk  mendapat  advokasi, perlindungan,
dan upaya penyelesaian  sengketa  konsumen secara patut. 6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani  secara  benar  dan  jujur serta tidak diskriminatif.
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau pergantian,  jika  barang  atau  jasa yang  diterima  tidak  sesuai  dengan perjanjian  atau  tidak  sebagaimana mestinya.
Kerugian  yang  dialami  konsumen akibat barang cacat diatur dalam ketentuan pasal 1367 KUHPerdata. Apabila
seseorang  menimbulkan  kerugian  tersebut mirip  perbuatan  melawan  Hukum  dan kerugian itu ditimbulkan oleh benda tanpa perbuatan
manusia
maka, pertanggungjawabannya terletak pada pihak  yang  mengawasi  benda  tersebut serta bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerugian yang terjadi.
Konsumen  yang  merasa  haknya dilanggar bisa mengadukan dan memproses  perkaranya  secara  hukum  di Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen (BPSK).  Dasar  hukum  tersebut  bisa menjadi  landasan  hukum  yang  sah  dalam soal  pengaturan  perlindungan  konsumen atau dalam mengajukan gugatan perdata ke pengadilan.
Berdasarkan latar belakang tersebutdi atas, maka  penulis  tertarik  untuk  menulis penelitian  dengan  judul “TANGGUNG
JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP

## KERUGIAN
KONSUMEN ”.

## B. Permasalahan
Bertolak  dari  uraian  dalam  latar belakang  tersebut  di  atas,  maka  terdapat beberapa permasalahan yang perlu dibahas dalam  skripsi  ini,  antara  lain  sebagai berikut:
1. Bagaimanakah  tanggung  jawab pelaku  usaha  terhadap  barang yang  cacat  dan  berbahaya  yang mengakibatkan  kerugian  kepada konsumen?
2. Bagaimanakah perlindungan
hukum terhadap konsumen ? C. Ruang Lingkup dan Tujuan Ruang lingkup penelitian dititikberatkan  pada  perlindungan  hukum terhadap kerugian konsumen akibat barang cacat dan berbahaya, yang diproduksi atau dipasarkan oleh pelaku usaha secara bebas, tanpa menutup kemungkinan menyinggung  pula  hal-hal  lain  yang  ada kaitannya.
Adapun tujuan penelitian ini antara lain :
1. Untuk mengetahui bagaimana tanggung  jawab  pelaku  usaha terhadap  barang  yang  cacat  dan berbahaya  yang  mengakibatkan kerugian kepada konsumen
2. Untuk  mengetahui  perlindungan hukum terhadap konsumen.

## D. Metodologi
Penelitian  yang  bertujuan  untuk dapat menjelaskan dan menguji suatu teori yang  telah  ada  sebelumnya,  dengan melakukan  pengkajian  terhadap  bahan- bahan  hukum  baik  bahan  Hukum  Primer maupun  bahan  Hukum  Sekunder.  Dalam penelitian ini bahan hukum yang dipergunakan mencakup: 3
1. Bahan Hukum Primer
a. Kitab  Undang-undang  Hukum Perdata.
b. Undang-undang  No.  8  Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
c. Undang-undang  No.  36  Tahun 2009 tentang Kesehatan.
d. Peraturan  Pemerintah  No.  57 Tahun  2001  tentang  Badan Perlindungan
Konsumen
Nasional.
2. Bahan Hukum Sekunder
a. Kepustakaan  atau  buku-buku yang  merupakan  hasil  karya para  pakar  (tokoh)  dan  sarjana yang menguraikan tentang hukum perlindungan konsumen.
b. Makalah-makalah tentang perlindungan konsumen dan juga hukum perlindungan
konsumen.

## II PEMBAHASAN
3 . Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif ,    PT.  Raja  Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm 13.
A. Pengertian Konsumen dan Perlindungan Hukum Konsumen 1. Pengertian Konsumen
Dalam peraturan perundang- undangan di Indonesia, istilah “konsumen” sebagai  definisi  yuridis  formal  ditemukan pada  Undang-undang  Nomor  8  Tahun 1999  tentang  Perlindungan  Konsumen (UUPK)  disebutkan  bahwa  konsumen adalah  setiap  orang  pemakai  barang  dan atau  jasa  yang  tersedia  dalam  masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga,  orang  lain,  maupun  makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
Sebagaimana  disebutkan  dalam pasal  1  angka  2  bahwa  konsumen  yang dimaksud  adalah  konsumen  akhir  yang dikenal dalam kepustakaan ekonomi. Yang dimaksud  dengan  konsumen  akhir  adalah pengguna  atau  pemanfaat  akhir  dari  suatu produk. Sedangkan dalam literatur ekonomi  dikenal  juga  konsumen  antara, yaitu  konsumen  yang  menggunakan  suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya. 4
Persoalan  hubungan  konsumen dan  pelaku  usaha  biasanya  dikaitkan dengan  produk,  barang  atau  jasa  yang dihasilkan  teknologi.  Menurut  pasal  1 angka  4  Undang-undang  Perlindungan Konsumen  disebutkan  bahwa  barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak  berwujud,  baik  bergerak  maupun tidak  bergerak,  dapat  dihabiskan,  yang dapat diperdagangkan, dipakai atau dimanfaatkan oleh konsumen.
2.  Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen
Perlindungan konsumen
mempersoalkan  perlindungan  (hukum) yang  diberikan  kepada  konsumen  dalam usahanya  untuk  memperoleh  barang  dan
4 . Janus  sidabalok, Hukum  Perlindungan Konsumen  di  Indonesia, PT.  Citra  Aditya  Bakti, Bandung, 2010, hlm 18.
Volume 16, Nomor 2, Bulan MEI, Tahun 2018
jasa dari kemungkinan timbulnya kerugian karena  penggunaannya,  maka  hukum perlindungan  konsumen  dapat  dikatakan sebagai  hukum  yang  mengatur  tentang pemberian  perlindungan  konsumen  dalam rangka  pemenuhan  kebutuhannya  sebagi konsumen. Hukum perlindungan konsumen  adalah  bagian  dari  hukum konsumen.  Hukum  konsumen  menurut beliau  adalah  keseluruhan  asas-asas  dan kaidah-kaidah  hukum  yang  mengatur hubungan  dan  masalah  antara  berbagai pihak  satu  sama  lain  berkaitan  dengan barang  dan  atau  jasa  konsumen,  di  dalam pergaulan hidup. 5
Pada dasarnya, baik hukum konsumen  maupun  hukum  perlindungan konsumen  membicarakan  hal  yang  sama, yaitu  kepentingan  hukum  atau  hak-hak konsumen.  Dengan  demikian,  hukum perlindungan konsumen atau hukum konsumen dapat diartikan sebagai keseluruhan peraturan hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban konsumen  dan  pelaku  usaha  yang  timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya.
Upaya  perlindungan  konsumen  di tanah  air  didasarkan  pada  sejumlah  asas dan  tujuan  yang  telah  diyakini  bisa memberikan
arahan dalam implementasinya  di  tingkatan  praktis. Dengan adanya asas dan tujuan yang jelas, hukum  perlindungan  konsumen  memiliki dasar pijakan yang benar-benar kuat. 6
Berdasarkan  Pasal  3  Undang- Undang  No.  8  tahun  1999  tujuan perlindungan  konsumen  adalah  sebagai beriku :
1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
5 . Az.  Nasution, Konsumen  dan  Hukum, PT. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 1995, hlm 66.
6 .  Happy  Susanto, Hak-hak  Konsumen  jika Dirugikan , PT. Visimedia, Jakarta, 2008, hlm 17.
2. Mengangkat  harkat  dan  martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang atau jasa.
3. Meningkatkan
pemberdayaan konsumen dalam memilih,
menentukan  dan  menuntut  hak- haknya sebagai konsumen
4. Menciptakan  sistem  perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian  hukum  dan  keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
5. Menumbuhkan  kesadaran  pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan  konsumen  sehingga tumbuh  sikap  yang  jujur  dan bertanggung jawab dalam berusaha.
6. Meningkatkan  kualitas  barang  atau jasa  yang  menjamin  kelangsungan usaha  produksi  barang  dan  atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.
Dengan  demikian  jelas  hukum perlindungan  konsumen  yang  berlaku  di Indonesia  menjadi  dasar  dan  kepastian hukun  bagi  masyarakat  sebagai  konsumen untuk  mendapatkan  hak-haknya  dengan penuh optimisme dan optimal.
B.  Kriteria  atau  Ukuran  Barang  yang Menjadi Tanggung Jawab Pelaku

## Usaha
1. Barang Cacat
Produk  disebut  cacat  bila  produk itu  tidak  aman  dalam  penggunaannya, tidak  memenuhi  syarat-syarat  keamanan tertentu.  Produk  yang  cacat  menurut  Tim Kerja  penyusun  naskah  akademis  Badan Pembinaan  Hukum  Nasional  Departemen Kehakiman  RI.  Mereka  merumuskan produk yang cacat, sebagai berikut: 7
7 . Ibid, hlm 22.
Volume 16, Nomor 2, Bulan MEI, Tahun 2018
“Setiap  produk  yang  tidak  dapat memenuhi  tujuan  pembuatannya, baik  karena  kesengajaan,  atau kealpaan dalam proses produksinya maupun  disebabkan  hal-hal  lain yang  terjadi  dalam  peredarannya, atau  tidak  menyediakan  syarat- syarat keamanan bagi manusia atau harta benda mereka dalam penggunaannya,  sebagai  layaknya diharapkan orang.”
KUHPerdata  mengatur  mengenai produk cacat pada pasal 1504 sampai pasal 1512,  dikenal  dengan  terminologi  cacat tersembunyi. Yang dimaksud dengan cacat tersembunyi adalah cacat yang mengakibatkan  kegunaan  barang  tidak serasi  lagi  dengan  tujuan  semestinya. Penjual selalu diharuskan untuk bertanggung  jawab  atas  adanya  cacat tersembunyi dalam hal demikian. Sehingga apabila  pembeli  mendapatkan  barangnya terdapat cacat tersembunyi maka terhadapnya diberikan dua pilihan. Pilihan tersebut sesuai dengan pasal 1507 KUHPerdata yaitu: 8
1. Mengembalikan barang yang dibeli dengan  menerima  pengembalian harga ( refund ).
2. Tetap  memiliki  barang  yang  dibeli dengan  menerima  ganti  rugi  dari penjual.
2. Bahan Berbahaya Bahan berbahaya adalah zat, bahan kimia  dan  biologi,  baik  dalam  bentuk tunggal  maupun  campuran  yang  dapat membahayakan  kesehatan  dan  lingkungan hidup  secara  langsung  maupun  tidak langsung  yang  mempunyai  sifat  racun,
8 . R.  Subekti, Kitab  Undang-undang Hukum  Perdata ,  PT.  Pradnya  Paramitha,  Jakarta 2006, hlm 34.
karsinogenik, teratogenik, metagenik, korosif dan iritasi. 9
Penggunaan bahan berbahaya dapat mengakibatkan  kerugian  pada  konsumen secara massal, hal ini juga disebabkan oleh ketidaktahuan konsumen terhadap berbagai  jenis  bahan  berbahaya  yang ada.Oleh  karena  itu  konsumen  perlu bersikap  secara  mandiri  yaitu  dengan  cara sebagai berikut:
1. Sadar  akan  harkat  dan  martabat konsumen, mampu untuk melindungi diri sendiri dan keluarganya.
2. Jujur dan bertanggung jawab.
3. Mampu menentukan pilihan barang dan jasa sesuai dengan kepentingan, kebutuhan serta kemampuan  dan  keadaan  yang menjamin  keamanan,  keselamatan kesehatan  konsumen sendiri.
4. Berani dan mampu mengemukakan pendapat, serta berani memperjuangkan dan mempertahankan hak-haknya.
5. Berbudaya dan sadar hukum perlindungan konsumen.
C. Hak  Konsumen  dan  Kewajiban Pelaku Usaha
1. Hak  Konsumen Berkaitan  dengan  perlindungan konsumen,  maka  hak-hak  konsumen  yang mendapat  perlindungan  sebagaimana  yang telah  ditetapkan  dalam  ketentuan  Undang- Undang  No.  8  Tahun  1999  tentang perlindungan  konsumen  pasal  4  sebagai berikut :
a. Hak  atas  kenyamanan,  keamanan, dan keseluruhan dalam mengkonsumsi  barang  dan  atau jasa. b. Hak untuk memilih dan mendapatkan  barang  dan  atau  jasa
9 .
http://staf.blog.ui.ac.id/abdul.salam/2008/07/17-cacat- tersembunyi-latent-defect .Op. Cit
sesuai  dengan  nilai  tukar  dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
c. Hak  atas  informasi  yang  benar, jelas  dan  jujur  mengenai  kondisi dan jaminan barang dan atau jasa.
d. Hak  untuk  di  dengar  pendapat  dan keluhannya  atas  barang  dan  jasa yang digunakan.
e. Hak  untuk  mendapatkan  advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara
patut.
f. Hak  untuk  mendapat  pembinaan dan pendidikan konsumen.
g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani  secara  benar  dan  jujur serta tidak deskriminatif.
h. Hak untuk mendapatkan kompensasi,  ganti  rugi  dan  atau penggantian,  apabila  barang  dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan  peraturan  perundang- undangan lainnya.
Disamping  Hak  Konsumen  juga punya kewajiban sebagaimana  yang diatur dalam  pasal  5  Undang-undang  Nomor  8 Tahun 1999 menyatakan  sebagai berikut:
1. Membaca  atau  mengikuti  petunjuk informasi  dan  prosedur  pemakaian atau  pemanfaatan  barang  dan  atau jasa demi keamanan dan keselamatan.
2. Beritikad  baik  dalam  melakukan transaksi  pembelian  barang  dan atau jasa.
3. Membayar  sesuai  dengan  nilai tukar yang lebih disepakati.
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.
2. Kewajiban Pelaku Usaha
Secara  tegas  di  dalam  Undang- Undang  Perlindungan  Konsumen  telah mengatur  secara  tegas  kewajiban  pelaku usaha  dalam  pasal  7  UUPK  sebagai berikut:
1. Beritikad  baik  dalam  menjalankan usaha.
2. Memberikan informasi yang benar, jelas  dan  jujur  mengenai  kondisi, jaminan  barang  atau  jasa  serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
3. Memperlakukan atau melayani konsumen  secara  benar,  jujur  dan tidak diskriminatif.
4. Menjamin  mutu  barang  dan  atau jasa  yang  di  produksi  dan  atau yang  diperdagangkan  berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan atau jasa yang berlaku.
5. Memberikan  kesempatan  kepada konsumen untuk menguji, dan atau mencoba  barang  dan  atau  jasa tertentu  serta  memberikan  jaminan dan  atau  garansi  atas  barang  yang dibuat atau diperdagangkan.
6. Memberikan  kompensasi,  ganti rugi  dan  atau  penggantian  atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang diperdagangkan.
7. Memberikan  kompensasi,  ganti rugi,  dan  atau  penggantian  apabila barang dan atau jasa  yang diterima atau  di  manfaatkan  tidak  sesuai dengan yang di perjanjikan.
D. Peran Pemerintah dalam Melindungi Konsumen
1. Pembinaan
Dalam undang-undang perlindungan  konsumen  padal  29  ayat  1 dinyatakan bahwa
“pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan  perlindungan  konsumen
Volume 16, Nomor 2, Bulan MEI, Tahun 2018
yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha”.
Pelaksanaan  pembinaan  dilakukan oleh  pemerintah  melalui  Menteri  teknis yang terkait dengan perlindungan konsumen.  Dalam  hal  ini  Menteri  teknis yang  menangani  perlindungan  konsumen akan melakukan koordinasi tentang penyelenggaraan  perlindungan  konsumen dengan menteri-menteri
lainnya.
Pemerintah  juga  diberi  wewenang  untuk melakukan
pembinaan atas penyelenggaraan  perlindungan  konsumen, yaitu meliputi upaya untuk:
a. Terciptanya  iklim  usaha  yang sehat;
b. Berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;
c. Meningkatnya kualitas sumber daya  manusia  serta  meningkatnya kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang
perlindungan konsumen.
2. Pengawasan Dalam UU perlindungan konsumen pasal  30  ayat  1  disebutkan  bahwa “pengawasan  terhadap  penyelenggaraan perlindungan  konsumen  serta  penerapan ketentuan peraturan perundang- undangannya diselenggarakan oleh pemerintah,  masyarakat,  dan  lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat” Bentuk pengawasan oleh
pemerintah diatur dalam
peraturan pemerintah  Nomor  58  tahun  2001  tentang pembinaan
dan pengawasan
penyelenggaraan  perlindungan  konsumen pasal 8 sebagai berikut.
1. Pengawasan oleh pemerintah dilakukan  terhadap  pelaku  usaha dalam  memenuhi  standar  mutu produksi  barang  dan  atau  jasa,
pencantuman  label  dan  klausula baku,  promosi,  pengiklanan,  serta pelayanan  purnajual  barang  dan atau jasa.
2. Pengawasan
sebagaimana dimaksud  dalam  ayat  1  dilakukan dalam  proses  produksi,  penawaran, promosi, pengiklanan dan penjualan barang atau jasa.
3. Hasil  pengawasan  sebagaimana dimaksud  dalam  ayat  2  dapat disebarluaskan kepada masyarakat.
4. Ketentuan  mengenai  tata  cara pengawasan
sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 1
ditetapkan  oleh  menteri  dan  atau menteri  teknis  terkait  bersama- sama  atau  sendiri-sendiri  sesuai dengan  bidang  tugas  masing- masing.
Selain melakukan tugas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen, peran pemerintah juga  membentuk  apa  yang  disebut  dengan Badan  Perlindungan  Konsumen  Nasional (BPKN).  Badan  ini  dibentuk  sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang perlindungan  konsumen  dan  peraturan pemerintah    No.  57  Tahun  2001  tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Badan  Perlindungan  Konsumen Nasional  berfungsi  memberikan  saran  dan pertimbangan  kepada  pemerintah  dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen  di  Indonesia.  Dalam  rangka menjalankan fungsi tersebut, BPKN mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Memberikan saran dan rekomendasi  kepada  pemerintah dalam rangka penyusunan kebijaksanaan di bidang perlindungan konsumen. 2. Melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan  yang  berlaku di bidang perlindungan konsumen.
3. Melakukan penelitian terhadap
barang dan atau jasa yang menyangkut keselamatan
konsumen.
4. Mendorong berkembangnya lembaga  perlindungan  konsumen swadaya masyarakat.
5. Menyebarluaskan informasi melalui media mengenai perlindungan konsumen dan memasyarakatkan sikap
keberpihakan kepada konsumen.
6. Menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari
masyarakat,  lembaga  perlindungan konsumen  swadaya  masyarakat,
atau pelaku usaha.
7. Melakukan survei yang
menyangkut kebutuhan konsumen.

## Badan
B.   Tanggung  Jawab  Pelaku  Usaha
Terhadap  Barang  yang  Cacat  dan Berbahaya  yang  Mengakibatkan Kerugian Kepada Konsumen
Tanggung  jawab  pelaku  usaha tersebut  merupakan  bagian  dari  kewajiban yang  mengikat  kegiatan  mereka  dalam berusaha.  Yang  disebut  dengan  istilah Product liability (tanggung jawab produk). “Product  liability adalah  suatu tanggung jawab secara hukum dari orang atau badan yang menghasilkan suatu produk ( producer, manufacturer ) dari orang  atau  badan  suatu  produk ( processor, assembler ) atau mendistribusikan ( seller,
distributor ) produk tersebut.” 10
Pelaku  usaha  yang  diharuskan bertanggung  jawab  atas  hasil  usahanya adalah  pelaku  usaha  yang  melakukan kegiatan-kegiatan berikut ini:
1. Menghasilkan  produk  akhir, termasuk memproduksi
10 Happy Susanto, Op. Cit., hlm 37.
bahan mentah atau komponen.
2. Mencantumkan nama, merek, atau  tanda  lain  pada  produk dengan  tidak  menunjukkan pihaknya sebagai pelaku usaha.
3. Mengimpor produk ke wilayah Republik Indonesia.
4. Menyalurkan  barang  yang tidak  jelas  identitas  pelaku usahanya,  baik  produk  dalam negeri  maupun  importirnya yang tidak jelas identitasnya.
5. Menjual jasa seperti mengembangkan  perumahan atau membangun apartemen. 6. Menjual jasa dengan menyewakan alat transportasi atau alat berat.
Dasar pembebanan tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen adalah: Adanya Negligence Adalah  suatu  perilaku yang  tidak  sesuai  dengan  kelakuan ( standard  of  conduct )  yang  ditetapkan oleh  Undang-undang  dan  Adanya duty  of care (kewajiban  memelihara  kepentingan orang lain).
Prinsip  pertanggung  jawaban  mutlak ( Strict  liability )  ini  tidak  mempersoalkan lagi  mengenai  ada  atau  tidak  adanya kesalahan,  tetapi  pelaku  usaha  langsung bertanggung  jawab  atas  kerugian  yang ditimbulkan  oleh  produknya  yang  cacat. Pelaku uasaha dianggap harus bertanggung jawab  apabila  telah  timbul  kerugian  pada konsumen  karena  mengonsumsi  suatu produk  dan  oleh  karena  itu  pelaku  usaha harus mengganti kerugian itu.
Dalam  Pasal  19  Undang-undang No.  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen  menyatakan  Tanggung  jawab pelaku  usaha  atas  kerugian  konsumen adalahl sebagai berikut:
1. Pelaku  usaha  bertanggung  jawab memberikan ganti rugi atas
kerusakan,  pencemaran,  dan  atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi  barang  dan  atau  jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
2. Ganti  rugi  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian  barang  dan  atau  jasa yang  sejenis  atau  setara  nilainya, atau  perawatan  kesehatan  dan  atau pemberian  santunan  yang  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemberian  ganti  rugi  dilaksanakan dalam  tenggang  waktu  7  (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
4. Pemberian  ganti  rugi  sebagaimana dimaksud pada ayat 18 dan ayat (2)
tidak  menghapuskan  kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut  mengenai  adanya  unsur kesalahan.
5. Ketentuan  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan  bahwa  kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.
Terhadap  kebenaran  Pelaku  Usaha telah  menyebabkan  kerugian  Konsumen diatur dalam pasal 28 Undang-Undang No. 8  tahun  1999,  yang  inti  pokoknya menyatakan  beban    dan  tanggung  jawab pelaku  usaha  dalam  memberikan  ganti kerugian dapat berupa :
1. Pengembalian uang;
2. Penggantian  barang  dan  atau  jasa yang sejenis atau setara nilainya;
3. Perawatan kesehatan; dan
4. Pemberian santunan. Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen  yang diatur dalam pasal
1  angka  1  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen disebutkan bahwa perlindungan konsumen  adalah  segala  upaya  yang menjamin  adanya  kepastian  hukum  untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
Perlindungan  konsumen  mempunyai cakupan  yang  luas  meliputi  perlindungan terhadap  konsumen  barang  dan  jasa,  yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan  barang  dan  jasa  hingga  ke akibat-akibat  dari  pemakaian  barang  dan jasa  itu.  Cakupan  perlindungan  konsumen terbagi dalam dua aspek : 11
1. Perlindungan
terhadap kemungkinan  diserahkan  kepada konsumen  barang  dan  jasa  yang tidak  sesuai  dengan  apa  yang  telah disepakati atau melanggar ketentuan  Undang-Undang.  Dalam hal  ini  konsumen  mendapatkan pergantian  jika  timbul  kerugian karena memakai atau mengonsumsi produk yang tidak sesuai.
2. Perlindungan terhadap diberlakukannya  kepada  konsumen syarat-syarat yang tidak adil. Dalam  hal  ini  berua  persoalan- persoalan  promosi  dan  periklanan, standar  kontrak,  harga,  layanan purnajual, dan sebagainya.
Untuk memenuhi tujuan dari Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999 tentang Perlindungan
Konsumen, pemerintah  perlu  melakukan  pembinaan dan pengawasan meliputi:
a. Diri  pelaku  usaha,  mendorong pelaku  usaha  supaya  bertindak sesuai  aturan  yang  berlaku,  baik aturan  yang  diharuskan  Undang- undang, kebiasaan, maupun kepatutan. Dengan demikian pelaku  usaha  akan  bertingkah  laku
11 Janus Sidabalok, Op. Cit , hlm 10.
Volume 16, Nomor 2, Bulan MEI, Tahun 2018
sepantasnya  dalam  memproduksi dan mengedarkan produknya.
b. Sarana  dan  prasarana  produksi, melalui pembinaan ini dapat dicapai tingkat produk yang berkualitas,  pembangunan  yang memadai sebagai pelaksana kegiatan usaha.
c. Iklim  usaha  secara  keseluruhan, dengan  pembinaan  ini  diharapkan tumbuh  dan  berkembang  iklim usaha  yang  sehat  sehingga  dapat mempertinggi tingkat kesejahteraan masyarakat melalui efisiensi usaha.
d. Konsumen,  pembinaan  kepada konsumen diarahkan untuk meningkatkan sumber daya konsumen  sehingga  mempunyai kesadaran  yang  kuat  atas  hak- haknya,  mau  berkonsumsi  secara sehat dan rasional.
Dalam  pasal  29  ayat  (4)  Undang- undang  No.  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan
Konsumen disebutkan
bahwa pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen dimaksudkan untuk :
1. Terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya  hubungan  yang  sehat antara pelaku usaha dan konsumen.
2. Berkembangnya lembaga perlindungan  konsumen  swadaya masyarakat.
3. Meningkatnya kualitas sumber
daya  manusia  serta  meningkatnya kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan konsumen.
Keperluan  adanya  hukum  untuk memberikan perlindungan konsumen
Indonesia merupakan suatu  hal  yang tidak dapat  dielakkan  sejalan  dengan  tujuan pembangunan
Nasional
kita, yaitu pembangunan manusia
Indonesia
seutuhnya. Pengaturan perlindungan konsumen dilakukan dengan: 12 1. Menciptakan sistem perlindungan  konsumen  yang mengandung unsur keterbukaan. 2. Melindungi kepentingan konsumen  pada  khususnya  dan kepentingan seluruh pelaku usaha.
3. Meningkatkan  kualitas  barang dan pelayanan jasa.
4. Memberikan perlindungan kepada  konsumen  dari  praktik usaha yang menipu dan menyesatkan.
5. Memadukan  penyelenggaraan, pengembangan, dan pengaturan perlindungan pada bidang- bidang lain. Terhadap Sengketa
antara Konsumen  dan  Pelaku  Usahan  Undang- Undang  Perlindungan  Konsumen,  telah memberikan  sarana  bagi  konsumen  untuk menuntu haknya melalui :
1.  Penyelesaian lewat Peradilan
Menurut
UU Perlindungan Konsumen  pasal  45  ayat  1,  setiap konsumen  yang  dirugikan  bisa  menggugat pelaku  usaha  melalui  lembaga  yang bertugas  menyelesaikan  sengketa  antara konsumen  dan  pelaku  usaha.  Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) merupakan  suatu  lembaga  khusus  yang dibentuk  diatur  dalam  Undang-Undang Perlindungan  Konsumen,  yang  tugas utamanya  adalah  menyelesaikan  sengketa atau perselisihan.
Adapun  yang  berhak  melakukan gugatan terhadap pelanggaran yang
12 Husni  Syawali  dan  Neni  Imaniyati, Hukum  Perlindungan  Konsumen ,  Mandar  Maju, Bandung, 2000, hlm 7.
Volume 16, Nomor 2, Bulan MEI, Tahun 2018
dilakukan pelaku usaha diatur dalam pasal 46 ayat (1) UUPK, yaitu: 13 a. Seseorang konsumen yang dirugikan  atau  ahli  waris  yang bersangkutan.
b. Sekelompok konsumen yang, mempunyai kepentingan yang sama.
c. Lembaga  Perlindungan  Konsumen Swadaya Masyarakat yang
memenuhi syarat, yaitu yang berbentuk badan hukum atau yayasan,  yang  dalam  Anggaran Dasarnya menyebutkan dengan tegas  bahwa  tujuan  didirikannya organisasi  tersebut  adalah  untuk kepentingan perlindungan konsumen  dan  telah  melaksanakan kegiatan  perlindungan  konsumen sesuai dengan anggaran dasarnya.
d. Pemerintah  dan  atau  instansi  yang terkait apabila barang dan atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian  materi  yang  besar  dan atau korban yang tidak sedikit.
Penyelesaian  sengketa  konsumen melalui  peradilan  hanya  memungkinkan apabila: 14
1. Para  pihak  belum  memilih  upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, atau
2. Upaya penyelesaian sengketa konsumen  di  luar  pengadilan, dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu  pihak  atau  oleh  para  pihak yang bersengketa.
2.  Penyelesaian  Sengketa  di  Luar
Peradilan
Terhadap proses penyelesaian
sengketa  diluar  Peradilan,  maka  UUPK
13
Gunawan Widjaja, Alternatif Penyelesaian Sengketa , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm 75.
14 Ahmadi  Miru  dan  Sutarman  Yodo, Op. Cit., hlm 234.
memberikan  solusi  untuk  penyelesaian sengketa  konsumen  di  luar  peradilan umum.  Dalam  Ketentuan  pasal  52  UUPK penyelesaian sengketa diselesaikan dengan cara sebagai berikut :
a. Mediasi  yang  merupakan  suatu proses dimana pihak ketiga mangajak  pihak  yang  bersengketa pada  suatu  penyelesaian  sengketa yang telah disepakati. Sesuai batasan  tersebut,  mediator  berada di tengah-tengah dan tidak memihak pada salah satu pihak.
b. Arbitrase Merupakan cara penyelesaian  sengketa  di  luar peradilan  umum  yang  didasarkan pada  perjanjian  arbitrase  yang dibuat  oleh  para  pihak  yang bersengketa.  Kelebihan  arbitrase ini  karena  keputusannya  langsung final  dan  mempunyai  kekuatan hukum  tetap  dan  mengikat  para pihak.
c. Konsiliasi,  cara  ini  ditempuh  atas inisiatif  salah  satu  pihak  atau  para pihak dimana majelis BPSK bertugas  sebagai  perantara  antara para  pihak  yang  bersengketa  dan Majelis BPSK bersifat pasif. Penyelesaian sengketa ini memiliki banyak kesamaan dengan arbitrase, dan  juga  menyerahkan  kepada pihak  ketiga  untuk  memberikan pendapatnya tentang sengketa yang di  sampaikan  para  pihak.  Namun pendapat  dari  konsiliator  tersebut tidak mengikat sebagaimana mengikatnya putusan arbitrase.

## III. PENUTUP
Berdasarkan  uraian  dalam  bab-bab terdahulu,  terutama  yang  berhubungan dengan permasalahan, dapat ditarik kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut:
A. Kesimpulan
Volume 16, Nomor 2, Bulan MEI, Tahun 2018
1. Tanggung  jawab  pelaku  usaha terhadap kerugian konsumen adalah  dengan  memberikan  ganti rugi  atas  kerusakan,  pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi  barang  dan  atau  jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Pembayaran pengganti kerugian merupakan tanggung  jawab  paling  utama  dari pelaku usaha, ganti kerugian menurut  UUPK  dapat  berupa: pengembalian  uang,  penggantian barang  dan  atau  jasa  yang  sejenis atau  setara  nilainya,  perawatan kesehatan, dan pemberian
santunan.
2. Perlindungan hukum terhadap konsumen di Indonesia yaitu:
a) Telah  dikeluarkannya  peraturan yang  bertujuan  untuk  menjamin hak-hak konsumen
b) Penegakkan  peraturan  melalui sanksi hukum administrasi, hukum  pidana,  dan  hukum perdata  sehingga  terpenuhinya hak-hak  konsumen  benar-benar terpenuhi.
B. Saran
1. Hendaknya konsumen menjadi konsumen yang cerdas, membiasakan  diri  untuk  belanja dengan rencana, mengonsumsi barang  atau  jasa  sesuai  kebutuhan, teliti sebelum
membeli,
memperhatikan label keterangan barang, tanggal kadaluarsa, sehingga tidak merugikan konsumen sendiri di kemudian hari.
2. Agar pihak pelaku usaha
memproduksi  barang  atau  jasa  yang berkualitas  sesuai  dengan  standar kesehatan,  keamanan,  kenyamanan, dan
keselamatan konsumen.
Hendaknya pelaku usaha juga memberitahukan  kepada  konsumen
jika  ada  cacat  dan  berbahaya  dari produk  barang  atau  jasa  yang dijualnya.

## DAFTAR PUSTAKA A. Buku
Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan  Konsumen ,  PT.  Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
Az.  Nasution, Konsumen  dan  Hukum, PT. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 1995. Gunawan Widjaja, Alternatif Penyelesaian Sengketa , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2002.
Happy  Susanto, Hak-hak  Konsumen  jika Dirugikan , PT. Visimedia, Jakarta 2008. Husni Syawali dan Neni Imaniyati, Hukum Perlindungan  Konsumen ,  Mandar Maju, Bandung, 2000.
Janus  sidabalok, Hukum  Perlindungan Konsumen  di  Indonesia, PT.  Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji,
Penelitian  Hukum  Normatif ,    PT.
Raja  Grafindo  Persada,  Jakarta,
2001.
Sabarudin, Hukum Perlindungan Konsumen,
http://www.scribd.com/doc/3591405 2/, diakses: 10 Oktober 2011.
Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1168/
Men.Kes/  Per/  1999  tentang  Bahan Tambahan Makanan yang Dilarang.
Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2001, Tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional
R.  Subekti, Kitab  Undang-undang  Hukum Perdata ,  PT.  Pradnya  Paramitha, Jakarta 2006.
Undang-undang  No.  8  Tahun  1999, Tentang Perlindungan Konsumen.
Undang-undang  No.  36  Tahun  2009, Tentang Kesehatan.
Volume 16, Nomor 2, Bulan MEI, Tahun 2018