INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 3419-3437 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Pengaturan Hukum Notaris Yang Membuat Akta Menggunakan Cyber Notary Di Luar Wilayah Jabatannya
Denanza Meida Aulia Nafia 1 ✉ , Merlin Eva Lyanthi 2
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Email: denanzameida11@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Dunia  kenotariatan  di  Indonesia  mengalami  perubahan  sejak  adanya  perkembangan  teknologi informasi,  dalam  pembuatan  akta  otentik  jika  memanfaatkan  perkembangan  teknologi  dapat menggunakan konsep cyber notary dalam pembuatannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi notaris yang membuat akta menggunakan cyber notary di luar wilayah  jabatannya  dengan  memperhatikan  kendala  dalam  menggunakan  konsep cyber  notary. Penelitian  ini  adalah  penelitian  yuridis  normatif (legal  research)  dengan  analisis  deskriptif  kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Penelitian ini mengkaji bagaimana perlindungan hukum bagi notaris yang membuat akta menggunakan  cyber  notary.  Hasil  penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa  belum  ada  peraturan  yang mengatur tentang perlindungan hukum bagi notaris yang membuat akta menggunakan cyber notary di  luar  wilayah  jabatannya,  sehingga  pemerintah  seharusnya  membuat  peraturan  mengenai cyber notary dengan memperhatikan unsur-unsurnya.
Kata Kunci: Akta, Cyber Notary, Notaris

## Abstract
The world of notary in Indonesia has changed since the development of Information Technology, in the manufacture of authentic deeds if they take advantage of technological developments, they can use the concept of cyber notary in their manufacture. This study aims to determine how the legal protection for notaries who make deeds using cyber notary outside the territory of his position by taking into account the constraints in using the concept of cyber notary. This research is normative juridical research (legal research) with qualitative descriptive analysis with a statutory approach (statute approach) and conceptual approach (conceptual approach). Legal materials in the study using primary legal materials, and secondary. This study examines how the legal protection for notaries who make deeds using cyber notary. The results of this study concluded that there is no regulation that regulates the legal protection for notaries who make deeds using cyber notary outside the territory of their position, so the government should make regulations on cyber notary with attention to the elements. Keywords: Deed, Cyber Notary, Notary

## PENDAHULUAN
Sebagai pejabat umum notaris memiliki otoritas dan kekuasaan untuk menyaksikan dan  mengesahkan  pernyataan-pernyataan  yang  ada  pada  para  pihak  yang  ikut  dalam transaksi.  Notaris  memiliki  tanggung  jawab  dalam  menjelaskan  implikasi  hukum  dari dokumen-dokumen  yang  ditandatanganinya  kepada  semua  pihak  yang  terlibat,  serta memberikan  nasihat  hukum  yang  diperlukan.  Proses  kerja  seorang  notaris  biasanya melibatkan  beberapa  tahap,  termasuk  pembuatan,  penandatanganan,  dan  pengesahan dokumen  hukum.  Notaris  juga  biasanya  mewajibkan  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam transaksi untuk hadir secara langsung di hadapannya, untuk memastikan bahwa mereka mengerti dan setuju dengan isi dokumen yang akan ditandatangani (Andhira dan Cahyono, 2021)
Menyikapi  perkembangan  dunia  notaris  di  era  elektronik,  dengan  munculnya  jasa penyusunan dokumen elektroni di bidang teknologi informasi sangat mempengaruhi cara kerja  notaris,  perkembangan  tersebut  memungkinkan  notaris  membuat  akta  melalui elektronik yang dilakukan dengan menabfaatkan konsep cyber notary. Konsep cyber notary bisa  dipahami  seperti  misalnya  suatu  profesi  notaris  yang  melaksanakan  tugas  serta wewenang jabatannya berdasarkan teknologi informasi yang saling berhubungan dengan tugas  serta  fungsi  notaris,  terkhusus  dalam  membuat  akta  (Nurita,  2012).  Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (selanjutnya  disebut  UU  ITE), dengan  menggunakan  teknologi  online  mempunyai  kelebihan  yang  bermanfaat  dan
menguntungkan bagi notaris karena tahap penyusunan akta jadi lebih efisien, mudah dan cepat (Faulina et al., 2022).
Kewenang notaris dalam pembuatan akta otentik dituangkan dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang No. 2 Tahun 2014 Undang-Undang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut dengan UUJN) dalam Pasal 1 angka 1 UUJN menyebutkan bahwa :
“Notaris merupakan pejabat umum, yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UU ini atau berdasarkan UU lainnya.”
Akta otentik bisa disebut dengan akta yang dibuat dihadapan notaris, menurut bentuk dan cara yang diimplementasikan dari UUJN, hal ini juga sesuai dengan pendapat Philipus M. Hadjon, bahwa persyaratan akta dapat dikatakan otentik yaitu :
1. Terdapat  bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang (bentuknya baku);
2. Dengan dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Umum Irwan Soerodjo juga mengemukakan adanya 3 (tiga) unsur esenselia (mutlak) untuk dapat memenuhi persyaratan formal suatu akta otentik (Adjie, 2017), antara lain;
1. Di dalam bentukyang ditentukan oleh undang-undang
2. Dibuat oleh dan dihadapan pejabat umum
3. Akta yang dibuat oleh atau di hadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu dan di tempat di mana akta itu dibuat
Selama  proses  pelaksanaan  dalam  pembuatan  akta  tentu  sering  menimbulkan permasalahan  karena  kelalaian  notaris,  hal  itu  menyebabkan  tindakan  yang  dibuat  oleh notaris  tersebut  akan  menyebabkan  berkurangnya  pembuktian  atau  batal  demi  hukum. Notaris akan mendapatkan ancaman yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan apabila kesalahan notaris dapat dibuktikan.
Perlindungan  hukum  mengenai  jabatan  notaris  diatur  dalam  Pasal  66  UUJN  yang mengatur pembentukan Dewan Kehormatan Notaris yang terdiri dari perwakilan Notaris, pemerintah dan akademisi, berfungsi sebagai organisasi perlindungan hukum bagi Notaris yang berhubungan dengan akta yang dibuat oleh atau dihadapannya.(Afifah, 2017).
Minuta akta atau protocol notaris nantinya yang akan menyimpan akta otentik, akta otentik termasuk dokumen yang harus disimpan dalam arsip negara dalam jangka waktu yang  lama  serta  harus  terjaga  kerajhasiannya.  Penyimpanan  akta  atau  dokumen  diatur dalam Pasal 1 angka 13 UUJN menyebutkan:
“Protokol  Notaris  adalah  kumpulan  dokumen  yang  merupakan  arsip  Negara  yang harus  disimpan  dan  dipelihara  oleh  Notaris  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang- undangan.”
Notaris  bertanggung  jawab  untuk  memastikan  bahwa  para  pihak  yang  ikut  dalam transaksi  memahami  implikasi  hukum  dari  apa  yang  mereka  tandatangani,  dan  mereka melakukan prosedur verifikasi identitas yang diperlukan. Praktik  pembuatan akta otentik oleh notaris melalui cyber notary belum diatur dengan jelas dalam hukum Indonesia. Cyber notary adalah istilah yang merujuk pada layanan notaris elektronik atau digital.(Darmawan et al., 2022) Ini mencakup penggunaan teknologi untuk melakukan tindakan notaris dalam lingkungan digital. Konsep cyber notary hanya disebutkan dalam Penjelasan Pasal 15 Ayat (3) UUJN yang menyebutkan;
“Selain  kewenangan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam perundang- undangan”
Penjelasan Pasal 15 ayat (3) di UUJN;
“Yang dimaksud dengan “kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang - undangan”, antara lain, kewenangan  mensertifikasi transaksi yang di lakukan secara elektronik (cyber notary), membuat Akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang.”
Maka dari itu masih belum adanya pengaturan mengenai cyber notary secara lebih jelas dan efektif untuk mendapatkan kepastian hukum dalam pasal tersebut. Permasalahan tersebut  akan  mrnghambat  perkembangan  dalam  profesi  kenotariatan  untuk  melayani keperluan masyarakat. Seorang notaris elektronik atau cyber notary memiliki wewenang untuk mengesahkan dokumen elektronik, mengamankan integritasnya, dan memberikan tanda tangan digital yang sah. Dalam penggunakan tanda tangan berbasis elektronik sudah diakui oleh pemerintah Indonesia. Dasar hukum dari tanda tangan elektronik di Indonesia adalah  UU ITE dan Peraturan  Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Pasal 52 Ayat 1  dan 2 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik .
Jika  sistem  keautentikannya  semakin  jelas  maka  berdampak  pada  kepastian  nir- sangkal (p rinsip yang sifatnya mengikat pihak yang memberikan tanda tangan tersebut ), maka akan semakin kuat pula tingkat atau bobot pembuktiannya.
Notaris memiliki kewenangan terbatas dalam membuat akta otentik di wilayah di mana notaris  itu  menjabat.  Wilayah  jabatan  notaris  umumnya  ditetapkan  berdasarkan  wilayah geografis,  seperti  kota  atau  kabupaten  tertentu.  Notaris  diharapkan  untuk  menghadiri
secara fisik dan  bertemu dengan para pihak yang terlibat  dalam transaksi hukum untuk memastikan keabsahan dan keaslian akta yang dibuat.(Saragi & Wiryomartani, 2022)
Dalam konteks cyber notary, notaris mungkin menggunakan teknologi digital untuk memfasilitasi proses pembuatan akta otentik. Hal ini dapat melibatkan penggunaan tanda tangan  digital,  penggunaan  platform  elektronik  yang  aman,  atau  metode  lain  yang memungkinkan notaris dan para pihak untuk berinteraksi secara online. Namun, penting untuk dicatat bahwa persyaratan hukum dan regulasi mengenai notaris dan akta otentik dapat  bervariasi  di  setiap  yurisdiksi.  Adanya  kemajuan  teknologi  dan  perkembangan digitalisasi, beberapa negara mungkin telah mengambil atau sedang mempertimbangkan penggunaan teknologi dalam proses pembuatan akta notaris. Konsep cyber notary  atau notaris daring dapat merujuk pada penggunaan teknologi digital untuk memfasilitasi proses notarisasi dari jarak jauh. Namun, implementasi dan legalitasnya masih sangat bergantung pada  hukum  dan  regulasi  negara  masing-masing.  Setiap  negara  atau  wilayah  mungkin memiliki peraturan dan kebijakan yang berbeda terkait penggunaan notaris elektronik.
Kedudukan notaris hanya berada pada satu tempat atau satu kota atau kabupaten dan  memiliki  kewenangan  wilayah  jabatan  seluruh  wilayah  provinsi  dari  tempat kedudukanya. Dalam larangan jabatan notaris Pasal 17 huruf a UUJN menyebutkan bahwa:
“ Notaris dilarang menjalankan jabatan di luar wilayah jabatanya .”
Penjelasan pasal tersebut maka Masyarakat akan mendapatkan kepastian hukum dan menghindari persaingan para notaris dalam melaksanakan jabatannya. Pembatasan atau larangan  notaris  yang  menjalankan  jabatannya  di  luar  wilayah  jabatannya  di  tetapkan untuk menjaga notaris dalam melaksanakan praktiknya dan tentu akan lebih bertanggung jawab  terhadap  segala  tugas  serta  kewajiban.  Namun  berdasarkan  Pasal  2  UU  ITE menyebutkan :
“Undang -Undang ini berlaku untuk setiap Orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kep entingan Indonesia.”
Pasal tersebut menyatakan bahwa transaksi secara elektronik bersifat bordeless, dan tidak  terikat  pada  batasan.(Firdyan,  n.d.).  Oleh  karena  itu,  penting  untuk  memahami peraturan hukum yang berlaku di yurisdiksi yang selaras untuk memastikan keabsahan dan keberlakuan  dokumen yang  diperoleh melalui  layanan cyber notary dan mengharapkan
notaris  terhindar  dari  ancaman  sengketa  dalam  membuat  akta  dengan  menggunakan konsep cyber notary, tetapi pada sebagian fakta peraturan tersebut belum seluruhnya bisa menjadi pegangan penuh bagi Notaris untuk melaksanakan konsep cyber notary karena belum  ada  aturan  yang  mendukung.  Menggunakan cyber  notary  notaris  hanya mengesahkan  suatu  perjanjian  yang  pembacaanya  dan  penandatanganan  akta  tidak dilakukan  dihadapan  notaris,  tetapi  menggunakan  video  call  atau  teleconference (pertemuan berbasis elektronik). Hal ini berarti Notaris memerlukan aturan baru ataupun konsep yang dapat membantu Notaris dalam melaksanakan pembuatan aktanya melalui cyber notary (Andhira dan Cahyono, 2021).

## METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini,  penulis  menggunakan  penelitian  hukum  normatif dikarenakan dalam penelitian ini penulis akan mendalami peraturan perundang-undangan dengan teori hukum yang ada di Indonesia untuk dijadikan sumber dalam penelitian. Sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perlindungan  hukum  terhadap  notaris  yang  membuat  akta  di  luar  wilayah  jabatannya menggunakan  cyber  notary  menurut  UUJN  dan  UU  ITE.  Penulis  dalam  penelitian  ini menggunakan  pendekatan  perundang-undangan  ( statute  approach)  yaitu  suatu pendekatan  yang  dilakukan  dengan  menggunakan  aturan  hukum  yang  masih  berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap notaris yang membuat akta menggunakan cyber notary  di  luar  wilayah  jabatannya.  Kemudian  pendekatan  konsep  ( conceptual  approach) yakni  konsep  yang  digunakan  guna  untuk  memahami  konsep  perlindungan  hukum terhadap notaris yang membuat akta menggunakan cyber notary di luar wilayah jabatannya. Dengan konsep ini diharapkan pernomaan diaturan hukum kedepannya agar tidak terjadi pemahaman yang kabur. Pendekatan-pendekatan tersebut akan membantu penulis untuk memecahkan suatu isu hukum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengaturan  Perlindungan  Hukum  Bagi  Notaris  Jarak  Jauh  Yang  Membuat  Akta Menggunakan Cyber Notary Di Luar Wilayah Jabatannya
Dari  UUJN  dijelaskan  bahwa  pentingnya  notaris  sangat  melekat  pada  pelaksanaan akta otentik, yang berarti perilaku hukum yang diwajibkan oleh peraturan hukum dalam rangka  keamanan,  ketertiban  privasi  dan  sebagai  perlindungan  hukum.  Notaris  yang terdapat pada ketentuan Pasal 1 angka 1 UUJN dapat disimpulkan bahwa;
“notaris adalah pejabat umum yang secara khusus diberi wewenang oleh undang - undang untuk menghasilkan bukti otentik atau dengan kekuatan pembuktian yang sempurna”.
Notaris  adalah  pejabat  umum  yang  ditunjuk  oleh  Pemerintah  sebagai  lembaga negara. Penunjukan notaris tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat luas. Notaris dalam memberikan jasa telah terikat dengan masalah keyakinan antara para pihak yaitu negara menaruh keyakinan besar kepada notaris. Keabsahan akta Notaris sebagai alat bukti hukum yang kuat di samping harus dibuat berdasarkan kewenangan yang sah, notaris juga harus sesuai  dalam  proses  pembuatan  akta  mengenai  tahapan  dan  prosedurnya  yang  secara kesepakatan dilakukan sebagai berikut:
a. Para  pihak  datang  ke  kantor  notaris  lalu  bertemu  dengan  notaris  yang  bertujuan tujuan  untuk  menginformasikan  tentang  keperluan  para  yang  bersangkutan  untuk dituangkan ke dalam akta otentik.
b. Usai  mendengarkan  apa  maksud  dan  tujuan  oleh  para  pihak,  notaris  akan memberikan tindakan hukum yang diinginkan para pihak, juga dengan memberikan nasihat  hukum  tentang  kesesuaian  tindakan  yang  disimpulkan  sesuai  atau  tidak dengan undang-undang.
c. Usai notaris tahu apa yang diperlukan oleh para pihak, dengan begitu Notaris akan membuatkan akta menggunakan bentuk dan prosedur yang telah diatur dalam Pasal 38 UUJN. (Hardjo David, 2022)
Pesatnya perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan banyak perubahan dalam  kegiatan  sehari-hari  masyarakat  di  berbagai  bidang,  secara  langsung  mengubah terciptanya dokumen hukum baru. Lantas apa saja kesempatan dan rintangan bagi notaris di  era  globalisasi  yang  mengharuskan  notaris  agar  tidak  semata-mata  bekerja  secara manual tetapi juga menggunakan cyber notary. Tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi informasi dan transaksi elektronik akan memimpin di era globalisasi, yang kini telah meluas ke hampir seluruh dunia. Kemajuan teknologi kemudian tentu merubah struktur organisasi dan  hubungan  sosial  karena  perkembangan  teknologi  digital  telah  menyebabkan pertemuan dalam perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.(Nurita Emma 2022).
Begitu juga dengan konsep cyber notary akan membawa perkembangan di bidang jasa. Konsep cyber notary dengan ini bisa dipahami sebagai notaris yang melaksanakan tugas atau wewenangnya berdasarkan teknologi informasi yang terkait dengan tugas dan fungsi notaris, terlebih hal untuk membuat akta.
Saat  memikirkan  tentang  arti  dari cyber  notary,  sebelumnya  tentu  membahas
mengenai kata dari cyber terlebih dahulu, kata cyber adalah kata yang berasal dari kata cybernetic,  memiliki  arti  suatu  bidang  ilmu  yang  berarti  penyesuaian  antara  robotik, matematika, elektro dan psikologi yang telah digagaskan oleh Norbert Wiener di tahun 1948. Cyber  Notaris  juga  dikatakan  menciptakan  dunia  baru  yaitu  dunia  online. Penggunaannya  tidak  hanya  membawa  kemanfaatan,  tetapi  juga  memunculkan  banyak permasalahan, seperti penerapan kata menghadap pada saat membuat akta otentik, ini menjadi  topik  yang  sangat  menarik  untuk  menjadi  bahan  diskusi  dan  diperdebatkan dengan bagaimana jika notaris  menggunakan cyber notary untuk membuat akta di luar tempat  wilayah  jabatannya  dan  bagaimana  cara  menjalin  kerjasama  apabila  para  pihak bertempat tinggal berjauhan dan tidak ada instansi pemerintah yang dapat memfasilitasi kerjasama  tersebut,  apa  jadinya  hingga  pemerintah  memikirkan  adaptasi  terhadap perkembangan teknologi yang semakin meningkat.(Nurita Emma, 2022)
Hukum notaris jarak jauh bisa disebut juga dengan online notary law yang merupakan salah satu norma hukum yang sedang berkembang saat ini. Teknologi yang dipergunakan dalam  pelaksanaan  pembuatan  akta  notaris,  yaitu  audio-video  communication.  Esensi definisi ini bahwa audio-video communication adalah sebuah komponen. Komponen ini digunakan oleh notaris untuk berkomunikasi secara fisik antara notaris dengan para pihak dengan cara saling:
1. Melihat;
2. Mendengar;
3. Berkomunikasi antara satu sama lainnya.(Salim, 2023)
Esensi pandangan  ini bahwa notaris  jarak jauh menggunakan teknologi audio dan video.  Penggunaan  teknologi  ini  yang  memungkinkan  para  pihak  berhadapan  dan berkomunikasi dengan notaris dalam penandatangan akta notaris. Notaris dan pihak-pihak yang bersangkutan berada pada lokasi yang berbeda antara satu sama lain. Secara filosofis keberadaan notaris jarak jauh adalah untuk mempermudah notaris memberikan pelayanan kepada  para  pihak,  walaupun  para  pihaknya  berada  pada  beberapa  kabupaten  yang berada  pada  negara  bagian.  Sistem  ini  menguntungkan  bagi  notaris  jarak  jauh  karena mereka cukup bekerja dari rumah dan tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi dalam memberikan  pelayanan  kepada  kliennya.  Manfaat  dari  penggunaan  notaris  jarak  jauh adalah:
1. Membantu Notaris dalam bekerja lebih efisien dan mengurangi biaya; dan
2. Lebih  nyaman  bagi  notaris  dan  klien  karena  notaris  dapat  menyelesaikan  dalam pembuatan akta rumah masing-masing (Salim, 2023).
Secara  sosiologis,  bahwa  keberadaan  notaris  jarak  jauh  melalui  online  di  berbagai negara  bagian Amerika Serikat telah dilaksanakan  dengan baik,  sementara di Indonesia belum dikenal karenanya tidak ada aturan yang mengatur hal tersebut mengatur mengenai notaris jarak jauh atau bisa disebut dengan cyber notary. Notaris jarak jauh yang membuat akta melalui cyber notary merupakan notaris yang mempunyai kewenangan oleh undang- undang untuk mengesahkan dan menyaksikan akta notaris melalui teknologi komunikasi. Sementara itu, syarat untuk menjadi notaris jarak jauh adalah:
1. Masih berlakunya izin sebagai notaris public;
2. Tidak melakukan perbuatan pidana atau tercela;
3. Memiliki sertifikat digital dengan tanda tangan elektronik; dan
4. Memiliki segel elektronik (cap elektronik) yang memenuhi persyaratan (Salim, 2023). Jika  akta  yang  tidak  dibuat  oleh  pejabat  yang  berwenang  disebut  akta  di  bawah tangan seperti surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum. Notaris harus membuat akta yang sesuai pada Pasal 38 ayat (1),(2),(3),(4) dan (5) UUJN yang menyebutkan :
(1) “Setiap Akta terdiri atas:
a. awal Akta atau kepala Akta;
b. badan Akta; dan
c. akhir atau penutup Akta.”
(2) “Awal Akta atau kepala Akta memuat:
a. judul Akta;
b. nomor Akta;
c. jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan
d. nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.”
(3) “Badan Akta memuat:
a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan atau orang yang mereka wakili;
b. keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
c. isi  Akta  yang  merupakan  kehendak  dan  keinginan  dari  pihak  yang berkepentingan; dan
d. nama lengkap, tempat  dan tanggal  lahir,  serta  pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap- tiap saksi pengenal.”
(4) “Akhir atau penutup Akta memuat:
a. uraian  tentang  pembacaan  Akta  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  16  ayat (1)huruf m atau Pasal 16 ayat (7);
b. uraian  tentang  penandatanganan  dan  tempat  penandatanganan  atau penerjemahan Akta jika ada;
c. nama  lengkap,  tempat  dan  tanggal  lahir,  pekerjaan,  jabatan,  kedudukan,  dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi Akta; dan
d. uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan Akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya.
(5) Akta  Notaris  Pengganti  dan  Pejabat  Sementara  Notaris,  selain  memuat  ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), juga memuat nomor dan tanggal penetapan pengangkatan, serta pejabat yang mengangkatnya”.
Pasal  39  UUJN,  pada  pada  dasarnya  mengatur  bahwa  penghadap  atau  para penghadap yang ingin dibuatkan akta Notaris harus dikenal oleh Notaris. Oleh karena itu, dalam pembuatan akta, pihak yang menginginkan dibuatkan akta harus hadir pada saat pembuatan akta tersebut. Ketentuan ini tentunya dapat dipahami, mengingat akta Notaris memuat isi yang harus dimengerti dan sesuai kehendak penghadap, sehingga Notaris harus mengenal para penghadap tersebut. Selanjutnya ketentuan Pasal 39 UUJN selengkapnya dirumuskan sebagai berikut:
(1) “Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a. paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah; dan
b. cakap melakukan perbuatan hukum
(2) Penghadap harus  dikenal oleh  Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh  2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling sedikit 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum  atau  diperkenalkan  oleh  2 (dua) penghadap lainnya.
(3) Pengenalan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  dinyatakan  secara  tegas  dalam akta,”
Selajutnya  untuk  memenuhi  syarat  keabsahan  akta  Notaris,  maka  dalam pembentukannya diperlukan saksi yang mencapai syarat sebagaimana yang selaras dengan ketentuan yang ada. Terkait dengan ketentuan tentang saksi, Pasal 40 UUJN selengkapnya dirumuskan:
(1) “Setiap akta yang dibacakan oleh Notaris dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi, kecuali peraturan perundang- undangan menentukan lain.”
(2) “Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a. paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah;
b. cakap melakukan perbuatan hukum;
c. mengerti bahasa yang digunakan dalam akta;
d. dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf; dan
e. tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat dan garis ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris at au para pihak.”
(3) “Saksi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  harus  dikenal  oleh  Notaris  atau diperkenalkan  kepada  Notaris  atau  diterangkan  tentang  identitas  dan kewenangannya kepada Notaris oleh penghadap.”
(4) “Pengenalan atau pernyataan tentang identitas dan kewenangan  saksi  dinya-takan secara tegas dalam akta. Pasal 41 Apabila ketentuan dalam Pasal 39 dan Pasal 40 tidak dipenuhi,  akta  tersebut  hanya  mempunyai  kekuatan  pembuktian  sebagai  akta  di bawah tangan.”
Memperhatikan ketentuan yang dirumuskan dalam Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 UUJN-2004, terkait dengan bentuk, isi akta, serta syarat pembentukan akta, dapat dikatakan bahwa syarat tersebut bersifat mutlak. Artinya jika syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi, maka  akta  Notaris  tersebut  terdegradasi  sifat  autentisitasnya.  Kedudukan  notaris  hanya berada pada satu tempat atau satu kota atau kabupaten dan memiliki kewenangan wilayah jabatan seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukanya. Dalam larangan jabatan notaris Pasal 17 huruf a UUJN menyebutkan bahwa:
“ Notaris dilarang menjalankan jabatan di luar wilayah jabatanya .”
Arti dari pasal tersebut untuk memberi kepastian hukum terhadap masyarakat dan menghindari  persaingan  para  notaris  dalam  menjalankan  jabatannya.  Pembatasan  atau larangan notaris yang menjalankan jabatannya di luar wilayah jabatannya diterapkan agar menjaga notaris dalam melaksanakan praktiknya dan tentu akan lebih bertanggung jawab terhadap segala tugas serta kewajiban. Namun berdasarkan Pasal 2 UU ITE menyebutkan :
“Undang -Undang ini berlaku untuk setiap Orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.”
Pasal tersebut menyatakan bahwa transaksi elektronik bersifat bordeless, dan tidak terikat  oleh  batasan.  Jadi  perlu  dibuatnya  aturan  baru  untuk  melengkapi  kedua  pasal tersebut, agar kedepannya terdapat kepastian hukum dalam menggunkan cyber notary.
Konsep  cyber  notary  sebenarnya  sudah  diperkenalkan  sejak  1995  silam,  tetapi  dalam pembahasannya terhambat karena belum memiliki factor pendukung seperti UU ITE Nomor 11 Tahun 2008, tetapi setelah UU ITE diundangkan baru mulai hidup Kembali pembahasan mengenai  konsep  cyber  notary.  Apabila  UUJN  telah  berhasil  direvisi  dan  perlindungan notaris dalam dunia cyber telah diizinkan, tentu dalam pasal 1868 KUHPerdata sudah tidak menjadi masalah karena kedudukan akta elektronik telah seimbang dengan akta otentik, yang mana dari segi bentuknya telah diatur oleh UU dan pejabat yang berwenang dengan mencapai  unsur  persyaratan  yang  ada  pada  pasal  1868  KUHPerdata,  tetapi  untuk perlindungan notaris sendiri belum ada peraturan yang mengatur.
Kendala Hukum dan Non Hukum Dalam Penerapan Konsep Cyber Notary di Indonesia Keterbatasan  hukum  yang  memiliki  hubungan  dengan  adanya  kemauan  untuk memaksimalkan  dalam  menggunakan  teknologi  informasi  di  semua  lingkup  kehidupan manusia  dan  upaya  untuk  mendatangkan  pertumbuhan  dan  perkembangan  yang  kuat dalam  semua  sektor  bidang  di  Indonesia,  terkhusus  pada  pertumbuhan  dan pengembangan di sektor jasa kenotariatan Indonesia, dengan demikian tentu memerlukan adanya perubahan UUJN karena dianggap penting yang merupakan sesuatu hal yang tidak bisa lagi ditunda pelaksanaannya.
Berbicara  tentang  kewenangan  notaris  pada  penggunaan  konsep cyber  notary  ini terkhusus  dalam  proses  pembuatan  akta  otentik  tentu  muncul  sebagian  permasalahan antara lain, bagaimana jika  akta tersebut dibuat notaris di luar wilayah jabatannya, dengan adanya kewajiban bagi para pihak yang menghadap untuk berhadapan secara fisik, adanya keharusan untuk menandatangani akta notaris yang berupa akta para pihak dan apabila para pihak yang menghadap tidak bisa menandatangani maka harus disebutkan alasannya sesuai dengan UUJN Pasal 44 ayat (2). Penyusunan akta otentik dapat dilakukan secara online  tanpa  perlu  adanya  pertemuan  tatap  muka  antar  pihak  akan  tetapi  perlu  juga didukung  dengan  penggunaan  sarana  teknologi  canggih  seperti  sarana  telekonferensi yang  membantu  Notaris  membaca  dokumen  melalui  media  yang  bisa  disaksikan  dan didengarkan oleh para pihak secara online.
Jika dikaitkan  dengan  konsep cyber notary, maka ketika menjalankan  kewenangan notaris tersebut dapat dialihkan dalam bentuk tanda tangan digital dan dokumen elektronik yang  disertai  dengan  kemajuan  teknologi  dan  industri  yang  pesat  berdampak  pada berbagai  sektor  bisnis,  termasuk  kegiatan  perdagangan  dan  perbankan.  Dengan
meningkatnya penggunaan transaksi elektronik, tindakan hukum tidak lagi didasarkan pada tindakan konkret dan kolektif, tetapi juga dapat dilakukan secara online di dunia digital.
Jika  belum  dirubahnya  UUJN  yang  mana  terdapat  beberapa  pasal  yang  bisa menghambat dalam pelaksanaan dan penggunaan cyber notary, pasal tersebut antara lain:
1. “Pasal 1 angka 7 tentang akta harus dibuat oleh atau dihadapan notaris”
2. “Pasal 1 angka 8 dan angka 9 tentang minuta akta dan salinan akta tidak ada lagi perbedaan”
3. “Pasal 16 ayat (1), tentang kewajiban pembacaan akta di depan dua orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga”
4. “Pasal 38 ayat (4) uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta apabila ada”
5. “Pasal 48 ayat (1) tentang isi akta tidak boleh diubah atau di tambah, baik berupa penulisan  tindih,  penyisipan,  pencoretan  atau  penghapusan  dan  menggantinya dengan yang lain”
6. “Pasal 50 tentang pencoretan bagian yang harus dicoret tetap dapat dibaca sesuai yang tercantum semula”  . (Nurita Emma, 2022).
Dengan  keadaan  notaris  sekarang  ini  yang  dituntut  untuk  bisa  selalu berkesinambungan  dan  memposisikan  dirinya  untuk  ikut  serta  dalam  pembanguan ekonomi  global  tersebut.  Guna  memenuhi  kepentingan  hukum  masyarakat  dalam  era perkembangan  teknologi  komunikasi  dan  informasi,  sepatutnya  pengaturan  dalam pembuktian KUHPerdata dan revisi UUJN perlu dibahas juga agar kekuatan pembuktian akta  lebih  memberikan  penjelasan  dan  pengaturan  yang  jelas  mengenai  alat  bukti elektronik.
Kemudian dalam kendala non hukum penerapan syber notary secara elektronik ada beberapa permasalahan yang menghambat yaitu :
a. Perlindungan untuk para pihak
Adanya  dunia  cyber  notary  dalam  dunia  bisnis  maka  peningkatan  layanan  jasa  di bidang  elektronik  semakin  meningkat,  banyak  hal  yang  berubah,  misalnya  jarak  antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi semakin berjarak, karena masing-masing pihak tidak saling mengenal secara dekat satu sama lain. Situasi seperti ini tentu akan ada dalam setiap  transaksi pembuatan akta otentik secara cyber notary. Sebaliknya Undang-Undang Nomor  30  Tahun  2004  yang  sekarang  berlaku  di  Indonesia  masih  berbasis  pada penggunaan yang sifatnya fisik belum sampai pada virtualnya.
b. Privacy
Di Indonesia permasalahan privasi masih belum dijamin oleh hukum. Situasi ini terjadi
hampir setiap tahun dan belum ada yang bisa mencegahnya, ketika konsep cyber notary datang ke Indonesia, demi kenyamanan para pihak dalam melakukan transaksi, harus ada kerahasiaan agar informasi tersebut dilindungi dengan baik.
c. Notaris.
Notaris  dalam  era  globalisasi  dituntut  untuk  bisa  lebih  handal  dalam  penggunaan teknologi internet, dan juga harus berpengetahuan luas serta memahami dunia teknologi informasi dan komunikasi. Jangan hanya mempergunakan yang konvensional saja tetapi harus diselaraskan terhadap kecanggihan teknologi.(Nurita Emma, 2022)
Maka dari itu sebenarnya dalam konsep cyber notary memang memiliki factor yang bisa menghambat jalannya konsep cyber notary yang belum adanya kepastian khusus yang mengatur mengenai apa boleh notaris membuat akta menggunakan cyber notary di luar wilayah jabatan notaris.
Perbandingan Konsep Cyber Notary Dalam Sistem Common Law dan Cicil Law Sistem civil  law  berlaku untuk Indonesia sendiri merupakan hukum yang mengikat karena  sumber-sumbernya  dinyatakan  dalam  peraturan  berupa  undang-undang  dan disusun  secara  sistematis  dalam  suatu  kodifikasi  atau  kompilasi  tertentu.  Aturan  ini mempertimbangkan dipertimbangkan nilai-nilai penting yang menjadi tujuan hukum yaitu tercapainya suatu kepastian hukum. Oleh karena itu, sistem hukum yang diadopsi tidak memungkinkan untuk  hakim untuk secara bebas memberlakukan hukum yang mengikat secara universal. Keputusan hakim pada suatu perkara hanya akan menyatukan para pihak yang terikat dalam perkara tersebut (penalaran deduktif). Ini memprioritaskan doktrin dan mengambil teori Montesquière mengenai pemisahan kekuasaan, yang menyatakan bahwa tugas  legislatif  adalah  menegakkan  hukum,  dan  tugas  pengadilan  adalah  menerapkan hukum.
Common law adalah salah  satu sumber hukum yang tidak diatur secara  runtut ke dalam  jenjang  tertentu  seperti  sistem  hukum  Eropa  Kontinental.  Sistem  hukum  Anglo- Saxon  memberikan  peran  bagi  hakim,  yang  tidak  hanya  itu  merupakan  golongan  yang bertanggung jawab untuk menentukan dan menafsirkan peraturan perundang-undangan, tetapi juga melakukan peran yang sangat urgent dalam membentuk sistem hukum secara keseluruhan dengan tatanan sosial. Hakim memiliki kekuasaan yang sangat luas agar dapat menerangkan hukum yang ada dan melahirkan aturan-aturan hukum yang bersifat baru untuk menjadikan pedoman bagi hakim lain dalam memutuskan kasus serupa (penalaran induktif).  Sistem  ini  diberikan  prioritas  yang  besar  pada  yurisprudensi  serta  mengikuti prinsip judge made precedent sebagai bagian penting dari hukum. Sistem hukum common
law  masih  terdiri  dari  aturan  sederhana  dan  mentah,  tetapi  seiring  berkembangnya peradaban,  ilmu  pengetahuan,  dan  kecerdasan  nasional,  aturan  tersebut  menjadi  lebih besar dan lebih baik.
Pada negara-negara yang menganut Civil Law keputusan dalam litigasi pada dasarnya adalah  hasil  dari  suatu  penerapan  hukum  dan  peraturan  untuk  serangkaian  fakta-fakta tertentu.  Pembentukan  hukum  tersebut  melalui  berbagai  perantara  dalam  pembuatan peraturan perundang-undangan yang memiliki sifat hukum materiil agar dapat merespon apa  yang  dibutuhkan  masyarakat  yang  berkembang  seperti  perkembangan  teknologi informasi maupun telekomunikasi. Pembentukan hukum tidak hanya terjadi dalam bidang hukum  materiil  saja  melainkan  dalam  bidang  hukum  formil  yang  dalam  hal  ini  adalah Hukum Acara Perdata yang perlu mendapat perhatian, terutama dalam hal pembuktian yang  berupa  alat  bukti  elektronik,  karena  perkembangan  teknologi  informasi mengharuskan untuk segera dilakukan adanya modifikasi tersebut.
Pengembangan hukum melalui pemberlakuan undang-undang yang bersifat materiil dalam rangka merespon tuntutan sosial terkait dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan hukum yang terjadi tidak hanya di bidang hukum materiil, tetapi juga di bidang hukum formal, dalam hal ini hukum acara perdata, yang memerlukan pengamatan khusus terutama apabila  menyangkut pembuktian berupa bukti elektronik. Teknologi informasi mengharuskan perubahan ini segera dilakukan. Dalam hal perubahan teknologi informasi ini menuntut pembuktian berupa elektronik
Dengan dilakukannya perubahan dan pembaruan hukum dalam KUHP, KUHAP dan KUHPerdata maka akan dapat mengakomodir mengenai perkembangan alat bukti untuk memenuhi praktik di lapangan dan diharapkan dapat menjamin kepastian hukum bagi para pengguna jasa. Adanya kepastian hukum dalam penegakan hukum merupakan salah satu unsur  penegakan  hukum,  seiring  dengan  terwujudnya  kesejahteraan  masyarakat  secara umum, dengan keadilan dan kemanfaatan menjadi salah satu elemennya. Demikian pula, memang benar bahwa di Indonesia, negara berkembang, banyak aspek kehidupan yang sangat dipengaruhi oleh negara lain, terutama negara maju. Bahkan di bidang hukum, di mana  Indonesia  yang  menganut  sistem  civil  law,  dengan  berjalannya  waktu  dan  selain kemajuan  teknologi,  perkembangan  hukum  Indonesia  pada  akhirnya  pun  akan mencerminkan pengaruh sistem common law, terutama dalam bisnis dan perbankan.
Mengingat kemajuan teknologi yang telah ada di sebagian negara dengan menganut common  law  maupun  civil  law,  Sebagian  besar  negara  yang  memanfaatkan  kemajuan tersebut dengan memanfaatkan fungsi dan peran notaris dalam transaksi elektronik. Oleh karenanya,  Indonesia  juga  perlu  mendorong  penyediaan  layanan  melalui  transaksi
elektronik,  seperti  notaris  sendiri  yang  menyediakan  layanan  notaris  secara  elektronik. Sistem Common Law dan Civil Law mempunyai perbedaan tentang profesi notaris yaitu (Edwin Elnizar, n.d.):
Civil Law Common Law Sebutan notaris Notaris Notaris Publik Sertifikasi Notaris Pada  notaris  pejabat  umum dilakukan oleh para profesional  hukum  dan memerlukan langkah- langkah  tambahan,  seperti dimulai  adanya  pelatihan dan  ujian  khusus  sampai dengan menyelesaikan magang notaris Namun  notaris  dalam  system hukum  common  laaw  bekerja sebagai  notaris  tidak  selalu memerlukan  pelatihan  khusus tambahan. Kewenangan system  civil  law  notaris berarti  pejabat  umum  yang berwenang  untuk  membuat segala  macam  akta  otentik,
selama  akta  tersebut  tidak bertentangan  oleh  undang- undang, sedangkan notary public
tugasnya terbatas sesuai dengan  Pasal  135  New  York Executive  Law  tugas  notary public  yaitu:
a) “to administer oaths and affirmations (mengangkat sumpah  atau  janji dan membuat sertipikat yang menyatakan hal itu)”; b) “to  take  affidavits and depositions (depositions  adalah tulisan/keterangan di  bawah  sumpah atau  janji  yang diberikan oleh seorang saksi)”; c) “to  receive  and
certify
acknowledgements
(pemberian keterangan
kebenaran  bahwa pada tanggal tertentu oleh orang tertentu telah ditandatangani suatu dokumen sebagaimana  telah dijelaskan di atas)”; d) “to demand acceptance or payment  of  foreign and  inland  bills  of exchange etc. (membuat sertipikat yang  menerangkan bahwa  ia  telah menawarkan  pada hari tanggal tertentu suatu wesel dan memprotes suatu  pembayaran yang dengan alasan tertentu telah ditolak pembayarannya)”. Kekuatan Pembuktian Pada negara yang menganut Civil  Law  System    semacam Indonesia  yang  dijumpai dengan  beberapa  bentuk bukti berupa tertulis. Bentuknya dapat seperti akta di  bawah  tangan  atau  akta otentik.  Akta  otentik  yang mempunyai arti yaitu adanya salah satu bukti tertulis yang
Pernyataan  ini  beda  dengan kekuaran  hukum  notary  public yang sistemnya tidak menggunakan  tulisan  sebagai alat  bukti.  Jadi  dengan  sistem hukum  Common  Law  tidak terdapat  perbedaan  mengenai akta  di  bawah  tantan  dengan akta otentik
bentuk dan prosedur pembuatannya  diatur  dalam undang-undang  Pasal  1867 dan 1868 KUHPerdata
Dari penjelasan yang terdapat pada jurnal tersebut, dapat dikatakan bahwa konsep cyber notary memiliki dampak yang sangat positif ketika diimplementasikan di negara ini. Penyesuaian dari adanya sistem hukum yang menganuut common law system dan civil law system  akan  menghasilkan  sinergitas  dan  harmonisasi  yang  sangat  kuat  dalam pembangunan  hukum  Negara  Indonesia  khususnya  di  bidang  notaris.  Hanya  saja  di Indonesia belum adanya peraturan yang pasti dalam konsep cyber notary.

## SIMPULAN
Dari permasalahan yang ada dapat simpulkan bahwa secara garis besar Indonesia telah siap menggunakan konsep Cyber Notary, namun dalam aspek hukum belum semua pekerjaan  notaris  secara  runtut  dapat  dilaksanakan  dengan  menggunakan  electronic system, karenanya belum terdapat pengaturan terkhusus hukum yang mengatur konsep cyber notary. Maka sebaiknya pemerintah Indonesia harus berupaya dengan berbagai cara  untuk  mewujudkaan  suatu  peraturan  baru  yang  mengatur  mengenai  konsep perlindungan notaris yang membuat akta di luar wilyah jabatannya dengan menggunakan konsep cyber notary agar terdapat kepastian hukum bagi notaris.

## DAFTAR PUSTAKA
Adjie, H. (2017). Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris.
Afifah, K. (2017). Larangan Jawaban dan Perlindungan Hukum bagi Notaris Secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya.
Andhira,  J.  R.,  &  Cahyono,  A.  B.  (2021).  Sistem  Pelaporan  Akta  Berbasis  Cyber  Notary Sebagai Sarana Peningkatan Kualitas Pelayanan Notaris. Palar | Pakuan Law Review, 7(2), 341 – 354. https://doi.org/10.33751/palar.v7i2.4211.
Darmawan,  K.  D.,  Dananjaya,  N.  S.,  &  Udayana,  H.  U.  (2022).  Keabsahan  Transaksi  E- Commerce Dalam Pembuatan Akta Perspektif Cyber Notary Dengan Menggunakan Digital Signature Abstrak. 7(02), 229 – 243.
Edwin Elnizar, N. (n.d.). Konsep Notaris dalam Civil Law dan Common Law. Hukum Online.
Faulina, J., Halim Barkatullah, A., & Gozali, D. S. (2022). Kedudukan Hukum Akta Notaris yang menerapkan Konsep Cyber Notary di Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia.
Notary Law Journal, 1(3), 247 – 262. https://doi.org/10.32801/nolaj.v1i3.28
Firdyan, A. S. (n.d.). Larangan Pembuatan Akta Notaris Diluar Wilayah Jabatan Notaris. Hardjo David. (2022). keabsahan hukum akta notaris (Suhartono Slamet, Ed.; pertama). untang surabaya press.
Nurita, E. (2012). Cyber Notary.
Nurita  Emma.  (2022).  Cyber  Notary  (Adjie  Habibi  &  Hafidh  Muhammad,  Eds.;  kedua).
refika aditama.
Salim. (2023). Pengantar Hukum Notaris Online Jarak Jauh (Budiman Amin, Ed.; pertama). reka cipta.
Saragi, U. E., & Wiryomartani, W. (2022). Penerapan Cyber Notary Dalam Pembuatan Akta Notariil  Tanpa  Berhadapan  Secara  Fisik  Di  Saat  Pandemi  Covid  19  (Studi  Kasus Pembuatan Akta Oleh Notaris R Pada Tahun 2021). Palar | Pakuan Law Review, 8(1), 60 – 74. https://doi.org/10.33751/palar.v8i1.4588.