Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 09 No. 01 Maret 2021

## KAJIAN KRIMINOLOGIS TERJADI TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA DI DESA PENAGA
(Studi Desa Penaga Kabupaten Bintan Kepulauan Riau)
Oleh:
Heni Widiyani 1 , Pery Rahendra Sucipta 1* , Ahmad Ansyari Siregar 2 , Ayu Efritadewi 1 1 Universitas Maritim Raja Ali Haji, 2 Universitas Labuhanbatu
* Koresponden Author Email: Pery_Rehendra@yahoo.com

## ABSTRACT
Corruption that occurs in rural areas is very disturbing because it greatly affects the lives of rural  communities,  villages  as  the  lowest  government  in  the  Indonesian  state  government structure are formed so that there is independence and progress and prevent the movement of people to cities. Corruption makes the infrastructure in the village not achieved according to the needs of the community. This juridical empirical research is to collect legal literature and compare the actual situation that occurs in the community by conducting interviews so as to find the facts and data needed, then the required data is collected, then the identification of the problem  is  carried  out  which  ultimately  comes  to  solving  the  problem  .  The  people  of  the guardian village currently cannot enjoy the facilities that have been corrupted by the village head and the community economy poured out through BUMDES is not running properly due to the effects of corruption that occurred in 2017.
Keywords : Corruption, Village Fund, Penaga Village

## ABSTRAK
Tindak  Pidana  Korupsi  yang  terjadi  di  pedesaan  sudah  sangat  meresahkan  karena  sangat berpengaruh  terhadap  kehidupan  masyarakat  desa,desa  sebagai  pemerintahan  terendah  di struktur  pemerintahan  negara  indonesia  dibentuk  agar  ada  kemandirian  dan  kemajuan  dan mencegah terjadinya perpindahan orang ke kota. Korupsi membuat infratruktur didesa tidak tercapai sesuai dengan kebutuhan masyarakat. penelitian ini bersifat yuridis Empiris ini adalah dengan mengumpulkan literatur hukum dan dibandingkan keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat dengan melakukan wawancara sehingga menemukan  dengan  fakta-fakta dan data yang  dibutuhkan,  kemudian  data  yang  dibutuhkan  terkumpul,  selanjutnya  dilakukan identifikasi masalah yang pada akhirnya sampai pada penyelesaian masalah. Masyarakat desa penaga saat ini tidak bisa menikmati akan fasilitas yang telah dikorupsi oleh kepala desa dan ekonomi  kemasayarakatan  yang  di  tuangkan  melalui  BUMDES  tidak  berjalan  semestinya dikarenakan efek dari korupsi yang terjadi tahun 2017
Kata kunci : Korupsi, Dana Desa, Desa Penaga

## I. PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Otonomi  daerah  diberikan  dengan tujuan  untuk  meningkatkan  pelayanan  dan pengelolaan  sumberdaya  alam  agar  bisa
dilakukan  secara  lebih  efektif.  Dalam  hal ini  Mardiasmo  mengemukakan  bahwa tujuan utama otonomi daerah adalah untuk meningkatkan  pelayanan  publik (public service) dan untuk memajukan
perekonomian  daerah,  melalui  tiga  misi utama yaitu : 1) meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik, 2) menciptakan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumberdaya  daerah,  3)  memberdayakan dan ruang yang lebih luas untuk masyarakat (publik)  untuk  berpartisipasi  dalam  proses pembangunan.  Untuk  mencapai  tujuan- tujuan tersebut maka tentu saja diperlukan pengelolaan  keuangan  daerah  termasuk pengelolaan  keuangan  di  desa  dengan baik. 1 Di  era  sekarang  ini  keberadaan  dari desa  sedang  mengalami  tren  atau  menjadi primadona  bagi  siapa  saja  yang  ingin menjadi pejabat publik yang berskala kecil, hal  ini  di  dasarkan  pada  program  dari presiden terpilih sekarang bapak H. Jokowi dan Bapak Wakil Presiden H.M Jusuf Kalla periode  2014-2018  dengan  menyentil upaya  pengembangan  pembangunan  dari desa  melalui  Nawacita  III  antara  lain sebagai  berikut  “Membangun  Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah- daerah  dan  desa  dalam  kerangka  negara kesatuan” 2
Korupsi  yang  sudah  memasuki stadium hypercorruption membawa implikasi  berbahaya.  Korupsi  inilah  yang biasanya ditemui dalam lingkup
1 Maselina  Ara  Lili(2018),  Penggunaan Alokasi  Dana  Desa  Dalam  Upaya  Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat diDesa magmagan karya Kecamatan Lumar. Journal Prodi ME FEB Untan ,Halaman 5
2 Inggried Dwi Wedhaswary "Nawa Cita", 9
Agenda Prioritas
Jokowi-JK",
pemerintahan  daerah  (desa)  di  berbagai negara.  Korupsi  sistematis  menimbulkan kerugian  ekonomi  karena  mengacaukan insentif; kerugian politik karena meremehkan lembaga -lembaga pemerintahan;  kerugian  sosial  karena kekayaan  dan  kekuasaan  jatuh  ke  tangan orang  yang  tidak  berhak.  Apabila  korupsi telah berkembang secara mengakar sedemikian  rupa  sehingga  hak  milik  tidak lagi  dihormati,  aturan  hukum  dianggap remeh,  dan  insentif  untuk  investasi  kacau, maka  akibatnya  pembangunan  ekonomi dan politi akan mengalami kemunduran 3 .
Tindak  pidana  korupsi  sebagai kejahatan kerah putih yang  secara kualitas maupun  kuantitasnya  terus  meningkat. Peningkatan  jumlah  tindak  pidana  korupsi akan  sangat  berpengaruh  terhadap  taraf kesejahteraan  bagi  masyarakat.  Padahal negara memiliki kewajiban untuk meningatkan  kesejahteraan  masyarakat. Mewujudkan penyelenggaraan yang bersih dan  bebas  dari  KKN,  keikutsertaan masyarakat  menjadi  penting  untuk  diberi ruang luas terhadap peran memeragi KKN dinegara  ini,  dengan  masyarakat  turut berperan  serta  ini  sesuai  dengan  prinsip keterbukaan  dalam  Negara  Demokrasi.
https://nasional.kompas.com/read/2014/05/21/0754 454/.Nawa.Cita.9.Agenda.Prioritas.Jokowi-JK. Diakses pada tanggal 1 Maret 2018
3 Fathur Rahman, Korupsi Di Tingkat Desa, Governance, Vol. 2, No 1, November 2011. Hlm 14- 15
Prinsip  ini  mengharuskan  penyelenggara Pemerintahan desa membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi  yang  benar,  jujur  dan  tidak diskriminatif.  Kabupaten  Bintan  Memiliki 6  Kecamatan  yaitu  Bintan  Utara,  Bintan Timur,  Teluk  Bintan,  Gunung  Kijang, Teluk  Sebong  dan  Tambelan.  Kabupaten Bintan mempunyai banyak wilayah terluar salah  satunya  kecamataan  Tambelan, dikarenakan  akses  yang  susah  dan  kurang fasilitas  umum  sehingga  kabupaten  bintan mengalokasikan dana sebesar 10,15 milyar dari  pagu  anggaran  dana  desa  kabupaten sebesar  53,6  milyar  pada  tahun  2017  lalu, yang  mana  pembagian  nya  Desa  Batu Lepuk 1,47 Milyar Rupiah, Desa Kampung Hilir  1,51  Milyar  Rupiah,  Desa  Kampung Melayu  1,45  Milyar  Rupiah,  Desa  Pulau Mentebung  1,42  Milyar  Rupiah,  Desa Pulau  Pinang  1,40  Milyar  Rupiah,  Desa Kukup  1,47  Milyar  Rupiah  dan  Desa Pengikik 1,43 Milyar Rupiah 4 .
Korupsi  membuat  berkurangnya rasa percaya masyarakat terhadap pemerintah  khususnya  desa,  sehingga tujuan  dari  kemandirian  desa  yang dicanangkan  pemerintah  tidak  tercapai, dana desa yang diberikan kepada pemerintahan desa agar desa bisa membuat perencanaan pedesaan yang tepat sasaran.

## Rumusan Masalah
4 Sijoritoday.com . senin 23 oktober 2017
Berdasarkan  Kajian  diatas,  maka Rumusan  Masalah  Penelitian  ini  adalah bagaimana Faktor terjadinya korupsi didesa penaga

## Manfaat Penelitian
Manfaat  Penelitian  ini  adalah  data yang  dapat  dijadikan  rujukan  sebagai pembelajaran serta upaya pencegahan agar tidak terjadi lagi korupsi dana desa di desa penaga.

## II. METODE PENELITIAN
Tipe  penelitian  ini  adalah  yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian  hukum  sosiologis  dan  dapat disebut  pula  dengan  penelitian  lapangan, yaitu  mengkaji  ketentuan  hukum  yang berlaku  serta  apa  yang  terjadi  dalam kenyataannya  di  masyarakat 5 . Fokus penelitian  ini  adalah  Faktor  Terjadinya Korupsi  pada  desa  Penaga  Kabupaten Bintan  Provinsi  Kepulauan  Riau,  Nara sumber    adalah  pihak  yang  dapat memberikan    keterangan  atau  pendapat berdasarkan  kompetensi  ilmu  maupun profesi yang dimiliki. Atas dasar penelitian ini  berkaitan  dengan  masalah  Desa  dan Masyarakat  maka  pihak  yang  menjadi narasumber  adalah  perangkat  desa  penaga dan badan pemberdayan masyarakat.
5 Bambang  Waluyo, Penelitian  Hukum Dalam Praktek , (Jakarta, Sinar Grafika, 2002), h.16
Sumber  data 6 yang  digunakan  di dalam  penelitian  ini  diambil  dari  data primer  dan  data  sekunder.  Data  primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari  sumber  pertama  yang  terkait  dengan permasalahan  yang  akan  dibahas.  Sumber data  diperoleh  dari  lapangan  secara langsung dengan wawancara kepada:
a. Aparatur Pemerintahan desa Penaga.
b. Badan Permusyawaratan Desa Penaga
c. Masyarakat Desa Penaga
Data  sekunder  adalah  data-data  yang diperoleh  dari  buku-buku  sebagai  data pelengkap  sumber  data  primer.  Sumber data  sekunder  penelitian  ini  adalah  data- data  yang  diperoleh  dengan  melakukan kajian  pustaka  seperti  buku-buku  ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya.

## III. PEMBAHASAN
Undang-Undang Desa memberikan kewenangan secara otonom kepada pemerintah  desa  dalam  mengelola  dan mengembangkan desanya. Masyarakat desa lebih  sejahtera  dengan  berbagai  program pemberdayaan  dan  pengelolaan  sumber daya desa. Pemerintah desa dapat melakukan pola peningkatan ekonomi desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), mengatur Anggaran
6 Soerjono  Soekanto, Pengantar  Penelitian Hukum , UI Pres, Jakarta, 2010. hlm.51-52
7 Maratul Makhmudah, Pencegahan
Terhadap  Tindak  Pidana  Korupsi  Pemerintahan Desa:  Kajian  Politik  Kebijakan  Dan  Hukum
Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APBDes) serta  melakukan  berbagai  pembangunan infrastruktur yang dapat menunjang peningkatan  ekonomi  desa.  Dari  desa membangun negeri menjadi terwujud 7 . Pengelolaan Merupakan suatu proses atau suatu rangkaian pekerjaan yang dilakukan  oleh  serangkaian  kelompok orang  di  dalamnya  terdapat  perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dengan memanfaatkan potensi yang  ada  dalam  mencapai  tujuan  tertentu. Pengelolaan  Dana  Desa  (DD)  dalam Peraturan  Presiden  No  60  Tentang  Dana Desa pasal 2 berbunyi Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan,  efisien,  ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat  setempat.  Adapun  dalam Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  49 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran,  Penggunaan,  Pemantauan  dan Evaluasi  Dana  Desa  pasal  22  ayat  (2) berbunyi pelaksanaan kegiatan yang dibiayai  dari  Dana  Desa  diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan  sumberdaya/bahan  baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak
Pengelolaan  Sumber  Daya  Alam  Desa,  Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Fakultas Hukum Universitas  Brawijaya  Malang”.  Yustisia  95  Mei- Agustus 2016.
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 09 No. 01 Maret 2021
menyerap  tenaga  kerja  dari  masyarakat desa setempat 8
Pengelolaan dana desa yang dilakukan  tidak  sesuai  dengan  aturan menimbulkan  terjadinya  korupsi.  Korupsi didesa  penaga  yang  dilakukan  oleh  kepala desa dikarenakan ada beberapa pembangunan  yang  tidak  dilaksanakan dengan sempurna sesuai rancangan anggaran  biaya  yang  telah  di  setujui  dan kucuran  dana  untuk  Badan  Usaha  Milik Desa yang tidak dipergunakan semestinya. Berdasarkan  Undang  Undang  Desa  No  6 Tahun 2014 pasal 26 adalah 1. kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa,
pembinaan
kemasyarakatan desa, dan
pemberdayaan masyarakat desa.
2. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1),  kepala  desa berwenang :
 Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa
 Mengangkat  dan  memberhentikan perangkat desa
 Memegang  kekuasaan  pengelolaan keuangan dan asset desa
 Menetapkan peraturan desa
 Menetapkan  anggaran  pendapatan dan belanja desa
8 Moh.  Sofiyanto,  Ronny  Malavia  Mardani,
M.  Agus  Salim,  Pengelolaan  Dana  Desa  Dalam Upaya  Meningkatkan  Pembangunan  Di  Desa
 Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
 Membina kehidupan masyarakat desa
 Membina dan meningkatkan
perekonomian desa serta mengintegrasikannya  agar  mencapai perekonomian  skala  produktif  untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa.
 Mengembangkan sumber pendapatan desa
 Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
 Memanfaatkan teknologi tepat guna
 Mengembangkan  kehidupan  social budaya masyarakat desa.
 Mengkoordinasikan pembangunan desa secara parsipatif
 Mewakili  desa  didalam  dan  di  luar pengadilan  atau  menunjuk  kuasa hukum  untuk  mewakilinya  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 Melaksanakan  wewenang  lain  yang sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan
Dilihat  dari  tugas  serta  wewenang kepala desa, besar kesempatan Kepala Desa
Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang, e-Jurnal Riset Manajemen Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Unisma. Hlm. 30
untuk  melakukan  tindak  pidana  korupsi, jika  masyarakat  dan  aparat  pemerintah tidak  melakukan  pengawasan  terhadap kegiatan  dan  keuangan  desa.  Kepala  desa Penaga  melakukan  tindak  pidana  korupsi terhadap  pekerjaan  pavling  Block  kantor desa, pembangunan pagar kantor,
pembangunan  Tembok  Penahan  Tanah, pembangunan  pos  kambling  keseluruhan selisih kekurangan pekerjaan dengan RAB sejumlah Rp. 162.653.967, di tambah dana untuk pemberdayaan Ekonomi Masyarakat yang fiktif sebesar Rp. 355.015.115.

## Table 1

## Penyalah gunaan Kegiatan Pembangunan di desa Penaga
No Uraian Anggaran / RAB Realisasi Anggaran Hasil Pengecekan Lapangan 1. Kegiatan  Penghijauan dan Pelestarian Lingkungangan  Hidup 1  – Pekerjaan  Paving Block Kantor Desa 136.398.275,- 136.398.275, (100%) Terdapat selisih kekurangan pekerjaan sejumlah Rp. 26.590.648,- 2. Kegiatan Pembangunan  Sarana dan  Prasarana  Fisik Kantor – Pembangunan  Pagar Kantor Desa 32.857.950,- 32.857.950,- (100%) Terdapat selisih kekurangan pekerjaan sejumlah Rp. 2.829.500,- 3. Kegiatan  Penghijauan dan Pelestarian Lingkungangan  Hidup 2 – Pembangunan TPT (Tembok Penahan Tanah) Kantor Desa 49.936.850,- 49.936.850,- (100%) Terdapat selisih kekurangan pekerjaan sejumlah Rp. 2.418.200,- 4. Kegiatan  Penghijauan dan Pelestarian Lingkungangan  Hidup 3 - Pembangunan Rehab  TPT  (Tembok Penahan Tanah) Dusun I 42.937.300,- 42.937.300,- (100%) Terdapat selisih kekurangan pekerjaan sejumlah Rp. 42.937.300,- 5. Kegiatan  Penghijauan dan Pelestarian Lingkungangan  Hidup - Pembangunan  TPT (Tembok Penahan Tanah) Dusun III 60.794.700,- 60.794.700,- (100%) Terdapat selisih kekurangan pekerjaan sejumlah Rp. 21.250.869,- 6. Kegiatan Pembangunan  Sarana dan  Prasarana  Fisik 27.168.725,- 27.168.725,- (100%) Terdapat selisih kekurangan pekerjaan sejumlah Rp. 5.101.000,-

## Sosial  - Pembangunan

## Pos Kamling Dusun I
7. Kegiatan Pembangunan  Sarana dan  Prasarana  Fisik Sosial 3 - Pembangunan Pos Kamling Dusun II 27.168.725,- 27.168.725,- (100%) Terdapat selisih kekurangan pekerjaan sejumlah Rp. 27.168.725,- 8. Kegiatan Pembangunan  Sarana dan  Prasarana  Fisik Sosial 4 - Pembangunan Pos Kamling III 27.168.725,- 27.168.725,- (100%) Terdapat selisih kekurangan pekerjaan sejumlah Rp. 27.168.725,- 9. Kegiatan Pembangunan  Sarana dan  Prasarana  Fisik Sosial 1 - Pembangunan Balai Pertemuan  Dusun  II RT.09 118.369.550,- 118.369.550,- (100%) Terdapat selisih kekurangan pekerjaan sejumlah Rp. 7.189.000,- JUMLAH Selisih Penggunaan Anggaran dengan Reaslisasi Fisik Kegiatan Rp. 162.653.967,- Table 2

## Penyalah Gunaan Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
No Uraian Anggaran / RAB Realisasi Anggaran Hasil Pengecekan Lapangan 1. Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat – Tersedianya BUMDes 355.015.115,- 355.015.115,- (100%) Tidak terlaksana (Fiktif) sejumlah Rp. 355.015.115,-
Berdasarkan wawancara dengan Badan Permusyawaratan  Desa  penaga,  terjadinya tindak pidana korupsi dikarenakan kurangnya kesadaran  masyarakat  untuk  melihat  proses pelaksaan  kegiatan  masayarakat,  sehingga kepala  desa  merasa  tidak  diawasi  dalam menggunakan  dana  desa.  Berdasarkan  hasil putusan majelis hakim terhadap kasus korupsi kepala  desa  di  desa  penaga,  aparatur pemerintah sebagai pelaksana teknis keuangan desa  (PTPKD)  yang  seharusnya  sebagai pelaksana kegiatan, hanya diberikan dana 60% dari  Rancangan  Anggaran  Belanja  Desa, selebihnya dipegang oleh kepala desa sebagai pemengang  kuasa  anggaran.  Modus  yang dilakukan  Kepala  Desa  adalah  Membuat kegiatan  atau  proyek  fiktif  yang  dananya dibebankan  dari  dana  desa  ini  tidak  sesuai dengan  Permendagri  No  113  Tahun  2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa :

## Pasal 2
1 Keuangan  desa  dikelola  berdasarkan  asas- asas transparan, akuntable, partisipatif serta dilakukan  dengan  tertib  dan  disiplin anggaran
2 Pengelolaan  keuangan  desa  sebagaimana dimaksud  dalam  ayat  (1)  dikelola  dalam masa  1  (satu)  tahun  anggaran  yakni  mulai tanggal  1  Januari  sampai  dengan  31 Desember.
Pasal 3 ayat (3) :
3. Kepala  desa  melaksanakan  pengelolaan keuangan desa dibantu oleh PTPKD.
Kepala  desa tidak  transparan  terhadap keuangan desa  yang 40% dari anggaran yang
tertera  dalam  RAB,  kepala  desa  tidak memberikan  kekurangan  tersebut  kepada TPKD,  sehingga  kegiatan  pembangunan dilakukan  hanya  dengan  dana  60%  dari  pagu Dana  Desa.    Modus  kepala  desa  Membuat kegiatan  atau  proyek  fiktif  yang  dananya dibebankan dari dana desa
Faktor  yang  mnyebabkan  terjadinya  tindak pidana korupsi di desa penaga adalah

## 1. Faktor Kepala Desa
Demokrasi  langsung  merupakan  cara pemilihan  kepala  desa  saat  ini,  ketentuan pemilihan kepala desa merupakan sebuah sisi demokrasi (elektoral) diaras desa, tetapi secara empirik  praktik  pemilihan  kepala  desa  tidak sepenuhnya  mencerminkan  kehendak  rakyat karena  hampir  tidak  ada people  choice sejak awal pemilihan. Pemilihan kepala desa selalu sarat dengan rekayasa dan kontrol pemerintah desa.  Setelah  terpilih  menjadi  kepala  desa sering menjadi penguasa tunggal didesa, desa tindak menjadi tempat bagi warga membangun secara bersama melainkan sebagai pengendali wilayah  desa  dan  pelaksana  birokrasi  negara dalam menjalankan pemerintahan desa.
Kepala desa saat ini bukanlah pemimpin  bagi  masyarakat  yang  berakar  dan legitimate  dimata  masyarakat  mesti  secara fisik  dekat  dengan  masyarakat,  melainkan menjadi  bagian  dari  birokrasi  negara  yang mempunyai segudang tugas negara, melaksanakan  program  program  pemerintah baik berupa pembagunan, pelayanan administrasi, serta melakukan kendali terhadap mobilitas  warga  desa.  Sehingga  kepala  desa
dengan  mudah  melakukan  korupsi  di  desa, dikarenakan kekuasaan yang didapat tersebut, sehingga didesa penaga terjadi korupsi dalam skala  besar  ,ketamakan  kepala  desa,  yang mana kepala desa mendapat gaji dan tunjangan kedinasaan  dalam  menjalankan  tugasnya sebagai kepala desa, sehingga tidak seharusnya dia melakukan pemotongan anggaran terhadap anggaran kegiatan pembangunan desa, Faktor Moral juga mempengaruhi terhadap terjadinya korupsi  di  desa  penaga  dikarenakan  kepala desa  mengerti  bahawa  sebagai  kepala  desa tidak akan ada yang akan bisa protes terhadap pemotongan 40% setiap kegiatan yang berasal dari  dana  desa,  sehingga  dia  dengan  sengaja melakukan  manipulasi  mulai  dari  sistem pencairan, sampai dengan proses pelaksanan.

## 2. Faktor Regulasi Kewenangan Pembangunan Desa Penaga
Urusan pemerintah dibagi menjadi tiga yakni  urusan  absolut,  urusan  konkuren  dan urusan  pemerintahan  umum  tercantum  dalam Undang  undang  No    23  tahun  2014  tentang Pemerintahan  Daerah.  Urusan  absolut  adalah urusan  yang  hanya  menjadi  kewenangan Pemerintah  Pusat.  Urusan  konkuren  adalah urusan pemerintah pusat yang dapat dilimpahkan  kepada  Pemerintah  Daerah. Urusan  pemerintahan  umum  adalah  urusan yang dijalankan kewenangannya oleh Presiden.  Desa  dapat  menjalankan  urusan konkuren  yang  dijalankan  oleh  Pemerintah
9 Mardyanto,  W.T  .Problematika  Posisi  dan kelembagaan desa. 2014
Daerah  berdasarkan  peraturan  gubernur  jika yang  memberikan  tugas  adalah  pemerintah provinsi  dan  peraturan  bupati/walikota  jika yang  memberikan  tugas  adalah  pemerintah kabupaten/kota. Berdasarkan Pasal 18 Undang Undang  no  6  tahun  2014  tentang  Desa Kewenangan  Desa  meliputi  kewenangan  di bidang  penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa, pelaksanaan  Pembangunan  Desa,  pembinaan kemasyarakatan  Desa,  dan  pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat,  hak  asal  usul,  dan  adat  istiadat Desa.
Kelemahan pembangunan desa terlihat pada  pemberian  kewenangan  pembanguanan desa yang di berikan lebih kepada pemerintah desa, tanpa di beri pengguatan hak masyarakat sebagai subjek dalam pembangunan desa, serta peningkatan peran lembaga desa seperti Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD)  sehingga menimbulkan  besarnya  kewenagan  kepala desa  dibandingkan  pihak  lainnya. 9 dominasi kepala desa dalam pembangunan juga terlihat jelas dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM) Maupun  Dalam  Penyusunan  rencanan  kerja pemerintahan  desa  (RKP).    Kepala  Desa memiliki  hak  dalam  menentukan  team penyusunan  RPJM  desa  dan  juga  sebagai pembina.  Dalam  tahap  Musyawarah  Rencana Pembangunan Desa (Musrembangdes), dimana  kepala  desa  sebagai  penyelenggara forum  musrembang  desa  yang  mengumplkan
berbagai Pihak termasuk didalamnya masyarakat. Sehingga kepala desa mempunya kuasa  penuh  terhadap  keuangan  desa  mulai dari  perencanaan  sampai  tahap  pelaksanaan kegiatan  didesa  penaga,  sehingga  kedudukan BPD  sebagai  pengawas  kepala  desa  menjadi tidak  optimal  dikarenakan  secara  peraturan sulit  bagi  BPD  untuk  menjadi  lembaga  yang setara  dengan  pemerintah  desa  dan  secara langsung  dengan  pemerintahan  desa  atau bahkan  menjadi  lembaga  kontrol  ditingkat desa yang memiliki wewenang untuk menjatuhkan  sanksi  kepada  kepala  desa  jika ditemukan  pelanggran  dalam  pembangunan desa.

## 3. Faktor Masyarakat
Masyarakat  dalam  kapasitas  sebagai pengawas dan pemantau kegiatan pemerintahan  desa  sangat  lemah  dikarenakan dalam  pasal  82  ayat  3  dalam  undang  undang desa  no  6  tahun  2014  yang  berbunyi masyarakat melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan pembangunan desa kepada pemerintahan desa dan  badan  permusyawaratan  desa.  Sehingga tugas sebagai pemantau terhadap pelaksanaan pembangunan desa tidak optimal. Sikap pasif masyarakat dalam pembangunan desa membuat  aparatur  pemerintah  desa  dengan leluasa  melakukan  korupsi  didesa  penaga khususnya,  ditambah  peran  masyarakat  yang kebanyakn merupan keluarga dari kepala desa itu  sendiri,  baik  yang  bekerja  di  kantor pemerintahan  desa  dan  perangkat  desa  yang
dilain.  Budaya  di  desa  jika  ada  masayarakat yang  sedikit  kritis  terhadap  penggunaan anggran  desa  dianggap  jelampaui  dan  tidak menghormati  kepala  desa,sehingga  sifat seperti  ini  membuat  korupsi  terjadi  di desa,khususnya desa penaga.
Beragamnya  faktor  penyebab  korupsi. Faktor  paling  mendasar  adalah  kurang dilibatkannya masyarakat dalam proses perencanaan  dan  pengawasan  dana  desa. Minim  info  masyarakat  untuk  mengetahui pengelolaan dana desa dan terlibat aktif dalam perencanaan dan pengelolaan pada praktiknya banyak  dibatasi.  Dalam  pasal  68  UU  Desa telah mengatur hak dan kewajiban masyarakat desa untuk mendapatkan akses dan dilibatkan dalam pembangunan desa. Pelibatan masyarakat  ini  menjadi  faktor  paling  dasar karena  masyarakat  desa  lah  yang  mengetahui kebutuhan desa dan secara langsung menyaksikan  bagaimana  pembangunan  di desa.

## IV. KESIMPULAN
Korupsi  adalah  penyakit  masyarakat  yang tidak  memandang  strata  masyarakat,  mulai dari  pejabat  tinggi  hingga  pejabat  terendah sekalipun.  Desa  penaga  adalah  desa  yang terletak  di  kabupaten  bintan,  desa  yang  mana kepala desanya telah melakukan tindak pidana korupsi dalam kegiatan pembangunan sebesar Rp.  162.653.967  dan  dalam  pembangunan ekonomi masyarakat sebesar Rp. 355.015.115, pada anggaran 2017 yang lalu di sebabkan oleh faktor  secara  internal  dikarenakan  ketamakan
kepala desa, yang mana kepala desa mendapat gaji dan tunjangan kedinasaan dalam menjalankan  tugasnya  sebagai  kepala  desa, sehingga  tidak  seharusnya  dia  melakukan pemotongan  anggaran  terhadap  anggaran kegiatan  pembangunan  desa,  Faktor  Moral juga  mempengaruhi  terhadap  terjadinya korupsi  di  desa  penaga  dikarenakan  kepala desa  mengerti  bahawa  sebagai  kepala  desa tidak akan ada yang akan bisa protes terhadapa pemotongan 40% setiap kegiatan yang berasal dari  dana  desa,  sehingga  dia  dengan  sengaja melakukan  manipulasi  mulai  dari  sitem pencairan, sampai dengan proses pelaksanan.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku Bambang  Waluyo, Penelitian  Hukum  Dalam Praktek , (Jakarta, Sinar Grafika, 2002),
Fathur  Rahman,  Korupsi  Di  Tingkat  Desa, Governance,  Vol.  2,  No  1,  November 2011.
Mardyanto, W.T .Problematika Posisi dan kelembagaan desa. 2014

## Jurnal
Maselina Ara Lili(2018), Penggunaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan  Ekonomi  Masyarakat diDesa  magmagan  karya  Kecamatan Lumar. Journal Prodi ME FEB Untan ,
Maratul Makhmudah, Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pemerintahan Desa:
Kajian Politik Kebijakan Dan Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa,
Fakultas
Hukum Universitas Islam Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang”. Yustisia 95 Mei-Agustus 2016.
Moh. Sofiyanto, Ronny Malavia Mardani, M. Agus Salim, Pengelolaan Dana Desa Dalam
Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Banyuates Kecamatan Banyuates
Kabupaten Sampang, e-Jurnal Riset Manajemen Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Unisma.

## Internet
Soerjono  Soekanto, Pengantar  Penelitian Hukum , UI Pres, Jakarta, 2010 Inggried Dwi  Wedhaswary  "Nawa  Cita"  9 Agenda Prioritas Jokowi JK",https://nasional.kompas.com/read/2 014/05/21/0754454/.Nawa.Cita.9.Agen da.Prioritas.Jokowi-JK.  Diakses  pada tanggal 1 Maret 2018
Sijoritoday.com . senin 23 oktober 2017

## Undang Undang
Undang  Undang  Nomor  20  Tahun  2001 Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana
Korupsi
Undang  Undang  Nomor  6  Tahun  2014
Tentang Desa
Peraturan  Pemerintah  Nomor  47  Tahun  2015 Tentang Desa