Jurnal Cita Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta Vol.4 No.1(2016),pp.155-166,DOI:10.15408/jch.v4i1.2624.2016.4.1.155-166 -----------------------------------------------------------------------------------------------------

## PUTUSAN BEBAS ATAS DAKWAAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP
(Analisis Putusan No. 781/Pid/B/2009/PN.Cbn) 

## Hidayatulloh
Posko-Legnas UIN Jakarta Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat Tangsel E-mail: hidayatulloh87@uinjkt.ac.id DOI: 10.15408/jch.v4i1.2624
Abstract: The number of industries has increased rapidly and cause some environmental issues. With the support of science and technology, many industries generating hazardous waste is one of the issues of environmental crime. This paper analyzes Cibinong District Court  on  charges  of  environmental  crime  to  Lee  Sang  Book,  Director  of  PT.  Roselia Texindo. Companies engaged in the field of  textiles is charged with river water pollution Cikuda,  Bogor  for  making  chemical  waste  processing  industries.  In  the  end  the  judges decide that Lee Sang Book innocent. Based on the facts of the trial, he was acquitted of the  crime  of  environmental  charged  under  Law  No.  23  Year  2007  regarding  the Environment.
Keywords: Dispute Resolution, Environmental Crime, Decision, Evidence
Abstrak: Jumlah  industri  telah  meningkat  dengan  cepat  dan  menyebabkan  beberapa persoalan lingkungan. Dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi, banyak industri menghasilkan limbah berbahaya yang merupakan salah satu isu tindak pidana lingkungan.
Tulisan ini menganalisis putusan Pengadilan Negeri Cibinong atas dakwaan tindak pidana lingkungan  kepada  Lee  Sang  Book,  Direktur  PT.  Roselia  Texindo.  Perusahaan  yang bergerak  di  bidang  tekstil  ini  didakwa  melakukan  pencemaran  air  sungai  Cikuda,  Bogor karena membuat limbah kimia hasil proses industri. Pada akhirnya Majelis Hakim memutus bahwa  Lee  Sang  Book  tidak  bersalah.  Berdasarkan  fakta-fakta  persidangan,  ia  tidak terbukti  melakukan  tindak  pidana  lingkungan  yang  didakwakan  berdasarkan  Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Lingkungan Hidup.
Kata Kunci : Penyelesaian Sengketa, Tindak Pidana Lingkungan, Putusan, Pembuktian
 Naskah  diterima:  23  April  2016,  direvisi:  25  April  2016,  disetujui  untuk  terbit:  12  Mei 2016.

## Pendahuluan
Ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  telah  meningkatkan  kualitas  hidup dan  mengubah  gaya  hidup  manusia.  Pemakaian  produk  berbasis  kimia  telah meningkatkan  produksi  limbah  berbahaya  dan  beracun.  Hal  ini  menuntut dikembangkannya  sistem  pembuangan  yang  aman  dengan  risiko  yang  kecil bagi  lingkungan  hidup,  kesehatan,  dan  kelangsungan  hidup  manusia  serta makhluk hidup lain. 1
Di  samping  menghasilkan  produk  yang  bermanfaat  bagi  masyarakat, industrialisasi  juga  menimbulkan  dampak,  antara  lain,  dihasilkannya  limbah bahan  berbahaya  dan  beracun,  yang  apabila  dibuang  ke  dalam  media lingkungan hidup dapat mengancam lingkungan hidup manusia serta makhluk hidup lain. 2 Oleh sebab itu, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi perlu diiringi  dengan  kesadaran  dan  ketaatan  terhadap  hukum  lingkungan  yang menjaga keseimbangan ekosistem makhluk hidup demi kemaslahatan manusia. Kesadaran  dan  ketaatan  hukum  perlu  dilengkapi  dengan  penegakan  hukum yang baik.
Penegakan hukum lingkungan dapat menggunakan instrumen hukum administratif  dan  instrumen  hukum  pidana  atau  kedua-duanya  sekaligus dengan beberapa kriteria. Menurut Van De Bunt, sebagaimana dikutip oleh M. Hadin Muhjad, kriteria dimaksud adalah: 3
Pertama , kriteria  normatif  berdasar  atas  pandangan  bahwa  hukum pidana  hanya  dapat  diterapkan  terhadap  pelanggaran  yang  mempunyai  nilai etis  negatif  yang  sangat  tinggi  ( high  ethical  negative  value ).  Pelanggaran dipandang  sebagai  sangat  tercela  secara  sosial  ( socially  most  reprehensible ). Contoh  sesuatu  yang  sangat  tercela  secara  sosial  adalah  residivisme (pengulangan  pelanggaran),  bobot  delik  cukup  berat,  dan  kerusakan lingkungan yang cukup serius.
Kedua ,  kriteria  instrumental  yang  bersifat  pragmatis,  seperti menjerakan  tersangka  yang  menjadi  tujuan,  maka  hukum  pidana  yang sebaiknya  dapat  diterapkan,  sedangkan  jika  yang  menjadi  tujuan  ialah  suatu pemulihan  keadaan  atau  perbaikan  kerusakan,  maka  instrumen  administratif yang lebih baik untuk diterapkan. Begitu pula jika pejabat administrasi enggan bertindak  atau  bahkan  terlibat  dalam  pelanggaran,  maka  instrumen  hukum
1 Penjelasan  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2 Penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
3 M.  Hadin  Muhjad, Hukum  Lingkungan:  Sebuah  Pengantar  untuk  Konteks  Indonesia (Yogyakarta: Genta Publishing, 2015), h. 215.
pidana yang lebih baik dapat diterapkan. Sebaliknya jika Polisi atau Jaksa yang enggan bertindak, maka instrumen administratif yang dapat diterapkan.
Ketiga, kriteria  oportunistik  dapat  dimasukkan  jika  penerapan instrumen  administratif  tidak  dapat  berjalan,  misalnya  tidak  dapat  dilakukan paksaan  administratif  atau  uang  paksa  ( dwangsom )  karena  pembuat pelanggaran  telah  pailit  atau  bangkrut,  maka  lebih  baik  untuk  menerapkan instrumen hukum pidana.
Instrumen-instrumen  penegakan  hukum  dapat  digunakan  dalam penyelesaian sengketa lingkungan di pengadilan  (litigasi) dan luar pengadilan (non  litigasi).  Jika  melalui  jalur  pengadilan,  Polisi  dan  Jaksa  menjadi representasi  negara  untuk  menegakkan  hukum  lingkungan.  Sedangkan  jika melalui luar pengadilan, digunakan instrumen alternatif penyelesaian sengketa ( Alternative  Dispute  Resolution )  misalnya  melalui  arbitrase,  mediasi,  dan sebagainya. 4
Penyelesaian  sengketa  lingkungan  hidup  melalui  pengadilan  diatur dengan sanksi dapat berupa ganti kerugian dan pemulihan lingkungan. Setiap penanggung  jawab  usaha  dan/atau  kegiatan  yang  melakukan  perbuatan melanggar  hukum  berupa  pencemaran  dan/atau  perusakan  lingkungan  hidup yang  menimbulkan  kerugian  pada  orang  lain  atau  lingkungan  hidup  wajib membayar  ganti  rugi  dan/atau  melakukan  tindakan  tertentu. 5 Sedangkan penyelesaian  sengketa  lingkungan  hidup  di  luar  pengadilan  dilakukan  untuk mencapai  kesepakatan  mengenai:  a.  bentuk  dan  besarnya  ganti  rugi;  b. tindakan  pemulihan  akibat  pencemaran  dan/atau  perusakan;  c.  tindakan tertentu  untuk  menjamin  tidak  akan  terulangnya  pencemaran  dan/atau perusakan;  dan/atau  d.  tindakan  untuk  mencegah  timbulnya  dampak  negatif terhadap lingkungan hidup. 6 Upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan lebih  cenderung  kepada  pemulihan  keadaan  dibandingkan  dengan  sanksi kepada pelaku.
Dalam  tulisan  ini,  diambil  satu  putusan  yang  menarik  tentang dakwaan  tindak  pidana  lingkungan  hidup  yang  berakhir  dengan  putusan
4 Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan  Hidup  mengatur  tentang  penyelesaian  sengketa  lingkungan  yang  dapat  ditempuh melalui  pengadilan  atau  di  luar  pengadilan  (Pasal  84  Ayat  [1]).  Pilihan  penyelesaian  sengketa dilakukan  secara  suka  rela  oleh  para  pihak  yang  bersengketa  (Pasal  84  Ayat  [2]).  Hanya  dapat ditempuh  gugatan  melalui  pengadilan,  apabila  upaya  penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan dinyatakan tidak berhasil (Pasal 84 Ayat [3]).
5 Lihat  Pasal  87  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
6 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Pasal 85.
bebas  oleh  Majelis  Hakim  Pengadilan  Negeri  Cibinong,  Jawa  Barat  kepada terdakwa Lee Sang Bok, Direktur Utama PT. Roselia Texindo.

## Profil PT. Roselia Texindo
PT.  Roselia  Texindo  adalah  perusahaan  yang  bergerak  di  bidang industri  tekstil  yaitu  memproduksi  kain  dari  hasil  pencelupan  untuk  bahan baju  dan  kain  sarung.  Berkantor  pusat  di  Kp.  Cikuda  RT  002/07  Wanaherang, Gunung  Putri,  Bogor,  Jawa  Barat  16965.  Direktur  Utama  PT.  Roselia  Texindo adalah  Lee  Sang  Bok,  warga  negara  asing  asal  Korea  Selatan  yang  bertempat tinggal di Bukit Permai Blok A No. 12 Cibubur, Jakarta Timur. Kedudukan Lee Sang  Bok  sebagai  Direktur  Utama  diketahui  berdasarkan  Akta  Notaris  Ny. Fenny Sulifadarti, S.H. Nomor: 02 tertanggal 22 Agustus 2001 yang dikukuhkan kembali  dengan  Akta  Notaris  Yuliantara,  S.H.  Nomor  02  tertanggal  17 November 2003.
Direktur Utama PT. Roselia Texindo, dalam Akta Notaris, mempunyai tugas  dan  wewenang  yaitu  bertanggung  jawab  atas  keseluruhan  pabrik  PT. Roselia  Texindo  yang  berkaitan  dengan  operasi  pabrik  PT.  Roselia  Texindo antara  lain  penggajian  karyawan,  bahan  baku Ingrey/Polyester ,  bahan  bakar, pengolahan  limbah  cair  dan  limbah  padat  yang  dihasilkan  oleh  PT.  Roselia Texindo serta pembuangan limbah tersebut ke media lingkungan hidup. Lokasi pabrik PT. Roselia Texindo berada dekat dengan sungai Cikuda dan berada di wilayah  pemukiman,  area  persawahan  dan  kolam  ikan  warga  sekitar.  Usaha industri  tekstil  yang  dikelola  PT.  Roselia  Texindo  menghasilkan  limbah  yang dibuang ke aliran sungai Cikuda.

## Latar Belakang Dakwaan Tindak Pidana Lingkungan Hidup
Dalam  kajian  hukum,  sesuatu  yang  mempunyai  hak  dan  kewajiban disebut  subyek  hukum.  Sehingga  dapat  dikatakan,  subyek  hukum  adalah sesuatu yang menurut hukum berhak/berwenang untuk melakukan perbuatan hukum  atau  siapa  yang  mempunyai  hak  dan  cakap  untuk  bertindak  dalam hukum. 7 Dewasa  ini  yang  disebut  subyek  hukum  adalah  manusia  ( natuurlijke persoon ) dan badan hukum ( rechtpersson ). 8
Dakwaan Jaksa Penuntut Umum kepada Lee Sang Bok, Direktur Utama PT.  Roselia  Texindo  memenuhi  unsur  subyek  hukum  dimana  sebuah
7 R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 227.
8 C.S.T.  Kansil, Pengantar  Ilmu  Hukum  dan  Tata  Hukum  Indonesia (Jakarta:  Balai  Pustaka, 1989), h. 117.

## Putusan Bebas Atas Dakwaan Tindak Pidana Lingkungan Hidup
perusahaan yang memiliki hak dan kewajiban seperti subyek hukum manusia diwakili oleh pemimpin perusahaannya.
Kejaksaan  Negeri  Cibinong  melalui  Jaksa  Penuntut  Umum  menuntut Lee  Sang  Bok,  Direktur  Utama  PT.  Roselia  Texindo  telah  melakukan  tindak pidana  lingkungan  yang  diatur  dan  diancam  pidana  dalam  Pasal  43  Ayat  (1) juncto  Pasal  46  Ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2007  tentang Lingkungan Hidup sebagai berikut:
Pasal  43:  (1). Barang  siapa  yang  dengan  melanggar  ketentuan perundang-undangan  yang  berlaku,  sengaja  melepaskan  atau  membuang  zat, energi,  dan/atau  komponen  lain  yang  berbahaya  atau  beracun  masuk  di  atas atau ke dalam tanah, ke dalam udara atau ke dalam air permukaan, melakukan impor,  ekspor,  memperdagangkan,  mengangkut,  menyimpan  bahan  tersebut, menjalankan  instalasi  yang  berbahaya,  padahal  mengetahui  atau  sangat beralasan  untuk  menduga  bahwa  perbuatan  tersebut  dapat  menimbulkan pencemaran  dan/atau  perusakan  lingkungan  hidup  atau  membahayakan kesehatan  umum  atau  nyawa  orang  lain,  diancam  dengan  pidana  penjara paling  lama  enam  tahun  dan  denda  paling  banyak  Rp.  300.000.000  (tiga  ratus juta rupiah).
Pasal 46: (1). Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan, atau  organisasi  lain,  tuntutan  pidana  dilakukan  dan  sanksi  pidana  serta tindakan  tata  tertib  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  47  dijatuhkan  baik terhadap  badan  hukum,  perseroan,  perserikatan,  yayasan  atau  organisasi  lain tersebut  maupun  terhadap  mereka  yang  memberi  perintah  untuk  melakukan tindak  pidana  tersebut  atau  yang  bertindak  sebagai  pemimpin  dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.
Jaksa  Penuntut  Umum  meminta  Pengadilan  Negeri  Cibinong  untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun,  6  (enam)  bulan  dikurangi  selama  berada  dalam  masa  penahanan  dan wajib  mengerjakan/melakukan  perbaikan  sistem  pengolahan  limbah  PT. Roselia  Texindo,  sehingga  menghasilkan  limbah  yang  memenuhi  baku  mutu dan  aman  bagi  lingkungan  dan  denda  sebesar  Rp100.000.000  (seratus  juta rupiah)  subsidair  3  (tiga)  bulan  kurungan.  Tuntutan  Jaksa  Penuntut  Umum bukan  tuntutan  pidana  maksimal  berdasarkan  Pasal  43  Ayat  (1)  Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Lingkungan Hidup.
Dalam  surat  dakwaan  No.  Reg.  Perk.:  PDM-184/Cbn/05/2009  bulan Agustus  2009,  Jaksa  Penuntut  Umum  mendakwa  Lee  Sang  Book,  Direktur Utama  PT.  Roselia  Texindo  bahwa  ia  telah  dengan  sengaja  melakukan
perbuatan  yang  mengakibatkan  pencemaran  dan/atau  perusakan  lingkungan hidup, dengan cara melepas atau membuang  zat, energy, dan  atau komponen lain mengandung Total Padatan Tersuspensi (TSS), Biochemical Oxygen Demand (BOD5), Chemical  Oxygen  Demand (COD),  dan  Seng  (Zn)  yang  melebihi  batas yang ditentukan,  masuk  ke atas atau ke dalam tanah, ke dalam udara  atau ke dalam air permukaan sungai Cikuda, sehingga kualitasnya turun.
Turunnya  kualitas  air  sungai  Cikuda  ditandai  dengan  hasil pemeriksaan  Sertifikat  Analisis  Kimia  No.  A4266  tanggal  15  Juli  2005  yang dibuat  oleh  PT.  ALS  Indonesia  terhadap  sampel  air  yang  diambil  dari  muara pembuangan  limbah  produksi  PT.  Roselia  Texindo.  Akibatnya,  kualitas  air sungai  Cikuda  semakin  turun,  karena  air  tidak  dapat  berfungsi  sebagai lingkungan  hidup  makhluk  aerobic  (makhluk  yang  membutuhkan  oksigen) antara  lain  akibat  terjadi  penambahan  tingkat  pencemaran  untuk  parameter BOD  dari  12  mg/1  menjadi  22  mg/1  setelah  dialiri  oleh  air  limbah  dari  PT. Roselia Texindo dan menebarkan bau busuk ke lingkungan sekitarnya.
PT.  Roselia  Texindo  juga  didakwa  tidak  memperhatikan  dan melaksanakan  Surat  Teguran  dari  Dinas  Tata  Ruang  dan  Lingkungan  Hidup Pemerintah  Kabupaten  Bogor  tanggal  31  Oktober  2003  agar  segera memperbaiki dan membangun Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) sesuai standar agar tidak menghasilkan limbah yang berbahaya bagi lingkungan.

## Pembuktian Dalam Persidangan
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  mengatur  tentang  alat  bukti  yang  sah  dalam tuntutan  tindak  pidana  lingkungan  terdiri  atas:  a.  keterangan  saksi;  b. keterangan  ahli;  c.  surat;  d.  petunjuk;  e.  keterangan  terdakwa;  dan/atau  f.  alat bukti  lain,  termasuk  alat  bukti  yang  diatur  dalam  perraturan  perundang- undangan. 9
Dalam  persidangan,  dihadirkan  3  (tiga)  orang  ahli  yang  memberikan keterangan  terkait  perkara.  Berikut  ini  adalah  poin-poin  yang  telah disampaikan dalam persidangan dan dikutip dalam putusan, yaitu:
1. Muhammad  Zakaria,  Kepala  Bidang  Deputi  Pencemaran  Lingkungan
Hidup di Kementerian Lingkungan Hidup RI.
9 Lihat  Pasal  96  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

## Putusan Bebas Atas Dakwaan Tindak Pidana Lingkungan Hidup
- Cara  pengambilan  sampel  air  dapat  dilakukan  dengan  2  (dua)  cara, yaitu manual dan otomatis sesuai dengan keperluan dan fasilitas yang ada.
- COD,  BOD  adalah  parameter  yang  diprioritaskan  untuk  diuji  di laboratorium. Jika BOD melebihi ketentuan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 6 Tahun 1999 akan mempengaruhi kehidupan biota air.
- Sampel  air  yang  diambil  sebaiknya  menggunakan  wadah  kaca  seperti botol  atau  gelas  yang  sudah  terlebih  dahulu  diberi  label  agar  tidak tertukar dengan sampel lainnya.
- Saat pengambilan sampel limbah dilakukan bersama-sama perusahaan dengan instansi lingkungan hidup demi transparansi dan akuntabilitas.
- Batas pengambilan sampel tidak melebihi batas waktu maksimum agar tidak terjadi perubahan unsur.
2. Alvi  Syahrin,  Guru  Besar  Hukum  Pidana/Hukum  Lingkungan  Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
- Pasal  41  sampai  dengan  Pasal  48  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 1997  tentang  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  mengatur  tentang ketentuan tindak pidana (kejahatan).
- Perumusan  tindak  pidana  menurut  ketentuan  Pasal  41  dan  Pasal  42 Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  1997  tentang  Pengelolaan Lingkungan  Hidup  terdapat  tindak  pidana  materiil  yang  menekankan pada  akibat  perbuatan,  sedangkan  menurut  ketentuan  Pasal  43  dan
Pasal 44 terdapat tindak pidana formil yang menekankan perbuatan.
- Pasal  45  dan  Pasal  46  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  1997  tentang Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  mengatur  tentang  kejahatan korporasi/badan  hukum,  sehingga  yang  bertanggung  jawab  adalah Direktur, manajer, atau pemimpin perusahaan.
- Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomo 82 Tahun 2001 diatur bahwa Gubernur/Bupati/Walikota berwenang untuk menetapkan standar baku mutu asalkan tidak kurang dari ketentuan undang-undang.
3. Djisman  Samosir,  ahli  hukum  pidana  dan  dosen  Fakultas  Hukum Universitas Parahyangan Bandung.
- Dalam  KUHAP,  yang  berwenang  melakukan  penyidikan  adalah pejabat  Polri  dan  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  (PPNS),  dan  dalam pelaksanaan  tugasnya  berada  di  bawah  koordinasi  dan  pengawasan penyidik Polri tersebut.
- Surat  dakwaan  menjadi  batal  demi  hukum  jika  instansi  Kementerian Lingkungan Hidup tidak berkoordinasi/melapor ke penyidik Polri.
- Pelapor  adalah  seseorang  yang  memberitahukan  kepada  pejabat  yang berwenang  tentang  telah  atau  sedang  atau  diduga  akan  terjadinya peristiwa pidana, seorang pelapor dan ahli tidak dapat menjadi Pejabat penyidik.  Pelapor  dan  penyidik  harus  beda  orangnya  demi menghindari subjektifitas.
Di  depan  persidangan  telah  didengar  keterangan  saksi  yang meringankan  atau disebut a de charge di bawah sumpah. Keterangan  beberapa saksi a  de  charge memberikan  keterangan  yang  mendukung  posisi  terdakwa dalam perkara yang didakwakan kepadanya. 10
Saksi a  de  charge Komarudin,  Kepala  Dusun  sejak  tahun  2002 menerangkan bahwa pernah ada keluhan beberapa warga tentang kekurangan air bersih, kebisingan mesin genset dan pencemaran debu di sekitar pabrik PT. Roselia  Texindo.  Saksi  dan  warga  mengajukan  permohonan  dan  telah direalisasikan  keluhan  warga  tersebut  oleh  pihak  pabrik.  Begitu  pula  para pemilik sawah di sekitar pabrik tidak ada yang mengeluhkan air sungai Cikuda yang  mereka  gunakan  untuk  pengairan  sawah.  Sebaliknya  sejumlah  warga merasa  terbantu  dengan  kehadiran  pabrik  dalam  hal  ketersediaan  lapangan pekerjaan bagi mereka.
Saksi a  de  charge Haji  Ahim,  Ketua  Rukun  Warga  (RW)  di  Kampung Cikuda  memberikan  keterangan  bahwa  sekitar  wilayah  RW-nya  terdapat  8 (delapan)  perusahaan  yang  membuang  air  limbah  ke  aliran  sungai  Cikuda termasuk  PT.  Roselia  Texindo.  Pernah  ada  keluhan  beberapa  warga  terkait selokan  yang  mampet,  bau  busuk  yang  muncul  dari  selokan  dan  kebisingan mesin genset. Sekarang masyarakat sudah tidak mengeluhkan hal-hal tersebut sebab PT. Roselia Texindo telah memiliki IPAL sebagai solusi. Adapun sampah hasil limbah pabrik sudah dikelola sendiri dan tidak dibuang ke sungai.
Saksi a  de  charge Mahpudin,  warga  yang  bertempat  tinggal  500  meter dari pabrik. Sejak tahun 2004, saksi sering membeli barang bekas seperti drum
10 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur alat bukti  termasuk saksi dalam Pasal 184. Terdakwa yang hadir dan dihadapkan di muka hukum diberikan hak untuk mengajukan  saksi  yang  menguntungkan  dirinya  yaitu  saksi a de charge .  Syarat-syarat  saksi a  de charge adalah sama dengan saksi a charge (saksi biasa), yaitu memberikan keterangan dari apa-apa yang  dilihatnya  sendiri,  apa-apa  yang  didengarnya  sendiri,  apa-apa  yang  dialaminya  sendiri sehubungan dengan perkara yang sedang diperiksa, serta menjelaskan dengan terang sumber dan alasan pengetahuannya sehubungan dengan peristiwa keadaan yang dilihatnya, didengarnya, atau dialaminya. Lihat M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadian, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali) , (Jakarta: Sinar Grafika: 2010), h. 183.

## Putusan Bebas Atas Dakwaan Tindak Pidana Lingkungan Hidup
bekas  tempat  penyimpanan  bahan  kimia  di  PT.  Roselia  Texindo.  Saksi menyatakan bahwa semua pabrik termasuk PT. Roselia Texindo membuang air limbah  ke  sungai  Cikuda.  Menurut  saksi,  sungai  Cikuda  termasuk  kategori selokan karena  hanya  memiliki lebar 2 (dua)  meter  dengan  kedalaman sekitar 70  (tujuh  puluh)  centimeter.  Selama  musim  kemarau,  hanya  ada  air  limbah yang  mengalir  di  sungai  Cikuda.  Selama  ini  warga  sekitar  tidak complain/protes dengan air limbah yang mengalir di sungai Cikuda.
Saksi a  de  charge M.  Master  Efendi,  pensiunan  bagian  pengendalian dampak  lingkungan  hidup  di  Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  sejak Oktober  2008  hingga  sekarang  adalah  konsultan  pengelolaan  limbah/Instalasi Pengelolaan  Air  Limbah  (IPAL)  di  PT.  Roselia  Texindo.  Saksi  menerangkan bahwa  sekarang  ini  pengolahan  limbah  menggunakan  proses  biologi  dan bukan  proses  kimia.  Saksi  juga  bertugas  mengawasi  Instalasi  Pengelolaan  Air Limbah  (IPAL)  dengan  kapasitas  2000M3/perhari  ditambah  dengan  beberapa bak  penampungan  yang  bertujuan  memproses  dan  menguraikan  zat  warna dengan  cara  menurunkan  unsur  kimia  seperti  COD,  BOD  dengan  proses menggunakan metode bakteri sehingga tidak menimbulkan bau.
Saksi  pun  menyatakan  bahwa  ia  bersama  Tim  Pengawasan  dan Pengelolaan  secara  rutin  setiap  hari  mengawasi  dan  mengontrol  Instalasi Pengelolaan  Air  Limbah  (IPAL),  sehingga  air  limbah  yang  dibuang  ke  sungai Cikuda  sudah  sesuai  standar  yang  ditentukan  dalam  Surat  Keputusan Gubernur  Jawa  Barat.  Menurut  saksi,  pengambilan  sampel  yang  benar  adalah petugas  laboratorium  didampingi  oleh  pihak  perusahaan  serta  petugas  Dinas Tata  Ruang  dan  Lingkungan  Hidup  dengan  menggunakan  alat  khusus  dan sampel  tidak  boleh  disimpan  melebihi  6  (enam)  jam.  Jika  melebihi  hasilnya akan rusak. Begitu pula pengambilan sampel harus dari 4 (empat) titik yaitu out let, inlet, down stream, dan up stream dan menggunakan wadah kaca seperti gelas atau botol.

## Putusan Bebas Majelis Hakim
Dalam  memutus  suatu  perkara,  Hakim  terikat  mengutamakan penerapan ketentuan Undang-Undang ( Statue Law Must Prevail ). Hakim harus mencari, menemukan, dan menentukan apakah ada ketentuan undang-undang yang  mengatur  masalah  perkara  yang  disengketakan.  Sehingga  dikatakan bahwa  hakim  tidak  boleh  mencari  landasan  hukum  lain  dengan mempergunakan  kebebasan  peradilan. 11 Selain  itu,  hakim  boleh  melakukan
11 M.  Yahya  Harahap, Hukum  Acara  Perdata:  Tentang  Gugatan,  Persidangan,  Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 858.
164 – Jurnal Cita Hukum. Vol. 4 No. 1 Juni 2016. P-ISSN: 2356-1440. E-ISSN: 2502-230X
Contra  Legem yaitu  mengambil  putusan  yang  bertentangan  dengan  undang- undang  apabila  undang-undang  bertentangan  dengan  kepentingan  umum, kepatutan,  peradaban,  dan  kemanusiaan.  Hakim  juga  diberikan  kebebasan untuk menafsirkan pasal-pasal dalam undang-undang yang hendak diterapkan dalam  suatu  perkara. 12 Pada  akhirnya  hakim  dengan  segala  kekuasaannya memutuskan seseorang atau badan bersalah atau tidak.
Majelis  Hakim  Pengadilan  Negeri  Cibinong  pada  hari  Senin,  12  Juli 2010  oleh  Ketua  Majelis  Eddy  Wibisono,  yang  juga  Wakil  Ketua  Pengadilan Negeri  Cibinong,  dan  Slamet  Suripto,  dan  Alfon,  keduanya  sebagai  Hakim Anggota, telah memutuskan bahwa Lee Sang Bok tidak terbukti secara sah dan menyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  sebagaimana  Dakwaan Pertama  dan  Kedua  Jaksa  Penuntut  Umum,  membebaskan  Terdakwa  dari Dakwaan  Pertama  dan  Kedua,  dan  memulihkan  hak  Terdakwa  dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya.
Berikut ini adalah fakta-fakta  persidangan yang penulis rangkum dari putusan sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim memutus bebas Terdakwa:
Pertama , berdasarkan  keterangan  para  saksi  terbukti  bahwa pengambilan  sampel  air  limbah  yang  diuji  ke  Laboratorium  ALS  Indonesia dilakukan  pada  1  Juli  2005  kemudian  disimpan  di  Kantor  Dinas  Tata  Ruang dan Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor selama 3 (tiga) hari. Selanjutnya baru pada  tanggal  4  Juli  2005  diserahkan  kepada  ALS  Indonesia  untuk  analisa laboratorium.  Penyimpanan  dan  penyerahan  sampel  air  limbah  tidak memenuhi  ketentuan  sebagaimana  diterangkan  oleh  keterangan  ahli  bahwa sampel air wajib diuji laboratorium paling lambat 6 (enam) jam setelah diambil dari  sumbernya.  Oleh  sebab  itu,  hasil  uji  laboratorium  tentang  sampel  air limbah  tidak  dapat  digunakan  sebagai  parameter  telah  terjadi  pencemaran lingkungan  yang  dilakukan  oleh  PT.  Roselia  Texindo.  Majelis  Hakim  pun memutuskan  bahwa  tidak  dapat  terbukti  perbuatan  pencemaran  lingkungan dan juga perbuatan melawan hukum yang didakwakan kepada Terdakwa.
Kedua , dalam fakta di depan persidangan terbukti bahwa berdasarkan keterangan saksi Gumilar pernah diminta PT. Roselia Texindo untuk membuat pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) sekitar tahun 2001 dan sudah selesai 60% (enam puluh persen). Kemudian saksi Subarnas Hidayat dan Mamad  Suwandi  menerangkan  bahwa  pernah  melakukan  pemantauan  tahun 2003  dan  menyatakan  bahwa  PT.  Roselia  Texindo  sudah  memiliki  Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL), tetapi belum berfungsi secara sempurna. Fakta ini  menunjukkan  bahwasanya,  menurut  penulis,  ada  iktikad  baik  dari  PT.
12 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata.

## Putusan Bebas Atas Dakwaan Tindak Pidana Lingkungan Hidup
Roselia Texindo untuk memiliki Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) yang sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan,  meskipun  belum berfungsi  sempurna.  Oleh  sebab  itu,  Majelis  Hakim  menjadikan  fakta  ini sebagai dasar pertimbangan hukum.
Ketiga , bukti  fotokopi  Surat  Keputusan  Bupati  Bogor  Nomor: 534/128/Kpts-PPL/DTRLH/02  tahun  2002  tentang  Pemberian  Izin  Pengolahan Limbah  Cair  PT.  Roselia  Texindo  di  Desa  Wanaherang,  Kecamatan  Gunung Putri,  Kabupaten  Bogor  tertanggal  27  Desember  2002.  SK  Bupati  tersebut menunjukkan  adanya  izin  yang  didapatkan  oleh  PT.  Roselia  Texindo  untuk mengolah  limbah  hasil  pabriknya.  Kemudian  Hasil  Analisis  Kualitas  Air Limbah PT. Roselia Texindo tertanggal 17 Desember 2004 yang diterbitkan oleh Akademi  Kimia  Analis  (AKA)  Bogor  menyatakan  bahwa  BOD  dan  CODnya telah berada dibawah atau tidak melebihi standar baku berdasarkan peraturan perundang-undangan.  Demikian  juga  sejumlah  warga  yang  bertempat  tinggal di  dekat  lokasi  pabrik  tidak  pernah  komplain  terhadap  lingkungan  setempat. Kemudian  sidang  lapangan  yang  dilakukan  pada  tanggal  22  Januari  2010, didapat  fakta  bahwa  masyarakat  sekitar  pabrik  menggunakan  buangan  air limbah  pabrik  untuk  mengairi  tanaman  padi  dan  pengakuan  pemilik  kolam pancing  ikan  bernama  Adam  yang  memiliki  kolam  tepat  di  samping  pabrik. Menurut pengakuannya, ia selalu menggunakan air sungai Cikuda yang dialiri buangan air limbah pabrik untuk mengisi kolam ikannya.
Dari fakta-fakta ini, Majelis Hakim menyatakan bahwa pembuangan air limbah  dari  pabrik  PT.  Roselia  Texindo  telah  memenuhi  ketentuan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  dan  telah  diolah  terlebih  dahulu  melalui Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL).
Putusan  bebas  Majelis  Hakim  menunjukkan  bahwa  pihak  Kejaksaan Negeri  Cibinong  kurang  cermat  dalam  menyajikan  bukti-bukti  dalam  fakta persidangan. Pihak kejaksaan mengabaikan syarat-syarat pengujian limbah cair dalam  uji  laboratorium.  Padahal  hasil  uji  sampel  air  limbah  merupakan  bukti yang dapat menguatkan dan meyakinkan Majelis Hakim bahwa Lee Song Beek sebagai  Direktur  PT.  Roselia  Texindo  bersalah  karena  telah  lalai  dalam  hal pencemaran  lingkungan.  Selanjutnya  saksi-saksi  yang  diambil  dari  pihak masyarakat sekitar kawasan pabrik cenderung mendukung dan membela pihak terdakwa.  Hal  itu  kemudian  dikuatkan  oleh  keterangan  saksi  ahli  yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dinyatakan bersalah dari sisi materi pencemaran  lingkungan  air  sungai  yang  tidak  memenuhi  syarat  uji laboratorium  dan  terbukti  bahwasanya  terdakwa  telah  menunjukkan kepatuhan hukum lingkungan dengan pengolahan limbah dengan baik.

## Penutup
Penyelesaian  sengketa  tindak  pidana  lingkungan  dapat  melalui  jalur litigasi  dan  non  litigasi.  Dalam  kasus  PT.  Roselia  Texindo  ini  proses penyelesaian  sengketa  dilakukan  melalui  pengadilan.  Kejaksaan  menuntut Direktur  perusahaan  atas  tindak  pidana  lingkungan  dengan  dakwaan pencemaran lingkungan yaitu air sungai Cikuda di Bogor.
Dalam  proses  acara  persidangan  di  Pengadilan  Negeri  Cibinong, Kejaksaan  Negeri  Bogor  dinyatakan  mengajukan  bukti  yang  tidak  memenuhi syarat  sebagai  bukti.  Fakta  persidangan  menunjukkan  bahwa  pengambilan sampel  air  limbah  sungai  Cikuda  yang  mengalir  di  lokasi  pabrik  PT.  Roselia Texindo  tidak  dapat  menjadi  alat  bukti  yang  diterima  secara  ilmiah.  Hal  ini disebabkan proses pengambilan dan pengujian sampel air limbah tidak sesuai dengan  standar  pengujian  sampel  air  limbah  di  laboratorium.  Pengambilan sampel  tanpa  melibatkan  pihak  perusahaan  dan  penyimpanan  meleibih  batas waktu 6 (enam) jam menjadi penyebab tertolaknya alat bukti.
Majelis  Hakim,  berdasarkan  fakta-fakta  dan  keterangan  saksi  ahli  di persidangan  memutuskan  bahwa  Direktur  PT.  Roselia  Texindo  tidak  terbukti melakukan  tindak  pidana  lingkungan  hidup  sebagaimana  yang  didakwakan oleh Kejaksaan Negeri Cibinong.

## Pustaka Acuan
C.S.T.  Kansil, Pengantar  Ilmu  Hukum  dan  Tata  Hukum  Indonesia .  Jakarta:  Balai
Pustaka, 1989.
M. Hadin Muhjad, Hukum Lingkungan: Sebuah Pengantar untuk Konteks Indonesia . Yogyakarta: Genta Publishing, 2015.
M.  Yahya  Harahap, Hukum  Acara  Perdata:  Tentang  Gugatan,  Persidangan, Penyitaan,  Pembuktian,  dan  Putusan  Pengadilan .  Jakarta:  Sinar  Grafika, 2008.
---------------------------, Pembahasan  Permasalahan  dan  Penerapan  KUHAP (Pemeriksaan  Sidang  Pengadian,  Banding,  Kasasi,  dan  Peninjauan  Kembali) ,
Jakarta: Sinar Grafika: 2010.
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , Jakarta: Kencana, 2009. R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum . Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat , Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.