P-ISSN: 0216-4396 Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam 17 (1) 2021 37—52 e-ISSN: 2655-6057          https:// http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
ANALISIS UPAYA PREVENTIF DAN REPRESIF PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN BERDASARKAN UU NOMOR 41 TAHUN 1999 DAN
FATWA MUI NOMOR 30 TAHUN 2016
Angga Natalia 1 , Tin Amalia Fitri 2 , Aidila Syafitri 3
UIN Raden Intan Lampung angganatalia@radenintan.ac.id amalia.tin@gmail.com aidilasyafitri17@gmail.com

## Abstrak
Kebakaran  hutan  merupakan  salah  satu  bencana  yang  efeknya  bisa  dirasakan secara  global.  Hal  ini  dikarenakan  hutan  bukan  hanya  menjadi  habitat  bagi tumbuhan  atau  hewan  untuk  hidup  dan  berkembang  biak  namun  juga  menjadi salah  satu  sumber  penopang  keseimbangan  alam  demi  keberlangsungan  hidup manusia karena berfungsi sebagai paru-paru dunia. Taman Nasional Bukit Barisan Selatan  (TNBBS)  merupakan  kawasan  hutan  hujan  tropis  yang  ditetapkan UNESCO sebagai salah satu situs warisan dunia. Berdasarkan data yang diperoleh kasus kebakaran hutan yang terjadi sejak tahun 2015-2019 di TNBBS mengalami peningkatan,  salah  satunya  terjadi  di  Resort  Suoh  Kabupaten  Lampung  Barat Provinsi  Lampung.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  lebih  dalam tentang  upaya  preventif  dan  represif  dari  pemerintah  dalam  menggulangi kebakaran hutan berdasarkan UU Nomor 41 tahun 1999 dan  Fatwa  MUI  Nomor 30 tahun 2016.
Keyword: Kebakaran Hutan, Pemerintah, Kebijakan

## A. PENDAHULUAN
Hutan  adalah  salah  satu  sumber  kekayaan  alam  yang  harus  dijaga kelestariannya karena salah satu fungsi hutan adalah sebagai paru-paru dunia terutama  hutan  hujan  tropis  yang  memang  dilindungi  untuk  menjaga keseimbangan alam. Salah satu kawasan Hutan Hujan Tropis yang ditetapkan UNESCO sebagai situs warisan dunia ada di pulau Sumatera tepatnya secara administratif  di  Provinsi  Lampung  yaitu  melingkupi  wilayah  Kabupaten Lampung  Barat,  Kabupaten  Pesisir  Barat  dan  Kabupaten  Tanggamus  serta Provinsi  Bengkulu  di  Kabupaten  Kaur.  Kawasan  itu  diberi  nama  Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS).
Kawasan  Taman  Nasional  Bukit  Barisan  Selatan  (TNBBS)  ini  awal mulanya  di  tahun  1935  adalah  Kawasan  Suaka  Margasatwa  yang  ditetapkan melalui Besluit Van der Gouvernour-Generat Van Nederlandseh Indie No 48 stbl.  1935,  dengan  nama  SSI  (Sumatra  Selatan  I).  Kemudian  setelah
1 Dosen UIN Raden Intan Lampung
2 Dosen UIN Raden Intan Lampung
3 Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung
ditetapkan oleh UNESCO tahun 2004 sebagai situs warisan dunia, pada tahun 2007  berdasarkan  Peraturan  Menteri  Kehutanan  No.  P.03/Menhut-II/2007 diresmikanlah  dengan  nama  Balai  Besar  Taman  Nasional  Bukit  Barisan Selatan (BBTNBBS). 4
Kebakaran hutan menjadi salah satu ancaman terbesar bagi kelestarian Hutan  Hujan  Tropis,  tak  terkecuali  Taman  Nasional  Bukit  Barisan  Selatan (TNBBS).  Dampak  dari  kebakaran  hutan  menimbulkan  dampak  negatif terhadap degradasi lahan, banjir, erosi tanah, sistem hidrologi, aktivitas sosial, dan ekonomi. 5 Berikut data kebakaran hutan yang terjadi di wilayah TNBBS teaptnya  di  Provinsi  Lampung  Kabupaten  Lampung  Barat  Kecamatan  Suoh dari tahun 2015 – 2019.
Tabel 1. Luas Kebakaran Hutan di Resort Su oh No. Tahun Luas (Ha) Lokasi 1. 2015 5 Gunung Lanang Pekon Ringgin Sari Kecamatan Suoh 2. 2016 - - 3. 2017 1,5 Danau minyak dan danau asam 4. 2018 - - 5. 2019 100 – 130 1. kebakaran terjadi pada danau belibis 2. Berbatasan dengan danau minyak, danau asam, dan danau lebar
Sumber : Arsip Resort Suoh tahun 2019
Berdasarkan  data  diatas  dapat  kita  lihat  bahwa  bencana  kebakaran hutan  dari  tahun  2015-2019  mengalami  peningkatan  yang  signifikan, terutama  pada  tahun  2019  di  Resort  Suoh  yang  merupakan  bagian  dari wilayah  TNBBS.  Perlu  adanya  upaya  untuk  meminimalisir  terjadinya kebakaran  hutan  dan  lahan.  Hal  ini  tertuang  di  penyusunan  Rencana Pengamanan  Hutan  Tahun  2015  mengacu  pada  visi  pengelolaan TNBBS   yang tertuang dalam Rencana Strategis Balai Besar TNBBS Tahun 2015-2019.  Visi  Balai  Besar  TNBBS  tersebut  adalah “Mewujudkan Kelestarian  Fungsi  Ekosistem  dan  Keanekaragaman  Hayati  Serta Memberikan Manfaat Pengelolaan Untuk Sebesar-besarnya Kesejahteraan Masyarakat”. 6 Visi  TNBBS  ini  juga  didasarkan  terhadap  kebijakan  yang memang telah dibuat oleh pemerintah dalam UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan  dan  diperkuat  lagi  dengan  adanya  Fatwa  MUI  Nomor  30  Tahun 2016  tentang  Hukum  Pembakaran  Hutan  dan  Lahan  serta  Pengendaliannya. Oleh  sebab  itu  perlu  adanya  upaya  pengamanan  yang  dilakukan  pemerintah baik  upaya  preventif  maupun  represif  guna  meminimalisir  terjadinya kebakaran hutan baik dari faktor alam ataupun faktor manusia.
4 “BBTNBBS > Profile > Sejarah Pengelolaan,” diakses 2 Juni 2020, https://programs.wcs.org/btnbbs/Profile/Sejarah-Pengelolaan.aspx.
5 Rizki  Kurnia  Tohir  dan  Fadlan  Pramatana,  “Pemetaan  Ancaman  dan  Karakteristik Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Provinsi Lampung,” Wahana Forestra: Jurnal Kehutanan 15, no. 2 (2 November 2020): 13, https://doi.org/10.31849/forestra.v15i2.4705.
6 “Aksi  Balai  Besar  Tnbbs  Dalam  Pengamanan  Hutan  >  BBTNBBS,”  diakses  19  Juni 2020,https://programs.wcs.org/btnbbs/Berita-Terbaru/articleType/ArticleView/articleId/8374 /AKSI-BALAI-BESAR-TNBBS-DALAM-PENGAMANAN-HUTAN.aspx.

## B. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  yaitu  penelitian  lapangan  ( field  research )  dengan menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  yang  jenis  penelitiannya  atau temuan-temuannya  tidak  diperoleh  melalui  prosedur  statistik. 7 dalam penelitian  kualitatif  pengumpulan  data  tidak  dipandu  teori,  tetapi  dipandu oleh  fakta-fakta  yang  ditemukan  pada  saat  penelitian  di  lapangan. 8 Teknik penelitian  dilakukan  dengan participant  observation,  In  dept  Interview, dan dokumentasi. Interview dilakukan  dengan  beberapa  narasumber  dengan teknik Purposive  Sampling yang  berasal  dari  Balai  Besar  TNBBS,  Resort Suoh,  Pengendali  Ekosistem  Hutan  (PEH),  Anggota  Masyarakat  Peduli  Api (MPA), Peratin Pekon, dan Polisi Kehutanan.  Selain data interview , ada pula data  sekunder  baik  dalam  bentuk  laporan  ataupun  arsip  setelah  itu  data kemudian dianalisis.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Upaya  Preventif  Pemerintah  dalam  Penanggulangan  Kebakaran Hutan Di Lampung Barat
Upaya  Preventif  memiliki  pengertian  yaitu  pengendalian  sosial yang  dilakukan  sebelum  terjadi  pelanggaran,  artinya  mementingkan  pada pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran. 9 Pada penelitian ini yang akan dibahas  adalah  upaya  preventif  dalam  pengendalian  kebakaran  hutan  yag terjadi  di  wilayah  Taman  Nasional  Bukit  Barisan  Selatan  tepatnya  yang terjadi di Resort Suoh Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung.
Undang-undang  Nomor  41  Tahun  1999  tentang  Kehutanan  dalam Bab  V  pengelolaan  hutan  pada  bagian  lima  dijelaskan  bahwa penyelenggaraan  perlindungan  hutan  dan  konservasi  alam  bertujuan menjaga  hutan,  kawasan  hutan  dan  lingkungannya,  agar  fungsi  lindung, fungsi konservasi dan fungsi produksi tercapai secara optimal dan lestari. 10 Untuk  menjamin  terselenggaranya  perlindungan  hutan,  maka  kepada Pejabat Kehutanan tertentu dalam lingkup instansi kehutanan di pusat dan daerah  diberi  kewenangan  kepolisian  khusus  yang  disebut  Polisi Kehutanan.  Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung  jawabnya  meliputi  pengurusan  hutan  dan  konservasi  sumber daya  alam  hayati  dan  ekosistemnya  diberi  wewenang  sebagai  penyidik yang  disebut  Pejabat  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  Kehutanan.  Untuk melakukan pengamanan hutan di areal kawasan hutan yang telah dibebani
7 Anselm Strauss dan Corbin Juliet, Dasar-dasar Penelitian Kualitatif: Tatalangkah dan Teknik  Teoritisasi  Data  (diterjemahkan  oleh  Muhammad  Shodiq  dan  Imam  Muttaqien) (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 4.
8 Sugiyono, Metode Penelitian Kulaitatif (Bandung: Alfabeta, 2020), 10.
9 Haris  Mansur,  “(PDF)  Pengendalian  Sosial.  Academia.edu,”  7,  diakses  19  Juni  2020, https://www.academia.edu/17508689/PENGENDALIAN_SOSIAL_pdf?bulkDownload=thisPaper -topRelated-sameAuthor-citingThis-citedByThis-secondOrderCitations&from=cover_page.
10 “Undang-Undang RI No 41 Tahun 1999 Tentang kehutanan,” 1999, 17.
P-ISSN: 0216-4396 Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam 17 (1) 2021 37—52 e-ISSN: 2655-6057          https:// http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
hak  atau  izin  dapat  dibentuk  Satuan  Pengamanan  Hutan  oleh  pemegang hak atau pemegang izin, yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan oleh instansi kehutanan. 11
Pengelolaan  hutan  adalah  cabang  dari  kehutanan  yang berhubungan  dengan  administrasi,  ekonomi,  hukum,  dan  sosial  secara keseluruhan  dan  dengan  ilmiah  dengan  teknis  aspek  dasarnya,  terutama silvikultur,  perlindungan,  dan  regulasi  hutan,  ini  termasuk  manajemen untuk  estetika,  ikan,  rekreasi,  nilai-nilai  perkotaan,  air,  padang  gurun, satwa  liar,  produk  kayu,  genetik  sumber  daya  hutan,  dan  sumber  daya hutan.  Sistem  dapat  didasarkan  pada  konservasi,  ekonomi  atau  campuran keduanya.  Teknik  termasuk  kayu  ekstraksi,  penanaman  dan  penanaman kembali  berbagai  jenis,  memotong  jalan  dan  jalur  kesadaran  publik kebijakan sumber daya alam, termasuk pengelolaan hutan. 12
Mengingat bahwa keberadaan hutan sangat penting bagi kehidupan manusia,  maka  perlindungan  hutan  tidak  saja  dilaksanakan  oleh Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah,  tetapi  juga  oleh  segenap  masyarakat dengan berperan-serta secara aktif, baik langsung maupun tidak langsung.
Dalam  upaya  untuk  lebih  menjamin  usaha  perlindungan  hutan,  sebagian wewenang  yang  menjadi  urusan  Pemerintah  dapat  diserahkan  ke  daerah, baik  provinsi  maupun  kabupaten/kota.  Untuk  terlaksananya  perlindungan hutan,  maka  dilakukan  pengawasan  dan  pengendalian  secara  berjenjang, baik  oleh  pemerintah,  pemerintah  daerah  dan  masyarakat  secara terkoordinasi, terintegrasi, dan tersinkronisasi.
Selain  Undang-undang  No  41  tahun  1999  diatas,  ditunjang  juga upaya  preventif  dalam  penanggulangan  kebakaran  hutan  melaui  Fatwa MUI No 30 Tahun 2016 yang berisi tentang:
1. Pemerintah, baik pusat maupun daerah agar:
a. melakukan harmonisasi regulasi terkait dengan pemanfatan hutan dan lahan sehingga tidak terjadi tumpang tindih. b. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan norma  terkait  pemanfaatan  hutan  dan  lahan  dengan  berbagai pendekatan, termasuk pendekatan keagamaan dengan melibatkan tokoh agama. c. melakukan edukasi secara berkesinambungan kepada masyarakat terkait  pemanfaatan  hutan  dan  lahan  dengan  berbagai pendekatan,  antara  lain  dalam  bentuk  penyuluhan  dan  ceramah keagamaan.
d. melakukan pemberdayaan masyarakat dengan penguatan konsep perhutanan  sosial  dan  memfasilitasi  penyiapan  areal  hutan  dan lahan tanpa bakar.
e. menyiapkan teknologi yang ramah lingkungan.
f. membuat  kebijakan  yang  adil  dalam  hal  pemberian  izin  usaha pemanfaatan hutan dan lahan bagi masyarakat.
g. melakukan  pengendalian  kebakaran  hutan  dan  lahan  dengan membangun sinergi antar institusi / lembaga yang terkait.
11 “https://jdih.kemenkeu.go.id/,” t.t.
12 Abdul  Muis  Yusuf  dan  Mohammad  Taufik  Makarao, Hukum  kehutanan  di  Indonesia (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 117.
h. melakukan  penegakan  hukum  yang  tegas  dan  adil  terhadap pelaku  pembakaran  hutan  dan  lahan  yang  dapat  menimbulkan kerusakan,  pencemaran  lingkungan,  kerugian  orang  lain, gangguan kesehatan masyarakat, dan dampak buruk lainnya, baik oleh individu ataupun badan usaha.
2. Pelaku usaha agar :
a. mentaati  seluruh  peraturan  perundang-undangan  terkait  dengan pemanfaatan hutan dan lahan.
b. melakukan  pemberdayaan  masyarakat,  terutama  masyarakat sekitar hutan dan lahan, agar lebih sejahtera.
c. menjamin terwujudnya kelestarian lingkungan.
d. menyediakan  sumberdaya  manusia  dan  sarana  prasarana  untuk pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
e. Mengupayakan  teknologi  penyiapan  pembukaan  lahan  yang ramah lingkungan.
3. Masyarakat agar :
a. melakukan  upaya  konstruktif  dalam  penyiapan  area  hutan  dan lahan tanpa bakar.
b. melakukan  upaya  pencegahan  dan  penanggulangan  kebakaran hutan dan lahan sesuai ketentuan yang berlaku. c. berpartisipasi  aktif  dalam  mengawasi  dan  mencegah  praktik pembakaran  hutan  dan  lahan  yang  dapat  menimbulkan kerusakan,  pencemaran  lingkungan,  kerugian  orang  lain, gangguan kesehatan masyarakat, dan dampak buruk lainnya.
4. Pemerintah,  pelaku  usaha  dan  masyarakat  melakukan  upaya percepatan  pelestarian  alam,  melalui  reboisasi  dan  restorasi  pasca kebakaran. 13
Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) adalah kawasan konservasi  yang  dibentuk  pemerintah  yang  bertanggung  jawab sepenuhnya  di  bawah  Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan Republik  Indonesia,  TNBBS  menjalankan  tugas  sebagai  organisasi pemerintahan.  Dalam  sistem  pemerintahan  yang  baik  berdasarkan  Islam yang  ditinjau  dalam Fiqh  Siyasah (ketatanegaraan)  ada  sebuah  prinsip yang  menurut  peneliti  pantas  untuk  dijadikan  ujung  tombak  atau  acuan terhadap  pemerintahan  TNBBS  yaitu  prinsip  keadilan  dan  prinsip musyawarah,  TNBBS  telah  melaksanakan  prinsip-prinsip  tersebut  dan menerapkannya  di  lingkungan  TNBBS,  sehingga  keadilan  tidak  hanya berlaku  bagi  petugas  TNBBS,  melainkan  untuk  masyarakat  bahkan sampai pada flora dan fauna yang ada di TNBBS.
TNBBS  melakukan  upaya  dalam  menangani  kebakaran  hutan yang  ada  di  kawasan  Taman  Nasional  Bukit  Barisan  Selatan  sesuai dengan  visi  misi  dan  tugas  pokok  serta  fungsi  dari  TNBBS  dengan bekerja  sama  dengan  berbagai  pihak  mitra  TNBBS  dan  WCP-IP. Kawasan  hutan  yang  ada  di  TNBBS  sebagian  besar  adalah  Padang Ilalang  atau  disebut  juga  dengan  Savana,  padang  ilalang  yang
13 “Salinan_Fatwa-MUI-Tentang-Hukum-Karhutla-No-30-Tahun-2016.pdf,” t.t., 12–13.
P-ISSN: 0216-4396 Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam 17 (1) 2021 37—52 e-ISSN: 2655-6057          https:// http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
memisahkan  empat  danau  vulkanik  yang  saling  berdekatan  yaitu  danau lebar, danau minyak, danau asam dan danau belibis, serta geliat vulkanik juga  memunculkan  panas  bumi  dan  uap  air  yang  membumbung  tinggi sementara  uap  air  tipis  meliuk  seirama  dengan  arah  angin  pada permukaan  kawah.  Kebakaran  hutan  terjadi  pada  saat  musim  kemarau para  petani  dan  para  perambah  membuka  lahan  baru (land  clearing) dengan  cara  membakar  semak-semak  yang  akhirnya  menjalar  menjadi kebakaran hutan dan lahan.
TNBBS dalam hal menangani bencana atau kebakaran hutan tidak akan  berhasil  ketika  tidak  adanya  koordinasi  antara  semua  unsur  yang bersangkutan. Hal ini juga serupa dengan  yang disampaikan oleh Bapak Muslimin  selaku  warga  pekon  suka  marga,  selain  dari  koordinasi  maka perlu  untuk  memperhatikan  pengetahuan  warga  atau  masyarakat  yang tidak  mengerti  tentang  bahaya  dari  kebakaran  hutan  yang  mungkin  bisa mengakibatkan  berbagai  dampak  bagi  lingkungan  ataupun  bagi kehidupan sosial dalam bermasyarakat. 14
Sebagaimana  yang  diketahui  bahwa  suoh  merupakan  kawasan hutan dan wisata yang memiliki panas bumi yang aktif dan sulit untuk di deteksi,  hal  ini  yang  menimbulkan  bahwa  faktor  dari  kebakaran  hutan yang ada di TNBBS adalah tidak hanya terjadi karena ulah manusia atau faktor  sengaja  melainkan  adanya  faktor  lain  yaitu  faktor  alam.  Bapak Amri,  S.Hut,.M.Hum  Kepala  Bidang  Pengelolaan  TN  wilayah  II  Liwa beliau  menyampaikan  bahwa  dalam  upaya  untuk  meminimalisir kebakaran  hutan  TNBBS  melakukan  patroli  rutin  dan  membentuk Masyarakat Peduli Api (MPA).  Hal ini dilakukan guna untuk mencegah atau mengantisipasi lebih awal jika ditemukan titik api di kawasan hutan dapat segera tertangani. 15
Berdasarkan  hasil  wawancara  ini  juga  didapatkan  keterangan bahwa TNBBS juga membentuk satuan tugas (satgas) yang khusus untuk penanganan kebakaran hutan sesuai dengan peraturan menteri lingkungan hidup  dan  kehutanan  tentang  pengendalian  kebakaran  hutan  dan  lahan. Satgas  pengendalian  kebakaran  hutan  dibentuk  agar  informasi tersampaikan dengan cepat dan pemadaman pun dapat segera dilakukan. Pemadaman  pun  dapat  dilaksanakan  dengan  lebih  terkoordinir  dan terstruktur  dengan  adanya  satgas  tersebut.  Pemadaman  kebakaran  hutan dilakukan  secara  gotong  royong  dan  melibatkan  berbagai  pihak,  yaitu TNBBS (Baik dari tingkat resort sampai pada Balai Besar), MMP, MPA, masyarakat  sekitar,  Mitra  TNBBS,  Pemerintah  Daerah,  TNI,  dan  Polri. Jika  terjadi  kebakaran  maka  pihak-pihak  ini  yang  diturunkan  secara langsung yang membantu dalam proses pemadaman Api.
Selain dari membentuk MPA Taman Nasional mendirikan menara pengawasan  yang  dibangun  di  daerah  strategis  untuk  memantau terjadinya  kebakaran  hutan  yang  cukup  efektif  untuk  deteksi  dini, penambahan  serta  peningkatan  kualitas  dan  kuantitas  peralatan
14 Bapak Muslimin, Masyarakat Pekon Suka Marga. Wawancara via WhatApps, 25 juli 2020
15 Bapak Amri, Kepala BPTN WIL. II LIWA, Wawancara Tatap muka, 09 juni 2020
P-ISSN: 0216-4396 Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam 17 (1) 2021 37—52 e-ISSN: 2655-6057          https:// http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
pemadaman  kebakaran  hutan  di  tingkat  SPTN  dan  Resort  diharapkan mampu mengendalikan kebakaran hutan lebi cepat, tepat dan akurat. 16
Proses  pencegahan  kebakaran  hutan  perlu  adanya  tahapan- tahapan  yang  perlu  untuk  dilakukan  baik  untuk  TNBBS  dan  mitra TNBBS,  seperti  yang  disampaikan  oleh  Pelaksana  Teknis  (Plt) BBTNBBS Bapak Ismanto, S.Hut,.MP beliau menjelaskan bahwa upaya yang  dilakukan  Taman  Nasional  adalah  secara  rutin  melakukan sosialisasi  pencegahan  dan  pengendalian  kebakaran  hutan  melalui  apel siaga  pengendalian  kebakaran  hutan  yang  melibatkan  berbagai  pihak, kampanye  dan  penyuluhan  kepada  masyarakat,  serta  melakukan pemantauan terhadap Hostpot atau titik api. 17
Hal  ini  juga  disampaikan  oleh  anggota  polisi  kehutanan  Bapak Doni  Lapirawan,  dalam  upaya  pencegahan  kebakaran  hutan  maka sebagai polisi kehutanan melakukan patroli rawan kebakaran hutan baik yang  dilakukan  secara  mandiri  maupun  bersama-sama  dengan  pihak TNBBS  serta  dengan  mengaktifkan  kembali  Satgas  pengendalian kebakaran hutan. 18
Kebakaran  hutan  dapat  terjadi  kapan  saja,  kebakaran  hutan  di resort  suoh  terjadi  hampir  setiap  tahunnya,  apalagi  sebelum  di  bukanya objek  wisata  yang  ada  di  wilayah  suoh,  setelah  adanya  wisata  maka keadaan  hutan  secara  perlahan  dapat  terkontrol  karena  setiap  harinya petugas  dari  forum  jasa  wisata  melakukan  patroli  keliling  hal  ini disampaikan  langsung  oleh  ketua  forum  jasa  wisata  TNBBS.    Tetapi, dalam  hal  lain  Ketua  Forum  Jasa  Wisata  Bapak  Cucun  Sunarya mengatakan  bahwa  dalam  proses  sosialisasi  dan  penyuluhan  harus memilik  tindak  lanjut,  agar  pengalaman  yang  sudah  di  dibagikan  oleh pihak  TNBBS  kepada  masyarakat  bisa  di  terima  melalui  pelatihan penanganan bencana, karena jika tidak dilakukan satu tindak lanjut yang masyarakat tau hanyalah rumah dan kebun. 19
Upaya-upaya yang dilakukan dalam proses pencegahan kebakaran hutan,  TNBBS  juga  melakukan  patroli  keamanan  hutan  atau  daerah rawan  kebakaran  hutan,  membentuk  dan  mengaktifkan  Masyarakat Peduli Api (MPA) yang di lakukan oleh TNBBS dan Mitra sesuai dengan instruksi  dan  surat  tugas  yang  dikeluarkan  oleh  balai  atau  pun  bidang untuk  melakukan  pengecekkan  terhadap  keamanan  hutan  dan  kawasan konservasi  lainnya.  Namun,  Hutan  di  Resort  Suoh  yang  sudah  terbuka atau disebut dengan perambahan  sudah ada kurang lebih 12 ribu Hektar, walau  demikian  TNBBS  melakukan  upaya  agar  meminimalisir  terjadi nya  kebakaran  hutan,  dengan  mensosialisasikan  dan  melakukan penyuluhan kepada masyarakat sekitar dan mitra TNBBS, hal ini juga di sampaikan  oleh  Kepala  Bidang  Pengelolaan  TN  Wilayah  II  Liwa  yaitu dalam  proses  pencegahan  kebakaran  hutan  maka  pihak  TNBBS
16 Bapak Supriatna, Pengendali Ekosistem Hutan, Wawancara via WhatsApp, 24 Juli 2020 17 Bapak Ismanto, Plt. Balai Besar TNBBS. wawancara tatap muka , 05 Juni 2020
18 Bapak Doni Lapirawan, Anggota Polhut TNBBS, wawancara tatap muka , 25 juni 2020
19 Bapak Cucun Sunarya, Ketua Forum Jasa Wisata TNBBS , wawancara tatap muka , 25 juni 2020
P-ISSN: 0216-4396 Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam 17 (1) 2021 37—52 e-ISSN: 2655-6057          https:// http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
melakukan sosialisasi, penyuluhan dan patroli rutin kebakaran hutan agar tidak terjadi bencana kebakaran dan juga memperhatikan pola koordinasi yang baik antar lembaga atau antar Mitra TNBBS.
Perambahan ini juga disampaikan oleh Kepala resort suoh beliau mengatakan  bahwa  masyarakat  di  pekon  suka  marga  atau  masyarakat sekeliling  kawasan  TNBBS,  mereka  masih  banyak  yang  melakukan perambahan  untuk  dijadikan  sebagai  ladang  atau  perkebunan  pribadi sehingga  jika  semakin  banyak  yang  melakukan  perambahan  hutan  di Taman Nasional akan semakin berkurang jumlahnya dan flora dan fauna akan terancam keberadaannya. Ketika keberadaan flora dan fauna sudah mulai  terancam  maka  kehidupan  masyarakat  sekitar  pun  juga  menjadi terancam, karena jika tempat tinggal flora dan fauna hilang, hewan yang ada  di  TNBBS  akan  berpindah  dan  mencari  tempat  tinggal  yang  baru.
Serta,  jika  ada  masyarakat  yang  mengganggu  kehidupan  dari  hewan- hewan  yang  ada  di  hutan  maka  hewa-hewan  tersebut  akan  memulai mengancam kehidupan masyarakat. 20
Akibat  dari  perambahan  tersebut  maka  TNBBS  telah  melakukan berbagai  upaya  untuk  menekan  perambah,  melalui  kegiatan  operasi gabungan penurunan perambah dan pemusnahan tanaman eksotik seperti :  kopi,  coklat,  lada  dan  padi.  Selain  itu  sudah  banyak  upaya  yang dilakukan  TNBBS  terhadap  kasus Illegal  Loging yang  juga  merupakan penyebab  terjadinya  kebakaran  hutan,  namun  walaupun  demikian  perlu adanya  kewaspadaan  yang  harus  ditingkatkan  mengingat  bahwa meninggakatnya jumlah pertumbuhan penduduk yang akan mempengaruhi/mengancam  eksistensi/integritas  kawasan  dan  SDA hayati yang ada didalamnya.
BBTNBBS  telah  melakukan  berbagai  upaya  untuk  mengajak masyarakat,  khususnya  yang  ada  di  sekitaran  kawasan  taman  nasional untuk  dapat  berperan  aktif  dalam  mengelola  taman  nasional.  Upaya- upaya tersebut antara lain : 21
a. Rekonstruksi,  penyuluhan  dan  sosialisasi  tata  batas  taman  nasional guna  menghindari  peningkatan  jumlah  perambah  yang  ada  di  taman nasional.
b. melakukan koordinasi intensif stakeholders.
c. melakukan  pengembangan  ekonomi  kreatif  terhadap  masyarakat, seperti  kerajinan  dari  bambu  dan  pelatihan  jamur  semua  pelatihan yang memiliki nilai lebih di mata masyarakat umum.
d. melaksanakan  pameran,  promosi  dan  ekspose  kegiatan  dan  wisata yang ada disuoh.
e. melibatkan masyarakat dalam penanganan pengamanan hutan (MMP) dan perlibatan masyarakat dalam pengembangan wisata yaitu seperti forum jasa wisata.
Selain  melakukan  upaya  multistakeholder  dan  upaya  mengajak partisipasi  masyarakat  sudah  dilakukan,  Kepala  Seksi  Pengelolaan
20 Bapak Sulki. Kepala Resort Suoh. Wawncara tatap muka, 24 juni 2020
21 Bapak Supriatna, Pengendali Ekosistem Hutan, Wawancara via WhatsApp, 24 juli 2020
Taman  Nasional  wilayah  III  krui  mengatakan  bahwa,  saat  ini  ada  mitra TNBBS yang juga ikut berpartisipasi dalam mengelola TNBBS seperti : WWF-BBS,  WCS-IP,  RPU-YABI,  Konsorsium  Unila-PILI,  PT.AKN- TWNC  (Pengamanan  hutan  45.000  ha  kawasan  TNBBS),  MoU  Balai Besar  TNBBS-  Pemda  Lambar  dan  lain  sebagainya,  namun  sangat disayangkan  bahwa  komitmen  itu  masih  banyak  yang  berjalan  diatas kertas  saja  pada  implementasinya  masih  kurang/tidak  berjalan  sama sekali sehingga kurang memberikan energi kuat untuk tujuan yang ada di TNBBS. 22
Keterlibatan  berbagai  pihak  demi  kelestarian  hutan  sudah dijelaskan  dalam  UU  no  41  tahun  1999  pasal  10  bahwa  pemerintah bertugas  dalam  pengurusan  hutan,  baik  dari  segi  perencanaan, pengelolaan sampai pengawasan. Dalam pasal  48, pasal 60 dan pasal 69 juga  dijelaskan  dalam  tugas  pengawasan  selain  pemerintah  masyarakat juga  harus  berperan  aktif  dalam  menjaga  kelestarian  hutan  dan mendapatkan pendampingan dari pemerintah maupun Lembaga Swadaya Masyarakat.
Fatwa  MUI  Nomor  30  Tahun  2016  juga  menjelaskan  bahwa upaya preventif dalam penanggulangan kebakaran hutan harus dilakukan oleh  tiga  unsur  yaitu  pemerintah,  pelaku  usaha  dan  masyarakat.  Ada beberapa  firman  Allah  SWT  yang  dicantumkan  dalam  fatwa  ini  salah satunya  menjelaskan  tentang  mencari  rizki  tanpa  berbuat  kerusakan  di bumi:
                 
            
 
60 .  dan  (ingatlah)  ketika  Musa  memohon  air  untuk  kaumnya,  lalu  Kami berfirman:  "Pukullah  batu  itu  dengan  tongkatmu".  lalu  memancarlah daripadanya dua belas mata air. sungguh tiap-tiap suku telah mengetahui tempat  minumnya  (masing-masing)[55].  Makan  dan  minumlah  rezki
22 Bapak Maris Periyadi, Kepala  SPTN Wilayah III Krui, Wawancara tatap muka, 23 juni 2020
(yang  diberikan)  Allah,  dan  janganlah  kamu  berkeliaran  di  muka  bumi dengan berbuat kerusakan. (Q.S. al-Baqarah: 60).
Berdasarkan  tafsir  kemenag  RI  ayat  di  atas  menjelaskan  “...... Maka  Allah  memperlihatkan  mukjizat  melalui  para  nabi  sesuai  dengan keadaan  umat  pada  masa  nabi  itu.  Allah  menyuruh  mereka  makan  dan minum  dari  rezeki  yang  telah  dilimpahkan  kepada  mereka,  dan  mereka dilarang untuk berbuat kezaliman” 23 Dari tafsir diatas menjelaskan bahwa kita  senantiasa  harus  memelihara  sumber  daya  alam  yang  telah  Allah berikan  kepada  kita  guna  keberlangsungan  hidup  dan  tidak  membuat kerusakan. Bencana kebakaran hutan dan lahan yang terjadi bukan hanya faktor  alam,  tapi  perilaku  manusia  yang  tidak  baik  juga  menjadi  salah satu  penyebabnya.  Banyaknya  perambah  hutan,  kebiasaan  membuang puntung rokok sembarangan juga menjadi pemicu kerusakan hutan.
TNBBS telah melakukan pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang ada di TNBBS meskipun belum maksimal karena terkendala seperti kurang  memadainya  sarana  dan  pra  sarana  dalam  pemadaman  api, Masyarakat,  Petugas  TNBBS,  Mitra  TNBBS  Dan  MPA  hanya menggunakan  perlengkapan  seadaanya,  hal  ini  disampaikan  oleh  salah satu anggota Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah Lampung Barat  Bapak  Joko  Sutrisno. 24 BNPB  juga  selalu  melakukan  simulasi kebakaran baik kebakaran hutan mau kebakaran pada lingkungan sekitar, sehingga petugas selalu di terpa dengan posisi pada saat kebakaran.
Mitra  TNBBS  juga  ikut  serta  dalam  melakukan  penanganan kebakaran  hutan  yaitu  Masyarakat  Peduli  Api  (MPA)  pada  saat  proses penanganan  kebakaran  hutan  yang  menjadi  penghambat  dalam penanganan  kebakaran  adalah  medan  atau  perjalanan,  untuk  program dalam  penanganan  sudah  terencanakan  oleh  anggota  Masyarakat  Peduli Api.  Agar  berjalan  suatu  upaya  yang  dilakukan  oleh  TNBBS  dalam proses  penanganan  kebakaran  hutan  dalan  lahan  maka  TNBBS melakukan  koordinasi  antar  lembaga  pemerintah  dan  non  pemerintah, untuk  mencapai  keberhasilan  maka  perlu  adanya  proses  yang  harus dilalui,  lembaga  yang  terlibat  dalam  upaya  pencegahan  dan  penanganan kebakaran  hutan  adalah  lembaga  pemerintahan  daerah,  masyarakat  dan WCS-IP.
Balai Besar TNBBS dengan WCS-IP telah melakukan kerja sama dalam melakukan pemantauan proses suksesi alam yang terjadi pada area bekas kebakaran. 25 Sama hal nya seperti yang disampaikan oleh Bapak Joko  Sutrisno  dalam  proses  koordinasi  antara  TNBBS  dan  BNPB  saat pemberitahuan tentang kebakaran, yang paling paling penting adalah A1 (Akurat).  Dalam  memberikan  kontribusi  untuk  upaya  penanganan kebakaran  hutan  maka  dari  pihak  forum  jasa  wisata  melakukan optimalisasi dalam proses penjagaan ketika pengunjung mulai memasuki
23 “Surat Al-Baqarah Ayat 60 - Qur’an Tafsir Perkata,” diakses 19 Juni 2020, https://quranhadits.com/quran/2-al-baqarah/al-baqarah-ayat-60/.
24 Bapak Joko Sutrisno, Anggota BNPB Daerah Lampung Barat, wawancara tatap muka, 25 juni 2020
25 Bapak Ismanto, Plt. Balai Besar TNBBS. wawancara tatap muka , 05 Juni 2020
P-ISSN: 0216-4396 Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam 17 (1) 2021 37—52 e-ISSN: 2655-6057          https:// http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
kawasan  Taman  Nasional  Bukit  Barisan  Selatan  dan  memberikan pemberitahuan  bahwa  untuk  tidak  membuang  puntung  rokok sembarangan,  dan  melakukan  penyuluhan  bagi  para  pengunjung  wisata suoh.  Selain  dari  itu  Kontribusi  yang  di  berikan  dari  pihak  TNBBS seperti yang disampaikan oleh Pengendali Ekosistem Hutan selalu sigap ketika  tanggap  darurat  dan  mengantisipasi  agar  tidak  terjadi  kebakaran hutan  dengan  memberikan  edukasi  dan  sosialisasi  kepada  masyarakat agar saling membantu dalam menjaga keutuhan kawasan hutan.
Berdasarkan  berbagai  keterangan  dari  hasil  wawancara  dengan berbagai pihak di atas menunjukkan bahwa dalam upaya preventif dalam menangani masalah kebakaran hutan dan lahan ini diperlukan kerjasama dan  komitmen  bukan  hanya  dari  pemerintah  yang  dalam  hal  ini  adalah BBTNBBS  namun  juga  semua  mitra  dari  TNBBS,  pelaku  usaha,  serta masyarakat  sekitar  untuk  tetap  menjaga  keutuhan  hutan  dan keberlangsungannya demi masa depan manusia, flora, dan fauna dimasa mendatang.
2. Upaya  Represif  Pemerintah  dalam  Penanggulangan  Kebakaran Hutan Di Lampung Barat
Upaya  Represif  adalah  pengendalian  sosial  yang  dilakukan setelah  orang  melakukan  suatu  tindakan  penyimpangan  (deviasi). Pengendalian  sosial  ini  bertujuan  untuk  memulihkan  keadaan  seperti sebelum  terjadinya  tindakan  penyimpangan. 26 Dalam  penelitian  ini  akan dibahas  tentang  upaya  represif  yang  telah  dilakukan  pemerintah  dalam penanggulangan kebakaran di wilayah TNBBS.
Setelah  terjadi  bencana,  TNBBS  melakukan  penanganan  pasca bencana dimana tahapan ini adalah kegiatan yang meliputi monitoring dan evaluasi serta koordinasi dalam rangka tindakan setelah terjadi kebakaran di  area  kejadian.  Penanganan  tersebut  dilakukan  dengan  kegiatan  sebagai berikut :
1. Mengidentifikasi Kebakaran Identifikasi  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  penyebab  terjadinya kebakaran,  luas  kebakaran,  pengaruh  kebakaran  tersebut  dalam lingkungan sekitar dan ekosistem di sekililingnya. 2. Membuat Laporan Kronologis Kebakaran (Lk)
Hal  ini  dilakukan  dengan  pengecekan  dilapangan  pada  areal kebakaran dengan menggunakan data titik panas yang terpantau dan pengumpulan  barang  bukti  kebakaran  seperti  dokumentasi  saat kebakaran terjadi sampai pada proses pemadaman api.
3. Monitoring dan Evaluasi Penyebab Terjadinya Kebakaran
Monitoring  dan  evaluasi  kebakaran    kegiatan  ini  lakukan  untuk memantau  kegiatan  pengendalian  kebakaran  yang  telah  dilakukan dan dikembangkan di area bekas kebakaran.
4. Rehabilitasi
26 Mansur, “(PDF) Pengendalian Sosial. Academia.edu,” 7–8.
P-ISSN: 0216-4396 Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam 17 (1) 2021 37—52 e-ISSN: 2655-6057          https:// http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
Rehabilitas  kegiatan  ini  dilakukan  untuk  mereabilitasi  kawasan bekas  kebakaran  dengan  mempertimbangkan  saran  atau  masukan berdasarkan  data  yang  diperoleh  dari  hasil  identifikasi  kebakaran hutan. 5. Dan  Penegakan  Hukum  Jika  Kebakaran  Tersebut  Disebabkan  Oleh Perilaku Manusia. Penegakan  hukum  dilakukan  untuk  proses  tindak  lanjut  dari terjadinya  kebakaran  hutan  yang  diawali  dengan  mencari  data  atau pengumpulan  data  dan  dilihat  apakah  saat  kebakaran  terjadi  ada yang  melakukan  pelanggaran  sehingga  terjadinya  kebakaran  hutan. Hal  ini  di  sampaikan  oleh  Pengendali  Ekosistem  Hutan  yang merupakan bagian dari pencegahan kebakaran hutan. 27
Mengingat bahwa TNBBS memiliki zona pemanfaatan dan Zona izin  pengelolaan  usaha  wisata  tidak  menutup  kemungkinan  bahwa  salah satu  faktor  yang  menyebabkan  kebakaran  hutan  di  suoh  datang  dari pengunjung  wisata  suoh. 28 Sedangkan  Anggota  BNPB  Bapak  Joko Sutrisno juga mengatakan bahwa yang menyebabkan terjadinya kebakaran hutan  di  TNBBS  ini  adalah  akibat  dari  aktivitas  panas  bumi  yang  ada  di suoh, karena melihat suoh yang mayoritas atau dikelilingi letupan-letupan panas bumi. 29 Ini menunjukkan bahwa faktor alam, perilaku manusia juga menjadi  salah  satu  indikasi  terjadinya  kebakaran  hutan  di  Resort  Suoh yang masuk dalam kawasan TNBBS.
Hal  yang  serupa  juga  disampaikan  oleh  Bapak  Aditia  Warman selaku  Pengendali  Ekosistem  Hutan,  beliau  mengatakan  bahwa  yang menjadi faktor terjadinya kebakaran hutan dan lahan disebabkan oleh dua aktifitas yaitu aktifitas manusia dan aktifitas alam, pada saat dijumpai dan dimintai  keterangan  beliau  lebih  menekankan  penyebab  kebakaran  hutan disebabkan  oleh  manusia,  manusia  yang  kurang  kesadaran  untuk membuang puntung rokok sembarangan dan melakukan perambahan hutan untuk dijadikan lahan bagi penduduk sekitar, dan dari sisi lain bahwa suoh merupakan  salah  satu  objek  wisata  yang  cukup  ramai  pengunjung. Sehingga  faktor  manusia  lah  yang  lebih  besar  dibandingkan  oleh  faktor alam. 30
Berdasarkan aturan yang berlaku pada UU Nomor 41 tahun 1999 telah  diatur  apabila  bencana  kebakaran  hutan  disebabkan  oleh  perilaku manusia  ada  hukuman  pidana,  ganti  rugi,  dan  hukuman  administraatif yang  telah  ditentukan,  hal  ini  di ataur  dalam  Bab  14  dan  Bab  15.  Hal  ini juga  ditegaskan  dalam  ketentuan  hukum  Fatwa  MUI  Nomor  30  tahun 2016 31 bahwa:
27 Bapak Supriatna, Pengendali Ekosistem Hutan, Wawancara Via WhatsApp, 24 Juli 2020
28 Bapak Ahim Abiani, Peratin Pekon Suka Marga. Wawancara tatap muka, 25 juni 2020
29 Bapak Joko Sutrisno, Anggota BNPB Daerah Lampung Barat, Wawancara tatap muka, 25 juni 2020
30 Bapak Aditia Warman, Pengendali Ekosistem Hutan. wawancara tatap muka, 09 juni 2020
31 “SALINAN_Fatwa-MUI-Tentang-Hukum-Karhutla-No-30-Tahun-2016.pdf.”
1. Melakukan  pembakaran  hutan  dan  lahan  yang  dapat  menimbulkan kerusakan,  pencemaran  lingkungan,  kerugian  orang  lain,  gangguan kesehatan, dan dampak buruk lainnya, hukumnya haram.
2. Memfasilitasi,  membiarkan,  dan/atau  mengambil  keuntungan  dari pembakaran  hutan  dan  lahan  sebagaimana  dimaksud  pada  angka  1, hukumya haram.
3. Melakukan  pembakaran  hutan  dan  lahan sebagaimana  dimaksud  pada angka  1  merupakan  kejahatan  dan  pelakunya  dikenakan  sanksi  sesuai dengan tingkat kerusakan dan dampak yang ditimbulkannya.
4. Pengendalian kebakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum hukumnya wajib.
5. Pemanfaatan hutan dan lahan pada prinsipnya boleh dilakukan dengan syarat-syarat  sebagai  berikut  :  a.  Memperoleh  hak  yang  sah  untuk pemanfaatan.  b.  Mendapatkan  izin  pemanfaatan  dari  pihak  yang berwenang  sesuai  dengan  ketentuan  berlaku.  c.  Ditujukan  untuk kemashlahatan.  d.  Tidak  menimbulkan  kerusakan  dan  dampak  buruk, termasuk pencemaran lingkungan.
6. Pemanfaatan  hutan  dan  lahan  yang  tidak  sesusai  dengan  syaratsyarat sebagaimana yang dimaksud pada angka 5, hukumnya haram.
Ketika kebakaran hutan terjadi yang terkena dampak bukan hanya masyarakat sekitar, melainkan juga terdampak pada flora dan satwa-satwa yang  dilindungi.  Beberapa  dampak  yang  dapat  dirasakan  akibat  dari kebakaran  hutan  yakni  dengan  terancamnya  habitat  flora  dan  fauna, terancamnya  keanekaragaman  hayati,  terganggunya  kesinambungan ekosistem, terjadi alih fungsi hutan menjadi areal tidak berhutan, dan juga terganggunya fungsi ekologis kawasan.
Dampak  lain  dari  kebakaran  hutan adalah  pada  perubahan iklim, dimana  akan  polusi  akan  tersebar  secara  cepatnya  dan  emisi  gas karbondioksida  dan  gas-gas  lain  juga  akan  ke  udara  dan  berdampak  pada pemanasan  global.  Akibat  dari  kebakaran  hutan  maka  hutan  menjadi gundul  dan  tidak  lagi  menyimpan  cadangan  persebaran  udara  di  musim hujan.  Selain  itu  juga  kebakaran  hutan  ini  menjadi  tercemar  atau mengurangi  sumber  daya  air  bersih  dan  kerusakakan  lingkungan, kekeringan, hal ini yang sangat saya pastikan dan diperhatikan maka tidak akan ada lagi pohon sebagai cadangan air. 32
Berdasarkan  data  yang  di  peroleh  jumlah  data  kebakaran  hutan lima  (5)  tahun  belakangan  ini  terlihat  ada  angka  kenaikan  jumlah  luas kebakaran hutan, hal ini tidak dapat dijelaskan oleh pihak Taman Nasional dan  juga  oleh  pihak  Masyarakat  Peduli  Api  yang  menjadi  mitra  resmi TNBBS,  seperti  yang  di  sampaikan  oleh  Bapak  Wallam  selaku  anggota MPA, beliau menjelaskan bahwa kebakaran hutan terjadi saat kemarau 75 %  positif  terjadi  kebakaran  setiap  tahunnya,  hal  ini  terjadi  bukan  hanya karena  ulah  manusia  melainkan  melihat  kondisi  alam  yang  ada  disekitar Taman  Nasional,  sehingga  yang  menjadi  penyebab  kebakaran  untuk lima tahun  terakhir  ini  tidak  bisa  dipastikan  penyebabnya. 33 Walaupun
32 Bapak Muslimin, Tokoh Masyarakat Umum, Wawancara Via WhatsApp, 25 juli 2020
33 Bapak Wallam, Masyarakat Peduli Api, Wawancara tatap muka 25 juni 2020
P-ISSN: 0216-4396 Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam 17 (1) 2021 37—52 e-ISSN: 2655-6057          https:// http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
demikian,  kebakaran  hutan  harus  tetap  dilakukan  pencegahan,  karena upaya  yang  paling  efektif  dan  dapat  dilihat  perkembangan  dalam penanganan  kebakaran  hutan  di  lihat  dari  keberhasilan  atau  optimalisasi pada  saat  pencegahan,  hal  ini  yang  di  sampaikan  oleh  Bapak  Supriatna sebagai Pengendali Ekosistem Hutan. 34
Hutan  TNBBS  dapat  dimanfaatkan,  tetapi  secara  terbatas  contoh dari  pemanfaatan  adalah  pemanfaatan  berkelanjutan  yang  juga  menjaga keutuhan  hutan  dan  tidak  merubah  kawasan  hutan,  ada juga  pemanfaatan pengambilan  HHBK,  pemanfaatan  pengambilan  HHBK  seperti  jenis damar mata kucing secara berkelanjutan dilakukan dengan cara pemberian izin  pemanfaatan  atau  perjanjian  kerja  sama  antara  TNBBS  dengan masyarakat  sekitar. 35 Ini  menunjukka  bahwa  pelestarian  hutan  memang diperuntukkan untuk kesejahteraan dan keberlangsungan hidup manusia.
UU  Nomor  42  tahun  1999  pasal  3  da  pasal  4  juga  menjelaskan bahwa  Penyelenggaraan  kehutanan  bertujuan  untuk  sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan serta semua hutan di  dalam  wilayah  Republik  Indonesia  termasuk  kekayaan  alam  yang terkandung  di  dalamnya  dikuasai  oleh  Negara  untuk  sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Strategi penanganan kebakaran hutan saat ini sangat di butuhkan baik  masyarakat  atau  pun  Taman  Nasional,  untuk  membentuk  strategi yang  baik  agar  tercapainya  keberhasilan  dalam  penanganan  kebakaran hutan maka perlu sumber daya manusia yang mendukung, tidak hanya satu atau  dua  pihak  saja  yang  terlibat  dalam  penanganan  ini,  karena  semakin banyak  yang  paham  dan  sadar  tentang  bahaya  kebakaran  hutan  semakin baik proses penurunan angka luas kebakaran hutan yang ada di  Lampung Barat,  Namun  untuk  mencapai  angka  penurunan  dalam  luas  kebakaran hutan  perlu  adanya  konsisten  dan  komitmen  dari  berbagai  unsur  untuk menyatukan  visi  dalam  penanganan  kebakaran  hutan,  salah  satu  contoh agar  sumber  daya  manusia  unggul  dalam  upaya  penanganan  kebakaran hutan adalah dengan memberikan berbagai edukasi yang dan menanamkan rasa  memiliki  dalam  diri  pribadi  baik  dari  TNBBS  dan  mitra  TNBBS terkhusus nya pada masyarakat awam, melihat letak geografis resort suoh ini  yang  masih  di  kelilingi  masyarakat  tradisional  maka  akan  sulit  untuk mengembangkan  dan  menanamkan  rasa  cinta  terhadap  alam.  Perlu dukungan  masyarakat  secara  masif.  Selain  itu  juga  dukungan  dari  pihak pemerintah daerah, dan kerja sama yang  baik antar petugas  resort dengan tim  yang  bertugas  dilapangan.  Faktor  Penghambat  dari  penanganan kebakaran  hutan  adalah  keadaan  sumber  air  yang  belum  tentu  lokasinya dekat  dengan  area  kebakaran  atau  akses yang  sulit  untuk  menuju  ke  area kebakaran.

## D. KESIMPULAN
34 Bapak Supriatna, Pengendali Ekosistem Hutan, Wawancara Via WhatsApp, 24 Juli 2020
35 Bapak Sulki. Kepala Resort Suoh. Wawncara tatap muka, 24 juni 2020
P-ISSN: 0216-4396 Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam 17 (1) 2021 37—52 e-ISSN: 2655-6057          https:// http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
Berdasarkan  hasil  penelitian  dapat  disimpulkan  bahwa  pemerintah telah melakukan upaya preventif dan represif dalam penggulangan kebakaran hutan  dan  lahan  di  wilayah  TNBBS  tepatnya  di  Resort  Suoh  Kabupaten Lampung  Barat  Provinsi  Lampung.  Upaya  Preventif  yang  dilakukan  telah berdasarkan kebijakan atau peraturan yang telah ditetapkan yaitu UU Nomor 41  Tahun  1999  dan  Fatwa  MUI  Nomor  30  Tahun  2016  yaitu  diantaranya Rekonstruksi,  melakukan  koordinasi  intensif stakeholders, melakukan pengembangan  ekonomi  kreatif  terhadap  masyarakat,  seperti  kerajinan  dari bambu dan pelatihan jamur semua pelatihan yang memiliki nilai lebih di mata masyarakat  umum,  melaksanakan  pameran,  promosi  dan  ekspose  kegiatan dan  wisata  yang  ada  di  Suoh.  melibatkan  masyarakat  dalam  penanganan pengamanan  hutan  dan  perlibatan  masyarakat  dalam  pengembangan  wisata yaitu  seperti  forum  jasa  wisata.  Sedangkan  Upaya  Represif  yang  dilakukan yaitu, Mengidentifikasi Kebakaran, Membuat Laporan Kronologis Kebakaran (Lk), Monitoring dan Evaluasi Penyebab Terjadinya Kebakaran, Rehabilitasi, dan  Penegakan  Hukum  Jika  Kebakaran  Tersebut  Disebabkan  Oleh  Perilaku Manusia.

## Daftar Pustaka
“Aksi Balai Besar TNBBS Dalam Pemgamanan Hutan > BBTNBBS.” Diakses 19 Juni 2020. https://programs.wcs.org/btnbbs/BeritaTerbaru/articleType/ArticleView/ar ticleId/8374/AKSI-BALAI-BESAR-TNBBS-DALAM-PEMGAMANAN- HUTAN.aspx.
“BBTNBBS  >  Profile  >  Sejarah  Pengelolaan.”  Diakses  2  Juni  2020. https://programs.wcs.org/btnbbs/Profile/Sejarah-Pengelolaan.aspx. “https://jdih.kemenkeu.go.id/,” t.t.
“Kebakaran Hutan Selama Kemarau 2019 Capai 2.607 Ha.” Diakses 2 Juni 2020. https://m.lampost.co/berita-kebakaran-hutan-selama-kemarau-2019-capai- 2-607-ha.html.
Mansur,  Haris.  “(PDF)  Pengendalian  Sosial.  Academia.edu.”  Diakses  19  Juni 2020.https://www.academia.edu/17508689/PENGENDALIAN_SOSIAL_ pdf?bulkDownload=thisPaper-topRelated-sameAuthor-citingThis- citedByThis-secondOrderCitations&from=cover_page.
“Salinan_Fatwa-MUI-Tentang-Hukum-Karhutla-No-30-Tahun-2016.pdf,” t.t.
Strauss,  Anselm,  dan  Corbin  Juliet. Dasar-dasar  Penelitian  Kualitatif: Tatalangkah dan Teknik Teoritisasi Data (diterjemahkan oleh Muhammad Shodiq dan Imam Muttaqien) . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
Sugiyono. 2020. Metode Penelitian Kulaitatif . Bandung: Alfabeta. “Surat  Al-Baqarah  Ayat  60  -  Qur’an  Tafsir  Perkata.”  Diakses  19  Juni  2020. https://quranhadits.com/quran/2-al-baqarah/al-baqarah-ayat-60/.
Syafitri,  Aidila.  2020. Upaya  Pemerintah  dalam  Menangani  Kebakaran  Hutan dan Lahan di Lampung Barat . Lampung: UIN Raden Intan, 2020 Tohir,  Rizki  Kurnia,  dan  Fadlan  Pramatana.  “Pemetaan  Ancaman  dan Karakteristik Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Provinsi Lampung.” Wahana  Forestra:  Jurnal  Kehutanan 15,  no.  2  (2  November  2020):  12– 27.
https://doi.org/10.31849/forestra.v15i2.4705.
“Undang-Undang RI No 41 Tahun 1999 Tentang kehutanan,” 1999, 61. Yusuf,  Abdul  Muis,  dan    Mohammad  Taufik  Makarao.  2011. Hukum  kehutanan di Indonesia . Jakarta: Rineka Cipta.