## KaraKteristiK HuKum islam dalam PerubaHan sosial
musnad rozin stain Jurai siwo metro Email: musnadrozin@yahoo.co.id

## Abstract
As the last celestial religions, Islam has the Mission of rahmatan lil > alamin, namely spreading of mercy for all of nature. The presence of Islam is not for a specific community or tribe, but for the whole of nature and its content. As a universal religion, Islam’s payload was designed to cover a wide range of sectors and lines of human life of the Muslims. Islamic law derived aims to prevent damage to the community and bring benefits. In this case it is based on five key priorities i.e. keeping religion, soul, intellect, lineage and property. With based on the Qur>an that is universal and dynamic. Islamic law with all its benefits, is a rule which aims to provide good and ease to the human race. Thus, Islamic law had some characteristics that  are  not  owned  by  the  law  anywhere  in  the  world.  These characteristics  include  its  flexibility.  The  flexible  nature  of  the existence, in addition to the convenience of the people in command of actualize, is also a form of concrete from the Humanities Law «the skies <. Because Islamic law is not at all just filler space melangit idealism,  but  forged  for  the  benefit  of  the  people  in  their  redirect ideal life which is not terserabut from the area of the present and the kedisinian. Therefore, the discussion of Islamic law governing human rights, protect and guarantee the rights of a lot more than a discussion of the other. Society is constantly undergoing changes. The  difference  is  only  found  on  the  nature  or  level  of  change. Changes can concern the fundamental questions for the community or only small changes. However the nature or level of change that
the community always serve him. The fact about the changes in the society can be analyzed in terms of which of the various changes in society (direction of change), which is clear is that the change is the move to leave the factors that changed. Therefore, the law of Islam who are facing social changes with its own characteristics is able to exist despite the various changes that occur in the community. Changes in Islamic law adjusts to the context of the times at once with the character of the people. So Islam is there in Saudi could not  be  fully  applied  in  Indonesia  because  Indonesia  has  its  own character.  This  paper  examines  the  characteristics  of  Islamic  law to answer social change based on the maqasid al-Shariah maslahah at once. Rahmatanlilalamin as a religion, Islam has principles that must  be  upheld  as  the  principle  of  Justice,  freedom  and  attitudes tolerant of other religions.
Key Words : Islamic law, Shari > ah, social change, fiqh

## abstrak
Sebagai  agama  samawi  terakhir,  Islam  mempunyai misi rahmatan lil’alamin, yakni menebar rahmat bagi sekalian alam. Kehadiran Islam bukan untuk suku maupun komunitas tertentu, melainkan untuk segenap alam dan isinya. Sebagai agama  universal,  muatan  Islam  didesain  untuk  mencakup beragam lini dan sektor kehidupan ummat manusia. H ukum Islam diturunkan bertujuan untuk mencegah kerusakan pada masyarakat  dan  mendatangkan  kemaslahatan.  Dalam  hal ini  bertumpu  pada  lima  prioritas  utama  yakni  memelihara agama,  jiwa,  akal,  keturunan  dan  harta  benda.  Dengan berlandaskan al-Qur`an yang bersifat universal dan dinamis. Hukum  Islam  dengan  segala  keunggulannya,  merupakan aturan yang bertujuan memberikan kebaikan dan kemudahan kepada  umat  manusia.  Dengan  demikian,  Hukum  Islam mempunyai beberapa karakteristik yang tidak dimiliki oleh hukum manapun di dunia. Karakteristik tersebut diantaranya adalah sifatnya yang fleksibel. Adanya sifat fleksibel tersebut, selain  untuk  kemudahan  umat  dalam  mengaktualisasikan titah,  juga  merupakan  bentuk  konkret  dari  humanitas hukum ”langit’. Sebab, hukum Islam tidak sama sekali hanya pengisi  ruang  idealisme  yang  melangit, namun  ditempa untuk  kemaslahatan  umat  dalam  mengarahkan  kehidupan yang  ideal  yang  tidak  terserabut  dari  area  kekinian  dan
Karakteristik Hukum Islam dalam Perubahan Sosial | 303
kedisinian. Oleh karena itu, pembahasan hukum Islam yang mengatur  hak-hak  manusia,  melindungi  dan  menjamin hak tersebut jauh lebih banyak daripada pembahasan yang lainnya.  Masyarakat  senantiasa  mengalami  perubahan. Perbedaannya  hanya  terdapat  pada  sifat  atau  tingkat perubahan.  Perubahan  dapat  menyangkut  soal-soal  yang fundamental  bagi  masyarakat  atau  hanya  perubahan  yang kecil. Namun bagaimanapun sifat atau tingkat perubahan itu masyarakat  senantiasa  melayaninya.  Kenyataan  mengenai perubahan-perubahan dalam masyarakat dapat dianalisa dari berbagai segi diantaranya pada perubahan dalam masyarakat (direction of change), yang jelas adalah bahwa perubahan itu bergerak meninggalkan faktor yang diubah. Oleh karena itu, hukum  Islam  yang  menghadapi  perubahan  sosial  dengan karakteristik  yang  dimilikinya  mampu  eksis  meskipun berbagai  perubahan  yang  terjadi  dalam  masyarakat. Perubahan  hukum  Islam  menyesuaikan  dengan  konteks zaman sekaligus dengan karakter masyarakatnya. Sehingga Islam yang ada di arab tidak bisa sepenuhnya diterapkan di Indonesia  karena  masyarakat  Indonesia  memiliki  karakter sendiri.  Tulisan  ini  mengkaji  tentang  karakteristik  hukum Islam  untuk  menjawab  perubahan  sosial  yang  didasarkan pada maqasid al-syari’ah sekaligus maslahah. Sebagai agama rahmatanlilalamin,  Islam  memiliki  prinsip-prinsip  yang harus  ditegakkan  seperti  prinsip  keadilan,  kebebasan  dan sikap toleran terhadap agama lain.
Kata kunci : Hukum Islam, perubahan sosial, syari’ah, fiqh

## Pendahuluan
Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf.  Kata  seperangkat  peraturan  menjelaskan  bahwa yang  dimaksud  dengan  hukum  Islam  itu  adalah  peraturan yang dirumuskan secara terperinci yang mempunyai kekuatan yang  mengikat.  Kata  berdasarkan  wahyu  Allah  dan  Sunnah Rasul menjelaskan bahwa seperangkat peraturan itu digali dan berdasarkan  wahyu  Allah  atau  sunnah  Rasul  yang  populer dengan sebutan syari’at.
Sebagai suatu syari’at, hukum Islam memiliki asas, prinsip dasar dan tujuan. Asas hukum Islam 1 adalah suatu kebenaran yang menjadi pokok dasar atau tumpuan hukum Islam. Diantara asas  hukum  Islam  itu  ialah  meniadakan  kesempitan  dan kesukaran,  sedikit  pembebanan,  bertahap  dalam  menetapkan hukum dan sejalan dengan kepentingan atau kemaslahatan umat manusia.  Sedangkan  prinsip  hukum  Islam 2 adalah  kebenaran universal yang inheren didalam hukum Islam dan menjadi titik tolak pembinaannya.
Prinsip-prinsip  hukum  Islam  itu  diantaranya:  tauhid, keadilan,  amar  ma’ruf  nahi  munkar,  kebebasan,  persamaan, tolong  menolong  dan  toleransi.  Di  samping  memiliki  prinsip, asas  dan  tujuan  hukum  Islam  mempunyai  watak  dasar karakteristik  yang  spesifik.  Dengan  karakteristik  yang  khas dan  spesifik  itu  akan  tampak  terlihat  bagaimana  perbedaan hukum Islam yang berdasarkan wahyu dengan hukum-hukum lain  yang  me rupakan  buatan  manusia.  Demikian  pula  akan tampak jelas bahwa hukum Islam sebagai syari’at yang terakhir ditujukan  bukan  hanya  untuk  segolongan  manusia  ter tentu saja,  disamping  lewat  karakteristik  yang  lain  kita  akan  dapat mengetahui bahwa hukum Islam bukan hanya cocok dan sesuai dengan fitrah manusia, tetapi lebih dari pada itu hukum Islam akan senantiasa memperlihatkan, melindungi dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. 3
Karakteristik khas hukum Islam itu diantaranya hukum berdasarkan kepada wahyu 4 oleh karena itu hukum Islam bebas dari campur tangan manusia. Kedua, karakteristik yang dimiliki oleh hukum Islam itu adalah bersifat universal artinya hukum Islam  itu  tidak  hanya  diperuntukkan  bagi  segolongan  atau bangsa  tertentu   saja.  Seperti  halnya  syari’at  Nabi  Musa  yang
1 Masfuk Zuhdi, Pengantar Hukum Syari’ah, (Jakarta, Haji Masagung, 1987), h. 69.
2 Juhaya S. Praja, Filsafat Hukum Islam, (Bandung LPM Universitas Islam Bandung, 1995), h. 69
3 Lihat Qur`an Surat al- Isra’: 70
4 Ahmad  Hanafi, Pengantar  dan  Sejarah  Hukum  Islam ,  (Jakarta:  Bulan Bintang, 1984), h. 14
Karakteristik Hukum Islam dalam Perubahan Sosial | 305
hanya di peruntukkan bagi Bani Israil atau seperti syari’at Nabi Isa yang ditujukan kepada kaum Nazarat 5 ,
Karateristik  hukum  Islam  yang  selanjutnya  adalah bersifat kemanusiaan 6 , dalam artian bahwa seluruh perundang- undangan hukum Islam yang ditetapkan sangat memperhatikan segala  urusan  dan  melindungi  segala  sesuatu  yang  bertalian dengan manusia, disamping   karakteristik  yang  lain  bahwa hukum Islam berdasarkan akh lak yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Islam itu sendiri.
Disamping  karakteristik  seperti  telah  disinggung, karakteristik  yang  lain  lagi  adalah  bahwa  hukum  Islam  itu bersifat  realistik  ( Al  Waqiy ),  artinya  ia  tidak  terjebak  dalam dunia khayalan dan juga tidak terbang di Awang awang, hukum Islam bukan seperti ajaran komunisme tentang masyarakat yang kehilangan hak miliknya dan tidak memerlukan pemerintahan. 7 Dan ciri  terakhir dari hukum Islam adalah bersifat teratur (tana- suq). Maksudnya, semua bagian masing-masing bekerja secara teratur dan saling bekerja sama. Antara yang satu dengan yang lainnya tidak berbenturan, tetapi sejalan dan seirama.
Dengan memperhatikan keterangan tentang keistimewaan hukum Islam dengan segala karakteristik yang dimilikinya seperti tersebut dimuka, maka penulis tertarik untuk mengangkatnya sebagai topik pembahasan dalam sebuah penelitian. Dari uraian diatas yang menjadi masalah adalah Bagaimanakah karakteristik hukum Islam yang tergambar melalui ciri-ciri khasnya”.

## Pembahasan
Istilah  hukum  Islam  merupakan  istilah  khas  Indonesia. Hukum  Islam  merupakan  rangkaian  kata  hukum  dan  kata “ Islam ”.  Kedua  kata  itu  secara  terpisah  merupakan  kata  yang
5 Umar Syihab, Al-Qur’an dan Kekenyalan Hukum , (Semarang: Dian Utama, 1993), h. 36
6 Hasbi ash Shiddieqy, Falsafah Kukum lslam , (Jakarta, Bulan Bintang, 1999) h. 157 7 Yusuf Al-Qardhrawi, Bagaimana Memahami Syariat lslam , diterjemahakan oleh  Nabhani  Idris  dari  judul  asli  Madkhal  li  dirasat  as  Syari’ah  al  Islamiyah (Jakarta, Islamuna Press, 1996) h. l 57
digunakan  dalam  bahasa  Arab  dan  ter dapat  dalam  al-Qur`an juga  berlaku  dalam  bahasa  Indone sia.  Hukum  Islam  sebagai suatu rangkaian kata telah menjadi bahasa Indonesia yang hidup dan  terpakai,  na mun  bukan  merupakan  kata  yang  terpakai dalam bahasa Arab. 8
Hukum  Islam  sebagai  istilah  khas  Indonesia,  seba gai terjemahan Al-Fiqh Al-islamy atau dalam konteks tertentu dari al- Syari’ah al-Islam . Istilah ini dalam wacana ahli hukum barat digunakan Islamic  Law .  Baik  dalam  al-Qur`an  maupun  As- Sunnah istilah hukum Islam tidak ditemukan, yang digunakan adalah kata syari’at yang dalam penjabarannya kemudian lahir istilah fiqh. 9
Gillin  mengatakan  perubahan-perubahan  sosial  adalah suatu  variasi  dan  cara-cara  hidup  yang  telah  diterima  baik karena  perubahan-perubahan  kondisi  geografis,  kebudayaan material, komposisi penduduk, ideology maupun karena adanya difusi  ataupun  penemuan-penemuan  baru  dalam  masyarakat. Secara  singakt  Samuel  Koeng  menyatakan  bahwa  perubahan social menunjuk pada modifikasi-modifikasi yang terjadi dalam pola-pola  kehidupan  manusia.  Modifikasi-modifikasi  mana terjadi karena sebab-sebab intern maupun sebabsebab ekstern. 10
Selo  Soemardjan  merumuskan  bahwasanyaperubahan  social adalah  segala  perubahan-perubahan  pada  lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi system  sosialnya,  termasukd  id  alamnya  nilai-nilai,  sikap  dan pola perilaku diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat. 11
Dari  dua  definisi  tersebut  di  atas,  dapat  disimpulkan bahwa  perubahan  sosial  adalah  perubahan  cara  hidup  suatu masyarakat  tentang  sistem  sosialnya,  termasuk  nilai-nilai
8 Amir  Syarifuddin, Ushul  Fiqh ,  (Jakarta:  Prenada  Media  Group,  2009),
h.  5
9 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo, 1997), h.3
10 Abdi Wijaya, Eksistensi  Hukum  Islam  dalam  Perubahan  Sosial. Al- Risalah. Volume 10 Nomor 2 Nopember 2010 11 Soerjono Soekanto, Sosiologi  Suatu  Pengantar (Cet.  XII,Jakarta:  Rajawali Press: 1995), h. 337.
Karakteristik Hukum Islam dalam Perubahan Sosial | 307
serta  sikap,  yang  disebabkan  perubahan  kondisi  geografis, kebudayana, ideologi, ataupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat.  Dalam  kajian  ini  perubahan  sosial  dikaji  dalam dimensi  hukum  Islam.  Oleh  karena  itu,  untuk  mendapatkan gambaran yang jelas tentang pengertian hukum Islam, terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian syari’ah dan fiqh, sebab kedua istilah tersebut erat kaitannya dengan karakter hukum Islam.

## Pengertian syari’ah a.
Secara bahasa syari’at berarti jalan tempat ke luarnya air untuk minum. 12 Kemudian bangsa Arab menggunakan kata ini untuk konotasi jalan lurus. Kata syari’at muncul da lam beberapa ayat Al-Qur’an seperti pada surat Al- Maidah : 48 ; As Syura : 13 dan Al-Jasiah : 18.
Sedangkan pengertian syari’at menurut istilah pada garis besarnya mengandung dua pengertian. Penger tian yang pertama menunjukkan  bahwa  kata  syari’ah  itu  mengandung  arti  yang luas,  akhlak  dan  amaliah.  Sedangkan  pengertian  yang  kedua menunjukkan bahwa kata syari’ah itu hanya menyangkut aspek amaliah saja.
Definisi syari’ah dalam pengertian yang luas itu antaranya dikemukakan oleh At- Tahanawy 13 yang menyatakan:
هللا ىلص ءايبنلاا نم ىبناهب ءاج ىتلا ماكحلاا نم هدابعل ىلاعت هللا ةعرشام ةيعرف ىمستو ،لمع ةيفيكب ةهلعتم تناك ءاو��س ،ملسو انيبن ىلعو مهيلع ،ةيداقتعاو ةيلصأ ىمستو داقتعلاا هيفيكبوا ،هقفلا املع اهل نودو ةي�لمعو .ةلماو نيدلاب اضيا عرشلا ىمسيو ملاكلا ملع اهل نودو
“Hukum-hukum  yang  ditetapkan  oleh  Allah  untuk  hamb a- hambaNya, yang dibawa oleh salah seorang Nabi-Nya, baik hukum- hukum  tersebut  berhubungan  dengan  cara  melakukan  perbuatan yaitu  yang  disebut  sebagai  hukum  furu’  (cabang)  dan  amaliyah (perbuatan)  dan  untuknya  maka  dikumpulkanlah  menjadi  ilmu
12 Manna Khalil Qattan, At-Tasyri’ wa Al Fiqh fi Al Islam , (ttp, Maktabah Nabah, 1976), h. 9
13 Muhammad Ali Tahanawy, Kassyat Istilahat Al Funum , (ttp, al-isti’anah, 1317), h. 835-836
fiqh;  atau  berhubungan  dengan  cara  me nentukan  kepercayaan (i’tiqad) yaitu yang disebut sebagai hukum pokok dan kepercayaan dan  untuknya  dihimpun lah  ilmu  kalam  dan  syari’ah  itu  disebut juga dengan ad-Din dan al-Millah (agama).
Apa yang  dikemukakan  oleh  At-Tahanawy  diatas menunjukkan  bahwa  syari’ah  mengandung  berbagai  aspek ajaran  keagamaan  dan  bahkan  lebih  dari  itu  At-Tahanawy mengidentikkan syari’ah dengan Ad-Din atau agama. Hal yang senada  juga  dikemukakan  oleh  Muhammad  Sallam  Madkur dan Manna’ Al-Qattan. Menurut Sallam Madkur, 14 para fuqaha mengartikan  syari’ah  dengan  hukum-hukum  yang  ditetapkan oleh  Allah  bagi  para  manusia,  agar  mereka  menjadi  orang yang ber iman, beramal sholeh dalam kehidupannya, baik yang berhubungan  dengan  af’al  (perbuatan),  aqaid  (kepercayaan) maupun  akhlak  (budi  pekerti).  Sementara  Manna  khalil  al- Qattan 15 memberikan definisi syari’ah sebagai berikut:
ىف ةايحلا مظنو تلاماعلاو قلاخلااو تادابعلاو دئاقعلا ىف هدابعل ةعرشام .ةرخلأاو ايندلا ىف مهتداعس قيقحتل ةفلتخملا اهبعش
“Apa-apa  yang  ditetapkan  oleh  Allah  bagi  para  hamba-Nya  baik mengenai  aqaid,  ibadah,  akhlak,  muamalah  maupun  tatanan kehidupan  lainnya  dengan  segala  cabangnya  yang  ber macam- macam  guna  merealisasikan  kebahagiaan  mereka  baik  di  dunia maupun di akhirat”
Disamping pengertian syari’ah secara luas, yang men cakup baik  aspek  akidah,  akhlak  maupun  muamalah  sebagaimana terkandung dalam pengertian atau definisi-definisi diatas, kata syari’ah  juga  kadangkala  mengandung  arti  yang  sempit  atau terbatas hanya pada aspek amaliyah saja.
Mahmud Syaltut 16 misalnya,  dalam  bukunya  al-Islam Aqidah was-Syari’ah menyatakan;
14 Sallam Madkur, Al Fiqh al Islamy (Kairo, Maktabah Abdullah Wahdah, 1955), h. 11 15 Qattan, At Tasry ., h. 10
16 Mahmud  Syaltut, Al-Islam  Aqidah  Wa  As  Syari’ah ,  (ttp,  Dar Al-Qalam, 1966), h.12
هسفن اهب ناسنلااذخأيل اه�لوصا عرشوا هللا اهعرش ىتلا مظنلا ىه ةعيرشلا هتقلاعو نا��س��نلإا هيخأب هتقلاعو ملسملا هيخأب هتقلاعو هبرب هتقلاع ى��ف
.ةايحلاب هتقلاعو نوكلاب
“Syari’ah adalah peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Allah atau ditetapkan dasar-dasarnya oleh Allah  agar manusia berpegang teguh  kepada-Nya  dalam  hubungan  dengan  saudara  sesama muslim,  berhubungan  dengan  alam  semesta,  dan  berhubungan dengan kehidupan.”
Lebih  jelas  lagi  pada  tempat  yang  lain  dalam  bukunya yang sama Mahmud Syaltut 17 mengatakan bahwa syari’ah ialah nama  bagi  peraturan-peraturan  dan  hukum-hukum  yang ditetapkan oleh Allah atau ditetapkan dasar-dasarnya saja oleh Allah,  kemudian  dibebankan  kepada  kaum  muslimin  untuk memeganginya agar mereka berpegang teguh dengannya dalam hubungannya  dengan Allah  dan  dalam  hubungannya  dengan sesama manusia.
Selanjutnya  Mahmud  Syaltut  mengatakan,  sekalipun hukum syara’ itu beraneka ragam, namun dapat dikembalikan kepada dua hal pokok, yaitu: pertama perbuatan yang dikerjakan oleh  kaum  muslimin  untuk  mendekatkan  diri  ke pada  Tuhan serta mengingat keagungan-Nya, yang akan menjadi tanda bukti atas  kebenaran  ke-imanan  mereka  kepada  Tuhan,  kedekatan kepada-Nya  dan  bukti  penyerahan  diri  se penuhnya  kepada- Nya. Aspek inilah yang dikenal dengan is tilah al-ibadat .
Kedua  perbuatan  yang  dikerjakan  oleh  kaum  muslimin sebagai  jalan  untuk  memelihara  kemaslahatan  dan  mencegah kemudharatan baik antar sesama mereka sendiri maupun antara mereka dengan manusia umumnya, dengan cara menghalangi segala  tindakan  kezaliman,  sehingga  dengan  demikian  akan tercipta keamanan dan ketentraman hidup. Aspek inilah yang dalam Islam dikenal dengan nama Al-muamalat, yang mencakup hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah perdata seperti kekeluargaan, waris, hal-hal yang bersangkut paut dengan harta
17 Ibid. , h.77
benda  itu  dan  tukar-menukar  termasuk  didalamnya  jual-beli, hal-hal  yang  berkaitan   dengan  hukuman  bagi  pelaku  tindak pidana.  Demikian  pula  hal-hal  yang  ada  kaitannya  dengan hubungan  antara  ma syarakat  lainnya.  Pengertian  syari’ah sebagaimana dikemukakan oleh Mahmud syaltut di atas, jelas menunjukkan pada salah satu aspek saja dari aspek-aspek yang tercakup  dalam  pengertian  syari’ah  secara  luas,  yakni  hanya mengenai aspek-amaliyah.
Dengan  demikian  dari  uraian  di  atas,  tampak  terlihat bahwa  kata  “syari’ah”  digunakan  baik  dalam  arti  luas  yang mencakup aspek akidah, akhlak dan amaliyah maupun dalam arti yang sempit yang hanya mencakup aspek amali yah saja.

## Konsep Fiqh
b.
Kata fiqh adalah  bentuk  masdar,  kata  kerjanya  adalah ( هقفي-هقف )  secara  bahasa  artinya  mengetahui  sesuatu  dan memahaminya  dengan  baik .  Pada  awal  mulanya  kata  fiqh digunakan  oleh  orang-orang  Arab  bagi  seseorang  yang  ahli mengawinkan unta, yang mampu membedakan unta betina yang sedang  birahi  dari  unta  betina  yang  sedang  hamil.  Kemudian kata  fiqh  itu  diartikan  sebagai  pengetahuan  dan  pemahaman yang mendalam tentang sesuatu hal. 18
Di  dalam  al-Qur`an  kata  fiqh  banyak  digunakan  untuk pengertian mengetahui atau memahami dengan berbagai macam perubahan bentuknya. Diantaranya firman Allah SWT:
ﰃ ﰂ ﰁ ﰀ ﯿ ﯾ ﯽ
“Mengapa orang-orang itu (orang munafik) hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikitpun?” (QS.  An- Nisa’:  78)
Dalam surat Hud ayat 91 Allah SWT berfirman:

## ﭺ ﭹ ﭸ ﭷ ﭶ ﭵ ﭴ
18 Oman  Fathurrahman, Pengantar  Ilmu  Fiqh  Ushul  Fiqh I, (Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam, 1994), h. 130
“Mereka berkata: “Hai Syu’aib, Kami tidak banyak mengerti tentang apa yang kamu katakan itu.” (QS. Huud: 91)
Demikian juga dengan firman Allah yang mengetakan:
ﭜ ﭛ ﭚ ﭙ ﭘ ﭗ ﭖ ﭕ ﭔ ﭓ ﭒ ﭑ “Mereka  rela  berada  bersama  orang-orang  yang  tidak  berperang, dan hati mereka telah dikunci mati Maka mereka tidak mengetahui (kebahagiaan beriman dan berjihad). (QS.  At-Taubah: 87).”
Sedangkan di dalam surat At-Taubah ayat 122 Allah SWT menyatakan:

## ﯶ ﯵ ﯴ ﯳ ﯲ ﯱ ﯰ ﯯ ﯮ ﯭ
“mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama. (QS. At-Taubah : 122)
Nabi Muhammad dalam salah satu haditsnya. 19
)ىراخبلا هاور( نيدلا ىف هقفي اريخ هب هللا دري نم
“Barang siapa yang dikehendaki Allah mendapat kebajikan, niscaya Allah akan berikan kepadanya paham tentang agama.”
Dari  kutipan  beberapa  ayat  al-Qur`an  dan  hadits  nabi diatas,  tampak  terlihat  bahwa  keseluruhan  kata-kata  yang berakar dari kata fiqh, mengandung arti: mengetahui, memahami dan mengerti secara mendalam. Ungkapan al-Qur`an dan sabda Nabi tersebut menunjukkan bahwa istilah fiqh tidak digunakan dalam pengertian hukum saja, akan tetapi mempunyai arti yang lebih luas mencakup semua aspek yang termasuk dalam agama (Islam) yaitu aspek aqidah, muamalah dan akhlak.
Dengan  demikian  dapat  dipahami  bahwa  pada  masa- masa  awal  Islam  terminologi  fiqh  digunakan  untuk  suatu pemahaman tentang Islam secara global. Ada keterangan yang menyebutkan bahwa Nabi SAW pada suatu ketika mendo’akan Ibnu Abbas. (Bukhari I: 40) 20 , dengan sabdanya :
19 Bukhari, Shahih Bukhari 1, (Bairut: Dar Al-Ma’arifah, tth), h. 24. 20 Ibid. , h. 40

## ) ىراخبلا هاور ( نيدلا ىف ه�ق�ف  َّم ُه���َّللَا
“Ya Allah berilah dia (Ibnu Abbas) pengetahuan tentang agama.
Dari  hadits  tersebut  tampak  terlihat  bahwa  Nabi Muhammad SAW tidak menegaskan suatu pengertian eksklusif tentang  hukum,  melainkan  lebih  sebagai  suatu  pemahaman yang mendalam tentang agama secara umum.
Menurut  Ahmad  Hasan  dalam  bukunya  pintu  Ijtihad sebelum  tertutup 21 menyatakan  bahwa  terminology   fiqh hingga  sampai  pada  abad  kedua  hijriyah  masih  mencakup persoalan-persoalan teologi, akhlak dan hukum. Baru kemudian setelah  lahirnya  tokoh-tokoh  mujtahid  yang  mendirikan madzhab-madzhab  dikalangan  umat  Islam  maka  terminologi fiqh  diartikan  secara  sempit,  ditentukan  untuk  suatu  ilmu pengetahuan  saja  dari  berbagai  macam  pengetahuan  agama. Para  tokoh  atau  pemuka  madzhab  kemudian mengkhususkan istilah fiqh untuk nama dari hukum-hukum yang dipetik dari kitabullah  dan Sunnah Rasul, dengan mempergunakan ijtihad atau  istimbath  yang  sempurna  terhadap  hukum-hukum  yang berkaitan dengan amaliyah (perbuatan)  para mukallaf, sehingga persoalan-persoalan yang menyangkut akidah (keimanan) dan akhlak sudah diluar pem bahasan fiqh.
Menurut  Abu  Zahrah  didalam  kitabnya  Ushul  Fiqh 22 mengatakan bahwa fiqh secara terminologis artinya pengetahuan tentang  hukum-hukum  syara’  mengenai   perbuatan  manusia yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Sedangkan Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan  fiqh 23 sebagai pengetahuan yang menerangkan  hukum-hukum  syara’  amali  yang  diusahakan (dikeluarkan) dari dalil-dalilnya yang tafshili.
21 Ahmad Hasan, Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup , diterjemahkan oleh Agah Garnadi dari Judul Asli The Early Development of Islamic Jurisprudence (Bandung, Pustaka, 1984), h.3
22 Abu Zahrah, Ushul Fiqh , (ttp. Dar al-Fikr, 1958), h. 6
23 Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh , (Kuwait, Dar al-Qalam, 1968), h.
11
Dari kedua definisi fiqh diatas dapat disimpulkan bahwa fiqh ialah :
Suatu ilmu (pengetahuan) tentang hukum syara’. Hukum 1. syara’  adalah  segala  hukum  yang  diambil  dari  syara’ yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Hukum syara’ tersebut  meliputi  hukum-hukum  wajib,  sunnat,  haram, makruh, ibadah dan sebagainya.
Berkaitan  dengan  perbuatan  mukallaf.  Yang  dimaksud
2. dengan perbuatan mukallaf ialah segala amal perbuatan yang berhubungan dengan ibadat, mu’amalat, jinayat dan sebagainya dan bukan yang berhubung an dengan akidah sebab  yang  terakhir  ini  termasuk  dalam  pembahasan ilmu  kalam. 24
Hukum-hukum  itu  diistimbathkan  dari  dalil-dalil  yang 3. bersifat  tafshili  baik  dari  Al-Qur`an,  As-Sunnah,  Ijma’ dan qiyas. Dalil-dalil yang bersifat tafshili  yang dimaksud ialah  masing-masing  satuan  dalil  menunjukkan  hukum tertentu.
Dari  uraian  dan  penjelasan  sebagaimana  dikemukakan di  atas  dapat  dipahami  bahwa  syari’at  adalah  hukum  yang di  tetapkan  oleh  Allah  SWT  melalui  Rasul-Nya  untuk  para hamba-Nya  baik  ketentuan  itu  berhubungan  dengan  akidah, amaliyah  (ibadah  dan  mu’amalah)  maupun  yang  berkaitan dengan  akhlak.
Dengan demikian jelaslah bahwa kata syari’at mengandung pengertian yang jauh lebih luas dari pengertian fiqh. Pengertian syari’ah  mencakup  seluruh  aspek  ajaran   Islam  yang  meliputi bidang akidah, bidang akhlak dan bi dang amaliyah. Sedangkan kata  fiqh  sebagaimana  telah  dijelaskan  pada  uraian  terdahulu hanya menyangkut bidang  amaliyah atau yang berkaitan dengan perbuatan-perbuat an  nyata  dan  praktis.  Dengan  kata  lain  fiqh hanya merupakan sebagian saja dari syari’at Islam.
24 Mukhtar Yahya, Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam , (Bandung: Al- Ma’arif: 1986), h. 15

## Konsep Hukum islam C.
Istilah  hukum  Islam  merupakan  istilah  khas  Indonesia. Hukum Islam merupakan rangkaian dari kata hukum dan kata Islam,  kedua  kata  ini  secara  terpisah  merupakan  kata  yang digunakan  dalam  bahasa  Arab  dan  terdapat  dalam  al-Qur`an juga berlaku dalam bahasa Indonesia.
Hukum  Islam  sebagi  suatu  rangkaian  kata  telah  men- jadi bahasa Indonesia yang hidup dan terpakai, namun bukan merupakan  kata  yang  terpakai  dalam  bahasa  Arab  dan  tidak ditemukan  dalam  al-Qur`an  dan  juga  didalam  buku  buku literatur yang berbahasa Arab.
Hasbi  Ash-Shiddieqy  mendefinisikan 25 hukum  Islam dengan  koleksi  daya  upaya  para  fuqaha  dalam  menerapkan syari’at  Islam  sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat.  Dalam khasanah  ilmu  hukum  di  Indonesia,  istilah  hukum  Islam dipahami  sebagai  penggabungan  dua  kata  yaitu  Hukum  dan Islam.  Hukum 26 adalah  seperangkat  peraturan  tentang  tindak tanduk  atau  tingkah  laku  yang  diakui  oleh  suatu  negara atau  masyarakat  yang   berlaku  dan  mengikat  untuk  seluruh anggotanya.  Kemudian  kata  hukum  ini  disandarkan  kepada kata Islam.
Dengan demikian, maka hukum Islam berarti seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah  laku  manusia  mukallaf  yang  diakui  dan  diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam. 27
Berangkat  dari  definisi  yang  telah  disebutkan  di  atas, dapat  dimengerti  bahwa  hukum  Is1am  mencakup  hukum syari’ah dan hukum fiqh karena arti syara’ dan fiqh terkandung di dalamnya. 28
25 Hasbi, Falsafah. , h. 44 26 Rafiq, Hukum Islam. , h. 7 27 Amir, Ushul Fiqih. , h. 6
28 Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 16

## Karakteristik Hukum islam d.
Seperti  telah  disinggung  pada  uraian  terdahulu  bahwa hukum  islam  memiliki  karakteristik  yang  membedakannya dari  Undang-undang  buatan  manusia.  Hasbi  Ash-Shiddieqy dalam falsafah hukum Islam menjelaskan tentang karakteristik hukum Islam 29 secara panjang lebar. Dari uraian Hasbi tersebut dapat  digaris  bawahi,  bahwa  hukum  Islam  itu  memiliki  ciri kemanusiaan, akhlaki dan alami.
Pendapat Hasbi di atas, sepertinya sama dengan pendapat Ismail  Muhammad  Syah 30 hanya  urutannya  saja  yang  agak berbeda.  Ismail-Muhammad  Syah  mengatakan  ciri-ciri  tasyri’ Islam  itu  yang  pertama  bersifat  universal  ( alamy ).  Kemudian ciri  yang  kedua  adalah  kemanusiaan  dan  yang  ketiga  adalah moral ( akhlak ). Sedangkan Yusuf al-Qardhawi dalam bukunya “Bagaimana Memahami syrari>at Islam” 31 menyebutkan bahwa hukum  Islam  itu  memiliki  enam  karakteristik,  yaitu  ; Rabbani , Akhlaqi,  Waqiiy,  Insani,  Tanaasuq dan Syumul .  Berdasarkan keterangan dan uraian di atas, dapat dipahami bahwa hukum Islam memiliki karakteristik sebagai berikut :
Hukum islam bersifat ke–tuhanan 1.
Karakteristik  yang  pertama  dari  hukum  Islam  adalah berdasarkan  atas  ke-Tuhanan,  dalam  artian  -bahwa  semua perundang-undangan  dan  peraturan-peraturan  yang  dibuat harus bersumber dan diambil dari ketentuan-ketentuan hukum Allah,  dapat  dikembalikan  serta  tidak  bertentangan  dengan kehendak  Allah,  oleh  karena  itu  semua  perundang-undangan Islam harus berfokus atau berasal dari Allah SWT. Al-Qur`anul karim sebagai sumber utama hukum Islam menjelaskan bahwa tidak  seorangpun  boleh  menyuruh  atau  membuat  perintah atas  haknya  sendiri  dan  tidak  seorangpun  diwajibkan  untuk
29 Hasbi , Falsafah. , h. 157 30 Ismail  Muhammad  Syah, Filsafat  Hukum  Islam (Jakarta:  Bumi Aksara,
1992), h. 113
31 Qardhawi, Bagaimana Memahami. , h. 113
mentaatinya,  sebab  hak  ini  hanya  dipegang  oleh  Allah  SWT 32

## Firman Allah menyatakan

## ﯙ ﯘ ﯗ ﯖﯕ ﯔ ﯓﮱ ﮰ ﮯ ﮮ
“menetapkan  hukum  itu  hanyalah  hak  Allah.  Dia  menerangkan yang  sebenarnya  dan  Dia  pemberi  keputusan  yang  paling  baik.” (QS. Al-An’am: 57)
Di dalam surat Yusuf ayat 40 Allah SWT berfirman:
ﮗ ﮖ ﮕ ﮔ ﮓ ﮒﮑ ﮐ ﮏ ﮎ ﮍ ﮌﮋ ﮊ ﮉ ﮈ ﮚ ﮙ ﮘ
“keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus.”
Sedangkan  dalam  surat  Ali-Imron  ayat  154,  Allah menyatakan dengan firmanNya:
ﭵﭴ ﭳ ﭲ ﭱ ﭰ ﭯﭮ ﭭ ﭬ ﭫ ﭪ ﭩ ﭨ
“mereka berkata: «Apakah ada bagi kita barang sesuatu (hak campur tangan) dalam urusan ini?». Katakanlah: «Sesungguhnya urusan itu seluruhnya di tangan Allah». (QS. Ali Imron: 154)
Dan firman-Nya lagi:

## ﮬ ﮫ ﮪ ﮩ ﮨ ﮧ ﮦ ﮥ ﮤ
“Barangsiapa  yang  tidak  memutuskan  menurut  apa  yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. (QS. Al-Maidah: 44)
Dengan  memperhatikan  beberapa  ayat  Al-Qur`an sebagaimana  tersebut  diatas,  dapat  diambil  suatu  pengertian bah-wa wewenang itu hanya berada ditangan Allah. Hanya Allah yang berhak membuat hukum dan oleh karena itu kaum muslim dalam setiap kegiatannya harus bersandar kepada keterang-an - keterangan yang telah diwahyukan Allah, sebab tidak demikian berarti mereka telah berbuat salah dan ingkar. 33
32 Khursid Ahmad, Pesan Islam (Bandung: Pustaka Salman, 1983), h. 194
33 Waqar Ahmad Husaini, Sistem Pembinaan Masyarakat Islam , diterjemahkan Anas Mahyuddin (Bandung: Pustaka Salman, 1983), h. 61

## Hukum islam bersifat universal 2.
Karakteristik  yang  kedua  dari  hukum  Islam  adalah bersifat universal. Yang dimaksud universal disini adalah bahwa hukum Islam ditujukan bukan hanya untuk satu golongan atau suatu bangsa tertentu saja, tetapi hukum Islam ditujukan kepada seluruh  umat  manusia. 34 Dengan  tanpa  mengenal  batas-batas warna kulit, suku, bangsa, darah keturunan ataupun daerah.
Banyak ayat dalam Al-Qur`an yang menyinggung tentang keuniversalan hukum Islam. Diantaranya pernyataan- Allah yang menyebutkan bahwa Muhammad SAW adalah sebagai utusan Tuhan untuk seluruh umat manusia, sebagaimana firmanNya:

## ﮯ ﮮ ﮭ ﮬ ﮫ ﮪ ﮩ ﮨ ﮧ ﮦ ﮥ ﮱ ﮰ
“Dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya  sebagai  pembawa  berita  gembira  dan  sebagai  pemberi peringatan,  tetapi  kebanyakan  manusia  tiada  mengetahui.”  (QS. Saba’: 28)
Ayat  tersebut  secara  jelas  menyatakan  bahwa  Nabi -Muhammad adalah diutus bukan hanya untuk satu golongan atau beberapa golongan tertentu saja, tetapi beliau diutus untuk manusia  secara  keseluruhan  dan  sebagai  rahmat  bagi  seluruh alam (QS. Al An-Biyaa’: 107 ).

## Hukum islam bersifat Kemanusiaan
3.
Karakteristik  hukum  Islam  yang  ketiga  adalah  bersifat insaniyah  (kemanusiaan).  Insaniyah  disini  maksudnya  -adalah bahwa  seluruh  perundang-undangan  Islam  dan  cabang- cabang  hukum  yang  ditetapkan  sangat  memperhati-kan  hal ikhwal  manusia,  memperhatikan  segala  urusan  melindungi segala sesuatu yang bertalian dengan manusia, baik mengenai kehidupannya,  jiwa  dan  rohaninya,  akal-fikirannya,  akidah keyakinanya,  amal  perbuatanya,  awal  dan  akhir  kejadiannya, harta dan kekayaannya. 35
34 Khursid, Pesan Islam. , h. 29
35 Ibid¸ h . 158
Dengan  demikian,  seluruh  hukum  yang  tercantum dalam  Al-Qur`an,  As-Sunnah,  Ijma,  Qiyas  serta  sarana-sarana istimbath  hukum-hukum  yang  lain  selalu  di  ibaratkan  untuk mewujudkan keperluan manusia. Atau deng-an kata lain hukum Islam bermaksud untuk menciptakan -keamanan, kesejahteraan, kebahagiaan dan memenuhi kebutuhan manusia sesuai dengan harkat dan martabat manusia itu sendiri sebagai mahluk yang mulia di tengah--tengah mahluk Allah yang lainnya ( QS.17:70)
Kemuliaan  yang  diberikan  oleh  Tuhan  bagi  manusia- adalah suatu prioritas dari Allah, karena itu kemuliaan tersebut harus dipertahankan dalam segala hal. Kemuliaan martabat yang dimiliki  oleh  manusia  itu  sama  sekali  tidak  ada  pada  mahluk yang lain. Martabat yang tinggi yang telah dianugrahkan Allah kepada manusia, pada hakikatnya merupakan fitrah yang tidak dapat dipisahkan dari diri manusia. 36
Setiap  pribadi  manusia  dilahirkan  dengan  membawa kemuliaan  martabat  dirinya.  Kemuliaan  martabat  ini  akan melekat terus pada diri manusia sampai akhir hayatnya, asalkan ia senantiasa memelihara dan menjaga kemuliaan martabat itu dengan iman dan amal shalih serta bertaqwa kepada- Allah.
Oleh  karena  Allah  telah  menjamin  kemuliaan  martabat manusia,  maka  manusia  mempunyai  hak  perlindungan  untuk hidup,  dan  oleh  sebab  itu  nyawanya  tidak  dapat  dihilangkan tanpa suatu alasan yang sah dan adil.

## Hukum islam berlandaskan moral
4.
Karakteristik  hukurn  Islam  yang  keempat  adalah berlandas-kan  moral  (akhlak),  sebab  pada  hakekatnya  inti ajaran  Islam  adalah  mengadakan  bimbingan  bagi  kehidupan mental  dan  jiwa  manusia  dan  dalam  bidang  inilah  terletak esensi manusia. Sikap mental dan kehidupan jiwa itulah yang menentukan  bentuk  kehidupan  lahir  seseorang.  Oleh  karena itu pendidikan akhlakul karimah adalah faktor penting dalam-
36 Daud Ali, Islam  Untuk  Disiplin  Ilmu  Hukum  dan  Sosial (Jakarta:  Bulan Bintang, 1993), h. 52
Karakteristik Hukum Islam dalam Perubahan Sosial | 319
membina suatu umat. Bahkan inilah tugas yang di emban oleh Nabi Muhammad, sebagaimana sabdanya :
)ىقهيبلاو دمحا هاور( قلاخلأا مراكم ممتلأ تثعب امنإ
“Sesungguhnya  aku  di  utus  hanyalah  untuk  menyempurnakan keutamaan akhlak.” (HR.Ahmad dan Baihaqi).
Keseluruhan sejarah dan perjuangan Nabi menjadi bukti bagi  kita  akan  kebenaran  ucapan  beliau.  Sejak  masa  muda hingga  dewasa  sampai  masa  kebangkitannya  menjadi  Rasul penuh  dengan  bukti-bukti  sejarah,  walaupun  beliau  hidup dalam lingkungan masyarakat jahiliyah. Pribadinya yang agung (QS.  68:  4  )  tidak  terpengaruh  oleh  keadaan  lingkungannya, tetapi  justru  dengan  ketinggian  akhlaknya-lah  Nabi  dapat merubah  secara  revolusioner  kehidupan  umat  manusia  dari masyarakat jahiliyah menjadi satu umat beriman dan bertaqwa kepada  Tuhan.  Baik  kawan  maupun  lawan  -mengagumi  akan keseluruhan akhlaknya, masyarakat ketika itu memberinya gelar Al-amin. Suatu predikat yang belum -pernah diperoleh manusia manapun didunia ini.
Itulah sebabnya, keimanan kaum muslimin pada hukum- hukum yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah keyakinan terhadap kebenaran yang dibawanya. Ketinggian akhlak beliau lebih  banyak  merupakan  potensi  dari  nilai  –  nilai  -kepatuhan umatnya. Pembinaan hukum yang beliau tempuh bukan dengan membuat  aturan-aturan  kemudian  orang  lain  disuruh  untuk mematuhinya,  tetapi  beliau  menetapkan  langkah-langkah pertama  dengan  menyiapkan  landasan  terhadap  kepatuhan tersebut yaitu akhlak.
Al-Qur`an  sendiri  menyatakan  bahwa  beliau  adalah  se- orang  yang  memiliki  akhlak  yang  agung  yang  perlu  dicontoh oleh  manusia  dengan  ungkapan هنسح ةوسأ bagi  manusia  (  QS. Al-Ahzab : 21 ). Ketinggian dan keagungan akhlak yang beliau miliki  merupakan  modal  besar  dalam  kepemimpinannya
dan  bahkan  sistem  akhlak  inilah  menjadi  intisari  dari  seluruh ajaran- ajarannya. 37

## Hukum islam bersifat teratur 5.
Karakteristik  hukum  Islam  yang  kelima  adalah  teratur maksudnya  semua  bagian-bagian  dari  masing-masingnya  be- kerja  dan  berjalan  secara  teratur.  Antara  satu  dengan  yang lainnya  tidak  saling  berbenturan  tetapi  sejalan  dan  seirama. Menurut Yusuf Al Qardhawi 38 ciri khas hukum Islam yang satu ini dinamakan juga dengan ta-kamul.
Keteraturan  merupakan  fenomena  alam  dan  syari’at sebagai  suatu  keseimbangan.  Keteraturan  dan  keseimbangan tersebut dapat kita saksikan pada suatu fenomena yang tampak pada setiap apa-apa yang disyari’atkan Allah, sebagaimana hal itu tampak pada setiap makhluk-Nya.
Apabila kita amati apa yang ada di alam raya ini, maka kita  akan  menjumpai  siang  dan  malam,  gelap  dan  te-rang, panas dan dingin, air dan darat dan berbagai macam gas yang kesemuanya  itu  dengan  keteraturan  dan  keseimbangan  serta perhitungan yang sangat ramai. Tidak mungkin yang satu akan melampaui yang lainnya dan tidak akan keluar dari garis ukuran yang telah ditentukan untuknya.
Demikian  pula  dengan  matahari  bintang,  bulan  dan seluruh gugusan tata surya di angkasa raya. Semuanya ber-edar digaris edarnya masing-masing, tidak berbenturan dengan yang lain atau keluar dari daerah lintasnya. Maha- Benar Allah takkala berfirman : « Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu dengan ukuran « ( QS>.. A1-Qamar : 49 ). « Kamu sekali - kali tidak akan melihat pada ciptaan Allah Yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang «.  (  QS.  Al-Mulk  :  3  ),  « Tidak  mungkin  bagi  matahari untuk  mendapatkan  bulan  (disiang  hari)  dan  malampun  tidak  akan dapat  mendahului  siang.  Dan  masing  -  masing  beredar  -pada  garis edarnya «  (  QS.  Yasin  :  40  ),  «  Matahari  dan  bulan  (beredar)
37 Nasruddin Razak, Dienul Islam (Bandung: Ma’arif, 1983), h. 36 38 Qardhawi, Bagaimana Memahami. , h. 105
Karakteristik Hukum Islam dalam Perubahan Sosial | 321
menurut  perhitungan.  Tumbuh-  tumbuhan-  dan  pepohonan, kedua-keduanya  tidak  tunduk  dan  bersujud  kepada-Nya. Dan  Allah  telah  meninggikan  langit  dan  meletakkan  mizan Qs. Ar - Rahman : 5 - 7 ). Menurut Taufiq Al - Hakim, seorang intelektual  terkemuka 39 melihat  fenomena  keseimbangan  dan keserasian  antara  hal-hal  yang  berlawanan  di  berbagai  sisi alam  kehidupan.

## Hukum islam bersifat realistik
6.
Karakteristik  hukum  Islam  berikutnya  ialah  bersifat realistik dimana perhatiannya terhadap nilai – nilai luhur akhlak tidak  menghalanginya  untuk  menaruh  perhatian  terhadap realitas yang ada.
Syari’at  Islam  diturunkan  Allah  untuk  manusia  sesuai dengan  kejadiannya  yang  Allah  ciptakan  dengan  fisik  yang berasal  dari  bumi  dan  ruh  yang  berasal  dari  langit  dengan rasa  cinta  yang  mendalam  dan  insting  yang  estabi-lish.  Ia mengarahkan  sifat  ketaqwaan  yang  bergumul  dalam  jiwa manusia. Allah SWT berfirman;

## اهوقتو اهروجف اهمهلاف اهوسامو سفنو
“Dan  jiwa  serta  penyempurnaannya  (ciptaan-Nya)  maka  Allah mengilhamkan pada jiwa itu (jalan ) kefasikan dan ketaqwaannya.”
Oleh  karena  itu,  Al-Qur`an  tidak  menyuruh  seperti perintah  injil;  “ Barangsiapa  memukul  pipi  kananmu,  maka sadarkanlah  pipi  kirimu,  dan  barangsiapa  yang  di  copot  bajunya, hendaklah ia menyerahkan kainnya.”
Di  sini  Al-Qur`an  datang  menyatakan  bahwa  balasan orang  yang  dizalimi  harus  setimpal  dengan  kezaliman  yang menzaliminya,  tidak  boleh  lebih  tetapi  harus  sesuai  dengan kapasitas perbuatannya tidak ditambah ataupun dikurangi.
Demikian juga kecintaan manusia terhadap harta adalah suatu hal yang realistik, karena sifat ini bagian dari fitrah insani. Oleh karena itu syari’at Islam membenarkan tentang hak milik,
39 Ibid. , h. 143
tetapi tidak liberal tanpa batas. Hak pemilikan itu dibatasi oleh norma dan aturan.
Selain  itu  sifat  realistik  yang  lain  adalah  syari’at  Islam tidak hanya cukup dengan nasehat keagamaan atau bimbingan akhlak dalam memelihara hak - hak manusia, tetapi syari’at Islam juga menetapkan Undang - Undang krimi-nal, sebab sebagian manusia itu ada yang tidak hanya cukup dengan bimbingan dan nasihat,  melainkan  juga  perlu  tindak-an  dan  hukuman  sesuai dengan tindakan kejahatan yang dilakukannya.
eksistensi e. Hukum  islam  dalam  merespon  Perubahan sosial
Hukum Islam merupakan suatu kekuatan yang dinamis dan  kreatif,  hal  ini  dapat  dilihat  dari  instruksi  Rasul  SAW kepada  para  sahabat  dalam  menghadapi  realitas  sosiologis umat  pada  waktu  itu.  Tetapi  dalam  melakukan  ijtihad,  para sahabat tidak mengalami problem metodologis apapun, karena apabila  mendapatkan  kesulitan  dalam  menyimpulkan  hukum mereka dapat langsung menanyakannya kepada Nabi. Namun setelah  Rasulullah  SAW.  wafat,  masalah-masalah  baru  mulai banyak bermunculan. Ragam kasus yang muncul pada periode kepemimpinan  Khalifah  mulai  berkembang  seperti  hukum keluarga,  hukum  transaksi  dan  juga  hukum  yang  berkaitan dengan kepentingan umum seperti hak-hak dasar manusia, hak untuk mendapatkan kemerdekaan dan hukum yang berkaitan dengan kehidupan bernegara. 40
Pada masa sahabat ijtihad mulailah digalakkan sehingga muncullah  berbagai  penafsiran  dan  fatwa  praktek-praktek hukum  yang  pernah  dicontohkan  oleh  Rasulullah  saw,  bukan saja  dianggap  sebagai  suatu  putusan  hukum  seorang  hakim di peradilan, tetapi juga sebagai petunjuk dalam memecahkan persoalan-persoalan.  Dengan  contoh-contoh  yang  pernah diberikan  Rasulullah  di  bidang  fatwa  telah  siap  dan  mampu
40 Satria Effendi M. Zein, Ijtihad Sepanjang Sejarah Hukum Islam. Dalam K.H. Ali Yafie, Wacana Baru Fiqhi Sosial (Cet. I, Jakarta: Mizan, 1997), h. 148
menghadapi  persoalan-persoalan  baru  yang  mereka  pecahkan dengan cara menggalakkan ijtihad.
Contoh  ijtihad  sahabat  adalah  tindakan-tindakan  dan kebijaksanaan  yang  ditempuh  umat  yang  kreatif  dan  inovatif seperti tidak melakukan potong tangan terhadap pencuri pada waktu  paceklik,  mengubah  kebijaksanaan  Nabi  saw.  dalam menghadapi persoalan tanah di daerah yang baru ditaklukkan dan  lain  sebagainya  adalah  untuk  menunjukkan  bahwa  suatu hukum  dapat  berubah  secara  formal  menghadapi  tuntutan realitas  kehidupan  masyarakat,  tetapi  esensi  dan  jiwa  yang mendasarinya tetap bertahan dan tidak berubah. 41
Berpijak  pada  pandangan  di  atas  dan  dalam  upaya menjawab tuntutan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat era industrialisasi maka perlu merumuskan kembali metodologi untuk berijtihad untuk memperoleh teoritisasi yang merupakan hasil kristalisasi dari pemahaman utuh atas Alquran dan Sunnah harus diterapkan kepada kehidupan kaum muslimin dewasa ini dengan mempertimbangkan situasi lokal dimana prinsip-prinsip tersebut akan diaplikasikan.
Memodifikasi  hukum  lama  selaras  dengan  situasi kekinian  bukan  berarti  mengeksploitasi  teoritis  dari  al-Qur`an maupun  Sunnah  dan  memodifikasi  hal-hal  yang  ada  dalam situasi  dewasa  ini  sehingga  selaras  dengan  teoritisasi Alquran dan  Sunnah.  Oleh  karena  itu,  situasi  dewasa  ini  perlu  dikaji secara  cermat  dengan  mempertimbangkan  berbagai  unsurnya seperti ekonomi, social, politik, sosial cultural, dan sebagainya.
Zaman  telah  berubah,  masyarakat  pun  mengalami perkembangan persoalan-persoalan baru banyak yang muncul. Karena  itu  kita  tidak  boleh  berdiam  diri  dalam  menjelaskan hukum  tiap-tiap  hubungan  itu  dengan  alas  an  bahwa  para fuqaha  terdahulu  tidak  membicarakannya.  Melainkan  kita harus berijtihad sesuai dengan criteria-kriteria yang ditetapkan oleh  agama.
Dalam nalar filasaf ilmu pengetahuan, modernitas adalah era  kepercayaan  kepada  kemajuan,  yang  sejajar  dengan kepercayaan  kepada  nilai  dan  hal  baru  (lantaran  yang  baru diganjar  dengan  nilai  yang  lebih  besar  ketimbang  yang  tidak baru). Perubahan karakter masyarakat dari masyarakat agraris ke masyarakat industri memiliki dampak tersendiri terhadap cara pandang ( paradigma ), life style dan kebutuhan sehingga memiliki imbas  tersendiri  terhadap  prilaku  beragama.  Sebagai  sebuah sistem  pengembangan  dan  pembangunan modernitas adalah upaya  menambah  kemampuan  suatu  sistem  sosial  untuk menanggulangi  tantangan-tantangan  serta  persoalanpersoalan baru  yang  dihadapinya,  dengan  menggunakan  secara  rasional ilmu dan tekhnologi dengan segala sumber kemampuannya. 42
Masyarakat  dengan  berbagai  dinamika  yang  ada menuntut adanya perubahan sosial, dan setiap perubahan sosial pada  umumnya  meniscayakan  adanya  perubahan  sistem  nilai dan  hukum.  Marx  Weber  dan  Emile  Durkheim  menyatakan bahwa  “ hukum  merupakan  refleksi  dari  solidaritas  yang  ada  dalam masyarakat ”. Senada dengan Marx Weber dan Durkheim, Arnold M.  Rose  mengemukakan  teori  umum  tentang  perubahan sosial  hubungannya  dengan  perubahan  hukum.  Menurutnya, perubahan  hukum  itu  akan  dipengaruhi  oleh  tiga  faktor; pertama,  adanya  komulasi progresif dari  penemuan-penemuan di  bidang  teknologi;  kedua,  adanya  kontak  atau  konflik  antar kehidupan masyarakat; dan ketiga, adanya gerakan social ( social movement ).  Menurut  teori-teori  di  atas,  jelaslah  bahwa  hukum lebih  merupakan  akibat  dari  pada  faktor-faktor  penyebab terjadinya perubahan sosial. 43
Pengaruh-pengaruh  unsur  perubahan  di  atas  dapat menimbulkan  perubahan-perubahan  social  dalam  sistem pemikiran  Islam,  termasuk  di  dalamnya  pembaruan  hukum Islam. Pada dasarnya pembaruan pemikiran hukum Islam hanya
42 Zaenudin, Hukum  Islam  dan  Perubahan  Sosial (Menyelar askan  Realitas Dengan Maqashid Al-Syariah ), Media Bina Ilmiah, Volume 6, No. 6, Desember 2012
43 Imdad, Hukum  Islam  dalam  Perubahan  Sosial ( Suatu  Kajian  Terhadap Elastisitas Hukum Islam ), 2003, h. 31
Karakteristik Hukum Islam dalam Perubahan Sosial | 325
mengangkat  aspek lokalitas dan temporalitas ajaran  Islam,  tanpa mengabaikan  aspek universalitas dan  keabadian  hukum  Islam itu sendiri. Tanpa adanya upaya pembaruan hukum Islam akan menimbulkan  kesulitan-kesulitan  dalam  memasyarakatkan hukum Islam khususnya dan ajaran Islam pada umumnya.
Untuk mengawal hukum Islam tetap dinamis , responsif dan punya adaptabilitas yang  tinggi  terhadap  tuntutan  perubahan, adalah  dengan  cara  menghidupkan  dan  menggairahkan kembali semangat ber ijtihad di kalangan umat Islam. Pada posisi ini ijtihad merupakan inner  dynamic bagi  lahirnya  perubahan untuk  mengawal  cita-cita universalitas Islam  sebagai  sistem ajaran  yang shalihun  li  kulli  zaman  wal  makan .  Umat  Islam menyadari sepenuhnya bahwa sumber-sumber hukum normatif– tekstual sangatlah terbatas jumlahnya, sementara kasus-kasus baru di bidang hukum tidak terbatas jumlahnya. Oleh karena itu, Ibnu Rusyd dalam kitab Bidayat al-Mujtahid menyatakan bahwa:
“Persoalan-persoalan  kehidupan  masyarakat  tidak  terbatas jumlahnya, sementara jumlah nash (baik al-Qur’an dan al-Hadis), jumlahnya terbatas. Oleh karena itu, mustahil sesuatu yang terbatas jumlahnya bisa menghadapi sesuatu yang tidak terbatas”
Semangat  atau  pesan  moral  yang  bisa  kita  pahami dari  pernyataan  Ibnu  Rusyd  di  atas  adalah  anjuran  untuk melakukan ijtihad terhadap  kasus-kasus  hukum  baru  yang tidak secara eksplisit dijelaskan sumber hukumnya dalam nash. Dengan  demikian, Ijtihad merupakan  satu-satunya  jalan  untuk mendinamisir  ajaran  Islam  sesuai  dengan  tuntutan  perubahan zaman  dengan  berbagai  kompleksitas  persoalannya  yang memasuki seluruh dimensi kehidupan manusia.

## simpulan
Syariat Islam adalah suatu tatanan hukum yang ditetapkan oleh  Allah  SWT  melalui  para  Rasul-nya,  baik  ketentuan  itu berhubungan dengan akidah, akhlak maupun berkaitan dengan amaliyah (ibadah dan muamalah). Fiqh adalah suatu ketentuan hukum  yang  bersumber  pada  al-Qur`an  dan  As-Sunah  yang
dihasilkan  melalui  penalaran  dan  penelitian  yang  mendalam (ijtihad). Hukum Islam adalah suatu istilah khas Indonesia yang dalam  kandungan  pengertianya  mencakup  pengertian  hukum syariah  dan  hukum  fiqh.  Karakteristik  Hukum  Islam  tidak dimiliki  oleh  hukum-hukum  buatan  manusia. Agama  Islam memainkan peranan dalam kehidupan pribadi dan masyarakat, sekalipun  masyarakat  itu  telah  disusupi  oleh  kebudayaan Barat  atau  dipengaruhi  oleh  sekularisma.  Ketika  masyarakat mengalami  perubahan  sosial  yang  dahsyat,  maka  pribadi  dan masyarakat  kehilangan  pegangan,  karena  lembaga-lembaga yang  sesungguhnya  merupakan  pemberi  pegangan  (seperti kebudayaan,  keluarga,  pendidikan)  sedang  dalam  perobahan dan  lembaga-lembaga  itu  sendiri  tidak  dapat  mengatasi persoalannya.  Dalam  suasana  dan  keadaaan  demikian  hukum Islam membantu dengan memberi pegangan agar pribadi dan masyarakat tidak gelisah dan menemukan pegangan yang pasti dan  benar  pada  ajaran  Islam.  Hukum  Islam  dengan  berbagai kelebihan  yang  dimiliki  dapat  eksis  dalam  perubahan  sosial dengan prinsip-prinsip dasar yang melekat padanya, sehingga mampu  merespon  segala  perubahan  sosial  yang  terjadi. Hukum  Islam  dengan  segala  keunggulannya,  merupakan aturan  yang  bertujuan  memberikan  kebaikan  dan  kemudahan kepada  umat  manusia.  Perubahan  hukum  Islam  itu  perlu, untuk menyesuaikan dengan konteks zaman sekaligus dengan karakter  masyarakatnya.  Walaupun  hukum  Islam  didasarkan pada  wahyu  tetapi  tidak  menutup  kemungkinan  diperlukan adanya  interpretasi  atau  kontekstualisasi  dari  ketentuan nash , dengan demikian ijtihad sebagai keniscayaan. Dengan ketentuan semacam  itu  hukum  Islam  selalu up  to  date sesuai  dengan perkembagan zaman.
Karakteristik Hukum Islam dalam Perubahan Sosial | 327

## daFtar PustaKa
Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh , (Kuwait, Dar al-Qalam, 1968)
Abu Zahrah, Ushul Fiqh , (ttp. Dar al-Fikr, 1958) Ahmad  Hanafi, Pengantar  dan  Sejarah  Hukum  Islam ,  (Jakarta:
Bulan Bintang, 1984)
Ahmad Hasan, Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup , diterjemahkan oleh Agah Garnadi dari Judul Asli The Early Development of Islamic Jurisprudence (Bandung, Pustaka, 1984)
Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo,
1997),
Ahmad Sayuti Ali, Metodologi Penelitian Agama Pendekatan Teori dan Praktek , (Raja Grafindo, 2002)
Ali  Anwar  Yusuf,  Wawasan  Islam,  (Bandung:  Pustaka  Setia,
2003)
Ali As-Shobuni, Tafsir Ayat Ahkam 1, Terj, Muammal Hamidi, (Surabaya: PT Bina Ilmu. 1983)
Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh , (Jakarta: Prenada Media Group,
2009)
Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1980)
Bukhari, Shahih Bukhari 1, (Bairut: Dar Al-Ma’arifah, tth)
Daud Ali, Islam Untuk Disiplin Ilmu Hukum dan Sosial (Jakarta: Bulan Bintang, 1993)
Faried  Ma’ruf,  Menuju  Keluarga  Sejahtera  dan  Bahagia (Bandung: Ma’arif, 1980)
Fathurrahman  Djamil, Filsafat  Hukum  Islam (Jakarta:  Logos Wacana Ilmu, 1997)
Hasbi  ash  Shiddieqy, Falsafah  Kukum  lslam ,  (Jakarta,  Bulan Bintang, 1990)
Imam Suprayogi dan Tabrani, Metodologi Penelitian Sosial Agama , (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001)

## Ismail Muhammad Syah, Filsafat Hukum Islam (Jakarta: Bumi
Aksara, 1992)
Juhaya S. Praja, Filsafat Hukum Islam, (Bandung LPM Universitas Islam Bandung, 1995)
Khursid Ahmad, Pesan Islam (Bandung: Pustaka Salman, 1983), h. 194
Lexy  J.  Moloeng, Metodologi  Penelitian  Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001)
Mahmud Syaltut, Al-Islam Aqidah Wa As Syari’ah , (ttp, Dar Al- Qalam, 1966)
Manna  Kholil  Qattan, At-Tasyri’  wa  Al  Fiqh  fi  Al  Islam ,  (ttp, Maktabah Nabah, 1976)
Masfuk Zuhdi, Pengantar Hukum Syari’a, (Jakarta, Haji Masagung,
1987)
Muhammad Ali Tahanawy, Kassyat Istilahat Al Tunum , (ttp, al- isti’anah, 1317)
Muhammad  Syukri  Al-Bani  Nasution,  Filsafat  Hukum  Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013)
Mukhtar  Yahya, Dasar-dasar  Pembinaan  Hukum  Fiqh  Islam , (Bandung: Al-Ma’arif: 1986)
Muslim, Shahih Muslim 1 (Bandung: PT. Al-Ma’arif, tth) Nasruddin Razak, Dienul Islam (Bandung: Ma’arif, 1983) Nasrun Harun, Ushul Fiqh 1 (Jakarta: Logos, 1997) Oman  Fathurrohman, Pengantar  Ilmu  Fiqh  Ushul  Fiqh I,
(Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam, 1994)
Roni Hanitiyo, Metodologi Penelitian , (Jakarta: Ghalia Indonesia,
1983)
Sallam  Madkur, Al  Fiqh  al  Islamy (Kairo,  Maktabah  Abdullah Wahdah, 1955)
Tatang  M.  Amirin, Menyusun  Rencana  Penelitian, (Jakarta: Rajawali, 1986)