Abstract: Mount Simbolon is a mountain that is located between Simalungun Regency and Deli  Serdang  Regency,  North  Sumatra  Province.  The  existence  of  forests  besides  having economic  value,  is  also  often  the  cause  of  conflicts.  However,  in  terms  of  processing,  the community  does  not  understand  how  to  properly  manage  and  use  the  correct  registered land which is supposedly located in the Gunung Simbolon area. Registered land is state land and the government has issued rules for its management. In Islam itself there is a form of cooperation  in  cultivating  land  similar  to  land  registers.  Mukhabarah  is  a  contract  in  land management with a system of cooperation implemented between the land owner and the cultivator. This study uses legal research which is an analytical process that includes methods, systematics and some ideas with the goal of studying specific legal symptoms and finding solutions to problems. The kind of research that was done was qualitative, and it consisted of taking  notes  and  collecting  descriptive  data  from  the  text  that  was  being  studied.  the outcomes  of  observations  and  observations  from  researchers  about  the  register  land  in Mount  Sinbolon  have  encountered  many  speculations.  Researchers  conducted  interviews with people who live in the vicinity of Mount Simbolon who incidentally own and work on register land at Mount Simbolon. The results of the data that were published were: the initial land use system register at Gunung Simbolon, related to land plants at the Gunung Simbolon register, income tax from land registers and buying and selling and transfer of owners. Keywords: Gunung Simbolon, Land register, community
Abstrak: Gunung  simbolon  merupakan  gunung  yang  berada  diantara  wilayah  kabupaten simalungun dan kabupaten deli serdang provinsi sumatera utara. Keberadaan hutan selain memiliki nilai ekonomis, juga sering kali menjadi penyebab timbulnya konflik. Namun dalam pengolahaan  masyarakat  belum  paham  bagaimana  pengolahan  yang  tepat  dalam penggunaan  tanah  register  yang  benar  yang  pada  etatusnya  berada  dikawasan  gunung

## AKIBAT  HUKUM  PENGGUNAAN  TANAH  HUTAN REGISTER MENURUT UU PERLINDUNGAN HUTAN DAN FIQH  SIYASAH  (STUDI  TANAH  REGISTER  DI  GUNUNG SIMBOLON)
Aditya Pratama Pulungan 1 , Irwansyah Irwansyah 2 , 1 Fakultas Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Email : adityapulungan5@gmail.com
2 Fakultas Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Email : irwansyahalfaqih@uinsu.ac.id
Vol. 9, No. 2, Mei 2023

## Article History
Received: 30/03/2023 Revised: 28/04/2023 Accepted: 21/05/2023
Citation Suggestion: Pulungan, Aditya Pratama. Irwansyah. Akibat Hukum Penggunaan Tanah Hutan Register Menurut UU Perlindungan Hutan dan Fiqh Siyasah (Studi Tanah Register di Gunung Simbnolon. JUSTISI. Vol 9, No 2. Hlm : 190-200
simbo lon tersebut. Tanah register adalah tanah negara dan pemerintah telah memberikan aturan dalam pengelolaannya. Dalam Islam memiliki cara kerja sama untuk menggarap tanah di  dekat  daftar  tanah.  Sistem  kegiatan  serupa  digunakan  dalam  akad  mukhabarah  yang ditandatangani  oleh  pemilik  tanah  dan  pelaksana  tanah.Penelitian  hukum  adalah  suatu metode  analisis  yang  menggunakan  prosedur,  pengaturan,  dan  sudut  pandang  tertentu untuk  mengkaji  tanda-tanda  hukum  tertentu  dan  kemudian  mencari  solusi  atas  persoalan yang  ada.  Penelitian  yang  menghasilkan  data  berupa  memo  dan  informasi  deskriptif  yang terdapat  dalam  bacaan  terbimbing  adalah  jenis  penelitian  kualitatif  yang  digunakan.  Hasil pengamatan dan observasi dari peneliti tentang tanah register digunung simbolon menemui banyak spekulasi. Peneliti melakukan wawancara kepada masyarakat yang tinggal berada di sekitaran  gunung  simbolon  yang  notabanenya  memilki  dan  mengerjakan  tanah  register digunung simbolon. Hasil data yang dikemukakan: Sistem Pemakaiaan awal tanah register di gunung simbolon,Terkait tanaman tanah register digunung simbolon, Pajak penghasilan dari tanah register dan Jual beli dan perpindahan pemilik.
Kata kunci : Gunung simbolon, Tanah register, masyarakat.

## PENDAHULUAN
Gunung  simbolon  merupakan  gunung  yang  berada  diantara  wilayah  kabupaten simalungun  dan  kabupaten  deli  serdang  provinsi  sumatera  utara.  Gunung  simbolon termasuk  kawasan  hutan  lindung  karena  berisi  satwa  fauna  dan  flora  yang  di  lindungi. Namun  sebagian  wilayah  pada  gunung  tersebut  banyak  digunakan  oleh  masyarkat  untuk bertani  yang  mana  di  gunakan  sebagai  mata  pencarian.  Petani  lokal  yang  berdomisili  di tepian gunung, memandang bahwa  secara Selain menjadi kawasan ketahanan pangan dan sumber  pendapatan,  konvensi  di  kawasan  ini  juga  mengatur  perluasan  lahan  garapan. Kendala  ilmu  lingkungan  yang  berasal  dari  luar  hutan  akan  mengancam  kehidupan  sosial ekonomi  masyarakat  setempat.  Sementara  itu,  masyarakat  di  daerah  tersebut  menyadari bahwa  kawasan  hutan  adalah  lahan  yang  diberikan  kewenangan  hukum  oleh  pemerintah untuk dikelola secara menguntungkan guna memaksimalkan keuntungan. 1
Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  1999  tentang  kehutanan  mencirikan  pengertian hutan  sebagai  berikut:  “Hutan  adalah  suatu  kesatuan  lingkungan  sebagai  hamparan  tanah yang sarat dengan sumber energi tetap organik yang diliputi oleh pepohonan dalam suatu habitat bersama yang hubungannya satu sama lain tidak dapat dipisahkan. 2
Keberadaan hutan selain memiliki nilai ekonomis, juga sering kali menjadi penyebab timbulnya konflik. Awal mula Konflik kehutanan sering kali timbul karena keterbatasan akses pengetahuan  warga  untuk  memanfaatkan  keberadaan  hutan,  baik  melalui  produksi  hasil hutan maupun sebagai tempat tinggal, tumpang tindih beberapa kawasan izin atau kawasan lindung dengan lahan yang digarap warga.
1 Rokhmad,  A.  (2017).  PETANI  VS  NEGARA:  Studi  Tentang  Konflik  Tanah  Hutan  Negara  dan  Resolusinyadalam Perspektif Fiqh. Edudeena: Journal of Islamic Religious Education, 1(2), 101-113.
2 Rahmadi takdir. 2012. Hukum Lingkungan di Indonesia. Rajawali pers
Tanah  register  adalah  tanah  negara  dan  otoritas  telah  mendistribusikan  ketentuan manajemen.  Dalam  hal  ini  kegiatan  daerah  dan  ahli  adalah  sama  dalam  hal  eksekutif  dan mempercayakan hal ini kepada ahli karena ahli pasti tidak ingin merugikan daerah. Berbeda dengan  pendaftaran  tanah,  Hutan  Register    adalah    hutan    yang    dimiliki    oleh    negara, berdasarkan    nomor    urut    registrasi  administrasinya,  karena  hutan  Register  merupakan hutan  yang  berasal  dari  perkebunan  belanda  yang  ditinggalkan  dan  kemudian  ditata  oleh pemerintah yang kemudian disebut hutan Register .
Dalam kawasan gunung simbolon terdapat tanah register yang saat ini dipergunakan masyarakat  untuk  bercocok  tanam  dan  mata  pencarian  namun  dalam  pengolahaan masyarakat  belum  paham  bagaimana  pengolahan  yang  tepat  dalam  penggunaan  tanah register  yang  benar  yang  pada  setatusnya  berada  dikawasan  hutan.  Sering  kali  malah merusak  ekosistem  yang  berkunjung  merusak  hutan  digunung  tersebut.  Dan  masih  ada masyarakat memperjual belikan tanah register tersebut padahal sudah ada kepastian hukum yang  mengaturnya.  Pada  hadis  rasullah  juga  di  sebutkan  Siapa  pun  yang  mematuhi  saya dengan  tulus  tunduk  kepada  Allah,  dan  siapa  pun  yang  menentang  saya  benar-benar mengabaikan Allah, siapa pun yang tunduk kepada atasannya benar-benar mematuhi saya, dan  siapa  pun  yang  menentang  atasannya  benar-benar  menentang  saya. 3 Dalam  islam peraktek  penggunaan  tanah  register  masuk  dalam  kategori  mukhabarah.  Mukhabaran adalah kontrak yang digunakan oleh pelaksana tanah dan pemilik tanah yang menggunakan sistem kegiatan yang serupa.
Pengelolaan lahan dalam islam tercantum dalam arah hasil mukhabarah. Mukhabarah adalah  kesepakatan  usaha  bersama  untuk  penggarapan  kebun  atau  tanah  cerang.  Kontrak antara  pemilik  tanah  dan  pelaksana  menjamin  modal  untuk  penggarapan  tanah,  membagi hasilnya menjadi kesepakatan bersama, dan benih yang ditanam berasal dari pemilik tanah.
Pemerintah sendiri  sudah mengatur Badan Pengurus Hutan Rakyat yang diturunkan oleh  Dinas  Jaga  Hutan  pada  tahun  2001,  yang  dikenal  dengan  Dinas  Jagawana  (HKM), membuka  pintu  bagi  penghuni  vila  hutan  untuk  ikut  serta  dalam  pengurus  hutan  secara efektif.  Dalam  kerangka  HKM,  upaya  dilakukan  untuk  melibatkan  penduduk  desa  yang berada  di  dalam  dan  di  sekitar  hutan  dengan  niat  penuh  untuk  mencapai  pengelolaan sumber  energi  kayu  yang  berkelanjutan  dan  meningkatkan  kesejahteraan  penduduk  desa. Tentu  nya  hal  tersebut  berlaku  pada  masyarakat  pada  gunung  simbolon  sehingga  dari permasalah  diatas    maka  penulis  tertarik  mengkaji  permasalahan  Bagaimana  Implikasi penggunaan  Tanah  Register  Digunung  Simbolon  Sesuai  dengan  UU  tentang  Perlindungan Hutan  dan  Pandangan  Fiqhl  Siyasah  Terhadap  penggunaan  Tanah  Register  digunung simbolon
3 HR. Muslim no. 1835

## METODE PENELITIAN
Penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  kualitatif.  Pendekatan  yang  digunakan oleh  peneliti  adalah  penelitian  hukum  normatif.  Penelitian  hukum  normatif  menurut  Peter Mahmud  Marzuki  yaitu  penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan  pendekatan  undang- undang  ( statute  approach),  pendekatan  kasus  (case  approach). 4 Hal  ini  berkenaan  dengan kasus  penggunaan  tanah  register  digunung  simbolon.  Pengumpulan  data  yang  dilakukan dalam  penelitian  ini  dijelaskan  sebagai  berikut  :  Studi  pustaka.  Peneliti  menggunakan penelitian  bibliografi  sebagai  metode  pengumpulan  informasi.  Yang  digunakan  untuk membantu  menjabarkan  dan  menjawab  data-data  pada  penelitian.  Wawancara  semi terstruktur digunakan penulis agar mendapatkan jawaban yang spesifik terkait permasalahan tanah register digunung simbolon.  Analisa data adalah memecah sesuatu  menjadi bagian- bagian  yang  lebih  kecil  atau  membongkarnya  secara  keseluruhan  untuk  membandingkan satu  bagian  dengan  beberapa  bagian  secara  total  atau  persentase. 5 Temuan  penelitian  ini mengenai penerapan kerjasama pengurusan tanah register di Gunung Simbolon disesuaikan dengan  metode  yang  digunakan  untuk  menganalisis  data.  Hal  selanjutnya  yang  perlu dilakukan adalah membuat kesimpulan dari informasi yang telah terkumpul. Metode analisis informasi deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini.

## PEMBAHASAN

## A. Tanah register dalam pengelolahan
Kedudukan  dan  peranan  hutan  meruapakan  unsur  penting  dalam  pembangunan nasional.  Hutan  pada  dasarnya  dapat  dimanfaatkan  untuk  kemakmuran  dan  kesejahteraan rakyat  Indonesia.  Fungsi  sosial  hutan  sangat  diperlukan  dalam  kehidupan  masyarakat modern  atau  masyarakat  pada  negara-negara  yang  berkembang.  peran  hutan  dalam pembangunan  negara  cukup  strategis  baik  dari  segi  penghasil  devisa  maupun  dalam menyerap  tenaga  kerja.  Eksploitasi  hutan  yang  dilakukan  secara  terus  menerus  dapat menimbulkan ketimpangan  sosial pada  masyarakat dan lingkungan sekitarnya,  Oleh sebab itu  dalam  mengolah  hutan  perlu  adanya  analisis  dampak  secara  mendalam  terhadap masyarakat  dan  lingkungan  yang  ada  disekitar  Jika  sumber  daya  hutan  terus  dieksploitasi dan  diambil  untuk  mendukung  pertumbuhan  ekonomi  tanpa  adanya  batasan,  maka  akan menimbulkan  permasalahan  baru.  Akibatnya  akan  terjadi  ketimpangan  sosial,  kemiskinan, kerusakan lingkungan dan sebagainya menjadi biaya eksternalitas yang tidak diperhitungkan dalam cost-benefit ratio pembangunan.  Adapun fungsi hutan antara lain: memberikan jasa keindahan,  kenyamanan,  ilmu  pengetahuan  dan  keunikan  budaya  masyarakat  di  sekitar hutan  yang  secara  keseluruhan  memberikan  daya  tarik  yang  tinggi.  Tanah  register  adalah tanah  negara  dan  otoritas  telah  mendistribusikan  ketentuan  manajemen.  Dalam  hal  ini pemakai  (masyarakat)  memakai  tanah  atau  lahan  tersebut  hanya  sebatas  memakai  tidak
4 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Bandung : PT Kharisma Putra utama,2015, hlm. 133
5 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2016), h.335
pemilik. Berbeda dengan tanah register , Hutan Register  adalah  hutan  yang  dimiliki  oleh negara,    berdasarkan    nomor    urut    registrasi  administrasinya,  karena  hutan  Register merupakan  hutan  yang  berasal  dari  perkebunan  belanda  yang  ditinggalkan  dan  kemudian ditata oleh pemerintah yang kemudian disebut hutan Register 6 .
Hak atas tanah merupakan suatu yang sangat prinsip sebagai dasar penguasaan atas tanah yang akan menjadi dasar untuk pendayagunaan tanah sebagai sumber kehidupan bagi setiap  anggota  masyarakat.  Apabila  seorang  anggota  masyarakat  hendak  melakukan perbuatan hukum yang berhubungan dengan tanah, tentu harus lebih dulu melihat kejelasan mengenai  status  tanah  yang  menyangkut  kepastian  data  fisik  dan  data  yuridis  atas  tanah serta  bagaimana  peruntukan  tanah  tersebut.  Atas  dasar  hal  tersebut,  dibuatlah  Undang- undang  Pokok  Agraria  Nomor  5  Tahun  1960  sebagai  perwujudan  perlindungan  negara terhadap pemegang hak atas tanah. Undang-undang Pokok  Agraria merupakan  perangkat hukum yang mengatur di bidang pertanahan dan menciptakan hukum tanah nasional yang tunggal,  didasarkan  pada  hukum  adat  sebagai  hukum  yang  asli  yang  disesuaikan  dengan kepentingan masyarakat dalam negara yang mode. 7
Penggunan  tanah  register  masyarakat  boleh  memakai  lahan  atau  tanah  tersebut untuk  Bertani  namun  harus    mengikuti  protocol  ketentuan  yang  sudah  di  tetapkan  dalam aturan yang sudah di tetap kan  oleh pemerintah sebagai pemilik lahan . Masyarakat harus mengikuti  seluruh  prosedur  dalam  pemakaian  karena  masyarakat  hanya  sebatas  pemakai bukan pemilik.
Pengelolaan lahan dalam islam tercantum dalam arah hasil mukhabarah. Mukhabarah adalah  kesepakatan  usaha  bersama  untuk  penggarapan  kebun  atau  tanah  cerang.  Kontrak antara  pemilik  tanah  dan  pelaksana  menjamin  modal  untuk  penggarapan  tanah,  membagi hasilnya menjadi kesepakatan bersama, dan benih yang ditanam berasal dari pemilik tanah. Kerjasama tersebut juga seperti tanah register masyarakat sebagai penggarab  kebun harus membagi  penghasilan  dengan  pemerintah    sebagai  pemilik  lahan.  Masyarakat  harus membayar pajak HGU pertanian 20% yang nanti nya akan dimasukan kas daerah.

## B. Implikasih penggunaan Tanah Register Dihutan sesuai  UU  Perlindungan Hutan
Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan mempunyai  3  fungsi  yaitu,  fungsi  konservasi,  lindung,  dan  produksi.  Hutan  sebagai  modal pembangunan nasional jelas memberikan manfaat bagi kehidupan dan penghidupan rakyat Indonesia  baik  dari  segi  lingkungan,  sosial,  maupun  ekonomi.  Sehubungan  dengan penjelasan  tersebut.  Pasal  50  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  1999  tentang  Kehutanan menyatakan:  Perlindungan  hutan  Dilarang  melakukan  kegiatan  yang  mengakibatkan kerusakan hutan oleh setiap orang yang telah diberi izin untuk memungut sisa dan bukan
6 Ali,  Y.,  &  Hartoyo,  H.  (2021).  KARAKTERISTIK  SOSIOLOGIS  MASYARAKAT  PERAMBAH  HUTAN  REGISTER  45 SUNGAI BUAYA. Jurnal Sociologie, (1), 1-15.
7 Tinjauan  Yuridis  Kepemilikan  Tanah  Garapan  Ditinjau  Dari  Undang-Undang  Pokok  Agrari  Universitas Pembangunan Nasional „Veteran‟ Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum 2015
kusen,  izin  pemanfaatan  jasa  kawasan,  izin  pemanfaatan  hasil  hutan  ambang  dan  bukan kusen, atau izin pemanfaatan kawasan.
Memanfaatkan  dan  menempati  kawasan  hutan  harus  sebaik-baiknya.  Pemangkasan tanaman,  pemanenan,  atau  pengambilan  hasil  hutan  tanpa  seizin  pengurus  yang berwenang.Karena  dalam  pasal  4  uu  nomor  41  disebutkan  Penyelenggaraan  kehutanan bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan:
a. Menjamin  keberadaan  hutan  dengan  luasan  yang  cukup  dan  sebaran  yang proporsional.
b. Mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan  fungsi  produksi  untuk  mencapai  manfaat  lingkungan,  sosial,  budaya,  dan ekonomi, yang seimbang dan lestai.
c. Meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai.
d. Meningkatkan  kemampuan  untuk  mengembangkan  kapasitas  dan  keberdayaan masyarakat  secara  partisipatif,  berkeadilan,  dan  berwawasan  lingkungan  sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal.
e. Menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Pemakaian  tanah  register  juga  harus  begitu  walaupun  sudah  diberi  wewenang  untuk mengelolah  namun  juga  harus  tetap  memperhatikan  penggunaanya  agar  sesuai  dengan undang  undang  perlindungan  hutan.  Agar  penggunaan  antara  masyarakat  dan  penjagaan ekosistem dari dinas terkait terpenuhin.

## C. Hasil penelitian pengguaan tanah register di gunung simbolon
Berdasarkan  hasil  pengamatan  dan  observasi  dari  peneliti  tentang  tanah  register digunung  sinbolon  menemui  banyak  spekulasi.  Peneliti  melakukan  wawancara  kepada masyarakat yang tinggal berada di  sekitaran gunung  simbolon yang notabanenya memilki dan  mengerjakan  tanah  register  digunung  simbolon  menemukakan  data  dan  informasi terkait  penggunaan  tanah  register.  Peneliti  memiliki  daftar  pertanyaan  namun  tetap memberikan  ruang  bagi  responden  untuk  memberikan  informasi  tambahan.  Peneliti melakukan  Wawancara semi terstruktur yang digunakan  memberikan fleksibilitas dan juga memberikan data yang konsisten. Data di ambil dari 80 orang dari masyarakat yang berbeda desa  namun  memiliki  kepimilikan    tanah  register  dan  20  orang  yang  tidak  memliki  tanah register tersebut.
Hasil data yang dikemumukan:
1. Sistem Pemakaiaan awal tanah register di gunung simbolon Peneliti bertanya kepada masyarakat setempat bagaimana proses pemakaian awal tanah register di gunung Simbolon. Peneliti mendapatkan 100 orang atau 100% data  dan  jawaban  mengenai  pemakaian  awal  tanah  register  tersebut.  Masyarakat sekitar  gunung  tersebut  mengemukakan  bahwa  pemakaian  awal  tanah  register  di
gunung Simbolon di dapat kan dengan cara garapan atau membuka lahan , membeli, dan warisan dari orang tua. Tidak ada satu pun yang menjawab dengan cara meminta ijin kedinas terkait.
2. Terkait tanaman tanah register digunung simbolon Peneliti  mendapatkan  data    terkait  tanaman  tanah  register  di  gunung Simbolon.  Masyarakat  setempat  100%  menjawab  bahwa  mereka  mendapatkan larangan dan pengetahuan tentang tanaman yang boleh ditanamin dan tidak boleh. Tanaman  yang  boleh  ditanam  hanya  jenis  tanaman  tahunan  (agrobotani)  dan tanaman hutan yang jangka pendek yang bersifat tidak merusak ekologi hutan dan kawasan  gunung  Simbolon.  Contoh  nya  seperti  jagung,  padi  darat,  cabai  dan  lain- lain.  Masyarakat  juga  di  beri  pengetahuan  tentang  tanaman  yang  tidak  boleh  di tanami contoh nya sawit.
Namun  penulis  juga  menemukan  fakta  bahwa  masih  ada  masyarakat  yang menanam  sawit  di  tanah  register  padhal  sudah  dilarang  Tindakan  perkebunan  kelapa sawit  monokultur  dan  non-prosedural  di  kawasan  hutan  telah  menyebabkan  berbagai masalah hukum, lingkungan, hidrologi dan sosial yang harus diselesaikan. Karena kebun kelapa sawit memiliki ruang tumbuh sendiri dan hutan memiliki fungsi ekologis yang tak tergantikan,  memasukkan  kelapa  sawit  sebagai  salah  satu  jenis  tanaman  hutan  atau untuk tujuan rehabilitasi belum menjadi pilihan saat ini.
Peraturan  LHK  No.  Peraturan  yang  berkaitan  dengan  penyelesaian,  khususnya praktik penanaman tanaman kehutanan di tengah perkebunan kelapa sawit,  sudah ada dalam UU 8 dan 9 Tahun 2021. Untuk Hutan Lindung dan Hutan Konservasi juga terdapat jenis tanaman kehutanan utama yang tidak dapat ditebang dan harus berupa tanaman penghasil Hasil Hutan Bukan Kusen (HHBK). Tumbuhan ini bisa berkayu.
Penanaman  kelapa  sawit  baru  dilarang  oleh  peraturan  ini,  dan  tanah  harus dikembalikan kepada pemerintah setelah satu siklus berakhir. Penciptaan ladang kelapa sawit di kawasan Hutan Cipta dibatasi dalam siklus 25 tahun. Kemudian lagi, yang berada di  Hutan  Lindung  atau  Dusun  Pelestarian  hanya  diizinkan  1  siklus  panjang  dari  waktu penanaman  dan  akan  dihancurkan  dan  selanjutnya  ditanami  tanaman  setelah  periode pembersihan ditutup. 8

## 3. Pajak penghasilan dari tanah register
Peneliti  mendapatkan  data  dan  fakta  terkait  pajak  penghasilan  dari  hasil pengolahan  tanah  register  tersebut.  Masyarakat  menerangkan  bahwa  mereka  tidak ada membayar pajak atau apapun saat penggunaan dan pengolahan tanah register di gunung Simbolon. Padahal jika dikaitkan dengan yang terkait dengan pembayaran pajak nasional pengolahan masuk pada pajak pbb ( pajak bumi bangunan ) atau pph ( pajak penghasilan ) namun masyarakat tidak melakukan hal tersebut dan tidak ada pemberitahuan dari dinas terkait tentang hal tersebut.
8 Jakarta, KLHK, 7 Februari 2022

## 4. Jual beli dan perpindahan pemilik
Pada tanah register di gunung Simbolon peneliti mendata dari 100 responden masyarakat setempat mengenai jual beli dan perpindahan pemilik. 100% Masyarakat memberitahu  bahwa  tanah  register  di  gunung  Simbolon  dapat  di  perjual  belikan namun tanpa surat tanah atau tanda ke pemilikan. Pembeliannya di lakukan dengan cara  di  hitung  pengolahan  lahan  dan  apa  tanaman  yang  sudah  di  tanam  di  Lahan tanah  register.  Dan  saat  perpindahan  hak  milik  pengolahan  tersebut  tidak  ada memberitahu kepada dinas terkait.
Dari data di atas dapat di pahami bahwa tidak ada kedekatan antara masyarakat dan dinas kehutanan tentang  masalah penggunanan dan prosedur pengolahaan tanah register digunung  simbolon  tersebut.  Sehingga  terdapat  kekurangan  informasi  hukum  kepada masyarakat.  Padahal  salah  satu  fungsi  dinas  kehutaan  Berdasarkan  Peraturan  Presiden Nomor  92  Tahun  2020  Perumusan,  penetapan  dan  pelaksanaan  kebijakan  di  bidang penyelenggaraan  peman  tapan  kawasan  hutan  dan  penataan  lingkungan  hidup  secara berkelanjutan. Karena secara defenitif  untuk Negara Tujuan  pengelolaan kehutanan adalah untuk:
a. Memastikan adanya hutan dengan luas dan persebaran yang cukup.
b. Memanfaatkan  berbagai  pemanfaatan  hutan,  seperti  konservasi,  perlindungan, dan kreasi, untuk mencapai manfaat regional, sosial, dan ekonomi yang seimbang dan bertahan lama.
c. Tingkatkan  jumlah  energi  yang  dibutuhkan  untuk  memindahkan  sungai  melalui area tersebut;
d. Meningkatkan keterampilan yang diperlukan untuk meningkatkan kapasitas dan keberdayaan  warga  negara  secara  partisipatif,  berkeadilan,  dan  berorientasi kedaerahan  guna  menghasilkan  ketangguhan  dan  ketangguhan  sosial  ekonomi terhadap dampak perubahan eksternal; dan
e. Memastikan distribusi efikasi yang adil dan berkelanjutan. 9

## D. Tanah Register Dalam Hukum islam
Dalam  islam  sendiri  ada  bentuk  kerjasama  dalam  pengolahan  tanah  mirip  dengan tanah register. Mukhabarah adalah akad dalam pengelolaan tanah dengan sistem kerja sama yang diterapkan antara pelaksana dan pemilik tanah. Akad mukhabarah dan akad muzara'ah hampir  identik  dalam  hal  ini.  Meski  hampir  identik,  kedua  kontrak  ini  memiliki  interpretasi yang  berbeda  berdasarkan  asal  benih.  Akad  mukhabarah  adalah  perjanjian  pengelolaan tanah yang bibitnya berasal dari pemilik tanah. Sedangkan pengelolaan tanah yang benihnya berasal  dari  petani  pelaksana  (amil  atau  muzari')  adalah  akad  muzara'ah.  Kedua  akad  ini terdaftar sebagai akad syirkah (kegiatan sejenis) meskipun memiliki kesamaan. Akad syirkah
9 Rahmadi, T. (2011). Hukum Lingkungan di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
tidak lebih dari kegiatan serupa yang dilakukan oleh pemilik tanah dan pelaksana pentana dalam  pengelolaan  tanah.  Selanjutnya,  akad  mukhabarah  memuat  larangan-larangan sebagai berikut:
1. Tanah  tidak  dapat  disewa  dengan  hubungan  keluarga  yang  unik  untuk  panen  atau penciptaan.
2. Sama  halnya  dengan  piagam  tanah  yang  tidak  diketahui  harganya  (majhul)  adalah piagam tanah dengan hubungan keluarga yang berasal dari tumbuh-tumbuhan.
3. Akad  dengan  mukhabarah  bagi  hasil  dapat  disidangkan  jika  tidak  ada  nash  syariat yang menyatakan itu melawan hukum.
Dalam  praktik  penggunaan  tanah  register  sekarang  nyata  nya  tidak  sesuai  dengan hukum  islam.  Penggunaa  tanah  register  masih  tidak  sesuai  antara  penggunaan  tanaman yang tepat dan pembagian hasil yang hanya di nikmatin oleh masyarakat tanpa membayar pajak HPH pada saat pemakaian tersebut. Padahal dalam alquran hal adalah perbuatan yang tidak adil dan tidak terpuji. Allah swt berfirman Surat Al-Ma'idah Ayat 8 :
ًَلَع  ٍم ْىَق  ُىآٌََش  ْنُكٌَّ َه ِز ْجَي  َلَ َو ۖ  ِطْسِقْلاِب  َءاَذَهُش ِ َّ ِلِلّ  َيي ِها َّىَق اىًُىُك اىٌُ َهآ  َيي ِذَّلا اَهُّيَأ اَي اىُل ِذََْْ  َّلََأ َىُه اىُل ِذْعا
ََ ا َوِب  ٌزيِب َخ َ َّاللَّ  َّىِإ   َ َّاللَّ اىُقََّا َو ۖ   ي َىْقَّتلِل  ُب َزْقَأ
. َىىُل َوْْ
Umat  beragama  yang  terkasih,  Anda  harus  memiliki  banyak  orang  yang  selalu menyebarkan bukti yang mendukung Allah dan menjadi saksi yang setara. Juga, Anda tidak boleh  dipaksa  untuk  menjadi  tidak  seimbang  secara  hukum  karena  Anda  membenci kelompok mana pun. Karena keseimbangan lebih dekat dengan layanan, legal itu adil. Dan takutlah kepada Allah; sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
Sistem  kerjasama  yang  berusaha  diterapkan  atas  izin  pemilik  dan  pengelola  lahan sistem mukhabarah. Sistem ini, sebidang tanah diatur oleh dua pihak izin pemilik atas tanah dan  pengelola  tanah.  Izin  pemilik  tanah  menyediakan  tanah  untuk  digarap  oleh  pengelola tanah untuk benih dan biaya pemeliharaan dibiayai oleh pengelola tanah. Namun  sistem ini menunjukkan gejala ketidaksesuaian dengan penetapan kerjasama tersebut.nyata nya hal itu terjadi  pada  tanah  register  di  gunung  simbolon  pembagian  keuntungan  di  ambil  alih semuanya tanpa membagi dengan pemerintah yang secara garis pemilik lahan.
Kerjasama  dan  bagi  hasil  dalam  bidang  perkebunan  sudah  dijelaskan  di  Al-Qur‟an sebagaimana dalam Q.S AzZukhruf ayat 32 :
َْْب اٌََْْف َر َو   اَيًُّْذلٱ ِة  ىَيَحْلٱ ًِف ْنُهَتَشيَِّْه نُهٌَْيَب اٌَْوَسَق ُيْحًَ    َكِّب َر  َتَوْح َر َىىُوِسْقَي ْنُهَأ َق ْىَف ْنُهَض ۗ اًّي ِزْخُس اًضَْْب نُهُضَْْب َذ ِخَّتَيِّل ٍت  َج َرَد  ٍضَْْب
َ.ىىَُْوْجَي اَّو ِّه  ٌزْيَخ  َكِّب َر  ُتَوْح َر َو
Artinya  :  “Apakah  mereka  membagi-bagi  rahmat  Tuhanmu?  Kami  telah  membagi  mereka menjadi kelompok-kelompok berdasarkan apa yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup dalam kehidupan bumi, dan kami telah memprioritaskan sebagian dari mereka di atas yang lain  sehingga  sebagian  dari  mereka  dapat  memanfaatkan  yang  lain.  Selain  itu,  rahmat Tuhanmu lebih unggul dari koleksi mereka.”
Dalam  fikih  siyasah  telah  menjelaskan  bahwa  penggunaan  tanah  register  adalah boleh  saja  namun  harus  mengikutin  syarat-syarat  dalam  penggunaanya.  Seperti  layaknya Kerjasama  Mukhabarah  pemilik  yaitu  pemerintah  harus  mendapatkan  keuntungan  sebagai pemilik  lahan  dan  masyarakat  sendiri  harus  bersikap  adil  sebagai  pemakai  lahan    seperti yang ditetapkan dalam ajaran islam. Selama berlangsung penggunannya masyarakat harus juga  menjaga  ekosistem  dalam  pengguanan  tanah  register  karena  sesungguhnya  allah mencintai hamba nya yang menjaga alam dan umatnya yang mengikuti pemimpinnya.

## KESIMPULAN
Tanah  register  adalah  tanah  negara  dan  pemerintah  telah  memberikan  aturan  dalam pengelolaannya.  Menurut  UU  Kehutanan  No.  41  Tahun  1999,  hutan  memiliki  tiga  tujuan: pelestarian,  perlindungan,  dan  penciptaan.  Tanpa  izin  Menteri,  melakukan  kegiatan penelusuran,  penyelidikan,  atau  penambangan  secara  rutin  di  kawasan  hutan.  tidak menerima  pesan  yang  menguraikan  tentang  legalitas  hasil  hutan  pada  saat  mengangkat, memahami,  atau  memiliki  hasil  hutan.  Berdasarkan  hasil  pengamatan  dan  observasi  dari peneliti  tentang  tanah  register  digunung  sinbolon  menemui  banyak  spekulasi.  Peneliti mendapatkan data terkait tanaman tanah register di gunung Simbolon. Masyarakat setempat menjawab bahwa  mereka mendapatkan larangan dan pengetahuan tentang tanaman yang boleh ditanamin dan tidak boleh. Namun penulis juga menemukan fakta bahwa  masih ada masyarakat yang menanam sawit di tanah register padhal sudah dilarang Berbagai masalah hukum, ekologi, hidrologi, dan sosial harus diatasi sebagai akibat dari meluasnya penerapan kelapa  sawit  yang  tidak  sesuai  prosedur  di  Kawasan.  Masyarakat  menerangkan  bahwa mereka  tidak  ada  membayar  pajak  atau  apapun  saat  penggunaan  dan  pengolahan  tanah register di gunung Simbolon.

## REFERENSI
Abu  Rokhmad,  “Petani  vs  Negara:  Studi  tentang  Konflik  Tanah  Hutan  Negara  dan Resolusinya dalam Perspektif Fiqh”, Makalah Annual Conference on Islamic Studies, http://arifrohmansocialworker.co.id, diakses 12 Maret 2016
Ali, Y., & Hartoyo, H. (2021). KARAKTERISTIK SOSIOLOGIS MASYARAKAT PERAMBAH HUTAN
REGISTER 45 SUNGAI BUAYA. Jurnal Sociologie, (1), 1-15.
Al-Quran Terjemahan. 2015. Departemen Agama RI. Bandung: CV Darus Sunnah
Darmalaksana,  W.  (2020).  Metode  Penelitian  Kualitatif  Studi  Pustaka  dan  Studi  Lapangan.
Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Marzuki. Peter Mahmud.2008.Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana Prenda Media,. Jakarta.
Rahmadi, Takdir. 2012. Hukum Lingkungan di Indonesia. Rajawali pers.
Purwati,  Ani.  2020,  METODE  PENELITIAN  HUKUM  TEORI  DAN  PRAKTEK.  Cv.  Jakad  media publishing
Sugiyono,2016 Metode Penelitian Pendidikan.Alfabeta,Bandung.
Susiadi, 2014 ,Metodologi Penelitian Fakultas Syari ‟ ah dan Hukum, , Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung SETIA  SANGON  RAGAH.  2021  TINJAUAN  HUKUM  ISLAM  TENTANG  PRAKTIK  KERJASAMA PENGELOLAAN  LAHAN  DI  HUTAN  KAWASAN  (Studi  Kasus  Pada  Hutan  Kawasan, Register 17, Kelurahan Serengsem, Panjang, Bandar Lampung) SKRIPSI.
TINJAUAN  YURIDIS  KEPEMILIKAN  TANAH  GARAPAN  DITINJAU  DARI  UNDANG-UNDANG POKOK  AGRARI  UNIVERSITAS  PEMBANGUNAN  NASIONAL  „VETERAN‟  PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU HUKUM 2015