History: Received  : 07 June 2023 Revised  : 10 June 2023 Accepted : 18 June 2023 Published : 18 June 2023
Publisher: LPPM Universitas Darma Agung Licensed: This work is licensed under Attribution-NonCommercial-No Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)

## Jurnal Darma Agung
Volume: 31, Nomor: 3, Juni 2023, 103 - 111 https://dx.doi.org.10.46930/ojsuda.v31i3.3349

## ANALISIS YURIDIS TENTANG PEMBUKTIAN KEBENARAN DASAR TERHADAP PENGUASAAN TANAH BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR: 813 K/Pdt/2022
Rodiatun Adawiyah 1, Muhammad Arif Prasetyo 2, Hanuring Ayu 3, Dameria Sitanggang 4, Jeannifer Novianty 5, Nardo Timoteus 6, Martua Andreas 7
1,2,4,5,6,7 Universitas Prima Indonesia, Indonesia
3 Universitas Islam Batik, Indonesia Corresponding Author : rodiatunadawiah@unprimdn.ac.id 1), hanuringayu@gmail.com 3), siskasitanggang2376@gmail.com 4), jeannifernovianty01@gmail.com 5),
timoteusnardo@gmail.com 6) , martuaandreas99@gmail.com 7)

## Abstrak
Konflik  pertanahan  merupakan  masalah  yang  sering  terjadi  di  Indonesia,  yang menyebabkan  penulis  tertarik  untuk  mengangkat  masalah  tanah  sebagai  judul penelitian.  Dengan  tujuan  mengetahui  bagaimana  status  kedudukan  hukum terhadap  sertifikat  yang  tidak  memiliki  akta  jual-beli  dalam  proses  pendaftaran tanah, untuk mengetahui apa akibat hukum yang diberikan kepada seseorang yang melakukan penguasaan tanah yang bukan haknya, untuk mengetahui peran penting hakim  dalam  memberikan  kepastian  hukum  kepada  si  pemegang  hak  atas  tanah. Manfaat  penelitian  ini  ialah  untuk  meningkatkan  kesadaran  masyarakat  akan pentingnya  pendaftaran  tanah  demi  mendapatkan  kepastian  hukum  terhadap penguasaan  tanah.  Metode  penelitian  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  ialah menggunakan  metode  penelitian  yuridis  normatif  dibantu  dengan  pendekatan deskriptif analisis dan dokumentasi. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa setiap orang  tidak  dapat  melakukan  penguasaan  tanah  dan  mendirikan  bangunan  secara sembarangan di atas tanah yang bukan haknya. Oleh karena itu, masyarakat harus melakukan  pendaftaran  tanah  dalam  mencakapi  penguasaan  tanah  dan  kepastian hukum.
Kata kunci: Penguasaan Tanah, Pendaftaran Tanah, Kepastian Hukum

## Abstract
Conflict over land issues is something that often occurs in Indonesia which causes the author to be interested in raising land issues as a research title. With the aim of knowing what the legal standing status is for a certificate that does not have a deed of sale and purchase in the land  registration  process,  to  find  out  what  the  legal  consequences  are  to  someone  who exercises  control  of  land  that  is  not  his  right,  to  find  out  the  important  role  of  judges  in providing  legal  certainty  to  land  rights  holders.  The  benefit  of  this  research  is  to  increase public  awareness  of  the  importance  of  land  registration  to  obtain  legal  certainty  regarding
Rodiatun Adawiyah 1, Muhammad Arif  Prasetyo 2, Analisis Yuridis Tentang Pembuktian Kebenaran…
medium tenure of land. The research method used in this study is to use normative juridical research methods assisted by a descriptive approach to analysis and documentation. property on land that is not his/her right to lack. Therefore the community must register the land in order to achieve land tenure and legal certainty.
Keywords: Land Ownership, Land Registration, Legal Certainty

## PENDAHULUAN
Lahan/tanah  merupakan  bagian  dari  bumi  dan  menjadi  hal  vital  yang  sangat dibutuhkan  manusia  sebagai  tempat  berpijak  dalam  mejalankan  aktivitas.  Pada dasarnya  tanah  adalah  kebutuhan  mendasar  yang  dibutuhkan  oleh  manusia  baik sebagai tempat tinggal, tempat melakukan aktivitas berkebun, beternak, dan bertani, juga  sebagai  tempat  manusia  melakukan  aktivitas  penunjang  kehidupan  lainnya. Sehingga  manusia  dan  tanah  merupakan  hal  yang  tidak  terpisahkan.  Kebutuhan manusia akan tanah sangatlah tinggi karena keberadaannya yang penting, dan tidak dapat dimungkuri bahwa manusia akan memerlukan tanah hingga akhir hayatnya. Meningkatnya  populasi  manusia  merupakan  salah  satu  penyebab  tingginya kebutuhan  akan  tanah.  Pentingnya  peran  tanah  dalam  kehidupan  manusia merupakan  salah  satu  pokok  dibentuknya  undang-undang  pengaturan  tanah  di Indonesia, yaitu Undang-Undang Pokok Agraria.
Jika melihat regulasi UUD 1945 pada pasal 33 ayat 3 yang merupakan peraturan tentang segala isi bumi disebutkan, bahwa segala isi bumi Indonesia merupakan hak atas  pemerintah  untuk  mengelolanya  dan  selanjutnya  hasilnya  digunakan  demi kesejahteraan masyarakat. Selain UUD 1945, UUPA yang merupakan regulasi resmi pertama  negara  Indonesia  tentang  tanah  secara  konkret  juga  mengulas  tentang  hal tersebut.  Kasus  sengketa  tanah  berawal  dari  adanya  pengaduan  oleh  suatu  pihak, baik  perorangan  maupun  badan  organisasi  yang  merasa  keberatan  atas  hak  tanah, baik itu terhadap status tanah atau bahkan kepemilikan pribadi.
Adanya  pelaporan  terkait  sengketa  tanah  bertujuan  untuk  memperoleh kebenaran  hak  atas  tanah  berdasarkan  pembuktian-pembuktian  yang  diberikan. Namun, dalam penanganannya seringkali mengalami hambatan karena berhadapan dengan  berbagai  kepentingan  yang  sama-sama  penting,  sehingga  dalam  upaya untuk  mencapai  keseimbangan  atas  sengketa  tanah  terbilang  sulit.  Dalam menangani  sengketa  tanah  dibutuhkan  pemahaman  terhadap  berbagai  faktor  yang menimbulkan  sengketa,  juga  pemahaman  atas  solusi  dari  setiap  sengketa  yang terjadi, agar tercipta suasana yang kondusif di dalam masyarakat, yang merupakan perwujudan  dari  kepastian  hukum,  termasuk  hukum  agraria  yang  memakmurkan masyarakat.
Sengketa tanah bukan lagi menjadi kasus yang sangat langka di Indonesia. Hal ini disebabkan  oleh  pertumbuhan  populasi  yang  tinggi,  sehingga  memerlukan  lahan tanah  yang  memadai  untuk  dijadikan  tempat  bermukim,  menyebabkan  banyak orang  melakuan  berbagai  cara  untuk  mendapatkan  sebidang  tanah,  baik  itu melakukan  pemalsuan  sertifikat  atau  melakukan  penguasaan  semena-mena  atas tanah dalam mencapai kepemilikan. Dalam hal menyelesaikan sengketa tanah, BPN
Rodiatun Adawiyah 1, Muhammad Arif  Prasetyo 2, Analisis Yuridis Tentang Pembuktian Kebenaran…
(Badan  Pertanahan  Nasional)  berperan  penting  pada  setiap  penyusunan  kebijakan pertanahan  di  Indonesia  melalui  kebijakannya  dalam  melaksanakan  pemetaan, pengukuran,  dan  melakukan  survei  terhadap  tanah,  seperti  yang  tertulis  dalam Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2015.  Diharapkan  dari terbentuknya  BPN  di  Indonesia  dapat  menjamin  kepastian  hak  atas  tanah  ataupun kepemilikan  tanah,  supaya  dapat  memperkecil  kemungkinan    adanya  tumpang tindih terhadap kepemilikan tanah maupun penguasaan semena-mena.
Dari timbulnya berbagai macam masalah karena penguasaan tanah semena-mena yang  mengakibatkan  kerugian  kepada  masyarakat,  maka  peneliti  berminat membuat  tulisan  berbasis  penelitian  dengan  judul “ Analisis  Yuridis  Tentang Pembuktian  Kebenaran  Dasar  Terhadap  Penguasaan  Tanah  Berdasarkan  Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pdt/2022 .”

## METODE PENELITIAN

## A. Jenis Penelitian
Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan dalam merangkum karya tulis ini ialah  Yuridis  Normatif  ( yuridis  normative ).  Ciri  khas  penelitian  ini,  berbasis  bahan bacaan meliputi teori hukum serta regulasi hukum yang berkorelasi dengan tulisan ini.
Selain  penelitian  yuridis  normatif,  penelitian  ini  juga  melakukan  pendekatan deskriptif  analisis,  di  mana  pendekatan  ini  merupakan  pendekatan  yang  dapat memberi gambaran, menelaah, serta dapat menganalisis suatu regulasi hukum yang memiliki korelasi dengan penelitian ini. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan dokumentasi.
Seorang  ahli  hukum,  Soerjono  Soekanto,  berpendapat  bahwa  metode  yuridis normatif  bertujuan  untuk  mengkaji  serangkaian  indikasi  hukum  dengan  cara menganalisisnya.  Penelitian  ini  diharapkan  dapat  menjawab  permasalahan  atas pembuktian kebenaran dasar terhadap penguasaan tanah.

## B. Sumber Penelitian
Sumber  hukum  yang  diterapkan  pada  penelitian  ini,  meliputi  3  sumber:  primer, sekunder,  dan  tersier.  Namun,  pada  penelitian  berdasarkan  studi  kasus  putusan Nomor  813  K/Pdt/2022,  peneliti  menggunakan  sumber  data  sekunder  di  mana penelitian  ini  mengacu  pada  sumber-sumber  kepustakaan  melalui  teori  hukum, regulasi hukum, serta artikel yang memiliki korelasi, untuk mengkaji keterkaitannya terhadap penelitian hukum.
a) Sumber hukum primer
b) Sumber hukum sekunder
c) Sumber hukum tersier

## C. Teknik Pengumpulan Data
Cara dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini ialah melalui pengumpulan data  kepustakaan  atau  bahan  pustaka,    di  mana  penelitian  ini  mengacu  pada
Rodiatun Adawiyah 1, Muhammad Arif  Prasetyo 2, Analisis Yuridis Tentang Pembuktian Kebenaran…
sumber-sumber hukum, jurnal, serta data studi dokumen berupa putusan yang akan dikaji menjadi sebuah data dalam pengumpulan data kepustakaan.

## D. Analisis Data
Analisis  kualitatif  merupakan  jenis  analisis  yang  diterapkan  pada  penelitian  ini, yaitu  menjabarkan  pembahasan  melalui  kata-kata  yang  tersusun  dan  terarah. Analisis  kualitatif  menganalisis  peraturan  perundang-undangan.  Data  yang didapatkan akan diulas dengan mengkorelasikan teori hukum yang berkaitan untuk mendapatkan simpul yang jelas guna menemukan jawaban atas permasalahan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Kedudukan Hukum terhadap Sertifikat Tanah yang tidak Memiliki Akta Jual- Beli .
Bicara  tentang  akta  jual-beli  tentunya  tidak  lepas  dari  perihal  perjanjian.  Begitu juga  ketika  bicara  soal  sertifikat  tentu  berkaitan  dengan  hal  pendaftaran  tanah.  Di Indonesia  kasus  terjadinya  sengketa  tanah  sering  terjadi  karena  adanya  kejadian sertifikat  ganda,  sehingga  dalam  hal  ini  penulis  akan  membahas  bagaimana pembuatan  perjanjian  jual-beli  dalam  pendaftaran  tanah  guna  mendapatkan sertifikat  yang  memiliki  kekuatan  hukum  tetap.    Perjanjian  perikatan  jual-beli menganut asas kebebasan berkontrak, yaitu pembuatan kesepakatan poin-poin yang akan  diperjanjikan.  Setiap  pihak bebas  merumuskan  apa  saja  yang  akan  disepakati selama  hal  tersebut  tidak  bertentangan  dengan  regulasi  yang  berlaku.  Perjanjian perikatan  perdagangan  merupakan  perjanjian  karena  adanya    peristiwa  tertentu, yaitu ketika si penjual belum sepenuhnya meguasai tanah karena status tanah yang masih  menjadi  tanah  garapan.  Itu  sebabnya  dibutuhkan  perjanjian  perikatan  jual- beli agar memudahkan proses pengurusan surat kepemilikan lahan untuk dijadikan dasar hukum yang resmi atas tanah tersebut.
Sebelum  dilakukannya  AJB,  di  dalam  PPJB  terdapat  syarat  tertentu,  di  mana syarat  tersebut  wajib  dipenuhi.  PPJB  adalah  langkah  awal  yang  harus    dilakukan sebelum  melakukan  AJB  yang  bersifat  otentik.  PPJB  ialah  kesepakatan  tahap pertama  yang  dilakukan  di  bawah tangan,  atas  dasar  regulasi  yang  berlaku, untuk mencapai  perpindahan  kekuasaan  dari  suatu  lahan  wajib  melalui  akta  yang  dibuat oleh PPAT.
Pada  regulasi  yang  dibuat  oleh  pemerintah  melalui  PP  No.  24  tahun  1997  yang mengatur tentang proses pendaftaran tanah, PPAT merupakan orang/subjek hukum yang telah disumpah oleh negara dan memiliki wewenang dalam pembuatan surat kepemilikan tanah yang disebut akta. Akta di bawah tangan yang dirumuskan oleh para  pihak  di  hadapan  lurah  atau  kepala  desa  merupakan  akta  otentik  yang  dapat dijadikan bukti  kuat untuk mendaftarkan tanah sebagai sahnya suatu peralihan hak atas tanah, dan hal ini tertuang pada regulasi yang dibuat oleh pemerintah melalui PP  No.  24  tahun  1997  tentang  proses  pendaftaran  tanah.  Selanjutnya,  selain dirumuskan di hadapan lurah atau kepala desa, akta autentik juga harus dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Jika pada kenyataannya diketahui bahwa akta
Rodiatun Adawiyah 1, Muhammad Arif  Prasetyo 2, Analisis Yuridis Tentang Pembuktian Kebenaran…
tersebut  tidak  melewati  mekanisme  yang  telah  diatur  dan  disebutkan  di  atas,  akta tesebut  harus  dibatalkan  demi  hukum,  dan  wajib  didaftarkan  ulang  menurut regulasi yang berlaku, yaitu menurut PP No. 24 tahun 1997.

## B. Akibat Hukum Terhadap Penguasaan Tanah  Tanpa Hak Berdasarkan  Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pdt/2022.
Mengenai akibat hukum atas penguasaan tanah tanpa wewenang, tentu berbicara tentang  tindakan  pelanggaran  terhadap  suatu  ketentuan  dari  satu  pihak  kepada pihak  lain  yang  mengakibatkan  kerugian  pada  salah  satu  pihak.  Tindakan pelanggaran  ini  merupakan  tindakan  yang  diatur  dalam  pasal  1365  KUH-Perdata, yaitu  tindakan  yang  bertentang  dengan  regulasi  atau  perbuatan  melawan  hukum (PMH).
Tindakan tersebut jika dimaknai secara langsung merupakan perbuatan melawan hukum,  dalam  arti  sempit,  tindakan  seseorang  yang  dalam  tindakannya  itu mengakibatkan  kerugian  kepada  orang  lain  dan  hal  tersebut  dipandang  sebagai perlawanan terhadap regulasi yang ada.
Pendapat  seorang  ahli  hukum,  Abdulkadir  Muhammad,  terhadap  peristiwa PMH, mengatakan bahwa tindakan yang dikategorikan PMH dalam Bahasa Belanda masuk dalam tiga kategori perbuatan, yaitu positif atau ‘daad’, negatif/kelalaian atau ‘ nataligheid’ dan kurang hati-hati atau ‘onvoorzigtgheid’ .
Siapa  pun  yang  merasa  dirugikan  atas  tindakan  melawan  hukum  dapat melaporkan secara pidana atau menggugat secara perdata dalam mencapai keadilan atas  hal  yang  dialaminya  dan  juga  bisa  menuntut  ganti  rugi.  Terdapat  tiga  jenis ganti rugi dalam hukum, yaitu:
a. Ganti  rugi  penghukuman,  dilakukan  karena  nilai  kerugian  yang  terjadi sangatlah  tinggi  dan  ganti  rugi  yang  terjadi  harus  lebih  besar  daripada  nilai kerugian korban, dalam hal ini sebagai hukum bagi pelaku.
b. Ganti  rugi  kompensasi,  yaitu  mengganti  nilai  kerugian  kepada  pihak  yang dirugikan paling tinggi setara dengan nilai kerugian yang dialami.
c. Ganti  rugi  nominal,  yaitu  mengganti  nilai  kerugian  kepada  pihak  yang dirugikan  dengan  memberikan  uang  yang  nominalnya  tidak  bisa  dipatok, dikarenakan kerugian yang dialami korban tidak begitu besar.
Berdasarkan hukum di atas, akibat tindakan menguasai tanah hak pada Putusan Mahkamah  Agung  Nomor:  813  K/Pdt/2022  Majelis  Hakim  memutuskan  untuk mengabulkan gugatan para pemohon kasasi, Muhammad Haniv dan Daren, karena pada  surat  akta  jual-beli  yang  diajukan  termohon  kasasi,  Yonni  Mulyono,  pada pembuktiannya  tidak  terbukti,  sehingga  tidak  mengikat  secara  hukum.  Dengan demikian tergugat dalam proses kasasi ini berada di posisi kalah dan diperintahkan oleh pengadilan untuk membayar uang kasus pada seluruh tahapan upaya hukum dari awal sampai akhir sejumlah Rp500.000,-  (lima ratus ribu rupiah).
Rodiatun Adawiyah 1, Muhammad Arif  Prasetyo 2, Analisis Yuridis Tentang Pembuktian Kebenaran…
C. Peran  Penting  Majelis  Hakim  Sebagai  Penegak  Hukum  Dalam  Memberikan Kepastian  Hukum  Terhadap  Sipegang  Hak  Atas  Tanah  Pada  Kasus  Putusan Mahkamah Agung Nomor: 818 K/Pdt/2009

## 1. Kekuasaan hakim
Adapun hal yang dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam memberikan sanksi hukum  bagi  pihak  yang  melakukan  penguasaan  tanah  terhadap tanah  yang  bukan miliknya  haruslah  melihat  pokok-pokok  perkara  terlebih  dahulu.  Tujuan  dari adanya sanksi hukum untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, juga dalam rangka  memberi  jaminan  atas  kepastian  hukum  yang  memiliki  ketetapan  hukum yang  sah.  Dalam  melaksanakan  peradilan,  kedudukan  hakim  merupakan kedudukan  yang  merdeka,  di  mana  kekuasaan  hakim  merupakan  sebuah  tujuan dalam  mencapai  keadilan  yang  berdasarkan  pancasila.  Akan  tetapi,  dalam pelaksanaannya,  banyak  masyarakat  yang  tidak  percaya  terhadap  putusan  hakim, sehingga  dapat  dilihat  bahwa  keadilan  di  Indonesia  masih  belum  dapat  terlaksana sesuai  dengan  hukum  dan  masih  belum  bisa  mencerminkan  nilai  keadilan  yang sesuai dengan pancasila.
Hakim  adalah  orang  yang  bertanggung  jawab  atas  lahirnya  sebuah  putusan. Hakim  diharapan  dapat  melahirkan  putusan  yang  tidak  menimbulkan permasalahan di tengah-tengah masyarakat, karena hakim merupakan pejabat yang berwewenang  melalukan  keadilan  dalam  sebuah  peradilan.  Putusan  yang dilahirkan  oleh  hakim  merupakan  cerminan  dari  lahirnya  kredibilitas  yang  dapat dipercaya  oleh  masyarakat,  tetapi  pada  faktanya  banyak  hasil  akhir  yang diputuskan  hakim  dianggap  belum  adil  dan  melawan  fakta  hukum  yang  ada.  Hal tersebut menyebabkan keraguan bagi masyarakat atas putusan yang dibuat melalui majelis.
Dengan  demikian  dalam  melaksanakan  peradilan,  masyarakat  mengharapkan seorang  hakim  dapat  menjalankan  tugasnya  dengan  baik,  tanpa  melakukan tindakan-tindakan  yang  merugikan  salah  satu  pihak  di  atas  haknya  sendiri, sehingga  dengan  pelaksanaan  peradilan  yang  adil  dapat  menumbuhkan  rasa percaya masyarakat terhadap pelaksanaan hukum di Indonesia.

## 2. Hakim Sebagai Penegak Hukum
Setiap  orang  yang  yang  mencari  keadilan  tentu  menginginkan  perkara  yang diajukan  di  pengadilan  diadili  secara  adil  oleh  majelis  yang  memiliki  sikap  yang adil,  berintegritas,  dan  bermoral,  agar  dapat  memberikan  kepuasan  atas  nilai keadilan melalui proses peradilan yang berlangsung . Fungsi majelis saat menangani kasus di pengadilan untuk membantu menyelesaikan perkara dengan pertimbangan mengkorelasikan  seluruh  fakta  hukum  yang  ada,  sehingga  tidak  menyebabkan timbulnya kekosongan hukum. Menurut Pasal 4 Ayat (1) UU (Nomor, 48 C.E.), yaitu tentang  kekuasaan  kehakiman  bahwa  pengadilan  dalam  memutuskan  perkara diwajibkan  menaati  asas equaliity  before  the  law atau  semua  orang  sama  di  mata hukum.  Putusan  yang  dilahirkan  oleh  majelis  hakim  nantinya  akan dipertanggungjawabkan  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa  sebagai  wujud
Rodiatun Adawiyah 1, Muhammad Arif  Prasetyo 2, Analisis Yuridis Tentang Pembuktian Kebenaran…
pertanggungjawaban  kejujuran,  dipertanggungjawabkan  kepada  negara  sebagai pertanggungjawaban dalam menciptakan hukum yang seadil-adilnya, dipertanggungjawabkan  terhadap  diri  sendiri  sebagai  hakim  yang  jujur  dalam menjalankan tugas untuk menolak godaan suap-menyuap, dan dipertanggungjawabkan di hadapan hukum sebagai yang bertanggung jawab untuk menemukan hukum dengan memperluas makna undang-undang.
Peran  penting  majelis  hakim  sebagai  penegak  hukum  dalam  memberikan kepastian  hukum  terhadap  pemegang  hak  atas  tanah  pada  kasus  Putusan Mahkamah  Agung  Nomor  813  K/Pdt/2022,  Majelis  Hakim  Mahkamah  Agung telah memberikan  keadilan  bagi  pemegang  hak  dengan  berbagai  pertimbangan  hukum, pertimbangan  bukti,  serta  pertimbangan  atas  kesaksian  yang  diberikan  saksi,  di mana  putusan  hakim  lahir  dari  ketetapan  hukum  yang  sebenarnya  serta  berjalan sesuai  ketentuan  hukum  dengan  mengabulkan  permohonan  kasasi  dari  pemohon kasasi/penggugat  karena  alasan-alasan  rekonvensi    yang  dapat  dibenarkan  secara hukum,  dengan  contoh  kasus  terjadinya  putusan judex  facti Pengadilan  Negeri Bekasi  salah  dalam  menerapkan  hukum,  sehingga  Majelis  Hakim  membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 214/PDT/2021/PT BDG pada tanggal 11 Juni  2021  yang  membatalkan  Putusan  Pengadilan  Negeri  Bekasi  Nomor 163/Pdt.G/2020/PN tanggal 7 Januari 2021. Dengan pertimbangan sebagai berikut:
• Bahwa  pokok  permasalahan  dalam  perkara  ini  adalah  mengenai  sebidang tanah  perumahan  beserta  bangunan  yang  berdiri  di  atasnya,  dengan  Persil Nomor 11 Blok 011, Kohir Nomor C Asal 695, luas 150 m2, terletak di Jalan Kp Pedurenan,  RT  001,  RW  006  atau  sekarang  di  Jalan  Mallim,  Kelurahan Jatiluhur, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat,
• Bahwa  pada  registrasi  nomor  akta,  nomor  yang  tercantum  adalah 68/13/Jt.Asih/2008,  hal  ini  sangatlah  tidak  lazim  digunakan  dalam  bidang kenotariatan.  Kebiasaan  umum  akta  yang  diterbitkan  oleh Notaris  atau  PPAT hanya tercatat nomor dan tahun pada kepala atas akta, misalnya Akta Jual Beli Nomor 68/2008 (vide bukti P-1, P-2 dan P-3),
• Bahwa  pada  pencantuman  identitas  isteri  pihak  pertama  selaku  yang memberikan persetujuan jual-beli kepada pihak pertama dalam Akta Jual-Beli Nomor  68/Jt.Asih/2008  tanggal  6  Juni  2008  tidak  sesuai  dengan  format  PPAT, di mana harus mencantumkan nama jelas, tempat tanggal lahir, warga negara, pekerjaan, alamat tempat tinggal, dan nomor induk identitas isteri (vide bukti P-1, P-2 dan P-3),
• Bahwa  dalam  kolom  tanda  tangan  persetujuan  isteri  pada  bagian  halaman terakhir  disebutkan  nama  isteri  Tergugat  I  adalah  Yanti  padahal  nama  isteri Tergugat  I  berdasarkan  kartu  tanda  penduduk  (KTP)  adalah  Cut  Yantinora (vide  bukti  TK.I.II/PR.I.II-7),  seharusnya  PPAT  apabila  menyebutkan  nama dalam akta haruslah sesuai dengan nama yang tertera di KTP,
• Bahwa  Tergugat  I  dan  isteri  Tergugat  I  tidak  pernah  hadir  dalam penandatanganan  akta  jual-beli,  apalagi  menandatangani  Akta  Jual-Beli Nomor 68/13/Jt.Asih/2008 tanggal 6 Juni 2008 tersebut,
Rodiatun Adawiyah 1, Muhammad Arif  Prasetyo 2, Analisis Yuridis Tentang Pembuktian Kebenaran…
• Bahwa  keterangan  PPAT  yang  membuat  akta tersebut  yaitu  Sri  Bandiningsih, S.H.,  sebagaimana  dinyatakan  dalam  Surat  Keterangan  atas  nama  Sri Bandiningsih,  S.H.,  tertanggal  27  Maret  2001,  pada  pokoknya  menyatakan bahwa Akta Jual-Beli tertanggal 6 Juni 2008 Nomor 68/Jt.Asih/2008 yang dibuat di  hadapan  Sri  Bandiningsih,  S.H.,  tidak  terdaftar  di  buku  repotorium  dan bukan tandatangan dari Sri Bandiningsih, S.H., bukti TK.I/PR.I.II-6.
Berdasarkan  pertimbangan  di  atas,  Mahkamah  Agung    berpendapat  bahwa dalam  perkara  ini judex  facti Pengadilan  Tinggi  Bandung  bertentangan  dengan hukum  dan  undang-undang,  sehingga  memiliki  alasan  yang  cukup  Permohonan Kasasi  oleh  Pemohon  Kasasi  Muhammad  Haniv  dan  Daren  dapat  dikabulkan. Dengan dikabulkannya permohonan kasasi dari pemohon kasasi, Termohon Kasasi harus  membayar  biaya  perkara  dalam  semua  tingkat peradilan  sebesar  Rp500.000,- (lima  ratus  ribu  rupiah).  Putusan  ini  lahir  dari  Undang-Undang  No.48  Tahun  2009 tentang  kekuasaan  kehakiman,  Undang-Undang  No.14  Tahun  1985  tentang Mahkamah  Agung  sebagaimana  yang  telah  diubah  mejadi  Undang-Undang  No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan, yang diputuskan pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022.

## SIMPULAN
Simpulan yang dapat diberikan penulis, yaitu:
Masyarakat  cenderung  memiliki  keinginan  yang  tinggi  untuk  menguasai sebidang  tanah  baik  dengan  melakukan  penyerobotan  tanah  maupun  melakukan sabotase  surat-surat  dengan  melakukan  pemalsuan  surat.  Karena  tingginya tingkat populasi  manusia  di  Indonesia  inilah  yang  kemudian  mendorong  kebutuhan manusia akan tanah semakin besar.
Masyarakat  juga  harus  sadar  akan  pentingnya  pendaftran  terhadap  sebidang tanah  yang  bertujuan  agar  haknya  dapat  ditetapkan  secara  hukum.  Masyarakat lebih  sering  melakukan  penguasaan  tanah  dengan  kekosongan  bukti  tanpa memastikan kepemilikannya melalui pendaftaran tanah.
Hal  inilah  yang  kemudian  menimbulkan  banyak  konflik  tanah  yang  terjadi, sehingga perlu ditingkatkan lagi pengetahuan masyarakat terkait pendaftaran tanah dan peraturan penguasaan tanah.
(Moertiono, 2020)

## Saran
Saran  penulis,  pada  kasus  ini  masyarakat  diharapkan  segera  melakukan pendaftaran  tanah  sebagai  kewajiban  pemegang  hak  sesuai  peraturan  pemerintah serta  untuk  dapat  membuat  batas  tanah  yang  jelas  dan  sesuai,  sehingga  haknya dapat  ditetapkan  apabila  hal  buruk  terjadi,  seperti  misalnya  sengketa  tanah.  Pihak pemilik  tanah  yang  sudah  melaksanakan  kewajiban  dan  haknya  tidak  dapat diganggu-gugat.
Pemerintah  juga  diharapkan  dapat  meningkatkan  sosialisasi  dan  penyuluhan kepada  masyarakat  dalam  menginformasikan akan  pentingnya  hak-hak  atas tanah,
Rodiatun Adawiyah 1, Muhammad Arif  Prasetyo 2, Analisis Yuridis Tentang Pembuktian Kebenaran…
tentanag  pendaftarannya,  dan  menyediakan  sarana  dan  prasarana  yang  baik,  yang mudah untuk dimengerti oleh masyarakat dalam melakukan pendaftran tanah.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdulkadir Muhammad.,Hukum Perikatan,Alumni,Bandung,2002.h.142. Bambang Sunggono,” metode penelitian hukum “(jakarta:rajawali press,1977),hlm.36 Bandingkan  dengan  Penelitian  dari  Umbu  Lily Pekuwali,“Memposisikan  Hukum Sebagai Penyeimbang Kepenting- an Masyarakat”, Jurnal Pro Justitia, Vol. 26 No.
4, Ok-tober 2008, Bandung: FH Universitas Katholik Prahayangan, hlm. 359.
Bandingkan  dengan  tedi  sudrajad  “aspirasi  reformasi  hukum  dan  penegakan hu kum progresif  melalui hakim pendamai desa”,jurnal dinamika hukum.Vol.10 No.3,september 2010,purwokerto:FH iniversitas jendreal soedirman,hlm.286.
Darmoko Yuti Witanto Dan Arya Puta Negara Kutawaringin.Op.Cit,Hlm.39
Edy  herdyanto”kebijakan  penyelenggaraan kekuasaan  kehakiman  sebagai  kendali pembentukan pengadilan khusus diindonesia “.jurnal yustitia,vol.72 September - Desember 2007, Surakarta: FH Universitas Sebelas Maret, hlm. 83.
H.F.A.Volmar.Pengantar Study
Hukum Perdata (diterjemahkan oleh I.S.Adiwinata),Rajawali Pers,Jakarta,2004,hal.184.
Husni Tamrin,2009.” Pembuatan akta pertanahan oleh notaris ”,LaskBang PRESSindo,Yogyakarta,Hal.64.
JW.Muliawan,” pemberian hak untuk rumah tinggi ”(jakarta:cerdas pustaka publisher,2009),hlm.2. pasal 1865 BW/KUH Perdata
M.K hoidin,2004.” Kekuatan  eksokutorial  sertifikat  hak  tanggungan,disertasi ”Program Pasca Sarjana  Universitas Airlangga,Surabaya,Tidak Dipublikasikan,hal.279-283 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015.
R.  Benny  Riyanto,  “Kebebasan  Hakim  Dala m  Memutuskan  Perkara  Perdata  di Pengadilan  Negeri”,Jurnal  Hukum  Yustitia,  Vol.  74,  Mei -Agustus  2008, Surakarta: FH UNS, hlm. 52. Bambang sutiyoso,op,cit,hlm.6
Riza Firdaus.” Perlindungan hukum bagi pembeli dalam perjanjian perikatan jual beli tanah yang masih berstatus hak pengelolaan ”,Jurnal Lamlaj Vol.2 Issue.1 2017
Soejono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji.” penelitian  hukum  normatif  suatu  tinjauan singkat” (jakarts:rajawalipress,2003),hlm.3 Ibid,hlm.51
Undang-Undang dasar 1945 pasal 33 ayat 3 Nomor, U.-U. (48 C.E.). tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman .