## Pertanggung Jawaban Camat Sebagai PPAT Sementara dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah di Kabupaten Jeneponto
Accountability Of The Camat As PPAT While in Making A Dead Of  Sale and Purchase Of Land In Jeneponto Regency
Ibnu Izzah Uin Alauddin Makassar Email: ibnu.izzah@uin-alauddin.ac.id
Info Artikel
Abstract
Diterima* 25 Agustus 2020
Revisi I* 20 Sepember 2020
Revisi II* 15 Oktober 2020 Disetujui* 10 Desember 2020
Penelitian ini dilakukan dengan bertujuan untuk mengetahui praktek pembuatan akta jual beli yang dilakukan oleh camat sebagai PPAT sementara  dan  memahami  tanggung  jawab  camat  sebagai  PPAT sementara  terhadap  akta  jual  beli  yang  dibuatnya  jika  terjadi kesalahan substansi dan prosedural dalam pembuatannya. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa:  (1)  camat  sebagai  PPAT sementara  di  kabupaten  Jenepoto  masih  melakukan  banyak kesalahan dalam pembuatan akta jual beli, slah satunya pada proses penandatanganan  akta.  (2)  Tanggung  jawb  camat  sebagai  PPAT sementara  jika  melakukan  kesalahan  terhadap  akta  yang  dibuatnya dapat  dikenakan  tanggung  jawab  pidana,  perdata,  dan  juga administrasi (kode etik).
Kesalahan  yang  dilakukan  oleh  camat  sebagai  PPAT  Sementara  di Kabupaten  Jeneponto  tidak  terlepas  dari  minimnya  pendidikan  dan pelatihan  ke-PPATan  yang  dilakukan  oleh  pihak  BPN  Jeneponto sebagai  pembina  dan  pengawas  PPAT.  Oleh  karena  itu  diharapkan pihak  BPN  dalam  melaksanakan  fungsinya  sebagai pembina  dan pengawas  PPAT  dapat  dengan  sungguh-sungguh menjalankan tugasnya  sebagaimana  yang  telah  ditentukan  oleh  PP  Nomor  37 tahun 1998.

## Kata Kunci : Camat, PPAT sementara, Akta Jual Beli
This research aimed to know the practice of making the deed of sale and  purchase  by  a  Sub-District  head  of  adminstration  (Camat) acting  as  a  Temporary  Land  Certificate  Issuer  (PPAT)  and  to understand  the  responsibility  of  a  Sub-District  head  of adminstration  (Camat)  acting  as  a  Temporary    Land    Certificate Issuer    (PPAT)    to    the    deed    of    sale    and  purchase  if  occured  a mistake.    The  outcome  of  this  research  showed  that:  (1)  a  Sub- District  head of adminstration (Camat) acting as a Temporary Land
Certificate  Issuer  (PPAT)  in  Jeneponto  still  do  many  mistakes when  make  a  deed  of  sale  and  purchase.  One  of  them  is  in    the process  the  signing  of  the  deed  (2)  The  responsibility  of  a  Sub-
Ibnu Izzah
District  head  of  adminstration  (Camat)  acting  as  a  Temporary Land Certificate Issuer (PPAT) if make a mistake to the deed of sale and  purchase  that  they  make  will  be  give  a  punishment  with criminal punishment, civil or administration punishment
The  mistaken  by  the  a  Sub-District  head  of  adminstration  (Camat) acting as a Temporary Land Certificate Issuer (PPAT) in Jeneponto not  regardless  by  the  less    of      the  coaching  and  education  from land  affairs office of Jeneponto as a builder   and  supervisor for the Land  Certificate  Issuer  (PPAT).  Becouse  of  that  the  land  affairs office  in  doing  the  function  as  a  builder  and  supervisor  of  Land Certificate  Issuer  (PPAT)  will  be  seriously  to  doing  the  duty  as determined by govement regulation number 37 of 1998.
Keyword:  Sub-District  head  of  administration,  Temporary  Land Certificate Issuer (PPAT), the deed of sale and purchase

## A. PENDAHULUAN
Negara  sebagai  organisasi  kekuasaan  seluruh  rakyat  diberikan  hak  untuk menguasai  tanah  dalam  rangka  untuk    mewujudkan  kemakmuran  rakyat,  yang dikenal  sebagai  hak  menguasai  negara.  Negara  menguasai  artinya    negara sebagai  badan  penguasa  mempunyai  wewenang  untuk pada tingkatan tertinggi (1)  mengatur  dan  menyelenggarakan  peruntukan,  penggunaan,  persediaan,  dan pemeliharaan  bumi,  air  dan  ruang  angkasa  tersebut;    (2)    menentukan    dan mengatur  hubungan-hubungan  hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang  angkasa  dan  (3)  menentukan  dan  mengatur  hubungan-hubungan  hukum antara  orang-  orang    dan    perbuatan-perbuatan    hukum    yang    mengenai    bumi, air  dan ruang angkasa. 1
Tanah memegang peranan yang sangat esensial dalam kehidupan manusia, sebab manusia hidup diatas tanah, bekerja diatas tanah, sampai matipun manusia masih membutuhkan  tanah.  Jumlah  pertumbuhan  penduduk  yang  semakin  meningkat serta  semakin  beragamnya  kepentingan  manusia  akan  tanah  menjadi  penyebab konflik  pertanahan  dewasa  ini.  Konflik  pertanahan  yang  sering  terjadi  saat  ini yaitu  terkait  kepemilikan  hak  atas  tanah  itu  sendiri.  Oleh  karenanya  kepastian hukum  hak  atas  tanah  menjadi  hal  yang  sangat  penting  untuk  menjamin kepemilikan hak atas tanah seseorang.
Guna  terciptanya  kepastian  hukum  hak  atas  tanah  di  seluruh  wilayah Indonesia,  diperlukan  pelaksanaan  pendaftaran  tanah.  Pendaftaran  tanah  sangat penting bagi para pemegang hak atas tanah. Pasal 19 ayat (1) UUPA menyatakan untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh  wilayah  Indonesia  menurut  ketentuan-ketentuan  yang  diatur  dengan Peraturan  Pemerintah.  Ketentuan  tersebut  merupakan  keharusan  dan  kewajiban pemerintah untuk mengatur dan menyelenggarakan pendaftaran tanah.
1 Maria.S.W  Sumardjono, Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi , Jakarta, Kompas, 2005, hal.3
Peraturan  Pemerintah  yang  dimaksud  dalam  Pasal  19  ayat  (1)  UUPA adalah  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah (selanjutnya  disebut  PP  No.  24  Tahun  1997).  Dalam  pasal  37  PP  No.  24  Tahun 1997 dijelaskan bahwa:
“Peralihan hak atas tanah dan  hak  milik atas satuan rumah susun  melalui jual-beli,  tukar-menukar,  hibah,  pemasukan  dalam  perusahaan  dan  perbuatan hukum  pemindahan  hak  lainnya,  kecuali  pemindahan  hak  melalui  lelang,  hanya dapat  didaftarkan  jika  dibuktikan  melalui  akta  yang  dibuat  oleh  PPAT  yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.
Menurut  Effendi  Perangin  ,  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT)  adalah pejabat  yang  berwenang  membuat  akta  daripada  perjanjian-  perjanjian  yang bermaksud  memindahkan  hak  atas  tanah,  memberikan  sesuatu  hak  baru  atas tanah,  menggadaikan  tanah  atau  meminjam  uang  dengan  hak  atas  tanah  sebagai tanggungan. 2
Dari  penjelasan  pasal  diatas  dapat  kita  tarik  kesimpulan  bahwa  yang berwenang  melakukan  pembuatan  akta-akta  peralihan  hak  atas  tanah,  kecuali lelang  adalah  seorang  PPAT.  Selanjutnya  PPAT  sendiri  dibagi  menjadi  tiga macam  yaitu PPAT, PPAT Sementara dan PPAT  Khusus. Untuk satu kecamatan yang  belum  diangkat  seorang  PPAT,  maka  Camat  yang  mengepalai  wilayah kecamatan  tersebut  untuk  sementara  ditunjuk  karena  jabatannya  sebagai  PPAT Sementara. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (3) PP Nomor 37 Tahun 1998. yang menentukan bahwa untuk melayani masyarakat dalam pembuatan akta PPAT di daerah yang belum cukup terdapat PPAT atau untuk melayani golongan masyarakat  tertentu  dalam  pembuatan  akta  PPAT  tertentu,  menteri  dapat menunjuk  pejabat-pejabat  dibawah  ini  sebagai  PPAT  Sementara  atau  PPAT Khusus:
a.  Camat  atau  Kepala  Desa  untuk  melayani  pembuatan  akta  di  daerah  yang belum cukup terdapat PPAT, sebagai PPAT Sementara;
b.  Kepala  Kantor  pertanahan  untuk  melayani  pembuatan  akta  PPAT  yang diperlukan  dalam  rangka  pelaksanaan  program-program  pelayanan masyarakat  atau  untuk  melayani  pembuatan  akta  PPAT  tertentu  bagi Negara  sahabat  berdasarkan  asas  resiprositas  sesuai  pertimbangan  dari Departemen Luar Negeri, sebagai PPAT Khusus.
Meskipun  Peraturan  Pemerintah  Nomor  37  Tahun  1998  telah diberlakukan  sejak  tanggal  5  Maret  1998,  dan  kini  dilengkapi  dengan  peraturan pelaksananya  seperti  Peraturan  Menteri  Negara  Agraria  /Kepala  BPN  Nomor  3 Tahun  1997  tentang  Ketentuan  Pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24 Tahun  1997  Tentang  Pendaftaran  Tanah,  yang  berlaku  sejak  tanggal  1  Oktober 1997,  Peraturan  Menteri  Negara  Agraria/Kepala  BPN  Nomor  1  Tahun  2006 Tentang  Ketentuan  Pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  37  Tahun  1998
2 Effendi Perangin, Hukum Agraria Di Indonesia, Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum, Jakarta, Rajawali Press, 1991hal.436
Ibnu Izzah
Tentang  Peraturan Jabatan PPAT, juga yang terbaru saat ini adalah PP nomor 24 tahun  2016  tentang  Peraturan  Jabatan  PPAT,  namun    tidak  menutup kemungkinan  terjadinya  permasalahan  dalam  praktek  pembuatan  akta  tanah khususnya akta jual beli oleh PPAT Sementara.
Permasalahan  yang  timbul  dalam  pembuatan  akta  peralihan  hak  atas tanah  pada  PPAT  Sementara  dapat  disebabkan  oleh  beberapa  faktor,  baik  itu disebabkan  oleh  kesalahan  –  kesalahan  dalam  pelaksanaan  maupun  kurangnya penguasaan  tentang  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  yang disebabkan  latar  belakang  pendidikan  seorang  camat  sebagai  PPAT  Sementara tidak seperti PPAT notaris yang telah memiliki pengetahuan mendalam mengenai dunia kePPATan.
Hal  tersebut  diatas  pada  akhirnya  dapat  menimbulkan  akibat  hukum yang merugikan para pihak maupun PPAT itu sendiri. Meskipun telah memenuhi syarat-syarat  baik  formal  maupun  material  dalam  praktek  pembuatan  akta tanah tersebut,  namun  kemungkinan  PPAT  Sementara  melakukan  kesalahan  dan kelalaian masih tetap terbuka.
Seperti  diketahui,  peran  PPAT  Sementara  sangat  besar,  terutama  pada daerah-daerah yang masih sedikit jumlah PPAT Notaris,   salah satu daerah yang memiliki  jumlah  PPAT  notaris  yang  masih  terbilang  sedikit  yaitu    Kabupaten Jeneponto  dengan  jumlah  PPAT  Notaris  sebanyak  2  (dua)  orang  dengan  11 (sebelas) kecamatan. Hal ini mempertegas bahwa PPAT sementara di Kabupaten Jeneponto  masih  sangat  dibutuhkan  mengingat  frekwensi  pembuatan  akta peralihan  hak  atas  tanahnya  juga  tinggi  terlebih  dalam  peralihan  hak  atas  tanah mengenai Jual Beli.
Oleh  karena  itu  menjadi  menarik  untuk  diteliti  lebih  lanjut  terhadap praktek  pembuatan  akta  Jual  Beli  oleh  Camat  selaku  PPAT  Sementara  di Kabupaten  Jeneponto  serta  tanggung  jawab  camat  sebagai  PPAT  Sementara apabila melakukan akta jual beli yang dibuatnya cacat yuridis.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum  empiris  (empirical legal  research)  dimana  dalam  penelitian  hukum  empiris  mengkaji  dan menganalisis  tentang  perilaku  hukum  individu  atau  masyarakat  dalam  kaitannya dengan  hukum  dan  sumber  data  yang  digunakannya  berasal  dari  data  primer. Jenis data dalam penelitian ini yaitu menggunakan data primer dan data sekunder. penelitian hukum yaitu suatu  proses  untuk  menemukan  aturan hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. 3
Data  primer  diambil  dari  hasil  wawancara  dengan  narasumber  terkait dalam penelitian ini yaitu Camat sebagai PPAT Sementara dan pejabat terkait di kantor  pertanahan  kabupaten  Jeneponto,  sedangkan  data  sekunder    yang  penulis gunakan berupa aturan perundang-undangan terkait pertanahan dan peralihan hak atas tanah. lebih spesifik lagi, penulis mengacu pada Pasal 19 UU Nomor 5 tahun 1960  tentang  Pokok-pokok  Agraria,  PP  Nomor  24  Tahun  1997  tentang
3 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , Jakarta, Kencana, 2009, hal. 35
Pendaftaran  Tanah,  PP  Nomor  37  Tahun  1998  tentang  Peraturan  PPAT  dan PKBPN  Nomor  1  Tahun  2006  juncto  PKBPN  Nomor  23  tahun  2009  tentang Pelaksanaan  PP  Nomor  37  Tahun  1998  dan  PP  nomor  24  Tahun  2016,  juga berbagai  literatur  yang  relevan  dengan  masalah  yang  diangkat.  Literatur  yang dimaksudkan berupa buku (cetak maupun elektronik).
Analisis  data  dilakukan  secara  kualitatif,  yaitu  dari  data  yang  diperoleh kemudian  disusun  secara  sistematis,  kemudian  dianalisa  secara  kualitatif  untuk mencapai kejelasan  masalah  yang dibahas.  Analisis Data Kualitatif adalah  suatu cara  penelitian  yang  menghasilkan  data  deskritif  analisis,  yaitu  apa  yang dinyatakan  oleh  responden  secara  tertulis  atau  lisan  dan  juga  perilakunya  yang nyata diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. 4

## C. PEMBAHASAN
Camat  Sebagai  PPAT  Sementara  dalam  Pembuatan  Akta  Jual  Beli  di kabupaten Jeneponto
Camat  merupakan  pejabat  pemerintahan  atau  Pejabat  Tata  usaha  Negara yang  pengangkatananya  dilakukan  oleh  Bupati  atau  Walikota,  sedangakan pengangkatan Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara dilakukan oleh  Kepala  Kantor wilayah Badan pertanahan Nasional di  wilayah kerja Camat tersebut. Jabatan camat sebagai PPAT Sementara tidak secara eks officio melekat pada  jabatan  camatnya,  sebab  camat  tersebut  tetap  harus  mengajukan permohonan  penunjukan  sebagai  PPAT  Sementara  kepada  kepala  Badan pertanahan Nasional Republik Indonesia.
Sudah  menjadi  keharusan  bahwa  setiap  penyelenggaraan  pemerintahan harus  memiliki  legitimasi.  Baik  secara  atribusi,  delegasi  ataupun  mandat. Menurut  Bagir  Manan,  wewenang  dalam  bahasa  hukum  tidak  sama  dengan kekuasaan  (macht).  Kekuasaan  hanya  menggambarkan  hak  untuk  berbuat  atau tidak berbuat, sedangkan wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (rechten en plichten). 5
Camat memperoleh kewenangannya sebagai PPAT Sementara berdasarkan PP  nomor 24 Tahun 2016 tentang pendaftaran tanah dan PP  nomor 37  tahun  1998  tentang  peraturan  jabatan  pejabat  pembuat  akta  tanah.  Dalam peraturan  tersebut  ditentukan  bahwa  camat  dapat  diangkat  menjadi  PPAT  oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional apabila dalam wilayah tersebut belum banyak terdapat PPAT atau Formasi PPAT diwilayah tersebut belum tertutup.
Dalam  menjalankan  tugasnya  sebagai  PPAT  Sementara,  camat  harus mengetahui syarat sahnya suatu perjanjian serta bagaimana sebuah akta peralihan hak  atas  tanah  dapat  dikatakan  sebagai  suatu  akta  otentik,  hal  tersebut  harus sejalan  dengan  asas-asas  pemerintahan  yang  baik  sebagai  acuan  penggunaan
4 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat , Cet.ke-4, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1995.hal 12
5 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara , Jakarta,, Raja Grafindo Persada, 2013, Hal. 99
Ibnu Izzah
wewenang  bagi  pejabat  pemerintahan  dalam  mengeluarkan  keputusan  atau tindakan dalam peyelenggaraan pemerintahan. 6
Kabupaten  Jeneponto  memiliki  wilayah  seluas  74.979  ha  atau  749,79 km2,  dengan  11  Kecamatan,  113  desa/Kelurahan  yang  meliputi  kecamatan Bangkala,  Bangkala  Barat,  Tamalatea,  Bontoramba,  Turatea,  Binamu,  Kelara, Rumbia,  Tarowang,  Arungkeke  dan  batang.  Jumlah  Penduduk  Kabupaten Jeneponto  pada  Tahun  2013  adalah  351.100  jiwa  dengan  laju  pertumbuhan penduduk per tahun adalah 1.02 persen. 7
Dari  hasil  penelitian  di  lapangan,  ditemukan  bahwa  peran  camat  masih dibutuhkan  oleh  masyarakat  dalam  proses  pendaftaran  tanah  di  Kabupaten Jeneponto dikarenakan beberapa alasan, yaitu:
-  Letak  kantor  Camat  dekat  dengan  perumahan  penduduk  setempat  sehingga biaya transportasi bisa ditekan;
- Masyarakat yang akan berurusan tidak segan dan sungkan, karena antara Camat dan penduduk sudah saling kenal;
-Masyarakat  beranggapan,  jika  suatu  saat  tanah  mereka  bermasalah  maka  akan dapat  diselesaikan  secara  kekeluargaan  karena  Camat  sebagai  Pejabat  Pembuat Akta  Tanah  (PPAT)  sementara  juga  merupakan  orang  yang  disegani  dan  sangat dihormati.
Hal  tersebut  diatas  dapat  dilihat  dari  11  kecamatan  di  Kabupaten Jeneponto  yang  kesemuanya  masih  menggunakan  camat  sebagai  PPAT Sementara,  disamping  oleh  karena  masih  sedikitnya  jumlah  PPAT  notaris  di kabupaten Jeneponto, yaitu hanya berjumlah 2 orang.
Proses  pembuatan  akta  jual  beli  Oleh  PPAT  maupun  PPAT  Sementara meliputi  3(  tiga)  tahapan  yang  bersifat  kumulatif,  Artiya  semua  tahapan  wajib dilaksanakan  dan  apabila  salah  satu  tahapan  tidak  dilaksanakan  maka  akan mengakibatkan  akta  jual  beli  tersebut  menjadi  batal  demi  hukum  atau terdegradasi kekuatan pembuktiannya menjadi akta bawah tangan. Adapun proses pembuatan  akta  jual  beli  tersebut  terdiri  dari  proses  persiapan  pembuatan  akta, proses penandatanganan akta dan proses pendaftaran tanah.

## Tahap Persiapan Pembuatan Akta
Proses  persiapan  pembuatan  akta  secara  eksplisit  diatur  dalam  pasal  97 sampai  dengan  pasal  100  Peraturan  Menteri  Agraria  Nomor  7  Tahun  2019 Tentang perubahan Kedua Peraturan  Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang  pendaftaran  tanah.  Adapun  tahapan  persiapan  pembuatan  akta  tersebut, dapat penulis uraikan sebagai berikut:
 PPAT wajib melakukan Pengecekan sertipikat di BPN atau alas hak lain jika belum bersertipikat;
6 Prihatini Hudahanin, Camat Sebagai PPAT Sementara, Cet. Ke-II, Jakarta, Gunadarma Ilmu, 2016
7 Website Resmi Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Jeneponto, http://jenepontokab.go.id/index.php/pemerintahan/dinas/147-dinas-kependudukan-dan- catatan-sipil. Diakses pada tanggal 17 Maret 2017
 PPAT memastikan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan tanah yang akan dijual telah dilunasi;
 Membuat dan menjelaskan surat pernyataan sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 99 PMA nomor 3 tahun 1997;
 Membuat surat pernyataan bahwa tanah yang bersangkutan tidak bersengketa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 100 PMA nomor 3 tahun 1997 Berdasarkan hasil penelitian, ketaatan camat sebagai PPAT Sementara di
Kabupaten  Jeneponto  dalam  melakukan  proses  persiapan  pembuatan  akta  jual beli tanah dapat diuraikan dalam table dibawah ini
No Persiapan Pembuatan Akta Jual Beli 1 2  3 4 5 6 7 1. Pengecekan  sertipikat    di  BPN  atau alas hak lain jika belum bersertipikat X X  X X X X √ 2. Pengecekan Pelunasan PBB √ √ √ √ √ √ √ 3. Membuat       dan       menjelaskan surat pernyataan          sebagaimana yang dimaksudkan  dalam pasal 99 PMA nomor 3 tahun 1997 X X  X X X X √ 4. Membuat  surat  pernyataan  bahwa tanah yang    bersangkutan    tidak bersengketa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 100 PMA nomor 3 tahun 1997 X X  X X √ √ √
Dari  tabel  diatas  dapat  dilihat  bahwa  dari  7  (tujuh)  kecamatan  yang menjadi  sampel  dalam  penelitian  in,  masih  terdapat    camat  sebagai  PPAT Sementara  yang  melakukan  kekeliruan  khususnya  pada  proses  pengecekan sertipikat di BPN, Sementara untuk pengecekan alas hak bagi tanah  yang belum bersertipikat  semua  kepala  kecamatan  di  Kabupaten  Jeneponto  hanya  mengacu pada Surat Keterangan Jual Beli (SKJB) yang dibuat oleh Kepala Desa/Kelurahan dimana  letak  objek  tanah  yang  bersangkutan.  Apabila  para  pihak  yang  datang menghadap  untuk  melakukan  transaksi  Jual-Beli  tanah  tidak  membawa  Surat Keterangan  Jual  Beli  (SKJB)  yang  telah  ditandatangani  dan  distempel  oleh Desa/Kelurahan  setempat  maka  camat  sebagai  PPAT  Sementara  tidak  akan membuatkan akta jual beli.

## Tahap Penandatanganan Akta Jual Beli
Setelah  semua  persyaratan  mengenai  tahap  persiapan  pembuatan  akta terpenuhi,  maka  PPAT  beralih  ke  tahap  selanjutnya  yaitu  tahap  pelaksanaan pembuatan  akta  jual  beli.  Tahap  ini  menyangkut  syarat  formil  dari  suatu  akta, yang akan menentukan apakah aktanya otentik atau justru menjadi akta dibawah tangan.  Adapun  tata  cara  pelaksanaan  pembuatan  akta  jual  beli  telah  ditentukan dalam  pasal    101  sampai  102  Peraturan  Menteri  Agraria  Nomor  3  Tahun  1997, dapat diuraikan sebagai berikut:
Ibnu Izzah
 Menghadirkan      penjual  dan  pembeli      dalam      pembuatan      dan penandatangan  akta  dihadapan  camat  sebagai  PPAT  Sementara  secara bersamaan;
Pembuatan  akta  jual  beli  harus  dihadiri  oleh  para pihak yang melakukan perbuatan hukum tersebut atau orang yang dikuasakan olehnya dengan surat kuasa  tertulis  sesuai  peraturan-perundang-undangan  yang  berlaku,  dimana surat kuasa  bagi  penjual  harus  dengan  akta  notaris  sedangkan surat kuasa bagi  pembeli  bisa  dibuat  dengan  akta  dibawah  tangan  hal  tersebut sebagaimana  ditentukan  dalam  Pasal  101  ayat  1  Peraturan  Menteri  Negara Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  3  Tahun  1997  tentang Ketentuan  Pelaksanaan    Peraturan    Pemerintah    Nomor    24    Tahun  1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
Pada  proses  ini,  hampir  semua  responden  tidak  menghadirkan  para  pihak (penjual  dan  pembeli)  pada  saat  penandatanganan  akta  jual  beli  secara bersamaan. Hal ini disebabkan karena biasanya para penghadap (penjual dan pembeli)  tidak  memiliki  waktu  untuk  datang  secara  bersamaan  kehadapan camat  sebagai  PPAT  Sementara,  oleh  karena    itu    penandatanganan    akta dilakukan    secara    terpisah  antara  penjual  dan  pembeli.  selain  itu,  karena faktor  kepercayaan    oleh    camat    sebagai    warga    setempat    terhadap  para penghadap yang dikenalnya.
Faktor  lain  juga  disebabkan  karena  para  pihak  yang  terkadang      mendesak untuk      dipercepatnya      akta      jual      beli  tersebut      dengan      alasan      akan dijadikan   agunan   untuk mengambil Kredit Usaha Rakyat (KUR) di bank. Hal    tersebut  tentu  saja  melanggar  pasal    101  ayat  (1)  Peraturan  Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997
 Menghadirkan dua orang saksi yang berkompeten bersamaan dengan penjual dan pembeli;
Selain    dua    orang    saksi,    dalam    akta    jual    beli    tanah  dikenal  juga  yang namanya  saksi  persetujuan.  Dalam  hal  penjual  telah  menikah,  maka  harus ada  persetujuan  dari  suami  atau  istri  sebelum  menandatangi  akta  jual  beli. Dalam suatu perkawinan terjadi pencampuran harta bersama kekayaan antara suami  dan  istri.  Begitupun  dengan  hak  atas  tanah  karena  hak  atas  tanah merupakan hak bersama dalam perkawinan, maka penjualannya memerlukan persetujan dari pihak suami atau istri.
Persetujuan  tersebut  dapat  diberikan  dengan  cara  penandatanganan  surat persetujuan  khusus,  atau  dengan  cara  suami    atau    istri    turut    bertanda tangan    dalam  akta    jual    beli  sebagai    saksi    persetujuan.    Apabila    suami atau  istri  penjual telah  meninggal,  maka keadaan tersebut perlu dibuktikan dengan  surat  keterangan  kematian  dari  kantor  kelurahan.  Dengan meninggalnya  istri atau suami dari penjual  maka  anak-  anak  yang  lahir dari perkawinan  mereka  akan  hadir  sebagai  ahli    waris    dari    tanah    yang    akan dijual.    Anak-anak    tersebut  wajib  memberikan  persetujuannya  dalam  akta jual beli sebagai ahli waris menggantikan suami atau istri penjual.
Pada     proses     ini,     semua     responden     tidak Menghadirkan   2   (dua) orang     saksi      yang      berkompeten  bersamaan  dengan  penjual-pembeli,  hal
Ibnu Izzah
ini disebabkan karena yang menjadi saksi dalam akta jual beli tersebut adalah Kepala  desa/Kelurahan  dan  Kepala  Dusun/Lingkungan  dimana  objek  tanah tersebut berada.
Pada  prakteknya,  akta  jual  beli  tidak  ditandatangani  oleh  para  saksi  di hadapan camat sebagai PPAT Sementara, melainkan   hanya   ditandatangani oleh   para   saksi   secara terpisah tanpa disaksikan oleh PPAT Sementara, para  responden      menganggap  bahwa    hal    tersebut  adalah  lumrah  terjadi mengingat  para  saksi  adalah  pejabat  pemerintahan  yang  paling  tahu wilayahnya,  sehingga  camat  sebagai  PPAT  Sementara  menganggap  hal tersebut  adalah  wajar  saja  dan  tidak  melanggar  hukum.  Hal  tersebut  tentu saja telah melanggar pasal 101 ayat (2) PMA Nomor 3 Tahun 1997.
 Membacakan   dan   menjelaskan   isi   akta  kepada   penjual- pembeli Seorang  PPAT  wajib  membacakan  Akta  Jual  Beli  kepada  para  pihak  yang bersangkutan  (penjual  dan  pembeli)  dan  memberikan  penjelasan  mengenai isi dan maksud pembuatan akta serta prosedur pemindahan haknya.
pada tahap ini, hampir semua responden tidak membacakan dan menjelaskan isi  akta  kepada  penjual-pembeli,  hal  ini  disebabkan  karena  responden menganggap bahwa para pihak telah mengetahui perbuatan hukum apa yang mereka  lakukan  yaitu  jual  beli  tanah,  sehingga  camat  sebagai  PPAT Sementara  merasa  tidak  perlu  lagi    membacakan    dan    menjelaskan    isi aktanya  kepada  para pihak  (penjual-pembeli).  Hal tersebut tentu saja telah melanggar pasal 101 ayat (3)
 Membuat   akta   jual   beli   asli   sebanyak   2   rangkap   dan memberikan salinannya kepada penjual dan pembeli;
Pada  tahapan  ini,  semua  responden  tidak  membuat  Membuat      akta      jual beli      asli      sebanyak      2      rangkap      dan  memberikan  salinannya  kepada penjual  dan  pembeli.  Pada  prakteknya,  para  responden  membuat  4  (empat) rangkap  Asli  dan  memberikan  1  (satu)  rangkap  asli  untuk  pihak  penjual,  1 (satu)  rangkap  asli  untuk  pihak  pembeli,  1  (satu)  rangkap  asli  untuk didaftarkan  ke  Kantor  Pertanahan  dan  1  (satu)  rangkap  asli  untuk  disimpan sebagai arsip di Kantor Kecamatan.
Semua    responden    memberikan    akta    jual    beli    yang    asli  kepada  para pihak,  padahal  yang  seharusnya  diberikan  kepada  para  pihak  hanyalah salinannya  bukan  asli  dari  Akta  Jual  Beli  tersebut.  Namun,  para  responden mengaku  bahwa  pihak  pembeli  khsususnya  tidak  menginginkan  jika  yang diterimanya  hanyalah  salinan  akta  jual  beli  karena  rata-rata  pembeli berkepentingan  untuk  menjadikan  akta  jual  beli  tersebut  sebagai  agunan  di bank  untuk  mengambil  Kredit  Usaha  Rakyat  (KUR)  yang  mana mensyaratkan  keharusan  akta  jual  beli  yang  asli  untuk  dijadikan  sebagai agunan.

## Tahap Pendaftaran Akta Ke Kantor Pertanahan
Setelah proses pembuatan akta jual beli telah selesai, maka seorang PPAT diwajibkan menyampaikan akta jual belinya beserta dokumen-dokumen lain yang
Ibnu Izzah
diperlukan untuk keperluan pendaftaran peralihan hak yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak ditandatanganinya akta yang bersangkutan.
Dari  hasil  penelitian  diketahui  bahwa  100%  responden  tidak menyampaikan akta jual belinya beserta dokumen-dokumen lain yang diperlukan untuk  keperluan  pendaftaran  peralihan  hak  yang  bersangkutan  kepada  Kantor Pertanahan, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak ditandatanganinya akta yang bersangkutan.
Hal  tersebut  diatas  dikarenakan  semua  responden  menganggap  bahwa mengenai  pendaftaran  sertipikat  tanah  menjadi  tanggung  jawab  pihak  yang berkepentingan,  selain  itu  beberapa  pembeli  hanya  menginginkan  akta  jual  beli untuk dijadikan sebagai agunan untuk mengambil Kredit Usaha Rakyat (KUR) di salah satu bank yang mana mensyaratkan adanya akta jual beli asli sebagai syarat agunan kredit.
Praktek  dalam  tahap  pendaftaran  yang  dilakukan  oleh  camat  sebagai  PPAT sementara  ini  tentu  saja  bertentangan  dengan  pasal  103  –  106  PMA  Nomor  3 Tahun 1997

## Tanggung Jawab Camat sebagai PPAT Sementara
Dalam    Peraturan    Pemerintah    Nomor    24  Tahun  1997  tentang Pendaftaran Tanah tidak diatur secara spesifik tentang perbuatan yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah  yang dapat dikenakan sanksi. Pasal 62 PP  24 Tahun 1997 hanya menentukan bahwa:
PPAT  yang  dalam  melaksanakan  tugasnya  mengabaikan  ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 40 serta ketentuan dan petunjuk  yang  diberikan  oleh  Menteri  atau  Pejabat  yang  ditunjuk  dikenakan tindakan  administratif  berupa  teguran  tertulis  sampai  pemberhentian  dari jabatannya  sebagai    PPAT,    dengan    tidak  mengurangi  kemungkinan  dituntut ganti  kerugian oleh pihak- pihak yang menderita kerugian yang diakibatkan oleh diabaikannya ketentuan ketentuan tersebut. Peraturan  Kepala  Badan  Pertanahan Nasional    Nomor    1  Tahun  2006  tersebut  memberikan  pengaturan  lebih  lanjut tentang  perbuatan  apa  yang  termasuk  ke  dalam  kategori  pelanggaran  berat  oleh Pejabat  Pembuat  Akta Tanah.  Pengaturan tersebut  dapat  ditemukan  dalam  Pasal 28 Ayat (4) yang menentukan :
Pelanggaran berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, antara lain :
a. Membantu melakukan permufakatan jahat yang mengaibatkan sengketa atau konflik pertanahan;
b. Melakukan pembuatan akta sebagai permufakatan jahat yang mengakibatkan sengketa atau konflik pertanahan;
c. Melakukan  pembuatan  akta  di  luar  daerah  kerjanya  kecuali  yang  dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (3);
d. Memberikan keterangan yang tidak benar di dalam akta yang mengakibatkan sengketa atau konflik pertanahan;
e. Membuka  kantor  cabang  atau  perwakilan  atau  bentuk  lainnya  yang  terletak di  luar  dan  atau  di  dalam  daerah  kerjanya  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 46;
f. Melanggar sumpah jabatan sebagai PPAT;
g. Pembuatan  akta  PPAT  yang   dilakukan,  sedangkan  diketahui oleh PPAT yang bersangkutan bahwa para pihak  yang berwenang  melakukan perbuatan hukum  atau  kuasanya  sesuai  peraturan  perundang-undangan  tidak  hadir  di hadapannya;
h. Pembuatan akta mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun  yang  oleh  PPAT  yang  bersangkutan  diketahui  masih  dalam  sengketa yang  mengakibatkan  penghadap  yang  bersangkutan  tidak  berhak  untuk melakukan perbuatan hukum yang dibuktikan dengan akta;
i. PPAT  tidak  membacakan  aktanya  di  hadapan  para  pihak maupun  pihak yang  belum  atau    tidak  berwenang    melakukan  perbuatan  sesuai  akta  yang dibuatnya;
j. PPAT      membuat    akta    di      hadapan    para    pihak    yang    tidak  berwenang melakukan perbuatan hukum sesuai akta yang dibuatnya;
k. PPAT    membuat    akta    dalam    masa    dikenakan    sanksi  pemberhentian sementara atau dalam keadaan cuti;
l. Lain-lain  yang  ditetapkan  oleh  Kepala  Badan  Pertanahan Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwa jabatan camat sebagai PPAT  Sementara  tidak  secara eks  officio oleh  karenanya  tanggung  jawab  yang akan dipikul oleh seorang PPAT Sementara menjadi Tanggung jawab pribadi.
Adapun  Akta  jual  beli  tanah  bukan  merupakan  suatu  surat  keputusan  tata usaha  Negara  yang  sifatnya  individual  dan  final,  akta  jual  beli  tidak  bersifat individual  sebab  melibatkan  dua  orang  didalamnya  yaitu  penjual  dan  pembeli. Akta jual beli juga tidak bersifat final, oleh karena produk final dari akta jual beli adalah  Sertifikat  Hak  milik  yang  akan  diterbitkan  oleh  kantor  pertanahan sehingga  jika  terdapat  kekeliruan  dalam  pembuatan  Akta  jual  beli  tanah  maka dapat  dimintakan  pembatalan  pada  Pengadilan  Negeri  dimana  tanah  tersebut berada. Oleh karenanya Akta jual beli bukan merupakan domain dari Pengadilan tata Usaha Negara.
Kesalahan  yang dilakukan oleh camat sebagai PPAT Sementara pada ketiga tahapan pembuatan akta jual beli tersebut diatas berdampak pada tanggung jawab pribadi oleh camat sebagai PPAT Sementara yang bersangkutan. Jika dilihat dari sanksi yang akan diberikan kepada camat sebagai PPAT Sementara maka ada tiga sanksi  yang  dapat  dikenakan  yaitu  sanksi  Pidana  dalam  hal  camat  tersebut membuat  suatu  akta  jual  beli  yang  didalamanya  terdapat  unsur  tindak  pidana misalnya  pemufakatan  jahat,  sanksi  perdata  jika  dalam  hal  camat  sebagai  PPAT Sementara  dalam  pembuatan  akta  melakukan  perbuatan  melawan  hukum sebagaimana  pasal  1365  KUHPerdata  dan  sanksi  administratif  (kode  etik)  jika seorang  camat  sebagai  PPAT  Sementara  melakukan  pelanggaran  etik  dalam pembuatan suatu akta jual beli.

## Ibnu Izzah
Perbuatan  melawan  hukum  yang  penulis  maksudkan  disini  adalah  perbuatan melawan hukum dalam bidang keperdataan berdasarkan pasal 1365 KUHPerdata, dimana dalam pasal tersebut menentukan bahwa “tiap perbuatan melawan hukum yang  membawa  kerugian  kepada  orang  lain,  mewajibkan  orang  karena  salahnya menerbitkan  kerugian  itu,  mengganti  kerugian  tersebut”. Terdapat  tiga  kategori perbuatan melawan hukum, yaitu: 8
1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan. Unsur  kesengajaan  dianggap  ada  dalam  suatu  tindakan  ketika  perbuatannya telah  menimbulkan  konsekuensi  tertentu  terhadap    fisik,    mental    ataupun barang    milik    korban.        Adapun  unsur-unsur  kesengajaan  menurut  Munir Fuadi adalah sebagai berikut:
a. Adanya kesadaran (state of mind) untuk melakukan;
b. Adanya konsekuensi dari perbuatan. Jadi,  bukan hanya adanya perbuatan saja;
c. Kesadaran      untuk      melakukan,      bukan      hanya      untuk  menimbulkan konsekuensi, melainkan juga adanya kepercayaan bahwa dengan tindakan tersebut pasti dapat menimbulkan konsekuensi tersebut.
2. Perbuatan   melawan   hukum   tanpa   kesalahan   (tanpa   unsur kesengajaan maupun unsur kelalaian)
3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.
Dalam hukum dikenal juga dua macam pertanggungjawaban yang dibedakan atas pertanggung  jawaban  atas  kesalahan  (based  on  fault)  dan  pertanggung  jawaban mutlak  (absolute  responsibility). 9 Pertanggung  jawaban  atas  kesalahan  adalah prinsip  yang  berlaku  umum  dalam  hukum  pidana    dan    perdata.    Khususnya dalam pasal  1365  KUHPerdata  yang dikenal sebagai pasal perbuatan melawan hukum  dan  mengharuskan  terpenuhinya  empat  unsur  yaitu:  adanya  perbuatan, adanya  unsur  kesalahan,      adanya      kerugian      yang      diderita      dan      adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

## D. PENUTUP Kesimpulan
Praktek Pembuatan akta jual beli tanah oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berdasarkan PMA Nomor 3 Tahun 1997 meliputi tiga tahap yaitu Tahap Persiapan  Pembuatan  Akta,  Tahapan  Pembuatan  Akta  dan  Tahap  Pendaftaran Akta  Jual  Beli  ke  Kantor  Pertanahan.  Dari  hasil  penelitian  penulis  mengenai Praktek  pembuatan  akta  jual  beli  oleh  Camat  sebagai  PPAT  Sementara  di Kabupaten  Jeneponto  diketahui  bahwa  terdapat  banyak  kesalahan  baik  yang disengaja  maupun  tidak  disengaja  yang  dilakukan  oleh  PPAT  Sementara  di Kabupaten Jeneponto. Kesalahan tersebut antara lain pada tahap pembuatan akta jual  beli  yang  mana  PPAT  Sementara  tidak  menghadirkan  para  pihak  dalam penandatanganan akta jual beli di hadapannya selaku PPAT Sementara.
8 Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer, Bandung,Citra Aditya Bakti,2010, Hal.47
9 Jimly Asshiddiqie dan Ali Safaat, teori hans kelsen tentang hukum, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan kepaniteraan mahkamah konstitusi republik Indonesia, 2006, hal. 61
Tanggung  Jawab  Camat  sebagai  PPAT  Sementara  jika  melakukan kesalahan  dalam  pembuatan  akta  jual  beli  jika  ditinjau  dari  tanggung  jawab hukum  maka  dapat  dikenakan  sanksi  pidana  apabila  dalam  pembuatan  aktanya melakukan  pemufakatan  jahat  ataupun  tindak  pidana  lainnya  yang  terkait pembuatan akta jual beli, sedangkan jika hal itu menimbulkan kerugian bagi para pihak maka camat sebagai PPAT Sementara dapat dijadikan turut tergugat dalam ranah  perdata.  Selain  itu,  camat  sebagai  PPAT  Sementara  juga  dapat  dikenakan kode  etik  profesi  apabila  dalam  pembuatan  aktanya  melakukan  kesalahan sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 37 Tahun 1998.

## DAFTAR PUSTAKA
Effendi  Perangin, Hukum  Agraria  Di  Indonesia,  Suatu  Telaah  Dari  Sudut Pandang Praktisi Hukum , Jakarta, Rajawali Press, 1991.
Jimly  Asshiddiqie  dan  Ali  Safaat, teori  hans  kelsen  tentang  hukum, Jakarta, Sekretariat  Jenderal  dan  kepaniteraan  mahkamah  konstitusi  republik Indonesia, 2006.
Maria.S.W  Sumardjono, Kebijakan  Pertanahan  Antara  Regulasi  dan Implementasi , Jakarta, Kompas, 2005. Munir  Fuady, Perbuatan  Melawan  Hukum  Pendekatan  Kontemporer, Bandung,Citra Aditya Bakti,2010.
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , Jakarta, Kencana, 2009 Prihatini  Hudahanin, Camat  Sebagai  PPAT  Sementara, Cet.  Ke-II,  Jakarta, Gunadarma Ilmu, 2016
Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara , Jakarta,, Raja Grafindo Persada, 2013
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cet.ke-4, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1995.
Website  Resmi  Dinas  Kependudukan  dan  catatan  sipil  Kabupaten  Jeneponto, http://jenepontokab.go.id/index.php/pemerintahan/dinas/147-dinas- kependudukan-dan-catatan-sipil. Diakses pada tanggal 17 Maret 2017
Republik Indonesia, Kitab undang-undang Hukum Perdata
Republik  Indonesia,  Undang  undang  RI  nomor  5  Tahun  1960  tentang  pokok- pokok Agraria
Republik  Indonesia,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2016  tentang perubahan atas Undang-undang nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah
Republik  Indonesia,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2016  tentang pendaftaran Tanah
Republik  Indonesia,  Peraturan  Menteri  Agraria  nomor  7  Tahun  2019  tentang perubahan kedua Peratuuran Menteri Agraria nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah.
Pertanggung Jawaban Camat Sebagai PPAT Sementara dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah di Kabupaten Jeneponto
Ibnu Izzah
Republik  Indonesia,  Peratuuran  Menteri  Agraria  nomor  3  Tahun  1997  tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah.