## LANDASAN TEORI HAK ASASI MANUSIA DAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA
Oleh :
Yumna Sabila, SH./Dr. Kamaruzaman Bustamam/Badri, S.Hi.,MH. Email : yumnasabila@gmail.com

## ABSTRAK
Kejahatan  Hak Asasi  Manusia merupakan juga sebagai  kejahatan  Internasional maka ada  keterkaitan  hak  asasi  manusia  dan  hukum  pidana  internasional.  Pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan kejahatan atau tindak  pidana,  yaitu  karena  melanggar  ketentuan  hukum  hak  asasi  manusia  dengan dikenai suatu sanksi pidana dalam lingkup nasional maupun internasional. Pengaturan hukum  mengenai  hak  asasi  manusia  (nasional  dan  internasional)  pada  hakikatnya sebagai  rangka  dalam  melakukan  perlindungan  dan  penegakan  hukum  atas  hak  asasi manusia.Dalam hukum  pidana internasional terkait perkembangannya dan sejarahnya tidak terlepas dari sejarah perkembangan hak asasi manusia. Keterkaitannya memiliki ketergantungan  dan  berkesinambungan  satu  sama  lain,  sebagai  contoh  terbentuknya kejahatan-kejahatan  baru  dalam  dimensi  internasional  (genosida,  kejahatan  terhadap kemanusiaan, kejahatan peranng, dan agresi). 21 Pelanggaran terhadap hak asasi manusia berkaitan  langsung  dengan  para  subjek-subjek  hukum  itu  sendiri,  serta  pelanggaran yang dilakukan termasuk dalam lingkup nasional ataukan internasional yang nantinya akan mempunyai  hubungan dalam menyelesaikan pelanggaran itu di  hadapan hukum yang berlaku. Prinsip hak asasi manusia ada yang berupa prinsip universalitas, prinsip universal ini dimaksudkan bahwa hak asasi adalah milik semua orang karena kodratnya sebagai  manusia.  Prinsip  setiap  orang  memiliki  hak  yang  sama  (equality)  dan  tanpa diskriminasi,  prinsip  ini menyatakan  bahwa  setiap  orang  dilahirkan  secara  bebas  dan memiliki  hak  yang  sama  tanpa  dibeda-bedakan  karena  alasan  tertentu.  Dan  ada  yang terakhir prinsip pengakuan indivibility dan interdependence of different  right. Prinsip ini  menyatakan  bahwa  dalam  rangka  memenuhi  hak  asasi  manusia  maka  tidak  dapat dipisahkan  antara  pemenuhan  hak-hak  sipil  dan  politik  dengan  pemenuhan  hak-hak ekonomi,  sosial  dan  budaya.  Karena  ruang  lingkup  dari  keduanya  itu  saling berhubungan.
Kata Kunci : Hak Asasi Manusia, Pelanggaran

## A. PENDAHULUAN

## 1.Konsep HAM Dan Pelanggaran HAM
1.1.Hak Asasi Manusia
Hak asasi manusia telah menjadi bahasan sehari-hari dan telah digunakan baik dikalangan birokrasi, militer maupun dikalangan masyarakat umum. Untuk memahami pembahasan konsep tentang Hak Asasi Manusia maka pengertian hak menjadi penting. Hak  merupakan  unsur  normatif  yang  berfungsi  sebagai  pedoman  berprilaku  dan
21 Anis Widyawati , Hukum Pidana Internasional , Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm.49-50.
melindungi kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya.
Seperti  yang  diketahui,  hak  selalu  beriringan  dengan  kewajiban-kewajiban. Kewajiban  ialah  suatu  keharusan  peranan  terhadap  sesuatu  tertentu  yang  disyaratkan hukum atau undang-undang, seperti contoh sebagaimana pasal 30 ayat (1) UUD 1945, yakni  hak  dan  kewajiban  warga  negara  untuk  ikut  serta  dalam  pembelaan  negara. 22
Sebagaimana  pasal  1  angka  2  UU  No.  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia bahwa;
“Kewajiban  dasar  manusia  adalah  seperangkat  kewajiban  yang  apabila  tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia.” 23
Untuk  melindungi  Hak-hak  Asasi  Manusia  (HAM)  negara  harus  dibangun  di atas  prinsip  negara  hukum  agar  ada  instrumen  yang  mengawasi  dan  mengadili  jika terjadi  pelanggaran  HAM  dan  untuk  meletakkan  rakyat  sebagai  penentu  dalam kehidupan  bernegara.  Sistem  politik  yang  dibangun  adalah  sistem  yang  demokratis, seperti hak untuk memilih, hak untuk dipilih, dan hak memberikan pendapat. 24
Sebelum dibahas mendalam mengenai hak asasi manusia di Indonesia, terlebih dahulu membahas perkembangan Hak Asasi Manusia (HAM) di Dunia. Perkembangan atas hak asasi manusia ini berjalan secara perlahan dan beragam, di antaranya sebagai berikut: 1.2.Pelanggaran HAM
Unsur  lain  dalam  HAM  adalah  masalah  pelangaran  dan  pengadilan  HAM. Pelanggaran HAM merupakan tindakan pelanggaran kemanusiaan baik yang dilakukan oleh individu maupun institusi negara atau institusi lainnya terhadap hak asasi individu lain tanpa dasar atau alasan yuridis dan alasan rasional yang menjadi pijakannya. 25

## 1.3 Pengertian Pelanggaran HAM Oleh State Actor dan Non State Actor
Menurut  UU  No.  26  Tahun  2000  tentang  pengadilan  HAM,  pelanggaran  hak asasi manusia perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja  ataupun  tidak  disengaja  atau  kelalaian  yang  secara  hukum  mengurangi, menghalangi,  membatasi  dan  atau  mencabut  hak  asasi  manusia  seseorang  atau kelompok  orang  yang  dijamin  oleh  undang-undang,  dan  tidak  didapatkan,  atau
22 Ibid.
23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 Angka 2.
24 Muhammad Alim, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945 , Yogyakarta: UII Press, 2001, hlm.39.
25 A.Ubadillah  dkk., Demokrasi,  Hak  Asasi  Manusia  dan  Masyarakat  Madani ,  Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2006, hlm. 274.
dikhawatirkan  tidak  akan  memperoleh  penyelesaian  hukum  yang  adil  dan  benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Pelanggaran terhadap hak asasi manusia dapat dilakukan baik oleh aparatur negara ( state actor ) maupun bukan aparatur negara ( non state actor ).
State actor atau aparatur negara atau aktor negara ialah mereka, baik perorangan maupun institusi yang berada dalam kapasitas atau sebagai perwakilan negara (legislatif, eksekutif,  yudikatif).  Pelanggaran  HAM  yang  terjadi  karena  dalam  melaksanakan kewajiban  mereka  sebagai  perwakilan  negara  tidak  menghormati,  melindungi  dan memenuhi  hak  asasi  manusia  warga  negaranya,  contohnya  seperti  polisi  kerap melakukan  penyiksaan  dalam  melakukan  introgasi  terhadap  tersangka  atau  militer melakukan penyerangan terhadap warga sipil dalam situasi darurat. Sedangkan non state actor atau bukan aparatur negara atau bukan aktor negara ialah orang atau kelompok di luar  aktor  negara  yang  dapat  menjadi  pelaku  pelanggaran  HAM  dalam  berbagai tindakan tertentu, mereka biasanya memiliki kekuasaan, baik pengaruh maupun modal. Dan  pelaku  memiliki  struktur  dan  jaringan  yang  terorganisir.  Tindakan  pelanggaran yang dilakukan aktor bukan negara tidak jauh berbeda dengan tindakan yang dilakukan aktor negara atau aparatnya, seperti penyerangan yang dilakukan anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM) terhadap anggota militer dan terjadinya penyerangan terhadap warga sipil  oleh  kelompok  milisi  seperti  yang  terjadi  di  Timor  Timur.  Untuk  menjaga pelaksanaan HAM, penindakan terhadap pelanggaran HAM dilakukan melalui proses peradilan HAM melalui tahapan-tahapan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. 26

## HASIL PENELITIAN
A. Supremasi Sipil Tentang Hak Asasi Manusia Dalam Konflik di Aceh Supremasi sipil merupakan wajah utama era demokrasi, adanya supremasi sipil ini menjadikan militer harus tunduk kepada otoritas sipil. Filosofi demikian yang bisa dipahami  mengapa  militer  bisa  menjadi  alat  negara,  dan  berada  dibawah  kendali pemerintah sipil yang sah. Tetapi, pola relasi sipil-militer itu harus senantiasa diawasi, agar tidak mengarah kepada hal yang politis. Jika kita cermati maka UU No.34 tahun 2004  tentang  TNI  secara  jelas  menyatakan  bahwa  TNI  adalah  alat  negara,  dengan keputusan politik negara sebagai lampu hijau pergerakannya. Penggunaan militer oleh
pemerintahan yang sah perlu diperhatikan, agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan kekuasaan kelompok tertentu. 27
Dasar  hukum  pelaksanaan  pemerintahan  di  Aceh  adalah  Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2006  tentang  Pemerintahan  Aceh.  Salah  satu  pertimbangan dibentuknya  undang-undang  ini  adalah  Aceh  merupakan  satuan  pemerintahan  daerah yang  bersifat  khusus  atau  istimewa.  Dikatakan  khusus  atau  istimewa  karena  Aceh adalah  daerah  provinsi  yang  merupakan  kesatuan  masyarakat  hukum  yang  bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat  setempat  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan  dalam  sistem  dan  prinsip  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
Sementara itu, Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  berdasarkan  UUD  1945  yang menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  yang  dilaksanakan  oleh  Pemerintah  Daerah Aceh  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Aceh  sesuai  dengan  fungsi  dan kewenangan  masing-masing.  Keistimewaan  meliputi  agama,  peradatan,  pendidikan, geografisnya terletak di ujung Sumatera, memiliki sumber daya alam yang tinggi seperti mineral,  minyak  bumi,  gas,  serta  hasil  hutan.  Dan  memiliki  potensi  alam  seperti panorama keindahan alam. 28
Pengakuan  Negara  atas  keistimewaan  dan  kekhususan  daerah  Aceh  diberikan melalui  Undang-undang  No.  11  Tahun  2006  tentang  Pemerintahan  Aceh.  Undang- Undang Pemerintahan Aceh ini tidak terlepas dari Nota Kesepahaman Memorandum of Understanding (MoU)  antara  Pemerintah  dan  Gerakan  Aceh  Merdeka  yang ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005 dan merupakan suatu bentuk rekonsiliasi secara bermartabat menuju pembangunan sosial, ekonomi, serta politik di Aceh secara berkelanjutan.  Undang-Undang  No.  11/2006,  yang  berisi  273  pasal,  merupakan Undang-undang  Pemerintahan  Daerah  bagi  Aceh  secara  khusus.  Kemudian  qanun dibentuk  dalam  rangka  penyelenggaraan  pemerintahan  Aceh,  pemerintahan Kabupaten/Kota, dan penyelenggaraan tugas pembantuan. Qanun Aceh disahkan oleh Gubernur  setelah  mendapat  persetujuan  bersama  dengan  DPRA.  Qanun
27 Wawancara  Muhammad  Yusuf,  Plt.  Ketua  Satuan  Pelaksana  Badan  Reintegrasi  Aceh (BRA) Kabupaten Aceh Timur, pada tanggal 22 Oktober 2017 di Desa Seuneubok Teungoh.
28 Wawancara  dengan  Zuriah, Dosen  matakuliah  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia ,  pada tangal 08 Januari 2018 di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Ar-Raniry Banda Aceh.
Kabupaten/Kota disahkan oleh Bupati/Wali kota setelah mendapat persetujuan bersama dengan DPRK. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tulisan dalam rangka  penyiapan  dan  pembahasan  rancangan  qanun.  Setiap  tahapan  penyiapan  dan pembahasan  qanun  harus  terjamin  adanya  ruang  partisipasi  publik.  Dalam  hal diperlukan untuk pelaksanaan qanun, Gubernur dan Bupati/Wali kota dapat menetapkan peraturan/keputusan Gubernur atau peraturan/keputusan Bupati/Wali kota. 29
Untuk  memeriksa,  mengadili,  memutus,  dan  menyelesaikan  perkara  pelanggaran  hak asasi manusia yang terjadi sesudah UU No. 11 tahun 2006 diundangkan dibentuk Pengadilan Hak  Asasi  Manusia  di  Aceh  yang  putusannya  memuat  antara  lain  pemberian  kompensasi, restitusi, dan/atau rehabilitasi bagi korban pelanggaran hak asasi manusia. Pemerintah Pusat, Pemerintah  Aceh,  dan  Pemerintah  Kabupaten/Kota  serta  penduduk  Aceh  berkewajiban memajukan  dan  melindungi  hak-hak  perempuan  dan  anak  serta  melakukan  upaya pemberdayaan yang bermartabat.
Untuk mencari kebenaran dan rekonsiliasi dibentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh (KKR). KKR sebeuah komisi yang ditugaskan untuk menemukan dan mengungkapkan pelanggaran-pelanggaran  hak  asasi  manusia  yang  dilakukan  pada  masa  lampau  oleh  suatu pemerintahan  dengan  harapan  menyelesaikan  konflik  yang  tertinggal  dari  masa  lalu  dapat terselesaikan  dengan  bermartabat.  Pembentukan  KKR  di  Aceh  berdasarkan  mandat  dari Memorandum  Of  Understanding  (MoU) yang  di  tandatangani  olem  pemerintah  pusat  dan Gerakan  Aceh  Merdeka  (GAM)  di  Helsinki.  Landasan  hukum  pembentukan  KKR  ialah Undang-Undang  No.  11  Tahun  2006  tentang  Pemerintahan  Aceh  (pada  pasal  229)  dan selanjutnya dibentuk berdasarkan Qanun Aceh No.17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan  Rekonsiliasi  untuk  mengungkap  fakta  kebenaran  atas  berbagai  kasus  atau  peristiwa pelanggaran  HAM  berat  berupa,  pembunuhan,  perbudakan,  pemusnahan,  pemindahan penduduk  secara  paksa,  perampasan  kemerdekaan,  atau  kekerasan  fisik  secara  sewenang- wenang,  penyiksaan,  pemerkosaan  dan  penghilangan  paksa.  Dalam  menyelesaikan  kasus pelangggaran hak asasi manusia di Aceh, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh dapat mempertimbangkan  prinsip-prinsip  adat  yang  hidup  dalam  masyarakat.  Ketentuan  tata  cara pelaksanaan  pemilihan,  penetapan  anggota,  organisasi  dan  tata  kerja,  masa  tugas,  dan  biaya penyelenggaraan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh diatur dengan Qanun Aceh. Jadi supremasi sipil tentang HAM dasarnya ialah dimulainya dari UUD  1945 dimana pasal-pasal tentang HAM  yang di  langgar dalam  berlangsungnya konflik bersenjata  di  Aceh.  Kemudian
29 https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_Aceh, diakses pada tanggal 09 Januari 2018.
Aceh  di  berikan  otonomi  khusus,  hal  demikian  mendorong  lahirnya  undang-undang  tentang Pemerintahan Aceh dengan prinsip otonomi seluas-luasnya. Bencana alam, gempa bumi, dan tsunami  yang  terjadi  di  Aceh  pada  akhir  Desember  2004,  telah  menumbuhkan  solidaritas seluruh potensi bangsa untuk membangun kembali masyarakat dan wilayah Aceh. Begitu pula telah tumbuh kesadaran yang kuat dari Pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) untuk menyelesaikan  konflik  secara  damai,  menyeluruh,  berkelanjutan,  serta  bermartabat  yang permanen dalam kerangka NKRI. 30
Penataan otonomi khusus di Aceh merupakan salah satu upaya meretas hadirnya sebuah keadilan  dan  pencapaian  tujuan  otonomi  daerah  dalam  kerangka  NKRI,  yaitu  mencapai kesejahteraan  secara  demokratis  di  Nanggroe  Aceh  Darussalam.  Penandatanganan  Nota Kesepahaman  antara  Pemerintah  RI  dan  GAM  pada  tanggal  15  Agustus  2005  di  Helsinki, menjadi  pintu  pembuka  bagi  kedamaian  di  Aceh.  Walaupun  pada  awalnya,  penandatangan MoU sempat mendapat reaksi pro dan kontra dari berbagai macam elemen masyarakat, namun pada akhirnya dengan segala kelapangan dada semua sepakat, bahwa perdamaian abadi harus diwujudkan di Aceh. Di dalam Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka di bagian ke 2 tentang Hak Asasi Manusia ;
1.1. Pemerintah  RI  akan  mematuhi  Kovenan  Internasional  Perserikatan  Bangsa-bangsa mengenai  Hak-hak  Sipil  dan  Politik  dan  mengenai  Hak-hak  Ekonomi,  Sosial  dan Budaya.
1.2. Sebuah Pengadilan Hak Asasi Manusia akan dibentuk untuk Aceh.
1.3. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi akan dibentuk di Aceh oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Indonesia dengan tugas merumuskan dan menentukan upaya rekonsiliasi. 31
Menyangkut tentang pengadilan HAM dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan Hak Asasi Manusia ;
Pasal 43
(1) Pelanggaran  hak  asasi  manusia  yang  berat  yang  terjadi  sebelum  diundangkannya Undang-undang ini, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM ad hoc.
(2) Pengadilan HAM ad hoc sebagaimana dimaksud  dalam ayat  (1) dibentuk  atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan peristiwa tertentu dengan KeputusanPresiden.
30 Wawancara  dengan  Zuriah, Dosen  matakuliah  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia ,  pada tangal 08 Januari 2018 di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Ar-Raniry Banda Aceh.
31 Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka.
(3) Pengadilan HAM ad hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berada di lingkungan Peradilan Umum.
Pasal 45
(1) Untuk pertama kali pada saat  Undang-undang ini mulai  berlaku Pengadilan HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibentuk di Jakarta Pusat, Surabaya, Medan, dan Makassar.
Pasal 46
Untuk  pelanggaran  hak  asasi  manusia  yang  berat  sebagaimana  dimaksud  dalam Undang-undang ini tidak berlaku ketentuan mengenai kadaluarsa.

## Pasal 47
(1) Pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum berlakunya Undang- undang  ini  tidak  menutup  kemungkinan  penyelesaiannya  dilakukan  oleh  Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.
(2) Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk denganUndang-undang. 32
Dalam kontek penyelesaian pelanggaran HAM yang terjadi di khususnya masa lalu, pemerintah Aceh membentuk qanun Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) tersebut  sejak  2006  pasca  UUPA  lahir,  KKR  yang  sejatinya  wajib  dibentuk  setahun kemudian  sebagaimana  perintah  UUPA  tidak  berhasil  dilaksanakan.  Baru  pada  2013 setelah  perdebatan  yang  begitu  panjang  disertai  tarik-ulur  kepentingan  dengan pemerintah  pusat  dan  desakan  dari  berbagai  kalangan  masyarakat,  baru  Qanun  KKR Aceh  disahkan.  Terhitung  sejak  2013  disahkannya  Qanun  KKR  Aceh,  struktur keanggotaannya  baru  terbentuk  tiga  tahun  kemudian,  yakni  pada  akhir  2016  seiring pelantikannya oleh Gubernur Zaini Abdullah. Inilah lembaga tingkat lokal yang proses dan tahapan pembentukannya memakan waktu begitu panjang. 33
Dalam konteks Aceh, kelahiran KKR dipicu oleh beberapa sebab, antara lain; untuk keberlanjutan perdamaian di Aceh dalam rangka pemenuhan hak-hak korban atas kebenaran,  keadilan,  dan  hak  untuk  mendapatkan  reparasi;  meluruskan  sejarah  demi pembelajaran bangsa agar kejadian serupa tidak terulang lagi di masa mendatang; dan
32 Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
33 Wawancara  dengan  Zuriah, Dosen  matakuliah  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia ,  pada tangal 08 Januari 2018 di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Ar-Raniry Banda Aceh.
membentuk budaya menghargai hak asasi manusia (HAM). Dalam Pasal 1 angka (16) Qanun KKR menyebutkan ;
1. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh yang selanjutnya disebut KKR Aceh adalah lembaga independen yang dibentuk untuk mengungkapkan kebenaran, pola dan motif atas  pelanggaran  HAM  dalam  konflik  bersenjata  di  Aceh,  merekomendasikan  tindak lanjut, merekomendasikan reparasi dan melaksanakan rekonsiliasi. 34

## 3.1. Pelanggaran-Pelanggaran Atas Hak Asasi Manusia
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  di  desa  Seuneubok  Teungoh,  dapat diketahui  pelanggaran  hukum  yang  terjadi  saat  itu  pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia  berat seperti,  ada  beberapa  orang  yang  diambil  maupun  ditangkap  tanpa  proses-proses  pengadilan atau tanpa dibuktikan terlebih dahulu perbuatannya langsung ditahan. Untuk pelanggaran HAM yang terjadi di desa Seunebok Teungoh kebanyakan korbannya dari masyarakat sipil laki-laki ataupun  perempuan. 35 Selama  konflik  itu  terjadi  pelanggaran  HAM  berat  banyak  terjadi  di setiap  wilayah  aceh  termasuk  di  desa  Seuneubok  Teungoh  ini,  seperti  penangkapan  dan penahanan  secara  serampangan,  penyiksaan,  penghilangan  paksa,  perlakuan  yang  tidak manusiawi,  pelecehan  seksual  dan  pemerkosaan,  pengusiran,  pembunuhan,  dan perusakan/pemusnahan  kepemilikan  pribadi.  Ada  pelakuan-perlakuan  yang  tidak  manusiawi yang dilakukan terhadap masyarakat sipil yang dilakukan oleh aparat negara (TNI). Perlakuan itu diantaranya adanya  masyarakat  sipil  yang direndam  di  dalam selokan  yang sangat  kotor, guling-guling  di  lumpur  maupun  di  jalanan,  dan  berbagai  perlakuan  lainnya,  akibat  tidak memberikan informasi tentang apa yang di butuhkan dari pihak yang menanyakan informasi. 36
Pelanggaran hukum yang terjadi selain Hak Asasi Manusia (HAM) ada yang berbentuk pengambilan harta benda, perusakan rumah, warung, perampasan dan sekolah dibakar. Pada TNI  terjadinya  kesalah  sasaran,  disini  siapa  yang  berakaitan  dan  berhubungan  ataupun membantu  GAM  pada  saat  itu  di  tangkap  oleh  pihak  mereka  (TNI).  Dan  pada  pihak  GAM terjadinya  pembakaran  sekolah.  Membakar  sekolah  karena  presiden  Megawati  telah mengutimatumkan  darurat  militer  di  aceh  makanya  mereka  (GAM)  membakar  sekolah, tujuannya bukan membakar pustaka atau bukan karena tidak boleh sekolah,  melainkan ingin membakar gedungnya. Setelah membakar rumah sekolah mereka memanggil guru-guru agar
34 Qanun Aceh No. 17 Tahun 2013 Tentang Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi Aceh.
35 Wawacara dengan Rasyidin, Keuchik desa Seuneubok Teungoh , pada tanggal 22 Oktober 2017 di Desa Seuneubok Teungoh.
36 Wawacara dengan Salbiah, masyarakat (korban) desa Seuneubok Teungoh , pada tanggal 22 Oktober 2017 di Desa Seuneubok Teungoh.
mengambil  buku-buku  dan  mengajar  dan  belajar  di  meunasah.  Sebelumnya  guru-guru  yang tinggal di perdalaman tidak berani mengajar ke sekolah karena takut adanya kontak tembak, sesudah mereka membakar sekolah mereka panggil guru-guru itu dan menyuruh mengajar di meunasah ataupun tempat umum selain rumah sekolah, dan di lindungi oleh mereka (GAM).
Jadi di bakarnya rumah sekolah juga bertujuan agar dunia mengetahui bahwa di Aceh ada  konflik.  Disini  membakar  rumah  sekolah  bukan  bertujuan  GAM  ingin  membodohkan masyarakat aceh, karena sesudah mereka membakar sekolah, mereka memanggil gurunya agar mengajar  rutin  kembali  di  meunasah  tersebut.  Sedangkan  TNI  membakar  rumah  warga, misalnya di wilayah tertentu ada kontak tembak dan tujuan lain mereka membakar rumah untuk menghilangkan aset-aset yang berkaitan dengan pihak GAM. Dan anggota GAM menghadang tiga mobil TNI lalu membuat anggota TNI marah dan dari pihak TNI membakar warung milik warga  yang  ada  disekitar  itu  karena  mereka  merasa  tidak  menemukan  orang  GAM  tersebut. Mereka hanya mengetahui rumah ataupu aset yang lainnya, maka dari itu aset ataupun barang yang menyangkut orang itu akan di bakar. 37
Di  Aceh  pada  saat  konflik  ialah  bersangkutan  dengan  konflik  vertikal  dan  korban  di antara masyarakat sipil sangat banyak, tidak hanya jumlah yang tewas dan yang ditangkap tanpa proses  tetapi  juga  yang  hilang.  Kejahatan  yang  dilakukan  oleh  aparat  bersenjata  dan pendukungnya  terhadap  masyarakat  sipil,  termasuk  di  dalamnya  adalah  pembunuhan  di  luar hukum, penghilangan paksa, dan penyiksaan. Pelanggaran HAM yang banyak dilakukan oleh GAM  meliputi  juga  penyekapan  dan  pembunuhan  berencana  atas  orang-orang  yang  diduga memiliki  hubungan  dengan  pemerintah.  Banyak  pelanggaran  tersebut  yang  merupakan kejahatan  menurut  hukum  internasional  dan  terdapat  indikasi  kejahatan  kemanusiaan  dan kejahatan perang. Pelanggaran-pelanggaran tersebut dilakukan oleh aparat bersenjata terhadap masyarakat sipil. 38
Pelanggaran  juga  terdapat  dalam  bentuk  pelanggaran  humaniter  seperti  pembunuhan berencana, penyiksaan/perlakuan yang tidak manusiawi, perusakan besar-besaran terhadap hak milik, menyandera penduduk sipil, dan lain sebagainnya. Dimana pada saat perang aparat yang bersenjata  tidak  mengikuti  taktik  atau  cara  berperang  dan  hilangnya  rasa  kasih  sayang  antar sesama manusia. Hingga masyarakat sipil terkena dampak dari perang atau konflik bersenjata itu.  Mengingat  salah  satu  tujuan  dari  hukum  humaniter  internasional  adalah  memberikan
37 Wawancara T.Saiful Bahri, Anggota DPRK Aceh Timur (pelaku dari pihak GAM) , pada tanggal 22 Oktober 2017 di Desa Seuneubok Teungoh.
38 Wawancara dengan Imran, Ketua Tim Ekonomi di Komite Peralihan Aceh (KPA), pada tanggal 23 Oktober 2017 di Desa Seuneubok Teungoh.
perlindungan kepada mereka yang menderita sebagai akibat dari perang atau konflik bersenjata, baik ia sebagai kombatan yaitu mereka yang berhak turut serta secara aktif dalam pertempuran meskipun  ia  pada  dasarnya  sebagai  penduduk  sipil  biasa  seharusnya  tidak  boleh  ikut  serta secara aktif dalam pertempuran. Oleh karena itu mereka harus dilindungi bukan malah menjadi sasaran serangan dari pertempuran atau konflik bersenjata itu.
Perlindungan  atas  penduduk  sipil  merupakan  bagian  yang  harus  diperhatikan  saat penegakan  asas  perikemanusiaan,  sehingga  perlindungan  penduduk  sipil  mutlak  diperlukan meskipun  dalam  konflik  bersenjata  sekalipun.  Oleh  karena  itu  jika  konflik  bersenjata  non- internasional  seperti  di  Aceh  ini  terjadi  perlindungan  penduduk  sipil  itu  dilihat  dari  aspek kemanusiaan. Pelanggaran hak asasi manusia pada saat konflik itu termasuk pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Perlindungn diberikan tanpa melakukan tindakan seperti kekerasan atas  jiwa  antara  lain  pembunuhan,  penganiayaan,  penyanderaan,  pemerkosaan,  penangkapan dan  penahanan  sewenang-wenang.  Dengan  demikian  perlindungan  masyarakat  sipil  harus  di utamakan agak tidak banyak yang menjadi korban dalam konflik bersenjata. 39

## 3.1. Tabel Jenis Pelanggaran HAM
NO JENIS PELANGGARANNYA PELAKUNYA 1 Penahanan Dan Penangkapan Tanpa Proses Pengadilan Anggota TNI 2 Penyiksaan Anggota TNI dan Anggota GAM 3 Penghilangan Paksa Anggota TNI 4 Pembakaran Sarana Umum Anggota GAM 5 Perlakuan Yang Tidak Manusiawi Anggota TNI 6 Pembakaran Harta Benda Anggota TNI
*Sumber data dari Rasyidin, keuchik desa Seuneubok Teungoh

## 3.2. Sanksi Hukum Bagi Pelaku Bersenjata dalam Konflik di Aceh
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  sanksi  hukum  yang  diberikan  terhadap pelaku tidak efektif. Sanksi hukum bagi pelaku hanya kalau yang kedapatan saat konflik itu di tahan beberapa minggu atau bebarapa bulan dengan mendapatkan surat bebas atau
39 Wawancara  dengan  Zuriah, Dosen  matakuliah  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia ,  pada tangal 08 Januari 2018 di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Ar-Raniry Banda Aceh.
ada  yang  tidak  mendapatkan,  sebagian  kecil  ada  juga  yang  sampai  ke  pengadilan. Banyak  hak  yang  dilanggar  seperti,  hak  hidup,  hak  kebebasan,  hak  atas  kepemilikan harta  benda,  hak  kebebasan  dari  rasa  takut  serta  hak  mendapatkan  perlindungan hukum. 40
Pada  konflik  yang  berlangsung  pada  saat  itu  sanksi  hukum  bagi  pelaku  bersenjata hanya dilakukan terhadap pihak GAM saja yang pada saat itu melakukan makar, ada yang di tahan  dan  ada  juga  yang  menyerahkan  diri.  Sedangkan  dari  pihak  TNI  yang  melakukan kekerasan tidak ada hukuman bagi mereka. Pada saat konflik, militer terkadang tidak bertindak sebagaimana mestinya seorang aparat negara. Mereka hanya bertugas sebagai alat perpanjang tangan penguasa, sehingga ketika bertugas tidak ada rasa mereka berasal dari rakyat dan mereka juga merasa yakin bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak akan pernah memberikan mereka sanksi. Ini terjadi semacam kekebalam politik artinya seakan-akan TNI itu tidak bisa terjerat hukum. Padahal TNI telah diikat oleh hukum yang berlaku dan sangat taat kepada kewajiban prajurit,  disiplin  militer  serta  sangat  taat  komandannya  atas  segala  perintah  dan  larangan komandan. Namun dalam konflik bersenjata di Aceh ini, kedisiplinan dan ketentuan-ketentuan hukum  dilanggar  sedemikian  rupa  tanpa  pencegahan,  bahkan  petinggi-petinggi  TNI  atau Pemerintah membiarkan kekejaman terjadi terhadap rakyatnya.
Pada saat itu hukum tidak berlaku, adapun perwakilan rakyat sudah pada melarikan diri ke  tempat  yang  aman,  bahkan  ada  keuchik  desa  yang  tidak  berani  menetap  di  desa  itu  dan melarikan diri  ke daerah aman seperti  Langsa. Pemerintah Aceh sudah vakum  pada saat  itu, karna sudah darurat militer. Setelah perdamaian sampai sekarang tidak ada diproses hukum dan masalah Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) tidak terlaksana. Pada masa konflik ada beberapa dari orang GAM yang di tangkap oleh TNI di masukkan ke penjara bahkan ada yang dibunuh. Dan sesudah damai belum ada pergerakan apapun karena KKR tidah berjalan. 41
Korban yang telah menunggu sekian lamanya berhak untuk segera mendapatkan haknya untuk tahu atas peristiwa sebenarnya yang terjadi di masa lalu. Langkah Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) ini menjadi penting untuk memastikan adanya keadilan bagi korban, yang nantinya harus dilanjutkan dengan serangkaian agenda pemulihan. 42
40 Wawacara dengan Rasyidin, Keuchik desa Seuneubok Teungoh , pada tanggal 22 Oktober 2017 di Desa Seuneubok Teungoh.
41 Wawancara T.Saiful Bahri, Anggota DPRK Aceh Timur (pelaku dari pihak GAM) , pada tanggal 22 Oktober 2017 di Desa Seuneubok Teungoh.
42 Wawacara dengan Rasyidin, Keuchik desa Seuneubok Teungoh , pada tanggal 22 Oktober 2017 di Desa Seuneubok Teungoh.

## 3.3. Pola Upaya Atas Pelanggaran dan Perlindungan Hukum
Berdasarkan  hasil  penelitian  bahwa  bentuk  perlindungan  terhadap  korban  selama konflik  berlangsung  pada  saat  itu  tidak  dilakukan  oleh  para  pihak  yang  terlibat  konflik (kombatan) maupun penduduk sipil (non kombatan). Tetapi sesudah damainya konflik di Aceh diadakannya  program  reintegrasi  bagi  korban-korban  konflik,  walaupun  kelihatannya  tidak begitu terealisir karena banyaknya hambatan. Para korban konflik mengalami kerugian  yang sangat  besar  yang  telah  membawa  dampak  secara  langsung  dan  tidak  langsung  terhadap kelangsungan  hidupnya  ke  depan.  Penyiksaan,  trauma  masa  lalu,  kehilangan  orang  yang dicintai, hilangnya pekerjaan, kondisi kesehatan yang buruk, pengorbanan atas harta benda, dan pencemaran  nama  baik  merupakan  bentuk-bentuk  kekerasan  yang  dialami  oleh  para  korban yang sampai kapanpun tidak bisa ditolerir. Badan Reintegrasi Aceh (BRA) terus mengusahakan pemberian  bantuan  terhadap  para  korban  dari  tahun  2006  sampai  dengan  sekarang.  Tetapi masih beberapa dari banyaknya korban yang baru bisa di bantu, dan masih banyak ahli waris yang belum pernah mendapat bantuan. 43
Badan Reintegrasi Aceh (BRA) juga mendata para mantan kombatan, dengan tujuan pemberian dana, namun kenyataan program tersebut bukanlah obat yang mujarab. Harapannya pendataan  mantan  kombatan  saat  ini  harus  benar-benar  dipergunakan  untuk  keperluan penyaluran bantuan melainkan bukan untuk maksud lain. Karena sebagian besar mantan GAM itu diyakini masih ada yang dalam keadaan kemiskinan, sehingga sebagian dari mereka tergoda untuk  melakukan  jalan  pintas  dengan  melakukan  tindakan  kriminal.  Diantara  mereka menginginkan  dari  pemerintah  untuk  menyediakan  bantuan  modal  kerja  dan  lapangan  kerja buat mereka para mantan kombatan (mantan GAM). 44
Payung hukum untuk korban konflik Aceh pada masa lalu yang harus dilaksanakan ialah Komisi  Kebenaran  dan  Rekonsiliasi  (KKR)  tapi  saat  ini  KKR  belum  seutuhnya  berjalan. Sedangkan  KKR  itu  diharapkan  akan  dapat  menjadi  pemicu  bagi  hadirnya  kebijakan  negara untuk  menyelesaikan  kasus-kasus  kejahatan  negara  di  masa  lalu.  Kebijakan  ini  menjadi instrumen  utama  dalam  melaksanakan  sejumlah  kewajiban  negara  khususnya  bagi  korban pelanggaran hak asasi manusia. Dalam Pasal 1 angka 19, 20, 21, 22, 23 dan 24 qanun KKR menyebutkan;
43 Wawancara  Muhammad  Yusuf, Plt.  Ketua  Satuan  Pelaksana  Badan  Reintegrasi  Aceh (BRA) Kabupaten Aceh Timur , pada tanggal 22 Oktober 2017 di Idi Timur.
44 Wawacara dengan Rasyidin, Keuchik desa Seuneubok Teungoh , pada tanggal 22 Oktober 2017 di Desa Seuneubok Teungoh.
19. Kebenaran adalah kebenaran hasil temuan KKR Aceh atas suatu peristiwa pelanggaran HAM, baik mengenai korban, pelaku, tempat, maupun waktu.
20. Rekonsiliasi  adalah  hasil  dari  suatu  proses  pengungkapan  kebenaran,  pengakuan,  dan pengampunan, dan penerimaan kembali korban dan pelaku oleh komunitas, melalui KKR Aceh  dengan  menggunakan  mekanisme  adat  Aceh  dalam  rangka  menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia untuk terciptanya perdamaian dan persatuan bangsa.
21. Reparasi  adalah  hak  korban  atas  perbaikan  atau  pemulihan  yang  wajib  diberikan  oleh negara  kepada  korban  karena  kerugian  yang  dialaminya,  baik  berupa  restitusi, kompensasi, rehabilitasi, jaminan ketidakberulangan dan hak atas kepuasan.
22. Restitusi adalah ganti kerugian berupa materi atau ekonomi yang diberikan oleh pelaku atau  pihak  ketiga  kepada  korban  atau  keluarga  korban  yang  merupakan  ahli  warisnya berupa pengembalian hak-hak korban yang telah dilanggar dan dirampas secara tidak sah.
23. Kompensasi  adalah  ganti  kerugian  yang  diberikan  oleh  negara  kepada  korban  atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya atas kerugian ekonomi yang proporsional dengan  pelanggaran  yang  dialami  korban  untuk  memenuhi  kebutuhan  dasar,  termasuk perawatan kesehatan fisik dan mental.
24. Rehabilitasi  adalah  pemulihan  harkat  dan  martabat  seseorang  yang  menyangkut kehormatan, nama baik, jabatan, termasuk pemulihan kondisi fisik, psikis, maupun status sosial,  melalui  pemberian  layanan  medis,  psikologis,  hukum,  dan  sosial  pada  korban sesuai kebutuhannya. 45
Berdasarkan Qanun KKR tersebut tampak jelas bahwa masyarakat Aceh tidak berharap  banyak  dari  pelaku  pelanggaran  HAM  atau  Negara  terhadap  nasib  keluarga mereka  yang  pernah  menjadi  korban.Yang  paling  penting  bagi  masyarakat  adalah adanya  bentuk  tanggung  jawab  dari  pelaku  atau  Negara.  Sesuai  Pasal  3  KKR  Aceh bertujuan:
a. memperkuat perdamaian dengan mengungkapkan kebenaran terhadap pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu.
b. membantu  tercapainya  rekonsiliasi  antara  pelaku  pelanggaran  HAM  baik  individu maupun lembaga dengan korban; dan
45 Qanun Aceh No. 17 Tahun 2013 Tentang Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi Aceh , Pasal 1 angka 19, 20, 21, 22, 23 dan 24.
c. merekomendasikan reparasi menyeluruh bagi korban pelanggaran HAM, sesuai dengan standar universal yang berkaitan dengan hak-hak korban. 46
Perlindungan korban setelah terjadinya konflik salah satunya ada beberapa orang yang di  angkat  sebagai  Pegawai  Negeri  Sipil,  itu  termasuk  upaya  pemerintah  dalam  memberikan perlindungan pada korban. Dan bantuan pemerintah hanya tempat tinggal misalnya siapa yang korban  konflik  yang  rumahnya  terkena  dampak  konflik  mau  rumah  gedung  ataupun  rumah biasa di bantu tahap pertama 35juta. Dan korban yang meninggal diberi bantuan berupa uang diyat,  dan  juga  bantuan  kepada  anak  yatim  yang  pada  saat  konflik  ayahnya  meninggal  oleh Badan  Reintegrasi  Aceh  (BRA).  Badan  Reintegrasi  Aceh  disini  memberikan  bantuan  secara menyeluruh maupun dari pihak korban dari TNI ataupun korban dari pihak GAM. 47

## 3.2. Tabel Data Korban Di Desa Seuneubok Teungoh
No Nama
Tempat Tanggal Lahir Alamat Pekerjaan Keterangan 1 Abu Bakar.HN . SNB Muku, 11- 09-1968 Dusun Antara Desa Seuneubok Teungoh Petani/Pekebu n Korban Penganiayaan 2 T.Saiful Bahri Seuneubok Barat, 21- 05-1961 Dusun Selamat Desa Seuneubok Teungoh Wiraswasta Warung/Tempat Usaha Di Bakar
3 Hasballah Yacob Buket Ruminya, 10-12- 1954 Dusun Antara Desa Seuneubok Teungoh Petani/Pekebu n Sepeda Motor Di Bakar
*Sumber data dari Rasyidin, keuchik di desa Seuneubok Teungoh

## 3.3. Tabel BRA Tentang Data Korban Di Desa Seuneubok Teungoh
NO ALAMAT
NAMA JENIS
KELA
MIN TEMPAT TGL LAHIR PEKER JAAN
KATEGO
RI/JENIS CACAT
KECAMA TAN
DESA
46 Ibid ., Pasal 3.
47 Wawancara  Muhammad  Yusuf,  Plt.  Ketua  Satuan  Pelaksana  Badan  Reintegrasi  Aceh (BRA) Kabupaten Aceh Timur, pada tanggal 22 Oktober 2017 di Desa Seuneubok Teungoh.
1 IDI TIMUR SNB TEUN
GOH
AHMAD ABUBAKAR L SNB MUKU, 01- 07-1950 PETANI CACAT FISIK 2 IDI TIMUR SNB TEUN GOH FITRIANI
P
SNB TEUNGOH, 31-12-1980 IRT CACAT FISIK 3 IDI TIMUR SNB TEUN GOH HASBALLA H YAKOB L A. TIMUR, 31-12-1954 PETANI CACAT FISIK 4 IDI TIMUR SNB TEUN GOH RUSLAN L A PIDIE, 01-07-1965 OJEK CACAT FISIK 5 IDI TIMUR SNB
TEUN
GOH
SMK
ABDUL MUTHALIB L PDW RAYEUK. 01-07-1976 SOPIR CACAT FISIK 6 IDI TIMUR SNB
TEUN
GOH SMK ABUBAKAR HANAFIAH L
SNB
MUKU, 01- 04-1956 PETANI CACAT FISIK 7 IDI TIMUR SNB
TEUN
GOH
SMK
HASBALLA H H L SNB MUKU, 01- 07-1942 PETANI CACAT FISIK 8 IDI TIMUR SNB TEUN
GOH SMK
M. HUSEN ABD
L
SNB MUKU, 01- 07-1961 PETANI CACAT FISIK 9 IDI TIMUR SNB TEUN GOH SMK MUNAWIR AB L SNB MUKU, 01- 07-1986 MAHAS ISWA CACAT FISIK
*Sumber data dari Kantor Badan Reintegrasi Aceh (BRA) Kabupaten Aceh Timur

## 3.4. Tabel menurut Badan Reintegrasi Aceh (BRA)
NO DATA SEUNEUBOK TEUNGOH (orang) IDI TIMUR (orang) ACEH TIMUR (orang) 1 Bantuan Untuk Anak Yatim Akibat Konflik 0 0 443 2 Masyarakat Korban Konflik Yang Belum Terbantu(cacat) 79 234 8718 3 Diyat 1 0 93 4 GAM Syahid 7 0 1335 5 Janda 7 21 1904 6 Mantan Kombantan GAM 3 2 5148 7 Rumah Dibakar/Dirusak Akibat Konflik Yang Belum Menerima Bantuan 11 113 4852 8 Napol/Tapol 1 3 387
*Sumber data dari Kantor Badan Reintegrasi Aceh (BRA) Kabupaten Aceh Timur
Dari hasil data di atas dapat diketahui bahwa anak yatim disini yang ayahnya menjadi korban  pada  saat  konflik.  Data  cacat  disini  baik  cacat  fisik  maupun  cacat  mental  yang diakibatkan konflik.  Data diyat  dimaksudkan  yang korban apakah anaknya ditinggalkan ahli waris  apa  ibunya  kemudian  yang  jadi  korban  suaminya  yang  di  tinggal  istrinya  itu  yang dinamakan diyat.  Data GAM syahid dimaksudkan GAM  yang telah tiada pada masa konflik atau  yang  meninggal  pada  masa  konflik.  Data  Janda  konflik  yaitu  istri  yang  di  tinggalkan suaminya atau  yang suaminya meninggal pada saat konflik. Mantan Kombantan GAM  yaitu anggota-anggota GAM pada saat konflik. Data rumah akibat konflik, ada yang dibakar, dirusak dan ada rumah yang ditinggal oleh pemilik rumah karena tidak berani tinggal di desa dan dia pindah  ke  desa  lain  dan  kemudian  sudah  merasa  aman  balik  kembali  ke  desanya  tetapi rumahnya  tidak  bisa  dihuni  lagi  karena  rusak.  Tahanan  Politik  (TAPOL)  ialah  orang  yang dianggap makar (melawan pemerintah yang sah), Tapol ini ketika keluar dari penjara apakah adanya amnesti, grasi dan habis masa tahanan. Tapol memiliki surat lepas dari penjara/lapas
yang  bersangkutan  atau  memilik  tanda  buklet,  buklet  itu  dikeluarkan  oleh  Menkumham. Misalnya; kasus makar, kasus memasukkan senjata api dari luar Indonesia ke Indonesia, kasus teroris  dan  dia  juga  sebagai  GAM,  kasus  pembajakan  kapal  dilaut.  Sedangkan  Narapidana Politik (NAPOL) ditangkap tetapi tidak memiliki surat lepas, misalnya saat konflik banyak pos- pos bayangan (pos TNI), ketika ada orang GAM ataupun masyarakat yang lewat di depan pos itu di tangkap 1 minggu, 10 hari atau lebih dan ada yang lepas, ketika yang lepas itu mereka tidak  ada  diberikan  surat  lepas  tetapi  ada  saksi  seperti  pak  keuchik,  istri,  anak  atau tetangganya. 48

## 3.5. Tabel Bantuan Rumah menurut Badan Reintegrasi Aceh (BRA)
BANTUAN TAHUN
NOMINAL KETERANGAN
Rumah 2006 35.000.000 2007 Rumah 2008 40.000.000 2009 2010
2011 Rumah 2013 75.000.000 Dibangun dalam bentuk Tender Rumah 2014 90.000.000 Dibangun dalam bentuk Tender
*Sumber data dari Kantor Badan Reintegrasi Aceh (BRA) Kabupaten Aceh Timur
Bantuan  Rumah  dalam  bentuk  jumlah  nominal;  Tahun  2006  dan  2007  sebesar  Rp. 35.000.000. Tahun 2008-2011 Rp. 40.000.000 (Khusus untuk Tahun 2013 Rp. 75.000.000, dan untuk  tahun  2014  Rp.90.000.000,  tetapi  dibangun  dalam  bentuk  Tender).  Diyat/Meninggal semestinya harus di bantu tiap tahun sebanyak 4.251 ahli waris. Dan masih ada ahli waris yang belum  pernah  mendapat  bantuan  sebanyak  93  ahli  waris.10  Balai  Pengajian,  setiap  balai pengajian mendapat bantuan 1 paket sejadah saf dan mukena. Pelatiahan Bengkel Motor untuk 20 orang, dibagi 4 kelompok, per kelompok mendapat bantuan modal usaha Rp. 24.000.000,-. Dan Kelompok Usaha sebanyak 6 kelompok, per kelompok mendapat bantuan Rp. 15.000.000,- . 49
48 Ibid. 49 Ibid.

## KESIMPULAN
1. Terjadinya  pelanggaran  Hak  Asasi  Manusi  (HAM)  menimbulkan  kesengsaraan penderitaan bagi banyak orang. Di dalam Undang-undang HAM menyebutkan bahwa pelanggaran baik langsung maupun tidak langsung atas HAM dikenakan sanksi pidana, perdata dan atau administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ada pelanggaran HAM yang dapat diproses secara hukum melalui Pengadilan HAM, seperti  pelanggaran  HAM  berat.  Sanksi  terhadap  pelanggaran  HAM  bersekala internasional seperti;
a) Pelanggaran  pemusnahan  rumpun  Bangsa  ( Genosida );  dipidana  mati,  penjara seumur hidup atau penjara 20 tahun paling sedikit 2 tahun.
b) Pelanggaran  pembunuhan,  penghilangan  paksa;  dipidana  mati,  penjara  seumur hidup atau penjara 20 tahun paling singkat 3 tahun.
c) Pelanggaran perbudakan, diskriminasi secara sistematis; dipenjara paling lama 12 tahun dan paling singkat 1 tahun.
d) Penganiayaan oleh pejabat mengakibatkan cacat fisik dan mental; dipidana mati, dipenjara seumur hidup, penjara paling lama 15 tahun paling sedikit 3 tahun.
Jadi sanksi hukum bagi pelaku pada konflik bersenjata di Aceh pada saat itu belum  seutuhnya  diberlakukan,  hanya  pada  pihak-pihak  tertentu  saja seperti  GAM  yang  melakukan  makar  (melawan  pemerintah  yang  sah) sanksi  hukum  di  berikan  hanya  sebatas  di  tahan  beberapa  minggu  atau beberapa bulan saja. Sedangkan untuk pihak aparat negara sanksi-sanksi pelanggaran HAM juga tidak di lakukan secara efektif.
2. Perlindungan  Korban-korban  pada  suatu  konflik  bersenjata  sangat  di  utamakan karena orang yang tidak ikut serta dalam konflik dan orang yang tidak bersalah tidak boleh  dijadikan  sasaran  kekerasan  perang  atau  tidak  boleh  menjadi  korban. Kenyataannya  bahwa  banyak  orang-orang  sipil  menjadi  korban.  Pada  saat berlangsungnya  konflik  perlindungan  korban  sama  sekali  tidak  dilaksanankan, orang-orang  pada  menyelamatkan  dirinya  masing-masing.  Dan  setelah  konflik berangsur  membaik  barulah  adanya  upaya  perlindungan  korban  seperti  Badan Reintegrasi Aceh yang memberikan beberapa bantuan bagi korban. Dan Pemerintah Aceh  membentuk  qanun  Komisi  Kebenaran  dan  Rekonsiliasi  (KKR)  untuk mengungkapkan kebenaran, pola dan motif atas pelanggaran HAM dalam konflik bersenjata di  Aceh, merekomendasikan tindak lanjut, merekomendasikan reparasi dan melaksanakan rekonsiliasi

## DAFTAR PUSTAKA
Adan  Yusuf  Hasanuddin. Aceh  dan  Inisiatif  NKRI .  Banda  Aceh:  Adnin  Foundation Publisher. 2011.
Anto.J. Luka Aceh, Duka Pers . Medan:  Kajian  Informasi,  Pendidikan dan Penerbitan Sumatera (KIPPAS). 2002.
Arbas Cakra. Aceh dan MoU Helsinki di Negara Kesatuan Republik Indonesia , Jakarta:
P.T Softmedia. 2015.
Buyung Adnan. Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2006.
Depdiknas. Kamus Besar Bahasa Indonesia . Edisi III. Jakarta : Balai Pustaka. 2002.
Irmansyah Ariestandi Rizky. Hukum, Hak Asasi Manusia, Dan Demokrasi . Yogyakarta: Graha Ilmu. 2013.
J.Prang Amrizal. Dari Konflik ke Damai . Banda Aceh: BANDAR Publishing. 2008.
Kansil.C.S.T . Hukum Tata Negara Republik Indonesia. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2000.
KGPH.Haryomantaram. Pengantar  Hukum  Humaniter .  Jakarta:  PT  Raja  Grafindo Persada. 2005.
Koordinator Statistik Kecamatan Idi Timur. Kecamatan Idi Timur Dalam Angka 2016 .
Aceh Timur: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Timur. 2016.
Mauna Boer. Hukum Internasional . Bandung: P.T Alumni. 2003.
Muhammad. Demokrasi  dan  Hak  Asasi  Manusia  Dalam  Konstitusi  Madinah  dan Undang-Undang Dasar 1945 . Yogyakarta: UII Press. 2001.
Patji  Rachman  Abdul. Negara  &  Masyarakat  Dalam  Konflik  Aceh .  Jakarta:  Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan-LIPI.2004.
Priyanto  Sugeng  A.T  dkk. Pendidikan  Kewarganegaraan  Sekolah  Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah . Jakarta: Pusat Perbukuan. 2008.
Qomar  Nurul. Hak  Asasi  Manusia  Dalam  Negara  Hukum  Demokrasi .  Jakarta:  Sinar Grafik. 2014.
Sudarsono. Kamus Hukum . Jakarta: Rineka Cipta. 2009.
Ubadillah.A.  dkk. Demokrasi,  Hak  Asasi  Manusia  dan  Masyarakat  Madani .  Jakarta:
ICCE UIN Syarif Hidayatullah. 2006.
Widodo  Wahyu  dkk. Pendidikan  Kewarganegaraan .  Yogyakarta:  CV.Andi  Offset.
2015.
Widyawati Anis . Hukum Pidana Internasional . Jakarta: Sinar Grafika. 2014.
Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka. (MoU Helsinki).
Qanun Aceh No. 17 Tahun 2013 Tentang Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi Aceh.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat (1).
Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 Angka 2.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 Pasal 7,8, dan 9.
http://lama.elsam.or.id/downloads/1273306634_Mengembalikan_Penyelesaian_Konfli k_Aceh_Melalui_Jalan_Damai.pdf
http://mediaaceh.com/2016/03/20/1488/aceh-dalam-darurat-militer.html https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_Aceh