## PROFESIONALISME POLRI DALAM MENGANTISIPASI ANCAMAN KEJAHATAN TERORISME DI INDONESIA
oleh : Dini Ramdania S.H.,M.H.

## ABSTRAK
Terorisme sekarang ini merupakan ancaman paling besar disamping peredaran narkotika yang mengancam kelangsungan Negara Indonesia. Serangan teroris yang semakin sering terjadi di berbagai penjuru tanah air secara otomatis membuat pemerintah harus memikirkan langkah strategis untuk mengatisipasi serangan teroris tersebut. Apalagi baru- baru ini, Marawi yang merupakan bagian dari Negara Philipina tealh dinyatakan dikuasai oleh ISIS. Serangan teroris di Indonesia juga tidak bisa dianggap sepele, seperti adanya bom Kampung Melayu, bom panci Bandung dan lain sebagainya. Penanganan serangan teroris ini merupakan salah satu tugas Polri sebagai lembaga yang menjaga keamanan dan ketertiban. Upaya Polri dalam mengantisipasi serangan teroris selama ini sudah cukup baik, dengan berhasil tertangkapnya para pelaku teroris di Indonesia.
Kata kunci : terorisme, Polri dan profesional
PENDAHULUAN
Terorisme lahir sejak ribuan tahun silam dan telah menjadi legenda dunia yang sulit untuk dimusnahkan. Dalam sejarah Yunani kuno, Xenophon (430-349 BC) menggunakan psychological warfare, sebagai usaha untuk memperlemah lawan. Kutilya (India) menulis Arthashastra (303 BC), menyatakan bahwa Tunim Yuddha atau perang secara diam-diam dilakukan untuk mengalahkan lawan-lawannya. 1 Teror digunakan oleh sekelompok orang untuk melawan rezim yang lahir sejak adanya kekuasaan atau wewenang dalam peradaban manusia, bentuk teror bermacam-macam seperti membunuh dengan menyebarkan racun, melakukan pemberontakan yang tidak disadari lawan, menyebarkan desas desus menentang penguasa. Abad ke -20 terjadi perubahan besar-besaran dalam motivasi yang mendasari dunia terorisme. Terorisme telah menjadi bagian dan ciri pergerakan politik dari kelompok ekstrem kanan-kiri, dalam spektrum ideologi-politik suatu negara. kemajuan teknologi, seperti halnya senjata serba otomatis dan canggih, alat peledak dengan remote control merupakan alat pembunuh baru yang memberikan keleluasaan serta kemudahan bagi teroris untuk melakukan mobilitas-nya.
Terorisme memiliki pengaruh kuat terhadap masyarakat, terutama jika dipublikasikan secara ekstrem oleh media cetak atau elektronik. Aksi kerusuhan memang sangat menarik dalam penayangan televisi. Apalagi dengan siaran langsung dari tempat kejadian, jutaan pemirsa ikut mendengarkan bahkan melihat teroris beraksi. Aksi teroris modern berbeda dengan masa lalu. Banyak masyarakat tidak bersalah ikut menjadi korban, seperti di Indonesia adanya aksi bom di kampung melayu, bom panci di bandung, penusukan dua anggota polri yang sedang melakukan ibadah sholat di mesjid dan lain sebagainya, tidak hanya di Indonesia di Negara Eropa pun aksi teror ini terjadi seperti bom di Paris, Inggris Jerman , Amerika dan sebagainya.
Saat ini, teroris di dunia beroperasi atau melakukan aksinya dalam hubungan secara internasional, berdasarkan kebangsaan, agama, ras atau ideologi politik. Pada umumnya mereka dibiayaai, dilatih dan dikendalikan dari agen di luar negara, dimana mereka beroperasi. Teroris adalah kelompok/golongan/individu yang mempunyai maksud tertentu
1 Adjie S, Terorisme, Sinar Pustaka Harapan , Jakarta, 2005, hlm. 1
untuk menyerang pemerintah atau penegak hukum dengan melakukan teror kepada orang atau bagian masyarakat, dengan melakukan aksi dan kegiatan dengan menggunakan peralatan , bom, dinamit, bahan peledak, zat kimia, zat yang mudah terbakar, senjata api, senjata yang mematikan, racun, gas yang berbahaya, zat jenis lainnya (biological) yang dapat menimbulkan resiko terhadap lingkungan dan alam, yang mungkin sebagai penyebab atau dapat menyebabkan kerugian, melukai atau bahkan mematikan banyak orang, individu atau merusak, menghancurkan barang milik, harta benda atau dapat menimbulkan kekacauan dan mengganggu kepentingan pemerintah atau kehidupan masyarakat. 2
Aksi teroris selalu mengikuti perubahan zaman, seluruh negara di dunia menyatakan perang terhadap terorisme, tetapi terorisme tetap hidup dan ancamannya semakin menakutkan. Sekarang ini alat peledak (Bom) yang paling banyak digunakan oleh para teroris , bahkan saat ini para teroris telah menggunakan manusia sebagai umpannya yang dikenal dengan istilah ‘pengantin” yang akan meledakan dirinya pada lingkungan yang dituju untuk diledakan. Para “pengantin” ini, adalah orang-orang yang memang secara sukarela mengajukan diri untuk menjadi korban dengan janji akan diberi imbalan bila aksinya telah berhasil, yang akan diberikan kepada keluarganya.
Kebangkitan terorisme dalam suatu negara dimulai sejak adanya usaha sekelompok atau golongan tertentu rakyat untuk memperoleh kemerdekaannya. Perubahan sikap masyarakt yang menginginkan peralihan kekuasaan, akhinya menjadi kebiasaan yang sulit untuk dihapuskan dalam kehidupan sehari-hari. Aksi ini dianggap sebagai gerakan pengacau keamanan, dari aspek militer, faktor ideologi, sosial politik, psikologi dan ekonomi negara sangat berperan dalam penanganan gerakan ekstrem ini, selain dari kualitas pasukan keamanan merupakan kunci dalam mengatasi teroris ini. Yang berarti bahwa disini merupakan tugas Polri dalam mengantisipasi serangan teroris tersebut.
Penanganan kejahatan teroris selama ini yang dilakukan oleh Polri dianggap cukup baik, banyak pelaku teroris yang ditangkap baik dalam keadaan hidup maupun mati, tetapi hal ini tidak menjadikan aksi teroris menjadi hilang malah semakin menjamur hal ini ditandai dengan terjadinya beberapa aksi teror bom bunuh diri di berbagai tempat di Indonesia termasuk Jakarta dan Jawa Barat.
Keberhasilan Polri selama ini menyebabkan tujuan aksi teror yang selama ini ditujukan untuk menyerang kelompok yang berbeda keyakinan menjadi bertujuan untuk menyerang para anggota Polri yang sedang melaksanakan tugas, karena para teroris ini menganggap Polri sebagai penghalang keberhasilan mereka dalam melancarkan aksi teroris. Sehingga kita akan melihat seberapa profesional Polri dalam menangani ancaman teor di masyarakat dan juga kita akan mengetahui bagaimanakah penanganan ancaman terorisme di masyarakat oleh Polri dalam rangka menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa?

## PROFESIONALISME POLRI
Profesionalisme (profésionalisme) ialah sifat-sifat (kemampuan, kemahiran, cara pelaksanaan sesuatu dan lain-lain) sebagaimana yang sewajarnya terdapat pada atau dilakukan oleh seorang profesional . 3 Profesionalisme berasal daripada profesion yang bermakna berhubungan dengan profesion dan memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya, (KBBI, 1994). Jadi, profesionalisme adalah tingkah laku, kepakaran atau kualiti dari seseorang yang profesional (Longman, 1987). 4
2 Ibid , hlm. 11
3 Kamus Dewan Edisi Ketiga, ms 1057
4 http://www.pdii.lipi.go.id/profesionalisme-karyawan-pdii-lipi.html Profesionalisme Karyawan PDII - LIPI

## CIRI-CIRI PROFESIONALISME
Seseorang yang memiliki jiwa profesionalisme senantiasa mendorong dirinya untuk mewujudkan kerja-kerja yang profesional. Kualiti profesionalisme didokong oleh ciri-ciri sebagai berikut: 5
1. Keinginan untuk selalu menampilkan perilaku yang mendekati piawai ideal. Seseorang yang memiliki profesionalisme tinggi akan selalu berusaha mewujudkan dirinya sesuai dengan piawai yang telah ditetapkan. Ia akan mengidentifikasi dirinya kepada sesorang yang dipandang memiliki piawaian tersebut. Yang dimaksud dengan “piawai ideal” ialah suatu perangkat perilaku yang dipandang paling sempurna dan dijadikan sebagai rujukan.
2. Meningkatkan dan memelihara imej profesion Profesionalisme yang tinggi ditunjukkan oleh besarnya keinginan untuk selalu meningkatkan dan memelihara imej profesion melalui perwujudan perilaku profesional. Perwujudannya dilakukan melalui berbagai-bagai cara misalnya penampilan, cara percakapan, penggunaan bahasa, sikap tubuh badan, sikap hidup harian, hubungan dengan individu lainnya.
3. Keinginan untuk sentiasa mengejar kesempatan pengembangan profesional yang dapat meningkatkan dan meperbaiki kualiti pengetahuan dan keterampiannya .
4. Mengejar kualiti dan cita-cita dalam profesion,
Profesionalisme ditandai dengan kualiti dan rasa bangga akan profesion yang dipegangnya. Dalam hal ini diharapkan agar seseorang itu memiliki rasa bangga dan percaya diri akan profesionnya.
Reformasi telah menempatkan masyarakat sebagai subjek yang harus mendapatkan pelayanan sebaik-baiknya dari aparatur pemerintah termasuk Polri. Terwujudnya pelayanan masyarakat yang baik merupakan salah satu ciri tata pemerintahan yang baik ( good governance).
Kepercayaan masyarakat terhadap Polri sampai saat ini masih rendah, bahkan ketakutan masyarakat pasa sosok keberadan anggota Polri masih tinggi. Hal ini disebkan karena steotif yang melekat pada Polri di masa lampau yang cenderung menonjolkan kekerasan dan kekuasaan dari pada tindakan kepolisian yang berdasarkan aturan hukum dan menghargai Hak Azasi Manusia.
Polri berusaha keras memperbaiki diri dengan megambil alih langkah-langkah reformasi menuju polri yang bermoral, professional, modern dan mandiri dengan melakukan pembenahan berkelanjutan pada tataran struktural,instrumental dan kultural. Reformasi di tataran kultural, polri telah banyak melakukan pembenahan manajemen sumber daya manusia khususnya pada aspek sikap dan prilaku anggota polri, baik di lingkungan kerja maupun di lingkungan sosial lainnya yang mana hal ini antara lain diwujudkan dalam bentuk perbuatan,internalisasi dan penegakan kode etik profesi. Oleh sebab itu internalisasi baik melalui himbauan dan pengarahan serta penegakan kode etik profesi yang adil, tegas dan transparan perlu dilakukan sehingga keberadaan polri yang dipercaya oleh masyarakat sebagai penanggung jawab keamanan dalam negeri dapat terwujud. Aspek kultural menggambarkan budaya kepolisian yang secara langsung ditanggapi oleh masyarakat dengan pujian, perasan puas atau dengan celaan dan ketidakpuasan masyarakat terhadap sikap dan perilaku polri.
5 http://geografi.upi.edu/?mod=article/view/12 | Guru Profesional: Untuk Pendidikan Bermutu
Selain instrument hukum dan perundang-undangan yang menjadi batasan sikap dan perilaku kedinasan polri tentunya masih diperlukan adanya kode etik profesi Polri yang akan membimbing sikap dan perilaku, yang memperhatikan etika profesi kepolisian baik perorangan maupun satuan. Kode etik profesi Polri pada hakikatnya berisi nilai-nilai ideal ( statement of idea ) tentang suatu profesi yang merupakan prinsip moral profesi kepolisian yang bersumber dari Pancasila dan kristalisasi dari pada Tri Batra dan Catur Prasetya. Nilai ideal tersebut pada dasarnya berupa jati diri Polri sebagai “Abdi Utama dari pada Nusa dan Bangsa” ( Rastra Sewakottama ). Prinsip-prinsip yang terkandung dalam Kode Etik Profesi Kepolisian antara lain tentang pemuliaan profesi Kepolisian, batas-batas tugas dan kekuasaan Kepolisian, prinsip-prinsip yang berhubungan dengan masyarakat (komunikasi),prinsip penggunaan upaya paksa, prinsip pengumpulan barang bukti dan informasi serta perawatan peralatan kepolisian.
Polri sebagai institusi pemerintah mengemban tugas memelihara kamtibmas, menegakan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat harus mampu mengaplikasikan kewajiban yang diamanahkan oleh undang- undang, sehingga tidaklah pantas apabila anggota Polri melanggar undang-undang tersebut. Apalagi tingkah laku dan semua tindakan dalam melaksanakan tugas di atur dalam Kode Etik Profesi Polri. Hal ini sangatlah tidak layak jika Kode Etik Profesi di langgar dan bahkan sampai melakukan tindak pidana, pada hal tugas Polri adalah memberantas tindak pidana tersebut.

## PENGERTIAN TERORISME
Banyaknya pihak yang berkepentingan dalam isu terorisme terutama terkait dengan politik, telah melahirkan berbagai opini yang berpengaruh terhadap definisi terorisme, salah satunya opini Peter Rösler-Garcia, seorang ahli politik dan ekonomi luar negeri dari Hamburg, Jerman yang menyatakan tidak ada suatu negara di dunia ini yang secara konsekuen melawan terorisme.
Sebagai contoh, Amerika Serikat sebagai negara yang paling gencar mempropagandakan isu “Perang Global MelawanTerorisme”, membiayai kelompok teroris "IRA" di Irlandia Utara atau gerakan bersenjata "Unita" di Angola. 6 Selanjutnya, politikus Uni Eropa mendukung bermacam kelompok teroris di Afrika, Asia, Amerika Latin-termasuk gerakan teroris di Uni Eropa sendiri, sebagai "ETA" dari Spanyol. Ada juga pemerintah negara atau pemerintahan kotapraja Uni Eropa yang secara resmi melindungi kewakilan kelompok ekstremis itu di wilayah mereka, dan yang lain menerima kegiatan kelompok itu secara diam. 7
Banyaknya kepentingan berlatar belakang politik, menyebabkan pemahaman mengenai pengertian terorisme juga terbias akibat perbedaan sudut pandang. Perbedaan sudut pandang ini terlihat dalam kasus invasi Amerika Serikat ke Irak pada 2003. Amerika Serikat melegitimasi tindakannya menginvasi Irak karena menganggap Irak sebagai teroris sebab Irak memiliki senjata pemusnah masal, namun disisi lain, banyak negara yang menyatakan Amerika sendirilah yang merupakan negara teroris ( state terrorist ), karena telah melakukan invasi ke negara berdaulat tanpa persetujuan dari dewan keamanan PBB. 8
Terlepas dari banyaknya pengaruh kepentingan politik dalam pendefinisian terorisme, ada hal lain yang mempengaruhi sulitnya memberikan definisi yang objektif. Kesulitannya terletak dalam menentukan secara kualitatif bagaimana suatu peristiwa dapat dikategorikan sebagai terorisme. Teror -yang merupakan kata dasar dari terorisme- bersifat sangat subjektif.
6 Adjie Suradji, Terorisme , Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005, hlm. 249.
7 Peter Roeslan Garcia, Op. Cit.
8 Wahid, Kejahatan Terorisme : Persfektif Agama, Hak Asasi Manusia dan Hukum , PT. Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 25.
Artinya, setiap orang memiliki batas ambang ketakutannya sendiri, dan secara subjektif menentukan apakah suatu peristiwa merupakan teror atau hanya peristiwa biasa. 9 Akibatnya, suatu perisitwa teror bagi seseorang belum tentu merupakan teror bagi orang lain. Jason Burke dalam bukunya Al-Qaeda: The True Story of Radical Islam , juga menyatakan bahwa ada beberapa jalan melukiskan terorisme dan semuanya saling berhubungan. Kebanyakan menggambarkan terorisme sebagai penggunaan atau ancaman kekerasan yang serius. 10
Telah dijelaskan sebelumnya, hingga saat ini tidak ada definisi mengenai terorisme yang digunakan secara universial. Akan tetapi guna memperoleh pemahaman terhadap terorisme yang konsisten dalam penulisan, tetaplah perlu adanya suatu definisi. Agar mendapatkan suatu definisi tentang terorisme, perlu dikaji berbagai definisi mengenai terorisme. Definisi pertama diberikan oleh Encyclopedia of Britanica sebagai yang menyatakan bahwa terorisme adalah penggunaan kekerasan yang sistematis untuk menciptakan suatu iklim ketakutan sehingga menciptakan kondisi politik tertentu. Terlihat dari definisi tersebut, terorisme masih erat kaitannya dengan kondisi kekerasan dalam hubungan politik. Selanjutnya definisi terorisme oleh United State Departement of Defense (Departemen Pertahanan Amerika Serikat) yang menjelaskan bahwa terorisme merupakan penggunaan kekerasan untuk menenamkan rasa takut sehingga diharapkan pemerintah atau rakyat dalam jeratan golongan politis, agama atau ideologi tertentu. 11
Definisi yang diberikan Departemen Pertahanan Amerika Serikat meskipun masih menekankan tindakan terorisme pada motifnya, cakupan motif terorisme dalam definisi ini lebih luas yaitu tidak hanya aspek politik tetapi juga termasuk aspek keagamaan dan ideologi. Terkait penggunaan teror dalam kepentingan politik, maka teror menjadi salah satu bentuk apresiasi kepentingan politik yang paling serius untuk menekan lawan politik dengan memanfaatkan kelemahan negara menjalankan fungsi kontrolnya. 12 Kondisi kevakuman kekuasaan ( vacum of power ) yang menjadi tujuan akhirnya. Definisi berikutnya yang didapat dari Kamus hukum Black’s Law yang juga mendefinisikan terrorism dalam kaitannya dengan politik yaitu “Penggunaan atau ancaman untuk menakut-nakuti atau menyebabkan panik”,
Para ahli selain memberikan definisi tentang pengertian terorisme juga memberikan kategorisasi tindakan terorisme untuk mempermudah pemahaman terhadap pengertian terorisme. Seorang ahli bernama Jack Gibbs menyatakan, suatu tindakan dapat didefinisikan sebagai terorisme apabila merupakan suatu kejahatan atau suatu ancaman secara langsung terhadap kemanusiaan atau terhadap objek tertentu. Namun, hal tersebut menurut Gibbs masih merupakan definisi yang umum, artinya cakupan dari definisi tersebut masih terlalu luas dan masih mencakup juga definisi dari kejahatan biasa.
Untuk mempermudah pemahaman terhadap definisi terorisme, Gibbs menambahkan beberapa ciri perbuatan yang merupakan terorisme dengan merujuk pada:
a . perbuatan yang dilaksanakan atau ditujukan dengan maksud untuk mengubah atau mempertahankan paling sedikit suatu norma dalam suatu wilayah atau suatu populasi;
b . memiliki kerahasiaan, tersembunyi tentang keberadaan para partisipan, identitas anggota, dan tempat persembunyian;
c . tidak bersifat menetap pada suatu area tertentu;
d . bukan merupakan tindakan peperangan biasa karena mereka menyembunyikan identitas mereka, lokasi penyerangan, berikut ancaman dan pergerakan mereka; serta
9 F. Budi Hardiman, Terorisme, Definisi, Aksi, dan Regulasi , Imparsial, Jakarta, 2005, hlm. 5.
10 Jason Burke, Cerita Yang Benar Tentang Islam Radikal , Tauris & Co Ltd, London, 2005, hlm. 2.
11 . Ibid, hlm. 3. 12 Kontras dalam F. Budi Hardiman, Op. Cit, hlm. 38.
e . adanya partispan yang memiliki pemikiran atau ideologi yang sejalan sejalan dengan konseptor teror, dan pemberian kontribusi untuk memperjuangkan norma yang dianggap benar oleh kelompok tersebut tanpa memperhitungkan kerusakan atau akibat yang ditimbulkan.
Berdasarkan ciri tersebut, suatu peristiwa dapat dirumuskan menjadi suatu deskripsi tentang terorisme yang paling mendekati nilai objektifitas. Disamping hal tersebut, untuk itu terorisme perlu pula dipandang dari dua pendekatan, yaitu pendekatan secara spesifik dan pendekatan secara umum. Pendekatan spesifik mengklasifikasikan kejahatan biasa yang telah ada sebagai terorisme, contohnya adalah mengklasifikasikan sebuah pembajakan pesawat atau penyanderaan yang semula sebagai kejahatan biasa menjadi terorisme. 13 Pendekatan ini dibuat tanpa perlu mendefinisikan atau menguraikan secara umum tindakan terorisme. 14 Dengan kata lain, dalam definisi ini peristiwa umum dijadikan hal khusus, sehingga pendekatan ini sering juga disebut sebagai pendekatan induktif. 15 Kata teroris (pelaku) dan terorisme (aksi) itu sendiri berasal dari bahasa latin “ terere” yang berarti membuat gemetar atau menggetarkan.
Terorisme adalah kekerasan terorganisir, menempatkan kekerasan sebagai kesadaran, metode berpikir, sekaligus alat pencapaian tujuan. 17 Terorisme akan bersangkut-paut dengan muatan atau motif politik, menggunakan kekerasan ( force ) secara tidak sah, yang tidak saja menimbulkan kerugian harta benda tapi lebih jauh dari itu membuat ketakutan yang luar biasa khususnya kepada warga masyarakat yang tidak berdosa yang terkait dengan motif tersebut. Namun dalam perkembangannya, kejahatan terorisme tidak saja didasarkan pada motif politik atau kepentingan politik, tapi juga pada motif dan kepentingan non politik seperti sosial dan ekonomi. 18
KARAKTERISTIK ORGANISASI TERORISME Apabila upaya untuk memberikan definisi terhadap terorisme merupakan hal yang sulit, maka upaya untuk mencari karakteristik, pola operasi, dan sistem organisasi terorisme memiliki tingkat kesulitan yang sama. Hal ini dipengaruhi sifat dan kegiatan terorisme yang selalu berubah dari masa ke masa. Meskipun demikan, secara umum karakteristik dari organisasi terorisme, dapat dijabarkan sebagai berikut : 19
1) Nonstate-suported group . Organisasi teroris semacam ini merupakan organisasi terorisme yang paling sederhana. Organisasi ini tidak didukung oleh salah satu negara. Organisasi terorisme yang memiliki karakter nonstate-supported group ini adalah kelompok kecil yang memiliki kepentingan khusus, seperti kelompok antikorupsi, kelompok anti globalisasi, dan lainnya. Hanya saja dalam menjalankan aksi “anti”-nya, kelompok ini menggunakan cara teror seperti pembakaran, penjarahan, dan penyanderaan. Terlihat dari isu terornya, organisasi ini merupakan organisasi teror yang menekankan pada aspek perjuangan ideologi dengan menciptakan kekacuan ideologi ( ideology disorder ) dalam tatanan masyarakat. 20 Kelompok organisasi teroris dalam kategori ini, memiliki kemampuan terbatas dan tidak dilengkapi dengan infrastruktur
13 Ben Golden dan George Williams, Terorisme, Permasalahan dan Definisi Terorisme Menurut Undang-Undang , Jurnal Hukum UNSW, Amerika, 203, hlm. 286.
14 Ibid , hlm. 287.
15 Ibid , hlm. 287.
17 Ibid , hlm.31
18 Arief Setiawan, Terorisme dalam Perspektif Hukum Internasional , www.ASHLawfirmOnline.com, 16 Juli, 11.00 WIB.
19 Adjie Suradji, Op. Cit , hlm. 16.
20 Ali Khan, Suatu Teori Tentang Terorisme Menurut Undang-Undang , Connecticut Hukum, London, 1982, hlm. 6.
yang diperlukan untuk memberikan dukungan, atau kontribusi lain demi kelangsungan kelompoknya dalam periode waktu tertentu. 21
2) State-sponsored groups . Organisasi terorisme jenis ini memperoleh dukungan baik berupa dukungan logistik, pelatihan militer, maupun dukungan administratif dari negara asing. Berbeda dengan jenis yang pertama, kelompok ini bersifat profesional, artinya memiliki struktur organisasi yang jelas meskipun bersifat rahasia atau tertutup ( clandestine ). 19 Selain itu cara yang digunakan dalam melakukan teror lebih terorganisir dan terencana. Contoh kelompok teroris yang termasuk dalam kategori ini antara lain, Provisional Irish Republican Army (PIRA) yang dibentuk pada 1970, dengan jumlah anggota dua ratus hingga empat ratus yang memiliki daerah operasi di Irlandia Utara. PIRA merupakan kelompok teroris yang bertanggung jawab atas pembunuhan Rev. Robert Bradford, anggota Parlemen Inggris di Belfast dan juga pada peristiwa peledakan bom dipintu belakang Royal Courts. Kelompok ini mendapatkan sponsor dari Libya berupa pasokan senjata, tempat pelatihan, dan logistik dalam menjalankan aksinya. 20 Contoh teraktual dari kelompok dalam kategori ini adalah kelompok teroris yang diberi nama Jamaah Islamiah yang diduga memiliki hubungan erat dengan kelompok Al-Qaeda dan bertanggung jawab atas peledakan bom di Bali tanggal 12 Oktober 2002 yang menewaskan kurang lebih dua ratus orang.
3) State-directed groups. Organisasi kelompok teroris ini berupa organisasi yang didukung langsung oleh suatu negara. Berbeda dengan state-sponsored groups , negara memberikan dukungannya secara terang-terangan, bahkan negara tersebut yang membentuk organisasi teroris tersebut, meskipun negara tersebut tidak pernah mengklaim organisasi bentukannya merupakan organisasi teror. Contoh dari organisasi ini adalah organisasi special force yang dibentuk Iran pada 1984, untuk tujuan penyebaran paham Islam fundamentalis di wilayah Teluk Persia dan Afrika Utara. 21
Teror atau Terorisme selalu identik dengan kekerasan. Terorisme adalah puncak aksi kekerasan, terrorism is the apex of violence . Bisa saja kekerasan terjadi tanpa teror, tetapi tidak ada teror tanpa kekerasan. Terorisme tidak sama dengan intimidasi atau sabotase. Sasaran intimidasi dan sabotase umumnya langsung, sedangkan terorisme tidak. Korban tindakan Terorisme seringkali adalah orang yang tidak bersalah. Kaum teroris bermaksud ingin menciptakan sensasi agar masyarakat luas memperhatikan apa yang mereka perjuangkan. Tindakan teror tidaklah sama dengan vandalisme, yang motifnya merusak benda-benda fisik. Teror berbeda pula dengan mafia. Tindakan mafia menekankan omerta, tutup mulut, sebagai sumpah. Omerta merupakan bentuk ekstrem loyalitas dan solidaritas kelompok dalam menghadapi pihak lain, terutama penguasa. Berbeda dengan Yakuza atau mafia Cosa Nostra yang menekankan kode omerta, kaum teroris modern justru seringkali mengeluarkan pernyataan dan tuntutan. Mereka ingin menarik perhatian masyarakat luas dan memanfaatkan media massa untuk menyuarakan pesan perjuangannya.
Upaya untuk mendapatkan pemahaman tentang terorisme terus dilakukan walaupun sampai saat ini belum mendapatkan pemahaman yang tunggal serta diterima secara umum. Belum disepakatinya pemahaman tersebut karena acap kali terorisme dalam skala global sering dikonotasikan dengan ketidakadilan global ( global injustice ) dan terkadang juga sering dikaitkan dengan kolonisasi abad modern. Menurut Prof. M. Cherif Bassauni , ahli Hukum Pidana Internasional di dalam situs wikipedia menyatakan bahwa tidak mudah untuk
21 Adjie Suradji, Op. Cit , hlm. 16.
19 Adrian Humphreys, Satu Milik Pejabat “Pengungsi” Milik Terorisme , Pos Tonggak, USA, 2006, hlm. 10. 20 Adjie Suradji, Op. Cit , hlm. 158.
21 Karl A. Seger, Anti Pedoman Terorisme , Greenhill Books, London, 1991, hlm. 18.
mengadakan suatu pengertian yang identik yang dapat diterima secara universal sehingga sulit mengadakan pengawasan atas makna Terorisme tersebut.
Sedangkan menurut Prof. Brian Jenkins, Phd, dalam situs yang sama menyatakan bahwa terorisme merupakan pandangan yang subjektif, hal mana didasarkan atas siapa yang memberi batasan pada saat dan kondisi tertentu. 22
Terorisme adalah tindakan ilegal yang diancam hukuman dibawah hukuman pidana yang dilakukan dengan tujuan merusak keselamatan publik, mempengaruhi pengambilan kebijakan oleh penguasa atau moneter penduduk, dan mengambil bentuk :
a ) Kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang biasa atau orang yang dilindungi hukum ;
b ) Menghancurkan atau mengancam untuk menghancurkan harta benda dan objek materil lain sehingga membahayakan kehidupan orang lain ;
c ) Menyebabkan kerusakan atas harta benda atau terjadinya akibat yang membahayakan bagi masyarakat ;
d ) Mengancam kehidupan negarawan atau tokoh masyarakat dengan tujuan mengakhiri aktivitas publik atau negaranya atau sebagai pembalasan terhadap aktivitas tersebut ;
e ) Menyerang perwakilan negara asing atau staf anggota organisasi internasional yang dilindungi secara internasional, begitu juga ditempat-tempat bisnis atau kendaraan orang-orang yang dilindungi secara internasional ;
f ) Tindakan lain yang dikategorikan sebagai teroris dibawah perundang-undangan nasional atau instrumen legal yang diakui secara internasional yang bertujuan memerangi terorisme.
Terorisme akan bersangkut-paut dengan muatan atau motif politik, menggunakan kekerasan ( force ) secara tidak sah, yang tidak saja menimbulkan kerugian harta benda tapi lebih jauh dari itu membuat ketakutan yang luar biasa khususnya kepada warga masyarakat yang tidak berdosa yang terkait dengan motif tersebut. Namun dalam perkembangannya, kejahatan terorisme tidak saja didasarkan pada motif politik atau kepentingan politik, tapi juga pada motif dan kepentingan non politik seperti sosial dan ekonomi. 25
Belum tercapainya kesepakatan mengenai apa pengertian terorisme tersebut, tidak menjadikan terorisme dibiarkan lepas dari jangkauan hukum. Usaha memberantas Terorisme tersebut telah dilakukan sejak menjelang pertengahan abad ke-20. Pada tahun 1937 lahir Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Terorisme (Convention for The Prevention and Suppression of Terrorism) , Konvensi ini mengartikan terorisme sebagai Crimes against State . Melalui European Convention on The Supression of Terrorism (ECST) tahun 1977 di Eropa, makna Terorisme mengalami suatu pergeseran dan perluasan paradigma, yaitu sebagai suatu perbuatan yang semula dikategorikan sebagai Crimes against State (termasuk pembunuhan dan percobaan pembunuhan Kepala Negara atau anggota keluarganya), menjadi Crimes against Humanity , dimana yang menjadi korban adalah masyarakat sipil. Crimes against Humanity masuk kategori Gross Violation of Human Rights (Pelanggaran HAM Berat) yang dilakukan sebagai bagian yang meluas/sistematik yang diketahui bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, lebih diarahkan pada jiwa-jiwa orang tidak bersalah ( Public by innocent ), sebagaimana terjadi di Bali.Terorisme kian jelas menjadi momok bagi peradaban modern. Sifat tindakan, pelaku, tujuan strategis, motivasi, hasil yang diharapkan serta dicapai, target-target serta metode Terorisme kini semakin luas dan bervariasi. Sehingga semakin jelas bahwa teror bukan merupakan bentuk kejahatan kekerasan
22 T erorisme , www.Wikipedia.com
25 Arief Setiawan, Terorisme dalam Perspektif Hukum Internasional , www.ASHLawfirmOnline.com,.
destruktif biasa, melainkan sudah merupakan kejahatan terhadap perdamaian dan keamanan umat manusia (crimes against peace and security of mankind) . Menurut Muladi, Tindak Pidana Terorisme dapat dikategorikan sebagai mala per se atau mala in se , tergolong kejahatan terhadap hati nurani ( Crimes against conscience ), menjadi sesuatu yang jahat bukan karena diatur atau dilarang oleh Undang-Undang, melainkan karena pada dasarnya tergolong sebagai natural wrong atau acts wrong in themselves bukan mala prohibita yang tergolong kejahatan karena diatur demikian oleh Undang-Undang. 26
Dari aspek normatife, Hukum Internasional telah memberikan pengaturan terhadap tindakan terorisme dengan diaturnya hal tersebut dalam beberapa konvensi dan resolusi Dewan Keamanan PBB. Konvensi Internasional yang mengatur terorisme adalah : (i). International Convention for These prevention, and Panisment of Terrorism tahun 1937 (Konvensi Internasional tentang Pencegahan dan Penghukuman Terorisme); (ii). International Convention for The Suppression of Terrorist Bombing, 1997 (Konvensi Internasional tentang Penentangan Pemboman oleh Teroris); (iii). International Cnvention for The Suppression of the Financing Terrorism 1999 (Konvensi Internasional tentang Menentang Pendanaan untuk Teroris); (iv). Resolusi Dewan Keamanan PBB yang penting mengenai pemberantasan terorisme, yaitu Resolusi nomor 1368 tahun 2001 tentang pernyataan simpati PBB terhadap korban tragedi 11 September 2001, tragedi di gedung WTC. Hal yang sama juga ketika di daerah Kuta, Bali mendapat terror bom melalui bom bunuh diri pada tahun 2002, melalui Resolusi nomor 1438, Dewan Keamanan PBB juga menegaskan perlunya kerja sama dalam pemberantasan kejahatan terorisme, dan Resolusi nomor 73 tahun 2001 tentang pembekuan Aset-aset Teroris Al Qaedah dibawah pimpinan Osama Bin Laden 27 . Di Indonesia sendiri, dimulai dari Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 15 ditahun 2003. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada tanggal 7 Maret 2006 juga telah sepakat untuk meratifikasi Internasional Convention for Suppression of Terrorist Bombing (Konvensi Internasional tentang Penentangan Pemboman oleh Teroris) tahun 1997, dan Convention for The Suppression of the financing Terrorism (Konvensi Internasional tentang Pemberantasan Pendanaan untuk Teroris) tahun 1999, menjadi Undang-undang.

## BENTUK PROFESIONALITAS POLRI DALAM MENANGANI ANCAMAN TERORISME DI MASYARAKAT
Peran Polri dalam mengantisipasi serangan terorisme dari sejak terjadinya bom Bali sejak tahun 2001 sampai dengan sekarang, tetapi lebih tepatnya adalah setelah tanggal 12 Oktober 2002 Bali di bom yang menelan korban terbesar dalam sejarah teror di Indonesia. 202 jiwa melayang dan hampir 50 % adalah WN Australia, dan ribuan orang luka-luka, hal inilah yang mendorong Indonesia dimulai dari Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 15 ditahun 2003. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada tanggal 7 Maret 2006 juga telah sepakat untuk meratifikasi Internasional Convention for Suppression of Terrorist Bombing (Konvensi Internasional tentang Penentangan Pemboman oleh Teroris) tahun 1997, dan Convention for The Suppression of the financing Terrorism (Konvensi Internasional tentang Pemberantasan Pendanaan untuk Teroris) tahun 1999, menjadi Undang-undang. Dan sejak saat itulah tugas
26 Ibid.
Polri sebagai lembaga yang menjaga keamanan dan ketertiban menjadi lebih berat dengan tugas untuk mengantisipasi kejahatan terorisme.
Pekerjaan Polri adalah pekerjaan yang sangat berat karena berkaitan erat dengan problema kemanusiaan, hukum dan kejahatan yang sangat komplek. Dan sudah menjadi tugas polisi untuk membuat terang suatu perkara sehingga jelas siapa pelakunya, saksi, barang bukti dan korbannya, hal ini diperlukan untuk proses penuntutan dan peradilan dalam suatu sistem hukum, termasuk juga kejahatan terorisme.
Apalagi kejahatan terorisme yang notabene merupakan kejahatan bentuk baru yang menggunakan alat yang mutakhir adalah satunya adalah bom. Kejahatan terorisme merupakan kejahatan yang telah direncanakan dengan sempurna dan melibatkan banyak pelaku yang terlatih dan bekerja dengan cara sistem sel, yang tentu penyidikannya memerlukan keahlian dan konsentrasi penuh. Apalagi saat ini kejahatan terorisme bukannya semakin menurun bahkan cenderung meningkat dengan metode yang lebih rapi lagi dimana para teroris ini akan merekrut masyarakat awam baik itu melalui media sosial atau melalui suatu perkumpulan yang kemudian di baiat untuk menjadi anggota yang siap untuk menjadi “pengantin”, yang menjadi korban bunuh diri.
Salah satu pengalaman Polri yang sangat spektakuler adalah pengungkapan kasus— kasus bom di Indonesia dengan metode SCI (Scientific Crime Investigation). Dan SCI sebagai term yang menguji cara pengungkapan kasus bom bali yang pada awalnya diragukan berbagai pihak. Ternyata tindakan dari Jendral Da’i Bachtiar (Kapolri pada waktu itu) telah berhasil mengungkapkan fakta tentang siapa pelaku dari bom bali tersebut. Hal ini memberikan dampak positif , dimana Polri semakin dipercaya dunia bahkan PBB menginstruksikan dalam mengungkapkan kasus-kasus teroris semua kepolisian agar belajar dengan Polri di Indonesia. Selain itu juga bantuan dana dari berbagai negara donorpun mengalir untuk Polri, ini adalah sebagai salah satu cara mengharumkan dan memperbaiki nama bangsa Indonesia di dunia Internasional yang telah menganggap bahwa Indonesia adalah negara teroris.
Terorisme yang terjadi di Indonesia khususnya di kota-kota besar seperti Jakarta, Medan, Makasar, Denpasar, Bandung, Wilayah Propinsi Aceh, Sulawesi, Maluku, sampai Sulawesi Tengah terdapat karakteristik pelaku bom bunuh diri dan barang buktinya, bahwa para pelaku teror suka memilih suatu sasaran yang dapat menimbulkan kata stropik publik, menimbulkan ketidakpercayaan kepada pemerintah, serta kemungkinan sengaja diciptakan untuk memaksakan kehendak pelaku teror dengan tujuan tertentu.
Pemboman yang dilakukan para teroris adalah suatu tindakan kriminal dan siapa saja berpotensi menjadi korbannya. Pemboman adalah cara kekerasan yang paling mudah menciptakan ketidakstabilan, karena itu aktivitas teror melalui pemboman harus dilawan dengan cara yang benar dan terukur terintegrasi antar instansi. Untuk melumpuhkannya diperlukan aparat yang siap sepanjang waktu, dana dan peralatan yang memadai dan partisipasi masyarakat yang peduli dengan keselamatan masyarakat bangsa dan negara.Berbagai negara telah memposisikan keamanan nasionalnya menjadi isu pokok dengan cara menempatkan isu terorisme sebagai ancaman serius.
Para pelaku teror telah mempelajari secara cermat dan profesional dalam memilih sasarannya, bahkan belakangan ini pelaku teror ini telah mengalihkan perhatiannya dengan menyerang aparat kepolisian yang berada dilapangan seperti penusukan terhadap polantas di Jakarta ,bom kampung melayu yang menewaskan dan melukai beberapa anggota kepolisian yang sedang bertugas menjaga keamanan karena akan adanya pawai obor, kemudian penusukan terhadap dua orang anggota Brimob yang sedang melaksanakan shalat di mesjid sekitar kantor polisi dan penyerangan-penyerangan lainnya yang dilancarkan secara membabi buta terhadap anggota kepolisian yang sedang bertugas di lapangan dengan tujuan memberikan efek rasa takut kepada anggota kepolisian yang bertugas.
Profil pelaku terlihat jelas karakteristik pelakunya orang-orang awam yang terindoktrinasi memanfaatkan faktor kejiwaan orang yang kecewa depresi, dan tidak puas dengan keadaan, doktriner penyalahgunaan agama yang menghasikan sikap fatalistik. Orang- orang yang terpengaruh biasanya hidup tidak berkecukupan (kemiskinan dan kebodohan). Begitu mudahnya pelaku terpengaruh doktrin tanpa menjelaskan tujuan hidup bahwa hidup itu mulia dan indah. Dalam perekrutan pelaku khususnya tidak dijelaskan maksud tujuannya dengan masa doktrinisasi yang lama dan militan. Tujuan akhirnya adalah misi penting yaitu misi bunuh diri yang akan dilakukannya dengan cara pencucian otak dalam jangka waktu yang lama, bahkan sekarang ini para pelaku bom bunuh diri itu dijanjikan akan mendapatkan bayaran yaitu berupa penjaminan kelangsungan hidup anak dan istrinya.
Biasanya sasaran telah diobservasi, sampai dengan masalah taktis dan teknis di lapangan diteliti dengan cermat, waktu dan detil pelaksanaan yang akurat. Faktor kesalahan yang timbul di pelajari dengan seksama untuk menghilangkan hambatan yang terjadi. Selain itu para teroris sangat memahami hal-hal pokok dan mendasar seperti luas area sasaran, bentuk bangunan, penjaga bangunan, hambatan alamiah dan hambatan buatan dari sasaran, tempat persiapan pembuatan bom dan tranfortasi serta faktor kehati-hatian dari lingkungan untuk tidak tercium atau seluruh kegiatan pada daerah persiapan terselubung, jarak daerah persiapan dengan target, waktu persiapan untuk mencari target, rute jalan tikus untuk menghilangkan jejak dan rute untuk pertemuan setelah melaksanakan operasi.
Dari beberapa kejadian pemboman yang dilakukan hingga saat ini membuktikan bahwa teroris telah ada di depan kita sewaktu-waktu mengancam keamanan kita dan kita harus melawan dengan cara memanfaatkan seluruh sumber daya secara sistematis dan terstruktur.
Tugas melawan teroris bukan hanya tugas POLRI dan TNI saja, tapi seluruh rakyat dan bangsa Indonesia tanpa memandang agama, dan suku harus dilibatkan secara penuh karena terorisme subur karena adanya kemiskinan, kebodohan dan ketidak adilan.
PENANGANAN ANCAMAN TERORISME DI MASYARAKAT OLEH POLRI DALAM RANGKA MENJAGA KEUTUHAN PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA Penanganan teroris di Indonesia bisa dikatakan cukup berhasil dengan tertangkapnya baik hidup maupun mati sejumlah teroris. Bahkan tindakan- tindakan Polri dalam melakukan penanganan serangan terorisme tersebut mendapat pujian dari negara lain termasuk Amerika. Hal ini bisa di tandai dengan matinya Dr. Azhari, kemudian tahun 2010 penangkapan terhadap Mustofa alis Pranatayudha alias Baihaki alias Abu Tholut di rumah kediamannya yang beralamat di Desa Bae Pondok RT 04 RW 03 Kecamatan Bae Kabupaten Kudus Jawa Tengah terkait dengan dugaan keterlibatannya dalam aksi terorisme antara lain pelatihan militer bagi anggota terorisme di Aceh, serta pembiayaan aktivitas terorisme dengan menjadi otak perampokan Bank CIMB Niaga di Jalan Aksara Medan Sumatera Utara. Abu Tholut yang juga merupakan pimpinan wilayah jaringan terorisme untuk wilayah Aceh dan Sumatera Utara ditangkap oleh petugas Densus 88 Anti Teror tanpa melakukan perlawanan. Dari hasil penangkapan tersebut, petugas Densus 88 Anti Teror Mabes Polri menemukan sejumlah barang bukti yang diduga terkait dengan aktivitas terorisme berupa senjata api jenis FN kaliber 9 mm buatan Belgiun, berikut 1 magasin dan 22 butir peluru kaliber 9 mm. Abu Tholut diduga pernah menjadi pengajar atau instruktur bahan peledak di Afghanistan dari tahun 1987 sampai dengan tahun 1992. Dia juga aktif di Mindanao, Filipina, dan pernah menjadi pemimpin camp di Filipina pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2000. Abu Tholut juga pernah menjadi Ketua Mantiqi III Jamaah Islamiyah di Poso pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2002.
Abu Tholut juga dinilai memiliki keahlian berbahaya lebih daripada Dulmatin ataupun Noordin M Top. Dengan pengalamannya, Abu Tholut pernah membangun laboratorium bom. Pada tahun 2003 dia pernah disergap di Semarang dan telah memiliki laboratorium bom. Dia juga saat itu diketahui memiliki senjata M 16. buron teroris dari kamp militer Aceh ini merupakan mantan narapidana teroris yang terlibat peledakan bom di Atrium Senen, Jakarta pada tahun 2001.
Untuk menangani ancaman terorisme maka Polri dan pemerintah dapat melakukan beberapa tindakan yaitu Memperbaiki sistem registrasi dan pengorganisasian masyarakat yang tertib dan komputerise sehingga mobilitas penduduk dengan mudah dapat dikontrol secara cermat. Lebih memberdayakan badan-badan intelejen yang dapat mendeteksi keberadaan para teroris ini sehingga dapat mencegah dan memepersempit gerak langkah para teroris yang akan membuat teror. Membangun pusat data dan kajian terorisme di Indonesia dengan demikian dapat di cari langkah-langkah yang aktual efektif dalam memerangi terorisme di Indonesia. Mendata ulang seluruh produk kimia tertentu yang diproduksi atau diimport yang mempunyai kecenderungan untuk dimanfaatkan sebagai campuran bahan peledak. Partisipasi masyarakat baik dari pemerintahan, swasta dan lembaga swadaya masyarakat perlu diinformasikan secara berkesinambungan bahwa terorisme adalah musuh kita bersama, Mendata ulang dan mengawasi para WNI yang baru pulang dari negara-negara yang terindikasi sebagai negara teroris seperti Afganistan, Suriah dan lain sebagainya.Memanfaatkan kerja sama dengan negara lain dalam memerangi terorisme seperti dengan negara Asean yaitu adanya Aseanapol, ARF dan kerja sama lainnya dalam rangka memberantas kejahatan transnasional khususnya terorisme.Meratifikasi aturan-aturan dalam konvensi Palermo yang memang merupakan kerja sama antar negara dalam memerangi kejahatan yang bersifar trannasional seperti kejahatan terorisme, Meningkatkan pelatihan- pelatihan kepada para Polisi anti teror di PLATINA.

## KESIMPULAN
1. Peran Polri dalam mengantisipasi serangan terorisme dari sejak terjadinya bom Bali sejak tahun 2001 sampai dengan sekarang, tetapi lebih tepatnya adalah setelah tanggal 12 Oktober 2002 Bali di bom yang menelan korban terbesar dalam sejarah teror di Indonesia. 202 jiwa melayang dan hampir 50 % adalah WN Australia, dan ribuan orang luka-luka, hal inilah yang mendorong Indonesia dimulai dari Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 15 ditahun 2003. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada tanggal 7 Maret 2006 juga telah sepakat untuk meratifikasi Internasional Convention for Suppression of Terrorist Bombing (Konvensi Internasional tentang Penentangan Pemboman oleh Teroris) tahun 1997, dan Convention for The Suppression of the financing Terrorism (Konvensi Internasional tentang Pemberantasan Pendanaan untuk Teroris) tahun 1999, menjadi Undang-undang. Dan sejak saat itulah tugas Polri sebagai lembaga yang menjaga keamanan dan ketertiban menjadi lebih berat dengan tugas untuk mengantisipasi kejahatan terorisme.Pekerjaan Polri adalah pekerjaan yang sangat berat karena berkaitan erat dengan problema kemanusiaan, hukum dan kejahatan yang sangat komplek. Dan sudah menjadi tugas polisi untuk membuat terang suatu perkara sehingga jelas siapa pelakunya, saksi, barang bukti dan korbannya, hal ini diperlukan untuk proses penuntutan dan peradilan dalam suatu sistem hukum, termasuk juga kejahatan terorisme.
2. Untuk menangani ancaman terorisme maka Polri dan pemerintah dapat melakukan beberapa tindakan yaitu Memperbaiki sistem registrasi dan pengorganisasian masyarakat yang tertib dan komputerise sehingga mobilitas penduduk dengan mudah dapat dikontrol secara cermat. Lebih memberdayakan badan-badan intelejen yang dapat mendeteksi keberadaan para teroris ini sehingga dapat mencegah dan memepersempit gerak langkah para teroris yang akan membuat teror. Membangun pusat data dan kajian terorisme di Indonesia dengan demikian dapat di cari langkah-langkah yang aktual efektif dalam memerangi terorisme di Indonesia. Mendata ulang seluruh produk kimia tertentu yang diproduksi atau diimport yang mempunyai kecenderungan untuk dimanfaatkan sebagai campuran bahan peledak. Partisipasi masyarakat baik dari pemerintahan, swasta dan lembaga swadaya masyarakat perlu diinformasikan secara berkesinambungan bahwa terorisme adalah musuh kita bersama, Mendata ulang dan mengawasi para WNI yang baru pulang dari negara-negara yang terindikasi sebagai negara teroris seperti Afganistan, Suriah dan lain sebagainya.Memanfaatkan kerja sama dengan negara lain dalam memerangi terorisme seperti dengan negara Asean yaitu adanya Aseanapol, ARF dan kerja sama lainnya dalam rangka memberantas kejahatan transnasional khususnya terorisme.Meratifikasi aturan-aturan dalam konvensi Palermo yang memang merupakan kerja sama antar negara dalam memerangi kejahatan yang bersifar trannasional seperti kejahatan terorisme, Meningkatkan pelatihan-pelatihan kepada para Polisi anti teror di PLATINA.

## DAFTAR PUSTAKA A. SUMBER BUKU
Abdul Wahid, Sunardi, dan Muhammad Imam Sidik, Kejahatan Terorisme (Persperktif Agama, HAM, dan Hukum) , Refika Aditama, Bandung, 2004. Hlm.24 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia , Arikha Media Cipta, Jakarta,1996.
Abdul Wahid, Anang Sulistiyono, Etika Profesi Hukum dan Nuansa Tantangan Profesi Hukum di Indonesia, Transito, Bandung, 1997.
Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum , Mandar Maju, Bandung,2008. Chaerudin Ismail, Polisi, Polisi Demokrasi vs Anarkhi, Penertib vs Pengusik., Polisi Pengayom vs Penindas ,Citra, Jakarta,1999 Dadang Hawari, Gerakan Nasioal Anti Mo Limo , Pt Dana Bhakti Prima Yasa, Jakarta, 2000. Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, PT. Rineka Cipta, Jakarta,1993.
M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan), Edisi kedua,Sinar Grafika, Jakarta,2006.
PAF Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia , PT Citra Aditya Bhakti ,Bandung,1997.
Sadjijono, Etika Profesi Hukum , Laksbang Mediatama, Jogjakarta,2008.
Suhrawadi K.Lubis, Etika Profesi Hukum , Sinar Grafika, Jakarta,1993.
Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Pidana di Indonesia , Sumur Bandung, Bandung,1983.

## B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) KUHAP UU RI No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Peraturan Kapolri No.Pol.:14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri

## C. KAMUS
Departeman Pendidikan Nasional , Kamus Umum Bahasa Indonesia , Bakai Pustaka, Jakarta, 2003.
SA Soehardi, Kamus Populer Kepolisian , Wira Rahardja, Semarang ,2007.
Arief Setiawan, Terorisme dalam Perspektif Hukum Internasional , www.ASHLawfirmOnline.com,.