Edunomics Journal, Vol. 4 (1): page 71-86, Januari 2023 Received: 2022-08-10; Accepted: 2022-12-24 p-ISSN: 2722-6697; e-ISSN: 2723-553X

## Implementasi Kebijakan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia  (SDM)  di  Badan  Kepegawaian  dan  Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Murung Raya
Nofriandy Imanuel 1* , Meitiana 2 , Luluk Tri Harinie 3
1 Magister Sains Manajemen FEB UPR
2 Magister Sains Manajemen FEB UPR
3 Magister Sains Manajemen FEB UPR
* Correspondence author: Nofriandy Imanuel; Tel.: +628XXXXXXXXXX
Abstrak: Fokus Penelitian Dalam Penelitian kualitatif, fenomena adalah sesuatu yang hadir atau muncul dalam kesadaran  peneliti  dengan  menggunakan  cara  tertentu,  atau  dengan  kata  lain  adalah  sesuatu  yang  menjadi tampak dan nyata. Peningkatan Kualitas Pelatihan yang diikuti pegawai di eselon III dan IV yaitu diklat tekniks yaitu  diklat  yang  berkaitan  dengan  fungsi-fungsi  manajemen  terdiri  dari  perencanaan,  pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dan fungsi-fungsi ini mekekat terhadap pelaksanaan tugas pokok administrasi. Jumlah pegawai BKPSDM yang telah mengikuti diklat teknis ini ada beberapa orang. Pegawai BKPSDM yang ada di jabatan fungsional juga telah mengikuti diklat fungsional. Kualitas SDM di BKPSDM Kabupaten Murung Raya masih  kurang  dilihat  dari  pelatihan  yang  diikuti.  Belum  semua  kepala  bidang  atau  kepala  bagian  mengikuti diklatpim III.   Tujuan dan sasaran Diklatpim Tk. III adalah kompetensi kepemimpinan taktikal yaitu kemampuan menjabarkan visi dan misi instansi ke dalam program instansi dan memimpin keberhasilan pelaksanaan program yang telah ditetapkan. Pelatihan dan pengembangan merupakan hal berbeda, tetapi sangat berkaitan. Pelatihan bertujuan  untuk membantu meningkatkan kemampuan para pegawai melakukan tugas sekarang, sedangkan pengembangan  lebih  berorientasi  pada  peningkatan  produktivitas  kerja  para  pekerja  di  masa  depan. Pengalaman merupakan hasil dari proses belajar secara mental dalam menjalani tugas-tugas dalam kurun waktu tertentu.  Kekurangan  pengalaman  pegawai  BKPSDM  selalu  dicarikan  pembenaran  dengan  kondisi  umur Kabupaten  Murung  Raya  yang  masih  muda.  Jumlah  pegawai  yang  terbatas  di  BKPSDM  dari  sisi  pengalaman belum disikapi dengan memberikan pelatihan-pelatihan yang memadai. Ketaatan pegawai BKPSDM diukur dari ketaatan pada aturan perundang- undangan yang berlaku, taat kepada tata tertib, dan taat kepada pimpinan. Ketaatan  pada  aturan  perundang-undangan  ditaati  dengan  mengikuti  perintah  atau  arahan  pimpinan.  Suatu aturan  perundang-undangan  dilaksanakan  melalui  prosedur  sebagaimana  tugas  pokok  dan  fungsi  masing- masing. Kualitas hasil kerja BKPSDM masih jauh dari harapan publik Kabupaten Murung Raya maupun ketentuan perundang-undangan. BKPSDM belum secara objektif menjalankan tugas sesuai dengan peran dan fungsinya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. BKPSDM masih sangat lemah dalam pengelolaan data  pegawai,  Sistem  Informasi  Kepegawaian  (Simpeg),  arsip  kepegawaian  dan  penyusunan  Daftar  Urut Kepangkatan (DUK). BKPSDM tidak menyusun petunjuk teknis tentang pembinaan, kedudukan hukum pegawai daerah,  pelayanan  pengaduan  masyarakat,  pelayanan  kesejahteraan  dan  penegakan  disiplin  pegawai  sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan keputusan. BKPSDM juga tidak menyiapkan  bahan  penetapan  kebutuhan  diklat,  usulan  penetapan  sertifikasi  lembaga  diklat  untuk meningkatkan kualitas SDM Aparatur.
Kata kunci: Kualitatif, SDM dan BKPSDM

## 1. Pendahuluan
Pelaksanaan  Otonomi  Daerah  melalui  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan Daerah telah memanifestasikan kewenangan Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus  urusan  rumah  tangganya  sendiri,  yakni  urusan  yang  bersifat  prinsipil  untuk  menunjang rumah tangga otonomi antara lain penataan kelembagaan, penataan kewenangan, penataan aparatur, penataan  dokumen,  penataan  keuangan  serta  kegiatan  yang  bersifat  potensial.  Merupakan  tindak lanjut dari Perubahan sistem pemerintahan daerah sejak diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999 yang kemudian  disempurnakan  dengan  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan
Edunomics Journal, Vol. 4 (1): page 70-87, Januari 2023 Received: 2022-08-10; Accepted: 2022-12-24 p-ISSN: 2722-6697; e-ISSN: 2723-553X
Daerah yang telah dilakukan perubahan dengan Undang- undang 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua Undang- undang Nomor 32 tahun 2004. Perubahan mendasar undang-undang ini terletak pada paradigma  yang  digunakan,  yaitu  dengan  memberikan  kekuasaan  otonomi  melalui  kewenangan- kewenangan untuk  menyelenggarakan urusan  rumah  tangga  daerahnya,  khususnya  kepada  Daerah Kabupaten  dan  Daerah  Kota,  dengan  berpedoman  kepada  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku  dalam  kerangka  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Dengan  adanya  perubahan  sistem pemerintahan daerah berimplikasi pada perubahan UU Nomor 8 Tahun 1974 menjadi UU No. 43 Tahun 1999  tentang  Pokok-Pokok  Kepegawaian.  Perubahannya  yang  paling  mendasar  adalah  tentang manajemen kepegawaian yang lebih berorientasi kepada profesionalisme SDM aparatur (PNS), yang bertugas  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  secara  jujur,  adil  dan  merata  dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan dan pembangunan, tidak partisan dan netral, keluar dari pengaruh  semua  golongan  dan  partai  politik  dan  tidak  diskriminatif  dalam  memberikan  pelayanan kepada  masyarakat.  Untuk  melaksanakan  tugas  pelayanan  masyarakat  dengan  persyaratan  yang demikian, sumber daya manusia aparatur dituntut memiliki profesionalisme, memiliki wawasan global dan mampu berperan sebagai unsur perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lahirnya Undang- Undang No. 43 Tahun 1999 sebagai penganti UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian tersebut membawa perubahan mendasar guna mewujudkan sumber daya aparatur yang profesional yaitu dengan pembinaan karir Pegawai Negeri Sipil yang dilaksanakan atas dasar perpaduan antara sistem prestasi kerja dan karir yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja yang pada hakekatnya dalam  rangka  peningkatan  pelayanan  publik.  Salah  satu  faktor  kunci  keberhasilan  otonomi  daerah dapat  ditinjau  dari  Pengelolaan  sumber  daya  manusia  (SDM)  yang  baik.  Dengan  kemampuan pengelolaan  tersebut  diharapkan  mampu  meningkatkan  pengembangan  sumber  ekonomi  yang mampu meningkatkan pendapatan asli daerah. Oleh karena sumber keuangan dari  pendapatan  asli daerah yang dirasa masih sangat kurang yang menyebabkan kurang mendapat perhatian penuhnya proses  peningkatan  kualitas  SDM  aparatur.  Peningkatan  kualitas  SDM  merupakan  faktor  paling dominan  terhadap  pelaksanaan  otonomi  daerah  (Yudoyono,  2001:60).  Kualitas  SDM  aparatur sangatlah  penting  dalam  pelaksanaan  otonomi  daerah,  maka  diperlukan  manajemen  pengelolaan sumber  daya  manusia  yang  tepat.  Perubahan  yang  semakin  cepat  menyebabkan  permintaan masyarakat akan pelayanan publik yang bermutu kian mengalami peningkatan. Sehinggga reformasi aparatur negara yang lebih cepat diperlukan dalam menyediakan pelayanan publik yang lebih tinggi dan diperlukan suatu pengembangan sumber daya manusia aparatur negara agar memiliki kualifikasi dan kompetensi yang diperlukan dalam menjalankan tugas dan fungsi selaras dengan tantangan yang dihadapi (Irma Ayu Hapsari, 2014:1).
Undang-undang  No.  5  Tahun  2014  tentang  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  dibutuhkan  dalam reformasi  birokrasi  dalam  penyelenggaraan  pelayanan  publik  dan  efektifitas  pelaksanaan  birokrasi pemerintah.  Pengembangan  pegawai  dilakukan  sebagai  hak  pegawai,  SDM  aparatur  sebagai  aset sehingga  perlu  pengembangan  seperti  diklat,  seminar,  kursus  dan  praktek  kerja.  Hal  tersebut bertujuan  untuk  mendorong  aparatur  dalam  menciptakan  profesionalisme  kerja,  kualifikasi  dan kompetensi tertentu yang dipersyaratkan dalam setiap jabatan Apabila pengembangan SDM aparatur dapat  berjalan  berkelanjutan  dengan  memberikan  langkah-langkah  yang  tepat  dalam  peningkatan kualitas  SDM,  maka  pelaksanaan  otonomi  daerah  akan  dapat  berjalan  dengan  baik.  Hal  tersebut diharapkan mampu meningkatkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi suatu daerah (Irma Ayu Hapsari, 2014:2). Keberhasilan otonomi tersebut menjadi tugas pemerintah daerah, sehingga dalam hal  mengelola  sumber  daya  (manusia  dan  non  manusia)  yang  potensial  untuk  menjamin penyelenggaraan  pemerintahan  dengan  baik  dan  lancar.  Melihat  kondisi  sumber  daya  tersebut pemerintah daerah dituntut harus mempunyai sumber daya personil atau aparatur yang berkualitas yakni memiliki profesionalitas kerja, komitmen yang tinggi serta mempunyai kemampuan teknis dan manajerial. Sehingga dapat menjamin tercapainya tujuan pelaksanaan otonomi daerah secara efektif yaitu  meningkatkan  kualitas  pelayanan  kepada  masyarakat,  meningkatkan  partisipasi  masyarakat, meningkatkan demokratisasi, meningkatkan efesiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, memperkokoh  kesatuan  dan  persatuan  bangsa  serta  terciptanya good  governance dan clien
goovernance. Sumber  daya  manusia  merupakan  factor  penggerak  yang  sangat  utama  dalam organisasi,  apapun  bentuk  dan  tujuannya,  organisasi  dibuat  berdasarkan  berbagai  visi  untuk kepentingan  manusia.  Pentingnya  sumber  daya  manusia  dalam  suatu  organisasi,  menuntut  setiap organisasi  memiliki  pegawai  yang  berkualitas  dan  produktif  untuk  menjalankan  organisasi.  Terlihat bahwa para pimpinan organisasi harus mengaitkan pelaksanaan  manajemen sumber  daya  manusia dengan  strategi  organisasi  untuk  meningkatkan  kinerja  serta  mengembangkan  budaya  organisasi yang akan mendukung penerapan inovasi  dan fleksibilitas   (Roosje   Kalangi, 2015:1). Di era persaingan global yang ketat, sumber daya manusia dianggap sebagai salah satu faktor yang paling penting sebagai penggerak utama dalam menjaga keberlanjutan organisasi, kredibilitas serta penciptaan kepercayaan publik.  Penekanan  pada  sumber  daya  manusia  sebagai  modal  berharga  dalam  organisasi mencerminkan  peranan  lebih  pada  sumber  daya  tak  berwujud  daripada  yang  nyata.  Melalui keterampilan  dan  kemampuan  yang  dimiliki  karyawan  akan  termotivasi  untuk  terus  belajar membangun lingkungan bisnis yang unggul. Sumber daya manusia digunakan secara signifikan sebagai penggerak  sumber  daya  lain  dan  memiliki  posisi  strategis  yang  berkontribusi  untuk  mewujudkan kinerja  organisasi  perusahaan  dengan  keunggulan  kompetitif  (Wright:  2005).  (Paulus  dan Anantharaman,  2003)  menegaskan  pengembangan  sumber  daya  manusia  memiliki  hubungan langsung  dengan  profitabilitas  organisasi.  Oleh  karena  itu,  setiap  organisasi  disarankan  untuk mengoptimalkan  kinerja  karyawan  dalam  memberikan  kontribusi  yang  optimal,  antara  lain  dengan cara  melakukan  program  pelatihan  dan  pengembangan.  Hal  ini  juga  berhubungan  dengan produktivitas organisasi dan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pekerjaan (Roosje Kalangi, 2015:1). Pemerintah daerah khusunya di BKPSDM Kabupaten Murung Raya masih dihadapkan dengan beberapa permasalahan dalam upaya pengelolaan aparatur yang belum memenuhi kompetensi dan profesionalisme yang memadai, seperti tingkat pendidikan yang tidak memenuhi syarat seperti yang tertuang pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil  (PNS),  menurut  PP  ini  pangkat  merupakan  kedudukan  yang  menunjukan  tingkatan  Jabatan berdasarkan  tingkat kesulitan, tanggung  jawab,  dampak  dan  persyaratan  kualifikasi  pekerjaan  yang digunakan sebagai  dasar  penggajian.  “Pangkat  sebagaimana  dimaksud  diatur  dalam  Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai gaji, tunjangan dan fasilitas bagi PNS,” bunyi Pasal 46 ayat (2) PP tersebut. Disebutkan dalam PP ini, jabatan  PNS terdiri atas: a. Jabatan Administrasi (JA); b. Jabatan Fungsional (JF); dan c. Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT). Persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan administrator, menurut PP ini, adalah: Berstatus PNS; memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV; memiliki integritas dan moralitas yang baik;memiliki pengalaman pada Jabatan pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun atau JF yang setingkat dengan  Jabatan pengawas sesuai dengan bidang tugas Jabatan yang akan diduduki; setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang dibuktikan berdasarkan hasil evaluasi oleh tim  penilai  kinerja  PNS  di  instansinya;  dan  sehat  jasmani  dan  rohani. Saat  ini  masih  ada  sejumlah aparatur pemerintah daerah Kabupaten Murung Raya hanya berpendidikan SLTA seperti SMA, SMK, MA atau sederajat. Meskipun aparatur yang berpendidikan Strata-1 (S-1) jumlah cukup besar, namun komposisinya  menurut  bidang-bidang  keahlian  tidak  sesuai  dengan  tingkat  pendidikan,  sehingga banyak jabatan yang diduduki oleh aparatur yang kurang tepat kompetensinya, sementara itu aparatur yang  berpendidikan  Starta-2  dan  Strata-3  (S-2  dan  S-3)  masih  sangat  terbatas  di  daerah  ini. Ada beberapa langkah program pengembangan sumber daya manusia yang dialakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kapasitas dan profesionalitas kinerja pegawai aparatur pada BKPSDM Kabupaten Murung  Raya.  Namun,  langkah  itu  belum  cukup  memadai  untuk  mengelola  organisasi  Badan Kepegawaian Daerah, proses pengembangan sumber daya manusia yang dilakukan oleh pemerintah daerah hanyalah melibatkan sebagian kecil pegawai yang berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Kebijakan upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang dilakukan tersebut berupa pendidikan dan pelatihan untuk memahami kondisi bidang pekerjaan guna meningkatkan  kemampuan  Aparatur  yang  berkesinambungan.  Proses  pengembangan  tersebut sebagai  contoh  misalnya  dengan  melakukan  program  Diklat  (Pendidikan  dan  Pelatihan)  yang
Edunomics Journal, Vol. 4 (1): page 70-87, Januari 2023 Received: 2022-08-10; Accepted: 2022-12-24 p-ISSN: 2722-6697; e-ISSN: 2723-553X
dilaksanakan  oleh  Badan  Kepegawaian  Daerah  berupa  diklat  prajabatan,  diklat  kepemimpinan  di Kalimantan  Tengah  dan tugas belajar (Studi  S-2)  untuk  pegawai  yang  mempunyai  kemampuan  dan keunggulan.  Yang  menjadi  persoalan  adalah  pegawai  yang  melaksanakan  tugas  balajar  (Studi  S-2) kebanyakan  belum  memenuhi  syarat  sebagaimana  yang  telah  menjadi  standar  dalam  beberapa peraturan  perundang-undangan. Selain  permasalahan  di  atas,  sumber  daya  manusia  di  BKPSDM Kabupaten Murung Raya,  sebagian besar  saat  ini  masih  berstatus  SMA/SMK/MA  sederajat  dan  S1. Namun  demikian  yang  sedang  melanjutkan  pendidikan  tingkat  perguruan  tinggi  tentu  ada,  hal  ini karena adanya bentuk dorongan dari pemerintah Daerah untuk mengembangkan dan meningkatkan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Murung Raya.
Penelitian ini menjadi menarik, dikarenakan masih kurangnya upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Murung Raya, sementara tantang zaman  yang  semakin  modern  dibutuhkan  sumber  daya  manusia  yang  sangat  tinggi.  BKPSDM Kabupaten  Murung  Raya,  masih  sedikit  kualitas  sumber  daya  manusia  dalam  peningkatan  kinerja Dinas/ Badan/ Satuan maupun di pemerintah daerah. Mengkaji dari permasalahan yang disampaikan sebelumnya,  maka  penulis  tertarik  untuk  melakukan  penelitian  bagaimana  implementasi  kebijakan peningkatan  kualitas  sumber  daya  manusia  di  BKPSDM  Kabupaten  Murung  Raya.  Oleh  karnanya, penulis  ingin  mengangkat  judul  dari  penelitian  ini  adalah “Implementasi  Kebijakan  Peningkatan Kualitas  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  Di  Badan  Kepegawaian  Dan  Pengembangan  Sumber  Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah ” .
Fokus Penelitian Dalam Penelitian kualitatif, fenomena adalah sesuatu yang hadir atau muncul dalam kesadaran peneliti dengan menggunakan cara tertentu, atau dengan kata lain adalah sesuatu yang  menjadi  tampak  dan  nyata.  Dalam  penelitian  ini  Peneliti  menggambarkan  sesuatu  seperti penampilan  fenomena  tanpa  mengandalkan  praduga-praduga  konseptual,  seperti  miliknya  sendiri. Penelitian fenomenologi selalu difokuskan pada penggalian, pemahaman dan penafsiran fenomena, peristiwa  serta  hubungannya  dengan  orang  biasa  dalam  keadaan  tertentu.  Dalam  penelitian fenomenologi  Peneliti  harus  mampu  menggunakan  strategi  fenomenologi  secara  tepat  dan  benar untuk menggambarkan fenomena yang dijadikan fokus penelitian (Prof. Dr. A. Muri Yusuf, 480 C.E.). Pada  metode  ini,  penelitian  sebuah  fenomena  berangkat  dari  data  yang  ada,  jadi  fokus  penelitian kualitatif  bukan  pada  pembuktian  teori  yang  sudah  ada.  Adapun  landasan  teori  biasanya  sekedar digunakan  sebagai  penopang  fokus  penelitian.  Peneliti  memilih  metode  kualitatif  dikarenakan penelitian  tersebut  mengangkat  sebuah  fenomena  yang  berkembang  dimasyarakat  yaitu  masalah manajemen sumber daya manusia dalam Implementasi Kebijakan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia  (SDM)  Di  Badan  Kepegawaian  dan  Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia  (BKPSDM) Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah.
Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah pada penelitian  ini  adalah: 1) Bagaimana  implementasi  kebijakan  peningkatan  kualitas  Sumber  Daya Manusia  (SDM)  di  Badan  Kepegawaian  dan  Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia  (BKPSDM) Kabupaten  Murung  Raya  Provinsi  Kalimantan  Tengah? 2) Apa  saja  faktor  yang  mempengaruhi implementasi kebijakan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Badan Kepegawaian dan Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia  (BKPSDM)  Kabupaten  Murung  Raya  Provinsi  Kalimantan Tengah?
Adapun  tujuan  dari  penelitian  ini  yaitu: 1) Untuk  mengetahui  bagaimana  implementasi kebijakan  peningkatan  kualitas  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  di  Badan  Kepegawaian  dan Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia  (BKPSDM)  Kabupaten  Murung  Raya  Provinsi  Kalimantan Tengah . 2) Untuk mengetahui bagaimana manfaat peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah
2. Metode

## Jenis Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  Kualitatif  Deskriftif.  Pada  penelitian  Kualitatif  Deskriftif, peneliti  menggambarkan  fenomena  empiris  dengan  menganalisa  dan  menyajikan  fakta  secara
Edunomics Journal, Vol. 4 (1): page 70-87, Januari 2023 Received: 2022-08-10; Accepted: 2022-12-24 p-ISSN: 2722-6697; e-ISSN: 2723-553X
sistematis untuk mempermudah pemahaman dan penarikan kesimpulan. Dikatakan Maelong (2012:6) Penelitian  Kualitatif  adalah  penelitian  yang  bermaksud  untuk  memmahami  fenomena  tentang  apa yang dialami perilaku, persepsi, motivasi, tindakan  dll. Dengan mendeskrifsikan dalam bentuk kata- kata  dan  bahasa,  pada  suatu  konteks  yang  alamiah  dan  dengan  memanfaatkan  berbagai  metode alamiah. Alasan memilih pendekatan penelitan ini didasarkan pada permasalahan yang akan dikaji oleh peneliti  berdasarkan  pertayaan  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  pendekatan  kualitatif  ialah  suatu pendekatan yang menhasilkan data deskriptif berupa ucapan, tulisan, perilaku individu, yang dapat diamati,  tetapi  masih  belum  terungkap  penyelesaiannya.  Dengan  demikian,  Penelitian  Kualitatif Deskritif merupakan  penelitian  yang dimaksudkan  untuk  mengumpulkan  informasi  mengenai  suatu gejala yang ada, yaitu  keadaan  gejala menurut  apa  adanya  pada  saat  penelitian  dilakukan.  Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, peneliti harus berinteraksi secara langsung dengan Kepala Badan Kepegawaian  Daerah (KABAN), Sekretaris  dan  Kepala  Bidang  dan  pegawai  terkait.  Didasarkan  pada uraian  diatas  maka  penelitian  ini  memakai  metode  penelitian  kualitatif  yang  berasal  dari  sifat  dan batasan masalah penelitian, dimana peneliti berusaha untuk mengungkapkan implementasi kebijakan peningkatan  kualitas sumber daya manusia dalam meningkatkan kualitas  para pegawai diantaranya dilakukan pendidikan dan pelatihan.

## Tujuan Penelitian
Setiap penelitian tentunya mempunyai orientasi dan tujuan yang hendak dicapai. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan peningkatan kualitas Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  di  Badan  Kepegawaian  dan  Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia (BKPSDM) Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah.

## Tempat dan Waktu Penelitian
Tempat  penelitian  adalah  di  Badan  Kepegawaian  dan  Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia Kabupaten  Murung  Raya,  waktu  penelitian  dari  september  2022  sampai  dengan  november  2022 selama  dua  bulan  lamanya.    Deskripsi  tempat  penelitian:  Badan  Kepegawaian  dan  Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Murung Raya berada di Jl. Utama Praja No 02, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah.

## Latar Penelitian
Penelitian  ini  melihat  implementasi  kebijakan  peningkatan  kualitas  Sumber  Daya  Manusia (SDM)  di  Badan  Kepegawaian  dan  Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia  (BKPSDM)  Kabupaten Murung  Raya  Provinsi  Kalimantan  Tengah,  dari  hasil  peneltian  pelaksanaan  kinerja  pemerintahan daerah, khususnya di BKPSDM Kab. Murung Raya, masih banyak kelemahan dan permasalah dalam pengelolaan bidang sumber daya manusia aparatur pemerintah daerah, antara lain di bidang kualitas dan juga kesesuaian SDM dengan bidangnya. Pemerintah daerah khusunya di BKPSDM  Kabupaten Murung Raya  masih  dihadapkan  dengan  beberapa  permasalah  dalam  upaya  pengelolaan  aparatur yang belum memenuhi kompetensi dan profesionalisme yang memadai, masih ada sejumlah aparatur pemerintah daerah Kabupaten Murung Raya hanya berpendidikan SLTA seperti SMA, SMK, MA atau sederajat.  Meskipun  aparatur  yang  berpendidikan  Strata-1  (S-1)  jumlah  cukup  besar,  namun komposisinya  menurut  bidang-bidang  keahlian  belum  seimbang,  sehingga  banyak  jabatan  yang diduduki  oleh  aparatur  yang  kurang  tepat  kompetensinya.  Sementara  itu  aparatur  yang berpendidikan  (S-2  dan  S-3)  masih  sangat  terbatas  di  daerah  ini.  Ada  beberapa  langkah  program pengembangan  sumber  daya  manusia  yang  dialakukan  oleh  pemerintah  untuk  meningkatkan kapasitas  dan  profesionalitas  kinerja  pegawai  aparatur  pada  BKPSDM  Kabupaten  Murung  Raya. Namun, langkah itu tak cukup memadai untuk mengelola organisasi Badan Kepegawaian Daerah yang juga mempunyai masalah yang cukup kompleks. Proses pengembangan sumber daya manusia yang dilakukan  oleh  pemerintah  hanyalah  melibatkan  sebagian  kecil  pegawai  yang  mempunyai  inisiatif. Kebijakan upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang dilakukan tersebut berupa Pendidikan  dan  pelatihan  untuk  memahami  kondisi  bidang  pekerjaan  guna  meningkatkan kemampuan  aparatur  yang  berkesinambungan.  Proses  pengembangan  tersebut  sebagai  contoh misalnya dengan melakukan program Diklat (Pendidikan dan Pelatihan) yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah berupa diklat prajabatan, diklat kepemimpinan di Kalimantan Tengah dan tugas
Edunomics Journal, Vol. 4 (1): page 70-87, Januari 2023 Received: 2022-08-10; Accepted: 2022-12-24 p-ISSN: 2722-6697; e-ISSN: 2723-553X
belajar  (Studi  S-2)  untuk  pegawai  yang  mempunyai  kemampuan  dan  keunggulan.  Yang  menjadi persoalan adalah pegawai yang melaksanakan tugas balajar (Studi S-2) kebanyakan belum memenuhi syarat sebagaimana yang telah menjadi standar dalam beberapa peraturan perundang – undangan. Dari permasalahan temuan data dilapangan tersebut, tentu bisa jadi menjadi bahan observasi, dari permasalahan tersebut, proses obervasi dalam melakukan kajian bagi tahapan analisis, sudah pasti menjadi proses pemikiran tersendiri di atas Kondisi tersebutlah penulis untuk meneliti dan mengkaji bagaimana  peningkatan  kualitas  sumber  daya  manusia  di  BKPSDM  Kabupaten  Murung  Raya. Penelitian  ini menjadi menarik, dikarenakan  masih  belum  optimal  upaya  pemerintah  daerah  dapa meningkatkan pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Murung Raya, sementara tantang zaman  yang  semakin  modern  dibutuhkan  sumber  daya  manusia  yang  sangat  tinggi.  BKPSDM Kabupaten  Murung  Raya,  masih  sedikit  kualitas  sumber  daya  manusia  dalam  peningkatan  kinerja dinas maupun pemerintah daerah. Penilian ini menjadi sangat menarik untuk dikaji dalam keilmuan manajemen sumber daya manusia.

## Sumber Data
Adapun data yang dipergunakan dalam penelitian ini, agar diperoleh hasil penelitian yang dapat dipergunakan hasilnya, maka data penelitian dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu:
1.  Data Primer
Data  Primer  merupakan  data  yang  diambil  langsung  dari  informan  sebagai  data  untuk menganalisa penelitian dan diperoleh melalui pengamatan, tanya jawab secara langsung kepada narasumber.
Adapun narasumber penelitian ini adalah:
Narasumber dalam penelitian ini adalah Kepala BKPSDM Kab.Murung Raya atau yang mewakili,
Sekretaris  BKPSDM,  Kepala  Bidang  Mutasi,  Promosi,  Penilaian  Kinerja  Aparatur  dan Penghargaan, Kepala Bidang Pengembangan Karier Aparatur, Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi,  Kepala  Sub  Bagian  Umum  dan  Kepegawaian,  Kepala  Sub  Bagian  Umum  dan Kepegawian,  Analis  Kepegawaian  Ahli  Muda,  serta  pegawai  yang  berkaitan  yang  dapat memeberikan  keterangan  mengenai  Implementasi  Kebijakan  Peningkatan  Sumber  Daya Manusia (SDM) di Badan  Kepegawaian  dan  Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia  (BKPSDM) Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah.
Tabel 1. Narasumber No. Nama Jabatan 1. Lentine Miraya, S. Sos Kepala Badan 2. Erio Adventus, S. Kom., M. AP Kepala  Badan  Mutasi,  Promosi Penilaian  Kinerja  Aparatur  dan Penghargaan 3. Agus Eka Harianto, S.STP Kepala  Badan  Pengembangan Karir  Aparatur,  Pengadaan,  dan Pemberhentian
2.  Data Sekunder
Merupakan  data  yang  diperoleh  secara  tidak  langsung  dari  sumbernya,  berupa  dokumen, artikel, majalah, literatur, catatan-catatan, laporan-laporan, arsip-arsip resmi, surat-surat resmi dari  instansi  terkait  yang  mendukung  penelitian  sehingga  memperoleh  data  yang  berkaitan dengan  Implementasi  Kebijakan  Peningkatan  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  di  Badan Kepegawaian  dan Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia  (BKPSDM)  Kabupaten  Murung  Raya Provinsi Kalimantan Tengah.

## Prosedur Analisis Data
Dalam  penelitian  ini  teknik  analisis  data  yang  digunakan  adalah  analisa  deskriftif  kualitatif. Teknik analisis data yang dilakukan menggunakan teknik analisa data yang dikemukakan oleh Miles dan  Huberman  (1992:20)  yang  mencakup  tiga  kegiatan  yaitu:    Reduksi  data,  penyajian  data  dan penarikan  kesimpulan  atau  verifikasi.  aktifitasnya  dilakukan  secara  serentak  dengan  pengumpulan
Edunomics Journal, Vol. 4 (1): page 70-87, Januari 2023 Received: 2022-08-10; Accepted: 2022-12-24 p-ISSN: 2722-6697; e-ISSN: 2723-553X
data  dalam  bentuk  siklus  selama  proses  penelitian  berlangsung.  Seperti  dijelaskan  dalam  gambar berikut ini:
Gambar 1. Model Analisa Interaktif Miles dan Huberman
1.

## Sumber: Miles dan Huberman (1992:20)

## Teknik Pengumpulan Data
Untuk memperoleh data peneliti menggunakan teknik sebagai berikut: a. Observasi
Dalam  pengumpulan  data  dengan  cara  datang  langsung  ke  lokasi  penelitian  untuk mengamati secara langsung terhadap objek penelitian. Pengamatan di lapangan ini bertujuan untuk menggali kemungkinan adanya informasi. Observasi digunakan oleh penulis sebagai salah satu cara untuk mengumpulkan data melalui pengamatan langsung dilapangan yang hasilnya dicatat  sebagai  hasil  pengamatan  lapangan.  Pengamatan  yang  dilakukan  secara  sengaja  dan sistematis secara langsung tentang hal-hal tertentu  terhadap fenomena yang nampak,  teknik pengumpulan  data  dengan  observasi  digunakan  peneliti  berkenaan  dengan  implementasi kebijakan  peningkatan  kualitas  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  di  Badan  Kepegawaian  dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah.
b. Wawancara Dalam teknik pengumpulan data dimana peneliti secara langsung mengadakan tanya jawab dengan  narasumber  agar  dapat  memperoleh  data  yang valid di  samping  observasi. Pengumpulan  data  melalui  wawancara  mendalam (in  depth  interview) dimaksudkan  untuk memperoleh  data  kualitatif  serta  beberapa  keterangan  atau  informasi  dari  informan, Wawancara  mendalam  ini  dilakukan  terhadap  narasumber (key  informan) yang  di  angggap memiliki  pengetahuan  yang  memadai  tentang  suatu  persoalan  atau  fenomena  yang  diamati yaitu  di  BKPSDM  Kab.  Murung  Raya,  dalam  hal  ini  wawancara  dilakukan  untuk  memperoleh informasi,  wawancara  dengan  konsep-konsep  pertanyaan,  tanya  jawab  secara  langsung terhadap narasumber.
c. Dokumentasi
Data yang diperoleh  dari dokumen  merupakan  sumber  data  yang  penting,  dokumen  juga dapat  menghasilakan  informasi  yang  melatarbelakangi  suatu  kejadian  dan  aktivitas  tertentu, dari  dokumentasi  lebih  banyak  digunakan  sebagai  data  pendukung  dan  pelengkap  bagi  data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara yang mendalam. Dokumen dimaksud mencakup surat-surat, data-data/informasi, catatan, foto-foto kegiatan, rekaman tape recorder
Pengumpulan Data Reduksi Data Verifikasi/Penarikan Kesimpulan Penyajian Data
Edunomics Journal, Vol. 4 (1): page 70-87, Januari 2023 Received: 2022-08-10; Accepted: 2022-12-24 p-ISSN: 2722-6697; e-ISSN: 2723-553X
dan  lainnya  yang  relevan  serta  berkas  laporan-laporan  yang  telah  disusun  berbagai  pihak tentang obyek yang diteliti.

## 3. Hasil dan Pembahasan Hasil
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Murung Raya  dibentuk  berdasarkan  Peraturan  Daerah  Nomor  09  Tahun  2016  Tentang  Pembentukan  dan Susunan  Perangkat  Daerah  Kabupaten  Murung  Raya,  dan  Peraturan  Bupati  Nomor  17  Tahun  2016 tentang  Kedudukan,  Susunan  Organisasi,  Tugas  dan  Fungsi  Serta  Tata  Kerja  Perangkat  Daerah Kabupaten Murung Raya.

## Visi dan Misi

## Visi dan Misi Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Murung Raya Visi Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Murung Raya
Terselenggaranya pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab merupakan hal yang sangat mendesak, agar cita-cita dan wibawa pemerintah menjadi baik. Birokrasi yang handal dan profesional, efisiensi  ekonomi,  pelayanan  prima  kepada  masyarakat  dan  lain-lain,  pada  hakekatnya  merupakan pondasi kokoh bagi pemerintahan yang maju dalam rangka pembentukan masyarakat madani yang demokratis, transparan yang mampu meningkatkan pemberdayaan dan pelayanan kepada masyarakat dan  mengantisipasi  dinamika  global  yang  tentu  sangat  dibutuhkan  pendayagunaan  aparatur  yang handal, dengan  sasaran  kinerja aparatur  Negara,  semakin  berkurangnya  praktek  KKN  di  lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya, meningkatnya kemampuan dan profesionalisme dan pemberian penghargaan  serta  sistem  administrasi  kepegawaian  yang  sesuai  dengan  perkembangan  dan kebutuhan pembangunan.  Mengacu pada  alasan tersebut diatas, maka dalam Renstra Tahun 2013- 2018 ditetapkan Visi Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai berikut: “Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang Berkualitas”

## Misi Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Murung Raya
Untuk mencapai Visi tersebut perlu adanya Misi organisasi yang merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan (action) oleh organisasi, agar cita-cita tujuan organisasi dapat tercapai. Pernyataan misi merupakan penjabaran dari visi yang akan digunakan sebagai acuan penjabaran tujuan dan sasaran. Berkaitan dengan hal tersebut diatas Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Murung Raya merumuskan Misi untuk mendukung tercapainya Visi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik Tahun 2013-2018 sebagai berikut:
1. Meningkatkan kompetensi aparatur dalam rangka peningkatan pelayanan publik;
2. Meningkatkan  kedisiplinan  aparatur  sesuai  dengan  norma,  standard  dan  prosedur berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. Memberikan  kesejahteraan  dan  penghargaan  kepada  aparatur  sesuai  norma,  standard  dan prosedur berdasarkan peraturan perundang-undangan;
4. Memberikan pelayanan kepegawaian yang transparan, efektif dan efisien
Implementasi Kebijakan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Lentine Miraya (Kepala Badan BKD Kab Murung Raya)
Para  pegawai  sudah  banyak  yang  sarjana  kurang  lebih  ada  2.092  orang  berdasarkan  data pada  tahun  2015,  mereka  tersebar  dibeberapa  jabatan  di  Pemerintah  daerah  Kabupaten Murung Raya. Pegawai yang lain ada pendidikan terakhir DIII, DII, D1, SMA, SLTP dan SD. Bekal pendidikan tentu masih kurang. bagi yang DIII, DII dan D1 itu kan mestinya minimal sarjana juga (wawancara 13 Oktober 2022).
Pendidikan  pegawai  pada  umumnya  menjadi  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dengan  pelatihan. Pendidikan dan pelatihan merupakan upaya  pengembangan sumber daya manusia, terutama untuk pengembangan  aspek  kemampuan  intelektual  dan  kepribadian  manusia  (Notoatmodjo,  1992:27).
Edunomics Journal, Vol. 4 (1): page 70-87, Januari 2023 Received: 2022-08-10; Accepted: 2022-12-24 p-ISSN: 2722-6697; e-ISSN: 2723-553X
Penggunaan  istilah  pendidikan  dan  pelatihan  dalam  instansi  atau  organisasi  biasanya  disatukan menjadi Diklat.Khusus mengenai pendidikan dan pelatihan pegawai, Pendidikan dan latihan yang biasa disingkat dengan istilah diklat merupakan bagian dari proses peningkatan mutu sumber daya manusia dalam suatu instansi. Pelatihan adalah aktivitas merancang dengan menyediakan para pelajar dengan ilmu  pengetahuan  dan  keahlian  yang  diperlukan  untuk  pekerjaan  di  masa  sekarang  (Mondy,  2010: 254).
Informasi  tentang  pelatihan  bagi  pegawai  BKPSDM  diungkapkan  dalam  kutipan  wawancara dengan Erio Adventus berikut.
Macam-  macam  pelaihannya.  Untuk  pelatihan  struktural,  ada  diklatpim  II,  diklatim  III  dan diklatpim IV ada juga diklat teknis. Di BKPSDM Kabupaten Murung Raya ada satu yang sudah ikut diklatpim II dan ada satu yang sudah ikut diklatpim III. Kapala sub bagian telah ikut diklat teknis  ada  beberapa  orang  serta  pejabat  fungsional  juga  telah  ikut  pelatihan  jabatan fungsional. (wawancara 13 Oktober 2022).
Terkait  dengan  pengalaman  ini,  tampak  pada  kutipan  wawancara  dengan  bapak  Erio  Adventinus berikut.
“Pegawai yang  ada  saat  ini,  masih  tergolong  minim  pengalan  dalam  pelayanan  publik terutama teman-teman PNS yang masih baru di BKPSD, apalagi teman-teman yang lulusan SMA masih belum banyak memliki pengalaman dalam bidang IT dan kemajuan Teknoligi saat ini.  Sehingga  ini  juga  merupakan  salah  satu  hambatan  yang  ada  di  instansi  kita  dalam pelayanan publik dan kecepatan pelayanan publik dalam bidang kepegawaian. (Wawancara 13 Oktober 2022).
terungkap dalam kutipan dengan Agus Eka Harianto wawancara berikut.
Kalau  itu,  seluruh  pegawai  pasti  patuh  sebagai  konsekuensi  dirinya  menjadi  PNS.  Memang dalam pelaksanaannya kan tidak kaku, karena saat yang sama ada kebijakan dari pimpinan yang  juga  harus  ditaati.  Apa  yang  dikatakan  pimpinan  ya  harus  ditaati (Wawancara  13 Oktober 2022).
Informasi tentang ketaatan pada pimpinan diungkap dalam kutipan wawancara berikut.
Kami kan pelaksana saja, arahan dari atasan akan kami laksanakan sebisa kami. Masalahnya, tidak semua staf itu bisa bekerja dengan baik karena keterbatasan kemampuannya. Akhirnya, tugas-tugas sering menumpuk pada beberapa staf saja. Akibatnya, ada saja pekerjaan yang tidak  dapat  dituntaskan  sehingga  ada  kesan  kurang  taat  pada  pimpinan (Wawancara  13 Oktober 2022).
Faktor-Faktor  yang  mempengaruhi  Upaya  Peningkatan  Sumber  Daya  Manusia  di  BKPSDM Kabupaten Murung Raya

## Kualitas
Wawancara dengan Agus Eka Haryanto
“ Pemerintah  sudah  mensyaratkan  adanya  elektronik  government  dalam  penyelenggaraan pemerintahan,  tetapi  belum  berjalan  dengan  baik  di  Murung  Raya.  Hal  ini  tidak  lepas  dari minimnya dukungan OPD-OPD dalam memberikan data-data secara akurat. Selain itu, sarana internet juga terba tas” (Wawancara 13 Oktober 2022)

## Kuantitas
Secara  kuantitas,  semua  bagian  di  BKPSDM  sudah  menjalankan  tugasnya  masing-masing. Bagian  Pengembangan  Karier  Aparatur,  Pengadaan,  Pemberhentian  dan  Informasi  sudah menghitung jumlah PNS yang dibutuhkan adn yang  harus dipenuhi, bidang mutasi,  promosi, penilaian kinerja, apartur dan penghargaan juga sudah bekerja mengatur mutasi, bidang diklat juga sudah memberikan pelatihan  atau  merekomendasikan  pegawai  untuk  mengikuti  diklat- diklat yang diadakan provinsi maupun Pemerintah pusat. (Wawancara 13 Oktober 2022).

## Erio Adventinus sebagai berikut.
Kami  kan  bawahan  Bupati,  jadi  tugas  kami  melayani  Bupati  dalam  bidang  administrasi kepegawaian.  Memang  kadang  terpaksa  tidak  prosedural  Kementerian  Dalam  Negeri  agar
Edunomics Journal, Vol. 4 (1): page 70-87, Januari 2023 Received: 2022-08-10; Accepted: 2022-12-24 p-ISSN: 2722-6697; e-ISSN: 2723-553X
dapat memenuhi keputusan Bupati. Namun, saat yang sama dipandang tidak sesuai  dengan Perundang-undangan. (Wawancara 13 Oktober 2022).

## wawancara dengan Lentine Miraya sebagai berikut.
Masih banyak tugas yang tidak belm optimal, misalnya tidak adanya pertimbangan jabatan dan  kepangkatan.  Intinya  kalau  Bupati  merasa  cocok  dengan  kemampuan  pegawai ( Wawancara 13 Oktober 2022).

## Pembahasan

## Implementasi Kebijakan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Badan Kepegawaian Dan  Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia  (BKPSDM)  Kabupaten  Murung  Raya  Provinsi Kalimantan Tengah
Upaya kebujakan peningkatan  kualitas  SDM  di  BKPSDM  Kabupaten  Murung  Raya  diukur  dari tingkat pendidikan, pelatihan, pengalaman dan ketaatan pegawai BKPSDM. Jumlah pegawai BKPSDM Kabupaten Murung Raya ada 45 orang terdiri dari 24 orang PNS dan 21 pegawai tidak tetap dengan kualifikasi sebagai berikut.
Kebiajakan Peningkatan Kualitas SDM dalam Bidang Pendidikan Tabel 2. Jumlah PNS menurut tingkat pendidikan di Kabupaten Murung Raya
(Sumber BPS Kabupaten Murung Raya)
Dari tabel di atas dapat disimpulakan bahawa, tingkat pendidikan pegawai di Kabupaten Murung Raya masih terdapat yang hanya lulusan SMA, sesuai dengan dilatar belakang penulis, para  PNS ini yang hanya lulusan SMA ada sebagian yang sedang melanjutkan ke jenjang S-1 atau S-2.

## Pelatihan
Pendidikan dan pelatihan Peningkatan Kualitas bagi pegawai di lingkungan BKPSDM merupakan proses  dalam  rangka  meningkatkan  kemampuan  pengetahuan,  wawasan  sikap  dan  moral  Pegawai Negeri Sipil di lingkungan BKPSDM.  Pelatihan merupakan bagian dari pengadaan SDM yang bermutu. Pelatihan  dan  pengembangan  SDM  tidak  dapat  dipisahkan.  Aktivitas  pelatihan  dan  pengembangan sangatlah perlu dan akan terus berlanjut karena kemajuah teknologi dan semakin kompleksnya tugas manajerial (Simmamora, 2006: 41-42).
Pelatihan di BKPSDM meliputi pendidikan dan pelatihan terdiri dari diklatpim II, diklatipim III, diklatpim IV, diklat teknis dan diklat fungsional. Ada satu pegawai yang telah mengikuti diklatpim II, ada satu pegawai yang telah mengikuti diklatpim III. Diklatpim diikuti oleh pegawai struktural setingkat Kepala Bagian atau Kepala Bidang.
Peningkatan kualitas pelatihan yang diikuti pegawai di eselon III dan IV yaitu diklat teknik yaitu diklat  yang  berkaitan  dengan  fungsi-fungsi  manajemen  terdiri  dari  perencanaan,  pengorganisasian, penggerakan  dan  pengawasan  serta  fungsi-fungsi  ini  melekat  terhadap  pelaksanaan  tugas  pokok administrasi.  Jumlah  pegawai  BKPSDM  yang  telah  mengikuti  diklat  teknis  ini  ada  beberapa  orang. Pegawai BKPSDM yang ada di jabatan fungsional juga telah mengikuti diklat fungsional.

## (Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelatihan 2021)
Kualitas  SDM  di  BKPSDM  Kabupaten  Murung  Raya  masih  kurang  dilihat  dari  pelatihan  yang diikuti.  Belum semua kepala bidang atau  kepala  bagian  mengikuti  diklatpim  III.  Tujuan  dan  sasaran Diklatpim Tk. III adalah kompetensi kepemimpinan taktikal yaitu kemampuan menjabarkan visi dan misi instansi ke dalam program instansi dan memimpin keberhasilan pelaksanaan program yang telah ditetapkan. Pelatihan dan pengembangan merupakan hal berbeda, tetapi sangat berkaitan. Pelatihan bertujuan  untuk  membantu  meningkatkan  kemampuan  para  pegawai  melakukan  tugas  sekarang, sedangkan  pengembangan  lebih  berorientasi  pada  peningkatan  produktivitas  kerja  para  pekerja  di masa  depan.  Pelatihan  dapat  bersifat  mengembangkan  bagi  pegawai  yang  bersangkutan  karena mempersiapkannya memikul tanggung jawab yang lebih besar  di kemudian hari (Siagian, 1997: 182- 183).  Jadi,  pada  intinya  baik  pelatihan  maupun  pengembangan  kesemuanya  bermuara  pada peningkatan produktivitas kerja organisasi sebagai keseluruhan.
Pelatihan  sangat  bermanfaat  dalam  situasi  saat  para  pegawai  kekurangan  kecakapan  dan pengetahuan. Pelatihan tidak dimaksudkan untuk menggantikan kriteria seleksi yang tidak memadai, ketidaktepatan  rancangan  pekerjaan  atau  imbalan  organisasi  yang  tidak  memadai.  Pelatihan  lebih sebagai sarana yang ditujukan pada upaya untuk mengaktifkan kerja anggota organisasi yang kurang aktif  sebelumnya,  mengurangi  dampak  negatif  yang  disebabkan  karena  rendahnya  pendidikan  dan pengalaman yang terbatas (Gomez, 2003: 198).

## Pengalaman
Pengalaman  merupakan  hasil dari  proses  belajar  secara  mental  dalam  menjalani  tugas-tugas dalam  kurun  waktu  tertentu.    Pengalaman  disamping  diukur  dari  lamanya  bekerja,  juga  dari pengalaman mental yang didapat. Dalam hal ini, pegawai BKPSDM masih belum memiliki pengalaman yang memadai.  Kekurangan  pengalaman  pegawai  BKPSDM  selalu  dicarikan  pembenaran dengan kondisi umur Kabupaten Murung Raya yang masih muda. Jumlah pegawai yang terbatas di BKPSDM dari sisi pengalaman belum disikapi dengan memberikan pelatihan-pelatihan yang memadai.  Menurut Matutina (2001: 205), kualitas sumber daya manusia mengacu pada pengetahuan, keterampilan dan kemampuan.    Pengetahuan (Knowledge) yaitu  kemampuan  yang  dimiliki  karyawan  yang  lebih berorientasi pada intelejensi dan daya fikir serta penguasaan ilmu yang luas yang dimiliki karyawan. Keterampilan (Skill), kemampuan dan penguasaan teknis operasional di bidang tertentu yang dimiliki karyawan. Kemampuan (Abilities) yaitu kemampuan yang terbentuk dari sejumlah kompetensi yang dimiliki seorang karyawan yang mencakup loyalitas, kedisiplinan, kerjasama dan tanggung jawab.

## Ketaatan
Ketaatan  pegawai  BKPSDM  diukur  dari  ketaatan  pada  aturan  Perundang-  undangan  yang berlaku, taat kepada tata tertib dan taat kepada pimpinan. Terkait dengan ketaatan kepada aturan Perundang-undangan,
Edunomics Journal, Vol. 4 (1): page 70-87, Januari 2023 Received: 2022-08-10; Accepted: 2022-12-24 p-ISSN: 2722-6697; e-ISSN: 2723-553X
Ketaatan pada aturan perundang-undangan ditaati dengan mengikuti perintah atau arahan pimpinan. Suatu  aturan  perundang-undangan  dilaksanakan  melalui  prosedur  sebagaimana  tugas  pokok  dan fungsi  masing-masing.  Masalahnya,  tidak  banyak  pegawai  yang  memahami  peraturan  Perundang- undangan sehingga lebih banyak menyandarkan pada arahan dari pimpinan atau pejabat di atasnya. Ketaatan kepada pimpinan atau atasan terlihat dari sikap pegawai dalam melaksanakan tugas.  Ada pegawai  yang  menyatakan  sanggup  mengerjakan  tetapi  tidak  dilemparkan  kepada  pegaawai  lain dengan alasan tidak mampu. Masih adanya pegawai yang tidak dapat menyelesaikan tugas sehingga beban  kerja  menumpuk  pada  beberapa orang  mencerminkan  sikap  kerja  yang  tidak  baik.  Sebagian pegawai yang tidak bisa tersebut justru menggunakan waktu kerjanya untuk melakukan kegiatan lain yang tidak sesuai dengan arahan pimpinan. Ketaatan mencerminkan disiplin kerja. Dengan kata lain, disiplin  pegawai  dapat  dilihat  dari  ketaatan  pegawai  bersangkutan.  Ketaatan  padasegala  apa  yang menjadi  ketentuan  dalamorganisasi,  baik  tertulis  maupun  tidak  tertulis  mencerminkan  adanya kedisiplinan.  Tanpa  ketaatan  maka  segala  apa  yang  menjadi  tujuanorganisasi  tidak  akan  tercapai (Wursanto,2004:23).  Ketaatan  tersebut dimanifestasikan  dalam  wujud  tingkah  laku  dan  perbuatan, sehingga aturan-aturan, patokan-patokan, norma-norma  atau tata tertib yang berlaku dilaksanakan secara  sadar  (Triyaningsih,  2014:    33).  Kualitas  hasil  kerja  BKPSDM  masih  jauh  dari  harapan  publik Kabupaten  Murung  Raya  maupun  ketentuan  Perundang-undangan.  BKPSDM  belum  secara  objektif menjalankan  tugas  sesuai  dengan  peran  dan  fungsinya  sebagaimana  diatur  dalam  peraturan Perundang-undangan.    Ketepatan  waktu  dari  hasil  (Efektifitas  Layanan  Publik)  Murung  Raya  masih berada di zona merah atau belum patuh  terhadap  Undang-undang  Nomor 25  Tahun  2009  tentang pelayanan publik. BKPSDM maupun perangkat daerah di Kabupaten Murung Raya belum menyusun standar  pelayanan.  Standar  pelayanan  adalah  tolok  ukur  yang  dipergunakan  sebagai  pedoman penyelenggaraan  pelayanan  dan  acuan  penilaian  kualitas  pelayanan  sebagai  kewajiban  dan  janji penyelenggara  kepada  masyarakat  dalam  rangka  pelayanan  yang  berkualitas,  cepat,  mudah, terjangkau  dan  terukur. Dalam hal ini, BKPSDM  belum  memberikan  pembinaan  kepada    organisasi perangkat daerah  tentang bagaimana menerapkan  Undang-undang  Nomor 25  Tahun  2009  tentang pelayanan  publik.  Penyusunan  dan  penetapan  standar  pelayanan  publik  sesuai  pasal  21  Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Diantaranya perbaikan sistem dan prosedur pelayanan publik, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam memberikan pelayanan serta perbaikan fasilitas pelayanan.
Faktor  yang  mempengaruhi  implementasi  kebijakan  peningkatan  kualitas  Sumber  Daya  Manusia (SDM)  di  Badan  Kepegawaian  dan  Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia  (BKPSDM)  Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah?
Layanan  BKPSDM  masih  belum  efisien  Pegawai  yang  membutuhkan  layanan  dari  BKPSDM seperti untuk mengurus kepangkatan, ijin belajar, tugas belajar, mutasi, pensiun ataupun urusan yang lainnya.    Ketidak  efisienan  ini  terjadi  karena  sistem  administrasi  kepegawaian  di  BKPSDM  belum terintegrasi  dengan  OPD-OPD  di  kabupaten  Murung  Raya  tidak  jarang  terjadi  keterlambatan pemenuhan  terhadap  berbagai  hak  layanan  kepegawaian.  Disisi  lain,  untuk  memenuhi  berbagai kelengkapan persyaratan berbagai layanan, PNS masih selalu dibebani dengan kewajiban yang terus berulang guna melengkapi berbagai berkas kepegawaian, mulai dari fotocopy Karpeg, SK pangkat awal, SK  pangkat  terakhir,  SK  jabatan,  STTPL  Diklatpim,  ijazah  hingga  DP3  dan  sebagainya.  Hal  ini dikemukakan informan dari BKPSDM sebagai berikut. Kondisi tersebut membuktikan masih rendahnya efisieni  pelayanan  BKPSDM.  Menurut  Dwiyanto,  dkk  (2008:76)  Efisiensi  pelayanan  adalah perbandingan terbaik anatara input dan output pelayanan. Secara ideal, pelayanan akan efisien apabila birokrasi  pelayanan  dapat  menyediakan  input  pelayanan,  sperti  biaya  dan  waktu  pelayanan  yang meringankan  masyarakat  pengguna  jasa.  Birokrasi  secara  ideal  harus  dapat  memberikan  produk pelayanan yang berkualitas, terutama dari aspek biaya dan waktu pelayanan. Sejumlah faktor yang mempengaruhi  kinerja  SDM  di  BKPSDM  Kabupaten  Murung  Raya  dapat  dikelompokkan  ke  dalam faktor internal dan faktor eksternal.
a. Struktur  organisasi  sebagai  hubungan  internal  yang  berkaitan  dengan  fungsi  yang  menjalankan aktivitas  organisasi  Kedudukan  BKPSDM  berada  dibawah  Bupati.  Salah  satu  tugas  dan  fungsi
Edunomics Journal, Vol. 4 (1): page 70-87, Januari 2023 Received: 2022-08-10; Accepted: 2022-12-24 p-ISSN: 2722-6697; e-ISSN: 2723-553X
BKPSDM  sendiri  adalah  membantu  Bupati.  Namun  BKPSDM  juga  mendapatkan  masukan  oleh Bupati sehingga dalam proses pengangkatan, pengembangan, maupun mutasi sangat ditentukan oleh Bupati. Hal ini menjadi persoalan internal birokasi di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kabupaten  Murung  Raya.  Kondisi  internal  di  birokrasi  Pemerintahan  Kabupaten  Murung  Raya menjadikan kinerja birokrasi termasuk BKPSDM lebih banyak berorientasi pada kekuasaan. Hal ini dikemukakan oleh informan dari BKPSDM sebagaimana tampak pada kutipan wawancara dengan bapak Agus Eka Hariyanto berikut. Kita kerja sesuai tugas yang diatur dalam Perundang-undangan. Peraturan sudah memberikan bidang kerja masing-masing, jadi itu yang dikerjakan. Karena semua itu bagian dari semacam kabinetnya pak Bupati, ya kita ikuti petunjuk dan perintah Bupati. Jadi dua ukuran, peraturan bagaimana yang harus diikuti dan bagaimana  keputusan  Bupati (Wawancara 13 Oktober 2022).
b. Kebijakan  pengelolaan,  berupa  Visi  dan  Misi  organisasi  Visi  dan  misi  dapat  menjadi  spirit  bagi BKPSDM untuk meningkatkan kinerjanya. Visi memberi arah dan tujuan sehingga tugas-tugas yang dikerjakan  menjadi  bermakna  bagi  para  pegawainya.  Adapun  visi  dan  misi  BKPSDM  Kabupaten Murung  Raya  sangat  baik.  Visi  Badan  Kepegawaian  Dan  Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia Kabupaten  Murung  Raya  Terselenggaranya  Pemerintahan  yang  baik  dan  bertanggungjawab merupakan  hal  yang  sangat  mendesak,  agar  cita-cita  dan  wibawa  Pemerintah  menjadi  baik. Birokrasi yang handal dan profesional, efisiensi ekonomi, pelayanan prima kepada masyarakat dan lain-lain, pada hakekatnya merupakan pondasi kokoh bagi Pemerintahan yang maju dalam rangka pembentukan  masyarakat  madani  yang  demokratis,  transparan  yang  mampu  meningkatkan pemberdayaan dan pelayanan kepada masyarakat dan mengantisipasi dinamika global yang tentu sangat dibutuhkan pendayagunaan aparatur yang handal, dengan sasaran kinerja aparatur Negara, semakin  berkurangnya  praktek  KKN  di  lingkungan  Pemerintah  Kabupaten  Murung  Raya, meningkatnya  kemampuan  dan  profesionalisme  dan  pemberian  penghargaan  serta  sistem administrasi  kepegawaian  yang  sesuai  dengan  perkembangan  dan  kebutuhan  pembangunan. Mengacu pada alasan tersebut diatas, maka dalam Renstra Tahun 2013-2018 ditetapkan Visi Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai berikut :“Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang Berkualitas” Ketidakkonsistenan aparatur BKPSDM antara visi dan misi dengan kinerja dalam memberikan pelayanan publik tidak lepas dari adanya faktor lain yang mempengaruhi kinerja BKPSDM seperti kualitas SDM dan faktor politik di Kabupaten Murung Raya Visi dan misi lebih banyak dikesampingkan daripada diikuti. Orientasi pada kekuasaan yang amat kuat selama ini telah membuat birokrasi menjadi semakin jauh dari misinya untuk memberikan pelayanan publik.
Birokrasi dan pejabatnya lebih menempatkan dirinya sebagai penguasa daripada sebagai pelayan masyarakat.  Akibatnya  sikap  dan  perilaku  birokrasi  dalam  penyelenggaraan  pelayanan  publik cenderung mengabaikan aspirasi dan kepentingan masyarakat.
c. Sumber daya manusia, yang berhubungan dengan kualitas karyawan untuk bekerja dan berkarya secara optimal; Kualitas pegawai BKPSDM dilihat dari tingkat pendidikan sudah memadai yaitu 17 (70%) berpendidikan  sarjana.   Pegawai  BKPSDM  telah  mengikuti  pendidikan  dan  pelatihan  yang diselenggarakan oleh Badan Diklat Departemen Dalam Negeri Regional Kalimantan Tengah Namun dilihat dari kompetensi dalam arti kemampuan kerja, masih sangat kurang. Pengetahuan mereka sebagai  sarjana  belum  diimbangi  dengan  tingkat  rasionalitas  yang  tinggi,  responsif,  kompeten dalam menggunakan prinsip, metode dan teknik-teknik sesuai kebutuhan serta memilikietika yang baik.Keban (2008:22) menggambarkan administrator yang idealyakni yang memiliki: Technical skill, Human skill, Conceptual skill, responsif, berorientasi pada hasil, mampu mengembangkan  jaringan kerja,    memiliki  kemampuan    melakukan  komunikasi      dan      menjaga      keseimbangan      antara keputusan   dan kegiatan.
d. Sistem informasi manajemen, yang berhubungan dengan pengelolaan data base untuk digunakan dalam mempertinggi kinerja organisasi. Sistem informasi manajemen, yang berhubungan dengan pengelolaan data base untuk digunakan dalam mempertinggi kinerja organisasi. Sistem informasi manajemen  pegawai  di  Kabupaten  Murung  Raya  termasuk  sangat  lemah  ditandai  dengan  data kepegawaian yang tidak akurat serta prosedur informasi yang tidak transparan. Ketika pemerintah
Edunomics Journal, Vol. 4 (1): page 70-87, Januari 2023 Received: 2022-08-10; Accepted: 2022-12-24 p-ISSN: 2722-6697; e-ISSN: 2723-553X
Kabupaten Murung Raya hendak mengikuti akurasi data pegawai melalui sistem yang terintegrasi dengan Pemerintah pusat, sulit diimplemtasikan karena kendala jaringan internet di Kabupaten ini. Sistem informasi manajemen dan SDM tidak dapat dipisahkan untuk mencapai hasil kerja yang baik. Abdul  Kadir  (2003:82)  menyatakan  salah  satu  komponen  sistem  informasi  adalah  sumber  daya manusia, baik SDM pemakai akhir dan spesialis yaitu orang yang mengoperasikan sistem informasi tersebut. Sumber daya manusia baik pemakai akhir maupun spesialis di BKPSDM adalah pegawai yang  mengelola  atau  berkaitan  dengan  kegiatan  mengoperasikan  dan  memelihara  sistem  agar dapat berfungsi optimal dan  berkesinambungan  dalam  sistem  informasi  manajemen  pegawai  di suatu unit organisasi. Kualitas SDM yang rendah pada akhirnya menjadikan sistem informasi dan manajemen kepegawaian tidak maksimal. Data yang disajikan tidak lengkap, tidak akurat, dan tidak tepat  waktu.  Jhon  Burch  dan  Gary  Grudnitski  (dalam  Jogiyanto,  2003:10)  kualitas  dari  suatu informasi (quality of information) tergantung dari tiga hal, yaitu informasi harus akurat (accurate), tepat pada waktunya (timeless) dan relevan (relevance).
e. Sarana  dan  prasarana  yang  dimiliki,  yang  berhubungan  dengan  penggunaan  teknologi  bagi penyelenggaraan  organisasi  pada  setiap  aktivitas  organisasi.  Sarana  teknologi  informasi  yang digunakan  untuk  mendukung  sistem  informasi  manajemen  masih  sangat  kurang.      Secara  fisik, komputer  sudah  tersedia,  demikian  pula  dengan  softwarenya,  tetapi  BKPSDM  belum  dapat menghadirkan  data  yang  akurat  dan  real  time  atau  nyata  sesuai  dengan  waktunya.  Sarana  di BKPSDM  sudah  menerapkan  Sistem  Informasi  Manajemen  pegawai  (SIMPEG)  yang  memuat prosedur  pelayanan  administrasi  kepegawaian  mulai  dari  kenaikan  pangkat,  mutasi  pegawai, penyusunan daftar urut kepangkatan, pensiunan pegawai.
Kuantitas dari hasil, (banyaknya produk layanan BKPSDM) BKPSDM memberikan layanan berupa rekrutmen  pegawai,  pembinaan,  pengangkatan,  mutasi,  pemberhentian  atau  pensiun  serta peningkatan  kesejahteraan  pegawai.  Kuantitas  layanan  BKPSDM  tercermin  dari  bagaimana pelaksanaan tugas masing-masing unsur di dalam BKPSDM. Kuantitas hasil kerja BKPSDM dijelaskan oleh  informan  dari  Erio  Adventinus  berikut  ini.  Terkait  dengan  rekrutmen  pegawai  tahun  2019, BKPSDM telah mengusulkan formasi jabatan berjumlah lebih dari 1.000 orang. Berdasarkan dokumen BKPSDM  berupa  surat  pengumuman  lowongan  pekerjaan  tahun  2019,  jabatan  yang  dibuka  adalah seperti Guru SD, Guru Agama Islam, Bidan, Perawat, Dokter Spesialis, Dokter Gigi, Ners, Analis Layanan KB,  dan  staf  pegawai  di  sejumlah  SKPD.  Sosialisasi  rekrutmen  dilakukan  melalui  pengumuman penerimaan  CPNS  yang  ditandatangani  oleh  Bupati  Kabupaten  Murung  Raya  dan  diumumkan  ke masyarakat  umum.  Pengumuman  CPNS  bisa  dilihat  di  majalah  dinding  kantor  BKPSDM  Kabupaten Murung  Raya  Calon  pelamar  dapat  melihat  contoh  Surat  Lamaran  CPNS,  Surat  Pernyataan,  dan ketentuan-ketentuan  lain  dalam  penerimaan  CPNS.  BKPSDM  pada  dasarnya  memiliki  tugas  pokok membantu  Bupati  dalam  menyelanggarakan  Pemerintah  Daerah  dibidang  Kepegawaian.  Namun dalam  implementasinya, BKPSDM melaksanakan  tugas  tersebut  tidak  berdasarkan  Undang-undang. Terkait dengan hal ini, informan dari BKPSDM menjelaskan dalam kutipan wawancara dengan Terkait pembinaan pegawai, BKPSDM telah melakukan sejumlah tugas, di antaranya   1) menyiapkan bahan perencanaan  kebutuhan  dan  formasi  pegawai  berdasarkan  analisis  jabatan  untuk  disusun  dan ditetapkan  menjadi  formasi  PNS  di  daerah;  2)  menyiapkan  bahan  dan  konsep  petunjuk  teknis pelaksanaan pengadaan Calon Pegawai Negeri  Sipil  (CPNS)  dan  Pegawai  Tidak  Tetap  (PTT) sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  sebagai  pedoman  pelaksanaan  tugas;  3) menyelenggarakan  pendidikan  dan  pelatihan  dalam  jabatan  dan  prajabatan,  mengirimkan  Pegawai Negeri  Sipil  untuk  mengikuti  pendidikan  dan  pelatihan  untuk  peningkatan  pengetahuan  dan ketrampilan  pegawai  dalam  melaksanakan  tugas,  dan  4)  Pengelolaan  administrasi      pengangkatan, pemindahan   dan   pemberhentian   tenaga Wiyata Bakti dan atau sejenisnya, 5) meneliti dan mengkaji usulan  Kenaikan  Gaji  Berkala  untuk  diproses  sesuai  peraturan  yang  berlaku;  6)  melaksanakan penelitian berkas dan pengurusan permohonan Karis/Karsu, Karpeg dan Taspen, tanda pengahargaan, cuti, pengajuan dana bapertarum dan klaim asuransi sesuai dengan pesyaratan yang sudah ditentukan.
BKPSDM masih sangat lemah dalam pengelolaan data pegawai, Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG),  arsip  kepegawaian  dan  penyusunan  Daftar  Urut  Kepangkatan  (DUK).  BKPSDM  tidak
Edunomics Journal, Vol. 4 (1): page 70-87, Januari 2023 Received: 2022-08-10; Accepted: 2022-12-24 p-ISSN: 2722-6697; e-ISSN: 2723-553X
menyusun  petunjuk  teknis  tentang  pembinaan,  kedudukan  hukum  pegawai  daerah,  pelayanan pengaduan  masyarakat,  pelayanan  kesejahteraan  dan  penegakan  disiplin  pegawai  sesuai  dengan ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan keputusan. BKPSDM juga tidak menyiapkan  bahan penetapan kebutuhan  diklat,  usulan  penetapan  sertifikasi  lembaga  diklat  untuk meningkatkan kualitas SDM Aparatur.

## 4. Kesimpulan
Dari  hasil  kajian  secara  keseluruhan  dan  analisa  terhadap  proses  pelaksanaan  program implementasi peningkatan sumber daya manusia di Badan Kepegawaian dan Pegembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Murung Raya selama ini ada beberapa hal yang menjadi perhatian bagi proses pelaksanaan tersebut dengan baik, yaitu:
1) Dibutuhkan koordinasi dan konsolidasi yang lebih baik dan mendalam antar internal Pegawai, dengan  koordinasi  Kepala  Badan  Kepegawaian  dan  Pegembangan  Sumber  Daya  Manusia (BKPSDM)
2) Badan  Kepegawaian  dan  Pegembangan  Sumber  Daya  Manusia  (BKPSDM)  itu  sendiri  dan eksternal antar lembaga kedinasan  sesuai  dengan  kebutuhan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Murung Raya
3) Perlunya  sebuah  sistem  yang  akan  menjadi  acuan  bagi  pelaksanaan  Implementasi  terhadap program  peningkatan  kualitas  Sumber  Daya  Manusia  (SDM),  yang  terintegrasi  baik  secara struktural kelembagaan, dan jugadiluar kelembagaan.
4) Dengan  adanya  sebuah  sistem,  diharapkan  komunikasi,  konsolidasi  dan  koordinasi  terhadap permasalahan perkembangan yang dihadapi baik dari faktor internal sistem dan dengan yang didukung perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi diharapkan bisa terjalin interkoneksi pula antara Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya dengan Pemerintah pusat, agar kinerja seperti yang dicanangkan Pemerintah berjalan dengan baik dan sukses.
5) Memmbangun Mindset terhadap aparatur yang harus menjadi pula fokus perhatian, agar bisa lebih banyak ditingkatkan untuk menuju profesionalisme Pegawai.
6) Penciptaan rasa self confidence dalam melakukan akselerasi kinerjanya.
7) Walau  dominasi  kelompok  kepentingan  yang  masih  memiliki  peranan  penting  dalam kelembagaan,  baik  itu  lembaga  yang  berada  dibeberapa  instansi  Pemerintah,  setiap  ada prnggantian  pimpinan,  diharapkan  formasi  yang  dilakukan  harus  sesuai  dengan  keinginan pimpinan yang menjabat namun harus proporsional dan obyektif.
Dari  beberapa  hal  tersebut  di  atas,  Badan  Kepegawaian  dan  Pegembangan  Sumber  Daya Manusia (BKPSDM) telah melaksanakan program Pendidikan dan Pelatihan sesuai dengan kondisi di Pemerintah  Daerah  setempat,  yang  mengacu  pada  kebijakan  Peraturan  dan  Perundang-undangan, serta  memberikan  orientasi  visi  dan  misi  pengelolaan  Sumber  Daya  Manusianya  sesuai  dengan ketentuan  link  dan  match  kebutuhan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Murung  Raya.  Demikian Pelaksanaan  Program  Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  pada  Badan  Kepegawaian  dan Pegembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Murung Raya, sebagai salah satu bentuk usaha  untuk  mengoptimalkan  kinerja  kelembagaannya  melalui  program-program  yang  telah diselenggarakan,  baik  melalui  koordinasi  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Murung  Raya  maupun Pemerintah  Provinsi  Kalimantan  Tengah  dan  Pemerintah  Pusat.  Dengan  harapan  tidak  hanya melakukan pendidikan pelatihan, namun membangun karakter dan etos kerja yang lebih baik, siap dan tanggungjawab dalam memenuhi kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) aparaturnya sesuai dengan kondisi  Pemerintah  Daerah.  Untuk  mempersiapkan  menyongsong  laju  pertumbuhan  dan perkembangan Daerah Kabupaten Murung Raya ke depan.

## Saran
Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan elemen terpenting bagi instansi Pemerintah yang berperan sebagai penggerak utama dalam mewujudkan visi dan misi serta  tujuan organisasi  Pemerintah.  Mengingat  begitu  pentingnya  Sumber  Daya  Aparatur  Sipil  Negara,  maka manajemen  sumber  daya  tersebut  diperlukan  pengelolaamnya  secara  sistematis,  terencana  dan
Edunomics Journal, Vol. 4 (1): page 70-87, Januari 2023 Received: 2022-08-10; Accepted: 2022-12-24 p-ISSN: 2722-6697; e-ISSN: 2723-553X
terpola agar tujuan yang diinginkan Pemerintah pada masa sekarang maupun yang akan datang dapat tercapai  secara  optimal.  Oleh  karena  itu  pula  dalam  reformasi  birokrasi  dan  mengacu  pada  sistem Otonomi Daerah, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara aspek penting.
Memperhatikan perkembangan konsep dan praktek manajemen Sumber Daya tersebut ini serta adanya  kebutuhan  untuk  menyelaraskan  manajemen  SDM  dengan  rencana  strategis  Pemerintah Kabupaten Murung Raya, melakukan penyesuaian dan penyempurnaan filosofi, prinsip, komponen, metode, instrumen, dan sistem manajemen kepegawaian selaras dengan sasaran dalam RPJMN dan PRJMP nya, Sehingga mampu meningkatkan profesionalisme dan kinerja baik aparatur dan juga kinerja Badan Kepegawaian dan Pegembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Murung Raya.
Sesuai  dengan  hasil  kajian  yang  peneliti  uraikan  serta  hasil  analisis  terhadap  pelaksanaan implementasinya,  juga  berdasarkan  kesimpulan  akhir  dari  penulisan  tesis  ini,  penelitipun  berusaha untuk bisa memberikan masukan yang semoga bisa menjadi saran yang menambah khasanah terhadap pelaksanaan program tersebut, diantaranya sebagai berikut:
1) Diharapkan dengan adanya program pengembangan Sumber Daya (SDM) Aparatur Sipil Negara (ASN)  Badan  Kepegawaian  dan  Pegembangan  Sumber  Daya  Manusia  (BKPSDM)  bisa terakomodasi dengan baik oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya
2) Penataan sistem yang telah menjadi acuan bagi pelaksanaan program pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), bisa diiterintegrasi dengan baik, baik itu secara struktural kelembagaan, fungsioal dan juga diluar kelembagaan.
3) Mengingat Pemerintah Daerah Kabupaten  Murung Raya yang dalam Pemerintahannya  masih tergolong  muda,  walau  secara  otonomi  daerah  memiliki  kewenangan  tersendiri,  alangkah baiknya  koordinasi  melalui  komunikasi  internal  sistem  perlu  ditingkatkan  intensitasnya.  Agar apa yang menjadi masukan Pemerintah Pusat dalam hal permasalahan Sumber Daya Manusia mampu memberikan kontribusi yang baik guna mempersiapkan Aparatur Sipil Negara.
4) Peningkatan kuantitas dan juga kualitas pendidikan dan pelatihan mendapat porsi perhatian. Mengingat kondisi dan juga kebutuhan
5) SDM Pemerintah Daerah yang masih sangat besar, baik kuantitas dan kualitasnya sesuai dengan kompetensi dan keahlian.
Dengan  mengesampingkan  maksud  superioritas  terhadap  tingkat  pemahaman  dan pengetahuuan peneliti dalam menginterpretasikan hasil kajian Program Pengembangan Sumber Daya Manusia  (SDM)  yang  telah  dilaksanakan  di  Badan  Kepegawaian  dan  Pegembangan  Sumber  Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Murung Raya. Semoga bisa menabah khasanah pengetahuan terutama bagi peneliti sendiri dan juga bisa menjadi masukan yang membangun.

## 5. Daftar Pustaka
Arisandi. 2017. Biddle dan Thomas: Menelaah Peran dalam Perilaku Sosial, Arginamis , Yogjakarta Ahmadi.   Abu.  2019. Langkah-Langkah Perbaikan Indonesia , Gramedia Pustaka, Jakarta Badjuri A, K dan T. Yuwono. 2018. Kebijakan Pub-lik: Konsep dan Strategi , Univ. Diponegoro, Semarang. Barbara. Kozier. 2016. Perubahan Peran dalam dinamika Organisasi, Prestasi Jaya, Jakarta Barda  Zamora. Implementasi  Kebijakan Akreditasi  dan Sertifikasi  Pelatihan di Bidang Kesehatan, UI: Tesis. 2019
Badara, Aris. 2020. Analisis wacana Teori, Metode, dan Penerapannya pada Wacana Media. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Darma, Yoce, A.  2018.  Analisis Wacana Kritis.  Bandung:  PT.  Refika Aditama. Danim, S. 2018. Pengantar Studi Penelitian Kebi-jakan, Bumi Aksara Jakarta. Dessler, G. 2019. Human Resource Management, (terjemahan), Prenhallindo, Jakarta. Dunn, N. W. 2017. Analisis Kebijakan Publik (ter-jemahan), UGM Press, Yogyakarta. Edwards III, G.C. 2019. Implementing Public Policy . Washington: Congressional Quarterly Press Flippo, E. B. 2020. Manajemen Personalia (terjema-han), Erlangga, Jakarta. Handayaningrat, Soerwono. 2018. Negara: Pemerintahan dan Aparaturnya. CV. Ananda, Bogor.
Edunomics Journal, Vol. 4 (1): page 70-87, Januari 2023 Received: 2022-08-10; Accepted: 2022-12-24 p-ISSN: 2722-6697; e-ISSN: 2723-553X
Hapsari  Irma  Ayu, “ Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia  Aparatur  Berbasis  Kompetensi  Dengan Standar ISO 9001:2018 Untuk Pengembangan Investasi di Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo ” , Jurnal , 2014 Indrawidjaja, A. I. 1997. Perilaku Organisasi , Tar-sito, Bandung. Mussenaf.  2019. Meningkatkan  Prestasi  Kerja  Bawa-han ,  Pertama  Seyoma Media, Bandung.
Nugroho  Riant, Public  Policy,  Dinamika  Kebijakan,  Analisis  Kebijakan  dan Manajemen  Kebijakan, Jakarta: PT Gramedia. 2021.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
Tjiptoherijanto,  P.  Dan  Said  ZainalAbidin.  2018.  reformasiAdministrasi  dan  Pembangunan  Nasional.
Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta.
Subarsono,  A.G. Analisis  Kebijakan  Publik:  Konsep,  Teori  dan  Aplikasi . Pustaka Belajar: Yogyakarta, 2019.
Sedarmayanti. 2017. “ Good Governance (Keperintahan Yang Baik). Bagian kedua. Membangun system managemen  kerja  guna  meningkatkan  produktifitas  menuju  good  governance ” . CV.  Mandar Maju, Bandung.
Revnussa Octobery, Rinto Alexandro. 2015. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja Pegawai  Bandiklat  Provinsi  Kalimantan  Tengah.  https://e-journal.upr.ac.id/index.php/JP- IPS/article/view/3242.
Winarno Budi, Kebijakan Publik; Teori, Proses dan Studi Kasus, Yogyakarta: CAPS. 2019 Wibowo, Manajemen Kinerja, Cetakan Ketujuh, Jakarta: RajaGrafindo. 2018 Winarno,  B.  2017. Teori  dan  Proses  Kebijakan  Publik. Yogyakarta:  Media Pressindo.