## ANALISIS PERENCANAAN POLA PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH DI KAWASAN SINDULANG SATU KECAMATAN TUMINTING, KOTA MANADO
Deysi Kaseke Carolina B.D. Pakasi Charles R. Ngangi

## ABSTRACT
This study aims to (1) identify the level of untidiness of setllement area in Sindulang Satu Urban Village based on identification of slum conditions (physical), other considerations and legality of land at  the  site,  (2)  analyze  the pattern of  handling  the  slums  and  choose  the appropriate pattern  to  be applied to the region. Region slums in the city of Manado North Sulawesi selected as the study area. Limitation of the study area is determined on a region-located strategically Sindulang One area that affects the tourism sector as well as residential typology which is a blend of rolling hills and waterfront settlements (DAS Tondano) and the beach (Boulevard Phase II). The research was conducted for 2 (two) months from the month of January 2017 to February 2017. Methods of data collection is done by the method of field research (Field Research Methods) as well as with library research methods (Library  Research  Methode).  The  data  used  in  this  research  is  the  primary  data  collected  and processed its own form of existing data found in the object of research is the identification of space utilization,  status  of  ownership  of  land  and  buildings,  state  of  the  infrastructure  and  facilities  of existing settlements. In addition, also used secondary data is data obtained from other parties or data that are processed or published by various government agencies (Kotaku. 2016). The variables used in this study is the data on the observation of research sites, including the identification of the condition of untidiness / physical, identification of other considerations and identification of the legality o f the land,  as  follows:  (1)  The  condition  of  the  building,  (2)  The  condition of  roads,  with  criteria  ie  the coverage of the environment and the quality of the road surface environment, (3) the condition of water supply,  (4)  the  condition  of  drainage  environment,  (5)  Condition  wastewater  management,  (6) Conditions waste management, (7) the condition of fire protection, (8) another consideration, (9) The legality of land. The analysis was performed with regard to the object of analysis and interpretation of the data description of the physical condition, other considerations and the legality of land obtained in the field / location of research and literature review, then associated with a pattern appropriate treatment to be applied to an area of research. The analysis was performed using analysis techniques Formula Rate location based on the Minister of Public Works and Public Housing No. 02 / PRT / M / 2016  on  Improving  the  Quality  of  the  Slum  Housing  and  Slum  (Anon.  2016).  Then  the  pattern  of treatment in improving the quality of slum area carried out in accordance with Law No. 1 of 2011 Article  97  (Anonymous,  2011),  through (1)  The  restoration;  (2)  Rejuvenation;  or  (3) Resettlement. Handling practices followed by management to maintain the quality of housing and settlements. The research showed that (1) the area of Sindulang One Urban Village is one area of slums in the city of Manado with typologies / characteristics of settlements in the hills, plains and the waters edge (DAS Tondano and the waterfront) is  based on the identification of the condition of untidiness, other  considerations  and  the  legality  of  land  categorized  as  slum  heavy  that  its  existence  is affecting  the  level  of  the  city  of  Manado  in  general  untidiness,  therefore,  this  area  can  be prioritized to be one of the priority areas in the handling of the slums. The pattern of treatment that can be done to do that is the rejuvenation of the city with alternative land sharing to maximize the feasibility of the location to the fulfillment of environmental facilities and public facilities on land that is legal, and the land consolidation which is a pattern of development that is based on the  wisdom  of  setting  land  ownership  to  improve  the  quality  of  life  and  maintenance  resources natural as well as maximizing the strategic location of the region.
Keywords: Slum,  shantytown,  land  sharing,  legality  of  land,  Sindulang  One  Urban  Village, Tuminting Sub-district, Manado City

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  (1)  mengidentifikasi  tingkat  kekumuhan  permukiman  di Kelurahan Sindulang Satu berdasarkan identifikasi kondisi kekumuhan (fisik), pertimbangan lain dan legalitas lahan; (2) menganalisis pola penanganan permukiman kumuh dan memilih pola yang sesuai untuk dapat diterapkan pada kawasan tersebut. Kawasan permukiman kumuh di Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara dipilih sebagai daerah penelitian. Batasan wilayah penelitian ditentukan pada kawasan Sindulang  Satu  berdasarkan  letak  strategis  kawasan  yang  berpengaruh  pada  sektor  pariwisata  serta tipologi  permukiman  yang  merupakan  perpaduan  antara  permukiman  perbukitan  dan  tepi  air  (DAS Tondano) dan pantai (Boulevard Tahap II). Penelitian ini dilaksanakan selama 2 (dua) bulan yaitu dari bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Februari 2017.  Metode pengumpulan data dilakukan dengan metode  penelitian  lapangan  ( Field  Research  Methode )  serta  dengan  metode  penelitian  kepustakaan ( Library  Research  Methode ).  Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  primer  yang dikumpulkan dan diolah sendiri berupa data eksisting yang ditemukan pada obyek penelitian berupa identifikasi pemanfaatan ruang, status kepemilikan tanah dan bangunan, keadaan prasarana dan sarana permukiman yang ada. Selain itu, digunakan juga data sekunder yaitu data yang diperoleh dari pihak lain atau data yang sudah diolah atau dipublikasikan oleh berbagai instansi pemerintah (Kotaku. 2016). Variabel-variabel  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  merupakan  data  hasil    observasi  pada  lokasi penelitian,  mencakup  identifikasi  kondisi  kekumuhan/fisik,  identifikasi  pertimbangan  lain  dan identifikasi  legalitas  lahan,  sebagai  berikut  :  (1)  Kondisi  bangunan  gedung,  (2)  Kondisi  jalan lingkungan, dengan  kriteria  yaitu cakupan pelayanan jalan lingkungan  dan kualitas permukaan jalan lingkungan, (3) Kondisi penyediaan air, (4) Kondisi drainase lingkungan, (5) Kondisi pengelolaan air limbah, (6) Kondisi pengelolaan persampahan, (7) Kondisi proteksi kebakaran, (8) Pertimbangan lain, (9)  Legalitas  lahan.  Analisis  dilakukan  berkaitan  dengan  tujuan  penelitian,  yaitu  analisis  dan interpretasi  dari  uraian  data  tentang  kondisi  fisik,  pertimbangan  lainnya  dan  legalitas  lahan  yang diperoleh  di  lapangan/lokasi  penelitian  dan  kajian  pustaka,  kemudian  dikaitkan  dengan  pola penanganan yang sesuai untuk diterapkan pada kawasan penelitian. Analisis dilakukan menggunakan teknik  analisis  Formula  Penilaian  Lokasi  berdasarkan  Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan  Permukiman  Kumuh  (Anonim.  2016).  Kemudian  pola  penanganan  dalam  peningkatan  kualitas kawasan pemukiman kumuh dilakukan sesuai UU No. 1 Tahun 2011 pasal 97 (Anonim, 2011), melalui (1)  Pemugaran;  (2)  Peremajaan;  atau  (3)  Pemukiman  kembali.  Pola-pola  penanganan  dilanjutkan melalui  pengelolaan  untuk  mempertahankan  kualitas  perumahan  dan  permukiman. Hasil  penelitian menunjukan bahwa (1) kawasan Sindulang Satu merupakan salah satu kawasan permukiman kumuh di Kota Manado dengan tipologi/karakteristik permukiman di perbukitan, dataran rendah dan tepi air (DAS Tondano dan tepi pantai) yang berdasarkan  identifikasi kondisi kekumuhan, pertimbangan lain dan legalitas lahan dikategorikan kumuh berat sehingga keberadaannya sangat mempengaruhi tingkat kekumuhan  Kota  Manado  secara  umum,  oleh  karenanya  kawasan  ini  dapat  diprioritaskan  untuk menjadi  salah  satu  kawasan  prioritas  dalam  penanganan  permukiman  kumuh.  (2)  Pola  penanganan yang  dapat  dilakukan  lakukan  yaitu  peremajaan  kota  dengan  alternatif land  sharing untuk memaksimalkan  kelayakan  lokasi  dengan  pemenuhan  fasilitas  lingkungan  dan  fasilit as  umum  pada lahan  yang  legal,  dan  konsolidasi  lahan  yang  merupakan  pola  pembangunan  yang  didasari  oleh kebijaksanaan  pengaturan  penguasaan  tanah  untuk  peningkatan  kualitas  hidup  dan  pemeliharaan sumber daya alam serta memaksimalkan lokasi strategis kawasan.
Kata Kunci:     Kumuh, Gubuk, pembagian Lahan, legalitas tanah, Kawasan Kelurahan Sindulang Satu, Kecamatan Tuminting, Kota Manado

## PENDAHULUAN
Urbanisasi  telah  menyebabkan  ledakan jumlah  penduduk  Kota  yang  sangat  pesat  yang dapat  menimbulkan surplus tenaga  kerja perkotaan secara berlebihan sehingga konsekuensi pokok berakibat tingginya pengangguran  di  daerah  perkotaan  (Todaro, 2006), sehingga kebutuhan terhadap perumahan, penyediaan  prasarana  dan  sarana  permukiman akan meningkat pesat.
Pemenuhan  kebutuhan  prasarana  dan sarana  permukiman  melalui  segi  perumahan maupun lingkungan permukiman yang terjangkau  dan  layak  huni  belum  sepenuhnya dapat  disediakan  oleh  masyarakat  sendiri maupun  pemerintah.  Selain  itu,  terbatasnya ketersediaan  perumahan  yang  layak  huni diperkotaan akan menimbulkan kantung- kantung  permukiman  yang  kumuh  ( slum )  dan kampung-kampung  ditengah  kota  yang  serba menyesakkan  dan  liar  ( shantytown )  sehingga merusak wajah kota (Soetomo. 2009).
Kota  Manado  sebagai  ibukota  Provinsi Sulawesi  Utara  merupakan  pusat  perdagangan dan  jasa,  baik  dari  pemerintah  maupun  swasta, serta sarana dan prasarana lainnya menjadi daya tarik  bagi  masyarakat  dikota  sekitarnya  untuk bekerja  dan  menetap  di  kota  tersebut,  yang menyebabkan semakin padatnya jumlah penduduk  dan  berpengaruh  pada  permintaan perumahan.
Permintaan  perumahan  yang  cukup tinggi dan tidak diimbangi dengan ketersediaan kawasan  permukiman  yang  sangat  memadai serta  keterbatasan  biaya  bagi  masyarakat berpenghasilan  rendah  untuk  mendapatkan perumahan/permukiman yang layak, menyebabkan perkembangan kawasan permukiman  ini  menjadi  salah  satu  pemberi sumbangan  terhadap  perumahan  liar  dan permukiman  kumuh  di  Kota  Manado  (Anonim, 2015).
Salah satu kawasan kumuh yang terdapat di Kota Manado adalah kawasan Sindulang Satu yang  terletak  di  Kelurahan  Sindulang  Satu, kecamatan  Tuminting,  Kota  Manado.  Kawasan ini  memiliki  tipologi  permukiman  perbukitan dan  tepi  air,  serta  termasuk  dalam  orientasi penanganan  kawasan  kumuh  perkotaan  seluas 14,17 Ha.

## Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat kekumuhan berdasarkan  identifikasi  kondisi  kekumuhan (fisik), pertimbangan lain dan legalitas lahan di lokasi  Sindulang  Satu.  Kemudian,  melakukan analisis  pola  penanganan  permukiman  kumuh dan  memilih  pola  yang  sesuai  untuk  dapat diterapkan pada kawasan tersebut.

## METODOLOGI PENELITIAN

## Tempat dan Waktu Penelitian
Kawasan  permukiman  kumuh  di  Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara dipilih sebagai daerah  penelitian.  Batasan  wilayah  penelitian ditentukan  pada  kawasan  Sindulang  Satu berdasarkan  letak  strategis  kawasan  yang berpengaruh pada sektor pariwisata serta tipologi permukiman  yang  merupakan perpaduan  antara permukiman  perbukitan  dan  tepi  air  (DAS Tondano)  dan  pantai  (Boulevard  Tahap  II). Penelitian ini dilaksanakan selama 2 (dua) bulan yaitu  dari  bulan  Januari  2017  sampai  dengan bulan Februari 2017.

## Metode Pengumpulan Data
Metode  pengumpulan  data  dilakukan dengan  metode  penelitian  lapangan  ( Field Research  Methode )  serta  dengan  metode penelitian  kepustakaan  ( Library  Research Methode ). Data yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  data  primer  yang dikumpulkan  dan  diolah  sendiri  berupa  data eksisting yang ditemukan pada obyek penelitian berupa  identifikasi  pemanfaatan  ruang,  status kepemilikan  tanah  dan  bangunan,  keadaan prasarana  dan  sarana  permukiman yang ada.Selain  itu,  digunakan  juga  data  sekunder yaitu  data  yang  diperoleh  dari  pihak  lain  atau data yang sudah diolah atau dipublikasikan oleh berbagai instansi pemerintah (Kotaku. 2016).

## Variabel Penelitian
Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian  ini  merupakan  data  hasil  observasi pada  lokasi  penelitian,  mencakup  identifikasi kondisi kekumuhan/fisik, identifikasi pertimbangan  lain  dan  identifikasi  legalitas lahan, sebagai berikut:
1. Kondisi  bangunan  gedung,  dengan  kriteria yaitu  ketidakteraturan  bangunan,  tingkat kepadatan  bangunan  dan  ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis bangunan.
2. Kondisi  jalan  lingkungan,  dengan  kriteria yaitu  cakupan  pelayanan  jalan  lingkungan dan kualitas permukaan jalan lingkungan.
3. Kondisi  penyediaan  air  minum  dengan kriteria  yaitu  ketersediaan  akses  aman  air minum  dan  tidak  terpenuhinya  kebutuhan air minum.
4. Kondisi  drainase  lingkungan,  dengan kriteria yaitu ketidakmampuan mengalirkan limpasan  air,  ketidaktersediaan  drainase,
ketidakterhubungan dengan sistem drainase perkotaan, tidak terpeliharanya drainase dan kualitas konstruksi drainase.
5. Kondisi  pengelolaan  air  limbah,  dengan kriteria yaitu sistem pengelolaan air limbah tidak  sesuai  standar  teknis  serta  prasarana dan  sarana  pengelolaan  air  limbah  tidak sesuai dengan persyaratan teknis.
6. Kondisi  pengelolaan  persampahan,  dengan kriteria yaitu prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan  teknis,  sistem  pengelolaan persampahan  yang  tidak  sesuai  dengan persyaratan  teknis  dan  tidak  terpeliharanya sarana dan prasarana pengeloaan persampahan.
7. Kondisi proteksi kebakaran, dengan kriteria yaitu  ketidaktersediaan  prasarana  proteksi kebakaran  dan  ketidaktersediaan  sarana proteksi kebakaran.
8. Pertimbangan  lain,  dengan  kriteria  yaitu nilai  strategis  lokasi,  kependudukan,  dan kondisi sosial, ekonomi dan budaya.
9. Legalitas  lahan,  dengan  kriteria  yaitu kejelasan  status  penguasaan  lahan  dan kesesuaian Rencana Tata Ruang (RTR).

## Metode Analisis Data
Analisis  dilakukan  berkaitan  dengan tujuan  penelitian,  yaitu  analisis  dan  interpretasi dari  uraian  data  tentang kondisi fisik, pertimbangan  lainnya  dan  legalitas  lahan  yang diperoleh  di  lapangan/lokasi  penelitian  dan kajian pustaka, kemudian dikaitkan dengan pola penanganan  yang  sesuai  untuk  diterapkan  pada kawasan penelitian. Analisis dilakukan menggunakan teknik analisis Formula Penilaian Lokasi berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
02/PRT/M/2016  tentang  Peningkatan  Kualitas terhadap  Perumahan  Kumuh  dan  Permukiman Kumuh (Anonim. 2016).
Kemudian  pola  penanganan  dalam peningkatan  kualitas  kawasan  pemukiman kumuh dilakukan sesuai UU No.  1 Tahun 2011 pasal 97(Anonim, 2011), melalui (1) Pemugaran; (2)  Peremajaan;  atau  (3)  Pemukiman  kembali. Pola-pola  penanganan  dilanjutkan  melalui pengelolaan  untuk  mempertahankan  kualitas perumahan dan permukiman.

## HASIL dan PEMBAHASAN

## Kondisi Umum Kawasan Sindulang Satu
Kelurahan  Sindulang  Satu  merupakan salah satu kelurahan  yang berada di  Kecamatan Tuminting  Kota  Manado  dengan  luas  wilayah 20,06  Ha  dan  terdiri  dari  5  lingkungan.  Jumlah penduduk  Kelurahan  Sindulang  Satu  sebanyak 5.538 jiwa dalam 1.503 kk, yang terdiri dari jenis kelamin  laki-laki  sebanyak  2.243  jiwa  dan perempuan  sebanyak  3.315  jiwa.  Struktur penduduk  kelurahan  Sindulang  Satu  menurut umur  yang  terbanyak  adalah  usia  produktif golongan  umur  19  tahun  ke  atas  yakni  sebesar 53,88%.
Penduduk  Kelurahan  Sindulang  Satu, sebagian  besar  pendidikannya  tamat  Sekolah Lanjutan  Tingkat  Pertama,  yaitu  sebanyak 75,35%. Agama yang di peluk oleh penduduk di kelurahan  ini  adalah  agama  Islam  53,11%, agama  Kristen  44,37%,  agama  Katolik  1,95%, agama  Budha  0,56%  dan  agama  Konghuchu 0,01%.  Karakteristik ekonomi masyarakat dapat dilihat dari mata pencaharian penduduk.
Penduduk di kelurahan tersebut sebagian besar bermata pencaharian sebagai dagang/swasta (pedagang pasar) sebanyak 39,16 %,  selanjutnya  IRT  29,64  %,  buruh  12,51  %, sebagai petani/nelayan 6,25 %, PNS/TNI/POLRI 2,79%,  pengrajin  2,66  %  dan  sebanyak  6,99  % yang tidak bekerja.
Pemerintah Kota Manado melalui Keputusan  Walikota  Manado  melalui  surat bernomor  163/KEP/LT.02/Bappeda/2015,  telah menetapkan  kawasan  Sindulang  Satu  sebagai salah  satu  lokasi  permukiman  kumuh  luas teritorial  14,17  Ha  (69,94%)  dari  total  luas kelurahan  sebesar  20,06  Ha  (Pemkot  Manado, 2015) (Gambar 2).
Kawasan ini memiliki kepadatan penduduk  dan  bangunan  yang  tinggi  sehingga menimbulkan  masalah  dalam  pengaturan  pola permukiman  yaitu  cenderung  menimbulkan wilayah  kumuh  dan  lingkungan  yang  tidak terpelihara (Gambar 2). Jumlah bangunan rumah kumuh  (tanpa  fasilitas  rumah  tinggal  layak karena  hanya  menempel  pada  bangunan  induk) adalah  178  unit  rumah  dari  total  732  unit bangunan rumah di kawasan Sindulang Satu.
Jumlah  penduduk  Kawasan  Sindulang Satu  yang  termasuk  permukiman  kumuh sebanyak  4093  jiwa  dalam  884  kk,  dimana sebagian  besar  penduduk  bekerja  di  sektor informal seperti pedagang pasar, ojek, tukang/buruh  bangunan,  pedagang  dan  lainnya. Keberadaan  kawasan  ini  di  dekat  pusat  Kota menjadikannya  sangat  strategis  sebagai  tempat tinggal  bagi  penduduk  yang  ingin  mendekati tempat kerja dan usaha mereka.
Gambar 1. Peta Kawasan Sindulang Satu
Gambar 2. Kawasan Permukiman Kumuh Sindulang Satu

## Identifikasi dan Penilaian Kawasan
Sindulang Satu Kondisi kawasan permukiman kumuh di kawasan Sindulang Satu berdasarkan
pertimbangan  fisik,  pertimbangan non  fisik dan pertimbangan  lainnya  dapat  dijelaskan  sebagai berikut:
a. Pertimbangan fisik, meliputi :
1. Ketidakteraturan  Bangunan,  yaitu  70% bangunan tidak memiliki keteraturan dengan  letak  bangunan  pada  kawasan permukiman tanpa pola pengaturan.
2. Kepadatan Bangunan tinggi, khusus pada  kawasan  lingkungan  2  di  tepi  DAS Tondano  dan Teluk Manado  atau di bawah jembatan  Soekarno  dan  pada  lingkungan  5 di  daerah  perbukitan  yaitu  Kepadatan bangunan 250-300 unit/Ha;
3. Kondisi  Fisik  Bangunan,  yaitu  80% bangunan  temporer  dimana  sebagian  besar bangunan  non  permanen  yang  tidak memenuhi  syarat  kesehatan  baik  dari  segi pencahayaan  maupun  penghawaan  dengan luasan  yang  sempit  untuk  menampung jumlah penghuni (Gambar 3).
4. Jalan  Lingkungan,  yaitu  60%  kondisi permukaan  jalan  buruk/rusak;  dan  70% jalan tidak dilengkapi saluran.
5. Saluran  air  hujan  (Drainase  Lingkungan), yaitu  60%  saluran  tidak  berfungsi  dengan baik,  40%  konstruksi  saluran  semen/beton, 60%  kawasan  terlayani  saluran  air  hujan
(drainase),  dan  30%  kawasan  tergenang/ banjir  pada  musim  hujan  yang  disebabkan karena  sebagian  jalan  tidak  dilengkapi saluran  dan  terjadi  pendangkalan  saluran karena menjadi tempat pembuangan sampah (Gambar 4).
6. Pembuangan  air  limbah,  yaitu  60%  rumah tidak  memiliki  jamban  keluarga  dan  septik tank,  20%  kawasan  terlayani  saluran pembuangan air kotor/ limbah rumah tangga dan  sisanya  membuang  ke  halaman  rumah dan pantai sehingga menimbulkan pencemaran lingkungan.
7. Penyediaan air bersih dan  air minum,  yaitu 50%  kawasan  terlayani  jaringan  perpipaan air minum, 40% rumah tangga memperoleh air bersih dari sumur/sungai;
8. Pengelolaan  persampahan,  yaitu  70% kawasan  terlayani  oleh  sistem  pengelolaan persampahan  kota  yang  diolah  pada  skala kecamatan,  walaupun  pada  kenyataannya
masih  banyak  penduduk  yang  masih membuang  sampah  bukan  pada  tempatnya seperti  pada  saluran,  tepi  DAS  ataupun  di tepi pantai.
9. Pengamanan  bahaya  kebakaran,  yaitu tersedia  hidrant  pemadam  kebakaran  tapi belum mencukupi.
b. Pertimbangan Non Fisik, meliputi :
1. Legalitas  pendirian  bangunan,  yaitu  30% bangunan  di  lengkapi  dengan  IMB  yang artinya lahan bangunan hunian telah memiliki SHM/HGB/Surat yang diakui pemerintah.
2. Kepadatan penduduk rata-rata 400 jiwa/Ha;
3. Mata  pencaharian  penduduk,  yaitu  70% bekerja  di  sektor  informal  (pedagang  pasar, ojek,  tukang/buruh  bangunan,  buruh  tani nelayan dan lainnya)
4. Penghasilan  rata-rata  keluarga  adalah  50% penghasilan keluarga dibawah UMP Provinsi yang  mempengaruhi  kualitas  kehidupan penduduk kawasan.
c. Pertimbangan lainnya, meliputi :
1. Kesesuaian  dengan  Rencana  Tata  Ruang Kota,  yaitu  berada  pada  peruntukan  lahan yang  sesuai  dengan  rencana  peruntukannya sebagai fungsi kawasan atau zona perumahan dan pemukiman, serta zona bantaran sungai;
2. Legalitas lahan, yaitu tanah milik masyarakat  sebagian  tanah  negara  dan sebagian  penduduk  tinggal  dan  menetap pada lahan yang bukan miliknya tanpa Surat yang diakui pemerintah (ilegal).
3. Nilai  strategis  lokasi,  yaitu  berada  ditepi pantai  Boulevard  II,  tepi  Daerah  Aliran Sungai  (DAS)  Tondano,  dan  masih termasuk wilayah  yang dekat  dengan  pusat Kota, yang dapat dilihat pada gambar 5.
4. Kegiatan  ekonomi  dalam  lokasi/kawasan yaitu  perdagangan  eceran  (warung,  kios makan  dll)  dan/atau  industri  rumah  tangga dan/atau  jasa  (pajeko,  bengkel  pasar,  dll), dan  sebagian  besar  penduduk  merupakan pedagang  di  pasar  bersehati  yang  berada dekat dengan kawasan Sindulang Satu.
5. Respon umum masyarakat setempat terhadap perbaikan lingkungan permukiman, yaitu antusias untuk melakukan perbaikan lingkungan permukiman  namun  sebagian  skeptis, kurang  yakin  ataupun  merasa  akan  terusik zona  yang  dirasakan  aman  dengan  adanya perbaikan.
Gambar 3. Kondisi Fisik Bangunan
Gambar 4. Kondisi Saluran Drainase
Gambar 5. Nilai Strategis Kawasan Sindulang Satu

## Analisa Pola Penanganan Kawasan Sindulang Satu
Kawasan  Sindulang  Satu  merupakan kawasan prioritas dengan kategori kumuh berat, sesuai  dengan  UU  No.  1  Tahun    2011    pola penanganan  peningkatan    kualitas    terhadap
Permukiman  kumuh  dapat  dilakukan  melalui pemugaran, peremajaan dan pemukiman kembali.
Berdasarkan tingkat kekekumuhan, kondisi  tipologi/karakteristik  kawasan,  status tanah,  kepadatan  bangunan,  dan  kesesuaian dengan RUTR, pola penanganan yang ada adalah sebagai berikut:
1. Permukiman diatas tanah dengan kepemilikan  yang  legal,  dengan  kondisi tingkat kekumuhan yang tinggi, pemanfaatan  tata  guna  tanah  yang    sesuai RUTR, dan komponen fisik serta sarana dan prasarana  mengalami  degradasi, maka pola penanganan  yang  tepat  adalah  pemugaran dengan alternatif jenis penanganan
revitalisasi kawasan.
2. Permukiman  diatas  tanah  ilegal  mupun ilegal  dengan  kondisi  tingkat  kekumuhan tinggi dan penggunaan tata guna tanah yang tidak sesuai  RUTR, kepadatan tinggi maka pola  penanganan  yang  tepat  adalah peremajaan dengan alternatif Land Sharing untuk  kondisi  lahan  yang  luasan  tanahnya memungkinkan dan konsolidasi lahan untuk penataan menyeluruh pada kondisi
permukiman yang tidak terkendali.
3. Permukiman  diatas  tanah  ilegal,  tanah negara dengan peruntukan non permukiman (bantaran  sungai,  sempadan  pantai  dan lahan penghijauan), dengan tingkat kekumuhan  tinggi  dan  penggunaan  tanah tidak sesuai RUTR, maka pola penanganan yang tepat adalah pemukiman kembali.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  dan  pembahasan  yang diuraikan  sebelumnya  maka  dapat  disimpulkan sebagai berikut:
1. Kawasan  Sindulang  Satu  merupakan  salah satu  kawasan  permukiman  kumuh  di  Kota Manado dengan tipologi/karakteristik permukiman  diperbukitan,  dataran  rendah dan tepi air (DAS Tondano dan tepi pantai) yang  berdasarkan    identifikasi  kondisi kekumuhan, pertimbangan lain dan legalitas lahan  dikategorikan  kumuh  berat  sehingga keberadaannya sangat mempengaruhi tingkat  kekumuhan  Kota  Manado  secara umum,  oleh  karenanya  kawasan  ini  dapat diprioritaskan  untuk  menjadi  salah  satu kawasan prioritas dalam penanganan permukiman kumuh.
2. Pola  penanganan  yang  dapat  dilakukan lakukan  yaitu  peremajaan  kota  dengan alternatif land sharing
untuk memaksimalkan  kelayakan  lokasi  dengan pemenuhan fasilitas lingkungan dan fasilitas
umum  pada  lahan  yang  legal,  dan konsolidasi  lahan  yang  merupakan  pola pembangunan yang didasari oleh kebijaksanaan pengaturan penguasaan tanah untuk  peningkatan  kualitas  hidup  dan pemeliharaan  sumber  daya  alam  serta memaksimalkan lokasi strategis kawasan.

## Saran
1. Pemilihan  pola  penanganan  permukiman kumuh yang tepat sesuai dengan karakteristik,  tingkat  kekumuhan,  prioritas penanganan  kawasan  dan  tersedianya alokasi  dana  akan  membantu  percepatan tercapainya  program  pemerintah  dalam gerakan  100-0-100  untuk  terwujudnya  nol persen  luasan  kawasan  kumuh  perkotaan pada tahun 2019.
2. Perlu  penanganan  yang  serius  bagi  para stakeholder  dalam  usaha  penanganan  dan pencegahan  kawasan  permukiman  kumuh perkotaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Anonim.  2011. Perumahan  dan  Kawasan Permukiman .  Undang-Undang  Republik Indonesia No. 1. Jakarta.
Anonim.  2015.  Rencana  Kawasan  Permukiman Kumuh  Perkotaan  di  Kota  Manado. Bappeda, Pemerintah Kota Manado.
Anonim. 2016. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum  dan  Perumahan  Rakyat  Nomor 02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh . Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Jakarta.
Kotaku.  2016.  Program  Kota  Tanpa  Kumuh.
Kerjasama Kemeterian PUPR dan Pemerintah Kota Manado.
Pemkot  Manado.  2015.  Penetapan  Lokasi Kawasan  Permukiman  Kumuh  di  Kota Manado.  SK  Walikota  Manado  nomor 163/Kep/LT.02/Bappeda/2015.
Todaro,  M.  P.  2003. EconomicDevelopment ,
EightEdition, Pearson. England.
Soetomo,  S.  Edisi  2.  2009. Urbanisasi  dan Morfologi. Graha Ilmu. Yogyakarta.