## PEMBERIAN BANTUAN HUKUM KEPADA ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PADA SAAT MENJALANKAN TUGAS KEDINASAN
Joni Afrianto 1 , Ferdi 2
1) Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia Email: joniafrianto82@gmail.com
2) Universitas Andalas, Indonesia Email: ferdisahmah@gmail.com

## ABSTRACT
Article 6 Regulation of the Head of the State Police of the Republic of Indonesia Number 2 of 2017 concerning Procedures for Providing Legal Aid by the State Police of the Republic of Indonesia.  This  research  is  a legal research with a descriptive analytical specification.  The implementation  of  providing  legal  assistance  by  the  Legal  Division  of  the  West  Sumatra Regional  Police  to  members  of  the  Police  who  commit  criminal  acts  while  carrying  out official duties is by submitting a written application including a chronology of events to the West  Sumatra  Police Chief to  be given legal assistance and accompanied at  trial.  After the application  has  been  approved,  a  warrant  is  issued  to  the  assigned  legal  advisor/legal attorney/companion.  The  applicant  then  gives  a  power  of  attorney  to  the  assigned  legal advisor/legal attorney/companion. The West Sumatra Police Chief provides support through the West  Sumatra  Police Bidkum Personnel to  provide legal assistance. The obstacle in  the implementation  of  providing  legal  assistance  by  the  Legal  Division  of  the  West  Sumatra Regional  Police  to  members  of  the  Police  who  commit  criminal  acts  while  carrying  out official duties is the lack of legal advisors. There is no clear coordination between the Police and Advocates hired by the suspect himself. Optimization in Providing Legal Aid by the Legal Division  of  the  Regional  Police  of  West  Sumatra  to  Police  Members  Who  Commit  Crimes While Performing Official Duties is to provide stimulants for Advocates in the field of Polda law and Supervise the Provision of Legal Aid.

## Keywords: Legal Aid, Police Members, Crime, Official Duties

## ABSTRAK
Pasal  6  Peraturan  Kepala  Kepolisian      Negara  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2017 tentang Tata  Cara Pemberian Bantuan Hukum  Oleh Kepolisian Negara Republik  Indonesia. Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  dengan  spesifikasi  yang  bersifat  deskriptif analitis.  Pelaksanaan  pemberian  bantuan  hukum  oleh  Bidang  Hukum  Kepolisian  Daerah Sumatera Barat  kepada anggota Polri  yang melakukan tindak pidana pada  saat  menjalankan tugas  kedinasan  adalah  dengan  cara  mengajukan  permohonan  tertulis  dengan  menyertakan kronologis kejadian kepada Kapolda Sumbar untuk diberikan bantuan hukum dan didampingi di persidangan. Setelah permohonan tadi disetujui barulah dikeluarkan Surat Perintah kepada Penasehat  hukum/Kuasa  Hukum/Pendamping  yang  ditugaskan.  Pemohon  selanjutnya memberikan  Surat  Kuasa  kepada  Penasehat  hukum/Kuasa  Hukum/Pendamping  yang ditugaskan. Kapolda Sumbar memberikan dukungan melalui Personil Bidkum Polda Sumbar
untuk  memberikan  Bantuan  hukum.  Kendala  dalam  pelaksanaan  pemberian  bantuan  hukum oleh  Bidang  Hukum  Kepolisian  Daerah  Sumatera  Barat  kepada  anggota  Polri  yang melakukan tindak pidana pada saat menjalankan tugas kedinasan  adalah kekurangan Tenaga penasehat  hukum.Tidak  adanya  koordinasi  yang  jelas  antara  Kepolisian  dengan  Advokat yang  disewa  oleh  tersangka  sendiri.  Optimalisasi  Dalam  Pemberian  Bantuan  Hukum  Oleh Bidang  Hukum  Kepolisian  Daerah  Sumatera  Barat  Kepada  Anggota  Polri  Yang  Melakukan Tindak  Pidana  Saat  Menjalankan  Tugas  Kedinasan  adalah  dengan  mengadakan  stimulan untuk  Advokat  pada  bidang  hukum  Polda  dan  Melakukan  pengawasan  dalam  Pemberian Bantuan Hukum.
Kata Kunci: Bantuan Hukum, Anggota Polri, Tindak Pidana, Tugas Kedinasan

## PENDAHULUAN
Di era perkembangannya selalu menjadi bahan perbincangan berbagai kalangan, baik dari  praktisi  hukum  sampai  akademisi  bahkan  masyarakat  kebanyakan.  Pada  umumnya mereka  berusaha  memposisikan  secara  positif  kedudukan,  fungsi  dan  peranan  Kepolisian tersebut. 1 Seiring  perkembangan  masyarakat  berbanding  horizontal  dengan  perubahan kebijakan  politik  dalam  tubuh  Kepolisian,  maka  citra  Kepolisian  terus  melekat,  baik  yang bersifat positif maupun negatif. Sebagai pelaksana fungsi pemerintahan di bidang penegakan hukum, Kepolisian Negara Republik Indonesia melaksanakan tugas memerangi tingkah laku sosial yang bervariasi atas ketertiban yang terjadi di masyarakat. 2
Pada  dasarnya  setiap  anggota  Polri  yang  bertugas  di  lapangan  dituntut  mampu mengambil  suatu  keputusan  secara  perorangan  dalam  menghadapi  situasi  yang  nyata  dan membutuhkan kecepatan bertindak dengan pertimbangan kemanusian yang biasanya disebut Deskresi  Kepolisian.  Pengambilan  keputusan  yang  dilakukan  Polri  menyangkut  masalah ketertiban dan keamanan masyarakat yang erat kaitannya dengan hak-hak asasi manusia, oleh karena  sifat  pekerjaannya  itulah,  maka  Polri  harus  menanggung  resiko  dari  tindakan  yang dilakukannya.  Ada  beberapa  oknum  Polri  yang  keliru  dalam  mengambil  keputusan  guna memecahkan  sesuatu  masalah,  akibatnya  ada  anggota  masyarakat  tertentu  merasa  dilanggar hak-haknya. 3 Kekeliruan yang terjadi menyebabkan terjadinya tindak pidana dalam kegiatan pelaksanaan  tugas  yang  harus  dilakukannya.  Sebagai  pelaku  tindak  pidana  tersebut  maka anggota Polri Berhak untuk memperoleh bantuan hukum.
Tidak  sedikit  a nggota  Polri  yang  melakukan  tindak  pidana.  Berbagai  kajian  dengan sistem  ekologis  telah  menyimpulkan,  bahwa  sekurang-kurangnya  ada  empat  hal  yang mempengaruhi, mengapa oknum penegak hukum berperilaku menyimpang. 4 Pertama; adanya tekanan  mental  yang  tidak  seimbang  pada  dirinya.Kedua;  kurangnya  perasaan  bersalah. Ketiga; keberanian mengambil resiko, dan keempat; sulitnya untuk mendapatkan keteladanan dari lingkungannya.
Ada beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Polri, seperti terlibat dalam penggunaan  Narkoba,  kekerasan  dalam  rumah  tangga,  salah  bertindak  dalam  melakukan
1 Chairuddin Ismail, Polisi Sipil dan Paradigma Baru Polri , Merlyn Press, Jakarta, 2011, hlm 8
2 Utomo Hadi Warsito, Hukum Kepolisian Di Indonesia , Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005, hlm. 16.
3 Sitompul, Tugas Dan Wewenang Polri , Divisi Pembianaan Hukum Polri, Jakarta, 2004, hlm. 18.
4 Manaf Feriel, Penggunaan Wewenang
Tindakan
Polri Berdasarkan Asas Kewajiban, Hukum Kepolisian di Indonesia, Tarsito, Bandung, 2005, hlm 118
penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dan lain-lainnya. Dapat  dicermati  bahwa sering  hak-hak  anggota  Polri  secara  legalitas  formal  tidak  diperhatikan  dan  kurang mendapatkan  jaminan  perlindungan,  seolah-olah  sirna  dan  hilang  karena  kewajiban profesinya,  yakni  sebagai  penegak  hukum,  pelindung,  pengayom  dan  pelayan  masyarakat. Batas-batas  menjalankan  kewajiban  profesi  telah  diatur  dalam  peraturan  perundang- undangan,  akan  tetapi  hak-hak  perlindungan  bagi  pemegang  profesi  dikesampingkan, sehingga  kurang  adanya  keseimbangan  antara  perlindungan  hukum  dan  kewajiban  dalam menjalankan  profesi.  Ada  beberapa  instrument  hukum  yang  mengatur  pemberian perlindungan hak bagi anggota Polri dalam menjalankan profesinya, namun instrumen hukum dimaksud kurang konsisten dijalankan, karena terbukti masih banyaknya anggota Polri ketika menjalankan tugas dan wewenang Undang-Undang terkalahkan dan terampas oleh orang lain, bahkan  norma  dalam  Undang-Undang  tidak  berdaya,  akibat  kepentingan  masyarakat  yang lebih ditonjolkan. 5
Kasus  tindak pidana yang  dilakukan oleh anggota Polri dapat  dilihat pada perbuatan yang  mengakibatkan  matinya  orang  yang  dilakukan  pada  saat  melaksanakan  tugas  oleh seorang anggota Kepolisian Resor Solok Selatan pada tahun 2020 selaku penyidik pembantu ketika  hendak  menangkap  seorang  pelaku  tindak  pidana  yang    sudah  termasuk  dalam  DPO (daftar pencarian orang). Petugas melakukan penembakan karena orang yang akan ditangkap tersebut  berusaha  melarikan  diri  dan  akibat  tembakan  tersebut    adalah    korban  meninggal dunia.  Pada  proses  peradilannya  terdakwa  diberi  bantuan  hukum  oleh  Bidang  Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Barat.
Permasalahan  yang  dibahas  adalah  sebagai  pelaksanaan  pemberian  bantuan  hukum oleh  Bidang  Hukum  Kepolisian  Daerah  Sumatera  Barat  kepada  anggota  Polri  yang melakukan tindak pidana pada saat menjalankan tugas kedinasan,  kendala dan  optimalisasi dalam pemberian bantuan hukum.

## METODE PENELITIAN
Spesifikasi  penelitian  adalah deskriptif  analitis, dengan  metode  pendekatan  yuridis normative  didukung  oleh  yuridis  empiris.  Jenis  data  yang  digunakan  adalah  data  sekunder dan data primer.  Data  sekunder diperoleh dari studi dokumen, data primer diperoleh dengan cara wawancara. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif .

## PEMBAHASAN
A. Pelaksanaan  Pemberian  Bantuan  Hukum  Oleh  Bidang  Hukum  Kepolisian  Daerah Sumatera Barat Kepada Anggota  Polri  Yang  Melakukan  Tindak Pidana Pada  Saat Menjalankan Tugas Kedinasan
Pasal  tersebut  dengan  jelas  menegaskan  mengenai  penjatuhan  hukuman  disiplin tindak  pidana  tidak  menghapuskan  tuntutan  pidana,  sedangkan  mengenai  Pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Kepolisian diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Polri.
5 Sadjijono, Polri Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia , Laksbang Presindo, Yogyakarta,  2008, hlm. 23.
Pasal 1 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia menyatakan, bahwa: Kode Etik  Profesi  Kepolisian Republik Indonesia  adalah norma-norma atau aturan aturan yang merupakan  kesatuan  landasan  etik  filosofis  dengan  peraturan  perilaku  maupun  ucapan mengenai  hal-hal  yang  diwajibkan,  dilarang,  atau  tidak  patut  dilakukan  oleh  anggota Kepolisian Republik Indonesia.
Pasal 11 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006  tentang  Kode  Etik  Profesi  Kepolisian  Republik  Indonesia  menyatakan,  bahwa: Anggota  Kepolisian  Republik  Indonesia  yang  melakukan  pelanggaran  Kode  Etik sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  a  dikenakan  sanksi  berupa,  Perilaku pelanggaran  dinyatakan  sebagai  perbuatan  tercela;  Kewajiban  pelanggar  untuk  meminta maaf  secara  terbatas  ataupun  secara  langsung;  Kewajiban  pelanggar  untuk  mengikuti pembinaan  ulang  profesi    dan  Pelanggar  dinyatakan  tidak  layak  lagi  untuk  menjalankan profesi/fungsi Kepolisian .
Setiap orang  termasuk anggota Kepolisian yang  tersangkut  perkara pidana berhak memperoleh  bantuan  hukum  seperti  ada  dalam  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang  Kekuasaan  Kehakiman  yang  isinya  menyatakan  bahwa:  “Setiap  orang  yang tersangkut  perkara  berhak  memperoleh  bantuan  hukum”.  Setiap  orang  yang  dimaksud dalam  pasal  di  atas,  termasuk  juga  anggota  polisi  yang  merupakan  subjek  hukum  dan memiliki hak untuk memperoleh bantuan hukum. Pelaksanaan penerapan bantuan hukum terhadap  anggota  Kepolisian  yang  melakukan  tindak  pidana,  maka  Kepolisian  Republik Indonesia akan menyediakan tenaga bantuan hukum bagi tersangka atau terdakwa anggota Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  yang  disangka  atau  didakwa  melakukan  tindak pidana yang berkaitan dengan kepentingan tugas.
Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia juga berhak mendapatkan bantuan hukum  pada semua tingkat  pemeriksaan dalam  proses peradilan. Dasar  hukum  ketentuan tersebut  yaitu  Pasal  13  Peraturan  Pererintah  Republik  Indonesia  Nomor  3  Tahun  2003 tentang  Pelaksanaan  Teknis  Institusional  Peradilan  Umum  Bagi  Anggota  Kepolisian Negara  Republik  Indonesia.  Begitu  juga  halnya  dengan  anggota  Kepolisian  yang melakukan  tindak  pidana  pada  saat  melakukan  tugas  yaitu  karena  kelalaiannya menghilangkan  nyawa  orang  lain.  Hal  ini  bermula  dari  adanya  laporan  dugaan  Tindak Pidana Dengan sengaja merampas nyawa orang lain sebagaimana yang telah dirumuskan dalam  Pasal  338  KUHP  sebagaimana  tercantum  dalam  Dakwaan  menyatakan  diancam pidana  penjara  paling  lama  7  (tujuh)  Tahun  yang  dilakukan  oleh  Kamsep  Rianto  Pgl Kamsep. Dimana terlapor sewaktu melaksanakan tugas melakukan penangkapan terhadap orang  yang  diduga  melakukan  tindak  pidana  judi.  Orang  yang  akan  ditangkap  tersebut melakukan  perlawanan  sehingga  dalam  pergumulan  tersebut  Petugas  Kepolisian  yaitu Kamsep melakukan penembakan tanpa melihat arah dari tembakan yang dilakukan.
Guna  proses  hukum  yang  dilaluinya  maka  Kamsep  Rianto  Pgl  Kamsep mengajukan  permohonan  kepada  Kapolda  Sumbar  untuk  diberikan  bantuan  hukum  dan didampingi  di  persidangan,  Kapolda  Sumbar  memberikan  dukungan  melalui  Personil Bidkum  Polda  Sumbar  untuk  memberikan  Bantuan  hukum  kepada  Kamsep  Rianto  Pgl
Kamsep dengan menerbitkan Surat Perintah Kapolda Sumbar Nomor: Sprin/104/II/HUK.11.1/2021 tanggal 9 Februari 2021.
Berdasarkan  teori  bantuan  hukum  maka  memperoleh  pembelaan  dari  seorang advokat atau pembela umum (Access to Legal Counsel) adalah hak asasi setiap orang dan merupakan salah satu unsur untuk memperoleh keadilan (Access to Justice).
Jumlah  Personel  yang  terdapat  Bidang  Hukum  Kepolisian  Daerah  sumatera  barat terdiri  dari  1  (satu)  orang  Kepala  Bidang  Hukum,  1  (satu)  orang  Kepala  Sub  Bidang Bantuan Hukum, 1 (satu) orang Sub Bidang Penyusunan dan Penyuluhan Hukum, 2 (dua) orang  staf  Sub  Bidang  Hukum.  Bantuan  hukum  terhadap  anggota  Kepolisian  Republik Indonesia  yang  melakukan  kejahatan  dapat  dilakukan  sesuai  dengan  ketentuan  Peraturan Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  2005  tentang  tata  cara pemberian bantuan dan nasehat hukum.
Adapun  bantuan  hukum  yang  diberikan  kepada  Anggota  Kepolisian  Negara Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana, telah mengajukan permohonan untuk memperoleh  bantuan  hukum  akan  diberikan  kepadanya  bantuan  hukum  pada  semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan.

## B. Kendala  Dalam  Pelaksanaan  Pemberian  Bantuan  Hukum  Oleh  Bidang  Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Barat Kepada Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Pada Saat Menjalankan Tugas Kedinasan
Kepala  Bidang  Hukum  menjelaskan  pada  aspek  Interen,  dimana  diantaranya meliputi  pertama,  kekurangan  Tenaga  penasehat  hukum.  Dalam  melaksanakan  bantuan hukum  pihak  Bidang  Hukum  Kepolisian  Daerah  Sumatera  Barat  sangat  membutuhkan tenaga  penasehat  hukum,  namun  di  Bidang  Hukum  tenaga  penasehat  hukum  tersebut dirasakan  masih  kurang  untuk  membantu  anggota  Kepolisian  Republik  Indonesia  yang terlibat tindak pidana. 6
Kurangnya biaya/dana. Masalah biaya/dana  sebenarnya merupakan masalah klasik yang  tidak  habis-habisnya  namun  terus  muncul  kepermukaan  sebagai  bagian  dari permasalahan.  Biaya/dana  yang  disubsidi  untuk  satu  tahun  kerja  kurang  memadai  untuk suatu  program  bantuan  hukum,  sementara  itu  bantuan  hukum  sangat  diperlukan  bagi anggota  Kepolisian  Republik  Indonesia  yang  terlibat  tindak  pidana.  Ketiga,  Kurang lengkapnya  sarana  dan  prasarana  bantuan  hukum.    Sarana  dan  prasarana  yang  lengkap akan  lebih  memudahkan  bagi  bidang  hukum  untuk  memberikan  bantuan  hukum  bagi anggota Kepolisian Republik Indonesia.
Kemudian pada aspek ekstern diantaranya meliputi, pertama, kelemahan beberapa perundang-undangan, dan kedua, kurangnya kesadaran dari anggota  Kepolisian Republik Indonesia terhadap bantuan hukum.
Adapun  kendala-kendala  yang  dihadapi  dalam  proses  pemberian  bantuan  hukum terhadap anggota Kepolisian Republik Indonesia di Kepolisian Daerah Sumatera Barat bila dilihat pada pelaksanaan di lapangan antara lain:
Pertama,  Masih  kurangnya  pemahaman  dari  para  aparat  penegak  hukum  perihal perlindungan hak asasi manusia bagi tersangka, banyaknya ditemukan unsur kekerasan di
6 Wawancara dengan Kepala Bidang Hukum Polda Sumbar Pada tanggal 12 April 2022
dalam  penyusunan  berita  acara  pemeriksaan,  hal  ini  memperlihatkan  bahwa  para  aparat hukum  kurang  begitu  memahami  betapa  pentingnya  perlindungan  hak-  hak  tersangka, sehingga  akibat  dari  itu  mereka  akan  mudah  sekali  melanggar  aturan-  aturan  yang tercantum  di  dalam  Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara  Pidana.  Begitu  juga  penafsiran pasal-pasal yang ada di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang terkadang lebih  disesuaikan  terhadap  kepentingan  mereka  tanpa  menghiraukan  hak-  hak  dari tersangka.
Kedua,  Tidak  adanya  aturan  atau  prosedur  yang  mengikat  terhadap  instrumen- instrumen  yang  ada  di  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana,  antara  lain  koordinasi  yang  jelas antara  Kepolisian  dengan  Advokat  yang  disewa  oleh  tersangka  sendiri.  Kebanyakan informasi pemberian bantuan hukum bagi tersangka dari pihak kepolisian kepada Advokat lebih banyak hanya untuk formalitas saja. Oleh sebab itu dari data yang ada dapat dilihat bahwa peran Advokat di dalam pendampingan bantuan hukum lebih bersifat pasif.
Ketiga, Kurangnya kesadaran anggota Kepolisian Republik Indonesia khususnya di Kepolisian  Daerah  Sumatera  Barat  yang  terlibat  tindak  pidana  untuk  mengajukan permohonan  untuk  mendapatkan  bantuan  hukum  dari  Institusi  Kepolisian  Republik Indonesia  sendiri  khususnya  di  Kepolisian  Daerah  Sumatera  Barat.  Hal  ini  mungkin disebabkan oleh kurangnya sosialisasi yang dilakukan Bidang Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Barat kepada anggotanya yang apabila mereka tersangkut tindak pidana jangan ragu untuk mengajukan permohonan untuk memperoleh bantuan hukum.
Selanjutnya,  dari  faktor  eksternal,  kendala  yang  dihadapi  diantaranya  yakni pertama, kelemahan beberapa Undang-Undang. Terkait    pendampingan    bantuan hukum dalam    artian    advokasi    merujuk  pada    undang-undang    advokat.  Sementara  Bidang Hukum          dalam          memberikan  bantuan          hukum          bukan          berdasarkan  undang undang  Nomor  2  Tahun  2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia. Sering   terjadi salah      pemahaman  terkadang    pemahaman    jaksa    yang    keliru  menafsirkan  yang melakukan pendapingan  hukum  ini  wajib  advokat sementara  dalam  undang  undang  2 tahun  2002  telah  diatur  tentang  bantuan  hukum  dan    turunannnya    Perkap    Nomor    2 Tahun 2017 tentang tata cara pemberian bantuan.
Beberapa  langkah  antisipasi  tersebut  terlihat  dari  pernyataan  Kepala  Bidang Hukum  yang  mengatakan  bahwa:  Untuk  menghadapi  kendala-kendala  tersebut  pihak Kepolisian Daerah Sumatera Barat khususnya Bidang Hukum melakukan hal-hal sebagai berikut,  pertama,  Peningkatan  jumlah  personil  pemberi  bantuan  hukum;  Kedua, Peningkatan  Sumber  Daya  Manusia  penasehat  hukum  di  Bidang  Hukum  Kepolisian Daerah  Sumatera  Barat;    Ketiga,  Memberikan  sosialisasi  kepada  anggota  Kepolisian Republik  Indonesia  terutama  di  wilayah  hukum  Kepolisian  Daerah  Sumatera  Barat; Keempat, Berupaya melengkapi sarana dan prasarana; dan kelima, Melakukan kerja sama dengan  pihak  Advokat  dalam  memberikan  bantuan  hukum  bagi  Anggota  Kepolisian Republik Indonesia. 7
Kemudian  Kepala  Sub  Bidang  Bantuan  Hukum  menjelaskan  bahwa  upaya-upaya antisipasi  yang  dilakukan  oleh  lembaga  dalam  menghadapi  kendala-kendala  tersebut  itu
7 Wawancara dengan Kepala Bidang Hukum Polda Sumbar Pada tanggal 15 April 2022
telah dilaksanakan semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan dan kondisi yang ada. Berdasarkan  keterangan  tersebut,  maka  penulis  berkesimpulan  bahwa  terhadap  beberapa kendala-kendala yang dihadapi Bidang Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam memberikan  bantuan  hukum  kepada  anggota  Kepolisian  Republik  Indonesia  telah dilakukan semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan yang ada.

## C. Optimalisasi  Dalam  Pemberian  Bantuan  Hukum  Oleh  Bidang  Hukum  Kepolisian Daerah  Sumatera  Barat  Kepada  Anggota  Polri  Yang  Melakukan  Tindak  Pidana Saat Menjalankan Tugas Kedinasan.
Access  to  law  and  justice merupakan  hal  yang  vital  dan  mandat  terpenting  dari United  Nations  Development  Programme  untuk  mengurangi  jumlah  kemiskinan  dan memperkuat  pemerintahan  yang  demokratis. Access  to  law  and  justice bukan  sekedar meningkatkan  akses  ke  pengadilan  dan  menjamin  representasi  hukum  seseorang. 8 Akses terhadap  keadilan  didefinisikan  sebagai  kemampuan  masyarakat  untuk  mencari  dan memperoleh  obat  melalui  lembaga  formal  atau  informal  keadilan  bagi  keluhan  sesuai dengan standar hak asasi manusia. 9
Hal  ini  merupakan  akses  bagi  masyarakat,  khususnya  kelompok  miskin  terhadap mekanisme  yang  adil,  efektif  dan  akuntabel  untuk  melindungi  hak,  menghindari penyalahgunaan  adalah  kemampuan  masyarakat  untuk  memperoleh  dan  mendapatkan penyelesaian  melalui  mekanisme  formal  dan  informal  dalam  sistem  hukum,  serta kemampuan  untuk  memperoleh  dan  terlibat  dalam  proses  pembuatan  dan  penerapan  dan pelembagaan hukum. 10
Usaha  pemerintah  mencapai  access  to  law  and  justice    salah  satunya  dengan mengeluarkan kebijakan affirmative action. Affirmative action ini merupakan merupakan cara  yang  banyak  dipilih  oleh  negara  sebagai  jawaban  terhadap  kondisi  sosial  yang diskriminatif, adanya ketidaksetaraan dan marginalisasi di segala bidang kehidupan akibat struktur patriarki di level publik dan privat .11
Elizabeth  S.  Anderson,  mendefiniskan  affirmative  action  secara  luas  termasuk semua  kebijakan  yang  mempunyai  tujuan.  Pertama,  mengupayakan  penghilangan hambatan  dalam  sistem  dan  norma  terhadap  kelompok  sebagai  akibat  sejarah ketidakadilan dan ketidaksetaraan, dan/ atau, Kedua, mengupayakan promosi masyarakat yang  inklusif  sebagai  prasyarat  demokrasi,  integrasi,  dan  pluralisme;  Ketiga, mengupayakan  kesetaraan  atas  dasar  pengklasifikasian  identitas  (ras,  gender,  etnisitas, orientasi seksual, dsb). 12
8 United  Nations  Development  Programme,  “ Strengthening  Judicial  Intregity  through  Enhamced Access  to  Justice  (Analysis  of  the  national  studies  on  the  capacities  of  the  judicial  institutions  to  address  the needs/demands of persons with disabilities, minorities and women) ”, UNDP, Thailand, 2013,hlm. 6.
9 United Nations Development Programme, “ Access to Justice Practice Note ”, Thailand, UNDP, 2004, hlm. 3.
10 United  Nations  Development  Programme,  “ Programming  for  Justice :  Access  for  All:  A Practitioner’s Guide to a Human Rights-Based Approach to Access to Justice”, Thailand, UNDP, 2005,hlm. 3.
11 PEKKA  dan  AusAID,  “Akses  terhadap  Keadilan:  Pemberdayaan  Perempuan  Kepala  Keluarga  di Indonesia”, 2010, hlm. 57
12 Hendri  Yasuti.  “ Hakikat  Affirmative  Action  dalam  Hukum  Indonesia  (Ikhtiar  Pemberdayaan  yang terpinggirkan )” Jurnal Menara Vol. 12 No. 1 Januari – Juni 2013, hlm 41.
Salah  satu  sarana  terpenting  untuk  menerapkan  affirmative  action  adalah  hukum dan jaminan pelaksanaannya harus ada konstitusi dan undang-undang .13
Perlu  diketahui  sebelumnya  bahwa  penerapan  pemberian  bantuan  hukum  dalam praktik  bagi  anggota  Kepolisian  kurang  optimal  dikarenakan  masih  memiliki  berbagai macam  persoalan  yang  bersifat  sistematis  sehingga  berdampak  pada  belum  terwujudnya access  to  law  and  justice  bagi  anggota  Kepolisian.  Oleh  karenanya  dibutuhkan  suatu gagasan yang dapat menyelesaikan persoalan dalam penerapan pemberian bantuan hukum, sehingga  terwujudnya  access  to  law  and  justice  bukanlah  sekedar  mitos  atau  janji  manis yang  dibuat  oleh  negara.  Mengacu  pada  definisi  dan  strategi  terwujudnya  access  to  law and justice.
Upaya optimalisasi yang dapat dilakukan antara lain Stimulan untuk Advokat pada bidang hukum Polda sumbar dalam Memberikan Bantuan Hukum bagi anggota Kepolisian sehingga  tidak  terkesan  hanya  formalitas  saja.  Menurut  Organisasi  Advokat  Se-Dunia yaitu  BAR  Association,  stimulan  adalah  salah  satu  cara  membuat  advokat  untuk  mau secara  sadar  memberikan  bantuan  hukum,  karena  cara  yang  bersifat  represif  tidaklah efektif  untuk  menyadarkan  advokat  memberikan  bantuan  hukum.  Cara  yang  bersifat stimulan ini dilakukan seperti mengadakan suatu award / penghargaan agar menginspirasi advokat memberikan  bantuan hukum sesuai kebutuhan anggota Kepolisian tersebut.

## KESIMPULAN
Perlunya  sosialisasi  terhadap  anggota  Kepolisian  tentang  tata  cara  memperoleh bantuan hukum sehingga mereka mengetahui akan haknya memperoleh bantuan hukum dari institusi  Kepolisian. Adanya  koordinasi  antara  advokat  yang  ditunjuk  oleh  anggota Kepolisian dengan tim penasehat hukum dari Kepolisian dalam memberikan bantuan hukum bagi  anggota  Kepolisian  yang  tersangkut  perkara  pidana  pada  saat  melaksanakan  tugas. Hendaknya pihak Polda Sumbar memfasilitasi stimulasi guna meningkatkan kemampuan tim penasehat  hukum  Polda  Sumbar  dan  melakukan  pengawasan  terhadap  proses  pemberian bantuan hukum bagi anggota Kepolisian tersebut.

## REFERENSI
Chairuddin Ismail, Polisi Sipil dan Paradigma Baru Polri , Merlyn Press, Jakarta, 2011
Utomo Hadi Warsito, Hukum Kepolisian Di Indonesia , Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005
Sitompul, Tugas Dan Wewenang Polri , Divisi Pembianaan Hukum Polri, Jakarta, 2004
Manaf
Feriel, Penggunaan
Wewenang Tindakan Polri Berdasarkan
Asas Kewajiban, Hukum Kepolisian di Indonesia, Tarsito, Bandung, 2005
Sadjijono, Polri  Dalam  Perkembangan  Hukum  Di  Indonesia ,  Laksbang  Presindo, Yogyakarta,  2008
13 Elizabeth  S.  Anderson,  “ Integration,  Affirmative  Action,  and  Strict  Scrutiny ”  Newyork  University Law Review, Vol. 77:1195, November, 2002, hlm. 1207.
United  Nations  Development  Programme,  “ Strengthening  Judicial  Intregity  through Enhamced Access to Justice (Analysis of the national studies on the capacities of the judicial  institutions  to  address  the  needs/demands  of  persons  with  disabilities, minorities and women) ”, UNDP, Thailand, 2013
United  Nations  Development  Programme,  “ Access  to  Justice  Practice  Note ”,  Thailand,

## UNDP, 2004
United  Nations  Development  Programme,  “ Programming  for  Justice:  Access  for  All:  A Practitioner’s  Guide  to  a  Human  Rights-Based  Approach  to  Access  to  Justice ”, Thailand, UNDP, 2005
PEKKA  dan  AusAID,  “ Akses  terhadap  Keadilan:  Pemberdayaan  Perempuan  Kepala Keluarga di Indonesia ”, 2010
Hendri Yasuti. “ Hakikat Affirmative Action dalam Hukum Indonesia (Ikhtiar Pemberdayaan yang terpinggirkan) ” Jurnal Menara Vol. 12 No. 1 Januari – Juni 2013
Elizabeth  S.  Anderson,  “ Integration,  Affirmative  Action,  and  Strict  Scrutiny ”  Newyork University Law Review, Vol. 77:1195, November, 2002