## STUNTING  DI  DESA  PLABUHAN  KECAMATAN  PLANDAAN  KABUPATEN JOMBANG
( STUNTING  IN  PLABUHAN  VILLAGE,  KECAMATAN  PLANDAAN  JOMBANG DISTRICT )
Endah Wahyuningsih 1 , Mukari 2 , Arin Eka Susetiani 3
1,2,3 Program Studi Ilmu Sosiatri FISIPOL Universitas Darul ‘Ulum Jombang e-mail : endah.is@undar.ac.id

## ABSTRAK
Stunting adalah kondisi dimana balita mengalami kegagalan dalam tumbuh kembang akibat  ketidakcukupan  nutrisi.  Penelitian  ini  dilakukan  untuk  mendapatkan  potret/  gambaran yang  utuh  akan  stunting  yang  terjadi  di  Desa  Plabuhan  Plandaan  Jombang.  Metode  yang digunakan  kualitatif  dengan  informan  yang  terdiri  atas  ibu  yang  memiliki  balita  stunting, perangkat desa, bidan desa dan kader posyandu. Data diperoleh dari hasil wawancara dan data- data stunting yang ada di desa. Analisa data dengan reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.Dihasilkan bahwa stunting di Desa Plabuhan disebabkan oleh multifaktor mulai dari faktor  ekonomi,  pengetahuan  dan  juga  faktor  kultural.  Dalam  perspektif  sosial  budaya  kondisi stunting  yang  terjadi  bukan  dianggap  sebagai  sebuah  kondisi  sakit  sehingga  membutuhkan suatu perhatian khusus, kondisi stunting dipahami sebagai sebuah kondisi yang diterima karena sebuah kewajaran dimana beberapa dari mereka memiliki leluhur yang kebetulan juga pendek/ kecil.  Beberapa  kebijakan  ditingkat  desa  sudah  dilakukan  dan  diikuti  tetapi  dibutuhkan  sebuah dekonstruksi  nilai-nilai  akan  pemahaman  konsep  sehat-sakit  dalam  perspektif  sosial  budaya. Kebijakan  yang  holistik  melibatkan  semua  elemen  mulai  pemeritahan  desa,  bidan  desa,  kader posyandu, ibu dengan balita dengan partisiasi aktif menjadi pilihan yang tepat untuk menurunkan stunting, dimana dalam pelaksanaannya melibatkan komunitas-komunitas yang sering kali diikuti oleh ibu-ibu yang memiliki balita.

## Kata Kunci : Stunting, Balita,Kebijakan

## ABSTRACT
Stunting is a condition in which toddlers experience failure in their growth and development due to insufficient nutrition. The research was conducted to abtain a complete potrait/ picture of  stunting  in  village  of  Plabuhan.This  research  method  is  qualitative  with  informants consisting  of  mothers  who  have  children  under  five  with  stunting,  rural  government,  rural midwives  and  posyandu  cadres.  Data  obtained  from  interviews  and  stunting  data  in  the village.  Data  analysis  with  reduction,    presentation,  drawing  conclusions.The  result  shows that stunting in the village of Plabuhan is caused by multiple factors ranging from economic factors,  knowledge  and  also  cultural  factors.In  a  socio-cultural  perspective,  the  condition  of stunting that occurs is not considered as a sick condition so it requires special attention, the condition  of  stunting  is  understood  as  a  condition  that  is  accepted  because  of reasonableness where some of them have ancestors who are also short / small.
Keywords: Stunting, Toddler, Policy

## PENDAHULUAN
Permasalahan stunting dialami oleh  banyak  negara  begitu  pula dengan di Indonesia. Stunting merupakan kondisi dimana anak balita mengalami  kegagalan  dalam  tumbuh kembang  akibat  kekurangan  nutrisi yang  berlangsung  dalam  waktu  yang lama  yaitu  mulai  fase  kehamilan sampai  dengan  usia  balita  24  bulan. Persepsi  masyarakat  kita  bisa  jadi berbeda  dengan  yang  lain,  dimana kondisi  gagal  tumbuh  ini  ada  pula yang  memaknai  kondisi  yang  wajar karena  adanya  faktor  keturunan    dari leluhurnya,  dan  ini  membuat  mereka menggangap  wajar  dan  tidak  perlu ada penanganan. Persepsi yang salah ini menambah faktor penyebab sulitnya menurunkan
prevalensi stanting  yang  terjadi.  Padahal  hasil riset menunjukkan bahwa faktor keturunan hanya memberikan
kontribusi  maksimal  15%,  sedangkan sisanya  yaitu  85%  kejadian stunting karena asupan gizi yang kurang untuk pertumbuhan.
Periode 1000 Hari Pertama Kehidupan  (1000  HPK)  merupakan simpul  kritis  sebagai  awal  terjadinya pertumbuhan stunting , yang
sebaliknya  berdampak  jangka  panjang hingga berulang dalam siklus kehidupan. Kurang gizi sebagai penyebab  langsung,  khususnya  pada balita berdampak jangka pendek meningkatnya morbiditas. Bila masalah ini bersifat kronis, maka akan mempengaruhi  fungsi  kognitif  yakni tingkat  kecerdasan  yang  rendah  dan berdampak  pada  kualitas  sumberdaya manusia. Pada kondisi berulang
(dalam  siklus  kehidupan)  maka  anak yang  mengalami  kurang  gizi  di  awal kehidupan (periode 1000 HPK)
memiliki  risiko  penyakit  tidak  menular pada  usia  dewasa  (Aryastami  dan Tarigan, 2017).
Stunting adalah  kondisi  gagal tumbuh  pada  anak  balita  (bayi  di bawah lima tahun) akibat dari
kekurangan  gizi  kronis  sehingga  anak terlalu pendek untuk usianya. Kekurangan  gizi  terjadi  sejak  bayi dalam  kandungan  dan  pada  masa awal  setelah  bayi  lahir  akan  tetapi, kondisi stunting baru  nampak  setelah bayi  berusia  2  tahun.  Balita  pendek ( stunted ) dan sangat pendek ( severely stunted ) adalah balita dengan  panjang badan (PB/U) atau tinggi badan (TB/U) menurut umurnya dibandingkan dengan  standar  baku  WHO-MGRS ( multicentre  growth  reference  study ) 2006.  Sedangkan  definisi stunting menurut
kementerian kesehatan
(kemenkes) adalah anak balita dengan nilai z-scorenya kurang dari - 2SD/standar  deviasi  ( stunted )  dan kurang  dari –  3SD severely  stunted (TNP2K, 2017) .
Di  Indonesia,  berdasarkan  data Riskesdas  2013  kejadian  stunting masih fluktuatif, naik turun pada setiap tahunnya,  pada  tahun  2010  terjadi peningkatan  dari  36,8  menjadi  37,2% di  tahun  2013.  Pada  tahun  2016  data menunjukkan  penurunan  yaitu  27.5%, tetapi meningkat lagi pada tahun 2017 sebesar  29,6%.  Tahun  2018  juga mengalami peningkatan sebesar 30,8%. Prevalensi stunting di Indonesia  lebih  tinggi  dari  negara  lain di  Asia  Tenggara,  seperti  Myanmar (35%),  Vietnam  (23%),  dan  Thailand (16%).
Data  dari  Riskesdas  Provinsi Jawa  Timur  terjadi  penurunan  angka stunting di  Jawa  Timur  dari  35,8% pada  tahun  2013  menjadi  17,9% pada tahun  2017,  dan  meningkat  signifikan sebesar  32,81%  pada  tahun  2018. Dapat  disimpulkan  dari  data  tersebut bahwa stunting di Propinsi Jawa Timur lebih tinggi dari dari prevalensi stunting nasional.  Menurut  data  dari  Dinas Kesehatan  Jawa  Timur  berdasarkan Elektronik  pencatatan  dan  Pelaporan Gizi  Berbasis  Masyarakat  (EPPGBM), per  20  Juli  2019  prevalensi stunting balita  di  Jawa  Timur  sebesar  36,81%. Prevalensi stunting di  Kabupaten
Jombang pada tahun 2018
menunjukkan  angka  sebesar  29,7%. Meskipun  angka  prevalensi stunting Kabupaten  Jombang  tergolong  aman bila  dibandingan  dengan  prevalensi stunting nasional, akan tetapi angka ini tergolong cukup tinggi untuk penyelamatan generasi. Kabupaten  Jombang  merupakan salah  satu  kabupaten  di  Jawa  Timur yang letaknya strategis sebagai penghubung  wilayah  barat  dengan timur,  selatan  dan  utara.  Kabupaten Jombang  juga  memiliki  kasus  stuting yang tinggi, data sebagaimana dibawah ini : Tabel 1 : Prevalensi Stunting Kabupaten Jombang Tahun 2018
NO PUSKESMAS TINGGI BADAN/ USIA DIPERIK SA STUNTING % 1 2 3 4 1 Bandarkedung Mulyo 41 178 2.483 29 2.731 219 8.02 2 Perak 334 547 2.515 111 3.507 881 25.12 3 PL. Gudo 174 240 917 169 1.500 414 27.60 4 PL. Gambang 84 140 737 73 1.034 224 21.66 5 Cukir 128 253 2.098 126 2.605 381 14.63 6 Brambang 99 184 1.575 87 1.945 283 14.55 7 Pulorejo 593 557 1.560 85 2.795 1.150 41.14 8 Ngoro 237 421 1.268 27 1.953 658 33.69 9 Mojowarno 5 144 2.794 90 3.033 147 4.91 10 Japanan 73 328 2.340 124 2.865 401 14.00 11 Bareng 52 258 3.288 94 3.692 310 8.40 12 Wonosalam 248 355 1.116 101 1.820 603 33.13 13 Mojoagung 326 444 1.837 144 2.751 770 27.99 14 Gambiran 354 467 1.310 89 2.220 821 36.98 15 Sumobito 251 392 1.659 204 2.506 643 25.66 16 Jogoloyo 157 453 1.800 133 2.543 610 23.99 17 Mayangan 170 244 1.118 205 1.737 414 23.83 18 Jarak Kulon 184 263 802 55 1.304 447 34.28 19 Peterongan 213 394 1.616 71 2.294 607 26.46 20 Dukuh Klopo 198 328 1.278 96 1.900 526 27.68 21 Jelakombo 49 160 1.774 62 2.045 209 10.22 22 Jabon 26 162 1.667 63 1.918 188 9.80 23 Tambakrejo 77 165 961 110 1.313 242 18.43 24 Pulolor 212 329 935 130 1.606 541 33.69 25 Megaluh 192 306 1.767 111 2.376 498 20.96 26 Tembelang 47 349 1.337 53 1.786 396 22.17 27 Jatiwates 88 304 959 29 1.380 392 28.41 28 Kesamben 116 343 1.667 52 2.178 459 21.07 29 BL. Kesamben 137 295 1.441 86 1.959 432 22.05 30 Tapen 263 294 1.258 133 1.948 557 28.59 31 Kebon 75 235 867 50 1.227 310 25.26 32 BW. Ploso 105 329 1.743 77 2.254 434 19.25 33 Kabuh 338 469 1.526 101 2.434 807 33.16 34 Plandaan 223 367 1.280 59 1.929 590 30.59 JUMLAH 73.088 16.566 22.67 Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, 2019
Berdasarkan  data  diatas  wilayah kerja Puskesmas Plandaan menempati peringkat  9  dari  34  wilayah  kerja puskesmas  di  Kabupaten  Jombang untuk  prevalensi stunting dengan angka sebesar 30,59%. Desa Plabuhan memiliki jumlah anak
stunting 56  anak.    Berikut  adalah data prevalensi stunting Kecamatan Plandaan Februari 2020, dimana jumlah  balita stunting sebanyak  630 dengan  sebaran  desa  Bangsri  80 balita,  desa  Purisemanding71,  desa Klitih  61,  desaDarurejo  59,  desa
Plabuhan  56,  desa  Kampung  baru  51, desa  Plandaan  45,  desa  Tondowulan 44  dan  desa  Karangmojo  41,  desa Jipurapah 38, desa Sumberjo 37, desa Jatimlerek 35 dan desa Gebangbunder 12 balita.
Dari  data  diatas  menunjukkan angka kejadian stuting di desa plandaan  masih  tinggi.  Kondisi  ini harus  ada  penanganan  yang  serius mengingat kualitas sumber daya manusia  di  masa  mendatang.  Anak adalah  generasi  penerus  bangsa.  Jika bagus  kualitasnya  maka  tantangan global  di  masa  mendatang  akan mampu ditangangi.
Oleh  karena  itu  penting  untuk mengatasi permasalahan stunting dinegara  kita.    Kecukupan  gizi  atau pemenuhan  nutrisi  ibu  hami  dan  bayi pada  masa  emas  pertumbuhannya harus benar-benar mendapatkan perhatian  pemilik  kebijakan,  petugas kesehatan  dan  ibu  hami  untuk  risiko terjadinya stunting . Tidak
terlaksananya  inisiasi  menyusu  dini (IMD),  gagalnya  pemberian  air  susu ibu (ASI) eksklusif, dan proses penyapihan  dini  dapat  menjadi  salah satu faktor terjadinya stunting . Sedangkan dari sisi pemberian makanan  pendamping  ASI  (MP-ASI) hal  yang  perlu  diperhatikan  adalah kuantitas,  kualitas,  dan  keamanan pangan  yang  diberikan  (Kemenkes,
2018). Upaya pencegahan dan penurunan  angka stunting tidak  dapat dilakukan hanya oleh sektor
kesehatan,  tetapi  dengan  melibatkan lintas  sektor  dan  tentunya  dari  dalam keluarga  itu  sendiri.  Negara  kita termasuk negara dengan tingkat prevalensi  stunting  yang  cukup  tinggi. Kondisi ini tidak boleh dianggap remeh karena akan berdampak jangka panjang.  Penanganan  stunting  perlu dilakukan  secara  menyeluruh  dan melibatkan  banyak  pihak,  khususnya pemangku kekuasaan mulai dari tingkat pusat sampai dengan desa.
Penanganan  stunting  dibutuhkan sebuah  desain  kebijakan  yang  tepat ditingkat  desa  yang  mana  dalam penyusunannya  melibatkan  beberapa mitra  antara  lain  bidan  desa,  kader posyandu dan ibu balita dengan kasus stunting .  Desain  kebijakan  yang  akan dibuat  pada  tingkat  desa  karena pemerintahan  desalah  yang  memiliki kekuasaan dan berhubungan langsung dengan  masyarakat  dalam  hal  ini  ibu yang  memiliki  balita  dengan  kasus stunting .
Pendekatan yang dilakukanpun  dari  beberapa  aspek mulai dari kajian akan peraturan desa, aspek  kesehatan  dan  aspek  sosio cultural masyarakat. Harapannya dengan  desain  kebijakan  di  tingkat desa  yang  tepat  sesuai  dengan masyarakatnya akan mampu dilaksanakan  dengan  baik  dan  tujuan untuk  menurunkan  prevalensi stunting akan benar-benar tercapai.
Bertolak dari pemahaman
bahwasannya mengatasi stunting tidak dapat  hanya  melihat  dari  satu  aspek yaitu  kesehatan  saja  tapi  juga  dari aspek lain maka penelitian ini berupaya  untuk  dapat  menemukan desain kebijakan yang tepat pada level pemerintahan desa untuk dapat menurunkan  prevalensi stunting di Desa  Plabuhan  Kecamatan  Plandaan Kabupaten Jombang.
Cita-cita  menghadirkan  generasi emas  saat  ini  dibayang-bayangi  oleh kondisi  stunting  yang  masih  saja  kita temui  di  negara  kita. Stunting merujuk pada  kondisi  tinggi  anak  yang  lebih pendek dari tinggi badan seumurannya. Stunting terjadi  karena kekurangan  gizi  dalam  waktu  lama pada masa 1.000 haripertama kehidupan  (HPK).  Dari  data  diatas diketahui  bahwa  meskipun  angka prevalensi stunting di  Desa  Plabuhan,
Kecamatan
Plandaan, Kabupaten Jombang tergolong aman bila dibandingan dengan prevalensi
stunting nasional,  namun  angka  ini
tergolong cukup tinggi untuk
penyelamatan generasi. Adapun
penelitian  ini  bertujuan  untuk  pertama, mengetahui faktor penyebab terjadinya stunting di  Desa  Plabuhan  Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang.
Kedua,  menemukan  Desain  Kebijakan Kemitraan  yang  tepat  antara  Desa,
Bidan  Desa,  dan  Kader  Posyandu, sebagai  Strategi  Penurunan  Angka Prevelansi Stunting Di  Desa  Plabuhan Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang. METODOLOGI Penelitian  ini  dilakukan  dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Sebagaimana dikemukakan  oleh  Creswell  bahwa penelitian kualitatif
merupakan penelitian yang tergantung pada informasi  dari  informan  penelitian (yang  merupakan  obyek/  partisipan) yang meliputi ruang lingkup yang luas, pengumpulan data dengan wawancara yang  dimana  data  sebagian  besar berupa  kata/  teks  bersumber  dari partisipan,
menjelaskan dan
melakukan proses analisa yang mendalam (Creswell, 2008:46). Metode  ini  akan  memudahkan  penulis dalam mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena yang terjadi di lapangan dengan memperhatikan  lingkungan  sosialnya. Informan  ditentukan  secara  purposive dengan pemperhatikan kebutuhan dalam  penelitian  ini.  Adapun  informan dalam penelitian ini adalah ibu dengan balita stunting ,  bidan  desa,  kader posyandu dan perangkat desa. Analisa data  dilakukan  dengan    reduksi  data, penyajian data, penarikan kesimpulan.

## HASIL PEMBAHASAN
Kejadian  balita stunting (pendek) yang  terjadi  di  Indonesia  seyogyanya menjadi  perhatian  kita  semua  dan khususnya pihak terkait, karena generasi  muda  kelak  yang  akan
melanjutkan kehidupan berbangsa dan bernegara.  Semua  negara  berlomba- lomba mengentaskan stunting di negaranya masing-masing karena mereka  memahami  mempersiapkan generasi  muda  yang  berkualitas  sama dengan merencanakan kemajuan negaranya.Banyak  buku  dan  pakar yang  menyatakan  bahwa  stunting disebabkan  oleh  beberapa  factor, antara  lain  minimnya  pengetahuan  ibu akan  kesehatan  dan  gizi  di  masa kehamilan  dan  pasca  melahirkan, factor ketersediaan layanan kesehatan dan kemudahan dalam mengaksesnya,  kondisi  perekonomian yang menyebabkan keterbatasan dalam  penenuhan  gizi  keluarga  serta masih  ditemuinya  keterbatasan  dalam akses air bersih dan sanitasi (Kementrian Kesehatan RI, 2017).
Kejadian stunting di  kebupaten jombang  juga  telah  diupayakan  untuk mengalami  penurunan  pada  setiap tahunnya, akan tetapi beberapa kendala  masih  kerap  kali  ditemui, salah  satunya  yang  terjadi  di  desa Plabuhan kecamatan Plandaan kabupaten Jombang, dimana perhatian khusus sudah dilakukan oleh pemerintah  desa  begitu  pula  dengan bidan,  kader  posyandu  dan  juga arahan-arahan  dari  dinas  kesehatan juga  telah dijalankan tetapi masih  saja menduduki  peringkat  9  di  Kabupaten Jombang.  Balita  yang  mengalami stunting di desa plabuhan sebanyak 56 balita.  Berikut  ini  adalah  table  yang menunjukkan  karakteristik stunting di Desa Plabuhan :
Tabel 2 : Karakteristik ibu dan balita dengan kasus Stunting
No Karakteristik Informan Kategori Frekuensi Persentasi % 1 Umur 18 - 28 tahun 16 28.6 29 - 38 tahun 26 46.4 39 - 48 tahun 13 23.2 > 48 tahun 1 1.8 Total 56 100 2 Pendidikan SD 18 32.1 SMP 30 53.6 SMA 8 14.3 Total 56 100 3 Usia Balita 0 - 12 Bulan 6 10.7 12 - 24 Bulan 16 28.6 25 - 36 Bulan 21 37.5 37 - 48 Bulan 10 17.9 49 - 50 Bulan 3 5.4 Total 56 100 4 BB Balita Gizi Buruk 4 7.1 Gizi Kurang 52 92.9 Gizi Baik 0 0 Total 56 100 5 TB Balita Sangat Pendek 16 28.6 Pendek 40 71.4 Total 56 100 6 BB Lahir Balita < 2500 gram 32 57.1 > 2500 gram 24 42.9 Total 56 100 Sumber : data dari Bidan Desa Plabuhan tahun 2019 Informan  ibu  dengan  balita stunting yang  ada  di  Desa  Plabuhan sebanyak 56 orang memiliki karakteristik sebagaian besar ibu yang memiliki  bayi  dengan stunting berusia antara  29-38  tahun  sebanyak  46,4%, sedangkan  jika  dilihat  dari  latar belakang pendidikan ibu dengan balita stunting memiliki  pendidikan  SMP sebanyak 30 orang (53,6%).
Sedangkan  kondisi  balita  dengan stunting jika  di breakdown dari  usia, berat  badan  (BB)  balita,  tinggi  badan (TB) balita dan berat badan lahir (BBL) seperti tertera ditabel diatas.
Karakteristik ibu dengan balita stunting
perlu  kita  kaji  karena  bayi  dalam perjalanan awal hidup sangat
tergantung dari orang disekitarnya dan yang paling berpengaruh adalah ibu. Kehidupan sosial budaya masyarakat  desa  Plabuhan  masih dalam kategori
homogen.
Masyarakatnya  religious  dan  menjaga nilai-nilai  kehidupan  sosialnya  dengan baik.Desa  plabuhan  memiliki  luas 316.448  hektar  dan  terbagi  menjadi  4 dusunyaitu  Dusun  Sempol,  Dusun Plabuhan,  Dusun  Gembyang  dan Dusun Sumberpelas, dan terdiri dari 25 Rukun  Tetangga  (RT)  serta  7  Rukun Warga  (RW).  Desa  Plabuhan  terdiri dari  895Kepala  Keluarga  (KK)  yang terdiri  dari  2603  jiwa,  dengan  rinician sebagai  laki-laki  sebanyak  243  jiwa dan berjenis kelamin Perempuan
sebanyak  1.359  jiwa.  Sedangkan  jika dikategorikan berdasarkan tingkat
kesejahteraannya adalah sebagai berikut
Tabel 3 : Tingkat kesejahteraan keluarga
NO KATEGORI JUMLAH KK % 1 Keluarga prasejahtera 351 39,2 2 Keluarga sejahtera 1 120 13,4 3 Keluarga sejahtera 2 310 34,6 4 Keluarga sejahtera 3 110 12,3 6 Keluarga sejahtera 3+ 4 0,4 Jumlah KK 895 100 Sumber : data dari desa, 2020 Dari kategorsasi
kehidupan masyarakat  di desa  Plabuhan  kategori keluarga  prasejahtera  sebanyak  351 KK  (39,2%)  dari  total  keluarga  yang ada  di  sana.  Keluarga  prasejahtera adalah  keluarga  yang  belum  mampu memehuni  kebutuhan  dasarnya  ( basic need ) seperti sandang, pangan, papan,  kesehatan  dan  pendidikan. Pada masyarakat desa Plabuhan yang berada  di  pedesaan  rata-rata  memiliki lahan dan sudah termanfaatkan dengan baik, terutama dalam pemenuhan gizi keluarga. Dari pengamatan  yang  dilakukan  selama penelitian pemanfaat
lingkungan
seperti  dijadikan  kandang  baik  sapi, kambing,  ayam  dan  beberapa  kolam ikan, serta menanami dengan tanaman toga,  sayur  dan  buah.  Kesadaran masyarakat akan pemanfaatan pekarangan  untuk  pemenuhan  gizi sudah  ada,  apalagi  desa  PLabuhan adalah  desa  dengan  sejuta  kelor. Disana  banyak  sekali  tanaman  kelor yang sudah dimanfaatkan untuk minuman,  sayur,  kripik  dll.  Realitas diatas menunjukkan bahwa masyarakat  sudah  mulai  memahami dan melakukan upaya-upaya pemenuhan  gizi  pada  keluarganya.

## HASIL PENELITIAN
Tabel 4 : Distribusi  FrekuensiImplementasiKebijakanKemitraan  Sebagai  Strategi  Penurunan Stunting di Masyarakat Tahun 2020 No Uraian Pertanyaan Ya % Tidak % 1 Ibu   yang pernah memeriksakan kehamilan pada Bidan saat sedang hamil 52 92.85 4 7.14 2 Ibu yang mendapat tablet tambah darah dari Bidan saat sedang hamil 56 100 0 0 3 Ibu    yang      mendapatkan    makanan      tambahan saat sedang hamil 38 67.85 18 32.14 4 Ibu yang melakukan Inisiasi Menyusu  Dini (IMD) saat melahirkan yang disuruh oleh Bidan 52 92.85 4 7.14 5 Ibu yang memberikan ASI Eksklusif pada anaknya 34 60.71 22 39.28 6 Ibu yang memberikan anaknya ASI hingga usia 24 bulan 41 73.21 15 26.78 7 Ibu yang mendapatkan makanan pendamping ASI (MP-ASI) untuk anak nyadari Posyandu 56 100 0 0 8 Ibu  yang  memberikan  imunisasi  dasar  lengkap kepada anaknya 56 100 0 0 9 Ibu yang pernah mendapakan supplementasi zink dari Kegiatan  Posyandu 56 100 0 0 10 Ibu yang mendapatkan makanan pendamping ASI (fortifikasi zat gizi) dari kegiatan Posyandu 51 91.07 5 8.92 11 Ibu yang pernah mendapatkan informasi seputar stunting 47 83.92 9 16.07 12 Ibu yang pernah mendapatkan informasi seputar 47 83.92 9 16.07
gizi Sumber : data dari Bidan Desa Plabuhan tahun 2019
Dari  tabel  diatas  ada  beberapa  hal penting bahwa dari 56 ibu dengan balita stunting terdapat  22  ibu  (38,28%)  ibu yang  tidak  memberikan  ASI  Eksklusif dan  terdapat  15  ibu  (26,78%)  ibu  yang tidak memberikan ASI hingga usia anak
24  bulan.  Serta  ada  18  ibu  (32,14%) yang  tidak  mendapatkan  makanan tambahan  saat  sedang  hamil,  karena tidak aktif hadir pada kegiatan posyandu. Tabel 5 : Pemahaman Stunting No Uraian Pertanyaan Jumlah Ibu Prosentase 1 Tidak Mengetahui Jika Balitanya mengalami Stunting 45 80,4 % 2 Paham/ Tahu Jika Stunting 11 19,6 % JUMLAH 56 100 Sumber data : data primer 2020
Sedangkan  dari  wawacara  dengan  ibu- ibu  yang  memiliki  bayi stunting ketika ditanyakan  menjawab  45  ibu  (80,4%) menyatakan  tidak  mengetahui  anaknya
mengalami stunting dan  11  ibu  (19,6%) menyatakan
mengetahui ketika pertumbuhan  anaknya  tidak  normal tetapi tidak mengetahui jika itu stunting .

## Table 6 : Riwayat Anatomi Fisik Keluarga
No Uraian Pertanyaan Jumlah Ibu Prosentase 1 Memiliki Keturunan Pendek 33 58,9 2 Tidak Memiliki Keturunan Pendek 23 41,1 JUMLAH 56 100 Sumber data : data primer 2020 Sedangkan  ketika  ditanyakan apakah  keluarganya  memiliki  ayah,  ibu, kakek  dan  nenek  (keturunan  dari leluhurnya)  yang  kecil  (pendek)  33  ibu (58,9%) menyatakan memiliki dan hanya  23  (41,1%)  yang  tidak  memiliki keturunan  pendek.  Dari  wawancara tersebut  mereka  rata-rata  menyatakan hal yang terjadi sebagai sebuah kewajaran karena leluhurnya juga mengalami  hal  yang  sama,  sehingga ketika  balita  yang  dimilikinya  kecil  atau lambat dalam
pertumbuhannya dianggap  wajar. Stunting yang  dialami anaknya  adalah  hal  yang  diterima dengan  pasrah  karena  sudah  sesuai dengan  takdir,  sebagian  dari  mereka juga  menyatakan  bahwa  kecil/  pendek itu  karena  orang  tua/  leluhurnya  dulu ada yang juga kecil/ pendek jadi bukan sesuatu  yang  dikhawatirkan.  Mereka juga  tidak  memiliki  pengetahuan  yang kurang  terkait  gizi  dan  pertumbuhan dan  juga  menyatakan  bahwa  faktor
ekonomi yang kurang dalam kehidupannya. Sementara Aparat desa
menyatakan stunting yang  ada  di  desa plandaan yang berjumlah 56 ini hampir semua  berasal  dari  keluarga  yang tidak  mampu  secara  perekonomian dan  erat  kaitannya  pula  dengan pengetahuan yang mereka miliki (minimnya pengetahuan ini juga berdampak  pada  pemenuhan  nutrisi keluarga, padahal untuk bisa memenuhi
gizi keluarga tidak selamnya  harus  mahal  akan  tetapi dengan  minimnya  pengetahuan  terkait masalah ini menjadi diremehkan, serta juga  berkaitan  dengan  interaksi  yang mereka  lakukan  hanya  dilingkup  desa dimana  mereka  tinggal,  berinteksi dengan orang tidak sering dilakukan.
Bidan Desa, menyatakan bahwa  Salah  satu  cara  mencegah kejadian stunting yaitu kegiatan posyandu  yang  rutin  dilaksanakan
awal  bulan  antara  minggu  pertama dan  kedua.  Kegiatan  Posyandu  terdiri dari  kegiatan  utama  dan  kegiatan pengembangan.  Kegiatan  utamanya, yaitukesehatan ibu dan anak, imunisasi,  gizi,  dan  pencegahan  dan penanggulangan  penyakit.Sedangkan untuk  kegiatan  pengembangannya, yaitu Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga  Lansia  (BKL),  dan  Pos Pendidikan  Anak  Usia  Dini  (PAUD). Peserta Posyandu
mendapat pelayanan meliputi kesehatan ibu dan anak,  pemberian  pil  tambah  darah (ibu  hamil),  pemberian  vitamin  A, pemberian makanan tambahan
(PMT),  imunisasi,  penimbangan  balita rutin  perbulan  sebagai  pemantau kesehatan balita melalui pertambahan  berat  badan  setiap bulan,  serta  pengukuran  tinggi  badan balita.
Kebanyakan balita-balita
stunting disini  juga  berasal  dari keluarga tidak mampu.Selain itu Kader  posyandu  juga  menyatakan bahwa  karenakurangnya pemahaman ibu  mengenai  gizi  selama  hamil  dan adanya
anggapan
bahwa
pengasuhan  yang  dilakukan  sudah benar,  jika  anak  mereka  kecil  atau tidak  tumbuh  sebagaimana  usianya karena memang factor keturunan.
Pemerintah  desa  juga  sudah melakukan upaya-upaya dalam rangka mensukseskan usaha pemerintah dalam  menurunkan  jumlah stunting . Beberapa  kebijakan  sudah  dibuat untuk menurunkan stunting antara  lain meningkatkan  mutu  gizi,  memberikan makanan tambahan, melakukan sosialisasi dan menyampikan informasi gizi pada saat posyandu.
Kebijakan Desa sebagai upaya penurunan Stunting Layaknya  sebuah  sistem  maka penurunan stunting itu  tidak  bisa dilakukan oleh satu elemen tetapi harus berkolaborasi  mulai  dari  elemen  mulai dari pemerintah desa, bidan desa, kader posyandu  dan  orang  tua  dalam  hal  ini
ibu  yang  memiliki  balita stunting . Regulasi-regulasi  terkait  dengan  ini berada  ditangan  Pemerintah  desa  yang memiliki tanggung jawab untuk membuat perencanaan, memantau, mengendalikan,  membuat  program  dan kemitraan  untuk  dapat  menurunkan stunting di desanya.
Mengingat  menurunkan  angka kejadian stunting yang  tidak  mudah maka pemerintahan desa selaku pemangku kekuasaan yang bersentuhan langsung dengan
masyarakat  harus  mampu  membuat kebijakan-kebijakan  yang  lebih  humanis dan  menyesuaikan  dengan culture masyarakat, karena permasalahan stunting bukan  hanya  melulu  terkait dengan  pengetahuan  tentang  gizi,  dan ekonomi  saja  tetapi  juga  terkait  budaya masyarakat.
Stunting yang merupakan kondisi  tumbuh  yang  terganggu  sejak dalam  kandungan  dan  atau  terjadi pada  1000  Hari  Pertama  Kehidupan (HPK)  akan  memiliki  dampak  yang sangat panjang atau bisa jadi sepanjang kehidupannya. Permasalahan stunting seringkali dianggap  sepele  oleh  kebanyakan masyarakat  kita  karena  dianggap bukan  penyakit  yang  membutuhkan perhatian  dan  proses  penyembuhan, kondisi  pendek  dianggap  sebagai factor  genetic  yang  diperoleh  dari keluarganya.
Padahal factor keturunan/  genetic  menurut  penelitian hanya  15  %  dibandingkan  factor  lain yaitu gizi. Akan tetapi ketika masyarakat  tidak  memahami  itu  akan sulit sekali untuk melakukan edukasi. Penyelesaian permasalahan stunting ini  membutuhkan  pasrtisipasi dari semua pihak, penanganan tersebut meliputi partisipasi aktifdengan mengenali tanda stunting , factor penyebab,  karakteristik  warga,  value and norm, serta langkah-langkah konngkrit apa yang bisa dilakukan untuk mengentaskan stunting atau  dengan kata  lain  aktif  mulai  dari  mengenali
masalah,  merencanakan  apa  yang  bisa dilakukan, melaksanakan program- program,  dan  mengevaluasi  pelaksaan. Mengingat  bahwa  konsep  partisipasi masyarakat,  salah  satunya  mengacu pendapat  Mikkelsen  (Rukminto,  2008) yaitu :
1.  Partisipasi adalah kontribusi sukarela  dari  masyarakat  dalam suatu proyek (pembangunan), tetapi  tanpa  mereka  ikut  terlibat dalam pengambilan keputusan;
2.  Partisipasi adalah proses membuat masyarakat  menjadi  lebih  peka dalam rangka menerima dan merespon berbagai proyek pembangunan; 3.  Partisipasi  adalah  suatu  proses aktif  yang  bermakna  bahwa  orang ataupun  kelompok  yang  sedang mempertanyakan
mengambil inisiatif  dan  mempunyai  otonomi untuk melakukan hal itu; 4.  Partisipasi adalah proses menjembatani dialog antara komunitas lokal dan pihak penyelenggara proyek dalam rangka persiapan, pengimplementasian,  pemantauan dan  pengevaluasian  staf  agar dapat memperoleh informasi
tentang  konteks  sosial  maupun dampak  sosial  proyek  terhadap masyarakat;
5.  Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat secara sukarela dalam perubahan yang ditentukan sendiri oleh masyarakat;
6.  Partisipasi adalah keterilibatan masyarakat dalam upaya pembangunan lingkungan, kehidupan dan diri mereka sendiri. Dari  penjabaran  konsep  tentang partisipasi  diatas  menunjukkan  bahwa adanya  kerelaan,  adanya  kepekaan dan adanya sifat adaptif akan berdampak pada terciptanya komunikasi  antar  pihak  terkait  dalam proses perbaikan. Secara teoritis ada
tiga pendekatan yang dalam pembangunan
yaitu pendekatan mobilisasi, pendekatan partisipatif dan pendekatan  akulturatif.  Pendekatan mobilisasi  menempatkan  masyarakat menjadi  obyek  dalam  pembangunan, sedangkan pendekatan partisipatif menempatkan  masyarakat  sebagai subyek/  agen  pembangunan  mulai pada tahapan perencanaan pembangunan (what, who, how, when, why). Sedangkan pendekatan alkulturatif  ini  memberikan  kebebasan kepada  masyarakat  terlibat  aktif  atau tidak pada program yang telah direncanakan (Suharto, 2016). Selain  itu  kelembagaan  menjadi aspek penting dari proses pembangunan desa khususnya dibidang kesehatan. Kelembagaan yang dimaksud disini adalah membangun sebuah komunitas. Dalam komunitas  ini  berisi  orang-orang  yang memiliki  kepedulian  dan  kesadaran yang sama akan pentingnya menciptakan  generasi  yang  berkualitas dimasa mendatang. Tidak hanya berfungsi  untuk  pengewasan  melekat dan  melakukan  edukasi  tetapi  juga menjadi  jembatan  penghubung  antara berbagai  sector  demi  pertumbuhan balita secara optimal.
Talcot Parson mengemukakan bahwasannya  dengan  teoristruktural fungsionalnya,  masyarakat  dianalogikan seperti  sebuah  system  yang  mana  jika ada salah satu bagian sistem mengalami  guncangan  maka  akan berdampak  pada  bagian  lain,  seluruh bagian dianggap sebagai sebuah struktur  yang bersatu saling bergantung serta  setiap  bagian  memiliki  fungsi masing-masing  dan  berbeda.  Kesemua bagian  berjalan  menciptakan  sebuah keteraturan sosial, dan yang tidak kalah penting  adalah  masing-masing  bagian berkemampuan untuk melakukan adaptasi  yang  terjadi  baik  internal maupun eksternal masyarakat. Parson juga menyatakan masyarakat  tidak  statis  tetapi  dinamis dan berkembang. Perkembangan
masyarakat  itu  bisa  dilihat  dari  adanya perubahan  pada  subsistem  antara  lain cultural (nilai dan norma yang berkembang), integrasi, pemerintahannya  (pencapaian  tujuan)
dn ekonomi (kemampuan dalam beradaptasi).  Parson  juga  berpendapat bahwa  sebagaimana  layaknya  sebuah system  maka  pasti  memiliki  ciri-ciri kemammpuan untuk beradaptasi (Adaption),  pencapaian  tujuan  (Goal Attainment),  integrase  dam  latensi (upaya untuk memelihara pola).
Dalam  hal  ini  pengentasan stunting yang dilakukan pada level pemerintahan desa  adalah  dengan  dibuat  sebuah kebijakan  yang  berbasis  komunitas, artinya  program-program  yang  telah dibuat  seperti  pemberian  makanan tambahan,  pemberian  supplement  zink, pengetahuan  akan  gizi  yang  sudah dilakukan dalam pelaksanaannya dilakukan berbasis
komunitas.
Komunitas  yang  dibentuk  berisikan bidan  besa,  kader  posyandu,  pemdes dan  ibu  dengan  balita stunting .  Pada komunitas  yang  terbentuk  tersebut berjalan  layaknya  forum  yang  memiliki tugas untuk saling mengingatkan akanpentingnya memperhatikan pertumbuhan balitanya dengan
memperhatikan  gizi, share info-info pengetahuan  terkait  peran  gizi  pada anak  usia.  Apalagi  diera  millennial  saat ini  ibu-ibu  muda  yang  memiliki  balita stunting akan  lebih  mudah  dipantau karena  hampir  semua  sudah  memiliki media sosial.
Konsep sehat-sakit dalam perspektif  ilmu  sosial  berbeda  dengan perspektif  ilmu  kesehatan,  dimana dalam  perspektif  ilmu  sosial  sehat  itu adalah  keadaan  individu  secara  fisik, mental, dan  sosial  dalam  kondisi  yang baik  dan  tidak  hanya  dilihat  dari  ada tidaknya  penyakit  saja.  Jadi  jangan heran  ketika  seseorang  merasa  sehat jangan harap untuk mendatangi kegiatan-kegiatan  yang  berbau  medis atau ada kaitannya dengan kesehatan,
mereka cenderung melakukan aktivitas lain yang dianggap lebih penting.
Pada kondisi seperti diatas kebanyakan ibu-ibu di desa
mengaanggap  bahwa  kondisi  anaknya yang  tidak  sakit  hanya  tumbuhnya tidak  sesuai  dengan  usia  (mengalami stunting )  dianggap  sebagai  kondisi yang sehat dan tidak perlu mendapatkan  penangannan  khusus dan diterima sebagai suatu takdir akan sangat  menyulitkan  petugas,  apalagi jika  leluhurnya  ada  yang  memiliki tubuh  kecil/  kerdil  maka  kondisi stunting sudah  dianggap  sebagai suatu  yang  wajar.  Sebaik  apapun suatu  program  dalam  kondisi  seperti diatas  hanya  akan  baik  di  kertas  tapi sulit untuk diimplementaikan.
Perlu  kita  pahami  juga  bahwa persepsi  seseorang  tentang  sehat- sakit  sangat  erat  kaitannya  dengan lingkungan sosial dan budaya masyarakat  dimana  mereka  tinggal, sehingga untuk menurunkan
prevalensi stunting dilakukan  dengan gerakan  yang  bersifat  holitik  dan melibatkan  semua  pihak,  tidak  hanya terkait  kesehatan,  gisi  tetapi  juga  dari sisi  budaya.  Kesemua  itu  juga  harus diatur  dalam  sebuah  kebijakan  yang melibatkan  semua  sector.  Proses edukasi,  desiminasi  dan  advokasy dilakukan oleh unit teknis (bidan desa, kader  posyandu,  tokoh  masyarakat) dan pemangku kekuasaan membuatkan paying hokum dan mengcover dana untuk kegiatan knowledge transfer dan edukasi terkait dengan peningkatan pengetahuan untuk  meningkatkan  status  gizi  dan menciptakan budaya-budaya baru dengan  menanamkan  nilai-nilai  baru terkait dengan kesehatan, dan pemenuhan gizi masyarakat.
Perlu  dilakukan  penguatan  system untuk  menjadikan  1000  HPK  menjadi bagian budaya yang harus di tumbuhkan dan dihidupkan di lingkungan kehidupan sosial di masyarakat  (misal,  tumbuhnya  rasa
malu  pada  diri  ibu  jika  anaknya  tidak mendapatkan  ASI  Ekslusif)  tentunya untuk  bisa  menanamkan  budaya  itu harus  disertai  dengan  penanaman nilai-nilai terkait pentingnya ASI,
manfaat  ASI  dan efek  yang  dimungkin muncul ketika bayi tidak menadapatkan
ASI, dan terus dikembangkan dalam komunitas- komunitas  ibu  hamil,  dengan  itu  ibu akan termotivasi untuk menyusui bayinya dan itu karena sebuah kesadaran bukan melalui paksaan.

## KESIMPULAN
Dari  penjabaran  diatas  dapat disimpulkan  bahwa stunting di  Desa Plabuhan  disebabkan  oleh  multifaktor mulai  dari  faktor  ekonomi,  pengetahuan dan juga faktor kultural. Dalam perspektif sosial budaya kondisi stunting yang  terjadi  bukan  dianggap  sebagai sebuah kondisi sakit sehingga membutuhkan  suatu  perhatian  khusus, kondisi stunting dipahami sebagai sebuah  kondisi  yang  diterima  karena sebuah  kewajaran  dimana  beberapa dari  mereka  memiliki  leluhur  yang
kebetulan  juga  pendek/  kecil.  Beberapa kebijakan ditingkat desa sudah dilakukan  dan  diikuti  tetapi  dibutuhkan sebuah  dekonstruksi  nilai-nilai  akan pemahaman  konsep  sehat-sakit  dalam perspektif  sosial  budaya.  Kebijakan yang  holistik  melibatkan  semua  elemen mulai  pemeritahan  desaa,  bidan  desa, kader  posyandu,  ibu  dengan  balita dengan  partisiasi  aktif  menjadi  pilihan yang  tepat  untuk  menurunkan stunting ,
dimana dalam pelaksanaannya melibatkan  komunitas-komunitas  yang sering  kali  diikuti  oleh  ibu-ibu  yang memiliki balita.

## REKOMENDASI
Perlu  gerakan  dari  semua  aspek terkait  dan  komitmen  dan  kolaborasi yang optimal dan terbuka antar bagian terkait  yaitu  pemerintah  desa,  bidan desa, kader posyandu dan ibu dengan balita stunting . Perlu dilakukan dikonstruksi nilai-nilai kesehatan dalam masyarakat kita terutama terkait konsep  sehat-sakit  dalam  perspektif sosial budaya.

## DAFTAR PUSTAKA
Adimihardja  K.  Paraji.  2005. Tinjauan Antropologi kesehatan Reproduksi. Dalam:  Sarwono  P,
editor.  Bunga  Rampai  Obstetri dan  Ginekologi  Sosial.  Jakarta: Yayasan  Bina  Pustaka  Sarwono Praworohardjo; 2005.
Aryastami, Ni Ketut dan Ingan Tarigan.
2017. Kajian Kebijakan dan
Penanggulangan  Masalah  Gizi Stunting  di  Indonesia. Badan Litbang  Kementerian  Kesehatan RI.  Buletin  Penelitian  Kesehatan,
Volume  45.  Nomor4.Desember 2017: 233 – 240.
Creswell,  J.  W.  (2008).  Educational
Research:  Planning,  Conducting,
and  Evaluating  Quantitative  and
Qualitative Research. Pearson/Merrill Prentice Hall. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. 2018.  Profil  Kesehatan  Provinsi Jawa Timur Tahun 2018. Surabaya  :  Dinas  Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.  2017. Buku  Saku Desa dalam Penanganan Stunting. Jakarta  :  Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.  2017. Buku  Saku
Pemantauan  Status  Gizi  Tahun 2017 .  Jakarta  :  Direktorat  Gizi
Masyarakat Kementerian Kesehatan RI. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2018. Data dan Informasi Profil Kesehatan Indonesia  Tahun  2018 .  Jakarta  : Kementerian Kesehatan RI. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.  2017. Situasi  Balita Pendek (Stunting) di Indonesia. Jakarta  :  Pusat  Data dan Informasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
Kurniasih.  2010. Sehat  Dan  Bugar Berkat  Gizi  Seimbang .  Jakarta  :
Gramedia. Mbuya, Mduduzi N.N., Memory Chideme,  Bernard  Chasekwa, and Vinod Mishra. 2010. Biological, Social, and Environmental  Determinants  of Low  Birth  Weight  and  Stunting among Infants and Young
Children in Zimbabwe. Zimbabwe Working Papers, No.7. Calverton, Maryland, USA : ICF Macro.

## Menon,  Purnima.  2000.  Economic
Differentials  In  Child Stunting are
Consistently Large in Urban Than in Rural Areas. Food and Nutrition Bulletin, vol. 21, no. 3 © 2000, The United Nations University. Purnima Menon. 2000. Economic Differentials  In  Child  Stunting  are Consistently Large in Urban Than in Rural Areas. Food and Nutrition Bulletin , vol. 21, no. 3 ©
2000, The United Nations University. 2000. Raho, BernardSVD. 2007. Teori Sosiologi Modern . Jakarta:
Prestasi Pustaka.
Sheedhom,  Amany  Edward.  2014. Determinant  of  Stunting  Among Preschool Children, Minia, Egypt. International Public Health Forum Vol.1 No.2 June 2014.
Stingl,  Alexander.  2009. The  biological Vernacular  from  Kant  to  James, Weber,  and  Parsons. Lampeter: Mellen Press, 2009. Page 54-70
Suharto,Wahdah,  Siti.  2015. Faktor Risiko  Kejadian  Stunting  pada Anak  Umur  6 –  36  Bulan  di Wilayah  Pedalaman  Kecamatan Kapuas  Hulu,  Kalimantan  Barat . Jurnal Gizi dan Dietetik Indonesia Vol. 3, No. 2, Mei 2015: 119-130.
TNP2K  Sekretariat  Wakil  Presiden. 2017. 100  Kabupaten  dan  Kota Prioritas  Untuk  Intervesi  Anak Kerdil (Stunting). Jakarta : Sekretariat Wakil Presiden.
United  Nations  Emergency  Children's Fund  (UNICEF) . 2013. Improving Child  Nutrition  The  Achievable Imperative  For  Global  Progress. Diakses tanggal 24 Januari 2018
Wiyogowati.  2010. Kejadian  Stunting pada  Anak  Berusia  di  Bawah Lima  Tahun  (0-59  Bulan)  di Provinsi Papua Barat Tahun 2010 (Analisis  Data  Riskesdas  2010). Depok  :  Universitas  Indonesia.