## POLITEIA: Jurnal Ilmu Politik
Politeia, 12 (2) (2020): 97-113 ISSN 0216-9290 (Print), ISSN 2549-175X (Online) Available online https://jurnal.usu.ac.id/index.php/politeia

## Menakar Partisipasi Politik Masyarakat Kota Medan Terhadap Pemilihan Walikota Medan Tahun 2020
Faiz Albar Nasution*, Muhammad Husni Thamrin & Alwi Dahlan Ritonga Departemen Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara, Medan, 20155, Indonesia Departemen Administrasi Publik, Universitas Sumatera Utara, Medan, 20155, Indonesia Departemen Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Bandung, 45363, Indonesia
Submitted : 8 May 2020 Revision : 3 June 2020 Accepted : 13 July 2020

## Abstrak
Studi ini mengkaji tentang partisipasi politik masyarakat Kota Medan terhadap Pemilihan Walikota Medan. Salah satu indikator keberhasilan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dapat dilihat dari keikutsertaan masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya. Akan tetapi, partisipasi pemilih di  Pemilihan  Kepala  Daerah  Kota  Medan  sejak  reformasi  hingga  saat  ini,  cenderung  mengalami tingkat  partisipasi  yang  rendah.  Fenomena  tersebut,  cukup  mengindikasikan  bahwa  masyarakat Kota  Medan  tidak  memiliki  orientasi  dalam  mengunakan  hak  pilihnya  pada  Pemilihan  Kepala Daerah.  Oleh  sebab  itu,  menakar  partisipasi  pemilih  di  Pemilihan  Kepala  Daerah  Kota  Medan Tahun  2020  menarik  untuk  dipelajari,  agar  menjadi  referensi  dan  bahan  refleksi  dalam  menekan angka golongan putih di Kota Medan. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data  menggunakan data skunder berupa jurnal, dokumen, surat kabar dan data  primer  melalui  wawancara  mendalam  kepada  informan  yang  berasal  dari  lembaga penyelenggara Pemilu, organisasi politik dan sosial. Analisa data menggunakan teknik Miles dan Huberman  antara  lain:  reduksi  data,  display  data  dan  menarik  kesimpulan.  Hasil  penelitian menunjukkan  partisipasi  masyarakat  Kota Medan didominasi  partisipasi  dalam  pemberian  suara dan apathy total. Selain itu, faktor - faktor yang menentukan tingkat partisipasi pada Pilkada 2020 mendatang  yaitu;  kepercayaan  terhadap  pemerintah,  peran  partai  dalam  rekrutmen  politik  dan pemutakhiran data pemilih.
Kata Kunci: Partisipasi Politik, Pemilihan Kepala Daerah.

## Abstract
This study examines the political participation of the Medan City community to the Medan mayor elections. One indicator of the success of the elections, can be seen from the community participation in the exercise of the right of choice. However, voters ' participation in Medan city elections since reform to date, tends to have a low level of participation. The phenomenon, quite indicating that the community of the city of Medan has no orientation in  using the  right  to  select  the  regional  head  election.  Therefore,  the  estimative  participation of voters in the city elections in Medan year 2020 interesting to learn, to be a reference and reflection material in the press of the number of abstainers in Medan. This research is done by a qualitative method of descriptive. Data collection techniques using secondary data in the form of journals, documents, newspapers and primary data through in-depth interviews to the informant that originated from the agency of elections, political and social  organisations.  Data  analysis  using  the  Miles  and  Huberman  techniques  are:  data  reduction,  data display  and  draw  conclusions.  The  results  of  the  study  showed  the  community  participation  in  Medan  is dominated  by  participation  in  voting  and  total  apathy.  In  addition,  the  factors  that  determine  the  level  of participation in the upcoming elections 2020 are; Government, the party's role in political recruitment and the update of voters data.
Keywords: political participation, regional elections.
How to Cite: Nasution, F. A. Thamrin, M. H. & Ritonga, A. D. ( 2020). Menakar Partisipasi Politik Masyarakat Kota Medan Terhadap Pemilihan Walikota Medan Tahun 2020, Politeia: Jurnal Ilmu Politik, Vol 12 (2): 97-113. *Corresponding author: E-mail: faiznasution92@gmail.com

## PENDAHULUAN
Demokrasi merupakan gagasan besar  dalam  mengubah  struktur politik di dunia. Selain itu, hadirnya demokrasi  memberikan  harapan baru  terhadap  kedaulatan  rakyat (Kusmanto, 2014). Aktivitas tersebut,
tercermin dari
partisipasi masyarakat  untuk  membatasi  para elit  dalam  menyalahgunakan  norma dan  prosedur  demokrasi.  Ketika  elit berperan  secara  dominan  terhadap sistem politik, institusi menjadi lebih rentan  dan  kelangsungan  hidup berdemokrasi berisiko (Lussier, 2016). Sejak diterbitkan Undang- Undang  Nomor  10  Tahun  2016 pemerintah pusat menjadikan Pemilihan  Kepala  Daerah  sebagai instrumen penting dalam
penyelenggara pemerintahan daerah yang  demokratis.  Dengan  demikian, partisipasi  masyarakat  mengakar pada tingkat daerah dan melibatkan masyarakat  dalam  kegiatan  – kegiatan pemerintah daerah (Aulich, 2009).  Selain  itu,  Kota  Medan  akan melaksanakan  Pemilihan  Kepala Daerah  tahun  2020  untuk  memilih Walikota  dan  Wakil  Walikota
Medan.  Akan  tetapi,  partisipasi pemilih di Pemilihan Kepala Daerah Kota  Medan  hingga  saat  ini,
cenderung mengalami tingkat partisipasi yang rendah. Berikut data partisipasi  masyarakat  pada  setiap Pemilihan  Kepala  Daerah  di  Kota Medan ; Tabel 1.1 Data Partisipasi Masyarakat  Kota  Medan  pada Pilkada Pilkada Tahun Jumlah Pemilih Tingkat Partisipasi Walikota 2005 1.450.596 54,70% Gubernur 2008 1.725.045 47,10 % Walikota 2010 1.961.723 38,28% Gubernur 2013 2.123.878 36,58 % Walikota 2015 1.998.835 25,38 % Gubernur 2018 1.641.648 55,80 %
Sumber : KPUD Kota Medan Tahun 2019
Data  partisipasi  pemilih  di Pemilihan  Kepala  Daerah  Kota Medan  menunjukkan      pola  yang menarik  untuk  dipelajari.  Sejak reformasi, hingga saat ini  partisipasi Pemilihan  Kepala  Daerah  di  Kota Medan terlihat tidak pernah menyentuh  angka  60%.  Hemat penulis,  berdasarkan  partisipasi pemilih  pada  Pemilihan  Walikota Tahun 2005 hanya mencapai 54,70%, Pemilihan  Walikota Medan  Tahun
2010  sebesar  36,28%  dan  Pemilihan Walikota  2015  partisipasi  25,38%.
Kondisi serupa, dapat dilihat partisipasi masyarakat pada
Pemilihan  Gubernur  2008  47,10%, Pemilihan  Gubernur  2013  36,58% dan  Pemilihan  Gubernur  2018 mencapai 55,80% (Kpu Kota Medan, 2019).  Fenomena  tersebut,  cukup mengindikasikan  bahwa  euforia Pilkada,  secara  empiris  tidak  diikuti oleh  jumlah  pengguna  hak  pilih. Sehingga partisipasi pemilih sebagai indikator  keberhasilan  Pilkada  tidak terpenuhi  dan  tidak  sebanding dengan  anggaran  yang  diberikan sampai  miliaran  rupiah  (Nasution, 2019).
Selanjutnya,
partisipasi pemilih di Pemilihan Kepala Daerah serentak  tahun  2015,  secara  nasional Kota  Medan  menduduki  partisipasi terendah  dengan  25,38%  (Khair, 2020).  Oleh  sebab  itu,  Komisi Pemilihan  Umum  Kota  Medan melakukan evaluasi terhadap tingkat partisipasi  pemilih  pada  Pemilihan Kepala  Daerah  tahun  2015.  Hasil evaluasi  menunjukkan  rendahnya partisipasi pemilih dipengaruhi faktor  internal  dan  eksternal.  Faktor
internal berupa teknis penyelenggara pemilu, seperti : daftar pemilih tetap belum
mutakhir  yang  berimplikasi  pada pemetaan tempat pemungutan suara Distribusi  C6,  Kinerja  petugas pemutakhiran  data  pemilih dan faktor  Ekstenal  meliputi  :  figur pasangan  calon,  peran  partai  politik dan  ketidakpercayaan  masyarakat terhadap  hasil  Pemilihan  Kepala Daerah  (Damanik,  2018).  Sehingga,
integritas dan kredibilitas penyelenggara pemilu sangat menentukan  partipasi  masyarakat dalam  menggunakan  hak  pilihnya (Adela, 2017).
Penelitian  terdahulu,  telah banyak melakukan analisis terhadap partisipasi masyarakat pada Pemilihan  Kepala  Daerah.  Akan tetapi, perilaku tidak memilih masih menjadi  masalah  krusial.  Hal tersebut,  merupakan  salah  satu  ciri ilmu sosial yang sangat dinamis dan terus berkembang. Adapun beberapa penelitian  terdahulu  yang  dapat dijadikan  referensi  yaitu  Filla  &
Johnson yang menunjukkan informasi pemerintah daerah mempengaruhi jumlah pemilih
dalam  pemilihan  di  daerah  (Filla  & Johnson,  2010).  Selain  itu,  hasil penelitian Archon Fung menjelaskan tantangan  partisipasi  masyarakat disebabkan minimnya kepemimpinan  populer,  sistematis dan inovasi (Fung, 2015).
Selanjutnya,  temuan  Ank Michels  memperlihatkan  partisipasi warga memiliki sejumlah efek positif pada sistem demokrasi, hal ini dapat meningkatkan pengetahuan individu, keterampilan dan keterlibatan untuk memberikan rekomendasi  terhadap  kebijakan (Michael,  2011).  Hasil  penelitian Hogan membuktikan
tingkat pengeluaran  kampanye  yang  lebih tinggi  meningkatkan  partisipasi pemilih  dalam  Pileg  di  negara bagian  Amerika  serikat  (Hogan, 2013).  Hasil  penelitian  Stockemer secara  empiris,  tingkat  partisipasi yang  rendah  dalam  pemilihan  Uni Eropa  terkait  langsung  dengan penolakan  warga  terhadap  proyek Uni  Eropa  (Stockemer,  2012).  Tesis Asmara  Pane  menunjukkan  bahwa rendahnya  Partisipasi  Pemilihan Gubernur  Sumatera  Utara  tahun 2013  di  Kota  Padangsidimpuan
dipengaruhi  Minimnya  sosialisasi, rasa  jenuh  terhadap  hasil  Pemilihan Kepala  Daerah  dan  tidak  memberi manfaat  secara  langsung  bagi masyarakat  (Pane,  2015).  Selain  itu, tesis    Siringoringo  menunjukkan rendahnya  partisipasi  pemilih  di Pilkada  Kota  Medan  tahun  2015 dipengaruhi lemahnya peran Kommisi  Pemilihan  Umum  dalam melakukan  sosialisasi,  pendidikan dan komunikasi
politik (Siringoringo, 2016).
Penelitian  dalam  artikel  ini pada  dasarnya  mengambil  posisi yang  berbeda  dalam  beberapa  hal dengan  penelitian  -  penelitian sebelumnya. Masalah tersebut dapat dilihat  dari  perilaku  tidak  memilih pada setiap Pilkada menggambarkan buruknya kualitas demokrasi di Kota Medan.  oleh  sebab  itu,  mencermati proses  serta  proyeksi  Pilkada  tahun 2020  di  Kota  Medan  penting  untuk dilakukan.  Fokus  permasalahan yang  menarik  untuk  dipelajari, yakni: kepercayaan terhadap pemerintah,  peran  partai  dalam rekrutmen politik dan pemutakhiran data  pemilih.  Dengan  demikian, masalah  yang  akan  dihadapi  pada
Pilkada  tahun  2020,  tentunya  akan berdampak  pada  tingkat  partisipasi masyarakat Kota Medan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan metode  deskriptif  sebagai  gambaran atau objek terhadap fenomena sosial berdasarkan  gejala  –  gejalanya (Nawawi, 2017). Fokus penelitian ini adalah  menakar  partisipasi  politik masyarakat  Kota  Medan  terhadap Pemilihan  Walikota  Medan  tahun
2020. Lokus penelitian terdapat pada
Kota  Medan  yang  terdiri  dari  21 Kecamatan.
Teknik pengumpulan data dilakukan  dengan  data  skunder berupa  buku,  jurnal,  dokumen, media  cetak  dan  kanal  berita elektronik.  Selain  itu,  data  primer didapatkan dengan wawancara mendalam  kepada  informan  yang berasal  dari  lembaga  penyelenggara
Pemilu, organisasi politik dan sosial. Selanjutnya, penelitian
ini mengunakan  teknik  analisis  data kulitatif model Miles dan Huberman.
Aktivitas dalam analisis data kuliatif tersebut  meliputi:  reduksi  data, display data, dan penarikan
kesimpulan  (Miles,  Huberman  & Saldana, 2014).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Menakar  partisipasi  politik masyarakat  di  Pemilihan  Kepala Daerah Kota Medan bukan hal yang mudah. Akan tetapi, data partisipasi menunjukkan  bahwa  masyarakat tidak memiliki hasrat dalam menggunakan  hak  pilihnya.  Hal  ini,
dapat  dibuktikan  dengan  hasil rekapitulasi suara disetiap Pemilihan
Kepala  Daerah  yang  cenderung mengalami tingkat partisipasi rendah. Kondisi tersebut, berbanding  terbalik  dengan  hasil
Pemilihan  Umuu  tahun  2019  yang menunjukkan  partisipasi  sebesar 74%  pada  Pemilihan  Presiden dan Pemilihan  Legislatif. Meski,  angka partisipasi  tidak  mencapai  target nasional. Namun, capaian partisipasi pada  Pemilihan  Umum  Tahun  2019 tergolong  cukup  signifikan  dalam rentang  waktu  10  tahun  terakhir (Suhartono, 2020).
Selanjutnya, perhelatan Pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2018 menunjukkan tingkat partisipasi  di  Kota  Medan  sebesar
55,80%.  Selain  itu,  terdapat  4 Kecamatan  yang  memiliki  tingkat
partisipasi rendah,
seperti Kecamatan  Medan  Maimun,  Medan Baru,  Medan  Kota  dan  Medan Sunggal.  Oleh  karena  itu,  wilayah yang  rentan  terhadap  partisipasi dijadikan prioritas Komisi Pemilihan Umum  Daerah  Kota  Medan  dalam meningkatkan  partisipasi  pemilih (Siregar,  2019).  Hemat  tersebut,
senada dengan pernyataan Komisoner Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Medan Divisi
Partisipasi  Masyarakat  dan  Sumber Daya  Manusia  yang  mengatakan: “Pada  Pemilihan  Kepala  Daerah Tahun  2015  terdapat  lima  daerah yang  mengalami  tingkat  partisipasi rendah dan paling ekstrim di Medan Amplas  tingkat  partisipasi  hanya 21,6%,  namun  pada  Pemilihan Kepala  Daerah  Tahun  2018  daerah tersebut  keluar  dari  zona  rawan partisipasi  dengan  61,4  %.  Saat  ini yang  belum  keluar  zona  rawan partipasi  yaitu  Kecamatan  Medan Maimun,  Medan  Baru,  Medan  Kota dan  Medan  Sunggal  yang  menjadi tingkat  partisipasi  terendah  dalam
Pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2018”.
Menyitir  Rush  dan  Althoff dalam  hierarki  partisipasi  politik terdapat seseorang yang menduduki atau  mencari  jabatan  politik  dari keterlibatan anggota organisasi politik  dan  semu  politik.  Selain  itu, individu  berpartisipasi  dalam  rapat umum dan diskusi politik. Tambahan  pula,  individu  hanya berpartisipasi dalam pemberian suara  atau apathy total  (Rush  &
Althoff, 2011).
Hierarki tersebut, menunjukkan semakin  tinggi  hierarki,  maka semakin kecil kuantitas dari keterlibatan  individu.  Akan  tetapi, partisipasi  masyarakat  Kota  Medan didominasi partisipasi dalam pemberian suara dan apatis. Hemat  penulis,  berdasarkan pendapat Komisoner Komisi Pemilihan  Umum  Daerah Kota Medan Divisi Partisipasi Masyarakat dan  Sumber  Daya  Manusia  yang mengatakan:  “Tingkat  partisipasi masyarakat  Kota  Medan  terbagi dalam  dua  kategori;  rasional  dan emosional. Pertama, rasional  pemilih dalam memilih berdasarkan
patronase yang bersifat spontan dan sesaat, Kedua, emosional  pemilih dipengaruhi  pragmatisme  dalam memilih  salah  satu  calon.  Hal  ini dipengaruhi  karena  menilai  tidak ada  bermanfaatnya  kepada  dirinya secara langsung”.
Partisipasi  masyarakat  Kota Medan,  jika  di  analisis  dengan  teori hierarki  partisipasi  terbagi  dalam partisipasi  pemberian  suara  dan
apathy total. Masyarakat berpartisipasi dalam pemberian suara dipengaruhi patronase budaya dan  agama.  Kondisi  tersebut,
disebabkan penyelenggaraan Pemilihan  Kepala  Dearah  sarat dengan  isu  identitas  seperti:  putra daerah dan Islam
sangat menentukan  tingkat  partisipasi  di Kota  Medan  (Nasution,  2019). Apabila  berkaca  pada  Pemilihan Kepala  Daerah  tahun  010  dan Pemilihan  Kepala  Daerah  tahun 2018,  cukup  membuktikan  bahwa politik  identas  sangat  mewarnai
keterlibatan masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya (Pasaribu, 2018). Hemat  penulis,  senada  dengan pernyataan Komisoner Komisi
Pemilihan  Umum  Daerah  Kota Medan Divisi Partisipasi Masyarakat dan  Sumber  Daya  Manusia  yang mengatakan:  “  Pemilihan  Walikota Tahun  2010  partisipasi  hanya 38,28%,  kekalahan  Sofyan  Tan diakibatkan  adanya  politik  identitas seperti suara kaum Islam yang tidak memberikan suaranya kepada Sofyan  Tan.  Fenomena  tersebut, kembali terjadi di Pemilihan Gubernur  Sumatera  Utara  2018. Kenaikan  partisipasi  disebabkan politik identitas seperti isu Islam dan putra  daerah  yang  dibawa  oleh  tim pemenangan  Edy  –  Musa dan  sosok Ulama tetap menjadi patron”.
Selain  itu,  masyarakat  Kota Medan apathy total  disebabkan  sifat emosional  pemilih  yang  cenderung paragmatisme.  Hal  ini  dipengaruhi Kepala Daerah di Kota Medan tidak melakukan  perubahan  dan  inovasi yang  berdampak  secara  langsung, bahkan  beberapa  Kepala  Daerah sebelumnya memiliki reputasi buruk.  Oleh  sebab  itu,  kurangnya kepercayaan  terhadap  pemerintah sangat  mempengaruhi  masyarakat untuk  tidak  mnggunakan  hak  pilih
di  Pemilihan  Kepala  Daerah  Kota Medan.

## Kepercayaan Terhadap Pemerintah
Sistem  politik  pada  dasarnya merupakan serangkaian struktur dan proses  yang  saling  berkaitan  dalam menjalankan  kekuasaan  secara  sah. Selain  itu,  sistem  politik  akan berfungsi  apabila input dan output berjalan secara berkelanjutan.
Dengan  demikian,  hubungan  antara input dan output akan  menghasilkan keputusan  -  keputusan  penting  bagi masyarakat. Namun, sampai saat ini masyarakat  Kota  Medan  masih  sulit untuk memberikan stereotipe positif terhadap  Pemrintah  Kota  Medan. Kondisi tersebut, disebabkan minimnya penanganan infrastruktur, dan  Korupsi  di  Kota  Medan  (Tigor, 2019;  Damanik,  2017;  Nurita,  2016; Yoseph,  2019).  Sehingga,  tuntutan ( input ) dari masyarakat atas masalah pelayanan  publik  mengakibatkan hilangnya  kepercayaan  masyarakat terhadap Pemerintah.
Faktor  kepercayaan  kepada pemerintah  sangat  mempengaruhi tinggi  rendahnya  partisipasi  politik masyarakat.  Sterotipe  masyarakat terhadap  kinerja  pemerintah  dari
pembuatan kebijakan dan pelaksanaan  program  -  program yang  dijanjikan,  akan  memberikan kepercayaan  kepada  Kepala  Daerah dan  calon  Kepala  Daerah  untuk diberi amanah (Surbakti, 2010). Akan tetapi,  secara  keseluruhan  mantan  – mantan  Kepala  Daerah  di  Kota Medan  memiliki  reputasi  buruk seperti,  Walikota  Medan  Abdilah 2005  -  2010,  Gubernur  Sumut Syamsul  2008  –  2013,  Walikota Medan  Rahudman  2010  -  2015, Gubernur  Sumut  Gatot  2013  –  2018 dan  Walikota  Medan  Dzulmi  Eldin 2015-2020  terjerat  kasus  korupsi (CNN  Indonesia,  2019).  Oleh  sebab itu, rendahnya kepercayaan terhadap  kinerja  Kepala  Daerah mengakibatkan  masyarakat  tidak memiliki  orientasi  dan  minat  untuk ikut  serta  di  Pemilihan  Kepala Daerah.  Hemat  tersebut,  senada dengan  pernyataan  dari  Ketua Dewan  Pimpinan  Cabang  Gerindra Kota  Medan  yang  mengatakan  :
“Masyarakat jenuh atas diperlihatkan  kasus-kasus  hukum dari  Kepala  Daerah,  baik  Gubernur Sumatera  Utara  dan  Walikota Medan. Puncak kejenuhan
masyarakat  terlihat  di  Pemilihan Walikota  Tahun  2015  yang  hanya
mencapai 25,38% tingkat kehadirannya. Hal  ini  dipengaruhi masyarakat  sudah  mulai  pintar  dan kritis  terhadap  kepemimpinan  di Kota Medan”.
Partai  politik  sadar  akan rendahnya  partisipasi  dipengaruhi masalah  Kepemimpinan  di  Kota Medan.  Selain  itu,  pendapat  serupa dapat  dibuktikan  dari  Ketua  Hikma Kota  Medan  yang  menyebutkan: “Masyarakat  Kota  Medan  lebih melek  politik,  sebab  rendahnya partisipasi  dipengaruhi  penilaian masyarakat  terhadap  visi/misi  dari calon  yang  dinilai  hanya  sebagai janji, tanpa ada aktualisasinya. faktor
ini didasarkan
pengalaman
masyarakat terhadap Kepala Daerah sebelumnya  yang  tidak  memenuhi janjinya”.
Meskipun  pandangan  selama ini cenderung mendiskriminasi
seseorang  tidak  memilih  adalah tindakan  yang  apatis  dan  tidak bertanggungjawab. Masyarakat Kota Medan tidak serta merta menunjukkan  orientasi  kepribadian yang apatis (Cahyono, 2019).
Perilaku tersebut, dibuktikan dengan tingkat  pemahaman  masyarakat terhadap  figur  pasangan  calon  dan masalah–  masalah  di  Kota  Medan (Medan  Tribun,  2019).  Oleh  sebab itu, perilaku tidak memilih berindikasi  sebagai  peringatan  dari masyarakat  atas  kekecewaan  yang tidak  diperhatikan  kepentingannya. Oleh  karena  itu,  Kepala  Daerah sudah  sepantasnya  memberikan perubahan dan pemberdayaan secara berkelanjutan (Nasution, 2020). Sehingga, kinerja yang diberikan  mendapatkan  apresiasi dan timbulnya kepercayaan
masyarakat  untuk  menggunakan hak pilihnya.

## Peran  Partai  Dalam  Rekrutmen Politik
Salah  satu  masalah  yang menjadi perhatian publik, bagaimana  peran  partai  politik dalam  kontestasi  Pemilihan  Kepala
Daerah.  Menyitir  Diamond  dan Gunter
Mengidentifikasi fungsi partai  politik  dalam  demokrasi elektoral. Pertama ,  partai  melakukan mobilisasi  kepada  pemilih  untuk mendukung  calon dan  memfasilitasi
kegiatan  dalam  pemilihan. Kedua , penataan  masalah  dilakukan  partai
untuk mengelola isu dari
kepentingan  berbagai  kelompok sosial. Ketiga, mewakili  berbagai
kelompok sosial, baik secara simbolis dan memajukan kepentingan tertentu. Keempat , agregasi kepentingan dilakukan untuk
stabilitas  kebijakan  dalam  jangka panjang . Kelima ,  peran  partai  dalam integrasi sosial memungkinkan masyarakat  untuk  berpartisipasi dalam  proses  politik  (Diamond, Larry and Gunter, 2001).
Selanjutnya, peran partai
politik dalam Pilkada langsung lebih pada  posisi  menyediakan  legitimasi pencalonan. Namun, hasil penelitian Hanafi membuktikan bahwa kegiatan  pencalonan  di  Pemilihan Kepala Daerah sarat dengan kepentingan dari elite partai. Kondisi tersebut, menyebabkan calon Kepala Daerah  tidak  memiliki  kompetensi yang  baik.  Sehingga  partai  politik hanya  dijadikan  sebagai  kendaraan politik,  tanpa  melihat  suara  kritis publik terhadap persoalan korupsi di daerah (Hanafi, 2014). Secara sporadis  korupsi  di  Kota  Medan
disebabkan  partai  tidak  melakukan rekrutmen  politik  yang  demokratis. Hemat  penulis,  dapat  dibuktikan dengan  pernyataan  Ketua  Komite
Independen Pemantau Pemilu Sumut yang mengatakan :
“Rendahnya  partisipasi  di  Kota Medan  disebabkan  gagalnya  partai politik  memberikan  sosok  calon yang  berkualitas,  masyarakat  masih saja trauma dengan masa lalu Kepala Daerah  yang  dilahirkan  oleh  partai politik terjerat kasus korupsi, hal ini mempengaruhi  masyarakat  untuk tidak  peduli  dengan  Pilkada  dan Tidak Menggunakan hak pilih”.
Produk  rekrutmen  politik yang  buruk  diakibatkan  belum terbentuknya sistem rekrutmen politik yang baku, terbuka, demokratis, dan akuntabel. Sebagian partai  politik  mendasarkan  sumber rekrutmen  politik  dari  lingkungan keluarga  dan  kekerabatan  politik. Sehingga cenderung tertutup, ekslusif,  dan  nepotisme.  Meskipun ada  prosedur  formal  yang  dimiliki partai dalam proses rekrutmen, pada realitasnya  prosedur  tersebut  tidak sepenuhnya dilakukan oleh
pimpinan partai (KPK & LIPI, 2016).
Oleh  karena  itu,  partai  berusaha mencalonkan kandidat yang berkompeten, walau dalam prosesnya sarat dengan isu identitas. Hemat tersebut, didukung pernyataan  dari  Ketua  Dewan Pimpinan  Cabang  Gerindrra  Kota Medan yang mengatakan : “Rendahnya partisipasi di Pemilihan Kepala  Daerah  Tahun  2015,  sebagai pertanda bahwa
calon yang dihadirkan  partai  belum  mampu meyakinkan masyarakat. Oleh sebab itu,  pada  Pilgubsu  2018  partai Gerakan Indonesia Raya mengusung Edy  dan  Musa.  Selain  itu,  partai lainnya  mengusung  Djarot  dan Sihar.  Kedua  calon  dianggap  figur
yang dinginkan
masyarakat,
sehingga berdampak terhadap
tingkat  partisipasi  masyarakat  jika dibandingkan dengan Pilkada 2015”.
Proses rekrutmen politik merupakan manifestasi dari dinamika  dan  demokrasi  internal partai. Semakin demokratis kehidupan  partai,  maka  semakin demokratis  pula  proses  rekrutmen politik. Dengan
demikian,
keterlibatan  elite  partai  harus menjamin  berlangsungnya  seleksi
yang  terbuka,  demokratis  dan akuntabel.  Oleh  sebab  itu,  partai politik sudah seharusnya memberikan  kader  terbaik  pada kontestasi Pilkada. Sehingga sterotipe negatif masyarakat
terhadap  calon  akan  berubah  dan kompetensi  yang  dimiliki  calon, akan  berdampak  pada  tingkat partisipasi  di  Pilkada  Kota  Medan tahun 2020.
Pemutakhiran data Pemilih
Urgensi  pemutakhiran  data pemilih menjadi indikator terpenting dari  keberhasilan  Pemilihan  Kepala Daerah.  Akan  tetapi,  masalah  data pemilih  masih  menjadi  persoalan klasik  yang  tak  kunjung  tuntas. Masalah ini didasarkan tidak efektifnya proses pemutakhiran data pemilih  di  Kota  Medan.  Secara sporadis pemutakhiran  data  pemilih tidak  dilakukan  dengan  pencocokan dan penelitian (coklit) secara faktual. Sehingga,  berimplikasi  pada  hak konstitusional  masyarakat,  sulitnya menentukan  anggaran  biaya  dan ketersedian  surat  suara  (Damanik, 2018)
Selanjutnya,  hasil  evaluasi Komisi  Pemilihan  Umum  Kota
Medan pasca Pilkada 2015 menunjukkan  rendahnya  partisipasi pemilih  disebabkan  Daftar  Pemilih Tetap  belum  mutakhir.  Oleh  sebab itu,  Komisi  Pemilihan  Umum  Kota Medan  melakukan  kegiatan  coklit terhadap  Pilkada  Kota  Medan. Kondisi  tersebut,  dapat  dibuktikan dengan pernyataan Komisioner Komisi  Pemilihan  Umum  Daerah Kota  Medan  Divisi  Partisipasi masyarakat  dan  Sumber  Daya Manusi  yang  mengatakan  :  “Komisi Pemilihan  Umum  Kota  Medan melakukan  coklit  untuk  persiapan Pemilihan Gubernur Sumatera Utara Tahun  2018.  Kami  berkordinasi dengan  Dinas  Pendudukan  dan Catatan  Sipil  (Disdukcapil)  Kota Medan  dalam  melakukan  “coklit””
selama 1 bulan. Hasilnya
pemutakhiran  data  pemilih  terdapat 441.170  pemilih  yang  dihapus  dan itu  diperbolehkan  dalam  Peraturan Komisi  Pemilihan  Umum  nomor  04 tahun  2015  seperti  11  Petugas
Pemutakhiran Data Pemilih, terdapat  8  langkah  pencoretan  data pemilih yang dikualifikasikan Pemilih  Tidak  Memenuhi  Syarat (TMS) dengan dibuat berita
acaranya.  Akhirnya  semula  Daftar Pemilih  Tetap  (DPT)  Pilkada  2015 sebanyak  1.961.471  berubah  menjadi 1.520.301  pada  Pemilihan  Gubernur Sumatera Utara 2018”.
Proses  Pemutakhiran  data pemilih  merujuk  Peraturan  Kommisi Pemilihan  Umum  Nomor  04/2015 tentang pemutakhiran daftar pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah. Akan tetapi,  proses  pembenahan  data pemilih di Kota Medan mendapatkan sterotipe negatif  dari  masyarakat.
Hemat  tersebut,  melihat  jumlah Daftar  Pemilih  Tetap  yang  sudah dicoret  pada  Pemilihan  Gubernur Sumatera  Utara  Tahun  2018,  hadir dengan  jumlah  300.000  pemilih. Walau  pemilih  dapat  menggunakan hak pilih, namun masalah ketersedian surat suara mengakibatkan  masyarakat  tidak maksimal  dalam  menggunakan  hak pilihnya. Hal  tersebut,  berdasarkan peryataan Komisoner Komisi
Pemilihan  Umum  Daerah  Kota Medan  Divisi  Partisipasi  Masyarakat dan  Manusia  yang  mengatakan: “Pada  hari  pemungutan  suara, masyarakat  yang  sudah  di  coret
sebagai  Pemilih  Tidak  Memenuhi Syarat (TMS), muncul kembali sekitar 300.000  ribu  jiwa,  Namun,  masalah yang  terjadi  kekurangan  surat  suara, tetapi  kami  sudah  sesuai  mekanisme dalam  melakukan  Pencocokan  dan Penelitian (coklit)”.
Ketersediaan surat suara  pada Pemilihan  Gubernur  Sumatera  Utara (Pilgubsu)  tahun  2018  disebabkan pencoretan  data  pemilih  sebesar 441.170. Faktor tersebut,  dipengaruhi tingginya  mutasi  penduduk  tidak
sejalan dengan keterlibatan masyarakat dalam mengurus
administrasi  penduduk.  Selain  itu, masalah  data  pemilih  dan  kondisi saat  Pemilihan  Gubernur  Sumatera Utara (Pilgubsu) tahun 2018 merujuk pernyataan  dari  Ketua  Komite Independen  Pemantau  Pemilhan Umum  yang  mengatakan:  “Khusus Kota  Medan  masalah  yang  banyak ditemui yaitu: data ganda, undangan, ketersediaan  surat  suara,  seperti  di Keamatan  Medan  Denai  Kecamatan Medan  Amplas.  Sehingga  banyak pemilih    tidak  bisa  memilih. Tambahan lagi, di Kecamatan Medan Maimun  minimnya  kesiapan  Komisi Pemilihan  Umum  seperti  pendataan,
undangan  C6  yang  diberikan  tidak tepat  yang  dipengaruhi  rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurus surat pindah”.
Problematika  data  pemilih  di  Kota Medan  dipengaruhi  multi  faktor. Oleh  sebab  itu,  dibutuhkan  sinergi dan  perhatian  bersama  dalam meningkatkan  partisipasi  pemilih  di Kota  Medan.  Selain  itu,  Pilkada sebagai  sarana  kedaulatan  rakyat harus  dilindungi  kuantitas  dan kualitasnya.
Dengan demikian, pembenahan data pemilih
diharapkan mampu dilakukan secara faktual,  agar  masyarakat  tidak skeptis  dalam  menggunakan  hak pilihnya.  Sehingga,  pada  Pemilihan Kepala  Daerah  Tahun  2020  tidak hanya sekedar meningkatkan partisipasi  pemilih,  akan  tetapi masyarakat  teredukasi  dan  cerdas dalam  mengambil  peran  dalam seluruh tahapan proses Pilkada.

## SIMPULAN
Hasil penelitian memperlihatkan partisipasi
masyarakat  pada  setiap  Pilkada  di Kota  Medan  didominasi  partisipasi dalam  pemberian  suara  dan apathy
total.  Selain  itu,  faktor  yang menentukan  tingkat  partisipasi  di
Pemilihan  Kepala  Daerah Kota Medan tahun 2020. Pertama , rendahnya  kepercayaan  terhadap pemerintah disebabkan mantan Kepala  Daerah  memiliki  reputasi buruk  dan  tidak  memberikan dampak  terhadap  pelayanan  publik di  Kota  Medan. Kedua ,  peran  partai dalam  rekrutmen  politik  tidak berjalan  secara  demokratis,  hal  ini didasarkan  calon  Kepala  Daerah
yang diusung partai tidak
mendapatkan  stereotipe  positif  dari masyarakat. Ketiga ,  pemutakhiran data  pemilih  di  Kota  Medan  masih memiliki  masalah  yang  disebabkan KPU belum efektif dalam melakukan pencocokan  dan  teliti  data  (coklit) secara  faktual.  Sehingga  berdampak
terhadap hilangnya
hak konstitusional  masyarakat,  sulitnya menghitung  anggaran  biaya  dan ketersedian surat suara.

## DAFTAR PUSTAKA
Adela, F. P. (2017). Partisipasi Rakyat Dalam  Pengawasan  Pilkada, Antisipasi  Tingginya  Angka Golput  Di  Pilkada  Sumut  2018. Jurnal  Bawaslu , 3 (1),  107–118.
Retrieved fromhttp://jurnal.bawaslu.go.id
/Edisi-I.pdf#page=112 Michels,  A.  (2011).  Innovations  in Democratic  Governance:  How Does Citizen Participation contribute to a Better
democracy? International  Review of  Administrative  Sciences , 77 (2),
275–293.
https://doi.org/10.1177/002085 2311399851
Aulich,  C.  (2009).  From  Citizen Participation  to  Participatory Governance  in  Australian  Local Government. Commonwealth Journal  of  Local  Governance , 2 (2),
44–60. Retrieved from https://search.informit.com.au/ documentSummary;dn=0295819 16393484;res=IELHSS Filla  &  Johnson.  (2010).  Local  News Outlets and Political Participation. Journals.Sagepub.Com , 45 (5),  679–
692.
https://doi.org/10.1177/107808
7409351947 Fung,  A.  (2015).  Putting  the  Public Back  into  Governance:  The Challenges of Citizen Participation  and  Its  Future. Public  Administration  Review , 75 (4), 513–522. https://doi.org/10.1111/puar.12 361 Hanafi,  R.  I.  (2014).  Pemilihan
Langsung  Kepala  Daerah  di Iindonesia:  Beberapa  Catatan Kritis Untuk Partai Politik. Jurnal Penelitian  Politik , 11 (2),  1–16.
Retrieved from http://ejournal.politik.lipi.go.id /index.php/jpp/article/view/1 97/81 Hogan,  R.  E.  (2013).  Campaign Spending and Voter Participation  in  State  Legislative Election. Social  Science  Quarterly ,
94 (3),
840–864.
https://doi.org/10.1111/j.1540- 6237.2012.00897.x
Kusmanto,  H.  (2014).  Partisipasi Masyarakat  dalam  Demokasi Politik. JPPUMA:  Jurnal  Ilmu Pemerintahan  Dan  Sosial  Politik
UMA , 2 (1), 78–90. https://doi.org/10.31289/jppu ma.v2i1.582
Nasution,  F.  A.  (2019).  Partisipasi Politik  Masyarakat  Kecamatan Medan  Maimun  pada  Pemilihan Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018. JPPUMA:  Jurnal  Ilmu Pemerintahan  Dan  Sosial  Politik UMA , 7 (2),  227–235.  Retrieved from https://ojs.uma.ac.id/index.php
/jppuma/article/view/3015/23 02 Nasution, F. A. (2020). Pemberdayaan Pemerintahan Desa Dalam Membuat  Peraturan  Desa  di Desa Bandar Khalipah Kabupaten  Deli  Serdang. Jurnal
Ilmiah  Muqoddimah:  Jurnal  Ilmu Sosial,  Politikk  Dan  Humaniora ,
4 (2),
53–60. https://doi.org/10.31604/jim.v4 i2.2020.%25p
Pasaribu,  I.  (2018).  Bekerjanya
Politisasi  Identitas  Pada  Pilkada
Sumut  2018  (Menakar  Pengaruh Isu Agama Terhadap Kemenangan  Edy  Rahmayadi dan  Musa  Rajekshah). Jurnal Adhyasta  Pemilu , 4 (1),  11–28. Retrieved from https://ppid.bawaslu.go.id/site s/default/files/informasi_publi
k/4.  Jurnal  Adhyasta  Pemilu 02.pdf#page=15
Stockemer,  D.  (2012).  Citizens’
support  for  the  European  Union and  participation  in  European Parliament elections. SAGE Publication , 13 (1), 26–46.
https://doi.org/10.1177/146511
6511419870

## Buku teks
Diamond,  L  &  Gunter,  R.  (2001).
Political  Parties  and  Democracy . United  States  of  America:  The Johns Hopkins University Press.
Lussier,  D.  N.  (2016). Constraining Elites  in  Rusia  and  Indonesia (Political  Participation  and  Regime Survival) (First).  New  York: Cambridge  University  Press. https://doi.org/10.1017/slr.2019 .104
Miles,  M.  B.,  Huberman,  M.  & Saldana.  (2014). Qualitative  Data Analysis:  A  Methods  Sourcebook . (H.  Salmon,  Ed.)  (3rd  ed.). London: SAGE.
Nawawi,  H.  (2017). Metode  Penelitian Bidang Sosial . Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Rush,  M,  &  Althoff.  P.  (2011). pengantar  sosiologi  politik .  (Dr.
Kartono  Kartini,  Ed.)  (14th  ed.). Jakarta: Rajawali Pers.
Surbakti,  R.  (2010). Memahami  Ilmu Politik .  (F.  A.  Herfan  Djoni,  Ed.) (VII). Jakarta: PT Grasindo.
Karya ilmiah yang tidak dipublikasikan Pane,  P.  Y.  A.  (2015). Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan  Kepala  Daerah  Provinsi Sumatera  Utara  Tahun  2013  Di Kota Padangsidimpuan . Tesis.
Universitas Sumatera Utara.
Siringoringo,  F.  P.  (2016). Lemahnya Upaya  KPU  Kota  Medan  Dalam Meminimalisir Rendahnya Partisipasi  Politik  Pada  Pemilihan
Walikota Medan Tahun 2015 . Tesis.
Universitas Negeri Medan.
Artikel  dalam  surat  kabar/majalah umum
Cahyono, S. (2019). Wali Kota Medan
Dapat  Ucapan  Selamat  atas Predikat Kota Terjorok. Jawapos.Com , p. 1. Retrieved from https://www.jawapos.com/jpg- today/23/01/2019/wali-kota- medan-dapat-ucapan-selamat- atas-predikat-kota-terjorok/
CNN  Indonesia.  (2019).  Tiga  Wali Kota Medan Berturut-turut Terjerat Korupsi. Cnn Indonesia.Com ,  p.  1.  Retrieved from https://www.cnnindonesia.com /nasional/20191016165658-12- 440068/tiga-wali-kota-medan- berturut-turut-terjerat-korupsi
Damanik,  C.  (2017).  Jokowi:  Segera Perbaiki  Jalan  Rusak  di  Medan atau Saya Duluan yang Kerjakan. Kompas.Com . Retrieved from https://regional.kompas.com/re ad/2017/10/19/08360351/joko wi-segera-perbaiki-jalan-rusak- di-medan-atau-saya-duluan- yang-kerjakan
Kpu  Kota  Medan.  (2019).  Trend Kehadiran Pada Pemilihan Umum  dan  Pilkada  Kota  Meda Sejak  Tahun  2004  S/D  2019. Retrieved  from  https://kpud-
medankota.go.id/
Medan Tribun. (2019). Aksi Vandalisme Ajak Golput, Kapolrestabes Medan Beri Peringatan  Keras  Pada  Pelaku. Tribun  Medan .  Retrieved  from http://medan.tribunnews.com/ 2019/03/05/aksi-vandalisme- ajak-golput-kapolrestabes- medan-beri-peringatan-keras- pada-pelaku
Nurita,  D.  (2016).  Mencari  Solusi Kemacetan Kota Medan. Medanbisnisdaily.Com .  Retrieved from
http://www.medanbisnisdaily.c om/news/read/2016/09/14/25 6783/mencari-solusi-kemacetan- kota-medan/
Ratna,  P.  (2018).  ICW :  Medan  Kota paling rawan korupsi. Republika.Co.Id .  Retrieved  from https://www.republika.co.id/be rita/nasional/hukum/18/06/04 /p9rd7v428-icw-medan-kota- paling-rawan-korupsi
Siregar,  F.  (2019).  KPU  Medan Targetkan  Partisipasi  Pemilih
Meningkat  60  Persen  di  Pemilu 2019. Tribun  Medan .  Retrieved from https://medan.tribunnews.com /2019/01/01/kpu-medan- targetkan-partisipasi-pemilih- meningkat-60-persen-di-pemilu- 2019
Tigor, M. (2019). Hujan Sebentar Kota Medan  Banjir,  Drainase  Buruk. Tagar.Id . Retrieved
from https://www.tagar.id/hujan- sebentar-kota-medan-banjir- drainase-buruk
Yoseph,  P.  (2019).  Sandang  Predikat Kota  Terjorok,  Pemkot  Medan
Berkelit. Media Indonesia . Retrieved from
https://mediaindonesia.com/re ad/detail/210731-sandang- predikat-kota-terjorok-pemkot- medan-berkelit
Artikel  online  (internet)  tanpa tempat terbit dan penerbit
Damanik,  R.  A.  (2018).  Dinamika Validasi  Data  Pemilih  Dan Partisipasi  Pemilih  Di  Kota Medan.
Retrieved
from https://kpud- medankota.go.id/dinamika- validasi-data-pemilih-dan- partisipasi-pemilih-di-kota- medan/
Khair,  R.  (2020).  Tantangan  Berat Partisipasi  Pemilih  di  Kota Medan.
Retrieved
from https://kpudmedankota.go.id/t antangan-berat-partisipasi- pemilih-di-kota-medan/
KPK  &  LIPI.  (2016). Panduan Rekrutmen  &  Kaderisasi  Partai Politik  Idela  di  Indonesia .  Jakarta. Retrieved from https://aclc.kpk.go.id/wp- content/uploads/2018/07/Pand uan-Rekrutmen-dan-Kaderisasi- Parpol-Ideal.pdf
Suhartono, E. (2020). Menakar Kadar Partisipasi  Pemilih  di  Kota Medan  Menyongsong  Pilkada Serentak  2020.  Retrieved  from https://kpud- medankota.go.id/menakar- kadar-partisipasi-pemilih-di- kota-medan-menyongsong- pilkada-serentak-2020/