## PEMBIAYAAN MURABAHAH DALAM PERSPEKTIF FIQH ISLAM, HUKUM POSITIF DAN HUKUM SYARIAH

## Tri Setiady
Fakultas Hukum Universitas Wiralodra Indramayu

## abstract
Murabaha  financing. Murabaha  is  an  agreement  of  sale  and  purchase between  the  two  parties,  in  which  the  buyer  and  seller  agree  on  the  sale price;  which  consists  of  purchase  price  plus  purchase  costs  and  profits  for sellers.  Another  understanding  of  Murabaha  is  an  agreement  of  sale  and purchase  by  declaring  the  acquisition  cost  and  the  benefits  agreed  upon  by the  seller  and  buyer.  Murabaha  can  be  made  in  cash,  or  also  pay  in installments.  Another  understanding  of  Murabaha  is  a  sale  and  purchase transactions,  which  is  the  bank received  a  number  of  advantages.  In  this case, the bank become a seller and customers into buyers.
Keywords: Murabaha Financing, Positive Law and Sharia Law

## abstrak
Pembiayaan murabahah. Murabahah adalah akad jual beli antara dua belah pihak, dimana pembeli dan penjual menyepakati harga jual, yang terdiri atas harga  beli  ditambah  ongkos  pembelian  dan  keuntungan  bagi  penjual. Pemahaman  lain murabahah adalah  akad  jual  beli  barang  dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual  dan  pembeli. Murabahah dapat  dilakukan  secara  tunai,  bisa  secara bayar  tangguh  atau  bayar  dengan  angsuran.  Pemahaman  lain murabahah adalah  transaksi  jual  beli,  dimana  bank  mendapat  sejumlah  keuntungan. Dalam hal ini, bank menjadi penjual dan nasabah menjadi pembeli.
Kata Kunci: Pembiayaan Murahabah, Hukum Positif, Hukum Syariah

## A. Pendahuluan
Sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  tujuan  pembangunan  nasional adalah  terciptanya  masyarakat  adil  dan  makmur,  berdasarkan  demokrasi ekonomi,  dengan  mengembangkan  sistem  ekonomi  yang  bertumpu pada mekanisme  pasar  yang  berkeadilan.  Guna  mewujudkan  tujuan  tersebut, pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional diarahkan pada perekonomian yang  berpihak  pada  ekonomi  kerakyatan,  merata,  mandiri,  handal,
berkeadilan,  dan  mampu  bersaing  di  kancah  perekonomian  internasional. Sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Agar  tercapai  tujuan  pembangunan  nasional  dan  dapat  berperan  aktif dalam  persaingan  global  yang  sehat,  diperlukan  partisipasi  dan  kontribusi semua  elemen  masyarakat  untuk  menggali  berbagai  potensi  yang  ada  di masyarakat  guna  mendukung  proses  akselerasi  ekonomi  dalam  upaya merealisasikan tujuan pembangunan nasional. Salah satu bentuk penggalian potensi  dan  wujud  kontribusi  masyarakat  dalam  perekonomian  nasional tersebut adalah  pengembangan  sistem  ekonomi  berdasarkan  nilai  Islam (Syariah)  dengan  mengangkat  prinsip-prinsipnya  ke  dalam  Sistem  Hukum Nasional.  Prinsip  Syariah  berlandaskan  pada  nilai-nilai  keadilan, kemanfaatan,  keseimbangan,  dan  keuniversalan  ( rahmatan  lil  ‘a lamin). Nilai-nilai tersebut diterapkan dalam pengaturan perbankan yang di dasarkan pada Prinsip Syariah yang disebut Perbankan Syariah.
Dewasa  ini  kerangka  hukum  bank  syariah  telah  diatur  secara  khusus dan  tersendiri  dalam  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2008 tentang Perbankan  Syariah. Pembentukan Perbankan  Syariah  ini di  dasarkan  pada pertimbangan  bahwa  perlunya  aturan  spesifik  atau  khusus  dalam  suatu undang-undang  tersendiri  yang  mengatur  perbankan  syariah,  berhubungan perbankan  syariah  memiliki  kekhususan  dibandingkan  dengan  perbankan konvensional dan kebutuhan masyarakat indonesia akan jasa-jasa perbankan syariah  semakin  meningkat.  Sejalan  dengan  itu,  sesuai  dengan  tujuan pembangunan nasional Indonesia untuk mencapai terciptanya masyakat yang adil  dan  makmur  berdasarkan  demokrasi  ekonomi,  maka  dikembangkan sistem  ekonomi  yang  berlandaskan  pada  nilai  keadilan,  kebersamaan, pemerataan,  dan  kemanfaatan  yang  sesuai  dengan  prinsip  syariah  dengan mengangkatnya ke dalam sistem hukum nasional.
Guna  menjamin  kepastian  hukum  bagi stakeholders dan  sekaligus memberikan keyakinan kepada masyarakat dalam menggunakan produk dan jasa Bank Syariah, dalam Undang-Undang Perbankan Syariah ini diatur jenis usaha,  ketentuan pelaksanaan  syariah,  kelayakan  usaha,  penyaluran  dana, dan larangan bagi Bank Syariah maupun UUS yang merupakan bagian dari Bank  Umum  Konvensional.  Sementara  itu,  untuk  memberikan  keyakinan pada masyarakat yang masih meragukan kesyariahan operasional Perbankan Syariah  selama  ini,  diatur  pula  kegiatan  usaha  yang  tidak  bertentangan dengan  Prinsip  Syariah  meliputi  kegiatan  usaha  yang  tidak  mengandung unsur-unsur  riba,  maisir,  gharar,  haram,  dan  zalim,  yang  pelaksanaannya dilakukan  secara  menyeluruh  (kaffah)  dan  konsisten  (istiqomah). Pengelolaan bank syariah juga berpedoman pada prinsip kehati-hatian guna mewujudkan perbankan syariah yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sebagai  undang-undang  yang  khusus  mengatur perbankan  syariah, dalam  Undang-Undang  ini  diatur  mengenai  masalah  kepatuhan  syariah (syariah  compliance)  yang  kewenangannya  berada  pada  Majelis  Ulama Indonesia  (MUI)  yang  direpresentasikan  melalui  Dewan  Pengawas  Syariah (DPS)  yang  harus  dibentuk  pada  masing-masing  Bank  Syariah  dan  UUS. Untuk menindaklanjuti implementasi fatwa yang dikeluarkan MUI ke dalam Peraturan Bank Indonesia, di dalam internal Bank Indonesia dibentuk komite perbankan  syariah,  yang  keanggotaannya  terdiri  atas  perwakilan  dari  Bank Indonesia,  Departemen  Agama,  dan  unsur  masyarakat  yang  komposisinya berimbang.
Bank  Islam  atau  bank  syariah  adalah  lembaga  keuangan  yang  usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta  peredaran  uang  yang  pengoperasiannya disesuaikan  dengan  prinsip syariat Islam. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun  1992  sebagaimana  telah  dirubah  dengan  Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1988 telah dirumuskan pengertian prinsip syariah tersebut, yaitu:
“Prinsip syariah ad alah aturan perjanjian berdasarkan hukum Isalm anatara  bank  dengan  pihak  lain  untuk  menyimpan  dana  dan  atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiyaan  berdasarkan  prinsip  penyertaan  modal  (musyarakah), prinsip  jual  beli  barang  dengan  keuntungan  (murabahah),  atau pembiayaan  barang  modal  berdasarkan  prinsip  sewa  murni  tanpa pilihan  (ijarah)  atau  dengan  adanya  pilihan  pemindahan kepemilikan  atas  barang  yang  disewa  dari  pihak  bank  oleh  pihak lain (ijarah wa iqtina) ”.
Sementara  itu,  dalam  Pasal  1  angka  12  Undang-Undang  Nomor  21 Tahun 2008 telah dirumuskan pula pengertian prinsip syariah,yaitu:
“Prinsip  syariah  adalah  prinsip  hukum  Islam  dalam  kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah” . Kalau  kita  lihat  dan  kita  baca  ketentuan  diatas,  pengaturan  hanya terfokus  dalam  hal  kegiatan  penyaluran  dana  (lending).  Akan  tetapi,  jika ditafsirkan  secara  sistematis  mengenai  penghimpunan  dana  (funding),  juga sudah diatur di dalamnya. Artinya, baik dalam kegiatan penghimpunan dana maupun  penyaluran  dana  serata  pelayanan  jasa  lainnya  bagi  bank  syariah harus  mendasarkan  pada  aturan  perjanjian  (tertulis/akad)  menurut  hukum Islam  atau  sesuai  dengan  syariah  sebagaimana  difatwakan  oleh  lembaga yang  memiliki  kewenangan  dalam  menetapkan  fatwa  di  bidang  syariah, yaitu  DSN  MUI.  Dahulu  dengan  memedomani  fatwa  DSN  MUI  tersebut kemudian disusun ketentuan persyaratan minimum akad penghimpunan dan penyaluran  dana  bagi  bank  yang  melaksanakan  kegiatan  usaha  berdasarkan
pinsip syariah, sebagaimana termuat dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi bank yang melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.
Dalam  ketentuan  Pasal  2  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor
7/46/PBI/2005 ditegaskan bahwa dalam melaksanakan kegiatan
penghimpunan dana dan penyaluran dana, bank syariah wajib membuat akad sesuai  dengan  ketentuan  dalam  Peraturan  Bank  Indonesia  dan  wajib dilaksanakan  jenis  transaksi  syariah  yang  digunakan,  yaitu wadi’ah, mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, istishna, ijarah, dan qardh.
Dalam  penulisan  ini,  penulis  akan  membahas  mengenai  pembiayaan murabahah. Murabahah adalah  akad  jual  beli  antara  dua  belah  pihak, dimana pembeli dan penjual menyepakati harga jual, yang terdiri atas harga beli ditambah ongkos pembelian dan keuntungan bagi penjual. Pemahaman lain murabahah adalah  akad  jual  beli  barang dengan  menyatakan  harga perolehan  dan  keuntungan  (margin)  yang  disepakati  oleh  penjual  dan pembeli. Murabahah dapat  dilakukan  secara  tunai,  bisa  secara  bayar tangguh, atau  bayar  dengan  angsuran.  Pemahaman  lain murabahah adalah transaksi jual beli, di mana bank mendapat sejumlah keuntungan. Dalam hal ini, bank menjadi penjual dan nasabah menjadi pembeli.
Murabahah merupakan  produk  perbankan  Islam  dalam  pembiayaan pembelian  barang  lokal  maupun  internasional.  Pembiyaan  ini  mirip  dengan kredit  modal  kerja  dari bank  konvensional  karena  itu  jangka  waktu pembiyaan  tidak  lebih  dari  satu  tahun.  Bank  mendapatkan  keuntungan  dari harga barang yang atas nama nasabahnya dan menambahkan suatu mark up sebelum  menjual  barang  itu  kepada  atas  dasar cost-plus profit. Murabahah merupakan transaksi jual beli barang antara bank dan nasabah, barang yang dibeli berfungsi sebagai agunan. Harga barang dalam perjanjian murabahah dibayar  nasabah  secara  (cicilan).  Kepemilikan  beralih  secara  proposional sesuai dengan cicilan yang telah dibayar. Tambahan biaya (keuntungan) bagi bank  dirundingkan  dan  ditentukan  di  muka  antara  bank  dan  nasabah.  Dari uraian  di  atas  maka  timbul  beberapa  pertanyaan,  yaitu  1)  ketentuan pembiayaan murabahah berdasarkan  perspektif fiqh?;  2)  bagaimana ketentuan  pembiayaan murabahah berdasarkan  hukum  positif?;  dan  3) bagaimana  ketentuan  pembiayaan murabahah berdasarkan  Fatwa  Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Jo Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah?

## B. Pembahasan

## 1. Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Perspektif Fiqh
Berbicara tentang murabahah,  maka  tidak  akan  dapat  dilepaskan dengan  sistem  jual  beli  yang  dalam fiqh biasa  disebut  dengan al-bai'. Ditinjau  dari  segi  harga, al- bai’ dapat  dikategorikan  menjadi  beberapa bagian, di  antaranya adalah murabahah.  Jual  beli  dalam  terminologi fiqh
disebut dengan al- bai’ yang secara etimologis dapat diartikan dengan (tukar menukar)  atau  (menukar  sesuatu  dengan  sesuatu  yang  lain)  atau (mengeluarkan benda yang dimiliki dengan suatu pengganti). Lafadz al- bai’ dalam  bahasa  Arab  terkadang  digunakan  untuk pengertian  lawannya,  yaitu kata asy-syira (beli).  Dengan  demikian  kata al- bai’ berarti  jual,  tetapi sekaligus juga berarti beli.
Secara  etimologis, murabahah berasal  dari mashdar yang  berarti "keuntungan,  laba,  faedah".  Wahbah  az-Zuhaili  memberikan  definisi murabahah adalah  jual  beli  dengan  harga  awal  ditambah  keuntungan. Murabahah tidak mempunyai rujukan atau refrensi langsung dari Al-Qu ’ ran  maupun  Sunnah,  yang  ada  hanyalah  referensi tentang jual  beli atau  perdagangan.  Jual  beli murabahah hanya  dibahas  dalam  kitab-kitab fiqh. Imam Malik dan Imam Syafi'i mengatakan bahwa jual beli murabahah itu  sah  menurut  hukum  walaupun  Abdullah  Saeed  mengatakan  bahwa pernyataan  ini  tidak  menyebutkan  referensi  yang  jelas  dari  Hadits.Menurut al-Kaff,  seorang  kritikus  kontemporer tentang murabahah,  bahwa  para fuqaha terkemuka mulai menyatakan pendapat mereka mengenai murabahah pada awal abad ke-2 H. Karena tidak ada acuan langsung kepadanya dalam Al-Quran  atau  dalam  Hadits  yang  diterima  umum,  maka  para  ahli  hukum harus  membenarkan murabahah berdasarkan landasan  lain.  Malik mendukung  validitasnya  dengan  acuan  pada  praktek  orang-orang  Madinah. Ia  berkata  "Penduduk  Madinah  telah  berkonsensus  akan  legitimasi  orang yang membeli pakaian di sebuah toko dan membawanya ke kota lain untuk dijual  dengan  adanya  tambahan  keuntungan  yang  telah  disepakati.  Imam Syafi'i menyatakan pendapatnya bahwa jika seseorang menunjukkan sebuah komoditi kepada seseorang dan berkata
"Belikan  sesuatu  untuku  dan  aku  akan  memberimu  keuntungan sekian  dan  orang  itu  kemudian  membelikan  sesuatu  itu  untuknya, maka transaksi demikian ini adalah sah” .
Wahbah az-Zuhaili mengatakan bahwa dalam jual beli murabahah itu disyaratkan beberapa hal, yaitu : a. mengetahui harga pokok.
Dalam  jual  beli murabahah disyaratkan  agar  mengetahui  harga  pokok atau harga asal, karena mengetahui harga merupakan syarat sah jual beli. Syarat ini juga diperuntukan bagi jual beli at-tauliyyah dan al-wadhi'ah;
b. mengetahui keuntungan.
Hendaknya margin keuntungan  juga  diketahui  oleh pembeli,  karena margin keuntungan  tersebut  termasuk  bagian  dari  harga.  Sedangkan mengetahui harga merupakan syarat sah jual beli; dan
c. harga  pokok  merupakan  sesuatu  yang  dapat  diukur,  dihitung  dan ditimbang,  baik  pada  waktu  terjadi  jual  beli  dengan  penjual dengan penjual yang pertama atau setelahnya.
Jual  beli murabahah merupakan  jual  beli  amanah,  karena  pembeli memberikan  amanah  kepada  penjual  untuk  memberitahukan  harga  pokok barang  tanpa  bukti  tertulis.  Atau  dengan  kata  lain dalam  jual  beli  tidak diperbolehkan berkhianat. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Anfal 27:
"Hai orang-orang  yang beriman, janganlah kamu  mengkhianati Allah dan  Rasul-Nya,  dan  janganlah  kamu  mengkhianati  amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui". Berdasarkan  ayat  di  atas,  maka  apabila  terjadi  jual  beli murabahah dan terdapat cacat pada barang, maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama fiqh,  yaitu:  menurut  ulama  Hanafiyyah,  penjual  tidak  perlu  menjelaskan adanya  cacat  pada  barang, karena  cacat  itu  merupakan  bagian  dari  harga barang tersebut Sementara Jumhur ulama tidak membolehkan menyembunyikan cacat barang yang dijual karena hal itu termasuk khianat. Ada  beberapa  pendapat  ulama  mengenai  praktek murabahah di perbankan syari'ah, antara lain :
a. murabahah ini bukan jual beli melainkan hilah dengan tujuan mengambil riba;
b. murabahah merupakan jual beli inah yang diharamkan Islam;
c. murabahah merupakan bai'atani fi bai'ah; dan
d. murabahah merupakan jual beli barang yang belum dimiliki.
Pendapat  pertama: murabahah bukanlah  jual  beli  melainkan hilah dengan  tujuan  untuk  mengambil  riba.  Ada  sebagian  ulama  berpendapat bahwa tujuan murabahah adalah  untuk  memperoleh riba  dan  menghasilkan uang  sebagaimana  yang  dilakukan  oleh  bank-bank  konvensional. Gambarannya sebagai berikut, Secara hakiki, pembeli datang ke bank untuk mendapatkan uang pinjaman dan bank tidak membeli barang (asset) kecuali dengan maksud untuk menjual kepada pembeli secara kredit. Yang demikian itu bukanlah tujuan jual beli.
Term hilah dalam fiqh diidentifikasikan  sebagai  upaya  mencari legitimasi  hukum  untuk  suatu  kepentingan  dengan  tujuan-tujuan  ekstra. Tujuan  ekstra  dalam  konteks  tersebut  diartikan sebagai  kepentingan  khusus yang tidak memiliki kaitan langsung dengan hakikat aturan yang ditentukan oleh  hukum syariat.  Dalam  kasus murabahah ini  kadang  pembeli  membeli barang  atau  sesuatu  untuk  memanfaatkannya  dan  kadang  membeli  barang untuk  menjualnya  kembali  (seperti  Bank  Islam),  kedua  hal  ini  dibolehkan, namun kadang pembeli bermaksud untuk mengambil riba. Dengan demikian tergantung niat dari pembeli tersebut, sebagaimana ditegaskan dalam Hadis Nabi SAW :
"Sesungguhnya amal perbuatan itu berdasarkan niyatnya". Pendapat  kedua, murabahah merupakan  jual  beli inah. Inah berarti pinjaman.  Seorang  pedagang  menjual  barangnya  dengan  harga  kredit, kemudian  barangnya  itu  dibelinya  lagi  dari  debitur  dengan  harga  lebih
murah. Rafi Yunus mengatakan bahwa jual beli inah adalah seorang menjual sesuatu  kepada  orang  lain  dengan  harga  bertempo,  lalu sesuatu  itu diserahkan  kepada  pihak  pembeli,  kemudian  penjual  itu  membeli  kembali barangnya  tadi  sebelum  harganya  diterima  dengan  harga  yang  lebih  rendah daripada harga  jualnya  tadi.  Tidaklah  dibenarkan  menjual  sesuatu  dengan harga kredit atau membeli dari pembelinya secara kontan dengan harga lebih murah  sebelum  penjual  pertama  menerima  pembayarannya.  Karena  kalau yang  dimaksud  untuk  berdalih  agar  dapat  menerima  barang  seketika  dan menjualnya  dengan  harga  yang  lebih  mahal  beberapa  hari  kemudian,  maka tidak diragukan bahwa perbuatan semacam ini adalah riba. Pendapat ketiga, murabahah adalah bai' atanai fi bai'ah. Ibnu Ruslan dalam syarah as-Sunan menafsirkan bahwa bai' atani fi bai'ah adalah seseorang meminjamkan satu dinar kepada orang lain selama sebulan dengan ketentuan dibayar satu takar gandum.  Kemudian  setelah  datang  waktu  yang  ditentukan  dan  gandum  itu telah dimintanya, maka orang yang meminjam itu berkata:
"jualan gandum ini kepada saya dengan tempo pembayaran selama dua bulan yang akan saya bayar dengan dua takar".
Pendapat  keempat, murabahah adalah  jual  beli  barang  yang  belum dimiliki.  Al-Baghawi  berkata:  termasuk  jual  beli  yang fasid ialah  menjual sesuatu yang belum dimiliki, misalnya menjual burung yang lepas tidak ada harapan pulang kembali ke tempatnya.
Jadi Murabahah adalah  salah  satu  produk  yang  dikembangkan  oleh bank  syari'ah.  Produk  ini di  dasarkan  pada  prinsip  jual  beli  yang  dalam istilah fiqh Islam  disebut  dengan bai'  al-murabahah sebagaimana didefinisikan  oleh  ulama fiqh adalah  menjual  barang  dengan  harga  pokok ditambah  dengan  keuntungan  yang  disepakati  oleh  kedua  belah  pihak. Bai' al-murabahah ini  merupakan  salah  satu  bentuk bai'  al-amanah,  disamping bai'  at-tauliyyah,  yakni  menjual  barang  dengan  harga  pokok  tanpa mengambil  keuntungan  apapun  dan bai'al-wadhi'ah,  yakni  menjual  barang dengan  harga  jual  dibawah  harga  pokok. Bai'  al-murabahah dalam fiqh kemudian  diterapkan  dalam  bentuk  produk  perbankan  syari'ah.  Dalam perbankan  syari'ah,  produk  ini  diartikan  sebagai  akad  jual beli  antara  bank selaku  penyedia  barang  dengan  nasabah  yang  memesan  untuk  membeli barang. Dari transaksi tersebut, bank mendapatkan keuntungan.

## 2. Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Hukum Positif
Murabahah merupakan  salah  satu  produk  atau  skim  yang  paling populer  dalam  praktek  pembiayaan  pada  perbankan  syariah.  Selain  mudah perhitungannya,  baik  bagi  nasabah,  maupun  manajemen  bank,  produk  ini memilki  beberapa  kesamaan  (yang  bukan  prinsipil)  dengan  sistem  kredit pada  perbankan  konvensional.  Meskipun  demikian,  secara  prinsip,
murabahah sangat  jauh  berbeda  dengan  suku  bunga  dalam  perbankan konvensional.
Dapat diartikan bahwa murabahah itu sebagai suatu perjanjian antara bank dan nasabah dalam bentuk pembiayaan pembelian atas sesuatu barang yang  dibutuhkan  oleh  nasabah. Kata murabahah ini  dari  kata ribhu (keuntungan),  yaitu  transaksi  jual  beli  di  mana  bank  menyebut  jumlah keuntungannya.  Bank  bertindak  sebagai  penjual sementara  nasabah  sebagai pembeli.  Harga jual  adalah  harga  beli  bank  dari pemasok  ditambah keuntungan (margin).
Penjelasan atas Pasal 19 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menjelaskan bahwa:
“Yang dimaksud dengan akad murabahah adalah akad pembiayaan suatu  barang  dengan  menegaskan  harga  belinya  kepada  pembeli dan  pembeli  membayarnya  dengan  harga  yang  lebih  sebagai keuntungan yang disepakati ” .
Jadi,  fitur  mekanisme  pembiayaan murabahah adalah  penyediaan dana  atau tagihan  yang  dapat  dipersamakan  dengan  itu  untuk  transaksi jual beli  suatu  barang  sebesar  harga  pokok  atau  perolehan  ditambah  dengan margin keuntungan  yang  disepakati  antara  bank  dan  nasabah  yang mewajibkan  nasabah  untuk  melunasi  utang  atau  membayar  tagihan sesuai dengan  akad,  dimana  sebelumnya  menginformasikan  harga  perolehan kepada pembeli.
Pembiayaan murabahah ini  secara  prinsip  merupakan  saluran penyalur dana bank syariah dengan cepat dan mudah, di mana bank syariah mendapat profit, yaitu margin dari pembiayaan serta mendapatkan fee based in come (administrasi, komisi asuransi, dan komisi notaris). Sementara bagi nasabah,  pembiayaan murabahah ini  merupakan  alternatif  pendanaan  yang memberikan  keuntungan  kepada  nasabah  dalam  bentuk  membiayai kebutuhan  nasabah  dalam  hal  pengadaan  barang,  seperti  pembelian  dan renovasi  bangunan,  pembelian  kendaraan,  pembelian  barang  produktif seperti mesin produksi, dan pengadaan barang lainnya. Di sini nasabah akan mendapat  peluang  mengangsur  pembayarannya  dengan  jumlah  angsuran tidak akan berubah selama masa perjanjian.
Adapun  risiko  utama  dari  produk  pembiayaan murabahah ini  adalah risiko  pembiayaan  (credit  risk)  yang  terjadi  jika  debitur  wanprestasi  atau default. Selain  itu,  risiko  pasar  juga  dapat  terjadi  jika  pembiayaan murabahah diberikan  dalam  valuta  asing,  yaitu  risiko  dari  pergerakan  nilai tukar. Murabahah adalah  transaksi  (trustworhiness)  sebab  pembeli  telah mempercayakan  penjual  untuk  menentukan  harga  asal  barang  yang dibelinya.  Oleh  karena  itu,  ketika  bank  menawarkan  skim  pembiayaan murabahah, maka sebenarnya bank menawarkan kepercayaan dari goodwill yang  tinggi  kepada nasabah,  dan  sebaliknya  nasabah  juga  memberikan
kepercayaan  yang  penuh  kepada  pihak  bank.  Konsep  amanah  dan  saling memercayai  inilah  yang  membedakan murabahah dengan  pinjaman  yang berbasiskan bunga tetap.
Seperti  diketahui  bahwa  pembiayaan murabahah adalah  jual  beli barang  pada  harga  asal  dengan  tambahan  keuntungan/margin yang disepakati.  Dalam  jual  beli  ini,  penjual  harus  tahu  harga  pokok  pembelian barang  dan  menentukan  tingkat  tertentu  sebagai  tambahan  dan menjelaskannya  kepada  pembeli. Murabahah menekankan  adanya pembelian  komoditas  berdasarkan  pemintaan  nasabah,  bukan  hanya pinjaman  semata  sebagaimana  dalam  sistem  kredit  di  perbankan konvensional.  Dalam  praktek  pembiayaan murabahah,  nasabah  datang mengajukan  pembiayaan  atas  sebuah  komoditas  dengan  kriteria  tertentu. Pada  tahap  ini  terjadi  negoisasi  dan  penyertaan  yang  harus  dipenuhi  oleh kedua belah pihak. Kemudian, bank memesan barang kepada supplier sesuai dengan  kriteria  yang  diinginkan  nasabah.  Setelah  barang  tersebut  resmi menjadi milik bank, baru kemudian terjadi kontrak jual beli antara nasabah dan pihak bank. Barang dan dokumen dikirimkan kepada nasabah, kemudian nasabah  melakukan  pembayaran  sesuai  dengan  kesepakatan.  Dengan demikian,  jika  melihat  praktek  pembayaran murabahah,  tidak  ditemukan adanya  unsur  bunga,  hanya margin sebagai  tambahan  atas  harga  pokok pembelian sehingga tidak bertentangan dengan syariah.
Pembiayaan murabahah ini  ditetapkan  untuk  perbankan  syariah melalui  Surat  Keputusan  Direksi  Bank  Indonesia  Nomor  32/34/Kep/Dir tentang Bank Umum  berdasarkan  Prinsip  Syariah,  yang  kemudian diperbaharui  dengan  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank  Umum  yang  melaksanakan  Kegiatan  Usaha  Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/35/PBI/2005 dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/36/Kep/PBI/Dir tentang Bank  Perkreditan  Rakyat  Berdasarkan  Prinsip Syariah,  yang  kemudian  diperbaharui  dan  disempurnakan  dengan  Peraturan Bank  Indonesia  Nomor  6/17/PBI/2004 tentang Bank  Perkreditan  Rakyat Berdasarkan  Prinsip  Syariah  sebagaiamana  telah  dirubah  dengan  Peraturan Bank  Indoneisa  Nomor  8/25/PBI/2006.  Selanjutnya  ditegaskan  kembali dalam Undang-Undnag Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
3. Pembiayaan Murabahah Berdasarkan  Fatwa  Nomor  04/DSN- MUI/IV/2000 Jo Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah
Berkenaan dengan pembiayaan murabahah dalam kegiatan perbankan syariah,  DSN  telah  mengeluarkan  Fatwa  Nomor  04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah yang  menetapkan  pedoman  bagi  bank  syariah  yang memiliki  fasilitas murabahah dan  ditegaskan  kembali  dalam  Komplikasi Hukum  Ekonomi  Syariah.  Adapun  ketentuan tentang pembiayaan
murabahah yang  telah  dirumuskan  DSN  dalam  Fatwanya  Nomor  04/DSN- MUI/IV/2000 sebagai berikut: a. ketentuan umum murabahah dalam bank syariah:
1) bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba;
2) barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariat Islam;
3) bank  membiayai  sebagian  atau  seluruh  harga  pembelian  barang  yang telah disepekati kualifikasinya;
4) bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri dan pembelian ini harus sah dan bebas riba;
5) bank  harus  menyampaikan  semua  hal  yang  harus  berkaitan  dengan pembelian, misalnya, jika pembelian dilakukan secara utang;
6) bank  kemudian  menjual  barang  tersebut  kepada  nasabah  (pemesan) dengan  harga  jual  senilai  harga  beli ditambah keuntungannya.  Dalam kaitan  ini  bank  harus  memberi  tahu  secara  jujur  harga  pokok  barang kepada nasabah;
7) nasabah  membayar  harga  barang  yang  telah  disepakati  tersebut  pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati;
8) untuk  mencegah  terjadinya  penyalahgunaan  atau  kerusakan  tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah; dan
9) jika  bank  berkehendak  mewakilkan  kepada  nasabah  untuk  membeli barang  dari  pihak  ketiga,  akad  jual  beli murabahah harus  dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank.
Sedangkan  berdasarkan  ketentuan  Pasal  107  Komplikasi  Hukum  Islam menyatakan dalam hal jual beli murabahah berlaku ketentuan:
1) penjual harus membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya;
2) penjual  harus  membeli  barang  yang  diperlukan  pembeli  atas  nama penjual sendiri, dan pembelian harus sah dan bebas riba;
3) penjual  harus  menyampaikan  semua  hal  yang  berkaitan  dengan pembelian;
4) penjual  harus  memberi  tahu  secara  jujur  harga  pokok  barang  kepada pembeli berikut biaya yang diperlukan; dan
5) pembeli  harus  membayar  harga  barang  yang  telah  disepakati  tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati pula.
b. ketentuan murabahah kepada nasabah:
1) nasabah  mengajukan  permohonan  dan  perjanjian  pembelian  suatu barang atau aset kepada bank;
2) jika  bank  menerima  permohonan  tersebut,  ia  harus  membeli  terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan perdagangan;
3) bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus  menerima  (membelinya)  sesuai  dengan  perjanjian  yang  telah
disepakatinya, karena  secara  hukum  perjanjian  tersebut  mengikat, kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli;
4) dalam  jual  beli  ini  bank  diperbolehkan  meminta  nasabah  untuk membayar  uang  di  muka  saat  menandatangani  kesepakatan  awal pemesanan.  Hal  ini  lazim  disebut  dengan bai’arbun .  Menurut  jumhur ulama, hal ini memang tidak diperbolehkan. Namun, jika berdasar pada pendapat  Imam  Ahmad  bin  Hambal,  jual  beli ‘urbun diperbolehkan. Jika  nasabah  memutuskan  untuk  membeli  komoditas  tersebut,  uang muka  tersebut  bisa  digunakan  sebagai  pengurangan  atas  harga  yang disepakati;
5) jika  nasabah  kemudian  menolak  membeli  barang  tersebut, biaya  riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut;
6) jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank,  bank  dapat  meminta  kembali  sisa  kerugiannya  kepada  nasabah; dan
7) jika  uang  muka  memakai  kontrak ‘urbun sebagai  alternatif  dari uang
muka, maka:
a) jika  nasabah  memutuskan  untuk  membeli  barang  tersebut,  ia  tinggal membayar sisa harga; dan
b) jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar  kerugian  yang  ditanggung  oleh  bank  akibat  pembatalan tersebut dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.
c) jaminan dalam murabahah:
a. jaminan  dalam murabahah dibolehkan,  agar  serius  dengan pesanannya.  Bank  boleh  meminta  jaminan  yang  bernilai ekonomis  dan  sesuai  dengan  jumlah  transaksi  yang  dilakukan sebagai  pegangan.  Jaminan  itu  muncul  karena  jual  beli  yang dilakukan  adalah  secara  tempo  sehingga  dirasa  perlu  untuk menghadirkan jaminan; dan
b. bank  dapat  meminta  nasabah  untuk  menyediakan  jaminan  yang dapat dipegang.
d) utang dalam murabahah:
a. secara  prinsip,  penyelesaian  utang  nasabah  dalam  transaksi murabahah tidak  ada  kaitannya  dengan  transaksi  lain  yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah  menjual  kembali  barang  tersebut  dengan  keuntungan atau  kerugian,  ia  tetap  berkewajiban  untuk  menyelesaikan utangnya kepada bank;
b. jika  nasabah  menjual  barang  tersebut  sebelum  masa  angsuran berakhir, ia tidak wajib, segera seluruh angsurannya; dan
c. jika  penjualan  barang  tersebut  menyebabkan  kerugian,  nasabah tetap  harus  menyelesaikan  utangnya  sesuai  kesepakatan  awal.  Ia tidak  boleh  memperlambat  pembayaran  angsuran  atau  meminta kerugian itu diperhitungkan.
e) Penundaan pembayaran dalam murabahah:
a. nasabah  yang  memiliki  kemampuan  tidak  dibenarkan  menunda penyelesaian utangnya; dan
b. jika  nasabah  menunda-nunda  pembayaran  dengan  sengaja  atau jika  salah satu  pihak  tidak  menunaikan  kewajibannya,
penyelesaiannya  dilakukan  melalui  badan  arbitrase  syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
f) bangkrut dalam murabahah
jika  nasabah  telah  dinyatakan  pailit  dan  gagal  menyelesaikan utangnya,  bank harus  menunda  tagihan  utang  sampai  ia  menjadi sanggup kembali atau berdasarkan kesepakatan.

## C. Penutup

## 1. Kesimpulan
a. Bahwa Murabahah adalah  salah  satu  produk  yang  dikembangkan  oleh bank  syari'ah.  Produk  ini di  dasarkan  pada  prinsip  jual  beli  yang  dalam istilah fiqh Islam  disebut  dengan bai'  al-murabahah sebagaimana diidefinisikan oleh ulama fiqh adalah menjual barang dengan harga pokok ditambah  dengan  keuntungan  yang  disepakati  oleh  kedua  belah  pihak. Bai' al-murabahah ini  merupakan  salah  satu  bentuk bai'  al-amanah, disamping bai'  at-tauliyyah,  yakni  menjual  barang  dengan  harga  pokok tanpa mengambil keuntungan apapun dan bai'al-wadhi'ah, yakni menjual barang  dengan  harga  jual  di  bawah  harga  pokok. Bai'  al-murabahah dalam fiqh kemudian diterapkan dalam bentuk produk perbankan syariah. Dalam  perbankan  syariah,  produk  ini  diartikan  sebagai  akad  jual  beli antara bank selaku penyedia barang dengan nasabah yang memesan untuk membeli barang. Dari transaksi tersebut, bank mendapatkan keuntungan;
b. Pembiayaan murabahah berdasarkan  hukum  positif  ditetapkan  melalui Surat  Keputusan  Direksi  Bank  Indonesia  Nomor  32/34/Kep/Dir tentang Bank Umum berdasarkan  Prinsip  Syariah,  yang  kemudian  diperbaharui dengan  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor 7/35/PBI/2005  dan  Surat Keputusan  Direksi  Bank  Indonesia  Nomor 32/36/Kep/PBI/Dir tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip
Syariah,  yang  kemudian  diperbaharui  dan  disempurnakan  dengan Peraturan  Bank  Indonesia Nomor 6/17/PBI/2004 tentang Bank Perkreditan  Rakyat  Berdasarkan  Prinsip  Syariah  sebagaimana  telah
dirubah  dengan  Peraturan  Bank  Indoneisa  Nomor  8/25/PBI/2006. Selanjutnya ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah; dan c. berkenaan  dengan  pembiayaan murabahah dalam  kegiatan  perbankan syariah,  DSN  (Dewan  Syariah  Nasional)  telah  mengeluarkan Fatwa Nomor  04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah yang  menetapkan pedoman  bagi  bank  syariah  yang  memiliki  fasilitas murabahah dan ditegaskan  kembali  dalam  Komplikasi  Hukum  Ekonomi  Syariah  dengan ketentuan  umum  dalam  pembiayaan murabahah adalah  Bank  dan nasabah  harus  melakukan  akad murabahah yang  bebas  riba  dan  barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam.

## Daftar Pustaka

## A. Buku
Az-Zuhaili, Wahbah, 1989. al-Fiqh  al-Islam  wa  Adillatuh, Jilid  IV,  Beirut: Dar al-Fikr, 1989. Hadi, Abu Sura'i Abdul, 1993. Ar-Riba wa al-Qurudh, Al-Ikhlas, Surabaya:
Terj. M. Thalib.
Harum,  Ubay, Murabahah  Dalam  Perspektif  Fiqh dan  Sistem  Perbankan
Islam, Jurnal Hukum Islam, Vol V, 2006.
Karim, Adiwarman  A., 2006. Bank  Islam:  Analisis  Fiqh  dan  Keuangan, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Lubis, Suhrawardi K., 2000. Hukum Ekonomi Islam, Jakarta: Sinar Grafika. Munawwir, Ahmad  Warson, 1997. Kamus  Arab-Indonesia,  Cet.  IV,
Surabaya: Pustaka Progressif.
Penyusun, Ensiklopedi  Hukum  Islam, Ensiklopedia  Hukum  Islam,  Jilid  1,
Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve.
Sabiq, As-Sayyid, Fiqh As-Sunnah, Jilid III, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t).
Saeed, Abdullah, 2003. Bank Islam dan Bunga, Studi Kritis dan Interpretasi
Kontemporer  tentang  Riba  dan  Bunga,  Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar
Terj. Muhammad Ufuqul Mubin, et. al, Cet. I.
Schacht, 1986. The Encyclopedia of Islam, Leiden: E.J. Brill. Sutedi, Adrian, 2009. Perbankan Syariah, Bogor: Ghalia Indonesia,. Usman, Rachmadi, 2009. Produk  dan  Akad  Perbankan  Syariah  Di
Indonesia, Bandung: PT Citara Aditya.

## B. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
Undang-undang No. 10 Tahum 1998 tentang Perbankan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan  dan  Penyaluran  Dana  bagi  bank  yang  melaksanakan
Kegiatan Usha Berdasarkan Prinsip Syariah.
Peraturan  Bank  Indonesia  nomor  6/17/PBI/2004 tentang Bank  Perkreditan Rakyat  Berdasarkan  Prinsip  Syariah  sebagaimana  telah  dirubah dengan Peraturan Bank Indoneisa Nomor 8/25/PBI/2006.
Surat  Keputusan  Direksi  Bank  Indonesia  Nomor  32/34/Kep/Dir tentang Bank umum berdasarkan Prinsip Syariah.
Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/36/Kep/PBI/Dir tentang
Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah.
Fatwa Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah. Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah. C. Sumber Lain
Al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, (CD Hadits).