## Volume 6, Nomor 1, Januari 2023.
Editorial Office  : Faculty of Law, Univeritas Islam Malang.
Jl. Mayjen Haryono No.193, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Malang, Provinsi Jawa Timur, 65144. Phone : (0341) 551 932 / 551 822 / (0341) 552 249 E-mail : yurispruden@unisma.ac.id Website : http://riset.unisma.ac.id/index.php/yur/index Pengaruh Kebijakan Countercyclical Yang Dikeluarkan Oleh Otoritas Jasa Keuangan Akibat Penyebaran Covid-19
Rani Apriani Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang
Jl. H.S. Ronggowaluyo Telukjambe Karawang, 41361, (0267) 640759.
Email: rani.apriani@fh.unsika.ac.id Article Abstract Article History
Received: Dec 02, 2021; Reviewed: Dec 24, 2021; Accepted: Jan 26, 2022; Published: Jan 30, 2023:

## DOI:
10.33474/yur.v6i1.13076
The covid-19 pandemic has had an impact on the global economic downturn in all types of economic business, including insurance in Indonesia. The purpose of this study was to analyze the effect of countercyclical policies issued by the Financial Services Authority due  to  the  spread  of  covid-19.  The  method  used  is  normative juridical  which  is  descriptive  analytical  by  describing  the implementation  and  problems  surrounding  the  effect  of countercyclical policies issued by the Financial Services Authority due  to  the  spread  of  covid-19.  Covid-19  has  had  an  impact  on Indonesian  insurance.  The  Financial  Services  Authority  issues countercyclical  policies  for  non-bank  financial  institutions through Letter Number S-11/D.05/2020 concerning Countercyclical Policies for the Impact of the Spread of Covid-19 for  Insurance  Companies.  The  issuance  of  this  rule  by  the Financial  Services  Authority  will  affect  the  parties  in  the insurance agreement, namely the insured and the insurer.
Keywords: Countercyclical Policy, Covid-19, Financial Services Authority, Insurance.

## Abstrak
Pandemi  covid-19  membawa  dampak  pada  penurunan  ekonomi secara  global  dalam  semua  jenis  usaha  perekonomian,  termasuk perasuransian  yang  ada  di  Indonesia.  Tujuan  dari  penelitian  ini adalah  untuk  menganalisis  pengaruh  kebijakan countercyclical yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan akibat penyebaran covid-19.  Metode  yang  digunakan  yaitu  secara  yuridis  normatif yang  bersifat  deskriptif  analitis  dengan  menggambarkan pelaksanaan  dan  permasalahan  seputar  pengaruh  kebijakan countercyclical yang  dikeluarkan  oleh  Otoritas  Jasa  Keuangan akibat  penyebaran covid-19.  Covid-19  mempunyai  dampak terhadap  perasuransian  Indonesia.  Otoritas  Jasa  Keuangan menerbitkan  kebijakan countercyclical bagi  lembaga  keuangan non-bank  melalui  Surat  Nomor  S-11/D.05/2020  tentang Kebijakan Countercyclical Dampak  Penyebaran  Covid-19  Bagi
Perusahaan Perasuransian. Terbitnya aturan ini oleh Otoritas Jasa Keuangan maka berpengaruh kepada para pihak dalam perjanjian asuransi yaitu tertanggung dan penanggung.
Kata Kunci: Kebijakan Countercyclical , Covid-19, Otoritas Jasa Keuangan, Asuransi.

## PENDAHULUAN
Kasus  pneumonia  yang  tidak  diketahui penyebabnya  pertama  kali  dilaporkan  di Wuhan, Provinsi Hubei, Cina pada Desember 2019.  Penyakit  ini  berkembang  sangat  pesat dan telah menyebar ke berbagai provinsi lain di Cina, bahkan menyebar hingga ke Thailand dan Korea Selatan dalam kurun waktu kurang dari satu bulan. Pada 11 Februari 2020, World Health  Organization  (WHO)  mengumumkan nama  penyakit  ini  sebagai  Virus  Corona Disease  (covid-19)  yang  disebabkan  oleh virus SARS-CoV-2, yang sebelumnya disebut 2019-nCoV, dan dinyatakan sebagai pandemik pada tanggal 12 Maret 2020. 1
Saat  ini  covid-19  menjadi  perhatian utama  dunia.  Cepatnya  penyebaran  penyakit disertai  penambahan  kasus  yang  masih  terus melonjak,  termasuk  di  Indonesia,  serta beragamnya  manifestasi  klinis  covid-19 berpotensi pada kolapsnya sistem kesehatan. 2
Dampak  wabah  covid-19  tidak  hanya merugikan  sisi  kesehatan.  Wabah  covid-19 telah berdampak langsung dan tidak langsung terhadap  perekonomian  Indonesia  seperti terhadap  Lembaga  Keuangan  Bank  dan
1 Adityo  Susilo,  dkk.,  (Maret,  2020),  Coronavirus  Disease  2019:  Tinjauan  Literatur  Terkini, Jurnal  Penyakit Dalam Indonesia , Volume 7, Nomor 1. Hlm. 45–67.
2 Catello Vollono, dkk., (2020), Focal Status Epilepticus as Unique Clinical Feature of Covid-19: A Case Report, Europian Journal of Epilepsy , Volume 78, Nomor ___. Hlm. 109–112.
Lembaga  Keuangan  Non-Bank  (LKNB). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyakini, hal tersebut berpotensi mengganggu kinerja LKNB,  stabilitas  sistem  keuangan, dan pertumbuhan ekonomi.
Sampai saat ini yaitu Tahun 2022, covid- 19 masih saja belum dapat diselesaikan. Kita ketahui  pula  sampai  saat  ini  varian  covid-19 selalu mengalami mutase, dan tahun 2022 ini varian covid-19 yaitu omicron . Kasus pertama omicron yang ada di  Indonesia, pertama kali terdeteksi  pada  seorang  petugas  kebersihan berinisial N yang diketahui bekerja di RSDC Wisma Atlet Kemayoran.
Dampak  ekonomi  dari  wabah  covid-19 terhadap perekonomian Indonesia akan sangat ditentukan  oleh  pilihan  kebijakan  dan kesigapan pemerintah untuk mengatasi wabah tersebut. Pemerintah Indonesia menggulurkan beberapa kebijakan untuk meringankan beban keuangan masyarakat akibat adanya pandemi covid-19. Setelah restrukturisasi kredit perbankan, OJK meminta perusahaan asuransi untuk  memperpanjang  batas  waktu  tagihan premi empat bulan sejak jatuh tempo.
Perusahaan  asuransi  sebagai  perusahaan jasa,  pada  satu  sisi  menjual  jasa  kepada pelanggan, sedangkan pada sisi lain, perusahaan  asuransi  adalah  sebagai  investor dari  tabungan  masyarakat  kepada  investasi yang produktif. 3
Di dalam siklus kehidupan manusia yang diawali  sedari  dilahirkan  hingga  nantinya akan  meninggal,  baik  itu  secara  rohani  dan juga  jasmani  dari  seorang  individu  akan senantiasa berhadapan dengan berbagai risiko yang  nantinya  akan  menimpanya,  sebagai misalnya ialah risiko manusia untuk sakit.
Seorang  individu  yang  jatuh  sakit  ini diharuskan untuk  menanggung seluruh biaya perawatan  yang  harus  dibayarkan,  baik  itu biaya  rawat  inap  di  rumah  sakit,  biaya  obat- obatan  rujukan  serta  biaya  transportasi  yang wajib  ditanggungnya,  dengan  demikian banyak keluhan bahwa biaya secara keseluruhannya ini sangat mahal. Agar dapat meringankan tanggungan biaya yang dibebankan kepada orang sakit ataupun pihak keluarga pasien ini maka perlu diselenggarkana  pihak  lainnya  yang  dapat menanggung keseluruhan risiko yang disebutkan tersebut.
Pengalihan  risiko  ini  dimaksudkan  agar dapat membantu menanggung jumlah kerugian  yang  diakibatkan  oleh  kejadian tertentu tersebut.  Kerugian ini nantinya akan dapat  dilaksanakan  pengalihan  pada  pihak
3 Sri Redjeki Hartono, (1999), Hukum Asuransi dan erusahaan Asuransi , Jakarta; Sinar Grafika. Hlm. 3.
4 Abbas Salim, (1995), Dasar – Dasar Asuransi , Jakarta; Raja Grafindo Persada. Hlm. 12.
lainnya  yang  beroperasi  dalam  bidang penerimaan  risiko,  yakni  pihak  perusahaan asuransi.  Dengan  demikian  risiko  ini  dapat dilaksanakan  pengalihan  atau  ditanggung perusahaan  asuransi  ini  dengan  syarat  dan juga ketentuan yang ada dan berlaku.
Asuransi  atau  pertanggungan yang dimaksudkan agar hanya dapat menggantikan kerugian yang tertanggung, dengan demikian kerugian  dan  juga  nilai  yang  nantinya dipertanggungkan  ini  penting  dan  mendesak untuk  diketahui.  Hal  ini  tujuannya  adalah biaya  asuransi  ini  haruslah  adil  dengan berlandaskan  besar  atau  kecil  risiko  yang dipertanggungjawabkan. 4
Sebagaimana  termaktub  pada  Undang- Undang  Nomor  40  Tahun  2014  tentang Perasuransian  sudah  secara  jelas  diuraikan dan  diatur  secara  detail.  Di  dalam  Pasal  1 angka (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014  tentang  Perasuransian  yang  berkenaan dengan perasuransian ini memaparkan bahwa para  pihak  yang  memiliki  keterkaitan hubungan dengan asuransi atau pertanggungan ini, setidaknya ada dua pihak, diantaranya ialah pihak penanggung dan juga pihak tertanggung.
Penanggung  didefinisikan  sebagai  pihak yang memiliki hak guna menerima pembayaran  uang  dari  pertanggungan  dan memberikan  penggantiannya  pada  pihak tertanggung  jika  terjadi  suatu  kerugian
tertentu.  Tertanggung  didefinisikan  sebagai pihak  yang  menyelenggarakan  perjanjian asuransi dengan cara membayarkan sejumlah uang pada pihak penanggung serta menerima uang  penggantian  untuk  kerugian  yang dialami atau yang terjadi.
Perasuransian  termasuk  kedalam  salah satu LKNB yang diperhatikan oleh Pemerintah, sebab perasuransian yang ada di Indonesia  terkena  dampak  adanya  wabah covid-19. OJK mengeluarkan kebijakan yang disebut  dengan countercyclical untuk  para LKNB dengan Surat Nomor S-11/D.05/2020 mengenai
Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus
Disease 2019  (covid-19)  untuk  Perusahaan Perasuransian di tanggal 30 Maret 2020.
Dengan diterbitkannya aturan ini berpengaruh  kepada  tertanggung  dimana tertanggung  tidak  dinyatakan  melakukan wanprestasi  jika  mengalami  keterlambatan pembayaran  premi,  dimana  premi  tersebut diberikan  perpanjangan  batas  waktu  selama empat  bulan.  Adapun  premi  yang  di  berikan keringanan  untuk  hal  ini  adalah  premi  yang berada di Bulan Februari Tahun 2020.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini  dirancang  sebagai  suatu  penelitian  yang bersifat  normatif  (dogmatik)  yang  bersifat deskriptif analitis. 5 Untuk mengkaji
5 Terry Hutchinson, (2002), Researching and Writing in Law, Sydney; Lawbook. Hlm. ___.
6 Peter Mahmud Marzuki, (2005), Penelitian Hukum, Jakarta; Kencana. Hlm. 93.
7 Johny Ibrahim, (2006), Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Malang; Bayumedia. Hlm. 313-315, Lihat juga K. Zweigert H. Kotz, (1998), An Intoduction To Comparative Law , Oxford; Clarendon Press. Hlm. 34-44.
permasalahan  yang  ada,  maka  penelitian  ini menggunakan pendekatan pendekatan perundang-undangan, 6 yakni  pendekatan yang  dilakukan  dengan  menelaah  semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum. 7

## PEMBAHASAN
Di  Indonesia,  kita  tau  terdapat  lembaga keuangan.  Adapun  yang  dimaksud  dengan lembaga keuangan adalah lembaga yang dapat memberikan fasilitas dan produknya di bidang keuangan yaitu baik dalam memutar arus uang dalam  perekonomian  Indonesia.  Umumnya kegiatan  operasional  yang  dilakukan  oleh lembaga  keuangan  yaitu  meliputi  proses pengumpulan dana dari masyarakat yang ada dan  juga  dapat  menyalurkan  dana  yang  ada kepada masyarakat  yang membutuhkan dana baik untuk modal usaha atau yang lainnya.
Lembaga  keuangan  ini  secara  umum dapat  diklasifikasikan  ke  dalam  dua  bentuk, yakni  lembaga  keuangan  bank  dan  juga lembaga  keuangan  non-bank,  perbedaan mendasar dari dua bentuk ini ialah ada dalam penghimpunan dananya.
Didalam  penghimpunan  dana  ini  secara jelas  dan  tegas  dijelaskan  bahwa  pihak  bank dapat  melaksanakan  penghimpunan  dana, baik itu secara langsung ataupun secara tidak langsung  dari  masyarakat,  sementara  itu
LKNB  ini  hanya  akan  dapat  melaksanakan penghimpunan  dana  dari  masyarakat  secara tidak langsung.
Pengertian  LKNB  ini  ialah  keseluruhan badan yang melaksanakan aktivitas usahanya dalam  bidang  keuangan,  melaksanakan penghimpunan dana, baik itu secara langsung ataupun  secara  tidak  langsung,  khsususnya dengan  cara  mengeluarkan  kertas  berharga dan mendistribusikan kembali ke masyarakat, khususnya, yang berkenaan dengan pembiayaan investasi perusahaan guna nantinya  memperoleh  kesejahteraan  serta keadilan masyarakat.
LKNB ini berkembang sejak tahun 1972, dengan tujuan untuk mendorong perkembangan  pasar  modal  serta  membantu permodalan  perusahaan-perusahaan  ekonomi lemah.  LKNB  yang  dapat  memberikan pelayanan  memberikan  jasa  dalam  bidang keuangan  cukup  banyak  jenisnya.  Adapun jenis-jenis LKNB di Indonesia, antar lain: 8
1. Perusahaan Asuransi merupakan perusahaan  yang  bergerak  dalam  usaha pertanggungan.
2. Dana  Pensiun,  merupakan  perusahaan yang kegiatannya mengelola dana pensiun suatu perusahaan pemberi kerja
3. Koperasi Simpan Pinjam yaitu menghimpun  dana  dari  anggotanya kemudian  menyalurkan  kembali  dana tersebut  kepada  para  anggota  koperasi dan masyarakat umum
4. Pasar  Modal  merupakan  pasar  tempat pertemuan  dan  melakukan  transaksi antara pencari dana dengan para penanam
8 Susilo Sri YT., (2005), Bank dan Lembaga keuangan Lain , Jakarta; Salemba Empat. Hlm. 127.
modal,  dengan  instrumen  utama  saham dan obligasi
5. Perusahaan  Anjak  Piutang,  merupakan yang  usahanya  adalah  mengambil  alih pembayaran  kredit  suatu  perusahaan dengan cara mengambil kredit bermasalah.
6. Perusahaan  Modal  Ventura  merupakan pembiayaan oleh perusahaan-perusahaan yang  usahanya  mengandung  resiko tinggi.
7. Perusahaan Pegadaian merupakan lembaga  keuangan  yang  menyediakan fasilitas pinjaman dengan jaminan tertentu.
8. Perusahaan  Sewa  guna  usaha  lebih  di tekankan  kepada  pembiayaan  barang barang  modal  yang  di  inginkan  oleh nasabahnya.
9. Perusahaan Kartu Kredit.
10. Pasar Uang yaitu pasar tempat memperoleh dana dan investasi dana.
11. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur. Lembaga  keuangan  memiliki  beberapa peranan yang cukup penting sebagai perantara antara  seseorang  yang  memiliki  modal  dan juga  pasar  utang  yang  tetntunta  memiliki tanggung jawab dalam menyalurkan dana dari investor  kepada  perusahaan  yang  memiliki kebutuhan terhadap dana. Selain itu, terdapat beberapa fungsi lain dari lembaga keuangan, yaitu:
1. Dapat melancarkan terhadap suatu pertukaran  produk  baik  barang  atau  jasa dengan  menggunakan  uang  ataupun instrument kredit.
2. Dapat  menghimpun  dari  dari  masyarakat yang  ada  dalam  bentuk  simpanan  dan dapat menyalurkan Kembali dana tersebut
ke masyarakat  yang berbentuk pinjaman. Atau  bisa  dikatakan,  bahwa  lembaga keuangan  dapat  menghimpun  dana  dari seseorang yang memiliki dana berlebihan serta  menyalurkan  dana  tersebut  ke seseorang  yang  memiliki  kekurangan dana.
3. Dapat  memberikan  informasi  dan  juga pengetahuan yang bermafaat, yaitu:
a. Lembaga keuangan dapat menjalankan fungsinya sebagai pihak yang memiliki keahlian dalam melakukan analisis ekonomi dan juga kredit  untuk  kepentingan  pihak  lain yaitu nasabah.
b. Lembaga keuangan memiliki kewajiban untuk dapat menyebarkan informasi dan kegiatan yang bermanfaat dan juga menguntungkan untuk setiap nasabah yang ada.
4. Dapat  memberikan  tanggungan  atau jaminan.
5. Lembaga  keuangan  dapat  memberikan jaminan hukum dan moral bagi masyarakat  mencakup  keamanan  dana yang  disimpan  dan  dipercayakan  oleh masyarakat  untuk  disimpan  pada  suatu lembaga keuangan.
6. Dapat memberikan dan juga menciptakan likuiditas.
7. Lembaga  keuangan  dapat  memberikan suatu  keyakinan  bahwa  dana  yang disimpan  di  lembaga  keuanan  oleh masyarakat  sebagai  nasabah  akan  dapat
ditarik  Kembali  ataupun  dikembalikan oleh lembaga keuangan ketika telah jatuh tempo.
Di  Indonesia,  pertanggungan  adalah istilah  asuransi  sering  digunakan,  istilah  ini tampaknya  mengikuti  istilah  dalam  bahasa Belanda  yaitu assurantie (asuransi)  dan verzekering (pertanggungan).
Secara  yuridis  pengertian  asuransi  atau pertanggungan  menurut  Pasal  246  Kitab Undang-Undang  Hukum  Dagang  (KUHD), asuransi  atau  pertanggungan  adalah  suatu persetujuan,  dimana  penanggung  kerugian diri  kepada  tertanggung  dengan  mendapat premi,  untuk  mengganti  kerugian  karena kehilangan  kerugian  atau  tidak  diperolehnya suatu  keuntungan  yang  diharapkan,  yang dapat  diderita  karena  peristiwa  yang  tidak diketahui lebih dahulu.
Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40  Tahun  2014  tentang  Perasuransian, asuransi  adalah  perjanjian  antara  dua  pihak, yaitu  perusahaan  asuransi  dan  pemegang polis,  yang  menjadi  dasar  bagi  penerimaan premi  oleh  perusahaan  asuransi  sebagai imbalan untuk:
1. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian,  kerusakan,  biaya  yang  timbul, kehilangan  keuntungan,  atau  tanggung jawab  hukum  kepada  pihak  ketiga  yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang  polis  karena  terjadinya  suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
2. Memberikan pembayaran yang
didasarkan pada meninggalnya tertanggung  atau  pembayaran  yang didasarkan  pada  hidupnya  tertanggung dengan  manfaat  yang  besarnya  telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.
Substansi  dari  pengertian  asuransi  yang terdapat  pada  Undang-Undang  Nomor  40 Tahun  2014  tentang  Perasuransian  dengan KUHD  mempunyai  persamaan.  Asuransi dipandang  sebagai  suatu  perjanjian  yang menimbulkan hak dan kewajiban antara pihak penanggung dengan pihak tertanggung.
Akan  tetapi,  ada  perbedaan  yang mendasar terhadap pengertian asuransi antara KUHD  dengan  Undang-Undang  Nomor  40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Perbedaan asuransi tersebut terletak pada objek asuransi yang  dilindungi.  Unsur-unsur  pengertian asuransi  secara  redaksional  yang  terdapat pada  Pasal  246  KUHD  hanya  menunjuk kepada asuransi kerugian ( loss insurance ).
Hal ini berarti bahwa yang menjadi objek asuransi  adalah  harta  kekayaan.  Pengertian terhadap  asuransi  jiwa  ( life  insurance )  tidak termasuk  dalam  rumusan  Pasal  246  KUHD. Hal  ini  dikarenakan  jiwa  manusia  bukanlah termasuk  obyek  asuransi  yang  terdapat  pada Pasal 246 KUHD. 9
9 Abdulkadir Muhammad, (2006), Hukum Asuransi Indonesia , Bandung; Citra Aditya Bakti. Hlm. 9.
10 Dwitya Putra, (1 Mei 2020), Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan di Tengah Pandemi Covid-19 , Diakses pada ___,  Dari  Infobanknews.com:  https://infobanknews.com/menjaga-stabilitas-sistem-keuangan-di-tengah- pandemi-covid-19/.
Oleh karena itu, pengertian asuransi pada Pasal  246  KUHD  hanya  mencakup  asuransi kerugian.  Sedangkan  rumusan  terhadap pengertian  asuransi  pada  Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian ini  tentunya  mempunyai  ruang  lingkup  yang lebih  luas.  Hal  ini  dikarenakan  rumusan asuransi  dalam  Pasal  1  angka  (1)  Undang- Undang  Nomor  40  Tahun  2014  tentang Perasuransian  tidak  hanya  mencakup  bidang asuransi kerugian tetapi juga asuransi jiwa.
Hal  ini  sebagaimana  dapat  dibuktikan dengan bagian kalimat pada Pasal 1 angka (1) Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2014 tentang  Perasuransian,  yaitu  “……  untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan  atas  meninggal  atau  hidupnya seorang yang dipertanggungkan”.
Pada Maret lalu, WHO sudah menyatakan bahwa penyebaran wabah covid- 19  sudah  masuk  kategori  pandemi  dunia. Lebih  dari  210  negara,  baik  negara  maju, negara berkembang maupun negara terbelakang, terpapar oleh covid-19. 10
Pandemi covid-19 memang jenis pandemi  yang  berbeda  dari  sisi  kejutan  atau shock -nya.  Ini  lantaran  metode  pencegahan penularannya harus dilalui berbagai program physical  distancing atau social  dis- tancing. Bahkan  disejumlah  negara  sampai
harus  melakukan lockdown atau  karantina wilayah.
Larangan melakukan perjalanan antarkota,  antarnegara,  bahkan  antarbenua pun digelar, larangan orang berkumpul. Toko atau pusat perbelanjaan dan restoran beroperasi terbatas, juga hotel dan bank.
Alhasil, terdapat sejumlah sektor ekonomi atau lapangan usaha yang terdampak langsung  oleh  covid-19,  yaitu  transportasi umum,  pariwisata  (termasuk  perdagangan umum, hotel, restoran dan hiburan), pertanian (termasuk perkebunan dan perikanan), manufaktur  (terutama  yang  bahan  baku  dan bahan  penolongnya  harus  mengimpor),  dan konstruksi  (termasuk  properti).  LKNB  yaitu asuransi  juga  mengalami  dampak  dari pandemi covid-19.
Pandemi covid-19 yang masih berlangsung  sampai  saat  ini,  berdampak kepada kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan. Kesehtan yang dimiliki oleh  seseorang  sesuatu  hal  yang  sangat dianggap  sangat  berharga.  Dengan  begitu banyaknya  kasus  positif  setiap  harinya,  dan telah terlewatinya 2 gelombang pandemic dan saat  ini  sedang  bersiap  untuk  menghadapi gelomang  ketiga  pandemi,  maka  kesehatan dan juga keamanan terhadap diri sendiri serta keluarga  dan  orang-orang  terdekat  menjadi suatu harta berharga yang tidak dapat dinilai.
Covid-19  yang  telah  menelan  banyak korban  jiwa,  kini  menjadi  suatu  ancaman. Bukan  hanya  ancaman  terhadap  kesehatan,
akan  tetapi  ancaman  dari  segi  finansial. Sebagaimana  yang  kita  ketahui  bahwa pemerintah  memang  menanggung  seluruh biaya pengobatan terhadap penyakit ini. Akan tetapi  perlu  diketahui,  bahwa  fasilitas kesehatan yang dimiliki oleh pemerintah kita juga memiliki keterbatasan.
Dalam  kondisi  yang  kritis,  tidak  jarang banyak  pasien  covid-19  sangat  rela  untu mengeluarkan dana sendiri agar bisa mendapatkan penanganan yang cepat. Umumnya  biaya  yang  dikeluarkan  untuk mengobati penyakit ini tidak sedikit. Mahalnya  akan  biaya  pengobatan  covid-19 menyebabkan  banyak  masyarakat  yang menyadari bahwa asuransi kesehatan sangatlah penting.
Geliat  bisnis  asuransi  kesehatan  terus melonjak  saat  pandemi  covid-19.  Salah  satu pemicunya  karena  peningkatan  kebutuhan serta kesadaran masyarakat akan proteksi diri. Produk  asuransi  menjadi  salah  satu  bentuk proteksi  dan  juga  perlindungan  diri  untuk masyarakat  di  masa  yang  akan  datang. Apalagi  di  kondisi  pandemi  seperti  saat  ini yang  berdampak  pada  krisis  finansial  dan kesehatan, baik fisik maupun mental.
Akan tetapi masyarakat sebaiknya terlebih  dahulu  memahami  jenis,  manfaat, hingga risiko dari produk asuransi yang akan dibelinya.  Beberapa  kejadian  dan  keluhan terkait  produk  asuransi  seringkali  justru berawal  dari  kesalahpahaman.  Makanya kebijakan nasabah diperlukan di sini.
Pada  dasarnya  asuransi  adalah  produk perlindungan,  seperti  asuransi  umum  dan asuransi  jiwa.  Namun,  ternyata  ada  juga produk  asuransi  yang  digabungkan  dengan investasi bernama unit link.
Produk  asuransi  jiwa  yang  dikaitkan dengan investasi ini memberikan dua manfaat sekaligus  dalam  satu  polis,  yaitu  manfaat perlindungan  serta  investasi  yang  juga memiliki risiko  sesuai  dengan dana investasi yang dipilih.
Sebagian  premi  yang  dibayarkan  dalam asuransi unit link, dialokasikan ke biaya-biaya seperti  biaya  akuisisi,  biaya  asuransi,  dan administrasi  untuk  membayar  perlindungan tiap  bulannya  serta  ke  dalam  dana  investasi dalam bentuk unit. Informasi tentang produk asuransi unit link tercantum di dalam ilustrasi manfaat asuransi dan juga polis.
Produk  asuransi  unit  link  juga  dapat digunakan  sebagai  investasi  jangka  panjang untuk  mendapatkan  potensi  keuntungan  dari hasil  investasi.  Namun,  hasil  investasi dipengaruhi  oleh  fluktuasi  harga  pasar  dari jenis dana investasi yang dipilih nasabah.
OJK  menerbitkan  kebijakan counter- cyclical bagi  LKNB melalui Surat Nomor S- 11/D.05/2020  tentang  Kebijakan Counter- cyclical Dampak Penyebaran Coronavirus
11 Wibi  Pangestu  Pratama,  (30  Maret  2020), Antisipasi  Dampak  Corona  OJK  Terbitkan  Kebijakan Countercyclical Bagi Asuransi , Diakses pada ___,
Dari Bisnis.com: https://finansial.bisnis.com/read/20200330/215/1219878/antisipasi-dampak-corona-ojk-terbitkan-kebijakan- countercyclical-bagi-asuransi.
12 Despian Nurhidayat, (5 April 2020), AAJI Apresiasi Langkah OJK Tanggulangi Dampak Covid-19 , Diakses pada ___, Dari Mediaindonesia.com: https://mediaindonesia.com/ekonomi/301404/aaji-apresiasi-langkah-ojk- tnggulangi-dampak-covid-19.
Disease 2019  (covid-19)  bagi  Perusahaan Perasuransian tanggal 30 Maret 2020. 11
LKNB  yaitu  asuransi  menyambut  baik surat OJK Nomor S-11/D.05/2020 tanggal 30 Maret 2020 perihal kebijakan countercyclical atas  dampak  covid-19  bagi  perusahaan perasuransian.
Kebijakan countercyclical yang dikeluar- kan  oleh  OJK  tersebut  bertujuan  untuk menjaga  stabilitas  kinerja  Industri  Keuangan Non-Bank (IKNB) di tengah wabah covid-19, sekaligus  sebagai  dukungan  bagi  industri asuransi  untuk  terus  berkontribusi  bagi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. 12
Penerbitan  surat  ini  mendapatkan  sikap yang positif dari para pelaku jasa keuangan, di sisi yang lain, perilaku dari jasa keuangan ini harus  berhadapan  dengan  tekanan  dari  para nasabah  yang  meminta  relaksasi  untk penundaan  pembayaran  kewajiban,  hal  ini dikarenakan  bahwa  pihak  yang  tertanggung tersebut sekarang ini menagalami cash flow . OJK  menyiapkan  kebijakan  stimulus untuk  menjaga  pertumbuhan  perekonomian nasional sebagai kebijakan countercycli- cal dalam mengantisipasi down-side risk dari penyebaran virus covid-19. Kebijakan ekonomi countercyclical sangat  dibutuhkan saat  ini  dan  ditujukan  untuk  melawan  tren
perlambatan  pertumbuhan  ekonomi.  Dalam teori,  kebijakan countercyclical didefinisikan sebagai  kebijakan  pro-aktif  pemerintah  guna mengatasi  pergerakan  siklus  ekonomi  yang ekstrim, bisa berupa booming maupun resesi. 13
Adapun isi Surat Nomor S-11/D.05/2020 tentang  Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus  Disease 2019  (co- vid-19) Bagi  Perusahaan Perasuransian  yaitu sejalan dengan hak tersebut, dengan ini kami menyampaikan  beberapa  hal  sebagaimana  di bawah ini:
1. Di  Negara  Indonesia,  penyebaran  dari covid-19  ini  mengalami  perkembangan, baik itu yang memberikan dampak secara langsung  atau  tidak  langsung  pada kapasitas dan juga kinerja dari operasional konsumen dan juga Lembaga Jasa  Keuangan  Non-bank  (LJKNB), dengan  demikian  hal  ini  memberikan potensi  terhadap  kinerja  dari  LJKNB, pertumbuhan ekonomi dan juga stabilitas sistem keuangan menjadi terganggu.
2. Sehubungan dengan ini, diperlukan suatu kebijakan countercyclical dampak  dari penyebaran  covid-19  untuk  LJKNB, terlebih  untuk  perusahaan  perasuransian sebagaimana di bawah ini:
a. Perpanjangan  untuk  batasan  waktu dalam menyampaikan laporan
13 Ichwan  Hasanudin,  (27  Februari  2020), Kebijaan  Countercyclica  Untuk  Menjaga  Perekonomian  Nasional , Diakses pada ___, Dari Duitologi.com:   https://duitologi.com/articles/2020/02/27/kebijakan-countercyclical- untuk-menjaga-perekonomian-nasional/.
perusahaan  perasuransian  secara berkala pada pihak OJK seperti yang sudah diinformasikan yang sebelum- nya dengan  Surat Nomor  S- 7/D.05/2020  tertanggal  23  Maret 2020.
b. Dalam melaksanakan penialaian kepatuhan  dan  juga  kemampuan  ( fit and  proper  test )  dari  pihak  utama perusahaan perasuransian dapat dilakukan dengan cara video conference ;
c. Dalam usaha memperhitungkan tingkatan solvabilitas untuk
perusahaan  asuransi,  perusahaan reasuransi syariah, perusahaan reasuransi  dan  juga  perusahaan asuransi syariah:
1) Aset  yang  dikenankan  tersebut berbentuk  investasi,  yang  dapat berbentuk dengan:
a) Sukuk  atau  obligasi  syariah yang  tercatatkan  dalam  bursa efek;
b) Obligasi korporasi yang tercatatkan dalam bursa efek;
c) Surat  berharga  yang  Negara Republik  Indonesia  terbitkan; dan
d) Surat  berharga  syariah  yang Negara  Republik  Indonesia
terbitkan,  dapat  dilaksanakan penialaian  dengan  berlandas- kan  pada  nilai  perolehan  yang diamortisasikan;
2) Pembatasan  untuk  aset  yang dikenankan ini berbentuk dengan bukan  investasi  terhadap  tagihan premi penutupan langsung,
mencangkup di dalamnya tagihan kontribusi tabarru’ , tagihan premi reasuransi, tagihan premi koasuransi, dan juga ujrah penutupan  langsung,  yang  di dalamnya  mencangkup  dengan tagihan  kontribusi  reasuransi, tagihan kontribusi koasuransi, dan juga tagihan ujrah reasuransi yang dilaksanakan  perpanjangan  yang mulanya  2  (dua)  bulan  kini menjadi  4  (empat)  bulan  sejak jatuh tempo pembayaran sepanjang:
a) Perusahaan  reasuransi  syariah,
perusahaan  asuransi  syariah, perusahaan  reasuransi,  perusa- haan  reasuransi,  dan  juga
Perusahaan asuransi
ini
memberi  perpanjangan  untk batasan waktu pada pihak yang memegang polis/ peserta/
nasabah selama 4 (empat) bulan; dan
b) Hanya  berlaku  untuk  tagihan premi  atau  kontribusi  yang
mulai  berlaku  sejak  bulan Februari 2020; dan
3) Aset  yang  muncul  atas  kontrak sewa  dari  pembiayaan  ini  dapat diakui  sebagai  suatu  asset  yang dikenakan maksimum senilai liabilitas yang muncul atas kontrak  sewa  pembiayaannya tersebut.
3. Dalam  menerapkan  kebijakan counter- cyclical seperti yang dimaksudkan dalam angka  2  ini  dijalankan  dengan  tetap memperhatikan penerapan prinsip kehati- hatian, manajemen risiko, dan tata kelola perusahaan yang baik.
4. Dalam  melaksanakan  pengawasan  pada perusahaan  perasuransian  secara  indi- vidual,  pihak  OJK  ini  dapat  meminta perusahaan perasuransian agar melaksanakan penerapan kebijakan yang lebih  ketat  diperbandingkan  dengan countercyclical seperti  yang  dimaksud- kan dalam angka 2.
5. Dalam  rangka  pengambilan  kebijakan terkait  dampak  penyebaran  covid-19, OJK  dapat  meminta  data  dan  informasi tambahan kepada
perusahaan perasuransian di luar pelaporan sebagaimana  diatur  dalam  perundang- undangan.
6. Kebijakan countercyclical sebagaimana dimaksud  pada  angka  2  mulai  berlaku pada tanggal 30 Maret 2020.
Ada  dua  hal  yang  perlu  disikapi  dalam kebijakan  OJK  tersebut,  pertama  terkait relaksasi dalam perhitungan tingkat solvabilitas.  Pembatasan  pada  aset  yang diperkenankan dalam bentuk bukan investasi pada  tagihan  premi  penutupan  langsung termasuk  tagihan  premi  koasuransi,  tagihan premi  reasuransi,  diperpanjang  dari  2  (dua) bulan menjadi 4 (empat) bulan.
Pengakuan dalam aset yang diperkenankan tersebut untuk tagihan dengan jatuh  tempo  diatas  bulan  Januari  2020,  jika dan hanya perusahaan asuransi yang memutuskan untuk memberikan kelonggaran kepada nasabahnya dengan tetap mempertimbangkan  prinsip  prudent  dalam pelaksanaannya.
Hal  tersebut  memungkinkan  terjadinya pemahaman  yang  kurang  benar,  dimana semua tagihan premi asuransi akan diberikan perpanjangan  jatuh  tempo  pembayaran.  OJK tidak  pernah  memberikan  arahan  kepada perusahaan  asuransi  untuk  memperpanjang jatuh tempo pembayaran premi asuransi.
Adapun yang diberikan oleh OJK dalam rangka  relaksasi  adalah  kemudahan  bagi perusahaan  asuransi  untuk  tetap  dapat mengakui tagihan yang sudah lewat dari jatuh tempo  lebih  dari  2  bulan  sebagai  aset  yang diperkenankan dalam perhitungan tingkat solvabilitas .  Keputusan  untuk  tidak membatalkan polis asuransi tentunya kembali
14 ___,  ___,  ___,  Diakses  pada  ___,  Dari  AAUI:  ttps://aaui.or.id/perlakuan-perusahaan-asuransi-menyikapi- kebijakan-countercyclical-dampak-penyebaran-covid-19/.
kepada  pertimbangan  dan  keputusan  setiap perusahaan asuransi masing-masing. 14
Sejumlah  tantangan  ataupun  hambatan yang  sedang  dihadapi  dan  dialami  oleh industri  asuransi  dinilai  tidak  seluruhnya muncul akibat pandemi covid-19, akan tetapi ada  juga  yang  merupakan  tantangan  lama. Industri  asuransipun  perlu  berinovasi  dan melakukan  strategi  optimal  dalam  menjaga pertumbuhan bisnis yang mereka jalani.
Sejumlah  tantangan  yang  sebenarnya sudah  dihadapi  oleh  pihak  industri  asuransi, akan tetapi kondisinya menjadi semakin sulit dan  diperparah  saat  pandemi  covid-19 menghantam Indonesia bahkan seluruh negara yang  ada.  Contohnya  yaitu,  masih  terdapat aset  saham  dan  obligasi  berkualitas  rendah yang  dimiliki  perusahaan  asuransi,  sehingga saat  pandemi  terjadi  mengakibatkan  nilainya makin merosot di bawah harga perolehan.
Untuk  itu  jika  perusahaan  asuransi memang  memutuskan  untuk  memberikan diskresi tersebut, maka harus memperhatikan beberapa hal:
1. Diskresi tersebut diberikan kepada pihak yang  benar-benar  terdampak  saja  dan tidak mempergunakan mekanisme diskresi ini untuk praktek swit- ching pertanggungan  yang  masih  ber- jalan.  Jika  ini  diterapkan  ke  semua tertanggung  maka  yang  terjadi  adalah kerugian besar bagi sektor jasa keungan.
2. Memastikan  bahwa ultimate  beneficia- ry penerima manfaat dari diskresi tersebut adalah tertanggung dan bukannya intermerdiaries ,  sehingga  set- iap diskresi perpanjangan yang diberikan harus hanya dilakukan dengan permohonan tertulis langsung dari tertanggung.
3. Mengingatkan  secara  tertulis  peraturan perundangan  kepada  para  intermediaries bahwa  perbuatan  menahan  premi  yang sudah  dibayarkan  merupakan  tindakan yang  menjadi  ranah  pidana  dan  dapat ditindaklanjuti secara hukum.
4. Diskresi  yang  berhubungan  dengan program  reasuransi  fakulatatif  atau koasuransi dilakukan dengan persetujuan bersama dari para Penanggung, Reasuradur dan member Koasuransi. Berkenaan dengan relaksasi ini, perusahaan  asuransi  wajib  untuk  selalu mengkalkulasikan kapasitas aliran kas perusahaan  dan  juga  kewajiban  utang  pada para  pegawai  dan  juga  berbagai  pihak  yang memangku  kepentingan  lainnya  dengan senantiasa menjaga dan memelihara kepentingan  dari  pihak  yang  memegang saham.
Hal yang wajib untuk dijadikan perhatian pada  kebijakan  OJK  ini  ialah  keterkaitan hubungan  yang  memperlibatkan  industri asuransi  umum  dengan  industry  pembiayaan yang  berkenaan  dengan  terdapatnya  opsi restrukturisasi pinjaman yang terdapat dalam
perusahaan pembiayaan dengan cara melaksanakan  perpanjangan  untuk  tenor pinjaman,  yang  mana  bahwa  perpanjangan tenor  ini  tentu  memerlukan  perlindungan asuransi  dengan  tambahan  tenor  baru  untuk asset  pembiayaan  yang  diasuransikannya tersebut.
Di dalam setiap penutupan per- tanggungan asuransi berjangka panjang, yang wajib  untuk  dicermati  dan  diperhatikan  ini ialah risiko  yang secara langsung akan dapat menyebabkan berbagai kewajiban pemenuhan yang  sebelumnya  telah  diatur  di  dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku.
Oleh sebab itu, dalam hal ini perusahaan pembiayaan  yang  tidak  dapat  memberi pinjaman pembiayaan dengan tanpa terdapatnya  kas,  hal  ini  disebabkan  oleh kewajiban  dan  juga  peraturan  yang  ada, dengan  demikian  perusahaan  asuransi  juga tidak mampu melindunginya tanpa terdapatnya premi. Dengan tidak terdapatnya premi ini, perusahaan asuransi akan melanggar  peraturan  secara  langsung  serta nantinya  akan  kehabisan  arus  kas  untuk pembayaran  beberapa  klaim  tertentu  yang nantinya akan datang.
Sedangkan itu, berkenaan dengan industri asuransi  dan  juga  industri  pembiayaan  ini memiliki  permasalahan  yang  sejenis  yang berkenaan  dengan  keadaan  keuangan  dari debitur, dengan demikian pemecahan masalah yang  paling  baik  ini  ialah  dengan  tidak
bertentangan  dengan  perundang-undangan yang ada dan juga berlaku, dengan demikian skema  dari  pertanggungan  yang  dapat diterapkan  terhadap  lembaga  pembiayaan, diantaranya ialah:
1. Pertanggungan asuransi dengan perpanjangan  secara  prorata  hari  atas periode tambahan yang diminta, dan tetap mengacu pada ketentuan tarif premi yang berlaku  (SEOJK  Nomor  6/SEOJK. 05/2017).  Justifikasi  mengenai  biaya akuisisi  merupakan  diskresi  masing- masing  perusahaan  asuransi  dengan setinggi tingginya sesuai dengan ketentuan yang berlaku (25%).
2. Untuk pertanggungan dengan premi yang lebih  ekonomis,  perpanjangan  per- tanggungan  asuransi  dapat  ditawarkan dengan jenis Total Loss Only (TLO).
3. Harga  pertanggungan  dapat  ditetapkan secara agreed  value dengan  nilai  yang sama  dengan  harga  pertanggungan  di tahun  terakhir,  atau  diturunkan  menjadi 50% dari harga pertanggungan awal, atau jika  serendah  rendahnya  sebesar  nilai pokok  hutang  yang  menjadi insurable interest perusahaan  pembiayaan  pada saat perpanjangan periode pertanggungan tersebut dimulai.
4. Menerapkan  tarif  premi  yang  berlaku dengan potongan biaya akusisi maksimal sesuai  regulasi  (25%),  potongan  biaya
adminstrasi perusahaan (15%) dan potongan  harapan  margin  keuntungan (5% – 10%). Jika potongan tersebut dapat diberikan  perusahaan,  maka  tarif  premi yang  diterapkan  adalah  premi  murni sebesar  50%.  Dengan  penerapan  opsi pertama  atau  kedua  dengan  kombinasi opsi ketiga dan keempat, maka tambahan premi untuk periode perpanjangan pertanggungan  akan  menjadi  sangat minimal,  sehingga  proses  operasional dapat  disesuaikan  untuk  tujuan  efisiensi dengan tetap memperhatikan kepentingan nasabah  dan  sesuai  dengan  syarat  dan ketentuan  dalam  polis,  proses  ini  dapat berupa  deklarasi  pertanggungan  atas nasabah yang akan mengalami perpanjangan periode tersebut.
Tidak  ada  yang  pernah  mengira,  wabah ini  sedemikian  cepat  menyebar  ke  seluruh dunia. Sebarannya tak mengenal negara yang maju  sampai  yang  belum  maju.  Kecepatan penyebaran  wabah  ini  mendorong  sejumlah negara  membuat  pembatasan  lintas  batas negara,  menutup  jalur  penerbangan,  hingga membatasi interaksi di antara warga negaranya sendiri.
Tujuannya jelas, mencegah dan meminimalisir  penyebaran  wabah  covid-19. Arus  pergerakan  orang  dan  perdagangan internasional  tersendat,  baik  wabah  maupun guncangan ekonomi. 15
Industri  jasa  keuangan  meyakini  bahwa pemerintah  bersama  pelaku  jasa  keuangan tetap  memantau  perkembangan  penyebaran covid-19  ini  agar  industri  asuransi  masih mendapatkan kesempatan untuk tetap survive dan memberikan kontribusi bagi perekonomian negara ditengah pandemi ini.
Sehubungan dengan surat OJK Nomor S- 11/D.05/2020 tanggal 30 Maret 2020 perihal Kebijakan  C ountercyclical Dampak  Penye- baran Coronavirus  Disease 2019  (covid-19) Bagi Perusahaan Perasuransian, maka Asosiasi  Asuransi  Umum  Indonesia  (AAUI) menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:
1. AAUI  ini  memberikan  sambutan  yang positif untuk diterbitkannya peraturan ini, mencangkup  di  dalamnya  kebijakan lainnya yang sudah ditentukan OJK yang merupakan sebagai bagian atas penguatan industri jasa keuangan dalam menyelesaikan  dampak  dari  penyebaran covid-19  untuk  sekarang  ini  dan  juga  di masa mendatang, dan industri asuransi ini masih  mendapatkan  kesempatan  untuk tetap survive dan  memberikan  kontribusi bagi perekonomian Negara.
2. Relaksasi  untuk  pembatasan  terhadap asset  yang  diperkenankan  ini  berbentuk dengan  bukan  investasi  dalam  tagihan premi penutupan langsung, yang mencangkup  di  dalamnya  tagihan  premi koasuransi,  tagihan  premi  reasuransi diperpanjang  dari  2  bulan  menjadi  4 bulan sejak tanggal jatuh tempo
pembayaran  dalam  polis  ini  bertujuan supaya piutang premi ini masuk ke dalam perhitungan  asset  yang  diperkenankan dan  juga  menjaga  tingkatan  solvabilitas perusahaan asuransi. Hal tersebut didefinisikan sebagai ranah dari peraturan OJK  pada  perusahaan  asuransi  atau reasuransi  dan  tidak  terkait  dengan tertanggung/ pemegang polis.
3. Relaksasi  ini  bertujuan  agar  dapat melaksanakn pengantisipasian untuk potensi  terjadinya  pembayaran  premi asuransi  dari  tertanggung  yang  telat karena terdampak dari penyebaran covid- 19.  AAUI  ini  sebelumnya  sudah menghimbau pada perusahaan reasuransi dan  juga  asuran  dari  anggota  AAUI, terlebih untuk yang mengikatkan terhadap klausul pemutusan untuk pertanggungan otomatis dalam polis, agar memberi  perpanjangan  untuk  waktu pembayaran  untuk  premi  reasuransi  dan juga  premi  asuransi.  Hal  ini  bertujuan sebagai  bentuk  dari  mitigasi  untuk potensi  terjadinya  pembatalan  polis asuransi otomatis yang dapat memberikan kerugian untuk Tertanggung secara hukum ataupun terjadinya dispute pada saat adanya klaim.
4. Agar  kewajiban  tertanggung/  pemegang polis terhadap pembayaran premi asuransi tidak mempengaruhi pembayaran  klaim  yang  merupakan kewajiban  perusahaan  asuransi,  maka
tertanggung/  pemegang  polis  dihimbau menghubungi perusahaan asuransi penerbit  polis  terkait  kontrak  asuransi yang telah disepakati.
5. AAUI  telah  menghimbau  perusahaan asuransi  agar  melakukan  komunikasi kepada  tertanggung/  pemegang  polis dengan  mengidentifikasi  tertanggung berdasarkan  kebutuhannya  dan  tetap mengacu kepada kondisi kontrak asuransi.  Mengingat  bahwa  jatuh  tempo yang  ada  juga  terkait  dengan  kewajiban perusahaan  asuransi  kepada penanggung ulangnya,  maka  hal  yang  sama  juga dilakukan  kepada  reasuradur  atas  polis asuransi yang bersangkutan.
Dengan  diterbitkannya  aturan  ini  oleh OJK  maka  berpengaruh  kepada  para  pihak dalam  perjanjian  asuransi  yaitu  tertanggung dan  penanggung.  Adapun  pengaruh  yang dialami oleh para pihak ketika terbitnya aturan ini adalah 1. Tertanggung
Seseorang atau badan atau organisasi yang  berjanji  untuk  membayar  sejumlah uang  (disebut  premi)  kepada  pihak penanggung. 16
Seperti  yang  kita  ketahui  Perjanjian asuransi  disebutkan  sebagai  sebuah perjanjian dimana atas imbalan sejumlah premi  yag  telah  disepakati,  satu  pihak
16 Siti Hadijah, (12 September 2017), Unsur-Unsur pada Asuransi yang Wajib Untuk Diketahui , Diakses pada ___,  Dari  Cermati.com:  https://www.cermati.com/artikel/unsur-unsur-pada-asuransi-yang-wajib-untuk- diketahui.
menyanggupi  untuk  memberikan  ganti kerugian  kepada  pihak  yang  lain  atas subjek tertentu sebagai akibat dari bahaya tertentu.
Hukum  asuransi  pada  dasarnya berisikan  ketentuan  yang  berkaitan dengan  hak  dan  kewajiban  para  pihak sebagai akibat dari perjanjian oengalihan dan penerimaan risiko oleh para pihak.
Akan tetapi dengan terjadinya pandemi wabah covid-19 ini, tertanggung yang merupakan pihak yang menghadapi risiko sebagaimana diatur dalam perjanjian asuransi atau perjanjian reasuransi umumnya mengalami keterpurukan dalam pemasukannya. Pemasukan  mereka  akan  mengalami penurunan  yang  mengakibatkan  tidak mampu  untuk  membayar  premi  yang telah di tentukan.
Sebelum aturan ini di terbitkan oleh OJK, pihak tertanggung memiliki kesempatan  setidaknya  selama  2  bulan untuk menunda pembayaran.
Akan  tetapi,  dengan  diterbitkannya aturan  ini  yaitu  surat  OJK  Nomor  S- 11/D.05/2020  tanggal  30  Maret  2020 perihal Kebijakan C ountercyclic- al Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019  (covid-19)  Bagi  Perusaha- an  Perasuransian  maka  tertanggung
mempunyai  keuntungan,  sebab  pem- bayaran premi bisa di perpanjang selama 4 bulan.
Tertanggung tidak dinyatakan melakukan  wanprestasi  jika  mengalami keterlambatan pembayaran premi, dimana premi tersebut diberikan perpnjangan  batas  waktu  selama  empat bulan.  Adapun  premi  yang  di  berikan keringanan  untuk  hal  ini  adalah  premi yang  berada  di  bulan  Februari  Tahun 2020.
2. Penanggung
Pihak penanggung ialah badan  yang menanggung asuransi dari pihak tertanggung. 17
Pengaruh  kebijakan countercyclical yang  dikeluarkan  oleh  OJK  akibat penyebaran covid-19  juga  berpengaruh kepada penanggung. Pendapatan ataupun pemasukkan  dari  pihak  asuransi  selama memberlakukan aturan  yang di terbitkan oleh  OJK  yaitu  Surat  Nomor  S- 11/D.05/2020  tanggal  30  Maret  2020 perihal Kebijakan C ountercycli- cal Dampak Penyebaran Coronavirus Di- sease 2019  (covid-19)  Bagi  Perusahaan
Perasuransian  mengalami  kemerosotan untuk  premi  yang  berasal  dari  polis asuransi yang telah lebih dari 1 tahun.
17 Redaksi,  (6  Desember  2018), Pengertian  Asuransi  dan  Instilah-Istilahnya ,  Dikses  pada  ___,  Dari Pfimegalife.co.id: https://www.pfimegalife.co.id/literasi-keuangan/proteksi/read/pengertian-asuransi-dan- istilah-istilahnya.
Akan  tetapi  pihak  penanggung memiliki  peningkatan  dalam  terbitnya polis asuransi baru. Banyak dari masyarakat  yang  memanfaatkan  aturan ini,  dengan  cara  membuka  polis  baru untuk  keluarga  yang  belum  memiliki polis asuransi agar nantinya jika mengalami  atau  terinfeksi  covid-19, maka  tertanggung  akan  merasa  lebih aman sebab resiko yang akan dideritanya telah dialihkan.
Aturan  mengenai  surat  OJK  Nomor S-11/D.05/2020  tanggal  30  Maret  2020 perihal Kebijakan C ountercyclical Dampak  Penyebaran Coronavirus  Di- sease 2019  (covid-19)  Bagi  Perusahaan Perasuransian, diterapkan oleh perusahaan asuransi.
Akan tetapi OJK memberikan kelonggaran  kepada  pihak  penanggung atau  pihak  asuransi  untuk  membuat aturan  terperinci  yang  akan  dijalankan untuk  melaksanakan  aturan  ini.  Maka perusahaan  asuransi  atau  penanggung akan  memiliki  kebijakan  yang  berbeda- beda dalam menjalankan aturan ini. Sampai  saat  ini  yaitu  tahun  2022, pemerintah  telah  beberapa  kali  menerbitkan perubahan Peraturan OJK mengenai kebijak- an countercyclical dampak penyebaran covid- 19 bagi LJKNB.
Pemerintah melalui OJK telah menerbitkan suatu aturan terbaru yaitu POJK Nomor  30/POJK.05/2021  tentang  Perubahan Kedua atas Peraturan OJK Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disaese (covid-19) bagi Lembaga Jasa Keuangan NonBank.
POJK  perpanjangan  kebijakan  stimulus covid-19  di  sektor  Industri  Keuangan NonBank  (IKNB)  ini  dikeluarkan  setelah mencermati perkembangan pandemi covid-19 yang  diperkirakan  masih  terus  berlangsung dan memberikan dampak negatif bagi debitur dan  LJKNB  yang  berpotensi  mengganggu kinerja LJKNB.
Dengan  terbitnya  POJK  30/POJK.05/ 2021  maka  kebijakan  stimulus  ini  akan diperpanjang  hingga  17  April  2023  dari sebelumnya berakhir pada 17 April 2022.
Kebijakan  ini  juga  diterbitkan  sebagai upaya  untuk  menjaga  momentum  perbaikan dan  stabilitas  kinerja  LJKNB  serta  untuk menghindari  potensi  gejolak  pada  saat berakhirnya masa berlaku kebijakan countercyclical dampak penyebaran covid-19 bagi LJKNB.
Sebelumnya,  sebagai  respon  cepat  yang dilakukan pemerintas atas dampak penyebaran covid-19, pada bulan Maret 2020 OJK telah menerbitkan suatu peraturan yaitu POJK  Nomor  14/POJK.05/2020  tentang Kebijakan Countercyclical
Dampak
Penyebaran Coronavirus  Disease 2019  bagi
Lembaga  Jasa  Keuangan  Non  bank,  yang kemudian  diubah  dengan  POJK  Nomor 58/POJK.05/2020.
Peraturan  baru  ini  juga  berisi  mengenai perpanjangan kebijakan restrukturisasi pembiayaan  yang  dilakukan  Perusahaan Pembiayaan, yang hingga 27 Desember 2021, total restrukturisasi pembiayaan sudah mencapai  Rp.  218,95  triliun  dengan  jumlah kontrak  yang  disetujui  permohonannya sebanyak 5,22 juta kontrak restrukturisasi.

## KESIMPULAN
Pengaruh kebijakan countercyclical yang dikeluarkan  oleh  OJK  akibat  penyebaran covid-19 yaitu terhadap tertanggung mempunyai  keuntungan,  sebab  pembayaran premi bisa di perpanjang selama 4 bulan yang sebelumnya  hanya  2  bulan.  Terhadap penanggung pendapatan ataupun pemasukkan dari  pihak  asuransi  selama  memberlakukan aturan  yang  di  terbitkan  oleh  otoritas  jasa keuangan  mengalami  kemerosotan  untuk premi  yang  berasal  dari  polis  asuransi  yang telah  lebih  dari  1  tahun.  Akan  tetapi  pihak penanggung  memiliki  peningkatan  dalam terbitnya polis asuransi baru.

## DAFTAR PUSTAKA
___, ___, ___, Diakses pada ___, Dari AAUI: ttps://aaui.or.id/perlakuan-perusahaan- asuransi-menyikapi-kebijakan- countercyclical-dampak-penyebaran- covid-19/.
Abbas  Salim,  (1995), Dasar  –  Dasar Asuransi , Jakarta; Raja Grafindo Persada.
Abdulkadir  Muhammad,  (2006), Hukum Asuransi  Indonesia ,  Bandung;  Citra Aditya Bakti.
Adityo Susilo, dkk., (Maret, 2020), Coronavirus  Disease  2019:  Tinjauan Literatur  Terkini, Jurnal  Penyakit Dalam Indonesia , Volume 7, Nomor 1.
Catello  Vollono,  dkk.,  (2020),  Focal  Status
Epilepticus  as  Unique  Clinical  Feature of Covid-19: A Case Report, Europian Journal of Epilepsy , Volume 78, Nomor ___.
Despian  Nurhidayat,  (5  April  2020), AAJI
Apresiasi  Langkah  OJK  Tanggulangi
Dampak  Covid-19 ,  Diakses  pada  ___, Dari Mediaindonesia.com:
https://mediaindonesia.com/ekonomi/3
01404/aaji-apresiasi-langkah-ojk- tnggulangi-dampak-covid-19.
Dwitya  Putra,  (1  Mei  2020), Menjaga Stabilitas  Sistem  Keuangan  di  Tengah Pandemi  Covid-19 ,  Diakses  pada  ___, Dari Infobanknews.com:
https://infobanknews.com/menjaga- stabilitas-sistem-keuangan-di-tengah- pandemi-covid-19/.
Ichwan  Hasanudin,  (27  Februari  2020),
Kebijaan Countercyclica Untuk Menjaga Perekonomian Nasional ,
Diakses pada ___, Dari Duitologi.com: https://duitologi.com/articles/2020/02/2 7/kebijakan-countercyclical-untuk- menjaga-perekonomian-nasional.
Johny  Ibrahim,  (2006), Teori  dan  Metode Penelitian  Hukum  Normatif, Malang; Bayumedia.  Hlm.  313-315,  Lihat  juga K.  Zweigert  H.  Kotz,  (1998), An
Intoduction  To  Comparative  Law , Oxford; Clarendon Press.
Peter  Mahmud  Marzuki,  (2005), Penelitian Hukum, Jakarta; Kencana.
Redaksi,  (6  Desember  2018), Pengertian Asuransi dan Instilah-Istilahnya , Dikses pada ___, Dari Pfimegalife.co.id: https://www.pfimegalife.co.id/literasi-
keuangan/proteksi/read/pengertian- asuransi-dan-istilah-istilahnya.
Siti  Hadijah,  (12  September  2017), Unsur- Unsur pada Asuransi yang Wajib Untuk Diketahui ,  Diakses  pada  ___,  Dari Cermati.com:
https://www.cermati.com/artikel/unsur- unsur-pada-asuransi-yang-wajib-untuk- diketahui.
Sri Redjeki Hartono, (1999), Hukum Asuransi dan erusahaan Asuransi , Jakarta; Sinar Grafika.
Susilo  Sri  YT.,  (2005), Bank  dan  Lembaga keuangan  Lain ,  Jakarta;  Salemba Empat.
Terry  Hutchinson,  (2002), Researching  and Writing in Law, Sydney; Lawbook.
Wibi  Pangestu  Pratama,  (30  Maret  2020), Antisipasi Dampak Corona OJK
Terbitkan  Kebijakan  Countercyclical Bagi Asuransi , Diakses pada ___, Dari Bisnis.com: https://finansial.bisnis.com/read/20200 330/215/1219878/antisipasi-dampak- corona-ojk-terbitkan-kebijakan- countercyclical-bagi-asuransi.