## Article

## Upaya Pemberdayaan Bisnis Skala Kecil Pariwisata Bali Berkelanjutan pada Era New Normal
Indonesian Journal of Tourism and Leisure, 2023 Vol. 04 (1), 16-25 © The Journal, 2023 DOI: 10.36256/ijtl.v4i1.299
https://journal.lasigo.org/index.php/IJTL

## Journal
Article History Received : January 1 st , 2023
Revised : March 8 th , 2023 Accepted : April 15 th , 2023

## I Gede Sutarya
Program Studi Magister Pariwisata Budaya dan Keagamaan, Program Pascasarjana, Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar, Bali, Indonesia igedesutarya20@gmail.com

## I Nengah Suardhana
Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pendidikan Nasional, Bali, Indonesia nengahsuardhana@undiknas.ac.id

## I Gusti Bagus Rai Utama
Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomika, Bisnis, dan Humaniora, Universitas Dhyana Pura, Bali, Indonesia raiutama@undhirabali.ac.id

## ABSTRACT
Bali  tourism  was  experiencing  difficult  times  with  minus  growth  during  the  pandemic  in  2020 and 2021. In 2022, Bali tourism has’nt recovered as before yet. This proves that the Bali tourism development model based on mass tourism cannot provide comfort and security for the people of Bali. Amid this crisis, it was difficult for Balinese people to return to the agricultural sector due to the decline in agricultural land. Therefore, finding a model for tourism development in Bali for the  future  was  a  serious  matter.  This  model  must  also  touch  on  the  philosophy  of  tourism development  in  Bali,  namely Tri  Hita  Karana .  The  results  of  the  analysis  show  that  this philosophy cannot work in the context of mass tourism development. This philosophy can only work  in  small-scale  rural  tourism  development.  Therefore,  the  ideal  Bali  tourism  model  was  a small-scale  rural  tourism  model.  This  model  was  also  threatened  by  the  development  of  mass tourism. Therefore, the government must pay more attention to the development of small-scale tourism businesses, which were stronger in times of crisis because the small-scale business model was a model of sustainable tourism development in the new normal era.
Keywords : Bali Tourism; Small Scale; Sustainable Tourism; New Normal

## ABSTRAK
Pariwisata  Bali  mengalami  masa-masa  sulit  dengan  pertumbuhan  minus  pada  masa  pandemic tahun 2020 dan 2021. Pada tahun 2022, pariwisata Bali belum bisa pulih seperti semula. Hal ini membuktikan bahwa bentuk pembangunan pariwisata Bali yang berbasis pariwisata massal tidak bisa  memberikan  kenyamanan  dan  keamanan  bagi  masyarakat  Bali.  Di  tengah  krisis  tersebut, masyarakat  Bali  sudah  sulit  untuk  kembali  ke  sektor  pertanian  karena  penurunan  lahan pertanian.  Karena  itu,  menemukan  bentuk  pembangunan  pariwisata  Bali  untuk  masa  depan adalah persoalan serius. Bentuk ini juga harus menyentuh falsafah pembangunan pariwisata Bali
yaitu Tri Hita Karana. Hasil analisis menunjukkan falsafah ini tidak bisa berjalan dalam konteks pembangunan  pariwisata  massal.  Falsafah  ini  hanya  bisa  berjalan  dalam  pembangunan pariwisata berskala kecil pedesaan. Karena itu, bentuk pariwisata Bali yang ideal adalah bentuk pariwisata  berskala  kecil  di  pedesaan.  Bentuk  ini  terancam  juga  dengan  pengembangan pariwisata  massal.  Karena  itu,  pemerintah  harus  memberikan  perhatian  lebih  kepada pengembangan bisnis pariwisata berskala kecil, yang ternyata lebih kuat menghadapi masa-masa krisis  sebab  bentuk  bisnis  berskala  kecil  adalah  bentuk  pembangunan  pariwisata  berkelanjutan pada era new normal.
Kata Kunci: Pariwisata Bali, Skala Kecil, Pariwisata Berkelanjutan, New Normal

## 1. Pendahuluan
Pariwisata  Bali  mengalami  pertumbuhan  minus  pada  masa  pandemic  tahun  2020  dan  2021. Pertumbuhan  tahun  2022  juga  belum  memulihkan  kondisi  Bali  seperti  sebelum  pandemic. Karena itu, ekonomi Bali mengalami persoalan serius karena ketergantungan kepada pariwisata. Mengurangi  ketergantungan  Bali  terhadap  pariwisata  adalah  persoalan  sulit  sebab  lahan-lahan pertanian terus menurun akibat desakan industri pariwisata dan pertambahan penduduk. Karena itu, Bali sudah sulit kembali kepada sektor pertanian kembali. Tenaga kerja Bali juga sudah mulai meninggalkan  pertanian.  Persoalan  ini  ditambahkan  dengan  berbagai  persoalan-persoalan lingkungan yang tidak menguntungkan bagi pertanian. Akan tetapi, menggeluti pariwisata juga merupakan  persoalan  tersendiri  di  tengah-tengah  kondisi  lingkungan  yang  semakin  mendesak Bali.  Karena  itu,  Bali  perlu  melakukan  penataan  ulang  terhadap  pariwisata  Bali  (Utama, Wirateja, & Turker, 2021).
Kajian-kajian terhadap pariwisata Bali menunjukkan bahwa Bali hanya bisa menulis kalimat- kalimat  indah  dalam  peraturan  daerah  tentang  kepariwisataan  budaya.  Pada  peraturan  daerah tersebut, ditulis kepariwisataan budaya Bali berlandaskan falsafah Tri Hita Karana, tetapi pada kenyataannya  falsafah  ini  telah  termarginalkan  mulai  dari  promosi  tentang  pariwisata  Bali (Udayana,  2017).  Pada  aspek  budaya,  marginalisasi  ini  muncul  dalam  bentuk  komodifikasi budaya.  Contohnya  komodifikasi  tarian  sakral  Sanghyang  Dedari  (Ruastiti,  2015).  Pada  aspek lingkungan terjadi bencana-bencana yang menunjukkan ketidakseimbangan lingkungan. Karena itu,  falsafah  Tri  Hita  Karana  tidak  bisa  berjalan  dalam  skala  besar  pariwisata  Bali.  Pada  skala kecil, falsafah ini dapat berjalan. Contohnya pada kasus pariwisata pedesaan di Sudaji, Buleleng (Dewi, 2019). Pariwisata pedesaan ini dapat mengikuti falsafah Tri Hita Karana sepanjang tidak dibuka  untuk  pariwisata  massal.  Contohnya  adalah  wisata  pedesaan  Ubud  yang  kini  dibuka untuk pariwisata massal sehingga menimbulkan persaingan usaha-usaha local homestay dengan hotel-hotel besar (Pitanatri & Pitana, 2019).
Pariwisata  budaya  Bali  berjalan  ideal  dalam  skala  kecil  yaitu  pedesaan,  tetapi  pemerintah terus  mengembangkan  pariwisata  massal.  Pariwisata  pedesaan  bahkan  berpotensi  diserang pariwisata  massal  seperti  kasus  Ubud.  Serangan  ini  menimbulkan  persoalan  pada  masa-masa krisis pariwisata Bali seperti tahun 2020 dan 2021. Pada masa itu, pengangguran terjadi di mana- mana tetapi pariwisata massal tak bisa berkutik. Pemerintah juga tidak bisa memberikan subsidi yang memadai bagi pengangguran tersebut, sehingga dugaan kalau terjadi pelarian modal ke luar pada kasus pariwisata massal menjadi kuat di tengah-tengah krisis yang berlangsung. Pariwisata Bali  seharusnya  memiliki  tabungan  untuk  mengatasi  masa-masa  krisis,  tetapi  kenyataannya tidak.  Bahkan  raksasa-raksasa  pariwisata  justru  meminta  perlindungan  pada  masa-masa  krisis (Utama,  Laba,  et  al.,  2021).  Hal  ini  membuktikan pariwisata massal mengalami  masalah  pada masa-masa  krisis.  Artikel  ini  bertujuan  menggambarkan  kekuatan  Bali  dalam  pembangunan pariwisata,  dengan  mengembangkan  bentuk-bentuk  yang  mendekati  untuk  pembangunan pariwisata  Bali  di  masa  depan.  Hal  ini  penting  karena  berkaca  dari  kegagalan  Bali  dalam
menghadapi  masa-masa  krisis.  Bentuk  ini  diperlukan  untuk  membangun  masa  depan  Bali sehingga peristiwa krisis tersebut tidak terulang lagi.

## 2. Kajian Pustaka
Dampak  negatif  pembangunan  pariwisata  di  seluruh  dunia  menyebabkan  dicanangkannya pariwisata  berkelanjutan.  Pariwisata  berkelanjutan  adalah  bagian  dari  konsep  umum pembangunan  berkelanjutan.  Pariwisata  berkelanjutan  adalah  konsep  pembangunan  pariwisata yang  memanfaatkan  berbagai  sumber  daya  dengan  memperhatikan  kepentingan  masa  depan. Karena itu, pariwisata berkelanjutan bertumpu pada konservasi sumber daya alam, masyarakat lokal,  dan  ekonomi  local  (Utama,  2015);  (Fuchs,  2022).  Pada  berbagai  kasus,  pariwisata berkelanjutan  merupakan  jawaban  atas  isu-isu  lingkungan,  seperti  perubahan  iklim  (Dubois, Bossew, Tollefsen, & De Cort, 2010). Isu-isu lingkungan ini berhubungan dengan isu-isu budaya lokal  dan  masyarakat  lokal,  sebab  budaya  lokal  dan  masyarakat  lokal  merupakan  pembangun tradisi  pelestarian  alam.  Isu-isu  lokal  ini  membangun  aspek  sosial  budaya  daripada  pariwisata berkelanjutan  (Nhuta,  2015),    sehingga  masyarakat  lokal  dan  ekonomi  lokal  juga  menjadi elemen-elemen pariwisata berkelanjutan. Karena itu, pariwisata berkelanjutan adalah pariwisata yang  memanfaatkan  potensi-potensi  sumber  daya  alam  dan  manusia  untuk  kepentingan  masa kini dengan komitmen yang kuat dalam menjaga kepentingan masa depan secara adil.
Di tengah-tengah isu pariwisata berkelanjutan pasca pandemic muncul era new normal. Era new  normal  adalah  suatu  masa  yang  berfokus  kepada  aspek  kesehatan  dalam  melakukan aktivitas sehari-hari yang dilakukan pasca pandemic covid 19. Karena itu, pariwisata new normal adalah  perjalanan  wisata  yang  berfokus  kepada  protocol  kesehatan  seperti  menjaga  jarak  dan menggunakan  masker  (Benjamin,  Dillette,  &  Alderman,  2020);  (Melo  et  al.,  2022).  Fokus kesehatan  ini  berorientasi  kepada  konservasi  lingkungan  dan  bisnis  berskala  kecil,  sehingga berpeluang  bagi  pembangunan  masyarakat  local  (Fuchs,  2022).  Hal  itu  terjadi  karena mengurangi  pencemaran  udara  dengan  menggunakan  teknologi  digital.  Penggunaan  teknologi digital  ini  memberikan  peluang  bagi  usaha  ekonomi  menengah  ke  bawah.  Karena  itu,  dalam artikel  ini,  era  new  normal  dapat  didefinisikan  sebagai  segala  aktivitas  yang  berfokus  kepada protokol kesehatan.
Pariwisata  berkelanjutan  pada  era  new  normal  dapat  dilakukan  dengan  melibatkan masyarakat  dalam  menentukan  kebijakan,  memelihara  sumber  daya  alam,  dan  memformat pariwisata  berkelanjutan  sebagai  pertumbuhan  ekonomi.  Pelibatan  masyarakat  lokal  dalam kebijakan diperlukan, sebab masyarakat lokal memiliki peranan penting dalam mengembangkan usaha  ekonomi  menengah  dan  kecil.  Usaha-usaha  kecil  ini  memiliki  peluang  pada  era  new normal, sebab era ini memberikan ruang yang besar terhadap usaha kecil dan menengah untuk mengakses pasar (Utama & Trimurti, 2020). Kasus Thailand menunjukkan bahwa usaha-usaha kecil memiliki peluang pada era new normal, karena bisnis kecil dan menengah ini memiliki daya adaptasi  yang  lebih  baik  (Fuchs,  2022).  Pada  konteks  Bali,  pelibatan  masyarakat  lokal, pelestarian lingkungan, dan ekonomi lokal berhubungan dengan filsafat pembangunan pariwisata Bali.  Peraturan  Daerah  Nomor  2  Tahun  2012  tentang  Kepariwisataan  Budaya  menyatakan filsafat  pariwisata  budaya  Bali  adalah  Tri  Hita  Karana.  Tri  Hita  Karana  adalah  hubungan harmoni  dengan  Tuhan,  sesama  manusia,  dan  lingkungan  alam  (Astiti,  Wayan,  Windia,  & Lestari,  2015).  Harmoni  dengan  Tuhan  menyangkut  keharmonisan  dengan  budaya  lokal. Harmoni dengan sesama manusia menyangkut keberpihakan terhadap ekonomi local. Harmoni dengan  lingkungan  menyangkut  konservasi  lingkungan.  Hubungan  harmoni  dibangun  untuk membangun  masyarakat  Bali  yang  sejahtera  sesuai  tujuan  pembangunan  pariwisata  Bali  (I. Pitana, 2010).
Pada pelaksanaannya, falsafah Tri Hita Karana termarjinalisasikan dalam pariwisata budaya Bali,  sebab  pariwisata  budaya  Bali  bersifat  kapitalistik.  Contohnya  promosi  pariwisata  Bali bertujuan  menjual  Bali  dengan  mendatangkan  wisman  sebanyak-banyaknya,  sehingga  falsafah
Tri Hita Karana termarjinalkan (Astiti et al., 2015). Marginalisasi falsafah Tri Hita Karana terjadi pada  pariwisata  Bali  secara  umum,  tetapi  pada  kasus  pariwisata  pedesaan  seperti  Desa Sudaji- Buleleng,  falsafah  Tri  Hita  Karana  menjadi  basis  pembangunan  pariwisata  pedesaan berkelanjutan. Hal itu terjadi karena pariwisata pedesaan berbasis potensi lokal, kebijakan local, dan lingkungan alam sekitar (Anggana, Mudana, Triyuni, & Sukmawati, 2022). Karena itu, Tri Hita  Karana  menjadi  fondasi  pembangunan  pariwisata  pedesaan  berkelanjutan,  walaupun pariwisata  Bali  bercirikan  kapitalistik  secara  umum.  Hal  ini  menunjukkan  pariwisata berkelanjutan dengan falsafah Tri Hita Karana bisa diterapkan dalam skala kecil yaitu pariwisata pedesaan. Contoh di Thailand menunjukkan hal yang sama bahwa pariwisata berkelanjutan bisa dilaksanakan  dalam  pariwisata  pedesaan  (Hitchcock  &  Putra,  2007).  Kasus  di  Desa  Nqileni, Afrika  Selatan  juga  menunjukkan  bahwa  pariwisata  berkelanjutan  berpotensi  pada  pariwisata pedesaan, sebab memerlukan partisipasi aktif masyarakat local (Setokoe & Ramukumba, 2022).
Studi pada pariwisata Bali menunjukkan bahwa pariwisata pariwisata berkelanjutan tak bisa dilaksanakan secara makro, tetapi bisa diaplikasikan dalam konteks pariwisata pedesaan. Hal itu terjadi  karena  menghubungkan  pariwisata  dalam  konteks  makro  dengan  masyarakat  lokal  dan lingkungan merupakan hal yang sulit. Karena itu, pariwisata berkelanjutan dalam konteks makro hanya  merupakan  bentuk  kepedulian  terhadap  lingkungan.  Contohnya  pengelolaan  dampak lingkungan  pada  hotel-hotel  berbintang  di  Bali  (Pramono,  2016).  Relasinya  pada  masyarakat lokal, masih merupakan pertanyaan besar. Karena itu, pariwisata berkelanjutan adalah hanyalah konsep yang aplikasinya belum teruji (Liu, 2003). Bentuk-bentuk pariwisata berkelanjutan hanya bisa dilakukan dalam skala-skala kecil pedesaan, sebab relasinya dengan masyarakat lokal sangat tampak.  Pada  kasus  pariwisata  makro,  relasi  dengan  masyarakat  lokal  ini  belum  jelas  sebab berhubungan dengan  kapital yang  besar dan  tenaga-tenaga profesional.  Kapital yang  besar dan tenaga-tenaga profesional ini berhubungan dengan pariwisata massal yang didukung Orde Baru (I Gede Pitana, 2009). Pada kasus di Ubud, masyarakat lokal yang mengelola homestay ternyata memiliki  kemampuan  untuk  bersaing  dengan  pariwisata  massal  yang  berkembang  karena keunikannya  dalam  pelayanan  (Pitanatri  &  Pitana,  2019).  Karena  itu,  di  tengah-tengah pariwisata massal, masyarakat lokal harus mampu menunjukkan keunikannya sehingga menjadi daya  tarik  utama  pariwisata.  Perkembangan  teknologi  digital  memberikan  peluang  kepada masyarakat lokal untuk melawan pariwisata massal dengan keunikannya (Nie et al., 2022).
Pada  era  new  normal,  peluang  masyarakat  lokal  menjadi  lebih  besar  sebab  penggunaan teknologi  digital  semakin  besar.  Teknologi  digital  ini  berperan  dalam  pemasaran  sehingga memberikan  akses  yang  sama  kepada  semua  produsen  besar  dan  kecil.  Hal  itu  terjadi  karena perubahan  perilaku  konsumen  di  dalam  membangun  keputusan  untuk  membeli  produk. Konsumen mulai mencari informasi lengkap pada iklan-iklan online (Schutte & Chauke, 2022). Pada kasus pariwisata, hal ini telah memotong mata rantai pemasaran pariwisata sehingga peran biro  perjalanan  menjadi  semakin  sempit.  Contohnya  pada  pembelian  tiket  pesawat  dan  hotel, wisman  kini  bisa  memesan  langsung  melalui  aplikasi  digital.  Pemesanan  digital  ini  didukung sistem  keuangan  yang  digital,  sehingga beberapa rantai  pemasaran  pariwisata  terputus.  Hal  ini telah membangkrutkan bisnis-bisnis biro perjalanan besar. Contoh kasus terbesar pada abad ini adalah  bangkrutnya  Biro  Perjalanan  Thomas  Cook  yang  merupakan  biro  perjalanan  tertua  di dunia.  Permasalahan  pada  bisnis  pariwisata  massal  memberikan  peluang  kepada  bisnis pariwisata  kecil  dan  menengah,  sebab bisnis  kecil  dan  menengah  ini  lebih  adaptif  menghadapi berbagai perubahan. Pada kasus di Thailand, bisnis kecil dan menengah ini terbukti adaptif pada era new normal (Fuchs, 2022).

## 3. Metode Penelitian
Untuk mengetahui Bentuk Pemberdayaan Bisnis Skala Kecil Pariwisata Bali Berkelanjutan pada Era  New  Normal,  peneliti  menggunakan  metode  kualitatif  secara  utuh,  komprehensif,  dan holistik.  Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  sekunder  yang  tersedia  di  berbagai  publikasi
ilmiah yang terkait dengan pariwisata usaha kecil dan menengah. Sedangkan data dan informasi yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan alat analisis deskriptif kualitatif.
Hasil analisis kemudian dibandingkan dengan kerangka teori pendukung dan hasil penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan dengan penelitian saat ini dan kondisi Bali. Analisis dibatasi oleh kerangka social engineering on business and small business sustainability terkait pariwisata di  masa  pandemi  covid-19  di  Bali.  Hasil  analisis  dipaparkan  dan  dijelaskan  secara  sistematis dengan  penjelasan  kualitatif,  terkait  teori  dan  kelangsungan  usaha  kecil  menengah  khususnya usaha pariwisata di masa pandemi Covid-19.

## 4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

## 4.1. Pariwisata Bali Menuju New Normal
Pada  tahun  2020  dan  2021,  pariwisata  Bali  mengalami  masalah  besar.  Kunjungan  wisman menurun drastis. Pada tahun 2019, kunjungan wisman berjumlah 6.275.210. Pada tahun 2020, kunjungan wisman menjadi 1.069.473. Pada tahun 2021, kunjungan wisman menjadi 51 orang. Penurunan kunjungan wisman ini tidak diikuti penurunan drastis kunjungan wisnu. Tahun 2019, kunjungan wisnu 10.545.039. Pada tahun 2020, kunjungan wisnu 4.596.157. Pada tahun 2021, kunjungan wisnu 4.301.592 (Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2022). Data ini menunjukkan, pada  tahun  2020  dan  2021,  kunjungan  wisatawan  ke  Bali  terdongkrak  kunjungan  wisnu,  yang walaupun  menurun  tetapi  tetap  mengisi  di  tengah  penurunan  wisman.  Penurunan  kunjungan wisman  dan  wisnu  ini  berdampak  kepada  ekonomi  Bali.  Pada  triwulan  pertama  tahun  2021, pertumbuhan  ekonomi  Bali  -9,85  persen  (Bali  Post,  5/5/2021).  Pertumbuhan  minus  ini  akibat turunnya kunjungan wisman pada tahun 2020. Pertumbuhan minus ini akibat dari masalah besar dari pariwisata Bali pada era covid 19 (tahun 2020 dan 2021). Tahun 2022, kunjungan wisman mencapai 2.124.226 dan kunjungan wisnu mencapai 10.940.928 orang (BPS Bali, 2023).
Pertumbuhan  minus  ini  berdampak  kepada  kerusakan  lingkungan.  Badan  Nasional Penanggulan  Bencana  (BNPB)  memberitakan  banjir  bandang  menerjang  bencana  pada  17 Oktober 2022. Banjir ini menghanyutkan batang-batang kayu besar. Batang-batang kayu tersebut berasal  dari  hutan-hutan  yang  dicuri  masyarakat  (BNPB,  2022).  Hutan  Kintamani  juga mengalami  masalah  pemukiman  yang  merangsek  dan  menjadi  tempat  pembuangan  sampah (Mongabay,  2021).  Hutan  Bedugul  juga mengalami  masalah  tanah  longsor  dan  sampah  akibat peningkatan  aktivitas  masyarakat  (Mongabay,  2021).  Contoh-contoh  kasus  ini  menunjukkan kerusakan  alam  Bali  akibat  keadaan  ekonomi  masyarakat  yang  mengalami  krisis.  Kesempatan pada  industri pariwisata menurun  sehingga mereka mencari  celah-celah  lain  yang  mengganggu kelestarian alam.
Masyarakat  Bali  sudah  terlambat  untuk  kembali  ke  pertanian.  Lahan  pertanian  terus menurun akibat desakan pemukiman dan perkembangan industri pariwisata. Lahan pertanian di Bali  berkurang  sekitar  600  –  1.000  hektar  setiap  tahun  karena  desakan  pemukiman  dan perkembangan industri pariwisata. Petani Bali saat ini paling luas memiliki lahan sekitar 75 are. Petani yang memiliki lahan pertanian di atas 1 hektar sangat jarang (Bisnis.com, 2022). Badan Pusat  Statistik  Bali  (BPS  Bali)  mencatat  luas  panen  persawahan  di  Bali  sekitar  103.788  hektar pada  tahun  2021.  Produksinya  mencapai  611.456  ton  pada  tahun  2021  (Badan  Pusat  Statistik Provinsi  Bali,  2022).  Harga-harga  hasil  pertanian  juga  tidak  sesuai  sehingga  petani  terus mengeluhkan ketidaksesuaian harga. Contohnya petani Kintamani yang mengeluhkan jebloknya harga hasil  pertanian  (FAJAR  BALI.com,  2021).  Hal  ini  menunjukkan  masyarakat  Bali  sudah terlambat  untuk  kembali  pada  sektor  pertanian,  kecuali  ada  terobosan-terobosan  besar  dalam bidang pertanian.
Hal  ini  mengharuskan  Bali  kembali  ke  pariwisata,  sebab  investasi  pada  pariwisata  sangat besar.  Saat  ini  (2022),  Bali  memiliki  403  hotel berbintang  dan  551  hotel non  bintang.  Investasi pariwisata ini menyebabkan penduduk Bali berjumlah sekitar 1.339.515 bekerja pada sektor jasa, sedangkan jumlah seluruh penduduk Bali yang bekerja adalah 2.441.854 (Badan Pusat Statistik
Provinsi Bali, 2020). Data ini menunjukkan ketergantungan besar pada sektor jasa (pariwisata). Ketergantungan  ini  mempengaruhi  masalah-masalah  lingkungan  dan  budaya.  Masalah lingkungan  adalah  keterdesakan  ruang  seperti  pada  kasus-kasus  perusakan  hutan.  Masalah budaya  telah  terjadi  komodifikasi  budaya,  yaitu  proses  menjadikan  budaya  sebagai  komoditi. Contoh  kasusnya  adalah  pementasan  Tari  Sanghyang  Dedari  yang  untuk  mendapatkan  nilai ekonomi dari pariwisata (Ruastiti, 2015). Komodifikasi seperti ini adalah bagian dari manipulasi budaya dalam pariwisata (I Gde Pitana & Gayatri, 2005).
Komodifikasi budaya ini telah menimbulkan berbagai kasus pelecehan benda-benda sakral di Bali. Bali Tribune (13/8/2019) memberitakan kasus sepasang wisman membersihkan pantatnya pada  tempat  pengambilan  air  suci  di  Ubud.  Detiknews  (16/10/2019)  memberitakan  foto  viral wisman  yang  menduduki  tempat  suci  pada  suatu  pura.  NusaBali.com  (12/6/2022) memberitakan tentang konten wisman yang menaiki pohon beringin yang disucikan umat Hindu. Kasus-kasus  ini  menunjukkan  bahwa  wisman  telah  memandang  benda-benda  sakral  tersebut bersifat sekuler karena menjadi bahan promosi pariwisata. Karena itu, komodifikasi budaya telah mengubah makna benda-benda sakral sebagai benda-benda sekuler dalam pandangan wisman.
Komodifikasi ini diikuti promosi besar-besaran budaya Bali untuk pariwisata. Kompas.com (2022) memberitakan, Pemprov Bali menyiapkan 2.500 penjor untuk KTT G20. Pada kasus KTT G20  ini,  penjor  menjadi  ikon  penyambutan  tamu-tamu  negara,  padahal  penjor  adalah perlengkapan  upacara.  Promosi  tari-tarian  Bali  dan  berbagai  ornamen  lainnya  yang  digunakan untuk upacara keagamaan Hindu hadir dalam ruang-ruang meeting sekuler. Bali memiliki aturan penggunaan  symbol-simbol  tersebut  untuk  tujuan  sekuler,  dengan  mengurangi  beberapa  item penting  tetapi  pada  pandangan  wisman  hal  itu  sama.  Pandangan  wisman  terhadap  kesamaan benda itu tercermin dari perilaku wisman yang tidak sopan pada tempat-tempat suci.
Promosi  besar-besaran  ini  tidak  akan  bisa  menghentikan  komodifikasi  dan  kerusakan lingkungan  ini,  sebab  investasi  pariwisata  yang  memerlukan  budaya  dan  lingkungan  alam. Pariwisata yang menggunakan budaya dan lingkungan alam Bali ini seharusnya mensejahterakan masyarakat  Bali,  tetapi  ternyata  tidak  teruji  pada  masa-masa  pandemic.  Masyarakat  Bali mengalami  penderitaan  paling  parah  pada  masa  pandemic,  dengan  pertumbuhan  minus  (-)  9 lebih.  Karena  itu,  surplus  pada  masa-masa  ramai  pariwisata,  tidak  menjadi  tabungan  bagi masyarakat  Bali  pada  masa  pandemic.  Pemerintah  daerah  yang  memungut  PHR  pada pariwisata,  juga  tidak  memiliki  anggaran  yang  cukup  untuk  memulihkan  ekonomi  masyarakat pada masa pandemic. Pemkab Badung hanya memberikan insentif Rp.600 ribu perbulan untuk tenaga kerja pariwisata yang kena PHK (badungkab.go.id, 2020).

## 4.2. Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Perekonomian Bali
Pariwisata Bali mengalami masalah pada masa pandemic sehingga berakibat pada pertumbuhan ekonomi minus 9. Masalah pariwisata Bali melengkapi masalah-masalah lingkungan dan sosial budaya  yang  terjadi  pada  pulau  Bali  ini.  Masalah  lingkungan  seperti  penurunan  kualitas  dan kuantitas  hutan.  Penurunan  kualitas  dan  kuantitas  hutan  menimbulkan  bencana-bencana lingkungan  seperti  banjir  dan  tanah  longsor.  Konservasi  lingkungan  semakin  sulit  dilakukan, sebab  pertumbuhan  industri  pariwisata  semakin  boros  lahan,  sehingga  mengkonversi  lahan pertanian  menjadi  tempat  fasilitas  pariwisata  dan  pemukiman.  Ketergantungan  Bali  kepada pariwisata  pada  aspek  budaya  telah  menyebabkan  munculnya  komodifikasi  budaya. Komodifikasi budaya ini telah berimplikasi kepada menurunnya penghargaan wisatawan kepada budaya Bali, yang terbukti dari kasus-kasus perbuatan menduduki tempat suci. Di tengah-tengah kerusakan  lingkungan  dan  budaya  ini,  Bali  tak  bisa  kembali  lagi  kepada  pertanian  sebab berkurangnya  jumlah  lahan  pertanian  yang  terus  bertambah  setiap  tahun.  Karena  itu,  Bali tergantung kepada pariwisata (Utama et al., 2022).
Dampak-dampak  negatif  pariwisata  ini  terjadi  karena  pengelolaan  pariwisata  Bali  yang kapitalistik.  Bali  sangat  tergantung  kepada  investasi  asing.  Kapitalisme  yang  berlangsung  juga
kapitalisme yang tidak diimbangi pengelolaan pemerintah yang baik. Pada masa-masa pariwisata Bali mengalami booming maka pemilik modal mendapatkan keuntungan yang besar, tetapi pada masa  mengalami  masalah,  masyarakat  Bali  menanggung  semua  kerugian,  melalui  pemberian fasilitas  kepada  pelaku  usaha  pariwisata.  Pemerintah  juga  tidak  bisa  memberikan  subsidi  yang besar  kepada  korban-korban  PHK  pariwisata.  Pada  kapitalisme  yang  sempurna  seharusnya pemerintah mampu memerankan diri sebagai pengaman sosial melalui pajak yang besar kepada pengusaha.  Pajak  ini  digunakan  untuk  membangun  ekonomi  rakyat  yang  terpinggirkan  dan tabungan pada masa-masa krisis, tetapi hal ini sama sekali tidak terjadi. Karena itu, pada masa untung, masyarakat Bali mendapatkan bagian kurang dan pada masa krisis tidak mendapatkan jaminan sosial yang memadai (Bhaskara & Filimonau, 2021); (Utama et al., 2020).
Regulasi  pemerintah  daerah  Bali  menyandarkan  pariwisata  Bali  pada  falsafah  Tri  Hita Karana, yaitu keharmonisan (Pemerintah Provinsi Bali, 2012), tetapi pada kenyataannya konsep ini dimarjinalisasikan mulai dari promosi yang menekankan kepada ideologi pasar (Astiti et al., 2015). Hal ini menunjukkan dalam skala besar falsafah Tri Hita Karana tidak dapat dilaksanakan dengan  baik.  Pada  kasus  pariwisata  pedesaan  di  Sudaji,  Buleleng  (Surya  Triana  Dewi,  2019), falsafah Tri Hita Karana bisa dilaksanakan dengan baik, sebab harmoni dengan lingkungan dan masyarakat  lokal.  Keharmonisan  ini  bermuara  kepada  keuntungan  ekonomi  local.  Standar- standar  Tri  Hita  Karana  dalam  pariwisata  pedesaan  ini  adalah  standar-standar  pariwisata berkelanjutan.  Karena  itu,  pariwisata  berkelanjutan  hanya  bisa  dilaksanakan  dalam  pariwisata berskala  kecil  yaitu  pariwisata  pedesaan.  Pariwisata  pedesaan  ini  juga  bisa  dibatasi  sehingga memungkinkan  untuk  melakukan  protocol  kesehatan  pada  era  new  normal.  Pembatasan  ini memberikan  ruang  kepada  usaha-usaha  kecil  seperti  pada  kasus  Thailand  (Fuchs,  2022). Masyarakat  local,  ekonomi  local,  dan  lingkungan  adalah  standar-standar  dalam  pembangunan pariwisata  berkelanjutan.  Karena  itu,  pariwisata  berskala  kecil  adalah  pariwisata  yang  sesuai dengan Perda tentang Kepariwisataan Budaya Bali.
Analisis  ini  menunjukkan  bahwa  Bali  perlu  mulai  memikirkan  pariwisata  berskala  kecil. Potensi-potensi desa perlu dikembangkan menjadi pariwisata berskala kecil. Kasus seperti Sudaji, Buleleng  perlu  dijadikan  bentuk  pengembangan  pariwisata  pedesaan.  Kasus  Ubud,  Gianyar, adalah  pariwisata  pedesaan,  tetapi  pada  perkembangannya  investasi  hotel-hotel  berbintang menyerang  Ubud  sehingga  homestay-homestay  milik  warga  mengalami  ancaman.  Pengusaha homestay ini ternyata memiliki ketahanan yaitu keunikan dari pengelola homestay (Pitanatri & Pitana, 2019). Karena itu, dalam pengembangan pariwisata pedesaan ini, keunikan harus kuat. Keunikan  itu  tidak  hanya  menyangkut  atraksi  tetapi  juga  pelayanan.  Pada  kasus  homestay  di Ubud,  pelayanan  pemilik  homestay  yang  otentik  sebagai  orang  Bali  asli  merupakan keunggulannya.  Keunggulan  seperti  ini  menjadi  cermin  untuk  mengembangkan  pariwisata berskala kecil melawan pariwisata massal.
Peluang  pengembangan  pariwisata  berskala  kecil  ini  muncul  pada  era  new  normal. Penggunaan teknologi informasi yang merata memberikan peluang promosi yang sama kepada pariwisata  berskala  kecil.  Investasi  yang  tidak  terlalu  besar  juga  memungkinkan  untuk  lincah bermain,  dengan  bisa  mengambil  pasar-pasar  khusus.  Kecenderungan  baru  dalam  dunia pariwisata  yaitu  mendapatkan  pengalaman  natural  untuk  hidup  lebih  baik  (Astiti  et  al.,  2015) merupakan  peluang  dalam  membangun  pariwisata  berskala  kecil  ini.  Pariwisata  pedesaan memberikan  pengalaman  untuk  hidup  dekat  dengan  alam,  sehingga  kualitas  hidup  masyarakat menjadi meningkat, terutama dalam menjaga keberlangsungan alam.  Bentuk-bentuk kehidupan seperti  itu  merupakan  bentuk-bentuk  yang  diharapkan  wisatawan  untuk  menjadi  inspirasi  bagi kehidupan masyarakat modern.
Pemerintah harus memberikan perhatian kepada bentuk-bentuk pariwisata berskala kecil ini, sebab  sudah  terbukti  pariwisata  massal  tidak  bisa  menyelamatkan  Bali  pada  masa-masa  krisis. Pariwisata  berskala  kecil  ini  bisa  dibangun  dalam  sistem  pembangunan  yang  berbasis  Tri  Hita Karana,  yang  menjaga keberlangsungan  sosial  kultural dan  lingkungan  Bali.  Lembaga-lembaga
tradisional  seperti Subak  bisa masuk  ke dalam  system  ini  sehingga memiliki  penjaminan  sosial yang  baik, melalui  sistem  keamanan produk-produk  makanan  sehingga  pada masa-masa krisis, masyarakat  tidak  mengalami  masalah  dasar  yaitu  kekurangan  pangan.  Pola  seperti  itu  bisa dikembangkan  melalui  pariwisata  pedesaan  yang  berbasis  pertanian  sehingga  pertanian  tetap terjaga  dalam  perkembangan  pariwisata.  Perhatian  dan  keberpihakan  pemerintah  dalam pembangunan  pariwisata  berskala  kecil  ini  diperlukan,  sebab  tanpa  keberpihakan  akan dikalahkan pemodal-pemodal besar.

## 5. Kesimpulan
Pasca pandemi, pariwisata Bali perlu mengambil bentuk pembangunan pariwisata berskala kecil. Contohnya  adalah  bentuk  pariwisata  di  Desa  Sudaji,  Buleleng.  Bentuk  ini  memenuhi  syarat- syarat  pariwisata  berkelanjutan  yaitu  ekonomi  local,  masyarakat  local,  dan  konservasi lingkungan.  Pariwisata  berskala  kecil  membuat  ekonomi  masyarakat  lokal  bertumbuh  tanpa saingan  raksasa  ekonomi.  Pertumbuhan  ekonomi  masyarakat  lokal  mendorong  pengembangan sumber  daya  masyarakat  lokal.  Pengembangan  sumber  daya  masyarakat  local  mendorong perhatiannya  terhadap  konservasi  lingkungan.  Bentuk  pariwisata  berskala  kecil  ini  juga  sesuai dengan  falsafah  Tri  Hita  Karana,  yaitu  berbasis  etika  (parahyangan),  masyarakat  local (pawongan),  dan  palemahan  (lingkungan).  Karena  itu,  falsafah  Tri  Hita  Karana  bisa dilaksanakan dengan baik pada konteks pembangunan pariwisata berskala kecil. Pelaksanaan ini juga mendukung isu-isu pembangunan pariwisata global yaitu pariwisata berkelanjutan.
Pembangunan  pariwisata  berskala  kecil  ini,  perlu  mendapatkan  perhatian  pemerintah sehingga  pariwisata  bentuk  ini  tidak  menjadi  seperti  Ubud.  Bentuk  Ubud  telah  menjadi pariwisata massal karena perkembangan pemodal-pemodal besar di desa tersebut. Perkembangan ini  memarginalkan  usaha-usaha  ekonomi  local,  tetapi  masyarakat  Ubud  masih  memiliki  celah dalam  mengembangkan  homestay  karena  keunikan  pelayanan  yang  diberikan.  Peluang masyarakat  Ubud  ini  tentu  dibagi  dengan  kapitalisme  global  yang  berkembang.  Pembagian peluang  ini  mengurangi  kesempatan  masyarakat  lokal  dan  menimbulkan  keterdesakan  ruang sehingga Ubud menjadi padat  dan penuh kemacetan.  Bentuk  seperti ini  pada masa mendatang akan  berlawanan  dengan  konsep  pariwisata  berkelanjutan.  Karena  itu,  pemerintah  harus memberikan  perhatian  kepada  pembangunan  pariwisata  berskala  kecil  yang  terbukti  mampu bertahan pada masa-masa sulit.
Paper ini ditulis dalam waktu terbatas sehingga baru memberikan gambaran-gambaran kecil dalam  kasus  wisata  pedesaan.  Eksprimen-eksprimen  lanjutan  dalam  membangun  bentuk pariwisata  ini  perlu  terus  dilakukan  sehingga  bentuk  pariwisata  berskala  kecil  terutama  dalam ketahanannya  menghadapi  masa-masa  sulit  semakin  teruji.  Jika  eksprimen-eksprimen  ini  terus berlanjut, Bali akan menjadi bentuk pembangunan pariwisata berkelanjutan di tengah arus besar pariwisata  massal.  Arus  besar  ini  telah  terbukti  tak  tahan  pada  masa-masa  sulit  sehingga pariwisata  berkelanjutan  memerlukan  bentuk  pembangunan  pariwisata  yang  ideal  sehingga menjadi  contoh  bagi  masyarakat  dunia.  Bali  memiliki  konsep  dan  falsafah  yang  luhur,  tetapi untuk menjadi teladan diperlukan implementasi dari konsep dan falsafah luhur itu ke dalam aksi- aksi nyata.

## 6. Ucapan Terima Kasih
Ucapan  terima  kasih  kepada  Prof.  Dr.  Drs.  I  Gusti  Ngurah  Sudiana,  M.Si  atas  saran  dan fasilitasnya.  Ucapan  Terima  Kasih  juga  disampaikan  kepada  komunitas  Satupena  yang  telah menjadi  wadah  untuk  mempertemukan  ide-ide  tentang  pembangunan  Bali  di  berbagai  bidang kehidupan.  Terima  kasih  kepada  teman-teman  yang  telah  mendukung  penelitian  ini,  hingga terbit menjadi artikel ilmiah.

## 7. Pendanaan
Penelitian  ini  didanai  secara  mandiri  oleh  tim  peneliti  yang  terdiri  I  Gede  Sutarya  dari Universitas  Hindu  Negeri  I  Gusti  Bagus  Sugriwa  Denpasar,  I  Nengah  Suardhana  dari Universitas Pendidikan Nasional, Denpasar, dan I Gusti Bagus Rai Utama dari Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomika, Bisnis, dan Humaniora, Universitas Dhyana Pura, Bali.

## 8. Konflik Kepentingan
Gagasan  dan  hasil  penelitian  ini  tidak  menimbulkan  konflik  kepentingan  karena  penelitian  ini tidak  terkait  dengan  isu  kesehatan  atau  kepentingan  lain  yang  berhubungan  dengan  ras,  suku, agama, dan politik praktis.

## Daftar Pustaka
Anggana,  I.  P.  S.,  Mudana,  I.  G.,  Triyuni,  N.  N.,  &  Sukmawati,  N.  M.  R.  (2022).  Tri  Hita Karana as a form of pro-environmental behavior in Bindu Traditional Village. International Journal of Green Tourism Research and Applications , 4 (1), 30–37.
Astiti, S., Wayan, N., Windia, W., & Lestari, P. F. K. (2015). Penerapan Tri Hita Karana untuk Keberlanjutan Sistem Subak yang Menjadi Warisan Budaya Dunia: Kasus Subak Wangaya Betan, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan. Jurnal Manajemen Agribisnis , 3 (1), 26290. Benjamin, S., Dillette, A., & Alderman, D. H. (2020). “We can’t return to normal”: committing to tourism equity in the post-pandemic age. Tourism Geographies , 22 (3), 476–483. Bhaskara, G. I., & Filimonau, V. (2021). The COVID-19 pandemic and organisational learning for  disaster  planning  and  management:  A  perspective  of  tourism  businesses  from  a destination prone to consecutive disasters. Journal of Hospitality and Tourism Management , 46 , 364–375.
Dewi, P. S. T. (2019). Model of Sustainable Tourism Village Development in Bali (Case Study: OMunity Bali in Sudaji Village, Sawan Sub-district, Buleleng District). KnE Social Sciences , 642–657.
Dubois,  G.,  Bossew,  P.,  Tollefsen,  T.,  &  De  Cort,  M.  (2010).  First  steps  towards  a  European atlas of natural radiation: status of the European indoor radon map. Journal of Environmental Radioactivity , 101 (10), 786–798.
Fuchs,  K.  (2022).  Small  Tourism  Businesses  Adapting  to  the  New  Normal:  Evidence  From Thailand. Tourism: An International Interdisciplinary Journal , 70 (2), 258–269. Hitchcock, M., & Putra, I. (2007). Tourism, development and terrorism in Bali . Liu, Z. (2003). Sustainable tourism development: A critique. Journal of Sustainable Tourism , 11 (6), 459–475.
Melo,  M.,  Coelho,  H.,  Gonçalves,  G.,  Losada,  N.,  Jorge,  F.,  Teixeira,  M.  S.,  &  Bessa,  M. (2022).  Immersive  multisensory  virtual reality  technologies  for  virtual tourism. Multimedia Systems , 28 (3), 1027–1037. Nhuta, S. (2015). Tourism and sustainable development: perpectives and learning for sustainable future: Paper presented at the Midlands State University International Conference in Victoria Falls . Nie, Q., Qian, X., Guo, S., Jones, S., Doustmohammadi, M., & Anderson, M. D. (2022). Impact of  COVID-19  on  paratransit  operators  and  riders:  A  case  study  of  central  Alabama. Transportation Research Part A: Policy and Practice . Pitana, I. (2010). Tri Hita Karana–the local wisdom of the Balinese in managing development. In Trends and issues in Global Tourism 2010 (pp. 139–150). Springer.
Pitana, I Gde, & Gayatri, P. G. (2005). Sosiologi Pariwisata . Yogyakarta: Andi.
Pitana, I Gede. (2009). Pengantar Ilmu Pariwisata . Yogyakarta: CV. Andi Offset.
Pitanatri, P. D. S., & Pitana, I. G. (2019). What Do We Know About Flashpacker? A Review. The 3rd Bali International Tourism Conference, September , 23–33. Pramono,  J.  (2016).  The  process  of  environmental  management  at  star  rated  hotel  in  Bali. Tourism & Sustainable Regional Development In Indonesia , 20–32.
Ruastiti, N. M. (2015). Membongkar Makna Pertunjukan Tari sang Hyang Dedari di Puri saren Agung Ubud, Bali pada Era Global. Mudra Jurnal Seni Budaya , 1 (1).
Schutte, F., & Chauke, T. (2022). The impact of digital marketing on consumer behaviour: a case study of Millennials in South Africa .
Setokoe, T. J., & Ramukumba, T. (2022). Ability to do for self; A rural community’s view of the importance of capacity building in sustainable tourism development. GeoJournal of Tourism and Geosites , 41 (2), 583–588.
Udayana,  A.  A.  G.  B.  (2017).  Marginalisasi  Ideologi  Tri  Hita  Karana  Pada  Media  Promosi Pariwisata Budaya Di Bali. Mudra Jurnal Seni Budaya , 32 (1).
Utama, I. G.  B.  R. (2015). Preferensi  Wisatawan Senior  Terhadap Pemilihan  Aktivitas  Wisata Pada Sebuah Destinasi.
Utama,  I.  G.  B.  R.,  Krismawintari,  N.  P.  D.,  Komalasari,  Y.,  &  Patni,  N.  L.  P.  S.  S.  (2022). Exploring  Policies  and  Strategies  to  Minimize  Economic  Leakages  in  the  Tourism  Sector Experiences in Many Countries. Baltic Journal of Law & Politics , 15 (2), 813–827.
Utama,  I.  G.  B.  R.,  Laba,  I.  N.,  Junaedi,  I.  W.  R.,  Krismawintar,  N.  P.  D.,  Turker,  S.  B.,  & Juliana.  (2021).  Exploring  Key  Indicators  of  Community  Involvement  in  Ecotourism Management. Journal  of  Environmental  Management  and  Tourism , 12 (3),  808–817. https://doi.org/10.14505//jemt.12.3(51).20
Utama,  I.  G.  B.  R.,  &  Trimurti,  C.  P.  (2020). Etika  Pengembangan  Agrowisata  Pada  Kawasan Perbatasan Hutan Konservasi . Deepublish. Utama, I. G. B. R., Turker, S. B., Widyastuti, N. K., Suyasa, N. L. C., & Waruwu, D. (2020). Model  of  Quality  Balance  Development  of  Bali  Tourism  Destination. SSRN  Electronic Journal . https://doi.org/10.2139/ssrn.3671267
Utama, I. G. B. R., Wirateja, A. A. B., & Turker, S. B. (2021). Stakeholders Recovery Strategy of Bali Tourism Sector in the Post-Pandemic New Normal Era. International Journal of Current Science Research and Review , 4 (11), 1563–1571.