## OPTIMALISASI PENGELOLAAN ASET TETAP PADA PEMERINTAH PROVINSI RIAU

## Oleh:
Rakha Magistra Sumarno 1)
Hilda Rossieta 2)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia
Email:
rakhamagistra11@gmail.com hilda.rosieta@ui.ac.id

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  melakukan  identifikasi  permasalahan  utama  dan  memberikan rekomendasi  untuk  mengatasi  permasalahan  pengelolaan  aset  tetap  pada  Pemerintah Provinsi  Riau.  Metode  riset  dalam  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif dengan  acuan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  19  Tahun  2016  dan Asset  Life Cycle  Management (Schuman  and  Brent,  2005).  Berdasarkan  acuan  tersebut,  disusun daftar pertanyaan untuk memperoleh data melalui wawancara dengan para pengelola aset tetap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan utama dalam pengelolaan aset tetap  di  Pemerintah  Provinsi  Riau  adalah:  i)  profesionalisme  sumber  daya  manusia;  ii) Standar  Operasi  Prosedur  (SOP)  pemanfaatan  dan  pemeliharaan  aset  tetap  yang  belum memadai;  iii)  kebijakan  mutasi  pegawai  yang  kurang  mendukung  optimalisasi pelaksanaan  tugas  pengelolaan  aset  tetap;  dan  iv)  lemahnya  koordinasi  antar  instansi. Berdasarkan  permasalahan  tersebut,  maka  rekomendasi  yang  diajukan  adalah:  i) mengadakan  sosialisasi  tentang  profesionalisme  secara  reguler  kepada  para pegawai  yang  terlibat  dalam  pengelolaan  aset  tetap ;  ii)  menyusun  dan menyempurnakan  SOP  pemanfaatan  dan  pemeliharaan  aset  tetap;  iii)  menyempurnakan kebijakan mutasi pegawai yang mendukung optimalisasi pelaksanaan pengelolaan aset  tetap;  iv)  rapat  koordinasi  pengelolaan  aset  tetap  BPKAD  dan  Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi; v) merancang sistem pembayaran elektronik perpajakan aset tetap bersama BAPEDA Provinsi Riau.
Kata  Kunci: Aset  Tetap,  Barang  Milik  Daerah,  Pengelolaan  Aset  Tetap;
Pengelolaan Barang Milik Daerah; Provinsi Riau.

## ABSTRACT
This study aims to identify the main problems and provide recommendations to overcome the problems of fixed asset management in the Riau Provincial Government. The research method used in this study is a qualitative approach with reference to the Regulation of the Minister  of  Home  Affairs  Number  19  of  2016  and  Asset  Life  Cycle  Management. (Schuman and Brent, 2005) Based on this reference, a list of questions was compiled to obtain data through interviews with asset managers. stay related. The results of the study indicate that the main problems in the management of fixed assets in the Riau Provincial Government  are  mainly:  i)  human  resources;  ii)  the  absence  of  Standard  Operating Procedures  (SOP)  for  the  utilization  and  maintenance  of  fixed  assets;  iii)  policy  for employee  transfer  in  the  management  of  fixed  assets;  and  iv)  coordination  between agencies.  Based  on  these  problems,  the  recommendations  for  the  Riau  Provincial Government are: i) conducting regular socialization about professionalism to employees involved in the management of fixed assets within the Riau Provincial Government setting a  regular  schedule  of  socialization;  ii)  prepare  SOP  for  utilization  and  maintenance  of fixed assets, ; iii) formulating a policy for employee transfer in the management of fixed assets;  iv)  formulate  a  policy  for  evaluating  the  management  of  fixed  assets;  v) collaboration  with  the  Regional  Revenue  Agency  (BAPEDA)  of  the  Riau  Province Government.
Keyword: Fixed  asset,  Regional  Property,  Fixed  Asset  Management,  Regional Property Management, Riau Province

## A. PENDAHULUAN
Salah  satu  kewajiban  pemerintah,  termasuk  Pemerintah  Daerah  adalah memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  di  daerahnya  dengan  menggunakan sumber  daya  keuangan  yang  dimiliki.  Banyaknya  pengeluaran  yang  dilakukan oleh  pemerintah  menunjukkan  banyaknya  kegiatan  yang  dijalankan  oleh pemerintah  daerah  (Ratno,  2020).  Salah  satu  pengeluaran  pemerintah  daerah adalah belanja barang milik daerah dalam bentuk asset tetap. Menurut Pernyataan Standar  Akuntansi  Publik  (PSAP)  No.07  aset  tetap  adalah  aset  berwujud  yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan  pemerintah  atau  dimanfaatkan  oleh  masyarakat  umum.  Aset  tetap memiliki  peranan  yang  besar  dalam  jumlah  total  aset  yang  dimiliki  Pemerintah Daerah,  terlihat  dari  besarnya  proporsi  komponen  aset  tetap  dibandingkan  total aset Provinsi Riau, seperti yang terlihat dalam Tabel 1 berikut.
Tabel 1.
Proporsi Nilai Aset Tetap Terhadap Total Aset Tahun 2015-2019 Pemerintah Provinsi
Riau (Dalam Juta) Tahun Aset Tetap Total Aset Proporsi 2015 20.886,12 26.046,93 80% 2016 27.849,49 31.643,51 88% 2017 29.370,52 31.546,21 93% 2018 29.762,87 32.205,81 92% 2019 29.874,30 33.062,04 90% Sumber Data: Pemerintah Provinsi Riau (2020), telah diolah kembali
Tabel 1 menunjukkan kenaikan total aset yang dimiliki Pemerintah Provinsi Riau  dari  tahun  2015  hingga  tahun  2019  sebesar  26,93%  dan  total  aset  tetap Pemerintah  Provinsi  Riau  di  tahun  yang  sama  mengalami  kenaikan  sebesar 30,09%.  Kenaikan  jumlah  aset  menunjukkan  pentingnya  pengelolaan  yang  tepat oleh Pemerintah Provinsi  Riau.  Pengelolaan aset tetap daerah adalah usaha yang dilakukan  secara  efektif  dan  efisien  untuk  meningkatkan  nilai  tambah dalam mengelola  aset  bagi  pemerintah  daerah  dalam  meningkatkan  pendapatan  dan mendukung  perannya  sebagai  orgnanisasi  publik untuk melayani  masyarakat (Kolinug, Ventje, dan Sherly, 2015).
Pelaksanaan  pengelolaan  aset  tetap  diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.  Pengelolaan  aset  tetap  yang  tepat  akan  memberikan  manfaat,  terutama meningkatnya  pendapatan  daerah  (Hartati,  Rita,  dan  Hadi,  2019).  Pengelolaan aset  yang  tepat  sangat  penting untuk  mendapatkan  biaya  pemeliharaan  yang efisien  dan  mempertahankan  kelangsungan  hidup  aset  secara  jangka  panjang (Giglio, John, dan William, 2018).
Dalam  mendukung  pelaksanaan  pelayanan  publik,  aset  tersebut  harus dikelola  dengan  tepat  sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku. Pemeriksaan yang dilakukan  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK)  atas  laporan  keuangan  Pemerintah Provinsi  Riau  Tahun  Anggaran  2019  masih  memberikan  catatan  khusus  bagi Pemerintah  Provinsi  Riau  untuk  mengelola  aset  nya. Gambar  1  yang menunjukkan nilai temuan BPK atas aset tetap di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
Sumber : Badan Pemeriksa Keuangan (2020), telah diolah kembali
Gambar 1.
Nilai Temuan Aset Tetap Provinsi Riau Tahun 2016-2019 (Dalam Juta)
Data  pada  Gambar  1  menunjukkan  kenaikan  temuan  yang  telah  diketahui nilainya terhadap aset tetap di Provinsi Riau. Temuan atas laporan keuangan tahun 2019  disebabkan  antara  lain:  i)  masih  adanya  penyajian  informasi  dalam  Kartu Inventaris Barang (KIB) yang tidak lengkap atas aset tetap di Pemerintah Provinsi Riau; ii) pajak dan denda kendaraan yang belum dibayar; iii) sertifikat tanah yang belum  lengkap;  dan  iv)  kendaraan  dinas  masih  dikuasai  pihak  lain  (Pemerintah Porvinsi  Riau,  2020).  Meningkatnya  nilai  temuan  BPK  menunjukkan  belum optimalnya pengelolaan aset tetap di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
Nilai  temuan  aset  tetap  pada  tahun  2019  sebesar  3%  dari  nilai  aset  tetap pada tahun tersebut dan ini menjadi nilai temuan yang paling tinggi dibandingkan tahun  sebelumnya.  Menurut  Lukito  (2017)  beberapa  persoalan  yang  sering muncul  dalam  pengelolaan  aset  yaitu:  i)  pencatatan  aset  belum  dilakukan  atau tidak  akurat;  ii)  aset  tidak  didukung  dengan  data  yang  andal;  iii)  proses penyusunan  laporan  tidak  sesuai  ketentuan;iv)  aset  belum  dioptimalkan ( underutilized ); v) standar operasi prosedur (SOP) belum disusun; vi) aset berupa tanah  belum  bersertifikat;  vii)  aset  dikuasai  pihak  lain;  viii)  aset  yang  tidak diketahui  keberadaannya;  dan  ix)  mekanisme  penghapusan  aset  tidak  sesuai dengan ketentuan.
Penelitian  Suryanianra  (2016)  tentang  pengelolaan  aset  tetap  pada Kabupaten  Lima  Puluh  Kota  dengan  acuan  Permendagri  Nomor  17  Tahun  2007 mengungkapkan  bahwa  pengelolaan  aset  tetap Kabupaten Kabupatenutane Lima Puluh  Kota  belum  sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku.  Penelitian  tersebut mampu menganalisis faktor utama dan memberikan rekomendasi untuk mengatasi permasalahan  pengelolaan  aset  tetap  pada  Pemerintah  Kabupaten  Lima  Puluh Kota,  tetapi  peraturan  yang  digunakan  masih  peraturan  lama.  Penelitian  tersebut berperan  membantu  penulis  merumuskan  permasalahan  utama  dan  memberikan rekomendasi  menggunakan  metode  yang  sama,  tetapi  penulis  menggunakan peraturan terbaru berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016.
Penelitian  Sevtimo  (2017)  tentang  evaluasi  penatausahaan  barang  milik daerah  Pemerintah  Provinsi  Riau  dengan  acuan  Permendagri  Nomor  19  Tahun 2016  mengungkapkan  adanya  kendala  dalam  pengelolaan  aset  tetap,  seperti kendala  sumber  daya  manusia,  kurangnya  koordinasi,  dan  tekhnologi.  Penelitian yang  dilakukan  hanya  berfokus  pada  tahapan  penatausahaan,  sehingga  perlu dilakukan analisis lebih lanjut terkait tahapan pengelolaan aset tetap yang lainnya. permasalahan  aset  tetap  berdasarkan  temuan  BPK  atas  laporan  keuangan Pemerintah Provinsi  Riau Tahun Anggaran  2019 meningkat  dan temuan tersebut tidak  hanya  pada  penatausahaan,  melainkan  terdapat  permasalahan  seperti pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, dan penggunaan.
Berdasarkan  analisis  penelitian  sebelumnya  dan  permasalahan  yang  terjadi pada  pengelolaan  aset  tetap  khusunya  tahapan  penggunaan,  pemanfaatan, pengamanan  dan  pemeliharaan,  penatausahaan  dan  pembinaan,  pengawasan,  dan pengendalian  pada  Pemerintah  Provinsi  Riau,  maka  penelitian  ini  penting  untuk dilakukan.  Penelitian  ini  bertujuan  agar  dapat  mengidentifikasi  pemasalahan utama dan rekomendasi yang diberikan untuk mengelola aset tetap secara optimal pada Pemerintah Provinsi Riau.

## B. KAJIAN PUSTAKA

## Aset Tetap
Menurut PSAP Nomor O7 aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa  manfaat  lebih  dari  12  (dua  belas)  bulan  untuk  digunakan  dalam  kegiatan pemerintah  atau  dimanfaatkan  oleh  masyarakat  umum  (Pemerintah  Republik Indonesia,  2010).  Aset  tetap  dalam  pemerintahan  diklasifikasikan  berdasarkan kesamaan  dalam  sifat  atau  fungsinya  dalam  aktivitas  operasi  entitas.  Klasifikasi aset tetap dalam PASP Nomor 07 adalah sebagai berikut: (1) Tanah, (2) Peralatan dan  Mesin,  (3)  Gedung  dan  Bangunan,  (4)  Jalan,  Irigasi,  dan  Jaringan,  (5)  Aset Tetap Lainnya, (6) Konstruksi dalam pengerjaan (Pemerintah Republik Indonesia, 2010).
Aset  tetap  dinilai  dengan  biaya  perolehan.  Apabila  penilaian  aset  tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan  pada  nilai  wajar  pada  saat  perolehan.  Barang  berwujud  yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset  tetap,  pada  awalnya  harus  diukur  berdasarkan  biaya  perolehan.  Aset  tetap yang  diperoleh  dengan  tanpa  nilai,  biaya  aset  tersebut  adalah  sebesar  nilai  wajar pada saat aset tersebut diperoleh (Pemerintah Republik Indonesia, 2010).

## Pengelolaan Aset
Pengelolaan  aset  tetap  daerah  adalah  usaha  yang  dilakukan  secara  efektif dan  efisien  untuk  meningkatkan  nilai  tambah  bagi  pemerintah  daerah  dalam meningkatkan  pendapatan  dan  mendukung  perannya  sebagai  orgnanisasi  publik melayani masyarakat (Kolinug, Ventje, dan Sherly, 2015).
Pengelolaan  aset  dimulai  dari  tahap  perencanaan  hingga  penghapusan.
Konsep Asset Life Cycle Management (ALCM) yang dikemukakan oleh Schuman and  Brent  (2005)  terdapat  tiga  fase  dan  enam  kegiatan  dalam  pengelolaan  aset. Tahapan  yang  terdapat  dalam  ALCM  (Schuman  and  Brent,  2005)  memiliki kesamaan dengan tahapan pengelolaan aset tetap daerah di Indonesia. Pengelolaan aset  tetap di  Indonesia diatur dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan  Barang  Milik  Daerah  dengan  merincikan  pengelolaan  aset  terbagi dalam 11 tahapan. Perbandingan tahapan ALCM (Schuman and Brent, 2005) dan Permendagri dapat dilihat pada Tabel 2 berikut.

## Tabel 2.

## Perbandingan tahapan pengelolaan aset ALCM dan Permendagri 19 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
Fase Siklus Hidup Aset (Schumant dan Brent, 2005) Kegiatan Siklus Hidup Aset (Schumant dan Brent, 2005) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Fase Akuisisi ( aquisition Phase) 1. Desain konsep ( conceptual design )
1. Perencanaan kebutuhan BMD
2. Desain awal ( preliminary design )
3. Desain detil dan pengembangan
( detail design dandevelopment ) 4. Produksi atau konstruksi 2. Pengadaan BMD
Fase Siklus Hidup Aset (Schumant dan Brent, 2005) Kegiatan Siklus Hidup Aset (Schumant dan Brent, 2005) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 ( production or construction ) Fase Pemanfaatan ( Utilisation Phase ) 5. Pemanfaatan dan dukungan ( utilisation and support ) 3. Penggunaan BMD 4. Pemanfaatan BMD 5. Pengamanan dan pemeliharaan BMD 6. Penilaian BMD 7. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian BMD 8. Penatausahaan BMD 9. Pemindahtanganan BMD 6. Pembuangan ( retirement and disposal) 10. Pemusnahan BMD 11. Penghapusan BMD
Sumber: Schuman and Brent, 2005, Kementerian Dalam Negeri (2016), telah diolah kembali
Tabel  2  menunjukkan  bahwa  tahapan  pengelolaan  aset  tetap  pada  konsep ALCM  (Schuman  and  Brent,  2005)  telah  konsisten  dengan  Permendagri  Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, selanjutnya penelitian akan  mengacu  pada  Permendagri  Nomor  19  Tahun  2016.  Tahapan  pengelolaan aset tetap beserta pengertiannya dapat dilihat pada Tabel 3 berikut.
Tabel 3.
Definisi Tahapan Pengelolaan Aset Tetap Berdasarkan Permendagri 19 Tahun 2016
Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahapan Pengelolaan aset tetap (Permendagri Nomor 19 Tahun 2016) Definisi (Permendagri Nomor 19 Tahun 2016) 1. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah Rencana kebutuhan barang milik daerah dilaksanakan dengan memperhatikan tugas serta fungsi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan tetap mempertimbangkan ketersediaan barang milik daerah yang tersedia. 2. Pengadaan Pengadaan dilaksanakan dengan prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil, akuntabel, dan terbuka. 3. Penggunaan Status penggunaan barang milik daerah ditetapkan oleh Gubernur. 4. Pemanfaatan Pemanfaatan kepada pihak mitra dilakukan atas barang milik daerah selama tidak mengganggu SKPD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi nya. 5. Pengamanan dan Pemeliharaan Pengamanan adalah tindakan yang dilakukan untuk menertibkan dan melakukan pengendalian atas barang milik daerah. 6. Penilaian Penilaian terhadap barang milik daerah dilakukan dengan tujuan untuk dimanfaatkan mitra, pemindahtanganan, dan sebagai
Tahapan Pengelolaan aset tetap (Permendagri Nomor 19 Tahun 2016) Definisi (Permendagri Nomor 19 Tahun 2016) penyusunan neraca pemerintah daerah. 7. Pemindahtanganan Pemindahtanganan adalah bentuk pengalihan penguasaan barang milik daerah dari satu pihak ke pihak lain. 8. Pemusanahan Pemusnahan dilakukan dengan pertimbangan bahwa barang tidak dapat digunakan, dimanfaatkan , atau dipindahtangankan. 9. Penghapusan Penghapusan adalah aktivitas yang dilakukan untuk menghilangkan barang milik daerah dari dafar barang. 10. Penatausahaan Penatausahaan adalah kegiatan administrasi yang dimulai dari mencatat barang milik daerah kedalam Kartu Inventaris Barang (KIB), melakukan inventarisasi atas barang milik daerah serta menyusun laporan barang milik daerah 11. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Aktivitas yang dilakukan untuk memantau dan mengawasi pelaksanaan tahapan pengelolaan aset tetap sebelumnya oleh pengguna barang dan pengelola barang
Sumber: Kementerian Dalam negeri, 2016, telah diolah kembali

## Penelitian Terdahulu
Penelitian Kusnawati (2019) tentang pengelolaan aset pada Pemerintah Kota Blitar.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kuantitatif  dengan  pengumpulan  data berupa kuisioner dan pengamatan dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan manajemen aset  memengaruhi efektivitas pengelolaan aset. Penerapan manajemen aset yang dilakukan oleh pemerintah dengan baik dapat meningkatkan efektifitas  pengelolaan  aset  untuk  menciptakan  nilai  yang  lebih  tinggi  sesuai dengan yang ditetapkan.
Penelitian  Labasido  dan  Darwanis  (2019)  atas  pengelolaan  aset  tetap  pada Dinas  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  (DPKAD)  Provinsi  Aceh  dengan  acuan penelitian  adalah  Permendagri  Nomor  19  Tahun  2016.  Metode  yang  digunakan adalah  deskriptif  kualitatif  dengan  pendekatan  studi  kasus.  Hasil  penelitian  ini menunjukkan  bahwa  praktik  pengelolaan  aset  Pemerintah  Aceh  oleh  DPKAD belum seluruhnya dilakukan dengan optimal.
Penelitian  Sevtimo  (2017)  yang  dilakukan  pada  Pemerintah  Provinsi  Riau dengan  acuan  Permendagri  Nomor  19  Tahun  2016.  Metode  penelitian menggunakan  pendekatan  studi  kasus  dengan  mengumpulkan  data  melalui wawancara dan dokumentasi. Penelitian tersebut menemukan faktor permasalahan atas  penatausahaan  aset  tetap,  yaitu:  i)  kompetensi,  ii)  kurangnya  personil,  iii) kurangnya koordinasi dan dukungan pimpinan, dan iv) sistem komputer.
Penelitian  Suryanianra  (2016)  yang  dilakukan  pada  Pemerintah  Kabupaten Lima  Puluh  Kota).  Acuan  dalam  penelitian  tersebut  adalah  Permendagri  Nomor 17 Tahun 2007. Metode penelitian adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi  kasus.  Peneliti  mengumpulkan  data  dengan  melakukan  wawancara  dan teknik  dokumentasi.  Penelitian  tersebut  menemukan  permasalahan  utama pengelolaan  aset  tetap,  yaitu  tidak  adanya  peraturan  yang  mengatur  dan  bisa dijadikan  acuan,  sumber  daya  manusia,  penatausahaan  aset,  penguasaan tekhnologi, belum adanya sistem pengendalian dan pelaksanaan atas pengelolaan aset tetap.
Penelitian  Batara,  dkk  (2015) tentang  pengelolaan  aset  dilakukan  pada Pemerintah  Kota  Makassar.  Acuan  yang  dilakukan  dalam  penelitian  tersebut adalah new public  management. Metode yang dilakukan dalam penelitian adalah dengan  metode  deskriptif  kualitatif  dengan  pendekatan  studi  kasus.  Penelitian tersebut  melakukan  wawancara,  dokumentasi,  dan  obserbasi.  Penelitian  tersebut menemukan bahwa kendala dalam pelaksanaan pengelolaan aset adalah KIB yang belum  berjalan  dengan  baik,  performa  manajemen  yang  belum  optimal,  dan kemampuan dari aparatur.
Penelitian  yang  dilakukan  Kolinug,  dkk  (2015)  dilakukan  pada  Badan Pengelola  Keuangan  dan  Aset  Daerah  (BPKAD)  Kota  Tomohon  dengan  acuan Permendagri  Nomor  17  Tahun  2017.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah deskriptif  kualitatif  dengan  melakukan  wawancara,  dokumentasi,  dan  observasi. Penelitian  ini  menemukan  bahwa  pengelolaan  aset  tetap  pada  BPKAD  Kota Tomohon belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan Permendagri Nomor 17 Tahun  2007,  yaitu  pada  tahapan  perencanaan  yang  masih  tidak  sesuai  dengan peraturan yang berlaku.

## C. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  deskriptif  kualitatif  dengan  pendekatan  studi kasus. Penelitian ini dilakukan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau sebagai pengelola barang dan penyusun kebijakan teknis terkait  pengelolaan  barang  milik  daerah  Provinsi  Riau.  Ruang lingkup  penelitian berada pada tahapan penggunaan barang milik daerah, Pemanfaatan barang milik daerah,  pengamanan  dan  pemeliharaan  barang  milik  daerah,  penatausahaan barang  milik  daerah,  pembinaan,  pengawasan,  dan  pengendalian  barang  milik daerah.  Ruang  lingkup  penelitian  didasarkan  pada  temuan  BPK  atas  laporan keuangan  Pemerintah  Provinsi  Riau  Tahun  Anggaran  2019.  Daftar  wawancara dan  pemilihan  responden  mengacu  pada  kerangka  pemikiran  ACLM  dan Pemendagri Nomor 19 Tahun 2016 yang terlihat pada Gambar 2 berikut.
Sumber: Hasil Analisis Penulis, (2021)

## Gambar 2. Diagram Alur Kerangka Pemikiran Penelitian
Teknik pengumpulan data adalah dengan metode wawancara dan observasi dokumen  di  lapangan  atas  pengelolaan  aset  tetap.  Pemilihan  narasumber penelitian adalah para pejabat pengelolaan aset tetap sesuai dengan ruang lingkup penelitian.  Pertanyaan  penelitian  dan  pemilihan  narasumber  disusun  berdasarkan acuan rerangka pemikiran di atas. Narasi langsung yang dipilih untuk mendukung analisis penulis  dipilih  dari transkrip wawancara. Belum  optimalnya pengelolaan aset tetap berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK dalam pendahuluan di atas, maka  untuk  mengkaji  lebih  mendalam  nara  sumber  yang  dipilih  adalah  pejabat yang  memiliki  tugas  sebagai  pelaksana  pengelolaan  aset  tetap  Pemerintah Provinsi  Riau.  BPKAD  Provinsi  Riau  merupakan  instansi  penyusun  kebijakan teknis pengelolaan aset di Provinsi Riau, oleh karena itu untuk dapat memperoleh informasi  yang  sesuai  dengan  tujuan  penelitian  tentang  pengelolaan  aset  tetap Pemerintah  Provinsi  Riau,  maka  dipilih  nara  sumber  berasal  dari  pejabat pengelolaan  aset  pada  BPKAD Provinsi  Riau. Pemilihan narasumber wawancara kepada  para  pejabat  pelaksana  pengelolaan  aset  tetap  didasari  pada  tugas  dan fungsi  nya  yang  langsung  berhubungan  dengan  pengelolaan  aset,  sehingga  data yang didapatkan menunjukkan keadaan yang sebenarnya terjadi pada pengelolaan aset tetap Pemerintah Provinsi Riau. Peneliti juga melakukan observasi dokumen pengelolaan aset tetap Pemerintah Provinsi Riau untuk mengetahui secara objektif yang  sebenarnya  terjadi  pada  pengelolaan  aset  tetap.  Peneliti  akan mengkonfirmasi  data  dari  dokumen  tersebut  kepada  nara  sumber  pada  saat wawancara  untuk  dapat  mempertajam  informasi  pengelolaan  aset  tetap Pemerintah  Provinsi  Riau.  Oleh  karena  itu  penelitian  ini  memilih  nara  sumber
yang  langsung  terlibat  dalam  pelaksanaan  pengelolaan  aset  tetap  Pemerintah Provinsi  Riau  agar  dapat  memperloeh  informasi  yang  terjadi  pada  pelaksanaan pengelolaan  aset  tetap  dan  dapat  menjawab  data  dari  dokumen  pengelolaan  aset tetap  Pemerintah  Provinsi  Riau.  Berikut  ini  adalah  Tabel  4  menunjukkan  subjek wawancara dan pertimbangan pemilihannya.
Tabel 4.

## Alasan Pemilihan Subjek wawancara
Subjek Wawancara Alasan Pemilihan 1. Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Nara sumber 1) Koordinasi untuk jabatan fungsional penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan, BMD berada pada jabatan fungsional Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah 2. Kepala Subbidang Pemanfaatan dan Pengamanan Barang Milik Daerah (Nara sumber 2) Jabatan fungsional ini dipilih berdasarkan tugasnya dalam tahapan pengelolaan barang milik daerah terkait dengan pemanfaatan dan pengamanan aset tetap di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Jabatan ini juga mengkoordinasi pelaksanaan pemanfaatan dan pengamanan aset tetap di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau
3. Kepala Subbidang Penatausahaan Barang Milik Daerah (Nara sumber 3) Bidang ini berkaitan dengan tahapan penatausahaan barang milik daerah. Jabatan Kepala Subbidang juga memiliki tanggung jawab terhadap penatausahaan aset tetap di Pemerintah Provinsi Riau
Sumber: Analisis Penulis, 2021

## Tabel 5.

## Daftar Dokumen Yang dibutuhkan
Tahapan Pengelolaan BMD Dokumen Yang Dibutuhkan Penggunaan Barang Milik Daerah 1. SOP Penetapan Status Penggunaan BMD 2. Surat Ketetapan (SK) Penetapan Penggunaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah 1. SOP Pemanfaatan BMD 2. Berita Acara Serah Terima (BAST) Pengamanan  dan  Pemeliharaan  Barang  Milik Daerah 1. SOP/Kebijakan Pengamanan dan Pemeliharaan BMD 2. Daftar Pemeliharaan BMD Penatausahaan Barang Milik Daerah 1. SOP/Kebijakan Pembukuan BMD 2. SOP Penyusunan Laporan BMD 3. SOP Inventarisasi BMD 4. KIB 5. BAST 6. Daftar Barang Hibah
Sumber: Analisis Penulis, 2021

## Tabel 6.

## Daftar Pertanyaan Wawancara
Permasalahan Terkait : Daftar Pertanyaan narasumber 1: Kepala Bidang (Kabid) Pengelolaan BMD Kaitan Dengan Topik Penelitian Pengelolaan Aset Tetap sub komponen : 1. Penggunaan
2. Pemanfaatan
3. Pemeliharaan
4. Penatausahaan
5. Pemantauan, evaluasi, dan Pengendalian 1. Bagaimana pelaksanaan tahapan penggunaan aset tetap di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau?
2. Apa kendala yang dihadapai dalam proses pemanfaatan?
3. Apa usaha yang telah dilakukan mengatasi kendala pemanfaatan tersebut? 4. Bagaimana pandangan bapak terkait adanya tunggakan pajak kendaraan dinas di Pemerintah Provinsi Riau? 5. Bagaimana pandangan bapak terkait temuan BPK atas barang hibah? 6. Apa bentuk pembinaan, pengawasan, dan pengendalian yang telah dilakukan? 7. Bagaimana rotasi pegawai di Pemerintah Provinsi Riau? 8. Apakah Pengawasan membutuhkan aparat pengawasan intern pemerintah dalam pelaksanaan pengelolaan aset tetap? 1. Menjelaskan bagaimana pelaksanaan penggunaan aset tetap di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau 2. Mengetahui kendala pengelolaan aset tetap di Pemerintah Provinsi Riau 3. Untuk melihat pelaksanaan pengendalian yang dilakukan 4. Untuk melihat kendala dalam koordinasi pengelolaan aset tetap Permasalahan Terkait : Daftar Pertanyaan narasumber 2: Kasubbidang (Kasubbid) Pemanfaatan dan Pengamanan BMD Kaitan Dengan Topik Penelitian Pengelolaan Aset Tetap Sub Komponen : 1. Pemanfaatan 2. Pengamanan dan pemeliharaan BMD
3. Pembinaan, Pengawasan, dan pengendalian 1. Bagaimana pelaksanaan pemanfaatan aset tetap di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau?
2. Bagaimana pelaksanaan pengamanan dan pemeliharaan di lingkungan
Pemerintah Provinsi Riau?
3. Apa saja permasalahan dalam prosedur pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan aset tetap? 4. Apa usaha yang telah dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut? 5. Bagaimana bentuk pengendalian yang dilakukan? 1. Melihat pelaksanaan pemanfaatan, pengamanan, dan pemeliharaan aset tetap di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau 2. Melihat kendala yang terjadi pada pelaksanaan pemanfaatan, pengamanaan, dan pemeliharaan, Permasalahan Terkait : Daftar Pertanyaan narasumber 3: Kasubbid Penatausahaan Kaitan Dengan Topik Penelitian Pengelolaan Aset Tetap Sub Komponen : 1. Penggunaan
2. Penatausahaan
1. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian 1. Bagaimana proses penggunaan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau?
2. Apa kendala yang dihadapi dalam tahapan penggunaan? 3. Bagaimana proses penatausahaan aset tetap di lingkungan 1. Menjelaskan bagaimana pelaksanaan penatausahaan aset tetap di lingkungan
Pemerintah provinsi Riau
Pemerintah Provinsi Riau? 4. Bagaimana inventarisasi dan pelaporan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau? 5. Bagaimana pengkodefikasian dan penggolongan aset tetap di Pemerintah Provinsi Riau? 6. Bagaimana tanggapan Bapak atas data kosong pada KIB? 7. Apa yang dilakukan BPKAD atas hal tersebut? 8. Terkait pencatatan aset yang dimanfaatka, bagaimana pencatatannya? 9. Apa usaha yang telah dilakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut? 10. Bagaimana pembinaan, pengawasam, dan pengendalian atas penatausahaan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau? 11. Bagaimana pendapat Bapak terkait tunggakan pajak kendaraan dinas Pemerintah Provinsi Riau? 2. Menjelaskan kendala dalam penngelolaan aset tetap khususnya penatausahaan 3. Menjelaskan pengendalian yang dilakukan pada penatausahaan BMD
Sumber: Analisis Penulis, 2021

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Penggunaan Aset Tetap
Sumber: Data diolah dan dianalisis oleh Penulis, 2021 Gambar 3.
Diagram Alur Tahap Penggunaan Aset Tetap Pemerintah Provinsi Riau
Gambar  3  menjelaskan  bahwa  penetapan  status  penggunaan  di  lingkungan Pemerintah  Provinsi  Riau  dilaksanakan  melalui  usul  yang  dilakukan  oleh  OPD kepada  Gubernur,  atas  usulan  tersebut,  pengelola  barang  melakukan  verifikasi. Verifikasi yang dimaksud adalah dengan melihat data realisasi belanja modal, aset yang  ditetapkan  status  penggunaannya  adalah  aset  baru,  untuk  aset  lama  status penggunaannya  tidak  ditetapkan  lagi  karena  sudah  memiliki  Surat  Keputusan Status  Penggunaan  (SKSP).  Setelah  dikeluarkan  SK  Gubernur,  maka  pengguna barang  telah  bertanggungjawab  sepenuhnya  atas  kegiatan  aset  tetap  tersebut. Berikut adalah narasi langsung dalam wawancara bersama Narasumber 1.
“Penetapan  ditetapkan  SK  Gubernur,  melahirkan  status  penggunaan gubernur kepada OPD. Baru2 ini ada perda baru dari 41 OPD menjadi 33
OPD,  sampai  hari  ini  semua  sudah  ada  SK  penggunaan.  Secara tanggungjawab  sudah  ada  dikepala  OPD.  Sudah  sesuai  dengan Permendagri.  Penetapan  dilakukan  untuk  belanja  baru,  dan  untuk  barang yang  belum  punya  SKPSP.  Usulan  kepada  gubernur,  penyiapan administrasi  oleh  bpkad,  karena  bpkad  akan  menguji  realisasi  belanja modal yang telah keluar dan SK yang akan ditetapkan.” (Ref 1.1.1).
Status  penggunaan  aset  tetap  di  lingkungan  Pemerintah  Provinsi  tidak  ada kendala dan permasalahan, tetapi terdapat potensi terjadinya permasalahan karena tidak  adanya  peraturan  yang  mengatur  apabila  adanya  OPD  yang  mengalami pemecahan.  Berikut  adalah  narasi  langsung  dalam  wawancara  bersama Narasumber 1.
“Tidak ada, tetapi ada potensi saat ada perda melebur OPD, pihak mana yang  punya  tanggungjawab  terhadap  barang  tersebut.  yang  paling  berat ketika OPD dipecah jadi dua, ada selisih nilai, contoh selisih jumlah, kursi di kib 500, yg asli 400, ketauan ada belanja yang belum terlaporkan .” ( Ref 1.2.1)
Berikut  adalah  Tabel  7  di  bawah  menunjukkan  rekapitulasi  pelaksanaan penggunaan  aset  tetap  Pemerintah  Provinsi  Riau  dengan  Permendagri  Nomor  19  Tahun 2016 dan teori ALCM (Schuman and Brent)

## Tabel 7.

## Rekapitulasi Penggunaan Aset Tetap Pemerintah Provinsi Riau
Pelaksanaan Penggunaan BMD Permendagri  Nomor 19 Tahun 2016 ALCM (Schuman and Brent) - Penggunaan aset tetap sesuai berdasarkan tugas pokok dan fungsi SKPD - Penggunaan aset tetap ditetapkan oleh Gubernur - Penggunaan berdasarkan penyelenggaraan tugas pokok fungsi SKPD - Penetapan status penggunaan ditetapkan oleh Gubernur atau Pengelola Barang aset tetap digunakan berdasarkan kebutuhan. Dalam penggunaan aset tetap pengguna juga memperhatikan umur aset tetap agar dapat dijaga dan diperkirakan waktu pengoperasian aset untuk mendukung kebutuhan pelaksanaan kegiatan. Dari sudut pandang produksi, sangat penting untuk mengoperasikan aset tetap pada kondisi yang efektif dan efisien untuk memaksimalkan penggunaan aset tetap.
Sumber: Data diolah dan dianalisis oleh Penulis, 2021

## Pemanfaatan Aset Tetap
Sumber: Data diolah dan dianalisis oleh Penulis, 2021 Gambar 4.
Diagram Alur Tahap Pemanfaatan Aset Tetap Pemerintah Provinsi Riau
Gambar 4 menunjukkan  pemanfaatan aset  tetap di  Provinsi  Riau diusulkan oleh  mitra  pemanfaatan  kepada  Gubernur  melalui  BPKAD  atau  OPD. Pemanfaatan yang dilakukan terhadap barang yang ada di pengguna barang, maka BPKAD  selaku  pengelola  barang  tetap  bersurat  kepada  pengguna  barang  terkait penilaian atas aset tersebut. Penilaian tersebut dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) atas aset tetap yang akan dilakukan pemanfaatan oleh mitra.  Perjanjian  pemanfaatan  tertuang  dalam  Berita  Acara  Serah  Terima (BAST)..  Berikut  adalah  narasi  langsung  Narasumber  2  dalam  wawancara  yang dilakukan.
“kita dari BPKAD sebagai perpanjangan Sekretaris Daerah pasti suratnya ke BPKAD, kita hanya  memilah  mana barang yang di  pengelola yang kita proses,  jika  di  dinas  prosesnya  diserahkan  ke  dinas  dan  BPKAD  hanya berkoordinasi  dan  bersurat  mengenai  penilaian  barang  tersebut”.(Ref 2.1.2)
Permasalahan pemanfaatan aset tetap di Provinsi  Riau adalah masih terjadi keterlambatan  bahkan  masih  dikuasai  aset  tetap  oleh  mitra  meskipun  perjanjian pemanfaatannya  telah  selesai  dan  proses  perpanjangan  waktu  pemanfaatan  aset tetap yang dilakukan tidak tepat  waktu. Keterlambatan pengembalian  atau masih adanya  aset  tetap  yang  dikuasai  pihak  lain,  menjadi  temuan  BPK,  karena  aset yang  tercatat  di  KIB  jumlahnya  tidak  akan  sama  dengan  jumlah  yang  tersedia.. Berikut adalah narasi langsung Narasumber 3 dalam wawancara.
“..Problemnya adalah jika sudah dikasi jangka waktu 5 tahun, tetapi sering terjadi  ketidaktepatan  dalam  pengembalian.  Mereka  juga  lalai  dalam mengembalikan barang.”(Ref 4.5.3)
Berikut  adalah  Tabel  8  menunjukkan  rekapitulasi  pemanfaatan  aset  tetap Pemerintah  Provinsi  Riau  dengan  Permendagri  Nomor  19  Tahun  2016  dan  teori ALCM (Schuman and Brent)

## Tabel 8.

## Rekapitulasi Pemanfaatan Aset Tetap Pemerintah Provinsi Riau
Pelaksanaan  Pemanfaatan BMD Permendagri  Nomor  19 Tahun 2016 ALCM (Schuman and Brent) - Pemanfaatan aset tetap di Provinsi Riau diusulkan oleh mitra pemanfaatan kepada Gubernur melalui BPKAD atau OPD - Masih terjadi keterlambatan bahkan masih dikuasai aset tetap oleh mitra meskipun perjanjian pemanfaatannya telah selesai - Proses perpanjangan waktu pemanfaatan aset tetap yang dilakukan tidak tepat waktu. - Pemanfaatan aset tetap di Provinsi Riau diusulkan oleh mitra pemanfaatan kepada Gubernur melalui BPKAD atau OPD - BMD harus dikembalikan sesuai dengan waktu yang ditentukan - Perpanjangan pemanfaatan dilakukan 3 bulan sebelum habis masa pemanfaatan. Konsep  ALCM  (Schuman  and Brent,  2005)  tidak  menjelaskan terkait  fase  pemanfaatan  aset tetap yang tidak digunakan kepada  pihak  lain,  tetapi  tetap menekankan bahwa apabila suatu aset  sudah  tidak  digunakan  lagi, maka pengguna harus menghapus aset  tersebut  dengan  biaya  yang minimal  dan  dengan  cara  yang paling bertanggungjawab terhadap lingkungan.
Sumber: Data diolah dan dianalisis oleh Penulis, 2021

## Pengamanan Dan Pemeliharaan Aset Tetap
umber: Data diolah dan dianalisis oleh Penulis, 2021 Gambar 5.
Pelaksanaan Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Tetap Pemerintah Provinsi Riau
S
Pengamanan  aset  tetap  di  lingkungan  Pemerintah  Provinsi  Riau  telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 terdiri dari pengamanan hukum, pengamanan fisik, dan pengamanan adminstrasi. Pengamanan  hukum  atas  tanah  di  Provinsi  Riau  masih  dilakukan  dan  terdapat 60% tanah di Provinsi Riau yang belum disertifikat dan sedang menunggu proses sertifikasi  didampingi  oleh  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK).  Pengamanan fisik  telah  dilakukan,  kecuali  pada  tanah  yang  belum  memiliki  sertifikat. Pengamanan  administrasi  yaitu  berupa  Kartu  Inventaris  Barang  (KIB).  Hal  ini didukung dengan narasi langsung Narasumber 2 sebagai berikut.
“Pengamanan hukum, dari tanah kan di sertifikat, hari ini kita didampingi oleh KPK  untuk memberi  sertifikat  tanah  yang ada di  pemerintah provinsi riau.  Yang  punya  aspek  hukum  tanah  dan  kendaraan  yang  ada  surat- suratnya.  Pengamanan  administrasi  lebih  ke  penatausahaan  itu  karena  di KIB.  Pengamanan  fisik  ada  pemagaran  lahan,  pemasangan  papan  nama. Hari ini banyak gedung yang sudah ada.” (Ref 3.1.2)
“Cuma  masalah  yang  ada  saat  ini  belum  disertifikat  kurang  lebih  60%, sekarang  proses  percepatan  dengan  target  2024  tanah  seluruhnya disertifikat.  Masih  ada tanah kosong, belum ada dipagar karena  tidak ada aspek  hukum,  karena  belum  ada  sertifikat,  kadang  jika  ada  pemasangan plang tanpa nomor sertifikat dapat jadi celah bagi oknum yang menyerobot lahan.” (Ref 3.2.2)
Pemeliharaan  aset  tetap  dilakukan  oleh  masing-masing  pengguna  barang dan  anggaran  untuk  pemeliharaan  telah  ditetapkan  bersamaan  dengan  Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD). Walaupun telah dianggarkan, namun pemeliharaan  aset  tetap  oleh  pengguna  barang  masih  terdapat  kurang  rasa kesadaran dan memiliki tanggung jawab, seperti pembayaran pajak. Temuan BPK masih  mengungkapkan  bahwa  Provinsi  Riau  masih  terdapat  tunggakan  pajak beserta  denda  atas  kendaraan  dinas  di  lingkungan  Pemerintah  Provinsi  Riau. Berikut ini adalah narasi langsung dalam wawancara bersama Narasumber 2 dan Narasumber 3.
“Itu  di  OPD  masing-masing,  setiap  dinas  punya  aspek  pengamanan  yang ada  di  KIB  nya,  jika  di  OPD  tidak  ada  anggaaran  melapor  ke  Sekretaris Daerah  untuk  pengamanan,  di  BPKAD  tanggung  jawabnya  hanya pengaman  hukum,  yaitu  sertifikat.  Pengelola  hanya  pemeliharaan kendaraan dinas yang tidak terpakai oleh OPD-OPD, yang rusak berat, itu juga langsung kita lelang.” (Ref 3.3.2)
“Tidak  ada  kesadaran  dari  petugas  atau  mereka  tidak  memiliki  catatan terkait jatuh tempo, sehingga timbulnya tunggakan pajak.” (Ref 3.4.3)
Berikut  adalah  Tabel  9  menunjukkan  rekapitulasi  pengamanan  dan pemeliharaan aset tetap Pemerintah Provinsi Riau dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 dan teori ALCM (Schuman and Brent)
Tabel 9.

## Rekapitulasi Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Tetap Pemerintah
Provinsi Riau Pelaksanaan Pengamanan dan Pemeliharaan BMD Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 ALCM (Schuman and Brent) - Belum seluruhnya dilakukan  pengamanan hukum  seperti  sertifikat tanah - Pengamanan fisik belum  dilakukan  untuk BMD yang belum dimiliki sertifikat kepemilikan, seperti tanah - Pemeliharaan aset tetap khususnya  pembayaran pajak masih belum dilakukan seluruhnya - Seluruh BMD dilakukan pengamanan hukum - Pengamanan fisik dilakukan terhadap seluruh BMD - Pemeliharaan dilakukan sesuai dengan RKBMD Konsep  ALCM  (Schuman  and  Brent, 2005) menekankan pentingnya pemeliharaan  dalam  kegiatan  pengelolaan aset  tetap.  Rencana  pemeliharaan  harus dipertimbangkan  pada  tahap  awal  atau tahap perencanaan. Pemeliharaan dikembangkan  secara  menyeluruh  pada tahap perencanaan yang mencakup tingkat asumsi kegiatan pemeliharaan yang diperlukan, dukungan teknis atas pemeliharaan  aset  tetap,  dan  tanggung jawab  atas  pemeliharaan  aset  tetap.  Pada tahap penggunaan, pemeliharaan dilakukan sesuai dengan rencana pemeliharaan yang ditetapkan pada perencanaan.
Sumber: Data diolah dan dianalisis oleh Penulis, 2021

## Penatausahaan Aset Tetap
Sumber: Data diolah dan dianalisis oleh Penulis, 2021 Gambar 6.
Pelaksanaan Penatausahaan Aset Tetap Pada Pemerintah Provinsi Riau
Penatausahaan  yang  terdiri  dari  tiga  kegiatan,  yaitu  pembukuan, inventarisasi,  dan  pelaporan.  Awal  dari  sebuah  tahap  pencatatan  adalah  adanya BAST  atau  perloehan  lain  yang  sah.  Adanya  BAST  tersebut  pengguna  barang mencatat sesuai dengan kodefikasi dan penggolongan. Inventarisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dilaksanakan guna melengkapi data dan informasi aset tetap dalam KIB. Pelaporan aset  tetap di  Pemerintah Provinsi  Riau dilaksanakan secara  semesteran  dan  tahunan.  Pengguna  barang  menyusun  laporan  barang  dan diserahkan  kepada  BPKAD.  Tenggat  waktu  pelaporan  barang  milik  daerah  di Provinsi  Riau  yaitu  3  minggu  setelah  semester  1  berakhir  unutk  laporan semesteran,  untuk  semester  2  adalah  2  minggu  setelah  semester  2  berakhir  dan
untuk laporan tahunan adalah 2 bulan setelah berakhirnya tahun tersebut. Berikut adalah narasi langsung dalam wawancara bersama Narasumber 3.
“ Dari awal barang dibeli, pengakuannya pertama kali adanya BAST. Kalau pembelian  dari  penyedia  kepada  OPD,  kalau  perolehan  lain  yang  sah, misalnya  hibah  mulai  diakui  adanya  bast  hibah,  keputusan  hukum  diakui jika  sudah  inkrah  diakui,  itu  untuk  pembukuan.  Dibukukan  dicatat  lalu dikelola.  Jadi  adanya  BAST  atau  dokumen  lain  yang  menunjukkan kepemilikan  yang  sah.  Pengkodedikiasian  dan  golongan  Sudah  patuh mengacu permendagri nomor 108 tahun 2016, sudah diregister dengan kode permendagri  yang  baru.  Siklus  penatausahaan  dari  pencatatan  pengguna barang  baru  ke  pengelola  barang.  Belanja2  OPD  nanti  dilaporkan  disini, lalu ditetapkan status penggunaan barangnya... .” (Ref 4.1.3)
Tahapan  penatausahaan  di  Pemerintah  Provinsi  Riau  masih  terdapat permasalahan,  seperti  informasi  aset  tetap  yang  tidak  lengkap,  informasi  barang hibah  yang  tidak  lengkap,  dan  keterlambatan  pelaporan  barang  milik  daerah. Permasalahan tersebut terjadi akibat adanya pengguna barang yang tidak melapor kepada  BPKAD  atas  kegiatan  yang  berkaitan  dengan  aset  tetap,  seperti  adanya kegiatan pemanfaatan yang tidak dilaporkan dalam KIB, hibah masuk yang tidak dicatat  dan  tidak  dilaporkan  kepada  BPKAD.  Berikut  ini  adalah  pernyataan Narasumber 3 dalam wawancara yang telah dilakukan. Situasi tersebut didukung oleh pernyataan Narasumber 3 yang dilakukan pada saat wawancara dalam narasi langsung berikut.
“... Untuk  laporan  per  semester  dan  tahunan,  artinya  jika  sudah  melewati harus dilaporkan, tetapi masih ada OPD yang terlambat, karna mengurusi barang yang banyak...” (Ref 4.2.3)
“..banyak di laporan itu ada nyaris 51 report dari aset lancar, persediaan hingga aset tetap..” (Ref 4.3.3)
Barang  hibah,  karena  yang  tahu  hanya  OPD  dan  dia  tidak  lapor,  maka pasti  menjadi  temuan  oleh  BPK  dan  hibah  tidak  bisa  dikontrol  uang  yang keluar.dan  itu  memang  lemah  nya  yang  terkait  dengan  hibah  itu.”  (Ref 4.4.3 )
Berikut adalah Tabel 10 menunjukkan rekapitulasi penatausahaan aset tetap Pemerintah  Provinsi  Riau  dengan  Permendagri  Nomor  19  Tahun  2016  dan  teori ALCM (Schuman and Brent)

## Tabel 10.

## Rekapitulasi Penatausahaan Aset Tetap Pemerintah Provinsi Riau
Pelaksanaan Penatausahaan BMD Permendagri  Nomor  19 Tahun 2016 ALCM (Schuman and Brent) -  Informasi  aset  tetap dalam KIB belum seluruhnya lengkap -  Pelaporan  BMD  masih terjadi keterlambatan - Seluruh Pencatatan dilakukan  sesuai  dengan kodefikasi dan golongan -  Laporan  tahunan  batas akhir  yaitu  2  bulan  setelah tahun berakhir Konsep  ALCM  menekankan  bahwa dalam kegiatan operasional aset tetap, pengguna harus selalu mengumpulkan data-data  terkait  dengan  penggunaan aset  tetap  untuk  dikumpulkan  sebagai bahan  evaluasi.  Data  evaluasi  akan membantu  pengguna  menunjukkan bahwa strategi yang ditetapkan sebelumnya harus dilakukan perubahan  atau  dipertahankan.  Data tersebut  juga  akan  digunakan  untuk mencari penyebab  permasalahan yang timbul  saat  operasionalisasi  aset  tetap dan  bertujuan  untuk  menghilagkan masalah  yang  terjadi  agar  dimasa mendatang  pelaksanaan  aset  tetap menjadi efektif dan efisien.
Sumber: Data diolah dan dianalisis oleh Penulis, 2021

## Pembinaan, Pengawasan, Dan Pengendalian Aset Tetap
Pemerintah  Provinsi  Riau  mengeluarkan  kebijakan  pengelolaan  barang milik  daerah  dengan  Peraturan  Daerah  Nomor  25  Tahun  2018.  Pelaksanaan pembinaan,  pengawasan,  dan  pengendalian  atas  aset  tetap  di  lingkungan Pemerintah  Provinsi  Riau  seperti  sosialisasi  dan  instruksi  terkait  dengan kelengkapan  informasi  aset,  ketika  ada  klaim  sepihak  atas  aset  tetap  Pemerintah Provinsi  Riau,  maka  BPKAD  langsung  melapor  kepada  aparat  kepolisian, pengamanan  hukum  seluruhnya  dilakukan  dengan  pendampingan  Komisi Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  oleh  BPKAD,  dan  data  belanja  modal  aset  tetap oleh  OPD  sudah  terintegrasi  dengan  sistem  BPKAD.  Berikut  ini  adalah  narasi langsung Narasumber 1, Narasumber 2 dan Narasumber 3 dalam wawancara yang telah dilakukan
“Kebijakan  telah  ada  Peraturan  Daerah  Gubernur  Riau  nomor  25  tahun 2018 yang berlandasan dari permendagri, merincikan aturan permendagri, contohnya form inventarisasi, form tatacara pengajuan penggunaan, model surat  pemindahtanganan,  penghapusan,  pemanfaatan.  di  Permendagri  itu hanya  bentuk  SK  dan  bentuk  Rencana  Kebutuhan  Barang  Milik  Daerah (RKBMD),  dikembangkan  tetapi  tidak  lari  dari  Permendagri.  Selanjutnya jika ada masyarakat  yang melakukan klaim atas  tanah milik Provinsi Riau yang  belum  di  sertifikat,  maka  pihak  BPKAD  langsung  melapor  kepada aparat kepolisian agar langsung diselesaikan secara hukum, pihak BPKAD sekarang  juga  didampingi  oleh  KPK  untuk  mengurus  tanah  yang  ada  di Provinsi Riau” (Ref 5.1.1)
“Sosialisasi  ada,  tapi  sudah  mengurangi  karena  sudah  mulai  mengerti.” (Ref 5.1.3)
“Itu  apip  inspektorat,  disaat  muncul  terkait  permasalahan  hukum,  kita butuh  legal  opinion  dari  mereka,  contoh  ketika  mobil  hilang,  apakah karna tugas atau kelalaian, jika tugas maka dihapus, jika kelalaian maka ada  ganti  kendaraan  tersebut.  tidak  harus,  tetapi  dapat.  Disini  pernah, ketika terjadi kecelakaan.” (Ref 5.4.1)
Berikut adalah Tabel 11 menunjukkan rekapitulasi Pembinaan, Pengawasan, dan  Pengendalian  aset  tetap  Pemerintah  Provinsi  Riau  dengan  Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 dan teori ALCM (Schuman and Brent)
Tabel 11.

## Rekapitulasi Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Tetap Pemerintah
Provinsi Riau Pelaksanaan  Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian BMD Permendagri  Nomor  19 Tahun 2016 ALCM (Schuman and Brent) - Setiap permasalahan berkaitan  dengan  hukum maka  langsung  dilaporkan kepada pihak berwenang - Menggunakan legal opinion  dari  APIP  untuk proses hukum -  Dilakukan  pemantauan terhadap BMD - Pemantauan dan investigasi oleh pengelola  barang  dapat meminta bantuan APIP Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian  dalam  konsep  ALCM (Schuman  and  Brent)  menegaskan bahwa  pada  tahap  perencanaan  harus mempertimbangkan sumber daya manusia  dan  sistem  kinerja  untuk mendukung operasionalisasi aset tetap. Pelatihan terhadap sumber daya manusia  harus  dilakukan  sebelum menggunakan  aset  tetap  agar  tidak adanya  terjadi  human  eror  dalam pelaksanaannya.
Sumber: Data diolah dan dianalisis oleh Penulis, 2021

## Permasalahan Utama Dan Rekomendasi Pengelolaan Aset Tetap Pemerintah Provinsi Riau
Berdasarkan  penjelasan  pelaksanaan  dan  permasalahan  pada  tahap  setiap tahapan pengelolaan aset tetap di atas, penulis dapat melakukan identifikasi empat permasalahan  utama  yang  dihadapi  Pemerintah  Provinsi  Riau  terhadap pelaksanaan pengelolaan aset tetap, yaitu:
1. Profesionalisme Sumber Daya Manusia Dalam Pengelolaan Aset Tetap Yang Relatif Rendah
Kesadaran  para  pengguna  barang  masih  sangat  sedikit  untuk  melakukan pengelolaan aset tetap yang baik sesuai ketentuan. Tidak adanya kesadaran untuk menjalankan  pengelolaan  yang  sesuai  peraturan  menimbulkan  banyak  sekali permasalahan  pada  tahapan  pengelolaan  aset  yang  telah  diuraikan  di  atas. Pelaksanaan  pemanfaatan  atas  aset  tetap  yang  mengembalikan  tidak  tepat  waktu adalah  mitra,  tetapi  sebagai  pengguna  barang  yang  memiliki  tanggung  jawab terhadap  barang  dalam  penguasannya  harus  selalu  tanggap  atas  setiap  kegiatan yang terlibat dalam pemanfaatan aset tetap.
Kesadaran  yang  sedikit  sangat  berdampak  pada  proses  pemeliharaan  aset tetap  khusunya  pembayaran  pajak  atas  kendaraan  yang  berada  pada penguasannya.  Tunggakan  pajak  dan  denda  atas  kendaraan  dinas  Pemerintah Provinsi Riau mencapai miliaran rupiah, padahal jika kita lihat pembayaran pajak merupakan  pembayaran  yang  wajib  dilaksanakan,  dan  itu  merupakan  kewajiban pokok  selain  listrik  dan  air.  Anggaran  pasti  sudah  ditetapkan  untuk  melakukan pembayaran  pajak,  tetapi  masih  terjadi  tunggakan  dan  menimbulka  denda  yang besar.  Hal  tersebut  sangat  membuktikan  bahwa  tingkat  kesadaran  para  aparat pengguna  barang  masih  sangat  sedikit.  Penelitian  Tirayoh  (2021),  Syaifudin (2020),  Atikoh,  dkk(2017),  Sevtimo  (2017),  Kurniati,  dkk(2017),  penelitian Suyanianra (2016), dan penelitian Batara (2015), Raharja, dkk(2015), Hanis, dkk (2011)  mengungkapkan  bahwa  sumber  daya  manusia  menjadi  permasalahan dalam pengelolaan aset tetap. Berikut ini adalah narasi langsung yang mendukung faktor sumber daya manusia menjadi faktor utama permasalahan pengelolaan aset tetap  pada  Pemerintah  Provinsi  Riau  berdasarkan  wawancara  bersama Narasumber 1 dan Narasumber 3.
“...karna satu attitude tidak sesuai dengan kebiasaan yg dulu.” (Ref 5.2.1)
“Tidak  ada  kesadaran  dari  petugas  atau  mereka  tidak  memiliki  catatan terkait jatuh tempo, sehingga timbulnya tunggakan pajak.” (Ref 3.4.3)
Rekomendasi  untuk  mengatasi  masalah  kurangnya  profesionalitas  aparat pengelola aset tetap adalah mengadakan sosialisasi tentang profesionalisme secara reguler  kepada  para  pegawai  yang  terlibat  dalam  pengelolaan  aset  tetap  di lingkungan  Pemerintah  Provinsi  Riau.  Sosialisasi  yang  diberikan  bertujuan meningkatkan  ketrampilan  dan  kesadaran  para  aparat  pengelola  aset  tetap, sehingga  kelalaian  dalam  menjalankan  tugas  sesuai  dengan  peraturan  yang berlaku dapat ditekan. Kegiatan sosialisasi ini sebaiknya dilakukan secara reguler agar  kesadaran  tugas  aparat  pengelola  aset  dapat  terus  ditingkatkan  dan  dijaga secara konsisten.
2. Tidak  Adanya  Standard  Operating  Procedures  (Sop)  Pemanfaatan  Dan Pemeliharaan Aset Tetap.
Permasalahan utama kedua adalah pelaksanaan pengelolaan aset tetap pada tahapan  pemanfaatan  belum  memiliki  SOP  formal  dan  informal.  Dengan  adanya
SOP,  maka  pelaksanaan  pemanfaatan  akan  berjalan  sesuai  dengan  aturan Permendagri  Nomor  19  Tahun  2016.  SOP  bertujuan  untuk  melakukan pengendalian  pelaksanaan  pemanfaatan,  sehingga  tidak  akan  ada  lagi  kendala waktu  dalam  penilaian  aset  tetap  sebelum  dimanfaatkan  oleh  pihak  mitra.  Tidak adanya  SOP  akan  membuat  mitra  yang  melakukan  pemanfaatan  menjadi  lebih tidak  sadar  akan  tanggung  jawabnya  untuk  mengembalikan  aset  yang dimanfaatkannya  secara  tepat  waktu.  Hal  ini  juga  akan  membuat  rasa  kesadaran OPD  atas  aset  yang  dimanfaatkan  menjadi  lebih  bertambah.  Tidak dikembalikannya aset tetap secara tepat waktu, akan menjadi temuan BPK seperti Masih  adanya  aset  yang  dikuasai  oleh  pihak  asing  menjadi  temuan  BPK  atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2019.
Aset  yang  dikuasai  pihak  asing  diketahui  tercermin  dari  catatan  pada  KIB yang menunjukkan bahwa masa pemanfaatan telah selesai, tetapi aset tetap tidak ada, dan masih berada pada pihak mitra. Aset yang masih berada pada pihak mitra juga akan mengganggu proses pembukuan yang dilakukan, karena dengan adanya aset  yang  masih  dikuasai  mitra  pihak  pengguna  barang  akan  sulit  untuk melengkapi  data  terkait  aset  tetap  tersebut.  Potensi  terjadinya  kehilangan  atau kerusakan  akibat  pemanfaatan  yang  tidak  sesuai  perjanjian  juga  akan  menjadi masalah  yang  akan  merugikan  Pemerintah  Provinsi  Riau.  Penelitian  sebelumnya juga  mengungkapkan  bahwa  belum  adanya  peraturan  masih  menjadi  kendala dalam  pelaksanaan  pengelolaan  aset  tetap.  Penelitian  Asman,  dkk(2016), Suryanianra  (2016)  dan  penelitian  Batara  (2015)  mengungkapkan  bahwa  tidak adanya  standar  pelaksanaan  pengelolaan  aset  tetap  menjadi  kendala  dalam mengoptimalkan  pengelolaan  aset  tetap.  Berikut  adalah  narasi  langsung pelaksanaan pemanfaatan aset tetap dalam wawancara bersama Narasumber 2.
“Pemanfaatan  langsung  merujuk  kepada  Permendagri  19  tahun  2016.” (Ref 2.1.2)
Rekomendasi untuk mengatasi permasalahan  ini  adalah  dengan memformalkan  SOP  yang  sebelumnya  telah  disusun  sesuai  dengan  Permendagri Nomor  19  Tahun  2016.  SOP  yang  telah  disusun  harus  diedarkan  kepada  setiap pengguna  barang  agar  dapat  dimengerti  dan  dijalankan  proses  pemanfaatan  dan pemeliharaan  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku.  SOP  juga  akan  mencegah terjadinya tindakan yang tidak sesuai dengan tersebut.

## 3. Kebijakan Mutasi Pegawai Pengelolaan Aset Tetap
Kebijakan  mutasi  pegawai  adalah  suatu  bentuk  apresiasi  atas  pencapaian aparatur  sipil  negara.  Mutasi  juga  sangat  penting  dilakukan  untuk  mencegah terjadinya kebosanan atas rutinitas yang sudah dilaksanakannya selama bertahun- tahun. Mutasi yang dilakukan kepada aparat pengelolaan aset tetap di lingkungan Pemerintah  Provinsi  Riau  juga  dilakukan  ketika  aparat  pengurus  barang  tidak cakap dalam menjalankan tugasnya dan  adanya pindah tugas yang diajukan oleh aparat  pengurus  barang.  Mutasi  pegawai  pengelolaan  aset  tetap  pada  BPKAD Provinsi Riau bisa terjadi hingga dua  kali dalam setahun. Mutasi ini pasti terjadi
dan pihak yang berwenang terkait dengan kebijakan mutasi pegawai adalah Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Riau. Kebijakan mutasi yang cepat tersebut berdampak  terhadap  pengelolaan  aset  tetap,  karena  aparat  yang  baru  dimutasi pasti  membutuhkan  waktu  untuk  mengetahui  informasi  tentang  aset  tetap  yang berada  di  bawah  penguasannya.  Waktu  adaptasi  ini  akan  mengganggu  proses pengelolaan  aset  tetap,  karena  informasi  dalam  pengelolaan  aset  tetap  selalu berkaitan dengan peristiwa lalu dan akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Dalam  pengelolaan  aset  tetap  mutasi  terkait  aparat  pengelolaan  aset  tetap  bisa terjadi jika pengurus barang tidak cakap dalam melakukan tugasnya, pindah tugas, di  BPKAD  bisa  dua  kali  dalam  setahun  berganti  Surat  Ketetapan  (SK)  pejabat pengelolaan barang. di BPKAD juga setahun atau dua tahun pasti ada pergantian jabatan.  Ketentuan  mutasi  ini  merupakan  wewenang  dari  pihak  Badan Kepegawaian  Daerah  (BKD).  Kebijakan  mutasi  dalam  pengelolaan  aset  tetap memiliki  satu  kelemahan,  yaitu  siapa  yang  berganti.  Faktor  ini  didukung  oleh narasi langsung dalam wawancara bersama Narasumber 1 berikut.
“...Ketiga  konsistensi  pemerintah  daerah,  rotasi  yang  ada  di  pemda, kabid/kasubid mutasi diganti  org baru, yang lama dah jalan, terpasa tarik rem  tangan  nunggu  org  baru  jalan  dan  bisa  jadi  pengurus  barang  yang diganti  tiap  tahun,  belajar  dia  setahun  sehingga  menyebabkan  eror  dan repot  untuk  membuat  laporan,  selagi  dia  belajar,  kita  udah  jalan  terus.” (Ref 5.2.1)
Untuk  mengatasi  permasalahan kebijakan mutasi  pegawai  pengelolaan aset tetap  disarankan  agar  menyempurnakan  kebijakan  mutasi  pegawai  yang  lebih mendukung  pelaksanaan  tugas  pengelolaan  aset  tetap.  Mutasi  pegawai  untuk pengelolaan aset tetap lebih diutamakan pegawai yang telah memiliki pengalaman untuk  naik  jabatan,  seperti  sebelumnya  menjadi  staff  dan  mutasi  untuk  Kepala Subbidang  diisi  oleh  staff  tersebut.  Pihak  BKD  Provinsi  Riau  hendaknya mempertimbangkan  bahwa  aset  tetap  merupakan  sumber  ekonomis  jangka panjang,  sehingga  periode  mutasi  pegawai  pengelola  asset  tetap  sebaiknya  juga disesuaikan.

## 4. Koordinasi Antar Instansi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau
Tidak  adanya  koordinasi  akan  mengganggu  jalannya  pelaksanaan pengelolaan  aset  tetap  khusunya  terkait  dengan  data  dan  informasi  barang  yang berada pada KIB. Penyajian informasi dalam KIB memerlukan koordinasi antara pengguna  barang  dan  pengelola  barang.  Laporan  barang  milik  daerah  yang disusun pengelola barang merupakan himpunan dari laporan barang milik daerah pada masing-masing OPD. Pengguna barang adalah pihak yang berwenang untuk melengkapi  informasi  atas  aset  tetap.  Informasi  asset  tetap  yang  tidak  lengkap akan  menjadi  temuan  BPK  saat  melakukan  audit  atas  laporan  keuangan Pemerintah  Provinsi  Riau.  Penelitian  Sevtimo  (2017),  Kurniati  dkk  (2017)  juga mengungkapkan  bahwa  koordinasi  menjadi  permasalahan  dalam  pelaksanaan
penatausahaan  barang  milik  daerah.  Faktor  ini  didukung  oleh  narasi  langsung dalam wawancara bersama Narasumber 1 berikut.
“...menemukan di laporan pusat ada bantuan ke Riau, tetapi BPKAD tidak mengetahui  dan  BAST  tidak  ada,  karena  pusat  langsung  menyerahkan  ke unit  dari  dinas,  bukan  kepada  dinas  tersebut.Hibah  keluar  lebih  tertib, setiap hibah melalui sk gubernur.” (Ref 4.4.1)
Untuk  mengatasi  permasalahan  tersebut  direkomendasikan  agar  dilakukan rapat koordinasi pengelolaan aset tetap secara reguler. Rapat koordinasi bertujuan untuk membantu BPKAD dan OPD yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau  untuk  memberikan  informasi  terkait  dengan  kegiatan  aset  tetap  yang  telah berjalan.  Dengan  adanya  Rapat  koordinasi  juga  membantu  Pemerintah  Provinsi Riau melengkapi  informasi  aset  tetap yang masih kosong pada KIB, melengkapi laporan pemanfaatan, dan berkoordinasi terkait dengan adanya hibah masuk untuk segera  dilengkapi  adminsitrasinya.  Rapat  koordinasi  ini  dapat  dilakukan  setelah laporan barang milik daerah semester 1 diserahkan kepada BPKAD.
Koordinasi  dapat  juga  ditingkatkan  dengan  BAPEDA  Pemerintah  Provinsi Riau  untuk  merancang  sistem  terkait  dengan  pembayaran  kewajiban  perpajakan aset tetap. Kolaborasi yang dilakukan dapat melalui sistem elektronik pembayaran pajak khusus untuk barang milik Pemerintah Provinsi Riau. Sistem ini diharapkan akan  mempermudah  koordinasi  BPKAD  dan  BAPEDA  terkait  nilai  pajak  dan tanggal  jatuh  tempo  pembayaran,  sehingga  tidak  akan  terjadi  lagi  keterlambatan atau denda akibat belum membayar pajak.

## E. KESIMPULAN
Pelaksanaan pengelolaan aset tetap di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau sudah  merujuk  kepada  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  19  Tahun  2016, namun  masih  terdapat  beberapa  kendala  dalam  setiap  pelaksanaannya. Permasalahan  utama  yang  dihadapi  oleh  Pemerintah  Provinsi  Riau  dalam melaksanakan  pengelolaan  aset  tetap,  yaitu:  i)  profesionalisme  sumber  daya manusia dalam pengelolaan aset tetap yang relatif rendah; ii) belum adanya SOP formal pemanfaatan dan pemeliharaan; iii) kebijakan mutasi pegawai yang kurang mendukung  pelaksanaan  pengelolaan  aset  tetap;  iv)  rendahnya  koordinasi  antar instansi. Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, beberapa rekomendasi yang  diajukan  adalah:  i)  mengadakan  sosialisasi  tentang  profesionalisme  secara reguler  kepada  para  pegawai  yang  terlibat  dalam  pengelolaan  aset  tetap;  ii) formalisasi SOP tentang pemanfaatan dan pemeliharaan aset tetap yang diketahui secara  luas  oleh  para  pihak  terkait;  iii)  menyempurnakan  kebijakan  mutasi pegawai  yang  lebih  mendukung  optimalisasi  pelaksanaan  tugas  pengelolaan  aset tetap;  iv)  rapat  koordinasi  BPKAD  dan  OPD  di  lingkungan  Pemerintah  Provinsi Riau; v) merancang sistem pembayaran elektorinik perpajakan aset tetap bersama BAPEDA Provinsi Riau.

## DAFTAR PUSTAKA
Asman,  A.,  Akram,  H.  dan,  &  Alamsyah  MT..  (2016).  Faktor-Faktor  yang Memengaruhi  Optimalisasi  Pengelolaan  Aset  Tetap  pada  Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa. Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi , 6 (1), 23–38.
Badan  Pemeriksa  Keuangan.  (2019).  Laporan  Hasil  Pemeriksaan  BPK  Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Provinsi Riau .
Batara, A. M., Rakhmat, Sadik, M. N., & Ahmad, B. (2015). Management Of Assets In New Public Management Perspective (Case Study: Optimization Of Lands And Buildings Asset At Local Government Of Makassar City).
Journal of Research in Humanities and Social Science , 3 (8), 32–41.
Atikoh,  N.,  Febrian,  E.,  &  Hendrawan,  R.  (2017).  Fixed  Asset  Management  In The Indonesian Government Agencies: A Case Study At Ministry Of Trade. International  Journal  of  Economics,  Commerce  and  Management , V (12), 674–694.
Giglio,  Joseph.  M,  John  H.  Friar,  dan  William  F.  Crittenden.  (2018).  Integrating lifecycle asset management inthe public sector. Elsevier Business Horizons Journal Vol 61, Issue 4, 511-519.
Hartati,  S.,  Martini,  R.,  &  Winarko,  H.  (2019).  Manajemen  Aset  Bagi Optimalisasi  Pengelolaan  Aset  Tetap. Jurnal  Riset  Terapan  Akuntansi , Vol 3 , Hal 40-51. https://jurnal.polsri.ac.id/index.php/jrtap/issue/view/318
Kementerian  Dalam  Negeri.  (2016).  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan BMD.
Kurniati,  E.,  Asmony,  T.,  &  Santoso,  B.  (2017).  Kemelut  Penatausahaan  Aset Tetap  (Dulu  Hingga  Kini). Jurnal  Akuntansi  Multiparadigma , 8 (3),  540– 558. https://doi.org/10.18202/jamal.2017.12.7072
Kusnawati,  Erlin  Ferida,  Khishigjargal  Amartur,  dan  Djumailah  Hadiwidjojom. 2019. Effectiveness  Of  Asset  Management  In  The  Public  Sector  With  The Application  Of  Asset  Management,  Accountability,  Monitoring  And Evaluation, And Quality Of Human Resources (Case Study In Government Of Blitar City-East Java) . Journal of Applied Management. Vol 17, no 4
Labasido, E. R., & Darwanis, D. (2019). Analisis Pengelolaan Aset Tetap Daerah Pada  Dinas  Pengelolaan  Keuangan  Aset  Daerah  (Dpkad)  Provinsi  Aceh. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi , 4 (2), 215–236. https://doi.org/10.24815/jimeka.v4i2.12233
Lukito, J. (2017). Identifikasi Masalah Aset Berdasar Riset dan Hasil Pemeriksaan BPK. DJKN Direktorat Jenderal Keuangan Negara.
https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12534/  Identifikasi-Masalah- Aset-Berdasar-Riset-dan-Hasil-Pemeriksaan-BPK.html.
Maulidiah,  S.  (2017).  SEBAGAI  WUJUD  REFORMASI  BIROKRASI  DI DAERAH  Oleh :  SRI  MAULIDIAH  ,  M  .  Si  WEDANA  Jurnal
Pemerintahan  ,  Politik  dan  Birokrasi  Jurnal  Pemerintahan  ,  Politik  dan Birokrasi. Jurnal  Kajian  Pemerintahan,  Politik,  Dan  Birokrasi , III (April), 233–242.
Pemerintah Republik Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor  24  Tahun  2005  Standar  Akuntansi  Pemerintah  Pernyataan  No.  07 Akuntansi Aset Tetap.
Kolinug,  M.,  Ventje  Ilat,  &  Sherly  Pinatik,.  (2015).  Analisis  Pengelolaan  Aset Tetap Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Tomohon. Jurnal  Riset  Ekonomi,  Manajemen,  Bisnis  Dan  Akuntansi , 3 (1), 818–830. https://doi.org/10.35794/emba.v3i1.7556
Raharja,  M.,  Pratiwi,  R.  N.,  &  Wachid,  A.  (2017).  Pengelolaan  Keuangan  dan Aset  Daerah ( Studi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan  Aset  Daerah , Kabupaten  Lamongan  ). Jurnal  Administrasi  Publik  (JAP),  Universitas Brawijaya, Malang , 3 (1), 111–117.
Ratno,  F.  A.  (2020).  Pengaruh  Pengeluaran  Pemerintah  Daerah  Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Solo  Raya 2009-2018. Journal of  Applied Business and Economics (JABE) , 6 (4), 362–376.
Schuman, C. A., & Brent, A. C. (2005). Asset life cycle management: Towards improving physical asset performance in the process industry. International Journal of Operations and Production Management , 25 (6), 566–579. https://doi.org/10.1108/01443570510599728
Sevtimo,  Dollar.  (2017).  Evaluasi  Penatausahaan  BMD  (Studi  Pada  Pemerintah Provinsi  Riau).  Tesis.  Program  Studi  Magister  Akuntansi  Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Gadjah Mada.
Suryanianra.  (2016).  Analisis  Pengelolaan  Aset  Tetap  Daerah  Dalam  Rnagka Meningkatkan Keandalan Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Kabupaten Lima  Puluh  Kota).  Tesis.  Program  Studi  Magister  Akuntansi  Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Indonesia.
Syaifudin,  M.,  Ritchi,  H.,  &  Avianti,  I.  (2020).  Determinants  of  Asset Management  Effectiveness  and  Its  Impact  on  The  Fairness  of  The  Asset Presentation. Jurnal ASET (Akuntansi Riset) , 12 (2), 278–288. https://doi.org/10.17509/jaset.v12i2.29351
Hanis,  M.  Hasbi,  Bambang  Trigunarsyah,  &  Connie  Susilawati.  (2011).  The application of public asset management in  Indonesian local government: A case  study  in  South  Sulawesi  province. Journal  of  Corporate  Real  Estate , 13 (1), 36–47. https://doi.org/10.1108/14630011111120332