## PELAKSANAAN PERMOHONAN IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA KLAS IA PADANG

## Rita Faura
Universitas Ekasakti, Padang Email: ritafaura1@gmail.com

## ABSTRACT
The existence of a law that regulates polygamy permits is intended to establish public order, provide  legal  protection  and  guarantees  for  the  rights  and  obligations  of  regulatory relations. In addition, to protect the rights of everyone. So, the formal conditions of polygamy will  care  to  achieve  the  goal  of  judicial  marriage.  Therefore,  the  permission  of  polygamy philosophically  makes  the  goal  of  marriage  to  be  achieved  and  educates  the  public  to  be aware of the regulations.
Keywords: Court Permit, Philosophical, Formal Law, Material Law

## ABSTRAK
Adanya  undang-undang  yang  mengatur  tentang  izin  poligami  dimaksudkan  untuk membentuk  ketertiban  umum,  memberikan  perlindungan  dan  jaminan  hukum  terhadap  hak dan  kewajiban  hubungan  pengaturan.  Selain  itu,  untuk  melindungi  hak  semua  orang.  Jadi, syarat-syarat formal poligami akan peduli untuk mencapai tujuan pernikahan secara yudisial. Oleh  karena  itu,  izin  poligami  secara  filosofis  membuat  tercapainya  tujuan  perkawinan  dan mengedukasi masyarakat agar sadar akan peraturan.
Kata Kunci: Izin Pengadilan, Filosofis, Hukum Formil, Hukum Materil

## PENDAHULUAN
Pada  prinsipnya  perkawinan  adalah  suatu  akad,  untuk  menghalalkan  hubungan  serta membatasi  hak  dan  kewajiban,  tolong  menolong  antara  pria  dengan  wanita  yang  antara keduanya bukan muhrim. Apabila di  tinjau dari segi  hukum,  jelas bahwa pernikahan adalah suatu akad yang suci dan luhur antara pria dengan wanita, yang menjadi sebab sahnya status sebagai  suami  isteri  dan  dihalalkan  hubungan  seksual  dengan  tujuan  mencapai  keluarga sakinah, mawadah serta saling menyantuni antara keduanya.
Agar  terjaminnya  ketertiban  pranata  pernikahan  dalam  masyarakat,  maka  Undang- undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  menentukan  bahwa  setiap  perkawinan harus  di  catat  oleh  petugas  yang  berwenang.  Namun  kenyataan  memperlihatkan  fenomena yang  berbeda.  Hal  ini  tampak  dari  maraknya  pernikahan  siri,  pernikahan  di  bawah  tangan atau poligami yang terjadi di tengah masyarakat.
Belakangan ini istilah poligami menjadi suatu hal yang sudah tidak asing lagi untuk di perdengarkan, banyak dikalangan masyarakat dan para tokoh terkenal di Indonesia yang juga melakukan  poligami.  Poligami  dilakukan  oleh  orang  yang  sudah  terikat  dalam  suatu pemikahan.  Sebagai  suatu  sistem  perkawinan,  poligami  juga  tidak  terlepas  dari  pemenuhan fungsi-  fungsi  perkawinan.  Meskipun  dalam  Islam  ada  lampu  kuning  untuk  melakukan poligami,  namun  jika  tidak  bisa  untuk  berlaku  adil  maka  diwajibkan  untuk  menikahi  satu orang isteri saja, karena tanpa adanya suatu rasa keadilan dan tanpa adanya sesuatu keadaan yang darurat maka kekacauanlah nantinya yang akan timbul dalam rumah tangga.
Persyaratan keadilan inilah yang masih dikesampingkan oleh sebagian banyak orang, untuk itu lahirlah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai bentuk respon yang positif untuk mengatur seorang suami yang ingin menikah lebih dari satu orang. Tentunya dengan berdasarkan pada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi. Demikian juga lahirlah  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  yang  mengatur  ketentuan  poligami  yang  lebih condong pada agama Islam.
Ketentuan  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  ini  bertujuan  untuk  memberikan ketentuan  atau  persyaratan  suami  yang  hendak  menikah  lagi,  sehingga  tertutuplah  sikap sewena-wena  dari  pihak  suami.  Dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  disebutkan  bahwa  batasan seorang  suami  yang  hanya  boleh  menikah  sampai  empat  orang  istri  saja.  Hal  itu  pun  juga dengan  persyaratan  yang  harus  dipenuhi,  namun  dalam  perkawinan  poligami  perlu  menjadi pertimbangan karena seorang suami yang berpoligami sekarang harus mengurus, bertanggung jawab  dan  memperhatikan  dua  rumah  tangga,  ia  harus  mengubah  sikap  dan  perilakunya. Tuntutan untuk membagi waktu, keuangan, pribadi dan lain-lain dengan seadil-adilnya akan dihadapinya.
Indonesia  perkawinan  poligami  diakui  bahkan  diatur  dalam  Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Seorang suami yang ingin menikah lagi diberikan syarat- syarat dan kewajiban yang harus dipenuhi untuk dapat mengajukan permohonan perkawinan lagi.  Hal  ini  diatur  dalam  Pasal  5  yang  menjelaskan  bahwa  suami  tersebut  harus  mendapat persetujuan  dari  isteri-isteri,  serta  adanya  kepastian  bahwa  suami  akan  mampu  memenuhi kebutuhan isteri-isteri dan anak-anaknya, juga suami tersebut hams menjamin bahwa dirinya akan berlaku adil terhadap mereka.
Emansipasi  wanita  dan  hak  asasi  manusia  mulai  merebak  di  tengah  umat.  Akibat adanya emansipasi wanita, para istri berhak bersuara untuk menolak hal demikian dilakukan oleh  suaminya.  Tak  sedikit  para  isteri  yang  telah  di  poligami  merasa  jengkel  dan  tersulut emosi,  ibarat  api  dalam  sekam,  baranya  terus  menjalar,  perlahan  namun  pasti,  luapan kemarahan akhimya menjadi solusi. Para suami di hujat dan di gugat, tak sedikit dari mereka yang  tercemar  nama  baiknya  bahkan  terempas  dari  kedudukannya,  seakan  telah  melakukan dosa besar yang tak bisa diampuni lagi.
Lain masalah ketika para suami itu berbuat serong, punya wanita idaman lain (WIL) yang  tak  halal  baginya  alias  selingkuh.  Reaksi  sebagian  istri  justru  tak  sehebat  ketika  di poligami,  bahkan  tak  sedikit  dari  mereka  yang  diam  seribu  bahasa.  “Yang  penting  tidak dimadu!” itulah sekira letupan hati mereka. Tak heran, bila di antara para suami bermasalah itu lebih memilih berbuat selingkuh dari pada poligami, bisa jadi karena pengalaman mereka bahwa  selingkuh  itu  lebih  aman  dari  pada  poligami,  sampai-sampai  ada  sebuah  pelesetan, selingkuh itu “selingan indah keluarga utuh.
Padahal  selingkuh  itu  menjijikkan,  selingkuh  adalah  zina,  selingkuh  diharamkan dalam agama manapun dan tak selaras dengan fitrah suci manusia. Memang aneh tapi nyata, poligami  sendiri  telah  dilakukan  dari  zaman  dahulu  kala  di  bcrbagai  agama  manapun, sekarang  poligami  yang  dulu  diperbolehkan  akhimya  ada  beberapa  agama  yang  melarang. Poligami  pada  masa  sekarang  ini  merupakan  sebuah  fenomena  sosial  dalam  masyarakat, dimana  fenomena  poligami  pada  saat  ini  menemui  puncak  kontroversinya,  begitu  banyak tanggapan-tanggapan  dari  khalayak  mengenai  poligami,  baik  yang  pro  ataupun  kontra.  Hal ini terjadi karena poligami dianggap menyakiti kaum wanita dan hanya menguntungkan bagi kaum pria saja.
Bab 1 Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dirumuskan pengertian  perkawinan  yang  didalamnya  terkandung  tujuan  dan  dasar  perkawinan  dengan rumusan  "Perkawinan  ialah  ikatan  lahir  bathin  antara  seorang  pria  dengan  seorang  wanita sebagai  suami  istri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.  Arti bathin dalam perkawinan ialah bahwa dalam  bathin  suami  isteri  yang  bersangkutan  terkandung  niat  yang  sungguh-sungguh  untuk hidup  bersama  sebagai  suami  isteri,  dengan  tujuan  membentuk  dan  membina  keluarga bahagia dan kekal.
Namun  dengan  adanya  poligami  yang  dilakukan  sang  suami,  kebahagiaan  dalam keluarga dapat menjadi hilang, hal ini tentunya merugikan bagi kaum istri yang tidak setuju atau menentang terlebih lagi merasa dirugikan, karena hams berbagi dengan yang lain. Dalam Islam, masalah poligarni juga tidak serta merta diperbolehkan dan masih juga berupa perkara yang  masuk  dalam  konteks  pertimbangan,  hal  ini  terbukti  dalam  ayat-ayat  ataupun  suatu riwayat  yang  dijadikan  dasar  sumber  hukum  dalam  perkara  poligami  yang  terikat  aturan- aturan,  syarat-syarat  serta  ketentuan  lain  berupa  yang  kesanggupan,  keadilan  dan  faktor lainnya yang harus dipenuhi dalam berpoligami.
Seorang  suami  yang  hendak  beristeri  lagi  harus  mendapatkan  izin  dari  Pengadilan Agama  untuk  mendapatkan  kekuatan  hukum  yang  sah,  hal  ini  diatur  dalam  Pasal  56 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:
1. Suami  yang  hendak  beristeri  lebih  dari  satu  orang  harus  mendapat  izin  dari  Pengadilan Agama;
2. Pengajuan  permohonan  izin  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilakukan  menurut  pada  tata  cara sebagaimana di atur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
3. Perkawinan  yang  dilakukan  dengan  isteri  kedua,  ketiga  atau  keempat  tanpa  izin  dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.
Dalam  hal  perizinan,  seorang  suami  akan  mendapatkan  izin  dari  Pengadilan  Agama jika terdapat suatu keadaan yang sesuai dengan ketentuan, hal ini di atur dalam Pasal 4 ayat 2 undang-undang perkawinan dan Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:
a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri;
b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
Pengadilan Agama Padang  yang memeriksa dan  mengadili  perkara  permohonan izin poligami  yang diajukan  oleh Hamid binti  ABD  Hamid sebagai  pemohon melawan Dirawati binti  Zaidir  sebagai  termohon.  Pemohon  adalah  seorang  pegawai  negeri  sipil  (PNS), ketentuan khusus  yang mengatur tentang izin perkawinan PNS untuk beristri lebih dari satu
(poligami) terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil khususnya dalam Pasal 4yang berbunyi:
1) Pegawai  Negeri  Sipil  pria  yang  akan  beristri  lebih  dari  seorang,  wajib  memperoleh  izin lebih dahulu dari Pejabat.
2) Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat.
3) Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis.
4) Dalam  surat  permintaan  izin  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (3),  harus  dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang.
Pegawai  negeri sipil  pria tidak boleh menikah dengan  wanita  yang berstatus  sebagai PNS karena ini akan menjadikannya sebagai istri kedua. Pegawai negeri sipil wanita dilarang untuk  menjadi  istri kedua/ketiga/keempat. Dengan kata lain Pegawai  negeri sipil  pria hanya bisa  menikahi  wanita  yang  tidak  berstatus  sebagai  PNS.  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun 2014  tentang  Aparatur  Sipil  Negara  Pasal  1  angka  3  menyebutkan  bahwa  Pegawai  Negeri Sipil (PNS) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai  aparatur  sipil  negara  (ASN)  secara  tetap  oleh  pejabat  pembina  kepegawaian  untuk menduduki jabatan pemerintahan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  bersifat deskriptif yaitu  suatu  penelitian  dengan  menggambarkan  dan menguraikan  objek  penelitian  atau  masalah  yang  diteliti.  Objeknya  sesorang  yang  akan berpoligami. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan secara yuridis normatif yaitu  penelitian  dilakukan  terhadap  permasalahan  dengan  memperhatikan  norma- norma  hukum  yang  berlaku  dan  didukung  dengan  metode yuridis  empiris yaitu menghubungkan dengan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan.

## PEMBAHASAN
A. Syarat-syarat Kebolehan Berpoligami dan Pendapat Kalangan Ulama
1. Syarat-syarat Kebolehan Berpoligami
Pada  dasarnya  asas  perkawinan  dalam  Islam      adalah      monogami.      Hal      ini dapat dipahami dari surat an-nisa“ ayat (3), kendati Allah SWT memberi peluang untuk beristeri  sampai  empat  orang,  tetapi  peluang  itu  dibarengi  oleh  syarat-syarat  yang sebenarnya cukup berat untuk ditunaikan kecuali oleh orang-orang tertentu saja. Allah SWT  membarengi  kebolehan  berpoligami  dengan  ungkapan “jika  kamu  takut  atau cemas  tidak  akan  dapat  berlaku  adil,  maka  kawinilah  satu  perempuan  saja”. Firman Allah SWT surat an- Nisa“ ayat (3) 1 tersebut selalu dipahami sebagai dasar kebolehan berpoligami.  Dalam  ayat  tersebut  untuk  kebolehan  berpoligami  hanya  dipersyaratkan dapat  berlaku  adil.  Hal  ini  dipahami  secara  kontradiktif  dari  mafhum  ayat  yang  jika dungkapkan  secara  lengkap  akan  menjadi  “ jika  kamu  tidak  yakin  dapat  berlaku  adil cukupkanlah  dengan  isteri  satu  saja,  namun  apabila  kamu  benar-benar  yakin  akan dapat  berlaku  adil,  silahkan  menikahi  perempuan  dua  atau  tiga  atau  empat  sebagai isterimu.”
1 Lihat, Al Quran dan Terjemahnya surah An Nisa Ayat 3 .
Secara  implisit  Al  Qur“an  membolehkan  poligami,  namun  tidak  menentukan persyaratan  apapun  secara  tegas,  kecuali  hanya  memberikan  warning  “ apakah  kamu yakin  apabila  berpoligami  nantinya  akan  mampu  berlaku  adil,  karena  adil  itu  sangat berat,  Allah  sebagai  pencipta  manusia  maha  mengetahui  bahwa  kamu  tidak  akan mampu berlaku adil secara hakiki, namun berhati- hatilah jangan sampai kamu secara bersahaja  lebih  mencintai  sebagian  isterimu  dan  mengabaikan  yang  lain” .  Dengan demikian  adil  yang  dinyatakan  dalam  al-Qur“an  surat  an-Nisa“  ayat  3  dan  ayat  129 bukan  merupakan  syarat  kebolehan  berpoligami,  melainkan  kewajiban  suami  ketika mereka berpoligami.
Hal  ini  senada  dengan  apa  yang  diungkapkan  oleh  Prof.  KH.  Ibrahim  Hosen berikut : “Syarat adil bagi kebolehan berpoligami bukanlah syarat hukum , akan tetapi ia adalah syarat  agama dengan  pengertian  bahwa  agama  yang  menghendakinya,  karena yang dikatakan syarat hukum itu adalah yang dituntut adanya sebelum  adanya hukum, seperti  wudhu’  selaku  syarat  sahnya  shalat  dituntut  adanya  sebelum  shalat,  karena shalat tidak sah dilakukan kecuali dengan wudhu “. Maka shalat dan wudhu“ tidak dapat berpisah  selama  shalat  belum  selesai,  sedangkan  adil  tidak  dapat  dijadikan  syarat hukum sahnya poligami, karena adil itu belum dapat diwujudkan sebelum terwujudnya poligami. Oleh karena itu adil adalah syarat agama yang menjadi salah satu kewajiban suami  setelah  melakukan  poligami.  Selain  itu  syarat  hukum  mengakibatkan  batalnya hukum  ketika  batal  syaratnya,  tetapi  syarat  agama  tidak  demikian,  melainkan  hanya mengakibatkan dosa kepada Tuhan. Jadi suami yang tidak berlaku adil dia berdosa dan dapat  diajukan  kepada  mahkamah  dimana  qadhi  dapat  menjatuhkan  kepadanya hukuman ta’ziir .  Akan  tetapi  kalau  kita  jadikan  adil  itu  syarat  hukum  bagi  kebolehan berpoligami, maka ketika suami tidak berlaku adil, nikahnya menjadi batal. Dalam hal ini  ternyata  tidak  seorang  pun  dari  kalangan  ulama  berpendapat  demikian.  Jika  kita memandang  bahwa  adil  itu  tidak  menjadi  syarat  hukum  bagi  kebolehan  berpoligami, maka  ketiadaan  adil  tidak  dapat  dijakan  mani’  (penghalang)  bagi  kebolehan berpoligami.”
Dari penuturan Prof. KH Ibrahim Hosen di atas, bahwa adil yang dimaksud oleh al-Qur“an surat  an-Nisa“ ayat  3 dan ayat  129  adalah adil sebagai  syarat  agama bukan syarat  hukum  kebolehan  berpoligami.  Oleh  karena  itu  pada  dasarnya  kebolehan berpoligami  itu  adalah  mutlak  dan  adil  itu  merupakan  kewajiban  bagi  suami  terhadap isteri-isteri  dan  anak-anak  mereka  karena  tuntutan  agama.  Dalam  hal  adil  ini,  apakah terhadap isteri tunggal dalam perkawinan monogami tidak dituntut berlaku adil, hanya saja  kapasitas  adil  dalam  perkawinan  poligami  lebih  berat,  karena  itulah  Allah  SWT memberikan warning agar  berhati-hati  dan  tidak  secara  sengaja  lebih  senang  atau cenderung bersikap lebih mencintai sebagian isteri dengan mengabaikan yang lain.
Syarat-syarat  dan  alasan-alasan  hukum  kebolehan  berpoligami  yang  kita  temui dalam  hukum  Islam  dewasa  ini  merupakan  hasil  ijtihad  para  ulama  dalam  lingkup kajian  fiqh,  sehingga  tidak  tertutup  kemungkinan  untuk  ditransformasikan  kedalam hukum  positif  sebagai  hukum  Islam  yang  bercorak  lokal  dan  disesuaikan  dengan kondisi  dan  kebutuhan  hukum  masyarakat  Islam  setempat,  seperti  di  Indonesia, lahirnya  Kompilasi  Hukum  Islam  dalam  rangka  pembentukan  unifikasi  hukum  Islam yang berlaku bagi muslim Indonesia.
Adapun  yang  menjadi  alasan-alasan  dan  syarat-syarat  berpoligami  yang ditentukan  oleh  undang-undang  dapat  ditemukan  dalam  Pasal  4  ayat  (2)  dan  Pasal  5 ayat (1) Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu :
Pasal  4  ayat  (2)  pengadilan  dimaksud  dalam  ayat  (1)  pasal  ini  hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila: a) Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri ; b) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; dan c) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
Pasal  5  ayat  (1)  Untuk  mengajukan  permohonan  kepada  Pengadilan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  4  ayat  (1)  undang-  undang  ini  harus  dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut : a) Adanya persetujuan dari isteri / isteri-isteri; b) Adanya kepastian  bahwa  suami  mampu  menjamin  keperluan-keperluan  hidup  isteri-isteri  dan anak-anak  mereka;  dan  c)  Adanya  jaminan  bahwa  suami  akan  berlaku  adil  terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.
Izin  berpoligami oleh Pengadilan Agama dapat  diberikan  apabila  alasan suami telah  memenuhi  alasan-alasan  alternatif  sesuai  ketentuan  Pasal  4  ayat  (2)  dan  syarat- syarat  komulatif  yang  tercantum  dalam  Pasal  5  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  1 Tahun 1974 sebagaimana tersebut di atas.
2. Pendapat-Pendapat Ulama Tentang Poligami.
Zamakhsyari  didalam Tafsir  al-  Kasysyaaf menerangkan  bahwa  poligami menurut  syari“at  Islam  adalah suatu  rukhshah  (kelonggaran) ketika darurat.  Sama hal dengan  rukhshah  bagi  musafir  dan  orang  sakit  yang  dibolehkan  berbuka  puasa  pada bulan  Ramadhan  ketika  dalam  perjalanan.  Darurat  yang  dimaksud  adalah  berkaitan dengan  tabiat  laki-laki  dari  segi  kecenderungannya  untuk  bergaul  dengan  lebih  dari seorang  isteri.  Kecenderungan  yang  ada  pada  diri  seorang  laki-laki  itulah  yang kemudian  diatur  dalam  ajaran  Islam.  Dalam  keadaan  seperti  itu,  seandainya  syari“at Islam  tidak  memberikan  kelonggaran  berpoligami  maka  akan  membuka  peluang  pada perzinaan. Itulah sebabnya poligami diperbolehkan dalam Islam. 2
Aa  Gym  menjelaskan  berpoligami  merupakan  ibadah  yang  dibolehkan  dalam syariat  Islam.  Realita  ditengah  masyarakat  memandang  buruk  atau  negatif  terhadap amaliah  poligami.  Oleh  karena  itu  diantara  tujuan  utama  beliau  berpoligami  ialah menghilangkan  citra  bahwa  poligami  suatu  kekeliruan  atau  kejahatan,  menyadarkan masyarakat  untuk  berhati-hati  dan  tidak  menggampangkan  berpoligami,  karena poligami  harus  dilakukan  dengan  persiapan  yang  baik,  kualitatif  dan  didukung  oleh ilmu serta ekonomi yang representatif. Lebih lanjut beliau menuturkan bahwa poligami mengandung unsur penyelamatan serta ikhtiar perlindungan dan penghargaan terhadap eksistensi serta martabat kaum perempuan. 3
K.H  Shiddiq  Amien  mengungkapkan,  pandangan  dan  sikap  menolak  ajaran Allah SWT dalam hal poligami merupakan cerminan dari terjadinya “error” pada diri orang  yang  bersangkutan.  Menyoroti  persoalan  poligami  dengan  argumen  non  syariat
2 Miftah Faridl, Poligami-Catatan Pengalaman dan Interpretasi Ajaran , Pustaka, Bandung, 2007, hal. 35.
3 Achmad  Setiyaji,  Aa  Gym  : Mengapa  Berppoligami- Testimoni  Seorang  Jurnalis,  Qultum  Media, Jakarta, 2006, hal. 64-65
Islam,  tentu  tidak  akan  nyambung,  karena  poligami  adalah  syari“at  Islam  yang diperbolehkan hukumnya, sehingga pendekatannya adalah keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya.  Kalau  mendekati  persoalan  poligami  menggunakan  argumen  orang  Barat atau  argument-argumen  non  Muslim,  jelas  sulit  memahaminya.  Untuk  itulah,  bagi Muslim  hanya  dengan  pendekatan  keimanan  dapat  memahami  fenomena  poligami”. Sedangkan  Syekh  Muhammad  Abduh  menuturkan  barang  siapa  yang  memperhatikan firman  Allah  dalam  surat  an-  Nisa“  ayat  (3)  dan  ayat  (129)  tersebut  akan  mengetahui bahwa poligami dalam Islam merupakan suatu hak yang amat disempitkan, sedangkan poligami itu merupakan keadaan yang darurat yang hanya dibolehkan bagi orang-orang yang terpaksa serta meyakini pula ia akan berlaku adil. Poligami hanya dibolehkan bagi orang-orang  yang  sangat  membutuhkan  dengan  syarat  meyakini  kemampuan  dirinya berlaku  adil  dan  aman  dari  perbuatan  dosa.  Namun  jika  diperhatikan  bahaya  yang timbul  akibat  poligami  pada  masa  sekarang,  berkembangnya  praktek  poligami  justru cenderung  tanpa  rasa  keadilan  dan  hanya  untuk  pemuasan  nafsu,  oleh  karena  itu  atas dasar  pertimbangan  kemashlahatan  bagi  ummat  perlu  penghapusan  poligami  dalam Islam dewasa ini. 4
Qasim Amin mengungkapkan kebolehan poligami hanya ditujukan pada orang- orang tertentu yang yakin bahwa dirinya tidak akan terperosok dalam prilaku tidak adil, dan  yang  tahu  soal  ini  hanyalah  dirinya  dan  Tuhan.  13  Syofyan  Saha  berpendapat bahwa  dalam  islam  poligami  diberikan  kemungkinan  untuk  melakukan  seperti diutarakan  dalam  surat  an-Nisa“  ayat  (3)  dengan  catatan  mampu  memberi  nafkah  dan berlaku adil sebagai alternatif bagi mereka yang ingin kawin.
Menurut Prof. Mahmoed Syaltut bahwa poligami menurut asal hukumnya boleh (mubah).  Perbuatan  ini  sejak  permulaan  Islam  menunjukkan  bahwa  poligami  itu diperbolehkan  selama  tidak  dikhawatirkan  terjadinya  penganiayaan,  tetapi  jika dikhawatirkan  terjadinya  penganiayaan  tersebut,  maka  wajiblah  mencukupkan  isteri seorang saja. 5
Dari  berbagai  argumen  para  ahli  yang  dikemukakan  diatas,  penulis  cenderung sepakat  dengan  mereka  yang  membolehkan  poligami.  Menurut  penulis  poligami diperbolehkan oleh syari“at  Islam apabila kondisi dan keadaan seseorang benar-benar membutuhkannya dan dilakukan dengan persiapan yang matang sehingga ia yakin akan dapat berlaku adil. Kebolehan dari dalalah ayat (3) dan ayat 129 surat an-Nisa“ tersebut sebenarnya  menuntut  kesiapan  dan  kesungguhan  dari  seseorang  yang  benar-benar membutuhkan  berpoligami.  Artinya  berpoligami  bukan  karena  ada  tujuan  lain  kecuali semata karena kondisinya yang menuntut untuk itu.
Kesiapan  merupakan  kondisi  sekarang  yang  memperlihatkan  kemampuan dimasa  yang  akan  datang,  baik  dari  segi  psikis,  moril  maupun  materil.  Sedangkan kesungguhan yang kami maksud menuntut kejujuran terhadap diri apakah benar-benar poligami  itu  dibutuhkannya.  Disamping  itu  kesungguhan  memiliki  makna  bahwa  niat dan tujuan berpoligami bukan sekedar karena dibenarkan menurut hukum, tetapi lebih jauh  dari  itu  karena  motif  kemashlahatan  bagi  dirinya  maupun  bagi  isteri  dan
4 Muhammad Rasyid Ridha, Tafsir Al-Manar , Jilid IV, Dar al-Fikr, Beirut, t.t, hal. 349 – 350.
5 Syaikh Mahmoed Syaltut, Islam sebagai Aqidahdan Syari’ah , Bulan Bintang, Jakarta, 1968, hal. 166.
perempuan  berikut  yang  akan  dinikahinya  itu.  Hal  inilah  hakikat  adil  yang  dimaksud oleh  syara',  makanya  Allah  SWT  memberikan  warning  “kamu  tidak  akan  mampu berbuat  adil  kepada  isteri-isteri  sekalipun  kamu  berharap  ingin  berbuat  demikian”. Apabila  motif  kemashlahat  yang  menjadi  dasar  dan  tujuan  orang  untuk  berpoligami, maka dengan sendirinya ia akan berbuat semaksimal mungkin mengupayakan keadilan itu dalam rumah tangganya.
Disisi  lain,  meskipun  dengan  seluruh  kemampuan  dan  kejujuran  yang  dimiliki seseorang untuk mewujudkan keadilan bagi kehidupan rumah tangganya, tetap saja adil itu  tidak  dapat  terwujud.  Hal  ini  disebabkan  ukuran  adil  sepenuhnya  tidak  dapat dideterminasi  oleh  siapapun  termasuk  diri  kita  sendiri,  apalagi  bila  menyangkut persepsi  adil  menurut  orang  lain.  Walaupun  sudah  berupaya  berlaku  seadil  mungkin, belum  tentu  itu  adil  bagi  orang  lain.  Demikian  halnya  dalam  berpoligami  suami  akan berhadapan dengan persepsi-persepsi adil yang ada dalam benak isteri-isteri.
Oleh  karenanya  adil  itu  memang  bukan  perbuatan  manusia.  Manusia  hanya dapat berbuat sesuatu dimana orang lain tidak teraniaya. Jika ini dapat dianggap standar keadilan  bagi  manusia,  maka  dalam  berpoligami  adil  hanya  dapat  diwujudkan  sebatas memberikan  perlakuan  yang  sama  terhadap  isteri-isteri.  Inilah  sebabnya  Allah  SWT mengakhiri ayat 129 surat an-Nisa“ tersebut dengan kalimat :
“….. karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan  dan  memelihara  diri  (dari  kecurangan),  maka  sesungguhnya  Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

## B. Pelaksanaan Izin Poligami di Pengadilan Agama
Di dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- undang Nomor 50  tahun  2009  menyatakan  bahwa  “Pengadilan  Agama  bertugas  dan  berwenang memeriksa,  memutus,  dan  menyelesaikan  perkara  di  tingkat  pertama  antara  orang-orang yang  beragama  Islam  dibidang:  perkawinan,  waris,  wasiat,  hibah,  wakaf,  zakat,  infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah. 6
Pada  penjelasan  Pasal  49  alinea  kedua  dijelaskan  pula  bahwa  yang  dimaksud dengan  "antara  orang-orang  yang  beragama  Islam"  adalah  “termasuk  orang  atau  badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan suka rela kepada hukum Islam mengenai  hal-hal  yang  menjadi  kewenangan  Peradilan  Agama  sesuai  dengan  ketentuan pasal ini”. Kemudian pada penjelasan huruf a pasal ini dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan "perkawinan" adalah “hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai  perkawinan  yang  berlaku  yang  dilakukan  menurut  syari'ah”,  yang  antara  lain adalah “izin beristeri lebih dari seorang”.
Izin  beristeri  lebih  dari  seorang  (istilah  yang  umum  digunakan  adalah  izin poligami,  dalam  penjelasan  pasal  49  alinea  kedua  sebagaimana  di  atas  dinyatakan termasuk  dalam  lingkup  pengertian  perkawinan,  dan  tentunya  menjadi  kewenangan
6 Lihat, Amandemen  Undang-undang  Peradilan  Agama  (UU  RI  No.  3  Th.  2006), Sinar  Grafika, Jakarta, 2006 , hal. 18.
absolut  Pengadilan  Agama  sepanjang  subjek  hukumnya  adalah  orang-  orang  Islam  dan perkawinan yang dilakukan menurut syariat Islam. Atas dasar kewenangan yang diberikan undang-undang  sebagaimana  uraian  diatas,  Pengadilan  Agama  secara  absolut  berwenang memeriksa dan memutus perkara permohonan izin poligami yang diajukan kepadanya.
Ketentuan formal tentang izin berpoligami secara eksplisit tidak ditemui dalam Al- Qur“an maupun sunnah Nabi SAW, namum secara implisit dapat ditemukan dari sumber dan  dalil-dalil  hukum  Islam  dengan  melakukan  ijtihad,  penafsiran  dan  pemikiran  hukum 18 sebagaimana berikut;
“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri  di  antara  kamu.  Kemudian  jika  kamu  berlainan  pendapat  tentang  sesuatu, maka  kembalikanlah  ia  kepada  Allah  (Al  Quran)  dan  Rasul  (sunnahnya),  jika kamu  benar-benar  beriman  kepada  Allah  dan  hari  kemudian.  Yang  demikian  itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”
Firman  Allah  SWT  tersebut  selain  menyatakan  perintah  taat  kepada  Allah  dan Rasul-Nya,  juga  menerangkan  bahwa  taat  kepada  Ulil  Amri  sama  wajibnya  dengan  taat kepada  Allah  dan  Rasulnya.  Pengertian  Ulil  Amri  dalam  ayat  tersebut  adalah  kekuasaan negara  yaitu  undang-undang.  Artinya  setiap  orang  beriman  wajib  taat  kepada  ketentuan undang-undang sebagaimana ia wajib taat  kepada ketentuan al-Qur“an  dan Sunah Rasul- Nya.  Tentunya  selama  ketentuan  undang-undang  itu  tidak  memerintahkan  untuk mempersekutukan  Allah  dan  tidak  berisi  ketentuan  yang  bertentangan  dengan  hukum- hukum Allah.
Ayat  ini  juga  dipahami  sebagai  dasar  pelimpahan  kewenangan  kepada  undang- undang  untuk  mengatur  segala  sesuatu  yang  ketentuan  hukumnya  tidak  ditemukan  di dalam  kitabullah  dan  tidak  pula  ada  sunnah  Nabi  yang  menjelaskannya.  Namun  para ulama  sepakat  terbatas  pada  hal-hal  yang  termasuk  dalam  lapangan  ijtihad,  yaitu  selain masalah-masalah aqidah dan ibadah mahdhah.
Dengan  demikian,  karena  masalah-masalah  perkawinan  merupakan  bagian  dari lapangan  ijtihad,  maka  ada  kewenangan  undang-undang  untuk  mengaturnya.  Pengaturan oleh  undang-undang  terhadap  masalah-maslah  perkawinan  itu  dimaksudkan  agar perkawinan itu dilaksanakan sesuai dengan tujuan syara“.  Terutama masalah perkawinan poligami  dimana  aturan  pelaksanaannya  tidak  ditentukan  didalam  al-Qur“an  dan  Sunnah Nabi, maka dalam hal ini wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku  atas  dasar  sama  wajibnya  dengan  mematuhi  aturan-aturan  Allah  SWT  dan Rasulnya.
Selain  itu  perlu  juga  dipahami  bahwa  peraturan  perundang-undangan,  khususnya yang  mengatur  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  kehidupan  umat  beragama,  misalnya undang-undang  perkawinan  yang  berlaku  bagi  ummat  Islam,  dirancang  dari  hasil  ijtihad ahli  hukum  Islam  yaitu  para  ulama  dan  cendikiawan  muslim.  Salah  satunya  adalah Kompilasi  Hukum  Islam  yang  merupakan  unifikasi  hukum  Islam  dalam  artian  fikih Indonesia.  Dengan  demikian  Kompilasi  Hukum  Islam  juga  bagian  dari  hukum  Islam, maka  wajib  ditaati  segala  ketentuan  yang  diatur  didalamnya,  termasuk  aturan  tentang poligami, karena al- Qur“an dan as-Sunnah sendiri tidak mengatur bagaimana pelaksanaan
perkawinan  poligami  itu.  Karena  itu  diatur  oleh  undang-undang  demi  terwujudnya  tertib hukum perkawinan poligami sesuai dengan ruh hukum Islam.
Adapun ketentuan-ketentuan yuridis formil  yang menjadi dasar hukum pemberian izin  poligami  diatur  dalam  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  perkawinan, juncto Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, junto Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
Undang-undang  Nomor  1 Tahun 1974   Pasal     3   ayat    (2)   junto   Pasal    43 Peraturan  Pemerintah  No.  9  tahun  1975,  menyatakan  bahwa  “Pengadilan  dapat  memberi izin  kepada  seorang  suami  untuk  beristeri  lebih  dari  seorang  apabila  dikehendaki  pihak- pihak  yang bersangkutan”. Selain itu dalam  Pasal  4 ayat dinyatakan “dalam  hal  seorang suami  akan  beristeri  lebih  dari  seorang,  sebagaimana  tersebut  dalam  Pasal  3  ayat  (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya”. 7
Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  mengatur  ketentuan  pelaksanaan pemberian  izin  poligami  dalam  pasal  43  disebutkan  bahwa  ”apabila  Pengadilan berpendapat  bahwa  cukup  alasan  bagi  pemohon  untuk  beristeri  lebih  dari  seorang,  maka Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang”.
Instruksi  Presiden  nomor  1  tahun  1991  tentang  Kompilasi  Hukum  Islam memberikan  landasan  hukum  pemberian  izin  poligami  melalui  Pasal  56  ayat  (3)  yang menyatakan bahwa “Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum”.
Ketentuan  yang  termuat  dalam  Kompilasi  hukum  Islam  tersebut  pada  hakekatnya adalah hukum Islam, yang dalam arti sempit sebagai fikih lokal yang berciri ke-Indonesia- an.  Dikatakan  demikian  karena  Kompilasi  Hukum  Islam  digali  dari  sumber-sumber  dan dalil-dalil hukum Islam melalui suatu ijtihad dan pemikiran hukum kotemporer.
Tujuan Kompilasi Hukum Islam adalah unifikasi hukum  Islam yang diberlakukan bagi  umat  Islam  menurut  kondisi  dan  kebutuhan  hukum  masyarakat  Islam  Indonesia. Unifikasi  hukum  Islam  tersebut  dilakukan  berlandaskan  atas  pemikiran  hukum  para  ahli hukum  Islam  tentang  perlunya  transformasi  hukum  Islam  kedalam  hukum  positif, sehingga  tercipta  keseragaman  pelaksanaan  hukum  Islam  dalam  mengatasi  masalah- masalah kehidupan ummat Islam dalam bidang mua“amalah.

## PENUTUP
Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan analisis yang telah diuraikan pada bab- bab sebelumnya dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:
1. Secara implisit, al-Qur“an membolehkan poligami, namun tidak menentukan persyaratan apapun  secara  tegas,  kecuali  hanya  memberikan  warning  “apakah  kamu  yakin  apabila berpoligami nantinya akan mampu berlaku adil, karena adil itu sangat berat”. Sementara syarat-syarat  kebolehan  berpoligami  menurut  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974 terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) .
2. Adapun  ketentuan-ketentuan  yuridis  formil  yang  menjadi  dasar  hukum  pemberian  izin poligami diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal
7 Depag RI , Bahan Penyuluhan Hukum , Ditbinbaga Islam, Jakarta, 1996/1997 hal. 210.
3 ayat (2) junto Pasal 43 PP No. 9 tahun 1975, Instruksi Presiden Nomor  1 tahun 1991 tentang KHI Pasal 56 ayat (3).

## DAFTAR PUSTAKA
Buku Teks : Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia , PT.Citra Adiya Bakti, Bandung, 2000 Amir  Syarifudin, Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia ,  Kencana  Prenada  Media  Group, Jakarta, 2006
Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia , Sinar Grafika, Jakarta, 2002
Bakri  A.  Rahman,  Ahmad  Suardja, Hukum  Perkawinan  Menurut  Hukum  Islam  Undang- Undang Perkawinanan Hukum Perdata/BW , PT. Hidakarya Agung, Jakarta, 1993 Dewan  Redaksi  Ensiklopedi  Islam, Ensiklopedi  Islam  Jilid  4 ,  PT.Lehtiar  Baru  Van  hoeve, Jakarta, 1994
Djoko Prakoso dan Ketut Murtika, Asas-Asas Hukum Perkawinan di Indonesia , Bina Aksara, Jakarta, 1987
H.S.A Alhamdani , Risalah Nikah , Raja Murah, Pekalongan, 1980
K.Wantik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia , Ghali Indonesia, Jakarta, 1976
Lily  Rasjidi, Hukum  Perkawinan  dan  Perceraian  di  Indonesia  dan  Malaysia ,  Alumni, Bandung, 2002
Moch.Anwar,  Fiqih  Islam: Muamalah,  Munahakad,  Faroid,  dan  Jinahaya ,  PT.  Al-Ma’arif, Bandung, 1980
Moch.Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Komplikasi Hukum Islam , Sinar Grafika, 2002
Riduan Syahrani, Seluk Beluk, Asas-Asas Hukum Perdata , PT. Alumni, Bandung, 2006 R.Soetojo  Prawirohamidjojo, Pluralism  dalam  Perundang-Undangan  Perkawinan  di Indonesia, Airlangga University Press, 1998
Siti Musadah Mulia, Islam Menggugat Poligami , PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004 Soemiyati, Hukum  Perkawinan  Islam  dan  Undang-Undang  Perkawinan ,  Liberty, Yogyakarta, 1986
Sudikno  Mertokusumo, Pengantar  Hukum  Perdata  Tertulis  (BW) ,  Sinar  Grafika,  Jakarta, 2002
Taufik Hamami, Kedudukan dan Eksistensi Peradilan Agama dalam System Tata Hukum di Indonesia, PT.Alumni, Bandung, 2003
Tihami, Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap , Jakarta, 2010

## Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Undang-Undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Peraturan  Pemerintah  No  9  Tahun  1975  tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Peraturan Pemerintah  No 10 Tahun 1983 jo  Peraturan Pemerintah no 45 tahun1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Peraturan Menteri Agama No 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah