Cindi  Faujia  Putri,  Mumun  Maemunah,  Carolyn  Lukita  (2023)PengaruhSistemPerpajakan,  Tarif  Pajak, Keadilan Pajak dan Pemeriksaan Pajak terhadap Etika Penggelapan Pajak, (8) 9, http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i6
E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: JurnalIlmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e- ISSN: 2548-1398 Vol. 8, No.9, September 2023

## PENGARUH SISTEM PERPAJAKAN, TARIF PAJAK, KEADILAN PAJAK DAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP ETIKA PENGGELAPAN PAJAK
Cindi Faujia Putri, Mumun Maemunah, Carolyn Lukita Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Buana Perjuangan E-mail: Ak19.cindiputri@mhs.ubpkarawang.ac.id, mumun.maemunah@ubpkarawang.ac.id, carolyn@ubpkarawang.ac.id

## Abstrak
Penelitian  ini  dilakukan  bertujuan  agar  menganalisis  pengaruh  sistem  perpajakan, tarif pajak, keadilan pajak serta pemeriksaan pajak terhadap etika penggelapan pajak. Pengumpulan data dimanfaatkan dengan menggunakan kuisioner. Sampel pada studi ini  ialah  wajib  pajak  yang  tercantum  pada  KPP  Pratama  Karawang  dengan  total sampel 100 responden wajib pajak. Analisis data yang dimanfaatkan ialah metode pengujian  hipotesis  dengan  memanfaatkan  pemodelan Struktural  equation modeling (SEM)  dengan  dukungan  perangkat  lunak  SmartPLS  versi  3.0.  Hasil penelitian menunjukan bahwa sistem perpajakan serta tarif pajak tidak berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak akan tetapi keadilan pajak dan pemeriksaan pajak berpengaruh  terhadap  etika  penggelapan  pajak.  Berdasarkan  hasil  penelitian  ini diperoleh  bahwasannya  penerapan  keadilan  pajak  yang  kian  tinggi  serta pemeriksaan  pajak  yang  lebih  ketat  terbukti  berdampak  dalam  meminimalisir tingkat  penggelapan  pajak.  Kian  tinggi  tingkat  keadilan  pajak  serta  juga pemeriksaan pajak yang semakin ketat, maka tingkat penggelapan pajak pun dapat diminimalisir.
Kata  Kunci :  Sistem  Perpajakan,  Tarif  Pajak,  Keadilan  Pajak,  Pemeriksaan  Pajak, Penggelapan Pajak.

## Abstract
This study was carried out with the aim of analyzing the influence of the tax system, tax rates, tax justice and tax audits on the ethics of tax evasion. Data collection was utilized using questionnaires. The sample in this study is taxpayers listed at KPP PratamaKarawang  with  a  total  sample  of  100  taxpayer  respondents.  The  data analysis used is the hypothesis testing method using Structural Equation Modeling (SEM)  with  the  support  of  SmartPLS  version  3.0  software.  The  research  results show that the tax system and tax rates do not influence the ethics of tax evasion, but tax justice and tax audits influence the ethics of tax evasion. Based on the results of this research, it was found that the increasing implementation of tax fairness and
increasingly stringent tax audits have proven to have an impact in reducing the level of tax evasion. The higher the level of tax justice and the stricter tax audits, the level of tax evasion can be minimized

## Keywords: Tax System, Tax Rates, Tax Justice, Tax Audit, Tax Evasion

## Pendahuluan
Indonesia sebagai negara berkembang, memerlukan anggaran yang cukup besar untuk  menanggung  pembangunan  nasional,  anggaran  tersebut  bersumber  dari  berbagai asal pemasukan negara, salah satunya ialah pajak. Pandangan undang-undang nomor 7 tahun  2021   terkait  ketetapan  umum  serta  tata cara  perpajakan,  pajak  yakni  partisipasi wajib yang wajib dikeluarkan kepada negara oleh individu atau badan usaha yang diatur oleh  Undang-undang,  tanpa  menerima  kompensasi  langsung  serta  dimanfaatkan  untuk kepentingan  negara  guna  mencapai  kemakmuran  masyarakat  (Sari  et  al.,  2021).  Oleh karena itu pajak dipungut dari warga negara Indonesia serta mampunyai kewajiban yang mampu dipaksakan penagihannya.
Etika  penggelapan  pajak  adalah  konsep  yang  menyangkut  pertimbangan  moral atau etis terkait dengan tindakan menghindari atau menggelapkan pembayaran pajak yang seharusnya  dilakukan  oleh  individu  atau entitas  hukum.  Etika  serta  perilaku  seseorang dapat mempengaruhi kencenderungan  individu agar memenuhi kewajiban menyetorkan pajak atau justru bersikap negatif dengan menjalankan tindakan kecurangan pajak (putri, et al 2020). Dalam penerapan nya mengetahui bahwa tidak terdapat ketidakadilan atau penyalahgunaan dalam sistem perpajakan serta perilaku negatif yang di lakukan oleh para pemimpin, dengan melakukan penyalahgunaan anggaran pajak bagi kepentingan pribadi atau kelompok, dapat memicu persepsi wajib pajak terhadap etika dan kepatuhan dalam membayar  pajak.  Ketidaksesuaian  atau  tidak  sistematisnya  sistem  perpajakan  yang ditentukan serta terdapat aturan perpajakan yang dianggap hanya melahirkan profit satu pihak  serta  mendatangkan  kerugian  dari  pihak  lain  nya  yang  menimbulkan ketidakpercayaan  wajib  pajak  terhadap  pengelolaan  dana  pajak  yang  mereka  bayarkan sehingga menimbulkan persepsi bahwa perilaku tersebut etis untuk dijalankan (Ervana, 2019).
Maraknya kasus tentang penggelapan pajak dan banyaknya asumsi tentang pajak yang  negatif  mengakibatnya  munculnya  pandangan  masyarakat  bahwasannya penggelapan pajak ialah perbuatan yang baik untuk dilakukan. Terdapat beberapa kasus yang melibatkan wajib pajak badan ataupun individu yang berkaitan dengan penggelapan pajak. beberapa kasus penggelapan pajak diantaranya sebagai berikut:
Tabel 1 Kasus Penggelapan pajak Tahun Kasus 2023 Hartanto Sutardja, seorang pengusaha yang sengaja tidak memberikan faktur pajak informasi atas transaksi pembelanjaan serta transaksi pemberian barang kena pajak atau penjualan atas nama PT PAZIA RETAILINDO milik Hartanto Sutardja. Terbukti secara sah serta meyakini bersalah ikut bersama dalam tindak pidana perpajakan secara berlanjut. Atas perbuatan yang dilakukan tersebut maka tersangka divonis dua tahun penjara dan denda Rp. 2,9 milyar 2023 Kasus penggelapan pajak UPT Samsat Pangururan melibatkan empat anggota Satlantas Polres Samosir, almarhum Bripka AS dan seorang pejabat kehormatan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Aksi tersebut dilakukan sejak tahun 2018 dan menimbulkan kerugian hingga Rp 2,5 miliar. Bripka AS dan honor Bapenda menipu warga dengan memberikan dokumen pembayaran pajak yang terlihat asli, padahal dokumen tersebut palsu. 2022 Tindak pidana pajak staf Kanwil DJP Jawa Timur I menunjukkan berkas perkara tindak pidana perpajakan saat serah terima berkas dari tersangka ke kejaksaan surabaya. Kedua tersangka merupakan direktur dua perseroan pengadaan barang serta jasa. Ronald Ferdinand ialah direktur PT Ramando Putra, yang kedua ialah Teguh Setiabudi Direktur
PT Budi Karya Mandiri. Kedua perseroan terkait dipastikan sengaja tidak menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) senilai Rp 5,54 miliar yang dipungut sejak 2011 hingga 2012. Rinciannya, PT RP merugikan penerimaan negara sebesar Rp.3,9 miliar sedangkan
PT BKM merugikan negara sebanyak Rp.1,64 miliar. 2019 Direktur Jambi Jaya Makmur (JJM) perusahaan yang bergerak di pengadaan solar nonsubsidi, divonis 4 tahun penjara oleh Jaksa. Tersangka melakukan penggelapan pajak dengan menyampaikan SPT Pajak Pertambahan Nilai (PPN) secara berkala ke kantor tersebut serta mempublikasikan faktur pajak yang bukan berdasarkan transaksi yang sesungguhnya. Hal ini dilakukan sejak Oktober 2013 hingga juni 2015. Akibat perbuatannya, menimbulkan kerugian negara sekitar Rp.3,1 miliar 2018 Albertus Irwan Tjahjadi Oedi, Direktur CV HASRAT dengan sengaja memberikan Surat
Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan yang tidak benar,serta tidak memberikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai PPN bulan juni, juli, oktober dan november 2001 yang menimbulkan kerugian negara sebesar Rp.10,68 miliar.
Beragam  kasus  yang  terdapat  pada  tabel  1  menyampaikan  yakni  kasus penggelapan pajak masih terjadi hingga saat ini, Ramainya kasus penggelapan pajak di masyarakat  dapat  mengakibatkan  kerugian  negara.  Tindakan  penggelapan  pajak  sering terjadi  tidak  hanya  dikalangan  petugas  pajak,  begitupun  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi (WPOP) serta Wajib Pajak Badan karena terdapat keinginan agar meminimalkan beban pajaknya (Hurriyah, 2018).
Dilihat dari contoh diatas ada banyak cara yang bisa dijalankan wajib pajak agar mengurangi biaya yang wajib mereka bayarkan kepada pemerintah. Salah satu penyebab banyak  masyarakat  tidak  melakukan  pembayaran  pajak  salah  satunya  didasari  oleh maraknya  kasus  penggelapan  pajak.  Oleh  karena  itu,  wajib  pajak  mampu  mempunyai pandangan bahwasannya penggelapan pajak adalah perilaku yang beretika. Oleh karena itu permasalahan tersebut perlu dikaji kembali oleh para peneliti dengan tujuan mencari solusi untuk mengurangi jumlah penggelapan pajak yang terjadi setiap tahunnya.
Penggelapan pajak ialah suatu upaya atau strategi agar mengurangi atau bahkan menghilangkan beban pajak dengan cara melanggar hukum undang-undang yang ada di indonesia,  aksi  penggelapan  pajak  bisa  diamati  dari  beberapa  tanda  yang  menunjukan bahwa wajib pajak tidak memberitahukan harta yang seharusnya, menyetor beban pajak
terutang yang tidak selaras dengan yang sudah dibebankan, serta yang kian parah yakni tidak menyampaikan SPT.
Hal  ini  terjadi  karena  pandangan  masyarakat  dan  pemerintah  mengenai  pajak berbeda,  salah  satu  penyebab  perbedaan  persepsi  tersebut  adalah  kurangnya  informasi mengenai pengeluaran uang pajak yang di terima oleh pemerintah pada setiap tahun nya. Karena  tidak  adanya  kejelasan  dan  transparansi  mengenai  penggunaan  uang  tersebut memicu masyarakat enggan untuk menyetorkan pajak. Penggelapan pajak juga menjadi dampak tidak teraihnya target penerimaan pajak yang telah di tetapkan. pada dasarnya wajib  pajak  cenderung  menghindari  atau  membayar  pajak  sekecil  mungkin  karena menganggap akan mengurangi penghasilan mereka (Ervana, 2019). Meskipun demikian, penting  untuk  diingat  bahwa  penggelapan  pajak  ialah  perilaku  ilegal  dan  melanggar peraturan perpajakan.
Salah  satu  faktor  penyebab  terjadinya  penggelapan  pajak  ialah  pemahaman mengenai  sistem  pajak.  Di  indonesia,  struktur  perpajakan  yang  ditentukan  ialah self assesment system , dimana pada sistem ini terdapat elemen kepercayaan terhadap wajib pajak  agar  menjumlahkan,  melaporkan  serta  membayar  pajak  selaras  dengan  kaidah perpajakan  yang  berlaku.  Wajib  pajak  diberikan  tanggung  jawab  dan  kewenangannya sendiri. Dengan demikian,  penerapan self assesment system memberikan peluang bagi wajib  pajak  untuk  melakukan  manipulasi  terhadap  jumlah  pajak  yang  seharusnya dibayarkan,  sehingga  sistem ini  banyak  disalahgunakan  oleh  wajib  pajak  yang  enggan mematuhi  aturan  perpajakan,  dengan  demikian  hal  itu  tentu  saja  bisa  mengakibatkan tindakan penggelapan pajak (Sari et al., 2021).
Sistem perpajakan menjadi acuan bagi wajib pajak dalam mencukupi kewajiban pajak mereka, kian baik sistem perpajakan tersebut maka wajib pajak akan kian taat dalam mencukupi kewajiban pajak yang dimiliki. Hasil penelitian  (Yuni Dasa Ningsih, 2020) menyatakan  bahwasannya  sistem  pajak  berpengaruh  terhadap  persepsi  wajib  pajak mengenai  etika  penggelapan  pajak.  Peneltian  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang  di kemukakan  oleh  (Sari  et al.,  2021) menyatakan  bahwa  sistem  pajak  berpengaruh pada pandangan wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.
Tarif pajak ialah faktor penting lainnya yang menjadi salah satu alasan minimnya tingkat  kepatuhan  wajib  pajak.  Tarif  pajak  ialah  persentase  yang  dimanfaatkan  untuk menentukan  total pajak yang harus ditanggungkan kepada wajib pajak. Penetapan tarif ini  harus  didasarkan  pada  prinsip  keadilan,  dimana  pemungutan  pajak  diwajibkan  adil dan merata.
Dengan demikian pajak harus dikenakan kepada wajib pajak secara proporsional sesuai dengan kemampuan mereka untuk membayar serta sejalan dengan manfaat yang mereka terima (Sari et al., 2021). Dinaikkannya tarif pajak oleh pemerintah dimaksudkan untuk  meningkatkan  pendapatan  negara,  tetapi  faktanya  terjadi  sebaliknya.  Tingginya tarif  pajak  malah  menyebabkan  peningkatan  tindakan  penggelapan  pajak.  Akibatnya, pendapatan  yang  semestinya  masuk  ke  kas  negara  menjadi  berkurang.  Dari  penelitian yang  di  lakukan  oleh  (Yuni  dasa  ningsih.,2020)  diketahui  bahwasannya  tarif  pajak berpengaruh relevan pada etika penggelapan pajak.
Keadilan  dalam  perpajakan  juga  memiliki  dampak  pada  wajib  pajak  untuk menjalankan  perilaku  penggelapan  pajak.  Seseorang  akan  berkeinginan  melaksanakan penggelapan pajak apabila mereka merasa bahwa tidak ada keadilan dalam perpajakan. Wajib  pajak  menganggap  pajak  adil  jika  besarnya  pajak  yang  harus  mereka  bayarkan sebanding dengan kesanggupan mereka untuk membayar bersama keuntungan yang dapat mereka terima. Dengan demikian, wajib pajak akan berpendapat bahwa biaya pajak yang mereka  tanggung  seimbang  dengan  keuntungan  yang  mereka  terima.  Akan  tetapi, jika sistem pajak dianggap tidak adil, maka tingkat kepatuhan akan menurun.
Dampaknya,  kecondongan  perilaku  penghindaran  pajak  ataupun  penggelapan pajak akan meningkat, serta perilaku tersebut akan dianggap etis atau wajar dijalankan, meskipun  sebenarnya  tindakan  tersebut  melanggar  ketetapan  yang  ada  (Monica  & Arisman, 2018). Menurut beragam studi yang sudah dijalankan oleh (Ervana, 2019) serta (Anmelia  et  al  ,  2022)  menjalankan  penelitian  hasilnya  yakni  memperoleh  bahwa keadilan  mempunyai  pengaruh  positif  pada  pandangan  wajib  pajak  terkait  etika penggelapan  pajak.  Namun  pada  penelitian  lain  yang  dijalankan  oleh  (Monica  & Arisman,  2018)  menyampaikan  hasil  bahwasannya  keadilan  tidak  berdampak  pada pandangan wajib pajak terkait etika penggelapan pajak.
Salah  satu  proses  agar  meminimalisir  penggelapan  pajak  harus  dilakukan pemeriksaan  pajak.  Pemeriksaan  merupakan  komponen  penting  dalam  menentukan kebenaran dan keakuratan laporan yang disampaikan oleh wajib pajak  (Ervana, 2019). Minimnya  kegiatan  pemeriksaan  pada  wajib  pajak  mampu  menciptakan  celah  bagi mereka untuk memanipulasi data atau bahkan menghindari pelaporan pajak sepenuhnya (Maharani  et  al.,  2021).  oleh  karena  itu  pemerintah  perlu  meningkatkan  kegiatan pemeriksaan pajak secara rutin dan teratur, semakin sering dilakukan pemeriksaan pajak, akan menjadi dampak positif terhadap etika wajib pajak terkait manipulasi pajak. hal ini selaras dengan penelitian  (Maharani et al., 2021) yang menunjukan yakni pemeriksaan pajak berdampak positif terhadap persepsi wajib pajak terkait etika penggelapan pajak. Namun tidak searah dengan penelitian (Ervana, 2019) yang menyebutkan bahwasannya pemeriksaan  pajak  tidak  berdampak  pada  pandangan  wajib  pajak  terkait  etika penggelapan pajak.
Acuan peneliti pada penelitian ini adalah penelitian yang dijalankan oleh (Yuni Dasa  Ningsih,  2020),  peneliti  menggunakan  variabel  yang  sama  yakni  sistem  pajak, keadilan  pajak  serta  tarif  pajak  selanjutnya  perbedaan  pada  penelitian  ini  peneliti menggunakan variabel pemeriksaan pajak. Berikutnya penelitian yang dilakukan (Safitri, 2022)  peneliti  memasukan  variabel  yang  sama  yakni  sistem  pajak,  keadilan  pajak sedangkan perbedaan penelitian ini peneliti menambahkan variabel yaitu keadilan pajak dan  pemeriksaan  pajak.  Selanjutnya  peneliti  menggunakan  acuan  dari  (Ervana,  2019) dengan  persamaan  variabel  pemeriksaan  pajak,  keadilan  pajak  serta  tarif  pajak, sedangkan  perbedaan  dari  penelitian  ini  yaitu  peneliti  memanfaatkan  variabel  sistem pajak.
Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini dipicu oleh maraknya kasus penggelapan pajak  baik  oleh  wajib  pajak  maupun  pihak  fiskus.  Dalam  menjalankan  sebuah
pemerintahan  pajak  menjadi  salah  satu  penompang  yang  berperan  penting  untuk membantu  negara,  tetapi  banyak  masyarakat  indonesia  yang  melakukan  penggelapan pajak  dengan  berbagai  alasan.  oleh  sebab  itu  peneliti  tertarik  menjalankan  penelitian dengan  judul  “Pengaruh  Sistem  perpajakan,  Tarif  Pajak,  Keadilan  pajak,  dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Etika Penggelapan Pajak”
Theory of Planned Behaviour
Ajzen  (1991)  menyampaikan  bahwasannya Theory  of Planned Behavior (TPB) ialah  pengembangan  dari Theory  of  Reasoned  Action (TRA).  Teori  perilaku  terencana (TPB)  memiliki  variabel  kontrol perilaku  yang  tidak  dimiliki  oleh  teori  tindakan beralasan (TRA). Variabel  kontrol  perilaku  berarti  bukan  seluruh  tindakan yang dijalankan oleh seorang individu berada di bawah kendali individu terkait. Teori perilaku terencana  menyampaikan  yakni  niat  berperilaku  individu  ditentukan  oleh  tiga  faktor utama: sikap, norma subjektif, serta kontrol perilaku yang dipersepsikan.
Dalam  kaitannya  dengan  etika  penggelapan  pajak,  sikap  terhadap  penggelapan pajak akan  terbentuk  atau  menjadi  wajar  ketika  wajib  pajak  memiliki  keyakinan  serta evaluasi yang memihak atau positif terhadap penggelapan pajak.
Kerangka pemikiran dalam penelitian ini menjabarkan hubungan antara variabel independen  dan  dependen.  penelitian  menetapkan  Sistem  Perpajakan,  Tarif  Pajak, Keadilan  Pajak  dan  Pemeriksaan  Pajak  selaku  variabel  independen,  selanjutnya  untuk variabel  dependen  yakni  Etika  Penggelapan  Pajak.  berlandaskan  penjabaran  diatas, kerangka konseptual pada penelitian ini yakni:

## Gambar1 Kerangka Pemikiran

## Hipotesis

## Pengaruh Sistem Perajakan Terhadap Etika Penggelapan Pajak
Pada  dasarnya  sistem  perpajakan  ialah  mengenai  tinggi  minimnya  tarif  pajak, mekanisme  pajak,  serta  kewajiban  untuk  menyetorkan  pajak  juga  diperlukan  demi membiayai pengelolaan negara pada upaya pembangunan. Sistem pajak yang ditentukan di  Indonesia  yakni self  assesment  system ,  sistem  ini  terdapat  elemen  kepercayaan terhadap  wajib  pajak  agar  menjumlahkan,  melaporkan  serta  membayar  pajak  selaras dengan peraturan perpajakan yang ada. Bersama hal itu, wajib pajak diberikan tanggung jawab  dan  kewenangan  sedangkan  fiskus  (pemerintahan)  hanya  mengawasi.    Dengan menggunakan  sistem  ini,  diharapkan  bahwa  pelaksanaan  administrasi  perpajakan
Sistem Perpajakan (X1)
Tarif Pajak (X2)
Persepsi Wajib Pajak Mengenai
Etika Penggelapan Pajak  (Y)
Keadilan Pajak (X3)
Pemeriksaan Pajak (X4)
dilakukan  dengan  lebih  teratur,  terkontrol,  sederhana  serta  mampu  dengan  gampang diyakini oleh wajib pajak.
Relevansi  nya  antara  sistem  perpajakan  dengan  teori  perilaku  terencana  adalah setiap wajib pajak memiliki cara pandang yang berbeda-beda terhadap kontrol perilaku sistem pajaknya, jika penerapan self assesment system semakin baik maka akan dihasilkan pajak  yang  optimal  serta  membenahi  kontrol  perilaku  terkait  pandangan  wajib  pajak supaya  berpikir  bahwa  penggelapan  pajak  tidak  etis  dan  menyetorkan  kewajiban  nya. Oleh karena itu, kemungkinan terjadinya manipulasi pajak akan semakin berkurang dan sebaliknya,  jika  sistem  perpajakan  kurang  baik,  maka  wajib  pajak  akan  beranggapan bahwa  kecurangan  seperti  penggelapan  pajak  akan  semakin  meningkat  (Natasya  & Gunawan, 2022)
Hasil  penelitian  (Yuni  Dasa  Ningsih,  2020)  menyatakan  bahwa  sistem  pajak berdampak pada persepsi wajib pajak terkait etika penggelapan pajak. Studu ini searah dengan studi yang di sampaikan oleh (Sari et al., 2021) menyampaikan yakni sistem pajak berdampak pada pandangan wajib pajak terkait etika penggelapan pajak.
Berlandaskan uraian diatas mampu diringkas yakni hipotesis pertama pada penelitian ini yaitu:

## H1: Sistem pajak berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak Pengaruh Tarif Pajak terhadap Etika Penggelapan Pajak
Tarif pajak merupakan persentase dari kewajiban pajak yang wajib dibayar oleh wajib  ajak  sebagai  bagian  dari  kewajiban  mereka  sebagai  warga  negara.  Ketika pemerintah menerapkan tarif pajak yang terlalu tinggi, maka memungkinkan wajib pajak untuk  menjalankan  aksi  manipulasi  pajak.  Pajak  dianggap  suatu  beban  yang  mampu menyusuti  pendapatan  wajib  pajak.  Ketika  ada  peluang  untuk  menghindari  atau menggelapkan pajak, wajib pajak mungkin akan memanfaatkannya.
Alasan wajib pajak menjalankan manipulasi pajak serta penghindaran pajak oleh wajib pajak bisa melibatkan beberapa faktor, seperti kemampuan finansial yang terbatas, kurangnya  moralitas  terhadap  pajak,  biaya  kewajiban  pajak  yang  tinggi,  sistem perpajakan  yang  tidak  efisien,  dan  kurangnya  transfaransi  dalam  mengungkapkan tindakan  penggelapan  pajak  baik  dari  pihak  wajib  pajak  serta  pihak  fiskus.  Salah  satu faktor yang dapat mengurangi moralitas terhadap pajak ialah penentuan tarif pajak yang sangat tinggi sehingga hal itu dapat membebani wajib pajak.
Relevansi nya tarif pajak dengan Theory of Planned Behavior adalah tarif pajak yang tinggi bisa berdampak pada sifat individu terhadap kewajiban pajak. Jika tarif pajak di  anggap  adil  dan  wajar,  individu  cenderung  meiliki  sikap  yang  positif  terhadap pembayaran  pajak.  Namun  sebaliknya  jika  tarif  pajak  di  anggap  tidak  adil  atau  terlalu tinggi maka sikap individu akan menjadi negatif terhadap pembayaran pajak.
Berdasarkan  studi  yang  telah  dijalankan  oleh  (Yuni  Dasa  Ningsih,  2020)  yang menyampaikan  bahwasannya  tarif  pajak  berdampak  positif  pada  tindakan  manipulasi pajak yang maknanya kian tinggi tarif pajak mampu menaikan penggelapan pajak, hal ini searah  bersama  studi  yang  dijalankan  oleh  (Anmelia  et  al,  2022)  menyampaikan
bahwasannya  tarif  pajak  berdampak  pada  etika terkait manipulasi  pajak.  Berlandaskan uraian diatas peneliti menyimpulkan hipotesis:

## H2: Tarif pajak berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak Pengaruh Keadilan pajak terhadap etika Penggelapan Pajak
Keadilan adalah suatu perilaku yang mampu memicu persepsi wajib pajak terkait etika  dalam  manipulasi  pajak.  Penggelapan  pajak  dikatakan  sebagai  suatu  hal  yang memiliki  aspek  wajar  oleh  sebagian  individu  karena  adanya  ketidakadilan  dalam penggunaan  dana  pajak,  kasus  korupsi  yang  melibatkan  pemerintah,  dan  kurangnya keyakinan  bahwa  pajak  yang  mereka  bayar  memberikan  manfaat  langsung  kepada mereka.  Penelitian  sebelumnya  juga  telah  menunjukan  bahwa  variabel  keadilan mempengaruhi bagaimana penggelapan pajak dipersepsikan dalam berbagai dimensi.
Relevansi nya keadilan dengan Theory of Planned Behavior ialah bahwasannya pada  teori  terkait,  diperoleh  perbedaan  dalam  persepsi  norma  subjektif  wajib  pajak individu  terkait  etika  penggelapan  pajak  yang  dipengaruhi  oleh  berbagai  situasi.  Oleh karena itu, penting bagi masyarakat memiliki persepsi individu terhadap tekanan sosial yang mereka rasakan terkait etika penggelapan  pajak. Bagi Wajib Pajak tindakan yang adil  untuk  memenuhi  kewajiban  perpajakan  sangat  penting.  tindakan  yang  adil  yang didapatkan  oleh  Wajib  Pajak  dapat  menjadi  dukungan  bagi  mereka  agar  memenuhi kewajiban  perpajakannya.  Dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  semakin  rendah  keadilan yang didapatkan kepada seorang wajib pajak dalam pengenaan serta pemungutan pajak maka kemungkinan persepsi etis wajib pajak  individu untuk menjalankan penggelapan pajak semakin tinggi.
Studi yang dijalankan oleh (Sari et al., 2021) serta studi yang dijalankan (Natasya &  Gunawan,  2022)  mempunyai  hasil  keadilan  berdampak  positif  pada  tindakan manipulasi  pajak.  Yang  berarti  kian  adilnya  sistem  perpajakan,  maka  semakin  rendah kemungkinan wajib pajak untuk menjalankan penggelapan pajak.
Dilihat dari uraian diatas maka peneliti menurunkan hipotesis:

## H3: Keadilan pajak berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak Pengaruh pemeriksaan pajak terhadap etika penggelapan pajak
Pemeriksaan  perpajakan  ialah  rangkaian aktivitas  yang  bertujuan agar  mencari, menyusun, memproses data serta informasi lainnya guna menguji ketaatan wajib pajak atau  perusahaan  terhadap  kewajiban  perpajakan  serta  agar  tujuan  lain  sesuai  dengan peraturan  perundang-undangan  perpajakan.  Dengan  adanya  pemeriksaan  pajak  otoritas pajak dapat mengidentifikasi potensi pelanggaran atau ketidakpatuhan dalam pelaporan dan pembayaran pajak, bersama ini menciptakan rasa tanggung jawab dan kesadaran bagi wajib  pajak  untuk  mematuhi  peraturan  perpajakan.  Kesadaran  akan  kemungkinan pemeriksaan  juga  dapat  mempengaruhi  sikap  wajib  pajak  atau  perusahaan  terkait penggelapan pajak.
Pemeriksaan  pajak  meningkatkan  resiko  terdeteksinya  tindakan  penggelapan pajak. Ketika wajib pajak menyadari adanya resiko pemeriksaan dan konsekuensi hukum yang  mungkin  timbul  akibat  penggelapan  pajak,  mereka  akan  lebih  cenderung  untuk mematuhi aturan dan menghindari praktik penggelapan pajak. Dalam hal ini, pemeriksaan
pajak berperan dalam membentuk etika wajib pajak dengan mengurangi motivasi untuk melakukan tindakan yang tidak patuh terhadap perpajakan.
Relevansi  nya  pemeriksaan  pajak  dengan Theory  of  Planned  Behavior adalah bahwa  individu  cenderung  bertindak  sesuai  dengan  keyakinan  mereka  tentang  sejauh mana  mereka  memiliki  kendali  atas  tindakan  tersebut.  pemeriksaan  pajak  dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak tentang sejauh mana mereka  memiliki kontrol atas kewajiban  pajak  mereka.  Misalnya,  jika  wajib  pajak  merasa  yakni  pemeriksaan  pajak ialah  hal  yang  menakutkan  mereka  mungkin  berfikir  bahwa  mereka  memiliki  sedikit kendali atas kepatuhan pajak mereka. Dengan demikian otoritas pajak dapat merancang strategi  yang  lebih  efektif  dalam  meningkatkan  kepatuhan  pajak  melalui  pemeriksaan pajak  yang  adil  dan  transparan.  Jadi  pandangan  wajib  pajak  terkait  etika  penggelapan pajak kian tidak etis dijalankan.
Studi  (Ervana,  2019)  menunjukan  bahwa  pemeriksaaan  pajak  tidak  berdampak pada pandangan wajib pajak terkait etika manipulasi pajak namun studi terdahulu yang dijalankan  oleh  (Anmelia  et  al,  2022)menyampaikan  bahwasannya  pemeriksaan  pajak berdampak pada etika penggelapan pajak. Berlandaskan penjabaran diatas maka peneliti menurunkan hipotesis:
H4: Pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak

## Metode Penelitian
Pendekatan  yang  dilakukan  pada  penelitian  ini  ialah  kuantitatif  yaitu  data  dari pejumlahan dan pengukuran seperti data, serta hasil data dari penyebaran kuisioner. dengan data yang digunakan berupa data primer ialah data yang dihasilkan langsung dari responden di lokasi survey (Sugiyono, 2012) serta data sekunder yakni data yang dihasilkan langsung dari sumber-sumber lain yang membantu penelitian ini (Sugiyono, 2012).
Populasi yang menjadi fokus pengamatan pada penelitian ini yaitu Wajib pajak orang pribadi yang tercatat di KPP Pratama Karawang. Bersama total sampel penelitian yang  di  gunakan  total  100  sampel  yang  diambil  dengan  menggunakan  rumus slovin berdasarkan metode purvosive sampling yakni metode pemilihan sampel secara sengaja, memutuskan  sendiri  sampel  yang  akan  diperoleh  sebab  adanya  alasan  tertentu,  jadi sampel  yang  diperoleh  tidak  asal,  tapi  ditetapkan  oleh  peneliti.  Adanya  evaluasi  pada pengambilan sampel adalah responden yang mempunyai NPWP serta yang tecatat di KPP Pratama Karawang.
Teknik  penggumpulan  data  yang  dipakai  yakni  menyebarkan  kuisioner  atau angket kepada wajib pajak yang tercatatat di KPP Pratama Karawang untuk mengukur pendapat, sikap dan persepsi responden. Studi ini memanfaatkan metode analisis model structural PLS dengan bantuan software SmartPLS 3.0. Tahapan analisis data melalui tiga bagian yakni analisis outer model, analisis inner model serta pengujian hipotesis.

## Hasil dan Pembahasan
Analisis  Data  Menggunakan  Structural  Equation  Modeling-Partial  Least  Square (SEM-PLS)
Pengujian Outer Model (Evaluasi Model Pengukuran Reflektif)
1. Convergent Validity (Loading Factor)
Convergent validity pada SEM-PLS sering disebut dengan loading factors , yaitu sebuah  nilai  yang  dihasilkan  oleh  setiap  indikator  pada  masing-masing  variabelnya. Untuk  mengukur  tingkat  validitas  konvergen,  ditinjau  dengan  hasil  pengujian loading factors .  Indikator  bisa  dinyatakan  valid  jika  nilai loading factor lebih  tinggi  dari  0,70. Berikut hasil output loading factors dari penelitian ini:
Tabel 2 Loading Factors Keadilan Pajak Pemeriksaan Pajak Penggelapan Pajak Sistem Perpajakan Tarif Pajak X1.1 0.721 X1.2 0.884 X1.3 0.783 X1.4 0.794 X2.1 0.832 X2.2 0.833 X2.3 0.873 X2.4 0.815 X3.1 0.877 X3.2 0.904 X3.3 0.907 X3.4 0.873 X4.1 0.872 X4.2 0.869 X4.3 0.940 X4.4 0.852 Y1 0.810 Y2 0.885 Y3 0.908 Y4 0.915 Y5 0.932 Sumber: Hasil olah data software smart-PLS (peneliti, 2023)
Berlandaskan output pada  Tabel  di  atas,  menyampaikan  hasil  penelitian menunjukan  bahwasannya  indikator  penelitian  tidak  mempunyai  masalah  validitas konvergen/ loading  factor .  Selain itu  nilai  koefisien  seluruh indikator  berada  diatas  0,7 Selanjutnya,  mampu  disampaikan  bahwasannya  indikator-indikator  pada  penelitian  ini mempunyai  validitas  konvergen  yang  cukup.  Dengan  itu,  indikator  pada  penelitian  ini dinyatakan valid. serta dapat dinyatakan bahwa rangkaian indikator pada penelitian ini mewakili  setiap  variabel  yang  digunakan.  Dengan  demikian  pengujian  ini  layak dilanjutkan ke tahap selanjutnya.
2 . Average Variance Extracted (AVE)
Pengujian average variance extracted (AVE) dilakukan untuk mengetahui  nilai yang  diperoleh  pada  setiap  variabel.  Variabel  dengan  validitas  yang  baik  ditentukan dengan nilai AVE harus di atas batas 0,5. Berlandaskan hasil pengujian yang dilakukan
diperoleh nilai untuk variabel keadilan pajak  senilai 0.793, variabel pemeriksaan pajak senilai 0,781. variabel penggelapan pajak senilai 0.794, variabel sistem perpajakan senilai 0.636  serta  variabel  tarif  pajak  senilai  0.703.  Artinya  nilai  AVE  pada  semua  variabel mempunyai nilai > 0,5. hal itu dapat diringkas yakni seluruh variabel laten pada penelitian ini layak mewakili indikator. Berikut hasil lengkap uji (AVE):

## Tabel 4 Nilai Average Variance Extracted
Average Variance Extracted (AVE) Keadilan Pajak 0.793 Pemeriksaan Pajak 0.781 Penggelapan Pajak 0.794 Sistem Perpajakan 0.636 Tarif Pajak 0.703 Sumber: Hasil olah data software smart-PLS (peneliti, 2023)
Dikarenakan  tidak  ada  permasalahan  terhadap  pengujian Average  variance extracted  (AVE) ,  maka  kemudian  yang  diuji  ialah  masalah  yang  berhubungan  dengan Discriminant validity.
3 . Discriminant Validity Pengujian discriminant  validity dapat  dilihat  melalui  analisis fornell-lacker criterion yaitu  uji  validitas  yang  dijalankan  untuk  mengetahui  nilai  hubungan  antara variabel  pada  variabel  itu  sendiri,  serta  variabel  pada  variabel  lainya.  Nilai  hubungan dengan variabel sendiri tidak bisa lebih kecil dari nilai hubungan dengan variabel lainnya.
Melihat  hasil  uji  validitas  diskriminan melalui fornell-lackercriterion terlihat bahwa nilai semua konstruk lebih besar daripada hubungan setiap konstruk pada konstruk lainnya. Oleh karena itu, mampu diringkas yakni konstruk pada penelitian ini mempunyai angka  validitas  diskriminan  yang  baik.  Berikut  hasil  lengkap  dari  uji fornell- lackercriterion :
Tabel 3 Forner Lacker Criterion Keadilan Pajak Pemeriksaan Pajak Penggelapan Pajak Sistem Perpajakan Tarif Pajak Keadilan Pajak 0.890 Pemeriksaan Pajak 0.621 0.884 Penggelapan Pajak 0.692 0.344 0.891 Sistem Perpajakan 0.872 0.667 0.647 0.797 Tarif Pajak 0.774 0.673 0.627 0.759 0.839
Sumber: Hasil olah data software smart-PLS (peneliti, 2023)
Hasil  pengujian  validitas  deskriminan  menggunakan  metode  fornell,  terlihat bahwa nilai pada setiap variabel lebih tinggi dibanding korelasi antara variabel tersebut pada  variabel  lainnya,  pada  variabel  sistem  perpajakan  menunjukan  nilai  0.797,  pada
variabel  tarif  pajak  menunjukan  nilai  0.839.  pada  variabel  keadilan  pajak  menunjukan nilai  0.890,  variabel  pemeriksaan  pajak  menunjukan  nilai  0.884,  serta  variabel penggelapan  pajak  menunjukan  nilai  0.891  Sehingga  mampu  diringkas  yakni  variabel tersebut memiliki nilai diskriminan yang baik.

## 4. Composite Reliability dan Cronbach’s Alpha
Uji composite  reliability serta cronbach’s  alpha ialah  uji  yang  dijalankan  agar menilai  reliabilitas  konstruk  agar  dapat  diyakini  melalui  blok  indikator.  konstruk dikatakan reliabel jika hasil composite reliability serta cronbach’s alpha di atas 0,70.
Hasil  pengujian  pada  pengamatan  kali  ini  diketahui  yakni  semua  variabel  pada penelitian ini mendapatkan hasil composite realibility serta cronbach’s alpha lebih dari 0,70. dengan demikian, bisa ditarik kesimpulan bahwasannya semua variabel laten pada pengamatan kali ini bisa dibilang reliabel serta model yang dibangun mempunyai tingkat reliabilitas  yang  amat  baik.  Berikut  ialah  hasil  lengkap  dari  nilai composite  reliability serta cronbach’s alpha :

## Tabel 5 Nilai Composite Reliabilitydan Cronbach’s Alpha
Cronbach's Alpha Composite Reliability Keadilan Pajak 0.913 0.939 Pemeriksaan Pajak 0.907 0.934 Penggelapan Pajak 0.935 0.951 Sistem Perpajakan 0.811 0.874 Tarif Pajak 0.860 0.905 Sumber: Hasil olah data software smart-PLS (peneliti, 2023)
Setelah  melalui  hasil  uji outer  model maka  pada  penelitian  ini  sudah  memenuhi persyaratan  yang  ditetapkan.  Oleh  sebab  itu  studi  ini  layak  untuk  dilangsungkan  pada tahap berikutnya.
Pengujian Inner Model (Evaluasi Model Struktural)
Setelah evaluasi model pengukuran dikatakan valid serta reliabel, maka langkah berikutnya yaitu menjalankan uji model struktural Pengujian terhadap model sktruktural dijalankan melalui empat tahapan, yaitu melihat hasil dari nilai R-Square , Q-Square (Q2) serta Good  of  Fit  (GoF) .  Berikut  ialah  uraian  hasil  uji  pada  tiap-tiap  komponen pengujiannya:
1. Analisis hasil R-Square
Uji R-Square digunakan untuk menunjukan seberapa besar dampak variabel laten independen  terhadap  variabel  laten  dependen.  Dengan  dilakukannya  uji  ini  bisa mengetahui  seberapa  besar  proporsi  variabel  dependen  yang  dipengaruhi  oleh  variabel independen.
Hasil penelitian dengan output SmartPLS diperoleh nilai R-Square dari variabel dependen  penggelapan  pajak  yaitu  sebesar  0,542  dengan  variabel  independen  sistem perpajakan,  tarif  pajak,  keadilan  pajak  serta  pemeriksaan  pajak. R-Square tersebut
mengindikasikan  bahwa  variabel  independen  sistem  perpajakan,  tarif  pajak,  keadilan pajak dan pemeriksaan pajak mampu menjelaskan variabel dependen penggelapan pajak sebesar  54,2%,  sedangkan  45,8%  terpengaruhi  oleh  variabel  lain  yang  belum diikutsertakan pada model penelitian ini.
Tabel 6 hasil uji R-Square R Square R Square Adjusted Penggelapan Pajak 0.542 0.523 Sumber: Hasil olah data software smart-PLS (peneliti, 2023)

## 2. Uji Q-Square
Penelitian ini melakukan pada tahapan uji inner model untuk mengevaluasi nilai observasi  yang  di  hasilkan  oleh  model.  Angka Q-Square yang  kian  besar  dari  nol, mempunyai angka relevansi prediksi yang baik, kemudian angka Q-Square yang kurang dari nol mempunyai angka relevansi prediksi yang kurang baik. Hasil dari Q-Square pada studi ini memperoleh angka sebesar 0,78. Yang mengindikasikan bahwa model penelitian mempunyai prediktif yang baik sebab mempunyai angka lebih besar dari nol yakni 0,78. Hal  ini  menerangkan  bahwasannya  model  tersebut  layak  digunakan  untuk  prediksi dengan  efektif  berdasarkan  data  yang  digunakan  pada  penelitian.  Berikut  ialah  hasil lengkap dari uji Q-Square :
Q2 =1-(1-R1 2 ) (1-R2 2 ) =1-(1-0,542) (1-0,523) = 0,78
3. Analisis Pengujian Godness of Fit (GoF)
Analisis Goodness of Fit (GoF), untuk mengukur sejauh mana kecocokan model dengan data yang diamati agar mendapatkan model yang fit. Kategori nilai GoF yaitu 0.1 sebagai tingkat kesesuaian yang kecil, 0.25 sebagai tingkat kesesuaian yang sedang dan 0.38 sebagai tingkat kesesuaian yang tinggi. Adapun rumus yang dipakai yaitu :
𝐺𝑜𝐹 =   √𝐴𝑉𝐸 𝑥 𝑅 2
Dalam analisis ini memerlukan dua nilai, yaitu nilai rata-rata (AVE) serta nilai R 2 . Dilihat dari data dari output pengujian SmartPLS mulanya diperoleh rata-rata angka AVE total 0,741 serta angka R 2 total 0,523. Jika sudah diketahui nilai AVE dan R 2 , langkah berikutnya ialah menjumlahkan angka Goodness of Fit dengan menggunakan rumus di atas.
𝐺𝑜𝐹 =   √𝐴𝑉𝐸 𝑥 𝑅 2
𝐺𝑜𝐹 =   √0,741 𝑥 0,523 = 0,627
Hasil  penghitungan  diatas  mendapatkan  nilai  GoF  sebesar  0,627  dimana  lebih besar  dari  0,38.  Oleh  karena  itu,  kesimpulannya  adalah  model  yang  telah  dibangun memiliki tingkat GoF atau kecocokan yang amat baik.
Setelah  menjalankan  uji R-Square,  Q-Square dan Goodness  of  Fit, dapat disimpulkan  bahwasanya  model  yang  telah  di  bentuk  ialah robust (kuat).  Hal  ini menyatakan bahwa model tersebut dapat mengartikan dan memprediksi data dengan baik
serta memiliki kemampuan yang solid dalam menggambarkan hubungan antara variabel- variabel yang terlibat pada penelitian.
Pengujian hipotesis
Bagian  ini  menguji  hipotesis  penelitian  yang  dapat  dipahami  dengan menggunakan T-statistik dan nilai probabilitas. Peneliti menggunakan tingkat  relevansi 5%.  yang  berarti  angka  t-statistik  yang  dipakai  sebesar  1,96.  Kriteria  penerimaan hipotesis memakai t-statistik artinya jika t-statistik > 1,96 maka hipotesis diterima, dan sebaliknya.,  untuk  menuntukan  apakah  hipotesis  diterima  atau  ditolak  dengan menggunakan nilai probabilitas ( P - value) yakni H a di terima apabila P-Values < 0,05.
Hasil  pengujian  hipotesis,  apakah  hipotesis  diterima  atau  ditolak  dapat  diamati dari bootstraping report pada Tabel Path Coefficient berikut:

## Tabel 8 Path Coefficient
Original Sample (O) Sample Mean (M) Standard Deviation (STDEV) T Statistics (|O/STDEV|) P Valu es Keadilan Pajak -> Penggelapan Pajak 0.433 0.396 0.223 1.984 0.045 Pemeriksaan Pajak -> Penggelapan Pajak 0.283 -0.286 0.138 2.051 0.041 Sistem Perpajakan -> Penggelapan Pajak 0.218 0.266 0.217 1.006 0.315 Tarif Pajak -> Penggelapan Pajak 0.317 0.322 0.202 1.570 0.117
Sumber: Hasil olah data software smart-PLS (peneliti, 2023)
Berdasarkan  tabel  diatas  penerimaan  atau  penolakan  hipotesis  bisa  diuraikan sebagai berikut:
Hipotesis I : Pengaruh Sistem Perpajakan terhadap Etika Penggelapan Pajak.
Berlandaskan outputpath  coefficients dapat  diperoleh  sistem  perpajakan  tidak berpengaruh dan tidak signifikan pada penggelapan pajak . Hal itu dapat diperoleh dari angka t-statistic 1,006  yang  kurang  dari 1,96  serta  signifikansi  pada  tingkat alpha 5% ( 0,315 >  0,05).  Demikian  rumusan  hipotesis  ialah  menolak  H 1 :  maknanya  sistem perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap etika penggelapan pajak.
Hipotesis II: Pengaruh Tarif Pajak terhadap Etika Penggelapan Pajak.
Berlandaskan outputpath coefficients mampu memperoleh bahwasanya tarif pajak tidak berpengaruh serta tidak signifikan pada penggelapan pajak . Hal itu bisa diperoleh dari angka t-statistic 1,570 yang kurang dari 1,96 serta signifikansi pada alpha 5% ( 0,117 >  0,05).  Demikian  rumusan  hipotesis  ialah  menolak  H 2 :  manknanya  tarif  pajak  tidak berpengaruh signifikan pada etika penggelapan pajak.
Hipotesis III: Pengaruh Keadilan Pajak terhadap Etika Penggelapan Pajak
Berlandaskan outputpath  coefficients diyakini  bahwasannya  keadilan  pajak memiliki  pengaruh  secara  signifikan  pada  penggelapan  pajak.  Hal  tersebut  dilihat  dari
angka t-statistic 1,984  dimana  lebih  besar  dari  1,96  serta  signifikansi  pada alpha 5% ( 0,045 < 0,05). Demikian rumusan hipotesis ialah menerima H 3 :maknanya keadilan pajak berpengaruh signifikan pada etika penggelapan pajak.
Hipotesis IV: Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Etika Penggelapan Pajak
Berlandaskan outputpath coefficients mampu diamati bersamayakni  pemeriksaan pajak memiliki pengaruh secara signifikan pada penggelapan pajak . Hal ini bisa dilihat dari nilai t-statistic sebesar 2,051 yakni lebih besar dari 1,96 dan juga signifikansi pada tingkat alpha 5%  ( 0,041 <  0,05).  Demikian,  rumusan  hipotesis  ialah  menerima  H 4 : maknanya pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan pada penggelapan pajak.

## Pengaruh Sistem Perpajakan terhadap Etika Penggelapan Pajak
Hasil uji hipotesis pertama pada studi ini menerangkan yakni sistem perpajakan tidak  mempunyai  pengaruh  signifikan  terhadap  etika  penggelapan  pajak.  Hasil  ini didukung oleh fakta bahwasannya angka t-statistic 1,006  dimana kurang dari 1,96 serta signifikan alpha 5% (0,315 > 0,05). Artinya hipotesis pertama studi ini ditolak. Artinya meskipun sistem perpajakan yang diterapkan pemerintah terus membaik, namun hal itu tidak dapat mempengaruhi seseorang untuk menjalankan penggelapan pajak.
Sistem  perpajakan di Indonesia menganut self assesment system. pada sistem ini, menuntut  wajib  pajak  untuk  berperan  aktif  didalam  menjalankan  kewajiban perpajakannya,  temuan  studi  menunjukan  yakni  sistem  perpajakan  tidak  berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak. Ini berarti, baik maupun buruknya sistem pajak saat ini tidak  bisa  membawa  pengaruh  terhadap  keputusan  wajib  pajak  untuk  melakukan penggelapan  pajak.  Sikap  etika  atau  tidak  etis  seseorang  cenderung  dipengaruhi  oleh norma-norma perilaku yang ada dalam lingkungannya.
Begitupun  Jika  suatu  negara  memiliki  sistem  perpajakan  yang  baik,  maka  perilaku penggelapan  pajak  dianggap  tidak  etis  dan  sebaliknya.  Hasil  studi  ini  di  dukung  oleh penelitian-penelitian  sebelumnya  oleh  (Karlina  et  al.,  2021)  serta  (Safitri,  2022)  yang menghasilkan  pendapat  bahwa  sistem  perpajakan  tidak  berpengaruh  pada  etika penggelapan pajak. berbeda dengan studi yang dilaksanakan oleh (Monica & Arisman, 2018) yang menyampaikan bahwasannya sistem perpajakan berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak.

## Pengaruh Tarif Pajak terhadap Etika Penggelapan Pajak
Dari  hasil  pengujian  variabel  tarif  pajak  pada  studi  ini  diperoleh  bahwasannya tarif pajak tidak memiliki pengaruh signifikan pada etika dalam penggelapan pajak. Hasil ini  didukung  oleh  angka  t-statistic  1,570  di  bawah  1,96  dan  alpha  5%  (0,117  >  0,05). Artinya, hipotesis kedua penelitian ini ditolak. Artinnya, tinggi rendahnya tarif pajak yang ditentukan oleh fiskus, hal itu tidak dapat berpengaruh kepada perilaku wajib pajak untuk menjalankan manipulasi pajak.
Wajib  pajak  condong  menjalankan  manipulasi  pajak  ketika  diberi  peluang, walaupun  tarif  pajak  yang  dikenakan  minim.  Namun  perlu  diperhatikan  bahwa pemerintah  harus  bijaksana  dalam  menetapkan  tarif  pajak  agar  masyarakat  khususnya
wajib  pajak  mampu  sepenuhnya  mencukupi  kewajiban  perpajakan.  Hasil  studi  ini didukung  oleh  penelitian-penelitian    sebelumnya  oleh  (Maharani  et  al.,  2021)  serta (Valentia  &  Susanty,  2021)  .  yang  menunjukan  bahwasannya  tarif  pajak  tidak berpengaruh pada etika penggelapan pajak, berbeda dengan pengamatan yang dijalankan oleh  (Herlangga  &  Pratiwi,  n.d.)  yang  menerangkan  bahwasannnya  tarif  pajak berpengaruh pada etika penggelapan pajak.

## Pengaruh Keadilan Pajak terhadap Etika Penggelapan Pajak
Hasil pengujian variabel keadilan pajak pada studi ini menerangkan bahwasannya keadilan pajak memperoleh pengaruh signifikan pada etika dalam penggelapan pajak. Hal ini  dukung  deingan  angka  t-statistic  1,984  diatas  1,96  serta  alpha  5%  (0,045  <  0,05). Maknanya,  hipotesis  ketiga  diterima.  Artinya  kian  tinggi  tingkat  keadilan  pajak  yang dijalankan  pemerintah,  maka  akan  kian  mempengaruhi  terhadap  persepsi  wajib  pajak bahwasannya penggelapan pajak  ialah perilaku yang tidak etis dilakukan. Penggelapan pajak  tidak  pernah  dibenarkan  atau  dianggap  etis.  meskipun  manfaat  dari  pembayaran pajak  mungkin  belum  sepenuhnya  dirasakan,  pajak  adalah  seluruh  kewajiban  warga negara dan harus dibayarkan.
Keadilan dalam perpajakan ialah salah satu faktor eksternal yang memicu perilaku wajib pajak. Maksudnya ialah memperlakukan semua wajib pajak individu serta badan yang memiliki status ekonomi yang sama secara setara. Hasil  studi ini di dukung oleh penelitian-penelitian  sebelumnya.  (Sari  et  al.,  2021)  serta  (Pratiwi  &  Prabowo,  2019) dengan hasil keadilan pajak berdampak pada etika penggelapan pajak. Akan tetapi, studi yang  jalankan  oleh  (Yuni  Dasa  Ningsih,  2020)  ialah  keadilan  pajak  tidak  berdampak terhadap penggelapan pajak.

## Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Etika Penggelapan Pajak
Hasil  pengujian  variabel  pemeriksaan  pajak  pada  studi  ini  menyampaikan bahwasannya  pemeriksaan  pajak  berdampak  pada  etika  manipulasi  pajak.  Hal  ini dibuktikan deingan t-statistic 2,051 diatas 1,96 serta signifikan pada alpha 5% (0,041 < 0,05).  Artinya  hipotesis  keempat  diterima.  Hasil  penelitian  ini  mengindikasikan bahwasannya  kian  tinggi  intesitas  penyidikan  pajak  yang  dijalankan  oleh  fiskus  jadi semakin  besar  pandangan  wajib  pajak  bahwasannya  perilaku  penggelapan  pajak  ialah perilaku yang tidak etis. Ini karena semakin tinggi intesitas pemeriksaan pajak, semakin tinggi  kemungkinan  terdeteksinya  tingkat  kecurangan,  sehingga  wajib  pajak  condong melihat bahwa penggelapan pajak ialah perilaku yang tidak beretika.
Pemeriksaan pajak yang ketat berperan lebih efektif dalam mencegah manipulasi pajak. Dengan semakin ketatnya pemeriksaan pajak, wajib pajak semakin pasif terhadap manipulasi  pajak  dan  menganggap  manipulasi  pajak  sebagai  tindakan  tidak  etis, sebaliknya  apabila  intesitas  pemeriksaan  pajak  minim,  maka  wajib  pajak  mempunyai peluang agar menjalankan manipulasi pajak serta beranggapan bahwa manipulasi pajak ialah  perilaku  yang  etis  untuk  dilakukan.  Hasil  studi  ini  sejalan  dengan  peneliti  oleh (Maharani  et  al.,  2021)  serta  (Wahyulianto,  2019)  yang  juga  menunjukan  bahwa pemeriksaan  pajak  berdampak  pada  etika  penggelapan  pajak.  Tetapi  studi  ini  berbeda
dengan  studi  yang  dijalankan  oleh  (Ervana,  2019)  yang  menyampaikan  bahwasannya pemeriksaan pajak tidak berdampak pada etika penggelapan pajak.

## Kesimpulan
Tujuan peneilitian ini ialah untuk menganalisis pengrauh Sistem Perpajakan, Tarif Pajak, Keadilan Pajak dan Pemeriksaan pajak terhadap Etika Penggelapan Pajak. Hasil t- statistic  dalam  observasi  penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa  sistem  perpajakn  tidak memiliki  pemicu  yang relevan  terhadap perilaku  dalam  etika  penggelapan  pajak.  yang berarti baik buruknya sistem perpajakan hal itu tidak berpengaruh terhadap wajib pajak untuk  menjalankan  penggelapan  pajak.  Kemudian  mengenai  tarif  pajak  yang  tidak berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  etika  penggelapan  pajak  yang  artinya  tinggi rendahnya  tarif  pajak  yang  berlaku  saat  ini  tidak  berpengaruh  terhadap  wajib  pajak menjalankan tindakan penggelapan pajak.
Sedangkan kesimpulan mengenai keadilan pajak berpengaruh signifikan terhadap etika penggelapan pajak artinya kian tinggi tingkat keadilan pajak yang dilaksanakan oleh pihak  fiskus  maka  dengan  itu  dapat  memberikan  dampak  mengenai  pandangan  wajib pajak bahwa penggelapan pajak tidak boleh dilakukan. dan pada pemeriksaan pajak juga berpengaruh  signifikan  pada  etika  penggelapan  pajak  dengan  kata  lain  kian  tinggi intensitas  pemeriksaan  pajak,  maka  wajib  pajak  akan  beranggapan  bahwasannya penggelapan pajak sebagai tindakan yang tidak beretika untuk dilakukan.
Hasil  pada  penelitian  ini  bisa  dijadikan  acuan  oleh  pemerintah  agar mengembangkan strategi yang efektif dalam meminimalisir perilaku penggelapan pajak. Langkah-langkah  seperti  meningkatkan  keadilan  pajak  dan  meningkatkan  ketatnya pemeriksaan  pajak, telah  terbukti  dapat mengurangi  tingkat  penggelapan  pajak.  Hanya empat variabel yang masukan pada studi ini, dan masih banyak faktor lain yang mungkin dapat memengaruhi penggelapan pajak. Selain itu, sampel penelitian ini hanya terdiri dari 100  responden,  sehingga  mungkin  tidak  dapat  mewakili  seluruh  wajib  pajak  di  KPP Pratama  Karawang.  Oleh  karena  itu,  penelitian  selanjutnya  diharapkan  agar  lebih mendalam  dengan  mempertimbangkan  variabel  independen  tambahan  yang  dapat memengaruhi  penggelapan  pajak,  dan  juga  penting  untuk  pemerintah  menyampaikan kepada  masyarakat  bahwa  pajak  yang  di  bayarkan  benar-benar  tepat  sasaran  untuk kemaslahatan rakyat.

## BIBLIOGRAPHY
Dhea Anmelia Putri*1 Adriyanti Agustina Putri2 Della Hilia Anriva. (2022). The Effect Of The Taxation System, Tax Audit, Tax Justice And Tax Rates On The Ethics Of Tax Evasion (Case Study Of The Handsome Pratama Service Office) Dan Tarif Pajak
Terhadap Etika Penggelapan Pajak ( Studi Kasus. 2(5), 675–683.
Ervana,  O.  N.  (2019).  Pengaruh  Pemeriksaan  Pajak,  Keadilan  Pajak  Dan  Tarif  Pajak Terhadap  Etika  Penggelapan  Pajak  (Studi  Kasus  Pada  Kantor  Pelayanan  Pajak Pratama Klaten). 1(1), 80–92. https://doi.org/10.24964/japd.v1i1.802
Herlangga, K., & Pratiwi, R. (n.d.). Pengaruh Pemahaman Perpajakan , Self Assessment System, Dan Tarif Pajak Terhadap Tindakan Penggelapan Pajak ( Tax Evasion)(Studi Kasus Pada Wajib PajakTerdaftar Di Kpp Pratama Ilir   Timur Palembang ) Abstrak. 28, 1–18.
I, R putri, H. mahmudah. (n.d.). pengaruh keadilan , diskriminasi dan etika uang terhadap persepsi mengenai etika penggelapan pajak. 5(1), 46–66.
Karlina,  Y.,  Kurniawan,  A.,  &  Umiyati, I.  (2021).  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi Niat Melakukan Penggelapan Pajak. JASS (Journal of Accounting for  Sustainable Society), 2(02), 28–54. https://doi.org/10.35310/jass.v2i02.670
Maharani, G. A. A. I., Endiana, I. D. M., & Kumalasari, P. D. (2021). Pengaruh Moral Wajib  Pajak,  Sanksi  Pajak,  Sistem  Pajak,  Pemeriksaan  Pajak  Dan  Tarif  Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Atas Tax Evasion. Jurnal Kharisma, 3(1), 63–72. https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/kharisma/article/view/1679
Monica, T., & Arisman, A. (2018). Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Dan Diskriminasi  Pajak  Terhadap  Persepsi  Wajib  Pajak  Orang  Pribdai  Mengenai  Etika Penggelapan  Pajak  (Tax  Evasion)  (Studi  Empiris  Pada  Kantor  Pelayanan  Pajak Pratama Seberang Ulu Kota Palembang). Jurnal Akuntansi, 1–15.
http://eprints.mdp.ac.id/2467/1/Jurnal-2014210069.pdf
Natasya, & Gunawan, A. (2022). Pengaruh Sistem , Keadilan , Dan Sanksi Perpajakan Terhadap  Persepsi  Etis  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Mengenai  Tax  Evasion.  Jurnal Informasi Akuntansi, 2, 70–90.
Pratiwi,  E.,  &  Prabowo,  R.  (2019).  Keadilan  dan  Diskriminasi  Pajak  Terhadap Penggelapan  Pajak:  Persepsi  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi.  AFRE  (Accounting  and Financial Review), 2(1), 8–15. https://doi.org/10.26905/afr.v2i1.3008
Safitri, T. A. (2022). Pengaruh Sistem Perpajakan, Keadilan, Dan   Sanksi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion) Dengan Teknologi Informasi Sebagai Variabel Moderasi. Braz Dent J., 33(1), 1–12.
Sari,  N.  P.  P.,  Sudiartana,  I.  M.,  &  Dicriyani,  N.  L.  G.  M.  (2021).  Pengaruh  Keadilan Pajak,  Sistem  Perpajakan,  Tarif  Pajak,  dan  Sanksi  Perpajakan  Terhadap  Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). Jurnal  Kharisma,
3(1), 140–149.
Sugiyono. 2012. Memahami penelitian kualitatif. Bandung : Alfabeta
Ulfa Hurriyah. (2018). Pengaruh tarif pajak, sistem perpajakan, ketepatan pengalokasian dan diskriminasi pajak terhadap tax evasion di kpp pratama sidoarjo barat.
Valentia, T., & Susanty, M. (2021).  Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Persepsi Wajib Pajak. 1(4), 335–348.
Wahyulianto, R. D. W. I. (2019). Pengaruh pemahaman atas sistem perpajakan, tarif pajak dan pemeriksaan pajak terhadap penggelapan pajak (tax evasion).
Yuni  Dasa  Ningsih.  (2020).  Pengaruh  Sistem  Perpajakan,  Keadilan,  Tarif  Pajak, Ketepatan  Pengalokasian,  dan  Diskriminasi  terhadap  Tindakan  Penggelapan. File:///C:/Users/VERA/Downloads/ASKEP_AGREGAT_ANAK_and_REMAJA_P RINT.Docx, 21(1), 1–9.

## Copyright holder:
Cindi Faujia Putri, Mumun Maemunah, Carolyn Lukita (2023)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: