## IMPLIKASI EKSPANSI PERUSAHAAN GROUP PADA SEKTOR PERTAMBANGAN BATUBARA DI INDONESIA

## Hartana
Fakultas Hukum Universitas Bung Karno e-mail : hartana_palm@yahoo.com

## ABSTRAK
Berkenaan dengan pertumbuhan bisnis pertambangan batubara dalam 10 tahun terakhir di Indonesia  tentunya  harus  diimbangi  dengan  pemenuhan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah menganalisis Implikasi Ekspansi Perusahaan Group di Sektor Pertambangan Batubara Terhadap Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian bersifat yuridis empiris, yaitu cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian  dengan  meneliti  data  sekunder  terlebih  dahulu  untuk  kemudian  dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah  Penelitian Kepustakaan  dan Penelitian  Lapangan. Hasil penelitian adalah  ekspansi  perusahaan  group  di  sektor  pertambangan  batubara  berimplikasi  pada Penyalahgunaan  Posisi  Dominan  dan  Penguasaan  Pasar.  Konsekuensinya  adalah bertambahnya  beberapa  perusahaan  baru  dan  secara  langsung  juga  berimplikasi  pada kepemilikan  saham  anak  perusahaan  oleh  induk  perusahaan.  Dari  5  (lima)  perusahaan pertambangan batubara yang diteliti apabila melakukan aksi korporasi, sehingga menjadi 1 (satu)  perusahaan  group,  jumlah  produksi  batubaranya  tidak  mencapai  50%.  Hal  tersebut tidak terbukti melanggar Pasal 17 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.
Kata Kunci : Pengaturan Ekspansi; Pelaksanaan Ekspansi; Keadilan Dalam Persaingan

## ABSTRACT
In relation with the coal mining business growth in Indonesia for the past 10 years, than it must also supported with the fulfillment of the applicable Laws, than the purpose of this research are to know, analyze, and to find the implication of Group Company expansion in mining sector toward monopoly practice and unfair business competition. This research uses the Juridical Empirical Method, a procedure of solving research problems  by  first,  researching  secondary  data  to  continue  with  the  primary  data research on field. As for the type of the research are Literature and Field research. The results  of  this  research  are,  group  company  expansion  in  coal  mining  industry implicates on abuse of dominant position and market control. The consequence are the addition  of  several  new  companies  and  also  directly  implies  the  ownership  of  the subsidiary's  shares  by  the  parent  company.  Of  the  5  (five)  coal  mining  companies studied  when  doing  corporate  actions,  so  that  into  1  (one)  group  companies,  the amount of coal production does not reach 50%. It is not proven to be denied Article 17 of Law no. 5 of 1999.
Keywords : Expansion Regulation; Expansion Practice; Fairness in Competition

## PENDAHULUAN
Sepuluh  tahun  terakhir  terdapat  pertumbuhan  perusahaan  pertambangan  batubara  di Indonesia  yang  sangat  pesat.  Hal  ini  dikarenakan  meningkatnya  permintaan  batubara  sebagai pasokan energi  di  masa mendatang  yang membuat  industri ini memiliki daya tarik  yang sangat besar bagi para investor. Batubara merupakan salah satu komoditas energi penting di Indonesia.
Pertumbuhan perusahaan pertambangan batubara di Indonesia. Banyak perusahaan batubara mengajukan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Menurut Jero Wacik, pemerintah telah menetapkan proyek membangun PLTU, selain proyek 10.000 Megawatt (MW) tahap II yang mayoritas PLTU batubara,  ditambah  lagi  PLTU  7.000  MW  yang  merupakan  terobosan  untuk  mengantisipasi kurangnya pasokan listrik di Jawa pada 2018. 1
Pada  masa  pemerintahan  Presiden  Joko  Widodo,  proyek  pembangunan  tetap  berlanjut. Proyek  pembangkit  listrik  tersebut  ternaung  dalam  program  35.000  MW  dan  diharapkan  dapat selesai dalam 5 (lima) tahun ke depan. Peresmian proyek ini dilakukan di Pantai Samas, Bantul, Yogyakarta pada tanggal 4 Mei 2015. Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa proyek 35.000 MW bukanlah proyek infrastruktur  yang  ambisius. Pada kesempatan  yang sama, Presiden Joko Widodo  juga  mengatakan  bahwa  pemerintah  punya  utang  kepada  rakyat  yang  harus  dipenuhi karena banyak rakyat Indonesia yang belum menikmati listrik. 2
Melihat  kondisi  demikian,  kebutuhan  supply  batubara  diprediksi  akan  meningkat dikarenakan dari total pembangkit listrik 35.000 MW yang akan dibangun oleh pemerintah dengan menggandeng  pihak  swasta,  mayoritas  (65%)  pembangkit  listrik  tersebut  adalah  Pembangkit Listrik  Tenaga  Uap  (PLTU).  Melalui  tambahan  pembangunan  PLTU  ini,  maka  Indonesia membutuhkan ± 200 juta ton batubara setiap tahun. Indonesia merupakan salah satu produsen dan eksportir batubara terbesar di  dunia.  Hasil perhitungan sumber daya  yang  dilakukan oleh Pusat Sumber  Daya  Mineral  Batubara  dan  Panas  Bumi,  Kementerian  ESDM  menunjukkan  bahwa sumberdaya batubara Indonesia sampai dengan tahun 2015 ini adalah sebesar 126.609,34 juta ton batubara, sedangkan cadangan batubara sebesar 32.263,68 juta ton. 3
Tidak mengherankan apabila sejalan dengan itu jumlah perusahaan pertambangan batubara di Indonesia pun tumbuh pesat khususnya dalam beberapa tahun terakhir. Perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan di Indonesia biasanya berbentuk group. Tercatat terdapat 30 group yang bergerak dalam industri pertambangan Indonesia, di antaranya adalah BUMI Plc Group , ADARO  Group , BAYAN  Group , INDIKA  Group , BANPU  Group , BA  Group , BORN Group , TANITO  Group , ASTRA  Group , SINAR  MAS  Group dan  masih  banyak  yang  lainnya. 4 Dominasi  keberadaan  perusahaan group dibandingkan  perusahaan  tunggal  di  Indonesia ditunjukkan  oleh  perusahaan-perusahaan  berskala  besar  tidak  lagi  dijalankan  melalui  bentuk perusahaan tunggal, tetapi mengunakan konstruksi perusahaan group .
1 Rista  Rama  Dhany. Jero:  Masa  Depan  Pengusaha  Tambang  Batu  Bara  Akan  Cerah .  Diakses  dari http://finance.detik.com/read/2014/03/07/161757/2518939/1034/jero-masa-depanpengusaha-tambang-batu- bara-akan-cerah pada tanggal 14 November 2014.
2 Rista  Rama  Dhany. Resmikan  Proyek  Listrik  35.000  MW,  Jokowi:  Ini  Bukan  Proyek  Ambisius .  Diakses dari:http://finance.detik.com/read/2015/05/04/125155/2904887/1034/resmikan-proyek-listrik-35000-mw- jokowi-ini-bukan-proyek-ambisius pada tanggal 20 Juni 2015.
3 Ibid
4 Central  Data  Mediatama  Indonesia  (CDMI), Kinerja  30  Group  Perusahaan  Batubara  di  Indonesia  Tahun 2013/2014 , Executive Summary , hlm: ix .
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Perusahaan-perusahaan group tersebut  terus  melakukan  ekspansi  bisnisnya  di  sektor pertambangan batubara. Tentu saja tujuannya adalah untuk memperoleh laba atas investasinya dan memberikan sumbangan pada peningkatan ekonomi dan sosial lingkungan yang lebih luas. Untuk mencapai tujuannya, perusahaan-perusahaan group tersebut menghadapi persaingan yang semakin ketat dari pesaing-pesaing yang mempunyai tujuan yang sama, dengan produk yang ditawarkan serta cara-cara yang hampir sama pula.
Perusahaan-perusahaan  melakukan  ekspansi  melalui merger ,  akuisisi  atau  membentuk perusahaan  baru  dengan  maksud  dapat  mengurangi  perusahaan  pesaing  atau  mengurangi persaingan. Selain itu, ekspansi melalui merger , akuisisi atau membentuk perusahaan baru akan mendorong perusahaan memiliki jenis usaha yang lebih besar tanpa harus melakukannya dari awal.
Sebagai  salah  satu  komoditi  energi  yang  bernilai  strategis  bagi  kepentingan  nasional, pengelolaan industri pertambangan batubara harus mengacu pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD)  1945  yang  mengamanatkan  penguasaan  negara  atas  sumber-sumber  alam  strategis  dan berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Ini juga termasuk orientasi dari pemanfaatan sumber daya alam, yakni demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal 33 UUD 1945 menyebutkan bahwa: “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; dan Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pasal 33 UUD 1945  menyebutkan  bahwa:  “Cabang-cabang  produksi  yang  penting  bagi  negara  dan  yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; dan Bumi dan air dan kekayaan alam yang  terkandung  di  dalamnya  dikuasai  oleh  negara  dan  dipergunakan  untuk  sebesar-besar kemakmuran rakyat”.
Selain UUD 1945, terdapat undang-undang lain yang mengatur tentang pemanfaatan sumber daya dan industri  strategis,  yaitu Pasal  2  Undang-Undang  No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Pasal 2 Ayat (2) UUPA menyatakan bahwa hak menguasai dari negara untuk: a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa  tersebut;  b.  menentukan  dan  mengatur  hubunganhubungan  hukum  antara  orang-orang dengan bumi, air dan ruang  angkasa;  c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.
Pasal  1  Undang-Undang  No.  5  Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktik  Monopoli  dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menjelaskan bahwa:
“Monopoli  adalah  penguasaan  atas  produksi  dan  atau  pemasaran  barang  dan  atau  atas penggunaan  jasa  tertentu  oleh  satu  pelaku  usaha  atau  satu  kelompok  pelaku  usaha. Persaingan  usaha  tidak  sehat  adalah  persaingan  antar  pelaku  usaha  dalam  menjalankan kegiatan  produksi  dan  atau  pemasaran  barang  dan  atau  jasa  yang  dilakukan  dengan  cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.”
Undang-Undang tersebut di atas, yaitu Pasal 33 UUD 1945, Pasal 2 UUPA Tahun 1960 dan Pasal 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 memiliki penekanan dan perhatian khusus yang sama mengenai pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Ada 2 (dua) hal penting yang menjadi penekanan dan perhatian khusus dari ketiga undang-undang tersebut, yaitu :
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
1. Cabang  produksi  strategis,  kekayaan  alam,  dan  pemasaran  barang  atau  jasa  yang berdampak pada hajat hidup orang banyak harus dikuasai, dimanfaatkan dan dikelola oleh negara, dan dalam pengelolaannya, negara dapat menunjuk BUMN atau lembaga negara lainnya.
2. Tujuan  utama  dari  penguasaan,  pemanfaatan  dan  pengelolaan  negara  tersebut  adalah dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Akan  tetapi,  fakta  di  lapangan  menunjukkan  bahwa  pengelolaan  industri  pertambangan batubara  (termasuk  sumber  daya  alam  strategis)  di  Indonesia  seperti  mengabaikan  keberadaan Pasal 33 UUD 1945 tersebut. Padahal, Pasal 33 UUD 1945 adalah warisan para founding fathers guna mengatur perekonomian nasional. Salah satu bukti yang menunjukkan hal tersebut tampak pada sektor hulu industri pertambangan batubara yang dikuasai oleh perusahaan swasta nasional maupun luar negeri, bukan oleh negara atau Perusahaan Negara (BUMN).
Perlu dipahami bahwa Pasal 33 UUD 1945 merupakan buah pikir para pendiri negara yang menginginkan  bangsa  ini  berjalan  di  atas  kepentingan  Indonesia  yang  berasas  kekeluargaan dengan  tujuan  menciptakan  masyarakat  yang  adil  dan  makmur  beserta  seluruh  perangkatnya dibentuk  untuk  menjalankan  amanat  itu  demi  tercapainya  tujuan  nasional.  Sementara  itu, perusahaan  swasta  yang  sedari  awal  didirikan  dengan  maksud  mencari profit sebesar-besarnya tidak  dapat  dipercaya  untuk  mengelola  sumber-sumber  ekonomi  strategis  negara  demi kemakmuran rakyat. 5
Praktik monopoli sebenarnya tidak berpengaruh langsung kepada rakyat, tetapi dampak yang diakibatkan  langsung  ke  pemerintahan  dan  akibat  dari  itu  rakyat  juga  yang  merasakannya. Monopoli menggambarkan suatu keadaan dimana terdapat seseorang atau sekelompok orang yang menguasai suatu bidang tertentu secara mutlak, tanpa memberikan kesempatan kepada orang lain untuk  ikut  ambil  bagian.  Monopoli  diartikan  sebagai  suatu  hak  istimewa  ( privilege )  yang menghapuskan  persaingan  bebas  yang  tentu  pada  akhirnya  juga  akan  menciptakan  penguasaan pasar. Pasar bebas harus bebas dari monopoli atau penguasaan pasar oleh satu, dua atau beberapa pelaku usaha karena dalam pasar yang hanya dikuasai oleh sejumlah pelaku usaha maka terbuka peluang  untuk  menghindari  dan  mematikan  bekerjanya  mekanisme  pasar  ( market  mechanism ), sehingga harga-harga ditetapkan secara sepihak dan merugikan konsumen.
Sektor pertambangan batubara rentan terjadi praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, baik dalam penguasaan areal, kepemilikan saham dan pemasaran batubara. Fenomena yang terjadi di sektor pertambangan saat ini adanya penguasaan oleh perusahaan-perusahaan berbentuk group.  Indonesia  belum  memiliki  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  secara  khusus mengenai perusahaan group. Kerangka pengaturan perusahaan yang tergabung dalam perusahaan group masih menggunakan pendekatan perseroan tunggal. Oleh karena itu, hingga saat ini belum ada pengakuan yuridis terhadap perusahaan group.
Berangkat  dari  ketiadaan  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  mengenai perusahaan group, membuat penulis mengangkat topik atau bahasan mengenai Implikasi Ekspansi Perusahaan Group Pada Sektor Pertambangan Batubara Di Indonesia.

## PERUMUSAN MASALAH
5 Industri Batubara Nasional Dan Amanat Pasal 33 UUD 1945. Diakses dari http://www.berdikarionline.com/kabar- rakyat/20111113/industri-batubara-nasional-dan-amanat-Pasal-  33-uud-1945.html  Pada  tanggal  11  Feberuari 2015
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Bagaimana Analisis Implikasi Ekspansi Perusahaan Group di Sektor Pertambangan Batubara Terhadap Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat?

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian  bersifat  yuridis empiris,  yaitu  cara  prosedur  yang  dipergunakan  untuk  memecahkan  masalah  penelitian  dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap  data  primer  di  lapangan.  Adapun  jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  Penelitian Kepustakaan dan Penelitian Lapangan.

## PEMBAHASAN
Perusahaan  harus  melakukan  usaha  terobosan  agar  kontinuitas  kehidupannya  dapat dipertahankan  yaitu  melalui  investasi  pengembangan  usaha  atau  lebih  sering  dikenal  dengan sebutan  ekspansi  perusahaan.  Ekspansi  merupakan  manifestasi  dari  keinginan  untuk mempertahankan  keberadaan  perusahaan  dalam  jangka  waktu  yang  panjang.  Perusahaan  tidak didirikan  dengan  maksud  untuk  berhenti  setelah  mendapatkan  keuntungan  sementara.  Ekspansi dilakukan  untuk  memberikan  pertumbuhan  bagi  perusahaan.  Ekspansi  adalah  memperbesar perusahaan baik dengan jalan mendirikan usaha baru dengan produk baru ataupun produk yang sudah ada ditempat lain ataupun juga meningkatkan produksi barang yang telah diproduksi.
Ekspansi perusahaan group di sektor pertambangan batubara berimplikasi pada beberapa hal, antara lain:

## 1. Penyalahgunaan Posisi Dominan
Dalam  Undang-Undang  No.  5  Tahun  1999  Tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, posisi dominan didefinisikan sebagai berikut :
“Posisi  dominan  adalah  keadaan  di  mana  pelaku  usaha  tidak  mempunyai  pesaing  yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan  kemampuan  keuangan,  kemampuan  akses  pada  pasokan  atau  penjualan,  serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu”.
Selanjutnya, dalam Pasal 25 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dijelaskan bahwa:
1) Pelaku usaha dilarang menggunakan posisi dominan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk:
a. menetapkan  syarat-syarat  perdagangan  dengan  tujuan  untuk  mencegah  dan  atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas; atau
b. membatasi pasar dan pengembangan teknologi; atau
c. menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan.
2) Pelaku usaha memiliki posisi dominan sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila:
a. satu  pelaku usaha atau satu  kelompok pelaku usaha menguasai 50% (lima puluh persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu; atau
b. dua  atau  tiga  pelaku  usaha  atau  kelompok  pelaku  usaha  menguasai  75%  (tujuh puluh lima persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu”.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Ketentuan posisi dominan mengenai penguasaan pangsa pasar  yang  ditetapkan oleh Pasal 25  ayat  (2)  tersebut  mensyaratkan  bahwa  pelaku  usaha  yang  mempunyai  posisi  dominan  dapat mendistorsi  pasar  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung.  Kemudian  muncul  pertanyaan, apakah angka 50% atau 75% tersebut bersifat absolute ? Secara normatif ketentuan Pasal 25 ayat (2) bersifat per se illegal , dalam artian apabila pelaku usaha sudah menguasai pangsa pasar 50% untuk satu pelaku usaha dan 75% untuk dua atau tiga pelaku usaha, maka penguasaan pangsa pasar tersebut langsung dilarang karena terbukti melanggar praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.  Kalau  pendekatan per  se  illegal diterapkan  kepada  Pasal  25,  maka  sama  dengan menghambat  tujuan  Undang-Undang  No.  5  Tahun  1999,  yaitu  mendorong  pelaku  usaha berkembang berdasarkan persaingan usaha  yang sehat. Akan tetapi, di dalam praktiknya KPPU telah menerapkan  ketentuan Pasal  25 tersebut  dengan pendekatan rule of reason . Hal  ini  untuk menyesuaikan dengan ketentuan Pasal 4, Pasal 13, Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang No. 5 Tahun  1999  yang  mengunakan  pendekatan rule  of  reason dalam  penerapannya.  Secara  praktis, jika  Pasal  25  diterapkan  dengan  pendekatan  per  se,  maka  akan  membatasi  pertumbuhan (perkembangan)  pelaku  usaha  yang  efsien  dan  inovatif  serta  kompetitif  di  pasar  yang bersangkutan.
Pelaku  usaha  yang  mempunyai  posisi  dominan  adalah  pelaku  usaha  yang  mempunyai kendali  atas  pasar  bersangkutan  dan  tidak  mempunyai  pesaing  yang  signifkan.  Dengan  posisi dominan  tersebut,  pelaku  usaha  dapat  melakukan  strategi  yang  bersifat  independen  terhadap perilaku pelaku usaha pesaingnya. Perilaku independen pelaku usaha dominan untuk menentukan strategi  pemasaran,  penetapan  syarat-syarat  perdagangan  tertentu  dan  penetapan  harga,  karena pelaku usaha dominan mempunyai market power . Market power adalah kemampuan perusahaan mempengaruhi  harga  dari  barang  dan  jasa  yang  dijualnya.  Dengan  demikian, market  power merefleksikan posisi dominan suatu pelaku usaha di pasar yang bersangkutan. 6
Posisi dominan atau menjadi lebih unggul di pasar bersangkutan adalah menjadi salah satu tujuan  pelaku  usaha.  Oleh  karena  itu,  setiap  pelaku  usaha  berusaha  menjadi  yang  lebih  ungul ( market leader ) pada pasar yang bersangkutan. Jadi, keadaan suatu pasar yang dapat dipengaruhi oleh satu pelaku usaha secara mandiri, dikarenakan pelaku usaha tersebut mempunyai pangsa pasar yang  lebih  tingi  daripada  pesaingnya  dan  kemampuan  keuangan  yang  lebih  kuat  dari  pada pesaingnya  serta  mampu  menetapkan  harga  dan  mengatur  pasokan  barang  di  pasar  yang bersangkutan. Dengan demikian, akibat tindakan pelaku usaha yang mempunyai posisi dominan tersebut  pasar  menjadi  terdistorsi.  Pelaku  usaha  tersebut  secara  independen  tanpa mempertimbangkan keadaan pesaingnya dapat mempengaruhi pasar akibat penyalahgunaan posisi dominannya. Posisi dominan seperti ini disebut dengan monopoli. 7
Satu hal yang tidak bisa dihindari dari ekspansi suatu perusahaan atau diversifikasi usaha ini adalah  bertambahnya  beberapa  perusahaan  baru  dan  secara  langsung  juga  berimplikasi  pada kepemilikan  saham  anak  perusahaan  oleh  induk  perusahaan.  Hubungan  terafliasi  ini  diatur  di dalam Pasal 26 dan Pasal 27 Undang-Undang No 5 Tahun 1999 yaitu tentang Jabatan Rangkap dan  tentang  Kepemilikan  Saham  Silang. Hubungan  afliasi  yang  diakibatkan  adanya  jabatan rangkap  oleh  seseorang  pada  beberapa  perusahaan  atau  kepemilikan  saham  silang  di  beberapa perusahaan dapat mempengaruhi kebijakan pelaku usaha tersebut, karena pengaruh tersebut dapat
6 Rudhi Prasetya, 2014. Perseroan Terbatas : Teori dan Praktik, Jakarta: Sinar Grafika, hlm: 138
7 Siti  Ardiagarini,  2011. Analisis  Dampak  Merger  dan  Akuisisi  Terhadap  Kinerja  Keuangan  Perusahaan  Target (Pada  Perusahaan  Diakuisi  Periode  1997-2009). Skripsi,  Fakultas  Ekonomi,  Universitas  Diponegoro, Semarang, hlm: 12.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
mengendalikan  perusahaan  tersebut.  Pada  akhirnya  pengaruh  tersebut  dapat  mempengaruhi persaingan di pasar bersangkutan di industri tertentu.

## 2. Penguasaan Pasar
Tak  bisa  dipungkiri  pula  bahwa  dengan  semakin  banyaknya  perusahaan  pertambangan batubara  yang  memiliki  Izin  Usaha  Pertambangan  telah  berdampak  pada  peningkatan  produksi batubara. Peningkatan produksi batubara memiliki peran besar dalam mendukung pembangunan ekonomi  nasional  dan  regional,  sehingga  diharapkan  industri  batubara  mampu  menciptakan pembangunan  ekonomi  berkelanjutan  dengan  menciptakan  kesejahteraan  masyarakat, pertumbuhan ekonomi dan melindungi lingkungan.
Penguasaan pasar atau dengan kata lain menjadi penguasa di pasar merupakan keinginan dari hampir semua pelaku usaha karena penguasaan pasar yang cukup besar memiliki korelasi positif dengan tingkat keuntungan yang mungkin bisa diperoleh oleh pelaku usaha. Untuk memperoleh penguasaan pasar ini, pelaku usaha kadangkala melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan  hukum.  Kalau  hal  ini  yang  terjadi,  maka  mungkin  saja  akan  berhadapan  dengan  para penegak  hukum  karena  melangar  ketentuan-ketentuan  yang  ada  dalam  hukum  persaingan. Walaupun  di  dalam  Undang-Undang  No.  5  Tahun  1999  tidak  merumuskan  berapa  besar penguasaan pasar atau berapa pangsa pasar suatu pelaku usaha, namun demikian suatu perusahaan yang menguasai suatu pasar pasti mempunyai posisi dominan di pasar.
Oleh karena itu, penguasaan pasar yang cukup besar oleh pelaku usaha biasanya selalu menjadi perhatian  bagi  penegak  hukum  persaingan  untuk  mengawasi  perilaku  pelaku  usaha  tersebut  di dalam  pasar,  karena  penguasaan  pasar  yang  besar  oleh  pelaku  usaha  tertentu  biasanya dimanfaatkan untuk melakukan tindakan-tindakan anti persaingan yang bertujuan agar dia dapat tetap menjadi penguasa pasar dan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya (maksimal).
Pihak  yang  dapat  melakukan  penguasaan  pasar  adalah  para  pelaku  usaha  yang  mempunyai market power , yaitu pelaku usaha yang dapat menguasai pasar, sehingga dapat menentukan harga barang  dan/atau  jasa  yang  di  pasar  yang  bersangkutan.  Wujud  penguasaan  pasar  yang  dilarang dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tersebut dapat terjadi dalam berbagai bentuk perilaku penjualan  barang  dan/atau  jasa  di  antaranya.  Wujud  penguasaan  pasar  yang  dilarang  dalam Undang-Undang  No.  5  Tahun  1999  tersebut  dapat  terjadi  dalam  berbagai  bentuk  perilaku penjualan barang dan/atau jasa di antaranya, jual rugi ( predatory pricing ) dengan maksud untuk “mematikan “pesaingnya; dan praktik penetapan biaya produksi secara curang serta biaya lainnya yang menjadi komponen harga barang.
Penguasaan pasar disini sebetulnya adalah suatu proses pelaku usaha untuk menguasai pasar baik  yang  dilakukan  secara  sendirian  maupun  secara  bersama  dengan  pelaku  usaha  yang  lain. Akibat dari pencapaian terhadap penguasaan pasar (posisi dominan), maka pelaku usaha tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa : 8
a. Menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan yang sama pada pasar yang bersangkutan;
b. Menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan dengan pelaku usaha pesaingnya itu; atau
8 Emmy Pangaribuan Simanjuntak, 2008. Hukum Perusahaan Kelompok dan Globalisasi Usaha (Concern). Bahan Ajar Mata Kuliah Hukum Dagang Internasional. Universitas Gadjah Mada,Yogyakarta, hlm: 1.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
c. Membatasi  peredaran  dan  atau  penjualan  barang  dan  atau  jasa  pada  pasar  yang bersangkutan; atau
d. Melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.
Berdasarkan hal tersebut, perlu ditekankan bahwa penguasaan pasarnya sendiri belum tentu bertentangan dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, yang kemungkinan bertentangan dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 adalah jenis-jenis kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha perusahaan yang menguasai pasar yang pada akhirnya anti terhadap persaingan usaha yang sehat.

## PENUTUP

## Kesimpulan
Berdasarkan  uraian-uraian  yang  telah  dikemukakan  sebelumnya  dalam  kaitannya  dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat diambil kesimpulan yaitu, Ekspansi perusahaan group di sektor pertambangan batubara berimplikasi pada: pertama, Penyalahgunaan Posisi Dominan, kedua, Penguasaan Pasar. Satu hal yang tidak bisa dihindari dari ekspansi suatu perusahaan atau diversifikasi usaha ini adalah bertambahnya beberapa perusahaan baru dan secara langsung juga berimplikasi  pada  kepemilikan  saham  anak  perusahaan  oleh  induk  perusahaan.  Hubungan terafliasi ini diatur di dalam Pasal 26 dan Pasal 27 Undang-Undang No 5 Tahun 1999 yaitu tentang Jabatan  Rangkap  dan  tentang  Kepemilikan  Saham  Silang. Hubungan  afliasi  yang  diakibatkan adanya jabatan rangkap oleh seseorang pada beberapa perusahaan atau kepemilikan saham silang di beberapa perusahaan dapat mempengaruhi kebijakan pelaku usaha tersebut, karena pengaruh tersebut  dapat  mengendalikan  perusahaan  tersebut.  Pada  akhirnya  pengaruh  tersebut  dapat mempengaruhi persaingan di pasar bersangkutan di industri tertentu. Sementara itu, penguasaan pasar atau dengan kata lain menjadi penguasa di pasar merupakan keinginan dari hampir semua pelaku usaha karena penguasaan pasar yang cukup besar memiliki korelasi positif dengan tingkat keuntungan  yang  mungkin  bisa  diperoleh  oleh  pelaku  usaha.  Pihak  yang  dapat  melakukan penguasaan pasar adalah para pelaku usaha yang mempunyai market power , yaitu pelaku usaha yang dapat menguasai pasar, sehingga dapat menentukan harga barang dan/atau jasa yang di pasar yang bersangkutan.

## Saran
Bertitik tolak pada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:
1. Kepada  Kementerian  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral  (ESDM)  diharapkan  dapat membuat regulasi yang mengatur mengenai pembatasan luas maksimal kepemilikan IUP dalam  satu  group  perusahaan  untuk  mewujudkan  keadilan  di  masyarakat.  Hal  ini  agar pengusahaan pertambangan batubara tidak hanya dikuasai oleh pengusaha bermodal besar yang jumlahnya hanya ada beberapa kelompok saja.
2. Kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) diharapkan membuat regulasi yang mewajibkan kepada setiap badan usaha sebelum melakukan aksi korporasi berupa akuisisi wajib melakukan Pra-Notifikasi kepada KPPU.
3. Kepada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber daya Mineral  sebagai  instansi  Pembina  Kegiatan  Pengusahaan  Pertambangan  Mineral  dan Batubara  seyogyanya  secara  lebih  dini  dapat  memonitor  keberlangsungan  kegiatan pengusahaan  pertambangan  batubara  khususnya  terkait  Regulasi  Perizinan  Mineral  dan Batubara.

## DAFTAR PUSTAKA
Akadun, 2007, Administrasi Perusahaan Negara, Alfabeta, Bandung.
Anggraini, Tri A.M, 2003. Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat: Perse Illegal atau Rule  of  Reason .  Cet  1,  Program  Pascasarjana,  Fakultas  Hukum  Universitas Indonesia, Jakarta.
Ardiagarini,  Siti,  2011, Analisis  Dampak  Merger  dan  Akuisisi  Terhadap  Kinerja  Keuangan Perusahaan Target (Pada Perusahaan Diakuisi Periode 1997-2009) , Skripsi. Semarang: Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro.
Alexander  Schaub, Corporate  Governance  in  Europe:  An  Address ,  he  Rabel  Journal  of Comparative and International Private Law, Bd. 69, H. 4, Company  Law and Corporate Governance in Europe – Interim Report and Reflections on the Ongoing Reforms in the European Union and in Selected Member States – (Oktober 2005), Mohr Siebeck GmbH & Co. KG.
Blumberg, 2005, The Transformation of Modern Corporate Law: The Law of Corporate Group, The Connecticut Law Review.
Blumberg  &  Strasser,  2007. Replacing  Misused  Limited  Liability  With  Enterprise Analysis  In Corporate Groups .
Camelia,  Malik,  2007, Jaminan  Kepastian  Hukum  dalam  Kegiatan  Penanaman  Modal  di Indonesia , Artikel Pada Jurnal Hukum Bisnis, Volume 26, Nomor 4.
Chatamarasjidais, 2002, Badan Hukum Yayasan , PT. Citra Aditiya Bakti, Cet., Ke- 1, Bandung.
Danendra,  A.A.G.,  2010,  Kepemilikan  Saham  Dalam  Persfektif  Persaingan  Usaha.  Kompetisi, Media Berkala Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Edisi 23.
Daniel S. Kleinberger and Carter G. Bishop, The Next Generation: The Revised Uniform Limited Liability Company Act , The Business Lawyer, Vol. 62, No. 2 (February 2007), American Bar Association.
Gary, Bell F., 2001, The New Indonesian Laws Relating to Regional Autonomy: Good Intentions, Confusing  Laws .  Published  by  Asian-Pacific  Law  & Journal  (APL&PJ),  University  of Hawaii.
Hafnifiaty, Shinta, 2009, Arti Penting Kepastian Hukum Dalam Investasi Bidang Pertambangan di Indonesia , Skripsi. Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia.
Rahmanto,  Vania  Putri,  2011, Tugas  Aspek  Hukum  Dalam  Ekonomi  (Anti  Monopoli  dan Kepailitan) , Universitas Gunadarma, Jakarta.
Revised  Prototype  Limited  Liability  Company  Act  Editorial  Board,  LLCs,  Partnerships  and Unincorporated  Entities  Committee,  ABA  Section  of  Business  Law  Revised  Prototype Limited Liability Company Act, The Business Lawyer, Vol. 67, No. 1 (November 2011), American Bar Association.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Rudhi, Prasetya, 2014, Perseroan Terbatas: Teori dan Praktik , Sinar Grafika, Jakarta.
Satrio, 2001, Hukum Perikatan-Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Buku I . PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
Simanjuntak,  Emmy  Pangaribuan,  1997,  Seri  Hukum  Dagang;  Perusahaan  kelompok (group company/concern , Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
Taufik,  Makarao  Mohammah,  dan  Suhasril,  2010, Hukum  Larangan  Praktik  Monopoli  dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia , Ghalia Indonesia, Bogor.

## Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor  5 Tahun 1960 tentang Peraturan  Dasar Pokok-Pokok Agraria  (UUPA) (Lembaran Negara No. 104 dan Tambahan Lembaran Negara No. 2043).
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak  Sehat  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1999  Nomor  33,  Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817).
Wayne M. Gazur, The Limited Liability Company Experiment: Unlimited Flexibility, Uncertain Role, Law and Contemporary Problems, Vol. 58, No. 2, Partnerships (Spring, 1995), Duke University School of Law.
Yuji  Ijiri  and  Herbert  A,  Simon,  Effects  of  Mergers  and  Acquisitions  on  Business  Firm Concentration,  Journal  of  Political  Economy,  Vol.  79,  No.  2  (Mar.  -  Apr.,  1971),  The University of Chicago Press.