Abstract: Court  fee  waiver  services  (Prodeo)  for  the  underprivileged,  as  stipulated  in  the Supreme Court Regulation of the Republic of Indonesia No. 01 of 2014, is that any person or group of people who cannot afford it economically can do a case for free. At the Meulaboh District Court, prodeo cases did not work as they should, so the public did not  know that free  litigation  services  were  available.  This  study  aims  to  find  out  how  the  Prodeo  trial procedure is, as well as the factors that cause the loss of Prodeo at the Meulaboh District Court. This study uses an empirical juridica method, to find out how efficiently the law works in  society,  government  and  legal  entities.  The  use  of  Prodeo  is  only  for  underprivileged people by fulfilling the conditions that have been set and being able to follow all procedures in  dealing  with  prodeo.  The  factor  that  causes  the  loss  of  Prodeo  is  due  to  the  lack  of i socialization specifically both directly and online media, this is what causes the public to not know about Prodeo cases and causes the loss of the Prodeo budget.
keywords : Law, Prodeo,  justice.
Abstrak: Layanan  pembebasan  biaya  perkara  (Prodeo)  untuk  masyarakat  kurang  mampu, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2014 ialah setiap orang  ataupun  sekelompok  orang  yang  tidak  sanggup  secara  ekonomi  bisa  berperkara secara  cuma-cuma.  Di  Pengadilan Negeri  Meulaboh  perkara  Prodeo  tidak  berjalan sebagaimana  mestinya  sehingga  masyarakat  tidak  mengetahui  jika  terdapatnya  layanan berpekara  secara  cuma-cuma.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana implementasi  berpekara  secara  Prodeo,  serta  faktor-faktor  yang  menyebabkan  hilangnya Prodeo  di  Pengadilan  Negeri  Meulaboh.  Penelitian  ini  memakai  metode  yuridis empiris,

## Implementasi  Beracara  Secara  Prodeo  di Pengadilan  Negeri  Meulaboh  (Studi  Kasus Di Pengadilan Negeri Meulaboh)
Ulya Masyita Kahar 1 , Nila Trisna 2
1 Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Teuku Umar.
Email : alyamumtazah2017@gmail.com
2 Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Teuku Umar.
Email : nilatrisna@utu.ac.id *surel korespondensi (email correspondence) : nilatrisna@utu.ac.id
Vol. 9, No. 3 September 2023

## Article History
Received: 24/03/2023 Revised: 24/05/2023 Accepted: 06/06/2023
Citation Suggestion: Kahar, Ulya Masyita. Trisna, Nila. Implementasi Beracara Secara Prodeo di Pengadilan Negeri Meulaboh (Studi kasus di Pengadilan Negeri Meulaboh). JUSTISI. Vol 9, No 3. Hlm : 253-265
untuk  mengetahui  seberapa  efisien  hukum  bekerja  dalam  masyarakat,  pemerintah  serta badan  hukum.  Penggunaaan  Prodeo  hanya  untuk  masyarakat  tidak  mampu  dengan memenuhi syarat-syarat yang sudah di tetapkan serta bisa mengikuti segala prosedur dalam berpekara  secara  Prodeo.  Faktor-faktor  penyebab  hilangnya  Prodeo  karena  minimnya sosialisasi secara khusus baik langsung maupun media online, perihal ini yang menyebabkan masyarakat  tidak  mengetahui  berperkara  secara  Prodeo,  serta  mengakibatkan  hilangnya anggaran untuk Prodeo.
Kata Kunci : Hukum, Prodeo, Keadilan.

## PENDAHULUAN
Hukum bertujuan untuk  menghasilkan keadilan, kedisiplinan,  serta keamanan yang merupakan salah satu fasilitas dalam kehidupan bermasyarakat dimana hukum itu berada. 1 Indonesia  selaku  negara  hukum  mempunyai  lembaga  yang  berwenang  menegakkan keadilan  ialah  Mahkamah  Agung  serta  majelis  hukum  di  bawahnya.  Untuk  menggapai keadilan, tidak boleh terdapat  perbandingan dalam  melayani  masyarakat  pencari  keadilan. Realita yang terlihat saat ini, masih banyak masyarakat Indonesia yang belum memperoleh keadilan secara utuh, tidak sedikit masyarakat yang masih berada di garis kemiskinan. untuk menjadikan  negara  yang  adil,  maka  setiap  anggota  masyarakat  wajib  sama  memperoleh hak-haknya,  sebab  seluruh  masyarakat  sama  di  depan  hukum  tanpa  memandang  status sosialnya. 2
Dalam memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat sehingga diciptakan hukum untuk mendapatkan  haknya,  oleh  sebab  itu  hukum  wajib  adil  untuk  seluruh  lapisan  masyarakat Indonesia  selaku  subjek  hukum.  Untuk  terselenggaranya  negara  kesatuan  serta  tegaknya sistem pemerintahan yang demokrasi, sehingga wajib terdapat keadilan yang ialah prasyarat utama  untuk  negara  yang  demokrasi.  Seperti  yang  tercantum  dalam  Pancasila,  pada  sila kelima dimana sila tersebut tidak membedakan antara masyarakat  satu dengan lain, dimana seluruh  rakyat  Indonesia  sama di  depan  hukum  serta  berhak  atas  perlindunngan  hukum, termasuk orang yang tidak mampu.
Pasal  1  ayat  (3)  UUD  1945  menyatakan  bahwa  “Indonesia  merupakan  negara hukum” 3 (Rechstaat), pasal ini memiliki kemauan yang kokoh bahwa negara menjamin tiap masyarakat untuk mendapatkan hak dan peran yang sama di dalam hukum, yang diisyarati dengan terciptanya sesuatu keadilan dimana tiap orang berhak memperoleh hak dan peran yang  sama  di  hadapan hukum  dan  jaminan kepada  setiap masyarakat  yang  berhak  untuk mengakses keadilan. Terbentuknya suatu negara dan penerapan kekuasaan sesuatu negara tidak bisa mengurangi makna ataupun arti dari kebebasan serta hak asasi manusia, sebab itu terdapatnya perlindungan serta penghormatan terhadap hak asasi manusia yakni pilar yang
1 Purmadi Purbacaraka dan Soejono Soekanto (1997), Perihal Kaidah Hukum. Bandung, hlm. 20.
2 UUD 1945, Pasal 27 Ayat 1.
3 UUD 1945, Pasal 1 Ayat 3.
sangat  berarti  di  tiap  negara  yang  di  maksud  sebagai  negara  hukum. 4 Negara  yang demokrasi mengedepankan konsep keadilan hukum serta membangun negara hukum yang membagikan rasa keadilan kepada setiap masyarakat negara dengan pengaturan penegakan yang  tertib,  sehingga  tercipta  hukum  yang  baik  dan  bermutu  untuk  menggapai  tujuan negara, keadilan  serta kemakmuran untuk rakyat Indonesia sepenuhnya, selaku pemegang kekuasaan serta kedaulatan negara. 5
Untuk  mewujudkan  keadilan  seluruh  rakyat  Indonesia,  masyarakat  wajib mendapatkan  perlindungan  Hak  Asasi  Manusia,  jaminan  sosial,  serta  persamaan  hak  di depan hukum. Ketidakmampuan masyarakat untuk membayar biaya perkara tidak menutup hak  mereka  guna  memperoleh  pelayanan  hukum  yang  sama.  Kelompok  masyarakat  yang tidak sanggup tetap berhak diperlakukan sama dengan masyarakat negara Indonesia yang lain  di  muka  Pengadilan  dalam  menuntaskan  perkara  yang  dihadapinya.  Sebagaimana tertuang dalam Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan “setiap warga negara    memiliki  hak  atas  pengakuan,  jaminan,  perlindungan,  dan  kepastian  hukum  yang adil, dan perlakuan yang sama di depan hukum”. 6
Mengimplementasikan Negara hukum sesuai dengan konstitusi (konstitusionalisme), mewajibkan  negara  perlu  ikut  serta  dalam  mewujudkannya,  karena  negara  mempunyai kewajiban  untuk  setiap  orang  dalam  memperoleh  keadilan.  Negara  wajib  menjamin  pada masyarakat  miskin  untuk  menerima  bantuan  hukum  sehingga  setiap  orang  mempunyai akses  keadilan  yang  sama  tanpa  diskriminasi  yang  menggambarkan  amanat  konstitusi. 7 Mewujudkan  keadilan  yang  jadi  kewajiban  Lembaga  penegak  hukum  mempunyai kedudukan  yang  lebih  dari  hanya  menegakkan  kepastian  hukum.    Sebab  itu,  para  hakim wajib mempunyai sifat spiritual serta wajib melaksanakan tugasnya secara adil. Begitu pula dengan  kedudukan  Pengadilan  yang  salah  satunya  merupakan  lembaga  penegak  hukum serta  memberi  keadilan  untuk  seluruh  rakyat  Indonesia  guna  memperoleh  haknya  sesuai dengan  hukum  positif  Indonesia.  Setiap orang  yang  ingin  menuntaskan  perkara  di Pengadilan,  diharuskan  membayar  segala  biaya  perkara  sesuai  dengan  syarat  yang  di taksirkan. Hal ini menjadi persyaratan utama yang wajib dilakukan, terdapat pada pasal 121 HIR  ayat  (4)  menegaskan  bahwa  setiap  orang  harus  membayar  biaya  perkara  sehingga terdaftar gugatan tersebut dalam buku register perkara. Namun bila penggugat belum/tidak membayar  biaya  perkara,  sehingga  tidak  dapat  diproses lebih  lanjut  oleh  pegawai Pengadilan.  Bagi  mereka  yang  tidak  mampu,  undang-undang  juga  membuat  kebijakan tentang biaya perkara untuk warga tidak mampu yang diatur dalam UU No. 48 Tahun 2009
4 Jimly  Asshidiqie.  (2011).Gagasan  Negara  Hukum  Indonesia,  Makalah  ini  disampaikan  dalam  Forum Dialog  Perencanaan  Pembangnan  Hukum  Nasional  yang  Diselenggarakan  oleh  Badan  Pembinaan  Hukum Nasional Kementrian Hukum dan HAM RI.
5 Hayat. (2015).  Keadilan Sebagai Prinsip Negara Hukum : Tinjauan Teoritis Dalam Konsep Domokrasi. vol 2 Nomor 2.
6 UUD 1945, Pasal 28 Ayat 1.
7 Nawa  Angkasa.  (2016)  Prodeo  Dalam  Peradilan  Sema  Nomor  10  Tahun  2010, Jurnal  Hukum  vol.13 Nomor 1, STAIN Jurai Siwo Metro.
Jo UU No. 50 Tahun 2009, menyatakan bagi masyarakat yang mencari keadilan, yang tidak mampu akan di tanggung biaya perkara oleh Negara.   Bahwa  hal ini negara berkewajiban menanggung  hak seseorang untuk mendapatkan keadilan, dapat dibela oleh advokat dan penasehat hukum dalam rangka pencapaian keadilan sosial. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka  negara  bertanggung  jawab  melaksanakan  kebijakan  tersebut  untuk  menjamin  akses keadilan hukum untuk masyarakat miskin.
Dalam  program  kebijakan  bantuan  hukum  salah  satunya  terdapat  ketentuan berperkara  Prodeo.  Berperkara secara  Prodeo  ialah  pembebasan  bayaran  perkara di Pengadilan  untuk  para  pihak  yang  berperkara.  salah  satu  bentuk  tanggung  jawab  negara yakni  memberi  akses  berperkara  secara  Prodeo  terhadap  masyarakat  yang  tidak  sanggup. Layanan secara cuma-cuma ialah salah satu layanan bagi masyarakat miskin untuk bantuan hukum sebagaimana diatur dalam PERMA RI No. 01 Tahun 2014 ialah “Negara menanggung proses  biaya  berperkara  di  Pengadilan  Negeri,  Pengadilan  Tinggi  serta  Mahkamah  Agung, hingga  tiap  orang  maupun  sekelompok  orang  yang  tidak  sanggup  secara  ekonomi  dapat berperkara secara prodeo”. 8 Dengan mengajukan Prodeo sehingga bebas membayar biaya administrasi  buat mereka yang tidak  mampu, dari anggaran dana Pengadilan Negeri yang ditanggung  oleh  negara.  Melalui  sidang  insidentil  hakim  yang  ditunjuk  oleh  ketua Pengadilan  Negeri  menghasilkan  putusan  sela  yang  memberikan  izin  menolak  maupun diterima,  apabila  izin  tidak  diberikan,  maka  para  pihak  pemohon  wajib  membayar  panjar biaya, apabila para pihak tidak membayar panjar biaya selama 14 hari maka perkara dicoret dari  catatan  perkara  serta  tidak  dilanjutkan persidangan,  apabila  izin  diberikan  sehingga perkara dilanjutkan. 9
Dalam  prakteknya  di  Pegadilan  Negeri  Meulaboh,  perkara  Prodeo  tidak  berjalan sebagiamana  yang  diamanahkan  dalam  ketentuan  Peraturan  Perundang-Undangan berdasarkan penelitian yang dilakukan sejak 27 Juli hingga 27 November yang berlangsung selama empat bulan. Dari hasil penelitian yang  diperoleh di Pengadilan Negeri  Meulaboh, proses  permohonan  bebas  biaya  (Prodeo)  di  Pengadilan  Negeri  Meulaboh  sudah  tidak berjalan sejak tahun 2018 hingga saat ini, karena tidak ada masyarakat yang menyelesaikan perkara  melalui  Prodeo.  Dari  hasil  wawancara  dengan  Pejabat  Pembuat  Komitmen  (PPK) ialah bagian dari pejabat pengelola anggaran serta keuangan yang berfungsi penting dalam penyerapan anggaran di Daftar Isian Pengguna Anggaran (DIPA), dijelaskan “bahwa Prodeo di Pengadilan Negeri Meulaboh dalam hal ini sudah tidak berjalan lagi sejak tahun 2018” 10 . Dalam hal ini Prodeo yang seharusnya ada di Pengadilan untuk masyarakat kurang mampu, namun  di  Pengadilan  Negeri  Meulaboh  Prodeo  sudah  tidak  berjalan  seperti  yang  di amanahkan.  Hal  ini  tidak  sesuai  dengan  implementasi  yang  sudah  ada  karena  banyak
8 Peraturan  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  01  Tahun  2014.  Tentang  Pemberian  Layanan  Hukum  Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
9 Diyan  yusri  dkk.  (2020)  Pelatihan  Pelayanan  Perkara  Prodeo  Dalam  Perspektif  Hukum  Islam, Jurnal Abdimasa 3 Nomor 1.
10 Mahdalena SE, Pejabat Pembuat Komitmen PN Meulaboh, Wawancara, Selasa 20 September 2022
masyarakat  yang  minim  pengetahuan  serta  sedikitnya  informasi  membuat  masyarakat kurang menguasai alur berpekara Prodeo di Pengadilan Negeri Meulaboh. Pada penjelasan diatas  yang  sudah  dikemukakan  sehingga  permasalahan  yang hendak  dibahas dalam penulisan  ini  yakni  Bagaimana  Implementasi  Prodeo di  Pengadilan  Negeri  Meulaboh berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 dan Faktor apa saja yang menyebabkan hilangnya Prodeo di Pengadilan Negeri Meulaboh.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  hukum  empiris,  menggunakan fakta-fakta  yang diambil  dari  perilaku  manusia  dan  melihat  hukum  sebagai  makna  yang  nyata,  dan  untuk mengetahui  seberapa  efektif  hukum  bekerja  dalam  masyarakat,  pemerintah  dan  badan hukum,  data  yang  digunakan dalam  penelitan  ini  adalah  data  primer  dan  data  sekunder. Analisis  data  yang  digunakan  adalah  kualitatif,  metode  pengolahan  data  mendalam  dari observasi,  wawancara  dengan  meringkas  dan  menginterpretasikan. 11 Lokasi  penelitian terletak di Pengadilan Negeri Meulaboh, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat. Teknik pengumpulan data wawancara, dokumentasi dan observasi.

## PEMBAHASAN
Prodeo  dalam  bahasa  dimaksud  sebagai  bebas  ataupun  cuma-cuma 12 perihal  ini biaya  yang  dikeluarkan  dari  Negara  melalui  Mahkamah  Agung  dari  anggaran  DIPA  dan dengan  ketentuan  hanya  orang  miskin  yang  bisa  mendaftar,  mereka  yang  benar-benar miskin  sehingga  permohonan  tersebut  bisa  dikabulkan  oleh  hakim.  Perihal  itu  terdapat dalam Pasal 237 HIR Penggugat maupun Tergugat yang tidak sanggup menanggung biaya berperkara  dapat  memperoleh  izin  untuk berperkara  secara  gratis. 13 Pada  pasal  273  RBg: “setiap yang tidak sanggup untuk membayar biaya perkara dapat mengajukan izinkan untuk berperkara cuma-cuma”. 14 Dengan berperkara secara Prodeo, maka proses hukumnya akan dibiayai oleh Negara melalui Makamah Agung dari anggaran DIPA. 15
Dalam hal ini bantuan hukum ialah instrumen penting dalam sistem peradilan, yang diberikan  kepada  orang  yang  tidak  sanggup  secara  ekonomi  dan  sangat  memerlukan bantuan  sosial. 16 Sistem  bantuan  hukum  bemanfaat  untuk  pembangunan bangsa  dan masyarakat luas, khususnya di bidang hukum, karena bantuan hukum suatu bagian dari Hak
11 Bambang Sunggono. (2003), Metode Penelitian Hukum  Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 43.
12
Kbbi
(2022, Desember 1).
pengertian prodeo. diakses melalui https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/prodeo . 13 R. Soeroso. (2013) Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika,hlm .38.
14 Ropaun Rambe (2016) , Hukum Acara Perdata Lengkap .Jakarta: Sinar Grafika,hlm. 231.
15 Pengertian Pro Bono dan Pro Deo (2022, Desember 1) diakses melalui Https://Www.Dslalawfirm.Com/pro-Bono/ . 16 Muchlisin  Riadi  (2016,  April  05)  diakses  pada  tanggal  27  Desember  2022  melalui Https://Www.Kajianpustaka.Com/2016/04/Pengertian-Dan-Sejarah-Bantuan-Hukum.Html/ .
Asasi Manusia. 17 Berdasarkan  Hasil  wawancara  peneliti  dengan  Advokat  bantuan  hukum Pengadilan  Negeri  Meulaboh  menerangkan  “Pos  Bantuan  Hukum  memberikan  layanan untuk  siapapun  yang  datang,  hanya  saja  di  sini  tidak  semua  orang  dapat  memperoleh bantuan  Prodeo  karena  harus  dilihat  dari  segi  mampu  ataupun  tidak.” 18 Dalam  hal  ini siapapun  bisa  menggunakan  prodeo  untuk  menyelesaikan  perkara  dipengadilan  dengan syarat  hanya  masyarakat  yang  tidak  mampu.  Masyarakat  yang  ingin  mengajukan  Prodeo wajib  terlebih  dulu  mengetahui  penerapan  prosedur  berpekara  secara  Prodeo,    dalam penerapannya  berperkara  secara  Prodeo  ada  pula  presedur  Prodeo  yang  harus  diketahui sebagai berikut:

## A. Prosedur Prodeo di Pengadilan
Prodeo  bagi  masyarakat  tidak  mampu  adalah  biaya  perkara  yang  dibiayai  oleh negara. Seperti diketahui, masyarakat yang tidak mampu untuk mengajukan perkaranya ke  Pengadilan tidak dipungut biaya.  Namun demikian, tidak berarti bahwa  setiap orang yang datang untuk menyelesaikan perkaranya di Pengadilan dan mengaku tidak mampu dengan sendirinya dapat menuntut secara Prodeo. Untuk dapat berperkara secara cuma- cuma, tentunya ada tata cara dan syarat yang telah diatur sebagai berikut:
1. Syarat-syarat Berperkara Secara Prodeo
Dalam mendaftarkan gugatan/permohonan secara cuma-cuma (Prodeo) maka masyarakat miskin harus memenuhi beberapa syarat yaitu :
1) Mengajukan  permohon  berperkara  secara  gratis  (Prodeo)  tertulis  ataupun  lisan. Permohonan tersebut dilampirkan;
a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial yang lain semacam Kartu Keluarga Miskin( KKM), Kartu  Jaminan  Kesehatan Masyarakat  (Jamkesmas),  serta  surat  yang  lain  ataupun dokumen yang lain.
c. Surat Pernyataan tidak mampu yang dibuat ditandatangani Pemohon dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri. 19
2) Izin  menerima  perkara  (Prodeo)  berlaku  untuk setiap  tingkat  Pengadilan  seecara berbeda  dan  tidak  dapat  diberikan  kepada  semua  tingkat  Pengadilan  secara bersamaan  jika  ada  pengajuan  upaya  hukum  banding,  kasasi atau  peninjauan kembali (PK).
2. Prosedur Berperkara Secara Prodeo
Dalam hal perkara semua perkara perdata yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri pada dasarnya dapat dimohonkan secara cuma-cuma, pada bagian ini Pengadilan Negeri adalah pengadilan tingkat pertama, berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 pada pasal
17 Deva Ayu Santika. (2021) Problematika Perkara Prodeo Bagi Masyarakat Miskin Di Pengadilan Agama Bantul . Skripsi. yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
18 Ahmadi  Mahmud  SH,  Advokat  Bantuan  Hukum  Pengadilan  Negeri  Meulaboh,  wawancara,  pada  24 November 2022
19 Http://Www.Pn-Meulaboh.Go.Id/, diakses pada tanggal 1 Januari 2023.
9 (Sembilan) dijelaskan prosedur berpekara secara prodeo yaitu : Prosedur pelayanan Biaya Perkara secara gratis pada Pengadilan Tingkat Pertama;
1) Dalam perkara perdata, Penggugat/Pemohon mengajukan permohonan Pembebasan Biaya Perkara
2) permohonan  tersebut  disampaikan  secara  tertulis  sebelum menyampaikan  jawaban atas gugatan Penggugat/ Pemohon;
3) Permohonan  Pembebasan  Biaya  secara  gratis  diajukan  kepada  Ketua  Pengadilan melalui  Kepaniteraan  dengan  melampirkan  bukti  tertulis  berupa  dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);
4) Panitera/Sekretaris  memeriksa  kelayakan  pembebasan  biaya  perkara  dan ketersediaan anggaran;
5) Ketua  Pengadilan  berwenang  untuk melakukan  pemeriksaan  berkas  berdasarkan pertimbangan  Panitera/Sekretaris  dan  mengeluarkan  Surat  Penetapan  Layanan Pembebasan Biaya Perkara apabila permohonan dikabulkan;
6) Dalam hal permohonan Pembebasan Biaya Perkara ditolak, maka proses berperkara dilaksanakan sebagaimana perkara biasa. 20
Langkah  yang  harus  dilakukan  oleh  penggugat/pemohon  yang  tidak  mampu adalah  dengan  terlebih  dahulu  datang  ke  Pengadilan  Negeri  untuk  mengajukan permohonan  gugatan  dengan  cara  pembebasan  biaya  perkara  (Prodeo)  disertai  dengan surat  gugatan/permohonan,  Melampirkan  (SKTM)  oleh  Penggugat/Pemohon  untuk persyaratan  pembebasan  biaya  perkara  dari  Kepala Desa  atau  Kelurahan  yang  diketahui dan  ditanda  tangani  oleh  kepala/ketua  kantor  kecamatan  setempat,  beserta  Surat Keterangan  Sosial  lainnya,  atau  dokumen  lain  yang  terkait  dengan  daftar  orang  miskin dalam basis data pemerintah.
Permohonan yang diajukan dan dilengkapi dengan syarat oleh Penggugat/Pemohon perkara secara prodeo selanjutnya akan diperiksa oleh Majelis Hakim alasan  Penggugat/Pemohon  menggunakan  Prodeo,  saat  sidang  pertama  yaitu  dalam sidang  Insidentil  atau  sebelum  dilakukan  sidang  pemeriksaan  pokok  perkara  dengan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memberikan tanggapan. Majlis hakim menjatuhkan putusan sela terkait permohonan Prodeo untuk di kabulkan atau di tolak. Jika Majelis  Hakim  Pengadilan  mengabulkan  permohonan  secara  gratis  (Prodeo)  ,  maka Penggugat/Pemohon dibebaskan  dari  seluruh  biaya  perkara.  Tetapi,  bila  permohonan Penggugat  tidak  dikabulkan,  sehingga  Penggugat/Pemohon  wajib  membayar  biaya perkara sebesar jumlah tersebut.
Dengan syarat dan prosedur berpekara secara prodeo yang mudah namun banyak masyarakat  tidak  mengetahui  adanya  prodeo  dikarenakan  Minimnya  pengetahuan masyarakat  serta  sedikitnya  informasi  membuat  masyarakat  kurang  menguasai  alur berpekara Prodeo di Pengadilan Negeri Meulaboh. Dalam hal ini  sudah dijelaskan Sesuai
20 Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan.
surat  edaran Dirjen  Badan  Peradilan  Umum  Mahkamah  Agung  RI  No.1  tahun  2022 “maksud  serta  tujuan  memaksimalkan  penyampaian  informasi  tentang  pembebasan layanan  hukum  biaya  perkara  (Prodeo)  kepada  masyarakat  luas  sehingga  mereka  bisa mengenali  layanan-layanan apa  saja  yang  dapat  diakses  melalui  pembebasan  biaya perkara” 21 .  Hal  ini  tidak  terlaksana  sehingga  menyebabkan  terbatasnya  pengetahuan masyarakat  dalam  berperkara  secara  Prodeo,  seringnya  masyarakat  merasa  sangat  susah dalam menyelesaikan perkara dengan menggunakan sistem Prodeo ini, sehingga pada saat berperkara  di  Pengadilan  harus  membayar  biaya  perkara  untuk  menuntaskan  sesuatu perkara yang dihadapi dan tidak menggunakan Prodeo. Dengan demikian sehingga target untuk  penyaluran  keuangan  perkara yang  diajukan  tanpa  biaya melalui  anggaran dana Pengadilan  Negeri  melalui  Daftar  Isian  Pelaksanaan Anggaran  (DIPA)  yang  ditanggung oleh Negara tidak tersalurkan sehingga hilangnya Prodeo di Pengadilan Negeri Meulaboh yang tidak berjalan sebagaimana mestinya.

## B. Faktor Penyebab Hilangnya Prodeo
Berdasarkan  penelitian  lapangan  lanjutan,  dari  data  yang  peneliti  dapatkan dilapangan bahwa faktor-faktor penyebab hilangnya prodeo yaitu :
1. Tidak ada sosialisasi khusus mengenai Prodeo.
Salah  satu  tujuan  keberadaan  Pengadilan  adalah  untuk  menunjang keseimbangan  dalam  penyelesaian  masalah  atau  sengketa  di  Indonesia  guna memperoleh keadilan bagi para  pencari  keadilan. Di antaranya,  keadilan terdiri dari menjaga  ketertiban  yuridis  lewat  pelaksanaan  hukum  yang  memang  sesuai  dengan semangat  ketertiban  yuridis.  Bersamaan  dengan  perubahan  sosial  yang  lingkungan dan  cepat,  sehingga  setiap  peraturan  dan  hukum  harus  sanggup  mengikutinya. Dapat dilihat di lingkungan ataupun dapat dilihat di media sosial bayak masyarakat memerlukan  bantuan  hukum  secara  cuma-cuma.  Di  sinilah  keadilan  harus  merata bagi seluruh lapisan masyarakat demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia dengan memberikan  informasi  dan  pengetahuan  terkait  apa  saja  yang  bisa  diakses  di Pengadilan  bagi  masyarakat  pencari  keadilan  untuk  menyelesaikan  perkaranya. Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  disampaikan  oleh  Ibu  Maya  Sartika,  “Bahwa selama  ini  tidak  ada  yang  pernah  kasih  tau  atau  sosialisasi  tentang  Prodeo  jadi manalah tahu”. 22
Tidak  terdapatnya  sosialisasi  khusus  baik  secara  langsung  ataupun  di  media untuk  mensosialisasikan  adanya  berperkara  cuma-cuma  (Prodeo)  dengan  ketentuan yang harus  dipenuhi.  Perihal  ini  lebih  lanjut  seperti  yang  dikatakan  oleh  Panitera Pengadilan Negeri Meulaboh dari hasil wawancara bahwa“ ia, bisa jadi tidak terdapat sosialisasi  khusus  karena  dahulu  tidak  terdapat  Website,  Email  serta  belum  ada media-media  populer  seperti  saat  ini  telah  ada  website,  dapat  di  buka  di  Website
21 Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022.
22 Maya  Sartika  masyarakat  Aceh  Barat,Wawancara  di  Desa  Pucok  Lueng,  Kecamatan  Sama  Tiga Kabupaten Aceh Barat 4 Januari 2023.
melihat  syarat-  syaratnya  sehingga  orang  dapat  melihat,  bisa  membaca”. 23 Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,  sosialisasi adalah suatu hal yang sangat urgent dalam memberikan suatu informasi kepada masyarakat hal-hal apa saja yang dapat di akses di Pengadilan.
Oleh sebab itu, masyarakat yang tidak mampu tidak mengetahui dengan jelas terdapatnya berperkara secara cuma-cuma di Pengadilan serta persyaratan apa yang wajib  dipenuhi  supaya  dapat  berperkara  secara  Prodeo  sehingga  masyarakat  yang tidak  sanggup  dapat  menyelesaikan  perkaranya.  Dari  hasil  wawancara  dengan  ibu Salmi masyarakat Gampong Suak Awe, Kecamatan Pante Ceuremen, Kabupaten Aceh Barat  yang  mengatakan  bahwa  tidak  tahu  apa  itu  Prodeo  dan  apa  saja  syarat- syaratnya  apalagi  tidak  ada  yang  memberitahukan  sebelumnya  tentang  apa  itu Prodeo kami orang awam hukum  mana mengerti seperti itu, kalaupun misalnya ada perkara  ke  Pengadilan  biasanya  sudah  di  kasih  tau  biayanya  sekian. 24 Hal  ini  bukan karena  dari    ekomoni  saja  tetapi  karena  pendidikan  yang  rendah  sehingga  banyak masyarakat  yang  masih  tidak  tahu  atau  awam  tentang  hukum,  untuk  mendukung keadilan  seluruh  rakyat  Indonesia  hal  ini  wajib  menyampaikan  keseluruh  lapisan masyarakat  adanya  perkara  secara  cuma-Cuma (Prodeo)  di  pengadilan  agar masyarakat bisa mengakses dengan mudah tanpa biaya bagi masyarakat yang benar- benar miskin.
2. Tidak adanya Masyarakat yang Beracara Melalui Prodeo
Untuk mewujudkan keadilan seluruh rakyat Indonesia, rakyat Indonesia wajib mendapat perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), jaminan, serta hak yang sama di depan hukum. Persamaan perlakuan di depan hukum berlaku untuk tiap orang tanpa membedakan  latar  belakang  suku,  keturunan,  ekonomi,  agama,  serta  bisa mendapatkan  keadilan  lewat  lembaga  peradilan.  Dengan  Prodeo  dapat  membantu orang  yang  tidak  mampu  menyelesaikan  perkaranya  di  pengadilan,  tetapi  karena tidak  ada  pengetahuan  khusus  maka  tidak  ada  orang  yang  menyelesai  perkara melalui Prodeo. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bendahara Pengadilan Negeri meulaboh  Penyebab  dari  tidak  adanya  permohonan  masyarakat  yang  beracara melalui  Prodeo  itu  karena  banyaknya  persyaratan  yang  harus  dipenuhi  oleh masyarakat,  proses  yang  panjang  dan  banyak  hal-hal  di  luar  dugaan  dan menghabiskan  banyak  waktu,  sehingga  mengakibatkan  proses  Prodeo  sudah  tidak ada lagi. 25
Fakir  miskin  adalah  tanggung  jawab  negara  dan  juga  harus  memperoleh dukungan  hukum  dari  negara  terhadap  masalah  kemiskinan  yang  tengah  dialami dengan memberikan jaminan bantuan hukum kepada setiap orang, perihal ini sesuai
23 Munizal SH, Panitera Pengadilan Negeri Meulaboh, Wawancara, Kamis 10 November 2022.
24 Salmi masyarakat Aceh Barat, Wawancara di Desa Suak Awe, kecamatan Pante Ceureumen kabupaten Aceh Barat Ibu 29 Desember 2022.
25 Jovie Harul Nesia, Bendahara Pengadilan Negeri Meulaboh, Wawancara, Senin 26 September 2022
dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Di Aceh Barat masih banyak masyarakat  yang  terletak  di  garis  kemiskinan.  Berdasarkan  data  statistik  Kabupaten Aceh  Barat  tahun  2020,  terdapat  39.060  penduduk  miskin  dari  total  penduduk sebanyak  196.834  jiwa  atau  sebanyak  19,84%  yang  tergolong  miskin  . 26 Dimana banyak  masyarakat  yang  tidak  tahu  tentang  hukum  dan  tidak  memahami  hak  dan kewajibannya ketika berhadapan dengan hukum. Berdasarkan hasil wawancara yang dikatakan oleh Ibu Nursamaliah sebagai warga masyarakat mengatakan “saya gak tau apa saja yang ada di Pengadilan termasuk tidak tahu ada gratis dalam menyelesaikan urusan di Pengadilan untuk masyarakat tidak mampu, dan setau pribadi saya setiap adanya  permasalahan  harus  ada  uang  untuk  menyelesaikannya  mau  miskin  atau kaya”. 27 Dari hal tersebut bahwa masyarakat tidak berperkara melalui Prodeo karena masyarakat  tidak  mengetahui  apa  itu  Prodeo  dan  kegunaannya  serta  bagaimana syarat dan prosedurnya dalam menyelesaikan suatu perkara yang di hadapi.
3. Hilangnya Anggaran untuk Prodeo.
Asal anggaran yang dikeluarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran sendiri adalah  uang  yang  diberikan  oleh  pemerintah    melalui  satuan  kerja  dan  melalui bendahara  dimana  uang  tersebut  ditujukan  untuk  membantu  masyarakat  yang tergolong  tidak  mampu  secara  ekonomi.  Setiap  akhir  tahun  ada  permohoan permintaan  anggaran  untuk  kebutuhan  tahun  berikutnya  dan  juga  ada pengembalian  anggaran  jika  anggaran  tersebut  tidak  terealisasi  termasuk anggaran untuk Prodeo. Maka dari itu pelaksanaan perkara perdata melalui Prodeo semua  biaya  ditanggung  oleh  negara  melalui  Daftar  Isian  Pelaksanaan  Anggaran (DIPA), Pasal  20  Ayat  (1)  SEMA  No.10  Tahun  2010  Tentang  Pedoman  Pemberian Bantuan  Hukum  menyebutkan  “Biaya  perkara perdata  bagi  tergugat  atau penggugat yang tidak mampu, dibebankan pada negara melalui DIPA pengadilan”
28 .  Namun  karena  anggaran  tidak  terealisasi  setiap  tahunnya  menyebabkan hilangnya anggaran untuk prodeo dapat dilihat di tabel berikut:
No Tahun Anggaran Prodeo Berdasarkan Tahun Anggaran Jumlah orang  Tersalur 1 2017 1.460.000 2 1 2 2018 0 0 0 3 2019 0 0 0 4 2020 0 0 0 5 2021 0 0 0 6 2022 0 0 0
26 Https://Acehbaratkab.Bps.Go.Id/. diakses pada tanggal 1 Januari 2023
27 Nursamaliah  masyarakat  Aceh  Barat  Wawancara  di  Desa  Meutulang,  kecamatan  Panton  Reu, Kabupaten Aceh Barat Aceh Barat, 3 Januari 2023.
28 Pasal 20 Ayat 1, SEMA No.10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum
Sumber: Data Kantor Pengadilan Negeri Meulaboh Tahun 2022
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Panitera  pengadilan  Negeri Meulaboh  terkait  hilangnya  anggaran  untuk  Prodeo  beliau  menjelaskan, sebenarnya  pengadilan  bukan  tidak  menerima  Prodeo  tetapi  karena  sudah  tidak ada  lagi  anggarannya,  kemudian  menggunakan  Prodeo  terlalu  banyak  surat  dan syarat  maka  orang  malas  menggunakan  Prodeo,  awal  mulanya  hilang  anggaran Prodeo itu  karena tidak terserap anggarannya yang seharusnya  masih ada tetapi saat  itu  bendahara  tidak  memberitahukan  masih  ada  anggaran,  dan  kemudian Prodeo  di  hapuskan  oleh  Mahkamah  Agung  untuk  pengadilan  Negeri  Meulaboh karena dianggap bahwa  daerah tersebut masyarakatnya sudah mampu dan tidak memerlukan adanya prodeo. 29 Kurangnya koordinasi pihak Panitera dan bendahara sehingga  proses  Prodeo  sudah  tidak  ada  lagi.  Dengan  demikian,  tidak  ada  lagi anggaran yang tersedia untuk biaya prodeo bagi masyarakat yang tidak sanggap secara  ekonomi  untuk  mendapatkan  berperkara  secara  Prodeo  di  pengadilan Negeri Meulaboh dan ini sudah berlangsung dari tahun 2018 hingga sampai saat ini.  Dari  hasil  wawancara  dengan  Ibu  Nursamaliah  “dengan  hilangnya  proses Prodeo  maka  Keadilan  yang  seharusnya  dirasakan  Masyarakat  akhirnya  hilang”. 30 Dapat  diketahui  Akibat  hukum  jika  tidak  ada  lagi  Prodeo  di  pengadilan  Negeri maka amanat Undang-Undang Dasar 1945 untuk kesejahteraan rakyat sudah tidak teralisasi.

## KESIMPULAN
Pemanfaatan  Prodeo  hanya  untuk  masyarakat  tidak  sanggup.  Permohonan  yang diajukan dilengkapi syarat- syarat prodeo oleh pemohon/ penggugat ialah Surat Keterangan Tidak Sanggup dan surat tunjangan yang lain semacam Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin) dan dokumen yang lain  yang  terpaut  dengan  catatan  orang  miskin  dalam  basis  informasi  pemerintah  terpadu maupun dikeluarkan oleh lembaga lain yang berwenang memberikan data tentang ketidak mampuan. Setelah itu mengikuti segala prosedur dalam proses penerapan perkara Prodeo, berikutnya  hendak  di  cek  oleh  majlis  hakim  tentang  alasan  memakai  prodeo  pada persidangan insidentil.
Faktor-faktor yang mengakibatkan hilangnya Prodeo hal ini terjadi karena kurangnya sosialisasi secara khusus baik langsung ataupun media  dengan memberikan arahan terkait penggunaan  Prodeo  dan  syarat-syarat  apa  saja  yang    harus  dipenuhi  oleh  masyarakat. Sehingga  masih  banyak  masyarakat  awam  tidak  mengetaui  cara  berperkara  cuma-cuma, dimana  banyak masyarakat yang tidak  mengetahui tentang hukum,  hak  dan kewajibannya ketika  berhadapan  dengan  hukum.  Dengan  begitu  hilangnya  anggaran  untuk  Prodeo dikarenakan  anggaran  tidak  terserap  yang  seharusnya  di  berikan  pada  masyarakat  miskin
29 Munizal SH, Panitera Pengadilan Negeri Meulaboh, Wawancara, Kamis 10 November 2022.
30 Nursamaliah  masyarakat  Aceh  Barat  Wawancara  di  Desa  Meutulang,  kecamatan  Panton  Reu, Kabupaten Aceh Barat Aceh Barat, 3 Januari 2023.
sehingga  anggaran  tidak  lagi  di  berikan  kepada  Pengadilan  Negeri  Meulaboh  sejak  tahun 2018. Akibat hukum jika tidak ada lagi Prodeo di Pengadilan Negeri maka amanat undang- undang dasar 1945 untuk kesejahteraan rakyat sudah tidak terealisasi)

## ACKNOWLEDGEMENT
Alhamdulillah  saya  panjatkan  syukur  kepada  Allah  SWT,  karena telah  memberikan kesempatan untuk saya dapat menyelesaikan Artikel ini sebagai kewajiban kelulusan di Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar. Terimakasih Tak terhingga kepada kedua Orang Tua, kemudian untuk Dosen Pembimbing Ibu Nila Trisna dan sahabat saya Nurul Iman, serta seluruh sahabat semua atas dukungannya.

## REFERENSI
Purmadi Purbacaraka dan Soejono Soekanto (1997), Perihal Kaidah Hukum. Bandung, hlm. 20.
Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27 Ayat 1. Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 Ayat 3. Jimly Asshidiqie. (2011).Gagasan Negara Hukum Indonesia, Makalah ini disampaikan dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangnan Hukum Nasional yang Diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan HAM RI.
Hayat. (2015).  Keadilan Sebagai Prinsip Negara Hukum : Tinjauan Teoritis Dalam Konsep Domokrasi. vol 2 Nomor 2. Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28 Ayat 1. Nawa Angkasa. (2016) Prodeo Dalam Peradilan Sema Nomor 10 Tahun 2010, Jurnal Hukum vol.13 Nomor 1, STAIN Jurai Siwo Metro.
Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2014. Tentang Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Diyan yusri dkk. (2020) Pelatihan Pelayanan Perkara Prodeo Dalam Perspektif Hukum Islam,
Jurnal Abdimasa 3 Nomor 1.
Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022.
Bambang Sunggono. (2003), Metode Penelitian Hukum  Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm.
43.
Kbbi (2022, Desember 1). pengertian prodeo. diakses melalui
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/prodeo .
R. Soeroso. (2013) Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika,hlm .38. Ropaun Rambe (2016) , Hukum Acara Perdata Lengkap .Jakarta: Sinar Grafika,hlm. 231.
Pengertian Pro Bono dan Pro Deo (2022, Desember 1) diakses melalui Https://Www.Dslalawfirm.Com/pro-Bono/ .
Muchlisin Riadi (2016, April 05) diakses pada tanggal 27 Desember 2022 melalui
Https://Www.Kajianpustaka.Com/2016/04/Pengertian-Dan-Sejarah- Bantuan-Hukum.Html/ .
Deva Ayu Santika. (2021) Problematika Perkara Prodeo Bagi Masyarakat Miskin Di Pengadilan Agama Bantul . Skripsi. yogyakarta: Universitas Islam Indonesia. Ahmadi Mahmud SH, Advokat Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Meulaboh, wawancara, pada 24 November 2022
1 Http://Www.Pn-Meulaboh.Go.Id/, diakses pada tanggal 1 Januari 2023. Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan.
Pasal 1 Ayat 2, SEMA Nomor 10 Tahun 20102010. Tentang Pemberian Bantuan Hukum. Https://Acehbaratkab.Bps.Go.Id/. diakses pada tanggal 1 Januari 2023 Pasal 20 Ayat 1, SEMA Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum