## Analisis Alasan Poligami bagi Pegawai Negeri Sipil
Yuli Yani Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, Indonesia
i       yuliyanithohari01@gmail.com

## Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan dan persyaratan izin poligami bagi PNS dan untuk mengetahui aplikasi  alasan  dan persyaratan izin poligami bagi PNS.  Penelitian ini adalah library research, yang bersifat deskriptif analitis tentang aplikasi alasan dan persyaratan izin poligami bagi PNS. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan melakukan kajian terhadapa sumber data yang berupa bahan hukum,  baik  berupa  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder,  dan  bahan hukum tersier metode pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan  dokumentasi.  Pengolahan  data  dilakukan  dengan  cara  editing,  coding  dan reconstructing  dan  constructing/  sytemattizing.  Analis  data  menggunakan  analisis kualitatif dengan metode berfikir induktif. Poligami diperbolehkan menurut hukum Islam  dengan  alasan  sebagaimana  surat  an-Nisa    sebagai  berikut:  (1)    Dan persyaratan  yang  harus  dipenuhi  dalam  hukum  Islam  adanya  kesanggupan  suami untuk  berlaku  adil  terhadap  istri-istri  dan  anak-anakanya.  Alasan-alsan  poligami menurut hukum positif hamper sama dengan alasan poligami menurut hukum Islam dengan  persyratatan  disamping  kesanggupan  untuk  berlaku  adil  juga  adanya  izin dari  istri/istri  sebelumnya  dan  adanya  kepastian  bahwa  suami  dapat  memenuhi kebutuhan-kebutuhan  istri-istrinya.  Alasan  poligami  bagi  PNS  sama  dengan  alasan yang diatur dalam hukum Islam hukum positif yang berlaku di Indonesia, perbedaan persyaratan poligami yang harus dipenuhi oleh PNS adalah adanya izin Pengadilan dan  izin  dari  atasan.  Permohonan  izin  poligami  bagi  PNS  dapat  dikabulkan  oleh Majelis  Hakim  jika  alasan  dan  prsyaratan  telah  sesuai  dengan  ketentuan  yang berlaku.  Permohonan  izin  poligami  bagi  PNS  dapat  ditolak  oleh  Majelis  Hakim dikarnakan alasan dan persyaratan tidak terpenuhi.
Kata Kunci : Alasan Berpoligami, Poligami, Hukum Islam Berpoligami Published by Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar Website https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/ This is an open access article under the CC BY SA license
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

## PENDAHULUAN
Agar  tidak  menimbulkan  kesalahpahaman  dalam  memahami  judul  skripsi  ini,  maka terlebih  dahulu  akan  diuraikan  secara  singkat  istilah-istilah  yang  terdapat  dalam  judul skripsi  ini,  adapun  judul  skripsi  adalah:  “  Aplikasi  Alasan-alasan  Izin  Poligami  Bagi Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  Pada  Putusan-putusan Pengadilan.”  Istilah-istilah  yang  perlu dijelaskan yaitu sebagai berikut:
1. Aplikasi : Aplikasi adalah penggunaan, penerapan, karya hias atau permohonan. 1 Dapat diartikan  juga  penerapan,  penggunaan  atau  permohonan  izin  poligami  bagi  Pegawai Negeri Sipil.
1 Peter  Salim dan Yenni Salim,  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia Kontemporer (Jakarta:  Modern  Engglis  Press, 1991) hlm.88

## Jurnal Tana Mana
2. Poligami : Poligami berasal dari bahasa Yunani, kata ini merupakan gabungan dari poly atau polus yang bertati banyak dan kata gamein atau gamos yang berarti kawin atau perkawinan. Maka ketika dua kata ini digabungkan akan berarti suatu perkawinan yang banyak, dan bisa jadi dalam jumlah yang tidak terbatas 2 , atau bisa juga poligami dapat diartikan praktek memiliki beberapa istri atau pasangan pada waktu bersamaan. 3
3. Pegawai Negeri Sipil : Pegawai Negeri Sipil adalah unsur Aparatur Negara, Abdi Negara, dan Abdi Masyarakat yang harus menjadi teladan baik bagi masyarakat dalam tingkah laku,  tindakan,  dan  ketaatan  kepada  peraturan  Perundang-undangan  yang  berlaku. 4 Untuk  dapat  melaksanakan  kewajiban  yang  demikian  itu,  maka  kehidupan  pegawai negeri  sipil  harus  ditunjang  oleh  kehidupan  berkeluarga  yang  serasi,  sehingga  setiap pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugasnya tidak akan banyak terganggu oleh masalahg-masalah  dalam  keluarganya.  Berdasarkan  uraian  diatas  dapat  diperjelas bahwa  yang  dimaksud  dengan  judul  ini  adalah  sebuah  penelitian  untuk  mengungkap dan  menganalisis  secara  mendalam  perkembangan  hakim  dalam  memberikan  izin poligami, dalam perkara permohonan izin poligami bagi Pegawai Negeri Sipil.
Adapun  alasan-alasan  yang  mendoorong  penulis  untuk  mengambil  dan  memilih judul  ini  adalah  :  Karena  di  dalam  penelitian  ini,  penulis  mengambil  suatu  analisa  pada Putusan-putusan  Pengadilan,  dimana  penulis  tertarik  untuk  mengkajinya  lebih  dalam, yakni  apakah  yang  menjadi  alasan  poligami.  Meneliti  dan  menganalisis  secara  langsung tentang proses oermohonan poligami bagi pegawai negeri sipil dan apa saja yang menjadi pertimbangan  hakim  dalam  memutuskan  serta  memberikan  izin  seseorang  melakukan poligami.  Banyaknya Pegawai Negeri Sipil yang melakukan poligami tanpa izin maupun dengan  izin  pejabat  yang  berwenang  sesusai  dengan  PP  Nomor  10  tahun  1983  Jo  PP Nomor 45 tahun 1990.  Pembahasan izin poligami bagi Pegawai Negeri Sipil pada putusan- putusan Pengadilan ini belum pernah dibahas dalam bentuk skripsi oleh mahasiswa IAIN Raden Intan Lampung, dan sebagai syarat penulis dalam menyelesaikan Strata I dan sesuai dengan  bidang  ilmu  yang  penulis  tekuni  swebagai  mahasiswa  Fakultas  Syariah  Jurusan Akhwal Al-Syakhsyiyah.
Allah menciptakan manusia di dunia ini diikuti oleh hukum-hukum sebagai aturan dalam  hidup  manusia.  Tujuan  primer (Addaruri) .  Dalam  hukum  Allah  dikenal  dengan maqosid as-syariah atau ad-daruriyah al-khams yaitu 5 tujuan utama hukum Islam. 5 Salah satu dari lima tujuan utama itu adalah memelihara keturunan yaitu dengan cara mengatur pernikahan  dan  larangan  melakukan  pelecehan  seksual. 6 Perkawinan  dalam  pandangan Agama  Islam  adalah  sebagai  amanat  dari  Allah  SWT  yang  diberikan  kepada  suami  dan istri.  Keduanya  harus  berjanji  menjaga  amanat  itu  dengan  sekuat-kuatnya.  Perjanjian inilah yang disebut di dalam Al-qur’an sebagai “misaqon galiza” sebagaimana disebutkan dalam  Al-Qur’an  Surat  An-Nisaa’  ayat  21  sebagai  berikut  : “Bagaimana  kamu  akan mengambilnya  kembali,  padahal  sebagian  kamu  Telah  bergaul  (bercampur)  dengan  yang lain  sebagai  suami-isteri.  dan  mereka  (isteri-isterimu)  Telah  mengambil  dari  kamu perjanjian yang kuat.” 7
Hukum  asal  dalam  Islam  adalah  monogami,  sebab  dengan  monogami  akan  mudah mengendalikan sifat atau watak cemburu, iri hati, dan suka mengeluh dalam kadar tinggi, sehingga bisa mengganggu keuangan dan membahayakan keutuhan keluarga. Karena itu poligami hanya diperbolehkan bila dalam keadaan darurat. 8 Adapun ayat al-Qur’an yang menjadi  dasar  diperbolehkannya  poligami  adalah  surat  An-Nisa  (4):3  yang  artinya “Dan
2 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedia Islam, (Jakarta: PT.Baru Van Hoeve,t.t.) hlm.789
3 Peter Salim dan Yeni Salim, Op.cit. hlm.1178
4 . PP 10 tahun 1990 tentang Izin Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil
5 Juhaya S. Praja, Filsafat Hukum Islam , Yayasan Piara, Bandung, 1993, hlm. 152
6 Muhaimin, dkk, Dimensi-dimensi Studi Islam , Cetakan Pertama, Karya Abdi Tama, Surabaya, 1994, hlm. 273
7 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemah , Diponegoro, Bandung, 2005, hlm. 81
8 M. Abdul Mujib, Mabruri Thalhah, Syafi’ah A.M , Kamus Isilah Fikih , Cet.1 (Jakarta:Pustakafirdaus,t.t),hlm.261
jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua,  tiga  atau  empat.  Kemudian  jika  kamu  takut  tidak  akan  dapat  berlaku  adil,  Maka (kawinilah)  seorang  saja,  atau  budak-budak  yang  kamu  miliki.  yang  demikian  itu  adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”(Q.S. An-Nisa’:3). 9
Quraish  Shihab  menggaris  bawahi  bahwa  ayat  tersebut  tidak  memuat  peraturan tentang poligami, karena poligami telah dikenal dan dipraktekkan oleh syari’at agama dan tradisi  sebelum  Islam.  Ayat  ini  juga  tidak  mewajibkan  poligami,  dan  itupun  hanya  pintu darurat kecil yang boleh dilalui pada saat amat diperlukan dan dengan syarat yang tidak ringan. 10 Kemudian  Sayyid  Qutb  juga  mengatakan  bahwa  poligami  merupakan  suatu perbuatan rukhsoh, maka  hanya  dilakukan  dalam  keadaan  darurat  dan  benar-benar mendesak.  Kebolehan  itupun  masih  disyaratkan  bisa  berbuat  adil  terhadap  istri-istri. Keadilan yang dituntut disini termasuk dalam bidang nafkah, muamalah, pergaulan serta pembagian malam. Sedang bagi calon suami yang tidak bisa berbuat adil, maka diharuskan cukup satu saja. 11
Undang-undang  No.  1  Tahun  1974  tentang  perkawinan  itu  juga  menganut  asas poligami,  yaitu  seorang  pria  hanya  mempunyai  seorang  istri  dan  seorang  wanita  hanya mempunyai  seorang  suami.  Namun  apabila  dipenuhi  berbagai  persyaratan  tertentu  dan diputuskan  oleh  pengadilan,  seorang  pria  dimungkinkan  beristri  lebih  dari  seorang dengan  ketentuan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Adapun  syarat  bagi  laki-laki  yang akan melaksanak poligami yaitu diantaranya : 12
1. Adanya persetujuan dari istri-istri
2. Adanya  kepastian  bahwa  suami  mampu  menjamin  keperluan-keperluan  hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.
Terlepas  dari  bisa  atau  tidaknya  suami  memenuhi  persyaratan-persyaratan  yang cukup berat tersebut, poligami juga mempunyai implikasi negatif, yaiut secara psikologis isteri  akan  merasa  sakit  hati  melihat  suaminya  berhubungan  dengan  perempuan  lain, setidaknya ada dua faktor : pertama, karena didorong oleh rasa cinta setianya yang dalam kepada  suami.  Umumnya  isteri  mempercayai  dan  mencintai  suaminya  sepenuh  hati, sehingga dalam dirinya tidak ada lagi ruang untuk cinta kepada laki-laki lain. Isteri selalu berharap suaminya berlaku sama terhadap dirinya, karena itu isteri tidak dapat menerima suaminya membagi cinta kepada perempuan lain. Faktor kedua, isteri merasa diri inferior seolah-olah  suaminya  berbuat  demikian  lantaran  ia  tidak  mampu  memenuhi  kebutuhan biologisnya. 13 Tetapi  dalam  realitas  kehidupan  perempuan  banyak  menemui  hal  yang membuatnya  sedih  dan  marah,  akan  tetapi  perasaan  yang  tidak  menyenangkan  itu  ada kalanya  lebih  ringan  jika  dibandingkan  dengan  kesukaran  hidup  lainnya.  Alasan-alasan yang dipakai Pengadilan Agama memberi izin kepada suami berpoligami adalah : 14 1) istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri;
2) istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;  dan 3) istri tidak dapat melahirkan keturunan.
Ketiga  alasan  ini  hanya  ada  dalam  aturan  normatif  belaka.  Sebab,  dalam  realitas  di masyarakat  umumnya  berpoligami  dilakukan  bahwa  karena  ketiga  tersebut,  melainkan karena lebih banyak alasan syahwat.
9 Al-Qur’an dan terjemah , Op. Cit , hlm 54
10 Quraish shihab, Wawasan al-Qur’an , (Bandung : Mizan, 1996),hlm.199
11 Sayyid Qutb, Fi Zilal al-Qur’an ,(t.t.p.:dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1961),IV:236
12 Undang-undang Republik Indonesia  Nomor 1 tahun 1974 , tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam , Citra Umbara, hlm
13 Musdah Mulia, Pandangan Islam tentang Poligami , hlm. 51
14 Undang-undang No1 tahun 1974 tentang perkawinan
Perizinan  untuk  melaksanakan  poligami  bagi  pegawai  negeri  sipil  (PNS),  hendaklah memperhatikan pula bahwa pegawai negeri sipil (PNS) adalah unsur aparatur negara dan abdi  masyarakat  yang  harus  menjadi  teladan  yang  baik  bagi  masyarakat  dalam  tingkah laku,  tindakan,  dan  ketaatan  dalam  pada  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku, termasuk  menyelenggarakan  kehidupan  berkeluarga. 15 Untuk  dapat  melaksanakan kewajiban yang demikian itu, maka kehidupan pegawai negeri sipil harus ditunjang oleh kehidupan yang serasi, sejahtera dan bahagia. Sehingga setiap pegawai negeri sipil dalam melaksanakan  tugasnya  tidak  akan  banyak  terganggu  oleh  masalah-masalah  dalam keluarganya.
Atas dasar pokok pikiran sebagai tersebut di atas,  maka telah ditetapkan peraturan pemerintah  No  10  tahun  1983  tentang  izin  perkawinan  dan  perceraian  pegawai  negeri sipil yang telah dirubah dengan peraturan pemerintah No.45 tahun 1990. Pegawai negeri sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang wajib memperoleh izin tertulis dahulu dari pejabat/atasan,  adanya  persetujuan  yang  dibuat  secara  ikhlas  oleh  istri  pegawai  negeri sipil yang bersangkutan, pegawai negeri sipil yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang istri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan, dan ada jaminan tertulis dari pegawai negeri sipil yang bersangkutan, bahwa ia akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
Fenomena  yang  terjadi  pada  Putusan-putusan  Pengadilan  dalam  hal  ini  dengan register perkara Nomor 122/Pdt.G/2006/PA.Tnk, perkara Nomor: 191/Pdt.G/2013/PA.Ktbm,  perkara  Nomor  175/Pdt.G/2013/PA.Kla,  perkara  Nomor 209/Pdt.G/2013/PA.  Mt.  Penetapan  permohonan  izin  atau  produk  pengadilan  agama tentang  izin  poligami  itu  berupa  penolakan  dan  pencoretan  dari  register,  apakah  sudah benar  menurut  aturan,  logis  atau  tidak,  apakah  sudah  didengar  keterangan  pihak-pihak yang  menghendaki  adanya  permohonan  poligami,  keterangan  pemohan  dan  termohon, apakah prosedur penerimaan perkara tersebut sudah benar, apakah pemeriksaan perkara permohonan  pengajuan  izin  poligami  tersebut  sesuai  dengan  alat  bukti  yang  diajukan, apakah penyelesaian perkara tidak cacat hukum.
Adapun prosedur melakukan poligami adalah seseorang suami yang akan mendapat izin  poligami  mengajukan  permohonan  ke  pengadilan  (Undang-undang  Nomor  1  tahun 1974  Pasal  4  ayat  (1)  yang  berbunyi  “Dalam  hal  seorang  suami  akan  beristri  lebih  dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3  ayat (2) Undang-undang ini maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya”.
Sebelum  memutuskan  untuk  memberikan  izin  atau  mengabulkan  permohonan perkara  izin  poligami,  sekaligus  untuk  meyakinnkan  kebenaran  data-data  yang  ada, pengadilan  lebih  dahlu  mengadukan  pemeriksaan  terpenuhi  atau  tidaknya  syarat-syarat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan uraian di atas maka penulis mengambil penelitian dengan judul”Aplikasi Alasan-alasan Izin Poligami bagi Pegawai Negeri Sipil Pada Putusan-putusan Pengadilan.” Kondisi  inilah  yang  memotivasi  penulis  untuk  mengungkap  berbagai  permasalahan tersebut  dan  menuangkannya  dalam  bentuk  penelitioan  ilmiah.  Tujuan  penelitian  ini adalah  untuk  mengetahui  alasan-alasan  Izin  Poligami  bagi  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS) pada Putusan-putusan Pengadilan dan untuk mengetahui Persyaratan Izin Poligami bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
15 PP No 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil

## METODE PENELITIAN
1. Jenis dan Sifat Penelitian
a. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian Kepustakaan ( Library research ), 16 dalam hal ini penulis meneliti dan menganalisis alasan-alasan Poligami bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Putusan-putusan Pengadilan .
b. Sifat Penelitian Adapun  dilihat  dari  sifatnya  penelitian  ini  bersikap deskriptif  analitis ,  yang dimaksud  dengan  deskriptif  adalah  suatu  metode  dengan  menggambarkan  dan melukiskan  keadaan  subjek  atau  objek,  serta  kondisi  pada  sekarang  berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Analitis maksudnya menganalisa secara  kritis  istilah  dan    pendapat,  menjelaskan  keyakinan  dengan  cara  bertanya, membaca, membersihkan, dan mengola dimana akhirnya ditemukan hakekat. 17
2. Data dan Sumber Data
Yang  dimaksud  dengan  data  adalah  koleksi  fakta-fakta  atau  nilai-nilai  numeric (angka). Sedangkan sumber data adalah subjek darimana data dapat diperoleh. 18
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
a. Sumber  data  primer,  yaitu  data  yang  diperoleh  langsung  dari  informan  atau  obyek yang  diteliti  atau  ada  hubungannya  dengan  obyek  yang  diteliti.  Dengan  demikian sumber  data  pada  penelitian  lapangan  yaitu  berasal  dari  informan  langsung  dari hakim,  panitera  muda,  panitera  pengganti  di  pengadilan  agama  tanjung  karang  dan dari pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini.
b. Sumber  data  sekunder  yaitu  data  normativ  terutama  yang  bersumber  dari perundang-undangan,  data  normative  tersebut  umumnya  berupa  ketentuan- ketentuan  undang-undang  yang  menjadi  tolak  ukur  terapan.  Pengumpulan  data sekunder  dilakukan  dengan  pengumpulan  data  pistaka  yang  meliputi  fiqih  tentang nikah,  perundang-undangan,  yurisprudensi,  dan  buku  literatur  hukum  atau  bahan hukum  tertulis  lainnya  yaitu  undang-undang  Nomor  1  tahun  1974  tentang perkawinan,  undang-undang  No.7  tahun  1989  tentang  peradilan  agama,  PP  N0.10 tahun 1983tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil, PP No 45 tahun 1990 tentang perubahan atas PP No 10 tahun 1983 SEMA No.5 tahun 1984 tentang  petunjuk pelaksanaan  PP  No  10  tahun  1983  PP  No.  30  tahun  1980  tentang disiplin  pegawai  negeri  sipil  dan  literatur  lain  yang  berkaitan  dengan  judul  skripsi yang dimaksud.
3. Metode Pengumpulan Data Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah:
a. Studi Kepustakaan (library research) Disamping  itu  dalam  penelitian  ini  juga  diperlukan  data  sekunder  yakni  data yang  didapat  dengan  cara  mempelajari  buku-buku  refrensi  perpustakaan  berupa buku-buku  hukum,  fiqih  tentang  nikah,  berbagai  macam  peraturan  perundang- undangan,  dokumentasi  dan  hasil-hasil  penelitian  yang  pernah  dilakukan sebelumnya, namun bahannya memiliki relevansi kuat dengan masalah yang penulis teliti saat ini.
b. Metode Dokumentasi Metode  Dokumkentaasi  adalah  mencari  datta  mengenai  hal-hal  atau  variabel seperti  buku-buku,  majlah,  surat  kabar,  dokumen,  peraturan-peraturan,  notulen rapat, catatan harian dan lain sebagainya. 19
16 Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset Sosial , Cetakan Ketujuh, Mandar Maju, Bandung, 1996, hlm. 20
17 Kaelani, Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat , Pradigma, Yogyakarta, 2005, hlm 58
18 Suharsimi Arikunto, Op. Cit., hlm. 114 19 Suharsimi Arikunto, Op. Cit ., hlm.23
Dengan  demikian  penulis  simpulkan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  metode dokumentasi  adalah  suatu  cara  untuk  mengumpulkan  data-data  yang  diperlukan melalui catatan tertulis dalam sebuah penelitian.  Metode ini peneliti gunakan untuk mendapatkan informasi data yang dibutuhkan yang berhubungan dengan perkara izin poligami  bagi  Pegawai  Negeri  Sipil  Paada  Putusan-putusan  Pengadilan,  serta  letak geografdis,  struktur  organisasi,  tugas  dan  fungsi,  kode  etik,  jumlah  kasus  dan  lain- lainnya.
4. Metode Pengolahan Data Dalam metode pengolahan data ini penulis menggunakan beberapa cara atau metode, yaitu :
a. Pemerikasaan data (editing)
Pemeriksaan  data  adalah  pembenaran  apakah  data  yang  terkumpul  melalui  studi pustaka,  dokumen  sudah  dianggap  relevan  dengan  masalah,  jelas,  tidak  berlebihan, dan tanpa kesalahan.
b. Penandaan data (coding)
Penandataan  data  adalah  pemberian  tanda  pada  data  yang  diperoleh,  baik  berupa penemuan  ataupun  penggunaan  tanda  atau  simbol  atau  kata  tertentu  yang menunjukkan golongan, kelompok dan klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya, dengan tujuan untuk menyajikan data secara sempurna, memudah rekontruksi serta analisa data.
c. Rekontruksi data (reconstructing ) Rekonstruksi data  adalah  menyusun  ulang  data  secara  teratur,  berurutan  dan  logis, sehingga mudah dipahami dan interpretasikan.
d. Penyusunan dan sistemasi data (constucting / systematizing)
Penyusunan  atau  sistematika  data  adalah  mengelompokan  secara  sistematis  data yang sudah diedit dan diberi tanda menurut klasifikasi data dan urutan masalah. 20
5. Metode Analisa Data
Setelah  diperoleh  data-data  dari  informan  yang  diperlukan  dari  lapangan, untuk mengolah dan menganalisa data dalam penelitian ini metode yang digunakan dalam menganalisa data adalah metode analisis data kualitatif , 21 yaitu data yang tidak berbentuk  angka,  tetapi  berupa  serangkaian  informasi  yang  digali  dari  hasil penelitian  tetapi  masih  berupa  fakta-fakta  verbal  atau  masih  dalam  bentuk keterangan-keterangan saja.
Maksud  dari  analisis  data  kualitatif  adalah  keperluan  mengumpulkan informasi-informasi  yang  digali  dari  hasil  Putusan  Pengadilan  tentang  putusan  izin poligami bagi Pegawai Negeri Sipil).
Setelah  data-data  terkumpul  selanjutnya  dianalisis  dengan  menggunakan metode induksi 22 untuk  memperoleh  kesimpulan  umum  tentang  aplikasi  alasan- alasan  izin  poligami  bagi  pegawai  negeri  sipil  yang  ditarik  dari  semua  putusan- putusan pengadilan  perkara permohonan izin poligami.

## 6. Jenis dan Sifat Penelitian
a. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan ( library research ), 23 dalam hal ini penulis meneliti dan menganalisis alasan-alasan Poligami bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Putusan-putusan Pengadilan .
20 Sutrisno Hadi, Methodologi Research , Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi, UGM, Yogyakarta, 1995, hlm.
36 21 Lexy L Molceng, Metodelogi Penelitian Kualitatif , Remaja Rosda Karya, Bandung, Cet. XIV, 2001, hlm. 3
22 Op, Cit, hlm. 42
23 Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset Sosial , Cetakan Ketujuh, Mandar Maju, Bandung, 1996, hlm. 20
b. Sifat Penelitian
Adapun  dilihat  dari  sifatnya  penelitian  ini  bersikap deskriptif  analitis ,  yang dimaksud  dengan  deskriptif  adalah  suatu  metode  dengan  menggambarkan  dan melukiskan  keadaan  subjek  atau  objek,  serta  kondisi  pada  sekarang  berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Analitis maksudnya menganalisa secara  kritis  istilah  dan    pendapat,  menjelaskan  keyakinan  dengan  cara  bertanya, membaca, membersihkan, dan mengelola dimana akhirnya ditemukan hakekat. 24
7. Data dan Sumber Data
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder  yaitu merupakan  data  yang  diperoleh  dari  studi  kepustakaan  terhadap    bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
Studi  kepustakaan  dilakukan  terhadap  bahan-bahan  hukum  yang  berkaitan dengan  perkawinan,  poligami,  dan  aplikasi  keputusan  dalam  konteks  izin  poligami. Data yang dibutuhkan meliputi:
c. Sumber  hukum  primer,  yaitu  bahan  hukum  yang  mempunyai  kekuatan  mengikat secara  umum,  seperti  peraturan  perundang-undangan  dan  putusan  pengadilan (hakim),  di  antaranya:  (1)  Undang-Undang  No.1  Tahun  1974  tentang  perkawinan, Undang-Undang  No.7  tahun  1989btentang  peradilan  agama,  PP  No.10  Tahun  1983 tentang  izin  perkawinan  dan  perceraian  bagi  pegawai  negeri  sipil,  PP  No.45  Tahun 1990 tentang perubahan atas PP N0.10 Tahun 1983, SEMA No.5 Tahun 1984 tentang petunjuk pelaksanaan PP No.10 Tahun 1983, dan Kompilasi Hukum Islam
d. Sumber  hukum  sekunder,  yaitu  bahan  hukum  member  penjelasan  terhadap  bahan hukum primer, seperti literature-literatur, fiqh tentang perkawinan, media cetak atau elektronik  khususnya  yang  berkaitan  dengan  perkawinan,  poligami,  dan  putusan pengadilan.
e. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang member penjelasan terhadap bahan hukum  primer,  seperti  KUHPdt,  Kamus  bahasa  indonesia,  kamus  hukum  atau ensiklopedia.
8. Metode Pengumpulan Data
c. Studi Kepustakaan (library research)
Penelitian  ini  juga  diperlukan  data  sekunder  yakni  data  yang  didapat  dengan cara mempelajari buku-buku referensi perpustakaan berupa buku-buku hukum, fiqih tentang  nikah,  berbagai  macam  peraturan  perundang-undangan,  dokumentasi  dan hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, namun bahannya memiliki relevansi kuat dengan masalah yang diteliti.
d. Metode Dokumentasi Metode  dokumkentasi  adalah  mencari  data  mengenai  hal-hal  atau  variabel seperti  buku-buku,  majalah,  surat  kabar,  dokumen,  peraturan-peraturan,  notulen rapat, catatan harian dan lain sebagainya. 25
Metode  dokumentasi  adalah  suatu  cara  untuk  mengumpulkan  data    yang diperlukan  melalui  catatan  tertulis  dalam  sebuah  penelitian.  Metode  ini  digunakan untuk  mendapatkan  informasi  data  yang  dibutuhkan  berhubungan  dengan  perkara izin poligami bagi Pegawai negeri sipil pada putusan-putusan pengadilan, khususnya tentang aplikasi (penerapan) alasan-alasan poligami bagi pegawai negeri sipil.
9. Metode Pengolahan Data Pengolahan data menggunakan beberapa cara atau metode, yaitu :
e. Pemerikasaan data (editing)
24 Kaelani, Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat , Pradigma, Yogyakarta, 2005, hlm 58
25 Suharsimi Arikunto, Op. Cit ., hlm.23
Pemeriksaan  data  adalah  pembenaran  apakah  data  yang  terkumpul  melalui  studi pustaka,  dokumentasi  sudah  dianggap  relevan  dengan  masalah,  jelas,  tidak berlebihan, dan tanpa kesalahan.
f. Penandaan data (coding)
Penandataan  data  adalah  pemberian  tanda  pada  data  yang  diperoleh,  baik  berupa penomoran  ataupun  penggunaan  tanda  atau  simbol  atau  kata  tertentu  yang menunjukkan golongan, kelompok dan klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya, dengan tujuan untuk menyajikan data secara sempurna, memudah rekontruksi serta analisis data.
g. Rekontruksi data (reconstructing ) Rekonstruksi data  adalah  menyusun  ulang  data  secara  teratur,  berurutan  dan  logis, sehingga mudah dipahami dan interpretasikan.
h. Penyusunan dan sistemasi data (constucting / systematizing)
Penyusunan  atau  sistematika  data  adalah  mengelompokan  secara  sistematis  data yang sudah diedit dan diberi tanda menurut klasifikasi data dan urutan masalah. 26
10. Metode Analisa Data Setelah  diperoleh  data  diperlukan,  untuk  mengolah  dan  menganalisis  data dalam penelitian ini digunakan  metode analisis data kualitatif , 27 yaitu data yang tidak berbentuk  angka,  tetapi  berupa  serangkaian  informasi  yang  digali  dari  hasil penelitian  tetapi  masih  berupa  fakta-fakta  verbal  atau  masih  dalam  bentuk keterangan-keterangan saja.
Maksud  dari  analisis  data  kualitatif  adalah  keperluan  mengumpulkan informasi-informasi  yang  digali  dari  hasil  putusan  pengadilan  tentang  putusan  izin poligami bagi pegawai negeri sipil.
Setelah  data  terkumpul  selanjutnya  dianalisis  dengan  menggunakan  metode induksi 28 untuk  memperoleh  kesimpulan  umum  tentang  aplikasi  alasan-alasan  izin poligami  bagi  pegawai  negeri  sipil  yang  ditarik  dari  semua  putusan-putusan pengadilan  perkara permohonan izin poligami.s

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Prosedur pengajuan perkara di Pengadilan tentang Poligami
Perkara  permohonan  izin  Poligami  seorang  yang  berstatus  PNS  nomor  Perkara
122/Pdt.G/2006/PA.Tnk,  0175/Pdt.G/2013/PA.K1a,  02029/Pdt.  G/2013/PA.MT;  dan seorang yang berstatus Pedagang/non PNS dengan nomor perkara
284/Pdt.G/2006/PA.Tnk, mengenai perkara yang diajukan ke pengadilan agama tanjung karang permohonan tersebut sudah berbentuk permohonan izin poligami.
Tela’ah  tentang  prosedur  diatas  Pengadilan  Agama  terkesan  tidak  memperhatikan azas  Peradilan  “proses  cepat,  biaya  ringan”,  sehingga  ketika  para  pihak  yang  ingin mengajukan  permohonan  harus  mengikuti  prosedur  yang  diatur  dan  terkesan menghambat  pemohon  seperti  harus  mengahadap  sendiri  tanpa  wakil  dan  harus menghadap kepada orang yang diberi tugas oleh pimpinan pengadilan tanpa didasari pola bidalmin,  dengan  diharuskan  melengkapi  syarat-syarat  terlebih  dahulu  baru  dapat didaftar perkaranya.
Sebagaimana  dipahami  persyaratan  izin  poligami  secara  administrasi  kepegawaian maupun non kepegawaian dalam memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk diajukan kepengadilan  namapak  memerlukan  waktu  dan  pemahaman  sebab  dan  akibat  poligami
26 Sutrisno Hadi, Methodologi Research , Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi, UGM, Yogyakarta, 1995
27 Lexy L Molceng, Metodelogi Penelitian Kualitatif , Remaja Rosda Karya, Bandung, Cet. XIV, 2001, hlm. 3
sehingga permohonan perizinan dapat tercipta dengan adanya kerjasama pengadilan dan pihak pemerintahh pembuat peraturan.
Tela’ah tentang syarat-syarat permohonan putusan izin poligami ke pengadilan Agama melalui  kebijakan  Pimpinan  seakan  pihak  pemohon  izin  poligami  utamanya  pihak Pemohon  yang  berstatus  PNS  terkesan  tidak  boleh  diterima  terlebih  dahulu  sebelum melakukan  permohonan  izin  atasan  atau  pejabat  yang  berwenang  dengan  alasan prosesnya  akan  memakan  waktu  lama.  Dan  bagi  pejabat  pemberi  izin  dinilai  birokrasi pada instansi yang bersangkutan sering mempersulit.
B. Analisis dari Aspek Hukum
1. Hukum Formiil
Perkara permohonan izin Poligami seorang yang berstatus PNS nomor Perkara 122/Pdt.G/2006/PA.Tnk,  0175/Pdt.G/2013/PA.K1a,  02029/Pdt.  G/2013/PA.MT;  dan seorang yang berstatus Pedagang/non PNS dengan nomor perkara
284/Pdt.G/2006/PA.Tnk,  mengenai  perkara  yang  diajukan  ke  pengadilan  agama tanjung karang permohonan tersebut sudah berbentuk permohonan izin poligami.
Berdasarkan  putusan-putusan  yang  telah  dimasukkan  ke  dalam  skripsi  ini, bahwa permohonan izin poligami di dalam putusan-putusan tersebut oleh hakim yang memeriksa  dan  memutuskan  perkara,  permohonan  itu  ada  yang  dinyatakan  dicoret dan ditolak   ada juga yang dinyatakan diterima. Permohonan ditolak dikarenakan para pihak  yang  mengajukan  permohonan  tersebut  tidak  serius  dengan  tidak  memenuhi persyaratan  dan  prosedur  permohonan  izin  poligami  yang  telah  diatur  oleh  Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomorr 10 Tahun 1983 jo PP Nomor 45  Tahun 1990.
Apabila  Putusan/Penetapan  hakim  Pengadilan  Agama  terhadap  perkara permohonan  izin  poligami,  berupa  penetapan  pemberian  izin  poligami  kepada pemohon,  selayaknya  seoang  hakim  yang  menetapkan/menyatakan  putusan  tersebut benar-benar  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  dan  Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo PP Nomor  45 Tahun 1990. Dan sipemohonpun dalam mengajukan permohonan mengikuti peraturan yang telah ditetapkan Pengadilan Agama dan telah mampu untuk melakukan poligami yang sesuai dengan tuntunan Al- Qur’an  dalam  surat  An-Nisa’  ayat  3.  Maka  pemberdayaan  atau  penggunaan  perizinan poligami itu akan sesuai dengan apa yang diharapkan.
Tela’ah  tentang  pelaksanaan  permohonan  tentang  putusan  izin  poligami sebagaimana  tertera  di  atas  dari  segi  pelaksanaan  proses  pengaturan  sesuai  dengan pola  meja-meja  yang  ditentukan  namun  petugas  yang  berwenang  menangani pelaksanan  putusan  terkean  lamban  melaksanakan  pemberkasan  dan  pengarsipan, berkas,  dengan  alas  an  karena  berkas  terlalu  lama  berada  pada  Majelis,  sedangkan menurut  hokum  Acara  Perdata  pada  Pengadilan  Agama,  minutasi  berkas  tidak  boleh lebih waktu dari satu bulan setelah putusan/penetapan dijatuhkan.
Menurut  Hukum  Acara  Peradilan  Agama  kewenangan  penerimaan  perkara terhadap  perkara  permohonan  diatur  dan  disesuaikan  dengan  pola  bindalmen peradilan  yaitu  yang  bertugas  menerima  meja  1  melalui  panitera  muda  bidang permohonan  karena  perkara  tersebut  adalah  perkara  permohonan  tidak  dilakukan oleh  seorang  wakil  panitera  yang  bertugas  sebaggai  pengawas  penerimaan  perkara, dan  pencatatan  kode  perkara  tetap  menggunakan  kode  perkara  permohonan  yaitu dengan kode P bukan dengan kode G (perkara gugatan).
Putusan  pengadilan  Agama  kelas  1  A  Tanjung  Karang  tentang  poligami  yaitu perkara Nomor 122/Pdt.G/2006/PA.Tnk dan Perkara Nomor 284/Pdt.
G/2006/PA.Tnk,  menurut  penerapan  hokum  acara  perdata  di  lingkungan  pengadilan Agama  telah  terlaksana  tetapi  tidak  cermat  dalam  penulisan  permohonan  dengan memekai  kata  pelawan  atau  Terlawan,  seyogianya  dengan  kata  Pemohon  dan Termohon, sehingga nilai kualitas putusan cacat adminstrasi.

## 2. Hokum Materiil
Beberapa  syarat  yang  ditentukan  sesuai    dengan  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  1974  tentang  perkawinan  adalah  mendapat  Izin  dari  istri  pertama  atau sebelumnya dan mampu bersikap adil. Putusan pengadilan tentang poligami terkesan sulitnya  tentang  persyaratan  yang  ditetapakan  pengadilan  Agama,  seperti  harus mempunyai izin dari istri pertama.
C. Faktor Pendukung dan penghambat
Putusan  Pengadilan  Agama  tentang  izin  Poligami  secara  realita  sebenarnya  telah didukung oleh sarana dan prasarana yang tersedia dan memadai berupa badan peradilan yang berwenang untuk mengeluarkan izin poligami yaitu Pengadilan Agama. Akan tetapi meskipun  telah  tersedianya  sarana  dan  prasarana  yang  memadai  untuk  melakukan  izin poligami  bagi  masyarakat  yang  melakukan  izin  poligami,  sebagai  factor  penghambat masih  banyak  yang  melakukan  poligami  tidak  sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  1974  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  10  Tahun  1983  jo  PP  Nomor  45  Tahun 1990.  Dan  sosialisasi  terhadap  Undang-Undang  dan  Peraturan  Pemerintah    belum terserap dimasyarakat. Pencari keaadilan bahkan ada yang tidak mengetahui sama sekali tentang  cara  bagaimana  cara  mengajukan  izin  poligami  sesuai  dengan  yang  telah dittetapkan dan ada pula kcenderungan bagi masyarakat elit menghindar dari peraturan- peraturan  yang  da  karena  menurut  mereka  peraturan  tersebut  justru  membuat  beban moral dirinya sendiri.
D. Fenomena Putusan Pengadilan
Tela’ah  terhadap    putusan  pengadilan  kelas  1  A  Tanjung  Karang  Nomor  122/Pdt. G/2006/PA.Tnk  dan  Nomor  175/Pdt.G/2013/PA.Kla.  tentang  poligami  serta  fenomena putusan  tersebut  adalah  terdapat  kontradiksi  dengan  peraturan  perundang-undangan serta penuturan hakim Pengadilan Agama.
Kenyataan  yang  ada  pada  penetapan  atau  produk  hukum  putusan  pengadilan  agama kelas 1A Tanjung Karang Nomor 122/2006 berkode (G) bukan (P)dan berbunyi melawan bukan  termohon  izin  poligami,  berbunyi  putusan  bukan  berbunyi  penetapan.  Demikian pula  pada  putusan/penetapan  Nomor  284/2006  berbunyi  penetapan  dan  terdapat  kata melawan dengan kode sama mempergunakan huruf (G) bukan huruf (P).
Jika perkara volunter hasil produknya hanya berupa putusan dan bukan pula pelawan dari  terlawan.  Berbeda  dengan  perkara  contensius  yaitu  produk  hukumnya  berupa putusan dan memiliki pula kata penyebutan para  pihhak dengan pelawan dan terlawan. Putusan/penetapan  seharusnya  memuat  dalam  amar  putusan  jarak  berlakunya putusan/penetapan tersebut maksimal berlaku 6 bulan. Lebih dari waktu yang ditentukan (6  bulan)  setelah  penetapan  tidak  dilaksanakan  gugur/tidak  berlaku.  Oleh  karenanya dalam  permohonan  poligami  harus  dijelaskan  nama  sicalon  istri,  orang  tua  calon  istri, dammn sicalon istri dijadikan saksi.
Putusan  ditolak  dalam  perkara  tersebut  karena  sang  istri  pertama  tidak  difungsikan sebagai  Pemohon  (difungsikan  sebagai  Termohon)  dan  ada  penyelundupan  alamat  istri pertama  pemohon,  sehingga  relaas  panggilan  tidak  sampai  pada  yang  bersangkutan. Sedangkan untuk perkara Nomor 175/Pdt. G/2013/PA. Kla,  dalam perkara aquo Majelis Hakim tidak melihat adanya penyelundupan hukum yang dilakukan para Pemohon dengan memohon  izin  poligami  dan  isbat  nikah  setelah  poligaminya  dilakukan,  karena berdasarkan fakta di persidangan Termohon telah mengizinkan bahkan mempersilahkan Pemohon  I  untuk  berpoligami  jauh  hari  sebelum  ia  menikah  dengan  Pemohon  II,  dalam permohonan in casu , lebih karena izin PNS yang sulit didapat oleh Pemohon II, sehingga perkara in casu tidak akan menjadi rujukan umum bagi perkara lain yang serupa karena pada dasarnya setiap perkara bersifat kasuistik; Berdasarkan pengakuan Pemohon I yang dibenarkan oleh Termohon sejak tahun 2010, rumah tangga antara keduanya sudah tidak harmonis,  sering  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran,  sehingga  hak  dan  kewajiban antara  keduanya  tidak  dapat  dilaksanakan  dengan  baik.  Kemudian  antara  keduanya
memilih poligami sebagai solusi atas permasalahan rumah tangga mereka. Oleh karena itu bilmana  tidak  berpoligami,  patut  di  duga  keras  bahwa  pernikahan  yang  tidak  harmonis dapat menyebabkan hak dan kewajiban masing-masing semakin tidak dapat dilaksanakan dan  memperbanyak  perbuatan  dosa  di  kemudian  hari,  sedangkan  fakta  yang  terjadi setelah  Pemohon  I  berpoligami,  konflik  antara  keduanya  mereda,  dan  Pemohon  I melaksanakan  nafkahnya  dengan  baik  sebagaimana  bukti.  Setelah  dipelajari  oleh  Hakim dengan  melihat  bukti-bukti  serta  alasan  yang  sesuai  dengan  fakta,  maka  hakim mengabulkan permohonan izin poligami tersebut.

## KESIMPULAN
Poligami  diperbolehkan  menurut  hukum  Islam  dengan  alasan  sebagaimana  surat an-Nisa  sebagai berikut: (1)  Dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam hukum Islam adanya  kesanggupan  suami  untuk  berlaku  adil  terhadap  istri-istri  dan  anak-anakanya. Alasan-alsan  poligami  menurut  hukum  positif  hamper  sama  dengan  alasan  poligami menurut  hukum  Islam  dengan  persyratatan  disamping  kesanggupan  untuk  berlaku  adil juga  adanya  izin  dari  istri/istri  sebelumnya  dan  adanya  kepastian  bahwa  suami  dapat memenuhi  kebutuhan-kebutuhan  istri-istrinya.Alasan  poligami  bagi  PNS  sama  dengan alasan  yang  diatur  dalam  hukum  Islam  hukum  positif  yang  berlaku  di  Indonesia, perbedaan  persyaratan  poligami  yang  harus  dipenuhi  oleh  PNS  adalah  adanya  izin Pengadilan  dan  izin  dari  atasan.  Permohonan  izin  poligami  bagi  PNS  dapat  dikabulkan oleh  Majelis  Hakim  jika  alasan  dan  prsyaratan  telah  sesuai  dengan  ketentuan  yang berlaku. Permohonan izin poligami bagi PNS dapat ditolak oleh Majelis Hakim dikarnakan alasan dan persyaratan tidak terpenuhi.

## REFERENSI
Abdul  Aziz  Dahlan  (ed),  DKK.  Ensiklopedi  Hukum  Islam,  Cet.  IV,  Jakarta:  PT.  Baru  Van Hoeve 2006.
Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedia Islam, (Jakarta: PT.Baru Van Hoeve,t.t.) hlm.789 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedia Islam, Jakarta: PT.Baru Van Hoeve,t.t. Abduttawab  Haikal, Rahasia  Perkawinan  Rasulullah  SAW,  Poligami  dalam  Islam  Vs Monogami Barat, Jakarta: Pedoman Ilmu Jayya,1983. Abdul hamid hakim, Mabadiyu Awwaliyyah, Jakarta: Maktaba Saadiyah Putra, tt.
Ahmad  warson  Al-Munawir,  Kamus  Al-Munawir  Arab-Indonesia,  (Jakarta:Pustaka Progresif, 1985),hlm. 970
Al-Maragi, Tafsir al-magribi, Mesir: Mustofa al-Bab al-Halabi, 1382/1963. Departemen  Agama  Republik  Indonesia, Al-Qur’an  dan  Terjemah ,  Diponegoro,  Bandung,
2005, hlm. 81 Juhaya S. Praja, Filsafat Hukum Islam , Yayasan Piara, Bandung, 1993, hlm. 152 Kaelani, Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat , Pradigma, Yogyakarta, 2005, hlm 58 Kartini  Kartono, Pengantar  Metodologi  Riset  Sosial ,  Cetakan  Ketujuh,  Mandar  Maju, Bandung, 1996, hlm. 20
Lexy L Molceng, Metodelogi Penelitian Kualitatif , Remaja Rosda Karya, Bandung, Cet. XIV, 2001, hlm.
Muhaimin,  dkk, Dimensi-dimensi  Studi  Islam ,  Cetakan  Pertama,  Karya  Abdi  Tama, Surabaya, 1994, hlm. 273
M.  Abdul  Mujib,  Mabruri  Thalhah,  Syafi’ah  A.M ,  Kamus  Isilah  Fikih ,  Cet.1 (Jakarta:Pustakafirdaus,t.t),hlm.26
Musdah Mulia, Pandangan Islam tentang Poligami , hlm. 51
Peter  Salim  dan  Yenni  Salim,  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  Kontemporer  (Jakarta: Modern Engglis Press, 1991) hlm.88
PP No 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil PP 10 tahun 1990 tentang Izin Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil
Sayyid Qutb, Fi Zilal al-Qur’an ,(t.t.p.:dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1961),IV:236 Sutrisno  Hadi, Methodologi  Research ,  Yayasan  Penerbitan  Fakultas  Psikologi,  UGM, Yogyakarta, 1995
Undang-undang No1 tahun 1974 tentang perkawinan Undang-undang  Republik  Indonesia    Nomor  1  tahun  1974 ,  tentang  perkawinan  dan Kompilasi Hukum Islam , Citra Umbara, hlm Quraish shihab, Wawasan al-Qur’an , (Bandung : Mizan, 1996),hlm.199
s Copyright Holder :
© Yuli Yani (2022) First Publication Right : © Jurnal Tana Mana Thisarticleisunder: CC BY SA