## ANALISIS PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM PENGELOLAAN KAWASAN PESISIR BERKELANJUTAN DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

## Stakeholders Analysis of Sustainable Coastal Zone Management in the Gunungkidul Regency
*Riesti Triyanti 1 dan Indah Susilowati 2
1 Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Gedung BRSDM KP I Lt. 4, Jalan Pasir Putih Nomor 1 Ancol Timur, Jakarta Utara, Indonesia Telp: (021) 64711583 Fax: 64700924
2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Diponegoro Jl. Prof. H. Soedarto, S.H, Tembalang, Semarang, Jawa Tengah 50275, Indonesia Diterima tanggal: 28 Nopember 2018 Diterima setelah perbaikan: 8 April 2019 Disetujui terbit: 26 Juni 2019

## ABSTRAK
Pengelolaan kawasan pesisir berkelanjutan memerlukan peran dan dukungan seluruh stakeholders. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran, kepentingan, dan pengaruh stakeholders dalam pengelolaan kawasan pesisir Gunungkidul, serta merumuskan strategi untuk pengelolaan kawasan pesisir yang berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif dengan alat bantu kuesioner dan wawancara mendalam. Pengumpulan data dilakukan pada bulan April-Juli 2018; sedangkan pengolahan data menggunakan software Mactor dan dianalisis menggunakan analisis stakeholders . Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan kawasan pesisir Kabupaten Gunungkidul melibatkan tiga pemangku kepentingan kunci, enam pemangku kepentingan utama, dan tiga pemangku kepentingan pendukung, yang bertindak sebagai koordinator, fasilitator, dan pelaksana. Pemetaan stakeholders menunjukkan kategori pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan kawasan pesisir sebagai subyek, pemain, aktor, dan penonton. Strategi untuk mengoptimalkan pengaturan pemangku kepentingan dalam mewujudkan pengelolaan kawasan pesisir yang berkelanjutan diperlukan melalui peningkatan kolaborasi dan kerja sama antara subyek dan pemain yang memiliki tingkat kekuasaan dan kepentingan yang tinggi terhadap kebijakan pengelolaan kawasan pesisir. Hal ini dapat terwujud melalui peningkatan kerja sama dan kolaborasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat dalam perwujudan kebijakan pengelolaan kawasan pesisir berkelanjutan. Strategi pengelolaan kawasan pesisir berkelanjutan harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan sehingga dapat melindungi sumber daya alam dan jasa lingkungan, memperhatikan kualitas lingkungan, dan meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir .

## Kata Kunci: pemangku kepentingan; pengelolaan pesisir berkelanjutan; Gunungkidul

## ABSTRACT
Sustainable management of coastal area requires a role and support from all stakeholders. The  aims  of  this  study  are  to  analyze  the  role,  interest,  and  influence  of  stakeholders  in  the  coastal zone management of   Gunungkidul, as well as to formulate sustainable coastal management strategies. The research used quantitative and qualitative methods with questionnaires and in-depth interview. Data were collected from April to July 2018; processed by Mactor software and analysed using stakeholder analysis. The results showed that coastal management of   Gunungkidul Regency involved three key stakeholders, six primary stakeholders, and three supporting stakeholders as a coordinator, facilitator, and implementer. Mapping stakeholders shows the categories of stakeholders involved in the management of coastal zones as subjects, players, actors, and spectator. Therefore, strategies are necessary to optimize stakeholder arrangements in realizing sustainable coastal area management through increasing collaboration and cooperation between subjects and players who have a level high of power and interest in coastal management policies. The sustainable coastal area management policies can be realized through  effective  collaboration  and  cooperation  between  government  and  community.  The  strategies must also involve all related parties to protect natural resources and environment, to concern with environment quality, and it increase the income of coastal communities.
Keywords: stakeholders; management; coastal; berkelanjutan; Gunungkidul
* Korespodensi Penulis: email: triyanti.riesti@gmail.com Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Gedung BRSDM KP I Lt. 4, Jalan Pasir Putih Nomor 1 Ancol Timur, Jakarta Utara, Indonesia

## PENDAHULUAN
Pemanfaatan sumber daya alam dan jasa wilayah pesisir dan laut diperkirakan akan semakin meningkat di masa-masa mendatang dalam menunjang pembangunan ekonomi nasional. Ada dua alasan pokok yang mendukung kecenderungan di atas. Pertama, pertumbuhan penduduk sebesar 1,49% per tahun (BPS, 2017), maka pada tahun 2020 penduduk Indonesia akan rnencapai 271 juta jiwa dan tahun 2035 akan menembus 300 juta jiwa (Bappenas, 2013), menyebabkan meningkatnya perrnintaan terhadap kebutuhan sumber daya alam dan jasa lingkungan pesisir dan laut. Sementara itu, ketersediaan sumber daya alam di darat semakin berkurang dan tidak lagi mencukupi.
Kedua,Indonesia sebagai Negara Kepulauan ( archipelagic state ), dengan luas laut 6,4 juta km 2 , jumlah pulau yang mencapai kurang lebih 17.504 pulau, dan  garis pantaisepanjang 108.000 km; memiliki potensi sumber daya pesisir dan laut yang sangat besar (BIG, 2018). Besarnya potensi fisik  ekosistem  pesisir,  menyimpan  fungsi  pokok bagi kehidupan manusia, diantaranya sebagai penyedia sumber daya alam hayati dan non hayati (perikanan, terumbu karang, rumput laut, mineral, bahan tambang, dan gas alam), penyedia jasa-jasa pendukung kehidupan (air bersih, dan ruang) dan penyedia jasa-jasa kenyamanan (pariwisata bahari) (Marcos, Torres, López-Capel & Pérez- Ruzafa , 2015).
Perikanan sebagai penyedia sumber daya hayati ekosistem pesisir, memberikan kontribusi dalam perekonomian bangsa. Menurut laporan FAO (2014) dalam The State of Wold Fisheries and Aquaculture, produksi perikanan tangkap dan budidaya di Indonesia pada tahun 2012 sebagai peringkat kedua di dunia. Tingkat produksi perikanan tangkap selama tahun 2011-2012 mengalami kenaikan rata-rata sebesar 1,7%, sedangkan persentase sumbangan terhadap produksi perikanan budidaya di dunia sebesar 27,40%. Kondisi ini memberi kesempatan kepada Indonesia untuk menjadi penghasil produk perikanan terbesar di dunia. Kenaikan rata-rata PDB perikanan tahun 2012-2016 yaitu 5,83% lebih tinggi dari rata-rata kenaikan PDB nasional tahun 2012-2016 yang hanya 4,83%. Keadaan ini menunjukkan terjadi peningkatan yang baik pada sektor perikanan, sehingga dapat diperhitungkan sebagai salah satu prioritas oleh para pembuat kebijakan.
Selain potensi hayati dari sektor perikanan, jasa kenyamanan dan keindahan ekosistem pesisir dari sektor pariwisata juga memberikan kontribusi yang  signifikan  bagi  pembangunan  nasional  dan kesejahteraan masyarakat. Secara makro, kondisi kepariwisataan nasional mengalami peningkatan dari tahun 2010-2016. Peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2016 sebesar 8,4% dibandingkan tahun 2015, peningkatan kontribusi sekitar 91,6%, dan peningkatan devisa mencapai Rp176 -184 Triliun. Namun, kontribusi langsung sektor pariwisata terhadap persentase dari total PDB menunjukkan angka relatif stabil dikisaran angka 4 persen (KEMENPAR, 2017).
Kontribusi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menyumbang produksi perikanan tangkap Indonesia masih sangat rendah, sebesar 0,06% (KKP, 2016). Kecilnya kontribusi ini dikarenakan dominasi nelayan skala kecil dengan karakteristik wilayah pesisir pantai selatan Jawa yang merupakan perairan terbuka ( open sea ) dengan horizon pantainya berhadapan langsung dengan Samudera Hindia (Mustafa & Yudhicara, 2015), sehingga hanya nelayan yang mempunyai skill kuat yang mampu melaut. Namun, sebanyak 1.980 rumah tangga perikanan di Provinsi DIY menggantungkan hidupnya sebagai nelayan sehingga memerlukan perhatian yang serius. Produksi perikanan tangkap di perairan pantai selatan Provinsi D.I. Yogyakarta didominasi oleh Kabupaten Gunungkidul. Pada tahun 2015 produksi ikan laut di Kabupaten Gunungkidul sebesar 3.103,40 ton dan nilai produksi sebesar Rp44.762.568.000 (BPS, 2016).
Wilayah pesisir DIY sebagian besar telah dikembangkan dan diperuntukkan bagi pengembangan wisata pantai (Yuliadi, 2013). Perkembangan sektor pariwisata di wilayah pesisir DIY tercermin dalam kunjungan wisatawan (mancanegara dan nusantara). Pada lima tahun terakhir 2012-2016 tercatat rata-rata wisatawan yang berkunjung mengalami kenaikan rata-rata sebesar 18%. Pada tahun 2016, kunjungan wisatawan di kabupaten pesisir DIY secara berurutan didominasi oleh Kabupaten Bantul (52%), Kabupaten Gunungkidul (35%), dan Kabupaten Kulon Progo (13%) (Dinas Pariwisata Provinsi D.I. Yogyakarta, 2017).
Pemanfaatan kawasan pesisir Kabupaten Gunungkidul untuk kegiatan pariwisata tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul Tahun
2016-2021. Berdasarkan RPJMD tersebut, maka pemanfaatan kawasan pesisir untuk pariwisata berorientasi pada kepentingan ekonomi (peningkatan PAD). Peningkatan jumlah wisatawan di kawasan pesisir Kabupaten Gunungkidul memberikan dampak negatif bagi lingkungan, yaitu meningkatnya timbulan sampah yang dihasilkan dari aktivitas yang ada di kawasan pesisir. Belum adanya penataan ruang yang baik dalam hal sarana prasarana dan zonasi antara kegiatan wisata dan perikanan juga menjadi permasalahan di Kawasan Pesisir Gunungkidul. Permasalahan ini pada akhirnya  menimbulkan  konflik  antara  pengelola kawasan  wisata  dan  nelayan.  Konflik  di  pesisir terjadi pada aspek sosial dan ekonomi (Brown & Raymond, 2013).
Untuk itu perlu dilakukan analisis pemangku kepentingan sebagai suatu proses untuk mengidentifikasi individu, kelompok dan organisasi yang dipengaruhi atau dapat memengaruhi lingkungan dan generasi yang akan datang serta memprioritaskan individu- individu dan kelompokuntuk terlibat dalam proses pengambilankeputusan (Reed et al., 2009).  Analisis terhadap pemangku kepentingan ( stakeholders analysis ) menjadi suatu hal pentingsebagai metodologi untuk memperoleh pemahaman atas sebuah sistem dan untuk menilai dampak perubahan pada sistem tersebut, juga sebagai suatu cara untuk  mengidentifikasi  dan  menilai  kepentingan pemangku kepentingan kunci tersebut (Kivits, 2011). Penggunaan software mactor digunakan untuk mengukur keseimbangan kekuasaan antara aktor dan mempelajari konvergensi dan divergensi mereka ketika dihadapkan dengan sejumlah taruhan dan tujuan terkait. Melalui analisis stakeholders , software Mactor dapat membantu dalam membuat keputusan sehingga para aktor
dapat  menerapkan  kebijakan  aliansi  dan  konflik mereka (Godet, 2006). Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran, kepentingan, pengaruh, dan harapandari para pemangku kepentingan sebagai bahan untuk merumuskan strategi pengaturan kepentingan dalam pengelolaan kawasan pesisir berkelanjutan di Kabupaten Gunungkiduluntuk mewujudkan kebijakan ekonomi hijau.
Pengumpulan data primer dan sekunder untuk penelitian ini dilakukan pada bulan April-Juli 2018. Lokasi penelitian berada di enam  kawasan pesisir Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu di pesisir Baron, Drini, Gesing, Ngrenehan, Siung dan Ngandong. Lokasi penelitian merupakan pusat pengembangan kegiatan ekonomi (perikanan dan pariwisata) di kawasan pesisir pantai Kabupaten Gunungkidul. Urutan lokasi penelitian berdasarkan tingkat pemanfaatan kawasan pesisir pantai dari yang tinggi hingga yang rendah yang diacu dari RT/ RW Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 – 2030. Pemanfaatan kawasan pesisir Baron, Drini, Gesing, dan Ngrenehan untuk kegiatan perikanan dan pariwisata, kawasan pesisir Siung untuk kegiatan perikanan dan wisata minat khusus (panjat tebing), dan kawasan pesisir Ngandong hanya untuk kegiatan perikanan (Bappeda, 2011s).
Penelitian ini juga menggunakan 30 orang responden kunci ( key-persons ) untuk analisis stakeholders dan indepth interview, dengan teknik sampling menggunakan purposive sampling berdasarkan kepakaran, ketokohan, pengetahuan, dan penguasaan terhadap aktivitas kelompoknya (Tabel 1). Wawancara mendalam dilakukan secara semi terbuka/semi terstruktur kepada stakeholders yang terlibat dalam pengelolaan kawasan pesisir di Kabupaten Gunungkidul, meliputi isu,
Tabel 1. Sampel dan Teknik Sampling Penelitian.

## Table 1. Sample and Research Sampling Technique.
Uraian/ Description
Sampel (orang)/
Sample ( person )
Teknik sampling/ Sampling technique Bappeda/ Agency of Regional Development Planning 1 Purposive sampling Dinas Kelautan dan Perikanan/ Agency of Marine and Fisheries 3 Dinas Pariwisata/ Agency of Tourism 3 Dinas Lingkungan Hidup/ Agency of Environmental 1 Ketua Kelompok Usaha Bersama/KUB Nelayan/ Head of Fishers Group 6 Ketua Kelompok Sadar Wisata/ Head of Tourism Conscious Group 6 Sekretaris Desa/ Village Secretary (Purwodadi, Sidoharjo, Banjarrejo, Kemadang, Kanigoro, Girikarto) 6 Pegawai Kecamatan/ Sub district employee (Tepus,Tanjungsari, Saptosari, Panggang) 4 Tokoh masyarakat/ Community leader 2 Total/ Amount 30
permasalahan, harapan, peran, kepentingan dan pengaruh stakeholders.
Ruang lingkup analisis stakeholders yaitu analisis pemangku kepentingan terhadap para aktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan pengelolaan kawasan pesisir saat ini dan masa depan. Analisis pemangku kepentingan dilakukan mengikuti rangkaian analisis yang dilakukan oleh Reed et al. (2009) yang meliputi:
1)  Identifikasi pemangku kepentingan.
Untuk mengidentifikasi pemangku kepentingan dan kepentingannya digunakan opini para ahli( expert opinion ), Focus Group Discussion (FGD), snowball sampling dan seleksi berdasarkan data sekunder.Pemangku kepentingan  yang  teridentifikasi  di  kabupaten hingga masyarakat denganmengambil contoh di Kabupaten Gunungkidul dapat dikelompokkan menjadi: pemangku kepentingan utama, pemangku kepentingan kunci, dan pemangku kepentingan pendukung yang dikelompokkan berdasarkan pada  konsep  identifikasi  pemangku  kepentingan dari Kivits (2011) yang telah dimodifikasi dan telah digunakan oleh Nurfatriani et al. (2015) dalam analisis pemangku kepentingan.
2) Membuat pengelompokan dan pengategorian pemangku kepentingan,
Untuk  mengklasifikasi  dan  mengategorikan pemangku kepentingan digunakan analisis kategorisasi  yang  mengklasifikasikan  pemangku kepentingan berdasarkan tingkat kepentingan dan pengaruh (Reed et al., 2009).  Metode yang digunakan  untuk  mengklasifikasikan  pemangku kepentingan adalah menggunakan matriks kepentingan pengaruh ( interest  influence  matrix ) berdasarkan kepentingan atau ketertarikan dan pengaruh pemangku kepentingan terhadap penyusunan kebijakan pengelolaan kawasan pesisir. Penilaian besarnya kepentingan dan pengaruh stakeholders menggunakan skala linkert, yaitu :
- Sangat tinggi  (nilai 4)    - Kurang (nilai 1) - Cukup (nilai 2)    - Tinggi (nilai 3) - Rendah (nilai 0) Jumlah nilai yang diperoleh oleh masing-
masing stakeholders adalah poin untuk besarnya kepentingan dan pengaruh, setelah diketahui besarnya nilai kepentingan dan pengaruh, masing- masing stakeholders dipetakan ke dalam matriks kepentingan dan pengaruh dengan menggunakan
software mactor .
3) Menyelidiki hubungan antara pemangku kepentingan.
Untuk menyelidiki hubungan antar pemangku kepentingan digunakan metode actor linkages matrices yang menggunakan matriks berisi para pemangku kepentingan dalam tiap kolom dan barisnya dan hubungan antar pemangku kepentingan  hasil  identifikasi  berupa  konflik, pelengkap atau kerjasama.
Identifikasi Stakeholders dan Perannya dalam Pengelolaan Kawasan Pesisir
Stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan kawasan pesisir Kabupaten Gunungkidul terdiri dari stakeholder kunci, utama (primer), dan pendukung (sekunder). Pengelolaan kawasan pesisir Kabupaten Gunungkidul dipengaruhi oleh peran stakeholder internal yaitu stakeholder primer dan kunci yang memiliki peran sebagai pelaksana, koordinator, implementator, pendamping dan fasilitator; sedangkan stakeholders eksternal mencakup stakeholders sekunder atau pendukung yang berperan sebagai fasilitator (Tabel 2).
Harapan Stakeholders dalam Pengelolaan Kawasan Pesisir
Pemanfaatan kawasan pesisir Kabupaten Gunungkidul memiliki karakteristik yang khas dan tidak bisa di generalisir (Tabel 3). Pesisir pantai dengan pemanfaatan dari kegiatan perikanan lebih menonjol dari kegiatan pariwisata (Pantai Ngrenehan, Pantai Gesing, dan Pantai Siung) mempunyai landing place dan tambatan perahu, dan fasilitas ini tidak tersedia di semua pesisir pantai yang lain. Pengembangan pantai tipe ini sudah sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah yang memasukkan dalam kelompok KSPI, pengelolaan untuk perikanan harus memperhatikan penataan tambatan perahu, peletakan alat tangkap, dan penanganan limbah ikan. Permasalahan di kawasan pesisir terjadi ketika pemanfaatan kegiatan perikanan dan pariwisata sama-sama tinggi (Pantai Baron dan Pantai Drini). Kedua pantai ini termasuk dalam kelompok  KSP  II.  Namun,  konflik  ego  sektoral, konflik  antara  masyarakat  dan  instansi  dalam penguasaan  lahan,  konflik  kepentingan  antar instansi (Dinas Perikanan dan Kelautan, dan Dinas Pariwisata),  dan  konflik  sosial  antar  masyarakat yang pro dan kontra terhadap kegiatan pariwisata muncul di kawasan pesisir pantai ini.
Tabel 2. Pemangku Kepentingan Dalam Pengelolaan Kawasan Pesisir di Kabupaten Gunungkidul, 2018. Table 2.Stakeholders of Coastal Area Management in Gunungkidul Regency, 2018.
No. Pemangku kepentingan/ Stakeholders Peranan/ Role Kategori Pemangku Kepentingan/ Stakeholders Category Posisi/ Position 1. Dinas Kelautan dan Perikanan/ Agency of Marine and Fisheries (Kabupaten dan Provinsi/ Regency and Province ) Otoritas daerah yang melindungi keutuhan wilayahnya, mengelola kelautan, sumberdaya ikan, dan wilayah pesisir, untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat dan pemberdayaan kelompok nelayandalam penangkapan ikan/ Regional authorities that protect the integrity of their territory, managing maritime, fisheries, and coastal area, to improve the  welfare  of  the  local  community  and  fishers group empowerment capture fisheries. Kunci/ Key Koordinator/ coordinator , implementator/
implementator, fasilitator/ f acilitator .
2. Dinas Pariwisata/ Agency of tourism (Kabupaten/ Regency) Otoritas daerah yang melakukan pembinaan, pengelolaan, dan pengembangan objek dan daya tarik wisata, sarana pendukung wisata, pembinaan, pelestarian, dan pengembangan nilai- nilai budaya di wilayahnya, dan pemberdayaan pokdarwis dalam pengembangan pariwisata/Regional/ Regional authorities that provide guidance, management, and tourist objects and attractions development, tourism support facilities, fostering, preservation, and development of cultural values in their region, and empowering Pokdarwis in tourism / Regional development. Kunci/ Key Koordinator/ coordinator , implementator/
implementator,
fasilitator/ f acilitator .
3. Dinas Lingkungan Hidup/ Agencyof Environmental (Kabupaten/ Regency ) Otoritas daerah yang melakukan penataan lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pemulihan kualitas lingkungan hidup, konservasi lingkungan, untuk melindungi keutuhan wilayahnya/ Regional authorities that conduct environmental management, pollution control and environmental damage, restore environmental quality, environmental conservation, to protect the integrity of their territory. Kunci/ Key Fasilitator/ facilitator 4. HNSI Gunungkidul/ Association of Indonesian Fishers of Gunungkidul Lembaga yangmemfasilitasi antara kepentingan nelayan secara keseluruhan dengan stakeholder dalam upaya meningkatkan kesejahteraan nelayan/ Institutions that facilitate the interests of  fishers  as  a  whole  with  stakeholders  in  an effort to improve the welfare of fishers. Pendukung/ Support (Sekunder/ Secondary ) Fasilitator/ facilitator 5. Kelompok Usaha Bersama Nelayan/ Fishers group Kelompok nelayan yang memiliki fungsi untuk membantu anggota nelayan dalam beraktivitas pada kegiatan perikanan tangkap bertujuan mensejahterakan anggota/ Groups of fishermen have  a  function  to  help  fishermen  members  in their  activities  in  fishing  activities  aimed  at  the welfare of members . Utama/ Main (Primer/ Primary ) Fasilitator/ facilitator 6. Kelompok Sadar W i s a t a / To u r i s m Conscious Group Lembaga masyarakat sebagaisalah satu “unsur penggerak”dalam mendukung terciptanya lingkungan dan suasana yang kondusif, serta memiliki kepedulian dalam mengembangkan kepariwisataan di daerahnya/ Community institutions as one of the "driving elements" in supporting the creation of a conducive environment and atmosphere, and having concern in developing tourism in the region.
Utama/ Main (Primer/ Primary ) Fasilitator/ facilitator
No. Pemangku kepentingan/ Stakeholders Peranan/ Role Kategori Pemangku Kepentingan/ Stakeholders Category Posisi/ Position 7. Pemerintah Desa/ Village Government Otoritas yang berwenang mengatur, melayani, dan mengelola hak dan kewajiban warga masyarakat di wilayah administrasinya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa pesisir/ Authorities that are authorized to regulate, serve, and manage the rights and obligations of citizens in their administrative areas to improve the welfare of coastal village communities. Pendukung/ Support (Sekunder/ Secondary ) Fasilitator/ facilitator 8. Tokoh Masyarakat/ Community Elders Kelompok aktifitas masyarakat yang mengontrol ketaatan aturan dan kearifan lokal di lingkungan setempat/ Community activity groups that control the compliance of rules and local wisdom in the local environment. Pendukung/ Support (Sekunder/ Secondary ) Fasilitator/ facilitator 9. Nelayan/ Fishers Orang yang memiliki kemampuan dan keterampilan, serta pengetahuan untuk menjalankan operasional penangkapan ikan, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya/ People who have the ability and skills, as well as knowledge  to  run  fishing  operations,  to  fulfill their daily needs. Utama/ Main (Primer/ Primary ) Pelaksana/ manager 10. Pedagang/ Traders Kelompok yang menjual segala sesuatu di kawasan pesisir pantai ( seafood , ikan segar,
snack dan minuman, souvenir /oleh-oleh)/ A group that sells everything in the coastal area  (seafood,  fresh  fish,  snacks  and  drinks, souvenirs). Utama/ Main (Primer/ Primary ) Pelaksana/ manager 11. Pelaku wisata/ Tourist actors Kelompok yang memiliki usaha jasa wisata seperti penyewaan tikar, payung, alat snorkeling, pelampung, kano, perahu, dan juru potret di pantai/ Groups that have tourism services businesses such as renting mats, umbrellas, snorkeling equipment, buoys, canoes, boats and photographers on the beach. Utama/ Main (Primer/ Primary ) Pelaksana/ manager 12. Masyarakat pesisir lokal/ Local coastal community Kelompok masyarakat pada berbagai golongan (usia belum produktif, usia produktif, dan usia tidak produktif) yang memiliki mata pencaharian diluar kegiatan di pesisir (petani, peternak, wiraswasta, pegawai swasta, buruh bangunan)/ Community groups in various groups (non- productive age, productive age, and unproductive age) who have livelihoods outside activities on the coast (farmers, ranchers, entrepreneurs, private employees, construction workers). Utama/ Main (Primer/ Primary ) Pelaksana/ manager
Lanjutan Tabel 2/ Continue Table 2
Tabel 3. Matriks Pemanfaatan Ekonomi Kawasan Pesisir Kabupaten Gunungkidul, 2018. Table 3. Matrix of Economic Utilization of Coastal Area of Gunungkidul Regency, 2018.
Kegiatan Ekonomi/
Economic activity Kawasan Pesisir Kabupaten Gunungkidul/ Coastal Area of Gunungkidul Regency Baron Drini Ngrenehan Gesing Siung Ngandong Perikanan/ Fisheries +++ +++ +++ +++ ++ + Pariwisata/ Tourism +++ +++ + + + ++
Keterangan/ Remarks : (pemanfaatan ekonomi/ economic utilization +: sedikit/ little , ++: cukup besar/ big enough , +++: sangat besar/ very big )
Stakeholders yang posisinya sebagai pelaksana dalam pengelolaan kawasan pesisir dan mengalami ketergantungan terhadap sumber daya pesisir dikelompokkan menjadi nelayan, pelaku wisata, pedagang, dan masyarakat pesisir yang menjadi petani, peternak, maupun yang berprofesi non kelautan dan perikanan. Di pesisir Pantai Baron, pelaku pariwisata merupakan pekerjaan sambilan selain menjadi nelayan. Saat waktu luang (tidak melaut), selain memperbaiki alat tangkap maupun perahu, nelayan merangkap sebagai pelaku pariwisata dengan menyewakan perahu untuk menyeberang dari pantai berpasir ke teluk Baron. Sedimen di teluk Baron dihasilkan dari pengendapan di muara sungai bawah tanah. Usaha pariwisata khususnya ojek perahu, dirangkap oleh beberapa nelayan, sedangkan penyewaan tikar, payung, alat snorkeling, pelampung, dan juru potret di pantai dilakukan oleh masyarakat pesisir lainnya. Hasil wawancara dengan masing-masing stakeholder terlihat bahwa harapan stakeholders antara perikanan dan pariwisata diharapkan berjalan beriringan, pemerintah diharapkan memberikan edukasi kepada masyarakat pesisir dengan cara sosialisasi rencana/program pengelolaan pesisir ke depan, menjalin komunikasi yang intens dengan masyarakat pesisir, dan penyadaran masyarakat agar bersama-sama dengan pemerintah untuk mengelola kawasan pesisir. Pada akhir tahun 2014 hingga tahun 2015 terjadi demo oleh nelayan dan pedagang ikan di Pantai Baron terhadap Ketua Forum Komunikasi Pokdarwis se-Kabupaten Gunungkidul.  Konflik  tersebut  terkait  dengan revitalisasi pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Mina Samodra di Pesisir Pantai Baron.
Di Pesisir Pantai Baron terjadi limitasi kawasan yang hanya dapat menampung maksimal 60 unit perahu untuk ditambatkan dan terjadi abrasi pantai. Jika tempat labuh dan TPI dipindah ke lokasi lain (Pantai Ngluwen), karakteristik pantai tidak sama dengan di pesisir pantai Baron (perahu dapat hancur terkena ombak), selain itu pedagang ikan yang menjual hasil tangkapan nelayan tidak dapat menjual ikan yang segar dan memerlukan tambahan biaya transportasi untuk mengambil ikan, sehingga keuntungan yang mereka peroleh berkurang. Inti  dari  konflik  tersebut  adalah  penataan  ulang kawasan pesisir berdasarkan tata ruang yang ideal. Namun koordinasi dan sinkronisasi Dinas Kelautan dan Perikanan dengan Dinas Pariwisata masih sangat minim dan kurang melibatkan masyarakat pelaku usaha di pesisir.
Problem dan konflik yang cenderung terjadi akibat adanya multiple management entities adalah fragmentasi di dalam pengambilan keputusan, duplikasi/ overlapping kewenangan (yuridiksi) adalah  tidak  efektif  dan  tidak  efisien  (Kumar, 2012). Adanya kontestasi sektoral sumber daya alam dan jasa lingkungan di kawasan pesisir dan laut ditandai dengan tumpang tindihnya regulasi, lemahnya sinergi, dan koordinasi masing-masing sektor dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan monitoring (Mujio, Adrianto, Soewardi & Wardiatno , 2016). Campbell, Hoey, Maynard, Kartawijaya, Cinner, & Graham (2012) mengemukakan efektivitas pengelolaan kawasan pesisir sangat bergantung pada setiap stakeholders terkait untuk tunduk dan mematuhi aturan  yang  telah  ada.  Konflik  kewenangan dan kepentingan yang berkepanjangan akan menghambat pencapaian tujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan wilayah dan ekosistem pesisir (Irnawati, Simbolon, Wiryaman, Murdiyanto & Nurani, 2013; Tampubolon & Satria, 2013; Sukardjo & Pratiwi, 2015).
Wawancara mendalam dengan stakeholders terkait seperti dari Bappeda, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pariwisata, Kelompok Nelayan, dan Kelompok Sadar Wisata, menunjukkan bahwa revitalisasi pesisir dilakukan dengan penataan kembali kawasan pantai salah satunya dengan menciptakan TPI higienis yang melibatkan seluruh masyarakat pesisir, sehingga keberadaan TPI tetap dipertahankan karena sudah sesuai dengan Rencana Induk Pelabuhan Perikanan dan RZWP3K Provinsi D.I. Yogyakarta. Daya tarik Pantai Baron dan Drini terhadap kunjungan wisatawan terkait kuliner seafood dengan ikannya yang segar, yang tidak dijumpai di pantai lain. Jadi pengembangan sektor pariwisata harus sejalan dengan pengembangan sektor perikanan. Koordinasi  Dinas Pariwisata sdan Dinas Kelautan dan  Perikanan dari awal penyusunan konsep program hingga saat pelaksanaan program sangat diperlukan, juga pendekatan secara kontinu kepada masyarakat. Penataan kembali kawasan pesisir harus diimbangi dengan edukasi masyarakat, pembangunan infrastruktur perikanan, dan pembagian zona yang jelas antara perikanan dan pariwisata.
Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul (2016) menunjukkan perkembangan jumlah nelayan di Kabupaten Gunungkidul  mengalami  fluktuatif  periode  tahun 2008-2015 (Gambar 1). Jumlah nelayan di

## Gambar 1. Jumlah nelayan di kawasan pesisir Kabupaten Gunungkidul, 2008-2015
Figure 1 . The number of fishers in the coastal area of Gunungkidul Regency ,
2008-2015
Sumber/ Source :  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  Kabupaten  Gunungkidul/ Agency  of  Marine  and  Fisheries  of Gunungkidul Regency , 2016
Untuk  sektor  pariwisata  di  Kabupaten  Gunungkidul,  terjadi  peningkatan  usaha  dan  sarana pendukung pariwisata periode 2010-2017 (Dinas Pariwisata Provinsi D.I. Yogyakarta, 2011- 2017),  seperti  pada  Gambar  2.  Peningkatan  tertinggi  terjadi  di  tahun  2017  sebesar  1.010 unit,  karena  semakin  bertambah  daya  tarik  wisata  yang  disajikan.  Jenis  usaha  pariwisata yang ada seperti usaha perjalanan wisata, jumlah restaurant, dan jumlah rumah makan yang dibina,  sedangkan  untuk  sarana  pendukung  pariwisata,  meliputi:  pramuwisata,  gedung pertemuan,  industri  kerajinan,  atraksi  budaya/kesenian,  dan  desa  wisata.Jumlah  anggota Kelompok  Sadar Wisata  (Pokdarwis)  di  Kabupaten  Gunungkidul  pada  tahun  2017  sebesar 1.938  orang  dengan  daya  tarik  wisata  meliputi  wisata  pesisir  maupun  desa  wisata, sedangkan  63%  diantaranya  merupakan  anggota  Pokdarwis  dari  wisata  pesisir  (Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul, 2017).
1391 1129 1259 1907 2076 1860 1929 1913 y = 114.6x - 228825 R² = 0.5986 0 500 1000 1500 2000 2500 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Jum la h Nela yan/ Numb er of F ish ers (oran g /Pers on) Tahun/ Year
Gambar 1. Jumlah Nelayan di Kawasan Pesisir Kabupaten Gunungkidul, 2008-2015. Figure 1. Number of Fishers in The Coastal Area of Gunungkidul Regency, 2008-2015.
Kabupaten Gunungkidul tertinggi pada tahun 2012 sebesar 2.076 orang, didominasi oleh nelayan yang menangkap lobster, dengan produksi mencapai 88,27 ton (DKP Kabupaten Gunungkidul, 2012).
Untuk sektor pariwisata di Kabupaten Gunungkidul, terjadi peningkatan usaha dan sarana pendukung pariwisata periode 2010-2017 (Dinas Pariwisata Provinsi D.I. Yogyakarta, 2011- 2017), seperti pada Gambar 2. Peningkatan tertinggi terjadi di tahun 2017 sebesar 1.010 unit, karena semakin bertambah daya tarik wisata yang disajikan. Jenis usaha pariwisata yang ada seperti usaha perjalanan wisata, jumlah restaurant, dan jumlah rumah makan yang dibina, sedangkan untuk sarana pendukung pariwisata, meliputi: pramuwisata, gedung pertemuan, industri kerajinan, atraksi budaya/kesenian, dan desa wisata.Jumlah anggota Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) di Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2017 sebesar
1.938 orang dengan daya tarik wisata meliputi wisata pesisir maupun desa wisata, sedangkan 63% diantaranya merupakan anggota Pokdarwis dari wisata pesisir (Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul, 2017).
Pemetaan Stakeholders Berdasarkan Kepentingan dan Pengaruh dalam Pengelolaan Kawasan Pesisir
Kepentingan ( interest ) dan pengaruh ( power ) dari setiap stakeholder dalam pengelolaan kawasan pesisir Kabupaten Gunungkidul yang beragam perlu dipetakan dengan jelas. Pemetaan stakeholder akan membantu pengelola bagaimana melibatkan stakeholder tersebut dalam pencapaian tujuan (Reed et al., 2009). Matriks  kepentingan dan pengaruh merupakan bentuk visualisasi dari penilaian interest dan power yang telah dilakukan sebelumnya. Matriks kepentingan dan pengaruh
J. Kebijakan KP Vol. ...  No. ... Juni 2019: hal… - …
Gambar 2. Jumlah usaha dan sarana pendukung pariwisata di kawasan pesisir Kabupaten Gunungkidul, 2010-2017
Figure 2 . The number of business and supporting facilities of tourism in the coastal area of Gunungkidul Regency , 2010-2017
Sumber/ Source :  Dinas  Pariwisata  Provinsi  D.I.Yogyakarta,  2010-2017/ Agency  of  Tourism  of  D.I.Yogyakarta Province , 2017
Pemetaan Stakeholders berdasarkan  Kepentingan  dan  Pengaruh  dalam  Pengelolaan Kawasan Pesisir
Kepentingan  ( interest )  dan  pengaruh  ( power )  dari  setiap stakeholder dalam pengelolaan  kawasan  pesisir  Kabupaten  Gunungkidul  yang  beragam  perlu  dipetakan dengan  jelas.  Pemetaan stakeholder akan  membantu  pengelola  bagaimana  melibatkan stakeholder tersebut dalam pencapaian tujuan (Reed et al., 2009).
Matrikskepentingandanpengaruhmerupakan  bentuk  visualisasi  dari  penilaian interest dan power yang telah dilakukan sebelumnya. Matriks kepentingan dan pengaruh dibagi menjadi 4  (empat)  kuadran,  yaitu:  subyek,  pemain  kunci,  pengikut  lain,  dan  pendukung/penonton, posisi  dari  masing-masing  stakeholder  akan  dipetakan  sesuai  dengan  hasil  penilaian (Gambar 4).Hasil pengelompokkan didapatkan kesimpulan masing-masing kuadran sebagai berikut:
a.  Subyek  ( Subjects ). Stakeholders dengan  tingkat  kepentingan  yang  tinggi  tetapi memiliki  pengaruh  yang  rendah.  Kelompok  ini  sebaiknya  mendapatkan  informasi  terkait program  supaya  mereka  tetap  merasa  puas  ( satisfied ).  Stakeholder  pada  kelompok  ini harusdikelola sebagaimana mungkin supaya mereka tidak menghambat jalannya proyek.
b.  Pemain  Kunci  ( Key  Players ). Stakeholders dengan  tingkat  kepentingan  dan  pengaruh yang tinggi. Kelompok ini merupakan stakeholder yang biasanya terlibat di dalam aktivitas yang membutuhkan keputusan penting.
63 72 101 639 666 720 927 1010 y = 152.24x - 306007 R² = 0.913 0 200 400 600 800 1000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Juml ah Usaha d an S arana Penduku ng Pariwisata (Un it) / Numbe r of bu sine se s an d fa cil ities s up po rti ng tou rism (Unit) Tahun/ Year
Gambar 2. Jumlah Usaha dan Sarana Pendukung Pariwisata di Kawasan Pesisir Kabupaten Gunungkidul, 2010-2017.
Figure 2.   Number of Business and Supporting Facilities of Tourism in The Coastal Area of Gunungkidul Regency, 2010-2017.
dibagi menjadi 4 (empat) kuadran, yaitu: subyek, pemain kunci, pengikut lain, dan pendukung/ penonton, posisi dari masing-masing stakeholder akan dipetakan sesuai dengan hasil penilaian (Gambar 3).
Hasil pengelompokkan didapatkan kesimpulan masing-masing kuadran sebagai berikut:
a. Subyek  ( Subjects ). Stakeholders dengan tingkat kepentingan yang tinggi tetapi memiliki pengaruh yang rendah. Kelompok ini sebaiknya mendapatkan informasi terkait program supaya mereka tetap merasa puas ( satisfied ). Stakeholder pada kelompok ini harusdikelola sebagaimana mungkin supaya mereka tidak menghambat jalannya proyek.
b. Pemain Kunci ( Key Players ). Stakeholders dengan tingkat kepentingan dan pengaruh yang tinggi. Kelompok ini merupakan stakeholder yang biasanya terlibat di dalam aktivitas yang membutuhkan keputusan penting.
c. Pengikut Lain ( Actor ). Stakeholders dengan tingkat kepentingan dan pengaruh yang rendah. Kelompok stakeholders yang selalu memberikan informasi mengenai perkembangan program atau kegiatan.
d. Pendukung/Penonton. Stakeholders dengan tingkat kepentingan yang rendah tetapi memiliki pengaruh yang tinggi, namun memiliki dedikasi yang rendah dibandingkan kelompok yang lainnya.
Ada dua stakeholders yang mempunyai peran ganda atau pengaruh dan kepentingan yang tidak jelas ( multicollinearity ), yaitu KUB dan Pokdarwis.  Kedua stakeholders ini  berfungsi sebagai wadah/kumpulan para masyarakat pesisir yang memanfaatkan sumber daya alam pesisir dan laut yaitu nelayan/pelaku wisata/ pedagang, jadi selain menjadi wadah, stakeholders ini terdiri dari masyarakat pesisir itu sendiri, yang mempunyai kepentingan terhadap pemanfaatan sumber daya alam dan jasa lingkungan kawasan pesisir.
J. Kebijakan KP Vol. ...  No. ... Juni 2019: hal… - …
c.  Pengikut  Lain  ( Actor ). Stakeholders dengan  tingkat  kepentingan  dan  pengaruh  yang rendah.  Kelompok stakeholders yang  selalu  memberikan  informasi  mengenai perkembangan program atau kegiatan.
d.  Pendukung/Penonton. Stakeholders dengan  tingkat  kepentingan  yang  rendah tetapi memiliki pengaruh yang tinggi, namun memiliki dedikasi yang rendah dibandingkan kelompok yang lainnya.
Ada dua stakeholders yang mempunyai peran ganda atau pengaruh dan kepentingan yang  tidak  jelas  ( multicollinearity ),  yaitu  KUB  dan  Pokdarwis.    Kedua stakeholders ini berfungsi  sebagai  wadah/kumpulan  para  masyarakat  pesisir  yang  memanfaatkan  sumber daya  alam  pesisir  dan  laut  yaitu  nelayan/pelaku  wisata/  pedagang,  jadi  selain  menjadi wadah, stakeholders ini  terdiri  dari  masyarakat  pesisir  itu  sendiri,  yang  mempunyai kepentingan terhadap pemanfaatan sumber daya alam dan jasa lingkungan kawasan pesisir.
Gambar 3. Peta prioritas stakeholders berdasarkan tingkat ketergantungan dan pengaruh dalam pengelolaan kawasan pesisir Kabupaten Gunungkidul Figure 3 . Map of stakeholders' priorities based on the level of dependence and influence in the management of the coastal area of Gunungkidul Regency , 2018
Gambar 3. Peta Prioritas Stakeholders Berdasarkan Tingkat Ketergantungan dan Pengaruh Dalam Pengelolaan Kawasan Pesisir Kabupaten Gunungkidul.
Figure 3.   Map of Stakeholders’ Priorities Based on Level of Dependence and Influence in The Management of The Coastal Area of Gunungkidul Regency, 2018.
Keterangan/ Remarks : DKP: Dinas Kelautan dan Perikanan/ Agency of Marine and Fisheries ; Dinpar: Dinas Pariwisata/ Agency of tourism ; DLH: Dinas Lingkungan Hidup/ Agency of Environmental ; HNSI: Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia/ Association of Indonesian Fishers of Gunungkidul.
Hasil analisis pada Gambar 3, menunjukkan bahwa Dinas Pariwisata, Dinas Lingkungan Hidup, KUB, Nelayan, Dinas Kelautan dan Perikanan, dan Pokdarwis pada posisi sebagai pemain kunci ( key players ) yang memiliki kekuasaan dan kepentingan yang tinggi. DKP Kabupaten Gunungkidul dan DKP Provinsi D.I. Yogyakarta mendapatkan mandat untuk mengelola sumber daya perikanan secara berkelanjutan yang dikomando oleh KKP. Pada kondisi operasionalnya, pengelolaan perikanan di Kabupaten Gunungkidul juga melibatkan KUB dan nelayan untuk berbagi peran menjalankan kegiatannya. Selain itu, Dinas Pariwisata juga diberikan mandat untuk mengelola jasa lingkungan pesisir secara berkelanjutan, yang dikomando oleh Kepala Daerah (Bupati). Pada kondisi operasionalnya, pengelolaan jasa lingkungan pesisir dibantu oleh Pokdarwis. Untuk menjaga kualitas lingkungan dan ekosistem yang baik, maka Dinas LH diberikan mandat untuk pengelolaan lingkungan dan menjaga kualitas lingkungan.
Tokoh masyarakat berada pada posisi sebagai aktor ( actor ), yang memiliki tingkat kepentingan/ketergantungan tinggi dan pengaruh yang rendah terhadap pengelolaan kawasan pesisir agar kawasan pesisir dapat dinikmati oleh anak cucu mereka kelak. Pada posisi yang paling rendah (penonton/ spectator ) karena lebih bersifat pelaksana, bukan pengambil kebijakan memiliki kepentingan dan pengaruh yang rendah. Stakeholders yang terlibat yaitu: HNSI, pelaku
wisata, dan masyarakat pesisir lokal. Pada posisi subyek ( subject ) yang memiliki ketergantungan rendah dan pengaruh yang tinggi, pedagang dan pemerintah desa adalah pihak yang mendukung pengelolaan kawasan pesisir, dan menduduki posisi ini. Pelaksanaan pengelolaan kawasan pesisir terlihat dari peran beberapa stakeholders belum optimal dalam pengelolaan. Bryson (2003) mengatakan belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam diakibatkan oleh tidak optimalnya peran stakeholders dalam menentukan kebijakan.
Strategi Pengelolaan Stakeholders yang berperan di Kawasan Pesisir Kabupaten Gunungkidul
Strategi pengelolaan disusun dalam rangka pencapaian tujuan pengelolaan. Strategi pengelolaan kawasan pesisir di Kabupaten Gunungkidul harus dapat melindungi sumber daya alam dan jasa lingkungan, memperhatikan kualitas lingkungan pesisir, dan meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir. Bellido, Anfuso, Plomaritis & Rangel-Buitrago . (2011) menjelaskan bahwa rencana strategis kebijakan memuat instrumen aturan main dan perangkat pengelolaan input, output, dan kontrol yang disusun berdasarkan analisis risiko terhadap keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan. Strategi pengelolaan kawasan pesisir di Kabupaten Gunungkidul disajikan pada Tabel 4.
Tabel 4. Strategi Stakeholders dalam Pengelolaan Kawasan Pesisir Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018. Table 4. Strategy of Stakeholders in Coastal Area Management of Gunungkidul Regency, 2018.
Posisi/
Position
Pemangku Kepentingan/ Stakeholders Strategi/ Strategy Koordinator dan Implementor/ Coordinator and Implementor • Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul/ Agency of Marine and Fisheries fo Gunungkidul Regency • Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul/ Agency of tourism of Gunungkidul Regency •  Penentuan kebijakan pengelolaan pesisir yang terintegrasi antar sektor/ Determination of integrated coastal management policies between sectors ;
•  Sosialisasi program dan kegiatan pemanfaatan pesisir kepada masyarakat/ Socialization of coastal utilization programs and activities to the community;
•  Evaluasi anggaran dengan mempertimbangkan kepentingan ekologi, bukan hanya ekonomi/ Budget evaluation taking into account ecological interests, not just economics;
•  Mengintensifkan kegiatan pembinaan usaha produksi perikanan yg kompetitif/ Intensifying activities to foster competitive fisheries production businesses;
•  Penataan ruang dan pengadaan sarana prasana pesisir untuk dermaga/ tempat tambat perahu, pasar ikan higienis, warung makan, gazebo, toko souvenir, jasa wisata bahari, dan tempat parkir/ Spatial planning and procurement of coastal infrastructure for docks / boat moorings, hygienic fish markets, food stalls, gazebos, souvenir shops, marine tourism services, and parking lots ;
•  Pemberian pinjaman lunak untuk nelayan dan pelaku wisata/ Giving soft loans to fishers and tourism actors;
•  Pengembangan ekowisata pesisir/ Development of coastal ecotourism.
Posisi/ Position Pemangku Kepentingan/ Stakeholders Strategi/ Strategy Fasilitator/ Facilitator • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul/ Agency of Environmental • HNSI Gunungkidul/ Association of Indonesian Fishers of Gunungkidul • Kelompok Usaha Bersama Nelayan/ Fishers Group • Kelompok Sadar Wisata/ Tourism Conscious Group
• Pemerintah Desa/
Village Government
• Tokoh Masyarakat/ Community Elders
•  Menyusun standar emisi buangan ke laut/ Arrange emissions standards into the sea;
•  Mengadakan program kampanye kebersihan lingkungan pantai / Conduct a campaign program on coastal environment cleanliness;
•  Mengembangkan bank sampah untuk pemilahan dan pengolahan sampah maupun limbah pesisir/ Developing waste banks for sorting and processing waste and coastal waste;
•  Mengembangkan program penanggulangan erosi pantai secara terpadu/ Develop integrated coastal erosion prevention programs ;
•  Meningkatkan skill nelayan melalui pelatihan atau magang di kapal/ Improve fishers skills through training or on-board internships ;
•  Melestarikan kearifan lokal di kawasan pesisir/ Preserving local wisdom in the coastal area ;;
•  Memberdayakan masyarakat pesisir lokal untuk turut serta menjaga kawasan pesisir/ Empower local coastal communities to participate in maintaining the coastal area;
Pelaksana/ Manager • Nelayan/ Fishers • Pedagang/ Traders
• Pelaku Wisata/
Tourist actors • Masyarakat pesisir lokal/ Local coastal community •  Meningkatkan skill menangkap ikan lewat nelayan andon/ Improve the skill of catching fish through andon fishers;
•  Mengajarkan keahlian dan keterampilan melaut kepada anak cucunya (regenerasi)/ Teaching expertise and skills to go to sea to his children and grandchildren (regeneration);
•  Menjaga standar harga barang yang dijual untuk seluruh kawasan/ Maintain the standard price of goods sold for the entire region;
•  Menjaga mutu ikan dan barang yang dijual lainnya/ Maintain the quality of fish and other goods sold;
• Mengembangkan diversifikasi barang yang dijual di kawasan pesisir/ Develop diversification of goods sold in coastal areas;
•  Mengembangkan wahana ekowisata yang ditawarkan untuk pengunjung pesisir/ Develop a vehicle for ecotourism offered to coastal visitors; •  Menjaga kebersihan dan keindahan kawasan pesisir/ Maintain the cleanliness and beauty of the coastal area.
Lanjutan Tabel 3/ Continue Table 3

## PENUTUP
Identifikasi  para  pihak  menunjukkan terdapat 12 pihak yang memiliki keterlibatan dalam pengelolaan kawasan pesisir Kabupaten Gunungkidul. Kedua belas stakeholders yang terlibat dalam pengelolaan kawasan pesisir Kabupaten Gunungkidul terdiri dari 6 stakeholders primer, 3 stakeholders kunci, dan 3 stakeholders sekunder. Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pariwisata, dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul merupakan stakeholders kunci yang memiliki peran penting dalam pengelolaan kawasan pesisir Kabupaten Gunungkidul yang mengintegrasikan sektor perikanan dan pariwisata yang berkelanjutan. Ketiga stakeholders kunci memiliki peran sebagai motor untuk menekan konflik yang terjadi di kawasan pesisir Kabupaten Gunungkidul.
Kepentingan dan pengaruh stakeholders berdasarkan pemetaan prioritas menunjukkan nilai
hak, tanggungjawab, dan manfaat stakeholders menurun sejalan dengan semakin rendahnya tin gkat kepentingan dan pengaruh. Pihak Dinas Kelautan dan Perikanan yang memiliki ordinat tingkat kepentingan tinggi dan pengaruh yang sedang (97:65) melaksanakan peran dan tanggungjawab untuk mengelola kawasan pesisir yang lestari dengan menitikberatkan pada keberlanjutan sumber daya alam, sedangkan Dinas Pariwisata yang memiliki ordinat tingkat kepentingan tinggi dan pengaruh yang tinggi (86:84) seharusnya melaksanakan peran dan tanggungjawab yang seimbang antara kepentingan ekologi dan ekonomi dalam pengelolaan kawasan pesisir Strategi pengelolaan kawasan pesisir berkelanjutan harus melibatkan seluruh stakeholders yang terlibat yang dapat melindungi sumber daya alam dan jasa lingkungan, memperhatikan kualitas lingkungan pesisir, dan meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir
Kebijakan pengelolaan kawasan pesisir Kabupaten Gunungkidul secara berkelanjutan memerlukan partisipasi dan peran aktif masyarakat pesisir sebagai pemanfaat langsung sumberdaya alam di kawasan pesisir Kabupaten Gunungkidul. Pendekatan partisipasif dapat dipergunakan untuk mendorong masyarakat untuk sampai pada tahap bersedia terlibat dan bersedia mencoba lalu memelihara hasilnya. Pemerintah sebagai stakeholders kunci harus melakukan sosialisasi rencana program dan kegiatan yang dilakukan untuk pemanfaatan kawasan pesisir. Analisis daya dukung lingkungan, penyusunan AMDAL, dan penataan wilayah dengan pengalokasian lahan pesisir untuk berbagai peruntukan secara proporsional, sesuai dengan tingkat kesesuaiannya diperlukan dengan mengintegrasikan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi D.I. Yogyakarta dan Kabupaten Gunungkidul dengan mempertimbangkan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi D.I. Yogyakarta.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penghargaan yang tinggi kami sampaikan pada Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan, BRSDMKP atas dukungan sumber dana sehingga penelitian ini dapat terlaksana secara berkesinambungan. Ucapan terimakasih kami sampaikan pula kepada responden dan narasumber yang dengan sukarela sharing informasi terkait pengelolaan kawasan pesisir dengan sukarela.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan Pusat Statistik. (2016). Provinsi D.I. Yogyakarta dalam angka 2015 . BPS D.I.Y. Yogyakarta.
Badan Pusat Statistik. (2017). Kabupaten Gunungkidul dalam angka 2016 . BPS Kabupaten Gunungkidul. Wonosari.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Gunungkidul. (2011). Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 – 2030. Bappeda Kabupaten Gunungkidul. Wonosari.
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2013). Proyeksi penduduk Indonesia 2020-2035 . Bappe- nas-BPS-UNFPA. Jakarta.
Badan Informasi Geospasial. (2018). Rujukan nasional data kewilayahan Indonesia. BIG. Bogor.
Bellido, C., Anfuso, G., Plomaritis, T.A. & Rangel- Buitrago, N. (2011). Morphodynamic behaviour, disturbance depth and longshore transport at
Camposoto Beach (Cadiz, SW Spain). Journal of Costal Research , SI 64: 35-39. Bryson, J.M. (2003). What To Do When Stakeholders Matter:  A  Guide  to  Stakeholder  Identification and Analysis Techniques . A paper presented at the National Public Management Research Conference, 9-11 October 2003, The Georgetown University Public Policy Institute, Washington, D.C.
Brown, G & Raymond, C.M. (2013). Methods for identifying  land  use  conflict  potential  using participatory mapping . Landscape dan Urban Planning. 2455: 13-26.
Campbell, S.J., Hoey, A.S., Maynard, J. Kartawijaya, T., Cinner, J. & Graham, N.A.J. (2012). Weak compliance undermines the success of no-take zones in a large government-controlled marine protected area. PLoS ONE 7(11).
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul. (2016). Statistik Perikanan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008-2015 . DKP Kabupaten Gunungkidul. Wonosari.
Dinas Pariwisata Provinsi D.I. Yogyakarta. (2017). Statistik Kepariwisataan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010-2017 . Dinas Pariwisata Provinsi D.I.Y. Yogyakarta.
Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul. (2017). Data Kelompok Sadar Wisata Tahun 2017. Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul. Wonosari.
Food and Agriculture Organization. (2014). The state of world fisheries and aquaculture . FAO. Rome. pp 223.
Godet, M., (2006). Creating Futures Scenario Planning as a Strategic Management Tool, Preface by J. F. Coates, Economica, Paris.
Hermans, L.M. & W.A.H Thissen. 2009. Actor analysis methods and their use for public policy analysts. European Journal of Operational Research, 196: 808-818.
Irnawati, R., Simbolon, D., Wiryaman, B., Murdiyanto, & Nurani, T.W. (2013). Teknik interpretative structural modeling untuk strategi implementasi model pengelolaan perikanan tangkap di taman nasional Karimunjawa. Jurnal Ilmu Pertanian dan Perikanan . Vol. 2(1): 75-86.
Kementerian Pariwisata. (2017). Statistik pariwisata tahun 2017 . Kemenpar. Jakarta.
Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2016).
Kelautan dan Perikanan dalam angka 2016 . DJPT Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jakarta.
Kivits, R.A. (2011). Three component stakeholder analysis. International Journal of Multiple Research Approaches . Vol. 5 (3):  318-333.
Kumar, P. (Ed.). (2012). The economics of ecosystems and biodiversity: ecological and economic foundations . London: Routledge, Taylor & Francis Group.
Marcos, C., Torres, I., López-Capel, A. & Pérez-Ruzafa, A.  (2015).  Long  term  evolution  of  fisheries  in a coastal lagoon related to changes in lagoon ecology and human pressures. Reviews in Fish Biology and Fisheries, 25(4), 689–713 .
Mujio, Adrianto, L. Soewardi, K. & Wardiatno, Y. (2016).
Analisis  potensi  konflik  pemanfaatan  ruang kawasan pesisir: integrasi rencana tata ruang darat dan perairan pesisir. Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan. Vol. 4(2): 139-144.
Mustafa, M.A., & Yudhicara. (2015). Karakteristik pantai dan resiko tsunami di kawasan pantai selatan Yogyakarta. Jurnal Geologi Kelautan . Vol. 5 (3): 159-167.
Nurfatriani, F., Darusman, D., Nurrochmat, D.R. & Yustika, A.E. (2015). Analisis Pemangku Kepentingan dalam Trasnformasi Kebijakan Fiskal Hijau. Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan. Vol. 12 (2): 105-124.
Reed, M.S., Graves, C.M. Dandy, N.,  Posthumus, H. Hubacek, K. Morris, J., Prelle, C.  Quinn, C.H. &  Stringer, L. C. (2009). Who’s in and why? A typology of stakeholder analysis methods for natural resource management. Journal of Environment Management. Vol. 90 (5): 1943-1949.
Sukardjo, S. & Pratiwi, R. (2015). Coastal zone space in  indonesia:  prelude  to  conflict?. International Journal of Development Research. Vol. 5, Issue. 01: 2992-3012.
Tampubolon, F.L. & Satria, A. (2013). Relationship between Fishers in Jepara and Karimunjawa to Use Fisheries Resource in Karimunjawa Nasional Park. Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan. Vol. 1 (3),200-205.
Thompson, M.C., Baruah, M. & Edward, R.C. (2011). Seeing REDD+ as a project of environmental governance. Environmental Science & Policy . Vol. 14 (2): 100-110.
Triyanti, R & Susilowati, I. 2018. Strategi Pengelolaan Kawasan Pesisir Menuju Ekonomi Hijau di Kabupaten Gunungkidul, Indonesia. Thesis. Magister Ilmu Lingkungan. Universitas Diponegoro. Semarang.
Yuliadi, I. (2013). Pembangunan masyarakat pesisir selatan: masalah dan tantangannya. Jurnal Ekonomi Pembangunan. Vol. 14 (2), Desember 2013: 172-179.