## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI KOTA SERANG
M. Irfan *), Nia Kania Kurniawati **), Tb. Ace Hasan Syadzily ***) *)Magister Administrasi Publik - Pascasarjana Untirta **)Magister Administrasi Publik - Pascasarjana Untirta ****)Magister Administrasi Publik - Pascasarjana Untirta
Jl. Raya Jakarta km. 4 Pakupatan - Serang Email : *)irfan82fais@gmail.com

## ABSTRACT
This research is motivated by the grow number of street vendors (PKL) in Serang City who used sidewalks,  roads  and  other  public  facilities  to  become  a  selling  place  which  are  not  intended. The purpose of this research is to find out how big is the Implementation of Policy of Structuring of Street Vendors  in Serang City. Data collection techniques in the form of questionnaires based on  the  George  Edward  III’s  Policy  Implementation  theory  that  consists  of  communication, resources,  disposition,  and  bureaucratic  structure.  The  method  used  in  this  research  is quantitative by taking samples as much as 90 street vendors  using Taro Yamane formula. From the  discussion,  it  can  be  concluded  that  Implementation  of  the  Policy  of  Structuring  of  Street Vendors    in  Serang  City  reached  57.70%.  This  proves  that  the  implementation  of  the  policy  of structuring  street  vendors  in  Serang  City  has  not  been  running  well.  The  suggestion  of  this research is to provide an adequate and strategic location for street vendors  as well as complete socialization  to  street  vendors    and  the  community  about  the  policy  of  structuring  of  street vendors.
Keywords :  Policy  Implementation,  Communication,  Resources,  Disposition,  Bureaucracy
Structure

## PENDAHULUAN
Kota  Serang  merupakan  daerah otonom  yang  terbentuk  melalui  Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2007  tentang Pembentukan  Kota  Serang  di  Provinsi Banten.  Dengan  lahirnya  Undang-undang tersebut,  maka  Kota  Serang  berhak  untuk mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.  Salah  satu  jenis  kegiatan pemerintahan  yang  perlu  mendapatkan perhatian  serius  dari  Pemerintah  Daerah Kota  Serang  adalah  terkait  permasalahan Pedagang  Kaki  Lima  (PKL).  Namun keberadaan PKL ini sering menjadi permasalahan, karena tempat yang digunakannya  adalah  ruang  publik,  seperti trotoar,  bahu  jalan,  badan  jalan,  taman  kota dan  sebagainya,  yang  sebenarnya  bukan untuk  berjualan  tapi  digunakan  untuk melakukan aktifitas perdagangan. Akibatnya selain mengganggu ketertiban dan keindahan,  masyarakat  yang  berjalan  kaki juga merasa dirugikan karena terpaksa turun ke badan jalan untuk berjalan dan pengguna jalan  juga  dirugikan  dengan  menyempitnya ruas  jalan,  lalu  lintas  menjadi  terhambat karena tidak leluasa bergerak sehingga dapat menambah  tingkat  kemacetan.  Kondisi  ini ditambah oleh pertumbuhan PKL dari tahun
ke  tahun  yang  semakin  pesat  dan  tidak terkendali.  Meskipun  Pemerintah  Kota Serang  telah  melakukan  relokasi  ke  tempat yang  telah  disediakan  untuk  berdagang  tapi para  PKL  hanya  bertahan  sebentar  untuk menetap.
Walaupun  jumlah  PKL  yang  pesat dapat  menggiatkan  perekonomian  telah menimbulkan  sisi  yang  berbeda.  Berbagai permasalahan  yang  timbul  akibat  kegiatan PKL  antara  lain  ketidakteraturan,  kumuh, kotor  dan  menambah  kemacetan  lalu  lintas, sehingga kesan kota yang bersih, teratur dan indah menjadi berkurang.
Dalam mengatasi permasalahan PKL,  Pemerintah  Kota  Serang  mempunyai payung hukum dalam menjalankan kewenangannya,  yaitu  melalui  kebijakan Perda  Nomor  4  Tahun  2014  tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, pada Pasal 3 ayat 3 disebutkan bahwa tujuan  dibentuknya  Perda  tersebut  adalah untuk  mewujudkan  kota yang  bersih,  indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan  yang  memadai  dan  berwawasan lingkungan.
Pada  pasal  24  Perda  Kota  Serang Nomor  4  Tahun  2014  disebutkan  bahwa setiap orang dilarang :
1) melakukan  kegiatan  usaha  PKL  tanpa izin TDU (Tanda Daftar Usaha);
2) melakukan  kegiatan  usaha  di  luar kawasan  PKL  dan/atau  TKU  (Tempat Kegiatan Usaha);
3) merombak,  menambah  dan  mengubah fungsi  serta  fasilitas  yang  ada  di  lokasi PKL dan/atau TKU yang telah ditetapkan;
4) menempati  lokasi  PKL  dan/atau  TKU untuk tempat tinggal;
5) melakukan transaksi perdagangan dengan  PKL  di  luar  lokasi  PKL  yang ditetapkan .
Adapun dalam implementasi kebijakan  penataan  PKL,  setelah  diamati ternyata  belum  berjalan  maksimal,  dilihat dari  indikatornya  yaitu  masih  banyaknya kondisi  PKL  yang  tidak  teratur  dalam penempatan  lokasinya.  Keadaan  ini  dapat ditemui  di  Pasar  Rawu,  Pasar  Lama,  Depan Kampus  Untirta,  Kawasan  Lampu  Merah Ciceri,  dan  di  sekitar  Kawasan  Alun-alun yang  menempati  bahu  jalan  dan  trotoar sehingga  hal  ini  menambah  kemacetan  lalu lintas jalan dan terganggunya hak si pejalan kaki dan pengguna kendaraan. Implementasi kebijakan  penataan  PKL  di  Kota  Serang selama  ini  masih  bersifat  sporadis,  belum terencana dengan baik.
Komunikasi selama ini telah dilakukan  oleh  Pemerintah  Kota  Serang kepada para PKL  yang berjualan tidak pada tempatnya. Akan tetapi dikarenakan keberagaman tingkat pendidikan PKL berpengaruh  terhadap  pemahaman  akan pentingnya  kebijakan  penataan  PKL.  Di benak  PKL  bagaimana  perut  dapat  terisi sehingga  belum  menyadari  akan  pentingnya ketertiban suatu kota.
Implementasi komunikasi yang dilakukan  oleh  Pemerintah  Kota  Serang selama ini diduga masih adanya komunikasi yang  kurang  lengkap,  misalnya  PKL  hanya diinformasikan  tidak  boleh  berjualan  di trotoar  ataupun  jalan,  padahal  di  dalam kebijakan  penataan  PKL  muatan  isinya mengandung  ancaman  sanksi  pidana  dan denda  terhadap  PKL  dan  warga  masyarakat yang  membelinya.  Sedangkan    secara teoritik,  bahwa  setiap  kebijakan  secara lengkap  harus  sampai  informasinya  ke semua  sasaran.  Dalam  hal  ini  PKL  adalah sasaran kebijakan, para PKL secara menyeluruh  harus  diberikan  informasi mengenai peraturan-peraturan tentang penataan  PKL.  PKL  harus  tahu  tentang  hak dan kewajibannya dalam menjalankan usaha dagangannya. Selanjutnya kurangnya komunikasi  tentang  kebijakan,  dapat  dilihat
minimnya papan informasi tentang peraturan yang  mengatur  PKL  pada  tempat-tempat strategis.  Komunikasi  yang  dilakukan  oleh aparat  pelaksana  terahadap  PKL  belum secara konsisten, misalnya hari ini
diberitahukan dilarang untuk berjualan pada tempat  yang  dilarang  namun  di  hari berikutnya  ketika  petugas  melihat  PKL berjualan  tidak  pada  tempatnya  tetap dibiarkan saja.
Sebaiknya  pihak  Pemerintah  Daerah dan  Pihak  PKL  duduk  bersama  dalam rangka mencari solusi untuk mencari tempat yang  layak  dan  strategis  untuk  berjualan, karena  sebelumnya  para  PKL  pernah direlokasi  ke  terminal  Kepandaian,  akan tetapi  tempatnya  kurang  layak  dan  becek.
Selain  itu  jumlah  anggota    Satpol  PP  Kota Serang  saat  ini  belum  ideal,  hanya  129 orang,  itu  belum  terbagi  oleh  bagian administrasi dan petugas yang jaga di rumah dinas.  Oleh  karenanya  yang  bisa  dilakukan anggotanya  dengan  berkeliling,  anggota tidak  bisa  berjaga  secara  tetap  di  titik-titik
rawan  PKL.  Akibatnya  anggota  Satpol  PP dengan  PKL  sering  kejar-kejaran,  jika  ada anggota,  para  PKL  pergi,  namun  setelah
tidak  ada  anggota  para  PKL  menggelar  lagi dagangannya.
Dari  latar  belakang  di  atas,  maka rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini adalah  :  Seberapa  Besar  Implementasi Kebijakan  Penataan  Pedagang  Kaki  Lima (PKL) di Kota Serang ?
Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier (1983:61) mendefinisikan implementasi kebijakan  sebagai  “pelaksanaan  keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk  perintah-perintah  atau  keputusan- keputusan  eksekutif  yang  penting  atau keputusan  badan  peradilan.  Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah  yang  ingin  diatasi,  menyebutkan secara  tegas  tujuan  atau  sasaran  yang  ingin
dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya” (Agustino, 2006:139).
Untuk  mengukur  seberapa  besar implementasi  kebijakan  penataan  PKL  di Kota  Serang  adalah  dengan  menerapkan beberapa  indikator yang  dikemukakan George  Edward  III,  karena  indikator- indikator tersebut setidaknya mampu menjawab  permasalahan  yang  ada  terkait dengan  Kebijakan  Penataan  Pedagang  Kaki Lima  (PKL)  di  Kota  Serang,  sebagai berikut:
1) Model George Edward III
Menurut  George  Edward  III  dalam implementasi  kebijakan  ada  4  variabel
yang berpengaruh terhadap keberhasilan dan  kegagalan  implementasi  kebijakan, yaitu :
a. Komunikasi
Komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi komunikator  kepada  komunikan. Komunikasi kebijakan berarti merupakan  proses  penyampaian informasi  kebijakan  dari  pembuat kebijakan (policy  maker) kepada
pelaksana kebijakan ( policy implementors). Informasi kebijakan publik  perlu  disampaikan  kepada pelaku  kebijakan  agar  para  pelaku kebijakan dapat mengetahui, memahami  apa  yang  menjadi  isi, tujuan,  arah,  kelompok  sasaran (target  policy) kebijakan  agar  para
pelaku kebijakan dapat mempersiapkan  dengan  benar  apa yang harus dipersiapkan dan lakukan untuk melaksanakan
kebijakan  publik  agar  apa  yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan  dapat  dicapai  dengan yang diharapkan.
b. Sumber daya (resources)
Bagaimanapun jelas dan konsistennya  ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan, serta
bagaimanapun akuratnya penyampaian  ketentuan-ketentuan atau  aturan-aturan  tersebut,  jika para  pelaksana  kebijakan  yang bertanggung jawab untuk melaksanakan  kebijakan  kurang mempunyai  sumber-sumber  daya untuk  melakukan  pekerjaan  secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif.  Sumber  daya  tersebut meliputi  :  sumber  daya  manusia, sumber daya keuangan, dan sumber daya  peralatan  (gedung,  peralatan, tanah,  dan  suku  cadang  lain)  yang diperlukan  dalam  melaksanakan kebijakan.
c. Disposisi (Dispotition)
Disposisi merupakan kemauan,
keinginan,  dan  kecenderungan  para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh-sungguh sehingga apa yang  menjadi  tujuan  kebijakan dapat diwujudkan.
d. Struktur birokrasi
Struktur  birokrasi  mencakup  aspek- aspek  seperti  struktur  organisasi, pembagian  kewenangan,  hubungan
antar  unit-unit  organisasi  yang  ada
dalam organisasi yang bersangkutan, dan hubungan
organisasi  dengan  organisasi  luar dan  sebagainya.  Jelasnya standard
operating procedure, baik menyangkut  mekanisme,  sistem dan prosedur pelaksanaan kebijakan,  pembagian  tugas  pokok, fungsi,  kewenangan,  dan  tanggung jawab  di  antara  para  pelaku,  dan tidak  harmonisnya  hubungan  di antara  organisasi  pelaksana  satu dengan lainnya, ikut pula menentukan  gagalnya  pelaksanaan suatu kebijakan (Widodo, 2007:97).

## METODE
Dalam  penelitian  ini  pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan kuantitatif. Adapun
teknik  pengumpulan  data  dalam penelitian  ini  dilakukan  sebagai berikut : Angket/ Kuesioner, Wawancara  (Sugiyono,  2010:146). Pemilihan  sampel  pada  penelitian ini  menggunakan  teknik simple random  sampling. Teknik simple random sampling adalah pengambilan  anggota  sampel  dari populasi  dilakukan  secara  acak tanpa  memperhatikan  strata  yang ada  dalam  populasi  itu.  Arikunto (2006:134)  mengemukakan  bahwa untuk  sekedar  ancer-ancer,  maka apabila  subjeknya  kurang  dari  100, lebih  baik  diambil  semua  sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi.  Tetapi,  jika  subjeknya besar, dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih.
Merujuk  pada  pendapat  di  atas maka penentuan sampel pada penelitian ini menggunakan  rumus  dari  Taro  Yamane yang  dikutip  oleh  Rakhmat  (1998:82) dalam  Riduwan  (2014:65)  sebagai  berikut :
2
Jadi, jumlah sampel sebesar 90,38, dibulatkan menjadi = 90 responden.
Untuk  menguji  hipotesis  penelitian terkait  dengan  Implementasi  Kebijakan Penataan  Pedagang  Kaki  Lima  di  Kota Serang,  maka  peneliti  menggunakan  uji  t (Riduwan,  2014:159),  dengan  rumus sebagai berikut :
Dimana :
t = Nilai t yang dihitung
X = Nilai rata-rata
= Nilai yang dihipotesiskan = Simpangan baku sampel
n = Jumlah sampel
Untuk mempercepat dan mempermudah  uji  t  dilakukan  dengan bantuan  komputer  dengan  menggunakan SPSS for windows versi 20.0.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hipotesis  dalam  penelitian  ini adalah  Implementasi  Kebijakan  Penataan Pedagang  Kaki  Lima  (PKL)  di  Kota Serang  paling  tinggi  70%.  Berdasarkan hasil  penelitian  ini,  dapat  dilihat  kembali bahwa  pada  teori  implementasi  kebijakan publik model George Edward III yaitu ada empat  indikator  yang  mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan dalam mengimplementasikan  kebijakan  publik, yaitu  komunikasi,  sumber  daya,  disposisi dan struktur birokrasi.
Indikator  pertama  yang  digunakan dalam  mengukur  implementasi  kebijakan yaitu  komunikasi.  Komunikasi  antara aparat pemerintah daerah dengan Pedagang  Kaki  Lima  (PKL)  sangat menentukan  keberhasilan  implementasi kebijakan publik. Semakin baik komunikasi  yang  dibangun  antara  pihak pelaksana  kebijakan  dan  pihak  Pedagang Kaki  Lima  (PKL),  maka  asumsinya pelanggaran-pelanggaran  yang  dilakukan oleh  Pedagang  Kaki  Lima  (PKL)  akan menjadi berkurang.
Indikator    kedua  yang  digunakan dalam  mengukur  implementasi  kebijakan yaitu  sumber  daya.  Keberhasilan  proses implementasi  kebijakan  sangat  tergantung dari ketersediaan sumber daya. Mengingat penataan  Pedagang  Kaki  Lima  (PKL)
N N  d 2 𝑡 𝑋 −  𝜇𝑜 𝑠 𝑛
merupakan sesuatu yang dibutuhkan, maka seharusnya pemerintah daerah perlu memiliki  sumber  daya,    baik  itu  berupa sumber  daya  manusia,  sumber  daya keuangan maupun sumber daya material.
Indikator  ketiga  yang  digunakan dalam  mengukur  implementasi  kebijakan yaitu disposisi. Disposisi adalah kesungguhan para pelaksana dalam melaksanakan  kebijakan.  Dengan  adanya kesungguhan  para  pelaksana  maka  akan sangat  mempengaruhi  keberhasilan  dalam mengimplementasi kebijakan.
Indikator  keempat  yang  digunakan dalam  mengukur  implementasi  kebijakan yaitu  struktur  birokrasi.  Struktur  birokrasi sangat  diperlukan  dalam  melaksanakan kebijakan  agar  sesuai  dengan  standar operasional prosedur yang berlaku.
Selanjutnya peneliti dapat menjawab perumusan masalah yang terdapat  pada  Bab  I  mengenai  :  Seberapa Besar  Implementasi  Kebijakan  Penataan Pedagang  Kaki  Lima  (PKL)  di  Kota Serang  ?  yaitu  bahwa  Implementasi Kebijakan  Penataan  Pedagang  Kaki  Lima (PKL)  di  Kota  Serang  belum  berjalan dengan baik. Berdasarkan perhitungan dan pengujian hipotesis diketahui bahwa Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang  Kaki  Lima  (PKL)  di  Kota Serang  adalah  sebesar  57,70  persen.  Hal
tersebut berarti bahwa Implementasi Kebijakan  Penataan  Pedagang  Kaki  Lima (PKL)  di  Kota  Serang  belum  berjalan dengan  baik.  Hal  ini  ditunjukan  dari  hasil perhitungan  yang  dilakukan  oleh  peneliti. Skor ideal adalah 5 x 17 x 90 = 7.650 (5 = nilai  dari  setiap  jawaban  pernyataan  yang diajukan  pada  responden,  kriteria  skor berdasarkan pada skala Likert, 17 = jumlah item  pernyataan  yang  diajukan  kepada responden,  90  =  jumlah  sampel  yang dijadikan responden). Sedangkan nilai skor dari  hasil  penelitian  adalah  sebesar  4.414. Dengan  demikian  nilai  Implementasi Kebijakan  Penataan  Pedagang  Kaki  Lima (PKL)  di  Kota  Serang  adalah  sebesar 4.414: 7.650 x 100% = 57,70%. Pengujian hipotesis pada bahasan sebelumnya menunjukan  bahwa  Ha  diterima    dan  Ho ditolak.
Pembahasan ini pada intinya menyatakan bahwa Implementasi Kebijakan  Penataan  Pedagang  Kaki  Lima (PKL)  di  Kota  Serang  belum  berjalan dengan baik.
Kemudian  hasil  analisa  rumusan masalah  yang  telah  dibahas  ini,  dapat dilihat  bahwa  dari  perhitungan  dengan menggunakan  rumus  t  test  satu  sampel dengan  menguji  pihak  kanan  adalah  bila  t hitung >  t tabel maka  Ha  diterima  dan  Ho ditolak. Karena hasilnya t hitung > dari t tabel
(35,175 > 1,662) maka Ha diterima dan Ho ditolak.
Kemudian  berdasarkan  data  yang diperoleh, skor ideal  instrumen adalah 5 x 17  x  90  =  7.650  (5  =  nilai  dari  setiap jawaban  pernyataan  yang  diajukan  pada responden,  kriteria  skor  berdasarkan  pada skala  Likert,  17  =  jumlah  item  pernyataan yang  diajukan  kepada  responden,  90  = jumlah sampel  yang dijadikan responden). Sedangkan  nilai  skor  dari  hasil  penelitian adalah  sebesar  4.414.  Dengan  demikian nilai  Implementasi  Kebijakan  Penataan Pedagang  Kaki  Lima  (PKL)  di  Kota Serang  adalah  sebesar  4.414  :  7.650  x 100%  =  57,70%.  Sehingga  interpretasi yang  tepat  untuk  menjawab  rumusan masalah  adalah  :  Implementasi  Kebijakan Penataan  Pedagang  Kaki  Lima  (PKL)  di Kota Serang belum berjalan dengan baik.

## SIMPULAN
Dari  hasil  penelitian  di  lapangan, ditemukan bahwa proses komunikasi  yang dilakukan  oleh  pelaksana  kebijakan  yang belum  berjalan  optimal,  yaitu  pelaksana kebijakan  belum  memberikan  informasi kebijakan secara lengkap kepada Pedagang Kaki  Lima  (PKL).  Para  Pedagang  Kaki Lima  (PKL)  yang  berjualan  di  trotoar, bahu jalan, badan jalan dan fasilitas umum lainnya yang bukan peruntukannya
sebagian  besar  belum  mengetahui  bahwa perbuatannya  tersebut  dapat  dikenakan sanksi.
1. Sumber Daya
Dalam  penelitian  ini,  sumber  daya terdiri  dari  sumber  daya  manusia,  sumber daya keuangan dan sumber daya peralatan. Dari  ketiga  sumber  daya  tersebut  yang belum berjalan sesuai dengan teori George Edward  III  adalah  dari  sumber  daya manusia  yang  masih  kekurangan  dan sumber daya peralatan berupa ketersediaan lokasi  Pedagang  Kaki  Lima  (PKL)  yang belum memadai.
2. Disposisi
Dalam indikator ini, peneliti menemukan  bahwa  sikap  aparat  dalam melaksanakan kebijakan penataan Pedagang  Kaki  Lima  (PKL)  cukup  baik. Hal  ini  terbukti  adanya  sikap  dari  aparat pelaksana  yang  cukup  sopan  dan  adil dalam  melakukan  penertiban  Pedagang Kaki Lima (PKL).
3. Struktur Birokrasi
Dalam  penelitian  di  lapangan, peneliti menemukan bahwa struktur birokrasi berupa standar operasional prosedur telah dilakukan dengan baik oleh aparat  pelaksana  dalam  melaksanakan kebijakan  penataan  pedagang  kaki  lima. Hal  ini  terbukti  sebelum  melakukan penertiban  didahului  beberapa  tahapan,
yaitu pemberitahuan terlebih dahulu kepada  Pedagang  Kaki  Lima  (PKL), penandatanganan  surat  pernyataan  dan dengan  meminta  kepada  PKL  untuk membereskan sendiri tempat jualannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku-buku:
Agustino, Leo.(2006). Dasar-Dasar
Kebijakan  Publik. Bandung  : Alfabeta.
Riduwan.(2014). Metode  dan  Teknik
Menyusun Tesis.
Bandung
:Alfabeta.
Sugiyono. (2010). Metode
Penelitian
Kuantitatif,  Kualitatif  dan  R&D. Bandung :Alfabeta.
Widodo,  Joko.  (2007). Analisis  Kebijakan
Publik, Malang : Bayumedia Publishing.
Dokumen Peraturan Perundang- undangan:
Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014
Tentang

## Pemerintahan Daerah.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  46  Tahun  2011 Tentang Penilaian  Prestasi  Kerja  Pegawai
Negeri Sipil.
Peraturan  Daerah  Kota  Serang  Nomor  4 Tahun  2014 Tentang  Penataan  dan
Pemberdayaan Pedagang Kaki
Lima.

## Sumber Jurnal:
Eka Evita, Bambang Supriyono dan Imam Hanafi, 2013, Implementasi Kebijakan  Penataan  Pedagang Kaki  Lima  (Studi  pada  Batu
Tourism  Center  di  Kota  Batu),
Jurnal Administrasi Publik (JAP),  Vol.  1,  No.5,  Universitas Brawijaya, Malang. Hartyas Raditya, Mardiyono, Abdul Wachid, 2014, Implementasi
Kebijakan  Peraturan  Daerah Nomor  5  Tahun  2007  Tentang Ketenteraman  dan  Ketertiban
Umum  Terhadap  Pedagang  Kaki Lima  di  Kawasan  Sempadan Afvoer Bono Kecamatan Gedangan  Kabupaten  Sidoarjo, Jurnal Administrasi Publik (JAP),  Vol.2  No.2,  Universitas Brawijaya Malang Tesis: Sri Dayati, Dra, 2012, Proses Implementasi Kebijakan Penataan PKL di Kota Magelang, Tesis, Universitas
Gajah Mada
Media Elektronik:
kabar5.com pilarbanten.com satubanten.com topmedia.co.id www.persidangan-dprdkotaserang.com www.radarbanten.co.id www.bantenraya.com