## PERLINDUNGAN HUKUM NOTARIS PENGGANTI YANG TIDAK MENGETAHUI ADANYA IDENTITAS PALSU DARI PARA PIHAK
Wetta Depriani a , Ridwan a , Agus Trisaka a
a Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Email: Wettadepriani95@yahoo.com
Naskah diterima: 13 Juli 2019; revisi: 5 Mei 2021; disetujui: 31 Mei 2021 DOI: 10.28946/rpt.v10i1.949

## Abstrak:
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  perlindungan  hukum  Notaris  Pengganti yang tidak mengetahui adanya identitas palsu data dari para pihak sedangkan Notaris yang digantikan meninggal  dunia  dan  untuk  menganalisis  hambatan  dalam  memberikan  perlindungan  hukum  bagi Notaris Pengganti yang tidak mengetahui adanya identitas palsu para pihak. Jenis penelitian ini adalah penelitian  hukum  normatif  yang  sumber  datanya  sekunder.  Pendekatan  yang  digunakan  pendekatan Undang-undang,  Pedekatan  konseptual,  dan  pendekatan  kasus.Hasil  penelitian  ini  bentuk perlindungan hukumnya ialah penggunaan hak  atau  kewajiban  ingkar Notaris, pemanggilan Notaris oleh penyidik, penuntut umum  dan  hakim  harus dengan  persetujuan Majelis Kehormatan Notaris, dalam  bentuk    pengawasan  praktik  profesi  Notaris,  melekatkan    sidik    jari    pada  minuta    akta    dan perlindungan  hukum  dari  induk  organisasi Notaris (INI) serta perlindungan hukum dari diri Notaris Pengganti  itu  sendiri  untuk  memberikan  pembuktian apa  memang  benar  Notaris  Pengganti  memang tidak mengetahui identitas palsu dari para pihak . Hambatan dalam memberikan perlindungan hukum bagi Notaris Pengganti yang tidak mengetahui adanya identitas palsu para pihak antara lain: dari segi Notaris yang digantikan, dari segi pembuktian, dari segi para pihak yang tidak dapat dihadirkan secara lengkap.  Mengenai  perlindungan  Notaris  pengganti  dalam  hal    notaris  yang  digantikan  meninggal dunia  sebelum  cuti  berakhir  terhadap  pemalsuan  identitas  para  pihak  dapat  dilakukan:  notaris pengganti  harus  meningkatkan  kecermatan  dan  kehati-hatian  mengenai  akta  yang  dibuatnya  dan perlunya aturan tegas mengenai perlindungan hukum bagi notaris.
Kata kunci : Identitas palsu; Notaris Pengganti; Perlindungan Hukum

## Abstract :
This study aims at determining and analyzing the legal protection for the substitute notary who is not aware of fake identities from parties in the situation that the provious notary has died and to analyze the obstacles in providing the legal protections. It is a normative legal research with secondary data sources.  Three  approaches  were  used,  i.e.  statute    approach,  conceptual  approach,  and  case approach.  The  resulted  legal  protection  forms  were:  the  use  of  rights  or  obligations  of  notary  to refuse;  summon  approval  from  honorary  council  of  public  notary  (MKN)  of  any  summons  from investigators,  public  prosecutors  and  judges;  supervision;  fingerprints  attachment  to  the  minutes  of deeds;  and  legal  protection  from  the  notary  public  organization  (INI).  The  obstacles  in  providing legal  protection  include  several  points  of  view:  the  previous  notary  public,  the  verification  of evidence,  the  absent  parties.  It  is  expected  that  notary  public  strengthen  themselves  mentally  and academically and to be more thorough and accurate in the deed they write.
Keywords : False identity; Substitute notary; Legal protection

## LATAR BELAKANG
Notaris  adalah  pejabat  umum  yang  berwenang  untuk  membuat  akta  outentik  sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris.  Pada  Pasal  15  mengatur  kewenangan  dari notaris  adalah  membuat  Akta  autentik.  Notaris  memiliki  tugas  dan tanggung  jawab  yang sangat  besar  dalam  memberikan  kepastian  hukum  kepada  masyarakat oleh  karena  itu  tugas seorang  notaris  dalam  melayani  masyarakat  tidak  terbatas  oleh  waktu  dan  harus  mampu bekerja  kapanpun  selama  masyarakat  memerlukan  jasa  hukumnya.  Ketika  seorang  notaris yang sedang sakit atau hendak melakukan ibadah haji atau umroh atau yang untuk sementara tidak  dapat  melaksanakan  tugas  jabatannya,  wajib  mengajukan  cuti  yang  merupakan  hak notaris sebagaimana bunyi Pasal 25 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014.
Cuti notaris dapat diberikan jika seorang notaris telah melaksanakan jabatannya selama 2  tahun  dan  jika  kurang  dari  2  tahun  maka  notaris  belum  bisa  mengambil  hak  cutinya. Permohonan  cuti  dapat  diajukan  satu  bulan  sebelum  tanggal  cuti  dimulai  dan  untuk pengajuan  permohonan  tergantung  lamanya  waktu  cuti  dari  masing-masing  notaris, sebagaimana bunyi Pasal 27 ayat (1) dan (2) UUJN 1 yaitu :
1. Notaris  mengajukan  permohonan  cuti  secara  tertulis  disertai  usulan  penunjukan Notaris Pengganti.
2. Permohonan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada pejabat  yang berwenang, yaitu :
a. Majelis Pengawas Daerah dalam hal jangka waktu cuti tidak lebih dari 6 bulan.
b. Majelis Pengawas Wilayah dalam hal jangka waktu cuti lebih dari 6 bulan sampai dengan 1 tahun.
c. Majelis Pengawas Pusat dalam hal jangka waktu cuti lebih dari 1 tahun.
Dalam  pengajuan  permohonan  cuti  seorang  notaris  harus  diikuti  usulan  penunjukan notaris  pengganti  untuk  menggantikan  dan  melaksanakan  tugasnya,  sesuai  dengan  karakter jabatan Notaris yaitu harus berkesinambungan selama Notaris masih dalam masa jabatannya. Notaris dalam menunjuk notaris pengganti biasanya hanya dari karyawan yang telah bekerja sekaligus  magang  dalam  waktu  yang  cukup  lama  dan  dianggap  telah  mampu menggantikannya berdasarkan penilaian dari notaris sendiri. Notaris pengganti sebagaimana disebutkan  dalam  Pasal  1  ayat  (3)  UUJN  adalah  seorang  yang  untuk  sementara  diangkat sebagai  notaris  untuk  menggantikan  notaris  yang  sedang  cuti,  sakit,  atau  untuk  sementara berhalangan  menjalankan  jabatannya  sebagai  notaris.  Syarat  untuk  dapat  diangkat  menjadi seorang notaris pengganti sebagaimana dalam Pasal 33 ayat (1) UUJN adalah warga negara indonesia  yang  berijazah  sarjana  hukum  dan  telah  bekerja  sebagai  karyawan  kantor  notaris paling sedikit 2 (dua) tahun berturut -turut.
Dalam melaksanakan jabatannya seorang notaris pengganti terlebih dahulu dilantik oleh Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  yang  kemudian  diwakili  oleh Kantor  Wilayah  dari  setiap  masing-masing  daerah.  Ketika  notaris  pengganti  melaksanakan tugas  jabatannya  maka  harus  berpedoman  pada  Undang-undang  Nomor  30  Tahun  2004 Tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 dan Undang-undang lainnya yang terkait agar tidak terjadi kesalahan. Notaris pengganti
1 Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  Tentang  Jabatan  Notaris  Sebagaimana  Telah  Diubah  Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 , n.d.
dalam melaksanakan tugas jabatannya terkadang mengalami hambatan-hambatan karena baru pertama kali menemui dan menangani secara langsung dalam berbagai kasus.
Notaris  pengganti  hanyalah  jabatan  sementara  yang  diemban  oleh  seorang  yang  telah memenuhi  syarat  tertentu  dan  terbatas  waktu  selama  masa  cuti  notaris  yang  diganti  belum berakhir.  Ketika  melaksanakan  jabatannya  tersebut  seorang  notaris  pengganti  harus  berhati- hati  dalam  hal  membuatkan  akta  para  pihak,  bersikap  dan  berperilaku  serta  menjaga kesehatannya. Notaris pengganti dapat melaksanakan apa yang dikehendaki para pihak dalam hal pembuatan akta untuk menjamin kepastian hukum. 2 Akta yang dibuat oleh notaris harus mengandung  syarat-syarat  yang  diperlukan  agar  tercapai  sifat  otentik  dari  akta  itu  misalnya dalam  pembacaan  akta  menerangkan  bahwa  harus  mencantumkan  identitas  para  pihak, membuat  isi  perjanjian  yang  dikehendaki  para  pihak,  menandatangani  akta  dan  sebagainya. Tetapi apabila syarat-syarat itu tidak terpenuhi maka akta tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum. 3
Pelaksanaan tugas jabatan notaris pengganti tidak terlepas dari hambatan dan rintangan dalam  kehidupan  sehari-hari,  begitupun  dengan  notaris  yang  sedang  cuti. 4 Tatkala  musibah menimpa notaris yang sedang cuti sehingga mengakibatkan notaris tersebut meninggal dunia, maka  tugas  jabatannya  akan  dijalankan  oleh  notaris  pengganti  sebagai  pejabat  sementara notaris  sebagaimana  yang  terdapat  dalam  Pasal  35  ayat  (3)  UUJN,  yakni:  “apabila  notaris meninggal  dunia  pada  saat  menjalankan  cuti,  tugas  jabatan  notaris  dijalankan  oleh  notaris pengganti sebagai pejabat sementara notaris paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal  notaris  meninggal  dunia”.  Meninggalnya  notaris  yang  sedang  cuti  tersebut  harus dilaporkan kepada Majelis Pengawas Daerah selanjutnya disingkat MPD, sebagaimana yang tercantum  dalam  Pasal  35  ayat  (1)  UUJN,  berbunyi:  “apabila  Notaris  meninggal  dunia, suami/isteri  atau  keluarga  sedarah  dalam  garis  keturunan  semenda  sampai  derajat  kedua wajib memberitahukan kepada Majelis Pengawas Daerah”.
Sehubungan  dengan  uraian  diatas  ketika  notaris  pengganti  menjalankan  jabatannya membuat akta otentik, terdapat permasalahan yang harus di hadapi Notaris Pengganti. Seperti kasus  dimana  Notaris  Pengganti  membuat  akta  pengikatan  jual  beli,  yang  kemudian  hari Notaris  Pengganti  tersebut  dilaporkan  oleh  salah  satu  pihak  terkait  adanya  dugaan persekongkolan  antara  Notaris  Pengganti  dengan  salah  satu  pihak  dalam  hal  pemalsuan identitas  atas  akta  pengikatan  jual  beli  tersebut.  Oleh  karena  itu  penulis  tertarik  untuk meneliti  dan  membahas  secara  mendalam  terkait  perlindungan  hukum  Notaris  Pengganti dalam  hal  Notaris  yang  diganti  meninggal  dunia  sebelum  cuti  berakhir  terhadap  pemalsuan identitas para pihak.

## ANALISIS DAN DISKUSI
Permasalahan yuridis Perlindungan hukum Notaris Pengganti yang tidak mengetahui adanya identitas palsu dari para pihak sedangkan Notaris yang digantikan meninggal dunia
2 Dhea Mardheana,  “Implikasi Yuridis Pemalsuan Tanda Tangan Pada Minuta  Akta Terhadap Jabatan Notaris (Studi Putusan Mahkamah  Agung Nomor 1234 K/ Pid/2012),” Jurnal  Lex  Renaissance 1,  no.  2  (2016):  277– 292, doi:10.20885/jlr.vol1.iss2.art9.
3 ANDI  AHMAD  SUHAR  MANSYUR,  “Analisis  Yuridis  Normatif  Terhadap  Pemalsuan  Akta  Otentik  Yang Dilakukan Oleh Notaris Jurnal,” Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum (2013): hlm.7.
4 Annalisa Yahanan and Elmadiantini, “Akta Notaril : Keharusan Atau Pilihan Dalam Peralihan Kekayaan Intelektual,” Lambung Mangkurat Law Journal 4, no. 1 (2019): 51–63, doi:http://dx.doi.org/10.32801/lamlaj.v4i1.87.g172.
Baik Notaris, Pejabat Sementara Notaris maupun Notaris Pengganti memiliki tanggung jawab yang sama besar dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Besarnya tanggungjawab yang melekat pada  Notaris  pengganti  dalam  pelaksanaan  tugas  jabatannya  membuat  jabatan  Notaris membutuhkan  adanya  perlindungan  hukum  dalam  pelaksanaan  tugas  jabatannya. Perlindungan  hukum  dibutuhkan  oleh  Notaris  mengingat  adanya  kewajiban  bagi  Notaris untuk merahasiakan isi akta sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN yang menyatakan  :  “Dalam  menjalankan  jabatannya,  Notaris  wajib  :  ...  f.  merahasiakan  segala sesuatu  mengenai  Akta  yang  dibuatnya  dan  segala  keterangan  yang  diperoleh  guna pembuatan  Akta  sesuai  dengan  sumpah/janji  jabatan,  kecuali  undang-undang  menentukan lain. 5
Namun  dalam  contoh  kasus  yang  penulis  paparkan  dapat  terjadi  kapanpun  mengingat semakin  banyak  modus  kejahatan  baru  yang  dilakukan  oknum  masyarakat.  Hal  ini  sesuai dengan dua jenis ilmu hukum yaitu Ius constitutum artinya hukum yang berlaku saat ini atau hukum  yang  telah  ditetapkan  (hukum  positif)  dan ius  constituendum berarti  hukum  yang dicita-citakan  atau  yang  diangan-angankan  di  masa  mendatang.  Penulis  berharap  dengan kasus posisi yang akan dideskripsikan dibawah dapat menjadi trobosan hukum sebagai upaya memberikan  perlindungan  hukum  terhadap  Notaris  Pengganti  dan  dapat  menjadi  upaya preventif  yang  dilakukan  Notaris  pengganti  agar  lebih  berhati-hati.  Pada  kasus  sebagai berikut  contoh:  Pihak  X  (penjual)  dan  pihak  Y  (pembeli)  akan  melakukan  jual  beli  tanah seluas 2 Hektar seharga 1 Milyar beralamat di jalan batu kelurahan sekayu kecamatan sekayu kabupaten Musi banyuasin. sebelumnya pihak X selaku penjual sudah bersekongkol dengan Notaris A dengan melakukan pemalsuan identitas pihak X. Namun sebelum X dan Y datang kekantor  Notaris  A,  Notaris  A  jatuh  sakit    lalu  melakukan  pengajuan  cuti  selama  3  bulan mulai dari tanggal 5 januari 2020 sampai dengan 5 april 2020, dan menunjuk B pegawainya sebagai  Notaris  Pengganti  untuk  menggantikan  jabatannya  sementara  waktu.  Akhirnya setelah  Notaris  B  dilantik  dan  menjalankan  jabatannya  sebagai  Notaris  Pengganti,  pada tanggal  15  januari  2020  pihak  X  dan  pihak  Y  datang  ke  Notaris  Pengganti  B  untuk melakukan  pembuatan  akta  pengikatan  jual  beli.  Yang  mana  pihak  X  menerangkan sebelumnya ke Notaris Pengganti B bahwa pihak Y akan membeli tanahnya seluas 2 Hektar seharga  1  Milyar  namun  pihak  Y  akan  melakukan  pembayaran  awal  yaitu  50%  dari  harga yang  sudah  ditentukan  dan  untuk  pelunasan  dibayar  tanggal  25  maret  2020.  Setelah mendengar  dari  keterangan  para  pihak  Notaris  Pengganti  B  menuangkannya  dalam  bentuk akta pengikatan jual beli. Pada tanggal 25 februari 2020 sebelum cutinya berakhir Notaris A meninggal dunia, status Notaris Pengganti berubah menjadi Pejabat Sementara Notaris paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal Notaris meninggal dunia. pada tanggal 15 maret pihak Y akan  melakukan  pelunasan  sisa  pembayaran  kepada  pihak  X,  namun  pihak  X  tidak  tau keberadaanya.  Karena  pihak  Y  merasa  dirugikan  dan  menganggap  Notaris  Pengganti  sudah bersekongkol  dengan  pihak  X  untuk  melakukan  pemalsuan  identitas.  Lalu  pihak  Y melaporkan  Notaris  Pengganti  ke  Polisi.  Padahal  Notaris  Pengganti  sama  sekali  tidak mengetahui mengenai identitas palsu dari pihak X.
Dalam kasus diatas yang bertanggung jawab ialah para pihak karena telah memberikan identitas  palsu,  namun  keberadaan  salah  satu  pihak  yang  bertanggung  jawab  sepenuhnya tidak  diketahui  keberadaannya  yang  menimbulkan  pihak  lain  dirugikan,  Notaris  Pengganti sebagai  orang  yang  bertanggung  jawab  terhadap  akta  yang  dibuatnya  dan    para  pihak  yang
5 Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  Tentang  Jabatan  Notaris  Sebagaimana  Telah  Diubah  Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 .
dirugikan  menduga  adanya  persekongkolan,  lalu  para  pihak  tersebut  melaporkan  kasus tersebut.
Undang-Undang  Jabatan  Notaris merupakan produk hukum yang dimaksudkan untuk memberikan  kepastian  dan  perlindungan  hukum    bagi    Notaris    dalam  menjalankan profesinya    sebagai    pejabat    pembuat    akta  autentik.  Oleh  karena  itu,  perlindungan  hukum bagi  Notaris  maupun  Notaris  Pengganti  secara  normatif  telah  diberikan  oleh  peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :
1) Ketentuan  yang  mengatur  tentang kewajiban ingkar dan hak ingkar Istilah  kewajiban  ingkar  sudah  sangat  dikenal  dan  wajib  dilaksanakan  dalam pelaksanaan  tugas  jabatan  Notaris,  karena  kewajiban  ingkar  termasuk  kewajiban Notaris  maka  wajib  bagi  Notaris  untuk  melaksanakan  dan  Notaris  dapat  dikenakan sanksi jika melanggarnya.
Ketentuan    yang    mengatur    tentang  kewajiban  ingkar  dan  hak  ingkar  Notaris yang  tercantum dalam  Pasal  4 ayat   (2), Pasal    16 ayat  (1)   huruf  f  dan Pasal   54. Habib  Ajie  menyebut  hak  ingkar  sebagai  kewajiban    ingkar    ( verschoningsplicht ) Notaris. Habib Ajie menjelaskan bahwa salah  satu  bagian  dari  sumpah/janji Notaris adalah    bahwa  Notaris    akan  merahasiakan    isi   akta    dan    keterangan  yang  diperoleh dalam pelaksanaan jabatan Notaris sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN. Notaris berkewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala  keterangan   yang  diperoleh  guna perbuatan  akta  sesuai dengan  sumpah/janji  jabatan,  kecuali  undang-undang menentukan lain. 6
Penggunaan  hak  ingkar  Notaris  termasuk  pula  Notaris  Pengganti  sebagai  saksi dimuka pengadilan tidak bersifat serta merta atau dapat otomatis langsung berlaku. Jika Notaris Pengganti akan mempergunakan hak ingkarnya, maka Notaris Pengganti wajib datang  dan  memenuhi  panggilan  dalam  persidangan  dan  kemudian  wajib  membuat surat  permohonan  kepada  hakim  yang  mengadili  atau  memeriksa  perkara  tersebut, bahwa Notaris Pengganti akan menggunakan Hak Ingkarnya. Atas permohonan Notaris Pengganti  tersebut  hakim  yang  memeriksa  perkara  yang  bersangkutan  akan menetapkan, apakah mengabulkan atau menolak permohonan tersebut.
Jika  Notaris  Pengganti  akan  mempergunakan  Hak  Ingkarnya,  wajib  membuat surat  permohonan  kepada  majelis  hakim  yang  mengadili/memeriksa  perkara  tersebut. Hakim  akan  menetapkan,  apakah  mengabulkan  atau  menolak  permohonan  tersebut. Jika  hakim  mengabulkan  permohonan  Notaris  Pengganti  tersebut  maka  Notaris Pengganti  tidak  perlu  bersaksi.  Tapi  jika  hakim  menolak  permohonan  Notaris Pengganti tersebut maka Notaris Pengganti perlu bersaksi.
Hak Ingkar memiliki karakter yang berbeda dengan kewajiban ingkar. Untuk hak jika ingin dipergunakan atau tidak, harus ada upaya aktif dari Notaris Pengganti sendiri, misalnya dalam perkara perdata, pidana, di Peradilan Tata Usaha Negara sebagai saksi harus  dengan  mengajukan  permohonan  secara  tertulis  kepada  majelis  hakim  dalam perkara tersebut, dan hakim yang akan menentukan dikabulkan atau tidak permohonan Notaris Pengganti tersebut.
2) Melekatkan  sidik  jari  di minuta  akta
Sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  16  ayat  (1)  huruf  c  yang  menyebutkan  bahwa dalam  menjalankan    jabatannya,  Notaris  wajib  melekatkan  surat  dan  dokumen  serta
6 Habib  Adjie, Hukum  Notaris  Indonesia  Tafsir  Tematik  Terhadap  UU  No.  30  Tahun  2004  Tentang  Jabatan Notaris (Bandung: Refika aditama, 2008), hlm. 89.
sidik jari  penghadap  pada Minuta Akta. Hal ini menjadi tugas bagi Majelis Pengawas Notaris  untuk melakukan  pengawasan pada  saat  memeriksa  kelengkapan dokumen pendukung  pembuatan  minuta  akta.  Fungsi  sidik  jari  di  sini  untuk  lebih  memperkuat alat  bukti.  Dengan  demikian,  diaturnya    tentang    sidik    jari    ini    adalah  untuk menguatkan  masalah  pembuktian.  Diharapkan  dengan  melekatkan  sidik  jari  lebih memberikan  perlindungan  hukum bagi Notaris maupun Notaris Pengganti.
3) Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris
Sejak  diundangkan  pada  tanggal  15  Januari  2014,  di  dalam  UUJN  Perubahan terbentuk  lembaga  yang  bernama  Majelis  Kehormatan  Notaris  (selanjutnya  disebut MKN). Kedudukan dan kewenangan MKN tersebut tercantum dalam Pasal 66 ayat (1) yang menyatakan: Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang:
a) Mengambil  fotokopi  Minuta  Akta  dan/atau  surat-surat  yang  dilekatkan  pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
b) Memanggil  Notaris  untuk  hadir  dalam  pemeriksaan  yang  berkaitan  dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.
Penjelaskan bahwa pemanggilan Notaris untuk kepentingan proses peradilan oleh penyidik,  penuntut  umum,  atau  hakim  maka  harus  melalui  persetujuan  MKN. Kewenangan  MKN  dalam  memberikan  persetujuan  pemanggilan  Notaris  kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim tersebut  adalah kewenangan  yang  sama dengan kewenangan yang dulunya dimiliki oleh Majelis Pengawas Daerah (selanjutnya disebut MPD).  Tetapi  kewenangan  MPD  tersebut  telah  dihapuskan  dan  dinyatakan  tidak memiliki  kekuatan  hukum  mengikat  oleh  Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia melalui  putusannya,  yaitu  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia  Nomor 49/PUU-X/2012  dengan  alasan  bahwa  bertentangan  dengan  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Setelah  diundangkan  UUJN  Perubahan kewenangan  MPD  yang  telah  dihapuskan  dan  dinyatakan  tidak  memiliki  kekuatan hukum  mengikat  tersebut  muncul  kembali  dan  dilimpahkan  kepada  MKN.  Dua  tahun setelah diundangkannya UUJN Perubahan, pada tanggal 5 Februari 2016 Kementerian Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  menerbitkan  aturan  teknis  yaitu  Peraturan  Menteri Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  7  Tahun  2016  tentang  MKN  (selanjutnya disebut  Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016),  yang didalamnya mengatur mengenai tugas  dan  fungsi,  syarat  dan  tata  cara  pengangkatan  dan  pemberhentian,  struktur organisasi, tata kerja, dan anggaran MKN sebagaimana dimaksud pada Pasal 66A ayat (3) UUJN Perubahan. 7
Dalam  Prakteknya  MKN  wilayah  Sumatera  Selatan  telah  melakukan Pemanggilan  Notaris  atas  permohonan  Pihak  Kepolisian  dan  atau  Kejaksaan  untuk dimintakan  penjelasan  atau  klarifikasi  yang  berhubungan  dengan  akta  yang  dibuat Notaris.  Tahun  2019  MKN  telah  menerima  158  surat  dari  Kepolisian  dan  Kejaksaan dengan rincian sebagai berikut : 8
1. Notaris Kota Palembang : 141 Perkara
2. Notaris Kab. Banyuasin : 9 Perkara
7 Munsyarif  Abdul  Chalim  Udi  Hermawan,  “Kewenangan  Majelis  Kehormatan  Notaris  Wilayah  Dalam Memberikan  Persetujuan  Terhadap  Pemanggilan  Notaris  Oleh  Penegak  Hukum,” Journal  of  Chemical Information and Modeling 53, no. 9 (2013): 1689–1699, doi:10.1017/CBO9781107415324.004.
8 Transkipsi Paparan Kanwil Kemenkumham Sumsel, Ajub Suratman, pada hari Selasa 21 Juli 2020.
3. Notaris Kab. Ogan Ilir : 5 Perkara
4. Notaris Kab. Muara Enim: 2 Perkara
5. Notaris Kab. Lahat : 1 Perkara
Hasil sidang MKN terhadap Permohonan Penyidik
Periode Januari s.d. Juni 2020 9
Persentase  Hasil  sidang  MKN  terhadap  Permohonan  Penyidik  Periode  Januari  s.d.  Juni 2020 10
4) Perlindungan Terhadap Notaris  sebagai anggota Ikatan Notaris Indonesia Ketentuan mengenai  organisasi  notaris diatur  dalam  Pasal  82  ayat  (2) UUJN
Perubahan  yang menyebutkan  Wadah Organisasi Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat    (1)    adalah    Ikatan  Notaris  Indonesia.  Pemberian  perlindungan  hukum  pada anggota,    diletakkan    dalam    rangka  komitmen    terhadap    nilai    kebersamaan  sesama rekan    seprofesi    dan    komitmen  terhadap    keluhuran  martabat  Notaris  selaku  Pejabat Umum.  Sebagai  inti  tujuan  pendirian  perkumpulan,  INI  memberikan  jaminan perlindungan  bagi  para  Notaris  berkaitan  dengan  profesi  dan  jabatannya  sebagai pejabat    publik.    Oleh    karena  itu    untuk  memberikan    perlindungan  hukum    bagi anggotanya,    INI    juga  melakukan    kerjasama    dengan    lembaga  kepolisian  melalui nota    kesepahaman  antara    INI    dengan    POLRI    Nomor:    01/MoU/PP-  INI/V/2006 yang  intinya adalah untuk mengatur  pembinaan  dan peningkatan  profesionalisme  di bidang hukum merupakan  suatu  perlindungan hukum  tersendiri  bagi  notaris  terkait dengan    rahasia    jabatan    sebagai    profesi  yang    didasarkan    kepercayaan.  Nota
9 Transkipsi Paparan Kanwil Kemenkumham Sumsel, Ajub Suratman, pada hari Selasa 21 Juli 2020.
10 Transkipsi Paparan Kanwil Kemenkumham Sumsel, Ajub Suratman, pada hari Selasa 21 Juli 2020.
0 2 4 6 8 10 DISETUJUI DITOLAK DISETUJUI DITOLAK
kesepahaman  tersebut  di  atas  adalah merupakan  tata  cara  atau prosedur yang harus dilakukan jika notaris dipanggil atau diperiksa oleh kepolisian.
5) Pengawasan  terhadap  praktik  profesi Notaris Penegakan  hukum  harus  dilakukan  dengan  adanya  sistem  pengawasan  atas praktik-  praktik    hukum    sehingga    tidak    terjadi  penyelewengan  oleh  para  praktisi hukum. 11 Dicabutnya    frasa    dengan    persetujuan  pada  Pasal  66  UUJN  dapat  menjadi salah  satu    pendorong    bagi    organisasi  Notaris  (Ikatan  Notaris  Indonesia/INI)  dan Majelis Pengawas  Notaris  untuk melakukan pengawasan secara lebih intensif terhadap para  Notaris  yang  ada  dalam  naungannya  secara  lebih  baik  terhadap  praktik  profesi Notaris  sehingga  para  Notaris  kecil kemungkinan  terkena  dampak masalah hukum apabila  telah menjalankan  tugas dan kewajibannya  sesuai  dengan  aturan dan  hukum yang  berlaku.  Pengawasan terhadap Notaris berdasarkan Pasal 67 ayat (5) Perubahan Atas  UUJN  yang  meliputi:  pengawasan  terhadap  perilaku  Notaris  dan  pelaksanaan jabatan  Notaris.  Pengawasan  terhadap  perilaku  Notaris  dalam  Perubahan  UUJN  dapat dilihat dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dan Pasal 12 huruf c, yaitu perilaku Notaris yang dapat  dikategorikan  sebagai  perbuatan    tercela    dan    perbuatan    yang  merendahkan kehormatan    dan  martabat  jabatan  Notaris,  misalnya  berjudi,  mabuk-mabukan, menyalahgunakan  narkoba  dan  sebagainya.  Perlindungan    hukum    harus    diberikan kepada    semua    orang,    termasuk    seorang  Notaris  sebagai  bagian  dari  bangsa Indonesia.
Berikut  merupakan  bentuk  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  Majelis  Pengawas Notaris : 12
a) Menerima dan Memeriksa Laporan Bulanan Notaris No.  Tahun Jumlah Notaris di SUMSEL Jumlah Notaris Menyampaikan Laporan 1. 2018 240 Orang 139 Orang 2. 2019 403 Orang 193 Orang
3.
Januari-Juni 2020 - MPWN - MPDN PLG - MPDN BA- MUBA -  MPDN  OI,  OKI, PRABUMULIH 427 Orang 78 Orang 260 Orang 54 Orang 35 Orang 251 Orang 28 Orang 176 Orang 22 Orang 25 Orang b) Memberikan Cuti Notaris No.  Tahun Jumlah Keterangan 1. 2018 1 Orang Darmawan 2. 2019 2 Orang Siti Hikmah dan
11 Syamsul Bahri, Annalisa Yahanan, and Agus Trisaka, “Kewenangan Notaris Dalam Mensertifikasi Transaksi Elektronik Dalam Rangka Cyber Notary,” Repertorium Vol. 8, no. No. 2 (2019): 142–157, doi:http://dx.doi.org/10.28946/rpt.v0i0.356.
12 Transkipsi Paparan Kanwil Kemenkumham Sumsel, Ajub Suratman, pada hari Selasa 21 Juli 2020.
Deska P 3. Juli 2020 3 Orang Juhaidi, Kgs, Yusrizal,  dan  Reni Astuti c) Pemberian Rekomendasi Perpanjangan Usia Pensiun No.  Tahun Jumlah Keterangan 1. 2018 2 Orang - 2. 2019 2 Orang - 3. Juli 2020 - -
Secara  umum  Perlindungan  hukum  terhadap  Notaris  dalam  undang-undang  dapat dilakukan melalui  proses,  yaitu: penggunaan hak  atau  kewajiban  ingkar Notaris maupun pemanggilan Notaris oleh penyidik, penuntut umum  dan  hakim   harus  dilakukan  dengan mendapatkan   persetujuan MKN, hal    ini sebagaimana   yang   diatur  dalam   Pasal   66 ayat (1)  UUJN.  Bentuk  perlindungan    hukum  yang    lain  adalah    dalam  bentuk    pengawasan, melekatkan  sidik  jari  pada minuta  akta  dan perlindungan  hukum  dari  induk  organisasi Notaris (INI).
Namun  dalam  kasus  diatas  yang  mana  Notaris  Pengganti  tidak  mengetahui  adanya identitas palsu para pihak, lalu pihak yang dirugikan melaporkan Notaris Pengganti kepolisi. Mengenai  laporan  tersebut  pihak  kepolisian  tidak  langsung  memanggil  Notaris  Pengganti karena  sesuai  dengan  UUJN  dan  peraturan  Perundang-undangan  lainnya  pihak  kepolisian meminta  persetujuan  atau  penolakan  dari  Majelis  Kehormatan  Notaris  sebelum  memeriksa Notaris Pengganti secara langsung.
Dalam hal ini perlindungan hukum Notaris pengganti yang tidak mengetahui mengenai identitas  palsu  para  pihak  sedangkan  notaris  yang  digantikan  meninggal  dunia,  melalui wawancara penulis dengan bapak  Kemas Abdullah Hamid, selaku Notaris dikota palembang dan  salah  satu  anggota  Majelis  Kehormatan  Notaris  Wilayah  Sumsel, 13 maka  diberikan perlindungan  hukum  dalam  bentuk  preventif  yaitu  sesuai  dengan  Pasal  25  ayat  (1) Permenkumham  Nomor  7  Tahun  2016,  Notaris  Pengganti  diberikan  kesempatan  untuk mengajukan  pendapatnya/memberikan  pembuktian  lalu  Majelis  Kehormatan  Notaris memberikan  penilaian  mengenai  hal  tersebut  Notaris  Pengganti  bersalah  atau  tidak  untuk diberikan persetujuan ataupun penolakan.
Apabila diberikannya persetujuan oleh Majelis Kehormatan Notaris biasanya diberikan penawaran atau inisiatif Majelis Kehormatan Notaris untuk melakukan pendampingan dalam proses  penyidikan  kepada  Notaris  Pengganti.  Namun  bentuk  pendampingan  yang  diberikan oleh  Majelis  Kehormatan  Notaris  ialah  hanya  terhadap  akta  yang  dibuat  oleh  Notaris Pengganti,  yang  mana  Majelis  Kehormatan  Notaris  mengingatkan  mengenai  tidak  boleh membuka  rahasia  akta.  Bentuk  perlindungan  yang  paling  utama  mengenai  permasalah  ini ialah  mengenai  dari  bagaimana  Notaris  Pengganti  memberikan  pembuktian  jika  memang Notaris Pengganti tidak terlibat atau bahkan tidak mengetahui mengenai identitas palsu yang diberikan  oleh  para  pihak,  karena  dalam  hal  persetujuan  atau  penolakan  dari  Majelis Kehormatan Notaris hanya untuk meluruskan agar Notaris Pengganti tidak di kriminalisasi.
13 Transkipsi  hasil  wawancara  dengan  Kemas  Abdullah  Hamid,  Notaris  dikota  palembang  dan  salah  satu anggota Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Sumsel, Kamis, tanggal 13 Agustus 2020.
Untuk  lebih  menegaskan  kembali  mengenai  perlindungan  hukum  terhadap  Notaris dalam  setiap  draf  akta  otentik  memuat  klausula  “  para  penghadap  yang  saya,  Notaris kenal......”  dan  “  para  penghadap  menerangkan  terlebih  dahulu......”.  Artinya,  bahwa  benar para penghadaplah yang datang menghadap kepada Notaris untuk dibuatkan akta otentik, jika ternyata apa yang diterangkan didalam akta otentik tidak benar atau terdapat pemalsuan yang dibuat  oleh  penghadap  maka  Notaris  lepas  dari  tanggung  jawab,  karena  yang  menerangkan adalah  penghadap  bukan  Notaris.  Notaris  hanya  menerima  bukti  yang  disodorkan dihadapannya,  bukan  mencari  bukti  lain.  Namun  apabila  tetap  dipaksakan  oleh  penyidik untuk tetap diperiksa dan dijadikan tersangka maka perlindungan hukum yang khusus untuk memberikan pendampingan terhadap Notaris Pengganti tersebut belum diatur oleh Peraturan perundang-undangan  atau  aturan    lain  dibawahnya,  sehingga  secara  teknis  perlindungan hukum tersebut belum pernah dilaksanakan.
Hal yang paling mungkin terjadi apabila penyidik tetap memaksakan untuk memeriksa Notaris  Pengganti  sebagai  tersangka,  maka  dapat  dilakukan  upaya  hukum  Praperadilan. Bahwa  permasalahan  tersebut  harus  sangat  diperhatikan  mengingat  Notaris  Pengganti  yang tidak  mengetahui  adanya  identitas  palsu  lalu  di  bawa  ke  Proses  Peradilan  oleh  salah  satu pihak yang menghadap maka harus di berikan perlindungan hukum yang baik sampai dengan selesainya  proses  peradilan,  setidak-tidaknya  perlindungan  hukum  yang  diberikan  dapat meringankan hukuman apabila memang benar Notaris Pengganti tersebut terbukti bersalah.

## KESIMPULAN
Perlindungan  hukum  Notaris  Pengganti  yang  tidak  mengetahui  adanya  identitas  palsu  dari para pihak, sedangkan Notaris yang digantikan meninggal dunia. Pada dasarnya baik Notaris Pengganti maupun Notaris yang digantikan telah mendapat perlindungan hukum berdasarkan Undang-undang Jabatan Notaris, yaitu: Penggunaan hak  atau  kewajiban ingkar berdasarkan sumpah jabatan Notaris maupun Notaris Pengganti; perlindungan hukum berupa persetujuan Majelis  Kehormatan  Notaris    sebelum  dipanggil  oleh  peyidik,  penuntut  umum,  dan  hakim dari  lembaga  Notaris;  dan  perlindungan  hukum  pribadi  dari  Notaris  Pengganti  yang bersangkutan dengan melaksanakan jabatan sesuai prosedur hukum yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA
Annalisa Yahanan, and Elmadiantini. “Akta Notaril : Keharusan Atau Pilihan Dalam Peralihan Kekayaan Intelektual.” Lambung Mangkurat Law Journal 4, no. 1 (2019): 51– 63. doi:http://dx.doi.org/10.32801/lamlaj.v4i1.87.g172.
Bahri, Syamsul, Annalisa Yahanan, and Agus Trisaka. “Kewenangan Notaris Dalam Mensertifikasi Transaksi Elektronik Dalam Rangka Cyber Notary.” Repertorium Vol. 8, no. No. 2 (2019): 142–157. doi:http://dx.doi.org/10.28946/rpt.v0i0.356.
Habib Adjie. Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris . Bandung: Refika aditama, 2008.
MANSYUR, ANDI AHMAD SUHAR. “Analisis Yuridis Normatif Terhadap Pemalsuan Akta Otentik Yang Dilakukan Oleh Notaris Jurnal.” Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum (2013): 7.
Mardheana, Dhea. “Implikasi Yuridis Pemalsuan Tanda Tangan Pada Minuta Akta Terhadap Jabatan Notaris (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1234 K/ Pid/2012).” Jurnal Lex Renaissance 1, no. 2 (2016): 277–292. doi:10.20885/jlr.vol1.iss2.art9.

## Udi Hermawan, Munsyarif Abdul Chalim. “Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris
Wilayah Dalam Memberikan Persetujuan Terhadap Pemanggilan Notaris Oleh Penegak Hukum.” Journal of Chemical Information and Modeling 53, no. 9 (2013): 1689–1699. doi:10.1017/CBO9781107415324.004.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 , n.d.