Pengaruh Analisis Penerimaan Pajak (Anggi Saputra, Nurmala, Hendry Saladin)
Pengaruh Analisis Penerimaan Pajak Rokok, Perhitungan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok, Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Terhadap Pendapatan Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan
Anggi Saputra 1 , Nurmala 2 , Hendry Saladin 3
1 Fakultas Ekonomi Universitas PGRI Palembang, Anggiksa07@gmail.com 2 Fakultas Ekonomi Universitas PGRI Palembang, nurmalabahamid@gmail.com 3 Fakultas ekonomi Universitas PGRI palembang, hendrysaladin62@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian ini merupakan kajian kuantitatif tersendiri yang berarti menguji spekulasi Penerimaan pajak rokok, Perhitungan dana bagi hasil pajak rokok, alokasi dana bagi hasil pajak rokok terhadap pendapatan daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan D tahuni 2020-2021. Informasi yang digunakan adalah informasi pilihan, populasi dalam penelitian ini adalah 17 kabupaten/kota yang terdaftar di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Dalam penelitian ini pencipta menggunakan contoh 17 informasi meliputi biaya rokok. Prosedur ilmiah yang digunakan dalam penelitian ini adalah berbagai kekambuhan langsung dengan bantuan program SPSS 26 for windows. Hasil uji spekulasi menyimpulkan bahwa sampai batas tertentu bahwa secara parsial variabel penerimaan pajak rokok berpengaruh terhadap pendapatan daerah sebesar 0,00 < 0,05, variabel perhitungan dana bagi hasil pajak rokok berpengaruh signifikan terhadap pendapatan daerah sebesar 0,00 < 0,05, variabel alokasi dana bagi hasil pajak rokok perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan daerah sebesar 0, 726 > 0,05 dan dapat disimpulkan bahwa secara simultan yaitu terdapat pengaruh antara variabel Penerimaan Pajak Rokok, Perhitungan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok dan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok terhadap pendapatan daerah sebesar 0, 000 < 0,05.
Kata Kunci : Penerimaan pajak rokok, Perhitungan dana bagi hasil pajak rokok, alokasi pajak rokok, pendapatan daerah.

## ABSTRACT
This research is a separate quantitative study, which means testing the speculation of cigarette tax revenues, calculation of the profit sharing of cigarette taxes, the allocation of funds for cigarette tax revenues on regional income at the Regional Financial and Asset Management Agency of South Sumatra Province D in 2020-2021. The information used is selected information, the population in this study is 17 districts/cities registered with the Regional Financial and Asset Management Agency of South Sumatra Province. In this study the authors use examples of 17 information that includes the cost of cigarettes. The scientific procedure used in this research is direct looping with the help of SPSS 26 for windows program. The results of the speculation test concluded that to a certain extent the cigarette tax revenue variable had a partial effect on regional income of 0.00 < 0.05, the variable for the calculation of cigarette tax revenue had a significant effect on local revenue of 0.00 < 0.05, the Allocation variable The company's cigarette tax revenue sharing fund has no significant effect on regional income by 0.726 > 0.05 and it can be concluded that simultaneously there is an influence between the variables of Cigarette Tax Revenue, Calculation of Profit Sharing of Cigarette Tax Funds and Allocation of Cigarette Tax Revenue Sharing on regional income of 0.000 < 0.05.
Keywords: Cigarette tax revenue, calculation of cigarette tax revenue sharing funds, cigarette tax allocation, regional income.
A. PENDAHULUAN Sebagian besar negeri.termasuk Indonesia negara yang tidak lepas dari sumber penrimaan pajak..dimana pajak menjadi pendapatan utama untuk pembiayaan
pemerintah untuk menghasilkan barang publik dan jasa publik. banyak orang kurang paham perihal pajak dan segala bentuk peraturan berkaitan dengan pajak. Ada beberapa kepahamannya hanya sampai di pajak sebagai hal yang wajib bagi orang kaya atau perusahaan-perusahaan tertentu. Sedangkan pajak merupakan satu masalah yang penting sering di dapat dalam suatu negara atau pemerintahan yang membutuhkan peran aktif.dari masyarakat luas baik secara individu maupun badan. Pajak merupakan suatu penerimaan negara untuk membayar pengeluaran pemerintah juga pembangunan. Dana yang didapat dari hasil penerimaan pajak digunakan untuk membiayai kepentingan luas. Misalnya, membangun sarana umum dan infrastuktur; berupa rumah.sakit/puskesmas, kantor-kantor instansi pemerintah, pembuatan jembatan, jalan tol. Sumber pembiayaan penyelenggaraan negara; berupa membayar gaji pegawai negeri, presiden, polisi, hakim, dan sebagainya, juga biaya lain untuk keamanan dan kesejahteraan masyarakat.
Otoritas publik telah menetapkan pengaturan tugas daerah yang berbeda sebagai ilustrasi dengan menetapkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000 dan UU no. 18 Tahun 1997 dan disahkan pada tanggal 18 Agustus 2009 dengan cita-cita untuk lebih memberdayakan peningkatan dalam melayani wilayah dan kebebasan wilayah setempat.
Di dalam (UU) pungutan rokok merupakan penilaian lain yang membuahkan hasil pada pertengahan tahun 2014. Retribusi Rokok ialah setoran atas cukai Rokok oleh pusat organisasi atau badan yang dikumpulkan dan kemudian disimpan ke Provinsi (RKUD) yang relatif didirikan di masyarakat. Pajak Rokok akan masuk ke RKUD biasa sebagai Provinsi (APBD) dan akan dipindahkan ke Kabupaten/Kota. Motivasi utama di balik penggunaan pungutan rokok serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah untuk mengurangi penggunaan rokok, mengurangi rokok ilegal dan melindungi masyarakat umum dari risiko merokok. Orang-orang pada umumnya didorong untuk berusaha menghindari dan berhenti merokok untuk menjaga kesehatan diri mereka sendiri dan semua orang di sekitar mereka. Pemanfaatan retribusi juga dilakukan untuk memajukan pemerintahan daerah ke daerah sekitarnya.
Dalam peraturan Nomor 115/PMK/.07/2013 bahwa berdasarkan pengaturan Pasal 18 ayat (5) huruf a PERMENKU Nomor 41/PMK.07/2016 tentag Perubahan kedua atas PERMENKU Nomor 115/PMK.07/2015 perihal Tata Cara Pengumpulan Penyimpanan Pajak Rokok ke dalam Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dilakukan setelah Gubernur menyerahkan seluruh Hasil bagi Pajak Rokok kepada Kabupaten/Kota, disini tugas RKUD adalah Badan BPKAD.
Daftar Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Periode 2020-2021 per Triwulan Untuk Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Sumatera Selatan
NO TAHUN TAHUN LAPORAN REALISASI TAHUN SEBELUMNYA DAN ALOKASI PER- TRIWULAN SESUDAH TAHUN ANGGARAN 2020-2021 1 Sebelum 2020 Sebelum 2021 Rp100.886.497.175,00 Rp.46.734.783.744,00 2 Triwulan I Triwulan I Rp.54.492.192.451,00 Rp.104.118.821.163,00 3 Triwulan II Triwulan II Rp.92.104.978.568.00 Rp.125.465.136.486,00 4 Triwulan III Triwulan III Rp.81.518.864.642,00 Rp.122.915.424.521,00
Sumber : Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah.
Berdasarkan tabel pada tahun 2020 Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok pada Desember sebelum 2020 Rp. 100.886.497.175,00, pada Triwulan I sebesar Rp. 54.492.192.451,00, pada Triwulan II sebesar Rp. 92.104.978.568,00, pada Triwulan III sebesar Rp. 81.518.864.642,00, pada Triwulan IV sebesar Rp.
74.872.161.412,00. Dengan total sebesar Rp. 403.874.694.248,00. Sedangkan tahun 2021 Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok pada Desember sebelum 2021 Rp. 46.734.783.744,00, pada Triwulan I sebesar Rp. 104.118.821.163,00, pada Triwulan II sebesar Rp. 125.465.136.486,00, pada Triwulan III sebesar Rp. 122.915.424.521,00, pada Triwulan IV sebesar Rp. 83.052.628.113,00 dengan total Rp. 390.379.529.633, jadi total keseluruhan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Periode 2020-2021 per Triwulan Untuk Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Sumatera Selatan berjumlah sebesar Rp 794.254.223.881,00. Berdasarkan penjelasan diatas bahwa pajak rokok adalah sumber penerimaan negara khususnya Pendapatan Asli Daerah. sehingga peneliti tertarik untuk mencari sebagaimana besar pengaruh dan sumbangsi serta hubungan pajak rokok di Sumatera Selatan terhadap pendapatan daerahnya.

## B. KAJIAN TEORI
Pengertian Pajak Rokok Dalam buku Pusaka Indonesia (2016:5) tarif cukai rokok yang dipungut oleh suatu badan pemerintah pusat yang kemudian disimpan dalam (RKUD) yang relatif didirikan pada masyarakat.
Telah dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pengeluaran Daerah dan Bea Masuk Provinsi, pungutan rokok adalah pungutan atas bea rokok yang dituntut oleh pemerintah daerah yang berwenang atas pengambilN bea rokok. Alasan utama pelaksanaan pungutan rokok adalah untuk melindungi masyarakat umum dari risiko merokok.
Pengertian Penerimaan Pajak Rokok PERGUB nomor 016 tahun 2021 perihal bagi hasil penerimaan pajak rokok adalah..penerimaan pajak rokok kabupaten kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam pasal (4), harus diingat untuk APBD kabupaten/kota. Dimana pendapatan biaya rokok ini didistribusikan sekitar setengah untuk membiayai administrasi kesejahteraan umum dan elemen yang sah oleh para spesialis. Dengan pungutan rokok, adalah komitmen otoritas publik untuk meningkatkan kesejahteraan umum untuk memperbaiki keadaan.Pengertian Perhitungan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Pengertian Perhitungan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Menurut UU nomor 28 tahun 2009 Perihal pajak daerah dan retribusi daerah dan peraturan mentri keuangan Republik indonesia Nomor : 102/PMK0.7/2015. Adapun strategi untuk mengumpulkan dan menghemat beban rokok, persebaran bagian pungutan rokok antar daerah dan lokal adalah 30% untuk bagian wilayah / Provinsi , 70% untuk bagian sipil ( Kabupaten/Kota).
5 Triwulan IV Triwulan IV Rp. 74.872.161.412,00 Rp. 83.052.628.113,00 Total Rp.403.874.694.248,00 Rp. 390.379.529.633 Total keseluruhan Rp. 794.254.223.881,00

## )

## Pengertian Pendapatan Daerah
Sesuai UU No. 34 Tahun 2004 Perihal Keselarasan Moneter Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, pembayaran teritorial adalah hak legislatif terdekat yang dianggap sebagai perluasan total aset.
Sesuai undang-undang tidak resmi no. 58 tahun 2005 tentang administrasi moneter “pendapatan daerah memasukkan rekening Kas umum Daerah provinsi, yang menambah nilai dukungan saat ini yang merupakan kebebasan wilayah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu untuk diganti oleh Kabupaten,”
Penelitian Terdahulu
Andi Asmy Nurhikmah, (2016) dengan judul penelitian Pengaruh penambahan dana bagi hasil pajak rokok dan realisasi pendapatan asli daerah terhadap kebijakan penganggaran pada dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten shoppeng.
Silvia Angelica Anggreni Gultom (2021) Kontribusi penerimaan pajak rokok terhadap pajak daerah dan pendapatan asli daerah (PAD) provinsi sumatera utara. Ikhsanur rifai,(2016) Perhitungan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Pada Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Triwulan IV Tahun 2016. Amelia R Alamanda (2018) pendapatan pajak rokok pada badan pendapatan daerah provinsi jawa barat (BAPENDA)

## Kerangka Pemikiran
Kerangka berpikir pada umumnya merupakan kerangka penghubungan antar konsep yang akan diamati atau diuji dengan penelitian mendatang. Persepsi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dari sisi penerimaan, perhitungan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok, alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Terhadap Pendapatan Asli Daerah. Kerangka Pikir Yang Dimaksud Adalah Sebagai Berikut Ini:

## Variabel X

## Variabel Y

## Gambar Kerangka Pemikiran
Berdasarkan gambar diatas dapat peneliti jelaskan bahwa semakin meningkat penerimaan Pajak Rokok (X1) semakin meningkat pula pendapatan daerah (Y), semakin tepat dan akurat perhitungan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok (X2) semakin baik pula tingkat ketepatan dalam pelaporan terhadap pendapatan daerah (Y),
) ) Pendapatan Daerah (Y)
semakin baik pengalokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok (X3) semakin terciptanya persentasi kenaikan pada Pendapatan Daerah (Y) di sumatera selatan.
Hipotesis Penelitian
Menurut Sugiyono (2021:99) spekulasi tanggapan singkat terhadap rencana masalah eksplorasi, dimana rincian masalah pemeriksaan telah dinyatakan sebagai kalimat inkuiri. Ini seharusnya singkat, karena tanggapan yang diberikan bergantung pada hipotesis yang relevan, bukan berdasarkan fakta yang diperoleh melalui pengumpulan informasi.Dalam kaitanya dengan judul penelitian, maka peneliti membuat dugaan sementara dalam penelitiaan ini yaitu:
H1 : Diduga berpengaruh pengaruh secara parsial Penerimaan Pajak Rokok terhadap Pendapatan Daerah pada BPKAD Sumatera Selatan.
H2 : Diduga berpengaruh secara parsial Perhitungan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok terhadap Pendapatan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi BPKAD Sumatera Selatan.
H3 : Diduga berpengaruh secara parsial Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok terhadap Pendapatan Daerah pada BPKAD Provinsi Sumatera Selatan.
H4 : Diduga berpengaruh secara bersamaan (simultan) Penerimaan Pajak Rokok, perhitungan dana bagi hasil pajak rokok, alokasi dana bagi hasil pajak rokok, terhadap Pendapatan Daerah pada BPKAD Provinsi Sumatera Selatan.

## C. METODE PENELITIAN Objek/Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan pada instansi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Yang beralamat di Jalan. Kapten A. Rivai No.51 Sungai Pangeran Kecamatan. Ilir Timur I. kota palembang, Sumatera Selatan.
Metode Penelitian
Menurut Sugiyono (2021:2) Strategi pemeriksaan adalah cara yang logis untuk mendapatkan informasi dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Ilmuwan menggunakan strategi kuantitatif yang dicirikan sebagai teknik pemeriksaan dalam kaitannya dengan cara berpikir positivisme, teknik ini dikenal sebagai strategi kuantitatif karena informasi eksplorasi berupa angka-angka dan pengujian menggunakan pengukuran..
Variabel
Menurut Sugiyono (2021:68) berpendapat bahwa faktor-faktor eksplorasi pada dasarnya semua tidak diatur oleh spesialis untuk dikonsentrasikan sehingga data diperoleh tentang hal itu, kemudian kesimpulan dapat ditarik.Dalam penelitian ini penulis menggunakan variabel independen yaitu Penerimaan Pajak Rokok, Perhitungan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok, Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok dan variabel dependen yaitu Pendapatan daerah.
Populasi dan sampel
Populasi dalam penelitian ini adalah 17 kabupaten/kota yang telah terdata pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Selatan.
Teknik Pengumpulan Data Menurut Sugiyono (2021: 194) Prosedur pengumpulan data merupakan langkah terpenting menuju penelitian, mengingat tujuan utama dalam penelitian dengan mendapatkan informasi. Tanpa mengetahui prosedur pemilihan informasi, ilmuwan
tidak akan mendapatkan informasi telah ditetapkan. Strategi yang dilakukan oleh para analis dalam pengumpulan informasi adalah sebagai berikut: studi penulisan dan dokumentasi.
Teknik Analisis Data Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kuantitatif, menggunakan perhitungan yaitu Analisis Statistik Deskriptif, Uji Asumsi Klasik (Uji Normalitas, Uji Multikolinieritas, Uji Autokorelasi, Uji Heterokedastisitas), Analisis Regresi Linear Berganda, dan Koefisien Determinasi (R2) Dan Uji Hipotesis.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Analisis Statistik Deskriptif Pengenalan pengukuran yang jelas sangat berharga untuk menggambarkan kepribadian contoh dalam konsentrat serta memberikan gambaran tentang faktor- faktor dalam Peninjauan. Dalam penelitian ini faktor-faktor yang digunakan berupa Penerimaan Pajak Rokok, Perhitungan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok, Alokasi Pajak Rokok Terhadap Penerimaan pajak rokok. Hasil uji statistik deskriptif disajikan berikut ini:
Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std. Deviation penerimaan pajak rokok 34 10229736039 100502905226 30601454735.47 21734727290.315 perhitungan DBH 34 14173623298 57701281710 24204541492.24 10366350123.607 Alokasi DBH 34 9324916601 57701281710 23360418353.68 11017071614.172 Pendapatan daerah 34 798789808 3588718396910 859526317516.41 1060035724437.144 Valid N (listwise) 34

## Sumber : data spss diolah, 2022
Berdasarkan tabel banyak data sebanyak , nilai penerimaan pajak rokok sebesar 10.229.736.039, maksimum 100.502.905.226, dengan rata-rata sebesar 30.601.454.735.47. Nilai minimum perhitungan DBH pajak rokok sebesar 14.173.623.298 dan nilai maksimum sebesar 57.701.281.710 dengan rata-rata sebesar 10.366.350.123,607. Alokasi Dana Bagi Hasil pajak rokok daaPendapatan daerah masing-masing minimum sebesar 9.324.916.601 dan 798.789.808, nilai maksimum masing-masing 57.701.281.710 dan 859.526.317.516.41, dan rata-rata 11.017.071.614.172 dan 1.060.035.724.437.144.
2. Uji Asumsi Klasik Uji asumsi klasik dilakukan dengan digunakannya uji regresi, berikut hasil dan penjelasan dari perngujian tersebut.
Uji Normalitas Data One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized Residual N 34 Normal Parameters a,b Mean -.0034476
Std. Deviation 707417400813.62490000 Most Extreme Differences Absote .119 Positive .094 Negative -.119 Test Statistic .119 Asymp. Sig. (2-tailed) .200 c,d
Sumber: spss diolah, 2020
Berdasarkan uji diatas dapat dilihat terdapat hasil berupa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) yang di dapat sebesar 0,2(>0,5) jadi artinya data berdistribusi secara normal dengan alasan nilai yang di dapat melebihi 0,05.

## Uji multikoleniaritas

## Sumber : data spss diolah, 2020
Berdasarkan hasil uji diatas didapat melalui uji multikoleniarritas, hasil perhitungan nilai tolerance menunjukkan semua veriabel bebas yang meliputi Penerimaan pajak rokok, Perhitungan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok pajak rokok, dan Dana Alokasi Dana bagi hasil memiliki nilai ”tolerance” dibawah dari 0,1 dan VIF Diatas angka 10, sehingga dapat tidak dapat disimpulkan apapun.

## Uji Autokorelasi
Tabel di bawah ini merupakan hasil uji autokorelasi bila dilihat pada hasil berikut :
Hasil Autokorelasi Varabel DL DU DW 4-DL 4-DU X1,X2,X3 1.6519 1.2707 1.453 2.3481 2.7293 Sumber: Diolah peneliti,2022

## Hasil Uji Multikoleniaritas
Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients Collinearity Statistics B Std. Error Beta t. sig. Tolerance VIF 1 (Constant) -212.900 173.488 -1.227 229 LN_penerimaan pajak rokok -9.893 9.278 -1.168 -1.066 295 025 40.409 LN_perhitungan DBH pajak rokok 30.907 17.909 2.070 1.726 095 .021 48.445 LN_Alokasi DBH pajak rokok -11.069 8.217 -.834 -1.347 188 .077 2.914

## Kriteria Pengujian
Berdasarkan tabel diatas menunjukkan nilai Durbin Watson variabel X1,X2,X3 tidak terjadi autokorelasi. Tabel Durbin Watson ( k= 3 dan n = 34) pada tabel a = 0,05 dengan nilai DL yang diterima sebesar (1,6519), nilai DU yang diterima sebesar (1.2707), dan nilai 4-DL (2.2381) nilai 4-DU sebesar(2.7293). maka kesimpulannya adalah : Nilai DU (1.2707) kurang dari nilai DW, yang mana nilai DW sebesar(1.453), Nilai DW (1.453) lebih kecil dari nilai 4-DU (2,304) yang artinya tidak ditemukan autokorelasi.
Uji Heterokedastisitas
Gambar di bawah ini merupakan hasil uji heteroskedastisitas dapat di lihat pada dibawah ini:

## Gambar Hasil Uji Heteroskedastisitas-Persamaan Regresi (Sumber : data spss diolah, 2022)
Gambar menunjukkan bahwa fokus menyebar sembarangan dan tidak ada desain disipasi sporadis secara horizontal poros 0 pada hub Y. Sangat baik dapat disimpulkan bahwa tidak ada heteroskedastisitas oleh karna itu model uji ini dapat dipakai.
Identifikasi ada tidaknya heteroskedastisitas bisa diketahui dengan melihat ada atau tidaknya contoh spesifik didiagram scatterpolt dengan nilai antara akurasi variabel terikat (ZPRED) dan nilai tetap (SRESID). Dengan asumsi ada contoh pasti yang normal, hal itu memeberitahukan sudah terdapat heteroskedastisitas. Bagaimanapun, dengan asumsi bahwa tidak ada contoh yang masuk akal dan fokus tidak beraturan di atas dan di bawah angka 0 pada hub Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

## 3. Analisis Regresi Linear Berganda
Pada penelitian ini analisa linear berganda digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh signifikan antara variabel Penerimaan pajak rokok (X 1 ), Perhitungan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Pajak Rokok (X 2 ), dan Perhitungan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Pajak Rokok (X 3 ) terhadap Pendapatan Daerah (Y).
D <DLatau D>4-DL Terjadi autokorelasi DU<D<4-DU Tidak terjadi auto korelasi DL<D<DU atau 4-DU<D<DL Tidak ada kesimpulan

## Hasil Uji Regresi Linier Berganda
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat nilai konstanta dan koefisien regresi dapat dibentuk dengan persamaan linear berganda sebagai berikut:
X 1 = penerimaan pajak rokok X 2 = Perhitungan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok X 3 = Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok
Telah disimpulkan dari persamaan diatas sebagai berikut:
1. Tetap 5.124, dengan maksud bahwa dengan asumsi setiap faktor otonom yang terdiri dari pendapatan retribusi rokok dan Perhitungan Bagi Hasil Pajak Rokok sebesar 0, Pendapatan Daerah akan berkurang sebesar 5.124.
2. Koefisien kekambuhan variabel pendapatan retribusi rokok adalah - 24912819489230,977, artinya apabila faktor bebas lainnya mempunyai nilai yang layak dan pendapatan retribusi rokok bertambah satu satuan maka Pendapatan Daerah meningkat sebesar -24912819489230977.
3. Koefisien relaps untuk estimasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok untuk Pajak Rokok adalah - 1230.419, dengan maksud bahwa dengan asumsi faktor otonom lainnya tetap dihargai dan Penghitungan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok bertambah satu satuan, Pendapatan Daerah akan meningkat sebesar - 1230.419.
4. Koefisien kekambuhan variabel Alokasi Bagi Hasil Pajak Rokok sebesar - 23.492, artinya apabila faktor bebas lainnya mempunyai nilai yang layak dan Alokasi Bagi Hasil Pajak Rokok bertambah satu satuan, Pendapatan Daerah akan bertambah sebesar - 23.492.
4. Koefisien Korelasi
Dibawah ini merupakan hasil analisa koefisien korelasi lihat hasil diibawah ini:

## Tabel Koefisien Korelasi Model Summary
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .776 a .603 .563 700740900357.328 Sumber : diolah spss , 2022 Coefficientsa Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients Beta t sig. B Std. Error 1 (Constant) -24912819489230.977 4861761806898.865 5.124 000 Penerimaan(X1) -1230.419 243.815 25.228 5.047 000 Perhitungan(X2) 2643.046 483.759 25.847 .464 .000 Alokasi(X3) -23.492 66.528 -.244 .353 726
Sumber : data diolah spss, 2022
Y = -24912819489230.977 + -1230.419 + -23.492
Dilihat berdasarkan tabel diatas hasil perhitungan menggunakan aplikasi SPSS. Nilai korelasi (R) diperoleh sebesar 0.776 dapat diartikan bahwa hubungan antara variabel bebas Penerimaan pajak rokok (X 1 ), Perhitungan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Pajak Rokok (X 2 ), dan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok (X 3 ) terhadap variabel terikat Y yaitu Pendapatan Daerah memiliki hubungan korelasi cukup.
5. Kefisien Determinasi . Dibawah ini merupakan hasil analisa koefisien determinasi lihat hasil dibawah ini:
Hasil Uji Determinasi

## Model Summary
Model R R Square Adjusted R
Square
Std. Error of the
Estimate 1 .776 a .603 .563 700740900357.328

## Sumber : diolah spss , 2022
Adanya hasill di atas, sangat terlihat bahwa nilai Adjusted R Square adalah 0,563, yang berarti pengaruh variabel X1 Pendapatan Retribusi Rokok, X2 Perhitungan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok untuk Retribusi Rokok, dan X3 Alokasi Dana Bagi Hasil untuk retribusi rokok pada variabel Y yaitu Pendapatan Daerah sebesar 56,3 %. Sedangkan sisanya 43,7% dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berbeda sehingga dianggap atau dikeluarkan dari penelitian tinjauan ini.

## Pengujian Hipotesis
a. Uji Parsial ( Uji T) Uji parsial bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel bebas X atas variabel terikat Y. Dalam penelitian ini, uji-t digunakan untuk mengetahui pengaruh Penerimaan Pajak Rokok X 1 , Perhirungan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok X 2 , dan X 3 Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak rokok terhadap Pendapatan Daerah Y secara parsial. Perhatikan tabel berikut

## Hasil Uji t
Hasil diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Variabel X1 (Pendapatan retribusi rokok) memiliki nilai kritis 0,000 (<0,05) hal ini memiliki maksud bahwa variabel X1 (Pendapatan retribusi rokok) secara esensial mempengaruhi variabel Y (Penghasilan Daerah) H1 diakui
2. Variabel X2 (Penghitungan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok) terdapat nilai kritis sebesar 0,000 (<0,05) yang berarti bahwa variabel X2 (Penghitungan Dana Bagi
model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients Beta t sig. B Std. Error 1 (Constant) -24912819489230.977 861761806898.865 5.124 000 Penerimaan (X1) -1230.419 43.815 -25.228 5.047 000 Perhitungan (X2) 2643.046 483.759 25.847 .464 000 Alokasi (X3) -23.492 66.528 .244 .353 726 Sumber : data diolah spss, 2022
Hasil Pajak Rokok) secara esensial mempengaruhi variabel Y (Gaji Daerah) H2 diakui
3. Variabel X3 (Alokasi Bagi Hasil Pajak Rokok) terdapat nilai kritis sebesar 0,726 (>0,05) yang berarti bahwa variabel X3 (Alokasi Bagi Hasil Pajak Rokok) secara esensial mempengaruhi variabel Y (Gaji Daerah) H3 diberhentikan.

## b. Uji Simultan ( Uji F )
Uji F digunakan untuk pengujian pengaruh Penerimaan Pajak Rokok X 1 , Perhirungan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok X 2 , dan X 3 Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak rokok terhadap Pendapatan Daerah (Y) secara bersama. Variabel berpengaruh apabila F hitung > F tabel, dan dinyatakan signifikan apabila nilai signifikansi < 0.05.

## Hasil Uji F
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 22350165040730380000 000000.000 3 74500550135767930000 00000.000 15.172 .000 b Residual 14731134283007950000 000000.000 30 49103780943359840000 0000.000 Total 37081299323738330000 000000.000 33

## Sumber : data diolah spss, 2022
Berdasarkan hasil yang diperolehl bahwa variabel X1,X2,X3 mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,000 (<0,005) yang artinya Ho tertolak dan Ha diterima, dengan demikian diisimpulkan bahwa variabel X1(Penerimaan Pajak Rokok), X2 (Perhirungan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok ), dan X3 (Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak rokok) berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Y Pendapatan Daerah.

## E. KESIMPULAN DAN SARAN
1. Kesimpulan
Studi ini berencana untuk memecah dampak disetiap variabel dari eksplorasi yang telah selesai, akhir yang menyertainya dapat ditarik:
1. Dari hasil pengujian sampai taraf tertentu spekulasi uji-t antara Variabel X1 (Penerimaan retribusi rokok) bernilai besar sebesar 0,000 (<0,05), diduga bahwa pengaruh masif fraksional Penerimaan Pajak Rokok berpengaruh terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, pada akhirnya HA diterima
2. sampai taraf tertentu spekulasi uji-t antara faktor-faktor perhitungan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok yang mempengaruhi Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan bernilai kritis 0,000 > 0,05 (5 %), itu beralasan bahwa sampai batas tertentu membuat perbedaan besar. , secara keseluruhan HA Diterima.
3. Dari hasil pengujian sampai taraf tertentu spekulasi uji t antara Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok berpengaruh terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, nilainya sangat besar sebesar 0,726 < 0,05 (5%), maka Diduga sampai taraf tertentu tidak berdampak Ada
kontras yang sangat besar antara Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, sehingga HA Ditolak
4. Mengingat konsekuensi pengujian spekulasi F sekaligus antara Penerimaan Pajak Rokok, Perhitungan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok, Alokasi Dana Bagi Hasil pada Pendapatan Daerah maka nilainya sangat besar adalah 0,00 < 0,05, cenderung beralasan bahwa terdapat pengaruh konkuren yang kritis antara faktor-faktor Penerimaan Pajak Rokok, Perhitungan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok, Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan berimplikasi Ha Diterima.
2. Saran
Saran-saran yang dapat diberikan penulis terkait dengan hasil penelitian ini sebagai berikut.
1. Bagi pihak Kab/Kota di Provinsi Sumatera Selatan diharapkan dengan adanya penelitian ini bisa dijadikan pengetahuan serta informasi mengenai Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok, Perhitungan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok, dan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok, agar dapat meningkatkan Pendapatan Daerah dan Memajukan Kesejahteraan Masyarakat Banyak.
2. Pencapaian yang telah didapat harap untuk dipertahankan dan yang kurang terus ditingkatkan seperti pelaporan perhitungan bagi hasil pajak rokok dan ke sesuaian dalam pengalokasian dana bagi hasil pajak rokok agar dapat menyempurnakan pendapatan daerah.
3. Untuk peneliti selanjutnya disarankan menambah jumlah sampel dan variabel, dan jumlah estimasi tahun penelitian agar penelitian berikutnya lebih sempurna dan lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Gultom, S. A. (2021). Kontribusi Penerimaan Pajak Rokok Terhadap Pajak Daerah & Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2020 (Studi Pada Badan Pengelolaan Pajak Dan Retrbusi Daerah Provinsi Sumatera Utara. 48.
Peraturan Gubernur No 21. (2018). PEmbentukan Uraian Tugas Dan Fungsi Unit Pelayanan Teknis Bapenda Provinsi Sumatera Selatan. Palembang.
Peraturan Mentri Kesehatan Republik Indonesia. (2017). Tentang Perubahan Atas Peraturan Mentri Kesehatan No 40 Tahun 2016. Jakarta.
Peraturan Mentri Keuangan Republik Indonesia. (2021). Rincian Dana Bagi Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kota TA 2021. INDONESIA: Www. Jdih. Kemenku.Go.Id.
Peraturan Mentri Keuangan Republik Indonesia. (2021). Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun Atau Klobot, Dan Tembakau Iris. Indonesia: Www.Jdih.Kemenku,Go.Id.
Peraturan Pemerintah No 91. (2010). Jenis Pajak Daerah Yang Wajib Dipungut
Berdasarkan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak.
Rifai, A., & Yudhaningsih, R. (2018). Perhitungan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Triwulan IV Tahun 2016. Jurnal Aktual Akuntansi Keuangan Bisnis.VOL. 1 NO. 2;ISSN:2622-6529 , 169,178.
Sugiyono. (2021). Metode Penelitian, Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Sukmana , T. (2011). Mengenal Rokok Dan Bahayanya. Depok: Be Champion.
UNDANG UNDANG NO. 28 . (2009). Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.