https://journal.stihbiak.ac.id/index.php/kyadiren
Volume 2, Issue 1, Juli 2020
Penerbit
Ketua Redaksi
Redaktur Pelaksana
Redaktur Pembantu Perancang Tata Letak : Pusat Penelitian & Pengabdian Masyarakat : Muslim Lobubun, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua : Muhammad Fahruddin Aziz, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
: Iryana Anwar, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Hamza Toatubun, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua : Djamaludin, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua

## DEWAN REDAKSI
Yohanis Anthon Raharusun
James Simanjuntak Abdul Karim Antonius Diance Najaruddin Toatubun
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura
Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren diterbitkan dua kali setahun dalam bentuk cetak (p-ISSN: 2502-5058) dan online (e-ISSN: 2715-503X) oleh Pusat Penelitian & Pengabdian Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua.
Fokus & Ruang Lingkup: Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren (JIHK) fokus terhadap topik-topik yang secara umum berkaitan dengan isu-isu Hukum di Indonesia dan di seluruh dunia. Artikel-artikel yang  diajukan  dapat  mencakup  topik  topik  Hukum  Perdata,  Hukum  Pidana,  Hukum  Acara Perdata,  Hukum  Acara  Pidana,  Hukum  Dagang,  Hukum  Tata  Negara,  Hukum  Internasional, Hukum Tata Usaha Negara, Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Agraria, Hukum Lingkungan. Selain artikel penelitian, JIHK juga menerima ulasan buku dan tinjauan literatur.
Penafian: Penerbit dan Editor tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau akibat apapun yang timbul dari penggunaan informasi yang terdapat dalam jurnal ini; pandangan dan pendapat yang diungkapkan tidak selalu mencerminkan pandangan dan pendapat editor dan penerbit.
Hak Cipta © 2020. Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren . Seluruh hak cipta JIHK disebarluaskan di bawah lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional, yang mengizinkan penggunaan, distribusi, dan reproduksi tanpa batas dalam media apa pun, asalkan karya aslinya dikutip dengan benar.
Volume 2, Issue 1, Juli 2020

## DAFTAR ISI

## ARTIKEL RISET
Zasima Margawaty Djamil Peran  Bhayangkara  Pembina  Keamanan  dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkantibmas) Kepolisian  Sektor  Yendidori  dalam  Penanganan Tindak Pidana Ringan 1-11 Devi Supusepa Penerapan Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintahan  Yang  Baik  Ditinjau  dari  Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 12-29 Hasniah Hasniah Penanggulangan Pelanggaran Hak Cipta Pembajakan CD/VCD 30-46 Wahyu Ramadhani Implikasi  Hukum  Terhadap  Salah  Ukur  Tanah Milik Masyarakat oleh BPN Kota Langsa 47-58 TINJAUAN LITERATUR Danetta Leoni Andrea, Rika Ratna Permata, & Tasya Safiranita Freedom  of  Panorama Terkait  Pelindungan  Karya Cipta di Ruang Publik Berdasarkan Hukum Hak Cipta  dan  Hukum  Teknologi  Informasi  dan Komunikasi 59-75 Muhammad Rafi Darajati Eksistensi  IMF,  World  Bank,  ILO  Sebagai Organisasi Ekonomi Internasional 76-88 Frijan Masa’ i, Afrizal Vatikawa, & Annisa Novia Indra Putri Tanggung  Jawab  Negara  Terhadap  Sampah Ruang Angkasa Menurut Hukum Internasional 89-96 Jesline Arsjad, Sinta Dewi Rosadi, & Rika Ratna Permata Pengaturan  dan  Tanggung  Jawab  Penyedia  Jasa Layanan Komputasi Awan ( Cloud Computing ) atas Penyimpanan  Data  Pribadi  Pengguna  dari Kebocoran Data Elektronik 97-106
Seluruh hak cipta JIHK disebarluaskan di bawah lisensi  Creative Commons Atribusi 4.0  Internasional,  yang  mengizinkan  penggunaan,  distribusi,  dan  reproduksi  tanpa batas dalam media apa pun, asalkan karya aslinya dikutip dengan benar .

## DOI: 10.46924/jihk.v2i1.132

## Implikasi Hukum Terhadap Salah Ukur Tanah Milik Masyarakat oleh BPN Kota Langsa

## Wahyu Ramadhani
Universitas Sains Cut Nyak Dhien, Langsa, Aceh
Korespondensi Wahyu Ramadhani, Fakultas Hukum Universitas Sains Cut Nyak Dhien, Jl. Jend. A. Yani no. 218 Langsa, Aceh, E-mail: wahyu_ramadhani95@yahoo.com

## Original Article

## Abstract
This  research  seeks  to  examine  the  legal  implications  of  the  mis- measurement of community-owned land by the National Land Agency (BPN) and what are the efforts and obstacles of BPN in resolving the mis-measurement. This type of research was a normative and empirical juridical research. The data used in this study was primary data carried out  by  examining  various  documents  in  reviewing  the  problem.  In addition,  this  study  also  used  secondary  data  obtained  through interviews with research respondents and direct observations. The data obtained is then analyzed descriptively and qualitatively. The results of the study indicate that the law of mis-measurement by BPN can be sued and canceled due to errors in land measurement, especially which can have  an  effect  on  land  owners  in  carrying  out  a  deed  of  sale  and purchase,  therefore  the  consequences  of  this  law  can  be  said  to  be administrative defects. The obstacle in resolving the mis-measurement is  the  lack  of  human  resources  from  the  BPN  who  understands  the resolution  of  land  disputes  through  mediation  due  to  the  lack  of mediators.
Keywords : Legal  Implications,  Land  Misconduct,  Langsa ’s National  Land Agency.

## Abstrak
Penelitaian ini berupaya untuk mengkaji implikasi hukum terhadap salah ukur  tanah milik  masyarakat oleh  BPN dan apa  upaya  dan hambatan BPN  dalam  penyelesaian  salah  ukur  tanah  milik  masyarakat.Jenis Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dan empiris. Data yang digunakan  dalam  Penelitian  ini  adalah  data  primer  yang  dilakukan dengan  cara  meneliti  berbagai  dokumen  yang  diperlukan  dalam mengkaji  persoalan  yang  hendak  ditemukan  jawabannya.  Selain  itu, penelitian ini pun menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui wawancara dengan para responden penelitian serta pengamatan secara langsung  di  lokasi  penelitian.  Data  yang  telah  diperoleh  kemudian dianalisis  secara  deskriptif  kualitatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  hukum  perbuatan salah ukur  terhadap  tanah milik  masyarakat oleh  BPN  dapat  digugat  dan  dibatalkan  dikarenakan  salah  dalam pengukuran tanah, apalagi dikemudian hari yang dapat memberikan efek bagi pemilik tanah dalam melakukan akta jual beli, maka dari itu akibat hukum  ini  dapat  dikatakan  cacat  administrasi.  Kendala  penyelesaian
kasus salah ukur tanah milik masyarakat adalah masih kurangnya sumber daya manusia dari pihak BPN yang memahami penyelesaian sengketa pertanahan secara mediasi. Hal ini karena kurangnya mediator yang ada dalam kantor tersebut.
Kata kunci : Implikasi Hukum, Salah Ukur Tanah, BPN Kota Langsa.

## 1. PENDAHULUAN
Tanah  merupakan  sumber  daya  alam  yang  penting  untuk  kelangsungan  hidup  umat  manusia, hubungan manusia dengan tanah bukan hanya sekedar tempat hidup, tetapi lebih dari itu tanah merupakan tempat di mana manusia hidup dan berkembang, tanah menjadi sumber bagi segala kepentingan  hidup  manusia.  Demikian  pula  dalam  pelaksanaan  pembangunan  nasional  yang bertitik berat pada pembangunan ekonomi dan tercapainya masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, tanah memiliki peran yang sangat penting. Sadono Sukirno berpendapat bahwa:
“Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi memiliki definisi yang berbeda, yaitu pertumbuhan ekonomi ialah  proses  kenaikan  output  perkapita  yang  terus  menerus  dalam  jangka  panjang.  Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Dengan demikian makin tingginya  pertumbuhan  ekonomi  biasanya  makin  tinggi  pula  kesejahteraan  masyarakat,  meskipun terdapat indikator yang lain y aitu distribusi pendapatan” . 1
Begitu  pentingnya  tanah  bagi  kehidupan  manusia  sehingga  tidak  mengherankan  apabila  setiap manusia ingin memiliki atau menguasainya yang berakibat timbulnya masalah-masalah pertanahan yang  kerap  kali  dapat  menimbulkan perselisihan.  Oleh  karenanya  setiap pemilik hak atas  tanah haruslah  melakukan  pencatatan  hak  atau  pendaftaran  tanah  sebagaimana  telah  diwajibkan  oleh hukum pertanahan yang berlaku di Indonesia. 2 Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria 3 , pemetaan bidang tanah  adalah  kegiatan  menggambarkan  hasil pengukuran  bidang  tanah secara  sistematik maupun  sporadik  dengan  suatu  metode  tertentu  pada  media  tertentu  seperti  lembaran  kertas, drafting  film atau  media  lainnya  sehingga  letak  dan  ukuran  bidang  tanahnya  dapat  diketahui  dari media  tempat  pemetaan  bidang  tanah  tersebut.  Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah 4 ,  peta  dasar adalah peta yang memuat titik-titik dasar teknik dan unsur-unsur geografis, seperti sungai, jalan, bangunan dan batas fisik bidang-bidang tanah.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah 5 , daftar tanah adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuatidentitas  bidang  tanah  dengan  suatu  sistem  penomoran.  Berdasarkan  Peraturan Pemerintah 6 , surat ukur adalah dokumen yang memuat data fisik suatu bidang tanah dalam bentuk
1 Sadono Sukirno, Makroekonomi: Teori Pengantar (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).
2 H. M. Arba, Hukum Agraria Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2018); Mochammad Tauhid, Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan Dan Kemakmuran Rakyat Indonesia (Bogor: STPN Press, 2009); Musleh Herry, “Penataa n Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Pertanahan Di Masa Mendatang,” De Jure Jurnal Hukum Dan Syariah 6, no. 1 (2014): 79 – 94, 10.18860/j- fsh.v6i1.3194; Lilik Mulyadi, Eksistensi, Dinamika, Dan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Tanah Ulayat Masyarakat Adat Di Indonesia. (Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan MA RI, 2017).
3 Kementerian Agraria, “Peraturan Menteri Agraria (PMNA) Nomor 3, Pasal 1 Angka (5) Tentang Pemetaan Bidang Tanah” (1997).
4 Indonesia, “Peraturan Pemerintah Nomor 24, Pasal 1 Angka (14) Tentang Peta Dasar” (1997).
5 Indonesia, “Peraturan Pemerintah Nomor 24, Pasal 1 Angka (14) Tentang Daftar Tanah” (1997).
6 Indonesia, “Peraturan Pemerintah Nomor 24, Pasal 1 Angka (17) Tentang Surat Ukur” (1997).
peta  dan  uraian.  Proses  akhir  pendaftaran  tanah  adalah  pemberian  surat  tanda  bukti  hak  yang berlaku sebagai alat bukti kuat atau disebut sertifikat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah 7 , sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak  atas  tanah,  hak  pengelolaan,  tanah  wakaf  hak  milik  atas  satuan  rumah  susun  dan  hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.
Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Republik Indonesia 8 menerangkan  bahwa  setelah  pelaksanaan  kegiatan  pengumpulan  data  sebagaimana dimaksud adalah, pejabat yang bertanggungjawab dalam menangani Sengketa, Konflik dan Perkara pada  Kantor  Pertanahan  melakukan  analisis,  analisis  dilakukan  untuk  mengetahui  pengaduan tersebut  merupakan  kewenangan  Kementerian  atau  bukan  kewenangan  Kementerian,  dan sengketa atau Konflik yang menjadi kewenangan Kementerian, meliputi kesalahan prosedur dalam proses  pengukuran,  pemetaan  dan/atau  perhitungan  luas,  kesalahan  prosedur  dalam  proses pendaftaran penegasan dan/atau pengakuan hak atas tanah bekas milik adat, kesalahan prosedur dalam  proses  penetapandan/atau  pendaftaran  hak  tanah,  kesalahan  prosedur  dalam  proses penetapan tanah terlantar, tumpang tindih hak atau sertifikat hak atas tanah yang salah satu alas haknya jelas terdapat kesalahan, kesalahan prosedur dalam proses pemeliharaan data pendaftaran tanah,  kesalahan  prosedur  dalam  proses  penerbitansertifikat  pengganti,  kesalahan  dalam memberikan  informasi  data  pertanahan,  kesalahan  prosedur  dalam  proses  pemberian  izin, penyalahgunaan pemanfaatan ruang, atau kesalahan lain dalam penerapan peraturan perundang- undangan. 9
Dalam  hal  ini  telah  terjadi  salah  ukur  tanah  oleh  Badan  Pertanahan  Negara  sehingga merugikan pemilik tanah, tanah yang luasnya 15.000 Meter dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Negara seluas 12.000 Meter sehingga terjadi kerugian materil, namun dalam hal ini pemilik tanah sudah melaporkan ke BPN seharusnya pihak BPN mengeluarkan atau membalas surat tersebut sesuai dengan peraturan yang sudah di keluarkan oleh Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Berdasarkan pada uraian dan latar belakang diatas maka  ruang  lingkup  masalah  pokok  dalam  penelitian  ini  dapat  dirumuskan  sebagai  berikut: 1) Bagaimana Implikasi hukum terhadap salah ukur tanah milik masyarakat oleh BPN? 2) Apa upaya dan  hambatan  BPN  dalam  penyelesaian  salah  ukur  tanah  milik  masyarakat?  Berdasarkan  pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implikasi hukum terhadap salah ukur tanah milik masyarakat oleh BPN dan untuk mengetahui upaya dan hambatan BPN dalam penyelesaian salah ukur tanah milik masyarakat.
7 Indonesia, “Peraturan Pemerintah Nomor 24, Pasal 1 Angka (20) Tentang Sertifikat” (1997).
8 Kementerian Agraria & Kepala BPN, “Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11, Pasal 10-11 Ayat (1-2) Tentang Penyel esaian Kasus Pertanahan” (2016).
9 Andina Alfia Rizqi and Yusriyadi, “Perlindungan Hukum Pemilik Sertifikat Hak Atas Tanah Dalam Hal Terjadi Kesalahan Data Penerbitannya ,” Notarius 11, no. 2 (2018): 141 – 53, https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/download/23459/15157; F M K Putra, “Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah Karena Cacat Administratif Serta Implikasinya Apabila Hak Atas Tanah Sedang Dijaminkan. Perspektif: Kajian Masalah Hukum Dan Pembangunan,” Perspektif: Kajian Masalah Hukum Dan Pembangunan 20, no. 2 (2015): 101 – 17, https://doi.org/10.30742/perspektif.v20i2.152; Rozi Aprian Hidayat, “Analisis Yuridis Proses Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah P ada Kawasan Hutan,” Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan 4, no. 2 (2016): 82 – 95, https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/304; Shirly Claudia Permata, Achmad Safa’at, and R. Imam Rahmat Safi’i, “Implementasi Putusan Hakim Terhadap Pemba talan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah (Studi Kasus Pada Kantor Pertanahan Kota Malang),” Jurnal IUS Kajian Hukum 6, no. 3 (2018): 468 – 80, https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/573; Dian Aries Mujiburohman, “Potensi Permasalahan Penda ftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL),” Jurnal Bhumi 4, no. 1 (2018): 88 – 101, https://doi.org/10.31292/jb.v4i1.217.

## 2. METODOLOGI PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif dan empiris. Penelitian  yuridis  normatif  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  atau  data  sekunder. Sedangkan  penelitian  hukum  empiris  dilakukan  dengan  cara  menggunakan  data  primer,  yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan responden dan observasi di lapangan. Data yang telah diperoleh dianalisis secara deskripitif kualitatif.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1. Implikasi Hukum Terhadap Salah Ukur Tanah Milik Masyarakat Oleh BPN
Tanah  merupakan  salah  satu  kebutuhan  vital  bagi  masyarakat.  Peran  penting  dari  tanah  dapat dilihat dalam pengaturan konstitusi negara Republik Indonesia pada Pasal 33 yang menegaskan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan untuk sebesar- besar kemakmuran rakyat. Salah satu upaya yang dilaksanakan untuk dapat mewujudkan tujuan sebesar-besar kemakmuran rakyat ini adalah dengan membentuk Undang-undang Pokok Agraria 10 , selanjutnya disingkat (UUPA). Tujuan pengaturan pertanahan dalam UUPA adalah dalam rangka memberikan  jaminan  kepastian  hukum  bagi  pemilik  tanah  dan  untuk  memberikan  jaminan kepastian hukum maka dilaksanakan suatu mekanisme pendaftaran tanah di seluruh Indonesia. 11
Pasal  1-3  Peraturan  Pemerintah  No.  24  Tahun  1997  tentang  pendaftaran  tanah,  memberikan rumusan  mengenai  pengertian  pendaftaran  tanah.  Pendaftaran  tanah  adalah  rangkaian  kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan,  pengolahan,  pembukuan  dan  penyajian  serta  pemeliharaan  data  fisik  dan  data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian sertifikat sebagai surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah.
Tujuan pendaftaran tanah dalam PP No. 24 Tahun 1997 adalah memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum, menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan terselenggaranya  tertib  administrasi  pertanahan.  Pasal  4  PP  No.  24  Tahun  1997  selanjutnya menegaskan bahwa untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a kepada pemegang hak yang bersangkutan diberikan sertifikat hak atas tanah. Jadi  dapat  dikatakan  bahwa  upaya  untuk  mewujudkan  kepastian  terhadap  hak-hak  atas  tanah dilaksanakan antara lain dengan penerbitan suatu dokumen yang mempunyai kekuatan hukum yang sempurna yakni sertifikat hak atas tanah. Definisi formal sertifikat dapat dilihat dari Pasal 19 ayat (2)  UUPA  menegaskan  bahwa  sertifikat  adalah  surat  tanda  bukti  hak  atas  tanah  yang  berlaku sebagai  alat  pembuktian  yang  kuat.  Sertifikat  sebagai  surat  bukti  tanda  hak,  diterbitkan  untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan, sesuai dengan data fisik yang ada dalam surat ukur dan data yuridis yang telah di daftar dalam buku tanah.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  merumuskan  bahwa  sertifikat  adalah  satu lembar dokumen sebagai surat tanda bukti hak yang memuat data fisik dan data yuridis objek yang di daftar untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing dibukukan dalam buku tanah. Keberadaan sertifikat hak
10 Indonesia, “Undang -Undang No. 5 Tentang Ketentuan Pokok- Pokok Agraria” (1960).
11 Rizqi and Yusriyadi, “Perlindungan Hukum Pemilik Sertifikat Hak Atas Tanah Dalam Hal Terjadi Kesalahan Data Penerbitannya”; Putra, “Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah Karena Cacat Admi nistratif Serta Implikasinya Apabila Hak Atas Tanah Sedang Dijaminkan. Perspektif: Kajian Masalah Hukum Dan Pembangunan.”
atas tanah sebagai surat tanda bukti hak memiliki kekuatan sempurna. Hal ini berarti bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya harus diterima sebagai data yang benar. 12 Sertifikat adalah sebagai alat pembuktian yang kuat, sehingga setiap  orang  dapat  mempermasalahkan  tentang  kebenaran  sertifikat  tanahnya,  dan  jika  dapat dibuktikan  ketidakbenaran  dari  hak  atas  tanah  tersebut,  maka  sertifikat  dapat  dibatalkan  oleh Pengadilan dan Kepala BPN dapat memerintahkan hal tersebut.
Defenisi  pembatalan  hak  atas  tanah  yang  diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Negara Agraria/Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 tentang Pemberian dan Pembatalan  Hak  Milik  atas  Tanah  Negara  masih  dapat  digunakan  mengingat  aturan  peralihan dalam  Peraturan  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  (Perkaban)  No.  3  Tahun  2011  tentang Pengelolaan  Pengkajian  dan  Penanganan  Kasus  Pertanahan  yakni  dalam  Pasal  84  menegaskan bahwa Ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, sepanjang mengatur tata cara pembatalan Hak Atas Tanah Negara yang bertentangan dengan Peraturan ini dan defenisi pembatalan hak yang terdapat dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  9  Tahun  1999;  tidak  bertentangan  dengan substansi hukum yang ada dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (Perkaban) No. 3 Tahun 2011.
Ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (Perkaban) No. 3 Tahun 2011 tidak secara khusus mengatur mengenai pembatalan hak atas tanah namun diatur dalam ketentuan mengenai penyelesaian kasus pertanahan pada Bab VII dengan memberikan pengaturan bahwa penyelesaian kasus pertanahan pada dasarnya ada 2 (dua) yaitu 1) pelaksanaan putusan pengadilan dan 2) penyelesaian kasus pertanahan di luar pengadilan. Pelaksanaan putusan pengadilan serta penyelesaian  kasus  pertanahan  di  luar  pengadilan  dapat  melahirkan  perbuatan  hukum  berupa pembatalan  sertifikat  hak  atas  tanah  sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  jika  didasarkan  pada Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (Perkaban) No. 3 Tahun 2011 maka pembatalan hak atas tanah dapat dilakukan dengan 2 (cara) yakni 1) berdasarkan putusan pengadilan dan 2) tidak berdasarkan putusan pengadilan.
Pasal  55  Perkaban  No.  3  Tahun  2011  menegaskan  bahwa  Tindakan  untuk  melaksanakan putusan pengadilan yang tela memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat berupa pelaksanaan dari seluruh amar putusan, pelaksanaan sebagian amar putusan dan/atauhanya melaksanakan perintah yang secara tegas tertulis pada amar putusan. Selanjutnya dalam ayat (2) ditegaskan bahwa amar putusan  pengadilan  yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap,  yang  berkaitan  dengan penerbitan, peralihan dan/atau pembatalan hak atas tanah, antara lain perintah untuk membatalkan hak  atas  tanah,  menyatakan  batal/tidak  sah/tidak  mempunyai  kekuatan  hukum  hak  atas  tanah, menyatakan  tanda  bukti  hak  tidak  sah/tidak  berkekuatan  hukum,  perintah  dilakukannya pencatatan atau pencoretan dalam buku tanah, perintah penerbitan hak atas tanah dan amar yang bermakna menimbulkan akibat hukum terbitnya, beralihnya atau batalnya hak.
Selanjutnya, Paragraf 2 tentang Proses Perbuatan Hukum Administrasi Pertanahan Terhadap Keputusan/Surat Cacat Hukum Administrasi dalam Pasal 64 ayat (3) menyebutkan bahwa Surat permohonan/usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri data pendukung antara lain,
12 Permata, Safa’at, and Safi’i, “Implementasi Putusan Hakim Terhadap Pembatalan Sertifikat Hak Milik Ata s Tanah (Studi Kasus Pada Kantor Pertanahan Kota Malang)”; Hidayat, “Analisis Yuridis Proses Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah Pada Kawasan Hutan.”
sertifikat  hak  atas  tanah  yang  kedapatan  cacat  hukum  administrasi,  hasil  pengolahan  data  yang membuktikan  adanya  cacat  hukum  administrasi,  salinan  amar  putusan  pengadilan  atau pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang substansinya menyatakan tidak sah dan/ atau palsu dokumen yang digunakan dalam proses penerbitan sertifikat hak atas tanah, surat-surat lain yang mendukung alasan permohonan pembatalan.
Menghubungkan  antara  kedua  pasal  di  atas  penulis  menyimpulkan bahwa  Perkaban No.  3 Tahun 2011 pada dasarnya memberikan pengaturan bahwa Pembatalan Sertifikat Hak atas Tanah yang didasarkan pada Putusan Pengadilan yang tidak secara tegas menyatakan batal sertifikat tetapi memiliki amar yang bermakna menimbulkan akibat hukum terbitnya, beralihnya atau batalnya hak dikategorikan sebagai pembatalan  sertifikat hak atas tanah karena cacat admnistrasi sebagaiman dapat dilihat pada Pasal 6 ayat (3) huruf c yang memberikan pengaturan bahwa salah satu syarat dalam  pengajuan  pembatalan  sertifikat  karena  cacat  admnistrasi  adalah  salinan  amar  putusan pengadilan atau pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang substansinya menyatakan tidak sah dan/ atau palsu dokumen yang digunakan dalam proses penerbitan  sertifikat hak atas tanah;
Ketentuan dalam Pasal 64 ayat (3) Perkaban No. 3 Tahun 2011 berarti pula bahwa pembatalan hak  berdasarkan  putusan  pengadilan  umum  baik  perdata  maupun  pidana  dikategorikan  sebagai pembatalan hak karena cacat admnistrasi dan hanya Putuan Peradilan Tata Usaha Negara yang dikategorikan sebagai cacat hukum karena hanya Putusan PTUN yang secara tegas memerintahkan pembatalan  sertifikat  hak  atas  sehingga  pengkategorian  lain  mengenai  pembatalan  hak  dalam perkaban  No.  3  tahun  2011  menurut  penulis  dalah  1)  pelaksanaan  putusan  pengadilan  yang menyatakan  batal  sertifikat  dan  2)  pembatalan  karena  cacat  admnistrasi  yang terbagi menjadi  2 (dua)  jenis  yakni  berdasarkan  putusan  pengadilan  dan  berdasarkan  penelitian  oleh  Badan Pertanahan Nasional dan pembatalan hak tanpa melalui Putusan Pengadilan.
Pengkategorian Pembatalan sertifikat hak atas tanah yang dilaksanakan berdasarkan putusan peradilan  umum  baik  perdata  maupun  pidana  sebagai  cacat  admistrasi  dalam  Perkaban  No.  3 Tahun 2011 menurut penulis merupakan pengkategorian yang tidak tepat karena Putusan Perdata ataupun  pidana  pada  dasarnya  tidak  menyangkut  administrasi  dalam  penerbitan  hak  tetapi menyangkut  keabsahan  pemilikan  seseorang  terhadap  sebidang  tanah  yang  dibuktikan  dengan sertifikat.  Sertifikat  yang  dibatalkan  berdasarkan  Putusan  Perdata  dilaksanakan  bukan  karena adanya  kekeliruan  dalam  prosedur  atau  administrasi  pada  Kantor  Pertanahan  tetapi  didasarkan pada Putusan yang menyatakan berhak atau tidaknya seseorang atas sebidang tanah di mana ketika proses penerbitan hak dilaksanakan 13 , berhak tidaknya orang tersebut belum diketahui dan hal ini berarti  Kantor  Pertanahan  tidak  melakukan  tindakan  penerbitan  yang  mengandung  cacat admnistrasi sehingga pembatalan sertifikat yang dilaksanakan jelas bukan karena cacat admnistrasi tetapi karena cacat hukum.
Cacat hukumnya sertifikat tersebut didasarkan pada suatu Putusan Pengadilan yang in kracht . Kesimpulan  penulis  dalam  hal  ini  adalah  seluruh  pembatalan  sertifikat  hak  atas  tanah  yang dilaksanakan berdasarkan putusan pengadilan baik Tata Usaha Negara, Perdata maupun Pidana adalah  pembatalan  sertifikat  karena  cacat  hukum  bukan  karena  cacat  admnistrasi.  Pembatalan sertifikat  hak  atas  tanah  karena  cacat  admnistrasi  hanya  dilaksanakan  terhadap  sertifikat  yang diketahui  secara  di  kemudian  hari  mengandung  cacat  dalam  penerbitannya  dan  pembatalannya
13 Fani Martiawan Kumara Putra, “Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah Karena Cacat Administratif Serta Implikasinya Apabila Hak Atas Tanah Sedang Dijaminkan,” Perspektif 20, no. 2 (2015): 101 – 17, https://doi.org/10.30742/perspektif.v20i2.152.
tidak  membutuhkan  putusan  pengadilan  tetapi  dapat  dilaksanakan  oleh  Badan  Pertanahan Nasional  setelah  melalui  mekanisme-mekanisme  tertentu  sehingga  dapat  diyakini  bahwa  secara nyata terdapat kekeliruan dalam admnistrasi ataupun prosedur penerbitan sertifikat hak tersebut. Penulis dalam hal ini lebih menyetujui pembagian pembatalan hak dalam KBPN No. 9 tahun 1999 yakni karena cacat hukum dan karena cacat admnistrasi. Pembatalan hak karena cacat admnistrasi dalam KBPN No. 9 Tahun 1999 merupakan pembatalan hak tanpa melalui proses peradilan tetapi karena ditemukan kekeliruan dalam penerbitan.
Berkaitan  dengan  pembatalan  sertifikat  hak  atas  tanah  karena  cacat  administrasi  dan pembatalannya dilaksanakan tidak melalui putusan pengadilan, realitas saat ini menunjukkan bahwa jenis pembatalan seperti ini sangat jarang dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional meskipun telah sekian banyak masyarakat meminta hal tersebut melalui surat-surat pengaduan yang diajukan ke Kantor-kantor pertanahan, Kanwil BPN ataupun BPN RI. Banyak yang kemudian memberikan pandangan bahwa BPN tidak memiliki keberanian membatalkan sertifikat hak atas tanah meskipun mengetahui bahwa telah ada kekeliruan dalam penerbitannya. Pertanyaan yang kemudian menarik untuk dicermati adalah hal-hal apa saja yang dapat dikategorikan sebagai cacat admnistrasi yang dapat dibatalkan tanpa melalui putusan pengadilan.
Pertanyaan ini menjadi urgen untuk dijawab karena ketidakjelasan kategori cacat admnistrasi yang  dapat  dibatalkan  oleh  BPN  tanpa  Putusan  Pengadilan  menimbulkan  keraguan  bagi  pihak BPN  untuk  melaksanakan  pembatalan  tersebut  padahal  peraturan-peraturan  dalam  bidang pertanahan memberikan kewenangan tersebut kepada BPN. Pertanyaan ini kerap diitanyakan oleh masyarakat  ketika  sertifikat  mereka  tumpang  tindih  kemudian  mereka  meminta  BPN  untuk melakukan pembatalam tanpa putusan pengadilan tetapi BPN memilih untuk menyarankan mereka menempuh  jalur  hukum. 14 Jika  ditelaah,  sertifikat  kedua  yang  terbit  dalam  sertipkat  ganda  jelas terbit tidak sesuai dengan prosedur karena prosedur yang benar adalah tidak diperbolehkan sebuah sertifikat diterbitkan di atas tanah yang telah dilekati oleh hak. Tetapi mengapa BPN memilih untuk tidak melaksanakan pembatalan tanpa putusan pengadilan. Sertifikat ganda hanya merupakan salah satu contoh bentuk kesalahan admnistrasi/prosedur yang nyata dilakukan oleh BPN tapi kerap kali BPN tidak berani melakukan pembatalan dengan dasar cacat administrasi.
Pasal 6 ayat (2) Perkaban No. 3 Tahun 2011 menegaskan bahwa Cacat hukum administrasi sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  antara  lain,  kesalahan  prosedur  dalam  proses  penetapan dan/atau  pendaftaran  hak  tanah,  kesalahan  prosedur  dalam  proses  pendaftaran  peralihan  hak dan/atau sertifikat pengganti, kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran penegasan dan/atau pengakuan  hak  atas  tanah  bekas  milik  adat,  kesalahan  prosedur  dalam  proses  pengukuran, pemetaan dan/atau perhitungan luas, tumpang tindih hak atau sertifikat hak atas tanah, kesalahan subyek dan/atau obyek hak dan kesalahan lain dalam penerapan peraturan perundang-undangan. Pasal 64 Perkaban No. 3 Tahun 2011 mengatur pula bahwa permohonan/usulan perbuatan hukum administrasi pertanahan terhadap  sertifikat hak atas tanah yang cacat hukum administrasi dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan/pemohon atau kuasanya. Pasal 65 mengatur bahwa pihak yang  berkepentingan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  64  ayat  (1)  aparatur  BPN  RI  yang mengetahui data dan/atau warkah penerbitan hak atas tanah yang tidak sah mengenai substansi dan/atau  proses  penerbitannya,  aparatur  BPN  RI  mempunyai  bukti  adanya  kesal  prosedur administrasi penerbitan sertifikat hak atas tanah dan pihak yang dirugikan akibat terbitnya sertifikat
14 Zuman Malaka, “Tanggung Jawab Kantor Pertanahan Terhadap Terbitnya Sertifikat Ganda (Studi Kasus Putusan Kasasi MA No. 162 K/TUN/2012),” Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam 20, no. 2 (2017): 251 – 74, https://doi.org/10.15642/alqanun.2017.20.2.251-274.
hak  atas  tanah  yang  cacat.  7  (tujuh)  jenis  cacat  admnistrasi  yang  disebutkan  dalam  Pasal  62 Perkaban No. 3 Tahun 2011 menurut penulis masih membuthkan pengkajian lebih jauh karena jenis-jenis cacat admnistrasi tersebut masih menimbulkan begitu banyak pertanyaan.
Sebagai contoh, jenis kesalahan prosedur dalam proses penetapan dan/atau pendaftaran hak tanah.  Kesalahan  prosedur  seperti  apa  yang  dikategorikan  sebagai  cacat  yang  dapat  diajukan pembatalan hak tanpa melalui pengadilan? Ketika seseorang mengajukan permohonan pembatalan dengan dasar bahwa di atas tanah di kelurahan a telah diterbitkan sertifikat hak milik atas nama si B  melalui  proses  pemberian  hak  padahal  tanah  tersebut  merupakan  tanah  dengan  status  tanah bekas  milik  adat  dapat  disebut  sebagai  cacat  admnistrasi  dan  dapat  menjadi  dasar  pembatalan sertifikat tanpa putusan pengadilan?Poin yang harus digaris bawahi dalam contoh ini adalah siapa yang  mengajukan  permohonan  pembatalan  hak,  dasar  apa  yang  digunakan  untuk  mengajukan pembatalan hak dan bagaimana membuktikan kebenaran dasar dan dalil yang digunakan untuk mengajukan pembatalan hak.
Ketiga poin di atas perlu dikaji dalam kaitan dengan pembatalan sertifikat dengan dasar cacat admnistrasi sebagai berikut:
a) Jika pihak yang mengajukan adalah pihak lain yang merasa dirugikan maka dalam masalah ini terdapat sengketa antara pemegang hak dengan pihak yang mengajukan.
b) Jika  dasar  yang  digunakan  untuk  mengajukan  hak  adalah  tanda  bukti  kepemilikan  tanah dengan status tanah bekas milik adat berarti diperlukan adanya pembuktian kebenaran tanda bukti kepemilikan tersebut misalnya kebenaran letak tanah yang dimaksud dalam tanda bukti yang diajukan.
c) pembuktian  kebenaran  dasar  dan  dalil  yang  diajukan  oleh pemohon pembatalan  tentu  saja berhadapan dengan pembuktian kebenaran dasar dan dalil yang diajukan oleh pemegang hak dalam pendaftaran haknya.
Mengacu  pada  ketiga  poin  di  atas  maka  penulis  berpendapat  bahwa  kesalahan  prosedur  dalam proses penetapan dan/atau pendaftaran hak tanah sebagai dasar untuk membatalkan sertifikat hak atas  tanah  tanpa  putusan  pengadilan  sulit  dilaksanakan  jika  mengandung  sengketa  dan  masih membutuhkan  pembuktian  lebih  lanjut  mengenai  kebenaran  dasar  pengajuan  permohonan pembatalan  tersebut  dan  langkah  yang  ditempuh  BPN  dalam  hal  ini  adalah  menyarankan  ke pengadilan. 15 Kesalahan prosedur dalam proses penetapan dan/atau pendaftaran hak hanya dapat dijadikan dasar pembatalan hak tanpa putusan pengadilan jika kesalahan tersebut tidak melibatkan dua pihak yang bersengketa dan pihak pemegang hak sendiri yang meminta pembatalan karena menemukan adanya kekeliruan dalam proses penetaapan atau pendaftaran hak misalnya pemegang hak menemukan bahwa tanah yang ia daftar diproses pemberian hak padahal pada saat bermohon hak, ia mengajukan bukti pemilikan tanah bekas milik adat.
Namun masalah yang kemudian patut dicermati adalah jika pembatalan hak dilaksanakan, hal ini  berarti  akan  dilakukan  proses  pendaftaran  hak  sesuai  dengan  prosedur  harus  diulang? Bagaimana tanggung jawab BPN terhadap hal ini, apakah BPN siap untuk menanggulangi biaya- biaya permohonan hak ulang yang akan dilaksanakan? Oleh karena itu kategori cacat administrasi ini  membutuhkan  pengaturan  lebih  lanjut  terkait  dengan  mekanisme  pembatalan  serta konsekuensi-konsekuensi yang timbul dari pembatalan tersebut. Kesalahan prosedur dalam proses
15 Maissy T. P. Dotulung, “Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah Akibat Cacat Hukum Administrasi,” Lex Privatum 6, no. 1 (2018): 160 – 67, https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/19448.
pendaftaran  peralihan  hak  dan/atau  sertifikat  pengganti  membutuhkan  pula  kejelasan  dalam pengaturannya. Kesalahan seperti apa yang dimaksud dalam hal ini. Ketika seseorang mengajukan permohonan  pembatalan  hak  karena  kesalahan  dalam  pendaftaran  peralihan  hak  dan/atau sertifikat pengganti dan melibatkan sengketa antara dua pihak maka pembatalan hak membutuhkan adanya putusan pengadilan dan jika melibatkan satu pihak, maka pengulangan proses peralihannya atau penggantian sertifikatnya membutuhkan pengaturan terkait dengan konsekuensi-konsekuensi yang akan timbul akibat pembatalan tersebut. 16
Demikian pula dengan jenis cacat yang lain yaitu kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran penegasan dan/atau pengakuan hak atas tanah bekas milik adat, tumpang tindih hak atau sertifikat hak  atas  tanah  serta  kesalahan  subyek  dan/atau  obyek  hak.  Untuk  cacat  admnistrasi  karena kesalahan hasil pengukuran penulis berpandangan bahwa kesalahan hasil pengukuran tidak perlu ditindaklanjuti  dengan  pembatalan  sertifikat  tetapi  cukup  dengan  perbaikan  data  tanpa  adanya pembatalan hak. Uraian tersebut menurut penulis menunjukkan bahwa:
a) Pembatalan  sertifikat  karena  cacat  admnistrasi  dan  dilaksanakan  apabila  secara  nyata ditemukan  adanya  kekeliruan  dalam  penerbitan  hak  atas  tanah  misalnya  sertifikat ditandatangani  bukan  oleh  Kepala  Kantor  yang  menjabat  pada  saat  penandatanganan, sertifikat  ditandatangani  oleh  pejabat  selain  Kepala  Kantor  namun  tidak  sesuai  dengan kewenangan  yang  ditentukan  oleh  peraturan  perundang-undangan,  misalnya  Kepala  Seksi Pendaftaran Tanah dan Hak Tanah diberikan kewenangan untuk menandatangani Sertifikat dengan luas objek sampai 500 meter persegi namun ia menandatangani sertifikat seluas 1000 meter persegi.
b) Pembatalan  sertifikat  karena  cacat  admnistrasi  dan  dilaksanakan  tanpa  melalui  putusan pengadilan hanya dapat dilaksanakan jika tidak mengandung sengketa hak antara dua  belah pihak  dan  apabila  terdapat  sengketa  dalam  suatu  permohonan  pembatalan  sertifikat  baik sengketa admnistrasi 17 , sengketa hak ataupun indikasi tindak pidana maka BPN tidak dapat melakukan pembatalan sertifikat karena dibutuhkan suatu Putusan Pengadilan yang In kracht .
c) Pembatalan  sertifikat  karena  cacat  admnistrasi  dilaksanakan  apabila  perubahan  data pendaftaran  tanah  sudah  tidak  memungkinkan  untuk  dilakukan.  Sepanjang  masih memungkinkan  adanya  perbaikan  data  pendaftaran  tanah  maka  sebaiknya  tindakan  yang dilakukan hanya sebatas perbaikan data pendaftaran tanah bukan pembatalan sertifikat.
d) Proses pembatalan sertifikat karena cacat admnistrasi membutuhkan pengaturan yang lebih jelas  misalnya  mengenai  kategori  cacat  admnistrasi  yang  dapat  dibatalkan  tanpa  melalui putusan pengadilan, mekanisme pembatalan  sertifikat hak atas sertifikat yang mengandung cacat admnistrasi, konsekuensi-konsekuensi yang akan timbul akibat pembatalan tersebut dan cacat admnistrasi
Akibat Hukum Perbuatan Salah Ukur Terhadap Tanah Milik Masyarakat Oleh BPN maka dalam hal ini dapat kita ketahui bahwa ini dapat di gugat dan dapat dibatalkan dikarenakan salah dalam pengukuran tanah milik masyarakat, apalagi dikemudian hari yang dapat memberikan efek bagi pemilik tanah dalam melakukan akta jual beli, maka dari itu akibat hukum ini dapat dikatakan cacat
16 Mujiburohman, “Potensi Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL).”
17 Fery Irwanda, “Pelaksanaan Wewenang Kantor Pertanahan Da lam Pendaftaran Tanah (Studi Di Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar),” Syiah Kuala Law Journal 1, no. 3 (2017): 137 – 50, https://doi.org/10.24815/sklj.v1i3.9644.
administrasi. 18 Menurut  Radhali  bahwa  dalam  hal  pengukuran  tanah  apabila  pihak  BPN  salah dalam  Mengukur  maka  dapat  mengakibatkan  efek  yang  sangat  buruk  terhadap  pemilik,  karena dalam hal ini tanah merupakan sebuah hak milik dan dapat diperjualkan tetapi dengan salah ukur tersebut terkadang dapat menimbulkan hal yang tidak baik dan dapat merugikan pemilik. 19

## 3.2. Upaya dan Hambatan BPN Dalam Penyelesaian Salah Ukur Tanah Milik Masyarakat
Dalam penyelesaian kasus salah ukur tanah milik masyarakat disini pihak BPN Masih kurang nya sumber daya manusia yang memahami dalam penyelesaian sengketa pertanahan secara mediasi. Hal  ini  diungkapkan  bapak  Syahrizal  bahwa  Dalam  penyelesaian  sengketa  pertanahan  melalui mediasi  oleh  Badan  Pertanahan  Kabupaten  Aceh  timur  yang  dilaksanakan  oleh  Deputi  Bidang Pengelolaan, Pegkajian, dan Penanganan Sengketa Pertanahan Karena kurangnya mediator yang ada dalam Kantor Tersebut. 20 Dalam tugas ini hanya terdapat beberapa orang saja yang mampu dan menjalankan tugas sebagai mediator. Tidak ada itikad baik dari salah satu pihak yaitu dengan tidak hadirnya pihak tersebut, biasanya adalah pihak terlapor. Hal ini dapat menghambat untuk berjalannya  proses  mediasi,  Karena  pada  dasarnya  mediasi  merupakan  forum  yang mempertemukan  para  pihak  yang  bersengketa  untuk  nantinya  menjelaskan  kronologi  masing- masing  pihak  dalam  sengketa  tersebut  dan  keinginan  dari  para  pihak. 21 Mediasi Deadlock atau kebuntuan.  Kedua  belah  pihak  hadir  dalam  mediasi  dan  masing-masing  telah  menjelaskan kronologi  sengketa  dan  keinginannya,  namun  kedua  belah  pihak  dibantu  mediator  tidak  dapat menghasilkan solusi yang memberi kepuasan sehingga sulit untuk menghasilkan kesepakatan. Maka dari itu harus diagendakan pertemuan selanjutnya.
Selain  itu,  kendala  dari  emosi  para  pihak,  yaitu  salah  satu  pihak  menyampaikan  pendapat dengan  emosi,  sehingga  memancing  emosi  pihak  lain,  yang  menyebabkan  musyawarah  harus dihentikan  sementara.  Melakukan  pendekatan  secara  persuasif  yaitu  dengan  memberikan pembinaan  kepada  para  pihak  yang  bersengketa  untuk  tidak  secara  langsung  menyelesaikan permasalahan di pengadilan, akan tetapi sebaiknya terlebih dahulu menempuh upaya perdamaian melalui mediasi. Pihak kantor PertanahanKabupaten Aceh Timur juga melaksanakan Pendekatan preventif yang mana pihak dari Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur aktif dalam melakukan sosialiasi danpenyuluhan dengan masyarakat mengenai gambaran pelayanan yang diberikan oleh Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Aceh  Timur  dalam  menyelesaikan  suatu  sengketa  pertanahan, kegiatan tersebut bertujuan untuk menjelaskan kepadamasyarakat dan mengantisipasi terjadinya perselisihan  dan  sengketa  tanah.  Badan  Pertanahan  Kabupaten  Aceh  Timur  melaksanakan pelayanan publik Prona,yaitu kegiatan legalisasi asset yang lebih dikenal dengan Proyek Operasin Nasional Agraria.

## 4. KESIMPULAN
Prosedur Tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah di BPN yaitu Permohonan Hakletak, batas-batas, luas, keterangan fisik Tanah dan beban yang ada di atas Tanah, Jenis hak dan siapa pemegang hak kemudian diajukan oleh pemilik ke Badan Pertanahan Nasional. Akibat hukum perbuatan salah
18 Almuhajir, “Wawancara Dengan Masyarakat Kota Langsa.”
19 Radhali, “Wawancara Dengan Masyarakat Kota Langsa.”
20 Syahrizal, “Wawancara Dengan Kepala Badan Pertanahan Negara Kabupaten Aceh Timur.”
21 Dian Maris Rahmah, “Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Di Pengadilan,” Jurnal Bina Mulia Hukum 4, no. 1 (2019): 1 – 16, https://doi.org/10.23920/jbmh.v4n1.1.
ukur terhadap tanah milik masyarakat oleh BPN yaitu cacat administrasi dan dapat dibatalakan oleh  pihak  BPN,  dan  masyarakat  dapat  melaporkan  hal  tersebut  kepada  BPN  atau  yang bersangkutan untuk segera di tindak lanjuti. Upaya dan hambatan bpn dalam penyelesaian salah ukur  tanah  milik  masyaraka  yaitu  tidak  ada  itikad  baik  dari  salah  satu  pihak,  Masih  kurangnya sumber  daya  manusia  yang  memahami  dalampenyelesaian  sengketa  pertanahan  secara  mediasi, upaya  dalam  hal  ini  yaitu  melakukan  pendekatan  secara  persuasif  yaitu  dengan  memberikan pembinaan  kepada  para  pihak  yang  bersengketa  untuk  tidak  secara  langsung  menyelesaikan permasalahan di pengadilan, akan tetapi sebaiknya terlebih dahulu menempuh upaya perdamaian melalui  mediasi.  Disarankan  kepada  Badan  Pertanahan  Negara  terhadap  tata  cara  dalam pendaftaran tanah tersebut harus melakukan sosialisasi dengan menyeluruh sehingga masyarakat paham  akan  prosedur  yang  akan  dilakukannya.  Kepada  pihak  Badan  Pertanahan  Nasional  agar dalam hal salah ukur maka pihak BPN sendiri harus berhati-hati dalam lapangan karena akibat dari perbuatan  tersebut  maka  dapat  berakibatkan  fatal  dan  dapat  digugat.  Disarankan  Kepada masyaraka  untuk  memberikan  informasi  yang  jelas  mengenai  batas-batas  tanah  agar  dalam pengukuran tidak terjadi salah pengukuran oleh pihak Badan Pertanahan Nasional.

## DAFTAR PUSTAKA

## Jurnal
Dotulung, Maissy T. P. “Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah Akibat Cacat Hukum Administrasi.” Lex Privatum 6, no. 1 (2018): 160 – 67. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/19448.
Herry, Musleh. “Penataan Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Pertanahan Di Masa Mendatang.” De Jure Jurnal Hukum Dan Syariah 6, no. 1 (2014): 79 – 94. 10.18860/j- fsh.v6i1.3194.
Hidayat, Rozi Aprian. “Analisis Yuridis Proses Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tan ah Pada Kawasan Hutan.” Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan 4, no. 2 (2016): 82 – 95. https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/304.
Irwanda, Fery. “Pelaksanaan Wewenang Kantor Pertanahan Dalam Pendaftaran Tanah (Studi Di Kecamatan Kuta B aro Kabupaten Aceh Besar).” Syiah Kuala Law Journal 1, no. 3 (2017):
137 – 50. https://doi.org/10.24815/sklj.v1i3.9644.
Malaka, Zuman. “Tanggung Jawab Kantor Pertanahan Terhadap Terbitnya Sertifikat Ganda (Studi Kasus Putusan Kasasi MA No. 162 K/TUN/2012).” Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam 20, no. 2 (2017): 251 – 74. https://doi.org/10.15642/alqanun.2017.20.2.251-274.
Mujiburohman, Dian Aries. “Potensi Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL).” Jurnal Bhumi 4, no. 1 (2018): 88 – 101. https://doi.org/10.31292/jb.v4i1.217. Permata, Shirly Claudia, Achmad Safa’at, and R. Imam Rahmat Safi’i. “Implementasi Putusan Hakim Terhadap Pembatalan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah (Studi Kasus Pada Kantor Pertanahan Kota Malang).” Jurnal IUS Kajian Hukum 6, no. 3 (2018): 468 – 80. https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/573.
Putra, F M K. “Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah Karena Cacat Administratif Serta Implikasinya Apabila Hak Atas Tanah Sedang Dijaminkan. Perspektif: Kajian Masalah Hukum Dan Pembangunan.” Perspektif: Kajian Masalah Hukum Dan Pembangunan 20, no. 2 (2015): 101 – 17. https://doi.org/10.30742/perspektif.v20i2.152.
Putra, Fani Martiawan Kumara. “Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah Karena Cacat Administratif Serta Implikasinya Apabila Hak Atas Tanah Sedang Dijaminkan.” Perspektif
20, no. 2 (2015): 101 – 17. https://doi.org/10.30742/perspektif.v20i2.152. Rahmah, Dian Maris. “Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Di Pengadilan.” Jurnal Bina Mulia Hukum 4, no. 1 (2019): 1 – 16. https://doi.org/10.23920/jbmh.v4n1.1.
Rizqi, Andina Alfia, and Yusriyadi. “Perlindungan Hukum Pemilik Sertifikat Hak Atas Tanah Dalam Hal Terjadi Kesalahan Data Penerbitannya.” Notarius 11, no. 2 (2018): 141 – 53. https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/download/23459/15157.

## Buku
Arba, H. M. Hukum Agraria Indonesia . Jakarta: Sinar Grafika, 2018. Mulyadi, Lilik. Eksistensi, Dinamika, Dan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Tanah Ulayat Masyarakat Adat Di Indonesia. Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan MA RI, 2017.
Sukirno, Sadono. Makroekonomi: Teori Pengantar . Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
Tauhid, Mochammad. Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan Dan Kemakmuran Rakyat Indonesia . Bogor: STPN Press, 2009.

## Peraturan Perundang-undangan
Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 24, Pasal 1 angka (14) tentang Daftar tanah (1997). ——— . Peraturan Pemerintah Nomor 24, Pasal 1 angka (14) tentang Peta dasar (1997). ——— . Peraturan Pemerintah Nomor 24, pasal 1 angka (17) tentang Surat ukur (1997).
——— . Peraturan Pemerintah Nomor 24, Pasal 1 angka (20) tentang Sertifikat (1997).
——— . Undang-undang No. 5 tentang Ketentuan Pokok-pokok Agraria (1960).
Kementerian Agraria. Peraturan Menteri Agraria (PMNA) Nomor 3, Pasal 1 Angka (5) tentang Pemetaan bidang tanah (1997).
Kementerian Agraria & Kepala BPN. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11, Pasal 10-11 Ayat (1-2) tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan (2016).

## Wawancara
Almuhajir. “Wawancara Dengan Masyarakat Kota Langsa.” 2020. Radhali. “Wawancara Dengan Masyarakat Kota Langsa.” 2020 .
Syahrizal. “Wawancara Dengan Kepala Badan Pertanahan Negara Kabupaten Aceh Timur.” 2020.