INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 3374-3385 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Analisis Faktor Penyebab Kredit Macet Pada Kasus PT. Tirta Amarta Bottling dan Bank Mandiri CBC Bandung
Latricia Tiara Putri 1 ✉ , Risma Dwi Febriani 2 , Dwi Desi Yayi Tarina 3
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Email: 2110611194@mahasiswa.upnvj.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Dalam penyaluran kredit, bank selalu bersinggungan dengan risiko kredit, salah satunya dengan risiko kredit macet. Contoh nyata terjadi dalam kasus kredit Bank Mandiri CBC  Bandung dengan PT. Tirta Amarta Bottling. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keterkaitan pemalsuan data oleh PT. Tirta  Amarta  Bottling  dengan  risiko  kredit  macet  serta  prinsip  penyaluran  kredit  oleh  Bank  Mandiri terhadap PT. Tirta Amarta Bottling. Metode yang digunakan adalah  Yuridis Normatif. Hasil penelitian menunjukkan  bahwa  ada  keterkaitan  antara  pemalsuan  data  dengan  kredit  macet  karena  kondisi keuangan hasil manipulasi jauh dari faktanya sehingga tidak ada kemampuan untuk melunasi kredit. Lebih lanjut, analisis kriteria yang seharusnya diterapkan saat pemberian kredit berupa prinsip 5C, 7P, dan  3R  belum  diimplementasikan  dengan  baik  oleh  Bank  Mandiri.  Kesimpulan  penelitian  ini  adalah kredit macet terjadi karena PT Tirta Amarta Bottling melakukan manipulasi data untuk mendapatkan penambahan fasilitas kredit dan Bank Mandiri selaku kreditur belum menerapkan prinsip kehati-hatian dan analisis 5C, 7P dan 3R.
Kata Kunci: Kredit Macet, Pemalsuan Data, Prinsip Pemberian Kredit

## Abstract
In lending, banks are always exposed to credit risks, one of which is the risk of Non Performing Loan (NPL). A real example occurred in the Bank Mandiri CBC Bandung credit case with PT. Tirta Amarta Bottling. The purpose of this research is to determine the connection between data falsification by PT. Tirta Amarta Bottling with the risk of NPL and the principles of credit distribution by Bank Mandiri to PT. Tirta Amarta Bottling. The method used is Normative Juridical. The research results show that there is a link between data falsification and NPL because the financial condition resulting from manipulation is far from the reality so there is no ability to pay off credit. Furthermore, the analysis of criteria that should be applied when granting credit in the form of the 5C, 7P and 3R  principles has not been implemented properly by Bank Mandiri. The conclusion of this research is that NPL occurs because PT Tirta Amarta Bottling manipulates data to obtain additional credit facilities and Bank Mandiri as the creditor has not implemented the principles of prudence and 5C, 7P and 3R analysis.
Keywords: Non Performing Loan, Document Falsification, Credit Granting Principal

## PENDAHULUAN
Menurut  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992  Tentang  perbankan,  Bank  adalah badan hukum dalam bidang jasa keuangan yang berfungsi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat  dengan  mengumpulkan  dana  dari  masyarakat  dalam  bentuk  simpanan  dan kemudian disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau cara lain (Alexandri et al.,  2020,  p.  78).  Perbankan  Indonesia  membantu  menunjang  pembangunan  nasional dengan meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional berbasis peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tugas bank antara lain menerima simpanan giro, tabungan, deposito, serta tempat peminjaman uang atau kredit.
Kredit  menjadi  salah  satu  elemen  pendorong  pertumbuhan  ekonomi  serta pembangunan nasional melalui kegiatan penyaluran dana ke masyarakat untuk membantu perseorangan maupun badan usaha yang membutuhkan dana sebagaimana sesuai dengan tujuan dari bank (Ngurah Indradewi, 2020, p. 414). Kredit berasal dari kata Yunani “credere” yang artinya pemberian kredit bergantung pada rasa kepercayaan (Dilapanga, 2021, p. 157). Seseorang  atau  badan  yang  memberikan  kredit  percaya  bahwa  debitur  memiliki kemampuan  untuk  memenuhi  segala  hal  yang  diperjanjikan  saat  pemberian  kredit.  Hal mana  debitur  dalam  jangka  waktu  tertentu  beserta  dengan  syarat-syarat  lainnya  dapat mengembalikan kredit yang telah diberikan kepadanya.
Unsur-unsur  dalam  kredit  antara  lain  kepercayaan,  tenggang  waktu,  prestasi,  dan risiko. Degree of risk atau risiko hadir dalam kegiatan kredit karena dalam penyaluran kredit, bank sebagai kreditur selalu bersinggungan dengan risiko kredit (Dilapanga, 2021, p. 157).
Hal ini sebagaimana adanya risiko kegagalan debitur untuk memenuhi kewajibannya dalam mengembalikan  kredit  yang  diberikan  kepadanya  sesuai  jangka  waktu  yang  ditentukan, atau yang biasanya disebut sebagai risiko kredit macet. Dalam praktik nyata, pemenuhan kewajiban debitur dalam mengembalikan penyaluran kredit oleh bank seringkali terlambat atau tidak sesuai dengan perjanjian yang dilakukan di awal penyaluran kredit. Faktor utama penyebab kredit macet adalah bank terlalu mudah memberikan kredit kepada nasabah dan kurang teliti dan cermat dalam mengantisipasi berbagai risiko yang mungkin terjadi pada usaha yang dibiayai (Dilapanga, 2021, p. 157).
Penelitian sebelumnya terkait dengan kredit macet dilakukan oleh  (Alexandri et al., 2020) untuk mengetahui faktor internal dan faktor eksternal bank terhadap kredit macet pada  PT.  BPR  Banjar  Arthasariguna  Tasikmalaya.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa terdapat pengaruh faktor internal bank seperti analisis kurang tepat, adanya kolusi antara pejabat bank, atau kelemahan dalam melakukan pembinaan dan monitoring kredit debitur, serta  faktor  eksternal  bank  yaitu  unsur  kesengajaan  nasabah  seperti  penyelewengan nasabah  untuk  menggunakan  dana  tidak  sesuai  dengan  pengajuan  maupun  unsur ketidaksengajaan  seperti  ketidakmampuan  nasabah  untuk  membayar  angsuran  karena tidak dapat bersaing dengan pasar dan lain sebagainya. Kelemahan penelitian ini adalah tidak adanya analisis prinsip 5C, 7P, 3R yang menjadi dasar dalam pemberian kredit bank kepada nasabah.
Salah satu kasus nyata kredit macet terjadi antara Bank Mandiri Commercial Banking Center Bandung dengan PT. Tirta Amarta Bottling (PT. TAB) sebagai nasabahnya. Kasus ini berawal pada tanggal 15 Juni 2015 dengan surat nomor 08/TABco/VI/205, Direktur PT TAB mengajukan  fasilitas  kredit  tambahan  dan  perpanjangan  kepada  Bank  Mandiri. Perpanjangan seluruh fasilitas termasuk Kredit Modal Kerja (KMK) sebesar Rp880,6 miliar, tambahan plafon Letter of Credit (LC) sebesar Rp40 miliar, meningkatkan total plafon LC menjadi Rp50 miliar, serta perpanjangan Kredit Investasi (KI) sebesar Rp250 miliar selama 72 bulan (Kahfi, 2018). Dalam dokumen pendukung permohonan perpanjangan dan fasilitas kredit, terdapat data aset PT TAB yang tidak akurat karena dibuah lebih besar dari aset sebenarnya. Berdasarkan Nota Analisa Pemutus Kredit Nomor CMG.BD1/0110/2015 tanggal 30 Juni 2015 kondisi keuangan debitur tampaknya mengalami perkembangan (Kahfi, 2018)
Kondisi  keuangan  debitur  yang  dimanipulasi  ini  menjadikannya  mendapat perpanjangan dan tambahan fasilitas kredit sebesar Rp1,170 triliun di tahun 2015. Selain itu, PT  TAB  telah  menggunakan  uang  sebesar  Rp73  miliar  dari  hasil  fasilitas  kredit  untuk keperluan yang dilarang dalam perjanjian kredit. Akibatnya, sebagai nasabah Bank Mandiri,
PT  TAB  telah  merugikan  keuangan  negara  sebesar  Rp1,4  triliun  yang  merupakan  uang pokok, bunga, dan denda.
Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  penulis  ingin  meneliti  lebih  lanjut  mengenai bagaimana hubungan pemalsuan dokumen PT TAB untuk pengajuan kredit dengan risiko kredit macet serta bagaimana analisis prinsip penyaluran kredit oleh Bank Mandiri terhadap PT. TAB dengan tujuan untuk mengetahui keterkaitan antara pemalsuan dokumen oleh PT TAB dengan risiko kredit macet serta menganalisis prinsip penyaluran kredit yang dilakukan oleh Bank Mandiri terhadap PT. TAB.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  disusun  dengan  menggunakan  penelitian  Yuridis  Normatif.  Metode penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian hukum kepustakaan berdasarkan pada bahan  hukum  utama  atau  data  sekunder  dengan  meninjau  beberapa  hal  yang  bersifat teoritis  (Soekanto  &  Mahmudji,  2015).  Langkah-langkah  penelitian  yuridis  normatif  ialah menentukan  judul  penelitian  dan  masalah  yang  akan  dibahas,  mengumpulkan  data sekunder atau bahan kepustakaan terkait, menganalisis bahan kepustakaan dengan melihat teori, kosep, asas hukum, dan peraturan perundang-undangan, terakhir ditarik kesimpulan (Muhammad, 2004). Sumber data yang digunakan adalah bahan-bahan kepustakaan atau data  sekunder  seperti  buku,  jurnal,  peraturan  perundang-undangan,  dan  dokumen  lain. Penelitian yuridis normatif dapat digunakan untuk menyelidiki hukum dari berbagai aspek, seperti teori, filosofi, perbandingan, struktur, konsistensi, penjelasan umum, formalitas, dan sebagainya  (Kumparan,  2022).  Data  kepustakaan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan UU  Nomor  10  Tahun  2018  tentang  perubahan  atas  UU  Nomor  7  Tahun  1992  Tentang Perbankan, serta buku-buku dan jurnal-jurnal terkait.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pemalsuan Dokumen Pengajuan Kredit Oleh PT. Tirta Amarta Bottling
Dalam  pemberian  kredit,  bank  sebagai  kreditur  harus  memiliki  rasa  kepercayaan. Kepercayaan  yang  diberikan  antara  lain  meyakini  bahwa  debitur  akan  memenuhi prestasinya dalam menjalankan perjanjian yang telah disepakati kedua pihak. Akan tetapi, kepercayaan tersebut diikuti dengan adanya faktor risiko. Risiko ini berupa debitur yang tidak  melaksanakan  prestasinya  sesuai  perjanjian  yang  ada  dengan  tidak  membayarkan atau mengembalikan kredit sesuai waktu yang dijanjikan. Jika ditelaah lebih lanjut, risiko ini
pun tidak luput dari kurangnya prinsip kehati-hatian yang dijalankan oleh bank (Khalimi & Alam, 2022, p. 17). Risiko ini dapat menyebabkan kredit macet karena kurangnya analisis mendalam terhadap setiap permohonan kredit yang diajukan.
Kasus antara PT TAB dengan Bank Mandiri merupakan contoh dari risiko kredit macet. Hal  ini  karena  PT  TAB  tidak  dapat  menyelesaikan  pembayaran  kredit  yang  diberikan kepadanya atas dasar perjanjian. Berdasarkan audit investigatif oleh BPK, ditemukan bahwa adanya penyimpangan sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara senilai Rp1,83 Triliun  dari  tunggakan  pokok  dan  bunga  kredit  yang  tidak  dapat  dilunasi  oleh  PT  TAB (Arvirianty,  2018).  Hal  ini  diduga  karena  adanya  manipulasi  data  saat  pengajuan perpanjangan dan tambahan kredit hingga Rp1,170 triliun dan sebagai syarat pengajuan kredit tersebut PT TAB harus menjaminkan sejumlah asetnya. Akan tetapi, diketahui bahwa ternyata kredit yang diajukan adalah sebesar Rp1,47 triliun, sedangkan aset yang dijaminkan hanya Rp73 miliar (Arvirianty, 2018).
Dalam proses pencairan kredit, bank mewajibkan debitur untuk mematuhi syarat dan prosedur yang ditetapkan oleh bank. Menurut Pasal 1 angka 23 UU Nomor 10 Tahun 2018 tentang perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, jaminan atau agunan adalah salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon debitur untuk mendapatkan kredit (Komala & Dewi Kasih, 2020, p. 1784). Jaminan adalah keyakinan bank bahwa debitur mampu  dan  sanggup  melunasi  utang  sesuai  perjanjian.  Kemampuan  debitur,  agunan, modal serta prospek usaha dari debitur menjadi hal penting yang perlu dianalisis secara mendalam sebelum bank memberikan kredit atau pembiayaan.
Dalam hal tidak semua orang dapat mengajukan kredit di bank karena syarat yang tidak  dapat  dipenuhi, muncul  cara-cara curang yang dilakukan debitur untuk mendapat keuntungan pribadi yang selanjutnya dapat merugikan pihak bank (Komala & Dewi Kasih, 2020, p. 1784). Kecurangan ini biasanya dilakukan pada saat pengajuan perizinan pencairan kredit  di  mana  saat  hendak  mengajukan  kredit,  debitur  diminta  untuk  melengkapi dokumen-dokumen penting serta data-data keuangan yang dapat mendukung pengajuan kreditnya.  Jika  bank  kurang  berhati-hati  dalam  menganalisis  nasabahnya,  akan  terjadi keadaan yang tidak diinginkan seperti pemalsuan dokumen penting oleh debitur, terutama terhadap data-data keuangan. Hal ini sebagaimana dalam kasus ini PT TAB diketahui telah memanipulasi  data  keuangannya  sehingga  terlihat  bahwa  kondisi  keuangannya menunjukkan  perkembangan.  Kondisi  keuangan  yang  baik  ini  membuat  Bank  Mandiri memberikan  fasilitas  kredit  saat  PT  TAB  hendak  mengajukan  tambahan  fasilitas  kredit, meliputi KMK, LC, dan KI.
Manipulasi  dokumen-dokumen  penting  debitur  merupakan  jenis  perbuatan melanggar  hukum  karena  mengakibatkan  adanya  kerugian  terhadap  pihak  lain sebagaimana Pasal 1365 KUHPer. Permasalahan pemalsuan  dokumen  bukanlah masalah sepele  sehingga meskipun hal  ini merupakan persoalan perdata, tetapi penyelesaiannya dapat menggunakan jalur pidana (Komala & Dewi Kasih, 2020, p. 1785). Jika ditinjau dengan cermat, jelas bahwa pihak bank melakukan kelalaian yang melanggar prinsip kehati-hatian bank.  Pasal  29  ayat  (4)  UU  Perbankan  menetapkan  bahwa  bank  wajib  menggunakan metode yang tidak merugikan bank saat memberikan kredit. Bank yang telah lalai dalam kegiatan perbankan harus bertanggung jawab atas perbuatannya sebagaimana pasal 1366 KUHPer tentang kelalaian dalam bertindak.
Di samping itu, tentunya debitur sebagai pihak yang melakukan pemalsuan dokumen telah  melakukan  pelanggaran  terhadap  UU  sebagaimana  Pasal  263  ayat  (1)  KUHP  yaitu “Barangsiapa  membuat  surat  palsu  atau  memalsukan  surat,  yang  dapat  menerbitkan sesuatu  hak, sesuatu  perjanjian (kewajiban) atau sesuatu  pembebasan utang, atau yang boleh  dipergunakan  sebagai  keterangan  bagi  sesuatu  perbuatan,  dengan  maksud  akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian  dihukum  karena  pemalsuan  surat,  dengan  hukuman  penjara  selama-lamanya enam tahun.”
Dalam kasus ini, pada dasarnya bank tidak boleh memberikan kredit kepada bisnis yang  sejak  awal  dianggap  tidak  menguntungkan  dan  akan  mengalami  kerugian.  Akan tetapi,  Bank  Mandiri  menyetujui  pengajuan  kredit  PT  TAB  dikarenakan  hasil  kondisi keuangan debitur menunjukkan perkembangan yang tanpa disadari bahwa itu merupakan hasil manipulasi. Data aset yang diajukan tidak akurat karena tidak didasarkan pada asset yang  sebenarnya,  yaitu  hanya  sebesar  Rp73  miliar.  Tidak  ada  prinsip  kehati-hatian (Soewandari,  2019,  p.  13)yang  diterapkan  oleh  Bank  Mandiri  ketika  menganalisis  hasil keuangan tersebut secara mendalam maupun memeriksa kebenaran di lapangan. Dalam hal ini, pegawai Bank Mandiri ditetapkan sebagai tersangka  karena  penyimpangan yang ada mengakibatkan terjadinya kerugian negara karena tunggakan yang tidak dapat dilunasi oleh  debitur.  Mereka  diduga  terlibat  bersama  dengan  pihak  TAB  selama  proses permohonan analisa, persetujuan, penggunaan kredit, dan pembayaran kembali kredit.
Dengan pemalsuan data keuangan, PT TAB dapat mengajukan permohonan kredit dan mendapatkan kredit sebagaimana diajukan meskipun pada kenyataannya data-data tersebut  jauh  dari  angka  aslinya.  Pada  akhirnya,  keuangan  yang  tidak  memadai
menyebabkan PT TAB tidak dapat mengembalikan kreditnya sehingga menyebabkan kredit macet. Hal ini tidak hanya merugikan PT. TAB, melainkan pihak bank, pihak lainnya yang terlibat, maupun negara. Oleh karena itu, pemalsuan data memiliki hubungan dengan kredit macet  karena  kondisi  keuangan  yang  tidak  sesuai  dengan  kenyataan  menyebabkan ketidakmampuan untuk melunasi kreditnya.
Analisis  Prinsip  Penyaluran  Kredit  Oleh  Bank  Mandiri  CBC  Bandung  Terhadap  PT.  Tirta Amarta Bottling
Semakin besar kredit yang diberikan oleh bank, maka semakin besar risiko yang harus ditanggung  oleh  bank.  Rasio  pinjaman  terhadap  simpanan  (LDR)  adalah  perbandingan antara jumlah kredit yang diberikan kepada masyarakat dan jumlah dana milik sendiri dan masyarakat yang digunakan. Jumlah LDR harus sesuai ketentuan yang berlaku dan batas toleransi.  Selain  itu,  Bank  juga  harus  dapat  memperhatikan  beberapa  pertimbangan mengenai resiko yang mungkin timbul dari kredit yang diberikan. Rasio Kecukupan Modal atau CAR adalah rasio yang menunjukkan seberapa banyak aset bank yang memiliki risiko (seperti kredit, investasi, surat berharga, tagihan lain) dibiayai dana modal sendiri selain dari pendapatan sumber dana di luar bank. Nilai CAR yang lebih tinggi menunjukkan bahwa bank tersebut memiliki modal yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya dan menutupi risiko, termasuk  risiko  kredit. Dengan  modal yang besar, bank dapat menyalurkan lebih banyak  kredit  karena  LDR  sendiri  meningkat  seiring  dengan  peningkatan  kredit (Sulistyowati, 2017, p. 95).
Setiap  Bank  memiliki  kriteria  untuk  mengidentifikasi  nasabah  yang  layak  diberikan kredit.  Dalam  hal  ini,  Bank  memiliki  Prinsip  7P (Personalty,  Party,  Purpose,  Prospect, Payment,  Profitability,  Protection),  Prinsip  5C  (Character,  Capacity,  Capital,  Condition, Collateral) dan Prinsip 3R (Returns, Repayment, Risk Bearing Ability) (Min Amri Mubin, 2022, p. 69). Kredit menjadi salah satu sumber pendapatan terbesar bank dengan menjadi bisnis utama mereka. Oleh karena itu, sebelum memberikan kredit, pihak bank perlu melakukan analisis terlebih dahulu terhadap calon debitur. Dalam pemberian kredit digunakan prinsip 7P, 5C dan 3R yang mana jika nasabah dapat menunjukkan dan membuktikan bahwa telah memenuhi syarat prinsip tersebut barulah permohonan kredit dapat diterima. Akan tetapi pada  prakteknya,  dalam  mengabulkan  permohonan  fasilitas  kredit,  banyak  bank  yang belum  menerapkan  prinsip  kehati-hatian  meski  telah  ada  ketentuan  bahwa  bank  harus melakukan analisis terhadap calon nasabah dengan menggunakan prinsip 7P, 5C dan 3R (Putra & Widjaja, 2019, p. 83).
Sebelum memberikan kredit, Bank harus melakukan penelitian dan penilaian terlebih dahulu terhadap calon nasabah. Maka dalam melakukan penelitian dan penilaian tersebut bank menerapkan harus menerapkan prinsip 5C, yang terdiri dari: (Putra & Widjaja, 2019, p. 85)
a. Character  (watak),  yaitu  penilaian  karakter  nasabah  tentang  sifat,  perilaku  dan moralnya, baik secara pribadi maupun dalam komunitas atau lingkungan usahanya.
b. Capacity (kemampuan), yaitu kemampuan calon nasabah dalam mengelola usahanya secara efektif sehingga dapat memperoleh keuntungan yang diharapkan atau dengan kata lain, kemampuan calon nasabah untuk melihat prospek masa depan.
c. Capital  (modal),  yaitu  penilaian  terhadap  modal  yang  dimiliki  oleh  calon  nasabah melalui penelitian bank mengenai apakah modal yang dimiliki calon nasabah memadai untuk menjalankan dan memelihara bisnisnya.
d. Collateral  (jaminan),  sebagai  sarana  pengaman  (back  up)  yaitu  penilaian  terhadap barang jaminan untuk mengetahui apakah nilai barang jaminan dapat menutup risiko kegagalan pengembalian kewajiban debitur atau wanprestasi yang mungkin dilakukan oleh nasabah di kemudian hari.
e. Condition of Economy, yaitu penilaian terhadap kondisi ekonomi dari calon nasabah karena faktor kondisi ekonomi mempengaruhi usaha calon debitur maka diperlukan perhatian dari bank untuk memperkecil risiko yang mungkin terjadi dikemudian hari. Selain  menggunakan  penilaian  5C  untuk  menganalisis  kelayakan  pemberian  kredit dapat  juga  dilakukan  dengan  analisis  prinsip  7P  oleh  bank  sebelum  memberikan  kredit kepada nasabah. Adapun prinsip 7P ini terdiri dari: (Putra & Widjaja, 2019)
a. Personality (Kepribadian), yaitu analisis untuk menilai kepribadian berupa sifat, emosi dan perilaku/tingkah laku dari calon nasabah.
b. Party,  yaitu  analisis  yang  bertujuan  untuk  mengklasifikasikan  nasabah  ke  dalam golongan  tertentu  berdasarkan  modal,  karakter,  dan  loyalitas  mereka  agar  setiap golongan dapat memperoleh fasilitas yang berbeda dari bank.
c. Purpose, yaitu analisis yang dilakukan untuk mengetahui tujuan penggunaan kredit oleh calon nasabah baik untuk kegiatan produktif dan/atau kegiatan konsumtif.
d. Prospect,  yaitu  analisis  yang  dilakukan  terhadap  usaha  calon  nasabah  untuk mengetahui prospek usaha dapat menguntungkan atau merugikan di kemudian hari.
e. Payment,  yaitu  analisis  untuk  mengetahui  bagaimana  cara  pembayaran  yang  akan dilakukan oleh calon nasabah dan/atau mengetahui usaha apa saja yang akan menjadi sumber  dana  yang  digunakan  dalam  pembayaran  kredit  terlaksananya  kelancaran
dalam pengambilan dan pengembalian Kembali kredit.
f. Profitability,  yaitu  analisis  terhadap  kemampuan  nasabah  dalam  mengelola  usaha untuk memperoleh laba yang dinilai dari satu periode ke periode lainnya.
g. Protection,  yaitu  analisis  bertujuan  untuk  melakukan  perlindungan  terhadap  kredit dengan  memberikan  jaminan  agar  kredit  benar-benar  mendapatkan  perlindungan yang aman. Perlindungan dapat diberikan dengan berupa jaminan barang, jaminan asuransi dan/atau jaminan orang.
Selain itu, terdapat prinsip 3R yang dapat digunakan untuk menentukan kelayakan pemberian kredit. Prinsip 3R dalam pemberian kredit digunakan untuk memutuskan apakah permohonan kredit dikabulkan atau tidak sebagai berikut: (Ismawanto & Finanto, 2019, p. 6)
a. Return, yaitu penilaian objektif atas hasil yang akan dicapai perusahaan calon nasabah setelah  memperoleh  kredit  dan  analisis  yang  didasarkan  pada  pengalaman, pemasaran dan kemampuan usaha yang dibiayai oleh dana kredit tersebut.
b. Repayment  Capacity,  yaitu  perhitungan  kemampuan,  jadwal,  dan  jangka  waktu pembayaran Kembali kredit oleh calon nasabah, dalam hal ini perusahaannya tetap berjalan dengan dilihat dari segi kas dan laba yang akan diperoleh serta watak dari calon nasabah.
c. Risk bearing ability, yaitu penilaian dan perhitungan kemampuan perusahaan calon nasabah untuk menghadapi risiko yang mungkin untuk timbul apabila terjadi kredit macet.
Untuk  mengurangi  risiko  yang  mungkin  timbul  di  kemudian  hari,  bank  harus melakukan penilaian atau analisis yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Kriteria yang disebut sebagai “The Five C’s Principle of Credit Analysis” (Sembiring, 2007) menunjukkan bahwa penilaian atau analisis pemberian kredit harus dilakukan secara benar dan tepat agar kredit  yang  diberikan  sesuai  dengan  kelayakan  calon  nasabah  serta  mencegah  dan meminimalisir risiko kredit bermasalah pada bank di kemudian hari.
Berdasarkan kasus yang terjadi antara PT TAB dengan Bank Mandiri, dapat dianalisis berdasarkan  beberapa  kriteria  prinsip  pemberian  kredit  yang  seharusnya  dilakukan  dan diimplementasikan  oleh  Bank  Mandiri  terhadap  kredit  yang  diberikan  kepada  PT  TAB. Berdasarkan pada  prinsip  Character (watak) dapat  dilihat bahwa nasabah tidak memiliki itikad baik dalam pengelolaan kredit yang diberikan oleh Bank Mandiri dengan memalsukan data perusahaan,  identifikasi ini  juga dapat disesuaikan dengan analisis  personality atau kepribadian  dari  nasabah  tersebut.  Analisis  terhadap  Collateral  (jaminan)  dapat  dilihat
bahwa  pemberian  jaminan  oleh  PT  TAB  sangat  berbanding  jauh  dengan  kredit  yang diberikan, serupa dengan prinsip Protection atau perlindungan yang seharusnya terdapat jaminan yang bisa melindungi kredit, akan tetapi pada prinsip ini tidak diterapkan dimana jaminan  seharusnya  dapat  menyesuaikan  pada  kredit  dan  dapat  meminimalisir  adanya resiko kerugian kredit apabila terjadi wanprestasi di kemudian hari. Pada Prinsip Condition of Economy dapat dilihat bahwa hal tersebut tidak diimplementasikan karena pada saat terjadinya  pemalsuan  data  perusahaan  tidak  dilakukan  pengecekan  kepada  perusahaan apakah  data  tersebut  telah  sesuai  sehingga  pada  akhirnya  terjadi  kesalahan  dalam pemberian  kredit.  Prinsip  Purpose  yang  merupakan  analisis  yang  dilakukan  untuk mengetahui tujuan atau alasan dari penggunaan kredit dalam hal ini juga tidak dilaksanakan karena ternyata pada penggunaannya, dana kredit tidak dipakai sesuai dengan apa yang seharusnya.  Pada  prinsip Risk  bearing  ability  yang  merupakan  sebuah  penilaian  dan perhitungan  kemampuan  perusahaan  calon  nasabah  dalam  menghadapi  risiko  yang mungkin  untuk  timbul  apabila  terjadi  kredit  macet  tentu  tidak  pula  diimplementasikan sehingga  pada  saat  terjadinya  kredit  macet  tidak  dapat  dihindari  dan  tidak  dapat  di minimalisir.

## SIMPULAN
Kredit macet oleh PT TAB terhadap Bank Mandiri terjadi karena PT TAB tidak dapat menyelesaikan pembayaran kredit yang diberikan kepadanya atas dasar perjanjian, yang artinya  PT  TAB  telah  melakukan  wanprestasi  terhadap  perjanjian  kredit  dengan  Bank Mandiri. Salah satu faktor penyebab kredit macet dalam kasus ini adalah pemalsuan data oleh  PT  TAB  terhadap  dokumen  keuangannya  sehingga  kondisi  keuangannya menunjukkan perkembangan. Dengan kondisi keuangan yang baik menyebabkan Bank Mandiri memberikan tambahan fasilitas kredit kepada PT TAB. Manipulasi data berarti kondisi  keuangan  pada  faktanya  jauh  dari  angka  yang  tertera  dalam  dokumen  hasil manipulasi data. Hal ini menunjukkan adanya keterkaitan antara pemalsuan data dengan kredit  macet  karena  ada  ketimpangan  dokumen  keuangan  hasil  manipulasi  dengan kenyataannya  sehingga  tidak  ada  kemampuan  untuk  melunasi  kredit  sebagaimana perjanjian.
Dalam analisis terhadap  beberapa kriteria yang seharusnya diterapkan pada saat pemberian  kredit  kepada  calon  nasabah  berupa  prinsip  5C,  7P  dan  3R  masih  belum diimplementasikan dengan baik oleh Bank Mandiri terhadap kredit yang diberikan pada PT TAB. Selain itu, analisis personalitas kepada calon nasabah atas nama PT TAB juga
seharusnya jika dilakukan dengan baik dan benar akan menunjukan bahwa calon nasabah tidak  layak  mendapatkan  kredit  tersebut.  Hal  tersebut  dikarenakan  PT  TAB  ternyata memanipulasi data dan  dokumen  yang mendukung penerimaan penambahan fasilitas kredit yang diajukan serta nasabah juga menggunakan dana kredit untuk kepentingan lain yang tidak sesuai dengan kesepakatan. Bank Mandiri selaku pemberi kredit dianggap tidak  mengimplementasikan  prinsip  kriteria  penerimaan  kredit  yang  berlaku  dan mengalami kerugian sampai dengan Rp. 1,83 T.

## DAFTAR PUSTAKA
Alexandri,  M.  B.,  Putri,  M.,  &  Sujatna,  C.  (2020).  ANALISIS  FAKTOR  PENYEBAB  KREDIT MACET PADA PT. BPR BANJAR ARTHASARIGUNA TASIKMALAYA. Responsive, 3(2),
77 – 86. https://doi.org/10.24198/RESPONSIVE.V3I2.29130
Arvirianty, A. (2018, May 21). Kasus Kredit Macet Tirta Amarta, Negara Rugi Rp 1,83 T.
CNBC Indonesia. https://www.cnbcindonesia.com/news/20180521122305-4- 15826/kasus-kredit-macet-tirta-amarta-negara-rugi-rp-183-t
Dilapanga, N. M. (2021). AGUNAN YANG DIAMBIL ALIH : SEBUAH MEKANISME DALAM PENYELESAIAN  KREDIT  MACET. JISIP  (Jurnal  Ilmu  Sosial  Dan  Pendidikan),  5(2). https://doi.org/10.58258/jisip.v5i2.1943
Ismawanto, T., & Finanto, H. (2019). Penerapan Prinsip 3R dan 6R dalam Penyaluran Kredit untuk Meminimalisir NPL (Non Performance Loan) dan Meningkatkan Profitabilitas (Studi Kasus pada Bank BTN Cabang Balikpapan). JSHP : Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan, 3(1), 55 – 62. https://doi.org/10.32487/jshp.v3i1.537
Kahfi. (2018, May 21). Tersandung Kasus Kredit Macet Bank Mandiri, Tirta Amarta Kurangi
Produksi.
Ekonomi
Bisnis.
https://ekonomi.bisnis.com/read/20180521/257/797606/tersandung-kasus-kredit- macet-bank-mandiri-tirta-amarta-kurangi-produksi
Khalimi, K., & Alam, K. (2022). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PRINSIP KEHATI-HATIAN  DALAM  PEMBERIAN  KREDIT  PERBANKAN. Yustitia,  8(1),  15 – 35. https://doi.org/10.31943/yustitia.v8i1.152
Komala,  I.  G.  A.  T.,  &  Dewi  Kasih,  D.  P.  (2020).  HAPUSNYA  PERIKATAN  KREDIT  BANK AKIBAT PEMALSUAN TANDA TANGAN OLEH  DEBITUR TERHADAP BENDA  MILIK ORANG  LAIN. Kertha  Semaya :  Journal  Ilmu  Hukum,  8(11),  1783.
https://doi.org/10.24843/KS.2020.v08.i11.p11
Kumparan. (2022, May 15). 3 Contoh Judul Penelitian Hukum Normatif | kumparan.com. Kumparan. https://kumparan.com/berita-terkini/3-contoh-judul-penelitian-hukum- normatif-1y4fmyQikwV
Min  Amri  Mubin.  (2022).  IMPLEMENTASI  PRINSIP  7P,  3R  DAN  5C  SEBAGAI  UPAYA MEMINIMALKAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA LEMBAGA KEUANGAN MIKRO AMANAH  MAKMUR  SEJAHTERA  KOTA  KEDIRI. OPTIMAL:  Jurnal  Ekonomi  Dan Manajemen, 2(3), 66 – 75. https://doi.org/10.55606/optimal.v2i3.453
Muhammad, A. (2004). Hukum dan Penelitian Hukum. Citra Aditya.
Ngurah  Indradewi,  A.  A.  S.  (2020).  TANGGUNG  JAWAB  YURIDIS  ANALIS  KREDIT TERHADAP PENENTUAN REKOMENDASI PENCAIRAN KREDIT NASABAH PADA PT. BANK  TABUNGAN  NEGARA  KANTOR  CABANG  DENPASAR. Jurnal  Komunikasi Hukum (JKH), 6(2), 413 – 426.
Putra,  W.,  &  Widjaja,  H.  (2019).  PENERAPAN  PRINSIP  KEHATI-HATIAN  DALAM PENYALURAN KREDIT (Studi Kasus di Bank BRI Cabang Semarang). Refleksi Hukum:
Jurnal Ilmu Hukum, 3(1), 81 – 96. https://doi.org/10.24246/jrh.2018.v3.i1.p81-96
Sembiring, S. (2007). Arti Penting Jaminan dalam Pemberian Kredit dalam Transaksi Bisnis Perbankan . FH Unika Atmajaya.
Soekanto, S., & Mahmudji, S. (2015). Penelitian Hukum Normatif (17th ed.). Rajawali Pers.
Soewandari, E. P. (2019). ANALISIS HUKUM KASUS KREDIT MACET ANTARA PT. TIRTA AMARTA  BOTTLING  (TAB)  DENGAN  BANK  MANDIRI  CABANG  BANDUNG. Universitas Gadjah Mada.
Sulistyowati,  C.  (2017).  PERTUMBUHAN  KREDIT  DAN  TINGKAT  KEBERISIKOAN  BANK.
Jurnal Manajemen Indonesia, 15(2), 93. https://doi.org/10.25124/jmi.v15i2.700.