## SANKSI UNI EROPA TERHADAP RUSIA ATAS PELANGGARAN TERITORIAL UKRAINA: PENDEKATAN MULTI-TUJUAN
Faisal Nurdin Idris 1 , Muhammad Rafif Mu’tashim 2
12 Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
1 faisal.nurdin@uinjkt.ac.id

## Abstract
Sanctions or restrictive measures have become a useful tool of the European Union's Foreign and Security Policy (CFSP) in responding to Russia’s violation of  Ukraine’s  territorial  integrity.  While  there  are  shortcomings  in  existing literature on how the EU as a supranational organization imposes sanctions, this  article  provides  accounts  of  going  beyond  the  rigid  behavioral  change approach.  Drawing  from  the  multi-purpose  approach,  highlighting  three functions of sanctions, namely coercing, constraining, and signaling/stigmatizing,  we  argue  that  these  three  functions  of  sanctions  can better explain the imposition and extension of EU sanctions on Russia during the period from 2014-2016. If coercive sanctions seem to be less likely to work in changing Russia’s behavior in a given context, constraining sanctions and signaling/stigmatizing sanctions can take a greater role in suppressing Russia both to a domestic audience and the international community, stigmatizing or isolating Russia for violating international norms and law.
Keywords: Sanctions; European Union (EU); Russia-Ukraine Conflict, Foreign Policy Instruments

## PENDAHULUAN
Pada tahun 2014, Uni Eropa (UE) secara progresif telah menjatuhkan serangkaian  sanksi  terhadap  Rusia.  Penjatuhan  sanksi  ini  merupakan respon  UE  atas  tindakan  pelanggaran  Rusia  atas  integritas  wilayah  dan kedaulatan Ukraina dengan menganeksasi secara ilegal wilayah Krimea dan destabilisasi wilayah Ukraina Timur (Council of the EU, 2014a). Sanksi UE terhadap  Rusia  meliputi  sanksi  diplomatik,  sanksi  individual  (pembekuan aset dan pembatasan perjalanan), pembatasan hubungan ekonomi dengan Krimea  dan  Sevastopol,  sanksi  ekonomi  yang  menargetkan  pertukaran dengan Rusia di sektor ekonomi tertentu, dan pembatasan hubungan kerja sama ekonomi (Council of the EU, 2023a, 2023b, 2023c, 2023e).
Sebagaimana yang dikatakan oleh Presiden Dewan Eropa pada 2014, Herman  Van  Rompuy,  sanksi  UE  ini  bertujuan  untuk  menghentikan tindakan Rusia dan mengembalikan kedaulatan Ukraina (Council of the EU, 2014a).  Pada 19 Maret 2015, UE menyelaraskan durasi penerapan sanksi dengan implementasi secara penuh Perjanjian Minsk yang menjadi resolusi damai bagi penyelesaian konflik di Ukraina (European Council, 2015). Jika perjanjian  ini  belum  diimplementasikan  maka  UE  akan  melakukan perpanjangan  sanksi  terhadap  Rusia.  Dalam  kurun  waktu  sejak  sanksi pertama  UE  atas  pelanggaran  kedaulatan  Ukraina  dan  integritas  teritorial oleh  Rusia  diterapkan  pada  awal  Maret  2014  hingga  akhir  2016,  UE  telah memperpanjang  atau  memperbaharui  tindakan  restriktif  (sanksi)  terhadap Rusia (European Commission, 2023).
Kajian  mengenai  sanksi  UE  terhadap  Rusia  dibutuhkan  karena literatur  yang  ada  terlihat  masih  kurang.  Pertama,  Rusia  yang  menjadi negara  target  sanksi  merupakan  negara  kekuatan  besar  ( great  power ) ditinjau dari kekuatan material seperti militer dan ekonomi (DiCicco & Onea, 2023;  Kausikan,  2023).  Bahkan  Rusia  juga  merupakan  satu  dari  lima anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Target negara  dengan  status  kekuatan  besar  tentunya  memiliki  keunikan  dan karakteristik  yang  berbeda  terlebih  PBB  sejak  tahun  1966  menerapkan sanksi kepada negara yang cenderung kurang  kuat ( less powerful ). Kedua, absennya  negara  kekuatan  besar  dari  sanksi  PBB  tidak  meredupkan penggunaan  sanksi  dalam  politik  internasional.  Di  sini,  UE  sebagai organisasi  supranasional  dapat  menerapkan  sanksi  terhadap  negara kekuatan besar. Namun kajian mengenai penerapan sanksi oleh EU sebagai entitas  supranasional  masih  kurang  dan  literatur  sebagian  besar  masih berfokus pada sanksi yang diprakarsai atau didukung oleh Amerika Serikat (Weber  &  Schneider,  2022).  Ketiga,  serangkaian  sanksi  UE,  diperpanjang atau  diperbaharui,  terhadap  Rusia  atas  pelanggaran  kedaulatan  Ukraina sejak  tahun  Maret  2014  menimbulkan  pertanyaan  mengenai  efektivitas sanksi UE. Di sisi lain, kajian terkini tentang sanksi menunjukkan bahwa penggunaan  sanksi  oleh  PBB,  UE  dan  AS  sebagai  instrument  kebijakan
dalam merespon krisis internasional semakin meningkat (Bapat et al., 2013; Weber & Schneider, 2022). Oleh karena itu, fokus terhadap penerapan sanksi UE  terhadap  Rusia  tahun  2014-2016  diharapkan  dapat  membantu memahami  mengapa  UE  tetap  memberlakukan  perpanjangan  sanksi terhadap  Rusia.  Tinjauan  periode  ini  dapat  berimplikasi  dalam  mengkaji penerapan sanksi UE terhadap Rusia pasca invasi besar-besaran Rusia atas Ukraina pada akhir Februari 2022.
Tulisan  ini  dibagi  menjadi  enam  bagian.  Bagian  pertama mendiskusikan  dan  memetakan  literatur  sanksi  internasional  yang didominasi  perdebatan  mengenai  efektivitas  sanksi.  Bagian  kedua menjelaskan  kerangka  analisis  yang  digunakan  dalam  tulisan  ini  yang berfokus  kepada  fungsi  sanksi  sebagai coercing , constraining dan signaling/stigmatizing .  Uraiannya  juga  mencakup  ekspektasi  teoritis  dari ketiga  fungsi  sanksi  tersebut.  Bagian  ketiga  membahas  instabilitas  dan aneksasi wilayah Ukraina oleh Rusia yang ini menjadi pemicu diterapkannya sanksi  UE.  Bagian  keempat  mengilustrasikan  bentuk-bentuk  sanksi  UE terhadap Rusia. Bagian kelima menampilkan adanya perbedaan sikap antar negara  anggota  terhadap  sanksi  UE  terhadap  Rusia.  Bagian  terakhir menganalisa efektivitas dari perpanjangan sanksi UE terhadap Rusia pada kurun waktu 2014-2016.

## Literatur Sanksi Internasional: Efektivitas Sanksi
Sanksi internasional masih menjadi instrumen diplomasi penting yang digunakan  baik  oleh  organisasi  internasional  seperti  Perserikatan  Bangsa- Bangsa  (PBB),  organisasi  supranasional  yaitu  Uni  Eropa  (UE),  ataupun sebuah atau sekelompok negara kepada target penjatuhan sanksi. Terlihat adanya  konsensus  antar  negara  kekuatan  besar  Barat  bahwa  sanksi khususnya  ekonomi  masih  menjadi  alat  yang  ampuh  dalam  mengatasi persoalan/krisis  besar  kebijakan  luar  negeri.  Kajian  mengenai  sanksi  pun mengalami perkembangan. Akan tetap, perdebatan akademik tentang sanksi sejak  awal  hingga  dewasa  ini  masih  didominasi  dengan  perdebatan  utama
yaitu  efektivitas  sanksi,  apakah  sanksi  berhasi  atau  tidak?  ( success  or failure? ).
Dalam diskusi efektivitas sanksi, kita bisa mengelompokkan dua kubu utama yang berlawanan yaitu mereka yang memiliki pandangan 'optimis' dan ‘pesimis’  tentang  efektivitas  sanksi  Schmitt  (2016).  Kelompok  dengan pandangan  sanksi  optimis,  seperti  Baldwin  (1999),  berargumen  bahwa sanksi  dapat  menjadi  alat  yang  bermanfaat  bagi  pembuat  kebijakan  dan mengkritik  mereka  yang  memandang  sanksi  tidak  berhasil  karena mengadopsi definisi yang sempit mengenai keberhasilan sanksi. Sebaliknya, kelompok  yang  berpandangan  sanksi  pesimis,  seperti  Pape  (1997), meragukan  kegunaan  sanksi  karena  sedikit  bukti  empiris  bahwa  sanksi dapat mencapai tujuan kebijakan luar negeri.
Perdebatan dua kubu di atas dipicu setidaknya oleh dua hal. Pertama, walaupun  ilmuan  telah  mengidentifikasi  sejumlah  faktor  yang  dapat berkontribusi  terhadap  keberhasilan  sanksi  (Bapat  et  al.,  2013),  namun konsep sanksi untuk mendefinisikan atau menentukan keberhasilan sanksi masih  belum  diterima  secara  umum  (Gadjanova,  2012).  Kedua,  adanya kekeliruan  dari  pendekatan  perubahan  perilaku  ( behavioural  change approach ) yang kaku dan ini berimplikasi pada asumsi yang keliru (Giumelli, 2013)  yaitu:  (1)  logika  ekspektasi  penderitaan  ( the  pain-gain  logic )  kepada target sanksi. Sanksi harus memberikan dampak beban ekonomi pada target; (2)  pendekatan  yang  digerakkan  oleh  tujuan  ( a  goal-driven  approach )  yaitu mengamati apakah sanksi telah mencapai tujuan kebijakan atau tidak atau beraasumsi  bahwa  sanksi  dapat  dikaitkan  dengan  pencapaian  tujuan kebijakan;  dan  (3)  asumsi  bahwa  semua  target  adalah  sama  dalam memperoleh kepatuhan ( compliance ). Sebut saja satu contoh dari penjelasan terkait kekeliruan asumsi di atas. Logika ekspektasi penderitaan ( the pain- gain logic ) kepada target sanksi justru dapat kontra produktif  yaitu sanksi bisa  memberikan  efek ‘rally  around  the  flag’ yaitu  menguatnya  dukungan rakyat terhadap penguasa kontra kekuatan asing (Dreyer & Luengo-Cabrera, 2015).
Kerangka  Analisis:  Fungsi  Sanksi  sebagai Coercing , Constraining dan Signaling/Stigmatizing
Untuk  keperluan  tulisan  ini,  penulis  mengadopsi  kerangka  analisis dalam mengevaluasi efektivitas penerapan sanksi, bagaimana sanksi bekerja, dan  pengaruh  sanksi  UE  terhadap  Rusia  dengan  pendekatan  multi-tujuan ( multi-purpose  approach )  yang  mencakup  tiga  fungsi  sanksi  yaitu: coercing, constraining, dan signaling (Giumelli,  2013,  2016;  Giumelli  et  al.,  2021), namun ketiga logika itu tidak saling eksklusif. Pertama, aspek koersif dari sanksi ( coercing ) bertujuan utama agar target mengubah perilakunya, sering juga  meminta  target  untuk  memenuhi  serangkaian  tuntutan  yang dinyatakan  secara  eksplisit  dalam  aturan  formal.  Target  diharapkan mengetahui apa yang harus dilakukan untuk memenuhi tuntutan pemberi sanksi, walaupun ini tidak menjamin bahwa target memenuhi tuntutan yang dinyatakan  dalam  dokumen  resmi  dari  yang  menjatuhkan  sanksi.  Bentuk sanksi  dalam  kategori  koersif  mencakup  tindakan  pembatasan  ( restrictive measures )  dan  embargo  yang  ini  dapat  memberikan  pengaruh  kerusakan atau penderitaan terhadap target yang mengubah kalkulasi biaya/manfaat (cost/benefits calculation) untuk mengubah perilaku target (Giumelli, 2013; Veebel & Markus, 2015). Traktat UE (TEU) memberikan basis hukum bagi UE dalam penerapan sanksi yang menjadi instrument kebijakan luar negeri UE ( The Common Foreign and Security Policy /CFSP).
Kedua,  sanksi constraining bertujuan  untuk  membatasi  dan mempersulit  kehidupan  individu  atau  entitas  dengan  secara  materi membatasi kemampuan target untuk bertindak. Strategi koersif dari sanksi UE  tidak  selalu  membebankan  biaya  dan  juga  tidak  selalu  mendorong perubahan  perilaku  target.  Sehingga  strategi  sanksi  bersifat constraining diperlukan.  Aspek  sanksi  pembatasan  ( constraining )  meliputi  serangkaian langkah untuk mempersulit target melalui pembatasan akses kepada sumber daya penting ( essential resources ) seperti dana/keuangan, persenjataan, dan barang.  Dalam  kasus  Rusia,  aksi  agresif  terhadap  Ukraina  mendorong  UE membatasi akses perusahaan milik negara dan swasta ke pasar keuangan.
Namun tingkat perdagangan yang tinggi dan relasi ekonomi lainnya seperti sektor  energi  dan  keuangan  antara  UE  dan  Rusia  menjelaskan  mengapa sanksi  UE  terhadap  Rusia  atas  Ukraina  mungkin  masih  terbatas  dalam memberikan dampak keparahannya terhadap Rusia, karena faktanya bahwa sanksi  UE  terhadap  Rusia  justru  dapat  merugikan  UE/pemberi  sanksi (Dreyer & Luengo-Cabrera, 2015). Namun demikian, sanksi pembatasan ini dapat memberikan efek jera ( deterring effect ) untuk menghindari pelanggaran serupa di masa mendatang (Veebel & Markus, 2015).
Terakhir, sanksi signaling tidak bertujuan untuk memberikan dampak ekonomi  terhadap  target/penerima  sanksi,  walaupun  dapat  juga  memiliki dampak material tidak langsung berupa hilangnya investasi asing langsung, namun  lebih  diarahkan  kepada  audiens  domestik  agar  mereka  mengambil mereka  mengambil  tindakan,  dan  kepada  audiens  internasional  terkait dengan  citra  dan  juga  mengirimkan  pesan  kepada  aktor  lainnya.  Aspek signaling ini  adalah  tentang  menegaskan  kembali  norma  dan  hukum internasional  (seperti,  menghormati  kedaulatan  negara  lain),  serta menstigmatisasi  target  sanksi  sehingga  meningkatkan  isolasi  internasional dari komunitas internasional, negara dan entitas non-negara atau individu kepada  target  (Dreyer  &  Luengo-Cabrera,  2015;  Giumelli,  2013;  Veebel  & Markus,  2015).  Dalam  kasus  Rusia,  sanksi  UE  dapat  diartikan  dengan mengirim pesan ketidaksetujuan atas pelanggaran Rusia terhadap integritas teritorial Ukraina. Menurut Veebel dan Markus (2015), fungsi sanksi dalam mengirim pesan kepada audiens internasional dan atau domestik dapat juga dimaknai sebagai alat dalam perang komunikasi di mana sanksi ditujukan untuk  ‘mempermalukan’  (Adler-Nissen,  2014)  dan  menstigmatisasi  negara target.
Pendekatan multi-tujuan ( multi-purpose approach ) yang mencakup tiga fungsi  sanksi  setidaknya  memiliki  empat  kegunaan  (Giumelli,  2013). Pertama,  pendekatan  ini  dapat  lebih  eklestis  melampaui  pendekatan perubahan  perilaku  dengan  mempertimbangkan  berbagai  cara  di  mana sanksi  dapat  mempengaruhi  peristiwa  internasional.  Kedua,  pendekatan
multi-tujuan ini memberikan atensi kepada konteks dan karakteristik target sanksi. Ketiga, karena Ketika logika fungsi di atas tidak terpisah satu sama lain,  kompleksitas  rezim  sanksi  ( comprehensive,  targeted  sanctions, dan smart sanctions ) dapat diurai agar lebih komprehensif. Keempat, pendekatan ini  dapat  memberikan  pemahaman  yang  lebih  baik  mengenai  efek  sanksi seperti  yang  diharapkan  oleh  yang  menerapkan  sanksi,  sehingga  ini  dapat membantu  ekspektasi  yang  tepat  mengenai  kontribusi  sanksi  dalam kebijakan luar negeri.

## PEMBAHASAN

## Instabilitas dan Aneksasi Wilayah Ukraina oleh Rusia
Setelah Presiden Ukraina, Viktor Yanukovych (Pro-Rusia), diturunkan dari  jabatannya  saat  terjadinya  peristiwa  Revolusi Euromaidan di  Ukraina, Rusia melakukan okupasi militer di wilayah Krimea. Beberapa tindakan yang dilakukan  oleh  Rusia  pada  saat  proses  okupasi  militer  antara  lain  adalah mengambil  alih  instalasi  militer,  memblokade  pelabuhan  di  Laut  Hitam, mendukung milisi lokal pro-Rusia, dan mengambil alih bandara di Sevastopol dan  Simferopol  (Bilkova,  2015,  p.  32;  Wilson,  2014,  p.  111).  Rusia  juga menggantikan  pemerintah  yang  berwewenang  di  Krimea  dengan pemerintahan pro-Rusia (Geiß, 2015).
Dewan  Nasional  Tertinggi  Republik  Otonomi  Krimea  pada  11  Maret 2014  mendeklarasikan  bahwa  wilayahnya  akan  memerdekakan  diri  dan bergabung  dengan  Federasi  Rusia  melalui  referendum  (Geiß,  2015). Referendum kemudian dilaksanakan pada 16 Maret 2014 dan menghasilkan perolehan  suara  setuju  sebanyak  96,7%  (Wilson,  2014).  Perjanjian  aksesi Krimea  ke  dalam  kesatuan  wilayah  Federasi  Rusia  ditandatangani  oleh Presiden  Rusia  Vladimir  Putin  pada  18  Maret  2014  bersama  dengan Konstantinov  (Ketua  Dewan  Negara  Republik  Krimea),  Sergei  Aksyonov (Perdana Menteri Republik Krimea) dan Alexei Chaly yang merupakan Ketua Dewan  Koordinasi  untuk  pembentukan  pemerintahan  kota  Sevastopol (President of Russia, 2014).
Selain menganeksasi Krimea, Rusia juga melakukan intervensi konflik di wilayah Donbas, Ukraina Timur. Ketidakstabilan politik di wilayah Donbas terjadi  saat  peristiwa  Revolusi  Euromaidan  berlangsung.  Pada  bulan  April 2014,  muncul  gerakan  separatisme  yang  memproklamirkan  diri  dengan mendirikan dua negara yaitu Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Luhansk  (Fischer,  2019).  Pemerintahan  sementara  Ukraina  yang  berkuasa mengganggap  bahwa  gerakan  tersebut  adalah  bentuk  tindakan  terorisme sehingga  melancarkan  operasi  anti-teroris  ke  wilayah  separatis  tersebut (Fischer,  2019).  Akibat  adanya  perlawanan,  konflik  antara  pihak  separatis dengan pmerintah Ukraina pun terjadi dan memanas.
Selama  konflik  berlangsung  Rusia  memberikan  dukungan  kepada pihak  separatis.  Salah  satu  bentuk  dukungan  Rusia  yakni  memberikan bantuan melalui personil militer. Rusia mengirimkan angkatan darat Rusia yang  terdiri  dari  unit  infanteri,  artileri,  lapis  baja,  pertahanan  udara,  dan pengintaian udara. Pasukan lintas udara juga dikirimkan dan terlibat dalam kelompok  penyerangan  dan  kelompok  pendukung  pada  pertempuran  di Ilovaisk,  Debaltseve,  dan  Bandara  Donetsk.  Rusia  juga  mengerahkan pasukan  khusus  yang  dilibatkan  dalam  operasi  pengintaian  dan  sabotase serta membantu merebut gedung-gedung administrasi, menyerang fasilitas militer Ukraina, dan meyergap konvoi militer. Rusia mengerahkan angkatan laut-nya  yang  terlihat  aktif  di  wilayah  konflik.  Pertahanan  Nasional  Rusia juga dikirimkan ke wilayah konflik yang bertugas melatih pasukan bersenjata ilegal.  Selain  itu  Pasukan  udara  Rusia  juga  dikirimkan  untuk  bertugas menjaga keamanan lapangan udara dan pengendalian ruang udara (Balaban et al., 2017).
Tidak hanya personil militer, Rusia juga mendukung separatis melalui dukungan  materil.  Rusia  memberikan  bantuan  kepada  pihak  separatis berupa  suplai  senjata  beserta  amunisinya  dan  juga  beberapa  peralatan militer  lain.  Beberapa  bentuk  bantuan  materil  antara  lain  kendaraan mobilitas  infanteri,  kendaran  pembawa  personil  lapis  baja,  tank  tempur utama, truk lapis baja, truk militer, sistem peluncuran roket ganda, radar
pengintai  medan  perang,  sistem  rudal  permukaan-ke-udara  taktis,  sistem rudal dan senjata permukaan-ke-udara, stasiun radio, kendaraan komando, sistem EW, dan UAV (Balaban et al., 2017).
Berdasarkan  tindakan  Rusia  melakukan  aneksasi  secara  illegal  atas wilayah Krimea dan intervensi konflik di wilayah Donbas ini pada akhirnya UE  memutuskan  untuk  menjatuhkan  sanksi  terhadap  Rusia,  berikut  juga perpanjangan atau pembaharuan sanksi tersebut. Pada periode awal (2014- 2016),  tindakan  restriktif  UE  terhadap  Rusia  mencakup  penerapan  sanksi diplomatik  berupa  dihentikannya  pertemuan  regular  Uni  Eropa-Rusia, sanksi  individual  berupa  pembekuan  aset  dan  pembatasan  perjalanan, pembatasan  hubungan  ekonomi  dengan  Krimea  dan  Sevastopol,  sanksi ekonomi  yang  menargetkan  sektor  finansial,  pertahanan  dan  energi,  dan pembatasan  hubungan  kerja  sama  ekonomi  dengan  Rusia  (Council  of  the Eropean Union, 2020).
Sanksi  ekonomi  diterapkan  UE  pada  31  Juli  2014,  ditandai  dengan diadopsinya Keputusan Dewan 2014/512/CFSP dan mulai berlaku sejak 1 Agustus  2014  (Council  Decision  2014/512/CFSP).  Keputusan  UE  untuk menjatuhkan sanksi ekonomi adalah respon terhadap destabilisasi wilayah Donbas yang dilakukan Rusia. Dalam Keputusan Dewan 2014/512/CFSP, UE meminta agar Rusia menghentikan peningkatan aliran senjata, peralatan, dan  militan  melintasi  perbatasan  untuk  mencapai  hasil  de-eskalasi  yang cepat  dan  nyata  serta  mendesak  Rusia  untuk  menarik  pasukan tambahannya dari daerah perbatasan.

## Bentuk-bentuk Sanksi UE terhadap Rusia
Sanksi  ekonomi  UE  terhadap  Rusia  terbagi  menjadi  empat  bentuk. Bentuk  pertama  adalah  pembatasan  akses  bank-bank  dan  perusahaan- perusahaan Rusia tertentu ke pasar modal primer dan sekunder UE. Negara anggota dilarang melakukan penjualan dan pembelian secara langsung dan tidak  langsung,  menjadi  perantara  atau  membantu  transaksi  lainnya  yang berkaitan  dengan  obligasi,  ekuitas  atau  instrumen  keuangan  serupa.  Ini diberlakukan  kepada  lembaga  kredit  utama  atau  lembaga  keuangan  yang
didirikan Rusia, setiap badan hukum yang didirikan di luar UE dengan lebih dari 50% kepemilikannya dimiliki oleh beberapa badan yang ditargetkan oleh sanksi ini, dan transaksi dengan badan hukum yang bertindak atas nama- nama  badan  tersebut.  Badan-badan  yang  menjadi  target  sanksi  adalah Sberbank, VTB Bank, Gazprombank, Vnesheconombank, dan Rosselkhozbank (Council of the EU, 2014b).
Bentuk  kedua  adalah  larangan  impor  dan  eskpor  persenjataan  dan peralatan  militer  lainnya.  Negara  anggota  dilarang  untuk  menjual, menyuplai,  mentransfer,  dan  mengekspor  senjata  dan  amunisi,  kendaraan dan  peralatan  militer,  peralatan  paramiliter,  dan  suku  cadangnya  kepada Rusia  melalui  warga  negara  atau  dari  wilayah  negara  anggota  maupun melalui kapal dan pesawat dengan bendera mereka (negara anggota). Negara anggota  juga  dilarang  memberikan  pembiayaan,  bantuan  pembiayaan, bantuan  teknis,  layanan  perantara  atau  layanan  lain  yang  terkait  dengan kegiatan militer dengan Rusia. Berlaku pula larangan mengimpor, membeli, dan  mengangkut  senjata  dan  perlengkapan  terkait  dari  semua  jenis, termasuk senjata dan amunisi, kendaraan dan peralatan militer, peralatan paramiliter, dan suku cadangnya, dari Rusia (Council of the EU, 2014b).
Bentuk  ketiga  adalah  larangan  ekspor  barang  dan  teknologi penggunaan ganda ( dual-use goods ). Negara anggota dilarang menjual secara langsung  ataupun  tidak  langsung,  memasok,  mentrasfer  ataupun mengekspor barang penggunaan ganda dan teknologi kepada Rusia. Barang penggunaan ganda yang dimaksudkan adalah perangkat lunak dan teknologi yang dapat digunakan oleh masyarakat sipil maupun untuk tujuan militer yang tercantum pada Lampiran I Peraturan Dewan/ Council Regulation (EC) No  428/2009  tanggal  5  Mei  2009  (Council  Regulation  (EC)  No  428/2009). Sanksi  ketiga  ini  juga  mencakup  larangan  memberikan  pembiayaan, bantuan pembiayaan, bantuan teknis, layanan perantara atau layanan lain yang  terkait  barang  penggunaan  ganda  dan  teknologi  (Council  Decision 2014/512/CFSP).
Bentuk  keempat  adalah  pembatasan  akses  Rusia  ke  teknologi  dan layanan  tertentu  yang  dapat  digunakan  untuk  produksi  dan  eksplorasi minyak. Negara anggota dilarang menjual, memasok, mentransfer ataupun mengekspor  beberapa  teknologi  tertentu  yang  digunakan  baik  dalam ekspolarasi  dan  produksi  minyak  laut  dalam,  ekspolarasi  dan  produksi minyak arktik, dan proyek minyak serpih Rusia. Larangan yang diberlakukan termasuk  juga  dalam  hal  memberikan  pembiayaan,  bantuan  pembiayaan, bantuan tenknis, layanan perantara atau layanan lain yang berkaitan dengan teknologi dan pelayanan untuk produksi dan eksplorasi minyak. Pihak yang berwewenang  dari  negara-negara  anggota  juga  tidak  diperbolehkan memberikan otorisasi apapun untuk penjualan, penyediaan, pengalihan atau ekspor teknologi atau penyediaan layanan yang ditujukan untuk eksplorasi dan produksi minyak di Rusia (Council Decision 2014/512/CFSP).
Pada 11 September 2014, sanksi ekonomi UE diperkuat dengan cara memperluas  cakupan  sanksi  yang  berhubungan  dengan  sektor  finansial dengan  menambahkan  tiga  perusahaan  besar  pertahanan  Rusia  dan  tiga perusahaan besar energi Rusia (Council of the EU, 2014c). Cakupan sanksi yang  berhubungan  dengan  barang  dan  teknologi  penggunaan  ganda  juga diperluas  dengan  menambahkan  sembilan  perusahaan  pertahanan campuran.
Pada  19  Maret  2015,  UE  memutuskan  untuk  menyelaraskan  durasi penerapan  sanksi  dengan  implementasi  secara  penuh  Perjanjian  Minsk (European Council, 2015). Apabila isi perjanjian ini belum diimplementasikan  secara  menyeluruh  maka  UE    akan  memperpanjang sanksinya selama 6 bulan. Keputusan untuk memperpanjang sanksi diambil oleh  Dewan  Eropa  dan  diformalisasikan  dalam  prosedur  tertulis  setelah mendapatkan  dukungan  suara  bulat  ( unanimously )  dari  negara-negara anggota.  Sedangkan  ketentuan  perpanjangan  sanksi  ekonomi  tercantum pada pasal 9(2)  dari Keputusan Dewan 2014/512/CFSP yang diadopsi pada 31 Juli 2014.
Akan  tetapi  di  dalam  prosesnya,  Rusia  dianggap  tidak  secara  penuh menjalankan  poin-poin  dalam  Perjanjian  Minsk  yaitu  13  poin  perdamaian dan  beberapa  ini  poin  yang  harus  dilakukan  Rusia  sebagai  bentuk implementasi antara lain menarik mundur pasukan dan persenjataan Rusia, memastikan formasi militer lokal yang dibentuk meletakkan senjata mereka untuk  menjamin  tercapainya  gencatan  senjata,  dan  memberikan  kembali Pemerintah Ukraina kontrol penuh atas perbatasan negaranya dengan Rusia (Zoria & Shandra, 2018). Semua poin-poin tersebut belum diimplementasikan  secara  penuh  oleh  Rusia  meskipun  berada  di  bawah tekanan perpanjangan sanksi UE.
Mengabaikan implementasi Perjanjian Minsk, Rusia beralasan bahwa negaranya  justru  berperan  sebagai  mediator,  bukan  pihak  yang  berkonflik (Atland,  2020).  Pemerintah  Rusia  menyangkal  jika  pasukan  Rusia  yang membantu  separatis  di  Donbas  merupakan  perintahnya.  Presiden  Rusia, Vladimir  Putin,  mengatakan  jika  pasukan  tersebut  datang  dan  membantu separatis secara ‘ voluntarily ’ (sukarela), mengikuti kata hati mereka sendiri (Nilsson,  2016).  Alasan  Kedua  adalah  Rusia  menginginkan  agar  proses perdamaian  di  Ukraina  dimulai  dari  diimplementasikannya  poin-poin Perjanjian Minsk yang harus Pemerintah Ukraina penuhi.

## Perbedaan Sikap antar Negara Anggota terhadap Sanksi UE
Selain  sanksi  tidak  bisa  menghentikan  tindakan  Rusia  terhadap Ukraina,  dalam  implementasinya  UE  juga  mendapatkan  tantangan  dari internal  organisasi  supranasional  itu  sendiri  yaitu  adanya  polarisasi  antar negara anggota UE terkait perbedaan sikap mengenai sanksi terhadap Rusia. Terdapat  fakta  jika  tidak  semua  negara  anggota  mendukung  penerapan sanksi  terutama  sanksi  ekonomi  terhadap  Rusia.  Perbedaan  posisi  negara terkait sanksi UE terhadap Rusia dapat dicontohkan melalui posisi Polandia yang mendukung sanksi, posisi Yunani yang tidak mendukung sanksi, dan posisi Prancis yang cenderung berada di antara keduanya ( in-between ) terkait sikapnya terhadap Rusia (Portela et al., 2021).
Polandia  adalah  salah  satu  negara  anggota  UE  yang  sangat mendukung  penerapan  sanksi.  Polandia  menjadi  negara  yang  mendukung proses  integrasi  Ukraina  ke  dalam  keanggotaan  UE  sehingga  beranggapan bahwa UE perlu bersikap tegas atas pelanggaran terhadap kedaulatan dan integritas  wilayah  yang  dilakukan  Rusia  atas  Ukraina  (Baranowski  & Cichocki, 2015). Bahkan sanksi UE yang telah diterapkan adalah salah satu hasil  upaya  Polandia  saat  berunding  pada  pertemuan-pertemuan  Menteri Luar  Negeri  negara  anggota  UE  (Gotev  &  Kokoszczy?ski,  2014).  Dukungan Polandia  terhadap  sanksi  dipengaruhi  oleh  munculnya  perasaan  terancam atas  tindakan  Rusia  yang  berani  menggunakan  kekuatan  militer  untuk merusak  kedaulatan  dan  integritas  wilayah  Ukraina.  Bagi  Polandia, mendukung sanksi adalah salah satu kebijakan luar negeri prioritas untuk melindungi wilayah perbatasan timur negaranya (Portela et al., 2021).
Yunani  merupakan  salah  satu  negara  anggota  yang  paling  vokal menyuarakan  ketidaksetujuan  dengan  sanksi  UE  terhadap  Rusia.  Yunani setuju  untuk  membantu  mengembalikan  perdamaian  dan  kestabilan Ukaraina,  namun  penggunaan  sanksi  internasional  hanya  akan  membuat retak hubungan antara UE dan Rusia (Hellenic Republic – Minisrty of Foreign Affairs,  2015).  Pada  2015  Perdana  Menteri  Yunani,  Alexis  Tsipras, mengatakan  bahwa  negaranya  tidak  sepakat  dengan  penggunaan  sanksi terhadap Rusia karena tidak efisien dan bisa membawa perang dingin baru dengan  Rusia  (Walker,  2015).  Ketidaksetujuan  Yunani  terhadap  sanksi bahkan  juga  tercermin  dari  masyarakat  domestiknya.  Berdasarkan  survey yang diadakan oleh Gallup pada 2015, sebanyak 62% warga negara Yunani menyatakan tidak mendukung sanksi dan 45% warga negara Yunani percaya bahwa  sanksi  telah  memberikan  dampak  negatif  bagi  perekonomian negaranya (Esipova & Ray, 2015).
Prancis adalah negara anggota yang berkonstibusi secara aktif untuk membantu  menyelesaikan  konflik  di  Ukraina.  Bersama  dengan  Jerman, Perancis terlibat dalam format negosiasi seperti Weimar Triangle dan Format Normandia, serta  menjadi  mediator  pada  negosiasi  Minsk  1  dan  2.  Posisi
Prancis  terhadap  sanksi  dapat  dikatakan  berada  dalam  posisi  yang cenderung  seimbang,  tidak  mendukung  dengan  kuat  namun  juga  tidak mengkritik  atau  memprotes  kebijakan  sanksi  UE.  Perancis  mendukung sanksi  yang  diterapkan  oleh  UE    seperti  yang  dikatakan  pada website Kementerian  Luar  Negeri  Perancis  (Ministère  de  l'Europe  et  des  Affaires étrangères, 2022). Akan tetapi pada kesempatan tertentu Presiden Hollande juga  menginginkan  agar  sanksi  terhadap  Rusia  dicabut  apabila  terdapat kemajuan  dalan  proses  perdamaian  di  Ukraina.  Sanksi  UE  dan  embargo Rusia  berikutnya  telah  merugikan  banyak  perusahaan  Prancis  dan  Eropa (BBC, 2015). Namun apabila Rusia belum menghormati proses perdamaian di  Ukraina  maka  Perancis  akan  tetap  mendukung  keberlanjutan  sanksi. Sikap  Perancis  ini  salah  satunya  disebabkan  oleh  kepercayaan  Perancis bahwa tujuan sanksi bukanlah untuk mendorong politik dan ekonomi Rusia ke dalam kekacauan (Kramer, 2015).

## Analisis  mengenai  Efektivitas  Perpanjangan  Sanksi  UE  terhadap  Rusia 2014-2016
Deskripsi  di  atas  memunculkan  pertanyaan  mengenai  efektivitas sanksi  UE  dalam  mengubah  perilaku  Rusia  atas  Ukraina.  Di  sisi  lain, penerapan  sanksi  justru  diperpanjang  dan  diperluas  sasarannya. Sebagaimana ulasan teoritis di atas, secara konseptual sanksi memiliki lebih dari  satu  fungsi  yang  dapat  dilihat  melalui  pendekatan multi-purpose approach .  Menurut  pendekatan  ini, sanksi  dapat  bekerja  melalui  tiga  cara yaitu coercing (memaksa  target  mengubah  perilakunya), constraining (membatasi target), dan signaling (memberi pesan) (Giumelli & Ivan, 2013).
Dalam  kasus  Rusia,  sanksi  ekonomi  dapat  dilihat  melalui  fungsi coercing. Sanksi  bekerja  dengan  memberikan  kerusakan  ( damage )  pada target  agar  memperhitungkan  kembali  untung/rugi  dalam  melaksanakan suatu  kebijakan  (Giumelli,  2013).  Fungsi coercing ini  terlihat  jelas  pada sanksi  UE  terhadap  Rusia  sejak  awal  diterapkan  karena  sanksi  memiliki tujuan  untuk  mempengaruhi  Rusia  agar  menghentikan  tindakannya  di
Ukraina  dan  mengembalikan  kedaulatan  Ukraina,  atau  dapat  dikatakan memaksa Rusia untuk mengubah perilakunya.
Seperti  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya,  pada  19  Maret  2015  UE memutuskan  untuk  mengaitkan  durasi  penerapan  sanksi  dengan  sejauh mana Perjanjian Minsk diimplementasikan oleh Rusia, dan apabila perjanjian tersebut gagal diimplementasikan secara menyeluruh dalam periode tertentu maka  UE  akan  melakukan  perpanjangan  terhadap  sanksi-sanksinya. Keputusan  ini  menunjukan  jika  perubahan  perilaku  Rusia  merupakan landasan utama dalam bagi UE dalam merespon perilaku Rusia. Oleh karena itu  fungsi coercing adalah  fungsi  yang  paling  dominan  karena  menjadi  inti dari penerapan dan perpanjangan sanksi.
Namun  demikian  pada  realitasnya  sejak  sanksi  diterapkan  dan diperpanjang  hingga  tahun  2016,  fungsi coercing ini  tidak  berjalan  sesuai dengan  yang  diharapkan.  Dengan  kata  lain,  tujuan  sanksi  untuk menghentikan  tindakan  Rusia  dan  mengembalikan  kedaulatan  wilayah Ukraina  tidak  tercapai.  Poin-poin  dalam  Perjanjian  Minsk  sebagai  resolusi damai  bagi  konflik  di  Ukraina  juga  belum  diimplementasikan  penuh  oleh Rusia.  Pelanggaran  terhadap  gencatan  senjata  sebagai  poin  utama  dalam Perjanjian  Minsk  terlihat  nyata.  Bahkan  berdasarkan  laporan  dari  OSCE, pada 2019 telah terjadi pelanggaran gencatan senjata sebanyak 299.633 kali (OSCE,  2020),  namun  infografis  laporan  tersebut  tidak  mengurai  secara spesifik bentuk pelanggarannya.
Fungsi coercing dari  sanksi  UE  terlihat  kurang  realisasinya.  Ini Sebagian  disebabkan  adanya  kesulitan  dalam  memaksa  Rusia  agar mengimplementasikan  Perjanjian  Minsk.  Sebaliknya,  Rusia  menyangkal negaranya  berperan  sebagai  pihak  yang  berkonflik.  Rusia  juga  baru  mau mengimplementasikan  poin-poin  Perjanjian  Minsk  apabila  Pemerintah Ukraina  melaksanakan  poin  yang  harus  diimplementasikan  oleh  Ukraina terlebih dahulu.
Terlepas  dari  fungsi  koersif,  sanksi  ekonomi  terhadap  Rusia  dapat memperlihatkan  fungsi constraining. Melalui  fungsi  ini  sanksi  ditujukan
untuk  untuk  mengurangi  atau  mengacaukan  kapabilitas  target  untuk mencapai tujuan kebijakan tertentu (Giumelli, 2013). Sanksi juga berfungsi untuk  membuat  ‘hidup’  target  menjadi  lebih  sulit  ketika  target  tidak memenuhi tuntutan atau keinginan pemberi sanksi (Giumelli & Ivan, 2013). Fungsi  ini  terlihat  pada  sanksi  ekonomi  yang  dijatuhkan  secara  spesifik menargetkan  tiga  sektor  strategis  Rusia  yaitu  di  bidang  finansial  dengan membatasi akses bank-bank dan perusahaan-perusahaan Rusia tertentu ke pasar  modal  primer  dan  sekunder  UE.  Di  bidang  pertahanan,  sanksi  UE diterapkan dengan embargo militer dan pembatasan ekspor terhadap barang penggunaan ganda untuk tujuan militer. Di bidang energi, UE menerapkan sanksi dengan membatasi akses Rusia kepada teknologi dan layanan tertentu yang  digunakan  dalam  produksi  dan  ekplorasi  minyak  ( Council  of  the  EU, 2023b) .
Penerapan  sanksi  ekonomi  yang  ditargetkan  kepada  tiga  sektor strategis  Rusia  diputuskan  sejak  fase  awal.  Ketika  masa  berlaku  sanksi ekonomi  mendekati  akhir  batas  waktu,  Rusia  terlihat  belum  memenuhi tuntutan  UE.  Sepanjang  tahun  2016-2019,  sanksi  ekonomi  UE  terhadap Rusia  telah  diperpanjang  sebanyak  delapan  kali  karena  Rusia  tidak memenuhi persyaratan pencabutan sanksi. Namun, dampak sanksi ekonomi sulit untuk diukur secara akurat karena banyak faktor yang mempengaruhi kondisi ekonomi suatu negara. Ada estimasi jika pada 2014-2017 sanksi UE telah berkontribusi pada pengurangan Produk Domestik Bruto (PDB) Rusia sebesar  2-2,5%  (Gurvich,  2018).  Sedangkan International  Monetary  Fund (IMF) mengestimasikan jika sanksi telah mengurangi tingkat pertumbuhan ekonomi  Rusia  pertahunnya  sebesar  0,2%  pada  2014-2018  ( Korhonen, 2019 ). Dari data tersebut dampak sanksi ekonomi terhadap penuruan GDP Rusia dapat dikatakan tidak begitu signifikan. Namun memang pada dasar perancangan sanksi ekonomi tidak ditujukan untuk menimbulkan dampak catasthropic bagi ekonomi Rusia agar tidak terlalu berdampak negatif pada keseluruhan  populasi  Rusia.  Sanksi  juga  dirancang  agar  dampak  negatif yang  diterima  Rusia  harus  lebih  besar  dibandingkan  dampak  negatif  yang
dirasakan UE agar tidak menimbulkan gangguan kestabilan perekonomian UE (Christie, 2016).
Di  sisi  lain,  dampak  sanksi  terhadap  sektor-sektor  yang  menjadi sasaran sanksi memiliki pengaruh terhadap Rusia dalam jangka menengah dan  panjang.  Di  sektor  pertahanan,  sanksi  ekonomi  telah  menyebabkan kelangkaan  barang-barang  tertentu  yang  dibutuhkan  dalam  industri pertahanan  Rusia.  Meskipun  Rusia  adalah  negara  yang  mandiri  dalam produksi persenjataan dan peralatan militer lainnya, sebanyak kurang lebih 640 jenis barang yang dibutuhkan dalam industri pertahanan Rusia adalah teknologi  hasil  impor  dari  negara-negara  UE  dan  NATO  (Russell,  2016). Sanksi  di  sektor  ini  menyulitkan  Rusia  mendapatkan  barang  pengganti sehingga  dalam  jangka  menengah  dan  panjang  sanksi  ekonomi  di  sektor pertahanan  ini  akan  menyebabkan  industri  pertahanan  Rusia  tertinggal dengan industri kompetitor dari negara lain.
Dampak  sanksi  ekonomi  pada  sektor  finansial  dapat  terlihat pengaruhnya dengan jelas terhadap perekonomia Rusia. Sanksi UE menutup akses  bank-bank  dan  perusahaan-perusahaan  besar  Rusia  ke  pasar keuangan  UE.  Hal  ini  mengakibatkan  banyak  perusahaan  Rusia  dipaksa untuk  membayar  kewajiban  utang  luar  negeri  mereka  pada  jangka  waktu yang  pendek  dan  dalam  skala  masif.  Seperti  pada  tahun  2014,  total pembayaran hutang luar negeri Rusia yang harus dibayarkan sebesar 104 miliar  dollar  AS  (European  Parliament,  2014).  Sanksi  menyebabkan peningkatan  yang  signifikan  pada  arus  modal  keluar  dan  terjadi pengurangan modal yang tersedia untuk mendanai investasi dalam ekonomi yang  lebih  luas  (Connolly,  2015).  Hal    ini  sangat  mempengaruhi  kondisi finansial  perusahan-perusahaan  dan  bank-bank  besar  Rusia  baik  dalam jangka pendek, menengah, dan panjang apabila UE dan negara barat lainnya masih melakukan perpanjangan terhadap sanksi-sanksinya.
Di sektor energi, sanksi memberikan dampak dalam jangka menengah dan panjang. Untuk menjalankan proyek perminyakan dan mempertahankan  produktivitas,  perusahaan  besar  minyak  Rusia  pada
umumnya  membutuhkan  teknologi  dan  pelayanan  dari  perusahaan- perusahaan  barat  seperti  Schlumberger,  Baker  Hughes,  dan  Halliburton (Russell, 2016). Dengan diterapkannya sanksi membuat perusahaan Rusia terkendala dalam mendapatkan akses kepada teknologi dan pelayanan dari hasil  kerja  sama  dengan  Barat.  Kesulitan  untuk  mencari  teknologi  dan pelayanan  pengganti  akan  memberikan  dampak  pada  pengurangan produktivitas  perusahaan  minyak  besar  Rusia  di  jangka  menengah  dan panjang.
Dari  penjelasan  di  atas  dapat  terlihat  jika  sanksi  ekonomi  yang dijatuhkan UE tidak untuk memberikan dampak ekonomi  yang besar bagi Rusia. Akan tetapi sanksi akan mempengaruhi sektor-sektor spesifik tertentu dan  memberikan  dampak  secara  bertahap  pada  jangka  menengah  dan panjang untuk melemahkan sektor-sektor tersebut. Oleh karena itu fungsi constraining adalah  fungsi  sanksi  yang  jelas  teridentifikasi  pada  sanksi ekonomi  UE  dan  perpanjangan  sanksi  ekonomi  akan  melemahkan  Rusia dalam  jangka  panjang  dan  diharapkan  dapat  menekan  Rusia  mengubah tindakannya terhadap Ukraina.
Terkait  dengan  fungsi signaling/stigmatizing yaitu  sanksi  berfungsi sebagai  pemberi  pesan  atau  isyarat  kepada  audiens  atau  komunitas internasional  dan  menstigmatisasi  target.  Sanksi  dapat  memiliki  makna simbolik  berupa  pesan  ketidaksetujuan  pemberi  sanksi  kepada  penerima sanksi atas tindakan yang dianggap telah melanggar norma dalam hubungan internasional.  Dengan  menggunakan  sanksi  ekonomi,  UE  memberi  pesan kepada  komunitas  internasional  bahwa  UE  tidak  setuju  dan  mempersuasi komunitas internasional agar memberikan kecaman kepada Rusia. UE juga memberi  pesan  internasional  bahwa  UE  tidak  mentolerir  pelanggaran integritas teritorial seperti yang dilakukan oleh Rusia atas Ukraina. Tindakan aneksasi ilegal wilayah Krimea dan destabilisasi wilayah Donbas oleh Rusia menjadi  salah  satu  isu  keamanan  yang  mendapat  atensi  serius  oleh  UE karena  secara  geografis  pelanggaran  Rusia  atas  Ukraina  berada  di perbatasan  teritori  dengan  UE.  Tindakan  yang  dilakukan  Rusia  tersebut
menunjukan  bahwa  negaranya  tidak  lagi  menerima  universalitas  aturan hukum,  norma  dan  institusi  yang  menopang  tatanan  keamanan  Eropa pasca-Perang Dingin (Mankoff, 2016). Tindakan ini  dianggap sebagai bentuk ketidakpatuhan  terhadap  prinsip-prinsip  fundamental  dalam  Perjanjian Helsinki tahun 1975, yaitu menghormati kedaulatan, integritas wilayah, dan independensi negara lain (Pifer, 2017). Perilaku Rusia ini tentu beralawanan dengan  prinsip  UE  sebagai  organisasi  internasional  yang  memegang  kuat prinsip dan norma internasional dengan menghormati hukum internasional.
Penjelasan  ketiga  fungsi  tersebut  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa sanksi UE sebenarnya tidak hanya memiliki satu tujuan atau fungsi koersif yaitu perubahan sikap Rusia. Akan tetapi memiliki fungsi-fungsi lain yang bekerja dikala fungsi coercing tidak bergitu berpengaruh pada negara pewaris Uni Soviet tersebut. Terdapat fungsi constraining yang berfungsi melemahkan sektor  strategis  Rusia  dalam  jangka  menengah  dan  panjang  apabila  Rusia tidak  mengubah  sikapnya  dengan  cara  memperpanjangan  sanksi.  Dengan mempertahankan sanksi yang berlaku, UE memberikan pesan atau isyarat ( signaling )  kepada  komunitas  internasional  bahwa  UE  konsisten  dalam menyuarakan ketidaksetujuan atas perilaku Rusia yang dianggap melanggar norma internasional ( stigmatizing ). Fungsi stigmatisasi ini juga mengucilkan Rusia dari interaksi masyarakat internasional.

## KESIMPULAN
Sanksi UE terhadap Rusia atas pelanggaran integritas teritorial Ukraina merupakan  instrumen  kebijakan  luar  negeri  UE  (CFSP)  dalam  merespon perilaku Rusia. Tulisan ini mengeksplorasi mengapa sanksi masih menjadi opsi  kebijakan  yang  diterapkan  dalam  merespon  tindakan  Rusia  atas Ukraina.  Dengan  menggunakan  pendekatan  multi-tujuan  ( multi-purpose approach ), tulisan menunjukkan bahwa penerapan dan perpanjangan sanksi UE terhadap Rusia pada periode 2014-2016 tidak hanya bisa ditinjau dari aspek  koersif.  Dari  uraian  di  atas,  kami  berargumen  bahwa  ketiga  fungsi sanksi yaitu coercing, constraining dan signaling/stigmatizing berperan pada konteks  yang  berbeda.  Jika  fungsi  koersif  dianggap  kurang  bekerja  dalam
mengubah perilaku Rusia dalam satu keadaan tertentu, fungsi constraining dan signaling/stigmatizing dapat  lebih  mengambil  peran  dalam  menekan Rusia baik kepada audiens domestik ataupun internasional. Kajian ini dapat memberikan  implikasi  bagi  kajian  berikutnya  dalam  menginvestigasi  tetap digunakannya  sanksi  yang  diperluas  dalam  merespon  invasi  Rusia  atas Ukraina dengan operasi besar-besaran pada 24 Februari 2022.

## DAFTAR PUSTAKA
Adler-Nissen,  R.  (2014).  Stigma  Management  in  International  Relations: Transgressive  Identities,  Norms,  and  Order  in  International  Society. International Organization , 68 (1), 143–176. Åtland, K. (2020). Destined for deadlock? Russia, Ukraine, and the unfulfilled Minsk agreements. Post-Soviet Affairs , 36 (2), 122–139. https://doi.org/10.1080/1060586X.2020.1720443
Balaban,  M.,  Volyanyuk,  O.,  Dobrovolska,  C.,  Balaban,  B.,  &  Maiorov,  M. (2017). Donbas In Flames: Guide to the Conflict Zone (A. Maiorova (ed.)). Lviv: Prometheus.
Baldwin,  D.  A.  (1999).  The  Sanctions  Debate  and  the  Logic  of  Choice. International
Security ,
24 (3), 80–107.
https://doi.org/10.1162/016228899560248
Bapat,  N.  A.,  Heinrich,  T.,  Kobayashi,  Y.,  &  Morgan,  T.  C.  (2013). Determinants of Sanctions Effectiveness: Sensitivity Analysis Using New Data.
International Interactions ,
39 , 79–98. https://doi.org/10.1080/03050629.2013.751298
Baranowski,  M.,  &  Cichocki,  B.  (2015).  Poland:  Searching  for  a  Strategic Response. In J. Forbrig (Ed.), A REGION DISUNITED ? Central European Responses  to  the Russia-Ukraine Crisis .  The German Marshall Fund of the United States (GMF).
Bazoobandi, Sara. On target?: EU sanctions as security policy tools . Paris: EU Institute for Security Studies, 2015.
BBC.  (2015,  September  7). Ukraine  conflict:  France  hopes  to  end  Russia sanctions .  BBC  News. https://www.bbc.com/news/world-europe- 34174382
Christie,  Edward  H.  (2016).  The  Design  and  Impact  of  Western  Economic Sanctions against Russia. The RUSI Journal 161(3). Connolly, R. (2015). The impact of EU economic sanctions on Russia. In I. Dreyer & J. Luengo-Cabrera (Eds.), On target ? EU sanctions as security policy tools . Paris: EU Institute for Security Studies. Council of the EU. (2014a). Adoption of agreed restrictive measures in view of Russia's role in Eastern Ukraine . https://www.consilium.europa.eu/media/22019/144205.pdf Council of the EU. (2014b). Council Regulation (EU) No 833/2014 of 31 July 2014  concerning  restrictive  measures  in  view  of  Russia’s  actions destabilising the situation in Ukraine . The Council of the European Union
and the European Council. https://eur-lex.europa.eu/legal- content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0833
Council  of  the  EU.  (2014c). Reinforced  restrictive  measures  against  Russia . https://www.consilium.europa.eu/media/21992/144868.pdf
Council of the EU. (2023a). EU response to Russia’s invasion of Ukraine . The Council  of  the  European  Union  and  the  European  Council. https://www.consilium.europa.eu/en/policies/eu-response-ukraine- invasion/
Council  of  the  EU.  (2023b). EU  restrictive  measures  against  Russia  over Ukraine  (since  2014) .  The  Council  of  the  European  Union  and  the European Council. https://www.consilium.europa.eu/en/policies/sanctions/restrictive- measures-against-russia-over-ukraine/
Council  of  the  EU.  (2023c). EU  sanctions  against  Russia  explained .  The Council  of  the  European  Union  and  the  European  Council. https://www.consilium.europa.eu/en/policies/eu-response-ukraine- invasion/eu-solidarity-ukraine/
Council of the EU. (2023d). Sanctions: How and when the EU adopts restrictive measures .  The  Council  of  the  European  Union  and  the  European Council. https://www.consilium.europa.eu/en/policies/sanctions/ Council of the EU. (2023e). Timeline – EU restrictive measures against Russia over  Ukraine .  The  Council  of  the  European  Union  and  the  European Council.
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/sanctions/restrictive- measures-against-russia-over-ukraine/history-restrictive-measures- against-russia-over-ukraine/
DiCicco,  J.  M.,  &  Onea,  T.  A.  (2023). Great-Power  Competition .  Oxford
Research Encyclopedia of International Studies.
https://oxfordre.com/internationalstudies/display/10.1093/acrefore/9 780190846626.001.0001/acrefore-9780190846626-e- 756;jsessionid=EC2715831AA21907FA3BF50BF78B6628
Dreyer,  I.,  &  Luengo-Cabrera,  J.  (Eds.).  (2015). On  target?  EU sanctions  as security policy tools . EU Institute for Security Studies. European  Council.  (2015). European  Council,  19-20  March  2015 . https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european- council/2015/03/19-20/
Esipova,  Nelie  &  Ray,  Julie.  (2015).  Greeks  Oppose  Economic  Sanctions Against Russia”. Gallup . https://news.gallup.com/poll/184811/greeks- oppose-economic-sanctions-against-russia.aspx
European  Commission.  (2023). Restrictive  measures  in  view  of  Russia’s actions  destabilising  the  situation  in  Ukraine  (sectoral  restrictive measures) . https://www.sanctionsmap.eu/#/main/details/26/?search=%7B%22va lue%22:%22%22,%22searchType%22:%7B%7D%7D
European  Parliament.  (2014). European  Parliament  resolution  of  13  March 2014  on  the  invasion  of  Ukraine  by  Russia (2014/2627(RSP)). https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-7-2014- 0248_EN.html
Gadjanova, E. (2012). Coercing, Constraining and Signalling: Explaining UN and  EU  Sanctions  after  the  Cold  War. Swiss  Political  Science  Review ,
18 (1), 137–139. https://doi.org/10.1111/j.1662-6370.2012.02054.x Ginano,  R.  S.,  &  Riyanto,  S.  (2022).  RUSSIFICATION  IN  MODERN  DAYS  : ANALYZING  GEORGIA  AND  UKRAINE  SEPARATISTS  AS  RUSSIA STRATEGY AGAINST NATO’S EXPANSION. Dinamika Global: Jurnal Ilmu Hubungan
Internasional , 7 (02), 201-224. https://doi.org/https://doi.org/10.36859/jdg.v7i02.1171
Giumelli, F. (2013). How EU sanctions work: a new narrative (129th ed., Issue May). Paris: EU Institute for Security Studies. https://www.iss.europa.eu/sites/default/files/EUISSFiles/Chaillot_12 9.pdf
Giumelli, F., & Ivan, P. (2013). The effectiveness of EU sanctions: An analysis of Iran, Myanmar, Belarus, and Syria (Issue 76). EPC. Giumelli, F. (2016). The purposes of targeted sanctions. In T. J. Biersteker, S. E.  Eckert,  &  M.  Tourinho  (Eds.), Targeted  Sanctions:  The  Impacts  and Effectiveness  of  United  Nations  Action .  Cambridge  University  Press. https://doi.org/10.4337/9781789903621.targeted.sanctions
Giumelli, F., Hoffmann, F., & Książczaková, A. (2021). The when, what, where and why of European Union sanctions. European Security , 30 (1), 1–23. https://doi.org/10.1080/09662839.2020.1797685
Gotev,  Georgi  dan  Krzysztof  Kokoszczy?ski.  (2014). Poland’s  stake  in  the Ukraine crisis: hawkish or insightful? . EURACTIV . https://www.euractiv.com/section/europe-s-east/news/poland-s- stake-in-the-ukraine-crisis-hawkish-or-insightful/
Gurvich,  Evsey.  (2018). Kak  pravil’no  i  nepravil’no  otvechat’  na  sanktsii. Dikutip dalam Gould-Davies, Nigel. (2018). Economic effects and political impacts:  Assessing  Western  sanctions  on  Russia. BOFIT  Policy  Briefs 8/2018 , Bank of Finland Institute for Emerging Economies (BOFIT). Hellenic Republic. (2015). Foreign Minister Kotzias’  interview  on AMNA Web TV .  Minisrty  of  Foreign  Affairs . https://www.mfa.gr/en/current- affairs/statements-speeches/foreign-minister-kotzias-interview-on- amna-web-tv.html
Kausikan,  B.  (2023). Navigating  the  New  Age  of  Great-Power  Competition: Statecraft  in  the  Shadow  of  the  U.S.-Chinese  Rivalry .  Foreign  Affairs. https://www.foreignaffairs.com/united-states/china-great-power- competition-russia-guide
Korhonen,  Iikka.  (2019).  Economic  Sanctions  on  Russia  and  Their  Effects,
CESifo Forum Vol. 20 No. 4 . https://www.ifo.de/DocDL/CESifo-Forum- 2019-4-korhonen-economic-sanctions-december.pdf
Kramer, A. E. (2015, January 5). France's Hollande seeks end to sanctions v
Russia .
Australian Financial Review.
https://www.afr.com/policy/foreign-affairs/france-s-hollande-seeks- end-to-sanctions-v-russia-20150106-12ihpn
Mankoff, Jeffrey. (2016). Russia’s Challenge to the European Security Order . The German Marshall Fund of the United States . https://www.gmfus.org/news/russias-challenge-european-security- order
Ministère  de  l’Europe  et  des  Affaires  étrangères.  (2022).  War  in  Ukraine: France’s diplomatic action. https://www.diplomatie.gouv.fr/en/country-files/ukraine/situation-in- ukraine-what-is/
Nilsson, Carl Hvenmark. (2016). Revisiting the Minsk II Agreement: The Art and Statecraft of Russian-Brokered Cease-Fires. Washington DC: Center for Strategic and International Studies (CSIS).
OSCE (Organization for Security and Co-operation in Europe). (2020). 2019 Trends and observations from the Special Monitoring Mission to Ukraine . Organization for Security and Co-operation in Europe . https://www.osce.org/special-monitoring-mission-to-ukraine/444745 Pape,  R.  A.  (1997).  Why  Economic  Sanctions  Do  Not  Work. International Security , 22 (2), 90–136. https://doi.org/10.1162/isec.22.2.90
Pifer, Steven. (2017). The growing Russian military threat in Europe. Assessing and  addressing  the  challenge:  The  case  of  Ukraine .  Brookings . https://www.brookings.edu/testimonies/the-growing-russian-military- threat-in-europe/
Portela,  C.,  Pospieszna,  P.,  Skrzypczyńska,  J.,  &  Walentek,  D.  (2021). Consensus against all odds: explaining the persistence of EU sanctions on  Russia. Journal  of  European  Integration , 43 (6),  683–699. https://doi.org/10.1080/07036337.2020.1803854
President  of  Russia.  (2014). Agreement  on  the  accession  of  the  Republic  of Crimea to the Russian Federation signed . Kremlin.Ru. http://en.kremlin.ru/events/president/news/20604
Russell,  M.  (2016).  Sanctions  over  Ukraine.  Impact  on  Russia. European Parliamentary Research
Service ,
March , 12.
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-Briefing-579084-

## Sanctions-over-Ukraine-impact-Russia-FINAL.pdf
Schmitt,  O.  (2016).  International  Sanctions.  In  M.  D.  Cavelty  &  T.  Balzacq (Eds.), Routledge  Handbook  of  Security  Studies (2nd  ed.,  pp.  360–370). Taylor & Francis Group. https://doi.org/10.4324/9781315753393 Veebel, V., & Markus, R. (2015). Lessons from the EU-Russia Sanctions 2014- 2015. Baltic  Journal  of  Law  and  Politics , 8 (1),  165–194. https://doi.org/10.1515/bjlp-2015-0015
Walker, Shaun. (2015). Alexis Tsipras in Moscow asks Europe to end sanctions against Russia .
The Guardian . https://www.theguardian.com/world/2015/apr/08/alexis-tsipras-in- moscow-asks-europe-to-end-sanctions-against-russia
Weber, P. M., & Schneider, G. (2022). Post-Cold War sanctioning by the EU , the  UN  ,  and  the  US:  Introducing  the  EUSANCT  Dataset. Conflict Management and Peace
Science , 39 (1), 97–114. https://doi.org/10.1177/0738894220948729
Wilson, Andrew. Ukraine Crisis: What It Means For The West . Hampshire: Yale University Press, 2014.
Zoria,  Y.,  &  Shandra,  A.  (2018). Everything  you  wanted  to  know  about  the Minsk  peace  deal,  but  were  afraid  to  ask .  Euromaidan  Press. https://euromaidanpress.com/2018/02/28/everything-you-wanted-to- know-about-the-minsk-peace-deal-but-were-afraid-to-ask/