## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH DI RUSUNAWA KELURAHAN DUSUN BESAR KECAMATAN SINGARAN PATI

## KOTA BENGKULU
Oleh:

## ANITA MARIANATA
Dosen Prodi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial UNIVED Bengkulu

## ABSTRACT
This  study  aims to  determine  the  implementation  of housing  development policy  for  low  income  communities  in Kelurahan  Dusun  Besar,  Singaranpati Subdistrict, Bengkulu City. This study uses a qualitative desciptive method and the data  collection  was  conducted  through  in-depth  interviews,  focus  group discussions,  and  documentation  method.  The  results  shows that  the implementation  of Rusunawa (simple  rented  flats)  policy  development in Kelurahan Dusun Besar has not been appropriate with expectation. The physical condition  of Rusunawa is  not  habitable,  because  the  construction  of Rusunawa has  not  finished or neglected  until  now.  From  the  96  residence in  total,  only  23 units  were  inhabited.  The Rusunawa management  also  did  not  collect  the  rent, due the condition of facilities in Rusunawa was not adequate such as unavailable water  supply.  Besides,  the Rusunawa management  recognized  that  there was  no authority  resignation  directly  from  the  government  of  Bengkulu  City  to  the management, so that the managers did not know exactly when these flats will be resolved or the rent expense will be charged. Moreover, there was no program to improve  the  economy  of  low-income  communities,  so  the  empowerment  of  low- income communities living in Rusunawa was impossible.
Keywords:  Implementation  of  Policy,  Housing  Policy,  Socio-Economics,  Low- Income Communities

## PENDAHULUAN
Jumlah penduduk yang bertambah mengakibatkan kebutuhan akan  tempat  tinggal  atau  rumah  juga meningkat.  Kekurangan  perumahan di  Kota  Bengkulu  mencapai  16.000 unit  per  5  tahun  sehingga  potensi pengembangan kawasan permukiman masih tinggi di daerah Kota Bengkulu. Secara keseluruhan, kekurangan rumah di Provinsi
Bengkulu mencapai 52.000 unit per 5 tahun  untuk  memenuhi  kebutuhan hunian masyarakat di Provinsi Bengkulu  (Media  Indonesia,  2011). Hal  ini  membuat  pemerintah  pusat khususnya  Kementerian  Perumahan memasukkan wilayah Kota Bengkulu ke dalam kebijakan RPJPN (Rencana Jangka  Panjang  Negara)  mengenai pembangunan Rusunawa tahun
anggaran 2007. Pembangunan Rusunawa  ini  menjadi  tanggung jawab  Direktorat  Jenderal  Cipta Karya,  dalam  hal  ini  Ditjen  Cipta Karya Kota Bengkulu. Pemerintah  Kota  Bengkulu dalam hal ini mengeluarkan kebijakan  yang  mengatur  mengenai
Rusunawa  yaitu  Peraturan  Walikota Bengkulu  nomor  17  tahun  2012 tentang  pengelolaan  Rumah  Susun Sederhana  Sewa  (Rusunawa)  Kota Bengkulu.  Perwal  nomor  17  tahun 2012  mengatur  mengenai  untuk memanfaatkan  bangunan  Rusunawa yang  telah  dibangun  perlu  segera dikelola  agar  tujuan  pembangunan Rusunawa berhasil dan berdaya guna sehingga dapat mencapai pemenuhan rumah  tinggal  yang  terjangkau, bermanfaat,  nyaman,  aman,  dan sehat bagi penghuninya.
Penelitian ini dilatarbelakangi karena  pembangunan  Rusunawa  di Kelurahan  Dusun  Besar  sampai  saat ini  belum  sesuai  dengan  tujuan pembangunannya dan masih banyaknya permasalahan yang muncul dalam pembangunan Rusunawa  tersebut  di  antaranya rusaknya sarana dan prasarana Rusunawa,  serta  tidak  adanya  upaya nyata  yang  dilakukan  pemerintah Kota  Bengkulu  untuk  melakukan perbaikan. Pemerintah Kota Bengkulu  dalam  hal  ini  berperan sebagai  pihak  yang  berperan  dalam menyediakan dan memberikan kemudahan  dan  bantuan  perumahan dan kawasan permukiman bagi masyarakat  melalui  penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman  yang  berbasis  kawasan serta keswadayaan masyarakat sesuai dengan yang disebutkan dalam
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun
2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Pemerintah  Kota  Bengkulu menetapkan sewa  Rusunawa  di Kelurahan  Dusun  Besar,  Kecamatan Singaranpati,  Kota  Bengkulu  30 persen  dari  Upah  Minimum  Provinsi yang  diatur  dalam  Peraturan  Wali Kota  (Perwal)  Bengkulu.  Rusunawa tersebut  difungsikan  untuk  ditempati masyarakat  ekonomi  menengah  ke bawah,  yang  akan  disewakan  sesuai dengan  peraturan  pemerintah  pusat, sedangkan pemerintah daerah menyiapkan peraturan, personil, calon  penghuni.  Kondisi  Rusunawa di Kelurahan Dusun Besar, Kecamatan Singaranpati, Kota Bengkulu  cukup  memprihatinkan bahkan  sebagian  rusak  berat  akibat tidak dimanfaatkan karena pembangunan  yang  tidak  selesai. Berdasarkan pantauan TVRI
Bengkulu  pada  26  April  2010,  dari 96  unit  kamar  yang  ada  hanya  10 unit  kamar  yang  telah  ditempati. Pembangunan  Rusunawa  Kelurahan Dusun Besar, Kecamatan Singaranpati, Kota Bengkulu dimulai pada tahun 2007 dengan
menghabiskan  dana  pusat  sebesar  9 milyar rupiah. Pembangunan tersebut menghadapi  kendala  antara  lain Rusunawa  tersebut  tidak  layak  huni, dan pembagian urusan antara pemerintah  pusat  dan  pemerintah Kota  Bengkulu  tidak  jelas,  sehingga pelaksanaan  pembangunan  menjadi bermasalah.
Kondisi fisik serta sarana dan prasarana  rusunawa  sudah  rusak, serta  rusunawa  dihuni  secara illegal oleh  masyarakat  tunawisma.  Hal  ini menunjukkan  adanya  ketidaktepatan sasaran penghuni rumah susun sesuai dengan Permenpera Nomor 14 Tahun
2007  tentang  pengelolaan  rumah susun sewa sederhana dan Ketentuan Badan Pengelola Rusunawa Kelurahan  Dusun  Besar,  Kecamatan Singgaranpati, Kota Bengkulu, sehingga program pembangunan rumah  susun  ini  kurang  memberikan kontribusi bagi pemecahan permasalahan perumahan. Syarat penghuni  Rusunawa  yaitu,  memiliki penghasilan  di  bawah  UMP  (Upah Minimum Provinsi), maksimal memiliki  3  orang  anak,  penduduk asli  kota  Bengkulu,  dan  belum memiliki  rumah.  Permasalahan  yang diangkat  dalam  tesis  ini  adalah seperti  apa  implementasi  kebijakan di Kota Bengkulu, khususnya pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah  di Rusunawa  Kelurahan  Dusun  Besar, Kecamatan Singaranpati, Kota Bengkulu.  Pembangunan  perumahan diharapkan dapat memberikan kontribusi langsung terhadap peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan implementasi kebijakan  pembangunan  perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah  di  Rusunawa  Kelurahan Dusun Besar, Kecamatan Singaranpati, Kota Bengkulu. METODE PENELITIAN Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif.  Menurut  Whitney  dalam Nazir  (2003:41),  Jenis  penelitian deskriptif  adalah  pencarian  fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian  yang  dilakukan  peneliti digolongkan sebagai penelitian deskriptif karena penelitian ini berusaha  memaparkan  bagaimana
implementasi  program  perumahan perkotaan dalam program pembangunan  Rusunawa  Kelurahan Dusun Besar. Berdasarkan manfaatnya, penelitian  ini  termasuk  penelitian murni, karena penelitian ini dilakukan  karena  kebutuhan  peneliti sendiri  dalam  kerangka  akademis. Penelitian  murni  biasanya  dilakukan dalam  kerangka  pengembangan  ilmu pengetahuan  dan  penelitian  murni lebih banyak ditujukan bagi pemenuhan keinginan dan kebutuhan peneliti,  umumnya  peneliti  memiliki kebebasan untuk
menentukan permasalahan  apa  yang  akan  diteliti.
Fokus penelitian ada pada logika dan rancangan  penelitian  yang  dibuat oleh  peneliti  sendiri  (Prasetyo  dan Jannah, 2005:67).
Penelitian ini merupakan penelitian crossectional , karena penelitian ini  hanya dilakukan dalam satu  waktu.  Penelitian  ini  hanya digunakan dalam waktu yang tertentu,  dan  tidak  akan  dilakukan penelitian lain di waktu yang berbeda untuk diperbandingkan. Adapun
metode yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  data  didapat melalui  data  sekunder  diperoleh melalui  studi  kepustakaan  yang dilakukan  dengan  mengumpulkan literatur atau buku yang berhubungan dengan  penelitian,  serta  dokumen- dokumen lainnya. Untuk mendukung studi  lapangan  peneliti  melakukan wawancara mendalam dengan narasumber yang kompeten di bidangnya masing-masing Penelitian  ini  menggunakan analisis data kualitatif dalam
menggunakan  data  yang  diperoleh. Data  yang  diperoleh  dari  hasil wawancara,  catatan  lapangan,  dan
dokumentasi  yang  diperoleh  untuk kemudian  disusun  secara  sistematis serta  ditentukan  mana  yang  terlebih dahulu  akan  dipelajari  dan  membuat kesimpulan  sehingga dapat  dipahami oleh semua pihak.
HASIL PENELITIAN

## DAN PEMBAHASAN
Penelitian  dilakukan  dengan menggunakan  metode focus  group discussion (FGD), agar hasil penelitian yang dilakukan mendapatkan jawaban yang jujur dan terdapat perdebatan dari diskusi yang dilakukan pada saat penelitian. Metode  FGD  lebih  memudahkan peneliti dalam menggabungkan jawaban-jawaban  para informan,  dan hanya  dilakukan  satu  waktu  saja. Berikut hasil penelitian yang dilakukan, yaitu: Kerjasama Stakeholder Dalam Pengadaan dan Perizinan Rusunawa Dusun Besar Dari hasil penelitian diketahui  bahwa  dalam  pengadaan dan perizinan rusunawa Dusun Besar tidak  terdapat  kerja  sama  yang  baik. Saling  lempar  tanggung  jawab  dan kewajiban  masing-masing  instansi yang terkait dalam pembangunan dan pengelolaan  rusunawa  Dusun  Besar.
Tidak adanya penyerahan kewenangan  secara  langsung  dari pemerintah  pusat  dijadikan  alasan utama oleh pemerintah Kota Bengkulu  dan stakeholder untuk tidak  melanjutkan  pembangunan  dan membiarkan bangunan rusunawa tersebut terbengkalai. Pembiayaan Rusunawa Dusun Besar Dari hasil penelitian diketahui bahwa tidak adanya tindakan  pemerintah  Kota  Bengkulu untuk  mengelola  dan  menggurus rusunawa  Dusun  Besar,  membuat pihak Kecamatan Singaranpati mengambil  tindakan  sendiri  untuk mengelola  dan  mengurus  rusunawa tersebut. Sifat sosial pihak Kecamatan Singaranpati dengan menggratiskan  biaya  sewa  rusunawa merupakan  salah  satu  tindakan  yang mereka  lakukan  sendiri.  Alasan mereka  agar  rusunawa  tersebut  juga bisa dimanfaatkan, walaupun seadanya dengan keterbatasan  sarana dan prasarana. Organisasi  Pengelolaan  Rusunawa

## Dusun Besar
Dari hasil penelitian
diketahui  bahwa  pemerintah  Kota Bengkulu  tidak  tanggap  dan  tidak ada  tindakan  dalam  pemberdayaan ekonomi  bagi  penghuni  rusunawa. Sehingga  tidak  ada  peningkatan perekonomian
bagi penghuni rusunawa.  Pengelola  tidak  dapat melakukan  pemberdayaan  ekonomi dikarenakan  tidak  memiliki  dana untuk melakukan pemberdayaan ekonomi bagi penghuni rusunawa. Penetapan Peraturan Bagi Penghuni Rusunawa Dusun Besar Dari hasil penelitian diketahui  bahwa  untuk  bisa  menjadi penghuni  rusunawa  harus  melewati proses  seleksi  dan  wawancara  yang dilakukan  oleh  pengelola  rusunawa Dusun  Besar.  Calon  penghuni  yang kemudian ditetapkan menjadi penghuni memiliki hak dan kewajiban  sesuai  yang  tercantum  di
dalam  Perwal  no.17  tahun  2012.
Penghuni  rusunawa  Dusun  Besar hingga saat ini tidak dikenakan biaya sewa  sama  sekali,  sehingga  sangat membantu penghuni dalam perekonomian.  Tetapi,  hal  tersebut tidak boleh berlangsung berkepanjangan karena yang menjadi tujuan  rusunawa  dibangun  ialah menjadikan rusunawa tersebut sebagai aset daerah dalam perumahan.  Untuk  itu  penyelesaian pembangunan rusunawa Dusun Besar seharusnya segera diselesaikan,  agar  rusunawa  tersebut dapat  berfungsi sesuai dengan tujuan pembangunannya.

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN  PERUMAHAN RUSUNAWA  DUSUN  BESAR, KOTA BENGKULU
Tujuan  dari  pembangunan Rusunawa  yang  dilihat  berdasarkan UU  nomor  16  tahun  1985  tentang rumah  susun dan peraturan  walikota nomor  17  tahun  2012  tentang pengelolaan rusunawa. Terdapat empat  aspek  yang  menjadi  pokok pembahasan  pada  penelitian  yaitu: kerjasama dengan berbagai stakeholder dalam  pengadaan  dan perizinan  Rusunawa  Dusun  Besar, pembiayaan rusunawa Dusun Besar,
organisasi  pengelolaan  Rusunawa
Dusun Besar, dan penetapan peraturan  bagi  penghuni.  Kemudian dari  keempat  aspek  tersebut  dapat mencapai  tujuan  dari  pembangunan Rusunawa Dusun Besar. Kerjasama dengan Berbagai Stakeholder dalam Pengadaan  dan Perizinan  Rusunawa  Kelurahan Dusun Besar Pengembangan perumahan dan permukiman di Indonesia sesungguhnya diprogramkan sebagai tanggung jawab masyarakat bersama dengan stakeholder lainnya. Sebagai hak  dasar  yang  fundamental  dan sekaligus  menjadi  prasyarat bagi setiap  orang  untuk  bertahan  hidup dan  menikmati  kehidupan  yang bermartabat, damai, aman dan nyaman maka penyediaan perumahan  dan permukiman  yang memenuhi  prinsip-prinsip  layak  dan terjangkau bagi semua orang.
Oleh  karena  itu,  dibangunlah
Rusunawa  Kelurahan  Dusun  Besar ini  pada  tahun  2007  dalam  Kawasan Kelurahan  Dusun  Besar,  Kecamatan Singaranpati. Untuk membangun
Rusunawa  Kelurahan  Dusun  Besar ini,  Kementerian  Perumahan  Rakyat menugaskan  Ditjen  Cipta  Karya untuk  membangun  di  Kelurahan Dusun  Besar  karena  lahan  yang tersedia  memang  merupakan  milik resmi yang berstatus Hak Milik, Hak Guna  Bangunan,  Hak  Pakai  atas Tanah  Negara  atau  Hak  Pengelolaan (pasal  7  No.  16/1985).  Dalam pembangunan  ini  juga  dilakukan kemitraan  dengan  berbagai  instansi.
Dalam hal ini, keterlibatan Pemerintah  Pusat  adalah  sebagai pemberian dana untuk fisik bangunan rusunawa.  Sedangkan  keterlibatan Pemerintah  Kota  Bengkulu  ialah dalam proses perizinan bangunan dan Ditjen Cipta Karya PU Kota Bengkulu  sendiri  bertindak  sebagai perencana, pembangunan fisik rusunawa  dan  sekaligus  sebagai pengelola. Terbukti dengan program pembangunan Rusunawa Dusun Besar  yang  menelan  biaya  sebesar Rp.  9  Milyar  tidak  selesai,  dan
fasilitas  Rusunawa  masih  jauh  dari kata layak.
Hal  ini  menunjukkan  bahwa telah terjadi  penyimpangan anggaran pembangunan Rusunawa Dusun Besar.  Jika  dana  Rp.  9  Milyar digunakan sesuai peruntukannya,
maka  Rusunawa  Dusun  Besar  akan selesai  pembangunannya  dan  tidak terbengkalai.  Menurut  salah  satu informan  yang  jati  dirinya  peneliti tidak menyebutkan, mengakatan bahwa pada saat persetujuan pemberian izin pembangunan Rusunawa  Dusun  Besar  terdapat penggelembungan anggaran oleh pihak  pemerintah  Kota  Bengkulu sendiri  dan  juga  oknum  Ditjen  Cipta Karya  Bengkulu.  Penggelembungan anggaran seperti harga bahan bangunan,  harga  ganti  rugi  terhadap warga  yang  tanahnya  terpakai  untuk pembangunan.  Ke  semua  itu  harus sesuai dengan permintaan pemerintah Kota Bengkulu, kemudian  baru  diberikan  perizinan untuk pembangunan Rusunawa Dusun Besar. Pembiayaan Rusunawa Kelurahan Dusun Besar Biaya konstruksi pembangunan rumah susun sederhana  memerlukan  biaya yang cukup  tinggi.  Dalam  pembangunan rusunawa  Dusun  Besar  ini,  seluruh modal  yang disertakan  merupakan Penyertaan  Modal  Negara  (PMN) sebesar  9  Milyar Rupiah.  Pembelian tanah,  pendanaan  bangunan,  biaya perbaikan  bangunan  dan lingkungan dengan  skala  kerusakan  besar,  biaya pengadaan  sarana  dan  prasarana lingkungan dibebankan kepada negara berdasarkan persetujuan Kementerian Keuangan.
Organisasi  Pengelolaan  Rusunawa Dusun Besar Di Rusunawa Kelurahan Dusun  Besar  ini  yang  menjadi pengelola  ialah  Kantor  Kecamatan Singgaranpati itu sendiri.  Pada tahun 2012, dibentuklah suatu unit pengelola  yang  menangani  seluruh rusunawa yang dibangun dan dikelola oleh Kecamatan Singgaranpati.  Adapun  pembentukan unit  pengelola  sebagaimana  yang disebutkan  dalam  Perwal  No.17 Tahun 2012 Pasal 30.
Penetapan Peraturan Bagi Penghuni Pengelolaan rumah susun pada  dasarnya  dimulai  dari  seleksi calon  penghuni.  Pada  dasarnya, persyaratan  untuk  dapat  menempati rumah  susun  sederhana  sewa  ini tidaklah rumit, seluruh warga Indonesia  berhak  untuk  menempati rumah  susun  ini  tentunya  dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan, yakni masyarakat berpenghasilan rendah dengan mengajukan  KTP  (Kartu  Tanda
Penduduk),  KK  (Kartu  Keluarga), surat nikah.

## HAMBATAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN RUSUNAWA DUSUN BESAR
a. Kerjasama  dengan  Berbagai
Stakeholder dalam  Pengadaan dan Perizinan Rusunawa Kelurahan Dusun Besar Dalam  mengimplementasikan suatu kebijakan dalam bentuk program seperti Rusunawa Kelurahan Dusun Besar ini, diperlukan  kerjasama  yang  baik antara stakeholder yang  terlibat dalam pembangunan Rusunawa
Dusun Besar. Pembangunan Rusunawa  Dusun  Besar  melibatkan pemerintah  pusat  dalam  hal  ini diwakili  oleh  Ditjen  Cipta  Karya Kota  Bengkulu  dan  pemerintah daerah Kota Bengkulu.
b. Pembiayaan  Rusunawa  Dusun Besar Pembangunan Rusunawa Dusun  Besar  yang  tidak  selesai, merupakan  bentuk  dari  kekurangan pembiayaan. Padahal anggaran yang diberikan  oleh  pemerintah  pusat merupakan anggaran untuk pembangunan Rusunawa hingga selesai. Tetapi banyak terjadi penyimpangan pada anggaran pembangunan yang terjadi, sehingga pembangunan Rusunawa Dusun Besar tidak sesuai dengan perencanaan. c. Organisasi Dalam Pengelolaan Rusunawa Dusun Besar Permasalahan  yang  dihadapi oleh pihak pengelola terkait keberlangsungan  dalam  melakukan pengelolaan ialah kurangnya dukungan  dana  dari  pemerintah kepada pengelola. Rusunawa Kelurahan  Dusun  Besar  ini  sebagai contoh  kasus  rumah  susun  yang memiliki  sumber  dana  dari  pusat, yang  dianggap  sebagai  salah  satu contoh yang kurang dapat memelihara kondisi fisik bangunannya.  Hal  ini  salah  satunya diakibatkan  oleh  tidak  jelasnya penyelesaian pembangunan Rusunawa. d. Penetapan Peraturan Bagi Penghuni Lemahnya keberdayaan ekonomi dan kurangnya waktu yang umumnya menjadi ciri yang melekat pada masyarakat berpenghasilan rendah,  karena  sebagian  waktu
harian  umumnya  tidak  digunakan untuk  memelihara  atau  melakukan kegiatan  yang  berhubungan  dengan penjagaan kualitas lingkungan permukiman,  tetapi  lebih  digunakan untuk  bekerja  demi  penghasilan yang  lebih  tinggi.  Kegiatan  harian ibu rumah tangga umumnya digunakan untuk menjaga dan mengasuh anak, atau untuk
membantu  suami  berdagang  atau melakukan usaha lainnya.

## PENUTUP

## Kesimpulan
Pembangunan  rumah  susun sederhana  sewa  merupakan  suatu program  pemerintah  untuk  penataan ruang  terbuka  hijau  dan  efisiensi lahan. Kebijakan pembangunan Rusunawa  Dusun  Besar  juga  terkait dengan  adanya  tuntutan  kebutuhan perumahan yang layak bagi penduduk  Kota  Bengkulu  terutama bagi mereka yang memiliki penghasilan  rendah.  Implementasi kebijakan  pembangunan  perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah  di  Rusunawa  Dusun  Besar ini belum dilaksanakan dengan yang diharapkan, dikarenakan pada kenyataannya  di  lapangan  masih ditemukan  beberapa  hambatan  yang berpotensi menimbulkan adanya permasalahan yang semakin rumit.

## Saran
Berikut  ini  terdapat  beberapa saran  sebagai  bahan  masukan  guna mengatasi permasalahan yang terjadi, yaitu:
a. Kerjasama  dengan  berbagai stakeholder dalam  pengadaan
Rusunawa  Kelurahan  Dusun Besar: kerjasama yang
dilakukan harus berjalan optimal. b. Pembiayaan  Rusunawa  Dusun Besar: pembiayaan pembangunan Rusunawa seharusnya  digunakan  sesuai dengan kapasitas pengunaannya. c. Organisasi pengelolaan Rusunawa Dusun Besar: kurangnya dukungan dana bagi pengelola  untuk  melaksanakan tugas  pengelolaan  Rusunawa Dusun Besar, harus ditindaklanjuti. d. Penetapan peraturan bagi penghuni: penghuni harus merupakan  orang-orang  yang berpenghasilan  rendah, dan harus ada pemberdayaan ekonomi oleh Pemerintah  Kota Bengkulu sebagai bentuk peningkatan ekonomi.

## DAFTAR PUSTAKA
Abidin, Said Zainal. 2006. Kebijakan Publik (Cetakan Ketiga). Jakarta, Suara Bebas Al  Rashid,  Harun.  1985. Upaya Penyelesaian  Sengketa  Sewa Menyewa  Perumahan  Menurut Ketentuan Perundang- undangan . Jakarta, Ghalia
Indonesia
Dwidjowijoto, Riant Nugroho. 2003. Kebijakan  Publik  :  Formulasi, Implementasi  dan  Evaluasi . Jakarta, PT Elex Media Komputindo Dunn,  William  N.  2000. Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Edisi Kedua . Yogyakarta, Gadjah Mada University Press
Hauser,  Philip  M,  dkk.  1985.
Penduduk  dan  Masa  Depan
Perkotaan .  Jakarta, Yayasan
Obor Indonesia
Huque,  Ashraf.  1975. The  Myth  of Self Help Housing . Washington
D.C, Oxford University Press
Islamy,  Irfan.  1992. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara . Jakarta, Bumi Aksara Komarudin. 1997. Menelusuri Pembangunan  Perumahan  dan Permukiman . Jakarta,  Yayasan
Realestat Indonesia Mustopadidjaja,  AR  &  Bintoro, Tjokroamodjojo. 1999. A dministrasi Negara, Demokrasi  dan  Masyarakat Madani . Jakarta, LAN Nazir, Moh. 2003. Metode Penelitian .  Jakarta,  Penerbit
Ghalia Indonesia. Neuman, W. Lawrence. 2006. Social Research Methodes: Qualitative  and  Quantitative Approaches . Panudju, Bambang. 1999. Pengadaan  Perumahan  Kota Dengan Peran Serta Masyarakat Berpenghasilan Rendah .  Bandung,  Penerbit Alumni.
Parsons, Wayne. 2008. Public Policy
: Pengantar  Teori  dan  Praktik Analisis  Kebijakan  (Edisi  1, cetakan ke-3) . Jakarta, Kencana Prasetyo, Bambang dan Lina Miftahul Jannah. 2005. Metode Penelitian  Kuantitatif:  Teori dan Aplikasi . Jakarta, PT Rajagrafindo Persada Sugiyono. 2007. Memahami Penelitian Kualitatif . Bandung,
Alfabeta Todaro,  Michael  P.  dan  Steven  C.
Smith.  2006. Pembangunan
Ekonomi . Jakarta, Erlangga Usman, Husain dan Purnomo Setiady Akbar. 2006. Metodelogi Penelitian Sosial. Jakarta, Bumi Aksara Wahab, Solichin Abdul. 1990. Pengantar Analisis Kebijaksanaan Negara . Jakarta, PT Rineka Cipta Wahab, Solichin Abdul. 1991. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara . Jakarta, Bumi Aksara Winarno,  Budi.  2002. Teori  dan Proses Kebijakan Publik . Yogyakarta, Media Pressindo Bappenas. Percepatan Pembangunan Infrastruktur . www.bappenas.go.id . Diunduh  pada  tanggal  10  Februari 2013
Bappenas. Pembangunan Perdesaan . www.bappenas.go.id.  Diunduh  pada tanggal 10 Februari 2013 Buku Pintar Rusunawa. www.infopublik.com. Diunduh  pada tanggal 25 Januari 2013 Direktorat  Jenderal  Cipta  Karya. Pemerintah Targetkan Kawasan Kumuh Perkotaan  Hilang  Pada 2020 . www.ciptakarya.pu.go.id.
Diunduh pada tanggal 25 Juli 2012

## Direktorat  Jenderal  Cipta  Karya.
Hunian  Vertikal  adalah  Salah  Satu Solusi . Tidak diterbitkan
Indonesia,  Statistik. Pembangunan Perumahan dan Permukiman Perkotaan dan Perdesaan . www.datastatistik-indonesia.com. Diunduh  pada  tanggal  09  Februari 2013 Kementerian Perumahan Rakyat. 2009. Laporan akhir Model Penyelenggaraan Rusuna Sewa Bagi Masyarakat  Menengah  Bawah  oleh Badan Usaha . Tidak Diterbitkan
Kurniasih,  Sri. Usaha  Perbaikan
Permukiman  Kumuh  Di  Petukangan
Utara-Jakarta Selatan . www.peneliti.bl.ac.id.  Diunduh  pada tanggal 01 Agustus 2012 Peraturan Menteri Perumahan Rakyat  Nomor  14  Tahun  2007 Tentang  Pengelolaan  Rumah  Susun Sewa Sederhana
Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 17 Tahun 2012 Tentang  Pengelolaan Rusunawa Kota Bengkulu
Renstra  dan  Kebijakan. Rencana Strategis dan Kebijakan Pembangunan Perumahan 2005- 2009 . www.kemenpera.go.id. Diunduh  pada  tanggal  17  Desember 2012 Tjiptoherijanto,  Prijono. Urbanisasi Mobilitas dan Perkembangan Perkotaan  di  Indonesia .  Tanggal  05 Oktober 2007. robbyalexandersirait.wordpress.com. Diunduh  pada  tanggal  09  Februari 2013
Perum Perumnas. Produk Rusunawa . www.perumnas.co.id. Diunduh  pada tanggal 20 Februari 2010
Asy ‟ ari,  Mohammad  Yusuf. Lima Tahun  Perumahan  Rakyat  (2005- 2009). www.setneg.go.id.  Tanggal 31  Agustus  2009.  Diunduh  pada tanggal 30 Desember 2012