N N o o . . 1 1 M M a a r r e e t t 2 2 0 0 1 1 7 7

## SKEMA ALTERNATIF PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT BAGI PELAKU UMKM DENGAN PERAN PEMERINTAH DAERAH SEBAGAI AVALIS
Oleh :
Mahendra Wardhana, S.H, M.Kn Jurusan Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum

## ABSTRAK
Salah  satu  problema  klasik  bagi  pelaku  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah (UMKM)  dalam  menjalankan  usahanya  adalah  modal.  Pembiayaan  atau  pemberian modal  dalam  bentuk  kredit  yang  dilakukan  oleh  Lembaga  Keuangan,  dalam  hal  ini Bank,  tentu  saja  dapat  diberikan  dengan  tetap  memperhatikan  prinsip  kehati-hatian. Bank  sebagai  lembaga  keuangan  dalam  menjalankan  prinsip  kehati-hatian  tentu  saja tetap memerlukan collateral (jaminan) yang merupakan salah satu bagian dalam prinsip 5 C ( five C’s Principle’s ), selain character, capital, capacity, condition of economic. Bagi  pelaku  UMKM  yang  sedang  merintis  usahanya  tentu  saja  persyaratan adanya  jaminan  untuk  mendapatkan  modal  dirasa  sangat  memberatkan.  Umumnya jaminan  yang  diminta  oleh  bank  untuk  memberikan  kredit  dapat  berupa  barang bergerak  maupun  tidak  bergerak,  namun  dalam  hal  ini  tentu  saja  tidak  semua  pelaku UMKM memiliki jaminan yang dipersyaratkan tersebut.
Kesulitan persyaratan tentang jaminan bagi pelaku UMKM dalam mendapatkan modal  seharusnya  menjadi  perhatian  bagi  Pemerintah  Daerah  khususnya  Dinas Koperasi dan UMKM sebagai instansi yang menaungi dan membina pelaku dan UMKM untuk  mengantisipasi  kesulitan  tersebut.  Pemerintah  Daerah  dalam  hal  ini  dapat menjadi avalis (penjamin) untuk kredit yang diajukan oleh para pelaku UMKM tersebut dengan  mengadakan  perjanjian  kerjasama  pembiayaan  kredit  bagi  pelaku  UMKM dengan bank-bank yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat untuk menyalurkan kredit Usaha Rakyat.
Kata kunci   : Modal, Avalis, Perjanjian Kredit, UMKM

## Abstract
One  of  the  classic  problems  for  perpetrators  of  Micro,  Small  and  Medium Enterprises  (SMEs)  in  running  the  business  is  capital.  The  provision  of  financing  or capital  in  the  form  of  loans  made  by  financial  institutions,  in  this  case  the  bank,  of course, can be given with due regard to the precautionary principle. Banks as financial institutions in  implementing the precautionary principle of course, still require collateral (collateral), which is one part of the principle of C 5 (five C's Principle's), in addition to character, capital, capacity, condition of economic.
For  SMEs  who  are  pioneering  efforts  of  course  requirement  for  collateral  to obtain capital is considered very burdensome. Generally, collateral demanded by banks to provide credit may be movable or immovable goods, but in this case of course not all SMEs have the collateral required.
N N o o . . 1 1 M M a a r r e e t t 2 2 0 0 1 1 7 7
Difficulty terms of guarantee for SMEs in obtaining capital should be a concern of  the  local  government,  especially  the  Department  of  Cooperatives  and  SMEs  as  the institution that houses and foster actors and SMEs to anticipate these difficulties. Local Government  in  this  case  can  be  avalist  (guarantor)  for  credit  proposed  by  the perpetrators of the SME financing entered into an agreement with a credit for  SMEs by banks who have been appointed by the Central Government for the People's Business loan portfolio.
Keywords : Capital, AVALIS, the Credit Agreement, SMEs
N N o o . . 1 1 M M a a r r e e t t 2 2 0 0 1 1 7 7

## I.  PENDAHULUAN
Dengan  diberlakukannya  Masyarakat  Ekonomi  Asean  (MEA)  pada  akhir tahun  2015,  negara  anggota  ASEAN  akan  mengalami  aliran  bebas  barang,  jasa, investasi,  dan  tenaga  kerja  terdidik  dari  dan  ke  masing-masing  negara.Bagi  para pelaku  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  Indonesia,  berlakunya  MEA seharusnya  bukanlah  sesuatu  yang  harus  ditakuti.  Sebaliknya,  MEA  harus  disikapi secara  positif  karena  membawa  peluang  yang  besar  bagi  UMKM  untuk  meraih potensi pasar dan peluang investasi. Untuk memanfaatkan peluang tersebut, UMKM perlu  terus  berbenah  diri  guna  menghadapi  perilaku  pasar  yang  semakin  terbuka, khususnya  dengan  menggali  dan  mengembangkan  kreatifitas  dan  inovasi.  Peran UMKM  menjadi  sangat  penting  sebagai  pendorong  utama  penciptaan  lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi, baik pada tataran nasional maupun regional, dimana  salah  satu  kelebihan  UMKM  adalah  daya  tahannya  dalam  menghadapi kondisi krisis.
Berdasarkan alinea  3  dan  4  bagian  Umum  penjelasan atas  Undang-Undang Nomor  20  Tahun  2008  tentang  Usaha,  Mikro,  Kecil  dan  Menengah  bahwa  Usaha Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  merupakan  kegiatan  usaha  yangmampu  memperluas lapangan  kerja  dan  memberikan  pelayanan  ekonomisecara  luas  kepada masyarakat,  dan  dapat  berperan  dalam  prosespemerataan  dan  peningkatan pendapatan  masyarakat,  mendorong  pertumbuhan  ekonomi,  dan  berperan  dalam mewujudkan  stabilitas  nasional.  Selain  itu,  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah adalah  salah  satu  pilar  utama  ekonomi  nasional  yang  harus  memperoleh kesempatan  utama,dukungan,  perlindungan  dan  pengembangan  seluas-luasnya
N N o o . . 1 1 M M a a r r e e t t 2 2 0 0 1 1 7 7
sebagai  wujud  keberpihakan  yang  tegas  kepada  kelompok  usaha  ekonomi  rakyat, tanpa  mengabaikan  peranan  Usaha  Besar  dan  Badan  Usaha  Milik  Negara. Meskipun Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah telah menunjukkan peranannya dalam perekonomian  nasional,  namun  masih  menghadapi  berbagai  hambatan  dan kendala,  baik  yang  bersifat  internal  maupun  eksternal,  dalam  hal  produksi  dan pengolahan,  pemasaran,  sumber  dayamanusia,  desain  dan  teknologi,  permodalan, serta iklim usaha. ( Riant Nugroho; 2015 : 47)
Salah  satu  problema  klasik  bagi  pelaku  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah (UMKM)  dalam  menjalankan  usahanya  adalah  modal  usaha.  Kebutuhan  modal sangat  terasa  pada  saat  seseorang  ingin  memulai  usaha  baru.  Pada  usaha  yang sudah  berjalan,  modal  usaha  tetap  menjadi  kendala  lanjutan  untuk  berkembang. Masalah  yang  menghadang  usaha  kecil  menyangkut  kemampuan  akses pembiayaan, akses pasar dan pemasaran, tata kelola manajemen usaha kecil serta akses  informasi.Kesulitan  usaha  kecil  mengakses  sumber-sumber  modal  karena keterbatasan  informasi  dan  kemampuan  menembus  sumber  modal  tersebut. Padahal pilihan sumber modal sangat banyak dan beragam.
Peran  pemerintah  daerah  dalam  pemenuhan  kebutuhan  modal  bagi  pelaku UMKM  tentu  saja  tidak  hanya  terbatas  sebagai  pihak  yang  menyediakan  informasi belaka  kepada  pelaku  UMKM.  Pemerintah  Daerah  seyogyanya  memberikan dukungan  yang  lebih  nyata  akan  keterbatasan  pelaku  UMKM  dalam  hal  modal usaha, termasuk namun tidak terbatas pada kebutuhan jaminan sebagai salah satu syarat utama yang dibutuhkan dalam mendapatkan modal tersebut.
N N o o . . 1 1 M M a a r r e e t t 2 2 0 0 1 1 7 7
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut  diatas  dengan  ini  penulis  membuat rumusan masalah sebagai berikut :
Bagaimana  skema  alternatif  penyaluran  kredit  usaha  rakyat  bagi  pelaku  Usaha Mikro,  Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  dengan  peran  pemerintah  daerah  sebagai avalis?

## II.  PEMBAHASAN
Pembiayaan atau pemberian modal dalam bentuk kredit yang dilakukan oleh Lembaga  Keuangan,  dalam  hal  ini  Bank,  tentu  saja  dapat  diberikan  dengan  tetap memperhatikan  prinsip  kehati-hatian.Secara  umum  dapat  dikatakan  bahwa  tugas pokok  perbankan  di  Indonesia  adalah  membantu  pemerintah  dalam  mengatur, menjaga  dan  memelihara  kestabilan  nilai  rupiah,mendorong  kelancaran  produksi dan  pembangunan  serta  memperluas  kesempatan  kerja  guna  meningkatkan  taraf hidup rakyat.(M. Manullang; 2013 : 110)
Kredit berasal dari bahasa Romawi ” credere ” yang berarti percaya. Dasar dari kredit adalah adanya kepercayaan. Pihak yang memberikan kredit (kreditur) percaya bahwa  penerima  kredit  (debitur)  akan  sanggup  memenuhi  segala  sesuatu  yang telah  diperjanjikan,  baik  menyangkut  jangka  waktunya,  maupun  prestasi  dan kontraprestasinya. Kondisi dasar seperti ini diperlukan oleh Bank, karena dana yang ada  di  bank  sebagian  besar  milik  pihak  ketiga,  untuk  itu  diperlukan  kebijaksanaan oleh  Bank  dalam  penggunaan  dana  tersebut  termasuk  di  dalamnya  untuk menentukan pemberian kredit. (Muhammad Djumhana; 1993 : 217)
N N o o . . 1 1 M M a a r r e e t t 2 2 0 0 1 1 7 7
Bank  sebagai  lembaga  keuangan  dalam  menjalankan  prinsip  kehati-hatian menerapkan  formula  5  C  ( five  C’s  Principle’s )  yang  merupakan  formula  yang dipegang  teguh  oleh  bank  dalam  menganalisa  permohonan  kredit  untuk  kemudian menyalurkan  kreditnya.  Mengenai  formula  5  C  bisa  diuraikan  sebagai  berikut  : (Hermansyah; 2012 : 64-65)

## 1.  Character
Bahwa  calon  nasabah  debitur memiliki  watak,  moral  dan  sifat-sifat  pribadi  yang baik.  Penilaian  terhadap  karakter  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  tingkat kejujuran,  integritas  dan  kemauan  dari  calon  nasabah  debitur  untuk  memenuhi kewajiban  dan  menjalankan  usahanya.  Informasi  ini  dapat  diperoleh  oleh  bank melalui  riwayat  hidup,  riwayat  usaha,  dan  informasi  dari  usaha-usaha  yang sejenis.

## 2.  Capacity
Yang  dimaksud  dengan  capacity  dalam  hal  ini  adalah  kemampuan  calon nasabah  debitur  untuk  mengelola  kegiatan  usahanya  dan  mampu  melihat prospektif  masa  depan,  sehingga  usahanya  akan  dapat  berjalan  dengan  baik dan  memberikan  keuntungan  yang  menjamin  bahwa  ia  mampu  melunasi  utang kreditnya dalam jumlah dan jangka waktu yang telah ditentukan.

## 3.  Capital
Dalam  hal  ini  bank  harus  terlebih  dahulu  melakukan  penelitian  terhadap  modal yang  dimiliki  oleh  pemohon  kredit.  Penyelidikan  tidaklah  semata-mata didasarkan  pada  besar  kecilnya  modal,  akan  tetapi  lebih  difokuskan  kepada
N N o o . . 1 1 M M a a r r e e t t 2 2 0 0 1 1 7 7
bagaimana  distribusi  modal  ditempatkan  oleh  pengusaha  tersebut,  sehingga segala sumber yang telah ada dapat berjalan secara efektif.

## 4.  Collateral
Adalah  jaminan  untuk  pesertujuan  pemberian  kredit  yang  merupakan  sarana pengaman  ( backup )  atas  resiko  yang  mungkin  terjadi  atas  wanprestasinya nasabah  debitur  dikemudian  hari,  misalnya  terjadi  kredit  macet.  Jaminan  ini diharapkan  mampu  melunasi  sisa  utang  kredit  baik  utang  pokok  maupun bunganya.

## 5.  Condition of Economy.
Dalam  pemberian  kredit  oleh  bank,  kondisi  ekonomi  secara  umum  dan  kondisi sector  usaha  pemohon  kredit  perlu  memperoleh  perhatian  dari  bank  untuk memperkecil resiko yang mungkin terjadi yang diakibatkan oleh kondisi ekonomi tersebut.
Dalam  menyalurkan  kredit  Bank  sebagai  lembaga  keuangan  dalam menjalankan  prinsip  kehati-hatian  tentu  saja  tetap  memerlukan collateral (jaminan) yang  merupakan  salah  satu  bagian  dalam  prinsip  5  C,  selain character,  capital, capacity, condition of economic. Bagi pelaku UMKM yang sedang merintis usahanya tentu  saja  persyaratan  adanya  jaminan  untuk  mendapatkan  modal  dirasa  sangat memberatkan. Umumnya jaminan yang diminta oleh bank untuk memberikan kredit dapat  berupa  barang  bergerak  maupun  tidak  bergerak,  namun  dalam  hal  ini  tentu saja tidak semua pelaku UMKM memiliki jaminan yang dipersyaratkan tersebut.
Secara  garis  besar  hukum  jaminan  dilihat  dari  sumbernya  bisa  dibedakan menjadi  hukum  jaminan  secara  umum  yang  bersumber  dari  Undang-undang  dan
N N o o . . 1 1 M M a a r r e e t t 2 2 0 0 1 1 7 7
Hukum  Jaminan  secara  khusus  lahir  berdasarkan  Perjanjian. Privilege adalah  hak jaminan  yang  lahir  karena  undang-undang,  sedangkan  gadai  dan  hipotik,  hak tanggungan  serta  fidusia  lahir  karena  diperjanjikan  antara  debitur  dan  kreditur. (Darmawan Tri Budi Utomo, Sri Mulyani, Agnes Maria Janni; 2006 : 16)
Pemberian  jaminan  dalam  perjanjian  kredit  diharuskan  dalam  dunia perbankan  konvensional  karena  pada  dasarnya,  sumber  dana  yang  disalurkan berasal dari masyarakat  atau  tabungan masyarakat.  Dengan  demikian,  dana  kredit yang  disalurkan  harus  dilakukan  secara  hati-hati (prudent). Meskipun  Kredit Tanpa Agunan (KTA), Kredit Usaha Rakyat (KUR), atau kredit mikro lainnya yang diberikan kepada  debitur  tanpa  adanya  syarat  agunan,  pemberian  kredit  jenis  tersebut dilakukan sangat selektif. Biasanya dilakukan dengan limit (batas) yang tidak terlalu besar  atau  hanya  khusus  ditujukan  untuk  menolong  masyarakat  ekonomi  lemah. (Irma Devita Purnamasari; 2011 : 18)
Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Koordinator  Bidang  Perekonomian  Republik Indonesia  selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayan Bagi Usaha Mikro,  Kecil dan Menengah  Nomor  8  tahun  2015  tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Kredit  Usaha Rakyat  (selanjutnya  disebut  Pedoman  KUR),  khususnya  dalam  Pasal  1  angka  1 bahwa  Kredit  Usaha  Rakyat  yang  selanjutnya  disingkat  KUR  adalah  kredit/ pembiayaan  modal  kerja  dan  atau  investasi  kepada  debitur  usaha  yang  produktif dan  layak  namun  belum  memiliki  agunan  tambahan  atau  agunan  tambahan  belum cukup. Sedangkan penyalur KUR adalah bank atau lembaga keuangan bukan bank yang ditunjuk untuk menyalurkan KUR.
N N o o . . 1 1 M M a a r r e e t t 2 2 0 0 1 1 7 7
Pasal  3  Pedoman  KUR  menyebutkan  bahwa  Pelaksanaan  KUR  bertujuan untuk:
a. meningkatkan dan memperluas penyaluran KUR kepada usaha produktif;
b. meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah; dan c.  mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.
KUR  sebagai  skema kredit atau pembiayaan modal  kerja dan atau investasi yang  khusus  diperuntukkan  bagi  Usaha  Mikro  Kecil  Menengah  dan  Koperasi (UMKMK)  di  bidang  usaha  produktif  dan   layak  ( feasible ),  namun  mempunyai keterbatasan  dalam  pemenuhan  persyaratan  yang  ditetapkan  Perbankan (belum bankable ). Belum Bankable dalam hal ini dapat diartikan bahwa UMKM yang belum  dapat  memenuhi  persyaratanperkreditan  pembiayaan  dari  Bank,  seperti dalam penyediaan agunan.
Pengaturan  jaminan  dalam  suatu  perjanjian  kredit  bank  konvensional  selalu ditempatkan  dalam  pasal  khusus.  Jaminan  biasanya  ditetapkan  dengan mengutamakan  kekuatan  eksekusi  paling  tinggi,  yaitu  yang  berbentuk fixed  asset (dalam  hal  ini  rumah  dan  atau  tanah)  dan  dapat  dibebani  Hak  Tanggungan. Alasannya,  baru Hak  Tanggungan  saja  yang  punya  “aturan  main”  sangat  jelas dengan  prosedur  eksekusi  lebih  mudah,  diantara  berbagai  jenis  jaminan  yang  ada dan  diterapkan  di  Indonesia.  Adapun  pengikatan  jaminan  dalam  suatu  pemberian kredit  biasanya  dilakukan  secara  terpisah  dari  perjanjian  kredit  yang  dilakukan  dan dibuat  dalam  bentuk  Akta  Notaris  (khususnya  untuk fidusia,  cessie ,  gadai,  hipotek kapal,  SKMHT,  dan  berbagai  jenis  akta  jaminan  lainnya)  atau  SKTA  Pejabat
N N o o . . 1 1 M M a a r r e e t t 2 2 0 0 1 1 7 7
Pembuat Akta Tanah (khusus untuk SKMHT dan APHT (Irma Devita Purnamasari : 2011; 22-23)
Dalam  praktik  perbankan  dikenal  berbagai  bentuk  alternatif  yang digunakan  sebagai  pengganti  jaminan.  Walaupun  tidak  punya  kekuatan  seperti semantap jaminan yang sudah diatur dalam aturan dan lembaga jaminan yang pasti (sebagaimana  halnya  dengan  Hak  Tanggungan,  Fidusia,  Hipotek,  Gadai  maupun Personal/Company Guarantee ).(Irma Devita Purnamasari; 2011 : 161)
Adanya  Undang-Undang  Nomor  1  tahun  2016  tentang  Penjaminan (selanjutnya disebut  Undang-Undang Penjaminan) memang diharapkan menunjang kebijakan  pemerintah,  terutama  dalam  rangka  mendorong  kemandirian  usaha  dan pemberdayaan  dunia  usaha,  khususnya  usaha  mikro,  kecil,  dan  menengah  serta koperasi dalam perekonomian nasional serta meningkatkan akses bagi dunia usaha, khususnya  usaha  mikro,  kecil,  dan  menengah  serta  koperasi  dan  usaha  prospektif lainnya  kepada  sumber  pembiayaan.  Hal  tersebut  sesuai  dengan Pasal 3  Undang- Undang Penjaminan tentang tujuan Usaha Penjaminan.
Pelaku  UMKM  tentu  saja  tidak  boleh  berharap  terlalu  besar  tentang adanya Undang-Undang Penjaminan ini. Hal ini tampak dari Badan hukum Lembaga Penjamin  yang  menurut  Pasal  7  UU  Penjaminan  harus  berbentuk  perusahaan umum, perseroan terbatas atau koperasi, yang ketiganya merupakan badan hukum yang tentu saja bertujuan mencari keuntungan. Disamping itu berdasarkan Pasal 43 UU Penjaminan sendiri telah ditentukan tentang adanya  timbal Jasa, dimana dalam Pasal  tersebut  disampaikan  bahwa  dalam  melaksanakan  kegiatan  usahanya, Perusahaan Penjaminan menerima  Imbal Jasa Penjaminan (IJP), yang merupakan
N N o o . . 1 1 M M a a r r e e t t 2 2 0 0 1 1 7 7
sejumlah  uang  yang  diterima  oleh  Perusahaan  Penjaminan  dari  Terjamin  dalam rangka kegiatan Penjaminan.
Bantuan  dari  pemerintah  tentang  kesulitan  jaminan  ini  dirasa  masih “tanggung”,  pemerintah  masih  setengah-setengah  dalam  membantu  UMKM. Menunjuk pada Pasal 9 ayat 2 dan 3 Pedoman KUR bahwa Imbal jasa penjaminan bagi  perusahaan  penjamin  berdasarkan  hasil  kesepakatan  dengan  Penyalur KUR.Imbal  jasa  penjaminan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  menjadi  bagian komponen  dalam  subsidi  bunga.  Hal  ini  bisa  disimpulkan  bahwa  bunga  bank  akan lebih  kecil  seandainya  bagian  dari  Imbal  Jasa  tersebut  tidak  menjadi  komponen subsidi bunga.
Berdasarkan  Pasal  13  Pedoman  KUR,  bahwa  penyaluran  KUR  Mikro diberikan  kepada  penerima  KUR  dengan  jumlah  palingbanyak  sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), dengan suku bunga KUR Mikro sebesar 12%  (dua  belasperseratus)  efektif  pertahun  atau  disesuaikan  dengan  suku  bunga flat  yang  setara,  dengan  jangka  waktu  KUR  Mikro  paling  lama  3  (tiga)  tahun  untuk kredit/pembiayaan  modal  kerja.  Sedangkan  menurut  Pasal  10  Pedoman  KUR agunan pokok agunan pokok KUR adalah usaha atauobyek yangdibiayai oleh KUR, namun dalam praktek dimana bank penyalur KUR tetap meminta jaminan tambahan kepada penerima KUR (debitur).
Pasal  10  Pedoman  KUR  tersebut  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  1131 KUH  Perdata  yang  menyatakan  diletakkannya  asas  umum  hak  seorang  kreditur terhadap debiturnya. Pasal 1131 KUHPerdata tersebut berbunyi “Segala kebendaan si  berhutang,  baik  yang  bergerak  maupun  tidak  bergerak,  baik  yang  sudah  ada
N N o o . . 1 1 M M a a r r e e t t 2 2 0 0 1 1 7 7
maupun  yang  baru  akan  ada  di  kemudian  hari,  menjadi  tanggungan  untuk  segala perikatan perseora ngan.”
Jadi hak-hak tagihan seorang kreditur dijamin dengan :
a.  Semua  barang  debitur  yang  sudah  ada,  artinya  yang  sudah  ada  pada  saat hutang dibuat.
b.  Semua barang yang akan ada berarti barang-barang yang pada saat pembuatan hutang  belum  menjadi  kepunyaan  debitur  tetapi  kemudian  menjadi  miliknya. Dengan  perkataan  lain,  hak  kreditur  meliputi  barang-barang  yang  akan  menjadi milik debitur, asal kemudian benar-benar menjadi miliknya.
c.  Barang bergerak maupun barang tidak bergerak.
Ketiga  poin  di  atas  menunjukkan,  bahwa  piutang  kreditur  menindih  pada  seluruh harta debitur tanpa kecuali.
Kesulitan  persyaratan  tentang  jaminan  bagi  pelaku  UMKM  terutama  dalam KUR  Mikro  dalam  mendapatkan  modal  seharusnya  menjadi  perhatian  bagi Pemerintah  Daerah  khususnya  Dinas  Koperasi  dan  UMKM  sebagai  instansi  yang menaungi dan membina pelaku dan UMKM untuk mengantisipasi kesulitan tersebut. Pemerintah Daerah dalam hal ini dapat menjadi avalis (penjamin) untuk kredit yang diajukan  oleh  para  pelaku  UMKM  tersebut  dengan  mengadakan  perjanjian kerjasama  pembiayaan  kredit  bagi  pelaku  UMKM  dengan  bank-bank  yang  telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat untuk menyalurkan KUR.
Avalis atau  penanggungan  lazim  dikenal  dalam  kontrak  kerja  sama  atau perjanjian timbal balik, terlebih khusus lagi dalam perjanjian perkreditan yang mana pihak  kreditur  acap  kali  membutuhkan  jaminan  tambahan  (selain  jaminan
N N o o . . 1 1 M M a a r r e e t t 2 2 0 0 1 1 7 7
kebendaan)  atas  utang  debiturnya. Dasar  hukum  dari  avalis  atau  penanggung adalah Pasal  1820  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  yang  berbunyi “Penanggungan  ialah  persetujuan  dimana  pihak  ketiga  demi  kepentingan  kreditur, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur, bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya”.
Ada tiga hal yang meliputi unsur penanggungan utang, yaitu:
1.  Penanggungan utang diberikan untuk kepentingan kreditur.
2.  Utang yang ditanggung merupakan suatu kewajiban prestasi atau perikatan yang sah demi hukum.
3.  Kewajiban  penanggung  untuk  memenuhi  atau  melaksanakan  kewajiban  debitur baru ada setelah debitur wanprestasi.
Skema  alternatif  yang  dapat  dilakukan  oleh  Pemerintah  Daerah  khususnya Dinas Koperasi dan UMKM dapat digambarkan sebagai berikut :
PERJANJIAN KREDIT DEBITUR (UMKM) ESCROW ACCOUNT BANK (KREDITUR) PEMERINTAH DAERAH DINAS KOPERASI DAN
UMKM
(AVALIS)
MOU TENTANG PEMERINTAH DAERAH SELAKU PENJAMIN KREDIT BAGI
UMKM

## PEMBAYARAN MACET
DEBET ESCROW
ACCOUNT
PEMBAYARAN LANCAR
N N o o . . 1 1 M M a a r r e e t t 2 2 0 0 1 1 7 7
Skema alternatif tersebut dapat dijelaskan melalui mekanisme sebagai berikut :
1.  Pemerintah  Daerah  membentuk  tempat-tempat  yang  akan  dipergunakan  untuk melakukan pemasaran bagi produk-produk UMKM seperti halnya sentra UMKM, Dewan  Kesenian  Rakyat  Daerah  (Dekranasda),  dimana  selain  modal,  tempat (lokasi)  usaha  juga  menjadi  permasalahan  pokok  seorang  pelaku  UMKM  yang ingin memasarkan produknya.
2.  Kedudukan  Pemerintah  Daerah  khususnya  Dinas  Koperasi  dan  UMKM  sebagai avalis dapat  dilakukan  dengan  diawali  suatu  perjanjian  kerjasama  penjaminan bank yang ditunjuk dengan bank yang menyalurkan KUR. Dalam kedudukannya sebagai avalis tentu  saja  Pemerintah  Daerah  khususnya  Dinas  Koperasi  dan UMKM  harus  memiliki  dana  yang  akan  ditaruh  di  dalam escrow  account (rekening penampungan yang dibuka atas dasar kesepakatan para pihak khusus untuk  tujuan  tertentu)  pada  bank  tersebut.  Dana  dalam escrow  account akan didebet seandainya pelaku UMKM tidak dapat membayar angsuran.
3.  Hal  tersebut  dapat  dilakukan  seandainya  Pemerintah  Daerah  khususnya  Dinas
Koperasi  dan  UMKM  memiliki  akses  untuk  menyimpan  dana  tersebut.  Caranya adalah  dengan  membuka  sentra  UMKM  sebagaimana  dimaksud  dalam  poin  1, dimana nantinya dari setiap penjualan barang milik UMKM akan ada pembagian keuntungan  antara  Pemerintah  Daerah  dengan  pelaku  UMKM,  misalnya  70%  : 30%.  30%  bagian  tersebut  masuk  dalam escrow  account, yang  akan  diblokir sebagai avalis .  Dana  dalam Escrow  Account akan  tetap  terjaga  sebesar 30%
dan  akan  didebet  seandainya  terjadi  wanprestasi  dalam  pembayaran  oleh debitur, dalam hal ini adalah UMKM.
N N o o . . 1 1 M M a a r r e e t t 2 2 0 0 1 1 7 7
4.  Satu  bulan  sejak  tanggal  pencairan  kredit  tersebut  maka  debitur  (UMKM) berkewajiban  untuk  melakukan  pembayaran  angsuran  secara  bulanan  ke rekening  atas  nama  masing  debitur.  Selama  Kredit  belum  lunas  dan  apabila kewajiban angsuran pinjaman tidak dibayar oleh debitur maka bank berhak untuk mendebet rekening yang ada di dalam Escrow Account sebesar kewajiban kredit yang  belum  dibayar,  ditambah  dengan  denda  yang  berlaku  di  dalam  perjanjian kredit.

## III.  KESIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  tersebut  diatas  dapat  kami  simpulkan  beberapa  hal sebagai berikut :
1.  Kesulitan persyaratan tentang jaminan bagi pelaku UMKM terutama dalam KUR Mikro  dalam  mendapatkan  modal  seharusnya  menjadi  perhatian  bagi Pemerintah Daerah dengan menjadi avalis (penjamin) untuk kredit yang diajukan oleh  para  pelaku  UMKM  tersebut  dengan  mengadakan  perjanjian  kerjasama pembiayaan  kredit  bagi  pelaku  UMKM  dengan  bank-bank  yang  telah  ditunjuk oleh Pemerintah Pusat untuk menyalurkan KUR.
2.  Dalam  kedudukannya  sebagai avalis tentu  saja  Pemerintah  Daerah  khususnya Dinas  Koperasi  dan  UMKM  harus  memiliki  dana  yang  akan  ditaruh  di  dalam escrow  account (rekening  penampungan  yang  dibuka  atas  dasar  kesepakatan Para  Pihak  khusus  untuk  tujuan  tertentu)  pada  bank  tersebut.  Dana  dalam Escrow Account akan tetap terjaga akan didebet seandainya terjadi wan prestasi dalam pembayaran oleh debitur, dalam hal ini adalah UMKM.
N N o o . . 1 1 M M a a r r e e t t 2 2 0 0 1 1 7 7
Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, kami memberikan saran sebagai berikut :
1.  Pemerintah  Daerah  khususnya  Dinas  Koperasi  dan  UMKM  dapat  bertindak selaku avalis dengan  menandatangani  suatu  perjanjian  kerjasama  penjaminan dengan  bank  yang  menyalurkan  KUR.  Pemerintah  Daerah  membentuk  tempat- tempat  yang  akan  dipergunakan  untuk  melakukan  pemasaran  bagi  produk- produk  UMKM  seperti  halnya  sentra  UMKM,  Dewan  Kesenian  Rakyat  Daerah (Dekranasda),  dimana  selain  modal,  tempat  (lokasi)  usaha  juga  menjadi permasalahan pokok seorang pelaku UMKM yang ingin memasarkan produknya.
2.  Sebagai avalis, maka setiap penjualan barang milik UMKM akan ada pembagian keuntungan  antara  Pemerintah  Daerah  dengan  pelaku  UMKM,  misalnya  70%  : 30%.  30  %  bagian  tersebut  masuk  dalam escrow  account, yang  akan  diblokir sebagai avalis . Dana dalam Escrow Account akan tetap terjaga sebesar 30% dan akan  didebet  seandainya  terjadi  wan  prestasi  dalam  pembayaran  oleh  debitur, dalam  hal  ini  adalah  UMKM.Selama  Kredit  belum  lunas  dan  apabila  kewajiban angsuran pinjaman tidak dibayar oleh debitur maka bank berhak untuk mendebet rekening  yang  ada  di  dalam Escrow  Account sebesar  kewajiban  kredit  yang belum dibayar, ditambah dengan denda yang berlaku di dalam Perjanjian Kredit.
N N o o . . 1 1 M M a a r r e e t t 2 2 0 0 1 1 7 7

## DAFTAR PUSTAKA
Darmawan  Tri  Budi  Utomo,  Sri  Mulyani,  Agnes  Maria  Janni,  2006, Hukum  Jaminan  di Indonesia  (diatur  dalam  Buku  II  KUHPerdata  dan  diluar  KUHPerdata) ,  Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, Semarang.
Hermansyah,  2012, Hukum  Perbankan  Nasional  Indonesia ,  Kencana  prenada  media group, Jakarta.
Irma Devita Purnamasari, 2011, Hukum Jaminan Perbankan , Kaifa, Bandung.
J. Satrio, 2002, Hukum Jaminan Kebendaan , hal 4, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
M. Manullang, 2013, Pengantar Bisnis , PT. Indeks, Jakarta.
Muhammad  Djumhana,  1990, Hukum  Perbankan  di  Indonesia ,  Citra  Aditya  Bakti, Bandung.
Riant  Nugroho,  2015, Membangun  Entrepreneur  Indonesia  (Tantangan  Manajemen Pemerintahan Jokowi) , Elex Media Computindo, Jakarta.

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

## Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah.
Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Penjaminan.
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia  selaku Ketua Komite  Kebijakan  Pembiayan  Bagi  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah  Nomor  8  tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.