## JURNAL META-YURIDIS
No. P-ISSN : 2614-2031 / NO. E-ISSN : 2621-6450 Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang Homepage: http://journal.upgris.ac.id/index.php/meta-yuridis/
Article History: Received: 2022-08-15 Accepted: 2022-09-19
Published: 2022-09-27

## PERSPEKTIF YURIDIS TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL (STUDI PUTUSAN PENGADILAN WONOGIRI
NOMOR: 4/PID.SUS-ANAK/2018/PN WNG)
Sapto Budoyo Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang budoyo_7@yahoo.co.id

## Marzellina Hardiyanti
Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang marzellina313@gmail.com

## Fridayana Nur Fajri
Mahasiswa Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang fridayana.nf@gmail.com
Abstrak: Kekerasan seksual adalah segala kegiatan yang terdiri dari aktivitas seksual yang  dilakukan  secara  paksa  oleh  orang  dewasa  pada  anak  atau  oleh  anak  kepada anak lainnya. Penulisan penelitian untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi anak  melakukan  tindak  pidana  kekerasan  seksual,  pendekatan  restorative  justice system  terhadap  anak  pelaku  tindak  pidana  kekerasan  seksual  serta  menganalisis putusan  hakim  di  Pengadilan  Negeri  Wonogiri  pada  perkara  No  :  4/Pid.Sus- Anak/2018/Pn  Wng.  Metode  yang  digunakan  dalam  penulisan  ini  adalah  yuridis normatif,  pendekatan  deskriptif  kualitatif,  dengan  pengumpulan  data  dari  studi dokumen  dan  studi  kepustakaan.  Analisis  data  menggunakan  reduksi  data.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa,  faktor  yang  mempengaruhi  anak  melakukan  tindak pidana  kekerasan  seksual  adalah  adanya  keterkaitan  hubungan  antara  pelaku  dan korban  yang  kemudian  dimanfaatkan  oleh  pelaku  lalu  adanya  pengaruh  lingkungan seperti  jauh  dari  keramaian,  sendirian  tanpa  pendampingan  orangtua.  Penyelesaian kekerasan  seksual  yang  dilakukan  anak  dibawah  umur  diupayakan  untuk  melakukan pendekatan  restorative  justice  system.    Kemudian,  pertimbangan  keputusan  hakim pada  perkara  Nomor  :  4/Pid.Sus-Anak/2018/Pn  Wng  yang  dianalisis  penulis  hakim memutus suatu tindak pidana berupa pengobatan dan atau rehabilitasi pada Yayasan Pembinaan  Anak  Nakal  (YPAN)  Bhina  Putera  Surakarta  selama  2  (dua)  tahun  dan pidana  denda  sebesar  Rp60.000.000.00  (enam  puluh  juta  rupiah)  dengan  ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka wajib diganti dengan pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan.
Kata kunci: Anak, Kekerasan seksual, Pelaku, Putusan Hakim.
Abstract:  Sexual  violence  is  any  activity  consisting  of  sexual  activity  carried  out forcibly by adults on children or by children against other children. Research writing to determine  the  factors  that  influence  children  to  commit  crimes  of  sexual  violence,  a restorative justice system approach to children who are perpetrators of sexual violence crimes  and  analyze  the  judge's  decision  at  the  Wonogiri  District  Court  in  case  No: 4/Pid.Sus-Anak/2018/  Pn  Wng.  The  method  used  in  this  paper  is  normative  juridical,
descriptive  qualitative  approach,  with  data  collection  from  document  studies  and literature studies. Data analysis using data reduction. The results of the study indicate that  the  factors  that  influence  children  to  commit  crimes  of  sexual  violence  are  the relationship  between  the  perpetrator  and  the  victim  which  is  then  used  by  the perpetrator  and  environmental  influences  such  as  being  away  from  the  crowd,  alone without parental assistance. The resolution of sexual violence committed by minors is sought  to  take  a  restorative  justice  system  approach.  Then,  considering  the  judge's decision  on  case  Number:  4/Pid.Sus-Anak/2018/Pn  Wng  which  was  analyzed  by  the judge, the judge decided a criminal act in the form of treatment and or rehabilitation at the Bhina Putera Surakarta Fostering Foundation (YPAN) for 2 (two) year and a fine of Rp. 60,000,000.00 (sixty million rupiah) with the provision that if the fine is not paid, it must be replaced with job training for 1 (one) month.
Keyword: Children, Sexual violence, Perpetrator, Judge's Decision..

## PENDAHULUAN
Anak merupakan generasi muda  penerus  cita-cita  perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis untuk kelangsungan
eksistensi bangsa dalam pembangunan nasional. Agar mereka mampu memikul  tanggung  jawab  itu,  mereka perlu  mendapat  kesempatan  yang seluas-luasnya  untuk  tumbuh  dan berkembang  secara  optimal,  baik fisik, mental, maupun spiritual. Mereka  perlu  mendapatkan  hak- haknya, perlu dilindungi, dan disejahterakan.  Karenanya  segala bentuk  kekerasan  pada  anak  perlu dicegah dan diatasi (Sutedi, 2008).
Pengertian  anak  berdasarkan Undang-Undang  No.  35  Tahun  2014 tentang  Perlindungan  Anak,  anak adalah seseorang yang belum berusia  18  (delapan  belas)  tahun, termasuk  anak  yang  masih  dalam kandungan. Anak yang masih berusia dibawah  18  (delapan  belas)  tahun tentunya perlu difasilitasi oleh perundang-undangan berupa
perlindungan. Perlindungan anak berdasarkan  Undang-Undang  No.  35 Tahun  2014  tentang  Perlindungan Anak,  perlindungan  anak  adalah segala  kegiatan  untuk  menjamin  dan
melindungi  anak  dan  hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara  optimal  sesuai  dengan  harkat dan  martabat  kemanusiaan,  serta mendapat perlindungan
dari kekerasan  dan  diskriminasi.  Pada catatan  Kementerian  Pemberdayaan Perempuan  dan  Perlindungan  Anak (P3A) kekerasan yang menimpa anak sepanjang  tahun  2021  mencapai 14.517  kasus,  hampir  setengahnya merupakan kekerasan
seksual
(Ramli, 2004). Namun,  tidak  sedikit  anak menjadi  pelaku  kekerasan  seksual, contoh kasus yang terjadi di Wonogiri.  Oleh  karena  itu,  penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisis faktor-faktor yang
mempengaruhi anak melakukan kekerasan seksual, penyelesaian masalah  anak  melalui  pendekatan restoratif, serta sanksi pidana terhadap  tindak  pidana  kekerasan seksual  yang  dilakukan  oleh  anak  di Pengadilan  Negeri  Wonogiri  Nomor  : 4/Pid.Sus-Anak/2018/Pn Wng

## POKOK PERMASALAHAN
Berdasarkan  uraian  latar belakang diatas, maka pokok
permasalahannya  adalah  sebagai berikut :
1.  Apa faktor yang mempengaruhi anak melakukan tindak pidana kekerasan seksual? 2.  Bagaimana pendekatan restorative justice system terhadap  anak  pelaku  tindak pidana kekerasan seksual studi kasus putusan Pengadilan  Negeri  Wonogiri No.  :  4/Pid.Sus-Anak/2018/Pn Wng? 3.  Bagaimana  analisis  putusan hakim Pengadilan Negeri Wonogiri  pada  perkara  No.  : 4/Pid.Sus-Anak/2018/Pn Wng?

## METODE PENELITIAN
Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif juga  biasa  disebut  sebagai  penelitian hukum doctrinal atau penelitian perpustakaan. Penelitian ini dilakukan  guna  untuk  mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori,
konsep-konsep,  asas-asas  hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok
bahasan.  Ruang  lingkup  penelitian hukum  normatif  menurut  Soerjono Soekanto meliputi (Angga, 2017):
a.  Penelitian  terhadap  asas-asas hukum.
b.  Penelitian  terhadap  sistematika hukum.
c.  Penelitian
terhadap taraf sinkronisasi hukum secara vertikal dan horisontal. d.  Perbandingan hukum.
e.  Sejarah hukum.
f.  Pendekatan studi kasus.
Penelitian  ini  dapat  digunakan untuk  menarik  asas-asas  hukum dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan. Selain itu, penelitian  ini  juga,  dapat  digunakan untuk  mencari  asas  hukum  yang dirumuskan baik secara tersirat maupun tersurat. (Nasution, 2002) Spesifikasi yang digunakan adalah  deskriptif  kualitatif.  Menurut Sugiyono,  metode  deskriptif  kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan  pada  filsafat  digunakan untuk  meneliti  pada  kondisi  objek yang  alamiah  (sebagai  lawannya adalah  eksperimen)  dimana  peneliti adalah  sebagai  instrument  kunci teknik  pengumpulan  data  digunakan secara  trigulasi  (gabungan),  analisis data  bersifat  induktif/kualitatif,  dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. (Beritasatu, 2002) Penelitian kualitatif bertujuan memperoleh  gambaran  seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan  manusia  yang  di  teliti. Deskriptif  kualitatif menurut  Mukhtar adalah sebuah metode yang
digunakan peneliti untuk menemukan pengetahuan  atau  teori  terhadap penelitian  pada  satu  waktu  tertentu. (Suhariyanto, 2012)
Metode pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi
pustaka dan studi dokumen.
Kemudian pada metode analisis data menurut  Sugiyono  adalah  proses mencari  data,  menyusun  secara sistematis  data  yang  diperoleh  dari hasil  wawancara,  catatan  lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan  data  ke  dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit- unit,  melakukan  sintesis,  menyusun ke  dalam  pola  memilih  mana  yang
penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah  dipahami  oleh  diri  sendiri maupun orang lain. (Dikdik, 2005)
Namun,  pada  penelitian  ini, metode analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah metode deskriptif analitis.  Menurut  Basri,  deskriptif analitis  merupakan  statistik  yang digunakan  untuk  menganalisis  dat dengan  cara  mendeskripsikan  atau menggambarkan  data  yang  telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Analisis dan ketajaman  penelitian  kualitatif  sangat terpengaruh  pada  kekuatan  kata  dan kalimat yang digunakan. Oleh karena itu,  fokus  dari  penelitian  kualitatif adalah pada prosesnya dan pemaknaan hasilnya. (Syawali, 2000)
Berikut  merupakan  langkah-langkah untuk menganalisis data dalam penelitian ini : 1.  Pengumpulan Data, Dalam penelitian ini peneliti mencari data dengan mencari, mencatat, mengumpulkan  data  melalui  studi pustaka dan studi dokumen mengenai tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak. 2.  Reduksi  Data,  Menurut  Miles  dan Huberman reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan,  pengabstrakan, transformasi  data  kasar  yang muncul dari catatan-catatan lapangan.  Langkah-langkah  yang dilakukan  adalah  menajamkan analisis, menggolongkan atau pengkategorisasian  ke  dalam  tiap permasalahan melalui uraian singkat,
mengarahkan,
membuang  yang  tidak  perlu,  dan mengorganisasikan data sehingga dapat ditarik dan diverifikasi. Data yang di reduksi antara lain seluruh data mengenai permasalahan penelitian. (Moleong, 1988) 3.  Pengambilan Kesimpulan (Verifikasi), Langkah ketiga dalam analisis  data  kualitatif  menurut Miles  dan  Huberman  yang  dikutip oleh  Sugiyono  adalah  penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak  ditemukan  bukti-bukti  yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan  data  berikutnya. (Kompas, 2021)
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 1.  Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Anak Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam beberapa kasus kekerasan  seksual  ada  berbagai faktor  yang  mempengaruhi  pelaku melakukan  hal  tersebut.  Seperti yang terjadi di Kabupaten
Wonogiri,  kejadian  tindak  pidana kekerasan  seksual  dilakukan  oleh anak sudah banyak terjadi. Tindak pidana  kekerasan  seksual  yang dilakukan  oleh  anak  mempunyai latar  belakang  yang  berbeda-beda dan dikarenakan faktor yang bermacam-macam.  Dari  berbagai kasus  yang  pernah  terjadi,  pelaku kekerasan seksual pernah menjadi korban  kasus  serupa  karena  anak yang mengalami kekerasan seksual  kurang  diperhatikan  dan ditangani sehingga berpotensi mengubah korban menjadi pelaku.
Anak dibawah umur yang melakukan kekerasan seksual juga kurang  mendapat  perhatian  dari orangtua  dalam  mendidik  dan mendampingi anak dalam keseharian  sehingga  lingkungan yang  buruk  bisa  mempengaruhi perilaku buruk anak.
Pada  masa  usia  yang  rentan
terpengaruh hal yang buruk, pengawasan orangtua sangat diperlukan  terlebih  saat  ini gadget menjadi  teman  sehari-hari  anak. Dengan  rasa  penasaran  yang tinggi, anak akan mencoba melihat hal-hal  yang  tidak  pantas,  seperti menonton  video  porno,  gambar vulgar yang kemudian diaplikasikan dalam kehidupan nyata  dan  salah  satu  dampaknya adalah melakukan kekerasan seksual.  Jadi  simpulannya  adalah kurangnya responsi dan pengawasan masyarakat serta kurangnya  peran  orangtua  dalam mendidik  dan  mendampingi  anak dalam keseharian sehingga pergaulan antara anak laki-laki dan anak  perempuan  menjadi  semakin bebas,  tidak  ada  batasan  yang seharusnya
boleh dilakukan
dengan  yang  dilarang  mengenai hubungan laki-laki dan perempuan karena  anak  memiliki  kontrol  atau mengendalikan  diri  yang  rendah sehingga  rentan  akan  terjadinya kekerasan seksual.

## 2.  Pendekatan  Restorative  Justice
System  Terhadap  Anak  Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Restorative justice system menerapkan konsep dengan menitikberatkan penyelesaian
pada  keadilan  yang  memulihkan.
Proses pemulihan restorative justice  system adalah  melalui diversi. Diversi merupakan pengalihan  proses  pada  sistem penyelesaian  perkara  anak  yang panjang  dan  kaku  diluar  proses peradilan.  Mediasi  menjadi  bagian yang  tidak  bisa  terpisahkan  dalam diversi  untuk  mencapai  keadilan restoratif.  Pada  pasal  6  Undang- Undang  No.  11  Tahun  2012 tentang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak, diversi bertujuan untuk :
1. Mencapai  perdamaian  antara korban dan Anak;
2. Menyelesaikan  perkara  Anak di luar proses peradilan;
3. Menghindarkan  Anak  dalam perampasan kemerdekaan;
4. Mendorong masyarakat
untuk berpartisipasi; dan
5. Menanamkan  rasa  tanggung jawab kepada Anak.
Syarat bisa dilakukannya diversi yaitu  diancam  dengan  pidana penjara  dibawah  7  (tujuh)  tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Bentuk penerapan secara restorative justice system di Indonesia dikenal dengan penyelesaian secara kekeluargaan atau musyawarah. Proses penerapan  musyawarah  dilakukan antara pelaku dan korban, keluarga pelaku/korban merupakan moral dasar dan terpenting dalam penerapan keadilan  restoratif.  Dari  proses musyawarah  secara  kekeluargaan ini masyarakat turut serta
berpartisipasi  dalam  mewujudkan hasil  kesepakatan  dan  memantau hasil  kesepakatannya.  Masyarakat merupakan  pihak  yang  penting
untuk  mewakili  kepentingan  dari lingkungan tempat
peristiwa
pidana  tersebut  terjadi.  Tujuannya agar kepentingan-kepentingan yang  bersifat  publik  diharapkan tetap  dapat  diwakilkan  dalam pengambilan  keputusan.  (Shopee, 2022) Pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri terdapat  beberapa  kasus  anak yang  berhadapan  dengan  hukum salah satunya tindak pidana kekerasan  seksual  yang  dimana anak sebagai pelaku tindak pidana dalam  kurun  waktu  5  tahun terakhir  dari  tahun  2014  sampai dengan  tahun  2018.  Berikut  data tindak  pidana  kekerasan  seksual yang  dilakukan  oleh  anak  di wilayah  hukum  Pengadilan  Negeri Wonogiri.
Tabel  1  Tindak  Pidana  Kekerasan
Seksual  yang  Dilakukan  Oleh
Anak di Pengadilan Negeri Wonogiri No Tahun Jumlah 1 2014 2 2 2015 1 3 2016 8 4 2017 9 5 2018 1 Total 21
Sumber  : Pengadilan Negeri Wonogiri
Dalam  hal  perkara  anak  yang berhadapan dengan hukum di lingkup Pengadilan  Negeri  Wonogiri  dalam salah  satu  perkara  Nomor  4/Pid.Sus- Anak/2018/Pn  Wng,  tetap  dilanjutkan dalam  proses  persidangan  karena
memfokuskan  pada  penghukuman terhadap pelaku anak.
Menurut  penulis,  dalam  putusan perkara  pelaku  anak  hakim  hanya mengacu pada perbuatan yang dilakukan oleh anak yang berhadapan  dengan  hukum  saja, sedangkan  dalam  suatu  peristiwa hukum  terdapat  objek  hukum  yang perlu  dilakukan  perlindungan,  seperti dalam putusan perkara Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/Pn Wng, bahwa akibat  perbuatan  pelaku,  korban merasa depresi, malu untuk berinteraksi  dalam  masyarakat  dan terdapat  lebel  yang  tidak  baik  dari teman  sebayanya.  Hal  ini  bukan hanya  konsep  kepastian  hukum  saja yang diterapkan akan tetapi bagaimana  bentuk  perlindungan  dan pemulihan  kembali  terhadap  korban akibat  perbuatan  pelaku  tersebut. Sehingga  perhatian  utama  pada kerugian  akibat  kejahatan  bukan semata-mata  hukum  yang  dilanggar. Melihat  hal  ini  tentu  perlindungan terhadap korban akan berhasil dengan  menggunakan  pendekatan keadilan  restoratif,  jika  memfokuskan terhadap pemulihan kerugian korban, bukan kepada
penghukuman terhadap pelaku anak, dengan membutuhkan  kerelaan  dari  korban dan  keluarga  korban  untuk  tidak terlalu  fokus  pada  penghukuman pelaku,  melainkan  sama-sama  fokus pada  pemulihan  kerugian  ataupun derita yang di alami.
3.  Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri pada  perkara  No  :  4/Pid.Sus- Anak/2018/Pn Wng
Dalam sistem peradilan pidana anak,  anak  adalah  anak  yang bermasalah  dengan  hukum,  anak
yang  menjadi  korban,  dan  anak yang  menjadi  saksi  dalam  tindak pidana.  Anak  yang  berkonflik dengan  hukum  adalah  anak  yang telah  berumur  12  (dua  belas)
Tahun  tetapi  belum  berumur  18 (delapan belas) Tahun yang diduga  melakukan  tindak  pidana.
Di  Indonesia  terdapat  Undang- Undang  No.  35  Tahun  2014  atas perubahan  Undang-Undang  No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mencakup  tentang  hukum  materiil serta  Undang-Undang  No.  11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan  Pidana  Anak  sebagai sumber  hukum  formil  yang  tegas mengatur tentang hukum acaranya.  Oleh  karena  itu,  penulis melakukan  analisis  putusan  hakim pengadilan Wonogiri dalam menjatuhkan  sanksi  pidana  pada perkara no. : 4/Pid.Sus- Anak/2018/Pn Wng. Putusan pengadilan merupakan pernyataan hakim yang  diucapkan  dalam  sidang pengadilan  terbuka,  yang  dapat berupa  pemidanaan,  bebas  atau lepas  dari  segala  tuntutan  hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
Putusan  yang  dijatuhkan  hakim dimaksudkan untuk menyelesaikan perkara  yang  diajukan  kepada terdakwa.  Untuk  memutus  suatu perkara pidana, maka hakim
terlebih dahulu memeriksa perkara tersebut  secara  seksama.  Dalam menjatuhkan putusan hakim memiliki pertimbangan yaitu yuridis dan  non  yuridis.  Pertimbangan yuridis  terdiri  dari,  dakwaan  Jaksa
Penuntut Umum, keterangan
saksi-saksi,  keterangan  terdakwa,
alat  bukti  dan  pasal-pasal  yang dilanggar.
Sedangkan pertimbangan non-yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa  pada  saat  melakukan kejahatan, akibat-akibat dari
perbuatan  terdakwa,  serta  hal-hal lain  yang  masuk  dalam  lingkaran tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh terdakwa.  Hakim  dituntut  untuk menciptakan  hukum  yang  adil dengan  melihat  bukti-bukti  yang sah  dan  fakta  sebenarnya  di persidangan.
Dari  putusan  perkara  nomor  :
4/Pid.Sus-Anak/2018/PN Wng yang diteliti oleh penulis berdasarkan fakta-fakta
sebenarnya  yang  terungkap  di persidangan  yang  disertai  bukti- bukti  yang  sah,  keterangan  saksi- saksi,  keterangan  terdakwa,  surat Visum Et Repertum yang diperoleh selama di persidangan, memutuskan  bahwa  Anak  Yuda Astalingga Alias Lingga Bin Sunaryo meyakinkan bersalah telah  melakukan  tindak  pidana kekerasan  seksual  (persetubuhan) terhadap  saksi  korban  Siti  Anjani yang masih dibawah umur. (Sitompul, 2012) Selanjutnya pertimbangan hakim  yang  dianalisis  penulis  ada keadaan yang
memberatkan terdakwa,  yaitu  perbuatan  anak telah  merusak  masa  depan  saksi korban.  Sedangkan  keadaan  yang meringankan, yaitu anak menyesali perbuatannya dan berjanji  tidak  akan  mengulanginya lagi, saksi korban telah memaafkan perbuatan Anak, Anak belum  pernah  dihukum,  Anak adalah  anak  yang  juga  harus
dilindungi  dan  diberi  kesempatan memperbaiki diri. Di keterangannya secara jelas bahwa terdakwa melakukan tindak pidana kekerasan  seksual  (persetubuhan) secara berlanjut sebanyak 5 (lima) kali,  tetapi  tidak  dimuat  kedalam keadaan yang memberatkan, mengingat  perbuatan  terdakwa telah  melakukan  tindak  pidana tersebut  yang  terdapat  pada  pasal 81  ayat  (2)  Undang-Undang  No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. menurut penulis, seharusnya hakim menjuntokan  pasal  64  ayat  (1) KUHP  karena  semua  unsur-unsur pasal tersebut telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa yang dilakukan  secara  berulang  dan tentunya  mampu  memberatkan terdakwa.  Pertimbangan  hakim diharapkan sebisa mungkin menunjukkan  keadilan  di  semua pihak. Setelah mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman, selanjutnya  penulis  menganalisis putusan  ini  yang  merujuk  pada peraturan  Undang-Undang  No.  11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan  Pidana  Anak  yang  lebih komprehensip dalam menempatkan  posisi  anak  dalam hukum  artinya,  didalam  undang- undang  ini  (SPPA)  seluruh  Aparat
Penegak  Hukum  dilibatkan  untuk turut serta menyelesasikan masalah  anak.  Peraturan  ini  jelas dibutuhkan hakim dalam menjatuhkan putusan kepada pelaku tindak pidana agar keselarasan dan kesesuaian antara putusan akhir dan peraturan perundang-undangan
tercipta.  Menurut  penulis,  dalam pasal  71  ayat  (1)  huruf  d  Undang- Undang  No.  11  Tahun  2012 tentang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak, berbunyi pidana pokok pada Anak terdiri atas pembinaan dalam lembaga  dan  pasal  71  ayat  (3) Undang-Undang  No.  11  Tahun 2012  tentang  Sistem  Peradilan Pidana  Anak,  berbunyi  “Apabila dalam  hukum  materiil  diancam pidana  kumulatif  berupa  penjara dan  denda,  pidana  denda  diganti dengan  pelatihan  kerja”.  Dalam amar  putusan  perkara  nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/Pn Wng,
hakim memutus hukuman tindakan perawatan  dan  atau  rehabilitasi  di Yayasan  Pembinaan  Anak  Nakal (YPAN)  Bhina  Putera  Surakarta selama  2  (dua)  tahun  dan  pidana denda  sebesar  Rp  60.000.000,  - (Enam puluh Juta Rupiah)  dengan ketentuan  apabila  denda  tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan wajib  latihan  kerja  selama  1  (satu) bulan. Sehingga menurut penulis,  putusan  hakim  Anak  di Pengadilan Negeri Wonogiri sudah sesuai karena putusan yang dijatuhkan  oleh  hakim  Pengadilan Negeri  Wonogiri  sesuai  dengan dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut  Umum  serta  Undang- Undang  No.  11  Tahun  2012 tentang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak.

## SIMPULAN
1. Tindak  pidana  kekerasan  seksual yang dilakukan oleh anak merupakan  tindak  pidana  yang membahayakan bagi moralitas anak  kedepannya.  Secara  umum, ada  2  faktor  yang  mempengaruhi
anak melakukan kekerasan seksual, yaitu faktor internal dimana  ada  keterkaitan  hubungan antara  korban  dan  pelaku  dan faktor  eksternal  karena  pengaruh lingkungan.
2. Penyelesaian  perkara  anak  yang berkonflik dengan hukum, berdasarkan  UU  No.  11  Tahun 2012  tentang  Sistem  Perdailan Pidana  Anak  upaya  penyelesaian mengutamakan pada pendekatanrestorative justice system  dengan  mempertemukan keluarga  korban  dan  keluarga pelaku  yang  memfokuskan  pada pemulihan kerugian korban ataupun derita yang dialami. Namun,  pada  putusan  perkara nomor  :  4/Pid.Sus-Anak/2018/Pn Wng hanya mengacu pada perbuatan  yang  dilakukan  oleh anak  yang  berhadapan  dengan hukum saja.
3. Putusan hakim anak di Pengadilan Negeri  Wonogiri  sudah  sesuai karena  putusan  yang  dijatuhkan oleh  hakim  Pengadilan  Negeri Wonogiri  sesuai  dengan  dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum serta  Undang-Undang  No.  11 Tahun  2012    tentang  Sistem Peradilan Pidana Anak.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Adrian  Sutedi.  (2008). Tangung
Jawab  Produk  dalam  Hukum Perlindungan Konsumen , Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 8.
[2] Ahmad M. Ramli. (2004). Cyber
Law  Dan  HAKI  Dalam  Sistem Hukum Indonesia , Refika Aditama, Bandung, hlm. 1.
[3] Angga.
(2017). Rancang
Bangun  Aplikasi  Marketplace
penyedia jasa les private di kota Pontianak Berbasis Web . Jurnal Sistem  dan  Teknologi  Informasi
Volume 2 nomor 5.hlm. 1-5.
[4] Az.  Nasution.  (2002). Hukum Perlindungan  Konsumen  Suatu Pengantar , Diadit Media, Jakarta, hlm. 22. [5] Beritasatu. (2022). BI Proyeksikan  E-Commerce  Naik 31,1%  Jadi  Rp  526  Triliun… , Dipublikasikan  Pada  19  April 2022 [6] Budi Suhariyanto. (2012). Tindak Pidana Teknologi Informasi  (Cybercrime),  Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya . Rajawali Press, Jakarta, hlm. 48.
[7] Dikdik  M  Arif  Mansyur  dan Elisatris  Gultom.  (2005). Cyber Law  Aspek  Hukum  Teknologi Informasi .  PT  Refika  Aditama,
Bandung, hlm. 3. [8] Husni  Syawali  dan  Neni  Sri Imaniyati. (2000), Hukum Perlindungan Konsumen , Mandar  Maju,  Bandung,  hlm. 23.
[9] J  Moleong.  (1988). Metodologi
Penelitian  Kualitatif ,  PT  Remaja
Rosdakarya, Bandung, hlm. 112 [10]  Kompas. (2021). Rentetan Kasus  COD,  Mengancam  Kurir Hingga  Paket  tak  Bertuan.. , Dipublikasikan  Pada  7  Juni
2021 [11]  Shopee.  (2022). Terms  and Services, diambil dari https://Shopee.co.id/docs/3613. pada 27 Mei 2022 [12]  Sitompul.  (2012). Cyberspace,
Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan  Aspek  Hukum  Pidana , Tatanusa, Jakarta, hlm. 31.