## Wajah Hukum
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi ISSN 2598-604X (Online) | DOI 10.33087/wjh.v5i1.285

## Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penanganan dan Perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Halmahera Utara
Sukitman Asgar 1 *, Sahrestia Kartianti 2
1, 2 Fakultas Ilmu Sosial dan Kependidikan Universitas Hein Namotemo, Tobelo Halmahera Utara *Correspondence email: sukitman.asgar87@gmail.com, sahrestia.kartianti07@gmail.com
Abstrak. Fenomena  kekerasan  anak  di  Halmahera  Utara  setiap  tahun  terus  meningkat  dan  bahkan  perbandingannya  sangat siginifikan. Sehingga Perlunya keseriusan Pemerintah daerah untuk sedini mungkin mencegah terjadinya peningkatan kasus yang dialami oleh para anak melalui serangkaian upaya dan tindakan baik dalam bentuk sosialisasi maupun langkah strategis lainnya, pelayanan  yang  tidak  optimal  kepada  para  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  juga  dapat  berpengaruh  pada  tumbuh kembangnya  si  anak  terutama  pada  aspek  pemulihan  psikis  dan  kesehatan  anak.  Untuk  mendapatkan  hasil  penelitian  yang sempurna  diperlukan  data  dan  informasi  yang  akurat  dan  mendukung.  Dengan  demikian,  Penelitian  ini  dilakukan  melalui Pendekatan  Kualitatif  yang  dianalisis  secara  yuridis  sosiologis  dengan  berdasarkan  ketentuan  perundang-undangan  dan  terjun langsung  kelapangan  guna  mengamati  efektifitas  penerapan  hukum  yang  dilaksanakan  instansi  pemerintah  daerah.  Setelah dianalis  melalui  metode pendekatan serta data yang tersedia, terdapat beberapa  hal  yang  belum terlaksana dengan  baik.  Artinya segala upaya dan kebijakan  yang dilakukan pemerintah daerah dibidang perlindungan  anak khususnya  yang  berhadapan dengan hukum belum sesuai harapan yang diamanatkan dan peraturan perundang-undangan. Dimana terdapat beberapa kasus kekerasan anak  harus  putus  tengah  jalan  karena  berbagai  pertimbangan,  serta  perlunya  produk  hukum  sejenis  peraturan  daerah  untuk mengakomodasi dan memenuhi segala kepentingan dan hak-hak para anak.
Kata Kunci: Upaya, Pemerintah Daerah, Perlindungan Anak
Abstract.  The  phenomenon  of  child  violence  in  North  Halmahera  Regency  continues  to  increase  every  year  and  even  the comparison  is  very  significant.  So  the  need  for  the  seriousness  of  the  local  government  to  prevent  an  increase  in  cases experienced by children as early as possible through a series of efforts and actions both  in  the form of socialization and other strategic  steps,  non-optimal  service  to  children  who  are  in  conflict  with  the  law  can  also  affect  the  development  of  children especially  on  the  aspects  of  psychological  recovery  and  children's  health.  To  obtain  perfect  research  results,  accurate  and supportive data and information are needed. Thus, this research is conducted through a Qualitative Approach which is analyzed juridically  and  sociologically  based  on  statutory  provisions  and  directly  involved  in  observing  the  effectiveness  of  law implementation carried out by local government  agencies. After being analyzed through the available approach and data, there are several things that have not been carried out properly. This means that all efforts and policies made by local governments in the  field  of  child  protection,  especially  those  dealing  with  the  law,  have  not  met  the  expectations  mandated  by  the  laws  and regulations.  Where  there  are  several  cases  of  child  abuse,  they  have  to  break  up  in  the  middle  of  the  road  due  to  various considerations, as well as the need for a legal product similar to regional regulations to accommodate and fulfill all the interests and rights of children.

## Keywords: Efforts, Local Government, Child Protection

## PENDAHULUAN
Negara  sebagai  Institusi  tertinggi  wajib  melindungi  setiap  Anak  yang  lahir  dan  berkembang  baik  secara  fisik maupun mental dengan segala upaya yang tegas dan komitmen dalam melindungi hak-hak anak di Indonesia melalui pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  tentang  Perlindungan  Anak  serta  ketentuan  hukum  lainnya.  Karena Anak merupakan suatu Karunia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang didalam dirinya melekat harkat dan martabat  sebagai  manusia  yang  seutuhnya.  Nasib  suatu  bangsa  juga  terletak  pada  diri  mereka,  sebagaimana dikemukakan oleh Sutedjo bahwa Anak merupakan cerminan sikap hidup bangsa dan penentu perkembangan bangsa tersebut. 1
Konvensi Hak Anak (KHA) Internasional yang merupakan cikal bakal lahirnya ketentuan Peraturan Perundang- undangan  di  Indonesia,  yang  diratifikasi  melalui  Keputusan  Presiden  Nomor  36  Tahun  1990.  Dalam  Perjalanan Selajutnya  hak-hak  anak  di  Indonesia  kemudian  mendapat  kedudukan  yang  memadai,  hal  ini  dapat  dilihat  dengan adanya  pembentukan  aturan  hukum  tentang  anak.  Namun  demikian  Implementasi  ketentuan  perundang-undangan tersebut tidak berjalan secara maksimal sesuai dengan amanat yang terkandung di dalamnya, khususnya pada daerah- daerah terpencil dan jauh dari  Ibukota Negara seperti halnya di wilayah Halmahera yang luput dari pemberitaan dan perhatian media.
1 .  Wagiati Sutedjo, Hukum Pidana Anak, Refika Adytama Bandung 2010, hlm. 5

## Sukitman  Asgar  dan  Sahrestia  Kartianti,  Kebijakan  Pemerintah  Daerah  dalam  Penanganan  dan  Perlindungan  Anak  yang Berhadapan dengan Hukum di Halmahera Utara
Sejatinya jaminan negara terhadap perlindungan anak sejak  jauh hari pada masa  kemerdekaan  Indonesia  telah diatur dengan tegas dalam konstitusi, terdapat dalam Alinea ke-empat Mukaddimah UUD 1945, yang berbunyi;
“Kemudian  daripada  itu  untuk  membentuk  suatu  susunan  pemerintahan  negara  Indonesia  yang  melindungi segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia  dan  untuk  memajukan  kesejahteraan  umum, mencerdaskan  kehidupan  bangsa  dan  ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia  yang  berdasarkan  kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial......”
Sebagai  suatu  komponen  penting  dalam  negara.  Pemerintah  wajib  menjamin  terselenggaranya  jaminan perlindungan anak itu sendiri, melalui Kebijakan-kebijakan yang dilakukan agar Implementasi Ketentuan Perundang- undangan  yang  dapat  berjalan  seoptimal  mungkin.  Menurut  Ahmad  Kamil  Perlindungan  Anak  merupakan pertanggungjawaban  orang  tua,  keluarga,  masyarakat,  pemerintah  dan  negara  yang  merupakan  rangkaian  kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. 2
Kabupaten  Halmahera  Utara,  adalah  sebuah  daerah  yang  jauh  dari  ibukota  Negara  yang  letaknya  di  wilayah timur  Indonesia  tepatnya  Provinsi  Maluku  Utara.  Hal  inilah  membuat  poses  pemenuhan  hak  anak  yang  mengalami korban  maupun  pelaku  kekerasan  tidak  tersentuh  oleh  negara,  sehingga  menyebabkan  berbagai  kasus  Pelanggaran anak  di  Halmahera  Utara  tidak  mendapatkan  pelayanan  Hukum  dan  Konseling  dari  Pemerintah  Daerah  dengan optimal pada tahap penyidikan, penuntutan hingga pada proses Peradilan, yang semestinya harus didampingi sebagai bagian  dari  tanggung  jawab  negara  kepada  warga  negara  sebagaimana  ketentuan  UU  Nomor  23  tahun  2014  tentang Pemerintah daerah junto UU Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Kondisi sosial masyarakat yang berbeda juga harus menjadi fokus pemerintah daerah dalam setiap merumuskan sebuah  kebijakan  terutama  berhubungan  dengan  penyelesaian  kekerasan  anak.  Seringkali  corak  budaya  dan  kondisi ekonomi  ini  luput  dari  perhatian  Pemda  sehingga  kebijakan  yang  diambil  kadang  tidak  berjalan  maksimal  karena terbentur  dengan  dengan  kemauan  dan  kondisi  masyarakat  setempat  yang  dalam  hukum  dinamai  aspek  sosiologis hukum, belum lagi anak yang hanya dijadikan sebagai objek kebijakan tanpa melibatkan mereka kedalam hal-hal yang postif berdasarkan usia dan tumbuh kembang anak itu sendiri. Persoalan lainnya adalah segala kebijakan pemerintah daerah  kadang  hanya  dilakukan  sebagai  sebuah  proyek  infrastruktur  negara,  setelah  dilaksanakan  atau  dibuat  tanpa perhatian selanjutnya misalnya melaksanakan sosialisasi terkait Perlindungan Anak maupun membuat dan mendirikan sebuah forum atau lembaga yang konsen pada pemenuhan hak-hak anak yang dalam pikiran pemerintah asalkan sudah berbuat selanjutnya terserah masyarakat sendiri apakah mau ikuti, mau sadar dan lainnya itu tidaklah penting. Mindset berpikir  inilah  yang  menjadi  persoalan  dasar  sehingga  perlu  diubah  oleh  seluruh  komponen  khususnya  dalam melakukan  pelayanan  dan  perlindungan  anak.  Hal  lainnya  adalah  lemahnya  kordinasi  dan  sinergitas  para  penegak hukum dalam menangani kekerasan anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga mengakibatkan kekerasan anak di daerah  ini  khususnya  korban  setiap  tahun  melonjak  tajam  karena  tidak  ada  efek  yang  berarti  buat  mereka  saat melakukan perbuatan pelanggaran dan kekerasan anak. 3
Dalam  suatu  kesempatan  kunjungan  Komisi  Nasional  Perlindungan  Anak  Indonesia  ke  kabupaten  Halmahera Utara  menyatakan  bahwa  Halmahera  Utara  merupakan  suatu  daerah  yang  masuk  kategori  darurat  pelanggaran  anak, dengan fakta meningkatnya kekerasan anak yang begitu signifikan karena kebiasaan anak  yang terus menghisap lem aibon  yang dianggap merupakan sebuah kenakalan remaja sehingga sulit dilakukan penanganan dan penegakan secara hukum  karena  tidak  tersedianya  payung  hukum  sejenis  peraturan  daerah,  fakta  lainnya  yaitu  penyelesaian  kasus kekerasan  anak  kerap  dilakukan  melalui  pendekatan  hukum  adat  yang    berujung  pada  pencabutan  laporan  sehingga dianggap telah damai dengan pelaku perbuatan kekerasan pada anak itu sendiri. 4
Dari  pada  itu  perlunya  ada  upaya  Pemerintah  Daerah  secara  serius  agar  tercapainya  jaminan  perlindungan hukum terhadap para anak melalui kebijakan-kebijakan yang pro terhadap permasalahan anak, baik kebijakan melalui pembentukan aturan tekhnis Peraturan Daerah yang dapat mengkomodisi seluruh kepentingan dengan memperhatikan kondisi  sosial  masyarakat  sendiri  maupun  peningkatan  Pelayanan  dan  Pendampingan  tehadap  mereka  yang berhadapan  dengan  hukum,  serta  adanya  peningkatan  Sosialisasi  kepada  masyarakat,  orang  tua  maupun  kepada seluruh  pihak  sebagai  upaya  pencegahan  terjadinya  konflik  hukum  yang  dialami  seorang  anak  khususnya  di Kabupaten Halmahera Utara.
Penelitian  ini  bertujuan  menelaah  aspek  hukum  terkait  dengan  perlindungan  anak  serta  segala  upaya  yang dilakukan  pemerintah  daerah  dalam  rangka  memenuhi  hak-hak  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  sebagaimana
2 . Ahmad Kamil dan Fauzan. Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia . Raja Grafindo Persada. Jakarta 2008, hlm. 5
3 . Lihat, https://harianhalmahera.com: Kasus-kekerasan-anak-di-halut-terus-meningkat / diakses pada 10/08/2020
4 . https://nusantaranews86.com/Halmahera Utara Darurat Pelanggaran Anak. html. diakses pada 112/08/2020 puku 15.00 WIT

## Sukitman  Asgar  dan  Sahrestia  Kartianti,  Kebijakan  Pemerintah  Daerah  dalam  Penanganan  dan  Perlindungan  Anak  yang
Berhadapan dengan Hukum di Halmahera Utara
tanggungjawab  pemerintah  daerah  yang  dijelaskan  ketentuan  undang-undang  nomor  23  tahun  2014  tentang pemerintahan daerah serta undang-undang nomor 35 tahun 2014 perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak serta peraturan perundang-undangan lainnya

## METODE
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  jenis  penelitian  kualitatif.  Dimana  segala  data  yang  telah didapatkan  kemudian  diolah  secara  deskriptif  tanpa  menjabarkan  angka-angka  dalam  setiap  permasalahan  hukum yang dihadapi oleh para anak. Namun hanya dilakukan sebagai simple pada setiap kasus (Case Approach).
Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah:  Pendekatan  Yuridis  Empiris  atau  Normatif sosiologis.  Penelitian  yang  dilakukan  dengan  pendekatan  aturan-perundang-undangan  serta  terjun  langsung kelapangan  guna  mengetahui  gejala  hukum  pada  masyarakat  dengan  cara  observasi  dan  wawancara.  Dari  hasil observasi  dan  keterangan  responden  itulah  kita  bisa  melihat  kolerasi  antara  hukum  dengan  masyarakat,  sehingga mampu  mengungkap  efektifitas  berlakunya  hukum  dalam  masyarakat. 5 Sementara  bahan  hukum  yang  digunakan adalah  Jenis  bahan  hukum  Primer  yang  ditemukan  secara  langsung  melalui  observasi  dan  wawancara  pada  Dinas Pemberdayaan  Perempuan  Perlindungan  Anak  dan  Keluarga  Berencana  P3A  dan  KB,  Kepolisian  dan  Pengadilan Negeri  Tobelo.  Sementara  jenis  data/bahan  hukum  sekunder  ditemukan  melalui  studi  kepustakaan  dan  aturan perundang-undangan serta kamus hukum dan eksopedia media.
Adapun sumber data yang digunakan disini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yaitu  undang-undang, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan yakni UUD Tahun 1945, UU  Nomor  23  tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah,  UU  Nomor  35  tahun  2014  tentang  Perlindungan  Anak, undang-undang  nomor  11  tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  serta  Ketentuan  Perundang-Undangan turunan  lainnya  yang  terkait.  Sedangkan  Sumber  data  sekunder  yaitu,  semua  literatur-literatur  tentang  hukum  yang berkaitan  dengan  permasalahan  yang  dibahas.  Adapun  sumber  sekunder  adalah  sebagai  berikut:  Konsep  Kebijakan, Perlindungan  hukum  bagi  anak,  Peradilan  pidana  anak  di  Indonesia  serta  Sumber  data  Sekunder  sebagai  petunjuk untuk  mengungkap  fakta  hukum  dalam  masyarakat  diantaranya:  Kamus  Hukum,  Media  dan  Eksopedia.  Lokasi penelitian  dilakukan  di  masing  masing  satuan  kerja  yakni,  Pemerintah  Daerah,  Polres  Halmahera  Utara,  Pengadilan Negeri Tobelo yang serta keterangan tambahan dari berbagai Pemerhati dan Aktivis Perlindungan Anak di Halmahera Utara.

## HASIL DAN PEMBAHASAN: Prinsip Dasar Perlindungan Anak di Indonesia
Negara  sebagai  Otoritas  tertinggi  dan  Pancasila  sebagai Fundamental  Norm atau  Hukum  Dasar,  merupakan sebuah penghayatan dan pelaksanaan segala rumusan sila yang terkandung didalamannya bagi segenap warga negara termasuk  pemerintah.  Sila  ke  kedua  Pancasila  berbunyi  “Kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab”  merupakan  sebuah falsafah  bahwa  segala  aspek  kehidupan  bernegara  dimemungkinkan  tidak  terdapat  diskriminasi  satu  dengan  lainnya dan menjunjung tinggi kemanusiaan yang merupakan Mahluk Ciptaan yang paling sempurna yang dilandasi akal dan pekiran.  Atas  dasar  itu,  sila  ini  kemudian  diwajewentakan  kedalam  Konstitusi,  Alinea  ke-4  UUD  tahun  1945  yang berbunyi:
“Kemudian  daripada  itu  untuk  membentuk  suatu  susunan  pemerintahan  negara  Indonesia  yang  melindungi segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia  dan  untuk  memajukan  kesejahteraan  umum, mencerdaskan  kehidupan  bangsa  dan  ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia  yang  berdasarkan  kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial......”
Bahwa  fungsi  dan  tujuan  negara  yang  terkandung  didalam  alinea  ke  empat  ini  perlunya  dipahami  oleh  semua elemen  bangsa  dalam  rangka  melakukan  perlindungan  dan  mencerdaskan  kehidupan  bangsa  untuk  kesejahteraan bersama.  Sehingga  menjadi  prinsip  dasar  negara  yang  harus  dipegang  guna  melindungi  anak  dari  tindak  kekerasan dengan  upaya  memenuhi  hak-hak  para  anak.  Sejalan  dengan  hal  tersebut,  pasal  28  ayat  (2)  UUD  tahun  1945 menyatakan  bahwa,  Setiap  anak  berhak  atas  kelangsungan  hidup,  tumbuh,  dan  berkembang  serta  berhak  atas perlindungan  dari  kekerasan  dan  diskriminasi . Menurut  Jimly  Asshiddiqieu  hak  konstitusional  ( constitutional  right ) adalah  hak-hak  yang  dijamin  di  dalam  dan  oleh  UUD  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  1945  baik  dinyatakan secara tegas maupun tersirat, karena dicantumkan ke dalam konstitusi maka ia menjadi bagian dari konstitusi. Adanya Pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak konstitusioanl sebagai bagian dari konstitusi dan sebagai pembatasan terhadap kekuasaan negara. Terdaftarnya HAM kedalam konstitusi tertulis berarti memberi kedudukan bahwa hak-hak
5 .  Bandingkan  dengan  Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Pamudji, Penelitian  Hukum  Normatif  suatu  Tinjauan  Singkat,  Raja Grafindo, Jakarta 2012, hlm. 42
Sukitman  Asgar  dan  Sahrestia  Kartianti,  Kebijakan  Pemerintah  Daerah  dalam  Penanganan  dan  Perlindungan  Anak  yang Berhadapan dengan Hukum di Halmahera Utara
itu  sebagai  hak-hak  konstitusional.  Kontitusi  merupakan  hukum  dasar  atau  hukum  fundamental  ( fundamental  law ) maka hak-hak konstitusional juga mendapatkan kedudukan sebagai hak fundamental. 6
Rumusan Pasal 28 tersebut  menjadi landasan konstitusional negara  untuk menjamin kelangsungan  hidup yang layak  terhadap  para  anak.  Jaminan  itu  kemudian  diproduksikan  kedalam  berbagai  macam  ketentuan  peraturan perundang - undangan  sebagai  upaya  perlindungan  dan  pemenuhan  hak-hak  para  anak  Indonesia,  sebagaimana  diatur dalam  pasal  1  ayat  (2)  undang - undang  nomor  23  tahun  2002  yang  telah  diubah  dengan  undang - undang  nomor  35 tahun  2014 bahwa  perlindungan  anak  adalah  segala  kegiatan  untuk  menjamin  dan  melindungi  anak  dan  hak - haknya agar  dapat  hidup,  tumbuh,  berkembang,  dan  berpartisipasi,  secara  optimal  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat kemanusiaan,  serta  mendapat  perlindungan  dari  kekerasan  dan  diskriminasi.  Ahmad  Kamil  berpendapat  bahwa Perlindungan  Anak  merupakan  tanggungjawab  orang  tua,  keluarga,  masyarakat,  pemerintah  dan  negara  yang merupakan rangkaian kegiatan untuk secara terus menerus agar hak - hak anak dapat terlindungi. 7
Perlindungan terhadap anak mestilah diberikan kepada setiap anak, baik dari orang tua yang merupakan orang terdekat dari anak, keluarga, dan yang paling penting untuk mendapatkan kepastian hukum adalah perlindungan yang diberikan  oleh  pemerintah  dan  isntansi  terkait  lainnya.  Hal  ini  akan  sangat  berdampak  positif  guna  pengurangan terjadinya  kekerasan  terhadap  anak.  Oleh  Arif  Gosita  bahwa  perlindungan  anak  adalah  suatu  usaha  melayani  dan melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya, agar bebas mengekspresikan dirinya baik dibidang sosial maupun pada dirinya sendiri. Perlindungan anak juga menyangkut kebutuhan jasmani dan  rohaninya  sehingga perkembangan anak tidak mengalami gangguan dan hambatan dalam setiap perkembangannya. 8

## Tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam Bidang Perlindungan Anak
Pemerintah  merupakan  suatu  komponen  penting  untuk  menjamin  terselenggaranya  Pemenuhan  Hak  Anak  di Indonesia.  Namun dengan melihat negara Indonesia yang sangat luas, menuntut seorang presiden yang kesehariannya sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara tidaklah mungkin hanya dibantu dengan seorang wakil presiden dan kementerian lembaga dan institusi lainnya yang berkedudukan sebagai pemerintah pusat. Dengan demikian, untuk kemudahan dan kelancaran tugasnya sebagai seorang kepala pemerintahan, maka dibentuklah satuan penyelenggaraan pemerintahan  di  daerah.  Sehingga  kewenangan  dan  sebagian  tugasnya  diserahkan  kepada  pemerintah  bersangkutan baik  tingkat  provinsi  adalah  Gubernur  dan  DPRD  maupun  kabupaten/kota  adalah  Walikota/Bupati  dan  DPRD berdasarkan  prinsip  otonomi,  asas  desentralisasi,  dan  tugas  pembantuan.  Hal  ini  dimaksudkan  untuk  mempermudah rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik serta mempercepat akses pembangunan kepada masyarakat agar terciptanya negara Indonesia yang sejahtera sesuai dengan cita - cita dan tujuan negara yang termaktub dalam alinea ke IV Mukaddimah UUD 1945 9 .
Bertalian  dengan  hal  itu,  salah  satu  fungsi  pemerintah  adalah  menjalankan  tugas-tugas  esensial  dan  fakultif yang  dibutuhkan  negara  agar  tetap  berdaulat  dan  sejahtera.  Tugas  esensial  atau  tugas  asli  negara  dari  pemerintah adalah  mempertahankan  negara  agar  tetap  diakui  dan  berdaulat,  sedangkan  tugas  fakultif  negara  adalah  agar  rakyat tetap  dalam  koridor  sejahtera  baik  secara  umum,  pendidikan,  logika,  etika,  estetika,  hukum,  ekonomi,  agama  ,seni budaya dan lainnya...”. 10
Pemerintahan  daerah  merupakan  suatu  kesatuan  dengan  pemerintahan  pusat  yang  tanggung  jawab  dan pelaksanaan  pemerintahannya  berpedoman  pada  norma  dan  standar  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah  pusat,  karena tugas  akhir  dalam  pemerintahan  daerah  adalah  pada  presiden  Republik  Indonesia.  Pemerintahan  daerah  ditempatkan sendiri  dalam  konstitusi  Republik  Indonesia  yang  mana  terdapat  pada  Bab  VI  UUD  1945  tentang  Pemerintahan Daerah. Dalam perubahan kedua, Pasal 18 dinyatakan 11 : 1. Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  dibagi  atas  daerah-daerah  provinsi  dan  daerah  provinsi  itu  dibagi  atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
6 .  Felda  Rizki  Azelia, Perlindungan  Hukum  terhadap  Anak  sebagai  Korban  Kekerasan  yang  terjadi  di  Sekolah ,  Jurnal Wajah Hukum Vol. 4 Nomor 1 tahun 2020, hlm. 173
7 . Ahmad Kamil, Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia . Raja Grafindo Persada. Jakarta 2008. hlm. 5
8 . Anggung Lestari Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Kekerasan Perempuan Dan Anak Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia, Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender.  Vol. 16, No. 2 tahun 2017, hlm. 122
9 .  Lihat  Pembukaan  UUD  1945,  bandingkan  dengan  Sukitman  Asgar, Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah berdasarkan Pasal 18 UUD tahun 1945 Jo UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah , Jurnal Hibualamo, Vol. 1 Nomor 1 tahun 2017, hlm. 1
10 . Op.Cit
11 .  Lihat  Pasal  18  UUD  1945, Perubahan  kedua  menempatkan  daerah  memiliki  eksistensi  yang  nyata  dan  diakui  oleh negara dengan prinsip otonomi .
Sukitman  Asgar  dan  Sahrestia  Kartianti,  Kebijakan  Pemerintah  Daerah  dalam  Penanganan  dan  Perlindungan  Anak  yang Berhadapan dengan Hukum di Halmahera Utara
2. Pemerintahan  daerah  provinsi,  daerah  kabupaten,  dan  kota  mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
3. Pemerintahan  daerah  provinsi,  daerah  kabupaten,  dan  kota  memiliki  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  yang anggota - anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
4. Gubernur,  bupati,  dan  walikota  masing-masing  sebagai  kepala  pemerintah  daerah  provinsi,  kabupaten,  dan  kota dipilih secara demokratis.
5. Pemerintahan  daerah  menjalankan  otonomi  seluas-luasnya,  kecuali  urusan  pemerintahan  yang  oleh  Undang- Undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.
6. Pemerintahan  daerah  berhak  menetapkan  peraturan  daerah  dan  peraturan-peraturan  lain  untuk  melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
7. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang - Undang.
Bertalian  dengan  Kontitusional  Pasal  18  ini  sudah  barang  tentu  menjadi  tanggung  jawab  pemerintah  daerah untuk  menjalankan  segala  norma  dan  standar  yang  ditentukan  oleh  negara  dan  pemerintah  pusat,  karena  tugas  akhir segala urusan pemerintahan adalah presiden dan kementerian lembaga yang bernaung sebagai pemerintah pusat.
Harris menyatakan bahwa pemerintahan daerah ( local self goverment ) pemerintahan yang diselenggarakan oleh badan-badan daerah yang dipilih secara bebas dengan tetap mengakui supremasi pemerintahan nasional. Pemerintahan ini diberi kekuasaan, diskresi, dan tanggung jawab tetap dikontrol oleh kekuasaan yang lebih tinggi. 12
Sebagai salah satu Kabupaten wilayah Timur Indonesia. Pemerintah daerah pada beberapa tahun terakhir intens melakukan  kegiatan  yang  pro  terhadap  anak.  Sebagaimana  tanggung  jawab  kewenangan  pemerintah  daerah  yang diatur  dalam  UU  Nomor  23  tahun  2014  tentang  Pemerintahan  daerah  pasal  12  ayat  (2)  huruf  b  yang  mengatur pembagian  kewenangan  perlindungan  anak  antara  pemerintah  pusat,  Provinsi,  serta  kabupaten  dan  kota  beserta lampirannya  junto  undang - undang  nomor  35  tahun  2014  tentang  perlindungan  anak.  Tanggung  jawab  pemerintah Daerah tersebut kemudian dijabarkan melalui berbagai upaya yaitu dilakukan dengan bentuk pencegahan diantaranya mengsosialisasikan  ketentuan  aturan  perundang-undangan  serta  dampaknya  secara  psikis  maupun  fisik  terhadap pelaku kekerasan terhadap anak sebagai bagian dari mencegah tindak kekerasan terhadap anak.
Instrumen  yuridis  sebagaimana  ditentukan  dalam  pasal  21  undang - undang  nomor  35  tahun  2014  tentang perlindungan  anak  secara  jelas  mengingatkan  dan  menegaskan  tanggungjawab  dan  kewajiban  pemerintah  daerah untuk  selalu  memberikan  pelayanan  terbaik  kepada  para  anak,  bahwa  kewajiban  dan  tanggung  jawab  negara, pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah sebagai berikut:
1. Negara, Pemerintah, dan Pemerintah  Daerah  berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak  tanpa  membedakan  suku,  agama,  ras,  golongan,  jenis  kelamin,  etnik,  budaya  dan  bahasa,  status  hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental.
2. Untuk  menjamin  pemenuhan  Hak  Anak  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  negara  berkewajiban  untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati Hak Anak.
3. Untuk  menjamin  pemenuhan  Hak  Anak  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  Pemerintah  berkewajiban  dan bertanggung  jawab  dalam  merumuskan  dan  melaksanakan  kebijakan  di  bidang  penyelenggaraan  Perlindungan Anak.
4. Untuk  menjamin  pemenuhan  Hak  Anak  dan  melaksanakan  kebijakan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3), Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah.
5. Kebijakan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (4)  dapat  diwujudkan  melalui  upaya  daerah  membangun kabupaten/kota layak Anak.
Implementasi dari ketentuan diatas melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana  P3A  dan  KB  Kabupaten  Halmahera  Utara  telah  merumuskan  kebijakan  yang  berkaitan  dengan perlindungan anak. Sebagaimana diutarakan oleh Kadis PPA dan KB Ibu Syarifa Hi. Ahmad pada Senin 6/9/2020:
“Pemda  Halut  khususnya  kami  di  Dinas  P3A  dan  KB  bahwa,  untuk  pencegahan  kekerasan  anak  telah  kami lakukan  dengan  maksimal  baik  dalam  bentuk  sosialiasi,  pembentukan  PATB  (Perlindungan  Terpadu  Berbasis Masyarakat) di setiap Desa maupun pembentukan Forum Anak  yang di SK kan langsung oleh Bupati Halmahera Utara,  hal  ini  dilakukan  guna  meningkatkan  peran  serta  masyarakat  dalam  memberikan  kenyamanan  dari lingkungan keluarga dan masyarakat pada umumnya”.
12 . H.M. Busrizalti, Hukum Pemda Otonomi Daerah dan Implikasinya, Total Media, Yogyakarta, 2013, hlm. 74

## Sukitman  Asgar  dan  Sahrestia  Kartianti,  Kebijakan  Pemerintah  Daerah  dalam  Penanganan  dan  Perlindungan  Anak  yang Berhadapan dengan Hukum di Halmahera Utara
Pembentukan  Forum  Perlindungan  Terpadu  Berbasis  Masyarakat  adalah  sebuah  forum  kerjasama  Pemerintah daerah  dan  pemerintah  desa  untuk  meningkatkan  peran  serta  dan  menumbuhkembangkan  keterlibatan  masyarakat secara  langsung  dalam  membantu  dan  mendukung  pemerintah  melakukan  perlindungan  anak  yang  sumber anggarannya  diploting  langsung  dari  Dana  Desa.  Kebijakan  yang  dilakukan  ini  merupakan  sebuah  upaya  guna memberikan  pemahaman  kepada  masyarakat  tentang  pentingnya  perlindungan  dan  pemenuhan  hak - hak  anak khususnya dilingkungan keluarga maupun sosial, serta akibat hukum yang ditimbulkan dari perbuatan kekerasan yang dilakukan terhadap para anak itu sendiri. Dengan demikian semboyan Dinas P3A Kabupaten Halmahera Utara adalah “setiap anak adalah anak sendiri bagi semua orang”. Namun hal ini hanyalah merupakan slogan pemerintah daerah tanpa terobosan nyata yang dilakukan secara simultan dalam upaya memenuhi hak-hak dan kepentingan anak.
Bertalian dengan hal tersebut, menurut penulis upaya dan langkah - langkah yang dilakukan dianggap belumlah berhasil karena tidak berbanding lurus dengan grafik kekerasan anak di Kabupaten Halmahera Utara hingga berbuntut pada proses hukum kepada mereka. Hal itu karena dilakukan tidak berdasar pada pemetaan masalah serta pendekatan dan  strategi  yang  baik  dengan  kata  lain  tidak  berdasarkan  pada  kondisi  sosial  dan  budaya  pada  masyarakat  sebagai objek  kebijakan,  serta  perlunya  perangkat  atau  produk  hukum  sejenis  peraturan  daerah  yang  didalamnya  mengatur kondisi sosial, ekonomi budaya dan lainnya termasuk proses dan pendampingan hukum kepada mereka baik sebagai korban maupun pelaku kekerasan pada anak. Sebagaimana diungkapkan oleh Saefullah Yophi bahwa,
“Akibat  lemahnya  perlindungan  hukum  dan  sosial  terhadap  anak  ditambah  sistem  budaya  di  masyarakat menjadikan  posisi  anak  sangat  rentan  terhadap  ancaman  dan  serangan  kekerasan,  baik  fisik,  seksual  maupun psikologis  serta  meningkatnya  perdagangan  orang  khususnya  anak,  menjadikan  kekerasan  terhadap  anak cenderung meningkat...........” 13
Ketidak  berhasilannya  Pemerintah  Daerah  dibuktikan  juga  dengan  tidak  adanya  upaya  membuat  kehidupan anak lebih nyaman terhadap lingkungan seperti penyediaan Taman Bermain Anak khususnya di Ibukota Kabupaten di Tobelo hingga pada Pembentukan Rumah Aman bagi anak korban Kekerasan, sebagaimana diutarakan oleh Pemerhati Anak yang juga Direktur Lembaga Bantuan Hukum LBH Rakyat Halut Egbert Hoata saat diwawancarai menyatakan bahwa  ada  suatu  peristiwa  kekerasan  dibidang  pelecehan  seksual  putus  tengah  jalan  akibat  dari  tidak  tersedianya Rumah  Aman bagi korban  kekerasan  anak, sehingga  korban cenderung ditekan oleh  keluarga  agar tidak melaporkan kejadian  yang  dialaminya,  karena  pelakunya  orang  terdekat  korban  sendiri.  Saat  LBH  Rakyat  Halut  mengamankan yang bersangkutan dari bawah tekanan keluarga, malah LBH tersebut dilaporkan atas tindakan penculikan Anak. 14 Hal ini  perlunya  perhatian  Pemerintah  Daerah  untuk  sedapat  mungkin  mendirikan  rumah  aman  atau  rumah  singgah sementara waktu bagi si anak.
Darurat  kekerasan  anak  di  Kabupaten  Halmahera  Utara  membawa  kecemasan  tersendiri  bagi  keluarga  dan masyarakat  secara  umum,  oleh  karena  itu  perlunya  pro  aktif  dari  Pemerintah  Daerah  dalam  upaya  melindungi  dan memenuhi  hak-hak  anak  baik  secara  psikis  maupun  sosial  terhadap  para  anak  yang  mengalami  kekerasan  langsung, yang tidak sebatas memberikan pencegahan melalui sosialisasi dan lainnya.  Namun harus didukung dengan langkah- langkah  yang  tepat  dan  strategisi,  hal  ini  sebagai  bentuk  keseriusan  pemerintah  daerah  atas  tanggung  jawab  yang diamanahkan dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan  khususnya Pasal 21 ayat 5 UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Daerah Layak Anak.

## Kebijakan Pemerintah Daerah terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum
Perbedaan mendasar antara manusia dengan  makhluk hidup lainnya  adalah manusia diberikan  akal dan  nafsu. Nafsu  seringkali  mampu  mengalahkan  akal  ketika  keduanya  diperhadapkan  dalam  suatu  persoalan  yang  sulit, sehingga dengan nafsu manusia dapat pula berbuat sesuai keinginannya tanpa memikirkan dampak yang terjadi. Untuk menjaga  keseimbangan  itu,  maka  sangat  dibutuhkan  sebuah  alat/sarana  yang  mampu  memberikan  pengaturan  yang dalam kehidupan keseharian disebut dengan Hukum.
Hukum  dapat  memberikan  kenyamanan  hidup  serta  sebagai  sarana  rekayasa  sosial  kemasyarakatan  untuk kepentingan hidup warga negara dalam mencapai kebahagiaan didunia melalui hukum negara dan kebahagiaan akhirat melalui  hukum  Allah. 15 Menurut  berbagai  pandangan  ahli  hukum  bahwa  tidak  seorangpun  mampu  memberikan definisi  hukum  yang  dapat  diterima  oleh  semua  khalayak,  namun  penulis  mencoba  memberikan  gambaran  dengan
13 .  Syaifullah  Yophi  Ardianto, Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  sebagai  Korban  dari  Tindak  Pidana  Perdagangan Orang Di Kota Pekanbaru, Jurnal Ilmu Hukum. VOL. 3, No. 1, tahun 2013, hlm. 12
14 .  Lihat  juga. http://radiosyallom.com/LBH  minta  Penegak  Hukum  Bertindak  atas  maraknya  Kekerasan  anak  di Halut. html diakses pada tanggal 10 Oktrober 2020
15 . Bandingkan dengan Rescue Pound, (Law as tool of social engineriing) dalam Lili Rasidji Dasar-dasar Filsafat Hukum , Citra Aditya, 1999, hlm. 47

## Sukitman  Asgar  dan  Sahrestia  Kartianti,  Kebijakan  Pemerintah  Daerah  dalam  Penanganan  dan  Perlindungan  Anak  yang Berhadapan dengan Hukum di Halmahera Utara
meminjam  sebuah  definisi  dari  Enrst  Utrecht  seorang  ahli  hukum  Belanda  yang  menyatakan  bahwa  hukum  adalah himpunan  petunjuk  hidup  yang  mengatur  tata  tertib  dalam  suatu  masyarakat  dan  seharusnya  ditaati  oleh  anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karenanya pelanggaran terhadap petunjuk hidup itu dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah/ masyarakat itu. Sunaryati Hartono memberikan definisi mengenai Pengertian Hukum yaitu hukum itu tidak  menyangkut  kehidupan  pribadi  seseorang,  akan  tetapi  jika  mengatur  berbagai  aktivitas  manusia  dalam hubungannya  dengan  manusia  lainnya,  atau  dengan  kata  lain  hukum  mengatur  berbagai  aktivitas  manusia  di  dalam hidup bermasyarakat. 16
Istilah  kebijakan  seringkali  kita  dengar  dalam  setiap  rencana  dan  tindakan  yang  dilakukan  oleh  birokrasi pemerintahan.  Menurut  Anderson  yang  dikutip  oleh  Budi  Winarno  menyatakan,  terdapat  3  sifat  kebijakan  publik sebagai arah tindakan diantaranya:
1. Segala  tuntutan  kebijakan (policy  demands) yaitu    tuntutan-tuntutan  yang  dibuat  oleh  para  aktor  dalam  sebuah lingkungan pemerintah maupun swasta untuk sebuah roda organisasi yang lebih baik
2. Keputusan kebijakan (policy demands) didefinisikan sebagai keputusan-keputusan yang dibuat oleh pejabat-pejabat pemerintah  yang  mengesahkan  atau  memberi  arah  dan  substansi  kepada  tindakan-tindakan  kebijkan  publik termasuk  dalam  kegiatan  ini  adalah  menetapkan  undang-undang,  memberikan  perintah-perintah  eksekutif  atau penyataan-pernyataan  resmi,  mengumumkan  peraturan-peraturan  administratif  atau  membuat  interpretasi  yuridis terhadap undang-undang.
3. Pernyataan-pernyataan  kebijakan (policy  statement) adalah  pernyataan-pernyataan  resmi  atau  artikulasi-artikulasi kebijakan  publik  yang  termasuk  dalam  kategori  ini  adalah  undang-undang  legislatif,  perintah-perintah  dan  Tahap Evaluasi Kebijakan Pada tahap ini kebijakan  yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, hal ini dilakukan untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah. 17
Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak - hak yang diberikan oleh negara  atau  dengan  kata  lain  berbagai  upaya  hukum  yang  harus  diberikan  oleh  aparat  penegak  hukum  untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik, dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. 18 Menurut  pendapat  Phillipus  M.  Hadjon  bahwa  perlindungan  hukum  bagi  rakyat  sebagai  tindakan  pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang bersifat preventif dapat mencegah terjadinya sengketa, yang  mengarah  pada  tindakan  pemerintah  bersikap  hati - hati  dalam  merumuskan  sebuah  keputusan  yang  bersifat diskresi,  dan  perlindungan  yang  represif  bertujuan  untuk  menyelesaikan  terjadinya  sangketa,  hingga  pada  proses  di pengadilan. 19
Kaitannya dengan Proses atau pendampingan hukum terhadap Anak yang mengalami dan berhadapan langsung dengan hukum ada kecenderungan tidak terdapatnya pelayanan yang maksimal dari Pemerintah Daerah. Hal tersebut dapat dilihat dari pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan  Anak P2TP2A di Kabupaten Halmahera Utara yang hanya di isi oleh  seorang petugas, itupun hanya sebagai Relawan karena keterpanggilan moril bersangkutan dengan melihat para  anak  yang cenderung tidak diperhatikan dan  terkesan pembiaran. Sehingga setiap kasus kekerasan anak kadang tidak tersentuh secara menyuluruh, karena bersangkutan merangkap seluruh tugas baik Pelayanan  Hukum,  Pendampingan  Sosial  dan  lainnya  sebagaimana  diamanatkan  dalam  Peraturan  Menteri  Negara Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  Nomor  5  tahun  2010,  berikut  petikan  wawancara  singkat  dengan bersangkutan saat ditemui pada sidang pemerkosaan anak dibawah umur pada pengadilan Negeri Tobelo.
“Iya  saya  di  SK-kan  oleh  Bupati,  namun  segala  tugas  yang  saya  emban  telah  merangkap  dengan  tugas-tugas lainnya dan saya tidak diberikan upah hanya keterpanggilan moril atas fakta anak yang jarang disentuh. Waktu tahun sebelumnya ada uang jalan namun mungkin saat ini Covid 19 sehingga tidak ada”.
16 . Sibhiharta, Moralitas Hukum Dalam Hukum Praksis Sebagai Suatu Keutamaan, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 3, 2015: hlm. 388
17 .  Sukitman  Asgar, Kebijakan  Produk  Hukum  pada  Pelaksanaan  Pemungutan  dan  Perhitungan    Suara  Pemilu  2019 , Jurnal Hibualamo Vol. 3 Nomor 2 tahun 2019, hlm. 119
18 .  Dyah  Permata  Budi  Asri. Perlindungan  Hukum  Preventif  terghadap  ekspresi  budaya  tradisional  di  daerah  Istimewa Yogyakkarta  berdasarkan  UU nomor 28 tahun  2014 tentang hak cipta. Journal of  intectual property, Vol. 1 No. 1 tahun 2018, hlm. 16
19 .  Philipus  M.  Hadjon. Perlindungan  Hukum  Bagi  Rakyat  Indonesia:  Sebuah  Studi  Tentang  Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya  Oleh  Pengadilan  Dalam  Lingkungan  Peradilan  Umum  Dan  Pembentukan  Peradilan  Administrasi. Peradaban, 2017, hlm. 2

## Sukitman  Asgar  dan  Sahrestia  Kartianti,  Kebijakan  Pemerintah  Daerah  dalam  Penanganan  dan  Perlindungan  Anak  yang Berhadapan dengan Hukum di Halmahera Utara
Dari  pernyataan  diatas,  dapat  diketahui  bahwa  segala  kebijakan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  dalam  upaya melindungi  dan  memenuhi  hak-hak  anak  di  Halmahera  Utara  belumlah  maksimal.  Sekalipun  seluruh  perangkat infrastruktur  perlindungan  anak  telah  terpenuhi,  namun  tidak  didukung  dengan  personil  yang  menggerakan  dan melaksanakan  kebutuhan  dan  pelayanan  terhadap  anak  adalah  hal  yang  sia-sia.  Bagaimana  mungkin  sekelas  daerah dengan  beragam  corak  dan  geografis  yang  jauh  dan  luas  antar  satu  dengan  lainnya  dengan  memiliki  Anggaran Pendapatan Daerah yang triliyunan hanya dikerjakan oleh seorang petugas dengan dana yang pas-pasan bahkan harus merogeh  koceh  sendiri,  belum  lagi  harus  berhadapan  dengan  para  anak  dengan  watak  dan  perilaku  serta  usia perkembangan  yang  berbeda-beda  dengan  banyaknya  personil  dengan  anggaran  yang  memadai  pun  belumlah  tentu berhasil.  Sehingga  perlunya  keberanian  dan  perhatian  serius  pemerintah  daerah  dengan  cara  penambahan  personil serta anggaran yang memadai guna efektifitas pelayanan anak lebih baik, sebagaimana diungkapkan oleh Muhammad joni  dan  tanamas  bahwa  Kompleksitas  masalah  anak  bersinggungan  dengan  struktur  dan  sistem  yang  berkembang, yang  berjalan  dan  ditetapkan  dalam  suatu  institusi,  pemerintah  bahkan  negara.  Dinamika  yang  berjalan  dalam  satu institusi,  pemerintah  atau  negara  akan  menentukan  bentuk  dan  karakteristik  permasalahan  anak.  Oleh  karena  itu, masalah anak mencakup beberapa hal, yaitu:
1. Visi  mengenai  pembangunan  yang  berpihak  kepada  kepentingan  anak  dan  yang  mengutamakan  kepentingan terbaik bagi anak yang terintegrasi ke dalam sistem dan model pembangunan.
2. Sistem  hukum  perlindungan  anak  belum  sepenuhnya  terintegrasi  ke  dalam  norma  hukum  positif  dan  penegakan hukum anak belum maksimal.
3. Realitas  anak-anak  yang  berada  dalam  situasi  sulit  seperti  pekerja  anak,  anak  jalanan,  anak  korban  kekerasan, penyalahgunaan  anak,  pelacuran  anak,  dan  sejumlah  masalah  anak-anak  lainnya  memerlukan  intervensi  khusus, karena semakin nyata ditemukan dalam masyarakat dan negara Indonesia. 20
Anak  merupakan  sebuah  aset  negara  dan  tongkat  estafet  bangsa,  didalam  diri  anaklah  nantinya  diharapkan mengganti dan mengisi pos-pos penting yang ditinggalkan oleh orang-orang sebelumnya atau berusia tua yang hidup lebih dulu. Namun demikian, akhir-akhir ini kekerasan terhadap anak semakin hari makin meningkat dan kebanyakan pelakunya adalah orang dewasa dan tak sedikit pula sesama anak-anak yang berujung pada proses peradilan terhadap mereka, karena terjadinya suatu akibat hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah karena adanya peristiwa pidana  yang  ia  perbuat  yang  disebut  pelaku  tindak  pidana  anak,  adanya  perbuatan  pidana  yang  dilakukan  seseorang atau kelompok dan intansi negara terhadapnya yang disebut korban,  serta suatu peristiwa hukum yang ia rasakan dan melihat sendiri yang disebut dengan saksi. Kaitan dengan hal itu Pasal 1 ayat (1) undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa “Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
Hak-hak  anak  jauh  sebelumnya  telah  menjadi  konsen  negara-negara  dibelahan  dunia  hingga  melahirkan  yang disebut dengan Konvensi Hak Anak Internasional atau dikenal dengan UN-CRC (United Nations Convention on Right of the Child). Instrumen Hukum  Terkait anak yang dikenal dengan Resolusi PBB Nomor 44/25 tanggal  5 Desember 1989 ini merupakan sebuah perjanjian Internasional negara-negara dunia untuk menjamin hak hak anak bidang sipil, politik, sosial, ekonomi, kesehatan maupun budaya yang diratifikasi oleh Bangsa Indonesia pada tahun 1990 melalui Keputusan  Presiden  Nomor  39  tahun  1990  tentang  pengesahan Convention  on  Right  of  the  Child. Menurut  Setya Wahyudi bahwa hak-hak anak secara umum dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori hak-hak anak yaitu: hak untuk  kelangsungan  hidup (the  right  to  survival), hak  untuk  tumbuh  kembang (the  right  to  develop), hak  untuk perlindungan (the right to protection), dan hak untuk partisipasi (the right to participation). 21 Tren Kasus  Kekerasan  Anak  setiap  tahun  makin  meningkat  di  Kabupaten  Halmahera  Utara  yang  pada  tahun 2019 ke tahun 2020 perbandingan kenaikannya 20-25% dengan 21 kasus ditahun 2019 dan 24 kasus pada tahun 2020 yang baru memasuki bulan september, hal ini yang tampak dipermukaan atau yang dilaporkan ke Dinas P3A dan KB serta  Polres  Halmahera  Utara,  belum  pada  kasus  yang  terendap  yang  tidak  dilaporkan  masyarakat.  Berikut  Grafik Kekerasan Anak di Kab. Halmahera Utara
20 .  Tedy  Sudrajat, Perlindungan  Hukum  terhadap  anak  sebagai  Hak  Azasi  Manusia, Kanun  Jurnal  Hukum,  No.  54  th IXXX, 2011, hlm. 112
21 .  Dony Pribadi, Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum, Mimbar Hukum,  Vol.  3 No. 1 tahun 2018, hlm 21

## Sukitman  Asgar  dan  Sahrestia  Kartianti,  Kebijakan  Pemerintah  Daerah  dalam  Penanganan  dan  Perlindungan  Anak  yang Berhadapan dengan Hukum di Halmahera Utara
Ket: Warna Orange adalah Perbandingan kasus setiap tahun Warna Merah adalah Kategori Usia Korban Warna Biru adalah Jumlah Kasus
Sumber:

## Hasil telaah dan wawancara dari berbagai Sumber/Instansi Penelitian
Kecenderungan  kenaikan  ini  terdapat  pengaruh  yang  berbeda  dari  wawanacara  dengan  berbagai  stakholder, misalnya  Pemerintah  Daerah  melalui  Kapala  Bidang  Perlindungan  Anak  Dinas  P3A  dan  KB  Syarifa  Hi.  Ahmad menyatakan  bahwa  pengaruh  dari  peningkatan  kekerasan  anak  akibat  karena  anak  yang  dititipkan  pada  kakek  dan nenek  mereka  karena  kedua  orang  tua  keluar  daerah  untuk  berkerja  sehingga  rentan  untuk  terjadi  kekerasan semisalnya  persetubuhan  dan  lainnya.  Sementara  Kapala  Unit  PPA  Polres  Halmahera  Utara  Yuwinda  R.  Sonoto menyatakan, Pengaruh Kekerasan Anak  tiap  tahun meningkat  alasannya karena Berpacaran dan nikah dini.  Lain hal dengan Unit Pelayanan Terpadu Anak Pemda Halmahera Utara Elisabeth  Nuru menyatakan bahwa alasannya karena mabuk  akibat  pengaruh  minuman  keras,  apalagi  daerah  ini  Minuman  Keras  Sageru  dan  Cap  Tikus  yang  sulit diberantas dan seakan telah menjadi budaya baik anak-anak maupun orang dewasa. Hal inilah menurutnya rentan dan sangat berpengaruh pada perbuatan kekerasan bila telah dikuasai minuman keras. 22
Yuwinda R Sonoto menyatakan bahwa, ada beberapa kasus yang telah dilaporkan ke Polres harus dicabut oleh keluarga  korban  sendiri  alasan  karena  Ekonomi,  misalnya  Kasus  Pelecehan  Anak  kandung  sendiri,  saat  keluarga korban  melaporkan  kasus  tersebut  tidak  lama  kemudian  dicabut  dan  hanya  diwajibkan  wajib  lapor  dengan  alasan bersangkutan  orang  tua  bapaknya  sebagai  si  pelaku  merupakan  tulang  punggung  keluarga,  yang  berdampak  pada kehidupan keluarga korban, ibu, adik dan kakaknya yang lain sehingga diadakan damai.   Artinya dari sini kita dapat mengetahui bahwa tidak ada perlindungan sosial dari pemerintah atas kejadian yang dialami oleh para anak, harusnya pemerintah  memberikan  santunan  agar  kehidupan  dan  ekonomi  keluarga  dalam  keadaan  aman  sehingga  tidak mengakibatkan  sampai  terjadi  kecemasan  atas  kebutuhan  ekonomi  yang  berujung  pada  pencabutan  laporan  atas perbuatan pelaku sebagaimana ditentukan dalam pasal 23 UU nomor 35 tahun 2014.
Dari  berbagai  kasus  yang  berhadapan  dengan  hukum  menurut  Dinas  P3A  dan  KB  Pemerintah  Daerah Kabupaten  Halmahera  Utara  bahwa  selalu  diberikan  pendampingan  secara  intens  terhadap  mereka  yang  mengalami dan berhadapan dengan hukum, namun  bantuan hukum sebagai Penasehat tidak disediakan. Hal ini bertolak belakang dengan  ketentuan    Undang - undangg  nomor  35  tahun  2014  yang  mewajibkan  setiap  anak  yang  berhadapan  dengan hukum seyogyanya dibantu dengan menyediakan jasa hukum atau pendampingan pada semua tingkatan peradilan baik kepolisian, kejaksaan hingga pada tingkatan persidangan di pengadilan.
Undang-undang  nomor  11  tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  memberikan  batasan  terkait dengan anak yang berhadapan dengan hukum yaitu:
1. Anak  yang  Berkonflik  dengan  Hukum  yang  selanjutnya  disebut  Anak  adalah  anak  yang  telah  berumur  12  (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
2. Anak  yang  Menjadi  Korban  Tindak  Pidana  yang  selanjutnya  disebut  Anak  Korban  adalah  anak  yang  belum berumur  18  (delapan  belas)  tahun  yang  mengalami  penderitaan  fisik,  mental,  dan/atau  kerugian  ekonomi  yang disebabkan oleh tindak pidana.
3. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan
Kaitan dengan hal  tersebut, semestinya  lembaga peradilan baik  kepolisian,  kejaksaan, pengadilan  hingga pada lembaga  pemasyarakatan  perlunya  memperhatikan  segala  hak  azasi  yang  dimiliki  si  anak  sebagaiman  ketentuan perundang-undangan  salah  satu  contohnya  adalah  tindakan restorative  justicie terhadap  anak  sebagai  pelaku,  bila  si
22 . Hasil Wawancara Penulis dengan Pemda Halut, Polres dan Unit P2TP2A dengan waktu yang berbeda
0 2 4 6 8 10 12 14 TAHUN USIA JLH KASUS
Sukitman  Asgar  dan  Sahrestia  Kartianti,  Kebijakan  Pemerintah  Daerah  dalam  Penanganan  dan  Perlindungan  Anak  yang Berhadapan dengan Hukum di Halmahera Utara
anak  bukanlah  seorang residevils yang  melibatkan  semua  pihak  untuk  mencari  solusi  terbaik  melalui  kesepakatan bersama  atau  musyawarah,  hal  ini  dilakukan  semata-mata  untuk  melindungi  kepentingan  para  anak.  Hal  yang  sama pun dilakukan terhadap anak  sebagai  korban  maupun  saksi suatu peristiwa, bahwa anak korban harus menadapatkan perlindungan dan pemenuhan segala hak-haknya agar tumbuh kembang anak tidak terganggu akibat malu dan lainnya, sehingga perlunya diberikan proses rehablitasi melalui medis maupun terapi sosial untuk memulihkan kondisi korban atas segala luka dan derita serta kerugian lainnya yang ia alami.
Seringkali  pada  proses  disemua  tingkatan  peradilan  baik  Kepolisian,  Kejaksaan  maupun  Pengadilan  cukup melelahkan para anak dan mengundang kerugian baik  ekonomi maupun waktu bermain sianak. Sebagaimana pernah terjadi  terhadap  perkara  anak  sebagai  saksi  dan  korban  pada  perkara  persetubuhan  yang  disidangkan  di  Pengadilan Negeri Tobelo saksi diminta datang oleh Jaksa sejak jam 10.00 WIT ia menunggu tanpa informasi ternyata jam 14. 00 baru  dimulainya  persidangan.  Hal  ini  perlunya  butuh  perhatian  bersama,  sehingga  diharapkan  proaktif  Pemerintah daerah  untuk  membangun  sinergitas  dan  kordinasi  yang  baik  agar  anak-anak  tidak  menambah  beban  trauma  yang lebih terhadap apa yang mereka alami sebelumnya.
Dalam ketentuan Pasal 3 UU Nomor 35 tahun 2014 menegaskan, setiap anak yang berhadapan dengan hukum berhak  mendapatkan  bantuan  hukum,  baik  sebagai  korban,  saksi  maupun  pelaku  yang  kemudian  diperkuat  dengan ketentuan  UU  perlindungan  Anak  menjadi  kewajiban  Pemerintah  dan  Lembaga  terkait  untuk  memberikan Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) b serta pasal 59A dan Pasal 60 ayat 1 poin (c).
Dalam Pasal 59
1) Pemerintah,  Pemerintah  Daerah,  dan  lembaga  negara  lainnya  berkewajiban  dan  bertanggung  jawab  untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.
2) Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
a. Anak dalam situasi darurat;
b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
Dalam  pasal  64  undang-undang  Perlindungan  Anak  menyatakan,  Perlindungan  Khusus  bagi  Anak  yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui: a. perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
b. pemisahan dari orang dewasa;
c. pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
d. pemberlakuan kegiatan rekreasional;
e. pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
f. penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
g. penghindaran  dari  penangkapan,  penahanan  atau  penjara,  kecuali  sebagai  upaya  terakhir  dan  dalam  waktu  yang paling singkat;
Bertalian  dengan  pengaturan  hukum  sebagaimana  disebutkan  diatas,  sudah  barang  tentu  menjadi  kewajiban pemerintah  untuk  berupaya  semaksimal  mungkin  dalam  merumuskan  kebijakan  untuk  memberikan  kenyamanan terhadap  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  dengan  memberikan  pendampingan  hukum  terhadap  mereka  baik sebagai korban, pelaku maupun saksi dalam proses pada setiap tingkatan.
Khusus Kabupaten Halmahera Utara, anak yang berhadapan dengan hukum rata-ratanya merupakan korban dan tidak  ada  satupun  merupakan  pelaku  kekerasan  terhadap  anak,  hal  itu  berdasarkan  hasil  penelitian  yang  penulis lakukan  pada  beberapa  instansi  yang  yaitu  Dinas  P3A  dan  KB,  Polres  Halut,  Pengadilan  Negeri  Tobelo  maupun Aktivis dan Pemerhati Anak seperti PPA LBH Rakyat Halut. Untuk anak yang berhadapan dengan Hukum ditangani langsung  oleh  P2TP2A  Pusat  Pelayanan  Terpadu  Perlindungan  Perempuan  dan  Anak,  hanya  saja  Petugas  P2TP2A hanya  terdapat  seorang  yang  melayani  setiap  Anak  yang  berhadapan  dengan  hukum,  yang  mana  pekerjaannya hanyalah  suka  rela  untuk  membantu  penanganan  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum,  karena  tidak  mendapatkan biaya dari Pemerintah Daerah yang belum lagi dengan bidang pelayanan yang banyak sehingga terkesan tidak efektif misalnya pelayanan dibidang psikososial, kesehatan maupun proses hukum anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini tidak sejalan dengan Peraturaan Meneteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 tahun 2010 tentang  Standar  Pelayanan  Minimu  Korban  Kekerasan  Perempuan  dan  Anak  yang  kemudian  diperkuat  pula  dengan Peraturaan Meneteri Nomor 2 tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan, yang mengatur tata cara  pelayanan  serta  langkah-langkah  melakukan  pendampingan  sosial  konseling,  Kesehatan  Anak  dan  bantuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.
Dalam Pasal 14 Peraturan Menteri Perlindungan Anak Nomor 6 tahun 2015 menyatakan bahwa P2TP2A adalah salah  satu  bentuk  unit  pelayanan  terpadu,  yang  berfungsi  sebagai  Pusat  informasi  bagi  perempuan  dan  anak,  pusat
Sukitman  Asgar  dan  Sahrestia  Kartianti,  Kebijakan  Pemerintah  Daerah  dalam  Penanganan  dan  Perlindungan  Anak  yang Berhadapan dengan Hukum di Halmahera Utara
pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan dan pusat pemberdayaan bagi perempuan dan anak. Sementara dalam pasal 15 mengatur tentang Struktur Kelembagaan P2TP2A yaitu 1. Dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur/Bupati/ Walikota/Camat;
2. Keanggotaan berasal dari unsur struktural dan non struktural yang berasal dari kalangan profesi, akademisi, tokoh masyarakat; dan
3. Sumber  biaya  pembentukan,  pengembangan  dan  penguatan  P2TP2A  Provinsi  Kabupaten,  Kota  ,  dan  Kecamatan bersumber dari  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(APBD) dan/  atau sumber lainnya  yang tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bertalian  dengan  hal  tersebut,  menurut  penulis  bahwa  segala  upaya  dan  kebijakan  yang  diambil  oleh Pemerintah daerah pada bidang perlindungan anak khususnya yang berhadapan dengan hukum terkesan hanyalah asal- asalan  yang  seperti  menjalankan  sebuah  proyek  infrastruktur  negara,  dimana  asal  program  yang  dicanangkan  telah dijalankan selanjutnya terserah masyarakat, mau ikut atau tidak mau taati atau tidak semua terserah masyarakat sendiri tanpa  pelaksanaan  strategi  lainnya  untuk  bagaimana  mencari  solusi  atas  setiap  permasalahan  yang  dihadapi  anak maupun masyarakat itu sendiri. Masyarakat yang hanya dijadikan objek kebijakan oleh Pemerintah daerah inilah yang seringkali  setiap  kebijakan  tidak  berdampak  signifikan  terhadap  perubahan  perilaku  dan  pola  pikir  akibat  kondisi sosial dan ekonomi yang berbeda.
Atas  hal itu, Pemerintah Daerah dalam hal  ini Bupati Halmahera Utara,  seyogyanya menjadikan anak  sebagai subjek kebijakan dengan melibatkan mereka pada hal-hal positif serta perlunya secara serius menangani dan melayani setiap  anak  untuk  mendapatkan  perlindungan  terutama  terhadap  mereka  yang  berhadapan  dengan  hukum  maupun korban  kekerasan  dengan  menganggarkan  anggaran  kepada  Dinas  P3A  dan  KB  maupun  Pusat  Pelayanan  Terpadu Perlindungan Perempuan dan  Anak, agar  para anak di  kabupaten Halmahera Utara dapat terlayani  secara  lancar dan maksimal baik batin/psikisnya maupun mereka yang berhadapan dengan hukum, apalagi situasi dan kondisi kekerasan anak di Kabupaten Halmahera Utara setiap tahun semakin meningkat yang di jugte dengan Darurat Kekerasan  Anak yang  nantinya  berdampak  terhadap  tidak  layaknya  setiap  anak  tumbuh  dan  berkembang  di  daerah  ini.  kekhawatiran dan ketakutan itu perlunya disikapi serius oleh Pemerintah Daerah agar dapat memberikan pelayanan yang maksimal terhadap  para  Anak  baik  sebagai  Korban  maupun  Pelaku.  Sehingga  tujuan  Pembangunan  Berkelanjutan  di  bidang Perlindungan Anak pun dapat tercapai (SDGs) sebagaimana dicanangkan oleh Negara-negara dibelahan dunia. 23

## SIMPULAN
Berdasarkan  Pembahasan  yang  diuuraikan  sebelumnya,  adapun  kesimpulannya  yaitu  tidak  adanya  Keseriusan Pemerintah  Daerah  dalam  upaya  melakukan  pendampingan  dan  perlindungan  terhadap  anak  khususnya  yang berhadapan  dengan  hukum.  Hal  tersebut  dapat  dilihat  dari  minimnya  pelayanan  yang  diberikan  Dinas  P3A  dan  KB melalui P2TP2A, sehingga dapat berpengaruh pada psikis dan mental korban kekerasan anak di Kabupaten Halmahera Utara

## Saran
Perlunya  perumusan  kebijakan  strategis  oleh  pemerintah  daerah,  salah  satu  dengan  membuat  produk  hukum Peraturan  Daerah  untuk  mengikat  seluruh  pihak  termasuk  larangan  produksi  dan  peredaran  Minuman  Keras  yang dilakukan  melalui  pendekatan  dan  kondisi  sosial,  budaya  dan  ekonomi  masyarakat,  termasuk  intens  melakukan kordinasi dengan penegak hukum untuk sinergitas pelayanan terhadap korban maupun pelaku kekerasan Anak. Serta perlunya  sebuah  Tim  Tugas  yang  dikelola  langsung  Gubernur  sebagai  wakil  pemerintah  Pusat  untuk  mempermudah kontrol  terhadap  satuan  pemerintah  daerah  Kabupaten  Kota  khususnya  bidang  Pelayanan  Perlindungan  Anak berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku-buku Busrizalti H.M. Hukum Pemda Otonomi Daerah dan Implikasinya. Yokyakarta:  Total Media, 2013. Fauzan,  dan  Ahmad  Kamil. Hukum  Perlindungan  dan  Pengangkatan  Anak  di  Indonesia .  Jakarta:  Raja  Grafindo Persada, 2008.
Philipus,  M.  Hadjon. Perlindungan  Hukum  Bagi  Rakyat  Indonesia:  Sebuah  Studi  Tentang  Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya  Oleh  Pengadilan  Dalam  Lingkungan  Peradilan  Umum  Dan  Pembentukan  Peradilan Administrasi. Peradaban, 2007.
23 .  Bandingkan  dengan  Pernyataan  KementerianPPA https://www.kemenpppa.go.id/kemen-pppa-komitmen-berikan- layanan-perlindungan-terstandar-dan-berkualitas-bagi-perempuan-dan-anak-korban-kekerasan diakses pada tanggal 13/10/2020 pukul 22.00 WIT
Sukitman  Asgar  dan  Sahrestia  Kartianti,  Kebijakan  Pemerintah  Daerah  dalam  Penanganan  dan  Perlindungan  Anak  yang Berhadapan dengan Hukum di Halmahera Utara
Rasidji, Lili. Dasar-dasar Filsafat Hukum . Bandung: Citra Aditya, 1999. Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 2014. Sri,  Pamudji  dan  Soerjono  Soekanto. Penelitian  Hukum  Normatif  suatu  Tinjauan  Singkat. Jakarta:  Raja  Grafindo Persada, 2012. Sutedjo, Wagiati. Hukum Pidana Anak. Bandung: Refika Adytama, 2010.

## Jurnal Ilmiah Online
Ardianto, Syaifullah Yophi. “Perlindungan Hukum Terhadap  Anak sebagai Korban dari  Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kota Pekanbaru”, Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 3 No. 1. (tahun 2013). 12
Asgar, Sukitman. “Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Pasal 18 UUD tahun 1945 Jo UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah”, Jurnal Hibualamo, Vol. 1, No.1, (tahun 2017). 1 Asgar,  Sukitman. “Kebijakan Produk Hukum pada Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan   Suara Pemilu 2019”,
Jurnal Hibualamo Vol. 3 No. 2 , (tahun 2019). 119
Asri,  Dyah  Permata  Budi.  2018,  “Perlindungan  Hukum  Preventif  terghadap  ekspresi  budaya    tradisional  di  daerah Istimewa Yogyakkarta berdasarkan UU nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta”, Journal of intectual property, Vol. 1 No. 1, (tahun 2018). 16
Lestari,  Anggun.  “Perlindungan  Hukum  Preventif  Terhadap  Kekerasan  Perempuan  Dan  Anak  Dalam  Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia”, Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender.  Vol. 16, No. 2, (tahun 2017). 122
Pribadi,  Dony.  “Perlindungan  Terhadap  Anak  Berhadapan  Dengan  Hukum”, Mimbar  Hukum,  Vol.  3  No.  1, (tahun 2018). 21
Rizki, Azelia Felda. “Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan yang terjadi di Sekolah”, Jurnal Wajah Hukum Vol. 4 No. 1 (tahun 2020). 173 Sibhiharta. “Moralitas Hukum Dalam Hukum Praksis Sebagai Suatu Keutamaan”, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 4, No. 3, (tahun 2015). 388
Sudrajat, Tedy. “Perlindungan Hukum terhadap anak sebagai Hak Azasi Manusia’ , Qanun Jurnal Hukum, No. 54 th IXXX, (tahun 2011). 112

## Surat Kabar/ Eksopedia Media Online
Muhammad  Baendi, Kekerasan  Anak  di  Halut  terus  Meningkat ,  Terbit  31/03/2019  Harian.Halmahera.com  diakses pada 10/08/2020 Aris Mardika Sirait, Halmahera Utara Darurat Pelanggaran Anak. Terbit 21/09/2017 Nusantara.News.com, diakses pada 12/08/2020 Egbert Hoata, Maraknya Kekerasan di Halmahera Utara, LBH meminta Penegak Hukum bertindak, terbit 07/04/2020 RadioSyalom.com  Diakses pada 10/09/2020
KementerianPPA.  Komitmen  Berikan  Layanan  Perlindungan  terstandar  dan  berkualitas  bagi  Anak  dan  Perempuan. Terbit 08/10/2018, KemenPPA.com,  Diakses pada 13/10/2020

## Peraturan Perundang-undangan
Konvensi Hak-Hak Anak Internasional (United Nations Convention on Right of the Child) Nomor 44/25 5 Desember 1989
Peraturaan  Menteri  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  Nomor  1  tahun  2010  tentang “Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan”.
Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 tahun 2010 tentang “Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa”.
Peraturan  Menteri  Negara,  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak  Nomor  2  tahun  2011  tentang “Pedoman Penangan Anak Korban Kekerasan”.
Peraturan  Menteri  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  Nomor  6  tahun  2015  tentang “Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak”.
Undang-Undang Dasar Tahun 1945 beserta Perubahannya Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang “ Pemerintahan Daerah”.
Undang-undang  Nomor  23  tahun  2002  tentang  “ Perlindungan  Anak  sebagaimana  diubah  terakhir  dengan  Undang- undang Nomor 35 tahun 2014”.
Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang “Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia”.

## Sukitman  Asgar  dan  Sahrestia  Kartianti,  Kebijakan  Pemerintah  Daerah  dalam  Penanganan  dan  Perlindungan  Anak  yang Berhadapan dengan Hukum di Halmahera Utara

## Hasil Wawancara
Wawancara  dengan  Ibu  Syarifa  Hi.  Ahmad,  Kapala  Bidang  Perlindungan  Anak  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan,
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Halmahera Utara. tanggal 06/09 2020 Wawancara  dengan  Ibu  Elizabeth  Noru,  Petugas  “Pusat  Pelayanan  Terpadu  Perlindungan  Perempuan  dan  Anak Kabupaten Halmahera Utara, 16/09/2020
Wawancara dengan Ibu Yuwinda Sonoto, Kapala Unit PPA Polres Halmahera Utara 28/09/2020 Wawancara  dengan  Bapak  Egbert  Hoata,  Pemerihati  masalah  Anak  sekaligus  Direktur  LBH  Rakyat  Halut  tanggal 25/09/2020
Wawancara dengan Pengadilan Negeri Tobelo