JURNAL AKUNTANSI KEUANGAN DAN TEKNOLOGI INFORMASI AKUNTANSI Available online at: http://jurnal.umb.ac.id/index.php/JAKTA DOI: https://doi.org/10.36085/jakta.v2i1

## ANALISIS KEMAMPUAN PERANGKAT DESA DALAM MENYUSUN LAPORAN KEUANGAN PROGRAM DANA DESA (STUDI KASUS PADA DESA MARAS KECAMATAN AIR NIPIS KABUPATEN BENGKULU SELATAN)
Yulia Suci Anugra 1 , Ahmad Sumarlan 2 , Yusmaniarti 3 , Ummul Khair 4
1234 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Bengkulu Email: yuliasuciianugraa@gmail.com , ahmadsumarlan@umb.ac.id , yusmaniarti@umb.ac.id
INFORMASI ARTIKEL

## ABSTRACT
Riwayat Artikel: Diterima: 9 Juni 2023 Direvisi :
Disetujui: 30 Juni 2023

## Keywords:
Ability to Prepare Financial
Statements

## Kata Kunci:
Kemampuan Menyusun, Laporan Keuangan The  Village  Fund  financial  report  is  basically  a  form  of  accountability from  the  village  government  in  the  implementation  of  village  fund allocations.  Financial  reports  as  information  will  be  useful  if  the information they contain is provided on time for decision makers before the  information  loses  its  ability  to  influence  decision  making.  South Bengkulu  Regency.  This  research  was  conducted  at  the  Maras  village government  agency  in  Air  Nipis  District,  South  Bengkulu  Regency.  The research method used in this study is qualitative research, the data used in this study are primary and secondary data. Data collection techniques in this study are interviews and documentation. The results of this study indicate that the ability of village officials in compiling financial reports for the village fund program in Maras Village in Air Nipis District, South Bengkulu Regency is already adequate. This is supported by the human resources of village officials who have met four components of the ability assessment  in  preparing  financial  reports,  namely  knowledge,  skills, abilities and experience.

## ABSTRAK
Laporan  keuangan  Dana  Desa  pada  dasarnya  merupakan  bentuk pertanggungjawaban  dari  pemerintah  desa  dalam  pelaksanaan  alokasi dana desa. Laporan keuangan sebagai sebuah informasi akan bermanfaat apabila  informasi  disediakan  tepat  waktu  bagi  pembuat  keputusan sebelum informasi tersebut kehilangan kemampuannya dalam mempengaruhi  pengambilan  keputusan.  Tujuan  penelitian  ini  adalah mengetahui  kemampuan  perangkat  desa  dalam  menyusun  laporan keuangan  program  dana  desa  pada  desa  Maras  Kecamatan  Air  Nipis Kabupaten  Kabupaten  Bengkulu  Selatan.  Metode  penelitian  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif,  data  yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan Sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kemampuan perangkat desa dalam menyusun  laporan  keuangan  program  dana  desa  pada  desa  Maras  Di Kecamatan  Air  Nipis  Kabupaten  Kabupaten  Bengkulu  Selatan  sudah sudah memadai. Hal ini  didukung oleh sumber daya manusia perangkat desa  suda  memenuhi  empat  komponen  penilaian  kemampuan  dalam menyusun  laporan  keuangan  yaitu  knowledge,  Skill  (keterampilan), Kemampuan (ability) dan experience.
JURNAL AKUNTANSI KEUANGAN DAN TEKNOLOGI INFORMASI AKUNTANSI Available online at: http://jurnal.umb.ac.id/index.php/JAKTA DOI: https://doi.org/10.36085/jakta.v2i1

## PENDAHULUAN
Penggunaan  Dana  Desa  diprioritaskan  untuk  membiayai  pembangunan  dan  pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup  manusia  serta  penanggulangan  kemiskinan  dan  dituangkan  dalam  Rencana  Kerja  Pemerintah Desa, yang berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh bupati/walikota mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
Menurut  Chandra  (2016)  pembangunan  desa  mempunyai  peran  penting  dan  strategis  dalam rangka  pembangunan  Nasional  dan  Pembangunan  daerah,  karena  didalamnya  ada  unsur  pemerataan pembangunan  dan  hasil-hasilnya  serta  menyentuh  secara  langsung  kepentingan  sebagian  besar masyarakat  yang  bermukim  di  pedesaan  dalam  rangka  upaya  meningkatkan  kesejahteraan  mereka. Dalam  pembangunan  desa  pemerintahan  desa  berkedudukan  sebagai  subsistem  dari  sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, sehingga desa memiliki kewenangan, tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sendiri. Dalam penyelenggaraan kewenangan, tugas  dan  kewajiban  desa  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  maupun  pembangunan  dibutuhkan sumber pendapatan desa.
Pembangunan desa merupakan model pembangunan partisipatif yaitu suatu sistem pengelolaan pembangunan  bersama-sama,  yang  direncanakan,  dilaksanakan  dan  dievaluasi  secara  musyawarah, mufakat dan gotong royong, yang merupakan cara hidup masyarakat yang telah lama berakar budaya wilayah Indonesia. Dana desa pertama kali digulirkan pada tahun 2015 dengan jumlah anggaran sebesar Rp 20,76 triliun. Sejauh ini Pemerintah Pusat telah mengalokasikan anggaran dana desa mencapai Rp 257 triliun sejak 2015 hingga 2019. Dengan rincian Rp 20,67 triliun (2015), Rp 46,98 triliun (2016), Rp 60 triliun (2017), Rp 60 triliun (2018), dan Rp 70 triliun (2019).
Dana desa tersebut diberikan ke seluruh desa di Indonesia Dengan formula 77 persen dibagi rata ke  seluruh  desa.  Kemudian  20  persen  dialokasikan  untuk tambahan  secara  proporsional  kepada  desa berdasarkan  jumlah  penduduk,  tingkat  kemiskinan,  tingkat  kesulitan  geografis  dan  luas  wilayah. Kemudian,  tiga  persen  dialokasikan  untuk  tambahan  kepada  desa  desa  yang  berstatus  tertinggal Kompas.com  (2019)  Sejak  digulirkannya  dana  desa  hingga  tahun  2019  desa-desa  di  Indonesia  telah mampu  membangun  infrastruktur  dasar  dalam  jumlah  yang  sangat  besar  dan  masif,  yang  sangat dibutuhkan  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup  dasar  dan  juga  untuk  membantu  kegiatan  ekonomi  di desa.  seperti  terbangunnya  1.140.378  meter  jembatan,  jalan  desa  191.600  kilometer,  pasar  desa sebanyak 8.983 unit, kegiatan BUMDes sebanyak 37.830 unit, embung desa sebanyak 4.175 unit, sarana irigasi  sebanyak  58.931  unit.  Selain  itu,  dana  desa  juga  telah  turut  membangun  sarana  prasarana penunjang kualitas hidup masyarakat desa melalui pembangunan 959.569 unit sarana air bersih, 240.587 unit Mandi Cuci Kakus (MCK), 9.692 unit Polindes, 50.854 unit ada unsur pemerataan pembangunan dan  hasil-hasilnya  serta  menyentuh  secara  langsung  kepentingan  sebagian  besar  masyarakat  yang bermukim di pedesaan dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan mereka.
Dalam  pembangunan  desa  pemerintahan  desa  berkedudukan  sebagai  subsistem  dari  sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, sehingga desa memiliki kewenangan, tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sendiri. Dalam penyelenggaraan kewenangan, tugas  dan  kewajiban  desa  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  maupun  pembangunan  dibutuhkan sumber pendapatan desa.
Pembangunan desa merupakan model pembangunan partisipatif yaitu suatu sistem pengelolaan pembangunan  bersama-sama,  yang  direncanakan,  dilaksanakan  dan  dievaluasi  secara  musyawarah, mufakat dan gotong royong, yang merupakan cara hidup masyarakat yang telah lama berakar budaya wilayah Indonesia. Dana desa pertama kali digulirkan pada tahun 2015 dengan jumlah anggaran sebesar Rp 20,76 triliun. Sejauh ini Pemerintah Pusat telah mengalokasikan anggaran dana desa mencapai Rp 257 triliun sejak 2015 hingga 2019. Dengan rincian Rp 20,67 triliun (2015), Rp 46,98 triliun (2016), Rp 60 triliun (2017), Rp 60 triliun (2018), dan Rp 70 triliun (2019).
Sejak  digulirkannya  dana  desa  hingga  tahun  2019  desa-desa  di  Indonesia  telah  mampu membangun  infrastruktur  dasar  dalam  jumlah  yang  sangat  besar  dan  masif,  yang  sangat  dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar dan juga untuk membantu kegiatan ekonomi di desa. seperti
JURNAL AKUNTANSI KEUANGAN DAN TEKNOLOGI INFORMASI AKUNTANSI Available online at: http://jurnal.umb.ac.id/index.php/JAKTA DOI: https://doi.org/10.36085/jakta.v2i1
terbangunnya 1.140.378 meter jembatan, jalan desa 191.600 kilometer, pasar desa sebanyak 8.983 unit, kegiatan  BUMDes  sebanyak  37.830  unit,  embung  desa  sebanyak  4.175  unit,  sarana  irigasi  sebanyak 58.931 unit. Selain itu, dana desa juga telah turut membangun sarana prasarana penunjang kualitas hidup masyarakat desa melalui pembangunan 959.569 unit sarana air bersih, 240.587 unit Mandi Cuci Kakus (MCK),  9.692  unit  Polindes,  50.854  unitPAUD,  24.820  unit  Posyandu,  serta  drainase  29.557.922. Kompas.com (2019).
Adanya program dana desa terbukti efektif dan telah berhasil mengurangi kemiskinan di desa- desa  serta  penurunan  angka  stunting  dari  37  persen  menjadi  30  persen,  peningkatan  pendapatan  per kapita  hampir  50  persen,  pembukaan  lapangan  kerja  melalui  program  Padat  Karya  Tunai  (PKT), BUMDes, desa wisata, angka pengangguran di desa turun dibandingkan dengan kota dan Gini ratio di desa  terus  meningkat.  Bahkan,  jumlah  desa  tertinggal  juga  mengalami  penurunan  dan  juga  terjadi peningkatan jumlah desa berkembang. Pada Tahun 2019 penggunaan dana desa direncanakan digeser untuk  pemberdayaan  ekonomi  dan  pemberdayaan  masyarakat  desa.  Maka,  bagi  desa  yang  sudah memiliki  infrastruktur  yang  cukup,  untuk  kedepannya  dapat  mengalihkan  program  dana  desa  ke pembangunan  pemberdayaan  ekonomi  dan  pemberdayaan  masyarakat  desanya  agar  pertumbuhan ekonomi desa dan pendapatan masyarakat desa juga turut meningkat.
Salah  satu  cara  pemerintah  memberikan  perhatian  khusus  dalam  pembangunan  dan pemberdayaan  masyarakat  desa  dibuatlah  Undang-undang  no  6  Tahun  2014  tentang  desa.  Undang Undang ini membawa perubahan besar yang mendasar bagi kedudukan dan relasi desa dengan daerah dan pemerintah meliputi aspek kewenangan,perencanaan, pembangunan, keuangan dan demokrasi desa. Melalui UU ini kedudukan desa semakin kuat. UU ini dengan jelas menyatakan bahwa desa dan adat desa mendapat perlakuan yang sama dari pemerintah dan pemerintah daerah. Desa diberikan otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul, adat istiadat dan nilai sosial  budaya  masyarakat  desa,  serta  menetapkan  dan  mengelola  kelembagaan  desa.  Dengan disahkannya  UU  No  6  tahun  2014  tentang  desa,desa  telah  diberikan  kesempatan  yang  besar  untuk mengurus  tata  pemerintahannya  sendiri  serta  melaksanakan  pembangunan  untuk  meningkatkan kesejahteraan dan kualitas masyarakat desa, selain itu diharapkan pemerintah desa lebih mandiri dalam mengelola  pemerintahan  dan  berbagai  sumber  daya  alam  yang  dimiliki,  termasuk  didalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa.
Dalam  penyajian  informasi  yang  relevan,  ketepatan  waktu  merupakan  faktor  penting.  Dimana informasi  yang  relevan  harus  disajikan  tepat  waktu.Karakteristik  informasi  yang  relevan  harus mempunyai nilai prediktif dan disajikan tepat waktu. Laporan keuangan sebagai sebuah informasi akan bermanfaat  apabila  informasi  yang  dikandungnya  disediakan  tepat  waktu  bagi  pembuat  keputusan sebelum informasi tersebut kehilangan kemampuannya dalam mempengaruhi pengambilan keputusan. Jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya.
Penyusunan pelaporan desa pada awalnya berpedoman pada Permendagri No. 133 Tahun 2014 adalah dalam rangka meningkatkan kualitas pelaporan keuangan yang dimaksud dapat meningkatkan kredibilitas  dan  akan  dapat  mewujudkan  transparansi  dan  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan pemerintah  desa  yang  telah  diselesaikan  dan  disahkan.  Permendagri  No.  133  Tahun  2014  adalah pedoman pengelolaan dana desa yang berlaku di indonesia maka dari itu merupakan persyaratan yang mempunyai  ketaatan  hukum  dalam  meningkatkan  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  desa  yang dilaporkan pada Bupati.
Berkaitan dengan pengelolaan dana desa, dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Proses pengelolaan dana desa dimaksud dimulai dari  perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan  dan  pertanggungjawaban.  Semua  proses pengelolaan dana desa harus didasari asas transparansi, akuntabel dan partisipatif.Dalam pengelolaan dana desa dituntut adanya suatu aspek tata yang baik dimana salah satunya akuntabilitas. Banyak faktor yang  menghambat  akuntabilitas  dan  pertanggungjawaban  pelaporan  keuangan  desa.  Keterlambatan pelaporan  pertanggungjawaban  desa  disebabkan  oleh  adanya  target  penggunaan  dana  yang  belum terealisasi dengan baik, bahkan faktor sumber daya manusia yang berada dalam pemerintah desa tersebut
JURNAL AKUNTANSI KEUANGAN DAN TEKNOLOGI INFORMASI AKUNTANSI Available online at: http://jurnal.umb.ac.id/index.php/JAKTA DOI: https://doi.org/10.36085/jakta.v2i1
yang kurang profesional dalam menyusun laporan keuangan desa. Dalam penyusunan laporan keuangan desa  sumber  daya  manusia  harus  didukung  dengan  pengetahuan  ( Knowledge ),  keterampilan (skills ), pengalaman ( experience ) dan abilities dalam pengelolaan pemerintahan masih sangat terbatas.
Beberapa  penelitian  yang  dilakukan  peneliti  sebelumnya  mengatakan  bahwa  sumber  daya manusia dan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu laporan Pemerintah Daerah. Pada penelitian yang dilakukan (Isniatul Khilmiyah & Nurhandayani, 2016) mengatakan bahwa Hambatan utamanya adalah rendahnya kompetensi sumber daya manusia dan efektifnya pelatihan para perangkat desa, sehingga masih memerlukan perhatian khusus dan keseriusan dari Aparat Daerah secara berkelanjutan.
Hasil penelitian lainnya menunjukan bahwa kemampuan perangkat desa dalam menyusun laporan keuangan belum maksimal, beberapa kendala yang dihadapi pemerintah antara lain kurang memadainya pelatihan-pelatihan untuk menyusun laporan keuangan program dana desa serta pemahaman perangkat desa dalam memahami akuntansi juga belum maksimal (Uswatun Hasanah , 2020).

## TINJAUAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

## 1. Alokasi Dana Desa
Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  merupakan  kewajiban  Pemerintah  Kabupaten/  Kota  untuk mengalokasikan anggaran untuk Desa yang diambilkan dari Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum  (DAU)  yang  merupakan  bagian  Dana  Perimbanga.  Besarnya  ADD  masing-masing Kabupaten/Kota  setiap  tahun  adalah  sepuluh  persen  (10%)  dari  Dana  DBH  dan  DAU  yang dialokasikan dalam APBD Kabupaten/Kota. Pengalokasian setiap Desa dan tata cara penggunaan ADD diatur melalui Peraturan Bupati/Walikota yang ditetapkan setiap tahun.
2. Keuangan Desa
Permendagri No.133 Tahun 2014 menyatakan bahwa Keuangan Desa adalah Semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang  berhubungan  dengan  pelaksanaan  hak  dan  kewajiban  Desa.  Hak  dan  kewajiban  tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang  baik.  Siklus  pengelolaan  keuangan  meliputi  perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, dengan periodesasi 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 januari sampai dengan 31 desember (BPKP, 2016).
3. Pengelolaan Keuangan Dana Desa
Berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa yang  dimaksud  dengan  pengelolaan  keuangan  desa  adalah  keseluruhan  lingkup  kegiatan  yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.  Keuangan  desa  dikelola  berdasarkan  asas  transparan,  akuntabel,  partisipan  serta  dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran sesuai dengan Permendagri 113 Tahun 2104.
4. Pelaporan Keuangan Dana Desa
Menurut  Munawir  (2010)  laporan  keuangan  merupakan  alat  yang  sangat  penting  untuk memperoleh  informasi  sehubungan  dengan  posisi  keuangan  dalam  hasil-hasil  yang  telah  dicapai oleh organisasi yang bersangkutan.
Kepala  Desa  menyampaikan  laporan  pertanggungjawaban  realisasi  APBDes  kepada Bupati/Walikota  melalui  Camat  setiap  akhir  tahun  anggaran.  Laporan  pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
5. Manajemen Sumber Daya Manusia
Sumber  daya  manusia  yang  berkualitas  juga  dapat  menghemat  waktu  pembuatan  laporan keuangan, disebabkan karena sumber daya manusia tersebut telah mengetahui dan memahami apa yang akan dikerjakan dengan cepat dan baik sehingga penyajian keuangan bisa tepat waktu. Dalam ilmu  manajemen  personalia  upaya  peningkatan  sumber  daya  manusia  disebut  pengembangan karyawan. Tujuan pengembangan karyawan untuk memperbaiki efektivitas kerja karyawan dalam mencapai hasil-hasil kerja yang telah ditetapkan(Heidjrachman, 2008). Perangkat desa yang kurang
JURNAL AKUNTANSI KEUANGAN DAN TEKNOLOGI INFORMASI AKUNTANSI Available online at: http://jurnal.umb.ac.id/index.php/JAKTA DOI: https://doi.org/10.36085/jakta.v2i1
memiliki  pengetahuan  dan  keterampilan  tentang  bidang  tugasnya  akan  mengalami  kesulitan  dan kelambatan dalam bekerja, yang berakibat pada pemborosan bahan, waktu, dan biaya.
6. Multilevel Model Of Human Capital Resource Emergence
Multilevel Model Of Human Capital Resource Emergence adalah model yang diajukan oleh Ployhart  dan  Moliterno  (2011)yang  mendefinisikan  human  capital  sebagai  sumber  daya  dalam tataran organisasi yang dihasilkan melalui knowledge, skills,abilities dan experience dari individu- individu yang berbeda dari organisasi tersebut.

## METODE PENELITIAN
Lokasi  Penelitian  ini  dilakukan  di  Desa  Maras  Kecamatan  Air  Nipis  Kabupaten  Bengkulu Selatan, waktu penelitian dilaksanakan selama satu bulan yaitu pada bulan Juli 2021. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.
Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskripsi kualitatif. Dalam hal ini, peneliti menganalisis  data  yang  dihasilkan  melalui  wawancara  terhadap  subjek  penelitian,  sehingga  peneliti dapat memecahkan persoalan yang timbul pada penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Kemampuan Penyusunan Laporan Keuangan Dana Desa
Dalam pengelolaan keuangan desa, Pemerintah desa sebagian besar telah menerapkan Asas Akuntabel. Dengan cara menyusun laporan keuangan dan melaporkan kepada Bupati. Laporan yang dibuat  yaitu  laporan  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  yang  disingkat  LPPDes.  Di  dalam LPPDes, terlampirkan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa, catatan atas laporan keuangan Desa, rincian  aset  tetap,  laporan  pertanggungjawaban  realisasi  pelaksanaan  APBDesa,  berita  acara musyawarah desa, laporan realisasi pelaksanaan APBDes per sumber dana, keberhasilan desa yang dicapai  selama  setahun,  laporan  kekayaan  milik  desa,  buku  bank,  buku  kas  umum,  dan  buku pembantu  pajak  dan berita  acara rekonsiliasi  laporan keuangan.  Kepala  desa melaporkan  kepada Bupati berupa laporan LPPDes pada bulan desember dan paling lambat 3 bulan tahun berikutnya. Juga membuat surat pertanggungjawaban yang disampaikan BPD dan masyarakat.
Seperti  yang  dijelaskan  oleh  salah  satu  narasumber,  yaitu  Sekretaris  Desa  yang  dimana sebagai berikut:
“Untuk laporan pertanggungjawaban, kami menyusun laporan penyelenggaraan pemerintah desa (LPPDes), yang dimana didalamnya merupakan seluruh kumpulan dokumen pendukung laporan.  Seperti,  laporan  realisasi  pelaksanaan  APBDes,  laporan  pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, berita acara musyawarah desa, laporan realisasi pelaksanaan APBDes per sumber dana, keberhasilan desa yang dicapai selama setahun, laporan kekayaan milik  desa,  buku  bank,  buku  kas  umum,  dan  buku  pembantu  pajak  dan  berita  acara rekonsiliasi  laporan  keuangan.  Selanjutnya  per  divisi  menyiapkan  /  membuat  SPJ  yang ditujukan kepada masyarakat dan BPD “(Jelas Bapak Sekdes Desa Maras).

## 2. Analisis kemampuan Penyusunan Laporan Keuangan Dana Desa Maras Di Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan
Pengelolaan dana desa, menjadi beban bagi beberapa perangkat desa dalam pengelolaannya. Di  samping  itu,  dalam  pengelolaan  dana  desa  pasti  bersentuhan  dengan  proses  akuntansi  yang memerlukan  kemampuan  sumber  daya  manusia  yang  mumpuni  agar  laporan  keuangan  yang dihasilkan  benar  sehingga  sesuai  standar  yang  berlaku.  Teknologi  juga  akan  sangat  dibutuhkan dalam proses-proses pertanggungjawaban pengelolaan keuangan.
Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Maras Kec. Air Nipis, Kab.  Bengkulu  Selatan  dipertanggungjawabkan  dengan  menyusun  dan  melaporkan  laporan keuangan,  laporan  keuangan  yang  disajikan  pemerintahan  desa  berupa  laporan  terkait  realisasi
JURNAL AKUNTANSI KEUANGAN DAN TEKNOLOGI INFORMASI AKUNTANSI Available online at: http://jurnal.umb.ac.id/index.php/JAKTA DOI: https://doi.org/10.36085/jakta.v2i1
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes). yang dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD desa). Laporan pelaksanaan APBDes didalamnya memuat pendapatan, belanja desa, dan pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember  tahun  anggaran.  Dalam  penyusunan  laporan  keuangan  Dana  Desa  memerlukan kemampuan  sumber  daya  manusia  yang  berkualitas  yang  memiliki  pengetahuan  ( knowledge), keterampilan ( skills), kemampuan ( abilities), dan pengalaman ( experience).
Kemampuan  yang  di  miliki  perangkat  desa  merupakan  tolak  ukur  dalam  menyelesaikan pekerjaannya. Dalam menyusun laporan keuangan dana desa memerlukan sumber daya manusia yakni perangkat  desa  yang  berkualitas,  dimana  sumber  daya  manusia  berkualitas  memiliki  pengetahuan ( knowledge), keterampilan ( skills), kemampuan ( abilities), dan pengalaman ( experience).
1. Pengetahuan (Knowledge)
Tabel 1. Indikator Pengetahuan (Knowledge) Sumber Daya Manusia dalam penyusunan dan pelaporan keuangan dana desa. No Daftar pertanyaan Jawaban Responden 1. Apakah  perangkat  desa  telah  telah  memahami  pedoman dan prosedur penyusunan laporan keuangan ? Iya Sekdes & kepala Desa 2. Bagaimana  latar  belakang  jenjang  pendidikan  dari perangkat desa ? SMA dan S1 Sekdes & kepala Desa
Berikut ini adalah hasil wawancara dengan bapak Tetap selaku sekretaris desa:
“Menurut saya perangkat desa ini sudah memahami prosedur penyusunan laporan keuangan desa,  dilihat  dari  jenjang  pendidikan  kami  selaku  perangkat  desa  rata-rata  berpendidikan SMA  dan  strata  1  (S1)  sehingga  sudah  bisa  dikatakan  memenuhi  standar  minimal pendidikan“.
Berikut ini adalah hasil wawancara dengan bapak Sahar selaku Kepala desa:
“Sebenarnya  perangkat  desa  kami  ini  sudah  bisa  dikatakan  mampu  dan  paham  terkait prosedur laporan keuangan karena dilihat dari latar pendidikan juga sudah memenuhi syarat menurut saya dek“.
Berdasarkan  indikator knowledge ,  tingkat  pendidikan  aparat  pemerintah  desa  adalah mayoritas lulusan SMA dan S1, sumber daya manusia yang sudah memadai dari sisi ( Knowledge) sehingga dalam hal menyelesaikan pekerjaan sudah bisa dikatakan baik dan sesuai prosedur.
Berikut ini adalah ringkasan kesimpulan hasil wawancara pengetahuan perangkat desa dalam proses  penyusunan  laporan  keuangan  dana  desa  maras  kecamatan  air  nipis  kabupaten  bengkulu selatan:
Tabel 2. Hasil Penelitian Pengetahuan Perangkat Desa (Knowledge) No Indikator Penelitian Hasil Penelitian 1. • Kemampuan  perangkat  desa dalam  memahami  pedoman dan  prosedur  penyusunan laporan keuangan
• Latar belakang jenjang pendidikan
Kinerja Perangkat desa bisa dikatakan baik dan sesuai target waktu yang ditetapkan didukung dengan adanya kemampuan  perangkat  desa  .  perangkat  desa  maras sudah  memahami  prosedur  penyusunan  laporan keuangan  dana  desa.  Kemampuan  sumberdaya manusia  pemerintah  desa  dalam  menyusun  laporan keuangan dana desa maras di dominasi oleh lulusan S1 dan  SMA.  Dengan  pengetahuan  yang  dimiliki  serta latar  belakang  pendidikan  yang  mendukung  mampu
JURNAL AKUNTANSI KEUANGAN DAN TEKNOLOGI INFORMASI AKUNTANSI Available online at: http://jurnal.umb.ac.id/index.php/JAKTA DOI: https://doi.org/10.36085/jakta.v2i1
membantu  perangkat  desa  memudahkan  penyelesaian pekerjaannya.

## 2. Keterampilan (Skills)
Tabel 3. Indikator Keterampilan (Skills) Sumber Daya Manusia dalam penyusunan dan pelaporan keuangan dana desa. No Daftar pertanyaan Jawaban Narasumber 1. Apakah perangkat desa telah mampu mengoperasikan SISKEUDES ? Iya Sekdes & Kepala Desa 2. Bagaimana cara meningkatkan keterampilan perangkat desa agar kinerjanya sesuai target ? Ikut pelatihan Kepala desa
Berikut hasil wawancara dengan sekretaris desa:
“Perangkat desa kami dalam penyusunan laporan keuangan sejak adanya SISKEUDES sudah mampu  mengoperasikan  aplikasi  tersebut,  dengan  adanya  teknologi  ini  dapat  membantu mempermudah kinerja kami. Dalam meningkatkan keterampilan kami diberikan pelatihan- pelatihan yang diadakan minimal 1 tahun sekali“.
Adapun hasil wawancara dengan kepala desa:
“Untuk  meningkatkan  keterampilan  perangkat  dalam  kinerjanya,  biasanya  kami  diberikan pelatihan  dulu,  kira-kira  1-  2  kali  dalam  setahun,  apalagi  sekarang  sudah  ada  sistem  yang namanya SISKEUDES untuk memudahkan kinerja kami, jadi kami harus diberi bekal untuk mengoperasikannya”.
Berdasarkan  indikator skills ,  aparat  Pemerintah  Desa  sudah  mengikuti  pelatihan  Dan mendapatkan  materi  pelatihan  secara  efektif  dalam  meningkatkan  SDM  Pemerintah  Desa  untuk mengelola dana desa dan memudahkan dalam menyusun laporan keuangannya.
Tabel 4.

## Hasil Penelitian Keterampilan Perangkat Desa (Skills)
No Indikator Penelitian Hasil Penelitian 1. • Kemampuan perangkat dalam mengoperasikan SISKUEDES • Upaya meningkatan keterampilan perangkat desa
Sejak  adanya  SISKUEDES,  perangkat  desa  di upayakan  untuk  mampu  mengoperasikan  aplikasi tersebut  dalam  penyusunan  laporan  keuangan, dengan  adanya  teknologi  ini  dapat  membantu mempermudah kinerja. Dalam meningkatkan keterampilan  perangkat  desa  diberikan  atau  di  ikut sertakan dalam pelatihan pelatihan yang di adakan 1 sampai 2 kali dalam setahun.

## 3. Pengalaman (experience)
Menurut Ployhart dan Moliterno (2011), experience merefleksikan kemampuan mentransfer pengetahuan yang didapat dari luar ke tempat individu tersebut bekerja dan dapat bervariasi sesuai dengan jumlah, waktu dan tipe pekerjaan yang ditekuni. Dengan demikian experience ini diukur dengan pengalaman kerja perangkat desa di bidang keuangan sebelum menjadi perangkat.
Hasil wawancara dengan informan menunjukkan bahwa mayoritas pemerintahan sudah ada memiliki  pengalaman  dibidang  keuangan.  Pada  kaur  keuangan  yang  terpilih  sudah  memiliki
JURNAL AKUNTANSI KEUANGAN DAN TEKNOLOGI INFORMASI AKUNTANSI Available online at: http://jurnal.umb.ac.id/index.php/JAKTA DOI: https://doi.org/10.36085/jakta.v2i1
pengalaman,  di  samping  dilihat  dari  kurun  waktu  masa  kerja  juga  dilihat  dari  ikut  serta  dalam pelatihan-pelatihan.
Tabel 5. Indikator Pengalaman (experience) Sumber Daya Manusia dalam penyusunan dan pelaporan keuangan dana desa No Daftar pertanyaan Jawaban Narasumber 1. Apakah  dalam  penyusunan  laporan  keuangan  sudah dilakukan oleh perangkat yang berpengalaman ? Iya Kaur Keuangan 2. Apakah  pengalaman  kerja  dari  perangkat  desa mempengaruhi kinerja perangkat? Iya Kepala desa
Hasil wawancara dengan Kaur Keuangan desa:
“Di desa ini, jika ditanya mengenai pengalaman kerja sudah bisa dikatakan berpengalaman. Seperti  halnya  saya  sendiri  selaku  kaur  keuangan  desa  sudah  3  tahun  bekerja  dibidang ini,begitupun dengan perangkat desa yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan”.
Adapun hasil wawancara dengan kepala desa:
“Yang  pastinya  kalau  perangkat  desanya  sudah  berpengalaman  di  bidangnya,  dalam  hal pekerjaan  tentu  tidak  akan  sulit  dalam  menyelesaikannya.  berbeda  dengan  yang  belum berpengalaman,  misalnya  ketika  ada  permasalahan  yang  terjadi  akan  sulit  mencari  jalan keluarnya”.
Berdasarkan indikator experience , rata – rata aparat Pemerintah Desa memiliki pengalaman di  bidang  pengelolaan  keuangan.  Ada  bendahara  yang  dipilih  berdasarkan experience, bukan berdasarkan  kedekatan  dengan  Kepala  Desa.  Pendamping  desa  yang  suda  bertugas  untuk memberikan saran dan masukan bagi Pemerintah Desa, juga sesuai dengan yang diharapkan.
Tabel 6.

## Hasil Penelitian Pengalaman Perangkat Desa (Experience)
No Indikator Penelitian Hasil Penelitian 1. • Penyusunan  laporan  keuangan dilakukan  oleh  aparat  yang berpengalaman.
• Pengalaman kinerja dari perangkat  desa  mempengaruhi kinerja perangkat Penyusunan  laporan  keuangan  dilakukan  oleh perangkat desa yang berpengalaman di bidangnya, dalam hal  ini dilakukan oleh kaur keuangan yang sudah  bekerja  bertahun  tahun  bahkan  sampai  3 tahun  di  bidangnya.  Perangkat  desa  yang  sudah memiliki pengalaman dalam pekerjaan tidak akan sulit dalam menyelesaikanya.

## 4. Kemampuan (ability)
Abilities sebagai kemampuan komprehensif, diminta individu yang memiliki tingkat abilities yang tinggi akan mempelajari sesuatu lebih cepat, mendapat benefit yang lebih dari dari pengalaman dan  mendapatkan  pengetahuan  lebih  dalam  (Ployhart  dan  Moliterno,2011).  Oleh  karena  itu, indikator abilities diukur dari kemampuan komprehensif pemerintah desa dalam penyusunan dan pelaporan keuangan desa.
Tabel 7. Indikator Kemampuan (ability) Sumber Daya Manusia dalam penyusunan dan pelaporan keuangan dana desa No Daftar pertanyaan Jawaban Narasumber 1. Apakah  kemampuan  dari  perangkat  desa hanya dinilai latar pendidikan? Iya BPD
JURNAL AKUNTANSI KEUANGAN DAN TEKNOLOGI INFORMASI AKUNTANSI Available online at: http://jurnal.umb.ac.id/index.php/JAKTA DOI: https://doi.org/10.36085/jakta.v2i1
2. Bagaimana  cara  meningkatkan  kemampuan perangkat desa agar kinerjanya sesuai target ? Diikut  sertakan  dalam penyuluhan laporan keuangan Kepala desa
Adapun hasil wawancara dengan BPD:
“Menurut saya, dalam hal kemampuan memang setiap diri perangkat itu berbeda, akan tetapi nilai kemampuan itu sendiri selain diperoleh dari jenjang pendidikan, kinerja pekerja dan hal lainnya. Kemampuan itu bisa juga diperoleh karena pengalaman kerja yang dimiliki, sering mengikuti  pelatihan-pelatihan,  karena  kemampuan  juga  bisa  dilihat  dari  prestasi  yg  capai perangkat dari kinerja”.
Dilanjutkan dengan wawancara kepala desa menyebutkan:
“  Kembali  lagi  dalam  upaya  meningkatkan  kemampuan  yang  dimiliki  perangkat  kami mengikutsertakan perangkat desa dalam pelatihan-pelatihan yang diadakan untuk kami selaku perangkat, bisa juga diikutsertakan dalam penyuluhan dalam hal ini mengenai penyusunan laporan keuangan”.
Berdasarkan  indikator abilities ,  kemampuan  komprehensif  dalam  pengelolaan  Pemerintah Desa Desa Maras Di Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan
Tabel 8.

## Hasil Penelitian Kemampuan Perangkat Desa (Abillity)
No Indikator Penelitian Hasil Penelitian 1. • Kemampuan  perangkat  desa dinilai dari latar pendidikan
• Meningkatkan kemampuan perangkat agar sesuai target
Kemampuan  setiap diri  perangkat  desa berbeda,  akan tetapi  nilai  kemampuan  itu  diperoleh  dari  jenjang pendidikan,  kinerja  pekerja,  pengalaman  kerja  yang dimiliki dan pelatihan yang di ikuti.
Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan  Uswatun Hasanah (2020), menyatakan bahwa  kemampuan  perangkat  desa  dalam  menyusun  laporan  keuangan  program  dana  desa  serta kendala-kendala  yang  yang  dihadapi  pada  desa.  Data  dalam  penelitian  ini  dikumpulkan  dengan  cara melakukan  Wawancara  dan  Dokumentasi.  Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukan  bahwa  kemampuan perangkat desa dalam menyusun laporan keuangan belum maksimal, beberapa kendala yang dihadapi pemerintah  antara  lain  kurang  memadainya  pelatihan-pelatihan  untuk  menyusun  laporan  keuangan program dana desa serta pemahaman perangkat desa dalam memahami akuntansi juga belum maksimal. Dalam  penelitian  ini  kemampuan  perangkat  desa  dalam  menyusun  laporan  keuangan  dana  desa  di dukung dengan sumber daya manusia yag berkualitas. Sumber daya manusia yang berkualitas di dukung oleh  pengetahuan/ knowledge ,  keterampilan/ skills ,  kemampuan/ abillity dan  pengalaman/ experience. Dalam  meningkatkan  kemampuan  perangkat  desa  dilakukan  pelatihan  yang  berhubungan  dengan penyusunan laporan keuangan agar kinerjanya sesuai target dan maksimal.
Kemampuan  SDM  perangkat  desa  dalam  Penyusunan  Laporan  Keuangan  dana  desa  yakni knowledge,  skills,  experience, dan abilities, yang  diuraikan  diatas,  terlihat  bahwa  secara  umum Kemampuan  SDM  Pemerintah  Desa  dalam  menyusun  laporan  keuangan  dana  desa  sudah  memadai. Tingkat pendidikan pemerintah desa di Desa Maras didominasi oleh lulusan S1 dan SMA. Sedangkan dalam indikator Skills, ditemukan bahwa perangkat desa telah diikutsertakan dalam pelatihan-pelatihan, diikutsertakan dalam penyuluhan-penyuluhan mengenai penyusunan laporan keuangan, pelatihan dan penyuluhan untuk perangkat baru. Dimana pelatihan-pelatihan ini upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Untuk  indikator experience hasil  analisis  yang  diuraikan  diatas  juga  memperlihatkan  bahwa sebagian besar perangkat desa sudah memiliki experience yang cukup dalam penyusunan dan pelaporan keuangan  dana  desa.Berdasarkan  indikator abilities, kemampuan  komprehensif  dalam  pengelolaan sampai dengan penyusunan laporan keuangan desa sudah memadai.
JURNAL AKUNTANSI KEUANGAN DAN TEKNOLOGI INFORMASI AKUNTANSI Available online at: http://jurnal.umb.ac.id/index.php/JAKTA DOI: https://doi.org/10.36085/jakta.v2i1
Dalam penyusunan dan pelaporan keuangan Dana Desa didukung dengan adanya kualitas sumber daya  manusia  yang  berkualitas,  yang  memenuhi  empat  kriteria  yang  tersebut  diatas.  Dengan  adanya sumber daya manusia yang berkualitas dalam penyusunan dan pelaporan keuangan akan tepat waktu sesuai  dengan  periode  tahun  anggaran.  Dengan  sumber  daya  manusia  yang  berkualitas  kinerja pemerintah desa akan lebih efektif.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Secara umum Kemampuan  SDM  perangkat  desa  dalam  Penyusunan  Laporan  Keuangan  dana  desa  di  Desa  Maras Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan sudah memadai. Hal tersebut Berdasarkan indikator knowledge tingkat  pendidikan  perangkat  desa  mayoritas  S1  dan  SMA,  Berdasarkan  indikator skills , perangkat desa sudah diikutsertakan dalam pelatihan. Pelatihan-pelatihan yang diikuti oleh perangkat desa  sudah  efektif  dalam  meningkatkan  kualitas  sumber  daya  manusia,  Berdasarkan  indikator experience, rata-rata  aparat  pemerintahan  sebagian  besar  sudah  memiliki  pengalaman  dibidang keuangan desa sudah bisa dikatakan sesuai dengan yang diharapkan dan Berdasarkan indikator abilities, kemampuan komprehensif dalam penyusunan dan pelaporan keuangan desa sudah memadai.

## DAFTAR PUSTAKA
Alokasi Dana desa (ADD).” Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 12–02.
Arif,  Muhammad.(2007).  Tata  Cara  Pengelolaan  keuangan  Desa  Dan  Pengelolaan  Kekayaan  Desa.
Pekanbaru: Red Post press.
Candra  Kusuma  Putra,  Ratih  Nur  Pratiwi  Suwondo.(2016).  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. Jurnal administrasi Publik. (JAP) , Vol 1, No 6. Hal 1203-1212. Desmiyawati. (2014). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keandalan Dan Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan. Jurnal Akuntansi , 2 No 2(163–178).
Febilia  Yolanda.  (2015).  Analisis  Faktor-Faktor  Penyebab  Keterlambatan  Penyusunan  Laporan Keuangan  Pada  Badan  Pengelolaan  Keuangan  Dan  Aset  Daerah  (Bpkad)  Provinsi  Sumatera Selatan. Fakultas Ekonomi. Universitas Muhammadiyah Palembang .
Hasibuan malayu. (2007). Manajemen sumber daya manusia. Jakarta : PT Bumi. Aksara.
Ismail, M., Widagdo, A. K.,  Widodo, A.(2016). Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa. Jurnal Ekonomi dan Bisnis , 19(2), 323–340. https://doi.org/https://doi.org/10.249 14/jeb. v19i2.336 Juklak  Bimkon  Pengelolaan  Keuangan  Desa.(2015).  Petunjuk  Pelaksanaan  Bimbingan    Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa. Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah.
Joanne V. Mangindaan, Handrik Manossoh. (2018). Kualitas Sumber Daya Manusia Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Di Kecamatan Tabukan Utara Kab. Kepulauan Sangihe. Vol. 4 No. 1 (2018).
Kadir, Abdul. 2011. Faktor-faktor Yang Berpengaruh Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia". Vol.2. No 1.
Kompas.com.  (2019).  Total  Dana  Desa  2019-  2024  Rp  400  Triliun.  Error!  Hyperlink  reference  not valid.. Diakses tgl 27 Desember 2019 pukul: 20:25 WIB
Marlinawati  Dan  Wardani,  Dessswi  Kusuma.  (2018).  Pengaruh  Kualitas  Sumber  Daya  Manusia, Pemanfaatan  Teknologi  Informasi,  Dan  Sistem  Pengendalian  Intern  Terhadap  Ketepatwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Desa. Jurnal Kajian Bisnis Vol. 26, No. 2, 2018, 131 – 143 Mulyadi. (2008). Sistem Informasi Akuntansi. Jakarta: Salemba Empat. Munawir. (2010). Analisa Laporan Keuangan. Yogyakarta: Liberty.
Nurhandayani, I. K. . (2016). Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Desa ( Studi Pada Pemerintah Desa Ampeldento kabupaten Malang. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi, Vol. 5 No.(2460-0585.). Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa. (2004).
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa. (2015) .
Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 71 tahun 2010 tentang penyajian laporan keuangan.
(2010) .
JURNAL AKUNTANSI KEUANGAN DAN TEKNOLOGI INFORMASI AKUNTANSI Available online at: http://jurnal.umb.ac.id/index.php/JAKTA DOI: https://doi.org/10.36085/jakta.v2i1
Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  No  49/PMK  07/2016  BAB  V  Pelaporan  pasal  25.
(n.d.).
Ployhart, R. E. dan Moliterno, T. P. (2011). Emergence of the Hyman Capital Resource: A Multilevel Model. Academy  of  management,  36(1), 127-150.  https://www.researcehgate.net/publication/ 258442014_Emergence_of_the_Human_Capital_Resource_A_Multilevel_Model
Sembiring. (2013). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem  Pengendalian  Intern  Terhadap  Keandalan  Dan  Ketepatwaktuan  Pelaporan  Keuangan Pemerintah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kota Padang). Jurnal Akuntansi, Vol. 1 No.1. Uswatun Hasanah. (2020). Kemampuan Perangkat Desa Dalam Menyusun Laporan Keuangan Program Dana  Desa  Ambar  Halim  Kecamatan  Pintu  Pohan  Meranti  Kabupaten  Toba  Samosir. Jurnal Ilmiah Akuntansi Keuangan Dan Bisnis, 1 No.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa