## Aturan Hukum Keberpihakan Presiden dalam Pemilu
Muhammad Alfaruq Nirwana Sitta Saraya Universitas Selamat Sri

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  aturan  hukum keberpihakan presiden dalam pemilu. Selain itu penilitan ini juga berupaya  meninjau  sejauh  mana  keikutsertaan  presiden  dalam penyelenggaraan  pemilu  terutama  di  Indonesia.  Jenis  penelitian yang  penulis  gunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian Yuridis  Normatif,  dengan  menggunakan  pendekatan perundang- undangan  (s tatute  approach )  dan  pendekatan  kasus ( conseptual approach ).  Hasil  dari  penelitian  ini  ditemukan  bahwa Undang- Undang Pemilu memberikan hak kepada presiden dan wakil presiden  untuk  berkampanye.  Secara  umum,  UU  Pemilu memberikan rambu-rambu
bagi presiden untuk berkampanye, tetapi beleid itu tidak menjelaskan semua hal secara rinci. Jika presiden berkampanye, maka akan banyak komplikasi  hukumnya,  karena  UU  Pemilu  tidak  mengatur detail. Posisi presiden dalam soal kepemiluan bisa merujuk UU  Administrasi  Pemerintahan  yang  memandatkan presiden tidak boleh melakukan tindakan atau menerbitkan keputusan yang tujuannya bukan untuk kepentingan negara, misalnya  untuk  kepentingan  pribadi.  Kemudian,  UU 28/1999  jelas  melarang  penyelenggara  negara  negara melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme
Kata Kunci :
Aturan Hukum, Keberpihakan Presiden, Pemilu
Corresponding Author: Muhammad Alfaruq Nirwana Universitas Selamat Sri Email : alfaruqnirwana25@gmail.com
Sitta Saraya Universitas Selamat Sri Email : sittalaw@gmail.com

## © The Author(s) 2023
CC BY: This license allows reusers to distribute, remix, adapt, and build  upon  the  material  in  any  medium  or  format,  so  long  as attribution is given to the creator. The license allows for commercial use.

## JA

## Classification Research Article
Submitted : 23 Februari 2024 Accepted  : 2 April 2024
Online : 4 April 2024
JA: Jurnal Al-Wasath 5 No.1: 1-10 Journal homepage: https://journal.unusia.ac.id/index.php/alwasath/index E-ISSN 2721-6160 (online) P-ISSN 2830-4207 (cetak)

## PENDAHULUAN
Pada  dasarnya  jika  dilihat  dari  sudut  pandang  Presiden  sebagai  pejabat pemerintah  yang  dianggap  menjalankan  kampanye,  maka  pemilihan  Presiden  dan Wakil  Presiden  Republik  Indonesia  tinggal  menghitung  hari  lagi.  Anggota  Legislatif (DPR  RI/DPD/DPRD  Provinsi/DPRD  Kabupaten/Kota)  periode  2024-2029,  selain Presiden, ada beberapa pejabat pemerintah lain yang juga gencar berkampanye. sebagai bagian dari tim kampanye dan sebagai pelaksana kampanye itu sendiri, seperti menteri, gubernur, gubernur, dan walikota yang sedang menjabat.
Selain  itu,  presiden/wakil  presiden  dan  menteri,  termasuk  pimpinan  daerah, biasanya  merupakan  kader,  wakil  atau  perwakilan  beberapa  partai  politik,  dan/atau presiden  -  dan  pendukung  calon  wakil  presiden,  sehingga  otomatis  diikutsertakan dalam  kampanye.  Untuk  menentukan  boleh  atau  tidaknya  hal  tersebut,  tentu  saja konsensus  bersama  harus  mengkaji  peraturan  perundang-undangan  yang  ada  dan berlaku  yang  mengatur  apakah  Presiden  dan  pejabat  pemerintah  lainnya  boleh  atau dilarang  berkampanye.  .  Hal  ini  penting  agar  masyarakat  atau  pengguna  internet mendapatkan informasi yang benar berdasarkan undang-undang yang berlaku.
Peraturan  kampanye,  khususnya  Presiden  dan  pejabat  publik  lainnya,  diatur setidaknya  dalam  9  (sembilan)  pasal,  yaitu  Pasal  281  Pasal  299,  300,  301,  302,  303, 304,  305  dan  306  juncto  UU  Pemilu  Nomor  7  Tahun  2017  serta  perubahan  atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. 7 Tahun  2017.  Selain  undang-undang  tersebut,  ketentuan  mengenai  kampanye  pejabat pemerintah juga diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (PKPU)  No.  15/2023  tentang  Kampanye  Pemilu  serta  Peraturan  KPU  No.  20  Tahun 2023  Peraturan  KPU  Nomor  15  Tahun  2023,  khususnya  tentang  perubahan  Pasal  62 dan 64.
Sederhananya,  isi  pokok  pasal  tersebut  memuat  dua  hal,  yaitu  ketentuan  yang diperbolehkan  dan  ketentuan  yang  dilarang  karena  sifat  hukumnya.  kampanye pemilihan  presiden/wakil  presiden  dan  negara  bersama  pejabat.  Aturan  perizinan menyebutkan  presiden  dan  wakil  presiden  berhak  melaksanakan  kampanye.  PNS  lain yang  menduduki  jabatan  anggota  partai  politik  juga  berhak  berkampanye.  Pejabat publik lain yang tidak berstatus anggota partai politik dapat berkampanye apabila yang bersangkutan adalah (a) calon presiden atau calon wakil presiden (b) anggota kelompok kampanye yang terdaftar di KPU. . atau (c) penyelenggara kampanye yang terdaftar di KPU.
Walaupun  undang-undang  membolehkan  kampanye,  namun  terdapat  batasan bahwa  selama  melaksanakan  kampanye  Presiden  dan  Wakil  Presiden  serta  pejabat negara  maupun  pejabat  daerah  wajib  memperhatikan  keberlangsungan  tugas penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Demi pelaksanaan kampanye bagi Menteri dan Kepala Daerah dapat dilakukan melalui hak cuti ataupun berkampanye di hari libur. Ketentuan yang mengatur larangan tersebut dapat dilihat di dalam  pasal  304  UU  No  7  Tahun  2017  Tentang  Pemilu  Jo.  UU  No.  7  Tahun  2023 Tentang  Perubahan  atas  UU  No  7  Tahun  2017,  yang  menyebutkan  bahwa  :  "Dalam melaksanakan Kampanye, Presiden dan Wakil Presiden, pejabat negara, pejabat daerah dilarang  menggunakan  fasilitas  negara  berupa  (a)  sarana  mobilitas  seperti  kendaraan
dinas meliputi kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi  dinas  lainnya  (b)  gedung  kantor,  rumah  dinas,  rumah  jabatan  milik Pemerintah,  milik  pemerintah  provinsi,  milik  pemerintah  kabupaten/kota,  kecuali daerah terpencil yang pelaksanaannya harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip keadilan  (c)  sarana  perkantoran,  sandi/telekomunikasi  radio  daerah  dan  milik pemerintah  provinsi/kabupaten/kota  dan  peralatan    lainnya  dan  (d)  fasilitas  lainnya yang dibiayai oleh APBN atau anggaran pendapatan dan belanja daerah."
Walaupun  ketentuan  di  atas  mengatur  soal  sejumlah  larangan,  akan  tetapi khususnya untuk Presiden dan Wakil Presiden yang melakukan kampanye, terdapat ketentuan  khusus  di  dalam  Pasal  305  UU  Pemilu  di  atas  yang  berbunyi  bahwa  : "Penggunaan fasilitas negara yang melekat pada jabatan Presiden dan wakil presiden menyangkut  pengamanan,  kesehatan,  dan  protokoler  dilakukan  sesuai  kondisi lapangan secara profesional dan proporsional. Dalam hal Presiden dan wakil presiden menjadi  calon  Presiden  atau  calon  wakil  presiden,  fasilitas  negara  yang  melekat sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  tetap  diberikan  sebagai  Presiden  dan  Wakil Presiden."
Berdasarkan ketentuan yang tertuang di dalam Undang-Undang Pemilu yang berlaku  dan  menjadi  dasar  hukum  pelaksanaan  Pemilu  negara  kita  saat  ini sebagaimana  diuraikan  di  atas  maka  kesimpulannya  adalah  bahwa  Presiden  dan Pejabat  Negara  termasuk  Gubernur/Wakil  Gubernur,  Bupati/Wakil  Bupati  dan Walikota/Wakil Walikota boleh melakukan kampanye di masa kampanye Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota Legislatif Tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota  saat  ini,  namun  tentunya  dengan  batasan  dan  larangan  yang  telah ditetapkan oleh undang-undang. 1

## METODOLOGI PENELITIAN
Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan  penelitian  yuridis  normatif  (metode  penelitian  hukum  normatif).  Metode penelitian  yuridis  normatif  adalah  penelitian  hukum  kepustakaan  yang  dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. 2
Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori- teori,  konsep-konsep,  asas-asas  hukum  serta  peraturan  hukum  yang  berhubungan dengan pokok bahasan. Ruang lingkup penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto meliputi: 3
a. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
b. Penelitian terhadap sistematika hukum.
c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum secara vertikal dan horisontal.
d. Perbandingan hukum.
e. Sejarah hukum.
1 https://news.detik.com/kolom/d-7159561/bolehkah-presiden-berkampanye
2 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mahmudji,  Penelitian  Hukum  Normatif,  Suatu  Tinjauan  Singkat,  (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.
3 Ibid , hlm. 14.
Dalam  penelitian  ini,  ruang  lingkup  penelitian  ini  akan  dilakukan  penelitian dengan cara menarik asas hukum, dimana dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun  tidak  tertulis. 4 Penelitian  ini  dapat  digunakan  untuk  menarik  asas-asas hukum  dalam  menafsirkan  peraturan  peundang-undangan.  Selain  itu,  penelitian  ini juga,  dapat  digunakan  untuk  mencari  asas  hukum  yang  dirumuskan  baik  secara tersirat maupun tersurat. 5

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Aturan Hukum Presiden dalam Kampanye dan Memihak dalam Pemilu Lebih  lanjut  dijelaskan  dalam  Pasal  281  ayat  (1)  UU  Pemilu  yang  berbunyi sebagai berikut:
Kampanye Pemilu yang mengikutsertakan Presiden , Wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota harus memenuhi ketentuan:
a. Tidak  menggunakan  fasilitas  dalam  jabatannya,  kecuali  fasilitas pengamanan  bagi  pejabat  negara  sebagaimana  diatur  dalam  ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
b. Menjalani cuti di luar tanggungan negara.
Selama  melaksanakan  kampanye,  harus  memperhatikan  koridor  hukum  yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Pertama , presiden wajib memperhatikan keberlangsungan  tugas  penyelenggaraan  negara. 6 Kedua, selama  melaksanakan kampanye, presiden dilarang menggunakan fasilitas negara berupa: 7
a. Sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas;
b. Gedung  kantor,  rumah  dinas,  rumah  jabatan  milik  pemerintah,  pemerintah provinsi,  dan  pemerintah  kabupaten/kota  kecuali  daerah  terpencil  yang pelaksanaannya harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip keadilan;
c. Sarana  perkantoran,  radio  daerah  dan  sandi/telekomunikasi  milik  pemerintah provinsi/kabupaten/kota, dan peralatan lainnya; dan
d. Fasilitas lainnya yang dibiayai APBN atau APBD. Penggunaan  fasilitas  negara  yang  melekat  pada  jabatan  presiden  yang menyangkut  pengamanan,  kesehatan,  dan  protokoler  dilakukan  sesuai  kondisi lapangan secara profesional dan proporsional. 8 Menurut hemat kami, bentuk fasilitas negara  yang  demikian  seperti  pengamanan,  tetap  boleh  digunakan  presiden  ketika kampanye. Ketiga , presiden yang berkampanye harus menjalankan cuti. 9 Jadwal cuti kampanye  yang  dilakukan  oleh  presiden  disampaikan  Menteri  Sekretaris  Negara
4 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1996), hlm. 63.
5 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 27- 28.
6 Pasal 300 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (“UU Pemilu”
7 Pasal 304 ayat (1) dan (3) UU Pemilu
8 Pasal 305 ayat (1) UU Pemilu
9 Pasal  30  ayat  (2)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  32  Tahun  2018  tentang  Tata  Cara  Pengunduran  Diri dalam  Pencalonan  Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Anggota  Dewan  Perwakilan  Daerah,  Anggota Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah,  Presiden,  dan  Wakil  Presiden,  Permintaan  Izin  dalam  Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, serta Cuti dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum (“PP 32/2018”)
kepada  KPU  maksimal  7  hari  kerja  sebelum  presiden  melaksanakan  kampanye. 10 Namun demikian, menurut Bivitri Susanti pada artikel Begini Ulasan Pakar Terkait Aturan Presiden Berkampanye berpihak  disampaikan bahwa dalam membaca Pasal 299 ayat (1) UU Pemilu tentang presiden berhak melaksanakan kampanye harus utuh karena terkait dengan pasal lainnya. Ketentuan itu pada intinya memberi kesempatan kepada  presiden  sebagai  petahana  yang  maju  dalam  pemilu  sebagai  calon  presiden dan wakil presiden untuk periode kedua.
Undang-Undang Pemilu memberikan hak kepada presiden dan wakil presiden untuk  berkampanye.  Secara  umum,  UU  Pemilu  memberikan  rambu-rambu  bagi presiden  untuk  berkampanye,  tetapi beleid itu  tidak  menjelaskan  semua  hal  secara rinci.
Jika presiden berkampanye, maka akan banyak komplikasi hukumnya, karena UU  Pemilu  tidak  mengatur  detail.  Posisi  presiden  dalam  soal  kepemiluan  bisa merujuk  UU  Administrasi  Pemerintahan  yang  memandatkan  presiden  tidak  boleh melakukan  tindakan  atau  menerbitkan  keputusan  yang  tujuannya  bukan  untuk kepentingan  negara,  misalnya  untuk  kepentingan  pribadi.  Kemudian,  UU  28/1999 jelas  melarang  penyelenggara  negara  negara  melakukan  korupsi,  kolusi,  dan nepotisme.
Meskipun  presiden  mengajukan  cuti  untuk  kampanye,  apakah  tindakan  itu menguntungkan pribadi, keluarganya, dan lainnya. Jika presiden didaftarkan sebagai pelaksana  kampanye,  sehingga  bisa  berkampanye,  dampaknya  bisa  menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Bahwa dalam Pasal 299 UU Pemilu harusnya dimaknai hak presiden dan wakil presiden melakukan kampanye hanya untuk petahana.
Dengan  demikian,  secara  normatif,  dalam  UU  Pemilu  memang  tidak  ada larangan bagi presiden berkampanye untuk paslon tertentu, asalkan harus menjalani cuti  di  luar  tanggungan  negara  dan  tidak  menggunakan  fasilitas  negara.  Namun demikian,  tindakan  presiden  berkampanye  berpotensi  menimbulkan  komplikasi hukum dan bisa berdampak menguntungkan diri sendiri atau orang lain.
Kebolehan presiden berkampanye dalam Pasal 299 ayat (1) UU Pemilu harus dimaknai kampanye untuk dirinya sebagai petahana. Berkaitan dengan hal tersebut, sepanjang penelusuran kami, dalam UU Pemilu memang tidak dijelaskan mengenai larangan  atau  kebolehan  yang  dituliskan  secara  tegas  mengenai  presiden berkampanye untuk paslon lain. Hal ini karena frasa yang digunakan dalam Pasal 281 UU  Pemilu  adalah  “ Kampanye  Pemilu yang  mengikutsertakan  Presiden ,  …  harus memenuhi ketentuan”. Sementara, dalam Pasal 299 ayat (1) UU Pemilu dinyatakan bahwa  “ Presiden  dan  Wakil  Presiden mempunyai  hak  melaksanakan kampanye .” Adapun,  ketentuan  Pasal  299  ayat  (2)  dan  (3)  UU  Pemilu  mengenai kewajiban untuk masuk ke dalam tim atau pelaksana kampanye menurut hemat kami ditujukan kepada kepada pejabat negara lainnya selain presiden dan wakil presiden.
10 Pasal 34 ayat (2) PP 32/2018

## Akibat Hukum Jika Presiden Memihak dalam Pemilu
Meskipun  dalam  UU  Pemilu  ditetapkan  bahwa  presiden  memiliki  hak  untuk berkampanye,  namun,  perlu  diingat  bahwa  presiden  juga  merupakan  pemegang kekuasaan pemerintahan dan kepala negara 11 sesuai dengan mandat konstitusi. Dengan demikian, karena presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan dan  kepala  negara,  maka  seyogianya  independensi  dan  netralitas  presiden  dalam pemilu  harus  dijaga,  terutama  ketika  di  luar  cuti  kampanye.  Hal  ini  dalam  rangka menjalankan  sumpah  presiden  untuk  memenuhi  kewajiban  presiden  dengan  sebaik- baiknya  dan  seadil-adilnya,  memang  teguh  undang-undang  dasar  dan  menjalankan segala  undang-undang  dan  peraturannya  dengan  selurus-lurusnya  serta  berbakti kepada  nusa  dan  bangsa. 12 Selain  itu,  presiden  juga  harus  memperhatikan  rambu- rambu  konstitusi  agar  pemilu  tetap  dilaksanakan  secara  langsung,  umum,  bebas, rahasia, jujur, dan adil, sebagaimana termaktub dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.
Apabila  keberpihakan  presiden  dimanifestasikan  dalam  bentuk  kebijakan, tindakan,  ataupun  keputusan  tertentu  dengan  menggunakan  kekuasaannya  untuk memenangkan  salah  satu  peserta  pemilu,  maka  tindakan  tersebut  melanggar  UU Pemilu  dan  berpotensi  menjadi  penyalahgunaan  wewenang.  Misalnya menyalahgunakan  sumber  daya  negara  untuk  kepentingan  kelompok  tertentu  atau paslon tertentu.
Dalam  Pasal  282  UU  Pemilu  ditegaskan  bahwa  pejabat  negara,  pejabat struktural,  dan  pejabat  fungsional  dalam  jabatan  negeri,  serta  kepala  desa  dilarang membuat  keputusan  dan/atau  melakukan  tindakan  yang  menguntungkan  atau merugikan  salah  satu  peserta  pemilu  selama  masa  kampanye.  Lebih  lanjut, diterangkan  dalam  Pasal  283  UU  Pemilu  bahwa  pejabat  negara,  pejabat  struktural dan  fungsional  dalam  jabatan  negeri  serta  aparatur  sipil  negara  lainnya  dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilu sebelum,  selama,  dan  sesudah  masa  kampanye.  Larangan  tersebut  meliputi pertemuan,  ajakan,  imbauan,  seruan  atau  pemberian  barang  kepada  aparatur  sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.
Pejabat negara (termasuk presiden) yang melanggar ketentuan Pasal 282 UU Pemilu yaitu yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang  menguntungkan  atau  merugikan  salah  satu  peserta  pemilu  dalam  masa kampanye,  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  3  tahun  dan  denda  paling banyak  Rp36  juta  sebagaimana  diatur  di  dalam  Pasal  547  UU  Pemilu.  Adapun, mengenai potensi penyalahgunaan wewenang, kami akan menjelaskan  sebagai  berikut.  Penyalahgunaan  wewenang  atau abuse  of  power atau dalam  Bahasa  Perancis  disebut  dengan detournement  de  pouvoir adalah  salah  satu tindakan  menyimpang  badan/pejabat  administrasi  berdasarkan  prinsip exces  de pouvoir (melampaui  batas  kekuasaan)  dalam  konsep rechtsstaat. 13 Menurut  Anna Erliyana,  titik  berat  dalam  mengukur  penyalahgunaan  wewenang  terletak  pada
11 Cipto Prayitno. Analisis Konstitusionalitas Batasan Kewenangan Presiden dalam Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Jurnal Konstitusi, Vol. 17 No. 2 Juni 2020, hal. 462
12 Pasal 9 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
13 M. Reza Baihaki. Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang (Detournement De Pouvoir) Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi. Jurnal Konstitusi Volume 20 (1) 2023, hal. 107
apakah  keputusan/tindakan  pejabat  tata  usaha  negara  sesuai  dengan  motivasi  atau alasan dikeluarkannya keputusan/tindakan tersebut. 14
Menurut  Utrecht, detournement  de  pouvoir dapat  terjadi  ketika  suatu  alat negara  menggunakan  wewenangnya  untuk  menyelenggarakan  suatu  kepentingan umum  lainnya  dari  pada  kepentingan  umum  yang  dimaksud  oleh  peraturan perundang-undangan.  Utrecht  memberikan  istilah  untuk  hal  tersebut  sebagai menjungkirbalikkan  wewenang  atau afwenteling  van  macht. 15 Penyalahgunaan wewenang  presiden  sebagai  kepala  negara  sekaligus  kepala  pemerintahan  dalam pemilu,  dapat  dikategorikan  sebagai  mencampuradukkan  wewenang  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b UU Administrasi Pemerintahan. Tindakan mencampuradukkan  wewenang  dapat  berupa  tindakan  yang  dilakukan  oleh badan/pejabat  pemerintahan  di  luar  cakupan  bidang  atau  materi  wewenang  yang diberikan dan/atau bertentangan dengan tujuan wewenang yang diberikan. 16 Adapun, jika tindakan presiden bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maka  dapat  dikategorikan  sebagai  tindakan  melampaui  wewenang. 17 Presiden  juga dapat  dikategorikan  bertindak  sewenang-wenang  jika  keputusan  atau  tindakannya dilakukan tanpa dasar kewenangan dan/atau bertentangan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. 18
Tindakan  presiden  yang  dianggap  melampaui  wewenang  dan  tindakan  yang dilakukan/ditetapkan  secara  sewenang-wenang  dinyatakan  tidak  sah  apabila  telah diuji  dan  ada  putusan  pengadilan  yang  berkekuatan  hukum  tetap.  Tidak  sah  di  sini berarti  keputusan  dan/atau  tindakan  yang  ditetapkan  dan/atau  dilakukan  oleh badan/pejabat  pemerintahan  yang  tidak  berwenang  sehingga  dianggap  tidak  pernah ada  atau  dikembalikan  pada  keadaan  semula  sebelum  keputusan  dan/atau  tindakan ditetapkan dan/atau dilakukan dan segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada. 19
Sedangkan  tindakan  mencampuradukkan  wewenang  dapat  dibatalkan  jika telah  diuji  dan  ada  putusan  pengadilan  yang  berkekuatan  hukum  tetap.  Dapat dibatalkan di sini maksudnya adalah pembatalan keputusan dan/atau tindakan melalui pengujian  oleh  atasan  pejabat  atau  badan  peradilan. 20 Pengadilan  tata  usaha berwenang  menerima,  memeriksa,  dan  memutuskan  ada  atau  tidak  ada  unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan. Permohonan untuk  menilai  ada  atau  tidaknya  unsur  penyalahgunaan  wewenang  tersebut  dapat diajukan  oleh  badan/pejabat  pemerintahan  dan  wajib  diputus  paling  lama  21  hari kerja. 21 Sebagai  wujud check  and  balances, ketika  ada  dugaan  penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh presiden ketika pemilu dalam wujud suatu kebijakan
14 Ibid ,hlm 108.
15 Ibid ., hlm. 110.
16 Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (“UU Administrasi Pemerintahan”)
17 Pasal 18 ayat (1) huruf c UU Administrasi Pemerintahan
18 Pasal 18 ayat (3) UU Administrasi Pemerintahan
19 Pasal 19 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan dan penjelasannya
20 Pasal 19 ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan dan penjelasannya
21 Pasal 21 ayat (1), (2), dan (3) UU Administrasi Pemerintahan
pemerintah,  maka  DPR  dapat  menggunakan  fungsi  pengawasannya  yaitu  tiga  hak DPR berupa hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. 22

## KESIMPULAN DAN SARAN
Undang-Undang Pemilu memberikan hak kepada presiden dan wakil presiden untuk  berkampanye.  Secara  umum,  UU  Pemilu  memberikan  rambu-rambu  bagi presiden  untuk  berkampanye,  tetapi beleid itu  tidak  menjelaskan  semua  hal  secara rinci. Jika presiden berkampanye, maka akan banyak komplikasi hukumnya, karena UU  Pemilu  tidak  mengatur  detail.  Posisi  presiden  dalam  soal  kepemiluan  bisa merujuk  UU  Administrasi  Pemerintahan  yang  memandatkan  presiden  tidak  boleh melakukan  tindakan  atau  menerbitkan  keputusan  yang  tujuannya  bukan  untuk kepentingan  negara,  misalnya  untuk  kepentingan  pribadi.  Kemudian,  UU  28/1999 jelas  melarang  penyelenggara  negara  negara  melakukan  korupsi,  kolusi,  dan nepotisme.

## REFERENSI
Bambang Sunggono. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada,
2003.
M. Reza Baihaki. Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang (Detournement De Pouvoir) Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi. Jurnal Konstitusi Volume 20 (1) 2023.
Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: UI Press, 1996.
Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji. Penelitian  Hukum  Normatif . Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
Undang-Undang :
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum “UU Pemilu” Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (“UU Administrasi Pemerintahan”)
Peraturan  Pemerintah  Nomor  32  Tahun  2018  tentang  Tata  Cara  Pengunduran  Diri dalam  Pencalonan  Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Anggota  Dewan Perwakilan  Daerah,  Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah, Presiden,  dan  Wakil  Presiden,  Permintaan  Izin  dalam  Pencalonan Presiden  dan  Wakil  Presiden,  serta  Cuti  dalam  Pelaksanaan  Kampanye Pemilihan Umum (“PP 32/2018”)
22 Pasal  79  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2014  tentang  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

## Internet :
https://news.detik.com/kolom/d-7159561/bolehkah-presiden-berkampanye.
a

## Competing interests
No conflict interest.
Funding. None.

## Acknowledgements.
Thank you to all those who have supported and helped this research.

## About the Authors
The authors is a from Universitas Selamat  Sri
Competing interests No conflict interest,

## Founding
None

## Aucknowledgements
Thank you to all those who have supported and helped this research

## About the Authors
The auhors is a from Universitas Selamat Sri