## KEADILAN RESTORATIF ( RESTORATIVE JUSTICE ) SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA

## Oleh : Taufiq Yulianto
Staf Pengajar Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Semarang Jl. Prof. Sudarto, SH, Tembalang, Semarang 50275 Email : taufiq.yulianto@polines.ac.id

## Abstrak
Sistem  peradilan  pidana  di  Indonesia  saat  ini  cenderung  mengarah  pada  tujuan  retributif    yaitu menekankan  keadilan  pada  pembalasan.  Para  hakim  cenderung  menjadikan  pidana  penjara  sebagai sanksi  utama pada  para  pelaku  tindak  pidana  yang  terbukti  bersalah  di pengadilan.Penjatuhan  Pidana merupakan  reaksi  atas  tindak  pidana  dalam  wujud  nestapa  yang  dijatuhkan  kepada  si  pembuat  tindak pidana oleh negara melalui putusan pengadilan. Penjatuhan pidana yang pada awalnya bertujuan untuk pembalasan  (retributif)  terhadap  pelaku  kemudian  bergeser  menjadi  bertujuan  untuk  ganti  rugi (restitutif) oleh pelaku kepada korban. Dan selanjutnya bergeser lagi menjadi bertujuan untuk pemulihan keadaan  seperti  semula  (restoratif).  Restorative  justice sebagai  alternatif  penyelesaian  perkara  tindak pidana  yang  dalam  mekanisme  tata  cara  peradilan  pidana,  berfokus  pada  pemidanaan  yang  diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait.
Kata Kunci : Keadilan, Restoratif, Mediasi,

## Abstract
The criminal justice system in Indonesia currently tends to aim at retributive goals, namely emphasizing justice on retaliation. The judges tend to make imprisonment as the main sanction for the perpetrators of criminal  acts  who  are  proven  guilty  in  court.  Criminal  conviction  is  a  reaction  to  a  criminal  act  in  the form  of  sorrow  that  is  imposed  on  the  perpetrator  of  the  crime  by  the  state  through  a  court  decision. Criminal  imposition  which  was  initially  aimed  at  retributive  to  the  perpetrator  then  shifted  to  aim  at compensation (restitution) by the perpetrator to the victim. And then it shifts again to aim at restoring the situation to normal (restorative). Restorative justice as an alternative settlement of criminal cases which in  the  mechanism  of  criminal  justice  procedures,  focuses  on  punishment  which  is  converted  into  a dialogue  and  mediation  process  involving  the  perpetrator,  victim,  family  of  the  perpetrator/victim,  and other related parties.
Keywords: Justice, Restorative, Mediation

## 1. Pendahuluan
Sistem  peradilan  pidana  di  Indonesia saat  ini  cenderung  mengarah  pada  tujuan retributif    yaitu  menekankan  keadilan  pada pembalasan. Para hakim cenderung menjadikan  pidana  penjara  sebagai  sanksi utama pada para pelaku tindak pidana yang terbukti  bersalah  di  pengadilan.Penjatuhan Pidana merupakan reaksi atas tindak pidana dalam  wujud  nestapa  yang  dijatuhkan kepada  si  pembuat  tindak  pidana  oleh negara melalui putusan pengadilan. Dengan merujuk  pada  KUHP,  maka  semua  tindak pidana  yang  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan  maka  pelaku  akan  dihukum dengan  penjatuhan  pidana  penjara.  Oleh karena  itu  sistem    peradilan  pidana  di
Indonesia  masih    bersifat  positivistik sehingga  bersifat  kaku  dan  tidak  leluasa dalam  memberikan  tempat  bagi  hukum yang  hidup  dan  berkembang  di  tengah- tengah masyarakat.Seiring dengan perkembangan  jaman  maka  terjadi  pula pergeseran  pemikiran  mengenai  konsep pemidanaan.  Penjatuhan  pidana  yang  pada awalnya bertujuan untuk pembalasan ( retributif )  terhadap  pelaku  kemudian bergeser menjadi bertujuan untuk ganti rugi ( restitutif )  oleh  pelaku  kepada  korban.  Dan selanjutnya bergeser lagi menjadi bertujuan untuk  pemulihan  keadaan  seperti  semula ( restoratif ).
2. Pengertian Keadilan Restoratif ( Restorative Justice)
Keadilan  restoratif  atau restorative justice mengandung arti yaitu keadilan yang direstorasi  atau  dipulihkan.  Masing-masing pihak  yang  terlibat  dalam  suatu  tindak pidana diberikan kesempatan untuk bermusyawarah . Korban  tindak  pidana berhak  menuntut  ganti  rugi  kepada  pelaku tindak  pidana  yaitu  kerugian  yang  telah dideritanya, sedangkan pelaku tindak pidana  wajib  mengganti  kerugian  yang disebabkan olehnya kepada korban .
Restorative  justice sebagai  alternatif penyelesaian  perkara  tindak  pidana  yang dalam  mekanisme  tata  cara  peradilan pidana,  berfokus  pada  pemidanaan  yang diubah  menjadi  proses  dialog  dan  mediasi yang  melibatkan  pelaku,  korban,  keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait.
Hal ini bertujuan untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak  korban  maupun  pelaku  dengan mengedepankan  pemulihan  kembali  pada keadaan  semula  dan  mengembalikan  pola hubungan baik dalam masyarakat.
Dialog  dan  mediasi  dalam  keadilan restoratif  melibatkan  beberapa  pihak  di antaranya  pelaku,  korban,  keluarga  pelaku atau  korban,  dan  pihak-pihak  lainnya  yang terkait.  Secara  umum,  tujuan  penyelesaian hukum tersebut guna menciptakan kesepakatan  atas  penyelesaian  perkara pidana.  Selain  itu,  tujuan  lain  dari restorative justice adalah untuk mendapatkan putusan hukum yang adil dan seimbang  bagi  pihak  korban  maupun pelaku.  Prinsip  utama  dalam  keadilan restorative  adalah  penegakan  hukum  yang selalu  mengedepankan  pemulihan  kembali pada  keadaan  semula,  dan  mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.
Menurut pakar hukum pidana Mardjono  Reksodiputro,  ditulis  oleh  Jurnal Perempuan (2019), restorative justice adalah  sebuah  pendekatan  yang  bertujuan untuk  membangun  sistem  peradilan  pidana yang peka tentang masalah korban.
Mardjono  mengatakan,  restorative  justice penting dikaitkan dengan korban kejahatan, karena  pendekatan  ini  merupakan  bentuk kritik  terhadap  sistem  peradilan  pidana  di Indonesia saat ini yang cenderung mengarah  pada  tujuan  retributif,  yaitu menekankan  keadilan  pada  pembalasan, dan  mengabaikan  peran  korban  untuk  turut serta menentukan proses perkaranya

## 3. Pelaksanaan Keadilan  Restoratif
( Restorative Justice ) Di Indonesia
Penerapan restorative justice dalam penegakan  hukum  di  Indonesia  telah dimulai  sejak  adanya UU  No.11  Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (  SPPA  ).  Dalam  Pasal  1  angka  6  UU 11/2012  tentang SPPA disebutkan bahwa “ Keadilan
Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga  pelaku/korban,  dan  pihak  lain yang  terkait  untuk  bersama-sama  mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan  semula,  dan bukan  pembalasan”. Konsep  Keadilan  Restoratif  dalam  UU SPPA  tersebut  menuntut  peran  aktif  hakim sebagai pihak atau fasilitator yang menjembatani  komunikasi  antara  pelaku, korban,  keluarga  pelaku/korban,  penuntut umum,  dan  pihak  lain  guna  mencari alternatif  penyelesaian  yang  paling  adil dengan  menekankan  pemulihan  kembali pada keadaan semula.
Pada  dasarnya  implementasi  keadilan restoratif tidak terbatas dalam perkara anak yang  berhadapan  dengan  hukum  saja. Lembaga penegak hukum seperti kepolisian,  kejaksaan  dan  MA    telah mempunyai aturan  tentang  penerapan restorative justice . Definisi keadilan restoratif  yang  dituangkan  dalam  aturan masing-masing  instansi  penegak  hukum pun  berbeda,  meskipun  memiliki  tujuan yang sama.
Seperti halnya kepolisian telah memiliki  SE  Kapolri  No.SE/8/VII/2018 tentang  Penerapan  Keadilan  Restoratif
dalam  Penyelesaian  Perkara  Pidana  dan
Perkap No.6 Tahun 2019 tentang Penyidikan  Tindak  Pidana.  Kemudian Perpol No.8 Tahun 2021 tentang Penanganan  Tindak  Pidana  Berdasarkan Keadilan  Restoratif.  Kemudian  kejaksaan dalam  menjalankan  mekanisme  penerapan keadilan  restoratif  mengacu  pada  UU Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan  Kejaksaan  No.15  Tahun  2020.
Sedangkan  di  pengadilan,  Mahkamah Agung  (MA)  melalui  SK  Dirjen  Badilum MA menerbitkan SK No.1691/DJU/SK/PS.00/2020 tentang
Pedoman  Penerapan  Restorative  Justice  di Lingkungan Peradilan Umum.
Pada Pasal 1 angka 3 Peraturan Polisi No.8  Tahun  2021  tentang  Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif menyebutkan, “Keadilan
Restoratif adalah penyelesaian Tindak Pidana  dengan  melibatkan  pelaku,  korban, keluarga  pelaku,  keluarga  korban,  tokoh masyarakat,  tokoh  agama,  tokoh  adat  atau pemangku  kepentingan  untuk  bersama- sama  mencari  penyelesaian  yang  adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula”.
Sedangkan  dalam  Pasal  1  angka  1
Peraturan  Kejaksaan  No.15  Tahun  2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif menyebutkan, “Keadilan Restoratif
adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, Korban, keluarga  pelaku/Korban,  dan  pihak  lain yang  terkait  untuk  bersama-sama  mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada
keadaan semula, dan bukan pembalasan”.
Selain  itu  dalam  SK  Badan  Peradilan Umum
(Badilum) No.1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 menyebutkan, “Keadilan
restoratif merupakan penyelesaian perkara tindak pidana  dengan  melibatkan  pelaku,  korban, keluarga  pelaku/korban  dan  pihak  lain yang  terkait  untuk  bersama-sama  mencari penyelesaian yang adil dengan
menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula”.
Dalam  SE  Kapolri  No.8  Tahun  2018 tentang  Penerapan  Keadilan  Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana, mengatur  prinsip  keadilan  restoratif  tidak bisa  dimaknai  sebagai  metode  penghentian perkara  secara  damai,  tapi  lebih  luas  pada pemenuhan rasa keadilan semua pihak yang terlibat dalam perkara pidana melalui upaya yang  melibatkan  korban,  pelaku,  dan masyarakat setempat serta penyelidik/penyidik sebagai mediator.
Untuk  penyelesaian  perkara,  SE
Kapolri  ini  menyebut,  salah  satunya dilakukan dalam bentuk perjanjian perdamaian  dan  pencabutan  hak  menuntut dari  korban,  perlu  dimintakan  penetapan hakim  melalui  JPU  untuk  menggugurkan kewenangan  menuntut  dari  korban  dan penuntut  umum. Tapi  pengertian  keadilan restoratif  dalam  SE  Kapolri  itu  diubah melalui  Peraturan  Kapolri  No.6  Tahun 2019,  di  mana  masyarakat  tidak  menjadi bagian  dalam  penyelesaian  kasus.  Definisi keadilan  restoratif  sebagaimana  diatur Perkap No.6 Tahun 2019 yakni penyelesaian kasus pidana yang melibatkan pelaku,  korban  dan/atau  keluarganya  serta pihak  terkait  dengan  tujuan  agar  tercipta keadilan bagi seluruh pihak.
Aturan lain yang merupakan penerapan keadilan restoratif yakni
Peraturan Kejaksaan No.15 Tahun 2020 tentang Penghentian
Penuntutan Berdasarkan  Keadilan  Restoratif.  Peraturan Kejaksaan  ini  mendefinisikan  keadilan restorative,  penyelesaian  perkara  tindak pidana  dengan  melibatkan  pelaku,  korban, keluarga  pelaku/korban,  dan  pihak  lain yang  terkait  untuk  bersama-sama  mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan  kembali  pada  keadaan  semula, dan  bukan  pembalasan.  Tapi  ada  tindak pidana  yang  dikecualikan  dari  penerapan keadilan restoratif, seperti narkotika.
Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung No. 15
Tahun 2020, syarat dalam melakukan restorative justice , yaitu:
1. Tindak  pidana  yang  baru  pertama  kali dilakukan
2. Kerugian dibawah Rp 2,5 juta
3. Adanya  kesepakatan  antara  pelaku  dan korban
4. Tindak  pidana  hanya  diancam  dengan pidana  denda  atau  diancam,  dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun
5. Tersangka  mengembalikan  barang  yang diperoleh  dari  tindak  pidana  kepada korban
6. Tersangka mengganti kerugian korban
7. Tersangka mengganti biaya yang ditimbulkan  dari  akibat  tindak  pidana dan  atau  memperbaiki  kerusakan  yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana Penyelesaian perkara dengan restorative justice dikecualikan untuk  tindak  pidana  terhadap  keamanan negara,  martabat  Presiden  dan  Wakil Presiden,  negara  sahabat,  kepala  negara sahabat  serta  wakilnya,  ketertiban  umum, dan kesusilaan. Selain itu, restorative justice tidak  berlaku  pada  tindak  pidana yang  diancam  dengan  ancaman  pidana minimal, tindak pidana narkotika, lingkungan  hidup,  dan  yang  dilakukan korporasi.  Peraturan  Jaksa  Agung  itu merupakan  tindak  lanjut  dari  rekomendasi Komisi Kejaksaan RI Kepada Jaksa Agung pada  tanggal  17  Januari  2020  lalu. Rekomendasi Komisi Kejaksaan itu intinya merekomendasikan jaksa agung mengoptimalkan  penerapan  kewenangan sesuai  asas dominus  litis  ( tidak  ada  badan lain  yang  berhak  melakukan  penuntutan selain  Penuntut  Umum  yang  bersifat absolut  dan  monopoli  ),  mengedepankan prinsip restorative  justice dan  penggunaan prinsip  hati  nurani  dalam  menangani perkara.  Menurut  komisi  kejaksaan  ada  9 alasan  penghentian  penuntutan  berdasarkan keadilan restoratif.
1. Telah  dilaksanakan  proses  perdamaian dimana  tersangka  telah  meminta  maaf dan korban sudah memberikan permohonan maaf.
2. Tersangka belum pernah dihukum.
3. Tersangka  baru  pertama  kali  melakukan perbuatan pidana.
4. Ancaman  pidana  denda  atau  penjara tidak lebih dari 5 tahun.
5. Tersangka  berjanji  tidak  akan  lagi mengulangi perbuatannya.
6. Proses  perdamaian  dilakukan  secara sukarela  dengan  musyawarah  untuk mufakat,  tanpa  tekanan,  paksaan  dan intimidasi.
7. Tersangka  dan  korban  setuju  untuk tidak  melanjutkan  permasalahan  ke persidangan karena tidak akan membawa manfaat yang lebih besar.
8. Pertimbangan sosiologis.
9. Masyarakat merespons positif.
Di  sisi  lain  penerapan  restoratif justice    di  pengadilan    mengacu pada Keputusan  Dirjen  Badan  Peradilan  Umum MA  RI  No.1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang  Pemberlakuan  Pedoman  Penerapan Keadilan  Restoratif  (Restorative  Justice) pada  22  Desember  2020. Dalam  keputusan tersebut mengatur  penerapan  keadilan restoratif  hanya  dalam  lingkup perkara tindak pidana ringan, perkara anak, perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum,  dan  perkara  narkotika.  Pada  poin kedua  dan  ketiga Keputusan  Dirjen Badilum MA No.
1691/DJU/SK/PS.00/12/2020  menyebutkan “Memerintahkan  kepada  seluruh  hakim pengadilan  negeri  untuk  melaksanakan pedoman  penerapan  keadilan  restoratif secara tertib dan bertanggung jawab. Ketua Pengadilan Tinggi wajib melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi, serta melaporkan  pelaksanaan  keadilan  restoratif di  wilayah  hukum  Pengadilan  Tinggi  yang bersangkutan,” . Tujuan panduan restorative justice  oleh  MA  tersebut    adalah  untuk mendorong  peningkatan  penerapan  konsep itu  dan  terpenuhinya  asas-asas  peradilan yang  cepat,  sederhana  dan  biaya  ringan dengan  keadilan  yang  seimbang.  Menurut MA,  konsep  restorative  justice  bisa diterapkan dalam kasus-kasus tindak pidana ringan  dengan  hukuman  pidana  penjara paling  lama  tiga  bulan  dan  denda  Rp 2.500.000  (Pasal  364,  373,  379,  384,  407, dan  482).  Selain  itu,  prinsip  restorative justice  juga  digunakan  terhadap  anak  atau
perempuan yang berhadapan dengan hukum,  anak  yang  menjadi  korban  atau saksi  tindak  pidana,  hingga  pecandu  atau penyalahguna narkotika.

## 4. Kesimpulan
Sistem  peradilan  pidana  di  Indonesia masih  bersifat  positivistik  yang  bersifat kaku  dimana  setiap  terjadi  tindak  pidana, para  hakim  cenderung  menjatuhkan  pidana penjara  sebagai  hukum.  Sanksi  hukum  lain masih  dianggap  sebagai  sanksi  alternatif. Kecenderungan tersebut menyebabkan penghuni lapas ( lembaga pemasyarakatan ) melebihi  kapasitas  atau  over  capacity.    Hal ini  menyebabkan  berlebihnya  penghuni lembaga  pemasyarakatan  (lapas)  atau over capacity .  Dan  untuk  membenahi  persoalan tersebut  tidak  cukup  hanya  membangun gedung  baru,  tapi  harus  diikuti  dengan perubahan  politik  hukum  pidana.  Salah satunya  dengan  menerapkan  mekanisme keadilan  restoratif  ( restorative  justice ). Keadilan  restoratif  diharapkan  mampu digunakan  sebagai  jalan  keluar  untuk mengurai masalah kebijakan hukum pidana yang  selama  ini  belum  optimal.  Disisi  lain pengaturan  restorative  justice  oleh  aparat penegak  hukum  masih  belum  terintegrasi karena  masing-masing  memiliki  aturan yang berbeda-beda. Baik kepolisian, kejaksaan,  maupun  Mahkamah  Agung memiliki  standar  penerapan  yang  berbeda. Pengaturan keadilan restoratif di kepolisian selama ini diatur SE Kapolri No.
SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan  Keadilan  Restoratif  (Restorative Justice) dalam Penyelesaian Perkara Pidana; Peraturan  Kapolri  No.  6  Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Di Kejaksaan  terdapat   Peraturan  Kejaksaan No.  15  Tahun  2020 tentang  Penghentian Penuntutan
Berdasarkan Keadilan Restoratif,  sedangkan  Mahkamah  Agung menggunakan  Keputusan  Dirjen  Badan Peradilan Umum MA RI No.1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan
Keadilan Restoratif. Sayangnya, dalam berbagai peraturan tersebut mengatur syarat
penerapan keadilan restoratif yang berbeda- beda.  Hal  ini  menimbulkan  potensi  adanya ketidakpastian dan disparitas dalam penerapannya  sehingga  sebaiknya  ada pedoman  bersama  bagi  aparat  penegak hukum dalam  melaksanakan  keadilan restoratif.  Dan  sudah  seharusnya  ketiga aturan  tersebut  perlu  dikompilasi  dan dituangkan  dalam  bentuk  aturan  setingkat undang-undang.

## DAFTAR PUSTAKA
Arief,  Barda  Nawawi.  1998,  Beberapa Aspek  Kebijakan  Penegakan  dan Pengembangan    Hukum  Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional.  2013.
Penerapan  Restorative  Justice  dalam Penyelesaian  Tindak  Pidana  yang dilakukan  oleh  Anak-Anak.  Jakarta: BPHN.
Muladi  dan  Barda  Nawawi  Arief.  1984. Pidana  dan  Pemidanaan,  Semarang: Badan  Penyediaan  Bahan  Kuliah Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro. Muladi. 2002.
Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2006.
Penelitian  Hukum  Normatif,  Suatu Tinjauan  Singkat.  Jakarta:  PT.  Raja Grafindo Persada.
Sudarto. 1986. Hukum dan  Hukum Pidana. Bandung: Alumni.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan   Bantuan kepada Saksi dan Korban
Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun 2017  tentang  Pelaksanaan  Restitusi Bagi  Anak  yang  Menjadi  Korban Tindak Pidana
Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia  Nomor  2  Tahun  2012 tentang  Penyesuaian  Batasan  Tindak
Pidana  Ringan  dan  Jumlah  Denda dalam KUHP
Peraturan  Jaksa  Agung  Nomor  15  Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Peraturan  Polri  Nomor  8  Tahun  2021
Tentang  Penanganan  Tindak  Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif
SE  Kapolri  No.  SE/8/VII/2018  Tahun
2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Penyelesaian Perkara Pidana Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana Keputusan  Dirjen  Badan  Peradilan  Umum MA RI No.1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman
Penerapan Keadilan Restoratif https://www.hukumonline.com/berita/a/me ngenal-restorative-justice lt62b063989c193/?page=all https://nasional.kompas.com/read/2022/02/ 15/12443411/restorative-justice- pengertian-dan-penerapannya-dalam- hukum-di-indonesia https://news.detik.com/berita/d- 6347468/apa-itu-restorative-justice- dasar-hukum-dan-syaratnya https://www.hukumonline.com/berita/a/me ncermati-definisi-restorative-justice- di-beberapa-aturan- lt61de82f63f2cf?page=all https://www.hukumonline.com/berita/a/pen dekatan-restorative-justice-dalam- sistem-pidana-indonesia- lt4e25360a422c2