Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal
Oleh
H. Moch. Endang Djunaeni

## Abstraksi
Pasar Modal mempunyai posisi yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Pertumbuhan suatu pasar modal sangat tergantung  dari kinerja  perusahan  efek.  Untuk  mengkordinasikan  modal,  dukungan  teknis, dan  sumberdaya  manusia  dalam pengembangan pasar modal diperlukan suatu kepemimpinan yang efektif. Perusahaan-perusahaan harus menjalin kerjasama yang  erat  untuk  menciptakan  pasar  yang  mampu  menyediakan  berbagai  jenis  produk  dan  alternatif  infvestasi  bagi masyarakat. Di  pasar  modal terdapat  berbagai  macam  infomasi  seperti  laporan  keuangan,  kebijakan  manajemen,  rumor  di pasar  modal,  prospektus,  saran  dari broker,  dan  informasi  lainnya. Landasan  operasional  pasar  modal  di  indonesia  adalah Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  (DSN)  No  :  40/DSN-MUI/X/2003  tentang  pasar  modal  dan  pedoman  umum  penerapan prinsip  syariah  di  bidang  pasar  modal,  menyatakan  pengembangan  ekonomi  suatu  negara  tidak  lepas  dari  perkembangan pasar  modal,  sebagaimana  kita  ketahui  prinsip  syariah  telah  dikembangkan  di  berbagai  negara,  di  Indonesia  memerlukan pasar  modal  yang  aktifitasnya  sejalan  dengan  prinsip  syariah,  hal  ini  merupakan  suatu  keniscayaan  dimana  Indonesia merupakan negara terbesar yang penduduknya memeluk agama Islam.

## A. Pengertian Pasar Modal
Pengertian dan  ruang  lingkup  pasar  modal adalah  suatu  sistem  keuangan  yang terorganisasi  termasuk  didalamnya  adalah  bank-bank  komersial  dan  semua  lembaga perantara yang bergerak di bidang keuangan, serta keseluruhan surat-surat berharga yang beredar di dalamnya 1 .
Sedangkan  definisi  pasar  modal  menurut  Undang-Undang  No. 8  tahun  1995 adalah sebagai  suatu kegiatan  yang  bersangkutan  dengan  penawaran  umum  dan perdagangan  efek,  perusahaan  publik  yang  berkaitan  dengan  efek  yang  diterbitkannya serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.
Pada  intinya  pasar  modal  itu  merupkan  salah  satu  cara  bagi  perusahaan  dalam mencari dana dengan menjual hak kepemilikan perusahaan kepada masyarakat.

## B. Jenis dan Fungsi Pasar Modal
1. Jenis Pasar Modal
Dalam pasar modal dikenal dua pasar, yaitu 2 :
a. Pasar Perdana (Primer)
1 M. Endang. D, Pengantar Manajemen Keuangan, Yogyakarta, deepublish, 2012.
2 Kasmir, Pengantar Manajemen Keuangan, Jakarta, Kencana Pranada Media Group, 2010.
Pasar  Perdana  adalah  penawaran  saham  pertama  kali  dari  emiten  kepada para  pemodal  selama  waktu  yang  ditetapkan  oleh  pihak  penerbit (issuer) sebelum  pasar  tersebut  di  pasarkan  di  pasar  sekunder.  Biasanya  dalam jangka  waktu  sekurang-kurangnya  6  hari  kerja. Harga  dari  saham  dalam pasar  perdana  adalah  tetap,  untuk  yang  berwenang  di  dalamnya  penjamin emisi  dan  pialang,  tidak  dikenakan  komisi    dengan  pemesanan  yang dilakukan melalui agen penjualan.
b. Pasar Sekunder (Secondary Market)
Pasar  Sekunder  (Secondary  Market)  adalah  tempat  terjadi  jual  beli  saham di  antara  investor  setelah  melewati  masa  penawaran  saham  dii  pasar perdana,  dalm  waktu  selambat-lambatnya  90  hari  setelah  ijin  emisi  di berikan  maka  efefk  tersebut  dicatatkan  di  bursa.harga  saham  pasar sekunder  adalah  berfluktuasi  sesuai  dengan    ekspetasi  pasar  ,  sedangkan pihak  yang  berwenag  adalah  pialang,  komisi  untuk  penjualan  dana pembelian, pemesannanya  dilakukan  melalui  anggota  bursa  ,  jangka waktunya tidak terbatas.
2. Bursa
a. Bursa Reguler
Bursa Reguler adalah bursa efek  resmi seperti   Bursa Efek Jakarta (BEJ). Dan Bursa Efek Surabaya.
b. Bursa Pararel
Bursa  Pararel  adalah  suatu  sistem perdagangan  efek  yang  terorganisir  di luar bursa efek resmi  dengn bentuk pasar sekunder yang diatur dan dan di selnggarakan  oleh  Perserikan  Perdagangan  Pasar  Uang  dan  Efek-efek (PPUE),  diawasi  dan  di  bina  oleh  Bapepam.  Bursa  pararel  ini  suatu pertemuan antara penjual dengan pembeli tidak dilakukan di suatu tempat tertentu tetapi tersebar di antara kantor para broker atau dealer.
3. Fungsi Pasar modal
Tempat bertemunya pihak yang memilki dana lebih atau lender dengan pihak yang memerlukan  dana  jangka  panjang  atau  borrower. Pasar  modal  mempunyai  dua fungsi yaitu ekonomi dan keuangan. di dalam ekonomi pasar modal menyediakan fasilitas  untuk  memindahkan  dana  dari  lender  ke  borrower.  Dengan
menginvestasikan dananya  lender mengharapkan adanya imbalan atau return dari penyerahan  dana  tersebut.  sedangkan  bagi  borrower, adanya  dana  dari  luar  dapat digunakan  untuk  usaha  dan  pengembangan  usahanya  tanpa  menunggu  dana  dari operasi perusahaannya.

## C. Investasi dan Prilaku Pasar Modal
Harapan  suatu  protofolio  adalah  harapan rata-rata  tertimbang  dari  harapan keuntungan surat berharga yang diperbandingkan dalam protofolio tersebut. dalam hal ini yang trelibat  di pasar modal dan lembaga penunjang yang terlibat langsung dalam proses transaksi antara lain adalah sebagai berikut :
1. Emiten  adalah  perusahaan  yang  akan  melakukan  surat-surat  berharga  atau melakukan  emisi  di  bursa.  Tujan  dari  emiten  sendiri  yang  tertuang  dalam  Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), yaitu :
a. Perluasan  usaha  modal  yang  diperoleh  dari  para  investor  di  pergunakan untuk meluaskan bidang usaha, perluasan pasar atau kapasitas produksi.
b. Memperbaiki  struktur  modal,  menyeimbangkan  antara  modal  sendiri dengan modal asing.
c. Mengadakan  pengalihan  pemegang  saham    yakni  pengalihan  pemegang saham yang lama kepada pemegang saham yang baru.
2. Investor  adalah  pemodal  uang  akan  membeli  atau  menenemkan  modalnya diperusahaan  yang  melakukan  emisi.  Tujuan  utama  para  investor  dalam  pasar modal antara lain :
a. Memperoleh dividen  yaitu berupa bunga yang dibayar oleh emiten dalam bentuk dividen.
b. Memperoleh  dividen artinya  semakin  banyak  saham  yang  dimiliki  maka semakin besar pengusaha (menguasai ) perusahaan.
c. Berdagang maksudnya dalah saham yang di jual kembali pada saat tinggi, penfharapannya  adalah saham  yang  benar-benar  dapat  menaikkan keuntungannya dari jual beli sahamnya.
3. Lembaga  penunjang  berfungsi  untuk  mendukung  beroperasinya  pasar  modal, sehingga  mempermudahkan  baik  adari  emiten  sendiri  maupun  investor  dalam melakukan  berbagai  kegiatan  yang  berkaitan  dengan  pasar  modal.  Lembaga
penunjang  yang  berperan  penting  dalam  mekanisme  pasar  modal  adalah  sebagai berikut :
a. Penjamin  emisi  (underwriter)  yaitu  lembaga  yang  terjualnya  saham  atau obligasi  sampai  batsa  waktu  tertentu  dapat  memperoleh  dana  yang diinginkan emiten.
b. Perantara  perdagangan  efek (broker/pialang)  yakni  perantara  anatra  si penjual  atau  emiten  dengan  si  pembeli  atau  investor.  Kegiatan  daripada broker  ini  adalah  memberikan  informasi  kepada  emiten  dan  melakukan penjualan efek kepada investor.
c. Perdagangan efek (dealer) berfungsi sebagai pedagang dalam jual beli efek dan sebagai perantara dalam jual beli efek.
d. Penanggung    (guarantor)  yaitu  lembaga  penengah  antara  si  pemberi kepercayaan  dengan  si  penerima  kepercayaan.  Lembaga  yang  sangat dipercaya investor sebelum menanamkan dananya.
e. Wali amanat yaitu sebagai wali si pemberi amanat (investor). Kegiatannya meliputi :
i. Menilai kekayaan emiten
ii. Menganalisis kemampuan emiten
iii. Melakukan pengawasan dan pengembangan emiten iv. Memberi  nasehat  kepada  para  investordala  hal  yang  berkaitan dengan emiten
v. Memonitor pembayaran bunga dan pokok obligasi
vi. Bertindak sebagai agen pembayaran
f. Perusahan  surat  berharga  (securities  company)  yaitu  mengkhususkan diri dalam  perdangan  surat  berharga  yang  tercatat  di  bursa  efek  kegiatan perusahaan  surat  berharga  yaitu  sebagai  pedaganng  efek,  penjamin  emisi, perantara perdangan efek dan pengelola dana.
g. Perusahaan  pengelola  dan  (invesment  company)  yaitu  berfungsi  sebagai mengelola  surat-surat  berharga  yang  akan  menguntungkan  sesuai  dengan keinginan  investor.  Funsi  lainnya  yakni  sebagai  pengelola  dan penyimpanan dana.
h. Kantor  administrasi  efek  gunanya  untuk  membantu  emiten  dalam  rangka emisi, melaksanakan kegiatan menyimpan dan pengalihhan hak atas saham para investor, membentu menyusun daftar pemegang saham, mempersiapkan  koresponden  emiten  kapada  para  pemegang  saham,  dan yang terakhir adalah membuat laporan-laporan yang diperlukan.
Adapun keuntungan dan kerugian berinvestasi di pasar modal adalah 3 :

## Keuntungan
1. Memperoleh Dividen yaitu bagian keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham.
2. Memperoleh Capital  Gain yaitu  keuntungan  yang  diperoleh  dari  hasil  jual  beli saham, berupa selisih antara nilai jual yang lebih tinggi daripada nilai beli saham.
3. Nilai  atau  harga  saham  meningkat  sejalan  dengan  waktu  dan  sejalan  dengan perkembangan atau kinerja perusahaan.
4. Saham, dapat dijadikan jaminan (Agunan) ke bank untuk memperoleh kredit baik aunan pokok atau agunan tambahan.

## Kerugian
1. Memperoleh Capitak Loss yaitu kerugian yang diderita dari hasil jual beli saham, berupa selisih antara nilai jual yang lebih rendah daripada nilai beli saham.
2. Menghadapi Opportunity  Loss kerugian  karena  memilih  alternatif  berinvestasi  di pasar modal bila dibandingkan menanamkan dananya dalam deposito.
3. Kerugian  yang  timbul  apabila  perusahaan  dilikwidasi,  namun  nilai  likwidasinya lebih rendah dari harga beli saham.

## D. Prinsip Syariah Pada Pembiayaan dan Investasi
Kegiatan pembiayaan dan investasi keunagan menurut syari’ ah pada prinsipnya ialah kegiatan yang dilakukan oleh pemilik harta (investor) terhadap pemilik usaha (emiten) untuk  memberdayakan  pemilik  usaha  dalam  melakukan  usahanya  dimana  pemilik harta berharap untuk memperoleh manfaat tertentu. Prinsip syariah dalam pembiayaan dan  investasi  keuangan  pada  dasarnya  sama  dengan  kegiatan  usaha  lainnya  yaitu prinsip kehalalan dan keadilan. Secara umum prinsip tersebut adalah :
3 Dermawan Sjahrial, Pengantar Manajemen Keuangan, Jakarta, Mitra Wacana Media, 2009.
1. Pembiayaan  dan  investasi  hanya  dapat  dilakukan  padda  aset  atau kegiatan  usaha yang  halal,  dimana  kegiatan  usaha  tersebut  adalah  sepesifik  dan  bermanfaat sehingga dengan manfaat tersebut akan adanya bagi hasil.
2. Karena uang  adalah  alat  bantu  pertukaran  nilai  dan  pemlik  harta  yang  akan menerima  bagi  hasil  dari  manfaat  yang  timbul  dari  kegiatan  usahamaka pembiayaan  dan  investasi  harus  pada  mata  uang  yang  sama  dengan  pembukuan kegiatan usaha.
3. Akad  yang  terjadi  pemilik  harta  dengan  pemilik  usaha dan  tindakan  maupun informasi  yang  diberikan  pemilik  usaha  serta  mekanisme  pasar  tidak  boleh menimbulkan kondisi keraguan yang dapat menyebabkan kerugian (gharar).
4. Pemilik  harta  dan  pemilik  usaha  tidak  boleh  mengambil  resiko  yang  melebihi kemampuan atau maysir yang dapat menimbulkan kerugian yang sebenarnya dapat dihindari.
5. Pemilik harta (Investor), pemilik usaha (Emiten), maupun bursa dan self regulating organizing  lainnya  tidak  boleh  melakukan  hal-hal  yang  menyebabkan  gangguan yang disengaja atas mekanisme pasar, baik dari segi penawaran (Supply) maupun dari segi pemintaan (Demand).

## E. Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal
Seperti diketahui, bentuk ideal dari pasar modal dapat dicapai dengan terpenuhinya 4 pilar pasar modal 4 , yaitu :
1. Emiten dan efek yang diterbitkannya memenuhi kaidah keadilan, kehati-hatian dan transparansi.
2. Pelaku pasar (Investor) yang telah memiliki pemahaman yang baik tentang resiko dan manfaat transaksi di pasar modal.
3. Infrastruktur  informasi  bursa  efek  yang  transparan  dan  tepat  waktu  yang  merata dipublik yang ditunjang oleh mekanisme pasar yang wajar.
4. Pengawasan  dan  penegakan  hukum  oleh  otoritas  pasar  modal  dapat diselenggarakan secara efisien, efektif da ekonomis.
4 M. Endang D, Toto Suharto, Manajemen Keuangan Syariah, Buku Ajar IAIN Syekh Nurjati, Cirebon, 2013.
Dari penjelasan tersebut diatas, terlihat bahwa prinsip-prinsip Syariah sudah meliputi semua  prinsip  dari  pasar  modal  yang  ideal. Namun  prinsip-prinsip  syariah  juga memberikan penekanan (emphasis) pada :
1. Kehalalan  produk/jasa  dari  kegiatan  usaha,  karena  menurut  prinsip  syariah manusia hanya boleh memperoleh keuntungan atau penambahan harta dari hal-hal yang baik.
2. Adanya  kegiatan usaha  yang  spesifik  dengan  manfaat  yang  jelas,  sehingga  tidak ada  keraguan  akan  hasil  usaha  yang  akan  menjadi  obyek  dalam  perhitungan keuntungan yang diperoleh.
3. Adanya mekanisme bagi hasil yang adil, baik dalam untung maupun rugi menurut penyertaan masing-masing pihak.
4. Penekanan pada mekanisme pasar yang wajar dan prinsip kehati-hatian baik pada emiten maupun investor.

## F. Emiten yang sesuai dengan Prinsip Syariah
Kegiatan  perdagangan  usaha  yang  sesuai  dengan  syariah  Islam  adalah  kegiatan  yang tidak  berkaitan dengan  produk  atau  jasa  yang  haram  dan  menghindari  cara perdagangan  dan  usaha  yang  dilarang.  Karena  itu  tidak  semua  perusahaan  dapat memenuhi kualifikasi sebagai emiten syariah, sehingga diperlukan fatwa ulama untuk memastikan  pemenuhan  kualifikasi  tersebut.  Adapun  ketentuan  umum  mengenai Emiten yang sesuai dengan prinsip Syariah adalah :
1. Halal Produk (dan jasa)
Emiten  dilarang  mempunyai  obyek  usaha  berupa  makanan-minuman  yang tergolong haram, hal-hal yang berkaitan dengan maksiat dan pornografi, barkoba, sampai  hal-hal  yang  lebih  banyak  mudharat  dibanding  dengan  manfaatnya misalnya senjata dan rokok. Bahkan  emiten  yang bergerak di dunia hiburan serta perusahaan  jasa  hospitality  yang  memudahkan  terjadinya  maksiat  juga  umumnya dihindari oleh Investor.
2. Halal Cara Perolehan – Pendapatan Riba
Emiten harus mendapat penghasilan usaha dari usaha ekonomi secara ridho sama ridho  serta  tidak  bertindak  zholim  dan  tidak  boleh  diperlakukan  zholim.  Riba
adalah salah satu hal yang dilarang oleh Syariah, karena bunga bank adalaah salah satu bentuk riba, maka bank umum konvensional tidak bisa menjadi emiten.
3. Halal Cara Perolehan – Prinsip Keterbukaan
Emiten  harus  menjalankan  kegiatan  usaha  dengan  cara  yang  baik,  memenuhi prinsip  keterbukaan  dan  dilarang  menciptakan  keraguan  yang  dapat  merugikan (gharar). Emiten harus menyatakan dengan jelas pada kegiatan usaha spesifik yang mana  hasil  emisi  akan  digunakan,  kemudian  emiten  juga  harus  memberikan informasi yang jelas dan tidak menyesatkan.
4. Halal Cara Pemakaian – Manajemen Usaha
Emiten  harus  mempunyai  manajemen  yang  berperilaku  Islami,  menghormati  hak asasi  manusia,  menjaga  lingkungan  hidup,  melaksanakan  good  corporate governance,  serta  tidak  spekulatif  dan  memegang  teguh  prinsip  kehati-hatian. Emiten  dilarang  melakukan  tindakan  yang  mengganggui  mekanisme  pasar  dalam memasarkan produknya, baik gangguan dalam penawaran (ikhtiar) maupun dalam permintaan (najasy).
5. Halal Cara Pemakaian – Hubungan dengan Investor
Emiten harus mempunyai pembukuan yang jelas dan sebaiknya terpisah mengenai kegiatan usaha yang dibiayai, sehingga dapat dinyatakan dengan trnsparan dan adil manfaat atau hasil usaha yang diperoleh pada kegiatan usaha yang dibiayai.

## G. Kegiatan Pasar Modal Menurut Syariah
1. Investasi Keuangan Syariah – SAHAM
Investasi keuangan menurut syariah dapat berkaitan dengan kegiatan perdagangan atau kegiatan usaha, dimana kegiatan usaha dapat berbentuk usaha yang berkaitan dengan  suatu  produk  atau  aset  maupun  usaha  jasa.  Investasi  keuangan  menurut syariah harus terkait secara langsung dengan suatu aset atau kegiatan usaha  yang spesifik dan menghasilkan manfaat, karena atas manfaat tersebut dapat dilakukan bagi hasil. Salah satu bentuk investasi yang sesuai dengan syariah adalah membeli saham  perusahaan,  baik  perusahaan  non  publik  (private  equity)  maupun perusahaan publik/terbuka.
 Perusahaan Publik, pemilikan saham dapat dilakukan secara langsung dengan menempatkan  modal  ke  dalam  perusahaan  pada  saat  penawaran  perdana,
maupun  melalui  transaksi  perdagangan  sekunder  di  bursa  saham.  Para pemegang saham secara kelompok bertindak sebagai Pemilik Harta, sedangkan perusahaan bertindak sebagai mudharib.
 Perusahaan Non Publik, jumlah pemegang saham dibatasi maksimal 50 pihak. Oleh karena itu, sebagian besar pemegang saham umumnya ikut terlibat dalam pengurursan  perusahaan.  Sehingga  ikatan  yang  terjadi  antar  pemegang  saham dapat dikatakan sebagai aqad Musyarakah.
2. Investasi Keuangan Tidak Langsung – REKSA DANA
Disamping  investasi  secara  mandiri  atau  secara  langsung,  Investor  juga  dapat meminta  pihak  lain  yang dipercaya  dan  dipandang  lebih  memiliki  kemampuan untuk  mengelola  investasi.  Sehingga  timbul  kebutuhan  akan  Manajer  Investasi yang memahami investasi secara syariah dan kebutuhan akan Reksa Dana Syariah. Manajer  Investasi,  dengan  aqad  Wakala,  akan  menjadi  wakil  investor  untuk kepentingan  dan  atas  nama  Investor.  Sedangkan  Reksa  Dana  Syariah  akan bertindak  dalam  aqad  Mudharabah  sebagai  Mudharib  yang  mengelola  dana/harta milik  bersama  dari  para  Pemilik  Harta.  Sebagai  bukti  penyertaan  Pemilik  Dana akan mendapatkan Unit Penyertaan dari Reksa Dana Syariah.
3. Pembiayaan Usaha Syariah – OBLIGASI
Obligasi  adalah  surat  berharga  (efek)  hutang  jangka  panjang  yang diterbitkan  oleh  sebuah  perusahaan  atau  pemerintah  (emiten)  dengan  ketentuan suku  bunga  dan  tanggal  jauh  tempo tertentu.  Dalam  konsep  syariah  pembiayaan dapat terjadi karena ada suatu pihak yang memberikan dana untuk memungkinkan suatu transaksi. Pihak penjual dapat memberikan pembiayaan dengan memberikan fasilitas  penundaan  pembayaran,  sedangkan  pihak  Pembeli  dapat  memberikan pembiayaan dengan memberikan fasilitas penundaan penyerahan obyek transaksi Definisi Obligasi adalah suatu kontrak pembiayaan tertulis, yang :
 Berjangka panjang
 Untuk membayar kembali pada waktu tertentu
 Seluruh kewajiban yang timbul
 Akibat pembiayaan  untuk  kegiatan  tertentu  menurut  syarat  dan  ketentuan tertentu,
 Serta membayar sejumlah manfaat secara periodik menurut aqad.
Dalam  hal  pembiayaan  Obligasi  Syariah  adalah  untuk  memfasilitasi transaksi  perdagangan,  termasuk  pembelian  fasilitas  produksi,  maka  ikatan  yang timbul  dalam  penerbitan  obligasi  syariah  tersebut  harus  mengikuti  prinsip  aqad- aqad perdagangan seperti aqad Murabaha dan Bay Istishna’.
Sedangkan  dalam  hal  pembiayaan  Obligasi  Syariah  adalah  untuk membiayai  kegiatan  usaha  maka  ikatan  yang  timbul  dalam  penerbitan  Obligasi Syariah tersebut juga harus memenuhi prinsip aqad Mudharabah atau aqad Ijarah.

## H. Pengawasan Penerapan Prinsip Syariah
Untuk  mengawasi  pelaksanaan  pemberian  produk  dan  jasa  keuangan  oleh lembaga keuangan Dewan Syariah Nasional dan menunjuk Dewan Pengawas Syariah untuk tiap lembaga keuangan yang bersangkutan. Secara umum tugas Dewan Syariah Nasional dan Dewan Pengawas Syariah meliputi :
1. Penentuan transaksi keuangan yang diperbolehkan
Penentuan  transaksi  pembiayaan maupun  investasi  yang  halal  menjadi  sangat vital,  karena  bila  penerapan  prinsip  Syariah  tidak  dilaksanakan  dengan konsisten (istiqamah) maupun kreatif (fathonah) maka akan menurunkan nilai hakiki dari prinsip Syariah itu sendiri.
2. Purifikasi
Mencampurkan hal yang halal dan haram tidak pernah diperbolehkan. Namun bila  dalam  suatu  transaksi  yang  diperbolehkan  kemudian  ternyata  Pemilik Dana (Investor) dihadapkan pada keadaan dimana ada pendapatan haram yang tercampur  kedalamnya,  maka  bagian  yang  haram  harus  dikeluarkan  melalui proses  yang  disebut  sebagai  purifikasi.  Tetapi  bila  transaksi  yang  dilakukan sudah  haram,  maka  purifikasi  tidak  relevan  lagi  karena  yang  diijinkan  adalah memisahkan  yang  haram  dari  yang  halal,  bukan  memisahkan  yang  halal  dari yang haram.
3. Advokasi untuk Investor maupun Emiten
Kepentingan  Investor  maupun  Emiten  harus  dijunjung  tinggi  karena  itu transaksi  keuangan  Syariah  harus  memberikan  perlindungan  terhadap  yang haram  untuk  menjaga  keimanan,  kehidupan  dan  akal  mereka.  Kepentingan Investor  maupun  Emiten  harus  ditempatkan  secara  proporsional,  termasuk
kepentingan yang terkait dalam pembagian hasil usaha (dividen) dan kegiatan perdagangan Efek.
4. Monitor Kepatuhan
Pengawasan  kepatuhan  dapat  dilakukan  dengan  memonitor  pelaksanaan  sejak awal  hingga akhir,  termasuk  kajian  atas  dokumentasi  transaksi,  dan  membuat laporan yang akurat dan tepat waktu atas penyimpangan yang ada.
5. Kepedulian pada Masyarakat Sekitar
Ide dasar dari ekonomi Syariah adalah juga untuk memanfaatkan sumber daya yang telah diciptakan Allah SWT, termasuk kelebihan  yang diberikan kepada sebagian  manusia,  untuk  kemaslahatan  manusia  khususnya  masyarakat terdekat  (tetangga).  Oleh  karena  itu  harus  ada  alokasi  yang  jelas  bagi pembiayaan untuk kegiatan ekonomi masyarakat terdekat tersebut.
6. Tanggung Jawab Sosial
Pelaksanaan  ekonomi  syariah  harus  dapat  menunjang  pemenuhan  kewajiban Investor  maupun  Emiten  atas  kelebihan  yang  dikaruniakan  oleh  Allah  SWT. Mengingat tingkat pemahaman dan kecanggihan ekonomi Syariah relatif masih rendah, maka tanggung jawab sosial ini juga dapat mencakup tanggung jawab peningkatkan pendidikan ekonomi Syariah.

## I. Landasan Operasional Pasar Modal
Landasan Operasional Pasar Modal sebagai payung hukumnya adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional No : 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal sebagai berikut :

## FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL
NO : 40/DSN-MUI/X/2003
Tentang
PASAR MODAL DAN PEDOMAN UMUM PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DI BIDANG PASAR MODAL
Menimbang :
a. Bahwa perkembangan ekonomi suatu negara tidak lepas  dari perkembangan pasar modal.
b. Bahwa pasar modal berdasarkan prinsip syariah telah dikembangkan di berbagai negara.
c. Bahwa umat Islam Indonesia memerlukan Pasar Modal yang aktivitasnya sejalan dengan prinsip syariah.
d. Bahwa oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Dewan Syariah Nasional MUI memandang perlu menetapkan.
Fatwa tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal
Mengingat :
Firman Allah SWT antara lain:
 
 
    
  
  

   
   
   
    
   
     
   
   
275. orang-orang yang Makan (mengambil) riba[174] tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya  orang  yang  kemasukan  syaitan  lantaran  (tekanan)  penyakit  gila[175].  Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual  beli  itu  sama  dengan  riba,  Padahal  Allah  telah  menghalalkan  jual  beli  dan mengharamkan  riba.  orang-orang  yang  telah  sampai  kepadanya  larangan  dari  Tuhannya, lalu  terus  berhenti  (dari  mengambil  riba),  Maka  baginya  apa  yang  telah  diambilnya dahulu[176] (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.
[174] Riba itu ada dua  macam : nasiah dan  fadhl. Riba nasiah ialah pembayaran lebih  yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang  yang  sejenis,  tetapi  lebih  banyak  jumlahnya  karena  orang  yang  menukarkan mensyaratkan  demikian,  seperti  penukaran  emas  dengan  emas,  padi  dengan  padi,  dan
sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini Riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah.
[175]  Maksudnya :  orang  yang  mengambil  Riba  tidak  tenteram  jiwanya  seperti  orang kemasukan syaitan.
[176] Riba yang sudah diambil (dipungut) sebelum turun ayat ini, boleh tidak dikembalikan. (QS. al-Baqarah [2]: 275).
 

    
   
   
   
    
   
   
“Hai orang -orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba) maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak (boleh) menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”  (QS. al -Baqarah [2]: 278-279).
   
  
   
     
    
  

“Hai orang yavng beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu,…”(QS. al - Nisa’ [4]: 29).
 

## 

 

  

 
  
“…Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah…”  (QS. Al Jumu’ah [62]: 10).
  

  
   

   
    
    
“Hai orang yang beriman! Penuhilah akad - akad itu…”(QS. al - Ma’idah [5]: 1).
Hadis Nabi s.a.w. antara lain :

## HR.  Ibn  Majah  dari  ‘Ubadah  bin  Shamit,  Ahmad  dari  Ibn  ‘Abbas,  dan  Malik  dari
Yahya
“Tidak  boleh  membahayakan  diri  sendiri dan  tidak  boleh  pula  membahayakan  orang  lain” (HR. Ibn Majah dari ‘Ubadah bin Shamit, Ahmad dari Ibn ‘Abbas, dan Malik dari Yahya).

## HR. Al Khomsah dari Hukaim bin Hizam
“Janganlah kamu menjual sesuatu yang tidak ada padamu” (HR. Al Khomsah dari Hukaim bin Hizam)
HR. Al Khomsah dari ‘Amr bin Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya
“Tidak  halal  (memberikan)  pinjaman  dan  penjualan,  tidak  halal  (menetapkan)  dua  syarat dalam suatu jual beli, tidak halal keuntungan sesuatu yang tidak ditanggung resikonya, dan ti dak  halal  (melakukan)  penjualan  sesuatu  yang  tidak  ada  padamu” (HR.  Al  Khomsah  dari ‘Amr bin Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya).

## HR. Al Baihaqi dari Ibnu Umar
“Rasulullah s.a.w. melarang jual beli (yang mengandung) gharar” (HR. Al Baihaqi dari Ibnu Umar)

## Muttafaq ‘alaih
“Rasulullah s.a.w. melarang (untuk) melakukan penawaran palsu” (Muttafaq ‘alaih)

## 40 Pasar Modal Syariah  3 Dewan Syariah Nasional MUI
HR. Abu Dawud, al-Tirmidzi, dan al- Nasa’i
“Nabi SAW melarang pembelian ganda pada satu transaksi pembelian” (HR. Abu Dawud, al-Tirmidzi, dan al- Nasa’i).

## HR Baihaqi dari Hukaim bin Hizam
“Tidak boleh menjual sesuatu hingga kamu memilikinya” (HR Baihaqi dari Hukaim bin Hizam) .

## HR. Al- Tirmizi dari ‘Amr bin ‘Auf
“ Perdamaian  dapat  dilakukan di  antara  kaum  muslimin  kecuali  perdamaian  yang mengharamkan  yang  halal  atau  menghalalkan  yang  haram;  dan  kaum  muslimin  terikat dengan  syarat-syarat  mereka  kecuali  syarat  yang  mengharamkan  yang  halal  atau menghalalkan yang haram” (HR. Al- Tirmizi dari ‘Amr bin ‘Auf).

## HR Abu Dawud, al-Daraquthni, al-Hakim, dan al-Baihaqi
“Rasulullah  SAW  bersabda,  Allah  Ta’ala  berfirman:”Aku  adalah  Pihak  ketiga  dari  dua Pihak  yang  berserikat  selama  salah  satu  Pihak  tidak  mengkhianati  yang  lainnya.  Maka, apabila  salah  satu  P ihak  mengkhianati  yang  lain,  Aku  pun  meninggalkan  keduanya” (HR Abu Dawud, al-Daraquthni, al-Hakim, dan al-Baihaqi).

## HR Muslim
“ Dari Ma’mar bin Abdullah, dari Rasulullah SAW bersabda: Tidaklah melakukan ihtikar(penimbunan/monopoli) kecuali orang yang b ersalah” (HR Muslim).
Kaidah Fiqh :
“Pada dasarnya, segala bentuk mu’amalah boleh dilakukan sepanjang tidak ada dalil yang mengharamkannya.”
“Tidak boleh melakukan perbuatan hukum atas milik orang lain tanpa seizinnya.”

## 40 Pasar Modal Syariah 4 Dewan Syariah Nasional MUI
Memperhatikan :
Pendapat ulama, antara lain:
- Pendapat Ibnu Qudamah dalam  Al-Mughni  juz 5/173, [Beirut : Dar al-Fikr, tanpa thn] :
“Jika  salah  seorang  dari  dua  orang  berserikat  membeli  porsi  mitra  serikatnya,  hukumnya boleh karena ia membeli milik pihak lain.”
- Pendapat Dr. Wahbah al-Zuhaili dalam  Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhujuz 3/1841:
“Bermuamalah dengan (melakukan kegiatan transaksi atas) saham hukumnya boleh, karena pemilik saham adalah mitra dalam perseroan s esuai dengan saham yang dimilikinya.”
- Pendapat para ulama yang menyatakan kebolehan jual beli saham pada perusahaan- perusahaan yang memiliki bisnis yang mubah,  antara lain dikemukakan oleh Dr.
Muhammad ‘Abdul Ghaffar al -Syarif (al-Syarif,  Buhuts Fiqhiy yah Mu’ashirah,
[Beirut: Dar Ibn Hazm, 1999], h.78-79); Dr. Muhammad Yusuf Musa (Musa, al-Islam wa Musykilatuna al-Hadhirah, [t.t.: Silsilah al-Tsaqafah al-Islamiyah, 1958], h. 58); Dr. Muhammad Rawas Qal’ahji, (Qal’ahji,  al - Mu’amalat al -Maliyah al- Mu’ash irah fi
Dhaw’i al -Fiqh wa al- Syari’ah, [Beirut: Dar al- Nafa’is, 1999], h.56). Syaikh Dr.
‘Umar bin ‘Abdul ‘Aziz al -Matrak (Al-Matrak,  al-Riba wa al- Mu’amalat al - Mashrafiyyah,[Riyadh: Dar al- ‘Ashimah, 1417 H], h. 369 -375) menyatakan :
“(Jenis  kedua),  ad alah  saham-saham  yang  terdapat  dalam  perseroan  yang  dibolehkan, seperti  perusahaan  dagang  atau  perusahaan manufaktur  yang  dibolehkan.  Bermusahamah (saling  bersaham)  dan  ber-syarikah (berkongsi)  dalam  perusahaan  tersebut  serta menjualbelikan sahamnya

## 40 Pasar Modal Syariah  5 Dewan Syariah Nasional MUI
“ perusahaan  itu  dikenal  serta  tidak  mengandung  ketidakpastian  dan  ketidak-jelasan  yang signifikan,  hukumnya  boleh.  Hal  itu  disebabkan  karena  saham  adalah  bagian  dari  modal yang dapat memberikan keuntungan kepada pemiliknya sebagai hasil dari usaha perniagaan dan manufaktur. Hal itu hukumnya halal, tanpa diragukan.”
- Pendapat para ulama yang membolehkan pengalihan kepemilikan porsi  suatu surat berharga selama disepakati dan diizinkan oleh pemilik porsi lain dari suatu surat berharga (bi-idzni syarikihi). Lihat :  Al- Majmu’ Syarh al -MuhazdzabIX/265 dan Al- Fiqh Al-Islami wa AdillatuhuIV/881.
- Keputusan Muktamar ke- 7 Majma’ Fiqh Islami tahun 1992 di Jeddah :
“Boleh menjual atau menjaminkan saham dengan tet ap memperhatikan peraturan yang berlaku pada perseroan.”
- Keputusan dan Rekomendasi Lokakarya Alim Ulama tentang Reksa Dana Syariah tanggal 24 – 25 Rabi’ul Awal 1417 H/ 29 -30 Juli 1997 M.
- Undang-Undang RI nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
- SK DSN - MUI No. 01 Tahun 2001 tentang Pedoman Dasar Dewan SyariahNasional.
- Nota Kesepahaman antara DSN-MUI dengan Bapepam tanggal14 Maret 2003 M./ 11 Muharram 1424 H dan Pernyataan Bersama Bapepam, APEI, dan SRO tanggal 14
Maret 2003 tentang : Kerjasama Pengembangan dan Implementasi Prinsip Syariah di Pasar Modal Indonesia.
- Nota Kesepahaman antara DSN-MUI dengan SRO tanggal 10 Juli 2003 M/ 10 Jum. Awal 1424 H tentang Kerjasama Pengembangan dan Implementasi Prinsip Syariah di Pasar Modal Indonesia.
- Workshop Pasar Modal Syariah di Jakarta pada 14 – 15 Maret 2003 M/ 11 – 12
Muharram 1424H.
- Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional MUI padahari Sabtu, tanggal 08 Sya’ban 1424 H./04 Oktober 2003 M.

## MEMUTUSKAN
Menetapkan :  FATWA TENTANG PASAR MODAL DAN PEDOMAN UMUM PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DI

## BIDANG PASAR MODAL

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

## 40 Pasar Modal Syariah 6 Dewan Syariah Nasional MUI
1. Pasar  Modal  adalah  kegiatan  yang  bersangkutan  dengan  Penawaran  Umum  dan perdagangan  Efek,  Perusahaan  Publik  yang  berkaitan  dengan  Efek  yang  diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.
2. Emiten adalah Pihak yang melakukan Penawaran Umum.
3. Efek Syariah adalah efek sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang undangan di bidang  Pasar  Modal  adalah  surat  berharga  yang  akad,  pengelolaan    perusahaannya, maupun cara penerbitannya memenuhi Prinsip-prinsip Syariah.
4. Shariah Compliance Officer (SCO) adalah Pihak atau pejabat dari suatu perusahaan atau lembaga  yang  telah  mendapat  sertifikasi  dari  DSN-MUI  dalam  pemahamanmengenai Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal.
5. Pernyataan  Kesesuaian  Syariah  adalah  pernyataan  tertulis  yang  dikeluarkan  oleh DSN- MUI  terhadap  suatu  Efek  Syariah  bahwa  Efek  tersebut  sudah  sesuai  dengan  Prinsip- prinsip Syariah.
6. Prinsip-prinsip  Syariah  adalah  prinsip-prinsip  yang  didasarkan  atasajaran  Islam  yang penetapannya dilakukan oleh DSN-MUI, baik ditetapkan dalam fatwa ini maupun dalam fatwa terkait lainnya.

## BAB II

## PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DI BIDANG PASAR MODAL

## Pasal 2
Pasar Modal
1. Pasar Modal beserta seluruh mekanisme kegiatannya terutamamengenai emiten, jenis.
2. Efek yang diperdagangkan dan mekanisme perdagangannya dipandang telah sesuai dengan Syariah apabila telah memenuhi Prinsip-prinsip Syariah.
3. Suatu Efek dipandang telah memenuhi prinsip-prinsip syariah apabilatelah mem- peroleh Pernyataan Kesesuaian Syariah.

## BAB III

## EMITEN YANG MENERBITKAN EFEK SYARIAH

## Pasal 3

## Kriteria Emiten atau Perusahaan Publik
1. Jenis  usaha,  produk  barang,  jasa  yang  diberikan  dan  akad  serta  cara pengelolaan perusahaan  Emiten  atau  Perusahaan  Publik  yang  menerbitkan  Efek  Syariah  tidak boleh bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah.
2. Jenis  kegiatan  usaha  yang  bertentangan  dengan  Prinsip-prinsip  Syariah  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 1 di atas, antara lain :
a. perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang;
b. lembaga  keuangan  konvensional  (ribawi),  termasuk  perbankan  dan    asuransi konvensional;
c. produsen, distributor, serta pedagang makanan dan minuman yang haram; dan d. produsen,  distributor,  dan/atau  penyedia  barang-barang  ataupun  jasa  yang merusak moral dan bersifat mudarat.
e. melakukan  investasi  pada  Emiten  (perusahaan)  yang  pada  saat    transaksi tingkat (nisbah)  hutang  perusahaan  kepada  lembaga  keuangan  ribawi  lebih dominan dari modalnya;
3. Emiten  atau  Perusahaan  Publik  yang  bermaksud  menerbitkan  Efek  Syariah  wajib untuk menandatangani dan memenuhi ketentuan akad yang sesuai dengan syariah atas Efek Syariah yang dikeluarkan.

## 40 Pasar Modal Syariah  7 Dewan Syariah Nasional MUI
4. Emiten  atau  Perusahaan  Publik  yang  menerbitkan  Efek  Syariah  wajib  menjamin bahwa  kegiatan  usahanya  memenuhi  Prinsip-prinsip  Syariah  dan  memiliki  Shariah Compliance Officer.
5. Dalam  hal  Emiten  atau  Perusahaan  Publik  yang  menerbitkan  Efek  Syariah  sewaktu- waktu  tidak  memenuhi  persyaratan  tersebut  di  atas,  maka  Efek  yang  diterbitkan dengan sendirinya sudah bukan sebagai Efek Syariah.

## BAB IV

## KRITERIA DAN JENIS EFEK SYARIAH

## Pasal 4
Jenis Efek Syariah
1. Efek Syariah mencakup Saham Syariah, Obligasi Syariah, Reksa Dana Syariah, Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK EBA) Syariah, dan surat berharga lainnya yang sesuai dengan Prinsip-prinsip Syariah.
2. Saham Syariah adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang memenuhi kriteria sebagaimana tercantum dalam pasal 3, dan tidak termasuk saham yang memiliki hak-hak istimewa.
3. Obligasi Syariah adalah surat berharga jangka panjang berdasarkan Prinsip Syariah yang dikeluarkan Emiten kepada pemegang Obligasi Syariah yang mewajibkan Emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang Obligasi Syariah berupa  bagi hasil/margin/fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.
4. Reksa Dana Syariah adalah Reksa Dana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip Syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai  pemilik harta (shahib al-mal/rabb al-mal) dengan Manajer Investasi, begitu pula pengelolaan dana investasi sebagai wakil shahib al-mal, maupun antara Manajer Investasi sebagai wakil shahib al-maldengan pengguna investasi.
5. Efek Beragun Aset Syariah adalah Efek yang diterbitkan oleh kontrak investasi kolektif EBA Syariah yang portofolio-nya terdiri dari aset keuangan berupatagihan yang timbul dari surat berharga komersial, tagihan yang timbul di kemudian hari, jual beli pemilikan aset fisik oleh lembaga keuangan, Efek bersifat investasi yang dijamin
oleh pemerintah, sarana peningkatan investasi/arus kas serta asetkeuangan setara, yang sesuai dengan Prinsip-prinsip Syariah.
6. Surat berharga komersial Syariah adalah surat pengakuan atas suatu pembiayaan dalam jangka waktu tertentu yang sesuai dengan Prinsip-prinsip syariah .

## BAB V

## TRANSAKSI EFEK

## Pasal 5

## Transaksi yang dilarang
1. Pelaksanaan transaksi harus dilakukan menurut prinsip kehati-hatian serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi dan manipulasi yang di dalamnya mengandung unsur dharar, gharar, riba,maisir, risywah,maksiat dan kezhaliman.
2. Transaksi  yang mengandung unsur  dharar,  gharar,  riba,maisir, risywah,maksiat dan kezhaliman sebagaimana dimaksud ayat 1 di atas meliputi :
a. Najsy,yaitu melakukan penawaran palsu;
b. Bai’ al - ma’dum,yaitu melakukan penjualan atas barang (Efek Syariah) yang belum dimiliki (short selling);

## 40 Pasar Modal Syariah  8 Dewan Syariah Nasional MUI
c. Insider trading, yaitu memakai informasi orang dalam untuk memperoleh keuntungan atas transaksi yang dilarang;
d. Menimbulkan informasi yang menyesatkan;
e. Margin trading, yaitu melakukan transaksi atas Efek Syariah dengan fasilitas pinjaman berbasis bunga atas kewajiban penyelesaian pembelian  Efek Syariah tersebut;
f. Ihtikar(penimbunan), yaitu melakukan pembelian atau dan pengumpulan suatu Efek Syariah untuk menyebabkan perubahan harga Efek Syariah, dengan tujuan mempengaruhi Pihak lain;
g. Dan transaksi-transaksi lain yang mengandung unsur-unsur diatas.
Pasal 6
Harga Pasar Wajar
Harga pasar dari Efek Syariah harus  mencerminkan nilai valuasi kondisi yang sesungguhnya dari aset yang menjadi dasar penerbitan Efek tersebutdan/atau sesuai dengan mekanisme pasar yang teratur, wajar dan efisien sertatidak direkayasa.

## BAB VI

## PELAPORAN DAN KETERBUKAAN INFORMASI

## Pasal 7
Dalam hal DSN-MUI memandang perlu untuk mendapatkan informasi, maka DSN-MUI berhak memperoleh informasi dari Bapepam dan Pihak lain dalam rangka penerapan Prinsip- prinsip Syariah di Pasar Modal.

## BAB VII

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 8
1. Prinsip-prinsip  Syariah  mengenai  Pasar  Modal  dan  seluruh  mekanisme  kegiatan terkait  di  dalamnya  yang  belum  diatur  dalam  fatwa  ini  akan  ditetapkan  lebih  lanjut dalam fatwa atau keputusan DSN-MUI.
2. Fatwa  ini  berlaku  sejak  tanggal  ditetapkan  dengan  ketentuan jika  di  kemudian  hari ternyata  terdapat  kekeliruan,  akan  diperbaiki  dan  disempurnakan  sebagaimana mestinya. Ditetapkan di : Jakarta.

## DAFTAR  PUSTAKA
1. M. Endang. D, Pengantar Manajemen Keuangan, Yogyakarta, deepublish, 2012.
2. Kasmir, Pengantar Manajemen Keuangan, Jakarta, Kencana Pranada Media Group, 2010.
3. Dermawan Sjahrial, Pengantar Manajemen Keuangan, Jakarta, Mitra Wacana Media, 2009.
4. M. Endang D, Toto Suharto, Manajemen Keuangan Syariah, Buku Ajar IAIN Syekh Nurjati, Cirebon, 2013.
5. Landasan Operasional Pasar Modal : Fatwa Dewan Syariah Nasional. No : 40/DSN- MUI/X/2003  tentang : Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal.