## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN DI PESANTREN ISLAMIC CENTER
Nur Azizah 1 , M. RipanzaButar Butar 2 , Putri Hasanah Hasibuan 3 Wasiyem, 4.1 Email: nurajizahhutasoit@gmail.com 1

## Abstrak
Pesantren  sering  dituduh  melakukan  perlakuan  diskriminatif    dalam  kebijakan pendidikan Indonesia, pesantren memberikan dampak positif bagi perkembangan sistem pendidikan di  Indonesia.  Tapi  bagaimana  kebijakan  pemerintah  terhadap pesantren?setelah  Indonesia  merdeka?  Artikel  ini  menjawab  pertanyaan  tersebut berdasarkan  hasil  penelitian  dengan  menggunakan  pendekatan  (kebijakan)  politik dansejarah  dengan  metode  deskriptif.teknologi  pendataandilakukan  dengan  studi dokumen  kebijakan  pendidikan  Indonesia,  observasi  dan  juga  wawancara.  Penelitian membuktikannya.Pemerintah  mengendalikan  kebijakan  terhadap  masyarakat.Institusi menerima,  menerima  dan  melaksanakan  kebijakan  pesantren  Pemerintah.  Kajian tersebut  menyimpulkan  bahwa  setelah  masuknya  pondok  pesantren  dalam  Skema  UU 20  tahun  2003  Pendidikan  masyarakat,  maka  para  masyarakat  berada  dalam  kesulitan kepentingan  antara  rakyat  dan  pemerintah.  Pesantren  menghadapi  diskriminasi pemerintah,  dan  pesantren  ditandai  dengan  penegakan  yang  tidak  jelas,  peraturan, dan alokasi  anggaran.Pada  dasarnya  pesantren  Muslim  belum  mendapat  perhatian  yang seharusnya diterima dari pemerintah.
Kata kunci :Politik, Pendidikan, Pesantren, Indonesia

## Abstrak
PesantrenareoftenaccusedofdiscriminatorytreatmentDespitethefactthatinIndonesianedu cationpolicy,pesantrenhasContributedtothedevelopmentofeducationinIndonesia.Howeve rWhatisthegovernment'spolicyagainstIndonesia'sPesantrenafterthat?Indonesianindepen dence?ThisarticleaddressesthisissuebasedonRecentresearchusingpolicyandhistoricalap proachesinadescriptiveway.ThedatacollectiontechniquewasdevelopedbyDocumentaryre search,observation,andresearchoneducationpolicyinIndonesiaAlsoajobinterview.Thisst udyprovesthegovernmentisincontrolIfthepesantrenpolicyisapproved,thepolicyagainstpes antren,Acceptedandimplementedbynationalagencies.thatresearchtooSincetheinclusionof PesantreninLawNo.20,2003PesantrenisthrownintochaosoverIndonesia'snationaleducati onsystemAttractionandinterestbetweensocietyandgovernment.Farmersdiscriminatedaga instbythegovernment.Enforcement,regulationandbudgetallocationforthesefarmers.OfEss entially,thePesantrenhavenotreceivedtheattentiontheydeservefrom the state government. keyword: Politics,Education,Pesantren,Indonesia
1 . Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

## PENDAHULUAN
Pesantren  merupakan  salah  satu  jenis  lembaga  pendidikan  Islam  "asli"  asli  di Indonesia.  Termasuk  pesantren-pesantren  Salah  satu  bentuk  pendidikan  agama  bagi umat  Islam  Indonesia  Dimasukkan  ke  dalam  UU  No.  20  tentang  Sistem  Pendidikan tahun 2003 Nasional dan PP 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan keagamaan Mereka diberi pesantren di Indonesia Pengakuan dalam UU No. 20 Tahun 2003 dan PP 55  Tahun  2007  masih  terpinggirkan  dan  terdiskriminasi  dalam  sistem  pendidikan Persatuan nasional adalah masalah pendidikan paling sulit untuk menang karena banyak faktor  yang  berperan  dan  Hubungan  antar  faktor  sangat  kuat.  Biasanya  masalah Pendidikan  di  Indonesia  antara  lain  buta  huruf  15  tahun  ke  atas  masih  bagus.  angka kehadiran  Approx  (APK)  untuk  setiap  tingkat  pelatihan  SD/MI  belum  rendah  untuk daerah pedesaan. Tingkat Pendaftaran (APS) pada setiap kelompok usia sekolah masih rendah dan jumlahnya bersekolah di usia muda. Berdasarkan data BPS (2010)
Pesantren  dalam  Kebijakan  Pendidikan  Indonesia  -  Badruddin,  Yedi  Purwanto, dan Chairil N. Siregar 235 tinggi, dan rata-rata durasi pelatihan masih lama serta IPM (Indeks  Pembangunan  Manusia)  yang  masih  berdiri  bawah  (cerobong  asap,  2012). Ismail  Suardi  Wekke  (2012:  205-206)  mengatakan:  “Kepala  rumah  tangga  adalah instrumen  sistem  pendidikan  Indonesia  uniknya  sebagai  lembaga  yang  khusus melakukan  penelitian  tentang  agama  (tafaqquh  fi  al-diin),  pesantren  tidak  berhenti lingkungan sosial. Pesantren datang pertama dalam konteks Kebangsaan,  namun  petani  yang  menyelenggarakan  sistem  pendidikan  kemudian menjadi  salah  satu  subsistem  pendidikan  nasional.  Tentu  ada  pesantren  bagi  yang membutuhkan Tujuan utamanya adalah untuk mencapai tujuan pendidikan Nasional."
Secara historis pesantren dianggap sebagai lembaga pendidikan Islam Itu adalah perjalanan  yang  panjang.  Pesantren  didiskriminasi  dalam  kebijakan  pendidikan Indonesia sehingga sulit berkembang, masih tertinggal dan sulit maju, meskipun petani ikut  serta  dalam  pendidikan  Indonesia.  Hal  ini  karena  pemerintah  belum  membuat kebijakan  pemberdayaan  Pesantren  sebagai  lembaga  keagamaan  Islam.  Penelitian
Sholeh Badru (2005: 327-
347)menjelaskan:“PesantrenmemilikiperanstrategisBukanhanyalembagapendidikanIsla m,tetapijugaberkembangDamaidanmewarnaiperjalananperadabandisekelilingnya.”Adau lamayangmengkajipolitikpendidikanIslamumumPenelitianHamlanAndi(2013:178)“Keb ijakanpendidikanIslamdalamsusunansistempendidikanIndonesia”mencatatbahwapendidi kanIslamdiIndonesiatelahmengalamiperubahandanperkembangandalampetapolitikpendi dikannasional.PerubahandanperkembanganpendidikanIslamkepentinganideologipolitikd ankepentinganlaindalampembentukankebijakannegarasangatberpengaruh.OlehIniadalah penelitianlatihanbebandalamkebijakanpendidikanIndonesiaHalinipentingdilakukanagara dapemahamanyangutuhtentangdinamikakebijakanpendidikanpesantrendiIndonesia.Perta nyaanutamadaripenelitianiniadalahbagaimanaKebijakanpemerintahtentangpesantrendiIn donesiasejaksaatitubeberapaundang-
undangpendidikandiIndonesiaKemerdekaansampaiundang- undangterakhir.belajaruntukituArtikelinimembahastentangkebijakanpendidikansebagaip rodukpolitikkepadapetani.
Pentingnyakajianiniterletakpadakajiankebijakanpendidikankaitannyadengantiga hal,yaitu:Pertamasebagailaporanpenelitiantentangkebijakanpemerintahsebelumnyaterha dappesantren.Kedua,pesantrenselalumenyesuaikandiridenganpolitikPemerintahbergerak dibidangpendidikan,sehinggaperlumendapatperhatiancukupdaripemerintahkaumtaniunt ukmembuatkebijakanyangadil.PeringkatketigabeberapakebijakankepadamasyarakatNam un,paraekonommenganggapIndonesiatidakadilolehkarenaitudiperlukanperumusankebija kanuntukmemperkuatpetani.

## PEMBAHASAN

## Pesantren dan Kebijakan Pendidikan
Sekolah  formal  umumnya  mendapatkan  mendapat  perhatian  dan  kepedulian Pemerintah  melalui  bantuan  dana  seperti  APBN,  APBD,  dana  BOS  (Bantuan Operasional  Sekolah),  tunjangan  buku,  gaji  guru,  pembangunan  gedung,  dan  ruang
kelas  baru,  sedangkan  pesantren  tidak  mendapatkan  kepastian  dana  dari  Pemerintah. Hal  tersebut  dianggap  sebagai  bentuk  ketidakadilan  kebijakan  karena  pesantren  juga termasuk  lembaga  pendidikan  yang  memberikan  kontribusi  besar  dalam  membangun sumber  daya  manusia  Indonesia.  Pesantren  belum  jadi  mainstream  penyelenggaraan pendidikan  nasional  Indonesia  walaupun  pesantren  berjasa  telah  melahirkan  sejumlah tokoh  pembangunan  nasional.  Pada  masa  kemerdekaan  Indonesia,  pesantren  mampu memunculkan para tokoh pendidikan seperti Hasym Asy‟ary, Ahmad Dahlan, dan Agus Salim,  yang  telah  berkontribusi  pada  pendidikan  Indonesia.  Di  tengah  arus  globalisasi dan  modernitas  seperti  sekarang  ini,  karakter  dan  moralitas  bangsa  menjadi  satu  dari sekian banyak persoalan utama yang dialami oleh negaranegara berkembang, termasuk Indonesia.  Bagi  negara-negara  kapitalis,  Indonesia  merupakan  pasar  yang  sangat potensialuntuk  memasarkan  berbagai  produk  budayanya.  (Didik,2012)  Negara Indonesia  menjunjung  pengembangan  kehidupan  beragama  bagi  para  pemeluknya, sebagaimana dinyatakan dalam UUD 1945 Pasal 29 ayat (1) dan (2). Dalam perjalanan pengaturan  terhadap  kehidupan  umat  beragama  muncul  sejumlah  kebijakan  yang dilatarbelakangi  oleh  adanya  perbedaan  cara  pandang  mengenai  hubungan  negara  dan agama. “Hubungan negara dan agama kerap memunculkan berbagai persepsi kelompok yang  pro  dan  kontra  (Achmad  Rosyidi,  2007:188).”  Kelompok  yang  pro  menyatakan dengan  tegas  bahwa  agama  dan  negara  memiliki  kaitan erat  yang  tidak  dapat  dipisah- pisahkan  dan  menghendaki  dimasukkannya  simbol-simbol  formal  ke  dalam  negara. Kelompok  ini  populer  dinamakan  kelompok  formalis  (Jamhari  dan  Jajang  Jahroni, 2004:x-xi).  Kelompok  yang  kontra  menginginkan  adanya  pemisahan  antara  urusan agama dengan urusan negara, karena antara keduanya terdapat hal yang saling bertolak belakang.  Agama  tidak  membicarakan  soal-soal  negara  secara  jelas,  apalagi menganjurkan  pembentukkan  sebuah  negara.  Kalangan  ini  disebut  kelompok  sekuler. “Terdapat  pula  kelompok  substansialis  „blok  tengah‟  yang  memahami  dalam  agama terdapat  nilai-nilai  subtansi  etika  moral  kehidupan  bernegara  dan  bermasyarakat (Achmad Rosyidi, 2007:189).” Di  Indonesia kehidupan beragama merupakan tuntutan konstitusi.  Undang-Undang  Dasar  1945  menetapkan  bahwa  negara  berdasarkan
Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  (UUD  1945,  Pasal  29).  Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa negara  Indonesia  bukanlah  negara  sekuler,  tetapi  juga  bukan  negara  teokratis.  Secara faktual,  bangsa  Indonesia  adalah  bangsa  yang  religius.  Hal  tersebut  tercermin  baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam kehidupan bernegara. Dasar Ketuhanan Yang  Maha  Esa  mencerminkan  karakter  bangsa  Indonesia  yang  sangat  religius  dan sekaligus  memberi  makna  rohaniah  terhadap  kemajuankemajuan  yang  akan  dicapai. Pendidikan  yang  mendukung  aspek  agama  mendapatkan  status  quo  dan  diakui pemerintah,  termasuk  pendidikan  agama  di  sekolah  atau  pendidikan  keagamaan  non formal  seperti  pesantren.  Sebagai  realisasi  atau  implementasi  pendidikan  keagamaan dapat  dilihat  pada  UU  Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional terutamapada pasal 30.

## Pesantren dan Pemberdayaan Masyarakat
Pesantren  dianggap  sebagai  sistem  pendidikan  asli  Indonesia  (Amin  Haedari, 2007:34).  Pesantren  merupakan  model  sistem  pendidikan  pertama  dan  tertua  di Indonesia. Pendidikan pesantren telah mengilhami model sistem pendidikan Indonesia, khususnya  pendidikan  berasrama.  Pesantren  telah  berkiprah  dalam  mencerdaskan kehidupan  bangsa  Indonesia.  Dari  pesantren  terlahir  tokoh-tokoh  perjuangan  (banyak yang menjadi syuhada „pahlawan‟) dan tokoh pembangunan bangsa. “Ada tiga elemen dasar  yang  membentuk  pondok  pesantren  sebagai  subkultur.  Pertama,  pola kepemimpinan  pondok  pesantren  yang  mandiri  tidak  terkooptasi  oleh  negara;  Kedua, penggunaan  kitab-kitab  rujukan  umum  yang  selalu  digunakan  berabad-abad  lamanya; dan  yang  Ketiga,  sistem  nilai  (value  system)  yang  digunakan  adalah  bagian  dari masyarakat luas (Abdurrahman Wahid, 1988).” Berdasarkan elemen yang ketiga, dapat dinyatakan  Pondok  Pesantren  memiliki  hubungan  yang  sangat  erat  dengan  kehidupan masyarakat Indonesia.
Argumentasi  pesantren  menarik  untuk  diteliti  yaitu  pesantren  dapat mengintegrasikan sifat keislaman dan keindonesiaan, kehidupan yang sederhana, sistem dan manhaj (tujuan) yang terkesan apa adanya, hubungan kiyai dan  santri  yang akrab,
serta  lingkungan  fisik  yang  serba  sederhana.  Walau  di  tengah  suasana  demikian,  yang menjadi magnet terbesar pesantren adalah peran dan kiprah pesantren bagi masyarakat, negara,  dan  umat  manusia  yang  tidak  bisa  dianggap  sepele  atau  dilihat  sebelah  mata. Sejarah  membuktikan  besarnya  kontribusi  pesantren  baik  masa  pra  kolonial,  masa kolonial,  dan  pasca  colonial  dalam  membangun  sumber  daya  manusia.  Banyak pesantren  masa  kolonial  menjadi  pelopor,  pendobrak,  dan  pejuang  kemerdekaan Republik Indonesia. Pesantren bersama masyarakat berjuang sejak  zaman kemerdekaan sampai sekarang.
Pondok  pesantren  di  Indonesia  dikenal  sejak  zaman  walisongo.  Ketika  itu, Sunan  Ampel  mendirikan  sebuah  padepokan  di  Ampel  Surabaya  dan  menjadikannya pusat  pendidikan  di  jawa.  Para  santri  yang  berasal  dari  Pulau  jawa  datang  untuk menuntut ilmu agama. Di antara santri ada yang datang dari Gowa dan Talo (Sulawesi). Pesantren  Ampel  merupakan  cikal  bakal  berdirinya  pesantren-pesantren  di  tanah  air. Para  santri  setelah  menyelesaikan  studinya  berkewajiban  mengamalkan  ilmunya  di daerahnya  masing-masing  sehingga  didirikanlah  pondok-pondok  pesantren  dengan mengikuti pada apa yang mereka dapatkan di Pesantren Ampel.
Otonomi  dalam  pengelolaan  Pondok  Pesantren  Salafiah  dipegang  oleh  Kiai dalam  meluluskan  santri  mondok  dan  santri  kalong  sesuai  dengan  evaluasi  yang dilakukan  selama  proses  pembelajaran.  Kiai  tidak  perlu  petunjuk  dari  Depag  atau Diknas  dalam  meluluskan  santrinya.  Kiai  juga  memutuskan  siapa  yang  dapat melanjutkan  dalam  tiap  tingkatan  santri  dalam  belajar,  termasuk  buku  yang  harus dipelajarinya. (Kamin, 2012) Sejarah asal mula pendirian pesantren diuraikan oleh para peneliti dengan informasi yang beragam. Dhofier (1982) menjelaskan bahwa pesantren telah hadir sejak zaman kolonial. Adapun Boland (1985:14-27) menggambarkan dalam masa  pemerintahan  kolonial  pesantren  menjadi  inti  pasukan  dengan  menggabungkan pasukan Hisbullah kedalam kesatuan tentara.
Berdasarkan uraian di atas dapat dinyatakan bahwa pesantren telah berkembang di  Indonesia  sebelum  Indonesia  merdeka  dan  terus  berjuang  menyelenggarakan
pendidikan  di  Indonesia  setelah  kemerdekaan  Indonesia.  Namun  demikian,  perhatian Pemerintah  dalam  hal  kebijakan  pendidikan  terhadap  pesantren  dipandang  belum mampu membuat kebijakan yang memberdayakan pesanatren. Secara substantif, materi yang  dikaji  di  pondok  pesantren  adalah  ilmu-ilmu  agama  (fikih,  nahwu,  tafsir,  hadis, tauhid, dan tasawwuf). Sumber belajar menggunakan kitab turats dikenal dengan kitab kuning.  Materi  nahwu  (bahasa  Arab)  dan  fikih  mendapat  porsi  mayoritas.  Hal  itu dilakukan  karena ilmu  nahwu  merupakan  ilmu  kunci.  Seseorang  tidak  dapat membaca kitab  kuning  bila  belum  menguasai  ilmu  nahwu.  Materi  fikih  dipandang  sebagai  ilmu yang  banyak  berhubungan  dengan  kebutuhan  masyarakat  dan  kehidupan  sehari-hari baik  yang  berhubungan  dengan  makhluk  maupun  khaliq.  Tidak  heran  bila  sebagian pakar  menyebut  sistem  pendidikan  Islam  di  pesantren  bersifat  „fikih  oriented  atau nahwu  oriented.  “Penyelenggaraan  pendidikan  pesantren  tidak  memiliki  kurikulum tertulis.  Kiai  berperan  utama  sebagai  kurikulum  aktual  yang  mengarahkan  program pembelajaran  dan  seluruh  aktivitas  santrinya  di  pesantren.  Kurikulum  pesantren  dapat dikatakan  sejalan  dengan  kehidupan  pribadi  kiai  sebagai  pendiri/pemimpin  dan pengasuh pesantren (Lailial Muhtifah, 2012 :204).”
Penelitian ini bertujuan menjelaskan kebijakan Pemerintah terhadap pesantren di Indonesia  setelah  Indonesia  merdeka,  kebijakan  Pemerintah  terhadap  pesantren  di Indonesia pasca UU Nomor 4 Tahun 1950, kebijakan Pemerintah terhadap pesantren di Indonesia  pasca  UU  Nomor  2  Tahun  1989,  dan  kebijakan  Pemerintah  terhadap pesantren di Indonesia pasca UU Nomor 20 Tahun 2003.

## Kebijakan  Pemerintah  Terhadap  Pesantren  setelah  Indonesia  Merdeka  (1945- 1950)
Pada rentang waktu 1945-1950 pemerintah memberikan perhatian dan pembinaan terhadap  sekolah  agama.  BPKNIP  (Badan  Staf  Komite  Nasional  Indonesia  Pusat) melaporkan  itu:  “Dalam  memajukan  pendidikan  dan  pengajaran,  setidak-tidaknya seseorang  berusaha  mendobrak  pengajaran,  Surau,  masjid  dan  madrasah  akan  terus dilanjutkan dan ditingkatkan (Pengumuman BPKNIP, Berita RI Tahun II #4 dan 5: 20).
Intinya  pelatihan  dilakukan  di  sekitar  Surau,  Masjid,  langgar  dan  madrasah  tetap berfungsi.  BPKNIP  merumuskan  fokus  kerja  pendidikan  itu:  “Madrasah  dan  petani pada  hakikatnya  adalah  satu  Alat  dan  sumber  daya  untuk  pendidikan  dan  kecerdasan orang biasa harus mengakar dalam masyarakat Indonesia Anda juga akan mendapatkan perhatian  dan  bantuan  nyata  dalam  bentuk  Bimbingan  dan  bantuan  material  dari pemerintah  (Marwan  Saridjo,  1997:  55;  Hanun  Asrohah,  1999:  77).  tawaran  BPKNIP Rekomendasi  termasuk  mis.  “Kualitas  pesantren  dan  madrasah  harus  ditingkatkan (Soegarda Poerbakawatja, 1970: 41).
Pernyataan  ini  menunjukkan  bahwa  pemerintah  berniat  untuk  meningkatkan kualitas pesantren. Namun, Sebagai sebuah kebijakan, niat baik tersebut membutuhkan langkah-langkah  strategis  dan  regulasi  yang  lebih  teknis  untuk  meningkatkan  kualitas menjadi  nyata.  Dalam  rapat  BPKNIP  tanggal  29  Desember  1945,  disarankan  agar Depdiknas  segera  mengambil  tindakan.  setelah  reformasi  pendidikan  dan pelatihan.UUD  1945.  BPKNIP  memberikan  pedoman  antara  lain:  “Pengajaran  agama harus teratur, menyeluruh, dan mendapatkan perhatian yang layak tanpa menguranginya kemandirian  kelompok  yang  ingin  diikuti  imannya  Pelajaran  agama  harus  diberikan Menghormati  prinsip  kebebasan  beragama.  Yang  penting  Madrasah  dan  pondok pesantren yang pada hakekatnya merupakan alat dan sumber pendidikan dan kecerdasan orang  sederhana  berakar  dalam  masyarakat  biasanya  harus  menerima  perhatian  dan bantuan nyata Pemerintah (Mahkamah Konstitusi RI, 1945: 21; Marwan Saridjo, 1997: 55;  Azyumardi  Azra  dan  Saiful  Umam,  1998:  47).  Perhatian  dan  bantuan  pemerintah hanyalah sebuah harapan karena pelaksanaannya tidak mencakup Amin Haedari (2006: 4)  “mengutuk  bahwa  pendidikan  dilanggar  dan  madrasah  harus  mendapatkan  bantuan dari pemerintah
Dapat  diartikan  luka  dan  madrasah  tidak  dirawat  sebagai  bagian  dari  sistem pendidikan nasional seperti sekolah Di satu sisi, situasi ini mengarah pada kemandirian lembaga  pendidikan  agama,  namun  di  sisi  lain  juga  demikian  yang  lain dikecualikan."Usulan  BPKNIP  tersebut  kemudian  mendapat  tanggapan  dari
kementerian  PPK.  Menteri  Pendidikan  (Dr.  T.S.G.  Mulia)  membentuk  Komite  Riset Pendidikan yang dipimpin oleh Ki Hajar Dewantara dan beranggotakan 51 orang PPK Keputusan Menteri No. 104/Bhg.0 tanggal 1 Maret 1946. Salah Hasil dari papan ujian pelatihan  ini  adalah  formula Tujuan  pendidikan  sebagai  berikut:  “Untuk  mengedukasi warga  yangbenar,  siap  memberikan  energi  dan  pikiran  kepada  orang-orangNegara  dan masyarakat.”Di  bidang  studi  agama,  Dewan  Riset  Pendidikan  membuat  keputusan sebagai berikut:
1.Agama harus menjadi salah satu pelajaran yang diajarkansekolah umum (SR);
2. Pihaknya menyediakan guru agama kementerian dan dibayar oleh negara;
3.  Guru  agama  harus  adalah  informasi  umum  dan  untuk  itulah  Pelatihan  Guru  Agama (PGA) didirikan;
4.  Pesantrendan  madrasah  perlu  pemutakhiran  (Azyumardi  Azra  danSaiful  Umam,
(ed.), 1998: p. 47)
Sejalan  dengan  upaya  Berdasarkan  keputusan  BPKNIP,  pesantren  dan  juga lembaga  pendidikan  lain  yang  sudah  ada  sejak  saat  itu  usia  kerajaan  dan  kerajaan (sebagai  berkabung  [R.A.  Kern,  1956:  179-181),  patah  tulang  dan  kerangka)  mulai menarik perhatian Cantik Pemerintah memberikan bantuan tunai sebesar Rp.150/bulan per  siswa.  Kebijakan  ini  telah  ditetapkan  Dalam  PMA  (Keputusan  Menteri  Agama) nomor 1 tahun 1946 Ki Hajar Dewantara sebagai Ketua Panitia Penyelidik Pendidikan dalam  laporannya  tanggal  2  Juni  1946  bahwa  pengajaran  adalah  fitrah  pesantren  dan madrasah  Dianggap  perlu  untuk  meningkatkan  dan  memodernisasi  dan  memberi bantuan  biaya  dan  lain-lain.  Makna  modernisasi  termasuk  di  sini  Di  sinilah  perbaikan kurikulum  dan  diperkenalkan  Keputusan  ini  sejalan  dengan  apa  yang  diputuskan  oleh BPKNIP  pada  akhir  tahun  1945  (Abdurrahman  Saleh,  1984:19).Setelah  kemerdekaan Indonesia,negara pendidikan agama u lembaga keagamaan tidak lebih baik dari periode sebelumnya (kolonialisme Belanda dan Jepang). Indikator  yang mungkin menjelaskan, antara  lain,  lulusan  studi  pedesaan  tidak  bisa  menempati  posisi  strategis  di
pemerintahan.  pemerintah.  Penerimaan  hanya  untuk  lulusan  sekolah  umum  tugas administrasi  modern  (Amin  Haedari,  2006:  144).  Mengenai  diskriminasi  berdasarkan politik,  Abudin  Nata  menilai  pemerintah  belum  menunjukkan  keseriusan  dalam memberdayakan  masyarakat  Indonesia  melalui  pendidikan.  Konflik  internal  antara Islamis,  nasionalis,  dan  Komunisme  dan  konflik  eksternal  antar  negara  Ada  beberapa kekuatan  politik  di  Indonesia  yang  ingin  kembali  menjajah  Indonesia,  mengakhiri pemerintahanEnergi untuk memikirkan masalah pengasuhan.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwaKebijakan  pemerintah  tidak memberdayakan  pesantren  sehingga  pertumbuhan  dan  perkembangan  petani  termasuk lamban Antara tahun 1945 dan 1950 para petani menerima status quo dalam UUD 1945, diakui dalam dekrit BPKNIP tapi tidak disesuaikan dan diskriminatif PMA No. 1 Tahun 1946.  Kebijakan  Pemerintah  Pada  tahun  1945-1950  tidak  ada  komitmen  maupun kemauan  politik  yang  mengikuti  para  petani  Manfaat  negara  untuk  memajukan pesantrenIndonesia.

## Kebijakan Pemerintah Terhadap Pesantren setelah UU Nomor 4 Tahun 1950
Kebijakan  pemerintah  terhadap  pesantren  nanti  UU  No  4  Tahun  1950  Dasar ketentuan  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1950  sudah  Undang  Undang  Nomor  12 Tahun 1954 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan pengajaran di sekolah-sekolah adalah hal  yang  diperlukan  di  Republik  Indonesia  Serikat  segera  ditetapkan  berdasarkan undang-undang  pendidikan  dan  pengajaran  di  sekolah.  Sambil  menunggu  Undang- Undang  Dasar-dasar  Pendidikan  dan  Pengajaran  mana  yang  lebih  lengkap  bisa digunakan.  Pesantren  bukanlah  lembaga  keagamaan  diatur  dengan  UU  No.  4  Tahun 1950  karena  hukum  mengatakan:  "Hukum  ini  tidak  berlaku  untuk  belajar  mengajar  di sekolah agama atau bangunan masyarakat (UU No Nomor 4 Tahun 1950, Bab I, Pasal 2(1)[1]).  pemerintah  Ditemukan  bahwa  pendidikan  dan  pengajaran  di  sekolah-sekolah agama dan membangun komunitas diatur dalam undang-undang lain (UU No. 4 Tahun 1950, Bab I, Pasal 2(2)). fakta di tempat sepertinya sampai UU Sisdiknas keluar
Pada  tahun  1989  pemerintah  tidak  memenuhi  janjinya  UU  Pendidikan  dan Pengajaran di Sekolah Agama, sebagaimana dijanjikan dalam Bab I, Pasal 2, Ayat 2 (2) UU  No.  4  Tahun  1950.  Jadi  pesantren  sebagai  lembaga  keagamaan  yang  berkembang kotamadya  tidak  diselesaikan  dalam  undang-undang  nomor  4  selama  bertahun-tahun Undang-undang  nomor  4  tahun  1950  sudah  nomor  12,  di  1954,  yang  tidak  mengatur pendidikan  dan  pengajaran  di  sekolah  Pendidikan  agama  dan  masyarakat  tidak memenuhi amanat UUD 1945. UUD 1945 § 31 Bagian [1] menyatakan: “Setiap warga negara  berhak  menerima  Pendidikan."  “Pemerintah  sedang  mengembangkan  sistem pendidikan  yang  diatur  dengan  undang-undang  (UUD  1945  Art  31  ayat[2].” Selanjutnya  dalam  bidang  agama  disebutkan:  “Setiap  warga  negara  berhak  untuk mengamalkan  pendidikan  agama  secara  wajar  Pasal-pasal  UUD  1945  dengan  makna syariat dan akidah 29 ayat [1].” Amanat konstitusi menunjukkan caranya.
Pendidikan  dan agama  adalah aspek  yang  sangat  pentingdan  disukai  oleh  negara. Pendidikan  bertujuan  untuk  menciptakan  sumber  daya  manusia  Indonesia  yang  cerdas dan religius Memperkuat sumber daya manusia yang bermoral, spiritual dan berkarakter sangat  baik  Berdasarkan  pertimbangan  tersebut,  sebenarnya  kebijakan  Sistem pendidikan  Indonesia  menghargai  pendidikan  agama  dan  sekolah  agama  dan memasukkannya  ke  dalam  kebijakan  pendidikan  termasuk  pedoman  tentang  pondok pesantren.  Tujuan  pendidikan  dan  pengajaran  menurut  UU  No.4  1950  sudah  No.  12 Tahun 1954, Bab II pasal 3 untuk membentuk pribadi yang bermoral dan warga negara yang  baik  demokratis  dan  bertanggung  jawab  atas  kesejahteraan  Masyarakat  dan Rumah  Tangga  (UU  RI  No.  4  thn1950,  Bab  II,  Pasal  3).  Tujuan  mengandung  tujuan umum  semua  jenis  sekolah  dan  harus  menjadi  pedoman  bagi  semua  Pendidikan  dan Pengajaran  (UU  No.  4  Tahun  1950,  Penjelasan  Pasal  [3]  Bab  II).  Jadi  semua  jenis Sekolah, pendidikan dan pengajaran harus selaras Upaya membangun bangsa Indonesia, seperti  yang  saya  katakan  merumuskan  tujuan  ini.  Pemerintah  membagi  jenis pendidikan dan pengajaran Akan:
a)  pedagogi  dan  pengajaran  taman  kanak-kanak;  b.pendidikan  dan  sekolah  rendah;  c. pendidikan  dan  pengajaran  panjang  sedang;  dan  D.  Pendidikan  Tinggi  dan  Pengajaran (UU No4, 1950, Bab V, Pasal 6 [1]).
Berdasarkan penguraiannya Pesantren tidak termasuk dalam bentuk pendidikan ini diatur  dalam  jenis  pelatihan.  Pemerintah  Komitmen  dan  kemauan  politik  untuk mengembangkan institusi Pendidikan agama (pesantren). Pesantren Muslim tidak diatur UU  No  4  Tahun  1950  sudah  No  12  Tahun  1954.  Pesantren  tidak  dianggap  sebagai bagian  penting  dari  sistem  Pendidikan  kerakyatan,  karena  sudah  ada  dalam  UU  No  4 Tahun  1950  Musim  semi.  12  dari  tahun  1954  pesantren  tidak  terintegrasi  ke  dalam sistem  Pendidikan  Nasional.  Dalam  UU  No  4  Tahun  1950  dan  No  12  Tahun  1954 dikatakan telah belajar di sekolah-sekolah agama, yaitu yang telah mendapat pengakuan dari  Menteri  Agama  dianggap  telah  diterima  menyelesaikan  studi  wajib  (UU  No.  4 Tahun  1950  jo.  No.  12  1954,  Bab  VII,  Pasal  10(2)).  Pemerintah  menggariskan  syarat- syarat politik yang diakui, yaitu: tercapai terdaftar di Kementerian Agama dan mengajar Agama  minimal  6  jam  seminggu  secara  teratur  dan  sedang  mencakup  mata  pelajaran pendidikan umum selain pendidikan agama (Departemen Agama RI, 1986: 77).
Sehubungan  dengan  substansi,  kandungan  atau  materi  yang  terkandung didalamnya Peraturan perundang-undangan yang tertuang dalam UU No.4 Tahun 1950 sudah  No.  12  Tahun  1954  sebagai  pembenaran  Pendidikan  dan  pengajaran  di  sekolah tidak  memuaskan  orang  Islam.  Namun,  para  pemimpin  Muslim  terus  berjuang  untuk memajukan pendidikan Islam birokrasi atau legislatif. akibatnya menurut hukum Nomor 4  tahun  1950  sama  dengan  nomor  12 tahun  1954,  pesantrennpendidikan  formal  dalam berbagai  arah  (sekolah),  tetapi  lebih  banyak  pendidikan  informal  (pendidikan  dalam masyarakat).  UU  No  4  Tahun  1950  sudah  No  12  Tahun  1954,    Hanya  dasar-dasar pendidikan  dan  pengajaran  di  sekolah  berlaku  untuk  pendidikan  dan  pengajaran  di sekolah, menyangkut pendidikan di pesantren sebagai institusi pendidikan agama Islam. Pesantren  terisolasi  dalam  sistem  Pendidikan  Nasional.  Politik  membuktikan  itu Pendidikan  hanya  mendukung  kehendak  penguasa,  tidak  dengan  kebutuhan,  harapan
dan  kepentingan  masyarakat  Sebagian  besar  dari  mereka  adalah  Muslim,  beberapa masih belum melibatkan petani dalam kebijakan

## Kebijakan Pemerintah Terhadap Pesantren setelah UU Nomor 2 Tahun 1989
Kebijakan pemerintah terhadap pesantren nanti UU No.2 Tahun 1989  Pada tahun 1989,  bangsa  Indonesia  melihat  babak  baru  dengan  undang-undang  pendidikan lingkungan, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Diknas tanggal 27  Maret  1989  dan  dimuat  dalam  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  No.6. Pesantren  termasuk  dalam  jenis  pendidikan  informal  atau  pendidikan  ekstrakurikuler dalam  UU  No  2  Tahun  1989.  Pesantren  ini  berorientasi  pada  kebutuhan  spiritual masyarakat  pendiri.  Pendidikan  Islam.  Kelompok  sasaran  lembaga  pendidikan  ini adalah  mahasiswa  SD,  SLTP/SLTA  berkeinginan  belajar  agama.  Faktor:  Oleh  karena itu, pesantren dijaga di bawah pengawasan khusus ini adalah konsumsi untuk komunitas ekstrakurikuler.
UU  No  2  Tahun  1989  yang  menempatkan  pondok  pesantren  pada  jalur ekstrakurikuler,  sehingga  produksi  pondok  pesantren  belum  dinilai  sebagai  percetakan madrasah di kereta sekolah atau sejenisnya sekolah umum lainnya. Lulus dari pesantren memiliki  konsekuensi  penguatan  kapasitas  agama,  tetapi  mereka  tidak  memiliki  sipil Dampak  pada  alumni  mengambil  pekerjaan  profesional  serta  anak  sekolah.  Pesantren muslim  semakin  berkembang  untuk  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  akan  informasi keagamaan.  Kebijakan  UU  No.2  Tahun  1989  Sistem  pendidikan  nasional  masih diskriminatif membentuk kebijakan pendidikan. UU No.2 tahun Pada tahun 1989 petani didiskriminasi di jalur tersebut informal, sehingga tidak termasuk dalam kebijakan. Ini berarti  pesantren  tidak  dimasukkan  sampai  tahun  1989  kemauan  politik  pemerintah. Kebijakan Pesantren .
Lembaga  pendidikan  Islam  tidak  lain  adalah  pernyataan  simbolik-verbal  yang hanya  menarik  bagi  umat  Islam  tidak  dapat  mengkonfirmasi.  Saat  pemerintah mengawasi  pesantren  tidak  mengutamakan  pendidikan,  pemerintah  tidak  membuat
kebijakan  yang  dapat  memperkuat  kelembagaan  PP  73  Tahun  1991  tentang  PLS (ekstrakurikuler pendidikan)Diratifikasi oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 31  Desember  1991,Soeharto  PP  terdiri  dari  13  bab  dan  27  pasal.  Di  PP  berarti pendidikan ekstrakurikuler pendidikan yang diselenggarakan ekstrakurikuler, baik yang bersifat  kelembagaan  maupun  tidak  (PP  73,  1991,  Bab  I,  Pasal  1,  Bagian  [1]). Pendidikan  ekstrakurikuler  memperluas  dan  melengkapi  pendidikan  yang  tidak  dapat disediakan  oleh  saluran  pendidikan  Sekolah.  Pendidikan  di  luar  sekolah  memiliki keleluasaan  yang  jauh  lebih  banyak  lebih  besar  dari  pendidikan  sekolah  untuk  cepat beradaptasi  dengan  perubahan  kebutuhan  masyarakat,  khususnya  sebagai  perwujudan upaya pembangunan nasional. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menciptakan  kebutuhan  yang  berbeda  pilihan,  semakin  luas  dan  tersedia  pengetahuan, informasi dan keterampilan. Pendidikan luar Tujuan Sekolah: (1) Kami melayani warga belajar agar mereka bisa untuk tumbuh dan berkembang sedini mungkin dan sepanjang hidup meningkatkan harkat dan martabat manusia; (2) Mendorong warga belajar untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan dan kemampuan sikap mental yang diperlukan untuk  memperbaiki  diri,  mencari  nafkah,  atau  naik  ke  level  dan/atau  level  pendidikan yang  lebih  tinggi;  dan  (3)  memenuhi  kebutuhan  komunitas  belajar  yang  tidak  dapat dipenuhi di sepanjang jalan Pendidikan Sekolah (PP 73, 1991, Bab II, Pasal 2, Ayat 1, 2 dan 3]). Pendidikan luar sekolah terdiri dari pendidikan pendidikan umum, pendidikan agama,  pelatihan  kejuruan,  Pelatihan  dinas  dan  pelatihan  spesialis  (PP  73 J  1991,  Bab II, Pasal 2, kalimat [1, 2 dan 3]). ajaran agama.

## Kebijakan pemerintah terhadap pesantren nanti UU No 20 Tahun 2003Skema UU
No. 20 Tahun 2003
Pendidikan  Nasional  diresmikan  di  Jakarta  pada  8  Juli  2003  oleh  Presiden Republik  Indonesia,  Megawati  Soekarno  anak  perempuan  Undang-undang  tersebut dimuat  dalam  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  tahun  2003  nomor  78.  Menteri Pendidikan  Umum  kemudian  A.Malik  Fajar.  Hukum  berisi  22  bab,  77  Nomor.  Pasal 4(1) Bab  III mengatakan: “Pendidikan umum diselenggarakan menurut prinsip-prinsip
demokrasi  dan  adil  dan  tidak  diskriminatif  dalam  pembelaan  tingkat  tinggi  hak  asasi manusia,  nilai-nilai  agama,  nilai-nilai  budaya  dan  pluralisme  nasional.”  Prinsipnya adalah  pemberian  politik  fasilitas  yang  sama  untuk  lembaga  pendidikan  Di  Indonesia termasuk  petani.  Pesantren  merupakan  salah  satu  bentuk  pendidikan  Agama  di Indonesia  (Pasal  30  UU  No.  20.2003  tentang  sistem  pendidikan  nasional).  pemerintah Tempatkan pendidikan agama dalam pasal tersendiri dalam UU Sisdiknas. Dilihat dari pelaksanaannya,  pendidikan  agama  diselenggarakan  oleh  pemerintah  dan/atau kelompok masyarakat pemeluk agama.
Pendidikan pesantern adalah salah satu jenis pendidikan agama. Pendidikan agama adalah  pendidikan  seperti  itu  dengan  cara  bahwa  siswa  melatih  berdasarkan keterampilan  khusus  untuk  dapat  memenuhi  peran  kewarganegaraan  mereka  ajaran agama yang relevan (UU No. 20 Tahun 2003: Pasal 11 [6] poin). Keputusan Pemerintah Republik  Indonesia  Bagian  14  Agama  dan  Instruksi  Agama  No.  55  tahun  2007 menyebutkan  bahwa  pendidikan  agama  Islam  Pendidikan  dapat  berupa  diniyah  dan pesantren. Poin 3) Keputusan pemerintah menyatakan bahwa pesantren dapat mengatur satu  atau  lebih  unit  dan/atau  Program  pelatihan  melalui  jalur  resmi,  tidak  resmi  dan tidak resmi. Artinya, penurunan berat badan bisa mengintegrasikan program di saluran resmi,  tidak  resmi  dan  tidak  resmi.  Pasal  13  ayat  4  Prasyarat  pendirian  lembaga pendidikan  agama  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  3  terdiri  atas:  isi  Pelatihan, jumlah  dan  kualifikasi  guru  dan  tenaga  pelatihan,  sarana  dan  prasarana  yang memungkinkan  terselenggaranya  kegiatan  pembelajaran,  sumber  pendanaan  untuk kelangsungan  program  pelatihan  sekurang-kurangnya  satu  orang.  tahun  depan pendidikan/studi, sistem evaluasi dan proses manajemen dan pelatihan. Program formal, pendidikan  agama,  meliputi  pendidikan  diniyah  dan  pendidikan  petani.  Pasal  15 Keputusan  pemerintah  di  atas  menyatakan  bahwa  pendidikan  Diniyah  formal menyelenggarakan  pendidikan  ilmu  pengetahuan  bersumber  dari  ajaran  Islam  pada jenjang.
Pendidikan  anak  usia  dini  (PAUD),  pendidikan  dasar,  pendidikan  menengah  dan pendidikan  tinggi  serta  pendidikan  diniyah  informal.  Pasal  21  menentukan  bahwa pendidikan  diniyah  informal  diselenggarakan  dalam  bentuk  buku  keterangan,  majlis taklim,  Pendidikan  Al-Quran,  Diniyah  Takmiliyah  atau  bentuk  lainnya  ramah  Berarti pelatihan  peon  bisa  diatur  program  pendidikan  formal,  wajib  belajar  9  tahun,  dan sekolah  menengah  seperti  madrasah  dan  sekolah.  pelatihan  Pesantren  juga  dapat menyelenggarakan  program  pendidikan  Agama  dengan  jenis  pendidikan  formal  dan jenis Diniyah pendidikan anak usia dini informal. Perumusan tujuan pendidikan dalam bidang  agama  hubungan  iman,  taqwa  dan  akhlak  mulia  dapat  melahirkan  banyak interpretasi antara para ahli dan praktisi di bidang pendidikan sehingga pelaksanaannya juga  menciptakan  keberagaman  dan  membuatnya  lebih  sulit.  Pemerintah  tidak menjelaskannya  Tanda-tanda  keimanan,  ketakwaan  dan  akhlak  mulia.  rumus  Tujuan- tujuan ini bersifat kualitatif dan karena itu sulit untuk diukur prestasinya. Sebagai salah satu bentuk pendidikan agama Pesantren mengajarkan para wali iman, taqwa dan akhlak sensasional
Menurut  Kementerian  Pendidikan  pada  tahun  2007  ada  sekitar  dua  ribu  petani lainnya  di  mana-mana  Indonesia.  Jumlah  terbesar  ada  di  Jawa  Timur.  Dari  dua  Dari seribu pesantren, 80% adalah pesantren Salafiyah. 'tradisional'. Ini akan sangat menarik dan unik karena sifat tradisionalnya masih terjaga hingga saat ini terutama di pinggiran kota.  Keunggulan  pondok  pesantren  adalah  merupakan  bagian  dari  sistem  pendidikan nasional  yaitu  adanya  legalitas  formal  lembaga  di  bawah  payung  Hukum  yang  jelas sehingga  petani  dapat  mengurus  keuangan,  pekerjaan,  dan  tempat  dengan  baik  serta lembaga  pendidikan  dan  personil  aspek.  Pesantren  merupakan  salah  satu  bentuk pendidikan agama. "Pendidikan agama Pemerintah dan/atau Kelompok Masyarakat oleh pemeluk  suatu  agama  sesuai  dengan  ketentuan  hukum  (UU  No.  20  Tahun  2003,  §  30 Ayat  1).  menyukaiKonsekuensi  logisnya,  pemerintah  dalam  Agama  dituntut  untuk merumuskan kebijakan teknis dan operasionalManajer fasilitas. UU No 20 Tahun 2003 cukup  terbuka,  demokratis  dan  menawarkan  peluang  untuk  pendidikan  Islam  dan subsistem  pendidikan  lainnya  berpartisipasi  dalam  pengembangan  identitas  untuk
berpartisipasi  serta  membangun  pendidikan  nasional  secara  berakal  atau  termasuk perluasan lembaga.
Pemerintah  memiliki  dua  masalah  besarpendidikan,  yaitu  dalam  meningkatkan mutu pendidikan nasional dan kesempatan pendidikan yang sama untuk semua Lapisan masyarakat  Indonesia.  Untuk  melaksanakan  agenda  ini,  pemerintah  mencoba  berbagai cara  mendapatkan  pendidikan  yang  berkualitas,  antara  lain:  Kebijakan  fiskal  untuk meningkatkan  kualitas  pendidikan  Indonesia.  Pasal  31  (4)  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  (1945)  menyatakan:  "Negara  diutamakan  Anggaran pendidikan  minimal  20  persen  dari  anggaran  pendapatan  dan  belanja  negara  (APBN) dan  anggaran  pendapatan  dan  belanja  daerah  (APBD)  untuk  kebutuhan penyelenggaraan  pendidikan  nasional.  Untuk  memenuhi  tuntutan  di  atas,  pemerintah pusat Indonesia, pemerintah daerah dan rakyat mengerahkan segalanya. dana yang ada sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  (Pasal  47(2)),  termasuk sumber  pendanaannya.  Pengelolaan  sumber  daya  pendidikan  harus  berdasarkan  asas keadilan,  efisiensi,  transparansi,  dan  akuntabilitas  publik.  hal  berdasarkan  Pasal  48(1) Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Ketentuan  hukum ditonjolkan dalam peraturan.
Pada  Pasal  2  Peraturan  Pemerintah  No.  48  Tahun  2008  Pembiayaan  untuk pendidikan  adalah  sebagai  berikut:“(1)  Pendanaan  untuk  pendidikan  dibagi  di  antara mereka  Pemerintah,  pemerintah  daerah  dan  masyarakat.  (2)  Masyarakat  dalam pengertian  ayat  1  meliputi:  a)  penyelenggara  atau  unit  pelatihan  yang  dibentuk  oleh masyarakat;  b.  Siswa,  orang  tua  atau  wali  sah  siswa  dan  (3)  pihak  kecuali  yang disebutkan di bawah a dan b untuk mendapatkan perhatian dan peran dalam pendidikan. Dalam  praktiknya,  pengelolaan  dana  pendidikan  mencakup  Penggalangan  dana dilakukan  oleh  sebagian  besar  institusi  Pesantren  masih  didominasi  oleh  sumbangan orang tua/wali Selain sumber, tidak banyak sumber lain yang diperoleh orang tua/wali sah  peserta  didik.  Peraturan  Pemerintah  No.  48  Tahun  2008  menjelaskan  bahwa pendanaan pendidikan mengacu pada perolehan sumber daya keuangan yang diperlukan
untuk  pelaksanaan  dan  pengelolaan.  pelatihan  Biaya  pelatihan  meliputi:  satuan  biaya pelatihan;biaya penyelenggaraan dan/atau penyelenggaraan pelatihan; dan biaya pribadi siswa.  Menurut  uraian  ini,  tanggung  jawabnya  terletak  pada  pembiayaan  pendidikan, termasuk  untuk  masyarakat  bersama  antara  pemerintah,  pemerintah  daerah  dan masyarakat.
Biaya pendidikan menjadi tanggung jawab pemerintah kota dibagi dalam anggaran sesuai  dengan  sistem  anggaran  yang  mendalam  Legislasi.  pembiayaan  pendidikanApa yang diberikan oleh APBD adalah kebijakan pemerintah Daerah, karena ditentukan arah dan  besarnya  anggaran  pendidikan.dengan  keputusan  Dewan  Pendidikan  atas  nama Walikota/Gubernur  peraturan  daerah  dan  daerah.  jumlah  pendanaan  Pelatihan  adalah perkiraan  kebutuhan  anggaran  program  pelatihan  yang  dijabarkan  dalam  rencana strategis dan rencana kerja Keputusan Badan Pendidikan Norwegia memberikan.Besaran anggaran pendidikan merupakan bagian dari apa yang akan datang Biaya  APBD  ditentukan  berdasarkan  kebijakan  umum  APBD,  Pagu  Prioritas  dan Anggaran  (PPAS)  dan  Kerugian  APBD  yang  ditetapkan  dengan  persetujuan  DPRD Kota/Pemerintahan yang bertanggung jawab.
Secara  umum  dapat  dikatakan  bahwa  isi  kebijakan  Dewan  Pendidikan  masih membangun sistem Sekolah sebagai sistem pendidikan "normal" umum secara nasional, sedangkan  pesantren  saling  melengkapi.  Dapat  dikatakan  bahwa  pondok  pesantren termasuk dalam Pasal 30 UUSPN Nomor 20 Tahun 2003 menjadi bagian darinya sistem pendidikan  nasional.  berdampak  pada  masyarakat  Namun,  jumlah  pesantren  terus bertambah  berkualitas  buruk  karena  mereka  tidak  mendapat  dukungan  pemerintah dalam  merumuskan  dan  melaksanakan  kebijakan  pendidikan  yang  menguatkan  para petani.  Itu  PP  55  tahun  2007  tentang  pendidikan  agama  dan  pendidikan  agama Menjadikan  pesantren  sebagai  lembaga  pendidikan  yang  berkualitas  karena  komitmen dan kemauan politik yang baik tidak diikuti Pemerintah menjadikan pesantren sebagai lembaga keagamaan unggulan. Dalam pelaksanaan UU No. 20 dan PP 55 Tahun 2003 Pada tahun 2007, Kementerian Agama menerbitkan PMA (SK Menteri Agama) Nomor
13  Tahun  2014,  Pendidikan  agama  Islam  PMA  dijelaskan  dalam  artikel  3  bahwa pendidikan agama Islam terdiri dari: sebuah. Sekolah Berasrama;  Pendidikan anak usia dini.  Dalam  PMA  13  Tahun  2014  pada  Pasal  2  yaitu  menjelaskan  tujuan  pendidikan agama Islam.
Tujuan  dilaksanakannya  pendidikan  agama  Islam  adalah:sebuah.  Menanamkan rasa  percaya  diri  pada  siswa  dan  takwa  kepada  Allah  Subahanahu  Wa  Ta'ala;  b. Mengembangkan  keterampilan,  pengetahuan,  sikap  dan  keterampilan  Siswa  menjadi ahli  dalam ilmu agama  Islam  (Mutafaqqih  ke  Fidd)  dan/atau  menjadi  seorang  Muslim yang taat ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari; dan Pengembangan pribadi Achlakul  Karimahi  untuk  santri  memiliki  kesalehan  individu  dan  sosial  menjunjung tinggi semangat keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, ukhuwah islamiyah, tawadhu, toleran (tasamuh), seimbang (tawazun), sedang (tawasuth), keteladanan (dll), pola hidup sehat dan cinta tanah air.
Unsur-unsur  yang  harus  dimiliki  pesantren  terdiri  dari:  a.  Kyai  atau  sebutan  lain yang sejenis; b) siswa; c. kabin atau Pesantren; yaitu masjid atau musala; dan e.  untuk belajar dan kajian kitab kuning atau dirasah islam dengan pola pendidikan umum (PMA Pasal  5  No.  13  Tahun  2014).  Penyelenggaraan  pondok  pesantren  dapat  dilakukan sebagai  berikut:  sebagai  unit  pelatihan  atau  penyelenggara  pelatihan  (Pasal  12  PMA No.13  Tahun  2014).  Pesantren  sebagai  satuan  pendidikan  adalah  pesantren  Kitab Kuning atau Dirasah Islamiyah dengan model formasi muallimin. mengatur studi Kitab Kuning  disimpan  dalam  bentuk  revisi  Program  kuning  pada  umumnya  dan/atau Nasahiah  pada  bidang  pengetahuan  Islam  yang  spesifik  dalam  hal  fitur  dan  manfaat setiap  pesantren.  Implementasi  dalam  pengertian  Islam  dengan  model  pelatihan Muallim  yang  dilaksanakan  secara  integratif  perpaduan  antara  ilmu  agama  islam  dan ilmu  umum  dan  komprehensif  melalui  integrasi  intra,  ekstra  dan  coKurikulum  (§  12 PMA No. 13 Tahun 2014).
Selain  unit  ini,  pondok  pesantren  dapat  menyelenggarakan  unit  dan/atau  program pendidikan  lainnya  antara  lain:  a.  Pendidikan  Diniyah  Formal;  b)  Pendidikan  diniyah
informal;  c.  Pengetahuan  umum;  yaitu  Pendidikan  umum  adalah  Islam;  e.  pelatihan profesional;  f.pendidikan  kesetaraan;  G.Pelatihan  mu'is  H.  pendidikan  tinggi  dan/atau; Saya  Program  latihan  lainnya  (Pasal  19  PMA  13  Tahun  2014).  Mengenai  pendanaan, disebutkan  dana  yang  dihimpun  untuk  pendidikan  agama  Islam  (pesantren  dan Diniyah). dari: a) penyelenggara; b) Direksi; c. pemerintah lokal;  yaitu Penyingkapan; dan  atau  e.  dari  sumber  lain  yang  sah.  pembiayaan  pendidikan  agama  Islam  menjadi efisien, efektif, transparan dan akuntabel (Bab IV Pasal 53   PMA No. 13 Tahun 2014).
Berdasarkan PMA nomor 13 tahun 2014 dapat ditentukanbahwa pemerintah ikut serta dalam pengaturan pondok pesantren melalui Kebijakan Pendidikan Agama Islam. beberapa  praktik  ini  terutama  dalam  standarisasi  guru  dan  tenaga  kependidikan, kurikulum,  infrastruktur  dan  pendanaan  membuat  implementasi  komunitas  lebih  sulit karena implementasi komunitas memiliki nilai yang terbatas Prinsip. Dilihat dari proses desain,  politik  tentang  pesantren  yang  dibentuk  secara  sepihak  pemerintah,  membuat implementasi  masyarakat  sulit.  Sebagai  pihak  yang  memiliki  kekuasaan  dan  otoritas, pemerintah memaksakan kehendaknya kepada masyarakat mendominasi perekonomian
. METODE PENELITIAN
Penelitianinimenggunakanpendekatanpolitik(politik),historisdansosialdenganme todedeskripsikualitatif.SumberFokuspenelitianiniadalahinformasidaridokumenpolitik.
TeknikpengumpulandatamelaluipenelitianDokumentasi,observasidanwawancara .fasepenelitianmeliputipengumpulandata,pemahamandata,reduksidata,Tampilandata,infe rensidanverifikasi.teknikanalisisdataanalisiskritisyangdigunakan.Analisisselesaitentangi sikebijakandanimplementasikebijakanpendidikan.Membacasumberberartimempelajariis idanpelaksanaannyakebijakanpendidikankepadaparapetani.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pesantren Islamic Centere merupakanlembagapendidikankeagamaan di bawahKementerianPendidikan.
PelaksanaantugaspendidikandibawahKementerianAgamadianggapsebagaisumberdualis mependidikandiIndonesia.ItuakanmenjadikenyataanAkibatkebijakanpendidikankolonial BelandadikotomikanantarasistemBaratyangsifatnyalebihumumdanpendidikansekulereks klusifdanagamaUkhrawi.Undang-
undangtentangsistempendidikansudahjelasPesantrendalamKebijakanPendidikanIndones ia-Badruddin,YediPurwanto,danChairilN.Siregar 259 memberikanpeluangterjadinyadualismepedagogis.Pasal10ayat(2)UUNo.4Tahun1954me ngatakandemikian“BelajardisekolahagamayangdiakuiKementerianKebudayaandianggap telahmenyelesaikanstudiwajib."SepertiyangtertulisdikontenJugadipersyaratkanolehUnda ng-
UndangNomor2Tahun1989tentangSistemPendidikanNasionaldanperaturanpelaksanaann yaPengakuanterhadapkeberadaanmadrasahdanpendidikanagama  sebagai  satu  kesatuan system pendidikan pendidikan nasional Suyanto 2012:129).
Pelajaranagamayangdijelaskantermasukpelajarandipesantren.PesantrendiIndones iasejakawalmampumempertahankaneksistensinyasebagailembagakeagamaanIslamkeme rdekaanhinggasaatini.
PesantrenadalahlembagaPendidikanIslamtradisionalyangmampubertahanhinggasaatiniIn i.HaliniberbedadenganlembagapendidikanIslamtradisionaldiwilayahlaindiduniaIslamkar enagelombangreformasidanmodernisasiyangsemakincepatdimulaiPerubahanyangmemb awanyakeluardarikeberadaanlembagapendidikantradisional.Perkembanganzamanyangsa ngatcepatmembuatmanusiadipaksabersaingdanbersaingagartidakketinggalan,ataubahkan dapatberkembangbaiksecarailmiah,materidannilaidanstatus.Ditambahlagidenganpesatny aperkembanganteknologiinformasiPersatuanmerekalebihluasdanlebihmudahdiaksesuntu kberbagaiinformasi
Kemampuanpesantrenbertahankarenahakikatkeberadaannya,diungkapkandalambahasa sebagailembagayangtidakhanyaidentikdenganmaknaIslam,tetapijugamewujudkanmakna keaslianIndonesia(masyarakatadat).
Organisasipesantrensebagaihipotekmerupakankomunitastersendiriyangdidukung olehKyaibeberapaUstadzyangtinggalbersamadikalangansantri,dimanabangunanmasjidm erupakanpusatibadahkeagamaandansekaligustempatbelajardanpondokansebagaiakomod asibagiparasantri.merekabersembunyi
kebersamaanantarakyai,ustadz,santridanpembimbinglainnya,sepertisatukeluargabesar“P esantrenitubertahansampaisekarangkan?hanyaprosesalami,tetapipesantrenmemilikiunsur -
unsursubkulturyangunikdanmemilikicirikhasbangsaIndonesia.Salahsatucirikhaslembaga iniadalahindependensinyakuatInibebasdarigangguaneksternal.padatingkatBeberapa pesantren
bisamenjadicontohpengendaliandiriSekolah“sekolahdenganotonomiyangkuat”.Kyaiuntu ksecarabebasmengekspresikanpikiranseseorangsaatberlarisemuakegiatanpesantern yangtujuanutamanyaadalahperbaikankemampuansiswa.Kemandirianpondokpesantrendil aksanakanmelaluipelaksanaanberbagaikegiatanekonomimemenuhikebutuhanfinansialda nmenyelenggarakanpelatihanbagisantriagarmandiri .
Kehadiran Pesantren Islamic Centere dimasyarakatarusutamaawalnyatidakhanyasebagailembagapendidikan,tapidanseorangpe nyiaragamaIslam.PondokPesantren Islamic Centere memilikibanyakkeunggulandankeunikandibandingkanlembagapendidikanresmi.Pesantr en Islamic
Centere merupakansatu satunyalembagapendidikandiIndonesiauntuktafaqquhfiddien,untukmemahamiorangdala mmasalahagama.ajaranagamasepenuhnyaditerapkandalamsemuaaspekkehidupan,olehka renaitukyaitidakhanyamelatihsantrinya,tapijugamendidikmoraldan  spiritual.  Pesantren Islamic
Centere jugadikenaldengankekayaanbudayanyakhas,baikuntukgayahidupsederhanamaupunberat TradisipendidikandankarakterTradisitradisipesantren iiniselalu dijagaketat,jugadariyayasanhinggasaatiniIni.Pesantren Islamic centere
yangkeberadaannyasederhana,penuhkeikhlasandantawadlu“rendahhati”siswa.MelihatPe
rsyarataninisangatpentingAgaknyaadakebijakanpendidikanyangbiasdankomitmenyangk uatuntukmenggerakkan,memberdayakan,danpembangunanpedesaan.
PesantrenadalahlembagapendidikanIslamtradisionaltempatajaranIslamdipelajari, dipahami,dipelajari,dihayatidandipraktikkandenganmenekankanpentingnyamoralagama sebagaipedomanperilakusehari-
hari.PesantrenadalahlembagapendidikanIslamyangmelembagadiIndonesia.Kyaidansantr itinggalbersamadirumahtamudengankamarRuang-ruangberdasarkannilai- nilaiagamaIslam.LimaelemendasarPesantrenyaitupesantren,masjid,kelaskitabklasikIsla m,SantridanKyai
.KelimaElemen- elementersebutmerupakanelemendasarpesantren.Pesantrendianggaplengkapjikamemiliki kelimanyaitemini.“Masyarakatsudahlamamengenalperanpesantren
Bentukpemahamandanpemikiranterciptanyabudayayangberadabbagiumatmanusia.Pond okpesantren
Islamic Centere memilikireputasitersendirisebagailembagapendidikandaninstitusisosial.Sebagailembaga pendidikankarenapesantrenmemberikanpendidikan.Sebagailembagasosial,iamembuktik ankeberadaannyaPesantrenmewujudkanmasyarakatyangberubahdanberkembang .SebagailembagakeagamaanIslam,pesantrenpersyaratanminimumuntukditetapkansebaga ilembag
PelatihaniniditandaidenganblokbangunanyanglengkapPelatihan:Tujuan,guru,siswa,siste mpembelajaran,saranaprasarana,administrasi,pendanaandanevaluasi.Untukmemenuhim utusetiapbidangpendidikan,Regulasipendidikandalambentukkebijakansangatdibutuhkan
Pendidikanyangmengaturpengajarandipesantren.Untuk
Implementasistandarisasipesantrentelahdilaksanakandenganbaik,diperlukankebijakanber upakebijakanpendidikanmengaturnya.RegulasipendidikanpesantrenSejauhini,kemajuan nyalambatdiIndonesia jumlah masyarakat mandirisangatterbatas.YangpentingPemenuhankomponenpendidikan,pembiayaansangat besarmengkhawatirkankekuatanekonomipetanipadaumumnya
Mengandalkansumberpendanaanpemerintah,orangtuamahasiswadanmasyarakat.Sumber
pembiayaanpesantrenadalahNegarasangatterbatas,meskipunKementerianAgamamelaku kannyastrukturorganisasiyangmenanganiparapetanidibawahnyaKementerianPendidikan PesantrenKementerianAgamaRepublikIndonesia,adalahkepalakantorwilayahkementeria nAgamaprovinsidanpemegangkasi(kepaladepartemen)sebuahpesantren.Tingkatpelayana nkementerianagamakabupaten/kota.Sumber
pendanaanutamapondokpesantrenbiasanyabersifattanggunganorangtuasiswa.Namun,ada jugabeberapaPesantrenyangsudahmandirisecarafinansialManfaatkanpotensilingkungans ebagaisumberpenghasilanpetani,namunjumlahpetaniinisangatsedikit.Faktanyadansecara historis,parapetanimempengaruhimerekaberkontribusipadapendidikananakbangsadanme nghasilkanpemimpinbangsamasadepan.Sampaisaatinibelumterlihatkomitmendankemau anpolitikparapengambilkeputusanuntukmemperkuatdanmengembangkanpesantren.
Pesantren Islamic Centere bisa
dilihatsebagailembagayangmemilikiotoritasatastempatlahirnyailmupengetahuanagamaIs lamIniadalahpendapatMansurMoadded,menunjukkanbahwamasyarakatlebihmengandal kanotoritasagamasebagaisumberinformasitentangperankebijakansosialdankehidupansosi al.
Mengacupadarumusantujuanpendidikannasional,sepertiB.UUNo.20Tahun2003,pesantre nditoleransidengansangatbaikuntukmendukungpencpaiantujuanpendidikannasional.Itula hfaktor-
faktoryangBiarpesantrenselalueksisdiIndonesiakarenaberjalanberiringandansejalandeng antujuanpendidikannasional.“Pendidikanagamadapatmembentukdanmelestarikanbudaya danidentitas.Pendidikanagamajugamemilikifungsitersendirimembangunkemampuansis wauntukmenghadapiperbedaan.Indikatortujuanpendidikannasionalberorientasipadahalte rsebutdansejalandengannyaTujuanpedagogicpondokpesantren.Kontribusipondokpesantr endapatdisesuaikanSiswadenganlatarbelakangbudayaatausosialyangberbedasecarasosial Multikulturalisme(kemajuanbudaya)dinilaipositifdipesantren.“Semangatdasarpendidika nIslamMultikulturalismetidakterlepasdaritujuanpendidikanmulticulturalsendiri,yaitume ningkatkankesadaranakankemanusiaan,pluralismedandemokratis."Perludicatatbahwapes antrentelahmendukungsecarapositifpencapaiantujuanpendidikan.NasionalNamun,kebija
kanpemerintahmelaluiregulasipendidikanbelummengoptimalkanpemberdayaanSekolah BerasramaPesantrenmemegangperananpentingdalamperkembangannyapendidikanmulti kulturalIndonesiakarenajumlahnyabanyaketnis,statussosial,ekonomidankelompokpendid ikanagama.Pesantrendapatmewujudkannilai-
nilaidibentukolehmoralitas,iman,pengetahuandannasionalisme.pesantrendilaksanakanK urikulumidentitas
Pendidikanagamasepertiitubisamenghasilkanlulusanpesantrentoleranagarmemili kidayadukungmencapaitujuanpendidikannasional.Mengingatpentingnya kontribusipondokpesantrenterhadapperkembanganpendidikanIndonesia,Sudahsaatnyape merintahmembuatkebijakanpendidikansepertiituPesantrendapatmenyebabkankeruntuha nperhatian
pemerintah.Pesantrentelahmembawanilaitambahbagiduniapendidikanselainilmuagama,t etapijugailmupengetahuandanTeknologi,pendidikanmoraldanmentalsiswaTerapkannilai -
nilaiyangdidapatdaripendidikanPesantrendalamkehidupanyangbaikdipesantrendandimas yarakatumum.Secarakultural,pesantrenmemilikisistemnilaiunikyangdibangunsecarainter nalkedalammodelkehidupanmasyarakatsantri,sepertiketaatankepadakyaiKetulusandansi kaprendahhatisertatradisisebagaitokohsentralagamayangditurunkandarigenerasikegenera si.Statuspenumpangbernilaitambahiniterkadangmencobamemasukkanaspekpolitikprakti syangdapatmenggangguprosesbelajarmengajaryangsedangberlangsungdiPantren.Seseor angyanginginmengendalikansesuatupemerintahataunegarakemudianmenguasaisebagian besaragama
banyakpendukungdanmediadapatmelihatsituasiinidiberbagaimediabersainguntukmenda patkanpengaruhagamatertentumelaluipondokpesantrenmelaluidonasibantuanfisikdannon fisik
tujuannyaagardapatmenguasaimayoritaspemelukagamatersebutpendukungditanahair.
StrategiyangditerapkanolehseseorangyanginginberkuasaMendekatipimpinanbida kkarena
pasantrenmemilikivisidanmisiyangjelasdankonstruktifaspekspiritualdankeamananakhira t.nilai-
nilaiinimerupakankeuntunganbagiseseorangyanginginmenguasaisesuatupemerintah,sehi nggamodalsosialdapatdenganmudahditiadakanbersusahpayahmelakukanbanyakrekayasa socialmenghabiskantenaga,pikirandanbiaya,makaseseorangsudahcukupmendekatipetani denganmemberiBantuankolaboratifdanpenuhjanjiprogramkepentinganpastoral.Pendekat ankonseptualuntukpioninidapatdilihatuntukmendapatkansimpatidarimasyarakatyangdila kukanSeseorangataukelompokakanmendukungnyadimasadepanPesantrendalamKebijak anPendidikanIndonesia-
Badruddin,YediPurwanto,danChairilN.Siregar265hariberkuasadipemerintahan.Pasantre nharusmemilikistrategikomunikasiyangbisamelakukannyauntukmenanggapiprogrampoli tikpraktisyangbertujuanuntukmempengaruhiProsesbelajarmengajardalampenurunanbera tbadanuntukmemungkinkanLindungidiriAndadaritujuanseseorangatausekelompokorang yangmenginginkaninikekuasaandalampemerintahan.
Denganstrategikomunikasipendidikanpesantrendilakukanolehpihakyangmemilik inyaprogrampolitiknyauntukmengontrolpemerintahdimasadepanakangagaldanmemberik anpelajaranbagipihaklainyanginginmendekatipendidikanpetani.
untukkepentinganpolitikpraktis.Strategikomunikasiyangditerapkanolehorangtersebut kelompokmasyarakatmelaluikerjasamadanprogrambantuanterhadappetanidapatmenggan gguaktivitaspetani,strategiinisebenarnyaadalahstimulusyangdapatdikontroldandiubahme njadisesuatumelaluipenurunanberatbadan
kekuatanagartidakmempengaruhidanbisatambahanakanadamodalsosialuntukpendidikan pedesaan.Menyukai dapatdiketahuiapakahadministrasipesantrendikeloladenganbaik menghasilkaninsanintelektualyangmampudanmampuberkompeten
agenperubahansosial.Statusinidiharapkanbagibangsadannegarakarenaadakaumintelektua lyangmemilikinyaakarmoraldannilaibudayasertaiptekyangbisamelakukanitumengubahp olapikir,polapikirdanbudayamasyarakatlebihbanyaklagi selarasdenganetoskerjapembangunanfisikdannonfisik.
Nilaitambahpassantrentidakbolehdibiarkandipengaruhiatausecarahalusdirugikan olehseseorangatausekelompokoranguntukmewujudkankepentinganpolitikpraktis,Situasii nitercermindalamtindakanseseorang
berambisiuntukdudukdidewandanberorientasimenguasainegaradankekayaanalamnya.Po ndokPesantrenharusbisamembacasituasidankondisipolitikagartidakmelakukannyatepatd alampolitikpraktis.
karenamasadepanPasarantrelebihmajudanperandalampendidikan.Olehkarenaitu,pendidi kanpedesaanharusselalumengevaluasipencapaiannyauntukmenghargainyamemperbaikik ekuranganataukelemahanyangada  pesantren,ituadalahhalyangpentinguntukdiperhatikan prosesbelajarmengajardanterkadangpengalamandakwah
permasalahandipondokpesantrenSalafiyah(tradisional)danKhalafiyah(modern)Pesantren salafiyahsecaraumumadalah:
1. TutupdiriAndaterhadapperubahanzamandanhadapidengancaralamamenanggapi modernisasi.
2. Penekananyanglebihbesarpadasainsdantasawuf.
3. Kualitasdankuantitaspesantrensalafmenurun
4. MenggunakanmetodepengajaranyangmasihbersifatalamisepertiSorogan,Bandun gadanWetona.
5. Kurangnyaaspek-aspekpentingdalammembacauntukmenulis
6. Perankyaimerupakansumberinformasiyangdominandanterpentinguntukmempelaj ari
PermasalahanPondokPesantrenKhalafiyahatbiasanyaadalah:
1. SantrikurangdihormatidibandingKyaikarenaSantrilebihbanyakmengikutiaturanp etani.
2. Regulasiyangketatyangmenyebabkansiswayangtidaknyamansaatbelajar.
3. Informasikeagamaantidaklagidikomunikasikansecaraintensif.
4. Siswacenderungmenjadilebihkuatmempelajariilmupengetahuandanteknologi.
5. Tradisi"menerimaberkahdariulama"tidaklagimenjadifenomenayangmendalamdi pesantren.
Masalahyangdihadapibaikolehpesantren Islamic
Centere adalahtuntutanzamanTidakmaumengalamidanmempengaruhiperubahansosialDalamrang kamenghadapiperubahansosialdipondokpesantrendiperlukankomunikasiyangintensifant arpondokpesantren.SalafiyahKhalafiyahdenganpondokpesantrenmenjalinkomunikasiunt ukmemecahkanpermasalahanyangbiasadihadapipesantrenmelaluikomunikasiyangintensi fini.diharapkanparapassantrendapatsalingmelengkapikeduapassantrentersebutSalafiyahd anKhalafiyah,menciptakansinergiuntukmengatasipermasalahanparapetani.Statuspesantr en
sepertipusatlembagapendidikanPesantrenMuslimharusmemilikikesempatanuntukmenem ukanPesantrendalamKebijakanPendidikanIndonesia-
Badruddin,YediPurwanto,danChairilN.Siregar267berpura- puramenjadiagenperubahansosialtetapitidaksebaliknya,agarpetanimemilikinilaiyangting gidimatamasyarakat.JadiIslamadalahagama
Rahmatanlil'alam,tidakmenentangperubahandanperkembanganilmupengetahuandantekn ologi.tapiingattidakadaperubahanbertentangandenganhukumIslam.
DisanaPasantrenharusditataulang,yaitudiubahadministrasi,kurikulumdansistempendi dikantidaksesuaidengankemajuanpenerapanilmupengetahuandanteknologi.Denganperub ahandanpembaharuanyangdilakukanterhadapmanajemendanprogram- programtenagaekonomidapatmemenuhikebutuhanmasyarakatakanpendidikanyangpesert adidiknyaberakhlakmulia.MenyenangkanOmong-
omong,pendidikandatangsebelumkemajuanpenerapanilmupengetahuandanteknologi.Har usadaupayamerekonstruksipemahamanajaranmerekaagartetapeksisdanjugarelevan.tidakt erpengaruholehperubahansosialdanbudayaPasantrenharuspunyaprogramyangbisamenan ganiapasajaperubahanapayang telah terjadi.
FormasibidakdilihatolehSalafiyahdantidaklebihKhalafiyah,namunkeduanyasatusam alainbekerjasamauntukmembangunperadabanyangdapatmelakukanituMempromosikanp
embangunan.Olehkarenaitu,pendidikanpesantren memilikinilaiketerampilan menjadiindustriunggulandibeberapasektoryangsedangberkembang.Menjadiindustryungg ulanmembutuhkanevaluasidarikurikulumpertaniandanbahanajaryangmungkinMenangga piberbagaisektorkementerianjugaIndustri,Pertanian,Kesehatan,Kelautan,Pertahanan,kea manan,pendidikan,teknologi,kehutanan,sumberdayaalam,Administrasi,PekerjaanUmum ,Agama,Perhubungan,Ekonomi,UKM,Pariwisatadll.DisanaPendidikanPasantrebisamenj adiyangterdepandisejumlahdaerah.Kedepan,pendidikanpetaniakanlebihungguldalampen erapannyaIlmupengetahuandanteknologidalampembangunandanpemerintahandanpribad i.

## KESIMPULAN
Pemerintah Mengontrol kebijakan terhadap petani Karenapesantrenmerupakanbagiandarisistempendidikannasional20tahunsetelahditetapka ndalamUUNo
2003,meninggalkanpetanidalamkonflikkepentinganantarapemerintahkotadanpemerintah .Pemerintahmemperlakukanpesantrendiskriminatif,ditandaidenganketidakefektifanperat uranpetanidanalokasianggaran.pemerintahanpetanisangatterbatas.SecaraumumPesantren diIndonesiatidakmemenuhipersyaratanminimumapalagisebagailembagagerejawimereka belummandirisecarafinansialkarenaintervensipolitikolehpemerintahdalampolitikmasihse bagaiprodukkebijakanpendidikanpenguatandanpengembanganpondokpesantrensecaralu as.
PesantrensebagaisalahsatulembagapendidikankeagamaandiIndonesiamemilikisej arahyangsangatpanjangdanmemberikankontribusinyatadalampembangunan moralitasdanmoralitasgenerasirakyat,tetapikemauanpolitikdanKomitmenpemerintahterh adappesantrenlambanMengingatparapetanijelas-
jelasberkelahiPenelitiuntukmencapaitujuanpendidikannasionalIndonesiaMerekomendasi kanlangkah-
langkahstrategiskepadaKementerianAgamauntukmerumuskankebijakan(sepertiproductk
ebijakan)yangdapatmempercepatpenguatandanpengembanganpesantrenagarmenjadilebi hkuat,lebihkompetendanlebihbernilai, yangdisebutlembagakeagamaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Achmad  Rosyidi.  2007.  “Reposisi  Hubungan  Agama  dan  Negara  dalam  Merajut
Kerukunan  Antar  Umat  Beragama  (Analisis  terhadap  Buku  Azyumardi Azra)” Harmoni Jurnal Multikultural & Multireligius. Puslitbang Kehidupan Keagamaan  Badan  Litbang  dan  Diklat  Depag  RI,  Vol.VI,  nomor  23,  Juli- September 2007.
Andi, Hamlan. 2013. “Politik Pendidikan Islam dalam Konfigurasi Sistem Pendidikan Di Indonesia”, Hunafa: Jurnal Studi Islamika, Vol. 10, No.1, Juni 2013, p. 177-202.
Berita  RI  tahun  II  No.4  dan  5,  hlm.  20,  kolom  1,  Pengumuman  BPKNIP  (Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat).
Depag RI. 1986. Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia. Jakarta: DirjenBinbaga Haedari,  Amin.  2006.  Transformasi  Pesantren:  Pengembangan  Aspek  Pendidikan,
Keagamaan, dan Sosial. Jakarta: Lekdis & Media Nusantara.
Mastuhu.  1994.  Dinamika  Sistem  Pendidikan  Pesantren:  Suatu  Kajiantentang  Unsur dan Nilai Sistem Pendidikan Pesantren. Jakarta: INIS.
Masyhud  dan  Khusnurdilo.  2003.  Manajemen  Pondok  Pesantren.  Jakarta:  Diva Pustaka.
Wahid,  Abdurrahman.  1988.  “Pesantren  Sebagai  Subkultur”,  dalam  M.  Dawam Rahardjo  (ed.),  Pesantren  dan  Pembaharuan,  cet.  IV.  Jakarta:  Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, LP3ES.
Wekke, Ismail Suardi. 2012. Pesantren dan Pengembangan Kurikulum Kewirausahaan: Kajian Pesantren Roudahtul Khuffadz Sorong Papua Barat. INFERENSI,  Jurnal  Penelitian  Sosial  Keagamaan.  Vol.6,  No.2,  Desember 2012.