INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 18495-18511 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Proses Sekuritisasi Isu Keamanan Non Tradisional dalam Menanggulangi Peredaran dan Perdagangan Narkoba Internasional di Indonesia
Alfonz Maulana Ramadhan 1 ✉ , Made Panji Teguh Santoso, Nurbani Adine Gustianti Universitas Singaperbangsa Karawang
Email: alfonz354313@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Penulisan Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional ini memfokuskan pada pertahanan dan keamanan yang mana sekarang ini tidak hanya membahas tentang keamanan tradisional, seperti isu militer, peperangan, gencatan  senjata  dan  lainnya.  Namun  juga  atas  kontribusi  yang  dikembangkan  oleh  Mazhab Kopenhagen menjadikan konsep pertahanan dan keamanan mengalami perluasan dan pendalaman. Mulai  dikenalnya isu keamanan non  tradisional  yang mencakup  keamanan  kemanusiaan. Keamanan manusia  mencakup  keamanan  ekonomi,  keamanan  panngan,  keamanan  kesehatan,  keamanan lingkungan  hidup,  keamanan  personal,  keamanan  komunitas,  dan  keamanan  politik.  Salah  satu  isu keamanan manusia yang akan dibahas pada jurnal ini yaitu narkoba, dimana efek candu dari narkoba sangat  berbahaya  bagi  manusia.  Itulah  sebabnya  diperlukan  pertahanan  dan  keamanan  yang  ketat untuk menciptakan keamanan dari perdagangan narkoba melalui keamanan maritim. Penulisan jurnal menggunakan kerangka teori Mazhab Kopenhagen yang menghasilkan proses sekuritisasi dan speech act  yang  diharap  dapat  berhasil  dalam  menangani  peredaran  narkoba  di  Indonesia  dan  memberi kewaspadaan maupun edukasi tentang bahaya yang didapat dari penggunaan narkoba.
Kata Kunci: Narkoba, Speech Act, Sekuritisasi, Mazhab Kopenhagen

## Abstract
The writing of the Scientific Journal of International Relations focuses on defense and security which currently does not only discuss traditional security issues, such as military issues, wars, ceasefires and others. But also for the contribution developed by the Copenhagen School, the concept of defense and security  has  been  expanded  and  deepened.  Began  to  recognize  non-traditional  security  issues  that include humanitarian security. Human security includes economic security, food security, health security, environmental security, personal security, community security, and political security. One of the human security issues that will be discussed in this journal is drugs, where the opium effect of drugs is very dangerous for humans. That is why strict defense and security are needed to create security from drug trafficking through maritime security. Journal writing uses the Copenhagen School of thought theory framework which produces a securitization process and speech act which is expected to be successful in dealing with drug trafficking in Indonesia and provide awareness and education about the dangers of drug use.
Keywords: Drugs, Speech Act, Securitization, Copenhagen School

## PENDAHULUAN
Peredaran Narkotika dan obat-obatan terlarang (NARKOBA) atau NAPZA (Narkotika, Psikotropika,  dan  Zat  Aditif)  merupakan  permasalahan  global  yang  harus  disadari  oleh seluruh  komponen  negara,  baik  pemerintah  maupun  masyarakat  bahwa  hal  ini  dapat mengamcam keselamatan manusia (human threat) bagi masyarakat tingkat lokal, nasional, regional, dan global (Herindrasti, 2018). Menurut United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) pada 24 Juni 2021, setidaknya 275 juta jiwa telah menggunakan narkoba pada tahun 2020. Dari jumlah tersebut, diperkirakan melonjak naik kurang lebih 11 persen hingga tahun  2030  (KOMINFO,  2021).  Puluhan  ribu  nyawa  telah  meninggal  akibat  penggunaan narkoba, menurut UNODC, sebuah wilayah di Asia dengan tingkat kematian yang tinggi akibat  overdosis  narkoba.  Termasuk  Indonesia  juga  dihadapi  dengan  ancaman kemanusiaan yang serius dengan meningkatnya pengguna narkoba (drug users) dari tahun ke  tahun.  UNODC  juga  menerbitkan  fenomena  global  bahwa  per  Desember  2019 dilaporkan telah ditemukan lebih dari 950 jenis zat baru. Sementara itu, hingga 83 NPS telah terdeteksi di Indonesia menurut data dari Pusat Laboratorium Badan Narkotika Nasional (BNN), di antaranya 73 NPS berada dalam Permenkes No. 22 Tahun 2020 (Humas BNN, 2020).
Hal ini terjadi akibat globalisasi yang mana perkembangan teknologi dan informasi tidak bisa dihindari. Komunikasi terjadi diantara penguna, pengedar, serta penyuplai dapat dengan  mudah  terjalin  melalui  Internet.  Variasi  jenis  narkotika  dari  dulu  hingga  saat  ini pastinya mengalami perkembangan, dulu jenis narkotika dapat dikatakan bersifat alamiah,
yaitu  berasal  dari  tumbuhan,  seperti  opium  yang  asalnya  dari  bunga  opium  ( papever somniferum),  ganja  dari  tanaman  ganja  (annabis  sativa),  serta  tanaman  koka ( erythroxcylum),  dan  kini  jenis  narkotika  berevolusi  bersifat  kimia  yang  memungkinkan adanya jenis baru opium dan koka dalam bentuk morfin, kokain, dan heroin ( new synthetic drugs) yang lebih dikenal secara universal oleh masyarakat sekarang ini.
Indonesia merupakan salah satu anggota ASEAN akan memasuki era baru penerapan perdagangan bebas di kawasan Asia  Tenggara yang dimulai pada Desember 2015 yaitu ASEAN Free Trade Association (AFTA) yang merupakan wujud kesepakatan anggota ASEAN untuk  membentuk kawasan perdagangan bebas terkait  dengan  peningkatan daya saing ekonomi kawasan ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis manufaktur global dan menciptakan pasar regional bagi 500 juta penduduknya. Awalnya, AFTA merupakan bentuk kesepakatan antar negara ASEAN untuk membentuk kawasan perdagangan bebas dalam rangka  meningkatkan  daya  saing  ekonomi  kawasan  ASEAN  dengan  menjadikan  ASEAN sebagai basis produksi global yang akan dicapai dalam waktu 15 (lima belas) tahun (sejak 1993 hingga 2008), yang kemudian dipercepat hingga 2003 dan akhirnya kembali ke 2002 menjadi  0,5%,  penghapusan  pembatasan  kuantitatif  dan  hambatan  non-tarif  lainnya. Perkembangan terakhir terkait AFTA adalah kesepakatan untuk menghapuskan semua tarif impor barang untuk Brunei Darussalam pada 2010, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand, serta Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam pada 2015 (Mandagie, 2015).
Pembukaan  pasar  bebas  di  Asia  Tenggara  melalui Asean  Free  Trade  Area  (AFTA) banyak  dimanfaatkan  oleh  para  pengedar  narkoba,  karena  di  Asia  Tenggara  terdapat kawasan yang disebut dengan Segitiga Emas, yang merupakan kawasan penghasil opium heroin terbesar di Asia Tenggara. Asia Tenggara. Yakni Laos, Myanmar, dan Thailand yang dalam perkembangannya ketiga negara tersebut merupakan wilayah yang paling banyak menghasilkan heroin (Priangani, Kunkunrat, & Nurindah, 2020). Indonesia juga merupakan negara maritim dan kepulauan yang memiliki kewajiban untuk membuka akses laut melalui Alur  Laut  Kepulauan  Indonesia  (ALKI)  yang  dipergunakan  sebagai  jalur  pelayaran  kapal asing.  Dengan  ditetapkannya  jalur  ALKI,  Indonesia  akan  menjadi  negara  terbuka  karena perairan Indonesia yang digunakan sebagai jalur ALKI dilintasi kapal dan pesawat asing. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia bertanggung jawab atas keselamatan perairan dan memastikan bahwa wilayah udara pada jalur ALKI harus bebas dari segala bentuk gangguan dan  ancaman.  Terbatasnya  pengamanan  perbatasan  darat  dan  laut  serta  pengawasan bandar  udara  dan  pelabuhan  akan  menyebabkan  wilayah  dan  masyarakat  Indonesia terjerumus dalam kejahatan lintas  batas seperti  perdagangan  narkoba ( drug trafficking), perdagangan dan penyelundupan manusia ( human trafficking), serta terorisme. Kejahatan
transnasional  terorganisir  yang  dikendalikan  oleh  aktor  non-negara  memiliki  efek  yang sangat merusak, karena secara langsung mengubah rasa aman masyarakat, kemanusiaan, dan secara tidak langsung merusak keamanan internal, kedaulatan negara, pembangunan ekonomi, dan penegakan hukum (Sugiyono, Warka, & Suwarno, 2020).
Keamanan di wilayah perbatasan Indonesia mulai menjadi masalah bagi pemerintah yang wilayahnya berbatasan langsung dengan negara lain. Pengetahuan tentang persepsi wilayah perbatasan darat antar negara telah mendorong para pengambil kebijakan untuk mengembangkan  kajian  tentang  tata  letak  wilayah  perbatasan  yang  dilengkapi  dengan formulasi  sistem  keamanan.  Hal  ini  menjadi  isu  strategis  karena  penataan  kawasan perbatasan terkait dengan proses pembangunan nasional yang berpotensi menimbulkan konflik internal di dalam negeri maupun dengan negara tetangga. Penataan batas negara pada  hakikatnya  merupakan  bagian  dari  upaya  mewujudkan  ruang  nusantara  sebagai entitas geografis, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan.
Isu keamanan non tradisional sekiranya tidak kalah penting untuk diperhatikan karena ancamannya begitu berbahaya  bagi  keselamatan manusia. Perederan  dan perdagangan narkoba  internasional  yang  termasuk  salah  satu  isu  keamanan  non  tradisional  harus diselesaikan atau ditanggulangi  dengan berbagai cara.  Pada penelitian ini akan dibahas mengenai bagaimana peredaran sindikat narkotika di Indonesia dalam era perdagangan bebas  internasional  maupun  perbatasan  wilayah  Indonesia  dengan  negara-negara  lain, serta bagaimana proses sekuritisasi peredaran dan perdagangan internasional narkoba di Indonesia?
Rumusan  masalah  penulisan  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  peredaran  sindikat narkotika  di Indonesia  dalam  era  perdagangan bebas  internasional  maupun  perbatasan wilayah  Indonesia  dengan  negara-negara  tetangga,  serta  memberi  gambaran  proses sekuritisasi  yang  dilakukan  Indonesia  dalam  menanggulangi  ancaman  peredaran  dan perdagangan internasional narkoba di Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Dalam  melakukan  penelitian  mengenai “ Proses  Sekuritisasi  Isu  Keamanan  Non Tradisional dalam Menanggulangi Peredaran dan Perdagangan Narkoba Internasional di Indonesia ”, penulis menggunakan metode kualitatif. Menurut John W. Creswell, penelitian kualitatif adalah sebuah sarana untuk meneliti dan memahami suatu individu atau sebuah kelompok yang berkaitan dengan suatu fenomena sosial dan masalah manusia (Creswell, 2009). Dalam menggunakan metode penelitian kualitatif, penulis sangat berperan penting dalam  memahai  gejala  sosial  yang  terjadi  dalam  proses  penelitian.  Hal  ini  dikarenakan
melalui  metode  penelitian  kualitatif  jenis  studi  kasus,  peneliti  mengeksplorasi  suatu peristiwa  dan mengumpulkan  informasi  secara lengkap  dengan  menggunakan berbagai prosedur  pengumpulan  data  berdasarkan  waktu  yang  telah  ditentukan  (Kusumastuti  & Khoiron,  2019).  Melalui  metode  kualitatif  ini  akan  dihasilkan  data  atau  informasi  yang diuraikan dalam bentuk deskripsi kata-kata (Bogdan & Biklen, 1982).
Adapun  dalam  penelitian  ini,  penulis  menggunakan  sumber  data  sekunder  yakni sumber yang bukan merupakan sumber dari tangan pertama melainkan diperoleh melalui media perantara, seperti publikasi pemerintah, buku, artikel  jurnal, karya ilmiah, working papers, surat kabar, situs internet, serta sumber-sumber data sekunder yang dianggap valid. Menurut  Creswell,  terdapat  empat  jenis  sumber  data,  seperti  observasi,  wawancara, dokumen,  dan  material  suara  maupun  gambar  (Creswell,  2009).  Namun,  penulis  hanya menggunakan  jenis  sumber  data  berupa  dokumen dan material  suara maupun  gambar yang telah dipublikasikan dalam media perantara seperti buku, jurnal, laporan, skripsi, berita online, dan video.
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  oleh  penulis  adalah  studi  kepustakaan yang mana mengadakan studi penelaah terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan- catatan,  dan  laporan-laporan  yang  berkaitan  hubungannya  dengan  masalah  yang dipecahkan  (Nazir,  1988).  Setelah  data  disusun,  penulis  kemudian  mengolah  dan menganalisis  data  yang  ada  serta  menarik  kesimpulan  untuk  memberikan  jawaban  atas pertanyaan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Peredaran Sindikat Narkotika di Indonesia Dalam Era Perdagangan Bebas Internasional Sindikat  pengedar  narkoba  ilegal  membentuk  kelompok  perdagangan  narkoba  di dalam dan luar negeri. Mereka adalah perusak generasi yang bergerak dengan rapi dan terampil.  Mereka  memanfaatkan  ketidaktahuan  masyarakat  bangsa  ini.  Mereka  tidak menawarkan  obat-obatan  terlarang  ini  sebagai  obat,  tetapi  sebagai  suplemen  gizi,  pil pintar,  pil  kesehatan,  dan  lain-lain.  Akibatnya,  seseorang  yang  anti  terhadap  narkoba dengan  mudah  dipengaruhi  dan  kemudian  menggunakan  narkoba  secara  tidak  sadar. Sindikat  perdagangan  narkoba  internasional  memiliki  jaringan  distribusi  narkoba  yang canggih dan dapat menggunakan teknik perusahaan multinasional yang besar dan valid. Mereka tahu betul di mana wilayah permintaan terbesar untuk obat-obatan dan jenis obat apa  yang  paling  banyak  diminati,  sambil  mempertahankan  aliran  obat  di  seluruh  dunia (Pradana, 2020).
Sejarah  menyatakan  bahwa  Asia  Tenggara  yang  merupakan  kawasan  Indonesia
menetap memiliki permasalahan yang tidak pernah ada habisnya dari segi produksi dan perdagangan  narkoba.  Segitiga  Emas  memiliki  sejarah  menjadi  salah  satu  daerah terkemuka sebagai produksi narkotika  di  dunia. Diperkirakan pada akhir 1990-an bahwa dua  pertiga  opium  dunia  yang  kemudian  dikenal  dengan  heroin  dibudidayakan  di  Asia Tenggara  (EMMERS,  2007).  Berikut  merupakan  sindikat  peredaran  dan  perdagangan narkoba yang melibatkan Indonesia berdasarkan jenis narkoba.

## 1. Methamphetamine
Perkembangan  akhir-akhir  ini  secara  jelas  menunjukan  bahwa  perluasan  pasar metamfetamin  yang  berkelanjutan  di  Asia  Timur  dan  Tenggara  telah  didorong  oleh pasokan.  Tanda-tanda  peningkatan  intensifikasi  produksi  metamfetamin  didalam  dan disekitar Segitiga Emas, serta di negara-negara terdekat seperti Kamboja dan Vietnam, dan penurunan  yang  sesuai  dalam  jumlah  fasilitas  produksi  yang  dibongkar  dibagian  lain wilayah tersebut, menunjukan bahwa pembuatan metamfetamin sekarang dikonsolidasikan ke wilayah Mekong yang lebih rendah (UNODC, 2020).
Pada saat ini yang kita pahami COVID-19 telah menghambat mobilitas manusia serta barang yang melintasi batas antar negara dan memperlambat pertumbuhan ekonomi di Asia  Tenggara,  namun  produksi  dan  perdagangan  obat-obatan  sintetis  seperti metamfetamin  tetap  berjalan  dengan  lancar.  UNODC  telah  melaporkan  dan  mencatat adanya  kenaikan  hampir  20  persen  volume  penyitaan  metamfetamin  pada  tahun  2020 dibanding tahun 2019, laporan ini merincikan bagaimana sindikat kejahatan mencari cara untuk memperluas rute transit baru dan yang sudah ada untuk narkoba, termasuk melalui Laut  Andaman  dan  Selat  Malaka  di  Indonesia.  Meskipun  71  persen  dari  sekitar  170  ton metamfetamin disita pada tahun 2020 di negara-negara bagian Mekong, seperti Kamboja, Laos,  Thailand,  Myanmar,  dan  Vietnam,  laporan  tersebut  menunjukan  bahwa  sindikat narkoba menargetkan Indonesia sebagai rute perdagangan internasional (Hincks, 2021).
2. Ecstasy
Pasar perdagangan dan peredaran ekstasi di Asia Timur dan Tenggara memiliki pasar yang lebih rendah dibandingkan dengan metamfetamin, dan penggunaan ekstasi sangat terbatas. Dari kelima negara yang merupakan ahli dalam penggunaan ekstasi, hanya Brunei Darussalam dan Malaysia yang terindikasi meningkat penggunaannya pada 2020. Selain itu, penerimaan perawatan narkoba untuk ekstasi diseluruh negara di ASEAN tetap rendah. Namun,  ada  indikasi  peningkatan  dalam  skala  pembuatan clandestine “ecstasy” di  Asia Tenggara. Beberapa tahun terakhir kelompok kejahatan terorganisir menargetkan Kamboja disaat  pembuatan  ekstasi  di  negara-negara  maritim  di  Asia  Tenggara  muncul  kembali.
Sementara  itu,  arus  peredaran  dari  wilayah  lain  terus  dilaporkan  di  Asia  Timur  dan Tenggara, terutama Eropa.
Penyitaan ecstasy di kawasan Asia Timur dan Tenggara meningkat, kecuali Indonesia dan Myanmar yang dilaporkan jumlah penyitaan yang lebih besar dari tahun sebelumnya, sekitar lebih dari 8,9 juta tablet ecstasy disita pada tahun 2020 di wilayah tersebut, dua pertiga nya disita oleh Kamboja dan Malaysia (UNODC, 2021).

## 3. New Psychoactive Subtances and Other Synthetic Drug Markets
Selain metamfetamin dan ekstasi, Asia Timur dan Tenggara juga menjadi pasar obat sintetik lainnya, termasuk NPS dan ketamin. Dalam beberapa tahun terakhir, cannabinoid sintetis telah menjadi NPS yang paling sering diidentifikasi yang data NPSnya tersedia di sebagian besar negara di Kawasan. Sementara itu, pasar penggunaan ketamin non-medis di China telah menyusut, sementara peningkatan jumlah penyitaan dan diversifikasi sumber menunjukkan kehadiran yang berkelanjutan di pasar gelap di Asia Tenggara.
Di Indonesia, Malaysia, Singapura, Republik Korea dan Vietnam, cannabinoid sintetis adalah  NPS  yang  paling  sering  diidentifikasi  dalam  sampel  yang  dianalisis.  Di  antara kelompok ini, MDMB-4en-PINACA adalah NPS yang paling sering diidentifikasi pada tahun 2020 berdasarkan jumlah kejadian  dalam sampel obat yang dianalisis di China dan Viet Nam  dan  yang  kedua  yang  paling  sering  diidentifikasi  di  Malaysia  dan  Singapura. Cannabinoid  sintetis  lainnya  yang  umum  diidentifikasi  pada  tahun  2020  termasuk 5F- MDMB-PICA, 4F-MDMB-BINACA dan 5F-MDMB-PINACA.
Penyitaan  492,4  kg  cannabinoid  sintetis  dilakukan  pada  tahun  2020  di  Indonesia. Terjadinya peningkatan sebesar dua puluh kali lipat dari jumlah yang disita pada tahun 2019 (25,1 kg). peningkatan ini utamanya didorong oleh penyitaan produk yang sedang trend dipasarkan, yaitu “ Gorilla Tobacco ” (Tembakau Gorila) (UNODC, 2021).
Proses Sekuritisasi Peredaran dan Perdagangan Narkoba Internasional di Indonesia
1. Actor Securitization (Aktor Sekuritisasi)
Aktor sekuritisasi merupakan aktor yang berkuasa dalam mengambil keputusan yang dinilai  rasional  dalalm  menanggapi  masalah  yang  sedang  dihadapi.  Aktor  sekuritisasi memiliki power  untuk  meyakinkan  audiens  akan  ancaman  yang  datang.  Para  aktor sekuritisasi  memiliki  peran  yang  sangat  penting  dalam  proses  sekuritisasi,  tidak  hanya sebagai juru bicara untuk meyakinkan audiens tentang ancaman, tetapi juga sebagai aktor sekuritisasi untuk meredakan situasi yang sedang dihadapi di masyarakat (Arifin, 2020).
Dalam  kasus  peredaran  dan  perdagangan  narkoba  internasional  yang  merupakan aktor  sekuritisasi  tentunya  Presiden  Republik  Indonesia  Joko  Widodo,  Badan  Narkotika
Nasional (BNN), Sekretariat UNODC Indonesia, Kepolisian RI, TNI, Kementerian Kominfo, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Gubernur, serta Kepala-kepala Daerah di setiap daerah di Indonesia.

## 2. Speech Act
Speech act merupakan tindakan keamanan yang bergantung pada struktur retorika tertentu  yang  mengidentifikasi  ancaman,  mengusulkan  tindakan  darurat,  dan  efek hubungan  antar  unit,  yaitu  aktor  sekuritisasi  ( actor  securitization)  dengan  audience (GLOVER, 2011).
Adanya  pernyataan  atau speech  yang  disampaikan  para  Securitizing  Actor  melalui arahan  dari  pusat  yaitu  Presiden  RI  Joko  Widodo  mendorong  berbagai  pemangku kepentingan  untuk  lebih  aktif  dalam  pemberantasan  narkoba.  Jumlah  kasus penyalahgunaan narkoba sudah mencapai angka 5 juta dan merupakan fenomena gunung es  yang  mana  perlu  segera  dilakukan  pemberantasan  terhadap  barang  ilegal  ini  (Okta, 2016).
Dalam  rangka  meningkatkan  pencegahan  dan  pemberantasan  sindikat  peredaran narkoba  di  Indonesia,  dibentuklah  Badan  Narkotika  Nasional  (BNN)  yang  didasari  pada Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 Pasal 1 dan 2 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan  Narkotika  Provinsi,  dan Badan  Narkotika Kabupaten/Kota. Berdasarkan Peraturan Presiden ini, BNN merupakan lembaga non-struktural yang berkedudukan dibawah  dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden (Pasal 1). Berdasarkan Peraturan Presiden ini tugas dan fungsi BNN yaitu melakukan koordinasi serta melaksanakan P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif) (Pasal 2) (Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 83 Tahun 2007 Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota, 2007).
Pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, BNN ditingkatkan menjadi lembaga pemerintah non kementerian (LPNK) dan lebih diperkuat kewenangannya dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap penyalahgunaan, peredaran gelap narkotika,  serta  prekursor  narkotika  (Pasal  71  Undang-Undang  Narkotika)  (Ginting, Hamdan, & Lubis, 2018).
Direktorat Bea dan Cukai juga mempunyai peran penting dalam melakukan speech act sebagai instansi pemerintah yang sangat membantu dalam kelancaran arus lalu lintas ekspor  dan  impor  di  daerah  pabean.  Indonesia  sering  dijadikan  sebagai  target penyelundupan  dari  pasar  internasional,  sebab  itu  bea  dan  cukai  bertugas  dalam pemberantasan penyelundupan guna  melindungi produksi dalam negeri. Bea dan cukai
berperan  penting  sebagai  garda  terdepan  dalam  mencegah  penyelundupan  barang  ke Indonesia. Oleh karena itu, bea dan cukai dalam melaksanakan tugasnya memiliki landasan hukum yang jelas yaitu Undang-Undang Kepabeanan Nomor 17 Tahun 2006 (Septiningsih, 2013).
Kantor  UNODC  Indonesia  sengaja  didirikan  berdekatan  dengan  pemerintahan Indonesia  yang  mana  hal  ini  menunjukkan  keseriusan  UNODC  dan  Indonesia  dalam menyikapi isu dan tantangan mulai dari narkoba hingga kejahatan transional (Putra, 2016). Salah satu upaya yang dilakukan UNODC untuk membantu pemerintah Indonesia dalam menanggulangi  peredaran  narkoba  di  Indonesia  melalui  program  Indonesia Country Programme.
Kerjasama  UNODC  Indonesia Country  Programme  2017-2020  ditandai  dengan penandatanganan dokumen kerjasama antara Bappenas atas nama pemerintah Indonesia dengan  UNODC  di  Ruang  Rapat  Serbaguna  Bappenas  yang  disaksikan  Perwakilan Kedutaan  Besar  negara  tetangga,  dan  lembaga  internasional,  serta  kementerian  di Indonesia (Akbar, 2020).
Staf  Ahli  Kementerian  PPN  Bidang  Hubungan  Kelembagaan,  Diani  Sadiawati memaparkan  dalam  sambutan  kerjasama  UNODC  Indonesia Country  Programme  2017- 2020 bahwa
“ Bagi Indonesia, UNODC merupakan salah satu mitra pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan narkoba, korupsi dan terorisme. Tentunya banyak evaluasi yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas langkah komunikasi dan koordinasi tersebut”. Di antara berbagai hal yang dicapai bersama, Diani mendukung upaya pemerintah Indonesia untuk meratifikasi dan melaksanakan perjanjian hukum internasional, termasuk memfasilitasi  pengembangan  peraturan  nasional  tentang  narkoba,  kejahatan  dan terorisme, hal tersebut menekankan peran UNODC Indonesia (Kementerian PPN/Bappenas, 2016).

## 3. Existential Threat (Ancaman)
Variabel sekuritisasi selanjutnya adalah Existential Threat. Definisi dari existensial threat ini adalah ancaman yang menargetkan objek keamanan dan menurut Williams, ini adalah situasi di mana tingkat kerentanan tertinggi ada (Arifin, 2020). Pada kasus sekuritisasi kali ini  yang  menjadi existential  threat  yang  dihadapi  Indonesia  ialah  peredaran  dan perdagangan  narkoba  internasional  di  Indonesia.  Tak  hanya  dari  segi  internasional, peredaran dan perdagangan narkoba nasional pun tak turut surut nampaknya terdengar ditelinga kita.
Grafik 1. Persentase Penyelundupan Narkoba di Indonesia Menggunakan Jalur Laut Sumber: https://surakartakota.bnn.go.id/kenapa-narkoba-bisa-sampai-indonesia/
Badan Narktika Nasional (BNN) mengumumkan bahwa 80 persen peredaran narkotika internasional  yang  masuk  ke  Indonesia  melalui  jalur  laut.  Hal  ini  terjadi  karena  wilayah perairan Indonesia yang luas, sehingga dijadikan favorit para sindikat jaringan internasional dalam  menyelundupkan  narkotika  ke  Indonesia.  Dalam  diskusi  daring,  Direktur  Bidang Pemberantasan  BNN  Brigjen  Pol  I  Wayan  Sugiri  pada  Rabu  (27/10/2021)  menyebutkan bahwa
“80 persen mencapai wilayah Indonesia melalui jalur laut. Ada titik merah yang harus kita  tangkap,  yang  paling  banyak  berasal  dari  Pulau  Sumatera  dari  Aceh  kebawah hingga  Tanjung  Balai,  Asahan,  kemudian  lanjt  ke  pulau  Kalimantan Utara” (Liputan6.com, 2021).
4. Referent Object (Audiens)
Referent Object dengan mudah digambarkan sebagai pihak yang yakin akan speech act  yang  dilakukan  aktor  sekuritisasi  dan  yang  kelangsungan  hidupnya  terancam  oleh ancaman  yang  datang.  Dalam  tulisannya,  Rita  Floyd  menjelaskan  bahwa  audiens  pada dasarnya tidak berperan  besar dalam  proses  sekuritisasi  dan  bukan  bagian  dari konsep analitis,  tetapi  lebih  bersifat  normatif.  Hal  itu  didukung  oleh  bukti  empiris,  seperti memahami  kondisi  audiens,  termasuk  pendidikan  (edukasi)  maupun  keamanan  (Floyd, 2011).
Referent  object  dalam  penelitian  ini  ialah  masyarakat  Indonesia.  Peredaran  dan perdagangan  narkoba  internasional  di  Indonesia  dapat  menyebabkan  rusaknya  moral bangsa terutama dalam penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan memberi perhatian terhadap penanganan narkoba. Untuk penanggulangan hal tersebut memerlukan  pendekatan  yang  terintegrasi  dan  komprehensif,  meliputi  upaya  preventif, represif, terapi, dan rehabilitasi (Pengadilan Negeri Karanganyar, 2021).
a. Pre-emtif
Program ini ditujukan kepada masyarakat yang kurang mengetahui tentang narkoba sehingga  mengetahui  lebih  banyak  tentang  narkoba  serta  membuat  mereka  tidak tertarik untuk menyalahgunakannya. Program ini sangat efektif bila  dijalankan oleh pemerintah beserta instansi lain yang berkaitan dengan lembaga swadaya masyarakat maupun organisasi masyarakat lainnya. Bentuk dan agenda kegiatan dalam program ini, diantaranya:
• Kampanye dan Penyuluhan anti penyalahgunaan narkoba Agenda kegiatan ini diantaranya memberikan informasi dari pembicara yang merupakan  individu  maupun  suatu  organisasi  terkait  tentang  bahaya  akan narkoba.  Kampanye  dilakukan  hanya  memberi  informasi  terhadap  masyarakat tanpa disertai dengan sesi tanya jawab berupa pesan yang disampaikan melalui spanduk  poster  atau  baliho,  sedangkan  penyuluhan  lebih  bersifat  tanya  jawab berupa seminar.
Sebagai  contoh,  dilakukannya  kampanye  World  Drug  Day  atau  Hari  Anti Narkotika Internasional (HANI) yang pada tahun 2021 mengambil tema “Perang Melawan  Narkoba  (War  on  Drugs)  di  Era  Pandemi  Covid-19  Menuju  Indonesia Bersih Narkoba (Bersinar)”. Program utama yang saat ini gencar digalakkan BNN adalah Desa Bersinar di 553 desa/kelurahan. (Humas BNN, 2021). Dalam rangka mewujudkan  generasi  muda  yang  Anti  Narkoba,  kelompok  6  RTL  Latihan Kepemimpinan Manajemen Mahasiswa (LKMM) Dasar mengadakan seminar yang dinamakan “Seminar Anti Napza” dengan  tema  Membangun  Generasi  Anti Narkoba,  Menuju  Generasi  Berprestasi  yang  dilakukan  pada  4  April  2021  yang dihadiri  oleh  50  lebih  peserta  dalam  media  zoom  meeting  Bimawa  UAD Yogyakarta dari berbagai instansi (Pembayun, 2021).
b. Preventif
Upaya preventif merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif yang menekankan pada penghapusan  kesempatan  untuk  melakukan  kejahatan.  Salah  satu  upaya  preventif yang  dapat  dilakukan  ialah  partisipasi  keluarga  dan  masyarakat  secara  aktif  untuk menanggulangi  tindak  pidana  peredaran  narkoba,  seperti  melakukan  tes  urin  di sekolah-sekolah, serta operasi gabungan yang dilakukan oleh Polres, TNI, dan dinas medis diseluruh Indonesia berdasarkan perintah langsung presiden untuk mengatasi keadaan darurat narkoba di Indonesia. Operasi ini dikenal dengan operasi BERSINAR (Bersihkan Sindikat Narkoba) (Kasba & Tahir, 2016).
c. Represif
Upaya  Represif  merupakan  upaya  pamungkas  pemberantasan  penyalahgunaan narkoba melalui tindakan terhadap orang yang diduga menggunakan, menyimpan, atau menjual narkoba (Saputra & Slamet, 2019). Upaya ini dapat dilakukan oleh pihak terkait,  seperti  Kepolisian  RI  yang  mana  memiliki  fungsi  sebagai  aparat  penegak hukum  untuk  menjaga  ketertiban,  perlindungan,  pangayoman,  serta  pelayanan kepada masyarakat. Aparat kepolisian perlu meningkatkan tindakan preventif untuk mengurangi jumlah kejahatan peredaran dan penyalahgunaan narkoba (Yudha, Dewi,
& Sujana, 2019).
d. Rehabilitatif
Rehabilitatif (rehabilitasi) merupakan proses yang dilakukan agar para pecandu tidak kambuh  kembali  dan ketagihan narkoba.  Rehabilitasi  bertujuan  untuk  memberikan dukungan dan pengobatan yang adil untuk membantu korban narkoba kembali ke masyarakat dengan keadaan fisik dan mental yang sehat. Korban narkoba yang telah sembuh tidak boleh diasingkan agar tidak kembali terjerumus dalam jeratan narkoba (Heriani, 2014). Badan Narkotika Nasional (BNN) memberikan layanan rehabilitasi yang dikenal  dengan  Balai  Besar  Rehabilitasi  yang  bertempat  di  Bogor.  Agar  dapat menggunakan layanan ini, bagi pecandu dibawah umur disertai wali atau pecandu yang sudah cukup umur dapat melapor atau mendaftar secara online pada situs resmi http://rehabilitasilido.bnn.go.id .  Selain  itu  dapat  juga  mengirimkan  laporan  kepada lembaga  yang  ditunjuk  Menteri,  seperti  puskesmas,  rumah  sakit,  serta  fasilitas rehabilitas medis lainnya (Humas BNN, 2019).
5. Extraordinary Measure (Tindakan Luar Biasa)
Extraordinary  Measure  atau  yang  dikenal  dengan  tindakan  luar  biasa  dapat didefinisikan  sebagai  tindakan  yang  dilakukan  oleh  aktor  sekuritisasi  dengan  tujuan menghilangkan  ancaman  yang  datang.  Dengan  menggunakan speech  act  sebagai  alat untuk mengesahkan tindakan yang akan diambil dengan mengidentifikasi masalah sebagai ancaman  dalam  keadaan  darurat.  Negara  akan  melakukan  segala  upaya  untuk menghilangkan  ancaman  yang  datang,  bahkan  dengan  melibatkan  kekuatan  negara tersebut (Arifin, 2020).
Tindakan  luar  biasa  yang  dilakukan  pemerintah  Indonesia  dalam  menghadapi peredaran dan perdagangan internasional narkoba di Indonesia diantaranya pada tahun 2021 BNN berhasil menemukan 107 jaringan sindikat nasional dan internasional dari 126 jaringan yang berhasil dipetakan. Catatan narkotika yang disita antara tahun 2020 sampai dengan pertengahan 2021 antara lain; 3,52 ton shabu, 5,91 ton ganja, 87,5 hektar ladang
ganja, dan 515.519 pil ekstasi yang Sebagian besar diselundupkan melalui jalur laut oleh sindikat.  Selain  mendeteksi  kejahatan  narkoba,  BNN  juga  menemukan  tindak  pidana pencucian  uang  (TPPU)  dan  pendapatan  atas  kejahatan  narkoba  sebesar  Rp. 116.862.409.817,-.  Barang  bukti  berupa  aset  dan  uang  yang  disita  dari  tindak  pidana pencucian uang ini akan digunakan oleh BNN demi kepentingan P4GN (Humas BNN, 2021).

## SIMPULAN
Karena banyaknya potensi ancaman yang ditimbulkannya, industri narkotika telah menjadi  agenda  utama.  Secara  umum,  kejahatan  transnasional  ini  membahayakan stabilitas  regional  dan  bahkan  membahayakan  sebuah  negara  secara  individu.  Dalam skala  nasional,  masalah  industri  narkotika  juga  membahayakan  keamanan  negara.  Ini disebabkan oleh fakta bahwa keuntungan dari produksi dan penjualan narkoba sering digunakan untuk membiayai gerakan saparatis atau kelompok pemberontakan. seperti Myanmar dan Thailand. Bisnis narkoba sangat menguntungkan, sehingga para pejabat negara  dan  stakeholder  lainnya  tidak  ragu  untuk  bergabung  dengannya.  Industri narkotika  juga  membahayakan  keamanan  sosial  negara.  Narkotika  tentunya  akan mengubah  pola  budaya  masyarakat  karena  peredarannya  yang  luas  dan  intensitas penggunaan  yang  semakin  tinggi.  Karena  ketergantungan  yang  disebabkan  oleh narkotika  tidak  jarang  berujung  pada  kematian,  secara  tidak  langsung  juga  akan mengancam individu dalam masyarakat tersebut.
Karena  Indonesia  memiliki  wilayah  strategis,  pasokan  barang  terlarang  ini  sulit diatasi. Proses sekuritisasi dapat mengatasi hal ini. Dalam upaya untuk membuat semua orang  menyadari  bahaya  narkoba,  pemerintah  Indonesia  telah  menerapkan  skema sekuritisasi secara konsisten. Ini dimulai dengan pernyataan oleh sejumlah aktor penting di bidang tersebut dan pemerintah negara lain. Selain itu, pemerintah Indonesia memiliki kemampuan  untuk  membangun  hubungan  dengan  UNODC,  yang  dapat  memainkan peran  penting  dalam  keamanannya.  Indonesia  secara  bertahap  mampu  melakukan penanganan secara komprehensif dan bahkan mampu mengurangi kurva peredaran dan perdagangan narkoba.

## DAFTAR PUSTAKA
Bogdan, R. C., & Biklen, S. K. (1982). Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods. Boston: Allyn and Bacon Inc.
Creswell, J. W. (2009). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods, Approaches. California: Sage Publication Inc.
Hadiwinata, B. S. (2017). STUDI DAN TEORI HUBUNGAN INTERNASIONAL ARUS UTAMA, ALTERNATIF, DAN REFLEKTIVIS. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Kusumastuti, A., & Khoiron, A. M. (2019). Metode Penelitian Kualitatif. Semarang: Lembaga
Pendidikan Sukarno Pressindo.
Nazir, M. (1988). Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Akbar, S. (2020). Kerjasama Indonesia Dengan United Nations Office On Drugs And Crime (UNODC) Dalam Penanggulangan Peredaran Narkoba Melalui Indonesia Country Programme 2017-2020. Skripsi Universitas Komputer Indonesia, 8, Bab 1. Retrieved from https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/3396/
Arifin, R. (2020). PROSES SEKURITISASI PANDEMI SARS-COV-2 (COVID-19) DI INDONESIA SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP HUBUNGAN LUAR NEGERI INDONESIA. JURNAL
ASIA PACIFIC STUDIES, Vol. 4, No. 1, 21-22.
doi:https://doi.org/10.33541/japs.v4i1.1746
EMMERS,  R.  (2007).  International  Regime-Building  in  ASEAN:  Cooperation  against  the Illicit Trafficking and Abuse of Drugs. Journal Storage, 29, No. 3, 510.
Floyd, R. (2011). Can securitization theory be used in normative analysis? Towards a just securitization theory. Security Dialogue, Vol. 42, No. 4/5, 427-439. Retrieved from https://www.jstor.org/stable/26301799?read-now=1&refreqid=excelsior%3A3c1196 e07a1715f532dbc0fc9d8f26bc&seq=6
Ginting,  I.  S.,  Hamdan,  M.,  &  Lubis,  R.  (2018).  UPAYA  BADAN  NARKOTIKA  NASIONAL (BNN) DALAM PENCEGAHAN DAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Langkat). Vol. 1, No. 3, 9-10. Retrieved from https://garuda.ristekbrin.go.id/
documents/detail/1433345
GLOVER,  N.  (2011).  Does  Security  exist  outside  of  the  speech  act? E-INTERNATIONAL RELATIONS, 2. Retrieved from https://www.e-ir.info/2011/10/09/does-security-exist- outside-of-the-speech-act/
Heriani, I. (2014). UPAYA PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA SECARA KOMPREHENSIF. Al-Adl  :  Jurnal  Hukum,  Vol.6,  No.  11,  57-59.  Retrieved  from https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/198
Herindrasti,  V.  S.  (2018).  Drug-free  ASEAN  2025:  Tantangan. JURNAL  HUBUNGAN INTERNASIONAL,
Vol. 7, No. 11, 1-2. Retrieved from https://journal.umy.ac.id/index.php/jhi/article/view/3944
Kasba,  R.  A.,  &  Tahir,  H.  (2016).  PENANGGULANGAN  PENYALAHGUNAAN  NARKOBA
(STUDI  POLRES  ENREKANG). Jurnal  Pemikiran,  Penelitian  Hukum,  Pendidikan
Pancasila  dan  Kewarganegaraan,  Vol.  3,  No.  4,  136-140.  Retrieved  from https://ojs.unm.ac.id/tomalebbi/article/view/3007
Pradana,  Y.  A.  (2020).  Kerjasama  Indonesia-Nigeria  dalam  Menangani  Jaringan Perdagangan. Journal of International Relations, Vol. 6, No. 3, 442-443. Retrieved from https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jihi/article/view/28051/0
Priangani,  A.,  Kunkunrat,  &  Nurindah,  S.  (2020).  KERJASAMA  INDONESIA-MALAYSIA DALAM  MENANGANI  PEREDARAN  NARKOBA  DI  PERBATASAN. Jurnal  Dinamika
Global, Vol. 5, No. 1, 29. Retrieved from
http://www.ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-dinamika- global/article/view/191
Putra,  A.  P.  (2016).  EVALUASI  KERJASAMA  UNODC  DAN  PEMERINTAH  INDONESIA
DALAM  MENGATASI  PERDAGANGAN  NARKOBA  JENIS  CRYSTALLINE METHAPHETAMINE DI INDONESIA (2007-2013). Journal of International Relations, Vol 2, No. 2, 48.
Saputra,  A.,  &  Slamet,  S.  (2019).  UPAYA  PENANGGULANGAN  PEREDARAN  DAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KABUPATEN SUKOHARJO. Jurnal Hukum, Vol. 8,
No. 1, 55-61. Retrieved from https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/40616 Septiningsih, I. (2013). PERAN DIREKTORAT JENDERAL BEA CUKAI DALAM MENANGANI
PENYELUNDUPAN NARKOBA. 6. Retrieved from
https://ejournal.unsa.ac.id/index.php/prosedingunsa/article/view/46/45
Sugiyono,  T.,  Warka,  I.  W.,  &  Suwarno,  P.  (2020).  STRATEGI  PERTAHANAN  LAUT PENANGANAN  KEJAHATAN  TRANSNASIONAL  NARKOBA  DI  SELAT  SUNDA  SEA DEFENSE  STRATEGY  FOR  HANDLING  TRANSNATIONAL  CRIMINAL  DRUGS  IN SUNDA  STRAITS. JURNAL  STRATEGI  PERTAHANAN  LAUT,  Vol.  6,  No.  2,  78-79.
Retrieved from http://jurnalprodi.idu.ac.id/index.php/SPL/article/view/565/547
Yudha, I. g., Dewi, A. S., & Sujana, I. N. (2019). Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah Hukum Polres Bangli. Jurnal
Analogi Hukum, Vol. 1 No. 3, 311-316.
Retrieved from https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/search/authors/vi ew?givenName=I%20Nyoman%20&familyName=Sujana&affiliation=Universitas%2 0Warmadewa%2C%20Denpasar%2C%20Bali&country=ID&authorName=Sujana%2 C%20I%20Nyoman%20
Humas BNN. (2019, Januari 07). 4 Langkah Cara Mengatasi Kecanduan Narkoba. Retrieved from Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Web site: https://bnn.go.id/4- langkah-cara-mengatasi-kecanduan-narkoba/
Humas  BNN.  (2020,  Desember  22). PRESS  RELEASE  AKHIR  TAHUN  2020;  “Sikap  BNN Tegas, Wujudkan Indonesia Bebas Dari Narkoba” . Retrieved from Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Web site: https://bnn.go.id/press-release-akhir-tahun- 2020/
Humas  BNN.  (2021,  Juni  28). HANI  2021  :  PERANG  MELAWAN  NARKOBA  (WAR  ON DRUGS)  DI  ERA  PANDEMI  COVID-19  MENUJU  INDONESIA  BERSIH  NARKOBA (BERSINAR).  Retrieved  from  BADAN  NARKOTIKA  NASIONAL  Republik  Indonesia Web site: https://bnn.go.id/hani-2021-perang-melawan-narkoba-war-drugs/
Kementerian PPN/Bappenas. (2016, November 22). Pemerintah Indonesia dan UNODC Luncurkan Program Strategi Baru Untuk Indonesia Tahun 2017-2020. Retrieved from Kementerian  PPN/Bappenas  Web  site:  https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan- siaran-pers/pemerintah-indonesia-dan-unodc-luncurkan-program-strategi-baru- untuk-indonesia-tahun-2017-2020/
KOMINFO. (2021, Juni 28). Perang Lawan Narkoba, Perlu Kerja Sama Nasional, Regional dan  Internasional.  Retrieved  Juni  28,  2021,  from  KOMINFO  Web  site: https://www.kominfo.go.id/content/detail/35337/perang-lawan-narkoba-perlu- kerja-sama-nasional-regional-dan-internasional/0/berita
Liputan6.com. (2021, Oktober 28). BNN Sebut 80 Persen Sindikat Narkotika Internasional Masuk  ke  Indonesia  Lewat  Laut.  Retrieved  from  Liputan6.com  Web  site: https://www.liputan6.com/news/read/4695517/bnn-sebut-80-persen-sindikat- narkotika-internasional-masuk-ke-indonesia-lewat-laut
Mandagie, R. O. (2015). AFTA 2015; Perdagangan Bebas dan Kesiapan SDM Indonesia.
Provinsi Kalimantan Barat: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi, dan Sumber Daya Mineral. Retrieved from http://disperindag.kalbarprov.go.id/berita/afta-2015- perdagangan-bebas-dan-kesiapan-sdm-indon.html#gsc.tab=0
Okta. (2016, Februari 26). Jokowi Nyatakan Perang terhadap Bandar Narkoba. Retrieved from  KOMINFO  Web  site:  https://kominfo.go.id/content/detail/6928/jokowi- nyatakan-perang-terhadap-bandarnarkoba/0/sorotan_media
Pembayun,  G.  (2021,  May  4). Menumbuhkan  Generasi  Muda  Anti  Narkoba  Menuju Generasi  Berprestasi  Melalui  Seminar  Nasional  Anti  NAPZA.  Retrieved  from  UAD
Warta Bimawa Universitas Ahmad Dahlan Web site:
http://warta.bimawa.uad.ac.id/menumbuhkan-generasi-muda-anti-narkoba- menuju-generasi-berprestasi-melalui-seminar-nasional-anti-napza/
Pengadilan Negeri Karanganyar. (2021, Oktober 30). PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA.  Retrieved  from  Pengadilan  Negeri  Karanganyar  Website:  http://pn-
karanganyar.go.id/main/index.php/berita/artikel/997-pencegahan- penyalahgunaan-narkotika
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 83 Tahun 2007 Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota. (2007, Juli 23). Retrieved from  JDIH  BPK  RI  Web  site:  https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/42136 /perpres-no-83-tahun-2007
UNODC. (2020). Synthetic Drugs  in East and Southeast Asia Latest  developments and challenges. United Nations Office on Drugs and Crime.
UNODC. (2021). Synthetic Drugs  in East and Southeast Asia Latest developments and challenges. United Nations Office on Drugs and Crime