The journal is accredited " Sinta 5 " by Ministry of Research and Technology / National Research and Innovation Agency Republic of Indonesia
Number: 230/E/KPT/2022 on December 30, 2022 .
Analisis Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 Terhadap Kualitas Demokrasi Indonesia
Savinatun Najah 1 ,Dewi Ayu Marchela Putri 2 , Ike Zhiana Huzaini 3 , Hayat 4
1 Universitas Islam Malang, Indonesia; savinaannjh1706@gmail.com
2 Universitas Islam Malang, Indonesia; dewiayu310304@gmail.com
3 Universitas Islam Malang, Indonesia; huzaini29@gmail.com
4 Universitas Islam Malang, Indonesia; hayat@unisma.ac.id
Abstract : The purpose of this study is to ascertain and assess the effects of  the  Constitutional  Court's  ruling  on  the  dispute  surrounding  the outcome  of  the  2024  presidential  election,  particularly  with  regard  to Indonesia's  level  of  democracy.  Research  on  the  Constitutional  Court's function  as  a  defender  of  democracy  inside  the  framework  of  the constitution  will  also  be  included.  This  research  is  based  on  the provisions of Article 24C of the 1945 Constitution and Law Number 24 of 2003  regulating  the  Constitutional  Court.  In  order  to  provide  a  strong basis for the discussion and substance of the article, the research method for  this  article is  a literature  review,  which  entails  gathering  data from books,  journals,  and  articles  as  well  as  references  from  them.  The investigation's  conclusions  demonstrate  that  the  Constitutional  Court denied each and every request made by candidates for president and vice president,  number  one  and  number  three,  citing  moral  concerns  rather than  a  lack  of  legal  basis  for  their  requests.  This  decision  seriously threatened Indonesia's democratic system by allowing acts of nepotism, corruption,  and  collusion,  among  other  harmful  effects  on  the  nation's democratic ideals. The business community, academia, and other sectors are  also  influenced  in  different  ways,  in  addition  to  the  general population.
Keywords : PHPU, Democracy, Presidential Choice.
IDAROTUNA: Jurnal Adminstrative Science Vol 5 No 1 Mei 2024 https://doi.org/10.54471/idarotuna.v5 i1.91
Received: April 29, 2024 Accepted: April 30, 2024 Published: May 30, 2024
Publisher’s  Note: Program  Study Office  Adminstrative    stays  neutral with regard to jurisdictional claims in published  maps  and  institutional affiliations.
Copyright: ©  2024  by  the  authors. Submitted  for  possible  open  access publication  under  the  terms  and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (https://creativecommons.org/license s/by/4.0/).
Savinatun Najah ,Dewi Ayu Marchela Putri, Ike Zhiana Huzaini, Hayat

## Pendahuluan
Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD,  sesuai Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. “Negara Indonesia adalah negara hukum,” bunyi Pasal 1 ayat (3) dokumen yang sama. Dari pasal ini dapat disimpulkan bahwa Indonesia adalah negara sah yang menjunjung tinggi demokrasi dan mengakui kedaulatan rakyat. Keputusan politik untuk  memilih  demokrasi  dibandingkan  bentuk  pemerintahan  alternatif  didasarkan  pada pertimbangan  nilai.  Keputusan  kebijakan  ini  harus  dievaluasi  setidaknya  berdasarkan beberapa kriteria. Pertama, demokrasi sangat menghormati kedudukan rakyat, baik dalam proses demokrasi maupun dalam praktik kekuasaan negara secara umum. Kedua, demokrasi mencakup  sejumlah  nilai  yang  harus  mencakup  sejumlah  nilai  dalam  tataran  praktik demokrasi  seperti  keadilan,  kejujuran,  transparansi,  partisipasi,  pemberdayaan,  dan  non- diskriminasi.  Jika  kedua  hal  di  atas  benar-benar  menjadi  pedoman  penyelenggara  negara, maka  kehidupan  demokrasi  tidak  perlu  diwarnai  dengan  konflik,  penipuan,  penindasan, apalagi perilaku koruptif dalam pemerintahan. (Dianti, 2017). Perkembangan demokrasi dan pemilu  merupakan  sebuah  proses  yang  harus  dimaknai  positif,  padahal  perkembangan tersebut juga menimbulkan permasalahan yang kompleks.
Hasil  pemungutan  suara  saat  ini  menjadi  permasalahan  terbesar  di  Indonesia.  Isu terkini adalah terkait Pilpres 2024, yang menjadi perhatian utama adalah proses pemilu itu sendiri  yang  menentukan  hasil  akhir  perolehan  suara.  Permasalahan  terkait  pemilu  tidak hanya terjadi pada tahun 2024; hal ini juga muncul pada pemilu-pemilu sebelumnya, seperti pemilu tahun 2004, di mana pokok perdebatan utamanya adalah jumlah suara. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah  Konstitusi  yang  menyatakan  “untuk  memutus  perselisihan  yang  berkaitan dengan  pemilihan  umum”,  maka  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  harus  berperan  untuk mengatasi permasalahan tersebut. Mahkamah Konstitusi (MK) memegang peranan penting dalam struktur hukum dan politik suatu negara karena kewenangannya tersebut. Menurut Jimly  Asshiddiqie,  Mahkamah  Konstitusi  (2006:  29)  juga  berfungsi  sebagai  penjaga demokrasi,  pelindung  hak  konstitusional  warga  negara,  dan  pembela  hak  asasi  manusia karena dibentuk dalam kerangka konstitusi sebagai penjaga negara. konstitusi yang bertugas menegakkan keadilan konstitusi di tengah kehidupan masyarakat (2004: 4). Menurut Pasal
Savinatun Najah ,Dewi Ayu Marchela Putri, Ike Zhiana Huzaini, Hayat
24C ayat (1) dan (2), Mahkamah Konstitusi mempunyai empat (empat) kewenangan dan satu (satu) tugas sebagai mahkamah konstitusi. Ini adalah sebagai berikut:
1) kekuasaan untuk menguji peraturan perundang-undangan yang melanggar Konstitusi dengan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, yang bersifat final.
2) menyelesaikan  perbedaan  pendapat  mengenai  kewenangan  lembaga-lembaga pemerintah yang diberikan oleh Konstitusi.
3) memilih apakah akan membubarkan partai politik.
4) menyelesaikan perbedaan pendapat mengenai hasil pemilihan umum.
5) wajib  memberikan  penetapan  mengenai  sikap  DPR  terhadap  pelanggaran  konstitusi yang diduga dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. (Umra, Sri Indriyani and Faisal, 2023)
Pilpres 2024 yang berlangsung kemarin juga bukannya tanpa kendala. Dua gugatan yang diajukan paslon 01 dan 03 dengan nomor perkara 1/PHPU.PRES-XXII/2024 atas gugatan paslon  01  Anies  menguji  kewenangan  Mahkamah  Konstitusi  dalam  menyelesaikan perselisihan  hasil  pemilu.  -Muhaimin,  perkara  nomor  2/PHPU.PRES-XXII/2024  terkait pasangan calon 03 Ganjar-Mahfud. Kedua paslon tersebut dalam bandingnya meminta agar keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilu presiden dan wakil presiden  tahun  2024  dicabut  oleh  Mahkamah  Konstitusi  (MK).  Sidang  PHPU  berlangsung selama  26  hari,  yang  mana  pemohon  harus  mengajukan  permohonan,  mengajukan permohonan  melalui  e-BRPK,  menyampaikan  salinan  permohonan,  mengajukan permohonan sebagai pihak terkait, ditetapkan sebagai pihak terkait, menjadi pihak terkait, diberitahukan  pada  hari  sidang  pertama,  ikut  serta  dalam  pemeriksaan  pendahuluan, menyampaikan  jawaban  dan  keterangan  pihak-pihak  terkait,  memberikan  keterangan, memeriksa sidang, mengucapkan putusan/putusan, dan menyerahkan salinan putusan pada tanggal  22  April.  menolak  semua  permintaan  pemohon,  dengan  alasan  bahwa  pengajuan permohonan melibatkan masalah etika dan bukan masalah hukum.
Putusan tersebut mendapat perhatian besar dari para ahli hukum, di antaranya Zainal Arifin Mochtar, pakar hukum tata negara dari UGM, mengatakan bahwa alasan keputusan MK kemarin memerlukan catatan besar, beliau membandingkan alasan putusan MK terkait permohonan yang ditolak karena alasan persoalan etika dengan menggunakan teori Ronald
Savinatun Najah ,Dewi Ayu Marchela Putri, Ike Zhiana Huzaini, Hayat
Dworkin  tentang  etika  sebagai  pondasi  hukum,  beliau  menyampaikan  dengan  teori  ini bagaimana  kemudian  persoalan-persoalan  yang  ditolak  oleh  MK  dengan  alasan  berupa persoalan  etika  dibiarkan  sebagai  pelanggaran  biasa  yang  kemudian  tidak  bisa  dihukumi secara  hukum.  Selain  itu,  terdapat  fenomena  menarik  dari  PHPU  kemarin,  yaitu  terkait adanya  perbedaan  pendapat  (dissenting  opinion)  dari  ketiga  hakim.  Hal  ini  menarik dikarenakan  sejak  PHPU  tahun  2004  sudah  menjadi  kesepakatan  para  hakim  untuk mengupayakan  hasil  PHPU  untuk  bulat,  jika  belum  bulat  akan  diadakan  (Rapat Permusyawaratan Hakim) RPH sampai menemukan titik bulat. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga  legitimasi  pemerintahan  baru. ketiga dissenting  opinion dari  PHPU  kemarin juga mendapatkan perhatian dari Zainal Arifin Mochtar, pakar hukum tatanegara dari UGM, yang menyatakan bahwa MK berupaya mencari titik tengah jika berkaitan dengan perkara-perkara yang berbau politik, beliau menyatakan bahwa ketiga disseting opinion tersebut adalah salah satu  jalan  tengah  dari  MK,  seperti  pada  putusan-putusan  MK  sebelumnya.  Contohnya putusan MK pada tahun 2017 ketika KPK di angket dengan titik tengah tidak diperbolehkan untuk angket dikhusus penyilidikannya untuk penegakan hukumnya
Lebih  lanjut,  putusan  Mahkamah  Konstitusi  bersifat  final  dan  mengikat,  artinya segera berlaku dan berlaku bagi semua pihak yang terlibat, termasuk negara dan masyarakat, selain  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  perkara  tersebut  (interparties).  Teori  dampak kebijakan  berikut  ini,  yang  memperhitungkan  dampak  kebijakan,  menyatakan  bahwa kebijakan ini niscaya akan berdampak pada praktik kenegaraan dan cara hidup demokratis kita (Dye, 1975: 367) antara lain :
1) Dampak diperkirakan terhadap isu-isu publik (mempengaruhi kelompok sasaran)
2) Dampak yang dirasakan oleh kelompok selain kelompok sasaran?
3) Dampak sekarang dan yang akan datang
4) Dampak biaya langsung dari program;
5) Dampak  tidak  langsung  program  (yang ditanggung  masyarakat  umum  sebagai  akibat dari suatu kebijakan)
Oleh  karena  itu  peneliti  tertarik  untuk  mengkaji  kajian  mengenai  dampak  putusan Mahkamah Konstitusi tentang PHPU Pilpres 2024 terhadap kualitas demokrasi di Indonesia, mengingat perlunya analisis yang telah dibahas di atas.
Savinatun Najah ,Dewi Ayu Marchela Putri, Ike Zhiana Huzaini, Hayat

## Metode Penelitian
Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tinjauan pustaka. Menurut  Hasibuan,  tinjauan  pustaka  terdiri  dari  kerangka  teoritis,  hasil  penelitian,  dan sumber  daya  tambahan  yang  diperoleh  dari  bahan  referensi  untuk  memfasilitasi  upaya penelitian.  Tujuan  dari  tinjauan  literatur  ini  adalah  untuk  memberikan  kepada  pembaca kerangka  penyelesaian  masalah  yang  jelas,  yang  telah  dibahas  sebelumnya  pada  bagian rumusan  masalah.  Untuk memberikan  landasan  yang  kuat  terhadap  isi  atau  pembahasan, penulis juga mencari informasi atau bahan literatur dari jurnal, artikel, dan buku. Selain itu, penulis menarik beberapa kesimpulan dan kemudian mempertimbangkannya dengan cermat untuk memastikan bahwa hasilnya sesuai dan sejalan dengan apa yang diharapkan.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Dampak  Proses  Penetapan  Mahkamah  Konstitusi  Terkait  Perselisihan  Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024
Proses putusan MK terkait PHPU Pilpres 2024 melalui proses yang panjang sebagaimana yang dijelaskan berikut:
a. Pra Persidangan
Sebelum  sidang  sebenarnya,  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  dan  pihak  terkait  telah merencanakan  secara  matang  proses  praperadilan  PHPU  Pilpres  2024.  Mahkamah Konstitusi melakukan persiapan baik sebelum maupun sesudah sidang. Mahkamah Konstitusi  telah  menetapkan  jadwal  pelaksanaan  PHPU  Pilpres  2024  berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2024 tentang tahapan, kegiatan, dan jadwal penanganan perkara PHPU bagi anggota DPR, DPD, DPRD, serta pemilihan presiden dan wakil presiden. Jadwal ini mencakup hal-hal berikut:
1) Sidang  Pemeriksaan  Awal:  27  Maret  2024  Memverifikasi  bukti-bukti  pemohon dan memastikan berkas permohonan jelas dan lengkap
2) Penyampaian  Tanggapan  dan  Data  oleh  Pihak  Terkait  dan  Sumber  Data  :  28 Maret 2024
3) Pemeriksaan  untuk  Persidangan:  28  Maret  2024  Mendengarkan  tanggapan termohon, keterangan pihak-pihak terkait, keterangan pemberi keterangan, dan
Savinatun Najah ,Dewi Ayu Marchela Putri, Ike Zhiana Huzaini, Hayat
pembuktian bukti-bukti termohon, pihak terkait, dan pemberi keterangan
4) Pemeriksaan  Persidangan  (1 – 18  April  2024):  Mendengar  keterangan  saksi  dan ahli; memeriksa dan mengkonfirmasi bukti lebih lanjut
5) Pengucapan Keputusan/Surat Keputusan : 22 April 2024
6) Pada tanggal 22 April 2024 harus diserahkan salinan keputusan atau keputusan.
Dua belas kursi dialokasikan oleh Mahkamah Konstitusi untuk penasihat hukum dan juru  bicara,  dan  dua  kursi  lagi  ditambahkan  jika  calon  ketua – wakil  presiden  dan calon presiden – muncul di persidangan. Selain itu, keamanan acara juga ditangani. Selain itu, 400 petugas polisi dan petugas keamanan telah ditetapkan sebagai personel keamanan. Hal ini untuk mempersiapkan demonstrasi percobaan.
Namun sebelum hal itu terjadi, Pemohon dan Mahkamah Konstitusi harus memenuhi sejumlah  persyaratan.  Mulai  dari  mengajukan  gugatan,  melakukan  penyelidikan formal, memberitahukan pihak-pihak terkait, mengumpulkan dokumentasi dan bukti pendukung,  serta  membuat  jadwal  persidangan.  Delapan  hakim  konstitusi memimpin sidang PHPU Pilpres 2024: Suhartoyo sebagai ketua mahkamah; Saldi Isra, wakil  ketua  pengadilan;  Arief  Hidayat,  hakim  pengadilan;  Enny  Nurbaningsih, hakim pengadilan; Daniel Yusmic P. Foekh, hakim pengadilan; M. Guntur Hamzah, hakim  pengadilan;  Ridwan  Mansyur,  pihak  pengadilan;  dan  Arsul  Sani,  hakim konstitusi.
b. Persidangan
Pada  tanggal  27  Maret  2024,  hari  Rabu,  telah  dilaksanakan  sidang  pemeriksaan pendahuluan.  Verifikasi  bukti  pemohon  dan  memastikan  kelengkapan  berkas permohonan menjadi salah satu agenda dalam agenda ini. Masing-masing pemohon memberikan  materi  permohonannya  baik  dari  pemohon  I  Anies  Baswedan-Anis Muhaimin dan pemohon II Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Ada indikasi penerimaan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon peserta Pilpres dan Wakil Presiden 2024 tidak sah  dan  melanggar  hukum,  serta  dugaan  adanya  nepotisme  melalui  lembaga kepresidenan  dalam  penyalahgunaan  bantuan  sosial.  Indikator  tersebut  sesuai dengan hasil permohonan materiil yang diajukan oleh kedua pelamar yaitu pelamar I dan II. Berikut isi gugatan Pemohon I:
Savinatun Najah ,Dewi Ayu Marchela Putri, Ike Zhiana Huzaini, Hayat
1) Penipuan KPU lewat Sirekap dan sistem IT
2) Secara tidak sah dan melawan hukum, menerima pencalonan pasangan calon nomor urut dua, Prabowo Subianti-Gibran Rakabuming Raka
3) Campur  tangan  daya  nepotisme  pasangan  calon  kedua  dengan menyalahgunakan lembaga kepresidenan hingga menyalahgunakan bantuan sosial  (Risalah  Sidang  Perkara  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  1/Phpu.Pres- XXii/2024 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024)
Sementara isi gugatan dari pemohon II adalah:
1) Pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) Presiden Joko Widodo yang  berujung  pada  penyalahgunaan  kekuasaan;  itulah  perbuatan  para pegawai  negeri  yang  mempunyai  agenda  yang  telah  ditentukan  untuk kepentingan  individu  atau  kelompok  guna  mengalahkan  calon  nomor  urut dua, Prabowo Subianti-Gibran Rakabuming. Raka
2) Mahkamah  Konstitusi  harus  melakukan  analisis  terhadap  prosedur  yang diikuti  dan  hasil  pemilu  presiden  dan  wakil  presiden,  tidak  hanya menggunakan indikator numerik dari hasil pemilu.
3) Surat  suara  yang  telah  dicetak  pemilih  (Berita  Acara  Sidang  Perkara Mahkamah  Konstitusi  Nomor  1/Phpu.  Pres-XXii/2024  Tentang  Perselisihan Hasil Acara Pemilihan Umum Tahun 2024) menjadi bukti bahwa telah terjadi kecurangan menjelang pemilu.
Dalam  sengketa  PHPU  Pilpres  2024,  Mahkamah  Konstitusi  sudah menerima 48 pengajuan amicus curiae. Kata "sahabat istana" berasal dari bahasa Latin  "amicus  curiae".  Amicus  curiae  adalah  istilah  untuk  pihak  yang  diberi pertimbangan ekstra oleh pengadilan dalam suatu perkara. Amicus curiae hanya dapat menyampaikan pendapat untuk dijadikan bahan pertimbangan oleh hakim konstitusi. Namun hakim konstitusi berhak mempertimbangkan, mempertimbangkan  sebagian,  bahkan  tidak  mempertimbangkan  sama  sekali keberadaan amicus  curiae apabila  opini  yang  disampaikan  tidak  relevan  dengan permasalahan  yang  ada.  Di  dalam  kasus  PHPU  ini  hakim  konstitusi mempertimbangkan  14 amicus  curiae dari  jumlah  keseluruhan  sebanyak  48
Savinatun Najah ,Dewi Ayu Marchela Putri, Ike Zhiana Huzaini, Hayat
pengajuan amicus  curiae. Selain  itu  di  dalam  pelaksanaan  persidangan  terjadi dissenting opinion . Pasal 45 ayat (10) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang mengatur  tentang  Mahkamah  Konstitusi  menyebutkan  bahwa  perbedaan pendapat (dissenting opinion) adalah perbedaan pendapat di antara para hakim majelis  dalam  suatu  putusan.  Dari  delapan  hakim  yang  terlibat  dalam  sidang PHPU  Pilpres  2024,  tiga  hakim  konstitusi — Saldi  Isra,  Wakil  Ketua  MK  Arief Hidayat, dan Enny Nurbaningsih menyatakan perbedaan pendapat.
Tabel 1 . Point Dissenting Opinion ketiga hakim
Point Dissenting Opinion Hakim Yang Menyatakan Terjadi  kecurangan  yang  meluas,  terorganisir,  dan sistemik  pada  pemilu  presiden  (TSM)  2024. Nampaknya Presiden Jokowi berupaya menyebarkan  nepotisme  dan  politik  dinasti. Pemerintah  tidak  pernah  kedapatan  ikut  campur dalam  pemilu  presiden,  sejak  pemilu  2024  hingga 2019. Arief Hidayat
• Politisasi bantuan sosial dan mobilisasi pejabat dibenarkan secara hukum.
• Mahkamah  Konstitusi  harus  memerintahkan pemungutan suara ulang;
• Pemilu dilaksanakan secara tidak adil dan tidak adil  karena  tidak  adanya  netralitas  penjabat kepala daerah. Saldi Isra • Banyak bukti awal ketidaknetralan penyelenggara negara yang tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu;
• Mahkamah  Konstitusi  harus  mengamanatkan pemungutan suara ulang di berbagai daerah;
• Adanya  aparat  yang  agak  terlibat  dalam penyaluran  bantuan  sosial  yang  terjadi  di beberapa daerah. Enny Nurbaningsih
Sumber : Harian Kompas (23 April 2024)
Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwasanya masih terdapat persoalan hukum  yang  diajukan  oleh  pemohon,  salah  satunya  pada  point  dissenting  opinion yang disampaikan oleh hakim Arief Hidayat yang menyatakan bahwa dengan segala pertimbangan fakta dan juga hukum telah terjadi pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan  Masif  (TSM)  yang  menjadikan  kekuasaan  presiden  sebagai  alat  untuk
Savinatun Najah ,Dewi Ayu Marchela Putri, Ike Zhiana Huzaini, Hayat
memenangkan paslon presiden dan wakil presiden nomor urut 2. Menurut pasal 22E ayat (1) UUD 1945, hal itu dinilai melanggar cita-cita pemilu yang bersifat langsung, umum,  bebas,  jujur,  dan  adil.  Soal  dissenting  opinion  hakim  konstitusi  Enny Nurbanngsih  yang menyebut  hakim  tidak  netral.  pemimpin  banyak daerah, antara lain  Kalimantan  Barat,  Sumatera  Utara,  Jawa  Tengah,  dan  Sulawesi  Selatan. Keputusan MK bersifat mengikat dan harus ditaati oleh semua pihak guna memediasi dan menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024, mengingat dinamika persidangan yang melibatkan perselisihan tersebut.
c. Keputusan Mahkamah Konstitusi
MK  membantah  perkara  yang  diajukan  pemohon  I  dan  II  untuk  membatalkan keputusan  KPU  Nomor  360  Tahun  2024  tentang  penetapan  hasil  pemilu  wakil presiden  dan  pemilu  presiden  tahun  2024,  khususnya  Prabowo  Subianto-Gibran Rakabuming  Raka.  Sebab,  sejumlah  permohonan  yang  diajukan  pemohon  I  dan  II dinilai tidak berdasar menurut hukum. Mengingat pentingnya pokok-pokok gugatan, Mahkamah Konstitusi membagi berkas perkara menjadi enam dalil, yang antara lain:
1) Otonomi dalam penyelenggaraan pemilu
2) Legitimasi calon presiden dan wakil presiden
3) Bantuan sosial
4) Netralisasi pegawai negeri
5) Prosedur terkait pemilu
6) Aplikasi sistem rekapitulasi dan informasi elektronik (Sirekap)
Putusan Mahkamah Konstitusi atas enam dalil berdasarkan urgensi gugatan ditolak karena  secara  hukum  dianggap  tidak  masuk  akal,  tidak  cukup  bukti  yang mendukung  setiap  gugatan,  dan  tidak  dapat  diperhitungkan  ketika  KPU memutuskan  cara  penghitungan  jumlah  suara  untuk  presiden  dan  wakil  presiden pada tahun 2024.
d. Dampak dari proses putusan MK dengan indikator teori Thomas Dye
Dampak  kebijakan  proses  Putusan  MK  menggunakan  indikator  teori  Thomas  Dye sebagai berikut:
1) Dampak proses putusan MK terkait PHPU Pilpres 2024 terhadap masalah publik
Savinatun Najah ,Dewi Ayu Marchela Putri, Ike Zhiana Huzaini, Hayat
dan  kelompok  sasaran,  yaitu  ketidakpastian  dan  kontroversi  yang  timbul  dari putusan  MK  yang  tidak  memenuhi  harapan  beberapa  pihak,  ditambah  terjadi dissenting  opinion  dari  ketiga  hakim  menjadikan  proses  putusan  MK kontroversi. Dampak lain yang dapat disebabkan adalah pengembangan hukum di Indonesia. Proses putusan MK terkait PHPU Pilpres 2024 dapat dijadikan studi kasus bagaimana MK berperan dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilu dan bagaimana hukum dapat digunakan untuk menjamin kestabilan demokrasi.
2) Dampak  pada  kelompok  diluar  sasaran  seperti,  Keterlibatan  akademisi  dalam diskusi  dan  analisis  terhadap  putusan  MK,  hal  ini  juga  dapat  membantu meningkatkan  kesadaran  masyarakat  tentang  persoalan  ini.  Beberapa  pakar hukum antara lain Guru Besar FH Unpad dan Susi Dwi Harijanti, serta Profesor Sigit Riyanto dari Fakultas Hukum UGM dan Akademisi FH UI mengatakan hal tersebut.  partisipasi  organisasi  masyarakat  sipil  termasuk  komunitas  Pembela Negara  yang  menyatakan  ketidakpuasannya  terhadap  prosedur  putusan Mahkamah Konstitusi tentang PHPU Pilpres 2024. Ketua Umum Kamar Dagang dan  Industri  (Kadin)  Indonesia  Arsjad  Rasyid  menuturkan,  dunia  usaha  juga terdampak dengan keputusan Mahkamah Konstitusi terkait PHPU Pilpres 2024. Ia mengimbau semua pihak menghormati keputusan ini demi menjaga stabilitas politik  yang  sangat  penting  bagi  pertumbuhan  ekonomi  dan  dinamika demokrasi.
3) Dampak masa kini dan masa depan: Terselenggaranya Pilkada sesuai jadwal dan terpilihnya  Presiden  dan  Wakil  Presiden  Tahun  2024  sesuai  amanat  konstitusi merupakan  dampak  terkini  dari  putusan  Mahkamah  Konstitusi  tentang  PHPU Pilpres  Tahun  2024.  berdampak  membuat  negara  kita  acuh  tak  acuh  terhadap peningkatan pemilu.
4) Dampak  biaya  langsung  yang  dikeluarkan  dalam  proses  putusan  MK  terkait PHPU  Pilpres  2024  dapat  mencakup  biaya  untuk  penggunaan  fasilitas,  biaya untuk  pengawasan  yang  mencakup  biaya  untuk  pengawasan  proses  sidang, biaya untuk keamanan.
5) Dampak tak langsung yang ditimbulkan dari proses putusan MK terkait PHPU
Savinatun Najah ,Dewi Ayu Marchela Putri, Ike Zhiana Huzaini, Hayat
Pilpres  2024  adalah  adanya    banyak  rekomendasi  yang  diberikan  hakim konstitusi untuk perbaikan dalam penyelenggaraan pemilu ke depan, termasuk Pilkada serentak pada November 2024 nanti.

## 2. Analisis  Dampak  Keputusan  Mahkamah  Konstitusi  Terhadap  Demokrasi Indonesia
Pemilu  2024  merupakan  hal  penting  yang  harus  dilakukan  secara  demokratis berdasarkan  hukum  yang  berlaku.  Peran  MK  sebagai  badan  peradilan  Indonesia memiliki  peran  penting  terhadap  terwujudnya  demokrasi  khususnya  dalam menangani PHPU Pilpres 2024. Dinamika dalam proses persidangan keputusan MK telah  memberikan  warna  bagi kualitas  demokrasi Indonesia.  Terjadinya dissenting opinion dari  ketiga  hakim  konstitusi  menimbulkan  tanda  tanya  terhadap  kualitas dari  keputusan  MK.  Karena  hal  ini  baru  pertama  kali  terjadi  sepanjang dinamika persoalan  PHPU  Pilpres.  Adanya  pelanggaran  pemilu  yang  disampaikan  pada dissenting opinion menjadikan integritas pemilu 2024 menurun, penurunan kualitas demokrasi di Indonesia juga bisa dilihat dari semua permohonan yang ditolak oleh MK dengan alasan tidak termasuk persoalan hukum, melainkan persoalan etika. Hal ini  bisa  memberikan  dampak  terhadap  terciptanya  cara  pandang  baru  terhadap persoalan  etika  yang  tidak  terkait  dengan  persoalan  hukum,  yaitu  akan menormalisasikan  tindakan  korupsi,  kolusi,  dan  nepotisme  (KKN)  yang  bisa menjadi  ancaman  besar  untuk  demokrasi  Indonesia.  Permintaan  penafsiran nepotisme  oleh  hakim  konstitusi  juga  menunjukkan  hal  tersebut.  Seolah-olah nepotisme  telah  menjadi  norma  dalam  hal  perekrutan  tenaga  kerja,  demokrasi Indonesia tentu akan menghadapi risiko besar akibat hal ini.
Reaksi  masyarakat  terhadap  keputusan  Mahkamah  Konstitusi  yang  menolak gugatan tersebut tampaknya mencerminkan kepedulian terhadap konsep keadilan: langsung,  umum,  bebas,  rahasia,  jujur,  dan  adil.  Hal  ini  menunjukkan  perlunya dilakukan penilaian terhadap perilaku MK terhadap PHPU Pilpres 2024.  Ketentuan Pasal  5  ayat  (5)  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2015  tentang  Tata  Cara Penyelesaian Perselisihan Dalam Proses Pemilihan Umum perlu dipertimbangkan
Savinatun Najah ,Dewi Ayu Marchela Putri, Ike Zhiana Huzaini, Hayat
kembali oleh Mahkamah Konstitusi. Ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:
1) Proses penerimaan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan umum
2) Proses verifikasi syarat formil dan materiil terhadap permohonan penyelesaian sengketa pemilihan umum
3) Pelaksanaan mediasi pihak-pihak yang bersengketa
4) Pelaksanaan proses ajudikasi terhadap sengketa pemilihan umum
5) Proses penyelesaian pemilihan umum
Pentingnya menjaga mekanisme dan tata cara dalam penyelesaian sengketa menjadi hal yang perlu diperhatikan, karena hal ini menjadi tolak ukur integritas dari pemilu dan nilai demokrasi yang ada di Indonesia. Kualitas pembentukan peradilan juga memiliki  peran  yang  sangat  penting,  karena  menjadi  tolak  ukur  tercapainya keadilan  dalam  penyelesaian  sengketa.  Dengan  itu  perlu  adanya  integritas  yang harus dipenuhi diantaranya:
1) Koordinasi antara pengadilan khusus dan pengadilan umum
2) Pemilihan hakim yang kompeten
3) Penerapan hukum yang jelas
4) Transparansi dan akuntabilitas keputusan

## Kesimpulan
Berdasarkan temuan kajian tentang bagaimana masyarakat dan demokrasi Indonesia akan terkena dampak dari putusan  Mahkamah Konstitusi tentang PHPU Pilpres 2024.Dapat ditarik  sebuah  kesimpulan  bahwa,  kualitas  demokrasi  Indonesia  mengalami  kemunduran, hal  tersebut  didorong  oleh  persoalan-persoalan  yang  terjadi  dalam  PHPU  Pilpres  2024. Kebijakan  tersebut  juga  memberikan  dampak  terhadap  publik  seperti,  ketidakpastian  dan kontroversi  yang  timbul dari  putusan  MK  yang  tidak memenuhi  harapan  beberapa  pihak, keterlibatan akademisi dalam menganalisis putusan MK. Stabilitas politik yang penting bagi pertumbuhan  ekonomi  dan  dinamisme  dunia  usaha,  merupakan  salah  satu  dampak kebijakan  ini  terhadap  sektor  bisnis.  Dampak  tidak  langsung  dari  pendekatan  ini  adalah banyaknya  usulan  hakim  konstitusi  untuk  menyempurnakan  penyelenggaraan  pemilu  di masa depan, khususnya pilkada serentak pada November 2024.
Savinatun Najah ,Dewi Ayu Marchela Putri, Ike Zhiana Huzaini, Hayat

## Referensi
Arifin, Firmansyah. (2008). Menggapai Keadilan Konstitusi, Suatu Rekomendasi untuk Revisi UU Mahkama Konstitusi. Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional dan Democratic Reform Support Program.
Asshiddiqie, Jimly, dan M. Ali Safaat. (2006). Teori Hans Kelsen tentang Hukum. Jakarta: Setjen & Kepaniteraan MK-RI.
Dianti, Y. (2017). 済無 No Title No Title No Title. Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951 – 952. , 21 , 5 – 24. http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB 2.pdf
Mahkamah Konstitusi Risalah Sidang Perkara Nomor 1 / Phpu . Pres-Xxii / 2024 Perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Acara . (2024). April .
Mohl, Robert. (1973). Two Concepts of the Rule of Law . Indianapolis: Liberty Fund Inc.
Umra,  Sri  Indriyani  and  Faisal,  F.  (2023).  Dampak  Putusan  Inkonstitusional  Bersyarat Terhadap  Kepastian  Hukum. Innovative:  Journal  Of  Social  Science  Research , 3 (6),  7297 – 7307.