Perwujudan Norma ZIS dan Implementasinya Pada Badan Amil Zakat Nasional

## AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies
Journal website: https://al-afkar.com
P-ISSN : 2614-4883;  E-ISSN : 2614-4905 Vol. 7  No. 2  (2024) https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i2.1107          pp. 852-869

## Research Article

## Perwujudan Norma ZIS dan Implementasinya Pada Badan Amil Zakat Nasional
Royani 1 , Oyo Sunaryo Mukhlas 2 , Atang Abdul Hakim 3
1. UIN Sunan Gunung Djati Bandung; arroyanking@gmail.com 2. UIN Sunan Gunung Djati Bandung; osumfsh@yahoo.com
3. UIN Sunan Gunung Djati Bandung; atangabdulhakim11@gmail.com
Copyright © 2024 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0). Received :  January  14, 2024 Revised :  February 18, 2024 Accepted :  March 21, 2024 Available online    :  April 30, 2024
How to Cite: Royani, Oyo Sunaryo Mukhlas and Atang Abdul Hakim (2024) “Realization of ZIS Norms and Their Implementation at the National Zakat Amil Agency”, al-Afkar, Journal For Islamic Studies , 7(2), pp. 852 – 869. doi: 10.31943/afkarjournal.v7i2.1107.

## Realization of ZIS Norms and Their Implementation at the National Zakat Amil Agency
Abstract. This paper discusses the embodiment of Zakat, Infaq, and Sadaqah (ZIS) norms and their implementation at the National Amil Zakat Agency (BAZNAS). ZIS norms are the principles governing the  collection,  management  and  distribution  of  zakat,  infaq  and  sadaqah  in  Muslim  society. Implementing  ZIS  norms  is  important  to  ensure  effectiveness  and  transparency  in  managing  zakat funds. The method used in this study is a qualitative descriptive method using a descriptive analysis approach which aims to provide an overview of the structure of the data obtained. In conclusion, the embodiment of ZIS norms and their implementation at BAZNAS is very important to ensure effective, transparent and accountable zakat management. By complying with these norms, BAZNAS can carry
Perwujudan Norma ZIS dan Implementasinya Pada Badan Amil Zakat Nasional
out  its  duties  properly  and  meet  the  community's  expectations  in  channeling  zakat  funds  to  those entitled to receive them.
Keywords: ZIS Norms, Implementation, Baznas
Abstrak .    Tulisan  ini  membahas  tentang  perwujudan  norma  Zakat,  Infaq,  dan  Sadaqah  (ZIS)  serta implementasinya  di  Badan  Amil  Zakat  Nasional  (BAZNAS).  Norma  ZIS  adalah  prinsip-prinsip  yang mengatur  penghimpunan,  pengelolaan,  dan  pendistribusian  zakat,  infaq,  dan  sadaqah  dalam masyarakat muslim. Implementasi norma ZIS penting untuk memastikan efektivitas dan transparansi dalam pengelolaan dana zakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif  dengan  menggunakan  pendekatan  analisis  deskriptif  yang  bertujuan  untuk  memberikan gambaran  tentang  data  terstruktur  yang  diperoleh.  Kesimpulannya,  perwujudan  norma  ZIS  dan implementasinya  di  BAZNAS  sangat  penting  untuk  memastikan  pengelolaan  zakat  yang  efektif, transparan, dan akuntabel. Dengan mematuhi norma tersebut, BAZNAS dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan memenuhi harapan masyarakat dalam menyalurkan dana zakat kepada yang berhak menerimanya.
Kata  Kunci: Norma ZIS, Implemnetasi, Baznas

## PENDAHULUAN
Sejarah pengelolaan zakat yang dilakukan oleh para pelaku zakat sejak zaman Rasulullah SAW, dengan diangkatnya Muadh bin Jabal, Uqba bin Amer al-Juhani, dan para  sahabat  lainnya  oleh  Rasulullah  Allah,  semoga  Allah  memberkati  dia  dan memberinya  kedamaian,  menunjukkan  bahwa  administrasi  zakat  harus  bersifat kelembagaan  dan  bukan  pribadi.  (QS.  At-Taubah:  60).  Kemudian  sistem  ini dilanjutkan oleh Khulafaurrasyidin hingga saat ini zakat dikelola secara kelembagaan baik  wajib  maupun  sukarela  (voluntary  system).  Selanjutnya  dikelola  oleh  Negara sebagai instrumen fiskal negara.
Pada masa Khalifah Mu'awiyah ra., zakat dikelola dan digunakan oleh negara melalui  Baitul  Maal  untuk  mendanai  umat  Islam  di  wilayah  perbatasan  dengan Byzantium. 1 Pada  masa  khalifah Umar  bin  Abdul  Aziz  juga  mulai  digulirkan  zakat penghasilan  yang  menerapkan  pemungutan  zakat  pemberian,  hadiah  barangsitaan dan lain sebaginaya. Khalifah Umar bin Abdul Aziz memeberikan gaji kepada pegawai dan ia memungut zakatnya. 2
Pada dasarnya perintah zakat sangat melekat pada diri setiap Muslim, karena siapapun  orangnya  jika  muslim,  maka  wajib  untuk  menunaikan  zakat.  Begitu  juga dengan  muslim  yang  ada  di  Indonesia.  Tetapi  dalam  tataran  teknis  memerlukan regulasi yang untuk mengatur secara detail dalam pengelolaannya. Jika kita melihat sejarah  pengelolaan  zakat  di  Indonesia  sudah  dimulai  sejak  Masa  Kerajaan  Islam, Zakat  dan  Pajak  menjadi  satu  kesatuan.  Pengelolaan  zakat  oleh  negara  dengan mengangkat  pejabat.  Pelaksanaan  zakat  pernah  dilarang  oleh  penjajah  Belanda, karena ada dugaan bahwa zakat digunakan  untuk membiayai kemerdekaan, untuk itu  penjajah  Belanda  mengeluarkan  peraturan  yang  tertuang  dalam  Peraturan
1 Al-Qaradhawy,  Yusuf, Kitab  Fiqh-uz-Zakah .  Abu  Ubaid  al-Qasim  bin  Salaam, al-Amwaal, (Beiryt: Daar al-Kutub al- ‘ilmiyah, 1986), hal. 432.
2 Abu Abu ubaid al-Qasim, al-Amwal, hlm. 432.

## Royani, Oyo Sunaryo Mukhlas, Atang Abdul Hakim
Perwujudan Norma ZIS dan Implementasinya Pada Badan Amil Zakat Nasional
Pemerintah Hindia Belanda No. 6200 tanggal 28 Februari 1905 tentang administrasi zakat.
Norma  perzakatan  di  Indonesia  sudah  dimulai  sejak  lama  dan  mengalami perubahan-perubahan  dalam  perlaksanaannya.  Norma  ZIS  (Zakat,  Infaq,  dan Sedekah)  ini  merujuk  pada  kewajiban  agama  dalam  Islam  untuk  memberikan sumbangan  atau  kontribusi  dalam  bentuk  zakat,  infaq,  dan  sedekah.  Zakat  adalah zakat  harta  yang  wajib  dikeluarkan  oleh  umat  Muslim  yang  memenuhi  syarat tertentu, infaq adalah sumbangan sukarela untuk kepentingan umum, dan sedekah adalah  pemberian  sukarela  kepada  orang  yang  membutuhkan.  Dalam  konteks implementasi ZIS, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga yang memiliki peran penting di Indonesia. BAZNAS adalah lembaga negara yang bertugas mengumpulkan,  mengelola,  dan  mendistribusikan  ZIS  sesuai  dengan  ketentuan agama  Islam.  Melalui  Implementasi  norma  ZIS  pada  BAZNAS  didasarkan  pada prinsip-prinsip Islam, transparansi, profesionalisme, dan keadilan. BAZNAS berperan penting  dalam  mengelola  dan  mendistribusikan  ZIS  untuk  membantu  masyarakat yang membutuhkan, serta meningkatkan kesejahteraan sosial di masyarakat secara keseluruhan.

## TINJAUAN LITERATUR

## Sejarah BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional)
BAZNAS adalah singkatan dari Badan Amil Zakat Nasional. Ditingkat Provinsi dikenal  dengan  BAZNAS  Provinsi  sedang  BAZNAS  di  tingkan  kab/kota  dikenal dengan sebutan BAZNAS Kab/kota. BAZNAS merupakan Lembaga pemerintah non struktural  yang  berwenang  melakukantugas  pengelolaan  zakat  secara  nasional. Seperti  mengumpulkan,  mengelola,  dan  menyalurkan  zakat  di  Indonesia  (BAB  II pasal 5). Lembaga ini didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang  Pengelolaan  Zakat.  Sejarah  BAZNAS  dimulai  pada  tahun  1991  dengan dibentuknya Dewan Zakat Nasional (DZN) yang bertujuan untuk mengkoordinasikan dan mengawasi kegiatan pengelolaan zakat di Indonesia. Kemudian, pada tahun 1999, DZN  berubah  menjadi  Badan  Pelaksana  Harian  Zakat  (BPH).  Namun,  BPH  Zakat masih belum memiliki kekuatan hukum yang kuat. Pada tahun 2001 dikenal dengan Badan Amil Zakat (BAZ) yang didirikan oleh Menteri Agama RI. 3
Perkembangan  selanjutnya  pada  tahun  2003,  BAZ  bertransformasi  menjadi BAZIS (Badan Amil Zakat Infaq dan shadaqah) ditandai dengan Keputusan Presiden No.  14  Tahun  2003  yang  mengubah  status  BPH  Zakat  menjadi  Badan  Amil  Zakat Nasional  (Baznas).  Seiring  dengan  keputusan  dari  MUI  (Majelis  Ulama  Indonesia) dan  Kemanag  (kementerian  Agama)  Dalam  keputusan  tersebut,  Baznas  diberikan kewenangan sebagai lembaga yang mengelola zakat secara nasional. Pada tahun 2011, disahkannya  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2011  tentang  Pengelolaan  Zakat. Undang-undang  ini  memberikan  landasan  hukum  yang  jelas  bagi  BAZNAS  dalam menjalankan  tugas  dan  wewenangnya  sebagai  pengelola  zakat  di  tingkat  nasional. Pada tahun 2014 dengan terbitnya PP no. 14 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-
3 Abdullah,  M.Amin.  Pelaksanaan  Zakat  pada  Lembaga  Zakat  Nasional  di  Indonesia.  Jakarta: Grup Prenadamedia. 2017.

## Royani, Oyo Sunaryo Mukhlas, Atang Abdul Hakim
Perwujudan Norma ZIS dan Implementasinya Pada Badan Amil Zakat Nasional
Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan kemudian diperkuat dengan  PMA  dan  regulasi  lainnya,  BAZNAS  terus  mengembangkan  program- programnya dalam pengelolaan zakat.
Bersama  Inpres  Nomor  3  Tahun  2014  tentang  Pemaksimalan  Pengumpulan Zakat  di  Kementerian/Lembaga,  Sekretariat  Jenderal  Lembaga  Negara,  Sekretariat Jenderal Kewenangan Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Lembaga Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional. Melalui sejarahnya, BAZNAS telah  berperan  penting  dalam  pengelolaan  zakat  di  Indonesia.  Lembaga  ini  tidak hanya  menjalankan  fungsi  menghimpun  dan  menyalurkan  zakat,  tetapi  juga mengawasi  dan  mengendalikan  lembaga  zakat  lainnya.  Dengan  adanya  BAZNAS diharapkan pengelolaan zakat dapat dilakukan  secara lebih transparan, efisien dan berkeadilan bagi masyarakat yang membutuhkan.

## Konsep Norma Zakat di Indonesia
Sejarah  zakat  di  Indonesia  dimulai  dari  zaman  kerajaan,  zakat  dan  pajak menjadi  satu  kesatuan,  dan  pengelolaan  zakat  dilakukan  oleh  Negara  dengan mengangkat  pejabat.  Pada  masa  penjajahan,  saat  ini  pengelolaan  zakat  dilarang, karena zakat digunakan untuk membiayai perjuangan kemerdekaan. Pada awal abad ke-20, peraturan tersebut dimasukkan dalam Peraturan Pemerintah Hindia Belanda No.  6200  tanggal  28  Februari  1905  tentang  administrasi  pajak  sedekah.  Pada  awal kemerdekaan Pasal 29 dan Pasal 34 UUD 1945. Pada tahun 1951 Departemen Agama mengeluarkan  Surat  Edaran  Nomor:  A/VII/17367,  tanggal  8/12/1951  tentang Pelaksanaan Zakat Fitrah. 4
Kementerian  Agama  mulai  menyusun  Undang-Undang  (RUU)  tentang pelaksanaan  zakat  dan  peraturan  yang  direncanakan  pemerintah  untuk menggantikan  Undang-Undang  (RPPPUU)  tentang  pelaksanaan  pemungutan  dan pendistribusian zakat serta pendirian Bait al-Mal pada tahun 1964, tapi sudah berlalu. Pada  tahun  1968,  Otoritas  Moneter  Palestina  mengeluarkan  UU  no.  (4)  tentang pembentukan  Biro  Zakat  Pekerja.  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1968  tentang Pendirian  Bayt  al-Mal  (Balai  Kekayaan)  di  tingkat  pusat,  gubernur,  dan kabupaten/kota.
Pada masa Orde Baru Tanggal 22 Oktober 1968 dibentuk BAZIS DKI, Mulai berkembang  di  setiap  daerah,  namun  pengelolaannya  berbeda-beda.    Presiden Soeharto mengajukan imbauan yang disusul dengan  pembentukan BAZIS DKI. UU No. Pemerintah No. 38 Tahun 1999 secara resmi menetapkan pengaturan pemerintah dalam pengelolaan zakat.
Di era reformasi, pengelolaan zakat semakin modern dengan terbitnya: (1). UU No. 38 Tahun 1999 dan (2). UU No. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penatausahaan  Zakat.  (3).  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  86/PUU-X/2012 tentang  Pengujian  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2011  Tentang  Penatausahaan Zakat (4). PP  14/2014 tentang Implementasi UU 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat (5).  Instruksi  Presiden  Republik  Indonesia  No.  3  Tahun  2014  tentang  Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara,
4 Al-Musawi, R. Abdul Aziz Hukum Zakat di Indonesia. Perpustakaan Al-Kautsar, 2014.

## Royani, Oyo Sunaryo Mukhlas, Atang Abdul Hakim
Perwujudan Norma ZIS dan Implementasinya Pada Badan Amil Zakat Nasional
Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional. (6). Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional. (7). Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 118 Tahun 014 tentang Pendirian Badan Amil Zakat  Nasional  Provinsi.  (8).  Keputusan  Dirjen  Bimas  Islam  Nomor  DJ.III/499 tentang  Perubahan  Kedua  atas  Keputusan  Dirjen  Bimas  Islam  Nomor  DJ.II/568 Tahun  2014  tentang  Pembentukan  Amil  Zakat  Nasional  Kabupaten/Kota  Seluruh Instansi  Indonesia  (9).  Peraturan  Menteri  Agama  Nomor  69  Tahun  2015  Tentang Perubahan  Atas  Peraturan  Menteri  Agama  Nomor  52  Tahun  2014  Tentang Persyaratan  Dan  Tata  Cara  Penghitungan  Zakat  Mal  Dan  Zakat  Fitrah  Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif. 5
Tabel 1. Regulasi Perzakatan di Indonesia Berdasarkan Tahun dikeluarkan
No Jenis Ketentuan Nomor dan Ketentuan Peraturan Perihal yang Diatur 1 UUD 1945 Pasal 29 dan 34 Pasal 29 : menyatakan negara berdasar atas ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Pasal  34  :  mengamanatkan  kewajiban negara  untuk  memelihara  fakir  miskin dan anak terlantar. 2 SE Depag Nomor: A/VII/17367, tanggal 8/12/1951. tentang Pelaksanaan Zakat Fitrah 3 PMA No. 4 tentang Pendirian BAZNAS dan No. 5 Tahun 1968 Tentang  Pendirian  Baitul  Mal  (Balai Kekayaan)  di  tingkat  pusat,  provinsi, dan kabupaten/kota. 4 Himbauan Presiden Soeharto UU No. 38/1999 Berdirinya  BAZIS  DKI  secara  resmi menandai keseriusan pemerintah dalam pengelolaan zakat. 5 Keppres
N0. 8. Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional 6 Keppres KEPPRES  No.  103 Tahun 2004 tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Badan Amil Zakat Nasional 7 Keppres No. 27 Tahun 2008  tentang  Perubahan  Kedua  Susunan Keanggotaan Badan Amil Zakat Nasional sebagaimana dimaksud dalam Keputusan  Presiden  Nomor  8  Tahun 2001  tentang  Badan  Amil  Zakat Nasional
5 Nurhasanah, Pengelolaan Zakat Berdasarkan UU Zakat No. 23 Tahun 2011 di Indonesia. Jurnal: Al-Muzara'ah. 2017

## Royani, Oyo Sunaryo Mukhlas, Atang Abdul Hakim
Perwujudan Norma ZIS dan Implementasinya Pada Badan Amil Zakat Nasional
8 PP Nomor  18  Tahun 2009 tentang  Bantuan  atau  Sumbangan Wajib Termasuk Zakat atau Sumbangan Keagamaan  yang  Dikecualikan  dari Objek Pajak Penghasilan 9 SK Dewan Pertimbangan BAZNAS Nomor 001/DP- BAZNAS/XII/2010 tentang Pedoman Penghimpunan dan Pendistribusian Zakat, Infaq, dan Sadaqah pada Badan Amil Zakat Nasional 10 PP Nomor  60  Tahun 2010 tentang  Zakat  atau  Sumbangan  Wajib Keagamaan  yang  dapat  dikurangkan dari penghasilan bruto 11 UU No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat 12 MK Nomor  86/PUU- X/2012 tentang  Pengujian  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat 13 Inpres  RI No. 3 tahun 2014 tentang  Optimalisasi  Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat  Jenderal  Lembaga  Negara, Sekretariat  Jenderal  Komisi  Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional. 14 PMA Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pembentukan Tim dan Tata Cara Pemilihan Calon Anggota Badan Amil Zakat Nasional 15 PP Nomor 14 Tahun 2014 tentang Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat 16 PMA Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif 17 Kep Menag RI No. 118 tahun 014 tentang  Pembentukan  Badan  Amil Zakat Nasional Provinsi 18 PMA Nomor  69  Tahun 2015 tentang  Perubahan  atas  Peraturan Menteri  Agama  Nomor  52  Tahun  2014 tentang  Persyaratan  dan  Tata  Cara Penghitungan  Zakat  Mal  dan  Zakat Fitrah  serta  Pendayagunaan  Zakat untuk Usaha Produktif 19 Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.III/499 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan  Dirjen  Bimas  Islam  Nomor DJ.II/568 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Badan Amil Zakat

## Royani, Oyo Sunaryo Mukhlas, Atang Abdul Hakim
Perwujudan Norma ZIS dan Implementasinya Pada Badan Amil Zakat Nasional
Nasional Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia 20 PMA Nomor 69 Tahun 2015 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif 21 Keputusan Ketua BAZNAS Nomor KEP. 016/BP/BAZNAS/ XII/2015 tentang Nilai Nishab Zakat Pendapatan atau Profesi Tahun 2016 22 Perbaznas No. 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan RKAT 23 PMA Nomor  5  Tahun 2016 tentang  Tata  Cara  Pengenaan  Sanksi Administratif Dalam Pengelolaan Zakat 25 Perbaznas No. 2 tahun 2016 tentang Tatacara pembentukan UPZ 25 PMA Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat BAZNAS 26 Perbaznas No 02 Tahun 2016   Tentang  Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpulan Zakat 27 Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 142 Tahun 2017 tentang Nilai Nishab Zakat Pendapatan Tahun 2017 28 Perbaznas No 01 Tahun 2018 Tentang Kode Etik Amil Zakat 29  Perbaznas No 02 Tahun 2018   Tentang Sertifikasi Amil Zakat 30 Perbaznas No. 03 tahun 2018 Tentang Distirbusi dan pednayagunaan 31 Perbaznas No 04 Tahun 2018   Tentang Pelaporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat 32 Perbaznas No 05 Tahun 2018   Tentang Pengelolaan Keuangan Zakat 33 Perbaznas No 01 Tahun 2019   tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota 34 Perbaznas No 02 Tahun 2019   tentang Tugas dan Wewenang Pimpinan BAZNAS Provinsi dan Pimpinan  Badan  Amil  Zakat  Nasional Kabupaten/Kota 35 Perbaznas No 03 Tahun 2019   tentang Tata Cara Permohonan Rekomendasi Izin Pembentukan dan Pembukaan Perwakilan Lembaga Amil Zakat

## Royani, Oyo Sunaryo Mukhlas, Atang Abdul Hakim
Perwujudan Norma ZIS dan Implementasinya Pada Badan Amil Zakat Nasional
36 PermendagriRI   Nomor  33  Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 37 Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 64 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di Lingkungan BAZNAS 38 Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER- 5/PJ/2019 tentang Badan/Lembaga yang Didirikan atau Dikukuhkan oleh Pemerintah Yang Ditunjuk Sebagai Penerima Wajib Zakat atau  Sumbangan  Keagamaan  Yang Dapat  Dikurangi  Dari  Penghasilan Bruto

## METODE Jenis Penelitian
Berdasarkan  judul  penelitian  di  atas  jenis  penelitian  ini  termasuk  penelitian deskriptif.  Penelitian  deskriptif  ini  cocok  digunakan  untuk  menggambarkan  atau mendeskripsikan bagaimana penerapan norma zis (zakat) dan implementasinya di badan amil zakat nasional. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena yang terjadi. Selain itu penelitian ini juga termasuk penelitian kebijakan. Kebijakan  terkait  peraturan  dan  kebijakan  perwujudan  norma  zakat  dan implementasi pengelolaan zakat oleh badan amil zakat nasional.

## Sumber Data Penelitian
Berdasarkan  judul  "perwujudan  norma  zis  dan  implementasinya  pada  badan amil  zakat  nasional",  maka  sumber  data  yang  dapat  digunakan  dalam  penelitian antara lain:
1.  Data Primer
Data primer didapatkan langsung dari sumber asli atau pertama melalui observasi dan  wawancara  dengan  informan  terkait  implementasi  norma  zis  di  baznas, seperti: pihak manajemen baznas, staff dan karyawan baznas, mustahik (penerima zakat), muzakki (pemberi zakat)
2. Data Sekunder data sekunder diperoleh secara tidak langsung melalui kajian dokumen dan arsip, seperti:    peraturan  dan  regulasi  pengelolaan  zakat,  laporan  kinerja  baznas, data jumlah muzakki dan mustahik, sop dan pedoman implementasi norma zakat oleh baznas, buku, jurnal, artikel penelitian terdahulu terkait topik yang diteliti.
3.  Data Tersier
Dapat  juga  memanfaatkan  data  tersier  sebagai  pelengkap  seperti  website  resmi baznas, informasi online dari media sosial baznas, dan lain-lain.
Vol. 7  No. 2 (2024) P-ISSN : 2614-4883 ;  E-ISSN : 2614-4905 AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies https://al-afkar.com 860

## Royani, Oyo Sunaryo Mukhlas, Atang Abdul Hakim
Perwujudan Norma ZIS dan Implementasinya Pada Badan Amil Zakat Nasional

## Teknik Pengumpulan Data
1. Wawancara
Wawancara semi terstruktur kepada pihak baznas (pengurus, manajer program, staff operasional) serta kepada muzakki dan mustahik zakat untuk memperoleh data tentang implementasi pengelolaan zakat.
2. Observasi Melakukan observasi langsung atas kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana zakat serta implementasi aturan zakat oleh baznas.
3. Studi Dokumentasi Mengumpulkan  dan  menganalisis  dokumen  tertulis  seperti  laporan  tahunan baznas, sop dan pedoman kerja baznas, peraturan zakat, data historis zakat, dan lainnya.
4. Studi Kepustakaan
Melakukan  telaah  pustaka  dari  jurnal,  buku,  laporan  penelitian  terdahulu  yang relevan dengan topik perwujudan norma zakat ini.

## Teknik Analisis Data
1.    Analisis  Isi  (Content  Analysis).  Teknik  ini  cocok  digunakan  untuk  menganalisis data-data  dokumentasi  seperti  laporan  tahunan  BAZNAS,  SOP  zakat,  regulasi zakat, dan lainnya. Tujuannya untuk memahami gambaran implementasi norma zakat pada BAZNAS.
2.    Statistik  Deskriptif.  Digunakan  untuk  menganalisis  data  kuesioner  atau  data kuantitatif lainnya dengan tujuan menyajikan gambaran umum mengenai status atau kondisi implementasi norma zakat pada BAZNAS.
3.    Analisis  Data  Kualitatif.  Data  hasil  wawancara  dan  observasi  dianalisis  secara induktif untuk menemukan tema, pola, hubungan, model, atau teori terkait topik penelitian.  Bisa  menggunakan  model  Miles  dan  Huberman  yaitu  reduksi  data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
4. Triangulasi Data. Mengkombinasikan dan mengecek derajat kepercayaan beberapa sumber  data  dan  teknik  pengumpulan  data  yang  berbeda  untuk  meningkatkan validitas hasil penelitian tentang perwujudan norma zakat pada BAZNAS.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Norma ZIS didalam BAZNAS
Norma ZIS di Indonesia setelah reformasi diatur melalui 3 norma yang sangat keterkaitan, di antaranya sebagai berikut:
1. Norma  Zakat  dalam  UU  No.  23  tahun  20211  tentang  Pengelolaan  Zakat, mengamanahkan pengelolaan zakat untuk: Meningkatkan efektivitas dan efesiensi pelayanana  dalam  pengelolaan  zakat;  dan  Meningkatkan  manfaat  zakat  untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pengaggulangan kemiskinan.  Ayat 1 Pasal 5 menyatakan bahwa untuk melaksanakan penatausahaan zakat, pemerintah membentuk BAZNAS. Kemudian alinea ketiga menegaskan bahwa BAZNAS adalah lembaga  negara  nonstruktural  yang  mandiri  dan  bertanggung  jawab  kepada Presiden  Republik  melalui  Menteri.  Pasal  6  menegaskan  bahwa  BAZNAS

## Royani, Oyo Sunaryo Mukhlas, Atang Abdul Hakim
Perwujudan Norma ZIS dan Implementasinya Pada Badan Amil Zakat Nasional
merupakan  lembaga  yang  berwenang  melaksanakan  tugas-tugas  pengelolaan zakat secara nasional.
2. Norma Zakat dalam PP No. 14 tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 20211 tentang Pengelolaan Zakat.
Pelaksanaan ketentuan Pasal 13 ayat 2 Pasal 14 ayat 2 Pasal 16, Pasal 20 ayat 6 Pasal 29 ayat 1 Pasal 33 dan ayat 2 Pasal 36. Aturan ini mengatur mengenai:
1) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota BAZNAS
2) Organisasi dan tata kerja sekretariat BAZNAS
3) Pelaksanaan  dana  Dinas  Tenaga  Kerja  BAZNAS  Wilayah  dan  BAZNAS Kabupaten/Kota
4) Persyaratan Regulasi, Mekanisme Pengajuan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban LAZ
5) Lingkup Kewenangan Pengumpulan Zakat oleh BAZNAS, BAZNAS Daerah, dan BAZNAS Kabupaten/Kota
6) Pelaporan ke Bznas Kota/Kota, Baznas Kabupaten, Laz dan Baznas
7) Pelaporan dan sanksi administrasi.
3. Norma  Zakat  dalam  Peraturan  Presiden  Nomor  03  Tahun  2014  tentang Memaksimalkan  Manfaat  Pengumpulan  Zakat  di  Kementerian/Lembaga, Sekretariat  Jenderal  Lembaga  Negara,  Sekretariat  Jenderal  Lembaga  Negara, Pemerintah  Daerah,  Badan  Usaha  Milik  Negara,  dan  Lembaga  Daerah  melalui Penyelenggaraan Perangkat Zakat Nasional.
1) Mengoptimalkan  pengumpulan  dan  pemanfaatan  zakat  untuk  mewujudkan kesejahteraan  masyarakat  dan  penanggulangan  kemsikinan  dengan  ini menginstruksikan  kepada  :  Para  Menteri;  Jaksa  Agung;  Panglima  TNI; KAPOLRI;    Para  Pimpinan  lembaga  Pemerintah  Non  Kementerian;  Para ekertaris Jendral Komisi Negara; Para Gubernur; Para Bupati/Walikota, Ketua Badan Amil Zakat Nasional.
2) Berkoordinasi  sesuai  tugas  dan  fungsinya  masing-masing  dengan  BAZNAS dalam  menghimpun  zakat  di  lingkungan  kementerian/lembaga,  Sekretariat Jenderal  Lembaga  Negara,  Sekretariat  Jenderal  Komisi  Negara,  Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD masing-masing.
3) Melakukan  sosialisasi  dan  sosialisasi  terkait  zakat  kepada  seluruh pegawai/pegawai muslim di lingkungan instansinya; Dan
4) Mendorong  dan  memfasilitasi  pegawai/pegawai  muslim  di  departemennya untuk menyalurkan zakat melalui BAZNAS
5) Khusus  Kepada  Menteri  Dalam  Negeri:  Mendorong  gubernur  dan bupati/walikota untuk melakukan optimalisasi pengumpulan zakat di satuan kerja/organisasi perangkat daerah dan BUMD melalui BAZNAS Provinsi/Kab/Kota;
6) Khusus Kepada Menteri BUMN: Mendorong Direksi/pimpinan BUMN untuk melakukan optimalisasi Pengumpulan zakat karyawan dan zakat Badan usaha di lingkungan BUMN melalui BAZNAS.
7) Khusus Kepada BAZNAS:

## Royani, Oyo Sunaryo Mukhlas, Atang Abdul Hakim
Perwujudan Norma ZIS dan Implementasinya Pada Badan Amil Zakat Nasional
a) Melaksanakan pendaftaran muzakki bagi pegawai/pegawai di kementerian/lembaga,  Sekretariat  Jenderal  Lembaga  Negara,  Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD;
b) Membuat  mekanisme  teknis  pengumpulan  zakat  di  lingkungan kementerian/lembaga,  Sekretariat  Jenderal  Lembaga  Negara,  Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD;
c) Penghimpunan  zakat  di  lingkungan  kementerian/lembaga,  Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD;
d) Menyampaikan laporan hasil pengelolaan zakat pada kementerian/lembaga terkait, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD kepada pimpinan lembaga dengan tembusan kepada presiden melalui menteri Perindustrian Agama. 6
Tabel 2. Norma Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS)
No Norma Tentang 1 UU No. 23 tahun 2023 Pengelolaan Zakat 2 PP No. 14 tahun 2014 Pelaksanaan  UU  No.  23  Tahun  2023  tentang Pengelolaan Zakat 3 Inpres  Nomor  03  Tahun 2014 Memaksimalkan  manfaat  penghimpunan  zakat  di kementerian/lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga  Negara,  Sekretariat  Jenderal  Lembaga Negara,  pemerintah  daerah,  badan  usaha  milik negara,  dan  lembaga  daerah  melalui  Badan  Amil Zakat Nasional. 4 PMA Tentang aturan-aturan BAZNAS 5 Perbaznas Tentang  Pedoman-pedoman  dan  implementasi Pelaksanaan BAZNAS

## Implementasi norma ZIS pada BAZNAS
Berikut adalah beberapa aspek penting dalam implementasi tersebut:
1. Pengumpulan Dana: BAZNAS bertugas menghimpun zakat, belanja, dan sedekah dari  masyarakat,  sebagaimana  diatur dalam  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2011  Bab  III.  Pasal  21-24.  Tentang  Pengelolaan  Dana  dan  Keputusan  Majelis Pertimbangan  BAZNAS  No.  001/DP-BAZNAS/XII/2010  tentang  Pedoman Pengumpulan  dan  Pengelolaan  Zakat,  Pengeluaran  dan  Amal  Badan  Zakat  Al- Amal.
2. Pengelolaan  Dana:  harus  melakukan  pengelolaan  yang  efektif  dan  efisien.  Ini termasuk  mengalokasikan  dana  untuk  program  keagamaan,  sosial  dan kemanusiaan,  serta  memantau  penggunaan  dana  tersebut.  UU  23  Tahun  2011. Pasal 10 dan 11
6 Yusuf,  R.  Peran  Lembaga  Zakat  dalam  Pengentasan  Kemiskinan:  Studi  Kasus  BAZNAS  di Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Moneter Islam. 2019.

## Royani, Oyo Sunaryo Mukhlas, Atang Abdul Hakim
Perwujudan Norma ZIS dan Implementasinya Pada Badan Amil Zakat Nasional
3. Penyaluran  Dana:  mendistribusikan  dana  yang  terkumpul  kepada  penerima manfaat yang membutuhkan. Ahli waris ini tidak keluar dari 8 (delapan) ashnaf. UU No. 23 Tahun 2011. Pasal 12 dan 13 sampai dengan pasal 23
4. Program  Pemberdayaan:  melaksanakan  program  pemberdayaan  ekonomi, pendidikan,  dan  kesehatan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  mustahik. Program ini bertujuan untuk membantu mustahik agar mandiri dan tidak lagi bergantung pada bantuan.
5. Pengawasan  dan  Akuntabilitas:  melakukan  pengawasan  yang  ketat  terhadap penggunaan  dana  sesuai  dengan  ketentuan  dan  tujuan  yang  telah  ditetapkan. Mekanisme  pelaporan  dan  audit  internal  juga  diperlukan  untuk  memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana. 7

## Pemetaan Peran BAZNAS serta Tugas dan Fungsi
BAZNAS sebagai lembaga yang bertugas menghimpun dan menyalurkan zakat di  Indonesia.  Dalam  pelaksanaannya,  BAZNAS  harus  mematuhi  norma  ZIS  untuk memenuhi  tuntutan  syariah  dan  menjamin  kepercayaan  masyarakat  terhadap lembaga tersebut. BAZNAS memiliki peran selain sebagai Amil juga sebagai regulator dan lembaga pemerintah, sehingga dapat dikelompokkan menjadi tiga klaster.

## BAZNAS sebagai Amil
BAZNAS menjalankan tugas pengelolaan ZIS 03 dan DSKL berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah RI No. 14 Tahun 2014.
1. Pengumpulan Zakat: Mengumpulkan ZIS dari individu dan perusahaan.
2. Penyaluran  Zakat:  Mendistribusikan  zakat  kepada  mereka  yang  berhak menerimanya, yang terikat dalam 8 ashnaf. seperti fakir miskin, janda, dan orang- orang yang membutuhkan, melalui berbagai program dan proyek yang dirancang untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.
3. Pengembangan Ekonomi Umat: melalui program-program seperti pemberdayaan ekonomi,  bantuan  modal  usaha,  dan  pelatihan  keterampilan.  Tujuannya  adalah untuk  membantu  masyarakat  miskin  agar  dapat  mandiri  secara  ekonomi  dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Sehingga idealnya ada pengurangan jumlah mustahiq dan bertambahnya jumlah muzaki. 8

## BAZNAS sebagai regulator
1. Penyuluhan  dan  Edukasi:  Baznas  juga  berperan  dalam  menyebarkan  informasi tentang  zakat  kepada  masyarakat.  Mereka  melakukan  penyuluhan  dan  edukasi tentang pentingnya membayar zakat, hukum-hukum yang terkait, dan cara yang tepat untuk menghitung dan mendistribusikan zakat.
2. Koordinasi  dengan  Lembaga  Zakat  Daerah  dan  LAZ:  Sebagai  lembaga  nasional, Baznas  juga  berperan  dalam  mengkoordinasikan  dan  memfasilitasi  kerja  sama antara Baznas pusat dan lembaga zakat daerah di seluruh Indonesia dan LAZ.  Ini
7 Syafii,  H.,  &  Nurmalina,  R.  Peran  Manajemen  Penyaluran  Zakat  dalam  Mengoptimalkan Potensi Zakat di BAZNAS. Jurnal Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi, 2(1), 48-62. 2018.
8 Hasan, Iqbal. Norma Zakat dan Infaq: Analisis Fiqh dan Kontemporer. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2015

## Royani, Oyo Sunaryo Mukhlas, Atang Abdul Hakim
Perwujudan Norma ZIS dan Implementasinya Pada Badan Amil Zakat Nasional
bertujuan  untuk  memperkuat  pengelolaan  zakat  secara  keseluruhan  dan memastikan efisiensi dan keadilan dalam penyaluran zakat. 9

## BAZNAS Sebagai Lembaga Pemerintah
1. BAZNAS  adalah  lembaga  pemerintah  non  struktural  bersifat  mandiri  dan bertanggung  jawab  kepada  Presiden  melalui  Menteri  Agama,  sesuai  UU  No.  23 tahun 2011.
2. BAZNAS memiliki Sistem Pemerintah yang modern dan bersih.
Tabel 3. Peran, Tugas dan Fungsi BAZNAS
No  Peran Tugas dan Fungsi 1 Sebagai Amil Zakat BAZNAS  menjalankan  tugas  pengelolaan  ZIS  03  dan DSKL berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah RI No. 14 Tahun 2014 2 Sebagai  Pengelola Zakat BAZNAS Sebagai organisasi yang secara organisatoris dan administratif bertanggung jawab atas Pelaksanaan Zakat Secara Nasional. 3 BAZNAS Bukan ORMAS  ataupun NGO menurut UU No. 23 Tahun 2011 BAZNAS adalah Lembaga Pemerintah Non Struktural yang mandiri dan bertanggung  jawab  kepada  Presiden  melalui  Menteri Agama. BAZNAS  Memiliki  Sistem  Modern  untuk  Good Governance dan Clean Government

## Prinsip BAZNAS
Dalam  tata  kelolaanya  BAZNAS  menggunakan  3.  Prinsif  (1).  Aman  Syari;  (2). Aman Regulasi dan (3) Aman NKRI.

## Peran Pemerintah dalam mendukung Implementasi Norma ZIS pada BAZNAS
Pemerintah  memiliki  peran  penting  dalam  mendukung  penerapan  norma Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Berikut ini adalah beberapa peran pemerintah dalam mendukung implementasi norma ZIS pada BAZNAS:
a) Pembentukan  Kebijakan:  Pemerintah  dapat  membentuk  kebijakan  yang mendukung penerapan norma ZIS, seperti kebijakan Zakat pengurang Pajak bagi individu  dan  perusahaan  yang  memberikan  zakat,  infak,  dan  sedekah  melalui BAZNAS.  Kebijakan  ini  dapat  mendorong  partisipasi  masyarakat  dan meningkatkan penghimpunan dana ZIS. Tertuang pada Pasal 22 UU No. 23/2011. 10
9 Al-Qaradawy, Yusuf, Kitab Fiqh-uz-Zakah. PT. Kemenangan Prime Offset. Cet. V.1999. Lihat Abu Ubaid al-Qasim bin Salaam, al-Amwaal, Beirut: Daar al-Kutub al-'ilmiyah, 1986. Lihat Aman, M.A., Prof. Dr. Abdul Rahim Hukum Zakat Dalam Perspektif Fiqh, Ekonomi, dan Sosial. Penerbit : Pustaka Setia. 2013.
10 Syafii,  H.,  &  Nurmalina,  R.  Peran  Manajemen  Penyaluran  Zakat  dalam  Mengoptimalkan Potensi Zakat di BAZNAS. Jurnal Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi, 2(1), 48-62. 2018.

## Royani, Oyo Sunaryo Mukhlas, Atang Abdul Hakim
Perwujudan Norma ZIS dan Implementasinya Pada Badan Amil Zakat Nasional
b) Regulasi  dan  Pengawasan:  Pemerintah  bertanggung  jawab  untuk  mengeluarkan regulasi yang jelas terkait pengumpulan, pengelolaan, dan penggunaan dana ZIS oleh BAZNAS. Dengan terbitnya UU no. 23 Tahun 2011 dan PP no 14 tahun 2014 dan  KMA  Nomor  733  Tahun  2018  kementerian  Agama  sebagai  pedoman  Audit Syariah.
c) Edukasi  dan  Kampanye:  Pemerintah  dapat  melakukan  kampanye  dan  edukasi kepada  masyarakat  tentang  pentingnya  membayar  zakat,  infaq,  dan  sedekah melalui BAZNAS.
d) Kolaborasi  dengan  BAZNAS:  Pemerintah  dapat  bekerja  sama  dengan  BAZNAS dalam  melaksanakan  program-program  yang  melibatkan  dana  ZIS.  Dengan mengoptimalkan  SE  420.12/4456/SJ  tentang  Penguatan  Kelembagaan  Baznas  di Daerah  melalui  himbauan  pemberian  APBD  kepada  Baznas  daerah  yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
e) Fasilitasi dan Bantuan: Pemerintah dapat memberikan kemudahan dan bantuan kepada  BAZNAS  dalam  hal  infrastruktur,  teknologi  atau  sumber  daya  lain  yang diperlukan  untuk  mengelola  dan  mengoptimalkan  penggunaan  dana  ZIS. Sebagaimana  tertuang  dalam  Pasal  31  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2011, BAZNAS  dapat  menerima  anggaran  pemerintah  daerah  untuk  membantu  biaya operasional..
Dengan  adanya  dukungan  dan  kerjasama  antara  pemerintah  dan  BAZNAS, implementasi  norma  ZIS  dapat  berjalan  lebih  efektif  dan  berdampak positif dalam pembangunan sosial dan kesejahteraan umum.

## Urgensi dan Signifikansi Implementasi Norma ZIS
Implementasi  norma  Zakat,  Infaq,  dan  Sadaqah  (ZIS)  memiliki  urgensi  dan signifikansi  penting  dalam  masyarakat  Muslim.  Berikut  adalah  beberapa  alasan mengapa norma ZIS sangat penting:
a) Kewajiban Agama: Zakat, Infaq, dan Sadaqah adalah kewajiban agama bagi umat Islam. Al-Quran secara tegas mewajibkan umat Islam untuk membayar zakat (QS. Al-Baqarah [2]: 43) dan membelanjakannya (QS. Al-Baqarah [2]: 195). Selain itu, konsep zakat juga dijelaskan dalam banyak ayat dan hadits. Oleh karena itu norma pelaksanaan ZIS merupakan bentuk ibadah dan ketaatan kepada Allah SWT.
b) Redistribusi kekayaan: Implementasi standar ZIS memainkan peran penting dalam redistribusi  kekayaan  di  masyarakat.  Zakat  adalah  salah  satu  cara  mengambil sebagian uang orang yang mampu dan membagikannya kepada orang yang berhak menerimanya,  seperti  fakir  miskin,  janda,  yatim  piatu,  dan  sejenisnya.  Ini membantu  mengurangi  ketimpangan  sosial  dan  memastikan  bahwa  kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi.
c) Pemberdayaan ekonomi: Penerapan norma ZIS dapat dijadikan instrumen untuk memberdayakan  ekonomi  kerakyatan.  Zakat  dan  infak  dapat  diarahkan  untuk membiayai program pemberdayaan ekonomi, seperti pemberian modal usaha bagi masyarakat  kurang  mampu,  pelatihan  keterampilan,  dan  bantuan  pendidikan.

## Royani, Oyo Sunaryo Mukhlas, Atang Abdul Hakim
Perwujudan Norma ZIS dan Implementasinya Pada Badan Amil Zakat Nasional
Melalui  pemanfaatan  dana  ZIS  secara  tepat,  masyarakat  dapat  berdaya  untuk mandiri secara ekonomi. 11
d) Pengurangan kemiskinan: Salah satu tujuan utama penerapan norma ZIS adalah untuk  mengurangi  kemiskinan.  Zakat  memiliki  potensi  besar  untuk  membantu mereka yang hidup dalam kondisi ekonomi yang sulit. Melalui pengumpulan dan pendistribusian  zakat  yang  efektif,  masyarakat  miskin  dapat  diberikan  akses terhadap  kebutuhan  dasarnya,  seperti  pangan,  sandang,  perumahan,  kesehatan dan pendidikan.
e) Membangun  solidaritas  sosial:  Penerapan  norma  ZIS  membantu  membangun solidaritas  sosial  di  masyarakat.  Ketika  orang  berpartisipasi  dalam  memberikan zakat,  infak,  dan  sedekah,  mereka  menyadari  bahwa  mereka  adalah  bagian dari komunitas  yang  lebih  besar.  Ini  mempromosikan  saling  peduli,  kepedulian terhadap orang lain, dan hasrat untuk membantu mereka yang membutuhkan.
f) Menjaga  Keberlanjutan  Kelembagaan  Masyarakat:  Penerapan  norma  ZIS mendukung  keberlangsungan  kelembagaan  kemasyarakatan  yang  berperan penting  dalam  memberikan  pelayanan  publik.  Banyak  lembaga  sosial,  seperti lembaga pendidikan, rumah sakit, dan lembaga amal lainnya, menerima dukungan keuangan melalui zakat, infak. 12

## Keutamaan dan Manfaat Implentasi norma ZIS
Implementasi  norma  ZIS  (Zakat,  Infak,  Sedekah)  memiliki  keutamaan  dan manfaat yang signifikan. Berikut adalah beberapa di antaranya:
a) Perintah  Agama:  Penerapan  norma  ZIS  merupakan  kewajiban  agama  bagi  umat Islam. Zakat, infak, dan sedekah merupakan amalan yang dianjurkan dalam Islam untuk  mendekatkan  diri  kepada  Allah  SWT,  meningkatkan  keimanan,  dan mendapatkan  pahala.  Melakukan  ZIS  dengan  ikhlas  dan  konsisten  dapat mempererat  hubungan  dengan  Tuhan  dan  mendapatkan  keberkahan  dalam hidup.
b) Membersihkan Harta : kewajiban membayar sebagian harta yang telah mencapai nisab  (batas  minimal)  kepada  yang  berhak  menerimanya.  Melalui  pelaksanaan zakat, seseorang membersihkan hartanya dari sifat kikir dan tamak. Ini membantu mengendalikan  nafsu  untuk  mengumpulkan  kekayaan  secara  berlebihan  dan memperkuat nilai kedermawanan
c) Mengentaskan  Kemiskinan:  Salah  satu  manfaat  utama  penerapan  norma  ZIS adalah pengentasan kemiskinan. Zakat, infaq, dan sedekah yang dikumpulkan dan disalurkan  dengan  baik  dapat  digunakan  untuk  membantu  orang  yang membutuhkan.  Dengan  memberikan  dukungan  finansial  kepada  masyarakat kurang mampu, implementasi ZIS berperan dalam mengurangi ketimpangan sosial dan  memberikan  peluang  bagi  masyarakat  miskin  untuk  meningkatkan kesejahteraannya.
11 Arief, Dr.H.Moh. Zakat Nafi'an, Konsep dan Implementasi. Penerbit, Rajawali Press. 2012. Lihat Hasan, Iqbal. Norma Zakat dan Infaq: Analisis Fiqh dan Kontemporer. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2015
12 Yusuf,  R.  Peran  Lembaga  Zakat  dalam  Pengentasan  Kemiskinan:  Studi  Kasus  BAZNAS  di Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Moneter Islam. 2019.

## Royani, Oyo Sunaryo Mukhlas, Atang Abdul Hakim
Perwujudan Norma ZIS dan Implementasinya Pada Badan Amil Zakat Nasional
d) Keseimbangan  Sosial:  Penerapan  norma  ZIS  juga  berperan  dalam  menciptakan keseimbangan sosial di masyarakat. Zakat merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk memindahkan harta dari yang memiliki kelebihan kepada yang membutuhkan.  Ini  membantu  mengurangi  kesenjangan  ekonomi  dan mempromosikan persaudaraan sosial di antara anggota masyarakat
e) Manfaat Individu: ZIS memberikan manfaat bagi individu yang berdonasi. Zakat, infak,  dan  sadaqah  tidak  hanya  memberikan  manfaat  sosial,  tetapi  juga memberikan  kepuasan  dan  kebahagiaan  batin.  Dalam  Islam  ditekankan  bahwa pemberi  zakat  akan  mendapat  berkah  dan  pahala  dari  Allah  SWT.  Selain  itu, pemberian ZIS juga memperkuat rasa empati, kepedulian, dan kepedulian sosial seseorang.
f) Membangun  Infrastruktur  Sosial:  dengan  menerapkan  norma-norma  ZIS  dapat membangun  dan  memperkuat  infrastruktur  sosial.  Dana  ZIS  dapat  dialokasikan untuk mendirikan dan memelihara lembaga pendidikan, rumah sakit, masjid, dan proyek  sosial  lainnya  yang  bermanfaat  bagi  masyarakat.  Hal  ini  membantu meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik yang berdampak positif pada pembangunan sosial. 13

## KESIMPULAN
Perwujudan norma Zakat, Infaq, dan Sadaqah (ZIS) dan implementasinya oleh Badan  Amil  Zakat  Nasional  (BAZNAS)  memiliki  peran penting  dalam  peningkatan kesejahteraan  masyarakat  dan  pengentasan  kemiskinan  di  Indonesia.  Perwujudan norma ZIS mengacu pada penghimpunan dan penyaluran zakat, infak, dan sedekah yang dilakukan  oleh individu dan masyarakat. Norma ini merupakan ajaran dalam Islam yang menganjurkan umat Islam untuk memberikan sebagian hartanya kepada yang berhak menerimanya. Zakat, infak dan sedekah memiliki tujuan utama untuk memperbaiki  kondisi  sosial,  mengurangi  kesenjangan  ekonomi  dan  membantu mereka  yang  membutuhkan.  Dalam  konteks  pelaksanaannya,  BAZNAS  berperan sebagai lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah Indonesia untuk mengelola dana ZIS secara  profesional  dan  transparan.  BAZNAS  bertugas  menghimpun  dana  ZIS  dari masyarakat dan mengalokasikannya untuk program-program yang berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial. Implementasi norma ZIS oleh BAZNAS dilakukan melalui berbagai kegiatan, seperti penghimpunan zakat,  infaq,  dan  sedekah  melalui  sistem  pengelolaan  yang  terpercaya,  melakukan audit  dan  pelaporan  keuangan  yang  transparan,  serta  menyelenggarakan  program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Dalam  pelaksanaannya,  BAZNAS  telah  mencapai  sejumlah  capaian  yang signifikan  dalam  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat.  Mereka  telah  berhasil mengumpulkan  dana  ZIS  yang  besar  dan  mengalokasikannya  secara  efektif  untuk program  pembangunan  sosial  yang  berkelanjutan.  Selain  itu,  BAZNAS  juga  aktif memberikan edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya ZIS kepada masyarakat, agar
13 Zakaria,  Ahmad  Penerapan  Hukum  Zakat  dalam  Pengentasan  Kemiskinan.  Jurnal:  Jurnal Pendidikan Islam. 2018.  Lihat. Nurhasanah, Pengelolaan Zakat Berdasarkan UU Zakat No. 23 Tahun 2011 di Indonesia. Jurnal: Al-Muzara'ah. 2017

## Royani, Oyo Sunaryo Mukhlas, Atang Abdul Hakim
Perwujudan Norma ZIS dan Implementasinya Pada Badan Amil Zakat Nasional
semakin  banyak  individu  yang  terlibat  dalam  memberikan  kontribusinya.  Secara keseluruhan,  perwujudan  norma  ZIS  dan  pelaksanaannya  oleh  BAZNAS  memiliki peran  penting  dalam  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  dan  pengentasan kemiskinan.  Melalui  penghimpunan  dan  pendistribusian  dana  ZIS  yang  tepat  dan efektif, BAZNAS berkontribusi untuk meningkatkan kondisi sosial dan memberikan harapan bagi mereka yang membutuhkan bantuan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, M.Amin. Pelaksanaan Zakat pada Lembaga Zakat Nasional di Indonesia.
Jakarta: Grup Prenadamedia. 2017.
Al-Musawi, R. Abdul Aziz Hukum Zakat di Indonesia. Perpustakaan Al-Kautsar, 2014. Al-Qaradawy,  Yusuf,  Kitab  Fiqh-uz-Zakah.  PT.  Kemenangan  Prime  Offset.  Cet.
V.1999.
Abu Ubaid al-Qasim bin Salaam, al-Amwaal, Beirut: Daar al-Kutub al-'ilmiyah, 1986.
Aman, M.A., Prof. Dr. Abdul Rahim Hukum Zakat Dalam Perspektif Fiqh, Ekonomi, dan Sosial. Penerbit : Pustaka Setia. 2013
Arief, Dr.H.Moh. Zakat Nafi'an, Konsep dan Implementasi. Penerbit, Rajawali Press. 2012
Hasan,  Iqbal.  Norma  Zakat  dan  Infaq:  Analisis  Fiqh  dan  Kontemporer.  Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2015
Nurhasanah,  Pengelolaan  Zakat  Berdasarkan  UU  Zakat  No.  23  Tahun  2011  di Indonesia. Jurnal: Al-Muzara'ah. 2017
Syafii,  H.,  &  Nurmalina,  R.  Peran  Manajemen  Penyaluran  Zakat  dalam Mengoptimalkan  Potensi  Zakat  di  BAZNAS.  Jurnal  Zakat  dan  Pemberdayaan Ekonomi, 2(1), 48-62. 2018.
Yusuf, R. Peran Lembaga Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan: Studi Kasus BAZNAS di Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Moneter Islam. 2019.
Zakaria,  Ahmad  Penerapan  Hukum  Zakat  dalam  Pengentasan  Kemiskinan.  Jurnal:
Jurnal Pendidikan Islam. 2018
Peraturan dan Perundang-Undangan
- UUD 1945
- UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- Peraturan  Pemerintah  Nomor  14  Tahun  2014  Tentang  Pelaksanaan  Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2011
- Instruksi  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  03  Tahun  2014  Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat
- PMA RI No. 52 Tahun 2014 tentang organisasi dan tata kerja BAZNAS
- Kepmenag RI No. 333 Tahun 2014, tentang Pembentukan BAZNAS Provinsi
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2018, Tentang Perubahan Ketiga atas  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  32  Tahun  2011  tentang  Pedoman Pemberian  Hibah  dan  Bantuan  Sosial  Yang  Bersumber  Dari  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Surat  Edaran  Menteri  Dalam  Negeri  No.  450.12/3302/SJ  Tentang  Optimalisasi Pengumpulan Zakat.

## Royani, Oyo Sunaryo Mukhlas, Atang Abdul Hakim
Perwujudan Norma ZIS dan Implementasinya Pada Badan Amil Zakat Nasional
- Kementerian Agama, Kompilasi Legislasi Zakat Nasional, 2019
- PERBAZNAS No. 01 Tahun 2018 tentang Kode Etik Amil Zakat.
- PERBAZNAS  No.  3  Tahun  2018  tentang  Pendistribusian  dan  Pendayagunaan Zakat
- PERBAZNAS No. 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Zakat
- Fatwa MUI Tentang Intensifikasi Pelaksanaan Zakat
- Fatwa  MUI  Tentang  Dana  Zakat  Mentasharuf  Untuk  Kegiatan  Produktif  Dan Kemaslahatan Umum.