Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M) ~ 807
Is licensed under a Creative Commons Attributions-Share Artike 4.0 International LIcense

## Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)
Volume 4, Nomor 4, (2023) hlm. 807-815 pISSN 2721-5156 | eISSN 2721-5148 Terakreditasi Peringkat 4 - SK No. 225/E/KPT/2022 https://riset.unisma.ac.id/index.php/jp2m/article/view/21335 DOI: 10.33474/jp2m.v4i4.21335

## Implementasi proses sertifikasi halal self declare dalam mendukung pertumbuhan UMKM

## Nenda Ariska*, Romi Adetio Setiawan, Adi Setiawan, Khozin Zaki
Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno, Bengkulu, Indonesia *email Koresponden Penulis: nendaariska@mail.uinfasbengkulu.ac.id

## Info Artikel ABSTRAK
Riwayat Artikel
Diajukan: 2023-12-03
Diterima: 2024-01-08
Diterbitkan: 2024-01-11
Lisensi: cc-by-sa
Copyright © 2024 Penulis
Dalam  konteks  pertumbuhan  ekonomi  negara,  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan Menengah (UMKM) memegang peran sentral. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) telah mengubah status sertifikasi halal dari yang semula sukarela menjadi wajib. Penerapan Undang-Undang ini menekankan pentingnya peran Pendamping Proses Produk Halal (P3H) untuk membantu pelaku usaha dalam mengurus sertifikasi halal. Tujuan utama dari pendampingan  ini  adalah  meningkatkan  jumlah  UMKM  yang  memperoleh sertifikasi  halal,  memperkuat  kepercayaan  konsumen,  memberikan  jaminan dalam proses produksi bagi para produsen, meningkatkan daya saing produk, merangsang  pertumbuhan  omset  penjualan,  membuka  peluang  pemasaran global,  serta  mematuhi  ketentuan  pemerintah  terkait  regulasi  halal. Pelaksanaan  program  pendampingan  ini  terdiri  dari  tiga  tahap,  yaitu:  pra pengabdian,  pelaksanaan  pendampingan,  dan  evaluasi  pasca  pendampingan. Kegiatan  pendampingan  melibatkan  beberapa  aspek,  seperti  memberikan pemahaman  akan  pentingnya  sertifikasi  halal  bagi  UMKM,  membantu  dalam pengurusan  legalitas  usaha  melalui  Nomor  Induk  Berusaha  (NIB),  dan memfasilitasi program sertifikasi halal gratis (SEHATI). Selanjutnya, pemberian NIB, sertifikat halal, serta logo halal menjadi bagian dari upaya pendampingan ini.  Kegiatan  ini difokuskan  pada  pelaku  UMKM yang berlokasi  di  kecamatan tertentu di Kota Bengkulu. Pendampingan dilaksanakan dalam rentang waktu antara  1  Juli  hingga  1  November  2023,  yang  melibatkan  11  pelaku  usaha. Melalui  kurasi  dan  sosialisasi  self  declare,  sebanyak  10  UMKM  memenuhi persyaratan  yang  ditetapkan.  Hingga  akhir  Oktober,  telah  terbit  10  sertifikat halal yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) berdasarkan hasil pendampingan.
Kata Kunci : UMKM; UU JPH; sertifikasi halal; pendampingan Cara mensitasi artikel:
Ariska, N., Setiawan, R. A., Setiawan, A.,  Zaki, K. (2023). Implementasi proses sertifikasi halal self declare dalam mendukung pertumbuhan UMKM. Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M), 4(4), 807– 815. https://doi.org/10.33474/jp2m.v4i4.21335

## PENDAHULUAN
Dalam beberapa tahun terakhir, fenomena global mengenai kebutuhan akan produk  halal  telah  menjadi sorotan  utama  dalam ranah  kampanye  lifestyle atau gaya  hidup  yang  mengikuti  prinsip-prinsip  halal.  Menurut  laporan  State  of  The Global Islamic 2022, produk makanan halal Indonesia menempati peringkat kedua di dunia setelah Malaysia (Pamuji, 2022). Untuk menjamin kehalalan produk yang
808 ~ 4(4), 807-815
Is licensed under a
Creative Commons Attributions-Share Artike 4.0 International LIcense
diperdagangkan,  diperlukan  kerjasama  antara  pemerintah,  pelaku  industri,  dan masyarakat  (Faridah,  2019).  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Produk  Halal Kementerian Agama Republik Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, bertanggung jawab mengelola pemasaran produk halal di Indonesia (Zaki et al., 2023). Sertifikasi halal yang diberikan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI)  adalah  bukti  tertulis  yang  menyatakan  kesesuaian  suatu  produk  dengan prinsip  syariat  Islam;  produk  yang  berhasil  memenuhi  sertifikasi  ini  dapat menampilkan label halal pada kemasannya (Lubis, 2021).
Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang JPH, prosedur sertifikasi halal berubah dari sukarela menjadi wajib (Gunawan et al.,  2021).  Tujuan  utama  dari  sertifikasi  halal  adalah  untuk  menjaga  nilai-nilai agama,  jiwa,  keturunan,  harta,  dan  akal,  yang  pada  akhirnya  berperan  dalam menjaga  ketahanan  pangan,  pertumbuhan  ekonomi,  peluang  bisnis,  daya  saing, serta kepercayaan masyarakat. Prinsip dalam mengutamakan usaha yang halal ini sejalan dengan konsep maqashid syariah (Andiko et al., 2018). Perspektif ulama Islam menegaskan bahwa sertifikasi halal merupakan bagian integral dalam upaya memajukan  masyarakat.  Selain  itu,  penggunaan  produk  yang  mematuhi  prinsip syariah dianggap mampu menggalakkan pertumbuhan ekonomi dalam lingkaran masyarakat  Muslim  yang  selaras  dengan  nilai-nilai  Islam  (Setiawan  2023). Pendekatan ini dianggap sebagai upaya yang efektif dan merata bagi umat Muslim dalam memenuhi tanggung jawab sosial dan agamis mereka.
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran krusial dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara (Santosa  Budi, 2020). Dalam Sustainable Development Goals (SDGs), pertumbuhan ekonomi merupakan fokus pada goal ke- 8,  di  mana  UMKM  berperan  penting,  terutama  dalam  industri  makanan  yang bersertifikasi  halal.  Permintaan  akan  produk  makanan  berlabel  halal  semakin meningkat  di  kalangan  masyarakat  Muslim  (Moerad  et  al.,  2023).  Menurut Setiawan (2023), kesadaran kaum Muslim terhadap pentingnya konsumsi produk makanan sesuai prinsip Islam, yang melibatkan aspek agama, kesehatan, ekonomi, dan sosial, juga semakin tinggi.
Di  Kota  Bengkulu,  UMKM  menawarkan  beragam  produk,  namun perkembangan  mereka  sebagai  kontributor  ekonomi  Indonesia  menghadapi hambatan yang berdampak pada daya saing produk mereka. Salah satu hambatan utamanya  adalah  rendahnya  pemahaman  dan  kesadaran  pelaku  usaha  terkait sertifikasi  halal  (Wahyuni  et  al.,  2023).  Meskipun  regulasi  terkait  sudah  ada, implementasinya belum sepenuhnya optimal. Sertifikasi halal dapat meningkatkan kepercayaan  masyarakat  dalam  pembelian  produk,  yang  pada  gilirannya meningkatkan omset dan penjualan produk (Yuwana  Hasanah, 2021).
Program  SEHATI  (sertifikat  halal  gratis)  yang  diluncurkan  oleh  BPJPH bertujuan  untuk  UMKM  melalui  Jalur  Self  Declare.  Self  declare  merupakan pernyataan independen tentang kehalalan produk dari UMKM (Ilham, 2022). Oleh karena  itu,  dibutuhkan  peran  pendampingan  dalam  proses  sertifikasi  halal  self declare  bagi  UMKM  di  Kota  Bengkulu  untuk  meningkatkan  jumlah  UMKM  yang mendapatkan  sertifikasi  halal,  meningkatkan  kepercayaan  konsumen,
Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M) ~ 809 Is licensed under a Creative Commons Attributions-Share Artike 4.0 International LIcense
memberikan jaminan produksi bagi produsen, meningkatkan daya saing produk, omset penjualan, serta memperluas pemasaran produk hingga ke pasar global.

## METODE
Kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  yang  terfokus  pada  Proses Pendampingan  Sertifikasi  Halal  Self  Declare  bagi  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan Menengah (UMKM) di Kota Bengkulu telah dijadwalkan untuk dilaksanakan pada rentang waktu 1 Juli 2023 hingga 1 November 2023. Perencanaan dan persiapan serta tahapan pelaksanaan kegiatan ini disusun dalam tiga fase yang terstruktur: pra pengabdian, pelaksanaan pengabdian, dan tahap evaluasi pasca pengabdian, sebagaimana yang tergambar dalam gambar berikut ini.
Gambar 1. Skema proses pendampingan sertifikasi halal self declare pada UMKM di Kota Bengkulu

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Implementasi proses self declare pada halal industri ini mencakup berbagai aspek,  mulai  dari  pra  pengabdian,  pengabdian  berlangsung,  hingga  pasca pengabdian.  Proses ini dirancang  untuk  memberikan  dukungan  holistik  kepada UMKM agar mereka dapat memahami, memenuhi, dan menerapkan standar halal secara  mandiri,  mendukung  pertumbuhan  bisnis  mereka  dalam  konteks  pasar halal. Pada  tahap  pra  pengabdian  ini,  pendamping  melakukan  observasi  terkait UMKM  yang  sudah  tersertifikasi  halal  dan  pengetahuan  para  pelaku  usaha mengenai  sertifikasi  halal  khususnya  jalur  self  declare.  Pendamping  menjumpai pelaku UMKM  di  kecamatan Selebar  Kota Bengkulu yang  belum  menerapkan sertifikasi halal pada produknya.  Sebagai tindak lanjut, pendamping melakukan upaya penyuluhan terkait urgensi dan relevansi penerapan sertifikasi halal pada produk makanan dan minuman yang dipasarkan oleh para pelaku UMKM. Selain penyampaian secara verbal, pendamping juga mendistribusikan materi informasi
810 ~ 4(4), 807-815
Is licensed under a Creative Commons Attributions-Share Artike 4.0 International LIcense
berupa brosur yang menjelaskan proses dan manfaat dari sertifikasi halal kepada para pelaku UMKM.
Gambar 2. Sosialisasi dan pembagian brosur sertifikasi halal
Pada  saat  pengabdian  berlangsung,  dilanjutkan  dengan  pendataan  pelaku UMKM yang memenuhi kriteria sertifikasi halal self declare dan ketentuan lainnya yang sudah pendamping tetapkan. Dari 11 pelaku usaha yang terdata pada tabel 1, 10 diantaranya memenuhi ketentuan pendampingan sertifikasi halal self declare yang akan pendamping damping.
Gambar 3. Pendataan UMKM yang memenuhi kriteria sertifikasi halal self declare Tabel 1. Data pelaku usaha pendampingan sertifikasi halal self declare
No Nama Merek Dagang Alamat Usaha 1 Bobpri Juni Hargianto Es Cendol (Bubur Dawat) SIWATAN Jl. Telaga Dewa X, Kel. Pagar Dewa, Kec. Selebar, Kota Bengkulu 2 Ani Fitri Wanyeti Es Tebu Ibu Ani Jl. Telaga Dewa X, Kel. Pagar Dewa, Kec. Selebar, Kota Bengkulu 3 Leti Andriyani Es Tebu Ibu Leti Jl. Telaga Dewa X, Kel. Pagar Dewa, Kec. Selebar, Kota Bengkulu 4 Anjelia Giovani Barokah Santri Ayi Jeje Piscok Lumer Jl. Teratai Indah, Kel. Sukarami, Kec. Selebar, Kota Bengkulu 5 Didi Afrizal Tepung ALAI (Tepung Ampas Kedelai_ Jl. Telaga Dewa VIII, Kel. Pagar Dewa, Kec. Selebar, Kota Bengkulu 6 Wilson Robertous Es Bubur Sumsum Salwa Jl. RE Martadinata, Kel. Pagar Dewa, Kec Selebar, Kota Bengkulu
Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M) ~ 811
Is licensed under a Creative Commons Attributions-Share Artike 4.0 International LIcense
No Nama Merek Dagang Alamat Usaha 7 Arbain Nasrullah Nur Fajar Es Dawet Manohara Jl. RE Martadinata, Kel. Pagar Dewa, Kec Selebar, Kota Bengkulu 8 Erviniarti Siomay  Batagor Vatikan 1 Jl. Raden Patah, Kel. Pagar Dewa, Kec. Selebar, Kota Bengkulu 9 Firmansyah Martabak Chania Jl. Adam Malik, Kel. Pagar Dewa, Kec. Selebar, Kota Bengkulu 10  Kastandi Rahmad  Es Dawet Ayu  Es Jeruk Peras Rizky Cindy Jl. RE Martadinata, Kel. Pagar Dewa, Kec Selebar, Kota Bengkulu 11  Eem Merani Destiana Es Jagung Next Level Jl. Raden Patah, Kel. Pagar Dewa, Kec. Selebar, Kota Bengkulu
Metode  pemilihan  informan  dalam  kerangka  penelitian  ini  mengadopsi teknik  purposive  sampling,  di  mana  seleksi  informan  didasarkan  pada pertimbangan-pertimbangan spesifik. Informan yang dipilih adalah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang telah memenuhi kriteria sertifikasi halal self declare sebagaimana yang telah ditentukan oleh peneliti. Beberapa ketentuan dalam  pemilihan  sampel  adalah  memiliki  satu  lokasi  outlet  dan/atau  fasilitas produksi  sebagai  maksimal,  telah  aktif  berproduksi  selama  minimal  satu  tahun sebelum  mengajukan  sertifikasi  halal,  berlokasi  di  Kecamatan  Selebar,  Kota Bengkulu,  serta  berada  di  sekitar  wilayah  kampus  UIN  Fatmawati  Sukarno Bengkulu
Tahap  awal  pendampingan  dilakukan  dengan  membantu  pelaku  usaha dalam proses pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai bagian dari aspek legalitas usaha yang mereka jalankan. Dalam rangka ini, pendamping berinteraksi secara  langsung  dengan  instansi  terkait,  yaitu  Dinas  Penanaman  Modal  dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) Provinsi Bengkulu, untuk memberikan bimbingan dalam proses pendaftaran NIB.
Gambar 4. Pendamping berkoordinasi langsung dengan DPMPTSP Provinsi Bengkulu
Setelah memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB), pelaku usaha memasuki tahap  di mana mereka  dapat  mengajukan  sertifikasi halal  dengan  langkah  awal berupa pembuatan akun dan pengisian data pelaku usaha pada platform website SIHALAL.  Dalam  konteks  ini,  pendamping  memberikan  bantuan  kepada  pelaku usaha untuk mengelola dan melengkapi informasi yang diperlukan tentang pelaku
812 ~ 4(4), 807-815
Is licensed under a Creative Commons Attributions-Share Artike 4.0 International LIcense
usaha serta persyaratan yang terkait dengan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), yang diperlukan untuk proses pengajuan sertifikasi halal self declare.
Gambar 5. Mendampingi pelaku usaha dalam membuat Nomor Induk Berusaha (NIB) serta mengisi data pelaku usaha di website SIHALAL
Setelah data pelaku usaha tercatat dalam akun sistem Pendampingan Produk Halal  (P3H),  pendamping  memulai  proses  pemeriksaan  terhadap  data  yang diajukan oleh pelaku usaha. Dalam konteks ini, pendamping melakukan verifikasi langsung terkait dengan jenis bahan yang digunakan dalam produksi produk yang akan dipasarkan oleh pelaku usaha. Selain itu, pendamping juga mengawasi proses produksi secara langsung yang dilakukan oleh pelaku usaha, mulai dari tahap awal produksi hingga tahap akhir penyajian produk.
Pendamping  bertanggung  jawab  untuk  memastikan  kesesuaian  bahan- bahan yang digunakan oleh pelaku usaha dengan informasi yang tercantum dalam pernyataan  yang  diajukan  oleh  mereka.  Hal  ini  meliputi  pengecekan  terhadap kehalalan bahan yang telah dijamin dengan sertifikat halal atau termasuk dalam daftar bahan yang terkecuali dari persyaratan sertifikasi halal, sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 1360 Tahun 2021. Upaya ini dilakukan guna memastikan bahwa seluruh bahan yang digunakan telah memenuhi standar kehalalan yang ditetapkan.
Gambar 6. Pendamping memeriksa bahan-bahan yang digunakan dan menyaksikan secara langsung proses produksi
Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M) ~ 813 Is licensed under a Creative Commons Attributions-Share Artike 4.0 International LIcense
Setelah  tahap  pemeriksaan  langsung  terhadap  bahan-bahan  yang digunakan  dan  proses  produksinya,  pendamping  melaksanakan  verifikasi  dan validasi terhadap data yang diajukan oleh pelaku usaha. Pendamping bertanggung jawab  dalam  proses  pengolahan  pengajuan  sertifikasi  halal  hingga  tahap  status pengajuan  yang  akan  diajukan  kepada  komite  fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia (MUI). Langkah selanjutnya, pendamping bersama pelaku usaha menanti hasil dari proses sidang fatwa MUI yang akan menghasilkan keputusan terkait penerbitan sertifikat halal. Tahapan ini membutuhkan koordinasi erat antara pendamping dan pelaku usaha untuk memantau dan menunggu keputusan yang dikeluarkan oleh MUI terkait sertifikasi halal yang diajukan.
Selanjutnya  setelah  pengabdian  dilaksanakan,  pendamping  mengadakan pertemuan dengan para pelaku usaha pendampingan sertifikasi halal self declare di masjid Thariqul Jannah yang berlokasi di Gang Telaga Dewa X, kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu. Pendamping turut menjelaskan sistem daripada sertifikat halal ini, seperti aturan dalam peletakan logo halal dan masa berlaku sertifikat halal.
Gambar 7. Sosialisasi sertifikasi halal dan penyampaian tata cara penempatan logo halal
Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan sertifikat halal, logo halal yang diunduh  di  aplikasi  SIHALAL,  dan  Nomor  Induk  Berusaha  (NIB)  kepada  pelaku usaha.
Gambar 8. Penyerahan sertifkat halal, Nomor Induk Berusaha (NIB) pada pelaku usaha yang menerima pendampingan sertifikasi halal self declare .
814 ~ 4(4), 807-815
Is licensed under a
Creative Commons Attributions-Share Artike 4.0 International LIcense

## SIMPULAN
Jumlah sertifikasi halal yang terbatas pada produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah  (UMKM)  di  Kota  Bengkulu  disebabkan  oleh  rendahnya  kesadaran pelaku  usaha  mengenai  urgensi  sertifikasi  halal  dalam  produk  yang  mereka pasarkan. Kehadiran pendamping proses produk halal (P3H) diharapkan menjadi solusi  dalam  memberikan  pendampingan  serta  dukungan  aktif  dalam  proses pengajuan  sertifikasi  halal.  Peran  pendamping  menjadi  sangat  penting  dalam membantu  pelaku  UMKM  menyelesaikan  proses  administrasi,  mulai  dari mengurus legalitas usaha melalui Nomor Induk Berusaha (NIB), penginputan data usaha  di  platform  SIHALAL,  hingga  mengirimkan  permohonan  sertifikasi  halal hingga tahap pengajuan ke komite fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dengan adanya  keterlibatan  pendamping  dalam  proses  pengajuan  sertifikasi  halal  ini, prosesnya dapat berlangsung dengan lancar hingga diterbitkannya sertifikat halal.
Selain  itu,  keterlibatan  pemerintah  menjadi  kunci  dalam  meningkatkan edukasi  dan  sosialisasi  mengenai  pentingnya  sertifikasi  halal  pada  UMKM. Langkah  tambahan  yang  diperlukan  termasuk  peningkatan  alokasi  kuota sertifikasi halal gratis (SEHATI), penegakan regulasi dan sanksi terkait kewajiban sertifikasi halal bagi UMKM, peningkatan jumlah pendamping proses produk halal (PPH)  yang  tersebar  di  daerah  dan  kota  untuk  mencakup  lebih  banyak  pelaku UMKM, serta dukungan dan kerjasama yang erat dari semua pihak dalam upaya pendampingan sertifikasi halal, terutama pada sektor makanan dan minuman.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan dan partisipasi para pelaku UMKM yang menjadi peserta pendampingan sertifikasi halal self declare di Kota Bengkulu.

## DAFTAR RUJUKAN
Andiko, T., Khatib, S.,  Setiawan, R. (2018). Maqasid Syariah Dalam Ekonomi Islam (Cetakan 1). Penerbit Samudera Biru (Anggota IKAPI).
Faridah, H. D. (2019). Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi. Journal of Halal Product and Research, 2(2).
Gunawan, S., Juwari, J., Aparamarta, H., Darmawan, R.,  Rakhmawati, N. A. (2021). Pendampingan Berkelanjutan Sistem Jaminan Halal Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Sewagati: Jurnal Direktorat Riset Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 5(1).
Ilham, B. U. (2022). Pendampingan Sertifikasi Halal Self Declare pada Usaha Mikro dan  Kecil  Binaan  Pusat  Layanan  Usaha  Terpadu  Sulawesi  Selatan.  Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Universitas Al Azhar Indonesia, 5(1).
Lubis, M. (2021). Sertifikasi Halal pada Produk Makanan. Jurnal El-Thawalib, 2(3). Moerad, S. K., Wulandari, S. P., Chamid, M. S., Savitri, E. D., Rai, N. G.,  Susilowati, E.  (2023).  Sosialisasi  Serta  Pendampingan  Sertifikasi  Halal  UMKM  di Kabupaten Sidoarjo. Sewagati: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 7(1),
11–25.
Pamuji,  S.  (2022).  Makanan  Halal  Indonesia  Ranking  Dua  Dunia,  Kemenag:  Kita
Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M) ~ 815 Is licensed under a Creative Commons Attributions-Share Artike 4.0 International LIcense
Menuju  Nomor  Satu.  Kementerian  Agama  Republik  Indonesia. https://kemenag.go.id/pers-rilis/makanan-halal-indonesia-ranking-dua- dunia-kemenag-kita-menuju-nomor-satu-ex0lob Santosa, T.,  Budi, Y. R. (2020). Analisa Perkembangan Umkm Di Indonesia Pada Tahun 2017 - 2019 Teguh. Develop: Jurnal Ekonomi Pembangunan, 1, 57–64. Setiawan,  Romi.  (2023).  Avoidance  of  Riba-Based  Loans  and  Enhancement  of Quality of Life: An Indonesian Context Analysis. Journal of Religions, 14(11). Setiawan,  Romi.  (2023).  Impact  of  Islamic  Jurisprudential  on  Traditional Financial  Customs  and  Legal  Integration  in  Indonesia.    Journal  of Islamic Thought and Civilization 13(2).
Wahyuni, H. C., Handayani, P.,  Wulandari, T. (2023). Pendampingan Sertifikasi Halal  untuk  Meningkatkan  Daya  Saing  Produk  UMKM.  To  Maega :  Jurnal Pengabdian Masyarakat, 6(1).
Yuwana, S. I. P.,  Hasanah, H. (2021). Literasi Produk Bersertifikasi Halal Dalam Rangka  Meningkatkan  Penjualan  Pada  UMKM.  Jurnal  Pengabdian Masyarakat Madani (JPMM), 1(2).
Zaki,  K.,  Suhirman,  Marhani,  Q.  Z.,  Husnawiyah,    Indah  Masruroh.  (2023). Penguatan Standard Operating Procedure (Sop) Layanan Sertifikasi Halal Di Universitas  Perspektif  Employe  Branding.  International  Journal  Mathla’ul Anwar Of Halal Issues, 3(1).