Volume 6 Nomor 2 Edisi Oktober 2022 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v6i2

## Strategi Kebijakan Migrasi Internasional Pemerintahan Jokowi Jilid I dalam Penanganan Human Trafficking
Bergitha Yesika Marsel* 1 , Narwastu Sharon Sudey 2 , Novriest Umbu W. Nau 3
Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Kristen Satya Wacana Jl. Diponegoro No. 52-60, Salatiga
E-mail: * 1 372019402@student.uksw.edu , 2 372019605@student.uksw.edu, 3 novriest.umbu@uksw.edu

## Abstract
International  migration  is  an  interesting  phenomenon  to  be  discussed  when  the  volume  of migration  is  increasing  on  a  large  scale.  Migrant  Workers  are  one  of  those  who’s  prone  to  the opportunities  of  human  trafficking.  According  to  BNP2TKI  data  charts  for  migrants  who  work  as Indonesian migrant workers in 2015-2019 time period, contrasts to the reports on Indonesia’s migrant workers who became victims of human trafficking, which moves up in the graph as many as 259 cases in 2019 compared to 2018. Constructivism believes that communities have constructed each other. Each subsequent action occurs because of certain meaning, and that meaning present as a result of social interaction. The factors that encourage people to be involved in international migration, and the trend of  international  migration  are  ideas  that  underlie  the  meaning  of  people's  mindsets  related  to  the international migration. Which then presents opportunities for human trafficking. The definition of the Universal Declaration of Human Rights 1948, sees that there should be room for restoration for dignity and welfare of victims. This paper discusses the meaning of domestic social construction, considering the  national  policy  regarding  International  Migration  issued  during  President  Joko  Widodo’s administration Volume 1 (2014-2019), namely Law no. 18 Year 2017.

## Keywords: Human Trafficking, International Migration, Joko Widodo Administration Vol.1

## Abstrak
Migrasi Internasional merupakan fenomena yang menarik untuk dibahas ketika volume migrasi dalam  masyarakat  modern  meningkat  dalam  jumlah  skala  yang  besar.  Dalam  fenomena  migrasi internasional  ini,  Pekerja  Migran  merupakan  salah  satu  ranah  yang  rawan  akan  peluang  terjadinya eksploitasi perdagangan  manusia .  Data  statistik  menurut  BNP2TKI  terkait  naik  turunnya  grafik pendataan migran yang berprofesi sebagai TKI dalam periode waktu 2015-2019, kontras perbedaannya dengan  laporan  mengenai  pekerja  migran  asal  Indonesia  yang  menjadi  korban  dalam  kasus human trafficking yang bergerak dalam grafik naik sebanyak 259 kasus pada Tahun 2019 dibanding laporan kasus  pada  Tahun  2018.  Konstruktivisme  meyakini  antar  masyarakat  telah  saling  mengkonstruksi. Setiap tindakan selanjutnya terjadi karena pemaknaan tertentu, dan pemaknaan itu hadir sebagai hasil dari interaksi sosial. Faktor pendorong masyarakat untuk terlibat dalam migrasi internasional, dan tren migrasi internasional menjadi gagasan yang melandasi pemaknaan pola pikir masyarakat terkait dengan budaya  migrasi  internasional  yang  kemudian  menghadirkan  ruang  peluang  terjadinya  perdagangan manusia.  Sehingga  berdasarkan  definisi Universal  Declaration  of  Human  Right 1948,  melihat seharusnya ada ruang pemulihan martabat serta kesejahteraan orang yang menjadi korban. Tulisan ini membahas pemaknaan konstruksi sosial domestik, menimbang kerangka kebijakan nasional mengenai Migrasi Internasional yang pernah dikeluarkan selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo Jilid 1 (2014-2019), yakni Undang-Undang No. 18 Tahun 2017.
Kata kunci: Human Trafficking, Migrasi Internasional, Pemerintahan Jokowi Jilid 1
Volume 6 Nomor 2 Edisi Oktober 2022 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v6i2

## 1. Pendahuluan
Migrasi  internasional  merupakan sebuah  aktivitas  perpindahan  penduduk yang  melewati  lintas  batas  suatu  negara. Perpindahan ini dipengaruhi oleh pertumbuhan  penduduk  yang  semakin tinggi, terutama bagi negara-negara berkembang  karena  adanya  perbedaan kondisi daerah, ekonomi, dan sosial politik. Faktor yang paling menonjol dari perpindahan migran adalah faktor ekonomi. Dengan  adanya  kemajuan  industri  dunia, migrasi  semakin  memobilisasi  pergerakan ekonomi  dengan  penyediaan  tenaga  kerja, dan mempermudah interaksi antar masyarakat  internasional.  Migrasi  dalam ekonomi  ini  diartikan  sebagai  tuntutan ekonomi yang harus digunakan oleh negara untuk  menunjang  kesenjangan  ekonomi. Terdapat  tiga  kategori  faktor-faktor  yang mendukung  adanya  aktivitas  migrasi internasional  yaitu demand  pull,  supply push dan network. Pertama, demand  pull yang dimaksudkan adalah adanya permintaan  tenaga  kerja  di  negara  lain, yang  kemudian  merekrut  tenaga  kerja asing.  Kedua, supply  push yaitu  jika  tidak ada  peluang  pekerjaan  di  negara  sendiri, maka  mereka  akan  melakukan  migrasi  ke negara lain. Ketiga, network yang diartikan sebagai media informasi bagi migran untuk mengetahui dan memutuskan menjalankan migrasi ke negara lain (Ramadhany, 2019).
Dalam era globalisasi, negara lebih terbuka  terhadap  aktivitas  migrasi  yang tidak hanya terjadi dalam negeri saja, tetapi negara  menawarkan  peluang  terhadap pekerja  dalam  negeri  untuk  bisa  menjadi salah  satu  pendukung  dari  aktivitas  kerja sama internasional. Di Indonesia, aktivitas migrasi  merupakan  fenomena  yang  telah terjadi  sejak  lama.  Migrasi  internasional dapat dikatakan sebagai pemecahan masalah tenaga kerja di Indonesia. Dimana
tingkat pengangguran yang tinggi di negara tersebut, memungkinkan adanya percepatan arus migrasi dalam pengiriman TKI  ke  luar  negeri.  Pengiriman  Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri menjadikan negara  ini  sebagai  salah  satu  pemasok tenaga kerja migran. Dibuktikan pada 2019, Indonesia  mendapatkan  peringkat  ke-4 sebagai  negara  pengekspor  tenaga  kerja untuk  kawasan  ASEAN  (Pransuamitra, 2019). Peran tenaga kerja Indonesia (TKI) pada  umumnya  memberikan  dampak positif  pada  negara  tujuan  dan  Indonesia. Bagi  negara  penempatan,  peran  TKI membantu  meningkatkan  pasokan  tenaga kerja,  di  tengah  tingginya  permintaan  dan penawaran tenaga kerja tersebut.
Dalam perkembangan tahun jumlah tenaga  kerja  Indonesia  di  setiap  negara mengalami  penurunan  sejak  tahun  2012- 2015.  Secara  umum,  Malaysia  menduduki peringkat ke-1 sebagai negara tujuan utama TKI,  diikuti  dengan  Taiwan  sebagai peringkat  ke-2,  dan  Arab  Saudi  peringkat ke-3  pada  2012.  Penyebaran  tenaga  kerja Indonesia juga sampai pada negara-negara maju  dengan  posisi  peringkat  ke-9 (Mawarti, 2017). Penurunan jumlah TKI ini bukan hanya terjadi di negara tujuan utama saja, tetapi terjadi di semua negara pilihan TKI  bekerja  seperti  Uni  Emirat  Arab, Hongkong,  dan  Singapura.  Penurunan jumlah  TKI  ini  dipengaruhi  oleh  turunnya permintaan  dari  negara  yang  biasanya mempekerjakan  TKI,  dan  juga  diikuti dengan  kebijakan  negara  tujuan  yang semakin  membatasi  izin  kerja  bagi  tenaga kerja  asing.  Hanya  saja  penurunan  jumlah tenaga  kerja  asing  ini  tidak  serta  merta menurunkan  angka  kasus  pelanggaran perdagangan manusia, dan masalah perekrutan  non-prosedural  yang  masih bertebaran.  Sejak  2018,  Indonesia  telah melakukan  pemulangan,  dan  menjalankan proses rehabilitasi terhadap korban
Volume 6 Nomor 2 Edisi Oktober 2022 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v6i2
perdagangan  manusia  dari  14  negara tujuan,  dan  tiga  diantaranya  adalah Malaysia, Arab Saudi, dan Taiwan.
Pengiriman dan perlindungan terhadap TKI tidak terlepas dari kebijakan pemerintah  pada  saat  itu.  Presiden  Joko Widodo  dan  Jusuf  Kalla  dalam  visi  misi “Nawacita”  dengan  tegas  menyatakan bahwa ‘negara hadir’ memberikan perlindungan bagi buruh migran Indonesia yang sedang bekerja di luar negeri. Tahun 2014, setelah terpilihnya Jokowi-JK menjadi  Presiden  RI  ketujuh,  program Nawacita elaborasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015. Dalam RPJMN tersebut menyatakan bahwa persoalan buruh migran dinyatakan sebagai  isu  strategis  dan  tercantum  dalam sasaran  arah  kebijakan  serta  kerangka pendanaan,  kelembagaan,  maupun  segala kebijakan  terkait  buruh  migran  yang menunjukkan “negara hadir”. Perlindungan terhadap buruh migran  Indonesia, Jokowi- JK mengeluarkan program aksi yang mana menghadirkan  kembali  negara  untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara. Kemudian, kebijakan yang digunakan  oleh  pemerintah  merujuk  pada UU  Nomor  18  Tahun  2017  tentang Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia. Tujuan  utama  dari  kebijakan  migrasi  ini adalah  memberikan  perlindungan  bagi setiap warga negara Indonesia dan pekerja migran Indonesia, serta menjamin pemenuhan  hak  dan  penegakan  hak  asasi manusia, memberikan perlindungan hukum,  ekonomi,  dan  sosial.  Berkaitan dengan  masalah  migrasi  internasional terhadap peluang human trafficking , kebijakan  ini  kemudian  akan  digunakan sebagai  dasar  penelitian  untuk  melihat keefektifan  dalam  menangani  persoalan migrasi  internasional  untuk  TKI  dalam memberi perlindungan dari peluang perdagangan manusia.
Adapun  demikian,  terkait  dengan catatan data angka tenaga kerja yang tinggi sebagai migran asal Indonesia, terdapat dua sisi  yang  sangat  berbeda  dilihat  dari  level individual  dan  level  nasional.  Di  mana ketika  melihat  sisi  positifnya,  migrasi internasional  memang  merupakan  arah yang  menjanjikan,  baik  itu  dilihat  dalam prospek  arus  modal  serta  komoditas perekonomian suatu negara; maupun dilihat dalam  prospek  pertumbuhan  pendapatan perekonomian  para  migran.  Namun  disaat yang  sama  ada  aspek  negatif  yang  turut hadir.  Dengan  alasan  beberapa  faktor, migran  asal  Indonesia  tidak  luput  dari ancaman  perdagangan  manusia  ( human trafficking )  yang  kini  memang  merupakan salah  satu  konsekuensi  dan  tantangan problematika  dari  fenomena  Migrasi Internasional.  Faktanya,  berdasarkan  data International  Organization  for  Migration (IOM) dari total semua tenaga kerja migran yang  berasal  dari  Indonesia  43%-50% diantaranya  terlibat  sebagai  korban  dari perdagangan manusia (Kusmanto, 2014).
Dengan pertimbangan bahwasannya Migrasi
Internasional merupakan  fenomena  aktual  yang  secara implisit  menjelaskan  tentang  eksistensi interkonektivitas  antara  seluruh  umat manusia  dari  berbagai  macam  latar belakang, tulisan ini akan mengambil fokus kajian  kebijakan  Migrasi  Internasional yang mengarah kepada para buruh pekerja migran  asal  Indonesia,  yang  mengandung kecenderungan  dan  memiliki  ruang  celah untuk kegiatan Human Trafficking dimana mereka secara sadar, karena minimnya nilai tawar,  menjadi  korban  dari  kegiatan  yang melanggar hukum dan norma universalitas kemanusiaan. Kerangka
Teori
Konstruktivisme diharapkan mampu mengarahkan  dalam  mendapati  mengapa pola-pola  pemikiran  masyarakat  calon migran  asal  Indonesia  yang  kemudian membudaya  mempengaruhi  posisi  tawar
Volume 6 Nomor 2 Edisi Oktober 2022 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v6i2
mereka  dalam  konstelasi  tenaga  kerja  di negara  tujuan  dan  mengapa  strategi pemerintahan Indonesia di periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo masih belum  dapat  secara  efektif  dan  efisien menyelesaikan  masalah  ini,  setidaknya dalam  aras  domestik  dalam  konteks pencegahan keberlanjutan yang sama.
Perbedaan  penelitian  ini  dengan penelitian terdahulu adalah peran pemerintahan Joko Widodo pada periode 1 dalam menangani  kasus human trafficking dalam  tren  migrasi  internasional.  Hal  ini juga  dipengaruhi  oleh  kebijakan  yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai upaya menanggulangi  kasus human  trafficking yang  terjadi  pada  Tenaga  Kerja  Indonesia di  beberapa  negara  seperti  Taiwan,  Arab Saudi,  dan  Malaysia.  Ketiga  negara  ini memberikan  daya  tarik  bagi  TKI  melalui tren  migrasi  yang  selalu  timbul  pada pengiriman,  dan  penempatan  TKI  pada negara-negara  tujuan  yang  kemudian, mengarah pada kegiatan human trafficking . Analisis kebijakan periode pertama pemerintahan  Presiden  Joko  Widodo  akan disajikan dengan metode text analytics dari data-data statistik
survei, serta pertimbangan teoritis dan konseptual yang ada.
2. Kajian Pustaka dan Kerangka Pemikiran
2.1  Kajian Pustaka Dalam tulisan,
penulis
menggunakan  beberapa  literatur  sebagai bahan  pendukung  referensi  diantaranya: jurnal dengan judul “Migrasi Internasional dan  Politik  Luar  Negeri  Indonesia”  oleh Elisabeth  Dewi:  jurnal  dengan  judul “ Trafficking: Sisi Buram Migrasi Internasional” oleh Thohir Kusmanto; dan referensi  terakhir  adalah  jurnal  dengan
judul “ Kebijakan Nasional Anti-Trafficking Dalam  Migrasi  Internasional” oleh Apriani Daniah.
Adapula  penulis  mengambil  Teori Konstruktivisme  sebagai  pisau  analisis. Teori  ini  menitikberatkan  bahwa  semua aspek  dan  instrumen  dalam  hubungan internasional  berfokus  dari  sosial  buat material. Konstruktivisme meyakini bahwa dari  tindakan,  interaksi  dan  persepsi  akan membentuk realitas, sehingga suatu aktivitas  atau  agenda  dalam  hubungan internasional itu dapat terjadi.
Konstruktivisme  menawarkan  penjelasan alternatif  terkait  banyak  peristiwa  yang terjadi  dalam  tatanan  sosial  dengan  lebih luas.  Dimana,  konstruktivis  menunjukkan bahwasannya  kekuatan  material  (ekonomi dan  militer),  dan  kondisi  geografis  yang dapat  menjelaskan  perilaku  negara.  Tetapi bahwasannya gagasan, identitas, norma dan budaya juga dapat memberikan penjelasan yang sistematis akan perilaku negara, yang dapat  digunakan  baik  dalam  menyusun strategi  yang  akan  datang  maupun  dalam mengevaluasi tindakan kebijakan terdahulu.
Pandangan konstruktivisme melihat dunia sebagai konstruksi sosial. Pandangan ini  mengacu  pada  sifat  realitas  dan  sifat pengetahuan  yang  juga  disebut  ontologi dan epistimologi dalam bahawa penenelitian.  Terdapat  makna  ( meaning ) diberikan  dalam  setiap  struktur  material. Hubungan sosial yang pernah terjalin antar aktor  akan  menghasilkan  persepsi,  dan persepsi tersebut dapat membentuk intersubjektivitas  bagi  aktor-aktor  yang sedang  terlibat  dalam  topik  subjek  terkait. Secara  sederhana,  sesuatu  jika  dipahami sendiri tidak akan memiliki makna apa-apa; kecuali jika dipahami dengan pertimbangan konteks  sosial.  Pemaknaan  ini  juga  tidak bersifat  tetap,  namun  dapat  berubah  dari waktu  ke  waktu  bergantung  pada  ide  dan keyakinan  yang  dimaknai  oleh  para  aktor
Volume 6 Nomor 2 Edisi Oktober 2022 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v6i2
dalam  periode  waktu  tertentu.  Perubahan pemaknaan ini tidak akan terjadi jika hanya didasari  oleh  keyakinan  aktor  tunggal. Tetapi harus melalui interaksi sosial.
Ide dasar lainnya dari konstruktivisme adalah mengenai identitas dan  minat.  Konstruktivisme  meyakini eksistensi  negara  itu  dibarengi  dengan identitas  tertentu,  dapat  berupa  satu  atau lebih,  yang  terbangun  melalui  interaksi dengan banyak aktor.  Identitas merupakan representasi  pemahaman  aktor  tentang siapa  mereka,  yang  mana  kemudian identitas  ini  akan  turut  mencerminkan minat  yang  ingin  dicapai.  Identifikasi mengenai identitas dianggap penting dalam pandangan konstruktivisme: karena melalui hal  ini  akan  didapat  oleh  apa  kepentingan ( interest )  yang  ada  dan  tindakan  ( actions ) seperti  apa  yang  akan  diambil.  Di  setiap tindakan  aktor  dalam  interaksi  sosialnya, harus  ada  keselarasan  dengan  identitas tersebut  (Theys,  2017).  Norma  sosial  juga merupakan  bagian  kajian  penting  dalam teori  konstruktivis.  Karena  secara  umum didefinisikan  sebagai  ‘standar  perilaku yang  sesuai  untuk  aktor  dengan  identitas yang diberikan”. Adapula proses ‘ the logic of  appropriateness ’,  di  mana  aktor berperilaku  dengan  cara  tertentu  karena mereka  percaya  bahwa  perilaku  ini  sesuai dengan identitas dirinya.
Untuk  konsep  penulis  mengambil Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai konsep dasar.  Mengingat  perdagangan  manusia merupakan  salah  satu  bentuk  pelanggaran berat HAM. Perdagangan manusia didefinisikan  seperti  sebuah  komoditas yang  telah  diinjak-injak  hak  dasar  mereka dalam  membuat  keputusan  sendiri,  tidak bisa bergerak bebas, dan tidak mempunyai hak  dalam  memilih.  Pendekatan  hak  asasi manusia ini sangat penting untuk memulihkan  martabat  serta  kesejahteraan orang  yang  menjadi  korban human trafficking .  Konsep  HAM  yang  dimaksud
penulis mengacu pada Deklarasi Universal HAM  ( Universal  Declaration  of  Human Right )  1948  yang  merupakan  salah  satu instrumen  acuan  HAM  Internasional modern.  Untuk  acuan  pemahaman  akan HAM di  Indonesia, penulis mengacu  pada Ketetapan  MPR  Nomor  XVII/MPR/1998 tentang HAM.

## 2.2 Kerangka Pemikiran
Pendekatan
konstruktivisme melihat bahwa semua aspek dan instrumen dalam  hubungan  internasional  berangkat dari  sosial  ke  material.  Bahwa  interaksi, tindakan dan presepsi membentuk realitas, sehingga suatu aktivitas atau agenda dalam Hubungan Internasional terjadi. Konstruktivisme  meyakini  bahwa  sesuatu jika  dipahami  sendiri  tidak  akan  memiliki makna  apa-apa;  kecuali  jika  dipahami dengan  pertimbangan  konteks  sosial. Pemaknaan akan Budaya Migrasi
Internasional  pada  masyarakat  Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor pendorong  yakni  faktor  sosial,  faktor ekonomi dan faktor pendidikan.
Pemaknaan yang dipengaruhi oleh 3 faktor ini  sesungguhnya  tidak  cukup  untuk memahami  fenomena  Budaya  Migrasi Internasional  yang  luas.  Sehingga  dalam mobilisasi migrasi internasional, masyarakat  Indonesia  khususnya  mereka yang  bekerja  sebagai  Tenaga  Kerja  asal Indonesia  (TKI)  rentan  terjerumus  dalam peluang terjadinya perdagangan manusia.
Berdasarkan gagasan teori Konstruktivisme  dan  konsep  HAM,  yang disertai  dengan  pertimbangan  strategi  di Pemerintahan  Jilid  1  Presiden  Joko Widodo,  melalui Undang-Undang  No.  18 Tahun 2017 penulis  akan  menelaah bagaimana  penerapan  kebijakan  yang diambil  dan  pemaknaan  konstruksi  sosial domestik  dalam  fenomena  perdagangan manusia  yang  terjadi  dalam  pergerakan migrasi  internasional.  Sebagai  bentuk
Volume 6 Nomor 2 Edisi Oktober 2022 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v6i2
evaluasi  atas  kebijakan  yang  diambil, sehingga  kedepannya  pemerintah  dapat mengambil  kebijakan  yang  sesuai  dengan realita konstruksi pemaknaan sosial masyarakat Indonesia.

## 3. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif  melalui  kajian  literatur  (bahan yang  di  dapat  melalui  bacaan)  yang bertujuan  untuk  membuat  pencandraan secara  sistematis,  faktual,  dan  akurat mengenai  “Strategi  Kebijakan  Migrasi Internasional  Pemerintahan  Jokowi  Jilid  I dalam  Penanganan Human  Trafficking ”. Dalam menganalisis data, tim penulis akan membuat  berbagai  tinjauan  pustaka  yang dapat  membantu  penelitian  yang  mereka lakukan  dalam  hal  mengatur,  menafsirkan serta menganalisa. Pada akhirnya penelitian ini  umumnya  dianalisis  dalam  bentuk deskripsi  dan  penjelasan  verbal  yang kemudian sampai pada penarikan kesimpulan.

## 4. Hasil dan Pembahasan
Data-data  terkait  arus  migrasi internasional  tidak  hanya  terbatas  pada pengiriman, penempatan, dan juga pemulangan  tenaga  kerja  Indonesia,  tetapi meliputi  juga  dengan  data  tindakan pelanggaran  migrasi  internasional  dalam hal ini perdagangan manusia yang kemudian  dapat  dijadikan  sebagai  dasar penelitian terkait kebijakan migrasi negara Indonesia pada masa pemerintahan Jokowi- JK terhadap peluang perdagangan manusia.
Menurut Badan Nasional Penempatan  dan  Perlindungan  Tenaga Kerja
Indonesia (BNP2TKI), data penempatan TKI pada tahun 2014 mencapai  429.872  orang  yang  mencakupi
57%  perempuan  dan  43%  laki-laki.  Pada tahun  2015-2016  jumlah  TKI  mengalami penurunan  yang  cukup  signifikan  dari tahun-tahun sebelumnya.
Hal ini disebabkan  adanya  kebijakan  moratorium pengiriman  TKI  ke  dua  negara  yaitu Malaysia  dan  Arab  Saudi.  Total  jumlah TKI  pada  2015  adalah  sebanyak  275.736 orang  dengan  60%  TKI  perempuan  dan sisanya  dari  laki-laki.  Sementara  2016 jumlah  pengiriman  TKI  adalah  sebanyak 234.451 orang (Badan Nasional
Penempatan  dan  Perlindungan  Tenaga Kerja  Indonesia,  2017).  Sedangkan  pada tahun  2017  sebanyak  262.899  orang  yang terdaftar  sebagai  tenaga  kerja  Indonesia. Pada  tahun  berikutnya  yaitu  2018,  total jumlah TKI mengalami peningkatan menjadi  283.640  orang  yang  terdaftar menjadi TKI dan berakhir pada tahun 2019, terdaftar sekitar 276.553 orang tenaga kerja Indonesia  (Badan  Nasional  Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, 2020).
Pada  2016,  Indonesia  menduduki posisi  pertama  sebagai  negara  asal  jumlah korban  perdagangan  manusia  dengan korban sebanyak 3.909 yang sebagian besar adalah kaum perempuan 90 persen dan laki- laki  10  persen  untuk  kategori  dewasa. Untuk  kategori  anak  adalah  84  persen perempuan,  dan  16  persen  laki-laki berdasarkan hasil penelitian IOM.
Kemudian, berdasarkan data resmi Kementerian Luar Negeri, yang dikumpulkan dari beberapa otoritas konsuler  Indonesia  di  luar  negeri  yang mendata identifikasi kasus dengan rujukan laporan  sebagai  korban human  trafficking, yakni 259 kasus pada 2019 (dengan catatan kasus serupa sebanyak 164 pada 2018, 340 pada 2017, dan 478 pada 2016). Angka ini termasuk 228 pekerja rumah tangga dan 31 dengan  keadaan  yang  tidak  ditentukan. Kementerian Luar Negeri melaporkan telah merujuk  94  korban  ke  lembaga  layanan
Volume 6 Nomor 2 Edisi Oktober 2022 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v6i2
sosial, dengan laporkan tindakannya mengenai 165 korban tambahan yang tidak teridentifikasi dengan jelas (U.S. Department  of  State,  2020).  Sedangkan, pada  tahun  sebelumnya  sepanjang  tahun 2018  telah  dilakukan  proses  rehabilitasi, dan pemulangan terhadap korban perdagangan  manusia.  Berdasarkan  data Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan dan  Perlindungan  Anak  (Kemenpppa), terdapat  14  negara  tujuan  yang  menjadi tempat perdagangan manusia.
Tabel 2. Data Korban Perdagangan Manusia yang Direhabilitasi pada Tahun 2018 Berdasarkan Negara Tujuan
Korban-korban  tersebut  kemudian mendapat pelayanan rehabilitasi, reintegrasi, dan juga pemulangan di Rumah Perlindungan Sosial Wanita (RPSW).

## 4.1. Tren Migrasi Internasional
Dinamika  mobilitas  masyarakat Indonesia  dalam  Migrasi  Internasional tidak  pernah  stagnan  karena  mengalami perubahan-perubahan  yang  diakibatkan oleh momentum dari subjeknya yakni para migran  dan  setiap  kecenderungannya. Negara  dengan  perekonomian  yang  stabil akan  cenderung  menjadi  negara  tujuan migran karena dalam perkembangan
ekonomi  dan  pasar  membutuhkan  tenaga kerja.  Sedangkan  para  migran  biasanya harus mengadu nasib di negara lain karena di  negaranya  dirasa  tidak  tersedia  ruang untuk mengembangkan kehidupan khususnya  dalam  lingkungan  ekonomi. Ada  beberapa  faktor  yang  mempengaruhi kecenderungan  masyarakat  untuk  terlibat dalam  Migrasi  Internasional  menurut publikasi  IOM  (David,  Bryant,  &  Larsen, 2019):
Pertama  adalah  faktor  sosial,  yang dipengaruhi oleh perubahan persepsi sikap dan  etos  kerja.  Dimana,  pada  dasarnya orang  yang  pergi  ke  luar  negeri  sebagian besar  mempunyai  tujuan,  atau  setidaknya mempunyai motivasi batin dengan keluarganya  yang  biasanya  dinyatakan melalui arus kiriman yang berupa uang atau barang  yang  mereka  peroleh  dari  Negara tujuan. Remitan sendiri merupakan sumber yang  cukup  penting  yang  digunakan keluarga yang ada di Indonesia untuk biaya keperluan dan modal keluarga, serta untuk keperluan yang bersifat konsumtif.
Kedua  mengenai  faktor  ekonomi, yang didasari oleh alasan untuk mendapatkan  upah  yang  lebih  tinggi  dan meningkatkan kesejahteraan rumah tangganya.  Dengan  bekerja  diluar  negeri, maka  pendapatan  angkatan  tenaga  kerja bersama dengan keluarganya dapat ditingkatkan secara substansi.
Ketiga  terdapat  Faktor  Pendidikan, yang  mana  pendidikan  merupakan  salah satu faktor yang mempengaruhi produktivitas seseorang. Dengan perolehan pengetahuan  yang  minim  dari  kualitas pendidikan yang mampu diakses, kedepannya  dalam  kehidupan  sebagai migran ada banyak ruang kekosongan yang mendukung terjadinya eksploitasi terhadap mereka.
Volume 6 Nomor 2 Edisi Oktober 2022 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v6i2
Tiga  faktor  tersebut  kemudian menjadi  awal  terbukanya  ruang  peluang terjadinya human trafficking dalam mobilisasi  migrasi  internasional  para  TKI. Di  era  kontemporer  ini,  rezim  kapitalisme global melahirkan kembali sistem perbudakan  modern.  Dimana  masyarakat dengan  nilai  tawar  yang  dibawah  rata-rata persaingan  pasar  kerja  negara  tujuan menjadi  rentan  akan  eksploitasi  bahkan human trafficking .
Keberagaman  kondisi  dan  potensi, serta  perilaku  di  setiap  negara  tujuan penempatan  TKI,  menunjukkan  tren/pola migrasi  yang  telah  ditawarkan  sebagai sebuah  peluang  dan  keuntungan  bagi  para tenaga  kerja.  Tren/pola  imigrasi  ini kemudian  dapat  diartikan  sebagai  bentuk daya  tarik  bagi  tenaga  kerja  asing,  yang mempengaruhi pola pikir para tenaga kerja untuk  memilih  aktivitas  migrasi  di  luar negeri.
Tren kondisi lingkungan dan budaya luar negeri memberikan daya tarik tersendiri  bagi  tenaga  kerja  Indonesia. Dimana,  setiap  negara  penempatan  di  luar negeri mempunyai keberagaman pola hidup yang cukup berbeda dengan Indonesia. Dari adanya  perbedaan  kondisi  lingkungan inilah  yang  menimbulkan  pola  kebiasaan baru  para  TKI,  yang  sebelumnya  tidak pernah  dilakukan  pada  negara  asal.  Pola pikir  TKI  yang  menganggap  luar  negeri lebih modern, dapat mempengaruhi pandangan  mereka  terhadap  kehidupan yang lebih maju. Lalu dari pola kebiasaan- kebiasaan  di  luar  negeri  ini  akan  dibawa kembali  ke  negara  asal,  dan  dapat membentuk  media  informasi  bagi  calon- calon  tenaga  kerja  Indonesia  berikutnya. Setiap negara tujuan menawarkan keuntungan  upah  yang  tidak  sedikit,  dan peluang pekerjaan yang cukup luas disana. Hal  ini  yang  kemudian  menjadi  tren ekonomi dalam arus migrasi internasional.
Pada  tahun  2015,  jumlah  migran internasional  di  seluruh  dunia  mencapai 244 juta jiwa (IOM, 2018). Jumlah migran secara global menunjukkan bahwa sebagian besar migran internasional di dunia adalah pekerja  migran.  Para  pekerja  migran memiliki  partisipasi  angkatan  kerja  yang lebih  tinggi  ketimbang  mereka  yang  non- migran,  terutama  pada  pekerja  perempuan yang memiliki tingkat partisipasi angkatan kerja  yang  lebih  tinggi.  Salah  satu  alasan mengapa  pekerja  migran  masih  memilih melakukan  imigrasi  ke  luar  negeri  yaitu karena  pengiriman  uang  yang  terus meningkat  secara  global,  sementara  biaya pengiriman  uang  tetap  relatif  tinggi. Contohnya  pada  tahun  2015,  jumlah remitansi  keuangan  yang  dikirim  oleh migran  internasional  kepada  keluarga  di negara  asal  adalah  berjumlah  $581  miliar. Hal  itu  mengartikan  bahwa  jumlah remitansi yang didapatkan adalah lebih dari tiga  seperempatnya  dikirim  ke  ekonomi berpenghasilan  rendah  dan  menengah. Kemudian,  tingkat  pengangguran  dan kemiskinan  yang  tinggi  di  negara-negara asal  merupakan  faktor  pendorong  pekerja migran untuk bermigrasi.
Sejalan dengan perkembangan globalisasi  ekonomi  serta  kekuatan  pasar mengenai  ketimpangan  peluang  kerja  di berbagai negara terlebih khususnya wilayah ASEAN  menjadi  penting  untuk  dikaji. Rendahnya peluang atau kesempatan kerja itu dipengaruhi oleh ketidaksiapan negara- negara berkembang dalam arus liberalisme (Saragih, 2018). Untuk mengatasi pengangguran  dan  lapangan  kerja  yang belum  memadai,  pemerintah  mempunyai kebijakan  tersendiri  dalam  mengatasi permasalahan  ketenagakerjaan  ini  dengan mendorong pengiriman tenaga kerja ke luar negeri.
Dalam  periode  waktu  tahun  2014- 2017,  negara  Malaysia  tetap  menjadi peringkat  satu  negara  tujuan  pengiriman
Volume 6 Nomor 2 Edisi Oktober 2022 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v6i2
tenaga  kerja  migran  asal  Indonesia. Ketertarikan  TKI  ke  Malaysia  tidak terlepas  dari  dorongan  pemerintah  dalam mensosialisasikan  lowongan  pekerjaan kepada  masyarakat  luas  di  Indonesia melalui lembaga Penempatan dan
Perlindungan TKI (BP3TKI). Pembangunan dan industrialisasi Malaysia sangat  bergantung  pada  tenaga  kerja migran Indonesia, sehingga arus permintaan  TKI  sangat  besar  pada  negara ini.  Terdapat  tiga  alasan  utama  yang mendasari  pengiriman  TKI  ke  Malaysia Pertama, faktor adanya ketidakseimbangan ekonomi  antara  kedua  negara,  yang  mana sumber daya manusia (SDM) di Indonesia masih  lebih  tinggi  daripada  di  Malaysia. Tetapi arus pertumbuhan ekonominya lebih tinggi  daripada  negara  Indonesia.  Kedua, adanya jaringan kerja antara para perantara, agen  TKI  yang  telah  dilembagakan,  dan makelar. Budaya mengikuti jejak keluarga ataupun tetangga oleh masyarakat Indonesia  juga  sangat  berpengaruh  dalam penerimaan TKI. Ketiga, adanya hubungan budaya,  bahasa,  dan  sejarah  antara  kedua negara. Hal ini mengakibatkan banyak TKI yang  tidak  mengalami  kesulitan  dalam beradaptasi  dengan  lingkungan  kerja  di Malaysia.
Namun, penempatan TKI di Malaysia dengan tiga alasan utama tersebut tidak  bisa  dipungkiri  untuk  tidak  terjadi kasus ilegal dokumen dan pelanggaran hak asasi  manusia.  Proses  pendaftaraan  masih tergolong lemah, calon TKI tidak mempunyai  keseriusan  dalam  pengurusan, sehingga banyak kasus pemalsuan dokumen  yang  berujung  pada trafficking . Kemudian, budaya perbudakan di Malaysia masih  sangat  kental,  dan  menganggap bahwa  TKI  sudah  “dibeli”  dan  akan dikerjakan sesuai kehendak majikan.
Taiwan  menjadi  negara  kedua tujuan  pengiriman  tenaga  kerja  migran Indonesia. Negara ini menawarkan standar
gaji yang lebih tinggi ketimbang Singapura dan Hongkong, yaitu sebesar Rp6.000.000 setiap bulannya (Rizal & Arsyianto, 2019). Tentu saja, tawaran ini sangat mempengaruhi  daya  tarik  TKI  untuk bekerja  disana  dengan  latar  belakang ekonomi rendah. Tidak hanya itu saja tetapi negara  Taiwan  menjadi  menarik  karena adanya  pembebasan  visa  bekerja.  Hal  ini menjadi sangat penting karena menimbulkan stigma baru  tentang  adanya manfaat  dan  biaya  bagi  TKI  sebelum penempatan, penempatan dan pra penempatan.  Ada  dua  sisi  positif  dan negatif dalam pengiriman serta penempatan tenaga  kerja  migran  asal  Indonesia  ke Taiwan.  Pada  sisi  positifnya,  sebelum penempatan TKI ada beberapa Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) akan memberikan dana tambahan untuk keberangkatan ke negara tujuan.
Hanya saja, sisi buruknya beberapa PJTKI  masih  meminta  untuk  membayar biaya  pemberangkatan  dan  potong  gaji. Pada  saat  penempatan,  TKI  mendapatkan jaminan  kontrak  kerja  yang  mudah  untuk diperpanjang serta standar upah yang tinggi di  negara  asal.  Sehingga, TKI mempunyai modal  hidup  yang  lebih  tinggi  di  negara asal.  Namun,  sisi  buruk  yang  terdapat  di negara Taiwan sehingga bisa berujung pada trafficking adalah  sikap  majikan  yang temperamen.  Ketika  mereka  mendapatkan majikan  dengan  pekerjaan  yang  kurang kondusif  para  TKI  akan  mendapatkan perlakuan  yang  tidak  senonoh  serta pemotongan gaji.
Negara  dengan  peringkat  ke-3 tujuan  pengiriman  tenaga  kerja  migran Indonesia  yaitu  Arab  Saudi.  Negara  ini mempunyai  sistem  Kafala  yang  membuat para  pekerja  migran  secara  hukum  akan terikat  pada  pemberi  kerja/majikan  dalam periode  kontrak  kerja.  Adapun  tujuan sistem ini yaitu, menyediakan tenaga kerja sementara  dengan  cepat  ketika  kondisi
Volume 6 Nomor 2 Edisi Oktober 2022 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v6i2
ekonomi  negara  Arab  Saudi  sedang memuncak. Namun, ketika ekonomi sedang menurun maka majikan akan mengeluarkan serta memberhentikan para pekerja migran. Kebanyakan TKI beranggapan bahwa Arab Saudi menjadi negara pilihan karena faktor adanya peluang ke mekkah untuk melaksanakan ibadah haji . Kemudian, para TKI di iming-imingkan soal gaji yang besar dengan  ketentuan  pekerjaan  yang  tidak melihat latar belakang pendidikan.
Sehingga,  TKI  menjadi  semakin  tertarik meskipun memiliki keterbatasan pendidikan. Faktor ini kemudian mengarah pada  kurangnya  pengetahuan  TKI  soal pendaftaran  dan  dapat  dipengaruhi  oleh tangan-tangan  kotor  dengan  cepat  atau mendapatkan jebakan penipuan.
Dibalik gaji besar tersebut  terdapat permasalahan regulasi yang harus dihadapi TKI  pada  saat  keberangkatannya  hingga kepulangannya. Pada saat keberangkatannya  persoalan  yang  sering muncul  yaitu  adanya  pemalsuan  dokumen oleh oknum-oknum, serta menaikkan biaya pembekalan yang terlalu besar. Kemudian, ketika  mereka  sudah  di  negara  tujuan, perlakukan  kasar  seperti  penganiayaan, eksploitasi, pelecehan seksual, pengambilan  paksa  dokumen  paspor  oleh majikan,  serta  TKI  yang  terjerat  kasus hukum  menjadi  persoalan  yang  sangat kompleks dan membutuhkan perlindungan negara asal.

## 4.2.  Budaya  Migrasi  Indonesia  dalam Pandangan Teori Konstruktivisme
Setelah melihat apa saja faktor yang mempengaruhi  dan  mengapa  tren  migrasi ke  suatu  negara  itu  terbentuk,  lalu kemudian muncul satu pertanyaan. Adakah satu  pola,  atau  satu  karakteristik  yang nampak  secara  signifikan  dalam  kegiatan migrasi yang dilakukan masyarakat Indonesia?  Arus  pergerakan  dan  mobilitas masyarakat  Indonesia  sebagai  migran,
berdasarkan  data  yang  ada  mayoritas didominasi  oleh  tenaga  kerja.  Menurut kerangka  teoritikal  konstruktivis,  gagasan atau  ide  adalah  poin  utama  yang  dapat diperoleh dari konstruksi sosial. Konstruksi sosial  ini  kemudian  menghasilkan  suatu makna  tertentu  yang  mana  kemudian makna  inilah  yang  hadir  dalam  struktur material yang ideasional.
Dengan  melihat  sajian  data  praktis dan konseptual;  dalam hal  budaya migrasi Indonesia  itu  sendiri,  aktivitas  dan keputusan  untuk  menjadi  tenaga  kerja migran  mayoritas  dimaknai  masyarakat Indonesia sebagai ruang pembebasan yang diharapkan  dapat  mengarahkan  mereka  ke dalam standar kehidupan yang lebih layak. Namun dalam hal ini, masyarakat Indonesia seharusnya menyadari posisi tawar mereka dalam  konteks  pekerja  di  tempat  yang struktur  sosialnya  jauh  berbeda  dengan yang  ada  di  domestik  Indonesia.  Yang mana  dikemudian  hari,  hal  ini  dapat bermakna negatif.
Pada periode pemerintahan Presiden  Joko  Widodo  Jilid  1,  sekiranya tidak ada perubahan makna yang memberikan  perubahan  signifikan  dalam pemaknaan yang dipahami para migran dan calon  migran  asal  Indonesia.  Namun perubahan  itu  datang  dari  faktor-faktor eksternal,  seperti  tawaran-tawaran  akan adanya  kenaikan  standarisasi  upah  kerja dan  pembebasan  visa  tenaga  kerja  di Taiwan contohnya. Tawaran-tawaran seperti  ini  sangatlah  menarik  bagi  telinga migran asal Indonesia; mengingat bahwasannya  mereka  memaknai  aktivitas migrasi  tenaga  kerja  sebagai  ruang pembebasan menuju kehidupan yang lebih layak;  maka  pola  pikir  mereka  akan berfokus pada naiknya persentase kemungkinan  keuntungan  yang  mereka dapatkan.  Sedang  disaat  yang  bersamaan, mereka  tidak  memahami  dengan  jelas bahwa  tidak  hanya  grafik  ‘kemungkinan
Volume 6 Nomor 2 Edisi Oktober 2022 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v6i2
keuntungan’  itu  saja  yang  bergerak  naik; tetapi  mobilitas  para  aktor-aktor  dengan tujuan negatif juga turut meningkat. Hal ini terbukti  dari  meningkatnya  angka  migran yang  menjadi  korban  dalam  peristiwa human trafficking . Ya, memang ketersediaan lapangan kerja dengan standarisasi  upah  yang  tinggi  itu  memang hadir  dalam  polesan  menggiurkan  di  era globalisasi  ini.  Namun,  sisi  lain  terkait dengan  eksistensi  tenaga  kerja  dengan background yang  tidak  memenuhi  standar pekerja  terampil  di  daerah  tujuan  dia bermigrasi, disadari dan dimanfaatkan oleh aktor-aktor tidak bertanggung jawab untuk perkembangan mobilitas pasar gelap tenaga kerja. Disinilah ruang terjadinya trafficking dengan  manusia  sebagai  objeknya  itu marak terjadi.
Bagaimana  aktor-aktor  yang  tidak bertanggung  jawab  ini  berpotensi  berhasil dalam mengiming-imingi para migran asal Indonesia?  Memang  tidak  ada  sajian  data yang memadai tentang hal ini. IOM sendiri sebagai  salah  satu  lembaga  organisasi internasional  yang  bekerja  dalam  bidang migrasi  itu  sendiri  memberikan  catatan bahwa masih sangat dibutuhkannya penelitian-penelitian yang dapat mendukung pengumpulan data-data terkait para  aktor  pelanggar  yang  memanfaatkan ketidaktahuan dan ketidakberdayaan banyak  migran  untuk  keuntungan  mereka sendiri  tanpa  memperhatikan  nilai-nilai kemanusiaan  universal,  yang  disebut offender (David, Bryant, & Larsen, 2019).
Melalui
kerangka teoritikal
Konstruktivisme,  hal  ini  dapat  dijelaskan dalam pemaknaan umum. Yakni bahwasannya  dalam  pemaknaan  yang dilakukan oleh seorang aktor, dalam hal ini para  migran  tenaga  kerja  asal  Indonesia, ada identitas dan minat. Dan bahwasannya identitas dan minat ini akan selaras dalam 1 pemaknaan  dan  1  preferensi  dalam pengambilan keputusan. Aktor-aktor
offender paham  mengenai  identitas  yang sedang dibangun para migran tenaga kerja untuk  suatu  minat  yang  relatif  sama. Dimana,  banyak  migran  tenaga  kerja  asal Indonesia, dalam interaksinya dengan aktor lain  melabeli  diri  mereka  dengan  standar yang rendah. Mereka sendiri yang menyadari  posisi  inferior  mereka  dalam lingkungan  kerja  di  negara  tujuan  tempat mereka sedang bekerja. Banyak yang masih belum  paham  benar,  terkait  hak-hak  dasar mereka  yang  harus  senantiasa  dijamin kepenuhannya  dalam  situasi  apapun  dan dari siapapun. Termasuk dalam status kerja mereka  sebagai  tenaga  kerja  pendatang yang  terkait  kontrak  dengan  aktor  yang mempekerjakan  mereka.  Banyak  yang mengesampingkan  rangkaian  pelanggaran HAM  milik  mereka  sendiri,  baik  dalam skala  kecil  hingga  yang  membahayakan, sederhana  karena  merasa  tidak  memiliki kekuatan  dan  posisi  yang  menguntungkan untuk  melawan;  belum lagi  ancaman akan kehilangan  pekerjaan  yang  mana  hal  ini merupakan  hal  pertama  yang  memotivasi keinginan  mereka  untuk  datang  sebagai tenaga  kerja  untuk  tawaran  upah  dan aksesibilitas  pekerjaan  yang  dapat  mereka capai.  Dalam  hal  ini  jelas  bahwasannya minat utama migran asal  Indonesia, masih berkesinambungan dengan pemaknaan mereka  akan  tenaga  kerja  migran  yang dimaknai  sebagai  ruang  pembebasan  yang diharapkan  dapat  mengarahkan  mereka  ke dalam standar kehidupan yang lebih layak.

## 4.3. Kebijakan Migrasi Nasional Jokowi – JK
Rencana Pembangunan Jangka Menengah  Nasional  (RPJMN)  2015-2019 merupakan  penjabaran  dari  visi  misi  serta program  aksi  pembangunan  nasional Jokowi-JK dengan slogan “Negara Hadir”.
Visi  dan  Misi  Nawacita  Presiden  Jokowi- JK dalam kebijakan Pembangunan Nasional  mengarahkan  tujuannya  untuk Melindungi  Hak dan  Keselamatan Pekerja
Volume 6 Nomor 2 Edisi Oktober 2022 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v6i2
Migran. Sasaran utama yang ingin dicapai yaitu  menurunkan  jumlah  migran  yang sedang  menghadapi  permasalahan  hukum di dalam negeri dan di luar negeri. Dengan rendahnya kualifikasi tenaga kerja migran, banyak TKI yang mengalami permasalahan hukum  di  negara  penempatan  dan  tidak mendapatkan  perlindungan  dalam  hak keselamatannya.  Pengaturan  kebijakan pemerintah mengenai pekerja migran yang bekerja  di  luar  negeri  Tahun  2015  telah diatur  dan  disusun  dalam  Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang “Perlindungan  dan  Penempatan  Tenaga Kerja  Indonesia  ke  Luar  Negeri  (POT KILN).”  Kebijakan  ini  secara  garis  besar memuat  fungsi  pemerintah  selaku  pihak berwenang  dalam  menyediakan  payung hukum  bagi  para  TKI  di  luar  negeri  guna menjamin keselamatan dan keberlangsungan  hidup  (Arumsari,  2019). Namun,  jika  dilihat  dari  109  pasal  dalam undang-undang  tersebut,  hanya  8  pasal yang mengatur tentang substansi perlindungan dan sebagian besarnya adalah substansi  penempatan.  Dalam  hal  ini,  UU yang  telah  ditetapkan  tersebut  tidak memiliki ruang yang cukup untuk melindungi  pekerja  migran  yang  tidak berdokumen  dan  pekerja  rumah  tangga. Untuk  itu  perlu  bagi  pemerintah  dalam memperjelas  peraturan  turunan  tentang prosedur  perekrutan  tenaga  kerja  migran sehingga  terdapat  aspek  legalitas  yang dapat mewadahi seluruh kegiatan operasional para tenaga kerja migran.
Hal  tersebut  mengacu  pada  revisi UU perlindungan pekerja migran. Undang- undang  Nomor  18  Tahun  2017  tentang Penempatan dan Perlindungan TKI memiliki  sanksi  lebih  berat  daripada  UU yang  lama  jika  dilihat  untuk  para pelanggaranya. Perlindungan pekerja migran Indonesia diartikan dalam pasal (1) UU  Nomor  18  tahun  2017,  yaitu “Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia
adalah  segala  upaya  untuk  melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum  bekerja,  selama  bekerja,  dan setelah  bekerja  dalam  aspek  hukum, ekonomi, dan sosial.”
UU Nomor 18 Tahun 2017 Pasal (2) terdapat asas Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang memuat tentang keterpaduan,  persamaan  hak,  pengakuan atas  martabat  dan  hak  asasi  manusia, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan  gender,  non  diskriminasi,  anti- perdagangan manusia, transparansi, akuntabilitas
dan berkelanjutan (Kementerian  Perencanaan  Pembangunan Nasional, 2014). Dengan adanya pembaruan kebijakan UU ini, para pekerja migran  Indonesia  dipastikan  memiliki jaminan hak yang besar dan terlindungi dari segala macam praktik penindasan, perdagangan  manusia,  serta  perbudakan. Kebijakan ini merupakan dasar pemerintah dalam mewujudkan perlindungan terhadap tenaga  kerja  migran  Indonesia  dari  segala tindakan pelanggaran migrasi internasional. Undang-undang  ini  lalu  memperlihatkan peran  pemerintah  yang  lebih  besar, ketimbang peran swasta dalam penempatan dan juga memberikan perlindungan  pekerja  migran  Indonesia. Serta  menunjukkan  komitmen  negara sebagaimana  “hadir”  untuk  mengakhiri sentralisasi  tata  kelola  migrasi  terhadap tenaga kerja yang eksploitatif.

## 4.4.  Strategi  dan  Kebijakan  Migrasi Internasional  Pemerintahan  Jokowi  – JK
Tenaga  Kerja  migran  internasional merupakan salah satu bentuk pengelompokan  yang  ada  dalam  konsep human  trafficking .  Dalam  proses  migrasi internasional,  perdagangan  manusia  yang
Volume 6 Nomor 2 Edisi Oktober 2022 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v6i2
eksploitatif  menjadi  suatu  fenomena  yang tidak  terelakan.  Faktor-Faktor  konstruksi sosial,  ekonomi,  dan  pendidikan  tidak hanya  menjadi  faktor  yang  membentuk pola  pikir  masyarakat  untuk  bermigrasi. Namun  disaat  yang  bersamaan  juga  turut menjadi  faktor  yang  melandasi  rentannya peluang dari human trafficking . Menimbang  UU  No.  18  Tahun  2017 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI, pada  Pasal  (2)  yang  memuat  tentang  asas Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia termasuk  didalamnya  terkait  keterpaduan, persamaan  hak,  pengakuan  atas  martabat dan hak asasi manusia, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan gender, non diskriminasi,  anti-perdagangan  manusia, transparansi, akuntabilitas dan berkelanjutan;  ada  beberapa  kebijakan praktis dari era Pemerintahan Jokowi Jilid I dalam  menangani  peluang  terjadinya human  trafficking. Sebagai  contoh  penulis mengambil fenomena human trafficking di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Berangkat  dari  kerangka  nasional UU No. 18 Tahun 2017 dengan fenomena lapangan terkait dengan maraknya laporan kasus human trafficking kemudian Pemerintah  Provinsi  mengkaji  upaya mengatasi  peluang  terjadinya human trafficking terhadap  masyarakat  yang terlibat dalam migrasi internasional dengan 2 kerangka kebijakan umum, yakni dengan: tindakan preventif dan tindakan pemberdayaan.  Pemprov  NTT  sebagai instrumen  pemerintahan  bekerja  untuk menjunjung tinggi dan menjamin penegakan  HAM  masyarakat  provinsinya. Karena  dalam  kerangka  pemerintahan, negara melalui semua instrumennya berkewajiban untuk menjamin hak, kesempatan  dan  perlindungan  bagi  setiap warga  negara.  Dalam  hal  ini  ketika masyarakat memilih untuk melibatkan diri dalam  migrasi  internasional  dengan  latar belakang  tujuan  untuk  bekerja,  maka
negara  harus  menjamin  keamanan  setiap warganya dalam situasi ini. Karena sebagai pekerja  migran  Indonesia,  mereka  yang mengambil profesi ini juga harus memperoleh  hak  dan  kesempatan  yang sama  dihormati  sebagaimana  masyarakat dengan profesi lainnya dalam mengembangkan dan menjalankan pekerjaan mereka sesuai dengan profesionalitas setiap individu masyarakat. Menjamin  bahwa  para  masyarakat  yang bekerja  sebagai  Tenaga  Kerja  Asing  di negara lain terlindungi dari beragam bentuk eksploitasi  pekerja  yang  melenceng  dari nilai-nilai  dasar  kemanusiaan.    Dalam penerapan  tindakan  preventif,  Pemprov NTT  mengeluarkan  beberapa  kebijakan provinsi  seperti  Dikeluarkannya  Surat Keputusan Gubernur NTT No.
357/KEP/HK/2018  tanggal  14  November
2018  tentang  moratorium  pengiriman  TKI asal NTT.
Melalui kajian konstruktivis, dijelaskan  bagaimana  konstruksi  sosial yang  sudah  ada  dapat  direkonstruksi. Sebagaimana  UU  No.  39  Tahun  2004 kemudian direvisi dengan disahkannya UU No.  18  Tahun  2017.  Ketika  kerangka kebijakan  yang  terdahulu  dinilai  belum memenuhi  kebutuhan  akan  penyelesaian fenomena  yang  ada  dilapangkan,  hal  ini tidak semerta-merta berarti bahwa kebijakan yang sudah ada adalah lemah dan tidak  efisien.  Namun  fenomena  praktis  di masyarakat bergerak dengan dinamis sesuai dengan  perkembangan  zaman  dimana banyak  pola-pola  pikir:  baik  yang  baru masuk  dan  mempengaruhi  &  pola  pikir yang  sudah  lama  ada  dan  membentuk keyakinan tertentu saat memandang peluang yang ada dalam migrasi internasional. Menurut kerangka konstruktivis;  ide  lah  yang  menghadirkan power .  Sebagaimana  ide/gagasan  ini  telah merekonstruksi pola pemikiran masyarakat, pemerintah  harus  melihat  ruang  proyeksi
Volume 6 Nomor 2 Edisi Oktober 2022 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v6i2
yang  sama  akan  kekuatan  ide/gagasan untuk  dapat  merekonstruksi  situasi  yang ingin  diubah  oleh  pemerintah  demi kepentingan dan keselamatan setiap individu pekerja migran asal Indonesia.
Selain  dalam  upaya  membangun jaringan  dan  tatanan  administratif  lokal, domestik,  dan  hingga  di  negara-negara tujuan;  pendekatan  pembekalan  preventif ini  seharusnya  mendapat  lebih  banyak fokus  kajiannya.  Karena  dengan  strategi ini, Indonesia dapat perlahan
merekonstruksi  pemaknaan  akan  budaya migrasi  internasional  dan  identitas  para migran  asal  indonesia  sebagai  pekerja migran; melalui komunikasi yang lisan dan tertulis. Sehingga dengan demikian, seorang  pekerja  migran  mampu  untuk mengatur  pola  pemikirannya  sewaktu- waktu  mereka  ditempatkan  dalam  posisi yang  mengancam  saat  sedang  bekerja dengan status migran.
Kebutuhan juga ada akan penelitian untuk mengisi pemenuhan kebutuhan kritis terkait  pengetahuan  terbaru  dan  terbaharu dari rangkaian aktivitas migrasi internasional  yang  dilakukan  masyarakat Indonesia.  Hal  ini  bersinggungan  dengan bagaimana para kaum konstruktivis konvensional  meyakini  bahwa  dengan ketersediaan  data  mengenai  faktor-faktor yang mempengaruhi pemaknaan aspek dari suatu  identitas  itu  akan  sangat  membantu untuk  memprediksi  tren  pola  seperti  apa yang  akan  datang.  Dan  penting  untuk Indonesia mempersiapkan strateginya dalam  menghadapi  krisis  kasus-kasus migrasi di masa depan. Sehingga kerangka kebijakan tidak hanya disusun sebagaimana lengkap  untuk  menjawab  fenomena  di masyarakat,  namun  secara  praktis  juga memberikan  perubahan  yang  berdampak positif signifikan dalam upaya perlindungan  dari  peluang  terjadinya human trafficking pada saat  terlibat  dalam migrasi internasional.
Selain  karena  tugas  ini  menjadi tanggung  jawab  negara  untuk  menjamin, melindungi dan mempromosikan keberlangsungan  jaminan  HAM  milik warga  negaranya;  dengan  demikian  pula konsistensi upaya dan jika memungkinkan keberhasilan  akan  membentuk  validitas baru  akan  eksistensi  Indonesia  sebagai suatu entitas kenegaraan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Sebagaimana telah menjadi amanat kenegaraan  dalam  kerangka  konstitusi Indonesia.

## 5. Kesimpulan dan Rekomendasi

## 5.1 Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  kajian  literatur dalam  penelitian  ini,  kelompok  kami menyimpulkan  bahwa,  terdapat  beberapa hal  yang  menjadi  kesimpulan  antara  lain: Pertama, Faktor-faktor pendorong masyarakat  Indonesia untuk terlibat dalam migrasi internasional, antara lain; Pertama, faktor  sosial,  ekonomi  dan  budaya, merupakan remitan dan perubahan persepsi sikap  dan  etos  kerja,  yang  hakekatnya orang bekerja keluar negeri sebagian besar mempunyai hasrat dan ikatan batin dengan keluarganya. Selanjutnya,
Faktor
Pendidikan,  merupakan  salah  satu  faktor yang mempengaruhi produktivitas seseorang  yang  juga  turut  mempengaruhi status  sosial  ekonomi  keluarga  dan motivasi  untuk  menjadi  lebih  baik.  Dan terakhir  adalah  Faktor  Ekonomi,  faktor ekonomi  merupakan  alasan  masyarakat bermigrasi keluar negeri.
Kedua,  bahwasannya  Tren  Migrasi Internasional, menunjukkan bahwa sebagian  besar  migran  internasional  di dunia adalah pekerja migran yang memiliki partisipasi angkatan kerja yang lebih tinggi, salah  satu  alasan  pekerja  migran  masih memilih melakukan imigrasi keluar negeri karena  dari  upah  yang  lebih  tinggi  di
Volume 6 Nomor 2 Edisi Oktober 2022 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v6i2
negara-negara  penerima  menjadi  salah alasan  yang  paling  menonjol  dalam  tren migran  Indonesia  saat  bermigrasi  ke  luar negeri.
Ketiga,  Mengenai  Budaya  Migrasi Indonesia dalam pandangan teori konstruktivisme, menurut perangkat teoritikal  konstruktivis;  gagasan  atau  ide adalah  poin  utama  yang  dapat  diperoleh dari  konstruksi  sosial.  Dalam  hal  budaya migrasi  Indonesia  aktivitas  dan  keputusan untuk  menjadi  tenaga  kerja  migran mayoritas  dimaknai  masyarakat  Indonesia sebagai ruang pembebasan, yang diharapkan  dapat  mengarahkan  mereka kedalam  standar  kehidupan  yang  lebih layak.
Keempat, berkaitan dengan Kebijakan  Migrasi  Internasional  Jokowi- JK,  terdapat  visi  dan  misi  ‘NAWACITA” pemerintahan  Jokowi-JK  dalam  kebijakan pembangunan nasional mengarahkan tujuannya  untuk  melindungi  hak  dan keselamatan pekerja migran sasaran utama yang  ingin  dicapai  yaitu  menurunkan jumlah  migran  yang  sedang  menghadapi permasalahan  hukum  di  dalam  negeri  dan di luar negeri. Hal ini diatur dalam Undang- undang  baru  yaitu  UU  Nomor  18  Tahun 2017 tentang
Penempatan
dan
Perlindungan TKI. Kelima,  strategi  dan  kebijakan Migrasi Internasional
pemerintahan
Jokowi-JK, sebagai upaya untuk melindungi  hak  serta  keselamatan  pekerja migran, telah cukup memberikan kerangka kebijakan  yang  lengkap  untuk  sekian banyak penerapan operasional di lapangan. Namun,  dalam  kajian  menurut  kerangka konstruktivis;  ide  yang  menghadirkan power ,  yang  mana  berkemungkinan  lebih besar  untuk  dapat  merekonstruksi  situasi yang  ingin  diubah  oleh  pemerintah  demi kepentingan dan keselamatan setiap individu  pekerja  migran  asal  Indonesia.
Sehingga, selain dalam memperkuat jaringan administratif dan kerangka legalitas  hukum,  pendekatan  pembekalan yang fokus terhadap membentuk pola pikir masyarakat  ini seharusnya mendapat  lebih banyak  fokus  kajiannya.  Karena  dengan mengikutsertakan  strategi  yang  demikian, konstruktivisme  meyakini  akan  lebih efektif.  Adapun  untuk  mendukung  proses merekonstruksi pola yang sudah membudaya, pemerintah perlu menekankan fokus  kebutuhan  penelitian  untuk  mengisi pemenuhan kebutuhan kritis terkait pengetahuan  terbaru  dan  terbaharu  dari rangkaian aktivitas migrasi internasional

## 5.2. Rekomendasi
Penulis meyakini
perlunya pembenahan  konstruksi  dalam  pandangan masyarakat  sebelum  bermigrasi  dengan tujuan  tertentu.  Konstruksi  ini  tidak  harus selalu  dalam  bentuk  kebijakan  nasional, tetapi  dapat  dimulai  dengan  pendekatan dalam  skala  yang  lebih  kecil  dengan masyarakat  terkait.  Untuk  itu,  karena kerangka  kebijakan  yang  ada  sudah mengcakup  definitif,  tanggung  jawab, bahkan hingga sanksi; penulis mengusulkan  beberapa  rekomendasi  yang dapat  diberikan  dalam  mencegah  peluang terjadinya  perdagangan  manusia  saat masyarakat  bermigrasi  dengan  masyarakat sebagai  fokus  utama  karena  masyarakat yang menjadi objek penentu konstruksi ide:
1) Pembekalan mengenai karakteristik negara yang  dituju,  agar  masyarakat  mempunyai pengetahuan yang cukup sebelum bermigrasi. Sehingga ketika diperhadapkan dengan  situasi  tertentu  yang  tidak  pernah dihadapi  sebelumnya  di  daerah  asalnya, masyarakat  tidak  kaget  dan  mengalami kebingungan akan langkah-langkah selanjutnya yang harus di ambil.
2) Meningkatkan  kesadaran  akan  pemaknaan keamanan individual, agar supaya masyarakat memahami bahwasannya
Volume 6 Nomor 2 Edisi Oktober 2022 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v6i2
sekalipun  dalam  situasi  yang  tidak menguntungkan,  setiap  individu  tetap memiliki  hak  yang  harus  dihargai  dan  di jamin;  dan  merupakan  kewajiban  negara melalui  instrumen-instrumen  yang  ada untuk memenuhinya.
3) Pemerintah  lebih  aktif  dalam  menjaring pemikiran-pemikiran  yang  berkembang  di masyarakat,  baik  dalam  kerangka  formal maupun  non-formal.  Sehingga  ada  data aktual  yang  senantiasa  terbaharui  ketika ada  pergeseran  pemaknaan  atau  bahkan pemaknaan  baru  akan  budaya  migrasi internasional.

## Daftar Pustaka

## Acuan artikel dalam buku:
David,  F.,  Bryant,  K.,  &  Larsen,  J.  J.
(2019).  Offender  Characteristic.  In F. David, K. Bryant, & J. J. Larsen, Migrants  and  Their  Vulnerability (pp.  34-49).  Geneva:  International Organization for Migration.

## Acuan artikel dalam Jurnal:
Arsyianto,  &  Rizal.  2019.  “Analisis Migrasi  Tenaga  Kerja  Indonesia  di Taiwan  Menggunakan  Cost  Benefit Analysis  (Studi  kasus  di  Kabupaten Malang).  Jurnal  Ilmu  Manajemen, Volume  4  Nomor  1  Maret  2019. Magister  Manajemen  Pascasarjana Universitas Islam Malang.
Arumsari,  Ratu  Rayanti.  2019.  Peran
Pemerintah Republik Indonesia dalam  Perlindungan  Tenaga  Kerja Indonesia  (TKI)  Sektor  Informal  di Arab  Saudi.  Global  Political  Studies Journal, Vol. 3, No. 1 (2019), pp 52 – 72. https://ojs.unikom.ac.id/index.php/gp s/article/view/2004# [03/07/21] Kusmanto,  Thohir  Y.  2014.  "Trafficking: Sisi  Buram  Migrasi  Internasional", dalam  Sawwa:  Jurnal  Studi  Gender
Vo.  9  No.  02,  pp.  219-240. https://doi.org/10.21580/sa.v9i2.633 [23/05/2022]
Rahmanto, T. 2017. Prinsip Non-Intervensi
Bagi  Asean  Ditinjau  Dari  Perspektif Hak  Asasi  Manusia.  Journal  HAM Vol.  8  No.  2,  December  2017:  145- 159.

## Acuan dari Prosiding:
Mawarti, R. 2017. Peranan Remitansi TKI dalam Perekonomian Nasional. Simpul Perencana, hal. 63. Acuan artikel dalam website: Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. (2017). Data Penempatan dan  Perlindungan  Tenaga  Kerja Indonesia  Tahun  2011  S.D  2016.
Jakarta: BNP2TKI.
Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. (2020). Data Penempatan dan  Perlindungan  Pekerja  Migran Indonesia  Tahun  2019. Jakarta:
BNP2TKI. Kementerian  Perencanaan  Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2014. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015- 2019.  Buku  I  Agenda  Pembangunan Nasional, dalam https://djsn.go.id/storage/app/media/ RPJM/BUKU%20I%20RPJMN%20 2015-2019.pdf diakses
pada
03/07/2021).
Theys, S (Ed). 2020. Kontruktivisme dalam International  Relations  Theory. Bristol:  e-International  Relations Publishing, dalam