STATUS AGAMA ANAK DI BAWAH UMUR MENURUT MUFTI NEGERI SELANGOR (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH SIVIL SELANGOR NOMOR 10016-010-0156-2020)
Muhammad Muqaddim Basit Bin Muhamad Hizzuan, Ali Akbar Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Email: qadimbasit98@gmail.com aliakbar@uinsu.ac.id
Abstrak:
Pernikahan merupakan suatu praktik membentuk keluarga berdasarkan ketentuan agama masing-masing  karena  dalam  pernikahan  akan  muncul  sebab-akibat,  tidak  hanya  pada suami  istri  tetapi  juga  akan  berdampak  pada  anak.  Setiap  agama  mengatur  bahwa pernikahan harus seagama, namun terdapat praktik sebagaimana yang terdapat di dalam Mahkamah  Sivil  Selangor  Nomor  10016-010-0156-2020,  terdapat  satu  pasangan  yang awalnya  menikah  seagama  kemudian  setelah  beberapa  waktu  dan  memiliki  dua  orang anak  suami  pindah  agama  untuk  memeluk  agama  Islam.  Sehingga  terjadi  perselisihan antara  suami  dengan  istri  terkait  hak  asuh  status  agama  anak-anaknya,  dan  terjadilah saling gugat antara suami dan istri tersebut terlebih dalam hal ini anak-anak itu berusia dibawah umur 18 Tahun. Sehingga ini menarik perhatian penulis untuk menelitinya lebih dalam mengenai bagaimana perspektif Mufti di Negeri Selangor terkait status agama anak- anaknya.  Penelitian  ini  termasuk  kedalam  penelitian  kualitatif  dengan  jenis  penelitian yuridis  normatif,  serta  menggunakan  dua sumber  data  yaitu  primer  dan  sekunder.  Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Menurut ketentuan mahkamah sivil Hak asuh anak tersebut  dijatuhkan  diberikan  secara  adil  kepada  orang  tuanya,  yaitu  anak  perempuan bersama  ibu  dan  anak  laki-laki  bersama  ayah.  Sementara  menurut  Mufti  di  Negeri Selangor  mengatakan  bahwa  putusan  tersebut  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  yang tersebut,  karena  di  dalam  hukum  Islam  sebagaimana  dalam  Muzakarah  Jawatankuasa Fatwa  Bil  2/2017-1438  H  menyatakan  bahwa  setiap  anak  berusia  dibawah  umur  18 (delapan  belas)  tahun  yang  salah  satu  orang  tuanya  memeluk  agama  Islam  maka  hak perwalian dan status agama anak tersebut mengikuti orang tuanya yang beragama Islam.
Kata Kunci : (Status Agama, Anak, Fatwa Mufti)
Abstrack:
Marriage is a practice of forming a family based on the provisions of each religion because in marriage there will be causes and effects, not only for the husband and wife but will also have an impact on the children. Every religion regulates that marriage must be of the same religion, but there is a practice as stated in the Selangor Civil Court Number 10016-010- 0156-2020,  there  is  one  couple  who  initially  married  the  same  religion  then  after  some time and having two children the husband changed religions to embrace the same religion. Islam. So there was a dispute between the husband and wife regarding the custody of their children's religious status, and there was a mutual lawsuit between the husband and wife, especially in this case the children were under 18 years old. So this attracted the author's attention to research more deeply about the Mufti's perspective in Selangor regarding the religious  status  of  his  children.  This  research  is  included  in  qualitative  research  with  a normative  juridical  type  of  research,  and  uses  two  data  sources,  namely  primary  and secondary. The results of this research show that according to the provisions of the civil
court,  custody  of  the  child  is  given  fairly  to  the  parents,  namely  the  daughter  with  the mother and the son with the father. Meanwhile, according to the Mufti in Selangor State, the  decision  was  not  in  accordance  with  these  provisions,  because  in  Islamic  law  as  in Muzakarah  Jawatankuasa  Fatwa  Bil  2/2017-1438  H  states  that  every  child  under  18 (eighteen)  years  of  age  who  is  one  of  the  If  the  parent  converts  to  Islam,  the  child's guardianship rights and religious status follow those of his Muslim parents.
Keywords: (Religious Status, Children, Mufti’s Fatwa)

## Pendahuluan
Pernikahan  sudah  merupakan sunnatullâh yang  berlaku  secara  umum  dan perilaku makhluk ciptaan Tuhan, agar dengan perkawinan kehidupan di alam dunia ini bisa  berkembang  untuk  meramaikan  alam  yang  luas  ini  dari  generasi  ke  generasi berikutnya. 1
Dalam  Pernikahan  tentunya  di  tentukan  beberapa  rukun  dan  syarat,  salah  satu syarat yang telah ditentukan adalah berkenaan dengan agama calon pengantin laki-laki dan perempuan. Hukum keluarga Islam yang berlaku di Indonesia mensyaratkan bahwa agama  yang  dimiliki  oleh  calon  pengantin  laki-laki  atau  perempuan  harus  sama-sama beragama Islam, tidak boleh berbeda agamanya.
Dan perihal hal ini ada beberapa pendapat diantaranya pendapat al-Maraghi, ada syarat yang harus dipenuhi jika ingin menikahi wanita Ahli Kitab, yaitu wanita tersebut harus baik akhlaknya. Hal ini asalkan tujuan pernikahan itu adalah untuk saling menjaga kesucian, bukan untuk sesuatu yang nista. Al-Maraghi menambahkan bahwa  menikahi seorang  budak  wanita  yang  beriman  dengan  segala  kekurangannya  jauh  lebih  baik dibanding  menikahi  wanita  musyrik,  walaupun  dia  memiliki  banyak  kelebihan.  Al- Maraghi mengakui bahwa kalau bisa mendapatkan istri yang cantik (cantik agama dan wajahnya), yang dengan dua hal itu dia bisa menggapai kebahagiaan dan kesempurnaan secara agama sekaligus dunia, maka itu lebih bagus. Akan tetapi, kalau disuruh memilih antara  kecantikan  dan  keimanan,  maka  pilihlah  keimanan.  Karena,  jika  hanya mengandalkan  kecantikan  semata  tanpa  ada  keimanan,  maka  akan  berdampak  buruk baginya.  Keimanan  lebih  penting  dari  kecantikan.  Keimanan  adalah  harga  mati  dan segalanya. 2 Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Baqarah/2: 221
َو ۚ ْمُكْتَبَجْعَا  ْوَل َّو ٍةَك ِرْشُّم  ْنِ م  ٌرْيَخ ٌةَنِمْؤُّم ٌةَمَ َلَ َو ۗ َّنِمْؤُي ىّٰتَح ِت ٰك ِرْشُمْلا اوُحِكْنَت  َلَ َو ٌدْبَعَل َو ۗ ا ْوُنِم ْؤُي ىّٰتَح  َنْيِك ِرْشُمْلا اوُحِكْنُت  َلَ ْلا ىَلِا ا ْْٓوُعْدَي ُ ّٰاللّٰ َو ۖ  ِراَّنلا ىَلِا  َن ْوُعْدَي  َكِٕى ٰٰۤلوُا ۗ ْمُكَبَجْعَا  ْوَلَّو ٍك ِرْشُّم ْن ِم ٌرْيَخ ٌنِمْؤُّم ْمَُُّنَعَل  ِِاَّننِل   ٖۚ ِتٰيٰا  ُنِ يَبُي َو  ۚ ٖۚ ِنِْْاِب ِِ َرَِِْْمْلا َو ِةَّنَج
/ِرقبلا ِروس(  َن ْو ُرَّكََْتَي ٢:٢٢١ ) Artinya:  “Dan  janganlah  kamu  nikahi  perempuan  musyrik,  sebelum  mereka beriman.  Sungguh,  hamba  sahaya  perempuan  yang  beriman  lebih  baik  daripada perempuan  musyrik  meskipun  dia  menarik  hatimu.  Dan  janganlah  kamu  nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh,  hamba  sahaya  laki-laki  yang  beriman  lebih  baik  daripada  laki-laki  musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke  surga  dan  ampunan  dengan  izin-Nya.  (Allah)  menerangkan  ayat-ayat-Nya  kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran” 3
1 Hilman  Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama (Bandung: Mandar Maju, 2003), h. 1.
2 Ahmad Musthafa al-Maraghi, Tafsir Al-Maraghi (Mesir: Mathba’ah al- Halabiy.1946), h. 151-152.
33 El-Qurtuby, Usman .Al-Qur'an Al Karim (Selangor: Karya Bestari SDN BHD, 2014). h. 35.
Menurut  perlembagaan  persekutuan  bagian  II  Tentang    Kebebasan  Asasi,  pada Perkara 11. Kebebasan Beragama pada ayat (1) dijelaskan bahwa tiap-tiap orang berhak menganuti dan mengamalkan agamanya.
Sehingga  dalam  praktik  di  kehidupan  masyarakat  seseorang  dengan  keteguhan hatinya  bisa  saja  berpindah  dari  agama  yang  satu  ke  agama  yang  lain  dengan  dasar kepercayaannya yang kuat dan di yakini dengan hati. Sebagaimana beberapa kasus yang terjadi  di  Negara  Malaysia,  terdapat  beberapa  praktik  dari  salah  satu  pasangan  yang telah menikah dan memiliki anak dibawah umur memilih untuk berpindah agama dari yang dulunya non muslim menjadi agama muslim.
Dengan pindahnya ia ke agama Islam tentunya membawa dampak dan pengaruh pada  dirinya  sendiri  terlebih  untuk  orang-orang  sekitarnya.  Dalam  hal  ini  yang dimaksudkan adalah status  agama anaknya, apalagi jika anaknya berusia di bawah 18 tahun.  Pada  dasarnya  Seksyen  11(1)  Perlembagaan  Persekutuan  telah  mengatur ketentuan terkait status agama anak sebagai berikut:
“Mana-mana individu yang berumur lapan belas tahun ke atas berhak memilih dan menganut agamanya sendiri di mana-mana Persekutuan dan tertakluk kepada fasal (4) mengembangkannya.”
Artinya:  “Setiap  individu  yang  berusia  di  atas  delapan  belas  tahun  berhak memilih  dan  mengamalkan  agamanya  sendiri  di  Federasi  mana  pun  dan  tunduk  pada pasal (4) perluasannya.”
Perubahan  agama  bagi  individu  yang  telah  mencapai  usia  dewasa  adalah tindakan  yang  tidak  bersalah  dan  dibenarkan.  Pakar  hukum  berpendapat  bahwa berpindah  agama  tidak  bertentangan  dengan  ketentuan  hukum  di  Malaysia,  namun hanya diperuntukkan bagi non-Muslim yang nantinya ingin masuk Islam, tidak berlaku bagi umat Islam. Selain itu dalam hal ini juga hanya menjelaskan bahwa anak berusia 18 tahun  ke  atas  yang  bisa  atau  berhak  memilih  agamanya  untuk  mengikuti  ibu  atau bapaknya.
Sehingga  akan  menimbulkan  masalah  ketika  anak  tersebut  masih  berusia dibawah  umur  18    (delapan  belas)  tahun.  Tentang  bagaimana  status  anak  tersebut, ditambah lagi dalam praktik ini salah satu orang tuanya, lebih tepat ayahnya beragama Islam dan ibunya beragama non muslim.  Sebagaimana kasus yang di alami oleh kasus Viran a/l Nagupan lwn, Deepa a/p Subramaniam. Awalnya Viran dan Deepa beragama Hindu, kemudian setelah menikah dan punya anak viran masuk ke dalam Agama Islam, dan mereka memiliki 2 (dua) orang anak yang masih berusia dibawah umur 18 (delapan belas)  tahun.  Maka  penulis  tertarik  untuk  meneliti  kasus  ini  lebih  dalam  mengenai bagaimana status agama anak di bawah umur dari keluarga beda agama menggunakan perspektif Fatwa Mufti Negeri Selangor Malaysia.

## Metode Penelitian
Penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu suatu metode dimana datanya dinyatakan dalam  keadaan  yang  sewajarnya  dengan  tidak  dibuat  dalam  bentuk  simbol-simbol, bilangan,  ataupun  rumus.  Pendekatan  yang  digunakan  adalah  pendekatan  analisis normatif  yuridis.  Menggunakan  dua  sumber  data,  yaitu  primer  dan  sekunder.  Data primer yaitu, dokumen yang di jadikan sumber data dalam penelitian ini adalah tulisan- tulisan tentang status agama anak apabila salah satu orang tuanya memeluk islam yang diperoleh dari buku-buku mazhab Syafi’i, hukum keluarga di Malaysia dan dan pendapat Mufti  Selangor  mengikut  istinbath  yang  dikeluarkan.  Sementara  data  sekunder  yaitu data-data  lainnya  yang  dianggap  sesuai  dengan  tema  penelitian.  Pengumpulan  data  di
Terakreditasi Nasional SK No.14/E/KPT/2019
gunakan dengan metode studi dokumen dan studi kepustakaan. Setelah diperoleh data- data melalui metode pengumpulan data di atas, maka akan dilakukan analisis deskriptif terhadap  data-data  tersebut,  yaitu  menyajikan  fakta  secara  sistematik  sehingga  dapat lebih mudah dipahami dan disimpulkan. Pada penelitian ini penulis akan meneliti dan menjelaskan secara detail mengenai status agama anak di bawah umur dalam keluarga beda agama.

## Hasil Penelitian
Ketentuan Dalam Islam Tentang Status Agama Anak dari Keluarga Beda Agama Secara  bahasa  nikah  adalah Ad-dhammu dan Al-wath’u yang  berarti  berkumpul dan  bersetubuh.  Sedangkan  secara  syara’  nikah  adalah  akad  yang  mengandung kebolehan untuk bersetubuh dengan lafadz nikah dan Tazwij . Dikalangan ahli fiqih tidak ada  perbedaan  yang  signifikan  dalam  definisi  pernikahan,  kecuali  pada  redaksi  saja. Mereka sepakat bahwa nikah adalah akad yang diatur oleh agama untuk memberikan kepada  pria  hak  untuk  memilliki  penggunaan  terhadap faraj perempuan  dan  seluruh tubuhnya untuk penikmatan sebagai tujuan primer. 4
Berdasarkan  ketentuan  undang-undang  di  Malaysia  tepatnya  pada  Udang- undang  Malaysia  Akta  303  Akta  undang  undang  keluarga  Islam  (wilayah-wilayah Persekutuan)  1984  menjelaskan  bahwa  Perkawinan  adalah ikatan  lahir  batin  antara seorang  pria  dan  seorang  wanita  sebagai  suami  istri  dengan  tujuan  membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Dari  ketentuan diatas  terlihat bahwa pernikahan merupakan suatu ikatan lahir batin  antara  pria  dan  wanita  untuk  membentuk  keluarga  berdasarkan  ketentuan, ketuhanan yang dimaksud adalah sesuai dengan kepercayaan yang sama-sama mereka anut,  dalam  artian  sederhana  ialah  harus  seagama.  Sehingga  berdasarkan  ketentuan diatas tidak di benarkan berbeda agama dalam suatu pernikahan.
Sejalan  dengan  hal  itu,  Ibnu  Hazm  berpendapat  bahwa  tidak  dihalalkan  bagi seorang  wanita  muslimah  menikahi  seorang  lelaki  yang  tidak  beragama  Islam.  Tidak pula dihalalkan bagi seorang kafir untuk memiliki seorang hamba sahaya yang muslim dan juga seorang budak wanita muslimah. 5 Al Imam Abul A’la al Maududi menyatakan bahwa  sesungguhnya  bahwa  perkawinan  dengan  orang-orang  nonmuslim,  walaupun dibolehkan bagi lelaki muslimin  dengan hukum makruh, disamping  ada juga sebagian ulama  yang  berpendapat  hukumnya  haram,  tapi  yang  pasti  ulama  sepakat  bahwa perkawinan itu diharamkan bagi wanita muslimah selamanya.
Adanya hubungan hukum antara suami dan istri, perkawinan yang menimbulkan hak dan kewajiban yang sama sebagai seorang suami istri dengan posisi yang seimbang karena  masing-masing  memiliki  tanggung  jawab. 6 Selain  itu,  pernikahan  yang  di dalamnya  berbeda  agama  (ibu/bapak)  maka  akan  membawa  beberapa  dampak  baik anak-anak  nya  kelak.  Yang  pertama  ialah  dalam  hal  kewarisan,  dan  juga  perwalian dalam  pernikahan.    Diantara  halangan  pewarisan  tersebut  adalah  adanya  perbedaan agama antara pewaris dan penerima waris, yaitu bila antara salah satu pewaris atau ahli
4 Ahmad  Sukardja  dan  Bakri  A.  Rahman, Hukum Perkawinan Menurut Islam, UU Perkawinan, dan Hukum Perdata/BW ( Jakarta: Hidayah Karya Agung, 1981), h. 11-12
5 Rosnidar  Sembiring, Hukum  Keluarga  (Harta-harta  Benda  dalam  Perkawinan) (Jakarta:  Raja  Grafindo Persada, 2016), h. 41-42.
6 Ni  Kadek  Oktaviani,  Status  Mewaris  Terhadap  Anak  Yang  Lahir  Dari  Perkawinan  Beda  Agama, Jurnal Analogi Hukum, 3 (1) (2021), h. 27–31.
Terakreditasi Nasional SK No.14/E/KPT/2019
waris beragama selain Islam. mengenai kedudukan berlainan agama sebagai penghalang pewarisan  telah  menjadi  Ijma’seluruh  umat  Islam. 7 Dalam  pernikahan,  sebagian  besar fuqaha sepakat bahwa wali masuk dalam rukun pernikahan, hanya Hanafi mengatakan wanita yang telah baligh dan berakal sehat boleh memilih sendiri suami dan boleh pula melakukan  akad  nikah  sendiri,  baik  perawan  maupun  janda. 8 Terlihat  dari  penjelasan diatas bahwa apabila anak berbeda  agama dengan orang tuanya yang beragama Islam tentunya akan berdampak pada status kewarisan dan juga perwaliannya.
Status  Agama  Anak  Dari  Keluarga  Beda  Agama  Menurut  Undang-undang  di Malaysia
Pada  dasarnya  Seksyen  11(1)  Perlembagaan  Persekutuan  telah  mengatur ketentuan terkait status agama anak sebagai berikut:
“Mana-mana  individu  yang  berumur  lapan  belas  tahun  ke  atas  berhak  memilih dan menganut agamanya sendiri di mana-mana Persekutuan dan tertakluk kepada fasal (4) mengembangkannya.”
Artinya:  “Setiap  individu  yang  berusia  di  atas  delapan  belas  tahun  berhak memilih  dan  mengamalkan  agamanya  sendiri  di  tempat  mana  pun  dan  tunduk  pada pasal (4) perluasannya.”
Berdasarkan pada ketentuan di atas dijelaskan bahwa menurut syeksen tersebut bahwa  anak yang berusia di atas umur 18 tahun bisa atau berhak untuk memilih dan mengamalkan agamanya sesuai dengan kehendak dan kemauannya, dalam artian anak tersebut bebas untuk memilih mengikuti agama orang tua baik ayah ataupun ibu atau bahkan  anak  tersebut  bisa  memilih  agama  yang  dianutnya  sesuai  dengan kepercayaannya.
Persatuan  Peguam  Muslim  Malaysia  (PPMM)  dan  Persatuan  Peguam  Syarie Malaysia  (PGSM)  menyatakan  bahwa  penentuan  agama  kanak-kanak  secara unilateral (sebelah  pihak)  adalah  selaras  dengan  keputusan  mahkamah  persekutuan  yang memutuskan bahwa penentuan agama seorang anak-anak di bawah umur delapan belas (18)  tahun  adalah  dengan  kebenaran  ibu  atau  bapa  atau  penjaganya. 9 Sehingga  dalam hal  ini  terlihat  bahwa  anak  yang  berusia  dibawah  umur  18  tahun  status  agamanya  di atur oleh kedua orang tuanya.
Sejalan  dengan  hal  ini,    apabila satu  pihak  dalam  pernikahan  sivil  (pernikahan sah)  telah  memeluk  Islam,  pasangan  yang  telah  menukar  agama  tetap  terikat  kepada kewajiban  perundangan di bawah Akta Membaharui Undang-Undang (Perkawinan dan Perceraian) 1976. Seksyen 88(2) Akta 164 memperuntukkan bahwa:
“Dalam  memutuskan  penjagaan  siapa  seseorang  anak  patut  diletakkan pertimbangan  utama  adalah  kebajikan  anak  itu  dan  tertakluk  kepada  ini  mahkamah hendaklah memberi perhatian kepada:
a) Kehendak orang tua anak dan
b) Kehendak  anak,  jika  telah  mencapai  umur,  untuk  menyatakan  pendapat  secara mandiri.
Artinya  :  “Dalam  memutuskan  di  mana  seorang  anak  harus  ditempatkan, pertimbangan  utamanya  adalah  kesejahteraan  anak  tersebut  dan  dalam  hal  ini pengadilan harus memperhatikan:
7 Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, Fiqih Mawaris, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), h. 38.
8 Slamet Abidin dan Aminuddin, Fiqih Munakahat I, (Jakarta: Pustaka Setia, 1999), h. 67
9 Mohamed Azam, M. A,   Pindaan Akta 164 (2017) dan implikasinya terhadap bidang  kuasa  Mahkamah Syariah  dlm.  Mohamed  Azam  Mohamed  Adil.  Pelaksanaan  undang-undang  Islam  di  Malaysia:  Khayalan atau realiti?, ILHAM Books , 2018. h. 162.
Terakreditasi Nasional SK No.14/E/KPT/2019
a) Kehendak orang tua anak dan
b) Kehendak  anak,  jika  telah  mencapai  umur,  untuk  menyatakan  pendapat  secara mandiri.
Seterusnya, Seksyen 88(3) Akta 164 memperuntukkan bahwa; “Maka hendaklah menjadi  satu  tanggapan  bahwa  adalah  untuk  kebaikan  seseorang  anak  bawah  umur tujuh tahun untuk dia berada dengan ibunya.”
Berdasarkan  penjelasan  di  atas  terlihat  bahwa  anak  yang  usianya  berada  di bawah  umur  18  tahun  cenderung  mengikuti  atau  hak  asuhnya  jatuh  kepada  ibunya berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam undang-undang Negara Malaysia.

## Analisis Putusan Mahkamah Sivil Selangor Nomor 10016-010-0156-2020
Pada ketentuan di atas pada dasarnya status agama anak sekalipun orang tuanya berbeda agama sudah ditetapkan namun itu hanya ditekankan kepada anak-anak yang sudah berusia di atas umur 18 tahun di mana mereka berhak untuk memilih agama atau kepercayaan yang mereka akan mereka ikuti.
Tentunya  menjadi  sebuah  problematika  atau  permasalahan  jika  anak  tersebut berusia di bawah umur 18 tahun, secara hukum anak tersebut tentunya belum memiliki kekuatan  untuk  bisa  memilih  kepercayaannya  sesuai  dengan  kehendaknya.  Dalam  hal ini anak hanya bisa mengikuti kehendak dari orang tuanya. Selain itu muncul masalah baru jika kedua orang tuanya berbeda agama dan masing-masing pihak saling berselisih tentang  status  agama  anak  di  mana  baik  antara  ibu  maupun  bapak  memiliki kepercayaan  bahwa  setiap  anak  harus  mengikuti  agama  yang  mereka  anut  masing- masing.  Sebagaimana  contoh  kasus  yang  terjadi  dalam  keluarga  Bapak  Viran  a/l Nagupan  lwn,  dengan  Ibu  Deepa  a/p  Subramaniam  yang  terdapat  dalam  Putusan Mahkamah Sivil Selangor Nomor 10016-010-0156-2020.
Pada  dasarnya  kedua  belah  pihak  adalah  pasangan  Hindu  yang  telah  menikah mengikut  undang-undang  Sivil.  Viran  kemudian  masuk  Islam  dan  menukar  namanya kepada Izwan Abdullah dan menukar agama dua anaknya, Sharmila (Nurul Nabila) dan Mithran  (Nabil)  kepada  agama  Islam  tanpa  sepengetahuan  ibunya  pada  April  2019. Izwan mengajukan permohonan ke Pengadilan Syariah bagi hak penjagaan dua anaknya. Pengadilan Syariah telah memutuskan untuk menyerahkan hak asuh kedua anak kepada Izwan.  Pengadilan  memutuskan  bahwa  pasangan  suami  istri  memiliki  hak  untuk mengubah  agama  anak  mereka,  dan  yang  demikian  itu  menurut  Enakmen  Selangor tidak bertentangan dengan Perkara 12 (4) Perlembagaan Persekutuan.
Karena  merasa  keberatan  dengan  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  Bapak  Viran yang telah mendaftarkan dan menukarkan agama kedua anaknya maka Ibu Deepa pun mengajukan  permohonan  banding  untuk  mendapatkan  hak  asuh  dan  kepengurusan anaknya serta status terhadap agama kedua anaknya itu. Deepa kemudian mengajukan hak asuh atas dua anaknya dari suaminya di Pengadilan Tinggi Sivil Seremban. Pada 7 April 2020, Pengadilan Tinggi Sivil memutuskan bahwa kedua anak itu diberi hak asuh kepada ibu non-Muslim mereka. Hakim Zabariah Mohd juga mengesahkan permohonan Deepa  untuk  membatalkan  pernikahan  dengan  mantan  suaminya  yang  telah  masuk Islam  pada  tahun  2020.  Pengadilan  juga  memberikan  hak  untuk  mengunjungi  anak- anak mereka secara berkala kepada ayah.
Beberapa  hari  kemudian,  ayah  dari  anak  itu,  Izwan  telah  ‘menculik’  kedua anaknya dari pengasuhan ibunya. Sang ayah menyatakan bahwa dia  memiliki hak asuh kedua  anak  tersebut  karena  dia  telah  memperoleh  hak  asuh  dari  Pengadilan  Syariah terlebih dahulu. Izwan membawa kasus ini ke Pengadilan Banding untuk mengklaim hak
Terakreditasi Nasional SK No.14/E/KPT/2019
asuh dua anak yang telah diislamkan olehnya. Pengadilan Banding memutuskan bahwa mereka memiliki yurisdiksi  atas kasus sengketa yang melibatkan dua divisi agama yang berbeda di mana pernikahan asli mereka berada di bawah hukum perdata. Pengadilan Banding  kemudian  memutuskan  bahwa  kedua  anak  Izwan  dan  Deepa  diserahkan  ke Deepa  dengan  mempertimbangkan  kesejahteraan  mereka.  Tidak  puas  dengan keputusan  ini,  Izwan  mengajukan  banding  ke  Pengadilan  Persekutuan  menuntut  hak asuh kedua anaknya yang beragama Islam.
Pengadilan  Persekutuan  telah  memutuskan  untuk  mempertahankan  keputusan Pengadilan Banding bahwa tempat yang seharusnya menyelesaikan perselisihan adalah Pengadilan  Sivil  meskipun  salah  satu  pihak  yang  terlibat  adalah  Muslim.  Pengadilan Persekutuan memutuskan bahwa Pengadilan Sivil  memiliki yurisdiksi atas pembubaran pernikahan  dan  penentuan  hak  asuh  anak.  Ini  karena  kedua  pasangan  terlibat  dalam mendaftarkan pernikahan di bawah Akta 164 dan semua masalah yang relevan setelah itu akan diselesaikan di Pengadilan Sivil. Menurut Pengadilan Persekutuan, Pengadilan Syariah tidak memiliki yurisdiksi atas mereka yang memeluk agama Islam.
Pengadilan Persekutuan sebelum memutuskan siapa yang lebih berhak atas hak asuh anak-anak telah memanggil Izwan dan Deepa, Nurul Nabila (11 tahun) dan Nabil (8 tahun). Dalam keputusan “adil” ini, anak lelaki itu diberi hak asuh kepada ayah dan anak perempuan kepada ibu. Pengadilan Persekutuan selanjutnya memutuskan bahwa anak itu masih dapat berhubungan dengan ibunya melalui telepon dan anak perempuan juga dapat berhubungan  dengan ayahnya   dengan  cara yang sama. Hak untuk melihat seorang anak ditentukan pada hujung minggu setiap dua bulan tanpa bermalam.
Hal ini merujuk pada Seksyen 88(4) Akta 164 : “Jika terdapat dua orang atau lebih anak daripada sesuatu perkawinan, mahkamah tidaklah terikat untuk meletakkan kedua- dua  atau  kesemuanya  dalam  penjagaan  orang  yang  sama  tetapi  hendaklah menimbangkan kebajikan tiap-tiap seorang secara berasingan.”
Artinya : “Jika dari suatu perkawinan terdapat dua orang anak atau lebih, maka pengadilan  tidak  berkewajiban  untuk  menempatkan  keduanya  atau  seluruhnya  dalam pengasuhan orang yang sama, tetapi harus mempertimbangkan kesejahteraan masing- masing orang secara terpisah.

## Pandangan Mufti Negeri Selangor Tentang Status Agama Anak Yang Orang Tuanya Berbeda Agama
Terdapat  sebuah  fatwa  mengenai  status  agama  anak  yang  salah  satu  orang tuanya telah berpindah agama ke Islam. Sebagaimana, Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Bil 2/2017-1438 H yang bersidang pada 30 Maret 2017 bersamaan 2 Rejab 1438H telah memutuskan beberapa hal berikut:
1. Di  dalam  Islam,  Jumhur  Ulama  telah  sepakat  bahwa  apabila  salah  seorang  ibu atau  bapa  memeluk  Islam,  agama  anak  di  bawah  umur  (belum  baligh)  juga adalah  Islam  dan  hak  penjagaan  anak  hendaklah  diletakkan  di  bawah  ibu  atau bapa yang beragama Islam.
2. Muzakarah memutuskan bahawa apabila salah seorang pasangan (ibu atau bapa) memeluk agama Islam, status agama bagi anak bawah umur pasangan tersebut adalah  secara  langsung  beragama  Islam  dan  hak  penjagaan  anak  hendaklah diletakkan di bawah ibu atau bapa yang beragama Islam.
3. Keputusan ini hendaklah diwartakan. 10
10 E-  Sumber  Maklumat  Fatwa,  di  akses  Pada  16  September  2023  Pukul  14.34  Wib.  Melalui:  http://e- smaf.islam.gov.my/e-smaf/index.php/main/mainv1/fatwa/pr/15786
Dari ketentuan di atas terlihat jelas bahwa fatwa ini mengatur mengenai status agama anak-anak yang berusia di bawah umur 18 (delapan belas) tahun, apabila salah seorang dari orang tua mereka baik ibu maupun bapaknya beragama  Islam maka anak tersebut  mengikuti  siapa  dari  orang  tuanya  yang  beragama  Islam.  Sehingga  terlihat bahwa putusan dari pengadilan persekutuan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam  fatwa  ini  di  mana  izwan  atau  ayah  kandung  dari  kedua  anak  tersebut  sudah beragama Islam namun Hak asuh anak tersebut diberikan kepada ibu dan ayahnya.
Sejalan  dengan  hal  ini,  penulis  juga  melakukan  wawancara  terhadap  beberapa Mufti  mengenai  praktik  yang  terjadi  antara  Izwan  dengan  Deepa.  Adapun  hasil  dari wawancara tersebut mereka menjelaskan bahwa:
1. Tuan  Mohd  Nurulazhar  bin  Mohd  Tohar,  yang  merupakan  salah  satu  pengurus Jawatankuasa  Fatwa.  Beliau  menjelaskan  bahwa  seharusnya  bagi  mereka  yang beragama Islam menyadari sepenuhnya bahwa status agama anak apabila salah seorang  orang  tua  sudah  masuk  agama  Islam  terlebih  dalam  hal  ini  yang beragama Islam adalah Ayah yang akan bergantung mengenai perwalian dan juga kewarisan tentunya mereka menjunjung tinggi hak ayah untuk mendapatkan hak asuh atas kedua anak  tersebut, kemudian beliau juga menjelaskan bahwa  pada dasarnya  apa  yang  dilakukan  oleh  Izwan  untuk  mengubah  dan  mendaftarkan kedua anaknya untuk bergama Islam adalah benar adanya. 11
2. Tuan  ‘Afif Sofiuddin bin Syeikh Abd Ghani,  yang merupakan salah satu pengurus Jawatankuasa  Fatwa.  Beliau  menjelaskan  bahwa  seharusnya  praktik  yang dilakukan  Izwan itu memang benar,  sudah seharusnya hak asuh anak  tersebut jatuh  pada  ayahnya,  karena  kalau  tidak  akan  terganggu  hak  kewarisan  dan perwalian anak tersebut apalagi jika mereka adalah perempuan. Sehingga beliau menyatakan bahwa keputusan yang dijatuhkan oleh Mahkamah persekutuan itu seharusnya  tidak  seperti  itu  karena  ada  hak  ayah  selaku  wali  atas  anak-anak tersebut,  seharusnya  adil  yang  dimaksudkan  disitu  adalah  adil  untuk  ibu  tetap dapat melihat anak-anaknya saja bukan berarti status atau hak pengurusan anak tersebut  jatuh  kepada  sang  ibu,  karena  secara  langsung  apabila  sang  anak  hak asuhnya jatuh ke ibu agamanya akan mengikuti sang ibu juga. 12
Dari  hasil  wawancara  antara  penulis  dengan  narasumber  di  atas  dapat disimpulkan  bahwa  menurut  kedua  narasumber  utusan  yang  dijatuhkan  oleh pengadilan persekutuan tersebut dianggap tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam karena  Hak  asuh  anak  tersebut  diberikan  juga  kepada  ibunya  yang  beragama  non muslim  sehingga  bisa  saja  anak  tersebut  akan  mengikuti  agama  sang  ibu,  dan  status kewarisan serta Perwalian khususnya dalam hal pernikahan antara anak perempuan itu dengan ayahnya akan terputus.
Sehingga  menurut  analisis  penulis,  berdasarkan  ketentuan  dalam  Fatwa  Mufti terkait  status  anak  yang  salah  satu  orang  tuanya  telah  mengikuti  ajaran  Islam  atau memeluk agama Islam maka status agama anak tersebut yang berusia dibawah umur 18 tahun  juga  mengikuti  status  agama  dari  orang  tuanya  baik  ayah  atau  ibunya  yang beragama Islam demi menjaga hak-hak anak tersebut dengan orang tuanya agar tidak terputus terutama dalam hal ini adalah anak perempuan terhadap Ayah biologisnya.
11 Mohd Nurulazhar bin Mohd Tohar, Wawancara Pribadi, Pengurus Jawatankuasa Mufti Negeri Selangor, Malaysia, Pada 01 September 2023.
12 Afif  Sofiuddin  bin  Syeikh  Abd  Ghani, Wawancara  Pribadi, Pengurus  Jawatankuasa  Mufti  Negeri Selangor, Malaysia, Pada 01 September 2023.
Pada  dasarnya  pernikahan  harus  seagama  agar  memenuhi  rukun  dan  syarat pernikahan  sesuai  dengan  ketentuan  agama  masing-masing.  Karena  jika  pernikahan dilakukan  tidak  seagama  akan  berdampak  pada  diri  sendiri  baik  suami  maupun  istri terlebih pada status agama dan hak anak. Pernikahan yang dilakukan Bapak Izwan dan Ibu Deepa pada  awalnya  adalah pernikahan yang sah karena dilakukan  ketika mereka sama-sama menganut agama Hindu.
Namun  seiring  berjalannya  waktu  Bapak  izwan  menganut  agama  Islam  yang mengakibatkan beliau juga mendaftarkan anak-anaknya yang berjumlah 2 orang untuk mengikuti agama beliau yaitu agama Islam dan mendaftarkannya di Mahkamah Syariah agar hal tersebut legal. Jika ditinjau menggunakan hukum Islam terkhusus dalam hal ini menurut fatwa Mufti Negeri Selangor bahwa apabila salah seorang orang tua baik Ibu ataupun Bapak beragama Islam maka status anak tersebut mengikuti agama dari salah seorang  orang  tuanya  yang  beragama  Islam  itu.  Ditambah  lagi  dalam  kasus  ini  anak- anaknya berusia di bawah umur 18 tahun yang pada dasarnya status agamanya tersebut adalah hak dari orang tuanya untuk mengikut siapa antara Ayah dan ibunya.
Anak akan menjadi korban, apabila pasangan yang berbeda agama memaksakan kehendak untuk mengikuti salah satu agamanya seperti yang di alami di keluarga bapak Izwan  dengan  Ibu  Deepa.  Tapi  tidak  menutup  kemungkinan  perkawinan  beda  agama akan  berjalan  dengan  utuh,  yaitu  apabila  dalam  keluarga  ditumbuhkan  cinta  kasih, toleransi  yang  tinggi  dan  khususnya  terhadap  anak,  diberikan  hak  kebebasan  dalam memilih  agamanya  dan  bijaksana  dalam  memberikan  pendidikan.  Sebuah  alasan  yang sederhana  mengakibatkan  hancurnya  rumah  tangga,  yaitu  ayah  merasa  dituntut  dan diwajibkan oleh ajaran agama untuk membesarkan dan mendidik keturunannya secara Islami.
Namun, perlu di perhatikan pula bahwa dalam hal ini mahkamah sivil tidak bisa membuat keputusan sesuka hati mereka harus berdasarkan ketentuan dalam undang- undang  yang  ada  dan  harus  adil.  Sehingga  yang  perlu  di  ubah  dan  lebih  dikuatkan adalah regulasi Negara Malaysia agar hak-hak asuh anak yang salah seorang dari orang tua nya memeluk agama Islam harus mengikuti orang tua yang beragama Islam.

## Penutup
Berdasarkan  Putusan  Mahkamah  Sivil  Selangor  Nomor  10016-010-0156-2020 dengan  pertimbangan  keadilan  bagi  kedua  belah  pihak  yaitu  ayah  dan  ibu  maka  Hak asuh  anak  tersebut  diberikan  kepada  ibu  dan  ayahnya  yang  mana  anak  perempuan mengikuti  ibu  dan  anak  laki-laki  mengikuti  ayah.  Sementara  menurut  Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Bil 2/2017-1438 H menyatakan bahwa setiap anak yang berusia di bawah  18  tahun  dan  orang  tuanya  berbeda  agama  maka  status  agama  anak  tersebut mengikuti  kepada  salah  satu  orang  tua  yang  beragama  Islam  dalam  hal  ini  maka seharusnya status agama tersebut mengikuti Bapak Izwan. Hal yang sama juga didapati dari hasil wawancara antara penulis dengan narasumber yaitu  para pengurus jawatan kuasa Mufti Negeri Selangor yang menyatakan bahwa seharusnya status agama ataupun Hak  asuh  anak  tersebut  jatuh  kepada  bapaknya  yang  merupakan  seorang  muslim. Karena akan berdampak pada status kewarisan dan perwalian dalam pernikahan anak tersebut  ditambah  lagi  anaknya  salah  satunya  ada  yang  berjenis  kelamin  perempuan tentunya akan berdampak pada status si Anak.

## DAFTAR PUSTAKA
Abidin, Slamet dan Aminuddin. Fiqih Munakahat I. Jakarta: Pustaka Setia, 1999. Azam,  Mohamed. Pindaan  Akta  164  (2017)  dan  Implikasinya  Terhadap  Bidang  Kuasa Mahkamah Syariah dlm. Mohamed  Azam  Mohamed  Adil.  Pelaksanaan  Undang- undang Islam di Malaysia: Khayalan atau realiti?, ILHAM Books , 2018. Hadikusuma,  Hilman. Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama .Bandung: Mandar Maju, 2003.
Al-Maraghi, Ahmad Musthafa. Tafsir Al-Maraghi. Mesir: Mathba’ah al- Halabiy.1946. Ni Kadek Oktaviani, Status Mewaris Terhadap Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Beda Agama, Jurnal Analogi Hukum.3 (1).2021.
Nurulazhar,  Mohd  bin  Mohd  Tohar. Wawancara Pribadi. Pengurus  Jawatankuasa  Mufti Negeri Selangor, Malaysia.Pada 01 September 2023.
El-Qurtuby, Usman .Al-Qur'an Al Karim. Selangor: Karya Bestari SDN BHD, 2014.
E-  Sumber  Maklumat  Fatwa,  di  akses  Pada  16  September  2023  Pukul  14.34  Wib. Melalui:
http://e-smaf.islam.gov.my/e-
smaf/index.php/main/mainv1/fatwa/pr/15786
Sukardja,  Ahmad  dan  Bakri  A.  Rahman, Hukum  Perkawinan  Menurut  Islam,  UU Perkawinan, dan Hukum Perdata/BW .Jakarta: Hidayah Karya Agung, 1981.
Sembiring,  Rosnidar Hukum  Keluarga  (Harta-harta  Benda  dalam  Perkawinan) .Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
Sofiuddin,  Afif bin Syeikh Abd Ghani. Wawancara Pribadi. Pengurus Jawatankuasa Mufti Negeri Selangor.Malaysia.Pada 01 September 2023.
Usman, Suparman dan Yusuf Somawinata, Fiqih Mawaris .Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002.