https://jkp.ejournal.unri.ac.id

## KESIAPAN PENERAPAN SISTEM PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN (RPP/K) NON TUNAI
READINESS FOR IMPLEMENTATION OF THE NON-CASH WASTE/CLEATHER SERVICE RETRIBUTION (RPP/K) PAYMENT SYSTEM
El Syabrina, 1 Risqiana Dani, 2* Afriyanni, 3 Gevisioner 4
1 Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru, Kompleks  Perkantoran Tenayan Raya  Pekanbaru
2 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru, Kompleks  Perkantoran Tenayan Raya  Pekanbaru
3 Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Pekanbaru, Kompleks  Perkantoran Tenayan Raya Pekanbaru
4 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau Pekanbaru *Koresponden email : risqianadani@gmail.com

## ABSTRAK
Salah satu kendala utama capaian kinerja pengelolaan sampah adalah masalah anggaran. Untuk mengatasi masalah tersebut  Pemerintah  Kota  Pekanbaru  mengoptimalkan  Retribusi  Pelayanan  Persampahan/Kebersihan  (RPPK) melalui sistem pembayaran non tunai. Penelitian ini bertujuan untuk menilai kesiapan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam  menerapkan  sistem  pembayaran  RPP/K  non  tunai  menggunakan  framework  Strategy,  Technology,  Orga- nization,  Personil  dan  Environment  (STOPE).  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  melalui teknik  pengumpulan  data  berupa  kuesioner  online,  wawancara  dan  studi  dokumentasi.  Teknik  analisis  data menggunakan  ,statistik  deskriptif  dengan  menghitung  nilai  dan  persentase  masing-masing  domain  (STOPE)  serta mengelompokkan  kriteria  kesiapan  berdasarkan  standar  CID  Harvard.  Hasil  penelitian  menemukan  bahwa Pemerintah Kota Pekanbaru dinilai siap menerapkan sistem pembayaran RPP/K non tunai dengan nilai 73, 26% atau berada pada tingkat 3. Penelitian ini merekomendasikan beberapa aspek yang perlu dibenahi untuk mengoptimalkan kesiapan pemerintah daerah dalam menerapkan sistem pembayaran RPP/K non tunai, yaitu meningkatkan kesiapan kelima  domain  penerapan  sistem  pembayaran  RPP/K  non  tunai,  meningkatkan  kepercayaan  dan  partisipasi  mas- yarakat melalui sosialisasi yang insentif dan peningkatan kualitas pelayanan serta menjamin keamanan data pribadi serta  menerapkan  sistem  Pembayaran  RPP/K  Non  Tunai  secara  bertahap  baik  berdasarkan  jenis  wajib  retribusi maupun wilayah kerja.
Kata kunci: Penerapan; retribusi pelayanan sampah;  non tunai

## ABSTRACT
One  of  the main obstacles  to  the  achievement  of waste management  performance  is  the  budget  problem.  To overcome this problem, the Pekanbaru City Government has optimized the Waste/Cleaning Service Retribution (RPPK) through a non-cash payment system. The non-cash Waste Service Retribution (RPP/K) payment system is an effort by the Pekanbaru city government to increase the realization of RPP/K as a source of Regional Original Income through Regional Retribution. This study aims to assess the readiness of the Pekanbaru City Government in implementing  a  non-cash  RPP/K  payment  system  using  the  Strategy,  Technology,  Organization,  Personnel  and Environment (STOPE) framework. This study used qualitative research methods through data collection techniques in  the  form  of  online  questionnaires,  interviews,  and  documentation  studies.  The  data  analysis  technique  used descriptive statistics by calculating the value and percentage of each domain (STOPE) and grouping the readiness criteria  based  on  the  Harvard  CID  standard.  The  results  of  the  study  found  that  the  Pekanbaru  City  Government was considered ready to implement a non-cash RPP/K payment system with a value of 73, 26% or was at level 3. cash,  namely  increasing  the  readiness  of  the  five  domains  of  implementing  the  non-cash  RPP/K  payment  system, increasing  public  trust  and  participation  through  incentive  socialization  and  improving  service  quality  as  well  as ensuring the security of personal data and implementing the Non-Cash RPP/K Payment system in stages, both based on the type of mandatory retribution and work area.
Keywords: Implementation; waste service retribution; non-cash

## PENDAHULUAN
Sampah  merupakan  isu  pembangunan  per- kotaan yang muncul seiring dengan terjadinya pe- ningkatan  urbanisasi,  jumlah  penduduk  dan  akti- vitas  ekonomi.  Presentase  sampah  yang  terkelola secara  nasional  pada  tahun  2020  baru  mencapai 39%-54%  sedangkan  target  pengurangan  sampah
baru  mencapai  14,17%.  Capaian  kinerja  penge- lolaan sampah tersebut masih jauh dari target yang ditetapkan  oleh  pemerintah,  yaitu    30%  tingkat pengurangan sampah dan 70% tingkat penanganan sampah  pada  tahun  2025  (Kementerian  Lingku- ngan Hidup dan Kehutanan, 2017).
Salah  satu  kendala  utama  capaian  kinerja pengelolaan sampah selain tata kelola dan minim- nya  kapasitas  teknis  adalah  masalah  anggaran (Danielson  et  al.,  2021).  Kebutuhan  anggaran untuk mendukung pengelolaan sampah meningkat seiring  dengan  terjadinya  peningkatan  jumlah sampah. Sementara sumber anggaran untuk mem- biayai  pengelolaan  sampah  terbatas  dan  sangat tergantung  kepada  kemampuan  keuangan  daerah. Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bisa dioptimalkan adalah retribusi pelayanan persampahan/kebersihan (RPP/K).
Kota  Pekanbaru  merupakan  salah  satu  kota besar  di  Provinsi  Riau  dengan  laju  pertumbuhan penduduk yang tinggi. Berdasarkan data BPS, pa- da  tahun  2021  jumlah  penduduk  Kota  Pekanbaru sebesar  994.585  jiwa dan  laju  pertumbuhan  pen- duduk  sebesar  1,53%  (BPS  Kota  Pekanbaru, 2022).  Peningkatan  laju  pertumbuhan  penduduk yang  cukup  tinggi,  aktivitas  ekonomi  dan  pem- bangunan  memicu  persoalan  lingkungan  salah satunya adalah sampah.  Pada tahun 2020 terdapat 1.052,16  ton  sampah  yang  dihasilkan  oleh  pen- duduk  Kota  Pekanbaru  per  hari.  Sementara  itu, penanganan  sampah  mencapai  74,  27%  dan  pe- ngurangan  sampah 23,58%  (DLHK  Kota  Pekan- baru, 2020) . Kondisi ini menunjukkan pengelolaan persampahan  di  Pekanbaru  belum  maksimal.  Ma- sih terdapat  sampah  yang menumpuk  di beberapa jalan  protokol/jalan  utama  dan  saluran  drainase sehingga  mengakibatkan  genangan  ketika  musim hujan.  Selain  itu  pengelolaan  persampahan  yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga masih dinilai belum  berhasil.  Pelayanan  pengangkutan  sampah yang  diberikan  oleh  Pihak  ketiga  belum  sesuai dengan  harapan  masyarakat  sehingga  banyak  ter- jadi keluhan pada saat pemungutan retribusi.
Retribusi  layanan  persampahan  merupakan bagian  retribusi  daerah  yang  menjadi  komponen penting  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD).  Jenis retribusi ini seharusnya dapat dijadikan salah satu solusi  untuk  mengatasi  keterbatasan  kemampuan keuangan  daerah  untuk  menggerakkan  pelayanan persampahan.  Namun  retribusi  jasa  layanan  per- sampahan  masih  belum  optimal  (Hayati,  Restu Kusumaningrum,  et  al.  2022;  Safitri  and Zulkarnaini  2022).  Sejak  tahun  2017,  realisasi retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan tidak sampai 50 % dari target yang ditetapkan (DLHK, 2022). Realisasi retribusi  pelayanan persampahan tahun  2021  sebesar  Rp.4,60  Milyar  atau  13,8% dari  target  yang  telah  ditetapkan  (Rp.18,87 milyar).  Padahal  potensi  wajib  retribusi  baik  dari masya-rakat  maupun  Badan  usaha  cukup  besar. Beberapa  hasil  penelitian  menunjukkan  terdapat
beberapa  kendala  dalam  rangka  optimalisasi retribusi laya-nan persampahan di Kota Pekanbaru. Kendala-kendala tersebut, yaitu keterbatasan  petugas  dan  partisipasi  masyarakat (Safitri  and  Zulkarnaini  2022;  Ulfa  and  Mashur 2022),  koordinasi  (Safitri  and  Zulkarnaini  2022) dan keterbatasan anggaran (E. Susanti et al. 2021) kebocoran dan lemahnya monitoring dan evaluasi (Hayati, Kusumaningrum, et al. 2022).
Untuk  mengatasi  kendala-kendala  dalam rangka mengoptimalkan retribusi layanan persam- pahan,  pada  awal  tahun  2022,  Pemerintah  Kota Pekanbaru menerapkan Sistem Pembayaran Retri- busi Pelayanan Persampahan/
Keberishan (RPP/K) Non Tunai retribusi layanan persampahan  bekerja-sama  dengan  Bank  Negara Indonesia (BNI) me-lalui aplikasi Sistem Retribusi Daerah  (Siretda).  Sistem  pembayaran  non  tunai merupakan  meka-nisme  pertukaran  barang  dan jasa secara digital tanpa menggunakan uang tunai fisik. Transaksi ini memberikan berbagai kemudahan  dan  kenyama-nan  (Gupta  and  Hakhu 2021;  Krisna,  Vimal,  and  Prabhat  2022)  lebih efisien, efektif, transparan, mencegah korupsi dan kebocoran serta aman pada masa pandemi (Julia et al. 2021).
Untuk  menerapkan  Sistem  Pembayaran RPP/K  Non  Tunai  tentunya  membutuhkan  ke- siapan  dan  perencanaan  yang  matang  baik  secara substansi  dan  teknis  operasional.  Oleh  karena  itu penting  untuk  mengetahui  sejauh  mana  kesiapan pemerintah  dalam  penerapan  sistem  pembayaran non  tunai.  Penelitian  ini  difokuskan  pada  sistem pembayaran  RPP/K  non  tunai  di  Kota  Pekanbaru yang mulai diterapkan pada tahun 2022.

## METODE
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Kota  Pekan- baru pada bulan Mei  hingga s.d Juli 2022. Pene- litian  ini  menggunakan  pendekatan e-readiness dengan framework STOPE  yang  terdiri  dari  5 domain,  yaitu  Strategy  (Strategi),  Technology (Strategi),  Orgazation  (Organisasi),  Person  (Per- sonil)  dan  Environment  (Lingkungan)  yang  di- adaptasi  dari  hasil  penelitian  (Al-Omari  2006). Framework  STOPE  digunakan  karena  dianggap paling efektif dan sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengukur tingkat kesiapan pemerintah daerah  dalam  menerapkan  teknologi  informasi. Pengukuran  tingkat  kesiapan e-readiness berpe- doman pada standar pemeringkatan kesiapan yang dikeluarkan  oleh Centre  for  International  Deve- lopment/CID  (Harvard  Cyber  Law ).  Standar  pe- ngukuran  tersebut  digunakan  karena  dianggap  le- bih  mudah  dalam  melakukan  analisis  dan  kate-
Tahun Realisasi Kontribusi Retribusi Pelayanan Persampahan /kebersihan terhadap Retribusi Daerah (%)
Kontribusi Retribusi Pelayanan Persampahan /kebersihan terhadap PAD (%)
Realisasi Retribusi Pelayanan
Persampahan/Kebersihan (Milyar Rp.)
Realisasi Retribusi Daerah (Milyar Rp.) PAD (Milyar Rp.) 2017 3.93 56.86 697.47 6.91 0.56 2018 5.04 47.96 592.71 10.51 0.85 2019 5.91 55.97 710.13 10,56 0.83 2020 6.27 21.18 1602.58 29.60 0.39 2021 4.6 23.1 2172.16 19.91 0.21
gorisasi  terhadap  domain  kesiapan  yang  diteliti. Pemeringkatan kesiapan CID Harvard, yaitu skala 1  :belum  siap  (0-36%),  skala  2:cukup  siap  (37- 61%), skala 3: siap (62-86%), skala 4: sangat siap (87-100%).  Penelitian  ini  berbeda  dengan  pene- litian  terkait  pengukuran e-readiness mengguna- kan  framework  STOPE  yang  dilakukan  oleh  (Su- santi,  Hendrayady,  and  Prasatya,  2022;  Septi- khtiarif  and  Handayaningsih,  2017;  Nugroho  and Purbokusumo,  2020;  Nugroho  2020;  (Nugroho and  Purbokusumo,  2020).  Teknik  pengumpulan data  dilakukan  dengan  penyebaran  kuesioner  se- cara  online  melalui  google  form,  wawancara,  ob- servasi  dan  studi  dokumentasi  Responden  berasal dari  pejabat  dari  Satuan  Kerja  Perangakat  Daerah (SKPD)  yang  terlibat  dalam  penerapan  Sistem Pembayaran  Non  Tunai  Retribusi  Layanan  Per- sampahan,  yaitu  Dinas  Lingkungan  Hidup  dan Kebersihan  (DLHK),  Badan  Pendapatan  Daerah (Bapenda),  Badan  perencanaan  pembangunan (Bappeda),  pihak  Bank,  Camat,  Lurah,  petugas pemungut.  Untuk  mendukung  temuan  penelitian dari  hasil  kuesioner,  peneliti  juga  melakukan wawancara  dengan  informan  penelitian  yang  di- pilih secara purposive dengan beberapa pertimba- ngan, yaitu: 1. pejabat atau orang yang terlibat dan dianggap  paling  mengetahui  pelaksanaan  sistem pembayaran  RPP/K  Non  Tunai.  Teknik  analisis data  dilakukan  dengan  statistik  deskriptif  dengan menghitung  nilai  dan  persentase  masing-masing domain  (STOPE).  Analisis  kualitatif  dilakukan terhadap  hasil  wawancara  dan  studi  dokumen  di- bantu  dengan  aplikasi  Nvivo  12Plus  untuk  men- dukung  hasil  penilaian  kesiapan  masing-masing domain.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Potensi  dan  Realisasi  Retribusi  Layanan Persampahan
Pekanbaru  memiliki potensi retribusi yang cukup  besar.  Kondisi  ini  dilihat  dari  jumlah penduduk  dan  jumlah  usaha  ekonomi  yang dilayani. Pada tahun 2021 terdapat wajib retribusi yang  terdiri  dari  4700  Badan  Usaha  dan  300.000 Kepala Keluarga (lihat Tabel 1).
Tabel  1 .  Jumlah  Wajib  Retribusi  Pelayanan Persampahan/Kebersihan Kota
Pekanbaru menurut  Jenis  Subjek  Retribusi  Tahun  2019  s.d 2021 Wajib Retribusi Tahun 2019 2020 2021 Badan Usaha 1509 4797 4700 Masyarakat (KK) 300869  293600  300000
Sumber : DLHK Kota Pekanbaru, 2022 Gambar 1. Realisasi Retribusi Layanan Persampahan/Kebersihan  menurut  wajib  retribusi Tahun 2017 s.d 2021
Sementara jumlah retribusi yang dibayarkan kedua jenis wajib retribusi tersebut cenderung me- ngalami  peningkatan  sampai  tahun  2020.  Penuru- nan  jumlah  retribusi  terjadi  pada  tahun  2021 sebagai dampak dari pandemi Covid-19 yang me- ngakibatkan  juru  pungut  tidak  dapat  turun  lang- sung ke lapangan (lihat Gambar 1).
Potensi retribusi  yang cukup  besar idealnya menghasilkan penerimaan retibusi yang sebanding namun  faktanya  realisasi  penerimaan  retribusi layanan persampahan belum optimal dan jauh dari target  yang  ditetapkan.  Realisasi  retribusi  pelaya- nan  persampahan  selama  lima  tahun  terakhir  ku- rang  dari  sepuluh  milyar  rupiah  padahal  kontri- businya  terhadap  retribusi  daerah  cukup  besar yaitu berkisar antara 7-30% (lihat Tabel 2). Selain itu  kontribusi  retribusi  layanan  persampahan  ter- hadap PAD masih sangat kecil bahkan tidak sam- pai mencapai 1%.
Tabel  2. Kontribusi  Retribusi  Layanan  Persam- pahan/Kebersihan  terhadap  Retribusi  Daerah  dan PAD Tahun 2017 s.d 2021
Sumber:  BPS  dalam  angka    Kota  Pekanbaru  2018, 2019, 2021, 2022 dan DLHK 2022, data diolah
Tabel 3 menunjukkan selama 5 (lima) tahun terakhir realisasi retribusi pelayanan persampahan jauh  dari  target  yang  ditetapkan  bahkan  tidak sampai  mencapai  50%.  Realisasi  tertinggi  terjadi pada  tahun  2019  yaitu  sebesar  Rp.  6,27  Milyar atau 31,32% dari target yang telah ditetapkan (Rp. 18,87  milyar).  Sebaliknya  target  retribusi  pelaya- nan  persampahan  pada  tahun  2019  merupakan
Tahun Jumlah Retribusi % Capaian Target (Rp. Milyar) Realisasi (Rp. Milyar) 2017 48,58 3,93 8,09 2018 49,58 5,04 10,17 2019 18,87 5,91 31,32 2020 43,04 6,27 14,57 2021 35,16 4,60 13,08
target yang paling rendah selama periode 2017 s.d 2021.  Berdasarkan  realisasi  retribusi  layanan  per- sampahan  selama  lima  tahun  terakhir  dibutuhkan penetapan  target  retribusi  layanan  persampahan yang lebih rasional.
Selanjutnya pada tahun 2021, realisasi pen- dapatan dari retribusi pelayanan kebersihan meng- alami  penurunan  dari  tahun  sebelumnya.  Peneri- maan RPP/K pada tahun 2021 adalah sebesar Rp. 4,60  Milyar  turun  sebesar  Rp.  1,67  Milyar  dari penerimaan  RPP/K  pada  tahun  2020  (Rp.  6.27 milyar). Penurunan penerimaan RPP/K merupakan dampak dari pandemi Covid-19 yang telah berlan- sung sejak akhir tahun 2019 sehingga mengakibat- kan petugas tidak dapat turun lansung ke lapangan untuk  melakukan  pemungutan.  Sementara  itu  Pe- merintah  Kota  Pekanbaru  belum  memiliki  apli- kasi yang memudahkan wajib retribusi untuk me- lakukan  pembayaran  retribusi  layanan  persampa- han secara online atau non tunai.
Tabel 3. Target dan Realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan  Kota  Pekanbaru  Tahun  2017  s.d 2021

## Sumber: DLHK Kota Pekanbaru, 2022
Selanjutnya  pada  tahun  2021,  realisasi  pen- dapatan dari retribusi pelayanan kebersihan meng- alami  penurunan  dari  tahun  sebelumnya.  Peneri- maan RPP/K pada tahun 2021 adalah sebesar Rp. 4,60  Milyar  turun  sebesar  Rp.  1,67  Milyar  dari penerimaan  RPP/K  pada  tahun  2020  (Rp.  6.27 milyar).  Penurunan  penerimaan  RPP/K  merupa- kan    dampak  dari  pandemi  Covid-19  yang  telah berlansung  sejak  akhir  tahun  2019  sehingga  me- ngakibatkan  petugas tidak dapat  turun lansung  ke lapangan  untuk  melakukan  pemungutan.  Semen- tara  itu  Pemerintah  Kota  Pekanbaru  belum  me- miliki  aplikasi  yang  memudahkan  wajib  retribusi untuk  melakukan  pembayaran  retribusi  layanan persampahan secara online atau non tunai.

## Implementasi  Sistem  Pembayaran  RPP/K  Non Tunai
Penerapan  sistem  pembayaran  RPP/K  non tunai  berpedoman  pada  pasal  10  Perda  Kota  Pe- kanbaru  Nomor 2 Tahun 2022. Pada ayat 1 pasal 10  Perda  Kota  Pekanbaru  Nomor  2  tahun  2022, bahwa sistem pembayaran dapat dilakukan secara
tunai  dan/atau  non  tunai.  Penerapan  sistem  pem- bayaran  RPP/K  secara  tunai  dapat  dilakukan apabila  wajib  retribusi  memiliki  keterbatasan  da- lam  melakukan  pembayaran  non  tunai  misalnya penduduk  yang  tidak  memiliki smartphone atau literasi digital rendah. Pembayaran RPP/K dilaku- kan secara langsung kepada petugas retribusi me- lalui  pemotongan deposit  account pada  kode rekening petugas retribusi. Oleh karena itu petugas retribusi  harus  memiliki  rekening  khusus  dan memiliki saldo pada rekening tersebut. Sedangkan sistem  pembayaran  RPP/K  Non  Tunai  dilakukan melalui  dua  cara,  yaitu  melalui  QRIS  dan Virtual Account .  QRIS  dapat  digunakan  bagi  wajib  retri- busi  yang  memiliki  tagihan  retribusi  yang  kecil atau  kurang  dari  Rp.  2.000.000,-.  Keuntungan QRIS  transaksi  yang  dilakukan  tidak  harus  me- miliki  rekening  bank  dan  tidak  dibebankan  biaya administrasi. Sebaliknya sistem pembayaran RPP/ K non tunai melalui virtual account diarahkan bagi wajib retribusi badan usaha yang memiliki tagihan retribusi yang lebih besar dan setiap transaksi ya- ng dilakukan dibebankan biaya administrasi.
Pada  tanggal  5  Oktober  2021Pemerintah Kota Pekanbaru melalui DLHK dan PT Bank Ne- gara  Indonesia  (PT.  BNI)  cabang  Pekanbaru  me- nandatangai Memorandum of Understanding (No- ta  Kesepahaman)  dan  Perjanjian  Kerja  Sama (PKS).  Kerjasama  yang  dilakukan  terkait  dengan penerimaan  pembayaran  RPP/K  non  tunai  namun PT  BNI  juga  melakukan  fasilitasi  pembangunan aplikasi SiRetda (Sistem Informasi Retribusi Dae- rah)  dengan  pihak  ketiga  untuk  mendukung  pe- nerapan  sistem  pembayaran  RPP/K  non  tunai. Beberapa  manfaat  penggunaan  Aplikasi  Siretda, yaitu  memudahkan  pelaporan  transaksi  pembaya- ran  RPP/K  secara  cepat,  tepat  dan  transparan, penyimpanan  database  wajib  retribusi,  memudah- kan  monitoring  kepatuhan  pembayaran  retribusi. Beberapa  manfaat  tersebut  diharapkan  dapat  me- ngoptimalkan  realisasi  RPP/K  sebagai  salah  satu sumber PAD. Sebelum penarikan retribusi dilaku- kan  validasi  data  dan  pendataan  wajib  retribusi oleh  petugas  lapangan.yang  diperbantukan  pada seluruh  kecamatan.  Pendataan  dan  validasi  data wajib retribusi tersebut juga dibantu oleh RT/RW setempat.  Wajib  retribusi  yang  terdata  akan    me- miliki  Nomor  Pokok  Wajib  Retribusi  Daerah (NPWRD).

## Penilaian Kesiapan STOPE
Hasil  analisis  dengan  pendekatan  STOPE diperoleh  bahwanilai  kesiapan  paling  tinggi  ber- ada  pada  domain  strategy  sedangkan  nilai  ke- siapan  terendah  berada  pada  domain  lingkungan
3,20 2,75 2,94 2,84 2,73 Strategy Technology Organization Person Environtment
(Tabel  4),  sedangkan  secara  keseluruhan  semua domain  berada  pada  skala  3  dengan  kriteria  siap (Gambar 1).
Tabel 4. Penilaian Kesiapan pada Domain Utama (STOPE)
No. Domain Skala Nilai (%) Kesiapan 1 Strategy 3.20 80.00 siap 2 Technology 2.75 68.63 siap 3 Organization 2.94 73.59 siap 4 Person 2.84 71.04 siap 5 Environtment 2.73 68.21 siap STOPE 2.93 73.26 siap Sumber: Hasil penelitian, 2022
Gambar 1 . Diagram Kesiapan STOPE Penerapan Sistem Pembayaran RPP/K Non Tunai
Analisis  dari  masing-masing  domain  dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Kesiapan Strategi
Kesiapan dari domain strategi memiliki nilai kesiapan  yang  tinggi  dibandingkan  domain  lain- nya. Domain ini terdiri dari dua sub domain, yaitu komitmen kepala daerah dan ketersediaan rencana kedepan.  Komitmen  pimpinan  dan  perencanaan yang  baik  merupakan  faktor  penting  keberhasilan pembenahan  pengelolaan  keuangan  (Khairo, 2017).  Walikota  Pekanbaru  memiliki  komitmen kuat untuk menerapkan sistem pembayaran RPP/K non  tunai  sebagai  upaya  mencegah  kebocoran retribusi  daerah  dan  mengoptimalkan  PAD.  Hal ini  sejalan  dengan  rencana  aksi  optimalisasi  tata kelola  persampahan  dalam  masterplan  persampa- han  yang  salah  satu  aksinya  yaitu  menerapkan Sistem  Pembayaran  RPP/K  Non  Tunai.  Namun penerapan  sistem  retribusi  RPP/K  non  tunai dilakukan  dalam  waktu  singkat  sehingga  belum memiliki  perencanaan  yang  matang  khususnya terkait teknis pelaksanaan kebijakan dan pengang- garan.  Menurut    (Afandi,  2022),  keberhasilan  pe- laksanaan kebijakan hendaknya lebih memperhati- kan kepentingan sasaran kebijakan  daripada pem- buat kebijakan.
2. Kesiapan Teknologi
Kesiapan  teknologi  pada  domain  STOPE menunjukkan  nilai  68,63%  atau  skala  2,73.  Arti- nya  penerapan  sistem  pembayaran  RPP/K  non tunai  ditinjau  dari  domain  teknologi  dinilai  siap khususnya  menyangkut  ketersediaan  perangkat lunak  (aplikasi),  perangkat  keras  dan  koneksi internet.  Menurut  Nugroho  &  Purbokusumo, 2020), beberapa hal yang perlu menjadi perhatian terkait  penyediaan  infrastruktur  teknologi  adalah adanya  standar  teknis  teknologi  yang  digunakan, infrastruktur  dasar  ( server )  dan  infrastruktur  data penting  ( hosting ).  Pengecekan, update dan up- grade secara  berkala  perangkat  lunak,  perangkat keras dan keamanan data penting dilakukan untuk meningkatkan  kualitas layanan  dan menjamin  ke- amanan data pribadi. Selanjutnya berdasarkan wa- wancara  dengan  informan  DLHK  dan  PT.  BNI, terdapat beberapa catatan penting yang perlu men- jadi  perhatian  dalam  penerapan  sistem  pembaya- ran  RPP/K  Non  Tunai  di  Kota  Pekanbaru  khusu- nya  menyangkut  pengembangan  aplikasi,  keama- nan data pribadi, layanan pengaduan.
3. Kesiapan Organisasi
Kesiapan  organisasi  dinilai  dari  beberapa subdomain,  yaitu  regulasi,  koordinasi  dan  angga- ran.  Penerapan  Sistem  pembayaran  RPP/K  Non Tunai  didukung  oleh  regulasi  yang  kuat  yaitu Peraturan  Daerah  Nomor  2  Tahun  2022  tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. Se- cara  nasional,  penerapan  kebijakan  sistem  pem- bayaran RPP/K non tunai mendukung pelaksanaan instruksi  Presiden  Nomor  10  Tahun  2016  tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Surat Edaran  Menteri  Dalam  Negeri  No  910/1867/SJ tentang  implementasi  transaksi  non  tunai  pada pemerintah  daerah  serta  Gerakan  Nasional  Non Tunai  (GNNT)  yang  dicanangkan  oleh  Bank Indonesia sejak tahun 2014.
Selanjutnya untuk mendukung teknis operas- ional  penerapan  Sistem  pembayaran  RPP/K  Non Tunai,  ditetapkan  keputusan  walikota  Pekanbaru Nomor  371  Tahun  2022  tentang  Perubahan  Per- tama  atas  keputusan  walikota  Pekanbaru  Nomor 182 tahun 2022 tentang Pelimpahan Sebagian Ke- wenangan  Pengelolaan  Persampahan  dan  Pemu- ngutan  Retribusi  Sampah  kepada  Camat  di  Ling- kungan Pemerintah Kota Pekanbaru. Kewenangan yang  dilimpahkan  kepada  camat  dalam  peraturan walikota  tersebut  berupa  sosialisasi  layanan,  pe- mutakhiran data wajib retribusi, pemungutan retri- busi  non  tunai,  pengawasan  terhadap  pengang- kutan  dan  retribusi  sampah,  koordinasi  permasa- lahan pengangkutan dan pemungutan dengan DL-
HK  dan  pelaporan.  Pelimpahan  kewenangan  ke- pada  camat  sangat  efektif  dilakukan  untuk  mem- persempit  rentang  kendali  pengawasan  dan  koor- dinasi namun sayangnya pelimpahan kewenangan tersebut belum diikuti dengan SOP, anggaran dan SDM pendukung yang memadai sehingga kontrol penerapan  kebijakan  tersebut  tetap  berada  di DLHK.
Sub domain lainnya yang merupakan bagian dari  organisasi  adalah  anggaran.  Anggaran  me- rupakan  komponen  penting  untuk  mewujudkan pengelolaan  sampah  yang  optimal  (Heryeni  et  al, 2020)  dan  untuk  mendukung  penerapan  sistem pembayaran  RPP/K  non  tunai  (Nugroho  and  Pur- bokusumo,  2020).  Untuk  mendukung  penerapan Sistem  pembayaran  RPP/K  Non  Tunai  terjadi  pe- ningkatan  anggaran  sebesar  Rp.  1,14  milyar  atau 6,32%  dari  tahun  sebelumnya.  Beberapa  kegiatan yang  dianggarkan  untuk  mendukung  penerapan Sistem Pembayaran RPP/K Non Tunai, seperti so- sialisasi  e-retribusi,  cetak  kartu  pembayaran  retri- busi,  pengadaan  belanja  jasa  konversi  apli- kasi/sistem  informasi,  cetak  Surat  Ketetapan  Ret- ribusi  Daerah  (SKRD),  dan  anggaran  honor  pe- tugas pemungut retribusi.
4. Kesiapan Personil
Kesiapan  personil  termasuk  dalam  kriteria siap dengan nilai 71,04%. Kesiapan personil yang mendukung  penerapan  sistem  retribusi  RPP/K Non Tunai secara kuantitas telah memadai dengan diperbantukannya 338 orang Tenaga Harian Lepas (THL)  pada  seluruh  kecamatan  sebagai  petugas pendataan  wajib  retribusi  dan  pemungutan  retri- busi. Personil yang diperbantukan tersebut berasal dari  DLHK  (46  orang),  Sekretariat  daerah  (41 orang),  BPBD  (97  orang)  dan  Bapenda  (154 orang).
Selanjutnya  dari  aspek  kualitas,  personil yang  ditunjuk  memiliki  pendidikan  yang  cukup tinggi dan telah mengikuti pelatihan/bimtek peng- gunaan  aplikasi  Siretda.  Kemampuan  personil ditinjau  dari    pendidikan  dan  pengetahuan  peng- gunaan  aplikasi  diharapkan  dapat mendukung  ke- lancaran pelaksanaan tugas personil yang ditunjuk baik  dalam  menggunakan  aplikasi  maupun  men- jelaskan  penggunaan  aplikasi  tersebut  kepada masyarakat.  Namun  demikian  belum  semua  per- sonil  langsung  memahami  penggunaan  aplikasi sehingga  dibutuhkan  adanya  pendampingan.    Se- ain  itu  penelitian  ini  menemukan  bahwa  belum semua  personil  yang  ditunjuk  langsung  melak- sanakan tugasnya Kesiapan Lingkungan Domain lingkungan memiliki nilai terendah dalam  penilaian e-readiness .  Domain  lingkungan terdiri  dari  kesiapan  lingkungan  internal  yang  di-
lihat  dari  pengalaman  dalam  menerapkan  pemba- yaran non tunai dan kesiapan lingkungan eksternal yang dilihat dari tingkat pengetahuan terhadap ap- likasi,  minat  menggunakan  aplikasi  dan  aksesibi- litas seperti kepemilikan smartphone dan kemam- puan  menggunakan smartphone .  Berdasarkan  te- muan ini, Pemerintah Kota Pekanbaru perlu men- fokuskan  perhatian  kepada  peningkatan  kesiapan lingkungan  khususnya  lingkungan  eksternal.    Se- lanjutnya  hasil  penelitian  menemukan  minimnya pengetahuan masyarakat terhadap penggunaan sis- tem pembayaran non tunai khususnya RPP/K non tunai,  masalah  keamanan  data  pribadi,  keterba- tasan akses (kepemilikan smartphone dan kemam- puan  penggunaaan smartphone) dan  ketidakpuas- an  terhadap  kualitas  layanan  persampahan  serta pemenuhan  kebutuhan  layanan  pengaduan  men- jadi  kendala  dalam  melakukan  pendataan  wajib retribusi maupun penarikan RPP/K Non Tunai.
Temuan ini mendukung hasil penelitian (Al- Omari,  2006)yang  menemukan  bahwa  faktor- faktor  lingkungan  eksternal,  seperti  faktor  sosial, ekonomi,  geografis,  budaya,  pengetahuan  dan literasi  digital,  kepercayaan  dan  akses  layanan perlu  menjadi  perhatian  pemerintah  untuk  men- dukung  kesiapan  penerapan  teknologi  informasi. Lebih lanjut dijelaskan bahwa Faktor sosial terkait dengan  pengetahuan  dan  literasi  digital,  faktor ekonomi  terkait  dengan  kemampuan  mengakses smartphone  dan  internet,  faktor  geografis  terkait ketersediaan  jaringan  internet,  faktor  budaya  ter- kait  perubahan  perilaku  dari  manual  ke  digital, faktor kepercayaan terkait dengan keamanan data, privasi  dan  otentifikasi,  pengetahuan  dan  literasi digital  terkait  dengan  akses  informasi  tentang sistem pembayaran RPP/K non tunai.

## KESIMPULAN
Pemerintah  Kota  Pekanbaru  dinilai  siap da- lam  menerapkan  Sistem  pembayaran  RPP/K  Non Tunai  baik  dari  Domain  Strategi,  Teknologi, Organisasi,  Personil  maupun  lingkungan.  Nilai kesiapan  Pemerintah  Kota  Pekanbaru  dalam  me- nerapkan  sistem  pembayaran  RPP/K  Non  Tunai sebesar  73,26%  atau  berada  pada  skala  3  dan termasuk  dalam  kriteria  siap.  Penelitian  ini  me- nemukan  terdapat  beberapa  aspek  yang  perlu  di- benahi  untuk  mengoptimalkan  kesiapan  peme- rintah  daerah  dalam  menerapkan  sistem  pemba- yaran  RPP/K  non  tunai,  yaitu:  a)  peningkatan kualitas  pelayanan  persampahan/kebersihan  untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mem- bayar  RPP/K,  b)    perlu  sosialisasi  terkait  RPP/K Non  Tunai  secara  berjenjang  kepada  pelaksana dan  masyarakat,  c)    Pemerintah  Kota  Pekanbaru
perlu  menyediakan  layanan  pengaduan  untuk mengajukan  keberatan  terhadap  kualitas  layanan yang  diberikan  maupun  kegagalan  transaksi  pada aplikasi  Siretda,  d)  perlu  ada  kepastian  hukum penggunaan data pribadi sehingga masyarakat me- rasa  nyaman,  e)penyerahan  pelimpahan  kewena- ngan  terkait  persampahan  hendaknya  disertai  de- ngan anggaran dan personil sehingga memperkecil rentang  kendali  dan  f)  penerapan  Sistem  Pem- bayaran  RPP/K  Non  Tunai  hendaknya  dapat  di- laksanakan secara bertahap baik berdasarkan jenis wajib retribusi maupun wilayah kerja.

## Ucapan Terima Kasih
Terima kasih kami ucapkan kepada Kepala Badan Penelitian  dan  Pengembangan  Kota  Pekanbaru Drs.  H.  Azwan.,  M.Si  dan  pejabat  struktural  ter- kait  yang  telah  memberikan  kesempatan  dan  du- kungan  terhadap  penelitian  ini.  Selanjutnya  kami juga  mengucapkan  terima  kasih  kepada stake- holders terkait  yang  berkontribusi  dalam  peneli- tian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Afandi,  Muhammad.  2022.  “The  Implementation of the Parking Service Retribution Policy for Public  Roads.” Jurnal  Kebijakan  Publik 13(1).
https://jkp.ejournal.unri.ac.idhttps//jkp.ejour nal.unri.ac.id.
Al-Omari,
Ahmed. 2006. “E-Government Readiness  Assessment  Model  Ahmed  Al- Omari  and  Hussein  Al-Omari.” Journal  of Computer Science 2(11): 841–45. BPS  Kota  Pekanbaru.  2022. Pekanbaru  Dalam Angka Tahun 2022 .
DLHK  Kota  Pekanbaru.  2020. DIKPLHD  2020 . Pekabaru: DLHK Kota Pekanbaru.
Gupta,  Pooja,  and  Rahul  Hakhu.  2021.  “An Empirical  Analysis  of  Customer  Perception towards  Cashless  Transactions :  A  Case Study  of  Haryana  An  Empirical  Analysis  of Customer  Perception  towards  Cashless Transactions :  A  Case  Study  of  Haryana.” (December).
Hayati,  Kemala,  Nugraheni  Restu  Kusumaningrum, Khairul Amri, and Afriyanni. 2022. “Kinerja
Pengelolaan  Sampah  di  Kota  Pekanbaru.” Inovasi  Pembangunan:  Jurnal  Kelitbangan 10(1): 81–94.
Julia, Juremi et al. 2021. “A Secure Integrated E- Wallet  Mobile  Application  for  Education Institution.” In 2021 3rd International Cyber Resilience Conference, CRC 2021 ,.
Krisna,  Murari,  Batt  Vimal,  and  Kumar  Prabhat. 2022.  “Does  Socio-Demography  Affect Preferences  and  Concerns  towards  Cashless Payment?  Evidence  from  the  North-Eastern Region  of  India.” Journal  of  Payments Strategy and Systems 13(4): 207–22.
Nugroho,  Rossi  Adi.  2020.  “Kajian  Analisis
Model E-Readiness Dalam
Rangka
Impementasi  e-Government.” Masyarakat Telematika dan Informasi: Jurnal Penelitian Teknologi Informasi dan Komunikasi 11(1). Nugroho,  Rossi  Adi,  and  Yuyun  Purbokusumo. 2020.  “E-Government  Readiness :  Penilaian Kesiapan  Aktor  Utama  Penerapan  E- Government  Di  Indonesia.” Iptek-Kom
22(1): 1–17.
Safitri,  Rina  Novi,  and  Zulkarnaini.  2022.
“Optimalisasi
Pemungutan Retribusi
Pelayanan  Kebersihan  Di  Kota  Pekanbaru.”
Corss-border 5(1): 26–40.
Septikhtiarif,  Faozi,  and  Sri  Handayaningsih.
2017. “Pengukuran E-Readiness
Menggunakan Framework Stope Pada Proses Pengajuan Cuti Akademik Perguruan Tinggi.” Prosiding Annual Research Seminar
2017Computer  Science  and  ICT 3(1):  173– 77.

## Susanti, Devi, Agus Hendrayady, and Iman Yudhi
Prasatya.  2022.  “Evaluasi  Penerapan  Program E-Retribusi Pengelolaan Persampahan Dinas Lingkungan  Hidup  Kota  Batam.” Student Online Journal 3(1): 363–67.
Susanti,  Elisa,  Ridho  Harta,  Bambang  Agus Diana,  and  Sawitri  Budi  Utami.  2021.  “E- Readiness  and  The  Effectiveness  of  E- Participation  in  Indonesia.” MIMBAR : Jurnal Sosial dan Pembangunan 37(1): 138– 49.
Ulfa,  Amalia,  and  Dadang  Mashur.  2022.
“Implementasi  Kebijakan  Tata  Kelola Retribusi.” 5(1): 862–75.