Ontologi Relasi Zakat Profesi dan Relevansinya terhadap Implementasi Pola Konsumtif Kreatif dalam SekuritasPasar Modal
Ainur Rahman Hidayat & Fatati Nuryana STAIN Pamekasan Madura anik_mamang@yahoo.com & fnuryana@gmail.com
Abstrak: Artikel ini mengkaji tentang ontologi relasi zakat profesi dan relevansinya terhadap implementasi pola konsumtif kreatif di mana terdapat pergeseran pemaknaan interpretasi zakat dari persoalan fiqh sebagai kebenaran doktrinal menjadi persoalan sosial-empiris. Artikel ini menjadikan zakat profesi sebagai bagian dari mencari solusi terhadap berbagai persoalan sosial kemasyarakatan umat Islam masa kini maupun masa mendatang.
Kata Kunci : Ontologi, Zakat Profesi, Implementasi Pola Konsumtif Kreatif
Abstract: This article examines the relation ontology zakat profession and its relevancet o the implementation of creative consumptive pattern in which there is a shift in the meaning of zakat interpretation of fiqh issues as doctrinal truth becomes a social problem-empirical. This article makes charity the profession as part of the search for solutions to various social problems Muslims present and future.
Keywords: Ontology, Profession Zakat

## Pendahuluan
Pergeseran pemaknaan interpretasi zakat dari persoalan fiqh sebagai kebenaran doktrinal menjadi persoalan sosial-empiris yang salah satunya termanifestasikan dalam pola konsumtif kreatif, sebagai solusi sosial kemasyarakatan. Zakat profesi merupakan salah satu keniscayaan yang dapat digunakan sebagai bagian dari mencari solusi terhadap berbagai persoalan sosial kemasyarakatan umat Islam Indonesia di masa kini maupun di masa mendatang. Sikap pro dan kontra terhadap keberadaan zakat profesi membutuhkan sikap yang arif dalam menyikapinya, baik dari segi pegawai negeri sebagai subjek maupun sebagai objek zakat.
Zakat sebagai salah satu ibadah dalam Islam yang berkaitan erat dengan aspek sosial kemasyarakatan akan mengalami kegagalan dalam hal implementasinya, apabila tidak direlasikan pada konteks kekinian dan kebutuhan stakeholder . Ibadah zakat tidak akan menjadi pemecah kebuntuan persoalan kemiskinan dan keterbelakangan umat Islam, jika zakat tidak dikelola secara maksimal berdasar pada aspek-aspek yang secara ontologis ada di dalam zakat. Untuk dapat memahami zakat dan implementasinya dalam perspektif ontologi relasiperlulah terlebih dahulu merumuskan rumusan masalah sebagai kerangkanya. Rumusan masalah yang dimaksud adalah: Bagaimana makna relasi dalam struktur ontologis transendental zakatprofesi? Apa hakikat relasi dalam norma ontologis transendental zakat profesi? Bagaimana makna relevansi norma ontologis transendental zakat profesi dengan pola konsumtif kreatif zakat profesi?

## Struktur Ontologis Transendental Zakat Profesi
Struktur ontologis transendental terdiri dari enam aspek dengan dua aspek utama dan empat aspek sebagai turunan dari dua aspek utama tersebut. Dua aspek utama yang dimaksud adalah aspek otonomi dan aspek relasi. Aspek turunan dari dua aspek utama tersebut adalah aspek permanensi dan kebaharuan, serta aspek imanensi dan transendensi.
Aspek otonomi dari struktur transendental yang bipolar dalam zakat profesi adalah aspek religius (tautologi) yang terkait dengan soal ganjaran atau pahala. Kewajiban muslim untuk membayar zakat profesi sebetulnya tersirat dalam beberapa ayat dalam al-Quran. Salah satunya adalah surat At-Taubah ayat 103 yang artinya berbunyi,”Ambillah dari harta mereka (muslim) menjadi objek zakat untuk menyucikan jiwa dan membersihkan hartanya”. Selain itu surat Al-Baqarah ayat 268 yang intinya menyatakan, bahwa objek zakat adalah berasal dari hasil pendapatan usaha yang halal. Dalam surat At-Taubah ayat 103 diperintahkan mengambil sebagian harta muslim untuk membantu saudara muslim yang membutuhkan. Selain itu, dalam surat Al- Baqarah ayat 268 kewajiban zakat bahkan lebih dipertegas bersumber dari usaha yang halal. 1
Aspek relasi dari struktur-ontologis-transendental yang bipolar dalam zakat profesi adalah aspek sosial (koherensi), salah satunya terkait dengan soal perbedaan golongan Pegawai Negeri Sipil.Respons ulama terhadap implementasi zakat profesi masih cukup menajam. Ditinjau dari aspek pegawai dalam penggolongan jabatan, juga terdapat perbedaan pendapat tentang zakat profesi, sehingga melahirkan dua golongan yang berbeda, menerima atau menolak. Hal itu dapat dilihat adanya pertentangan di kalangan PegawaiNegeri terhadap terbitnya SK Bupati yang dikaitkan dengan zakat profesi 2
Jika dilakukan penggolongan jabatan Pegawai, maka secara kategorikal terdapat dua penggolongan Pegawai Negeri, yaitu Pegawai yang patuh dalam pembayaran zakat dan Pegawai yang menolak pembayaran zakat. Di media institusi sosial, seperti Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dan Badan Amil Zakat (BAZ) akan mempertemukan
1 Noor Aflah, Arsitektur Zakat Indonesia , dilengkapi kode etik amil zakat Indonesia
(Jakarta: UI Press, 2009), hlm. 106-107
2 Muhammad Hadi, Problematik Zakat Profesi & Solusinya , sebuah tinjauan sosiologi hukum Islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 143-144
332 Ontologi Relasi Zakat Profesi.....
dua golongan jabatan Pegawai yang memiliki pandangan tentang kewajiban zakat yang berbeda 3
Aspek permanen dari struktur-ontologis-transendental yang bipolar dalam zakat profesi adalah aspek pengumpulan ( haul dan nisab ) dan pola konsumtif tradisional zakat profesi (delapan kelompok manusia sebagai mustahik). Para ulama mempersoalkan apakah zakat profesi terikat pada haul (cukup satu tahun) atau tidak, demikian juga mengenai nisab -nya terdapat perbedaan pendapat. Pendapat pertama mengatakan harus cukup satu tahun, begitu sampai satu tahun baru diperhitungkan zakatnya. Zakat yang diperhitungkan adalah sisa atau kelebihan dari kebutuhan setiap bulannya, sebab Pegawai Negeri atau swasta menerima gaji sebulan sekali. Di samping itu juga memperhatikan nisab , sehingga jika kelebihan tersebut memang telah sampai nisab -nya maka wajib dikumpulkan zakatnya. Menghitung kelebihan setelah semua kebutuhan dikalkulasi sangat sukar apabila tanpa standart yang jelas dan pasti 4
Para Pegawai menerima gaji (panen) setiap bulan dan yang diterimanya adalah uang. Batas minimum nisab setiap bulan (analogi pada petani) adalah sebesar nisab yang dikeluarkan petani. Perhitungan model seperti itu lebih mudah, sehingga harta yang diperoleh benar-benar sudah bersih dan cara perhitungannya juga tidak sukar, seperti menentukan kelebihan kebutuhan setiap bulan. Bagi Pegawai yang mengeluarkan zakat setiap bulan, berarti dia telah mengangsur (mencicil) pengeluaran zakatnya 5 Pada ayat 60 surah al- Tawbah dijelaskan kelompok-kelompok yang berhak menerima zakat. Ayat tersebut menunjukkan, bahwa yang berhak menerima zakat adalah delapan kategori manusia, yaitu orang-orang fakir, orang- orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk
3 Ibid., hlm. 222
4 M. Ali Hasan, Zakat dan Infak , salah satu solusi mengatasi problema sosial di Indonesia (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 73-75
5 Ibid., hlm. 76-77
Media Syariah, Vol. XVI No. 2  Desember 2014
hatinya,untuk memerdekan budak, orang-orang yang berutang,untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan 6
Aspek kebaharuan dari struktur-ontologis-transendental yang bipolar dalam zakat profesi adalah aspek pendistribusian dan pola konsumtif kreatif zakat profesi. Dana zakat pada awalnya lebih didominasi oleh pola pendistribusian secara konsumtif, namun pada pelaksanaan yang lebih mutakhir saat ini zakat mulai dikembangkan dengan pola distribusi dana zakat secara produktif,sebagaimana yang dicanangkan dalam buku Pedoman Zakat yang diterbitkan Ditjen Bimas Islam dan urusan Haji. Untuk pendayagunaan dana zakat berbentuk inovasi distribusi dikategorikan dalam empat bentuk sebagai berikut: pertama , distribusi bersifat konsumtif tradisional, yaitu zakat dibagikan pada mustahiq untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah yang diberikan pada fakir-miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, atau zakat mal yang dibagikan pada para korban bencana alam 7
Kedua , distribusi bersifat konsumtif kreatif, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa. Ketiga , distribusi bersifat produktif tradisional, yaitu zakat diberikan dalam bentuk barang- barang yang produktif, seperti kambing, sapi, alat cukur, dan lain sebagainya. Pemberian dalam bentuk ini dapat menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir-miskin. Keempat , distribusi dalam bentuk produktif kreatif, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan, baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pedagang pengusaha kecil 8
6 Wahbah Al-Zuhayly, Zakat : Kajian Berbagai Mazhab (Bandung: PT Remaja
Rosdakarya, 2008), hlm.  276-277 & 280
7 M.Arief Mufraini, Akuntansi dan Manajemen Zakat , mengkomunikasikan kesadaran dan membangun jaringan (Jakarta: Kencana Prenada Media Group: 2012), hlm.153
8 Ibid., hlm. 153-154
Aspek imanen dari struktur-ontologis-transendental yang bipolar dalam zakat profesi adalah aspek Pegawai Negeri sebagai subjek zakat (pranata internal). Implementasi zakat yang didasari legislasi dan regulasi pada hakikatnya adalah menempatkan Pegawai Negeri sebagai subjek. Pegawai sebagai subjek dalam pembayaran zakat dapat dimanfaatkan untuk kepentingan manusia yang lain, yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan bagi kalangan ekonomi lemah. Selain itu Pegawai sebagai subjek dalam pembayaran zakat di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dan Badan Amil Zakat (BAZ) juga bisa menjadi sarana untuk memperoleh ganjaran atau pahala 9
BAZ sebagai sarana untuk memperoleh ganjaran, tentu orang yang terlibat di dalam kepengurusan BAZ harus membuat sesuatu yang menyebabkan Pegawai tertarik dalam menjalankan zakat profesi, sehingga memunculkan ganjaran. Sosialisasi seperti ceramah atau khutbah, seminar, seleksi, dan pendekatan langsung di berbagai instansi secara terus menerus dan membuat mereka tertarik melakukan pembayaran zakat adalah wujud konkret dari ganjaran tersebut 10
Aspek transenden dari struktur-ontologis-transendental yang bipolar dalam zakat profesi adalah aspek PegawaiNegeri sebagai objek zakat (pranata sosial keagamaan). Pegawai Negeri Sipil dianggap sebagai objek yang rasional dengan diresmikannya pelembagaan zakat profesi melalui institusi legislasi-regulasi. Hal tersebut merupakan langkah yang tepat dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan manusia dalam mengatasi problematika sosial, atau kelompok ekonomi lemah. Institusi legislasi-regulasi juga menjadi variabel penting dalam memotivasi pembayaran zakat secara efektif. Sebagai media institusi sosio-religius tentu tidak luput dari dinamika tarik menarik paham tentang kewajiban zakat profesi antar Pegawai Negeri Sipil 11
9 Hadi, Problematik Zakat , hlm. 204
10 Ibid., hlm. 208
11 Ibid., hlm. 209
Legislasi dan regulasi akan terjadi ketika Pegawai dipandang sebagai objek, sehingga menimbulkan tindakan rasionalisasi kewajiban zakat. Pegawai beranggapan bahwa pranata sosial yang berkaitan dengan zakat profesi di BAZ adalah sebuah institusi objektif yang terpisah dari Pegawai. Oleh karena itu terdapat penempatan pranata sosial sebagai subjek dan Pegawai sebagai objek. 12

## Norma Ontologis Transendental Zakat Profesi
Norma ontologis-transendental yang digagas Anton Bakker, hemat penulis perlu diketengahkan terlebih dahulu sebelum memasuki pembahasan penghayatan harmoni dalam zakat profesi. Norma-ontologis-transendental Bakkerian setidaknya dibutuhkan sebagai tolok ukur sejauh mana suatu perilaku dapat dikategorikan berpenghayatan harmoni, atau berpenghayatan disharmoni dalam kerangka zakat profesi.Pemikiran Bakker tentang norma-ontologis- transendental yang tertuang dalam tulisannya berikut ini, sangatlah penting untuk dicermati.
Pengada bisa menjadi diri sendiri secara maksimal, jikalau ia menghayati segala macam bipolaritas struktural itu dalam harmoni maksimal, dan dalam sintesis total. Ukuran penghayatan harmoni dan tidaknya dalam hal bipolaritas-bipolaritas struktural merupakan tolok ukur dan norma (kaidah), untuk dapat menentukan “lebih dan kurangnya” realisasi pengada dalam keunikannya. Maka untuk setiap pengada manapun norma bagi tercapainya kepenuhan mengadanya (dalam batas tarafnya) adalah penghayatan harmoni maksimal dalam hal segala macam bipolaritas struktural. Harmoni maksimal itu merupakan norma ontologis- transendental bagi pengada 13
12 Ibid., hlm. 214
13 Bakker, Ontologi , hlm., 204.
Selaras dan serasi merupakan suatu prinsip moral yang mengharuskan dan mensyaratkan, bahwa tolok ukur perilaku yang benar dan baik terletak pada kemampuan seseorang dalam menserasikan dan menselaraskan semua aspek dalam struktur ontologis-transedental. Keseimbangan merupakan suatu prinsip moral yang dilandasi oleh suatu keyakinan terhadap dunia yang berstruktur bipolar. Keseimbangan antara dua aspek yang saling mengandaikan dan mensyaratkan, seukuran dan sederajat, dengan demikian merupakan suatu keniscayaan. Totalitas juga merupakan suatu prinsip moral yang meyakini, bahwa perilaku dianggap benar dan baik manakala ada kesesuaian dengan totalitas relasi yang terjadi 14
Hakikat penghayatan harmonis dalam ontologi relasi zakat profesi akan terjadi manakala aspek religius (tautologi), yang terkait dengan soal ganjaran atau pahala dikembangkan secara selaras dan seimbang dengan aspek sosial (koherensi), yang terkait dengan soal perbedaan golongan Pegawai Negeri Sipil. Hal tersebut memuat makna, bahwa zakat profesi betul-betul mendatangkan berkah bagi kesejahteraan umat Islam jika aspek religius zakat profesi dikembangkan secara sejajar dengan aspek sosial zakat profesi. Pahala zakat profesi tidaklah menjadikan seorang Pegawai paling baik diantara yang lain tanpa dikorelasikan dengan sikap afirmatif terhadap program-program zakat profesi. Begitu juga sebaliknya, sikap afirmatif terhadap program- program zakat profesi menjadi hambar tanpa dibarengi oleh niat menjalankan perintah membayar zakat sebagai pembersihan jiwa.
Hakikat penghayatan harmonis dalam ontologi relasi zakat profesi akan terjadi manakala aspek pengumpulan ( haul dan nisab ) dan pola konsumtif tradisional zakat profesi (delapan kelompok manusia sebagai mustahik) dikembangkan secara selaras dan seimbang dengan aspek pendistribusian dan pola konsumtif kreatif zakat profesi. Hal tersebut memuat makna, bahwa pengumpulan zakat secara profesional untuk
14 Joko Siswanto, Metafisika Substansi , Tesis (Yogyakarta: Fakulatas Filsafat UGM, 1995), hlm.222-223.
kepentingan konsumtif tradisional menjadi rutinitas yang jauh dari mengentas kemiskinan tanpa dikorelasikan dengan pendistribusian secara kreatif. Begitu juga sebaliknya, program pendistribusian zakat profesi secara keatif menjadi tidak berarti manakala pengumpulan zakat dilakukan secara tidak profesional, atau banyak objek zakat yang tidak tersentuh.
Hakikat penghayatan harmonis dalam ontologi relasi zakat profesi akan terjadi manakala aspek Pegawai Negeri sebagai subjek zakat (pranata internal) dikembangkan secara selaras dan seimbang dengan aspek Pegawai Negeri sebagai objek zakat (pranata sosial keagamaan). Hal tersebut memuat makna, bahwa memposisikan Pegawai Negeri sebagai subjek zakat (pranata internal) dalam kerangka SDM yang cakap dan amanah sebagai amil zakat menjadi wadah yang kosong, tanpa dibarengi korelasi denganPegawai Negeri sebagai objek zakat (pranata sosial keagamaan) yang siap berzakat. Begitu pula sebaliknya Pegawai Negeri sebagai objek zakat (pranata sosial keagamaan) yang telah termotivasi secara kuat untuk membayar zakat menjadi tidak berkah dan jauh dari memakmurkan saudara-saudara muslim yang lain, tanpa dibarengi dengan Pegawai Negeri sebagai subjek zakat (pranata internal) dalam kerangka SDM yang cakap dan amanah.
Pembangunan dan pengembangan zakat profesi secara norma ontologis transendental akan menjadi kekuatan umat Islam di bidang ekonomi yang sangat kuat, apabila struktur ontologis transendental zakat profesi (otonomi-relasi, permanensi-kebaharuan, imanensi- transendensi) dijalankan secara selaras dan seimbang. Zakat profesi tanpa mengindahkan norma ontologis transendental hanya akan menjadi rutinitas yang tidak bermakna bagi penguatan kekuatan umat Islam di bidang ekonomi.

## Relevansi Norma Ontologis Transendental Zakat Profesi dengan Pola Konsumtif Kreatif Zakat Profesi
Beberapa pola konsumtif kreatif yang dapat diterapkan adalah pola sekuritas pasar modal, yaitu memfungsikan secara efektif sistem zakat sebagai suatu bentuk jaminan sosiokultural masyarakat muslim, terutama untuk kelompok miskin atau defisit. Pola sekuritas pasar modal tersebut berbentuk investasi zakat ke dalam pasar modal yang sangat prospektif 15 Ukuran keberhasilan sebuah lembaga pengumpul zakat adalah bagaimana lembaga tersebut dapat menjadi salah satu elemen dari sekuritas pasar modal yang mencoba mengangkat derajat kesejahteraan seorang mustahiq menjadi muzaki 16
Modal yang dikembalikan oleh mustahiq pada lembaga zakat tidak berarti bahwa modal tersebut sudah tidak lagi menjadi haknya si mustahiq yang diberikan pinjaman tersebut. Hal itu berarti bisa saja dana tersebut diproduktifkan kembali dengan memberi hak pada mustahiq tersebut yang akan dimanfaatkan untuk penambahan modal usahanya lebih lanjut. Kalaupun tidak, hasil akumulasi dana zakat dari hasil pengembalian modal akan kembali didistribusikan pada mustahiq lain yang juga berhak. Dengan begitu ada harapan lembaga amil dapat benar-benar menjadi partner bagi mustahiq untuk pengembangan usahanya sampai terlepas dari batas kemustahikannya 17
Pertanyaan berikutnya terhadap persoalan investasi dana zakat adalah siapa yang akan menginvestasikannya? Salah satu konsep fundamental dari sistem zakat menyatakan, bahwa tarif zakat yang dibayarkan seorang muzaki adalah hak milik mustahiq -nya, sehingga ada dua kemungkinan alternatif, yaitu mustahiq yang menginvestasikannya, atau muzakinya yang menginvestasikannya. Beberapa kemungkinan
15 Ibid., hlm.153
16 Ibid., hlm. 166.
17 Ibid., hlm.166-167
alasan logis jika mustahiq yang menginvestasikan dana zakat yang diterimanya.
Kelompok fakir dan miskin dalam konteks keindonesiaan akan sulit untuk bisa menginvestasikan dana zakatnya, karena kebutuhan utama mereka adalah pemenuhan sandang, pangan, dan papan yang harus segera dikonsumsi. Kelompok amil atau muallaf dalam konteks keindonesiaan punya kemungkinan untuk menginvestasikan dana zakat yang diterimanya dengan memperhatikan tingkat pendidikan dan taraf hidup mereka. Bagi kelompok muallaf agak susah diprediksi karena belum ada data secara spesifik tentang karakteristiknya, namun untuk kelompok amil sangat besar peluangnya untuk menginvestasikan hak zakatnya ketika yang bersangkutan telah mapan, atau paling tidak ada penghasilan lain di luar hak zakatnya. Empat golongan yang lain ( riqab , gharim , fisabilillah , dan ibnu sabil ) juga memiliki peluang sama untuk menginvestasikan hak zakatnya, kecuali kelompok gharim , karena mereka punya kewajiban yang harus segera ditunaikan, membayar utangnya 18
Kemungkinan kedua adalah muzaki yang menginvestasikan dana zakat dengan menunda kewajiban pembayaran zakat setelah aset wajib zakatnya mencapai satu tahun. Dalam konteks kekinian sangat mungkin seorang muzaki berada pada tingkat kesejahteraan yang luar biasa, tarif zakat dari asetnya sudah cukup untuk diinvestasikan pada saham sebuah perusahaan. Pada saat pembelian saham sang muzaki tersebut mewakili mustahiq -nya 19
Bagaimana seandainya merugi dalam menginvestasikan dana zakat? Beberapa jawaban dalam kajian fiqh klasik adalah sebagai berikut: pertama , jika dana zakat diinvestasikan sebelum para mustahiq menerima dana zakat tersebut, maka mustahiq tidak menanggung beban dari kerugian, sebagaimana mustahiq tidak menerima keuntungan dari investasi tersebut. Sang muzaki -lah yang
18 Ibid., hlm. 175-176.
19 Ibid., hlm. 176-177
340 Ontologi Relasi Zakat Profesi.....
Media Syariah, Vol. XVI No. 2  Desember 2014
menanggung kerugian tersebut karena muzaki belum lepas dari kewajibannya membayar zakat. Kedua , jika dana zakat diinvestasikan setelah mustahiq menerima dana zakat ( muzaki membeli saham atas nama mustahiq ), maka mustahiq yang menanggung kerugiannya, sebagaimana sang mustahiq menerima keuntungannya. Ketiga , dana zakat yang diinvestasikan pada saat dana zakat berada di tangan amil atau pemerintah, maka semestinya mempertimbangkan hal-hal berikut, pertama , amil dapat menginvestasikan dana zakatnya setelah mempunyai perhitungan matang pada usaha, atau industri tertentu. Kedua , amil juga dapat menginvestasikan dana zakatnya, setelah para mustahiq menerima dana zakat, sehingga amil hanya menjadi wakil dari keseluruhan mustahiq .
Sekuritas Pasar Modal dalam Zakat Profesi di Kabupaten Sumenep Madura: Sebuah Ilustrasi
BAZ Kabupaten Sumenep merupakan Lembaga Amil yang dibentuk Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep 4 Februari 2013 lalu. 20 Sasaran utama BAZ ini adalah Muzakki yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan cara membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dari masing-masing unit kerja Lembaga Pemerintahan untuk menghimbau kesediaan pemotongan gaji sesuai dengan kerelaan.
20 BAZ dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Sumenep Nomor 188/600/ KEP/435.0013/2012 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Kabupaten Sumenep Periode Tahun 2012 – 2017 akan tetapi baru benar-benar beroperasi pada tanggal 4 Februari 2013
Tabel 1 Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Kab. Sumenep Menurut Golongan
No Golongan L P Jumlah 1 I 244 18 262 2 II 2.518 965 3.483 3 III 3.157 1.394 4.551 4 IV 2.226 1.069 3.295 Jumlah 8.145 3.446 11.591
Sumber : Data BPS: Sumenep dalam angka, 2013 (diolah)
Jika dihitung potensi zakat BAZ berdasarkan jumlah PNS di Sumenep sebanyak 11.591 maka – sesuai dengan himbauan BAZ untuk memotong gaji berdasarkan golongan – BAZ dapat mengumpulkan dana minimal sebesar Rp. 170.305.000 per bulan, atau Rp. 2.043.660.000 dalam setahun. 21 Apabila potensi ini dapat dimaksimalkan, kemudian zakat sejumlah di atas diinvestasikan ke dalam  sekuritas  pasar modal syariah, maka ada tiga skenario yang mungkin terjadi.
Pertama , mustahiq sebagai investordengan dana sejumlah Rp. 170.000.000 dibagikan kepada 340 mustahiq , sehingga masing- masing mustahiq memperoleh Rp.500.000;- maka saham dari pasar modal syariah yang mungkin dibeli adalah saham dari emiten dengan harga per lembarnya maksimal dibawah Rp. 5.000;-, sebab pembelian saham minimal adalah 100 lembar (1 lot). Jika dana yang ada di investasikan pada 1 lot Saham Kalbe farma yang dijual dengan harga per lembar saham Rp. 1.400;-. Dan 1 lot saham Telkom dengan harga per lembar saham Rp. 2.320 per 27 Juli 2013, maka dana Rp. 500.000;- akan terpakai Rp. 372.000 sedang sisanya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan mustahiq .
21 Surat Edaran Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep menghimbau kerelaan pemotongan Golongan I sebesar Rp.5000; Golongan II sebesar Rp. 10.000; Golongan III sebesar Rp.15.000 dan Golongan IV sebesar Rp.20.000.
Dalam waktu satu tahun saham tersebut akan  berkembang menjadi Rp. 1.730 per lembar saham Kalbe Farma dan Rp. 2.650 per lembar saham Telkom per 27 Juli 2014, sehingga total dana menjadi Rp. 438.000. Imbal hasil yang diperoleh selama setahun sebesar 66.000 ditambah dengan dua kali pembagian deviden Kalbe yang dibagi pada bulan Juni 2013 sebesar Rp. 1.614;- dan bulan Juni 2014 sebesar Rp. 1.445 dan dua kali pembagian deviden Telkom yang dibagi bulan mei 2013 sebesar Rp. 7.414 dan bulan April 2014 sebesar Rp. 6.839, sehingga total imbal hasil sebesar Rp. 83.312;-. 22 Dalam satu tahun mustahiq memperoleh zakat senilai Rp. 583.312;
Kedua , Muzakki sebagai investor dengan memposisikan muzaki sebagai investor dengan menahan zakat profesi yang seharusnya dikeluarkan setiap bulan,yang tidak jauh berbeda dengan hasil pertambahan nilai zakatnya dengan mustahiq sebagai investor. Jika muzaki wajib membayar zakat profesi sebesar Rp. 500.000;- per bulan maka hasil investasi zakat tertahan pada sekuritas saham syariah sama dengan ilustrsi pada point a, yaitu berkembang menjadi Rp. 583.312;-
Ketiga , Lembaga Amil zakat sebagai investor. Lembaga Amil dapat menjadi investor untuk zakat yang ditangguhkan pembagiannya, atau sebagai wakil mustahiq setelah zakat dibagikan terlebih dahulu. Jika dana zakat Rp. 170.000.000 diinvestasikan pada saham dari pasar modal syariah, maka banyak saham dari perusahaan terbaik yang dapat dibeli. Perusahaan terbaik artinya dapat memberikan imbal hasil yang baik/ tinggi, misalkan Amil membeli saham dari perusahaan Unilever. Perusahaan ini merupakan perusahaan blue chip (terkemuka) yang harga per lembar sahamnya relatif tinggi. Harga per lembar saham Unilever per 29 Juli 2013 adalah Rp.19.600;- atau sebesar Rp.1.960.000;- per lot. Dana zakat akan setara dengan 86 lot saham Unilever. Kemudian setahun berikutnya harga saham meningkat menjadi Rp. 30.750 per lembar saham atau Rp. 3.075.000 per lot. Jika saham Unilever sejumlah 86 lot yang dimiliki dijual pada saat itu,maka akan diperoleh
Media Syariah, Vol. XVI No. 2  Desember 2014
nilai investasi sebesar Rp. 264.450.000, atau dengan kata lain dana awal telah berkembang dengan imbal hasil sebesar Rp.94.450.000;- ditambah dengan tiga kali pembagian deviden yang dibagi pada bulan Juni 2013 sebesar Rp. 2.441.540;- ; bulan Desember 2013 sebesar Rp. 2.412.300 dan bulan Juni 2014 sebesar Rp.  2.712.010, sehingga total imbal hasil sebesar Rp. 102.015.850;-. 23 . Jika dana awal ditambah dengan imbal hasil dibagikan pada sejumlah mustahiq , yaitu sebanyak 340 orang, maka setiap mustahiq akan memperoleh zakat sebesar Rp. 800.047;-. Keterangan disajikan dalam Tabel 2.
Tabel 2
Ilustrasi Investasi Zakat pada Sekuritas Saham Unilever
KETERANGAN 27-Jul-13 27-Jul-14 harga per lembar saham Rp 19.600 Rp 30.750 harga per lot Rp 1.960.000 Rp  3.075.000 Dana Rp 70.000.000 invest 86 lot Rp  168.560.000 nilai investasi Rp  264.450.000 imbal hasil Rp  94.450.000 deviden juli 2013 Rp  2.441.540 deviden desember 2013 Rp  2.412.300 deviden juni 2014 Rp  2.712.010 Total hasil Rp  102.015.850
23 http://finance.yahoo.com/ diunduh tanggal 27 Juli 2014
Media Syariah, Vol. XVI No. 2  Desember 2014
KETERANGAN 27-Jul-13 27-Jul-14 Total nilai zakat Rp  272.015.850 dibagi kepada 340 mustahiq maka @ mendapat sejumlah Rp 800.047
Kelebihan jika amil mengiinvestasikan dana zakat sebelum diberikan kepada mustahiq adalah jumlah dana yang dimiliki masih utuh (belum dibagi), sehingga kemungkinan bisa menginvestasikan pada usaha, atau industri yang terdaftar di pasar modal yang cukup maju, sehingga imbas bagi hasilnya lebih besar. Kekurangannya adalah waktu selama proses investasi maksimal adalah satu tahun sebab jika lebih maka akan menyalahi.Jika dibagikannya melebihi jangka waktu satu tahun setelah muzakki menitipkan zakatnya kepada amil .
Jika menunggu setelah dibagi kepada mustahiq sesuai kerelaan mustahiq , maka lebih aman karena kewajiban pada mustahiq sudah ditunaikan. Jika setelah dibagi kemudian mustahiq bersepakat untuk menginvestasikan dana zakatnya secara bersama-sama, maka amil juga akan mengumpulkan dana yang besar, bahkan waktu proses investasi bisa lebih dari satu tahun sesuai dengan permintaan mustahiq .
Walaupun pada kenyataannya sepanjang tahun 2013, zakat yang berhasil dikumpulkan BAZ hanya sebesar Rp. 86.964.875 dengan rincian Rp. 1.915.000 untuk zakat profesi dan Rp. 84.964.875 untuk infaq dan shadaqoh, namun ilustrasi di atas dapat memberikan gambaran penerapan pola konsumtif kreatif zakat profesi dalam sekuritas pasar modal.
Media Syariah, Vol. XVI No. 2  Desember 2014

## Penutup
1.  Makna relasi dalam struktur ontologis transendental zakat profesi adalah bersifat sosio-teosentrisme. Aspek sosial dan religius dalam zakat profesi wajib ada dalam mengimplementasikannya, sebab keduanya memiliki arti penting dalam menguatkan ekonomi umat Islam.
2.  Hakikat relasi dalam norma ontologis transendental zakat profesi adalah bersifat legislasi-religius. Kepedulian pemerintah dan sakralitas zakat profesi merupakan pelembagaan zakat profesi.
3.  Makna relevansi norma ontologis transendental zakat profesi dengan pola konsumtif kreatif zakat profesi adalah investasi saham zakat profesi memunculkan para muzaki baru dengan kemampuan modal yang kuat sebagai fondasi kekuatan umat Islam di bidang ekonomi.

## Daftar Pustaka
Anton Bakker & Achmad Charris Zubair, Metodologi Penelitian Filsafat , Yogyakarta: Kanisius, 1990
Didin Hafidhuddin, Zakat Dalam Perekonomian Modern , Jakarta: Gema Insani,
2008
Kaelan, Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat , Yogyakarta: Paradigma,
2005
Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif , Bandung: Remaja Rosdakarya,
1990
M. Ali Hasan, Zakat dan Infak , salah satu solusi mengatasi problema sosial di Indonesia , Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008
M.Arief Mufraini, Akuntansi dan Manajemen Zakat , mengkomunikasikan kesadaran dan membangun jaringan , Jakarta: Kencana Prenada Media Group: 2012
Mohammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf , Jakarta: UI Press,
2006
346 Ontologi Relasi Zakat Profesi.....
Media Syariah, Vol. XVI No. 2  Desember 2014
Muhammad dan Abubakar, Managemen Organisasi Zakat , Malang: Madani, 2011
Muhammad Hadi, Problematik Zakat Profesi & Solusinya , sebuah tinjauan sosiologi hukum Islam , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
Noor Aflah, Arsitektur Zakat Indonesia , dilengkapi kode etik amil zakat Indonesia , Jakarta: UI Press, 2009
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif , Kualitatif dan R&D , Bandung: Alfabeta, 2006
Wahbah Al-Zuhayly, Zakat : Kajian Berbagai Mazhab , Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008
http://finance.yahoo.com/ diunduh tanggal 27 Juli 2014