How to cite: Ilham  Urane  (2022)  Adat,  Administrasi,  dan  Perlindungan  Konsumen  Pertanahan, Syntax  Literate:  Jurnal Ilmiah Indonesia, 7 (6). E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia  p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 6, Juni 2022

## ADAT, ADMINISTRASI, DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN PERTANAHAN

## Ilham Urane
Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, Indonesia Email: ilhamurane@gmail.com

## Abstrak
Jaminan  kepastian  hukum  di  bidang  pertanahan  memiliki  urgensi  untuk diwujudkan ditengah dinamisnya perkembangan aktivitas masyarakat, secara yang berkaitan  dengan  masyarakat  adat.  Dinamisasi  yang  terjadi  kerap  membuat timbulnya  perbuatan  hukum  jual  beli  tanah  dengan  hak  ulayat  atau  adat  terhadap pihak  lain.  Perolehan  hak  atas  tanah  yang  dilakukan  atas  objek  tanah  adat  dapat dilakukan  melalui  jual  beli  disertai  dengan  acara  adat  yang  berlaku  di  daerah, khususnya di Torong Wani Kampung Pohon Pisang. Perolehan hak atas tanah yang telah dilakukan serangkaian proses tersebut, masih menimbulkan persoalan dimana terdapat  pihak  lain  yang  juga mengajukan  klaim  atas  objek  tanah.  Disamping  itu, secara  dari  sisi  administrasi  diketahui  terdapat  dua  versi  letak  objek  tanah  yakni objek  tanah  menjadi  bagian  dari  Desa  Tanjung  Boelang  atau  di  Desa  Batu  Tiga. Perbedaan  tersebut  menimbulkan  persoalan  terkait  Desa  mana  yang  berwenang untuk  melakukan  pengurusan terhadap  perolehan  hak  atas  tanah  pada  objek  tanah yang  bersangkutan.  Persoalan  tersebut  membawa  konsekuensi  dimana  harus dilakukannya  perlindungan  hukum  bagi  pembeli  sebagai  konsumen  pertanahan. Beberapa mekanisme yang dapat ditempuh adalah melalui perkara pidana, perkara perdata  hingga  mengajukan  pengaduan  kepada  Kementerian  Agraria  dan  Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Dalam melakukan penelitian ini, metode yang digunakan penulis adalah yuridis normative dengan melakukan kajian dan menguji bahan  pustaka  atau  data  sekunder  sebagai  data  dasar  yang  dikaitkan  dengan berbagai peraturan perundang-undangan.
Kata Kunci: Perolehan hak atas tanah, perlindungan pembeli sebagai konsumen pertanahan, administrasi, Torong Wani Kampung Pohon Pisang.

## Abstract
Guarantees of legal certainty in the land sector have urgency to be realized in the midst  of  the  dynamic  development  of  community  activities,  related  to  indigenous peoples. The dynamics that occur often lead to legal acts of buying and selling land with ulayat or customary rights against other parties. The acquisition of land rights carried  out  on  customary  land  objects  can  be  carried  out  through  buying  and selling  accompanied  by  traditional  events  that  apply  in  the  area,  especially  in Torong Wani, Banana Tree Village. The acquisition of land rights, which has been carried  out  in  a  series  of  processes,  still  raises  problems  where  there  are  other parties  who  also  file  claims  on  land  objects.  In  addition,  from  an  administrative point  of  view,  it  is  known  that  there  are  two  versions  of  the  location  of  the  land
object,  namely  the  land  object  being  part  of  Tanjung  Boelang  Village  or  in  Batu Tiga Village. This difference raises problems regarding which village is authorized to  administer  the  acquisition  of  land  rights  on  the  land  object  in  question.  This problem has consequences where legal protection must be carried out for buyers as land consumers. Several mechanisms that can be taken are through criminal cases, civil cases to submitting complaints to the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National  Land  Agency.  In  conducting this  research, the  method  used  by the  author  is  normative  juridical  by  conducting  studies  and  testing  library materials  or  secondary  data  as  basic  data  associated  with  various  laws  and regulations.
Keywords:  Acquisition  of  land  rights,  protection  of  buyers  as  land  consumers, administration, Torong Wani Kampung Pohon Pisang.

## Pendahuluan
Perkembangan  aktivitas  masyarakat  yang  secara  khusus  dalam  bidang pertanahan  membuat  banyak  anggota  masyarakat  yang  melakukan  peralihan  hak  atas tanah seperti jual beli, hibah, tukar-menukar, bahkan melalui waris. Atas dasar tersebut menjadi  penting  untuk  mewujudkan  suatu  perangkat  hukum  yang  memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam berbagai persoalan pertahanan. Sejalan dengan hal  tersebut,  urgensi  mewujudkan  perangkat  hukum  yang  mapan  untuk  bidang pertanahan  juga  menjadi  salah  satu  fokus  penting  yang  mana  Soerjono  Soekanto menyatakan,  “Sebagai  salah  satu  unsur  essensial  pembentukan  negara  adalah  tanah.” Tanah  memiliki  peranan  yang  esensial  dalam  konteks  kehidupan  dan  penghidupan negara (Soekanto, 2016) .
Pembentukan  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut sebagai “UU Pokok Agraria”) menjadi suatu dasar  yang  mengakhiri  adanya  dualisme  hukum  pertanahan.  UU  Pokok  Agraria  pada pokoknya telah menghapuskan adanya dualisme, semua hak, apakah hak itu didasarkan pada hukum barat maupun hukum adat, diubah menjadi hak-hak baru berdasarkan pada hukum  adat  yang  disesuaikan  dengan  asas-asas  yang  tercantum  dalam  UU  Pokok Agraria (Hutagalung, 1985) .
Boedi  Harsono  berpandangan  bahwa  pemberian  jaminan  kepastian  hukum dibidang pertanahan harus dapat diwujudkan. Kepastian hukum sejatinya menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya  kepastian  bahwa  hukum  berfungsi  sebagai  peraturan  yang  harus  ditaati. Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  Oce  Madril  dan  Hasrul  Halili  mengemukakan  bahwa kepastian  hukum  merupakan  asas  dalam  negara  hukum  yang  mengutamakan  landasan peraturan  perundang-undangan,  kepatutan,  dan  keadilan  dalam  setiap  kebijakan penyelenggaraan negara (Syarif, 2012) .
Guna  mewujudkan  kepastian  hukum  dalam  bidang  pertanahan  memerlukan:  1. tersedianya perangkat hukum tertulis yang lengkap dan jelas serta dilaksanakan secara konsisten;  2.  Penyelenggaraan  pendaftaran  tanah  yang  efektif (Harsono,  2003) .  Dalam
mencapai  kepastian  hukum  tersebut,  Pasal  19  ayat  (1)  UU  Pokok  Agraria  menyatakan bahwa “Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan  Pemerintah.”  Pendaftaran  tanah  menjadi  salah  satu  persoalan  penting  dalam kerangka  pertanahan.  Sebagaimana  diuraikan  bahwa  tujuannya  akan  memberikan kepastian  hukum  maka  pendaftaran  itu  diwajibkan  bagi  para  pemegang  hak  yang bersangkutan, agar terwujudnya kepastian hukum tentang haknya.
Sehubungan dengan pendaftaran tanah, maka dapat dikaitkan pula dengan tanah adat yang masih menimbulkan beberapa persoalan. Hak penguasaan atas tanah adat atau yang secara konstitutif pada UU Pokok Agraria dikenal sebagai hak ulayat sebagai salah satu  bentuk  penguasaan  masih  diakui  keberadaannya  hingga  saat  ini.  Oleh  karena  itu, kemudian  dapat  diketahui  adanya  peranan  Kepala  Adat  serta  Kepala  Desa  dalam lingkup kecil guna pengurusan sertifikat pendaftaran tanah.
Namun harus diperhatikan bahwa pengurusan hak atas tanah ulayat menjadi isu hukum  yang  cakupannya  tidak  hanya  ada  pada  satu  sektor  saja  seperti  halnya administrasi.  Disamping  itu  pengurusan  hak  atas  tanah  ulayat  juga  mengalami dinamisasi  yang  kompleks,  dimana  suatu  tanah  ulayat  dapat  saja  diperjualbelikan oleh Kepala Adat atas kesepakatan dengan masyarakat adat kepada pihak lain. Dapat dilihat pada perkara dengan Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN. Lbj., dimana terdapat beberapa pihak  yang  pada  waktu  berdekatan  melakukan  pendaftaran  hak  atas  tanah.  Secara ringkas  diuraikan  bahwa  terdapat  tanah  ulayat  yang  dilakukan  pengalihan  hak  kepada Rikard  Bagun  melalui  Surat  Jual  Beli Tanah  Adat  dan  Surat  Pernyataan  Menyerahkan Hak atas Tanah dari Pemangku Adat dengan cara adat “Kapu Manuk-Lele Tuak” yaitu sarana budaya untuk mendapatkan sebidang tanah atas persetujuan dari Kepala Adat.
Atas dasar tersebut, Rikard Bagun berupaya untuk melakukan pendaftaran tanah guna  memperoleh  sertifikat  atas  tanah.  Namun,  objek  tanah  tersebut  telah  terbit sertifikat atas nama Baharuddin, Hindong, Hataming, Syahril, Ruslin. Sehingga diduga penerbitan  sertifikat  atas  nama  yang  telah  disebutkan  tersebut  menggunakan  dokumen palsu  atau  surat  yang  dipalsukan  dalam  proses  pendaftaran  tanah  hingga  penerbitan sertifikat.

## Metode Penelitian
Adapun  metode  penelitian  hukum  normatif  pada  penelitian  ini  menggunakan beberapa  pendekatan.  Pertama,  pendekatan  perundang-undangan  yang  dilakukan dengan  menelaah  peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  isu  hukum yang  dikaji.  Kedua,  pendekatan  kasus,  dimana  perlu  dipahami  alasan-alasan  hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. Hal tersebut juga disertai dengan perlunya fakta materiel tersebut diperhatikan guna mencari aturan hukum yang tepat untuk dapat diterapkan kepada fakta-fakta yang dianalisis (Marzuki & SH, 2021) . Ketiga, pendekatan konseptual, dimana dalam hal ini mempelajari peraturan perundang- undangan  dan  doktrin-doktrin  yang  berkembang  dalam  ilmu  hukum  yang  berkaita
dengan  isu  hukum  yang  dikaji  dan  dijadikan  acuan  dalam  membangun  argumentasi hukum guna memecahkan isu hukum yang dihadapi.

## Hasil dan Pembahasan
A. Perolehan  hak  atas  tanah  adat  dikaitkan  dengan  Putusan  Nomor 9/Pid.B/2021/PN. Lbj.
Pendaftaran  tanah  pada  dasarnya  mengacu  pada  status  legal  guna  menjamin kepastian  hukum  dan  perlindungan  hak.  Pasal  1  angka  1  Peraturan  Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah  (selanjutnya disebut  sebagai  “PP  Pendaftaran  Tanah”)  berbunyi  “Pendaftaran  tanah  adalah rangkaian  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  secara  terus  menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian  serta  pemeliharaan  data  fisik  dan  data  yuridis,  dalam  bentuk  peta  dan daftar,  mengenai  bidang-bidang  tanah  dan  satuan-satuan  rumah  susun,  termasuk pemberian  surat  tanda  bukti  haknya  bagi  bidang-bidang  tanah  yang  sudah  ada haknya  dan  hak  milik  atas  satuan  rumah  susun  serta  hak-hak  tertentu  yang membebaninya.”
Berikutnya,  Boedi  Harsono  menerangkan  juga  mengenai  yang  dimaksud dengan  pendaftaran  tanah  sebagai  suatu  rangkaian  kegiatan,  yang  dilakukan  oleh negara/pemerintah  secara  terus  menerus  dan  teratur,  berupa  pengumpulan keterangan  atau  data  tertentu  mengenai  tanah-tanah  tertentu,  pengolahan, penyimpanan dan penyajiannya bagi kepentingan rakyat, dalam rangka memberikan jaminan  kepastian  hukum  di  bidang  pertanahan,  termasuk  penerbitan  tanda  bukti dan  pemeliharaannya.”  Melalui  pengertian  yang  diberikan,  maka  dapat  diketahui terdapat  unsur-unsur  penting  yang  berkaitan  dengan  pendaftaran  tanah  sebagai berikut (Harsono, 2003) :
a. Suatu rangkaian kegiatan
Suatu  rangkain  kegiatan  merupakan  diwujudkannya  berbagai  kegiatan  dalam rangka  penyelenggaraan  pendaftaran  tanah,  yang  berkaitan  satu  sama  lain, berurutan menajdi satu kesatuan rangkaian yang dapat mewujudkan tersedianya data yang diperlukan dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum.
b. Terus menerus
Suatu rangkaian tertentu merujuk pada pelaksanaan kegiatan yang sekali dimulai tidak akan ada akhirnya. Data yang diperoleh dan dikumpulkan harus dipelihara dalam arti disesuaikan dengan perkembangan yang dapat terjadi kemudian hari, hingga tetap berkesinambungan keadaan yang sebelumnya.
c. Teratur
Teratur menunjuk bahwa semua kegiatan didasarkan pada peraturan-perundang- undangan  yang  berlaku,  karena  hasilnya  akan  menjadi  suatu  bukti  menurut hukum.
d. Wilayah
Wilayah merujuk pada wilayah kesatuan administrasi yang bisa meliputi seluruh negara, hingga pada tingkatan desa dan kelurahan
e. Tanah-tanah tertentu
Tanah-tanah  tertentu  menunjukkan  adanya  objek  pendaftaran  tanah  dan  ada kemungkinan bahwa hanya Sebagian tanah yang dipunyai dengan hak-hak yang ditunjuk.
Sebagaimana  diketahui  bahwa  pada  perkara  dengan  Putusan  Nomor 9/Pid.B/2021/PN.Lbj., terdapat  beberapa pihak  yang  melakukan  pendaftaran  tanah. Tanah yang dimaksudkan terletak di Torong Wani Kampung Pohon Pisang, Dusun Kokor,  Desa  Tanjung  Boleng,  Kecamatan  Boleng,  Kabupaten  Mangarai  Barat, Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur  seluas  kurang  lebih  264  (dua  ratus  enam  puluh empat)  hektar  (selanjutnya  disebut  sebagai  “Objek  Tanah”).  Objek  tanah  tersebut semula  merupakan  tanah  dengan  hak  ulayat.  Boedi  Harsono  berpandangan  bahwa hak  ulayat  merupakan  “nama  yang  diberikan  oleh  para  ahli  hukum  pada  lembaga hukum  dan  hubungan  hukum  secara  konkret  antara  masyarakat-masyarakat  hukum adat dengan tanah di dalam wilayahnya dengan rumusan, bahwa hak ulayat adalah hak  dari  suatu  masyarakat  hukum  adat  atas  lingkungan  tanah  wilayahnya  yang memberi wewenang tertentu kepada penguasa adat untuk mengatur dan memimpin penggunaan  tanah  wilayah  masyarakat  hukum  tersebut.  Selain  itu  hak  ulayat  juga diartikan  sebagai  tanah  kepunyaan  bersama  yang  diyakini  sebagai  karunia  suatu kekuataan gaib atau peninggalan nenek moyang kepada kelompok atau masyarakat hukum adat.”
Sehubungan  dengan  objek  tanah  yang  semula  merupakan  tanah  dengan  hak ulayat, maka Objek Tanah harus memenuhi berbagai syarat konversi hak. Konversi hak  sebagaimana  di  definisikan  pada  Penjelasan  Pasal  3  huruf  d  Peraturan  Daerah Kabupaten  Manggarai  Barat  Nomor  13  Tahun  2010  tentang  Bea  Perolehan  Hak Atas  Tanah  dan  Bangunan  (selanjutnya  disebut  sebagai  “Perda  Manggarai  Barat”) merupakan  perubahan  hak  dari  hak  lama  menjadi  hak  baru  menurut  UU  Pokok Agraria,  termasuk  hak  oleh  pemerintah.”  Ketentuan  tersebut  memberikan  contoh dimana  bekas  tanah  milik  adat  (dengan  bukti  surat  girik  atau  sejenisnya)  menjadi hak  baru.  pada  perkara  a  quo  diketahui  bahwa  terdapat  beberapa  pihak  yang menyatakan  penguasaan  atas  objek  tanah.  Pertama  yakni,  Rikard  Bagun, menyatakan  penguasaan  tanah  atas  objek  tanah  yang  semula  merupakan  tanah dengan  hak  ulayat.  Penguasaan  tanah  oleh  Rikard  Bagun  didasarkan  atas  beberapa alas hak seperti, Surat Jual Beli Tanah Adat dan Surat Pernyataan Menyerahkan Hak Atas  Tanah  dari  Pemangku  Adat  Nggieng  Gelarang  Sepang  yang  terdiri  dari  Tua Golo,  Ketua  Ulayat  dan  perwakilan  Lima  Ame  kepada  Rikard  Bagun  dengan  cara adat  “Kapu  Manuk  Lele-Tuak”  yaitu  suatu  sarana  budaya  untuk  mendapatkan sebidang tanah atas persetujuan dari Tua Golo.
Perbuatan hukum yang dilakukan oleh Rikard Bagun dengan masyarakat adat tersebut merupakan suatu perbuatan hukum jual beli tanah atau transaksi/pemindahan hak tanah dalam hukum adat yang merupakan suatu perbuatan
pemindahan  hak  atas  tanah  yang  bersifat  terang  dan  tunai.  Terang  berarti  bahwa pemindahan hak tersebut dilakukan dihadapan Ketua Ulayat, sedangkan tunai  ialah perbuatan pemindahan hak dan pembayaran dilakukan secara serentak.  Hal tersebut sesuai  dengan  pandangan  Ter  Haar  yang  menyatakan  bahwa  “Pembantuan  dari penghulu-penghulu  rakyat  untuk  melaksanakan  suatu  perbuatan  hukum (rechtshandeling)  yang  menimbulkan  suatu  perubahan  yang  diinginkan  dalam ketertiban  hukum  dan  yang  berhak  atas  perlindungan  hukum  maka  ia  harus dilaksanakan  dengan  pembantuan  penghulu-penghulu  rakyat  atau  kepala-kepala dusun  yang  tugasnya  disebut  dengan  perkataan  yang  menunjukkan  bahwa  mereka bertanggung  jawab  dimana  perbuatan  hukum  pada  objek  tanah  sudah  cukup  tertib dan  sudah  cukup  sah  menurut  hukumnya.  Perbuatan  hukum  tersebut  diadakan dengan  pengetahuan  umum,  mengangkatnya  sampai  ketertiban  hukum  umum, menjadikannya terang dan tidak gelap, petang (Haar, 1987) .
Selain  berdasarkan  prosesi  cara  adat  “Kapu  Manuk  Lele-Tuak”,  keterkaitan Kepala Desa juga menjadi salah satu fokus dalam perbuatan hukum yang diadakan oleh  Rikard  Bagun.  Setidaknya  terdapat  beberapa  pandangan  mengenai  urgensi perananan  Kepala  Desa  dan  fungsinya  dalam  peralihan  hak tanah  bekas  milik adat yang dapat diuraikan sebagai berikut:
a) Ter Haar menyatakan bahwa bila perjanjian itu dilaksanakan di luar pengetahuan maka  perbuatan  tidak  dapat  mewujudkan  ketertiban  hukum,  tidak  berlaku terhadap  pihak  ketiga,  dan  penerima  oleh  dunia  luar  tidak  diakui  sebagai  yang berhak  atas  tanah  juga  dalam  hubungan  kedua  belah  pihak  maka  bila  timbul perselisihan  mengenai  ha  katas  tanah-tanah  risikonya  ada  pada  penerima  yang tidak menerimnya dengan terang (Bzn, 1983) .
b) Arie S. Hutagalung dan Suparjo berpandangan bahwa dengan disaksikan Kepala Desa  yang  fungsinya  untuk:  1.  menjamin  kebenaran  tentang  status  tanahnya, pemegang  haknya,  keabsahan  bahwa  telah  dilaksanakan  dengan  hukum  yang berlaku; 2. mewakili warga desa (unsur publisitas) (Bzn, 1983) .
Merujuk  pada  kasus,  diketahui  bahwa  Hamzah  merupakan  Kepala  Desa Tanjung Boelang sejak Bulan Desember Tahun 2017.  Desa Tanjung Boelang terdiri atas 5 (lima) dusun yaitu dusun Rangko, Boelng, Grak, Kokor dan Rareng. Bahwa berdasarkan  keterangan  Hamzah,  diketahui  bahwa  objek  tanah  berada  yang  berada di Torong Wani Kampung Pohon Pisang berada di Dusun Kokor. Pada keterangan yang  diberikan,  bahwa  Hamzah  mengetahui  adanya  kepemilikan  tanah  pada  objek tanah oleh Rikard Bagun. Hanya saja bila merujuk pada tempo waktu jual beli objek tanah,  Hamzah  belum  menjabat  sebagai  Kepala  Desa.  Sehingga  pengetahuan Hamzah secara langsung terkait objek tanah tersebut tidak ada. Sedangkan menilik muatan keterangan saksi serta alat bukti lain, tidak terdapat bukti yang menunjukkan pengetahuan atau perananan dari Kepala Desa Tanjung Boelang pada tempo waktu tahun 2016 saat jual beli objek tanah dilakukan.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  perolehan  hak  atas  tanah  melalui  jual  beli objek  tanah  yang  dilakukan  oleh  Rikard  Bagun  dengan  masyarakat  adat  melalui
prosesi cara adat “Kapu Manuk Lele-Tuak” telah memenuhi ketentuan Pasal 3 huruf d Perda Manggarai Barat dalam hal konversi hak. Konversi hak dibuktikan dengan penyertaan  berupa  Surat  Pernyataan  Menyerahkan  Hak  Atas  Tanah  anggal  8 Agustus  2016  dan  Surat  Jual  Beli  Tanah  Adat  tanggal  8  Agustus  2016.  Namun untuk pengetahuan Kepala Desa, perbuatan jual beli yang dilakukan Rikard Bagun tidak terdata oleh pemerintahan desa. Padahal, dalam peralihan hak atas tanah bekas milik  adat,  Kepala  Desa  memiliki  peranan  penting  seperti  dapat  melakukan pencatatan  mengenai  peralihan  hak  atau  memberikan  keterangan  mengenai peralihan  hak  atas  tanah.  Hal  tersebut  sesuai  dengan  Pasal  26  ayat  (4)  huruf  h Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  yang menyatakan  bahwa  “Dalam  melaksanakan  tugas  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1), Kepala Desa berkewajiban: menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik.” Salah satu wujud dari administrasi Pemerintahan Desa yang baik adalah dengan melakukan pendataan mengenai peralihan hak atas tanah, apalagi mengenai peralihan tanah dengan hak ulayat guna mewujudkan ketertiban di masyarakat.
Meskipun  demikian,  saat  Rikard  Bagun  mengajukan  permohonan  penerbitan sertifikat pada objek tanah tersebut kepada Badan Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat tidak dapat dilakukan sebab di atas objek tanah tersebut telah terbit sertifikat atas  nama  Baharudin,  Hindong,  Hataming,  Syahril,  Ruslin  (selanjutnya  disebut sebagai  “4  Pihak  Lain”).  Adanya  pendaftaran  tersebut  menimbulkan  persoalan mengenai  pihak  mana  yang  berhak  atas  kepemilikan  objek  tanah  tersebut.  Secara ringkas  dapat  diuraikan  bahwa  perolehan  hak  tanah  atas  nama  4  Pihak  Lain dilakukan  dengan  mengajukan  Surat  Pengukuhan  Kepemilikan  Hak  atas  Bidang Tanah;  Surat  Keterangan  Riwayat  Kepemilikan  Hak  atas  Tanah;  Surat  Pernyataan Penguasaan  Fisik  Bidang  Tanah  (Sporadik);  Surat  Pernyataan  Penanaman  Tanda Batas  Tanah;  Surat  Pernyataan  Tidak  Sengketa;  Surat  Peralihan  Objek  Tanah;  dan Surat  Perikatan  Jual  Beli  atas  Tanah  dan  Akta  Jual  Beli  yang  ditandatangi  oleh Nasaruddin selaku Kepala Desa Batu Tiga.
Namun harus diperhatikan bahwa adanya berbagai dokumen yang diurus oleh 4 Pihak Lain tidak mendapat persetujuan dari Tua Golo yaitu Nikolaus Todo selaku kepala kampung. Hal tersebut tertuang dalam keterangan saksi Nikolaus Todo yang menyatakan  bahwa  Nikolaus  Todo  tidak  pernah  menandatangani  dan  memberikan surat  pengukuhan  kepemilikan  hak  atas  tanah  kepada  4  Pihak  Lain.  Selain  itu, Nikolaus Todo juga menyatakan bahwa pada tahun 2017 tidak ada penyerahan tanah kepada orang lain yang dilakukan oleh pemangku adat “Sepang Nggieng” atas dasar “Kapu  Manuk  Lele  Tuak”.  Bahkan  pada  tahun  2016,  pemangku  adat  juga  tidak pernah  menyerahkan  tanah  secara  adat  kepada  orang  lain  selain  kepada  Rikard Bagun.
Berdasarkan  uraian  di  atas  maka  konversi  hak  yang  dilakukan  oleh  4  Pihak Lain tidak sesuai dengan Pasal 3 huruf d Perda Manggarai Barat yang menekankan mengenai  konversi  hak,  dimana  konversi  hak  bekas  tanah  hak  milik  adat  harus dilengkapi  bukti  (surat  girik  atau  sejenisnya)  menjadi  hak  baru.  Bahkan  untuk
prosesi adat “Kapu Manuk Lele Tuak” juga tidak dilakukan dalam penyerahan tanah kepada  4  Pihak  Lain.  Sehingga  dari  pengaturan  pada  Perda  Manggarai  Barat  dan adat yang berlaku di daerah Objek Tanah, perbuatan 4 Pihak Lain tidak sesuai.
Selain dari perolehan hak atas tanah dari sisi adat, persoalan lain yang muncul atas  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  4  Pihak  Lain  dapat  dikaitkan  dengan  bidang administrasi wilayah. Diketahui bahwa daerah Objek Tanah merupakan wilayah dari Desa  Tanjung  Boleng.  Hal  tersebut  didasarkan  pada  keterangan  Saksi  Syarifuddin yang merupakan Kepala Desa Pontianak yang mendapatkan informasi dari beberapa mantan kepala desa sebelumnya, dimana Objek Tanah yang berada di Torong Wani Kampung  Pisang,  Dusun  Kokor  terletak  di  wilayah  desa  Tanjung  Boelang.  Selain itu, Hamzah selaku Kepala Desa Tanjung Boelang juga menegaskan bahwa Torong Wani  Kampung  Pisang,  Dusun  Kokor  terletak  di  wilayah  Desa  Tanjung  Boelang. Lebih  lanjut  disesuaikan  dengan  keterangan  saksi  Mateus  Ngabut  selaku  Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat  juga  menyatakan  bahwa  Dusun  Kokor  berada  dalam  wilayah  Desa  Tanjung Boelang. Sehingga, perolehan hak atas tanah pada Objek Tanah yang dilakukan oleh 4  Pihak  Lain  kepada  Nasaruddin  Kepala  Desa  Batu  Tiga  telah  salah  secara administratif juga  sebab  wilayah  Objek Tanah  tidak  terletak  di  wilayah  Desa  Batu Tiga, melainkan terletak di wilayah Desa Tanjung Boelang.
Meskipun demikian, merujuk pada dokumen yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten  Manggarai  Barat  melalui  Camat  Boleng  bahwa  daerah  Objek  Tanah berada  di  Desa  Batu  Tiga.  Hal  tersebtu  termaktub  dalam  keterangan  saksi  Luput Royman selaku Camat Boleng sejak tanggal 2 Desember 2010 sampai dengan tahun 2013.  Bahwa  dokumen  yang  tersimpan  di  kantor  Camat  Boleng  terkait  wilayah pemerintah  desa  yang  berada  di  kecamatan  Boleng  yaitu  peta  wilayah  pemerintah desa.  Dalam  peta  wilayah  desa  Batu  Tiga  ada  di  daratan  pulau  Flores  yang  salah satunya adalah Torong Wani Kampugn Pisang.
Permasalahan  yang  dapat  diketahui  menilik  pada  uraian  di  atas  adalah mengenai  masalah  wilayah  administratif.  Bila  memperhatikan  dokumen  yang dikeluarkan oleh Camat Boleng, maka persoalan mengenai peralihan hak atas Objek Tanah  menjadi  wilayah  wewenang  dari  Kepala  Desa  Batu  Tiga.  Sedangkan  bila merujuk  pada  keterangan  saksi  Kepala  Desa  Pontianak,  Kepala  Desa  Tanjung Boelang  dan  Kepala  Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Desa  bahwa  daerah Objek Tanah menjadi wewenang Kepala Desa Tanjung Boelang.
B. Perlindungan  pembeli  objek  tanah  sebagai  konsumen  pertanahan  dikatikan dengan Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN. Lbj.
Jual beli ha katas tanah sebagai suatu lembaga hukum, tidak secara tegas dan rinci diatur dalam UU Pokok Agraria. Bahkan sampai sekarang belum ada peraturan yang mengatur secara khusus mengenai pelaksanaan jual beli hak atas tanah (Sutedi, 2007) .  Istilah  jual  beli  hak  atas  tanah  hanya  termaktub  dalam  Pasal  26  UU  Pokok Agraria yang menyatakan bahwa: (1) Jual-beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan  wasiat,  pemberian  menurut  adat  dan  perbuatan-perbuatan  lain  yang
dimaksudkan  untuk  memindahkan  hak  milik  serta  pengawasannya  diatur  dengan Peraturan  Pemerintah;  (2)  Setiap  jual  beli,  penukaran,  penghibahan,  pemberian dengan wasiat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk langsung atau tidak langsung memindahkan hak milik kepada orang asing, kepada seorang warga negara yang disamping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaran asing  atau  kepada  suatu  badan  hukum,  kecuali  yang  ditetapkan  oleh  Pemerintah termaksud dalam Pasal 21 ayat (2), adalah batal karena hukum dan tanahnya jatuh kepada  Negara,  dengan  ketentuan,  bahwa  hak-hak  pihak  lain  yang  membebaninya tetap  berlangsung  serta  semua  pembayaran  yang  telah  diterima  oleh  pemilik  tidak dapat dituntut kembali.
Sementara  itu,  ketentuan  yang  terdapat  pada  pasal-pasal  lain  tidak  ada  yang menyebutkan  kata  jual  beli,  tetapi  disebutkan  sebagai  “dialihkan.”  Pengertian dialihkan  menunjukkan  adanya  suatu  perbuatan  hukum  yang  disengaja  untuk memindahkan  hak  atas  tanah  kepada  piha  lain  melalui  jual  beli,  hibah,  tukar menukar dan hibah wasiat. Jadi, meskipun dalam pasal hanya disebutkan dialihkan, termasuk salah satunya adalah perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah karena jual beli (Sutedi, 2007) .
Merujuk pada Pasal 5 UU Pokok Agraria bahwa “Hukum agraria yang berlaku atas  bumi,  air  dan  ruang  angkasa  ialah  hukum  adat,  sepanjang  tidak  bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan  sosialisme  Indonesia  serta  dengan  peraturan-peraturan  yang  tercantum dalam  Undang-Undang  ini  dan  dengan  peraturan  perundangan  lainnya,  segala sesuatu  dengan  mengindahkan  unsur-unsur  yang  bersandar  pada  hukum  agama. Dikaitkan  dengan  perkara  a  quo  bahwa  jual  beli  yang  dilakukan  didasarkan  pada adat yang berlaku di wilayah Objek Tanah yakni di Torong Wani Kampung Pisang. Dalam  hal  jual  beli  tanah  menurut  hukum  adat  bersifat  kontan  atau  tunai. Pembayaran  harga  dan  penyerahan  haknya  dilakukan  pada  saat  yang  bersamaan. Pada saat itu jual beli tersebut menurut hukum telah selesai (Perangin, 1989) .
Sehubungan  dengan  hal  tersebut,  Effendi  Perangin  berpandangan  bahwa dengan  dilakukannya  jual  beli  di  hadapan  Kepala  Adat  (Desa),  jual  beli  yang dilakukan  menjadi  terang,  bukan  perbuatan  hukum  yang  gelap.  Dengan  demikian, maka  pembeli  mendapat  pengakuan  dari  masyarakat  yang  bersagkutan  sebagai pemilik yang baru dan akan mendapatkan perlindungan hukum jika dikemudian hari ada  gugatan  terhadapnya  dari  pihak  yang  menganggap  jual  beli  tersebut  tidak  sah (Perangin,  1989) .  Pada  perkara  a  quo  Rikard  Bagun  melakukan  jual  beli  Objek Tanah dihadapan Kepala Adat yang disertai juga dengan prosesi adat “Kapu Manuk Lele Tuak”. Bukti adanya jual beli tersebut berupa Surat Pernyataan Menyerahkan Hak Atas Tanah anggal 8 Agustus 2016  dan Surat Jual  Beli Tanah Adat tanggal 8 Agustus  2016.  Kedua  bukti  tersebut  menunjukkan  secara  nyata  dan  sebagai  bukti dilakukan  perbuatan  hukum  tersebut.  Namun  Objek  Tanah  yang  telah  dibeli  oleh Rikard  Bagun  belum  didaftarkan.  Sehingga  secara  yuridis  berdasarkan  ketentuan Pasal  19  UU  Pokok  Agraria  yang  mengamanatkan  untuk  melakukan  pendaftaran
tanah,  Objek  Tanah  yang  telah  dibeli  oleh  Rikard  Bagun  tidak  dapat  dibuktikan secara yuridis.
Pada  perkara  a  quo  dijelaskan  bahwa  Rikard  Bagun  berupaya  untuk melakukan  pendaftaran  atas  Objek  Tanah.  Namun  ketika  mengajukan  permohonan pendaftaran tanah, telah terdapat alas hak berupa sertifikat tanah bagi 4 Pihak  lain. Hal tersebut menimbulkan persoalan mengenai perlindungan hukum atas perbuatan hukum jual beli Objek Tanah yang dilakukan oleh Rikard Bagun dihadapan Kepala Adat.  Padahal  memperhatikan  pertimbangan  hakim  pada  perkara  a  quo,  diketahui bahwa unsur “dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati”  dan  unsur  “Jika  pemakaian  surat  itu  dapat  menimbulkan  kerugian”  telah terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  dilakukan  oleh  Baharuddin,  Hindong,  dan Syahrir.  Sehingga  dapat  dilihat  bahwa  tindakan  yang  dilakukan  oleh  4  Pihak  Lain telah  melanggar  hak  yang  diperoleh  oleh  Rirkad  Bagun  selaku  konsumen pertanahan yang telah melakukan perbuatan hukum jual beli Objek Tanah dihadapan Kepala Adat.
Sehubungan  dengan  hal  tersebut,  Pasal  28  D  ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  menyatakan  bahwa  “Setiap  orang  berhak atas  pengakuan,  jaminan,  perlindungan  dan  kepastian  hukum  yang  adil  serta perlakuan  yang  sama  di  hadapan  hukum.”  Guna  mewujudkan  hak  tersebut, dihubungkan dengan perkara a quo sejatinya telah terwujud suatu publikasi negatif. Sistem  publikasi  negative  yakni,  dimana  sahnya  perbuatan  hukum  menentukan berpindahnya hak kepada pembeli, dan hanya memberikan perlindungan hak kepada pemegang haknya saja (yang berhak), sehingga sistem publikasi ini dikenal dengan asas  Nemo  Plus  Yuris,  yakni  suatu  asas  yang  menyatakan  seseorang  tidak  boleh melakukan jual beli kalau dia tidak berwenang atas tanah yang bersangkutan. Bahwa orang yang tidak bertindak melebihi kewenangan yang ada padanya, siapa Namanya tercantum dalam tanda bukti hak tersebut maka dialah pemegang haknya. Orang lain boleh  percaya,  boleh tidak  percaya atas keterangan  yang  ada.  Bilama  mana  terjadi kesalahan  dalam  pencatatan,  berdasarkan  putusan  hakim  dapat  diperbaiki  oleh petugas  penyelenggara  pendaftaran  tanah.  Dengan  demikian  orang  yang  berhak tetap terlindungi.
Rikard Bagun merupakan orang yang memiliki hak atas Objek Tanah setelah melakukan  perbuatan  jual  beli  atas  Objek  Tanah  dihadapan  Kepala  Adat  yang disertai  dengan  prosesi  adat.  Sedangkan,  kaitannya  dengan  4  Pihak  Lain, berdasarkan  Putusan  Nomor  9/Pid.B/2021/PN.  Lbj.,  yang  juga  melakukan  klaim atas  Objek  Tanah  dengan  bukti  sertifikat  Objek  Tanah  atas  nama  4  Pihak  Lain didasarkan  atas  perbuatan  yang  melawan  hukum.  Perbuatan  melawan  hukum  yang dimaksud  tertuang  dalam  bagi  pertimbangan  Majelis  Hakim  pada  perkara  a  quo yang  menyatakan  bahwa  unsur-unsur  pada  Pasal  263  ayat  (1)  ke-2  telah  terbukti secara sah dan meyakinkan sebagai berikut:
a. Unsur  “dengan  sengaja  memakai  surat  palsu  atau  yang  dipalsukan  seolah-olah sejati”
Memperhatikan  bahwa  adanya  perbedaan  isi  dari  Surat  Pernyataan  Penyerahan Tanah Adat dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, menyebabkan isi dari surat-surat tersebut menjadi tidak benar karena disatu sisi Para Terdakwa mengatakan pembagian dilakukan oleh Arifin pada tahun 2011. Namun disi lain, isi surat tersebut menyatakan bahwa Ruslin yang membagikan pada tahun 2016. Oleh karena Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa IV berdasarkan keterangan pada  pertimbangan  di  atas,  mengetahui  perihal  perbedaan  tersebut  dan  tetap menyerahkan  surat  itu  kepada  orang  lain  yang  harus  mempergunakan  lebih lanjut  dalam  hal  ini  Badan  Kantor  Pertanahan  sehingga  terbit  Sertifikat  Hak Milik,  dengan  demikian  terhadap  Terdakwa  I,  Terdakwa  II,  dan  Terdakwa  IV, unsur “dengan sengaja memakai surat palsu” telah terpenuhi.
b. Unsur “jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”
Memperhatikan  bahwa  meskipun  tidak  terdapat  kejelasan  mengenai  perolehan tanah  oleh  Rikard  Bagun  antara  dengan  jual  beli  atau  penyerahan  adat,  akan tetapi  karena  dapat  dibuktikan  bahwa  Saksi  Rikard  Bagun  telah  mengeluarkan sejumlah  uang,  sementara  pada  saat  ini  sudah  Sertifikat  Hak  Milik  atas  nama Para  Terdakwa  yang  terbit  di  atas  Objek  Tanah  yang  menurut  Saksi  Rikard Bagun  adalah  miliknya,  adapaun  mengenai  kebenarannya  belum  dapat ditentukan  namun  sudah  terdapat  kemungkinan  kerugian  bagi  Saksi  Rikard Bagun  selaku  pelapor,  dengan  demikian  unsur  “jika  pemakaian  surat  itu  dapat menimbulkan kerugian” telah terpenuhi.
Berdasarkan  uraian  pertimbangan  Majelis  Hakim  di  atas,  maka  telah  terang bahwa terdapat kecacatan dalam dokumen pendaftaran tanah yang dilakukan oleh 4 Pihak  Lain.  Hal  tersebut  tentu  berpotensi  merugikan  Rikard  Bagun  yang  telah melakukan  jual  beli  tanah  dihadapan  Kepala  Adat.  Majelis  Hakim  pada  Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN. Lbj., memberikan amar yang pada pokoknya Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV harus dilepas dari segala tuntutan hukum. hal tersebut karena  Majelis  Hakim  menyimpulkan  bahwa  permasalahan  yang  demikian  lebih tepat  untuk  dipersengketan  mengenai  kepemilikan  tanah  dengan  diselesaikan melalui hukum acara perdata.
Penyelesaian melalui hukum acara perdata menjadi pranata hukum yang dapat ditempuh  para  pihak  yang  berselisih  mengenai  kepemilikan  Objek  Tanah.  Rikard Bagun  atau  sebaliknya  untuk  4  Pihak  Lain  dapat  mengajukan  gugatan  perbuatan melawan  hukum  kaitannya  dengan  pembuktian  pemilik  sah  Objek  Tanah  yang dipersoalkan. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa “Tiap  perbuatan  melanggar  hukum  yang  membawa  kerugian  kepada  orang  lain, mewajibkna  orang  yang  karena  salahnya  menerbitkan  kerugian  itu,  mengganti kerugian tersebut.” Diketahui, bahwa pada Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN. Lbj., 4 Pihak  Lain  telah  melakukan  perbuatan  pemalsuan  surat  yang  digunakan  untuk mengajukan permohonan penerbitan sertifikat hak milik atas Objek Tanah.
Padahal  Objek  Tanah  yang  diajukan  penerbitan  sertifikat  tersebut  telah dimiliki oleh Rikard Bagun melalui perbuatan hukum jual beli dan proses adat yang
disertai  dengan  bukti  Surat  Pernyataan  Menyerahkan  Hak  Atas  Tanah  anggal  8 Agustus  2016  dan  Surat  Jual  Beli  Tanah  Adat  tanggal  8  Agustus  2016.  Sehingga, perbuatan  4  Pihak  Lain  memiliki  hubungan  kausalitas  dengan  kerugian  Rikard Bagun  yang  mana  terdapat  penolakan  dari  Kantor  Badan  Pertanahan  ketika mengajukan  permohonan  penerbitan  sertifikat  atas  Objek  Tanah.  Sesuai  dengan Pasal  49  ayat  (1)  Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan Pertanahan  Nasonal  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2016  tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan (selanjutnya disebut sebagai “Permen Pertanahan”) bahwa  “Pelaksanaan  putusan  pengadilan  merupaan  tindak  lanjut  atas  putusan lembaga peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.” Berikutnya, pada Pasal  49  ayat  (2)  Permen  Pertanahan  berbunyi:  “Amar  putusan  pengadilan  yang telah  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap,  yang  berkaitan  dengan  penerbitan, peralihan, pembatalan hak atas tanah dan/atau pembatalan penetapan tanah terlantar antara lain: a. perintah untuk membatalkan hak atas tanah; b. menyatakan batal/tidak sah/tidak  mempunyai  kekuatan  hukum  hak  atas  tanah;  c.  menyatakan  tanda  bukti hak  tidak  sah/tidak  berkekuatan  hukum;  d.  perintah  dilakukannya  pencatatan  atau pencoretan  dalam  Buku  Tanah;  e.  perintah  penerbitan  hak  atas  tanah;  f.  perintah untuk membatalkan penetapan tanah terlantar; g. amar yang bermakna menimbulkan akibat hukum terbitnya peralihan hak ata batalnya peralihan hak.”
Selain mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum, mekanisme lain yang dapat  ditempuh  oleh  Rikard  Bagun  adalah  dengan  melakukan  pengaduan  kepada Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional.  Berdasarkan Pasal  1  angka  5  Permen  Pertanahan  bahwa  “Pengaduan  adalah  laporan  atau keberatan  yang  diajukan  oleh  pihak  yang  merasa  dirugikan,  kepada  Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional atas kasus pertanahan. Setelah menerima  laporan  maka  dilakukan  pengumpulan  data  dan  hasil  analisis  untuk kemudian  ditindaklanjuti  sesuai  dengan  Pasal  14  Permen  Pertanahan.  Berikutnya, berdasarkan hasil pengumpulan data dan analisis, maka dilakukan pengkajian untuk mengetahui  pokok  masalah,  penyebab  terjadinya,  potensi  dampak,  alternatif penyelesaian dan rekomendasi penyelesaian sengketa dan konflik. Berdasarkan hasil pengkajian  dan  hasil  pemeriksaan  lapangan,  maka  dapat  dilakukan  pemaparan. Paparan sebagaimana termaktub dalam Pasal 21 ayat (2) Permen Pertanahan bahwa “Paparan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  harus  dilaksanakan  dalam  hal:  a. sengketa  dan  konflik  termasuk  dalam  karakteristik  tertentu;  atau  b.  sengketa  dan konflik ditangani oleh Tim Penyelesaian Sengketa dan Konflik.
Selanjutnya,  pejabat  yang  bertanggungjawab  dalam  menangani  Sengketa, Konflik  dan  Perkara  atau  Tim  Penyelesaian  Sengketa  dan  Konflik  membuat Laporan  Penyelesaian  Pertanahan.  Lebih  lanjut,  Setelah  menerima  Laporan Penyelesaian Sengketa dan Konflik, maka berdasarkan Pasal 24 Permen Pertanahan, Kepala  Kantor  Wilayah  BPN  atau  Menteri  menyelesaikan  Sengketa  dan  Konflik dengan  menerbitkan:  a.  Keputusan  Pembatalan  Hak  Atas  Tanah;  b.  Keputusan Pembatalan  Sertifikat;  c.  Keputusan  Perubahan  Data  pada  Sertifikat,  Surat  Ukur,
Buku  Tanah  dan/atau  Daftar  Umum  lainnya,  atau  d.  Surat  Pemberitahuan  bahwa tidak  terdapat  kesalahan  administrasi  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  11  ayat (3).

## Kesimpulan
Perolehan  hak  atas  tanah  dengan  hak  ulayat  dapat  diperoleh  melalui  perbuatan hukum  jual  beli  dan  acara  adat  yang  berlaku.  Dalam  hal  ini  terdapat  beberapa  pihak yang memiliki klaim penguasaan hak atas adat  yakni Rikard Bagun dan 4 Pihak Lain. Merujuk pada perkara dengan Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN. Lbj., diketahui bahwa Rikard Bagun melakukan perbuatan hukum jual beli tanah dihadapan Kepala Adat yang disertai  dengan  acara  adat  pada  daerah  Objek  Tanah.  Sedangkan  4  Pihak  Lain  dalam proses  perolehan  hak  atas  tanah  melakukan  perbuatan  pemalsuan  surat,  dimana berdasarkan  fakta  hukum  yang  terungkap  di  persidangan  bahwa  Kepala  Adat  tidak mengadakan penandatanganan dan memberikan surat pengukuhan kepemilikan hak atas tanah  kepada  4  Pihak  Lain.  Selain  itu,  persoalan  administrasi  juga  berkaitan  dengan proses  perolehan  hak  atas  tanah  antara  Rikard  Bagun  dan  4  Pihak  Lain.  Berdasarkan fakta yang terungkap terdapat dua versi wilayah administratif Objek Tanah yang masih menjadi persoalan, yakni wilayah Objek Tanah yang berada di Desa Tanjung Boelang atau di Desa Batu Tiga.

## BIBLIOGRAFI
Bzn,  B.  Ter  Haar.  (1983).  Asas-asas  dan  Susunan  Hukum  Adat. Terjemahan, Jakarta, Pradnya Paramita . Google Scholar
Haar,  Ter.  (1987). Terjemahan  Soebakti  Pesponoto,  Asas-asas  dan  Susunan  Hukum Adat (9th ed.). Jakarta: Pradnya Paramita.
Harsono,  Boedi.  (2003).  Hukum  Agraria  Indonesia  Sejarah  Pembentukan  Undang- Undang Pokok Agraria. Isi Dan Pelaksanaannya, Jilid , 1 . Google Scholar
Hutagalung,  Arie  Sukanti.  (1985). Program  redistribusi  tanah  di  Indonesia:  suatu sarana  ke  arah  pemecahan  masalah  penguasaan  tanah  dan  pemilikan  tanah . Rajawali. Google Scholar
Marzuki, Peter Mahmud, & SH, M. S. (2021). Pengantar ilmu hukum . Prenada Media.

## Google Scholar
Perangin,  Effendi.  (1989). Hukum  Agraria  di  Indonesia;  Suatu  Telaah  Dari  Sudut Pandang Praktisi Hukum . Rajawali Press. Google Scholar
Soekanto, Soerjono. (2016). Hukum Adat Indonesia . Rajawali Pers. Jakarta.
Sutedi, Adrian. (2007). Peralihan hak atas tanah dan pendaftarannya . Google Scholar
Syarif,  Laode  M.  &.  Didik  E.  Purwoleksono.  (2012). Hukum  Anti  Korupsi .  The  Asia Foundation. Jakarta.
Copyright holder: Ilham Urane (2022)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: