QE Journal │ Vol.05 - No. 04 Desember 2016 - 220

## ANALISIS KESEIMBANGAN TINGKAT SUKU BUNGA DAN GDP DI INDONESIA : TINJAUAN INTERAKSI KEBIJAKAN
FISKAL DAN MONETER (1998 – 2011)
Vietha Devia Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Email: vietha.devia@gmail.com

## Abstract
The  aim  of  this  study  is  to  see  how  the  equlibrium  (internal  balance)  of  interest  rate  and GDP created by the goods market (IS curve) and money market (LM). Then from the earlier internal  balance,  the  study  want  to  see  how  the  fiscal  and  monetary  policy  affects  the economy,  particularly  in  influencing  the  internal  balance  when  the  two  policies  were interacted.  The  study  was  conducted  with  Two  Stage  Least  Square  (TSLS)  method  to finding IS – LM equation using time series data (1998 – 2011). Then do the trial and error to  find  an  internal  balance.  After  that  the  authors  try  to  find  the  shift  of  IS  –  LM  when there  were  policy  intervention.  The  result  showed  that  the  earlier  of  internal  balance  is 7,79%  for  interest  rate,  and  Rp.  438.011  billion  for  GDP.  Based  on  estimation  of  time series data, the study concluded that, there is no equilbrium for internal balance when fiscal and  monetary  policy  were  interacted.  When  there  is  fiscal  policy  intervention,  the  result show  that  the  policy  effectively  affect  economic  growth.  While  when  there  is  monetary policy intervention, the result show that the economy not responsive to the policy. So when the  fiscal  and  monetary  policy  were  interacted,  it  can  not  be  created  the  new  equlibrium (internal balance).
_______________________________ Key  words  :  Fiscal  Policy,  Monetary  Policy,  Fiscal  and  Monetary  Policy Interaction, TSLS

## PENDAHULUAN
roduk  Domestik  Bruto  (GDP)  atau  Produk  Nasional  Bruto  dan GNP  umumnya  digunakan  sebagai  indikator  utama  dalam perekonomian  suatu  negara.  GDP  adalah  total  nilai  barang  dan jasa  yang  diproduksi  oleh  suatu  negara  dalam  satu  tahun. Sedangkan GNP adalah total nilai barang dan jasa yang diproduksi oleh  penduduk  suatu  negara  baik  di  dalam  negeri  dan  di  luar  negeri (Arsyad, 2002).
P
QE Journal │ Vol.05 - No. 04 Desember 2016 - 221
Mahzab dalam teori ekonomi dijadikan konsep untuk menjalankan sistem perekonomian  agar  roda  perekonomian  dapat  berjalan  dengan  baik.  Dua teori  aliran  ekonomi  yang  sering  digunakan  diantaranya  adalah  aliran ekonomi  klasik  dan  keynesian.  Pada  dasarnya  kedua  aliran  ini  saling bertolak belakang.
Konsep Laissez  Faire pada  aliran  klasik  merupakan  pioneer  dalam  sistem perekonomian liberal. Dalam aliran klasik dinyatakan bahwa perekonomian  dapat  tumbuh  dan  berkembang  dengan  baik  apabila sepenuhnya  diserahkan  kepada  mekanisme  pasar.  Campur  tangan pemerintah  dalam  perekonomian  dibatasi  seminimal  mungkin  dalam aliran klasik. Keynesian menyatakan bahwa konsep Laissez Faire tidak bisa diterapkan. Pada dasarnya, teori Keynesian muncul ketika pada tahun 1937 terjadi  krisis  ekonomi  yang  dialami  Eropa.  Pada  masa  itu,  perekonomian Eropa mengalami depresi, meningkatnya pengangguran, dan menurunnya pendapatan  hingga  merosotnya  daya  beli  masyarakat.  Oleh  karena  itu, munculnya  teori  Keynesian  dianggap  sebagai  jawaban  yang  tepat  ketika krisis ekonomi muncul. Keynes menyatakan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi  yang  tinggi  dan  stabil  diperlukan  intervensi  pemerintah  berupa kebijakan.
Kondisi perekonomian Indonesia tergolong sebagai perekonomian terbuka kecil,  dimana  aktivitas  perekonomian  dipengaruhi  oleh  aktivitas perekonomian  dunia.  Sebagai  contoh,  tingkat  bunga  dalam  negeri mengikuti  perkembangan  tingkat  suku  bunga  dunia.  Dalam  kondisi perekonomian terbuka, aliran barang dan modal bebas berjalan masuk atau keluar  dalam  suatu  negara  baik  berupa  kegiatan  ekspor  atau  impor, investasi,  kerjasama  suatu  program  ataupun  dalam  bentuk  pengiriman tenaga  kerja.  Oleh  karena  itu,  jika  terjadi  guncangan  atau economic  shocks pada perekonomian dunia, Indonesia rentan terkena dampaknya.
Kebijakan  berjalan  terkait  dengan  fundamental  perekonomian.  Pada kondisi  tertentu,  contoh  ketika  krisis,  umumnya  pemerintah  sebagai otoritas  fiskal merasa  perlu  untuk  membuat  kebijakan  fiskal,  khususnya kebijakan yang ekspansif. Kebijakan ekspansif pada dasarnya mempunyai dua  tujuan  pokok.  Pertama  guna  melindungi  hilangnya  daya  beli ( purchasing  power )  pada  masyarakat  terutama  masyarakat  lemah  karena inflasi  atau  kenaikan  harga  berbagai  komoditi  terutama  makanan  atau barang  kebutuhan  pokok  dan  energi  (bahan  bakar).  Tujuan  yang  kedua
QE Journal │ Vol.05 - No. 04 Desember 2016 - 222
adalah  untuk  mengatasi  dampak  buruk  pada agregate  demand karena penurunan ekspor dan investasi (Hasan dan Isgut, 2009).
Di  sisi  lain,  Bank  Sentral  sebagai  otoritas  moneter  bertugas  untuk menetapkan  kebijakan  moneter,  yang  pada  dasarnya  ditujukan  untuk mengendalikan  inflasi.  Inflasi  adalah  kecenderungan  dari  harga‐harga untuk  meningkat  secara  umum  dan  terus  menerus  (Sudarjah  dan  Anwar, 2008).  Instrumen  yang  digunakan  Bank  Indonesia  untuk  mengendalikan tingkat  inflasi  biasanya  melalui  tingkat  suku  bunga  dan base  money. Otoritas  fiskal  dan  otoritas  moneter  seharusnya  berkoordinasi  dalam menetapkan  kebijakan  fiskal  dan  moneter.  Adanya  koordinasi  fiskal  dan moneter,  diharapkan  sisi  moneter  maupun  sektor  riil  mempunyai fundamental  yang  kuat.  Dengan  demikian  upaya  memperkuat fundamental perekonomian bisa lebih efektif.
Mix policy (fiskal dan moneter) diambil dan diatur sedemikian rupa dalam rangka  menciptakan  stabilisasi  perekonomian  untuk  menghasilkan pendapatan dan tingkat suku bunga yang stabil dalam menciptakan inflasi. Hal  tersebut  sejalan  dengan  yang  dikemukakan  oleh  Dornbusch  dan Fischer (1988); ” Kebijakan stabilisasi adalah kebijakan moneter  dan fiskal yang  dirancang  untuk  memperlunak  fluktuasi  perekonomian  khususnya, fluktuasi  pada  laju  pertumbuhan  ekonomi,  inflasi,  dan  tingkat pengangguran”. Salah satu contoh kebijakan stabilisasi (mix policy) untuk mencapai  pendapatan  (GDP)  yang  tinggi  dan  tingkat  suku  bunga  yang stabil pernah dilakukan oleh Amerika Serikat. Pada tahun 60 an, Amerika Serikat mengalami resesi dengan GDP yang rendah. Kemudian Pemerintah mengambil  suatu  kebijakan  fiskal  berupa  pemotongan  pajak.  Hasil  dari kebijakan  fiskal  yang  ekspansif  tampak  jelas  dari  pertumbuhan  riil  yang tinggi.  Di  sisi  lain,  kebijakan  moneter  juga  diambil  sebagai accomodating policy untuk menjaga suku bunga agar tetap konstan.
Pertumbuhan yang tinggi dan tingkat suku bunga yang stabil merupakan indikator pokok dalam setiap negara yang berusaha dicapai. Dua indikator berupa  pendapatan  dan  tingkat  suku  bunga  lazim  disebut  sebagai ekulibrium makroekonomi. Menurut Dornbusch dan Fischer (1998), ketika tercapai  ekuilibrium,  pada  pasar  barang  terjadi  permintaan  barang  yang sama  dengan  output  ,  dimana  tercermin  pada  kurva  IS  dan  pada  pasar uang  juga  terjadi  permintaan  uang  yang  sama  dengan  penawaran  uang, yang  tercermin  dalam  kurva  LM.  Sehingga  dalam  kondisi  ekuilibrium,
perusahaan akan memproduksi output sesuai dengan yang direncanakan, tidak  ada  penimbunan  barang  dan  individu  di  pasar  uang  mempunyai komposisi investasi yang diinginkan.
Realita  di  Indonesia  tampaknya  keseimbangan  ekonomi  belum  tercipta dengan baik dan cenderung berfluktuasi kebijakan fiskal dan moneter  untuk menggerakan pasar barang dan pasar uang dalam rangka menciptakan stabilitas ekonomi belum tercipta dengan baik. Bahkan antara keduanya terdapat hubungan yang bertentangan. dengan kata lain di Indonesia selalu tingkat  suku  bunga.  Goeltom  (2007)  menyatakan  bahwa  debat  mengenai hubungan  otoritas  fiskal  dan  moneter  berfokus  pada  inflasi,  yang menimbulkan  konsekuensi  bahwa  bank  sentral  membiayai  defisit  fiskal pemerintah  yang  dapat  mengakibatkan  hiperinflasi  dan  membawa ekonomi  pada  resesi  seperti  yang  pernah  dialami  oleh  Indonesia  pada tahun 1960.
Data‐data yang tercatat pada tahun ketika pemerintah mengambil kebijakan fiskal berupa defisit fisk peningkatan  pengeluaran  pemerintah  untuk  mendorong  pertumbuhan ekonomi,  hal  yang  terjadi  adalah  meningkatnya  inflasi  di  sisi  moneter, sebagai  dampak  pengambilan berupa  untuk  pembiayaan  defisit  fiskal  pem (2007), setiap pengeluaran pemerintah akan government).  Kenaikan  pengeluaran  pemerintah  berarti  kenaikan  dalam NCG,  dan  kenaikan  dalm  NCG  akan  memicu  ekspansi  dalam  money creation  yang  meningkatkan  bas kenaikan base money akan mengakibatkan inflasi seperti gambar
Sumber: Bank Indonesia dikutip dari Goeltom (2007)
Gambar 1: Money Supply dan Inflasi
QE Journal │ Vol.05 - No. 04 Desember 2016 - 223
perusahaan akan memproduksi output sesuai dengan yang direncanakan, tidak  ada  penimbunan  barang  dan  individu  di  pasar  uang  mempunyai investasi yang diinginkan.
Realita  di  Indonesia  tampaknya  keseimbangan  ekonomi  belum  tercipta dengan baik dan cenderung berfluktuasi. Di Indonesia, sinkronisasi antara kebijakan fiskal dan moneter  untuk menggerakan pasar barang dan pasar uang dalam rangka menciptakan stabilitas ekonomi belum tercipta dengan baik. Bahkan antara keduanya terdapat hubungan yang bertentangan. Atau dengan kata lain di Indonesia selalu tercipta disequlibrium antara GDP dan
Goeltom  (2007)  menyatakan  bahwa  debat  mengenai hubungan  otoritas  fiskal  dan  moneter  berfokus  pada  inflasi,  yang menimbulkan  konsekuensi  bahwa  bank  sentral  membiayai  defisit  fiskal
pat  mengakibatkan  hiperinflasi  dan  membawa ekonomi  pada  resesi  seperti  yang  pernah  dialami  oleh  Indonesia  pada
pada tahun‐tahun sebelumnya menunjukan bahwa ketika pemerintah mengambil kebijakan fiskal berupa defisit fiskal ataupun peningkatan  pengeluaran  pemerintah  untuk  mendorong  pertumbuhan ekonomi,  hal  yang  terjadi  adalah  meningkatnya  inflasi  di  sisi  moneter, sebagai  dampak  pengambilan accomodating  policy oleh  otoritas  moneter berupa  untuk  pembiayaan  defisit  fiskal  pemerintah.  Menurut  Goeltom (2007), setiap pengeluaran pemerintah akan direcord di NCG (net claim on government).  Kenaikan  pengeluaran  pemerintah  berarti  kenaikan  dalam NCG,  dan  kenaikan  dalm  NCG  akan  memicu  ekspansi  dalam  money creation  yang  meningkatkan  base  money  (M1  dan  M2).  Pada  akhirnya,
akan mengakibatkan inflasi seperti gambar berikut:
Sumber: Bank Indonesia dikutip dari Goeltom (2007) Money Supply dan Inflasi
Hubungan antara kebijakan positif.  Seperti  yang  sudah  disebutkan  sebelumnya,  kebijakan  fiskal ekspansif  dapat  memicu  inflasi  di  sisi  moneter.  Korelasi  kebijakan  fiskal dan inflasi dapat dilihat pada gambar
Sumber: Bank Indonesia dikutip dari Goeltom (2007) Gambar 2: Kebijakan Fiskal dan Inflasi
Pada akhirnya, kebijakan fiskal mendorong  otoritas  moneter  untuk  mengambil  kebijakan  berupa peningkatan suku bunga yang mengakibatkan GDP tidak dapat terdorong untuk  naik.  Gambar  3  menunjukkan  hubungan  antara  kebijakan  fiskal ekspansif dengan GDP.
Sumber: Bank Indonesia dikutip dari Goeltom (2007) Gambar 3: APBN dan GDP
Menurut Goeltom (2007), beberapa ekonom memandang bahwa koordinasi kebijakan  fiskal  dan  moneter  akan  berdampak  baik  pada  stabilitas makroekonomi.  Sejalan  dengan
(Simorangkir  dan  Adamanti,  2010),  dikatakan  bahwa  kebijakan  fiskal ekspansif  yang  diakomodatif  oleh  kebijakan  moneter  memiliki  efek multiplier  yang signifikan pada perekonomian dunia. Tetapi realitanya di Indonesia,  mix  policy  guna  mencipta
QE Journal │ Vol.05 - No. 04 Desember 2016 - 224
fiskal ekspansif dan inflasi adalah berkorelasi positif.  Seperti  yang  sudah  disebutkan  sebelumnya,  kebijakan  fiskal ekspansif  dapat  memicu  inflasi  di  sisi  moneter.  Korelasi  kebijakan  fiskal dan inflasi dapat dilihat pada gambar 2:
dikutip dari Goeltom (2007)

## Kebijakan Fiskal dan Inflasi
Pada akhirnya, kebijakan fiskal yang ekspansif yang meningkatkan inflasi mendorong  otoritas  moneter  untuk  mengambil  kebijakan  berupa peningkatan suku bunga yang mengakibatkan GDP tidak dapat terdorong menunjukkan  hubungan  antara  kebijakan  fiskal
umber: Bank Indonesia dikutip dari Goeltom (2007)
Menurut Goeltom (2007), beberapa ekonom memandang bahwa koordinasi kebijakan  fiskal  dan  moneter  akan  berdampak  baik  pada  stabilitas makroekonomi.  Sejalan  dengan  hasil  penelitian  Freedman  et  al  (2009) (Simorangkir  dan  Adamanti,  2010),  dikatakan  bahwa  kebijakan  fiskal ekspansif  yang  diakomodatif  oleh  kebijakan  moneter  memiliki  efek multiplier  yang signifikan pada perekonomian dunia. Tetapi realitanya di Indonesia,  mix  policy  guna  menciptakan  stabilitas  makroekonomi  masih
QE Journal │ Vol.05 - No. 04 Desember 2016 - 225
sulit untuk dilakukan. Terutama untuk mengatasi trade off antara kenaikan GDP  dan  inflasi.  Sehingga  yang  terjadi  adalah  disequlibrium  antara  GDP dan  tingkat  suku  bunga.  Oleh  karena  itu,  studi  ini  mencoba  untuk menganalisa  keseimbangan  makroekonomi  di  Indonesia,  dimana  tercipta GDP  (Y)  dan  tingkat  suku  bunga  (r)  yang  optimal  ketika  kebijakan  fiskal ekspansif  dan  kebijakan  moneter  sebagai accomodating  policy dijalankan secara beriringan.
Lebih lanjut penulis akan mencoba melakukan simulasi. Skenario pertama adalah  ketika  Pemerintah  menambah  stimulus  fiskal  berupa  peningkatan pengeluaran pemerintah. Skenario kedua, ketika BI menjalankan kebijakan moneter  ekspansif.  Dari  kondisi  tersebut  dapat  dilihat  seberapa  besar stimulus  fiskal  beserta  kebijakan  moneter  yang  dibutuhkan  untuk mengurangi fluktuasi dan dampaknya terhadap perekonomian.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  kuantitatif  dengan  pendekatan positivistm.  Studi  ini  menggunakan  metode  kuantitatif    karena  ingin mengetahui  pengaruh  variabel  tertentu  terhadap  vaiabel  yang lain.  Selain itu, terdapat permasalahan akibat ketidaksesuaian antara teori dan praktek, dengan  kata  lain  terhadap gap .  Hal  tersebut  sejalan  dengan  pernyataan yang  dikemukakan  oleh  Sugiyono  (2010),    metode  kuantitatif  digunakan apabila  ada  masalah  yang  sudah  jelas.  Masalah  yang  terjadi  merupakan penyimpangan antara teori dan praktek, antara rencana dan pelaksanaan.
Untuk  pendekatan  penelitian  menggunakan  positivism  dikarenakan penelitian  berawal  dari  teori,  kemudian  dari  teori  tersebut  diturunkan menjadi  model  dan  menguji  model  tersebut  secara  empiris.  Menurut Neuman  dalam  Martono  (2010),  pendekatan  postivistm  lahir  dari  cara pandang  ilmu  alam  dalam  melihat  objek  pengamatannya  dan  fenomena sosial  yang  terjadi  merupakan  suatu  wujud  hubungan  sebab  akibat. Berawal  dari  teori  mengenai  kebijakan  fiskal  dan  moneter  yang  saling berhubungan  dan  bisa  mempengaruhi  pertumbuhan  ekonomi,  penulis menurunkannya menjadi model dan mengujinya secara empiris.
Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data yang digunakan adalah  data  kuartalan  tahun  1998  sampai  2010.  Penelitian  ini  memilih tahun 1998‐2011 karena pada rentang waktu tersebut, terjadi dua peristiwa
QE Journal │ Vol.05 - No. 04 Desember 2016 - 226
berupa economic  shock yaitu  krisis  Asia  1998  dan  krisis  global  2008. Sehingga  pada  tahun  1998‐2011,  kita  dapat  melihat  bagaimana  kebijakan fiskal dan moneter berinteraksi dalam menciptakan stabilitas makroekonomi.
Dalam  penelitian  ini  akan  digunakan  alat  analisis  kuantitatif  untuk  data time  series  yakni  dengan  model  persamaan  sistem  simultan . Penulis menggunakan  model  persamaan  sistem  simultan  karena  pada  sistem persamaan yang diestimasi terdapat variabel tak bebas yang dapat muncul lagi sebagai variabel bebas dalam persamaan lain dari sistem. Model yang diestimasi mengacu pada model Mundel‐Flemming yang secara matematis ditulis sebagai berikut:
t d d Y r G e Y ln ln ln ln 4 3 2 1         ………………………………….(1) d d o r Y e e M 7 6 5 ln * ln ln ln      
……………………………………..(2)
dimana:
Y d = output domestik (GDP riil) e   = kurs riil e* = kurs nominal G = pengeluaran pemerintah r d = suku bunga dalam negeri Y t = net ekspor M o = money supply
Jika  masing‐masing  persamaan IS  dan  LM  sudah  diestimasi,  maka    dapat dibentuk  persamaan  dari  kurva  IS  dan  LM.  Kemudian  persamaan  IS  dan LM dilakukan trial and error untuk mencari Y dan r keseimbangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil estimasi data menunjukan hasil pada tabel 1. Pengujian secara parsial variabel kurs riil (Ln e) terhadap GDP (ln Yd), diperoleh t‐statistic sebesar 3.424 dan Prob (t) sebesar 0.001. Karena nilai Prob < 0.05, mengindikasikan kurs riil (ln e) signifikan mempengaruhi GDP (ln Yd).
Signifikannya  kurs  mempengaruhi  GDP  sesuai  dengan  teori  yang diungkapkan  oleh  Mankiw,  bahwa  kurs  rill  dapat  mempengaruhi  GDP
QE Journal │ Vol.05 - No. 04 Desember 2016 - 227
melalui neraca perdagangan. Jika kurs mengalami depresiasi, maka harga barang  domestik  di  pasaran  internasional  menjadi  lebih  murah.  Sehingga ekspor  dapat  meningkat  dan  meningkatkan  GDP.  Penelitian  yang  sama juga  pernah  dilakukan  oleh  Debelle  dan  Galati  (2005).  Debelle  dan  Galati (2005) meneliti pengaruh nilai tukar terhadap perekonomian dengan studi kasus  negara  US.  Hasil  penelitian  tersebut  menyimpulkan  bahwa perubahan  dalam  nilai  tukar  mata  uang  suatu  negara  akan  menyebabkan perubahan dalam pertumbuhan outputnya (Mukhlis, 2010).
Pada  studi  kasus  yang  dilakukan  penulis,  kasus  di  Indonesia menggambarkan  efektifnya  jalur  mekanisme  transmisi  kebijakan  moneter melalui jalur nilai tukar. Menurut Goletom (2007), kebijakan moneter dapat mempengaruhi  perekonomian  melalui exchange  rate  system dimana pengaruh nilai tukar dapat mempengaruhi melalui aggregate demand dan aggregate supply. Hingga pada akhirnya dapat mempengaruhi harga dan output secara nasional.
Tabel 1 :Hasil dan Pembahasan
Pengujian  secara  parsial  variabel Government  Expenditure (ln  G)  terhadap GDP  (ln  Yd),  diperoleh  t‐statistic  sebesar  7.241 dan  Prob (t) sebesar  0.000. Karena  nilai  Prob  <  0.05,  mengindikasikan Government  Expenditure (ln  G) signifikan mempengaruhi GDP (ln Yd).
Kebijakan  pemerintah  untuk  menetapkan  kebijakan  fiskal  ekspansif tampaknya  tidak  sia‐sia.  Menurut  Madjid  (2007),  ketika  faktor‐faktor  lain cenderung menurun perannya dan sektor investasi juga masih relatif kecil perekonomian  sangat  tergantung  pada  pengeluaran  pemerintah.  Bahkan
QE Journal │ Vol.05 - No. 04 Desember 2016 - 228
pengalaman  di  negara‐negara  maju,  pengeluaran  publik  menyebabkan kenaikan GDP secara proporsional (Assery, 2009). Berikut proporsi belanja pemerintah dalam pembentukan GDP:

## Gambar 6. Ratio G terhadap GDP
Berkaitan  dengan  krisis  global  yang  terjadi,  Pemerintah  mengambil kebijakan  berupa  paket  kebijakan  stimulus  fiskal.  Pada  tahun  2009, Pemerintah mengambil kebijakan stimulus fiskal dengan realisasi anggaran sebesar  1,4%  dari  GDP  (Depkeu,  2009).  Paket  kebijakan  stimulus  fiskal tersebut  terdiri  dari  pemotongan  pajak,  peningkatan  belanja  negara terutama  dalam  pemberian  subsidi  serta  belanja  infrastruktur.  Pada  2010, paket  kebijakan  stimulus  fiskal    hanya  di  bawah  1%  (Abimanyu,  2009). Kebijakan  tersebut  terdiri  dari  penurunan  pajak  penghasilan  badan  dan pajak perusahaan.
Pengujian secara parsial variabel SBI (rd) terhadap GDP (ln Yd), diperoleh t‐statistic sebesar ‐0.742 dan Prob (t) sebesar 0.462. Karena nilai Prob > 0.05, mengindikasikan bahwa SBI (rd) tidak signifikan mempengaruhi GDP (ln Yd).  Hal  ini  disebabkan  bahwa  yang  menjadi  tolak  ukur  untuk meningkatkan  GDP  adalah  investasi  di  sektor  riil  yang  pada  prinsipnya membutuhkan biaya yang rendah.
Hubungan  antara  investasi  dan  tingkat  suku  bunga  diungkapkan  oleh Boediono dalam Purnomo (2003), investasi merupakan fungsi dari tingkat suku  bunga,  tetapi  hubungannya  negatif.  Dengan  demikian,  semakin tinggi  tingkat  suku  bunga,  maka  yang  semakin  tinggi  adalah  saving  dan akan  menurunkan  permintaan  dana  pinjaman  sebagai  modal.  Pada akhirnya  investasi  untuk  dunia  usaha  atau  penyaluran  di  sektor  riil  akan semakin tidak bergairah.
Pengalaman buruk terjadi ketika krisis tahun 1997. Ketika itu, tingkat suku bunga  membumbung  tinggi  akibat  tekanan  inflasi.  Banyak  terjadi  gagal
QE Journal │ Vol.05 - No. 04 Desember 2016 - 229
bayar  dari  para  debitur.  Selain  itu  dari  sisi  perbankan  itu  sendiri,  terjadi keengganan  untuk  menyalurkan  kredit  akibat  banyak  terjadinya  gagal bayar.  Menurut  Kurniawan  (2004),  pada  1997  otoritas  moneter  menaikan suku bunga yang semula 7 % menjadi 30 %.
Pengalaman buruk terjadi ketika krisis tahun 1997. Ketika itu, tingkat suku bunga  membumbung  tinggi  akibat  tekanan  inflasi.  Banyak  terjadi  gagal bayar  dari  para  debitur.  Selain  itu  dari  sisi  perbankan  itu  sendiri,  terjadi keengganan  untuk  menyalurkan  kredit  akibat  banyak  terjadinya  gagal bayar.  Menurut  Kurniawan  (2004),  pada  1997  otoritas  moneter  menaikan suku bunga yang semula 7 % menjadi 30 %.
Pengujian  secara  parsial  variabel net  export (ln  Yt)  terhadap  GDP  (ln  Yd), diperoleh  t‐statistic  sebesar  ‐1.086  dan  Prob  (t)  sebesar  0.284.  Karena  nilai Prob  >  0.05,  mengindikasikan  bahwa net  export (ln  Yt)  tidak  signifikan mempengaruhi GDP (ln Yd).
Tidak  signifikannya net  export mempengaruhi  GDP  Hal  tersebut disebabkan  beberapa  hal.  Diantaranya  adalah  kecilnya  proporsi  ekspor terhadap  GDP.  Menurut  Martowadjojo  dalam  Noviani  (2012),  tingginya GDP  di  Indonesia  didominasi  oleh  sektor  konsumsi,  sedangkan  ekspor hingga kuartal III tahun 2011 hanya menyumbang 5% terhadap GDP.
Negara  tujuan  ekspor  Indonesia  juga  tidak  banyak.  Hal  tersebut  yang membuat  net  ekspor  tidak  signifikan  dalam  mendorong  pertumbuhan ekonomi.  Jepang,  Amerika  Serikat,  Singapura,  Korea,  dan  China merupakan  daerah  tujuan  utama ekspor  Indonesia  dengan  pangsa ekspor lebih dari separuh total ekspor Indonesia. Selain itu, terdapat masalah lain yang  membuat  ekspor  tidak  cukup  kuat  mendorong  GDP.  Rasio  impor Indonesia terhadap GDP juga cukup besar.
Berdasarkan  hasil  penelitian  BI  (2008),  rasio  ekspor  terhadap  GDP  pada tahun  2006  sebesar  27,7%,  sedangkan  rasio  impor  terhadap  GDP  sebesar 16,8%.  Meskipun  rasio  ekspor  lebih  besar  dibandingkan  rasio  impor terhadap  GDP,  rasio  ekspor  tetap  tidak  mampu  menutupi  besarnya  rasio impor  terhadap  GDP.  Hal  tersebut  dikarenakan  pengeluaran   jasa  yang semakin  besar,  sehingga   penerimaan  ekspor  terutama  non  migas  belum mampu  untuk  menutupi  kebutuhan  impor  dan  pembayaran   jasa‐jasa (Husaini, 2010).
QE Journal │ Vol.05 - No. 04 Desember 2016 - 230
Pengujian  secara  parsial  variabel  kurs  relatif  atau  selisih  kurs  (ln  e/ln  e*) terhadap money supply (ln Ms), diperoleh t‐statistic sebesar ‐3.447 dan Prob (t)  sebesar  0.001.  Karena  nilai Prob  <  0.05,  mengindikasikan  bahwa  selisih kurs (ln e/ln e*) signifikan mempengaruhi money supply (Ln M).
Ekspektasi  kurs  efektif  mempengaruhi money  supply melalui  pasar  uang yaitu  melalui  transaksi  jual  beli  valas.  Ketika  ekspektasi  kurs  akan mengalami apresiasi, masyarakat akan lebih banyak membeli Rupiah pada saat ini. Dengan demikian, di masa yang akan datang, Rupiah tersebut bisa dijual kembali untuk mendapatkan jumlah dollar yang lebih banyak.
Sebaliknya  jika  ekpektasi  kurs  akan  mengalami  depresiasi,  masyarakat pada saat ini akan lebih banyak membeli dollar. Dengan demikian di masa yang akan datang, dollar tersebut bisa dijual kembali untuk mendapatkan jumlah Rupiah yang lebih banyak. Pembelian dollar tersebutlah yang pada akhirnya membuat Rupiah lebih banyak beredar di masyarakat. Akibatnya money supply meningkat.
Pengujian  secara  parsial  variabel  GDP  (ln  Yd)  terhadap money  supply (ln M),  diperoleh  t‐statistic  sebesar  8.099  dan  Prob  (t)  sebesar  0.000.  Karena nilai  Prob  <  0.05,  mengindikasikan  bahwa  GDP signifikan  mempengaruhi money  supply .  Ketika  GDP  semakin  meningkat,  maka  semakin  banyak perputaran  uang  dan  transaksi  di  masyarakat.  Hal  tersebutlah  yang membuat jumlah uang beredar semakin meningkat. Gambar 7 menunjukan perkembangan GDP serta money supply di Indonesia:
Sumber: BI bebagai edisi, diolah.
Gambar 7: Hubungan GDP dan Money Supply
Pengujian  secara  parsial  variabel  SBI  (rd)  terhadap money  supply (ln  M), diperoleh  t‐statistic  sebesar  2.135  dan  Prob  (t)  sebesar  0.038.  Karena  nilai Prob  <  0.05,  mengindikasikan  bahwa  SBI  signifikan money  supply .  Namun
hubungan  tingkat  suku  bunga  dengan hubungan yang negatif seperti teori, melainkan hubungan yang positif. Hal tersebut  dikarenakan  beberapa  faktor,  terutama  pada  saat  krisis  finansial tahun 1997.
Pada  tahun  1997  ketika  terjadi  krisis  finansial,  tingkat  inflasi  meningkat hingga  level  kurang  lebih  sebesar  77%  (Ulfa  dan Sehingga  BI  berusaha  mengendalikan  inflasi  tersebut  dengan  cara meningkatkan  suku  bunga  hingga  level  56%.  Namun  kenaikan  tingkat suku  bunga  tersebut  tidak  berpengaruh  terhadap meningkatnya money supply lebih dikarenakan terdepresiasinya Rupiah.
Faktor kedua, ketika terjadi krisis 1997, kepercayaan masyarakat terhadap bank  menurun.  Periode  pengamatan  yang  dilakukan  penulis  pada dasarnya  masih  dipengaruhi  oleh  krisis  dari  tahun  1997.  Sehingga meningkatnya  jumlah  uang  beredar  juga  dipengaruhi  oleh dimana  permintaan  uang  cukup  tinggi,  sedangkan  penawaran  uang  terus merosot  (Restiyanto,  2008).  Kemudian  banyaknya  bank  yang  dilikuidasi juga  mengakibatkan  masyarakat  tidak  percaya  pada  sektor  perbankan. Sehingga  masyarakat  lebih  memilih  untuk  memegang  uangnya  secara tunai.
Semakin  tingginya  jumlah  uang  beredar  tidak  terlepas  dari  k deregulasi  perbankan  khususnya  kemudahan  untuk  mendirikan  bank. Gambar  8  memperlihatkan  perkembangan  hubungan  tingkat  suku  bunga dan money  supply (Ln  M).  Akibat  kebijakan  tersebut,  banyak  bank baru  yang  berdiri  di  Indonesia.  Dengan  berdirinya tersebut  membuat  jumlah  uang  beredar  semakin  banyak  di  masyarakat (Aji, 2007).
Sumber: BI berbagai edisi, diolah. Gambar 8: Perkembangan Tingkat Suku Bunga dan Money Supply
QE Journal │ Vol.05 - No. 04 Desember 2016 - 231
hubungan  tingkat  suku  bunga  dengan money  supply bukan  menghasilkan hubungan yang negatif seperti teori, melainkan hubungan yang positif. Hal tersebut  dikarenakan  beberapa  faktor,  terutama  pada  saat  krisis  finansial
rjadi  krisis  finansial,  tingkat  inflasi  meningkat hingga  level  kurang  lebih  sebesar  77%  (Ulfa  dan  Aliasuddin,  2010). Sehingga  BI  berusaha  mengendalikan  inflasi  tersebut  dengan  cara meningkatkan  suku  bunga  hingga  level  56%.  Namun  kenaikan  tingkat tersebut  tidak  berpengaruh  terhadap money  supply karena lebih dikarenakan terdepresiasinya Rupiah.
Faktor kedua, ketika terjadi krisis 1997, kepercayaan masyarakat terhadap Periode  pengamatan  yang  dilakukan  penulis  pada dasarnya  masih  dipengaruhi  oleh  krisis  dari  tahun  1997.  Sehingga meningkatnya  jumlah  uang  beredar  juga  dipengaruhi  oleh bank  runs , dimana  permintaan  uang  cukup  tinggi,  sedangkan  penawaran  uang  terus estiyanto,  2008).  Kemudian  banyaknya  bank  yang  dilikuidasi
juga  mengakibatkan  masyarakat  tidak  percaya  pada  sektor  perbankan. Sehingga  masyarakat  lebih  memilih  untuk  memegang  uangnya  secara
Semakin  tingginya  jumlah  uang  beredar  tidak  terlepas  dari  kebijakan deregulasi  perbankan  khususnya  kemudahan  untuk  mendirikan  bank. Gambar  8  memperlihatkan  perkembangan  hubungan  tingkat  suku  bunga
(Ln  M).  Akibat  kebijakan  tersebut,  banyak  bank‐bank baru  yang  berdiri  di  Indonesia.  Dengan  berdirinya  banyak  bank  baru tersebut  membuat  jumlah  uang  beredar  semakin  banyak  di  masyarakat
Perkembangan Tingkat Suku Bunga dan Money Supply
QE Journal │ Vol.05 - No. 04 Desember 2016 - 232
Berdasar hasil estimasi trial and error persamaan IS – LM yaitu:
Ln Yd = ‐9.690 + 1.012 Ln e + 0.674 Ln G – 0.001 Rd – 0.111 Ln Yt ….(3) Ln M = 11.345 – 6.507 Ln e/Ln e* + 0.786 Ln Yd + 0.003 Rd ………….(4)
didapatkan  titik  keseimbangan  GDP  sebesar    ln  12,  99  dan  tingkat  suku bunga  sebesar  7,79%.  Jika  GDP  dibuat  secara  nominal  maka  ln  12,99 menjadi  Rp.  438011  milyar.  Keseimbangan  GDP  dan  tingkat  suku  bunga dapat dilihat pada gambar 9.
Gambar 9: Keseimbangan Awal Suku Bunga dan GDP (Internal Balances)
Berdasar  gambar  5.4,  dapat  dilihat  bahwa  titik  pertemuan  IS  dan  LM berada  pada  periode  2005  kuartal  II.  Pada  tabel  periode  2005  kuartal  II mempunyai  nilai  GDP  sebesar  ln  12,99  dan  tingkat  suku  bunga  sebesar 7,79%.  Estimasi  data  memang  bermula  pada  tahun  1998  hingga  2011, namun  pada  pembahasan  keseimbangan  tingkat  suku  bunga  dan  GDP, hanya  ditampilkan  gambar  grafik  tahun  2004  hingga  2008  untuk mempermudah pengamatan titik temu (ekuilibrimum) awal oleh pembaca.
Setelah  menemukan  titik  keseimbangan  atau internal  balance, simulasi pertama yang dilakukan adalah memasukan stimulus fiskal sebesar 0,9 % dan  1,4  %  dari  GDP.  Besaran  stimulus  fiskal  diambil  berdasarkan history stimulus  fiskal  anggaran  pemerintah  pada  tahun‐tahun  sebelumnya. Besaran  stimulus  fiskal  sebesar  kurang  dari  1%  dari  GDP  diambil  ketika gejolak  krisis  global  mereda.  Kepala  Badan  Kebijakan  Fiskal,  Anggito Abimanyu  mengungkapkan  stimulus  fiskal  2010  tidak  lebih  dari  1%  dari
GDP.  Oleh  karena  itu  penelitian  ini  mengambil  besaran  stimulus  fiskal sebesar  0,9%  sebagai  dasar  simulasi.  Kemudian,  besaran  stimulus  fisk sebesar  1,4%  diambil  pemerintah  ketika  terjadi  gejolak  krisis  global (Depkeu, 2009).
Hasil  simulasi  pertama  pada  stimulus  fiskal  sebesar  1,4%,  menghasilkan pergeseran  IS  yang  sangat  signifikan.  Begitu  pula  pada  stimulus  fiskal sebesar 0,9% (Gambar 10 dan 11).
Menurut  Sunarsip  (2011),  konsumsi  rumah  tangga  adalah  sektor  yang memberikan  kontribusi  terbesar  dalam  menuyusun  GDP.  Sehingga stimulus  fiskal  yang  diberikan  pemerintah  untuk  mendorong  dapat merangsang  masyarakat  untuk  lebih  meningkatkan  konsumsinya Terutama bila terjadi penurunan daya beli masyarakat, insentif fiskal yang diberikan  secara  langsung  kepada  masyarakat  efektif  untuk  kembali mendorong daya beli masyarakat.
Simulasi  kedua  berupa  kebijakan  moneter  longgar  ( Berdasar  kondisi  semula  ( keseimbangan  adalah  7,79%,  sehingga  penulis  mencoba  melakukan simulasi  untuk  menurunkan  tingkat  suku  bunga.  Dengan  pertimbangan untuk  melihat  apakah  tingkat  suku  bunga  yang  rendah  efektif  untuk mendorong  GDP.  Penulis  menggunakan  acuan simulasi easy money policy, yaitu sebesar 6% (Gambar 5.6).
Gambar 10: Pergeseran IS Ketika Stimulus Fiskal 1,4%
QE Journal │ Vol.05 - No. 04 Desember 2016 - 233
GDP.  Oleh  karena  itu  penelitian  ini  mengambil  besaran  stimulus  fiskal sebesar  0,9%  sebagai  dasar  simulasi.  Kemudian,  besaran  stimulus  fiskal sebesar  1,4%  diambil  pemerintah  ketika  terjadi  gejolak  krisis  global
Hasil  simulasi  pertama  pada  stimulus  fiskal  sebesar  1,4%,  menghasilkan pergeseran  IS  yang  sangat  signifikan.  Begitu  pula  pada  stimulus  fiskal n 11).
Menurut  Sunarsip  (2011),  konsumsi  rumah  tangga  adalah  sektor  yang memberikan  kontribusi  terbesar  dalam  menuyusun  GDP.  Sehingga stimulus  fiskal  yang  diberikan  pemerintah  untuk  mendorong  dapat merangsang  masyarakat  untuk  lebih  meningkatkan  konsumsinya  lagi. Terutama bila terjadi penurunan daya beli masyarakat, insentif fiskal yang diberikan  secara  langsung  kepada  masyarakat  efektif  untuk  kembali mendorong daya beli masyarakat.
Simulasi  kedua  berupa  kebijakan  moneter  longgar  ( easy  money  policy ). r  kondisi  semula  ( internal  balances ),  tingkat  suku  bunga keseimbangan  adalah  7,79%,  sehingga  penulis  mencoba  melakukan simulasi  untuk  menurunkan  tingkat  suku  bunga.  Dengan  pertimbangan untuk  melihat  apakah  tingkat  suku  bunga  yang  rendah  efektif  untuk mendorong  GDP.  Penulis  menggunakan  acuan  BI  rate  untuk  melakukan yaitu sebesar 6% (Gambar 5.6).
Pergeseran IS Ketika Stimulus Fiskal 1,4%
Gambar 11: Pergeseran IS Ketika Stimulus Fiskal 0,9%
Gambar 12: Pergeseran Kurva LM Ketika Suku Bunga Diturunkan
Pada  gambar  12  dapat  dilihat  bahwa  perekonomian  Indonesia  tidak responsif  terhadap  penurunan  tingkat  suku  bunga  dan  cenderung  untuk stagnan.  Berikutnya  penulis  mencoba  menggabungkan  antara  simulasi pertama  dan  kedua,  yaitu  menggabungkan  kebijakan  fiskal  da Berdasar  gambar  13,  dapat  dilihat  bahwa  faktanya  di  Indonesia,  interaksi kebijakan fiskal dan moneter belum mampu menciptakan
QE Journal │ Vol.05 - No. 04 Desember 2016 - 234
Pergeseran IS Ketika Stimulus Fiskal 0,9%

## Pergeseran Kurva LM Ketika Suku Bunga Diturunkan
Pada  gambar  12  dapat  dilihat  bahwa  perekonomian  Indonesia  tidak responsif  terhadap  penurunan  tingkat  suku  bunga  dan  cenderung  untuk stagnan.  Berikutnya  penulis  mencoba  menggabungkan  antara  simulasi pertama  dan  kedua,  yaitu  menggabungkan  kebijakan  fiskal  dan  moneter. Berdasar  gambar  13,  dapat  dilihat  bahwa  faktanya  di  Indonesia,  interaksi kebijakan fiskal dan moneter belum mampu menciptakan internal balances.
QE Journal │ Vol.05 - No. 04 Desember 2016 - 235
Gambar 13: Interaksi Kebijakan Fiskal dan Moneter
Responsifnya perekonomian dalam menanggapi stimulus fiskal pemerintah  terkait  dengan  waktu.  Dalam  kebijakan  moneter,  diperlukan sasaran  antara  untuk  mengendalikan  suatu  besaran  moneter.  Selain  itu, juga  diperlukan  jangka  waktu  sekitar  6‐12  bulan  bagi  sektor  keuangan perbankan  untuk  dapat  merespon  atau  menanggapi  kebijakan  moneter yang  ditetapkan  sesuai  dengan  kondisi  makro  saat  itu.  Berbeda  dengan kebijakan moneter, stimulus fiskal hanya memerlukan waktu yang singkat untuk mempengaruhi perekonomian, karena tujuan utama kebijakan fiskal adalah  peningkatan  daya  beli  masyarakat  guna  mendorong  GDP.  Zakik (2012) menyebutkan bahwa kebijakan moneter pada dasarnya hanya efektif dalam jangka pendek. Dalam jangka panjang, kebijakan fiskal lebih efektif untuk menstabilkan perekonomian.
Responsifnya  perekonomian  terhadap  stimulus  fiskal  membawa  resiko lain,  yaitu  tidak  terbentuknya internal  balances seperti  yang  ada  pada gambar  5.9.  Tingginya  GDP  lebih  membawa  perekonomian  terhadap inflasi  yang  tinggi.  Tidak  mengherankan  karena  faktanya  inflasi  di Indonesia  cenderung  untuk  tinggi.  Semakin  tinggi  tingkat  GDP,  semakin besar  permintaan  uang  masyarakat  untuk  digunakan  sebagai  konsumsi. Dengan  demikian  semakin  banyak  uang  yang  dipergunakan  untuk bertransaksi, sehingga menyebabkan inflasi.
Banyak  hal  yang  menyebabkan  perekonomian  tidak  responsif  terhadap penurunan  tingkat  suku  bunga.  Hal  yang  utama  adalah  banyaknya variabel antara pada mekanisme kebijakan moneter ketika ingin mencapai suatu  sasaran  atau  target  ekonomi.  Sehingga  dibutuhkan  waktu  yang cukup lama agar target atau tujuan ekonomi yang diinginkan tercapai.
QE Journal │ Vol.05 - No. 04 Desember 2016 - 236
Faktor lain yang menyebabkan tidak responsifnya perekonomian terhadap tingkat  suku  bunga  (kebijakan  moneter)  adalah  lambannya  sektor perbankan  dalam  merespon  penurunan  tingkat  suku  bunga.  Hal  tersebut disebabkan masih kurang stabilnya kondisi makro di Indonesia. Selain itu juga  disebabkan  perbedaan  aset  antar  bank  yang  sangat  signifikan. Sehingga  jika  salah  satu  bank  menurunkan  bunga,  maka  dikhawatirkan terjadi  migrasi  dana  besar‐besaran.  Dengan  demikian  sektor  perbankan tetap  mempertahankan  suku  bunga  nyatetap  tinggi.  Akibatnya  investasi tidak  kunjung  berkembang  dan  dunia  usaha  menjadi  terbebani  biaya modal  yang  lebih  besar.  Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  mekanisme transmisi  kebijakan  moneter  melalui jalur  suku  bunga  tidak efektif  dalam mempengaruhi kegiatan di sektor riil (Sugema).
Faktor  lain  yang  menyebabkan  sektor  perbankan  enggan  untuk menurunkan  suku  bunganya  terkait  dengan  investor  asing.  Dana  yang besar  merupakan  modal  utama  untuk  membangun  sektor  perekonomian. Dana  tersebut  salah  satunya  berasal  dari  modal  asing  yang  ditanamkan oleh  investor  asing  di  Indonesia.  Oleh  karena  itu,  sektor  finansial  di Indonesia  mempertahankan  suku  bunganya  tetap  tinggi  untuk  menarik minat  investor  asing  tersebut  agar  mau  menanamkan  modalnya  di Indonesia dan tidak menarik dananya keluar dari Indonesia.
Keefektifan  kebijakan  moneter  juga  diteliti  oleh  Arifin  (2008).  Hasil penelitian  yang  dilakukan  oleh  Arifin  (1998),  menunjukan  hasil  bahwa kebijakan  moneter  efektif  jika  tidak  ada  faktor‐faktor  lain  yang mengganggu.  Namun  pada  kenyataannya,  di  Indonesia  ada  faktor‐faktor lain yang mengakibatkan kebijakan moneter tidak efektif khususnya pada masa  krisis.  Contohnya  tingginya  inflasi  dari  sisi  penawaran  dan  adanya kerusuhan sosial. Disamping itu, iklim investasi di Indonesia serta prospek ekonomi  yang  kurang  menjanjikan  menjadi  faktor  kurang  efektifnya kebijakan moneter di Indonesia.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  hasil  estimasi  data  time  series,  penelitian  ini  menyimpulkan bahwa hingga saat ini masih belum dapat tercipta suatu equilibrium atau keseimbangan ekonomi (GDP dan tingkat suku bunga) . Ketika dilakukan simulasi berupa  stimulus  fiskal, hasil  menunjukan  bahwa  kebijakan fiskal efektif  mendorong  pertumbuhan  ekonomi.  Sebaliknya  ketika  dilakukan
QE Journal │ Vol.05 - No. 04 Desember 2016 - 237
simulasi kebijakan moneter, hasil menunjukan bahwa perekonomian tidak responsif terhadap kebijakan tersebut. Sehingga ketika kebijakan fiskal dan moneter  diinteraksikan,  tidak  dapat  terbentuk  suatu  keseimbangan ( internal balances ).
Implikasinya  dari  hasil  penelitian  ini  adalah  antara  inflasi  dan pertumbuhan ekonomi bersifat trade off, sehingga sulit untuk menciptakan suatu  kestabilan  makroekonomi  khisusunya  internal  balances.  Kemudian, dengan  efektifnya  kebijakan  fiskal,  maka  tentunya  beban  anggaran pemerintah  yang  harus  dikeluarkan  untuk  mendorong  perekonomian menjadi semakin besar.
Belum terciptanya suatu keseimbangan internal balances, antara kebijakan fiskal  dan  moneter  sebaiknya  menyamakan  persepsi  dan  tujuan makroekonomi  bersama  sehingga  bisa  merumuskan  kebijakan  secara bersama‐sama.
Kebijakan  fiskal  efektif  mempengaruhi  perekonomian  Indonesia.  Dengan demikian  pemerintah  harus  mengambil  alih  atau  melakukan  banyak intervensi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Kemudian dalam hal APBN,  sebaiknya  ditujukan  untuk  sektor‐sektor  yang  produktif  sehingga dapat  memberikan  hasilyang  optimal  dalam  meningkatkan  pertumbuhan ekonomi.
Merujuk  pada  pembahasan  dan  kesimpulan,  kebijakan  moneter  tidak efektif untuk mempengaruhi perekonomian di Indonesia khususnya akibat iklim  investasi  yang  tidak  kondusif  serta  ketidakstabilan  makroekonomi dan sulitnya mendirikan usaha. Oleh karena itu, sebaiknya Pemerintah dan otoritas  moneter  meciptakan  citra  yang  baik  dalam  hal  iklim  investasi. Disampin  itu  juga  menciptakan  insentif  kepada  masyarakat  untuk mendorong investasi di sektor riil

## DAFTAR PUSTAKA
Abimanyo, Anggito. 2009 . Anggaran Stimulus Fiskal Dibawah Satu Persen dari PDB. pelita.or.id, diakses 15 Februari 2012.
Arifin,  Sjamsul.  1998. Efektifitas  Kebijakan  Suku  Bunga  Dalam  Rangka Stabilisasi  Rupiah  Di  Masa  Krisis. www.bi.go.id ,  diakses  20
Februari 2012.
QE Journal │ Vol.05 - No. 04 Desember 2016 - 238
Assery, Syeh. 2009. Tentang Pengeluaran Pemerintah. globalmanagement.wordpress.com, diakses 13
Februaru 2012.
Bank  Indonesia.  2008. Outlook  Ekonomi  Indonesia  2008-2012 . www.bi.go.id , diakses 24 Januari 2012.
Boediono. 2008. Pemerintah Keluarkan Kebijakan Fiskal Stabilkan Harga Bahan Pokok . adie‐wongindonesia.blogspot.com. diakses 29 Januari 2012
Depkeu.  2009. Optimalisasi  Stimulus  Fiskal  untuk  Pemulihan  Sektor  Riil . depkeu.go.id,diakses15 Februari 2012.
Dornbusch,  Rudiger  &  Fischer,  Stanley.  1988. Makroekonomi. Ed.4.Jakarta:
Erlangga
Enders, Walter. 1995. Applied Econometrics.
Goeltom,  Miranda  S.  2007. Essays  in  Macroeconomic  Policy:  The  Indonesian Experience. Jakarta: PT..Gramedia Pustaka Utama.
Hasan, Aynul dan Isgut, Alberto, 2009. Effective Coordination of Monetary and Fiscal  Policies:  Conceptual  Issues  and  Experiences  of  Selected  Asia- Pasific Countries.
Hosain Ahtar‐et al. 1993. Open-Economy Macro Model.
Kurniawan,  Taufik  .  2004. Determinan  Tingkat  Suku  Bunga  Pinjaman  Di Indonesia  Tahun  1983  –  2002 . www.bi.go.id .  diakses  3  Februari 2012.
Madjid,  Nurcholis.  2007. Analisis  Efektivitas  Antara  Kebijakan  Fiskal  Dan Kebijakan  Moneter  Dengan  Pendekatan  Model  IS  -  LM  (Studi  Kasus Indonesia  Tahun  1970  -  2005) . eprints.undip.ac.id,  diakses  27
Januari 2012.
Mankiw, Gregory. 2003. Teori Makroekonomi. Ed:5. Jakarta: Erlangga.
Martono, Nanang.2010. Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Mukhlis.  2010. Kausalitas  Antara  Nilai  Tukar  Rp/US$  dengan  Pertumbuhan
Ekonomi  Indonesia .  drmukhlis.blogspot.com,  diakses  3  Februari 2012
QE Journal │ Vol.05 - No. 04 Desember 2016 - 239
Purnomo, Lisa Wahyuningrum. 2003. Analisis Pengaruh tingkat inflasi, suku bunga, kurs dan laju pertumbuhan ekonomi terhadap return saham  di bursa efek Jakarta. eprints.undip.ac.id. diakses 3 Februari 2012.
Sunarsip.  2011. Mendesain  Kebijakan  Stimulus  Fiskal  Yang  Efektif. www.sunarsip.com , diakses 20 Februari 2012.
Zakik.  2012. Analisa  Efektivitas  Kebijakan  Moneter  Dan  Kebijakan  Fiskal Terhadap  Tingkat  Pendapatan  Per  Kapita  (Studi  Kasus  Negara Indonesia  Dan  Republik  Islam  Iran  Tahun  1980-2009). www.psktti‐ ui.com , diakses 20 Februari 2012.