DOI: https://doi.org/10.38035/jmpis.v5i3 Received: 4 Mei 2024, Revised: 14 Mei 2024, Publish: 15 Mei 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0

## Implementasi Kebijakan Penanggulangan Tuberkulosis di Provinsi Kepulauan Riau
Karina Gladis Panggabean 1 , Novi Winarti 2 1 Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia, karinagladisp@gmail.com 2 Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia, noviwinarti@umrah.ac.id
Corresponding Author: karinagladisp@gmail.com
Abstract: In  Presidential  Decree  Number  67  of  2021,  Indonesia  has  a  national  target  and strategy  for  Tuberculosis  Elimination.  This  research  aims  to  analyze  how  the  Tuberculosis control policy is implemented in the Riau Islands Province. This research uses a qualitative descriptive  research  method  where  the  data  obtained  is  expressed  in  written  form  and described  (described) according to  field  facts, both  primary data  and secondary data.  With data collection techniques through interviews and documentation. The results of the research show  that  although  the  achievements  in  finding  and  treating  cases  of  Tuberculosis  and unexpected Tuberculosis  from  each district or city in  the Riau Islands province are still  far from the target and there are still challenges in implementing the programs contained in this policy.  However,  looking  at  the  7  implementation  indicators  according  to  Ripley,  namely Access, Coverage, Frequency, Bias, Service Accuracy, Accountability, Program Suitability to Needs,  the  implementation  of  the  Tuberculosis  Control  policy  in  the  Riau  Islands  province has  been  running  in  accordance  with  these  indicators.  Every  policy  implemented  by  the implementers  is  also  implemented  in  accordance  with  applicable  regulations  and  in accordance with the respective standard operating procedures  (SOP) of  each implementing agency involved.
Keyword: Policy implementation; Tuberculosis; Policy.
Abstrak: Dalam  Perpres  Nomor  67  Tahun  2021  Indonesia  memiliki  target  dan  strategi nasional  Eliminasi  Tuberkulosis.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  bagaimana implementasi  kebijakan  penanggulangan  Tuberkulosis  di  Provinsi  Kepulauan  Riau. Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  deskriptif  dimana  data-data  yang didapat dituang dalam bentuk tulisan dan menggambarkan (mendeskripsikan) sesuai dengan fakta lapangan baik itu data primer maupun data sekunder. Dengan Teknik pengumpulan data melalui  wawancara  dan  dokumentasi.  Hasil  penelitian  menunjukkan  meskipun  capaian penemuan  dan  pengobatan  kasus  Tuberkulosis  dan  terduga  Tuberkulosis  dari  setiap kabupaten  atau  kota  yang  berada  di  provinsi  Kepulauan  Riau  masih  jauh  dari  target  dan masih terdapat tantangan dalam mengimplementasikan program-program yang dimuat dalam kebijakan  ini.  Akan  tetapi,  melihat  dari  7  Indikator  implementasi  menurut  Ripley,  yaitu Akses,  Cakupan,  Frekuensi,  Bias,  Ketepatan  layanan,  Akuntabilitas,  Kesesuaian  Program Dengan  Kebutuhan,  Implementasi  kebijakan  Penanggulangan  Tuberkulosis  di  provinsi
Kepulauan  Riau  sudah  berjalan  sesuai  dengan  indikator-indikator  tersebut.  Setiap  kebijakan yang  dilaksanakan  oleh  para  implementor  juga  diimplementasikan  sesuai  dengan  peraturan yang  berlaku  dan  sesuai  dengan  standar  operasional  prosedur  (SOP)  masing-masing  dari setiap instansi para implementor yang terlibat.
Kata Kunci: Implementasi kebijakan; Tuberkulosis; Kebijakan.

## PENDAHULUAN
Pengendalian  peningkatan  penyakit  menular  merupakan  salah  satu  alat  yang  bisa membantu  dalam  mendukung  pembangunan  dan  kemajuan  negara,  hal  ini  selaras  dengan agenda yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Kerjasama lintas sektor terkait pembangunan pemahaman publik akan pentingnya hidup  sehat,  diharapkan  dapat  mendukung  langkah  persiapan  mencapai  lansia  yang  sehat, mandiri,  aktif,  dan  produktif  sejak  beberapa  generasi  sebelumnya  (Afandi  et  al.,  2019). Tujuan tersebut dapat dicapai dengan cara medis atau farmakologi melalui dokter dan tenaga medis lainnya, serta dengan cara nonfarmakologi. Salah satu penyakit menular yang banyak ditemui di Indonesia ialah penyakit Tuberkulosis. Penyakit Tuberkulosis merupakan penyakit yang mudah menular dimana dalam tahun- tahun terakhir memperlihatkan peningkatan dalam jumlah  kasus  baru  maupun  jumlah  angka  kematian  yang  disebabkan  oleh  TB  (Ariani  et  al., 2022).  Pada  tahun  1993,  WHO  mencanangkan  kedaruratan  global  penyakit  TB,  karena  di sebagian besar negara di dunia penyakit TB tidak terkendali.  Tuberkulosis  (TB) merupakan penyakit  menular  langsung  yang  disebabkan  oleh  infeksi  bakteri  Mycobacterium Tuberculosis (Aini, N, et.al, 2017). Penyakit Tuberkulosis (TB) merupakan penyakit  infeksi kronis  menular  yang  masih  merupakan  masalah  kesehatan  masyarakat  di  dunia.  Pemyakit Tuberkulosis  umumnya  merupakan  penyakit  yang  menyerang  paru-paru,  sehingga  penyakit paru merupakan penyakit yang paling umum ditemui (Pangaribuan et al., 2020). Sistem organ lain  yang  sering  terkena  termasuk  sistem  pernapasan,  sistem  gastrointestinal  (GI),  sistem limforetikular, kulit, sistem saraf pusat, sistem muskuloskeletal, sistem reproduksi, dan hati. Penyakit tuberculosis merupakan salah satu masalah kesehatan  yang paling besar di seluruh dunia  (Rofi’i  et  al.,  2018).  Penyakit  ini  juga  merupakan  penyebab  kematian  dan  morbiditas yang tertinggi pada negara-negara berkembang, seperti Indonesia. Tuberkulosis (TB) adalah sebuah penyakit infeksi yang terjadi di seluruh dunia Orang yang menderita kondisi ini biasa mengalami  gejala  yang  berhubungan  dengan  sistem  pernafasan.  Mulai  dari  gejala  batuk, batuk berdarah, hingga rasa nyeri dada atau nyeri saat bernafas (Handayani, I, et.al, 2021).
Tuberkulosis pertama kali ditemukan oleh seorang ahli mikrobiologi yang bernama Dr. Robert  Koch  pada  tanggal  24  Maret  1882.  Tuberkulosis  merupakan  suatu  penyakit  yang disebabkan  oleh  Mycobacterium  Tuberculosis  (Emir  Yusuf  Muhammad,  2019).  Bakteri  ini menyerang paru paru, namun tidak menutup kemungkinan menyerang bagian tubuh lainnya. Penyakit ini dapat ditularkan melalui batuk  yang mengandung Mycobacterium Tuberculosis dan  menyebar  ke  udara.    Terdapat  beberapa  spesies  Mycobacterium,  antara  lain:  M. tuberculosis,  M.  africanum,  M.  bovis,  M.  leprae  dan  sebagainya,  yang  dikenal  sebagai Bakteri Tahan Asam  (BTA) Koch memulai penelitiannya mengenai  bakteri tersebut  di  latar belakangi oleh merebaknya kasus tuberkulosis disebagian besar wilayah Eropa dan Amerika (Pralambang & Setiawan, 2021). Fenomena tersebut juga lah yang menarik para ilmuwan dan ahli untuk meneliti serta mencari solusi dalam menangani kasus tersebut, dimana pada 1921 pertama  kalinya  vaksin  ditemukan  yaitu  Streptomisin.  Sampai  saat  ini  Tuberkulosis  tetap menjadi  isu  serius  dalam  masyarakat  karena  penyakit  ini  dapat  menyebabkan  kecacatan, kesakitan,  hingga  kematian.  Penyakit  ini  masih  menjadi  penyebab  utama  penyakit  dan kematian  di  negara-negara  maju,  terutama  di  kalangan  individu  dengan  sistem  kekebalan tubuh yang lemah termasuk juga pada anak-anak. Negara Indonesia saat ini menempati posisi
kedua penemuan dan penularan kasus Tuberkulosis terbanyak di dunia. Daerah permukiman dengan  tingkat  kepadatan  penduduk  tinggi  dan  lingkungan  yang  tidak  sehat  atau  kumuh diyakini  menjadi  faktor-faktor  utama  yang  mendukung  peningkatan  kasus  Tuberkulosis (Sembiring, S, P, K, 2019).
Kepulauan  Riau  (Kepri)  adalah  salah  satu  provinsi  di  Indonesia,  secara  keseluruhan wilayah  Kepulauan  Riau  terdiri  dari  5  kabupaten  dan  2  kota.  Kepulauan  Riau  juga  menjadi provinsi  yang  ikut  andil  dalam  menggaungkan  kebijakan  penanggulangan  Tuberkulosis, sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021. Sebagai alat untuk  mendukung  dalam  mengimplementasikan  kebijakan  penanggulangan  Tuberkulosis, sejalan  dengan  definisi  implementasi  yang  didefinisikan  oleh  Daniel  Mazmanian  &  Paul Sabater  dalam  (Febriani,  F,  2022)  implementasi  kebijakan  didefinisikan  sebagai  suatu pelaksanaan  keputusan  kebijakan  dasar.  Pelaksanaan  tersebut  umumnya  berbentuk  undang- undang,  namun  bisa  juga  berwujud  perintah  eksekutif  atau  keputusan  penting  dari  badan peradilan.  Secara  umum,  keputusan  tersebut  biasanya  mengidentifikasi  masalah  yang  perlu diatasi,  dengan  jelas  menyebutkan  tujuan  atau  sasaran  yang  ingin  dicapai,  serta  merinci berbagai metode untuk mengatur proses implementasinya. Sedangkan menurut Pressman dan Wildavsky  dalam  (Istighfarah,  et.al,  2021)  mengemukakan  bahwa: “Implementation  as  to carryout, acoumplish, fulfill, produce, complete” artinya membawa, menyelesaikan, mengisi, menghasilkan,  melengkapi.
Gubernur  provinsi  Kepulauan  Riau  turut  mengeluarkan  kebijakan  pendukung percepatan  program  eliminasi  Tuberkulosis  berupa  Keputusan  Gubernur  Kepulauan  Riau Nomor  897  Tahun  2022  tentang  tim  percepatan  penanggulangan  Tuberkulosis  provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022. Dimana melalui SK tersebut, Gubernur provinsi Kepri memberi setiap uraian tugas kepada masing-masing instansi pemerintahan di setiap Kabupaten/ Kota. Adanya  SK  Tim  Percepatan  ini  juga  menjadi  acuan  untuk  mencapai  target  penemuan  dan pengobatan kasus Tuberkulosis di setiap kabupaten/ kota yang menjadi bagian dari Provinsi Kepulauan Riau.

## Sumber : TB 06, WIFI TB, dan SITB
Gambar 1. Target & Capaian Penemuan & Pengobatan Tuberkulosis Provinsi Kepri 2023
Dari  data  yang  telah  dilampirkan  dapat  dilihat  bahwa  capaian  penemuan  dan pengobatan  kasus  Tuberkulosis  masih  jauh  dari  target,  dimana  untuk  penemuan  dan pengobatan  kasus  Tuberkulosis  di  provinsi  Kepulauan  Riau  masih  terbilang  rendah  karena hanya menyentuh angka 47% dari angka target 14.188 jiwa. Pada gambar diatas juga, dapat
dilihat perbandingan dari setiap kabupaten/ kota, dimana Kabupaten Bintan menduduki posisi paling  rendah  angka  persentase  penemuan  dan  pengobatan  terhadap  target  yang  ditentukan. Sedangkan  Kabupaten  Natuna  memiliki  persentase  paling  tinggi  diantara  kabupaten/kota lainnya  yang  ada  di  provinsi  Kepulauan  Riau  untuk  angka  penemuan  dan  pengobatan terhadap jumlah target.
Pembuatan  kebijakan  penanggulangan  Tuberkulosis  ini  bukan  tanpa  alasan,  setiap kebijakan yang dibuat pasti sesuai dengan kebutuhan masyarakat, yang berarti kebijakan ini dibuat  untuk  mencapai  keberhasilan  Indonesia  bebas  dari  Tuberkulosis,  sebagaimana  yang telah  ditetapkan  dalam  Peraturan  Presiden  Nomor  67  Tahun  2021  mengenai  target  dan strategi  nasional  Eliminasi  Tuberkulosis.  Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  bertujuan  untuk melihat  bagaimana  implementasi  kebijakan  penanggulangan  Tuberkulosis  di  Provinsi Kepulauan Riau dengann menggunakan indikator teori implementasi yang dikemukakan oleh Ripley dalam (Sidik, 2015).

## METODE
Penelitian ini berfokus pada Implementasi Kebijakan Penanggulangan Tuberkulosis di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Bagaimana cara para implementor mengimplementasikan kebijakan-kebijakan  penanggulangan  tuberkulosis  di  Kepulauan  Riau.  Menurut  Ripley  dan Franklin dalam (Lufiana, K, et.al, 2020) implementasi merujuk pada apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan, yang memberikan otoritas terhadap program, kebijakan, manfaat ( benefit ),  atau  jenis  keluaran  yang  konkret  ( tangible output ).  Implementasi  menjadi  sangat penting  karena  sebuah  kebijakan  tidak  akan  memiliki  arti  jika  tidak  dilaksanakan  dengan baik.  Dalam  konteks  tersebut,  implementasi  kebijakan  penanggulangan  Tuberkulosis  di Provinsi  Kepulauan  Riau  dipengaruhi  oleh  beberapa  indikator.  Oleh  karena  itu,  penelitian mengenai  implementasi  kebijakan  ini  menjadi  perlu  untuk  memahami  dan  mengevaluasi sejauh mana kebijakan tersebut dijalankan dan memenuhi indikator yang relevan.
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  deskriptif  karena  data-data  yang didapat dituang dalam bentuk tulisan dan menggambarkan (mendeskripsikan) sesuai dengan fakta  lapangan.  Jenis  penelitian  deskriptif  kualitatif  (QD)  umumnya  dipakai  dalam fenomenologi sosial (Nurmalasari & Erdiantoro, 2020). Penelitian deskriptif kualitatif adalah salah  satu  dari  jenis  penelitian  yang  termasuk  dalam  jenis  penelitian  kualitatif  (Rusandi  & Muhammad  Rusli,  2021).  Penelitian  deskriptif  merupakan  strategi  penelitian  dimana  di dalamnya peneliti menyelidiki kejadian, fenomena kehidupan individu-individu dan meminta seorang  atau  sekelompok  individu  untuk  menceritakan  kehidupan  mereka.  Informasi  ini kemudian  diceritakan  kembali  oleh  peneliti  dalam  kronologi  deskriptif.  Penelitian  ini dilakukan  pada  rentan  waktu  Desember  2023-  Januari  2024  di  Kantor  Dinas  Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, Rumah Sakit Umum Provinsi Kepulauan Riau, Kantor Komunitas Penabulu Kepulauan Riau. Sumber data primer pada penelitian ini ialah para informan yakni Kepala  Bidang  Pencegahan  dan  Pengendalian  Penyakit  Menular  Provinsi  Kepulauan  Riau, Tenaga  Kesehatan  Poli  Paru  RSUD  Raja  Ahmad  Tabib  Kepulauan  Riau  (RSUP  KEPRI), Koordinator  Program  Komunitas  Penabulu  Kepulauan  Riau,  dan  Kader/  mantan  pasien Tuberkulosis.  Pada  penelitian  ini,  teknik  purposive  digunakan  untuk  menentukan  informan. Proses ini melibatkan pihak-pihak  yang terlibat  dan bertanggung jawab dalam implementasi Kebijakan  Penanggulangan  Tuberkulosis.  Dengan  menggunakan  pendekatan  ini,  penelitian dapat  fokus pada individu atau kelompok  yang  memiliki pengalaman dan pemahaman  yang mendalam terkait pelaksanaan kebijakan tersebut.
Sedangkan data sekunder merupakan TB 06, WIFI  TB, SITB, SITK Penabulu  Kepri, Dokumen Pembiayaan Enabler Pasien TB RO provinsi Kepulauan Riau. Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan 2 teknik pengumpulan data, yaitu: 1) Wawancara secara langsung dengan  para  informan  yang  relevan  dalam  pengimplementasian  Kebijakan  Penanggulangan Tuberkulosis  di  Kepulauan  Riau  2)  Dokumentasi,  dokumentasi  dilakukan  untuk
mengumpulkan  informasi  dan  data-data  yang  dibutuhkan  dalam  penelitian  sebagai  bahan penunjang terkait Penanggulangan Tuberkulosis.
Untuk  mengetahui  Implementasi  Kebijakan  Penanggulangan  di  provinsi  Kepulauan Riau  dapat  dilihat  menggunakan  teori  Implementasi  dari  Ripley,  ada  7  Indikator  kinerja implementasi menurut Ripley dalam (Sidik, 2015). yaitu : 1) Akses 2) Cakupan 3) Frekuensi 4) Bias 5) Ketepatan Layanan 6) Akuntabilitas 7) Kesesuaian program dengan kebutuhan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Tuberkulosis  menjadi  salah  satu  penyakit  yang  diwaspadai  oleh  setiap  negara  begitu juga  di  Indonesia,  hal  ini  dapat  dilihat  dari  adanya  upaya  kebijakan  pemerintah  dalam menanggulangi  dan  memberantas  penyakit  ini.  Dari  setiap  kebijakan  yang  dibuat  tentu dibutuhkan  usaha  untuk  menjalankannya,  untuk  itulah  implementasi  kebijakan  diperlukan untuk  melihat  bagaimana  proses  dalam  mencapai  tujuan  dari  kebijakan  tersebut.  Menurut Mulyadi  dalam  (Fauzi,  N,  F,  et  al.,    2022)  menjelaskan  implementasi  adalah  serangkaian tindakan  yang  diarahkan  untuk  mencapai  tujuan-tujuan  yang  telah  ditetapkan  dalam  suatu keputusan. Proses ini mencakup upaya untuk mentransformasikan keputusan tersebut menjadi pola operasional  konkret dan bertujuan untuk  mencapai  perubahan, baik  yang bersifat  besar maupun kecil, sesuai dengan keputusan yang telah dibuat sebelumnya. Sedangkan kebijakan menurut  Anderson  dalam  (Kusnadi,  et  al.,  2020)  menyatakan  bahwa  kebijakan  diartikan sebagai  serangkaian  kegiatan  yang  memiliki  tujuan-tujuan  khusus.  Kegiatan  tersebut  diikuti dan  diimplementasikan  oleh  seorang  atau  kelompok  aktor  yang  terlibat  dalam  penanganan permasalahan  atau  suatu  hal  yang  menjadi  perhatian.  Dari  dua  pengertian  tersebut, implementasi  kebijakan  merupakan  suatu  usaha,  tindakan,  dan  pedoman  bagaimana  para implementer-implementer  atau  aktor-aktor  yang  terlibat  mengatasi  suatu  masalah  yang sedang terjadi dengan kebijakan-kebijakan untuk  memecahkan masalah dan bagaimana agar kebijakan tersebut mencapai tujuannya.
Implementasi  kebijakan  yang  bersifat  kompleks  menuntut  kerjasama  dari  berbagai pihak.  Apabila  struktur  birokrasi  tidak  mendukung  implementasi  kebijakan,  hal  ini  dapat mengakibatkan ketidakefektifan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan (Suciana, et al., 2022).  Dalam  mengimplementasikan  kebijakan  penanggulangan  Tuberkulosis  ini  tentu pemerintah  pusat  tidak  bisa  melakukannya  sendirian,  untuk  itulah  dibuat  peraturan  dan kebijakan  yang  memberi  tanggung  jawab  atau  desentralisasi  kebijakan  bagi  pemangku- pemangku kepentingan setiap daerah. Dalam Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 Pasal 5 Ayat 2 tentang Target dan Strategi Nasional Eliminasi Tuberkulosis.  Dalam pasal tersebut menjelaskan  bahwa  setiap  program  dan  layanan  untuk  menanggulangi  Tuberkulosis  tentu menjadi tanggung jawab bagi setiap pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah daerah kabupaten/  kota,  pemangku  kepentingan,  komunitas,  atau  multisektor  lainnya  yang  telah dilibatkan.  Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan,  peneliti  mendapatkan  berbagai infomasi  dan  fenomena  terkait  dengan  Implementasi  Kebijakan  Penanggulangan Tuberkulosis  di  Provinsi Kepulauan Riau. Peneliti juga menemukan beberapa permasalahan yang sesuai dengan teori implementasi menurut Ripley dalam (Sidik, 2015).

## Akses
Dalam  setiap  mengimplementasikan  suatu  kebijakan  tentu  harus  memperhatikan bagaimana  agar  kebijakan  tersebut  mudah  dijangkau  oleh  semua  pihak  yang  dituju.  tujuan dari indokator akses ialah  untuk  mengetahui bahwa program  atau pelayanan  yang diberikan mudah dijangkau oleh kelompok sasaran, bagaimana kebijakan penanggulangan Tuberkulosis ini  bisa  diakses  oleh  semua  masyarakat.  Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  dilakukan  oleh peneliti  dengan    setiap  informan,  dapat  disimpulkan  bahwa  kebijakan  penanggulangan Tuberkulosis  di  Provinsi  Kepulauan  Riau  mudah  untuk  diakses  oleh  semua  pihak.  Setiap program-program pemerintah yang diatur dalam kebijakan penanggulangan Tuberkulosis ini
diperuntukkan  oleh  semua  masyarakat  provinsi  Kepulauan  Riau  dan  bisa  diakses  oleh siapapun tanpa adanya perlakuan khusus  untuk  sebelah pihak atau pun pihak lainnya. Salah satu kebijakan penanggulangan Tuberkulosis yang dilaksanakan di provinsi Kepulauan Riau ialah pemberian obat gratis bagi para penderita/ pasien Tuberkulosis baik dalam pengobatan 6-9  bulan  maupun  18-24  bulan  untuk  Resisten  obat.  Pemberian  obat  gratis  dan  Skrining/ pemeriksaan Tuberkulosis diperuntukkan bagi semua masyarakat  yang diduga maupun yang sudah terkontaminasi oleh bakteri Tuberkulosis. Masyarakat  yang tidak memiliki BPJS juga akan  dibantu  dan  dilayani  dengan  cepat  oleh  setiap  fasilitas  kesehatan.  Akses  layanan  bagi penderita  Tuberkulosis  juga  dilakukan  sesuai  standar  pelayanan  minimal  (SPM)  sebagai indikator bahwa pelayanan tersebut sangat diperhatikan oleh pemerintah.

## Cakupan
1. Kelompok  sasaran,  suatu  kebijakan  dibuat  untuk  mengatasi  permasalahan  yang  ada, dimana  kebijakan  ini  mempunyai  titik  fokus  siapa  subjek  dan  objek  dari  kebijakan tersebut.  Sejalan  dengan  pemikiran  dari  Jones  dalam  (Syafrianto,  S  2021)  menyatakan bahwa  implementasi  kebijakan  melibatkan  pelaksanaan  secara  efektif,  yang  mencakup aktivitas-aktivitas program yang dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi  kebijakan  juga  mencakup  pemahaman  manfaatnya  oleh  kelompok  sasaran yang dituju. Kebijakan penanggulangan Tuberkulosis memiliki sasaran khusus kebijakan, setiap masyarakat Indonesia khususnya provinsi Kepulauan Riau memang memiliki akses kebijakan  ini.  Akan  tetapi,  kebijakan  penanggulangan  Tuberkulosis  ini  memiliki kelompok  sasaran  yaitu  masyarakat  yang  telah  diskrining/dilacak,  dan  jika  ada  indikasi Tuberkulosis  maka  hasil  skrining/pelacakan  dijadikan  acuan  untuk  memeriksakan masyarakat  untuk  mengetahui  status  Tuberkulosis  nya,  Kontak  serumah  pasien Tuberkulosis,  kontak  erat  pasien  Tuberkulosis,  masyarakat  kumuh  padat  dan  kumuh miskin, serta setting wilayah khusus (pondok pesantren, sekolah, lapas dan rutan).
2. Proporsi  (perbandingan),  perbandingan  disini  ialah  perbandingan  antara  kelompok sasaran dengan jumlah target yang sudah ditentukan.
Sumber : TB 06, WIFI TB, dan SITB Gambar 2. Diagram Target dan Capaian SPM (Terduga TB)
Data  diatas  merupakan  data-data  target  dan  capaian  SPM  terduga  Tuberkulosis  dari setiap  kabupaten/  kota  yang  ada  di  provinsi  Kepulauan  Riau.  Bisa  dilihat  bahwa perbandingan  antara  capaian  dan  target  di  provinsi  Kepulauan  Riau  berbeda  tipis  saja, meskipun  belum  mencapai  target  akan  tetapi  hal  ini  dapat  dikatakan  bagus  karena perbandingan antara capaian dan target tidak tertinggal jauh.

## Sumber : SITK Penabulu Kepri
Gambar 3. Jumlah Pasien TB RO yang menerima enabler oleh Komunitas Penabulu Kepri tahun 2023
Untuk gambar diatas merupakan data dari perbandingan target dan capaian pemberian enabler /  uang  transportasi  kepada  pasien  Tuberkulosis  resisten  obat  periode  Januari- September  2023  untuk  wilayah  Kota  Batam,  Kabupaten  Karimun,  dan  Kota  Tanjungpinang masih  memiliki  gap  dengan  target  yang  ingin  dicapai.  Dimana  target  capaian  pemberian enabler  per-tahun  ialah  202  pasien  akan  tetapi  setiap  bulannya  pasien  hanya  menyentuh angka 70-80 an. pemberian enabler ketiga wilayah ini dibayarkan oleh Komunitas Penabulu Kepulauan Riau yang merupakan organisasi non pemerintah yang juga menjadi penanggung jawab  dalam  penanggulangan  kasus  Tuberkulosis  di  Kepulauan  Riau,  sedangkan  untuk Kabupaten  Lingga,  Kabupaten  Natuna,  Kabupaten  Bintan,  dan  Kabupaten  Anambas pembayaran enabler dilakukan langsung oleh Dinas Kesehatan provinsi Kepulauan Riau.

## Frekuensi
Frekuensi adalah indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa sering kelompok sasaran  dapat  memperoleh  layanan  atau  manfaat  yang  dijanjikan  oleh  suatu  kebijakan  atau program.  Masyarakat  yang  terpapar  sebagai  pasien  Tuberkulosis  diberikan  pelayanan  yang sesuai  standar  pengobatan  Tuberkulosis.  Setiap  terduga  yang  telah  diperiksa  dan  positif Tuberkulosis maka akan dilayani sesuai dengan standart pelayanan biasanya 6 sampai 9 bulan pengobatan  untuk  Tuberkulosis  sensitif  obat  serta  18-24  bulan  untuk  Tuberkulosis  resisten obat. Untuk pengobatan sendiri diberikan setiap sebulan sekali, setiap bulannya pasien akan dihubungi untuk mengambil obat ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat, bahkan jika berhalangan  dan  tidak  ada  informasi  dari  pasien,  kader  siap  untuk  mendatangi  para  pasien ataupun mengantar obat kerumah pasien. Sedangkan untuk pemeriksaan seperti skrining, cek dahak, cek rontgen dilakukan 3-4x selama masa pengobatan.

## Bias
Indikator  bias  bertujuan  untuk  melihat  apakah  kebijakan  yang  diberikan  oleh  para implementer  menyimpang  yang  bermaksud  apakah  ada  kelompok  lain  yang  menerima kebijakan  ini  selain  dari  kelompok  sasaran.  Apakah  ada  kelompok  yang  sebenernya  tidak berhak  atas  mendapatkan  bantuan,  hibah  atau  pelayanan  yang  disediakan  oleh  pemerintah melalui  suatu  kebijakan  atau  program.  Berdasarkan  hasil  wawancara,  para  informan menyampaikan  sejauh  ini  setiap  kebijakan  dan  bantuan  yang  diimplementasikan  telah  tepat sasaran.  Kebijakan  penanggulangan  Tuberkulosis  memang  diperuntukkan  untuk  semua
masyarakat provinsi Kepulauan Riau seperti sosialisasi mengenai Tuberkulosis, karena setiap masyarakat  juga  turut  menjadi  penanggung  jawab  penanggulangan  Tuberkulosis  untuk mencapai  tujuan  eliminasi  Tuberkulosis  di  tahun  2030  yang  akan  datang.  Akan  tetapi, program  seperti  Pemberian enabler /  bantuan  transportasi  hanya  diperuntukkan  oleh kelompok yang menjadi target atau sasaran saja. Pemberian enabler sendiri diberikan khusus kepada pasien Tuberkulosis resisten obat (TB RO) dan dilakukan melalui proses mekanisme yang  sesuai  dengan  petunjuk  teknis  penagihan enabler .  Oleh  karena  itu,  sejauh  ini  belum pernah terjadi penyimpangan kebijakan kepada masyarakat yang tidak mempunyai hak untuk mendapatkan  bantuan  dan  program  yang  memang  diperuntukkan  untuk  kelompok  tertentu saja.

## Ketepatan Layanan ( service delivery )
Indikator  ketepatan  layanan  dapat  dilihat  dari  waktu  dan  aturan,  apakah  layanan  yang diberikan  sudah  sesuai  dengan  SOP,  menurut    Winarno  dalam  (Gobel,  et  al.,  2021) menjelaskan  bahwa standard  operational  procedure (SOP)  merupakan  perkembangan  dari tuntutan  internal  akan  kepastian  waktu,  sumber  daya,  serta  kebutuhan  penyeragaman  dalam organisasi  kerja  yang  kompleks  dan  luas.  Untuk  ketepatan  pelayanan  Tuberkulosis  sendiri bisa  dilihat  dari  layanan  yang  diberikan  oleh  fasilitas  layanan  kesehatan  (fasyankes).  Untuk provinsi  Kepulauan  Riau  sendiri,  layanan  tuberkulosis  bisa  didapatkan  di  fasilitas-fasilitas kesehatan baik itu rumah sakit pemerintah, rumah sakit swasta, klinik pemerintah dan swasta, tempat  praktek  mandiri  Dokter.  Pemberian  obat  pada  pasien  Tuberkulosis  juga  diterapkan sesuai  standar  operasional  prosedur  (SOP)  yang  telah  tersedia,  dimana  pemberian  obat dilakukan  sebulan  sekali,  pasien  juga  diberikan  layanan  berupa  pendamping  minum  obat (PMO) apabila diperlukan. PMO tidak hanya dilakukan oleh petugas kesehatan seperti kader tetapi bisa juga dilakukan oleh pihak keluarga. Untuk layanan skrining sendiri dilakukan oleh tenaga  kesehatan  dan  dilaksanakan  sesuai  dengan  jadwal  yang  telah  di  list  sejak  pasien dinyatakan positif Tuberkulosis.

## Akuntabilitas
Akuntabilitas secara harfiah dalam bahasa inggris  biasa disebut dengan accountability yang diartikan sebagai yang dapat dipertanggungjawabkan (Siska Br. Hutabarat & Ratna Sari Dewi,  2022).  Akuntabilitas  adalah  kewajiban  memberikan  pertanggungjawaban  dan menerangkan  kinerja  serta  tindakan  penyelenggara  organisasi  kepada  pihak  yang  memiliki hak  atau  kewajiban  untuk  meminta  keterangan  atau  pertanggungjawaban  (Mubin,  2018). Akuntabilitas  ditujukan  untuk  mengevaluasi  apakah  tindakan  dari  para  implementor  dalam mengimplementasikan setiap kebijakan dapat dipertanggungjawabkan dan apakah setiap hak- hak  yang  seharusnya  didapatkan  oleh  para  kelompok  sasaran  terpenuhi  dan  tidak  dikurangi (Sugiharti  &  Hariani,  2021).  Berdasarkan  hasil  wawancara,  setiap  tindakan  dari  para implementor telah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Setiap pelayanan yang diberikan  oleh  pihak-pihak  yang  terkait  atau  para  pemangku  kepentingan  berdasarkan  SOP, komitmen, dan sudah sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang ada.

## Kesesuaian program dengan kebutuhan
Kebijakan dibuat untuk mengatasi masalah, memenuhi kebutuhan, dan mencapai suatu tujuan atau kepentingan bersama. Kebijakan juga dibuat berdasarkan kebutuhan masyarakat. Kebijakan tersebut harus diimplementasikan. Implementasi merupakan tahap realisasi tujuan- tujuan  program  (Chasanah  et  al.,  2017).  kebijakan  pada  dasarnya  suatu  tindakan  yang mengarah  kepada  tujuan  tertentu  dan  bukan  hanya  sekedar  keputusan  untuk  melakukan sesuatu  (M.  Irfan,  2021).  Kebijakan  diarahkan  pada  apa  yang  senyatanya  dilakukan  oleh pemerintah  dan    Semua  program-program  yang  diatur  dalam  kebijakan  penanggulangan Tuberkulosis  dibuat  untuk  mencapai  sebuah  tujuan  yaitu  eliminasi  Tuberkulosis  di  tahun
2030 dan diharapkan pada tahun 2050 penyakit Tuberkulosis sudah lenyap dan tidak ada lagi mata  rantai  penularan  bakteri  Tuberkulosis  di  Indonesia.  Program  yang  dibuat  untuk menanggulangi  Tuberkulosis  ini  sudah  sesuai  dengan  kebutuhan,  dimana  pemberian  obat Tuberkulosis milik pemerintah kepada pasien Tuberkulosis di provinsi Kepulauan Riau bisa didapatkan  dengan  mudah  dan  tidak  perlu  bayar,  promosi  pencegahan  Tuberkulosis  juga dilaksanakan  baik  dalam  bentuk  sosialisasi  maupun  banner/  baliho.  Masyarakat  Provinsi Kepulauan  Riau  juga  menyambut  dengan  baik  setiap  program  dan  kebijakan-kebijakan penanggulangan Tuberkulosis yang dibuat oleh Pemerintah.

## Tantangan dalam Implementasi Kebijakan Penanggulangan Tuberkulosis
Sangat  perlu  kebijakan  dari  pihak  pemerintah  dalam  penanganan  berikut.  Kebijakan publik  merupakan  keputusan-keputusan  atau  pilihan-pilihan  tindakan  yang  secara  langsung mengatur  pengelolaan  dan  pendistribusian  sumberdaya  alam,  finansial  dan  manusia  demi kepentingan  publik,  yakni  rakyat  banyak,  penduduk,  masyarakat  atau  warga  negara  (Bakry, n.d.). Kebijakan pada intinya adalah sebagai pedoman untuk bertindak (Muadi et al., 2016). Pedoman  ini  boleh  jadi  amat  sederhana  atau  kompleks,  bersifat  umum  mau-  pun  khusus. DitinjauTantangan  yang  dihadapi  oleh  para  implementor  dalam  mengimplementasikan kebijakan  penanggulangan  Tuberkulosis  ialah  kurangnya  promosi  mengenai  bahaya Tuberkulosis  sehingga  penyakit  ini  masih  banyak  masyarakat  yang  abai  dan  kurang memahami  bahaya  dari  Tuberkulosis  ini.  Selain  itu,  dalam  Peraturan  Presiden  Nomor  67 Tahun  2021  tentang  penanggulangan  Tuberkulosis  belum  ada  tindak  lanjut  yang significant terutama  pada  tingkat  kabupaten/  kota.  Padahal  di  tingkat  provinsi  sudah  membentuk  Tim Percepatan  Penanggulangan  Tuberkulosis,  akan  tetapi  hingga  akhir  Desember  2023  lalu kabupaten/ kota  yang membentuk tim  percepatan penanggulangan  Tuberkulosis  masih Kota Batam dan Kabupaten Karimun saja.

## KESIMPULAN
Tuberkulosis bukan lagi  hal  yang bisa dianggap main-main dan diabaikan begitu saja, melihat  penyakit  ini  merupakan  penyakit  menular  dan  bisa  sampai  menyebabkan  kematian. Dikeluarkannya  kebijakan  dalam  bentuk  Peraturan  Presiden  Nomor  67  Tahun  2021  tentang penanggulangan  Tuberkulosis  merupakan  usaha  dari  Pemerintah  untuk  mencapai  target eliminasi  Tuberkulosis  di  tahun  2030  nanti.  Kesuksesan  dari  implementasi  kebijakan  inilah yang  diharapkan  akan  membawa  dampak  positif  bagi  kemajuan  bangsa  dan  negara  ini. Silalahi dalam (Mayditania, C, 2023) implementasi kebijakan dapat berjalan dengan baik jika implementor  atau  pelaksana  memiliki  sikap  kecenderungan  yang  positif.  Sebaliknya,  jika implementor  menunjukkan  sikap  yang  cenderung  negatif,  hal  tersebut  dapat  menjadi penghambat  keberhasilan  implementasi  kebijakan.  Sikap  dan  keterlibatan  implementor memainkan  peran  kunci  dalam  menentukan  sejauh  mana  kebijakan  dapat  dijalankan  secara efektif dan berhasil.
Teori  implementasi  dari  Ripley  digunakan  dalam  penelitian  ini  untuk  menilai  apakah Implementasi  kebijakan  penanggulangan  Tuberkulosis  di  provinsi  Kepulauan  Riau  ini berjalan  dengan  baik  atau  tidak.  Dari  ketujuh  indikator  diatas,  meskipun  capaian  penemuan kasus masih memiliki gap dengan target. Akan tetapi semua program dan layanan yang diatur dalam kebijakan ini sudah sesuai dengan SOP dan pengimplementasian kebijakan juga sudah berjalan  dengan  baik,  kebijakan  ini  lahir  dari  kebutuhan  masyarakat,  yang  dimana  apabila sudah  terbentuk  kebijakan  maka  harus  dijalankan  sesuai  dengan  ketentuan-ketentuan  yang berlaku  sekalipun  susah.  Hanya  saja  kedepannya  dibutuhkan  promosi  mengenai  bahaya Tuberkulosis yang lebih menggebu-gebu dan peran aktif dari setiap pemerintah daerah dalam mendukung dan menjalankan kebijakan penanggulangan Tuberkulosis ini. Selain peran dari pemerintah,  komunitas,  dan  pemangku  kepentingan  lainnya,  masyarakat  juga  harus    turut serta berperan aktif dalam penanggulangan penyakit ini seperti yang tercantum dalam Perpres
Nomor  67  Tahun  2021  Pasal  29  Ayat  2  tentang  peran  serta  masyarakat  dalam penanggulangan Tuberkulosis.

## REFERENSI
Afandi,  A.,  Dian  Pertiwi,  K.,  &  Siswanto,  Y.  (2019).  Inisiasi  Program  Kegiatan  Senam Lansia  Sebagai  Upaya  Pencegahan  Dan  Pengendalian  Terhadap  Penyakit  Tidak Menular. Indonesian  Journal  of  Community  Empowerment , 1 (1),  30–35. http://jurnal.unw.ac.id:1254/index.php/IJCE/article/view/210
Aini,  N.,  &  Hatta,  H.  R.  (2017).  Sistem  Pakar  Pendiagnosa  Penyakit  Tuberkulosis.  doi: https://doi.org/10.31227/osf.io/6ykg7
Ariani,  F.,  Lapau,  B.,  Zaman,  K.,  Mitra,  M.,  &  Rustam,  M.  (2022).  Faktor-Faktor  Yang Berhubungan  Dengan  Kejadian  Tuberkulosis  Paru. Jurnal  Bahana  Kesehatan Masyarakat (Bahana of Journal Public Health) , 6 (1), 33–38. https://doi.org/10.35910/jbkm.v6i1.560 Bakry, A. (n.d.). KEBIJAKAN PENDIDIKAN SEBAGAI KEBIJAKAN PUBLIK . Chasanah, K., Rosyadi, S., & Kurniasih, D. (2017). Implementasi Kebijakan Dana Desa. The Indonesian Journal of Public
Administration (IJPA) , 3 (2), 12–32. https://doi.org/10.52447/ijpa.v3i2.921
Emir  Yusuf  Muhammad.  (2019).  Hubungan  Tingkat  Pendidikan  Terhadap  Kejadian Tuberkulosis Paru. Jiksh , 10 (2), 288–291. https://doi.org/10.35816/jiskh.v10i2.173 Fauzi, Nindya Febrianti; Supena, H.; Hidayat, Eet Saeful. Implementasi Program Odf (Open Defecation Free) Oleh Pemerintah Desa Purwasari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis Tahun 2020. 2022.
Febriani, F. Implementasi Program Teknologi Tepat Guna (Ttg) Dalam Pengelolaan Sumber Daya Manusia Di Desa Beringin Taluk Kecamatan Kuantan Tengah.
Gobel,  Gio  Chandra;  Gosal,  Ronny;  Waworundeng,  Welly.  Implementasi  Kebijakan Pemerintah  Daerah  Dalam  Pelaksanaan  Pendidikan  Berbasis  Daring  Di  Masa Pandemi  Covid-19  (Studi  Kasus  Di  Kabupaten  Minahasa  Tenggara). Governance , 2021, 1.2.
Handayani, I. (2021). Tuberkulosis . Penerbit NEM.
Istighfarah,  Laila;  Puspaningrum,  Irma  Irawati;  Andiriyanto,  Ach.  Implementasi  Sistem Informasi Desa Dan Kawasan (Sideka) Dalam Percepatan Kemandirian Desa Di Desa Pamolokan Kabupaten Sumenep. Public Corner , 2021, 16.1: 97-111. doi: https://doi.org/10.24929/fisip.v16i1.1599
Kusnadi,  I.  H.,  &  Baihaqi,  M.  R.  (2020).  Implementasi  Kebijakan  Sistem  Online  Single Submission (OSS) Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di Kabupaten Subang. The World of Public Administration Journal .
Lampiran Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. (2020)
Lufiana, K., & Widowati, N. (2020). Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4  Tahun  2018  Pasal  1  Ayat  6  Tentang  Pemungutan  Pajak  Kos  Di  Kecamatan Tembalang. Journal  Of  Public  Policy  And  Management  Review , 9 (2),  196-210.  doi: 10.14710/jppmr.v9i2.27355
Mayditania, C. (2023). Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Tuberkulosis Pada Puskesmas Di Indonesia: Literature Review. Journals of Ners Community , 13 (1), 55- 64.
M. Irfan. (2021). Implementasi Kebijakan Administrasi Kependudukan Di Kota Bima. Jurnal Ilmu Administrasi Negara , 18 (2), 22–41. https://doi.org/10.59050/jian.v18i2.141 Muadi,  S.,  MH,  I.,  &  Sofwani,  A.  (2016).  Konsep  dan  Kajian  Teori  Perumusan  Kebijakan Publik.
JRP (Jurnal Review Politik) , 6 (2), 195–224. https://doi.org/10.15642/jrp.2016.6.2.195-224
Mubin,  N.  (2018).  Integritas  dan  Akuntabilitas  dalam  Pengelolaan  Keuangan  Sekolah  atau Madrasah. Attaqwa:  Jurnal  Ilmu  Pendidikan  Islam , 14 (2  SE-Articles),  80–92. https://doi.org/10.5281/zenodo.3366740
Nurmalasari,  Y.,  &  Erdiantoro,  R.  (2020).  Perencanaan  Dan  Keputusan  Karier:  Konsep Krusial
Dalam Layanan BK Karier. Quanta , 4 (1), 44–51. https://doi.org/10.22460/q.v1i1p1-10.497 Pangaribuan, L., Kristina, K., Perwitasari, D., Tejayanti, T., & Lolong, D. B. (2020). Faktor- Faktor  yang Mempengaruhi  Kejadian Tuberkulosis  pada  Umur 15 Tahun  ke Atas  di Indonesia. Buletin Penelitian Sistem Kesehatan , 23 (1), 10–17.
https://doi.org/10.22435/hsr.v23i1.2594
Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis. Pralambang, S. D., & Setiawan, S. (2021). Faktor Risiko Kejadian Tuberkulosis di Indonesia.
Jurnal  Biostatistik,  Kependudukan,  Dan  Informatika  Kesehatan , 2 (1),  60. https://doi.org/10.51181/bikfokes.v2i1.4660
Rofi’i, M., Warsito, B. E., Santoso, A., & Ulliya, S. (2018). Asuhan Keperawatan TB Paru. Jurnal Kepemimpinan Dan Manajememen Keperawatan , 1 (2), 1–8. Rusandi, & Muhammad Rusli. (2021). Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi  Kasus. Al-Ubudiyah:  Jurnal  Pendidikan  Dan  Studi  Islam , 2 (1),  48–60. https://doi.org/10.55623/au.v2i1.18
Sembiring, S. P. K. (2019). Indonesia Bebas Tuberkulosis . CV Jejak (Jejak Publisher). Sidik, F.  (2015).  Implementasi  program  jaminan  pendidikan  daerah  di  Kota Yogyakarta. JKAP  (Jurnal  Kebijakan  dan  Administrasi  Publik) , 19 (1),  27-42.  doi: https://doi.org/10.22146/jkap.7524
Suciana, Putri; Dayat, Usep; Gumilar, Gun Gun. Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten  Bekasi  Dalam  Pengentasan  Kemiskinan  Masyarakat. Jurnal  Ilmiah Wahana Pendidikan , 2022, 8.7: 318-327. doi:
https://doi.org/10.5281/zenodo.6585594
Syaprianto,  S.  (2021).  Implementasi  Kebijakan  Peraturan  Daerah  Provinsi  Riau  Nomor  2 Tahun  2019  Tentang  Susunan  Kelembagaan,  Pengisian  Jabatan  Dan  Masa  Jabatan Kepala  Desa  Adat. Jurnal  Kajian  Pemerintah:  Journal  Of  Government,  Social  And Politics , 7 (1), 82-89. doi: https://doi.org/10.25299/jkp.2021.vol7(1).14258
Siska Br. Hutabarat, & Ratna Sari Dewi. (2022). Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa  Dalam  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa. PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora , 1 (3), 261–268. https://doi.org/10.56799/peshum.v1i3.423 Sugiharti, C. A., & Hariani, S. (2021). Dampak Akuntabilitas, Transparansi Dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dana Desa. Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis , 6 (1), 11–18. https://doi.org/10.36407/jrmb.v6i1.315