## Dampak Anggaran, Kesulitan Geografis, dan Rumah Tangga Desa terhadap Status Desa di Provinsi Riau
The Impact of Budget, Geographic Difficulty, and Village Households on Village Status in Riau Province
Bakti Kharisma 1* , Werry Darta Taifur 2 & Fajri Muharja 2
1 Magister Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Andalas, Limau Manis Padang, Sumatera Barat 25163, Indonesia; 2 Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Padang, Limau Manis Padang, Sumatera Barat 25163, Indonesia; * Penulis korespondensi. e-mail: baktikharisma@gmail.com (Diterima: 31 Maret 2021; Disetujui: 20 Mei 2021)

## ABSTRACT
Enactment of the Village Law brings enthusiasm to the rural development paradigm. One of the main outputs of the government planning document is the increase of priority development in rural  areas  and  villages.  This  is  implemented  by  increasing  the  source  of  village  income  budget through  the  village  fund  program.  This  study  aims  to  analyze  the  impact  of  village  budgets  and geographic difficulties, and village households on village status in Riau Province. Multiple linear regression  model  was  used  to  analyze  the  impact  of  Village  Fund  allocation,  Village  Fund, Geographical  Difficulty  Index,  and  number  of  households  in  2018  on  the  achievements  of  the Developing Village Index in 2019. Research results show that Village Fund allocation budget and the  number  of  households  have  positive  impacts  on  the  Developing  Village  Index  (Indeks  Desa Membangun).  in  Riau  Province.  Meanwhile,  increase  in  Village  Fund  budget  and  Geographical Difficulty Index have negative impacts on the Developing Village Index in Riau Province.
Keywords: budget impact, Geographic Difficulty Index, Riau province, village fund, village status

## ABSTRAK
Pemberlakuan  Undang-Undang  Desa  membawa  semangat  untuk  mengubah  paradigma pembangunan  pedesaan.  Salah  satu  output  utama  dokumen  perencanaan  pemerintah  adalah peningkatan  pembangunan  prioritas  pada  daerah  pinggiran  dan  desa.  Hal  ini  diwujudkan  dengan bertambahnya sumber anggaran pendapatan desa dengan adanya program dana desa. Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak anggaran pendapatan desa, kesulitan geografis, dan rumah tangga desa  terhadap  status  desa  di  Provinsi  Riau.  Model  regresi  linear  berganda  digunakan  untuk menganalisis  dampak  Alokasi  Dana  Desa,  Dana  Desa,  Indeks  Kesulitan  Geografis,  dan  jumlah rumah  tangga  tahun  2018  terhadap  capaian  Indeks  Desa  Membangun  tahun  2019.  Penelitian  ini menghasilkan  kesimpulan  bahwa  anggaran  Alokasi  Dana  Desa  dan  jumlah  rumah  tangga berdampak  positif  terhadap  kenaikan  Indeks  Desa  Membangun  di  Provinsi  Riau.  Di  sisi  lain, kenaikan anggaran Dana Desa dan Indeks Kesulitan Geografis berdampak negatif terhadap Indeks Desa Membangun di Provinsi Riau.
Kata kunci: dampak anggaran, dana desa, Indeks Kesulitan Geografis, provinsi Riau, status desa

## PENDAHULUAN
Semangat Undang-Undang Desa bertujuan membangun desa menuju
kemandirian.  Berbagai  program  dan  kegiatan dari  pemerintah  pusat  dan  daerah  telah diimplikasikan untuk memajukan desa, meningkatkan  kesejahteraan  dan  mengurangi ketimpangan  antara  perkotaan  dan  perdesaan. Bahkan sejak tahun 2015 pemerintah desa telah mendapatkan alokasi dana transfer dari pemerintah pusat yang langsung ke desa dengan kebijakan  dana  desa.  Implementasi    dari    dana pembangunan perdesaan  memberikan  peluang baru    yang    bisa    meningkatkan    lapangan kerja  dan  mengembangkan  kegiatan  ekonomi baru    melalui  program-program  pemberdayaan masyarakat pedesaan yang berorientasi memajukan  dan  perubahan    kesejahteraan masyarakat desa kearah yang lebih baik.
Pendapatan  terbesar  yang  diterima  oleh desa  di  Provinsi  Riau  pada  tahun  2018  secara rata-rata bersumber dari Alokasi Dana Desa dan Dana  Desa.  Alokasi  Dana  Desa  merupakan bagian  dana  perimbangan  yang  diterima kabupaten/kota  minimal  sebesar  10  Persen dalam  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah  (APBD)  setelah  dikurangi  dana  alokasi khusus.  Sedangkan    Dana  Desa  adalah  dana transfer  pemerintah  pusat  yang  bersumber  dari Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara (APBN)  untuk  desa  dengan  mekanisme penyaluran melalui APBD kabupaten/kota yang penggunaannya  bertujuan  untuk  belanja  bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan,
dan
pemberdayaan masyarakat.
Tahun  2018  merupakan  tahun  ke  empat dilaksanakannya  kebijakan  Dana  Desa.  Selama empat  tahun  alokasi  anggaran  Dana  Desa  telah meningkat dari semula Rp 20 triliun pada tahun 2015 menjadi Rp 60 triliun di tahun 2018. Rata- rata    Dana  Desa  yang  diterima  oleh  desa  di Provinsi  Riau  pada  tahun  2018  berjumlah    Rp 848,776,382.00  sedangkan  rata-rata  Alokasi Dana  Desa  berjumlah  Rp  848,776,382.00. Dalam pelaksanaannya pemerintah desa diminta melakukan  pengelolaan anggaran dengan bijak,
sesuai  dengan  prioritas  kebutuhan  dengan sasaran meningkatkan keberhasilan pembangunan desa dan kemandirian desa. Gambaran  negara  lain  dapat  dijadikan acuan untuk mencapai keberhasilan pembangunan  desa  (Kuncoro,  2019).  Sebagai contoh  Australia  mempromosikan  ketahanan, daya saing dan keberlanjutan bisnis dan industri di  desa  melalui  pengembangan  kebijakan  dan program  terintegrasi  dalam  area  pembangunan kapasitas, keterampilan yang mendukung keluarga pedesaan berkategori miskin.
Norwegia  memiliki  kebijakan  publik  yang mengedepankan  pertumbuhan  infrastruktur  dan pusat  pertumbuhan  dalam  membangun  desa. Kebijakan  pembangunan  desa  di  Jepang mengedepankan pembangunan pertanian  untuk mengurangi  disparitas  ekonomi  antar  wilayah. Terakhir  di  India    kebijakan  pengembangan desa  dilakukan  dengan  cara  memperkuat struktur masyarakat pedesaan pada pemanfaatan sumber daya alam dengan membangun infrastruktur kokoh.
Indeks  Desa  Membangun  merupakan salah satu alat ukur  tingkat pembangunan desa (Yulitasari  &  Tyas,  2020).  Indeks  Desa Membangun didesain  untuk memperkuat upaya mencapai  tujuan  pembangunan  desa  dan bermanfaat dalam menganalisis status perkembangan    masing-masing  desa  yang berkaitan  erat  dengan  karakteristik  serta dikembangkan  sebagai  instrumen  pencapaian target rencana pembangunan pemerintah (Hanibal,  2015).  Indeks  Desa  Membangun membagi  lima  kategori  status  desa  yakni  desa sangat tertinggal, desa tertinggal, desa berkembang,  desa  maju  dan  desa  mandiri. Penentuan  status  diperoleh  atas  dasar  hasil pengukuran  tiga  kelompok  variabel  yakni sosial,  ekonomi  dan  lingkungan.  Status  desa Provinsi Riau berdasarkan Indeks Desa
Membangun    tahun  2019  terdiri  dari  45  desa sangat tertinggal, 422 desa tertinggal, 961 desa berkembang,  163  desa  maju,  dan  10  desa mandiri.  Keberhasilan  pembangunan  wilayah tidak  terlepas  dari  ketersediaan  infrastruktur Oleh karenanya karakteristik desa menjadi poin penting  dalam  penyerapan  anggaran  desa
menuju  kemandirian.  Ketersediaan  pelayanan dasar,  akses  pendidikan,  kesehatan  dan  sanitasi merupakan  hal  yang  paling  mendasar  yang dibutuhkan oleh desa. Desa dengan ketersediaan pelayanan dasar yang rendah tentu berbeda  kebutuhannya  dengan  desa  dengan pelayanan  dasar  yang  memadai.  Salah  satu instrumen  mengukur  kondisi  aspek  pelayanan dasar  di  desa  adalah  Indeks  Kesulitan Geografis. Indeks Kesulitan Geografis merupakan  instrumen  pengukuran  kesulitan geografis suatu desa berdasarkan hasil integrasi nilai    ketersediaan  pelayanan  dasar,  kondisi infrastruktur,  transportasi,  dan  komunikasi. Indeks Kesulitan Geografis  memiliki nilai skor 0  sampai  dengan  100  dimana    skor  yang mendekati  angka  100  maka  tingkat  kesulitan geografisnya  semakin  tinggi.  Sebaliknya,  desa dengan  skor    yang  mendekati  angka  0  maka tingkat  kesulitan  geografisnya  semakin  rendah dengan  lebih  tersedianya  pelayanan  dasar, infrastruktur  yang  baik  dan  tersedianya  sarana transportasi.
Penelitian  tentang  pemanfaatan  Alokasi Dana  Desa  dan  Dana  Desa  kondisi  geografis dan  rumah  tangga    dengan  status  desa  telah banyak dilakukan. (Lewis, 2015) mengemukakan  bahwa  peningkatan  kapasitas fiskal  desa  melalui  Dana  Desa  dan  Alokasi Dana  Desa  akan  meningkatkan  peluang pembangunan  desa  yang  lebih  baik,  sedangkan peningkatan  satu  persen  populasi  desa,  Indeks Kesulitan  Geografis  dan  jumlah  penduduk miskin  akan  berdampak  kepada  potensi pembangunan desa yang menurun. (Menkhof & Rungrusixrivorn,  2011)    menyimpulkan  dana desa  berkontribusi  positif  menaikkan  angka kesejahteraan  rumah  tangga  desa  di  Thailand. (Pratomo,  2018)  menerangkan  bahwa  Dana Desa efektif dalam meningkatkan produktivitas rumah tangga desa dengan kegiatan padat karya untuk  mendukung  pertumbuhan  ekonomi. (Riyanto,  2017)  menghasilkan  kesimpulan penggunaan  dana  desa  dengan  status  desa sangat tertinggal dan desa tertinggal dititikberatkan pada penyelenggaraan pemerintah desa dan pembangunan infrastruktur.  Hasilnya  meningkatkan  status
desa tahun 2016 dari semula tertinggal menjadi berkembang. Pada penelitian ini tidak menjadikan  Alokasi  Dana  Desa  sebagai variable.  (Oktaviana  &  Bachruddin,  2017) menghasilkan  kesimpulan    rendahnya  nilai Indeks  Desa  Membangun  di  wilayah  Provinsi Banten  memerlukan  intervensi  dari  pemerintah provinsi  untuk  meningkatkan  capaian  indeks ketahanan  ekonomi  dan  ketahanan  lingkungan. Penelitian  ini  tidak  menjadikan  Alokasi  Dana Desa  dan  Dana  Desa  sebagai  objek  penelitian. Muhtarom et al . (2018) menghasilkan kesimpulan  pemberdayaan  masyarakat  desa  di Gadingrejo  mampu  memberikan  kontribusi positif dalam mendorong ketahanan sosial desa. (Lalira et  al. ,  2018)  menyimpulkan  bahwa Alokasi  Dana  Desa  dan  Dana  Desa  tidak memiliki hubungan terhadap tingkat kemiskinan.  Penelitian  dengan  hasil  berbeda dilakukan  oleh  (Sunu  &  Utama,  2019)  yang menyimpulkan  Dana  Desa  berpengaruh  negatif pada  tingkat  kemiskinan  tetapi  berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat.  (Gani et al. , 2020) menghasilkan kesimpulan pemanfaatan  Dana  Desa  memiliki  pengaruh yang  positif  terhadap  variabel  Indeks  Desa Membangun  dengan  status  desa  yang  semakin meningkat. (Yulitasari & Tyas, 2020) menyimpulkan  bahwa  perubahan  anggaran Dana  Desa  tidak  memiliki  dampak  yang  kuat dalam  perubahan  status  desa  di  Jawa  Tengah. (Joetarto et  al. ,  2020)  dalam  penelitiannya menghasilkan kesimpulan intervensi Dana Desa berpengaruh  positif  terhadap  peningkatan pengeluaran perkapita penduduk per desa.
Beberapa  penelitian  lain  menghasilkan kesimpulan  partisipasi  masyarakat  yang  tinggi dalam setiap kegiatan perencanaan, pelaksanaan,  monitoring  dan  evaluasi  menjadi kunci terlaksananya program dana desa dengan baik  dan  sesuai  aturan  (Putra et  al. ,  2013), (Aziz, 2016), (Daraba, 2017) dan (Arifa, 2019). Selanjutnya  Dana  Desa  juga  memberikan kontribusi dalam membuka lapangan kerja pada kegiatan  padat  karya  untuk  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat.  (Atmojo et  al., 2017),  (Tangkumahat et  al., 2017),  (Sofianto,
2017), (Karmawan et al., 2020).
Oktober 2021, 5 (3): 187-202
Anggaran  Alokasi  Dana  Desa  dan  Dana Desa  yang  disalurkan  kepada  desa  di  Provinsi Riau  pada  tahun  2018  berkisar  Rp1.6  miliar Besarnya  alokasi  anggaran  tersebut  ternyata belum mampu meningkatkan capaian meningkatkan  kemandirian  desa.  Capaian Indeks  Desa  Membangun  tahun  2019  masih menyisakan    45  desa  sangat  tertinggal  dan  422 desa berstatus tertinggal dan hanya sebanyak 10 desa dengan status desa mandiri.

## METODOLOGI
Metode  penelitian  ini  adalah  penelitian kuantitatif. Sumber data yang digunakan adalah data  sekunder  yang  terdiri  dari  data  anggaran Alokasi  Dana  Desa  dan    anggaran  Dana  Desa tahun  2018  yang  diperoleh    dari  aplikasi siskeudes  Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat Desa  Kabupaten  di  Provinsi  Riau,  Indeks Kesulitan Geografis tahun 2016 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik,
Kementerian Keuangan dan data  jumlah rumah tangga  diperoleh  dari  data  Podes  Tahun  2018 serta nilai Indeks Desa Membangun per desa di Provinsi  Riau  tahun  2019  yang  bersumber  dari Kementerian  Desa,  Pembangunan  Daerah tertinggal dan Transmigrasi
Unit  analisis  dalam  penelitian  ini  adalah desa  dengan  populasi  seluruh  desa  di  Provinsi Riau  yang  berjumlah  sebanyak  1,591  desa. Selanjutnya dilakukan pengumpulan data sampel desa yang ada di Provinsi Riau.
Pengumpulan  data  dilakukan  dengan mengirimkan  permintaan  data  pada  masing- masing  kabupaten  di  Provinsi  Riau  untuk perolehan  data  Alokasi  Dana  Desa  dan  Dana Desa  tahun  anggaran  2018  dengan  periode pengumpulan  data    selama  kurun  waktu Agustus  sampai  dengan  Desember  2020.  Hasil perolehan  data  terkait  data  anggaran  desa berbasis aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes)  adalah  sebanyak  1,032  desa  yang tersebar  di  8  Kabupaten  dari  10  kabupaten sedangkan  data  anggaran  yang  tidak  dapat diperoleh adalah sebanyak 559 Desa.
Teknik  pemilihan  sampel  jenuh  tidak dapat dilakukan karena sebanyak 35 persen data
tidak  tersedia  dan  sebaran  data  tidak  tersedia pada 2 kabupaten yakni Kabupaten Kampar dan
Kuantan singingi, sehingga peneliti menggunakan metode non probability sampling dengan    teknik accidental  sampling . Teknik accidental  sampling adalah  Teknik pengumpulan  data  yang  tidak  terduga,  yaitu, mengumpulkan  setiap  orang  yang  cocok sebagai  sumber  data,  dapat  dijadikan  sampel (Sugiyono,  2017).    Data  sebanyak  1,032  desa melalui accidental  sampling dijadikan  sampel untuk  mewakili  keseluruhan  populasi  desa    di Provinsi Riau.
Pendekatan  penelitian  ini  melalui  teori produksi. Fungsi produksi didefinisikan sebagai hubungan  teknis  antara  input  dengan  output, hubungan  ini  menunjukkan  output  sebagai fungsi  dari  input  (Soekartawi,  1990).  Fungsi produksi dalam beberapa pembahasan ekonomi produksi banyak diminati dan dianggap penting karena:
1. Fungsi produksi dapat menjelaskan hubungan  antara  faktor  produksi    dengan produksi  itu  sendiri  secara  langsung  dan hubungan  tersebut  dapat    lebih  mudah dimengerti.
2. Fungsi produksi mampu mengetahui hubungan  antara  variabel  yang  dijelaskan (Q), dengan variabel yang menjelaskan (X) serta  sekaligus    mampu  mengetahui hubungan antar variabel penjelasnya (antara  X    dengan  X  yang  lain).  Secara matematis  sederhana,  fungsi  produksi dapat ditulis sebagai berikut :
Output = ƒ (input)…
Q = f (X1, X2, X3, ..., Xi), dimana: Q = output
Xi  =  input  yang  digunakan  dalam proses produksi; i = 1,2,3,..., n.
Input  yang  digunakan  dalam  proses produksi antara lain adalah modal, tenaga kerja, dummy,  dan  lain-lain.  Dalam  ilmu  ekonomi, output  dinotasikan  dengan  Q  sedangkan  input (faktor  produksi)  yang  digunakan  biasanya (untuk  penyederhanaan)  terdiri  dari  input
kapital  (K)  dan  tenaga  kerja  (L).  Dengan demikian : Q = ƒ (K, L).
Dengan mengasumsikan Y sebagai capaian  hasil  produksi  yang  dinyatakan  dalam Indeks  Desa  Membangun,  modal  diasumsikan sebagai anggaran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa,  Indeks  Kesulitan  Geografis  sebagai modal keadaan alam sebagai pembeda kemampuan  produksi    masing-masing  desa serta  Tenaga  kerja  didasarkan  pada  Jumlah Rumah  Tangga  Desa  maka    variabel  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  menggunakan capaian  nilai  Indeks  Desa  Membangun  Tahun 2019 sebagai variabel terikat yang dilambangkan  dengan  Y,  sedangkan  variabel bebas  atau  independen  menggunakan  anggaran Alokasi Dana Desa sebagai  X1, anggaran Dana Desa  sebagai  X2,  Indeks  Kesulitan  Geografis sebagai X3 Dan Jumlah Rumah Tangga sebagai X4.
Model  analisis  regresi  linear  berganda yang  dipergunakan  secara  matematis  dapat diuraikan sebagai berikut:
Y= β0 +β1X1 i +β2X2 i + β3X3 i +β4X4 i + e i
Dengan Y = nilai Indeks Desa Membangun Β1,..β4 = konstanta variabel independen X1 i = Alokasi Dana Desa desa i X2 i = Anggaran Dana Desa desa i X3 i = Indeks Kesulitan Geografis desa i
X4 i
= jumlah rumah tangga desa i
e i = error desa i
Hipotesis dalam penelitian ini adalah H 0 : tidak ada pengaruh signifikan Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Indeks Kesulitan
Geografis  dan  Jumlah  Rumah  Tangga terhadap nilai Indeks Desa Membangun
H 1 : Terdapat pengaruh signifikan Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Indeks Kesulitan
Geografis  dan  Jumlah  Rumah  Tangga terhadap nilai Indeks Desa Membangun.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Indeks Desa Membangun  Provinsi Riau
Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor  2 Tahun 2016  Indeks Desa Membangun  merupakan    salah  satu    instrumen untuk mengukur perkembangan status kemandirian  desa    dengan  menganalisis  dan menggabungkan  semua  skor  indikator  dipilih berdasarkan    konsep  kebijakan  pembangunan yang  telah  ditetapkan.  Oleh  karena  itu,  hasil analisis Indeks Desa Membangun dapat dijadikan bahan kebijakan perencanaan  dalam menentukan status kemandirian desa. Pondasi penilaian Indeks Desa  Membangun  didasarkan  atas  3  dimensi yakni,   ketahanan sosial,  ketahanan ekonomi  dan ketahanan  lingkungan.  Masing-masing  dimensi tersebut  merupakan  kumpulan  variabel  dengan jumlah  22  variabel  yang  diperluas  dengan  52 indikator operasional.
Pemenuhan indikator Indeks Desa Membangun  tidak  semuanya  dapat  dilaksanakan oleh  pemerintah  desa.  Karena  desa  hanya memiliki  kewenangan    sebanyak    33  Indikator dari  total  54  indikator  yang  menjadi  objek penilaian.  Sedangkan  pemerintah  kabupaten memiliki kewenangan  pada  42  indikator, pemerintah provinsi 19 Indikator dan Pemerintah pusat  sebanyak  14  indikator.  9  indikator  sisanya merupakan  indikator  murni  yang  dibentuk berdasarkan  kondisi  alami  dan  sosial  kultural masyarakat.
Output  hasil  penilaian  Indeks  Desa Membangun akan mengkategorikan desa dalam 5 (lima) status desa seperti tabel dibawah ini:

## Tabel 1. Klasifikasi  status  desa  berdasarkan  Indeks Desa Membangun
Status Desa Nilai Indeks Sangat tertinggal Tertinggal Berkembang Maju Mandiri nilai IDM <  0.491 nilai 0.491< IDM < 0.599 nilai 0.599 < IDM < 0.707 nilai 0.707 < IDM < 0.815
nilai IDM > 0.815
Sumber:  Peraturan  Menteri  Desa  PDT  dan  Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016
Oktober 2021, 5 (3): 187-202
Desa  sangat  tertinggal  merupakan  desa yang rentan terhadap bencana alam, guncangan ekonomi  dan  konflik  sosial  membuat  mereka tidak  mampu  mengelola  potensi  sumber  daya sosial,  ekonomi  dan  ekologi  serta  menderita berbagai  bentuk  kemiskinan.  Desa  sangat tertinggal  adalah  desa  dengan  nilai  indeks kurang  dari  (≤)  0.491.  Desa  tertinggal merupakan  Desa  dengan  potensi  sumberdaya sosial, ekonomi dan ekologi belum atau kurang dikelola  dengan  baik  dalam  upaya  peningkatan kesejahteraan  masyarakat,  kualitas  hidup  dan
berbagai  bentuk  kemiskinan  desa  tertinggal memiliki  indeks  diantara  0.491  sampai  dengan 0.599.  Desa berkembang  merupakan  desa  yang berpotensi  menjadi  desa  maju  yang  memiliki potensi  sumberdaya  sosial,  ekonomi  dan lingkungan,  namun  belum  dikelola  secara optimal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan,  kehidupan  dan  kualitas  manusia serta mengentaskan kemiskinan. Desa berkembang memiliki nilai indeks pada rentang
0.599 sampai 0.707.

## Tabel 2. Indeks Desa Membangun per Kabupaten di Provinsi Riau Tahun 2019
No Nama Kabupaten Jumlah Desa Nilai Rata- rata Status Desa Sangat Tertinggal Tertinggal  Berkembang  Maju  Mandiri 1 Kep. Meranti 96 0.6004 6 36 51 3 0 2 Kuantan Sengingi 218 0.6058 4 97 107 10 0 3 Siak 122 0.6695 0 4 94 21 3 4 Rokan Hilir 159 0.6340 2 33 107 17 0 5 Rokan Hulu 139 0.6543 2 17 101 18 1 6 Pelalawan 104 0.6413 1 20 68 11 4 7 Indragiri Hilir 197 0.5822 11 116 59 11 0 8 Bengkalis 136 0.6613 0 10 100 25 1 9 Indragiri Hulu 178 0.6337 2 37 116 23 0 10 Kampar 242 0.6280 17 52 148 24 1 Provinsi Riau 1,591 0.6264 45 422 951 163 10
Sumber: Keputusan Menteri Desa PDT dan Transmigrasi Nomor 201 Tahun 2019
Desa maju merupakan desa yang mampu memanfaatkan tiga potensi yang dimiliki untuk membangun  kesejahteraan,    kualitas  hidup  dan mengentaskan  kemiskinan  masyarakat  desa. Desa  maju  memiliki  nilai  indeks  pada  rentang 0.707  sampai  dengan  0.815.  Desa  mandiri merupakan status desa yang  memiliki kekuatan segala potensi yang dimiliki untuk membangun desa menuju kemandirian kesejahteraan kualitas hidup dari aspek sosial,ekonomi dan lingkungan  yang sustainable. Desa  mandiri memiliki nilai indeks diatas 0.815.
Status  desa  Provinsi  Riau    berdasarkan Indeks  Desa  Membangun  tahun  2019  memiliki rata-rata  0.6264  terdiri  dari  45  (2.8%)  desa sangat  tertinggal,  422  (26.5%)  desa  tertinggal, 961  (60.4%)  desa  berkembang,  163  (10.2%)
desa  maju  dan  10  (0.6%)  desa  mandiri  dengan rincian sesuai Tabel 3.
Berdasarkan  Tabel  2  di  atas,  kabupaten dengan  nilai  rata-rata  Indeks  Desa  Membangun tertinggi adalah Kabupaten Siak dengan nilai rata- rata  0.6695  dan  kabupaten  terendah  adalah Kabupaten  Indragiri  Hilir  dengan  nilai  0.5822. Sembilan  dari  sepuluh  kabupaten  memiliki  nilai rata-rata  Indeks  Desa  Membangun  terkategori desa  berkembang  didukung  dengan  desa  dengan status  desa  berkembang  yang  mendominasi dibandingkan  status  desa  lainnya      dan  hanya  1 kabupaten  dengan  jumlah  desa  tertinggal terbanyak  yakni, Kabupaten Indragiri Hilir.
Jumlah  desa  dengan  status  desa  mandiri terbanyak berada di Kabupaten Pelalawan dengan 4  desa  mandiri  dan  jumlah  kabupaten  dengan
status  desa  sangat  tertinggal  terbanyak  berada  di Kabupaten  Kampar  dengan  jumlah  27  desa. Status  desa  tertinggal  terbanyak  berada  di Kabupaten  Indragiri  Hilir  dengan  jumlah  116 desa.  Pada  Tabel  2  juga  terlihat  bahwa  hanya Kabupaten  Bengkalis  dan  Kabupaten  Siak  yang tidak  memiliki  desa  dengan  status  sangat tertinggal.

## Anggaran Desa dan Indeks Desa Membangun Provinsi Riau
Besaran  anggaran  Alokasi  Dana  Desa tahun  2018  yang  diterima  oleh  desa  di  Provinsi Riau  disesuaikan  dengan  kemampuan  keuangan daerah.  masing-masing  kabupaten  memiliki anggaran  APBD  yang  berbeda    menyebabkan jumlah  perolehan  anggaran  Alokasi  Dana  Desa pada  rentang  yang  cukup  lebar.  Perbandingan jumlah  Alokasi  Dana  Desa  dan  Dana  Desa  per Kabupaten Di Provinsi Riau sesuai dengan Grafik dibawah ini:
Gambar 1. Perbandingan rata-rata alokasi anggaran per Kabupaten di Provinsi Riau 2018
Sesuai dengan Gambar 1, jumlah Alokasi Dana  Desa  tertinggi    yang  disalurkan  kepada desa  dianggarkan  oleh  Kabupaten  Bengkalis dengan  rata-rata  sebesar  Rp1.903  miliar  dan Kabupaten Siak dengan rata-rata sebesar Rp1.037 miliar. Kabupaten dengan penganggaran Alokasi  Dana  Desa  terendah  yang  disalurkan kepada  Desa  adalah  Kabupaten  Indragiri  Hulu dengan  rata-rata  470.3  juta  rupiah  dan Kabupaten  Indragiri  Hilir  dengan  rata-rata 586.9  juta  rupiah.  Selisih  anggaran  Kabupaten Bengkalis  terhadap  Kabupaten  Indragiri  Hulu terpaut  cukup  jauh.  Anggaran  Alokasi  Dana Desa  Kabupaten  Bengkalis  4  kali  lebih  besar dari  rata-rata  anggaran  Alokasi  Dana  Desa Kabupaten Indragiri Hulu. Hal ini menunjukkan bahwa  anggaran  Alokasi  Dana  Desa    per
Kabupaten  di  Provinsi  Riau  secara  nominal tidak merata.
Dana  Desa  merupakan  alokasi  transfer pusat    kepada    desa juga  memiliki  nominal  yang berbeda,  perbedaan  nominal  tersebut  didasarkan pada alokasi dasar, afirmasi dan formula. Alokasi dasar  merupakan  pagu  sebesar  77  persen  yang dibagi  secara  merata  kepada  desa.  Desa  dengan kategori  sangat  tertinggal  dan  tertinggal  dan angka  kemiskinan  besar,  memperoleh  alokasi afirmasi  3  persen  dan  alokasi  formula  20  persen dihitung  dengan  membandingkan    jumlah penduduk,  tingkat  kemiskinan,  luas  desa  dan kesulitan geografis.
Kabupaten  dengan  Dana  Desa  tertinggi sesuai  dengan  Gambar  1,  adalah  Kepulauan Meranti  dengan  rata-rata  sebesar    944.1  juta rupiah  dan  Kabupaten  terendah  adalah  Indragiri
Rp690.644,48 Rp1,903,675.92 Rp711.464,76 Rp1,037,625.50 Rp865.469,03 Rp586.939,27 Rp470.383,90 Rp721.671,32 Rp944.128,49 Rp863.003,17 Rp893.066,73 Rp895.123,62 Rp825.339,29 Rp768.718,98 Rp866.808,72 Rp797.140,42 Kep. Meranti Bengkalis Rokan Hulu Siak Pelalawan Indragiri Hilir Indragiri Hulu Rokan Hilir Dana Desa Alokasi Dana Desa ( ribu rupiah )
Oktober 2021, 5 (3): 187-202
Hilir  dengan  rata-rata  768.7  juta  rupiah. Perbedaan  jumlah  rata-rata  Dana  Desa  yang diperoleh    desa  per  Kabupaten    di  Provinsi  Riau hanya pada rentang 22.91 persen antara kabupaten tertinggi  dengan  kabupaten  terendah.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  dana  desa  terbagi  secara merata pada seluruh kabupaten di Provinsi Riau.
Perbandingan antara Kabupaten Bengkalis, Siak  dan  Pelalawan    memiliki  rata-rata  Alokasi Dana  Desa  yang  melebihi  anggaran  Dana  Desa, dan  sebanyak  empat    kabupaten  lainya  memiliki rata-rata  Alokasi  Dana  Desa    yang  lebih  rendah dari anggaran Dana Desa.
Pada  Tabel  3,  dengan  menggunakan matriks  untuk  melihat    besaran  Alokasi  Dana Desa  terhadap  Indeks  Desa  Membangun,  desa dikategorikan    dalam  empat  kuadran  sebagai berikut:
Tabel  3.  Matriks  desa  berdasarkan  persebaran  jumlah alokasi  Dana  Desa  dan  Indeks  Desa Membangun Alokasi Dana Desa lebih tinggi dari rata-rata Provinsi Riau Alokasi Dana Desa lebih rendah dari rata-rata Provinsi Riau Indeks Desa Membangun lebih tinggi dari rata-rata Provinsi Riau 213 339 Indeks Desa Membangun lebih rendah dari rata-rata Provinsi Riau 82 398
Kuadran  I  adalah  desa  dengan  capaian Indeks  Desa Membangun 2019  yang lebih tinggi dari  rata-rata  indeks  Provinsi  Riau  dan  nilai Alokasi  Dana  Desa  melebihi  rata-rata  Provinsi Riau  dengan  kata  lain  nilai  Alokasi  Dana  Desa berbanding  lurus  dengan  capaian  Indeks  Desa Membangun.  Jumlah  desa  pada  kuadran  ini adalah sebanyak 213 desa.
Desa  kuadran  II  adalah  desa  dengan capaian  Indeks  Desa  Membangun  2019  lebih tinggi dari rata-rata indeks Provinsi Riau dan nilai Alokasi  Dana  Desa  lebih  rendah  dari  rata-rata Provinsi  Riau.  Jumlah  desa  pada  kuadran  ini adalah  sebanyak  339  desa.  Artinya,  desa  pada
kuadran  ini  capaian  Indeks  Desa  Membangun tidak didukung oleh Alokasi Dana Desa.
Desa  kuadran  III  adalah  desa  dengan capaian  Indeks  Desa  Membangun  2019  lebih rendah    dari  rata-rata  indeks  Provinsi  Riau  tetapi nilai  Alokasi  Dana  Desa  melebihi  rata-rata Provinsi  Riau.  Jumlah  desa  pada  kuadran  ini adalah 82 desa pada kuadran ini adalah desa yang tidak  mampu  mengoptimalkan  penggunaan Alokasi  Dana  Desa  untuk  meningkatkan  capaian Indeks Desa Membangun.
Desa  kuadran  IV  adalah  desa  dengan capaian  Indeks  Desa  Membangun  2019  lebih rendah dari indeks Provinsi Riau dan nilai Alokasi Dana  Desa  lebih  rendah  dari  rata-rata  Provinsi Riau.  jumlah  desa  pada  kuadran  ini  adalah sebanyak 398 desa.
Berdasarkan  matriks  diatas.  Jumlah  desa dengan  capaian  Indeks  Desa  Membangun  yang berbanding  lurus  pada  kuadran  I  dan    IV berjumlah  sebanyak    611    desa.  Sedangkan  desa yang  tidak  terpengaruh  dengan  jumlah  Alokasi Dana Desa  yang lebih kecil tetapi menghasilkan capaian  indeks  lebih  baik  berjumlah  339  desa. Desa  yang  tidak  mampu  mengoptimalkan anggaran untuk mencapai Indeks Desa
Membangun yang lebih tinggi sebanyak 83 desa. Dapat  disimpulkan  bahwa  Alokasi  Dana  Desa berpengaruh  signifikan  terhadap  Indeks  Desa Membangun di Provinsi Riau.
Berikutnya  penggunaan    matriks  untuk mengetahui    sebaran  Dana  Desa  terhadap  Indeks Desa  Membangun  juga  dilakukan  dalam  empat kuadran  dengan  hasil  sebagaimana  ditampilkan pada Tabel 4.
Tabel  4.  Matriks  desa  berdasarkan  persebaran  jumlah Dana Desa dan Indeks Desa Membangun
Dana Desa lebih tinggi dari rata- rata  Provinsi Riau Dana Desa lebih rendah dari rata-rata Provinsi Riau Indeks Desa membangun lebih tinggi dari rata-rata Provinsi Riau 182 370 Indeks Desa membangun lebih rendah dari rata-rata 154 326

## Provinsi Riau
Kuadran  I  adalah  desa  dengan  capaian Indeks  Desa  Membangun  2019  lebih  tinggi  dari rata-rata  indeks  Provinsi  Riau  dan  nilai  Dana Desa  melebihi  rata-rata  Provinsi  Riau.  Jumlah desa pada kuadran ini adalah sebanyak  182 desa.
Desa  pada  kuadran    II  merupakan  desa dengan    capaian  Indeks  Desa  Membangun  tidak didukung  oleh  Dana  Desa.  Jumlah  desa  pada kuadran  ini  adalah  yang  terbanyak  dari  desa kuadran  lainnya  dengan  jumlah  370  desa.  Desa kuadran  ini  memiliki  capaian  Indeks  Desa Membangun  2019  lebih  tinggi  dari  rata-rata indeks  Provinsi  Riau  dan  nilai  Dana  Desa  lebih rendah  rata-rata Provinsi Riau.
Desa  kuadran  III  adalah  desa  dengan capaian  Indeks  Desa  Membangun  2019  lebih rendah    dari  rata-rata  indeks  Provinsi  Riau  tetapi nilai Dana Desa melebihi rata-rata Provinsi Riau. Jumlah  desa  pada  kuadran  ini  adalah  154  desa. Desa  pada  kuadran  ini  adalah  desa  yang  tidak mampu  mengoptimalkan penggunaan Dana Desa untuk  meningkatkan  capaian  Indeks  Desa Membangun.
Desa  kuadran  IV  adalah  desa  dengan capaian  Indeks  Desa  Membangun  2019  yang lebih  rendah  dari  indeks  Provinsi  Riau  dan  nilai Dana  Desa  lebih  rendah  dari  rata-rata  Provinsi Riau.  Jumlah  desa  pada  kuadran  ini  adalah sebanyak 326 desa.
Berdasarkan  matriks    pada  tabel  4  di  atas, jumlah  desa  dengan  capaian  yang  berbanding lurus pada kuadran I dan  IV berjumlah sebanyak 408 desa. Sedangkan desa yang tidak terpengaruh dengan jumlah Dana Desa yang lebih kecil tetapi menghasilkan    indeks  yang  lebih  baik  berjumlah 370    desa  dan  sebanyak  154  Desa  tidak  mampu mengoptimalkan anggaran untuk mencapai Indeks  Desa  Membangun.  Jumlah  desa  yang terpengaruh  dengan  Dana  Desa  pada  kuadran  I dan IV berjumlah relatif sama dengan jumlah desa pada  kuadran  II  dan  III  sehingga  tidak  dapat disimpulkan  Dana  Desa  berpengaruh  signifikan terhadap  capaian  Indeks  Desa  Membangun  di Provinsi Riau.

## Kesulitan Geografis, Rumah Tangga  Desa Dan Indeks Desa Membangun Provinsi Riau
Indeks  Kesulitan  Geografis  merupakan ukuran untuk menentukan tipologi desa berdasarkan  tingkat  kesulitan  akses  ke  wilayah suatu desa. Indeks Kesulitan Geografis merupakan  indeks  yang  disusun  berdasarkan penilaian  yang  dilakukan  pada  setiap  instrumen pendataan  potensi  desa  yang  membentuk kesulitan  geografis  suatu  desa.  Faktor  yang mempengaruhi kesulitan geografis adalah pertama tersedianya  pelayanan dasar meliputi  pendidikan dan  kesehatan,  kedua  keadaan  infrastruktur  yang meliputi    sarana  dan  prasarana    ekonomi  dan energi,  dan  ketiga  aksesibilitas  jalan  dan  sarana transportasi.  Desa  dengan  pelayanan  dasar  yang tersedia,  kondisi  infrastruktur    yang  baik  dan aksesibilitas  transportasi  yang  mudah  memiliki bobot  nilai  Indeks  Kesulitan  Geografis  yang mendekati  0  (nol)  sebaliknya  desa  dengan pelayanan dasar tidak tersedia, kondisi infrastruktur  buruk  dan  aksesibilitas  transportasi yang sulit memiliki bobot  nilai Indeks Kesulitan Geografis  mendekati  100  (seratus).  Indeks Kesulitan  Geografis  yang  tinggi  merupakan penghambat  pembangunan  (Adinugroho et  al .,
2016) Berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan  Nomor  247/PMK.07/2015,  Indeks Kesulitan  Geografis  Desa  Di  Provinsi  Riau dapat dilihat pada Tabel 5.

## Tabel 5.  Indeks  Kesulitan  Geografis  Desa  per Kabupaten di Provinsi Riau
Indeks Kesulitan Geografis Kabupaten Tertinggi Terendah Rata- rata Kep. Meranti 70.82 25.39 50.45 Bengkalis 66.97 18.76 42.52 Rokan Hulu 55.08 18.99 36.46 Siak 58.62 15.03 39.46 Pelalawan 62.75 20.95 43.68 Indragiri Hilir 81.38 22.55 46.71 Indragiri Hulu 77.47 20.75 39.82 Rokan Hilir 69.90 15.24 39.41 Sumber: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2015 Tahun 2015
Oktober 2021, 5 (3): 187-202
Berdasarkan  Tabel  5,  kabupaten  dengan tingkat  kesulitan  geografis  tertinggi  rata  rata berada  di  Kabupaten  Kepulauan  Meranti  dengan Indeks  Kesulitan  Geografis  50.45,  Indragiri  Hilir dengan  Indeks  Kesulitan  Geografis  46.71  dan Pelalawan    43.68.  Ketiga  kabupaten  ini merupakan  daerah  yang  berada  di  bagian  Riau pesisir dan memiliki banyak pulau-pulau. Artinya pelayanan  dasar,  infrastruktur  dan  aksesibilitas sarana  transportasi  yang  terbatas  menyebabkan nilai Indeks Kesulitan Geografis ketiga kabupaten tersebut  lebih  tinggi  daripada  kabupaten  yang berada  di  bagian  Riau  daratan.  Sedangkan  desa dengan  Indeks  Kesulitan  Geografis  tertinggi berada  di  Kabupaten  Indragiri  Hilir  dengan  skor Indeks  Kesulitan  Geografis  81.38,  Kabupaten Indragiri Hulu dengan skor 77.47 dan Kabupaten Kepulauan    Meranti  dengan  skor  70.82. Sebaliknya,  Kabupaten  Rokan  Hulu,  Kabupaten Siak dan Kabupaten Indragiri Hulu memiliki nilai skor  Indeks  Kesulitan  Geografis  yang  lebih  baik dari  Kabupaten  lainnya.  Bahkan  Kabupaten  Siak memiliki  desa  dengan  skor  Indeks  Kesulitan Geografis terendah yakni 15.03.
Pada matriks dibawah ini desa
dikelompokkan  untuk  melihat  kondisi  kesulitan geografis terhadap capaian Indeks Desa Membangun menjadi empat kuadran sebagaimana ditampilkan pada Tabel 6. Tabel  6.  Matriks  persebaran  desa  berdasarkan  Indeks Kesulitan  Geografis  dan  Indeks  Desa Membangun Indeks Kesulitan Geografis lebih rendah dari rata-rata Provinsi Riau Indeks Kesulitan Geografis lebih tinggi dari rata-rata Provinsi Riau Indeks Desa Membangun lebih tinggi dari rata-rata Provinsi Riau 371 181 Indeks Desa Membangun lebih rendah dari rata-rata Provinsi Riau 179 301
Kuadran  I  adalah  desa  dengan  capaian Indeks  Desa  Membangun  2019    lebih  tinggi  dari rata-rata  indeks  Provinsi  Riau  dan  Indeks Kesulitan  Geografis    lebih  rendah  dari  rata-rata Provinsi  Riau.  Jumlah  desa  pada  kuadran  ini adalah sebanyak 371  desa.
Desa  kuadran  II  adalah  desa  dengan capaian  Indeks  Desa  Membangun  2019  lebih tinggi dari rata-rata indeks Provinsi Riau dan nilai Indeks  Kesulitan  Geografis    lebih  tinggi    dari rata-rata Provinsi Riau. Jumlah desa pada kuadran ini adalah sebanyak  181 desa.
Desa  kuadran  III  adalah  desa  dengan capaian  Indeks  Desa  Membangun  2019  yang lebih  rendah    dari  rata-rata  indeks  Provinsi  Riau tetapi    nilai  Indeks  Kesulitan  Geografis  lebih rendah dari  rata-rata Provinsi Riau. Jumlah desa pada kuadran ini adalah 179 desa.
Desa  kuadran  IV  adalah  desa  dengan capaian  Indeks  Desa  Membangun  2019  yang lebih  rendah  dari  indeks  Provinsi  Riau  dan  nilai Indeks Kesulitan Geografis lebih tinggi  dari rata- rata Provinsi Riau. jumlah  desa pada  kuadran ini adalah sebanyak 301 desa.
Berdasarkan  matriks  diatas,  Dilihat  dari jumlah  Desa  Kuadran  I  dan  IV  yang  mencapai 671  desa    dapat  disimpulkan  ternyata  Indeks Kesulitan  Geografis    berpengaruh  signifikan terhadap  capaian  Indeks  Desa  Membangun  di Provinsi Riau. Hal ini menjelaskan tingginya nilai Indeks  Kesulitan  Geografis  merupakan  faktor penghambat  dalam  pembangunan.  Desa  dengan Indeks  Kesulitan  geografis  yang  tinggi  memiliki sarana prasarana yang sangat minim pada bidang pendidikan, kesehatan, transportasi dan komunikasi. Kesimpulan ini mendukung penelitian yang dikemukakan oleh (Adinugroho et al., 2016)  yang  menyimpulkan  hubungan  Indeks Kesulitan  Geografis  berdampak  negatif  terhadap Indeks  Pembangunan  Desa  di  Kabupaten Kulonprogo. Variabel Jumlah Rumah Tangga
merupakan  keadaan  khas  sumber  daya  manusia yang  memiliki  potensi  keunggulan  secara kuantitatif.  Dilihat  dari  jumlah  rumah  tangga sebagai  potensi  spesifik  sumber  daya  manusia, sebaran  rata-rata  Rumah  Tangga    atau  disebut Kepala Keluarga (KK) per desa di Provinsi Riau
pada  tahun  2018  dapat  dilihat  pada  grafik dibawah ini:
Gambar 2.  Rata–rata jumlah   rumah  tangga  desa per kabupaten di Provinsi Riau tahun 2018 (jiwa) Sumber: Potensi Desa Badan Pusat Statistik 2018.
Berdasarkan  Gambar  2,  rata-rata  jumlah penduduk  desa  tertinggi    berada  di  Kabupaten Rokan  Hulu  dengan  820  Kepala  Keluarga  (KK) dan  Rokan  Hilir  dengan  773  KK.  Sedangkan jumlah  rumah  tangga  terendah  secara  rata-rata adalah  Kabupaten  Kepulauan    Meranti  dengan 427  KK  dan  Kabupaten  Indragiri  Hulu  sebanyak 531 KK.
Desa  dengan  jumlah  rumah  tangga terendah  berada  di  Kabupaten  Siak  sebanyak  70 KK, Indragiri Hulu, 72 KK dan Indragiri Hilir 79 KK. Sedangkan desa dengan jumlah KK tertinggi berada  Kabupaten Rokan Hilir dengan 4,878 KK, Kabupaten  Rokan  Hulu  dengan  4,557  KK  dan Kabupaten  Siak  4.357  KK  serta  Kabupaten Bengkalis 3,638 KK.
Pada matriks dibawah ini desa dikelompokkan  menjadi  empat    kuadran  untuk melihat  Jumlah  Rumah  Tangga  Desa      terhadap Indeks Desa
Membangun dihasilkan pengkategorian  sebagaimana  ditampilkan  pada Tabel 7.
Tabel  7.  Matriks  persebaran  desa  berdasarkan  jumlah rumah  tangga  desa  dan  Indeks  Desa Membangun Jumlah Rumah tangga Desa lebih tinggi dari rata-rata Provinsi Riau Jumlah Rumah tangga Desa lebih rendah dari rata-rata Provinsi Riau Indeks Desa Membangun lebih tinggi dari rata-rata n Provinsi Riau 251 301 Indeks Desa Membangun lebih rendah dari rata-rata Provinsi Riau 107 373
Kuadran  I  adalah  desa  dengan  capaian Indeks  Desa  Membangun  2019  lebih  tinggi  dari rata-rata  indeks  Provinsi  Riau  dan  jumlah  rumah tangga  desa      lebih  tinggi  dari  rata-rata  Provinsi Riau.  Jumlah  desa  pada  kuadran  ini  adalah sebanyak 251 desa.
Desa  kuadran  II  adalah  desa  dengan capaian  Indeks  Desa  Membangun  2019  lebih tinggi dari rata-rata indeks Provinsi Riau dan nilai jumlah rumah tangga Desa   lebih tinggi dari  rata- rata Provinsi Riau. Jumlah desa pada kuadran ini adalah sebanyak 301 desa.
Desa  kuadran  III  adalah  desa  dengan capaian  Indeks  Desa  Membangun  2019  lebih rendah    dari  rata-rata  indeks  Provinsi  Riau  tetapi nilai jumlah rumah tangga Desa   lebih tinggi dari rata-rata Provinsi Riau. jumlah desa pada kuadran ini adalah 107 Desa.
Desa  kuadran  IV  adalah  desa  dengan capaian  Indeks  Desa  Membangun  2019  lebih rendah dari Indeks Provinsi Riau dan nilai jumlah rumah tangga lebih rendah dari rata-rata Provinsi Riau.  jumlah  desa  pada  kuadran  ini  adalah sebanyak 373 desa.
Berdasarkan  matriks pada Tabel 7, jumlah desa  yang  tidak  terpengaruh  dengan  jumlah rumah  tangga  terhadap  capaian  Indeks  Desa Membangun  berjumlah  301  desa  lebih  rendah daripada  jumlah  desa  pada  kuadran  I    dan  IV berjumlah  624  desa,  ini  mengindikasikan  bahwa jumlah  rumah  tangga  berdampak  signifikan
131 180 212 70 118 79 72 91 427 734 820 681 555 639 531 773 1.489 3.638 4.557 4.357 3.300 3.543 2.011 4.878 Kep. Meranti Bengkalis Rokan Hulu Siak Pelalawan Indragiri Hilir Indragiri Hulu Rokan Hilir Tertinggi Rata-rata
Terendah

## terhadap  capaian  Indeks  Desa  Membangun  di
Provinsi Riau.
Dampak Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Indeks Kesulitan Geografis dan Jumlah Rumah Tangga  terhadap Status Desa di Provinsi Riau
Berdasarkan  hasil pengumpulan data pada penelitian  ini,  dengan  menggunakan  teknik accidental  sampling ,  diperoleh  sampel  sebanyak 1032    desa  untuk  mewakili  populasi  desa  di provinsi    Riau.    Sampel  ini  tersebar  di  8  dari  10 Kabupaten di Provinsi Riau. Selanjutnya dilakukan  penghitungan  terhadap  persamaan model  ekonometrika  menggunakan  aplikasi SPSS  16.0.
Uji    signifikansi  simultan  atau  uji  Anova (F)  digunakan  untuk  mengidentifikasi    apakah model yang digunakan layak atau atau tidak. Uji f atau    Anova  juga  digunakan  dalam  pengujian untuk  mengetahui  bagaimana  semua  variabel independen  secara  bersama-sama  mempengaruhi variabel dependen. Adapun hasil uji F menggunakan  SPSS.16.0  menghasilkan    nilai sesuai dengan Tabel 8.
Tabel 8. Uji Simultan Anova (F) Model Sum Of Square F Sig Regression Residual Total 1.158 3.785 4.943 78.521 .000
Hasil pengujian  simultan (F)  menunjukan pada  tingkat  signifikansi  1%    nilai  F hitung berjumlah  78.521  dengan    signifikansi  0.000 dimana 0.000  lebih kecil  daripada α 1%. Hal ini menjelaskan bahwa berdasarkan pengujian tersebut,  persamaan  model    regresi  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  signifikan  dan layak  untuk  digunakan.  Berdasarkan  tabel tersebut, didapat hasil pengukuran yang menunjukkan bahwa variabel Alokasi Dana Desa, Dana  Desa,    Indeks  Kesulitan  Geografis  dan Jumlah  Rumah  Tangga  secara  bersama-sama berpengaruh  signifikan  terhadap  variabel  Indeks Desa  Membangun  di  Provinsi  Riau.  Persamaan model  penelitian  dilakukan  pengujian  secara
parsial  atau  uji  t  untuk  menganalisis  apakah masing-masing variabel Alokasi Dana Desa, Dana Desa,    Indeks  Kesulitan  Geografis  dan  Jumlah Rumah  Tangga  mempengaruhi  Indeks  Desa Membangun. Uji t disebut uji parsial, merupakan pengujian  yang  mengidentifikasi  apakah  setiap variabel  independen  mempengaruhi  variabel dependen  secara  terpisah.    Pada  pengujian  ini dilakukan  uji  signifikansi  parsial  (t)  dengan menggunakan SPSS.16.0. Adapun hasil pengujian dapat dilihat pada Tabel 9 di bawah ini:
Tabel 9. Uji  Signifikansi Parsial (t) Model Unstandardized Coefficients t Sig B Std. Error Cons X1 X2 X3 X4 .713 .003 -.003 -.021 002 .011 .000 .001 .002 .000 62.322 6.198 -3.066 -11.336 4.874 .000 .000 .002 .000 .000
Berdasarkan  Tabel  9  hasil  uji  parsial masing masing variabel pada taraf  signifikansi  α 1%    menunjukkan  semua  variabel  secara  parsial berpengaruh  signifikan  terhadap variabel Indeks Desa  Membangun.  Variabel  Alokasi  Dana  Desa (X1)  memiliki nilai koefisien 0.003 dengan  nilai t hitung 6.198 dan  signifikansi 0.000 yang lebih kecil dari α 1%.  Koefisien variabel Alokasi Dana Desa yang  positif  mengindikasikan  bahwa  kenaikan anggaran Alokasi Dana Desa berpengaruh positif terhadap  Kenaikan  Indeks  Desa  Membangun. Setiap tambahan Rp 100,000,000.00  (seratus juta rupiah  )  anggaran  Alokasi  Dana  Desa    akan meningkatkan  nilai  Indeks  Desa  Membangun sebanyak 0.003.
Variabel  Dana Desa (X2) -0.003 dengan t hitung -3.066  dan  signifikansi  0.002    yang  lebih kecil  dari  α  1%.    Koefisien  variabel  Dana  Desa yang  negatif  mengindikasikan  bahwa  kenaikan anggaran  Dana  Desa  berpengaruh  negatif terhadap  kenaikan  Indeks  Desa  Membangun. setiap tambahan Rp 100,000,000.00  (seratus juta rupiah  )  anggaran    Dana  Desa  akan  mengurangi nilai Indeks Desa Membangun  sebanyak 0.003.
Variabel  Indeks  Kesulitan  Geografis  (X3) dengan  nilai  koefisien  -0.021  dengan  nilai  t hitung - 11.336  dan  signifikansi  0.000  yang  lebih  kecil
dari  α  1%.    Koefisien  variabel  yang  negatif mengindikasikan  Indeks  Kesulitan  Geografis yang semakin tinggi akan berpengaruh menurunkan    nilai  Indeks  Desa  Membangun  . Artinya  desa  dengan  tingkat  kesulitan  geografis yang tinggi menyebabkan Indeks Desa Membangun    menjadi  rendah.  Sedangkan  desa dengan Indeks Kesulitan Geografis yang nilainya rendah menyebabkan nilai Indeks Desa Membangun  menjadi  tinggi.  Setiap  kenaikan  10 poin indeks Kesulitan
Geografis akan menurunkan  Indeks  Desa  Membangun  sebesar 0.021
Terakhir  variabel  Jumlah  Rumah  Tangga (X4)  dengan  nilai  koefisien  0.002  dengan    t hitung 4.874 dan signifikansi 0.000 yang lebih kecil dari α  1%.    Koefisien  variabel  rumah  tangga  yang positif    mengindikasikan  bahwa  setiap  kenaikan tambahan jumlah rumah tangga akan berpengaruh positif terhadap kenaikan Indeks Desa Membangun.  Tambahan  100  (seratus)    jumlah rumah  tangga  akan  meningkatkan  Indeks  Desa Membangun  sebesar 0.002.
Berdasarkan  hasil  uji  signifikansi  simultan (F)  dan  uji  signifikansi  parsial  (t)  terhadap masing-masing  variabel    menunjukkan  tingkat signifikansi yang lebih kecil dari taraf signifikansi α  1%.  Oleh  karena  itu,  diperoleh  kesimpulan bahwa  variabel  Alokasi  Dana  Desa,  Dana  Desa, Indeks  Kesulitan  Geografis  dan  Jumlah  Rumah Tangga  secara  simultan  mempengaruhi  variabel Indeks  Desa  Membangun.  Sesuai  dengan hipotesis  penelitian  H 1 Terdapat  pengaruh signifikan Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Indeks Kesulitan  Geografis  dan  Jumlah  Rumah  Tangga terhadap  nilai  Indeks  Desa  Membangun  diterima dan H 0 ditolak.
Berdasarkan hasil uji statistik menggunakan  regresi  linear  berganda  tersebut  di atas, didapat persamaan  model penelitian sebagai berikut:
Y=0,713+0.003X1-0.003X2-0.021X3+0.002X4+e
Kelayakan    model  penelitian    perlu dilakukan    setelah    hipotesis  diterima.  Uji determinasi  (R 2 )  dilakukan  untuk  menganalisis seberapa  persen    model  penelitian  ini  mampu
menjelaskan    dampak  variabel  Alokasi  Dana Desa, Dana Desa, Indeks Kesulitan Geografis dan Jumlah Rumah Tangga terhadap nilai Indeks Desa Membangun  secara  keseluruhan.  Berdasarkan hasil  uji  determinasi  (R 2 )  diperoleh  hasil  R 2 sebesar 23.4 persen dan adjusted R 2 23.1 persen. Hasil  ini  mengindikasikan  bahwa  kemampuan variabel  bebas  Alokasi  Dana  Desa,  Dana  Desa, Indeks  Kesulitan  Geografis  dan    Jumlah  Rumah Tangga mampu menjelaskan variabel Indeks Desa Membangun    sebesar  23.1  persen.  variabel  lain yang tidak dijelaskan dan diteliti dalam penelitian ini sebanyak 76.9 persen.

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Indeks  Desa  Membangun  Provinsi  Riau tahun  2019    memiliki  nilai  rata-rata  0.626. sebanyak 3 kabupaten berada dibawah rata-rata provinsi  yakni,  Kabupaten  Kuantan  Sengingi 0.609, Kabupaten Kepulauan Meranti 0.600 dan Kabupaten  Indargiri  Hilir  skor  0.582.  Indeks Desa Membangun Provinsi Riau pada tahun 2019 menunjukkan  bahwa  masih  terdapat 45  (2.8%) desa  sangat  tertinggal,  422  (26.5%)  desa tertinggal.
Pendapatan  desa    di  Provinsi  Riau    tahun 2018 dari kelompok Alokasi Dana Desa memiliki rata-rata  sebesar  Rp  848,776,382.00    dan  Dana Desa  sebesar  Rp  848,249,348.00.  Berdasarkan hasil  pengelompokkan  matriks  capaian  Indeks Desa  Membangun  menghasilkan  kesimpulan bahwa  tinggi  rendahnya  Alokasi  Dana  Desa berbanding lurus terhadap kenaikan dan penurunan  Indeks  Desa  Membangun.  sebaliknya Dana  Desa  tidak  memiliki  dampak  yang signifikan  terhadap  kenaikan  dan  penurunan Indeks Desa Membangun.
Pengelompokkan matriks kondisi kesulitan geografis dan rumah tangga terhadap Indeks Desa Membangun menunjukkan masing-masing
variabel berpengaruh signifikan terhadap kenaikan dan penurunan Indeks Desa Membangun. Hasil pengujian secara regresi menemukan  bahwa    dampak  Alokasi  Dana Desa,  Dana  Desa,  Indeks  Kesulitan  Geografis dan  Jumlah  Rumah  Tangga  secara  bersama
berdampak  signifikan  terhadap  Indeks  Desa Membangun yang mengkategorikan Status desa di  Provinsi  Riau.  Dimana  Alokasi  Dana  Desa dan Jumlah Rumah Tangga berpengaruh positif terhadap  kenaikan  Indeks  Desa  Membangun sedangkan    Dana  Desa  dan  Indeks  Kesulitan Geografis    berpengaruh  negatif  terhadap kenaikan  Indeks  Desa  Membangun.  Hasil  uji determinasi  menunjukkan  bahwa  variabel penelitian   hanya  mampu  menjelaskan sebesar 23.1  %  dari  capaian  Indeks  Desa  Membangun Provinsi Riau tahun 2019.
Peningkatan  Indeks  Desa  Membangun dengan  tujuan  kenaikan  status  desa  dapat dilakukan dengan lebih meningkatkan anggaran Alokasi  Dana  Desa.  Kenaikan  anggaran  harus diikuti perencanaan yang matang dan pertimbangan  skala  prioritas.  Pemerintah  desa perlu  memprioritaskan  pada  pemenuhan  aspek yang  menjadi    indikator  penilaian  Indeks  Desa Membangun yang masih terkategori rendah.
Tata kelola penggunaan Dana Desa perlu disertai  pendampingan  oleh  pemerintah  yang dimulai sejak tahapan perencanaan, penganggaran,  pelaksanaan,  pelaporan  dan evaluasi. Pendampingan dilakukan dengan cara pembinaan,  peningkatan  kualitas  sumber  daya manusia, partisipasi masyarakat dan pemahaman  regulasi  bagi  pengguna  anggaran. selanjutnya    sasaran  pemanfaatan  Dana  Desa perlu  mengacu  kepada  prioritas  penggunaan Dana  Desa  sesuai  dengan  hasil  rekomendasi Indeks Desa Membangun. Belanja desa melalui anggaran  Dana  Desa  tidak  hanya  difokuskan kepada  belanja  bidang  pembangunan  akan tetapi perlu digunakan pada bidang pemberdayaan  masyarakat  dan  pembinaan kemasyarakatan  sesuai  dengan  kebutuhan  yang tercantum dalam dokumen perencanaan dengan disertai inovasi memajukan pembangunan desa.
Peran  serta  pemerintah  daerah  pada sektor-sektor  yang  tidak  dapat  dilaksanakan oleh  pemerintah  desa.  Sektor  pendidikan, kesehatan, energi serta transportasi  merupakan sektor    pembangunan  yang    tidak  dapat sepenuhnya  dibiayai  oleh  pemerintah  desa. Kewenangan fungsi urusan pemerintahan tersebut  berada  di  pemerintah  daerah.  Sudah
seharusnya  pemerintah  daerah  memetakan  dan memprioritaskan  desa  dengan  Indeks  Kesulitan Geografis yang tinggi sebagai prioritas pembangunan secara sektoral. Indeks Kesulitan Geografis yang tinggi menghambat pembangunan  dan  menurunkan  kemampuan untuk meningkatkan Indeks Desa Membangun.
Pengentasan  desa  sangat  tertinggal  dan tertinggal  perlu  menjadi  fokus  utama.  Sasaran pengentasan  dilakukan  dengan  menuntaskan pemenuhan  indikator    variabel  Indeks  Desa Membangun  yang  diukur  terkategori  rendah. Pemenuhan  indikator  tersebut  tidak  hanya menjadi  tanggung  jawab  pemerintah  desa  akan tetapi juga menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten,  provinsi  dan  pusat,  sesuai  dengan kewenangan  urusan  pemerintah.  Pemerintah daerah  dan  pemerintah  pusat  juga  dapat mengalokasikan bantuan keuangan kepada desa dalam  bentuk  program  dan  kegiatan  prioritas dengan  rujukan  rekomendasi  Indeks  Desa Membangun.
Penelitian ini memiliki keterbatasan baik dari  sisi  generalisasi  dan  penentuan  objek kajian,  metode  penelitian,  dan  ruang  lingkup variabel yang digunakan. Namun, hasil empiris ini tentunya sangat relevan dalam merepresentasikan  realita  Alokasi  Dana  Desa, Dana  Desa  dan  kesulitan  geografis  dan  rumah tangga    terhadap  status  desa  di  Provinsi  Riau. Akan  tetapi,  untuk  kajian  selanjutnya  perlunya menambah  eksistensi  berbagai  variabel  yang relevan  dan  lebih  kontributif  dalam  penelitian terhadap status desa yang dapat mengeksplorasi lebih jauh bagaimana meningkatkan status desa menuju  kemandirian  dan  kesejahteraan  bagi masyarakat. Kegiatan pembangunan desa membutuhkan.

## DAFTAR PUSTAKA
Adinugroho,  G.,  Arifahilah,  I.,  Elvina,  S.,  Inriyatni, S.,  &  Aisyah,  T.  (2016). Pola  Spasial  Indeks Kesulitan Geografis dan Pengaruhnya Terhadap Pembangunan Kabupaten Gunungkidul. Plano Madani ,5 (2),158-170
Arifa,  I.  N.  (2019).  Community  Participation  and Government  Role  in  Using  Village  Funds  in
Dlingo  Village. Policy  &  Governance Review , 3 (2), 171. https://doi.org/10.30589/pgr.v3i2.129
Atmojo,  M.  E.,  Fridayani,  H.  D.,  Kasiwi,  A.  N.,  &
Pratama,  M.  A.  (2017).  Efektivitas  Dana Desa  untuk  Pengembangan  Potensi  Ekonomi Berbasis  Partisipasi  Masyarakat  di  Desa Bangunjiwo. ARISTA 5 (1), 126-140 Aziz, N. L. L. (2016). Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa. Jurnal Penelitian Politik , 3 (2),93– 211. https://doi.org/10.14203/JPP.V13I2.575 Daraba,  D.  (2017).  Pengaruh  Program  Dana  Desa Terhadap  Tingkat  Partisipasi  Masyarakat  Di
Kecamatan Galesong Utara Kabupaten
Takalar. Sosiohumaniora , 19 (1),  52–58. https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v19i 1.11524
Gani,  A.  O.  A.,  Gani,  A.,  &  Arief,  M.  (2020).
Dampak  Penggunaan  Dana  Desa  Terhadap Indikator  Ketahanan  Sosial,  Ekonomi  dan Ekologi Desa Tertinggal Kecamatan Bulukumpa  Kabupaten  Bulukumba. Jurnal Ilmu Ekonomi , 3 (1), 78–88. Hanibal,  H.  (2015). Indeks  Desa  Membangun Kementerian  Desa,  Pembangunan  Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Jakarta Selatan
Joetarto,  B.,  Setiawan,  A.,  &  Farida.  (2020).  The Impact  of  Village  Fund  Program  on Improving Well-being. JEJAK :  Jurnal
Ekonomi Dan Kebijakan , 13 (2), 343–364.
Karmawan,          Akbar,        M.        F.,        Yunita,          A.,
Christianungrum,  &  Yanuar,  D.  (2020). Contribution        of        Village        Fund        to Development  and  Social  Empowerment  and Coastal  Community  Economy  in the  Village of    West    Kurau    and    Village  of    Kurau    in Central  Bangka  Regency. Journal   of Talent Development  and  Excellence ,  Vol  (12)  No.3s, 1602-1610.
Kuncoro, M. (2019). Ekonomika Desa . Yogyakarta,
UPP STIM YKPN
Lalira,  D.,  Nakoko,  A.  T.,  &  Rorong,  I.  P.  (2018). Pengaruh  Dana  Desa  dan  Alokasi  Danan Desa  Terhadap  Tingkat  Kemiskinan  di
Kecamatan  Gemeh  Kabupaten  Kepulauan Talaud. Jurnal  Berkala  Ilmiah  efisiens i,
18(4)
Lewis, D. & Blane.  (2015) Decentralising to Village in  Indonesia:  Money  (and  other)  Mistakes. Public  Administration  and  development ,  Vol 35(2), 347-359.
Menkhof,  L.  &  Rungruxsirivorn,  O.  (2011).  Do Village  Funds  Improve  Access  to  Finance?
Evidence from Thailand. World
Development , 39 (1), 110 – 122.
Muhtarom,  Kusuma,  N.,  &  Purwanti,  E.  (2018).
Village  Index  Analysis  Building  to  Know The  Village  Development  In  Gadingrejo District  of  Pringsewu  District. Inovasi Pembangunan :  Jurnal  Kelitbangan , 6 (02), 179–190. https://doi.org/10.35450/jip.v6i02.96
Oktaviana,  O.  &  Bachrudin.  (2017).  Upaya
Peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM) di Wilayah Provinsi Banten Melalui Intervensi  Kebijakan  Pemerintah  Provinsi. LAB-AP FISIP Untirta
Peraturan  Menteri  Desa  Pembangunan  Daerah Tertinggal  Dan  Transmigrasi  Nomor  2  tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan,
Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa
Pratomo, A. W. (2018). Industrialisasi Melalui Dana Desa.  Bunga  Rampai  Rekomendasi  Forum Ekonom  Tahun  2018 . Jakarta.  Kementerian Keuanga n
Putra,      C.  K.,      Pratiwi,      R.      N.,      &      Suwondo.
(2013).  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  dalam Pemberdayaan   Masyarakat   Desa (Studi  pada Desa    Wonorejo    Kecamatan  Singosari Kabupaten    Malang). Jurnal  Administrasi Publik (JAP),1(6), 1203–1212.
Riyanto,  J.  2017.  Implikasi  Penggunaan  Dana  Desa Terhadap  Ketahanan  Sosial,  Ekonomi  dan Ekologi  Desa  tertinggal  di  Kabupaten Karanganyar. Jurnal  Saintech  Politeknik Indonusa Surakarta
Sunu, M. K. & Utama, M. S. (2019). Pengaruh Dana
Desa  Terhadap  Tingkat  Kemiskinan  Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten/Kota  Provinsi  Bali. E-Jurnal Ekonomi  Dan  Bisnis  Universitas  Udayana , 843-872 https://doi.org/10.24843/eeb.2019.v08.i08.p0
2
Soekartawi.  1990.  Teori  Ekonomi  Produksi  (Teori dan  Aplikasi).  Raja  Grafindo.  Persada. Jakarta
Sofianto, A. (2017). Kontribusi Dana Desa terhadap Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kebumen dan Pekalongan. Matra Pembaruan , 1 (1), 23–32.
Sugiyono.  (2017).  Metode  Penelitian  Pendidikan Pendekatan  Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D. Bandung, Alfabeta Tangkumahat, F. V., Panelewen, V. V. J., & Mirah,
A. D. P. (2017). Dampak Program Dana Desa
Terhadap  Peningkatan  Pembangunan  Dan Ekonomi  Di  Kecamatan  Pineleng  Kabupaten Minahasa. Agri-Sosioekonomi , 13 (2A),  335. https://doi.org/10.35791/agrsosek.13.2a.2017. 17130 Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang Desa Yulitasari, Y. & Tyas, W. P. (2020). Dana Desa dan Status Desa di Provinsi Jawa Tengah. Journal of Regional and Rural Development
Planning , 4 (2),74–83. https://doi.org/10.29244/jp2wd.2020.4.2.74- 83