Available at https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(02), 2023, 2320-2325
Pemikiran Ekonomi Muslim Klasik Masa Al-Ghazali
Vita Ditya Wardani 1) , Nurwahidin 2) 1,2 Universitas Indonesia *Email korespondensi: vita.ditya@ui.ac.id

## Abstract
Islamic economic thought is born from the fact that Islam is a system that is revealed by God to all humanity to organize all aspects of life in all space and time. One of the figures of Islamic economic thought is Al-Ghazali with his thoughts on voluntary thinking and market evolution that explain the concept of fair price, demand and supply and market behavior ethics, production of goods that explain the basic needs that must be borne by the state  if  no  one  meets  them,  barter  and  the  evolution  of  money  that  explain  the  weakness  of  the  barter  system because goods lack a common denominator, goods cannot be divided, and the necessity of two identical desires, in addition to the prohibition on hoarding money, counterfeiting and interest, and the role of the state and public finance that explain the need for the state to maintain justice, peace and stability to support economic progress, a judicial body and economic supervision to resolve disputes and fraud, in addition to the concept of the state's income sources that should be based on welfare, public debt and public expenditure.

## Keywords : Thought, Islamic Economy, Al-Ghazali

## Abstrak
Pemikiran  ekonomi  Islam  terlahir  dari  kenyataan  bahwa  islam  adalah  sistem  yang  diturunkan  Allah  kepada seluruh manusia untuk menata seluruh aspek kehidupannya dalam seluruh ruang dan waktu. Salah satu tokoh pemikiran ekonomi di kalangan umat Islam yaitu Al-Ghazali dengan pemikirannya tentang pemikiran sukarela dan  evolusi  pasar  yang  menjelaskan  terkait  konsep  harga  yang  adil,  permintaan  dan  penawaran  serta  etika berperilaku  pasar,  produksi  barang  yang  menjelaskan  terkait  kebutuhan  pokok  yang  harus  ditanggung  oleh negara apabila tidak ada yang memenuhi, barter dan evolusi uang yang menjelaskan terkait lemahnya sistem barter  dikarenakan  barang  kurang  memiliki  angka  penyebut  yang  sama,  barang  tidak  dapat  dibagi,  dan keharusan adanya dua keinginan yang sama, selain itu adanya larangan menimbun uang, pemalsuan dan riba, serta  peranan  negara  dan  keuangan  publik  yang  menjelaskan  terkait  perlunya  peran  negara  dalam  menjaga keadilan,  kedamaian  dan  stabilitas  untuk  mendukung  kemajuan  ekonomi,  badan  peradilan  dan  pengawasan ekonomi untuk menyelesaikan sengketa dan kecurangan, selain itu juga konsep sumber pendapatan negara yang seharusnya berlandaskan kesejahteraan, utang publik dan pengeluaran publik.

## Kata Kunci : Pemikiran, Ekonomi Islam, Al-Ghazali
Saran  sitasi: Wardani,  V.  D.,  &  Nurwahidin.  (2023).  Pemikiran  Ekonomi  Muslim  Klasik  Masa  Al-Ghazali. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9 (02), 2320-2325. doi: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8791
DOI: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8791

## 1. PENDAHULUAN
Manusia sebagai khalifah di bumi diberi amanah untuk  memberdayakan  alam  sebaik-baiknya  demi kesejahteraan seluruh makhluk. Manusia mempunyai kewajiban untuk menciptakan suatu masyarakat yang mempunyai hubungan baik dengan Allah, mempunyai kehidupan  masyarakat  yang  harmonis,  serta  agama, akal,  dan  budayanya  terpelihara.  Untuk  mencapai tujuannya  tersebut,  Allah  menurunkan  Al-Quran
untuk  memberi  petunjuk  dalam  berbagai  persoalan seperti aqidah, syariah, dan akhlak demi kebahagiaan hidup  di  dunia  dan  akhirat.  Al-Quran  hanya mengandung  prinsip  umum  bagi  berbagai  masalah hukum  islam,  terutama  hal-hal  yang  bersifat muamalah.
Pemikiran ekonomi islam terlahir dari kenyataan bahwa  islam  adalah  sistem  yang  diturunkan  Allah kepada seluruh manusia untuk menata seluruh aspek
kehidupannya  dalam  seluruh  ruang  dan  waktu.  Pada hakikatnya  ekonomi  membahas  hubungan  antar manusia.  Pemikiran  ekonomi  muncul  sejak  zaman Rasulullah,  khulafa’urrosyidin,  bani  Umayah, Abasiyah, serta pemikiran klasik para tokoh ekonomi salah satunya adalah pemikiran Al-Ghazali.
Di  kalangan  umat  Islam,  Al-Ghazali  lebih dikenal  sebagai  tokoh  tasawuf  dan  filsafat. Namun, beliau  juga  mempunyai  pemikiran  mengenai  fiqih muamalah. Al-Ghazali memiliki pemikiran yang luas dalam  berbagai  bidang. Pemikiran  Al-Ghazali  tidak hanya  berlaku  pada  zamannya,  tetapi  dalam  konteks tertentu  mampu  menembus  dan  menjawab  berbagai persoalan  kemanusiaan  kontemporer. Karya  Al- Ghazali  tentang  ekonomi  adalah  Ihya‘Ulum  Al-Din. Bahasan  ekonomi  Al-Ghazali  dapat  dikelompokkan menjadi:  pemikiran  sukarela  dan  evolusi  pasar, produksi,  barter  dan  evolusi  uang,  serta  peranan negara dan keuangan publik.
Dalam  penelitian  ini,  peneliti  menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif berdasarkan  tinjauan  Pustaka.  Penelitian  kualitatif deskriptif dipilih untuk menggali dan menyusun atau menjelaskan  pentingnya  pokok  bahasan  yang  diteliti dan  menjelaskan  secara  sistematis  pemikiran  Al- Ghazali  terkait  ekonomi  Islam.  Penelitian  ini dilakukan  dengan  mengumpulkan  data  dan  literatur yang sesuai dengan objek penelitian untuk kemudian dilakukan analisis.

## 2. PEMBAHASAN

## 2.1. Riwayat Hidup
Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Tusi al-Ghazali lahir pada tahun 450H di Tus, sebuah kota kecil  di  Khurasan,  Iran.  Karena  ayahnya  adalah seorang  penjual  benang,  mereka  menjulukinya Ghazali, yang berarti “pembuat benang” dalam bahasa Arab.  Imam  Ghazali  hidup  di  dunia  tasawuf  sejak kecil.  Ia  tumbuh  dan  berkembang  di  bawah  asuhan seorang  sufi  setelah  kematian  ayahnya  yang  juga seorang sufi. Sejak kecil Al-Ghazali sudah menyukai dengan ilmu pengetahuan.
Dia pertama kali belajar bahasa Arab dan Fiqh di kota  Tus,  kemudian  dia  pergi  ke  kota  Jurjan  untuk mempelajari dasar-dasar Ushul Fiqh. Setelah kembali ke  kota  Tus  untuk  beberapa  waktu,  ia  pergi  ke Naisabur  untuk  melanjutkan  karya  ilmiahnya.  al- Ghazali  belajar  dengan  Imam  al-Haramain  Abu  al- Ma'ali  al-Juwaini.  Dia  kemudian  mengunjungi Baghdad,  ibu  kota  negara  Abbasiyah,  dan  bertemu
dengan Wazir Nizham Al-Mulk. Al-Ghazali menerima  darinya  rasa  hormat  dan  pengakuan  yang besar.  Pada  tahun  483  M  diangkat  menjadi  guru Madrasah  Nizhamiyah.  Pekerjaan  ini  dilakukan dengan sangat sukses sehingga para ilmuwan saat itu menjadikannya referensi utama mereka.
Al-Ghazali  juga  melakukan  bantahan-bantahan terhadap  berbagai  pemikiran  batiniyah,  ismailiyah, filosof,  dan  lain-lain.  Pada  masa  ini,  sekalipun  telah menjadi  guru  besar,  ia  masih  merasakan  kehampaan dan  keresahan  dalam  dirinya.  Akhirnya,  setelah merasakan  bahwa  hanya  kehidupan  Sufistik  yang mampu  memenuhi  kebutuhan  rohaninya,  Al-Ghazali memutuskan untuk menempuh tasawuf sebagai jalan hidupnya.
Pada  tahun  488  H  (1050  M),  atas  desakan penguasa pada masa itu, yaitu Wazir Fakhr Al-Mulk, Al-Ghazali kembali mengajar di madrasah Nizhamiyah di Naisabur. Akan tetapi, pekerjaanya itu hanya berlangsung selama dua tahun. Ia kembali lagi ke kota Tus untuk mendirikan sebuah madrasah bagi para Fuqaha dan Mutashawwifin. Al-Ghazali memilih kota ini  sebagai  tempat  menghabiskan  waktu  dan energinya  untuk  menyebarkan  ilmu  pengetahuan, hingga  meninggal  dunia  pada  14  Jumadil  Akhir  H (Desember 1111 M).

## 2.2. Karya-Karya Al-Ghazali
Selain  dikenal  sebagai  ulama  sufi,  Al-ghazali juga  banyak  memikirkan  fiqih  berbagai  bidang termasuk  diantaranya  fiqih  muamalah.  Beliau merupakan  sosok  ilmuan  dan  penulis  yang  sangat produktif.  Berbagai  tulisannya  banyak  menarik perhatian  dunia,  baik  dari  kalangan  muslim  maupun non muslim.
Al-Ghazali diperkirakan telah menghasilkan 300 buah  karya  yang  meliputi  berbagai  disiplin  ilmu seperti logika, filsafat, moral, tafsir, fiqih, ilmu-ilmu Al-Qur’an, tasawuf, politik, administrasi, dan pelaku ekonomi.  Namun  demikian,  yang  ada  hingga  kini hanya 84 buah, diantaranya yaitu: Ihya’ Ulum al-Din, al-Munqidz  min  al-Dhalal,  Tahafut  al-Falasifah, Minhaj Al-‘Abidin, Qawa’id  Al-‘Aqaid,  al- Mushtasfamin ‘Ilm al-Ushul, Mizan al-‘Amal, Misykat al-Anwar,  Kimia  al-Sa’adah,  al-Wajiz,  Syifa  al- Ghalil, dan al-Tibr al-Masbuk fi Nasihat al-Muluk.

## 2.3. Pemikiran Ekonomi Al-Ghazali
Pemikiran  ekonomi  pada  masa  Al-Ghazali terbagi menjadi 4 bagian, sebagai berikut:
2.3.1. Pemikiran Sukarela dan Evolusi Pasar
a. Permintaan, Penawaran, Harga dan Laba
1) Pemikiran terkait “harga yang berlaku seperti yang ditentukan oleh praktek-praktek pasar”, sebuah konsep yang dikemudian hari dikenal sebagai al-tsaman  al-adil (harga  yang  adil) dikalangan  ilmuan  Muslin  atau equilibrium price (harga  keseimbangan)  dari  kalangan ilmuan Eropa kontemporer.
2) Pasar  merupakan  bagian  dari  “keteraturan alami”.  Ia  menerangkan  bagaimana  evolusi terciptanya  pasar.  Al-Ghazali  juga  secara eksplisit menjelaskan mengenai perdagangan regional. Walaupun Al-Ghazali tidak menjelaskan  permintaan  dan  penawaran dalam terminologi modern, beberapa tulisannya  jelas  menjelaskan  bentuk  kurva permintaan dan penawaran.
3) Kurva penawaran yang “naik dari kiri bawah ke  kanan  atas”  dinyatakan  oleh  dia  sebagai “jika  petani  tidak mendapatkan  pembeli  dan barangnya,  ia  akan  menjualnya  pada  harga yang lebih murah”. Sementara itu untuk kurva permintaan yang “turun dari kiri atas ke kanan bawah” dijelaskan oleh beliau sebagai “harga dapat diturunkan dengan mengurangi
permintaan”. 4) Telah memehami konsep elastisitas permintaan, yang dinyatakan dengan “Mengurangi  margin  keuntungan  dengan menjual  pada  harga  yang  lebih  murah  akan meningkatkan volume penjualan dan ini pada gilirannya akan meningkatkan
keuntungan”.  Al-Ghazali  juga  menyadari permintaan “harga inelastis”.
5) Sikap  sangat  kritis  terhadap  laba  yang berlebihan. Ia menyatakan bahwa laba normal berkisar antara 5 sampai 10 persen dari harga barang.  Lebih  jauh  ia  menekankan  bahwa penjual  seharusnya  didorong  oleh  laba  yang akan  diperoleh  dari  pasar  yang  hakiki  yakni akhirat.
b. Etika Perilaku Pasar
Dalam  pandangan  Al-  Ghazali, pasar  harus
berfungsi berdasarkan etika dan moral para pelakunya. Secara khusus, ia memperingatkan larangan mengambil
keuntungan dengan cara menimbun makanan dan barang-barang kebutuhan dasar lainnya, memberikan  informasi  yang  salah  mengenai
berat,  jumlah  dan  harga  barangnya,  melakukan praktik-praktik pemalsuan, penipuan dalam mutu barang dan pemasaran, serta melarang pengendalian pasar melalui perjanjian rahasia dan manipulasi harga.
Pasar harus berjalan dengan bebas dan bersih dari  segala  bentuk  penipuan,  serta  para  perilaku pasar  harus  mencerminkan  kebajikan  seperti bersikap lunak ketika berhubungan dengan orang miskin  dan  fleksibel  dalam  transaksi  utang, bahkan  membebaskan  utang  orang-orang  miskin tertentu.

## 2.3.2. Produksi Barang
a. Produksi Barang-barang Kebutuhan Dasar
Sebagai Kewajiban Sosial
Seperti yang telah dikemukakan, Al Ghazali menganggap  kerja  adalah  sebagai  bagian  dari ibadah  seseorang.  Bahkan  secara  khusus  ia memandang  bahwa  produksi  barang  barang kebutuhan  dasar  sebagai  kewajiban  sosial (fard al- kifayah).
Hal ini jika telah ada sekelompok orang yang berkecimpung di dunia usaha yang memproduksi barang-barang  tersebut  dalam  jumlah  yang mencukupi kebutuhan masyarakat, maka kewajiban  masyarakat  telah  terpenuhi. Namun jika  tidak  ada  seorangpun  yang  melibatkan  diri dalam  kegiatan  tersebut  atau  jika  jumlah  yang diproduksi tidak mencukupi kebutuhan masyarakat semua akan dimintai
pertanggungjawabannya di akhirat. Pada prinsipnya negara harus bertanggung jawab dalam menjamin kebutuhan masyarakat terhadap kebutuhan barang pokok.
b. Hierarki Produksi
Secara  garis  besar,  Al-Ghazali  membagi aktivitas produksi kedalam tiga kelompok:
1) Industri  dasar,  yakni  industri-industri  yang menjaga kelangsungan hidup manusia;
2) Aktivitas  penyokong,  yaitu  aktivitas  yang bersifat tambahan bagi industri dasar;
3) Aktivitas komplementer, yaitu aktivitas yang berkaitan dengan industri dasar Kelompok  pertama  adalah  kelompok  yang paling  penting  dan  peranan  pemerintah  sebagai kekuatan  mediasi  dalam  kelompok  ini  cukup krusial.  Ketiga  kelompok  ini  harus  ditingkatkan secara aktif untuk menjamin keserasian lingkungan sosioekonomi.
c. Tahapan Produksi, Spesialisasi dan Keterkaitannya
Adanya  tahapan  produksi  yang  beragam sebelum  produk  tersebut  dikonsumsi.  Tahapan dan keterkaitan produksi yang beragam mensyaratkan adanya pembagian kerja, koordinasi,  dan  kerja  sama.  Beliau  juga menawarkan  gagasan  mengenai  spesialisasi  dan saling ketergantungan dalam keluarga.
Al-Ghazali  mengidentifikasi  tiga  tingkatan persaingan,  yakni  persaingan  yang  wajib  yaitu persaingan  yang  berhubungan  dengan  kewajiban agama  dalam  rangka  memperoleh  keselamatan. Persaingan yang disukai yaitu yang berhubungan dengan  perolehan  barang  kebutuhan  pokok, pelengkap,  dan  juga  membantu  pemenuhan kebutuhan orang lain. Sedangkan persaingan yang tidak  diperbolehkan  yaitu  yang  berhubungan dengan barang-barang mewah.

## 2.3.3. Barter dan Evolusi Uang
a. Problema Barter dan Kebutuhan Terhadap Uang Al-Ghazali  mempunyai  wawasan  terhadap mengenai  berbagai  problema  barter  yang  dalam istilah modern disebut sebagai:
1) Kurang  memiliki  angka  penyebut  yang sama ( Lack of common denominator );
2) Barang tidak dapat dibagi-bagi ( Indivisibility of goods );
3) Keharusan  adanya  dua  keinginan  yang sama ( double coincidence of wants )
Pertukaran  barter  menjadi  tidak  efisien karena  adanya  perbedaan  karakteristik  barang- barang.  Al-Ghazali  menegaskan  bahwa  evolusi uang  terjadi  hanya  karena  kesepakatan  dan kebiasaan  (konvensi)  yakni  tidak  akan  ada masyarakat tanpa pertukaran barang dan tidak ada pertukaran  yang  efektif  tanpa  ekuivalensi,  dan ekuivalensi  demikian  hanya  dapat  ditentukan dengan tepat bila ada ukuran yang sama.
b. Uang  yang  Tidak  Bermanfaat  &  Penimbunan Bertentangan dengan Hukum Ilahi Uang  tidak  diinginkan  karena  uang  itu sendiri.  Uang  baru  akan  memiliki  nilai  jika digunakan dalam pertukaran. Ghazali menyatakan bahwa  salah  satu  tujuan  emas  dan  perak  adalah untuk  dipergunakan  sebagai  uang.  Beliau  juga mengutuk  mereka  yang  menimbun  keping- kepingan uang.
c. Pemalsuan dan Penurunan Nilai Uang
Uang dapat diproduksi secara pribadi hanya dengan  membawa  emas  dan  perak  yang  sudah ditambang ke percetakan. Standar uang komoditas,  dulunya  muatan  logam  suatu  koin sama nilainya dengan nilai koin tersebut sebagai uang.  Jika  ditemukan  emas  dan  perak  lebih banyak,  persediaan  uang  akan  naik.  Harga  juga akan naik, dan nilai uang akan turun.
Perhatiannya  ditujukan  pada  problem  yang muncul  akibat  pemalsuan  dan  penurunan  nilai, karena  mencampur  logam  kelas  rendah  dengan koin  emas  atau  perak,  atau  mengikis  muatan logamnya.  Pemalsuan  uang  bukan  hanya  dosa perorangan tetapi berpotensi merugikan masyarakat  secara  umum.  Penurunan  nilai  uang karena kecurangan pelakunya harus dihukum.
Namun, bila pencampuran logam dalam koin merupakan  tindakan  resmi  negara  dan  diketahui oleh  semua  penggunanya,  hal  ini  dapat diterima. Beliau membolehkan kemungkinan uang  representatif  (token  money)  yang  disebut sebagai  teori  uang  feodalistik  yang  menyatakan bahwa  hak  bendahara  publik  untuk  mengubah muatan  logam  dalam  mata  uang  merupakan monopoli penguasa foedal.
d. Larangan Riba
Riba  merupakan  praktik  penyalahgunaan fungsi  uang  yang  berbahaya,  sebagaimana penimbunan barang untuk kepentingan individual. Seperti  halnya  para  ilmuan  Muslim dan  Eropa,  pada  umumnya  mengasumsikan bahwa  nilai  suatu  barang  tidak  terkait  dengan berjalannya waktu. Terdapat dua cara bunga dapat muncul  dalam  bentuk  yang  tersembunyi.  Bunga dapat  muncul  jika  ada  pertukaran  emas  dengan emas,  tepung  dengan  tepung,  dan  sebagainya, dengan jumlah  yang  berbeda  atau  dengan  waktu penyerahan yang berbeda. Jika waktu penyerahan tidak  segera  dan  ada  permintaan  untuk melebihkan  jumlah  komoditi,  kelebihan  ini disebut riba  al-nasiah. Jika  jumlah  komoditas yang  diperlukan  tidak  sama,  kelebihan  yang diberikan  dalam  pertukaran  tersebut  disebut riba al-fadl.  Menurut  Ghazali  kedua  bentuk  transaksi tersebut hukumnya haram.
Jika pertukaran melibatkan komoditas dengan jenis yang sama, seperti logam (emas dan perak) atau bahan makanan (gandum atau gerst), hanya riba al-nasiah yang dilarang, sementara riba
al-fadl  diperbolehkan.  Bila  pertukarannya  antara komoditas dengan jenis yang berbeda (logam dan makanan) keduanya diperbolehkan.
2.3.4. Peran Negara dan Keuangan Publik
a. Kemajuan Ekonomi Melalui Keadilan,
Kedamaian, dan Stabilitas
Al-Ghazali  menekankan  bahwa  negara  juga harus  mengambil  tindakan  untuk  menegakan kondisi  keamanan  secara  internal  dan  eksternal. Diperlukan  seorang  tentara  untuk  melindungi rakyat dari kejahatan. Peradilan diperlukan untuk menyelesaikan  sengketa,  serta  hukum  dan peraturan untuk mengawasi perilaku orang-orang agar mereka tidak berbuat seenaknya.
Al-Ghazali  juga  mendukung al-hisabah – sebuah  badan  pengawas  yang  dipakai  banyak negara  Islam  pada  waktu  itu,  dan  berfungsi mengawasi  praktik  pasar  yang  merugikan Praktik-praktik  yang  perlu  diawasi  diantaranya seperti timbangan serta ukuran yang tidak benar, iklan  palsu,  pengakuan  laba  palsu,  transaksi barang  haram,  kontrak  yang  cacat,  kesepakatan yang mengandung penipuan, dan lain-lain.
b. Keuangan Publik Dalam kitab Ihya’ Ulum ad-Din, al-Ghazali
mendefinisikan  bahwa  uang  adalah  barang  atau benda  yang  berfungsi  sebagai  sarana  untuk mendapatkan  barang  lain.  Benda  tersebut dianggap  tidak  mempunyai  nilai  sebagai  barang (nilai intrinsik). Oleh karenanya, ia
mengibaratkan  uang  sebagai  cermin  yang  tidak mempunyai warna sendiri tapi mampu merefleksikan semua jenis warna.
1) Sumber Pendapatan Negara Hampir seluruh pendapatan yang ditarik oleh para  penguasa  dizaman  Ghazali  melanggar hukum.  Sumber-sumber  yang  sah  seperti zakat, sedekah, fa’i, dan ghanimah tidak ada.
Hanya diberlakukan jizyah tetapi dikumpulkan  dengan  cara  yang  tidak  legal. Dalam  memanfaatkan  pendapatan  negara, negara  seharusnya  bersifat  fleksibel  serta berlandaskan kesejahteraan.
Al-Ghazali  menjelaskan:  “kerugian  yang diderita  orang  karena  membayar  pajak  lebih kecil bila dibandingkan dengan kerugian yang muncul  akibat  resiko  yang  mungkin  timbul terhadap  jiwa  dan  harta  mereka  jika  negara tidak dapat menjamin kelayakan penyelenggaranya.”
Yang dikemukakan Ghazali merupakan cikal bakal dari apa yang sekarang disebut sebagai analisis  biaya-manfaat,  yakni  pajak  dapat dipungut  untuk  menghindari  kerugian  yang lebih besar di masa yang akan datang.
2) Utang Publik Utang  publik  diizinkan  jika  memungkinkan untuk  menjamin  pembayaran  kembali  dari pendapatan dimasa yang akan datang. Contoh utang seperti ini adalah Revenue Bonds yang digunakan secara luas oleh pemerintah pusat dan lokal di Amerika Serikat.
3) Pengeluaran Publik Penggambaran  fungsional  dari  pengeluaran publik  yang  direkomendasikan  Al-Ghazali bersifat  agak  luas  dan  longgar,  yakni penegakan  sosioekonomi,  keamanan  dan stabilitas  negara,  sera  pengembangan  suatu masyarakat yang makmur. Walaupun memilih  pembagian  sukarela  sebagai  suatu cara untuk meningkatkan keadilan sosioekonomi, Al-Ghazali membolehkan intervensi  negara  sebagai  pilihan  bila  perlu, untuk mengeliminasi kemiskinan dan kesukaran yang meluas.
Mengenai  perkembangan  masyarakat  secara umum,  Al-Ghazali  menunjukan  perlunya membangun  infrastruktur  sosioekonomi.  Ia berkata bahwa sumber daya publik “seharusnya  dibelanjakan  untuk  pembuatan jembatan-jembatan,  bangunan  keagamaan (masjid), pondok, jalan, dan aktivitas lainnya yang senada yang manfaatnya dapat dirasakan oleh rakyat secara umum.”
Al-Ghazali menekankan kejujuran dan efisiensi  dalam  urusan  di  sektor  publik.  Ia memandang  perbendaharaan  publik  sebagai amanat  yang  dipegang  oleh  penguasa,  yang tidak boleh bersikap boros.

## 3. KESIMPULAN
Bahwa pemikiran Al-Ghazali mengenai perekonomian  Islam  yaitu Pemikiran  sosio  ekonomi yang  berakar  dari  sebuah  konsep  yang  dia  sebut sebagai  “fungsi  kesejahteraan  sosial”.  Al-Ghazali telah  mengidentifikasikan  semua  masalah  baik  yang berupa  mashalih  (utilitas,  manfaat)  maupun  mafasid (disutilitas, kerusakan) dalam meningkatkan kesejahteraan sosial.
Menurut  Al-Ghazali,  kesejahteran  (maslahah) dari  suatu  masyarakat  tergantung  kepada  pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar, yakni agama (al- dien), hidup atau jiwa (nafs) keluarga atau keturunan (nasl), harta atau kekayaan (mal), dan intelek atau akal (aql).
Al-Ghazzali mendefinisikan aspek ekonomi dari fungsi kesejahteraan sosialnya dalam sebuah kerangka hierarki  utilitas  individu  dan  sosial  yang  tripartie yakni Daruriat, Hajiyat dan Tahsiniyat. Beberapa tema ekonomi  yang  dapat  diangkat  dari  pemikiran  Al- Ghazali  diantaranya  mencakup  pertukaran  sukarela dan  evolusi  pasar,  aktivitas  produksi,  barter  dan evolusi uang,serta peran negara dan keuangan publik.
Pemikiran ekonomi Al- Ghazali didasarkan pada pendekatan  Tasawuf.  Corak  pemikiran  ekonominya tersebut  dituangkan  dalam  kitab  Ihya  ‘Ulum  al-Din, al-  Mustashfa,  Mizan  Al-  ‘Amal,  dan  At-  Tibr  al Masbu fi Nasihat Al- Muluk. Dengan memperhatikan para  perilaku  individu  yang  dibahasnya  menurut perspektif  Al-Qur’an,  sunnah  dan  fatwa  sahabat tabi’in serta petuah- petuah para sufi terkemuka.

## 4. DAFTAR PUSTAKA
Ahmad.,  dan  Syahri.  (2006). Referensi  Ekonomi Syariah . Bandung:P T. Remaja Rosdakarya. Amanullah,  Muhammad.  (2018). The  Economic Thought  of  Al-Ghazali:  A  Critical  Analysis . Journal  of  Islamic  Economics,  Banking,  and Finance (JIEBF). DOI: 10.12816.0043742
Hakim,  Lukman.  (2012). Prinsip-prinsip  Ekonomi Islam . Surakarta: PT. Gelora Aksara Pratama. Izzan,  Ahmad.,  Syahri  Tanjung.  (2006). Referensi
Ekonomi Syariah. Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya. Karim, Adiwarman Azwar. (2006). Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam . Jakarta: PT.
RajaGrafindo Persada.
Karim,  Adiwarman  Azwar.  (2012). Ekonomi  Mikro Islami. Jakarta:PT. RajaGrafindo Persada. Lukman,  Hakim. Prinsip-prinsip  Ekonomi  Islam. Surakarta: PT. Gelora Aksara Pratama.
M.  Al-Ghazali,  Syaikh.  2012. Al-Ghazali  Menjawab 100 Soal Keislaman . Jakarta: Lentera Hati. Mervyn,  Sabina.  (2011). Al-Ghazali's  Theory  of Property:  An  Ethical  Perspective .  Intellectual Discourse 19, No. 2: 181-199.
P3EI. (2008). Ekonomi Islam. Jakarta: PT.
RajaGrafindo Persada. Sheikh, Mustapha. (2013). The Economic Philosophy of Al-Ghazali and Its Contemporary Relevance. Journal Islamic Studies. DOI: 10.2979/islamicstudies.52.1-2.121
Sudarsono,  Heri.  (2007). Konsep  Ekonomi  Islam. Yogyakarta: Ekonisia.
Sumadi, S. (2018). MEASURING THE CUSTOMER SATISFACTION OF ECONOMIC CAPITALIS THEORY. International  Journal  of  Economics,
Business and Accounting Research (IJEBAR) , 2 (02).