Hukum Administrasi Dan Sistem Peradilan Di Indonesia Yang Berkeadilan Sesuai Asas-Asas Pancasila
Kukuh Sudarmanto
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
FORMULASI KEBIJAKAN PELAKSANAAN PERLINDUNGAN KAWASAN SEMPADAN SUNGAI DI KOTA BANJARMASIN
Muhammad Ananta Firdaus, Risni Ristiawati, Salma Saphira Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin ananta.firdaus@ulm.ac.id

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan formulasi kebijakan dalam penataan kawasan sempadan sungai di Kota Banjarmasin. Pemerintah Kota Banjarmasin mengupayakan pencegahan penggunaan sempadan sungai untuk kawasan yang belum terganggu oleh peruntukan lain dan upaya penertiban bagi pelanggaran sempadan sungai yang telah digunakan untuk peruntukan lain melalui Peraturan Daerah  Kota  Banjarmasin  Nomor  31  Tahun  2012  tentang  Penetapan,  Pengaturan,  Pemanfaatan Sempadan  Sungai  dan  Bekas  Sungai.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan socio  legal ,  yaitu dengan  menggunakan  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  tentang  sempadan  sungai, kemudian  diperkuat  dengan  studi  lapangan  menggunakan  teknik purposive  accidental  sampling. Hasil  dari  penelitian  ini  adalah  telah  terjadinya  alih  fungsi  lahan  sempadan  sungai  di  Kota Banjarmasin  menjadi  permukiman  penduduk  yang  disebabkan  ketidaktahuan  masyarakat  tentang ketentuan-ketentuan  mendirikan  bangunan  di  kawasan  sempadan  sungai.  Implementasi  Perda mengalami  beberapa  hambatan, pertama dikarenakan  kondisi eksisting dimana  masyarakat  Kota Banjarmasin  secara  lokal  budaya  memang  masyarakat  yang  bertumbuh  di  pinggiran  sungai,  dan kedua karena  pengaturan  jarak  sempadan  sungai  yang  cukup  lebar  dinilai  kurang  sesuai  dengan kondisi geografis Kota Banjarmasin dengan wilayah yang sempit namun dialiri oleh banyak anak sungai.
Kata kunci : Implementasi Kebijakan; Perlindungan; Sempadan Sungai

## THE FORMULATION OF POLICY FOR THE IMPLEMENTATION OF THE PROTECTION OF RIVER BORDER AREAS IN THE CITY OF BANJARMASIN

## Abstract
This study aims to obtain a policy formulation in structuring river border areas in Banjarmasin City. The Banjarmasin City Government seeks to prevent the use of river borders for areas that have not been disturbed by other designations and efforts to curb violations of river borders that have been used  for  other  purposes  through  the  Banjarmasin  City  Regional  Regulation  Number  31  of  2012 concerning Stipulation, Regulation, Utilization of River Borders and Former Rivers. This study uses a socio-legal approach, namely by using the laws and regulations governing river boundaries, then strengthened  by  field  studies  using  purposive  accidental  sampling  techniques.  The  result  of  this research is that there has been a conversion of river borderland in Banjarmasin City into residential areas due to public ignorance about the provisions for constructing buildings in the river border area. The  implementation  of  the  Regional  Regulation  encountered  several  obstacles,  firstly  due  to  the existing conditions where the people of Banjarmasin City were culturally local people who grew up on the banks of the river, and secondly because the regulation of the distance of the river border which was wide enough was considered to be incompatible with the geographical conditions of the City of Banjarmasin with a narrow area but flowed by the river. many tributaries.
Keywords: Implementation Of Policy; Protection; River Border
Hukum Administrasi Dan Sistem Peradilan Di Indonesia Yang Berkeadilan Sesuai Asas-Asas Pancasila
Kukuh Sudarmanto
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842

## I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Kota  Banjarmasin  disebut  sebagai  kota  seribu  sungai,  memiliki  ciri  khas dengan  banyaknya  masyarakat  yang  bertempat  tinggal  di  pinggiran  sungai. Banjarmasin tidak memiliki sumber daya alam berupa bahan tambang, tidak juga memiliki hutan sehingga tidak ada kayu dan hasil hutan lainnya. Yang ada hanya aliran  sungai  yang  melimpah,  sedikit  ada  persawahan  yang  kini  sudah  berubah fungsi menjadi kawasan perkotaan. 1 Manfaat sungai bagi masyarakat Banjarmasin antara lain adalah untuk kebutuhan sehari-hari, sumber irigasi, pembangkit listrik, sebagai  sarana  perjalanan  transportasi,  dan  lokasi  pariwisata.  Akan  tetapi keberadaan  sungai  tersebut  akan  sangat  berbahaya  jika  tidak  dilakukan pengendalian  serta  pengawasan  pembangunan  pada  sempadan  sungai  dan  badan sungai, karena dapat menyebabkan terjadinya penyempitan badan sungai, bahkan bisa menimbulkan bahaya-bahaya lain seperti banjir, erosi, dan sedimentasi.
Perkembangan kota merupakan konsekuensi logis dari proses urbanisasi yang terus-menerus membawa dampak yang serius bagi kehidupan kota. Dengan kondisi lahan  perkotaan  yang  terbatas,  menyebabkan  semakin  tingginya  kepadatan bangunan  dengan  arah  persebaran  yang  tidak  beraturan,  sehingga  menimbulkan tekanan pada kawasan sekitarnya, terutama pada kawasan tepi air sungai atau yang lebih  umum  dengan  istilah  bantaran  sungai.  Persebaran  bangunan  yang  tidak terkendali  memberi  dampak  pada  kawasan  bantaran  sungai  dengan  timbulnya bangunan-bangunan  di  sekitar  daerah  bantaran  sungai.  Ditambah  lagi,  dengan semakin  tingginya  harga  lahan  perkotaan  dan  disertai  lemahnya  perekonomian sebagian  besar  masyarakat,  memaksa  penduduk  memanfaatkan  lahan  kosong seperti daerah bantaran sungai dengan membangun permukiman liar. 2
Pemanfaatan  lahan  yang  tidak  terkoordinasi  dan  lepas  dari  pengawasan pemerintah,  memacu  semakin  tidak  terkendalinya  alih  fungsi  lahan  menjadi kawasan  terbangun  yang  membuat  kawasan  bantaran  sungai  mengalami pemanfaatan lahan yang tidak sesuai, dengan adanya bangunan di sepanjang bagian tepi kanan dan kiri sungai. Padahal peraturan kawasan bantaran sungai menempati batas  lahan  yang  semestinya  tidak  boleh  didirikan  bangunan.  Gangguan  pada sempadan  yang  merupakan  kawasan  lindung  dari  sungai  tersebut.  akan menimbulkan  permasalahan  seperti  hilangnya  kawasan  lindung  sabuk  hijau. 3 Sabuk  hijau  merupakan  penghijauan  yang  ditanami  pepohonan  yang  ditata  dan
1 Muhammad Ananta Firdaus, “Pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Larangan Kegiatan Pada Bulan Ramadhan Di Kota Banjarmasin,” Badamai Law Journal 3, no. 1 (2018): 132.
2 Ira Mentayani, “Identitas Dan Eksistensi Permukiman Tepi Sungai Di Banjarmasin,” in Prosiding Seminar  Nasional  Lingkungan  Lahan  Basah (Banjarmasin:  Lembaga  Penelitian  dan  Pengabdian  kepada Masyarakat, Universitas Lambung Mangkurat, 2019), 498.
3 Herliyani Farial Agoes, “Studi Inventarisasi Sungai Yang Tidak Produktif Di Kota Banjarmasin,” Jurnal INTEKNA : Informasi Teknik Dan Niaga 11, no. 2 (2011): 158.
Hukum Administrasi Dan Sistem Peradilan Di Indonesia Yang Berkeadilan Sesuai Asas-Asas Pancasila
Kukuh Sudarmanto
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
dirancang sesuai dengan fungsi ekologinya sebagai pengendali tata air, pencegah erosi,  sebagai  paru-paru  lingkungan,  fungsi  fisiknya  sebagai  peneduh  untuk menciptakan  kesejukan  lingkungan,  serta  fungsi  estetisnya  adalah  untuk menciptakan keindahan dan keasrian lingkungan. Lokasi sabuk hijau yang terletak di daerah sempadan sungai disyaratkan tidak diperbolehkan ada bangunan (gedung) permanen, semi permanen, dan non permanen. Pemanfaatan ruang pada kawasan sepadan  sungai,  umumnya  mengalami  kecenderungan  tidak  terkontrolnya persebaran bangunan pada daerah aliran sungai yang berdampak pada penurunan kualitas sungai. Selain itu, masyarakat yang menempati bantaran sungai umumnya membuang  sampah  dan  limbah  rumah  tangga  langsung  ke  badan/air  sungai. Padahal,  sungai  merupakan  salah  satu  sumber  air  bersih  yang  penting  dalam kehidupan. 4
Banjarmasin  yang  dikenal  melegenda  sebagai  “kota  seribu  sungai”  kini berubah menjadi “kota seribu masalah”. Permasalahan yang dialami pada sungai- sungai di Banjarmasin khususnya adalah hilangnya sungai  yang berubah menjadi daerah pemukiman penduduk, baik di atas sungai atau di pinggirnya (sempadan). Sebagian  sungai-sungai  yang  masih  ada,  tapi  kondisinya  sangat  memprihatinkan karena  sungai  yang  kotor,  tercemar  dengan  limbah  keluarga,  timbunan  sampah, limbah  industri,  tersumbat  sampah,  dan  lain-lain.  Sungai-sungai  tidak  dapat difungsikan lagi sebagaimana mestinya, seperti untuk menampung air hujan, untuk sarana transportasi, atau bahkan untuk kepentingan rekreasi (wisata sungai). Oleh karena itu, selain fungsionalitas (nilai manfaat) sungai, hal lain yang tampak hilang adalah nilai artistik sungai sebagai daya tarik wisata. Hal tersebut karena sungai- sungai di Banjarmasin tidak hanya menjadi tidak indah, tapi juga tidak bersih. 5
Adapun  penelitian  ini  sendiri  dilakukan  untuk  melengkapi  hasil  penelitian yang  pernah  ada  sebelumnya  tentang  kawasan  sempadan  sungai  di  Kota Banjarmasin.  Penelitian  yang  pertama  berjudul  “Identifikasi  Dan  Problematika Penggunaan Lahan Lingkungan Bantaran Sungai Terhadap Peraturan Pemerintah Dan  Daerah”  oleh  Muhlis  (2013).  Penelitian  ini  meneliti  tentang kondisi  daerah bantaran  atau  pesisir  sungai  yang  dijadikan  tempat  bermukim  masyarakat  dan penggunaan  lainnya,  serta  faktor-faktor  yang  menyebabkan  kesesuaian  dan ketidaksuaian bantaran sungai di Banjarmasin dengan kebijakan pemerintah dalam menjaga dan menata wilayah sekitar bantaran sungai. Kelebihan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi kesesuaian perda dan peraturan lainnya tentang pengaturan kawasan sempadan sungai di Kota Banjarmasin. Sedangkan kekurangannya adalah
4 Irwan Yudha Hadinata and Bani  Noor Muchamad, “Studi Penyusunan Dan Penentuan Sempadan Sungai Di Kota Banjarmasin,” Jurnal Kebijakan Pembangunan 13, no. 1 (2018): 5.
5 Amar  Rizqi  Afdholy,  “Tipomorfologi  Permukiman  Tepian  Sungai  Martapura  Kota  Banjarmasin,” Local Wisdom : Jurnal Ilmiah Kajian Kearifan Loka 9, no. 1 (2017): 34https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/lw/article/, https://doi.org/https://doi.org/10.26905/lw.v9i1.1865.
Hukum Administrasi Dan Sistem Peradilan Di Indonesia Yang Berkeadilan Sesuai Asas-Asas Pancasila
Kukuh Sudarmanto
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
penelitian ini belum memberikan solusi bagaimana formulasi kebijakan yang tepat untuk  mengatur  tentang  kawasan  sempadan  sungai,  mengingat  perda  yang mengatur  tentang  hal  tersebut  baru  mulai  berlaku  setahun  sebelum  penelitian  ini dibuat.
Penelitian yang kedua adalah “Pengelolaan Sungai Menurut Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2007” oleh Sidqi (2016). Penelitian ini hanya mendeskripsikan  tentang  pengaturan  mengenai  pengelolaan  sungai  menurut Peraturan  Daerah  Kota  Banjarmasin  Nomor  2  Tahun  2007  serta  sanksi  atas pelanggaran. Perda ini juga bisa dikatakan sudah ketinggalan zaman, sebab ada dua buah  perda  terbaru  yaitu  Peraturan  Daerah  Kota  Banjarmasin  Nomor  31  Tahun 2012  tentang  Penetapan,  Pengaturan,  Pemanfaatan  Sempadan  Sungai  Dan  Bekas Sungai, serta Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2016 tentang Upaya Peningkatan Pengelolaan Sungai .
Kemudian penelitian yang ketiga adalah “Studi Penyusunan Dan Penentuan Sempadan  Sungai  di  Kota  Banjarmasin”  oleh  Hadinata  (2018). Penelitian  ini mengangkat isu lokalitas dan budaya dalam penentuan sempadan yang seharusnya tidak  dapat  diterapkan  secara  menyeluruh  untuk  Kota  Banjarmasin.  Kelebihan penelitian  ini  menjelaskan  tentang  tujuh  tipologi  umum  sebagai  perwakilan pemanfaatan  ruang  bantaran  sungai  di  Kota  Banjarmasin,  dimana  sungai  tidak hanya  dipandang  sebagai  jaringan  ekologis  namun  lebih  kepada  saujana  budaya atau cultural  landscape yang  memuat  aktivitas,  riuh  suasana,  dan  keterkaitan masyarakat  terhadap  sungai.  Sementara  kekurangan  dari  penelitian  ini  adalah belum  menyentuh  aspek  hukum,  yaitu  tentang  perlindungan  hukum  terhadap kawasan  sempadan  sungai  di  Kota  Banjarmasin,  implementasi  perda  serta penegakkan sanksinya.
Penelitian  ini  mengkaji    tentang  “Formulasi  Kebijakan  Pelaksanaan Perlindungan  Kawasan  Sempadan  Sungai  di  Kota  Banjarmasin”  berusaha merangkum  problematika  yang  ditemukan  dari  hasil  penelitian-penelitian terdahulu, kemudian melakukan analisis masalah agar dapat menemukan formulasi kebijakan yang tepat dalam mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. Sebab yang menjadi masalah klasik dari implementasi peraturan yang ada adalah adanya benturan  antara  aturan  dengan  lokal  budaya  masyarakat  Banjar  dan  juga  sistem perekonomian  masyarakat.  Kelebihan  lain  dari  penelitian  ini  adalah  merupakan penelitian yang berusaha menemukan model pengelolaan  sempadan  sungai sebagai    strategi    pengembangan    wilayah. Penelitian ini juga tentunya memiliki tujuan  akhir,  yaitu  :  Dapat  memberikan  solusi  dengan  membantu  merumuskan konsep yang tepat untuk penataan kawasan sempadan sungai di Kota Banjarmasin, agar Pemerintah  Kota  Banjarmasin dapat  meningkatkan fisik  kawasan sempadan sungai, serta menciptakan kebijakan tentang pengelolaan kawasan sempadan sungai di Kota Banjarmasin dengan berbasis pada kelestarian lingkungan dan penunjang
Hukum Administrasi Dan Sistem Peradilan Di Indonesia Yang Berkeadilan Sesuai Asas-Asas Pancasila
Kukuh Sudarmanto
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
pengembangan  pariwisata.  Membantu  Pemerintah  Kota  Banjarmasin  dalam melakukan  sosialisasi  kebijakan  daerah  terkait  pengelolaan  dan  pemanfaatan kawasan  sempadan  sungai,  serta  memberikan  pemahaman  kepada  masyarakat tentang  larangan  mendirikan  bangunan  di  kawasan  sempadan  sungai  di  Kota Banjarmasin.

## B. Permasalahan
Dari  apa  yang  disebutkan  di  atas,  bahwa  pemerintah  mengupayakan pencegahan menggunakan sempadan sungai untuk kawasan yang belum terganggu oleh peruntukan lain dan upaya penertiban bagi pelanggaran sempadan sungai yang telah  digunakan  untuk  peruntukan  lain.  Meski  pengaturan  kawasan  sempadan sungai  telah  tercantum  dalam  Peraturan  Daerah  Kota  Banjarmasin,  namun efektivitasnya  masih  kurang,  sebab  masih  banyak  pemukiman  ilegal  di  kawasan sempadan  sungai.  Masih  kurangnya  kesadaran  dari  masyarakat  akan  pentingnya sungai  dan  sempadan  sungai,  serta  masih  kurangnya  upaya  pemeritah  dalam pengaturan  kawasan  sempadan  sungai  menyebabkan  pengembalian  lahan pemukiman ilegal untuk dijadikan sempadan sungai masih belum optimal. Begitu banyak  permasalahan  dalam  pengelolaan  sungai  di  Kota  Banjarmasin  termasuk masalah tata ruang, khususnya tentang kawasan sempadan sungai dan pemukiman di sekitar sungai yang sangat mempengaruhi kondisi sungai saat ini.

## C. Metode Penelitian/Landasan Teoritis
Metode  yang  digunakan  dalam  penyusunan  penelitian  tentang  “Formulasi Kebijakan  Pelaksanaan  Perlindungan  Kawasan  Sempadan  Sungai  di  Kota Banjarmasin”  ini  adalah  dengan  pendekatan socio  legal ,  yaitu  dengan memanfaatkan  bantuan  ilmu  sosial  dalam  melakukan  penelitian  hukum,  agar diperoleh  kesesuaian  antara das  sollen dan das  sein .  Hal  ini  untuk  memenuhi kebutuhan akan penjelasan lebih rinci dan cermat terhadap persoalan hukum secara lebih bermakna dengan melakukan perbandingan antara law in book dengan law in action .
Metodologinya  sendiri  dilakukan  dengan  cara  mengaplikasikan  perspektif keilmuan  sosial  terhadap  studi  hukum,  diantaranya  sosiologi  hukum  dan antropologi hukum, dengan cara mengupas dan menuntaskan terlebih dahulu soal kerangka  normatif  suatu  masalah.  Penelitian  tentang  “Formulasi  Kebijakan Pelaksanaan  Perlindungan  Kawasan  Sempadan  Sungai  di  Kota  Banjarmasin”  ini tentunya tidak dapat dipisahkan dengan kenyataan bahwa sungai bagi masyarakat Banjarmasin  adalah  merupakan  budaya  sekaligus  kearifan  lokal,  dimana masyarakat  Banjarmasin  bertumbuh  di  pinggiran  sungai  dan  hampir  seluruh aktivitas masyarakat yang tidak terlepas dari sungai. Oleh karena itu, penelitian ini akan melihat bagaimana implementasi Perda yang dibuat serta efektivitasnya terkait dengan  kenyataan  sosiologi  hukum  dan  antropologi  hukum  yang  ada  pada masyarakat Banjarmasin.
Hukum Administrasi Dan Sistem Peradilan Di Indonesia Yang Berkeadilan Sesuai Asas-Asas Pancasila
Kukuh Sudarmanto
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
Konsekuensi  dari  penelitian  hukum  yang  menggunakan  paradigma socio- legal sebagai paradigma utama adalah menggunakan penggabungan metode yuridis normatif dengan metode sosiologis kualitatif. Penelitian dengan pendekatan yuridis normatif  ( documentary  research ),  artinya  menguji  dan  mengkaji  data  sekunder, yaitu  menggunakan  data  kepustakaan  berupa  hukum  positif  yang  berhubungan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sempadan sungai.
Untuk  memperkuat  hasil  penelitian  dilakukan  pula  studi  lapangan  untuk mengumpulkan data primer untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam rangka ketajaman  analisis.  Studi  lapangan  dilaksanakan  dengan  teknik  wawancara  dan observasi.  Informan  diperoleh  dengan  menggunakan  teknik purposive  accidental sampling mengingat  karakteristik  populasi  penelitian  yang  tidak  dapat  diketahui secara  pasti  jumlahnya,  tersebar  dalam  wilayah  geografi  yang  relatif  luas.  Data primer  diperoleh  secara  langsung  dari  informan  dengan  merujuk  pada  pedoman wawancara terstruktur yang disusun untuk    memperoleh data terkait dengan lahan basah  khususnya  kawasan  sempadan  sungai  di  Kota  Banjarmasin.  Data  yang dikumpulkan  dari  penelitian  lapangan  adalah  data  primer  tentang  segala  sesuatu yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti. Dalam memperoleh data tersebut ditentukan wilayah dan obyek penelitian.

## II. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Kewenangan  Pemerintah  Daerah  Dalam  Penataan  Kawasan  Sempadan Sungai
Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang  Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  pemerintahan daerah  yang  mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan  menurut  asas otonomi  dan  tugas  pembantuan,  diarahkan  untuk  mempercepat  terwujudnya kesejahteraan  masyarakat  melalui  peningkatan,  pelayanan,  pemberdayaan,  dan peran  serta  masyarakat,  serta  peningkatan  daya  saing  daerah  dengan memperhatikan  prinsip  demokrasi,  pemerataan,  keadilan,  keistimewaan  dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu ditingkatkan dengan  lebih  memperhatikan  aspek-aspek  hubungan  antar  susunan  pemerintahan dan antar pemerintahan. daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada  daerah  disertai  dengan  pemberian  hak  dan  kewajiban  menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.
Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang  mengatur  dan  mengurus  daerahnya  sesuai  aspirasi  dan  kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan  umum.  Dalam  rangka  memberikan  ruang  yang  lebih  luas  kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kehidupan warganya, maka pemerintah pusat
Hukum Administrasi Dan Sistem Peradilan Di Indonesia Yang Berkeadilan Sesuai Asas-Asas Pancasila
Kukuh Sudarmanto
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
dalam membentuk kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal, dan sebaliknya daerah  ketika  membentuk  kebijakan  daerah  baik  dalam  bentuk peraturan  daerah (Perda)  maupun  kebijakan  lainnya  hendaknya  juga  memperhatikan  kepentingan nasional.  Dengan  demikian  akan  tercipta  keseimbangan  antara  kepentingan nasional  yang  sinergis  dan  tetap  memperhatikan  kondisi,  kekhasan,  dan  kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan.
Berdasarkan  undang-undang  tentang  pemerintahan  daerah  yang  mengatur tentang  segala  sesuatu  yang  fundamental  yang  berkaitan  dengan  aspek pemerintahan  daerah  diantaranya  berkenaan  dengan  adanya  kewenangan penyelenggaraaan urusan dilakukan oleh pemerintah daerah bersama-sama dengan dewan  perwakilan  rakyat  daerah  setempat  berdasarkan  asas-asas  dalam  otonomi daerah,  dengan  tetap  berpegangan  pada  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia (NKRI)  dan  UUD  1945.  Termasuk  dalam  hal  ini  pemerintah  daerah  diberikan kewenangan  dalam  hal  adalah  penyelenggaran  pemerintahan  sesuai  dengan kewenangan  yang  telah  diberikan  oleh  UU  dengan  tetap  melibatkan  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  sebagai  salah  satu  mitra  penyelenggara pemerintahan di daerah.
Otonomi  daerah  merupakan  hak,  wewenang,  dan  kewajiban  daerah  untuk mengatur  dan  mengurus  rumah  tangganya  berdasarkan  NKRI.  Dimana  asas otonomi  merupakan  prinsip  pokok  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah diantaranya  adalah  asas  desentralisasi,  dekonsentrasi  dan  tugas  pembantuan. Desentralisasi  adalah  ”penyerahan  sebagian  urusan  pemerintahan  pusat  kepada pemerintah  daerah,  sedangkan  dekonsentrasi  adalah  pelimpahan  sebagian  urusan pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan  pemerintah  pusat  kepada  gubernur sebagai  wakil  pemerintah  pusat  kepada  instansi  vertikal  di  wilayah  tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/walikota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum”. Sementara itu tugas pembantuan merupakan penugasan dari pemerintah  pusat  kepada  daerah  otonom  untuk  melaksanakan  sebagian  urusan pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan  pemerintah  pusat,  atau  dari  pemerintah daerah  provinsi  kepada  daerah  kabupaten/kota  untuk  melaksanakan  sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
Sebagai  daerah  otonom  maka,  pemerintah  daerah  provinsi,  kabupaten  dan kota,  berwenang  untuk  membuat  peraturan  daerah  dan  peraturan  kepala  daerah, guna menyelenggarakan urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan.    Peraturan daerah  (Perda)  ditetapkan  oleh  kepala  daerah,  setelah  mendapat  persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD). Substansi atau muatan materi Perda adalah  penjabaran  dari  peraturan  perundang-undangan  yang  tingkatannya  lebih tinggi,  dengan  memperhatikan  ciri  khas  masing-masing  daerah,  dan  substansi
Hukum Administrasi Dan Sistem Peradilan Di Indonesia Yang Berkeadilan Sesuai Asas-Asas Pancasila
Kukuh Sudarmanto
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
materi  tidak  boleh  bertentangan  dengan  kepentingan  umum  dan/atau  peraturan perundangan yang lebih tinggi. 6
Kewenangan  menurut  F.A.M.  Stroink  dan  J.G.  Steenbeek  menyebutnya sebagai konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi, “ Het begrip bevoegdheid  is  dan  ook  een  kernbegrip  in  het  staat-en  administratief  recht ”. 7 Karena itulah, kewenangan memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi.
Menurut  H.D.  Stout,  “ Bevoegdheid  is  een  begrip  uit  het  bestuurlijke organisatierecht,  wat  kan  worden  omschreven  als  het  geheel  van  regels  dat betrekking  heft  op  de  verkrijging  en  uitoefening  van  bestuursrechtelijke bevoegdheden  door  publikerechtelijke  rechtsubjecten  in  het  besturrechtelijke rechtsverkeer ”  (wewenang  merupakan  pengertian  yang  berasal  dari  hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik). 8
Selanjutnya  menurut  F.P.C.L  Tonnaer,  “ Overheidsbevoegdheid  word  in  dit verband  opgevat  als  het  vermogwn  om  positief  recht  vast  te  stellen  en  Aldus rechtsbetrekkingen tussen burgers anderling en tussen overhead en te scheppen ” (kewenangan  pemerintah  dalam  kaitan  ini  dianggap  sebagai  kemampuan  untuk melaksanakan hukum positif, dan dengan begitu, dapat diciptakan hubungan hukum antar pemerintah dengan warga negara). 9
Bagir Manan berpendapat bahwa wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan ( macht ). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban ( rechten en plichten ). Dalam kaitannya dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri ( zelfregelen ) dan mengelola sendiri ( zelfbestuuren ),  sedangkan  kewajiban  secara  horizontal  berarti  kekuasaan  untuk menyelenggarakan  pemerintahan  sebagaimana  mestinya.  Vertikal  berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam satu tertib ikatan pemerintahan negara secara keseluruhan. 10
Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal  9  ayat  (1),  urusan  pemerintahan  terdiri  atas  urusan  pemerintahan  absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan  pemerintahan umum,  yang kemudian dalam  ayat  (3)  dijelaskan  kembali  bahwa  urusan  pemerintahan  konkuren sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  adalah  urusan  pemerintahan  yang  dibagi
6 Siswanto Sunarno, Hukum Pemerintahan Daerah (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).
7 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006).
8 HR.
9 HR.
10 Bagir  Manan,  “Wewenang  Provinsi,  Kabupaten,  Dan  Kota  Dalam  Rangka  Otonomi  Daerah,”  in Seminar Nasional (Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, 2000), 1–2.
Hukum Administrasi Dan Sistem Peradilan Di Indonesia Yang Berkeadilan Sesuai Asas-Asas Pancasila
Kukuh Sudarmanto
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Dan pada ayat (4), urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Sedangkan urusan yang menjadi urusan pemerintah pusat menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 pada Pasal 10 ayat (1) adalah :
1. Politik luar negeri;
2. Pertahanan;
3. Keamanan;
4. Yustisi;
5. Moneter dan Fiskal Nasional; dan
6. Agama.
Berdasarkan  hal  tersebut  di  atas,  maka  Kaho  menyatakan  bahwa  ”Prinsip otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab adalah otonomi daerah itu harus merupakan otonomi yang bertanggung jawab, dalam arti bahwa pemberian otonomi itu harus benar-benar sejalan dengan tujuannya, yaitu melancarkan pembangunan yang  tersebar  di  pelosok  negara  dan  serasi  atau  tidak  bertentangan  dengan peraturan-peraturan,  pembinaan  politik  dan  kesatuan  bangsa  serta  menjadi hubungan  yang  serasi  antara  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah  atas  dasar keutuhan  negara  kesatuan”.  Otonomi  daerah  memberikan  peluang  yang  besar kepada daerah untuk berkembang. Di mana peluang besar tersebut muncul karena adanya  penyerahan  urusan  yang  diberikan  oleh  pemerintah  pusat  kepada pemerintah daerah.
Dengan adanya otonomi daerah menurut Winarsa Surya Adisubrata, daerah diberikan kewenangan untuk : Pertama , Hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangga  sendiri; Kedua ,  Wewenang  untuk  mengatur  daerah  sendiri; Ketiga , Kewajiban  untuk  mengatur  rumah  tangga  sendiri. 11 Jadi,  otonomi  merupakan pemberian  kebebasan  untuk  mengurus  rumah  tangga  sendiri,  tanpa  mengabaikan kedudukan  pemerintah  daerah  sebagai  aparat  pemerintah  pusat  untuk menyelenggarakan  tugas-tugas  yang  ditugaskan  kepadanya.  dengan  demikian, kebutuhan otonomi dalam pemerintahan daerah dimaksudkan untuk memperbesar kewenangan  mengatur  dan  mengurus  rumah  tangga  sendiri  dan  memperkecil intervensi pemerintah pusat dalam urusan rumah tangga daerah. 12
Berdasarkan hal tersebut, otonomi daerah dapat dipandang sebagai cara untuk mewujudkan  penyelenggaraan  pemerintah  yang  efektif,  efisien  dan  berwibawa yang  mewujudkan  pelayanan  kepada  masyarakat  dalam  meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan,  keistimewaan  dan  kekhususan  suatu  daerah  dalam  sistem  Negara
11 Manan.
Hukum Administrasi Dan Sistem Peradilan Di Indonesia Yang Berkeadilan Sesuai Asas-Asas Pancasila
Kukuh Sudarmanto
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
Kesatuan  Republik  Indonesia.  Adanya  pemberian  kewenangan  oleh  undang- undang  kepada  pemerintah  daerah  provinsi  maupun  pemerintah  daerah kabupaten/kota tersebut,  maka semakin menunjukkan penerapan  asas legalitas di Indonesia,  bahwa  maknanya  adalah Dat  het  bestuur  aan  de  wet  is  onderworpen (bahwa  pemerintah  tunduk  kepada  undang-undang)  atau Het  legalitieitsbegisel houdt  in  dat  alle  (algemene)  de  burgers  bindede  bepalingen  op  de  wet  moeten berusten (bahwa semua ketentuan  yang mengikat warga negara harus didasarkan pada undang-undang) 13 , dalam hal ini termasuk juga setiap pemberian kewenangan yang  diberikan  oleh  undang-undang  otonomi  daerah  kepada  pemerintah  daerah kabupaten/kota.
Penerapan  asas  legalitas  dalam  bidang  pemerintahan,  khususnya  di  era otonomi daerah diharapkan akan dapat menciptakan kepastian hukum. Dengan kata lain,  setiap  penyelenggaraan  pemerintahan  harus  memiliki  legitimasi,  yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Dengan demikian, substansi dari penerapan asas legalitas adalah wewenang, yakni Het vermogen tot het verrichten van be paalde rechtshandelingen (kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu). 14 Menurut Bagir Manan, wewenang dalam bahasa hukum tidak sama  dengan  kekuasaan  ( macht ) . Kekuasaan  hanya  menggambarkan  hak  untuk berbuat atau tidak berbuat. Sementara dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban ( rechten en plichten ) . Kaitannya dengan otonomi daerah, hak mengandung  pengertian  kekuasaan  untuk  mengatur  sendiri  ( zalfregelen ) dan mengelola  sendiri  ( zelfbesturen ) , sedangkan  kewajiban  secara  horizontal  berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Vertikal berarti  kekuasaan  untuk  menjalankan  pemerintahan  dalam  satu  tertib  ikatan pemerintahan  negara  secara  keseluruhan. 15 Dalam  hal  ini,  pemberian  otonomi daerah  kepada  daerah  provinsi  dan  kabupaten/kota  tidak  dapat  dilepaskan keberadaannya  dari  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  sehingga  memberikan implikasi hukum bahwa setiap kebijakan yang ada di daerah harus tetap seiring dan sejalan dengan kepentingan nasional.
Sesuai  dengan  amanat  Undang  Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945 Pasal 18, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri  urusan  pemerintahan  menurut  asas  otonomi  dan  tugas  pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Di samping itu, melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan,
13 HR, Hukum Administrasi Negara .
14 Salim HS and Elis Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013).
15 Manan, “Wewenang Provinsi, Kabupaten, Dan Kota Dalam Rangka Otonomi Daerah.”
Hukum Administrasi Dan Sistem Peradilan Di Indonesia Yang Berkeadilan Sesuai Asas-Asas Pancasila
Kukuh Sudarmanto
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya, dalam arti  daerah  diberikan  kewenangan  mengurus  dan  mengatur  semua  urusan pemerintahan  di  luar  yang  menjadi  urusan  pemerintah  yang  ditetapkan  dalam undang-undang.  Daerah  memiliki  kewenangan  membuat  kebijakan  daerah  untuk memberi  pelayanan,  peningkatan  peran  serta,  prakarsa,  dan  pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Dengan begitu, maka peraturan daerah sebagai salah satu instrumen hukum (produk hukum daerah) yang dilahirkan untuk memberikan aturan terhadap kebijakan ataupun aspirasi yang muncul  di  daerah,  yang  kemudian  diterapkan  dalam  daerah  masing-masing (provinsi dan kabupaten/kota).
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa Perda ditetapkan oleh  kepala  daerah  setelah  mendapat  persetujuan  bersama  DPRD.  Hal  ini menunjukkan bahwa Perda sebagai instrumen hukum yang dibuat oleh pemerintah daerah  (dalam  hal  ini  kepala  daerah  dan  DPRD)  untuk  mengatur  daerahnya. Mengatur ( regeling ) disini maksudnya adalah Perda yang dilahirkan adalah Perda yang  berfungsi  untuk  mengatur  publik  (masyarakat)  dalam  wilayahnya  masing- masing,  sesuai  dengan  pemberian  kewenangan  yang  diberikan  oleh  undang- undang.
Pemerintah Kota Banjarmasin telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun  2012  tentang  Penetapan,  Pengaturan,  Pemanfaatan  Sempadan  Sungai  dan Bekas Sungai. Peraturan daerah merupakan sebuah peraturan perundang-undangan yang  dibenarkan  oleh  undang-undang,  dibentuk  oleh  dewan  perwakilan  rakyat daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah. Materi muatan peraturan daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah. Suatu peraturan daerah isinya tidak boleh bertentangan dengan peraturan lain yang lebih tinggi di atasnya.
Peraturan perundang-undangan merupakan hukum tertulis  yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, berisi aturan-aturan tingkah laku yang bersifat abstrak dan mengikat  umum. 16 Istilah  perundang-undangan  ( legislation atau gesetzgebung ) mempunyai dua pengertian yang berbeda, yaitu :
1.  Perundang-undangan  sebagai  sebuah  proses  pembentukan  atau  proses membentuk  peraturan-peraturan  negara,  baik  di  tingkat  pusat  maupun  di tingkat daerah;
2.  Perundang-undangan sebagai segala peraturan negara,  yang merupakan hasil proses  pembentukan  peraturan-pearaturan,  baik  di  tingkat  pusat  maupun ditingkat daerah.
16 Aziz Syamsudin, Proses Dan Teknik Perundang-Undangan (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
Hukum Administrasi Dan Sistem Peradilan Di Indonesia Yang Berkeadilan Sesuai Asas-Asas Pancasila
Kukuh Sudarmanto
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
Dalam  tataran  pemerintahan  lokal,  aspek  hukum  dalam  penyelenggaraan pemerintahan daerah di era otonomi merupakan salah satu aspek yang sangat terkait dengan  keseluruhan  aktivitas  penyelenggaraan  pemerintah  daerah.  Pemerintah Daerah, dengan hubungan kemitraan antara DPRD selaku badan legislatif daerah dengan  kepala  daerah  beserta  jajarannya  selaku  lembaga  eksekutif  daerah, tercermin dari produk hukum yang dihasilkan, yakni berupa peraturan daerah baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Undang-undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan perundang-undangan,  terdapat  dua  pengertian  tentang  peraturan  daerah,  yakni peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota. Peraturan daerah provinsi  adalah  peraturan  perundang-undangan  yang  dibentuk  oleh  dewan perwakilan rakyat daerah provinsi dengan persetujuan bersama gubernur. Sedang peraturan  daerah  kabupaten/kota  adalah  peraturan  perundang-undangan  yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota dengan persetujuan bersama bupati/walikota. peraturan daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi  daerah provinsi/kabupaten/kota dan tugas pembantuan, serta merupakan penjabaran  lebih  lanjut  dari  peraturan  perundangan-undangan  yang  lebih  tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.
Peraturan  daerah  sebagai  salah  satu  bentuk  peraturan  perundang-undangan merupakan  bagian  dari  pembangunan  sistem  hukum  nasional.  Peraturan  daerah yang  baik  dapat  terwujud  apabila  didukung  oleh  metode  dan  standar  yang  tepat, sehingga  memenuhi  teknis  pembentukan  peraturan  perundang-undangan, sebagaimana  diatur  dalam  Undang-undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Daerah dalam pembentukannya tunduk pada asas maupun teknik dalam penyusunan perundang- undangan  yang  telah  ditentukan.  Landasan  sebagai  pijakan,  alasan  atau  latar belakang perundangan-undangan itu harus jelas. Bagir Manan menyatakan, ada 4 landasan  yang  digunakan  dalam  menyusun  perundang-undangan  agar menghasilkan perundang-undangan yang tangguh dan berkualitas, yakni landasan yuridis, sosiologis, filosofis dan politis. 17

## B. Implementasi  Pengaturan  Kawasan  Sempadan  Sungai  Di  Kota Banjarmasin
Penyerahan  sebagian  besar  kewenangan  pemerintah  kepada  pemerintah daerah telah menempatkan pemerintah daerah sebagai ujung tombak pembangunan nasional,  dalam  rangka  menciptakan kemakmuran rakyat secara adil dan  merata. Dalam kaitan ini peran dan dukungan daerah dalam rangka pelaksanaan peraturan
17 W.  Riawan  Tjandra  and  Kresno  Budi  Harsono, Legislatif  Drafting  Teori  Dan  Teknik  Pembuatan Peraturan Daerah (Yogyakarta: Universitas Admajaya, 2009).
Hukum Administrasi Dan Sistem Peradilan Di Indonesia Yang Berkeadilan Sesuai Asas-Asas Pancasila
Kukuh Sudarmanto
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
perundang-undangan sangat strategis, khususnya dalam membuat peraturan daerah dan peraturan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Peraturan  daerah  merupakan  peraturan  perundang-undangan  yang  dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) provinsi atau kabupaten/kota dengan persetujuan  bersama  kepala  daerah.    Peraturan  Daerah  sebagaimana  peraturan perundang-undangan lainnya memiliki fungsi untuk mewujudkan kepastian hukum. Peraturan perundang-undangan harus memenuhi syarat-syarat tertentu, antara lain konsisten  dalam  perumusan,  dimana  dalam  peraturan  perundang-undangan  yang sama  harus  terpelihara  hubungan  sistemik  antara  kaidah-kaidahnya,  kebakuan susunan dan bahasa, dan adanya harmonisasi antara berbagai peraturan perundang- undangan, hal ini mengingat materi muatan peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota
berisi materi muatan dalam rangka
penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Sesuai asas desentralisasi, daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah  untuk  mengatur  urusan  pemerintahannya  sendiri.  Kewenangan  daerah mencakup  urusan  pemerintahan  konkuren  yang  terdiri  atas  urusan  pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23  Tahun  2014  tentang  pemerintahan  daerah.  Peraturan  daerah  dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau  peraturan perundang-undangan yang  lebih  tinggi.  Dalam  konteks  ini,  yang  dimaksudkan  bertentangan  dengan kepentingan  umum  adalah    kebijakan  yang  mengakibatkan  terganggunya kerukunan warga, pelayanan umum, dan ketertiban/ketenteraman masyarakat, serta kebijakan/peraturan  daerah  yang  bersifat  diskriminatif  serta  berorientasi  pada kebutuhan masyarakat.
Ketentuan  di  atas  menjadi  dasar  bagi  pemerintah  untuk  melakukan pengawasan preventif dan represif terhadap peraturan daerah. Pengawasan tersebut dimaksudkan agar peraturan daerah tetap berada dalam kesatuan hukum nasional. dari  segi  hierarki  peraturan  perundang-undangan,  materi  muatan  peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Proses  harmonisasi  vertikal  menjadi  sangat  penting  dalam  proses  pembentukan peraturan perundang-undangan, sehingga materi muatannya dapat sejalan dengan asas hukum lex superiori derogate lex inferiori.
Kota Banjarmasin saat ini perkembangan antara pertumbuhan penduduk dan kebutuhan tanah tidak seimbang. Hal ini menyebabkan perkembangan permukiman yang  terjadi  tidak  hanya  perumahan  secara  legal,  tetapi  juga  pemanfaatan  lahan- lahan  kosong  secara  ilegal  oleh  masyarakat,  seperti  lahan  di  bantaran/sempadan sungai.  Bantaran/sempadan  sungai  dimanfaatkan  oleh  orang-orang  yang berdomisili di daerah setempat sebagai sebagai pelebaran rumah atau dimanfaatkan
Hukum Administrasi Dan Sistem Peradilan Di Indonesia Yang Berkeadilan Sesuai Asas-Asas Pancasila
Kukuh Sudarmanto
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
untuk bangunan usaha tertentu yang selama ini dilakukan turun-temurun dari orang tua mereka. Hal ini tentunya sangat mengganggu fungsi dan kegunaan sempadan sungai sebagai sarana ruang terbuka hijau dan fungsi pengairan untuk pelaksanaan pengerukan  dasar  sungai  secara  rutin.  Situasi  dan  kondisi  ini  semakin  meluas karena  belum  ada  suatu  tindakan  untuk  penertiban  terhadap  kawasan  sempadan sungai  tersebut.  Oleh  karena  itu,  sejalan  dengan  kebijakan  otonomi  daerah  yang memberikan  kewenangan  semakin  besar  kepada  pemerintah  daerah  provinsi  dan kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penataan ruang, maka kewenangan tersebut sangat penting untuk menjaga keserasian dan keterpaduan antar daerah dan antara pusat dan daerah agar tidak menimbulkan kesenjangan antar daerah. Keberadaan ruang  yang  terbatas  dan  pemahaman  masyarakat  yang  berkembang  terhadap pentingnya  penataan  ruang  memerlukan  penyelenggaraan  penataan  ruang  yang transparan,  efektif,  dan  partisipatif,  agar  terwujud  ruang  yang  aman,  nyaman, produktif, dan berkelanjutan.
Pasal  18  Undang-undang  Nomor  26  Tahun  2007  tentang  Penataan  Ruang mengatur  bahwa  penetapan  rancangan  peraturan  daerah  provinsi  atau kabupaten/kota  tentang  rencana  tata  ruang  wilayah  provinsi  atau  kabupaten/kota dan rencana rinci tata ruang terlebih dahulu harus mendapat persetujuan substansi dari menteri. Ketentuan mengenai pedoman pemberian persetujuan substansi dalam rangka  penetapan  Peraturan  Daerah  tentang  Rencana  Tata  Ruang  Provinsi  dan Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota diatur dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  8  Tahun  2017.  Dalam rangka konservasi sungai, pengembangan sungai, dan pengendalian daya rusak air sungai,  ditetapkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  38  Tahun  2011  tentang  Sungai. Pasal  30  mengatur  bahwa  pengembangan  sungai  melalui  pemanfaatan  sungai dilakukan  dengan  tidak  merusak  ekosistem  sungai,  mempertimbangkan karakteristik  sungai,  kelestarian  keanekaragaman  hayati,  serta  kekhasan  dan aspirasi daerah/masyarakat setempat.
Kalimantan  Selatan  merupakan  salah  satu  provinsi  di  Indonesia  yang memiliki banyak sungai sebagai salah satu sumber daya alamnya. Sungai terbesar dan  terpanjang  di  Kalimantan  Selatan  adalah  Sungai  Barito,  yang  mata  airnya berasal  dari  pedalaman  Kalimantan  Tengah  dan  bermuara  ke  Laut  Jawa.  Sungai Barito mempunyai banyak anak sungai, dan wilayah di sepanjang aliran sungai ini sejak  jaman  dulu  telah  menjadi  tempat  konsentrasi  pemukiman  penduduk.  Oleh karena itu, sejak dulu lokasi kota-kota banyak yang berada di sekitar muara sungai atau  tepi  pantai. 18 Daerah  tepian  sungai  merupakan  wilayah  yang  sangat  subur karena  endapan  lumpur  akibat  pengaruh  pasang  surut  air  sungai.  Oleh  karena
18 Rochgiyanti, “Fungsi Sungai Bagi Masyarakat Di Tepian Sungai Kuin Kota Banjarmasin,” Jurnal Komunitas:  International  Journal  of  Indonesian  Society  and  Culture 3,  no.  1  (2011):  52, https://doi.org/https://doi.org/10.15294/komunitas.v3i1.2293.
Hukum Administrasi Dan Sistem Peradilan Di Indonesia Yang Berkeadilan Sesuai Asas-Asas Pancasila
Kukuh Sudarmanto
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
kesuburan  tanahnya,  maka  wilayah  tepian  sungai  menjadi  tempat  konsentrasi penduduk.  Di  samping  Sungai  Barito  dan  anak-anak  sungainya,  juga  banyak ditemukan sungai  buatan atau kanal  yang disebut anjir, handil, dan saka . Begitu pentingnya  sungai  bagi  masyarakat  Kalimantan  Selatan,  sehingga  berkembang suatu  budaya  sungai,  yang  berpengaruh  pada  hampir  setiap  kehidupan masyarakatnya. 19 Sehingga  berkenaan  dengan  hal  tersebut  pemerintah  Kota Banjarmasin  kemudian  mengeluarkan  Peraturan  Daerah  Nomor  31  Tahun  2012 tentang Penetapan, Pengaturan, Pemanfaatan Sempadan Sungai dan Bekas Sungai, yang  mengatur  tentang  garis  batas  sempadan  sungai  yang  digunakan  sebagai pelestarian  fungsi  sungai,  mengingat  budaya  sungai  tidak  dapat  dipisahkan keberadaannya dari masyarakat setempat, sehingga diperlukan upaya-upaya untuk pelestarian budaya sungai tersebut.
Sesuai dengan kondisi geografisnya, maka rumah-rumah penduduk dibangun di  atas  tiang-tiang  di  tepi  sungai,  atau  di  atas  sungai.  Rumah-rumah  penduduk dibangun  dari  kayu  hutan  yang  banyak  terdapat  di  wilayah  Kalimantan  Selatan. Semula  rumah-rumah  dibangun  di  tepian  sungai,  menghadap  ke  arah  sungai sehingga  sungai  menjadi  halaman  depan.  Berbeda  dengan  sungai-sungai  di pekotaan  besar,  dimana  terdapat  banyak  kegiatan  domestik  masyarakat  yang berkaitan  dengan  sungai,  seperti  mandi,  cuci,  kakus.  Hal  ini  menggambarkan bagaimana sungai bukan sebagai hal yang vital dalam kehidupan. Sungai dianggap sebagai  halaman  belakang,  karena  itu  muncul  perilaku  yang  berkaitan  dengan fungsi  sungai  yang  dianggap  sebagai backyard seperti  kebiasaan  membuang kotoran dan sampah lebih. 20
Menurut deskripsi Kertodipoero tentang sungai dan pemukiman penduduk, di pahuluan Kalimantan rumah-rumah berdiri di atas tiang, semuanya menghadap ke sungai,  dan  masing-masing  rumah  mempunyai  batang-batang  kayu  (titian).  Ia menyebut  kampung-kampung  yang  berada  di  sepanjang  tepian  sungai  sebagai sebuah “stasiun”, yang menghubungkan satu kampung dengan kampung lainnya, dan setiap orang yang melewatinya bisa menyinggahinya. 21 Sungai adalah bagian dari  kehidupan  bagi  sebagian  masyarakat  di  Provinsi  Kalimantan  Selatan  yang wilayahnya didominasi oleh sungai, keberadaan sungai dipandang sebagai urat nadi kehidupan khas bagi masyarakat setempat. Sungai sudah menjadi wadah aktivitas utama  masyarakat  sejak  dahulu  hingga  sekarang,  utamanya  dalam  bidang perdagangan dan transportasi.
Beberapa  daerah  di  kabupaten/kota  di  Provinsi  Kalimantan  Selatan  tata kehidupannya  didominasi  oleh  sungai.  Sebagaimana  Kota  Banjarmasin  sebagai pusat ibukota Provinsi Kalimantan Selatan sendiri, di mana sungai-sungai yang ada
19 Rochgiyanti.
20 Rochgiyanti.
21 Rochgiyanti.
Hukum Administrasi Dan Sistem Peradilan Di Indonesia Yang Berkeadilan Sesuai Asas-Asas Pancasila
Kukuh Sudarmanto
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
membelah  Kota  Banjarmasin  menjadi  magnet  ekonomi,  khususnya  perdagangan dan pariwisata. Data dari Dinas Kimprasko Banjarmasin menunjukkan pada tahun 1997 di ibukota Provinsi Kalimantan Selatan terdapat 117 sungai, sedangkan pada tahun  2002  berkurang  menjadi  70  sungai,  dan  sejak  tahun  2004  sampai  dengan sekarang berkurang menjadi 60 sungai saja. Bagi warga Kota Banjarmasin, sungai adalah  fitur  alami  dan  integritas  ekologis  yang  berguna  bagi  ketahanan  hidup. Sungai sebagai salah satu sumber air mempunyai fungsi yang sangat penting bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat.  Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991  tentang  Sungai,  menyatakan  sungai  merupakan  tempat  dan  wadah  serta jaringan pengaliran air  mulai  dari mata air sampai  muara, dengan dibatasi  kanan dan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan.
Perkembangan  kota  dan  meningkatnya  jumlah  penduduk  menyebabkan pemukiman  baru  berkembang  hingga  di  sepanjang  sungai.  Hal  demikian  tentu menyebabkan sungai dapat kehilangan fungsinya serta kualitas lingkungannya juga menurun. Banyaknya perkampungan dan pemukiman yang dibangun di sepanjang sungai  menyebabkan  sungai  beralih  fungsi,  menjadi  sempit,  kotor  dan  banyak sampah. Sempadan sungai  dapat  dikatakan juga  sebagai  kawasan rawan  bencana yang  sangat  berbahaya  bagi  masyarakat  apabila  dimanfaatkan  sebagai  kawasan pemukiman, perdagangan, serta peruntukkan budidaya lainnya demi pembangunan dan  pendapatan  asli  daerah.  Sayangnya,  manfaat  atau  fungsi  sempadan  sungai tersebut masih kurang mendapatkan perhatian oleh pemerintah daerah.

## III. PENUTUP
Di  Indonesia,  sungai  dapat  dijumpai  hampir  pada  setiap  daerah.  Sungai menjadi  tumpuan hidup  bagi masyarakat  yang berdiam  di  sekitar alirannya,  baik untuk  keperluan  transportasi,  mandi,  mencuci,  dan  aktivitas  ekonomi.  Untuk wilayah  tertentu  seperti  di  Provinsi  Kalimantan  Selatan  khususnya  Kota Banjarmasin, sungai bahkan dapat menunjang kebutuhan utama masyarakat yang berdampak pada sistem perekonomian masyarakat, serta dalam skala global turut mempengaruhi pembangunan nasional. Untuk kepentingan kelestarian sungai, serta agar sungai dapat berfungsi dan memberi nilai ekonomis bagi penduduk khususnya yang  berada  di  sekitar,  Pemerintah  Kota  Banjarmasin  telah  memberlakukan Peraturan  Daerah  Nomor  31  Tahun  2012  tentang  Penetapan,  Pengaturan, Pemanfaatan  Sempadan  Sungai  dan  Bekas  Sungai.  Terjadinya  alih  fungsi  lahan sempadan  sungai  menjadi  permukiman  penduduk  disebabkan  ketidaktahuan masyarakat  tentang  ketentuan-ketentuan  mendirikan  bangunan  di  kawasan sempadan sungai. Beberapa rekomendasi dari penelitian ini adalah revisi terhadap pengaturan  kawasan  sempadan  sungai,  memprioritaskan  perlindungan  sempadan sungai  di  Kota  Banjarmasin  khususnya  pada  kawasan  yang  rawan  tekanan perkembangan permukiman penduduk dan kawasan sempadan sungai yang masih alami dan melakukan status quo pada kawasan sempadan sungai yang telah menjadi
Hukum Administrasi Dan Sistem Peradilan Di Indonesia Yang Berkeadilan Sesuai Asas-Asas Pancasila
Kukuh Sudarmanto
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
permukiman. Sebelum itu juga perlu dilakukan kajian tentang sungai dan penetapan garis  sempadan  sungai  dengan  mempertimbangkan  karakteristik  geoformologi sungai  serta  kondisi  sosial  budaya  masyarakat.  Bagi  masyarakat  Banjarmasin sendiri  perlu  mendapatkan  sosialisasi  dan  edukasi  mengenai  kebijakan  dan pengaturan  tentang  perlindungan  kawasan  sempadan  sungai,  agar  kedepannya impelementasi  Perda  dapat  berjalan  efektif  dengan  tetap  memperhatikan  faktor sosial budaya masyarakat Banjarmasin namun dapat mengurangi potensi terhadap dampak lingkungan.

## DAFTAR PUSTAKA
Afdholy, Amar Rizqi. “Tipomorfologi Permukiman Tepian Sungai Martapura Kota Banjarmasin.” Local Wisdom : Jurnal Ilmiah Kajian Kearifan Loka 9, no. 1 (2017): 34https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/lw/article/.
https://doi.org/https://doi.org/10.26905/lw.v9i1.1865. Afdholy, Amar Rizqi, Hamka, and Sri Winarni. "Tipologi Pola Tata Letak Rumah Pada  Permukiman  Tepian  Sungai  Kota  Banjarmasin." Pawon:  Jurnal Arsitektur 5, no. 01 (2021).
Agoes, Herliyani Farial. “Studi Inventarisasi Sungai Yang Tidak Produktif Di Kota Banjarmasin.” Jurnal  INTEKNA :  Informasi  Teknik  Dan  Niaga 11,  no.  2 (2011): 158.
Bunga,  Marten.  "Model  Pembentukan  Peraturan  Daerah  Yang  Ideal  Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah." Jurnal Hukum dan Pembangunan 49 , no. 4 (2019).
Caesarina, Hanny Maria, and Dienny Redha Rahmani. "Persepsi Masyarakat Lokal Terhadap Ruang Terbuka Hijau Pada Kota Berbasis Sungai" EnviroScienteae 16 no. 3 (2020). http://dx.doi.org/10.20527/es.v16i3.9679.
Darwance,  D,  Yokotani,  and  Wenni  Anggita.  "Politik  Hukum  Kewenangan Pemerintah        Daerah        Dalam  Pengaturan        Hak        Kekayaan Intelektual." Journal of Political 2 no. 2 (2021).
https://doi.org/10.33019/jpi.v2i2.40.
Effendy, Mohammad. " Perlindungan Hukum terhadap Lahan Basah yang menjadi Area Perkebunan Sawit di Kabupaten Hulu Sungai Utara." Banua Law Review 2, no. 1 (2020). https://doi.org/10.32801/balrev.v2i1.10.
Firdaus,  Muhammad  Ananta.  “Pelaksanaan  Peraturan  Daerah  Tentang  Larangan Kegiatan Pada Bulan Ramadhan Di Kota Banjarmasin.” Badamai Law Journal 3, no. 1 (2018): 132.
Gandara, Moh. "Kewenangan Atribusi, Delegasi Dan Mandat." Khazanah Hukum
2, no. 3 (2020).
Hadinata,  Irwan  Yudha,  and  Bani  Noor  Muchamad.  “Studi  Penyusunan  Dan Penentuan  Sempadan  Sungai  Di  Kota  Banjarmasin.” Jurnal  Kebijakan Pembangunan 13, no. 1 (2018): 5. HS, Salim, and Elis Septiana Nurbani. Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi . Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013. Manan,  Bagir.  “Wewenang  Provinsi,  Kabupaten,  Dan  Kota  Dalam  Rangka Otonomi  Daerah.”  In Seminar  Nasional ,  1–2.  Bandung:  Fakultas  Hukum
Hukum Administrasi Dan Sistem Peradilan Di Indonesia Yang Berkeadilan Sesuai Asas-Asas Pancasila
Kukuh Sudarmanto
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
Universitas Padjajaran, 2000. Maulina, Novaria, and Atika, "Komunikasi Lingkungan Melalui Maharagu Sungai Dalam  Meningkatkan  Partisipasi  Masyarakat  Pada  Program  Revitalisasi Sungai Kota Banjarmasin." Metacommunication: Journal Of Communication Studies 6, no. 1 (2021). http://dx.doi.org/10.20527/mc.v6i1.10127. Mentayani,  Ira.  “Identitas  Dan  Eksistensi  Permukiman  Tepi  Sungai  Di Banjarmasin.” In Prosiding Seminar Nasional Lingkungan Lahan Basah , 498. Banjarmasin:  Lembaga  Penelitian  dan  Pengabdian  kepada  Masyarakat, Universitas Lambung Mangkurat, 2019.
Pradana,  Herry.  "Pengembangan  Pariwisata  Pasar  Terapung  Kota  Banjarmasin." Jurnal Kebijakan Pembangunan 15 no. 1 (2020).
https://doi.org/10.47441/jkp.v15i1.56.
Rochgiyanti.  “Fungsi  Sungai  Bagi  Masyarakat  Di  Tepian  Sungai  Kuin  Kota Banjarmasin.” Jurnal Komunitas: International Journal of Indonesian Society and Culture 3, no. 1 (2011): 52. https://doi.org/https://doi.org/10.15294/komunitas.v3i1.2293. Sunarno, Siswanto. Hukum Pemerintahan Daerah . Jakarta: Sinar Grafika, 2006. Syamsudin,  Aziz. Proses  Dan  Teknik  Perundang-Undangan .  Jakarta:  Sinar Grafika, 2011.
Tjandra,  W.  Riawan,  and  Kresno  Budi  Harsono. Legislatif  Drafting  Teori  Dan Teknik  Pembuatan  Peraturan  Daerah .  Yogyakarta:  Universitas  Admajaya,
2009.