## Journal of Scientech Research and Development Volume 5, Issue 2, December 2023
P-ISSN 2715-6974 E-ISSN 2715-5846 Open Access at: https://idm.or.id/JSCR/index.php/JSCR

## EDUKASI  POLITIK  UNTUK  PEMILIH  MILENIAL  PADA  PEMAHAMAN BAHAYA BROKER POLITIK
POLITICAL EDUCATION FOR MILLENNIAL VOTER ON UNDERSTANDING THE DANGER OF POLITICAL BROKERAGE
Ratna Riyanti 1 , Sanusi 2 , Mikchael Saut Siregar 3
1 Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Bangkinang, Indonesia
2 Universitas Pancasakti Tegal, Indonesia
3 Universitas Krisnadwipayana, Bekasi, Indonesia Email: ratnariyanti662@gmail.com

## INFO ARTIKEL ABSTRAK
Kata Kunci: Pemilih  Milenial, Broker Politik, Politik Uang, Edukasi Politik. Pemilih milenial merupakan pemilih yang besar di Indonesia. Peran mereka  sangat  penting  dalam  meningkatkan  partisipasi  pemilih, agar  terciptanya  pemilu  yang  berkualitas.  Untuk  meningkatkan minat  dan  pemahaman  mereka  tentang  pemilu  sertabahaya  dari politik  uang  terutama  yang  dilakukan  oleh  broker  politik. Kurangnya pemahaman pemilih milenial tentang Pemilu salah satu yang  membuat  politik  uang  berkembang  di  negara  ini.  Untuk  itu perlu  bagi  KPU  sebagai  penyelenggara  memberikan  sosialisasi berupa pendidikan politik kepada pemilih milenial.
Copyright © 2023 JSR. All rights reserved .

## ARTICLE INFO ABSTRACT
Keywords: Millennial  Voters, Political Brokers, Money Politics, Political Education. Millennial voters are a large number of voters in Indonesia. Their role is very important in increasing voter participation, in order to create quality elections. To increase their interest and understanding about elections and the  dangers  of  money  politics,  especially  those  carried  out  by  political brokers. Millennial voters lack of understanding about elections is one of the reasons money politics is developing in this country. For this reason, it is necessary for the KPU as the organizer to provide outreach in the form of political education to millennial voters.
Copyright © 2023 JSR. All rights reserved .

## PENDAHULUAN
Berdasarkan  hasil  evaluasi  pemilu  Tahun  2014,  KPU  mengelompokkan  tiga  jenis malpraktek  yang  terjadi  pada  pemilu  2014.  Secara  umum  menurut  Mewoh,  dkk. (2014:86)  terdapat  tiga  kategori  malpraktik  pemilu,  yaitu;  pertama,  pemilu  tanpa pemilu; kedua, politik uang yng diberikan kepada pemilih dan; ketiga, ditemukannya penyelenggara pemilu yang tidak berintegritas. Praktik politik uang terjadi sebagai bentuk  menggunakan  uang  untuk  memenangi  pemilihan  dengan  membeli  suara
pemilih.  Suara  pemilih  dinilai  dengan  sejumlah  rupiah.  Dengan  maraknya  praktik politik uang  maka  orang-orang  yangberhasil  dipilih,  mereka  elite-elite politik  yang akan  menduduki  kursi  legislatif  terpilih  bukan  berdasarkan  kepercayaan  pemilih namun  karena  uang  yang  berbicara.  Praktik  politik  uang  cenderung  berbanding paralel  dengan  kekuasaan  yang  korup  dan  membangun  relasi  politik  menjadi transaksional serta pragmatis. Politik uang pada akhirnya dapat membunuh sistem demokrasi.
Dalam  rangka  meningkatkan  kualitas  pemilu  2019,  sudah  selayaknya  bagi penyelenggara pemilu memberikan pendidikan politik tentang bahaya politik uang kepada generasi muda. Kita tidak bisa mengesampingkan fenomena politikuang yang terjadi di Indonesia. Berdasarkan data yang di dapat dari acch.kpk.go.id pada tahun 2018  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  telah  menetapkan  kasuskorupsi  yang terdiri atas 127 kasus penyelidikan, 126 kasus penyidikan, 101 kasus penuntunan, 75 kasus  inkrah  (berkekuatan  hukum  tetap),  dan  80  kasus  yang  telah  di  eksekusi. Seharusnya  melalui  berita  ini  memberikan  kesadaran  kepada  masyarakat  terutama generasi  muda  akan  pentingnya  memilih  secara  rasional  dan  tidak  terbuai  dengan politik uang.
Broker Politik atau yang bisa disebut orang/kelompok orang yang mewakili kandidat untuk  membagikan  uang/barang,  orang/kelompok  ini  tidak  terdaftar  sebagai  tim sukses  di  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU).  Sekelompok  orang  yang  banyak bermunculan  ketika  pemilihan  umum  (pemilu)  dilaksanakan.  Tindakan  ini merupakan salah satu bentuk dari malpraktek pemilu. Broker Politik merupakan salah satu  bentuk  malpraktek  dalam  pemilu,  merupakan  tindakan  yang  dilakukan  tidak berdasarkan aturan yang berlaku. Dalam hal penyelenggara pemilu, malpraktek bisa terjadi karena penyelenggara tidak mengetahui aturannya atau bisa disebabkan waktu yang  sedikit,  sehingga  proses  yang  seharusnya  panjang  dibuat  menjadisingkat. Sedangkan bagi peserta pemilu, malpraktek dilakukan untuk mendapatkan suara dari pemilih  dengan  tindakan-tindakan  yang  tidak  ada  dalam  aturan  pemilu  bagi keuntungan  pribadi  mereka.  Esensi  pemilu  menurut  Ramlan  Subakti  (2014) sebenarnya sederhana, yakni kedaulatan rakyat dikelola melalui pemungutan suara, sebagai  cara  untuk  menentukan  kursi  jabatan  publik  dalam  penyelenggaraan pemerintahan  negara.  Dalam  praktiknya,  proses  ini  berjalan  cukup  rumit  dan bermacam-macam,  termasuk  tentang  bagaimana  rakyat  dijamin  hak  pilihnya, bagaimana pemungutan suara dilakukan, bagaimana suara dihitung dan ditetapkan, bagaimana suara dikonversi menjadi kursi, dan bagaimana mengelola konflik selama proses ini berlangsung. Dalam tahap pewujudan kedaulatan rakyat terdapat sejumlah aspek yang menentukan karakter dan kualitas sebuah pemilu, termasuk pendataan warga  negara  untuk  menjadi  pemilih,  proses  penjaminan  hak  para  pemilih  untuk dapat  menggunakan  hak  pilihnya  secara  baik,  pembentukan  badan  penyelenggara pemilu, penyiapan peraturan pelaksanaan pemilu, dan sebagainya.
Sehingga  dari  hal  ini  bisa  menimbulkan  malpraktek  pemilu,  Sarah  Birch  dalam penelitian  yang  dilakukannya  mengklarifikasikanmalpraktik  pemilu  menjadi  tiga jenis,  yakni:  manipulasi  terhadap  peraturan  perundang-undangan  pemilu ( manipulation  of  election  legal  framework ),  manipulasi  pilihanpemilih  yang  bertujuan untukmengarahkan  atau  mengubah  pilihan  pemilih  dengan  cara-cara  yang manipulatif  ( manipulation  of  vote  choises ),  terakhir  manipulasi  terhadap  proses pemungutan dan penghitungan suara hingga pemilu berakhir ( manipulation of electoral
administration )  (Surbakti  dkk.,  2014).  Sedangkan  malpraktek  yang  dilakukan  oleh peserta pemilu pada tahapan masa kampanye berupa manipulasi pilihan pemilih yang bertujuan untuk mengarahkan atau mengubah pilihan pemilih dengan cara-cara yang manipulatif.
Di Indonesia sering dilakukan dengan cara vote buying dan dilakukan oleh kelompok Broker  Politik.  Semenjak  bergulirnya  masa  reformasi  di  Indonesia,  maka  terjadi perubahan  di  beberapa  sistem  politik  dan  birokrasi.  Tak  ketinggalan  pada  system pemilu  di  Indonesia.  Dari  Tahun  2004,  sistem  pemilu  Indonesia  yang  awalnya proposional  tertutup  menjadi  proporsional  daftar  terbuka.  Sistem  proporsional terbuka  ini  memberikan  peluang  bagi  siapa  saja  untuk  ikut  berpartisipasi  menjadi wakil rakyat di parlemen. Sistem proporsional terbuka sebenarnya lebih demokratis karena dengan sistem ini memberikan peluang bagi setiap orang untuk mendapatkan hak pilihnya. Namun, ketika sistem ini diterapkan menjadikan praktek politik uang yang  masif.  Sistem  proporsional  terbuka  dilakukan  dengan  pemilih  bisa  langsung memilih calon,  sehingga  suara  yang  didapat  langsung  didstribusikan  kepada  calon tersebut.  Banyak  dari  calon-  calon  ini  yang  inginmendapatkan  suara  secara  instan, sehingga mereka melakukan pembelian suara kepada pemilih. Susan Stokes (dalam Aspinall, 2014:547) dalam buku magisterial yang ditulisnya, semenjak abad ke-19 di Inggris,  menjelaskan  bahwa  Broker  Politik  ini  memilikisistem  parasit  dan  saling mengkhianatiantara mereka. Kandidat tidak memiliki pilihan lain selainbergantung pada broker lokal yang memang dekat dengan pemilih di daerah pilihan tersebut.
Salah  satu  hal  yang  bisa  dilakukan  adalah  dengan  memberikan  Pendidikan  politik bagi  pemilih.    Tentu  bukanlah  hal  mudah  dalam  mempengaruhi  atau memberikan pemahaman politik terhadap masyarakat (rakyat). Ada beberapa faktor dominan yang dapat mempengaruhi pemahaman politik masyarakat, yaitu faktor pendidikan, factor lingkungan, faktor jenis kelamin, faktor keturunan sampai faktor mata pencarian. Jika salah satu dari kelima faktor tesebut dapat berperan aktif dalam masyarakat, maka akan  mempengaruhi  pemahaman  masyarakat  terhadap  politik.  Dari  segi  budaya politik  juga  memiliki  peran  besar  dalam  pemahaman  masyarakat  terhadap  politik, yaitu seperti dikemukakan oleh Almond & Verba (1990:21) yang mengatakan bahwa budaya politik adalah sikap orientasi warga negara terhadap system politik dan aneka ragam  bagiannya,  dan  sikap  terhadap  peranan  warga  negara  didalam  sistem  itu. Sedangkan  menurut  Mas’oed &  MacAndrew  (1986:41)  mengatakan  budaya  politik adalah  sikap  dan  orientasi  warga  suatu  negara  terhadap  kehidupan  pemerintahan negara dan politiknya (Rahman, 2014:45). Salah satu kelompok pemilih yang penting untuk diberikanpendidikan politik adalah pemilih milenial1.
Menurut  Komisioner  KPUPramono  Ubaid  Tanthowi  yang  dikutip  dari  berita republika.go.id  menyebut  pemilih  milenial  menjadi  penentu  siapa  pemimpin kedepannyadan  ke  mana  arah  bangsa  akan  dibangun.  Pramono  menyebut  pemilih milenial ini menurut data KPU, jumlahnya mencapai 70-80 juta dari sekitar 193 juta pemilih. Artinya mencapai 35-40 persen yang memiliki pengaruh besar terhadap hasil pemilu. Dengan adanya dukungan dari pemilih milenial dan memilih secara rasional, maka legitimasi pemerintan dari hasil pemilu 2019 akan menjadi lebih baik dan kuat. Melalui tulisan ini, penulis ingin memberikan penjabaran tentang manfaat pendidikan politik  bagi  pemilih  milenial  dalam  memahami  bahaya  Broker  Politik.  Tujuan penulisan  ini  adalah  agar  pemilih  milenial  memahami  tentang  bahaya  dari  politik uang, sehingga dengan adanya pemahaman yang mereka miliki maka mereka sadar
untuk  memilih,  serta  tujuan  dari  memilih  karena  memilih  dengan  tepat  akan menjamin  masa  depan  rakyat  Indonesia  untuk  5  tahun  ke  depan.  Dengan  adanya pendidikan politik, pemilih milenial ini bisa menunjukan partisipasi yang baik dalam pemilu, bukan sekedarseremoni saja namun memahami tujuan dari pemilu tersebut.

## METODE
Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode studi kepustakaan. Dalam setiap penilitian  studi  kepustakaan  sangat  diperlukan,  namun  dalam  studi  lapangan risetkepustakaan  hanya  digunakan  sebagai  langkah  awal  untuk  menyiapkan penelitian.  Sedangkan  dalam  studi  pustaka,  penelusuran  pustaka  lebih  kepada pemanfaatan  sumber  perpustakaan  untuk  memperolah  data  untuk  penelitian. Tegasnya  studi  pustaka  membatasi  kegiatannya  hanya  pada  bahan-bahan  koleksi perpustakaan  saja  tanpa  memerlukan  riset  lapangan.  1  Generasi  Y  dikenal  dengan sebutan generasi millenial atau milenium. Ungkapan generasi Y mulai dipakai pada editorial  koran  besar  Amerika  Serikat  pada  Agustus  1993.  Generasi  ini  banyak menggunakan teknologi komunikasi instan seperti email, SMS, instant messaging dan media sosial seperti facebook dan twitter, dengan kata lain generasi Y adalah generasi yang  tumbuh  pada  era  internetbooming  (Lyons,  2004).  Lebih  lanjut  (Lyons,  2004) mengungkapkan ciri-ciri dari generasi Y adalah: karakteristik masing-masing individu berbeda, tergantung dimana ia  dibesarkan, strata ekonomi, dan sosial  keluarganya, pola  komunikasinya  sangat  terbuka  disbanding  generasi-generasi  sebelumnya, pemakai  media  sosial  yang  fanatik  dan  kehidupannya  sangat  terpengaruh  dengan perkembangan  teknologi,  lebihterbuka  dengan  pandangan  politik  dan  ekonomi, sehingga mereka terlihat sangat reaktif terhadap perubahan lingkungan yang terjadi di sekelilingnya, memiliki perhatian yang lebih terhadap kekayaan (Putra, 2016:125).
Ada tiga alasan kenapa peneliti menggunakan studi pustaka dalam risetnya. Pertama, karena persoalan penelitian tersebut hanya bisa dijawab lewat penelitian pustaka dan sebaliknya  tidak  mungkin  mengharapkan  riset  lapangan.  Kedua,  studi  pustaka diperlukan  sebagai  salah  satu  tahap  tersendiri,  yaitu  studi  pendahuluan  untuk memahami lebih dalam gejala baru yang tengahberkembang di lapangan atau dalam masyarakat.  Ketiga,  data  pustaka  menjadi  pilihan  yang  penting  untuk  menjawab persoalan penelitian. Daridata empirik atau informasi yang telah dikumpulkan orang lain,  baik  berupa  laporan  hasil  penelitian,  atau  laporan-laporan  resmi,  buku-buku yang tersimpan di perpustakaan tetap dapat dipergunakan oleh periset kepustakaan. Dalam  kasus  tertentu  data  lapangan  diperkirakan  tidak  cukup  signifikan  untuk menjawab pertanyaan penelitian yang akan dilakukan (Zed, 2004:2).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Broker Politik Istilah politik uang telah secara luas digunakan untuk menggambarkan praktik-praktik pembagian uang kepada pemilih oleh kandidat, memberikan barang serta  menyuap  para  pejabat  penyelenggara  pemilu,  hal  ini  telah  berlangsung  sejak demokratisasi  di  Indonesia  bermula  pada  akhir  1990-an.  Di  awal  reformasi,  orang seringkali menggambarkan praktik uang di kalangan lembaga legislatif sebagai salah satu  bentuk  praktik  politik  uang.  Istilah  yang  sama  juga  digunakan  untuk menggambarkan  praktik  pembelian  suara  dalam  konteks  kongres  partai  politik, maupun praktik korupsi politik yang lebih bersifat umum seperti keterlibatan anggota
lembaga legislatif dalam penggelapan uang dari proyek pemerintah (Rusta, 2015:3). Setiap bentuk korupsi dalam proses pemilihan selalu diidentikan dengan politik uang. Hal tersebut menurut Daniel Bumke, karena selamaini tidak ada definisi yang jelas. Politik uang digunakan untukmenerangkan semua jenis praktek dan perilaku korupsi dalam pemilu. Mulai dari korupsi politik hingga klientelisme dan dari membeli suara ( vote buying ) hingga kecurangan. Bumke secara umum mengkategorikan politik uang dalam tiga dimensi yaitu, vote buying , broker politik, dan korupsi politik. Vote buying merupakanpertukaran barang, jasa, atau uang dengan suara dalam pemilihan umum dan orang yang mewakili kandidat/partai untuk membeli suara adalah Broker Politik. Sedangkan korupsi politik adalah segala bentuk suap kepada politisi dalam rangka mendapatkan kebijakan yang menguntungkan atau keuntungan lainnya (Irawan dkk., 2014:77). Menurut Syarif Hidayat praktek politik uang dimulai dari proses nominasi kandidat, selama masa kampanye, hingga hari H pemilihan ketika suara dihitung.
Ada  dua  jenis  politik  uang.  Pertama,  secara  langsung  dengan  memberikan  uang kepada pemilih. Kedua, secara tidak langsung dengan memberikan berbagai barang yang memiliki nilaiguna dan nilai tukar yang tinggi. Walau belum ada definisi yang jelas berkaitan dengan politik uang. Tapi setidaknya ada empat hal penting yang harus diperhatikan  berkaitan  dengan  politik  uang.  Pertama,  vote  buying  atau  membeli suara.  Kedua,  Broker  Politik  atau  orang/kelompok  orang  yang  mewakili  kandidat untuk membagikan uang/barang. Ketiga, uang atau barang yang akan dipertukarkan dengan suara. Keempat, pemilih dan penyelenggara pemilihan yang menjadi sasaran politik  uang  (Irawan,  dkk.,  2014:78).  Proses  barter  uang  atau  barang  dengan pemilih/penyelenggara biasanya tidak melibatkan kandidat secara langsung. Selain mudah diketahui oleh lawan politik, resikonya tinggi seperti dianulir sebagai peserta pemilihan. Karena itu, kandidat membentuk tim yang berperan dalam menentukan strategi pemenangan termasuk didalamnya melakukan politik uang sebagai bagian dari  strategi  untuk  memenangkan  persaingan.  Perseorangan  atau  kelompok  orang yang berperan untuk mewakili kandidat
dalam  membagikan  uang  atau  barang  dalam  rangka  mempengaruhi  pemilih  dan penyelenggara  sering  disebut  sebagai  Broker  Politik.  Broker  Politik  biasanya merupakan bagian dari tim sukses. Tapi umumnya mereka tidak tercatat sebagai tim formal  yang  dilaporkan  kepada  komisi  pemilihan  umum  (KPU)  (Irawan,  dkk., 2014:81).
Edward Aspinall, membedakan tipologi broker yang dibedakan atas dasar motivasi mereka untuk bekerja dengan kandidat. Aktivis Broker, yaitu kesetiaan yang dimiliki seseorang  sehingga  memotivasinya  bekerja  secara  independent  dan  terhindar  dari patronase. Clientelist  brokers  and  opportunist  brokers ,  mereka  yang  bekerja  atas  dasar motivasi  untuk  mendapatkan  keuntungan  materi.  Clientelist  brokers  lebih  kepada membangun  hubungan  jangka  panjang  dengan  kandidat,  sedangkan  opportunist brokers lebih tertarikuntuk segera mendapatkan hasil. Kemudian ketiga sejauh mana predasi dan pembelotan terjadi oleh broker tersebut.
Edward  Aspinall  membagi  beberapa  bentuk  politik  uang  dan  patronase  yakni  (1) pembelian  suara  ( vote  buying )  dimaknai  sebagai  distribusi  pembayaran  uang tunai/barang dari kandidat kepada pemilih secara sistematis beberapa hari menjelang pemilu  yang  disertai  dengan  harapan  yang  implisit  bahwa  para  penerima  akan membalasnya  dengan  memberikan  suaranya  bagi  si  pemberi.  (2)  pemberian- pemberian pribadi ( individual gifts ) pemberian dilakukan biasanya pada saat kandidat
bertemu  dengan  pemilih,  baik  ketikamelakukan  kunjungan  ke  rumah-rumah  atau pada  saat  kampanye.  (3)  pelayanan  dan  aktivitas  ( services  and  activities )  seperti pemberian  uang  tunai  dan  materi  lainnya,  kandidat  seringkali  menyediakan  atau membiayai  beragam  aktivitas  dan  pelayanan  untuk  pemilih.  (4)  barang-  barang kelompok ( club goods ) praktik yang diberikan lebih untuk keuntungan bersama bagi kelompok social tertentu ketimbang bagi keuntungan individual. (5) proyek-proyek gentong  babi  ( pork  barrel  projects )  proyek-proyek  pemerintah  yang  ditujukan  untuk wilayah  geografis  tertentu  dengan  tujuan  kepada  publik  dan  didanai  dengandana publik dengan harapan publik akan memberikan dukungan politik kepada kandidat tertentu.  (Andri  Rusta,  2015:3)  Edukasi  Politik  Untuk  Pemilih  Milenial  Pada Pemahaman Bahayanya Broker Politik Banyak pemilih yang tidak memahami akan bahaya politik uang. Ini terjadi karena politik uang dilakukan secara masif dan tanpa disadari. Ketika suatu daerah akan melakukan acara dan mendapatkansponsor dari mereka yang mencalonkan diri, ini merupakan salah satu bentuk politik uang. Sebagai salah  satu  lembaga  penyelenggara  pemilu,  KPU  memiliki  kewajiban  untuk memberikan  pendidikan  politik  bagi  pemilih,  terutama  pemilih  milenial  yang mencapai angka 40% dari total jumlah pemilih di Indonesia.
Setiap  akan  diadakan  pemilu,  KPU  akan  selalu  gencar  melakukan sosialisasipendidikan politik, program terbaru dari KPU dalam menyambut pemilu 2019,  KPU  memiliki  kegiatan  sosialisasi  berupa  KPU  Goes  to  school,  KPU  Goes  to Campus,  serta  adanya  kursus  kepemiluan.  Sosialisasi  yang  dilakukan  oleh  KPU Provinsi  Sumatera  Barat  tentang  KPU  goes  to  campus  lebih  ditekankan  kepada pengenalan terhadap wakil-wakil calon legislatif yang mencalonkan diri untuk ikut pemilu Tahun 2019. Inti dari sosialisasi yang dilakukan oleh Bapak Viryan Aziz adalah agar  mahasiswa  sadar  dengan  adanya  pemilu  2019  merupakan  salah  satu  cara mewujudkan  cita-cita  pendiri  bangsa.  Mahasiswa  yang  hadir  pada  acara  ini berlangsung  tergolong  pemilih  milineal,  mereka diingatkan untuk  menjadi  pemilih yang  cerdas  dan  berkualitas.  Sebagai  mahasiswa  yang  berpikir  dan  memiliki intelektual dan paham dengan teknologi saat ini, agar mereka memilih secara rasional, jangan  lagi  mau  memilih  karena  dibayar.  Disamping  itu  dalam  sosialisasi  ini  juga dijelaskan  tentang  jumlah  kursi  dan  dapil  pada pemilu  2019  sebanyak  20.258  kursi dengan 2.592 dapil, menjelaskan contoh Surat Suara yang digunakan. Disamping itu pemilih  milenial  ini  juga  diingatkan  apa  mereka  sudah  terdaftar  di  daftar  pemilih tetap,  agar  mereka  bisamemilih  pada  hari-H  pencoblosan.  Kegiatan  KPU  Goes  to Campus juga dilakukan di Universitas Hasanuddin Makassar, kegiatan ini diikuti oleh mahasiswa dan mahasiswi Unhas dimana tema yang diangkat adalah pemilih muda berdaulat negara kuat. Bahasan sosialisasi yang disampaikan oleh Ketua KPU Provinsi Sulawesi  Selatan,  Misnah  M  Attas,  lebih  menekankan  pada  apa  itu  pemilu,  asas pemilu,  penyelenggaranya,  termasuk  sosialisasi  pemilu  serentak  2019  memilih Anggota  DPR,  Anggota  DPRD  Provinsi,  Anggota  DPRD  Kab/Kota,  Anggota  DPD, Presiden  dan  Wakil  Presiden.  Salah  satu  hal  penting  disampaikan  adalah  agar mahasiswa tidak terlibat pada kegiatan yang melanggar aturan pemilu dan mahasiswa sebagai  manusia  intelektual  harus  ikut  melakukan  pengawasan  secara  mandiri, sehingga  bisa  dipastikan  pemilu  ini  berjalan  dengan  baik.  Disamping  itu  sebagai pemilih,  mahasiwa  haruslah  menyadari  untuk  tidak  mudah  terpengaruh  dengan kampanye hitam, intimidasi, politik uang, pemalsuandokumen, penggunaan fasilitas negara dan kampanye diluar jadwal. Sedangkan untuk KPU goes to school, kegiatan ini dilakukan oleh KPU Kabupaten Badung dengan dihadiri lebih dari 150 orang siswa
siwsi SMK PGRI 2 Badung. Dalam sosialisasi ini disampaikan beberapa materi seperti pemahaman  tentang Pemilu  dan  Jenis  Pemilu, serta  pentingnya  menggunakan hak pilih  dan  menjadi  penyelenggara  yang  berintegritas.  Kemudian  KPU  Provinsi Kalimantan  Selatan  juga  melaksanakan  KPU  goes  to  school  ke  Sekolah  SMAN  7 Banjarmasin.  Inti  dari  sosialisasi  yang  dilakukan  ini  adalah  pentingnya  partisipasi pemilih  dalam  pemilihan  umum.  Komisioner  KPU  Provinsi  Kalimantan  Selatan, memberikan arahan pada pemilih pemula untuk tidak tergoda dengan iming-iming uang dari pasangan calon. Pemilih harus menjadi pemilih yang cerdas agar kualitas pemilu terus ada. Bentuk sosialisasi lainnya yang dilakukan oleh KPU adalah kursus kepemiluan.  Pentingnya  kesadaran  untuk  berpartisipasi  oleh  masyarakat  dalam pemilu,  KPU  Kota  Bukit  Tinggi  menyelenggarakan  program  pendidikan  pemilih dalam  bentuk  kursus  pemilu.  Dalam  lima  hari  ini  KPU  Kota  Bukittinggi menyampaikan tentang pemilu, tahapan pemilu, penyelenggara pemilu, serta politik uang. Ketua KPU Kota Bukit Tinggi menyampaikan bahwa kursus pemilu adalah cara lembaganya mensosialisasikan segala hal tentang kepemiluan kepada masyarakat.
Menurutnya, KPU juga butuh dukungan masyarakat untuk menyampaikan informasi kepemiluan kepada masyarakat lain yang ada dilingkungannya. Salah satu hal yang paling  ditekankan  pada  sosialisasi  pemilu  adalah  bagaimana  mengajak  peserta menjauhi politik uang (money politic) dalam pemilu. Dari paparan diatas, apa yang dilakukan oleh KPU sesuai dengan penjelasan dari Rush & Althoff (2008:25), mereka menjelaskan  tentang  sosialisasi  politik  merupakan  proses  untuk  memperkenalkan sistem  politik  kepada  seseorang  atau  sekelompokorang.  Dari  sosialisasi  yang dilakukan maka akan memunculkan sikap mereka terhadap isu-isu politik yang ada. Mereka  mampu  memberikan  tanggapan  terhadap  isu-isu  yang  ada,  sehingga  bisa membedakan mana yangbenar dan salah dari sebuah informasi. Dalam model yang diberikan oleh Michael Rush dan Phillip Althoff, organisasi pemerintah atau disini kita lihat peran dari KPU. KPU merupakan agen pemberi informasi bagi pemilih pemula. Proses  sosialisasi  tersebut  akan  sangat  berarti  bila  diberikan  padaumur  sedini mungkin.  Ini  dilakukan  agar  proses  tersebut  berjalan  terus.  Sosialisasi  merupakan kegiatan  yang  terus  berkesinambungan,  dilakukan  seumur  hidup  dari  masa  anak- anak, remaja dan dewasa.

## KESIMPULAN
Kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh KPU pada pemilih milenial hanya dilakukan ketika  pemilu  akan  berlangsung.  Materi  yang  disusung  oleh  KPU  lebih  banyak menjabarkan tentang masalah teknis dari pemilu, kemudian baru unsur dari politik uang  diberikan.  Akan  tetapi,  dalam  memberikan  materi  tentang  politik  uang  KPU tidak  memiliki  bahan  atau  modul,  sehingga  pemilih  pemula  hanya  tahu  tentang menghindarikalau  ada  orang  yang  ingin  memberikan  uang  dan  coblos  kandidat mereka.  KPU  tidak  menjabarkan  tentang  bentuk  dari  politik  uang  dan  bagaimana sistem itu bekerja.
Padahal  menurut  Edward  Aspinall,  pada  pemilu  Tahun  2014  politik  uang  sangat menyebar  di  Indonesia,  ini  disebabkan  adanya  peran  makelar  atau  Broker  Politik dalam  pemilihan  umum.  Dalam  artikel When  Brokers  Betray:  Clientelism,  Social Networks, and Electoral Politics in Indonesia kandidat membentuk “tim sukses” untuk mengorganisir para makelar dan memobilisasi para pemilih. Ada tiga jenis makelar ini
yaitu (1) Activist makelar, yang mendukung para kandidat berdasarkan pada politik, etnis, agama, ataukomitmen lain: (2) Client makelar, yang menginginkan hubungan jangka  panjang  dengan  kandidat  atau  dengan  makelar-makelaryang  terdahulu, dengan tujuan untuk mendapatkan imbalan dimasa depan: (3) Opportunis makelar, mereka yang mencari pendapatan material jangka pendek pada saat masa kampanye.
Kemudian  berdasarkan  data  yang  didapat  oleh  Koordinator  Jaringan  Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) sebagaimana dikutip dari merdeka.com, ada beberapa modus  yang  terjadi  dalam  praktek  Broker  Politik  yaitu  pelaku  membeli  surat undangan  pemilih  yang  telah  datang  ke  tempat  pemungutan  suara  (TPS),  dengan begitu, maka pemilih yang ada dalam DPT tentu harus merelakan hak suaranya dibeli orang lain. Modus ini dinilai bertujuan untuk mencegah pemilih memberikan suara kepada lawan politik. Pemilih digiring dan menyerahkan suaranya kepada caleg yang mengordernya melalui broker tersebut. Praktik ke-dua yangdilakukan yaitu oknum yang  mencoba  menggiring  pemilih  ke  TPS  tertentu  yang  sudah  dikondisikan.  TPS tersebuttelah  dipersiapkan  sedemikian  rupauntuk  memenangkan  salah  satu  pihak baik individu caleg ataupun partai, yang ketiga, adanya praktik kongkalikong antara oknum,  broker,  atau  caleg  dengan  Kelompok  Penyelenggara  Pemungutan  Suara (KPPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) atau Panitia Pemungutan Suara (PPS).
Tujuannya adalah bekerja sama memanipulasi hasil penghitungan suara. Apa yang terjadi dilapangan dan apa yang telah ditemukan oleh Edward Aspinall seharusnya menjadi  bahan  bagi  KPU  untuk  memberikan  pengetahuan  lebih  kepada  pemilih pemula.  Tanpa  adanya  pengetahuan  yang  jelas  maka  pemilih  pemula  tetap  akan merasa bingung, karena kurangnya informasi yang didapat. Untuk itu, kedepannya KPU  bisa  menyiapkan  bahan  sosialisasi  yang  berpatokan  pada  pengalaman  yang terjadi  pada  pemilu  sebelumnya,  juga  memasukkan  materi  berdasarkan  hasil penelitian yang telah dilakukan oleh akademisi.

## DAFTAR PUSTAKA
Andri,  R.  (2015). Money  Politics  Dan  Integritas  Masyarakat  Dalam  Pemilihan  Umum . PAHMI 9th International Conference Yogyakarta State University.
Aspinall, E. (2014). When brokers betray: Clientelism, social networks, and electoral politics in Indonesia. Critical Asian Studies , 46 (4), 545-570.
https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi
https://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/18/09/06/pelltj377-jppr- pemilih-milenial-kunci-pemilu-2019-berkualitas
https://www.merdeka.com/politik/ini-modus-modus-makelar-jual-beli-suara- dalam-pemilu.html
https://kpu-badungkab.go.id/baca-berita/642/Program-iGoesToSchool- KPUBadung-Pertama-Ke-SMK-PGRI-2-Badung.html
https://kota-bukittinggi.kpu.go.id/2018/11/21/dari-ngarai-sianok-kpu-bukittinggi- cetak- masyarakat-sadar-memilih/
https://kota-bukittinggi.kpu.go.id/2018/10/26/perdalam-pengetahuan-untuk-jadi- pemilih-muda-cerdas/
https://kalsel.kpu.go.id/berita/kpu-goes-to-school.html https://kota-bukittinggi.kpu.go.id/2018/10/12/generasi-muda-agen-pemilih- cerdas/
Irawan,  A.,  Dahlan,  A., Fariz,  D., &  Putri,  A.  G.  (2014). Panduan  pemantauan  korupsi pemilu . Indonesia Corruption Watch (ICW).
Mestika, Z. (2004). Metode Penelitian Kepustakaan . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Mewoh, A. R. M. (2015). Pemilu Dalam Perspektif Penyelenggara . Jakarta: Perludem.
Putra, Y. S. (2016). Theoritical Review: Teori Perbedaan Generasi. Among Makarti, 9 (18), 123 – 134.
Rush, M., & Althoff, P. (2008). Sosiologi Politik . Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Subakti, R. (2014). Integritas Pemilu 2014 . Jakarta: Kemitraan.