Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039 Vol. 2, No. 2 – Juli 2021, Hal. 359-364| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.22225/jph.2.2.3338.359-364

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL
Nadila Purnama Sari, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Luh Putu Suryani Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia nadilapurnamas@gmail.com, laksmiidewi29@gmail.com, putusuryani099@gmail.com

## Abstrak
Anak penyandang disabilitas  sering kali  menjadi target utama untuk dijadikan sebagai korban dari para pelaku kejahatan,  diskriminasi  serta  kekerasan  seksual  hal  berikut  dapat  dilihat  dari  bertambahnya  perkara  kriminal kepada perempuan dan anak penyandang disabilitas yang dari tahun ke tahun cenderung meningkat. Tujuan dari penelitian  ini  guna  mengetahui  perlindungan  hukum  terhadap  anak  penyandang  disabilitas  sebagai  korban kekerasan  seksual  dan  sanksi pidana terhadap  pelaku  kekerasan seksual terhadap  anak penyandang  disabilitas. Metode yang digunakan  merupakan  metode normatif  beserta  pendekatan perundang-undangan  dan  konseptual. Hasil  pengkajian  mengatakan  bahwa  perlindungan  hukum  terhadap  anak  sebagai  korban  kekerasan  seksual terdapat  dalam  pasal  1  ayat  (2)  UU  No.  35  tahun  2014  tentang  perlindungan  anak  yaitu  agar  anak  tersebut mendapat  pengamanan  dan  haknya  selaku  anak.  Sanksi  pidana  bagi  pelaku  kekerasan  seksual  terhadap penyandang Disabilitas ada di dalam hukum positif di Indonesia. Perbuatan pidana pemerkosaan terdapat didalam Pasal 285 sampai 288  KUHP. Kekerasan kepada anak penyandang disabilitas belum ada undang-undang  yang mengatur secara khusus tetapi dalam VU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak terdapat pada Pasal 290 ayat (1) diancam beserta kurang lebih 7 tahun kurungan penjara.
Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Perlindungan Anak, Penyandang Disabilitas.

## Abstract
Children with disabilities are often the main targets to be victims of criminals, discrimination and sexual violence. The following can be seen from the increase in criminal cases against women and children with disabilities which from year to year tends to increase. The purpose of this study is to determine the legal protection of children with disabilities as victims of sexual violence and criminal sanctions against perpetrators of sexual violence against children  with  disabilities.  The  method  used  is  a  normative  method  along  with  statutory  and  conceptual approaches.  The  results  of  the  study  show  that  legal  protection  for  children  as  victims  of  sexual  violence  is contained in article 1 paragraph (2) of Law no. 35 of 2014 concerning child protection, namely so that the child gets protection and his rights as a child. Criminal sanctions for perpetrators of sexual violence against persons with disabilities exist in positive law in Indonesia. The criminal act of rape is contained in Articles 285 to 288 of the Criminal Code. Violence against children with disabilities there is no law that specifically regulates it but in VU No. 35 of 2014 concerning Child Protection in Article 290 paragraph (1) is threatened with approximately 7 years of imprisonment.
Keywords: Sexual Violence, Child Protection, Persons with Disabilities.

## I. PENDAHULUAN
Indonesia  yaitu  negara  yang  berlandaskan  atas  hukum,  hingga  tindakan  orang  atau  rakyat  yang merupakan kegiatan hidupnya harus berdasarkan aturan dan norma yang berlangsung di publik. Hukum tidak lepas dari aktivitas orang sebab hukum yaitu  ketentuan buat mengendalikan  kelakuan orang di aktivitasnya  lantaran  jikalau  tidak  adanya  peraturan  tidak  bisa  dibayangkan  akan  bagaimana  kelak negeri ini, Kriminal saat ini terus rneningkat melalui gaya yang berlainan terlebih beserta perlengkapan yang bertambah canggih dan modern hingga kriminal akan bertambah rnerisaukan rakyat.
Kekerasan  seksual  sekarang  ini  menjadi  kasus  yang  tidak  ada  berhentinya  diperdebatkan, khususnya atas kejadian pencabulan terhadap anak dibawah umur, pelakunya tidak peduli kedudukan, jabatan, status, pendidikan, dan umur. Seluruh ini diperbuat kalau pelaku merasa terlampiaskan melalui hawa nafsunya, semasih perseorangan tengah memiliki daya pikat seksual dari anak-anak hingga kakek- kakek besar kemungkinan bakal bisa melangsungkan tindak pencabulan bahkan memperkosa.
Anak  Disabilitas  adalah  seorang  anak  yang  mempunyai  keistimewaan  yang  tidak  pernah dimiliki  oleh  anak-anak  pada  umumnya.  Anak  yang  juga  menyandang  sebagai  kaum  disabilitas
memiliki  kedudukan  yang  rawan  dan  kurang  menguntungkan,  dalam  hal  ini  yang  dmaksud  kurang menguntungkan ialah bahwa anak penyandang disabilitas mengalami resiko yang sangat besar untuk mengalami ganguan dan tindakan pidana ( Maidin, 2012 )
Perlindungan  anak  yaitu  upaya  untuk  mengadakan  keadaan  dimana  semua  anak  bisa melangsungkan  kewajiban  dan  haknya.  Adapun  pelaksanaan  adanya  keseimbangan  pada  suatu masyarakat,  dengan  begitu  perlindungan  hukum  patut  diusahakan  pada  berbagai  aspek  aktivitas bemegara dan bermasyarakat. Pada UU No. 8 tahun 2016 menentukan penyandang disabilitas yaitu tiap individu  yang  mempunyai  keterbatasan  fisik,  intelektual,  mental  dan  atau  sensorik  pada  tempo  yang cukup lama yang saat berinteraksi beserta lingkungan bisa dirasakan kesulitan dan hambatan untuk ikut serta dan efektif dengan penduduk lainnya berlandaskan kesetaraan hak. Dalam kehidupan nyata anak penyandang disabilitas sering kali menjadi target utama untuk dijadikan sebagai korban dari para pelaku kejahatan,  diskriminasi  serta  kekerasan  seksual  hal  berikut  dapat  dilihat  dari  melonjaknya  perkara kekerasan kepada perempuan dan anak penyandang disabilitas yang dari tahun ke tahun cenderung meni ngkat.
Kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu wujud dari kejahatan yang baru,  yang menyangkut anak sebagai generasi penerus bangsa, sehingga kejahatan yang cukup mendapat perhatian di  kalangan  masyarakat.  Sering  kita  ketahui,  di  koran  atau  majalah  diberitakan  terjadi  kekerasan seksual. Kekerasan seksual ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar yang relatif lebih maju kebudayaan dan kesadaran atau pengetahuan hukumnya, tapi juga terjadi di pedesaan yang relatif masih memegang nilai tradisi dan adat istiadat ( Abu Huraerah, 2012 ) .
Korban  ialah  orang  yang  mengalami  suaru  perlakuan  buruk,  diskriminasi  serta  kekerasan seksual dari orang lain. Korban juga yaitu seseorang yang mengalami kerugian tergolong Iuka fisik dan mental, kesengsaraan emosional, kerugian ekonomi maupun pengingkaran terhadap hak asasinya.
Penegakan aturan pidana yaitu suatu penanganan kepada kriminal yang perlu diberantas atau dijaga biar berada dalam keadaan terbatas.Implementasi penegakan aturan yang baik yang berlandaskan pedoman proporsional mesti berupaya membuat nilai keseimbangan secara keseluruhan, yang meliputi nilai  keseimbangan  oleh  pihak  korban,  pihak  pelaku  kriminal,  maupun  kepada  pihak  rakyat  sebagai keseluruhan.
Pengaturan  sanksi  pidana  bagi  pelaku  tindak  pidana  pencabulan  terhadap  anak  penyandang disabilitas  belum  ada  undang-undang  yang  mengatur  secara  khusus  namu  didalam  undangundang perllindungan anak nomor 35 tahun 2014, dan peraturan pemerintah penggangti undang-undang nomor 1 tahun 2016 perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Mengaturterkait  sanksi  pidana  bagi  pelaku  tindak  pidana  kejahatan  kekerasan  seksual  terhadap  anak dan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak ( Ahmad Mukmin 2020 ). Dalam  penyusunan  penelitian  ini,  peneliti  mengambil  referensi  pada  penelitian  sebelumnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh  Ahmad Mukmin “Perlindungan Hukum Bagi Anak Penyandang Disabilitas  Sebagai  Korban  Pencabulan  Oleh  Orang  Tua”. Yulianti  Ningsih  Cahyani ,  Alfa  Galih Verdiantoro,  Febriyanti  Uma.  “Perlindungan  Hukum  Bagi  Korban  Tindak  Kekerasan  Seksual  Kaum Tunarungu dalam Perspektif Hukum Pidana”. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Di Desa Sabrang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember).
Tujuan  dilakukannya  penelitian  ini  untuk  mengetahui  perlindungan  hukum  terhadap  anak penyandang  disabilitas  sebagai  korban  kekerasan  seksual  dan  mengetahui  sanksi  pidana  terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak penyandang disabilitas.

## II. METODEPENELITIAN
Tipe penelitian yang dipakai yakni tipe penelitian hukum normatif yang penelitian hukurnnya meninjau hukum  tertulis  dari  beragam  aspek,  namun  tidak  meninjau  segi  terapan  atau  implementasinya. Melainkan pendekatan masalah yang dipakai yakni pendekatan perundang-undangan yakni dijalankan melalui  menganalisis  peraturan  perundang-undangan  yang  bersangkutan  pada  permasalahan,  dan pendekatan konseprual yang berturnpu dari doktrin-doktrin beserta perundang-undang yang bertumbuh kembang di dalam ilmu hukum berfungsi memperjelas tanggapan beserta membagikan konsep hukum, pengertian-pengertian  hukum,  begitupun  atas  hukum  yang  relevan  dengan  persoalan  sebagai  cara memecahkan  persoalan  terhadap  hukuman  bagi  pelaku  kekerasan  seksual  kepada  anak  penyandang disabilitas. Adapun sumber bahan yang dipakai yakni sumber bahan hukum primer yakni KUHP, UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia,
UU  No.  8  Tahun  2016  Tentang  Penyandang  Disabilitas,  dan  sumber  bahan  hukum  sekunder  yakni bahan  hukum  yang  didapat  dari  literatur  seperti  buku-buku  referensi,  jumal  hukum,  dan  yang  lain terpaut pada persoalan.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Penyandang  Disabilitas  Sebagai  Korban  Kekerasan Seksual
Kata  disabilitas  bermula  dari  Bahasa  lnggris  yakni  different  ability  yang  memiliki  arti  setiap  orang mempunyai kemampuan yang berlainan. Adapun sejumlah penyebutan untuk penyandang disabilitas, Kementerian  Pendidikan  menamakan  penyandang  disabilitas  dijuluki  sebagai  berkebutuhan  khusus, Kementrian  Kesehatan  menamai  penyandang  disabilitas  dijuluki  sebagai  penderita  cacat,  dan Kementrian Sosial menarnai penyandang disabilitas dijuluki sebagai penyandang cacat.
Penyandang  disabilitas  yakni  semua  individu  yang  mempunyai  keterbatasan  fisik,  mental, intelektual, dan atau sensorik pada tempo yang cukup lama yang saat berinteraksi bersama lingkungan bisa  dirasakan  kesulitas  dan  hambatan  untuk  ikut  serta  secara  penuh  dan  efektif  dengan  penduduk lainnya  berlandaskan  kesetaraan  hak.  Penjelasan  tersebut  dinyatakan  pada  UU  No.  8  Tahun  2016. Adapun berdasarkan UU No. 39 Tahun 1999, penyandang cacat atau disabilitas yaitu golongan rakyat rentan yang mempunyai hak untuk mendapatkan perbuatan dan perlindungan yang lebih khusus.
Anak yaitu seorang perempuan ataupun lelaki yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Anak-anak yakni manusia muda pada umur muda pada jiwa dan perjalanan hidupnya sebab gampang terhasut akan kondisi sekitarnya. Oleh sebab itu anak-anak harus diperhatikan dengan benar- benar.  Namun,  selaku  makhluk  sosial  yang  teramat  rentan  dan  lemah,  ironisnya  anak-anak  malah terkadang  ditaruh  pada  posisi  yang  amat  di  rugikan,  tidak  mempunyai  kebebasan  buat  berpendapat, terlebih kerap sebagai korban perbuatan kekerasan dan pelanggaran kepada hak-haknya. Pada Pasal 1 ayat  (1)  UU  No.35  Tahun  2014  Tentang  Perlindungan  Anak  yaitu  tercantum  seorang  yang  belum berumur 18 tahun, tercantum anak yang tengah di dalam kandungan.
Penjelasan  kekerasan  seksual  pada  KBBI  yakni  berhubungan  pada  seks  (jenis  kelamin), berhubungan  antara  lelaki  dan  wanita.  Kekerasan  yakni  kelakuan  yang  memicu  bahaya  ataupun kerugian fisik, finansial, maupun psikologis, baik yang dirasakan pribadi ataupun kelompok. Kekerasan seksual  yaitu  persetubuhan  yang  tidak  diinginkan  oleh  siapapun.  Maka,  kekerasan  seksual  dapat diartikan sebagai segala bentuk intirnidasi serta pemaksaan seksual.
Pokok  pada  kekerasan  seksual  terdapat  dalam  ancaman  (verbal)  dan  pemaksaan  (tindakan). Unsur-unsur yang terdapat pada pengertian dan yang terdapat di dalam pasal 285 dan 289 KUHP antara lain  unsur  ancaman,  memaksa,  dan  memperkosa.  Dari  unsur-unsur  yang  terdapat  pada  penjelasan kekerasan  seksual  itu  bisa  dikelompokan  kedalam  dua  kelompok besar  sifat  dari  kekerasan  tersebut, yaitu 1. Kekerasan pada Wujud Verbal (Mengancam)
Ancaman merupakan perbuatan rnenakut-nakuti. Dengan tujuan agar orang lain berbuat sesuai dengan ambisi pihak yang menakut-nakuti.
2. Kekerasan pada Benruk Perbuatan Konkret (Memaksa Dan Memperkosa)
Memaksa  adalah  perintah,  memperlakukan,  menyuruh,  dan  merninta  dengan  paksa  dari  orang  lain buat melakukan suatu yang dikehendakinya. Biarpun orang tersebut tidak ingin melakukannya, akan tetapi orang yang menyodorkan suruhan mewajibkan orang itu untuk melakukannya.
Sedangkan  memperkosa  yaitu  perbuatan  kriminal  bersifat  seksual  yang  berlangsung  ketika seseorang  atau  lebih  mengharuskan  orang  lain  buat  melaksanakan  hubungan  seksual  dalam  benruk penetrasi vagina atau anus dengan penis, bagian tubuh lainnya semacam tangan, atau melalui benda- benda  tertentu  dengan  memaksa  baik  serta  kekerasan  ataupun  ancaman  kekerasan.  Jadi,  istilah memperkosa ini mempunyai muatan pengertian yang serupa dengan memaksa, yaitu setara bentuk dari perbuatan  Cuma  perbedaannya  perbuatan  memaksa  tidak  mesti  berupa  persetubuhan,  sedangkan memperkosa jelas telah berwujud persetubuhan terlepas dari persetubuhan itu tel ah dilaksanakan antar orang dewasa ataupun antara orang dewasa dengan anak.
Kekerasan  seksual  bisa  berlangsung  dimana  saja  baik  di  tempat  umum  seperti  sekolah,  bis, kantor, pasar, atau di rumah. Walaupun wanita secara umum sering menjadi korban kekerasan seksual, namun  korban  kekerasan  seksual  bisa  siapa  saja.  Korban  dari  kekerasan  seksual  dapat  jadi  lelaki maupun wanita. Kasus kekerasan seksual kepada anak yang pada saat ini semakin meningkat. Dimana
anak menjadi subjek pemuas seksual yang diperbuat oleh orang-orang sekitar mereka terutama orang dewasa buat memperoleh kenikmatan maupun kepuasan seksual.
Bentuk perlindungan hukum dibagi jadi 2 yakni preventif dan represif sebagai berikut: 1. Perlindungan Hukum Preventif
Perlindungan  hukum  yang  diberikan  oleh  pemerintah  bertujuan  buat  mencegah  sebelum berlangsungnya pelanggaran. Hal tersebut termuat pada peraturan perundang-undangan dengan arti buat  menghindari  tindakan  kriminal  dan  menyampaikan  rambu-rarnbu  ataupun  batasan  pada  saat melaksanakan suatu kewajiban. Tujuannya adalah buat mencegah adanya sengketa. Subyek hukum diberikan peluang buat mengungkapkan pendapatnya sebelum putusan pemerintah memperoleh cara yang  definitive.  Perlindungan  hukum  preventif  artinya  cukup  besar  pada  tindak  pemerintah  yang berdasarkan  atas  keleluasaan  berbuat  lantaran  melalui  perlindungan  hukum  ini  pemerintah termotivasi buar bersifat hati-hati saat mengambil kepurusan yang berdasarkan pada diskresi.
2.  Perlindungan Hukum Represif
Perlindungan hukum represif yaitu perlindungan akhir berbentuk hukuman berupa penjara, denda, dan  hukuman  tambahan  yang  diserahkan  seandainya  telah  berlangsung  sengketa  ataupun  udah terjadinya  pelanggaran.  Prinsip  perlindungan  hukum  kepada  kegiatan  pemerintah  berasal  dan berpijak  berawal  konsep  mengenai  kesaksian  dan  perlindungan  terhadap  HAM  sebab  menurut sejarah, lahirnya konsep-konsep mengenai perlindungan dan pengakuan terhadap HAM diarahkan pada  batasan  dan  penempatan  kewajiban  masyarakat  dan  pemerintah.  Pokok  yang  melandasi perlindungan  hukum  kepada  tindak  pemerintah  yaitu  pokok  negara  hukum.  Disamakan  beserta dengan  perlindungan  dan  pengakuan  kepada  HAM,  perlindungan  dan  pengakuan  kepada  HAM memperoleh  posisi  pertama  dan  bisa  disamakan  dengan  tujuan  dari  negara  hukum.  Penanganan perlindungan hukum dari Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia tercantum dalam jenis perlindungan hukum.
Sama halnya penyandang disabilitas yang sangat memerlukan sebuah perlindungan hukum bagi dirinya hal tersebut dikarenakan selain kekurangan yang mereka miliki adanya faktor lain yang berupa tindakan yang tidak mengenakan sering kali didapatkan oleh penyandang disabilitas seperti hinaan yang sering kali diucapkan oleh seseorang mengenai kekurangan penyandang disabilitas tersebut, kemudian kekerasan fisik  yang sering kali  juga diperoleh oleh penyandang disabilitas tersebut. Dengan adanya UU  No.8  Tahun  2016  maka  seorang  penyandang  disabilitas  dapat  merasa  aman  baik  secara  pikiran maupun fisik.
Perlakuan yang tidak baik serta keadilan yang dirasa kurang sering dirasakan oleh setiap penyandang disabilitas  di  dalam  lingkungan  hidupnya  hal  ini  sering  menjadi  pemicu  para  penyandang  disabilitas mengurung dirinya bahkan tidak ingin ikut serta dalam kegiatan yang ada.
Perlindungan hukum kepada anak yaitu segenap usaha yang diperbuat agar semua anak mendapatkan kewajiban  dan  haknya  demi  pertumbuhan  dan  perkembangannya  secara  wajar  baik  sosial,  fisik,  dan mental. Perlindungan anak yaitu terwujudnya adanya keseimbangan pada suatu masyarakat, sedemikian itu  perlindungan  anak  diusahakan  pada  beragam  bidang,  aktivitas  dan  bermasyarakat.  Upaya perlindungan  anak  tidak  boleh  menyebabkan  matinya  kreatifitas,  inisiatif,  dan  hal-hal  lain  yang mengakibatkan bergantung kepada orang lain dan berbuat tidak terarah, hingga anak rak mempunyai kecakapan dan keinginan memakai haknya dan melakukan kewajibannya.
Perlindungan hukum terhadap anak selaku korban kekerasan seksual terdapat pada Pas al 1 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 yaitu agar anak tersebut mendapat perlindungan dan haknya selaku anak juga dilindungi hak bagi  hidupnya, berrumbuh kembang dan ikut  serta secara optimal  setimpal pada harkat  dan  martabat  kemanusiaan,  beserta  perlindungan  hukum  diberikan  agar  memperoleh perlindungan atas kekerasan dan diskriminasi yang akan menimpa anak.

## 2. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Penyandang Disabilitas
Sanksi  yaitu  sebutkan  yang  sering  dipakai  dalam  berbagai  macam  aruran  hukum  di  kalangan masyarakat,  salah  sarunya  yakni  pada  KUHP.  Hingga  pemakaian  kalimat  sanksi  dalam  KUHP, seringkali disebut menjadi sanksi pidana atau justru cuma disebut pidana saja (punishment).
Hukuman yaitu sebutan umum dan konvensional, bisa memiliki yang berarti luas dan berubah- ubah sebab istilah itu bisa berkonotasi melalui bersama bidang yang lumayan luas, semacam di bidang moral, agama, pendidikan, dan lain-lain. Oleh sebab itu pidana yaitu sebutan yang lebih khusus, maka
butuh adanya batasan pengertian atau definisi sentral yang bisa menunjukan ciri-ciri maupun sifatnya yang khas.
Sanksi pidana yaitu hukuman sebab akibat, dimana sebab yang yang dimaksud yaitu kasusnya dan  akibat  yakni  hukumannya.  Seseorang  yang  kena  akibat  bakal  menerima  hukuman  baik  masuk penjara atau mendapat  hukuman lainnya oleh pihak  yang berwajib. Sanksi pidana yakni jenis  sanksi yang  bersifat  nestapa  yang  diancarnkan  ataupun  dikenai  kepada  pelaku  tindak  pidana  yang  bisa merisaukan  ataupun  mencelakakan  kepentingan  hukum.  Sanksi  pidana  atas  dasamya  yaitu  suatu penanggung buat merehabilitasi kelakuan dari pelaku kejahatan, akan tetapi tidak sedikit sanksi pidana dibentuk menjadi suatu ancaman pada keleluasaan orang itu sendiri.
Hukum pidana di Indonesia mempunyai dua sanksi pidana yang diatur pada Pasal 10 KUHP sebagai berikut:
1. Hukum Pidana Pokok a. Hukum Pidana mati b. Hukum Pidana penjara c. Hukum Pidana kurungan
d. Hukum Pidana denda
2. Hukum Pidana Tambahan
a. Pencabulan hak-hak tertentu
b. Perampasan barang-barang tertentu c. Pengumuman putusan hakim Kekerasan  seksual  kepada  anak  dari  tahun  ke  tahun  selalu  mengalami  peningkatan  kasus  yang signifikan,  yang  dapat  membahayakan  jiwa  anak,  tumbuh  kembang  anak  dan  dapat  mengganggu kenyamanan  serta  ketertiban  di  Masyarakat.  Banyaknya  kasus  kekerasan  seksual  terhadap  anak penyandang  disabilitas  dikarenakan  anak  belum  mengetahui  bahaya  dari  berhubungan  badan  dan  itu menjadi faktor orang yang lebih dewasa untuk memanfaatkan hal tersebut.
Sanksi  pidana  bagi  pelaku  kekerasan  seksual  terhadap  penyandang  Disabilitas  ada  di  dalam hukum positif di Indonesia. Tindak pidana pemerkosaan terdapat didalam Pasal 285 sampai 288 KUHP. Disabilitas  yang  merujuk  pada  Pasal  285  dan  286 KUHP  adalah  dalam  kondisi  tidak  berdaya  sebab mempunyai  keterbelakangan  mental  hingga  tidak  bisa  berpikir  layaknya  orang  biasa.  Sanksi  pidana bagi  pelaku  kekerasan  seksual  terhadap  penyandang  disabilitas  belum  ada  Undang-Undang  yang mengaturnya secara khusus, namun dalam UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak terdapat dalam Pasal 290 Ayat (1) yang diancam kurang lebih 7 tahun kurungan penjara.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
dari  paparan  penjelasan  penelitian  ini  maka  disimpulkan  bahwa  perlindungan  hukum  kepada  anak penyandang disabilitas terdapat pada Pasal I ayat 2 UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yaitu  agar anak tersebut mendapat perlindungan dan  haknya  sebagai  anak juga dilindungi hak untuk hidupnya,  tumbuh  kembang  dan  berpartisipasi  secara  optimal  sinkron  serta  harkat  dan  martabat kemanusiaan,  beserta  perlindungan  hukum  diberikan  agar  memperoleh  perlindungan  dari  kekerasan dan diskriminasi yang akan menimpa anak. Sanksi pidana untuk pelaku kekerasan seksual kepada anak penyandang disabilitas termuat pada Pasal 285 dan 286 KUHP. Sanksi bagi pidana pelaku kekerasan kepada anak penyandang disabilitas saat ini belum ada peraturan yang mengatur secara khusus tetapi dalam UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak tedapat pada Pasal 290 ayat {I) diancam dengan sekurang- kurangnya tujuh tahun kurungan penjara.

## 2. Saran
Berikut  adalah  saran  yang  peneliti  berikan  untuk  arah  perkembangan  selanjutnya  yakni  kepada Pemerintah agar dibuatnya peraturan khusus untuk kasus kekerasan seksual terhadap anak penyandang disabilitas.  Pada  masyarakat  dihimbau  agar  lebih  memperhatikan  anak  penyandang  disabilitas  agar tidak menjadi korban kejahatan kekerasan seksual. Pada pelaku tindak kekerasan seksual seharusnya mendapatkan sanksi pidana yang tepat dan membuat efek jera.

## DAFTAR PUSTAKA
Cahyani, Y. N., Verdiantoro, A. G., & Uma, F. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Kekerasan Seksual Kaum Tunarungu dalam Perspektif Hukum Pidana. Mimbar Keadilan , Vol 13 (2). Gunarsa, S. D. (1992). Psikologi Rernaja . Gunung Mulia. Jakarta. Gultom Madin. (2012). Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan . Refika Aditama.
Bandung.
Hamza, A. (1993). Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia . Pradnya Paramita. Jakarta. Huraerah, A. (2006). Kekerasan Pada Anak . Nuansa Cendekia. Bandung. Mukmin, A. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Pencabulan Oleh Orang Tua. Dinamika, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum , Volume 26 (3), 381–394. Mohammad Hafidz, S.H., M.Hum. & Firda Laily Mufid, SH., M. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Di Desa Sabrang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember). Jurnal Rechtens , Vol 7 (1). Soedarsono, 1997, Kenakalan Remaja, Rineka Cipta, Jakarta Soedarsono. (1997). Kenakalan Remaja. Rineka Cipta. Jakarta. Srilampau, S. (2009). Fenomena dan Perlindungan Hukum di Indonesia . PT. Sinar Grafika. Jakarta.