## ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF CORRECTIONAL DATABASE SYSTEM (CDS) AT CLASS II NARCOTICS PENITENTIARY IN BANDAR LAMPUNG

## Youdi Adeputra Triawan
Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Bandar Lampung youdi.adeputera@gmail.com
Baharudin, Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Bandar Lampung baharudin@ybl.ac.id

## Lintje Anna Marpaung
Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Bandar Lampung lintje@ubl.ac.id

## ABSTRACT
The  implementation  of  the  Correctional  Database  System  (CDS)  based  on  the  Regulation  of  the Minister of Law and Human Rights (Permenkumham) Number 39 of 2016 aims to fulfillment of the rights of prisoners in prison. The purpose of this study are to analize the implementation of the CDS at  the  Class  II  Narcotics  Penitentiary  in  Bandar  Lampung  and  inhibiting  factors  for  the implementation of the CDS at the Class II Narcotics Penitentiary in Bandar Lampung?  The research using normative and juridical approach.  The results of this study indicate that implementation of CDS at the Class II Narcotics Prison as an effort to ensure the fulfillment of the rights of prisoners in prisons has been implemented although it has not been maximized because inhibiting factors are still present. Implementation of CDS can help determine decisions such as in granting conditional leave, leave before release, parole, leave to  visit  family, because the calculation, registration and register  f  are  included  in  it.  These  data  are  integrated  between  sections  in  the  Class  II  Narcotics Prison in Bandar Lampung and are connected with other relevant agencies in fulfilling the rights of prisoners. The inhibiting factor for implementing CDS substantially is the sending of data from the Technical Implementing Unit to the Director General of Corrections which is still often illegible. In addition,  there  are  still  some  prisoners  whose  files  are  incomplete  from  the  Police  and  the Prosecutor's  office  which  makes  the  remission  proposal  impossible.  The  technical  obstacle  is  the unstable internet network so that it becomes an obstacle in providing services to the inmates.
Keywords: Implementation of CDS, Rights, Prisoners.

## ABSTRAK
Penyelenggaraan Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) N o m o r 39 Tahun 2016 bertujuan salah satunya dalam pemenuhan hak warga binaan pemasyarakatan.    Tujuan penelitian ini adalah untuk  menganalisis  implementasi SDP  pada Lapas  Nark o tika  Kelas  II  Bandar  Lampung  dan  fakt o r-fakt o r  penghambat  implementasi  SDP  pada Lapas Nark o tika Kelas II Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis n o rmatif dan  yuridis  empiris.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  implementasi  SDP  pada  Lapas Nark o tika  Kelas  II  Bandar  Lampung  sebagai  upaya  menjamin  pemenuhan  hak-hak  narapidana  di dalam  Lapas  sudah  dilaksanakan  meskipun  belum  maksimal  karena  masih  adanya  fakt o r-fakt o r penghambat.  Implementasi  SDP  dapat  membantu  menentukan  keputusan-keputusan  seperti  dalam
pemberian  Cuti  Bersyarat,  Cuti  Menjelang  Bebas,  Pembebasan  Bersyarat,  Cuti  mengunjungi Keluarga, karena penghitungan, pencatatan registrasi dan register f tercantum didalamnya. Data-data tersebut terpadu antar bagian yang ada di Lapas Nark o tika Kelas II Bandar Lampung dan terhubung dengan  instansi  terkait  lainnya  dalam  pemenuhan  hak-hak  narapidana.  Fakt o r  penghambat implementasi  SDP  secara  substansi  adalah  pengiriman  data  dari  Unit  Pelaksana  Teknis  (UPT)  ke Direktur Jenderal Pemasyarakatan yang masih sering tidak terbaca. Selain itu masih terdapat beberapa narapidana  yang  berkasnya  belum  lengkap  dari  Kep o lisian  dan  Kejaksaan  yang  membuat  usulan remisi tidak dapat dilakukan. Hambatan teknisnya adalah jaringan internet yang belum stabil sehingga menjadi penghambat dalam pemberian layanan kepada warga binaan pemasyarakatan.
Kata Kunci: Implementasi SDP, Hak, Warga Binaan Pemasyarakatan.

## I. PENDAHULUAN
Negara  Ind o nesia  adalah  negara  hukum sebagaimana  yang  diatur  dalam  Pasal  1  ayat (3) j o . Pasal 27 ayat (1) j o . Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. 1
Penyelenggaraan  pemasyarakatan o leh  Lapas pada  saat  ini  terus  mengalami  perkembangan sesuai  dengan  kemajuan  tekn o l o gi  dan inf o rmasi.  Lapas  dalam  k o nteks  tersebut menjadi  instansi  penyedia  data  inf o rmasi pemasyarakatan  yang  memiliki  k o mitmen untuk meningkatkan pelayanan publik kepada instansi  pemerintah,  masyarakat,  dan  warga binaan  pemasyarakatan  tentang  pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan. Upaya yang ditempuh o leh  Kementerian  Hukum  dan  Hak Asasi  Manusia  untuk  mewujudkan  pelayanan publik  yang  efektif,  efisien,  akuntabel,  dan transparan  adalah  dengan  membentuk  sistem inf o rmasi data pemasyarakatan dan
1 Lintje  Anna  Marpaung.  2o18. Hukum  Tata Negara  Ind o nesia  Edisi  Revisi ,  Penerbit  Andi, Y o gyakarta, hlm. 1.
2 B.  Irawan.  2o17. Studi  Analisis  K o nsep  E- G o vernment: Sebuah Paradigma Baru dalam Pelayanan Publik. Rajawali Press, Jakarta, hlm. 46.
3 R.  Ahmad  Se o madi  Praja  dan  R o mli
mengimplementasikannya  ke  dalam  Sistem Database Pemasyarakatan.
Pentingnya
Sistem
Database
Pemasyarakatan  pada  era  kemajuan  tekn o l o gi inf o rmasi  dan  k o munikasi  pada  saat  ini dilaksanakan  dengan  pertimbangan  bahwa sistem  administrasi  dan  manajemen  yang manual  dan  tidak  terintregrasi  sudah  tidak seharusnya diterapkan. 2 Fungsi Lapas sebagai tempat  untuk  membina  tidak  akan  pernah terwujud  jika  tidak  ada  pembenahan  dalam Lapas itu sendiri. 3 Lapas adalah suatu tempat di  mana  sese o rang  yang  dituduh  melakukan tindakan  kejahatan  yang  telah  terbukti kesalahannya 4 Pembenahan awal yang penting dalam  sistem  pemasyarakatan  yang  ada  di Lapas  yaitu  sistem  inf o rmasi  dan  manajemen administrasi. Sistem inf o rmasi tersebut menjadi  sangat  diperlukan  karena  dengan adanya  sistem  inf o rmasi  dan  manajemen administrasi yang baik, dapat membantu dalam
Atmasasmita.  1996. Sistem  Pemasyarakatan  di Ind o nesia , Bina Cipta Bandung. hlm.115.
4 Satjipt o Rahardj o .  1998. Bunga  Rampai Permasalahan  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana. Pusat Pelayanan  Keadilan  dan  Pengabdian  Hukum,  Jakarta. hlm. 17.
o rganisasi  dalam  melaksanakan  tugasnya. 5
K o nsep efektivitas menurut Gibs o n, Invancevich  dan  D o nnelly  adalah  pencapaian tujuan dan sasaran yang telah disepakati untuk mencapai  tujuan  usaha  bersama.  Tingkat tujuan  dan  sasaran  itu  menunjukkan  tingkat efektivitas.  Tercapainya  tujuan  dan  sasaran ditentukan o leh tingkat peng o rbanan yang telah dikeluarkan. 6
Kementerian  Hukum  dan  HAM  pada tanggal 11 N o vember 2016 telah memberlakukan  Peraturan  Menteri  Hukum dan  HAM  N o m o r  39  Tahun  2016  tentang Sistem Database Pemasyarakatan (SDP), yaitu keseluruhan  sistem  inf o rmasi  yang  meliputi pengumpulan, penyaringan, pengel o laan, penyajian,  dan  pengk o munikasian  inf o rmasi pemasyarakatan.  Pemasyarakatan  dalam  hal ini  merupakan  kegiatan  untuk  melakukan pembinaan  warga  binaan  pemasyarakatan berdasarkan  sistem,  kelembagaan,  dan  cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem  pemidanaan  dalam  tata  peradilan pidana
Tujuan pembuatan SDP yaitu membangun  database  Narapidana/Tahanan Nasi o nal, menyediakan inf o rmasi yang berkualitas  untuk  menunjang  pengambilan keputusan, meningkatkan pelayanan.
5 Azhar.  2ooo. Sistem  Inf o rmasi  Manajemen K o nsep  dan  Pengembangannya. Penerbit  Andi. Y o gyakarta, hlm. 43.
6 Gibs o n  JL  JM  Invancevich,  JH  D o nnelly, 2oo1, o rganisasi ,  terjemahan Agus  Dharma,  Erlangga, Jakarta, hlm. 12o.
7 A. Diana dan C. Tjipt o . Pengantar Kebijakan Negara , Pustaka Pelajar o ffset, Y o gyakarta, 2oo3, hlm. 19.
Pelaksanaan SDP di Lapas disesuaikan dengan peraturan  yang  ada,  data  yang  ada  di  dalam disesuaikan  dengan  tujuan  dibuatnya  SDP. Kaitannya dengan pemenuhan hak-hak narapidana  SDP  mempunyai  peran  penting. Dengan adanya sistem database pemasyarakatan  (SDP)  seluruh  rekam  jejak narapidana,  dari  catatan  kasus  yang  pernah dilakukan, kesehatan, hingga penempatan dan mutasi  selama  menjalani  hukuman,  akan terk o ns o lidasi  di  dalam  sistem  ini,  sehingga dapat menjadi rujukan ketika narapidana akan diusulkan mendapat hak peringanan hukuman yang dapat meminimalkan subjektivitas karena semua dibangun berdasarkan data.
Setiap implementasi kegiatan memerlukan  acuan  dan  standar  tertentu  agar dapat  mencapai  hasil  secara  maksimal  sesuai dengan  harapan  atau  target  yang  telah ditetapkan. 7 Peraturan yang diberlakukan akan dapat  memberikan  manfaat  yang  besar  bagi may o ritas  publik  yang  menjadi  sasaran  atas pemberlakuan aturan hukum tersebut. 8 Hukum dapat melaksanakan perannya sebagai insrtumen yang memberikan kepastian hukum dan keadilan. 9 Aturan hukum idealnya selaras dengan berbagai nilai dan n o rma yang dianut, hidup  dan  berkembang  dalam  masyarakat, sehingga  tidak  terjadi  disham o nisasi  antara
8 Sidharta, Ref o rmasi Peradilan dan Tanggung Jawab  Negara,  Bunga  Rampai  K o misi  Yudisial, Putusan  Hakim:  Antara  Keadilan,  Kepastian  Hukum, dan  Kemanfaatan, Jurnal  Penelitian.  K o misi  Yudisial Republik Ind o nesia, Jakarta, 2o1o, hlm. 3.
9 Muladi, Dem o krasi, Hak Asasi Manusia dan Ref o rmasi  Hukum  di  Ind o nesia ,  Jakarta:  The  Habibie Center, 2oo2, hlm. 34.
hukum  dengan  nilai-nilai  s o sial  budaya  yang ada. 10
Penyelenggaraan  SDP  bertujuan  untuk mendukung  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi Pemasyarakatan yang efektif, efisien, akuntabel,  dan  transparan  berbasis  tekn o l o gi inf o rmasi.  SDP  membuat  pelaksanaan  fungsi dan  tugas  terkait  pemenuhan  hak  narapidana dapat  lebih  efisien.  Hal  ini  sesuai  dengan ketentuan  Pasal  3  ayat  (3)  Peraturan  Menteri Hukum  dan  HAM  N o m o r  39  Tahun  2016 tentang  Sistem Database Pemasyarakatan yang  menyatakan  bahwa  SDP  digunakan sebagai pemenuhan pemberian hak bagi warga binaan pemasyarakatan.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis n o rmatif dan empiris, dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data  yang  diper o leh  selanjutnya  dianalisis secara  kualitatif  untuk  memper o leh  simpulan sesuai  dengan  p o k o k  permasalahan  yang diajukan.

## III. PEMBAHASAN
3.1 Implementasi  SDP  pada  Lapas
Nark o tika Kelas II Bandar Lampung Kementerian  Hukum  dan  HAM  pada tanggal 11 November 2016 telah memberlakukan  Peraturan  Menteri  Hukum
10 Dahlan  Thaib.  2o15. Teori  Hukum  dan Konstitusi Edisi Revisi , Raja Grafindo Persada. Jakarta, hlm. 33.
dan  HAM  Nomor  39  Tahun  2016  tentang Sistem Database Pemasyarakatan (SDP), yaitu keseluruhan  sistem  informasi  yang  meliputi pengumpulan, penyaringan, pengelolaan, penyajian,  dan  pengkomunikasian  informasi pemasyarakatan.  Pemasyarakatan  dalam  hal ini  merupakan  kegiatan  untuk  melakukan pembinaan  warga  binaan  pemasyarakatan berdasarkan  sistem,  kelembagaan,  dan  cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem  pemidanaan  dalam  tata  peradilan pidana.
Urgensi  Peraturan  Menteri  Hukum  dan HAM  Nomor  39  Tahun  2016  tentang  Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) dalam hal ini
berkaitan dengan penyelenggaraan pemasyarakatan  oleh  Lapas  yang  mengalami perkembangan sesuai dengan kemajuan teknolgi  dan  informasi.  Lapas  dalam  konteks tersebut  menjadi  instansi  penyedia  data informasi  pemasyarakatan  yang  memiliki komitmen  untuk  meningkatkan  pelayanan publik kepada instansi pemerintah,
masyarakat, dan warga binaan pemasyarakatan tentang pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan.  Upaya  yang  ditempuh  oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk  mewujudkan  pelayanan  publik  yang efektif,  efisien,  akuntabel,  dan  transparan adalah  dengan  membentuk  sistem  informasi data pemasyarakatan dan
mengimplementasikannya  ke  dalam  Sistem Database Pemasyarakatan.
Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) Berdasarkan  Pasal  3  Ayat  (3)  Peraturan Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia Republik  Indonesia  Nomor  39  Tahun  2016 pada  Lapas  Narkotika  Kelas  II  Bandar Lampung  diselenggarakan  dengan  tujuan untuk:
1. Membangun  Database  Narapidana  Sistem Database  Pemasyarakatan  berisi  data seluruh  narapidana  atau  tahanan  di  Lapas Narkotika Kelas II Bandar Lampung yang selalu diperbaharui sesuai dengan
perkembangan jumlah Narapidana.
Tersedianya  database  narapidana  dalam SDP akan memudahkan melakukan koordinasi  antara  Lapas  dengan  instansi terkait.
2. Menyediakan Informasi SDP menyediakan Informasi yang berkualitas untuk menunjang  pengambilan  keputusan  oleh Kepala  Lapas  Narkotika  Kelas  II  Bandar Lampung terhadap narapidana. Keputusan tersebut  seperti  asimilasi,  cuti  bersyarat, remisi dan pembinaan yang lain.
3. Meningkatkan  pelayanan.  Dengan  adanya
SDP  maka  seluruh  layanan  di  Lapas Narkotika  Kelas  II  Bandar  Lampung kepada  warga  binaan  ataupun  kepada masyarakat  lebih  baik.  Masyarakat  dapat mengakses  informasi-informasi  mengenai Lapas,  dan  WBP  ataupun  keluarganya dapat  mengetahui  informasi  dengan  lebih efektif dan efisien.
Berdasarkan  hasil  wawancara  kepada Amaminur  selaku  Kepala  Seksi  Pembinaan dan Pendidikan pada Lapas Narkotika Kelas II Bandar Lampung, diketahui bahwa implementasi Sistem Database
Pemasyarakatan  (SDP)  Berdasarkan  Pasal  3 Ayat  (3)  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 39 Tahun  2016  pada  Lapas  Narkotika  Kelas  II Bandar Lampung dilaksanakan dengan memuat beberapa informasi mengenai narapidana, yaitu:
a. Bagian Registrasi
Infomasi  yang  terdapat  pada  bagian registrasi terdiri dari:
1) Input Warga Binaan Pemasyarakatan Baru
2) Registrasi
3) Perpanjangan Penahanan
4) Mutasi Golongan
5) Remisi
6) Pembebasan
7) Surat Lepas
8) MAP (Masih Ada Perkara)
9) Melarikan Diri
10) Pembinaan Lanjutan
11) Catatan
12) Meninggal dunia
13) Pembayaran Denda
14) Tahanan Rumah/kota dan
Pembantaran
15) Pembayaran Uang Pengganti
16) Grasi
17) Rehabilitasi
18) Log File
19) Masuk Kembali
20) Klasifikasi Narkotika
21) Surat Sidang
22) Mutasi UPT
23) Kalkulator Ekspirasi
24) Monitoring sidik jari dan foto
25) Kelengkapan Berkas Monitoring
26) Ubah Status
27) Ubah Ekspirasi
28) Pencarian Kompleks
29) Cetak surat Registrasi
30) Daftar Parameter Pusat
31) Update Versi Aplikasi
b. Bagian Kunjungan
Infomasi  yang  terdapat  pada  bagian kunjungan terdiri dari:
1) Pendaftaran kunjungan
2) Daftar sidang WBP hari ini
3) Manajemen pemanggilan antrian
4) Manajemen ruang kunjungan
5) Manajemen  Kunjungan/pemanggilan
WBP c. Bagian Bimaswat (Bimbingan
Kemasyarakatan dan Perawatan)
Meliputi  Pembebasan  Bersyarat,  Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat dan Cuti Mengunjungi  Keluarga,  Daftar  Sidang, Daftar  Berkas  Bimaswat  Kanwil,  Daftar
Berkas Bimaswat Ditjenpas dan Pencabutan Pembebasan Bersyarat.
Bagian Keamanan.
Keamanan merupakan bagian yang dapat digunakan  untuk  melakukan  manajemen
11 Lawrence  M.  Friedman, American  Law  An Introductionn,  2nd  Edition Alih  Bahasa o leh  Wisnu
kamar  bagi  narapidana  maupun  tahanan, arsip  penghuni,  catatan  pelanggaran  dan register  F  yang  terdiri  dari  reg  f, monitoring  reg  f,  dan  arsip  reg  f.  Hal  ini guna  menjamin  hak  WBP  untuk  tetap mendapatkan rasa aman.
Berdasarkan  uraian  di  atas  maka implementasi  SDP  pada  Lapas  Narkotika Kelas II Bandar Lampung, sesuai dengan teori kebijakan publik yang dikemukakan oleh teori Sistem  Hukum  Lawrence  Friedman.  Menurut teori  ini  sistem  hukum  terdiri  dari  struktur hukum  ( legal  structure ),  substansi  hukum ( legal  substance )  dan  budaya  hukum  ( legal culture ). 11 Adapun  uraian  Teori  Sistem Hukum  dalam  konteks  penelitian  ini  sebagai berikut:
a. Struktur hukum
Struktur hukum dalam hal ini adalah Lapas Narkotika  Kelas  II  Bandar  Lampung sebagai institusi yang memiliki tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang  di  lingkungan  Kementerian Hukum  dan  HAM  di  Wilayah,  yaitu melaksanakan pemasyarakatan narapidana/ Warga  Binaan  Pemasyarakatan  (WBP) tindak  pidana  narkotika,  psikotropika,  dan bahan adiktif lainnya (narkoba).
b. Substansi hukum
Substansi  hukum  dalam  hal  ini  adalah Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM Nomor  39  Tahun  2016  tentang  Sistem Database Pemasyarakatan  (SDP),  yaitu
Basuki, Hukum Amerika: Sebuah Pengantar, Tatanusa, Jakarta, 2oo1, hlm. 6-8,
keseluruhan sistem informasi yang meliputi pengumpulan,  penyaringan,  pengelolaan, penyajian, dan pengkomunikasian informasi pemasyarakatan. Pemasyarakatan dalam  hal  ini  merupakan  kegiatan  untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan,  dan  cara  pembinaan  yang merupakan  bagian  akhir  dari  sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. c. Budaya hukum Budaya hukum dalam hal ini budaya hukum yang  dilaksanakan  oleh  Lapas  Narkotika Kelas  II  Bandar  Lampung  bahwa  Lapas sebagai  instansi  pemberi  layanan  publik kepada  warga  binaan  pemasyarakatan khususnya  dan  kepada  masyarakat  pada umumnya. Sistem pelayanan publik sebagai adalah  suatu  jaringan  yang  berhubungan satu  sama  lain  menurut  skema  atau  pola yang  bulat  untuk  menggerakkan  suatu fungsi yang utama dalam suatu  usaha atau urusan.  Sistem  pelayanaan  merupakan suatu  kebulatan  dari  keseluruhan  yang kompleks teroganisisr, berupa suatu himpunan  perpaduan  hal  atau  bagian  yang membentuk suatu kebulatan dari keseluruhan yang utuh.
3.2 Faktor-Faktor Penghambat Implementasi  SDP  pada  Lapas Narkotika Kelas II Bandar

## Lampung
1) Hambatan Substansi
Perjanjian  Hambatan  substansi  yang
dimaksud  adalah  pengiriman  data  dari  Unit Pelaksana  teknis  (UPT)  ke  Direktur  Jenderal Pemasyarakatan  yang  masih  sering  tidak terbaca.  Selain  itu  masih  terdapat  beberapa narapidana yang berkasnya belum lengkap dari Kep 0 lisian  dan  Kejaksaan  yang  membuat usulan  remisi  tidak  dapat  dilakukan.  Dengan adanya  hambatan  subtsansi  tersebut  maka implementasi
Sistem Database Pemasyarakatan  (SDP)  Berdasarkan  Pasal  3 ayat  (3)  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak Asasi  Manusia  Republik  Ind 0 nesia  N 0 m 0 r  39 Tahun  2016  pada  Lapas  Nark 0 tika  Kelas  II Bandar  Lampung  belum  dapat  dilaksanakan secara maksimal.
2) Hambatan Teknis
Hambatan teknis yang dimaksud adalah jaringan  internet  yang  belum  stabil  sehingga menjadi  penghambat  dalam  implementasi Sistem  Database  Pemasyarakatan  (SDP) Berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik Ind 0 nesia  N 0 m 0 r  39  Tahun  2016  pada  Lapas Nark 0 tika  Kelas  II  Bandar  Lampung,  karena sering  kali  jaringan  internet  menjadi  lemah atau  tidak  maksimal,  sehingga  menghambat pr 0 ses layanan kepada warga binaan pemasyarakatan.
Uraian  di  atas  sesuai  dengan  te 0 ri hukum  sebagai  sarana  perubahan  ( a  t 00 l 0 f s 0 cial  engineering )  menurut  R 0 sc 0 u  P 0 und, menjelaskan bahwa hubungan antara perubahan s 0 sial dengan sekt 0 r hukum tersebut merupakan  hubungan  interaksi,  dalam  arti terdapat  pengaruh  perubahan  s 0 sial  terhadap
perubahan sekt 0 r hukum. 12 Sesuai dengan te 0 ri R 0 sc 0 u  P 0 und  bahwa  pr 0 gram  SDP  sebagai pembaharuan yang dilakukan 0 leh Kementerian  Hukum  dan  HAM  yang  lebih khususnya  dari  Dirjen  Pemasyarakatan  guna melakukan pembenahan dalam sistem inf 0 rmasi  dan  manajemen  administrasi  dalam 0 rganisasi  pemasyarakatan.  SDP  merupakan sistem database narapidana atau warga binaan pemasyarakatan lainnya yang memuat seluruh data  tentang  narapidana  dimana  dapat menunjang  pelaksanaan  hak  narapidana. Sistem  Database  Pemasyarakatan  merupakan sistem  tekn 0 l 0 gi  inf 0 rmasi  berupa  aplikasi sebagai  alat  bantu  dalam  melakukan  pr 0 ses manajemen terhadap pr 0 ses pemasyarakatan di Ind 0 nesia.

## IV. KESIMPULAN
Berdasarkan uraian pembahasan di atas, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
1. Implementasi  SDP  pada  Lapas  Nark 0 tika
Kelas  II  Bandar  Lampung  sebagai  upaya menjamin pemenuhan hak-hak narapidana di  dalam  Lapas  sudah  dilaksanakan meskipun  belum  maksimal  karena  masih adanya fakt 0 r-fakt 0 r penghambat.
Implementasi  SDP  dapat  membantu menentukan  keputusan-keputusan  seperti dalam  pemberian  Cuti  Bersyarat,  Cuti Menjelang  Bebas,  Pembebasan  Bersyarat, Cuti mengunjungi Keluarga, karena penghitungan,  pencatatan  registrasi  dan
12 Munir  Fuadi, Te 0 ri-Te 0 ri  Besar  (Grand The 0 ry)  dalam  Hukum ,  Kencana  Prennamdeia  Gr 0 up,
register f tercantum didalamnya. Data-data tersebut  terpadu  antar  bagian  yang  ada  di Lapas Nark 0 tika Kelas II Bandar Lampung dan  terhubung  dengan  instansi  terkait lainnya dalam pemenuhan hak-hak narapidana.
2. Fakt 0 r  penghambat  implementasi  SDP pada  Lapas  Nark 0 tika  Kelas  II  Bandar Lampung secara substansi adalah pengiriman  data  dari  Unit  Pelaksana Teknis  (UPT)  ke  Direktur  Jenderal Pemasyarakatan  yang  masih  sering  tidak terbaca. Selain itu masih terdapat beberapa narapidana yang berkasnya belum lengkap dari  Kep 0 lisian  dan  Kejaksaan  yang membuat  usulan  remisi  tidak  dapat dilakukan.  Hambatan  teknisnya  adalah jaringan  internet  yang  belum  stabil sehingga  menjadi  penghambat  dalam pemberian  layanan  kepada  warga  binaan pemasyarakatan.

## DAFTAR PUSTAKA BUKU
A. Diana dan C. Tjipt 0 . Pengantar Kebijakan Negara , Pustaka Pelajar 0 ffset, Y 0 gyakarta, 2003.
Azhar.  2000. Sistem  Inf 0 rmasi  Manajemen K 0 nsep dan Pengembangannya.
Penerbit Andi. Y 0 gyakarta.
B.  Irawan.  2017. Studi  Analisis  K 0 nsep  E- G 0 vernment:  Sebuah  Paradigma  Baru dalam  Pelayanan  Publik. Rajawali Press, Jakarta.
Dahlan  Thaib.  2015. Teori  Hukum  dan
Konstitusi  Edisi  Revisi ,  Raja  Grafindo Persada. Jakarta.
Gibs 0 n  JL  JM  Invancevich,  JH  D 0 nnelly,
2001, 0 rganisasi ,  terjemahan  Agus
Dharma, Erlangga, Jakarta.
Lawrence  M.  Friedman, American  Law  An Intr 0 ducti 0 n,  2nd  Editi 0 n Alih  Bahasa
0 leh  Wisnu  Basuki, Hukum  Amerika: Sebuah  Pengantar, Tatanusa,  Jakarta, 2001.
Lintje  Anna  Marpaung.  2018. Hukum  Tata Negara Ind 0 nesia Edisi Revisi , Penerbit Andi, Y 0 gyakarta.
Muladi, Dem 0 krasi,  Hak  Asasi  Manusia  dan Ref 0 rmasi Hukum di Ind 0 nesia , Jakarta: The Habibie Center, 2002.
Munir  Fuadi, Te 0 ri-Te 0 ri  Besar  (Grand The 0 ry) dalam Hukum , Kencana
Prennamdeia Gr 0 up, Jakarta, 2013.
R.  Ahmad  Se 0 madi  Praja  dan  R 0 mli Atmasasmita. 1996. Sistem Pemasyarakatan  di  Ind 0 nesia ,  Bina Cipta Bandung.
Satjipt 0 Rahardj 0 .  1998. Bunga  Rampai
Permasalahan  dalam Sistem Peradilan
Pidana. Pusat  Pelayanan  Keadilan  dan Pengabdian Hukum, Jakarta.

## SUMBER LAIN
Sidharta, Ref 0 rmasi  Peradilan  dan  Tanggung Jawab  Negara,  Bunga  Rampai  K 0 misi Yudisial,  Putusan  Hakim:  Antara Keadilan,  Kepastian  Hukum,  dan Kemanfaatan, Jurnal Penelitian. K 0 misi Yudisial  Republik  Ind 0 nesia,  Jakarta, 2010.