Abstrak — Salah  satu  aspek  penting  dalam  tingkat  ekonomi suatu  negara  adalah  UKM,  dimana  UKM  telah  berkontribusi pada  penyerapan  tenaga  kerja  dan  produk  domestik  bruto. Tapi  walaupun  demikian,  UKM  juga  mengalami  kegagalan dengan  angka  yang  cukup  tinggi.  Oleh  karena  itu  program pengembangan bagi usaha kecil dan menengah diperlukan agar dapat  mengurangi  tingkat  kegagalan  dari  UKM.  Beberapa dukungan  yang  telah  diberikan  oleh  pemerintah  untuk mendorong ketahanan dan pertumbuhan UKM adalah melalui Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha serta Peraturan Menteri Negara  Koperasi  dan  UKM  Republik  Indonesia  Nomor  02 Tahun  2008  tentang  Pengembangan Business  Development Service-Provider (BDS-P).  Pada  prakteknya,  penyusunan layanan  pengembangan  bisnis  bagi  UKM  didasarkan  atas ketentuan dari lembaga pengembangan bisnis terkait. Penyusan layanan tidak didasarkan atas permintaan atau kebutuhan dari UKM sebagai tenant. Padahal kesuksesan inkubator bisnis dan BDS-P  bergantung  pada  kesesuaian  layanan  yang  diberikan dengan  kebutuhan  dari  UKM.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk menentukan  prioritas  layanan  yang  dapat  berdampak  pada pengembangan  UKM  dari  berbagai  lembaga  pengembangan bisnis, baik inkubator bisnis maupun BDS-P, dimana penelitian ini mengambil studi kasus UKM di Surabaya dengan berbagai sektor  ekonomi.  Pemilihan  studi  kasus  UKM  di  Surabaya dikarenakan perekonomian Surabaya bergantung pada UKM, sehingga  Surabaya  memberikan  perhatian  besar  pada pertumbuhan  UKM.  Untuk  mencapai  tujuan  penelitian, penelitian  ini  menggunakan  metode  Delphi  dan  metode  AHP. Hasil  penyaringan  aspirasi  layanan  menggunakan  metode Delphi  menunjukkan  bahwa  terdapat  9  kategori  dan  52  sub layanan  untuk  mengembangkan  UKM.  Hasil  pembobotan perbandingan  berpasangan  AHP  menghasilkan  5  prioritas kategori  layanan  yang  meliputi  pendampingan  oleh  pakar, akses  jaringan  usaha,  layanan  pendukung,  akses  pendanaan, serta bantuan riset.
Kata Kunci — Analytic Hierarchy Process , Business Development Service Provider , Inkubator Bisnis, Metode Delphi, UKM

## I. PENDAHULUAN
KM  (Usaha  Kecil  dan  Menengah)  menjadi  bagian integral  dari  ekonomi  bisnis  Indonesia, yang mempunyai peranan, potensi, serta kedudukan sangat penting dan  strategis  dalam  mewujudkan  struktur  perekonomian nasional  berdasarkan  demokrasi  ekonomi  [1].  UKM  telah berkontribusi  pada  Produk  Domestik  Bruto  (PDB)  dan penyerapan  tenaga  kerja  nasional.  Berdasarkan  data Kementerian  Koperasi  dan  UKM  [2],  apabila  dibandingkan dengan  kontribusi  Usaha  Besar  (UB),  UKM  menyumbang sekitar  60%  PDB  nasional  meliputi  PDB  atas  Dasar  Harga Berlaku  dan  Harga  Konstan  2000  serta  menyumbang  90% penyerapan tenaga kerja nasional. Kontribusi yang besar dari UKM  membuktikan  bahwa  kewirausahaan  melalui  UKM
merupakan aspek penting bagi perekonomian suatu negara.
Namun,  walaupun  kewirausahaan  merupakan  hal  yang penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara [3], dilain sisi  UKM  juga  memiliki  tingkat  kegagalan  yang  cukup signifikan [4]. Di Indonesia sendiri tingkat kegagalan usaha kecil  telah  mencapai  angka  78%,  dimana  80%  diantaranya telah  gagal  dalam  kurun  waktu  5  tahun  pertama  [5]. Kegagalan  UKM  di  Indonesia  disebabkan  oleh  berbagai permasalahan  terkait  keuangan  [6],  informasi  teknik  dan pelatihan, kontrol kualitas, manajemen, fasilitas produksi [7], dimana  80%  tingkat  kegagalan  UKM  di  Indonesia disebabkan oleh kurang adanya pendampingan dari pakar [8]. Mengingat  pentingnya  UKM  bagi  perekonomian  nasional, pemberdayaan  UKM  perlu  untuk  dilakukan  agar  dapat mengurangi  tingkat  kegagalan  serta  dapat  memicu pertumbuhan  ekonomi  nasional  dan  pembangunan  yang berkelanjutan.
Pemerintah  telah  memberikan  dukungan  kepada  UKM melalui  berbagai  cara  meliputi  Rencana  Pembangunan Jangka  Menengah  Nasional  Tahun  2015-2019,  Peraturan Presiden  Nomor  27  Tahun  2013  tentang  Pengembangan Inkubator  Wirausaha,  dan  Peraturan  Menteri  Negara Koperasi  dan  UKM  Republik  Indonesia  Nomor  02  Tahun 2008  tentang  Pemberdayaan Business  Development  Service Provider (BDS-P)  untuk  pengembangan  Koperasi  dan UMKM (KUMKM).
Berdasarkan  Perpres  Nomor  27  Tahun  2013,  inkubator wirausaha  adalah  suatu  lembaga  intermediasi  yang melakukan proses inkubasi terhadap peserta inkubasi ( tenant , klien inkubator, atau inkubati) dan memiliki bangunan fisik untuk  ruang  usaha  sehari-hari  bagi  peserta  inkubasi.  Dalam proses  inkubasi  oleh  inkubator  bisnis,  terdapat  beberapa layanan yang  diberikan kepada  perusahaan tenant diantaranya  ruang  kerja  bersama  yang  layak  [11]  beserta peralatan,  pelayanan  konsep  penciptaan  bisnis  start-up,  jasa pemasaran  dan  penjualan  [12],  layanan  pendukung  seperti perencanaan  bisnis,  sumber  daya  manusia  [13],  berbagai akses  jaringan  usaha,  akses  pendanaan,  serta  dukungan pengembangan  kewirausaan  dalam  bentuk  pelatihan, coaching , dan mentoring [14] .
Sedangkan  berdasarkan  Peraturan  Menteri  Negara Koperasi  dan  UKM  Republik  Indonesia  Nomor  02  Tahun 2008, business  development  service adalah  kegiatan pemberian layanan pengembangan bisnis, untuk meningkatkan kinerja KUMKM, dimana BDS-P merupakan lembaga  yang  melakukan  kegiatan business  development service. Layanan  yang  diberikan  oleh  BDS-P  kepada  usaha kecil  menengah  meliputi  kegiatan  layanan  informasi, pelatihan,  konsultasi,  penyelenggaraan  kontrak  bisnis,

## Pemilihan Prioritas Service terhadap Development Perusahaan Kategori Kecil dan Menengah dari Lembaga Pengembangan Bisnis
Ba'da Maulidia Rizqi Ba'da Putri , Imam Baihaqi , dan Satria Fadil Persada Departemen Manajemen Bisnis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)
e-mail : ibaihaqi@mb.its.ac.id
U
pendampingan  pada  seluruh  aspek  manajemen  UKM  [15], serta  fasilitas  untuk  memperluas  pasar  dan  memperoleh pendanaan dari berbagai lembaga  [16]. Namun berdasarkan Peraturan  Menteri  Negara  Koperasi  dan  UKM  Republik Indonesia  Nomor  02  Tahun  2008,  layanan  yang  disediakan oleh BDS-P menyesuaikan kebutuhan UKM.
Melalui berbagai pelayanan yang diberikan oleh lembaga pengembangan bisnis baik inkubator bisnis maupun BDS-P, program pengembangan UKM dapat memberikan dukungan untuk  meningkatkan  tingkat  ketahanan  serta  mempercepat perkembangan  perusahaan  [17].  Sehingga  kesuksesan  dari kedua lembaga pengembangan bisnis tersebut merupakan hal yang  penting.  Bergek  dan  Norman  [18]  menyatakan  bahwa keberhasilan sebuah inkubator berkaitan dengan sejauh mana penyusunan layanan inkubator mampu memenuhi tujuan dari tenant .  Begitu  pula  dengan  BDS-P,  keberhasilan  program pengembangan UKM  melalui BDS-P juga bergantung pada kesesuaian  layanan  yang  disediakan  oleh  BDS-P  dengan kebutuhan UKM. Sehingga, walaupun lembaga pengembangan  bisnis mampu memberikan  berbagai pelayanan kepada tenant, lembaga  pengembangan  bisnis perlu  mengetahui dan  memahami sudut pandang dari  UKM sebagai tenant terkait  layanan  yang  diperlukan  untuk pengembangan UKM.
Di  Indonesia,  pelayanan  yang  diberikan  oleh  inkubator bisnis telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha, sedangkan layanan yang disediakan oleh BDS-P menyesuaikan  kebutuhan  dari  UKM.  Pada  kenyataannya, penyusunan  layanan  pengembangan  UKM  pada  lembaga pengembangan  bisnis  ditetapkan  secara  langsung  oleh lembaga atau tanpa menyaring aspirasi dari tenant [6, 19, 20]. Padahal untuk dapat mencapai kesuksesan dalam penerapan inkubator  bisnis  di  Indonesia,  inkubator  bisnis  perlu  untuk mengetahui  layanan  apa  yang  diperlukan  oleh  UKM  dari lembaga pengembangan bisnis untuk berkembang.
Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  bertujuan  untuk mengidentifikasi  prioritas  layanan  yang  diperlukan  oleh UKM pada lembaga pengembangan bisnis dengan studi kasus UKM di Surabaya. Pemilihan studi kasus UKM di Surabaya dikarenakan  Surabaya  merupakan  salah  satu  kota  di Indonesia yang menaruh perhatian besar pada perkembangan UKM. Hal tersebut dikarenakan 98% pembangunan ekonomi daerah kota Surabaya bergantung pada UKM [21]. Selain itu, sebagai kota ke 6 dengan jumlah UMKM terbanyak di Jawa Timur  yaitu  260762- unit dan  sebagai  kota  dengan  populasi terbesar  kedua  di  Indonesia,  Surabaya  turut  memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian nasional. Tercatat menurut  Dinas  Koperasi  UKM  Jatim  [22],  UMKM  di Surabaya  terbukti  telah  menyerap  tenaga  kerja  hingga 446.779 tenaga kerja.

## II. METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini dilakukan tahap identifikasi layanan untuk  pengembangan  UKM  dan  pembobotan  layanan pengembangan  UKM  pada  lembaga  pengembangan  bisnis untuk  menentukan  prioritas  layanan.  Langkah  pertama penelitian  ini  adalah  identifikasi  layanan  pengembangan UKM yang dilakukan dengan metode Delphi yang terdiri atas 3  putaran.  Putaran  pertama  adalah generative  round yang
dilakukan  melalui  wawancara  mendalam  dengan  teknik laddering  kepada  5  pemilik  UKM  di  Surabaya.  Terdapat  2 pertanyaan  acuan  yang  digunakan  dalam  tahap generative round : Pertanyaan 1 : “Permasalahan atau kendala apakah yang dihadapi oleh UKM?”
Pertanyaan 2 : “Pelayanan  atau  bantuan  apakah  yang diperlukan  untuk  membantu  UKM  dalam  menghadapi permasalahan tersebut?”
Pada generative  round, hasil  data  berupa  transkip wawancara  akan  dianalisis  menggunakan  analisis  konten yang  diawali  dengan  kondensasi  makna  unit,  pengkodean, dan  pengelompokan  kode  kedalam  kategori  tertentu. Berdasarkan hasil analisis konten tersebut, disusun kuesioner yang  akan  digunakan  dalam  tahap  pengumpulan  data  pada putaran kedua Delphi.
Selanjutnya,  putaran  kedua  Delphi  dilakukan  dengan penyebaran  kuesioner  skala  likert  5  poin  dengan  arti  dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju yang bertujuan untuk mengidentifikasi pencapaian  konsensus  dari kelima panelis. Penentuan  ketercapaian  konsensus  didasarkan  atas  hasil pengolahan  data  statistik  yang  meliputi  nilai  median  dan Interquartile Range (IQR). Konsensus telah tercapai apabila nilai median ≥ 4 dan IQR ≤ 1 [23]. Nilai median lebih dari sama dengan 4  menunjukkan  bahwa  penilaian pakar adalah setuju  atau  sangat  setuju  terhadap  pernyataan.  Sedangkan nilai  IQR  kurang  dari  sama  dengan  1  menunjukkan persebaran data penilaian dari setiap pernyataan terpusat atau tidak bervariasi.
Apabila hasil pengolahan data putaran kedua Delphi tidak mencapai  batas  ketercapaian  konsensus,  maka  dilakukan putaran  ketiga  Delphi  dimana  panelis  memiliki  kesempatan untuk  memberikan  pembenaran  akan  penilaiannya  pada putaran kedua Delphi. Pelaksanaan tiga putaran survei pada metode  Delphi  dianggap  telah  cukup  untuk  mencapai konsensus [24] sehingga pada akhir putaran ketiga, layanan yang tidak mencapai konsensus akan dieliminasi dari daftar layanan pengembangan UKM.
Selanjutnya, setelah diperoleh daftar layanan pengembangan  UKM,  maka  dilakukan  pembobotan  dengan metode Analytic  Hierarchy  Process (AHP)  yang  diawali dengan  penyebaran  kuesioner  perbandingan  berpasangan kepada  8  responden  ahli  yang  meliputi  5  pemilik  UKM,  2 orang  pakar  praktisi,  dan  1  orang  pakar  akademisi.  Setelah dilakukan  penilaian  perbandingan  berpasangan,  data kemudian diolah menggunakan aplikasi Expert Choice. Hasil pembobotan  dari  pengolahan  aplikasi  Expert  Choice  akan menunjukkan tingkat kepentingan antar layanan pengembangan UKM.

## III. ANALISIS DAN DISKUSI

## A. Penentuan Panelis pada Metode Delphi
Panelis  pada  metode  Delphi  terdiri  atas  5  responden  ahli dari  UKM  dengan  memperhatikan  beberapa  kriteria  UKM yaitu  klasifikasi  UKM  menurut  ketentuan  Undang-Undang No.  20  Tahun  2008,  lama  UKM  berdiri  yaitu  lebih  dari  5 tahun,  status  histori  penjualan  tahunan  UKM  yang  terus mengalami  pengingkatan,  dan  jabatan  dari  responden  ahli pada  UKM  terkait.  Dari  5  panelis,  1  diantaranya  menjabat
sebagai general  manager pada  UKM.  Sedangkan  4  panelis merupakan pemilik dari UKM.
B. Analisis Konten
Pengolahan  data  hasil  wawancara  pada generative  round metode  Delphi  dilakukan  dengan  menganalisis  konten  dari transkip  wawancara  yang  telah  diperoleh.  Analisis  konten diawali  dengan  membaca  secara  berulang-ulang  transkip wawancara  untuk  memahami  secara baik respon dari setiap panelis  terhadap  pertanyaan  yang  diajukan  oleh  peneliti sebagai  pewawancara.  Setelah  memahami  transkip  dengan baik, tahap selanjutnya adalah mengidentifikasi kode layanan
Tabel 1. Daftar layanan untuk pengembangan UKM No Layanan Kode Akses Pendanaan (A) 1 Akses kepada Investor A1 2 Akses kepada Pendanaan Pemerintah A2 3 Akses kepada Pinjaman Bank A3 Bantuan Riset (R) 4 Riset Pasar R1 5 Penilaian Produk oleh Pakar R2 6 Penilaian Produk oleh Konsumen R3 7 Proyeksi Bisnis Analisis Kehalalan Aktivitas Bisnis R4 8 R5 9 Analisis Aspek Manajemen Bisnis R6 Dukungan Pengadaan Peralatan (D) 10 Dukungan Pengadaan Peralatan Sistem Informasi D1 11 Dukungan Pengadaan Peralatan Produksi D2 Dukungan Legalitas Usaha (L) 12 Akses Jaringan dengan Pendampingan Pengurusan Legalitas Usaha L1 13 Dukungan Pengurusan HKI/Hak Kekayaan Intelektual L3 Pelatihan dan Seminar (P) 14 Pelatihan Manajemen Keuangan Berkelanjutan P1 15 Pelatihan terkait Pajak P2 16 Pelatihan Pemasaran Produk P3 17 Pelatihan Pembuatan Konten Pemasaran P4 18 Pelatihan Manajemen SDM P5 19 Pelatihan Pengembangan Kepribadian Kewirausahaan bagi Pemilik UKM P6 20 Pelatihan untuk Peningkatan Kualitas Karyawan P7 21 Pelatihan Manajemen Produksi dan Persediaan P8 22 Pelatihan Pengurusan Legalitas Usaha P9 23 Pelatihan yang diadakan secara Teratur P10 24 Pelatihan yang bersifat Private P11 25 Seminar Ilmu Bisnis Syariah P12 No Layanan Kode Ruangan dan Fasilitas (RF) 26 Ruang Pameran Produk RF1 27 Ruang Co-Working Space yang Gratis RF2 28 Ruang Pelatihan RF5 29 Ruang Perpustakaan RF7 30 Ruang Perpustakaan dengan Jasa Konsultasi Gratis RF8 31 Ruang Ibadah RF9 32 Ruang Kantin RF10 33 Ruangan dengan Fasilitas Internet RF11 34 Lokasi Ruangan/Bangunan yang Strategis RF12 Pendampingan oleh Pakar (PP) 35 Pendampingan Offline Berkelanjutan oleh Pakar PP1 36 Pendampingan Online Berkelanjutan oleh Pakar PP2 37 Pendampingan Penggunaan Dana dari Pemberi Dana PP3 Akses Jaringan Usaha (J) 38 Akses Jaringan Pemasaran Offline J1 39 Akses Jaringan Pemasaran Offline dengan Jasa Pemasaran Online J2 40 Akses Jaringan Perusahaan Logistik J3 41 Akses Business Matching Meeting J4 42 Akses Jaringan Pemasaran untuk Ekspansi Pasar Internasional J5 43 Akses Pameran Skala Nasional J6 44 Akses Pameran Skala Internasional J7 45 Akses Pameran yang Gratis J8 46 Akses untuk Bekerjasama dengan Perguruan Tinggi J9 47 Akses untuk Bekerjasama dengan Perusahaan Lain J10 48 Akses Jaringan untuk Berkomunikasi dan Berdiskusi dengan Perusahaan Lain J11 49 Akses kepada Perusahaan Rekruiter Karyawan Berkualitas J12 Layanan Pendukung (LP) 50 Pembuatan Desain Grafis untuk Branding dan Packaging LP1 51 Perumusan Strategi Pemasaran LP2 52 Pembuatan Konten Pemasaran LP3
Tabel 2. Hasil pembobotan kombinasi kategori dan layanan Kategori Layanan Sub Layanan Bobot Kategori Layanan Bobot Lokal Sub Layanan Bobot Global Sub Layanan Akses Pendanaan A1 0.103 0.417 0.043 A2 0.472 0.048 A3 0.112 0.012 Bantuan Riset R1 0.101 0.171 0.017 R2 0.149 0.015 R3 0.168 0.017 R4 0.189 0.019 R5 0.154 0.016 R6 0.168 0.017 Dukungan Pengadaan Peralatan D1 0.083 0.514 0.043 D2 0.486 0.040 Dukungan Legalitas Usaha L1 0.080 0.450 0.036 L3 0.550 0.044 Pelatihan dan Seminar P1 0.097 0.090 0.009 P2 0.046 0.004 P3 0.156 0.015 P4 0.122 0.012 P5 0.067 0.007 P6 0.097 0.072 0.007 P7 0079 0.008 P8 0.112 0.11 P9 0.053 0.005 P10 0.080 0.008 P11 0.063 0.006 P12 0.060 0.006 Ruangan dan Fasilitas RF1 0.051 0.163 0.008 RF2 0.150 0.008 RF5 0.114 0.006 RF7 0.039 0.002 RF8 0.092 0.005 RF9 0.140 0.007 RF10 0.055 0.003 RF11 0.081 0.004 RF12 0.162 0.008 Pendampingan oleh Pakar PP1 0.214 0.466 0.100 PP2 0.245 0.052 PP3 0.289 0.062 Akses Jaringan Usaha J1 0.160 0.046 0.007 J2 0.066 0.011 J3 0.032 0.005 J4 0.094 0.015 J5 0.131 0.021 J6 0.121 0.019 J7 0.128 0.020 J8 0.090 0.014 J9 0.088 0.014 J10 0.077 0.012 J11 0.076 0.012 J12 0.052 0.008 Layanan Pendukung LP1 0.112 0.331 0.037 LP2 0.350 0.039 LP3 0.319 0.036
dan  kategori  dari  setiap  layanan.  Sehingga  diperoleh  9 kategori  layanan  dengan  56  kode  layanan  untuk pengembangan UKM pada lembaga pengembangan bisnis.

## C. Hasil Pengolahan Data Kuesioner Delphi
Setelah  diperoleh  daftar  layanan  pengembangan  UKM, selanjutnya  dilakukan  putaran  survei  melalui  penyebaran kuesioner  skala  likert  5  poin.  Kuesioner  berisi  pernyataan terkait  kode  layanan  yang  diperlukan  untuk  pengembangan UKM, dimana panelis diminta untuk  memberikan penilaian tingkat persetujuan terhadap setiap pernyataan. Setelah data penilaian  terkumpul,  pengolahan  data  hasil  kuesioner dilakukan  menggunakan  aplikasi  Microsoft  Excel  dengan perhitungan nilai median dan IQR.
Hasil pengolahan data putaran Delphi kedua menunjukkan bahwa  terdapat  9  kode  layanan  yang  tidak  mencapai konsensus, sehingga perlu untuk dinilai kembali pada putaran Delphi  ketiga.  Pada  putaran  Delphi  ketiga,  penilaian dilakukan melalui kuesioner yang terdiri atas pernyataan dari 9  kode  layanan,  hasil  pengolahan  data  pada  putaran  Delphi kedua,  dan  catatan  penilaian  setiap  pernyataan  pada kuesioner  Delphi  kedua.  Panelis  diminta  kembali  untuk menilai tingkat persetujuan skala likert 5 poin terhadap setiap pernyataan  terkait  kode  layanan  yang  belum  mencapai konsensus pada putaran survei kedua dengan memperhatikan catatan  penilaian  putaran  Delphi  sebelumnya.  Hasil pengumpulan  data  Delphi  putaran  ketiga  kemudian  diolah kembali  menggunakan  Microsoft Excel dengan perhitungan nilai median dan IQR.
Hasil pengolahan data Delphi putaran ketiga menunjukkan bahwa dari 9 kode layanan ya ng dinilai kembali oleh panelis terdapat  5  kode  layanan  yang  telah  mencapai  konsensus, sedangkan  4  lainnya  tidak  m  encapai  konsensus  dan kemudian dieliminasi dari daftar layanan untuk pengembangan  UKM.  Sehingga  putaran  Delphi  berakhir pada Delph i putaran ketiga dengan total 9 kategori layanan dan 52 kode layanan pengembangan UKM seperti pada Tabel 1.

## D. Konstruksi Model Hirarki AHP
Setelah memperoleh daftar layanan pengembangan UKM, kemudian dilakukan penentuan prioritas layanan menggunakan  kuesioner  perbandingan  berpasangan  AHP. Kuesioner AHP menggunakan skala perbandingan berpasangan 9 poin. Langkah pertama yang dilakukan dalam
metode  AHP  adalah  penyusunan  model  hirarki  AHP  yang ditunjukkan  pada  Gambar  1.  Output  dari  hirarki  ini  adalah daftar prioritas layanan pengembangan UKM pada lembaga pengembangan bisnis, baik inkubator bisnis maupun BDS-P.

## E. Penentuan Responden Kuesioner AHP
Pemilihan  responden  ahli  dari  UKM  memperhatikan definisi UKM yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008, berumur lebih dari 5 tahun, dan memiliki histori  omset  yang  terus  meningkat  dari  tahun  ke  tahun. Sedangkan  pemilihan  responden  ahli  dari  akademisi  dan praktisi  didasarkan  atas  bidang  ahli  dan  lama  bekerja  pada bidang  terkait.  Penentuan  responden  ahli  pada  bagian  ini adalah  untuk  penilaian  kuesioner  perbandingan  relatif berpasangan  AHP  yang  terdiri  atas  5  responden  ahli  dari UKM,  1  responden  ahli  yaitu  seorang  akademisi  bidang kewirausahaan,  dan  2  responden  ahli  yaitu  seorang  praktisi pada lembaga pengembangan bisnis.

## F. Hasil Pembobotan Layanan Pengembangan UKM
Berdasarkan  hasil  penilaian  perbandingan  berpasangan oleh  responden  ahli,  maka  dapat  diperoleh  bobot  tingkat kepentingan  dari  masing-masing  kriteria  dan  sub-kriteria layanan pengembangan UKM pada lembaga pengembangan bisnis. Pembobotan dilakukan menggunakan aplikasi Expert Choice  dengan  memasukkan  data  penilaian  dari  seluruh responden ahli kedalam aplikasi Expert Choice untuk melihat tingkat  kepentingan  layanan  pengembangan  UKM  pada
Gambar 1. Model hirarki AHP
Tabel 4. Peringkat prioritas kategori layanan Peringkat Prioritas Kategori Layanan Bobot 1 Pendampingan oleh Pakar 0.214 2 Akses Jaringan Usaha 0.160 3 Layanan Pendukung 0.112 4 Akses Pendanaan 0.103 5 Bantuan Riset 0.101 6 Pelatihan dan Seminar 0.097 7 Dukungan Pengadaan Peralatan 0.083 8 Dukungan Legalitas Usaha 0.080 9 Ruangan dan Fasilitas 0.051 Tabel 5. Bobot prioritas layanan pada kategori pendampingan oleh pakar No. Layanan Bobot Lokal 1 Pendampingan Offline Berkelanjutan oleh Pakar 0.466 2 Pendampingan Online Berkelanjutan oleh Pakar 0.245 3 Pendampingan Penggunaan Dana dari Pemberi Dana 0.289 Tabel 3. Tingkat rasio konsistensi kombinasi Kategori Layanan Rasio Konsistensi Per Kategori Layanan Rasio Konsistensi Keseluruhan Akses Pendanaan 0.03 0.03 Bantuan Riset 0.03 Dukungan Pengadaan Peralatan 0.00 Dukungan Legalitas Usaha 0.00 Pelatihan dan Seminar 0.03 Ruangan dan Fasilitas 0.04 Pendampingan oleh Pakar 0.00045 Akses Jaringan Usaha 0.04 Layanan Pendukung 0.00
berbagai  lembaga  pengembangan  bisnis,  baik  inkubator bisnis maupun BDS-P. Tabel 2 menyajikan hasil pembobotan kombinasi kategori layanan dan sub layanan pengembangan UKM yang dilakukan menggunakan aplikasi Expert Choice dengan tingkat konsistensi yang ditunjukkan pada Tabel 3.
Dari hasil uji konsistensi dapat dilihat bahwa keseluruhan rasio konsistensi, baik rasio konsistensi total dan per kategori layanan adalah kurang dari 0,1. Hal ini menunjukkan bahwa hasil pembobotan yang dilakukan terhadap kategori layanan dan  layanan  untuk  pengembangan  UKM  pada  lembaga pengembangan bisnis dapat diandalkan.

## G. Analisis Prioritas Kategori Layanan
Berdasarkan  hasil  pembobotan  kombinasi  pada  Tabel  2, dapat  diketahui  bobot  dari  masing-masing  kategori  layanan berdasarkan  urutan  prioritas  layanan  untuk  pengembangan UKM  pada  lembaga  pengembangan  bisnis,  seperti  pada Tabel  4.  Sehingga  dapat  diketahui  5  prioritas  layanan pengembangan  UKM  pada  lembaga  pengembangan  bisnis, baik inkubator bisnis maupun BDS-P yang meliputi layanan pendampingan  oleh  pakar,  akses  jaringan  usaha,  layanan pendukung, akses pendanaan, dan bantuan riset.

## 1) Analisis  Hasil  Pembobotan  Kombinasi  Kategori Pendampingan oleh Pakar
Kategori  pendampingan  oleh  pakar  merupakan  layanan yang paling mendominasi diantara layanan-layanan lain. Hal ini menunjukkan bahwa kategori layanan berupa pendampingan  oleh  pakar  merupakan  layanan  dari  lembaga pengembangan  bisnis  yang  penting  untuk  membantu  UKM berkembang  di  dunia  kewirausahaan  yang  tidak  tentu  dan pasar yang semakin  kompetitif saat ini. Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa pendampingan  oleh  pakar  berpengaruh  positif  terhadap performansi,  pengembangan  operasional,  dan  inovasi  suatu bisnis [25, 26] serta merupakan program pendampingan yang penting  dalam  proses  manajemen  pengetahuan  pada  UKM [27]  dengan  memberikan  nilai  tambah  dalam  mendukung pengalaman pembelajaran bagi UKM [28].
Peran mentor dan coach sebagai  pendamping  yang memiliki  kompetensi,  pengetahuan,  dan  pengalaman  dalam dunia  kewirausahana  diperlukan  untuk  membantu  dan memotivasi  UKM  [29]  serta  sebagai  media transfer knowledge [30]. Di lain sisi, alasan pendampingan oleh pakar merupakan layanan yang penting untuk pengembangan UKM dikarenakan  80%  tingkat  kegagalan  UKM  di  Indonesia
disebabkan  oleh  kurangnya  pendampingan  oleh  pakar  [8]. Hal  ini  juga  telah  didukung  oleh  penelitian  terdahulu  yang menyatakan  bahwa  program  pendampingan  oleh  pakar menjadi  salah  satu  cara  untuk  mengatasi  kegagalan  UKM [31].
Pada  penelitian  ini,  kategori  pendampingan  oleh  pakar terdiri  atas  3  layanan  yaitu  pendampingan offline berkelanjutan oleh pakar, pendampingan online berkelanjutan  oleh  pakar,  serta  pendampingan  penggunaan dana  dari  pemberi  dana.  Berdasarkan  hasil  pembobotan kombinasi layanan pada kategori pendampingan oleh pakar, dapat diketahui layanan pendampingan offline berkelanjutan oleh pakar merupakan layanan pada kategori pendanaan yang paling diperlukan untuk pengembangan UKM pada lembaga pengembangan bisnis. Kemudian diikuti oleh pendampingan penggunaan  dana  dari  pemberi  dana  dan  pendampingan online berkelanjutan  oleh  pakar  seperti  pada  Tabel  5. Sehingga  pada  kategori  layanan  pendampingan  oleh  pakar, pendampingan  secara  online  kurang  diperlukan  oleh  UKM dalam proses pengembangan usahanya.

## 2) Analisis  Hasil  Pembobotan  Kombinasi  Kategori  Akses Jaringan Usaha
Akses  jaringan  usaha  merupakan  layanan  yang  juga penting dalam pengembangan UKM. Hal ini didukung oleh penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa jaringan usaha dapat  memberikan  dampak  positif  pada  performansi  dan kinerja UKM yang sukses [32, 33]. Jaringan usaha, baik yang bersifat  lokal  maupun  internasional  dapat  memungkinkan UKM  untuk  belajar  dari  pengalaman,  memperoleh  peluang dan  pengetahuan  baru,  serta  mendapat  manfaat  dari  efek sinergis pada jaringan bisnis yang luas [34].
Jaringan  usaha  yang  dimiliki  UKM  tidak  hanya  sebatas pada  jaringan  antar  UKM  sehingga  menjadi  tempat pertukaran informsi, tapi jaringan bisnis bagi UKM juga akan menuntun  perusahaan  untuk  mendapatkan  lebih  banyak klien, pemegang saham, rekan bisnis, pemasok, tenaga kerja, pengetahuan  teknis  dan  pasar,  kepercayaan,  bimbingan bisnis,  penyelesaian  masalah    [35,  36],  penciptaan  inovasi, reputasi  yang  baik    [35],  dan  akses  atas  teknologi  [37].
Tabel 6.
Bobot prioritas layanan pada kategori akses jaringan usaha No. Layanan Bobot Lokal 1 Akses Jaringan Pemasaran Offline 0.046 2 Akses Jaringan Pemasaran Offline d engan Jasa Pemasaran Online 0.066 3 Akses Jaringan Perusahaan Logistik 0.032 4 Akses Business Matching Meeting 0.094 5 Akses Jaringan Pemasaran untuk Ekspansi Pasar Internasional 0.131 6 Akses Pameran Skala Nasional 0.121 7 Akses Pameran Skala Internasional 0.128 8 Akses Pameran yang Gratis 0.090 9 Akses untuk Bekerjasama dengan Perguruan Tinggi 0.088 10 Akses untuk Bekerjasama dengan Perusahaan Lain 0.077 11 Akses untuk Berkomunikasi dan Berdiskusi dengan Perusahaan Lain 0.076 12 Akses kepada Perusahaan Recruiter Karyawan Berkualitas 0.052 Tabel 8. Bobot prioritas layanan pada kategori akses pendanaan No. Layanan Bobot Lokal 1 Akses kepada Investor 0.417 2 Akses kepada Pendanaan Pemerintah 0.472 3 Akses kepada Pinjaman Bank 0.112 Tabel 7. Bobot prioritas layanan pada kategori layanan pendukung No. Layanan Bobot Lokal 1 Pembuatan Desain untuk Branding dan Packaging 0.331 2 Perumusan Strategi Pemasaran 0.350 3 Pembuatan Konten Pemasaran 0.319 Tabel 9. Bobot prioritas layanan pada kategori bantuan riset No. Layanan Bobot Lokal 1 Riset Pasar 0.171 2 Penilaian Produk oleh Pakar 0.149 3 Penilaian Produk oleh Konsumen 0.168 4 Proyeksi Bisnis 0.189 5 Analisis Kehalalan Aktivitas Bisnis 0.154 6 Analisis Aspek Manajemen Bisnis 0.168
Sehingga  UKM  dapat  bertahan  dan  meningkatkan keunggulan kompetitif produk dan jasa yang ditawarkan.
Pada  penelitian  ini,  kategori  akses  jaringan  usaha  terdiri atas  12  layanan.  Berdasarkan  hasil  pembobotan  kombinasi layanan pada kategori akses jaringan usaha, dapat diketahui 5 layanan yang paling diperlukan untuk pengembangan UKM pada  kategori  akses  jaringan  usaha  yaitu  akses  jaringan pemasaran  untuk  ekspansi  pasar  internasional  sebagai layanan  pengembangan  UKM  yang  paling  diperlukan. Kemudian  diikuti  oleh  akses  pameran  skala  internasional, akses  pameran  skala  nasional,  akses business  matching meeting , dan akses pameran yang gratis seperti pada Tabel 6. 3) Analisis Hasil Pembobotan Kombinasi Kategori Layanan Pendukung
Layanan  pendukung  pada  penelitian  ini  merupakan layanan  berupa  bantuan  teknis  untuk  mendukung  proses bisnis  dari  UKM  yang  terdiri  atas  pembuatan  desain  untuk branding maupun packaging, perumusan strategi pemasaran, dan  pembuatan  konten  pemasaran.  Layanan  pendukung  ini menjadi  salah  satu  prioritas  layanan  yang  diperlukan  oleh UKM  dalam  proses  pengembangan  usahanya,  dimana layanan pendukung ini disediakan oleh lembaga pengembangan  bisnis.  Hal  ini  disebabkan  oleh  kurangnya kemampuan  pelaku  usaha  UKM  terkait  desain  khususnya untuk  pembuatan  desain  untuk branding dan packaging, strategi  pemasaran,  dan  pembuatan  konten  pemasaran  yang menarik yang  disebabkan  oleh  pendidikan  pelaku  usaha UKM yang rendah dan kurangnya keterampilan dari pelaku usaha UKM [38-40]. Terdapat opsi lain yang dapat ditempuh untuk  memperoleh  layanan  pendukung  ini  yaitu  melalui penggunaan  jasa  dari  tenaga  atau  lembaga  ahli.  Namun walaupun  terdapat  orang  ahli  atau  lembaga  yang menyediakan  jasa  pembuatan brand dan packaging, perumusan  strategi  pemasaran,  dan  pembuatan  konten pemasaran, terdapat kendala  lain  yang  menghambat  UKM yaitu masalah terbatasnya modal yang dimiliki [41].
Berdasarkan  hasil  pembobotan  kombinasi  layanan  pada kategori  layanan  pendukung,  dapat  diketahui  perumusan strategi pemasaran merupakan layanan pada kategori layanan pendukung  yang  paling  diperlukan  untuk  pengembangan UKM pada lembaga pengembangan bisnis. Kemudian diikuti oleh  layanan  pembuatan  desain  untuk branding dan packaging dan layanan pembuatan konten pemasaran seperti pada Tabel 7.
4) Analisis  Hasil  Pembobotan  Kombinasi  Kategori  Akses Pendanaan
Akses pendanaan menjadi salah satu kategori layanan yang penting  dan  diperlukan  UKM  untuk  pengembangan  UKM dikarenakan    pada  umumnya  UKM  tidak  memiliki  cukup dana dan informasi terkait sumber pendanaan  [42] sehingga pendanaan  juga  merupakan  salah  satu  penyebab  dari kegagalan  UKM  [41].  Selain  itu  akses  pendanan  menjadi salah satu syarat suatu UKM dapat tercipta, beroperasi, dan berkembang.  Hal  ini  dapat  diwajari  dan  dapat  dilihat  pada bukti-bukti  penelitian  terdahulu  yaitu  penelitian  Hartsenko dan  Sauga  [43]  yang  mengatakan  bahwa  pendanaan merupakan  elemen  penting  dalam  UKM  untuk  penciptaan, keberlangsungan, dan perkembangan dari suatu usaha dengan meningkatkan  daya  saing  perusahaan.  Penelitian  Eriksson [44] juga menyatakan bahwa kebutuhan akan pendanaan akan terus ada seiring berjalannya waktu pada UKM, karena dalam proses p engembangan UKM, UKM perlu untuk melakukan investasi dibebarapa bidang yang berbeda seperti
peningkatan kapasitas, pengembangan pasar, dan pengembangan teknologi.
Pada penelitian ini, kategori akses pendanaan terdiri atas 3 layanan yaitu akses kepada investor, akses kepada pendanaan pemerintah,  dan  akses  kepada  pinjaman  bank.  Berdasarkan hasil  pembobotan  kombinasi  layanan  pada  kategori  akses pendanaan, dapat diketahui layanan akses kepada pendanaan pemerintah  merupakan  layanan  pada  kategori  akses pendanaan  yang  paling  diperlukan  oleh  UKM  untuk pengembangan  UKM  pada  lembaga  pengembangan  bisnis. Kemudian  diikuti  oleh  akses  kepada  investor  dan  akses kepada pinjaman bank seperti pada Tabel 8.

## 5) Analisis  Hasil  Pembobotan  Kombinasi  Kategori Bantuan Riset
Dalam  proses  pengembangan  UKM,  UKM  menghadapi lingkungan  kewirausahaan  kompetitif  yang  sangat  dinamik, satu-satunya hal yang konstan adalah adanya perubahan yang terus  terjadi  secara  tak  tentu.  Perubahan  tersebut  seperti perubahan  preferensi  konsumen,  peningkatan  teknologi inovasi, persaingan yang ketat dan pasar yang semakin luas menuntut pemasar untuk terus  mengikuti perkembangannya dengan  mengadopsi  strategi  yang  tepat  agar  sebuah  usaha dapat  tetap  bertahan  di  pasar.  Untuk  dapat  menentukan strategi  yang  tepat,  diperlukan  data-data  yang  dapat menunjang  proses  pengambilan  keputusan  pada  UKM, dimana riset merupakan metode yang digunakan untuk proses pengumpulan,  analisis,  dan  penerjemahan  informasi  akan suatu  kejadian  atau  fenomena  secara  sistematis  untuk menambah  pengetahuan  [45].  Oleh  karena  itu,  riset merupakan  hal  yang  penting  bagi  UKM.  Namun  pada kenyataan,  penggunaan  data  pada  pengambilan  keputusan UKM  masih  sangat  rendah.  Hal  tersebut  disebabkan  oleh kurangnya  pengetahuan  dan  kompetensi  dari  pelaku  usaha UKM  [38-40].  Sehingga,  layanan  berupa  bantuan  riset merupakan layanan yang penting dan diperlukan oleh UKM . Pada  penelitian  ini,  kategori  bantuan  riset  terdiri  atas  6 layanan  yaitu  riset  pasar,  penilaian  produk  oleh  pakar  atau kurasi  produk,  penilaian  produk  oleh  konsumen,  proyeksi bisnis, analisis kehalalan aktivitas bisnis, dan analisis fungsi manajemen bisnis. Berdasarkan hasil pembobotan kombinasi layanan  pada  kategori  bantuan  riset  yang  dilakukan menggunakan  aplikasi  Expert  Choice,  dapat  diketahui  3 layanan  pada  kategori  bantuan  riset  yang  paling diprioritaskan  oleh  UKM  untuk  pengembangan  UKM  yaitu diantaranya  proyeksi  bisnis,  riset  pasar,  dan  analisis  fungsi manajemen bisnis seperti pada Tabel 9.
Tabel 10. Prioritas sub layanan pengembangan UKM Peringkat Prioritas Layanan Bobot Global 1 Pendampingan Offline Berkelanjutan oleh Pakar 0.100 2 Pendampingan Penggunaan Dana dari Pemberi Dana 0.062 3 Pendampingan Online Berkelanjutan oleh Pakar 0.052 4 Akses kepada Pendanaan Pemerintah 0.048 5 Dukungan Pengurusan HKI/Hak Kekayaan Intelektual 0.044 6 Akses kepada Investor 0.043 7 Dukungan Pengadaan Peralatan Sistem Informasi 0.043 8 Dukungan Pengadaan Peralatan Produksi 0.040 9 Perumusan Strategi Pemasaran 0.039 10 Pembuatan Desain untuk branding dan packaging 0.037

## H. Analisis Prioritas Sub Layanan
Pada penelitian ini, terdapat 9 kategori layanan dengan 52 sub-kategori  yang  diperlukan  untuk  pengembangan  UKM pada lembaga pengembangan bisnis. Peringkat prioritas sub layanan  terhadap  tujuan  hirarki  penelitian  didasarkan  atas bobot global masing-masing sub layanan  yang dapat dilihat pada  Tabel  2.  Berdasarkan  Tabel  2,  dapat  diidentifikasi  10 sub  layanan  yang  paling  diperlukan  untuk  pengembangan UKM  pada  lembaga  pengembangan  bisnis,  selanjutnya ditampilkan pada Tabel 10 dengan tingkat konsistensi 0.03. Nilai  rasio  konsistensi  tersebut  menunjukkan  bahwa  hasil penilaian responden pada kategori pendampingan oleh pakar sudah konsisten dan dapat diandalkan.
Berdasarkan Tabel 10 diketahui bahwa 3 layanan pertama yaitu  pendampingan  offline  berkelanjutan  oleh  pakar  pada peringkat prioritas pertama, pendampingan penggunaan dana dari  pemberi  dana  pada  peringkat  prioritas  kedua,  dan pendampingan  online  berkelanjutan  oleh  pakar  pada peringkat  prioritas  ketiga  merupakan  layanan  pada  kategori pendampingan  oleh  pakar.  Sehingga  pendampingan  oleh pakar  merupakan  kategori  layanan  yang  paling  diperlukan oleh  UKM  untuk  pengembangan  UKM  pada  lembaga pengembangan bisnis, baik inkubator bisnis maupun BDS-P. Kemudian pada peringkat 4 dan 6 yaitu layanan akses kepada pendanaan pemerintah dan akses kepada investor merupakan sub  layanan  pada  ketegori  akses  pendanaan,  sehingga kategori  layanan  akses  pendanaan  merupakan  layanan  yang diperlukan  oleh  UKM  untuk  pengembangan  UKM.  Pada peringkat 5 yaitu dukungan pengurusan HKI/Hak Kekayaan Intelektual  merupakan  sub  layanan  pada  kategori  dukungan legalitas  usaha.  Pada  peringkat  7  dan  8  yaitu  dukungan pengadaan  peralatan  sistem  informasi  dan  dukungan pengadaan  peralatan  produksi  yang  merupakan  sub  layanan dari  kategori  dukungan  pengadaan  peralatan.  Selanjutnya pada peringkat 9 dan 10 yaitu perumusan strategi pemasaran serta  pembuatan  desain  untuk branding dan packaging merupakan sub layanan pada kategori layanan pendukung.

## IV. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  analisis,  diketahui  bahwa  terdapat  9 kategori  dengan  52  layanan  yang  diperlukan  untuk pengembangan  UKM  pada  lembaga  pengembangan  bisnis, baik  inkubator  bisnis  maupun  BDS-P.  9  kategori  layanan tersebut  meliputi  akses  pendanaan,  bantuan  riset,  dukungan pengadaan peralatan, dukungan legalitas usaha, pelatihan dan seminar,  pendampingan  oleh  pakar,  ruangan  dan  fasilitas, akses jaringan usaha, dan layanan pendukung.
Kemudian  hasil  pembobotan  menunjukkan  bahwa  5 layanan  yang  paling  diprioritaskan  untuk  pengembangan UKM  meliputi  pendampingan  oleh  pakar,  akses  jaringan usaha,  layanan  pendukung,  akses  pendanaan,  dan  bantuan riset. Layanan pada kategori pendampingan oleh pakar yang paling diprioritaskan adalah pendapingan offline oleh pakar dan  pendampingan  penggunaan  dana  oleh  pakar.  Layanan pada kategori akses jaringan usaha yang paling diprioritaskan adalah  akses  jaringan  pemasaran  untuk  ekspansi  pasar internasional,  akses  pameran  internasional,  akses  pameran nasional,  dan  akses  business  matching  meeting.  Layanan pada kategori layanan pendukung yang paling diprioritaskan adalah perumusan strategi pemasaran dan pembuatan desain untuk  branding  dan  packaging.  Layanan  pada  akses pendanaan  adalah  akses  kepada  pendanaan  pemerintah  dan akses  kepada  investor.  Sedangkan  layanan  pada  kategori
bantuan  riset  yang  diperlukan  adalah  proyeksi  bisnis,  riset pasar, dan analisis fungsi manajemen bisnis.

## DAFTAR PUSTAKA
[1]  Biro  Kredit  Bank  Indonesia,  "Kajian  Inkubator  Bisnis  dalam  rangka Pengembangan  UMKM," Jakarta  (ID):  Tim  Penelitian  dan Pengembangan Biro Kredit BI, 2006.
[2]  Kementerian Koperasi dan UKM, "Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB) Tahun 2012-2013," 2013.
[3]  J.  A.  Belso-Martinez,  F.  X.  Molina-Morales,  and  F.  Mas-Verdu, "Combining effects of internal resources, entrepreneur characteristics and KIS on new firms," Journal of Business Research, vol. 66, no. 10, pp. 2079-2089, 2013.
[4]  Y. Honjo, "Business failure of new firms: an empirical analysis using a  multiplicative  hazards  model," International  Journal  of  Industrial Organization, vol. 18, no. 4, pp. 557-574, 2000.
[5] Sutrisno , Manajemen  Sumber  Daya  Manusia. Jakarta:  Pranada Media Group, 2014.
[6]  H. Syarief, B. M. R. P, Ed., ed, 2019.
[7]  S. Urata, Policy recommendation for SME promotion in the Republic of Indonesia . JICA, 2000.
[8]  E.  Suryowati,  "Pelaku  Usaha  UMKM  Gagal  karena  Minim Pendampingan," in Kompas.com , ed, 2014.
[9]  "Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  27  Tahun 2013,"  ed. Indonesia, 2013.
[10]  "Peraturan  Menteri  Negara  Koperasi  dan  UKM  Republik  Indonesia Nomor 02 Tahun 2008," ed, 2008.
[11]  M. Lukeš, M. C. Longo, and J. Zouhar, "Do business incubators really enhance  entrepreneurial  growth?  Evidence  from  a  large  sample  of innovative Italian start-ups," Technovation, 2018.
[12]  A.  K.  Meru  and  M.  Struwig,  "An  evaluation  of  the  entrepreneurs’ perception  of  business-incubation  services  in  Kenya," International Journal of Business Administration, vol. 2, no. 4, p. 112, 2011.
[13]  W.-H.  Lai  and  C.-C.  Lin,  "Constructing  business  incubation  service capabilities  for  tenants  at  post-entrepreneurial  phase," Journal  of Business Research, vol. 68, no. 11, pp. 2285-2289, 2015.
[14]  J. Bruneel, T. Ratinho, B. Clarysse, and A. Groen, "The Evolution of Business  Incubators:  Comparing  demand  and  supply  of  business incubation services  across  different  incubator generations,"
Technovation, vol. 32, no. 2, pp. 110-121, 2012.
[15]  I.  D.  Nurhayati,  "Analisis  Keserasian  Program  Layanan  Business Development Service–Provider (BDS-P) dengan Peraturan Pemerintah terkait Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jawa Timur," Jurnal Manajemen dan Akuntansi, vol. 3, no. 3, 2014.
[16]  N.  Imamah,  "Peranan  Business  Development  Service  dalam Pengembangan  Usaha  Kecil  Menengah  di  Wedoro  Centre  Waru Sidoarjo," Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, vol. 10, no. 2, pp. 169-176, 2009.
[17]  C. Pauwels, B. Clarysse, M. Wright, and J. Van Hove, "Understanding a  new  generation  incubation  model:  The  accelerator," Technovation, vol. 50, pp. 13-24, 2016.
[18]  A.  Bergek  and  C.  Norrman,  "Incubator  best  practice:  A  framework," Technovation, vol. 28, no. 1-2, pp. 20-28, 2008.
[19]  Tanjung, B. M. R. P, Ed., ed, 2018.
[20]  T. Andoria, B. M. R. P, Ed., ed, 2019.
[21]  Z. Effendi, "Wali Kota Risma Ingin UKM Surabaya Lebih Kompetitif," in Detik.com , ed, 2018.
[22]  Dinas  Koperasi  UKM  Jatim,  "Jumlah  UMKM  dan  Tenaga  Kerja  per sektor se-Jawa Timur.," 2013.
[23]  M. Esmaelian, M. Tavana, D. Di Caprio, and R. Ansari, "A multiple correspondence  analysis  model  for  evaluating  technology  foresight methods," Technological Forecasting and Social Change, vol. 125, pp. 188-205, 2017.
[24]  A.  Heiko,  "Consensus  measurement  in  Delphi  studies:  review  and implications  for  future  quality  assurance," Technological  forecasting and social change, vol. 79, no. 8, pp. 1525-1536, 2012.
[25]  E.  O.  Brien  and  I.  Hamburg,  "Supporting  sustainable  strategies  for SMEs through training, cooperation and mentoring," Higher education studies, vol. 4, no. 2, p. 61, 2014.
[26]  C. Davies, "Formal mentorship and entrepreneurial learning: The case of  a  support  programme  in  the  Western  Cape  clothing  sector," University of the Western cape, 2017.
[27]  I.  Hamburg,  "Improving  young  entrepreneurship  education  and knowledge  management  in  SMEs  by  mentors," World  journal  of education, vol. 4, no. 5, p. 51, 2014.
[28]  J.  Audet  and  P.  Couteret,  "Coaching  the  entrepreneur:  features  and success  factors," Journal  of  Small  Business  and  Enterprise Development, vol. 19, no. 3, pp. 515-531, 2012.
[29]  N. Lancer, D. Clutterbuck, and D. Megginson, Techniques for coaching and mentoring . Routledge, 2016.
[30]  Management Mentors, "Coaching vs Mentoring," 2013.
[31]  R.  Barrett,  "Small  business  learning through  mentoring:  evaluating  a project," Education+ Training, vol. 48, no. 8/9, pp. 614-626, 2006.
[32]  H.  Håkansson  and  D.  Ford,  "How  should  companies  interact  in business networks?," Journal of business research, vol. 55, no. 2, pp. 133-139, 2002.
[33]  P.  Naudé,  G.  Zaefarian,  Z.  N.  Tavani,  S.  Neghabi, and R.  Zaefarian, "The  influence  of  network  effects  on  SME  performance," Industrial Marketing Management, vol. 43, no. 4, pp. 630-641, 2014.
[34]  S. Chetty and D. B. Holm, "Internationalisation of small to medium- sized  manufacturing  firms:  a  network  approach," International business review, vol. 9, no. 1, pp. 77-93, 2000.
[35]  F.-J.  Lin  and  Y.-H.  Lin,  "The  effect  of  network  relationship  on  the performance of SMEs," Journal of Business Research, vol. 69, no. 5, pp. 1780-1784, 2016.
[36]  A.  G.  Farinda,  Y.  Kamarulzaman,  A.  Abdullah,  and  S.  Z.  Ahmad, "Building business networking: A proposed framework for Malaysian SMEs," International Review of Business Research Papers, vol. 5, no. 2, pp. 151-160, 2009.
[37]  H.-J.  Bullinger,  K.  Auernhammer,  and  A.  Gomeringer*,  "Managing innovation networks in the knowledge-driven economy," International Journal of Production Research, vol. 42, no. 17, pp. 3337-3353, 2004.
[38]  R.  Nainggolan,  "Gender,  tingkat  pendidikan  dan  lama  usaha  sebagai determinan  penghasilan  UMKM  Kota  Surabaya," KINERJA, vol.  20, no. 1, pp. 1-12, 2016.
[39]  J.  Maes,  L.  Sels,  and  F.  Roodhooft,  "Learning  about  small  business profitability:  the  influence  of  management  practices  and  owner- manager human capital," 2004.
[40]  Statistic Brain Research Institute, "Start-up Business Failure Rate By Industry," 2015.
[41]  W.  R.  Adawiyah,  "Faktor  Penghambat  Pertumbuhan  Usaha  Mikro Kecil  Menengah  (UMKM):  Studi  di  Kabupaten  Banyumas," Sustainable Competitive Advantage (SCA), vol. 1, no. 1, 2013.
[42]  L. Guiso and R. Minetti, "The structure of multiple credit relationships: Evidence from US firms," Journal of Money, Credit and Banking, vol. 42, no. 6, pp. 1037-1071, 2010.
[43]  J. Hartšenko and A. Sauga, "The role of financial support in SME and economic  development  in  Estonia," Business  &  Economic  Horizons, vol. 9, no. 2, 2013.
[44]  A.  Eriksson,  "Government  Financing  of  SMEs:  A  case  study  of  the Swedish  business  development  check  for  internationalization,"  ed, 2017.
[45]  E. Jeanne and P. D. Leedy, Practical Research: Planning and Design a Research , 8 ed. Ohio: Pearson Merrill Prentice Hall., 2005.