## SANKSI PIDANA ANAK DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PENGADILAN ANAK DAN HUKUM ISLAM
Sya’idun

## Institut Agama Islam Ngawi

## Abstrak
Bagi  anak-anak  tidak  berlaku  hukuman  qisas,  hukuman  hudud,  melainkan adalah  ta’zir.  Tidak  diterapkannya  qisas  dan  hudud  karena  anak-anak belum  mukalaf,  sedangkan  ta’zir  diterapkan  dengan  syarat  bersifat hukuman  untuk  pendidikan/pengajaran.  Kedua  konsep  hukum  tersebut terdapat  persamaan  dan  perbedaan  antara  Undang-undang  Pengadilan Anak  dengan  aturan  kejahatan  anak  dalam  hukum  Islam.  Persamaan yaitu  hukuman  yang  diberikan  adalah  sifatnya  mendidik.  Pemberian hukuman  di  Indonesia,  penjara  merupakan  pilihan  terakhir  bagi  pidana anak  dan  pemberiannya  separuh  hukuman  bagi  orang  dewasa.  Penjara dengan  bahasa  yang  dipakai  sekarang  Lembaga  Pemsyarakatan  Anak (lapas  anak),  memiliki  dua  fungsi  yaitu  pendidikan  sekaligus  penjeraan. Oleh  sebab  itu  menjadi  harapan  kepada  hakim  Pengadilan  Negeri  jika anak  pelaku  kejahatan  ringan  dan  usianya  masih  muda  jika  masih  dapat dididik diluar lapas seharusnya hakim memberi kesempatan anak tersebut memperbaiki kesalahannya tanpa masuk penjara. Anak diserahkan  kembali  kepada  orang  tua  dan  pengasuhnya  dengan  syarat- syarat  tertentu,  dititip  kelembaga  sosial  anak.  Jadi  memasukkan  anak  ke lembaga pemasyarakatan harus dijadikan sebagai perbaikan paling terakhir  bagi  anak.  Hukum  Islam,  dalam  hal  ini  hukuman  penjara  sudah dikenal  semenjak  Rasulullah,  hal  serupa  ditemukan  di  masa  Umar  dan sahabat  lainnya.  Para  ulama  mazhab  menjustifikasi  penjara  sebagai salah  satu  bentuk  hukuman  ta’zir.  Hanya  saja  tidak  ditemukan  suatu  dalil anak-anak  dipenjara.  Pendapat  yang  menyatakan  adanya  penjara  bagi anak  diperoleh  dari  ulama  kontemporer  seperti  Abu  Zahrah  dan  Abdul Qadir  Audah.  Ini  menunjukkan  bentuk  hukuman  bagi  anak  masuk  kepada lapangan fiqih.
Kata kunci : sanksi pidana, anak, Undang-undang Pengadilan Anak dan Hukum

## Islam

## A. PENDAHULUAN
Kenakalan  anak (naugtiness) bisa  merugikan  dirinya  sendiri  dan lingkungannya.  Perbuatan  yang  merugikan  diri  sendiri  bisa  terjadi  bila orang  tua  tidak  mengawasi  anak,  bahkan  dapat  merugikan  orang  lain seperti  pembunuhan,  penganiayaan,  penjualan  obat  terlarang.  Kenakalan anak juga disebabkan karena faktor dirinya sendiri atau pengaruh
lingkungan.  Situasi  ini  sudah  tentu  harus  diantisipasi  dengan  adanya aturan.  Untuk  masyarakat  Indonesia  hal  ini  telah  diatur  dalam  hukum Pidana. 1
Undang-undang  Pengadilan  Anak  menyebut  anak  jahat  dengan Anak  Nakal. Untuk  menetapkan  anak-anak  yang  melakukan  kejahatan  dan bentuk  aturan  hukumnya  diatur  pada  pasal  4  ayat  1  Undang-undang Pengadilan  Anak,  disana  dinyatakan  bahwa:  Batas  umur  anak  nakal  yang dapat  diajukan  ke  sidang  anak  adalah  sekurang-kurangnya  8  (delapan) tahun  tetapi  belum  mencapai  umur  18  (delapan  belas)  tahun  dan  belum pernah  kawin.  Sedangkan  hukuman  yang  dijatuhkan  pada  anak  (anak nakal) dinyatakan pada pasal 23 ayat 1 dan 2.
Ajaran Islam memiliki aturan terhadap kejahatan.
Kejahatan/kriminal,  dalam  hukum  Islam  dinamakan  jinayah  dan  jarimah. Perbuatan  pidana  (tindak  pidana)  dalam  istilah  fiqih  disebut  jarimah. Menurut  ta’rif  para  ahli  fiqih  (jarimah)  ialah:  Larangan  syara’ yang apabila dikerjakan akan diancam dengan hukuman had dan ta’zir. 2
Jarimah  itu  ada  tiga  bagian  yaitu  hudud,  qisas  dan  ta’zir. Kejahatan  hudud  adalah  kejahatan  yang  paling  serius  dan  berat,  seperti kejahatan  terhadap  kepentingan  publik.  Sedangkan  qisas,  sasaran  dari kejahatan  ini  adalah  integritas  tubuh  manusia  berupa  pembunuhan  dengan sengaja,  pembunuhan  menyerupai  sengaja,  menimbulkan  luka  atau  sakit karena  kelalaian. 3 Adapun  ta’zir  (kejahatan)  di  mana  bentuk  hukuman yang  tidak  disebutkan  ketentuan  kadar  hukumnya  oleh  syara’dan  menjadi kekuasaan waliul amri atau hakim. 4
Abdul Qadir Audah mendefinisikan jinayah sebagai berikut:
1 Pusat Pengembangan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Bahasa Indonesia II, Jakarta : PT. Aqua Pers, 1983, hlm. 1432
2 Teungku  Muhammad  Hasbi  Ash  Shiddieqy,  Pidana  Mati  Dalam  Syari’at,  Semarang  : PT. PustakaRizki Utama, 1998, hlm. 5-6
3 Topo  Santoso  S.H. Membumikan  Hukum  Pidana  Islam, Jakarta  :  Gema  Insani  Pers,  hlm. 22-23
4 Rahmat  Hakim, Hukum  Pidana  Islam ,  Bandung  :  Pustaka  Setia,  2000,  Cet.  Ke.  1,  hlm 141
ﲑﻏﻭﺃ ﻝﺎﻣﻭﺍ ﺲﻔﻧ ﻰﻠﻋ ﻞﻌﻔﻟﺍ ﻊﻗﻭ ﺔﻳﺎﻨﳉﺍ ﻡﺮﳏ ﺎﺣﻼﻄﺻﺍ ﻪﺒﺴﺘﻛﺍ ﺎﻣﺮﺷ ﻦﻣ ﺀﺮﳌﺍ ﻪﻴﻨﳚ ﺎﳌ ﻢﺳﺍ ﺔﻐﻟ ﺀﺍﻮﺳ ﺎﻋﺮﺷ ﻚﻟﺍﺫ
Jinayah  menurut  bahasa  merupakan  nama  bagi  suatu  perbuatan  jelek seseorang. Adapun menurut istilah adalah nama bagi suatu perbuatan yang diharamkan syara’ baik perbuatan tersebut mengenahai jiwa, harta benda maupun selain jiwa dan harta benda. 5
Umar  Bin  Khattab  selaku  khalifah  memberi  perhatian  terhadap anak  yang  bermasalah,  sekaligus  mengisyaratkan  adanya  aturan  bagi  anak tersebut sepert riwayat dibawah ini.
ﻦﺑﺮﻤﻋ ﻥﺃ ﺰﻳﺰﻌﻟﺍ ﺪﺒﻋ ﻦﺑ ﺮﻤﻌﻟ ﺏﺎﺘﻛ ﰱ ﻥﺃﺮﻤﻋ ﻦﺑﺍ ﺰﻳﺰﻌﻟﺍ ﺪﺒﻋ ﱐ ﱪﺧﺃ ﻝﺎﻗ ﺞﻳﺮﺟ ﻦﺑﺍ ﻦﻋ ﻕﺍﺯﺮﻟﺍ ﺪﺒﻋ ﺎﻧﱪﺧﺃ ﳊﺍ ﻎﻠﺒﻳ ﱂ ﻦﻣ ﻰﻠﻋ ﻝﺎﻜﻧﻻﻭ ﺪﺣﻻﻭ ﻞﺘﻗﻻﻭ ﺡﺍﺮﺟ ﰱ ﺹﺎﺼﻗﻻ ﺩﻮﻗﻻ ﻝﺎﻗ ﺏﺎﻄﳋﺍ ﻡﻼﺳﻷﺍ ﰱ ﻪﻟﺎﻤﻤﻠﻌﻳ ﱴﺣ ﻢﻠ

## ﻪﻴﻠﻋﺎﻣﻭ
Abdurrazaq  telah  meriwayatkan  dari  ibnu  Juraij,  ia  berkata:“telah memberitakan  kepadaku  Abdul  Aziz  bin  Umar  dalam  sebuah  surat milik  Umar  bin  Abdul  Aziz  tertulis  bahwa  Umar  Ibnul  Khattab  r.a. telah  berkata:  tidak  ada  pembalasan,  tidak  pula  qisas  dalam  suatu tindakan  melukai,  tidak  pula  hukuman  eksekusi  dan  hukuman  had bagi  orang  yang  belum  mencapai  usia  balig,  hingga  ia  mengetahui apa dan bagaimana hak dan kewajibannya dalam Islam. 6
Selanjutnya tindakan jahat anak dimasa para sahabat dapat diketahui dari kasus berikut ini: Abdurrazaq dan lainnya telah meriwayatkan  dari  Muhammad  binHayyun  ia  berkata  “Ibnu  Shaibah  telah menuduh seorang wanita. Bahwa rambutnya(wanita) berbeda dengan rambut  orang  tuanya  (yang  tertuduh).  Perkara  dia  diajukan  kepada  Umar bin  Khattab  r.a.  Beliau  (Umar)  memerintahkan  katanya  ”lihatlah  disekitar kemaluannya,  ternyata  anak  tersebut  belum  tumbuh  rambut  kemaluannya. Umar  berkata  kepada  anak  itu  (Ibnu  Abi  Syaibah)  kalau  saja  terbukti  telah tumbuh rambut kemaluanmu pastilah aku akan menjilidmu. 7
5 Abdul  Qodir  Audah, At-Tasyri  Jina’I  al-Islam ,  Kairo  :  Maktabah  Darul  ‘Arubah,  1960, Jil 1. Hlm. 4
6 Al-Hafidh  al-kabir,  abu  Bakar,  Aburrazaq  bi  Hamain  as-Sinai,  Mushannaf  abdur  Razaq, (tanpa Nama kota : Habiburrhaman al’Zam), Jilid 10. Hlm. 174
7 Ruway’I ar-Ruhaily, Fiqih Umar I, Jakarta : Pustaka al-Kausar, hlm. 173
Perbedaannya  terdapat  pada  tataran  pemikiran  apakah  ukuran yang  dipakai  hukum  Islam  dalam  menentukan  kejahatan  anak  sehingga diklasifikasikan jarimah/jinayah dan bagaimana bentuk sanksinya.
Disisi lain, mayoritas umat Islam memahami aturan untuk kejahatan  ada  dan  cukup  sederhana  bahkan  dipahami  anak-anak  diberi pembebasan dalam pertanggungjawaban hukum. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw berikut ini:
ﷲﺍ ﻝﻮﺳﺭ ﺖﻌﲰ ﻪﻨﻋ ﷲﺍ ﻰﺿﺭ ﻰﻠﻋ ﻦﻋ ﺲﻧﻮﻳ ﺎﻧﺎﺒﻧﺃ ﻢﻴﺸﺣﺎﻨﺛﺪﺣ ﻝﻮﻘﻳ ﻢﻠﺳﺭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺻ : ﻦﻋ ﻢﻠﻘﻟﺍ ﻊﻓﺭ ﻪﻨﻋ ﻒﺸﻜﻳ ﱴﺣ ﺏﺎﺼﳌﺍ ﻦﻋﻭ ﻆﻘﻴﺘﺴﻳ ﱴﺣ ﻢﺋﺎﻨﻟﺍ ﻦﻋﻭ ﻎﻠﺒﻳ ﱴﺣ ﲑﻐﺼﻟﺍ ﻦﻋ ﺙﻼﺛ ) ﺪﲪﺃ ﻩﺍﻭﺭ ( Telah menceritakan kepadaku
Husyaim, katanya: telah menceritakan  kepadaku  Yunus  dari  Ali  r.a  ia  berkata:  Aku mendengar  Rasulullah  Saw  bersabda:  Diangkatkan  pembebanan hukuman  dari  tiga  jenis  orang;  anak  kecil  sampai  ia  balig,  orang tidur  sampai  ia  bangun,  dan  orang  gila  sampai  ia  sembuh.  (HR Ahmad) 8

## B. PEMBAHASAN
1. Kejahatan Anak-anak dan Penangannya
Berbagai  kasus  kejahatan  pada  umumnya  dan  kejahatan  anak pada  khususnya  membuat  pemerintah  Indonesia  berusaha  mencari  format yang  baik  untuk  menanggulangi  kejahatan.  Salah  satu  upaya  adalah menyusun undang-undang bagi anak nakal yaitu undang-undang Pengadilan  Anak  dalam  pemberian  sanksi  yang  dikaji  dan  hukum  Pidana Islam.
a. Anak-anak menjadi korban kejahatan (viktima)
Anak menjadi korban kejahatan disebut juga dengan istilah viktima. Bidang kriminologi menjadi cabang ilmu khusus yaitu victomology yang  berarti  ilmu  yang  mempelajari  seluk  beluk  dari  suatu korban kejahatan yang fungsional dan struktural. 9
Jika anak melakukan kejahatan seperti pembakaran rumah, pemukulan  dan  pengrusakan  lain,  diperlukan  perangkat  hukum  untuk
8 Imam Ahmad bin Hanbal, Musnat, Bairut : Darul Jiil, tt, Jilid 2. Hlm. 172
9 Maulana  Hasan  Wadong, Pengantar  Advokasi  Dan  Perlindungan  Anak ,  Jakarta  :  PT Gramedia Widasarana Indonesia, 2000. Hlm 88
membuktikan  apakah  benar  ia  berbuat  karena  suatu  keterpaksaan  (korban dari  kejahatan)  atau  tidak.  Sejauh  mana  eksistensi  pengadilan  berpihak terhadap  anak  sehingga  tidak  semata-mata  menganggap  anak  melakukan kejahatan.
Jadi masalah viktima hakim harus mempertimbangkan dan memkomparasikan  aspek  perlindungan  anak  yang  ada  pada  Undang- undang  Peradilan  Anak  dengan  Undang-undang  Perlindungan  Anak  (UU No.  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak).  Pada  pasal  16  ayat  1,  2 dan  3  dijelaskan:  (1)  Setiap  anak  berhak  memperoleh  perlindungan  dari sasaran  penganiayaan,  penyiksaan,  atau  penjatuhan  hukuman  yang  tidak manusiawi.  (2)  Setiap  anak  berhak  memperoleh  kebebasan  sesuai  dengan hukum  dan  (3)  Penangkapan  dan  penahanan,  atau  tindak  pidana  penjara hanya  dilakukan  apabila  sesuai  dengan  hukum  yang  berlaku  dan  hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
b. Keterlibatan Pemerintah dan Pengawasan Masyarakat terhadap Advokasi/ Perlindungan Anak
Ada  dua  kategori  sebab-sebab  anak  melakukan  kejahatan  yaitu: Pertama, unsur  kenakalan  yang  ada  dalam  dirinya  dan kedua kasus viktima. Diperlukan  ketelitian  dan  ketegasan  pemerintah.  Indonesia  dapat mencontoh  Negara  Perancis  bahwa  orang  tualah  yang  justru  diberi hukuman  ketika  anaknya  melakukan  kejahatan/kenakalan  karena  orang tua mensia-siakan anaknya/menelantarkan anaknya. 10
Kebijakan pemerintah pada masalah anak ini cukup jelas, Ketentuan  pasal  34  UUD  1945  menjadi  strategis  untuk  mentela’ah kehidupan  kenegaraan  tentang  anak,  Undang-undang  No.  4  Tahun  1977 Tentang  Kesejahteraan  Anak  dan  Undang-undang  Pengadilan  Anak  No.  3 Tahun  1997,  Undang-undang  No.  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi Manusia dan Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang
Pemasyarakatan Anak.
10 Agung  Wahyu,  Peradilan  Anak  Di  Indonesia,  Jakarta  :  sinar  Grafika,  1993,  Cet.  Ke.3. Hlm. 53
2. Aturan Kejahatan Anak Antara Undang-undang Pengadilan Anak  dengan Hukum Pidana Islam.
a. Konsep Pertanggungjawaban Kejahatan Anak
Di Indonesia dikenal denga pertanggungjawaban pidana, 11
sedang  dalam  hukum  pidana  Islam  dikenal  dengan al-masuliyatul  jinai . Itu  adalah  konsep  dari  kedua  hukum    tentang  pertanggungjawabab perbuatan kejahatan anak yang singnifikan.
1. Hukum Pidana Indonesia (KUHP)
Pada  KUHP  tidak  ditentukan  kapan  pertanggungjawaban  anak dimulai.
2. Batas akhir pertanggungjawaban anak-anak
Pada  aturan  lama  pasal  45  KUHP  dijelaskan  bahwa  seorang dapat  mempertanggungjawabkan  seluruh  perbuatannya  jika  berumur  16 tahun  sementara  itu  pada  aturan  baru  Undang-undang  Pengadilan  Anak disebutkan  18  tahun.  Alasan  umum  yang  sering  terjadi  adalah seseorang (subyek  hukum)  tidak  tahu  terhadap  aturan  yang  ada,  apalagi  anak-anak . Karena  bila  kembali  memahami  pasal  45  KUHP  hanya  disebutkan  batas umur  anak-anak  dalam  hukum  pidana  16  tahun.  Jadi kelihatannya semenjak dilahirkan seseorang dianggap mengetahui hukum pidana.
Hal  tersebut  diperkuat  dengan  adanya  asas  hukum  pidana  yang menerangkan “Setiap  orang  dianggap  mengetahui  suatu  undang-undang atau  suatu  peraturan  sesudah  undang-undang  atau  peraturan  itu  di undangkan.” 12 Dengan  asasini  dapat  pahami  penuntutan  anak  kapanpun dapat dilakukan.
b. Undang-undang Pengadilan anak
1. Awal umur pertanggungjawaban anak
11 Muljatno,  Azaz-Azaz  Hukum  Pidana,  Yokyakarta  :  Gajah  Mada  Pers,  1980,  Hlm.  107. Menjelaskan  Pertanggungjawaban  pidana  adalah:  hal  yang  diteruskannya  celaan,  yang secara  pbyektif  ada  pada  tindak  pidana  berdasarkan  ketentuan  hukum  yang  berlaku,  dan secara subyektif kepada pembuat yang memenuhi syarat dalam undang-undang(pidana).
12 Kartini  Kartono,  Bimbingan  Bagi  Anak  dan  Remaja  Yang  Bermasalah,  Jakarta  :  raja wali Pers, 1985, hlm. 7
Dicabutnya aturan lama (KUHP), mengenai kejahatan anak dijelaskan  pasal  67  Undang-undang  Pengadilan  Anak: “Pada  saat  mulai berlakunya  undang–undang  ini  maka  pasal  45,  Pasal  46,  dan  Pasal  47 kitab Undang-Undang hukum Pidana dinyatakan tidak berlaku lagi”.
Undang-undang  No.  3  tentang  pengadilan  anak,  anak  mulai bertanggung jawab pada perbuatannya usia delapan tahun. Pada umumnya  anak  di  Indonesia  pada  usia  8  (delapan)  tahun  sudah  dapat menilai  sendiri  perbuatannya  apakah  perbuatannya  dapat  dibenarkan  atau tidak  menurut  akalnya.  Maka  sekiranya  usianya  melebihi  delapan  tahun tentunya kemampuan untuk menilai perbuatannya sendiri (baik dan buruk)  akan  lebih  baik  lagi.  “ Penilaian  terhadap  perbuatan  sendiri  ini sangat penting karena didalam persidangan nantinya anak akan diberitahu  oleh  hakim  kesalahan  yang  dilakukannya”. Sekaligus  akan menentukan aturan/sanksi apayang akan diberikan kepada anak.
Konsep  “ oordeel  des  onderscheids” dengan  secara  eksplist  telah menjiwai Beijing  Rule  (United  Nation  Standar  Minimum  Rules  for  Jhe Administrationof Juveneli Justicej/SMR-JJ) 13 dimana anak-anak baru mempertanggungjawabkan  perbuatannya di usia  12 tahun atau lebih rendah  dari  12  tahun  bisa  menjadi  acuan.  Hanya  para  praktisi  hukum terutama  yang  bergerak  dalam  perlindungan  anak  menginginkan  usia  awal pertanggungjawaban anak dimulai usia 12 tahun.
Kenyataan, anak-anak di berbagai belahan dunia tetap mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya di depan pengadilan.
Penulis  beralasan  sesuai  pemandangan  umum  fraksi  angkatan  Bersenjata Republik  Indonesia  DPR-RI  terhadap  RUU  tentang  Peradilan  Anak. Sebagai berikut: “Kebanyakan negara memutuskan batas umur maksimum  seorang  anak  untuk  dapat  diajukan  ke  sidang  peradilan  anak.
13 Geijing  Rule  ,merupakan  hasil  kesepakatan  pada  kongres  keenam  PBB  tahun  1920, mengenahi Pencegahan Kejahatan dan Pembinaan Terpidana di Caracas, Venezuela.Beijing  Rule  itu  adalah United  Nation  Stdanr  Minimum  Rules  For  Jhe Administrationof  Juveneli  Justice yang  di  aneksasi  pada  resulusi  PBB  no  40/33.  Tina Asmirawati, Hukum Pidana Anak di Indonesia, Depok:UI depok,1996, hlm. 80
Batas  umur  minimum  hanya  berlaku  bagi  anak  nakal  (deliquent  child), sedangkan  bagi  anak  terlantar  “neglected  child”  tidak  ada  batas  usia minimum. Masalah batas umur minimum dan maksimum.
Pandangan  di  atas  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  awal  usia anak-anak mempertanggungjawabkan perbuatannya khusus hukum Pidana  pada  rancangan  yang  kemudian  disahkan  sebagai  Undang-undang Pengadilan  Anak  mengacu  kepada  pendapat  yang  lebih  universal  di  dunia yaitu 8 sampai 18 tahun. Keadaan demikian menurut penulis membuktikan  Indonesia  dalam  aturan  kejahatan  anak  berpola unifikasi (penyatuan),  maksudnya  mencontoh  aturan  yang  dipakai  oleh  mayoritas sejumlah negara.
2. Batas umur maksimal anak dalam undang-undang Pengadilan Anak Pada Undang-undang No. 3 Tahun 1997 dijelaskan secara eksplisit  bahwa  pada  usia  itu  seseorang  sudah  matang  secara  psikologis (kejiwaan)  dan  telah  memiliki  intelegensi  tinggi  (kecerdasan)  atau  dengan sebutan  seseorang  telah  dewasa.  Intelegensi  adalah  perbuatan  yang  sangat baik sebagai aktivitas yang efisien. 14
3. Kejahatan anak di bawah umur 8 tahun
Dalam    pasal  1ayat  1  Undang-undang  Pengadilan  anak  adalah; jika  kejahatan  dilakukan  oleh  anak  di  bawah  usia  8  tahun.  Tentu masyarakat  tidak  menerima  begitu  saja  perbuatan  jahat  dari  anak-anak bila  akibat  kejahatannya  berbahaya  dan  meresahkan  masyarakat.  Penulis melihat  bahwa  pemerintah  telah  berusaha  mengantisipasi  anak-anak  di bawah  usia  8  tahun  dengan  memberdayakan  masyarakat  sekitar  anak tersebut  seperti  yang  dijelaskan  pada  salah  satu  pasal  Undang-undang Pengadilan Anak di bawah ini. Pasal 5.
Pasal  ini  memiliki  muatan  positif  terhadap  anak-anak  untuk perkembangan fisik dan mentalnya. Sebab pemerintah menyadari
14 A.A.A  Raden  Cahaya  Prabu, Perkembangan  Taraf  Intelegensi  Anak ,  Bandung; Angkasa, 1985, hlm.9
kesalahan  atau  kejahatan  yang  dilakukan  oleh  anak-anak  tidak  perlu sampai pada tahap pengadilan.
Peneliti  sependapat  bahwa  perbuatan  anak  di  bawah  umur  tetap harus  dimintai  pertanggungjawabannya,  Ganti  rugi  akibat  kejahatan  anak di  bawah  delapan  tahun  yang  diatur  dalam  hukum  pidana  ada  dua  hal yaitu;  hukuman  secara  materiil 15 KUHP  pasal  1365  dan  hukuman  secara immaterial.
Pasal  5    undang-undang  Pengadilan  Anak  tentang  aturan  hukum bagi  anak  di  bawah  umur  8  tahun  telah  dapat  memenuhi  keadilan.  Peneliti dapat memberikan pandangan dari beberapa tinjauan yaitu ;
Secara  Sosiologis, anak  di  bawah  umur  8  (delapan)  tahun  belum mampu melakukan interaksi sosial dengan baik.
Psikologis, berdasarkan  perkembangan  intelektual  individu  maka perkembangan  itu  dapat  digambarkan  melewati  empat  fase  yaitu:  (1) Fase sensomotorik yang  berlansung  dari  umur  0  sampai  2  tahun,  (2)  f ase  pra- operasional ,  dari  umur  2  sampai  7  tahun,  (3), fase  operasional-kongkrit yang  berlangsung  dari  umur  7  sampai  12  tahun  dan  (4) fase  operasional formal , yang berlansung sejak individu umur 12 tahun . 16
Fase  psikologis  anak  di  atas  dapat  dipahami  bahwa  usia  di  bawah 8  tahun  masih  berada  pada  tahapan  pra-operasional,  intelektualnya  belum tumbuh  dengan  baik,  jadi  sulit  baginya  mengikuti  pengadilan  apalagi menjalani  sanksi  pidana  jika  dipaksakan  akan  berpengaruh  tidak  baik  bagi perkembangan jiwa anak.
Pedagogis  (pendidikan), sekalipun  anak  berusia  di  bawah  8 tahun  diproses  sesuai  peradilan  bertujuan  untuk  mendidik  kelihatannya pendidikan semacam ini sangat berat bagi anak.
Dapat  pahami  maksud  pasal  4  ayat  1  Undang-undang  Pengadilan Anak  yang  berbunyi:”  Batas  umur  Anak  Nakal  yang  diajukan  ke  Sidang
15 Chaidir  Ali, Yurisprudensi  Indonesia  Tentang  Perbuatan  Melawan  Hukum ,  Bandung; Bina Cipta, 1994. Hlm. 84
16 Sumadi Surya Brata, Perkembangan Individu, Jakarta;Radar Jaya Ofset, 1982. Hlm.6
Anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin.”
c. Pertanggungjawaban Anak pada Hukum Pidana Islam
Pengertian pertanggungjawaban pidana dari pandangan hukum Islam menurut Abdul Qadir Audah adalah; 17
Kejahatan  dalam  pandangan  Islam  dapat  dikategorikan  kepada; kejahatan terhadap jiwa, kejahatan terhadap agama, kejahatan terhadapakal, kejahatan terhadap keturunan dan kehormatan serta kejahatan  terhadap  harta. Hukuman  bagi  pelaku  kejahatan  mengandung dua  dimensi  yaitu  akhirat  dan  dunia.  Adapun  bagi  anak  yang  berlaku adalah  hukuman  diat,  kafarat  menurut  sebagian  ulama  dan  ta’zir.  Hal pembayaran  diat  kelihatannya  hukum  Islam  tidak  mempersoalkan  usia anak  sedangkan  dalam  ta’zir  persoalan  usia  mengemuka.  Sebenarnya yang  menjadi  perbedaan  besar  bagi  ahli  hukum  Islam  adalah  usia  berapa seorang  anak  layak  mendapatkan  ta’zir.  Ini  terkait  dengan  kapan  anak  itu bisa beranggaung jawab.
1. Usia belum dapat bertanggungjawab
Usia di bawah tujuh tahun anak belum mampu mempertanggungjawabkan  perbuatannya  dikarenakan  anak  belum  mampu berfikir/belum mumaiz ), ( ﻙﺍﺭﺩﺈﻣﺍﺪـــﻌﻧﺇ﴿ . Jadi  usia  dibawah  tujuh  tahun merupakan  pendidikan  awal  seorang  anak  yang  harus  dipandu  penuh olehorang  tua,  pangasuh  dan  masyarakat  sekitar  anak.  Jadi  dibawah  usia tujuh  tahun  anak  tidak  dapat  mempertanggungjawabkan  perbuatannya. Konsekuensinya  anak  tidak  boleh  diberikan  hukuman  yang  berlaku  dalam satu aturan baik keluarga ataupun negara.
2. Usia anak dapat bertanggungjawab secara pidana tidak penuh.
17 Abdul Qadir Audah, At-Tasyri’ah al-Jina’I al-Islamiah, Bairut: dar al-Kutub al-arabi,tt, Jilid 1. Hlm. 390. Menjelaskan
ﺔﻴﻟﺅﺴﻤﻟﺍ
ﺎﻬﺠﺌﺎﺘﻨﻭ ﺎﻬﻴﻨﺎﻌﻤﺍ ﻙﺭﺩﻤ ﻭﻫﻭ ﺍﺭﺎﺘﺨﻤ ﺎﻬﺒﺘﺄﻴ ﻰﺘﻟﺍ ﺔﻤﺭﺤﻤﻟﺍ لﺎﻌﻓﻷﺍ ﺞﺌﺎﺘﻨ ﻥﺎﺴﻨﻹﺍ لﻤﺤﺘﻴ ﻥﺇ ﺔﻴﻋﺭﺸﻟﺍ ﻰﻓ ﺔﻴﻨﺎﻨﺠﻟﺍ Pertanggungjaban  pidana  dalam  hukum  Islam  adalah  seseorang  yang  bertangung  jawab atas    perbuatan  yang  terlarang  dilakukan  berdasarkan  kemauannya  sendiri,  padahal  ia sadar akibat perbuatannya itu
Anak akan mempuyai kemampuan berfikir, tetapi masih kemampuan  berpikirnya  masih  sangat  sederhana/lemah

## ﯽﻌــــﻀﻟﺎﻛﺍﺭﺩﻹﺍ
Namun  anak  ketika  sudah  dapat  disebut  anak mumaiz. Usia  berapa kemampuan berfikir itu dapat diketahui lebih jelas ?
Usia  tujuh  tahun  adalah  awal  anak  belajar  bertanggungjawab  atas perbuatannya  baik  ketika  melakukan  hal  yang  dilarang.  Atau  tidak melaksanakan  suatu  perintah.  Faktor  utama  perubahan  tanggungjawab  itu karena  anak  itu  telah  memasuki  tahapan  yang  disebut sinnu  rusyd (usia kecerdasan).  Dalam  Islam  kecerdasan  itu  umumnya  diawali  di  usia  tujuh tahun  dan  kecerdasan  yang  sudah  tinggi  umumnya  diketahui  ketika seorang telah balig.
Jadi  usia  anak  dari  tujuh  tahun  sampai  balig  disebut  dengan  usia kecerdasan  awal (sinnu  rusyd awal).  Ini  dapat  dipahami  dari  surat  an- Nisa’(4):6,
                                                                                                                         ...
dan ujilah[269] anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian  jika  menurut  pendapatmu  mereka  telah  cerdas  (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. ....
Abu  Ja’fat  Muhammad  bin  Jarir  At-Thabari 18 menjelaskan  kata rusyd yang  terdapat  di  surat  An-Nisa’(4):6  menunjukkan  adanya  proses perkembangan kecerdasan manusia. Sedangkan M Qurais Shihab menjelakan  kata rusyd dengan  kesetabilan  mental  (cerdas),  dapat  di pahami  ayat  diatas  dapat  di  peroleh  petunjuk  bahwa  seorang  benar-benar dianggap  mampu  dalam  semua  kehidupan  bila  setelah  sampai  waktu menikah.  Pembolehan  nikah  itu  sangat  terkait  dengan  kecerdasan.  Jika seseorang  sudah  menikah  dan  cerdas  baru  dipercaya  bertanggungjawab dan pada umumnya kedua kecerdasan itu timbul setelah mimpi. 19
18 Abi  Ja’far  Muammad  bin  Jarir  at-Thabari,  bairut:  al-Kitab  Ilmiah,  1999,  jilid  3,  Cet Ke.3. hlm 589
19 M. Qurais Shihab, Tafsir al-Misbah , Ciputat: Lentera Hati, Jilid 2, Cet Ke. 1, Hlm. 333
3. Umur seseorang bertanggungjawab pidana secara penuh
Anak  laki-laki ataupun perempuan  yang telah balig atasnya bertanggungjabat  atas  segala  perbuatannya,  baik  itu  secara  pidana  atau perdata.Hal itu sesuai dengan suarat an-nisa’ ayat 6.
d. Hukuman/sanksi terhadap kejahatan anak
1. Hukuman bagi anak pada hukum pidana di Indonesia
a. Sebelum di undangkan Undang-undang Pengadilan Anak
Pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) khusus mengatur  anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana,  yaitu  pasal  45,  46  dan  47 meskipun  pasal-pasal  ini  sudah  tidak  berlaku  lagi  akan  tetapi  menambah pemahaman terhadap aturan yang berlaku sekarang.
2. Hukuman bagi anak setelah pemeberlakuan Undang-undang Pengadilan Anak
a. Pembebasan dikarenakan belum mampu bertanggung jawab Pembebasan  ini  disebabkan  beberapa  faktor  seperti faktor  usia , anak  dibawah  usia  8  tahun  tidak  dapat  dituntut  artinya  belum  mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tidak ditemukannya unsur- unsur melawan hukum dari pasal yang menjadi perkara.
b. Penyerahan kepada orang tua
Pada  pasal  45  KUHP  telah  dijelaskan  bahwa  salah  satu  putusan hakim  adalah mengembalikan  anak  kepada  orang  tua. Pada  Undang- undang  Pengadilan  Anak  terdapat  aturan  yang  sama  bahwa hakim memberi putusan Anak Nakal diserahkan kepada orang tua, wali, pengasuhnya.  Biasanya jika seseorang  melakukan tindak  pidana dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana atau melanggar undang-undang akan  dipersalahkan  oleh  hakim  dan  diberi  hukuman  sesuai  aturan  yaitu hukuman pidana.
Ada perbedaan yang sangat mendasar dalam KUHP tidak dijatuhkannya hukuman pidana dengan mengembalikan anak kepada orang  tua  berlaku  sampai  batas  usia  anak  16  tahun.  Tetapi  pada  Undang
undang  Pengadilan  Anak  dibatasi  sampai  usia  12  tahun  seperti  yang dijelaskan pasal 26 ayat 4.
Putusan  hakim  memgembalikan  anak  kepada  orang  tua  bagi  anak di  bawah  12  tahun  bernilai  positif  dan  negatif.  Positif  seperti  penjelasan diatas  dan  negatifnya  dalam  kasus  tertentu  sering  orang  tua  kesulitan merubah  prilaku  buruk  anaknya.  Tetapi  secara  umum  penulis  sependapat dengan  undang-undang  ini  bahwa Berdasarkan  pasal  24  putusan  hakim mengembalikan  anak  kepada  orang  tua  tetap  merupakan  keputusan paling baik bagi anak.
c. Diserahkan pada pemerentah
Tujuan  anak  diserahkan  kepada  negara  adalah  untuk  mengikuti pendidikan,  pembinaan  dan  latihan  kerja.  Istilah  yang  dipakai  bagi  Anak Nakal  yang  diserahkan  kepada  negara  adalah  “Anak  Negara” ,  yaitu  anak yang  berdasarkan  putusan  pengadilan  diserahkan  pada  negara  untuk dididik  dan  ditempatkan  di  Lapas  anak  paling  lama  sampai  berumur  18 (delapan belas ) tahun.
Ketentuan  bagi  anak  negara  ialah  sampai  ia  berusia  18  tahun.  Anak negara  tidak  dipindahkan  ke  Lapas  karena  anak  ini  tidak  dijatuhi  pidana penjara.  Selama  anak  negara  berada  di  lapas  anak  dan  telah  menjalani pendidikannya  paling  sedikit  satu  tahun  serta  berkelakuan  baik  dan  tidak memerlukan  pembinaan  lagi  maka  kepala  lapas  anak  dapat  mengajukan izin  kepada  menteri  kehakiman  RI  agar  anak  tersebut  dapat  dikeluarkan dari  lapas  dengan  atau  tanpa  syarat  yang  ditetapkan  pasal  29  ayat  (3)  dan ayat (4) Undang-undang Pengadilan Anak. 20
d. Anak dijatuhi hukuman penjara
Hukuman  penjara  dan  kurungan  bagi  anak  dijelasan  pada  pasal 23.  Anak  Nakal  yang  dijatuhi  pidana  penjara  berlaku  umum  jika melakukan  kejahatan  berat  seperti  pembunuhan  maka  hukumannya ½ (satu  perdua)  dari  hukuman  orang  dewasa.  Selanjutnya  bila  ancaman
20 Gatot  Supramono,  Hukum  Acara  Pengadilan  Anak,  Jakarta:Penerbit  Djambatan,2000, Hlm. 212
pidananya hukuman mati atau  penjara seumur hidup maka pidana penjaranya adalah 10 tahun sebagaimana dijelaskan pasal 26 ayat 1 dan 2.
Maksud  dari  pemberian  hukuman  pokok  terhadap  anak  dengan putusan  memasukkannya  ke  lapas  anak  tidak  lain  adalah  mendidik  dan membuatnya  jera.  Anak-anak  yang  masuk  kepada  lapas  anak  akan mendapat pembinaan dengan berpedoman pada Asas Pembinaan Pemasyarakatan yaitu: 1). pengayoman, 2). persamaan perlakuan pelayanan,  3).  pembimbingan,  4).  penghormatan  harkat  dan  martabat manusia, 5). kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, 6). terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang tertentu.

## Pidana Denda
Pada  pokoknya  ketentuan  batas  maksimal  pidana  denda  sama dengan  ketentuan  batas  maksimal  pidana  penjara  dan  kurungan,  terdakwa anak  hanya  dapat  dijatuhi  maksimal  setengah  dari  yang  berlaku  bagi orang  dewasa.  Ketentuan  pasal  28  ayat  (1)  Undang-undang  Pengadilan Anak  menyebutkan,  ”Pidana  denda  yang  dapat  dijatuhkan  kepada  Anak Nakal  paling  banyak ½ (satu  perdua)  dari  maksimum  ancaman  pidana denda bagi orang dewasa.

## Pidana bersyarat
Pidana  bersyarat  diatur  pada  pasal  14  KUHP  sedangkan  bagi Anak  Nakal  pidana  bersyarat  diatur  pada  pasal  29  ayat  (1)  s/d  ((9), Undang-undang Pengadilan Anak.
Untuk Anak Nakal pidana bersyarat dilakukan bila pidana penjara  yang  dijatuhkan  paling  lama  2  (dua)  tahun.  Sebelum  menjatuhkan pidana  bersyarat  maka  hakim  menentukan  syarat  umum  atau  syarat khusus. Syarat  umum ialah  bahwa  Anak  Nakal  tidak  melakukan  tindak pidana  lagi  selama  menjalankan  pidana  bersyarat. Syarat  khusus ialah untuk  melakukan  atau  tidak  melakukan  hal  tertentu  yang  ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperlihatkan kebebasan anak.

## Pidana Pengawasan
Pidana  pengawasan  adalah  pidana  yang  khusus  dikenakan  untuk anak,  yakni  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  kejaksaan  terhadap  pelaku anak  dalam  kehidupan  sehari-hari  di  rumah,  dan  pemberian  bimbingan yang  diberikan  oleh  pembimbing  kemasyarakatan.  Pasal  30  ayat  (1) Undang-undang  Pengadilan  Anak  telah  ditentukan  maksimal  dan  minimal hukuman,  yaitu  pidana  pengawasan  paling  lama  3  tahun  dan  maksimal  3 (tiga) bulan.
3. Sanksi pidana anak dalam Fiqih Jinayah (Hukum Pidana Islam)
Para  fuqaha  telah  sepakat  bahwa  seorang  anak  yang  belum mencapai  usia  baligh  tidak  wajib  dikenakan  hukuman  bila  anak  tersebut melakukan  dosa.  Imam  Syafi’i  menjelaskan:  Merujuk  pada  kitab  Allah terdapat  dalil  sebagai  berikut:  “Dan  ujilah  anak  yatim  itu  hingga  diketahui tibanya  waktu  menikah.” (Imam  Syafi’i)  menjelaskan  tanda  datangnya usia  untuk  boleh  menikah  bagi  laki-laki  mimpi  dan  haid  bagi  wanita  saat itu mereka bukan anak-anak lagi. Semua hudud akan dibebankan kepadanya.  Masa  baligh  itu  genap  usia  15  tahun.  Had  pencurian  dan lainnya diterapkan. 21
Kholifah  Umar  bin  Khottabmenjelaskan    posisi  hudud  dan  qisos bagi anak-anak adalah dengan riwayat ;
ﺏﺎﺘﻛ ﰱ ﻥﺇ ﺮﻤﻋ ﻦﺑﺍ ﺰﻳﺰﻋ ﺪﺒﻋ ﱏﱪﺧﺃ ﻝﺎﻗ ﺞﻳﺮﺟ ﻦﺑﺍ ﻦﻋ ﻕﺍﺯﺮﻟﺍ ﺪﺒﻋ ﺎﻧﱪﺧﺃ ﻦﺑﺮﻤﻋ ﻥﺃ ﺰﻳﺰﻋ ﺪﺒﻋ ﻦﺑﺮﻤﻌﻟ ﰱ ﻪﻟﺎﻣ ﻢﻠﻌﻳ ﱴﺣ ﻢﻠﳊﺍ ﻎﻠﺒﻳ ﱂ ﻦﻣ ﻰﻠﻋ ﻝﺎﻜﻧ ﻻﻭ ﺪﺣﻻﻭ ﻞﺘﻗ ﻻﻭ ﺡﺍﺮﺟ ﰱ ﺹﺎﺼﻗﻻﺩﻮﻗﻻ ﻝﺎﻗ ﺏﺎﻄﳋﺍ ﻪﻴﻠﻋﺎﻣﻭ ﻡﻼﺳﻹﺍ
Abdur  Razaq  telah  meriwayatkan  dari  ibnu  Juraij,  ia  berkata: “telah  memberitakan  kepadaku  Abdul  Aziz  bin  Umar  dalam sebuah  surat  milik  Umar  bin  Abdul  Aziz  tertulis  bahwa  Umar Ibnul  Khattab  r.a.  telah  berkata:  tidak  ada  pembalasan,  tidak pula  qisas  dalam  suatu  tindakan  melukai,  tidak  pula  hukuman eksekusi  dan  hukuman  had  bagi  orang  yang  belum  mencapai  usia
21 Al-Imam  Abi  Abdillah  bin  Idris  As-Suafi’I, al-Um ,  Bairut:  darul  al-Kitab  Ilmiah,  tt, Hlm. 246
baligh,  hingga  ia  mengetahui  apa  dan  bagaimana  hak  dan kewajibannya dalam Islam. 22
Sanksi  pidana  berupa  diat  atau  ta’zir  yang  dapat  di  berlakukan pada anak-anak,
a. Diat
sayid Sabiq mendifinisikan diat dengan ;
ﻝﺎﳌﺍ ﻪﻴﻟﻭ ﻭﺃ ﻪﻴﻠﻋ ﲎﺍ ﱃﺍ ﻯﺩﺆﺗﻭ ﺔﻳﺎﻨﳉﺍ ﺐﺒﺴﺑ ﺐﳚ ﻯﺬﻟﺍ
Diat adalah harta yang diwajibkan dengan sebab tindak pidana dan diberikan kepada korban atau walinya 23
Pendapat  Imam  Syafi’i  bahwa  diyat  yang  berlaku  bagi  anak-anak ditanggung  oleh  keluarganya,  yang  disebut al-‘aqilah adalah  keluarga dari  pihak  ayah  yakni  keluarga ‘asabah, bukan ahli  diwan (Penerima bantuan  tetap  dari  negara).  (pembicaraan‘aqilah  juga  akan  diuraikan  pada bagian turut serta pertanggunjawaban jinayah atau pidana)
b. Kafarat untuk anak dalam kasus pembunuhan dan pelukaan
Fuqoha  silang  pendapat  tentang  kafarat  bagi  anak,  Imam  Malik wajib, 24 Imam  Abu  Hanifah 25 tidak  ada  kafarat  bagi  anak-anak  sedangkan bagi  Imam  Syafi’i 26 adalah  kewajiban  kafarat  tetap  diterapkan  selama wujudnya benda/harta.
Menurut Wahbah Az-Zuhaili, kafarat pembunuhan kesalahan wajib  dibayar  dengan  harta  pelaku.  Wahbah  Az-Zuhaili  menambahkan, sebabnya  adalah  kifarat  merupakan  penutup  dosa  dan  kesalahan  pelaku dan tidak dapat dilakukan orang lain karena perbuatan itu ibadah. 27
22 Al-Hafidh  al-Kabir,  Abu  Bakar,  Aburrazaq  bin  hamain  as-Sinai, Mushannaf  Abdur Razaq , (tanpa nama kota: Habiburrahman al’Azam), Jilid 10. Hlm. 174
23 Sayid Sabiq, Fiqhus Sunnah , Kuawit: Darul al-Bayan,1978. Juz, X, hlm. 89
24 Abi  Muhammad  bin  ahmad  bin  Muhammad  bin  Qudamah  al-Maqaddisi, al-Mugni , Bairut Darul Kitab Ilmiah, 1994, Jilid 8.
25 Imam  alaudin  Abu  Bakar  bin  Masuda  k-Kasa’ni  al  Hanafi, Bad’I  sana’i,, bairut  Darul Fikr, 1996, Jilid 7, hlm. 252.
26 Abdul Qadir Audah, At-Tasyri’ah al-Jina’I al-Islamiah , Bairut: dar al-Kutub al-arabi,tt, Jilid . hlm. 680
27 Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh, Bairut; Darul Fikr, 1997. Hlm 5736
Sedang Abdul Qadir Audah berpendapat mengenai kafarat bahwa  baginya  kafarat  bertujuan  ibadah  dan  bertujuan  hukuman,  “Secara umum  kafarat  itu  mempunyai  tujuan  ibadah,  karena  pelaksanaan  kafarat itu memerdekakan budak, puasa atau memberi makan orang miskin.
Dari  kedua  pendapat  diatas  dengan  nyata  tidak  menyinggung secara  langsung  kafarat  pembunuhan  bagi  anak.  Jadi  penulis  menguatkan pendapat yang menyatakan kafarat pembunuhan berupa harta mesti dibayar  oleh  anak-anak  atau  keluarganya.  Penulis  juga  menambahkan bahwa  hadis  diangkatnya  beban  hukum  bagi  anak-anak  khusus  dalam hukuman  adalah  qisas  dan  hudud  sementara  diyat,  kafarat  dan  ta’zir  dapat diterapkan.
c. Pidana ta’zir bagi anak
Ta’zir menurut bahasa adalah mencegah dan menolak agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya. Sedangkan menurut istilah yang disampaikan oleh Al- Mawardi sebagai berikut.

## ﺩﻭﺪﳊﺍ ﺎﻬﻴﻓ ﻉﺮﺸﺗ ﱂ ﺏﻮﻧﺫ ﻰﻠﻋ ﺐﻳﺩﺄﺗ ﺮﻳﺰﻌﺘﻟﺍﻭ
Ta’zir  adalah  hukuman  yang  bersifat  pendidikan  atas  perbuatan dosa(maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara’ 28
Sedangkan menurut Wahbah Zuhaili ,
ﺎﻋﺮﺷ ﻮﻫﻭ
:
ﺓﺭﺎﻔﻛ ﻻﻭ ﺎﻬﻴﻓ ﺪﺣ ﻻ ﺔﻳﺎﻨﺟ ﻭﺃ ﺔﻴﺼﻌﻣ ﻰﻠﻋ ﺔﻋﻭﺮﺸﳌﺍ ﺔﺑﻮﻘﻌﻟﺍ
Ta’zir menurut syara’ adalah hukuman yang ditetapkan atas perbuatan maksiat atau jinayah yang tidak dikenakan hukuman had dan tidak pula kafarat. 29
Dasar  utama  pemberian  ta’zir  kepada  anak  sebagaimana  yang dicontohkan  Rasulullah  dalam  hadisnya  sebagai  berikut  dan  kemudian mentakhrijnya secara sederhana:
28 Abu  Hasan  al-mawardi, kitab  al-hakam  as-sulthaniyah ,  Bairut  Darul  al-fikr,  1966,  hlm. 236
29 Wahbah  Zuhaili, Al-Fiqh  Al-Islami  wa  adillatuhu ,  juz  VI,Dar  Al-Fikr,  Damaskus, 1989, hlm. 197
ﻢـﻛﺩﻻﻭﺃ ﺍﻭﺮـﻣ ﻢﻠـﺳﻭ ﻪـﻴﻠﻋ  ﷲﺍ ﻲﻠﺻ ﷲﺍ ﻝﻮﺳﺭ ﻝﺎﻗ ﻩﺪﺟ ﻦﻋ ﻪﻴﺑﺍ ﻦﻋ ﺐﻴﻌﺳ ﻦﺑﺮﻤﻋ ﻦﻋ ﺍﻮـﻗﺮﻓﻭ ﲔﻨـﺳ ﺮـﺸﻋ ﺀﺎـﻨﺑﺃ ﻢـﻫﻭ ﺎـﻬﻴﻠﻋ ﻢﻫﻮﺑﺮﺿﺍﻭ ﲔﻨﺳ ﺮﺸﻋ ﻎﻠﺑ ﺍﺫﺇﻭ ﲔﻨﺳ ﻊﺒﺳ ﺀﺎﻨﺑﺃ ﻢﻫﻭ ﺓﻼﺼﻟﺎﺑ ﻊﺟﺎﻀﳌﺍ ﰱ ﻢﻬﻨﻴﺑ
) ﺩﻭﺍﺩﺍﻮﺑﺍ ﺥﺍﻭﺭ

## (
Perintah  anak-anak  melakukan  sholat  bila  mereka  telah  berusia  7 tahun,  bila  10  tahun  boleh  dipukul  (jika  meninggalkan  sholat)  dan pisahkan tempat tidur mereka ( HR Abu Daud) 30
Pukulan  sebagai  salah  satu  hukuman  ta’zir  bagi  anak  pun  harus dengan syarat tidak menimbulkan luka. Jika pukulan kepada anak menimbulkan  luka  apalagi  menimbulkan  cacat/kematian  ini  merupakan tindakan  yang  berlebihan.  Memang  dalam  beberapa  kitab  fiqih  disebutkan jika  kecelakaan  yang  ditimbulkan  karena  hukuman  ta’zir  berupa  pukulan kepada  anak  tidak  merupakan  kejahatan  yang  dapat  dituntut.  Tetapi  bukan berarti pelaku (penta’zir lepas dari penyelidikan pihak berwajib).
Anak-anak  tidak  dipenjara  sebagai  hukuman  ta’zir  di  zaman Rasulullah  begitu  juga  saat  khalifah  Urrosyidin  dan  tabi’in  menjadikan penjara  bagi  anak  masuk  wilayah (domain) ijtihad.  Salah  satu  aspek pemenjaraan adalah guna membangun kesadaran/keinsyafan seseorang.
Hanya  orang  yang  berakal Mumaiz ,  yang  dapat  menyadari  kekeliruannya. Maka  tataran  pemenjaraan  dalam  Islam  adalah  orang-orang  yang  telah mumaiz .
Jadi  apabila  hakim  telah  berkesimpulan  penjara  diterapkan  jika peringatan  atau  pukulan  tidak  efektif.  Jika  kita  mau  jujur  untuk  mengukur eksistensi  penjara  sebagai  sarana  terakhir  sanksi  bagi  Anak  Nakal  dalam pandangan  Islam  seharusnya  juga  diterapkan  sanksi  celaan  atau  pukulan bagi anak sebelum diterapkan penjara. Ini dalam tataran hukum praktis.
Pendapat Abdul Qadir Audah bahwa Ia telah menjelaskan diberikan  hukuman  ta’zir  dapat  disebabkan  tiga  hal: Pertama, Perbuatan maksiat, kedua, menggangu  ketertiban  umum  dan ketiga, pelanggaran. Dalam  kasus  kejahatan  anak  (anak  nakal)  maka  Ia  menyatakan  bahwa
30 Abu Daud, Sunnah Abi Daud , Bairut;Darul Kitab Ilmiah, 1996, Jilid 1. Hlm. 173
ta’zir yang diberikan kepada anak karena alasan menggangu kemaslahatan  umum/ketertiban  umum.  Anak-anak  dalam  hukum  Islam tidak  dikategorikan  melakukan  maksiat  karena  ia  belum  mukallaf.  Maka untuk  memberi  pelajaran  kepada  anak  yang  sudah mumaiz maka  ta’zir diterapkan  didasari  kemaslahatan  /ketertiban  umum.Adapun  penjara  bagi anak  meskipun  sangat  berat  jika  hal  itu  mendatangkan  kemaslahatan umum maka dapat dibenarkan.
Konsep Turut Serta dalam Bertanggungjawab atas Kejahatan Anak
a. Undang-undang Pengadilan Anak ( hukum Pidana di Indonesia)
Undang-undang  Pengadilan  Anak  ada  tiga  unsur  yang  berkaiatan dengan  turut  serta  bertanggungjawab  terhadap  akibat  kejahatan/kenakalan anak. Pertama, orang  tua  seperti  yang  terdapat  pada  pasal  24  Undang- undang  Pengadilan  Anak  No.  3  Tahun  1997.  Adapun  bagi  orang  tua  si anak  bertanggungjawab  secara  moral  karena  dianggap  gagal  mendidik anaknya. Kedua, pemerintah  atau  negara,  diketahui  bahwa  tanggungjawab hukum  pemerintah  bagi  anak  yaitu  menjalankan  fungsi  yudikati  dengan menyediakan  fasilitas  untuk  penyelenggaraan  peradilan  yang  baik  bagi anak, membuat undang-undang yang memihak kepada anak, tidak bertentangan  dengan  agama  serta  aturan  internasional  tentang  hak  anak. Ketiga, lingkungan  sosial  ini  dapat  ditemukan  dalam  pasal  24  ayat  c Undang-undang  Pengadilan  Anak  Tahun  1997.  Jadi  masyarakat  harus berperan sebagai agen of change, social engineering dan sosial control.

## Hukum Pidana Islam
Hukum  Pidana  Islam  anak  bertanggung  jawab  dalam  kasus  diat dan  ta’zir.  Selain  anak  orang  tua  dan  masyarakat  muslim  juga  turut  serta bertanggung jawab.
Pendapat  Imam  ar-Rafi’i  bahwa  ‘aqil  memiliki  ma’na  jaminan seperti  ungkapan  berikut  ini:” ﻪــﺘﻳﺩ ﺖــﻳﺩﺃ ﺍﺫﺇ ﺎــﻧﻼﻓ ﺖــﻠﻘﻋ artinya:  aku  adalah sebagai  penjamin  bila  telah  membayar  diyatnya”.  ‘Aqil  juga  mengandung arti  benda  yang  diserahkan  (diat),  karena  unta  sebagai  diat  telah
ditambatkan di depan rumah korban. Adapun orang yang menjamin/menyanggupi  membayar  diat  di  sebut  ’Aqilah ( ﺔـــﻠﻗﺎﻋ ) mereka yang  menambatkan  onta  itu  sekaligus  mencegah  balas  dendam  terhadap pembunuh.  Adapun  ‘Aqilah  terdiri  dari  keluarga ﺔﺑﺮﻘﻟﺍﺔﺑﻮــﺼﻌﻟﺍ jika  tidak  ada maka  ‘aqilah  itu  wali  dan  jika  keduanya  tidak  ada  maka  dibebankan kepada Baitul Mal. 31

## C. KESIMPULAN
Pidana khusus anak ada dua hal: Pertama merupakan penderitaan/sanksi  kepada  anak.  Maka  muncul  istilah  “ Pidana  Anak” .
Maksudnya  pemberian  sedikit  penderitaan  kepada  anak  dengan  alasan  di Indonesia  ada  hukuman  pokok  berupa  penjara  dan  kurungan  bagi  anak. Indonesia  memberi  istilah  anak-anak  yang  melakukan  kejahatan  atau pelanggaran  KUHP  dengan  menyebutnya  dengan  ” Anak  Nakal”.  Kedua pidana khusus untuk anak juga dipahami sebagai peraturan yang digunakan peradilan untuk memproses/memperbaiki Anak Nakal di
Indonesia, yaitu dengan pemberlakuan Undang-undang Pengadilan Anak.
Undang-undang Pengadilan Anak telah disusun seperangkat aturan bagi Anak Nakal yang melakukan tindak pidana. Setelah diperhatikan dengan baik isi Undang-undang ini jelas anak selalu mendapat perhatian pemerintah dulu hingga sekarang. Permasalahan pidana  anak  Undang-undang  ini  telah  mengatur  secara  rapi  bagaimana menangani  anak  nakal;  1)  Anak  usia  7  tahun  dikembalikan  kepada  orang tuanya  atau  diserahkan  kepada  dinas  social;  2)  Anak  8  tahun  sampai  12 tahun  dikembalikan  kepada  orang  tuanya,  dinas  sosial  atau  lapas  anak;  3) atau lembaga pemasyarakatan anak (lapas anak).
Hukum Islam mengenal kejahatan anak disebut dengan (Jinayah), sedangkan  aturan  hukum  yang  diberikan  relatif  ringan  dan
31 Abdul  Qadir  Audah, At-Tasyri’ah  al-Jina’I  al-Islamiah ,  Bairut:  dar  al-Kutub  al- arabi,tt, Jilid . hlm. 604
sifatnya mendidik. Hanya di dalam hukum Islam terdapat khilaf (perbedaan) batas berakhirnya masa anak-anak. Sebagian ulama menyebutnya  pada  usia  15  tahun  dan  sebagian  lagi  menetapkan  18  tahun. Meskipun  perbedaannya  umur  tidak  begitu  jauh  tetapi  mempengaruhi kecenderungan hakim dalam suatu lembaga peradilan Islam ketika memutus  perkara  kejahatan  anak.  Hukum  Islam  ada  tiga  aturan  bagi kejahatan anak ;1)diyat 2) Kafarat, 3) ta’zir.
Dari ulasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa konsep hukuman  pada  Undang-undang  Pengadilan  Anak,  sejalan  dengan  konsep ta’zir  dalam Islam yang bersifat  ‘ Uqubah ta’dib, (hukuman untuk mendidik).

## DAFTAR PUSTAKA
A.A.A  Raden  Cahaya  Prabu, Perkembangan  Taraf  Intelegensi  Anak , Bandung; Angkasa, 1985, hlm.9
Abdul  Qadir  Audah, At-Tasyri’ah  al-Jina’I  al-Islamiah ,  Bairut:  dar  al- Kutub al-arabi,tt, Jilid . hlm. 680
Abi  Ja’far  Muammad  bin  Jarir  at-Thabari,  bairut:  al-Kitab  Ilmiah,  1999, jilid 3, Cet Ke.3. hlm 589
Abi  Muhammad  bin  ahmad  bin  Muhammad  bin  Qudamah  al-Maqaddisi, al-Mugni , Bairut Darul Kitab Ilmiah, 1994, Jilid 8.
Abu  Daud, Sunnah  Abi  Daud ,  Bairut;Darul  Kitab  Ilmiah,  1996,  Jilid  1. Hlm. 173
Agung  Wahyu,  Peradilan  Anak  Di  Indonesia,  Jakarta  :  sinar  Grafika,  1993, Cet. Ke.3. Hlm. 53
Al-Hafidh  al-kabir,  abu  Bakar,  Aburrazaq  bi  Hamain  as-Sinai,  Mushannaf abdur  Razaq,  (tanpa  Nama  kota  :  Habiburrhaman  al’Zam),  Jilid  10. Hlm. 174
Al-Imam  Abi  Abdillah  bin  Idris  As-Suafi’I, al-Um ,  Bairut:  darul  al-Kitab Ilmiah, tt, Hlm. 246
Chaidir Ali, Yurisprudensi Indonesia Tentang Perbuatan Melawan Hukum , Bandung; Bina Cipta, 1994. Hlm. 84 Drs,  Taufik  S.H.  dan  kawan-kawan, Mimbar  Hukum  No  55 ,  Jakarta Binbaga Islam 1995, hlm. 109
Gatot Supramono, Hukum Acara Pengadilan Anak, Jakarta:Penerbit Djambatan,2000, Hlm. 212
Imam Ahmad bin Hanbal, Musnat, Bairut : Darul Jiil, tt, Jilid 2. Hlm. 172
Imam  Alamuddin  Abu  Bakar  bin  Mas’ud  al-Kasani  al-Hanafi, Badaa’I  as- Sanai’I , Bairut ;Darul Fikri, tt, Jilid 7. Hlm. 254.
Kartini  Kartono,  Bimbingan  Bagi  Anak  dan  Remaja  Yang  Bermasalah, Jakarta : raja wali Pers, 1985, hlm. 7
M.  Qurais  Shihab, Tafsir  al-Misbah ,  Ciputat:  Lentera  Hati,  Jilid  2,  Cet  Ke. 1, Hlm. 333
Maulana  Hasan  Wadong, Pengantar  Advokasi  Dan  Perlindungan  Anak , Jakarta : PT Gramedia Widasarana Indonesia, 2000. Hlm 88
Much.  Lukman  Fathullah  Rais  SH. Tindak  Pidana  Perkelahian  Pelajar , Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997, hlm. 5
Muljatno,  Azaz-Azaz  Hukum  Pidana,  Yokyakarta  :  Gajah  Mada  Pers, 1980, Hlm. 107.
Pusat  Pengembangan  dan  Pengembangan  Bahasa  Departemen  Pendidikan dan  Kebudayaan, Kamus  Bahasa  Indonesia  II, Jakarta  :  PT.  Aqua Pers, 1983, hlm. 1432
R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Bogor: Politea,tt, hlm. 46
Rahmat  Hakim, Hukum  Pidana  Islam ,  Bandung  :  Pustaka  Setia,  2000,  Cet. Ke. 1, hlm 141
Ruway’I ar-Ruhaily, Fiqih Umar I, Jakarta : Pustaka al-Kausar, hlm. 173 Sayid  Sabiq, Fiqhus  Sunnah ,  Kuawit:  Darul  al-Bayan,1978.  Juz,  X,  hlm. 89
Sinar  Grafika, Undang-Undang  Peradilan  Anak ,  Jalarta  :  Sinar  Grafika, hlm. 5-9
Sumadi  Surya  Brata,  Perkembangan  Individu,  Jakarta;Radar  Jaya  Ofset, 1982. Hlm.6
Teungku  Muhammad  Hasbi  Ash  Shiddieqy, Pidana  Mati  Dalam  Syari’at ,
Semarang,PT. PustakaRizki Utama, 1998, hlm. 5-6
Topo  Santoso  S.H. Membumikan  Hukum  Pidana  Islam, Jakarta  :  Gema Insani Pers, hlm. 22-23
Wahbah  Zuhaili, Al-Fiqh  Al-Islami  wa  adillatuhu ,  juz  VI,Dar  Al-Fikr, Damaskus, 1989, hlm. 197