## SATANIC FINANCE DALAM PERBANKAN SYARIAH

## Elmiliyani Wahyuni
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Batusangkar elmiliyaniwahyuni@iainbatusangkar.ac.id

## Abstrak:
Perbankan  Syariah  dianggap  sebagai  alternatif  perbankan  konvensional, karena  bank  syariah  beroperasi  berdasarkan  prinsip  syariah,  tidak  ada pihak yang menzhalimi dan dizhalimi. Perkembangan perbankan syariah tentunya harus didukung oleh sumber daya insani yang memadai. Namun, realitas  yang  ada  sering  terjadi  praktek Satanic  Finance tubuh  perbankan syariah  dengan  menjalankan  transaksi  pengelabuan  yang  melanggar prinsip  syariah  guna  meraih  keuntungan.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk menjelaskan praktek Satanic Finance yang terjadi dalam perbankan syariah serta  solusi  untuk  mengantisipasi  dan  meminimalisir  suburnya Satanic Finance dalam perbankan syariah. Jenis penelitian ini adalah library research, dengan  pendekatan  deskriptif  kualitatif.  Hasil  analisis  menunjukkan bahwa  bank  syariah  dalam  menjalankan  operasionalnya  masih  banyak terjadi  praktek satanic atau  yang  tidak  sesuai  dengan  prinsip  syariah. Adapun  praktek satanic tersebut  diantaranya  riba,  gharar,  maysir,  zalim. Praktek satanic dalam sistem perbankan syariah tercermin dari peran ganda perbankan yang saling bertentangan, bank yang tidak memiliki usaha riil, bank  yang  tidak  siap  menanggung  kerugian  nasabah,  semua  nasabah mendapatkan bagi hasil.
Kata Kunci: Satanic Finance, Lembaga Keuangan Syariah.

## PENDAHULUAN
Salah satu usaha untuk merealisasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam aktivitas  masyarakat  secara  nyata  adalah  dengan  mendirikan  lembaga-lembaga keuangan  yang  beroperasi  berdasarkan  syariat  islam.  Dari  berbagai  jenis  lembaga keuangan, perbankan merupakan sektor yang paling memberikan pengaruh besar
dalam aktivitas perekonomian masyarakat modern. 1 Institusi Perbankan Syariah di Indonesia  banyak  melakukan  pelayanannya  yang  meliputi  aktivitas  menghimpun dana ( funding) , menyalurkan dana ( lending) dan pelayanan bank lainnya ( service) secara profesional  dan  berkesinambungan,  sehingga  dapat  menghasilkan  laba  yang maksimal. 2 Perbedaan  pokok  antara  perbankan  syariah  dengan  perbankan konvensional adalah adanya larangan riba (bunga) bagi perbankan syariah. Karena bagi islam riba adalah dilarang, sedangkan jual-beli ( al-ba’i) dihalalkan. Maka tidak mengherankan  jika  sejak  awal  dasawarsa  1970an,  umat  islam  diberbagai  negara berusaha mendirikan bank syariah. Tujuannya adalah untuk mempromosikan dan mengembangkan  penerapan  prinsip-prinsip  syariat  islam  dan  tradisinya  kedalam transaksi keuangan dan perbankan dan bisnis terkait. 3
Perkembangan bank syariah di Indonesia dewasa  ini berjalan dengan sangat pesat.  Walaupun  jumlah  bank,  jumlah  kantor  bank  dan  jumlah  total  aset  bank syariah  masih  sangat kecil  apabila dibandingkan dengan  bank konvensional.  Kita telah  membuktikan  bahwa  perkembangan  perbankan  syariah  yang  pesat  baru terjadi  setelah  diberlakukannya  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1988  tentang Perubahan  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992  tentang  Perbankan. Berdasarkan  kepada  Undang-Undang  tersebut,  telah  diberlakukan  beberapa pengaturan  yang  berkenaan  dengan  perbankan  syariah,  baik  aspek  kelembagaan maupun aspek kegiatan usaha perbankan syariah.
Adanya  potensi  jumlah  penduduk  muslim  Indonesia  yang  mencapai  85% dari  220  juta  jiwa  penduduk  Indonesia,  memberikan  kesempatan  bagi berkembangnya  secara  pesat  sektor  perbankan  syariah  di  Indonesia,  dengan menyajikan alternatif instrumen keuangan dan perbankan kepada nasabah muslim Indonesia 4 . Sejak saat itu, pemerintah semakin serius dalam memberikan perhatian terhadap  pertumbuhan  bank  Syariah  di  Indonesia.  Bank  Syariah  tidak  lagi
1 Syukri Iska (2012), Sistem Perbankan Syariah di Indonesia Dalam Perspektif Fikih Ekonomi, Yogyakarta: Fajar Media Press, hlm. 49
2 Kasmir (2004), Manajemen Perbankan, Jakarta: Raja Grafindo, hlm. 5
3 Zainul Arifin (2009), Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah, Jakarta: Azkia Publisher, cet.ke-7, hlm. 15
4 Bank Indonesia (2007), Panduan Investasi Perbankan Syariah Indonesia, Jakarta: Bank Indonesia, hlm. 9
dikesankan sebagai institusi yang dianaktirikan oleh pemerintah. Hal ini tercermin dari berbagai macam peraturan bank syariah, menyusul perubahan yang substansial terhadap peraturan hukum perbankan Indonesia. 5
Dalam blue  print pengembangan  perbankan  syariah  tersebut,  selain mengidentifikasi  tantangan  utama  yang  akan  dihadapi  oleh  industri  perbankan syariah  pada  tahun-tahun  mendatang, juga  menjelaskan  visi,  misi  dan  sasaran pengembangan perbankan syariah. Disamping itu dalam blue print juga ditetapkan sekumpulan  inisiatif  strategis  dengan  prioritas  yang  jelas  untuk  menjawab  semua tantangan  utama  dan  mencapai  sasaran  pengembangan  perbankan  syariah  pada sepuluh tahun mendatang. Berdasarkan nilai-nilai syariah, maka visi pengembangan perbankan syariah di Indonesia berdasarkan blue print pengembangan perbanakan syariah  tersebut  yaitu terwujudnya  sistem  perbankan  syariah  yang  kompetitif, efisien,  dan  memenuhi  prinsip  kehati-hatian  yang  mampu  mendukung  sektor  riil secara  nyata  melakukan  kegiatan  pembiayaan  berbasis  bagi  hasil  (share-based- financing)  dan  transaksi  riil  dalam  kerangka  keadilan,  tolong  menolong,  dan menuju kebaikan guna mencapai kemashlahatan masyarakat. 6
Kendatipun demikian, kritikterhadap perbankan syariah bukan berarti tidak ada,  karena  padatataran  prakateknya  bank  syariah  sering  terkesan  bertentangan antaraide dan dan realita, sebagaimana Nazori Madjid mengutip dari Zaim Zaidi, bahwa menurut Umar Ibrahim Vadillo 7 , dalam The End ofEconomics (1991), secara pedas mengatakan bahwa bank Islam adalahkuda troya yang disusupkan ke dalam Dar al-Islam , bahkan lebih jauh Vadillo tidak saja mengatakan bahwa bank syariah bukan saja tidakdapat dijadikan solusi terhadap pengelolaan sumberdaya finansial yangsesuai  dengan  syariah,  melainkan  salahsatu  dari  bentuk  penodaanterhadap agama dan musuh dalam selimut. Lebih jauh menurut Vadillo, Perbankan syariah tidak lebih dari sekedar motivasi mempertahankan posisi agar islam seluruh dunia
5 Rachmadi Usman (2014), Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, cet.ke.2, hlm.
58
6 Bank  Indonesia  (2002), Cetak  Biru  Pengembangan  Perbankan  Syariah  Indonesia, Jakarta:  Bank  Indonesia, hlm.16. Lihat juga Rachmadi Usman, Op.cit., hlm. 59 7 Salah satu pemimpin gerakan Murabitun Internasional
tidak terlepas dari sistem keuangan (kapitalistik) global, karena tanpa disadari umat islam  melalui  produk  perbankan  syariah  sebenarnya  telahmengislamkan kapitalisme, bukan menciptakan solusi alternatif terhadapnya. 8
Penyebab  utama  terjadinya  hal  tersebut  tentunya  dipengaruhi  oleh  banyak faktor. Faktor tersebut setidaknya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu faktor internal perbankan syariah dan faktor eksternal perbankan syariah. Secara internal bisa  saja  kalangan perbankan  syariah  belum  dapat  memahami  secara  utuh mekanisme  kerja  produk-produk  yang  ada,  sehingga  pihak  perbankan  lebih cenderung bersifat risk-verse terhadap fenomena-fenomena internalnya. Sementara faktor  eksternalnya  adalah  kondisi  masyarakat  pengguna jasa  pembiayaan  bank syari’ah itu sendiri. 9
Jika  dibandingkan  dengan  para  bankir  konvensional,  maka  bankir  syariah seharusnya lebih unggul dan terdepan dalam implementasi Good Corporate Governance (GCG)  di  lembaga  perbankan,  mengingat  lembaga  perbankan  syariah  membawa nama agama kedalam lembaga bisnis. Tegasnya, bankir syariah harus memainkan perannya  sebagai pionir penegakan  GCG  di  lembaga  perbankan.  Jika  para  bankir syariah melakukan penyimpangan dan moral hazard , hal itu tidak saja berimplikasi kepada  lembaga  tersebut  tetapi  juga  kepada  citra  syariah.  Meskipun  masyarakat mengetahui  bahwa  hal  itu  kesalahan  oknum  tertentu,  tetapi  orang  akan  dengan cepat menilai bahwa lembaga syariah saja melakukan moral hazard , apalagi lembaga konvensional. 10
Melihat pentingnya kontrak kepatuhan syariahbagi perbankan syari'ah, maka upaya  untuk  memperkecil  risiko  tersebut  perlu  dicari  solusinya.  Oleh  karena  itu, upaya  penelitian  perlu  dilakukan.  Namun,  penelitian  yang  berkaitan  dengan
8 Nazori Madjid, Nuansa Konvensional dalam Perbankan Syariah, Nalar Fiqih: Jurnal Kajian Ekonomi Islam dan Kemasyarakatan, hlm. 3. Lihat juga Zaim Saidi dan Imran Husein, Tidak Islamnya Bank Islam: Kritik Atas Perbankan Syariah, Jakarta : Pustaka Adina, 2003. 9 Kondisi masyarakat, yang dimaksud adalah keadaan tingkat kejujuran dan keamanahan masyarakat dalam menjalankan beberpa produk perbanakan syariah,seperti mudharabah. Sebab pembiayaan mudharabah harus didukung dengan  kondisi  masyarakat  seperti  itu.  Dengan  kata  lain,  disamping  persyaratan  teknik  administratif,  kontrak mudharabah akan  berjalan  jika  terdapat  keterbukaan  (transparansi).  Hal  ini  tidak  akan  mungkin  terwujud,  jika masyarakatnya  memiliki  kecenderungan  melakukan  tindakan-tindakan  melanggar  hukum,  seperti:  korupsi,  yang belakangan ini dilakukan oleh sebagian masyarakat Indonesia.
10 Hendi  Hidayat,  15  Februari  2009, Good  Corporate  Governancedi  Bank  Syariah ,  dalam  Hendi  Weblog  yang diunduh tanggal 14 Maret 2009, hlm.2. Lihat juga Rachmadi Usman, Op.cit., hlm. 252
masalah aspek-aspek yang berkenaan dengan pengkajian ulang produk perbankan syari’ah  belum  banyak  dilakukan.  Di  antara  penelitian  yang  telah  dilakukan sehubungan dengan pengkajian ulang produk perbankan syari’ah adalah:
Nazori  Madjid  mengutip  dari  Abdullah  Saeed  (1996),  seorang Professor  of Arab and Islamic Studies Melbourne Institut of Asian Lengungange an Societies university of Melbourn,  Australia ,  melakukan  penelitian  tentang  kritik  interpretasi  bunga  bank kaum  Neo-Revivalis.  Dengan  pendekatan  historis  ideologis,  Abdullah  Saeed memulai  penelitiannya  dengan  kegelisahan  terhadap  kemapanan  interpretasi tradisional  yang  diadopsi  oleh  para  teoritisi  dan  praktisi  bank  Islam  dalam mengembangkan  ide  mereka,  baik  secara  teoritis,  maupun  praktis.  Penelitian Abdullah  Saeed  ini  mengajukan  tesis  bahwa  pengharaman  riba  oleh  al-Qur’an didasarkan  pada  pertimbangan-pertimbangan  moral  dan  kemanusiaan,  bukan pertimbangan-pertimbangan  hukum.  Hasil  penelitiannya  membuktikan  bahwa praktekbank-bank Islam terbukti tidak mampu menghapus bunga dalam transaksi- transaksi  yang  dipraktekkan  dengan  beragam  samaran  dan  nama.  Tak  ada  alasan yang baik untuk percaya bahwa para ekonom Islam telah mengembangkan suatu metode pembiyaan yang bebas dari bunga. Karena menurutnya dua produk Profit and  Loss  sharing (PLS)  yang  diperkenalkan bank  Islam  sebagai  pengganti  bunga, yaitu Mudharabah dan Musyarakah ternyata tidak dijalankan sebagaimana mestinya, karena  kedua  produk  ini  mengandung  resiko  yang  sangat  tinggi,  dan  kalangan perbankan  Islam  telah  merenovasi  bentuk  dan  isi  kedua  produk  ini sehingga berbeda jauh dengan apa yang ditemukan dalam fiqih (representasi historis hukum Islam). 11
Abdel  Fatih  A.A.  Khalil,  Colin  Rickwood  dan  Victor  Muride  (2000) 12 . Permasalahan  penelitian  yang  dikaji  adalah  berkaitan  dengankarakteristik agency dalam kontrak mudharabah antara bank dengannasabah (pengusaha). Penelitian ini
11 Nazori Madjid, Op.cit., hlm. 3. Lihat juga Abdullah Saeed, Islamic Banking and Interest: A Stdy of RibaAnd ItsContemporary Interpretation , New York: EJ.Brill, 1996.
12 Khalil,  Abdel  Fattah  A.A.,  Colin  Rickwood,dan  Victor  Muride,  “ Agency  Contractual  in  Frofit  Sharing Financing”, Islamic finance ; Chllenges and Oppurtunities in The Twenty First Century, Conference Papers, Fourth International Conference on Islamic Economic and Banking Laoughbrough University, UK, August 13-15,2000.
menggunakan metode surveianalisis data dengan teknik deskriptif persentase, chi- square,  dancorrelation  product-moment.  Temuan  dari  penelitian  ini  adalah: Pertama, terdapat  masalah  risiko  yang  ditimbulkan  karena moral  hazard dan adverse selection;  Kedua, hubungan  linier  antara  proyek  dengan  hasil; Ketiga, masalah discretionary power.
Wacana  di  atas  masih  membuktikan  banyaknya  persoalan-persoalan  yang perlu dibenahi dalam operasional perbankan syariah, baik itu pada aspek internal perbankan  maupun  ekternalnya. Dalam  tulisan  ini,  saya  bermaksud  membahas mengenai f enomenaindikasi adanya dugaanterjadinya kesenjangan antara teori dan realita  dalam  mekanismeoperasional  produk  perbankan  syari’ah  yang merugikan masyarakat,  tindak  kecurangan  maupun  pengelabuan  yang  terjadi  dalam  lembaga keuangan  perbankan  khususnya  itu  penulis  artikan  sebagai satanic  finance .  Penulis berupaya  menelusuri  beberapa  persoalan  yang  berkaitan  dengan  ketimpangan- ketimpangan  syari’ah  dalam  opersional  perbankan  syari’ah  yang  tentu  saja  tidak hanya  berpengaruh  pada  dimensi  internalnya,  tapi  juga  pada  ekternal  yang  erat kaitannya terhadap kepercayaan nasabah dan pencitraan agama.

## KERANGKA KONSEPTUAL 1. Definisi Satanic Finance
Menurut A.  Riawan  Amin, satanic yang  dimaksud  adalah  perbuatan- perbuatan  syaitan  yang  menggoda  dan  membisikkan kejahatan,  menciptakan kejahatan,  kebencian,  kedengkian  dan  kemaksiatan  yang  merusak  umat manusia.  Allah  menyebutnya  sebagai  ‘musuh’  yang  nyata  bagi  manusia. Faktanya,  banyak  manusia  yang  beralih  kiblat  dan  menjadi  sekutu  syaitan. Sekutu  untuk  merusak,  bukan  hanya  untuk  mereka  sendiri,  tapi  bagi  umat manusia, langsung atau tidak langsung. Lebih rinci Riawan Amin menyatakan bahwa sifat-sifat satanic tersebut berusaha menggelincirkan manusia dari jalan kebenaran,  bagaimana  kerusakan  yang  menyengsarakan  umat  manusia  dalam skala  masif  bisa  tercipta.  Manusia-manusia  berjiwa  syaitan  dengan  cara-cara
politikyang  lihai dan  rekayasa  ekonomi  dan  keuangan. Manusia yang  menjadi agen-agen satanic menganggap bungaatau riba adalah kemestian. Bunga (interest) adalab  semacam charge yang  wajar.  Begitulah  yang  sejatinya  buruk  untuk manusia,seperti  Al-Quran  mengingatkan,  namun  sifat satanic menyulap menjadikan itu baik dan indah di mata para agen-agen satanic (manusia berjiwa setan). 13
Sudah  banyak  tulisan  yang  mengkritik  terhadap  ketidaksempurnaan aplikasi  moneter  Islam  termasuk  juga  bank  syariah  yang  kemudian  dikenal dengan triple satanic finance system: bunga, uang kertas dan sistem cadangan bank sebagian. Menjelaskan bahwa jika uang yang kita gunakan adalah uang kertas yang bisa dicetak terus tanpa ada yang membatasinya, kemudian uang tersebut dengan  sistem  bunga  ditarik  dari  peredaran  dan  disimpan  dalam  bentuk tabungan,  deposito  dan  lain  sebagainya  sehingga  membuat  sektor  riil  tidak bergerak,  maka  harga  barang  akan  naik.  Jika  kenaikan  ini  berlangsung  terus secara  spiral  akan  dapat  menimbulkan  apa  yang  disebut  sebagai  hiperinflasi. Inflasi yang terjadi melalui proses demikian adalah inflasi yang dzalim karena didorong oleh kedzaliman pencetakan uangyang tidak terkontrol dan menahan uang dari sektor riil melalui mekanisme bunga bank yang ribawi. 14
Pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, ditegaskan asas perbankan  syariah  adalah:” Perbankan  syariah  dalam  melakukan  kegiatan  usahanya berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prisip kehati-hatian”
Berkenaan  dengan  prinsip  syariah  dalam  perbankan  syariah,  dalam Penjelasan  Umum  atas  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2008  antara lain: “ Sementara itu, untuk memberikan keyakinan pada masyarakat yang masih meragukan kesyariahan operasional Perbankan Syariah selama ini, diatur pula kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah meliputi kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur-unsur riba, maisir, gharar, haram dan zalim”.
13 A. Riawan Amin (2007), Satanic Finance, Jakarta: Celestical Publishing, hlm. 1-2
14 Aam Slamet Rusydiayan (2008), Mencandera Industri Perbankan Syariah di Indonesia:Tinjauan Kritis Pasca UU no. 21 Tahun 2008, Jurnal Ekonomi Islam La-Riba, Vol. II, No.2, hlm. 183.
Hal  tersebut  diatas  mengandung  arti  bahwa  kegiatan  usaha  dan  produk perbankan  yang  berasaskan  prinsip  syariah  antara  lain  adalah  kegiatan  usaha yang  tidak  mengandung  unsur-unsur  sebagaimana  disebut  dalam  penjelasan atas pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, yaitu: 15
a. Riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi  pertukaran  barang  sejenisyang  tidak  sama  kualitas,  kuantitas  dan waktu  penyerahan  ( fardhl) ,  atau dalam  transaksi  pinjam-meminjam  yang mempersyaratkan  nasabah  penerima  fasilitas  mengembalikan  dana  yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu ( nasi’ah )
b. Maisir, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan (spekulatif)
c. Gharar, yaitu  transaksi  yang  objeknya  tidak  jelas,  tidak  dimiliki,  tidak diketahui  keberadaannya,  atau  tidak  dapat  diserahkan  pada  saat  transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah
d. Haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah.
e. Zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.
Selain  hal  tersebut,  Adiwarman  Karim  menambahkan  salah  satu  prinsip pelanggaran  dari  “ An  Taradin  Miinkum” adalah  perbuatan Tadlis (penipuan). Setiap  transaksi  dalam  Islam  harus  didasarkan  pada  prinsip  kerelaan  antara kedua  belah  pihak.  Mereka  harus  mempunyai  informasi  yang  sama  ( complete information) sehigga  tidak  ada  pihak  yang  merasa  dicurangi  karena  terdapat kondisi  yang  bersifat unknown  to  one  party (keadaan  di  mana  salah  satu  pihak tidak  mengetahui  informasi  yang  diketahui  pihak  lain).  Hal  tersebut  dalam bahasa fiqihnya disebut tadlis . Tadlis dapat terjadi dalam empat hal: kuantitas, kualitas,  harga  dan  waktu  penyerahan.  Dalam  keempat  bentuk tadlis tersebut semuanya  melanggar  prinsip  rela  sama  rela.  Keadaan  sama-sama  rela  yang dicapai bersifat sementara, yakni sementara pihak yang ditipu tidak mengetahui bahwa dirinya ditipu.
15 Rachmadi Usman , Op.cit., hlm. 116
Berdasarkan  ketentuan  syariah  diatas,  jelaslah  bahwa  yang  menjadi karakteristik bank syariah yang utama adalah tidak dibenarkan adanya prinsip- prinsip satanic ,  yaitu  dengan  pelarangan  riba  dalam  bentuk  kegiatan  apapun, gharar, maisir, haram, tadlis dan zalim. Oleh karena itu, implementasi prinsip syariah  dalam  kegiatan  usaha  perbankan  syariah  harus  dilaksanakan  secara kaffah dan isiqomah, sehingga  dapat  tercipta  keadilan,  kebersamaan  dan pemerataan dalam kegiatan ekonomi.

## 2. Perbankan Syariah
Istilah lain yang digunakan untuk sebutan bank Islam adalah bank syariah. Secara akademik, istilah islam dan syariah memang mempunyai pengertian yang berbeda. Namun secara teknis untuk penyebutan bank islam dan bank syariah mempunyai pengertian yang sama. 16
Secara  umum,  pengertian  bank  Islam  ( islamic  bank) adalah  bank  yang pengoperasiannya  disesuaikan  dengan  prinsip  syariat  Islam.  Saat  ini  banyak istilah yang diberikan untuk menyebut entitas bank Islam, selain bank Islam itu sendiri, yaitu bank tanpa bunga ( interest-free bank) , bank tanpa riba ( lariba bank) , dan  bank  syariah  ( shari’a  bank) . 17 Dapat  dipahami  bahwa  pengertian  bank syariah tidak jauh berbeda dengan bank umumnya. Perbedaan antara keduanya, hanya  terletak  pada  asas  operasional  yang  digunakannya.  Bank  syariah beroperasi berdasarkan asas bagi hasil ( profit and loss sharing/risk return sharing) dan  berbentuk  kerjasama  ( partnership) ,  bukan  sebagai  hubungan  antara  si pengutang  (debitur)  dengan  si  pemiutang  (kreditur),  sedangkan  bank konvensional berdasarkan bunga. 18
Adapun tujuan didirikannya bank syariah adalah;
a. Menyediakan  lembaga  keuangan  perbankan  sebagai  sarana  meningkatkan kualitas  kehidupan  sosial  ekonomi  masyarakat.  Dengan  adanya  lembaga
16 Warkum  Sumitro  (1996), Asas-Asas  Perbankan  Islam  dan  Lembaga-Lembaga  Terkait  (BMUI  &  Takaful)  di Indonesia, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 5
17 Rachmadi Usman, Op.cit., hlm. 33 18 Syukri Iska, Op.cit., hlm. 51
keuangan  diharapkan  akan  tersedianya  kesempatan  yang  baik  untuk mengumpulkan  modal  dan  pemanfaatan  dana,  sehingga  akan  mengurangi kesenjangan  sosial  ekonomi  dan  dengan  demikian  akan  memberikan sumbangan pada peningkatan pembangunan nasional yang semakin mantap.
b. Berkembangnya lembaga bank dan sistem perbankan yang sehat, efisien dan keadilan  yang  akan  mampu  meningkatkan  partisipasi  masyarakat,  sehingga menggalakkan  usaha-usaha  ekonomi  masyarakat  dengan  memperluas jaringan lembaga-lembaga keuangan perbankan ke daerah-daerah terpencil.
c. Berusaha  membuktikan  bahwa  konsep  perbankan  menurut  syariah  Islam dapat  beroperasi,  tumbuh  dan  berkembang  melebihi  bank-bank dengan sistem lain. 19
Seperti halnya bank pada umumnya, bank syariah juga memiliki fungsi yang sangat penting. Diantara fungsi-fungsi itu antara lain:
a. Memobilisasi tabungan masyarakat, baik domestik maupun asing;
b. Menyalurkan  dana  tersebut  secara  efektif  ke kegiatan-kegiatan  usaha  yang produksif  dan  menguntungkan  secara  finansial,  dengan  tetap memperhatikan  kegitan  usaha  tersebut  tidak  termasuk  yang  dilarang  oleh syariah;
c. Melakukan  fungsi  regulator,  turut  mengatur  mekanisme  menyalurkan  dana ke  masyarakat  sesuai  kebijakan  Bank  Indonesia,  sehingga  dapat mengendalikan aktivitas moneter yang sehat dan terhindar dari inflasi;
d. Menjembatani  keperluan  pemanfaatan  dana  dari  pemilik  modal  dan  pihak yang  memerlukan,  sehingga  uang  dapat  berfungsi  untuk  melancarkan perekonomian khususnya dan pembangunan umumnya;
e. Menjaga  amanah  yang  dipercayakan  kepadanya  sebagai  lembaga  keuangan yang berdasarkan prinsip syariah. 20
19 M. Amin Aziz, Op.cit., hlm. 10-11
20 M. Ma’ruf  Abdullah (2006), Hukum Perbankan dan Perkembangan Bank Syariah di Indonesia, Banjarmasin: Antasari, hlm. 104

## PEMBAHASAN DAN HASIL
Dalam  hal  perbuatan  menyimpang  yang  terjadi  dalam  lembaga  perbankan syariah akan erat sekali hubungannya dengan penerapan Good Corporate Governance. Karena Good  Corporate  Governance adalah  masalah  yang  sangat  fundamental  dalam perbankan  syariah.Sebagaimana  diketahui  pelaksanaan good  corporate  governance perbankan syariah tidak hanya dimaksudkan untuk memperoleh pengelolaan bank yang sesuai dengan prinsip syariah saja, akan tetapi untuk melindungi kepentingan stakeholders dan  meningkatkan  kepatuhan  terhadap  perundang-undangan  yang berlaku  serta  nilai-nilai  etika  yang  berlaku  secara  umum  pada  industri  perbankan syariah.  Ketidaksesuaian  tata  kelola  bank  dengan  prinsip  syariah  akan  berpotensi menimbulkan  berbagai  resiko,  selain  merugikan  masyarakat  tapi  juga  berdampak kepada reputasi bagi industri perbankan syariah itu sendiri. Sebagaimana yang telah dikemukakan penulis sebelumnya, bahwa prilaku atau tindakan menyimpang yang terjadi  dalam  lembaga  keuangan  syariah  penulis  mengistilahkannya  sebagai perbuatan Satanic  Finance. Karena pada hakikatnya  sifat-sifat  syaitan  lah yang  ada dalam diri manusia (dalam hal ini para bankir) yang menyebabkan terjadinya prilaku menyimpang di dalam perbankan syariah.
Sesuai  dengan  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  11/33/PBI/2009  diatur pula  bahwa  pelaksanaan good  corporate  governance pada  industri  perbankan  syariah harus  berlandaskan  pada  lima  prinsip  dasar,  yaitu  transparansi  ( transparency) , akuntabilitas  ( accountability ),  pertanggungjawaban  ( responsibility ),  profesional ( professional ),  dan  kewajaran  ( fairness ).  Dalam  rangka  menerapkan  kelima  prinsip dasar tersebut, Bank Umum Syariah, selain berpedoman pada berbagai ketentuan dan persyaratan yang terkait dengan pelaksanaan good corporate governance, juga harus memenuhi prinsip syariah dalam pengelolaan kegiatan usaha Bank Umum Syariah dan UUS, dan hal itu merupakan amanah dari ketetuan dalam Pasal 34 Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2008. 21
Dalam  ajaran  Islam,  terdapat  beberapa  prinsip  yang  mendukung terlaksananya good  corporate  governance di  dunia  perbankan.  Pelaksanaan  tersebut dapat dilihat dari 2 (dua) perspektif yaitu perspektif mikro dan makro. Nilai-nilai syariah  dalam  perspektif  mikro  menghendaki  bahwa  semua  dana  yang  diperoleh dalam  sistem  perbankan  syariah  dikelola  dengn  integritas  tinggi  dan  sangat  hati- hati. 22 Nilai-nilai yang dimaksud adalah:
a. Shidiq. memastikan  bahwa  pengelolaan  bank  syariah  dilakukan  dengan moralitas  yang  menjunjung  tinggi  nilai  kejujuran.  Nilai  ini  mencerminkan bahwa pengelolaan dana masyarakat akan dilakukan dengan mengedepankan cara-cara  yang  diperkenankan  (halal)  serta  menjauhi  cara-cara  yang meragukan ( subhat ) terlebih lagi yang bersifat diarang (haram)
b. Tabligh. Secara  berkesinambungan  melakukan  sosialisasi  dan  mengedukasi masyarakat  mengenai  prinsip-prinsip,  produk  dan  jasa  perbankan  syariah. Dalam melakukan sosialisasi sebaiknya tidak hanya mengedepankan prinsip syariah semata, tetapi juga harus mampu mengedukasi masyarakat mengenai manfaat bagi pengguna jasa perbankan syariah
c. Amanah. Menjaga  dengan  ketat  prinsip  kehati-hatian  dan  kejujuran  dalam mengelola  dana  yang  diperoleh  dari  pemilik  dana  ( shahibul  maal ),  sehingga timbul  rasa  saling  percaya  antara  pihak  pemilik  dana  dan  pihak  pengelola dana invetasi ( mudharib )
d. Fathanah . Memastikan bahwa pengelolaan bank dilakukan secara profesional dan kompetitif sehingga menghasilkan keuntungan maksimum dalam tingkat risiko  yang  ditetapkan  oleh  bank.  Termasuk  didalamnya  adalah  pelayanan yang  penuh  dengan  kecermatan  dan  kesantunan  ( ri’ayah) serta  penuh  rasa tanggung jawab ( mas’uliyah ).
Dalam perspektif makro, nilai-nilai syariah mengehendaki perbankan syariah harus  berkontribusi  bagi  kesejahteraan  masyarakat  dengan  memenuhi  hal-hal sebagai berikut:
22 Abdul Ghafur Anshori (2007), Perbankan Syariah di Indonesia, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 169-170
a. Kaidah  zakat,  mengakomodir  prilaku  masyarakat  yang  lebih  menyukai berinvestasi  dibandingkan  hanya  menyimpan  hartanya.  Hal  ini dimungkinkan  karena  zakat  untuk  investasi dikenakan  hanya  pada  hasil investasi, sedangkan zakat bagi harta simpanan dikenakan atas pokoknya.
b. Kaidah pelarangan riba, menganjurkan pembiayaan bersifat bagi hasil ( equity based  financing )  dan  melarang  riba.  Diharapkan  produk-produk  non  riba  ini akan  mendorong  terbentuknya  kecenderungan  masyarakat  untuk  tidak bersikap memastikan dan bergeser ke arah sikap berani menghadapi risiko.
c. Kaidah  pelarangan  judi  ( maisir) ,  yang  tercermin  dari  kegiatan  bank  yang melarang investasi yang tidak memiliki kaitan dengan sektor riil. Kondisi ini akan membentuk kecenderungan masyarakat untuk menghindari spekulasi di dalam aktivitas investasinya.
d. Kaidah  pelarangan gharar ( uncertainty ),  mengutamakan  transparansi  dalam bertransaksi dan kegiatan operasi lainnya dan menghindari ketidakjelasan. 23
Kedua  perspektif  (mikro  dan  makro)  tersebut  mencerminkan  nilai-nilai syariah pada perbankan syariah. Nilai-nilai tersebut juga menjadi karakteristik yang khas pada Bank Syariah. Untuk itu para bankir syariah harus benar-benar merujuk kepada  prinsip-prinsip  dan  nilai-nilai  ekonomi  syariah,  jika  tidak  maka dikhawatirkan  akan  merusak  citra  ‘kesucian’  syariah  di  masa  yang  akan  datang. Bankir syariah harus lebih unggul dan terdepan dari bank konvensional, mengingat lembaga perbankan syariah membawa nama agama. Jika bankir syariah melakukan penyimpangan  nilai-nilai  syariah  maka  dapat  dikatakan  di  dalam  perbankan syariahterdapat praktek-praktek satanicfinance.
Berikut  ini  identifikasi  beberapa  ketidaksesuaian  dengan  prinsip  syariah ( satanic finance) dalam perbankan syariah:

## 1. Status Perbankan yang Tidak Jelas
Perbankan  syariah  yang  ada  telah  mengklain  bahwa mudharabah merupakan  asas  bagi  transaksi  yang  mereka  jalankan.  Baik  transaksi  antara nasabah  pemilik  modal  dengan  perbankan,  atau  transaksi  antara  perbankan dengan  nasabah  pelaku  usaha.  Sekilas,  hal  ini  tidak  menjadi  masalah  padahal masalah  ini  adalah  masalah  besar  yang  perlu  ditinjau  ulang.  Sebab  perbankan syariah  dalam  hal  ini  memainkan  status  atau  peran  ganda  yang  saling bertentangan. Untuk menjelaskan permasalahan ini, lihatlah skema berikut 24 :

## Pemodal

## Pemodal

## Gambar Skema Peran Perbankan Syariah
Bank  berperan  sebagai  pelaku  usaha,  yaitu  ketika  berhubungan dengannasabah  (kreditur)  sebagai  pemilik  modal.  Namun  dalam  sekejap  status ini  berubah,  dimana  bank  berperan  sebagai  pemodal,  yaitu  ketika  pihak perbankan berhadapan dengan pelaku usaha (nasabah) yang membutuhkan dana untuk mengembangkan usahanya.
24 Muhammad Arifin bin badri  (2012), Riba dan  Tinjauan  Kritis  Perbankan Syari’ah , Bogor: CV. Darul Ilmi, hlm. 163
Bank Pelaku Usaha dan Pemodal Pemodal Pemodal Pemodal Pelaku Usaha Pelaku Usaha Pelaku Usaha
Status  ganda  yang  diperankan  oleh  perbankan  ini  membuktikan  bahwa akad yang sebenarnya dijalankan oleh perbankan syariah selama ini adalah akad utang piutang, dan bukan akad mudharabah. Dikatakan demikian karena bila pihak bank  berperan  sebagai  pelaku  usaha,  maka  status  dana  yang  ada  pada  bank tersebut  adalah  amanah  yang  harus  dijaga  sebagaimana  layaknya  menjaga amanah lainnya. Dan amanah dari pemodal ialah mengelola dana tersebut dalam usaha  nyata  yang  mendatangkan  hasil  keuntungan,  sehingga  suatu  kesalahan besar  jika  bank  kembali  menyalurkan  modal  yang  ia  terima  dari  nasabah (pemodal)  ke  pengusaha  lain  dengan  akad mudharabah. Akan  tetapi  bila  bank berperan  sebagai  pemodal,  maka  ia  mendustakan  kenyataan  yang  sebenarnya, yaitu bahwa sebagian besar dana yang dikelola adalah milik nasabah bukan milik pribadi bank. 25 Jika hal tersebut senantiasa dilakasanakan oleh bank maka wajar jika  masyarakat  menganggap  bank  syariah  tidak  jauh  berbeda  dengan  bank konvensional. Karena dari akad nya saja sudah mengelabui atau menipu nasabah yang  notabene  kurang  memahami  istilah-istilah  dalam  akad  produk  perbankan syariah. Perbuatan mengelabui atau menipu tersebut tidak jauh berbeda dengan perbuatan syaitan / dalam tulisan ini penulis menyebutnya sebagai satanic finance.
Imam An-Nawawi berkata,”tidak dibenarkan bagi pelaku usaha ( mudharib) untuk menyalurkan modal yang ia terima kepada pihak ketiga dengan perjanjian mudharabah . Bila ia melakukan hal itu atas izin pemodal, sehingga ia keluar dari akad mudharabah (pertama) dan berubah status menjadi perwakilan bagi pemodal pada  akad mudharabah (kedua),  maka  itu  dibenarkan.  Akan  tetapi  ia  tidak dibenarkan untuk mensyaratkan untuk dirinya sedikitpun dari keuntungan yang diperoleh.  Bila  ia  tetap  mensyaratkan  hal  itu,  maka  akad mudharabah kedua bathil” 26
Ucapan senada juga diutarakan oleh Imam Ibnu Qudamah al-Hanbali, ia berkata,”tidak dibenarkan bagi pelaku usaha untuk menyalurkan modal (yang ia terima) kepada orang lain dalam bentuk mudharabah , demikian penegasan Imam
25 Ibid., hlm. 164
26 Imam An-Nawawi, Raudhah ath-Thalibin. 5/132
Ahmad. Pendapat ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah, Asy-Syafi’i dan aku tidak mengetahui ada ulama lain yang menyelisihkannya.” 27
Dalam  akad mudharabah ,  bila  perbankan  memerankan  peranan  ganda semacam ini, atas izin pemodal sedangkan ia tidak ikut serta dalam menjalankan usaha  yang  dilakukan  oleh  pelaku  usaha  kedua,  maka  bank  tidak  berhak mendapatkan  bagian  dari  keuntungan,  karena  statusnya  hanyalah  sebagai perantara (calo). Para ulama menjelaskan bahwa alasan hukum ini adalah karena hasil/keuntungan  dalam  akad mudharabah hanyalah  hak  pemilik  modal  dan pelaku usaha ( mudharib ), sedangkan pihak yang tidak memiliki modal, dan tidak ikut  serta  dalam  pelaksanaan  usaha,  maka  ia  tidak  berhak  untuk  mendapatkan bagian dari keuntungan/hasil. 28

## 2. Bank Tidak Memiliki Usaha Riil
Lembaga perbankan yang menamakan dirinya sebagai perbankan syariah seakan  tidak  sepenuh  hati  dalam  menerapkan  sistem  perekonomian  islam. Operator perbankan syariah senantiasa menghentikan langkah syariat pada tahap yang  aman  dan  tidak  berisiko.  Oleh  karena  itu,  perbankan  syariah  yang  ada biasanya  tidak  atau  belum  memiliki  usaha  nyata  yang dapat  menghasilkan keuntungan.  Semua  jenis  produk  perbankan  yang  mereka  tawarkan  hanyalah sebatas  pembiayaan  dan  pendanaan.  Dengan  demikian,  pada  setiap  unit  usaha yang dikelola, peran perbankan hanya sebagai penyalur dana nasabah. 29
Sebagai contoh nyata dari produk perbankan yang ada ialah mudharabah . Operator  perbankan  tidak  berperan  sebagai  pelaku  usaha,  akan  tetapi  sebagai penyalur dana nasabah. Hal ini mereka lakukan, karena takut dari berbagai resiko usaha,  dan  hanya  ingin  mendapatkan  keuntungan.  Bilademikian  ini kenyataannya,  maka  keuntungan  yang  diperoleh  atau  dipersyaratkan  oleh
27 Ibnu Qudamah al-Hanbali, Al-Mughni. 7/156
28 Muhammad Arifin bin badri, Op.cit., hlm. 165
29 Ibid , hal. 166
perbankan  kepada  nasabah  pelaksana  usaha  adalah  haram,  sebagaimana ditegaskan oleh Imam An-Nawawi diatas.
Hal serupa yang menjadi kritikan lebih jauh terhadap bank syariah adalah ketika  dalam  menjalankan  akad murabahah ,  dimana  kecenderungan  pihak  bank melaksanakan akad ini hanya dari sisi kemudahan atau adanya akad wakalah yang dikondisikan.  Pihak  bank  syariah  lebih  tergambar  sebagai  lembaga  ‘pembiaya’ bukan  sebagai  ‘penjual’ barang,  walaupun  dalam  transaksinya  dengan  akad murabahah bank  sebagai  penjual.  Penilaian  ini  muncul,  karena  bank  tidak memegang/memiliki barang dan tidak juga mengambil resiko diatasnya. Dengan memandang bank syariah pada sisi ini, kecenderungan sebahagian orang menilai tidak  ada  bedanya  ia  dengan  bank  konvensional.  Agaknya,  penilaian  ini  dapat dibenarkan  juga  seperti  penilaian  Abdullah  Saeed  yang  menyatakan  bahwa meskipun murabahah dipermukaan,  tampak  sebagai  kontrak  jual  beli  dalam perbankan syariah, tapi sebenarnya ini adalah jenis pengelabuan atau perbuatan satanic dalam  bentuk  pembiayaan  berdasarkan  keuntungan  yang  ditetapkan dimuka, yang tidak jauh berbeda dengan pembiayaan berdasarkan bunga. 30

## 3. Bank Tidak Siap Menanggung Kerugian
Andaikata  kita  menutup  mata  dari  kedua  hal  diatas,  maka  masih  ada masalah besar yang menghadang langkah perbankan syariah di negeri kita. Hal tersebut ialah, ketidaksiapan operator perbankan untuk ikut menanggung resiko mudharabah yang  mereka  jalin  dengan  para  pelaku  usaha.  Bila  pelaku  usaha mengalami kerugian walaupun tanpa disengaja, niscaya kita dapatkan perbankan segera ambil langkah seribu dengan cara meminta kembali modal yang telah ia kucurkan  dengan  utuh  atau  tetap  menarik  angsuran  meskipun  pelaku  usaha mengalami  kerugian.  Hal  ini  menjadi  indikasi  bahwa  akad  antara  perbankan dengan  nasabah  selaku  pelaku  usaha  bukanlah mudharabah ,  akan  tetapi  hutang piutang yang berbunga alias riba.
30 Abdullah  Saeed  (1996), Islamic  Banking  and  Interest,  a  Study  the  Prohibition  of  Riba  and  its  Contemporary Interpretation , Leiden: E.J. Brill., hlm. 92
Para ulama dari berbagai mazhab telah menegaskan bahwa pemilik modal tidak  dibenarkan  untuk  mensyaratkan  agar  pelaku  usaha  memberikan  jaminan seluruh atau sebagian modalnya. Sehingga apa yang diterapkan pada perbankan syariah yaitu mewajibkan atas pelaku usaha untuk mengembalikan seluruh modal dengan  utuh  bila  terjadi  kerugian  usaha  adalah  persyaratan  yang  bathil. 31 Dan dalam  ilmu  fiqh,  bila  pada  suatu  akad  terdapat  persyaratan  yang  bathil,  maka solusinya adalah satu dari dua hal berikut:
1. Akad beserta persyaratan tersebut tidak sah, sehingga masing-masing pihak terkait harus mengembalikan seluruh hak-hak lawan akadnya.
2. Akad  dapat  diteruskan,  akan  tetapi  dengan  meninggalkan  persyaratan tersebut.
Sebagai contoh misalnya Bank Syariah Tanah Datar mengucurkan modal kepada Pak Ahmad sebesar Rp 100.000.000,- dengan perjanjian bagi hasil 60% banding 40%. Setelah usaha berjalan dan jatuh tempo, Pak Ahmad mengalami kerugian  karena  gudangnya  terbakar, sehingga  modal  yang  ia  terima  dari  bank hanya tersisa Rp 20.000.000,-. Dalam keadaan semacam ini, Bank Syariah Tanah Datar akan  tetap  meminta agar  Pak  Ahmad  mengembalikan  modal  utuh  yaitu sebesar Rp 100.000.000,-
Mungkin operator Perbankan Syariah akan berdalih, bahwa dalam dunia usaha,  uang  kembali  seperti  semula  tanpa  ada  keuntungan  adalah  kerugian. Dengan demikian perbankan telah ikut serta menanggung kerugian yang terjadi. Maka  kita  katakan,  alasan  serupa  juga  dapat  diutarakan  oleh  pelaksana  usaha: Dalam  dunia  usaha,  seseorang  bekerja  tanpa  mendapatkan  hasil  sedikitpun adalah  kerugian.  Andai  ia  bekerja  pada  suatu  perusahaan,  niscaya  ia  akan mendapatkan  gaji yang  telah  disepakati,  walau  perusahaan  sedang  merugi. Bahkan dalam akad mudharabah dengan perbankan syariah, pelaku usaha merugi dua kali. Pertama, ia telah bekerja banting tulang, peras keringat, dan ada akhirnya
31 Ibnu Qudamah, Al-Mughni, 7/145
tidak  mendapatkan  hasil  sedikitpun. Kedua, ia  masih  juga  harus  menutup kekurangan yang terjadi pada modal yang pernah ia terima dari bank.
Contoh  lain  dari  produk  perbankan  syariah  ialah bai’  al  Murabahah . Bentuknya kurang lebih demikian, bila ada seseorang yang ingin memiliki sebuah mobil, ia dapat mengajukan permohonan ke salah satu perbankan syariah agar bank tersebut membelikannya. Selanjutnya pihak bank akan mengkaji kelayakan calon nasabahnya tersebut. Bila permintaannya diterima, maka bank akan segera mengadakan  barang  yang  dimaksud  dan  segera  menyerahkannya  kepada pemesan, dengan ketentuan yang sebelumnya telah disepakati. 32
Sekilas  akad  ini  tidak  bermasalah,  akan  tetapi  bila  kita  cermati  lebih seksama,  maka  akan  nampak  dengan  jelas  bahwa  pihak  bank  berusaha  untuk menutup  segala  risiko.  Sehingga,  sebelum  bank  mengadakan  barang  yang dimaksud,  maka  bank  telah  membuat  kesepakatan  jual  beli  dengan  segala ketentuannya  dengan  nasabah.  Dengan  demikian,  bank  telah  menjual  barang yang  belum  ia  miliki,  dan  itu  adalah  terlarang.  Transaksi  yang  jelas  terlarang tersebut jika tetap dilakukan oleh lembaga perbankan sama saja dengan menipu nasabah  dengan  dalih  akad  sudah  sesuai  syariah,  maka  dari  itu  penulis menyatakan bahwa hal tersebut termasuk perbuatan satanic yaitu perbuatan tadlis (pengelabuan) dalam lembaga finance khususnya perbankan syariah. Sebagaimana dijelaskan dalam hadits yg diriwayatkan oleh Zaid bin Tsabit. Dari sahabat Ibnu Umar ia mengisahkan: Pada suatu saat saya membeli minyak di pasar, dan ketika saya telah selesai membelinya, ada seorang lelaki yang menemuiku dan menawar minyak tersebut, kemudian ia memberiku keuntungan yang cukup banyak, maka akupun  hendak  menyalami  tangannya  (guna  menerima  tawaran  dari  orang tersebut) tiba-tiba ada seorang dari belakangku yang memegang lenganku. Maka aku pun  menoleh,  dan  ternyata  ia  adalah  Zaid  bin  Tzabit,  kemudian  ia berkata,” Janganlah engkau jual minyak itu di tempat engkau membelinya hingga engkau pindahkan ke tempatmu, karena Rasulullah SAW melarang dari menjual kembali barang
32 Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek , Jakarta: Gema Insani Press, hlm. 171
di tempat barang tersebut dibeli, hingga barang tersebut dipindahkan oleh para pedagang ke tempat mereka masing-masing”. (HR. Abu Dawud dan Al-Hakim). 33
Hikmah  dari  larangan  ini  dinyatakan  oleh  Ibnu  ‘abbas,  ketika  muridnya Thawus mempertanyakan sebab larangan ini; “ Saya bertanya kepada Ibnu ‘Abbas, bagaimana  bisa  demikian?”  Ia  menjawab,  “itu  karena  sebenarnya  yang  terjadi  adalah menjual dirham  dengan dirham,  sedangkan  bahan  makanannya ditunda” (HR.  Bukhari dan Muslim)
Sebagaimana  yang  dijelaskan  oleh  Ibnu  Hajar  yang  dikutip  oleh muhammad arifin, bahwa,”Bila seseorang membeli bahan makanan seharga 100 dinar,  dan  ia  telah  membayarkan  uang  tersebut  kepada  penjual,  sedangkan  ia belum menerima bahan makanan yang ia beli, kemudian ia menjualnya kembali kepada orang lain seharga 120 dinar dan ia langsung menerima uang pembayaran tersebut, padahal bahan makanan masih tetap berada di penjual pertama, maka seakan-akan orang ini telah menjual/menukar uang 100 dinar dengan harga 120 dinar.  Dan  berdasarkan  penafsiran  ini,  maka  larangan  ini  tidak  hanya  berlaku pada bahan makanan saja”. 34

## 4. Semua Nasabah Mendapatkan Bagi Hasil
Dana  masyarakat  ialah  dana-dana  yang  berasal  dari  masyarakat,  baik secara  perorangan  maupun  badan  usaha  yang  didapatkan  oleh  bank  dengan menggunakan  berbagai  instrumen  produk  simpanan  yang  dimiliki  bank.  Dana masyarakat  merupakan  dana  terbesar  yang  dimiliki  bank.  Ini  sesuai  dengan fungsi  bank  sebagai  penghimpun  dana  dari  pihak-pihak  yang  kelebihan  dana dalam  masyarakat.  Dana  tersebut  dihimpun  bank  dengan  produk-produk simpanan  seperti  giro,  wadi’ah  dalam  istilah  bank  syariah  ( demand  deposits), deposito ( time deposits) , dan tabungan ( saving). 35
33 Kitab at-Tahqiq, jilid II. Hal. 181
34 Muhammad Arifin bin badri, Op.cit., hlm. 171
35 Kasmir (2002), Op.cit., hlm. 63
Perbankan  syariah  mencampur  adukkan  seluruh  dana  yang  dihimpun. Sehingga  tidak  dapat  diketahui  nasabah  yang  dananya  telah  disalurkan,  dari nasabah yang dananya masih beku di bank. Walau demikian, pada setiap akhir bulan,  seluruh  nasabah  mendapatkan  bagian  dari  hasil/keuntungan.  Mungkin munurut perbankan syariah yang ada, hal ini tidak menjadi masalah. Sebab yang menjadi  pertimbangan  utama  bank dalam  membagikan  keuntungannya  adalah total modal nasabah, bukan keuntungan yang diperoleh dari dana masing-masing nasabah.
Akan tetapi hal ini menjadi masalah besar dalam metode mudharabah yang sesuai  syariat.  Sebab  yang  menjadi  pertimbangan  dalam  membagikan keuntungan  kepada  nasabah  adalah  keuntungan  yang  diperoleh  dari  masing- masing dana nasabah. Sehingga nasabah yang dananya belum disalurkan, tidak berhak untuk mendapatkan bagian dari hasil. Sebab keuntungan yang diperoleh adalah  hasil  dari  pengelolaan modal  nasabah  selain  mereka.  Pembagian  hasil kepada nasabah yang dananya belum tersalurkan jelas-jelas merugikan nasabah yang dananya telah disalurkan. 36
Inilah  fakta  perbankan  syariah  yang  ada  di  negeri  kita.  Oleh  karena  itu tidak mengherankan bila perbankan syariah dihantui oleh over likuiditas. Yaitu suatu keadaan dimana bank kebanjiran dana masyarakat/nasabah, sehingga tidak mampu menyalurkan seluruh dana yang terkumpul dari nasabahnya. Keadaan ini memaksa  perbankan  syariah  untuk  menyimpan  dana  yang  tidak  tersalurkan tersebut  di  Bank  Indonesia  (BI)  dalam  bentuk  sertifikat  wadiah. 37 Sebagai contoh: pada periode Januari tahun 2017 dilaporkan, perbankan syariah berhasil mengupulkan  dana  dari  nasabah  sebesar  6,62  triliyun  rupiah  akan  tetapi,  dana yang berhasil mereka gulirkan hanya 5,86 triliyun rupiah.
36 Muhammad Arifin bin badri... ., hlm. 172 37 Sertifikat Wadiah  Bank  Indonesia  (SWBI),  yang  berdasarkan  Peraturan  Bank  Indonesia    No. 10/11/PBI/2008, telah berubah dengan istilah Sertifikat Bank Indonesia (SBI) syariah. Dalam pasal 1 ayat 4 dalam PBI dijelaskan bahwa SBI syariah ini merupakan surat berharga berdasarkan prinsip syariah berjangka pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Dalam pasal 2 tujuan penerbitannya dijelaskan sebagai salah satu  instrumen  operasi  pasar  terbuka  dalam  rangka  pengendalian  moneter  yang  dilakukan  berdasarkan  prinsip syariah. Melalui SBI syariah ini, kelebihan dana yang dihadapi perbankan syariah dapat menginvestasikannya pada bank syariah (pasar uang syariah). Syukri Iska, Sistem Perbankan Syariah di Indonesia, hlm. 301
Keadaan ini menjadi masalah besar, dikarenakan perbankan syariah yang ada telah menjanjikan (baik tertulis atau tidak) untuk memberikan ‘keuntungan’ kepada setiap nasabahnya. Bank dalam hal ini tidak membedakan antara nasabah yang  belum  berhasil  disalurkan  dana  nya.  Fenomena  perbankan  syariah  ini membuktikan  bahwa  sebenarnya  hubungan  antara  bank  dengan  pelaku  usaha atau konsumen produk perbankan adalah hubungan antara pemilik  uang dengan penghutang. Dalam hal ini bank bukanlah pemodal, akan tetapi pemberi piutang ( daa’in) dan  nasabah  bukanlah  pelaku  usaha,  akan  tetapi  penghutang.  Dengan demikian, seluruh keuntugan yang diperoleh bank dari nasabahnya adalah riba dan bukan keuntungan (bagi hasil)

## PENUTUP
Bencana finansial tak ubahnya dengan bencana alam. Sama-sama berakibat kesengsaraan.  Namun  siapa  sangka  bencana  itu  tercipta  bukan  dari  proses kebetulan.  Tetapi  kreasi  dari  para  syaitan  dan  manusia-manusia  yang  menjadi binaannya.  Sebagaimana  firman  Allah  SWT  dalam  Al-qur’an  Surat  An-nas:  1-6 : ”Katakanlah:  "Aku  berlidung  kepada  Tuhan  (yang  memelihara  dan  menguasai)  manusia. Raja manusia. Sembahan manusia. Dari kejahatan (bisikan) syaitan yang biasa bersembunyi. Yang  membisikkan  (kejahatan)  ke  dalam  dada  manusia,  dari  (golongan)  jin  dan  manusia. Dari  (golongan)  jin  dan  manusia ”.  Dengan  sistem  islam,  seharusnya  optimisme  juga cukup  besar,  karena  bank  syariah  memang  memiliki  keunggulan  dan  kekuatan konseptual. Namun, kita tidak bisa menutup mata terhadap kelemahan-kelemahan potensial  yang  inheren  dalam  konsep  bank  syariah.  Perbankan  Syariah  dianggap sebagai  alternatif  perbankan  konvensional,  karena  bank  syariah  beroperasi berdasarkan  prinsip  syariah,  tidak  ada  pihak  yang  menzhalimi  dan  dizhalimi. Perkembangan  perbankan  syariah  tentunya  harus  didukung  oleh  sumber  daya insani yang memadai. Namun, realitas yang ada sering terjadi praktek SatanicFinance tubuh  perbankan  syariah  dengan  menjalankan  transaksi  pengelabuan  yang melanggar prinsip syariah guna meraih keuntungan.
Praktik-praktik satanic dalam lembaga perbankan tidak seharus nya terjadi. Adapun  praktek satanic tersebut  diantaranya  riba,  gharar,  maysir,  zalim.  Praktek satanic dalam sistem perbankan syariah tercermin dari peran ganda perbankan yang saling  bertentangan, bank  yang  tidak  memiliki  usaha  riil,  bank  yang  tidak  siap menanggung  kerugian  nasabah,  semua  nasabah  mendapatkan  bagi  hasil. Oleh karena  itu,  implementasi  prinsip  syariah  dalam  kegiatan  usaha  perbankan  syariah harus  dilaksanakan  secara kaffah dan isiqomah, sehingga  dapat  tercipta  keadilan, kebersamaan dan pemerataan dalam kegiatan ekonomi.
Ketidaksesuaian  tata  kelola  bank  dengan  prinsip  syariah  akan  berpotensi menimbulkan  berbagai  resiko,  selain  merugikan  masyarakat  tapi  juga  berdampak kepada reputasi bagi industri perbankan syariah itu sendiri. Sebagaimana yang telah dikemukakan penulis sebelumnya, bahwa prilaku atau tindakan menyimpang yang terjadi  dalam  lembaga  keuangan  syariah  penulis  mengistilahkannya  sebagai perbuatan Satanic  Finance. Karena pada hakikatnya  sifat-sifat  syaitan  lah yang  ada dalam diri manusia (dalam hal ini para bankir) yang menyebabkan terjadinya prilaku menyimpang di dalam perbankan syariah
Untuk itu para bankir syariah harus benar-benar merujuk kepada prinsip- prinsip dan nilai-nilai ekonomi syariah, jika tidak maka dikhawatirkan akan merusak citra ‘kesucian’ syariah di masa yang akan datang.  Bankir syariah harus lebih unggul dan  terdepan  dari  bank  konvensional,  mengingat  lembaga  perbankan  syariah membawa  nama  agama.  Jika  bankir  syariah  melakukan  penyimpangan  nilai-nilai syariah maka dapat dikatakan di dalam perbankan syariah terdapat praktek-praktek satanicfinance
Disamping itu juga, tulisan ini menjadi bahan renungan bagi penulis dan pembaca. Apakah kita sebagai korban, atau jangan-jangan kita berada dipihak agen-agen satanic finance.
DAFTAR PUSTAKA
Abdullah  M.  Ma’ruf.  2006. Hukum  Perbankan  dan  Perkembangan  Bank  Syariah  di Indonesia, Banjarmasin: Antasari.
Amin A. Riawan. 2007. Satanic Finance, Jakarta: Celestical Publishing.
Anshori  Abdul  Ghafur.  2007. Perbankan  Syariah  di  Indonesia, Yogyakarta:  Gadjah Mada University Press.
Antonio Syafi’i. 2001. Bank Syariah dari Teori ke Praktek , Jakarta: Gema Insani Press Arifin Zainul. 2009. Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah, Jakarta: Azkia Publisher.
Arifin  Muhammad  bin  badri.  2012. Riba  dan  Tinjauan  Kritis  Perbankan  Syari’ah , Bogor: CV. Darul Ilmi.
Aziz M. Amin. 1992. Mengembangkan Bank Islam di Indonesia, Jakarta: Bangkit.
Bank  Indonesia.  2002. Cetak Biru  Pengembangan  Perbankan Syariah  Indonesia, Jakarta: Bank Indonesia.
Bank  Indonesia.  2007. Panduan  Investasi  Perbankan  Syariah  Indonesia, Jakarta:  Bank Indonesia.
Daryanto. 1997. Bahasa Kamus Indonesia Lengkap. Surabaya: Apollo.
Hidayat Hendi. 15 Februari 2009, Good Corporate Governancedi Bank Syariah , dalam Hendi Weblog yang diunduh tanggal 14 Maret 2009.
Iska Syukri. 2012. Sistem Perbankan Syariah di Indonesia Dalam Perspektif Fikih Ekonomi, Yogyakarta: Fajar Media Press.
Ibnu Qudamah al-Hanbali. 1997. Al-Mughni. JilidVII. Penerbit: Dar Alamul Kutub.
Imam  An-Nawawi, Raudhah  ath-Thalibin. Beirut – Lebanon:  al-Maktabah  al- Islamiyah.
Imam Nawawi Asy-Syafi'i. 1992. at-Tahqiq, jilid II. Beirut – Lebanon :Darul Jil.
Kasmir. 2004. Manajemen Perbankan, Jakarta: Raja Grafindo.
Khalil,  Abdel  Fattah  A.A.,  Colin  Rickwood,dan  Victor  Muride.  2000.  “ Agency Contractual  in  Frofit  Sharing  Financing”,  Islamic  finance; Chllenges  and Oppurtunities  in  The  Twenty  First  Century,  Conference  Papers,  Fourth International Conference on Islamic Economic and Banking Laoughbrough University, UK.
Majid  Nazori. Nuansa  Konvensional  dalam  Perbankan  Syariah, Nalar  Fiqih:  Jurnal Kajian Ekonomi Islam dan Kemasyarakatan.
Perwaatmadja Karnaen dan Syafi’I Antonio. 1992. Apa dan Bagaimana Bank Islam, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
Rusydiayan Aam  Slamet.  2008. Mencandera  Industri  Perbankan  Syariah  di  Indonesia: Tinjauan Kritis Pasca UU no. 21 Tahun 2008, Jurnal Ekonomi Islam La-Riba, Vol. II, No.2.
Saeed Abdullah. 1996. Islamic Banking and Interest: A Stdy of RibaAnd ItsContemporary Interpretation , New York: EJ.Brill.
Saidi  Zaim  dan  Imran  Husein.  ,  2003. Tidak  Islamnya  Bank  Islam:  Kritik  Atas Perbankan Syariah, Jakarta : Pustaka Adina Soekarno,  Soejono,dkk.  2003. Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan  Singkat, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Sumitro  Warkum.  1996. Asas-Asas  Perbankan  Islam  dan  Lembaga-Lembaga  Terkait (BMUI & Takaful) di Indonesia, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Usman Rachmadi. 2014. Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, cet.ke.2.