## REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM SIMPANAN NASABAH JASA PERBANKAN SYARIAH

## St. Nurjannah
Fakultas  Syariah dan Hukum UIN AlauddinMakassar Jl. Yasin Limpo No, 36 Samata Gowa adzan_amjah@yahoo.co.id

## Abstrak
Regulasi  yang  mengatur  tentang  perbankan  syariah  masih  sangat  minim  sehingga  kurang  menjamin simpanan nasabah.Tujuan penelitian ini  adalah menganalisis dan mengatur lebih lanjut mengenai jasa perbankan  syariah.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  ( legal  research ).  Secara  administrasi regulasi  berupa  undang-undang  baik  UU  Perbankan  Syariah,  UU  Perbankan  maupun  UU  LPS  dan Peraturan  Bank  Indonesia  telah  memberikan  perlindungan  kepada  nasabah  dan  cukup  memadai. Namun,  bank  syariah  mempunyai  sifat  yang  agak  berbeda  dengan  bank  konvensional  sehingga diperlukan regulasi khusus agar simpanan bank tetap terjamin Kata Kunci: Perbankan Syariah, Perlindungan Hukum

## Abstract
Regulations governing Islamic banking are still very minimal so it does not guarantee customer deposits. The purpose of this study is to  further analyze and  regulate sharia banking services. This research is a legal research (legal research). Administratively the regulations in the form of laws both the Sharia Banking Law, the Banking Law and the LPS Law and Bank Indonesia Regulations have provided adequate protection for customers. However, Islamic banks have somewhat  different  properties  from  conventional  banks,  so  special  regulations  are  needed  so  that  bank  deposits  are guaranteed
Keywords: Islamic Banking, Legal Protection

## A.   Pendahuluan
Dalam  sumber  ajaran  Islam  yaitu  Al-Qur’an  da  Sunnah  Rasul  tidak  ada kewajiban  bagi  umat  Islam  untuk  membentuk negara  Islam.  Di  sini  berlaku  kaidah ushul   fikih   bahwa   yang   penting   dalam   perjuangan   syi’ar   Islam   itu   adalah menanamkan  nilai  substansi  ajaran  Islam  dan  bukan  mengibarkan  formalitas simboliknya. 1 Nilai-nilai  Islam  juga  berlaku  pada  bidang  muamalah  seperti penyimpanan uang pada perbankan.
Kebutuhan  masyarakat  terhadap  pendanaan  semakin  meningkat.  Sebagian besar dana  yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperoleh  melalui simpan pinjam atau perjanjian kredit. Simpan  pinjam dan  perjanjian kredit tersebut
1 Masdar Farid Mas’udi. Pengantar Dalam Syarah Konstitusi UUD 1945 Dalam Perspektif Islam (Cet. 1 Jakarta PT. Raja Grafindo Persada.2010), h. 56
diselenggarakan  oleh  lembaga  keuangan  baik  lembaga  keuangan  bank  maupun lembaga keuangan bukan bank. Berbicara tentang lembaga perbankan, ada dua istilah yang  perlu  diketahui  yaitu  perbankan  dan  bank.  Perbankan  dan  bank  diatur  dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan   Undang-Undang   Nomor   10   Tahun   1998   tentang   Perbankan   (UU Perbankan).
Sistem perbankan di  Indonesia  sebagai lembaga  kepercayaan masyarakat dan lembaga  keuangan yang menerima,  menyimpan, dan  mengelola dana  yang diperoleh dari  masyarakat  dapat  dikatakan  bahwa  dana  masyarakat  yang  disimpan  bank  akan menjamin  keamanannya  dan  sewaktu-waktu  dapat  diambil  kembali  dengan memperoleh  imbalan  berupa  bunga. 2 Dalam  rangka  menambah  tingkat  kepercayaan masyarakat  baik  yang  berkaitan  dengan  pendanaan  maupun  kegiatan  bank  yang lainnya jadi  negara menerapkan sistem penjaminan simpanan yang ditentukan secara eksplisit. 3
Pengawasan dan pengaturan adalah instrumen penting untuk menekan bank dalam  pengambilan  risiko,  bila  hal  ini  tidak  dijalankan  sebagaimana  mestinya  akan dapat mengancam stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Sistem perlindungan nasabah ( deposit protection system ) dapat dijamin melalui suatu lembaga seperti lembaga Penjamin  Simpanan  (LPS)  yang  dilengkapi  dengan  pengaturan  dan  pengawasan efektif.  Bentuk  perlindungan  hukum  dapat  berupa  perlindungan  yang  bersifat preventif dan perlindungan yang bersifat represif yakni sebagai berikut:
1.   Perlindungan hukum preventif
Pada  perlindungan  hukum  preventif  ini,  subjek  hukum  diberikan kesempatan  untuk  mengajukan  keberatan  dan  pendapatnya  sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang defenitif.
2.   Perlindungan hukum represif
Perlindungan   hukum   yang   bersifat   represif   bertujuan   untuk
2 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Raja Grafindo  Persada, Jakarta:1999), h. 32
3 Tdevin Switkar Putri, Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Kaiitannya dengan Lembaga Penjamin Simpanan , Acta Cominas Jurnal Hukum Kenotariatan Vol. 4 No.2 Agustus 2019, h. 241
menyelesaikan    sengketa.    Penanganan    perlindungan    hukum    oleh pengadilan  umum  dan  peradilan  administrasi  di  Indonesia  termasuk kategori perlindungan hukum ini.
Dalam  Pasal  37B  UU  Nomor  10  Tahun  2008  tentang  perbankan  mengatur lembaga penjamin yang berbunyi:
1.   Setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan.
2.   Untuk   menjamin   simpanan   masyarakat   pada   bank,   sebagaimana   yang dimaksud pada ayat (1) dibentuk lembaga penjamin simpanan.
3.   Lembaga   penjamin   simpanan   sebagaimana  dimaksud   dalam   ayat   (20 berbentuk badan hukum Indonesia.
4.   Ketentuan  mengenai  penjamin  dana  masyarakat  dan  lembaga  penjamin simpanan, diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.
Dalam  memberikan  jasa  keuangan,  bank  juga  mempunyai  sistem  operasi  tanpa bunga  yang  biasa  dikenal  dengan  nama  bank  syariah.  Perbankan  syariah  dalam peristilahan  internasional  dikenal  sebagai Islamic  Banking atau  terkadang  juga  dikenal sebagai  perbankan  tanpa  bunga  ( Interest  free  banking ).  Istilah Islamic  Banking tidak terlepas  dari  asal-usul  sistem  perbankan  syariah  yang  pada  awalnya  dikembangkan sebagai  suatu  respon  dari  kelompok  ekonomi  dan  praktisi  perbankan  muslim  yang berupaya  mengakomodasi  desakan  dari  berbagai  pihak  yang  menginginkan  agar tersedia  jasa  transaksi  keuangan  yang  sejalan  dengan  nilai  moral  dan  prinsip  syariah yaitu sistem bagi hasil dan meninggalkan sistem bunga.
Sistem bunga  dalam  pengertian uang  dari  masyarakat pemilik dana  ketika pihak lembaga  keuangan  menerima  simpanan  dan  menjual  uang  kepada  masyarakat  yang memerlukan  dana  ketika  lembaga  keuangan  memberi  pinjaman  kepada  mereka. Dalam prinsip syariah disamakan dengan riba. Riba secara bahasa bermakna: Ziyadah (Tambahan).  Dalam  pengertian  lain  secara  linguistik,  riba  juga  berarti  tumbuh  dan membesar. 4 Adapun secara teknis, riba juga berarti pengambilan tambahan dari harta
4 Abdullah Saeed, Islamic Banking and Interest: A Study of the prohibition of riba and its contemporary Interpretation (Leiden: EJ Briil, 1996), h. 37
5 Muhammad Syafii  Antonio, Bank  Syariah:  Wacana  Ulama  dan  Cendikiawan (Jakarta:  Central Bank of Indonesia and Tazkiah Institute, 1999), h 39
pokok  atau  modal  secara  batil. 5 Larangan  agar  umat  Islam  tidak  melibatkan  diri dengan  riba  bersumber  dari  berbagai  surah  dalam  Al-Qur’an  dan  Hadis  Rasulullah Saw, salah satunya yaitu seperti Q.S: Ali Imran ayat 130 yang berbunyi:
Terjemahnya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat  ganda  dan  bertakwalah  kamu  kepada  Allah  supaya  kamu  mendapat keberuntungan.”
Ayat  ini  perlu  dipahami  bahwa  kriteria  berlipat  ganda  bukanlah  merupakan syarat  dari  terjadi  riba  (Jikalau  bunga  berlipat  ganda  berarti  riba,  tetapi  jikalau  kecil bukan  riba),  tetapi  ini  merupakan  sifat  umum  dari  praktik  pembungaan  uang  pada saat itu.
Dalam UU Perbankan disebutkan keberadaan bank berdasarkan prinsip syariah yaitu dalam usaha bank umum dan bank perkreditan rakyat dengan perumusan yang berbeda.  Tindak  lanjut  pengaturan  bank  berdasarkan  prinsip  syariah  tersebut,  Bank Indonesia  pada  tanggal  12  Mei  1999  mengeluarkan  peraturan  mengenai  Bank berdasarkan  prinsip  syariah  yang  masing-masing  dalam  Surat  Keputusan  Direksi Bank  Indonesia  Nomor  32/34/KEP/DIR/1999  tentang  Bank  Umum  berdasarkan Prinsip    Syariah    dan    Surat    Keputusan    Direksi    Bank    Indonesia    Nomor 32/36/KEP/DIR/1999  tentang  Bank  Perkreditan  Rakyat  berdasarkan  Prinsip Syariah. Prinsip Syariah ini sudah mulai diterapkan di bank umum Indonesia dengan berdirinya  Bank  Muamalat  (BMI)  berdasarkan  usaha  dari  menteri  Keuangan  No. 430/KMK.013/1992 tanggal  24  April  1992  dan  mulai  menjalankan  usahanya  pada tanggal  1  Mei  1992.  Prinsip  syariah  secara  tegas  diatur  didalam  Pasal  1  butir  13 Undang-Undang Perbankan bahwa:
“ Prinsip  syariah  adalah  aturan  perjanjian  berdasarkan  hukum  Islam  antara  bank  dan pihak  lain  untuk  menyimpan  dana  dan  atau  pembiayaan  kegiatan  usaha  atau  kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai syariah.”
Perbankan  syariah  juga  dikenal  dengan  pendanaan  likuiditas  untuk  menjaga
kesehatan  bank.  Pendanaan  likuiditas  digunakan  untuk  memenuhi  kebutuhan  yang timbul  akibat  terjadinya  ketidaksesuaian  ( mismatched )  antara cashinflow dan cashoutflow pada  perusahaan  nasabah.  Bagi  dunia  perbankan,  likuiditas  penting  sekali  karena berkaitan dengan kepercayaan nasabah kepada bank. Untuk membina hubungan baik dengan  nasabah,  pihak  bank  sedapat  mungkin  harus  mencoba  untuk  memenuhi kebutuhan  nasabah  terutama  akan  permintaannya  terhadap  pembiayaan  maupun transaksi bisnis lainnya. Oleh karena itu, kepercayaan nasabah terhadap bank bisa jadi akan  berkurang  ketika  pihak  bank  kekurangan  dana  dalam  memenuhi  permintaan pembiayaan atau penarikan dananya.
Bank  syariah  akan  lebih  cenderug  mempertahankan  rasio  yang  tinggi  antara uang tunai dengan simpanannya  bila  dibandingkan dengan perbankan konvensional. Ini  dilakukan  untuk  mengantisipasi  penarikan  rekening  tabungan  yang  dilakukan nasabah   sewaktu-waktu  dalam   jumlah   yang   sangat   besar   tanpa   pemberitahuan terlebih  dahulu.  Oleh  karena  itu,  apabila  hal  ini  terjadi  akan  mengakibatkan cashflow bank tidak stabil dan bahkan berakibat collapts . Dalam kondisi demikian para nasabah mengalami kesulitan untuk menarik dananya.

## B. Telaah Konsep
Regulasi  perbankan  berkaitan  erat  dengan  hierarki  peraturan  perundang- undangan dan harmonisasi regulasi hubungan pusat dan daerah. Asas-asas dan norma dalam  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  memang  merupakan  inti  dari perbaikan  regulasiaturan  perundang-undangan.  Akan  tetapi,  terdapat  karakteristik masing-masing daerah yang berbeda sehingga dibutuhkan perlakuan yang berbeda. 6
Perlindungan hukum terhadap nasabah apabila terdapat keadaan dimana bank tidak    mampu    lagi    beroperasi.    Ketidakmampuan    bank    dalam    membayara kewajibannya  dapat  menghancurkan  tidak  saja  pemegang  saham  bank,  tetapi  juga
6 Abd. Rais Asmar, Strategi Harmonisasi Regulasi Hubungan Pusat dan Daerah (Jurnal Bilancia IAIN Palu Volume 12 Nomor 1, Januari-Juni 2018), h. 22
pihak  ketiga  yang  menempatkan  dana  pada  bank  tersebut. 7 Seluruh  permasalahan maupun  kasus-kasus  mengenai  sengketa  konsumen  penyelesaiannya  dapat dilaksanakan  melalui  jalur  litigasi  (pengadilan)  ataupun  non  litigasi  (penyelesaian sengketa  di  luar  pengadilan),  sebagaimana  terdapat  di  dalam  peraturan  perundang- undangan  tentang  perlindungan  konsumen  yang  mengatur  mengenai  hak-hak konsumen  yang  harus  dilindungi  oleh  undang-undang  tersebut. 8 Nasabah  juga termasuk konsumen yang harus dilindungi oleh pelaku usaha perbankan.

## C. Metode Penelitian
Penelitian ini  merupakan  penelitian hukum ( legal  research) atau  disebut juga penelitian doktrinal ( doctrinal researc h) yang bertujuan mengkaji peraturan perundang- undang  terkait  dengan  perlindungan  hukum  simpanan  nasabah  jasa  perbankan syariah  yang  bersifat  diskriptif.  Penelitian  ini  juga  menggunakan  pendekatan normatif  yaitu  penelitian  yang  dilakukan  dengan  cara  mengumpulkan  data sekunder  berupa  bahan  hukum  primer,  sekunder  dan  tersier.  Penelitian  ini merupakan  penelitian  hukum 26 yang  menggunakan  beberapa  pendekatan  untuk dapat  menjawab  permasalahan  yang  diteliti  yaitu  pendekatan  undang-undang ( statute  approach ),  dan  pendekatan  konseptual  ( conceptual  approac h).  Pendekatan perundang-undang  digunakan  untuk  dapat  mengkaji  secara  mendalam  berbagai peraturan  yang  mengatur  tentang  perlindungan  hukum  simpanan  nasabah  jasa perbankan  syariah. Pendekatan  konseptual  digunakan  untuk  dapat  memahami keamanan simpanan nasabah jasa perbankan syariah.

## D. Pembahasan
Keamanan dana nasabah dijamin dengan cara bank syariah diwajibkan untuk menjadi  peserta  LPS  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  8  angka  1  Undang-Undang Nomor  24  Tahun  2004  tentang  LPS  yang  berbunyi:  “Setiap  Bank  yang  melakukan
7 Etty Aditama. Kredit Perbankan (PT Refika Aditama : Bandung, 2016), h. 88
8 Eli Wuria Dewi. Hukum Perlindungan Konsumen (Graha Ilmu : Yogyakarta, 2015), h. 2
kegiatan  usaha  di  wilayah  Republik  Indonesia  wajib  menjadi  peserta  penjamin.” Program  penjaminan  baik  yang  dilakukan  oleh  BPPN,  UP3  dan  LPS  bukanlah jaminan  banknya  tetapi menjamin  nasabah  penyimpan.  Jadi  kalau  ada  masalah  yang menyebabkan  suatu  bank  menjadi  gagal,  maka  yang  dilakukan  adalah  hanya  sebatas membayar sejumlah simpanan para nasabah setelah memenuhi syarat.
Suatu  perjanjian  tentu  akan  diberlakukan  sejumlah  persyaratan  untuk mengeksekusinya.  Kesehatan  bank  merupakan  landasan  mencapa  tujuan  agar masyarakat  hanya  akan  percaya  menyimpan  dana  pada  bank  jika  bank  itu  sehat. Dengan demikian, masyarakat harus mengetahui secara transparan  tingkat kesehatan bank. 9 Namun, sering tidak disadari oeh masyarakat bahwa menyimpan uang di bank tentu  ada  risikonya.  Mereka  pada  umumnya  percaya  begitu  saja  kepada  bank sekalipun tidak ada jaminan secara tertulis dari pihak bank bahwa uangnya akan tetap aman kalau pada bank tersebut terjadi sesuatu. Dilain pihak, kalangan perbankan pun tidak   dapat   memberikan   jaminan   secara   tertulis   atas   keamanan   semua   dana masyarakat yang disimpan di bank.
Masalah  keamanan  dana  yang  disimpan  di  bank  baru  disadari  masyarakat pada saat pemerintah melikuidasi sejumlah bank yang bermasalah. Para nasabah bank yang  dilikuidasi  ternyata  mengalami  kesulitan  untuk  menarik  dananya.  Dilain  pihak, pemerintah  pun  awalnya  menyatakan  bahwa  masalah  dana  masyarakat  pada  bank yang  dilikuidasi  adalah  tanggung  jawab  bank  yang  bersangkutan.  Perlu  dikaji  lebih lanjut  mengenai  perlindungan  hukum  simpanan  nasabah  apabila  bank  yang bersangkutan dilikuidasi.
Islam  menganjurkan  kepada  seluruh  umat  untuk  bertransaksi  sesuai  syariah. Islam bukan liberal kapitalis yaitu sebuah sistem perekonomian yang dilaksanakn oleh barat   dimana   mereka   memberikan   kekuasaan   mutlak   kepada   individu   untuk mengeruk  harta  kekayaan  alam  semesta  ini  tanpa  memperhatikan  asas  keadilan, kebersamaan,  dan  kerelaan.  Islam  adalah  sebuah  sistem,  manhaj,  jalan  kehidupan yang   sangat   lengkap,   komprehensif,   dan   universal.   Artinya   Islam   tidak   hanya
9 Abdul  Kadir  Muhammad. Hukum  Perusahaan  Indonesia .  (PT.  Citra  Aditya  Bakti.  Bandung. 2010). h. 56
mengatur  hubungan  manusia  dengan  Allah  Swt  tetapi  juga  mengatur  hubungan antara  manusia  dengan  manusia  termasuk  manusia  didalammnya  sebuah  sistem perekonomian  Islam.  Islam  melarang  manusia  mendapatkan harta  dengan cara  yang tidak diperbolehkan oleh syara’ yaitu dengan cara yang batil. Dengan demikian, secara tidak  langsung  Islam  memberikan  perlindungan  hukum  terhadap  harta  pribadi  yang telah  Allah  Swt  legalkan kepada  manusia.  Tetapi  diatas  harta  milik  pribadi,  terdapat hak orang lain didalamnya yaitu termasuk anak yatim dan orang tidak mampu.
Secara  administrasi  UU  Perbankan  telah  memberikan  perlindungan  kepada nasabah.  Perbankan  sebagai  lembaga  intermediasi  keuangan  ( financial  intermediary institution )  memegang  peran  penting  dalam  proses  pembangunan  nasional. Perlindungan  hukum  bagi  nasabah  bank  antara  lain  dengan  diakomodirnya  LPS dalam  UU  Perbankan.  Di  tingkat  teknis  payung  hukum  yang  melindungi  nasabah antara   lain   adanya   pengaturan   mengenai   penyelesaian   pengaduan   nasabah   dan mediasi  perbankan  dan  Peraturan  Bank  Indonesia  (PBI).  Kepercayaan  merupakan inti perbankan sehingga bank harus menjaganya. Di tataran UU  Perbankan dan PBI terdapat  pengaturan  untuk  menjaga  kepercayaan  masyarakat  dan  sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi nasabah.
Pertama, untuk memberikan perlindungan hukum bagi nasabah deposan, UU Perbankan  mengamanatkan  dibentuknya  LPS  dan  mewajibkan  setiap  bank  untuk menjamin  dana  masyarakat  yang  disimpan  dalam  bank  bersangkutan.  LPS  dapat berfungsi untuk mengatur keamanan dan kesehatan bank  secara umum. Di  samping itu,  LPS  juga  dapat  berfungsi  sebagai  pengawas  dengan  cara  memantau  neraca, praktek  pemberian  pinjaman  dan  strategi  investasi  dengan  maksud  untuk  melihat tanda-tanda financial   distress yang   mengarah   pada   kebangkrutan   bank.   Adapun beberapa syarat agar dana simpanan dijamin oleh LPS yaitu:
1.   Simpanannya tercatat di bank;
2.   Simpanan   yang   dijamin   maksimal   Rp.   2.000.000.000-,  (Dua   Milyar Rupiah); dan
3.   Nasabah yang tidak mempunyai masalah terhadap bank terkait.
Kedua,  perlindungan  hukum  bagi  nasabah,  khususnya  dalam  hal  terjadi
sengketa antara nasabah dengan bank. Hal ini diatur melalui PBI No. 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian pengaduan Nasabah sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 10/10/PBI/2008  dan  PBI  No.  8/5/PBI/2006  tentang  mediasi  Perbankan sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 10/1/PBI/2008.
Dalam melindungi nasabah selaku konsumen di bidang perbankan, terdapat langkah preventif yaitu:
1.   Diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, Pasal tersebut berbunyi: “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkn orang yang  karena  salahnya  menerbitkan  kerugian  itu  untuk  mengganti  kerugian tersebut.” Berdasarkan ketentuan Pasal 1234 KUHPerdata, maka kerugian dapat dituntut menurut kitab Undang-Undang, yaitu berupa:
a.    Biaya-biaya yang sesugguhnya telah dikeluarkan ( konsten ) atau
b.   Kerugian yang sesungguhnya menimpa harta benda si berpiutang ( schaden );
c.  Kehilangan  keuntungan  ( interesten ),  yaitu  keuntungan  yang  kan   didapat seandainya si berutang tidak lalai.
Tuntutan  atas  wanprestasi  hanya  dapat  dilakukan  ketika  terjadi  hubungan kontraktual  antara  kedua  belah  pihak.  Namin,  ika  tidak  ada  hubungan kontraktual, dapat dilakukan upaya lain yakni melalui lembaga perlindungan konsumen atau mediasi perbankan melalui BI.
2.  Dalam  hukum  pidana,  jaminan  atas  hak-hak  konsumen  terutama  terkait kepentingan   perlindungan   hukum   diatur   dalam   Pasal   204   dan   Pasal   205 KUHPidana.  Ketentuan  ini  dimaksudkan  bukan  untuk  tujuan  utama  dalam mengatur  dan  melindungi  konsumen  tetapi  hanyalah  pelengkap  dari  pokok permasalahan  yang  diatur  baik  maslah  keperdataan,  administrasi,  dan  masalah pidana.
3.   Memperketat perizinan bank untuk suatu pendirian bank baru adalah salah satu cara  agar  bank  tersebut  kuat  dan  memenuhi  kualifikasi  sehingga  dapat memberikan  keamanan  pada  nasabahnya.  Undang-undang  perbankan menetapkan  syarat  yang  harus  dipenuhi  apabila  suatu  bank  akan  didirikan
berupa:  susunan  organisasi,  permodalan,  kepemilikan,  keahlian  di  bidang perbankan, dan kelayakan rencana kerja.
4.   Kewajiban dana perlindungan nasabah oleh LPS dalam UU Perbankan Pasal 37B ayat  (1)  disebutkan  bahwa  setiap  bank  wajib  menjamin  dana  masyarakat  yang disimpan pada bank yang bersangkutan.
5.   Perlindungan   dengan   asuransi   deposito,   perlindungan   nasabah   khususnya nasabah  deposan  melalui  lembaga  asuransi  deposito  yang  adil  dan predictable (selaras) ternyata dapat juga membawa hasil yang positif.
6.   Perlindungan  hukum  bagi  nasabah  selaku  konsumen  di  bidang  perbankan, khususnya dalam hal terjadi sengketa antara nasabah dengan bank. Hal ini telah diatur melalui PBI No. 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan PBI No. 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan.
Saat ini telah terdapat Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Bank Syariah  (UU  Bank  Syariah)  telah  memberikan  dasar  legitimasi  dalam  menjalankan kegiatan  perbankan  syariah  dan  memberikan  kemudahan  bagi  nasabah  untuk bertransaksi   pada   bank   syariah   berdasarkan   prinsip   kemurnian   syariah.   Tetapi, kendala  pada  tataran  praktik  yang  kadangkala  lebih  melingungi  kepentingan  bank bukan nasabah dengan adanya klausula baku yang kadangkala memberatkan nasabah. Undang-undang Perbankan yang menjadi induk dari UU Bank  Syariah belum cukup memadai dalam melindungi dana nasabah. UU Banks Syariah sebagai lex specialist UU Perbankan juga mengatur secara implisit tentang perlindungan dana nasabah tersebut.

## E. Penutup
Perlindungan  hukum  terhadap  simpanan  nasabah  baik  pada  bank  syariah maupun  bank  konvensional  secara  umum  diatur  dengan  aturan  yang  sama.  Hal  ini diatur  dalam  UU  Perbankan  dimana  bank  memberikan  perlindungan  kepada nasabahnya  melalui  proses  mediasi  perbankan  serta  penyelesaian  di  LPS.  Pada umumnya  regulasi  terkait  perlindungan  hukum  terhadap  simpanan  nasabah  sudah cukup  memadai  dari  segi  pengelolaan  dana  nasabah  tetapi  perlindungan  hukumnya hanya  pada  perlindungan  terhadap  kepentingan  bank.  Pada  sisi  lain,  bank  syariah
mempunyai sifat yang agak berbeda dengan bank konvensional sehingga diperlukan regulasi khusus agar simpanan nasabah tetap terjamin.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Kadir Muhammad. 2010. Hukum Perusahaan Indonesia . PT. Citra Aditya Bakti : Bandung
Abd.  Rais  Asmar.  Strategi Harmonisasi  Regulasi  Hubungan  Pusat  dan  Daerah. Jurnal Bilancia IAIN Palu Volume 12 Nomor 1, Januari-Juni 2018
Abdullah Saeed. 1996. Islamic Banking and Interest: A Study of the prohibition of riba and its contemporary Interpretation . EJ Briil : Leiden
Etty Muliati. 2016. Kredit Perbankan . PT Refika Aditama: Bandung
Kasmir. 1999. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Raja Grafindo  Persada : Jakarta Masdar  Farid  Mas’udi.  2010. Pengantar  Dalam  Syarah  Konstitusi  UUD  1945  Dalam Perspektif Islam. Cet. 1 PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta
Muhammad  Syafii  Antonio.  1999. Bank  Syariah:  Wacana  Ulama  dan  Cendikiawan Central Bank of Indonesia and Tazkiah Institute : Jakarta
Rachmadi Usman. 2009. Hukum Jaminan Keperdataan . Sinar Grafika : Jakarta Tdevin Switkar Putri, Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Kaiitannya dengan Lembaga Penjamin Simpanan , Acta Cominas Jurnal Hukum Kenotariatan Vol. 4 No.2 Agustus 2019