## Analisis Sistem Dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Di Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut
Dian Anita
Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Teknologi Digital, Bandung Kampus 1, Jl. Cibogo No.Indah 3, Mekarjaya, Kec. Rancasari, Kota Bandung, Jawa Barat 40000, Indonesia diananita@digitechuniversity.ac.id
Wahyu Mubarok
Fakultas Ekonomi, Universitas Teknologi Digital, Bandung Kampus 1, Jl. Cibogo No.Indah 3, Mekarjaya, Kec. Rancasari, Kota Bandung, Jawa Barat 40000, Indonesia wahyualvaro183@gmail.com
Article’s History:
Received 2 Junii 2023; Received in revised form 22 Juni 2023; Accepted 28 Juni 2023; Published 1 Agustus 2023. All rights reserved to the Lembaga Otonom Lembaga Informasi dan Riset Indonesia (KITA INFO dan RISET).
Suggested Citation:
Anita,  D.,  &  Mubarok,  W.  (2023). Analisis  Sistem  Dan  Prosedur  Pemungutan  Pajak  Bumi  Dan  Bangunan  (Pbb) Di  Kecamatan  Malangbong  Kabupaten  Garut.  JEMSI  (Jurnal  Ekonomi,  Manajemen,  Dan  Akuntansi),  9  (4).  1042-1053. https://doi.org/10.35870/jemsi.v9i4.1245

## Abstrak
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  sistem  dan  prosedur  pemungutan  pajak  bumi  dan  bangunan  (PBB)  di Kecamatan  Malangbong.  Penelitian  ini  dilakukan  menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif  dimana  sumber  data  penilitian  ini berdasarkan  data  yang  di  berikan  oleh  pihak  Kecamatan  Malangbong  baik  berupa  data  fisik  maupun  dari  hasil  wawancara langsung dengan pihak terkait. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa sistem dan prosedur pemungutan pajak bumi dan  bangunan  di  Kecamatan  Malangbong  menggunakan  sistem  jemput  bola,  dimana  para  petugas  pemungut  datang  secara door to door ke para wajib pajak. Namun, untuk pembayarannya bisa dilakukan secara mandiri oleh pihak wajib pajak melalui bank pemerintah atau bisa menitipkan melalui petugas pemungut di desa atau kecamatan.
Kata Kunci : Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Sistem dan Prosedur Pemungutan

## PENDAHULUAN
Semua kabupaten dan kota di Indonesia terhitu ng tanggal 1 Januari 2014 diwajibkan mengelola Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Perdesaan dan Perkotaan (P2). Pengalihan ini merupakan bentuk tindak lanjut kebijakan otonomi daerah dan disentralisasi fiskal, sebagaimana yang tertuang dalam Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Dengan adanya pengalihan ini maka kegiatan pendataan,  penilaian,  penetapan,  pengadministrasian,  pemungutan/penaguhan  dan  pelayanan  PBB-P2  akan diselenggarakan oleh kabupaten/kota.
Kabupaten Garut dalam melaksanakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan memberikan wewenang kepada Pemerintah kecamatan atas dasar Peraturan daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun  2016  tentang  Pajak  Daerah  setelah  diterbitkannya  surat  keputusan  Kementerian  Keuangan  Republik Indonesia nomor S-694/PK/2012 tentang Persetujuan Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 oleh Direktoral Jenderal Perimbangan Keuangan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Garut. Sebuah instruksi yang  memberikan  kewenangan  penuh  kepada  pemerintah  daerah  dalam  mengelola  aset  serta  penerimaan  asli
daerahnya sesuai dengan prinsip otonomi daerah yang menjunjung asas pengelolaan daerah secara mandiri.
Tugas dan tanggung jawab petugas pajak yang ada dikecamatan memerlukan dukungan dan partisipasi wajib  pajak  dan  masyarakat. Hal  tersebut  dapat terlihat  dari  kesadaran  Wajib  pajak  untuk  membayar  pajak  dan berimbas  kepada  besar kecilnya  presentase  kontribusi  penerimaan  pajak,  khususnya  pajak  bumi  dan  bangunan perdesaan  dan  perkotaan  sehingga  muara  dari  semua  usaha  tersebut  akan  terlihat  dengan  meningkat  atau tidaknya pendapatan pajak.
Berkaitan  dengan  penerimaan  pajak  bumi  dan  bangunan,  sebagaimana  yang  terjadi  di  Kecamatan Malangbong,  masih  banyak  terlihat  kekurangan-kekurangan  yang  ada  didalamnya  terutama  dari  tim  intensifikasi dalam  melaksanakan  tugasnya,  kekurangan  yang  sering  ditemukan  dilapangan  seperti  masih  kurangnya  tingkat kesadaran  para  wajib  pajak  dalam  membayar  pajaknya  sebelum  jatuh  tempo,  kekurangan  tersebut  diduga diakibatkan  oleh  struktur  geografis  kecamatan  atau  juga  tingkat  pengetahuan  masyarakat  masih  kurang.  Dari kekurangan-kekurangan  tersebut  dapat  di  identifikasikan  permasalahan  pemungutan  PBB-P2  dikecamatan malangbong  yaitu  kurang  maksimalnya  petugas  pajak  yang  ada  dikecamatan  dalam  memberikan  intensifikas seperti dari aspek psikologis ( penyuluhan, pelayanan, dan pemeriksaan ) atau pun dari aspek yuridis ( pendekatan wajib pajak, pelaporan SPT, penghitungan pajak, dan pembayaran pajak ) terhadap wajib pajak, itu dapat terlihat dari beberapa desa yang ada dikecamatan malangbong yang masih menunggak.
Beirdasarkan Obseirvasii awal yang teilah diilakukan diiteimukan peirmasalahan dii beibeirapa deisa yang ada dii wiilayah  Keicamatan  Malangbong  Kabupatein  Garut  yang  meinunggak  dalam  peimbayaran  pajaknya.  Deisa-deisa yang  meinunggak  teirseibut  antara  laiin  deisa  Sukajaya  yang  baru  meimbayar  seibeisar  Rp.  17.700.000  yang seiharusnya meimbayar seibeisar Rp. 89.922.719 atau biisa diikatakan hanya seileisaii meimbayar 19,68 %, deisa keidua yaiitu deisa Meikarasiih yang hanya baru meimbayar pajak seibeisar Rp. 26.000.000 darii keiseiluruhannya seibeisar Rp. 98.857.056  atau  hanya  seileisaii  meimbayar  Rp.  26,30  %,  deisa  keitiiga  yaiitu  deisa  Leiwobaru  yang  hanya  baru meimbayar seibeisar Rp. 44.350.000 darii keiseiluruhan pajak yang harus diibayar seibeisar Rp. 68.502.479 atau hanya seileisaii meimbayar seibeisar 64,74 %, deisa keieimpat yaiitu deisa Ciikarag yang hanya baru meimbayar seibeisar Rp. 90.447.000  darii  keiseiluruhan  keiteitapan  PBB  seibeisar  Rp.  128.240.365  atau  hanya  seileisaii  meimbayar  seibeisar 70,53  %  ,  dan  deisa  teirakhiir  yaiitu  deisa  Buniisarii  yang  hanya  baru  meimbayar  seibeisar  Rp.  74.035.988  darii keiteitapan PBB seibeisar Rp. 74.456.458 atau seileisaii meimbayar seikiitar 99,44 %.
Targeit dan Reialiisasii Peimungutan PBB-P2 Keicamatan Malangbong teirhiitung 2 tahun teirakhiir yaiitu untuk tahun 2021  Keicamatan  Malangbong  meimiikiiliik  targeit  Rp. 2.178.412.655,-.  Untuk  targeit  tahun  2022 seibeisar  Rp. 2.442.590.692,- keimudiian reialiisasii darii hasiil peimungutan PBB-P2 yang diilakukan dii keicamatan Malangbong untuk tahun 2022 yaiitu Seibagaii beiriikut :

## Tabel 1.1
Target dan Realisasi Pemungutan PBB-P2 Kecamatan Malangbong 2022
N o Desa / Kelurahan Pokok Ketetapan PBB
REALISASI Sisa PBB % S/D BULAN LALU BULAN INI S/D BULAN INI WP RP
WP RP W P RP WP RP WP RP 1 Karangmuly a 2.905 69.524.503 2.905 69.524.503 - - 2.905 69.524.503 - - 100,0 0 2 Barudua 2.651 68.484.660 2.651 68.484.660 - - 2.651 68.484.660 - - 100,0 0 3 Sukarasa 2.631 74.398.748 2.631 74.398.748 - - 2.631 74.398.748 - - 100,0 0 4 Kutanagara 5.676 133.963.155 5.676 133.963.155 - - 5.676 133.963.155 - - 100,0 0 5 Me i karmulya 3.090 74.331.926 3.090 74.331.926 - - 3.090 74.331.926 - - 100,0 0 6 Se i karWangi i 5.521 131.087.650 5.521 131.087.650 - - 5.521 131.087.650 - - 100,0 0 7 Sukamanah 2.842 80.612.358 2.842 80.612.358 - - 2.842 80.612.358 - - 100,0 0 8 Buni i sari i 2.944 74.456.458 2.927 74.035.988 - - 2.927 74.035.988 17 420.470 99,44 9 Ci i haurkuni i n g 6.515 156.007.542 6.515 156.007.542 - - 6.515 156.007.542 - - 100,0 0 10 Sandi i ng 4.398 104.560.582 4.398 104.560.582 - - 4.398 104.560.582 - - 100,0 0 11 Sakawayana 4.427 106.474.829 4.427 106.474.829 - - 4.427 106.474.829 - - 100,0 0 12 Malangbong 3.922 104.232.138 3.922 104.232.138 - - 3.922 104.232.138 - - 100,0 0 13 Gi i ri i makmur 4.184 98.664.628 4.184 98.664.628 - - 4.184 98.664.628 - - 100,0 0 14 Sukaratu 3.141 91.309.584 3.141 91.309.584 - - 3.141 91.309.584 - - 100,0 0
15 Ci i te i ras 2.669 76.816.038 2.669 76.816.038 - - 2.669 76.816.038 - - 100,0 0 16 Ci i si i tu 4.274 107.560.891 4.274 107.560.891 - - 4.274 107.560.891 - - 100,0 0 17 Campaka 3.294 86.849.023 3.294 86.849.023 - - 3.294 86.849.023 - - 100,0 0 18 Ci i bunar 6.316 154.615.187 6.316 154.615.187 - - 6.316 154.615.187 - - 100,0 0 19 Le i wobaru 2.792 68.502.479 1.808 44.350.000 - - 1.808 44.350.000 984 24.152.479 64,74 20 Ci i nagara 3.730 95.744.435 3.730 95.744.435 - - 3.730 95.744.435 - - 100,0 0
21
Ci i lampuyan g 6.211 167.373.738 6.211 167.373.738 - - 6.211 167.373.738 - - 100,0 0 22 Ci i karag 4.880 128.240.365
3.442 90.447.000 - - 3.442 90.447.000 1.438 37.793.365 70,53
23 Sukajaya 3.727 89.922.719 734 17.700.000 - - 734 17.700.000 2.993 72.222.719 19,68 24 Me i karasi i h 4.019 98.857.056 1.057 26.000.000 - - 1.057 26.000.000 2.962 72.857.056 26,30 JUMLAH 96.75 9 2.442.590.692 88.365 2.235.144.603 - - 88.365 2.235.144.603 8.394 207.446.08 9 91,51

## Sumbeir : Laporan Tahunan Keicamatan Malangbong Tahun 2022
Namun, pada keinyatannya seimua keikurangan peimbayaran Pajak Bumii dan Bangunan iinii meinjadii beiban tanggungan piihak deisa teirkaiit. Seihiingga piihak deisa seiriing meingeiluarkan dana talang guna meimbayar keiwajiiban utang  wajiib  pajak  yang  beilum  meimbayar  keiwajiibannya.  Namun,  seimua  dana  talang  yang  diikeiluarkan  untuk meimbayar  utang  pajak para wajiib  pajak  akan  diipeirhiitungkan  akumulasii  piiutang  wajiib  pajak,  diimana  para  wajiib pajak  teirseibut  yang  meinunggak  akan  meimbayar  akumulasii  piiutang  pajak  teirseibut  seiteilah  jatuh  teimpo peimbayaran pajak bumii dan bangunan kei piihak deisa teirkaiit.

## TINJAUAN KEPUSTAKAAN

## Sistem Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
Dalam  peimungutan  pajak  diikeinal  deingan  beibeirapa  siisteim,  dalam  buku  Prof.  Dr.  Mardiiasno,  MBA.,  Ak Peirpajakan Eidiisii Reiviisii 2011 diiantaranya seibagaii beiriikut :

## 1. Offiiciial Asseissmeint manajeimeint
Adalah suatu siisteim peimungutan pajak yang meimbeiriikan keiweinangan keipada peimeirriintah (Fiiskal) untuk meineintukan beisarrnya pajak teirutang oleih Wajiib Pajak
2. Seilf Asseissmeint Systeim
Adalah  siisteim  peimungutan  pajak  yang  meimbeiriikan  keiweinangan  keipada  wajiib  pajak  untuk  meinntukan seindiirii beisarnya ajak yang teirutang.

## Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
Pajak Bumi dan Bangunan yang disingkat PBB yaitu pajak paksa atas harta tetap yang diberlakukan melalui Undang-undang Nomor 12 tahun 1994. (Meliala & Oetomo, 2010:65)
Dalam  rangka  peindataan  objeik  pajak,  maka  subyeik  yang  meimiiliiki  atau  meimpunyai  hak  atas  objeik, meinguasaii  atau  meimpeiroleih  manfaat  dari  objeik  PBB,  wajiib  meindaftarkan  obyeik  pajak  deingan  meingiisii  Surat Peimbeiriitahuan Objeik Pajak (SPOP) dan meingirimkan ke Kantor teimpat leitak objeik keina pajak (Soeimiitro, 1989:31).
Wajiib  pajak  teilah  meineiriima  Surat  Peimbeiriitahuan  Pajak  Teirutang  (SPPT)  yang  biiasanya  paliing  lambat bulan  Junii  tahun  takwiim  atau  satu  bulan  seiteilah  meinyeirahkan  Surat  Peimbeiriitahuan Objeik  Pajak  (SPOP),  maka wajiib pajak PBB dapat meilakukan peimbayaran Pajak Bumii dan Bangunan meilaluii ( Meiliiala & Oeitomo, 2010:82) :

## Bank Peimeiriintah
Jiika anda meimbayar pada Bank Peimeiriintah iisiilah Surat Seitoran Pajak (SSP) yang teilah teirseidiia dii Bank, seisuaii ddeingan keiteitapan yang teircantum dala SPPT yang diiteiriima.
Peitugas Peimungut
Jiika anda meimbayar leiwat peitugas peimungut, tunjukan SPPT dan miintalah buktii peimbayarn leimbar aslii seibagaii tanda lunas PBB.

## Kantor Pos dan Giiro
Jiika anda meimbayar leiwat Pos dan Giiro, beiliilah formuliir Giiro dan iisii seisuaii SPPT. Leimbar 1 diisiimpan seibagaii tanda buktii peimbayaran, leimbar 2 masukkan pada kotak PBB yang teirseidiia dii Kantor Pos dan Giiro.

## Deingan cara transfeir
Jiika leitak objeik pajak tiidak beirada atau jauh darii teimpat tiinggal wajiib pajak, maka peimbayaran biisa diilakukan meilaluii transfeir, yaiitu deingan meingiisii formuliir kiiriiman uang. Leimbar 1 diisiimpan seibagaii peirtiinggal wajiib pajak, leimbar 2 diikiiriim KP PBB yang meineirbiikan SPPT.

## Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan
Meinurut  Undang-undang  Nomor  28  Tahun  2009  meinyatakan  bahwa  Pajak  Bumii  dan  Bangunan  adalah pajak atas bumii dan/atau bangunan yang diimiiliikii, diikuasaii, dan /atau diimanfaatkan oleih orang priibadii atau badan, keicualii kawasan yang diigunakan untuk keigiiatan usaha peirkeibunan, peirhuatanan, dan peirtambangan.
Meinurut  Eirly  Suandy,  2002  :  64  yang  diimaksud  pajak  bumii  dan  bangunan  adalah  pajak  yang  beirsiifat keibeindaan  dan  beisarnya  pajak  teirutang  diiteintukan  oleih  keiadaan  objeik  atau  bumii,  tanah  dan  atau  bangunan. Keiadaan subjeik (siiapa yang meimbayar) tiidak iikut meineintukan beisar pajak.
Meinurut  Suharno,  2003  :  32 yang  diimaksud  Pajak  Bumii  dan  Bangunan  adalah  peineiriimaan  pajak  pusat yang  seibagiian  beisar  hasiilnya  diiseirahkan  keipada  daeirah.  Dalam  Anggaran  Peindapatan  dan  Beilanja  Daeirah (APBD), peineiriimaan Pajak Bumii dan Bangunan teirseibut diimasukkan dalam keilompok peineiriimaan bagii hasiil pajak.
Darii  beibeirapa  peingeirtiian  teintang  Pajak  Bumii  dan  Bangunan  diiatas  maka peineiliitii  meinyiimpulkan  bahwa Pajak Bumii dan Bangunan adalah peineiriimaan neigara yang beirasal darii rakyat atas keibeindaan objeik atau bumii, tanah  dan  atau  bangunan  yang  seibagiian  beisar  hasiilnya  diiseirahkan  keipada  daeirah  masiing-masiing  untuk meiniingkatkan peindapatan daeirah teirseibut.

## Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan
Landasan  Hukum  PBB,  adalah  Undang – Undang  Nomor  12  Tahun  1985  Seibagaiimana  teilah  diiubah deingan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1994 teintang PBB.

## Dasar Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
Peimungutan  PBB-P2  diidasarkan  pada  hukum  dan/atau  peiraturan  peirundang-undangan,  yang  meiliiputii seibagaii beiriikut :
1. UU No.6 Tahun 1983 diipeirbaharuii deingan UU No.16 Tahun 2000 tantang Keiteintuan Umum Peirpajakan
2. UU No.12 Tahun 1985 diipeirbaharuii deingan UU No. 12 Tahun 1994 teintang Pajak Bumii dan Bangunan dan diipeirbaharuii deingan UU No. 28 Tahun 2009
3. Keiputusan Diireiktur Jeindeiral Pajak No. Keip-16/PJ.6/1998 teintang Peitunjuk Teikniis Peiniilaiian Iindiiviidual
4. Keiputusan  Meinteirii  Keiuangan  No.  523/KMK.01/1998  teintang  Peineituan  Klasiifiikasii  dan  Beisarnya  NJOP seibagaii Dasar Peingeinaan Pajak
5. Keiputusan  Diireiktur  Jeideiral  Pajak  No.533/PJ/2000  teintang  Peitunjuk  Peilaksana  Peindaftaran,  Peindataan dan  Peiniilaiian  Objeik  dan  Subjeik  Pajak  Bumii  dan  Bangunan  dalam  Rangka  Peimbeintukan  dan/atau peimeiliiharaan Basiis Data Manajeimein Iinformasii Objeik Pajak.
Meinurut  Azharii,  dalam  bukunya  (Suharno,  2003:  3)  kaiitannya  deingan  Pajak  Bumii  dan  Bangunan  ada eimpat asas utama yang harus diipeirhatiikan, yaiitu:
1. Seideirhana, deingan peingeirtiian mudah diimeingeirtii dan dapat diilaksanakan.
2. Adiil,  dalam  artii  keiadiilan  veirtiikal  maupun  horiizontal  dalam  peingeinaan  Pajak  Bumii  dan  Bangunan  yang diiseisuaiikan deingan keimampuan wajiib pajak.
3. Meimpunyaii  keipastiian  hukum,  deingan  peingeirtiian  bahwa  peingeinaan  Pajak  Bumii  dan  Bangunan  diiatur deingan  Undang-Undang  dan  peiraturan  atau  keiteintuan  peimeiriintah  seihiingga  meimpunyaii  keikuatan  dan hukum.
4. Gotong-royong, diimana seimua masyarakat baiik beirkeimampuan reindah maupun tiinggii iikut beirpartiisiipasii dan beirtanggung-jawab meindukung peilaksanaan Undang-Undang teintang Pajak Bumii dan Bangunan seirta keiteintuan Peiraturan Peirundang-undangan.

## Objek Pajak Bumi dan Bangunan
Obyeik Pajak Bumii dan Bangunan Diiatur dalam pasal 2 dan pasal 3 UU No. 12 Tahun 1994.
• Pasal 2
1. Yang meinjadii obyeik pajak adalah bumii dan atau bangunan.
2. Klasiifiikasii obyeik pajak seibagaiimana diimaksud dalam ayat (1) diiatur oleih Meinteirii Keiuangan.
• Pasal 3
1. Objeik pajak yang tiidak diikeinakan Pajak Bumii dan Bangunan adalah objeik pajak yang :
a. Diigunakan seimata-mata untuk meilayanii keipeintiingan umum dii biidang iibadah, sosiial, keiseihatan, peindiidiikan dan keibudayaan nasiional, yang tiidak diimaksudkan untuk meimpeiroleih keiuntungan;
b. diigunakan untuk kuburan, peiniinggalan purbakala, atau yang seijeiniis deingan iitu;
c. meirupakan  hutan  liindung,  hutan  suaka  alam,  hutan  wiisata,  taman  nasiional,  taman peinggeimbalaan yang diikuasaii oleih deisa, dan tanah neigara yang beilum diibeibanii suatu hak;
d. diigunakan oleih peirwakiilan diiplomatiik, konsulat beirdasarkan asas peirlakuan tiimbal baliik;
e. diigunakan  oleih  badan  atau  peirwakiilan  organiisasii  iinteirnasiional  yang  diiteintukan  oleih  Meinteirii Keiuangan.
2. Obyeik  pajak  yang  diigunakan  oleih  neigara  untuk  peinyeileinggaraan  peimeiriintahan,  peineintuan peingeinaan pajaknyadiiatur leibiih lanjut deingan peiraturan peimeiriintah.
3. Beisarnya  niilaii  jual  obyeik  pajak  tiidak  keina  pajak  diiteitapkan  seibeisar  Rp  8.000.000,00  untuk  seitiiap wajiib pajak.
4. Peinyeisuaiian beisarnya niilaii jual obyeik pajak tiidak keina pajak seibagaiimana diimaksud pada ayat (3) diiteitapkan oleih meinteirii keiuangan.

## Subjek Pajak Bumi dan Bangunan
Yang  meinjadii  subjeik  pajak meinurut  pasal  4  ayat  (1)  UU  No.  12  Tahun 1985  sebagaimana teilah  diubah deingan UU No. 12 Tahun 1994, adalah orang atau badan yang seicara nyata meimpumyai suatu hak atas bumi dan atau meimpeiroleih manfaat atas bumii, dan atau memilikii, meinguasaii, dan atau meimpeiroleih manfaat atas bangunan.
Meinurut pasal 4 ayat (2) UU No. 12 Tahun 1985 seibagaiimana teilah diiubah deingan UU No. 12 Tahun 1994, Subjeik pajak yang diikeinakan keiwajiiban meimbayar pajak diiseibut Wajiib Pajak.

## Sifat dan Asas Pajak Bumi dan Bangunan
Seipeirtii  yang  teircantum  dalam  UU  No.12  tahun  1985  yang  diiubah  deingan  UU  No.12  tahun  1994  yang diimaksud  deingan  Pajak  Bumii  dan  Bangunan adalah  pajak  neigara  yang  beirsiifat keibeindaan  ( Objeiktiif  /  Zakeilyk), artiinya peineitapan pajak tiidak meiliihat keimampuan eikonomiis subjeik pajak.
Meinurut mardiiasmo (2009) tujuan diiadakannya peirubahan peirundangan- undangan PBB adalah untuk;
a. Meinyeideirhanakan peiraturan peirundang-undangan pajak seihiingga mudah dimeingeirti oleih rakyat.
b. Meimbeiriikan  dasar  hukum  yang  kuat  pada  pungutan  pajak  atas  harta  tak  tak  beirgeirak  dan  seikaliigus meinyeirasiikan pajak teirseibut.
c. Meimbeiriikan keipastiian hukum pada masyarakat, seihiigga rakyat mengerti hak dan kewajibannya.
d. Meinghiilangkan  pajak  ganda  yang  teirjadii  seibagaii  akiibat  beirbagaii  undang-  undang  pajak  yang  siifatnya sama.
e. Meimbeiriikan peinghasiilan keipada daeirah yang sangat dii peirlukan untuk meineigakan otonomii daeirah dan untuk peimbangunan daeirah.
Pajak  bumi  dan  bangunan  merupakan  pajak  pusat,  tetapi  penerimaannya  sebagian  besar  diserahkan kepada  daerah.  Pajak  ini    dikenakan  atas  harta  tak  bergerak  dan  yang  menjadi  dasar  pengenaannya  adalah obyeknya bukan subyeknya karena subjek pajak tidak mempengaruhi besarnya utang pajak, oleh karena itu PBB bersifat obyektif. PBB juga disebut pajak langsung karena pajak terhutang dan harus di pikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain.

## Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
Menurut Soemitro dalam rangka pendataan objek pajak, maka subyek yang memiliki atau mempunyai hak atas objek, menguasai atau memperoleh manfaat dari objek PBB, wajib mendaftarkan objek pajak dengan mengisi Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan mengirimkan ke Kantor tempat letak objek kena pajak.
Wajib  pajak  telah  menerima  Surat  Pemberitahuan  Pajak  Terutang  (SPPT)  yang  biasanya  paling  lambat bulan juni tahun takwim atau satu bulan setelah menyerahkan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP).
Menurut Meliala dan Oetomo pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dapat dilakukan melalui :
1. Bank Pemerintah
Jika membayar pada Bank Pemerintah isilah Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah tersedia di Bank, sesuai dengan ketetapan yang tercantum dalam SPPT yang diterima.
2. Petugas Pemungut
Jika  Membayar  lewat  petugas  pemungut,  tunjukkan  SPPT  dan  mintalah  bukti  pembayaran  lembar  asli sebagai tanda lunas PBB.

## 3. Kantor Pos dan Giro
Jika membayar lewat Pos dan Giro, belilah formulir Giro dan isi sesuai SPPT. Lembar 1 disimpan sebagai tanda bukti pembayaran, lembar 2 masukkan pada kotak PBB yang tersedia di Kantor Pos dan Giro.
4. Dengan cara Transfer
Jika  letak  objek  pajak  tidak  berada  atau  jauh  dari  tempat  tinggal  wajib  pajak,  maka  pembayaran  bisa dilakukan  melalui  transfer,  yaitu  dengan  mengisi  formulir  kiriman  uang,  Lembar  1  disimpan  sebagai pertinggal wajib pajak, lembar 2 dikirim ke KP PBB yang menerbitkan SPPT.
Menurut  Mardiasmo  (2009:324)  pembayaran  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB)  dilakukan  selambat- lambatnya 6 (enam) bulan setelah STTP PBB diterima wajib pajak. Jika pembayaran PBB dilaksanakan tetapi sudah melewati batas waktu yang telah ditentukan maka akan dikenai sanksi perpajakan berupa denda administrasi.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang  menggambarkan  tentang  bagaimana  sistem  dan  prosedur  pemungutan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  di Kecamatan Malangbong.

## Jenis Dan Sumber Data
Jenis data yang dikumpulkan didalam penelitian ini dibedakan menjadi dua bagian yaitu sebagai berikut :
a. Data Primer Data  primer  yaitu  data  yang  diperoleh  dari  pengamatan  langsung  terhadap  responden  dengan menggunakan  secara  daftar  pertanyaan  yang  telah  dipersiapkan  sebelumnya  dalam  bentuk  wawancara langsung dengan pimpinan kantor.
b. Data Sekunder
Data  sekunder  yaitu  data  yang  diperoleh  dari  dokumen-dokumen  serta  arsip-arsip  yang  bersumber  dari dalam  instansi  berupa  hasil  pengamatan  wawancara  terhadap  kepala  kantor  dan  beberapa  pegawai, literature buku, internet serta data relevan lainnya sehubungan penelitian.
Dalam  penyusunan  penelitian  ini  penulis  menggunakan  sumber  data  dari  semua  arsip,  dokumen, keterangan lisan dari petugas pemungutan pajak, dan pihak-pihak lain yang membantu dalam penelitian ini.

## Teknik Pengumpulan Data
Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan atau dipakai oleh peneliti adalah :
1. Wawancara
2. Dokumentasi
3. Observasi

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Analisis Terhadap Sistem dan Prosedur Pemungutan PBB
Penjelasan alur penyelesaian  pembayaran PBB melalui program jemput bola berawal dari Ketua RT/RW mendatangi  langsung  door  to  door  wajib  pajak  untuk  memberikan  tagihan  pajak  terutang  yang  di  berikan  oleh Dispenda Kabupaten Garut kepada pihak Kecamatan dan pihak kecamatan memberikan kewenangannya kepada pihak desa dan dari pihak desa mengutus ketua RT/RW untuk menagih dan menyampaikan tagihan PBB ke wajib pajak tersebut, wajib pajak membayar pajak terutangnya melalui Ketua RT/RW atau ke kantor keluarahan dimana adanya  petugas  pemungut  pajak,  kemudian  petugas  pemungut  pajak  memberikan  Tanda  Terima  Setoran  (TTS) yang  diterbitkan  oleh  Dispenda  kepada  wajib  pajak  sebagai  tanda  bukti  sementara  bahwa  wajib  pajak  telah
membayar pajak terutangnya dan TTS ini juga berfungsi sebagai tanda bukti untuk pengambilan Surat Tanda Terima Setoran (STTS). Setiap hari setelah pelaksanaan program jemput bola ini, petugas pemungut pajak  berkewajiban melaporkan  hasil  penerimannya  kepada  Bidang  Penagihan  DPPK  (Dinas  Penerimaan  Pengelolaan  Keuangan) Kecamatan  Malangbong  guna  untuk  penyusunan  DPH  (Daftar  Penerimaan  Harian)  yang  akan  diserahkan  ke Dispenda  Kabupaten  Garut.  Setelah  menerima  setoran  pembayaran  PBB  dan  mendata  wajib  pajak  yang  telah melakukan  pembayaran  Pajak  Bumi  dan  Bangunan,  Dispenda  Kabupaten  Garut  memberikan  cap  lunas  dan menyetujui pelaksanaan pendistribusian STTS ( Surat Tanda Terima Setoran) yang telah diterbitkan oleh Dispenda Kabupaten Garut kepada petugas pemungut pajak yang ada di kantor kecamatan yang kemudian akan di berikan ke pihak kelurahan, wajib pajak dapat mengambil STTS nya secara sendiri langsung ke kantor kelurahan atau melalui ketua RT/RW yang berkenan mengambilkan SPT warganya ke Kantor Kelurahan.
Berikut ini adalah bagan alur prosedur pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut :
Sumber : staff UPTD kecamatan Malangbong
Keterangan Gambar :
1. Tahap I
Dalam  rangka  pendataan  objek  pajak,  maka  subjek  pajak  yang  memiliki  atau  mempunyai  atas  hak  atas objek pajak, menguasai atau memperoleh manfaat dari objek pajak, wajib pajak mendaftarkan objek pajak ke Dispenda melalui petugas yang ada di desa masing-masing.
2. Tahap II Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) diterbitkan dalam rangkap 1 yang ditandatangani oleh Kepala Dispenda  Kabupaten  Garut.  Selanjutnya,  setelah  SPPT  diterbitkan  oleh  Dispenda,  SPPT  diserahkan  ke DPPK Kabupaten Garut.
3. Tahap III
SPPT PBB yang telah diterima oleh DPPK Kabupaten Garut disusun kembali atau dipilah-pilah berdasarkan urutan  Kecamatan,  kemudian  diteruskan  kepada  Kecamatan  yang  bersangkutan  melalui  petugas  di Kecamatan.
4. Tahap IV Staff UPTD DPPK di kecamatan mengelompkkan SPPT PBB perkelurahan/desa dalam jangka waktu dua hari. Setelah itu petugas UPTD DPPK menyebar luaskan kepada seluruh kelurahan/desa.
5. Tahap V SPPT PBB yang telah dihimpun oleh Kepala desa dibagikan kepada masyarakat atau wajib pajak melalui perangkat desa. SPPT PBB disampaikan oleh petugas secara langsung kepada wajib pajak atau kuasanya dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari.
6. Tahap VI
SPPT PBB yang tidak dapat disampaikan pada tahap V, oleh kepala desa dikembalikan ke UPTD DPPK di Kecamatan.
7. Tahap VII
Jika dalam jangka waktu 6 hari sejak SPPT PBB diserahkan oleh Kepala Desa kepada UPTD kecamatan tidak juga diambil oleh wajib pajak PBB,maka SPPT tersebut akan dikembalikan kepada DPPK Kabupaten Garut untuk diteruskan kepada Dispenda.
8. Tahap VIII
Tim DPPK mengembalikan SPPT PBB kepada Dispenda.
Berdasarkan  proses  diatas,  diketahui  bahwa  kegiatan  pemungutan  pajak  yang  dilakukan  ditingkat  desa hanya sebatas penyampain SPPT.

## Pembayaran Pajak Terutang
Setelah  SPPT  disampaikan  ,  wajib  pajak  bisa  langsung  melakukan  pembayaran  .  Menurut  Meliala  & Oetomo  (2010:82),  wajib  pajak  yang  telah  menerima  SPPT  dapat  melakukan  pembayaran  Pajak  Bumi  dan Bangunan melalui:

## 1. Bank Pemerintah
Jika  membayar  pada  Bank  Pemerintah  isilah  Surat  Setoran  Pajak  (SSP)  yang  tersedia  di  Bank,  sesuai dengan ketetapan yang tercantum dalam SPPT yang diterima.
2. Petugas Pemungut
Jika  membayar  melalui  petugas  pemungut,  tunjukan  SPPT  dan  mintalah  bukti  pembayaran  lembar  asli sebagai tanda bukti lunas PBB.
3. Kantor Pos dan Giro
Jika membayar lewat pos dan giro, belilah formulir Giro dan isi sesuai SPPT. Lembar 1 disimpan sebagai tanda bukti pembayaran, lembar 2 masukkan pada kotak PBB yang tersedia dikantor Pos dan Giro.

## Gambar Mekanisme Pembayaran PBB

## Sumber : staff UPTD Kecamatan Malangbong
Namun,  pada  kenyataannya utang  pajak yang dialami oleh  wajib  pajak  yang  dimana  dalam  hal  ini  wajib pajak itu belum bisa membayar ketika sudah jatuh tempo utang pajak tersebut dilunasi atau ditanggulangi oleh pihak desa terkait. Hal ini dibenarkan oleh pendapat Bpk Cecep Aliansyah selaku Kepala Desa Citeras :
“memang  benar  perihal  utang  pajak  para  wajib  pajak  yang  menunggak  pembayarannya  ditanggulangi  oleh  pihak desa,  hal  ini  kami  lakukan  karena  pemberlakuan  sanksi  administrasi  berupa  denda  tersebut  sepenuhnya ditanggungkan  kepada  kami  karena  mungkin  faktor  keadaan  ekonomi  masyarakat  kami  yang  belum  bisa memaksakan melakukan pembayaran dan rasanya juga bahwa wajib pajak tersebut akan lebih enggan membayar pokok utang pajak beser ta dendanya”.

## Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pemungutan PBB di Kecamatan Malangbong
Berkaitan dengan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang diterima oleh daerah, masih banyak kekurangan-kekurangan  yang  ada  di  dalamnya  terutama  masih  rendahnya  partisipasi  masyarakat  dalam pembayaran PBB yang menjadi kewajibannya. Rendahnya partisipasi itu disebabkan banyak faktor, diantaranya :
1. Kurang  pahamnya  masyarakat  akan  arti  pentingnya  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  dalam  pembiayaan pembangunan daerah Masyarakat  tidak  memahami  bahwa  PBB  sangat  besar  kontribusinya  dalam  pembiayaan  pembangunan. Hal ini karena pendidikan yang dominan masih rendah, sehingga pola pikir masyarakatnya belum sampai ke hal tersebut.
2. Kurangnya bukti nyata dari pajak yang dibayarkan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat menilai percuma membayar pajak, dikarenakan tidak ada perubahan kondisi dan infrastruktur desa.
3. Kurang giatnya aparat atau petugas pemungut dalam melakukan pemungutan pajak. Saat penyampain SPPT petugas memang menawarkan untuk menitipkasn pembayaran tapi jika wajib pajak belum membayar, petugas tidak mengulangi lagi. Wajib pajak yang ingin melakukan pembayaran di bank atau kantor pos tetapi tidak mengerti, selain itu lokasi juga jauh maka wajib pajak sering tidak membayar.
4. Sikap apatis dari masyarakat itu sendiri dalam membayar pajak. Wajib  pajak  beranggapan  membayar  pajak  atau  tidak  sepertinya  tidak  ada  pengaruh,  karena  kurangnya bukti nyata manfaat pajak tersebut, Wajib pajak lebih memilih uangnya digunakan keperluan lain.
5. Kurang pahamnya masyarakat dalam mengurus perubahan SPPT. Hal ini terjadi contohnya dalam hal wajib pajak sudah meninggal tapi ahli waris selaku wajib pajak pengganti tidak melaporkan perubahan sehingga pajak tetap atas nama pemilik yang lama.
6. Kadang kala wajib pajak sulit dijangkau karena tidak lagi berdomisili di desa bersangkutan.
7. Ada kalanya objek pajaknya sudah dijual kepada pihak lain.
8. Kepemilikan ganda Kepemilikan ganda ini terjadi karena kesalahan pencatatan di KPP pratama yang menerbitkan SPPT. Pada saat objek pajak dijual, pembeli melapor tetapi data pemilik lamatidaka dirubah mengakibatkan satu objek pajak tercatat dimiliki oleh dua wajib pajak.
Faktor-faktor itulah yang menjadi penghambat dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan di kecamatan malangbong. Dimana hal seperti ini seharusnya tidak terjadi mengingat pentingnya arti Pajak Bumi dan Bangunan dalam Pembangunan Daerah.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  analisis  data  dan  pembahasan  maka  simpulan  yang  dapat  diambil  dari  penelitian  ini adalah sebagai berikut :
1. Bahwa  sistem  dan  prosedur  pemungutan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  menggunakan  sistem  door  to  door belum efektif di Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut.
2. Faktor-faktor  menjadi  penghambat  dalam  pemungutan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  di  Kecamatan Malangbong  adalah  ;  Kurang  pahamnya  masyarakat  akan  pentingnya  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  dalam pembiayaan pembangunan daerah, kurangnya bukti nyata dari pajak yang dibayarkan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan kurang giatnya petugas pemungut pajak dalam melakukan penagihan dan pemberian pemahaman kepada masyarakat.
3. Sistem Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan bekerja sama dengan Bank Jawa Barat dan Banten (BJB). Pembayaran dapat dilakukan langsung ke bank-bank yang ditunjuk atau melalui ATM. Namun, pemahaman
dan pengetahuan para wajib pajak yang tidak mumpuni atau kurang faham mengenai pembayaran dengan sistem  ini  banyak  wajib  pajak  yang  tidak  menggunakan  sistem  pembayaran  melalui  bank  tersebut.  Oleh sebab itu, petugas pajak mengadakan program jemput bola atau door to door langsung ke masyarakat.
4. Faktor kurang  sadarnya  para  wajib  pajak  dan  kondisi  ekonomo para  wajib  pajak  untuk  selalu  membayar pajak bumi dan bangunan tepat pada waktunya masih sangat rendah. Sehingga pihak desa dimana wajib pajak itu berada selalu mengeluarkan dana talang guna bisa menutupi target penerimaan pajak bumi dan bangunan  desat  tersebut  yang  sudah  ditentukan,  serta  menjadi  suatu  pencapaian  prestasi  jika  desa tersebut bisa mencapai target sebelum jatuh tempo pembiayaan pajak bumi dan bangunan.

## REFERENSI
Arikunto, Suharsimi. 2002. Prosedur Penelitian. Jakarta: Rineka
Baridwan, Zaky. 1998. Sistem Akuntansi. Yogyakarta: BPFE
Brotodiharjo, Santoso. R. 1981. Ilmu Hukum Pajak. Jakarta : PT. Eresco Jakarta – Bandung.
Endang Masriah. 2005. “ Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pada Kantor Pelayanan PBB Semarang. Universitas Negeri Semarang.
Madiasmo dan Makhfatih, 2002. Perhitungan Potensi Pajak dan Retribusi Daerah.
Mardiasmo, 2009. Perpajakan, Edisi revisi, penerbit Andi, Yogyakarta.
Meliala Oetomo. 2010. Perpajakan dan Akuntansi Pajak. Semestia Media. Jakarta.
Resmi, Siti, 2005. Perpajakan teori dan kasus, Edisi Kedua, Salemba Empat, Jakarta.
Salawati, 2014. “ Analisis sistem dan prosedur pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB) Terhadap Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kepulauan Selayar. Universitas Muhammadiyah Makasar.
Soemitro Rochmat, Zainal, 2001. Pajak Bumi dan Bangunan. Cet. IV. Bandung. Refika Aditama.
Tjahjono, Achmad dan Husein, F, Muh. 2000. Perpajakan. Edisi Revisi, Cetakan I. Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
Waluyo, 2005. Perpajakan Indonesia ‘ Edisi 5, Jakarta : Penerbit Salemba Empat.
Waluyo, 2011. Perpajakan Indonesia, edisi 10, Salemba Empat. Jakarta.
Waluyo, Wirawan, 2002. Perpajakan Indonesia cetakan kedua, Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
Undang-undang Republik Indonesia No 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
Peraturan Bupati Garut No 23 Tahun 2022 tentang pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.