JACE (Journal of Agribusiness and Community Empowerment) Published by Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh http://jurnalpolitanipyk.ac.id/index.php/JACE ISSN 2655-4526 (online) 2655-2965 (print) Info: Received 21 03 2024
Revised 23 03 2024 Published 31 03 2024
Analisa Kondisi Ketahanan Pangan di Kabupaten/Kota Provinsi Riau

## Analysis of Food Security Conditions in Districts/Cities of Riau Province
Fadhiel Handira Ishaq *,1 , Indri Arrafi Juliannisa 1
1 Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta, Indonesia
*Penulis Korespondensi : Fadhiel Handira Ishaq Email: fadhiel.handira@gmail.com

## Abstrak
Provinsi  Riau  tercatat  menempati  urutan  keenam  terbawah  dari  34  Provinsi  di  Indonesia  berdasarkan  nilai  Indeks Ketahanan Pangan (IKP) tahun 2022. Meskipun nilai IKP Provinsi Riau rendah, tetapi Provinsi Riau memiliki peningkatan nilai IKP yang stabil tiap tahunnya. Ketahanan pangan dapat dilihat dari dua indikator yaitu akses fisik dan ekonomi yang berkaitan  dengan  Sustainable  Development  Goals  (SDGs)  yaitu  pada  tujuan  ke-2.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk melihat wilayah-wilayah yang memiliki nilai ketahanan pangan yang optimal dan tidak optimal berdasarkan kondisi akses fisik  dan  ekonomi.  Penelitian  ini  menggunakan  teknik  analisis  keberlanjutan  yaitu Qualitative  Comparative  Analysis (QCA) dengan dibantu oleh perangkat lunak Tosmana. Populasi penelitian ini adalah 12 Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. Hasil penelitian menunjukkan terdapat enam wilayah dengan ketahanan pangan optimal yaitu Dumai, Kepulauan Meranti, Kuantan Singingi, Pelalawan, Siak, dan Indragiri Hilir. Sementara itu, terdapat empat wilayah dengan ketahanan pangan tidak optimal yaitu Indragiri Hulu, Kampar, Rokan Hulu, dan Rokan Hilir. Kondisi tersebut disebabkan oleh perbedaan dari masing-masing wilayah yang memiliki aspek ketersediaan, aksesibilitas, dan kebermanfaatan yang direpresentasikan melalui indikator akses fisik dan ekonomi. Ketiga aspek tersebut menentukan kemampuan masyarakat untuk memperoleh dan memanfaatkan pangan secara cukup, aman, dan bergizi. Di sisi lain, program pemerintah daerah yang telah sukses dan belum  efektif  dalam  implementasi  peningkatan  ketahanan  pangan  juga  penyebab  terhadap  kondisi  optimal  dan  tidak optimal.
Kata Kunci : Akses Fisik dan Ekonomi, Ketahanan Pangan, QCA

## Abstract
Riau Province is ranked sixth from the bottom of 34 provinces in Indonesia based on the Food Security Index (FSI) value in 2022. Although the FSI value of Riau Province is low, Riau Province has a steady increase in  FSI value every year. Food security can be seen from two indicators, namely physical and economic access, which are related to the Sustainable Development Goals (SDGs), namely goal 2. The purpose of this research is to see areas that have optimal and non-optimal food  security  values  based  on  physical  and  economic  access  conditions.  This  research  uses  a  sustainability  analysis technique, namely Qualitative Comparative Analysis (QCA) by using Tosmana software. The population of this research is 12 regencies/cities in Riau Province. The results showed that there were six areas with optimal food security, namely Dumai, Meranti Islands, Kuantan Singingi, Pelalawan, Siak, and Indragiri Hilir, while there were four areas with non- optimal  food  security,  namely  Indragiri  Hulu,  Kampar,  Rokan  Hulu,  and  Rokan  Hilir.  This  condition  is  caused  by differences in each region, which have aspects of availability, accessibility, and usefulness represented through indicators of physical and economic access. These three aspects determine the community's ability to obtain and utilize food in an adequate, safe, and nutritious manner. On the other hand, local government programs that have been successful and have not been effective in the implementation of improving food security also cause optimal and non-optimal conditions.
Keywords: Physical and Economic Access, Food Security, QCA
Journal of Agribusiness and Community Empowerment (JACE) 2024 Vol.7, No.1 : hal 36-46

## Pendahuluan
Kebutuhan  mendasar  bagi  setiap  individu  adalah  pangan.  Pangan  sangat  penting  untuk menjaga hajat hidup seseorang. Mengingat pentingnya pangan sebagai hak dasar setiap orang, semua individu  berhak  memperolehnya  (FAO  et  al.,  2023).  Namun  masih  banyak  individu  yang  belum mampu memenuhi kebutuhan dasar ini. Pangan sebagai penyedia nutrisi mendasar adalah dasar yang esensial  bagi  manusia  untuk  mencapai  keadaan  sehat  dan  sejahtera  selama  hidupnya.  Untuk mewujudkan  sumber  daya  yang  berkualitas,  pemenuhan  pangan  menjadi  kunci  utama  untuk membangun pondasi tersebut. PBB telah mengintegrasikan pemenuhan pangan ke dalam salah satu target Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) poin 2 yaitu upaya mengakhiri kelaparan, meningkatkan ketahanan  pangan,  meningkatkan  status  pemenuhan  gizi,  serta  mendorong  praktik  pertanian  yang berkelanjutan (WFP, 2022).
Menurut World Bank, ketahanan pangan adalah kemampuan untuk memastikan bahwa setiap individu  memiliki  akses  yang  memadai  terhadap  makanan. Food  and  Agriculture  Organization (2006)  menguraikan  empat  aspek  ketahanan  pangan  berdasarkan  konferensi World  Food  Summit 1996 meliputi: 1) ketersediaan; 2) keterjangkauan; 3) pemanfaatan; dan 4) stabilitas. (Malthus, 1798) dalam  teorinya  menyatakan  bahwa  ketidaktahanan  pangan  disebabkan  oleh  kurangnya  pasokan pangan.  Pertumbuhan  populasi  akan  menciptakan  banyaknya  permintaan  pangan,  sehingga  lahan pertanian  akan  semakin  berkurang.  Namun,  dominasi  Malthusian  berakhir  ketika  gagasan  baru tentang hak dan akses dari Amartya Sen muncul. Amartya Sen (1981) menyatakan bahwa masalah ketahanan pangan bukanlah tentang kegagalan pasokan pangan. Namun, masalah ketahanan pangan lebih  ditekankan  pada  hak  dan  akses  daripada  pasokan  pangan  yang  dilihat  dari  sisi  ketersediaan (Kurniawan, 2016).
Menurut Amartya Sen terdapat empat jenis hak untuk memperoleh pangan: 1)  perdagangan yaitu  kemampuan  masyarakat  untuk  menjual/membeli  pangan;  2)  produksi  yaitu  kemampuan masyarkat  untuk  menghasilkan  pangan;  3)  tenaga  kerja  yaitu  kemampuan  masyarakat  dalam memberi  pengetahuan/keterampilannya  yang  pada  akhirnya  dapat  menghasilkan  upah;  4) warisan/transfer  yaitu  masyarakat  yang  untuk  memenuhi  kebutuhannya  diberi  oleh  orang  lain (Kurniawan,  2016). Food  and  Agriculture  Organization juga  mendefinisikan  bahwa  ketahanan pangan merupakan situasi dimana seluruh rumah tangga memiliki akses baik fisik maupun ekonomi untuk memperoleh kebutuhan pangan yang aman dan bergizi. Akses fisik merupakan kondisi dimana masyarakat dapat menjangkau sumber pangan dengan mudah karena didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Akses fisik yang digunakan pada penelitian ini adalah luas panen padi dan jumlah pasar. Akses ekonomi merupakan kondisi dimana masyarakat memiliki daya beli yang cukup untuk memperoleh pangan sesuai dengan kebutuhan dan pilihannya melalui kemampuan ekonomi yang  mereka  miliki.  Akses  ekonomi yang digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  jumlah  penduduk miskin, pendapatan, dan konsumsi kalori.
Gambar 1. Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota Provinsi Riau Sumber: Badan Pangan Nasional, 2022
Berdasarkan  data  Badan  Pangan  Nasional  tahun  2022,  Pulau  Sumatera  mendominasi penurunan skor Indeks Ketahanan Pangan (IKP) dibandingkan pulau besar lain di Indonesia. Selain
0 20 40 60 80 100 Indeks Ketahanan Pangan (IKP)
Journal of Agribusiness and Community Empowerment (JACE) 2024 Vol.7, No.1 : hal 36-46
itu,  jika  dibandingkan  dengan  rata-rata  nasional  pada  tahun  2022  sebesar  71,9,  Sumatera mendominasi  provinsi  dengan  capaian  skor  IKP  di  bawah  rata-rata  nasional  sebanyak  delapan provinsi, salah satunya adalah Provinsi Riau dengan skor IKP sebesar 67,59. Jika merujuk pada tahun 2019-2022,  perkembangan  IKP  Provinsi  Riau  terus  mengalami  kenaikan  yang  mengindikasikan bahwa  ketahanan  pangan  di  Provinsi  Riau  terus  membaik.  Namun,  jika  dilihat  lebih  dalam  pada cakupan wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Riau terlihat adanya ketimpangan antarwilayah.
Ditemukan  delapan  dari  dua  belas  Kabupaten/Kota  Provinsi  Riau  yang  skor  IKP  menurun. Lebih lanjut, terdapat lima kabupaten yang masuk ke dalam wilayah prioritas tiga (agak rentan) dan empat  (agak  tahan).  Jika  dilihat  lebih dalam  dengan  mengacu  pada  indikator ketersediaan  pangan yang bisa dicapai melalui luas panen atau hasil produksi, Kabupaten/Kota Provinsi Riau cenderung lemah  dalam  hal  ketersediaan  pangan,  bahkan  terdapat  tiga  Kabupaten  yang  tidak  memiliki kemampuan untuk menyediakan pangan bagi warga daerahnya.
Tabel 1. Prioritas Wilayah Berdasarkan Nilai Indeks Ketahanan Pangan
Kelompok Wilayah Keterangan Kabupaten Kota Provinsi IKP 1 <= 41,52 <= 28,84 <= 37,61 Sangat Rentan IKP 2 > 41,52 - 51,42 > 28,84 - 41,44 > 37,61 - 48,27 Rentan IKP 3 > 51,42 - 59,48 > 41,44 - 51,29 > 48,27 - 57,11 Agak Rentan IKP 4 > 59,58 - 67,75 > 51,29 - 61,13 > 57,11 - 65,96 Agak Tahan IKP 5 > 67,75 - 75,68 > 61,13 - 70,64 > 65,96 - 74,40 Tahan IKP 6 > 75,68 > 70,64 > 74,40 Sangat Tahan
Sumber: Badan Pangan Nasional, 2022
Berdasarkan  data  Badan  Pusat  Statistik  Provinsi  Riau  tahun  2023,  luas  panen  padi  di Kabupaten/Kota Provinsi Riau cenderung menurun dibandingkan pada tahun sebelumnya. realisasi luas panen padi sepanjang tahun 2022 mencapai sekitar 51,05 ribu hektar, atau mengalami penurunan sebesar 2,01 ribu hektar atau 3,78 persen dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 53,06 ribu  hektar. Luas panen padi yang semakin menurun disebabkan oleh beberapa faktor, konversi lahan pertanian ke  non  pertanian  untuk  membangun  tempat  tinggal  penduduk,  pembangunan  infrastruktur,  dan pengembangan industri. Sebagian besar penduduk Provinsi Riau bermata pencaharian sebagai petani dan  nelayan,  di  mana  potensi  pada  sektor  pertanian  merupakan  andalan  bagi  sebagian  besar masyarakat Provinsi Riau (Dinas Perkebunan Provinsi Riau, 2020).
Akses atau keberadaan pasar memiliki keterkaitan dengan ketahanan dan ketersediaan pangan di suatu wilayah selain dari kapasitas produksi akan pangan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hilir merupakan wilayah di Provinsi Riau yang memiliki jumlah pasar terbanyak, yaitu sebanyak 234 pasar, sedangkan jumlah pasar di Kabupaten Kepulauan Meranti  terbilang  sedikit,  hanya  20  pasar.  Hal  ini  perlu  menjadi  perhatian  pemerintah  untuk meningkatkan  infrastruktur  perdagangan.  Ketahanan  pangan  tidak  hanya  tergantung  pada peningkatan  ketersediaan  pangan,  tetapi  juga  terkait  dengan  kemampuan  masyarakat  dalam mencapai akses ke sumber pangan. Ketersediaan pasokan pangan terhubung dengan akses pangan yang tersedia di suatu daerah, dan salah satu wadah fisik untuk mendapatkan akses pangan adalah melalui pasar.
Dengan adanya pasar artinya masyarakat dapat mengakses komoditas pangan yang lain, tidak hanya  terpaku  pada  beras  saja,  sehingga  masyarakat  dapat  memiliki  akses  untuk  keberagaman pangan.  Namun,  hal  yang  perlu  diperhatikan  adalah  apakah  komoditas  lain  sudah  sesuai  dengan kemampuan ekonomi masyarakat, karena tidak semua masyarakat dapat membeli komoditas yang bergizi tinggi karena harganya yang tidak terjangkau bagi beberapa masyarakat dengan pendapatan rendah.
Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa kemiskinan adalah situasi di mana individu atau  kelompok  individu  tidak  memiliki  kemampuan  untuk  memenuhi  hak-hak  dasarnya  dalam menjaga  taraf  hidup  yang  layak,  di  mana  satu  di  antara  hak  dasar  tersebut  adalah  pemenuhan
Journal of Agribusiness and Community Empowerment (JACE) 2024 Vol.7, No.1 : hal 36-46
kebutuhan  pangan.  Kenaikan  harga  pangan  dan  kemampuan  daya  beli  merupakan  indikator  yang dapat  menggambarkan  kemiskinan.  Ketika  harga  pangan  naik,  maka  kemiskinan  akan  naik dikarenakan  rumah  tangga  akan  semakin  sulit  mengakses  pangan  yang  disebabkan  oleh  naiknya harga pangan (Damanik, 2016). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, 2023, tingkat kemiskinan  penduduk  Riau  tahun  2022  sebesar  6,78  persen  setara  dengan  485,03  ribu  jiwa.  Ini menunjukkan tren penurunan jika dibandingkan pada tahun 2021 dengan tingkat kemiskinan 7,12 persen yang setara dengan 500,81 ribu jiwa.
Jumlah  uang  yang  dihabiskan  rumah  tangga,  dipengaruhi  oleh  pendapatan.  Pola  makan keluarga akan lebih beragam dengan peningkatan pendapatan, yang berarti lebih banyak makanan bergizi  (Melisa  et  al.,  2023).  Hasil  studi  yang  dilakukan  oleh  (Ogundari,  2013)  mengungkapkan bahwa terdapat perbedaan pola konsumsi makanan antara rumah tangga yang berlokasi di kawasan desa  dan  kota.  Diversifikasi  pangan  ini  juga  dipengaruhi  oleh  ketidakseragaman  dalam  tingkat pendapatan dan harga makanan di antara kedua wilayah tersebut (Miranti et al., 2016). Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS, Kota Pekanbaru sebagai wilayah dengan upah bersih pekerja tertinggi sebesar Rp3.395.776, sedangkan Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai wilayah dengan upah bersih pekerja terendah sebesar Rp1.852.549. Teridentifikasi lima kabupaten dengan upah bersih pekerja yang  trennya  menurun  jika  dibandingkan  dengan  tahun  2021,  kabupaten  yang  dimaksud  adalah Bengkalis,  Kepulauan  Meranti,  Kampar,  Rokan  Hulu,  dan  Rokan  Hilir.  Upah  yang  cenderung menurun tentunya akan berpengaruh pada daya beli masyarakat untuk mengakses pangan.
Pengukuran  kecukupan  konsumsi  kalori  per  individu  per  hari  di  Indonesia  mengacu  pada panduan  standar  dari  hasil  Widyakarya  Nasional  Pangan  dan  Gizi  edisi  ke-11  tahun  2018  (BPS Provinsi Riau, 2023). Standar kecukupan gizi bagi Bangsa Indonesia ditetapkan sebesar 2.100 Kkal. Konsumsi kalori rumah tangga di Kabupaten/Kota Provinsi Riau belum mencapai rata-rata nasional yang  telah  ditetapkan.  Pada  tahun  2022  terdapat  delapan  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Riau  yang masih di bawah standar nasional. Angka ini meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya di mana hanya ada tujuh Kabupaten/Kota saja. Ketika capaian kebutuhan energi per hari masih belum memenuhi standar kecukupan nasional secara jangka panjang, hal ini dapat menyebabkan beberapa dampak buruk seperti malnutrisi atau kekurangan gizi terutama pada anak-anak dan ibu hamil atau menyusui  serta  resiko  terjadinya  stunting  atau  pertumbuhan  anak  cenderung  lambat  (Pancawati, 2022).
Kondisi  akses  fisik  dan  ekonomi  terutama  pada  wilayah  Kabupaten/Kota  Provinsi  Riau memiliki berbagai permasalahan yang timbul, sehingga tidak hanya menyebabkan ketahanan pangan menjadi  tidak  stabil,  tetapi  juga  memberikan  efek  negatif  pada  target  SDGs  yang  belum  tercapai. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui pencapaian akses fisik dan ekonomi serta  pengelompokkan  wilayah  optimal  dan  tidak  optimal  di  Kabupaten/Kota  Provinsi  Riau  yang dilihat dari ketahanan pangannya.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  data  pada  tahun  2022  untuk  seluruh  indikator  yang  dipakai, kecuali jumlah pasar yang datanya hanya tersedia sampai tahun 2021. Populasi dalam penelitian ini adalah  12  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Riau.  Kondisi  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah akses  fisik  dan  ekonomi  yang  meliputi  beberapa  indikator.  Luas  panen  padi  dan  jumlah  pasar merepresentasikan  akses  fisik,  sedangkan  akses  ekonomi  meliputi  jumlah  penduduk  miskin, pendapatan, dan konsumsi kalori. Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis keberlanjutan dengan metode Qualitative Comparative Analysis (QCA) yang dibantu dengan software Tosmana. QCA merupakan metode yang tepat untuk mengkaji lebih dalam fenomena sosial yang rumit dengan melihat dari hubungan sebab akibat serta dikaitkan dengan metode kuantitatif dan kualitatif. QCA mengakui bahwa  sebuah outcome tidak  hanya  dilihat  melalui  variabel  individu,  tetapi  dilihat  dari berbagai  kombinasi  faktor,  sehingga  memberikan  pemahaman  yang  lebih  bernuansa  tentang dinamika sosial (Devers et al., 2016).
Keunggulan  QCA  dibandingkan  metode  lain  yaitu  memungkinkan  dilakukannya perbandingan sistematis antarkebijakan baik antarnegara, wilayah, sektor. QCA mampu melakukan analisis  kombinasi  yang  kompleks  antarfaktor  yang  berimbas  pada outcome kebijakan.  QCA mempunyai  peran  penting  untuk  evaluasi  kebijakan  dimana  peneliti  memungkinkan  untuk melakukan  rancang  bangun quasi-experiment lewat  uji  coba  kombinasi  faktor  atau  kondisi  yang
Journal of Agribusiness and Community Empowerment (JACE) 2024 Vol.7, No.1 : hal 36-46
menghasilkan outcome (Fauzi,  2019).  Metode  QCA  dalam  penelitian  ini  digunakan  untuk menemukan kausalitas antara ketahanan pangan di Kabupaten/Kota Provinsi Riau dengan indikator- indikator pembentuknya. Adapun tahapan analisa data berdasarkan pendekatan QCA adalah sebagai berikut.
Gambar 2. Tahapan Pendekatan QCA
Tahapan  pendeketan  QCA  menunjukkan  adanya  hasil  olah  data  menjadi truth  table dan diagram  venn.  Dalam truth  table terdapat  angka  0  dan  1  yang  menunjukkan  bahwa  angka  0 merupakan kondisi yang tidak optimal, sedangkan angka 1 merupakan kondisi yang optimal. Untuk melihat  wilayah  yang  optimal  atau  tidak  optimal,  cukup  fokus  pada  nilai  dari  Indeks  Ketahanan Pangan yang akan ditampilkan pada truth table dan diagram venn yang menampilkan warna hijau. Kondisi tidak optimal (0) dan optimal (1) merupakan hasil dari threshold atau ambang batas yang telah  ditentukan.  Membuat threshold bisa  dilakukan  secara  manual,  yaitu  menggunakan  ambang batas  yang  telah  ditentukan  atau  secara  otomatis  melalui  algoritma software Tosmana  (Cronqvist, 2016).  Dalam  penelitian  ini,  penentuan threshold ditentukan  melalui  hasil  rata-rata  dari  masing- masing indikator, kecuali untuk indikator konsumsi kalori yang ditentukan melalui hasil Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) ke-11 tahun 2018 sebesar 2100 Kkal/hari.
Diagram Venn bertujuan untuk mengetahui nilai dari setiap kondisi akses fisik dan ekonomi yang menentukan optimal atau tidaknya terhadap ketahanan pangan. Berdasarkan gambar diperoleh jika luas panen padi terbagi pada dua sisi (garis vertikal), sisi sebelah kiri memperlihatkan luas panen padi dengan nilai “0” (tidak optimal), sedangkan sisi sebelah kanan memperlihatkan luas panen padi dengan  nilai  “1”  (optimal).  Garis  tengah  horizontal  menggambarkan  kondisi  jumlah  pasar  yang terbagi dalam dua bagian, yaitu sisi atas menunjukkan jumlah pasar dengan nilai “0” (tidak optimal), sedangkan sisi bawah menujukkan jumlah pasar dengan nilai “1” (optimal).
Kotak  horizontal  di  tengah  menunjukkan  jumlah  penduduk  miskin,  dimana  area  di  dalam kotak  tengah  horizontal  menunjukkan  jumlah  penduduk  miskin  dengan  nilai  “1”  (optimal), sedangkan  area  di  luar  kotak  horizontal  menunjukkan  jumlah  penduduk  miskin  dengan  nilai  “0” (tidak  optimal).  Kotak  vertikal  di  tengah  menunjukkan  pendapatan,  dimana  area  di  dalam  kotak tengah vertikal menunjukkan pendapatan dengan nilai “1” (optimal), sedangkan area di luar kotak tengah vertikal menunjukkan pendapatan dengan nilai “0” (tidak optimal). Kotak horizontal di atas dan  bawah  menunjukkan  konsumsi  kalori,  dimana  area  dalam  kotak  horizontal  tengah  atas menunjukkan  konsumsi  kalori  dengan  nilai  “0”  (tidak  optimal),  sedangkan  area  dalam  kotak horizontal tengah bawah menunjukkan konsumsi kalori dengan nilai “1” (optimal).
Legenda di bawah diagram venn memperlihatkan outcome (ketahanan pangan), dimana nilai “0” (warna merah muda) berarti tidak terdapat outcome dan nilai “1” (warna hijau) berarti terdapat outcome .  Sementara,  simbol  C  (daerah  arsir)  menunjukkan outcome yang  kontradiktif,  artinya ketahanan pangan memiliki kondisi yang memungkinkan dipengaruhi oleh kondisi akses fisik tetapi pada kenyataannya tidak sesuai. Sementara itu, simbol R memperlihatkan outcome remainder artinya
Menentukan outcome dan kondisi (variabel) Menyediakan raw data Memutuskan jenis QCA Menentukan ambang batas ( threshold ) Melihat sebuah program yang dijalankan dalam mengatasi permasalahan kondisi akses fisik dan ekonomi Mengolah data menjadi tabel kebenaran dan diagram venn
Journal of Agribusiness and Community Empowerment (JACE) 2024 Vol.7, No.1 : hal 36-46
secara  empiris  kondisi  akses  fisik  tidak  mendorong  ketahanan  pangan  tetapi  secara  teori memungkinkan.

## Hasil dan Pembahasan

## Kondisi Akses Fisik dan Ekonomi
Kondisi akses fisik dapat diartikan sebagai kemampuan masyarakat untuk mencapai sumber pangan dengan mudah dan aman menggunakan sumber daya fisik seperti tersedianya infrastruktur yang memadai, jarak ke sumber pangan, frekuensi belanja pangan, dan transportasi yang digunakan ke  sumber  pangan.  Akses  fisik  yang  buruk  tidak  hanya  disebabkan  oleh  faktor  penempatan infrastruktur  sumber  pangan  yang  kurang  strategis,  tetapi  juga  berkurangnya  akses  ke  berbagai makanan segar, bernutrisi, dan aman (Lê et al., 2015). Dalam penelitian ini kondisi akses fisik yang dipilih adalah luas panen padi dan jumlah pasar.
Kondisi akses ekonomi diartikan sebagai kemampuan ekonomi masyarakat dari segi finansial untuk memperoleh pangan guna memenuhi kebutuhan mereka. Akses ekonomi yang baik mampu memberikan  dampak  positif  pada  peningkatan  kualitas  hidup  masyarakat,  terutama  dalam  hal pemenuhan pangan. Dengan memiliki kondisi ekonomi yang stabil, masyarakat cenderung akan lebih memilih makanan yang bergizi tinggi, tentunya hal ini bisa terjadi ketika suatu kelompok masyarakat memiliki pendapatan yang memang mampu untuk membeli pangan tersebut. Dalam penelitian ini kondisi  akses  ekonomi  yang  dipilih  adalah  jumlah  penduduk  miskin,  pendapatan,  dan  konsumsi kalori.
Berdasarkan  tabel  kebenaran  diketahui  terdapat  11  (sebelas)  variasi  klasifikasi  antara ketahanan pangan dengan kondisi akses fisik dan ekonomi. Tabel kebenaran menunjukkan bahwa terdapat 4 (empat) kondisi akses fisik dan ekonomi tidak mempengaruhi ketahanan pangan, 6 (enam) kondisi akses fisik dan ekonomi mempengaruhi ketahanan pangan, dan 1 (satu) kondisi akses fisik dan ekonomi yang kontradiksi. Dalam tabel kebenaran terdapat angka 0 dan 1 yang menunjukkan bahwa angka 0 merupakan kondisi yang tidak optimal, sedangkan angka 1 merupakan kondisi yang optimal. Untuk melihat wilayah yang optimal atau tidak optimal, cukup fokus pada nilai dari Indeks Ketahanan  Pangan  yang  akan  ditampilkan  pada  tabel  kebenaran  dan  diagram  venn  yang menampilkan warna hijau. Kondisi tidak optimal (0) dan optimal (1) merupakan hasil dari threshold atau ambang batas yang telah ditentukan melalui hasil rata-rata dari masing-masing indikator, kecuali untuk  indikator  konsumsi  kalori  yang  ditentukan  melalui  hasil  Widyakarya  Nasional  Pangan  dan Gizi (WNPG) ke-11 tahun 2018 sebesar 2100 Kkal/hari.
Masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Riau memiliki karakteristik wilayah yang berbeda sehingga  menunjukkan  nilai  optimal  yang  berbeda  pula  pada  berbagai  indikator.  Respon  masing- masing pemerintah daerah dalam menangani permasalahan akses fisik dan ekonomi ini juga yang membuat  nilai outcome yaitu  ketahanan  pangan  yang  dilihat  dari  nilai  Indeks  Ketahanan  Pangan (IKP) berbeda di berbagai Kabupaten/Kota. Hal ini menandakan bahwa semakin baik program yang dijalankan pemerintah daerah, maka outcome yang dihasilkan pun juga akan mengikuti yaitu bernilai optimal.
Tabel 2. Truth Table Kondisi Akses Fisik dan Ekonomi
Kabupaten/Kota Luas Panen Padi Jumlah Pasar Penduduk Miskin Pendapatan Konsumsi Kalori IKP Indragiri Hulu 0 0 0 0 0 0 Bengkalis (0), Pekanbaru (1) 0 0 0 1 0 C Dumai 0 0 0 1 1 1 Kepulauan Meranti 0 0 1 0 0 1 Kampar 0 1 1 0 0 0 Rokan Hulu 0 1 1 0 1 0 Kuantan Singingi 1 0 0 0 0 1 Pelalawan 1 0 1 1 1 1 Siak 1 1 0 1 0 1 Indragiri Hilir 1 1 1 0 0 1 Rokan Hilir 1 1 1 0 1 0

## Gambar 3. Diagram Venn Kondisi Akses Fisik dan Ekonomi

## Analisis Pada Wilayah Dengan Klaster Optimal
Berdasarkan Truth  table (Tabel  2)  terdapat  6  (enam)  klaster  yang  memiliki  nilai  optimal dengan  melihat  dari  nilai  Indeks  Ketahanan  Pangan  (IKP)  yang  bernilai  (1)  yaitu  Klaster  Dumai, Klaster Kepulauan Meranti, Klaster Kuantan Singingi, Klaster Pelalawan, Klaster Siak, dan Klaster Indragiri  Hilir.  Hal  ini  sejalan  dengan  nilai  Indeks  Ketahanan  Pangan  (IKP)  beberapa  wilayah tersebut  yang  masuk dalam  kelompok  5  (tahan  pangan)  dan 6  (sangat  tahan  pangan)  berdasarkan tabel 1 prioritas wilayah.
Klaster Pelalawan memiliki nilai Indeks Ketahanan Pangan (IKP) sebesar 69,68 dan termasuk dalam kategori prioritas 5 yaitu tahan pangan serta menunjukkan hasil outcome yang optimal (1). Indikator  luas  panen  padi  adalah  parameter  penting  dalam  pengukuran  ketahanan  pangan. Pemerintah daerah Pelalawan dalam programnya memberikan pembinaan kepada masyarakat petani seperti menyediakan peralatan pendukung pertanian. Penduduk miskin di Pelalawan semenjak tahun 2021 mengalami penurunan, tercatat pada tahun 2021 sebesar 49,30 ribu jiwa sementara tahun 2023 turun menjadi 45,30 ribu jiwa. Program Bazmart cukup sukses untuk menjangkau para mustahik di wilayah  tersebut.  Pendapatan  bersih  pekerja  juga  mengalami  kenaikan  dari  tahun  sebelumnya Rp3.096.615 menjadi Rp3.244.757 pada tahun 2022. Konsumsi kalori di Pelalawan telah memenuhi standar  kecukupan,  Pemerintah  daerah  juga  telah  melaksanakan  pembinaan  posyandu  aktif  agar kesehatan dan gizi masyarkat terjaga (Kementerian Kesehatan RI, 2021).
Klaster  Siak  memiliki  nilai  Indeks  Ketahanan  Pangan  (IKP)  sebesar  76,87  termasuk  dalam prioritas  6  yaitu  sangat  tahan  pangan  dengan  memperlihatkan  hasil outcome yang  optimal  (1). Indikator  luas  panen  padi  memberikan  efek  positif  pada  peningkatan  produktivitas  dan  efisiensi pertanian.  Pemberian  alat  mesin  penunjang  pertanian  dan  penyuluhan  yang  terus  dilakukan pemerintah daerah sukses meningkatkan keterampilan petani dalam mengelola lahannya agar lebih produktif  lagi.  Jumlah pasar  di  Kabupaten  Siak  sebanyak  111  unit, pembinaan  yang dilaksanakan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak terhadap beberapa pasar agar masuk ke dalam Standar  Nasional  Indonesia  (SNI).  Pendapatan  bersih  pekerja  di  Kabupaten  Siak  juga  mengalami peningkatan pada tahun 2022, program pelatihan kerja berbasis kompetensi yang berorientasi pada kebutuhan  dunia  usaha  dan  industri  sukses  dijalani,  karena  pada  program  tersebut  tidak  hanya dibekali kemampuan teknis saja, tetapi juga wawasan dasar dalam bekerja, motivasi, dan kerja sama tim.
Klaster  Indragiri  Hilir  memiliki  nilai  Indeks  Ketahanan  Pangan  (IKP)  sebesar  68,38  dan termasuk  dalam  kategori  prioritas  5  yaitu  tahan  pangan  serta  menunjukkan  hasil outcome yang optimal (1). Berdasarkan data BPS, luas panen padi terbesar di Provinsi Riau terdapat di Kabupaten Indragiri  Hilir  mencapai  13.821  hektare  pada  tahun  2022.  Sinergitas  Pemerintah  Provinsi  dengan Pemerintah Kabupaten membuat Indragiri Hilir menjadi lumbung pangan Riau akibat dari potensi
Journal of Agribusiness and Community Empowerment (JACE) 2024 Vol.7, No.1 : hal 36-46
wilayah  terhadap  pangan  cukup  besar,  beberapa  infrastruktur  pendukung  juga  telah  diberikan pemerintah  kepada  para  petani.  Jumlah  pasar  juga  termasuk  yang  paling  banyak  di  Provinsi  Riau sebanyak  234  unit,  program  revitalisasi  pasar  dan  penerapan  pasar  sehat  juga  sukses  membantu masyarakat  dalam  mengakses  pangan  menjadi  lebih  mudah  dan  aman.  Pemerintah  juga  membuat sistem  untuk  melihat  kemiskinan  secara  lebih  akurat  melalui  Sistem  Perencanaan,  Penganggaran, Pemantauan, Evaluasi, dan Analisis Kemiskinan Terpadu (SEPAKAT). Sistem tersebut juga berguna untuk merumuskan kebijakan penanggulangan kemiskinan secara tepat dan akurat.
Klaster Dumai memiliki nilai Indeks Ketahanan Pangan (IKP) sebesar 72,63 termasuk dalam prioritas  6  yaitu  sangat  tahan  pangan  dengan  memperlihatkan  hasil outcome yang  optimal  (1). Pendapatan  bersih  pekerja  di  Kota  Dumai  mengalami  peningkatan  daripada  tahun  sebelumnya. Program  pelatihan pratical  office  advance & digital  marketing bagi  masyarakat  Kota  Dumai  dan sekitarnya sukses membuat masyarakat dapat memiliki pengetahuan tentang teknologi digital yang pada gilirannya berefek pada peningkatan pendapatan. Konsumsi kalori Kota Dumai telah mencapai standar kecukupan gizi. Pemerintah Kota Dumai meluncurkan program untuk menangani malnutrisi dan stunting melalui hal-hal kecil dan dasar seperti revitalisasi posyandu, peningkatan mutu kader- kader  posyandu,  keterlibatan  masyarakat  melalui  kampanye  kesadaran  kesehatan,  dan  pemberian makanan bernutrisi serta vitamin/suplemen.
Klaster Kepulauan Meranti memiliki nilai Indeks Ketahanan Pangan (IKP) sebesar 68,06 dan termasuk  dalam  kategori  prioritas  5  yaitu  tahan  pangan  serta  menunjukkan  hasil outcome yang optimal  (1).  Indikator  jumlah  penduduk  miskin  mencerminkan  demensi  keterjangkauan  karena berkaitan langsung dengan daya beli masyarakat. Penduduk Miskin di Kabupaten Kepulauan Meranti tercatat memiliki tren positif, artinya jumlah penduduk miskin di Kepulauan Meranti setiap tahunnya semakin  menurun  sejak  tahun  2021  hingga  saat  ini.  Tercatat  pada  tahun  2023 Kepulauan Meranti memiliki  jumlah  penduduk  miskin  sebanyak  43,82  ribu  jiwa.  Program  Percepatan  Penghapusan Kemiskinan  Ekstrem  (PPKE)  dengan  tiga  strategi  yaitu  peningkatan  pendapatan,  pengurangan beban, dan pengurangan kantong kemiskinan telah sukses dan sesuai dengan taget dan sasaran.
Klaster  Kuantan  Singingi  memiliki  nilai  Indeks  Ketahanan  Pangan  (IKP)  sebesar  70,70 termasuk dalam prioritas 5 yaitu tahan pangan dengan memperlihatkan hasil outcome yang optimal (1). Kuantan Singingi memiliki potensi kenaikan produksi padi yang cukup besar pada Januari-April 2023.  Program  panen  raya  padi  di  Kecamatan  Gunung  Toar,  Kabupaten  Kuantan  Singingi  sukses mengantisipasi  kelangkaan  dan  kekurangan  stok  beras  pada  tahun  2020  yang  menjadi  awal  mula Covid-19.

## Analisis Pada Wilayah Dengan Klaster Kontradiktif
Berdasarkan ( truth table ) terdapat satu klaster yang memiliki nilai kontradiktif dengan melihat dari nilai Indeks Ketahanan Pangan (IKP) yang bernilai (C) yaitu Klaster Bengkalis dan Pekanbaru. Posisi  ini  menunjukkan  jika  kondisi  akses  fisik  dan  ekonomi  pada  klaster  tersebut  sama-sama memiliki kondisi optimal (1) dan tidak optimal (0) yang sama, tetapi perbedaannya terletak pada nilai outcome yang dihasilkan. Kabupaten Bengkalis memiliki nilai outcome tidak optimal (0) sedangkan Kota Pekanbaru memiliki nilai outcome yang optimal (1).
Untuk wilayah Kabupaten Bengkalis memiliki nilai outcome (0) yang didukung oleh kondisi luas  panen  padi yang  rendah  akibat  dampak alih  fungsi  lahan  pertanian  ke  non  pertanian.  Jumlah pasar di Kabupaten Bengkalis juga masih terbilang sedikit dibandingkan Kabupaten/Kota lainnya. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bengkalis harus menjadi perhatian penting bagi pemerintah agar  terus  menekan  angka  kemiskinan  serta  mereka  memiliki  akses  yang  cukup  untuk  memenuhi kebutuhan  pangannya.  Indikator  konsumsi  kalori  juga  menunjukkan  angka  yang  masih  di  bawah standar  kecukupan  gizi  bangsa  Indonesia.  Untuk  wilayah  Kota Pekanbaru  memiliki  nilai outcome (1),  meskipun  memiliki  kondisi  luas  panen  padi,  jumlah  pasar,  jumlah  penduduk  miskin,  dan konsumsi  kalori  yang  tidak  optimal  atau  bernilai  (0),  tetapi  jika  dilihat  dari  kondisi  yang  optimal yaitu  indikator  pendapatan,  ini  menunjukkan  jika  sebetulnya  ketahanan  pangan  memungkinkan disebabkan  oleh  kondisi  akses  fisik  dan  ekonomi  yang  ada,  namun  kenyataannya  tidak  sesuai (Ariyani et al., 2020). Hasil pada klaster tersebut kontradiktif yang berarti ketahanan pangan hampir memungkinkan dipengaruhi oleh kondisi akses fisik dan ekonomi yang ada, tetapi kenyataan yang diperoleh tidak mampu mendukung terhadap peningkatan ketahanan pangan karena hampir seluruh indikator bernilai (0).
Journal of Agribusiness and Community Empowerment (JACE) 2024 Vol.7, No.1 : hal 36-46
Dalam  penelitian  (Asha  &  Juliannisa,  2023)  juga  menunjukkan  wilayah  yang  kontradiktif dilihat  dari  kondisi  sosial  dan  ekonomi  pada  34  Provinsi  di  Indonesia.  Pada  kondisi  sosial memperlihatkan  bahwa  Klaster  Nusa  Tenggara  Timur  dan  Papua  menunjukkan  hasil  kontradiktif yang mengindikasikan bahwa outcome sebenarnya dapat dipengaruhi oleh kondisi sosial yang ada, tetapi  pada  kenyataannya  tidak  sesuai.  Selain  itu,  pada  kondisi  ekonomi  juga  menunjukkan  hasil kontradiktif  pada  Klaster  Sumatera  Utara,  Kalimantan  Timur,  Kalimantan  Utara  dan  Klaster  DKI Jakarta, Sulawesi Utara, dan Papua Barat yang menunjukkan bahwa kondisi sosial yang ada memadai (bernilai 1) untuk menghasilkan outcome optimal, tetapi kenyataannya yang diperoleh tidak mampu mendukung peningkatan outcome . Pada kondisi ekonomi juga memperlihatkan outcome kontradiktif yaitu Klaster Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat dan Klaster Banten, Nusa Tenggara Timur, yang mengindikasikan  bahwa  ada  kemungkinan outcome dipengaruhi  oleh  kondisi  ekonomi  yang  ada, tetapi  pada  kenyataannya  tidak  sesuai.  Selain  itu,  pada  kondisi  ekonomi  juga  menunjukkan  hasil kontradiktif seperti pada Klaster Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara yang menunjukkan bahwa kondisi ekonomi yang ada memadai (bernilai 1) untuk menghasilkan outcome optimal, tetapi kenyatannya yang diperoleh tidak mampu mendukung peningkatan outcome .

## Analisis Pada Wilayah Dengan Klaster Tidak Optimal
Berdasarkan ( truth table ) terdapat 4 (empat) klaster yang memiliki nilai tidak optimal dengan melihat  dari  nilai  Indeks  Ketahanan  Pangan  (IKP)  yang  bernilai  (0)  yaitu  Klaster  Indragiri  Hulu, Klaster Kampar, Klaster Rokan Hulu, dan Klaster Rokan Hilir.  Hal ini sejalan dengan nilai Indeks Ketahanan  Pangan  (IKP)  beberapa  wilayah  tersebut  yang  masuk  dalam  kelompok  3  (agak  rentan pangan) dan 4 (agak tahan pangan) berdasarkan tabel prioritas wilayah.
Klaster Indragiri Hulu memiliki nilai Indeks Ketahanan Pangan (IKP) sebesar 57,96 termasuk dalam prioritas 3 yaitu agak rentan pangan dengan memperlihatkan hasil outcome yang tidak optimal (0). Luas panen padi di Indragiri Hulu mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, hal ini  diperkuat  dari  BPS  yang  menyatakan  bahwa  wilayah  ini  memiliki  produksi  padi  terendah  dan potensi produksi padi terendah pula di Provinsi Riau. Akibat truk pengangkut batu bara yang over capacity melintas  pada  saat  warga  beraktivitas,  mengakibatkan  banyak  ruas  jalan  yang  rusak, sehingga kualitas udara memburuk dan warga terhambat ke sumber pangan (pasar). Penduduk miskin mengalami  peningkatan  dari  tahun  sebelumnya,  permasalahan  PHK  sepihak  oleh  beberapa perusahaan  menjadi  salah  satu  penyebabnya.  Pendapatan  pekerja  Indragiri  Hulu  merupakan  yang terendah  kedua  se-Provinsi  Riau.  Konsumsi  kalori  juga  menjadi  yang  terendah  se-Provinsi  Riau, hanya sebesar 1.853 Kkal/hari.
Klaster Kampar memiliki nilai Indeks Ketahanan Pangan (IKP) sebesar 56,28 termasuk dalam prioritas 3 yaitu agak rentan pangan dengan memperlihatkan hasil outcome yang tidak optimal (0). Proyek jalan tol yang membebaskan tanah sebanyak 921 persil dan program rumah layak huni yang membuat  banyak  lahan  yang  dikonversikan  menjadi  pemukiman  warga,  sehingga  luas  panen Kabupaten Kampar terus menurun sepanjang tahun. Program pemberdayaan masyarakat petani madu hutan belum optimal karena tidak tepat sasaran. Konsumsi kalori juga masih belum mencapai standar kecukupan, dalam jangka panjang khawatir akan menyebabkan beberapa masalah kesehatan.
Klaster Rokan Hulu memiliki nilai Indeks Ketahanan Pangan (IKP) sebesar 54,91 termasuk dalam prioritas 3 yaitu agak rentan pangan dengan memperlihatkan hasil outcome yang tidak optimal (0).  Masyarakat  lebih  condong  kepada  sektor  perkebunan,  sehingga  banyak  lahan  pertanian  yang dikonversikan  menjadi  lahan  perkebunan  (Riswanto,  2017).  Program  pelatihan  belum  berjalan optimal karena instruktur pelatihan berasal dari internal perusahaan yang mana kompetensi instruktur juga tidak begitu baik dalam mengajak peserta untuk aktif membahas materi.
Klaster Rokan Hilir memiliki nilai Indeks Ketahanan Pangan (IKP) sebesar 66,46 termasuk dalam prioritas 4 yaitu agak tahan pangan dengan memperlihatkan hasil outcome yang tidak optimal (0).  Pendapatan  bersih  pekerja  mengalami  penurunan  pada  tahun 2022  dibandingkan  tahun  2021. Berdasarkan buku Rencana Strategis 2016-2021 oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Rokan Hilir, permasalahan yang ada saat ini adalah kurangnya program pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja produktif, sehingga membuat kualitas tenaga kerja rendah, rendahnya keinginan masyarakat  menjadi  pengusaha,  dan  rendahnya  masyarakat  miskin  untuk  mengikuti  kegiatan transmigrasi lokal dalam upaya merubah pola kehidupannya ke arah yang lebih baik (Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Rokan Hilir, 2019).
Journal of Agribusiness and Community Empowerment (JACE) 2024 Vol.7, No.1 : hal 36-46
Penelitian  Andrianto  &  Iskandar  (2020)  yang  fokus  pada  20  Kecamatan  di  Kabupaten Banjarnegara dengan outcome keluarga miskin. Alokasi dana desa, anggaran infrastruktur, program ekonomi, dan aksesibilitas sebagai suatu kondisi yang memiliki penyebab terhadap kondisi keluarga miskin.  Hasil  penelitian  menunjukkan  sebagian  besar  kemiskinan  tinggi  pada  wilayah  utara, sedangkan  wilayah  selatan  mempunyai  aksesibilitas  lebih  tinggi.  Dalam  lingkup  kabupaten, berdasarkan kombinasi variabel, anggaran infrastruktur dan program ekonomi menjadi kondisi yang cukup dan perlu untuk memberikan hasil penurunan jumlah keluarga miskin. Sementara itu, kondisi lain  diperlukan  seperti  alokasi  dana  desa,  program  infrastruktur,  dan  aksesibilitas,  namun  tidak memberikan  pengaruh  pada  penurunan  kemiskinan.  Kondisi  yang  perlu  ada  untuk  penurunan keluarga miskin di wilayah selatan adalah anggaran dan program infrastruktur, sedangkan wilayah utara adalah alokasi dana desa dan program ekonomi.

## Kesimpulan
Kondisi akses fisik dan ekonomi dibagi menjadi lima indikator. Luas panen padi dan jumlah pasar  merupakan  kategori  dari  kondisi  akses  fisik.  Sementara  itu,  jumlah  penduduk  miskin, pendapatan, dan konsumsi kalori merupakan kategori dari kondisi akses ekonomi. Wilayah dengan kondisi  akses  fisik  dan  ekonomi  yang  optimal  terhadap  ketahanan  pangan  berada  pada  Klaster Dumai, Klaster Kepulauan Meranti, Klaster Kuantan Singingi, Klaster Pelalawan, Klaster Siak, dan Klaster Indragiri Hilir. Hal ini menandakan bahwa kondisi akses fisik dan ekonomi yang baik, serta program  pemerintah  daerah  yang  tepat  sasaran,  mampu  mendorong  ketahanan  pangan  daerah. Wilayah  dengan  kondisi  akses  fisik  dan  ekonomi  yang  tidak  optimal  terhadap  ketahanan  pangan, yakni pada Klaster Indragiri Hulu, Klaster Kampar, Klaster Rokan Hulu, dan Klaster Rokan Hilir. Hal ini menandakan bahwa kondisi akses fisik dan ekonomi belum mampu mendorong ketahanan pangan  daerah  serta  program  pemerintah  daerah  yang  belum  mampu  mengatasi  permasalahan ketahanan  pangan  yang  ada.  Beberapa  wilayah  di  Kabupaten/Kota  Provinsi  Riau  yang  optimal, artinya  program  pemerintah  yang  berkaitan  dengan  akses  fisik  dan  ekonomi  telah  efektif  dalam menciptakan kondisi ketahanan pangan yang terjangkau, aman, dan bernutrisi.

## Daftar Pustaka
Andrianto,  I.,  &  Iskandar,  D.  A.  (2020).  Pembangunan  Daerah  Dalam  Kemiskinan  dan Konvergensi/Divergensi Wilayah. Jurnal Litbang Sukowati , 4 (1), 11–23.
Ariyani,  N.,  Fauzi,  A.,  &  Umar,  F.  (2020).  Analisa  Partisipasi  Pemangku  Kepentingan  pada Pengembangan Kawasan Wisata Kedung Ombo. Jurnal Pariwisata Dan Budaya , 21 (2), 24–38. Asha,  N.  A.,  &  Juliannisa,  I.  A.  (2023).  Analysis  of  socio-economic  conditions  in  34  provinces Indonesia. Research in Business & Social Science , 12 (3). Badan Pangan Nasional. (2022). Indeks Ketahanan Pangan Tahun 2022 . Badan Pusat Statistik Provinsi Riau. (2023, March 1). Berita Resmi Statistik . 01–19. BPS Provinsi Riau. (2023). Konsumsi Penduduk Provinsi Riau 2022 . Badan Pusat Statistik Provinsi Riau.
Cronqvist, L. (2016). Tosmana [Version 1.52] . University of Trier. Internet: Https://Www.Tosmana.Net.
Damanik, S. (2016). Keterkaitan Ketahanan Pangan dengan Kemiskinan Berdasarkan Implementasi Kebijakan  Penanggulangan  Kemiskinan  di  Indonesia. Economics  Developmetn  Analysis Journal , 5 (1), 38–47.
Devers,  K.  J.,  Lallemand,  N.  C.,  Burton,  R.  A.,  &  Zuckerman,  S.  (2016). Using  qualitative comparative analysis (QCA) to study patient-centered medical homes . Dinas Perkebunan Provinsi Riau. (2020). Rencana Strategis Provinsi Riau 2020-2024 . Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Rokan Hilir. (2019). Revisi Rencana Strategis 2016-2021 .
FAO.  (2006). Food  Security (Issue  2,  pp.  1–4).  FAO’s  Agriculture  and  Development  Economics Division (ESA).
FAO, WFP, UNICEF, WHO, & IFAD. (2023). The State of Food Security and Nutrition in the World 2023 . FAO; IFAD; UNICEF; WFP; WHO; https://doi.org/10.4060/cc3017en Fauzi, A. (2019). Teknik Analisis Keberlanjutan . PT Gramedia Pustaka Utama. Kementerian Kesehatan RI. (2021). Laporan Kinerja Kementerian Kesehatan Republik Indonesia . Kurniawan, B. (2016). Food Security and entitlement: a critical analysis .
Journal of Agribusiness and Community Empowerment (JACE) 2024 Vol.7, No.1 : hal 36-46
Lê,  Q.,  Auckland,  S.,  Nguyen,  H.  B.,  Murray,  S.,  Long,  G.,  &  Terry,  D.  R.  (2015).  The  Socio- Economic and Physical Contributors to Food Insecurity in a Rural Community. SAGE Open ,
5 (1), 215824401456740. https://doi.org/10.1177/2158244014567401 Malthus, T. (1798). An Essay on the Principle of Population . Electronic Scholarly Publishing. Melisa,  S.,  Kasimin,  S.,  &  Fajri.  (2023).  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Ketahanan  Pangan Rumah  Tangga  Petani  Padi  Semasa  Pandemi  Covid-19  di  Kecamatan  Indrapuri  Kabupaten Aceh Besar. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian , 8 (2), 137–143.
Miranti, A., Syaukat, Y., & Harianto, N. (2016). Pola Konsumsi Pangan Rumah Tangga di Provinsi Jawa Barat. Jurnal Agro Ekonomi , 34 (1), 67. https://doi.org/10.21082/jae.v34n1.2016.67-80 Ogundari, K. (2013). Determinants of food-poverty states and the demand for dietary diversity  in Nigeria (2013 Fourth International Conference, September 22-25, 2013, Hammamet, Tunisia, Issue 161302). African Association of Agricultural Economists (AAAE). https://EconPapers.repec.org/RePEc:ags:aaae13:161302 Pancawati, D. (2022, May 25). Anak Indonesia Masih Rawan Akses terhadap Makanan. Kompas . Riswanto,  N.  (2017). The  Impact  of  Land Conversion  on The Socio-Economic Life  of  Society  in Rambah Baru Village, District Rambah Samo, Rokan Hulu Regency. Jom FISIP , 4 (1). Sen, A. (1981). Poverty and Famines: An Essay on Entitlement and Deprivation . Oxford University Press.
WFP. (2022). WFP Strategic Plan 2022-2025 . World Food Programme.