## ANALISIS PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI  PADA PELAKSANAAN
PENGELOLAAN LIMBAH

## PADA RUMAH SAKIT UMUM RADEN MATTAHER JAMBI
Ivan Fauzani Raharja Fakultas Hukum Universitas Jambi Email: ivanfauzani007@gmail.com

## ABSTRACT
Medical waste is very important to manage properly, this is because medical waste belongs to the category of hazardous and toxic waste. Some of the medical waste is included in the category of hazardous  waste  and  part  of  it  is  infectious.  In  relation  to  RSUD  Raden  Mattaher  Jambi  waste management  problem,  the  ministry  of  environment  giving  black  label  in  2014  means  that  its  waste management  is  very  bad  and  it  can  affect  the  imposition  of  administrative  sanction  which  will  be accepted  by  RSUD  Raden  Mattaher  Jambi.  According  to  Article  198  of  Government  Regulation Number  101  Year  2014  on  the  Management  of  Hazardous  and  Toxic  Wastes  "Any  Person  who produces  B3  Waste,  B3  Waste  Collector,  B3  Waste Carrier,  B3  Waste  Users, B3  Waste  Processors and  /  or  B3  Waste  Landmakers  conducting  Environmental  Pollution  and  /  or  Destruction  of Compulsory  Environment  implement:  a.  Environmental  Pollution  and  /  or  Environmental Degradation;  and  b.  Environmental  Function  Recovery.  Given  these  laws  and  regulations,  hospital waste  management  should  be  guided  by  applicable  regulations.  if  it  is  not  implemented  then  the government  has  the  right  to  impose  administrative  sanctions  on  the  matter  either  in  the  form  of revocation of temporary permit or other form which has been determined.
Keywords: Waste Management;  Administrative Sanctions

## ABSTRAK
Limbah  medis  sangat  penting  untuk  dikelola  secara  benar,  hal ini  mengingat  limbah    medis termasuk  ke  dalam  kategori  limbah  berbahaya  dan  beracun. Sebagian  limbah  medis  termasuk kedalam    kategori    limbah    berbahaya    dan  sebagian  lagi  termasuk  kategori  infeksius.  Berkaitan dengan  masalah  pengelolaan  limbah  RSUD  Raden  Mattaher  Jambi,  kementerian  lingkungan  hidup memberikan label hitam pada tahun 2014 artinya dalam pengelolaan limbahnya sangat buruk dan hal itu dapat berdampak pengenaan sanksi administrasi yang akan diterima oleh RSUD Raden Mattaher Jambi.Menurut Pasal 198 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan  Berbahaya  Dan  Beracun ”Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3,  Pengangkut  Limbah  B3,  Pemanfaat  Limbah  B3,  Pengolah  Limbah  B3,  dan/atau  Penimbun Limbah B3 yang melakukan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup wajib  melaksanakan:  a.  Penanggulangan  Pencemaran  Lingkungan  Hidup  dan/atau  Kerusakan Lingkungan  Hidup;  dan  b.  Pemulihan  Fungsi  Lingkungan  Hidup. Dengan  adanya  peraturan perundang-  undangan  tersebut  seharusnya  pengelolaan  limbah  rumah  sakit  harus  berpedoman  pada peraturan    yang    berlaku.    apabila    hal    tersebut    tidak    diterapkan    maka  pemerintah    berhak mengenakan    sanksi    administrasi    terhadap    masalah    tersebut  baik  itu  berupa  pencabutan  izin sementara ataupun bentuk lain yang telah ditetapkan.
Kata Kunci: Pengelolaan Limbah; Sanksi Administrasi

## I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Pengelolaan  sampah  padat  medis dan  non  medis  rumah  sakit  sangat dibutuhkan bagi kenyamanan dan kebersihan lingkungan rumah sakit, karena dapat mencegah timbulnya masalah kesehatan.Keberhasilan sistem pengelolaan  sampah  padat  berkaitan  erat
dengan  prosedur  tetap  yang  dimiliki  oleh rumah  sakit  yang  bersangkutan  sebagai acuan  dari  pengelolaan  sampah  yang berpedoman  pada  peraturan  pemerintah. Limbah  medis  sangat  penting  untuk dikelola  secara  benar,  hal  ini  mengingat limbah  medis  termasuk  ke  dalam  kategori limbah  berbahaya  dan  beracun.Sebagian limbah      medis      termasuk      kedalam
kategori      limbah  berbahaya  dan  sebagian lagi termasuk kategori infeksius.
Limbah  medis  berbahaya  yang berupa  limbah  kimiawi,  limbah  farmasi, logam    berat,    limbah genotoxic dan wadah    bertekanan  masih  banyak  yang belum  dikelola  dengan  baik.  Sedangkan limbah  infeksius  merupakan  limbah  yang bisa  menjadi  sumber  penyebaran  penyakit baik  kepada  petugas,  pasien,  pengunjung ataupun  masyarakat  di  sekitar  lingkungan rumah  sakit.  Limbah  infeksius  biasanya berupa  jaringan  tubuh  pasien,  jarum suntik, darah, perban, biakan kultur, bahan atau  perlengkapan yang  bersentuhan dengan  penyakit  menular  atau  media lainnya  yang  diperkirakan  tercemari  oleh penyakit  pasien.  Pengelolaan  lingkungan yang  tidak  tepat  akan  beresiko  terhadap penularan  penyakit.  Beberapa  resiko kesehatan  yang  mungkin  ditimbulkan akibat keberadaan rumah sakit antara lain: penyakit menular (hepatitis, diare, campak,  AIDS,  influenza),  bahaya  radiasi (kanker,kelainan organ genetik) dan resiko bahaya kimia. 1
Sampah  dan  limbah  rumah  sakit adalah  semua  sampah  dan  limbah  yang dihasilkan  oleh  kegiatan  rumah  sakit  dan kegiatan penunjang lainnya. Secara umum sampah  dan  limbah  rumah  sakit  dibagi dalam  dua  kelompok  besar,  yaitu  sampah atau  limbah  klinis  dan  non  klinis  baik padat maupun cair.
Rumah  sakit  yang  akhir-akhir  ini mendapat  sorotan  mengenai  pengelolaan limbahnya  yaitu  Rumah  Sakit  Umum Daerah  Raden  Mattaher  Jambi,  yang dinilai  ada  yang  tidak  beres  dalam pengelolaan  limbah  yang  dihasilkan  dari rumah sakit tersebut. Hal ini diperkuat dari fakta  awal  yang  didapatkan  oleh  penulis melalui  salah  satu  staf  instalasi  sanitasi Rumah  Sakit  Umum  Daerah  Raden Mattaher  Jambi,  Sari  Banun  A.Md.K.L
1 AnsharBonasSilfa,“PengelolaanSampah/Limbah
RumahSakitDanPermasalahannya”,http://ansharca niago.wordpress.com/tag/pengendalian- infeksi/diaksestanggal12Mei2017
mengatakan  bahwa  program  perbaikan instalasi  pengelolaan  limbah  dicanangkan dari tahun 2010-2015. Namun baru di awal tahun 2014  diadakan  perbaikan  tersebut. Sehingga  proses  pengelolaan  limbah  tidak bekerja semaksimal mungkin dan mencemari  lingkungan  sekitar  termasuk mengalir  ke  Danau  Sipin  yang  menjadi awal kecurigaan  warga  di  sekitar  Danau Sipin    bahwa    limbah    RSUD    Raden Mattaher telah mencemari air Danau Sipin. Bukan  hanya  itu  saja  dari  data  tahun 2014bahwa  insinerator  yang  digunakan untuk  mengelola  limbah  ada  2  unit  yang dimiliki  RSUD  Raden  Mattaher  Jambi keadaannya  rusak  berat  sehingga  tidak dapat berfungsi untuk pembakaran limbah. Perbaikan  dan  pembelian  alat  baru dilakukan tahun 2015, namun izin penggunaanya belum ada dari kementerian lingkungan hidup.
Tidak  berhenti  disitu  juga  tercatat hingga  tahun  2015  ternyata  IPAL  RSUD Raden  Mattaher  Jambi  belum  memiliki izin  resmi.hal  ini  terbukti  saat  BLHD Propinsi  jambi  melakukan  pengecekan terhadap  IPALnya  yang  sudah  cukup  baik namun  malah  tidak  berizin. 2 Bahkan karena  adanya  pembangunan  gedung  baru yang telah berjalan sejak tahun 2014 maka perlu perubahan pada dokumen lingkungan.  Dokumen  lingkungan  yang saat  ini  dimiliki  RSUD  Raden  Mattaher Jambi hanya dokumen UKL dan UPL dan belum
memiliki
Dokumen
AMDAL.Mereka baru mengurus AMDAL tahun 2015.
Jika  masalah  ini  dibiarkan  terus menerus  maka  dampaknya  akan  semakin besar  terutama  kepada  orang-orang  yang berada disekitar Rumah  Sakit baik  pasien, tenaga  medis,  maupun  warga  yang  berada disekitar  Rumah  Sakit  tersebut.  Untuk  itu perlu  adanya  tindakan  pemerintah  terkait masalah  tersebut  dengan  menerapkan sanksi  administrasi  terhadap  pelanggaran
2 http://harianjambi.com iaksesRabu,4Februari2015
yang  dilakukan  oleh  Rumah  Sakit  Umum Daerah Raden Mattaher Jambi. Undang-Undang  Nomor  44  Tahun  2009 Tentang  Rumah  Sakit  Pasal  54  ayat  5 dijelaskan bahwa“dalam rangka pembinaan  dan  pengawasan,  Pemerintah Daerah dapat mengambil tindakan administratif  yaitu  berupa  teguran  lisan, teguran  tertulis,  dan/atau  denda  dan pencabutan izin” .
Mengenai sanksi administrasi yang dikenakan  terhadap  pengelolaan  limbah Rumah  Sakit  Umum  Daerah  Raden Mattaher  Jambi  temasuk  ke  dalam pelanggaran  kerusakan  lingkungan  hidup karena    RSUD    Raden    Mattaher  Jambi dalam  melakukan  pengelolaan  limbah  B3 tidak  sesuai  aturan  yang  berlaku  dalam peraturan perundang-undangan.
Berkaitan  dengan  masalah  pengelolaan limbah RSUD
Raden
Mattaher Jambi,kementerian lingkungan hidup memberikan  label  hitam  pada  tahun  2014 artinya  dalam  pengelolaan  limbahnya sangat  buruk  dan  hal  itu  dapat  berdampak pengenaan  sanksi  administrasi  yang  akan diterima  oleh  RSUD  Raden  Mattaher Jambi.
Badan Lingkungan Hidup
PropinsiJambi  dalam  hal  ini  berwenang dalam  pengambilan  tindakan  terhadap pelanggaran  lingkungan  yang  terjadi  pada Rumah  Sakit  Umum  Daerah  Raden Mattaher  Jambi.Hal  ini  sesuai  dengan Keputusan  Presiden  Nomor  10  Tahun 2000 Tentang Badan Pengendalian
Dampak  Lingkungan  Pasal  2: “Bapedal mempunyai tugas menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan  di  bidang  pengendalian dampak  lingkungan  hidup  yang  meliputi pencegahan
dan
penanggulangan pencemaran      dan      kerusakan lingkungan      hidup      serta      pemulihan kualitas lingkungan hidup dalam penyusunan kebijakan teknis dan program pengendalian  dampak  lingkungan  sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan yang berlaku”.
Selanjutnya dalam Peraturan Menteri  Lingkungan  Hidup  Nomor  3
Tahun  2014  Tentang  Program  Penilaian Peringkat  Kinerja  Perusahaan  Dalam
Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  Pasal  15 angka (1) : Dalam melaksanakan PROPER,  Menteri  dapat  melimpahkan sebagian  kewenangan  dalam  pelaksanaan PROPER  kepada  gubernur  sesuaidengan kewenangannya.
Sedangkan peraturan yang dilanggar  mengenai  pencemaran  limbah dalam  hal  ini  yang  terjadi  pada  RSUD Raden  Mattaher  Jambi  setelah  dibuktikan oleh BLHD Propinsi Jambi saat melakukan  pengecekan  dan  pengumpulan fakta  dilapangan  yaitu  Pasal198  Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan
Berbahaya  Dan  Beracun  : ”Setiap  Orang yang menghasilkan Limbah B3,
Pengumpul Limbah B3, Pengangkut
Limbah  B3,  Pemanfaat  Limbah  B3, Pengolah  Limbah  B3,  dan/atau  Penimbun Limbah  B3  yang  melakukan  Pencemaran Lingkungan  Hidup  dan/atau  Perusakan Lingkungan Hidup wajib melaksanakan:
a.
PenanggulanganPencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; dan b. Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup Dengan adanya peraturan perundang-undangan  tersebut  seharusnya pengelolaan  limbah  rumah  sakit  harus berpedoman pada peraturan yang berlaku.apabila hal tersebut tidak diterapkan maka pemerintah berhak mengenakan  sanksi  administrasi  terhadap masalah tersebut baik itu berupa pencabutan izin sementara ataupun bentuk lain yang telah ditetapkan

## B. Perumusan Masalah
Berdasarkanlatarbelakangdiatas,ma kadapatdirumuskanpermasalahannya sebagai berikut: 1. Bagaimanakah Kondisi EmpirikPengolahan  Limbah  di  RSUD Raden Mattaher Jambi?
2. Bagaimanakah   mekanisme   pemberian sanksi      administrasi      terhadap pengelolaan  limbah  pada  Rumah  Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi?

## C. TUJUAN DAN MANFAAT
PENELITIAN
1. Tujuan Penelitian
a. Untuk mengetahui mekanisme pemberian sanksi administrasi terhadap  pengelolaan  limbah  pada Rumah  Sakit  Umum  Daerah  Raden Mattaher Jambi.
b.  Untuk  memberikan  rekomendasi tentang  upaya  efektivikasi  sanksi administrasi dalam pelanggaran pengelolaan limbah berbahaya.
2.  Manfaat Penelitian
Secara   teoritis   hasil   Penelitian ini      diharapkan      dapat      memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya  dan  hukum  lingkungan  pada khususnya  mengenai  penegakan  sanksi administrasi pengelolaam limbah di bidang perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan hidup.

## D. METODE PENELITIAN
1.  Lokasi  Penelitian:  Rumah  Sakit  Umum Daerah Raden Mattaher Jambi khususnya  di  bagian  sanitasi  rumah sakit  tersebut  untuk  memperoleh  fakta awal dalam penulisan skripsi ini. Selain itu penulis juga mengambil data laporan pengumpulan  bahan  dan  keterangan mengenai  pengelolaan  limbah  RSUD Raden  Mattaher  Jambi  pada  kantor BLHD  Propinsi  Jambi  dan  data dokumen  evaluasi  lingkungan  RSUD Raden Mattaher  Jambi pada  BLH Kota Jambi sebagai sumber informasi.
2.  Tipe  Penelitian:  Tipe  penelitian  yang dilakukan  adalah  penelitian  yuridis empiris,      karena      dalam      penelitian ini      penulis      mencoba      menyoroti bagaimana penerapan sanksi
administrasi terhadap pengelolaan limbah  Rumah  Sakit  Umum  Daerah Raden  Mattaher  Jambi,  serta  apakah dalam  pengelolaan  limbahnya  tersebut
sudah sesuai dengan peraturan perundang-  undangan  yang  berlaku ( dassollen dassein ).
3.  Pengumpulan  dan  Analisis  Data: analisis  data  secara  kualitatif  dan menarik  kesimpulan  dalam  bentuk deskriptif dengan memaparkan mengenai penerapan
sanksi administrasi  oleh  pemerintah  terhadap pengelolaan  limbah  di  Rumah  Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi

## II. PEMBAHASAN
DalamUndang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup  telah  dijelaskan  bahwa  tindakan atas  terjadinya  pencemaran  limbah  yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup dapat  dikenakan  sanksi  administrasi  yaitu berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah,  pembekuan  izin  lingkungan, dan  pencabutan  izin  lingkungan.  Dalam Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup Nomor  02  Tahun2013  Tentang  Pedoman Penerapan  Sanksi  Administratif  di  Bidang Perlindungan  Pengelolaan  Lingkungan Hidup  menjelaskan  bahwa  penerapan sanksi administrasi dilakukan apabila:
1)  tidak  memiliki  izin  perlindungan  dan
pengelolaan lingkungan hidup;
2) tidak memiliki izin lingkungan;
3) tidak memiliki dokumen lingkungan;
4) tidak menaati persyaratan izin perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan hidup;
5)  tidak  menaati  kewajiban  dan/atau perintah  sebagaimana  tercantum  dalam izin  perlindungan  dan  pengelolaan lingkunganhidup; dan/atau
6)  tidak  membuat  dan  menyerahkan laporan pelaksanaanterhadap pelaksanaan  persyaratan  dan  kewajiban lingkungan hidup.
Beberapa  peraturan  perundang-
undanganmengenai  sanksi  administrasi pencemaran limbah rumah sakit.
a.    Peraturan  Pemerintah  Nomor  101
Tentang  Pengelolaan  Limbah  Bahan Berbahaya Dan Beracun.
b.   Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air
Dan Pengendalian Pencemaran Air. c.    Peraturan  Pemerintah  Nomor  27
Tentang Pengelolaan Limbah Radioaktif.  d.      Peraturan  Menteri Lingkungan  Hidup  Nomor  02  Tahun 2013  Tentang  Pedoman  Penerapan Sanksi Administrasi DiBidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
e.    Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup Nomor 5 Tahun2014 Tentang Baku Mutu Air Limbah
Prosedur  menunjuk  pada  tahapan- tahapan  yang  harus  ditempuh  dalam pembuatan  keputusan  sehubungan  dengan penggunaan wewenang paksaan pemerintah. Kewenangan pemerintah untuk  menggunakan  paksaan  merupakan kewenangan yang bersifat bebas,dalam arti pemerintah diberi kebebasan untuk mempertimbangkan    menurut    inisiatifnya sendiri apakah  mengunakan  paksaan atau tidak  atau  bahkan  menerapkan  sanksi lainnya. Dengan kata lain bahwa kewenangan
pemerintah
dalam
menerapkan paksaan sebagai sanksi dalam hukum  administrasi  harus  sesuai  dengan apa  yang  dilanggar  dengan  ketentuan aturan yang berlaku.
Jenis-Jenis Limbah Rumah Sakit Bedasarkan  potensi  bahaya  yang terkandung  dalam  limbah  klinis,  maka jenis  limbah  dapat  digolongkan  sebagai berikut:
a.  Limbah Benda Tajam b.  Limbah Infeksius
c.  Limbah Jaringan Tubuh
d.   Limbah Sitotoksik
e.   Limbah Farmasi
f.    Limbah Kimia
g.   Limbah Radioaktif
Apabila baku mutu tidak terpenuhi atau  bila  jumlah  zat  atau  energi  tertentu yang  masuk kemedia  lingkungan melebihi daya  dukung  lingkungan,  maka  media lingkungan  sudah  dirusak  atau  sudah mengalami degradas yang bisa membahayakan kehidupan.
Hal  ini  lah  yang  menjadi  pemicu terjadinya pencemaran limbah rumah sakit karena  dalam  pengelolaan  limbahnya terdapat kesalahan dan bahkan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.
1. Kondisi Empirik Pengolahan Limbah di RSUD Raden Mattaher Jambi
Kementerian  Lingkungan  Hidup memberikan PROPER (Program  Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan) Hitam pada tahun  2014  terhadap  RSUD  Raden Mattaher  Jambi.  Hal  ini  telah  dibuktikan atas  pengumpulan  data  oleh  BLHD Propinsi  Jambi  pada  tanggal  29  Juni  –  1 Juli  2015  untuk  memperjelas  bahwa PROPER  yang  diterima  RSUD  Raden Mattaher Jambi dari Kementerian Lingkungan  Hidup  tersebut  sesuai  dengan temuand  ilapangan  dan  dapat  ditindak lanjuti pada tahun 2015. Sebelumnya pada tahun  2012-2013  RSUD  Raden  Mattaher Jambi telah Mendapat PROPER Merah.Itu artinya  sudah  ada  penegakan  sanksi administrasi  yang  diberikan  Kementerian Lingkungan  Hidup  kepada  RSUD  Raden Mattaher  Jambi.  Hal  ini  berdasarkan  pada data:
1.  RSUD  Raden  Mattaher  Jambi  tidak mempunya  izin  pengolahan  limbah  B3 (limbah medis) dari Kementerian Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan dengan  mempergunakan incenerator yang baru .
2.    Abu    incenerator    yang    dihasilkan disimpan  di  tempat  yang  tidak  sesuai dengan peraturan yang berlaku terutama di  dalam  pengemasan,  simbol,  dan label.
3. Ditemukan   limbah  B3 ( limbah medis berupa  jarum  suntik)  yang  masih dicampur  ke  dalam  limbah  domestik dan dibuang ke lingkungan.
4. RSUD Raden Mattaher belum melakukan  pamasangan sampling  hole pada  genset  kapasitas  1500  kVA sebagai upaya melakukan pengendalian pencemaran udara.
5.  Tidak melakukan ukur debit air limbah karena kapasitas saluran terlalu luas.
6.  Pada  hasil  pemeriksaan  sampel  air bersih  pada  bulan  Desember  2014,  air yang    digunakan    di    RSUD    Raden Mattaher    Jambi,    20%    nya    belum memenuhi  persyaratan  karena  dari  10 titik  sampling,  masih  ada  2  titik  yang kadar  airnya  melebihi  batas  maksimum yang diperbolehkan.
8.  Kerusakan  pada  Tempat  Pembuangan Sampah  Sementara  (TPS)  domestik sehingga perlu adanya perbaikan.
9.  IPAL lama  yang dimiliki  RSUD Raden Mattaher  Jambi  sudah  tidak  efektif untuk  mengolah  limbah  cair,  sehingga perlu  dilaksanakan  pengadaan  IPAL baru.
10. Incenerator lama yang dimiliki RSUD Raden  Mattaher  Jambi  sudah  tidak layak pakai, sehingga perlu dilaksanakan  pengadaan incenerator baru.
11.  Dengan adanya  kerusakan  alat pengelolaan  limbah  tersebut,  RSUD Raden  Mattaher  tidak  segera  melapor ke  instansi  terkait.  Setelah  dilakukan pergantian  alat  pengelolaan  limbah yang  baru  juga  terjadi  hal  yang serupa.Pihak  RSUD  Raden  Mattaher Jambi  tidak  mengurus  izin  penggunaan IPAL dan Incenerator yang baru namun pengolahan limbah tetap dilakukan. Izin baru    diurus    setelah    adanya pengecekan    Tim Kementerian Lingkungan Hidup saat akan melakukan penilaian PROPER.
12. Pemeriksaan kualitas limbah cair. Berdasarkan  data-data      diatas tersebut,  Kementerian  Lingkungan  Hidup memberikan PROPER (Program Penilaian  Peringkat  Kinerja  Perusahaan) Hitam  pada  tahun  2014.  Hal  ini  telah dibuktikan  atas  pengumpulan  data  oleh BLHD  Propinsi  Jambi  pada  tanggal  29 Juni-1 Juli 2015 untuk memperjelas bahwa PROPER  yang  diterima  RSUD  Raden Mattaher Jambi dari Kementerian Lingkungan  Hidup  tersebut  sesuai  dengan temuan  di  lapangan  dan  dapat  ditindak lanjuti    pada    tahun    2015.    Sebelunya pada    tahun    2012-2013    RSUD  Raden
Mattaher  Jambi  telah  Mendapat  PROPER Merah.  Itu  artinya  sudah  ada  penegakan sanksi administrasi yang diberikan Kementerian  Lingkungan  Hidup  kepada RSUD  Raden  Mattaher  Jambi.hal  ini sesuai dengan Peraturan Menteri
Lingkugan  Hidup  Nomor  03  Tahun  2014 Tentang  Program  Penilaian  Peringkat Kinerja  Perusahaan  Dalam  Pengelolaan Lingkungan  Hidup  Pasal  17  huruf  a  : Terhadap  penanggung  jawab  usaha  dan /atau  kegiatan  yang  ditetapkan  sebagai peringkat  merah  dua  kali  untuk  penilaian PROPER yang sama Menteri mengenakan sanksi administrasi.
Dalam  peraturan  tersebut  tidak disebutkan  dalam  bentuk  apa  sanksi administrasi yang diberikan kepada RSUD Raden  Mattaher  Jambi  terkait  PROPER Merah  yang  diterima  tersebut.  Hanya  saja saat  tahun  2014  RSUD  Raden      Mattaher Jambi   mendapat   PROPER   Hitam   dari Kementerian  Lingkungan    Hidup    karena terkait    izin    dokumen    lingkungan    yang belum direvisi dan belum adanya Dokumen  AMDAL  (Analisis  Mengenai Dampak Limkungan).
Berkaitan  dengan  hal  tersebut,
mengacu pada Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 Tentang  Jenis  Usaha  Dan/Atau  Kegiatan Yang    Wajib    Memiliki    Analisis Mengenai    Dampak    Lingkungan  Hidup, kegiatan  RSUD  Raden  Mattaher  Jambi merupakan kegiatan wajib AMDAL.
Aktifitas  yang  terjadi  di  RSUD Raden  Mattaher  Jambi  diprakirakan  dapat menimbulkan    perubahan    terhadap komponen    lingkungan    baik  fisik  kimia, flora,  fauna,  biota  air,  maupun  sosial, ekonomi  dan  budaya  sehingga  untuk mengantisipasi  timbulnya  permasalahan dan  atau  dampak  lingkungan  akibat adanya  kegiatan  tersebut,  maka  Dinas Pekerjaan      Umum      Propinsi      Jambi selaku   pemrakarsa   kegiatan bermaksud melakukan      studi      dan      penyusunan
Analisis      Mengenai  Dampak  Lingkungan Hidup (AMDAL). 3
Maka  selanjutnya  RSUD  Raden Mattaher Jambi wajib menyusun Dokumen Evaluasi  Lingkungan  Hidup  (DELH)  dan dilaporkan  kepada  Badan  Lingkungan Hidup  Kota  Jambi  selaku  instansi  yang berwenang atas penataan lingkungan hidup di Kota Jambi.
Jika dilihat dari beberapa pelanggaran yang dilakukan RSUD Raden
Mattaher  Jambi,  maka  dasar  hukum peraturan perundang-undangan untuk menerapkan  sanksi  administrasi  terhadap RSUD  Raden  Mattaher  jambi  terkait pelanggaran    mengenai    pengelolaan limbah    yaitu    Peraturan    Menteri Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2013 Tentang  Pedoman  Penerapan  Sanksi Administrasi  Di  bidang  Perlindungan  Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Jika  dikaji  dari  PROPER  yang  telah diperoleh  RSUD  Raden  Mattaher  Jambi, dua  kali  mendapat  PROPER Merah yaitu tahun  2012-2013    dan  PROPER  Hitam satu kali yaitu tahun 2014 berdasarkan dari data-data yang telah diperoleh berdasarkan kriteria  penilaian  PROPER  Merah  dan Hitam  Berdasarkan  kriteria  penilaian PROPER  tersebut  maka  RSUD  Raden Mattaher  mendapat  sanksi  administrasi dalam bentuk Teguran tertulis dan paksaan pemerintah yang mana telah sesuai dengan pelanggaran  yang  diperbuat  oleh  RSUD Raden Mattaher Jambi.
2. MekanismePemberian
Sanksi Administrasi      Pengelolaan  Limbah Rumah  Sakit  Umum  Daerah  Raden
Mattaher Jambi
Sebelum membahas mengenai mekanisme  penerapan  sanksi  administrasi terhadap  pengelolaan  limbah  pada  RSUD Raden  Mattaher  Jambi,  sebaiknya  harus diketahui terlebih dahulu mengenai prosedur  penerapan  sanksi  administrasi sebagai  langkah  awal  untuk  mekanisme penerapan sanksi administrasi.
3 Ibid. Hal. 5
Berikut  prosedur  penerapan  sanksi administrasi
berdasarkan Peraturan
Menteri      Lingkungan      Hidup      Nomor 02      Tahun      2014      Tentang      Pedoman Penerapan  Sanksi  Administrasi  Di  Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan  Hidup,  mekanisme  penerapan sanksi administratif : 1. Prosedur atau tata cara penerapan sanksi yang dijalankan harus dipastikan sesuai dengan peraturan yang menjadi dasarnya dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik.
2.  Pejabat  yang  menerapkan  sanksi administratif  harus  dipastikan  memiliki kewenangan  yang  sah  berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Kewenangan  tersebut  dapat  bersumber dari  atribusi,  delegasi,  atau  mandat. Sumber kewenangan ini akan menentukan  cara  bagaimana  pejabat administratif menjalankan
kewenangannya.
Dalam  hal  ini  Walikota  Jambi  selaku pejabat administrasi kota jambi berwenang dalam  menjalankan  kewenangannya  yang bersumber  atas  kewenangan  delegasi menerapkan  sanksi  administrasi  kepada RSUD Raden Mattaher Jambi.
Mengenai penerapan sanksi administrasi  pada  RSUD  Raden  Mattaher Jambi  maka  yang  berwenang  melakukan penerapan sanksi administrasi yaitu Walikota Jambi melalui Badan
Lingkungan  Hidup  Kota  Jambi  selaku instansi  yang mengelola  lingkungan hidup di  Kota  Jambi. Kewenangan  ini  diberikan kepada  pemerintah  kota  dalam  hal  ini RSUD Raden Mattaher Jambi berlokasi di Jambi dan izin opereasionalnya dikeluarkan  oleh  pemerintah  Kota  Jambi yakni  Walikota  selaku  pejabat  kepala daerah Kota Jambi. Selanjutnya BLH Kota Jambi  selaku  lembaga  teknis  daerah  yang melaksanakan  tugas  di  bidang  lingkungan hidup  Kota  Jambi  berhak  melaksanakan tugas  penerapan  sanksi  administrasi  di bidang  lingkungan  hidup  setelah  adanya surat  keputusan  dari  walikota  yang berbentuk KTUN.
3. Ketetapan Penerapan Sanksi Administratif Ketetapan penerapan
sanksi administratif yang digunakan dalam penerapan sanksi administratif meliputi :
a. ketetapan bentuk hukum
b. Sanksi    administratif    ditujukan kepada    perbuatan    pelanggaran penanggung  jawab  usaha  dan/atau kegiatan,  maka  instrumen  yang digunakan untuk menerapkan sanksi administratif harus dipastikan  berbentuk  Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). b.  ketetapan substansi Ketetapan
substansi dalam penerapan  sanksi  administratif  berkaitan dengan  kejelasan  tentang  a).    jenis  dan peraturan  yang  dilanggar  b).    jenis  sanksi yang  diterapkan,  c).      perintah  yang  harus dilaksanakan  d).      jangka  waktu,  e). konsekuensi      dalam      hal      sanksi administratif   tersebut   tidak dilaksanakan dan, f).   hal-hal lain yang relevan
Berkaitan dengan pelanggaran yang  dilakukan  RSUD  Raden  Mattaher Jambi  telas  jelas  jenis  pelanggaran  yang dilakukan  namun  sejauh  ini  sanksi  yang diterapkan  oleh  instansi  terkait      belum jelas  bahkan  tidak  diterapkan  sehingga mengenai perintah yang harus dilaksanakan belum terlaksana. c.  Kepastian tiadanya cacat  yuridis dalam penerapan sanksi
Dalam  Keputusan  Tata  Usaha Negara  hindari  klausula  pengaman  yang lazimnya  berbunyi  :  “Apabila  dikemudian hari  ternyata  ada  kekeliruan  di  dalam Keputusan  ini,  maka  akan  diperbaikai sebagaimana mestinya”.
d.  Asas Kelestarian dan Keberlanjutan Dalam menerapkan sanksi administratif  perlu  mempertimbangkan asas  kelestarian  dan  keberlanjutan.Asas kelestariandan keberlanjutan adalah bahwa setiap  orang  memikul  kewajiban  dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam melakukan upaya pelestarian daya dukung
ekosistem dan  memperbaiki  kualitas lingkungan hidup.
RSUD Raden Mattaher telah melakukan  upaya  untuk  melestarikan lingkungan  dengan  memperbaiki  alat pengelolaan  limbah  dan  bekerja  sama dengan  pihak  ketiga  dalam  pengelolaan limbah B3 yaitu CV. Surya Jaya Logam.
Berdasarkan PeraturanMenteri
Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2014 Tentang  Pedoman  Penerapan  Sanksi Administrasi Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mekanisme penerapan sanksi administratif meliputi :
a. Bertahap Penerapan sanksi administratif secara  bertahap  yaitu  penerapan  sanksi yang didahului dengan sanksi administratif yang ringan hingga  yang terberat. Apabila teguran tertulis tidak ditaati maka ditingkatkan penerapan sanksi administratif    berikutnya    yang    lebih berat    yaitu    paksaan    pemerintah    atau pembekuan  izin.  Apabila  sanksi  paksaan pemerintah  atau  pembekuan  izin  tidak ditaati  maka  dapat  dikenakan  sanksi  yang lebih  berat  lagi  yaitu  sanksi  pencabutan izin.
b. Bebas (tidak bertahap)
Penerapan sanksi administratif secara  bebas  yaitu  adanya  keleluasan  bagi pejabat    yang    berwenang  mengenakan sanksi    untuk    menentukan    pilihan  jenis sanksi  yang  didasarakan  pada  tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan. Apabila pelanggaran yang dilakukan  oleh  penanggung  jawab  usaha dan/atau  kegiatan  sudah  menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan  hidup,  maka  dapat  langsung dikenakan sanksi paksaan
pemerintah.Selanjutnya jika sanksi administratif  paksaan  pemerintah  tidak dilaksanakan  maka  dikenakan  sanksi pencabutan  izin  tanpa  didahului  dengan sanksi teguran tertulis.
c. Kumulatif
Penerapan    sanksi    administratif secara    kumulatif    terdiri    atas    kumulatif internal dan kumulatif eksternal. kumulatif internal  adalah  penerapan  sanksi  yang dilakukan dengan menggabungkan beberapa  jenis  sanksi  administratif  pada satu  pelanggaran.  Misalnya    sanksi paksaan  pemerintah  digabungkan  dengan sanksi pembekuan izin.
Kumulatif eksternal adalah penerapan  sanksiyang  dilakukan  dengan menggabungkan penerapan salah satu jenis sanksi  administratif  dengan  penerapan sanksi  lainnya,  misalnya  sanksi  pidana. Selanjutnya      penerapan      sanksi administratif                ditetapkan      dengan menggunakan keputusan tata usaha negara yang memuat paling sedikit:
a.    nama  jabatan  dan  alamat  pejabat administrasi yang berwenang;
Sanksi administrasi harus dijatuhkan oleh organ administrasi yang berwenang. Dalam hal  ini pejabat  yang bersangkutan harus
mempunyai wewenang    yang    sah    berdasarkan peraturan  perundang-undangan.  Tanpa kewenangan  yang  sah,  seseorang  tidak dapat  melakukan  tindakan  hukum publik. 4
Dalam  hal  ini  yaitu  pejabat administrasi
yang berwenang menerapkan  sanksi      administrasi terhadap      RSUD      Raden      Mattaher Jambi   ialah Walikota Jambi.
c. nama  dan  alamat  penanggung  jawab usaha dan/atau kegiatan;
d. penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan  dalam  hal  ini  ialah  Direktur RSUD Raden Mattaher Jambi.
c.   nama dan alamat perusahaan; Dalam  hal  ini  ialah  RSUD  Raden Mattaher Jambi yang beralamat di jalan LetjenSoepraptoNomor31KelurahanTel anaiPuraKecamatanTelanai  Pura  Kota
Jambi.
d. jenis pelanggaran;
4 Bachrul Amiq, Op.Cit.,hal.45.
Mengenai    jenis    pelanggaran telah    jelas    yaitu    mengenai pengelolaan  limbah  yang  dihasilkan RSUD Raden Mattaher Jambi
e. ketentuan yang dilanggar baik ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang- undangan  maupun  persyaratan  dan kewajiban  yang  dimuat  dalam  izin lingkungan;  mengenai  ketentuan  yang dilanggar  oleh  RSUD  Raden  Mattaher Jambi baik ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam izin lingkungan.
f. ruang lingkup pelanggaran; ruang lingkup pelanggaran yang dilakukan  RSUD  Raden  Mattaher
Jambi  dalam  hal  ini  ialah  meliputi pelanggaran lingkungan hidup khususnya mengenai pengelolaan limbah.
g.  uraiankewajiban  atau  perintah  yang harus  dilakukan  penanggung  jawab usaha  dan/atau  kegiatan;  RSUD  Raden Mattaher  Jambi  diwajibkan  mengurus izin  lingkungan  seperti  AMDAL,  dan izin penggunaan alat pengolahan limbah  yang  baru  seperti  IPAL  dan incinerator. Kemudian memperbaiki kesalahan  dalam  pengelolaan  limbah B3 agar tidak ada lagi yang dibuang ke lingkungan.
h.
jangkawaktupenaatankewajibanpenanggun gjawabusahadan/atau kegiatan;
mengenai jangka waktu ditetapkan oleh yang  memberikan  sanksi  administrasi dalam  hal  ini  Walikota  Jambi  yang tertuang  dalam  Keputusan  Tata  Usaha Negara.
i.ancaman  sanksi  yang  lebih  berat  apabila tidak  melaksanakan  perintah  dalam sanksi teguran tertulis;
Ancaman  sanksi  yang  lebih  berat apabila  sanksi  teguran  tertulis  tidak diindahkan    maka    sanksi    administrasi yang    lebih    berat    selanjutnya  akan dikenakan.  Dalam  hal  ini  seharusnya RSUD Raden Mattaher Jambi sudah dapat dikenakan  sanksi  yang  lebih  berat  lagi
yaitu  sanksi  administrasi  dalam  bentuk paksaan  pemerintah  karena  terkait  izin dokumen lingkungan dan izin penggunaan alat  pengolahan  limbah  belum  ada  tetapi tetap  melakukan  kegiatan  pengolahan limbah.
Melihat  dari  fakta  yang  diketahui mengenai pelanggaran pengelolaan limbah yang  dilakukan  oleh  RSUD  Raden Mattaher  Jambi  bahwa  penegakan  hukum terhadap  pelanggaran  tersebut  belum secara jelas.Yang jadi persoalannya sekarang ialah apakah sanksi tersebut telah benar-benar  ditegakkan  atau  tidak.  Dari informasi yang didapat bahwa pengehentian
sementara terhadap
pembangunan  gedung  baru  merupakan penerapan sanksi administrasi yang diberikan  oleh  Kementerian  Lingkungan Hidup  terhadap  RSUD  Raden  Mattaher Jambi. Namun mengapa tidak ada penerapan sanksi administrasi dari pemerintah daerah terkait masalah ini.Status  RSUD  Raden  Mattaher  Jambi yang  memang  milik  pemerintah  daerah mungkin  menjadi  kendala  mengapa  sulit untuk  menerapkan  sanksi  administrasi sehingga harus dari pusat yang menerapkannya. Mereka mungkin menganggap karena itu rumah  sakit  milik sendiri    sehingga    tidak    perlu    adanya tindak  lanjut  dari masalah tersebut.
Disinilah  terjadi  ketimpangan  antara  yang seharusnya  ( dassollen )  dan  kenyataannya ( dassein )  bahwa  selama  ini  pemerintah daerah  khususnya  Kota  Jambi  tidak menegakkan  sanksi  administrasi  tersebut. Seolah-olah  pemerintah  selama  ini  hanya menganggap  masalah  ini  biasa  saja padahal  ini  menyangkut  lingkungan  hidup dimana  dapat  membahayakan  lingkungan dan mahluk hidup didalamnya.
III. PENUTUP 1. Kesimpulan
Berdasarkan      hasil      penelitian yang      telah      dikemukakan  diatas,  maka dapat disimpulkan sebagai berikut :
1.  Bentuk  sanksi  administrasi  yang diterapkan  oleh  Pemerintah  Daerah dalam  hal  ini  Kota  Jambi  terhadap
RSUD  Raden  Mattaher  Jambi  belum ada, meski dalam peraturan perundang- undangan jelas tertulis mengenai bentuk sanksi  administrasi  terkait  pengelolaan limbah.
2. Mekanisme penerapan sanksi
administrasi  terhadap  RSUD  Raden Mattaher  Jambi  melalui  Penegakan PROPER  Rumah  Sakit  yang  dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. 2.  Saran 1.  Dalam  melakukan  pengelolaan  limbah, RSUD Raden Mattaher Jambi seharusnya    memperhatikan    aturan yang    berlaku    dalam    peraturan perundang-undangan  agar  tidak  terjadi pelanggaran yang dapat membahayakan lingkungan    hidup    sehingga    RSUD Raden Mattaher Jambi dapat memberikan  pelayanan  terbaik  bagi kesehatan masyarakat.
2.  Pemerintah  daerah  dalam  hal  ini  harus tegas segera mengambil tindakan apabila  ditemukan  adanya  pelanggaran terkait  pengelolaan  limbah  RSUD Raden  Mattaher  Jambi  terlepas  dari status  rumah  sakit  milik  pemerintah daerah.  Hal  ini  penting  mengingat fungsi  rumah  sakit  sebagai  tempat pelayanan  kesehatan.  Oleh  karena  itu penerapan  sanksi  administrasi  perlu dilakukan  agar  RSUD  Raden  Mattaher Jambi  dapat  lebih  baik  lagi  dalam melakukan    pengelolaan    limbahnya dan    meminimalisir    apabila    telah terjadi  pencemaran  akibat  kesalahan dalam pengelolaan limbah yang dihasilkan dari kegiatan rumah sakit. DAFTAR PUSTAKA Anshar Bonas Silfa, “Pengelolaan
Sampah/Limbah  Rumah    Sakit    Dan Permasalahannya”,
Bahder  Johan  Nasution, Metode  penelitian
IlmuHukum ,MandarMaju,Bandung, 2008. Sukanda Husin, Penegaka nHukum Lingkungan  Indonesia, Cet.2SinarGrafika,
Jakarta, 2009
World  Health  Organization  (WHO)  dan Kementerian Keseharan RI, Modul
Peningkatan Kapasitas Dalam Pengelolaan Limbah Medis, Jakarta, 2013. Wiku  Adisasmito, Sistem  Manajemen Lingkungan Rumah Sakit, RajaGrafindo  Persada,      Jakarta,
2009 http://ansharcaniago.wordpress.com/tag/pe ngendalian-infeksi/diaksestanggal12 Mei 2014. http://harian  jambi.com  diakses  Rabu,  4 Februari
2015
http://patriotismemuda.blogspot.co.i d/2013/12/makalah-perlindungan hukumterhadap.htmldiakses  Tanggal  6 Oktober 2015