Jurnal Evaluasi Pendidikan Vol. 2 No. 2, Oktober 2011, 171-181 http://doi.org/10.21009/JEP

## EVALUATING PROGRAM OF CURRICULUM DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION AT SCHOOL

## Kunandar
Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), DKI Jakarta Jl. Nangka, Tanjung Barat, Jakarta Selatan nandarkun@yahoo.com
DOI: doi.org/10.21009/JEP.022.05

## Abstract
The  purpose  of  this  research  is  to  measure  the  worth  of  the  development  and implementation of KTSP at SMPN 285 Pulau  Untung Jawa in Administrative Regency of Kepulauan  Seribu  Province  of  DKI  Jakarta.  This  evaluation  research  applied  the  CIPPO model evaluation which meant Context, Input, Process, Product, and Outcome. The result was  categorized  into  three,  i.e.  high  criteria,  moderate  criteria,  and  low  criteria.  The result also showed that (1) there were two aspects which had moderate level of actuality and one aspect with low actuality in sub evaluation of context, (2) there were sic aspects which had low level of actuality and  two aspects with moderate level of actulity in sub evaluation  of  input,  and  (3)  all  aspects  had  low  level  of  actuality  in  sub  evaluation process, (4) all aspects had moderate level of actuality in sub evaluation of product, and (5)  there  were  two  aspects  which  had  high  level  of  actuality  and  one  aspect  with  low level  of  actuality  in  sub  evaluation  of  effect.  The  result  of  this  study  showed  that  the development and implementatio of KTSP in SMPN 285 Pulau untung Jawa at Kepulauan Seribu of DKI Jakarta Province was not optimal yet.
Keywords :  curriculum, CIPPO model, program evaluation
Jurnal Evaluasi Pendidikan Vol. 2 No. 2, Oktober 2011, 171-181 http://doi.org/10.21009/JEP

## EVALUASI PROGRAM PENGEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN (KTSP)

## Kunandar
Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), DKI Jakarta Jl. Nangka, Tanjung Barat, Jakarta Selatan nandarkun@yahoo.com

## Abstrak
Penelitian  ini bertujuan  untuk  mengevaluasi  program    mengenai  pengembangan dan  implementasi  KTSP  di  SMPN  285  Pulau  Untung  Jawa  Kabupaten  Administratif Kepulauan  Seribu  Provinsi  DKI  Jakarta    dengan  menggunakan  model  evaluasi CIPPO, yaitu Contex, Input, Proces Product dan  Outcome. Hasil  dikelompokkan  dengan  kriteria tinggi,  sedang  dan  rendah  menunjukkan  bahwa:  ada  dua  aspek  memiliki  tingkat aktualisasi  sedang  dan  satu  aspek  memiliki  tingkat  aktualisasi  tinggi  pada  sub  evaluasi konteks;  ada  enam  aspek  memiliki  tingkat  aktualisasi    rendah  dan  dua  aspek  memiliki tingkat  aktualisasi  tinggi,  pada  sub  evaluasi  input;  semua  aspek  memiliki  tingkat aktualisasi  rendah  pada  sub  evaluasi  proses;  semua  aspek  memiliki  tingkat  aktualisasi sedang  pada  sub  evaluasi  produk;  dan  ada  dua  aspek  memiliki  aktualisasi  tinggi  serta satu  aspek  memiliki  tingkat  aktualisasi  rendah  dan  pada  sub  evaluasi  dampak.  Hasil penelitian  menyimpulkan  pengembangan  dan  implementasi  KTSP  di  SMPN  285  Pulau Untung Jawa Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta belum optimal.
Kata kunci : kurikulum, KTSP, model CIPPO, evaluasi program

## PENDAHULUAN
Sistem  Pendidikan  Nasional  tertuang  dalam  kurikulum  yang  menjadi pedoman  penyelenggaraan  pendidikan.  Kurikulum  yang  dikembangkan  harus bersifat dinamis dan terus diperbaharui seiring dengan realitas, perubahan, dan tantangan  dunia  pendidikan  dalam  membekali  peserta  didik  menjadi  manusia yang  siap  hidup  dalam  berbagai  keadaan  (Nurhadi,  2003:  21)  sehingga  mampu menggali  potensi  anak  didik.  Salah  satu  upaya  peningkatan  mutu  pendidikan adalah dengan pembenahan kurikulum. Perubahan kurikulum menjadi kurikulum tingkat  satuan  pendidikan  (KTSP)  menuntut  siswa  untuk  memberikan kemampuan dan keterampilan dasar minimal ( minimum basic skill ), menerapkan konsep  belajar  tuntas  ( mastery  learning ),  dan  membangkitkan  sikap  kreatif, inovatif,  demokratis,  dan  mandiri  bagi  peserta  didik  pengembangan  dan implementasi  KTSP  sebagai  kebijakan  perlu  dipantau  dan  mendapatkan perhatian dari semua pihak. Terdapat indikasi pengembangan dan implementasi KTSP  di  lapangan  kurang  berjalan  sebagaimana  mestinya,  penyebabnya  adalah kesiapan  guru,  sarana  prasarana,  manajemen  sekolah  dan  beberapa  kendala lainnya.  Hal  tersebut  mempengaruhi  optimalisasi  pengembangan  dan implementasi  KTSP  di  Kabupaten  Administratif  Kepulauan  Seribu  Provinsi  DKI
Jakarta.  Oleh  karena  itu,  perlu  dilakukan  suatu  studi  mendalam  yang  mampu memantau  pengembangan  dan  implementasi  KTSP  secara  menyeluruh.  Studi tersebut dilakukan melalui penelitian evaluasi program yang memfokuskan pada bagaimanakah  pengembangan  dan  implementasi  KTSP  di  SMPN  285  Pulau Untung Jawa Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta.
Evaluasi  merupakan  suatu  proses  sistematis  pengumpulan  dan  analisis informasi  mutu  (Stufflebeam  dan  Shinkfield,  2007:  7),  untuk  membuat  sebuah keputusan  (Gronlund,  1990:  34),  sebagai  bentuk  pertanggungjawaban  suatu kegiatan  untuk  melihat  umpan  balik  dan  perbaikan  berkelanjutan  (Isaac  dan Michael, 1983: 84). Evaluasi diselenggarakan dengan maksud untuk pencerahan, akuntabilitas,  program  perbaikan,  program  klarifikasi,  program  pengembangan, dan alasan simbolik.
Evaluasi kurikulum terkait dengan pengembangan dan implementasi KTSP di  lapangan.  Dengan  melakukan  evaluasi  akan  diketahui  sejauh  mana ketercapaian  pengembangan  dan  implementasi  kurikulum  sehingga  dapat diperoleh  sebuah  kebijakan/keputusan  mengenai  program  tersebut.  Hal  ini senada  dengan  apa  yang  dikatakan  Patton  (1986:  37)  bahwa  pengambilan keputusan  dapat  menggunakan  informasi  pengembangan  dan  implementasi untuk meyakinkan bahwa suatu kebijakan jadi dipakai dalam pelaksanaan sesuai dengan rencana, atau menguji kemungkinan terjadinya kebijakan.
Model evaluasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah model CIPPO yang  merupakan  penyempurnaan  oleh  seorang  ahli  evaluasi  dari University  of Washington yang  bernama  Sax pada  tahun  1980  dari  model  evaluasi  CIPP  yang dikembangkan  pertama  kali  oleh  Stufflebeam  pada  tahun  1967  di Ohio  State University .  CIPPO  merupakan  singkatan conteks,  input,  process,  product dan outcome .  Model  CIPPO  adalah  model  evaluasi  yang  memandang  program  yang dievaluasi sebagai suatu sistem (Arikunto, 2004: 39).
Stufflebeam  dan  Shinkfield  (2007:  326)  membuat  pedoman  kerja  untuk melayani para manajer dan administrator menghadapi empat macam keputusan pendidikan, sehingga membagi evaluasi menjadi empat macam, yaitu: pertama , evaluasi konteks , membantu merencanakan keputusan, menentukan kebutuhan yang  akan  dicapai  oleh  program,  dan  merumuskan  tujuan  program. Kedua , evaluasi  input,  membantu  mengatur  keputusan,  menentukan  sumber-sumber yang ada, alternatif apa yang diambil, apa rencana dan strategi untuk mencapai kebutuhan, dan bagaimana prosedur kerja untuk mencapainya. Ketiga , evaluasi proses,  dilakukan  untuk  membantu  mengimplementasikan  keputusan.  Sampai sejauhmana  rencana  telah  diterapkan?  Apa  yang  harus  direvisi? Keempat, evaluasi  produk,  untuk  membantu  keputusan  selanjutnya.  Apa  hasil  yang  telah dicapai? Apa yang dilakukan setelah program berjalan?
Menurut  Stake  (2007:  408),  pada  tahap outcome ,  yakni  pada  akhir program  dipergunakan  untuk  melihat  perubahan  yang  terjadi  sebagai  akibat program yang telah dilakukan, yaitu perubahan perilaku apa yang dapat diamati setelah  program  itu  selesai.  Widoyoko  (2009:  28)  mengatakan  bahwa outcome
Jurnal Evaluasi Pendidikan Vol. 2 No. 2, Oktober 2011, 171-181 http://doi.org/10.21009/JEP
program tidak kalah pentingnya dengan output , karena dalam outcome ini akan dinilai  seberapa  jauh  peserta  didik  mampu  mengimplementasikan  kompetensi yang dipelajari di sekolah ke dalam dunia nyata ( real world ) dalam memecahkan berbagai  persoalan  hidup  dan  kehidupan  dalam  masyarakat.  Lebih  lanjut Widoyoko menjelaskan bahwa outcome peserta didik akan mempunyai prestasi sosial  ( social  achievement )  dalam  masyarakat,  mampu  mengatasi  berbagai macam permasalahan maupun tantangan hidup, mampu melihat dan mengambil peluang yang ada dalam lingkungan hidupnya yang pada akhirnya peserta didik diharapkan  eksis  dan  sukses  dalam  hidup  bermasyarakat  baik  dalam  lingkup lokal,  regional,  nasional  maupun  internasional.  Prestasi  sosial  peserta  didik dalam  masyarakat  merupakan  hasil  pembelajaran  yang  bersifat  jangka  panjang atau outcome .  Dalam  melakukan  evaluasi  program  tidak  cukup  jika  hanya terbatas  pada  hasil  jangka  pendek  ( output ),  tetapi  sebaiknya  juga  menjangkau hasil jangka panjang ( outcome ).
Dalam  konteks  pembaharuan  kurikulum  pemerintah  meluncurkan  KTSP yang mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006  tentang  Standar  Isi.  Ada  beberapa  alasan  mengapa  KTSP  menjadi  pilihan dalam upaya perbaikan  kondisi  pendidikan  di  tanah  air,  antara  lain:  (1)  potensi siswa itu berbeda-beda dan potensi tersebut akan berkembang jika stimulusnya tepat,  (2)  mutu  hasil  pendidikan  yang  masih  rendah  serta  mengabaikan aspekaspek  moral,  akhlak,  budi  pekerti,  seni  dan  olah  raga,  serta life  skill ,  (3) persaingan global sehingga menyebabkan siswa yang mampu akan berhasil dan yang  kurang  mampu  akan  gagal,  (4)  persaingan  pada  kemampuan  SDM  produk lembaga  pendidikan,  serta  (5)  persaingan  terjadi  pada  lembaga  pendidikan, sehingga  perlu  rumusan  yang  jelas  mengenai  standar  kompetensi  lulusan,  yang selanjutnya  standar  kompetensi  mata  pelajaran  perlu  dijabarkan  menjadi sejumlah kompetensi dasar (Kunandar, 2007: 121-122).
KTSP  merupakan    kurikulum  operasional  yang  disusun  dan  dilaksanakan oleh  masing-masing  satuan  pendidikan.  KTSP  dikembangkan  oleh  setiap kelompok  atau  satuan  pendidikan  dan  komite  sekolah/madrasah  di  bawah koordinasi  dan  supervisi  Dinas  Pendidikan/kantor  Depag  Kabupaten/Kota untuk Pendidikan  Dasar  dan  Dinas  Pendidikan/kantor  Depag  untuk  pendidikan menengah  dan  pendidikan  khusus  (Lampiran  Peraturan  Menteri  Pendidikan Nasional  Nomor  22  Tahun  2006  tentang  Standar  Isi).  Implementasi  kurikulum adalah operasionalisasi konsep kurikulum yang masih bersifat potensial (tertulis) menjadi aktual dalam bentuk kegiatan pembelajaran. Dalam pandangan Mulyasa (2009:  94)  implementasi  kurikulum  adalah  hasil  terjemahan  guru  terhadap kurikulum sebagai rencana tertulis.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  menggunakan  model  evaluasi CIPPO, yaitu Context,  Input, Process,  Product dan Outcome. Lima  unsur  model  evaluasi  tersebut  digunakan untuk  mengetahui  pengembangan  dan  implementasi  KTSP.  Pengumpulan  data
dilakukan dengan; (1) wawancara terbuka dan mendalam, (2) observasi, (3) studi dokumen, (4) angket  dan (5) Focus Group Discussion (FGD)

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Evaluasi Konteks
Dinas  Pendidikan  Kabupaten  maupun  provinsi  sangat  minim  melakukan sosialisasi,  pembinaan  dan  pengawasan  implementasi  KTSP  kepada  kepala sekolah dan guru. Dinas pendidikan provinsi dan suku dinas pendidikan provinsi DKI Jakarta maupun pengawas sekolah belum secara rutin melakukan pembinaan terhadap  pengembangan  dan  implementasi  KTSP.  Hal  yang  menyebabkan kurangnya pengawasan adalah kurang jumlah pengawas  yang minim. Pengawas yang  bertugas  selama  ini  membina  SMP  adalah  pengawas  dari  Suku  Dinas Pendidikan  Jakarta  Utara  yang  berjumlah  satu  orang.  Kondisi  inilah  yang membuat  pembinaan  pengawas  kepada  SMPN  285  Pulau  Untung  Jawa Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu kurang optimal.
Alasan  lain  kurang  optimalnya  implementasi  KTSP  adalah  (1)  ada  yang beranggapan bahwa KTSP sama saja dengan kurikulum sebelumnya, yakni masih mementingkan  dan  menonjolkan  dimensi  pengetahuan  (teoritis),  sedangkan aspek  afektif  dan  psikomotorik  masih  kurang  diperhatikan,  (2)  pengembangan KTSP membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai dimana pihak sekolah tidak  bisa  menyediakannya  dengan  maksimal,  (3)  pengembangan  dan implementasi  KTSP  membutuhkan  dukungan  dana  yang  cukup  tinggi,  sehingga ada  kekhawatiran  akan  menjadi  beban  orang  tua  peserta  didik,  dan  (4)  dalam KTSP  membutuhkan  rombongan  belajar  yang  lebih  kecil  (maksimal  32  per rombongan  belajar)  sementara  pihak  sekolah  mengalami  kesulitan  untuk memenuhinya persyaratan dan mengimplementasikan KTSP.
Evaluasi Masukan ( Input )
Rekrutmen  peserta  didik  tidak  melalui  seleksi  berdasarkan  nilai  general test (tahun  pelajaran  2006/2007  dan  2007/2008)  atau  nilai  Ujian  Akhir  Sekolah Berstandar  Nasional  (UASBN)  mulai  tahun  pelajaran  2008/2009.  Hal  ini dikarenakan  input  peserta  didik  baru  tersebut  hanya  berasal  dari  satu  sekolah yaitu SDN 01 Pagi Pulau Untung Jawa maka seluruh calon peserta didik baru yang mendaftar  di  SMPN  Pulau  Untung  Jawa  Kabupaten  Administratif  Kepulauan Seribu seluruhnya diterima.
Masalah  lainnya  rendahnya  tingkat  ekonomi  dan  pendidikan  orangtua serta  kurangnya  sarana  prasanana.  Orangtua  siswa  sebagian  bekerja  sebagai buruh nelayan dan ibu sebagai ibu rumah dengan  pendapatan keluarga dibawah lima  ratus  ribu  rupiah  per  bulan.  Sarana  prasarana  belajar  untuk  menunjang program KTSP mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun  2007  tentang  Standar  Sarana  dan  Prasarana  pada  16  jenis  sarana prasarana  belajar dinilai  ada dalam  keadaan baik,  7  jenis  dalam  keadaan  cukup
Jurnal Evaluasi Pendidikan Vol. 2 No. 2, Oktober 2011, 171-181 http://doi.org/10.21009/JEP
baik,  2  jenis  dalam  keadaan  kurang  baik  dan  4  jenis  saran  yang  tidak  tersedia, yaitu ruang wakil kepala sekolah, UKS, BK dan ruang OSIS.
Dari  segi  kelengkapan  dokumen  perangkat  kurikulum,  sekolah  telah memiliki dokumen yang diperlukan namun dokumen tersebut hanya berada atau dipegang  oleh  kepala  sekolah  dan  wakil  kepala  sekolah  sementara  guru-guru tidak  memiliki  dokumen  perangkat  kurikulum  yang  lengkap,  baik  dalam  bentuk print out maupun soft copy . Dapat disimpulkan dari segi kelengkapan perangkat kurikulum  masih  dalam  kategori  rendah.  Seharusnya  dokumen  perangkat kurikulum  harus  terdistribusi  kepada  seluruh  guru  agar  guru  dapat  memahami dan mencermati dokumen perangkat kurikulum tersebut dengan baik.
Untuk  mengatasi  masalah  pembiayaan  program  wajib  belajar  sembilan tahun  pihak  sekolah  mengoptimalkan  dana  BOS  (Bantuan  Operasional  Sekolah) dan  BOP  (Bantuan  Operasional  Pendidikan)  dari  pemerintah  daerah.  Melalui sumber dana  tersebut, pihak  sekolah  membebaskan  biaya  sekolah  bagi  peserta didik.  Namun  keadaan  ini  menimbulkan  persepsi  di  masyarakat  bahwa  sekolah gratis. Hal ini mengakibatkan pihak sekolah memerlukan biaya untuk mendukung pelaksanaan  penyelenggaraan  pendidikan  agar  lebih  baik  dan  harus  meminta kontribusi kepada orang tua peserta didik namun karena persepsi sekolah gratis maka sebagian besar orangtua menolak untuk dipungut biaya. Dengan keadaan ini    maka  sekolah  hanya  mengandalkan  dana  BOS  dan  BOP  yang  jumlahnya sangat  minim.  Dari  keadaan  ini  dapat  disimpulkan  bahwa pembiayaan  program pengembangan dan implementasi KTSP belum mencukupi memadai.

## Evaluasi Proses
Dalam  pengembangan  dan  implementasi    KTSP  evaluasi  proses  lebih difokuskan  pada  kegiatan:  (1)  penyusunan  dan  pengembangan  KTSP  oleh  pihak sekolah  (dokumen  satu  dan  dua  KTSP),  (2)  implementasi  kegiatan  belajar mengajar,  (3)  implementasi  proses  penilaian hasil  belajar  peserta didik,  dan  (4) implementasi  pengembangan  diri  (kegiatan  ekstrakurikuler  dan  bimbingan konseling) di SMPN 285 Pulau Untung Jawa Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu  Provinsi  DKI  Jakarta.  KTSP  dokumen  satu  belum  secara  optimal dikembangkan  dan  diimplementasikan.  Hal  ini  bisa  dilihat  dari  beberapa indikator: Pertama ,  dokumen  satu  KTSP  tidak  dikembangkan  sepenuhnya  oleh SMPN 285 Pulau Untung Jawa Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu setiap tahun  pelajaran  baru. Kedua ,  penyusunan  dokumen  satu  KTSP  belum  mengacu kepada panduan KTSP yang dikembangkan oleh BSNP. Ketiga , penyusunan KTSP belum  melalui  tahapan-tahapan  yang  dipersyaratkan,  yaitu  pembentukan  tim penyusun  KTSP,  penyiapan  dan  penyusunan  draft,  review  dan  revisi,  serta finalisasi,  pemantapan  dan  penilaian. Keempat ,  penyusunan  KTSP  belum melibatkan  komite  sekolah. Kelima, proses  penyusunan  dan  pengembangan dokumen  KTSP  belum  di  bawah  supervisi  Dinas  Pendidikan  Kabupaten Administratif  Kepulauan  Seribu. Keenam ,  sekolah  belum  memanfaatkan  empat jam  tambahan  untuk  menambah  jam  pembelajaran  pada  mata  pelajaran
tertentu. Ketujuh , dokumen KTSP belum disupervisi oleh dinas pendidikan, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
KTSP  dokumen  dua,  yakni  silabus  belum  disusun  dan  dikembangkan secara  optimal  sesuai  dengan  standar  proses  (Peraturan  Menteri  Pendidikan Nasional  Nomor  41  Tahun  2007).  Beberapa  indikator  yang  menunjukan  bahwa hal  tersebut  di  atas  adalah  sebagai  berikut: Pertama ,  pemahaman  konsep penyusunan  silabus  dari  sebagian  besar  guru  masih  kurang. Kedua ,  sekolah belum  mengembangkan  silabus  secara  mandiri,  tetapi  masih  mengadopsi  dari silabus  sekolah  lain. Ketiga ,  Kualitas  silabus  yang  disusun  oleh  guru  belum optimal.  KTSP  dokumen  dua  berikutnya  yakni  Rencana  Program  Pembelajaran (RPP)  belum  disusun  dan  dikembangkan  secara  optimal  sesuai  dengan  standar proses  (Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional  Nomor  41  Tahun  2007). Beberapa  indikator  yang  menunjukkan  hal  tersebut  adalah: Pertama , pemahaman  konsep  penyusunan  RPP  dari  sebagian  besar  guru  masih  kurang.
Kedua ,  guru  belum  mengembangkan  RPP  secara  mandiri. Ketiga ,  Kualitas  RPP yang  disusun  oleh  guru  belum  optimal. Keempat ,  RPP  yang  disusun  guru sebagian besar belum mencerminkan kegiatan pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan (PAIKEM).
Pelaksanaan  dalam  kegiatan  pembelajaran  berkaitan  dengan  aspek pengelolaan  kelas  belum  sepenuhnya  mengacu  kepada  standar  proses (Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional  Nomor  41  Tahun  2007).  Beberapa indikator  yang  menunjukkan  hal  tersebut  di  atas  adalah  sebagai  berikut. Pertama ,  sebagian  besar  guru  belum  melakukan  pengaturan  tempat  duduk peserta  didik  sesuai  dengan  aktivitas  pembelajaran,  misalnya  aktivitas  diskusi kelas,  tempat  duduk  siswa  belum diseting  sesuai  karakter  pembelajaran diskusi sehingga  kegiatan  pembelajaran  kurang  optimal. Kedua ,  sebagian  besar  guru belum  menyesuaikan  materi  dengan  kecepatan  dan  kemampuan  peserta  didik.
Ketiga , sebagian besar guru belum menciptakan ketertiban dalam pembelajaran. Keempat ,  sebagian  besar  guru  belum  memberikan  penguatan  selama  proses pembelajaran. Kelima ,  sebagian  besar  guru  belum  memulai  dan  mengakhiri proses pembelajaran sesuai dengan waktu.
Dari  segi  kompetensi  kepribadian  seluruh  guru  sudah  memenuhi indikator,  aspek  volume  dan  intonasi  suara,  tutur  kata  santun  dan  dapat dimengerti  peserta  didik,  menghargai  pendapat  peserta  didik  dan  memakai pakaian  yang  sopan,  bersih  dan  rapi  sebagian  besar  guru  sudah  memenuhi ketentuan  tersebut.  Sementara  itu  pelaksanaan  kegiatan  pembelajaran  untuk aspek  pelaksanaan  pembelajaran  di  kelas  belum  sepenuhnya  mengacu  kepada standar proses (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007). Beberapa  indikator  yang  menunjukan  hal  tersebut  adalah: Pertama ,  sebagian besar  guru  belum  menyiapkan  peserta  didik  secara  psikis  dan  fisik. Kedua , sebagian  besar  guru  belum  mengajukan  pertanyaan-pertanyaan  yang mengaitkan  pengetahuan  sebelumnya  dengan  materi  yang  akan  dipelajari. Ketiga ,  sebagian  besar  guru  belum  menyampaikan  cakupan  materi  dan
Jurnal Evaluasi Pendidikan Vol. 2 No. 2, Oktober 2011, 171-181 http://doi.org/10.21009/JEP
penjelasan uraian  kegiatan  sesuai  silabus. Keempat ,  sebagian  besar  guru belum melaksanakan pembelajaran  sesuai  dengan  RPP,  terutama  pada  aspek  metode, teknik  penilaian,  dan  sumber  belajar. Kelima ,  sebagian  besar  guru  belum melibatkan  peserta  didik  mencari  informasi  yang  luas  dan  dalam  tentang  topik materi yang akan dipelajari. Keenam , sebagian besar guru belum menggunakan beragam  pendekatan  pembelajaran,  media  pembelajaran,  dan  sumber  belajar lain. Ketujuh, sebagian  besar  guru  belum  memfasilitasi  peserta  didik  dalam pembelajaran kontekstual. Kedelapan , sebagian besar guru belum memfasilitasi peserta  didik  berkompetisi  secara  sehat  untuk  meningkatkan  prestasi  belajar. Kesembilan ,  sebagian  besar  guru  belum  memfasilitasi  peserta  didik  melakukan refleksi  untuk  memperoleh  pengalaman  belajar  bermakna  dan  bermutu. Kesepuluh ,  sebagian  besar  guru  belum  bersama-sama  dengan  peserta  didik membuat  kesimpulan  pelajaran. Kesebelas ,  guru  belum  melakukan posttes , memberikan tugas, dan menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya.
Pelaksanaan  penilaian  hasil  belajar  peserta  didik  meliputi:  (1)  penilaian hasil  belajar,  (2)  analisis  hasil  belajar  peserta  didik,  dan  (3)  melaksanakan program  tindak  lanjut  (remedial  dan  pengayaan).  Pelaksanaan  penilaian  hasil belajar  peserta  didik  belum  sepenuhnya  mengacu  kepada  standar  penilaian (Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional  Nomor  20  Tahun  2007).  Beberapa indikator  yang  menunjukan  hal  tersebut  adalah: Pertama ,  pemahaman  guru terhadap  prinsip-prinsip  penilaian  masih  rendah. Kedua ,  pemahaman  guru terhadap  teknik-teknik  penilaian  masih  rendah. Ketiga ,  sebagian  besar  guru belum  menetapkan  KKM  sesuai  dengan  prosedur. Keempat ,  butir  soal  yang disusun  guru  belum  menentukan  taksonomi  (C1  sampai  dengan  C6). Kelima , sebagian  besar  guru  belum  melakukan analisis  terhadap hasil  penilaian  peserta didik, seperti tingkat kesukaran soal dan daya beda soal.
Dalam  pengembangan  dan  implementasi  KTSP  pengembangan  diri meliputi kegiatan ekstrakurikuler dan bimbingan konseling (BK). Pengembangan diri  bertujuan  memberikan  kesempatan  kepada  peserta  didik  untuk mengembangkan  dan  mengekspresikan  diri  sesuai  dengan  kebutuhan, kemampuan, bakat, minat peserta didik, dan kondisi sekolah. Dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan bimbingan konseling (kehidupan pribadi, sosial, kesulitan belajar,  dan  karir),  dan  kegiatan  ekstrakurikuler,  seperti:  kepramukaan,  PMR, Kelompok Ilmiah Remaja (KIR), olah raga, kesenian, dan kegiatan sejenis lainnya.
Hasil  observasi  dan  FGD  menunjukkan  bahwa  kegiatan  pengembangan diri  belum  berjalan  sebagaimana  mestinya.  Untuk  kegiatan  ekstrakurikuler sekolah  belum  mampu  menyediakan  kegiatan  yang  bervariasi  yang  dapat mengakomodasi  potensi,  bakat,  dan  minat  peserta  didik.  Kegiatan ekstrakurikuler  yang  ada  jumlahnya  sangat  terbatas,  yakni  pramuka,  rohis, kesenian,  dan  sepak  bola.  Sekolah  juga  belum  bisa  memfasilitasi  kegiatan ekstrakurikuler yang sesuai dengan karakteristik dan kondisi sekolah yang berada di pantai dengan kegiatan yang bernuansa kebaharian.
Kegiatan  bimbingan  konseling  (BK)  juga  belum  berjalan  sebagaimana seharusnya.  Ada  beberapa  kendala  yang  menyebabkan  kegiatan  BK  belum berjalan  dengan  baik. Pertama ,  sekolah  belum  memfasilitasi  ruang  BK  yang khusus dan layak untuk melakukan kegiatan BK. Kedua , sekolah belum memiliki guru yang khusus menangani BK dengan latar belakang BK, sehingga selama ini yang menangani BK adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan wali kelas.

## Evaluasi Produk ( Product)
Evaluasi  produk  meliputi  evaluasi  hasil  Ujian  Nasional  (UN)    dan  Ujian Sekolah (US). Rata-rata nilai UN 6,69 dari standar 8,0 dan nilai US 6,11 dari nilai standar 8,0. Dari keadaan ini dapat dikatakan bahwa aktualisasi produk termasuk pada kategori sedang.
Evaluasi Dampak (Outcome)
Kemampuan life  skill peserta  didik  dilihat  melalui  muatan  lokal keterampilan industri kecil (KIK). Muatan lokal KIK merupakan kegiatan kurikuler untuk  mengembangkan  kompetensi  peserta  didik  yang  disesuaikan  dengan  ciri khas  dan  potensi  daerah  yakni  kerajinan  tangan  dengan  memanfaatkan  benda- benda yang ada di sekitar laut sesuai dengan lokasi sekolah ini berada di daerah pantai.  Hasil  dari  muatan  lokal  KIK  peserta  didik  berupa  benda-benda  seperti lampu gantung, perahu, hiasan dan lainnya yang terbuat dari karang dan benda- benda lainnya yang ada di sekitar sekolah dan tempat tinggal peserta didik sudah dijual sebagai cindera mata kepada wisatawan.
Tabel 1. Hasil Evaluasi Dampak Standar Objektif Kondisi Faktual Aktualisasi Keputusan R S T Serapan ke SMA/SMK/ MA negeri minimal 70% Tingkat keberhasilan peserta didik diterima di SMA/SMK/MA negeri sebesar 11,43% √ Berdasarkan sub evaluasi dampak diperoleh satu aspek berada pada tingkat aktualisasi rendah, sehingga perlu dilakukan perbaikan dan peningkatan lebih lanjut.
Sedangkan dua aspek lainnya berada pada tingkat aktualisasi tinggi. Pelaksanaan life skill memadai Pelaksanaan lifeskill sangat memadai dengan adanya hasil karya peserta didik melalui muatan lokal kerajinan industri kecil √ Prestasi non akade- mik mencapai juara tingkat kabupaten Tingkat pencapaian prestasi non akademik mencapai tingkat kabupaten dan provinsi √
Keterangan:
R = Rendah, S = Sedang, dan T = Tinggi
Jurnal Evaluasi Pendidikan Vol. 2 No. 2, Oktober 2011, 171-181 http://doi.org/10.21009/JEP
Selain prestasi akademik sekolah memiliki prestasi non akademik. Prestasi non akademik yang diperoleh juara lomba dayung, lomba baca puisi, lomba seni kriya dan lomba baca  tulis Al-Quran. Hasil evaluasi dampak dalam penelitian ini mempunyai  aktualisasi  dalam  kategori  tinggi.  Hasil  analisis  deskriptif  evaluasi dampak disajikan pada tabel 1.

## SIMPULAN
Pertama ,  hasil  evaluasi  konteks  yang  meliputi  tiga  aspek,  yakni:  (1) tujuan,  landasan  hukum  dan  pembinaan,  (2)  analisis  kebutuhan,  dan  (3)  studi kelayakan  program    pengembangan  dan  implementasi  KTSP,  dua  aspek  berada pada  kategori  sedang  dan  satu  aspek  berada  pada  kategori  tinggi.  Aspek  yang berkategori  sedang  adalah  tujuan,  landasan  hukum  dan  pembinaan  serta  studi kelayakan  penyelenggaraan  program  pengembangan  dan  implementasi  KTSP. Sedangkan aspek yang berkategori tinggi adalah analisis kebutuhan.
Kedua ,  hasil  evaluasi  input  terdiri  atas  delapan  aspek,  yakni:  (1) rekrutmen  peserta  didik  baru,  (2)  persyaratan  administrasi  guru,  (3)  tenaga kependidikan,  (4)  jumlah  rombongan  belajar,  (5)  Kondisi  sosial  ekonomi  orang tua,  (6)  sarana  dan  prasarana,  (7)  perangkat  kelengkapan  kurikulum,  dan  (8) pembiayaan.  Dari  delapan  aspek  ini,  enam  aspek  dengan  kategori  rendah  dan dua  aspek  kategori  sedang.  Aspek  yang  berkategori  rendah  adalah  persyaratan administrasi  guru,  tenaga  kependidikan,  kondisi  sosial  ekonomi  orang  tua peserta  didik,  sarana  prasarana,  perangkat  kelengkapan  kurikulum,  dan pembiayaan.  Sedangkan  aspek  yang  berkategori  sedang  adalah  rekrutmen peserta didik dan jumlah rombongan belajar.
Ketiga, hasil  evaluasi  proses  terdiri  atas  empat  aspek,  yakni:  (1) penyusunan  dan  pengembangan  KTSP  oleh  pihak  sekolah,  (2)  implementasi kegiatan  belajar  mengajar,  (3)  implementasi  proses  penilaian  hasil  belajar peserta didik, dan (4) implementasi pengembangan diri (kegiatan ekstrakurikuler dan bimbingan konseling). Keseluruhan  aspek berada pada kategori rendah.
Keempat ,  hasil  evaluasi  produk  terdiri  atas  dua  aspek,  yakni  hasil  Ujian Nasional (UN) dan hasil Ujian Sekolah (US). Kedua aspek ini berada pada kategori sedang.
Kelima , hasil evaluasi outcome terdiri dari tiga. Dari ketiga aspek ini, dua aspek  dalam  kategori  tinggi  (kemampuan life  skill dan  prestasi  non  akademik) dan satu aspek dalam kategori rendah (serapan ke SMA/SMK/MA negeri).
Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  pengembangan  dan  implementasi KTSP  di  SMPN  285  Pulau  Untung  Jawa  Kepulauan  Seribu  Provinsi  DKI  Jakarta belum optimal.

## DAFTAR PUSTAKA
Arikunto,  Suharsimi  dan  Cepi  Safrudin  Abdul  Jabar.  (2004). Evaluasi  Program Pendidikan  Pedoman  Teoretis  Praktis  Bagi  Praktisi  Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara.
Gronlund,  Norman  dan  Robert  L.  Linn.  (1990). Measurement  and  Evaluation  in Teaching. New York: Macmillan Publishing Company.
Isaac,  Stephen  dan  William  B.  Micheal.  (1983). Handbook  in  Research  and Evaluation  for  Education  an  Behavorial  Sciences .  California:  ediT’s Publisher.
Kunandar.  (2007). Guru  Profesional  Implementasi  KTSP  dan  Sukses  dalam Sertifikasi Guru . Jakarta: Rajawali Pers.
Mulyasa,  E.  (2009). Implementasi  Kurikulum  Tingkat  Satuan  Pendidikan: Kemandirian Guru dan Kepala Sekolah . Jakarta: Bumi Aksara.
Nurhadi.  (2003). Pembelajaran  Kontekstual  dan  Penerapannya  dalam  KBK.
Malang: Universitas Negeri Malang.
Patton,  Michael  Quinn.  (1986). Qualitative  Evaluation  Methods .  London:  Sage Publications. Inc.
Stufflebeam,  Daniel  L.,  dan  Anthony  J.  Shinkfield.  (2007). Evaluation  Theory, Models, & Applications . San Francisco: Jossey-Bass.
Stake, E. Robert. (2004). Standar-Based & Responsive Evaluation . California: Sage Publication Inc.
Widoyoko,  S.  Eko  Putro.  (2009). Evaluasi  Program  Pembelajaran :  Panduan Praktis Bagi Pendidik dan Calon Pendidik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.