## KEBIJAKAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) DI INDONESIA DALAM SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
Oleh:

## HAIDAR PUTRA DAULAY
Guru Besar Sejarah Pendidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara
&

## NURGAYA PASA
Dosen Ilmu Pendidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara

## Abstract
Islamic  religious  education  has  been  going  on  since  the introduction  of  Islam  to  Indonesia.  From  that  time  until now  there  has  been  dynamics  of  Islamic  education  in Indonesia. When Indonesian independence, the one that concerns  the  government  and  people  of  Indonesia  is issues related to religious education. To find out about the religious  education  policy  can  be  traced  through  the education law in Indonesia starting from the enactment of Law No. 4 of l950 to Act No. 20 of 2003. In the whole of the  law,  always  there  is  linking  it  with  Islamic  education (PAI). It has been so born a number of religious education policies that include Islamic education.
Keywords: national education system, the Law of education, Islamic Education

## PENDAHULUAN
Pendidikan  Islam  di  Indonesia  telah  berlangsung  sejak  masuknya  Islam  ke Indonesia.  Menurut  catatan  sejarah  masuknya  Islam  ke  Indonesia  secara  damai berbeda  dengan  daerah-daerah  lain  kedatangan  Islam  dilalui  lewat  peperangan, seperti  Mesir,  Irak,  Parsi  dan  beberapa  daerah  lainnya.  Peranan  para  pedagang dan  mubaligh  sangat  besar  sekali  andilnya  dalam  proses  Islamisasi  di  Indonesia. Salah satu jalur proses Islamisasi itu adalah pendidikan.
Hakekat  pendidikan itu adalah pembentukan manusia ke arah yang dicita- citakan. Dengan demikian pendidikan agama  Islam adalah proses  pembentukan manusia ke arah yang dicita-citakan Islam. Para pedagang atau mubaligh  adalah orang  yang  melakukan  aktivitas  pendidikan.  Apa    argumen  yang  dikemukakan bahwa  kegiatan  para    pedagang  atau  mubaligh  tersebut  digolongkan  kepada aktivitas pendidikan?. Untuk itu dilihat dari sudut esensi  pendidikan.
Esensi dari pendidikan itu adalah dengan melihat unsur dasar pendidikan. Unsur dasar pendidikan itu ada lima, yaitu pertama : adanya unsur pemberi dan kedua  :  penerima.  Unsur  ketiga  adalah  adanya  tujuan  baik.  Unsur  keempat  cara atau jalan yang baik, dan unsur kelima adanya konteks positif 1 .
Apabila  kelima  kiteria  itu  dikaitkan  dengan  aktivitas  para  pedagang  dan mubaligh, maka aktivitas mereka itu telah termasuk ke dalam aktivitas pendidikan. Melihat  kepada  kegiatan  pendidikan  Islam  di  Indonesia,  maka  dapat  diketahui bahwa  pendidikan  Islam  tersebut  telah  banyak  memainkan  peranannya  dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, selain dari itu telah terjadi pula dinamika perkembangan  pendidikan  Islam  di  Indonesia.  Salah  satu  yang  paling  strategis dalam  dinamika  itu  adalah  masuknya  pendidikan  Islam  sebagai  sub  sistem pendidikan nasional.
Makna  yang  terkandung  di  dalamnya  bahwa  pendidikan  Islam  diakui keberadaannya  dalam  sistem  pendidikan  nasional,  yang  dibagi  kepada  tiga  hal. Pertama  :  pendidikan  Islam  sebagai  lembaga,  kedua  :  pendidikan  Islam  sebagai mata pelajaran dan ketiga : pendidikan Islam sebagai nilai (value).
Pendidikan  Islam  sebagai  lembaga  diakuinya  keberadaan  lembaga pendidikan  Islam  secara  eksplisit.  Pendidikan  Islam  sebagai  mata  pelajaran diakuinya  pendidikan  agama  sebagai  salah  satu  mata  pelajaran  yang  wajib diberikan pada tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Berikutnya pendidikan Islam
1 Muhajir,  Noeng. Ilmu  Pendidikan  dan  Perubahan  Sosial.  Suatu  Teori  Pendidikan. Yogyakarta: Rake Sarasin.  l987. Hal : 15
sebagai  nilai,  yakni  ditemukannya  nilai-nilai  Islami  dalam  sistem  pendidikan nasional.

## TINJAUAN HISTORIS
Kajian historis tentang pendidikan Islam di Indonesia sejak awal masuknya Islam  ke  Indonesia  dapat  dibagi  kepada  tiga  fase. Fase  pertama,  sejak  mulai tumbuhnya pendidikan Islam yang  diawali dengan  masuknya Islam ke Indonesia sampai  munculnya  zaman  pembaharuan  pendidikan  Islam  di  Indonesia. Fase kedua, sejak masuknya ide-ide pembaharuan pendidikan Islam di Indonesia. Fase ketiga,  sejak  diundangkannya    Undang-Undang  tentang  Sistem  Pendidikan Nasional  (UU  No  4  tahun  1950    dilanjutkan  dengan  UU  No  12  tahun  l954, kemudian    UU  No.  2  Tahun  l989,  terakhir  UU  No.  20  tahun  2003).  Setiap  fase ditandai dengan ciri-ciri khas masing-masing.
Fase  pertama ,  adalah  fase  awal  dimulai  dengan  munculnya  pendidikan infomal,  yang  dipentingkan  pada  tahap  awal  adalah  pengenalan  prinsip-prinsip dasar keislaman seperti pembelajaran Al Qur’an dan fardu ‘ain. Seterusnya  baru muncul  lembaga-lembaga  pendidikan  Islam  yang  diawali  dengan  munculnya masjid,  pesantren,  meunasah,  rangkang,  dayah,  dan  surau.  Ciri  yang  paling menonjol dalam fase ini adalah : pertama, materi pelajaran terkonsentrasi kepada pengembangan  dan  pendalaman  ilmu-ilmu  agama,  seperti  tauhid,  fiqh,  tasawuf, akhlak,  tafsir,  hadist  dan  lain-lain  yang  sejenis  dengan  itu,  pembelajarannya terkonsentrasi kepada pembahasan kitab-kitab klasik yang berbahasa Arab. Kedua, metodenya  adalah  pembacaan  kitab  dengan  mempergunakan  metode sorogan, wetonan  dan  muzakarah  (musyawarah).  Ketiga,  sistemnya  nonklasikal  yakni dengan  memakai  sistem halaqah.  Outputnya  akan  menjadi  ulama,  kyai,  ustadz, guru agama, dan juga menduduki jabatan-jabatan penting keagamaan  dari tingkat yang paling rendah sampai tingkat yang paling tinggi seperti mufti.
Fase kedua adalah fase ketika masuknya ide-ide pembaharuan pemikiran Islam  ke  Indonesia.  Sejak  abad  ke  19  Masehi  telah  berkumandang  ide-ide pembaharuan  pemikiran  Islam  ke  seluruh  dunia  Islam,  dimulai  dari  gerakan pembaharuan  di  Mesir,  Turki,  Saudi  Arabia  dan  juga  Indonesia.  Khusus  dalam gerakan pembaharuan pendidikan ada beberapa nama yang terkenal diantaranya Muhammad  Ali  Pasya,  Muhammad  Abduh  dengan  murid-muridnya  di  Mesir, Sultan  Mahmud  II  di  Turki,  Said  Ahmad  Khan  di  India,  Abdullah  Ahmad  di Indonesia. Inti dari gerakan pembaharuan itu adalah berupaya untuk mengadopsi pemikiran-pemikiran modern yang berkembang di dunia pendidikan.

## 18 Forum Paedagogik Vol. 06, No.02  Juli  2014
Khusus pembaharuan pendidikan Islam di Indonesia dilatar belakangi oleh dua  faktor  penting. Pertama,  faktor  intern  yakni  kondisi  masyarakat  Muslim Indonesia  yang  terjajah  dan  terbelakang  dalam  dunia  pendidikan  mendorong semangat beberapa orang  pemuka-pemuka masyarakat Indonesia untuk memulai gerakan  pembaharuan  pendidikan  tersebut. Kedua,  faktor  ekstern  yakni sekembalinya  pelajar  dan  mahasiswa  Indonesia  yang  menuntut  ilmu  agama    ke Timur  Tengah,  dan  setelah  mereka  kembali  ke  Indonesia  mereka  memulai gerakan-gerakan  pembaharuan  tersebut.  Diantara  tokoh  yang  berpengaruh menggerakkan  pembaharuan  tersebut  adalah  Syekh  Muhammad  Jamil  Jambek, Haji  Karim  Amrullah,  Haji  Abdullah  Ahmad,  Ibrahim  Musa  Parabek  di  Sumatera Barat.  Di  Jawa  muncul  tokoh  H.  Ahmad  Dahlan  dengan  gerakan Muhammadiyahnya,  H.  Hasan  dengan  gerakan  Persis  (Persatuan  Islam),  Haji Abdul  Halim  dengan  gerakan  Perserikatan  Ulama,  K.H.  Hasyim  Asy’ary  dengan organisasi Nahdatul Ulama 2 .
Menurut  Steenbrink  ada  empat  faktor  yang  mendorong  munculnya pembaharuan pendidikan Islam di Indonesia :
1. Sejak  tahun  l900  telah  banyak  pemikiran  untuk  kembali  ke  Al  Qur’an  dan Sunnah yang dijadikan titik tolak menilai kebiasaan agama dan kebudayaan yang ada.
2. Dorongon  kedua,  adalah  sifat  perlawanan  nasional  terhadap  penguasa kolonial Belanda.
3. Dorongan  ketiga,  adanya  usaha-usaha  dari  umat  Islam  untuk  memperkuat oganisasinya dalam bidang sosial dan  ekonomi.
4. Banyak  yang  tidak  puas  dengan  metode  pendidikan  tradisional    di  dalam mempelajari Al Qur’an dan studi agama (Steenbrink, l986 :46-47).
Ada  empat  sasaran  pokok  yang  diperbaharui. Pertama,  materi  pelajaran. Materi  pelajaran  yang  diajarkan  sebelum  lahirnya  ide-ide  pembaharuan  adalah terpusat  kepada  pelajaran  agama  yang  terkonsentasi  kepada  kitab-kitab  klasik seperti  yang  telah  diuraikan  terdahulu.  Setelah  zaman  pemaharun  pendidikan Islam  materi  pembelajaran  itu  tidak  lagi  hanya  sekedar  pendalaman  ilmu-imu agama  tetapi  juga  diajarkan  ilmu  pengetahuan  umum,  seperti  matematika,  ilmu alam,  kimia,  ilmu  hayat,  ekonomi,  tatanegara,  bahasa  Inggeris/Belanda  dan  lain- lain. Kedua,  pembaharuan  metode  tidak  lagi  hanya  tertumpu  kepada  metode sorogan,  wetonan,  dan  muzakarah,  tetapi  telah  dikembangkan  kepada  metode
2 Daulay,  Haidar  Putra. Sejarah  dan  Pembaharuan  Pendidikan  Islam  di  Indonesia. Bandung : Cita Pustaka Media. 2001. Hal : 47
pembelajaran lainnya . Ketiga, sistemnya klasikal, peserta didik telah dibagi kepada kelas-kelas  berdasarkan  urutan  tahun  masuk  dan  lamanya  belajar. Keempat, manajemen  pendidikan,  diterapkannya  prinsip-prinsip  dasar  manajemen pendidikan.
Salah satu lembaga pendidikan yang lahir sebagai hasil dari pembaharuan itu adalah madrasah. Perkataan madrasah di Indonesia baru populer setelah awal abad kedua puluh, padahal madrasah di dunia Islam telah  berkembang pada abad kesebelas  dan  kedua  belas  Masehi.  Madrasah  di  Indonesia  adalah  merupakan perpaduan  di  antara  pesantren  dan  sekolah.  Ada  unsur-unsur  yang  diambil madrasah  dari  pesantren  ada  pula  dari  sekolah.  Unsur-unsur  yang  diambil  dari pesantren  itu  adalah  ilmu  agama  dan  jiwa  beragama,  sedangkan  unsur  yang diambil  dari  sekolah  adalah  ilmu  pengetahuan  umum,  sistem,  metode  serta manajemen pendidikan.
Perkembangan  berikutnya  adalah fase  ketiga ,  yakni  setelah diundangkannya  Undang-Undang  pendidikan  yang  dimulai  dari  UU  No  4  tahun 1950,  UU  No  12  tahun  1954    dan  UU  No.  2  Tahun  l989  yang  diikuti  dengan lahirnya sejumlah  peraturan pemerintah tentang pendidikan, terakhir  munculnya UU   No. 20 Tahun 2003.
Di  dalam  UU  yang  disebutkan  di  atas  diatur  dan  dimasukkan    peraturan yang berkenaan dengan pendidikan agama. Dari sekian banyak  Undang-Undang Pendidikan yang telah muncul di  Indonesia, maka UU N0 20 tahun 2003  yang memberikan perhatian yang lebih banyak terhadap pendidikan Islam.
Ada  beberapa  pasal  dalam  UU.  No.  20  Tahun  2003  yang  menyinggung tentang     pendidikan Islam. Di dalam aturan tersebut setidaknya ada tiga hal yang terkait  dengan  pendidikan  Islam. Pertama,  kelembagaan  formal,  nonformal  dan informal.  Didudukkannya  lembaga  madrasah  sebagai  salah  satu  lembaga pendidikan formal yang diakui keberadaannya setara dengan lembaga pendidikan sekolah. Dan dipertegas pula tentang kedudukannya sebagai  sekolah yang berciri khas agama Islam, selanjutnya  diakui majelis taklim sebagai pendidikan nonformal dan masukkan Raudhatul Athfal sebagai lembaga pendidikan anak usia dini, dan dipertegas pula tentang pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan. Kedua, pendidikan  Islam  sebagai  mata  pelajaran  dikokokannya  mata  pelajaran  agama sebagai  salah  satu  mata  pelajaran  yang  wajib  diberikan  kepada  peserta  didik  di semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan. Ketiga, pendidikan Islam sebagai nilai, terdapat  seperangkat  nilai-nilai  Islami  yang  terkandung  dalam  sistem  pendidikan nasional.

## 20 Forum Paedagogik Vol. 06, No.02  Juli  2014

## Sistem Pendidikan Nasional
Pendidikan  memiliki  nilai  yang  strategis  dan  urgen  dalam  pembentukan suatu bangsa. Pendidikan itu juga berupaya untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa tersebut. Sebab lewat pendidikanlah akan diwariskan nilai-nilai luhur yang dimiliki  oleh  bangsa  tersebut,  karena  itu  pendidikan  tidak  hanya  berfungsi  untuk how  to  know,dan  how  to  do,  tetapi  yang  amat  penting  adalah  how  to  be, bagaimana  supaya how  to  be,  terwujud  maka  diperlukan  transfer  budaya  dan kultur.
Oleh  karena  demikian  pentingnya  masalah  yang  berkenaan  dengan pendidikan  maka  perlu  diatur  suatu  aturan  yang  baku  mengenai  pendidikan tersebut,  yang  dipayungi  dalam  sistem  pendidikan  nasional.  Sistem  pendidikan nasional  adalah  satu  keseluruhan  yang  terpadu  dari  semua  satuan  dan  kegiatan pendidikan yang berkaitan satu dengan lainnya untuk mengusahakan tercapainya tujuan pendidikan nasional.
Bangsa  Indonesia  diawal  kemerdekaannya  sungguh  sangat  serius  untuk membenahi  pendidikan.  Ada  beberapa  catatan  sejarah  dari    kronologisnya menunjukkan  keseriusan  dan  kesungguhan  para  pendiri  negara  ini  untuk membenahi pendidikan. Catatan tersebut adalah sebagai berikut:
l. Tahun l946, membentuk panitia penyelidik pendidikan dan  pengajaran.
2. Tahun l947, kongres pendidikan I di Solo.
3. Tahun l948, membentuk panitia pembentukan rancangan undang-undang pendidikan.
4. Tahun l949, kongres pendidikan II di Yogyakarta.
5. Tahun  l950,  lahirnya  UU.  N0  4  tahun  1950  Undang-Undang  Tentang Dasar   Pendidikan dan Pengajaran (UUPP).
6. Tahun l954, lahirnya UU. No 12 tahun l954 tntang pernyataan berlakunya UU No 4 Tahun l950.
7. Tahun l961, lahirnya Undang  Undang tentang Perguruan Tinggi.
8. Tahun l965, lahirnya Majelis Pendidikan Nasional.
9. Tahun  l989,  lahirnya  Undang–Undang  tentang  Sistem  Pendidikan Nasional (UUSPN). UU No. 2 tahun 1989
10. Tahun l990, lahirnya PP, 27, 28, 29, 30 Tahun l990.
11. Tahun l991, lahirnya PP 72, 73 Tahun l991.
12. Tahun l992, lahirnya PP 38, 39.
13. Tahun l999, lahirnya PP 60 dan 61.
14. Tahun  2003,  lahirnya  Undang-Undang  tentang  Sistem  Pendidikan Nasional  yaitu  UU  No.  20  Tahun  2003  pengganti  dari  UU  No.  2  Tahun 1989.
Undang-Undang Dasar 1945 bab XIII, pasal 31 ayat (2), mengamanahkan bahwa  pendidikan  yang  dimaksud  harus  diusahakan  dan  diselenggarakan  oleh Pemerintah  sebagai ‚suatu sistem pendidikan nasioanl ‚
Sistem  pendidikan  nasional  dilaksanakan  secara  semesta, menyeluruh  dan terpadu  :  semesta  dalam  arti  terbuka  bagi  seluruh  rakyat  dan  berlaku  di  seluruh wilayah negara ; menyeluruh  dalam arti kata mencakup semua jalur, jenjang, dan jenis  pendidikan  dan terpadu dalam arti adanya saling terkait antara pendidikan nasional dengan seluruh usaha pembangunan nasional.
Pendidikan  nasional  mempunyai  visi  terwujudnya  sistem  pendidikan sebagai  pranata  sosial  yang  kuat  dan  berwibawa  untuk  memberdayakan  semua warga negara  Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tentang zaman yang berubah.
Dengan  visi  tersebut,  pendidikan  nasional    mempunyai  misi    sebagai berikut:
1. Mempunyai  perluasan  dan  pemerataan  kesempatan  memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. Membantu  dan  memfasilitasi  pengembangan  potensi  anak  bangsa  secara utuh  sejak  usia  dini  sampai  akhir  hayat  dalam  rangka  mewujudkan masyarakat belajar.
3. Mempersiapkan  kesiapan  masukan  dan  kualitas  masukan  dan  kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral.
4. Meningkatkan  keprofesionalan  dan  akuntabilitas  lembaga  pendidikan sebagai  pusat  pembudayaan  ilmu  pengetahuan,  keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global.
5. Memberdayakan  peran  serta  masyarakat  dalam  penyelenggaraan pendidikan  berdasarkan  prinsip  otonomi  dalam  konteks  negara  kesatuan Republik Indonesia (Penjelasan UU No 20 Tahun 2003).
Strategi    pengembangan    dalam  Undang-Undang    No.  20  Tahun  2003 meliputi :
1. Pelakasanaan pendidikan agama serta akhlak mulia.
2. Pengembangan dan pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi.
22 Forum Paedagogik Vol. 06, No.02  Juli  2014

## 3. Proses pembelajaran yang mendidik dan dialogis.
4. Evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi pendidikan yang memberdayakan.
5. Peningkatan keprofesionalan pendidik dan tenaga kependidikan.
6. Penyediaan sarana belajar yang mendidik.
7. Pembiayaan  pendidikan  yang  sesuai  dengan  prinsip  pemerataan  dan berkeadilan.
8. Penyelenggaraan pendidikan yang terbuka dan merata.
9. Pelaksanaan wajib belajar.
10. Pelaksanaan otonomi manajemen pendidikan.
11. Pemberdayaan  peran masyarakat.
12. Pusat pemberdayaan dan pengembangan  masyarakat.
13. Pelaksanaan  pengawasan  dalam  sistem  pendidikan  nasional  (Penjelasan UU. No. 20 Tahun 2003).

## Kebijakan  Pendidikan  Agama  Islam  (JQAF)  dalam  Undang-Undang  No 20 Tahun 2003  (UU Tentang Sistem Pendidikan Nasional)
Kebijakan Pendidikan Agama Islam (JQAF) dalam UU No 20 Tahun 2003 (Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional) dapat dilakasanakan dalam tiga jalur, yakni :
1.  Jalur  Pendidikan  Formal .
Pendidikan  Agama  Islam      (Jawi,  Quran,  Bahasa  Arab  dan  Fardu  ‘Ain) diprogram  lewat  pendidikan  formal  yang  diberikan  mulai  tingkat  dasar  sampai perguruan tinggi.
Dalam  Undang-Undang    No  20    tahun    2003  dijelaskan  bahwa    bahwa pendidikan  agama  adalah      hak  peserta  didik,  disebutkan  ;  setiap  peserta  didik pada setiap satuan pendidikan berhak (a) mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama (Pasal 12  ayat  a).  Dalam  bagian  penjelasan  tentang  pasal  ini    diterangkan    bahwa pendidik dan  guru agama yang seagama  dengan  peserta didik  difasilitasi  dan disediakan  oleh pemerintah  atau  pemerintah daerah  sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan  sebagaimana diatur dalam pasal 41 ayat (3).
Dalam  pelaksanaannya  pendidikan  agama  Islam  (J  Q  A  F)  lewat  jalur pendidikan formal, dilaksanakan  di berbagai lembaga pendidikan :
a. lembaga pendidikan sekolah.
Lembaga  pendidikan  sekolah  memberikan  pelajaran  agama  Islam dalam  berbagai  variasi.  Di  sekolah  negeri  yang  dibawah  asuhan  pemerintah pendidikan agama Islam  (J Q A F) diberikan dua jam pelajaran dalam  satu minggu. Sedangkan di sekolah-sekolah swasta Islam diberikan lebih dari  yang diberikan  di  sekolah-sekolah,  ini  juga  bervariasi,  ada    yang    lima    jam seminggu, bahkan ada yang  dua belas jam perminggunya.
Salah satu yang menjadi keluhan guru-guru agama di  sekolah-sekolah negeri  adalah  sedikitnya  jam  pembelajaran  agama,    oleh  karena  itu pembelajaran    J  Q  A  F    baru  dapat    diberikan  dalam  bentuk  yang  sangat minimal.  Karena  minimalnya  waktu    yang  disediakan  maka  pembelajaran agama Islam lebih difokuskan kepada pembelajaran  Al Quran dan Fardu ‘Ain yang meliputi  pelajaran  tauhid dan fiqh. Sedangkan Jawi dan Bahasa Arab hampir  tidak  bisa  tersentuh  oleh  guru  agama,  kecuali  bagi  sekolah-sekolah yang  menjadikan  Jawi  dan  Bahasa  Arab  menjadi  program    kurikulum lokalnya.
Berbeda halnya dengan sekolah-sekolah Islam yang memprogramkan    pembelajaran agamanya lebih dari  dua jam perminggu, ada  yang    lima    jam,  tujuh  jam    bahkan  ada  yang  sampai  dua  belas  jam, maka  Jawi , Alquran,  Bahasa Arab  dan Fardu ‘Ain dapat diajarkan  dengan lebih  baik.  Lazim  dilaksanakan  di  sekolah-sekolah  Islam  sebelum  memulai pelajaran setiap hari, peserta didik  terlebih dahulu membaca Al Qur’an .
b. Lembaga Pendidikan Madrasah.
Di  Indonesia  sejak  diberlakukan    Surat  Keputusan  Bersama  Tiga  Menteri Tahun  l975  (Menteri    Agama,  Menteri  Pendidikan  dan  Menteri  Dalam  Negeri) dilanjutkan dengan UU No 2 tahun 1989, kemudian dipertegas lagi oleh Undang- Undang  No  20  tahun  2003,  bahwa  status  madrasah  sama  dengan  sekolah. Sehingga    disebut  bahwa    madrasah  adalah  sekolah  yang  berciri  agama  Islam. Berdasarkan hal itu disimpulkan bahwa madrasah  pada prinsipnya sama dengan sekolah.  Perbedaannya  dengan  sekolah  adalah  bahwa  madrasah  memiliki  ciri keislaman.  Ciri  keislaman  terlihat  dari  mata  pelajaran  yang  diajarkan    di  sekolah dimaksud, serta suasana lingkungan yang dibentuk dengan suasana Islami. Pendidikan  JQAF  di  madrasah  dilaksanakan  dalam  mata  pelajaran  yang telah diprogram  kepada   mata pelajaran :  Aqidah-Akhlak,  Qur’an-Hadis, Fiqh, Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) , dan   Bahasa Arab.

## 24 Forum Paedagogik Vol. 06, No.02  Juli  2014
c. Lembaga  Pendidikan Madrasah Diniyah Departemen agama membuat kebijakan setelah melihat kenyataan bahwa pendidikan agama disekolah- sekolah negeri  sangat minim waktunya, sedangkan cakupan  materi  pendidikan  agama  itu  sangat  luas.  Kebijakan  itu  adalah  dengan mendirikan  Madrasah  Diniyah.  Apa  Madrasah  Diniyah  itu?.  Apa  persamaannya dan  perbedaannya  dengan  sekolah  dan  madrasah.  Pada  hakikatnya  Madrasah Diniyah itu berbeda dengan sekolah dan madrasah?. Perbedaannya adalah bahwa Madrasah Diniyah adalah lembaga pendidikan yang  dirancang untuk  pendidikan agama Islam (J Q A F)  diperuntukkan bagi anak didik yang bersekolah di sekolah umum.  Jadi,  ianya    adalah  komplemen  dari  lembaga  pendidikan  sekolah.  Jika peserta  didiknya  sekolah  di  pagi  hari,  maka  di  sore  hari  dia  masuk  ke  Madrasah Diniyah  demikian sebaliknya.
Di Madrsah Diniyah ini  diprogramkan pendidikan  J Q A F.  Ada pelajaran Jawi yang disebut dengan  pelajaran menulis  huruf Arab, ada pelajaran Al Qur’an yang dititik beratkan kepada membacanya, ada  Bahasa Arab, yakni penengenalan tentang  dasar-dasar  bahasa  Arab,  terakhir  ada    Fardu  ‘Ain,  yakni  mengajarkan kepada peserta didik tentang hal yang berkenaan dengan  rukun iman dan rukun Islam. Selain dari itu diajarkan pula di Madrasah Diniyah  riwayat hidup Rasulullah Muhammad SAW (Sirah Nabi).
d. Lembaga Pendidikan  Pesantren . Ada lima unsur utama pesantren,  kyai, santri,  masjid, asrama (pondok) dan pengajaran  ilmu-ilmu  keagamaan  lewat  kitab-kitab  berbahasa  Arab.  Secara  garis besar  pesantren  dibagi  kepada  dua  bentuk. Pertama,  pesantren  modern,  dan kedua pesantren salafi. Pesantren modern cirinya adalah menseimbangkan antara ilmu  agama (perennial  knowledge)  dengan  ilmu-ilmu    umum  (acquired knowledge). Pada kedua bentuk pesantren ini  pengajaran JQAF sangat digalakkan dan  diutamakan.    Di  pesantren    salafiyah  misalnya  inti  pelajarannya  adalah membaca dan memahamkan kitab-kitab klasik  di Indonesia  lebih popular dengan sebutan kitab kuning. Seluruh mata pelajaran terdiri dari mata pelajaran agama. Di pesantren  modern,  pelajaran  pokok  tetap  betumpu  kepada  ilmu-ilmu  agama, walaupun  di  pesantren  itu  diajarkan  mata  pelajaran  umum,  seseorang  mesti dituntut untuk memiliki kemampuan dalam bidang mata pelajaran agama (JQAF).
e.  Lembaga Pendidikan Tinggi .
Sejak tahun 1962, telah dilaksanakan pendidikan dan pengajaran agama di perguruan  tinggi,  hingga  saat  sekarang  ini  seluruh  jenis  perguruan  tinggi  yang berbentuk  universitas,  institut,  sekolah  tinggi,  akademik  dan  politeknik  diajarkan pendidikan  agama  .  Kebanyakan    perguruan  tinggi  negeri  dan  perguruan  yang bukan berbasis Islam  memberikan pendidikan agama  sejumlah 2 SKS.
Perguruan  tinggi  yang  berbasis Islam  memberikan  pelajaran  agama  dalam bobot SKS yang melebihi dari apa yang diberikan  di perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi yang bukan berbasis Islam.

## 2. Jalur Pendidikan Non Formal
Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok  belajar,  pusat  kegiatan  belajar  masyarakat  dan  majelis  taklim,  serta satuan  pendidikan  sejenis  (Pasal  26).  Pendidikan  nonformal  ini  pada  dasarnya dikelola  oleh  masyarakat.  Terkait  dengan  pendidikan  Agama  (  J  Q  F  A  ),  maka sejak  dulu  telah  tumbuh  tradisi  di  masyarakat  Indoneia  bahwa    terutama  di pedesaan  bahwa  setelah  shalat  maghrib  anak-anak  mengaji  Al  Quran  yang dibimbing oleh guru mengaji, mereka pergi ke rumah guru, atau mengaji di masjid atau  surau.    Di  samping  mengaji  mereka  diajari  pula  fardu  ‘ain,  bagaimana  cara bersuci , wudhu’ serta shalat. Bagi sebagian masyarakat perkotaan yang memiliki kemampuan  ekonomi  yang  memadai    mendatangkan  guru  mengaji  anak-anak mereka ke rumah  masing-masing ( private less) untuk mengajarkan J Q A F.
Pada  saat  sekarang  ini  muncul  berbagai  bentuk  pendidikan  agama nonformal  bagi  remaja  dan  pemuda,  seperti  remaja  masjid,  pesantren  kilat,  dan lain-lain. Di dalam kegiatan-kegiatan tersebut kepada peserta didik diberikan mata pelajaran agama yang lebih tertumpu kepada  pelajaran fardu ‘ain.

## 3. Jalur Pendidikan informal
Pendidikan  informal  adalah  pendidikan  yang  dilakukan    di  lingkungan keluarga.  Kegiatan  pendidikan  informal    yang  dilakukan  dilingkungan  keluarga berbentuk kegiatan belajar secara mandiri ( Pasal 27 ). Dalam pendidikan informal orang  tualah  penanggung  jawabnya. Orang  tua  yang  memiliki  kesadaran  tentang pentingnya  pendidikan  agama  anak  akan  melaksanakan  pendidikan  agama tersebut secara  rutin dan berkesinambungan..

## 26 Forum Paedagogik Vol. 06, No.02  Juli  2014

## Penutup
Pendidikan agama Islam (J Q A F)  di Indonesia telah masuk dalam sistem pendidikan  nasional,  telah  dicantumkan  dalam  UU  pendidikan  yang  pernah diberlakukan (UU No 4 tahun l950, UU No 12 tahun l954, UU No 2 Tahun 1989), dan  seperangkat  Peraturan  Pemerintah    atau  PP  yang    berkenaan  dengan pendidikan agama.  Begitu juga  pendidikan agama Islam dicantumkan pula dalam UU pendidikan yang sedang berlaku sekarang (UU No 20 tahun 2003).
Pendidikan agama Islam (J Q A F) telah dilaksanakan di Indonesia  dalam bentuk   pendidikan formal, non formal  dan informal. Pendidikan formal, meliputi pendidikan  agama Islam (J Q A F) di sekolah  mulai dari pendidikan dasar sampai perguruan  tinggi,  di  madrasah  mulai    dari  tingkat  ibtidaiyah  sampai  perguruan tinggi,  dan  di    Madrasah  Diniyah    pada  tingkat  ula,  wustha,  dan  ‘ulya  dan  di pesantren.
Sebagai konsekuensi dari duduknya pendidikan agama Islam dalam sistem pendidikan nasional, maka pemerintah  berkewajiban  :
a. Menyediakan anggaran  pendidikan agama Islam
b. Mempersiapkan dan  menyediakan guru agama Islam
c. Menyediakan  sarana,  prasarana    dan    fasilitas  pembelajaran,  seperti  : gedung, buku, media pembelajaran, dan lain-lain.
d. Melaksanakan  upaya  peningkatan    kualitas  guru  agama  Islam,  melalui pendidikan  dan  pelatihan.
e. Menyediakan anggaran  penelitian pendidikan agama Islam.

## DAFTAR BACAAN
Al  Attas,  Syed  Muhammad  Naquib ,  Aims  and  objectives  of  Islamic  Education, Jedah, King Abd. Aziz University, 1979
Al Abrasyi, Muhammad Athiyyah, At Tarbiyyah Al Islamiyyah, Mesir Bab al halabi, l964
Al‘Ainaini, Abu Khalil, Falsafah At Tarbiyyah Al Islamiyyah fi Al Qur’an Al Karim, Kairo, dar al Fikri al Arabi, l980
Daulay,  Haidar  Putra  Daulay, Historisitas  dan  Eksistensi  Pesantren,  Sekolah  dan Madrasah, Yogyakarta, Tiara Wacana, 2002
Daulay, Haidar  Putra, Sejarah dan Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia, Bandung, Cita Pustaka Media, 2001
Daulay,    Haidar  Putra  Daulay, Pendidikan  Islam  dalam  Sistem  Pendidikan Nasional di Indonesia,Medan IAIN Press, 2002
Muhajir, Noeng, Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial, Suatu Teori Pendidikan, Yogyakarata, rake Sarasin, l987
Undang-Undang  No. 2 tahun l989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Undang-Undang  No. 20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional