## Komunikasi Organisasi Komnas Perempuan dalam Menyikapi Penyelesaian Kasus Pelecehan Seksual
Gracela Neoh, Roswita Oktavianti gracela.neoh@gmail.com, roswitao@fikom.untar.ac.id

## Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanagara

## Abstract
Sexual harassment of women often occurs in Indonesia and is disturbing to society. Based on Komnas Perempuan's 2016 Annual Records, there were 16,217 documented cases of sexual harassment. Along with the times, sexual harassment has penetrated into the digital realm, namely one case of sexual harassment in cyberspace that occurred in 2020 by X baristas. The employee uses Closed Circuit Television to peek at the breasts of female customers and spreads  through  social  media.  Based  on  this  case,  Komnas  Perempuan  conducted organizational  communication  by  stating  that  the  actions  of  former  X  employees  included sexual  harassment  by  means  of  violence  by  verbally  displaying  women's  bodies  without consent.  The  formulation  of  the  research  problem  is  how  Komnas  Perempuan's organizational communication is in addressing the resolution of cases of sexual harassment by  X  baristas.  Based  on  the  theoretical  study,  this  research  has  used  organizational communication  theory,  public  relations,  and  Komnas  Perempuan.  This  research  uses descriptive qualitative research methods through case studies by collecting data in the form of  interviews,  documentation,  and  literature  study.  The  results  of  this  study,  Komnas Perempuan conducted internal communication by suggesting X to restore a safe space and external communication by responding to journalists through groups on instant messaging applications by maintaining a code of ethics to protect victims.
Keywords: organizational communication, sexual harassment, women national committee

## Abstrak
Pelecehan  seksual  kepada  kaum  perempuan  kerap  terjadi  di  Indonesia  dan  meresahkan masyarakat. Berdasarkan Catatan Tahunan Komnas Perempuan tahun 2016 terdapat 16.217 kasus  pelecehan  seksual  yang  berhasil  didokumentasikan.  Seiring  perkembangan  zaman, pelecehan seksual merambah ke ranah digital. Salah satu kasus pelecehan seksual di dunia maya terjadi pada tahun 2020 dilakukan oleh barista kafe X. Pegawai tersebut menggunakan kamera  pengawas  untuk  mengintip  payudara  pelanggan  perempuan  dan  menyebarkan melalui  media  sosial.  Berdasarkan  kasus  tersebut,  Komnas  Perempuan  melakukan komunikasi  organisasi  dengan  menyatakan  tindakan  mantan  pegawai  kafe  X  tersebut termasuk pelecehan seksual dengan bentuk kekerasan, dengan cara mempertontonkan secara verbal tubuh perempuan tanpa persetujuan. Rumusan masalah penelitian ini yaitu bagaimana komunikasi organisasi Komnas Perempuan dalam menyikapi penyelesaian kasus pelecehan seksual barista X. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskripsif kualitatif melalui studi  kasus  dengan  mengumpulkan  data  berupa  wawancara,  dokumentasi,  dan  studi kepustakaan.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  Komnas  Perempuan  melakukan komunikasi  internal  dengan  menyarankan  perusahaan  atau  kafe  X  mengembalikan  ruang aman  pada  pelanggan.  Komunikasi  eksternal  dilakukan  dengan  memberikan  tanggapan kepada  wartawan  melalui  grup  pada  aplikasi  pesan  instan.  Tanggapan  tersebut  diberikan dengan tetap menjaga kode etik untuk melindungi korban.
Kata Kunci: komnas perempuan, komunikasi organisasi, pelecehan seksual

## 1. Pendahuluan
Kasus  pelecehan  seksual  ( sexual  harassment ) dapat  dikategorikan  sebagai kasus  yang  tak  lazim  maupun  negatif  oleh  sejumlah  masyarakat  khususnya  di Indonesia.  Bagi  masyarakat  Indonesia  kasus  pelecehan  seksual merupakan  tindak kekerasan  yang  kerap  kali  terjadi  kepada  kaum  perempuan  yang  dapat  dijumpai  di mana saja, baik di ruang publik maupun di ruang privat sekalipun (Dwiyanti, 2014). Kekerasan seksual terhadap perempuan dapat dikatakan sebagai suatu tindakan yang tidak  manusiawi  (Sumera,  2013).  Menurut  Winarsunu,  pelecehan  seksual  adalah segala  macam  bentuk  perilaku  yang  berkonotasi  seksual  yang  dilakukan  secara sepihak  dan  tidak  dikehendaki  oleh  korbannya,  bentuk  pelecehan  tersebut  dapat berupa ucapan, tulisan, simbol, isyarat dan tindakan yang berkonotasi seksual yang dapat  mengandung  adanya  pemaksaan  kehendak  secara  sepihak  oleh  pelaku, kejadian ditentukan oleh motivasi pelaku, kejadian tidak diinginkan korban, maupun yang dapat mengakibatkan penderitaan pada korban (Utami, 2016).
Menurut data Komisi Nasional (Komnas) Perempuan, catatan tahunan tahun 2016  menyatakan  bahwa  terdapat  16.217  kasus  pelecehan  seksual  yang  berhasil didokumentasikan.  Hal  ini  disebabkan  oleh  adanya  budaya  patriarki  yang memposisikan  laki-laki  sebagai  pihak  yang  gagah  dan  cenderung  memiliki keleluasaan  untuk  melakukan  apapun  terhadap  perempuan  sebagai  salahsatu penyebabkan  tingginya  angka  pelecehan  seksual  di  Indonesia  (Sakina  dan  Siti  A, 2017).  Sementara,  hasil  survei  Koalisi  Ruang  Publik  Aman  terhadap  62.224 responden pada 2018, menemukan 3 dari 5 perempuan dan 1 dari 10 laki-laki pernah mengalami pelecehan seksual di ruang publik yaitu di jalanan umum sebesar 28,22 persen  dan  transportasi  umum  sebanyak  15,77  persen  (Aminah,  2020). Namun, jumlah ini adalah puncak gunung es dari pelecehan seksual yang sebenarnya terjadi dalam  masyarakat  ( https://bahasan.id/pelecehan-seksual-non-fisik-kejahatan-yang- tidak-dihukum/, 2020 ) .
Seiring  dengan  perkembangan  zaman,  pelecehan  seksual  kembali mendominasi  kaum  perempuan  di  ranah  digital  ( cyber )  yang  dapat  disebut  sebagai bentuk  pelecehan  seksual  non  fisik.  Salah  satu  kasus  pelecehan  seksual  di  ranah digital terjadi pada mantan pegawai di sebuah Kafe X yang terletak di Mal Sunter, Jakarta  Utara.  Mantan  pegawai  atau  barista  Kafe  X  tersebut  menggunakan  kamera pengawas  atau closed-circuit  television  ( CCTV)  untuk  mengintip  payudara pelanggan perempuan. Aksi tersebut dikecam karena dinilai melecehkan perempuan. Barista  tersebut  sebagai  pegawai  Kafe  X  dikecam  karena  aksinya  melecehkan perempuan. Motif tersebut diakui karena rasa iseng untuk berniat menjahili korban. Atas kejadian tersebut maka tersangka telah dijerat Undang-undang yang mengatur tentang  Informasi  Elektronik  dan  Transaksi  Elektronik  (UU  ITE)  dengan  Pasal  45 ayat 1, Pasal 27 ayat 1 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2008 tentang Infomasi dan Transaksi Elektronik, dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara.
Berdasarkan  kasus  tersebut, Senior  General  Manager  Public  Relation  & Communications PT  X  melakukan  manajemen  krisis  pada  kasus  ini  dengan memastikan kejadian ini tersebut tidak terulang kembali. Pelaku juga tidak bekerja di PT  X  dan  Kafe  X  Indonesia.  Perusahaan  juga  menyertakan  permohonan  maaf melalui  akun  media  sosial . Berdasarkan  kasus  pelecehan  seksual  yang  beredar  di media sosial tersebut, Komisioner Komnas Perempuan sebagai lembaga negara yang independen atas penegakan hak asasi manusia perempuan Indonesia, memiliki tujuan
untuk  mengembangkan  kondisi  yang  kondusif  bagi  penghapusan  segala  bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penegakan hak-hak asasi manusia perempuan di Indonesia  dan  meningkatkan  upaya  pencegahan  dan  penanggulangan  segala  bentuk kekerasan  terhadap  perempuan  dan  perlindungan  hak-hak  asasi  perempuan. ( https://www.komnasperempuan.go.id/about-profile-komnas-perempuan, 2020). Komnas  Perempuan  ikut  menanggapi  kasus  pelecehan  dengan  menyatakan  bahwa tindakan  yang  dilakukan  mantan  pegawai  Kafe  X  tersebut  masuk  dalam  kategori pelecehan  seksual  dengan  bentuk  kekerasan.  Hal  ini  karena  pelaku  telah mempertontonkan  secara  verbal  tubuh  perempuan  yang  bisa  mempermalukan pelanggan tersebut dengan menggunakan tubuh perempuan tanpa persetujuan.
Pernyataan  Komnas  Perempuan  dalam  menyikapi  kasus  pelecehan  seksual tersebut  tentunya  terdapat  peran-peran  penting  di  dalamnya  yang  diantaranya  yaitu komunikasi  organisasi.  Menurut  Wiryanto,  komunikasi  organisasi  sebagai pengiriman dan penerimaan pesan organisasi baik secara formal maupun informal di dalam organisasi (Rinaldy, 2016). Hal ini bertujuan agar komunikasi organisasi yang terjalin  secara  eksternal  dan  internal  dapat  mengajak  publik  dalam  melakukan berkontribusi untuk menyetarakan keadilan gender yang ada sesuai dengan visi dan misi Komnas Perempuan (Odelia, 2017).
Aliran  informasi  dalam  melakukan  komunikasi  organisasi  terdiri  dari  lima jenis  (Pace  dan  Faules,  2018)  diantaranya  yaitu:  1)  Komunikasi  ke  bawah  yakni informasi  yang  mengalir  jabatan  berotoritas  tinggi  kepada  mereka  yang  berotoritas lebih rendah, seperti komunikasi antara manajemen kepada pegawai; 2) Komunikasi ke  atas  yakni  informasi  mengalir  dari  pangkat  yang  lebih  rendah  (bawahan)  ke pangkat yang lebih tinggi (penyelia); 3) Komunikasi Horizontal yakni penyampaian informasi di antara rekan-rekan sejawat dalam unit kerja yang sama; 4) Komunikasi Lintas-Saluran  yakni  pegawai  untuk  berbagi  informasi  melewati  batas-batas fungsional  dengan  individu  yang  tidak  menduduki  posisi  atasan  maupun bawahannya;  5)  Komunikasi  Informal,  Pribadi,  atau  Selentingan  yakni  ketika pegawai berkomunikasi satu dengan lainnya tanpa mengindahkan posisinya di dalam organisasi, faktor tersebut mengarahkan aliran informasi yang sifatnya pribadi. Proses komunikasi di dalam organisasi melibatkan komunikasi internal yang akan  dilakukan  oleh  anggota  organisasi.  Luarannya  terkait  dengan  komunikasi eksternal.  Sedangkan  komunikasi  organisasi  yang  ditujukan  untuk  keperluan komunikasi  eksternal,  tidak  mengikuti  pola  seperti  halnya  dalam  komunikasi internal.  Model  komunikasi  yang  dijalankan  akan  cenderung  menyesuaikan  dengan publik  eksternal  yang  akan  dituju  sebagai  pemangku  kepentingan  dengan mengidentifikasi  model  komunikasi  dua  arah  yang  bersifat  dialogis.  Hal  ini  terjadi mengingat tujuan komunikasi organisasi keluar adalah dapat tercapainya penerimaan publik  atas  kinerja  perusahaan  yang  terdapat  dalam  komunikasi  internal  (Ishak, 2012).
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut,  rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini adalah  bagaimana  komunikasi  organisasi  Komnas  Perempuan  dalam  menyikapi penyelesaian  kasus  pelecehan  seksual  terhadap  pelanggan  oleh  barista  Kafe  X? Penelitian ini bertujuan  untuk mengetahui penerapan komunikasi organisasi Komnas Perempuan  dalam  menyikapi  penyelesaian  kasus  pelecehan  seksual  terhadap pelanggan  oleh  barista  Kafe  X.  Peneliti  menggunakan  teori  komunikasi  organisasi menurut  Greenbaunm,  bidang  komunikasi  organisasi  termasuk  arus  komunikasi formal  dan  informal  yang  berada  di  dalam  organisasi  yang  berkaitan  dengan komunikasi  eksternal  dan  internal  yang  memandang  peranan  komunikasi  terkait
koordinasi  pribadi,  tujuan  organisasi,  dan  masalah  menggiatkan  aktivitas (Muhammad, 2017).

## 2. Metode Penelitian
Peneliti  menggunakan  pendekatan  penelitian  deskriptif  kualitatif  yang dimaksudkan  untuk  mengetahui  pemahaman  mengenai  komunikasi  organisasi Komnas  Perempuan  dalam  menyikapi  penyelesaian  kasus  pelecehan  seksual terhadap  pelanggan  oleh  barista  Kafe  X.  Metode  penelitian  pada  penelitian  ini menggunakan  metode  studi  kasus  di  Komnas  Perempuan  sebagai  lembaga  negara independen untuk melakukan penegakan hak asasi manusia kepada kaum perempuan Indonesia. Subyek  penelitian  ini  adalah  Komnas  Perempuan.  Sedangkan  yang menjadi  obyek  dari  penelitian  ini  yaitu  komunikasi  organisasi  yang  berada  di Komnas Perempuan baik dari komunikasi secara internal maupun secara eksternal.
Teknik  pengumpulan  data  pada  penelitian  ini  menggunakan  wawancara sebagai data primer. Wawancara dilakukan pada narasumber yaitu Siti Aminah Tardi sebagai  Komisioner  Komnas  Perempuan  2020-2024  (Anggota  Sub  Komisi Pemantauan,  Ketua  Merangkap  Anggota  Sub  Komisi  Reformasi,  Hukum  dan Kebijakan,  Anggota  Resource  Center).  Alasan  peneliti  memilih  Siti  Aminah  Tardi agar  peneliti  dapat  memahami  komunikasi  organisasi  Komnas  Perempuan  secara internal  dalam  memberikan  pandangan  terhadap  kasus  pelecehan  tersebut. Selanjutnya  peneliti  melakukan  wawancara  kepada  Veryanto  Sitohang  sebagai Komisioner  Komnas  Perempuan  2020-2024  (Ketua  Sub  Komisi  Partisipasi Masyarakat,  Anggota  Gugus  Kerja  Perempuan  dalam  Kebhinnekaan).  Alasan peneliti  memilih Veryanto  Sitohang agar  peneliti  dapat  memahami  komunikasi organisasi  Komnas  Perempuan  secara  eksternal  dalam  menyikapi  kasus  pelecehan tersebut.
Wawancara  yang  dilakukan  oleh  peneliti  yaitu  melalui  aplikasi konferensi video Zoom sebagai  bentuk  prosedur  wawancara  kepada  Komnas  Perempuan  dan berupa  dukungan  kepada  pemerintah  dalam  menghambat  penyebaran  virus corona. Pengumpulan  data  dilakukan  di  tengah  pandemi  Covid-19. Peneliti  menggunakan data  sekunder  berupa  dokumentasi  dan  studi  kepustakaan  dengan  menggunakan berbagai  informasi  baik  dalam  bentuk  buku,  jurnal,  serta  referensi  lainnya  sebagai bentuk pendukung penelitian ini.
Peneliti  menggunakan  teknik  keabsahan  data  yang  berdasarkan  pada  tolak ukur  keabsahan  data  pada  metode  penelitian  kualitatif  penting  adanya  keakuratan data  dalam  proses  pengasahan  data.  Keabsahan  data  dilakukan  dengan  cara triangulasi  sumber  di  mana  peneliti  memastikan  hasil  wawancara  dengan  observasi di  media  massa.  Setelah  melakukan  wawancara  dengan  kedua  narasumber  dari Komnas Perempuan tentang kasus barista Kafe X, peneliti juga memantau kelanjutan kasus tersebut melalui pemberitaan di media massa.

## 3. Hasil Penemuan dan Diskusi
Komunikasi Organisasi Internal Sub Komisi Pemantauan Komnas Perempuan Berdasarkan  informasi  dari  Siti  Aminah  Tardi,  komunikasi  formal  dan informal  terdapat  pada  Sub  Komisi  Pemantauan.  Pada  tahun  2005,  Komnas Perempuan membentuk Unit Pengaduan dan Rujukan (UPR) di bawah Sub Komisi Pemantauan  yang  terdiri  dari  relawan  dengan  latar  belakang  beragam  sebanyak  20
individu  untuk  menangani  ribuan  kasus.  Unit  Pengaduan  dan  Rujukan  memiliki mekanisme  secara online dan offline .  Mekanisme online merupakan  komunikasi informal  yaitu  melalui  telepon,  email,  media  sosial,  surat,  dan  hotline.  Komunikasi formal  dilakukan  secara offline dengan  datang  langsung  untuk  melakukan wawancara.  Melalui  dua  mekanisme  tersebut,  Unit  Pengaduan  dan  Rujukan  akan membaca  berbagai  macam  pengaduan  dan  akan  melakukan  rujukan  untuk wawancara  berdasarkan  kebutuhan  korban  baik  dalam  bentuk  bantuan  hukum, kebutuhan  Ruang  Aman,  kebutuhan  pendampingan  (lembaga  perempuan  atau Lembaga  Bantuan  Hukum),  rumah  sakit,  maupun  kebutuhan  pendampingan psikologis yang kemudian akan disikapi kasus tersebut dengan melihat dan membaca kelengkapan berkas korban.
Ketika berkas tersebut telah diverifikasi, Komnas Perempuan akan membuat dan mengirimkan surat rekomendasi sesuai kepentingan korban dengan memastikan bahwa korban tidak diizinkan menjadi pelaku atau tersangka atas tujuan lain ketika korban ingin mengklaim keadilannya. Dalam surat rekomendasi disertakan pula surat klarifikasi, amicus  curiae atau  sahabat  keadilan.  Komnas  Perempuan  juga memberikan legal opini kepada hakim terkait kasus kekerasan berbasis gender yang diperiksa  atau  Komnas  Perempuan  datang  ke  persidangan  sebagai  ahli  dari  pihak yang memperjuangkan hak perempuan.
“Nah UPR terdiri dari relawan yang berlatar belakang beragam, yang kita rekrut  per  tahun.  Kemudian  ini  relawannya  akan  melakukan  wawancara, kebutuhannya  apa,  apakah  butuh  bantuan  hukum,  dia  butuh  Ruang  Aman, dia  butuh  pendampingan,  dia  butuh  rumah  sakit,.  Nah  setelah  yang  datang langsung  atau  melalui  telepon,  itu  kita  rujuk.  Kita  rujuk,  misalnya  oh  dia butuh  Ruang  Aman,  ya  kita  cari  Ruang  Aman  yang  kosong  dan  bisa menerima.  Oh,  Ruang  Aman  A,  kita  hubungi  dia.  Oh  tersedia,  ya  sudah  ke Ruang  Aman.  Oh  dia  butuh  pendamping,  kita  hubungi  lembaga  perempuan atau  LBH,  kita  rujuk  ke  sana,  atau  dia  ternyata  tidak  membutuhkan pendampingan  hukum,  tapi  lebih  membutuhkan  pendampingan  psikologis. Kita rujuk ke lembaga psikologis. Nah itu yang dirujuk”. – Siti Aminah Tardi
“UPR  ini  mekanismenya  ada  3,  melalui  telepon,  melalui  email,  ada  yang melalui medsos, ada juga yang melalui surat. Nah, kalau misalnya yang ke UPR kan yang telepon langsung sama datang langsung. Kemudian ada yang surat,  ada  email.  Nanti  dibaca.  Kalau  yang  datang  langsung  itu diwawancarai,  kalau  sekarang  karena  COVID,  kita  tidak  menerima pengaduan  langsung,  tapi  melalui  online,  melalui  hotline”.  –  Siti  Aminah Tardi
Berdasarkan  alur  pengaduan,  Komnas  Perempuan  tidak  menangani  secara individu atau case by case karena yang menangani adalah lembaga penyedia layanan, baik  berbasis  masyarakat,  pemerintah  daerah,  maupun  pemerintah  pusat.  Komnas Perempuan  turut  memastikan  korban  terpenuhi  hak  keadilan  serta  pemulihannya. Jika  ada  hambatan,  maka  Komnas  Perempuan  akan  mengirimkan  surat  klarifikasi dari  hambatan  yang  ada  dengan  mendorong  perubahan  kebijakan.  Di  sisi  lain, Komnas  Perempuan  mendukung  lembaga  penyedia  layanan  dalam  melakukan peningkatan  kapasitas,  koordinasi,  dan  mengkaitkan  lembaga  penyedia  layanan dalam pengambilan kebijakan.
Vol. 5, No. 1, Maret 2021, Hal 139-150
Siti  Aminah  Tardi  menyatakan  berbagai  macam  kasus  yang  terjadi  di Komnas  Perempuan  akan  dikelola  oleh  Sub  Komisi  Pemantauan  sebagai kewenangannya.  Berdasarkan  pada  kegiatannya,  Sub  Komisi  Pemantauan  akan menyelenggarakan kegiatan setiap bulan untuk melakukan case conference di mana kasus  yang  terjadi  akan  disikapi  dengan  melakukan  bedah  kasus  baik  dalam  hal rekomendasi,  turun  lapangan,  kelengkapan  kasus  maupun  rapat  yang  dihadiri  oleh seluruh  komisioner  (15  komisioner  yang  hadir).  Kasus  yang  berada  di  dalam case conference akan dilihat, direkomendasikan, dianalisa, didiskusikan atau diselesaikan dengan dipimpin oleh Sub Komisi Pemantauan baik di hadapan ketua maupun wakil ketua  dengan  terdistribusi  berdasarkan  aksi  dengan  posisi  kolektif  kolegial.  Hal tersebut diyakini sebagai bentuk komunikasi organisasi ke atas.
“Di Komnas Perempuan kasus masuknya menjadi kewenangan di Sub Kom Pemantauan.  Sub  Kom  Pemantauan  setiap  bulan  menyelenggarakan namanya  case  conference,  kasus  yang  harus  disikapi.  Misalnya,  ada  kasus ini,  apa  yang  harus  dilakukan,  didistribusi,  dilakukan  di  Sub  Kom Pemantauan di konferensi itu, bedah kasus, jadi ketika kita bilang kasus ini bikin rekomendasi ke ini, kasus ini kita turun lapangan, kasus ini tanyakan, dilengkapi  dulu.  Itu  dilakukan  di  rapat  case  conference  itu  dihadiri  oleh seluruh  komisioner.  15  komisioner  hadir,  dilihat  kasus  ini  sebaiknya bagaimana, kasus ini rekomendasinya ke siapa, atau resolve-nya bagaimana. Jadi sistem di Komnas Perempuan memang ada ketua dan wakil ketua. Tapi kami  terdistribusi  berdasarkan  aksi,  dan  15-nya  ini  karena  dipilih  sama posisinya kolektif kolegial. Jadi ketika di case conference yang lead adalah komisioner  pemantauan,  memberikan  analisa,  mendiskusikan,  kemudian merekomendasikan”. – Siti Aminah Tardi
Komunikasi organisasi ke bawah berdasarkan dalam prosedur operasi standar (SOP)  terkait  surat  rekomendasi  yang  dikirimkan  kepada  menteri,  presiden,  ketua mahkamah  konstitusi,  jaksa  agung.  Sub  Komisi  Pemantauan  akan  meminta  Ketua Komnas  Perempuan  untuk  menandatangani  surat  tersebut  karena  dalam  Komnas Perempuan memiliki peran leveling yang terdiri dari nilai-nilai birokratis yang harus dipahami  oleh  seluruh  Komnas  Perempuan,  akan  tetapi  dalam  pengambilan keputusan akan dilakukan secara bersama.
“Di  dalam  SOP  kami,  terkait  surat  rekomendasi.  Jika  itu  level  yang  kita kirimkan  surat  menteri,  atau  presiden,  ketua  MK,  ketua  jaksa  agung,  maka yang  tanda  tangan  di  surat  itu  adalah  ketua  Komnas  Perempuan,  karena leveling  ya.  Ketika  presiden  yang  tanda  tangan  aku,  kan  ada  nilai-nilai birokratis  yang  harus  dipahami  ya.  Maka  yang  tanda  tangan  adalah  ketua. Tapi pengambilan keputusan itu dilakukan bersama” – Siti Aminah Tardi
Bentuk  komunikasi  horizontal  dalam case  conference ,  setiap  anggota  Sub Komisi Pemantauan yang terdiri dari badan pekerja atau staff harus bekerja setiap hari  dalam  menginput  data,  menganalisa  kasus  dari  awal  dengan  melakukan pemilahan kasus yang sudah dan ditulis berdasarkan kronologisnya.
“Pas  case  conference,  Sub  Kom  ada  badan  pekerja  itu  staff.  Mereka  yang bekerja  setiap  hari,  masuk  membuat  input  data,  menganalisa  kasus  dari
awal.  Jadi  ketika  case  conference,  komisioner  di  pihak  pemantauan.  Kasus masuknya  ke  pemantauan,  nah  kasus  yang  sudah  dipilah,  sudah  ditulis kronologisnya, siapa pengadunya apanya oleh para pekerja..” – Siti Aminah Tardi
Komunikasi  organisasi  lintas-saluran  akan  terjadi  ketika  suatu  kasus  yang melibatkan  lintas  isu,  seperti  kekerasan  seksual  itu  terjadi  di  Aceh,  atau  Papua. Divisi Perempuan Bhinneka sebagai Sub Komisi yang membawahi isu-isu Aceh dan Papua akan berkonsultasi kepada Sub Komisi Pemantauan untuk melakukan kajian, pemantauan,  koordinasi  dan  konsultasi  berdasarkan draftnya ,  dengan  melakukan quality  control dengan  melihat  kesesuaian  instrumen  hukum,  baik  hukum internasional, hukum nasional, maupun kebijakan-kebijakan yang digunakan dalam istilah surat rekomendasi.
“Iya,  karena  itu  lintas  isu.  Atau  misalnya  kekerasan  seksual  itu  terjadi  di Aceh,  atau  Papua.  Nah  maka  itu  dikombinasikan  dengan  divisi  Perempuan Bhinneka yang membawahi isu-isu Aceh dan Papua. Atau ketika ini menimpa penyandang  disabilitas,  maka  kita  konsultasikan  ke  tim  tim  penyandang disabilitas  yang  melakukan  kajian  dan  pemantauan  ke  penyandang disabilitas,  kita  konsultasikan.  Nah  setelah  ada  konsultasi  atau  koordinasi dengan lintas Sub Kom, itu kembali ke Pemantauan, nanti ada quality control di Komisioner Pemantauan, konteksnya untuk melihat kesesuaian instrumen hukum,  baik  hukum  internasional,  hukum  nasional,  maupun  kebijakan- kebijakan yang digunakan di dalam istilah surat rekomendasi. Baru dikirim tuh suratnya”. – Siti Aminah Tardi
Komunikasi  internal  Sub  Komisi  Pemantauan  dengan  melakukan case conference dalam  menganalisa  kasus  kekerasan  seksual,  sedangkan  komunikasi eksternal  yaitu  dengan  meminta  dukungan  Koalisi  Ruang  Aman,  bekerja  sama dengan aparat penegak hukum, kepolisian, jaksa, hakim, lembaga penyedia layanan maupun  mengatur  surat  rekomendasi  kepada  menteri,  presiden,  Ketua  Mahkamah Konstitusi,  dan  jaksa  agung.  Berdasarkan  penelitian  terdahulu  yang  dilakukan Agustin  dan  Widayatmoko  (2019),  iklim  komunikasi  organisasi  tercipta  atas interaksi dan komunikasi antar anggota. Hal tersebut mendukung penelitian ini ketika sesama  anggota  Sub  Komisi  Pemantauan  bersinergi  untuk  membangun  komunikasi organisasi baik dalam komunikasi ke atas, ke bawah, horizontal, dan lintas-saluran, maupun melakukan komunikasi secara formal dan informal dalam pencapaian tujuan Komnas Perempuan.

## Komunikasi Organisasi Eksternal Sub Komisi Partisipasi Masyarakat Komnas Perempuan
Veryanto Sitohang menyatakan Komnas Perempuan akan memberikan respon kepada  media  dan  menerima  permintaan  dari  wartawan  mengenai  penjelasan  suatu kasus  melalui  pandangan  Komnas  Perempuan.  Permintaan  akan  direspon  melalui grup pesan  instan “Disposisi  Media”  yang  diampu  oleh  Sub  Komisi  Partisipasi Masyarakat yang kemudian akan didisposisi kepada anggota komisioner yang akan merespon  wartawan  yang  mencakup  publik  secara  luas.  Kasus  yang  diminta  oleh wartawanpun tak hanya berkaitan dengan kekerasan seksual tetapi ada pula tindakan khusus  baik  yang  dilakukan  oleh  masyarakat,  pejabat  ataupun  pemerintah  yang
Vol. 5, No. 1, Maret 2021, Hal 139-150
mendiskriminasikan  perempuan.  Jika  jumlah  wartawan  banyak,  Sub  Komisi Partisipasi Masyarakat akan membuat press release.
Komnas  Perempuan  juga  menerapkan  kode  etik  untuk  melindungi  korban dengan  tidak  mempublikasikan  identitas  dan  data  kepada  publik,  selain  itu  juga memberikan  peringatan  ( warning )  kepada  masyarakat  terhadap  pemberitaan  kasus dan  menyelipkan  edukasi  melalui  media  sosial  milik  Komnas  Perempuan  yaitu instagram atau  di facebook berupa  kampanye,  penyampaian  isu  kekerasan  seksual terhadap  perempuan.  Terkait  dengan  pemberitaan,  Sub  Komisi  Partisipasi Masyarakat berkontribusi dengan Sub Komisi atau gugus kerja yang lainnya dalam pembuatan konten di media yang bergantung pada pemberitaan atau informasi yang ingin disampaikan kepada publik.
“Di  Komnas  Perempuan  untuk  meminta  penjelasan  untuk  merespon  media punya  group  namanya  “Disposisi  Media”,  diampu  oleh  Sub  Kom  Parmas dimana  saya  menjadi  ketuanya,  kalau  misalkan  wartawan  yang  minta wawancara  atau  meminta  pandangan  Komnas  Perempuan  tentang  sesuatu hal maka kami harus membuat disposisi dulu siapa yang sebaiknya merespon wartawan”. – Veryanto Sitohang
Berdasarkan pola membangun hubungan, Sub Komisi Partisipasi Masyarakat (Sub  Kom  Parmas)  memiliki  mandat  untuk  membangun  hubungan  dengan  pihak eksternal  seperti  masyarakat  sipil,  pemerintah,  maupun  dunia  usaha  dengan memastikan  seluruh  institusi  yang  ada  telah  mendukung  upaya  menciptakan  situasi yang  kondusif  untuk  perempuan  seperti  layaknya  seorang  humas  maupun public relations. Tugas  Komnas  Perempuan  juga  mendukung  pekerjaan  Sub  Komisi  atau gugus  kerja  lain  ketika  bertemu  dengan  media  dalam  membuat press  conference maupun press release.
Dalam membangun hubungan dengan pihak eksternal, Sub Komisi Partisipasi Masyarakat secara aktif melakukan diskusi dan pembelajaran dengan jaringan media seperti Aliansi Jurnalistik Independen (AJI), dan forum jurnalis perempuan terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan yang memiliki keberpihakan terhadap korban. Sub  Komisi  Partisipasi  Masyarakat  mengajak  teman-teman  muda  milenial  atau influencer dalam  membahas  informasi  kepada  publik.  Sub  Komisi  Partisipasi Masyarakat  juga  memiliki  jaringan  masyarakat  sipil  dengan  memberikan pendampingan  terhadap  korban  melalui  kampanye  bersama  termasuk  pemerintah. Komnas  Perempuan  juga  bekerja  sama  dengan  Kominfo  dengan  membuat  acara talkshow yang disiarkan melalui televisi Kominfo.
“Sub kom parmas bertanggung jawab untuk membangun hubungan dengan pihak  luar  misalkan  masyarakat  sipil,  pemerintah,  dunia  usaha,  dan  lain sebagainya. Tujuannya adalah untuk memastikan seluruh institusi yang ada itu  mendukung  upaya-upaya  menciptakan  situasi  yang  kondusif  untuk perempuan sebenarnya kayak humasnya lah atau public relationsnya gitu”- Veryanto Sitohang
“Nah saya pikir menjaga hubungan baik dengan teman-teman wartawan itu sangat  penting,  caranya  boleh  dilakukan  secara  formal  maupun  informal. Nah  cara  formal  itu  pertemuan-pertemuan  yang  rajin  dilakukan mengingatkan  mereka  atau  wartawan  sebetulnya  butuh  berita,  jadi  kita memberikan  secara  rutin  bahkan  setiap  minggu  hot  issue    yang  sedang
terjadi  dan  direspon  kepada  Komnas  Perempuan  baik  dalam  bentuk tertulis”- Veryanto Sitohang
“Nah  sekarang  justru  paling  efektif  teman-teman  milenial  influencer  jadi Komnas  Perempuan  juga  menggandeng  teman-teman  influencer  yang  aktif ngomong  di  media  sosial  untuk  menyampaikan  informasi-  informasi  ke publik”- Veryanto Sitohang
“Termasuk pemerintah bahkan Komnas Perempuan selama setahun bekerja sama  dengan  Kominfo  bikin  acara  talkshow  jadi  Komnas  Perempuan menyiapkan  narasumbernya  nanti  Kominfo  akan  melakukan  liputan, menyiapkan  rengkaman  kemudian  menyiarkan  dalam  ke  TVnya  mereka sehingga  kemudian  kayak  acara  talkshow  mingguan  seperti  itu  muncul secara rutin di TVnya Kominfo”- Veryanto Sitohang
Berdasarkan  penelitian  terdahulu  yang  dilakukan  oleh  Agustin  dan Widayatmoko  (2019)  menemukan  bahwa  iklim  komunikasi  organisasi mempengaruhi kepuasan komunikasi organisasi. Hal tersebut mendukung penelitian ini bahwa kepuasan komunikasi organisasi yang terdapat di Sub Komisi Partisipasi Masyarakat  dapat  memberikan  kelancaran  proses  kerjasama  maupun  membangun hubungan dengan pihak eksternal.

## Komnas Perempuan dalam Menyikapi Pelecehan Seksual oleh Barista X
Menurut  Siti  Aminah  Tardi,  pelecehan  seksual  pada  dasarnya  digolongkan menjadi  dua  yaitu  pelecehan  x  secara  fisik  dan  non  fisik.  Pada  kasus  pelecehan seksual  yang  terjadi  di  x  dikategorikan  pelecehan  seksual  secara  non  fisik  dengan adanya unwellcome  attention oleh  korban  karena  telah  menyebabkan  rasa  tidak nyaman,  malu,  dan  merasa  terhina.  Akibat  adanya  kekosongan  aturan  hukum pelecehan seksual secara non fisik di Indonesia dengan memiliki keterkaitan dalam mendistribusikan  informasi  maka  karyawan  x  yang  mentransmisikan video terkena UU  ITE  Pasal  27  ayat  1  yang  berisikan  konten  asusila  sedangkan  karyawan  yang membesarkan  ( zoom ) payudara  konsumen  tidak  dipenjara  melainkan  hanya mendapatkan sanksi sosial dan menjadi saksi dalam kasus tersebut.
Siti  Aminah  Tardi  menambahkan  bahwa  kinerja  PR  x  dianggap  sebagai langkah  yang  baik  dan  cepat  di  dalam  dunia  usaha  terutama  dalam  konteks  untuk menjaga image dan  menjalankan  aturan  internalnya  namun  tidak  memberikan  efek jera  kepada  pelaku  pelecehan  karena  tidak  memiliki  aturan  hukumnya,  x  juga diwajibkan  untuk  mengembalikan  ruang  aman  kepada  konsumen  khususnya perempuan agar dapat kembali beraktivitas dalam menikmati produk-produk x.
“Nah  itu  adalah  langkah  yang  baik  dan  cepat  dilakukan  oleh  dunia  usaha. Saya  pikir  sebagai  bentuk  franchise  internasional  punya  standar  layanan juga  harus  diikuti  oleh  setiap  franchise  nya,  walau  Indonesia  belum meratifikasi  konferensi  ILO  1990,  tentang  penghapusan  kekerasan  seksual dan pelecehan seksual di dunia kerja, tapi setiap perusahaan memiliki nilai aturan  internal.  Dan  apalagi  yang  terkait  dengan  layanan  konsumen.  Saya pikir  adalah  dalam  konteks  yang  menjaga  image  dan  menjalankan  aturan internalnya.”- Siti Aminah Tardi
Vol. 5, No. 1, Maret 2021, Hal 139-150
“Apakah itu akan membuat jera pelaku pelecehan seksual? Ya engga, karena gak ada aturan hukumnya, pelakunya tidak dipenjara, yang dipenjara adalah yang  mentransmisikan  saja,  yang  mengunggah  ke  media  sosialnya.  Yang ngintipnya  engga,  dia  hanya  jadi  saksi,  karena  di  Indonesia  belum  ada aturan  terkait  pelecehan  seksual  non-fisik.  Jadi  pertanyaanmu,  apakah  itu membuat jera pelaku pelecehan seksual yang tidak dikenai penjara, ya tidak jera.  Dia  tidak  dikenai  hukuman,  dia  hanya  dikenai  hukuman  pemecatan sama sanksi sosial”- Siti Aminah Tardi
Veryanto  Sitohang  mendukung  opini  Siti  Aminah  Tardi  bahwa  permintaan maaf dan pemecatan terhadap karyawan yang dilakukan oleh perusahaan dan Kafe X dianggap belum efektif karena tidak ada jaminan bagi pelaku  untuk tidak melakukan tindakan  serupa  di  tempat  lain  dan  perlu  adanya    pembinaan  pelaku.  Komnas Perempuan  juga  mendorong  perusahaan  di  Indonesia  untuk  memiliki  standar penanganan  dan  pencegahan  kekerasan  seksual,  sehingga  perusahaan  memiliki langkah yang harus dilakukan ketika terjadi kasus kekerasan seksual kepada korban dan pelaku kekerasan, karena banyak perusahaan belum memiliki kesadaran akan hal tersebut.
“Kalau  saya,  menurut  saya  itu  belum  efektif  ya  karena  gini  ketika  mereka melakukan  permintaan  maaf  dan  memecatnya,  tidak  ada  jaminan  bahwa yang  bersangkutan  tidak  bisa  tidak  melakukan  tindakan  serupa  di  tempat lain.  Perlu  dilakukan  juga  semacam  pembinaan  terhadap  pelaku  yang  bisa dilakukan  oleh  instansi  tertentu,  supaya  kemudian  dipastikan  pelaku  tidak melakukan  tindakan  serupa  kemudian  hari.  Ya  makanya  kita  mendorong sebenarnya  setiap  perusahaan-perusahaan  yang  ada  di  Indonesia  itu memiliki  standar  penanganan  dan  pencegahan  kekerasan  seksual,  sehingga mereka memiliki langkah apa yang harus dilakukan ketika terjadi korban dan apa yang dilakukan oleh pelaku”. - Veryanto Sitohang
Berdasarkan pada penelitian perbuatan kekerasan/pelecehan seksual terhadap perempuan  yang  dilakukan  oleh  Sumera  (2013), kekerasan  terhadap  perempuan sebagai  tindakan  tidak  manusiawi  karena  perempuan  berhak  menikmati  dan memperoleh  perlindungan  hak  asasi  manusia .  Penelitian  ini  menyatakan  Komnas Perempuan mengharuskan X untuk memberikan ruang aman khususnya perempuan serta  pelatihan  bagi  pelaku  pelecehan  seksual  sehingga  pelaku  tidak  melakukan kekerasan seksual setelah terjadinya pemecatan.

## 4. Simpulan
Pelecehan seksual yang dilakukan oleh Barista Kafe X dikategorikan sebagai pelecehan seksual secara non fisik atau unwellcome attention dengan memberi rasa tidak  nyaman,  malu,  dan  merasa  terhina  kepada  korban,  maka  karyawan  Kafe  X terkena UU ITE Pasal 27 ayat 1 dengan berisikan konten asusila. Dalam menyikapi penyelesaian  kasus  pelecehan  seksual  tersebut,  Komnas  Perempuan  melakukan komunikasi  internal  dan  eksternal.  Komunikasi  internal  yaitu  melalui  Sub  Komisi Pemantauan dengan menyarankan Kafe X untuk mengembalikan ruang aman kepada konsumen  perempuan.  Upaya  komunikasi  eksternal  yang  dilakukan  Sub  Komisi Partisipasi  Masyarakat  dengan  memberikan  tanggapan  kepada  wartawan  melalui
grup  aplikasi  pesan  instan  mengenai  penjelasan  kasus  pelecehan  seksual  oleh pegawai  Kafe  X  melalui  pandangan  Komnas  Perempuan.  Penjelasan  kepada wartawan juga dilakukan dengan menerapkan kode etik untuk melindungi korban.
Berdasarkan  temuan  tersebut,  peneliti  mengajukan  saran  akademis  dan praktis.  Bagi  mahasiswa  dan  peneliti  selanjutnya  yang  ingin  meneliti  komunikasi organisasi  dalam  menyikapi  pengaduan,  bisa  meneliti  dari  pihak  korban  maupun instansi sebagai tempat terjadinya kasus pelecehan seksual. Peneliti melihat adanya keterbatasan  mengakses  perusahaan  dan  korban.  Sementara,  bagi  Komnas Perempuan  bisa  memberikan  seminar  mengenai  standar  penanganan  pencegahan kekerasan  seksual  non  fisik  di  perusahaan,  dan  membangun  komunikasi  organisasi internal  dan  eksternal  kepada  wartawan  maupun  perusahaan  yang  terlibat  kasus pelecehan  seksual.  Bagi  praktisi  usaha/perusahaan  (X)  untuk  memberikan  ruang aman kepada konsumen khususnya perempuan terutama agar dapat merasa nyaman dan aman menikmati produk-produk Kafe X, serta memberikan standar penanganan dan pencegahan kekerasan seksual.

## 5. Ucapan Terima Kasih
Puji syukur dipanjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan  rahmat-Nya  dapat  memampukan  peneliti  untuk  menyelesaikan  kegiatan penelitian dan laporan penelitian ini dengan tepat waktu. Tentunya dalam membuat laporan  penelitian  ini,  peneliti  tak  terlepas  mendapatkan  banyak  bantuan  dan dukungan  dari  berbagai  pihak,  oleh  sebab  itu  dalam  kesempatan  ini  peneliti  ingin mengucapkan  terima  kasih  kepada  Dra.  Riris  Loisa,  M.Si.,  Yugih  Setyanto  S.Sos., M.Si.,  Sinta  Paramita  S.I.P.,  M.A.  yang  telah  membantu  memberikan  informasi seputar  penelitian.  Kepada  Siti  Aminah  Tardi,  Veryanto  Sitohang,  Nuny  Anggya Salam  yang  telah  membantu  peneliti  dalam  menjalankan  proses  wawancara informan,  serta  orangtua  yang  telah  memberikan  dukungan  dari  segi  material, fasilitas, dan pengalaman kepada peneliti.

## 6. Daftar Pustaka
Agustin, Reni, Widayatmoko. (2019). Pengaruh Komunikasi Interpersonal dan Iklim Komunikasi  Organisasi  Terhadap  Kepuasan  Komunikasi  Karyawan Sekretariat  Jenderal  Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika.  3(1).  1-7. https://journal.untar.ac.id/index.php/koneksi/article/view/6198/4220 , diunduh 10 Oktober 2020
Anshari, H.Masjaya, Amin. (2014). Pengaruh Komunikasi Organisasi Dan Budaya Organisasi  Terhadap  Kinerja  Pegawai  Bagian  Sosial  Sekretariat  Daerah Kabupaten Kutai Timur. 2(3). 1-13. http://e- journals.unmul.ac.id/index.php/JAR/article/view/528/480 , diunduh  tanggal  1 Oktober 2020.
Dwiyanti, Fiana. (2014). Pelecehan Seksual Pada Perempuan Di Tempat Kerja (Studi
Kasus  Kasus  Kantor  Satpol  PP  Provinsi  DKI  Jakarta). Jurnal  Kriminologi Indonesia , 10(1), 1- 8. http://www.ijil.ui.ac.id/index.php/jki/article/view/7515/3817 ,diunduh
tanggal 13 September 2020
Vol. 5, No. 1, Maret 2021, Hal 139-150
Ishak,  Aswad.  (2012).  Peran  Public  Relations  dalam  Komunikasi  Organisasi. Jurnal  Komunikasi. 1(4). 1-8. http://jurnalaspikom.org/index.php/aspikom/article/view/38/38 ,  diunduh  2
Oktober 2020
Makmun, Rodhi. (2017). Strategi Komunikasi Dinas Lingkungan Hidup (DJH) Kabupaten  Sukoharjo  Dalam  Mensosialisasikan  Undang-Undang  Perda Nomor  16  Tahun  2011  Tentang  Pengelolaan  Sampah.  http://eprints.iain- surakarta.ac.id/1409/, diunduh tanggal 8 Oktober 2020
Muhammad, Arni. (2017). Komunikasi Organisasi . Jakarta: Bumi Aksara Odelia, Kinanti. (2017). Alur Komunikasi Organisasi Komisi Anti Kekerasan Terhadap  Perempuan:  Studi  Kasus  Sub  Komisi  Partisipasi  Masyarakat. https://kc.umn.ac.id/5306/ , diunduh tanggal 1 Oktober 2020
Pace, R. Wayne Faules, Don F. (2018). Komunikasi Organisasi Strategi Meningkatkan Kinerja Perusahaan. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya Rinaldy, Meuthia. (2016). Efektivitas Komunikasi Organisasi Di Dinas Pendapatan Daerah  Kota  Bekasi. http://repository.fisip-untirta.ac.id/762/ ,  diunduh  8
Oktober 2020. Sakina, Ade Irma, Siti A, Dessy Hasanah. (2017). Menyoroti Budaya Patriarki Di Indonesia. 7(1), 1-10. http://jurnal.unpad.ac.id/share/article/view/13820/6628 ,  diunduh  tanggal  13 September 2020.
Sumera, Marcheyla. (2013). Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap
Perempuan. Lex Et Societatis , 1(2),  1-11.
https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/1748 , diunduh tanggal 13 September 2020 Utami, Susi Wiji. (2016). Hubungan Antara Kontrol Diri Dengan Pelecehan Seksual
Pada  Remaja  Di  Unit  Kegiatan  Mahasiwa  Olahraga  Universitas Muhamadiyah Purwokerto, http://repository.ump.ac.id/3830/3/SUSI%20WIJI%20UTAMI%20-
%20BAB%20II.pdf , diunduh tanggal 13 September 2020