## Jurnal Ilmiah Dunia Hukum

## Volume 7 Nomor 1, Oktober 2022
ISSN Print: 2528-6137 ISSN Online: 2721-0391 TERAKREDITASI SINTA-4 Penerbit: Program Studi Hukum, Program Doktor Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
Jurnal Ilmiah Dunia Hukum indexed by Google Scholar and licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## Perkawinan Nglangkahi pada Masyarakat Adat Jawa dalam Perspektif Hukum di Indonesia

## Laela Novitri Ervia Rahma
Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang E-mail: laelanovitri@gmail.com

## Abstract:
A  community  group  certainly  has  special  habits  that  are  believed  to  be  something  that  is  good  and  is carried out repeatedly and from generation to generation and sometimes contains a severe sanction called a custom. In Javanese society, there is a tradition related to marriage which is known as ngstepi marriage. A skipping marriage is a marriage that carried out before the bride's brother. According to the Javanese, this is something that is not good to do, therefore there are sanctions given to the bride and groom when carrying out the marriage, skipping. The study in this paper discusses the relationship between between national law in Indonesia and marriage is a step in Javanese society and with the sanctions. The study used  uses  the  study  of  customary  law  by  looking  at  it  from  the  perspective  of  anthropological  and sociological that exist in the life of Javanese society.
Keywords: Customary Law; Nglangkahi; Marriage

## Abstrak:
Sebuah  kelompok masyarakat  tentunya memiliki  kebiasaan khusus  yang  diyakini  sebagai  sesuatu  yang baik dan dilakukan secara berulang dan turun temurun dan terkadang mengandung suatu sanksi yang disebut sebagai sebuah adat. Di dalam masyarakat Jawa dikenal sebuah adat terkait dengan perkawinan yang  dikenal  dengan  perkawinan  nglangkahi.  Perkawinan  nglangkahi  merupakan  perkawinan  yang dilaksanakan dengan mendahului kakak mempelai. Menurut masyarakat Jawa, hal ini merupakan sesuatu yang  kurang  baik  untuk  dilakukan,  maka  dari  itu  terdapat  sanksi  yang  diberikan  kepada  mempelai apabila melaksanakan perkawinan nglangkahi. Kajian dalam tulisan ini membahas mengenai keterkaitan antara  hukum  nasional  di  Indonesia  dengan  perkawinan  nglangkahi  pada  masyarakat  Jawa  beserta dengan sanksinya. Studi yang digunakan menggunakan studi hukum adat dengan melihat juga dari sisi antropologis dan sosiologis yang ada dalam kehidupan masyarakat Jawa.
Kata Kunci: Hukum Adat; Nglangkahi; Perkawinan

## A. Pendahuluan
Dalam  kehidupan  manusia  di  muka  bumi,  perkawinan  merupakan  suatu  perkara lazim  yang  dilakukan  juga  sebagai  bagian  dari  budaya  dan  landasan  terbentuknya sebuah  keluarga.  Perkawinan  tidak  hanya  menyangkut  antara  laki-laki  dan  perempuan sebagai  pihak  yang  akan  membentuk rumah  tangga,  melainkan  juga  akan  menyangkut antara orang tua dua belah pihak, saudara dua belah pihak, serta keluarga.
Definisi  dari  perkawinan  sendiri  apabila  ditinjau  dari  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata kawin yang berarti membentuk keluarga dengan
lawan  jenis  maupun  melakukan  bersetubuh  melakukan  hubungan  kelamin. 1 Dalam pandangan Prof. Subekti, perkawinan diartikan sebagai ikatan pertalian yang sah antara seorang  laki-laki  dengan  seorang  perempuan  untuk  waktu  yang  lama. 2 Perkawinan dalam hukum islam disebut dengan istilah pernikahan yang merupakan suatu akad atau perjanjian  antara  seorang  laki-laki  dengan  perempuan  untuk  mengikatkan  diri  dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup yang diridhai oleh Allah SWT. 3
Perkawinan sendiri  merupakan  suatu life cycle atau bagian dari  siklus kehidupan manusia. Selain  itu, perkawinan  merupakan sarana dalam pemenuhan kebutuhan dasar atau basic  needs dalam  kehidupannya.  Maka  dari  itu,  perkawinan  dianggap  sebagai salah satu tahapan yang penting dan vital bagi manusia. 4 Pentingnya sebuah perkawinan hingga setiap orang yang akan  melangsungkan perkawinan harus tunduk dan taat  pada aturan  yang  berlaku,  baik  bersumber  dari  kepercayaan  dan  agama,  adat  istiadat,  serta undang-undang yang dibuat dalam suatu negara. 5
Aturan  perkawinan  di  negara  Indonesia  dimuat  dalamUndang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  1  Tahun  1974.  Dalam  Pasal  1  undang-undang  tersebut,  perkawinan diartikan  sebagai  ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria  dengan  seorang  wanita  sebagai suami  isteri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 6 Undang-undang ini menyatakan pula perihal syarat sahnya suatu perkawinan yaitu perkawinan sah apabila dilakukan sesuai hukum masing-masing agamanya  dan  kepercayaannya,  serta  tiap-tiap  perkawinan  haruslah  dicatat  sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Dari ketentuan tersebut, maka hukum negara  hanya  sebagai  pengesah  administratif  saja,  ketentuan  sah  atau  tidaknya  sebuah perkawinan  sendiri  sesuai  dengan  agama  dan  kepercayaan  masing-masing.  Apabila telah sesuai dengan ketentuan agama dan kepercayaan, maka perkawinan tersebut telah sah.
Adanya  kemajuan  IPTEK  serta  peradaban  yang  semakin  maju  tidak  serta  merta menghapuskan  aturan  adat  kebiasaan  yang  tumbuh  dalam  masyarakat. 7 Selain  dari ketentuan  UU  Perkawinan  tersebut,  biasanya  perkawinan  juga  memperhatikan  unsur adat yang terikat pada mempelai. Indonesia sendiri merupakan negara dengan beragam adat dan budaya. Salah satu suku yang masih banyak memperhatikan unsur adat dalam kehidupannya adalah suku Jawa. Dalam kultur  masyarakat Jawa misalnya, perkawinan ditafsirkan  sebagai  suatu  bagian  dari  tahapan  hidup  yang  sakral.  Perkawinan  bagi masyarakat  Jawa  dilaksanakan  penuh  dengan  ritual  yang  diyakini  bertujuan  untuk
1 Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2016). Kamus Besar Bahasa Indonesia . Available online from: kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perkawinan. [Accessed February 27, 2022].
2 R. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata , Internusa, Jakarta, 2003. Hal. 23.
3 Soemiyati,  Hukum  Perkawinan  Islam  dan  Undang-Undang  Perkawinan  (Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), Liberty, Yogyakarta, 1986. Hal. 8.
4 Linda  Pradhipti  Oktarina,  Mahendra  Wijaya,  dan  Argyo  Demartoto. Pemaknaan  Perkawinan:  Studi Kasus  Pada  Perempuan  Lajang  yang  Bekerja  di  Kecamatan  Bulukerto  Kabupaten  Wonogiri, Jurnal Analisa Sosiologi Edisi April Tahun 2015. Hal. 77.
5 Ibid. Hal. 75.
6 Trusto  Subekti. Sahnya  Perkawinan  Menurut  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian. Jurnal Dinamika Hukum, Edisi 10 No. 3. Tahun 2010, Hal. 329-338.
7 Elsaninta Sembiring dan Vanny Christina. Kedudukan Hukum Perkawinan Adat di Dalam Sistem Hukum Perkawinan Nasional Menurut UU No. 1 Tahun 1974 , Jurnal of Law, Society, and Islamic Civilization, Edisi 2 No. 2. Tahun 2014. Hal. 73.
menghindarkan  mempelai  yang  akan  berkeluarga  nanti  dari  malapetaka  dan  hal-hal buruk yang tidak diinginkan. 8
Negara  Republik  Indonesia  sendiri  mengakui  kebiasaan-kebiasaan  yang  timbul dalam  masyarakat  adat  melalui  Pasal  18B  ayat  2  Undang-Undang  Dasar  1945  yang berisi bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat  beserta  hak-hak  tradisionalnya  sepanjang  masih  hidup  dan  sesuai  dengan perkembangan  masyarakat  dan  prinsip  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  yang diatur  undang-undang.  Sepanjang  kebiasaan  dan  hukum  adat  sesuai  dengan  konstitusi dan hukum nasional, maka kebiasaan adat akan dilindungi dan diakui oleh negara.
Kebiasaan-kebiasaan  pada  masyarakat  Jawa  yang  merupakan  perbuatan  yang merupakan  pengulangan  pada  bentuk  yang  sama,  terkadang  membawa  suatu  akibat hukum  dan  sanksi.  Misalnya  pada  perkawinan  masyarakat  Jawa  terdapat  tradisi  uang pelangkah  sebagai  akibat  dari  dilaksanakannya  perkawinan  yang  mendahului  kakak yang  juga  disebut  dengan nglangkahi .  Masyarakat  Jawa  meyakini  bahwa  perkawinan baik  salah  satu  mempelai  maupun  keduanya  yang  melangkahi  kakak  laki-laki  maupun perempuan  dalam  keluarga  inti  akan  menyebabkan  malapetaka  dan  dianggap  sebagai sesuatu  yang  tidak  baik.  Uang  pelangkah  dalam  hal  ini  dianggap  sebagai  sanksi sekaligus  sarana  yang  dipercaya  mampu  menolak  malapetaka  yang  akan  terjadi  dalam pernikahan  tersebut.  Uang  pelangkah  tersebut  biasanya  ditentukan  sesuai  dengan keinginan  dari  kakak  sebagai  saudara  yang  dilangkahi  sesuai  dengan  kemampuan mempelai.  Berdasarkan  pemaparan  di  atas,  kajian  penelitian  ini  menekankan  pada masalah:  1).  Bagaimana  aturan  pada  masyarakat adat  Jawa  terkait  dengan  perkawinan nglangkahi ;  2).  Bagaimana  pandangan  hukum  nasional  di  Indonesia  terhadaphukum adat dalam perkawinan nglangkahi .

## B. Metode Penelitian
Dalam  kajian  ini,  penulis  menganalisis  secara  interdisipliner.  Selain  dari  melihat sudut pandang hukum adat, penulis juga memanfaatkan sudut pandang dari antropologi dan sosiologi. Penyajian tulisan ini berasal dari data-data sekunder yang diperoleh dari studi  kepustakaan  dengan  membaca  dan  menganalisis  buku  dan  jurnal  yang  relevan dengan  maksud  memperoleh  bahan  rujukan.  Pembahasan  dalam  kajian  ini  juga dianalisis  dengan  menggunakan  metodologi  dengan  melihat  kenyataan  dalam masyarakat dan perilaku yang secara empiris terjadi di masyarakat. Dalam memecahkan masalah  dalam  kajian  ini,  digunakan  metode  pendekatan  yuridis-empiris  dengan menganalisis permasalahan menggunakan bahan-bahan hukum yang dipadukan dengan data empiris di lapangan mengenai masalah perkawinan nglangkahi ini.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Gambaran Umum Fenomena Perkawinan Nglangkahi
Perkawinan  merupakan  sebuah  fase  hidup  yang  tentu  akan  dijalani  bagi hampir  seluruh  manusia.  Makna  perkawinan  yang  bukan  hanya  sekadar menyatukan dua manusia, tetapi juga membentuk suatu keluarga yang abadi dan bahagia sesuai dengan yang diajarkan dalam agama dan hukum. Hal inilah yang menjadikan perkawinan sebagai hal yang sakral.
8 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Istimewa Yogyakarta , Balai Pustaka, Jakarta, 1977. Hal. 177.
Dalam  kenyataan  kehidupan  bermasyarakat,  perkawinan  tidak  terlepas  dari budaya,  kebiasaan,  serta  hukum  adat  di  daerah  tersebut.  Setiap  suku  dan  etnis memiliki  kebiasaan  tersendiri  yang  berbeda  satu  dengan  lainnya.  Kebiasaan tersebut  dibangun  berdasarkan  nilai  yang  diyakini,  diketahui,  dipahami,  dan diresapi oleh masyarakat tersebut.
Kebiasaan  yang  telah  lama  dilaksanakandan  telah  menjadi  bagian  dari kehidupan  kelompok  masyarakat,  turun  temurun  dilakukan,  dan  dianggap sebagai  suatu  cara  yang  baik  dalam  kelompok  masyarakat  tersebut,  biasanya dikenal  dengan  nama  tradisi.  Berasal  dari  Bahasa  Latin  “ traditio ”,  tradisi memiliki  arti  yaitu  diteruskan.  Apabila  kebiasaan  dalam  tradisi  tersebut mengandung suatu sanksi, maka dapat dikenal sebagai hukum adat. 9
Hukum adat sebagai suatu sistem hukum  yang tumbuh dari cara hidup dan pandangan  hidup  masyarakat  yang  seluruhnya  merupakan  bagian  dari  budaya masyarakat  tempat  hukum  adat  itu  berlaku. 10 Nilai  sosial  dan  budaya  dalam kehidupan masyarakat yang dikonkritisasi oleh masyarakat kelompok itu sendiri menjadi sebuah kaidah hukum. Nilai-nilai, kaidah-kaidah, dan budaya yang ada dibangun  oleh  masyarakat  yang  bertujuan  untuk  mengatur  masalah kemasyarakatan  merupakan  suatu  hasil  dari  kebudayaan  yang  adad  alam masyarakat. 11 Kebudayaan  sendiri  berpangkal  pada  hasil  karya  cipta  dan  rasa dari  masyarakat. Seperti  yang dikemukakan Cicero, “ ubi  societas  ibi  ius ” yang demikian  dikatakan  bahwa  hukum  akan  selalu  berkaitan  erat  dengan  kemauan hidup dari masyarakat.
Tingkat  peradaban  atau  bahkan  cara  penghidupan  modern  tidak  cukup mampu  untuk  menggeser  adat  dan  kebiasaan  yang  telah  hidup  di  masyarakat. Hukum  adat  menyesuaikan  dan  beradaptasi  dengan  kehendak  dan  keadaan zaman di tengah proses kemajuan zaman ini sehingga adat tersebut tetap kekal. 12 Suku  Jawa  sebagai  salah  satu  suku  yang  masih  berpegang  teguh  dan memperhatikan  unsur  adat  dan  tradisi  dalam  kehidupannya  memandang perkawinan  bukan  hanya  sekadar  membentuk  rumah  tangga  baru,  melainkan juga  membentuk suatu ikatan antara dua keluarga besar  yang berbeda. Menurut keyakinan  masyarakat  Jawa,  perkawinan  juga  diyakini  sebagai  sesuatu  yang sakral  dan  tidak  boleh  dilaksanakan  secara  asal.  Perkawinan  bukan  hanya dimaknai  sebagai  urusan  privat  antar  laki-laki  dan  perempuan  yang  akan menikah  saja,  namun  juga  dimaknai  sebagai  urusan  keluarga  besama, masyarakat,  suku,  dan  kasta,  sehingga  perkawinan  tidak  lepas  dari  kegiatan upacara dan kepercayaan adat suatu kelompok masyarakat.
Salah  satu  larangan  perkawinan  dalam  masyarakat  Jawa  adalah  larangan perkawinan nglangkahi . Nglangkahi sendiri  dalam  Bahasa  Jawa  diartikan sebagai melompati. Perkawinan nglangkahi maksudnya adalah perkawinan yang dilakukan  dengan  mendahului  kakak  kandungnya  baik  oleh  seorang  mempelai maupun  keduanya.  Masyarakat  Jawa  tidak  menganjurkan  perkawinan
9 Robert  Sibarani. Pendekatan  Antropolinguistik  Terhadap  Kajian  Tradisi  Lisan .  Retorika:  Jurnal  Ilmu Bahasa, Edisi 1, No. 2. Tahun 2015. Hal. 1-17.
10 Bushar  Muhammad, Asas-Asas  Hukum  Adat  Suatu  Pengantar ,  Pradnya  Paramita,  Jakarta,  1994.  Hal. 41-42.
11 Soerjono Soekanto, Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia , UI Press, Depok, 1976. Hal. 41.
12 Soerojo Wingnjodipoero. Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat , Gunung Agung,Jakarta. 1983 Hal. 13.
nglangkahi ini  karena  selain  dari  bentuk  sikap  ketidaksopanan,  juga  akan mendatangkan malapetaka bagi mempelai.
Pada  dasarnya,  fenomena  perkawinan nglangkahi ini  bermakna  untuk mendapatkan  keikhlasan  dari  seorang  kakak  dalam  memberi  izin  kepada  adik untuk melaksanakan perkawinan terlebih dahulu. Kuncinya ada pada keikhlasan, dimana  masyarakat  adat  Jawa  percaya  bahwa  perkawinan  dilandasi  oleh keikhlasan  dari  keluarga  dan  lungkungan  sekitar  untuk  menghindarkan  rumah tangga dari malapetaka dan musibah.
Dalam  masyarakat  adat  Jawa,  biasanya  mempelai  yang  akan  menikah diminta menunggu kakaknya menikah terlebih dahulu. Akan tetapi, apabila tetap akan  melaksanakan  pernikahan nglangkahi ,  biasanya  terdapat  sanksi  adat  yang akan  dibebankan  kepada  mempelai.  Sanksi  tersebut  biasanya  berupa  uang pelangkah  dan  juga  adanya  serangkaian  prosesi  ritual  yang  harus  dilaksanakan kakak yang dilangkahi dan juga adik (mempelai) yang akan menikah.
Uang  pelangkah  sebagai  salah  satu  sanksi  yang  harus  dijalankan  dalam pernikahan nglangkahi ini sebenarnya juga bertujuan selain dari menghindarkan mempelai  dari  malapetaka,  juga  sebagai  cara  untuk  melestarikan  kebudayaan, serta  bertujuan  untuk  menghormati  kakak  karena  sudah  dilangkahinya.  Dalam hal  ini,  uang  pelangkah  juga  bertujuan  untuk  tetap  menjaga  silaturahmi  serta sebagai salah satu penghormatan terhadap etika terlebih kepada saudara sendiri. Tradisi  ini  bukanlah  suatu  tradisi  yang  mutlak  mengikat,  namun  merupakan persetujuan  keluarga.  Besaran  uang  pelangkah  memang  tidak  diatur  secara mutlak,  namun  tergantung  kesepakatan  antara  mempelai  dengan  kakak mempelai yang sekiranya dalam batas wajar.
Ritual  yang  merupakan  sanksi  dari  perkawinan nglangkahi menurut kepercayaan  masyarakat  adat  Jawa  haruslah  dilaksanakan  demi  menghindarkan mempelai dari musibah dan kesialan yang timbul apabila tidak dilaksanakannya ritual  tersebut.  Masyarakat  adat  Jawa  juga  percaya  dan  tidak  berani  melanggar karena dianggap menjadi salah satu aturan yang turun temurun dilaksanakan. Pelaksanaan rangkaian prosesi ritual pada hari pernikahan  mempelai terdiri dari;  sungkeman  kepada  kakak,  pemberian  uang  pelangkah  kepada  kakak, prosesi  tebu  wulung,  prosesi  melangkahi  tumpeng,  dan  ditutup  dengan pemutusan  benang  lawe.  Rangkaian  prosesi  ritual  ini  dilakukan  sebelum  akad nikah  mempelai  yang  melibatkan  sang  kakak  mempelai  dengan  mempelai. Prosesi  ritual  ini  dilaksanakan  pada  malam  hari  sebelum  perkawinan berlangsung  atau  dapat  dilakukan  pada  siang  hari  dan  dilaksanakan  di  kamar pengantin  sesuai dengan waktu pelaksanaannya.   Berlangsungnya prosesi ritual ini,  menyimbolkan  bahwa  sang  kakak  mempelai  telah  rela  untuk  dilangkahi pernikahannya.  Prosesi  ritual  ini  dilaksanakan  dengan  maksud  untuk mengembalikan  keseimbangan  magis  dan  mencegah  adanya  malapetaka  pada rumah tangga mempelai kelak.
Adanya  suatu  fenomena  perkawinan nglangkahi ini  memiliki  makna  yang beragam, mencakup dari segi keragaman sosial dan juga budaya. Makna-makna yang  ada  dalam  perkawinan  ini  membentuk  satu  kesatuan  yang  berkaitan  dan berhubungan erat sehingga sulit untuk dipisahkan.
2. Pandangan Hukum Nasional terhadap Perkawinan Nglangkahi
Selain  berlakunya  hukum  dasar  tertulis,  Indonesia  sendiri  juga menyelenggarakan praktik hukum dasar tidak tertulis. Hukum dasar tidak tertulis ini  awalnya  merupakan  suatu  aturan  dasar  yang  timbul  dan  dilestarikan  dalam praktik penyelenggaraan kenegaraan. Umumnya,  hukum tidak tertulis dimaknai sebagai  hukum  adat. Dalam  buku  “Het Adat Recht van Nederland Indie”, Van Vollenhoven  memberikan  pandangannya  mengenai  hukum  adat  sebagai  hukum yang  tidak  bersumber  ada  peraturan  yang  dibuat  oleh  pemerintah  Hindia Belanda  atau  alat-alat  kekuasaan  yang  menjadi  sendinya  dan  diadakan  sendiri oleh kekuasaan Belanda dahulu. 13
Namun, tidak semua peraturan adat yang tidak tertulis dapat dikatakan suatu hukum.  Peraturan  adat  dikatakan  sebagai  sebuah  hukum  apabila  peraturan tingkah  laku  tersebut  oleh  warga  masyarakat  dianggap  mengikat  dan  terdapat perasaan  bersama  bahwa  peraturan  tersebut  harus  dipertahankan. 14 Sedangkan menurut  Ter  Haar,  adat  tersebut  dapat  dikatakan  sebagai  hukum  adat  apabila penguasa masyarakat hukum yang bersangkutan menjatuhkan putusan hukuman terhadap si pelanggar. 15
Hukum  adat  dan  sanksinya  sendiri  di  Indonesia  masih  diakui keberlangsungannya  sebagai  hukum  tidak  tertulis  yang  masih  hidup  dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan konstitusi dan hukum nasional. Dalam  Pasal  28  I  ayat  3  Undang-Undang  Dasar  RI  1945  disebutkan  bahwa identitas  budaya  dan  hak  masyarakat  tradisional  dihormati  selaras  dengan perkembangan  zaman  dan  peradaban.  Hal  ini  berarti  bahwa  negara  masih menghormati dan mengakui adanya adat istiadat serta memberikan perlindungan terhadap tradisi dan prosesi adat selama masyarakat masih menganggapnya pula dan masih melestarikan adat tersebut.
Begitu  pula  dengan  pasal  18B  ayat  2  Undang-Undang  Dasar  RI  1945, bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat  berserta  hak-hak  tradisionalnya  sepanjang  masih  hidup  dan  sesuai  dengan perkembangan  masyarakat  dan  prinsip  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia, yang  diatur  undang-undang.  Demikian  pula  dalam  Pasal  II  Aturan  Peralihan UUD  1945  bahwa  segala  Badan-Badan  Negaradan Peraturan-Peraturan yang ada, masih berlaku sebelumnya diadakan peraturan baru. Selanjutnya dalam UU No.  1/Drt/1951  juga  menentukan  dan  menjelaskan  posisi  hukum  adat  dalam masyarakat.  Dalam  UU  Darurat  Nomor  1  Tahun  1951  tersebut  juga menunjukkan  bahwa  sanksi  adat  bersifat  nyata  dan  ada  sepanjang  ditaati  dan diyakini  oleh  masyarakat  adat  yang  bersangkutan,  maka  diakui  dalam  hukum nasional.
Dalam  praktiknya  di  masyarakat,  tentunya  terdapat  orang  yang  melakukan perbuatan  yang  bertentangan  dengan  aturan  dan  hukum  adat.  Dalam kepercayaan  masyarakat  Jawa,  pernikahan nglangkahi digolongkan  sebagai perbuatan  yang  bertentangan  dengan  kebiasaan  adat  sehingga  yang  melakukan mendapatkan  sanksi.  Perbuatan  demikian  dipandang  menimbulkan  reaksi  dari
13 Salahuddin,  S.  M.  R. Hukum  Adat  Tanah  Bima  dalam  Perspektif  Hukum  Islam:  Kajian  Unsur-Unsur Keadilan dan Kemanusiaan . Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam, Volume 2 Nomor (2), Tahun 2016. Hal 1-17.
14 Surojo Wignjoedipoero, op.cit . Hal. 99.
15 Surojo Wignjoedipoero, op.cit . Hal. 17.
masyarakat berupa sanksi adat. 16 Walaupun tidak dinyatakan secara tertulis dan tegas  dalam  perundang-undangan,  sanksi  ini  memiliki  kekuatan  hukum  yang nyata ditaati oleh masyarakat.
Kedudukan  hukum  perkawinan  adat  yang  dalam  konteks  ini  adalah perkawinan nglangkahi tidak  diatur  secara  gamblang  dalam  UU  Perkawinan.
Syarat  sahnya  suatu  perkawinan  dalam  hukum  positif  Indonesia  tidak mengambil  asas  dari  hukum  adat,  melainkan  berasal  dari  ketentuan  agama  dan kepercayaan  masing-masing.  Asas  perkawinan  adat  dalam  sistem  hukum perkawinan tidak berlaku secara keseluruhan. Eksistensi hukum perkawinan adat didasarkan  pada  UUD  1945  yang  menjamin  dan  mengakui  adanya  kesatuan masyarakat  hukum  adat  dan  haknya  yang  sesuai  dalam  undang-undang  dan prinsip negara Republik Indonesia.

## D. Penutup
1. Kesimpulan
Dari pembahasan yang telah dijelaskan oleh penulis, maka penulis menarik kesimpulan  mengenai  adat  pernikahan nglangkahi oleh  masyarakat  Jawa  yang merupakan suatu tradisi, adat, dan kebiasaan yang timbul akibat mempelai yang akan  menikah  melakukan  pernikahan  mendahului  kakak  mempelai,  sehingga mengakibatkan adanya suatu sanksi adat berupa keharusan bagi mempelai yang akan melakukan pernikahan untuk membayar uang pelangkah dan melaksanakan prosesi ritual  bersama kakak  yang dilangkahi sebelum akad  nikah  berlangsung. Tujuan  dari  sanksi  adat  yang  diberikan  ini  sebagai  tanda  hormat  kepada  sang kakak  yang  telah  dilangkahi  serta  bertujuan  untuk  menghindarkan  mempelai yang  akan  menikah  dari  malapetaka  kelak  dalam  pernikahannya  nanti.  Apabila ditinjau  dari  hukum  nasional,  pernikahan nglangkahi ini  tetap  sah  dan mengakibatkan  suatu  akibat  hukum  apabila  dilaksanakan  sesuai  dengan ketentuan  hukum  negara  menurut  perundang-undangan  yang  ada,  serta dilakukan dengan ketentuan hukum agama. Hukum di Indonesia tidak mengatur secara rinci bagaimana pernikahan nglangkahi dan akibat yang ditimbulkannya. Sesuai dengan Pasal 28  B UUD 1945  yang  mencantumkan  bahwa setiap orang berhak  membentuk  keluarga  dan  melanjutkan  keturunan  melalui  perkawinan yang sah. Namun, Indonesia juga tetap menghormati hukum adat dan sanksinya yang berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan konstitusi dan prinsip negara. Selama sanksi yang ada pada perkawinan nglangkahi ini tidak memberatkan dan tidak  bertentangan  pada  prinsip  negara,  maka  sah-sah  saja  untuk  dilakukan. Tradisi  ini  juga  dapat  terus  dilestarikan  sebagai  kebudayaan  lokal  sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

## 2. Saran
Berdasarkan  keseluruhan  penjelasan  di  atas,  penulis  ingin  memberikan saran khususnya kepada pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan apa yang telah penulis gali. Pemerintah dalam RUU Masyarakat Hukum Adat hendaknya mengakui  dan  melakukan  pemberdayaan  terhadap  kekayaan  kearifan  lokal. Pemerintah  juga  seharusnya  memberikan  pengakuan  secara  tegas  terhadap hukum  perkawinan  adat.  Perkawinan  adat  juga  hendaknya  ikut  diakui  dalam
16 I Made Widnyana, Kapita Selekta Hukum Pidana Adat , Eresco, Bandung, 1993. Hal.6.
perundang-undangansehingga perkawinan adat sebagai suatu kearifan lokal juga mendapatkan perlindungan oleh negara.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan,  1977. Adat  dan  Upacara  Perkawinan Daerah Istimewa Yogyakarta . Jakarta: Balai Pustaka.
Subekti, R. R. 2003. Pokok-Pokok Hukum Perdata , Jakarta: Internusa.
Soemiyati,  1986, Hukum  Perkawinan  Islam  dan  Undang-Undang  Perkawinan (Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan) ,  Yogyakarta, Liberty.
Muhammad,  Bushar.  1994. Asas  Hukum  Adat:  Suatu  Pengantar .  Jakarta:  Pradnya Paramita.
Soekanto,  Soerjono.  1976. Beberapa  Permasalahan  Hukum  Dalam  Kerangka Pembangunan di Indonesia . Depok: UI Press.
Wignjoedipoero,  Soerojo.  1983. Pengantar  dan  Asas-asas  Hukum  Adat .  Jakarta: Gunung Agung.
Widnyana, I Made. 1993. Kapita Selekta Pidana Adat . Bandung. Eresco

## Jurnal
Linda  Pradhipti  Oktarina,  Mahendra  Wijaya,  dan  Argyo  Demartoto.  2015.Pemaknaan Perkawinan:  Studi  Kasus  Pada  Perempuan  Lajang  yang  Bekerja  di  Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri , Jurnal Analisa Sosiologi , 75-80.
Salahuddin, S. M. R. (2016). Hukum Adat Tanah Bima dalam Perspektif Hukum Islam: Kajian  Unsur-Unsur  Keadilan  dan  Kemanusiaan.  Al-Ittihad: Jurnal  Pemikiran dan Hukum Islam , 2(2), 1-17.
Sembiring,  E.,  &  Christina,  V.  2014.  Kedudukan  hukum  perkawinan  adat  di  dalam sistem  hukum  perkawinan  nasional  Menurut  UU  No.  1  Tahun  1974. Journal  of Law, Society, and Islamic Civilization , 2 (2), 72-94.
Sibarani,  R.  (2015).  Pendekatan  Antropolinguistik  Terhadap  Kajian  Tradisi  Lisan. RETORIKA: Jurnal Ilmu Bahasa , 1(1), 1-17.
Subekti, T. 2010. Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang  Perkawinan  Ditinjau  Dari  Hukum  Perjanjian. Jurnal  Dinamika Hukum , 10 (3), 329-338.

## Website
.Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2016). Kamus Besar Bahasa Indonesia . Available  online  from:  kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perkawinan.  [Accessed February 27, 2022].