## JURNAL ILMIAH ILMU MANAJEMEN

## ANALISIS PROYEKSI FISKAL DKI JAKARTA DENGAN PENDEKATAN

## SIMULTANEOUS EQUATION MODEL
Yurianto *)
yurimerdeka@gmail.com
ABSTRAK
Analisis Proyeksi Fiskal Dki Jakarta Dengan Pendekatan Simultaneous Equation Model . Da- lam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintahan Ibukota Jakarta mempunyai dua peran  yang  strategis,  yaitu  sebagai  Ibukota  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  dan  sebagai daerah otonom. Kajian ini bertujuan untuk menghitung potensi fiskal Provinsi DKI Jakarta periode 2020-2022  yang  meliputi  total  Pendapatan  Asli  Daerah,  kapasitas  fiskal,  total  penerimaan,  celah fiskal,  pertumbuhan  ekonomi,  total  pengeluaran,  dan  total  PDRB  DKI  Jakarta.  Kajian  ini menggunakan Simultaneous Equation Model . Model ini terbagi menjadi lima blok yang terdiri  dari 33  persamaan,  dimana  19  persamaan  struktural  dan  14  persamaan  adalah  persamaan  identi- tas.Hasil  dari  kajian  ini  adalah  bahwa  pertumbuhan  ekonomi  Jakarta  2020-2022  menunjukkan kinerja yang cukup stabil. Tingkat inflasi cenderung meningkat. Total pen-erimaan daerah cender- ung  meningkat  dan  sejalan  dengan  pengeluaran.  Disarankan  Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta menyusun kebijakan belanja yang selektif sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan yang mampu mendorong pertumbuhan perekonomian.

## ABSTRACT
Fiscal Projection Analysis Of Dki Jakarta With A Simultaneous Equation Model Approach . In the context of the Unitary State of the Republic of Indonesia, the Government of the Capital of Ja- karta has two strategic roles, namely as the Capital of the Unitary State of the Republic of Indone- sia and as an autonomous region. This study aims to calculate the fiscal potential of DKI Jakarta Province  for  the  period  2020-2022  which  includes  the  total  Regional  Original  Revenue,  fiscal  ca- pacity,  total  revenue,  fiscal  gap,  economic  growth,  total  expenditure,  and  the  total  GRDP  of  DKI Jakarta. This study uses the Simultaneous Equation Model. This model is divided into five blocks consisting  of  33  equations,  of  which  19  structural  equations  and  14  equations  are  identity  equa- tions. The results of this study are that the economic growth of Jakarta 2020-2022 shows a fairly stable performance. Inflation rates tend to increase. Total regional income tends to increase and is in line with expenditure. It is recommended that the DKI Jakarta Provincial Government develop a selective spending policy in accordance with the needs of the community and which is able to en- courage economic growth.
*) Widyaiswara Ahli Madya, BPSDM DKI Jakarta

## I. PENDAHULUAN
Dalam  konteks  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  Pemerintahan  Ibukota Jakarta  mempunyai  dua  peran  yang  strategis  dan  sentral  dalam  tata  pemerintahan  . Peran  itu  adalah  sebagai  Ibukota  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  dan  sebagai daerah  otonom.  Pemerintahan  DKI  Jakarta  sebagai  Ibukota  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  didasarkan  pada  Undang-Undang  (UU)  Nomor  29  Tahun  2007  tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik  Indonesia.  Dalam  hal  ini  bahwa  otonomi  DKI  Jakarta  diletakan  pada  tingkat Provinsi DKI Jakarta bukan pada Pemerintahan Kota atau Kabupaten. Artinya bahwa ke- bijakan pemerintahan terletak pada pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Dengan demikian dalam konteks kebijakan strategis termasuk kebijakan pengentasan kemiskinan berada di pemerintahan  Provinsi  DKI  Jakarta.  Selain  itu  Jakarta mempunyai  multi  peran,  yaitu  se- bagai  ibukota  negara, pusat kegiatan  ekonomi,  pusat  kegiatan pemerintahan,  dan  pusat berdomisilinya  para  perwakilan  negara  sahabat.  Dengan  demikian  jumlah  penduduknya banyak,  multi  suku  dan  multi  budaya,  serta  permasalahannya  kompleks.    Sementara

## JURNAL ILMIAH ILMU MANAJEMEN
sebagai daerah otonom didasarkan pada Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Pada  era  otonomi  daerah,  yang  dimulai  sejakan  diberlakukannya  Undang-undang (UU)  Nomor  22  Tahun  1999  pada  tahun  2001  pemerintahan  daerah  mempunyai kewenangan  yang  lebih  luas  dibanding  sebelumnya.  Kewenangan  pemerintahan daerah termasuk dalam hal ini adalah penamggulangan kemiskinan. Oleh karena itu pemerintah daerah  berusaha  dengan  kemampuan  keuangan  sendiri  untuk  melaksanakan  program penanggulangan kemiskinan. Dengan tetap mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku  dilakukan  berbagai  langkah  kebijakan  keuangan  di  DKI  Jakarta.  Secara  umum arah kebijakan keuangan daerah tidak bisa dilepaskan dari berbagai aturan yang menjadi acuan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana yang diatur dalam: (1) UU Nomor  23 Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  dan  UU  Nomor  33  Tahun  2004  tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006  juncto Permendagri  Nomor 21  tahun  2011  tentang  Perubahan  Kedua  atas  Permendagri  Nomor  13  Tahun  2006 tentang  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daerah.  Sejalan  dengan  berbagai  peraturan tersebut,  pengelolaan  keuangan  daerah  terdiri  atas  tiga  komponen  utama  yaitu Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.
Dalam  konteks  ini  pertanyaan  yang  mendasar  adalah  sampai  seberapa  besar  ke- mampuan fiskal DKI Jakarta periode  2020-2022. Periode ini sangat kritikal karena masa ini merupakan periode tahap ke-4 dari RJPD Daerah Provinsi DKI Jakarta 2005-2025 dan periode masa kerja Gubernur terpilih.
Sejalan  dengan  hal  tersebut  maka  kajian  ini  bertujuan  untuk  menghitung  proyeksi potensi fiskal Provinsi DKI Jakarta yang meliputi total Pendapatan Asli Daerah, kapasitas fiskal, total penerimaan, celah fiskal, pertumbuhan ekonomi, total pengeluaran, dan total PDRB DKI Jakarta. Selanjutnya agar kajian lebih focus maka periode waktu dibatasi han- ya untuk periode 2020 – 2022.

## II.  KAJIAN PUSTAKA

## A.  Kebijakan Otonomi Daerah
Perubahan  tata  kelola  pemerintahan  akan  menggeser  tata  kelola  perencanaan pembangunan daerah dan kemampuan ekonomi dan fiskal daerah. Perubahan tata kelola pemerintahan  dari  orde  baru  ke  orde  reformasi  telah  mendorong  perubahan  sistem pengelolaan  keuangan  daerah.  Secara  prinsip  perubahan  ini  adalah  dari  pengelolaan keuangan  daerah  yang  bersifat  sentralistik  yang  terjadi  pada  era  orde  baru  menjadi pengelolaan keuangan daerah yang desentralistik pada era otonomi daerah.
Hal  yang  sangat  mendasar  bahwa  kebijakan  otonomi  daerah  ini  dimaksudkan agar  dapat  mempercepat  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat.  Namun  dalam  hal  ini banyak  penelitian  yang  memfokuskan  pada  otonomi  daerah  dengan  hasil  yang  sangat bervariasi. Menurut Simanjuntak (2010) kebijakan otonomi daerah mempengaruhi tingkat kesejahteraan  masyarakat  tetapi  tidak  semua  daerah  memperoleh  tingkat  perbaikan kesejahteraan.  Ini  artinya  pada  daerah  tertentu  kebijakan  fiskal  tidak  mempengaruhi kesejahteraan  masyarakat.  Selanjutnya  dikemukakan  juga  bahwa  hubungan  antara desentralisasi  fiskal  dengan  pertumbuhan  ekonomi  dan  tingkat  kemiskinan  tidak mempunyai  pola  yang  jelas.  Hal  lain  yang  perlu  mendapat  perhatian  bagi  perencana pembangunan  daerah  adalah  bahwa  aktivitas  perekonomian  sebelum  dan  sesudah

## JURNAL ILMIAH ILMU MANAJEMEN
kebijakan  fiskal  pada  era  otonomi  daerah  tidak  bepengaruh  terhadap  sektor-sektor perekonomian daerah.

## B.  Desentralisasi Fiskal
Berdasarkan pada pengalaman empiris yang telah dilalui beberapa tahun ini bah- wa desentraliasasi fiskal di Indonesia masih sering diperdebatkan terutama dilihat dari sisi efektivitas  dan  efisiensinya  jika  dibandingkan  dengan  kebijakan  sebelumnya.  Dalam kontek  ini  bahwa  Martinez-Vazquez  dan McNab  (2001) mengemukakan  kejadian  bahwa beberapa alasan mendasar yang dilakukan oleh pemerintah di Negara berkembang untuk memilih  desentralisasi  fiskalnya  adalah:  (1)  dengan  adanya  desentralisasi  fiskal  maka diharapkan  pengeluaran  pemerintah  akan  lebih  efisien.  (2)  dengan  sentralisasi  fiskal diakui  telah  mengalami  kegagalan  (3)  peran  pemerintah  daerah  akan  lebih  besar  dan pemerintah daerah tidak didikte oleh pemeirntah pusat.
Dalam praktik desentralisasi  fiskal di  Indonesia didasarkan pada Undang undang No.  33  tahun  2004  tentang  Perimbangan  Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan Daerah.  Undang-undang  ini  mendeskripsikan  desentralisasi  sebagai  penyerahan wewenang kepemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus  urusan  pemerintahan  dalam  sistem  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia. Dalam  hal  ini  maka  urusan  fiskal  daerah  diserahkan  kepada  daerah  otonom  atau pemerintah daerah.
Dalam  pelaksanaan  desentralisasi  fiskal,  berdasarkan  UU  No  33  Tahun  2004, penerimaan  daerah  dalam  pelaksanaan  desentralisasi  terdiri  atas  pendapatan  daerah dan  pembiayaan.  Selanjutnya  disebutkan  pada  pasal  5  UU  no  33  Tahun  2004  bahwa pendapatan  daerah    bersumber  dari    Pendapatan  Asli  Daerah,  dana  perimbangan;  dan Lain-lain  Pendapatan  Daerah  yang  sah.  Sedangkan    pembiayaan    bersumber  dari  sisa lebih  perhitungan  anggaran  daerah;    penerimaan  pinjaman  daerah  dana  cadangan daerah; dan  hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

## C.  Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Secara regulasi bahwa pendapatan asli daerah yang dimaksud dalam hal ini ada- lah perndapatan yang diperoleh asli dari potensi daerah.. Pendapatan ini terdiri atas pajak daerah,  retribusi  daerah,  hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan  dan  lain lain pendapatan daerah yang sah. Sedangkan Dana perimbangan adalah komponen dari penerimaan  daerah  yang  cukup  besar.  Dana  perimbangan  terdiri  dari  dana  bagi  hasil, dana  alokasi  umum  dan  dana  alokasi  khusus.  Dana  perimbangan  ini  bertujuan mengurangi  kesenjangan  fiskal  antara  pemerintah  dan  pemerintah  daerah.  Dana perimbangan  ini  terdiri  dari  Dana  Bagi  Hasil,  Dana  Alokasi  Umum,  dan    Dana  Alokasi Khusus.  Adapun  besarnya  jumlah  dana  perimbangan  setiap  tahun  anggaran  ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara.
Pengeluaran  pemerintah  daerah  tidak  terlepas  dari  penerimaan  daerah,  karena secara  teoritis  pengeluaran  merupakan  fungsi  dari  penerimaan  daerah.  Semakin  tinggi penerimaan  daerah  semakin  tinggi  tingkat  pengeluaran  daerah.  Untuk  itu  daerah berusaha  untuk  meningkat  penerimaan  daerah  dengan  kewewenangannya  daerah berusaha untuk meningkatkan Pendapatan asli daerah dan dana perimbangan.

## D.  Investasi dalam Pembangunan Daerah
Investasi  mempunyai  arti  tersendiri  dalam  perekonomian  daerah.  Dalam  hal  ini Investasi dapat  diartikan  sebagai  istilah  yang  berkaitan  dengan keuangan dan  ekonomi. Investasi  diartikan  sebagai  akumulasi  bentuk aktiva dengan  suatu  harapan  mendapat- kan manfaat  di  masa  depan.  Jadi  secara  ekonomi  investasi  mempunyai  maksud  sebgai

## JURNAL ILMIAH ILMU MANAJEMEN
kegaitan  pembelian kapital  atau  modal  barang-barang  yang  tidak  dikonsumsi  tetapi digunakan untuk produksi untuk keperluan yang akan datang.
Secara ekonomi bahwa investasi mempunyai peran yang sangat penting terutama dalam  menggerakan  perekonomian.  Investasi  akan  menimbulkan multiplier  effect bagi perekonomian.  Peningkatan  investasi  tidak  hanya  akan  meningkatkan  permintaan agregat  tetapi  juga  akan  meningkatkan  penawaran  agregat  melalui  meningkatnya  stok kapital  dan  kapasitas  produksi.  Adanya  peningkatan  dari  sisi  stok  kapital  dan  kapasitas produksi dapat mendorong kegiatan produksi dan akan menyerap tenaga kerja.

## E.  Pertumbuhan Ekonomi
Dalam  perekonomian  pertumbuhan  ekonomi  mempunyai  peran  yang  sentral. Pertumbuhan  ekonomi  mempunyai  pengertian  meningkatnya  output  barang  dan  jasa pada  wilayah  tertentu  dan  biasanya  diukur  dengan  pertumbuhan  nilai  (GDP) Gross Domestic  Product .  Dalam  hal  pertumbuhan  ekonomi  paling  tidak  ada  tiga  faktor  atau komponen utama yang penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara atau wilayah (Todaro dan Smith, 2006). Sejalan dengan hasil pemikiran Todaro dan Smith (2006), teori pertumbuhan  model  Solow  memfokuskan  pada  empat  variabel,  yaitu output (Y), capital (K), labor (L)  dan Knowledge atau the  effectiveness tenaga  kerja  (A)  (Romer,  2001). Formulasi model pertumbuhan Romer adalah:
Y t = F  (K t ,  A t , L t ) ..........t  merupakan waktu.
Selanjutnya  pertumbuhan  ekonomi  bisa  didekati  dengan  sisi  permintaan  dan  sisi penawaran.  Berkaitan  dengan  hal  ini  maka  sisi  permintaan  agregat  merupakan peningkatan output domestik dapat diidentifikasi dengan empat komponen perekonomian, yaitu  :  (1)  pengeluaran  konsumsi  oleh  rumahtangga  (C),  (2)  pengeluaran  investasi  oleh dunia bisnis dan rumahtangga (I), (3) belanja pemerintah untuk barang dan jasa (G), dan (4) nett eksport (X-M) (Dornbusch, Fischer dan Startz, 2004).
Rumus berikut ini merupakan hasil yang diadaptasikan oleh McCann (2006) untuk perekonomian daerah yang dikenal dengan permintaan agregate standar dari Keynesian untuk regional yang dapat dideskripsikan sebagai berikut.
Yr  =  Cr  +  Ir  +  Gr  +  Xr – Mr dimana   Yr  : Pendapatan regional;        Gr       : Pengeluaran pemerintah daerah;
Ir : Investasi regional;             Xr       : Eskpor daerah; Cr   : Konsumsi regional;           Mr      : Impor daerah. Formula di atas mengandung arti bahwa pertumbuhan ekonomi di daerah sangat tergantung dari empat komponen di atas. Artinya pertumbuhan ekonomi akan meningkat jika  konsumsi,  investasi,  pengeluaran  pemerintah,  dan  net  ekspor  juga  meningkat  atau nilai total dari ke empat komponen bernilai positif.

## III.  METODE PENELITIAN

## A.  Metode Pengumpulan Data
Dalam  kajian  ini  data  yang  digunakan  adalah  data  sekunder  yang  diperoleh  dari berbagai  sumber.  Selanjutnya  kajian  ini  merupakan  kajian  dengan  menggunakan  data series  untuk  periode  tahun  1987-2011.  Sebagai  sumber  data  adalah  Badan  Pusat Statistik  (BPS)  Provinsi  DKI  Jakarta,  SKPD/UKPD  yang  ada  di  lingkungan  pemerintah Provinsi  DKI  Jakarta,  dan  Bank  Indonesia.  Badan  Pusat  Statistik  (BPS),  yaitu  data keuangan  Provinsi  DKI  Jakarta,  kemiskinan,  PDB,  inflasi  dan  lain-lain.  Bappeda  yaitu data mengenai jumlah pegawai Pemprov DKI Jakarta. Bank Indonesia (BI), yaitu tentang nilai tukar, cadangan devisa, uang beredar, dan suku bunga.

## JURNAL ILMIAH ILMU MANAJEMEN

## B.  Metode Analisis
Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai  kondisi  obyektif  di  lapangan.  Selain  itu,  analisis  deskriptif  juga  dapat  digunakan untuk  menjawab  pertanyaan  penelitian  yang  berkaitan  dengan  keadaan  dan  kejadian sekarang. Hal ini dimaksudkan agar hasil yang diperoleh mudah dimengerti dan jelas.
Tahap  selanjutnya  adalah  bahwa  untuk  memperoleh  dan  melengkapi  hasil  yang optimal  maka  dalam  kajian  ini  juga  digunakan  pendekatan  kuantitatif.  Pendekatan kuantitatif  yang  digunakan  adalah  menggunakan  model  persamaan  simultan.  Model persamaan  simultan  yang  disusun  terbagi  menjadi  lima  blok  yang  terdiri  dari  33 persamaan, dimana 19 persamaan merupakan persamaan struktural dan 14 persamaan adalah  persamaan  identitas.  Secara  lengkap  persamaan-persamaan  tersebut  dapat diuraikan sebagai berikut:
1.  Blok Fiskal Penerimaan Daerah a.  Pendapatan Asli Daerah
1). PJK t = a 0 + a 1 PDRB t + a 2 SIUP t + a 3 POP t + a 4 D 9899 + a 5 PJK t-1 + u 1t 2). RET t = b 0 + b 1 PDRB t + b 2 POP t + b 3 D 9899 + b 4 RET t-1 + u 2t 3). PAD t = PJK t +RET t +HSLKAYA t +LPAD t Nilai dan tanda estimasi parameter yang diharapkan: a 1 , b 1 , a 2 , b 2 , a 3 > 0; b 3 , a 4 < 0; dan 0 < b 4 , a 5 < 1. b.  Dana Perimbangan 4). BHP t = c 0 + c 1 CONCAP t + c 2 JMKEND t + c 3 D 9899 + c 4 BHP t-1 + u 3t 5). BHBP t = d 0 + d 1 PDRB t + d 2 POP t + d 3 D 9899 + d 4 BHBP t-1 + u 4t 6). DAU t = e 0 + e 1 PDRBCAP t + e 2 CAPFIS t + e 3 D 9899 + e 4 DAU t-1 + u 5t 7). DBH t = BHP t +BHBP t 8). DANPER t = DAU t +DAK t +DBH t 9). CAPFIS t = PAD t +DBH t 10). TOTREV t = PAD t +DANPER t +LPEND t +PEMBY t Nilai dan tanda estimasi parameter yang diharapkan: c 1 , d 1 , e 1 , c 2 , d 2 > 0; e 2 , c 3 , d 3 , e 3 < 0; dan 0 < c 4 , d 4 , e 4 < 1. c.  Celah Fiskal 11). GAPFIS t = TOTPENG t - CAPFIS t

## 2.  Blok Fiskal Pengeluaran Daerah
12). BLJPEG t = f 0 + f 1 CAPFIS t + f 2 JMPEG t + f 3 D 9899 + f 4 BLJPEG t-1 + u 6t 13). BLJBRG t = g 0 + g 1 CAPFIS t + g 2 D 9899 + g 3 BLJBRG t-1 + u 7t 14).TOTPENG t = BLJPEG t + BLJBRG t + BLJLAIN t Nilai dan tanda estimasi parameter yang diharapkan: f 1 , g 1 , f 2 > 0; g 2 , f 3 < 0; dan 0 < g 3 , f 4 < 1.

## 3.  Blok PDRB
15). CON t = h 0 + h 1 (PDRB t – PJK t ) + h 2 BLJPEG t + h 3 POP t + h 4 D 9899 +  h 5 CON t-1 + u 8t 16). CONCAP t = CON t / POP t 17). INV t = i 0 + i 1 PDRB t + i 2 SBI t + i 3 TABMAS t + i 4 D 9899 + i 5 INV t-1 + u 9t 18). GOV t = j 0 + j 1 TOTPENG t + j 2 D 98 + u 10t 19). EKSPOR t = k 0 + k 1 PDRB t + k 2 KURS t + k 3 D 9899 + k 4 EKSPOR t-1 + u 11t 20). IMPOR t = l 0 + l 1 PDRB t + l 2 KURS t + l 3 D 9899 + u 12t 21). PDRB t = CON t +INV t +GOV t +EKSPOR t – IMPOR t 22). PDRBCAP t = PDRB t /POP t 23). RPDRB t = PDRB t *100/IHK t 24). GROWTH t = (RPDRB t – RPDRB t-1 )/RPDRB t-1 * 100

## JURNAL ILMIAH ILMU MANAJEMEN
Nilai dan tanda estimasi parameter yang diharapkan: h 1 , i 1 , j 1 , k 1 , l 1 , h 2 , k 2 , h 3 , i 3 > 0; i 2 , j 2 , l 2 , k 3 , l 3 , h 4 , i 4 < 0; dan 0 < k 4 , h 5 , i 5 < 1.

## 4.   Blok Inflasi dan Nilai Tukar
25). IHK t = m 0 + m 1 UANGBR t + m 2 KURS t + m 3 HECBBM t + m 4 TDL t + m 5 D 98 + m 6 IHK t-1 + u 13t 26). INFLASI t = (IHK t – IHK t-1 )/IHK t-1 * 100 27). KURS t = n 0 + n 1 CADEV t + n 2 INFLASI t + n 3 KURS t-1 + u 14t 28). UANGBR t = o 0 + o 1 RPDRB t + o 2 SBI t + o 3 D 98 + u 15t Nilai dan tanda estimasi parameter yang diharapkan: m 1 , o 1 , m 2 , n 2 , m 3 , m 4 > 0; n 1 , o 2 , o 3 , m 5 < 0; dan 0 < n 3 , m 6 < 1.
5.   Blok IPM, Kemiskinan, dan Tenaga Kerja
29). IPM t = p 0 + p 1 MYS t + p 2 UMP t + u 16t 30). JUMIS t = q 0 + q 1 PDRBCAP t + q 2 INFLASI t + q 3 D 9899 + q 4 JUMIS t-1 + u 17t 31). TKMIS t = JUMIS t / POP t * 100 32). MYS t = r 0 + r 1 PDRBCAP t + r 2 D 98 + r 3 MYS t-1 + u 18t 33). TK t = s 0 + s 1 PDRBCAP t + s 2 D 9899 + s 3 TK t-1 + u 19t Nilai dan tanda estimasi parameter yang diharapkan: p 1 , r 1 , s 1 , p 2 , q 2 , q 3 > 0; q 1 , r 2 , s 2 < 0; dan 0 < r 3 , s 3 , q 4 < 1.

## C.  Identifikasi Model dan Metode Estimasi
Syarat  yang  harus  dipenuhi  dalam  proses  identifikasi  adalah order  condition  of identification yaitu bahwa jumlah variabel endogen dan eksogen yang tidak masuk dalam persamaan  tetapi  masuk  dalam  persamaan  lain  dalam  sistem  persamaan  simultan tersebut  harus  sama  dengan  atau  lebih  besar  dari  jumlah  variable  endogen  di  dalam model  dikurangi  satu  (Gujarati,  1995).  Deskripsi  tersebut  dapat  diformulasikan  sebagai berikut:    (K – M) ≥ (G – 1) Keterangan:
K    =   jumlah variabel dalam model (variabel endogen dan predetermined)
M   =   jumlah  variabel  endogen  dan  eksogen  yang  teradapat  dalam  persamaan  yang diidentifikasi, dan
G    =   jumlah  persamaan  dalam  model,  yaitu  sama  dengan  jumlah  variable  endogen dalam model
Berdasarkan order condition tersebut: 1.  Jika (K – M) > (G – M) maka persamaan disebut dikatakan persamaan teridentifikasi secara berlebih ( overidentified ).
2.  Jika  (K –  M)  =  (G  –  M)  maka  persamaan  dikatakan  terdientifiaksi  secara  tepat ( just/exactly identified ).
3.  Jika (K – M) < (G – M) maka persamaan dikatakan tidak teridentifikasi ( unidentified ). Hanya  persamaan  yang exactly dan overidentified saja  yang  parameternya  dapat diestimasi berdasarkan kriteria order condition tersebut.
Model  yang  disusun  terdiri  dari  33  variabel  endogen  (G)  yang  terdiri  dari  19 persamaan  struktural  dan  14  persamaan  identitas.  Jumlah  variabel  pre-determined adalah 34 variabel yang terdiri dari 19 variabel eksogen dan 15 variabel lag endogenous. Sehingga jumlah variabel yang digunakan dalam model seluruhnya berjumlah 67 variabel (K). Persamaan yang mempunyai jumlah variabel terbanyak adalah persamaan dengan 7 variabel  (M)  dan  persamaan  tersebut  adalah overidentified .  Berdasarkan  kriteria order condition ,  maka  model  adalah overidentified karena  seluruh  persamaan  struktural  yang ada dalam model adalah over identified .

## JURNAL ILMIAH ILMU MANAJEMEN
Karena  model  adalah overidentified maka two-stage  least  squares (2SLS) merupakan prosedur estimasi yang sangat bermanfaat untuk memperoleh nilai parameter struktural (Pyndyck dan Rubinfeld, 1998). Oleh karena itu, dalam penelitian ini digunakan metode estimasi parameter 2SLS.
Kalkulasi dalam penelitian ini dilakukan untuk periode tahun 2012 sampai dengan tahun 2025 dengan penekanan pada periode 2018-2022. Kondisi ini dilakukan pada sta- sioner  artinya  tidak  dilakukan  kebijakan  apapun.  Kebijakan  dilaksanakan Business  as usual. Semua  perhitungan  mulai  dari  estimasi  parameter  persamaan  struktural, peramalan  sampai  dengan  simulasi  skenario  kebijakan  menggunakan  bantuan  software Statistical Analysis System/Estimation Time Series (SAS/ETS) versi 9.1.

## IV.  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## A.  Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Hasil  estimasi  dari  model  yang  telah  disusun  selanjutnya  dilakukan  pengujian berdasarkan kriteria ekonomi, statistik dan ekonometrika.
Berdasarkan kriteria ekonomi, hasil estimasi parameter setiap persamaan struktural dalam model yang disusun adalah sesuai harapan. Hal ini ditunjukkan dengan tanda dan besaran  nilai  estimasi  parameter  untuk  menggambarkan  hubungan  antara  variabel endogen  dengan  variabel-variabel  penjelasnya.  Selanjutnya  digunakan  kriteria  statistik untuk  menguji  persamaan  yang  telah  disusun.  Hasil  estimasi  model  juga  menunjukkan hasil yang cukup baik. Nilai koefisien determinasi (R 2 ) setiap persamaan struktural yang sedang  yaitu  berkisar  antara  0,74  sampai  dengan  0,99,  kecuali  untuk  persamaan  bagi hasil  bukan  pajak  (BHBP)  dan  dana  alokasi  umum  (DAU)  yang  bernilai  masing-masing 0,44  dan  0,64.  Ini  menunjukkan  bahwa  secara  umum  variabel-variabel  penjelas  yang digunakan dalam penelitian ini mampu menjelaskan antara 74 persen sampai dengan 99 persen keragaman variabel-variabel endogennya.
Secara  konsep,  nilai  statistik  uji-F  yang  dihasilkan  untuk menguji  apakah variabel- variabel  penjelas  yang  digunakan  berpengaruh  nyata  terhadap  variabel  endogennya semuanya bernilai kurang dari 0,01. Ini berarti variabel-variabel penjelas yang digunakan dalam model secara bersama-sama berpengaruh nyata terhadap variabel endogennya.
Hasil  statistik  uji-t  untuk  menguji  suatu  variabel  penjelas  secara  individu berpengaruh  terhadap  variabel  endogennya  atau  tid ak.  Dengan  tingkat  kesalahan  (α) sampai dengan 20 persen menunjukkan bahwa sebagian besar variabel penjelas secara individu  berpengaruh  nyata  terhadap  variabel  endogennya.  Namun  terdapat  beberapa variabel penjelas dalam model yang secara statistik tidak berpengaruh terhadap variabel endogennya. Berdasarkan hasil pengujian estimasi parameter tersebut. maka model yang digunakan  dalam  penelitian  ini  cukup  baik  dalam  menjelaskan  perilaku  variable-variabel ekonomi terhadap keuangan dan perekonomian DKI Jakarta.

## B.  Blok Fiskal Penerimaan Daerah

## 1. Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan  asli  daerah  berasal  dari  pajak  daerah,  retribusi,  hasil  pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
a. Pajak Daerah
Hasil pendugaan parameter persamaan penerimaan pajak daerah disajikan pada Tabel 1., dan terlihat bahwa penerimaan pajak daerah di DKI Jakarta dipengaruhi secara nyata  oleh  produk  domestik  regional  bruto  (PDRB)  dan  penerimaan  pajak  pada  tahun

## JURNAL ILMIAH ILMU MANAJEMEN
sebelumnya.  Krisis  ekonomi  yang  terjadi  pada  tahun  1998-1999  juga  berpengaruh terhadap penurunan penerimaan pajak di DKI Jakarta.
Parameter  dugaan  PDRB  sebesar  0,008435  dan  mempunyai  hubungan  yang positif.  yang  menunjukkan  bahwa  peningkatan  PDRB  sebesar  Rp.  1  miliar  berpotensi meningkatkan penerimaan pajak bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp. 8,44 juta.  Ini  menunjukkan  bahwa  semakin  besar  kapasitas  ekonomi  suatu  wilayah  akan memperbesar pendapatan yang diterima oleh pemerintah di daerah tersebut.
Tabel 1. : Hasil  Estimasi  Parameter  Persamaan  Penerimaan  Pajak  Daerah (PAJAK) Provinsi DKI Jakarta
Variabel Estimasi Parameter Prob > |t| Keterangan Intercept -3233482 0,4538 PDRB 0,008435 0,0054  PDRB (Juta Rp) SIUP 60,28329 0,2893  Jumlah SIUP (buah) POP 281,5804 0,5818  Jumlah penduduk (000 orang) D9899 -865333 0,1249  1998-1999=1, lainnya 0 LPJK 0,318602 0,1937  Lag PJK Adj-R 2 = 0,96936; F-Stat = 146,54; Pr > F = <0,0001; DW = 1,970146
Penerimaan pajak daerah di DKI Jakarta juga dipengaruhi penerimaan pajak tahun sebelumnya. Hal ini dapat dipahami karena dalam menentukan target penerimaan pajak pada tahun tertentu biasanya didasari pada penerimaan pajak tahun sebelumnya.
Krisis  ekonomi  yang  melanda  Indonesia  pada  tahun  1998-1999  juga  berpengaruh terhadap  penurunan  penerimaan  pajak.  Ini  dikarenakan  krisis  ekonomi  telah menyebabkan  kelumpuhan  ekonomi  di  berbagai  sektor,  banyak  perusahaan  tutup, banyak  terjadi  pemutusan  hubungan  kerja,  dan  pendapatan  riil  masyarakat  juga berkurang.

## 2.   Retribusi Daerah
Selain  pajak  daerah,  sumber  pendapatan  lain  adalah  retribusi  daerah.  Hasil pendugaan  parameter  persamaan  penerimaan  retribusi  daerah  disajikan  pada  Tabel  2 Pada Tabel 2 dapat dilihat bahwa penerimaan retribusi daerah di DKI Jakarta dipengaruhi secara  nyata oleh  penerimaan  retribusi  pada  tahun  sebelumnya.  Hal  ini  dapat  dipahami karena  dalam  menentukan  target  penerimaan  dari  retribusi  tahun  tertentu  biasanya didasari pada penerimaan retribusi tahun sebelumnya.

## Tabel 2. : Hasil Estimasi Parameter Persamaan Penerimaan Retribusi Daerah (RET) Provinsi DKI Jakarta
Variabel Estimasi Parameter Prob > |t| Keterangan Intercept -210421 0,7157 PDRB 0,000135 0,2226  PDRB (Juta Rp) POP 34,81373 0,6171  Jumlah penduduk (000 orang) D9899 -112939 0,0999  1998-1999=1, lainnya 0 LRET 0,559504 0,0195  Lag RET Adj-R 2 = 0,73902; F-Stat = 17,28; Pr > F = <0,0001; DW = 2,179869
Krisis  ekonomi  yang  melanda  Indonesia  pada  tahun  1998-1999  juga  berpengaruh terhadap  penurunan  penerimaan  retribusi  daerah.  Ini  dikarenakan  krisis  ekonomi  telah menyebabkan  kelumpuhan  ekonomi  di  berbagai  sektor,  banyak  perusahaan  tutup, banyak  terjadi  pemutusan  hubungan  kerja,  dan  pendapatan  riil  masyarakat  juga berkurang.

## JURNAL ILMIAH ILMU MANAJEMEN

## 3. Dana Perimbangan
Dana perimbangan merupakan dana yang sangat penting dalam pembiayaan pem- bangunan  daerah  di  Jakarta.  Dengan  demikian,  selain  berasal  dari  pendapatan  asli daerah,  Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta  juga  menerima  transfer  dana  dari  pemerintah pusat berupa dana perimbangan yang terdiri dari dana bagi hasil pajak dan bukan pajak serta dana alokasi umum.

## 4. Bagi Hasil Pajak
Dalam  hal  hasil,  maka  dapat  dijelaskan  bahwa  hasil  pendugaan  parameter persamaan  bagi  hasil  pajak  disajikan  pada  Tabel  3.  Pada  Tabel  3  dapat  dilihat  bahwa penerimaan  bagi  hasil  pajak  Pemerintah  provinsi  DKI  Jakarta  dipengaruhi  secara  nyata oleh  dana  bagi  hasil  pajak  pada  tahun  sebelumnya.  Hal  ini  dapat  terjadi  karena  dalam menentukan  jumlah  dana  dari  bagi  hasil  pajak  ditentukan  kapasitas  dan  penerimaan pajak  dari  daerah  tersebut.  Sementara  kapasitas  dan  penerimaan  pajak  suatu  daerah biasanya  tidak  akan  berubah  secara  drastis  dari  waktu  ke  waktu.  Selain  itu  relatif stabilnya dana bagi hasil pajak dari waktu ke waktu juga untuk menjaga keberlangsungan dan kepastian pembiayaan pembangunan di suatu daerah.
Tabel 3. Hasil  Estimasi  Parameter  Persamaan  Penerimaan  Bagi  Hasil  Pajak (BHP) Provinsi DKI Jakarta Variabel Estimasi Parameter Prob > |t| Keterangan Intercept -381605 0,3574 CONCAP 4,976618 0,9488  Konsumsi per kapita (000 Rp) JMKEND 0,239029 0,2626  Jumlah kendaraan bermotor (unit) D9899 -455258 0,3564  1998-1999=1, lainnya 0 LBHP 0,755667 0,0170  Lag BHP Adj-R 2 = 0,96909; F-Stat = 181,26; Pr > F = <0,0001; DW = 1,66268

## 5.  Bagi Hasil Bukan Pajak
Sejalan  dengan  perhitungan  bahwa  hasil  pendugaan  parameter  persamaan  bagi hasil bukan pajak disajikan pada Tabel 4 dan dapat dilihat bahwa penerimaan bagi hasil bukan  pajak  Pemerintah  provinsi  DKI  Jakarta  dipengaruhi  secara  nyata  oleh  dana  bagi hasil  bukan  pajak  pada  tahun  sebelumnya.  Dalam  menentukan  jumlah  dana  dari  bagi hasil  bukan  pajak  juga  ditentukan  kapasitas  dan  penerimaan  bukan  pajak  dari  daerah tersebut. Sementara kapasitas dan penerimaan bukan pajak suatu daerah biasanya tidak akan  berubah  secara  drastis  dari  waktu  ke  waktu.  Selain  itu  relatif  stabilnya  dana  bagi hasil  bukan  pajak  dari  waktu  ke  waktu  juga  akan  membantu  keberlangsungan  dan kepastian pembiayaan pembangunan di suatu daerah.
Tabel 4. Hasil  Estimasi  Parameter  Persamaan  Penerimaan  Bagi  Hasil  Bukan Pajak (BHBP) Provinsi DKI Jakarta Variabel Estimasi Parameter  Prob > |t| Keterangan Intercept -14290,2 0,9600 PDRB 0,000053 0,3892  PDRB (Juta Rp) POP 4,456294 0,8940  Jumlah penduduk (000 orang) D9899 31990,59 0,4046  1998-1999=1, lainnya 0 LBHBP 0,517443 0,0232  Lag BHBP Adj-R 2 = 0,44913; F-Stat = 5,69; Pr > F = 0,0035; DW = 2,174886
6.  Dana Alokasi Umum

## JURNAL ILMIAH ILMU MANAJEMEN
Selanjutnya Tabel 5 merupakan perhitungan Dana Alokasi Umum. Hasil pendugaan parameter  persamaan  dana  alokasi  umum  disajikan  pada  Tabel  5.  Dari  Tabel  5  dapat dilihat  bahwa  penerimaan  dana  alokasi  umum  Pemerintah  provinsi  DKI  Jakarta dipengaruhi  secara  nyata  oleh  dana  alokasi  umum  pada  tahun  sebelumnya. Sebagaimana  dana  bagi  hasil,  dalam  menentukan  jumlah  dana  alokasi  umum  juga ditentukan  kapasitas  dan  kebutuhan  daerah  tersebut.  Sementara  kapasitas  dan kebutuhan suatu daerah biasanya tidak akan berubah secara drastis dari waktu ke waktu. Selain  itu relatif stabilnya dana alokasi umum dari waktu ke waktu juga akan membantu keberlangsungan dan kepastian pembiayaan pembangunan di suatu daerah.

## C.  Blok Fiskal Pengeluaran Daerah
Struktur  pengeluaran  pemerintah  daerah  mengalami  beberapa  kali  perubahan. Dalam kajian ini blok pengeluaran daerah dibagi menjadi belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja lainnya.
Tabel 5. :  Hasil Estimasi Parameter Persamaan Dana Alokasi Umum (DAU) Provinsi
DKI Jakarta Variabel Estimasi Parameter Prob > |t| Keterangan Intercept 87091,79 0,2497 PDRBCAP 9,706077 0,2799  PDRB per kapita (000 Rp) CAPFIS -0,04240 0,2376  Kapasitas fiskal (Juta Rp) D9899 72967,17 0,6016  1998-1999=1, lainnya 0 LDAU 0,751911 <0,0001  Lag DAU Adj-R 2 = 0,64154; F-Stat = 11,29; Pr > F = <0,0001; DW = 2,153375

## 1.  Belanja Pegawai
Hasil  pendugaan  parameter  persamaan  belanja  pegawai  disajikan  pada  Tabel  6. Pada Tabel 6 dapat dilihat bahwa pengeluaran belanja pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dipengaruhi secara nyata oleh kapasitas fiskal dan jumlah pegawai yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta serta belanja pegawai tahun sebelumnya.
Parameter  dugaan  kapasitas  fiskal  sebesar  0,246922  dan  mempunyai  hubungan yang  positif,  yang  berarti  peningkatan  kapasitas  keuangan  yang  dimiliki  Pemprov  DKI Jakarta berpotensi meningkatkan belanja untuk pegawainya.
Sementara  parameter  dugaan  jumlah  pegawai  sebesar  134997,2  dan  mempunyai hubungan yang positif, yang berarti penambahan jumlah pegawai di lingkungan Pemprov DKI Jakarta akan meningkatkan belanja untuk menggaji pegawainya. Ini dapat dipahami karena  setiap  penerimaan  pegawai  baru  tentunya  harus  diikuti  dengan  anggaran  untuk membayar pegawainya.

## Tabel 6. :  Hasil Estimasi Parameter Persamaan Belanja Pegawai (BLJPEG) Provinsi
DKI Jakarta Variabel Estimasi Parameter  Prob > |t| Keterangan Intercept -1,03E+07 0,1998 CAPFIS 0,246922 0,0327  Kapasitas fiskal (Juta Rp) JMPEG 134997,2 0,2038  Jumlah pegawai (000 orang) D9899 -183184 0,6349  1998-1999=1, lainnya 0 LBLJPEG 0,356997 0,1649  Lag BLJPEG Adj-R 2 = 0,97954; F-Stat = 276,34; Pr > F = <0,0001; DW = 2,130631 Belanja  pegawai  Pemprov  DKI  Jakarta  juga  dipengaruhi  belanja  pegawai  tahun sebelumnya.  Hal  ini  terjadi  karena  biasanya  pemerintah  menyesuaikan  gaji  pegawainya

## JURNAL ILMIAH ILMU MANAJEMEN
setiap  tahun untuk menyesuaikan  berbagai  kenaikan  harga  yang  biasanya  terjadi  setiap tahun.

## 2.  Belanja Barang dan Jasa
Hasil  pendugaan  parameter  persamaan  belanja  barang  dan  jasa  disajikan  pada Tabel  7.  Pada  Tabel  7  dapat  dilihat  bahwa  pengeluaran  barang  dan  jasa  Pemerintah Provinsi  DKI  Jakarta  dipengaruhi  secara  nyata  oleh  kapasitas  fiskal  dan  belanja  barang dan jasa tahun sebelumnya.
Parameter  dugaan  kapasitas  fiskal  sebesar  0,064452  dan  mempunyai  hubungan yang  positif,  yang  berarti  peningkatan  kapasitas  keuangan  yang  dimiliki  Pemprov  DKI Jakarta  berpotensi  meningkatkan  belanja  untuk  barang  dan  jasa.  Selain  itu  belanja barang  dan  jasa  Pemprov  DKI  Jakarta  juga  dipengaruhi  belanja  barang  dan  jasa  tahun sebelumnya.

## Tabel 7. :  Hasil Estimasi Parameter Persamaan Belanja Barang dan Jasa (BLJBRG) Provinsi DKI Jakarta
Variabel Estimasi Parameter Prob > |t| Keterangan Intercept -44174,2 0,6529 CAPFIS 0,064452 0,0882  Kapasitas fiskal (Juta Rp) D9899 -16934,4 0,9346  1998-1999=1, lainnya 0 LBLJBRG 0,966879 <,0001  Lag BLJBRG Adj-R 2 = 0,98975; F-Stat = 741,64; Pr > F = <,0001; DW = 2,838368

## D.  Blok PDRB
Dalam  perekonomian  produk  domestik  regional  bruto  (PDRB)  sangat  penting karena  indikator  ini  dapat  digunakan  untuk  mengukur  kondisi  perekonomian  suatu daerah.  Selain  itu,  PDRB  juga  merupakan  salah  satu  indikator  yang  dapat  digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu negara, wilayah, atau daerah. Dalam teori makro ekonomi,  PDB  atau  PDRB merupakan  persamaan  identitas  dari  konsumsi  rumah tangga, investasi, pengeluaran pemerintah, ekspor dan impor.

## 1.  Konsumsi Rumah Tangga
Hasil  pendugaan  parameter  persamaan  total  konsumsi  rumah  tangga  disajikan pada  Tabel  8  dan dapat  dilihat  bahwa  total  konsumsi  rumah  tangga dipengaruhi  secara nyata oleh pendapatan disposable ( disposable income ) dan konsumsi tahun sebelumnya. Krisis ekonomi yang terjadi tahun 1998-1999 juga mempengaruhi tingkat konsumsi warga DKI Jakarta.
Tabel  8.  :    Hasil  Estimasi  Parameter  Persamaan  Konsumsi  Rumah  Tangga  (CON)
Provinsi DKI Jakarta Variabel Estimasi Parameter  Prob > |t| Keterangan Intercept -1,49E+07 0,6052 DISP (PDRB-PJK) 0,411207 <0,0001  Disposable income (Juta Rp) BLJPEG 0,539246 0,7275  Belanja pegawai (Juta Rp) POP 849,9434 0,8013  Jumlah Penduduk (000 org) D9899 -6566103 0,1651  1998-1999=1, lainnya 0 LCON 0,323081 0,0177  Lag CON Adj-R 2 = 0,9991; F-Stat = 5099,78; Pr > F = <,0001; DW = 2,150054
Parameter  dugaan  pendapatan  disposable  sebesar  0,411207  dan  mempunyai hubungan  yang  positif,  yang  berarti  peningkatan  pendapatan  disposable  berpotensi

## JURNAL ILMIAH ILMU MANAJEMEN
meningkatkan  nilai  konsumsinya.  Dari  nilai  parameter  tersebut  juga  dapat  diketahui bahwa  rata-rata  masyarakat  DKI  Jakarta  hanya  membelanjakan  sekitar  41  persen pendapatan disposablenya untuk konsumsi.
Total konsumsi rumah tangga di DKI Jakarta juga dipengaruhi nilai konsumsi tahun sebelumnya.  Hal  ini  terjadi  karena  konsumsi  barang  dan  jasa  oleh  rumah  tangga biasanya  tidak  akan  secara  drastis  berubah  tapi  mengikuti  perubahan  pendapatannya, maka biasanya konsumsi waktu sebelumnya dapat menjadi acuan untuk memperkirakan nilai konsumsi waktu tertentu.
Krisis  ekonomi  yang  melanda  Indonesia  pada  tahun  1998-1999  juga  berpengaruh terhadap  penurunan  konsumsi  rumah  tangga.  Ini  dikarenakan  krisis  ekonomi  telah menyebabkan  kelumpuhan  ekonomi  di  berbagai  sektor,  banyak  perusahaan  tutup, banyak  terjadi  pemutusan  hubungan  kerja,  sehingga  pendapatan  riil  masyarakat  juga menurun. Penurunan pendapatan ini akab berpengaruh terhadap konsumsinya.

## 2.  Investasi
Hasil  pendugaan  parameter  persamaan  investasi  disajikan  pada  Tabel  9.  Pada Tabel  9  tersebut  dapat  dilihat  bahwa  nilai  investasi  di  DKI  Jakarta  dipengaruhi  secara nyata oleh PDRB dan besarnya tabungan masyarakat yang disimpan di perbankan.
Parameter  dugaan  PDRB  sebesar  0,253027  dan  mempunyai  hubungan  yang positif,  yang  berarti  peningkatan  PDRB  berpotensi  meningkatkan  nilai  investasi  yang terjadi.  Hasil  pendugaan  parameter  tersebut  juga  mengindikasikan  semakin  besar kapasitas  perekonomian  suatu  daerah  maka  akan  mendorong  investasi  di  daerah tersebut.
Salah satu sumber dana untuk investasi adalah dari perbankan, sementara kredit yang  diberikan  perbankan  sangat  dipengaruhi  banyaknya  tabungan  masyarakat  yang mereka  simpan.  Parameter  dugaan  tabungan  masyarakat  sebesar  0,329855  dan mempunyai  hubungan  yang  positif,  yang  berarti  semakin  besar  dana  tabungan masyarakat  yang  disimpan  di  perbankan  berpotensi  meningkatkan  nilai  investasi  yang terjadi.
Tabel 9. : Hasil Estimasi Parameter Persamaan Investasi (INV) Provinsi DKI Jakarta
Variabel Estimasi Parameter Prob > |t| Keterangan Intercept -9066593 0,4546 PDRB 0,253027 0,0005  PDRB (Juta Rp) SBI -57973,5 0,9276  Suku bunga (Persen) TABMAS 0,329855 0,0918  Tabungan masyarakat (Juta Rp) D9899 2922875 0,8222  1998-1999=1, lainnya 0 LINV 0,128069 0,6134  Lag INV Adj-R 2 = 0,9905; F-Stat = 480,36; Pr > F = <,0001; DW = 1,634142

## 3. Pengeluaran Pemerintah
Meskipun  nilainya  relatif  kecil,  pengeluaran  pemerintah  mempunyai  peran  yang sangat penting dalam memutar perekonomian di DKI Jakarta. Hal ini dikarenakan peran pemerintah  sebagai  pembuat  regulasi  dan  pengontrol  semua  aktivitas  perekonomian yang terjadi, serta mendistribusikannya kepada semua lapisan masyarakat.
Tabel 10. Hasil  Estimasi  Parameter  Persamaan  Pengeluaran  Pemerintah  (GOV)
Provinsi DKI Jakarta Variabel Estimasi Parameter Prob > |t| Keterangan Intercept -1008995 0,7477 TOTPENG 2,530814 <0,0001  Total pengeluaran (Juta Rp) D98 5089540 0,6532  1998=1, lainnya 0 Adj-R 2 = 0,83365; F-Stat = 58,63; Pr > F = <,0001; DW = 0,335896

## JURNAL ILMIAH ILMU MANAJEMEN
Pengeluaran  pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta  dipengaruhi  oleh  total  belanja  yang dianggarkan  dalam  APBD.  Parameter  dugaan  total  belanja  (total  pengeluaran)  sebesar 2,530814  dan  mempunyai  hubungan  yang  positif,  yang  berarti  peningkatan  belanja pemerintah  berpotensi  meningkatkan  peranan  pengeluaran  pemerintah  dalam perekonomian.

## 4.   Ekspor Barang dan Jasa
Hasil  pendugaan  parameter  persamaan  ekspor  disajikan  pada  Tabel  11.  Pada Tabel  11  tersebut  dapat  dilihat  bahwa  nilai  ekspor  Provinsi  DKI  Jakarta  dipengaruhi secara  nyata  oleh  PDRB,  nilai  tukar  rupiah  terhadap  dolar  Amerika  Serikat  dan  nilai ekspor tahun sebelumnya.
Tabel 11. Hasil  Estimasi  Parameter  Persamaan  Ekspor  Barang  dan  Jasa (EKSPOR) Provinsi DKI Jakarta Variabel Estimasi Parameter Prob > |t| Keterangan Intercept -696127 0,8699 PDRB 0,313413 0,0006  PDRB (Juta Rp) KURS 2962,680 0,0043  Nilai tukar Rp thd US$ D9899 -6025624 0,4410  1998-1999=1, lainnya 0 LEKSPOR 0,385694 0,0305  Lag EKSPOR Adj-R 2 = 0,99585; F-Stat = 1380,45; Pr > F = <,0001; DW = 1,741443
Parameter  dugaan  PDRB  sebesar  0,313413  dan  mempunyai  hubungan  yang positif, yang berarti peningkatan PDRB berpotensi meningkatkan nilai ekspor barang dan jasa.  Parameter  dugaan  nilai  tukar  rupiah  terhadap  dolar  Amerika  Serikat  sebesar 0,313413  dan  mempunyai  hubungan  yang  positif,  yang  berarti  melemahnya  nilai  tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berpotensi meningkatkan nilai ekspor barang dan jasa.  Ini  terjadi  karena melemahnya  nilai  rupiah  terhadap  dolar  menyebabkan  barang  di dalam negeri lebih murah daripada  di luar negeri sehingga produsen cenderung menjual barangnya di luar negeri untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar.
Ekspor  tahun  sebelumnya  juga  mempengaruhi  nilai  ekspor  tahun  sekarang.  Ini dapat  disebabkan  untuk  ekspor  beberapa  komoditi,  terutama  barang  tambang  seperti batu bara dan gas alam, biasanya mempunyai kontrak dalam jangka waktu tertentu.

## 5. Impor Barang dan Jasa
Dalam  hal  parameter  persamaan  impor  hasil  pendugaan  parameternya  disajikan pada  Tabel  12.  Selanjutnya  pada  Tabel  12  tersebut  dapat  dilihat  bahwa  nilai  impor Provinsi  DKI  Jakarta  dipengaruhi  secara  nyata  oleh  PDRB,  nilai  tukar  rupiah  terhadap dolar Amerika Serikat dan nilai ekspor tahun sebelumnya.
Berdasarkan  pada  Tabel  12,  terlihat  bahwa  parameter  dugaan  PDRB  sebesar 0,56832  dan  mempunyai  hubungan  yang  positif.  Hal  ini  berarti  peningkatan  PDRB berpotensi  meningkatkan  nilai  impor  barang  dan  jasa.  Hasil  pendugaan  parameter tersebut  juga  mengindikasikan  semakin  besar  kapasitas  perekonomian  suatu  daerah, maka akan mendorong impor daerah tersebut.
Tabel 12. Hasil Estimasi Parameter Persamaan Impor Barang dan Jasa (IMPOR)

## Provinsi DKI Jakarta
Variabel Estimasi Parameter Prob > |t| Keterangan Intercept 6943441 0,2628 PDRB 0,56832 <,0001  PDRB (Juta Rp) KURS -3249,56 0,0209  Nilai tukar Rp thd US$ D9899 -5485445 0,6238  1998-1999=1, lainnya 0 Adj-R 2 = 0,99163; F-Stat = 909,14; Pr > F = <,0001; DW = 2,372879

## JURNAL ILMIAH ILMU MANAJEMEN
Parameter  dugaan  nilai  tukar  rupiah  terhadap  dolar  Amerika  Serikat  sebesar 3249.56  dan  mempunyai  hubungan  yang  negatif,  yang  berarti  melemahnya  nilai  tukar rupiah  terhadap  dolar  Amerika  Serikat  berpotensi  menurunkan  nilai  impor  barang  dan jasa.  Ini  terjadi  karena melemahnya  nilai  rupiah  terhadap  dolar  menyebabkan  barang  di dalam negeri lebih mahal daripada di luar negeri sehingga  produsen cenderung menjual barangnya di dalam negeri untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

## E.  Blok Inflasi, Suku Bunga dan Nilai Tukar

## 1. Indeks Harga Konsumen
Hasil  pendugaan  parameter  persamaan  indeks  harga  konsumen  (IHK)  disajikan pada Tabel 13. Pada Tabel 13 tersebut dapat dilihat bahwa IHK dipengaruhi secara nyata oleh uang beredar, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, harga eceran BBM dan IHK tahun sebelumnya. Krisis ekonomi juga berpengaruh terhadap kenaikan IHK.

## Tabel  13.  :    Hasil  Estimasi  Parameter  Persamaan  Indeks  Harga  Konsumen  (IHK) Provinsi DKI Jakarta
Variabel Estimasi Parameter Prob > |t| Keterangan Intercept 2,060537 0,0303 UANGBR 9,99E-06 0,0563  Jumlah uang beredar (Juta Rp) KURS 0,001296 <0,0001  Nilai tukar Rp thd US$ HECBBM 0,002289 0,0002  Harga eceran BBM (Rp) TDL 0,003273 0,4654  Tarif dasar listrik (Rp) D98 12,29251 <0,0001  1998-1999=1, lainnya 0 LIHK 0,675464 <0,0001  Lag IHK Adj-R 2 = 0,9987; F-Stat = 2950,33; Pr > F = <,0001; DW = 1,700096
Parameter  dugaan  uang  beredar  sebesar  9,99×10 -6 dan  mempunyai  hubungan yang positif,  yang  berarti  meningkatnya  jumlah  uang  beredar memicu  kenaikan  IHK  dan berarti  memicu  inflasi.  Sementara  parameter  dugaan  nilai  tukar  rupiah  terhadap  dolar Amerika  Serikat  sebesar  0,001296  dan  mempunyai  hubungan  yang  positif,  yang  berarti melemahnya  nilai  tukar  rupiah  terhadap  dolar  Amerika  Serikat  dapat  memicu  inflasi.  Ini dikarenakan melemahnya rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menyebabkan harga di dalam  negeri  lebih  mahal  daripada  barang  luar  negeri  atau  dengan  kata  lain  terjadi kenaikan harga di dalam negeri.
Parameter  dugaan  harga  eceran  BBM  sebesar  0,002289  dan  mempunyai hubungan  yang  positif,  yang  berarti  kenaikan  harga  BBM  dapat  memicu  kenaikan  IHK dan  berarti  memicu  inflasi.  Hal  ini  dikarenakan  BBM  merupakan  salah  satu  sumber energy  utama  bagi  dunia  usaha,  sehingga  kenaikan  harga  BBM  akan  menyebabkan kenaikan  biaya  produksi.  Akibatnya  harga  produk  yang  dihasilkan  juga  cenderung  naik untuk menutupi biaya produksi.
Nilai  IHK  tahun  sekarang  juga  dipengaruhi  nilai  IHK  tahun  sebelumnya.  Hal  ini dikarenakan  inflasi  merupakan  salah  satu  indikator  sehat  tidaknya  suatu  perekonomian, sehingga perkembangannya selalu dipantau oleh pemerintah.
Krisis  ekonomi  yang  terjadi  pada  tahun  1998  juga  berpengaruh  terhadap  naiknya IHK.  Pada  saat  terjadi  krisis  ekonomi  nilai  tukar  rupiah  terhadap  dolar  Amerika  Serikat mengalami  depresiasi  yang  cukup  tajam,  sehingga  barang-barang  kebutuhan  terutama barang  impor  mengalami  kenaikan  tajam.  Di  lain  pihak,  pendapatan  masyarakat  turun drastic  baik  karena  kehilangan  pekerjaan  maupun  menurunnya  nilai  uang  yang  mereka pegang.

## JURNAL ILMIAH ILMU MANAJEMEN

## 2. Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat
Hasil  pendugaan  parameter  persamaan  nilai  tukar  rupiah  terhadap  dolar  Amerika Serikat disajikan pada Tabel 14. Pada Tabel 14 tersebut dapat dilihat bahwa fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dipengaruhi secara nyata oleh tingkat inflasi dan nilai tukar tahun sebelumnya.
Tabel 14. Hasil  Estimasi  Parameter  Persamaan  Nilai  Tukar  Rupiah  terhadap Dolar Amerika Serikat (KURS) Provinsi DKI Jakarta Variabel Estimasi Parameter Prob > |t| Keterangan Intercept 20,30757 0,9606 CADEV -0,00196 0,8613  Cadangan devisa (Juta US$) INFLASI 51,78111 0,0011  Tingkat inflasi (Persen) LKURS 0,966387 <0,0001  Lag KURS Adj-R 2 = 0,93795; F-Stat = 116,89; Pr > F = <,0001; DW = 2,258541
Parameter dugaan tingkat inflasi sebesar 51,78111 dan mempunyai hubungan yang positif,  yang  berarti  terjadinya  inflasi  dapat  memicu  melemahnya  nilai  tukar  rupiah terhadap  dolar  Amerika  Serikat.  Nilai  tukar  tahun  sekarang  juga  dipengaruhi  nilai  tukar tahun sebelumnya.

## 3.  Jumlah Uang Beredar
Hasil  pendugaan  parameter  persamaan  uang  beredar  disajikan  pada  Tabel  15. Pada  Tabel  15  tersebut  dapat  dilihat  bahwa  jumlah  uang  beredar  di  DKI  Jakarta dipengaruhi PDRB riil Provinsi DKI Jakarta. Krisis ekonomi yang terjadi tahun 1998 juga berpengaruh terhadap peredaran uang di DKI Jakarta.
Tabel 15. Hasil Estimasi Parameter Persamaan Jumlah Uang Beredar (UANGBR)
Provinsi DKI Jakarta Variabel Estimasi Parameter Prob > |t| Keterangan Intercept -991728 <0,0001 RPDRB 0,003809 <0,0001  PDRB riil (Juta Rp) SBI -3691,86 0,4658  Tingkat suku bunga (Persen) D98 292663,7 0,0468  1998=1, lainnya 0 Adj-R 2 = 0,97658; F-Stat = 320,65; Pr > F = <,0001; DW = 2,376742
Parameter  dugaan  PDRB  riil  sebesar  0,003809  dan  mempunyai  hubungan  yang positif,  yang  berarti  kenaikan  PDRB  riil  dapat  memicu  kenaikan  uang  beredar.  Ini dikarenakan  kenaikan  PDRB  yang  berarti  terjadi  kenaikan  kapasitas  ekonomi  akan memerlukan uang yang lebih banyak, sehingga uang beredar juga naik.

## F.  Blok IPM, Kemiskinan, dan Lama Sekolah

## 1. Indeks Pembangunan Manusia
Hasil  pendugaan  parameter  persamaan  indeks  pembangunan  manusia  (IPM) disajikan pada Tabel 16. Pada Tabel 16 tersebut dapat dilihat bahwa IPM di DKI Jakarta dipengaruhi rata-rata lama sekolah.
Tabel 16. :  Hasil  Estimasi  Parameter  Persamaan  Indeks  Pembangunan  Manusia (IPM) Provinsi DKI Jakarta
Variabel Estimasi Parameter Prob > |t| Keterangan Intercept 43,99172 <0,0001 MYS 2,710559 <0,0001  Rata-rata lama sekolah (Tahun) UMP 0,006164 0,2326  Upah Minimum Provinsi (000 Rp) Adj-R 2 = 0,72956; F-Stat = 32,02; Pr > F = <,0001; DW = 0,166577

## JURNAL ILMIAH ILMU MANAJEMEN
Parameter  dugaan  rata-rata  lama  sekolah  sebesar  2,710559  dan  mempunyai hubungan  yang  positif,  yang  berarti  kenaikan  rata-rata  lama  bersekolah  akan  menaikan IPM.  Hal  ini  dikarenakan  rata-rata  lama  sekolah  merupakan  salah  satu  komponen penghitungan IPM.

## 2. Jumlah Penduduk Miskin
Hasil  pendugaan  parameter  persamaan  jumlah  penduduk  miskin  disajikan  pada Tabel  17.  Pada  Tabel  17  tersebut  dapat  dilihat  bahwa  jumlah  penduduk  miskin  di  DKI Jakarta dipengaruhi tingkat inflasi dan jumlah penduduk miskin tahun sebelumnya.
Parameter dugaan tingkat inflasi sebesar 0,973057 dan mempunyai hubungan yang positif, yang berarti terjadinya inflasi akan memicu kenaikan jumlah penduduk miskin. Hal ini  dikarenakan  jika  terjadi  inflasi  maka  pendapatan  riil  masyarakat  akan  mengalami penurunan,  sehingga  masyarakat  yang  berada  di  atas  sedikit  garis  kemiskinan  dapat jatuh menjadi miskin.
Tabel 17. Hasil  Estimasi  Parameter  Persamaan  Jumlah  Penduduk  Miskin (JUMIS) Provinsi DKI Jakarta Variabel Estimasi Parameter Prob > |t| Keterangan Intercept 133,8099 0,0174 PDRBCAP -0,00011 0,6812  PDRB per kapita (000 Rp) INFLASI 0,973057 0,1789  Tingkat inflasi (Persen) D9899 41,36422 0,3512  1998-1999=1, lainnya 0 LJUMIS 0,625289 0,0003  Lag JUMIS Adj-R 2 = 0,72226; F-Stat = 15,95; Pr > F = <,0001; DW = 1,696705
Jumlah penduduk miskin tahun sekarang juga dipengaruhi jumlah penduduk miskin tahun  sebelumnya.  Hasil  ini  menunjukkan  ada  kemiskinan  struktural  di  DKI  Jakarta, sehingga penduduk miskin cenderung mewariskan kemiskinan tersebut kepada generasi berikutnya.

## 3. Rata-rata Lama Sekolah
Hasil  pendugaan  parameter  persamaan  rata-rata  lama  sekolah  disajikan  pada Tabel  18.  Pada  Tabel  18  tersebut dapat dilihat  bahwa  rata-rata  lama  sekolah  penduduk DKI  Jakarta  dipengaruhi  rata-rata  lama  sekolah  tahun  sebelumnya.  Hal  ini  dapat  terjadi seiring  membaiknya  pendapatan  masyarakat,  selain  ada  kecenderungan  orang  tua menginginkan anaknya mempunyai pendidikan lebih baik dibandingkan mereka.
Krisis  ekonomi  yang  melanda  pada  tahun  1998  juga  mempengaruhi  penurunan rata-rata  lama  bersekolah.  Ini  terjadi  karena  saat  krisis  ekonomi  melanda  banyak perusahaan mengalami kebangkrutan, sehingga banyak pemutusan hubungan kerja baik karena  perusahan  tempat  mereka  bekerja  tutup  atau  karena  alasan  efisiensi.  Akibatnya banyak anak-anak usia sekolah terpaksa berhenti sekolah untuk membantu orang tuanya mencari nafkah.
Tabel  18.  :    Hasil  Estimasi  Parameter  Persamaan  Rata-rata  Lama  Sekolah  (MYS)
Provinsi DKI Jakarta Variabel Estimasi Parameter Prob > |t| Keterangan Intercept 0,652145 0,2104 PDRBCAP 3,54E-06 0,4706  PDRB per kapita (000 Rp) D98 -0,38531 0,1368  1998=1, lainnya 0 LMYS 0,943757 <0,0001  Lag MYS Adj-R 2 = 0,98482; F-Stat = 498,23; Pr > F = <,0001; DW = 2,944845

## 4. Jumlah Tenaga Kerja
Hasil  pendugaan  parameter  persamaan  jumlah  tenaga  kerja  disajikan  pada  Tabel 19.  Pada  Tabel  19  tersebut  dapat  dilihat  bahwa  jumlah  tenaga  kerja  DKI  Jakarta

## JURNAL ILMIAH ILMU MANAJEMEN
dipengaruhi  PDRB  riil  dan jumlah  tenaga  kerja  tahun  sebelumnya. Krisis  ekonomi  tahun 1998-1999 juga mempengaruhi jumlah orang yang bekerja di DKI Jakarta.
Parameter  dugaan  PDRB  riil  mempunyai  hubungan  yang  positif  dengan  jumlah tenaga  kerja  yang  terserap.  Hal  ini  mengandung  arti  bahwa  kenaikan  PDRB  riil  akan menaikkan  jumlah  tenaga  kerja  yang  terserap.  Hal  ini  dikarenakan  kenaikan  kapasitas ekonomi akan membutuhkan tenaga kerja lebih banyak.
Tabel  19.  :  Hasil  Estimasi  Parameter  Persamaan  Penyerapan  Tenaga  Kerja  (TK)
Provinsi DKI Jakarta Variabel Estimasi Parameter Prob > |t| Keterangan Intercept 100,8531 0,4130 RPDRB 1,82E-06 0,0747  PDRB riil (Juta Rp) D9899 -220,787 0,1265  1998-1999=1, lainnya 0 LTK 0,728147 0,0002  Lag TK Adj-R 2 = 0,96269; F-Stat = 198,81; Pr > F = <,0001; DW = 2,6218
Jumlah tenaga kerja yang terserap tahun sekarang juga dipengaruhi jumlah tenaga kerja tahun sebelumnya. Selain itu, krisis ekonomi  yang melanda pada tahun 1998-1999 juga mempengaruhi penyerapan tenaga kerja di DKI Jakarta. Ini terjadi karena saat krisis ekonomi  melanda  banyak  perusahaan  mengalami  kebangkrutan,  sehingga  banyak pemutusan  hubungan  kerja  baik  karena  perusahan  tempat  mereka  bekerja  tutup  atau karena alasan efisiensi.

## G.  Potensi Fiskal DKI Jakarta 2020-2022
Dengan mendasarkan pada perhitungan dan model seperti  dijelaskan pada uraian sebelumnya  maka  hasil  proyeksi  potensi  fiskal  DKI  Jakarta  tahun  2020-2022  dapat  diu- raikan seperti pada table berikut.
Tabel 20. : Nilai Dasar Ramalan Variabel Endogen Tahun 2020 – 2022 No  Endogen Keterangan 2020 2021 2022 1.  PAD Pendapatan Asli Daerah (Miliar Rp) 38,282.5 42,944.9 48,301.8 2.  CAPFIS Kapasitas Fiskal  (Miliar Rp) 56,205.3 62,024.5 68,593.7 3.  TOTREV Total Penerimaan  (Miliar Rp) 62,842.9 69,141.3 76,255.1 4.  GAPFIS Celah Fiskal (Miliar Rp) 10,577.7 10,733.6 10,727.4 5.  TOTPENG  Total Pengeluaran (Miliar Rp) 66,783.0 72,758.1 79,321.1 6.  PDRB Produk Domestik Regional Bruto (Miliar Rp) ,735,321.5   3,106,030.0   3,535,437.1 7.  RPDRB PDRB Riil (Miliar Rp) ,418,641.6   1,528,601.7   1,648,126.5 8.  GROWTH  Pertumbuhan Ekonomi (Persen) 7.68 7.75 7.82 9.  INFLASI Tingkat Inflasi (Persen) 5.21 5.38 5.57

## Sumber: Data hasil olahan
Pemilihan periode 2020-2022 pada analisis ini didasarkan bahwa periode ini meru- pakan tahapan pembangunan 5 tahunan yang keempat pada RPJPD Provinsi DKI Jakar- ta  2005-2025.  Hal  ini  sesuai  dengan  Peraturan  Daerah  Nomor  6  Tahun  2012  tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi DKI Jakarta 2005-2025. Selain itu periode ini juga merupakan periode Pemerintahan Gubernur terpilih.
Data  pada  Tabel  20  merupakan  hasil  proyeksi  perekonomian  tanpa  adanya  inter- vensi kebijakan apapun, baik yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi  DKI  Jakarta.  Dengan  demikian  dapat  dikatakan  bahwa  kondisi  perekonomian merupakan kondisi non-policy atau kondisi Business As Usual .

## JURNAL ILMIAH ILMU MANAJEMEN
Hasil  analisis  menunjukkan bahwa kondisi  perekonomian DKI Jakarta  tahun  2020- 2022 cenderung membaik. Hal ini dilihat dari perkembangan beberapa faktor antara lain: Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  Kapasitas  Fiskal  (CAPFIS), Total  Revenue  (TOTREV) , PDRB, Pertumbuhan Ekonomi (GROWTH) cenderung menaik.
Pendapatan  Asli  Daerah  cenderung  terus  meningkat.  Pada  tahun  2020  PAD  DKI Jakarta mencapai Rp. 38,28 triliun dan pada tahun 2022 meningkat menjadi Rp. 48.3 tri- liun.  Hal  ini  menunjukan  bahwa  Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta  mempunyai  potensi yang cukup  baik  dalam mengelola  pendapatannya.  Oleh karena  itu  Pemerintah Provinsi sebagai pengelola kebijakan harus mampu mengelola kondisi yang kondusif dalam pem- bangunan ekonomi.
Dilihat dari sisi PDRB juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada ta- hun  2020  PDRB  DKI  Jakarta  mencapai  Rp.  2,74  triliun  dan  pada  tahun  2022  meningkat menjadi Rp. 3.54 triliun. Hal ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi DKI Jakar- ta  terus sustain .  Ini  tentunya  perlu  terus  dijaga.  Artinya  bahwa  kebijakan  yang  diambil oleh  Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta  harus pro  growth agar  perekonomian  tetap berkualitas dan mampu membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Ja- karta.
Pertumbuhan ekonomi Jakarta periode 2018-2022 menunjukkan pertumbuhan yang cukup  baik.  Pertumbuhan  ekonomi  pada  tahun  2020  diperkirakan  tumbuh  pada  kisaran 7,68 persen sementara pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi mencapai 7,82 persen.
Dilihat dari sisi inflasi ternyata inflasi DKI Jakarta terus meningkat. Pada tahun 2020 hanya  5,21  persen    namun  tahun 2022  inflasi  diperkirakan mencapai  5,57  persen.  Ten- tunya hal ini memerlukan pengelolaan yang holistik agar inflasi DKI Jakarta dapat terkel- ola  dengan  baik  sehingga  pertumbuhan  ekonomi  yang  terus  meningkat  tidak  tergerus dengan inflasi yang meningkat.
Dalam hal Kapasitas Fiskal juga ada kecenderunggan terus meningkat. Pada tahun 2020  Kapasitas  Fiskal  DKI  Jakarta  hanya  berjumlah  Rp.  56,21  triliun  sementera  proyeksi untuk tahun 2022 meningkat menjadi Rp. 68,59 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa poten- si fiscal DKI Jakarta sangat pro terhadap pertumbuhan.
Potensi Fiskal yang ditunjukkan dengan indicator yang terus menaik diikuti dengan peningkatan dari Total Penerimaan. Total Penerimaan ada kecenderungan terus mening- kat. Pada tahun 2020 Total penerimaan DKI Jakarta berjumlah Rp. 62,84 triliun sementera proyeksi  untuk  tahun  2022  meningkat  menjadi  Rp.  76,25  triliun.  Hal  ini  menunjukkan pengelolaan penerimaan di DKI Jakarta sangat cerdas dalam memanfaatkan momen per- tumbuhan ekonomi.
Pengeluaran ada kecenderungan terus meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa total pengeluaran  berkorelasi  positif.  Untuk  itu  maka  Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta  harus menyeleksi  pengelluaran  secara  cermat  agar  kualitas  pengeluaran  yang  dibelanjakan oleh Pemerintah Daerah dapat dikelola dengan baik.Pada tahun 2018 Total pengeluaran DKI Jakarta mencapai Rp. 56,29 triliun sementara proyeksi untuk tahun 2022 meningkat menjadi Rp. 79,32     triliun.
Gap Fiskal di DKI Jakarta untuk periode 2020-2022 juga menunjukkan kinerja yang membaik  karena  pada  tahun  2022  diproyeksikan  gapnya  menurun  jika  dibanding  pada tahun  2021.  Hal  ini  menunjukan  bahwa  kinerja  pendapatan  yang  diperoleh  oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meningkat.
Perekonomian  Jakarta  diperkirakan  akan  tumbuh  dengan  baik  dan  stabil.  Namun beberapa  indikator  seperti  inflasi  cenderung  naik.  Berkaitan  dengan  hal  ini  maka  diper- lukan kebijakan yang tepat guna menekan tingkat inflasi sehingga perekonomian Jakarta tetap memberikan harapan bagi para pelaku usaha untuk melakukan usahanya.

## JURNAL ILMIAH ILMU MANAJEMEN

## V.  KESIMPULAN DAN SARAN
1.  Pada  periode  2020-2022  merupakan  periode  yang  strategis.  Tahap  ini  merupakan tahap  ke-4  pelaksanaan  RPJPD  2005-  2025.  Selain  itu  periode  2020-  2022  juga merupakan periode Gubernur terpilih sehingga mudah untuk dilakukan untuk evalua- si dan merupakan periode RPJMD 2017-2022.
2.  Perekonomian  Jakarta  cenderung  terus  membaik.  Pertumbuhan  ekonomi  Jakarta 2018-2022  berkinerja  yang  cukup  menggembirakan.  Angka  inflasi  menunjukkan  ke- naikan.  Untuk  itu  disarankan  agar  pertumbuhan  ekonomi  terus  tumbuh  berkualitas maka  pengendalian  inflasi  harus  terus  juga  dilakukan  dengan  berbagai  kebijakan terutama kebijakan distribusi. Hal ini dimaksudkan agar pertumbuhan ekonomi dapat lebih berkualitas.
3.  Berkaitan  dengan  kondisi  fiskal  DKI  Jakarta  sangat  dipengaruhi  oleh  kinerja perekonomian  DKI  Jakarta.  Ini  mempunyai  jika  indikator  perekonomian  membaik maka kinerja fiskal DKI Jakarta juga membaik. Tentunya akan berlaku sebaliknya jika perekonomian kurang kondusif maka  fiskal daerah akan terganggu. Oleh karenanya menjaga performance perekonomian Jakarta menjadi hal penting guna meningkatkan kinerja fiskal.
4.  Total  penerimaan  daerah  cenderung  meningkat  tetapi  total  pengeluaran  juga  terus meningkat.  Untuk  menjadikan  kemampuan  fiskal  DKI  Jakarta  terus  tumbuh  dan berkualitas maka hal yang sangat penting dalam hal ini adalah penyusunan kebijakan pengeluaran  terutama  belanja  daerah  yang  berkualitas.  Artinya  bahwa  belanja dae- rah  harus  selektif  dan  sesuai  dengan  kebutuhan  daerah.  Belanja  diarahkan  untuk kegiatan  yang dapat  meningkatkan  pertumbuhan  perekonomian  dan  sesuai  dengan kebutuhan nyata masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan  Pusat  Statistik  2008.  Indek  Pembangunan  Manusia  2006 –  2007.  Badan  Pusat Statistik, Jakarta.
________________.  2009.  Analisis  dan Penghitungan  Tingkat  Kemiskinan 2009.  Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta.
Bardhan, P. dan D. Mookherjee. 2005. Decentralization, Corruption And Government Ac- countability:  An  Overview. For  `Handbook  of  Economic  Corruption’  edited  by  Su- san Rose-Ackerman,Edward Elgar.Revised, June.
Dornbusch,  R.,  S.  Fischer  and  R.  Startz.  2004.  Macroeconomics.  Ninth  Edition.  The McGraw-Hill Company, New York.
Huang, Y. 2009.  Dynamic Panel Data Evidence on the Finance-Investment Link.  Journal of Statistics : Advance in Theory and Applications, November (23): 1- 23.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29  tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawsan Keuangan dan Belanja Daerah Pelaksanaan  Tatausaha  Keuangan    Daerah  dan  Penyusunan  Perhitungan Anggaran Pendaptan dan Belanja Daerah .
Martinez-Vazquez.J.  dan  M.R.McNab.2001.  Decentralization  Fiskal  and  Economic Growth.  International  Studies  Working  paper  Series  No.  97-7  Andrew  Young Schools of Policies Studies. July.
McCann, P. 2006. Urban and Regional Economics. Oxford University Press, New York. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13  Tahun  2006  tentang  Pedoman  Pengelolaan Keuangan Daerah.

## JURNAL ILMIAH ILMU MANAJEMEN
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun  2010  tentang  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 – 2014. Pyndick,  S.  R.  dan  L.  D.  Rubinfeld.  1997. Econometric  Model  dan  Economic  Forecast,
Fourth Edition. McGraw –Hill International Editions, Boston, Massachussets.
Simanjuntak,  R.  2010.  Desentralisasi  Fiskal  dan  Manajemen  Makroekonomi,    Urgensi Suatu Grand Design di Indonesia. Prisma, 29 (3): 35-57.
Sitepu, R. K., dan B. M. Sinaga. 2007. Aplikasi Model Ekonometrika. Program Studi Ilmu Ekonomi Pertanian, Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
Undang  Undang    Nomor  25  tahun  2004  tentang  Sistem  Perencanaan  Pembangunan Nasional.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan  Keuangan  antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
Usman. 2006. Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Distribusi Pendapatan dan Tingkat
Kemiskinan.  Tesis  Magister  Sains . Program  Studi  Ilmu  Ekonomi  Pertanian, Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
Yurianto.  2012.  Dampak    Investasi    dan    Pengeluaran  Pemerintah  terhadap  Kinerja Perekonomian  Daerah  Pada  Era  Otonomi.  Disertasi  Doktor,  Program  Studi  Ilmu Ekonomi Pertanian, Fakultas Ekonomi Manajemen, Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor.

## Keterangan:
BHP t
: Bagi hasil pajak (Juta Rp)
PDRBCAP t : PDRB per kapita (Ribu Rp) BHBP t : Bagi hasil bukan pajak (Juta Rp) PJK t : Pajak Daerah (Juta Rp) BLJPEG t : Belanja pegawai (Juta Rp) POP t : Jumlah penduduk (Ribu orang) BLJBRG t : Belanja barang (Juta Rp) RET t : Retribusi (Juta Rp) CADEV t : Cadangan devisa (Juta US$) SBI t : Suku bunga (Persen) CAPFIS t : Kapasitas fiskal (Juta Rp) SIUP t
:Jumlah SIUP yang dikeluarkan (buah)
CON t
: Konsumsi rumah tangga (Juta Rp)  TABMAS t : Tabungan masyarakat (Juta Rp) CONCAP t : Konsumsi per kapita (Ribu Rp) TDL t : Tarif dasar listrik
DANPER t : Dana perimbangan (Juta Rp) TK t : Jumlah tenaga kerja (Ribu orang) DAK t : Dana alokasi khusus (Juta Rp) TKMIS t : Tingkat kemiskinan (Persen) DAU t : Dana alokasi umum (Juta Rp) TOTREV t : Total penerimaan (Juta Rp) DBH t : Dana bagi hasil (Juta Rp) TOTPENG t : Total pengeluaran (Juta Rp) EKSPOR t : Nilai ekspor (Juta Rp) UANGBR t : Jumlah uang beredar (Juta Rp) GOV t : Pengeluaran pemerintah (Juta Rp)  UMP t : Upah minimum provinsi (Ribu Rp)
HECBBM t : Harga eceran BBM (Rp/Liter) JMKEND t : Jumlah kendaraan (unit) HSLKAYA t : Hasil pengelolaan daerah (Jt Rp)  JMPEG t : Jumlah pegawai (Ribu orang)
IHK t : Indeks Harga Konsumen KURS t : Nilai tukar rupiah terhadap US$ IMPOR t : Nilai impor (Juta Rp) LPAD t : Lain-lain PAD yang sah (Juta Rp) INV t : Investasi (Juta Rp) LPEND t : Lain2 pendapatan yang sah (Jt Rp) INF t : Inflasi (Persen) MYS t : Rata-rata tahun sekolah (Tahun) IPM t : Indek pembangunan manusia PAD t
: Pendapatan asli daerah (Juta Rp)
JUMIS t : Jumlah penduduk miskin (Ribu orang) PDRB t : Produk domestik regional bruto (Juta Rp)
D 9899 : Variabel dummy (tahun 1998 & 1999 =1, lainnya 0) D 98 : Variabel dummy (tahun 1998=1, lainnya 0)