## KINERJA INDUSTRI PENGGILINGAN PADI
DI INDONESIA :

## SUATU TANTANGAN KE DEPAN
Ali Ahmad N. Amsari

## RINGKASAN
Industri penggilingan padi di Indonesia masih menggunakan teknologi yang sederhana. Sebagai akibatnya, beras yang dihasilkan memiliki kualitas dan rendemen yang rendah. Kapasitas giling di Indonesia juga jauh lebih besar daripada produksi gabah nasional. Dengan demikian persaingan diantarapenggilingan - penggilingan sangat ketat. Banyak diantara penggilingan padi tidak bekerjasecara maksimal bahkan rata - rata hanya bekerja sekitar sepertiga dari kapasitas maksimainya.
Dengan diserahkannya perdagangan beras ke pasar bebas, tidakhanya memberikan dampak negatif kepada harga jual gabah petani namun juga industri penggilingan padi karena kinerja beberapa penggilingan padi menjadi semakin menurun. Penjualan beras hasilgiling menurun karena persaingandengan beras impor yang masuk ke pasar domestik.
Elastisitas modal terhadap output pada industri penggilingan padi bersifat inelastis sehingga dampaknya adalah setiap penambahan stok modalnya, maka kenaikan output tidak sebesar penambahan stok modalnya. Halini disebabkan masih belum maksimainya utilitas kapasitas mesin karena tingginya persaingan untuk memperoleh gabah.
Elastisitas tenaga kerja terhadap output pada industri penggilingan padi bersifat inelastis sehingga dampaknya adalah setiap penambahan tenaga kerja, maka tidak menaikan output. Penggunaan jumlah tenaga kerja yang tidak efisien disebabkan perusahaan penggilingan padimenggunakan tenaga kerja yang kurang trampil serta tingkat pendidikan yang rendah.
Kemajuan teknologi yang baikterjadi di Pulau Jawa dan sebagian Sumatera (Sumut dan Lampung). Sedangkan diSumsel, Bali, NTB, Sulsel, Sulutpertumbuhan Total Faktor Produktifitas masih memberikan kontribusi yang rendah pada kenaikan output karena permasalahan modal dan penggunaan teknologi tradisional.
Pengaruh liberalisasi perdagangan beras telah menurunkan outputdaripenggilingan padi di propinsi Sumut Jateng dan Bali. Hal ini disebabkan produk hasil gilingnya kalah bersaingdengan beras impor yang harganya lebih murah. Sedangkan diJabar, Lampung, Sulut mengalami peningkatan output, karena mengolah kembali beras impor (disosoh dan dicampur dengan beras lokal) untuk dijual ke pasar.
Edisi No. 47/XV/Juli/2006
pangan 53

## PENDAHULUAN
Karena sifatnya sebagai simpul kawasan industri pedesaan, maka penggilingan padi memainkan peranan yang sangat besar dalam masalah perberasan. Penggiling an padi ikut menentukan jumlah ketersediaan pangan, mutu pangan yang dikonsumsi masyarakat, tingkat harga dan pendapatan yang diperoleh petani dan tingkat harga yang harus dibayar oleh konsumen serta turut menentukan ketersediaan lapangan pekerjaan di pedesaan. Disamping itu, penggilingan padi dapat berperan sebagai saluran bagi persebaran teknologi pertanian di kalangan petani. Pada dasarnya penggilingan padi adalah alur selanjutnya dari subsistem produksi, sehingga apa yang diisyaratkan oleh penggilingan padi akan menjadi perhatian bagi petani (Sapuan, 2002).
Pemerintah juga memanfaatkan peng gilingan dalam hal pembelian gabah petani serta pemrosesan gabah menjadi beras. Hal ini dilakukan sejalan dengan kebijaksanaan umum ekonomi pemerintah, dimana sedapat mungkin melibatkan koperasi (KUD) dan swasta (perusahaan penggilingan padi) (Mears, 1982).
Berdasarkan data BULOG (2004) saat Pelita I. Bulog membeli beras melalui penggilingan hanya 326.470 ton atau sekitar 2,46 % dari total produksi. Pada Pelita II, III, IV, V, VI, Bulog membeli beras sebesar masing-masing 3,6 %; 3,4 %; 6,8 %; 6,5 %; dan 3,5 % dari total produksi. Pembelian terbesar terjadi tahun 1989 dan 1992 yaitu sebesar 2,6 juta ton (atau 8,9 %) dan 2,6 juta ton (atau 8,2 %). Hingga tahun 2003, pembelian beras mencapai 2.2 juta ton. Dari
tahun 2000 s/d 2003 pembelian beras tersebut Bulog melibatkan ± 2.000 s/d ± 4.300 penggilingan padi sebagai mitra kerja.
Pada umumnya industri penggilingan padi di Indonesia masih menggunakan teknologi yang sederhana. Sebagai akibatnya, beras yang dihasilkan memiliki kualitas dan rendemen yang rendah. Selain itu, produk sampingan seperti menir, katul dan sekam belum mendapat perhatian serius sehingga nilai tambah yang dapat diperoleh belum maksimal.
Berdasarkan data Deptan tahun 2002, jumlah penggilingan padi/huller/pengering di Indonesia sebanyak 110.611 unit, terdiri dari 5.011 (4.5%) penggilingan padi besar, 39.012 (35.3%) penggilingan padi kecil, 38.096 (34.4%) rice milling unit (RMU), penggilingan padi Engelberg 2.508 unit (2.3%), huller 13.321 unit (12.1%), penyosoh 12.663 unit (11.5%). Jumlah tersebut menggambarkan bahwa potensi penggilingan padi di Indonesia lebih dari cukup, namun didominasi oleh penggilingan kecil dan RMU yang dilihat dari kualitas maupun rendemen beras yang dihasilkan masih sangat rendah. Jumlah produksi gabah kering giling (GKG) pada tahun 2002 sebanyak 53.7 juta ton atau setara dengan 33.92 juta ton beras. Sedangkan kapasitas giling yang ada di Indonesia berdasarkan asumsi Mears (1982) bahwa pemakaian setiap mesin penggilingan padi dalam 1 tahun adalah 8 jam/hari x 25 hari/ bulan x 8 bulan/tahun, maka diperoleh data sebesar 109.487.520 ton beras/tahun. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas giling jauh lebih besar dibandingkan dengan produksi gabah nasional. Dengan demikian persaingan
Tabel 1. Jumlah Unit Penggilingan Mitra Kerja Bulog
Tahun Jumlah Penggilingan (Unit) Pengadaan Beras (Ton) 2300 1.956 2.174.807 2001 4.299 2.010.791 2002 3.109 2.131.325 2003 3.521 2.008.963
Sumber: Badan Urusan Logistik (2004), Statistik Bulog, Jakarta.
diantara penggilingan-penggilingan sangat ketat. Banyak diantara penggilingan padi tidak bekerja secara maksimal bahkan rata - rata hanya bekerja sekitar sepertiga dari kapasitas maksimainya. Dengan kondisi ini menyebabkan perusahaan penggilingan padi mempunyai biaya produksi yang tinggi sehingga sangat sulit menutup biaya investasi yang telah dikeluarkan.
dipakai adalah fungsi produksi menurut Cobb Douglas yang dikembangkan oleh Dasgupta (1995).
Dalam hal ini penulis mengembangkan model tersebut dengan data panel, dan menambahkan dampak kebijakan liberalisasi perdagangan dengan menggunakan dummy variabel. Tujuannya agar dampak liberalisasi perdagangan terhadap penurunan output
Tabel 2. Jumlah Unit Penggilingan Padi di Indonesia
No Jenis Alat Pengolahan Thn 2000 Thn 2001 Thn 2002 Unit Unit Unit 1 Penggilingan Padi Besar (PPB) 1.604 5.133 5.011 2 Penggilingan Padi Kecil (PPK) 42.244 39.425 39.012 3 Rice Milling Unit (RMU) 30.601 35.093 38.096 4 Penggilingan Padi Engelberg (PPE) 5.935 1.630 2.508 5 Penggilingan Padi Huller (H) 1.525 14.153 13.321 6 Penyosohan (P) 324 13.178 12.663 Jumlah 82.293 108.612 110.611
Sumber: Deptan (2003), Statistik Pertanian Indonesia. Jakarta
Sejak tahun 1998 terdapat perubahan yang mendasar terhadap instrumen yang digunakan untuk pengendalian harga beras, yaitu dibukanya pasar beras internasional mulai akhir 1998 ( monopoli impor beras oleh Bulog dihapus). Dengan diserahkannya perdagangan beras ke pasar bebas, tidak hanya memberikan dampak negatif kepada harga jual gabah petani namun juga industri penggilingan padi karena kinerja beberapa penggilingan padi menjadi menurun. Penjualan beras hasil giling menurun karena persaingan dengan beras impor yang masuk ke pasar domestik. Hal ini terlihat dari jumlah industri penggilingan padi yang semakin menurun setelah tahun 1998 mengalami kerugian dengan meningkatnya biaya produksi karena hasil penjualannya menurun.

## METODE ANALISIS
Model yang digunakan dalam penulisan ini adalah model fungsi produksi industri dengan data panel. Fungsi produksi yang
Edisi No. 47/XV/Juli/2006
industri penggilingan dapat ditelaah lebih jauh apakah disebabkan oleh penggunaan kapasitas produksi maupun SDM yang belum optimal, atau karena kemajuan teknologi (total faktor produktifitas) yang memang rendah dalam industri penggilingan padi.
Dalam analisa model data panel dikenal tiga macam pendekatan yang terdiri dari pendekatan kuadrat terkecil (Pooled Least squares), Pendekatan Efek Tetap (Fixed Effect) dan pendekatan Efek Acak (Random Effect). Untuk melihat pendekatan yang lebih tepat terhadap fungsi produksi tersebut baik secara statistik, ekonometrik maupun secara ekonomi maka perlu dilakukan uji terhadap model - model tersebut.
Baltagi (1994) menyatakan bahwa untuk melihat model yang terbaik dalam data panel yaitu dengan membandingkan model Pooled Least Squares (PLS), Fixed Effect dan Random Effect. Untuk membandingkan ketepatan penggunaan model Pooled Least Square atau Fixed Effect maka perlu uji
statistik dengan pengujian F statistik melalui uji Chow Test. Sedangkan untuk melihat ketepatan penggunaan metode fixed effect atau menggunakan metode random effect model tersebut diuji dengan menggunakan Hausman Test.
Menurut Greene (1983), keunggulan dari model data panel diantaranya dapat menganalisis perubahan teknologi dalam fungsi produksi baik antar wilayah maupun antar waktu. Hal ini berkaitan untuk mengembangkan pernyataan Solow dalam Greene (1983) yang menyatakan bahwa perubahan teknologi diperoleh dari data time series perubahan AQ/Q, AK/K, AL/L serta koefisien parameter kapital dan tenaga kerja. Dengan keunggulan data panel tersebut, maka diasumsikan bahwa dalam industri penggilingan padi pada masing-masing propinsi adalah berbeda dari pertumbuhan teknologi (ATFP) serta dampak kebijakan liberalisasi perdagangan (lib) di masing - masing propinsi.
Dengan mengasumsikan bahwa intersep (perkembangan teknologi) dari persamaan regresi yang dianggap konstan baik antar daerah maupun antara waktu, hal itu kurang beralasan. Adapun model yang dapat digunakan untuk melihat intersep dan slope peubah penjelas yang belum dimasukkan dalam model, peubah boneka (dummy) dapat ditambahkan dalam model untuk memungkin kan variasi intersep ini, lalu model diduga dengan kuadrat terkecil biasa. Model tersebut adalah model efek tetap ( fixed effects).
Fungsi produksinya terdiri dari variabel terikat dan tidak terikat. Variabel terikatnya adalah output (In Y) dan variabel tidak terikatnya adalah faktor produksi yaitu tenaga kerja (In L), kapital (In K), pertumbuhan total faktor produktifitas (ATFP) dan dummy variabel kebijakan liberalisasi perdagangan (D=0. Monopoli impor beras oleh Bulog , D=1. swasta diperbolehkan mengimpor beras).
InV, = aln/f.f + B\r\lll + ATFP + Dumt + p.,
Yn adalah output, Kh adalah modal fisik, Lit adalah jumlah tenaga kerja penggilingan padi, ATFP adalah pertumbuhan progress
teknologi, Dummy kebijakan liberalisasi perdagangan, U adalah galat (error), i = indeks propinsi dan t adalah indeks waktu.
Untuk memperoleh pertumbuhan total faktor produktifitas (TFP) maka digunakan The Show Residual sebagai berikut:
lAAit/Ait = lAYit/Ylt- I[(aALit/Lit) + (fiAKit/Kit)]
AAit/Ait adalah pertumbuhan Total Faktor Produktivitas, A Yit/Yit adalah Laju Pertumbuhan Output, ALit/Lit adalah Laju pertumbuhan Modal, a = koefisien variable tenaga kerja, (I = koefisien variabel kapital, i = indeks propinsi dan t adalah indeks waktu.
Penulis mengasumsikan bahwa pertumbuhan total faktor produktifitas dan dampak kebijakan liberalisasi perdagangan mempunyai slope yang berbeda. Sedangkan kapital dan tenaga kerja diamsumsikan memiliki slope yang sama. Hal ini dimungkinkan karena nilai kapital dan jumlah tenaga kerja di wilayah-wilayah industri penggilingan padi memiliki variasi data yang kecil.

## PEMBAHASAN DAN HASIL ESTIMASI
Modal dan Tenaga Kerja Dari data perusahaan penggilingan padi yang diambil yaitu wilayah Sumut, Sumsel, Lampung. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulsel, Sulut, Bali dan NTB selama 9 tahun yaitu tahun 1994 - 2002 terlihat adanya variasi antar wilayah dari penggunaan input dan output. Pada tahun tertentu menunjukkan adanya penurunan dari output maupun input itu sendiri. Hal ini semakin dirasakan setelah adanya kebijakan pemerintah memperboleh- kan swasta mengimpor beras serta penetapan tarif Rp 430/kg periode 2000 s/d 2002. Pada periode tahun 1994 s/d 1997 secara umum mengalami kenaikan output maupun faktor produksi tenaga kerja dan kapital. Namun, periode tahun 1998 s/d 2002, secara umum mengalami penurunan output maupun input.
Input kapital yang digunakan untuk produksi menggambarkan kecenderungan untuk naik dari tahun 1994 s/d 1997, namun pada periode tahun 1998 s/d 2002 mengalami
penurunan. Nilai kapital yang tinggi pada umumnya di daerah Sumatera Utara dan Pulau Jawa yaitu masing - masing rata - rata ± Rp70 milyar/tahun, ± Rp180 milyar/tahun. Tingginya nilai kapital pada wilayah tersebut disebabkan antara lain daerah tersebut merupakan daerah sentra produksi beras, sehingga banyak pengusaha penggilingan padi menanamkan usahanya di wilayah tersebut. Nilai kapital yang rendah di daerah Sumsel, Sulut dan Bali yaitu masing - masing rata - rata + Rp 250 juta/tahun, Rp 1,5 milyar/ tahun dan Rp 1 milyar/tahun. Rendahnya nilai kapital karena daerah tersebut bukan merupakan sentra produsen beras, sehingga pengusaha enggan melakukan investasi (Amsari, 2005).
Faktor produksi yang lain adalah tenaga kerja, yaitu tenaga kerja yang terlibat langsung dalam proses produksi dan non produksi. Sebagaimana kapital, jumlah tenaga kerja yang diserap dari tahun 1994 s/d 1997 mengalami kenaikan walaupun pada tahun 1998 s/d 2002 trendnya turun. Hal ini disebabkan, beberapa perusahaan penggilingan padi tidak beroperasi karena rendahnya nilai output akibat harga beras impor yang lebih rendah sehingga meningkat kan biaya produksi. Dengan kondisi seperti ini maka pengusaha penggilingan akan mengurangi jumlah pekerja.
Penggunaan tenaga kerja terbanyak terdapat di Sumatera Utara dan Pulau Jawa yaitu sebanyak ± 340 s/d ± 6000 orang/hari. Hal ini menunjukkan industri tersebut berkembang di wilayah - wilayah tersebut. Penggunaan tenaga kerja yang sedikit terdapat di Bali dan Sumsel yaitu masing - masing rata - rata ± 40 orang/hari dan ± 150 orang/hari. Kondisi ini disebabkan investasi penggilingan di wilayah tersebut tidak yang membutuhkan tenaga kerja yang lebih banyak.
Sebagaimana input diatas maka pada umumnya output juga menunjukkan kenaikan pada periode tahun 1994 s/d 1997, kemudian turun pada tahun 1998 s/d 2002 kecuali di daerah Sulut, Lampung dan Jawa Barat.
Output yang besar terjadi di wilayah -wilayah produsen padi di Sumatera Utara dan Jawa yaitu masing - masing rata - rata ± Rp 80
Edisi No. 47/XV/Juli/2006
milyar / tahun, ± Rp 40 milyar/tahun, ± Rp 210 milyar/tahun. Karena merupakan wilayah produsen padi maka kontinuitas penyediaan bahan baku lebih terjamin sehingga investasi industri penggilingan padi berkembang lebih baik. Sedangkan output terendah terjadi di wilayah-wilayah non produsen padi yaitu di Sumsel, Sulut dan Bali yaitu masing-masing ± Rp 1 milyar/tahun, ± Rp 1.3 milyar/tahun dan ± Rp 1.4 milyar/tahun. Di wilayah tersebut merupakan wilayah defisil beras, sehingga suplai bahan baku relatif lebih sulit. Pada periode 1994-1997,suplai diperoleh dari perdagangan antar daerah maupun antara propinsi.
Periode tahun 1998-2002, di sebagian besar daerah mengalami penurunan output. Penurunan output ini karena beras hasil giling dari petani kalah bersaing dengan beras impor yang kualitasnya lebih baik dan lebih murah. Sedangkan beberapa daerah lainnya mengalami peningkatan output. Masuknya beras impor dapat digunakan sebagai bahan baku untuk diolah kembali dan dioplos dengan beras lokal, sehingga output penggilingan padi di beberapa propinsi (Sulut, Lampung, Jawa Barat) justeru semakin bertambah. Demikian juga impor beras pecah kulit, dapat diolah kembali di penggilingan padi menjadi beras berkualitas baik (Amsari, 2005).

## Modal
Berdasarkan hasil estimasi nilai elastisitas modal (EK)terhadap outputsebesar 0.26, yang artinya penambahan kapital 10% akan meningkatkan output sebesar 2.6%. Elastisitas modal terhadap output pada industri penggilingan padi bersifat inelastis sehingga dampaknya adalah setiap penambahan stok modalnya, maka kenaikan output tidak sebesar penambahan stok modalnya. Hal ini disebabkan masih belum maksimainya utilitas kapasitas mesin karena tingginya persaingan untuk memperoleh bahan baku (gabah). Menurut survey BPS (1996), beberapa kendala utama pengusaha penggilingan padi adalah kesulitan memperoleh bahan baku, modal dan sarana transportasi. Selain itu sebagian besar mesin penggilingan yang sudah berusia tua (Tabel 4). Dengan demikian.
walaupun kapasitasnya besar, namun produktifitas mesinnya rendah.
Berdasarkan data BPS, tingkat utilitas penggunaan kapasitas giling mesin penggilingan padi yang rata - rata hanya mencapai 49 s/d 82% dari kapasitas produksi.
Hal ini sesuai dengan temuan Kuyvenhoven et.al dalam Tambunan (1995) yang menyatakan bahwa untuk sektor industri dan pertanian di Indonesia pemakaian kapasitas produksi di sektor industri hanya sekitar 40 sampai 77 persen. Pemakaian kapasitas produksi di sektor industri yang belum maksimal ini terutama disebabkan oleh kurang optimalnya jumlah mesin dan kapasitasnya (underutilization).

## Tenaga Kerja
Berdasarkan hasil estimasi model, nilai elastisitas tenaga kerja ( EL) terhadap output sebesar 0.59, yang artinya penambahan jumlah tenaga kerja sebesar 10% akan meningkatkan output sebesar 5.9%.
Elastisitas tenaga kerja terhadap output pada industri penggilingan padi bersifat inelastis sehingga dampaknya adalah setiap penambahan tenaga kerja, maka kenaikan output tidak sebesar penambahan tenaga kerjanya. Penggunaan jumlah tenaga kerja yang tidak efisien disebabkan perusahaan penggilingan padi menggunakan tenaga kerja yang kurang trampil serta tingkat pendidikan yang rendah.
Tabel 3. Realisasi Kapasitas Produksi Industri Penggilingan Padi (%)
Tahun Sumut Lampung Jabar Jateng Jatim Bali NTB Sulut Sulsel 1994 66 77 63 66 66 58 80 79 67 1995 65 79 68 60 63
60 65 27 80 1996 62 79 69 72 69 46 72 64 80 1997 61 82 65 66 73 20 65 76 76 1998 56 79 50 64 60 69 63 85 63 1999 58 84 44 61 71 20 62 90 60 2000 64 84 47 57 66 68 63 83 82 2001 64 83 48 60 64 61 64 83 74 2002 59 87 25 47 66 41 63 79 75 Rata2 62 82 53 61 66 49 66 74 73
Sumber: BPS (2002), Statistik Industri Sedang dan Besar Diolah
Ada beberapa penyebab tidak optimalnya pemakaian mesin, diantaranya pertama, kurangnya tenaga-tenaga kerja yang terampil yang bisa mempergunakan mesin-mesin yang ada sebaik mungkin; kedua, permintaan di pasar output yang rendah atau tidak stabil sehingga produksi tidak bisa optimal atau diperlukan penyesuaian jangka pendek dengan cara mengurangi volume produksi.
Menurut Sapuan (2002), kurang optimal nya kapasitas mesin giling juga disebabkan jumlah kapasitas giling padi di Indonesia yang sudah melebihi jumlah produksi padi.
58
Pada umumnya perusahaan penggilingan padi merupakan perusahaan keluarga sehingga mempekerjakan pegawainya yang berasal dari keluarga dengan insentif yang tidak memadai. Tenaga kerja di sektor penggilingan padi merupakan tenaga kerja dengan tingkat pendidikan yang rendah, hanya sedikit yang berpendidikan tinggi. Berdasarkan data BPS tahun 1997, pekerja produksi maupun pekerja non produksi penggilingan padi yang dibayar, tidak tamat SD (24.23%), memiliki pendidikan SD (48.39%), sedangkan berpendidikan SLTP (14.48%). SLTA (11.91 %),
D3/Diploma (0.46%), S1 (0.51%) dan S2 (0.01%) (Grafikl). Menurut Sudharsan (2003), pekerja di sektor penggilingan padi pada umumnya memiliki produktifitas yang rendah, pekerja tidak tetap, pekerja yang berasal dari keluarga sehingga tidak memperoleh insentif yang memadai.

## Grafik 1. Tingkat Pendidikan Pekerja
Produksi dan Non Produksi Industri Penggilingan Padi Sedang dan Besar
SLTA.
11.91%
SUP. / V 14.48%/ \ I TSD. 24.23% \ OTSD • SO nSLTP LaaSSi 7%M DSLTA • Dl'Dip a s i aS2
SD. 48.39%
Sumber: BPS (2003) Survei Statistik Industri Sedang dan Besar Diolah

## Pertumbuhan Total Faktor Produktifitas
(TFP)
Pertumbuhan TFP selama periode 1994 s/d 2002 menyebabkan kenaikan output sebesar 68% yaitu di wilayah Sumatera Utara, Sumsel sebesar 18%, Lampung 56%, Jabar 80%, Jateng 61%, Jatim 49%, Bali 13%, NTB 21%, Sulsel 20% dan Sulut 46%. Pertumbuhan TFP terhadap peningkatan out put diatas 50% terjadi di Jawa (Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur) dan Sumatera (Sumatera Utara dan Lampung). Pada umumnya penggilingan - penggilingan di wilayah tersebut sudah menambah modal dengan teknologi yang mendukung nilai tambah hasil penggilingan seperti polisher, stoner. shining, Grader, elevator, dan alat
Edisi No. 47/XV/Juli/2006
pengering mekanis. Dengan teknologi tersebut, produksi akan semakin meningkat dimana rendemen, kualitas beras lebih baik serta hasil samping (menir, katul, sekam) lebih banyak (Amsari, 2005).
Di luar Jawa seperti di Sumsel, Bali, NTB, Sulsel dan Sulut perkembangan teknologi
masih lambat karena permasalahan permodalan, bahan baku, pemasaran dan sarana transportasi. Menurut Survey BPS (1996), permasalahan yang dihadapi oleh industri penggilingan adalah permodalan, kesulitan bahan baku (gabah), pemasaran
serta sarana transportasi. Karena keterbatasan tersebut,
pengusaha penggilingan masih melakukan modifikasi dengan teknologi sederhana.
Secara umum kemajuan teknologi terhadap output berpengaruh positif secara signifikan, namun nilai koefisien variabel masih kecil khususnya di luar Jawa. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi penggilingan padi di Indonesia masih memiliki kontribusi kecil dalam mendukung per tumbuhan output industri penggilingan padi di Indonesia. Di Indonesia baik daerah produsen padi maupun bukan daerah produsen umumnya masih menggunakan teknologi penggilingan padi yang tua, sehingga menimbulkan inefisiensi. Berdasarkan data BPS, penggilingan padi di propinsi Sumatera Utara berdiri dari tahun 1952 s/d 1996 dengan rata- rata usia tahun 1984, Lampung tahun 1982, Jawa Barat tahun 1978, Jawa Tengah tahun 1973, Jawa Timur tahun 1981, Bali tahun 1973, NTB tahun 1981, Sulut tahun 1985, Sulsel tahun 1987.

## Dampak Liberalisasi Perdagangan Beras
Berdasarkan hasil estimasi, nilai koefisien di Sumut (-0.08), Lampung (0.81), Jabar (0.51), Jateng (-0.94), Bali (-1.04) dan Sulut (0.45). Sedangkan di Sumsel (-0.44). Jatim (0.02), NTB (-0.03) dan Sulsel (0.17). Dilihat dari tanda koefisien yang negatif di sebagian wilayah tersebut, menunjukkan bahwa dengan kebijakan liberalisasi perdagangan telah berdampak terhadap penurunan output penggilingan padi sesuai dengan hipotesa awal.

## Tabel 4. Tahun Berdirinya Industri Penggilingan Padi Sedang dan Besar
No Propinsi Tahun Berdiri 1 Sumut 1952 s/d 1996 2 Larrpung 1974 s/d 1989 3 Jabar 1945 s/d 1996 4 Jateng 1996 s/d 1994 5 Jatim 1920 s/d 1997 6 Bali 1973 s/d 1990 7 NTB 1973 s/d 1997 8 Sulsel 1982 s/d 1995 9 Sulut 1968 s/d 1997
Sumber :BPS (2003), Statistik Industri Sedang dan Besar Diolah
Dampak negatif liberalisasi disebabkan produksi industri penggilingan padi menurun karena kalah bersaing dengan harga beras impor yang lebih murah dengan kualitas yang lebih baik. Dampak liberalisasi terhadap penurunan output yang besar terjadi di Bali dan Jateng. Di Bali, dampak kebijakan liberalisasi telah menurunkan output sebesar 1.04, di Jateng sebesar 0.94 output, sedangkan di Sumut sebesar 0.08 output.
Dampak positif liberalisasi perdagangan beras terjadi di wilayah Lampung, Jabar dan Sulut. Hal ini disebabkan terjadi penjualan kembali beras impor ke pasar wilayah tersebut dari wilayah pemasukan beras impor seperti DKI Jakarta dan Makasar (Tabel 5). Beras impor tersebut diolah lagi (disosoh) dan dicampur dengan beras lokal (dioplos) di penggilingan padi di Lampung, Jabar dan Sulut dan selanjutnya dijual kembali ke pasar lokal. Indikasi pengolahan kembali beras impor untuk dijual ke pasar memang terjadi mengingat harga beli beras impor yang murah dibandingkan harga beras domestik. Menurut Sapuan (2002), pengadaan beras pemerintah melalui Bulog dikoreksi dengan pengadaan gabah setelah tahun 2000. Hal ini disebabkan pengadaan beras dari petani oleh Bulog dimanipulasi dengan masuknya beras impor ke gudang - gudang Bulog. Oleh karena itu setelah tahun 2000, pemerintah mengubah pengadaan beras menjadi gabah di wilayah - wilayah produsen padi yang bertujuan antara
60

## lain untuk menghindari masuknya beras impor
ke gudang - gudang Bulog.
Dampak liberalisasi juga dirasakan pada wilayah yang mempunyai pelabuhan- pelabuhan besar. Berdasarkan data Bea Cukai, DKI merupakan daerah yang paling banyak menerima impor beras pada periode tahun 2000 s/d 2002 (Tabel 5), disusul wilayah lainnya seperti Jatim, Sumut, Palembang, Jateng, Sulsel dan Bali. Dengan dibukanya impor dan diberlakukannya tariff sebesar Rp 430/kg ternyata output industri penggilingan padi di daerah pelabuhan pemasukan beras impor mengalami penurunan output seperti di Sumut, Jateng dan Bali. Sedangkan di Jawa Barat dan Lampung bukan merupakan wilayah pemasukan beras impor, sehingga tidak berdampak terhadap penurunan output industri penggilingan padi.
Dampak kebijakan liberalisasi per dagangan dapat juga dirasakan oleh industri penggilingan padi dengan melihat entri dan exit perusahaan. Berdasarkan grafik 2, ternyata jumlah penggilingan padi industri sedang dan besar pada periode 1990 s/d 1997 mengalami peningkatan, dan selanjutnya pada periode 1998 s/d 2002 mengalami penurunan secara signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa banyak perusahaan industri penggilingan padi keluar karena harga jual dibawah biaya produksinya yang cukup tinggi. Demikian juga dengan perusahaan baru, yang masuk ke industri penggilingan padi setelah liberalisasi

## Tabel 5. Pelabuhan Bongkar Beras Impor (ton)
No Pelabuhan 2000 2001 2002 Total 1 Medan 287,088 27.920 70,152 385.159 2 Tj Balai Karimun 185,695 5 0 185,700 3 Palembang 57,006 23,091 6,770 86,867 4 Jakarta 244,337 219,258 583,222 1,046,817 5 Bandung 0 0 0 0 6 Semarang 11,905 428 3,090 15,423 7 Surabaya 106,161 11,599 135,305 253,065 8 Denpasar 130 0 2 132 9 10 Pontianak 0 0 0 0 Balikpapan 0 0 0 0 11 Makassar 2 1,529 0 1,530 12 Ambon 0 0 0 C
Sumber : Data Ditjen Bea dan Cukai diolah
tahun 1998. Pengusaha enggan melakukan investasi memasuki industri penggilingan padi dengan biaya produksi yang tinggi, sedangkan harga jual yang rendah tertekan oleh harga beras impor yang lebih murah. Produksi beras
hasil giling lokal menurun karena kalah bersaing dengan beras impor dimana harganya lebih murah serta kualitasnya lebih baik.
Grafik 2. Jumlah Perusahaan Penggilingan Padi dengan Kategori Sedang dan Besar periode 1990 s/d 2002

## I Jumlah Perusahaan
350
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Sumber: BPS diolah
Edisi No. 47/XV/JuIi/2006 PANGAN 61

## PENUTUP
Belum optimalnya penggunaan kapasitas terpasang penggilingan padi, rendahnya produktfitas tenaga kerja serta pertumbuhan total faktor produktifitas (TFP) yang masih rendah menunjukkan bahwa produktifitas penggilingan padi di Indonesia secara umum masih rendah. Pemerintah perlu memberi kemudahan dalam pengembangan industri penggilingan padi yang terintegrasi mulai dari suplai bahan baku, teknologi pasca panen, peningkatan ketrampilan SDM pasca panen serta pemasaran yang akan menghasilkan kualitas beras yang berdaya saing serta mengurangi susut sehingga kinerja peng gilingan padi menjadi lebih baik.
Dampak kebijakan liberalisasi per dagangan menunjukkan bahwa industri penggilingan padi di beberapa daerah mengalami penurunan output. Hal ini menunjukkan bahwa industri penggilingan padi Indonesia belum memiliki daya saing. Dengan demikian, pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan hendaknya perlu mempertimbangkan daya saing industri dalam negeri serta permasalahan struktural industri perberasan di Indonesia.
Perlunya membandingkan daya saing industri penggilingan padi Indonesia terhadap industri penggilingan padi luar negeri khususnya Thailand dan Vietnam, sehingga dapat dikaji lebih mendalam permasalahan lemahnya daya saing industri penggilingan padi di Indonesia secara lebih komprehensif. CJ
Amsari. A. A.(2005),"Dampak Kebijakan Liberalisasi Perdagangan Terhadap Kinerja Industri Penggilingan Padi di lndonesia:Periode 1994-2002.
Fakultas Ekonomi Ul. Jakarta. Badan Pusat Statistik. (2003), "Statistik Indonesia".
Jakarta. Badan Pusat Statistik (2004), "Statistik Indonesia".
Jakarta. Badan Pusat Statistik.(1996), "Statistik Industri Sedang dan Besar". Jakarta.
Badan Pusat Statistik.(1997), "Statistik Industri Sedang dan Besar". Jakarta.
Badan Pusat Statistik.(2002), "Statistik Industri Sedang dan Besar". Jakarta.
Dasgupta.D .(1995),"Deregu/afe/i andDevelopmonV.The Rise in Total Factor Productivity during Deregula tion in Indonesia 1985-1992".Westport Connecticut,
London. Deptan. (2002), "Statistik Pertanian Indonesia". Jakarta. Greene.(1983), "EconometricAnalysis". John Wileyand
Sons. Gujarati, D. (2003), " Basic Econometrics". Fourth Edi tion. Mc Graw Hill.
Koeinings, J. and Amil, A. (2004), "Trade Liberalisation, Intermediate Inputs and Productivity". IMF.
Levinsohn.(2003). "Estimating Production Functions us ing Inputs to Control for Unobservables", The Re view of Economic Studies, Vol. 70(243).
Mears, L. A. (1982), "Era Baru Ekonomi Perberasan In donesia". Gadjah Mada University Press.
Muendler.M. (2004), "Estimating Production Functions
When Productivity Change is Endogeneity". Jour nal of International economics, Pebruari 2004.
Sapuan. (2002), "Perkembangan Manajemen Pengendalian Harga Beras di Indonesia 1997-2001 dalam Sawit (Edt)". Bulog: Pergulatan dalam Pemantapan Peranan dan Penyesuaian Kelembagaan. Kumpulan Naskah dalam Rangka Menyambut 35 Tahun Bulog. IPB Press, Bogor. Silver, M.S.(1984), "Productivity Indices: Methods and
Applications". Gower Publishing Company Limited. Sudharsan, P.K. Gosh, Kaur. (2003), "TradeLiberalisation and Informality Case Studies of Rice Processing Industry". National Council of Applied Research
Economic Research. India. Surono, Sulastri (2005)," Institusi dan Regulasi", Bahan Kuliah Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik UI..15 Juni 2005.
Tambunan, T. 1993, "Kontribusi Peningkatan Total faktor Produktifitas Terhadap Pertumbuhan Output Agregat". Jumal Volume 7.1 Pusat Studi Indonesia.
Ali Ahmad Najih, SPi, ME, Kasi Perdagangan Non Pangan dan lainnya Divisi Investasi Perum Bulog. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Perikanan ps. Ilmu dan Teknologi Kelautan (1994) IPB, dan S2 (2005) Perencaraan dan Kebijakan Publik-FE Uni versitas Indonesia.