P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.05 No.02 / Juli 2022

## PENYELESAIAN SENGKETA JIKA TERJADI WANPRESTASI DALAM PINJAMAN ONLINE
Oleh:
Elan Jaelani Muhamad Kholid
Utang Rosidin Ransya Ayu Zulvia
elanjaelani@uinsgd.ac.id muhamadkholid@uinsgd.ac.id
Utangrosidin@uinsgd.ac.id ransyaayuzulvia@gmail.com

## Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

## ABSTRAK
Saat ini, kebutuhan modal atau modal kerja akan menarik peminjam ke layanan pinjaman  online  Bahkan,  minat  menggunakan  layanan  pinjaman  online  sudah menyebar,  tidak  mengenal  lokasi  dan  waktu,  serta  dengan  kemampuan menggunakan  platform  yang  ada.  Pinjaman  online,  juga  dikenal  sebagai  fintech (financial  technology),  mengacu  pada  penggunaan  teknologi  informasi  untuk menyediakan  layanan  keuangan  dalam  bentuk  pinjaman  dan  aplikasinya  melalui Internet. , dan perjanjian tersebut dibuat tanpa pertemuan langsung antara pemberi pinjaman dan peminjam Pinjaman online ini selalu menggunakan akad, dan akad tersebut  tetap  harus  memenuhi  ketentuan  hukum  yang  diatur  pada  intinya  pada pasal  1313  KUHPerdata  dan  1320  KUHPerdata.  Ketika  salah  satu  pihak  dalam perjanjian  pinjaman  online  melanggar  perjanjian  atau  melakukan  perbuatan melawan  hukum,  melanggar  perjanjian  dan  tindakan  ilegal  lainnya,  perselisihan terkait pinjaman online dapat diselesaikan melalui jalur litigasi atau non-litigasi. Kata kunci : pinjaman online, penyelesaian sengketa, fintech, wanprestasi

## PENDAHULUAN
Dewasa  ini,  dengan  perkembangan  teknologi  informasi  yang  sangat  pesat, semua  orang  diharuskan  untuk  bisa  menggunakan  teknologi  informasi  secara kompeten. Aspek yang salah satunya penting  dalam kehidupan sehari-hari adalah aspek ekonomi, yang saat ini digunakan hampir di semua kegiatan ekonomi yang
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.05 No.02 / Juli 2022
menggunakan teknologi informasi Hal ini bertujuan untuk memudahkan transaksi bagi konsumen di sektor keuangan. 1
Perkembangan  yang  begitu  dinamis  dari  adanya  informasi  dan  teknologi begitu berpengaruh terhadap gaya hidup dalam masyarakat, hal ini salah satu nya yang paling berpengaruh adalah bidang keuangan, salah satunya adalah financial technology  atau  fintech.  Fintech  merupaka  suatu  teknologi  yang  dikembangkan menggunakan  teknologi  informasi  dalam  bentuk  layanan  dalam  dunia  industri keuangan, dan bentuk fintech itu salah satunya yang sering ditemukan yaitu peer- to-peer lending 2
Keberadaan teknologi telah mendukung terciptanya layanan keuangan yang lebih  efisien  dan  berteknologi  IT  yang  disesuaikan  dengan  apa  yang  dibutuhkan oleh  masyarakat  (peer-to-peer  lending),  merupakan  pelaksanaan  dari  suatu perjanjian  kredit  dan  pinjaman  yang  mengikat  pemberi  pinjaman  dan  peminjam. Melalui  internet,  disebut  juga  pinjaman  online.  Sistem  pinjaman  peer-to-peer  di Indonesia pasti bisa memberikan efek yang baik bahwa bagi sebagian bpenduduk yang  bertempat  tinggal  di  daerah  terpencil  dan  pelosok  dapat  dengan  mudah meminjam dan meminjam uang. 3 Selain itu, dengan adanya peer to peer ini, mereka yang membutuhkan dalam jumlah kecil dapat dengan mudah dan cepat memperoleh pinjaman  tanpa  harus  mengajukan  pinjaman  ke  bank  dengan  syarat  tertentu Layanan pinjaman peer to peer tersedia untuk umum melalui aplikasi dengan cepat, di mana saja, kapan saja. 4
Dari  penjelasan  di  atas,  kita  semua  dapat  memahami  dengan  jelas  bahwa pinjaman  online  memiliki  banyak  fitur  yang  bermanfaat  bagi  konsumen  Alhasil, pinjaman  online tumbuh  sangat  pesat  dalam  dua  tahun  terakhir.  Dengan  bantuan
1 Rachma Fadila Anggitafani, “Perlindungan Hukum Data Pribadi Peminjam Pinjaman Online Perspektif Pojk No. 1/Pojk.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Keuangan Dan Aspek Kemaslahatan,” Journal of Islamic Business Law 2, no. 2 (2016): 1 – 23.
2 Dewa Ayu Tri sna Dewi and Ni Ketut Supasti Darmawan, “Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Pinjaman Online Terkait Bunga Pinjaman Dan Hak- Hak Pribadi Pengguna,” Acta Comitas 6, no. 02 (2021): 259, https://doi.org/10.24843/ac.2021.v06.i02.p04.
3 Ni Nyoman, Ari Diah, and Nyoman A Martana, “Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi,” E- Journal Ilmu Hukum Kertha Wicara Fakultas Hukum Universitas Udayana 8, no. 12 (2019): 1 – 14.
4 Erna Priliasari, “Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman,” Majalah Hukum Nasional 49, no. 2 (2013): 1 – 27.
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.05 No.02 / Juli 2022
fintech,  pencari  pinjaman  hanya  dengan  mendownload  aplikasi  ataupun  hanya dengan membuka situs web layanan pinjaman, mengisi informasi dan mengunggah dokumen yang diperlukan, dan dalam waktu yang relatif singkat mencari pinjaman langsung dari rekening debitur.
Pinjaman  online  diatur  dalam  Peraturan OJK  No.  77/POJK.01/2016  Tahun 2016  yang  menjelaskan  tentang  Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis Teknologi  Informasi.  Dari  sisi  Terminologi  POJK  77/2016,  Pasal  1  Ayat  3, “Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyediaan jasa  keuangan  untuk  menghubungkan  pemberi  pinjaman  dan  peminjam  untuk membuat  perjanjian  pinjaman  dalam  mata  uang  rupiah  langsung  melalui  sistem elektronik menggunakan internet”
Pasal  18  POJK  77/2016 secara  detail  dan  khusus  menjelaskan  mengenai Perjanjian  pelaksanaan  Pelayanan  Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis  Teknologi Informasi yaitu meliputi :
1. Perjanjian yang dilakukan antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman
2. Perjanjian  yang  dilakukan  antara  Pemberi  Pinjaman  dengan  Penerima Pinjaman
Pada  prakteknya,  para  pengguna  aplikasi  pinjaman  online  harus  mendaftar serta  mengisi  informasi  pribadi  seperti  foto  KTP,  Kartu  Keluarga,  Foto  dengan memegang  KTP,  Foto  Rekening  Bank,  Nama  dan  Kontak  Keluarga,   Nama  dan Kontak Teman Sekantor, Foto Usaha, Verifikasi gerakan wajah dan kemudian klik satu tombol untuk menerima persyaratan perjanjian pinjaman. Perjanjian tersebut biasanya mencakup seperangkat ketentuan standar, termasuk jumlah pembayaran, bunga  pinjaman,  denda,  hak  untuk  menggunakan  informasi  peminjam  untuk penagihan, penyitaan, penyelesaian perselisihan, dll.
Sayangnya, perkembangan industri fintech belakangan ini membawa stigma negatif  di  masyarakat,  terutama  seputar  billing.  Antara  lain,  masyarakat  kerap mengeluhkan  terkait  dengan  sistem  penagihan  perusahaan  fintech  yang mengintimidasi, antara lain :
1. Penagihan bukan hanya untuk peminjam dan kontak darurat terlampir, tetapi untuk semua detail kontak ponsel peminjam
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.05 No.02 / Juli 2022
2. Telepon  dengan  ancaman,  pencemaran  nama  baik,  penipuan  dan pelecehan seksual
3. Penyebarluasan data pribadi di jejaring sosial atau oleh rekan kerja
4. Kunjungan kolektor dari berbagai kalangan
5. Informasi KTP digunakan untuk membuat permintaan lainnya
Permasalahan ini timbul karena pihak peminjam (debitur) wanprestasi dalam mengangsur  atau  tidak  membayar  sama  sekali,  yang  disebabkan  adanya pelanggaran hukum terhadap akad yang telah diperjanjikan. Tetapi mekanisme apa yang  ada  untuk  menangani  konsekuensi  dari  wanprestasi  dengan  cara  yang bertujuan  untuk  melecehkan  peminjam  dan  membebankan  bunga  dan  denda sehingga peminjam tidak dapat lagi membayar. Alih-alih memverifikasi informasi pribadi  peminjam,  dia  menggunakannya  sebagai  boomerang.  Pemberi  pinjaman membagikan  informasi  pribadi  peminjam  di  media  sosial  atau  bahkan disalahgunakan untuk peminjaman di pinjaman online lainnya sepihak.
Metode  penulisan  ini  mengadopsi  metode  spesifikasi  deskriptif.  Kajian normatif adalah kajian hukum yang dikonseptualisasikan sebagai apa yang tertulis dalam undang-undang hukum (laws in the books), atau hukum sebagai aturan atau norma,  norma  tingkah  laku  manusia  yang  dianggap  sesuai.  Sumber  data  yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier Data tersebut diperoleh melalui penelitian survei untuk mendapatkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu dengan menelaah berbagai bahan bacaan seperti majalah, buku ilmiah dan hukum. Analisis bahan hukum diperoleh dengan  cara  mengumpulkan,  mengkategorikan,  kemudian  menganalisis  secara kualitatif sumber-sumbernya. 5

## RUMUSAN MASALAH
Rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan ini adalah:
5 Desak Gde et al., “PERJANJIAN PINJAMAN ONLINE BERBASIS FINANCIAL TECHNOLOGY,” Jurnal Konstruksi Hukum 2, no. 2 (2021): 320 – 25.
1. Bagaimana  penyelesaian  sengketa  dalam  pinjaman  online  apabila  terjadi wanprestasi.

## PEMBAHASAN

## 1. Pengertian Pinjaman Online
Pinjaman  online  atau  yang  dikenal  dengan  istilah  fintech  (financial technology)  adalah  layanan  pembiayaan  yang  disediakan  secara  online/daring oleh suatu lembaga. Artinya juga, pinjaman online kurang lebih merupakan jenis pinjaman yang diajukan secara online melalui aplikasi handphone, tanpa perlu adanya pertemuan tatap muka Cara ini menawarkan kemudahan dan kecepatan dalam proses pengajuan kredit Pinjaman online adalah salah satu bentuk fintech (financial technology).
Dikutip  dari  situs  resmi  OJK,  fintech  terbagi  menjadi  5  kategori, diantaranya adalah:
1. Crowdfunding atau dikenal sebagai penggalangan dana
Yaitu dimana orang mengumpulkan uang galang dana dengan menumbang ke proyek social.
2. Keuangan mikro atau microfinance
Adalah penyediaan jasa keuangan memberikan bantuan penyelamatan jiwa dan  akses  ke  modal  usaha  untuk  membangun  usaha  maupun  pekerjaan mereka, Karena sebagian besar masyarakat di kelompok ekonomi ini tidak memiliki  akses.  Perusahaan  perbankan  juga  mengalami  masalah  kredit, tetapi tersedia untuk peminjam.
3. Layanan pinjaman P2P (peer-to-peer)
Yang diketahui juga dengan Fintech untuk dipergunakan sebagai pinjaman uang. Layanan fintech bisa memberikan bantuan kepada masyarakat, bagi siapapun  yang  sedang  membutuhkan  akses  pembiayaan  untuk melangsungkan  kebutuhan  hidupnya.  Dengan  kehadiran  fintech  ini  para konsumen bisa dengan mudah meminjam uang tanpa melalui proses yang rumit sepeerti hal nya ditemukan dalam bank konvensional
4. Perbandingan pasar, para pengguna bisa membandingkan berbagai produk layanan  keuangan  dari  berbagai  macam  penyedia  layanan  keuangan.
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.05 No.02 / Juli 2022
Dengan  bantuan  fintech,  pengguna  tentunya  bisa  mendapatkan  berbagai pilihan  investasi  yang  kemudian  bisa  digunakan  sebagai  kebutuhan  masa depan  mereka.  Sistem  pembayaran  digital  memberikan  layanan  dengan berupa  pembayaran  untuk  seluruh  rekening  seperti  kartu  kredit  dan pascabayar, kartu kredit atau voucher elektronik PLN 6

## 2. Wanprestasi Pada Perjanjian Pinjaman Online
Wanprestasi  merupakan  istilah  hukum  perdata  yang  berarti  ingkar  janji (tidak menepati janji), dan hal itu diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata  jilid  ketiga.  Pemutusan  hubungan  kerja  harus  didasarkan  atas  adanya perjanjian  kerja,  baik  lisan  maupun  tertulis,  baik  berupa  perjanjian  di  bawah tangan maupun perjanjian dengan itikad baik, dan bukan atas dasar perjanjian atau  kesepakatan,  tidak  dapat  dikualifikasikan.  sebagai  wanprestasi  menjadi perbuatan salah (perbuatan melawan hukum).
Pihak yang dirugikan karena tidak memenuhi kewajiban untuk melakukan dapat mengajukan gugatan perdata. Dalam peer-to-peer lending, penyelenggara menandatangani perjanjian pinjam meminjam dengan P2PL yang sama dengan perjanjian pinjam meminjam konvensional, kecuali dalam sistem P2PL terdapat pihak  ketiga  yaitu  sponsor  P2PL  bertindak  sebagai  perantara.  peminjam  dan penerima  pinjaman  Konsekuensi  hukum  dari  wanprestasi  peer-to-peer  adalah kegagalan untuk memenuhi kinerja yang dijanjikan akan merugikan kepentingan kreditur.  Karenanya,  apabila  debitur  berbuat  wanprestasi,  kreditur  bisa  untuk membuat tuntutan mengenai hal-hal berikut, diantaranya:
a. Pemenuhan perjanjian (nakomen)
b. Pembatalan perjanjian (ontbinding)
c. Ganti rugi (schade vergoeding)
d. Pemenuhan perjanjian dengan ganti rugi
e. Pembatalan perjanjian dengan ganti rugi
6 Agung Hidayat, Nur Azizah, and Muannaif Ridwan, “Pinjaman Online Dan Keabsahannya Menurut Hukum Perjanjian Islam,” Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin 2, no. 1 (2022): 1 – 9.

## 3. Mekanisme Pinjaman Online
Sekalipun  suatu  perjanjian  dilaksanakan  secara  online,  ketentuan  yang berlaku yaitu ketentuan hukum perjanjian melalui Internet (online) sama dengan perjanjian  langsung,  mengacu  pada  pasal  1320  KUHPerdata  yang  sudah mengatur  bahwa  suatu  perjanjian  memiliki  4  syarat  sah,  diantaranya  adalah perjanjian,  kewenangan,  mempunyai  alasan  tertentu  tanpa  melanggar  hukum. Pada  dasarnya  tidak  ada  perbedaan  mekanisme  maupun  substansi  dari  suatu perjanjian  langsung  maupun  tidak  langsung,  hanya  saja  perbedaanya  adalah dalam  media  yang  digunakan  berbeda,  dengan  demikian  suatu  perjanjian langsung atau tidak langsung tetap mempunyai kekuatan hukum yang sama.
Pinjaman  online  memiliki  syarat  yang  sangat  mudah  melalui  sebuah aplikasi,  hanya  dengan  menggunakan:  KTP,  Kartu  Keluarga,  NPWP,  SIM, nomor telepon dan rekening bank. File-file tersebut kemudian dapat difoto dan diunduh.  Pembayaran  juga  dapat  dilakukan  dengan  mudah  menggunakan metode  transfer  internal  bank  atau  menggunakan  pengecer  seperti  Indomaret atau  Alfamart.  Pengguna  juga  harus  menerima  dokumen  elektronik  ini  dari perusahaan  pemberi  pinjaman  online,  yang  berisi  perjanjian,  syarat  dan ketentuan, definisi, layanan aplikasi, penggunaan layanan, perjanjian pengguna, kewajiban,  syarat  dan  ketentuan  transaksi  elektronik,  undang-undang  yang berlaku,  penyelesaian  sengketa.  Jika  syarat-syarat  dokumen  elektronik  tidak mendukung seluruh atau sebagian syarat-syarat perjanjian, maka pengguna tidak dapat menggunakan proses pengajuan pinjaman online.
4. Potensi Risiko dan Kerawanan serta kelemahan dalam Layanan Fintech Potensi kerawanan digital payment, antara lain: 7
1. Transaksi gagal tapi pembayaran terpotong,
2. Pencurian data saat konsumen bertransaksi di internet telekomunikasi,
7 Rahmat Bakhtia r Pratama et al., “Alternatif, Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Berbasis Aplikasi Online,” Bhirawa Law Journal 1, no. 1 (2020): 9 – 20, https://doi.org/10.26905/blj.v1i1.5277.
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.05 No.02 / Juli 2022
3. Kode  verifikasi  dikirim  ke  nomor    yang  salah  atau  ke  pengguna  atau  ke pertukaran  kartu  SIM  (Kejahatan  dengan    menukar  kartu  SIM  dengan ponsel).  Kode  verifikasi  saat  membayar  online  begitu  dalam  ketentuan perlindungan data tersirat dalam UUD 1945 Bagian 28F dan 28G (1) tentang kebebasan    menyimpan  informasi  dan  Perlindungan  data  dan  informasi terintegrasi
Kelemahan  atau  hambatan  yang  muncul  dalam  pelaksanaan    layanan pinjaman online antara lain:
1. Tidak  ada  tatap  muka,  peminjam  atau  pemberi  pinjaman  dan penyelenggara fintech online
2. Peminjam  akan  kesulitan  jika  gagal  bayar  Ketika  pemberi  pinjaman mengumpulkan pembayaran
3. Kemungkinan terdapat kesalahan transaksi dan kesalahan informasi yang diberikan  oleh  pihak  sponsor,  dikarenakan  sistem  yang  dibangun  oleh sebuah platform website yang belum mempunyai sistem komputer yang memadai dan baik, akibatnya akan terjadi kesalahan yang mengganggu proses peminjaman dana yang dilakukan secara elektronik 8

## 5. Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Pinjaman Online
Penyelesaian  wanprestasi  di  dalam  pinjam  meminjam  secara  financial technology  ini  bisa  untuk  diselesaikan  dengan  pengadilan  atau  diluar pengadilan: 9
1. Penyelesaian  sengketa  yang  dilakukan  dalam  pengadilan  (litigasi)  yaitu metode penyelesaian yang mana sengketa tersebut terjadi antara para pihak. Gugatan  tersebut  diajukan  oleh  pengadilan  serta  putusannya  dapat dilaksanakan.  Biasanya  diselesaikan  melalui  pengadilan  (sengketa)  jika penyelesaian di luar pengadilan tidak menghasilkan kesepakatan. Sebagai penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan  gagal  mencapai  kesepakatan
8 Pratama et al.
9 Robby Wahyu Pratama Gurning, “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Aplikasi Pinjam Meminjam Uang Secara Online Berdasarkan,” Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM] 2, no. 2808 – 6708 (2022): 1 – 11.
kreditur  yang  mendapatkan  kerugian  karena  wanprestasi,  debitur  dapat melakukannya di pengadilan untuk menuntaskan perselisihan tersebut.
2. Penyelesaian  sengketa  dalam  sebuah  perjanjian  pinjaman  yang  berbasis financial  technology  diluar  pengadilan  bisa  dilakukan  oleh  lembaga alternative penyelesaian sengketa alternative (LAPS) peraturan otoritas jasa keuangan  no.  1/pojk.07/2014  mengenai  lembaga  alternatif  penyelesaian sengketa di sector jasa keuangan pasal 1 ayat (2).
LAPS  akan  menyelesaikan  perselisihan  secara  damai.  Penyelesaian sengketa  dalam  jasa  keuangan  dilakukan  oleh  individu  dengan  ciri-ciri sebagai  berikut  keahlian  tergantung  pada  jenis  sengketa  sehingga  dapat diambil  keputusan  akhir  bersikap  objektif  dan  relevan.  Jasa  penyelesaian sengketa melalui LAPS meliputi :
a. Mediasi, yaitu salah satu cara penyelesaian yang dilaksanakan bersama dengan  pihak  ketiga  yang  dipilih  oleh  pihak  yang  bersengketa  dalam rangka membantu para pihak yang bersengketa untuk mencapai suatu persetujuan.
b. Adjudikasi,  merupakan  salah  satu  penyelesaian  sengketa  dengan menggunakan pihak ketiga yang dipilih serta ditunjuk oleh para pihak yang  bersengketa  yang  diharapkan  dapat mengadili  sengketa  tersebut antara pihak-pihak yang terlibat. Keputusan evaluasi bersifat mengikat pimpinan instansi layanan keuangan
c. Arbitrase,  yaitu  sarana  penyelesaian  sengketa  perdata  di  luar pengadilan
ini  didasarkan  pada  perjanjian  arbitrase  tertulis  yang  dibuat  dengan harga standar kedua belah pihak yang bersengketa
Dalam hal terjadi penyelesaian sengketa dan apabila tidak dapat dihindari, pihak  pemberi  pinjaman  online  atau  objek  pinjaman  dapat  menyelesaikan sengketa tersebut sesuai dengan syarat atau kesepakatan yang telah disepakati sebelum  pemberian  pinjaman  Perjanjian  tersebut  mencakup  bagaimana perselisihan  antara  para  pihak  akan  diselesaikan  jika  terjadi  kesalahan.  Isi perjanjian  tersebut  mengatur  bahwa  setiap  perselisihan  yang  timbul  dari  atau
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.05 No.02 / Juli 2022
berkaitan  dengan  kinerja  para  pihak  akan  diselesaikan  secara  musyawarah sedapat mungkin melalui konsultasi, mediasi atau negosiasi industri pembiayaan Setiap  perselisihan  yang  tidak  dapat  diselesaikan  melalui  musyawarah, mediasi  atau  negosiasi  harus  diselesaikan  melalui  jalur  perdata  atau  lembaga yang  berwenang  seperti  Komisi  Arbitrase  Nasional  Indonesia.  Namun  dalam prakteknya, pemberi pinjaman online tidak menggunakan jasa pengadilan atau jasa lembaga arbitrase sesuai dengan isi perjanjian dalam penyelesaian sengketa wanprestasi, dikarenakan biaya yang mahal dan waktu yang relatif lama Dalam hal ini, perusahaan pinjaman online akan mengambilnya atas namanya.
Pelanggan  hanya  akan  diberi  tahu  melalui  SMS,  email,  atau  panggilan telepon saat proses penagihan dimulai. Namun, jika masih belum membayar, tim penagihan akan mendatangi rumah peminjam atau menghubungi nomor telepon orang  terdekat  berdasarkan  dokumen  profil  yang  terlampir  sebelumnya. Pekerjaan  penagihan  dilakukan  oleh  unit  penagihan  penerima  manfaat  sesuai dengan jalur hukum yang berlaku
Meski  begitu,  tidak  ada  jaminan  bahwa  tim  penagihan  dapat  berhasil mengumpulkan sisa pinjaman, dan perusahaan pinjaman online mungkin masih kehilangan  semua  dana  yang  diinvestasikan.  Klien  harus  siap  menerima konsekuensi  memberikan  data  pribadi  kepada  OJK  dan  masuk  daftar  hitam (blacklist)  oleh  petugas  pinjaman  jika  tidak  melunasi  cicilan  pinjaman  secara online.  Data  pribadi  yang  masuk  dalam  daftar  hitam  ini  membuat  sulit,  jika bukan tidak mungkin, mengharapkan bantuan keuangan dari lembaga keuangan di Indonesia
Mekanisme penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian  Sengketa  yang  efektif  sangat  diperlukan  agar  sengketa  dapat diselesaikan dengan cepat. 10 Kasus penyelesaian sengketa tidak secara eksplisit diatur dalam sistem hukum Indonesia, sehingga pihak-pihak yang tidak beritikad baik dalam proses penyelesaian sengketa semakin kecil kemungkinannya untuk
10 Jeremy Zefanya Yaka Arvante, “Dampak Permasalahan Pinjaman Online Dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online,” Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal 2, no. 1 (2022): 73 – 87, https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53736.
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.05 No.02 / Juli 2022
menderita dari situasi ini. Keterlambatan proses ajudikasi dari tingkat pertama ke  tingkat  kasasi  menjadi  rahasia  umum.  Perlu  dicatat  bahwa  waktu  yang diperlukan  untuk  proses  kepatuhan  peraturan  memakan  waktu  rata-rata  5-12 tahun
Asas  peradilan  cepat  dan  sederhana  dengan  biaya  murah  hanya jargon  di pengadilan perdata, sekalipun Surat Edaran Mahkamah Agung tidak demikian. Juni  1992  menetapkan  bahwa  uji  coba  Tingkat  I  dan  II  hanya  berlangsung selama 6 bulan, tetapi tidak demikian halnya. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab lahirnya undang-undang yang mengatur tentang arbitrase, khususnya UU  No  30  Tahun  1999  melibatkan  arbitrase  dan  penyelesaian  sengketa alternatif, yang membuka kemungkinan bagi para pihak yang berperkara untuk menyelesaikan masalah perdata, termasuk masalah peminjaman secara online, melalui  jalur  eksternal  pengadilan  Saat  ini  sudah  ada  UU  No  11  Tahun  2008 yang  mengatur  tentang  informasi  dan  transaksi  elektronik  Kedua  pemukiman memiliki beberapa aturan yang berkorelasi satu sama lain. 11
Penyelesaian sengketa dapat diselesaikan melalui litigasi (pengadilan) atau non litigasi (di luar pengadilan) Pasal 38 dan 39 UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE  mengatur  bahwa  “setiap  orang  dapat  berproses  sesuai  dengan  ketentuan peraturan  perundang-undangan”.  Gugatan  perdata  dilakukan  sesuai  dengan ketentuan undang-undang dan peraturan perundang-undangan.
Selain penyelesaian sengketa melalui proses perdata, para pihak juga dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa  lainnya  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan.  Alternatif Penyelesaian  Sengketa  (APS)  atau  Alternative  Dispute  Resolution  (ADR) semakin  banyak  digunakan  oleh  para  pelaku  bisnis  sebagai  cara  penyelesaian sengketa  di  luar  pengadilan.  Pengguna  fintech  termasuk  kreditur  dan  debitur Kreditur  (pemberi  pinjaman)  harus  dilindungi  agar  dana  tidak  hilang  dari penyelenggara Sengketa perdata antara kreditur, debitur dan penyelenggara juga harus  diselesaikan  dengan  cepat  melalui  metode  alternatif  penyelesaian
11 Pratama et al., “Alternatif, Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Berbasis Aplikasi Online.”
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.05 No.02 / Juli 2022
sengketa. APS di beberapa negara yang maju di bidang teknologi informasi dan komunikasi  (TIK)  telah  membentuk  badan  khusus  untuk  menyelesaikan sengketa fintech secara online atau biasa disebut Penyelesaian Sengketa Daring (PSD) atau Online Dispute Resolution (ODR). 12

## Kesimpulan
Terjadinya  wanprestasi  adalah  pada  saat  salah  satu  pihak  melanggar prestasibatau dilaksanakannya suatu pestasi namun tidak sesuai, atau terlambat dan berbeda dengan apa yang telah diperjanjikan sebelumnya. Apabila peminjam dalam melaksanakan  perjanjiannya  tidak  menjalankan  prestasi,  atau  terlambat melaksanakan prestasi yang berupa pembayaran angsuran pinjaman, maka cukup bagi peminjam dikatakan secara hukum melakukan sebuah wanprestasi.
Penyelesaian  Sengketa  dari  Pinjaman  Online  Para  pihak  dapat  diselesaikan dengan dua cara: yaitu secara litigasi dan non litigasi. Hal tersebut dikembalikan kepada para pihak. Jika para pihak memilih untuk menyelesaikan perselisihannya melalui  litigasi,  maka  gugatan  perdata  diajukan  ke  pengadilan  yang  berwenang, namun jika para pihak memilih untuk menyelesaikan perselisihannya melalui non litigasi, para pihak dapat menjalankannya melalui mediasi, negosiasi, atau Arbitrase berdasarkan Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa 1999 No. 30 Tahun 2009.

## DAFTAR PUSTAKA

## I. Jurnal
Arvante,  Jeremy  Zefanya  Yaka.  “Dampak  Permasalahan  Pinjaman  Online  Dan Perlindungan  Hukum  Bagi  Konsumen  Pinjaman  Online.” Ikatan  Penulis Mahasiswa  Hukum  Indonesia  Law  Journal 2,  no.  1  (2022):  73–87. https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53736.
Gde,  Desak,  Dwi  Arini,  Fakultas  Hukum,  and  Universitas  Warmadewa.
“PERJANJIAN PINJAMAN

## ONLINE BERBASIS
FINANCIAL TECHNOLOGY.” Jurnal Konstruksi Hukum 2, no. 2 (2021)
12 Pratama et al.
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.05 No.02 / Juli 2022
Hidayat,  Agung,  Nur  Azizah,  and  Muannaif  Ridwan.  “Pinjaman  Online  Dan Keabsahannya Menurut Hukum Perjanjian Islam.” Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin 2, no. 1 (2022)
Nyoman, Ni, Ari Diah, and Nyoman A Martana. “Perlindungan Hukum Terhadap Data  Pribadi.” E-Journal  Ilmu  Hukum  Kertha  Wicara  Fakultas  Hukum Universitas Udayana 8, no. 12 (2019)
Pratama,  Rahmat  Bakhtiar,  Hendra  Djaja,  Tri  Susilaningsih,  and  Moh  Fahrial Amrullah.  “Alternatif,  Penyelesaian  Sengketa  Utang  Piutang  Berbasis Aplikasi  Online.” Bhirawa  Law  Journal 1,  no.  1  (2020):  9–20. https://doi.org/10.26905/blj.v1i1.5277.
Priliasari,  Erna.  “Pentingnya  Perlindungan  Data  Pribadi  Dalam  Transaksi Pinjaman.” Majalah Hukum Nasional 49, no. 2 (2013)
Rachma  Fadila  Anggitafani.  “Perlindungan  Hukum  Data  Pribadi  Peminjam Pinjaman  Online  Perspektif  Pojk  No.  1/Pojk.07/2013  Tentang  Perlindungan Konsumen Sektor Keuangan Dan Aspek Kemaslahatan.” Journal of Islamic Business Law 2, no. 2 (2016)
Robby  Wahyu  Pratama  Gurning.  “Analisis  Perlindungan  Hukum  Terhadap Pengguna  Aplikasi  Pinjam  Meminjam  Uang  Secara  Online  Berdasarkan.”
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM] 2, no. 2808–6708 (2022)
Trisna Dewi, Dewa Ayu, and Ni Ketut Supasti Darmawan. “Perlindungan Hukum Bagi  Pengguna  Pinjaman  Online  Terkait  Bunga  Pinjaman  Dan  Hak-Hak Pribadi  Pengguna.” Acta Comitas 6, no. 02 (2021): 259. https://doi.org/10.24843/ac.2021.v06.i02.p04.

## II. Peraturan Perundang – undangan
Pasal 1313 KUHPerdata dan 1320 KUHPerdata
Peraturan  OJK  No.  77/POJK.01/2016  Tahun  2016  yang  menjelaskan  tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
Pasal 18 POJK 77/2016 secara detail dan khusus menjelaskan mengenai Perjanjian pelaksanaan  Pelayanan  Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis  Teknologi Informasi
UUD 1945 Bagian 28F dan 28G (1) tentang kebebasan  menyimpan informasi dan Perlindungan data dan informasi terintegrasi
UU No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.05 No.02 / Juli 2022
UU  No  11  Tahun  2008  yang  mengatur  tentang  informasi  dan  transaksi elektronik Kedua pemukiman memiliki beberapa aturan yang berkorelasi satu sama lain.
Pasal 38 dan 39 UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE