## FUNGSI DAN KEGUNAAN MOBIL BARANG MENURUT UU NO. 22 TAHUN 2009 TENTANG LALULINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
Oleh
Joejoen Tjahjani

## Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Lamongan

## ABSTRAK
Dalam  kehidupan  sehari-hari  kebutuhan  akan  sarana  tranportasi  kian  hari  dirasakan semakin meningkat sesuai dengan laju perkembangan jaman, sehingga kebutuhan dalam hal ini  sudah  tidak  dapat  ditunda-tunda  lagi,  bahkan  sekarang  sudah  berubah  menjadi  suatu kebutuhan  primer.  Manusia  yang  hidup  dalam  lingkup  masyarakat  mempunyai  hak  untuk menghormati  hak  asasi  orang  lain,  seperti  contohnya  dalam  hal  berlalu  lintas.  Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis normatif, dan pendekatan yang dilakukan dalam  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  perundang  undangan,  untuk  bahan  hukum dalam  penulisan  skripsi  ini  penulis  menggunakan  bahan-bahan  hukum  yang  meliputi  bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dalam prosedur pengumpulan bahan hukum baik bahan hukum primer maupun dengan bahan hukum sekunder dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan dan diklarifikasi menurut sumber dan hirarkinya untuk dikaji  secara  komprehensif,  serta  pengolahan  dan  analisis  bahan  hukum,    adapun  bahan hukum  yang  diperoleh  dalam  penelitian  adalah  studi  kepustakaan,  aturan  perundang- undangan, yang penulis uraikan dan dihubungkan sedemikian rupa, sehingga disajikan dalam penulisan  yang  lebih  sistematis.  pengaturan  mengenai  fungsi  dan  kegunaan  mobil  barang menurut undang-undang no. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran  strategis  dalam  mendukung  pembangunan  dan  integrasi  nasional  sebagai  bagian  dari upaya  memajukan  kesejahteraan  umum  sebagaimana  diamanatkan  oleh  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Pertanggungjawaban  pidana  terhadap pelanggaran  lalu  lintas  yang  menyalahgunakan  mobil  barang  untuk  mengangkut orang/manusia  yang  diatur  dalam  undang-undang  no.  22  tahun  2009  tentang  lalu  lintas  dan angkutan  jalan.  Kepolisian  seharusnya  tetap  profesional  dalam  menjalankan  peran,  fungsi, dan tugasnya sebagai aparat penegak hukum dengan memberikan tindakan yang tegas lebih mengoptimalkan lagi sosialisasi Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
Kata kunci: Fungsi, Kegunaan, Mobil Barang, Lalu Lintas, Angkutan Jalan.

## PENDAHULUAN
Latar belakang Kepadatan penduduk yang terus bertambah, kebutuhan orang yang semakin banyak,  serta  kemajuan  teknologi  yang semakin canggih membawa dampak semakin  ramainya  transportasi  di  jalanan. Secara sederhana lalu lintas dapat dipahami  sebagai  pergerakan  orang  dan
kendaraan  di  jalan.  Selain  itu,  untuk menunjang  sistem  kelancaran  transportasi juga  diperlukan  sistem  lalu  lintas  yang aman untuk berkendara.
Pelaksanaan  undang-undang  no.  22 tahun  2009  tentang  lalu  lintas  dan angkutan  jalan  termasuk  hukum  pidana, Keberadaan hukum pidana dalam kehidupan bernegara memilikiperanan
yang  penting,  sebab  tugas  hukum  pidana adalah  menjadi  obat  terakhir  dengan memberikan  sanksi  kepada  si  pelanggar hukum  berupa  pembatasan-pembatasan tertentu guna menjamin terciptanya kedamaian  dan  ketentraman  di  dalam masyarakat.
Penghilangan  nyawa  manusia  memang dapat  dilakukan  oleh  siapa  saja,  tidak terkecuali anak yang masih dibawah umur maupun  orang  dewasa  sekalipun.  Namun kalau dikalkulasi, penyebab kematian oleh karena  penggunaan  lalu  lintas  jalan sebagai akibat adanya kecelakaan kendaraan  bermotor  saat  ini  memberikan andil cukup besar sebagai penyebab utama yang  mengakibatkan  hilangnya  nyawa bahkan harta benda milik manusia.

## Tujuan penelitian
Terpenuhinya  akan  sarana  transportasi yang memadai di satu sisi harus diimbangi dengan  melengkapi  berbagai  sarana  atau fasilitas penunjang sebagai pendukung. Di sisi  lain,  perangkat  peraturan  aparat  serta fasilitas  jalan  harus  memadai.  Perangkat peraturan  di  bidang  lalu  lintas  yang berlaku  secara  nasional  saat  ini  berfungsi sebagai sarana preventive untuk mengatasi bahkan  meniadakan  timbulnya  kecelakaan lalu  lintas  jalan  raya  yang  dilakukan  oleh anak dibawah umur.

## METODE PENELITIAN Tipe Penelitian
Tipe  penelitian  hukum  yang  dilakukan adalah yuridis normatif  (hukum normatif). Metode  penelitian  hukum  normatif  adalah penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan cara  meneliti  bahan  pustaka  atau  data sekunder,  dan  bahan  hukum  tersier. Bahan-bahan  hukum  tersebut  disusun secara  sistematis,  dikaji  kemudian  ditarik suatu  kesimpulan  dalam  hubungannya yang diteliti. 32
32 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 2008, hlm 54
Oleh  karena  itu  penelitian  hukum  ini difokuskan  untuk  mengkaji  penelitian hukum  tentang  kaidah-kaidah atau  norma- norma dalam hukum positif.

## Pendekatan masalah
Pendekatan  yang  dilakukan  dalam penelitian  ini  menggunakan  pendekatan perundang undangan (statueekata
approach), pendekatan perundang undangan adalah pendekatan yang dilakukan  oleh  peneliti  melalui  aturan perundang undangan yang berkaitan dengan  materi  yang  dibahas.  Selain  itu juga  digunakan  pendekatan  kasus  (case approach).  Pendekatan  kasus  digunakan untuk  melihat  kasus-kasus  tindak  pidana kealpaan.

## Bahan hukum
Dalam  penulisan  skripsi  ini  penulis menggunakan  bahan-bahan  hukum  yang meliputi :
a) Bahan hukum primer :
Bahan  hukum  primer  adalah  merupakan bahan  hukum  yang  bersifat  autoriatif, artinya  mempunyai  otoritas.  Bahan-bahan hukum  terdiri  dari  perundang-undangan, catatan-catatan  resmi,  atau  risalah  dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. 33
Adapun  bahan  hukum  primer  tersebut meliputi :
1) Undang-Undang Dasar 1945, 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),
3) undang  undang  nomor  22  tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.
4) Peraturan  pemerintah  nomor  55 tahun 2012tentang kendaraan,
5) Peraturan  pemerintah  nomor  80 tahun 2012 tentang tata cara pemeriksaan  kendaraan  bermotor  di
33 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016 , hlm. 181.
jalan  dan  penindakan  pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan.
6) Peraturan  pemerintah  nomor  74 tahun 2014 tentang angkutan jalan.
b) Bahan Sekunder Bahan hukum sekunder adalah bahan yang diperoleh dari buku teks, karena buku teks berisi mengenai  prinsip-prinsip  dasar  ilmu hukum  dan  pandangan-pandangan  klasik para  sarjana  yang  mempunyai  kuwalitas tinggi. 34

## Prosedur pengumpulan bahan hukum
Baik  bahan  hukum  primer  maupun dengan bahan hukum sekunder dikumpulkan berdasarkan topik
permasalahan  yang  telah  dirumuskan  dan diklarifikasi menurut sumber dan hirarkinya untuk dikaji secara komprehensif.

## Pengolahan dan analisis bahan hukum
Adapun  bahan  hukum  yang  diperoleh dalam penelitian adalah studi kepustakaan, aturan  perundang-undangan,  yang  penulis uraikan dan dihubungkan sedemikian rupa, sehingga  disajikan  dalam  penulisan  yang lebih sistematis guna menjawab perumusan  masalah  yang  dirumuskan. Cara  pengolahan  bahan  hukum  dilakukan secara  deduktif  yakni  menarik  kesimpulan dari  suatu  pemasalahan  yang  bersifat umum  terhadap  permasalahan  konkrit yang  dihadapi  yakni  tindak  pidana kealpaan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
HASIL PENELITIAN
Pengaturan mengenai fungsi dan kegunaan mobil barang menurut undang-undang  no.  22  tahun  2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.
pengaturan mengenai fungsi dan kegunaan  mobil  barang  menurut  undang- undang  no.  22  tahun  2009  tentang  lalu lintas  dan  angkutan  jalan  mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai  bagian  dari  upaya  memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan  oleh  Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Adapun  definisi  mobil  penumpang  dan mobil  barang  yang  diatur  dalam  pasal  1 angka 5 peraturan pemerintah no. 55 tahun 2012 tentang kendaraan, dan juga dijelaskan  pasal  1  angka  7  peraturan pemerintah  no.  55  tahun  2012  tentang kendaraan.
Pengangkutan  berasal  dari  kata  dasar “angkut”  yang  berarti  angkat  dan  bawa, muat dan bawa atau kirimkan.
Mengangkut  artinya  mengangkat  dan membawa,  memuat  dan  membawa  atau mengirimkan. Pengangkutan artinya pengangkatan dan pembawaan barang atau orang,  pemuatan  dan  pengiriman  barang atau  orang,  barang  atau  orang  yang diangkut. Jadi, dalam pengertian pengangkutan  itu  tersimpul  suatu  proses kegiatan  atau  gerakan  dari  satu  tempat  ke tempat lain. 35
mobil barang adalah Kendaraan Bermotor  yang  digunakan  untuk  angkutan barang.  Mobil  barang  lebih  populer dikenal  sebagai  truk  yang  berasal  dari bahasa  Inggris  Truck  atau  prahoto  ayang berasal  dari  bahasa  Belanda  vrachtauto. Dalam bentuk kecil disebut pick-up.
Adapun jenis-jenis mobil barang:
1. Truk  barang  umum,  merupakan  truk yang  digunakan  untuk  mengangkut segala  jenis  barang,  baik  yang  dikemas ataupun  tanpa  kemasan  dalam  bentuk curah, namun penggunaan yang
35 Abdul Kadir Muhammad, Hukum Pengangkutan Darat, Laut, dan Udara, PT.Citra Aditya Bakti,1991, Bandung, hlm 19.
sifatnya spesifik sering diangkat dengan truk  yang  diperuntukkan  untuk  satu jenis barang saja.
2. Truk tangki adalah truk yang dirancang untuk  mengangkut  muatan  berbentuk cair  atau  gas.  Untuk  meningkatkan kestabilan  dalam  transportasi  cairan dalam  tangki,  tangki  dibagi  dalam beberapa
kompartemen yang dipisahkan dengan sekat-sekat.
3. Mobil  box  adalah  kendaraan  angkutan barang antaran yang biasanya digunakan  untuk  mengangkut  barang antaran (delivery van) yang dimasukkan dalam  suatu  box  yang  terbuat  dari  baja ataupun  dari  aluminium.  Dengan  box ini  barang  akan  terlindungi  dari  hujan dan  angin  dan  disamping  itu  juga melindungi  barang  dari  tangan-tangan jahil.  Ada  pula  truk  box  yang dilengkapi  dengan  pendingin  yang digunakan  untuk  mengangkut  barang yang  mudah  busuk  atau  rusak  karena suhu seperti untuk angkutan es, daging, ikan, sayuran dan buah-buahan.
Mobil  peti  kemas  disebut  juga  truk kontainer  adalah  kendaraan  pengangkut peti  kemas  terdiri  dari  kendaraan  penarik (tractor head) dan kereta tempelan dimana peti  kemas  ditempatkan.  Trend  angkutan barang  dengan  peti  kemas  meningkat dengan  cepat  karena  intermodalitynya yang tinggi sehingga mempermudah bongkar-muat/handling  dari  barang  yang mengakibatkan  biaya  angkutan  secara keseluruhan  menurun  dengan  drastis. Disamping  itu  keamanan  dari  barang  juga lebih tinggi. 36
Pertanggungjawaban  pidana  terhadap pelanggaran lalu lintas yang menyalahgunakan  mobil  barang  untuk mengangkut orang/manusia yang diatur dalam  undang-undang  no.  22  tahun
36 https://id.wikibooks.org/wiki/Moda_Transportasi/Moda _Transportasi_Jalan
2009  tentang  lalu  lintas  dan  angkutan jalan.
Pertanggungjawaban  pidana  terhadap pelanggaran lalu lintas yang menyalahgunakan  mobil  barang  untuk mengangkut  orang/manusia  yang  diatur dalam  undang-undang  no.  22  tahun  2009 tentang  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan,  di dalam pelanggaran lalu lintas, pertanggungjawaban pidana terhadap pelanggar  lalu  lintas  yang  menyalah gunakan  mobil  barang  digunakan  untuk mengangkut  orang  yakni  di  atur  dalam undang undang no. 22 tahun 2009 tentang lalu  lintas  dan  angkutan  jalan  bagian ketiga kewajiban dan tanggung jawab.
Pelanggaran  adalah  tindak  pidana  yang termasuk  lebih  ringan  dari  kejahatan. pelanggaran lalu lintas adalah pelanggaran-pelanggaran yang khusus dilakukan  oleh  pengemudi  kendaraan bermotor dijalan raya.
Dengan demikian suatu tindakan dinyatakan telah melanggar apabila hakikat  dari  perbuatan  itu  menimbulkan adanya sifat melawan hukum dan telah ada aturan  dan  atau  telah  ada  undang-undang yang  mengaturnya.  Walaupun  perbuatan itu  telah  menimbulkan  suatu  sifat  yang melanggar  hukum,  namun  belum  dapat dinyatakan sebagai suatu bentuk pelanggaran sebelum diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Untuk penjelasannya pengemudi, pemilik  Kendaraan  Bermotor,  dan  atau Perusahaan  Angkutan  Umum  bertanggung jawab  atas  kerugian  yang  diderita  oleh Penumpang  dan  atau  pemilik  barang  dan atau pihak ketiga karena kelalaian pengemudi  seperti  ugal  -  uagalan  dijalan raya  dan  wajib  memberikan  bantuan kepada  ahli  waris  korban  berupa  biaya pengobatan  dan  atau  biaya  pemakaman dengan  tidak  menggugurkan  tuntutan perkara  pidana.  Para  pengguna  kendaraan seperti  mobil,  motor  dan  angkutan  umum harus  selalu  berhati  -  hati  dalam  menyetir
agar  tidak  membahayakan  diri  sendiri  dan orang lain.
Di pengadilan, pelaku yang lalai dijerat dengan  Pasal  359-360  KUHP.  Bahkan setelah  UU  Lalu  Lintas  dan  Angkutan Jalan ( UU No. 22 Tahun 2009 ) berlaku pun Pasal 359-360 KUHP masih sering dipakai polisi dan jaksa.

## Pasal 359
“Barang  siapa  karena  kealpaannya menyebabkan  matinya  orang  lain,  di ancam  dengan  pidana  penjara  paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun”
Pasal 360
(1) “Barang  siapa  karena  kealpaannya menyebakan  orang  lain  mendapat luka-luka  berat,  diancam  dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun.
(2) Barang  siapa  karena  kealpaannya menyebabkan  orang  lain  luka-luka sedemikian
rupa sehinga
menimbulkan  penyakit  atau  alangan menjalankan  pekerjaan,  jabatan  atau pencaharian  selama  waktu  tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama  sembilan  bulan  atau  denda paling tinggi tiga ratus rupiah.

## PEMBAHASAN
Pengaturan  dalam  undang-undang  no. 22  tahun  2009  tentang  lalu  lintas  dan angkutan  jalan  Lalu  Lintas  dan  Angkutan Jalan  mempunyai  peran  strategis  dalam mendukung  pembangunan  dan  integrasi nasional  sebagai  bagian  dari  upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana  diamanatkan  oleh  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945.  Selain  itu,  Lalu  Lintas  dan Angkutan  Jalan  juga  sebagai  bagian  dari sistem transportasi nasional harus
dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban,  dan  kelancaran  berlalu  lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung  pembangunan  ekonomi  dan pengembangan  wilayah.  Maka  dari  itu, ditetapkanlah  Undang-undang  Nomor  22 Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan Angkutan Jalan.
Di  dalam  pelanggaran  lalu  lintas, pertanggungjawaban pidana terhadap pelanggar  lalu  lintas  yang  menyalah gunakan  mobil  barang  digunakan  untuk mengangkut  orang  yakni  di  atur  dalam undang undang no. 22 tahun 2009 tentang lalu  lintas  dan  angkutan  jalan  bagian ketiga  kewajiban  dan  tanggung  jawab.  Di pengadilan,  pelaku  yang  lalai  dijerat dengan  Pasal  359-360  KUHP.  Bahkan setelah  UU  Lalu  Lintas  dan  Angkutan Jalan ( UU No. 22 Tahun 2009 ) berlaku pun Pasal 359-360 KUHP masih sering dipakai polisi dan jaksa.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## KESIMPULAN
Dari  uraian  mengenai  fungsi  dan kegunaan  mobil  barang  menurut  undang- undang  no.  22  tahun  2009  tentang  lalu lintas  dan  angkutan  jalan,  maka  dapat disimpulkan bahwa;
1. pengaturan mengenai fungsi dan kegunaan mobil barang menurut undang-undang  no.  22  tahun  2009 tentang  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan mempunyai  peran  strategis  dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional  sebagai  bagian  dari  upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Adapun  definisi  mobil  penumpang  dan mobil barang yang diatur dalam pasal 1 angka  5  peraturan  pemerintah  no.  55 tahun 2012 tentang kendaraan, dan juga
dijelaskan  pasal  1  angka  7  peraturan pemerintah  no.  55  tahun  2012  tentang kendaraan.
2. Pertanggungjawaban  pidana  terhadap pelanggaran
lalu lintas yang menyalahgunakan  mobil  barang  untuk mengangkut orang/manusia  yang diatur dalam  undang-undang  no.  22  tahun 2009  tentang  lalu  lintas  dan  angkutan jalan,  di  dalam  pelanggaran  lalu  lintas, pertanggungjawaban  pidana  terhadap pelanggar  lalu  lintas  yang  menyalah gunakan mobil barang digunakan untuk mengangkut  orang  yakni  di  atur  dalam undang  undang  no.  22  tahun  2009 tentang  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan bagian  ketiga  kewajiban  dan  tanggung jawab.

## SARAN
Berdasarkan  setelah  menganalisa  data- data  yang  ada,  maka  saran  penulis mengenai  fungsi  dan  kegunaan  mobil barang  menurut  undang-undang  no.  22 tahun  2009  tentang  lalu  lintas  dan angkutan jalan, yakni;
1. Aparat  kepolisian  seharusnya  tetap profesional  dalam  menjalankan  peran, fungsi,  dan  tugasnya  sebagai  aparat penegak  hukum  dengan  memberikan tindakan yang tegas lebih mengoptimalkan lagi sosialisasi Undang-Undang Lalu Lintas  Dan
Angkutan  Jalan,  karena  bisa  dilihat masyarakat  masih  banyak  yang  tidak pernah  mengikuti  sosialisasi.  Karena bagaimanapun  juga,  jika  sosialisasi terhadap Undang-Undang sudah optimal, maka masyarakat akan
mengetahui  kehadiran  dan  tujuan  yang hendak  dicapai  dari  Undang-Undang tersebut  dan  besar  kemungkinan  juga masyarakat  akan  mentaati  peraturan tersebut.
2. Pemerintah  harus  lebih  memperhatikan sarana atau fasilitas seperti penambahan pos  polisi  di  jalan-jalan  umum,  karena
apabila  suatu  aturan  sudah  difungsikan sementara  fasilitasnya  belum  tersedia atau tidak memadai maka akan mengakibatkan  aturan  tersebut  tidak akan berfungsi.

## DAFTAR PUSTAKA

## LITERATUR
a. Abdul  Kadir  Muhammad,  Hukum Pengangkutan  Darat,  Laut,  dan  Udara,
Penerbit PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.1991.
b. Farouk  muhammad,  praktik  penegakan hukum bidang lalu lintas, balai pustaka, jakarta, 1999.
c. Ilham  Bisri,  Sistem  Hukum  Indonesia (Prinsip-prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia), PT RajaGrafindo Persada, Jakarta 2014.
d. Moeljatno,  Asas-asas  Hukum  Pidana, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
e. Peter  Mahmud  Marzuki,  Penelitian Hukum,  Prenadamedia  Group,  Jakarta, 2016.
f. R.  Abdoel  Djamali,  pengantar  hukum indonesia,  PT.  Rajagrafindo  Persada, Jakara, 2011.
g. Ridwan Khairandy., pokok-pokok hukum dagang di indonesia,
Yogyakarta, FH UII Press, 2013.
h. Soegijanta Tjakranegara, Hukum Pengangkutan  Barang  dan  Penumpang, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.
i. Soerjono  Soekanto.  Polisi  Lalu  Lintas Analisa  Menurut  Sosiologi  Hukum. Maju Mundur. Bandung. 1990.
j. Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian  Hukum,  UI  Press,  Jakarta, 2008.
k. Teguh  Prasetyo,  Hukum  Pidana,  PT Rajagrafindo persada, Jakarta,2013.

## PERUNDANG-UNDANGAN
a. Undang-Undang Dasar 1945
b. Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (KUHP)
c. undang  undang  nomor  22  tahun  2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.
d. Peraturan  pemerintah  nomor  55  tahun 2012tentang kendaraan
e. Peraturan  pemerintah  nomor  80  tahun 2012  tentang  tata  cara  pemeriksaan kendaraan  bermotor  di  jalan  dan penindakan  pelanggaran  lalu  lintas  dan angkutan jalan
f. Peraturan  pemerintah  nomor  74  tahun 2014 tentang angkutan jalan

## INTERNET
a. https://www.polri.go.id/tentang- tilang.php
b. https://id.wikibooks.org/wiki/Moda_Tr ansportasi/Moda_Transportasi_Jalan
c. http://argawahyu.blogspot.co.id/2011/
06/hukum-pengangkutan.html