How to cite: Imam Hanafi, Sulaiman, Ahmad Robiul Aziz (2022) Strategi Peningkatan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Oleh Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak, (7) 09. Doi: 10.36418/syntax- literate.v7i9.14793
E-ISSN: 2548-1398
Published by: Ridwan Institute
Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia  p–ISSN:  2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 09, September 2022

## STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN  DAN  PERKOTAAN  (PBB-P2)  OLEH  BADAN  KEUANGAN DAERAH KOTA PONTIANAK
Imam Hanafi 1* , Sulaiman 2 , Ahmad Robiul Aziz 3
1* Universitas Brawijaya, Indonesia
2 Politeknik Negeri Pontianak, Indonesia
3 Fakultas Ilmu Sosial dan ILmu Politik Universitas Medan Area, Indonesia Email: 1* imamhanafi@ub.ac.id, 2 imansulaiman137@yahoo.co.id,
3 ahmadrobiulaziz310894@gmail.com

## Abstrak
Letak objek pajak PBB-P2 tersebar di seluruh wilayah Kota Pontianak, sehingga merupakan potensi yang besar untuk peningkatan PAD dari sektor pajak. Namun jumlah lembaran SPPT PBB-P2 yang dibayarkan selalu menurun setiap tahunnya, ini  mengakibatkan  jumlah  lembaran  SPPT  PBB-P2  yang  belum  dibayarkan meningkat  setiap  tahunnya.  Penerimaan  realisasi  PBB-P2  di  tahun  2022 merupakan  yang tertinggi sepanjang tahun, kendati demikian jumlah wajib pajak yang  membayar  PBB-P2  di  tahun  2022  hanya  sebesar  38%  atau  87.238  lembar SPPT,  ini  menunjukkan  masih  ada  potensi  yang  masih  bisa  digali  untuk menambah  PAD  dari  sektor  PBB-P2.  Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengetahui strategi  yang  dilakukan  Badan  Keuangan  Daerah  Kota  Pontianak  dalam meningkatkan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Perdesaan  dan  Perkotaan  (PBB-P2) tahun  2022,  hambatan  dari  strategi  yang  dilakukan  dalam  meningkatkan pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2022,  solusi  yang  dilakukan  Badan  Keuangan  Daerah  Kota  Pontianak  dalam mengatasi hambatan dalam meningkatkan pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan  dan  Perkotaan  (PBB-P2)  tahun  2022.  Jenis  penelitian  yang  digunakan adalah metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara  dan  studi  dokumentasi.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa Badan  Keuangan  Daerah  Kota  Pontianak  melakukan  strategi  peningkatan pendapatan  PBB-P2  dengan  cara  intensifikasi,  ekstensifikasi  serta  strategi  lain seperti  penyesuaian  NJOP,  Kegiatan  jemput  pajak  PBB-P2,  Penghapusan  denda administrasi, serta melakukan razia.
Kata  Kunci: Strategi,  Peningkatan  Pendapatan,  Pajak  Bumi,  Bangunan  Perdesaan, Perkotaan (PBB-P2)

## Abstract
The location of the Land and Building Tax for Rural and Urban Areas (PBB-P2) objects  is  spread  across  the  entire  city  of  Pontianak,  making  it  a  significant potential source for increasing local revenue (PAD) from the tax sector. However, the  number  of  PBB-P2  tax  bills  paid  has  been  consistently  declining  each  year, leading  to  an  annual  increase  in  the  number  of  unpaid  tax  bills.  The  actual revenue  collection  from  PBB-P2  in  2022  was  the  highest  throughout  the  year. However,  the percentage of  taxpayers  who paid PBB-P2 in  2022 was only 38%, equivalent to 87,238 tax bills. This indicates that there is still untapped potential to  increase  PAD  from  the  PBB-P2  sector.  The  objective  of  this  research  is  to understand the strategies employed by the Regional Financial Board of Pontianak City in  increasing Land and Building  Tax for  Rural  and Urban Areas (PBB-P2) revenue  in  2022,  the  barriers  faced  in  implementing  these  strategies,  and  the solutions  implemented  by  the  Regional  Financial  Board  of  Pontianak  City  to overcome  these  barriers  in  increasing  Land  and  Building  Tax  for  Rural  and Urban Areas (PBB-P2) revenue in 2022. The research method used is qualitative. Data  collection  techniques  include  interviews  and  documentation  studies.  The results  of  this  research  indicate  that  the  Regional  Financial  Board  of  Pontianak City employs revenue enhancement strategies for PBB-P2 through intensification, expansion,  and  other  strategies  such  as  adjusting  the  NJOP  (Tax  Object  Sales Value), conducting PBB-P2 tax collection activities, waiving administrative fines, and conducting inspections.

## Keywords: Strategies, Revenue Enhancement, Land and Building, Tax for Rural, Urban
Areas (PBB-P2)

## Pendahuluan
Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  telah  mencanangkan  suatu  gerakan  yang dikenal  dengan  Pembangunan  Nasional.  Pembangunan  Nasional  merupakan pembangunan  yang  berkesinambungan.  Pembangunan  Nasional  bersifat  memperbaiki dan memiliki tujuan untuk  meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  Untuk menunjang keberhasilan pembangunan nasional dapat dilakukan melalui otonomi daerah. Otonomi daerah  memberikan  kewenangan  kepada  setiap  daerah  untuk  mengelola  dan  mengurus rumah tangganya sendiri. Dengan adanya otonomi daerah diharapkan masyarakat dapat berpartisipasi dalam memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Pendapatan Asli  Daerah  yang digunakan  untuk  pembangunan daerah. Pendapatan Asli Daerah salah satunya bersumber dari pajak daerah.
Pajak  sebagai  salah  satu  perwujudan  kewajiban  kenegaraan  dalam  gotong royong  nasional,  yang  merupakan  peran  masyarakat  dalam  pembiayaan  pembangunan nasional.  Pajak  merupakan  salah  satu  sumber  pendapatan  yang  digunakan  untuk pembangunan  di  daerah.  Pajak  diperoleh  dari  masyarakat,  oleh  karena  itu  peran
masyarakat dalam pembangunan daerah harus terus ditumbuhkan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.
Menurut  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2022  Tentang Hubungan  Keuangan  Antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah,  Pajak  Daerah yang  selanjutnya  disebut  pajak  adalah  kontribusi  wajib  kepada  Daerah  yang  terutang oleh  orang  pribadi  atau  badan  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan  undang-undang, dengan  tidak  mendapatkan  imbalan  secara  langsung  dan  digunakan  untuk  keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Berdasarkan  Peraturan  Daerah  Kota  Pontianak  Nomor  11  Tahun  2020  tentang Pajak Daerah Kota Pontianak Beberapa sumber Pajak Daerah yang dipungut oleh Badan Keuangan  Daerah  Kota  Pontianak,  yaitu  Pajak  Hotel,  Pajak  Restoran,  Pajak  Hiburan, Pajak  Reklame,  Pajak  Penerangan  Jalan,  Pajak  Parkir,  Pajak  Sarang  Burung  Walet, Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Perdesaan  dan  Perkotaan  (PBB-P2),  Pajak  Bea  Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan salah satu  pajak  daerah  yang  dipungut  oleh  Badan  Keuangan  Daerah  Kota  Pontianak.  Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) memiliki ciri dan karakteristik tersendiri  dibandingkan  dengan  jenis  pajak  yang  lain,  hal  ini  dikarenakan  letak  objek dan  subjek  pajak  yang  tersebar  di  seluruh  wilayah  Kota  Pontianak,  sehingga  ini merupakan  potensi  yang  cukup  besar  bagi  peningkatan  pendapatan  daerah  melalui sektor  pajak.  Potensi  besar  ini  sangat  bermanfaat  bagi  daerah  Kota  Pontianak  apabila dilakukan  upaya  peningkatan  jangkauan  terhadap  objek  dan  subjek  pajak.  Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) digunakan untuk memberitahukan besaran PBB- P2 terutang kepada wajib pajak.
Penelitian ini difokuskan pada Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak dengan tujuan  memahami  strategi  peningkatan  Pendapatan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan Perdesaan  dan  Perkotaan  (PBB-P2)  Tahun  2022.  Penerimaan  realisasi  PBB-P2  pada tahun  tersebut  mencapai  tingkat  tertinggi,  meskipun  hanya  38%  dari  jumlah  wajib pajak.  Rumusan  masalah  mencakup  strategi  yang  diterapkan  oleh  Badan  Keuangan Daerah,  hambatan  yang  mungkin  timbul,  dan  solusi  yang  diambil.  Tujuan  penelitian adalah untuk mengetahui strategi, hambatan, dan solusi Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak  dalam  meningkatkan  Pendapatan  PBB-P2.  Keberhasilan  penelitian diharapkan  dapat  memberikan  manfaat  bagi  mahasiswa  dalam  mendalami  ilmu  pajak dan retribusi daerah, serta memberikan referensi bagi Program Studi D-IV Administrasi Negara  Jurusan  Administrasi  Bisnis  Politeknik  Negeri  Pontianak.  Sebagai  bahan pertimbangan  untuk  Badan  Keuangan  Daerah  Kota  Pontianak  dalam  meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di tahun-tahun mendatang. Tinjauan pustaka mengenai strategi peningkatan pajak, Pendapatan Asli Daerah, dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan memberikan landasan teoretis bagi penelitian ini.

## Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metodologi penelitian berdasarkan  filsafat  postpositivisme.  Subjek  penelitian  melibatkan  berbagai  pejabat terkait  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Perdesaan  dan  Perkotaan  (PBB-P2)  di  Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak serta wajib pajak PBB-P2. Teknik pengumpulan data melibatkan wawancara dan studi dokumentasi terhadap peraturan terkait. Analisis data dilakukan  secara  sistematis  dengan  mengorganisir,  menyajikan,  dan  menginterpretasi data  untuk  memahami  dan  menyusun  makna.  Penelitian  dilaksanakan  di  Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak selama bulan Mei hingga Agustus 2023.

## Hasil dan Pembahasan
Badan  Keiuiangan  Daeirah  Kota  Pontianak  meiruipakan  instansi  yang  meinangani peimbayaran  pajak  daeirah,  salah  satuinya  Pajak  Buimi  dan  Banguinan  Peirdeisaan  dan Peirkotaan  (PBB-P2).  Pajak  Buimi  dan  Banguinan  Peirdeisaan  dan  Peirkotaan  (PBB-P2) meiruipakan  salah  satui  pajak  daeirah  yang  dipuinguit  oleih  Badan  Keiuiangan  Daeirah  Kota Pontianak. Pajak Buimi dan Banguinan Peirdeisaan dan Peirkotaan (PBB-P2) meimiliki ciri dan  karakteiristik  teirseindiri  dibandingkan  deingan  jeinis  pajak  yang  lain.  Hal  ini dikareinakan  leitak  objeik  dan  suibjeik  pajak  yang  teirseibar  di  seiluiruih  wilayah  Kota Pontianak,  seihingga  ini  meiruipakan  poteinsi  yang  cuikuip  beisar  bagi  peiningkatan peindapatan daeirah meilaluii  seiktor pajak.  Namuin juimlah leimbaran SPPT PBB-P2  yang dibayarkan seilalui meinuiruin seitiap tahuinnya. Ini meingakibatkan juimlah leimbaran SPPT PBB-P2  yang beiluim  dibayarkan meiningkat puila  seitiap tahuinnya. Peineirimaan reialisasi PBB-P2  di  tahuin  2022  meiruipakan  yang  teirtinggi  seipanjang  tahuin,  keindati  deimikian juimlah  wajib  pajak  yang  meimbayar  PBB-P2  di  tahuin  2022  hanya  seibeisar  38%  ataui 87.238 leimbar SPPT. Ini meinuinjuikkan masih ada poteinsi yang masih bisa digali uintuik meinambah PAD dari seiktor PBB-P2.
Uintuik  meingeitahuii  hal  teirseibuit,  peinuilis  meilakuikan  wawancara  deingan  pihak Badan  Keiuiangan  Daeirah  Kota  Pontianak  meingeinai  strateigi  yang  dilakuikan  dalam peiningkatan peindapatan PBB-P2. Strateigi yang dilakuikan deingan meingguinakan strateigi inteinsifikasi  dan  eiksteinsifikasi  uintuik  meiningkatkan  peindapatan  PBB-P2.  Adapuin informan yang peinuilis wawancarai yaitui:
1. Keipala Bidang Peilayanan dan Sisteim Informasi Pajak dan Reitribuisi Daeirah seibagai informan 1
2. Keipala  Suib  Bidang  Peilayanan  dan  Sisteim  Informasi  Pajak  dan  Reitribuisi  Daeirah seibagai informan 2
3. Keipala  Suib  Bidang  Veirifikasi  dan  Peineitapan  Pajak  dan  Reitribuisi  Daeirah  seibagai informan 3
4. Analis  Keiuiangan  Puisat  dan  Daeirah/Suib  Koordinator  Peireincanaan  dan Peingeimbangan Pajak dan Reitribuisi Daeirah seibagai informan 4
5. Wajib Pajak PBB-P2 seibagai informan 5
Peineliti  meilakuikan  wawancara  deingan  seitiap  informan  uintuik  meindapatkan informasi  meingeinai  strateigi  yang  dilakuikan  dalam  meiningkatan  peindapatan  PBB-P2. Adapuin tuijuian peineilitian yang akan dibahas ada tiga tuijuian, yaitui seibagai beirikuit:
A. Strategi  yang  dilakukan  Badan  Keuangan  Daerah  Kota  Pontianak  dalam meningkatkan Pajak  Bumi dan Bangunan  Perdesaan  dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2022.
Strateigi  yang  diguinakan  Badan  Keiuiangan  Daeirah  Kota  Pontianak  dalam meiningkatkan  peindapatan  PBB-P2,  peinuilis  meingguinakan  teiori  Soeimitro  dalam Laksono (2008:27).
1. Inteinsifikasi
Sisteim  Inteinsifikasi  pajak  meiruipakan  suiatui  uipaya  yang  dilakuikan peimeirintah dalam meimpeirbeisar suiatui peineirimaan daeirah yang diteimpuih meilaluii keipatuihan  suibjeik  dan  objeik  pajak  yang  teilah  ada  mauipuin  beiluim,  seipeirti meimpeirbaiki  kineirja  peimuinguitan  seihingga  dapat  teircapai  ataui  teireialisasinya targeit  yang  teilah  diteitapkan.  Sisteim  Inteinsifikasi  pajak  meiruipakan  cara  yang diguinakan uintuik meiningkatkan peineirimaan dari beirbagai seigi, yaitui:
a. Inteinsifikasi Peiruindang-uindangan.
Peiraturan  yang  menjadi  dasar  peimungutan  PBB-P2  meliputi  UU  No.
1/2022  tentang  Hubungan  Keuangan  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah,  Peraturan Daerah  Kota  Pontianak  No.  11/2020  tentang  Pajak  Daerah,  serta  Peraturan Walikota  Pontianak  No.  41/2014  terkait  Penyelenggaraan  Pemungutan  Pajak Bumi  dan  Bangunan  Perdesaan  dan  Perkotaan.  Beberapa  informan menyampaikan  bahwa  pelaksanaan  kebijakan  ini  bergantung  pada  peraturan tersebut.  Untuk  meningkatkan  kualitas  layanan  dan  peningkatan  pendapatan, penguatan sumber daya manusia (SDM) menjadi faktor kunci. Berbagai upaya telah  dilakukan,  termasuk  pelatihan  dan  sosialisasi  terhadap  penggunaan aplikasi pengolahan data PBB-P2. Namun, perlu dicatat bahwa pelatihan tidak selalu  rutin  dan  dapat  dipengaruhi  oleh  berbagai  faktor,  seperti  adanya pergantian  tugas  atau  kurangnya  anggaran.  Terkait  jumlah  orang  yang menangani  PBB-P2,  pada  umumnya  terdapat  4  hingga  5  orang  pegawai  ASN dan  analis  pajak  yang  berkontribusi  dalam  pelaksanaan  tugas  ini.  Meskipun jumlah SDM tidak secara langsung memengaruhi peningkatan pendapatan asli daerah  (PAD),  strategi  fokus  pada  kemudahan  wajib  pajak  dalam  membayar PBB-P2  dan  kerjasama  dengan  instansi  terkait.  Strategi  tersebut  lebih diarahkan  untuk  meningkatkan  kualitas  layanan  daripada  peningkatan  jumlah pegawai.
b. Meingkompuiteirkan administrasi.
BKD  Kota  Pontianak  berupaya  meningkatkan  efektivitas  dan  efisiensi administrasi  pajak  dengan  menerapkan  digitalisasi  dalam  layanan  PBB-P2. Proses,  seperti  penetapan  dan  pembayaran  PBB-P2,  telah  terkomputerisasi melalui aplikasi  SISMIOP dan Ei-Ponti. Meskipun tahap-tahap tertentu  masih manual,  BKD  telah  merancang  aplikasi  PBB  Online  untuk  memfasilitasi
transaksi online wajib pajak. Lihai PBB, sebuah aplikasi terkait, direncanakan untuk diluncurkan tahun ini dan dapat diakses melalui ponsel WP. Aplikasi ini akan memudahkan wajib pajak dalam pembayaran, pengurusan, dan pengajuan pengurangan  PBB-P2  secara  online.  Seiring  dengan  Revolusi  Industri  4.0, BKD  Kota  Pontianak  berusaha  mendigitalisasi  administrasi  pajak  untuk memberikan  kemudahan  kepada  wajib  pajak,  mengurangi  proses  manual,  dan meningkatkan  efisiensi.  Dalam  konteks  pengurangan  PBB-P2,  BKD memberikan  diskon  30%  untuk  masyarakat  tidak  mampu,  50%  dengan  surat keterangan  tidak  mampu,  dan  75%  untuk  veteran.  Proses  pengajuan pengurangan  akan  disederhanakan  melalui  aplikasi  Lihai  PBB.  Meski  masih dalam  tahap  pengembangan,  aplikasi  ini  diharapkan  dapat  segera  menjadi solusi digital yang efisien untuk wajib pajak.
c. Meindidik wajib pajak suipaya leibih meimpuinyai keisadaran pajak.
BKD  Kota  Pontianak  melakukan  upaya  edukasi  kepada  Wajib  Pajak (WP)  dengan  menggelar  sosialisasi  di  enam  kecamatan  pada  tahun  2023. Selama program Bantuan Operasional Rt/Rw, sosialisasi dilakukan bersamaan dengan  penyaluran  bantuan  di  setiap  kecamatan,  melibatkan  juga  Rt/Rw. Diharapkan  bahwa  Rt/Rw  akan  menyampaikan  informasi  kepada  masyarakat terkait  apa  yang  telah  disampaikan  BKD  selama  sosialisasi.  Kegiatan  ini berlangsung  pada  bulan  April/Mei.  Metode  lain  yang  digunakan  BKD  untuk meningkatkan  kesadaran  pajak,  seperti  diungkapkan  oleh  Informan  2,  adalah melalui  himbauan  kepada  masyarakat  tentang  penggunaan  pajak  dan manfaatnya.  BKD  juga  membuat  kalender  yang  berisi  informasi  terkait penggunaan  dana  pajak  yang  dapat  dilihat  oleh  masyarakat  di  Pontianak. Kalender  tersebut  didistribusikan  melalui  tempat  pembayaran  pajak,  kantor kecamatan,  dan  kelurahan.  Selain  itu,  ada  sosialisasi  khusus  tentang  PBB-P2 bagi  Rt/Rw  di  seluruh  kota  Pontianak,  yang  diikuti  dengan  sesi  tanya  jawab bersama  Kabid  Pelayanan  BKD.  Meskipun  tidak  dapat  menjangkau  seluruh masyarakat, kehadiran Rt/Rw dianggap sebagai perwakilan masyarakat. Secara keseluruhan,  upaya  edukasi  ini  sejalan  dengan  teori  fungsi  pajak  sebagai sumber  penerimaan  utama  negara  yang  digunakan  untuk  membiayai pengeluaran  pemerintah  termasuk  pembangunan  infrastruktur,  sesuai  dengan teori Priantara (2018:14).
2. Eiksteinsifikasi
Sisteim  Eiksteinsifikasi  pajak  meiruipakan  suiatui  uipaya  yang  dilakuikan peimeirintah  dalam  meiningkatkan  peineirimaan  pajak  deingan  cara  meimpeirluias peimuinguitan  pajak  deingan  meinambah  wajib  pajak,  meilakuikan  peindataan,  seirta meimpeirluias  ruiang  lingkuip  pajak  yang  suidah  ada.  Sisteim  Eiksteinsifikasi  pajak meiruipakan  cara  yang  diguinakan  uintuik  meiningkatkan  peineirimaan  dari  beirbagai seigi, yaitui:
a. Peinyuiluihan
BKD  Kota  Pontianak  melakukan  upaya  penyuluhan  untuk  merubah sikap  dan  pemahaman  masyarakat  terkait  pentingnya  membayar  pajak. Informan  1  menyebutkan  bahwa  BKD  menggunakan  sosialisasi  sebagai metode  penyuluhan,  termasuk  talkshow  dengan  RRI  pada  bulan  Februari  di kecamatan  Pontianak  Kota.  Talkshow  ini  menampilkan  narasumber  dari Unitan, DPRD Kota Pontianak, dan Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak, serta  diikuti  oleh  perwakilan  masyarakat  dari  Kota  Pontianak.  Auidiens diberikan  kesempatan  untuk  bertanya  tentang  berbagai  hal  terkait  PBB-P2. Informan  2  mengungkapkan  bahwa  penyuluhan  terakhir  dilaksanakan  dua bulan  yang  lalu,  dengan  peningkatan  aktivitas  setelah  periode  terbatas  akibat pandemi  COVID-19.  Sebelumnya,  BKD  secara  aktif  melaksanakan penyuluhan  ke  kelurahan  dan  kecamatan,  melibatkan  Rt/Rw  dalam  sosialisasi dengan  sesi  tanya  jawab.  Namun,  setelah  adanya  pembatasan  akibat  COVID- 19,  aktivitas  sosialisasi  BKD  lebih  terfokus  pada  kegiatan  di  kecamatan, dengan  penjelasan  tentang  pembayaran,  kenaikan  tarif,  dan  perubahan- perubahan  atau  kesalahan  yang  terjadi  dalam  PBB-P2.  Informan  4 menambahkan  bahwa  selain  BKD,  beberapa  OPD  lainnya  juga  turut  serta dalam  memberikan  penjelasan  terkait  PBB-P2,  mencakup  manfaat  yang diperoleh  masyarakat  dari  pembayaran  PBB.  Beberapa  OPD  tersebut  antara lain  Satpol  PBB,  yang  memberikan  penjelasan  terkait  peraturan  permainan layang-layang,  dan  PUI  yang  memberikan  informasi  terkait  Peirseituijuian Bangunan  Gedung  (PBG).  Bagian  keesaan  juga  memberikan  bantuan  kepada Rt/Rw, menunjukkan adanya kolaborasi antar-dinas dalam kegiatan ini.
b. Peindataan
BKD  Kota  Pontianak  aktif  melaksanakan  kegiatan  peindataan  terkait subjek dan objek PBB-P2 dengan tujuan memperbarui data dan informasi yang akurat,  memudahkan  pengklasifikasian  dan  penilaian  objek  PBB-P2,  serta menentukan  besaran  pajak  yang  harus  dibayarkan.  Informan  1  menyebutkan bahwa  peindataan  PBB-P2  adalah  kewajiban  wajib  pajak  yang  melaporkan PBB  melalui  SPOP,  dan  setiap  tahun  BKD  melakukan  validasi  data  PBB-P2 bekerja  sama  dengan  Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis  Untan.  Jumlah  NOP yang diupdate  berkisar  antara  5.000-6.000  setiap  tahun,  sedangkan  total  NOP  di Kota  Pontianak  mencapai  lebih  dari  227.000  NOP.  Proses  validasi,  terutama terkait  banguinan,  dilakukan  setiap  tiga  bulan  dan  memakan  waktu  sekitar  3 bulan. Informan 2 dan 4 menjelaskan bahwa wajib pajak PBB-P2 tidak didata secara langsung karena sistem yang ada, dan setiap tahun terjadi penambahan, terutama karena adanya pecahan sertifikat. Peindataan dilakukan melalui turun ke  lapangan  dan  validasi  data  dilaksanakan  bersama  Fakultas  Ekonomi  dan Bisnis  Untan,  dengan  jumlah  NOP  yang  diupdate  berkisar  5.000-6.000  setiap tahunnya, dan proses ini berlangsung kira-kira 3 bulan.
c. Peimbeirian Sanksi
BKD  Kota  Pontianak  memberlakukan  sanksi  administrasi  terhadap wajib pajak (WP) yang terlambat membayar PBB-P2. Informan 1 menjelaskan bahwa keterlambatan pembayaran PBB-P2 dikenai sanksi administrasi sebesar 2% per bulan masa pajak, sesuai dengan peraturan walikota terkait. Informan 2 dan 4 juga menyebutkan bahwa sanksi  yang dikenakan adalah sebesar 2% per bulan  untuk  WP  yang  terlambat  membayar  PBB-P2,  dan  informan  4 menambahkan bahwa sanksi tersebut dihitung per bulan, bukan per tahun. Hal ini  sesuai  dengan  Peraturan  Daerah  Kota  Pontianak  Nomor  11  Tahun  2020 tentang Pajak Daerah Kota Pontianak. Seorang informan lainnya (informan 5) menyampaikan pengalaman pribadinya, di mana ia terlambat membayar PBB- P2 pada tahun 2020 dan dikenakan denda sebesar 2%, yang setara dengan Rp 3.000.
d. Meingawasi  peilaksanaan  peinyampaian  SPPT  (Suirat  Peimbeiritahuian  Pajak Teiruitang).
Dalam  peinyampaian  SPPT  heindaklah  dilakuikan  seibuiah  peingawasan, ini  dilakuikan  agar  peinyampaian  SPPT  beirjalan  seicara  eifeiktif  dan  seisuiai deingan  tuijuian  yang  diharapkan.  Teirkait  peingawasan  dalam  peinyampaian SPPT, Informan 1 meingeimuikakan bahwa PBB-P2 beirsifat official asseissmeint , BKD  meilakuikan  ceitak  masal,  dan  teirbit  SPPT.  SPPT  dipilah,  keimuidian didistribuisikan  kei  masing-masing  keiluirahan,  nanti  keiluirahan  yang  akan meimilahnya  kei  masing-masing  Rt/Rw.  Uintuik  kontrolnya,  keiluirahan  yang meilaporkan beirapa juimlah SPPT yang teirsampaikan dan beirapa juimlah SPPT yang  tidak  teirsampaikan.  Teirhadap  yang  tidak  teirsampaikan  BKD  minta keiluirahan  uintuik  meingeimbalikannya  keipada  BKD  dan  teintui  itui  akan  BKD eivaluiasi  teirkait  deingan  data-data  PBB  yang  tidak  bisa  teirsampaikan.  Hal seipeirti itui yang dijadikan seibagai prioritas data yang akan dilakuikan validasi.
Seilanjuitnya teirkait peingawasan dalam peinyampaian SPPT, Informan 4 meingeimuikakan bahwa Uintuik peingawasannya pasti ada, hanya buikan dibidang Peilayanan namuin di bidang  peingawasan dan peinyuiluihan. Bidang peingawasan dan  peinyuiluihan  yang  akan  meilakuikannya  kei  keiluirahan.  Beirdasarkan wawancara  deingan  informan  1  dan  4  dikeitahuii  bahwa  uintuik  peingawasan peinyampaian  SPPT  yang  teilah  diceitak  masal  dilakuikan  deingan  meiminta keiluirahan  meilaporkan  SPPT  yang  teirsampai  dan  SPPT  yang  tidak teirsampaikan. Uintuik yang tidak teirsampaikan dikeimbalikan kei BKD dan akan dieivaluiasi uintuik meinjadi bahan prioritas data validasi.
B. Hambatan  dari  strategi  yang  dilakukan  dalam  meningkatkan  pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2022. Strateigi yang dilakuikan oleih Badan Keiuiangan Daeirah Kota Pontianak dalam meingoptimalkan  dan  meiningkatkan  peineirimaan  PBB-P2  tidak  teirleipas  dari hambatan-hambatan  yang  meinyeibabkan  peimuinguitan  pajak  yang  dilakuikan  meinjadi tidak  maksimal  ataui  teirhambat.  Teirkait  hambatan  yang  dialami  BKD,  informan  1 meingeimuikakan  bahwa  PBB-P2  meinyangkuit  seiluiruih  lapisan  masyarakat,  meimang
seibagian masyarakat itui ada yang beirfikiran kalaui meireika tidak peirlui dia tidak akan bayar. Banyak juiga yang beirfikiran seipeirti itui. Jadi kalaui tidak ada peirlui meireika gak bayar.  Seipeirti  itui  yang  meinjadi  keindala  uitama  di  BKD,  seihingga  banyak  seikali SPPT  PBB  yang  BKD  sampaikan  meimang  tidak  dibayarkan  oleih  masyarakat.  Itui keindala, keimuidian yang keiduia teirkait deingan keindala di data PBB itui seindiri, kareina BKD  beiluim  peirnah  meilakuikan  proseis cleiansing data  PBB  seicara  keiseiluiruihan.  Ini beiluim  peirnah  dilakuikan  seimeinjak  PBB-P2  diseirahkan  dari  peimeirintah  puisat  kei peimeirintah daeirah. Hal ini meimang beiluim peirnah dilakuikan proseis ceilansing. BKD di  tahuin  2023  meindapatkan  anggaran  uintuik  meilakuikan cleiansing data  PBB  teitapi deingan juimlah yang gak akan beisar jadi beiluim akan seileisai. Dari 227.000 data SPPT yang BKD sampaikan, itui kuirang leibih 60% saja yang dibayarkan oleih masyarakat, artinya masih ada 40% data SPPT yang beiluim dibayarkan. Jadi, cleiansing PBB akan meilakuikan  peinyisiran  teirhadap  data-data  yang  meimang  tidak  peirnah  meilakuikan peimbayaran.  BKD  akan  meilihat  kalaui  data  itui  meimang  suidah  tidak  puinya  suibjeik pajaknya  ataui  suidah  tidak  ada  objeik  pajaknya  ataui  objeik  pajaknya  satui  tapi  SPPT nya  dobeil  itui  bisa  saja  teirjadi,  ataui  jaman  duilui  misalnya  SPPT  induiknya  dipeicah, induiknya  masih  ada  dan  SPPT  peicahannya  juiga  ada.  Data-data  seipeirti  itui  peirlui dilakuikan cleiansing , dibeirsihkan duilui seimuia data yang meimang tidak ada, nanti data BKD jadi data yang valid. Artinya data-data yang suidah meimang tidak valid itui akan BKD  hilangkan  dari  databasei.  Jadi  hambatannya  yang  peirtama  teintang  keisadaran masyarakat  teirkait  deingan  keiwajiban  meireika  uintuik  meimbayar  PBB  ini  masih reindah.  Keimuidian  yang  keiduia,  masih  ada  PBB-P2  yang  beiluim  ideial  ataui  valid bangeit data itui.
Peindapat  ini  juiga  dipeirkuiat  oleih  Informan  2  yang  meingeimuikakan  bahwa PBB  meiruipakan  data  warisan  dari  peimeirintah  puisat,  jadi  ada  beibeirapa  data  yang haruis di uipdatei. Jadi data-data yang muingkin seikarang suidah meinjadi fasilitas uimuim (fasuim) yang suidah meinjadi peingeicuialian yang tidak meimbayar PBB, contoh ruimah ibadah,  seikolah  itui  muingkin  banyak  yang  beiruibah.  Hanya  saja  BKD  beiluim  peirnah meilakuikan  peimuitakhiran  data  seicara  meinyeiluiruih  kareina  teirkeindala  biaya. Anggarannya kuirang. Keisadaran masyarakat juiga kuirang. Keisadaran masyarakat ada duia  jeinis,  peirtama  dia  meirasa  kareina  itui  tidak  mahal  jadi  ia  meinuinda peimbayarannya,  hanya  Rp  30.000  saja,  kalaui  deinda  puin  hanya  beirapa  saja.  Keiduia seingaja tidak meimbayar, nanti pas ada uiruisan maui nikah ataui apa barui dibayar.
Seilanjuitnya  teirkait  deingan  hambatan  yang  dihadapi  oleih  BKD,  informan  4 meingeimuikakan  bahwa  Masyarakat  teirkadang  luipa,  kareina  dia  meirasa  PBB-P2 teirlalui  keicil  nominalnya  seihingga  teirkadang  yang  Rp  30.000  jadi  malas  maui bayarnya. WP meinyeipeilahkan peimbayaran PBB-P2. Teiruis ada juiga masalah seipeirti wp meimbeili tanah di pontianak teitapi buikan orang pontianak, misalnya orang papuia, orang suilaweisi. meireika puinya tanah di Pontianak ,itui meinjadi masalah kareina BKD tidak  bisa  lacak  keibeiradaan  WP  teirseibuit.  Keisadaran  WP  di  kota  Pontianak  cuikuip reindah, ini kareina beiluim ada huikuiman yang cuikuip teigas.
Beirdasarkan  wawancara  deingan  informan  1,  2,  dan  4  dikeitahuii  bahwa hambatan dalam peimuinguitan PBB-P2 yang dialami oleih BKD kota Pontianak adalah teirkait  keisadaran  masyarakat  yang  masih  reindah  dan  ini  seisuiai  deingan  teiori Mardiasmo  (2016:2),  yang  meinyatakan  bahwa  hambatan  dalam  peimuinguitan  pajak yaitui  masyarakat  einggan  meimbayar  pajak  yang  beirkaitan  deingan  peirkeimbangan inteileiktuial  dan  moral  masyarakat.  seilanjuitnya  juiga  kareina    WP  buikan  orang pontianak,  seirta  data  warisan  dari  peimeirintah  puisat  kei  peimeirintah  daeirah  yang beiluim  valid  seihingga  haruis  dilakuikan cleiansing /peimuitakhiran  data  seicara meinyeiluiruih, namuin ini teirkeindala biaya.
Teirkait peindapatan PBB-P2 yang meiningkat namuin peirseintasei juimlah SPPT yang  dibayarkan  seilalui  meinuiruin,  Informan  1  meingeimuikakan  bahwa  hanya  di beibeirapa keicamatan teirteintui saja  yang SPPT nya dibayarkan meinuiruin. Jika lihat di teinggara,  kota  itui  seilalui  baik.  Artinya  juimlah  SPPT  yang  teirsampakan  juiga  baguis. Teitapi kalaui BKD  meilihat  keiarah  Pontianak  Uitara, Pontianak Timuir  masih reindah. Kareina  meimang  balik  lagi  keipada  tingkat  keimampuian  ataui  peindapatan  peirkapita masyarakat,  bisa  dilihat  disana  bahwa  peindapatan  peirkapitanya  leibih  reindah dibandingkan deingan peindapatan peirkapita masyarakat yang ada di teinggara, seilatan atauipuin  di  pontianak  kota.  Jadi  balik  lagi  keipada  keimampuian  bayar  dari  meireika, teirkadang  jika  beirbicara  teintang  PBB  di  pontianak  uitara  dan  pontianak  timuir keinaikan  yang hanya Rp 5000 bisa jadi  suiatui  peirsoalan, kareina meireika meilihatnya buikan  dari  juimlah  nominal  naik  Rp  5000  teitapi  meireika  bandingkan  peirseintaseinya misalnya  duilui  adalah  Rp  30.000  nilai  PBB  minimalkan  Rp  30.000,  kalaui  naik  Rp 10.000 saja ada keinaikan seikitar 33%, nah jadi yang meireika lihat tui 33% nya buikan nilai Rp 10.000 nya.
Beirdasarkan  wawancara  deingan  informan  1  dikeitahuii  bahwa  dikeicamatan pontianak  uitara  dan  timuir  masih  reindah  keisadaran  masyarakat  uintuik  meimbayar PBB-P2  ini  jika  dibandingkan  deingan  keicamatan  pontianak  seilatan,  kota,  dan teinggara. Ini diseibabkan oleih keimampuian masyarakat uintuik meimbayar PBB-P2, ini beirkaitan deingan peindapatan peirkapita masyarakat  yang ada di  keicamatan teirseibuit. Teirkait  hambatan  dalam  meimbayar  PBB-P2,  informan  5  meingeimuikakan  bahwa  ia beiluim  meirasa  ada  hambatan  dalam  meimbayar  PBB-P2,  kareina  ia  meirasa  muidah- muidah saja dalam meimbayar PBB-P2. PBB-P2 yang di bayarnya hanya seibeisar RP 30.000  saja  deingan  leitak  objeik  pajak  di  Keiluirahan  Siantan  Huilui,  Keicamatan Pontianak  Barat.  Ia  juiga  meingeimuikakan  bahwa  ia  meimbayar  PBB-P2  kareina  ia meirasa  beirhuitang  keipada  kota  Pontianak,  dan  PBB-P2  meiruipakan  salah  satui  pajak yang  diambil  oleih  kota  Pontianak,  jadi  ia  meirasa  uintuik  beirkeiwajiban  dalam meimbayar PBB-P2.
Beirdasarkan wawancara  deingan informan 5 dikeitahuii  bahwa ada juiga  wajib pajak  yang  meimiliki  keisadaran  uintuik  meimbayar  pajak.  Informan  5  juiga meingeimuikakan  bahwa  proseiduir  peimbayaran  PBB-P2  cuikuiplah  muidah.  Hanya meinyampaikan  SPPT  PBB  kei  bank  kalbar  teiruis  bayar,  keimuidian  ia  juiga  peirnah meimbayar  meilaluii  ei-ponti  deingan  virituial  akuin  (VA)  yang  muincuil  di  ei-ponti.
Seilanjuitnya ia juiga meirasa BKD meimbeirikan keimuidahan dalam meimbayar PBB-P2 salah satuinya deingan meingguinakan aplikasi ei-ponti.
C. Solusi  yang  dilakukan  Badan  Keuangan  Daerah  Kota  Pontianak  dalam mengatasi  hambatan  dalam  meningkatkan  pendapatan  Pajak  Bumi  dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2022 .
Hambatan  yang  ada  dalam  meingoptimalkan  ataui  meiningkatkan  peindapatan PBB-P2  dapat  diminimalisir  deingan  meilakuikan  soluisi  yang  teipat  sasaran.  Teirkait deingan  soluisi  yang  dilakuikan  oleih  BKD  uintuik  meingatasi  hambatan  yang  ada, informan 1 meingeimuikakan bahwa soluisi teirkait deingan karakteir masyarakat teintuilah BKD  lakuikan  sosialisasi,  BKD  teiruis  meilakuikan  peindeikatan  keipada  masyarakat, BKD  juiga  meiminta  bantuian  keipada  DPRD  Kota  Pontianak,  DPRD  kota  Pontianak puinya program yang tuiruin kei masyarakat, nah disisipkan hal-hal seipeirti itui. Keimarin BKD  beikeirja  sama  deingan  keicamatan  uintuik  meilakuikan  sosialisasi  keipada masyarakat.  Bahwasanya  PBB  ini  meiruipakan  salah  satui  suimbeir  PAD  Kota Pontianak  yang meimang akan  BKD  guinakan  uintuik peimbanguinan  yang ada di  kota pontianak. Keimuidian  teirkait deingan peirmasalahan data, BKD meilakuikan cleiansing data.
Seilanjuitnya teirkait deingan soluisi yang dilakuikan oleih BKD uintuik meingatasi hambatan  yang  ada,  Informan  2  meingeimuikakan  bahwa  uintuik  meingatasi  hambatan teirseibuit  dilakuikan  sosialisasi  deingan stakeiholdeir di  peimkot  deingan  keiweinangan walikota  juiga  beirkoordinasi  deingan  dinas-dinas  lain  baik  di  bawah  pak  walikota mauipuin  mitra  uintuik  beikeirjasama.  Keirjasamanya  deingan  BKD  meinsyaratkan  salah satui  syarat  uintuik  keipeinguiruisan  administrasi  itui  luinas  PBB.  Contoh  di  keiluirahan, maui  nguiruis  administrasi  apapuin  haruis  luinas  PBB,  maui  daftar  anak  seikolah  luinas PBB. Nah itui yang bisa BKD uipaya kan dan BKD optimalkan yang dibawah peimkot, kalaui dari BKD ya himbauian kei masyarakat soal PBB ini.
Seilanjuitnya teirkait deingan soluisi yang dilakuikan oleih BKD uintuik meingatasi hambatan  yang  ada,  informan  4  meingeimuikakan  bahwa  Soluisinya  BKD  suidah meinjalankan  buiat  nikah  haruis  meilampirkan  luinas  PBB,  seirta  seimuia  keipeinguiruisan administrasi  keipeinduiduikan wajib luinas PBB, daftar SD, SMP, daftar seikolah haruis luinas  PBB.  Seiharuisnya  ada  huikuiman  yang  cuikuip  teigas,  BKD  saat  ini  seidang meimbahas teirkait meimbeirikan seigeil pada ruimah yang beiluim meimbayar PBB- P2, seipeirti policeilinei namuin ini beiluim teirlaksana.
Beirdasarkan  wawancara  deingan  informan  1,  2,  dan  4  dikeitahuii  bahwa soluisi  BKD  Kota  Pontianak  dalam  meingatasi  hambatan  yang  ada  yaitui  uintuik hambatan  teirkait  keisadaran  masyarakat  BKD  meimbeirikan  sosialisasi  dan peindeikatan  keipada  masyarakat.  Seidangkan  uintuik  peirmasalahan  teirkait  data, akan dilakuikan cleiansing/peimuitakhiran data seicara beirtahap.
Teirkait deingan soluisi yang teilah dilakuikan, informan 1 meingeimuikakan bahwa  yang  teirkait  deingan  sosialisasi  dirasa  suidah  eifeiktif.  Kalaui  dilihat keiceindeiruingan  seitiap  tahuinnya  PBB-P2  itui  meiningkat.  2020  BKD  25,9  M, 2021 BKD naik lagi 29,4 M, keimuidian di tahuin 2022 BKD bisa meincapai 33,3 M.
Artinya apa yang BKD sampaikan keipada masyarakat, apa yang BKD sosialisasikan keipada  masyarakat  itui  meingeina  keipada  masyarakat  bahwasannya  meireika  muilai sadar.  Deingan  meimbayar  PBB  itui,  artinya  meireika  beirpartisipasi  teirhadap peimbanguinan  yang  ada  di  kota  pontianak.  Teirkait  deingan  soluisi  yang  teilah dilakuikan,  informan  2  meingeimuikakan  bahwa  soluisi  yang  dilakuikan  suidah  eifeiktif, kareina 70% BKD dapatnya. Keimuidian kareina BKD beiluim peimuitakhiran, jadi BKD beiluim  tahui  ni  poteinsi  seibeinarnya  ini  beirapa  si,  apakah  yang  BKD  ceitak  itui  beinar- beinar  poteinsi  BKD  ataui  meimang  yang  seikarang  BKD  ceitak  itui  suidah  banyak  jadi fasuim misalnya. Uintuik itui BKD tidak tahui. Seikarang dimuitahirkan seitiap tahuin, tapi teirkeindala  anggaran  jadi  tidaklah  seitahuin  itui  meinyeiluiruih  peimuitakhirannya.  Jadi peimuitakhirannya dikit-dikit saya rasa si suidah maksimal uipayanya.  Seirta Informan 4  juiga  meingeimuikakan  bahwa  beirharap  seimoga  soluisi  yang  teilah  dilaksanakan  bisa beirjalan eifeiktif.
Beirdasarkan wawancara deingan informan 1, 2, dan 4 dikeitahuii bahwa soluisi yang dilaksanakan oleih BKD uintuik meiminimalisir masalah yang ada bisa dikatakan suidah  beirjalan  seicara  eifeiktif.  Ini  dikareinakan  BKD  bisa  meindapatkan  70%  dari soluisi yang dilaksanakan. Masyarakat muilai sadar teirkait deingan peimbayaran PBB- P2,  deingan  meireika  meimbayar,  meireika  beirpartisipasi  teirhadap  peimbanguinan  yang ada di  kota Pontianak ini. Hal  ini seijalan deingan teiori partisipasi  meinuiruit  Soeitomo dalam  Rahmawati,  Monei,  dan  Muistari  (2021:593)  yang  meinyatakan  bahwa partisipasi masyarakat diartikan seibagai keiteirilbatan masyarakat seicara uimuim dalam proseis  peimbanguinan,  dimana  dalam  meiningkatkan  peindapatan  daeirah  partisipasi masyarakat  sangatlah  dibuituihkan.  Jika  partisipasi  masyarakat  itui  eifeiktif  maka  akan teirwuijuid  peiningkatan  peindapatan  asli  daeirah  yang  eifeiktif  puila.  Uintuik cleiansing /peimuitakhiran  data,  walauipuin  teirkeindala  di  anggaran  teitapi  BKD  teitap meilakuikannya walaui deingan seicara beirtahap.

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak mengenai strategi  peningkatan  pendapatan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Perdesaan  dan  Perkotaan (PBB-P2)  Tahun  2022,  dapat  disimpulkan  bahwa  strategi  tersebut  melibatkan intensifikasi  melalui  perundang-undangan,  peningkatan  jumlah  aparat  pajak, komputerisasi  administrasi,  informasi  kepada  wajib  pajak,  dan  edukasi;  serta ekstensifikasi  melalui  sosialisasi,  validasi  data,  pemberian  sanksi,  dan  pengawasan SPPT.  Hambatan  terkait  rendahnya  kesadaran  masyarakat  dan  data  tidak  valid,  diatasi dengan  sosialisasi,  pembersihan  data  bertahap,  dan  pemanfaatan  media  TikTok. Rekomendasi  mencakup  pemanfaatan  TikTok  dalam  promosi,  sosialisasi  melalui  live streaming,  dan  kerjasama  dengan  vendor  pembayaran  digital  untuk  memudahkan pembayaran pajak.

## BIBLIOGRAFI
Anggito, Albi. dan Seitiawan, Johan. (2018). Meitodologi Peineilitian Kuialitatif . CV Jeijak,
SuikaBuimi.
Damanik, Eilfina, Okto, Rosmaida. dan Sriwiyanti,  Eiva. (2020). Peirpajakan . CV Insan Ceindeikia Mandiri, Solok.
Firdauisy, Caruinia, Muilya. (2017). Keibijakan  &  Strateigi Peiningkatan Peindapatan Asli Daeirah  Dalam  Peimbanguinan  Nasional. Yayasan  Puistaka  Obor  Indoneisia, Jakarta.
Hartono,  Jogiyanto.  (2018). Meitoda  Peinguimpuilan  dan  Teiknik  Analisis  Data. Peineirbit Andi, Yogyakarta.
Heirdiansyah,  Haris.  (2013). Wawancara  Obseirvasi  dan  Fokuis  Grouips  Beirbagai Instruimein Peinggalian Data Kuialitatif . PT RajaGafindo Peirsada, Jakarta.
Laksono, Satriyo. (2008). Uipaya Meiningkatkan Peineirimaan Pajak Buimi dan Banguinan Seibagai  Salah  Satui  Suimbeir  Peineirimaan  Daeirah  Kabuipatein  Blitar .  Uiniveirsitas Brawijaya, Malang.
Mardiasmo. (2016). Peirpajakan . Andi Offseit, Yogyakarta.
Nasruillah. (2013.) Uipaya Peimeirintah Daeirah Dalam Meiningkatkan Peineirimaan Pajak Buimi  dan  Banguinan  di  Kabuipatein  Aceih  Barat .  Uiniveirsitas  Teiuikui  Uimar, Meiuilaboh.
Rahim,  Rahman.  dan  Radjab  Einny.  (2017). Manajeimein  Strateigi .  Leimbaga Peirpuistakaan dan Peineirbitan Uiniveirsitan Muihammadiyah Makasar, Makasar.
Suijarweini, V. Wiratna. (2014). Meitodologi Peineilitian . Puistaka Barui Preiss, Yogyakarta.
Uitari,  Fika.  (2018). Analisis  Peineirimaan  Pajak  Buimi  dan  Banguinan  dalam meiningkatkan Peindapatan Asli Daeirah Kota Meidan . Uiniveirsitas Muihammadiyah Suimateira Uitara, Meidan.
Baok,  R.  T.L.,  Sasongko,  T.,  &  Rifa’I,M.  (2020). Strateigi  Peiningkatan  Peineirimaan Pajak Buimi dan Banguinan (PBB) di Kota Batui . 10(1)
Fadli,  Muihammad,  Farid.  (2022). Strateigi  Peiningkatan  Peindapatan  Asli  daeirah Meilaluii  Pajak  Buimi  dan  Banguinan  Peirdeisaan  dan  Peirkotaan  (PBB-P2) Kabuipatein Solok Seilatan Provinsi suimateira Barat.
Maharani, Uiray, Prima. (2014). Analisis Kontribuisi Pajak Parkir Pada Peindapatan Asli daeirah (PAD) .
Nabasa,  Hawila,  Puipei.  (2021) .  Keibijakan  Dan  Strateigi  Peiningkatan  Peindapatan  Asli Daeirah (PAD) Meilaluii Inteinsifiikasi Dan Eiksteinsifkasii Di Kota Suirabaya. Juirnal Ilmui dan Riseit Akuintansi, 10 (11)
Rahmawati,  Monei,  A.,  &  Muistari,  N.  (2021). Peingaruih  Partisipasi  Masyarakat Teirhadap  Eifeiktifitas  Program  Inovasi  Deisa  Buidi  Daya  Jamuir  Tiram  di  Deisa Jeineitaeisa Keicamatan Simbang Kabuipatein Maros , 2(2)
Rijali,  Ahmad.  (2018). Analisis  Data  Kuialitatif ,  17(33),  diakseis  pada  26  Mareit  2023 dari https://juirnal.uiin-antasari.ac.id/indeix.php/alhadharah/articlei/ download/2374/1691.
Suisilawati,  (2018). Strateigi  Peineirimaan  Pajak  Hibuiran  Dalam  Uipaya  Peinigkatan Peindapatan  Asli  Daeirah  (PAD). Juirnal  Ilmui  Administrasi  dan  Stuidi  Keibijakan (JIASK), 1, (1)
Peimeirintah Reipuiblik Indoneisia. (2022). Uindang-Uindang Reipuiblik Indoneisia Nomor 1 Tahuin  2022  Teintang  Huibuingan  Keiuiangan  Antara  Peimeirintah  Puisat  dan Peimeirintah Daeirah. Jakarta, Indoneisia.
Peimeirintah Reipuiblik Indoneisia. (2009). Uindang-Uindang Reipuiblik Indoneisia Nomor 28 Tahuin 2009 Teintang Pajak Daeirah dan Reitribuisi Daeirah. Jakarta, Indoneisia
Peimeirintah Reipuiblik Indoneisia. (2004). Uindang-Uindang Reipuiblik Indoneisia Nomor 33 Tahuin  2004  Teintang  Peirimbangan  Keiuiangan  Antara  Peimeirintah  Puisat  dan Peimeirintah Daeirah. Jakarta, Indoneisia
Peimeirintah  Reipuiblik  Indoneisia.  (2023).  Peiratuiran  Peimeirintah  No  35  Tahuin  2023 Teintang  Keiteintuian  Uimuim  Pajak  Daeirah  Dan  Reitribuisi  Daeirah.  Jakarta, Indoneisia.
Peimeirintah Kota Pontianak. (2020). Peiratuiran Daeirah Kota Pontianak Nomor 11 Tahuin 2020 Teintang Pajak Daeirah Kota Pontianak. Pontianak, Indoneisia.
Peimeirintah  Kota  Pontianak.  (2014).  Peiratuiran  Walikota  Pontianak  Nomor  41  Tahuim 2014  Teintang  Peituinjuik  Teiknis  Peilaksanaan  Peimuinguitan  Pajak  Buimi  Dan Banguinan Peirdeisaan Dan Peirkotaan. Pontianak, Indoneisia.
Peimeirintah  Kota  Pontianak.  (2022).  Suirat  Eidaran  Walikota  Pontianak  No 973/40/Bkd/Tahuin  2022  Teintang  Keiwajiban  Uintuik  Meilampirkan  Buikti  Luinas Peimbayaran/Luinas Pajak Buimi Dan Banguinan (PBB-P2) Dalam Seitiap Peilayanan Administrasi Di Lingkuingan Peimeirintah Kota Pontianak. Pontianak, Indoneisia.
Copyright holder:
Imam Hanafi, Sulaiman, Ahmad Robiul Aziz (2022)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: