## KEWENANGAN DPR DALAM RATIFIKASI PERJANJIAN INTERNASIONAL PASCA TERBITNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NO. 13/PUU-XVI/2018

## Ari Wuisang
Fakultas Hukum Universitas Pakuan, Jalan Pakuan No. 1 Bogor 16143 ari.wuisang@unpak.ac.id
Naskah diterima : 01/05/2019, revisi : 12/06/2018, disetujui 15/06/2019

## ABSTRAK :
Persoalan  ratifikasi  perjanjian  internasional  merupakan  wilayah  persentuhan  antara hukum  tata  negara  dengan  hukum  internasional.  Pengaturan  dan  praktik  perjanjian internasional  di  Indonesia mengalami  perkembangan dengan  terbitnya  Putusan  MK  No. 13/PUU-XVI/2018  tentang  Pengujian  UU  No.  24  Tahun  2000  tentang  Perjanjian Internasional terhadap UUD. Putusan tersebut telah menimbulkan perumusan hukum ba ru terhadap  kriteria  perjanjian  yang  memerlukan  persetujuan  DPR  dan  mekanisme ratifikasinya  baik  internal  maupun eksternal.  Hal ini  ibarat pedang bermata dua,  karena selain menyelesaikan problematika praktik ratifikasi yang terjadi selama ini, sekaligus juga membuka isu-isu hukum baru.
Kata kunci : ratifikasi, perjanjian internasional, uji materiil, Mahkamah Konstitusi.

## A. Eksistensi Perjanjian Internasional dalam Lingkaran Masyarakat Internasional
Manusia sebagai makhluk sosial selalu membutuhkan hubungan dengan manusia lainnya.  Di dalam masyarakat bagaimanapun sederhananya, para anggota masyarakat itu membutuhkan hubungan satu sama lain. 1 Oleh sebab itu, untuk mengatur hubungan- hubungan  dalam  kehidupan  bersama  masyarakat  tersebut,  fungsi  hukum  menjadi krusial. 2 Sifat saling  membutuhkan juga dialami   oleh suatu negara. Sebagai anggota masyarakat  internasional,  suatu  negara  tidak  dapat  hidup  tanpa  adanya  hubungan dengan anggota masyarakat internasional lainnya. 3 Dengan perkataan lain,  hubungan
1 Sri Setianingsih  Suwardi, Pengantar Hukum Organisasi Internasional  (Jakarta : UI Press, 2004), hal. 1.
2 Ali Sastroamidjojo,  Pengantar Hukum Internasional  (Jakarta : Bhratara, 1971), hal. 1.
3 Hal  ini  sejalan  dengan  teori  hukum  internasional  yang  disebut    Teori  Fait  Social.  Menurut  teori  ini,  --yang dikembangkan  oleh  Mazhab  Perancis  dengan  pemukanya  Fauchille,  Scelle  dan  Duguit--  sebagai  makhluk  biologis,  manusia memiliki  pelbagai  kebutuhan  biologis,  demikian  pula  sebagai makhluk  sosial.  Kedua macam  kebutuhan  itu  tidak  dapat  dipenuhi sendiri-sendiri,  melainkan  hanya dapat  dipenuhi  dalam  keterkaitan  dengan  sesamanya.  Hal ini  menunjukkan,  bahwa manusia dalam  menjalankan  kehidupannya  harus  memenuhi  kebutuhan-kebutuhan  maupun  kepentingannya.  Dalam  usaha  untuk memenuhinya  itu,  supaya  tidak  saling  bertentangan  atau  bertabrakan  antara  satu  dengan  lainnya,  mereka  membutuhkan
antar  negara  (internasional)  yang  berlangsung  pada  prinsipnya  dilandasi  oleh kebutuhan  timbal  balik  masing-masing  negara.  Ketidakmerataan  sumber  daya ditengarai sebagai nalar berlangsungnya hubungan internasional tersebut. 4
Dalam  interaksi  antar  negara  sangat  sulit  diharapkan  akan  selalu  terjadi keselarasan kepentingan. Keadaan sebaliknya, konflik kepentingan antar negara sangat besar  kemungkinannya  untuk  terjadi.  Meminimalisir  atau  setidaknya  memberikan solusi jika  terdapat  keadaan yang  demikian  menjadikan  hukum  internasional sebagai keniscayaan  bagi  pergaulan  hidup  negara-negara dalam  masyarakat  internasional. 5 Oleh  sebab  itu,  seperti  dikatakan  oleh  Wirjono  Prodjodikoro, bahwa  tujuan  hukum internasional  adalah  untuk  mengejar  keselamatan  dan  tata  tertib  dalam  masyarakat dunia, yang anggotanya terdiri dari pelbagai bangsa. 6
Seperti  halnya  hukum  nasional  yang  memiliki  sumber  hukum,  hukum internasional  pun  memiliki  sumber  hukum.  Pada  umumnya,  saat  berbicara  tentang sumber-sumber hukum internasional, maka orang menunjuk kepada Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional yang menentukan :
Mahkamah  Internasional,  dalam  memutus  sengketa  berdasarkan  hukum internasional yang diserahkan kepadanya, akan menerapkan :
a. Perjanjian  internasional  baik  umum  maupun  khusus  yang  menetapkan peraturan yang diakui secara tegas oleh negara-negara yang berselisih;
b. Kebiasaan  internasional,  sebagai  bukti  praktik  umum  yang  diterima sebagai hukum;
c. Prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab;
pengaturan-pengaturan  yang berupa  kaidah-kaidah hukum,  supaya terwujud kehidupan sosial  yang aman, damai, adil, tenteram. Jika  semua  itu  tidak  diatur  sedemikian  rupa,  maka  tidak  akan  terwujud  kehidupan  bersama  seperti  yang  mereka  inginkan. Kebutuhan  dan naluri sosial  manusia  sebagai orang seorang menurut  Teori Fait Social  juga dimiliki  oleh bangsa-bangsa.  Lihat, I Wayan Parthiana,  Pengantar Hukum Internasional (Bandung : Mandar Maju, 2003), hal. 32. Lihat  juga, Mochtar  Kusuma’atmadja dan Etty  R. Agoes, Pengantar Hukum Internasional  (Bandung : Alumni,  2003), hal. 53.
4 Titon Slamet  Kurnia, Pengantar Sistem Hukum Indonesia (Bandung : Alumni,  2009), hal. 34.
5 Ibid., hal. 109. Hukum internasional  merupakan istilah  yang pertama  kali diperkenalkan oleh Jeremy Bentham,  seorang ahli hukum  sekaligus  filsuf  utilitarianisme  Inggris yang jenial pada tahun 1789. Lihat, Mark W. Janis,  An Introduction to International Law (Boston Toronto : Little  Brown and Company, 1988), hal. 1.  Di samping  istilah  hukum internasional,  dikenal pula istilah-istilah serupa yang lebih klasik  seperti hukum  bangsa-bangsa (the law of nations/ius  gentium) dan hukum  antar negara (inter states law). Istilah-istilah  klasik  tersebut  masih  mengandung  makna,  bahwa hubungan-hubungan  hukum  yang tercakup  didalamnya  masih terbatas  hanya  hubungan-hubungan hukum  antara bangsa-bangsa atau negara-negara saja. Adapun istilah  hukum internasional sifatnya  lebih  modern  dan menurut  Mochtar  Kusuma’atmadja  istilah  “internasional”  sudah lazim  dipakai  orang untuk  segala  hal atau  peristiwa  yang  melintasi  batas  wilayah  suatu  negara. Dengan  kata  lain,  istilah  ini  paling  mendekati  kenyataan  dikaitkan dengan  perkembangan  sifat  hubungan  dan  masalah  masyarakat  internasional    saat  ini,  yang  ditandai  dengan  semakin bertambahnya  subjek-subjek  hukum  tersebut  (tidak  hanya negara saja),  serta  semakin  banyaknya bermunculan  prinsip-prinsip dan  kaidah-kaidah  hukum  internasional  baru,  yang  semuanya  menunjukkan  semakin  kompleksnya  kehidupan  masyarakat internasional.  Lihat  juga, I Wayan  Parthiana,  Pengantar Hukum Internasional...,  op.cit., hal. 10-11; Mochtar  Kusuma’atmadja  dan Etty  R. Agoes, Pengantar Hukum Internasional...,  op.cit., hal. 5-6.
6 Wirjono  Prodjodikoro,  Azaz-Azaz  Hukum Publik  Internasional (Jakarta  : Pembimbing  Masa, 1967), hal. 9-10.
d. Tunduk pada ketentuan Pasal 59, putusan dan ajaran (karya hukum) para penulis  yang  paling  terkemuka  dari  berbagai  bangsa  sebagai  sumber hukum tambahan untuk menentukan kaidah hukum. 7
Berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (1) di atas, maka jelaslah bahwa perjanjian internasional merupakan  salah satu sumber hukum  internasional.  Dalam masyarakat internasional  dewasa  ini,  perjanjian  internasional  memainkan  peranan  yang  sangat penting  dalam  mengatur  kehidupan  dan  pergaulan  antar  negara.  Melalui  perjanjian internasional,  tiap  negara  menggariskan  kerjasama  mereka,  mengatur  berbagai kegiatan,  menyelesaikan  berbagai masalah  demi  kelangsungan  hidup  masyarakat  itu sendiri. 8
Dalam  dunia  yang  ditandai  saling  ketergantungan  dewasa  ini,  tidak  ada  satu negara yang tidak mempunyai perjanjian dengan negara lain dan tidak ada satu negara yang tidak  diatur oleh perjanjian dalam kehidupan internasionalnya. 9 Oleh sebab itu, selama  masih  tetap  berlangsungnya hubungan-hubungan antara  bangsa-bangsa atau negara-negara di  dunia  ini,  selama  itu  pula  masih    akan  selalu  muncul  perjanjian- perjanjian  internasional. 10 Ali  Sastroamidjojo  menyebut  perjanjian  internasional sebagai bentuk hubungan antar-negara yang paling penting. 11 Georg Schwarzenberger pun mengatakan  hal  senada,...”treaties  are the  primary  source of international law”. 12 Demikian pula halnya dengan G.I. Tunkin, “secara proporsional perjanjian internasional
7 Statuta  Mahkamah  Internasional  merupakan bagian tak terpisahkan  dari Piagam  PBB. Mahkamah Internasional  sendiri secara struktur  organisasi  merupakan  salah satu  alat  kelengkapan  utama  (primair organ) PBB.
8 Boer Mauna, Hukum Internasional  Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika  Global  (Bandung : Alumni, 2000), hal. 82. Sumaryo Suryokusumo  merinci masalah-masalah  yang diatur dalam  perjanjian internasional,  yaitu masalah politik, ekonomi  perdagangan,  sosial,  kebudayaan dan berbagai  persoalan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi.  Daftar  macam  perjanjian juga hampir tidak  ada akhirnya, dari perjanjian  tentang  persekutuan  militer,  pengaturan perlucutan  senjata,  perilaku peperangan, membuat  perdamaian,  jaminan  terhadap  netralitas,  penyelesaian  sengketa  perbatasan,  ekstradisi,  hubungan  diplomatik  dan konsuler,  pelayaran dan lalu  lintas  perkapalan,  penerbangan,  bea cukai,  hak  cipta,  pertukaran  budaya, bantuan  ekonomi  dan teknik,  masalah  pengungsi,  timbangan  dan ukuran, perhubungan dan topik-topik  khusus  lainnya. Lihat,  Sumaryo Suryokusumo, Hukum  Perjanjian  Internasional,  (Jakarta  :  PT  Tata  Nusa,  2008),  hal.  5-6.  Bahkan,  substansi  yang  diatur  dalam  perjanjian- perjanjian  internasional  tidak  hanya  masalah-masalah  dan  objek-objek  yang  ada  dibumi  saja,  tetapi  sudah  meluas  dengan mencakup  objek-objek  di luar planet  bumi, seperti tentang  bulan, matahari  dan benda-benda angkasa lainnya. Lihat juga, I Wayan Parthiana,  Hukum  Perjanjian  Internasional  Bagian  1  (Bandung  :  Mandar  Maju,  2002),  hal.  3.  Lebih  jauh  dari  itu,  hukum internasional  sekarang  ini  tidak  hanya  mengatur  tingkah  laku  suatu  negara  terhadap  negara  lain,  melainkan  juga  mengatur perbuatan  negara terhadap  dirinya sendiri,  perbuatan  negara terjadap  warga negaranya dan wilayahnya (HAM dan lingkungan hidup) atau  pilihan  negara terhadap  sistem  pemerintahannya  (demokrasi  atau  tidak).  Oleh  sebab itu,  persoalan-persoalan  yang secara tradisional  digolongkan  sebagai urusan domestik,  saat ini sudah menjadi  perhatian hukum internasional.  Lihat  juga, Damos Dumoli  Agusman,  Hukum Perjanjian  Internasional Kajian  Teori dan Praktik  Indonesia (Jakarta  : Refika  Aditama,  2010), hal. 2.
9 Boer Mauna, Hukum Internasional  Pengertian, Peranan…, op.cit.,  hal. 82.
10 I Wayan Parthiana,  Hukum Perjanjian Internasional  Bagian 1…, op.cit.,  hal. 1.
11 Ali Sastroamidjojo,  Pengantar Hukum Internasional…,  op.cit., hal. 146.
12 F.A.  Whisnu  Situni,  Identifikasi  dan  Reformulasi  Sumber-Sumber Hukum  Internasional  (Bandung  : Mandar  Maju, 1989), hal. 31. Lihat  juga, Sefriani,  Hukum Internasional  Suatu Pengantar (Jakarta  : PT RajaGrafindo  Persada, 2010), hal. 28.
pada  masa  kini  menduduki  tempat  yang  utama  dalam  hukum  internasional  sebagai akibat dari munculnya secara meluas persetujuan-persetujuan internasional”. 13
Sifat  heterogen  masyarakat  internasional  sangat  berperan dalam  menjadikan perjanjian  internasional  sebagai  sumber  utama  dari  hukum  internasional,  terutama hukum  internasional  umum.  Perjanjian  multilateral  khususnya  yang  memiliki  sifat demokratik dalam arti bahwa seluruh negara mempunyai kesempatan untuk berperan serta  di  dalam  pembuatannya,  dapat  memberikan  sumbangan  terhadap  proses pembentukan  hukum  internasional.  Alasan  ini  pulalah  yang  membuat  perjanjian internasional dikehendaki oleh kebanyakan negara non-barat. 14
Kelebihan-kelebihan lainnya dari perjanjian internasional yaitu :
1. Bentuknya yang tertulis; 15
2. Proses pembentukan perjanjian relatif lebih cepat; 16
3. Instrumen  bahasa yang  digunakan  di  dalam  perjanjian  internasional  merupakan metode yang lebih jelas dan terpercaya untuk menyampaikan ukuran-ukuran umum perilaku  dibandingkan  dengan preseden atau  contoh-contoh yang menjadi    dasar kebiasaan; 17
4. Sebagai pengubah konsep. Hukum internasional sebagai instrumen politik  memiliki manfaat untuk mengubah atau memperkenalkan suatu ketentuan, asas, kaidah atau konsep. 18

## B. Indonesia dan Hukum Perjanjian Internasional
Hukum  perjanjian  internasional  merupakan  salah  satu  cabang  dari  hukum internasional.  Sebagai  negara  yang  telah  merdeka  lebih  dari  50  tahun,  persoalan perjanjian internasional bukanlah  hal baru. Namun, sukar dibantah bahwa bidang  ini belum  terlalu  populer  dan  kurang  diminati  di  Indonesia,  karena  pada  umumnya dianggap sebagai ilmunya  para diplomat  dan pejabat organisasi internasional seperti
13 I Wayan Parthiana,  Hukum  Perjanjian Internasional  Bagian 1…, op.cit.,  hal. 3.
14 G.J.H.  van  Hoof,  Rethinking  The  Sources  of  International  Law  (Pemikiran  Kembali  Sumber-Sumber  Hukum Internasional), diterjemahkan  oleh Hata (Bandung : Alumni,  2000), hal. 242.
15 Sefriani,  Hukum Internasional…,  op.cit., hal. 28.
16 F.A. Whisnu  Situni,  Identifikasi  dan Reformulasi…,  op.cit., hal. 31. Lihat  juga, G.J.H. van Hoof, Pemikiran  Kembali…, op.cit., hal. 240.
17 Ibid., hal. 242. 18 Hikmahanto  Juwana, Hukum Internasional Dalam Perspektif Indonesia Sebagai Negara Berkembang  (Jakarta : Yarsif Watampone,  2010),  hal.  27. Sebagai  contoh,  perjuangan  Indonesia  dalam  memasukkan  konsep  negara  kepulauan  ke  dalam hukum  internasional  universal yang akhirnya berhasil diakomodasi  dalam  Konvensi Hukum Laut  PBB 1982.
PBB serta hanya dibutuhkan oleh kalangan terbatas sehingga merasa tidak diperlukan oleh  praktisi  hukum  lainnya.  Di  lingkungan  pemerintahan  sendiri,  secara  umum, kebutuhan untuk  mendalami  tentang  hukum  perjanjian internasional  masih  terdapat pada kalangan terbatas seperti Kementerian  Luar Negeri dan masih belum  merata di kementerian lainnya. 19
Perjanjian internasional  yang dibuat Indonesia,  yang telah  semakin  meningkat jumlahnya dewasa ini,  pada hakikatnya  bersifat lintas  sektor dan menjamah beberapa disiplin  ilmu  hukum  di  Indonesia,  seperti  hukum  tata  negara,  hukum  administrasi negara,  hukum  ekonomi  dan  bahkan  hukum  perdata.  Pada  masa  reformasi, keikutsertaan  Indonesia  dalam  perjanjian  internasional  terutama  didominasi  oleh perjanjian ekonomi, investasi dan perdagangan. Selain itu,  jumlah perjanjian di bidang HAM dan lingkungan  hidup yang diratifikasi  oleh Indonesia juga meningkat.  Menurut catatan  Treaty  Room  Kementerian  Luar  Negeri,  sampai  pada  Desember  2009  telah tercatat sekitar 4000 perjanjian yang dibuat Indonesia. 20
Oleh  sebab  itu,  Jimly  Asshiddiqie  mengakui  bahwa  perkembangan  hukum internasional  dewasa  ini  terus  meningkat,  sehingga  pada  aspek-aspek  tertentu kedudukannya  menjadi  semakin  kuat  dan  bahkan  lebih  kuat  dari  hukum  nasional. Misalnya,  di bidang Hak Asasi  Manusia, terorisme, sistem  keuangan dan perdagangan dan hukum internasional telah berkembang sangat kuat mengatasi hukum nasional. 21 Berbagai  alasan  dikemukakan  mengenai  perlunya  Indonesia  meratifikasi  berbagai perjanjian internasional yang bersifat multilateral.  Mulai  dari upaya mengangkat citra Indonesia  di  dunia  internasional,  desakan  dari  para  penggiat  lembaga  swadaya masyarakat hingga kebutuhan nyata. 22
Namun,  proses  ratifikasi  perjanjian  internasional  di  Indonesia  ternyata menimbulkan  masalah  cukup  kompleks,  diantaranya  menyangkut  tidak  jelasnya pembedaan  antara  prosedur  internal  dan  prosedur  eksternal  dalam  tahap-tahap ratifikasi,  menyangkut  kapasitas  DPR  dan  juru  runding  (delegasi)  Indonesia  dalam
19 Sefriani,  Hukum  Internasional…,  op.cit.,  hal.  34.  Lihat  juga,  Damos  Dumoli  Agusman,  Hukum  Perjanjian Internasional…,  op.cit., hal. 1.
20 Damos  Dumoli  Agusman,  Hukum Perjanjian Internasional…,  op.cit., hal. 1.
21 Jimly  Asshiddiqie,  Green Constitution Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun 1945 (Jakarta  : PT RajaGrafindo  Persada, 2009), hal. 2.
22 Hikmahanto Juwana,
“Konsekuensi Ratifikasi
Perjanjian Internasional”, http://www.seputar -
indonesia.com/edisicetak/content/view/181327/,  diakses  tanggal  23 Januari 2011.
membahas substansi perjanjian yang hendak diratifikasi dan ketidakjelasan mengenai perlu  tidaknya  transformasi  (penterjemahan)  ketentuan  perjanjian  ke  dalam perundang-undangan  nasional. Menurut  Hikmahanto  Juwana,  pengalaman menunjukkan  pemerintah  dan  DPR  lambat  dan  kurang  responsif  dalam  upaya transformasi yang dipersyaratkan. 23 Selain itu,  dengan lahirnya Mahkamah Konstitusi (MK)  dalam  sistem  ketatanegaraan  Indonesia  juga  menimbulkan  masalah  tersendiri dalam  bidang  perjanjian  internasional.  seperti  diketahui,  salah satu  kewenangan  MK adalah  menguji  undang-undang  terhadap  Undang-Undang  Dasar.  Dalam  hal  suatu ketentuan  traktat  yang  telah  diratifikasi  oleh  Pemerintah  Indonesia  dianggap bertentangan dengan UUD  Tahun  1945, apakah MK  dapat  menguji  substansi  (materi muatan)  perjanjian internasional  melalui  undang-undang prosedur internal  (undang- undang approval DPR) ? 24 Hal ini masih menjadi perdebatan hingga sekarang.

## C. Persetujuan untuk Terikat oleh Perjanjian Internasional dan Konsepsi Ratifikasi
Menurut M. Afif Hasbullah, secara etimologi  ratifikasi  berasal dari bahasa latin yaitu  ”ratificare” yang terbentuk dari kata  ratus yang berarti dimantapkan (fixed)  dan facto  yang  berarti  dibuat  atau  dibentuk  (made).  Jadi  secara  harfiah  ratifikasi  dapat berarti dibuat  mantap  atau  disahkan melalui  persetujuan (make  valid  by  approving), dalam hal ini jika suatu perjanjian internasional telah ditandatangani, maka diperlukan suatu kekuatan  secara hukum  agar dapat berlaku secara mantap  melalui  persetujuan yang  dilakukan  dengan  lembaga  ratifikasi.  Ratifikasi  itu  sendiri  dalam  bahasa  latin mempunyai dua arti, pertama,  ratum babare  dan ratum ducere, ratifikasi dalam hal ini bersifat deklarator karena hanya mengesahkan suatu perjanjian yang telah disepakati oleh wakil-wakil  negara, kedua, ratum facare dan ratum alicui esse,  ratifikasi dalam hal ini bersifat konstitutif karena merupakan pengesahan semua ketentuan yang tercantum dalam perjanjian, yang berarti dapat mengikat bagi negara peserta. 25
23 Ibid.
24 Undang-undang  prosedur  internal  atau  undang-undang  approval  DPR  merupakan  output  dari  persetujuan  DPR. Artinya,  setelah  suatu  perjanjian  internasional  ditandatangani  oleh pemerintah  (eksekutif),  maka  kemudian  pemerintah  meminta konfirmasi  kepada  DPR apakah  lembaga  perwakilan  rakyat  ini  mau  menyetujui  perjanjian  tersebut  menjadi  bagian dari hukum nasional  atau sebaliknya,  menolak.  Dalam  hal DPR menyetujui,  maka  persetujuan  tersebut  dikukuhkan  melalui  undang-undang. Oleh sebab itu,  undang-undang tersebut  merupakan”jubah”  dari persetujuan  DPR.
25 Saharuddin  Daming,  “Sekapur  Sirih  tentang  Pranata  Ratifikasi dan  Perjanjian  Internasional”, http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:OyNWWi_x0u0J:www.komnasham.go.id/publikasi/doc_download/47-ratifikasi-
Pembuatan perjanjian internasional dilakukan melalui tahap-tahap tertentu dan dapat  berupa perjanjian  secara bilateral,  multilateral  terbatas,  multilateral  universal, dalam kerangka konferensi internasional dan/atau kerangka organisasi internasional. Oleh  sebab  itu,  sangat  dimungkinkan  ada  perbedaan-perbedaan  teknis  dalam pembuatannya. Namun, secara umum dapatlah dikemukakan  tahap-tahap pembuatan perjanjian internasional sebagai berikut :
1. Pendekatan informal menuju langkah formal;
2. Penunjukkan wakil-wakil  yang akan mengadakan perundingan;
3. Kuasa penuh (full power) dan pelaksanaan perundingan (negotiation);
4. Penerimaan naskah perjanjian (adoption of the text);
5. Pengesahan bunyi naskah perjanjian (authentification of the text);
6. Persetujuan untuk terikat pada perjanjian (consent to be bound by a treaty);
7. Mulai berlakunya perjanjian internasional  (enter into force);
8. Pendaftaran (registered) dan publikasi (published);
9. Pensyaratan (reservation). 26
Berbicara  tentang  ratifikasi  (ratification),  maka  berbicara  tentang  tahap persetujuan untuk terikat oleh perjanjian internasional (consent to be bound by a treaty). Persetujuan untuk terikat oleh perjanjian dapat diberikan dengan berbagai macam cara, dan  cara mana  yang  hendak  digunakan  bergantung kepada kehendak  negara-negara peserta pada waktu perjanjian itu diadakan. 27 Selain itu, unsur materi muatan perjanjian juga  acapkali  turut  memberikan  andil  dalam  penentuan  cara  persetujuan  demikian. Dalam Pasal 11 Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian,  ditegaskan beberapa cara untuk menyatakan persetujuan untuk terikat pada perjanjian, yaitu :
1. Penandatanganan;
2. Pertukaran instrumen yang membentuk perjanjian;
3. Ratifikasi;
4. Akseptasi;
5. Persetujuan atau aksesi; atau
6. Dengan cara lain yang disepakati.
ham-oleh-saharuddin-daming+proses+ratifikasi+perjanjian+internasional+di+Indonesia&hl=id&gl=id&pid=bl&srcid =, diakses tanggal  3 Juni 2011.
26 I Wayan Parthiana,  Hukum Perjanjian Internasional  Bagian 1…, op.cit., hal. 94. Lihat  juga, Mochtar  Kusuma’atmadja dan  Etty  R. Agoes,  Pengantar Hukum  Internasional…,  op.cit.,  hal.  125-130; J.G.  Starke,  An  Introduction  to  International  Law (Pengantar Hukum Internasional) 2, diterjemahkan  oleh Bambang  Iriana Djajaatmadja  (Jakarta  : Sinar Grafika,  2003), hal. 608.
27 Lihat, Mark W. Janis,  An Introduction to International Law…, op.cit., hal. 10. Lihat juga, Mochtar Kusuma’atmadja  dan Etty  R. Agoes, Pengantar Hukum Internasional…,  op.cit., hal. 128.
UU  No.  24  Tahun  2000  tentang  Perjanjian  Internasional 28 juga  mengadopsi model  yang  terdapat  pada  Konvensi  Wina  1969.  Pasal  3  undang-undang  tersebut menentukan :
Berlakunya  perjanjian  internasional  terhadap  Indonesia  dapat  dilakukan melalui :
a. Penandatanganan;
b. Pengesahan;
c. Pertukaran dokumen perjanjian/nota diplomatik;
d. Cara-cara  lain  sebagaimana  disepakati  para  pihak  dalam  perjanjian internasional.
Kritik  yang  dapat  diajukan  terhadap Pasal  3  di  atas  yaitu  tidak  tepat  apabila dikatakan “berlakunya perjanjian…”, karena dengan dilakukannya cara tersebut belum tentu menandakan berlakunya perjanjian. Mungkin saja, misalnya,  perjanjian  tersebut mulai berlaku 6 (enam) bulan setelah pertukaran Piagam Ratifikasi, atau berlaku setelah terkumpulnya (tersimpannya) 35 Piagam Ratifikasi atau bahkan berlaku ke-sekian hari setelah terkumpulnya Piagam  Ratifikasi  dan sebagainya. 29 Oleh sebab itu,  istilah  yang tepat bukan “berlakunya perjanjian…” tetapi  harusnya “persetujuan untuk terikat  oleh perjanjian...”  Dalam  hukum  internasional,  antara  “mulai  mengikatnya  perjanjian internasional” dengan “mulai berlakunya perjanjian internasional” dimungkinkan untuk berbeda, walaupun tidak menutup kemungkinan terjadi bersamaan.
Hukum internasional hanya menyebutkan keharusan dan cara-cara persetujuan negara,  sedangkan hukum  nasional  yang  harus  menentukan  kekuasaan  negara  yang berwenang untuk memberikan persetujuan tersebut dan yang mengatur prosedurnya. 30 Dalam  pengaturan  dan  praktik  perjanjian  internasional  di  Indonesia,  ratifikasi diterjemahkan sebagai “pengesahan”. Pasal 1 angka (2) UU No. 24 Tahun 2000 tentang
28 LN Tahun 2000 No. 185, TLN No. 4012.
29 Perlu  diperhatikan,  perjanjian-perjanjian  internasional  yang menggunakan  prosedur  penyimpanan  (pengumpulan) Piagam  Ratifikasi  umumnya  adalah  perjanjian  multilateral  umum  dan terbuka  yang substansinya  tergolong  besar dan penting, sesuai dengan ruang lingkup,  maksud  maupun tujuan  dari perjanjian itu sendiri. Dalam  perjanjian seperti ini, karena substansiny a yang  demikian  besar  dan  penting,  maka  tidaklah  mungkin  untuk  mengharapkan  negara-negara  agar  segera  menyatakan persetujuannya  untuk  terikat  pada perjanjian.    Selain  itu,  terdapat  juga persoalan panjangnya jalur birokrasi  internal  yang harus ditempuh  oleh setiap  negara berdasarkan sistem  konstitusinya  masing-masing.  Faktor politik  internal  maupun eksternal  juga turut berpengaruh terhadap sikap  dan tindakan  setiap  negara dalam  hubungan-hubungan internasional,  termasuk  dalam  menghadapi suatu  perjanjian internasional.  Hal ini menimbulkan  efek  bahwa ada negara yang sangat  lambat  dalam  mengesahkan  perjanjian, dan sebaliknya, ada juga negara yang dalam tempo  cepat sudah mengesahkannya,  bahkan ada juga yang tidak mau sama sekali. Lihat,  I  Wayan  Parthiana,  Hukum  Perjanjian  Internasional  Bagian  1…,  op.cit.,  hal.    135-136;  Lihat  juga,  Sefriani,  Hukum Internasional…,  op.cit., hal. 33; J.G. Starke,  Pengantar Hukum Internasional  2…, op.cit., hal. 607.
Perjanjian  Internasional  menentukan,  “pengesahan  adalah  perbuatan  hukum  untuk mengikatkan  diri  pada  suatu  perjanjian  internasional  dalam  bentuk  ratifikasi (ratification), aksesi (accession), penerimaan (acceptance) dan penyetujuan (approval)”. Berdasarkan uraian pasal tersebut terlihat bahwa ratifikasi merupakan salah satu cara pengesahan perjanjian internasional.
Dalam hal perjanjian wajib  disahkan, maka penandatanganan perjanjian belum menciptakan  ikatan  hukum  kepada  peserta.  Sebaliknya,  bila  tidak  ada  kewajiban pengesahan, maka perjanjian dianggap mengikat setelah ditandatangani. Cara ratifikasi lebih  sering  digunakan  dalam  praktik  pengesahan  perjanjian  internasional  sehingga eksistensinya lebih melembaga dibandingkan dengan cara-cara pengesahan lainnya. 31 Dalam  tulisan  ini,  pembahasan difokuskan  pada pengesahan perjanjian internasional dalam artian ratifikasi.
Adanya  klausula  ratifikasi  dalam  suatu  perjanjian  internasional  menimbulkan tenggat waktu antara penandatanganan dengan peratifikasian.  Tenggat waktu tersebut sebenarnya terkait  erat  dengan  urgensitas  ratifikasi  itu  sendiri.    Dalam  sejarahnya, prosedur ratifikasi secara progresif dimulai pada pertengahan abad ke XIX. Sebelumnya, utusan yang diberi kekuasaan penuh oleh Raja dapat  menandatangani perjanjian dan langsung mengikat  negara secara definitif. 32 Urgensi ratifikasi  menjadi niscaya karena kepala negara dalam perkembangannya merasa perlu untuk meyakinkan dirinya bahwa utusan  telah  diberi  kuasa  penuh  olehnya  tidak  melampaui  batas  wewenangnya. 33
31 Secara  umum,  antara  ratification  (ratifikasi),  acceptance  (akseptasi),  accession  (aksesi),  approval  (persetujuan) memiliki  pengertian  sama,  yaitu  pengesahan.  Namun,  secara  khusus  memang  terdapat  perbedaan  teknis  antara  istilah-istilah tersebut.
a. Dalam ratifikasi,  maka  negara yang mengesahkan  perjanjian  internasional  adalah negara penandatangan  perjanjian tersebut. Dengan perkataan  lain,  negara bersangkutan  merupakan  negara yang ikut  aktif  dalam  tahap-tahap  pembuatan  perjanjian, dari mulai  perundingan hingga penandatanganan.
b. Dalam  aksesi  atau  persetujuan,  negara yang mengesahkan  perjanjian  internasional  adalah  negara yang sebelumnya  tidak menandatangani  perjanjian.  Hal ini  berarti,  negara tersebut  tidak  mengikuti  tahap-tahap  pembuatan  perjanjian.  Namun,  di kemudian  hari  negara  bersangkutan  berniat  untuk  turut  serta  (mengikatkan  diri)  ke  dalam  perjanjian  tersebut.  Perjanjian internasional  yang bisa  di  aksesi  adalah  perjanjian-perjanjian  internasional  yang  materinya  umum  dan  mendasar,  seperti masalah  lingkungan  hidup, perang, hubungan diplomatik,  laut,  udara dan ruang angkasa  dan lain sebagainya.
c. Terkait dengan akseptasi,  di bidang internasional  tidak  ada perbedaan antara ratifikasi  dengan akseptasi.  Istilah  akseptasi  ini dipakai  baru  semenjak  beberapa  dekade  terakhir.  Hanya  kadang-kadang  terdapat  perbedaan  di  dalam  konteks  hukum nasional,  di  mana  formalitas  akseptasi  lebih  sederhana  dari  formalitas  ratifikasi.  Namun,  tidak  ada  peraturan  yang  jelas mengenai  perbedaan pemakaian  kedua istilah  tersebut  secara hukum  nasional,  semuanya  tergantung  isistem  konstitusional masing-masing  negara.  Akseptasi  pernah  digunakan  Indonesia  dalam  MoU  ASEAN  on  the  Trans  ASEAN  Gas  Pipeline Project,  2002, yang disahkan melalui  Instrument of Acceptance.
Ibid.,  hal. 121. Lihat  juga, J.G.  Starke,  Pengantar Hukum Internasional  2…, op.cit.,  hal. 603; Damos  Dumoli  Agusman,  Hukum Perjanjian  Internasional…, op.cit.,  hal. 88.
32 Boer Mauna., Hukum Internasional  Pengertian, Peranan…, op.cit.,  hal. 117.
33 Setyo Widagdo,  Masalah-Masalah  Hukum Internasional  Publik,  (Malang : Bayu Media, 2008), hal. 3.
Setelah  itu,  barulah  negara  mengkonfirmasi  tindakan  utusannya  yang  telah menandatangani  perjanjian  dan  sebagai  implikasinya,  negara  resmi  terikat  dengan perjanjian. 34 Kesulitan  mengadakan  hubungan  yang  cepat  pada  waktu  itu  sehingga kepala negara atau pemerintah yang bersangkutan tidak dapat terus menerus mengikuti langkah  utusan  yang  dikirimnya,  juga  turut  mendorong  urgensi  ratifikasi.  Namun demikian,  pada zaman  yang  modern ini  dengan  bertambah mudahnya  perhubungan berkat kemajuan teknologi, alasan sulitnya komunikasi sudah jauh berkurang. 35
Dalam  perkembangan  selanjutnya,  dengan  mundurnya  monarki  absolut,  dan berkembangnya  pemerintahan  demokratis,  kini  ratifikasi  menjadi  suatu  cara  bagi lembaga  perwakilan  rakyat  untuk  meyakinkan  dirinya  bahwa  wakil  pemerintah (eksekutif)  yang turut serta dalam perundingan dan menandatangani suatu perjanjian tidak  keluar  dari  instruksi  atau  melakukan  hal  yang  dianggap  bertentangan  dengan kepentingan umum. 36
Di  negara-negara dengan  sistem  representatif,  di  mana  badan-badan legislatif hasil pemilu dilibatkan dalam proses pembuatan perjanjian, maka pemeriksaan kembali naskah perjanjian secara konstitusional dianggap perlu. Kalau tidak, peranan parlemen dalam  proses pembuatan  perjanjian  tidak  ada  artinya  karena  mulai  dari  berunding sampai  pada  penandatanganan  hanya  dilakukan  oleh  utusan-utusan  pemerintah (eksekutif) dan badan legislatif tidak ikut dilibatkan. Itulah sebabnya, mengapa ratifikasi dianggap perlu dan yang akhirnya merupakan praktik yang berlaku umum. 37
Dengan  demikian,  pelibatan  parlemen  pembuatan  traktat  telah  menimbulkan pengertian bahwa tandatangan saja tidak  cukup  untuk membuat  perjanjian  mengikat negara. Sesudah penandatanganan harus ada ratifikasi dan barulah sesudah ratifikasi itu negara  dapat  diikat  secara  definitif  oleh  suatu  perjanjian.  Pembedaan  antara tandatangan dan ratifikasi  mempunyai arti penting dan sejalan dengan prinsip -prinsip modern hukum publik yang tidak menerima pelimpahan wewenang tanpa pengecekan. Pengecekan ini tidak akan menimbulkan masalah diplomatik mengingat perjanjian yang ditandatangani  tersebut  belum  diterima  secara  definitif,  tenggat  waktu  antara
34 Damos Dumoli  Agusman, Hukum Perjanjian Internasional…, op.cit., hal. 71. Lihat juga, J.G. Starke, Pengantar Hukum Internasional  2…, op.cit., hal. 601.
35 Mochtar  Kusuma’atmadja  dan Etty  R. Agoes,  Pengantar Hukum Internasional…, op.cit.,  hal. 130.
36 Ibid. Lihat  juga, Setyo Widagdo,  Masalah-Masalah  Hukum Publik Internasional…,  op.cit., hal. 4.
37 Boer Mauna, Hukum Internasional  Pengertian, Peranan…, op.cit.,  hal. 118.
penandatanganan  dan  ratifikasi  dapat  digunakan  untuk  mempelajari  lagi  naskah perjanjian tersebut sebelum negara mengikatkan diri secara yuridis. 38
Seiring  dengan  diakuinya  peranan  parlemen  dalam  pembuatan  perjanjian internasional, dan dalam rangka hukum nasional (internal) merespons klausul ratifikasi yang  disyaratkan  oleh  perjanjian  internasional,  maka  lembaga  ratifikasi  ini  secara bersamaan berkembang dalam hukum nasional (ketatanegaraan).  Di beberapa negara, lembaga  ratifikasi  secara  internal  selalu  diartikan  sebagai  persetujuan  (approval) parlemen  terhadap  rencana  kepala  negaranya  (Presiden  atau  Raja/Ratu)  untuk melakukan  ratifikasi  (eksternal)  seperti  yang  disyaratkan  oleh  oleh  perjanjian  itu. Bahkan,  dewasa  ini  persetujuan Parlemen  tidak  lagi  semata-mata  dibutuhkan  dalam kerangka  ratifikasi  perjanjian  seperti  yang  diisyaratkan  oleh  perjanjian  itu  sendiri, melainkan  telah  menjadi  wewenang  dalam  kerangka  fungsi  kontrol  terhadap pemerintah. 39
D. Persentuhan  Hukum Tata Negara  dan Hukum Internasional dalam Pengaturan dan Praktik Perjanjian Internasional
Dengan  berlangsungnya  era  globalisasi  dan  kemajuan  teknologi  telah mengakibatkan interaksi Indonesia semakin intensif dengan masyarakat internasional. Konsekuensinya,  keikutsertaan  Indonesia  dalam  berbagai  perjanjian  internasional semakin  meningkat.  Interaksi-interaksi  melalui  perjanjian  internasional  selanjutnya akan  mengakibatkan  meningkatnya  persentuhan-persentuhan  hukum  antara Indonesia  dengan  negara-negara  lainnya  dan  bahkan  dalam  tingkat  tertentu  akan menimbulkan  tumpang  tindih  antara  hukum  internasional  termasuk  perjanjian internasional  dengan  hukum  nasional  dan  akan  semakin  menepis  anggapan  bahwa hukum perjanjian internasional hanya milik diplomat saja. 40
Persentuhan  atau  interaksi  perjanjian  internasional  dengan  hukum  nasional terutama  sangat  kuat  dengan  bidang  hukum  tata  negara.  Terdapat beberapa alasan sehubungan dengan hal tersebut:
1. Perjanjian internasional merupakan materi muatan UUD. Dalam UUD Tahun 1945 pasca perubahan, persoalan perjanjian internasional diatur dalam Pasal 11 ayat (1),
38 Ibid., hal. 117-118. Lihat juga, J.G. Starke,  Pengantar Hukum Internasional  2…, op.cit., hal. 601.
39 Damos  Dumoli  Agusman,  Hukum Perjanjian Internasional…,  op.cit., hal.  72-73.
40 Ibid., hal. 3.
(2)  dan  (3).  Dengan  demikian,  hukum  dasar  secara  tegas  mengakui  eksistensi perjanjian internasional dalam lingkungan hukum nasional;
2. Perjanjian internasional merupakan salah satu sumber hukum tata negara formal; 41
3. Dalam  tahap-tahap  ratifikasi  perjanjian  internasional  terdapat  prosedur ketatanegaraan  atau  persyaratan  konstitusional  yang  harus  dipenuhi.  Tahap internal  ini  menyangkut  pembagian  kekuasaan  antara  lembaga  legislatif  dan eksekutif (DPR dan Presiden).   Presiden (pemerintah) memiliki kewenangan untuk membuat traktat (treaty making power) sedangkan DPR sebagai badan perwakilan rakyat  memiliki  kewenangan  untuk  menyetujui  atau  menolak  traktat  yang  telah dibuat oleh pemerintah.
Terkait  dengan itu,  menurut Logemann, ilmu  hukum tata negara dalam arti sempit menyelidiki  hal-hal antara lain :
a. Jabatan-jabatan yang terdapat di dalam susunan kenegaraan tertentu;
b. Siapa yang mengadakannya;
c. Bagaimana cara memperlengkapi mereka dengan pejabat-pejabat;
d. Apa yang menjadi tugasnya (lingkungan pekerjaannya);
e. Apa yang menjadi wewenangnya;
f. Perhubungan kekuasaan satu sama lainnya;
g. Di  dalam  batas-batas  apa  organisasi  negara  (dan  bagian-bagiannya) menjalankan tugasnya. 42
Poin  4  dan  5  berbicara  mengenai  tugas  (lingkungan  pekerjaan)  dan kewenangan lembaga negara. Dalam kaitan  dengan traktat,  lingkungan  pekerjaan Presiden adalah sebagai lembaga eksekutif  dan memiliki  kewenangan antara lain untuk membuat  traktat.  Adapun lingkungan pekerjaan DPR adalah sebagai badan legislatif  dan  memiliki  kewenangan  antara lain  menyetujui  atau menolak  traktat yang sudah dibuat. Jadi, apabila bersandar kepada pendapat Logemann, maka tugas dan  wewenang  Presiden  dan  DPR  dalam  bidang  perjanjian  internasional  jelas merupakan objek kajian dari hukum tata negara.
Perlu  mendapat  penekanan  di  sini,  bahwa  kewenangan  membuat  traktat merupakan  kewenangan  eksklusif  Presiden.  Namun,  di  Indonesia  pernah terjadi
41 Bagir Manan, Konvensi  Ketatanegaraan (Bandung : Armico,  1987), hal. 15. Lihat  juga, Jimly  Asshiddiqie,  Pengantar Hukum Tata Negara Jilid 1 (Jakarta : Sekjen  MK-RI, 2006), hal. 182.
42 J.H.A  Logemann,  Over de Theorie van  een Stellig  Staatsrecht  (Tentang Teori Suatu  Hukum Tata Negara Positif) , diterjemahkan  oleh J.C. Pangkerego (Jakarta : Ichtiar Baru – van Hoeve, 1975), hal. 106-107, 117-162. Lihat  juga, Ni’matul  Huda, Hukum Tata Negara Indonesia (Jakarta  : PT RajaGrafindo  Persada, 2005), hal.  8.
praktik  yang unik,  di mana justru DPR yang berinisiatif duluan untuk meratifikasi suatu perjanjian internasional,  yakni  Convention Against  Torture and  Other Cruel, Inhuman or Degrading  Treatment or Punishment melalui  UU  No. 5 Tahun 1998. 43 Desakan untuk hak inisiatif DPR ini dipicu oleh situasi politik saat itu (menjelang era reformasi)  di  mana  terjadi  maraknya  penculikan  dan  penyiksaan  para  aktivis reformasi oleh oknum  aparat negara. Pada proses akhir  approval  konvensi  ini  di Sidang Pleno DPR, wakil pemerintah membuat pernyataan bahwa penggunaan hak inisiatif  DPR semacam ini adalah untuk yang pertama dan terakhir kalinya karena kewenangan membuat perjanjian internasional tidak berada pada badan legislatif melainkan  pada badan eksekutif.  Selanjutnya, ditambahkan  pula bahwa di negara yang  sangat  demokratis  sekalipun  seperti  Amerika  Serikat,  tidak  pernah terjadi bahwa inisiatif pengesahan perjanjian dilakukan oleh badan legislatif. 44
Dari uraian di atas, maka jelaslah bahwa persoalan traktat bukanlah eksklusif persoalan hukum  internasional,  melainkan  lebih  mengarah kepada  persentuhan hukum internasional dan hukum tata negara.
4. Lahirnya Lembaga Negara Mahkamah Konstitusi (MK) di Indonesia memunculkan persoalan hukum tata negara, apakah MK dapat menguji substansi traktat melalui undang-undang prosedur internal (undang-undang approval DPR) ?
Sejalan dengan itu, menurut Jimly Asshiddiqie : 45
Para  mahasiswa  hukum  harus  menangkap  pula  kecenderungan baru  di mana  hukum  tata  negara  sebagai  bidang  hukum  yang  bersifat  internal suatu  negara  mulai  menyatu  atau  setidaknya  saling  pengaruh mempengaruhi dengan bidang kajian hukum internasional publik. Hukum tata negara meluas dari sempitnya orientasi selama ini yang hanya bersifat internal ke  arah orientasi eksternal, sehingga ilmu  hukum tata  negara di samping harus dipelajari sebagai bidang ilmu  hukum  tata negara positif, juga harus dipelajari sebagai bidang ilmu tata negara umum.
Di halaman yang lain beliau juga mengatakan :
“… Konsep-konsep hukum internasional publik akan semakin mendekat ke arah konsep-konsep hukum tata negara yang sebelumnya hanya bekerja di sekitar aspek-aspek internal saja dari organisasi negara”. 46
43 LN Tahun 1998 No.164  TLN No. 3783.
44 Damos  Dumoli  Agusman,  Hukum Perjanjian Internasional…,  op.cit., hal. 91-92.
45 Jimly  Asshiddiqie,  Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara 1…, op.cit., hal. 6.
Sayangnya,  di  Indonesia  kajian  hukum  tata  negara  sibuk  berkutat  dengan domainnya  sendiri.  Sekalipun  perjanjian  internasional  telah  memiliki  dasar konstitusional  yang kuat  dalam Pasal 11 UUD Tahun 1945, namun tampaknya  kajian hukum  tata  negara tentang  perjanjian internasional  masih  sangat  minim.  Sekalipun para pakar hukum tata negara Indonesia secara tegas mengakui bahwa traktat adalah salah satu  sumber hukum  tata  negara, namun kajian  tentang  traktat  tersebut masih sangat terbatas. Hal ini mengakibatkan:
1. Adanya  benang  terputus  (missing  link)  antara  perjanjian  internasional  dengan hukum  nasional.  Sekalipun  hukum  Indonesia  mengenal  konsepsi  perjanjian internasional  (traktat)  dan  ratifikasi  (pengesahan)  namun  konsepsi  ini  tidak memiliki  akar hukum yang tegas dalam hukum tata negara Indonesia. 47 Padahal, masalah  traktat  terlebih  bagian  ratifikasinya  sangat  kuat  bersentuhan  dengan hukum  tata  negara,  ataupun  merupakan  kolaborasi  antara  hukum  tata  negara dengan hukum internasional.
2. Kurang  jelasnya  status  perjanjian  internasional  sebagai  sumber  hukum  positif dalam hukum nasional.
Oleh  sebab itu,  perlu ada elaborasi lebih jauh untuk  menjembatani  antara persoalan traktat ini dengan kajian hukum tata negara Indonesia.
E. Ratifikasi  Internal  dan  Eksternal  terhadap  Perjanjian  Internasional  Pasca Terbitnya Putusan MK No. 13/PUU-XVI/2018
Seperti  telah  dikemukakan  di  atas,  persoalan  ratifikasi  merupakan  wilayah “kolaborasi”  antara  hukum  tata  negara  dan  hukum  internasional.  Pada  prinsipnya, ratifikasi merupakan istilah yang dikenal dalam hukum internasional sehingga tindakan ratifikasi pun disebut sebagai tindakan hukum internasional. Namun, ternyata ratifikasi juga  telah  berinteraksi  dengan prosedur nasional  ketatanegaraan suatu  negara. Oleh sebab  itu,  untuk  menjernihkan  konsepsi  ratifikasi  maka  perlu  dibedakan  2  (dua) prosedur berikut ini yang terpisah namun terkait satu sama lain :
1. Dari perspektif prosedur internal, ratifikasi perjanjian internasional adalah masalah hukum  tata  negara,  yaitu  hukum  nasional  Indonesia  yang  mengatur  tentang
47 Damos  Dumoli  Agusman,  Hukum Perjanjian Internasional…,  op.cit., hal. 5.
pembagian  kewenangan  eksekutif  dan  legislatif  dalam  pembuatan  perjanjian internasional  serta  mengatur  produk  hukum  apa  yang  harus  dikeluarkan  untuk menjadi dasar Indonesia melakukan prosedur eksternal.
Dalam hal ini,  prosedur internal secara teknis  berisi tindakan  hukum internal berupa persetujuan yang diberikan oleh lembaga negara (pada umumnya parlemen) kepada  kepala  negara/kepala  pemerintah  untuk  melakukan  pengikatan  diri (ratifikasi) kepada suatu perjanjian. Produk dari perbuatan ini dapat berupa undang- undang (act) atau instrumen lain. Di Indonesia ada pula perjanjian internasional yang cukup disetujui  oleh Presiden sebelum diratifikasi,  tanpa perlu adanya persetujuan DPR,  dengan  output  peraturan  presiden.  Prosedur  internal  inilah  yang  penulis maksud  dalam  penelitian  ini  sebagai  proses  hukum  tata  negara  dalam  ratifikasi perjanjian internasional.
2. Adapun dari perspektif prosedur eksternal, maka ratifikasi  perjanjian internasional adalah the international act so named whereby a state establishes  on the international plane  its consent to be  bound by  a treaty (tindakan  internasional dengan cara mana suatu negara dalam taraf internasional menetapkan persetujuannya untuk diikat oleh perjanjian), atau tindakan  konfirmasi dari suatu negara terhadap perbuatan hukum pejabatnya  yang  telah  menandatangani  suatu  perjanjian.  Prosedur  eksternal validitasnya  diatur  oleh  hukum  internasional  dan  pada  tahap  ini  perjanjian internasional mulai mengikat negara peserta.
Dalam  hal  ini,  prosedur  eksternal  secara  teknis  berisi  tindakan  ratifikasi (pengesahan)  oleh  kepala  negara/pemerintah  terhadap  perjanjian  yang mensyaratkan ratifikasi.  Produk perbuatan ini  berbentuk  instrument of ratification atau  Piagam  Ratifikasi  yang  ditandatangani  atas  nama  kepala  negara/pemerintah. Apabila ditelaah secara lebih mendalam lagi, dalam prosedur eksternal ini sebenarnya masih terdapat peranan hukum tata negara, yaitu saat penerbitan Piagam Ratifikasi oleh Menteri Luar Negeri atas nama Presiden. Tindakan Penerbitan Piagam tersebut didasarkan atas kewenangan lembaga negara yang berada dalam domain hukum tata negara.  Adapun tindakan selanjutnya berupa pertukaran atau penyimpanan Piagam Ratifikasi sudah merupakan murni domain hukum internasional.
Pengaturan  dan  praktik  di  Indonesia  dewasa  ini  ternyata  cenderung mencampuradukkan  prosedur  internal  dan  prosedur  eksternal  dalam  ratifikasi
perjanjian  internasional.    Mochtar  Kusuma’atmadja  juga  mengakui  hal  itu  dengan mengatakan :
Mengenai  ratifikasi  perjanjian  internasional  ini  ada  beberapa  hal  yang menyebabkan  ketidakpastian  atau  kekaburan.  Satu  di  antaranya  ialah  tidak dibedakannya  2  (dua)  tahap  dalam  proses  ratifikasi  ini  yaitu  pemberian persetujuan  (apporval)  dan  tindakan  pengesahan  atau  ratifikasi  itu  sendiri. Sering  dipergunakan  kata  ratifikasi  untuk  mencakup  seluruh  proses  yang meliputi kedua tahap yang tersebut tadi. 48
Oleh  sebab  itu,  tidak  ada  pembedaan  yang  tegas  antara  tahap  persetujuan (prosedur  internal)  dengan  tahap  ratifikasi  itu  sendiri  (prosedur  eksternal). Akibatnya, timbul  ketidakpastian, kekaburan atau distorsi dalam konsepsi ratifikasi, di  mana  prosedur internal  ternyata  telah  dipahami  sebagai tindakan  ratifikasi  itu sendiri.  Padahal, prosedur internal itu bukanlah tindakan ratifikasi, melainkan suatu proses  konstitusional  yang  pemenuhannya  dipersyaratkan  untuk  melakukan tindakan ratifikasi yang sebenarnya.
Secara lebih konkrit, seperti juga telah diutarakan di atas, bahwa output dari prosedur internal adalah undang-undang atau peraturan presiden. Adanya kekaburan dalam konsepsi ratifikasi telah menimbulkan pemahaman yang keliru bahwa undang- undang  atau  peraturan presiden  itulah  yang  meratifikasi  (mengikatkan  Indonesia kepada) perjanjian internasional. Akibatnya, undang-undang atau peraturan presiden prosedur internal  selalu memiliki  judul  “mengesahkan perjanjian.”  Sebagai contoh, UU  No. 42  Tahun  2007 tentang  Pengesahan Perjanjian  Ekstradisi  antara  Republik Indonesia  dan  Republik  Korea.  Jelas  sekali    dalam  judul  tersebut,  bahwa  undang- undang itulah yang telah mengesahkan perjanjian internasional.
Undang-undang  atau  peraturan  presiden  tersebut  tidaklah  meratifikasi perjanjian  internasional,  tetapi  lebih  kepada  instrumen  yang  menampung persetujuan terhadap rencana untuk meratifikasi  perjanjian internasional tersebut. Oleh sebab itu, seharusnya judul undang-undang atau peraturan presidennya bukan tentang  “pengesahan  perjanjian”,  tetapi  undang-undang  atau  peraturan  presiden tentang “memberi persetujuan” atau tentang “persetujuan terhadap perjanjian…”.
Dalam  tahap berikutnya,  undang-undang atau peraturan presiden tersebut akan menjadi acuan untuk melakukan prosedur eksternal, yaitu tindakan ratifikasi itu
48 Mochtar  Kusuma’atmadja  dan Etty  R Agoes,  Pengantar Hukum Internasional…, op.cit., hal. 132.
sendiri.  Dengan  perkataan  lain,  undang-undang  atau  peraturan  presiden  tersebut akan  menjadi  dasar  hukum  bagi  Menteri  Luar Negeri  untuk  menerbitkan  Piagam Ratifikasi.  Tanpa  adanya  instrumen  undang-undang  atau  peraturan  presiden tersebut,  Menteri  Luar  Negeri  tidak  dapat  mengeluarkan  Piagam  dimaksud. Selanjutnya, Piagam tersebut akan ditukarkan dengan negara mitra atau disimpan di negara/organisasi  internasional  yang  ditunjuk  sebagai  penyimpan  (prosedur eksternal).  Pertukaran/penyimpanan  Piagam  itulah  yang  dikatakan  tindakan ratifikasi  dalam  konteks  international  act.    Dengan  peristiwa  tersebut,  perjanjian internasional resmi mengikat negara.
Kekeliruan  lainnya  lagi  yang  timbul  sebagai  implikasi  undang- undang/peraturan presiden  prosedur internal  dipandang  sebagai  instrumen  yang meratifikasi perjanjian internasional adalah bahwa instrumen tersebut dianggap pula sebagai  undang-undang/peraturan  presiden  substansial  yang  menampung  isi perjanjian.  Dalam  hal  ini,  penulis  menegaskan  bahwa  undang-undang/peraturan presiden  prosedur  internal  bukanlah  undang-undang/peraturan  presiden substansial,  tetapi  merupakan  undang-undang/peraturan  presiden  prosedural (formal)  yang merupakan “jubah” dari persetujuan DPR/Presiden.  Dengan kata lain, undang-undang/peraturan  presiden  tersebut  tidak  menampung  isi  perjanjian internasionalnya. Isi perjanjian tersebut ditampung dalam undang-undang tersendiri yang  dalam  teori  hukum  perjanjian  internasional  disebut  implementing  legislation (undang-undang  implementasi),  yang  diciptakan  setelah  perjanjian  internasional diratifikasi.
Masalah  kekaburan  tahap-tahap  ratifikasi  perjanjian  internasional  di Indonesia sebenarnya tidak terlepas dari cacat yang terdapat di dalam Pasal 11 UUD Tahun 1945.  Pasal tersebut hanya menyinggung  persetujuan DPR dalam  membuat perjanjian internasional, tetapi sama sekali tidak menyinggung ratifikasi. Akibatnya, muncul  pemahaman  bahwa  persetujuan  DPR  itulah  yang  meratifikasi  perjanjian internasional dengan  output berupa undang-undang ratifikasi.  Implikasi  lebih jauh, undang-undang  organiknya  yaitu  UU  No.  24  Tahun  2000  tentang  Perjanjian Internasional juga memiliki  sikap bahwa undang-undang atau peraturan presidenlah yang mengesahkan perjanjian internasional (lihat Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 dan Pasal 11).  Hal  yang  berbeda justru ditemui  pada Konstitusi  RIS  dan  UUDS  1950.  Kedua
hukum dasar tersebut membedakan secara tegas antara tahap persetujuan (approval) dan tahap pengesahan (ratification).
Terbitnya Putusan MK No. 13/PUU-XVI/2018 tentang Pengujian UU No. 24 Tahun  2000  tentang  Perjanjian  Internasional  terhadap  UUD  telah  menimbulkan perkembangan/perspektif baru terkait dengan ratifikasi perjanjian internasional ini. Tampaknya MK ingin memberikan penafsiran lebih jauh untuk memperjelas Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (2) UUD  Tahun 1945.  Pertama, Putusan ini  menyatakan Pasal  10  UU  No.  24  Tahun  2000  tentang  Perjanjian  Internasional  tidak  memiliki kekuatan  mengikat.  Pasal  10  tersebut  berisi  tentang  6  (enam)  bidang  Perjanjian Internasional yang harus disetujui oleh DPR, yaitu :
1. Masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara;
2. Perubahan  wilayah  atau  penetapan  batas  wilayah  negara  Republik Indonesia;
3. Kedaulatan atau hak berdaulat negara;
4. Hak asasi manusia dan lingkungan hidup;
5. Pembentukan kaidah hukum baru;
6. Pinjaman dan/atau hibah luar negeri.
Oleh  MK,  Pasal 10 tersebut  dianggap bertentangan dengan Pasal 11 ayat  (2) UUD  Tahun  1945,  sehingga  kriteria  perjanjian  internasional  yang  memerlukan persetujuan  DPR  dikembalikan  kepada  Pasal  11  ayat  (2)  yaitu  Presiden  dalam membuat  perjanjian  internasional  lainnya  yang  menimbulkan  akibat  yang  luas  dan mendasar  bagi  kehidupan  rakyat  yang  terkait  dengan  beban  keuangan  negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”.  Kriteria  general dalam Pasal 11 ayat (2) ini lebih  fleksibel  untuk  menentukan  bidang-bidang  mana  saja  yang  dianggap memerlukan  persetujuan  DPR  sesuai dengan  kepentingan  nasional,  tidak  terbatas pada  6  (enam)  bidang  yang  ditentukan  dalam  Pasal  10  UU  No.  24  Tahun  2000 tersebut.
Kedua,  MK  memberikan  perumusan  yuridis  baru  dalam  proses  approval (persetujuan DPR)  dan  munculnya istilah “pengesahan perjanjian internasional oleh hukum  nasional”.  Praktik  yang  terjadi  selama  ini  cenderung  mencampur (menyatukan) antara tahap persetujuan DPR dengan tahap keluarnya UU Ratifikasi.
Artinya,  persetujuan  DPR  diekspresikan  dengan  keluarnya  UU  Ratifikasi.    MK tampaknya memberikan tafsir lain dengan membedakan dua tahap itu.
1. Tahap  persetujuan DPR,  yang  diperoleh melalui  “rekomendasi”  DPR yang  terbit melalui rapat-rapat konsultasi antara DPR dengan Pemerintah;
2. Tahap  pengesahan perjanjian  internasional  oleh  hukum  nasional,  yaitu  dengan terbitnya UU Ratifikasi.
Namun perlu dipahami, pembagian yang dilakukan MK khususnya pada tahap kedua yaitu  “pengesahan perjanjian internasional oleh hukum  nasional” tidak  serta merta  dapat  diartikan  bahwa  perjanjian  internasional  tersebut  langsung  mengikat Indonesia, karena sebenarnya ini baru merupakan ratifikasi internal. Masih ada tahap selanjutnya sebelum perjanjian mengikat, yaitu ratifikasi eksternal berupa :
1. Pembuatan Piagam Ratifikasi oleh Menteri Luar Negeri;
2. Pengiriman dan penyimpanan Piagam Ratifikasi di negara penyimpan. Pada  prinsipnya,  ratifikasi  eksternal  inilah  yang  justru  menjadi  patokan berlakunya suatu perjanjian internasional (enter into force), kecuali  ditentukan  lain oleh perjanjian tersebut (misalnya untuk berlakunya perjanjian tersebut memerlukan jumlah tertentu ratifikasi eksternal dari negara peserta). Oleh karena itu, konstruksi MK  tentang  “pengesahan  perjanjian  internasional  oleh  hukum  nasional  harus dipahami  sebagai  ratifikasi  internal  yang  belum  menandai  berlakunya  perjanjian internasional, karena masih harus dilanjutkan dengan tahap ratifikasi eksternal.

## F. Transformasi Ketentuan Perjanjian Internasional ke dalam Perundang-undangan Nasional
Untuk  Perjanjian  internasional  yang  bersifat  law  making  (meletakkan  kaidah hukum  pada  masyarakat  internasional),  maka  setelah  diratifikasi  perlu ditransformasikan lebih lanjut ke dalam hukum nasional, dengan membentuk peraturan perundang-undangan  yang  memungkinkan  untuk  implementasinya  (implementing legislation).  Hal itu karena :
1. Materi muatan perjanjian law making biasanya mengatur bidang-bidang yang umum dan  mendasar,  seperti  masalah  perang  (konflik  bersenjata),  HAM,  larangan perbudakan, larangan diskriminasi ras, larangan penyiksaan, hukum udara dan ruang angkasa,  hukum  laut  lingkungan  hidup,  genosida,  lingkungan  hidup,  hubungan
diplomatik dan konsuler, aliansi militer, ekstradisi, hukum perjanjian dan sebagainya. Selain  itu,  dilihat  dari  jumlah  pesertanya,  perjanjian-perjanjian  law  making  pada umumnya  melibatkan  banyak  negara  (multilateral  universal),  kecuali  perjanjian ekstradisi  yang  biasanya  berupa  perjanjian  bilateral.  Perjanjian  semacam  ini  juga digolongkan  sebagai  non  self  executing,  sehingga  apabila  tidak  dibentuk  undang- undang implementasinya, maka akan sulit dilaksanakan di dalam negeri. Apalagi para aparat selalu mengacu kepada peraturan perundang-undangan nasional, dan bukan kepada perjanjian internasionalnya;
2. Beberapa  ketentuan  (provisi)  perjanjian  internasional  law  making  juga  acapkali meminta  dibentuknya  legislasi  nasional  untuk  menjabarkan lebih  lanjut  objek  dan tujuan perjanjian;
3. Perjanjian-perjanjian  law  making  memiliki  potensi  untuk  berbenturan  dengan undang-undang  nasional  yang  telah  ada  lebih  dahulu,  karena  itu  undang-undang implementasi  berperan untuk mengamandemen ketentuan undang-undang nasional yang bertentangan dengan perjanjian internasional.
4. Perjanjian law making adakalanya berisi ketentuan yang belum diatur dalam hukum nasional, karena itu hal yang belum diatur tersebut harus diadakan pengaturannya. Sebagai contoh, dalam Konvensi Anti Korupsi PBB 2003 terdapat ketentuan mengenai penyuapan terhadap pejabat asing. Indonesia sebagai peserta konvensi tersebut tentu perlu mengakomodasi masalah penyuapan terhadap pejabat asing tersebut dengan melakukan penyempurnaan pada UU TIPIKOR.
Sedangkan  untuk  perjanjian-perjanjian  aplikatif  yang  sifatnya  sederhana tidak perlu lagi dilengkapi  dengan undang-undang implementasi,  karena perjanjian tersebut pada dasarnya bersifat self executing.

## G. Kewenangan  MK  dalam  Menguji  Substansi  Perjanjian  Internasional  melalui Undang-Undang Prosedur Internal
Mahkamah  Konstitusi  (MK)  tidak  dapat  menguji  materiil  substansi  perjanjian internasional melalui undang-undang prosedur internal (undang-undang approval DPR) karena:
1. Undang-undang  tersebut  hanya mengukuhkan  persetujuan DPR  terhadap rencana pemerintah untuk meratifikasi perjanjian internasional;
2. Dengan  demikian,  undang-undang tersebut  dikategorikan  sebagai  undang-undang “jubah”  persetujuan  DPR  (undang-undang  formal/prosedural),  bukan  undang- undang substansial yang menampung isi perjanjian internasional.
Dalam hal MK menguji  langsung naskah traktatnya,  maka hal itu  pun tidak  bisa dilakukan  karena  yang  berwenang  menilai  dan  menafsirkan  perjanjian  internasional adalah Mahkamah Internasional. Adapun MK tidak  memiliki  kewenangan semacam itu. Yang  dapat  dilakukan  MK  adalah  dengan  menguji  undang-undang  implementasi  dari perjanjian internasional tersebut. Dalam hal MK menyatakan bahwa ketentuan undang - undang implementasinya  bertentangan dengan UUD Tahun 1945, sehingga  diputuskan tidak  memiliki  kekuatan mengikat  lagi, maka menimbulkan  implikasi  bahwa ketentuan perjanjian  internasionalnya  tetap  memiliki  daya  laku,  tetapi  daya  gunanya  sudah dilumpuhkan. Akibatnya, ketentuan perjanjian tersebut tidak dapat bekerja secara efektif lagi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Namun  demikian,  cara  tersebut  memiliki  risiko  berupa  timbulnya  masalah lanjutan  dengan  hukum  dan  masyarakat  internasional.  Menurut Konvensi  Wina  1969 tentang  Hukum  Perjanjian,  hukum  nasional  tidak  dapat  dijadikan  pembenaran untuk menghindar  dari  pemenuhan  kewajiban  perjanjian  internasional.  Selain  itu,  negara peserta lain  yang telah  melaksanakan  perjanjian internasional  tersebut  dengan  itikad baik juga akan mempertanyakan, memprotes bahkan menggugat Indo nesia. Oleh sebab itu,  jalan  yang  relatif  lebih  aman  adalah  memastikan  sejak  awal  bahwa  ketentuan perjanjian internasional tersebut tidak bertentangan dengan UUD Tahun 1945.
Sejalan dengan itu Jimly Asshiddiqie mengatakan: 49
Hukum  internasional  agar  dapat  mengikat  di  dalam  negeri  lebih  dulu diratifikasi  dan  ditundukkan  di  bawah  UUD  Tahun  1945.  Jika  (i)  belum diratifikasi  tentu  belum  mengikat,  dan  tetapi  juga  (ii)  tidak  boleh bertentangan dengan UUD baik isinya maupun proses ratifikasinya.
Berdasarkan pendapat tersebut, maka  sebelum  traktat  diratifikasi  harus  diteliti dengan  sungguh-sungguh  apakah  ketentuannya  bertentangan  atau  tidak  dengan ketentuan UUD Tahun 1945. Untuk itu, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :
1. Kriteria juru runding
49 Tanya Jawab Penulis dengan Jimly Asshiddiqie  melalui  www.jimly.com  pada hari Sabtu, 10 September  2010, terakhir dikunjungi  pada tanggal  13 Juni 2011.
Seperti  dikatakan  oleh  Himahanto  Juwana,  para  juru  runding  (delegasi) Indonesia harus memiliki  kelihaian  dalam merundingkan dan merumuskan traktat, terutama  dalam  memahami  kalimat-kalimat  hukum  di  dalam  naskah  traktat. 50 Dengan  kelihaian  ini,  diharapkan  sejak  awal  sudah  dapat  diketahui  ketentuan- ketentuan yang berpotensi bertentangan dengan UUD.

## 2. Fungsi legislative preview
DPR sebagai lembaga negara yang memberikan persetujuan terhadap rencana ratifikasi traktat, juga harus mem-preview  secara memadai naskah traktat yang telah ditandatangani, dan jangan serta merta memberikan persetujuan untuk meratifikasi traktat  tersebut.  Bila  ternyata kemudian  diyakini  bertentangan dengan UUD tahun 1945, maka  Indonesia segera dapat  mengajukan  reservasi (pensyaratan) terhadap ketentuan tersebut atau mengambil kebijakan untuk tidak jadi meratifikasi perjanjian internasional tersebut sama sekali.

## H. Penutup
1. Persetujuan DPR pada Pasal 11 UUD Tahun 1945 harus dimaknai sebagai wewenang DPR untuk  menyetujui atau tidak  menyetujui  rencana Presiden untuk mengikatkan diri  pada  perjanjian  internasional.  Persetujuan  DPR  tidak  lagi  diartikan  sebagai pengesahan  perjanjian  internasional  melainkan  dilihat  sebagai  bagian  dari persyaratan  konstitusional  dalam  proses  pembuatan  perjanjian.  Untuk  itu, persetujuan DPR  ini  sebaiknya  diartikan  secara harfiah.  Sekalipun  persetujuan  ini dituangkan  dalam format undang-undang, maka  tanggal mulai  berlakunya undang- undang ini tidak memiliki  arti hukum bagi pemberlakuan perjanjian itu sendiri.
MK dalam Putusan No. 13/PUU-XVI/2018 telah memberikan khazanah baru dalam menafsirkan lebih lanjut Pasal 11 ayat (1) dan (2) UUD Tahun 1945. Termasuk, membedakan  antara  proses  persetujuan  DPR  dengan  pengesahan  perjanjian internasional oleh hukum nasional yang dalam praktik selama ini keduanya dicampur aduk. Namun konsep “pengesahan perjanjian internasional oleh hukum nasional tidak dapat  diartikan  sebagai  mulai  berlakunya  perjanjian  tersebut,  karena  masih  ada mekanisme  (ratifikasi)  eksternal  yang  masih  harus  ditempuh  yaitu  pembuatan
50 Hikmahanto  Juwana, Hukum Internasional  Dalam Perspektif…,   op.cit., hal.23-24, 60.
Piagam  Ratifikasi,  Pengiriman  dan  Penyimpanan  Piagam  Ratifikasi  di  Negara Penyimpan.
2. Diperlukan  adanya  juru  runding  handal  yang  mampu  membaca  kalimat-kalimat hukum  dalam  perjanjian  internasional  dengan  baik,  sehingga  sejak  dini  dapat diketahui  indikasi  pertentangan  antara ketentuan  perjanjian  internasional  dengan UUD Tahun 1945;
3. Dalam hal Pemerintah Indonesia mengambil kebijakan untuk meratifikasi perjanjian internasional,  maka  harus  siap  untuk  menerima  segala  konsekuensi  hukumnya. Untuk itu, perlu dipenuhi hal-hal sebagai berikut :
a. Membentuk undang-undang yang mengimplementasikan  (mentransformasikan) perjanjian tersebut. Dalam hal DPR dan pemerintah lamban dan kurang responsif dalam upaya transformasi yang disyaratkan maka Indonesia akan dikatagorikan sebagai negara yang tidak dapat memegang komitmen atau janjinya;
b. Menjalankan perjanjian internasional dengan itikad  baik, karena negara peserta akan dipantau oleh badan pengawas yang dibentuk oleh perjanjian internasional tersebut,  termasuk  memberikan  laporan  mengenai  progress  pelaksanaan perjanjian. Sebagai contoh, pelaksanaan konvensi HAM diawasi oleh Ko misi HAM PBB.
c. Meningkatkan  kapasitas  aparat penegak  hukum.  Hal  ini  karena  bila  perjanjian internasional telah diterjemahkan ke dalam hukum nasional namun tidak mampu ditegakkan oleh aparat maka sama saja Indonesia tidak menepati komitmennya. Dengan  konsekuensi  yang  cukup  berat  ini,  maka  Indonesia  harus  memikirkan dengan masak-masak dalam hal hendak meratifikasi perjanjian internasional.
4. Dalam hal Pemerintah Indonesia mengambil kebijakan untuk tidak jadi meratifikasi perjanjian  internasional,  maka  ketentuan-ketentuan  perjanjian  internasional tersebut  yang  dipandang  baik  tetap  dapat  diadopsi  ke  dalam  hukum  nasional. Dengan  melakukan  adopsi,  setidak-tidaknya  Indonesia  terhindar  dari  berbagai konsekuensi apabila ikut meratifikasi.

## SENARAI PUSTAKA
Asshiddiqie, Jimly. Green Constitution Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2009.
_______________. Pengantar Hukum Tata Negara Jilid 1. Jakarta : Sekjen MK-RI, 2006.
Daming,  Saharuddin.  “Sekapur  Sirih  tentang  Pranata  Ratifikasi  dan  Perjanjian Internasional”.
http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:OyNWWi_x0u0J:www.komnasham.go.id /publikasi/doc_download/47-ratifikasi-ham-oleh-saharuddin- daming+proses+ratifikasi+perjanjian+internasional+di+Indonesia&hl=id&gl=id&pid= bl&srcid=. Diakses tanggal 3 Juni 2011.
Dumoli  Agusman,  Damos.  Hukum  Perjanjian  Internasional  Kajian  Teori  dan  Praktik Indonesia. Jakarta : Refika Aditama, 2010.
Huda, Ni’matul. Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2005.
I Wayan Parthiana, Pengantar Hukum Internasional. Bandung : Mandar Maju, 2003.
Juwana,  Hikmahanto.  Hukum  Internasional  Dalam  Perspektif  Indonesia  Sebagai  Negara Berkembang. Jakarta : Yarsif Watampone, 2010.
_________________.  “Konsekuensi  Ratifikasi  Perjanjian  Internasional”.  http://www.seputar- indonesia.com/edisicetak/content/view/181327/.  Diakses tanggal 23 Januari 2011.
Kusuma’atmadja,  Mochtar dan Etty  R.  Agoes. Pengantar Hukum Internasional.  Bandung : Alumni, 2003.
Logemann, J.H.A.  Over de  Theorie  van een  Stellig Staatsrecht (Tentang Teori  Suatu Hukum Tata Negara Positif), diterjemahkan oleh J.C. Pangkerego. Jakarta : Ichtiar Baru – van Hoeve, 1975.
Manan, Bagir. Konvensi Ketatanegaraan. Bandung : Armico, 1987.
Mauna,  Boer. Hukum Internasional  Pengertian,  Peranan  dan  Fungsi  dalam  Era  Dinamika Global. Bandung: Alumni, 2000.
Parthiana, I Wayan. Hukum Perjanjian Internasional Bagian 1. Bandung : Mandar Maju, 2002.
Prodjodikoro, Wirjono. Azaz-Azaz Hukum Publik Internasional. Jakarta : Pembimbing Masa, 1967.
Sastroamidjojo, Ali. Pengantar Hukum Internasional. Jakarta : Bhratara, 1971.
Sefriani. Hukum Internasional Suatu Pengantar. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2010.
Slamet Kurnia, Titon. Pengantar Sistem Hukum Indonesia. Bandung : Alumni, 2009.
Starke,  J.G.  An  Introduction  to  International  Law  (Pengantar  Hukum  Internasional)  2, diterjemahkan oleh Bambang Iriana Djajaatmadja. Jakarta : Sinar Grafika, 2003.
Suryokusumo, Sumaryo. Hukum Perjanjian Internasional. Jakarta : PT Tata Nusa, 2008.
Suwardi,  Sri  Setianingsih.  Pengantar  Hukum Organisasi  Internasional.  Jakarta  :  UI  Press, 2004.
Van Hoof, G.J.H.  Rethinking  The  Sources of International Law (Pemikiran  Kembali  Sumber- Sumber Hukum Internasional), diterjemahkan oleh Hata. Bandung : Alumni, 2000.

## W.  Janis,  Mark.  An  Introduction to International Law.  Boston Toronto :  Little  Brown and Company, 1988.
Whisnu  Situni,  F.A.  Identifikasi  dan  Reformulasi  Sumber-Sumber  Hukum  Internasional. Bandung : Mandar Maju, 1989.
Widagdo, Setyo. Masalah-Masalah  Hukum Internasional Publik. Malang : Bayu Media, 2008. www.jimly.com.  Terakhir dikunjungi pada tanggal 13 Juni 2011.