Volume 5 Issue 1, 2021 P-ISSN: 2548-7671, E-ISSN: 2548-768X This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
Problematika Kebijakan Penegakan Hukuman Pidana Mati Untuk Koruptor Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
Wildan Tantowi 1 , N.G.A.N Ajeng Saraswati 2 , Viola Sekarayu Gayatri 3
1. Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret. E-mail: wildantantowi@gmail.com
2. Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret. E-mail: ayuajengsaraswati@gmail.com 3. Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret. E-mail: violasekarayug@yahoo.com
Abstract: This research examines the problems arising from the criminal law policy of imposing the death penalty for corruptors during the Covid-19 pandemic. Corruption is categorized as extraordinary crime. The corruption eradication should also be carried out in an extraordinary way. Law Number 31 of 1999 which has been amended by Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes is one of the weapons to fight corruption in Indonesia, especially during the Covid-19 pandemic as a national non- natural disaster which has been a serious concern of the government.   In the event of corruption cases occur during the Covid-19 pandemic, such criminal cases should be tackled in an extraordinary and special way because the impact of Covid-19 pandemic has affected all sectors of life, one of which is the economy. Considering the Covid-19 pandemic,  it  is appropriate  if  Indonesia is  currently categorized under  certain conditions. It means that this condition implies that if a criminal act of corruption occurs during the Covid- 19  pandemic,  law  enforcers  can  prosecute  or  impose  a  death  penalty  for  corruption  perpetrators  as stipulated  in  Article  2  paragraph  (1)  and  (2)  of  the  Corruption  Eradication  Law.  This  research  used  the normative legal method which is carried out through literature study with the aim of writing the article to find out what weaknesses can lead to juridical problems with the enforcement of the death penalty against corruptors in Indonesia and to analyze the urgency of criminal law policy n the imposition of the death penalty for corruptors during the Covid-19 pandemic .
Keywords: Corruption Criminal Act, Death Penalty Imposition, Covid-19 Pandemic

## 1. Pendahuluan
Penegakan hukum pidana merupakan sebuah keniscayaan yang harus diwujudkan dalam kerangka  sebuah  kebijakan  hukum  pidana  yang  merupakan  bagian  dari  politik  hukum nasional.  Upaya  penanggulangan  kejahatan  dilakukan  untuk  mencapai  tujuan  akhir kebijakan hukum pidana, yaitu menciptakan ketertiban dan kesejahteraan dalam rangka memberikan  perlindungan  terhadap  masyarakat  (Ariyanti,  2019).  Kebijakan  hukum pidana  merupakan  sebuah  mekanisme  yang  menjamin  aturan  aturan  yang  ada  dapat berlaku  secara  adil  dan  tegas  dengan  di  dukung  oleh  Aparat  Penegak  Hukum  yang berintegritas merupakan sebuah konsep nyata dalam upaya penegakan hukum.
Tindak pidana korupsi telah menjadi sebuah kejahatan yang terstruktur sistematis dan meluas dalam ruang lingkup lini kehidupan. Hal ini menjadikan korupsi sebagai kejahatan luar  biasa  ( extraordinary  crime ).  Tindak  pidana  korupsi  tidak  hanya  merugikan  negara secara  ekonomi  dan  keuangan  tetapi  juga  pelanggaran  terhadap  hak-hak  sosial masyarakat yang terdampak dari adanya praktik korupsi. Korupsi sebagai extraordinary
crime dalam pemberantasannya juga harus dilakukan dengan langkah-langkah yang luar biasa. Salah satu efek penjeraan yang ingin diberikan kepada para koruptor di Indonesia adalah  dengan  adanya  sanksi  pidana  mati  yang  telah  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diperbarui dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) (Astuti, 2016).
Isu  yang  sedang  hangat  akhir-akhir  ini  adalah  terjeratnya  Mentri  Sosial  Republik Indonesia, Juliari Batubara dalam kasus suap bantuan sosial Covid-19 yang sampai saat masih  ditangani  oleh  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  dan  diduga  Mentri  Sosial, Juliari  Batubara  menerima  uang  sebesar  Rp  8,2  Miliar.  Pengadaan  Bansos  Covid-19 berupa  paket  sembako  di  Kementerian  Sosial  Republik  Indonesia  dengan  nilai  Rp  5,9 triliun  dengan  272  kontrak  untuk  dilaksanakan  dalam  dua  periode.  KPK  menduga  ada kesepakatan sejumlah fee dari penunjukan rekanan pengadaan Bansos Covid-19 dan fee tersebut  juga  diduga  diterima  oleh  Mentri  Sosial,  Juliari  Batubara  (Detik  News,  2020). Keadaan Indonesia yang masih bergulat dengan pandemi Covid-19 menjadikan Indonesia masuk dalam kondisi keadaaan tertentu. Keadaan tertentu yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) telah mengatur apabila  terjadi  tindak  pidana  korupsi  dalam  keadaan  tertentu,  Aparat  Penegak  Hukum dapat menuntut ataupun menjatuhkan pidana mati terhadap pelaku.
Namun, di sisi lain Institute For Criminal Justice Reform (ICJR) menentang keras wacana penerapan  pidana  mati  kasus  korupsi  sebagai    solusi  dari  pemberantasan  korupsi khususnya dalam kondisi pandemi saat ini. Hal yang menjadi rekomendasi dari ICJR dalam penanggulangan korupsi dengan fokus memperbaiki sistem pengawasan pada titik-titik kerja  pemerintahan  yang  dalam  kasus  ini  adalah  penyaluran  bantuan  sosial  pandemi Covid-19. Selama ini penjatuhan pidana mati di Indonesia hanya dijadikan sebagai narasi populis  yang  membuat  seolah-olah  pemerintah  bekerja  secara  tegas  dalam menanggulangi  korupsi  tetapi  pada  faktanya  penjatuhan  pidana  mati  tidak  akan menyelesaikan  permasalahan  kejahatan  yang  dihadapi  (Institute  For  Criminal  Justice Reform, 2020).
Selain  itu,  ICJR  memperkuat  dengan  Indeks  Prestasi  Korupsi  (IPK)  tahun    2019 menyatakan  bahwa  negara  yang  efektif  melakukan  pemberantasan  korupsi  tidak memberlakukan  pidana mati  sebagai  pemidanaan  seperti  Denmark,  Selandia  Baru  dan Finlandia  sedangkan  Indonesia  yang  nyatanya  terdapat  ancaman  pidana  mati  untuk pelaku  korupsi  menduduki  peringkat  85.  Sehingga  menurut  ICJR  pembaruan  sistem pengawasan  yang  harus  dirombak  daripada  bersikap  reaktif  dengan  menjatuhkan hukuman mati (Institute For Criminal Justice Reform, 2020)
Berdasarkan  dari  kasus  korupsi  yang  menyeret  Mentri  Sosial,  Juliari  Batubara  di  saat Indonesia  sedang  mengalami  pandemi  Covid-19  dan  berdasarkan  aturan  dalam  UU Tipikor  bahwa  koruptor  dapat  dijatuhi  pidana  mati  apabila  melakukan  tindak  pidana korupsi  dalam  keadaan  tertentu.  Maka  pembahasan  dalam  artikel  ini  mengerucutkan rumusan masalah sebagai berikut : Bagaimana problematika yuridis penjatuhan pidana mati kepada koruptor di Indonesia? Dan Bagaimana urgensi kebijakan hukum pidana di Indonesia  dalam  penjatuhan  pidana  mati  bagi  koruptor  berdasarkan  Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada masa pandemi Covid-19?

## 2. Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian  hukum  normatif  yang  dilakukan  melalui  studi  kepustakaan  dengan menggali  menggunakan  data  sekunder  berupa  bahan  hukum  primer  dan  bahan hukum  sekunder.  Bahan  hukum  primer  berupa  peraturan  perundang-undangan terkait  dan  bahan  hukum  sekunder  berupa  buku,  jurnal  atau  publikasi  hukum (Marzuki, 2017). Penelitian dalam artikel ini difokuskan untuk mengkaji problematika yuridis yang terdapat dalam penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia serta penerapan kebijakan hukum pidana di Indonesia terhadap penjatuhan pidana mati dalam UU Tipikor pada masa pandemi Covid-19.

## 3. Hasil Penelitian
Problematika Yuridis Pejatuhan Pidana Mati Terhadap Koruptor Di Indonesia
Korupsi  merupakan  kejahatan  yang  luar  biasa  ( extraordinary  crime )  yang  dapat menghancurkan moral bangsa dan membuat kerugian negara yang berimbas pada terhambatnya  pembangunan  serat  yang  paling  vital  adalah  menutup  koridor keadilan,  kemakmuran  dan  kesejahteraan  bangsa  Indonesia.  Sanksi  pidana  mati merupakan  salah  satu  opsi  pemidanaan  dalam  sistem  hukum  di  Indonesia.  Sanksi pidana mati dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia yang dilatarbelakangi secara filosofis oleh nilai moral Pancasila. Sanksi pidana mati seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diperbarui  dalam  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) harus dapat didialogkan dengan hukum kodrat Pancasila dalam menguji keadilan hukumnya bukan pada level atau tataran keadilan tindakannya (Amirullah, 2013).
Jerat pidana yang dapat dikenakan kepada koruptor adalah pidana mati sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) dan (2) UU Tipikor, sebagai berikut :
(1)  Setiap  orang  yang  secara  melawan  hukum  melakukan  perbuatan memperkaya  diri  sendiri  atau  orang  lain  atau  suatu  korporasi  yang  dapat merugikan  keuangan  negara  atau  perekonomian  negara,  dipidana  penjara dengan  penjara  seumur hidup  atau pidana penjara  paling  singkat 4  (empat) tahun  dan  paling  lama  20  (dua  puluh)  tahun  dan  denda  paling  sedikit  Rp. 200.000.000,00  (dua  ratus  juta  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
(2)  Dalam  hal  tindak  pidana  korupsi  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan .
Namun,  pada  realitanya  sampai  saat  belum  pernah  ada  penjatuhan  sanksi  pidana mati di Indonesia meskipun perbuatan koruptor tersebut telah terdapat kesalahan yang  harus  dipertanggungjawabkan.  Hal  ini  pula  menjadikan  Indonesia  dijadikan sebagai wahana yang indah bagi para koruptor, karena ancaman pidana mati yang tercantum  dalam  UU  Tipikor  belum  pernah  di  eksekusi  dan  pastinya  pengaturan hukuman mati bagi koruptor menjadi terabaikan. Hal ini disebabkan dari perumusan pidana  penjatuhan  pidana  mati  bagi  koruptor  hanya  terdapat  di  Pasal  2  ayat  (2)
Undang-Undang Tipikor dan syarat penjatuhannya pun sangat sulit untuk diterapkan (Batubara, 2014).
Fakta dari ancaman pidana mati yang tercantum dalam UU Tipikor sampai saat ini belum  pernah  diterapkan  terhadap  koruptor  disebabkan  karena  masih  terdapat problematika yuridis dari formulasi penjatuhan pidana mati yang masih mempunyai beberapa  kelemahan.  Pertama,  kelemahan  dalam  sisi  substansi  hukum  bahwa pidana  mati  hanya  dapat  diancamkan  atau  diterapkan  terhadap  tindak  pidana memperkaya  diri  sendiri/orang  lain/koorporasi  yang  dilakukan  saat  keadaan tertentu.  Hal  ini  menjadi  kelemahan  yang  cukup  vital  ketika  ditambah  dalam  UU Tipikor  tidak  dirumuskan  mengenai  batasan  pengulangan  ( recidive )  tindak  pidana korupsi (Arief, 2013).
Kelemahan substansi hukum yang lain ketika ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor merumusakan kata “dapat” dalam pasal tersebut, sehingga penjatuhan pidana mati bagi koruptor yang melakukan korupsi pada keadaan tertentu bersifat fakultatif yang artinya bisa saja tidak dijatuhi hukuman mati dan kata “dapat” dalam pasal tersebut juga  bermakna  subjektif  yang  artinya  dapat  disalahartikan  dalam  rangka meringankan koruptor (Katimin, 2020)
Kedua, kelemahan dalam sisi struktur hukum. Hal ini mengacu masih terjadinya silang kepentingan antar Aparat Penegak Hukum, kewenangan penyidikan dapat dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan juga Kepolisian. Kemudian wewenang menuntut  yang  biasanya  dilakukan  oleh  Kejaksaan  dapat  di overlaping oleh  KPK. Tumpang  tindih  wewenang  dan  yurisdiksi  antar  lembaga  pemerintahan  ini memunculkan  masalah  struktural  yang  berpotensi  memunculkan   adanya gesekan antar  lembaga  dan  berimbas  pada  vonis  yang  dijatuhkan  terhadap  koruptor  tidak maksimal, sehingga tidak ada efek jera bagi koruptor (Astuti, 2016).
Ketiga, kelemahan dalam sisi kultur hukum. Lagi-lagi masih terdapat pro dan kontra dari kebijakan pidana mati tersebut. Terdapat anggapan bahwa penjatuhan pidana mati sama saja dengan pelanggaran HAM. Pada prinsipnya hak asasi manusia adalah hak asasi/hak kodrat/hak mutlak milik umat manusia, orang per orang yang dimiliki umat  manusia  sejak  lahir  sampai  dengan  meninggal  dunia;  sedangkan  dalam pelaksanaannya  didampingi  oleh  kewajiban  dan  tanggungjawab.  Mengingat  hak asasi  manusia  adalah  hak  dasar  yang  dibawa  manusia  sejak  lahir  sebagai  anugrah Tuhan  Yang  Maha  Esa,  maka  hak  asasi  manusia  tersebut  tidaklah  bersumberdari Negara, tetapi semata-mata bersumber dari Tuhan sebagai pencipta alam semesta raya  beserta  isinya,  sehingga  hak  asasi  manusia  itu  tidak  dapat  dikurangi  ( Non Derogable  Rights ).  Oleh karena  itu,  yang  diperlukan  dari  negara  hukum  itu  adalah suatu jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut (Manan, 2001).
Problematika  ini  menjadi  muara  apakah  penjatuhan  pidana  mati  bagi  koruptor  di Indonesia  layak  untuk  diterapkan.  Faktanya  aturan  hukum  seolah  dibuat  tidak berdaya  untuk  menyentuh  pejabat  tinggi  yang  melakukan  korupsi  dengan  adanya kata “dapat” dalam pasal UU Tipikor yang merekonstruksi dijatuhkannya pidana mati bagi  koruptor.  Kata  “dapat”  bersifat  subj ektif  ditambah  dengan  perangkat  hukum yang lemah dalam mengatasi korupsi. Narasi penjatuhan pidana mati bagi koruptor
sering digaungan bagi mereka yang pro dengan hukuman mati tetapi ada pihak yang kontra dengan hukuman mati karena melanggar Hak Asasi Manusia. Sehingga akan selalu  ada  polemik  mengenai  kebijakan  hukuman  mati  bagi  koruptor  (Surahmad, 2016).
Menurut  Institute  For  Criminal  Justice  Reform  (ICJR)  paradigma  pemidanaan  juga telah bergeser dari teori retibutif (pembalasan) menuju arah teori restoratif. Hal ini didasari  oleh  fakta  dalam  data  indeks  presatsi  korupsi,  negara  yang  menempati peringkat  tertinggi  dalam  menanganani  tindak  pidana  korupsi  tidak  menerapkan hukuman mati. Selain itu, mitos dari pemberian efek jera dalam penjatuhan pidana mati juga belum dapat dibuktikan dalam penelitian ilmiah. Sekali tiga uang dengan Indonesia,  narasi  penjatuhan  pidana  mati  bagi  koruptor  hanya  menjadi  sebuah fenomen penal populism yang termanifestasi dalam pengambilan kebijakan hukum yang  irrasional  dengan  mengeksploitasi  kemarahan  publik  terhadap  korupsi  guna membangun sentimen punitif yang semata-mata untuk meraih reputasi dan simpati publik (Iftitahsari, 2020).
Selain terdapat pihak yang kontra terhadap hukuman mati, terdapat juga pihak yang pro  dengan  hukuman  mati.  Hal  ini  didasari  dengan  alasan  pelaku  tindak  pidana korupsi  dapat  dijatuhi  hukuman  yang  seberat-beratnya  atas  perbuatan  yang diperbuatnya.  Setiap  perbuatan  yang  mengandung  unsur  kesalahan  atau  tindak pidana,  makan  unsur  tersebut  yang  dapat  menyebabkan  seseorang  itu  dihukum sebagaimana  dikeal  dengan  asas  tiada  pidana  tanpa  kesalahan  ( Geen  straf  zonder schuld atau no  punishment  without  guilt )  yang  merupakan  asas  pokok  dalam pertanggungjawaban pidana (Yanto, 2017).
Pemberian sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi dinilai masih pantas  untuk  diterapkan.  Melihat  dampak  yang  ditimbulkan  dari  korupsi  yang mengakibatkan  kehancuran  yang  luar  biasa  bagi  kehidupan  bangsa.  Tidak  hanya hancur dari sisi ekonomi saja tetapi sisi moralitas bangsa juga turut terdegradasi dari tindak pidana korupsi yang seolah menjadi ‘budaya’ yang mengakar dari bangsa ini. Efek yang ditimbulkan pun akan semakin berkelanjutan dan posisi bangsa Indonesia pun  makin  rendah  di  dunia  internasional  apabila  tidak  mampu  mengendalikan korupsi (Anshari & Fajrin, 2020)
Berdasarkan United  Nations  Corruption  Againts  Convention (UNCAC)  tahun  2003 yang  telah  diratifikasi  dengan  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2006  tentang Pengesahan United  Nation  Convention  Againts  Corruption tanggal  18  April  2006, menyatakan  korupsi  sebagai  persoalan  yang  serius  dan  mengancam  stabilitas  dan keamanan masyarakat, melecehkan lembaga-lembaga dan nilai-nilai demokrasi, nilai etika  dan  keadilan,  serta  membahayakan  pembangunan  berkelanjutan  dan  aturan hukum. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang masih membolehkan penerapan pidana mati pada  jenis  kejahatan  yang  bersifat  serius.  Mendasarkan  pada  ketentuan  tersebut, pidana mati tidak bertentangan dengan ketentuan Internasional (Anjari, 2020)
Urgensi Kebijakan Hukum Pidana Di Indonesia Dalam Penjatuhan Pidana Mati Bagi Koruptor Berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupi Pada Masa Pandemi Covid-19
Menurut Busyro Muqodas terdapat tiga kriteria utama  yang dapat dijadikan dasar koruptor dapat dijatuhi hukum mati. Pertama, kerugian yang dialami negara ditaksir lebih  dari  100  miliar  dan  secara  masif  menimbulkan  kerugian  bagi  rakyat.  Kedua, pelaku korupsi adalah pejabat negara dan ketiga, pelaku korupsi melakukan korupsi berulang-ulang (Toule, 2013).
Tindak  pidana  korupsi  merupakan  kejahatan  luar  biasa  ( extraordinary  crime) yang menjadi salah satu bagian dari hukum pidana yang bersifat khusus, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diperbarui dalam Undang-Undang Nomor 20  Tahun  2001  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  dan  peraturan perundangan  lainnya  yang  dijadikan  sebagai  upaya  baik  materiil  maupun  formiil penanggulangan  tindak  pidana  korupsi  (Fitriati,  2014).  Salah  satu  faktor  yang berpengaruh  dalam  lemahnya  pemberantasan  korupsi  di  Indonesia  adalah pemberian  sanksi  yang  tidak  menimbulkan  efek  jera  bagi  koruptor.  Masih  banyak perangkat  hukum  yang  lemah  dan  malah  memberikan  sebuah  realitas  yang  ironi kepada masyarakat ketika koruptor malah diberikan sebuah previllage menjadikan sebuah cerminan yang nyata bahwa perangkat hukum tidak bermuara pada keadilan dan perlindungan masyarakat (Hartanti, 2009).
Eksistensi  pidana  mati  di  Indonesia  juga  telah  disikapi  oleh  Mahkamah  Konstitusi yang tetap mempertahankan bahwa sanksi pidana mati masih tetap menjadi salah satu sanksi pidana untuk kejahatan-kejahatan tertentu. Hal ini didasari dengan sanksi pidana mati tidak bertentangan hak hidup dalam Pasal 28A sampai 28 I UUD 1945 yang juga dibatasi oleh Pasal 28 J UUD 1945 yang diperkuat dengan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999  tentang  HAM  yang  ditafisrkan  dengan  menyatakan  bahwa  HAM  harus digunakan  untuk  menghargai  HAM  orang  lain  untuk  mencapai  sebuah  ketertiban umum  dan  keadilan  sosial  (Bonitua,  Pujiyono,  &  Purwoto,  2017).  Sehingga penerapan  sanksi  pidana  mati  untuk  koruptor  masih  dapat  diberlakukan  karena korupsi itu sendiri juga telah melanggar hak asasi orang lain.
Status  keadaan  Indonesia  masih  dalam  keadaan darurat.  Hal  ini  disampaikan  oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana  (BNPB)  menetapkan  pandemi  Covid-19  berstatus  sebagai  Bencana  Non- Alam yang dikategorikan sebagai bencana nasional dan itu masih berlaku sampai saat ini  dengan  dibuktikan  dikeluarkannya  Keputusan  Presiden  Nomor  12  Tahun  2020 tentang  Penyebaran Corona  Virus  Disease 2019  (Covid-19)  sebagai  Bencana Nasional. Pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia memberikan dampak yang luas bagi  kehidupan  masyarakat,  Pemutusan  Hubungan  Kerja  (PHK)  naik  signifikan, dirumahkan,  mobilitas  perusahaan  terganggu  karena  pembatasan  aktivitas,  ranah UMKM  jatuh  bahkan  tidak  dapat  beroperasi  lagi,  melihat  dampak  yang  dirasakan seluruh masyarakat, wajar apabila masa pandemi Covid-19 ini dapat menjadi faktor pendorong bagi orang untuk melakukan kejahatan (Hidayat, 2020).
Kasus yang menjerat Mentri Sosial, Jualiari Batubara dalam kasus suap Bantuan Sosial Kementerian  Sosial  RI  menjadi  bukti  nyata  program  yang  seharusnya  memberikan stimulus bagi masyarakat untuk bertahan di masa pandemi ini, malah menjadi ladang korupsi pejabat tinggi terkait. Hal ini pula memberikan sebuah fakta bahwa pandemi Covid-19  dapat  menjadi  pendorong  seseorang  melakukan  kajahatan.  Jerat  pidana yang  dapat  dikenakan  kepada  koruptor  adalah  pidana  mati  sebagaimana  diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) dan (2) UU Tipikor. Namun dalam praktiknya sampai saat ini penjatuhan pidana mati kepada koruptor belum pernah sama sekali dilakukan dalam sejarah  penegakanhukum  tindak  pidana  korupsi  di  Indonesia,  Hal  ini  didasari  oleh masih lemahnya substansi formulasi pidana mati dalam UU Tipikor yang hanya diatur dalam satu pasal yaitu Pasal 2 ayat (2), frasa keadaan tertentu yang masih menjadi multitafsir (Astuti, 2016).
Penjelasan  Pasal  2  ayat  (2)  dari  syarat  hukuman  mati  dapat  dijatuhkan  kepada koruptor  yang  melakukan  korupsi  pada  “keadaaan  tertentu”  dirumuskan  sebagai berikut :
“Yang dimaksud dengan keadaan dengan ‘keadaan tertentu’ dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak  pidana  tersebut  dilakukan  pada  waktu  negara  dalam  keadaan  bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter”
Pandemi  Covid-19  ditetapkan  sebagai  bencana  non-alam  yang  bersifat  bencana nasional.  beberapa  rangkaian  peristiwa  dan  kebijakan  (darurat  kesehatan masyarakat dan darurat bencana non-alam) diatas kiranya dapat dijadikan sebagai dasar bahwa pada saat ini Indonesia sudah memasuki level Negara dalam keadaan bahaya  sebagaimana  diatur  dalam  Penjelasan  Pasal  2  ayat  (2)  UU  Tipikor  tentang keadaan tertentu. Konsekuensi yuridis dari rangkaian peristiwa diatas adalah bahwa seseorang yang melakukan tindak korupsi sebagaimana memenuhi rumusan Pasal 2 UU  Tipikor,  maka  penegak  hukum  dapat  menuntut  maupun  menjatuhkan  pidana mati terhadap terdakwa. Walaupun tindakan para koruptor dianggap sebagai suatu kesalahan  yang  harus  dipertanggungjawabkan  secara  hukum,  fakta  tidak  pernah dijatuhkannya eksekusi pidana mati menjadikan Indonesia sebagai komoditas baru bagi pelaku tindak pidana korupsi. Hingga saat ini hakim belum pernah menjatuhkan vonis  pidana  mati  bagi  pelanggar  Pasal  2  UU  Tipikor.  Dengan  demikian,  sekarang merupakan  saat  yang  tepat  bagi  para  penegak  hukum  khususnya  hakim  dalam menerapkan  pidana  mati  terhadap  koruptor  pada  masa  pandemi  Covid-19  ini (Muqorobin & Arief, 2020)

## 4. Kesimpulan
atau penelitian mengenai kebijakan pidana mati bagi koruptor dan juga harus adanya sinkronisasi  antara  komponen  hukum,  komponen  Aparat  Penegak  Hukum  dan komponen  kesadaran  hukum  dalam  hal  ini  masyarakat.  Kedua,  Formulasi penjautuhan  pidana  mati  terhadap  koruptor  pada  masa  pandemi  Covid-19  dalam undang-undang perlu lebih di kaji mendalam terkait frasa ‘keadaan tertentu’, Namun terhadap fakta yang ada dan konsekuensi yuridis dari UU Tipikor, Hakim sebagai salah satu  Aparat  Penegak  Hukum  dapat  melakukan  sebuah  penemuan  hukum  apabila masih terdapat keabstrakan dalam formulasi penjatuhan pidana mati dengan cara menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

## Daftar Pustaka
Amirullah, A. (2013). Tindak Pidana Korupsi dan Sanksi Pidana Mati Perspektif Keadilan Hukum. Al-Daulah:  Jurnal  Hukum  Dan  Perundangan  Islam , 3 (2),  323 – 355. https://doi.org/10.15642/ad.2013.3.2.323-355
Anjari, W. (2020). Penerapan Pidana Mati Terhadap Terpidana Kasus Korupsi. Masalah- Masalah Hukum , 49 (4), 432 – 442. https://doi.org/10.14710/mmh.49.4.2020.432-442
Anshari, & Fajrin, M. (2020). Urgensi Ancaman Hukuman Pidana Mati Pada Pelaku Tindak Pidana  Korupsi  (Analisis  Yuridis  Normatif  Terhadap  Kebijakan  Hukum  Pidana/Penal Policy Sanksi Pidana Mati di Indonesia). Res Judicata , 3 (1), 26 – 50.
Arief, B. N. (2013). Kebijakan Reformulasi Ancaman Pidana Mati Tindak Pidana Korupsi
Dalam Peraturan Perundang-Undangan. Masalah-Masalah Hukum . https://doi.org/10.14710/mmh.42.1.2013.23-33
Ariyanti,  V.  (2019).  Kebijakan  Penegakan  Hukum  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana Indonesia. Jurnal Yuridis . https://doi.org/10.35586/jyur.v6i2.789
Astuti, P. B. W. P. E. S. (2016). Problem Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001. Diponegoro Law Journal , 5 (4), 1 – 12.
Batubara, R. F. (2014). Kebijakan Formulasi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. LAW REFORM . https://doi.org/10.14710/lr.v10i1.12458
Bonitua,  Y.  D.,  Pujiyono,  &  Purwoto.  (2017).  Terhadap  Penjatuhan  Pidana  Mati.
Diponegoro Law Journal , 6 (1), 1 – 18.
Detik  News.  (2020).  Mensos  Juliari  Batubara  Tersangka  Suap  Bansos,  Ini  Konstruksi Kasusnya.  Retrieved  December  9,  2020,  from  www.news.detik.com  website: https://news.detik.com/berita/d-5283490/mensos-juliari-batubara-tersangka-suap- bansos-ini-konstruksi-kasusnya/1
Fitriati. (2014). Analisis Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Ditinjau dari Perspektif Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Yustisia , 90 (31), 73 – 82.
Hartanti, E. (2009). Tindak Pidana Korupsi (Kedua). Jakarta: Sinar Grafika.
Hidayat,  R.  (2020).  Potret  Penegakan  Hukum  Kala  Pandemi  Covid-19.  Retrieved
December 10, 2020, from www.hukumonline.com website:
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ec7411c5efdc/potret-penegakan- hukum-kala-pandemi-covid-19
Iftitahsari. (2020). Hukuman Mati Dalam Pemberantasan Korupsi .
Institute For Criminal Justice Reform. (2020). Hentikan Narasi Populis Pidana Mati untuk Tindak Pidana Korupsi. Retrieved December 13, 2020, from https://icjr.or.id website: https://icjr.or.id/hentikan-narasi-populis-pidana-mati-untuk-tindak-pidana-korupsi/
Katimin,  H.  (2020).  Kerugian  Keuangan  Negara  atau  Perekonomian  Negara  Dalam Menentukan  Hukuman  Mati  Pada  Tindak  Pidana  Korupsi. SASI , 26 (1),  39. https://doi.org/10.47268/sasi.v26i1.210
Manan,  B.  (2001). Perkembangan  Pemikiran  dan  Pengaturan  Hak  Asasi  Manusia  di Indonesia . Jakarta: Yayasan Hak Asasi Manusia, Demokrasi dan Supremasi Hukum.
Marzuki, P. M. (2017). Penelitian Hukum (Revisi). Jakarta: PT Kharisma Putra Utama.
Muqorobin, M. K., & Arief, B. N. (2020). Kebijakan Formulasi Pidana Mati dalam Undang- Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  pada  Masa  Pandemi  Corona  Virus Disease 2019 (COVID-19) Berdasarkan Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia , 2 (3), 387 – 398.
https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.387-398
Surahmad.  (2016).  Kontroversi  Kebijakan  Hukuman  Mati  Bagi  Koruptor  Di  Indonesia. Pusdiknas : Jurnal Ilmiah Kebijakan Nasional Dan Internasional , 2 (3).
Toule, E. R. M. (2013). Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana. Jurnal Hukum Prioris , 3 (3), 103 – 110.
Yanto, O. (2017). Penjatuhan Pidana Mati Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Keadaan Tertentu. Jurnal  Legislasi  Indonesia , 14 (1),  49 – 56.  Retrieved  from  http://e- jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/download/76/pdf