Volume 9, Nomor 2, April 2023 p-ISSN  : 2252-4150 e-ISSN  : 2716-3474 DOI : 10.37858/publisitas.v9i2.321

## Peran Ditsamapta dalam Meningkatkan Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Polisi Republik Indonesia yang Presisi
Henny Aprianty 1 , George Rudiyanto 2 , Rahiman Dani 3 , Heru Purnawan 4* ,
Hernowo Novi Yanto 5
12345 Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik- Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu *Email correspondences : shane.purnawan@gmail.com

## ABSTRAK
Direktorat  Samapta  (Ditsamapta)  merupakan  satuan  kerja  di  tingkat  Polda  berada  dibawah Kapolda.  Samapta  bertugas  melaksanakan  empat  kegiatan  yakni  Pengaturan,  Penjagaan, Pengawalan  dan  Patroli  (Turjawali).  Pengendalian  massa  (Dalmas).  Seacrh  And  Rescue  (SAR), serta  Bantuan  Satwa  (k-9).  Tugas  pokok  Samapta  adalah  melaksanakan  fungsi  kepolisian  tugas preventif  atau  pencegahan  terhadap  pelanggaran  hukum  atau  gangguan  Kamtibmas,  melaksankan tindakan  represif  tahap  awal  serta  bentuk  gangguan  kamtibmas.  Upaya  penyelenggaraan  fungsi Kepolisian menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik  Indonesia [1] “bahwa  pemeliharaan  keamanan  dalam  negeri  meliputi  ketertiban masyarakat,  penegakan  hukum,  perlindungan,  pengayom  masyarakat,  dan  pelayanan  kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”. Pemberian pelayanan dalam hal ini harus diperhatikan secara khusus karena menyangkut kepentingan orang banyak. Pelaksanaan tugas samapta  berpengaruh  dari  SDM  dan  sarana  serta  prasarana  yang  ada  karena  dua  factor  tersebut turut  mempengaruhi  hasil  kinerja  petugas  dilapangan.  Pada  pelayanan  masyarakat  oleh  pihak kepolisian  yang  dilakukan  direktorat  samapta  belum  sepenuhnya  tercapai  karena  dalam pelaksanaan tugas di fungsi samapta masih terdapat beberapa hal yang mempengaruhi kerja dalam memberikan pelayanan publik. Pelayan publik yang dilakukan oleh direktorat samapta diantaranya adalah kegiatan patroli.
Kata Kunci: Ditsamapta, Pelayanan Publik, Kepolisian

## ABSTRACT
The  Directorate  of  Samapta  (Ditsamapta)  is  a  work  unit  at  the  Polda  level  under  the Kapolda. Samapta is in charge of carrying out four activities namely Arrangement, Guard, Escort and  Patrol  (Turjawali).  Crowd  control  (Dalmas).  Seacrh  And  Rescue  (SAR),  as  well  as  Animal Assistance (k-9). Samapta's main task is to carry out the function of the police as a preventive or preventive task against violations of the law or disruption of the Kamtibmas, carry out early stages of  repressive  action as  well  as  other  forms  of  disturbance  of  the  Kamtibmas.  Efforts  to  carry  out police functions according to Law of the Republic of Indonesia Number 2 of 2002 concerning the Police of the Republic of Indonesia [1] "that the maintenance of domestic security includes public order,  law  enforcement,  protection,  protecting  the  community,  and  service  to  the  community  is carried  out  by  the  Indonesian  National  Police  as  an  instrument  of  the  state  which  assisted  by society by upholding human rights”. The provision of services in this case must be given special attention  because  it  involves  the  interests  of  the  people.  The  implementation  of  the  same  tasks influences human resources and existing facilities and infrastructure because these two factors also
influence the results of the performance of officers in the field. In community service by the police carried out by the Samapta Directorate it has not been fully achieved because in carrying out tasks in  the  samapta  function  there  are  still  a  number  of  things  that  affect  work  in  providing  public services. Public services carried out by the Samapta directorate include patrol activities.
Keywords: Ditsamapta, Public Service, Police

## 1. PENDAHULUAN
Samapta  Bhayangkara  (Samapta) merupakan unsur pelaksanaan tugas polri di tingkat Polda berada dibawah Kapolda. Samapta  bertugas  melaksanakan  empat kegiatan  yakni  pengaturan,  penjagaan, pengawalan  dan  patroli  (Turjawali), pengendalian  massa  (Dalmas).  Seacrh And  Rescue  (SAR),  serta  bantuan  satwa (k-9).  Tugas  pokok  samapta  adalah melaksanakan  fungsi  kepolisian  tugas preventif  terhadap  pelanggaran  hukum atau gangguan Kamtibmas dengan kegiatan  penjagaan,  pengawalan  dan patrol sasaran pokoknya yakni, memberikan  perlindungan,  pengayoman dan  pelayanan  kepada  masyarakat  [2], meniadakan  unsur  kesempatan  atau peluang  bagi  anggota  masyarakat  yang berniat  melakukan  pelanggaran  hukum, melaksankan tindakan represif tahap awal serta bentuk gangguan kamtibmas, melaksanakan penegakan hukum terbatas (Gakkumtas) seperti tipiring dan penegakan Perda, pemberdayaan dukungan  satwa  dalam  tugas  opsnal Kepolisian dan melaksanakan Search and
Resque  (SAR)  terbatas  berdasarkan Perkap  Nomor  23  Tahun  2010  Pasal  55 [3].
Upaya penyelenggaraan fungsi Kepolisian menurut Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang  Kepolisian  Republik  Indonesia “bahwa  pemeliharaan  keamanan  dalam negeri  meliputi  ketertiban  masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayom  masyarakat,  dan  pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia selaku  alat  negara  yang  dibantu  oleh
masyarakat  dengan  menjunjung  tinggi hak asasi manusia”. Pemberian pelayanan dalam  hal  ini  harus  diperhatikan  secara khusus  karena  menyangkut  kepentingan orang  banyak  [4].  Petugas  Kepolisian didalam  bertugas  mempunyai  etika-etika yang harus dijaga, “Etika kemasyarakatan adalah  sikap  moral  Anggota  Polri  yang senantiasa  memelihara  keamanan  dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum  serta  melindungi,  mengayomi masyarakat,  dan  melayani  masyarakat dengan  mengindahkan  kearifan  lokal dalam budaya Indonesia [5].
Keluhan terhadap kondisi
penyediaan pelayanan publik yang dikelolah  oleh  aparatur  negara  (Polri) masih sering terdengar, sehingga memerlukan pemikiran yang serius dalam meningkatkan  disiplin  dan  produktifitas kinerja  pelayanan  melalui  pelaksanaan budaya  kerja  yang  sesuai  dengan  nilai- nilai,  moral  dan  budaya  bangsa  [6]. Masih  melekatnya  citra  buruk  dalam organisasi pelayanan oleh aparatur pemerintah  saat  ini,  lebih  dikarenakan budaya  kerja  aparatur  yang  masih  belum menunjukkan  kinerja  cakap,  terampil, professional  dan  transparan.  Salah  satu upaya  untuk  meningkatkan  kepercayaan publik  terhadap  Polri  atau  kepada Direktorat  Samapta  khususnya  maka perlunya  dilakukan  beberapa  upaya,  dan juga untuk menumbuhkan dan meningkatkan  semangat  kerja,  disiplin dan  tanggungjawab  moral  aparaturnya secara  terus  menerus  dan  konsisten  [7], sesuai  dengan  tugas  dan  fungsi  masing- masing. Persoalan mempertanyakan kepuasan  masyarakat  terhadap  pelayanan yang  diberikan  oleh  aparat  kepolisian,
maksudnya  sejauh  mana  publik  berharap pelayanan  yang  diterima  sesuai  dengan norma atau aturan yang telah diberlakukan  oleh  karna  itu  kepolisian diharapkan  dapat  memberikan  penegasan watak  kepolisian  sebagaimana  yang dinyatakan  dalam  Tri  Brata  dan  Catur Prasetya  sebagai  sumber  nilai  kode  etik kepolisian  yang  mengalir  dari  dari falsafah  pancasila,  Tri  Brata  dan  Catur Prasetya,  Tribarata  merupakan  pedoman hidup  kepolisian  dan  Catur  Prasetya merupakan  pedoman  kerja  kepolisian keduanya  tidak  dapat  di  pisahkan,  kedua pedoman tersebut harus di implementasikan  secara  terpadu  maka akan  menjamin tindakan polisi  yang baik yang menggambarkan tindakan kepolisian  yang  ideal  dalam  masyarakat sehingga
pengaplikasian tindakan pelayanan pada masyarakat dapat berjalan sesuai dengan fungsinya. Memberikan  pelayanan  atau  fasilitas yang  baik,  masyarakat  akan  merasa  puas [8] dan hubungan sosial antara polisi dan masyarakat  dapat  tercipta  dengan  baik. Berdasarkan  pemaparan  di  atas,  peneliti tertarik  untuk  mengatahui  dan  meneliti bagaimana  peran  Direktorat  samapta dalam  memberikan  pelayanan  kepada masyarakat,  sehingga  dari  uraian  latar belakang masalah di atas peneliti terinspirasi  untuk  melakukan  penelitian mengenai  “Peran  Ditsamapta  dalam meningkatkan  pelayanan  publik  untuk mewujudkan  Polri  yang  Presisi”  dengan studi  pada  Direktorat  Samapta  Polda Bengkulu”.
Berikut  kerangka  konseptual  dalam penelitian ini:

## Gambar 1. Kerangka Konseptual
Sumber: diolah Penulis, 2022

## 2. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  kualitatif deskriptif  dengan  strategi  penelitian ‘studi  kasus’,  yaitu  suatu  prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif  berupa  kata-kata  tertulis  atau lisan dari orang-orang atau perilaku  yang diamati” [9].
Penelitian dilaksanakan mulai bulan  Agustus  sampai  dengan  Nopember 2022. Tempat
penelitian ini direncanakan akan dilakukan pada bagian Direktorat  Samapta      Polda  Bengkulu. Pada  penelitian  ini  penulis  meminta informasi  dari  Direktur  Samapta  Polda Bengkulu Kombespol Abi Darin S.H.,M.H.,  informan utama yaitu mereka yang  terlibat  langsung  dalam  interaksi sosial  yang  diteliti  dalam  hal  ini  peneliti meminta  informasi  dari  salah  satu perwira  yang  memimpin  di  lapangan yaitu Ipda Muhammad Qosim,   informan tambahan  yaitu  mereka  yang  dapat memberikan  informasi  walaupun  tidak langsung  terlibat  dalam  interaksi  sosial [10]  yang  diteliti  dalam  penelitian  ini dalam  hal  ini  penulis  melibatkan  staff gasum.  Situasi  sosial  adalah  fenomena dan  naumena  yang  terkait  dengan pelaksanaan  tugas  pelayanan  Polri  dalam upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat  terhadap  Polri  di  lingkungan
Polda  Bengkulu.  Obyek  situasi  sosial yang  di  observasi  meliputi:  tempat, aktivitas  dan  nara  sumber/informan  [11]. Sehingga  fokus  penelitian  ini  adalah kualitas  pelayanan  Polri  pada  Direktorat Samapta dan tingkat kepercayaan masyarakat  terhadap  Polri  dan  locus penelitiannya  adalah  pada  Direktorat Samapta Polda Bengkulu. penulis melakukan penelitian di Direktorat
Samapta  Polda  Bengkulu.  Direktorat Samapta  Polda  Bengkulu  berlamat  di  Jl.
Adam  Malik  KM.9  Bengkulu.  Wilayah hukum  Ditsamapta  Polda  Bengkulu membawahi 10 Kepolisin Resort/ta
(Polres/ta)  yaitu  Polresta  Bengkulu, Polres  Bengkulu  Utara,  Polres  Muko muko,  Polres  Bengkulu  Tengah,  Polres Kepahiyang,  Polres  Rejang  Lebong, Polres  Lebong,  Polres  Seluma,  Polres Bengkulu Selatan, Polres Kaur.
3. HASIL PENELITIAN
a. Peran Ditsamapta
Ditsamapta Polda Bengkulu berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban  dimana  tugas  dari  Ditsamapta mengemban fungsi teknis sebagai samapta  bhayangkara  yang  bertugas sebagai menjaga keamanan dengan langkah langkah preventif atau pencegahan  terjadinya  tindak  pidana,
tugas  preventif  terhadap  pelanggaran hukum atau gangguan Kamtibmas dengan  kegiatan  penjagaan,  pengawalan dan patroli [12] dengan sasaran pokoknya adalah:
1) Memberikan
perlindungan,
pengayoman  dan  pelayanan  kepada masyarakat.
2) Meniadakan  unsur  kesempatan  atau peluang  bagi  anggota  masyarakat yang  berniat  melakukan  pelanggaran hukum.
3) Melaksankan  tindakan  represif  tahap awal serta bentuk gangguan kamtibmas.
4)
Melaksanakan penegakan hukum terbatas (Gakkumtas)  contoh:  tipiring dan penegakan Perda.
5) Pemberdayaan dukungan satwa dalam tugas Opsnal Kepolisian.
6) Melaksanakan  Search  and  Resque (SAR) terbatas.
Disamping itu secara umum bertugas:
1) Pengaturan  kegiatan  masyarakat  dan pemerintahan
2) Penjagaan
3) Pengawalan
4) Patroli
5) TPTKP  (Tindakan  Pertama  Tempat Kejadian Perkara) [13] Hasil wawancara dengan informan diperoleh informasi Bapak  Kombes  Pol  Abi  Darin  S.H, M.H  selaku  Direktur  Samapta  Polda Bengkulu  mengatakan  bahwa:  “tugas kepolisian  di  Direktorat  Samapta  Polda Bengkulu  adalah  menjaga  keaman  dan ketertiban  yang  tujuannya  mencegah terjadinya  tindak  pidana  dengan  program Presisi diharapkan meningkatkan kepercayaan  publik  terhadap  kepolisian dengan  memberikan  pelayan  terbaik diantaranya tugas yang dilakukan direktorat  samapta  yaitu  penjagaan  dan patroli.” (wawancara tanggal 21
November 2022).
Hasil  wawancara  dengan  informan bapak  Ipda  M.  Zainur  Qosim  selaku Kanit patroli mengatakan bahwa: “Pelaksanaan  tugas  patroli  walaupun masih  mengahadapi  beberapa  kendala namun  makin  kedepan  dengan  program Promoter berangsur meningkatkan pelayanan  publik  dari  direktorat  samapta sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat”  (Wawancara  tanggal  22
November  2022).  Hasil  wawancara dengan  informan  bapak  Bripda  Ari Wibowo selaku petugas yang melaksanakan patroli mengungkapkan:
“pelaksanaan  patrol  perlunya  dukungan sarana dan parasarana juga perlu dukungan dari masyarakat”
Bapak  Bripda  Fariz  Iqbal  selaku  petugas yang melaksanakan Patroli: “Pelaksanaan patroli perlunya sarana dan prasarana  yang  memadai  dan  dukungan anggaran yang  cukup”  (wawancara tanggal 21 November 2022).
Bapak  Bripda  Muhammad  Farel  selaku petugas yang melaksanakan patrol: “Pelaksanaan patroli
perlunya
kesiapsiagaan  dan  persiapan  sebelum melaksanakan  tugas  untuk  meminalisir kendala  dilapangan  saat  melaksanakan tugas” (wawancara tanggal 21 November 2022).
b. Dalam  Meningkatkan  Pelayanan Publik  Untuk  mewujudkan  Polri Yang Presisi di Polda Bengkulu
Adapun pelayanan publik  yang ada di  ditsamapta  Polda  Bengkulu  adalah sebagai  berikut  yaitu  penjagaan  dan patroli dengan rincian sebagai berikut:
1)  Pos  pos  penjagaan  pelayanan  publik yang di jaga oleh personil Ditsamapta
a) Pos Dalops
b) Pos penjagaan Mapolda
c) Pos penjagaan rumah dinas Kapolda
d) Pos penjagaan rumah dinas
Wakapolda dan pejabat utama e) Pos penjagaan K9
2)  Patroli  memelihara  keamanan  dan ketertiban masyarakat
a) Patroli jarak jauh
b) Patroli  dalam  kota  menggunakan mobil
c) Patroli menggunakan sepeda motor
d) Patroli menggunakan sepeda Polri  yang  melayani  merupakah cara kerja polri untuk membantu masyarat  dengan  memiliki kemampuan, keterampilan,  pengetahuan  dan  sikap
dasar  anggota  Polri  serta  nilai  yang dicerminkan  kedalam  kebiasaan  berfikir dan bertindak yang sikapnya berkembang,  dinamis,  dengan  membantu masyararakat  yang  membutuhkan  sesuai dengan tugas pokok kepolisian [14].
Direktorat  samapta  mengemban tugas pelayanan publik seperti penjaagaan  pos  dengan  menerima  dan melayani masyarakat yang datang dengan program  3  S  (senyum,  salam,  sapa) memberikan  rasa  empati,  proporsional, serta professional.
Dari  hasil  wawancara  dengan informan  maka  diperoleh  keterangan sebagai  berikut,  Bapak  Kombespol  Abi Darin  S.H.,  M.H.  selaku  Direktur Samapta  Polda  Bengkulu  mengatakan bahwa:
“Direktorat  Samapta  selalu  berusaha meningkatkan  pelayanan  publik  dengan dengan  selalu  memastikan  para  personil direktorat  samapta  yang  bekerja  di pelayanan  public  bekerja  sesuai  dengan standart operasional prosedur.” (wawancara tanggal 21 November 2022).
Bapak  Ipda  M.  Zainur  Qosim  selaku Kanit patroli mengatakan bahwa: “Petugas  yang  melaksanakan  tugas patroli  selalu  diawasi  penampilannya, disiplinnya  dan  etika  cara  berhadapan dengan  masyarakat  dan  bekerja  sesuai standart operasional prosedur dan melaporkan kepada pimpinan hasil pelaksanaan  tugas”  (Wawancara  tanggal 22 November 2022).
Bapak  Bripda  Ari  Wibowo  selaku petugas yang melaksanakan patroli mengungkapkan:
“dalam melayani dan berhadapan dengan masyarat  akan  berusaha  sebaik  mungkin dengan  memberikan  pelayan  terbaik, secepat  mungkin  tiba  ditempat  yang dibutuhkan  masyarakat,  dan  memberikan informasi yang jelas terhadap masyarakat
apa  yang  dilakukan  oleh  petugas” (wawancara tanggal 21 November 2022).
Bapak  Bripda  Fariz  Iqbal  P  selaku petugas yang melaksanakan patroli
“apabila ada masyarakat yang
membutuhkan  kehadiran  polisi  maka berusaha  secepat  mungkin  tiba  dilokasi dan memberikan pelayanan publik terbaik” (wawancara tanggal 21 November 2022).
Bapak  Bripda  Muhammad  Farel selaku petugas yang melaksanakan patroli “pelaksanaan  patroli  perlunya  persiapan sebelum melaksanakan  tugas  untuk meminalisir  kendala  dilapangan  saat melaksanakan  tugas  dengan  dilengkapi surat  perintah  tugas  dan  mengecek kesiapan  sarana  dan  prasarana  sebelum melaksanakan  tugas”(wawancara  tanggal 21 November 2022).
Hasil  wawancara  tersebut  dapat ditarik  kesimpulan  dalam  pelaksanaan tugas pelayanan publik yang
dilaksanakan  oleh  direktorat  samapta perlunya  selalu  meningkatkan  pelayanan publik  untuk  memeroleh  kepercayaan publik.

## c.  Untuk  mewujudkan  Polri  Yang Presisi di Polda Bengkulu
Direktorat  samapta  Bengkulu  untuk melaksanakan kebijakan pimpinan berupa program Promoter maka direktorat samapta Bengkulu melaksanakan:
1) Kerja Profesional
Meningkatkan  kompetensi  SDM  Polri yang semakin berkualitas melalui peningkatan  kapasitas  pendidikan  dan pelatihan  serta  melakukan        pola-pola pemolisian  berdasarkan  prosedur  baku yang  mudah  dipahami,  dilaksanakan dan dapat diukur keberhasilannya.
2) Modern
Melakukan  modernisasi  dalam  layanan publik yang didukung teknologi sehingga  semakin  mudah  dan  cepat diakses  oleh  masyarakat,  termasuk
pemenuhan almatsus dan alpalkam yang semakin modern.
3) Terpercaya
Melakukan  reformasi  internal  menuju Polri  yang  bersih  dan  bebas  dari  KKN, guna  terwujudnya  penegakan  hukum yang objektif, transparan, akuntanel dan humanis [15].
Bapak  Kombespol  Abi  Darin  S.H,
M.H  Selaku  Direktur  Samapta  Polda Bengkulu mengatakan bahwa:
“Dengan program promoter maka direktorat  samapta  selalu  meningkatkan kemampuan personil
dengan mengikutkan  personel  samapta  dalam berbagai  pelatihan  dan  meningkatkan sarana  dan  prasarana,  dimana  sarana  dan prasarana  yang  tersedia  sekarang  masih kurang modern seperti peralatan yang ada sekarang  masih  menggunakan  perlatan lama.” (wawancara tanggal 21 November 2022).
Bapak  Ipda  M.  Zainur  Qosim selaku Kanit Patroli mengatakan bahwa: “Selalu  mendorong  anggota  dilapangan untuk merespon masyarakat yang membutuhkan  kehadiran  polisi,  namun ada beberapa kendala diantaranya sumber daya  manusia  dari  petugas  yang  belum berpengalaman”  (Wawancara  tanggal  22 November 2022).
Bapak  Bripda  Ari  Wibowo  selaku petugas yang melaksanakan patroli mengungkapkan:
“dalam melaksanakan tugas patroli masih ada  beberapa  kendala  yaitu  masih kurangnya  anggaran,  kendaraan  yang kadang rusak, alat perlindungan diri yang belum  lengkap  seperti  rompi  anti  peluru, senjata,  camera  di  badan  atau  di  mobil patroli belum ada”
Bapak  Bripda  Fariz  Iqbal  P  selaku petugas yang melaksanakan Patroli “apabila ada masyarakat yang membutuhkan  kehadiran  polisi  maka
berusaha  secepat  mungkin  tiba  dilokasi dan memberikan pelayanan publik terbaik,  namun  alat  pertahanan  diri seperti  borgol  harus  beli  sendiri,  tongkat beli  sendiri,  karena  keterbatasan  barang dinas dan banyak yg sudah rusak”
Bapak  Bripda  Muhammad  Farel  selaku petugas yang melaksanakan Patroli “patroli  bisa  dilaksanakan  dengan  baik namun  belum  tersedianya  kamera  di badan  petugas  dan  dimobil  patroli  atau kendaraan  patroli  lain  juga  tidak  ada kamera,  dimana  sekarang  sangat  penting bukti video untuk mengungkap kebenaran”

## 4. PEMBAHASAN
Patroli  memiliki  fungsi  dan  peranan yang sangat penting dalam mencegah dan menanggulangi  kejahatan  terutama  di kota-kota  besar,  namun  terlepas  dari fungsi-fungsi  lain  yang  sang  penting menjadi  perhatian  yakni  fungsi  patroli. Cara polisi mengendarai kendaraan polisi terkesan lebih simpatik, dengan kecepatan  lambat  dan  lampu  rotoar  yang menyala  sehingga  masyarakat  memiliki rasa aman, nyaman dan merasa terlindungi.  Patroli  sangat  efektif  sebagai tindakan pencegahan dan penanggulangan  kejahatan.  Kejahatan merupakan pertemuan antara niat dengan kesempatan,  jika  kesempatan  tersebut dihilangkan maka kejahatan bisa diminimalisir. Begitu pula sebaliknya jika niat  sudah  ada  dan  kesempatan  datang maka  kejahatan  akan  terjadi.  Bila  ada pelaku  yang  ingin  melakukan  kejahatn lantas ia melihat unit patroli maka ia akan mengurungkan niatnya sehingga
kejahatan  tersebut  belum  sempat  terjadi, jadi pada dasarnya pencegahan pertemuan  niat  dan  kesempatan  itulah tugas dari patroli polisi.
Terkait  tugas  pokok  Polri  untuk memelihara  keamanan  dan  ketertiban masyarakat, sebagai penegak hukum, dan
sebagai pelayan, pelindung dan pengayom masyarakat, maka pelanggaran hukum dan tindak kejahatan adalah salah satu  tanggung  jawab  penting  yang diemban  oleh  pihak  kepolisian  [16]. Diperlukan  suatu  tindakan  yang  tepat untuk  mengatasi  permasalahan  kejahatan yang sedari dulu melekat dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat.
Kegiatan  patroli  polisi  harusnya terus  dipertahankan  dan  ditingkatkan intensitasnya  di  daerah  rawan  pada malam  hari,  dan  yang  menjadi  harapan seluruh masyarakat tentunya patroli polisi benar-benar dari niat personil lapangannya  untuk  mengayomi  dan melayani. Peradaban manusia yang semakin maju ternyata diikuti oleh tindak kejahatan  yang  semakin  meresahkan, masalah  kejahatan  bukan  lagi  dalam kelompok  skala  kecil,  bahkan  tidak sedikit  kasus  kejahatan  antarprovinsi  dan juga  antarnegara.  Semua  ini  menjadikan tugas dan tanggung  jawab polisi semakin berat,  butuh  profesionalisme  agar  semua dapat  berjalan  sehingga  polisi  dapat dicintai masyarakat.
Peranan  polisi  bagi  masyarakat sangat  penting  sekali.  Berbagai  macam jenis kejahatan yang telah ditangani pihak kepolisian  dalam  memberantas  kejahatan demi  untuk  meningkatkan  suasana  aman dan  tertib  sebagaimana  yang  menjadi tanggung  jawab  kepolisian.  Keberhasilan penyelenggaraan fungsi kepolisian dengan  tanpa  meninggalkan  etika  profesi sangat  dipengaruhi  oleh  kinerja  polisi yang  direfleksikan  dalam  sikap  dan perilaku pada saat menjalankan tugas dan wewenangnya.
Profesionalisme polisi sangat diperlukan  dalam  menjalankan  tugas sebagai  penegak  hukum  [17],  mengingat kejahatan semakin canggih, seiring perkembangan dan kemajuan zaman. Patroli yang dilakukan oleh Polri bertujuan untuk:
a. Meningkatkan kehadiran polisi berseragam di tengah-tengah
masyarakat;
b. Mencegahan  bertemunya  faktor  niat dan kesempatan  yang  memungkinkan timbulnya kriminalitas;
c. Pencegahan terjadinya gangguan Kamtibmas;
d. Pemberian  rasa  aman,  perlindungan dan pengayoman masyarakat;
e. Diperolehnya informasi tentang kemungkinan  timbulnya  gangguan kamtibmas;
f. Pembatasan  gerak  provokator  dan separatis di tengah-tengah masyarakat. Adapun peranan patroli, antara lain:
a. Patroli  merupakan  tulang  punggung Polri  dalam  upaya  mencegah  segala bentuk kejahatan/ gangguan kamtibmas;
b. Sebagai sumber informasi bagi kesatuan;
c. Perwujudan  kehadiran  polri  di  tengah masyarakat;
d. Sarana untuk   menyampaikan pesan Kamtibmas kepada masyarakat;
e. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara;
f. Mencerminkan  kesiapsiagaan  polri  di sepanjang waktu dalam upaya pemeliharaan dan menjamin kamtibmas [18].
Berdasarkan wilayah, patroli polisi mempunyai 3 (tiga) bentuk antara lain:
1) Patroli mobil jarak jauh.
2) Patroli mobil Dalam kota.
3) Patroli medan berat [19]
Hambatan-hambatan  yang  dihadapi patroli Polisi dalam upaya meningkatkan pelayanan publik Sebagai unit yang sering bersinggungan langsung dengan masyarakat,  patroli  polisi  harus  bisa menempatkan  diri  sebagai  sosok  yang dekat  dengan  masyarakat  namun  juga harus  tegas  serta  berwibawa.  Dalam melaksanakan fungsi patroli, hal-hal yang
harus dipersiapkan antara lain melakukan persiapan  sesuai  dengan  pengarahan kepala kesatuannya, memahami administrasi  patroli,  dan  juga  harus membawa dan  mencatat  kejadian penting dalam buku kegiatan patroli.
Patroli  dilakukan  Direktorat  Samapta dalam menjalankan tugas pencegahan dan penanggulangan kejahatan pihak
kepolisian  mendapat  beberapa  hambatan, adapun  beberapa  hambatan  tersebut sebagai berikut;

## a. Kekurangan jumlah personil di lapangan
Dari  hasil  wawancara  dengan  seorang petugas patroli, beliau mengatakan bahwa “pada  saat  melaksanakan  tugas  kadang harus membagi waktu karena dibebankan oleh  pekerjaan  lain  karena  kekurangan personel  namun  bagaimanapun  patroli tetap  harus  dilaksanakan  jumlah  personil yang  melakukan  fungsi  patroli  sangat kurang  berhubung  wilayah  hukum  Polda Bengkulu  untuk  membantu  mengatasi masalah  tersebut  perlunya  koordinasi antara  Polres  jajaran  untuk  mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat.
b.  Semakin meningkatnya angka kejahatan dari tahun ke tahun
Seiring perkembangan zaman dan meningkatkatnya  jumlah  penduduk  dan berkembangnya  modus  kejahatan.  Maka ada  peningkatan  kejahatan  ditengah masyarakat.  Polisi  tetap  akan  berusaha melayani,  melindungi  dan  mengayomi, hal ini berarti perlindungan dari kejahatan yang  dari  tahun  ke  tahun  semakin meningkat.
Dari  data  diatas  dapat  dilihat  bahwa kejahatan yang terjadi dari tahun ketahun relatif meningkat. Kejahatan tidak terbendung, kegiatan patroli yang dilaksanakan  oleh  unit  patroli  yang  ada tidak  cukup  mengimbangi  laju  kejahatan yang terlalu tinggi sehingga banyak  yang menjadi  korban.  Kepolisisan  seharusnya
lebih  mengintensifkan  kegiatan  patroli yang  merupakan  salah  satu  tindakan preventif  [20].  Peranan  polisi  bagi masyarakat sangat penting sekali. Berbagai  macam  jenis  kejahatan  yang telah  ditangani  pihak  kepolisian  dalam memberantas  kejahatan  demi  untuk meningkatkan  suasana  aman  dan  tertib sebagaimana  yang  menjadi  tanggung jawab kepolisian. Keberhasilan penyelenggaraan fungsi kepolisian dengan  tanpa  meninggalkan  etika  profesi sangat  dipengaruhi  oleh  kinerja  polisi yang  direfleksikan  dalam  sikap  dan perilaku pada saat menjalankan tugas dan wewenangnya.  Profesionalisme  polisi diperlukan  dalam  menjalankan  tugas sebagai  penegak  hukum,  mengingat kejahatan semakin canggih, seiring perkembangan dan kemajuan zaman.

## c. Masih kurang sarana dan prasana yang ada
Dalam  menjalankan  tugasnya  sudah sepantasnya  pihak  kepolisian  dilengkapi dengan  sarana  dan  prasarana  untuk melaksanakan fungsi patroli agar masyarakat  merasa  aman  dan  tentram. Tetapi  jumlah  sarana  dan  prasarana  yang masih kurang  menjadi  salah satu kendala untuk  mewujudkan  hal  tersebut.  Dari hasil  wawancara  dengan  Kanit  Ipda  M. Zaenur Qosim beliau mengatakan bahwa, “jumlah  anggaran  yang  diberikan  negara belum  sesuai  dengan  standar  kebutuhan, sementara  di  era  modern  ini  banyak peralatan  yang  harus  diganti,  diperbaiki maupun ditambah”.

## d. Masyarakat kurang berpartisipasi
Karena  kekhawatiran  masyarakat
untuk terlibat dalam proses hukum karena tidak  mau  repot  dan  juga  takut  terlibat maka masih kurangnya partisipasi masyarakat,  dan  kurangnya  pengetahuan masyarakat
tentang pentingnya
keamanan.
Seharusnya
masyarakat jangan hanya menyerahkan tugas
kamtibmas  kepada  kepolisian,  tetapi masyarakat  juga  harus  berperan  dalam menjaga keamanan. Masyarakat memiliki peran  yang  sangat  besar  dalam  upaya penanggulangan  kejahatan  dimana  polisi sangat  membutuhkan  masuknya  laporan dari  masyarakat  atas  ada  kegiatan  atau orang mencurigakan  yang akan  menjurus atau melakukan tindak kejahatan.
Banyak  masyarakat  yang  enggan untuk  melaporkan  atau  memberikan informasi  tentang  akan  atau  sedang  atau setelah terjadinya suatu tindak pidana dan lebih  menghindar  sebisa  mungkin  untuk berurusan  dengan  polisi,  mereka  merasa pihak  kepolisian  membuat  repot  mereka apalagi  ketika  mereka  harus  ke  kantor polisi  untuk  memberikan  keterangan. Banyaknya  kendala  dan  tindakan  yang menyimpang dari peran dan  fungsi polisi dalam  pelaksanaan  tugasnya,  berdampak polisi kurang dipercaya oleh masyarakat.
Menurut informan, hal-hal yang
menyebakan
ketidakpercayaan
masyarakat kepada polisi antara lain:
1) Tugas-tugas  yang  dilakukan  Polisi dianggap  semuanya  rahasia  sehingga kurang  transparan  dan  cenderung eksklusif (memisahkan atau ada jarak dengan masyarakat).
2) Menggunakan  kewenangan  diskresi untuk pemenuhan berbagai kepentingan. 3) Petugas kepolisian melakukan
pekerjaan-pekerjaan  lainnya  di  luar tugas kepolisian.
4) Keterbatasan sarana pendukung perpolisian.
5) Tidak  profesional  dalam  tugasnya. [21]

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang dilakukan oleh penulis di kantor Direktorat  Samapta  Polda  Bengkulu seperti  yang  telah  di  jelaskan  diatas, maka  penulis  simpulkan  beberapa  hal sebagai  berikut:  Kerjasama  kegiatan
patroli Ditsamapta Polda Bengkulu dengan lintas sektoral guna meningkatkan  pelayanan  publik  masih perlu  dioptimalkan.  Karena  pada  kondisi faktual  diketahui  bahwa  pada  aspek komunikasi meliputi intensifitas, komunikator, pesan, media, dan komunikan  masih  kurang  optimal,  serta pada  aspek  koordinasi  dengan  belum adanya  kesatu-paduan,  gerak  kegiatan, keserasian,  kesatuan  program  masih kurang  berjalan  dengan  baik,  dan  pada aspek  kolaborasi  meliputi  adanya  ego sektoral,  dan  kurang  terbuka  untuk mengakui kekurangan ataupun kegagalan serta cenderung saling melempar tanggung  jawab.  Sehingga  diperlukan upaya  dengan  pengantisipasian  ego sektoral  yang  masih  kuat  dari  instansi, dengan  kegiatan  peningkatan  intensifitas komunikasi  antara  unit  patroli  dengan instansi terkait lainnya, perumusan standar  operasional  prosedur  (SOP) kerjasama dalam meningkatkan pelayanan  publik,  peningkatan  kegiatan koordinasi  antara  unit  patroli  dengan instansi  lainnya  dalam  meningkatkan pelayanan publik, Focus Group Discussion (FGD)  bersama  instansi lainnya, dan perumusan program kolaborasi  atau  kegiatan  bersama  antara unit patroli dengan instansi lainnya dalam meningkatkan pelayanan publik.
Kondisi sumber daya manusia petugas patroli Ditsamapta Polda Bengkulu  guna  meningkatkan  kualitas pelayanan publik masih perlu dioptimalkan. Karena pada kondisi faktual  diketahui  bahwa  pada  aspek kuantitas  sumber  daya  manusia  dan kualitas  sumber  daya  manusia  meliputi pengetahuan, keterampilan dan sikap/perilaku  personel  masih  belum optimal.  Sehingga  diperlukan  upaya dengan  pengembangan  kuantitas  dan kualitas personel meliputi pengembangan kapasitas pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku  personel  melalui  kegiatan
rekrutmen  personel  patroli  yang  sesuai dengan  kompetensi  yang  dimiliki  oleh personel, pengembangan kapasitas pengetahuan  personel  patroli  dengan memberikan  pelatihan  dan  pembinaan secara  intensif  terkait  dengan  langkah- langkah  dalam  upaya  meningkatkan pelayanan  publik,  dan  pengembangan kapasitas  keterampilan  personel  dengan menggelar  seminar  bersama  seluruh anggota patroli terkait dengan perumusan inovasi  dan  terobosan  kreatif  dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Menarik dari kesimpulan pada pemaparan dari bab sebelumnya dan juga kesimpulan  yang  telah  disebutkan  diatas, penulis memberikan saran sebagai berikut:
a. Menyarankan  kepada  Dirsamapta Polda Bengkulu untuk meningkatkan koordinasi  lintas  sektoral  dalam pelaksanaan  kegiatan  operasional yang dapat diwujudkan dalam bentuk operasi  gabungan  dengan  beberapa instansi terkait disertai dengan penyusunan  SOP  dan Memorandum of  Understanding (MoU)  dengan pihak stakeholders atau  pemerintah daerah untuk bersama-sama meningkatkan  kualitas  pelayanan publik  dalam  rangka  mewujudkan situasi  kamtibmas  yang  kondusif  di provinsi Bengkulu.
b. Menyarankan kepada Direktur
Samapta  Polda  Bengkulu  agar  dapat meningkatkan  kualitas  dan  kualitas sarana  dan  prasarana  khususnya pengembangan  sarana  dan  prasarana berbasis  teknologi  dan  informasi sesuai  dengan  pengembangan  dan kebutuhan pelaksanaan tugas patroli, salah satunya dengan cara menambah  kendaraan  Roda  dua, Roda empat dan perangkat komputer yang  dapat  dimanfaatkan  untuk mengoptimalkan pelayanan publik.
6. DAFTAR PUSTAKA
[1] Undang-Undang  No.  2  Tahun
2002  Tentang  Kepolisian  Negara Republik Indonesia [2] Kepolisian  Republik  Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8  Tahun  2006,  tentang  Organisasi dan Tata Kerja Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia ,  Jakarta:  Mabes  Polri. 2006.
[3] Peraturan Perundang-undangan: Republik  Indonesia, Himpunan
Undang-Undang Informasi Publik . Jakarta: Asa Mandiri, 2008.
[4] Hardiyansyah, Kualitas  Pelayanan Publik, Konsep,
Dimensi, Indikator  dan  Implementasinya . Yogyakarta: Gava Media, 2011.
[5] Alam, A.S. & Amir Ilyas,
Pengantar  Kriminologi .  Makassar:
Pustaka Refleksi, 2010.
[6] Bisri, Ilham,
Sistem Hukum Indonesia. Jakarta: Grafindo
Persada, 2004.
[7] Ozmen,  Alper, Post-Bureaucracy and  Post-Bureaucratic  Culture  in Public Administration. Eskisehir/Turkey: International Journal  of  Management  Sciences and Business Research. 2013. [8] Dwiyanto, Agus, Budaya Paternalisme  dalam  Birokrasi Pelayanan  Publik;  Center  for Population Policy Studies . Yogyakarta: UGM Press, 2005. [9] Moleong, Lexi J,
Metode
Penelitian  Kualitatif .  Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.
[10]  Gibson, dkk, Organisasi, Perilaku, Struktur  dan  Proses ,  Erlangga: Jakarta, 1992.
[11]  Amirudin  dan  Zainal  Asikin, Pengantar Metode Penelitian
Hukum. Jakarta:  PT Raja  Grafindo Persada, 2004. [12]  Barda,   Nawawi Arief, Masalah Penegakan  Hukum dan  Kebijakan  Hukum  Pidana
Dalam  Penangulangan kejahatan . Jakarta: Kencana, 2010.
[13]  Kepolisian  Republik  Indonesia,
Surat  Keputusan  Kapolri  Nopol.: Skep/431/VII/2006 tentang, Pedoman  Pembinaan  Personel Pengemban Fungsi Kepolisian Masyarakat (Polmas) . Jakarta: Mabes Polri, 2006.
[14]  Rahardi,  Pudi, Hukum  Kepolisian. Surabaya: Laksbang Grafika, 2014.
[15]  Supriatna,  Tjahya, Administrasi Birokrasi  dan  Pelayanan  Publik . Jakarta: Nimas Multima, 2000.
[16] Mulyadi,  Lilik, Kapita  Selekta Hukum  Pidana  Kriminologi  &
Viktimology .  Jakarta:  Djambatan,
2007. [17]  Kadarmanta A, Membangun Kultur Kepolisian . Jakarta: PT.Forum Media Utama. 2007.
[18]  Utomo,  Warsito  Hadi. Hukum Kepolisian  di  Indonesia .  Jakarta
Prestasi Pustaka, 2005. [19]  Peraturan Kepala Badan Pemelihara  Keamanan  Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Patroli [20]  Peraturan  Kapolri  No.1  Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian [21]  Kunarto, Perilaku Organisasi Polri ,  Jakarta:  Cipta  Manunggal, 2001.