## I. PENDAHULUAN
Eksistensi  politisi  perempuan  di bidang  politik,  khususnya  yang  berhasil menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat, masih sangat  sedikit.  Sebagaimana  dari  hasil proses  pemilihan  umum  (Pemilu)  tahun 1999,  politisi  perempuan  yang  berhasil menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Barat hanya 3 orang,  atau 3% dari  100  anggota DPRD    Provinsi    Jawa  Barat.    Sisanya,  97 orang,    atau  97%,  dari  politisi  laki-laki.

## Realitas Politikus Perempuan sebagai Komunikator Politik

## ADHI IMAN SULAIMAN 1
1 Fisip  Universitas  Jenderal  Soedirman,  Jl.  Prof.  Boenyamin  No.  1  Purwokerto, Jawa  Tengah.    Email:  adhi_iman@yahoo.com

## Abstract
Women’s  existence  and  political  role  has  been  broader  from  time  to  time, in  line  with  affirmative  action  in  gender  issue  raised  in  political  parties,  in which  women  are  served  to  get  30%  of  political  quota  to  be  selected legislative members in the General Election 2004. Even so, there still some obstacles  they  have  to  face,  for  instance  the  political  parties  itself  as  the “political  vehicle”  and  the  order  number  of  the  legislative  candidates  that also  plays  important  role.  In  the  2004,  General  Election  for  the  West  Java Province  House  of  Representative  candidates,  from  27%  women  there  is only  10  people  selected—or  in  other  word—10%  of  100  West  Java  Prov- ince  House  of  Representative  selected  members  and  selected  politician women,  proved  to  be  seated  in  number  one  or  two.  Furthermore,  it  is  a unique  and  interesting  fact  to  be  observed  how  10  politician  women  suc- ceed  to  be  West  Java  Province  House  of  Representative  members  Year 2004-2009. Communication politics’ reality found that political party domi- nance in determination of legislative candidates and political decision made by  the  fractions,  related  to  politicians’  functions  in  certain  committee  or any  decision  made  in  the  committee.  Afterward,  women’s  politic  reality,  in the  perspectives  of  quality,  readiness,  and  equality  in  responding  affir- mative  action  includes  the  political  party  seriousness  to  give  broader  op- portunity  for  politician  women.
Kata kunci: affirmative action, politician women, politic reality
Politisi perempuan tersebut adalah Lily Rolina dan Tetty Kadi Bawono dari Partai Golongan Karya (Golkar) serta Yayah Nihayah Abdullah dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
Momentum  reformasi  tahun  1998, sebenarnya  memberikan  kesempatan  lebih bagi politisi perempuan untuk berpartisipasi dan  eksis  di  bidang  politik.  Salah  satunya, dengan  tumbuhnya  parta  politik  sebagai “kendaraan  politik”  yang  konkret  dan  sah untuk  merebut,  memelihara,  dan  mem- pertahankan kukuasaan serta pengaruh. Hal tersebut membuat wahana politik yang lebih
ADHI IMAN SULAIMAN. Realitas Politikus Perempuan sebagai Komunikator Politik
te rbuk a  de nga n  jumlah  partai  politik sebanyak 42 partai politik yang sah menjadi peserta  pemilu    1999.  Sedangkan  pada Zaman  Orde  Baru,  hanya  tiga  partai  politik saja  yang  diakui  dan  sah  menjadi  peserta pemilu.
Kemudian, pada pemilu 2004, wahana politik  bagi  politisi  perempuan  lebih  konkret, dengan  adanya  sistem  kuota,  dimana  setiap partai  politik  dalam  mengajukan  pencalonan anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR), termasuk  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah (DPRD) Provinsi, Kabupaten,  dan Kotamadya untuk memerhatikan keterwaklan perempuan sekurang-kurangnya  30%.  Sebagaimana diamanatkan  Undang-Undang  No  12  Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Pasal 65 ayat 1.
Adanya  kesempatan  keterwakilan perempuan tersebut, merupakan affirmative action     dengan sistem kuota akan membuat pe ruba ha n  tida k  ha ny a  me ny angk ut partisipasi  perempuan  dalam  politik,  tetapi juga dalam upa ya m eningk atka n kesejahteraan  masyarakat  secara  konkret. De ngan  siste m  kuota   tersebut,  kalau diibaratka n  pe rtandingan,  ga ris  aw al pe re mpua n  be ra da   jauh  dibe la ka ng. Pertandingan  bisa  berlangsung  secara  adil kalau  garis  awalnya  sama.  Mungkin,  pada tahun  pertama  perempuan  yang  duduk  di kursi  legislatif  belum  tahu  apa-apa,  tetapi mereka  memunyai  kese mpata n  untuk belajar.
Ta hun-ta hun  s esudahnya ,  mulai terlihat  bagaimana  perempuan  memiliki kemampuan  yang  luar  biasa  dalam  kursi- kursi  pengambilan  keputusan.  Begitu  juga menurut Wila Chandrawila  Supriadi (Pikiran Ra kya t,  2 00 7),  de ngan  diberik anny a kesempatan  yang  luas  kepada  perempuan untuk  duduk  di  lembaga  politik,  akan mendorong kaum perempuan Indonesia yang enggan terjun ke dunia politik menjadi lebih berani untuk menjadi anggota partai politik.
Seiring  dengan  adanya  affirmative action  30%  kuota  politik  bagi  perempuan untuk eksis dan berperan, khususnya di DPRD Provinsi  Jawa  Barat,    cukup  menjanjikan
dengan  merujuk  pada  data  daftar  jumlah calon  untuk  anggota  Dewan  Perwakilan Rakyat  Daerah  (DPRD)  Jawa  Barat  pada pemilihan  umum    2004  dengan  24  partai politik yang menjadi peserta pemilu, terbagi kedalam  11  (sebelas)  daerah  pemilihan (dapil).
Jumlah  keseluruhan  calon  anggota DPR D  Prov insi  Jawa  B arat  dari  k aum perempuan sebanyak 351 orang, atau 27%, dan laki-laki sebanyak 956 orang, atau 73%, dari total daftar calon anggota DPRD Provinsi Jawa Barat sebanyak 1.307 orang, sehingga hampir  mendekati kuota 30%. Akan  tetapi, kalau  ditinjau  lagi  dari  posisi  nomor  urut daftar  pencalonan  anggota  DPRD  Provinsi Jawa Barat, politisi perempuan sangat sedikit menempati posisi nomor urut pertama, yaitu hanya  33  orang,  atau  2,5%;  nomor  urut  2 hanya  50  orang,  atau  3,8%;  dan  sisanya nomor urut 3 sebanyak 268 orang, atau 21% dari total jumlah calon anggota DPRD Provinsi Jawa  Barat  pada  Pemilu  Tahun  2004,  yaitu sebanyak 1.307 orang (sumber KPUD, 2004).
Sebagaimana  menurut  ketentuan UU No 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Pasal  107:    (2)  Penetapan  calon  terpilih anggota  DPR,  DPRD  Provinsi  dan  DPRD Kabupaten/Kota  dari  partai  politik  peserta pemilu  di  suatu  daerah  pemilihan  dengan ketentuan:  (a)  nama  calon  yang  mencapai angka  BPP  (Bilangan  Pembagi  Pemilih) ditetapkan sebagai calon pemilih; (b) nama calon  yang  tidak  mencapai  angka  BPP, pe ne ta pa n  ca lo n  te rpilih  ditetapka n berdasarkan  nomor  urut  pada  daftar  calon di daerah pemilihan yang bersangkutan.
Walaupun  pemilihan  suara  dalam pemilu 2004 dilakukan dengan memilih salah satu  tanda  gambar  partai  politik  peserta pemilu dan memilih satu calon di bawah tanda gambar partai politik, sebagaimana menurut Pasal 84 (1) UU No 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan  Umum,  akan tetapi  posisi  nomor urut tetap  sangat menentukan sesuai Pasal 107 (2)  poin b,  sehingga suara-suara  yang tersisa  karena  tidak  memenuhi  BPP  akan diak um ulas ik an  k epada  no mo r  urut berikutnya, artinya nomor urut di atasnya.
Hasilnya,  calon  perempuan  yang terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Ba ra t  pada  pe milu    2 00 4  m enga la mi peningkatan dari 3 orang, atau 3%, menjadi 9  orang,  atau  9%  dari  100  anggota  DPRD Provinsi Jawa Barat. Sisanya, 91 orang atau 91% dari laki-laki.
Kemudian tahun 2006  menyusul  ada satu  lagi  calon  dari  perempuan  yaitu  Hj. Wewen Winarni dari Partai Demokrasi Indo- nesia  Perjuangan  (PDIP),  yang  berada  di nomor urut 3 naik menjadi no urut 2, karena menggantikan Yudi Srimulyadi nomor urut 1 untuk wilayah pemilihan Jabar 1 (Kabupaten Bandung) yang terpilih menjadi Wakil Bupati Kabupaten  Bandung  Periode  2005-2010, sehingga jumlah keseluruhan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Periode 2004-2009 dari perempuan ada  10 orang,  atau 10%,  yaitu Hj. Tetty Kadi Bawono dari Partai Golongan Karya,  Meilina  Kartika  Kadir,  S.Sos,  Selly Andriani Gantina dan     Hj. Wewen Winarni dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP),  Dra. Ani Rukmini, Zirly Nova Zamil dan Hj. Diah Nurwitasari, Dipl.Ing dari Partai Keadilan  Sejahtera  (PKS),  Dra.  Hj.  Syafiani Syafii  dari  Partai  Persatuan  Pembangunan (PPP),  Hj.  Hadidjah  Warno  dari  Partai Demokrat, kemudian  Dra Hj. Iemas Masithoh M. Noor, SH dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Fenomena  tersebut  menandakan pemilih perempuan tidak semuanya memilih politisi  perempuan  yang  mencalonkan menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, sehingga sekalipun politisi perempuan telah memenuhi,  bahkan  melebihi  kuota  politik da la m  pe miliha n  um um ,  jika   pem ilih pe re mpua n  se ndiri  tida k  da n  be lum menyadarinya (sadar  politik) maka affirma- tive action 30 % itu hanya sebatas wacana saja.
Se ba ga im ana me nurut Nurul Candrasari  Komara  dari  Kaukus  Politik Perempuan Indonesia (KPPI) bahwa masalah dunia  politik  perempuan,  tidak  lepas  dari kenyataan.  Dari sisi perempuan  sendiri  ada kendala  atau  kelemahan  yang  membuat perempuan  kurang  tampil  di  dunia  politik.
Kendala selain menganggap politik itu kotor, bahwa  jumlah  perempuan  Indonesia  yang pintar dan memiliki potensi memimpin sudah banyak, tapi belum banyak yang mendapat kesempatan untuk tampil di depan. Kendala ke dua,  buday a  pa tria litik  ya ng  k ua t mengagung-agungkan  laki-laki  di  atas kemampuan  perempuan,  keadaan  ini  yang membuat usaha perempuan untuk tampil dan terjun di dunia politik terhambat karena dunia politik dianggap “lahan” laki-laki.
Sampai  saat  ini  memang perempuan Indonesia  masih  “terpinggirkan”  dalam bidang politik, kalaupun perempuan menjadi calon  legislatif  (caleg),  posisinya  ada  di “nomor  sepatu”  atau  sekadar  menjadi pengumpul  suara  (votegetter)  belaka. Kalaupun  ada  perempuan  yang  tampil  di lembaga  atau  partai  politik,  mereka  bukan termasuk orang-orang yang bisa mengambil ke putusa n,  s ehingga  pe ncantuma n perempuan  dalam  daftar  pemilihan  hanya sebatas asesoris dan “lipstiks” partai  politik untuk  sekadar  memberikan  kesan  telah melibatka n  dan  memperhatikan  kaum perempuan dengan ketentuan kuota pemilu.
Kendala  lain  yang  harus  dipahami oleh  perempuan  supaya  memiliki  akses po litik,  bis a  be rs if at  interna l,  y aitu pertentangan  dari  pribadi  perempuannya sendiri  dan  dari  pihak  keluarga.  Maupun kendala yang bersifat eksternal, yaitu sistem nilai budaya masyarakat.
Walaupun  perempuan  secara  aktif berperan  dalam  kebanyakan  situasi  sosial, namun publik  dan aktor  sosial sendiri,  baik la ki-lak i  ma upun  perem puan,  te la h mengaburkan peran perempuan  itu sendiri. (Ritze & Goodman, 2004:105).
Problematika  lainnya,    selama  ini posisi,  peran,  profesi,  sampai  apresiasi perempuan,  dipandang  bukan  sebagai pemeran  utama  atau  hanya  pelengkap, khususnya   bidang  politik.  Perempuan dianggap  eksis  dan  ahli  hanya  di  bidang rumah  tangga  semata.  Perempuan  seolah menjadi  warga  negara  kedua  (second  citi- zen) setelah laki-laki.
Sa la h  sa tu  penye ba bnya   m as ih
ADHI IMAN SULAIMAN. Realitas Politikus Perempuan sebagai Komunikator Politik
adanya  faktor  budaya  patrialitikl  yang menganggap pria lebih pantas berada dalam posisi  yang  serba  menentukan.  Konsep kekuasaan  pada  budaya  patriarkal  adalah ekspresi  kelaki-lakian  dari  “sang  penentu”, sehingga  setiap  laki-laki  merefleksikan kekuasaan tersebut kepada masyarakat yang lain, seperti hubungan ayah terhadap anak, suami terhadap istri, kakak laki-laki terhadap adik,  dan  yang  tertinggi,  raja  terhadap rakyatnya (Dzuhayatin, 1997).
Kendala lain yang dialami perempuan selain  kuatnya  kultur  patriarki  (hegemoni ideologi  kaum  laki-laki);  kemudian  kendala kedua,  yaitu  keterbatasan  kesempatan; kendala  ketiga,  le mahnya   daya  s aing perempuan; kendala keempat, budaya diam (culture of silence) (Maula,1999 : 11).
Posisi perempuan dalam setiap tingkat sosio-politik, merasa kurang terwakili seperti di parlemen, sehingga jauh dari keterlibatan da la m  pros es   pem buatan  k eputus an. Walaupun arena permainan politik di setiap negara memunyai karakter tersendiri, tetapi ada  sebuah  gambaran  yang  secara  umum sama,  yakni  adanya  ketidakseimbangan terhadap partisipasi perempuan yang masuk dalam dunia politik (Nadezhda dalam Mala, 2005: 2)  Mas’oed (dalam Nuryulianti, 2002) mengatakan  bahwa  salah  satu  faktor  yang memengaruhi  keaktifan  individu  dalam berpartisipasi  secara  politis,  yaitu  adanya perbedaan  jenis  kelamin  (gender).  Artinya, laki-laki  lebih  aktif  berpartisipasi  daripada perempuan.  Sidney  Verba,  Norman  H.  Nie, dan Jae-On Kim, berdasarkan hasil penelitian di 7 negara, dan dituangkan dalam bukunya berjudul  Participation  and  Political  Equality, perbedaan  jenis  kelamin  berhubungan  pula dengan  perbedaan  dalam  aktivitas  politik. Bahwa  Laki-laki  dipandang  lebih  mampu untuk menguasai sumber daya ekonomi dan kelembagaan, sehingga akan mengantarkan- nya pada aktivitas politik.
Ke tiga   a hli  itu  me njelas ka n, kemungkinan  penyebab  aktivitas  politik perempuan  lebih  rendah  daripada  laki-laki karena  sifat  apatis  (apathy),  yakni  suatu keadaan  yang  memerlihatkan  perempuan
sama sekali tidak peduli terhadap persoalan politik, mereka menyerahkan hak pada laki- laki  untuk  mendominasi  atau  menguasai kehidupan politik.
Fenomena  tersebut  menjadi  suatu bahan penelitian yang menarik, karena belum pernah ada penelitian mengenai komunikasi politik  yang  memfokuskan  pada  politisi perempuan  dalam  hal  ini  sebagai  anggota DPRD  Provinsi  Jawa  Barat  Periode  2004  - 2009,  dengan  metode  kualitatif  melalui pendekatan  interaksi  simbolik  dari  George Herbert Mead dan Herbert Blumer.

## II. PEMBAHASAN

## A. Interaksi Simbolik
George Herbert Mead, mengemukakan bahwa terdapat tiga konsep yaitu (1) pikiran (mind); diri (self) dan (3) masyarakat (soci- ety). Artinya, pikiran adalah interaksi dengan diri, semua tindakan yang dilakukan oleh diri adalah tindakan pikiran, sehingga memahami orang  lain  dalam  suatu  keadaan  tertentu berarti  terlibat  dengan  aktivitas  pikiran, sehingga  niat,    motif,    tindakan,    dan  sifat orang  yang  ditunjukkan  kepada  diri  dapat dipe rtim ba ngka n,  diperse ps ik an  a ta u ditafsirkan oleh pikiran (Garna, 2003: 74-76). Kemudian,    diperkenalkan  dan  dimodifikasi oleh Herbert Blumer dalam suatu pernyataan yang  dikenal  dengan  tiga  premis  interaksi simbolik  (Basrowi  dan  Sukidin,  2002:  122- 123),  yaitu:
(1) Manusia  melakukan  tindakan  terhadap “suatu” berdasarkan makna yang dimiliki “sesuatu” tersebut untuk mereka;
(2)  Makna dari “sesuatu” tersebut berasal dari,  atau  muncul  dari,  interaksi  sosial ya ng  dia la mi  s es eo ra ng  denga n sesamanya.
(3) Ma kna- ma kna  ya ng  ditanga ni  di- mo difika si  m elalui  s ua tu  pro se s interpretif  yang digunakan orang dalam berhubungan  dengan  sesuatu  anggota yang ditemui.
Interaksi  simbolik  sendiri,  menurut Thomas Lindlof dalam buku Qualitative Com-
munications  Research  Methods,  bahwa metode kualitatif untuk penelitian komunikasi de ngan paradigma f enom enologi, etnometodologi, interaksi simbolik, etnografi, dan studi kultural disebut sebagai paradigma interpretif  (interpretive  paradigm)  (Lindlof, 1995:  27-58).  Paradigma  interpretif  sendiri dijelaskan bahwa sebuah realitas sosial yang ditunjukkan oleh interaksi sosial merupakan dasar komunikasi.
Be ra wa l  da ri  k om unik as i  ya ng dilakukan  oleh  dua  orang  sampai  yang dilakukan  oleh  lebih  dari  dua  orang  dalam mengungkap lambang-lambang dan bahasa, bahkan komunikasi yang dilakukan kelompok ke individu merupakan interaksi sosial yang membentuk  realitas  sosial.
Realitas yang ditemukan oleh peneliti tidak  akan  sama,  atau  tidak  akan  persis sama, dengan realitas yang ditemukan  dan diha silkan  pene liti  la innya,  w ala upun melakukan  penelitian  ditempat  yang  sama. Hal  ini  disebabkan  realitas  yang  ditemukan sesuai  dengan  pemaknaan  yang  diberikan oleh  peneliti,  s if at  o bjek   dan  s ubje k penelitiannya yang tidak statis tetapi dinamis, kreatif  dan  inovatif  serta  memiliki  inisiatif (kemauan sendiri).  Multirealitas itulah fakta so sial  y ang  da pa t  diungk ap  denga n paradigma  interpretif,  satu  realitas  akan me nunjang  re alitas   lainnya   dalam pengungkapan realitas  sosial.

## B. Politikus Sebagai Komunikator Politik
Komunikasi  politik  menurut    Denton dan  Woodward  (McNair,    1999:  3),  “public discussion about the allocations of public re- sources  (revenues),  official  authority  (who is given the power to make legal, legislative and executive decision), and official sanctions (what  the  state  rewards  or  punishes)”. Intinya, komunikasi politik merupakan diskusi publik mengenai alokasi sumberdaya publik seperti  pejabat  yang  memiliki  kewenangan yaitu  siapa  yang  memberikan  kekuasaan untuk mengesahkan keputusan dari legislatif maupun eksekutif dan pejabat yang berhak memberikan  penghargaan  dan  hukuman, se hingga   k om unik as i  po litik  adalah
pembicaaan  yang  menyangkut  tentang ke kuas aan  (pow er),  le gitim ina si  atau pengesahan  (legitimate)  dan  kewenangan (authority).
Me nurut    Eff endi  (20 05 :  27 7) komunikasi politik merupakan suatu aktivitas pertukaran pesan yang dilakukan seseorang, kelompok orang atau suatu lembaga dalam upaya  meme role h  ke wena ngan  untuk membela rakyat, baik dalam fungsi sebagai pelaksana  pemerintah  maupun  sebagai anggota sebuah struktur sosial masyarakat, dan  dapat  memengaruhi  suatu  kebijakan sistem   k ek ua sa an  pem erinta h  da la m berbagai komponen.
Pengertian komunikasi politik lainnya yaitu dari Mark Roelofs dan Barn Lund  (Harun dan  Sumarno,  2006  :5)  yang  menyatakan “Politic is talk or to put the metter, more ex- actly the activity of politic (politicking) is talk- ing”.  Artinya,  komunikasi  politik  lebih memusatkan  kajiannya  pada  bobot  materi muatan yang berisi  pesan-pesan politik, isu politik, peristiwa dan perilaku politik  individu- individu baik sebagai penguasa maupun yang be ra da   dalam   a so sias i- as os ia si  k e- masyarakatan atau asosiasi politik.
Lebih  lanjut  Harun  dan  Sumarno memberikan  pengertian  komunikasi  politik adalah  pros es   dan  ke giatan- ke giatan membentuk  sikap  dan perilaku  politik  yang terintegrasi    ke  dalam  suatu  sistem  politik dengan  menggunakan  simbol-simbol  yang berarti. Sedangkan  menurut Nimmo  (2005: 2-3):
(1) Perspektif  aksi  diri,    di  dalam  diri manusia terdapat kekuatan (motif, sikap, dorongan,  rangsangan,  kapasitas  dan la in-lain) y ang me ne ntuk an perbuatannya.  Jadi,  perbuatan manusia diinterpretasikan  menurut  faktor-faktor internalnya.
(2) Perspektif  interaksi,  menempatkan kekuatan-kekuatan  yang  menentukan perilaku  manusia  yang  berada  di  luar individu  dalam   m enye im ba ngka n sesuatu  dengan  yang  lain  dan  saling hubungan  sebab  akibat.  Kekuatan tersebut  adalah  kedudukan  sosial  dan
ADHI IMAN SULAIMAN. Realitas Politikus Perempuan sebagai Komunikator Politik
ek onom i,  peran  s os ia l,  tuntuta n kelompok, ketentuan  larangan budaya, kebiasaan dan hukum (3) Perspektif  transaksi,  yang  memahami perbuatan  manusia  tentang  apa  yang dipikirkan,  dirasakan,  dan  apa  yang dilakukannya,  timbul  dari  makna  yang diberikan  orang  kepada  hal-hal  fisik, so sial  dan  hal-hal  y ang  abstra k. Sedangkan  makna  diturunkan  melalui transaksi  yang  dimiliki  orang  dengan sesamanya.
Nimmo (2005:16) menjelaskan bahwa komunikator  politik  ini  adalah  pols    yakni politikus  yang  hidupnya  dari  manipulasi komunikasi, kemudian vols, yaitu warga negara yang  aktif  dalam  politik  berdasarkan  paruh waktu  (part  time)  dan  sukarela  (voluntary). Laswell  (Suwardi,  1995:16)  membagi komunikator politik secara umum, meliputi: (1) Politikus  (Pols);  (2)  Komunikator  profesional (Pros); (3) Aktivis (Vols).
Lebih  lanjut  L.W.  Dobb  (Harun  dan Sumarno, 2006: 55-57) menjelaskan tentang politikus  (jamak)  atau  politisi  (tunggal) bahwa dalam kenyataan empiris para politisi berada  pada  dua  struktur  politik,  yaitu  di infrastruktur  politik,  (fungsi  input),  yaitu  di da la m    lim a  ka ta go ri  k om unik ator infrastruktur  yang telah  disebutkan di  atas. Namun, yang paling bisa terdeteksi politikus berada  di  sebuah  partai  politik  (parpol) karena kepentingan dan aktualisasinya lebih kongkrit  atau  istilahnya  melakukan  “politik praktis”. Daniel Katz (Nimmo, 2005 : 31) ada dua tipe politikus, yaitu:
(1) Wakil  rakyat  atau  partisan,  ciri-cirinya me ncari pres tise , ke muda ha n- kem udahan  a tau  kekuasaa n  ya ng diperjuangkan oleh kelompok;
(2) Ideologi  atau  policy  formulator,  yang memperjuangkan  nilai-nilai  seseorang untuk  suatu  perubahan  dan  pem- baharuan  secara  revolusioner.
No urut daftar calon Partai politik sebagai “kendaraan politik” Figur Calon Daerah pemilihan (Dapil)
Faktor-faktor Pendukung dalam Pencalonan menjadi anggota
DPRD
Provinsi Jawa Barat pada Pemilu 2004 Investasi politik
Model 1 Pemaknaan Faktor-Faktor Pendukung dalam Pencalonan Para Politisi Perempuan sebagai Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat
Sumber:  Hasil  Penelitian
C. Analisis
1. Model Pemaknaan Faktor-Faktor Pendukung dalam Pencalonan Politisi
Perempuan
Berdasarkan  hasil  Pemilu  2004  serta data  penelitian,  seperti  bukti  para  politisi perempuan  yang  berhasil  menjadi  anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Periode 2004-2009 da n  pe ra tura n  pe rundang- unda ngan mengenai pemilihan umum tahun 2004, dapat dibuat sebuah model faktor-faktor pendukung dalam  pencalonan  menjadi  anggota  DPRD Provinsi  Jawa  Barat  pada  Pemilu  2004 sebagaimana pada Model 1.
Berdasarkan  model  tersebut,  yang menjadi  faktor-faktor  penentu  terpilihnya calon legislatif, yaitu: Pertama, faktor partai politik,  artinya  partai  politik  yang  menjadi kendaraan politik calon legislatif menentukan juga terhadap perolehan suara. Partai politik yang siap  secara keorganisasian  yang solid dan  cukup  mendapat  dukungan,  dikenal khalayak baik dipromosikan oleh ketokohan yang  kharismatik  (pendiri  atau  pengurus partai  politik)  atau  kekuatan  ormas  yang mendukungnya  dengan  konsolidasi  yang kuat,  sehingga  partai  politik  tersebut  dekat dan populer di tengah-tengah masyarakat.
Kedua,  faktor  nomo r  urut  calon legislatif  sendiri,  dengan  sistem  pemilihan umum  tahun  2004  sangat  menentukan, sebagaimana menurut ketentuan UU No 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Pasal 107    (2)  Penetapan  calon  terpilih  anggota DPR,  DPRD  Provinsi  dan  DPRD  Kabupaten/ Kota  dari  partai  politik  peserta  pemilu  di suatu  daerah  pemilihan  dengan  ketentuan: (a)  nama  calon  yang  mencapai  angka  BPP (Bilangan  Pembagi  Pemilih)  ditetapkan sebagai calon pemilih; (b) nama calon yang tidak mencapai angka BPP, penetapan calon terpilih  ditetapkan  berdasarkan  nomor  urut pada daftar calon di daerah pemilihan yang bersangkutan, sehingga walaupun pemilihan suara dalam pemilu 2004 dilakukan dengan mencoblos  salah  satu  tanda  gambar  partai politik  peserta  pemilu  dan  mencoblos  satu calon  dibawah  tanda  gambar  partai  politik,
sebagaimana  menurut  Pasal  84  (1)  UU  No 12  Tahun  2003  tentang  Pemilihan  Umum, akan  tetapi  posisi  nomor  urut  tetap  sangat menentukan  sesuai  Pasal  107  (2)  poin  b., sehingga  suara-suara  yang  tersisa  karena tidak  memenuhi  BPP  akan  diakumulasikan kepada  nomor  urut  berikutnya,  artinya nomor urut di atasnya.
2. Model Investasi Politik Para Politisi Perempuan sebagai Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat 2004-2009
Kenyataannya, 10 politisi perempuan yang berhasil menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa  Barat  periode  2004-2009  berada  di antara nomor urut satu dan dua saja. Ketiga, faktor daerah pemilihan (dapil), karena calon legislatif  tetap  harus  memiliki  asas  dikenal dan mengenal daerah pemilihannya. Bahkan jauh-jauh  sebelumnya,  calon  legislatif me la kuk an  “inv estas i  politik”   de ngan melakukan kampanye, baik langsung maupun te rs elubung,  a ta u  ba ha sa   istilahny a melakukan sosialisasi politik dan rekrutmen politik,  seperti  melakukan  kunjungan, memberikan  sumbangan,  kegiatan  bakti sosial  atau  penyelenggaraan  kegiatan  olah raga, seni budaya dan lain sebagainya.
Semua  itu  untuk  menanamkan  citra yang positif kepada kader, simpatisan partai politik,  dan  masyarakat  umum  (khalayak). Keempat,  faktor  yang  menentukan  adalah figur, ketokohan, dan kepopuleran dari calon legislatif  itu  s endiri,  se hingga  politisi perempuan  memiliki  kewajiban  untuk  bisa eksis  dan  berperan  di  wilayah  politik, khususnya  untuk  duduk  di  kursi  legislatif. Politisi  perempuan  harus  bisa  dikenal, mengenal,  diterima,  dipercaya  dan  diyakini oleh  masyarakat,  baik  oleh  kader  partai politik atau organisasi  masyarakat (ormas), simpatis an  dan  m as ya ra ka t  um um (khalayak).
Investasi  politik  inilah  yang  harus dijalankan. Artinya, tidak dengan serta merta ha ny a  be be ra pa   bulan  s aja,  s eperti menjelang  pemilu,  baru  menjalin  dan menginvestasikan  peran  politiknya,  tetapi sejatinya  harus  dipersiapkan  sejak  lama

## ADHI IMAN SULAIMAN. Realitas Politikus Perempuan sebagai Komunikator Politik
dengan aktualisasi  dan produktivitas politisi pe re mpua n  ha rus  bisa   dibangun  da n dibuktik an.  Le wa t  be rbagai  k egia ta n organisasi, kegiatan sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Investasi politik yang dirintis dan dilakukan  oleh  para  politisi,  nantinya  akan menjadi  faktor  yang  paling  menentukan, sehingga faktor partai politik dan nomor urut menjadi tidak begitu penting, apalagi kalau aturan main sistem pemilu tidak lagi seperti Pemilu tahun 2004.
Faktor  ketokohan  (figur)  dikenal  dan mengenal masyarakat menjadi penentu yang sudah diinvestasikan lama, sehingga investasi politik dirintis dan dibangun ketika sebelum masuk  menjadi  politisi  di  partai  politik  dan ketika menjadi politisi, baik sebelum menjadi anggota  dewan  atau  sesudah  menjadi anggota dewan.  Kemudian, investasi  politik
tersebut dilakukan sebelum masa kampanye pada  pemilhan  umum  apalagi  menjelang ma sa   k am pa ny e.    Be rdas arka n  ha sil penelitian di atas maka dapat dibuat sebuah model  investasi  politik,  sebagaimana  pada Model 1.

## 3. Model Pemaknaan Realitas Politik Perempuan dari Para Politisi Perempuan
Peneliti  terus  mengekplorasi  dialog dengan  informan,  salah  satunya  yang menarik adalah mengenai rendahnya kondisi pendidikan perempuan baik secara nasional atau lokal.
Taraf    pendidikan    kaum  perempuan sangat  tidak  merata,  sehingga  perempuan sendiri  tetap  terkurung  dalam  wilayah

## Model 2
Pemaknaan Realitas Politik Perempuan dari Para Politisi Perempuan sebagai Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat
Berbagai kegiatan di segala bidang
Tampil di media massa
(cetak atau elektronik)
Loyalitas, dedikasi dan kinerja di Parpol Sebelum menjadi Politisi/profesi lain
Politisi (sebelum dan sesudah menjadi anggota dewan) Sebelum massa Kampanye Ketika massa Kampanye Investasi Politik Pencitraan Politik Sebelum  masa  Kampanye
Ketika  masa  Kampanye
domestik  daripada  wilayah  publik.  Hal  ini berkaitan  dengan  kategori  kedua  tentang budaya  patrialkal,  seperti  kebiasaan  di keluarga  jika  dihadapkan  pada  satu  pilihan akan  menyekolahkan,  umumnya  anak  laki- laki terlebih dahulu (prioritas) daripada anak perempuan.  Karena  anggapannya  setinggi- tingginya  perempuan  sekolah,  maka  tidak mandiri secara utuh, tetap akan terikat oleh suami  dan  keluarga,  sehingga  perempuan tetap  dianggap  bukan  sebagai  pemeran utama, hanya pelengkap saja.
Ha l  ini  disa mpaika n  juga   o le h beberapa  informan  seperti  dari  PKB,  PDIP, da n  P PP,  bahw a  umum nya   terk ada ng keluarga  dalam  hal  ini  suami,  seperti  tidak penuh  m emberikan  kes empatan  pada pe re mpua n  untuk  be rk em ba ng  m aju. Bahkan, informan dari F-PKB, dengan tegas menyatakan  bahwa  “kaum  laki-laki  seperti ketakutan  kalau  perempuan  itu  maju  dan takut tersaingi. Padahal, bukan laki-laki saja yang  bisa  berperan,  tetapi  perempuan  pun
kalau  diberi  kesempatan  pasti  bisa  dan mampu.”
Lain halnya dengan informan dari PKS, yang tetap mengakui tentang posisi laki-laki se ba ga i  im am   (pe mimpin),  w alau bagaimanapun  laki-laki  merupakan  kepala rumah tangga (pemimpin).  Jadi, keputusan yang  diambil  sebagai  hasil  musyawarah untuk kebaikan bersama  harus dihargai.
Se mua  info rm an  y ang  suda h berkeluarga  (memiliki  suami  atau  anak) mengaku  mampu  mengatur  waktu  untuk pekerjaan  dan  kewajibannya,  baik  sebagai wakil rakyat maupun urusan rumah tangga, yaitu terhadap suami atau anak. Profesinya sebagai anggota dewan mendapat restu, izin dan  diberikan  kepercayaan  penuh  serta pengertian  dari  kelaurga  dan  suaminya, walaupun  sering  banyak  menyita  waktu karena kesibukannya.
Indikator  lainnya,  yaitu  kenyataan sekalipun affirmative action yang memberikan ruang politik dengan kuota 30% bagi politisi
Realitas Politik Perempuan
Pendidikan relatif rendah (kualtias perempuan) Budaya patrialkal Affirmative actions belum dimaksimalka n Kesadaran, kesiapan dari perempuan Perempuan bukan pemeran utama Political will dari parpol masih kurang Kekompakan perempuan belum solid Masih kurangnya keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi Jawa Barat Periode 2004-2009 hanya 10 orang atau 10%

## Model 3
Model Realitas Politik Perempuan dari Para Politikus Perempuan yang Menjadi Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat
Pendidikan  relatif rendah (Kualitas)
Budaya patrialikal Affirmative Action  belum dimaksimalkan

## ADHI IMAN SULAIMAN. Realitas Politikus Perempuan sebagai Komunikator Politik
perempuan,  ternyata  belum  maksimal. Karena selain penempatan politisi perempuan di  nomor  sepatu  (nomor  besar)  terbukti politikus  perempuan  yang  berhasil  menjadi anggota  DPRD  Provinsi  Jawa  Barat  2004- 2009 adalah yang berada di posisi nomor urut satu dan dua.
Ke mudian  ke sadara n  dari  ka um perempuan  untuk  terjun  di  politik  masih rendah,  sekalipun  ada  perkem bangan dengan  adanya  Kaukus  Perempuan  Politik Indonesia (KPPI) sampai tingkat Jawa Barat, da n  orma s- orma s  pe re mpua n  mula i berkembang,  tetapi  kalau  sudah  taraf penjaringan dan pencalonan seperti berjuang masing-masing.
Hal  lain  yang  penting  adalah  akses politik  menentukan  ketika  politikus  masuk partai politik, baik itu berupa investasi politik seperti menjadi donatur, menyelenggarakan kegiatan, atau loyalitas dan kinerja di partai. Juga  akse s  pertemanan  dan  keluarga (koneksi) terhadap  partai politik.
Re alitas   politik   lainnya ,  ya itu kekompakan  politisi  perempuan  pun  nyaris tak ada kekuatan karena sangat sedikit sekali, hanya  10  orang  atau  10%  saja  di  DPRD Provinsi  Jawa  Barat.  Terkadang,  informan berpendapat bahwa hubungan di antara para politisi  perempuan  kompak,  harmonis,  dan satu  perjuangan  serta  saling  memuji  dan membanggakan  akan  kemampuan  dan keunggulan masing-masing, tetapi di sisi lain beberapa informan terkadang merasa kesal ketika usaha dan idealismenya diperjuangkan sendiri, sedangkan politisi perempuan lainnya kurang  serius  dan  tidak  kompak,  sehingga tida k  me njadi  ke kuatan  y ang  da pa t memengaruhi apalagi menentukan berbagai hal yang semestinya diperjuangkan.
Akhirnya, penilaian serta penghargaan dari rekan kerja di fraksi, komisi, dan semua anggota  dewan,  termasuk  dari  khalayak se pe rti  wa rtaw an,  ko ns tituen,  se rta masyarakat,  akan  kembali  lagi  kepada masing-masing  politisi  perempuan  sendiri. Dari  hasil  penelitian  tersebut,  bisa  dibuat sebuah model realitas politik perempuan dari politikus perempuan  yang  menjadi  anggota
DPRD  Provinsi  Jawa  Barat  2004-2009, sebagaimana pada Model 3.

## III. PENUTUP
Kesimpulan  realitas  politik  dari  para politisi  perempuan  sebagai  anggota  DPRD Provinsi  Jawa  Barat  Periode  2004-2009, adalah:  1)  Faktor-faktor yang menentukan pencalonan yang  terdiri dari: (1) F a k t o r partai  politik  sebagai  “kendaraan  politik”, apakah  solid,  terkonsolidasi,  kompak,  dan telah dikenal atau populer di masyarakat;   (2) Faktor figur politikus sendiri untuk dikenal dan mengenal.  Hal  ini  sangat  erat  kaitannya dengan faktor ketiga;   (3) F a k t o r inve stas i  po litik,  a rtinya   s ejauhm ana “investasi  politik”  itu  ditanamkan  di  daerah pemilihan  (dapil)  supaya  konstituen  baik pengurus, kader, simpatisan, dan masyarakat luas mengenal, bersimpati, mendukung, dan loyal pada figur politisi. “Investasi politik” itu dilakukan dengan pendekatan lewat berbagai pertemuan,  dialog,  kegiatan-kegiatan,  dan sumbangan  yang  memenuhi  kebutuhan konstituennya  serta  masyarakat  di  daerah pemilihan  secara  nyata;    (4)  Faktor  nomor urut dari calon legislatif sendiri, karena dalam Pemilu  2004  masih  ada  aturan  mengenai bilangan  pembagi  pemilih  (BPP),  sehingga posisi nomor urut sangat menentukan.
2) Pemaknaan realitas politik tentang “Investasi  Politik”    yang  terdiri  dari:    (1) Berupa sering tampil di media massa, melalui be rbagai  k re ativ itas   k egia ta n,  a ktif mengeluarkan  opini  dan  analisis  serta kritikannya terhadap berbagai persoalan yang ada, lewat media massa, baik media cetak, radio  dan  televisi.  Ataupun  sering  menjadi pembicara  atau  narasumber,  penceramah dan lain sebagainya; (2) Inves ta si  Politik la inny a  de ngan  m enunjukk an  dan membuktikan kinerja, dedikasi dan loyalitas terhadap partai politik yang baik;  (3) Semua itu dilakukan supaya mendapat kepercayaan dari  partai  politik,  yang  bersumber  dari konstituennya,  yaitu  pengurus,  kader,  dan simpatis an  parta i  po litik,  terma suk masyarakat luas. Diharapkan nantinya akan
mengenal,  mengakui,  percaya,  bersimpati, mendukung,  dan  loyal  terhadap  politisi. Investasi Politik dilakukan, sejatinya dibangun dan dirintis mulai sebelum menjadi politikus, bahkan sesudah menyandang status sebagai politikus;  (4) Ha l  te rs ebut  dilak uk an ketika  sebelum  masa  kampanye dan ketika masa  kampanye,  sehingga  Investasi  Politik itu sebagai segala usaha yang dilakukan untuk me ncipta ka n  da n me ngem ba ngka n pencitraan  politik  yang  positif  dari  politikus terhadap  konstituen,  masyarakat  umum (khalayak) dan partai politik.
3)  P em ak na an  rea lita s  po litik perempuan,  terdiri dari:   (1) Sekalipun adanya semangat affirmative action berupa kuota  politik  30%  bagi  perempuan  untuk dicalonkan  menjadi  anggota  dewan,  tetapi te ta p  sa ja   rea lita s  po litik  ya ng  a da menunjukkan bahwa pendidikan perempuan masih  relatif  rendah  yang  menentukan kualitas  pe rempuan  sendiri,  sehingga perempuan  diposisikan  bukan  sebagai pemeran utama.  (2) Denga n ma sih adanya budaya patrialkal yang memosisikan laki-laki  sangat  dominan  di  ruang  publik, partai politik pun dikuasai oleh kaum laki-laki di  tengah  kaum  perempuan  yang  tingkat kesadaran,  kemauan,  dan  kesiapan  yang masih kurang, termasuk kekompakan dalam memperjuangkan peran  dan  hak-haknya.
Pa da   penelitia n  ini  disa ra nk an, beberapa  hal  berikut:  (1)  Bagi  para  politisi perempuan,  bahwa  eksistensi  dan  peran perempuan  di  segala  bidang,  termasuk bidang  politik,  akan  mendapat  pengakuan, kekuatan, dan harga tawar, jika perempuan sendiri  memiliki  kualitas,  potensi,  dan kemampuan, sehingga akan diperhitungkan bahkan  diandalkan.  Pertimbangan  jumlah (kuantitas)  bukan  menjadi  target  utama, tetapi terfokus pada perjuangan bagaimana mempersiapkan  diri,  ada  kemauan  dan me ningka tk an  k ua lita s  diri.  Po litisi perempuan menjadi lebih terbuka aksesnya di  tengah-tengah  keberpihakan  peraturan pe rundang- unda ngan,  ya itu  de ngan semangat  affirmative  action  berupa  kuota politik  bagi  perempuan  dan  wacana  serta
pergerakan  kesetaraan  gender  yang  terus meningkat;  (2) Ba gi s etia p po litisi, khususnya  politisi  perempuan,  supaya menciptakan,  menjaga,  dan  meningkatkan eksistensinya,  selain  kemampuan  atau kualitas  diri  dan  kesiapan,  juga  harus melakukan dan membangun akses politik dan investasi politik, seperti sering tampil dan aktif di  berbagai  kegiatan  publik  serta  kegiatan sosial.  Apalagi  bisa  menembus  ke  wilayah media  massa,  baik  cetak  atau  elektronik. Karena asas mengenal dan dikenal (populer) se ba ga i inve stas i po litik sa ngat memengaruhi  posisi  tawar  sebagai  politisi. Jika  pencitraan  politik  sudah  bagus,  akses politik ke partai politik pun terbuka, bahkan bisa  “dikejar”  (dibutuhkan  dan  diandalkan) oleh partai politik manapun;  (3) Bagi partai politik  yang  akan  menawarkan  jabatan politik, baik posisi di dewan atau di eksekutif. Sebaiknya  bukan  saja  mempertimbangkan loyalitas  atau  fanatisme  terhadap  partai politik,  tetapi  faktor  kualitas  politisi  yang kompeten, memiliki dedikasi dan kinerja yang tinggi  serta  bisa  dipertanggungjawabkan kepada publik, sehingga partai politik dengan sendirinya akan lebih terangkat, diakui, dan dipercaya oleh khalayak (publik).

## DAFTAR PUSTAKA
Ba srow i  da n  Suk idin  (20 02 ).  M etode Penelitian  Kualitatif:  Perspektif  Mikro. Surabaya:  Insan  Cendekia. Dzuhayatin, S.R. (1997) “Agama dan Budaya
Perempuan:  Mempertanyakan  Posisi Pe re mpua n  da la m  Is la m  da la m Abdullah,” (ed); Sangkan Peran Gender, Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar.
Effendy, O.U.  (2005). Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek. Bandung: PT Remaja karya. Garna, K.J. (2003). Ilmu-Ilmu Sosial: Dasar-
Ko ns ep-P os is i,  Ba ndung:  P rima co
Akademik.
Harun,  Rochajat  dan  Sumarno  (2006). Ko munika si  P olitik   s ebagai  Sua tu Pengantar. Bandung: C.V. Mandar Maju
Lindlof, T.R. (1995). Qualitative Communica- tion Research Methods. California USA:

## ADHI IMAN SULAIMAN. Realitas Politikus Perempuan sebagai Komunikator Politik
Sage  Publications. Mala,  A.  (2005).  Politisi  Perempuan  dalam Surat Kabar Harian Umum Kompas dan Republika  (Analisis  Van  Dijk  tentang Pe mberitaa n  Po litisi  P erem puan). Bandung: Tesis Magister Ilmu Komunikasi Program Pascasarjana Ilmu Komunikasi Universitas  Padjadjaran  (Unpad) McNair, B. (1999). An Intriduction to Political Communication, second edition. London and New York: Routledge Ma ula  (19 99 ).  Oto no mi  P e re mpua n
Mendobrak  Ortodoksi.    Yogyakarta: LKPSM Nimmo,  D.  (2005).  Komunikasi  Politik: Komunikator, Pesan dan Media.  Penerj.
Tjun  Surja ma n,  B andung:R em aja Rosdakarya.
Nuryulianti.  (2005)  “Partisipasi  Politik
Wanita”,  Rubrik  “Mimbar”  di  Harian Umum Pikiran Rakyat, Selasa, 20 Mei.
Ritze, George & Douglas Goodman J,  (2004) Teori-Teori  Sosiologi  Modern,  Jakarta: Kencana.