Al Istinbath : Jurnal Hukum Islam vol. 3, no. 2, 2018 IAIN Curup-Bengkulu | p-issn: 2548-3374; e-issn: 2548-3382 Available online at : http://journal.staincurup.ac.id/index.php/alistinbath

## Keterjaminan Kedudukan Dzaul Arham Dalam Kewarisan Islam Melalui Wasiat Wajibah
Laras Shesa Fakultas Syariah IAIN Curup shesalaras@gmail.com

## Abstrak
Dzaul  arham  disinggung  bagiannya  dalam  pembahasan  wasiat  wajibah. Wasiat wajibah berbeda dengan wasiat biasa. Walaupun batasan bagiannya sama  yaitu  tidak  boleh  dari  sepertiga.  Namun  mengenai  kedudukannya masih  terdapat  perbedaan  pendapat.  Dan  menurut  penulis  walaupun dengan  adanya  perbedaan  pendapat  itu  sedikit  tidaknya  bagian  dzaul arham itu diperhitungkan. Dalam jurnal ini penulis menggunakan metode penelitian  kualitatif subtantif,  dengan  jenis penelitian library  research. Data primernya  bersal  dari  literature  kepustakaan,  dengan  metode  analisis deduktif,  dari  sesuatu  yang  universal  mengarah  kearah  yang  spesifik. Kedudukan dzaul  arham memang  tidak  tersurat  dalam  al-Quran  tapi kedudukanya  sudah  menjadi  ijma  para  ulama  masih  diperhitungkan dengan beberapa syarat diantaranya tidak ada ashhabul furudh .Kedua, tidak ada ashabah . Dan terakhir, apabila ashhabul furudh hanya terdiri dari suami atau  istri  saja,  maka  ia  akan  menerima  hak  warisnya  secara  fardh,  dan sisanya diberikan kepada dzawul arham . Melalui wasiat wajibah dzaul arham sebagai walidain bagiannya  diperhitungkan.  Dan  penyelesaian  wasiat wajibah  yang  penulis  sarankan  adalah  penyelesaian  dari  Hasbi  Ash- Shiddiqi yaitu dengan jalan menentukan bagian masing-masing ahli waris termasuk penerima wasiat wajibah, menggantikan kedudukan orang tuanya yang  telah  meninggal  sesuai  kadar  penerimaannya.Memberikan  bagian penerimaan  penerima  wasiat  wajibah  tersebut  sebesar  bagian  yang seharusnya diterima oleh orangtuanya maksimal sepertiga bagian.Memberikan  kelebihan  tirkah  setelah  diambil  bagian  penerima wasiat  wajibah  kepada  para  ahli  waris  sesuai  kadar  bagiannya  masing- masing.  Sehingga  dengan  jalan  ini  bagian dzawul  arham masih  sangat diperhitungkan kedudukannya atau bisa terjamin kedudukannya.
Kata Kunci: Dzaul Arham, Wasiat Wajibah, Waris

## Abstract
Dzaul Arham mentioned his part in the discussion of the obligatory will. Mandatory  wills  are  different  from  ordinary  testaments.  Although  the boundaries  of  the  section  are  the  same,  they  cannot  be  one  third.  But regarding its position there are still differences of opinion. And according
to  the  author  although  with  the  existence  of differences  of  opinion that little or no part of dzaul arham was taken into account. In this journal the author  uses  substantive  qualitative  research  methods,  with  the  research type library research. The primary data comes from the literature. With the method  of  deductive  analysis,  something  universal  leads  to  a  specific direction. The position of dzaul arham is indeed not written in the Koran but its position has become the ijma  of the ulamas still being calculated with several conditions including no furudh ashhabul. Second, there is no ashabah.  And  finally,  if  furudh  ashhabul  only  consists  of  a  husband  or wife, then he will receive his inheritance fardh, and the rest will be given to  dzawul  arham.  Through  the  obligatory  dzaul  arham  testament  as though  the  parts  are  taken  into  account.  And  the  completion  of  the obligatory  will  that  the  writer  recommends  is  a  settlement  from  Hasbi Ash-Shiddiqi,  namely by  determining  the part of  each heir  including  the recipient  of  the  obligatory  will,  replacing  the  position  of  his  deceased parents according to the level of his acceptance. Providing the recipient of the mandatory will for the portion that should have been received by his parents  a  maximum  of  one  third  of  the  portion.  Giving  excess  balance after taking the mandatory test taker to the heirs according to the level of their respective parts. So that this way the dzawul arham part is still very calculated, or its position can be guaranteed.
Key Word: Dzaul Arham, Wasiat Wajibah, Inheritance

## Pendahuluan
Diantara sebab beralihnya harta seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup adalah adanya hubungan silahturahmi atau kekerabatan antara keduanya.Adanya  hubungan  kekerabatan  ditentukan  dengan  adanya  hubungan darah yang ditentukan pada saat adanya kelahiran. 1 Pada tahap pertama seseorang anak  memiliki  hubungan  kerabatan  dengan  ibu  yang  melahirkannya.Hal  ini bersifat ilmiah dan tidak ada seorangpun yang membantah hal ini karena anak itu  jelas  keluar  dari  rahim  ibunya.Hubungan  keibuan  yang  secara  alami  tadi berlaku  semenjak  adanya  kelahiran  di  dunia  ini.Dengan  berlakunya  hubungan anak dan ibu yang melahirkannya tadi maka dengan sendirinya terjadi hubungan kekerabatan diantara anak yang dilahirkan ibu itu dan orang-orang lain yang juga dilahirkan oleh ibu itu, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Pada  tahap  selanjutnya  seseorang  mencari  hubungan  dengan  laki-laki yang  menyebabkan  ibunya  itu  hamil  dan  melahirkan.Apabila  dapat  dipastikan secara  hukum  bahwa  laki-laki  yang  menikahi  ibunya  itu  menyebabkan  ibunya
1 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: Kencana, 2012), cet. ke-4, h.177.
149 | Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam, Vol.3, No.2, 2018
hamil  dan  melahirkan,  maka  hubungan  kerabat  berlaku  pula  dengan  laki-laki itu.Laki-laki itu selanjutnya disebut ayahnya.
Dalam hubungan kekerabatan tersebut di atas yang selanjutnya menjadi faktor  utama  penentunya  yaitu  akad  nikah  yang  sah  diantara  ayah  dan ibu.Dengan  demikian  dapat  dikatakan  bahwa  hubungan  kekerabatan  berlaku antara  seorang  anak  dengan  ayahnya  bila  anak  itu  dilahirkan  dari  hasil perkawinan  yang  berlaku  antara  ayah  dengan  ibu  yang  melahirkan  anak tersebut. 2 Kalau kelahiran berlaku pada waktu ibu dan ayah masih dalam ikatan pernikahan, maka anak yang lahir itu mempunyai hubungan kerabat dengan ayah itu.Kecuali ayah mengingkari anak tersebut dalam sumpah li‟an . Dengan kata lain hubungan  kekerabatan  itu  berdasarkan  garis  keturunan  laki-laki.  Lantas bagaimana  dengan  keturunan  dari  gairs  perempuan?Kekerabatan  dari  garis keturunan perempuan disebut dengan dzaul arham.
Secara  umum  dzaul  arham  itu  adalah  orang-orang  yang  mempunyai hubungan  kekerabatan.Dikalangan  ulama  ahlu  Sunnah  kata  dzaul  arham  ini dikhususkan  penggunaannya  dalam  kewarisan  pada  orang-orang  yang mempunyai  hubungan  keturunan  yang  tidak  disebutkan  Allah furud nya  dalam alquran dan tidak pula pada kelompok orang-orang yang berhak atas sisa harta sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi dengan sunnahnya. 3
Ahli  waris  yang  berhak  atas  sisa  harta  yang  dinamakan  ashabah  itu dinyatakan  oleh  Nabi  yaitu  laki-laki  yang  dihubungkan  oleh  kepada  pewaris melalui  jalur  laki-laki.  Kalau dzaul  arham itu  adalah  orang  yang  berhubungan keturunan  selain  orang  yang  disebutkan  dalam  alquran  dan  selain  dari  laki-laki melalui  garis  laki-laki.  Tentunya  ia  adalah  melalui  perempuan  baik  ia  laki-laki atau  perempuan.  Dengan  demikian  secara  sederhana  dikatakan  ahli  waris ashabah  adalah  laki-laki  dan dzaul  arham adalah  perempuan  (atau  melalui  garis perempuan),  yang  perinciannya  dapat  dilihat  dalam  buku-buku  yang membicarakan kewarisan terutama di kalangan Hanafiyah.
Tentang  apakah  dzaul  arham  dalam  pengertian  yang  disebutkan  diatas berhak  menjadi  ahli  waris  dan  bagaimana  caranya  ia  dapat  menjadi  ahli  waris merupakan topik perbincangan dikalangan ulama. Segolongan ulama teridir dari Umar, Ali, Abdullah, Ubaidah bin Al-Jarah, Muaz bin Jabal dan Abu Darda‟ dari kalangan  sahabat  dan  ulama  sesudahnya  seperti  syureih  umar  bin  Abdul  Aziz, Atha,  Thaus,  „Alqamah,  Masruq,  Ahmad,  dan  ahli  Kufah  berpendapat  bahwa dzaul  arham berhak  menjadi  ahli  waris  bila  tidak  terdapat  ahli  waris furudh dan ashabah atau dalam arti ahli warisnya hanya terdiri dari suami atau istri.
2 Beni Ahmad Saebani, Fiqh Mawaris, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 109.
3 Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqh Munakahat ,
(Jakarta: Amzah, 2011), cet. ke-2, h. 127.
Disamping  itu  mereka  juga  berdalil  dengan  hadits  yang  diriwayatkan Imam Ahmad dalam rangkaian sanadnya dari Sahal bin Huneif yang mengatakan bahwa  seseorang  laki-laki  membunuh  orang  dengan  panahnya  dan  orang  yang mati  itu  tidak  meninggalkan  siapa-siapa  kecuali  saudara  ibunya.  Abu  Ubaidah mengirim  surat  kepada  Umar  tentang  hal  tersebut.  Kemudian  Umar  berkirim surat kepadanya yang menyatakan bahwa ia pernah mendengar Nabi berkata:
“  Saudara  Ibu  menjadi  ahli  waris  bagi  orang  yang  tidak  memiliki  ahli waris.”
Golongan kedua teridir dari Zaid bin tsabit dari sahabat yang kemudian diamalkan  oleh  Malik,  al-Awza‟I,  al-Syafi‟I,  Abu  Tsaur,  Daud  dan  Ibnu  Jarir yang  berpendapat  bahwa  dzaul  arham  tidak  berhak  menerima  warisan.Harta yang  ada  baik  semua  atau  sisa  harta  diserahkan  ke  baitul  maal.Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa sebagian pengikut Imam al-Syafii seperti Muzanni dan  Ibnu  Sureij  dan  begitupula  ulama  mutakhir  dari  Syafi‟iyah  berpendapat bahwa kelebihan  harta  diberikan  kepada  dzaul  arham  setelah  diberikan kepada kerabat dalam bentuk radd seandainya baitul maal tidak kredibel. 4
Selain  penjelasan  diatas  ada  juga  dalam  kewarisan  Islam  bagian  untuk dzaul  arham . Dzaul  arham disinggung  bagian  dalam  pembahasan  wasiat wajibah.Wasiat wajibah berbeda dengan wasiat biasa.Wasiat biasa adalah wasiat yang memang harus disebutkan dan disaksikan serta disepakati oleh seluruh ahli waris.Sedangkan  wasiat  wajibah  adalah  wasiat  yang  tanpa  perlu  disepakati  dan disebutkan  wajib  dilaksanakan.  Walaupun  batasan  bagiannya  sama  yaitu  tidak boleh dari sepertiga. Namun mengenai kedudukannya masih terdapat perbedaan pendapat.Dan  menurut  penulis  walaupun  dengan  adanya  perbedaan  pendapat itu sedikit tidaknya bagian dzaul arham itu diperhitungkan.
Adapun  penelitian  terkait  pembahasan dzaul  arham melalui  wasiat wajibah yang peneliti temui ada beberapa yaitu yang pertama berjudul Penerapan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hokum Islam Dalam Kajian Normative Yuridis , di tulis oleh Eko Setiawan dalam jurnal Muslim Heritage Vol.1, No. 2 Desember 2016.  Dalam  artikelnya  eko  hanya  membahas  mengenai  wasiat  wajibah  adalah suatu  wasiat  yang  diperuntukkan  kepada  ahli  waris  atau  kerabat  yang  tidak memperoleh  bagian  harta  warisan  dari  orang  yang  wafat  karena  terhalang syara.Wasiat  wajibah  yang  dibahas  lebih  diperuntukkan  kepada  ahli  waris pengganti.  Landasan  yang  digunakan  tentu  saja  berdasarkan  kompilasi  hokum islam. Berbeda dengan jurnal yang akan peneliti bahas lebih kepada fiqh mawaris
4 Suparman  Usman  dan  Yusuf  Somawinata, Fiqh  Mawaris:Hukum  Kewarisan  Islam,
(Jakarta: Gaya Msedia Pratama, 2002), Cet. Ke-2, h. 21.
151 | Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam, Vol.3, No.2, 2018
itu  sendiri  tanpa  melihat  kajian  normative  yuriidis,  karena  memang  dalam Kompilasi hokum Islam tidak menyinggung mengenai dzaul arham .
Ada  juga  sebuah  artikel  yang  ditulis  oleh  website  resmi  Kemenag Kabupaten  Kerinci  yang  berjudul Wasiat  Wajibah  Dalam  KHI  Dan  Persfektif Fiqh. Artikel ini hanya membahas mengani perbandingan wasiat wajibah yang ada dalam  Kompilasi  hokum  Islam  dan  fiqh  mawaris.Dimana  dalam  KHI  wasiat wajibah  lebih  diperuntukkan  pada  bagian  anak  angkat  atau  orangtua  angkat, sedangkan wasiat wajibah yang dimau oleh wasiat wajibah ada untuk beberapa golongan yaitu bisa jadi dzaul arham bisa juga karena menggantikan furudh yang lebih dekat.

## Pembahasan

## Dzaul Arham
Arham  adalah  bentuk  jamak  dari  kata  rahmun/rahim,  yang  asalnya dalam  bahasa  Arab  berarti  ' tempat  pembentukan/menyimpan  janin  dalam  perut ibu '. 5 Kemudian dikembangkan menjadi ' kerabat ', baik datangnya dari pihak ayah ataupun  dari  pihak  ibu.Pengertian  ini  tentu  saja  disandarkan  karena  adanya rahim  yang  menyatukan  asal  mereka.Dengan  demikian,  lafazh  rahim  tersebut umum  digunakan  dengan  makna  kerabat,  baik  dalam  bahasa  Arab  ataupun dalam istilah syariat Islam.
Adapun  yang  dimaksud  dengan  dzawil  arham  adalah  setiap  kerabat pewaris yang tidak termasuk ashhabul furudh dan ashabah , misalnya bibi (saudara perempuan  ayah  atau  ibu),  paman  dari  pihak  ibu  (saudara  laki-laki  ibu), keponakan laki-laki dari saudara perempuan, cucu laki-laki dari anak perempuan, dan sebagainya.

## Pendapat Beberapa Imam tentang Dzawul Arham
Para imam mujtahid berbeda pendapat dalam masalah hak waris dzawil arham ,  sama  halnya  dengan  perbedaan  pendapat  yang  terjadi  di  kalangan  para sahabat Rasulullah saw. Dalam hal ini ada dua pendapat: 6
1. Golongan pertama berpendapat bahwa dzawil arham atau para kerabat tidak berhak  mendapat  waris.  Mereka  mengatakan  bahwa  bila  harta  waris  tidak ada ashhabul  furudh atau ashabah yang  mengambilnya,  maka  harta  warisan dilimpahkan  kepada  baitulmal  kaum  muslimin  untuk  disalurkan  demi
5 Al  Hafizh  Ibn  Hajar  Al-  Asqalani, Terjemah  Bulughul  Maram, terj.Moh.  Machfuddin aladip, (Semarang: Toha Putra. 2010), h. 479.
6 Dian Khairul Umam, Fiqih Mawaris, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), cet. ke-3, h. 23.
Laras Shesa: Keterjaminan Kedudukan Dzaul Arham Dalam Kewarisan Islam| 152
kepentingan  masyarakat  Islam  pada  umumnya.  Dengan  demikian,  tidak dibenarkan  jika  harta  tersebut  diberikan  kepada dzawil  arham .  Di  antara mereka  yang  berpendapat  demikian  ialah  Zaid  bin  Tsabit  r.a.  dan  Ibnu Abbas  r.a.  dalam  sebagian  riwayat  darinya,  dan  juga  merupakan  pendapat dua imam, yaitu Malik dan Syafi'i rahimahumullah.
2. Golongan  kedua  berpendapat  bahwa dzawil  arham (kerabat)  berhak mendapat  waris,  bila  tidak  ada ashhabul  furudh ,  ataupun  ashabah  yang menerima  harta  pewaris.  Mereka  berpendapat  bahwa dzawil  arham lebih berhak untuk menerima harta waris dibandingkan baitulmaal, sebab dzawil arham memiliki  kekerabatan  dengan  pewaris.  Pendapat  ini  merupakan jumhur ulama, di antaranya Umar bin Khathab, Ibnu Mas'ud, dan Ali bin Abi Thalib. Juga merupakan pendapat Imam Abu Hanifah dan Ahmad bin Hambal rahimahumullah.

## Cara Pembagian Waris untuk Dzawil Arham
Di  antara  ulama  fiqh  terjadi  perbedaan  pendapat  mengenai  tata  cara memberikan hak waris kepada para kerabat, dan dalam hal ini terbagi menjadi tiga kelompok pendapat sebagai berikut: 7

## 1. Menurut Ahlur-Rahmi
Mengenai  cara  pembagian  hak  waris  para  kerabat,  ahlur-rahmi menyatakan  bahwa  semua  kerabat  berhak  mendapat  waris  secara  rata,  tanpa membedakan  jauh-dekatnya  kekerabatan,  dan  tanpa  membeda-bedakan  antara laki-laki  dengan  perempuan.Misalnya,  seseorang  wafat  dan  meninggalkan seorang  cucu  perempuan  keturunan  anak  perempuan,  seorang  keponakan perempuan  dari  saudara  perempuan,  bibi  dari  pihak  ayah  (saudara  perempuan ayah),  bibi  dari  pihak  ibu  (saudara  perempuan  ibu),  dan  keponakan  laki-laki keturunan  saudara  laki-laki  seibu.Maka  dalam  hal  ini  mereka  mendapatkan bagian waris secara rata, tanpa melebihkan atau mengurangi salah  seorang dari ahli waris yang ada.
Mazhab ini dikenal dengan sebutan ahlur-rahmi disebabkan orang-orang yang  menganut  pendapat  ini  tidak  mau  membedakan  antara  satu  ahli  waris dengan ahli waris yang lain dalam hal pembagian, mereka juga tidak menganggap kuat serta lemahnya kekerabatan seseorang. Yang menjadi landasan mereka ialah bahwa seluruh ahli waris menyatu haknya karena adanya ikatan kekerabatan.
Mazhab  ini  tidak  masyhur,  bahkan  dhaif  dan  tertolak.Karenanya  tidak ada  satu  pun  dari  ulama  atau  para  imam  mujtahid  vang  mengakuinya  apalagi
7 Thaha Abul Ela Khalifah, Hukum Waris: Pembagian Warisan Berdasarkan Syariat Islam, h. 438.
153 | Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam, Vol.3, No.2, 2018
mengikuti  pendapat  ini  dengan  alasan  telah  sangat  nyata  bertentangan  dengan kaidah syar'iyah yang masyhur dalam disiplin ilmu mawarits.
2. Menurut Ahlut-Tanzil
Golongan  ini  disebut  ahlut-tanzil  dikarenakan  mereka  mendudukkan keturunan  ahli  waris  pada  kedudukan  pokok  (induk)  ahli  waris  asalnya.Mereka tidak memperhitungkan ahli waris yang ada (yang masih hidup), tetapi melihat pada yang lebih dekat dari ashhabul furudh dan para ashabah nya. Dengan demikian, mereka  akan  membagikan  hak  ahli  waris  yang  ada  sesuai  dengan  bagian  ahli waris yang lebih dekat, yakni pokoknya. Inilah pendapat mazhab Imam Ahmad bin  Hambal,  juga  merupakan  pendapat  para  ulama  mutakhir  dari  kalangan Maliki dan Syafi'i.
Perhatikan contoh berikut:
a. Bila seseorang wafat dan meninggalkan cucu perempuan keturunan anak perempuan,  keponakan  laki-laki  keturunan  saudara  perempuan sekandung,  dan  keponakan  perempuan  keturunan  saudara  laki-laki seayah.  Maka  keadaan  ini  dapat  dikategorikan  sama  dengan meninggalkan  anak  perempuan,  saudara  perempuan  sekandung,  dan saudara laki-laki seayah. Oleh karena itu, pembagiannya seperti berikut: 8
1) Cucu perempuan keturunan anak perempuan mendapat 1/2 bagian
2) Keponakan  laki-laki  keturunan  saudara  perempuan  sekandung mendapat 1/2 bagian
3) Keponakan  perempuan  keturunan  saudara  laki-laki  seayah  tidak mendapat bagian karena terhalang oleh keponakan laki-laki keturunan saudara perempuan sekandung. Sebab keponakan laki-laki keturunan saudara  perempuan  sekandung  di  sini  sebagai ashabah,  karena  itu ia mendapatkan sisanya.
b. Seseorang  wafat  dan  meninggalkan  keponakan  perempuan  keturunan saudara  perempuan  sekandung,  keponakan  perempuan  keturunan saudara  perempuan  seayah,  keponakan  laki-laki  keturunan  saudara perempuan  seibu,  dan  sepupu  perempuan  keturunan  paman  kandung (saudara  laki-laki  seayah).  Kasus  ini  diibaratkan  pewaris  meninggalkan saudara  perempuan  sekandung,  saudara  perempuan  seayah,  saudara
8 Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, Ahkamul-Mawaarits fil-Fiqhil-Islami , terj. Addys Aldisar dan H. Fathurrahman, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004), Cet. Pertama, h. 27.
Laras Shesa: Keterjaminan Kedudukan Dzaul Arham Dalam Kewarisan Islam| 154
perempuan  seibu,  dan  paman  kandung.  Maka  pembagiannya  adalah sebagai berikut: 9
1) Keponakan  perempuan  keturunan  saudara  perempuan  sekandung mendapatkan 1/2 bagian
2) Keponakan  perempuan  keturunan  dari  saudara  perempuan  seayah mendapat 1/6 sebagai penyempurna 2/3
3) Keponakan  laki-laki  keturunan  saudara  perempuan  seibu mendapatkan 1/6 bagian secara fardh
4) Sepupu perempuan anak dari paman kandung juga mendapatkan 1/6 bagian sebagai ashabah.
Begitulah  cara  pembagiannya,  yakni  dengan  melihat  kepada  yang  lebih dekat derajat kekerabatannya kepada pewaris yang tergolong ashhabul furudh dan ashabah .Adapun  yang  dijadikan  dalil  oleh  mazhab ahlut-tanzil ini  ialah  riwayat yang marfu' (sampai  sanadnya)  kepada  Rasulullah  saw..  Ketika  beliau  memberi hak  waris  kepada  seorang  bibi  (saudara  perempuan  ayah)  dan  bibi  (saudara perempuan  ibu)  kebetulan  saat  itu  tidak  ada  ahli  waris  lainnya,  maka  beliau memberi bibi (dari pihak ayah) dengan dua per tiga (2/3) bagian, dan sepertiga lagi diberikannya kepada bibi (dari pihak ibu).
Selain itu, juga berlandaskan fatwa Ibnu Mas'ud r.a. ketika ia menerima pengaduan  tentang  pembagian  waris  seseorang  yang  wafat  dan  meninggalkan cucu perempuan keturunan anak wanita, dan keponakan perempuan keturunan saudara perempuan sekandung. Maka Ibnu Mas'ud memberikan setengah bagian untuk  cucu  perempuan  dan  setengah  bagian  lainnya  untuk  keponakan perempuan.  Lebih  jauh  mazhab  ini  menyatakan  bahwa  hadits  Rasulullah  saw. dan  keputusan  yang  dilakukan  Ibnu  Mas'ud  menunjukkan  betapa  kuatnya pendapat mereka. 10
Adapun  dalih  orang-orang  yang  memperkuat  mazhab  kedua  ini,  yang tampak sangat logis, adalah bahwa memberikan hak waris kepada dzawil arham tidak  dibenarkan  kecuali  dengan  berlandaskan  pada  nash-nash  umum,  yang justru  tidak  memberikan  rincian  mengenai  besarnya  bagian  mereka  masing- masing  dan  tidak  ada  pentarjihan  secara  jelas.  Oleh  karena  itu,  dengan mengembalikan kepada pokoknya, karena memang lebih mendekatkan posisinya kepada  pewaris,  jauh  lebih  utama  dan  bahkan  lebih  berhak.  Sebab,  rincian besarnya bagian ashhabul furudh dan para ashabah telah dijelaskan. Maka tidak
9 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Waris, (Yogyakarta: UII Press, 2001), Cet. ke-4, h. 20. 10 Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, Kamus Ilmu Ushul Fikih, (Jakarta: Amzah, 2005), Cet. Pertama, h. 68.
155 | Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam, Vol.3, No.2, 2018
ada  jalan  lain  untuk  mengenali  dan  menuntaskan  masalah  ini  kecuali  dengan mengembalikan atau menisbatkannya kepada pokok ahli waris yang lebih dekat kekerabatannya kepada pewaris.

## 3. Menurut Ahlul Qarabah
Mazhab ini merupakan pendapat Ali bin Abi Thalib r.a. dan diikuti oleh para ulama mazhab Hanafi. Menurut Ahlul Qarabah , hak waris para dzawil arham ditentukan dengan melihat derajat kekerabatan mereka kepada pewaris. Hal ini, menurut  mereka,  dilakukan  dengan  mengqiyaskannya  pada  hak  para  ashabah, berarti  yang  paling  berhak  diantara  mereka  (para ashabah )  adalah  yang  paling dekat kepada pewaris dari segi dekat dan kuatnya kekerabatan.
Sebagaimana  telah  diungkapkan,  dalam  hal  melaksanakan  pembagian waris  untuk dzawil  arham ,  mazhab  ini  membaginya  secara  kelompok.  Dalam prakteknya  sama  seperti  membagi  hak  waris  para  ashabah,  yaitu  melihat  siapa yang paling dekat hubungan kekerabatannya dengan pewaris, kemudian barulah yang  lebih  kuat  di  antara  kerabat  yang  ada.  Selain  itu,  pelaksanaannya  tetap mengikuti kaidah umum pembagian waris, yakni bagian laki-laki adalah dua kali bagian wanita.
Di samping itu, mazhab ketiga ini telah mengelompokkan dan membagi dzawil  arham  menjadi  empat  golongan,  kemudian  menjadikan  masing-masing golongan  mempunyai  cabang  dan  keadaannya.  Keempat  golongan  tersebut adalah: 11
a. Orang-orang yang bernisbat kepada pewaris, yakni:
1) Cucu  dari  keturunan  anak  perempuan,  dan  seterusnya  ke  bawah, baik laki-laki ataupun perempuan
2) Cicit dari keturunan cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki, dan seterusnya ke bawah, baik laki-laki ataupun perempuan.
b. Orang-orang yang dinisbati kekerabatan oleh pewaris, yakni
1) Kakek yang bukan sahih, dan seterusnya ke atas, seperti ayah dari ibu, ayah dari ayahnya ibu (kakek dari ibu).
2) Nenek yang bukan sahih, dan seterusnya ke atas, seperti ibu dari ayahnya ibu, ibu dari ibu ayahnya ibu.
c. Orang-orang yang bernisbat kepada kedua orang tua pewaris, yakni:
1) Keturunan saudara perempuan sekandung, atau yang seayah, atau yang seibu, baik keturunan laki-laki ataupun perempuan.
11 Usman, Op.Cit., h. 66.
Laras Shesa: Keterjaminan Kedudukan Dzaul Arham Dalam Kewarisan Islam| 156
2) Keturunan  perempuan  dari  saudara  laki-laki  sekandung,  atau seayah, seibu, dan seterusnya.
3) Keturunan dari saudara laki-laki seibu dan seterusnya.
d. Orang-orang yang bernisbat kepada kedua kakek pewaris atau kedua nenek pewaris, yakni:
1) Bibi (saudara perempuan ayah) pewaris, baik bibi kandung, seayah, atau  seibu.  Kemudian  paman  (saudara  laki-laki  ibu)  pewaris,  dan bibi (saudara perempuan ibu), dan paman (saudara ayah) ibu.
2) Seluruh keturunan kelompok diatas.
3) Bibi dari ayah pewaris, baik yang kandung, seayah, ataupun seibu. Juga  semua  pamannya  dan  bibinya  (paman  dan  bibi  dari  ayah). Juga  pamannya  (saudara  ayah)  yang  seibu  (mencakup  semua paman dan bibi dari ibu, baik yang kandung maupun yang seayah).
4) Seluruh keturunan kelompok diatas.
5) Paman  kakak  yang  seibu,  dan  juga  paman  nenek.  Kemudian paman dan bibi, baik dari ayah maupun ibu, dari kakek dan nenek.
6) Seluruh keturunan kelompok diatas.

## Perbedaan antara Ahlut-tanzil dengan Ahlul Qarabah
1. Ahlut-tanzil tidak menyusun secara berurutan kelompok per kelompok, dan tidak pula mendahulukan antara satu dari yang lain. Sedangkan ahlul qarabah menyusun secara berurutan dan mendahulukan satu dari yang lain sebagai analogi dari ashabah bi nafsihi.
2. Dasar yang dianggap oleh ahlut-tanzil dalam mendahulukan satu dari yang lain adalah berdasarkan dekatnya keturunan dengan sang ahli waris ashhabul furudh atau ashabah . Sedangkan oleh ahlul qarabah yang dijadikan dasar ialah dekatnya dengan kekerabatan, dan bagian anak laki-laki dua kali lipat bagian kaum wanita sebagaimana yang berlaku pula dalam kalangan ahlul ashabah .

## Cara Pembagian Waris Menurut Ahlul Qarabah
Telah  dikemukakan  bahwa ahlul  qarabah ini  mengelompokkan  dan memberikan urutan, dalam pembagian hak waris, dengan mengqiyas pada jalur ashabah. 12 Dengan  demikian,  menurut  ahlul  qarabah,  yang  pertama  kali  berhak menerima  waris  adalah  keturunan  pewaris  (anak,  cucu,  dan  seterusnya).  Bila
12 Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, Op. Cit., h. 251.
157 | Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam, Vol.3, No.2, 2018
mereka  tidak  ada,  maka  pokoknya:  ayah,  kakek,  dan  seterusnya.  Jika  tidak  ada juga,  maka  barulah  keturunan  saudara  laki-laki  (keponakan).Bila  mereka  tidak ada,  maka  barulah  keturunan  paman  (dari  pihak  ayah  dan  ibu).Jika  tidak  ada, maka  barulah  keturunan  mereka  yang  sederajat  dengan  mereka,  seperti  anak perempuan  dari  paman  kandung  atau  seayah.Dengan  demikian,  berdasarkan urutan tersebut dapat disimpulkan bahwa kelompok ahli waris yang lebih awal disebutkan dapat menggugurkan kelompok berikutnya.
Syarat-syarat Pemberian Hak Waris bagi Dzawil Arham
1. Tidak  ada ashhabul  furudh .  Sebab,  jika  ada ashhabul  furudh ,  mereka  tidak sekadar mengambil bagiannya, tetapi sisanya pun akan mereka ambil karena merupakan  hak  mereka  secara radd .  Sedangkan  kita  ketahui  bahwa kedudukan  ahli  waris  secara  ar-radd  dalam  penerimaan  waris  lebih didahulukan dibandingkan dzawil arham.
2. Tidak ada ashabah. Sebab ashabah akan mengambil seluruh hak waris yang ada,  bila  ternyata  tidak  ada ashhabul  furudh .  Dan  bila  ada ashhabul  furudh , maka para ashabah akan menerima sisa harta waris yang ada, setelah diambil hak para ashhabul furudh .
3. Apabila  ashhabul  furudh  hanya  terdiri  dari  suami  atau  istri  saja,  maka  ia akan  menerima  hak  warisnya  secara fardh ,  dan  sisanya  diberikan  kepada dzawil arham . Sebab kedudukan hak suami atau istri secara radd itu sesudah kedudukan dzawil arham . Dengan demikian, sisa harta waris akan diberikan kepada dzawil arham.
Apabila dzawil  arham (baik  laki-laki  maupun  perempuan)  seorang  diri menjadi ahli waris, maka ia akan menerima seluruh harta waris. Sedangkan jika dia berbarengan dengan salah satu dari suami atau istri, maka ia akan menerima sisanya. Dan bila bersamaan dengan ahli waris lain, maka pembagiannya sebagai berikut: 13
1. Mengutamakan dekatnya kekerabatan. Misalnya, pewaris meninggalkan ahli waris cucu perempuan dari keturunan anak perempuan, dengan anak cucu perempuan dari keturunan anak perempuan, maka yang didahulukan adalah cucu perempuan dari anak perempuan. Begitu seterusnya.
2. Apabila ada kesamaan pada kedekatan derajat kekerabatan, maka yang lebih berhak  untuk  dintamakan  adalah  yang  paling  dekat  dengan  pewaris  lewat ashhabul furudh atau ashabah .  Misalnya,  seseorang  wafat  dan  meninggalkan cucu  perempuan  dari  keturunan  anak  laki-laki,  dan  cucu  laki-laki  dari
13 Usman, Op.Cit., h. 184.
keturunan  anak  perempuan,  maka  yang  lebih  didahulukan  adalah  cucu perempuan  dari  keturunan  anak  laki-laki.  Dalam  contoh  ini,  tampak  ada kesamaan  derajat  di antara  kedua ahli waris,  keduanya  memiliki  hubungan kekerabatan  dengan  pewaris  sama-sama  sebagai  cucu.  Hanya  saja,  cucu perempuan  keturunan  anak  laki-laki  bernasab  kepada  pewaris  lewat  jalur ashhabul  furudh ,  sedangkan  cucu  laki-laki  dari  keturunan  anak  perempuan melalui dzawil arham .
3. Apabila segi derajat dan kedekatannya kepada pewaris sama, maka haruslah mengutamakan mana yang lebih kuat kedekatan kekerabatannya. Misalnya, seseorang  wafat  dan  meninggalkan  anak  perempuan  dari  saudara  laki-laki sekandung  (yakni  keponakan  sekandung)  dengan  anak  perempuan  dari saudara laki-laki seayah (keponakan bukan sekandung), maka dalam keadaan seperti  ini  kita  harus  mengutamakan  keponakan  kandung,  dan  berarti seluruh  harta  waris  menjadi  haknya.  Yang  demikian  itu  disebabkan keponakan kandung lebih kuat kekerabatannya. Begitulah seterusnya.
4. Apabila  dalam  suatu  keadaan  terjadi  persamaan,  maka  pembagiannya dilakukan secara merata. Artinya, semua ahli waris dari dzawil arham berhak menerima  bagian.  Misalnya,  seseorang  wafat  dan  meninggalkan  seorang anak perempuan dari anak paman kandung, seorang anak perempuan dari anak paman yang lain (sekandung), dan seorang anak perempuan dari anak paman  kandung  yang  lain.  Atau  dengan  redaksi  lain,  orang  yang  wafat  ini meninggalkan  tiga  putri  keturunan  anak  paman  kandung.  Maka  harta warisnya dibagi secara merata di antara mereka, karena ketiganya memiliki derajat yang sama dari segi kekerabatan.
5. Aturan pemberian hak waris terhadap para dzawil arham adalah bagian laki- laki  dua  kali  lipat  bagian  perempuan,  sama  seperti  dalam  pembagian  para ashabah  untuk  anak  laki-laki  dan  anak  perempuan,  sekalipun dzawil  arham itu keturunan saudara laki-laki atau saudara perempuan seibu.

## Wasiat Wajibah
Wasiat  adalah  harta  yang  diberikan  oleh  seseorang  kepada  orang  lain atau  beberapa  orang  tertentu  sesudah  kematiannya  atau  memerdekakan budaknya. Baik dia menjelaskan dengan terus terang dalam teks wasiatnya atau tidak  menjelaskannya.Wasiat  terkadang  digunakan  untuk  barang  yang diwasiatkan  dan  juga  untuk  akadnya.Apabila  dimaksudkan  adalah  barangnya berarti  mengandung  makna  menyampaikan  karena  orang  yang  berwasiat menghubungkan kebaikan dunia dengan kebaikan akhiratnya.
Apabila  makna  yang  dimaksud  adalah  al-isha  berate  adalah  akadnya. Sebab hal ini berkaitan dengan rukun dan syaratnya.Al-wajibah menurut bahasa
159 | Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam, Vol.3, No.2, 2018
adalah  keharusan yang  tetap.  Salah  satu  dalil  yang menunjukkan adanya  wasiat wajibah adalah:
                                                                                                      
                                    
Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut,  jika  ia  meninggalkan  harta  yang  banyak,  Berwasiat  untuk  ibu-bapak  dan  karib kerabatnya  secara  ma'ruf,  (ini  adalah)  kewajiban  atas  orang-orang  yang  bertakwa .(Al- Baqarah: 180).
Pengertian  wajib  tersimpulkan  dari  makna  ayat  diatas  pada  permulaan ayat ini yaitu kutiba yang artinya diwajibkan dan di penghujung ayat yaitu haqqan „alal mutaqqin , sebagai kewajiban atas orang-orang yang bertaqwa.
Hikmah  berwasiat  untuk  selain  ahli  waris  terlihat  jelas  dalam  beberapa kondisi yang mengharuskan seseorang bersilahturahim dengan kerabat, berbuat kebajikan kepada sebagian kerabat, sebab mereka tidak disebutkan haknya oleh ayat mawaris.Dan selain mereka dari kalangan ahli waris menghalanginya.Hal ini termasuk  suatu  jenis  jaminan  social  keluarga  yang  umum  diluar  batasan kewarisan.Oleh  karena  itu  disebutkan  sebagai  suatu  kebajikan  dan  sikap  yang taqwa.Hal ini tidak menzalimi ahli waris, bahkan hak mereka selalu diperhatikan didalamnya.Namun  dengan  menekankan  ketawqaan  dalam  batasan  kewajaran dan keseimbangan dalam memberikan kebajikan dan kemurahan.

## Persyaratan Wasiat Wajibah
1. Hendaknya orang berwasiat belum pernah memberi mereka tanpa imbalan melalui perlakuan lain seperti memberi hibah dalam kadar yang sama dengan wasiat.
2. Mereka bukan termasuk orang yang berhak mendapat sesuatu dari tirkah melalui ashabul furud maupun ashabah.

## Orang-Orang Yang Berhak Mendapatkan Wasiat Wajibah
1. Orang-orang  yang  tingkat  pertama  dari  keturunan  anak  perempuan  yang orangtua mereka telah mati terlebih dahulu semasa kedua orangtunya atau salah satu dari kedua orangtuanya masih hidup, oleh karena itu tidak berhak mendapat wasiat wajibah ibnu ibnil binti.
2. Keturunan anak dari anak kandung dan seterusnya hingga ke bawah namun dengan  syarat  setiap  orangtua  dari  mereka  menghijab  anaknya  sendiri,
namun  tidak  anak  yang  lain.  Bagian  setiap  orangtua  dibagikan  kepada anaknya masing-masing dan seterusnya dengan pembagian warisan.

## Kadar Wasiat Wajibah
Wasiat wajibah mempunyai kadar yang sama dengan apa yang diterima oleh sang anak yang mati di masa orangtuanya masih hidup sebagai warisan dari tirkahnya,  sendainyan  dia  masih  hidup  disaat  kematiannya,  akan  tetapi  dengan syarat  tidak  melebihi  sepertiga. 14 Jika  orang  yang  mewasiatkan  sejumlah  1/3 maka  dinilai  cukup.  Jika  yang  diwasiatkan  sesuatupun,  maka  wasiat  wajibah harus ditunaikan berdasarkan kekuatan hukum namun dalam batasan sepertiga.
Jika  wasiat  wajibah  ditentukan  lebih  dari  sepertiga,  maka  yang dilaksanakan  hanyalah  dalam  batasan  sepertiga  sedangkan  selebihnya berkedudukan  sebagai  wasiat  ikhtiyariah  yang  pelaksanaannya  bergantung kepada persetujuan ahli waris lainnya.
Kita anggap anak yang mati di masa kehidupan orang yang diwarisinya masih hidup, lalu ditetapkan bagiannya dari tirkah dengan syarat tidak lebih dari sepertiga  harta  dan  kita  berikan  kepad  aorang  yang  berhak  menerima  wasiat wajibah  ini,  lalu  dibagikan  ke  mereka  dengan  ketentuan lidzakrin  mitslu  hazil unsayain. Adapun sianya dibagikan kepada para ahli waris sesuai dengan bagian ashabul furud atau ashabah masing-masing. Sebagai contoh uraian dibawah ini:
1. Seseorang  mati  meninggalkan  seorang  anak  laki-laki  dan  cucu  laki-laki pancar laki-laki yang ayahnya telah mati di masa orangtuanya masih hidup, sedangkan tirkahnya berupa lahan seluas 30 hektar.
Penyelesaiannya:
Kita prediksikan anak yang mati saat orangtunya masih hidup dalam keadaan hidup, sehingga tirkahnya dibagi menjadi dua diantara kedua anak laki-laki.Dan  sebagaimana  yang  telah  dimaklumi  bahwa  setengah  lebih banyak  dari  sepertiga,  oleh  karena  itu  bagi  cucu  lelaki  dari  anak  laki-laki berhak mendapat wasiat wajibah dalam batasan sepertiga, tidak boleh lebih dari itu. Kadar wasiat wajibah bagi cucu laki laki dari anak laki-laki ialah:
30 x 1 / 3 = 30/3 = 10 hektar. Adapun sisany yaitu 20 hektar untuk anak laki-laki yang masih hidup.
2. Seseorang yang mati meninggalkan seorang cucu perempuan dari anak laki- laki  yang  meninggal  dunia  saat  pewarisnya  masih  hidup,  dua  orang  anak perempuan, ayah dan nenek dari pihak ibu.
14 Amir Syarifuddin, Op.cit., h. 247.
161 | Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam, Vol.3, No.2, 2018
Penyelesaiannya:
Kita  prediksikan  bagain  anak  laki-laki  jika  masih  hidup,  sehingga dpat ditentukan bagiannya yaitu menjadi ashabah bi ghair bersam dua orang anak perempuan.Sedangkan bagian ayah 1/6 dan nenek dari pihak ibu juga seperenam.Jika ditashihkan maka sisa hartanya 4/6.4/6 dibagikan kepada a‟ yang berjumlah 4 bagian, sehingga masing-masing mendapat 1/6 untuk dua orang anak perempuan, sedangkan anak laki-laki yang digantikan oleh cucu perempuan pancar laki-laki mendapatkan 2/6.

## Keterjaminan Kedudukan Dzaul Arham Dalam Kewarisan Islam Melalui Wasiat Wajibah
Orang-orang yang berhak menerima wasiat wajibah adalah walidain atau aqrabin yang tidak mendapatkan atau menerima warisan saja, sedangkan mereka yang  mendapatkan  atau  menerima  harta  peninggalan  tidak  berhak  menerima wasiat wajibah.Mengenai walidai atau aqrabin masih bersifat umum.Hal itu tentu saja  menimbulkan  pertanyaan  apakah  setiap  walidain  atau  aqrabin  berhak menerima  wasiat  wajibah.Sebab  para  walidain  tersebut  memiliki  faktor  yang berbeda  ketika  tiidak  bisa  menerima  warisan.  Faktor-faktor  yang menyebakannya:
1. Terkena  penghalang  kewarisan  seperti  perbudakan,  pembunuhan  ataupun beda agama.
2. Terkena hijab atau berstatus mahjub.
3. Termasuk dalam golongan dzaul arham .
Dengan  kata  lain  dari  beberapa  faktor  diatas  jika walidain tersebut tergolong  sebagai dzaul  arham maka  berhak  baginya  diberikan  wasiat  wajibah. Golongan  yang  menyatakan  bahwa dzawul  arham berhak  mendapatkan  warisan Adalah Ali, Ibnu Mas‟ud, Syuraih Al-Qadhi, Ibnu Sirrin, „Atha, Mujahid Imam Abu  hanifah  dan  Imam  Ahmad  bin  Hambal.  Alasan  yang  dikemukan  mereka sebagaiman  dikutip  oleh  Fatcturrahman  bahwa  rangkaian  kalimat    “ ba‟duhum biba‟dhin  fi  kitabillah.” Maknanya “ba‟dahum  aula  bimiratsi  ba‟dhin  fima  kataballahu wahakam  bihi.”, yakni  sebagian  kerabat  yang  lain  menurut  ketentuan  dan ketetapan  Allah. 15 Bukan  berarti  bahwa  sebagian  kerabat  itu  lebih  utama  dari pada  sebagian  kerabat  yang  lain.  Sehingga  membawa  akibat  adanya  penafsiran untuk menyisihkan dzaul arham dari pengertian kerabat secara umum.
Menurut  kebanyakan  mufassirin  ayat  75  Surat  Al-Anfal  tersebut merupakan  penasakh  ayat  alquran  tentang  pusaka  mempusakai  berdasarkan
15 Usman, Op.Cit., h. 85.
Laras Shesa: Keterjaminan Kedudukan Dzaul Arham Dalam Kewarisan Islam| 162
ikatan janji prasetia di Surat An-Nisa ayat 33.Karenanya hak waris, para kerabat itu mutlak dan bersifat umum, tidak terbatas kepada kerabat golongan ashhabul furudh dan ashabah saja, melainkan juga golongan dzaul arham .Dengan demikian hak  waris  seluruh  kerabat  itu  harus  berdasarkan  suatu  ketentuan  yang  bersifat umum yang dalam hal ini sudah tercakup pada kalimat al-arham.
Berdasarkan uraian diatas maka pusaka dzawul arham ditetapkan oleh al- quran  bukan  menambah  hokum  yang  tidak  ditemukan  oleh  al-quran.  Fuqaha Jumhur  yang  menyatakan  adanya  hak  waris  bagi  dzaul arham  menetapkan dua syarat  agar  mereka  dapat  menerima  harta  peninggalan  kerabatnya  yang  telah meninggal yaitu:
1. Sudah tidak ada ashhabul furudh dan ashabah sama sekali
2. Apabila hanya bersama suami atau istri saja.
Jika  hal  pertama  yang  terjadi  maka dzaul  arham akan  menerima  seluruh harta  warisan  tanpa  terkecuali.  Jika  yang  terjadi  adalah  hal  yang  kedua  maka setelah diambil bagian suami atau istri maka sisanya akan diberikan kepada dzaul arham . Namun apabila dzaul arham tersebut lebih dari satu maka ada 3 asas yang bisa  mendasari  pembagiannya  yaitu: 16 Asas  al-Qarabah ialah  berdasarkan kedekatan nasab antara dzaul arham dengan orang yang meninggal. Dzaul arham yang nasab nya lebih dekat akan terlebih dahalu diperhitungkan bagiannya.
Asas tanzil adalah suatu asas dengan menempatkan mereka kepada status ahli  waris  yang  menjadikan  sebab  adanya  pertalian  nasab  dengan  orang  yang meninggal  dan  menggantikan  bagiannya,  sekiranya ia  masih  hidup.  Jika  derajat dzawul  arham tersebut  sudah  jauh,  hendaklah  bergeser  sederajat  demi  sederajat sampai  mancapai  ahli  waris mudla  bihi yang  hendak  ditempati kedudukannya.Berhak  atau  tidaknya dzawul  arham ini  mendapatkan  harta peninggalan  tergantung  pada mudla  bihi yang  ditempati  kedudukannya.Begitu pula tentang seberapa besar bagiannya tergantung pada mudla bihi yang ditempati kedudukannya.
Asas  Rahmi ,  adalah  suatu  asas  berdasarkan  kepada  Rahim  secara keseluruhan. Karenanya mereka yang ada tatkala meninggalnya si pewaris tidak boleh  dibedakan  dan  tidak  boleh  diutamakan  yang  satu  dengan  yang  lainnya. Seluruh  ahli  waris dzawul  arham menurut  asas  ini  berhak  mendapatkan  bagian yang  sama.  Jadi  apabila dzawul  arham yang  bakal  mewarisi  ini  beberapa  orang maka seluruh harta peninggalan si pewaris dibagi sama rata antar mereka, selama mereka memiliki asas umum yang sama sebagai dzawul arham .
16 Ibid., h. 185.
163 | Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam, Vol.3, No.2, 2018
Dari  pemaparan  diatas  maka  penulis  menyarankan  penyelesain  bagian dzawul arham tersebut melalui wasiat wajibah dengan penyelesaian menurut Prof. T. M. Hasby Ash-Shiddieqy. Yaitu dengan beberapa jalan yaitu: 17
1. Menentukan  bagian  masing-masing  ahli  waris  termasuk  penerima  wasiat wajibah,  menggantikan  kedudukan  orang  tuanya  yang  telah  meninggal sesuai kadar penerimaannya.
2. Memberikan  bagian  penerimaan  penerima  wasiat  wajibah  tersebut  sebesar bagian  yang  seharusnya  diterima  oleh  orangtuanya  maksimal  sepertiga bagian  atau  sebesar  sepertiga  tirkah  apabila  penerimaannya  melebihi  batas maksimal tersebut.
3. Memberikan  kelebihan  tirkah  setelah  diambil  bagian  penerima  wasiat wajibah kepada para ahli waris sesuai kadar bagiannya masing-masing.
Sehingga  dengan  jalan  ini  bagian dzawul  arham masih  sangat diperhitungkan  kedudukannya  atau  bisa  terjamin  kedudukannya. Dzawul  arham walaupun  dengan  syarat  tertentu  daripada  tidak  sama  sekali  diperhitungkan kedudukannya  padahal  bisa  jadi  kedudukannya  lebih  dekat  dengan  si  pewaris dan terlebih lagi mungkin lebih membutuhkan dilihat dari faktor usia yang dekat biasanya adalah yang lebih produktif. Sayangnya mengenai dzawul arham sama sekali  tidak  disinggung  bagian dzawul  arham di  dalam  hokum  normative yurisdisnya yaitu Kompilasi Hukum islam.
Kompilasi  Hukum  Islam  di  Indonesia  mempunyai  ketentuan  tersendiri mengenai  konsep  wasiat  wajibah  ini  hanya  kepada  anak  angkat  dan  orang  tua angkat  saja.Dalam  pasal  209  KHI  disebutkan  bahwa  harta  peninggalan  anak angkat  dibagi  berdasarkan  pasal  176  sampai  dengan  pasal  193  KHI,  terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberikan wasiat wajibah sebanyak sepertiga  dari  harta  warisan  anak  angkatnya.Sedangkan  terhadap  anak  angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya.18Berbeda dengan konsep wasiat wajibah yang  diatur  dalam  fiqih  yang  memberlakukan  wasiat  wajibah  hanya  bagi  orang yang memiliki hubungan darah dengan si pewaris.Untuk memenuhi kebutuhan dan mengatasi kesulitan yang terjadi ditengah masyarakat maka diberlakukanlah peraturan mengenai hukum wasiat wajibah karena hubungan pengangkatan anak dimasukkan  ke  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  yang  merupakan  dasar  hukum bagi umat Islam di Indonesia.
Dalam  undang-undang  hukum  wasiat  Mesir,  wasiat  wajibah  diberikan terbatas  kepada  cucu  pewaris  yang  orang  tuanya  telah  meninggal  dunia  lebih
17 Ibid., h. 85-86. 18 Ahmad Rofiq , Op.Cit, h. 110.
Laras Shesa: Keterjaminan Kedudukan Dzaul Arham Dalam Kewarisan Islam| 164
dahulu  dan  mereka  tidak  mendapatkan  bagian  harta  warisan  disebabkan kedudukannya  sebagai dzawil  arham atau  terhijab  oleh  ahli  waris  lain. 19 Para  ahli hukum  Islam  mengemukakan  bahwa  wasiat  adalah  pemilikan  yang  didasarkan pada  orang  yang  menyatakan  wasiat  meninggal  dunia  dengan  jalan  kebaikan tanpa menuntut imbalan atau tabarru' .
Sayyid  Sabiq  mengemukakan  bahwa  pengertian  ini  sejalan  dengan definisi  yang  dikemukakan  oleh  para  ahli  hukum  Islam  dikalangan  madzhab Hanafi  yang  mengatakan  wasiat  adalah  tindakan  seseorang  yang  memberikan haknya  kepada  orang  lain  untuk  memiliki  sesuatu  baik  merupakan  kebendaan maupun  manfaat  secara  suka  rela  tanpa  imbalan  yang  pelaksanaannya ditangguhkan  sampai  terjadi  kematian  orang  yang  menyatakan  wasiat  tersebut. Sedangkan  Al-Jaziri,  menjelaskan  bahwa  dikalangan  mazhab  Syafi'i,  Hambali, dan  Maliki  memberi  definisi  wasiat  secara  rinci,  wasiat  adalah  suatu  transaksi yang  mengharuskan  orang  yang  menerima  wasiat  berhak  memiliki  sepertiga harta peninggalan orang yang menyatakan wasiat setelah ia meninggal dunia.

## Penutup
Kedudukan dzaul  arham memang  tidak  tersurat  dalam  al-Quran  tapi kedudukanya  sudah  menjadi  ijma  para  ulama  masih  diperhitungkan  dengan beberapa  syarat  diantaranya  tidak  ada ashhabul  furudh .  Sebab,  jika  ada ashhabul furudh ,  mereka  tidak  sekadar  mengambil  bagiannya,  tetapi  sisanya  pun  akan mereka ambil karena merupakan hak mereka secara radd . Sedangkan kita ketahui bahwa  kedudukan  ahli  waris  secara ar-radd dalam  penerimaan  waris  lebih didahulukan dibandingkan dzawil arham .Kedua, tidak ada ashabah . Sebab ashabah akan  mengambil  seluruh  hak  waris  yang  ada,  bila  ternyata  tidak  ada ashhabul furudh . Dan bila ada ashhabul furudh , maka para ashabah akan menerima sisa harta waris  yang  ada,  setelah  diambil  hak  para ashhabul  furudh .Dan  terakhir,  apabila ashhabul furudh hanya terdiri dari suami atau istri saja, maka ia akan menerima hak warisnya  secara  fardh,  dan  sisanya  diberikan  kepada dzawul  arham .  Sebab kedudukan  hak  suami  atau  istri  secara  radd  itu  sesudah  kedudukan dzawul arham .Dengan demikian, sisa harta waris akan diberikan kepada dzawul arham .
Melalui  wasiat  wajibah dzaul  arham sebagai walidain bagiannya diperhitungkan. Dan penyelesaian wasiat wajibah yang penulis sarankan adalah penyelesaian  dari  Hasbi  Ash-Shiddiqi  yaitu  dengan  jalan.  Menentukan  bagian masing-masing  ahli  waris  termasuk  penerima  wasiat  wajibah,  menggantikan kedudukan orang tuanya yang telah meninggal sesuai kadar penerimaannya.Memberikan  bagian  penerimaan  penerima  wasiat  wajibah
19 Amir Syarifuddin, Op.Cit, h. 247.
165 | Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam, Vol.3, No.2, 2018
tersebut  sebesar  bagian  yang  seharusnya  diterima  oleh  orangtuanya  maksimal sepertiga  bagian  atau  sebesar  sepertiga  tirkah  apabila  penerimaannya  melebihi batas  maksimal  tersebut.Memberikan  kelebihan  tirkah  setelah  diambil  bagian penerima wasiat wajibah kepada para ahli waris sesuai kadar bagiannya masing- masing.
Sehingga  dengan  jalan  ini  bagian dzawul  arham masih  sangat diperhitungkan  kedudukannya  atau  bisa  terjamin  kedudukannya. Dzawul  arham walaupun  dengan  syarat  tertentu  daripada  tidak  sama  sekali  diperhitungkan kedudukannya  padahal  bisa  jadi  kedudukannya  lebih  dekat  dengan  si  pewaris dan terlebih lagi mungkin lebih membutuhkan dilihat dari faktor usia yang dekat biasanya adalah yang lebih produktif. ■
Laras Shesa: Keterjaminan Kedudukan Dzaul Arham Dalam Kewarisan Islam| 166

## Daftar Pustaka
Ahmad, Beni Saebani, Fiqh Mawaris, (Bandung: Pustaka Setia, 2013).
Azhar,Ahmad Basyir, Hukum Waris, (Yogyakarta: UII Press, 2014), Cet. ke-7.
Aziz,  Abdul  Muhammad  Azzam  dan  Abdul  Wahhab  Sayyed  Hawwas, Fiqh Munakahat , (Jakarta: Amzah, 2011).
Hajar,  Al  Hafizh  Ibn  Al-  Asqalani, Terjemah  Bulughul  Maram, terj.  Moh. Machfuddin aladip, (Semarang: Toha Putra. 2010).
Jumantoro,  Totok  dan  Samsul  Munir  Amin, Kamus  Ilmu  Ushul  Fikih, (Jakarta: Amzah, 2015), Cet. Ke-5.
Khairul, Dian Umam, Fiqih Mawaris, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), cet. ke-5.
Komite  Fakultas  Syariah  Universitas  Al-Azhar, Ahkamul-Mawaarits  fil-Fiqhil- Islami , terj. Addys Aldisar dan H. Fathurrahman, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004), Cet. Pertama.
Syarifuddin, Amir, Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: Kencana, 2016), cet. ke-7.
Thaha,  Abul Ela  Khalifah, Hukum  Waris:  Pembagian  Warisan  Berdasarkan  Syariat Islam . 2012.
Usman,Suparman dan Yusuf Somawinata, Fiqh Mawaris:Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002).