## J urnal Legisia
Volume 12 Nomor 2 Tahun 2022 Program Studi Hukum Fakultas Hukum dan Sosial Universitas Sunan Giri Surabaya, Sidoarjo

## TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PROSES PENYELESAIAN KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS MELALUI ADR ( ALTERNATIF DISPUTE RESOLUTION) DI WILAYAH HUKUM POLDA JATIM
1 M Syifa Yulianis, 2 Firman Arif Hidayat Universitas Sunan Giri Surabaya
1, yulianis332@gmail.com
2 fhsunsuri@gmail.com

## Abstract
Traffic accidents that occur a lot are very regrettable, especially since there have been many rules given, there are several things why there are many accidents on the road, one of which is the low ethics of driving on the road, as well as the lack of road users and the disobedience of road users to all traffic rules so the biggest factor is the factor of human negligence,  with the occurrence of traffic accidents will cause casualties from minor injuries, severe injuries to loss of life, all of which require a fair solution for both parties, and one of the solutions that can be applied to cases of road accidents is to use peaceful roads  or  through  arlternative  dispute  resolution  (ADR),  the  research  method  used  is  normative research methods with a statutory approach as the main legal material,  a review based on legal norms that cover many things including how investigators' efforts in resolving traffic accident cases through ADR (Alternative Dispute Resolution) and what factors abort the validity of  the settlement of traffic accident cases through ADR (Alternative Dispute Resolution).
Keywords : Legal Aspects, Lalin Accidents , Non-Ligitation.
Submit Approve Publish 20 Desember 2021 10 Januari 2022 27 Januari 2022

## PENDAHULUAN.
Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan  dan  integrasi  nasional  sebagai  bagian  dari  upaya  memajukan kesejahteraan umum  sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional yang  harus  dikembangkan  potensi  dan  perannya  untuk  mewujudkan  keamanan, keselamatan,  ketertiban,  dan  kelancaran  berlalu  lintas  dan  Angkutan  Jalan  dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah.
Lalu  lintas  dan  angkutan  jalan  diselenggarakan  dengan  tujuan  terwujudnya pelayanan  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan  yang  aman,  selamat,  tertib,  lancar,  dan terpadu  dengan  mode  angkutan  lain  untuk  mendorong  perekonomian  nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu  menjunjung  tinggi  martabat  bangsa,  terwujudnya  etika  berlalu  lintas  dan budaya  bangsa  dan  terwujudnya  penegakan  hukum  dan  kepastian  hukum  bagi masyarakat.
Etika  berlalu  lintas  oleh  para  penguna  jalan  harus  dijunjung  tinggi,  berbagai aturan  untuk  para  penguna  jalan  lewat  rambu-rambu  jalan  yang  ada  sepautnya menjadi  panduan  bagi  para  pengguna  jalan  raya,  di  samping  aturan  lainnya  demi terciptanya tertib baik bagi pengendara, penguna jalan maupun secara keseluruhan. Segala  peraturan  yang  ada  bagi  penguna  jalan  raya  sejatinya  harus  di  patuhi  tanpa kecuali,  agar  tidak  timbul  masalah  di  jalan,  karena  ada  benturan  kelalaian  dan kesalahan bagi para pengguna jalan raya.
Banyak masyarakat pengguna jalan raya , yang abai akan segala etika dan aturan atau  rambu-rambu  lalu  lintas,  sehingga  itu  menimbulkan  terjadinya  kecelakaan  di jalan jalan raya. Meskipun  Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.
Dengan timbulnya kecelakaan di jalan raya mulai dari yang ringan sampai yang berat  dan  menimbulkan  banyak  kerugian,  mulai  dari  luka  sampai  kerugian  harta benda, bahkan smapi kehilangan nyawa, mengakibatkan permasalahan tersendiri, baik bagi masyarakat, maupun korban pada khususnya.
Berbagai  upaya  dilakukan  oleh  para  pelaku  dan  korban    kecelakaan  di  jalan raya, mulai dari yang serius yaitu harus kena sanksi pidana mapun penyelesaian secara damai dari kedua belah pihak. Untuk pelanggaran yang menimbilakn kecelakaan di jalan raya ada upaya penyelesaian secara damai Sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Undang-Undang  No.  22  Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan, menekankan penyelesaian kasus pelanggaran lalu lintas melalui jalur hukum. Namun dalam  realitanya,  ada  perdamaian  terhadap  pelanggaran  lalu  lintas  di  tingkat kepolisian, yang dilakukan oleh pelaku dengan memberikan sejumlah ganti kerugian materiil maupun immateriil (santunan) kepada korban.
Penyelesaian dengan jalur perdamaian tidak diakui dalam hukum pidana tetapi telah berkembang dan hidup di tengah masyarakat. Penulisan skripsi ini dimaksudkan
untuk  mengetahui  cara  penyelesaian  kasus  kecelakaan  lalu  lintas  dan  untuk mengetahui  perdamaian  yang  dilakukan  pelaku  kecelakaan  yang  berkaitan  dengan korban  tindak  pidana  lalu  lintas  jalan  raya,  serta  untuk  mengetahui  pemberian santunan sebagai bentuk perdamaian dari pelaku tindak pidana lalu lintas jalan raya, berdasarkan    uraian  tersebut  diatas,  maka  muncul  permasalahan  bagaimana    syarat sahnya  penyelesaian  kasus  kecelakaan  lalu  lintas  melalui  ADR  (Alternatif  Dispute Resolution)  yang  harus  dipenuhi  serta  bagaimana  upaya  penyidik  dalam menyelesaikan  kasus  kecelakaan  lalu  lintas  melalui  ADR  (Alternatif  Dispute Resolution).

## METODE PENELITIAN
Metode  pendekatan  masalah  yang  digunakan  dalam  penulisan  skripsi  ini  adalah pendekatan  yuridis  normative  yaitu  penelaahan  berdasarkan  norma-norma  hukum yang mencakup banyak hal diantaranya  meliputi tentang bagaimana upaya penyidik dalam  menyelesaikan  kasus  kecelakaan  lalu  lintas  melalui  ADR  (Alternatif  Dispute Resolution)  dan  faktor  apakah  yang  menggugurkan  sahnya  penyelesaian  kasus kecelakaan lalu lintas melalui ADR (Alternatif Dispute Resolution).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penyelesaian  Kasus  Kecelakaan  Lalu  Lintas  Melalui  Adr  ( Alternative  Dispute Resolution)
Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak  disengaja  melibatkan  kendaraan  dengan  atau  tanpa  pengguna  jalan  lain  yang mengakibatkan kerugian dan/atau kerugian harta benda. Sedangkan menurut Kamus Besar  Bahasa  Indonesia  pengertian  kecelakaan  adalah  kejadian  (peristiwa)  yang menyebabkan orang celaka. Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, perbuatan  yang  menimbulkan  kerugian pada  pihak  korban  dapat  diproses menurut hukum baik secara perdata maupun pidana umum.
Adapun tindak pidana berbeda hakikatnya dengan perbuatan melawan hukum dalam konteks perdata. Namun, kesamaan antara keduanya merupakan salah (wrong) dan masing-masing merupakan pelanggaran terhadap larangan hukum (commission) atau  terhadap  kewajiban  hukum  (omission).  Apabila  pelanggaran  tersebut menimbulkan  konsekuensi  pidana  yang  dilekatkan  pada  pelanggaran  itu,  maka pelanggaran itu merupakan tindak pidana. Konsekuensi pidana yang dimaksud adalah berupa tuntutan secara pidana di muka pengadilan pidana dan dijatuhi sanksi pidana bila terbukti bersalah.
Sebelum adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan,  peraturan  dan  penerapan  sanksi  pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan mati atau luka-luka didasarkan pada Pasal
359 dan Pasal 360 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Dengan berlakunya Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  22  tahun  2009,  maka  ketentuan  yang digunakan  sebagai  dasar  hukum  mengenai  ketentuan  pidana  kecelakaan  lalu  lintas diatur dalam Pasal 310.
Sebab-sebab kecelakaan lalu lintas :

## a)Faktor Manusia
Faktor  manusia  merupakan  faktor  yang  paling  dominan  dalam  kecelakaan, hampir semua kejadian kecelakaan di lakukan dengan melanggar rambu-rambu lalu lintas.  Pelanggaran  terjadi  karena  ketidak  sadaran  manusia  dalam  pelanggaran  lalu lintas atau juga manusia tidak mengetahui arti dari rambu-rambu lalu lintas tersebut.
Bahkan  banyak  anak  muda  yang  mengendarai  kendaraan  tidak  aturan  seperti  ugal- ugalan, dipakai area balap, bahkan mengendarai dalam kondisi mabuk. Disamping itu juga,  saat  mudik  banyak  keluarga  yang  mengendarai  sepeda  motor  yang  tidak  tahu aturan, satu keluarga dalam satu motor. Motor satu dipakai 4-5 orang. Seperti itulah yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas terjadi dari faktor manusia.

## b) Faktor Kendaraan
Kondisi kendaraan yang akan di jadikan sebagai alat transportasi juga harus di perhatikan,  apakah  kendaraan  memang  sudah  siap  dikendarai  atau  belum.  Faktor kendaraan yang sering terjadi yaitu ban pecah, rem blong,  bensin habis bahkan ada mesin yang tidak berfungsi optimal, dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan. Untuk itu kita harus sering memperhatikan dan memperbaiki kendaraan yang kita gunakan.

## c) Faktor Jalan
Faktor  jalan  terkait  dengan  jarak  pandang  kita,  banyak  jalanan  yang  rusak, bergelombang  yang  sangat  berbahaya  bagi  pengendara  sepeda  motor.  Jalan bergelombang banyak juga mengakibatkan ketidakstabilan dan keseimbangan dalam mengendara,  sehingga  pengendara  akan  sulit  mengendalikan  kendaraannya  dan mengakibatkan bisa menabrak pengendara lainnya. Tidak hanya jalan berlubang dan bergelombang,  jalan  berliku  juga  bisa  mengakibatkan  kecelakaan  lalu  lintas.  Saat pengendara  tidak  sadar  dan  tidak  mengetahui  adanya  tikungan  diatas  jurang pengendara bisa terjun ke dalam jurang dan belum tentu juga selamat bagi pengendara.

## d) Faktor Cuaca
Faktor  cuaca  juga  bisa  menjadi  dampak  yang  buruk,  terutama  pada  musim hujan.  Saat  hujan  deras  bahkan  berangin,  hendaknya  kita  berhenti  dahulu  sampai hujannya reda. Bisa terjadi kecelakaan dengan pohon tumbang dan lawan arah karena jalanan tidak jelas dari jarak pandang kita.
Dampak kecelakaan lalu lintas :

## e) Meningkatnya Korban Kecelakaan
Dari  faktor-faktor  sudah  diketahui  bahwa  kecelakaan  lalu  lintas  bisa menyebabkan semakin meningkatnya korban kecelakaan. Banyak contoh yang terjadi termasuk kecelakaan bus rombongan haji yang menabrak dua rumah dipinggir jalan. Bus melaju kencang dan menabrak dua rumah yang berada di pinggir jalan. Korban tewas adalah pengemudi bus sendiri atas keteledoran dan keegoisannya sendiri. Akibat terjadi  benturan  keras,  kondisi  bus  mengalami  rusak  berat  pada  bagian  depan, sedangkan dua rumah penduduk nyaris ambruk.

## f) Ketidak Nyamanan
Dari  itu  semua  masyarakat  sekitar  merasa  tidak  nyaman  dengan  adanya kecelakaan lalu lintas. Bahkan juga bisa menyebabkan trauma yang ingin belajar naik kendaraan jadi bimbang dan ragu.

## g) Mengganggu Jalannya Lalu Lintas
Kecelakaan lalu lintas hampir setiap hari terjadi, dengan kejadian tersebut bisa membuat  jalanan  macet  total,  bahkan  juga  bisa  mengakibatkan  kecelakaan  juga. Peristiwa tersebut bisa mengganggu pengguna jalan yang lain.
Dengan hadirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka sesuai dengan asas lex specialis derogat lex generalis sudah sepatutnya Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP menjadi tidak berlaku. Dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas secara hukum dan menerapkan ketentuan hukum yang berlaku, penyelesaian perkara ini juga sering dilakukan melalui jalur di luar pengadilan atau dengan kata lain diselesaikan melalui perdamaian  (islah)  antar  para  pihak.  Mekanisme  ini  sering  juga  disebut  dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Alternative Dispute Resolution/ADR).

## Kasus Yang Terjadi, Yang Diselesaikan Melalui ADR
Secara jelas tersirat dalam UUD 1945 hasil amandemen Pasal 1 ayat (3), yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Dalam konsep Negara Hukum  selalu  menjunjung  tinggi  adanya  sistem  hukum  yang  menjamin  kepastian hukum  dan  perlindungan  terhadap  hak-hak  rakyat.  Sistem  hukum  dikelompokkan kedalam 3 hal, yaitu :
a) Substansi Hukum; yang menyangkut isi daripada hukum, terdiri dari aturan-aturan, norma-norma hukum dan lain sebagainya
b) Struktur  Hukum;  yang  menyangkut  tentang  kelembagaan  dari  pada hukum
c) Budaya Hukum; menyangkut tentang nilai-nilai dan sikap-sikap baik aparat penegak hukum maupun masyarakat itu sendiri.4
Dalam  suatu  Negara Hukum  ketiga  Sistem  Hukum  ini  mesti  berjalan  secara seimbang dan selaras. Aturan hukumnya harus baik, kelembagaan juga baik dan yang tidak kalah pentingnya adalah budaya hukumnya
Konsep negara hukum (Rechtsstaat) menjunjung tinggi adanya sistem hukum yang  menjamin  kepastian  hukum  dan  perlindungan  terhadap  hak-hak  rakyat. Sebagaimana  ditegaskan  oleh  Sri  Soemantri  (dalam  Mien  Rukmini,  2003)  bahwa Negara Hukum mengandung empat unsur penting, yaitu :
1) Pemerintah  dalam  melaksanakan  tugas  dan  kewajibannya  harus berdasar atas hukum /peraturan perundang-undangan

## 2) Adanya jaminan terhadap HAM

## 3) Adanya pembagian kekuasaan dalam negara

## 4) Adanya pengawasan (dari badan-badan peradilan)5
Konsep Negara Hukum tersebut membawa suatu konsekuensi bahwa segala tindakan dan perbuatan yang dilakukan harus didasarkan pada hukum atau peraturan perundang- undangan  yang  berlaku.  Teori  Rekayasa  Sosial  ”Law  as  a  tool  of  social engineering”  dari  Roscoe  Pound  merupakan  teori  dasar  yang harus  dipahami  dalam suatu  negara  yang  menganut  Konsep  Negara  Hukum,  seperti  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia.  Teori  ini menyatakan  bahwa  ”hukum  sebagai  alat  untuk memperbarui (merekayasa) masyarakat” ( Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 2004).
Hukum  diharapkan  dapat  merubah  pola  perilaku  masyarakat  agar  tercipta ketertiban dan keamanan yang pada akhirnya dapat mewujudkan kesejahteraan dalam masyarakat itu sendiri. Hal ini dilatarbelakangi alasan bahwa faktanya hukum yang ada di Indonesia saat ini banyak sekali dipengaruhi oleh faktor-faktor diluar hukum, diantaranya  faktor  sosial,  budaya,  ekonomi,  politik  dan  lain  sebagainya.  Pengaruh faktor-faktor ini tidak saja berdampak positif tetapi juga negatif, karena itu hukum diharapkan  dapat  merubah  pengaruh  negatif  dari  faktor-faktor  tersebut,  sehingga berdampak positif terhadap perkembangan dan penegakan hukum itu sendiri.
Senada  dengan  teorinya  Pound  tersebut,  sebelum  hukum  bisa merubah/merekayasa masyarakat maka hukum atau peraturan perundang-undangan harus  dibuat  dan  dirumuskan  atau  disempurnakan/dilengkapi  terlebih  dahulu, sehingga mampu  merubah  kebiasaan-kebiasaan/budaya/perilaku masyarakat.  Dalam hal  ini  kebiasaan  menyelesaikan  sengketa  melalui  jalur  pengadilan  untuk  diubah dengan mengutamakan terlebih dahulu jalur ADR (Alternative Dispute Resolution).
Dari  data  jumlah  penyelesaian  perkara  yang  didapat  dari  Subditbingakkum Ditlantas Polda Jatim tahun 2015, didapatkan hasil bahwa dari 20.531 kasus kecelakaan lalu  lintas  yang  ditangani  Satuan  Wilayah  Polda  Jatim,  sebanyak  12.824  kasus diselesaikan  melalui  ADR  (Alternative  Dispute  Resolution)  dan  hanya  1.989  kasus yang diserahkan ke pengadilan untuk diproses lebih lanjut.

## B. Pengaturan  dan  Pelaksanaan  Penyelesaian  Masalah  Melalui  ADR (Alternative Dispute Resolution)
Pertimbangan  penanganan  perkara  lalu  lintas  melalui  ADR  (Alternative Dispute  Resolution)  yaitu  guna  terwujudnya  keamanan  dalam  negeri  yang meliputi terpeliharanya  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat,  terjamin  tegak  dan  tertibnya hukum,  terselenggaranya  perlindungan,  pengayoman  dan  pelayanan  masyarakat. Sistem peradilan pidana belum mewadahi penyelesaian seluruh perkara pidana dengan proporsional,  pemulihan  hak  lebih  manusiawi  daripada  stigmatisasi,  kearifan  lokal sebagai  aset  Negara  dalam  filosofi  hidup  bernegara.  Adanya  prinsip  diversi  (proses yang  telah  diakui  secara  internasional  sebagai  cara  terbaik  dan  paling  efektif  dalam menangani  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum)  dalam  penyelesaian  suatu  kasus, dari  penyelesaian  dengan  proses  pidana  formal  ke  alternative  penyelesaian  dalam bentuk lain yang terbaik bagi pihak-pihak terkait, hal tersebut didukung oleh adanya kewenangan  Anggota  Polri  untuk  melakukan  Diskresi  Kepolisian  dan  megadakan tindakan lain menurut hukum yang beranggung jawab.
Tujuan  dari  penegakan  hukum  yang  dilakukan  selain  untuk  mewujudkan kepastian  hukum  dan  menciptakan  rasa  keadilan,  juga  harus  membawa  membawa manfaat bagi masyarakat, sehingga dalam menangani kasus – kasus tertentu, penyidik Polri haruslah mengdepankan kpentingan terbaik dari para pihak yang terkait dengan kasus dimaksud.
Dengan memperhatikan pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap bebeapa kasus  kecelakaan  lalu  lintas  tertentu  yang  ditangani  oleh  penyidik  Polri  dapat dilakukan  penyelesaian  perkara  melalui  proses  alternatif  di  luar  proses  peradilan (Alternative Dispute Resolution) dengan ketentuan sebagai berikut :
1) Kecelakaan  lalu  lintas  yang  mengakibatkan  korban  luka  ringan  dan atau mengalami kerugian materiil (kecelakaan lalu lintas dengan kategori rigan).
2) Penyelesaian sengketa atau  beda  pendapat  diselesaikan  dalam  waktu paling lama 14 hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis (format kesepakatan disediakan diseluruh Jajaran Satlantas Polda Jatim).
3) Penyelesaian  kasus  kecelakaan  lalu  lintas  dengan  cara  ADR (Alternative  Dispute  Resolution)  harus  merupakan  kesepakatan  pihak-pihak  yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas yaitu korban dan tersangka.
4) Sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seseorang atau  penasehat  ahli  melalui  seorang  mediator  /  Petugas  Kepolisian  yang  menangani kasus kecelakaan lalu lintas tersebut.
5) Apabila  sengketa  tidak  dapat  diselesaikan  /  salah  satu  pihak mengingkari hasil kesepakatan, maka perkara kecelakaan lalu lintas tetap diselesaikan melalui siding di Pengadilan Negeri dengan Berita Acara Cepat ataupun Berita Acara Singkat.

## 6) Pelaku bukan merupakan residivis.
7) Penyelesaian  perkara  kecelakaan  lalu  lintas  dengan  cara  ADR  akan gugur  dengan  sendirinya  apabila  status  korban  berubah  menjadi  luka  berat  atau meninggal dunia.
8) Kasus kecelakaan lalu lintas yang telah diselesaikan dengan cara ADR, penyidik  tetap  wajib  membuat  resume  dan  dilampirkan  didalam  surat  kesepakatan yang  dibuat  antara  korban  dan  tersangka  untuk  kemudian  diarsipkan  ataupun sewaktu-waktu  bisa  dikirimkan  ke  Jaksa  Penuntut  Umum  apabila  status  korban berubah menjadi luka berat atau meninggal dunia.

## C. Syarat-Syarat  Sahnya  Penyelesaian  Kasus  Kecelakaan  Lalu  Lintas
Melalui ADR (Alternative Dispute Resolution)
Dalam klausa-klausa suatu kontrak atau perjanjian, pada bagian penyelesaian sengketa  selalu  diikuti  dengan  kata- kata  “kalau  terjadi  suatu sengketa  atau perselisihan, diselesaikan dengan cara musyawarah dan apabila tidak tercapai suatu kesepakatan akan diselesaikan di pengadilan”.6
Ini  artinya  sejak  dahulu  kala  penyelesaian  sengketa  secara  alternative  sudah sering  digunakan  oleh  masyarakat  Indonesia,  sedangkan  penyelesaian  sengketa melalui  pengadilan  merupakan  pilihan  akhir  apabila  penyelesaian  sengketa  secara alternatif tidak dapat diselesaikan.
Ketentuan  yang  harus  dipenuhi  dalam  menghentikan  penyidikan  kasus kecelakaan lalu lintas yang telah diselesaikan melalui alternatif di luar proses peradilan (ADR) adalah sebagai berikut :
a.  Alternatif tersebut diambil benar-benar tepat dan diperlukan untuk mencapai penyelesaian  terbaik  yang  bermanfaat  bagi  masyarakat  dengan mengedepankan azas keseimbangan.
b.  Alternatif tersebut merupakan tindakan lain yang bertanggungjawab, tidak bertentangan dengan hukum, selaras dengan kewajiban hukum dan profesi, patut  dan  masuk  akal  serta  dalam  lingkup  jabatannya  berdasarkan pertimbangan yang layak dan menghormati Hak Azazi Manusia.
c.  Telah ada kesepakatan damai (rekonsiliasi) antara pihak-pihak yang terkait dengan peristiwa pidana yang terjadi.
d.  Adanya persetujuan pihak korban dan atau keluarganya.
e.  Keputusan  untuk  menyelesaikan  perkara  kecelakaan  lalu  lintas  melalui alternatif  di  luar  proses  peradilan  (ADR)  harus  melalui  gelar  perkara sebelumnya dan disetujui oleh Kapolres/Tabes untuk di tingkat Polsek dan Polres  hal  ini  dilakukan  untuk  mencegah  adanya  penyimpangan  atau penyalahgunaan wewenang oleh penyidik yang mempunyai tendensi tertentu dari penyelesaian perkara yang dilakukan.
Upaya Penyidik Dalam Menyelesaikan Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Melalui Adr (Alternative  Dispute  Resolution)  dan  kaitannya  dengan  Ketentuan  Pidana
Pelanggaran Lalu Lintas
Meningkatnya  populasi  kendaraan  saat  ini,  antara  lain  disebabkan  populasi masyarakat itu sendiri yang selalu bartambah, apalagi di Jawa Timur, khususnya Kota Surabaya  yang  setiap  tahun  penduduknya  selalu  bertambah  dari  berbagai  daerah, dimana sebagian besar dari mereka adalah mahasiswa dan tidak sedikit dari mereka yang  menggunakan  kendaraan  pribadi.  “Rendahnya  kesadaran  masyarakatterhadap ketertiban  berlalu  lintas  di  jalan,  belum  tersosialisasinya  dengan  baik  public  safety awareness, lemahnya Sistem pengawasan dan pengendalian transportasi baik di jalan maupun  di  terminal,  dan  belum  terciptanya  manajemen  keselamatan  secara komprehensif.  Permasalahan  operasional  saat  ini  adalah  tingginya  kecelakaan  lalu lintas yang mencapai 20.531 kejadian pada tahun 2015 di Jawa Timur, meninggal dunia 5.288 orang, luka berat 1.488 orang, luka ringan 26.281 orang dan kerusakan property sebanyak 28.418.710.000.7
Kecelakaan lalu lintas di jalan raya dapat menimpa siapa saja, bagi pejalan kaki, maupun pengemudi kendaraan bermotor, semua pengguna jalan raya dapat mengalami kecelakaan dalam berlalu lintas.
Kecelakaan  merupakan  suatu  yang  tidak  dapat  dielakkan  oleh  semua  orang, sesuatu  yang  tidak  diharapkan  untuk  terjadi  namun  dapat  menimpa  siapa  saja.
Masalah  Lalu  Lintas  adalah  masalah  kita  bersama,  kehidupan  lalu  lintas  akan menyangkut  berbagai  aspek  kehidupan berlalu  lintas.  Cita-cita  untuk  mewujudkan situasi  lalu  lintas  yang  aman  dan  lancar,  terdorong  oleh  pengalaman-pengalaman masalah dan sekarang ini jumlah kecelakaan lalu lintas menimbulkan korban cukup besar.Melihat  tingkat  kecelakaan  lalu  lintas  yang  semakin  meningkat,  maka diharapkan  profesionalisme  Polisi  khususnya  Polisi  Lalu  Lintas  dalam  menjalankan tugas dan kewenangannya, sehingga hal tersebut menjadi dambaan semua bangsa di dunia,  termasuk  Indonesia,  karena  peran  yang  dimainkannya  sangat  komprehensif mencakup perannya sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, pengayom dan pelayan masyarakat, dan sebagai penegak hukum.

## Aspek Hukum Perdamaian Pihak Korban Dan Pelaku
Beberapa kejadian tindak pidana di dalam masyarakat sering diakhiri dengan perdamaian  yang  dilakukan  oleh  korban  dan  pelaku.  Hal  demikian  merupakan kenyataan yang hidup dan ada di masyarakat. Mengapa demikian, Romli Atmasasmita mengungkapkan  secara  jelas  masalah  perdamaian  sebagai  berikut:8  Menurut ketentuan hukum pidana yang berlaku sesungguhnya perdamaian tidak dibenarkan.
Hal ini karena perdamaian pihak korban dan pelaku dalam suatu tindak pidana bertentangan  dengan  hukum  pidana  positif,  melanggar  dan  bahkan  merupakan penyimpangan  terhadap  maksud  dan  tujuan  hukum  pidana  yaitu  kebenaran  secara materiil.9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan  telah  mengatur  atau  memuat  ketentuan  pidana.  Pelanggaran  dalam  hal kecelakaan  lalu  lintas  yang  mengakibatkan  korban  meninggal  dunia  atau  luka-luka berat  juga  terkait  dengan  Pasal  359  dan  Pasal  360  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana.
Perkara kecelakaan Lalu Lintas banyak terjadi tetapi tidak sampai dijadikan perkara atau diajukan ke Pengadilan, antara pelaku dan keluarga korban sudah terjadi  perdamaian.  Bentuk  perdamaian  diantara  pihak  korban  dan  pelaku  adalah melalui pemberian santunan atau uang sekedar duka oleh pelaku kepada korban atau ahli warisnya, merupakan usaha sekedar turut berduka atas kecelakaan yang menimpa korban  dan  dengan  harapan  pelaku  mendapat  keringanan  hukuman  jika  pelaku diajukan ke persidangan.

## C. Proses Penyelesaian Perkara Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas
Hukum pidana positif di Indonesia masih menempatkan ganti rugi bagi korban sebagai salah satu syarat dari pidana lepas bersyarat, belum menempatkannya sebagai suatu  pidana  yang  menjadi  tambahan,  apalagi  sebagai  pidana  yang  berdiri  sendiri disamping pidana pokok lainnya. Hal tersebut menunjukkan beberapa fakta, yakni:
1) Pengaturan  hukum  tentang  masalah  korban  di  Indonesia  menuntut suatu proses perjuangan yang gigih dan berkesinambungan.
2) Perhatian,  persepsi  dan  sikap  masyarakat  maupun  pemerintah  di
Indonesia  terhadap  masalah  korban  tindak  pidana  belum  sepenuhnya  membudaya, bahkan belum sepenuhnya melembaga.
Disisi lain kejadian-kejadian tindak pidana di masyarakat sering menunjukan bahwa perhatian terhadap masalah korban tindak pidana memerlukan perhatian yang serius baik dari masyarakat, pemerintah dan lembaga-lembaga sosial lainnya. Penegak hukum harus mengabaikan tindakan-tindakan para pihak (korban dan pelaku) yang tidak dibenarkan hukum, dengan demikian, jelaslah bahwa perdamaian pihak korban dan pelaku dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia  atau  mendapat  luka-  luka,  tidak  dibenarkan  oleh  hukum  (pidana)  positif. Pemberian santunan (uang duka) dari pelaku kepada korban atau ahli  warisnya bukan merupakan  penyelesaian  akhir  menurut  hukum,  santunan  tersebut  boleh  diberikan hanyalah sebagai rasa kemanusiaan (turut berduka cita kepada keluarga korban) dan bagi  pelaku  mungkin  dapat  berharap  bahwa  santunan  yang  telah  diberikannya  itu dapat meringankan hukuman yang telah akan dijatuhkan oleh hakim kepadanya.
Penyelidikan  adalah  serangakaian  tindakan  penyelidik  untuk  mencari  dan menemukan  suatu  peristiwa  yang  di  duga  sebagai  tindak  pidana  guna  menemukan dapat  atau  tidaknya  dilakukan  penyidikan  menurut  cara  yang  di  atur  dalam undangundang. Sedangkan Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut hukum untuk mencari serta mengupulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.
Pada prinsipnya setiap perkara Lalu lintas yang sampai menimbulkan korban meninggal  dunia  adalah  merupakan  perkara  pidana  dan  harus  diselesaikan  melalui pengadilan.  Adapun  yang  dimaksud  penyelesaian  diluar  sidang  pengadilan  adalah penyelesaian perkara secara kekeluargaan yaitu antara pelaku dengan keluarga korban untuk  melakukan  perdamaian.  Dalam  praktek  sehari-hari  Polisi  sebagai  penyidik khususnya  dalam  menangani  perkara  lalu-lintas  yang  menyebabkan  luka – luka maupun  meninggal  dunia  pada  diri  orang  lain  dapat  menerima  penyelesaiannya dilakukan diluar pengadilan meskipun perkara tersebut termasuk delik biasa. Hal ini timbul  karena  undang-undang  tidak  dapat  menampung  semua  perbuatan  yang  ada dimasyarakat.
Penyelesaian  perkara  pidana  lalu  lintas  ada  yang  penyelesaiannya  dilakukan diluar  pengadilan  yang  menyangkut  kecelakaan  lalu  lintas  yang  menyebabkan
meninggalnya korban yaitu penyelesaian perkara antara pihak – pihak yang terlibat tanpa  melalui  pengadilan.  Proses  penyelesaian  tersebut  dilakukan  oleh  para  pihak sendiri  karena  masing-masing  pihak  sepakat  untuk  menyelesaikan  tanpa  melalui proses  yang  berbelit-belit  dan  memakan  waktu  yang  lama,  adapun  hal  ini  terjadi karena pengadilan akan mempelajari bukti – bukti yang ada guna mencari kebenaran dan keadilan yang dapat diterima kedua belah pihak.
Sebagaimana  penyelesaian  perkara  diluar  pengadilan  tersebut  diatas  tugas polisi selaku penyidik dan penegak hukum bertugas sebagai penengah dari masing- masing  pihak  dan  apabila  masing  -masing  pihak  sudah  ada  kesepakatan  mengenai penggantian biaya apabila sebelum meninggal korban terlebih dahulu dirawat dirumah sakit,  menanggung  biaya  pemakaman,  selamatan  sampai  dengan  selesai  dan memberikan  sejumlah  uang  sebagai  uang  duka  dan  setelah  itu  membuat  surat pernyataan  yang  berisi  telah  selesainya  perkara  tersebut  dan  tidak  ada  penuntutan kembali  dari  masing-masing  pihak,  maka  perkara  tersebut  oleh  polisi  dinyatakan selesai.
Terjadinya  peristiwa  kecelakaan  Lalu  Lintas  yang  menyebabkan  meninggal dunia  pada  umumnya  tidak  ada  unsur  kesengajaan  dan  yang  ada  unsur  kealpaan. Antara pelaku dan pihak keluarga korban biasanya saling menyadari sehingga dalam menyelesaikan perkara mereka memilih diluar pengadilan atau dengan cara damai. Jadi secara ringkas bentuk penyelesaian perkara Lalu Lintas diluar pengadilan dengan cara damai  maksudnya  antara  pelaku  dan  pihak  keluarga  korban  sepakat  setelah mengadakan musyawarah untuk menyelesaikan perkara secara kekeluargan.
Polisi Lalu Lintas sebagai penyidik dalam menangani perkara kecelakaan lalu lintas harus melihat dahulu sebab-sebab terjadinya kecelakaan Lalu Lintas tersebut, sehingga dapat tidaknya perkara tersebut diselesaikan diluar pengadilan atau harus melalui pengadilan. Polisi dalam menentukan kriteria tersebut harus mempunyai dasar keahlian khusus dibidang lalulintas karena polisi tersebut dalam menangani perkara tersebut harus dapat menyelesaikan dengan baik dan adil.
Mediasi penal oleh Kepolisian merupakan implementasi seluruh aturan yang dikemukakan  dalam  Undang  Undang  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Pasal-pasalnya dikemukakan di atas). Mediasi penal oleh Kepolisian tersirat respon masyarakat terhadap kinerja Polisi dalam menangani  kasus  Laka  lantas,  karena  lembaga  mediasi  penal  ini  justru  merupakan upaya positif Polisi dalam menyelesaikan kasus kecelakaan lalu lintas melalui jalur di luar pengadilan / Alternative Dispute Resolution (ADR).10
Dalam proses mediasi, Polisi berperan sebagai mediator antara pelaku dengan korban/anggota  keluarga  korban  Laka  lantas.  Mediator  menyediakan  formulir pernyataan  kepada  korban/wakilnya  untuk  tidak  melakukan  upaya  penuntutan perkara karena segala sesuatu yang disepakati dalam formulir tersebut telah dipenuhi.
Kesepakatan  antara  lain  mengenai,  uang  ganti  rugi/santunan  korban,  uang  untuk proses  pemakaman,  selamatan  dan  sebagainya.  Disaksikan  oleh  mediator  (Polisi) sebagai  pihak  ke  tiga,  formulir  pernyataan  tersebut  menjadi  dasar  mediator  untuk menerbitkan SPPP.
Lembaga  Kepolisian  mempunyai  kewenangan  untuk  menentukan  apakah suatu  perbuatan  diteruskan  atau  tidak  diteruskan  dalam  proses  peradilan  pidana dengan alasan-alasan tertentu. Dalam perkara lalu lintas seperti dalam kecelakaan lalu lintas, apabila hanya menimbulkan kerugian yang kecil atau luka yang kecil biasanya diselesaikan dengan mediasi di antara pelaku dan korban, dan pihak kepolisian sebagai saksi atas kesepakatan yang dicapai, perkara tidak diteruskan atas dasar kesepakatan bersama antara pelaku dan korban. Namun demikian jika kecelakaan akibat kelalaian tersebut menimbulkan kerugian yang besar seperti, nyawa maka mediasi tidak dapat dilakukan,  adapun  pembayaran  ganti  kerugian  berupa  biaya  rumah  sakit  dan penguburan  jenazah  korban  hanya  sebagai  salah  satu  pertimbangan  yang  nantinya digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa.
Dengan  demikian  kesepakatan  mengganti  kerugian  tidak  menghapuskan tindak  pidananya,  karena  pelaku  tetap  saja  disidik  dan  diproses  dalam  Sistem peradilan pidana. Selanjutnya dikatakan bahwa proses mediasi penal yang dilakukan oleh  lembaga  kepolisian  dalam  tindak  pidana  tertentu,  bukanlah  bentuk  diskresi Kepolisian,  karena  dalam  diskresi  kepolisian  keputusan  yang  diambil  justru bertentangan dengan peraturan sehingga melalui pertimbangan yang sangat banyak dan strategis untuk kepentingan orang banyak. Di sini pun peran Polisi bukan sebagai mediator, melainkan hanya sebagai saksi yang menyaksikan diselesaikannya perkara pidana tersebut melalui kesepakatan perdamaian.
Dalam mediasi ini pihak korban dapat meminta ganti kerugian kepada pelaku, namun  demikian  apabila  terjadi  kesepakatan  dari  pihak  korban  dan  pelaku  untuk mengganti  kerugian,  kesepakatannya  tidak  menghilangkan  penuntutan,  sehingga proses peradilan tetap berjalan sebagaimana mestinya, dan kesepakatan ganti kerugian hanya bersifat sebagai pertimbangan jaksa dalam mengadakan penuntutan, keputusan tetap  di  tangan  hakim.  Mediasi  penal  di sini  hanya  bersifat memperingan  tuntutan, oleh  karena  belum ada  undang-undang  yang  mengatur  pelaksanaan mediasi  beserta kekuatan hukum dari akte kesepakatan hasil mediasi penal. Jadi pelaku tetap dipidana akan tetapi pidananya diperingan.
Sementara  itu  dalam  menangani  kasus  tindak  pidana  yang  masuk  ke  dalam katagori 'delik biasa', seperti kasus-kasus yang mengandung unsur kelalaian seperti dalam Pasal 359 KUHP (karena kelalaiannya menyebabkan matinya orang lain), maka dapat dilakukan mediasi di mana korban dapat meminta ganti kerugian kepada pelaku dengan sebuah akta kesepakatan bahwa telah dilakukan pembayaran ganti kerugian kepada korban. Namun demikian meskipun telah dilakukan kesepakatan mengganti kerugian  kepada  korban,  proses  penuntutan  terhadap  pelaku  tindak  pidana  tetap
dilakukan,dengan alasan  kejaksaan  bekerja  berdasarkan  aturan  normatifnya,  selama belum ada aturan yang mengatur kedudukan mediasi penal dalam penuntutan berarti kasus  tetap  diproses,  namun  karena  telah  dilakukan  pembayaran  ganti  kerugian, alasan tersebut hanya menjadi salah satu alasan pertimbangan Jaksa Penuntut untuk memperingan maksimum tuntutan.
Hasil  penelitian  di  Wilayah  Jajaran  Polda  Jatim  menunjukkan  perdamaian dalam  kecelakaan  lalu  lintas  di  tingkat  Kepolisian  dilakukan  karena  adanya kesepakatan dari dua belah pihak, baik pelaku maupun korban, dengan syarat korban tidak  mengalami  luka  berat  maupun  kematian.  Perdamaian  yang  dilakukan  antara pelaku dengan korban lebih bersifat musyawarah, dengan memberikan biaya santunan atas  kerugian  yang  diderita  oleh  korban,  baik  secara  materil  dan  immateril.  Pihak Kepolisian  pada  umumnya  hanya  memfasilitasi  kedua  pihak  dalam  menyelesaikan kasus  kecelakaan.  Apabila  kasus  tersebut  sampai  ke  tingkat  pengadilan  maka  hasil perdamaian  atas  kecelakaan  lalu  lintas  yang  mengakibatkan  luka  ringan,  hakim memberikan  ruang  atas  hasil  musyawarah  perdamaian  dalam  pertimbangan  hakim sebelum memuat putusan hukum yang tetap. Disarankan kepada pihak kepolisian agar dapat memberikan ruang yang lebih kepada penyelesaian secara damai terhadap kasus kecelakaan  lalu  lintas.  Penyelesaian  secara  damai  tersebut  diharapkan  dapat mencerminkan penyelesaian di luar peradilan secara asas cepat, sederhana dan biaya ringan. Disarankan kepada pihak kepolisian agar tidak memproses secara hukum lebih lanjut  dari  kecelakaan  lalu  lintas  apabila  telah  diselesaikan  secara  damai  oleh  para pihak. Serta, melakukan sosialisasi hukum terkait UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas  dan  Angkutan  Jalan  agar  masyarakat  dapat  patuh  dan  sadar  apabila berkendaraan di jalan raya. Disarankan kepada setiap hakim agar dapat memberikan penyelesaian  yang  adil  dalam  pelanggaran  lalu  lintas,  dengan  menjadikan pertimbangan hukum atas hasil perdamaian yang telah disepakati oleh para pihak.
Perdamaian dalam hukum pidana artinya adalah penyelesaian kasus kejahatan dilakukan di luar acara peradilan, yaitu dengan cara perdamaian antara kedua belah pihak,  sama  halnya  seperti  dalam  kasus  perdata.  Lembaga  perdamaian  ini  secara yuridis  formal  tidak  diakui  dalam  peraturan  perundang-undangan  hukum  pidana, sehingga pelaksanaannya dipandang liar dan illegal karena tidak mempunyai landasan dalam hukum pidana positif. Di era modern sekarang ini, lalu lintas jalan dapat menjadi masalah  bagi  manusia,  karena  semakin  banyaknya  manusia  yang  bergerak  atau berpindah-pindah  dari  satu  tempat  ke  tempat  lain.  Besarnya  masyarakat  yang menggunakan sarana transportasi angkutan jalan ini berakibat pada tingginya angka kecelakaan  lalu  lintas.  Kecelakaan  itu  bisa  terjadi  karena  faktor  kesalahan  manusia maupun  karena  buruknya  sarana  transportasi,  baik  pada  sarana  jalan  maupun kendaraan bermotor sebagai alat transportasinya.
Pada perkembangannya, pelaku tindak pidana lalu lintas jalan ini banyak yang memberikan santunan kepada korbannya sebagai bentuk perdamaian. Santunan bagi korban tindak pidana lalu lintas jalan pada saat ini seperti sudah menjadi kewajiban
dalam  perdamaian,  apalagi  jika  pelaku  tindak  pidananya  adalah  orang  yang mempunyai  kedudukan  ekonomi  kuat  atau  mempunyai  uang  yang  berlebih.  Pada proses persidangannya sendiri hakim akan selalu menanyakan kepada pelaku tindak pidana  lalu  lintas  jalan,  apakah  sudah  memberikan  santunan  kepada  korban  atau keluarganya.  Hal  ini  disebabkan  korban  tindak  pidana  lalu  lintas  jalan  umumnya mengalami  luka-luka  atau  luka  berat,  sehingga  harus  dirawat  di  rumah  sakit  yang memerlukan biaya, maupun yang meninggal dunia memerlukan biaya pemakaman.
Dalam  sistem  peradilan  pidana  korban  merupakan  subyek  yang  terlupakan. Bahkan Korban tindak pidana sering menjadi korban kedua setelah selesainya proses peradilan  pidana,  itulah  sebabnya  korban  tindak  pidana  mengalami  trauma  seumur hidup karena peristiwa yang menimpa dirinya. Ketika peristiwa itu mengalami proses untuk  menuju  keadilan  ia  harus menjadi  saksi, menjadi  subyek  yang  penting  dalam menemukan dan membuat titik terang dari terjadinya tindak pidana, maka tidak heran jika korban adalah unsur penting dalam teori segitiga di Kepolisian, dan bila proses itu memasuki tahap berikutnya maka ia menjadi saksi di Pengadilan dengan biaya sendiri dan  menceritakan  kejadian  itu  di  Pengadilan  secara  berulang-ulang  dan  bila  telah berakhir dengan adanya keputusan hakim, korban tidak mendapatkan apa-apa atau tidak mendapatkan kompensasi atau restitusi.

## Upaya Penyidik Dalam Menyelesaikan Kasus Kecelakaan Lalu Lintas
Dalam  setiap  menyelesaikan  kasus  kecelakaan  lalu,  Penyidik  Polri  selalu berpedoman pada Standard Operasional Prosedur tentang penyidikan kecelakaan lalu lintas. Hal tersebut dimaksudkan untuk menjadi acuan dan dasar dalam pelaksanaan tugas  sehingga  ada  kesamaan  persepsi  dan  tindakan  bagi  petugas  Polri  dalam pelaksanaan  tugasnya,  dengan  tujuan  agar  setiap  tindakan  yang  dilakukan  oleh petugas  Polri  dapat  menjunjung  tinggi  supremasi  hukum  dan  hak  asasi  manusia, profesional, proporsional, obyektif, akuntabel dan transparan.
Sebelum melakukan penyidikan, penyidik wajib membuat rencana penyidikan yang diajukan kepada atasan penyidik secara berjenjang sekurang-kurangnya memuat jumlah  dan  identitas  penyidik,  sasaran/target  penyidikan,  kegiatan  yang  akan dilakukan  sesuai  tahap  penyidikan,  karakteristik  dan  anatomi  perkara  yang  akan disidik,  waktu  penyelesaian  penyidikan  berdasarkan  bobot  perkara,  kebutuhan anggaran penyidikan; dan kelengkapan administrasi penyidikan.
Kegiatan  penyidikan  dilaksanakan  secara  bertahap  meliputi  penyelidikan, pengiriman  SPDP,  upaya  paksa,  pemeriksaan,  gelar  perkara  dan  yang  terakhir penyelesaian  perkara.  Prosedur  penyidikan  tindak  pidana  dimulai  dengan  adanya Laporan  Polisi.  Setelah  itu  membuat  surat  perintah  tugas  (Springas)  untuk  setiap pelaksanaan  tugas,  baik  penangkapan  tersangka,  penyitaan  barang  bukti, penggeledahan,  penyelidikan  dan  penyidikan  serta  surat  perintah  penyidikan (Sprindik) untuk melakukan penyidikan dan membuat terang suatu perkara.
Administrasi  penyidikan  merupakan  penatausahaan  dan  segala  kelengkapan yang  disyaratkan  undang-undang  dalam  proses  penyidikan  meliputi  pencatatan, pelaporan, pendataan, dan pengarsipan atau dokumentasi untuk menjamin ketertiban, kelancaran,  dan  keseragaman  administrasi  baik  untuk  kepentingan  peradilan, operasional maupun pengawasan penyidikan, meliputi :
a) sampul berkas perkara;
b) isi berkas perkara, meliputi :
(1) daftar  isi;    (2)  resume;  (3)laporan  polisi;  (4)surat  perintah  tugas;(5) surat  perintah  penyidikan;  (6)  SPDP;  (7)  berita  acara  pemeriksaan  TKP;(8)  surat panggilan  saksi/ahli;  (9)  surat  perintah  membawa  saksi;(10)  berita  acara  membawa dan menghadapkan saksi; (11)berita acara penyumpahan saksi/ahli; (12) berita acara pemeriksaan  saksi/ahli;  (13)  surat  panggilan  tersangka;  (14)surat  perintah penangkapan; (15) berita acara penangkapan; (16) berita acara pemeriksaan tersangka; (17)  berita  acara  konfrontasi;  (18)  berita  acara  rekonstruksi;  (19)surat  permintaan bantuan  penangkapan;  (20)  berita  acara  penyerahan  tersangka;  (21)  surat  perintah pelepasan  tersangka;  (23)  berita  acara  pelepasan  tersangka;  (24)  surat  perintah penahanan;  (25)  berita  acara  penahanan;  (26)  surat  permintaan  perpanjangan penahanan  kepada  Jaksa  Penuntut  Umum  (JPU)  dan  hakim;  (27)  surat  penetapan perpanjangan  penahanan;  (28)  berita  acara  perpanjangan  penahanan;  (29)  surat pemberitahuan  perpanjangan  penahanan  kepada  keluarga  tersangka;  (30)  surat perintah  pengeluaran  tahanan;  (31)  berita  acara  pengeluaran  tahanan;  (32)  surat perintah  pembantaran  penahanan;  (33)berita  acara  pembantaran  penahanan;  (34) surat  perintah  pencabutan  pembantaran  penahanan;  (35)  berita  acara  pencabutan pembantaran  penahanan;  (36)  surat  perintah  penahanan  lanjutan;  (37)  berita  acara penahanan  lanjutan;  (38)  surat  permintaan  izin/izin  khusus  penggeledahan  kepada ketua  pengadilan;  (39)  surat  perintah  penggeledahan;  (40)  surat  permintaan persetujuan penggeledahan kepada ketua pengadilan; (41) berita acara penggeledahan rumah  tinggal/tempat  tertutup  lainnya;  (42)  surat  permintaan  izin/izin  khusus penyitaan  kepada  ketua  pengadilan;  (43)  surat  permintaan  persetujuan  penyitaan kepada ketua pengadilan; (44) surat perintah penyitaan; (45) berita acara penyitaan; (46)  surat  permintaan  persetujuan  Presiden,  Mendagri,  Jaksa  Agung,  Gubernur, Majelis  Pengawas  Daerah  (Notaris)  untuk  melakukan  pemanggilan/pemeriksaan terhadap  pejabat  tertentu;  (47)  surat  perintah  pembungkusan,  penyegelan  dan pelabelan barang bukti; (48) berita acara pembungkusan, penyegelan dan pelabelan barang  bukti;  (49)  surat  perintah  pengembalian  barang  bukti;  (50)  berita  acara pengembalian barang bukti; (51) urat permintaan bantuan pemeriksaan laboratorium forensik(labfor); (52) surat hasil pemeriksaan labfor; (53) surat permintaan bantuan pemeriksaan  identifikasi;  (54)  surat  hasil  pemeriksaan  identifikasi;  (55)  surat pengiriman berkas perkara; (56) tanda terima berkas perkara; (58) surat pengiriman tersangka dan barang bukti; (59) berita acara serah terima tersangka dan barang bukti; (59) surat bantuan penyelidikan; (60) daftar saksi; (61) daftar tersangka; (62) daftar
barang  bukti;  (63)  surat  permintaan  penangkapan  tersangka  yang  masuk  Daftar Pencarian Orang (DPO); (64) surat pencabutan permintaan penangkapan tersangka yang masuk Daftar Pencarian Orang (DPO); (65) surat permintaan pencarian barang sesuai  Daftar  Pencarian  Barang(DPB);  (67)  surat  pencabutan  permintaan  pencarian barang sesuai Daftar Pencarian Barang (DPB); (68) surat permintaan cegah dan tangkal (cekal);  (69)  surat  pencabutan  cekal;  (70)  surat  penitipan  barang  bukti;  (71)  surat perintah penyisihan barang bukti; (72) berita acara penyisihan barang bukti; (73) surat perintah pelelangan barang bukti; (7) berita acara pelelangan barang bukti; (75) surat perintah pemusnahan barang bukti; (76) berita acara pemusnahan barang bukti; (77) surat perintah penitipan barang bukti; dan (78) berita acara penitipan barang bukti; (79) berita acara perekaman suara dan/atau gambar.

## SIMPULAN
Pihak kepolisian memperbolehkan adanya perdamaian pelanggaran tindak pidana lalu lintas disebabkan karena para pihak, khususnya korban tidak mengalami luka-luka baik luka ringan maupun berat. Selain itu, perdamaian juga diperbolehkan oleh pihak kepolisian mengingat para pihak telah menyepakati untuk memilih berdamai dari pada proses hukum dilanjutkan ke pengadilan.
Perdamaian  yang  dilakukan  oleh  pelaku  dengan  korban  dihadapan  pihak kepolisian, dilakukan dengan cara musyawarah serta negoisasi terkait kerugian materil dan immateril. Berdasarkan penelitian, pembayaran ganti rugi tersebut dalam bentuk santunan. Pihak kepolisian sebagai penengah menyiapkan sebuah surat perjanjian yang akan  ditandatangani  oleh  kedua  belah  pihak  yang  disaksikan  oleh  saksi.  Hasil kesepakatan  damai  yang  telah  ditandatangani  kedua  pihak  menunjukkan  itikad  baik guna  mendapatkan  putusan  yang  adil.  Dalam  setiap menyelesaikan  kasus  kecelakaan lalu,  Penyidik  Polri  selalu  berpedoman  pada  Standard  Operasional  Prosedur  tentang penyidikan kecelakaan lalu lintas. Hal tersebut dimaksudkan untuk menjadi acuan dan dasar  dalam  pelaksanaan  tugas  sehingga  ada  kesamaan  persepsi  dan  tindakan  bagi petugas  Polri  dalam  pelaksanaan  tugasnya,  dengan  tujuan  agar  setiap  tindakan  yang dilakukan oleh petugas Polri dapat menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia, profesional, proporsional, obyektif, akuntabel dan transparan.

## DAFTAR PUSTAKA
Atmasasmita, Romli, Aspek Hukum Perdamaian Dalam Pelanggaran Lalu Lintas , Rineka Cipta,
Jakarta, 2001.
Abdurrasyid, H Priyatna, Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa , PT. Fikahati Aneska,
Jakarta, 2002.
Antonius, Sujata, Reformasi dalam Penegakan Hukum , Penerbit Jambatan, Jakarta, 2000.
Dr.  Surya  Perdana,  S.H.,M.Hum., Perkembangan  Alternative  Dispute  Resolution  (ADR)  di
Indonesia dan Beberapa Negara di Dunia , Medan, 2009.
H. Lalu Syapruddin, SH. MM. Perkuliahan Arbitrase dan ADR. 06, 13, dan 20 Maret 2013.
Hadimulyo, Mempertimbangkan ADR (Kajian Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Peradilan) ,
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Jakarta, 1997.
Hilman, Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia , Mandar Maju, Bandung, 1992.
J. Supranto, Metode Penelitian Hukum dan Statistik , Jakarta, 2003.
Mahkamah Agung, Naskah Akademis Mengenai: Court Dispute Resolution , Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2003.
Mien  Rukmini, Perlindungan  HAM  Melalui  Azas  Praduga  Tak  Bersalah  Dan  Azas  Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana di Indonesia , Alumni, Bandung,
2003.
Ramdlon,  Naning, Menggairahkan  Kesadaran  Hukum  dan  Disiplin  Penegak  Hukum  Dalam  Lalu Lintas , Mandar Maju, Bandung, 1990.
Satjipto, Rahardjo, Permasalahan Hukum di Indonesia , Alumni, Bandung, 1978.
UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Widnyana, I Made, Arternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) , Indonesia Business Law Center (IBLC) bekerjasama dengan Kantor Hukum Gani Djemat & Partners, Jakarta, 2007