COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023

## KEKUATAN HUKUM SERTIFIKAT HAK MILIK YANG TERBIT DI DALAM KAWASAN HUTAN SEBELUM KELUARNYA KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR SK.453/KPTS-II/1999
Bambang Puji Mulyo 1* , Achmad Faishal 2 , Suprapto 3
1 Magister Kenotariatan, 23 Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat
Email: bambangpujimulyo33@gmail.com Article Info Abstract Article History Received: November 10, 2022 Accepted: December 24, 2022 This  land  tenure  right  has  been  linked  to  certain  land  as  the  object  and  a certain person or legal entity as the subject or holder of the rights. Mastery or control can be juridical and or can also be physical. Juridical control is based on rights, protected by law and generally gives authority to the right holder to physically  control  the  land  being  claimed.  The  relationship  between  the Indonesian nation and the land is eternal, which means that as long as the Indonesian people are united with the Indonesian nation, the relationship will continue  uninterrupted  forever.  Since  the  issuance  of  a  certificate  of ownership indicating that the area is an area for other uses or outside the forest  area  and  has  guaranteed  legal  certainty.  However,  the  government unilaterally designated their settlements or areas as forest areas since the issuance of Law no. 41/1999 concerning Forestry through the Decree of the Minister  of  Forestry  Number  SK.435/KPTS-II/1999.  So  that  the  land  in  the area  is  designated  and  determined  as  a  forest  area  which  was  previously included in another area of use and in the end the status of the land becomes land  attached  to  a  forest  area.  This  means  that  if  land  that  already  has  a certificate of ownership is then designated and determined as a forest area, the characteristics of the certificate of ownership will not be fulfilled in the case that  the  certificate  of  ownership  has  the  fullest  character  because  the certificate of ownership cannot be the parent for other land rights. and in terms of use it is only limited to physical control but other legal actions cannot be taken against the certificate of ownership. In order to provide legal certainty to holders of land title certificates in this Government Regulation number 24 of  1997,  confirmation  is  given  regarding  the  extent  of  the  strength  of certificates, which are stated as a strong means of proof by the Basic Agrarian Law.
Keywords: Property Rights
Certificate, Forest Area, Ministerial Decree

## Abstrak
Hak penguasaan atas tanah ini sudah dihubungkan dengan tanah tertentu sebagai obyeknya dan orang atau badan hukum tertentu sebagai subyek atau pemegang haknya. Penguasaan atau menguasai dapat secara yuridis dan atau dapat pula secara fisik. Penguasaan yuridis dilandasi hak, dilindungi oleh hukum dan umumnya memberi kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai secara fisik tanah yang dihaki. Hubungan bangsa Indonesia dengan tanah bersifat abadi, yang artinya selama rakyat Indonesia bersatu dengan bangsa Indonesia hubungannya  akan  terus  berlangsung  tiada  terputus  untuk  selamanya.  Semenjak diterbitkannya sertipikat hak milik menandakan bahwa area tersebut adalah area penggunaan lainnya  atau  diluar  dari  Kawasan  hutan  dan  sudah  menjamin  kepastian  hukum.  Namun, pemerintah sepihak menetapkan pemukiman atau wilayah mereka sebagai kawasan hutan sejak  terbit  Undang-Undang No.  41/1999  tentang  Kehutanan  melalui  Keputusan  Menteri Kehutanan Nomor SK.435/KPTS-II/1999. Sehingga tanah di dalam wilayah tersebut ditunjuk
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023
dan  ditetapkan  sebagai  Kawasan  hutan  yang  sebelumnya  adalah  masuk  pada  area penggunaan lainnya dan pada akhirnya status tanah tersebut menjadi tanah yang dilekati oleh Kawasan  hutan.  Artinya  bahwa  jika  tanah  yang  sudah  memiliki  sertipikst  hak  milik  yang kemudian  ditunjuk  dan  ditetapkan  sebagai  Kawasan  hutan  maka  akan  tidak  terpenuhi karakteristik sertipikat hak milik tersebut dalam hal bahwa hak milik memiliki karakter terpenuh karena sertipikat hak milik tersebut tidak bisa menjadi induk bagi hak tanah yang lain, dan secara  penggunaan  hanya  sebatas  menguasai  secara  fisik  tetapi  tidak  bisa  dilakukan perbuatan  hukum  lain  terhadap  sertipikat  hak  milik  tersebut.  Dalam  rangka  memberikan kepastian  hukum  kepada  para  pemegang  sertipikat  ha  katas  tanah  dalam  Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 ini diberikan penegasan mengenai sejauh mana kekuatan pembuktian  sertipikat,  yang  dinyatakan  sebagai  alat  pembuktian  yang  kuat  oleh  Undang- undang Pokok Agraria.
Kata Kunci: Sertifikat Hak Milik, Kawasan Hutan, Keputusan Menteri

## I. PENDAHULUAN
Eksistensi  tanah  dalam  kehidupan  manusia  mempunyai  arti  dan  sekaligus  memiliki fungsi  ganda,  yaitu  sebagai social  asse t  dan capital  asset .  Sebagai social  asset tanah merupakan  sarana  pengikat  kesatuan  sosial  di  kalangan  masyarakat  untuk  hidup  dan kehidupan, sedangkan capital asset tanah merupakan faktor modal dalam pembangunan dan telah tumbuh sebagai benda ekonomi yang sangat penting sekaligus sebagai bahan perniagaan  dan  objek  spekulasi.  Hubungan  erat  dan  bersifat  religious  magis  yang menyebabkan  masyarakat  hukum  memperoleh  hak  untuk  menguasai  tanah  tersebut, memanfaatkannya,  memungut  hasil  dari  tumbuh-tumbuhan  yang  hidup  di  atas  tanah tersebut.
Tanah merupakan tempat pemukiman, tempat melakukan kegiatan manusia bahkan sesudah mati pun masih memerlukan tanah. 1 Dengan sedemikian pentingnya kebutuhan manusia terhadap tanah maka perlu adanya sertifikat tanah sebagai dasar hukum yang kuat  demi  menghindari  penggunaan  tanah  yang  sering  berujung  ke  ranah  kasus persengketaan seperti pembebasan tanah, penggusuran, status hak atas tanah dan lain- lain  yang  membutuhkan  suatu  perhatian  yang  serius  terhadap  kasus  hukum  tersebut. Memiliki tanah terkait dengan harga diri (nilai sosial), sumber pendapatan (nilai ekonomi), kekuasaan dan hak privilege (nilai politik), dan tempat untuk memuja Sang Pencipta (nilai sakral  budaya).  Oleh  karenanya,  setiap  orang  berjuang  untuk  memiliki  tanah  dan mempertahankannya.  Perjuangan  tersebut  disertai  tekad  bulat  untuk  mengorbankan nyawa daripada menanggung malu atau kehilangan harga karena tidak punya tanah. 2 Indonesia sebagai negara agraris memandang perlu mengatur politik hukum di bidang pertanahannya  (konsepsi  agraria  dalam  arti  sempit)  dalam  konstitusi  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konstitusi mengamanatkan agar sumber daya  alam  termasuk  tanah  dikuasai  oleh  negara  dipergunakan  untuk  sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Sehingga sudah jelas  kemakmuran  rakyat  menjadi  tujuan  utama.  Maka  Negara  sebagai  organisasi kekuasaan harus mampu mengatur dan mengurus secara baik agar tidak menimbulkan permasalahan  dalam  pelaksanaannya.  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang Pokok Agraria (yang selanjutnya akan disebut UUPA) adalah sumber hukum utama yang memayungi tentang tanah. Diundangkannya UUPA sebagai bentuk penghapusan karakter
1 Achmad  Chulaemi, Pengadaan  Tanah  Untuk  Keperluan  Tertentu  Dalam  Rangka  Pembangunan (Semarang: Majalah Masalah-Masalah Hukum, 1992).
2 Nurhasan Ismail, “Arah Politik Hukum Pertanahan dan Perlindungan Kepemilikan Tanah Masyarakat,” Jurnal Rechtsvinding 1, no. 1 (March 15, 2012): 33–51, http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i1.105.
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023
dari masa penjajahan yang kapitalistik, liberalistik dan eksploitatif. 3 Untuk mencapai tujuan hukum  terhadap  pertanahan  atau  agraria,  dalam  Pasal  19  ayat  (1)  UUPA  menjelaskan tentang pendaftaran tanah sebagai bentuk kepastian hukum:
“Untuk  menjamin  kepastian  hukum  oleh  Pemerintah  diadakan  pendaftaran  tanah diseluruh  wilayah  Republik  Indonesia  menurut  ketentuan-ketentuan  yang  diatur dengan Peraturan Pemerintah.”
Hal  ini  dijabarkan  secara  lebih  lanjut  dalam  Pasal  3  ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (terdapat pembaruan sebagai dampak dari  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2023  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2022  tentang  Cipta  Kerja  menjadi  Undang- Undang):
“untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan  mudah  dapat  membuktikan  dirinya  sebagai  pemegang  hak  yang bersangkutan.”
Dengan  diadakan  pendaftaran  tanah  oleh  pemerintah  sesuai  amanah  Undang- Undang Pokok Agraria tersebut, maka hal tersebut tidak lepas dari kepastian subyek dan juga  obyeknya.  Dan  hal  tersebut  harus  dilakukan  pengumuman  dalam  tahapan pendaftaran  tanah  agar  tercapai  kepastian  hukum  baik  subyek  maupun  obyeknya. Penyelenggaraan  pendaftaran  tanah  juga  tergantung  pada  sistem  publisitas  yang digunakan  dalam  penyelenggaraan  pendaftaran  tanah  di  negara  yang  bersangkutan, sistem publisitas yaitu sistem pengumuman dari daftar-daftar. Sehubungan dengan tujuan pendaftaran tanah yakni untuk memberikan kepastian hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, pada garis besarnya dikenal 2 (dua) macam sistem publikasi, yaitu sistem  publikasi  positif,  yaitu  harus  ada  register  atau  buku  tanah  sebagai  bentuk penyimpanan  dan  penyajian  data  yuridis  dan  sertifikat  sebagai  tanda  bukti  hak; 4 dan negatif,  yaitu  negara  tidak  menjamin  kebenaran  data  yang  disajikan  dalam  sertifikat, sehingga belum tentu yang ada di sertifikat tersebut menjadi pemiliknya. 5 Sehingga sifatnya hanya  pasif  dan  dapat  digugat  oleh  orang  lain  yang  merasa  lebih  berhak  atas  tanah tersebut. 6
Hukum tanah nasional menganut sistem publikasi negatif tetapi bukan negatif murni, melainkan mengandung unsur positif atau sering disebut sebagai sistem publikasi negatif bertendensi positif. Hal ini dapat diketahui dari ketentuan UUPA Pasal 19 ayat (2) huruf c yang  menyatakan  bahwa  “pemberian  surat-surat  tanda  bukti  hak,  yang  berlaku  sebagai alat  pembuktian  yang  kuat”.  Undang-Undang  Pokok  Agraria  menghendaki  nilai-nilai komunalistik religius dalam mengatur hukum agraria. Konsep komunalistik tersebut, bisa kita  lihat  dalam  Pasal  1  ayat  (1)  yang  mengatakan  “seluruh  wilayah  Indonesia  adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai Bangsa Indonesia”. Ketentuan tersebut mengandung dua unsur yaitu unsur “kepunyaan bersama” dan unsur “tugas kewenangan”. Unsur kepunyaan bersama yang bersifat perdata tetapi bukan berarti
3 Moh.  Mahfud  MD., Karakter  Produk  Hukum  Zaman  Kolonial  Studi  Tentang  Politik  Dan  Karakter  Produk Hukum Pada Zaman Penjajahan Di Indonesia (Yogyakarta: UII Press, 1999).
4 Boedi  Harsono, Hukum  Agraria  Indonesia:  Sejarah  Pembentukan  Undang-Undang  Pokok  Agraria  Isi  dan Pelaksanaannya (Jakarta: Djamban, 2007).
5 Muhammad  Yamin  Lubis  and  Rahim  Lubis, Hukum  Pendaftaran  Tanah ,  Edisi  Revisi  (Bandung:  CV. Mandar Maju, 2010).
6 Urip Santoso, Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah , Cetakan Kedua (Jakarta: Kencana, 2011).
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023
hak kepemilikan dalam arti yuridis “tanah bersama dari seluruh rakyat yang telah bersatu menjadi Bangsa Indonesia”. 7
Hal  tersebut  juga  berlaku  terhadap  tanah  yang  ditetapkan  sebagai  kawasan  hutan. Meskipun  kehutanan  diatur  oleh  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  1999  tentang Kehutanan,  menyangkut  status  hak  atas  tanah  dalam  kawasan  hutan  masih  diatur  oleh hukum  pertanahan  atau  agraria.  Undang-Undang  Kehutanan  hanya  memberikan kewenangan  penguasaan  hutan  kepada  negara  untuk  mengatur,  mengurus,  yang berkaitan dengan hutan dan hasil hutan, menetapkan status kawasan hutan dan mengatur subyek hukum dengan hutan dan hasil hutan dengan menghormati hak masyarakat hukum adat, hal ini tercermin dalam Pasal 4 Undang-Undang Kehutanan.
Konflik dalam kawanan perhutanan menjadi konflik tersendiri yang cukup kompleks, dan yang menghadapi dan mengatasinya adalah salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN)  yang  mengemban  tugas  pengelolaan  kawasan  hutan.  Ada  berbagai  macam bentuk konflik yang dapat ditemukan, seperti klaim sepihak terhadap kawasan hutan yang diidentifikasi oleh pihak lain (instansi, badan hukum, atau masyarakat) sebagai tanah-tanah bekas hak-hak barat seperti hak eigendom dan atau hak erpacht atau dianggap sebagai tanah  bekas  hak-hak  adat  atau  dianggap  tanah  negara  bebas  yang  kemudian  dapat dirambah, diduduki, digarap, serta dimohon hak atas tanah. 8
Penunjukan Kawasan Hutan pada Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan yang berbunyi “Penunjukan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a dilaksanakan sebagai proses awal suatu  wilayah  tertentu  menjadi  Kawasan  Hutan”.  Banyaknya  lahan  yang  dikuasai masyarakat saat ini yang sudah terdaftar maupun yang belum terdaftar secara resmi di Badan  Pertanahan  Nasional,  ternyata  menyimpan  banyak  persoalan,  yaitu  diantaranya bahwa  sertifikat  yang  terbit  ternyata  masuk  ke  dalam  Kawasan  hutan  yang  oleh  Kantor Pertanahan  setempat  tidak  bisa  dilakukan  pemisahan  atau  pemecahan  dan  dialihkan maupun  dibebani  hak  tanggungan.  Pada  kenyataannya  bahwa  sertifikat  tersebut  terbit sebelum  diberlakukan  Keputusan  Menteri  Kehutanan  Nomor  SK.453/KPTS-II/1999. Peraturan Menteri Kehutanan tersebut menetapkan bahwa daerah-daerah yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri tersebut sebagai Kawasan hutan, maka masyarakat yang sudah memiliki  hak  atas  tanah  berupa  Sertifikat  Hak  Milik  (SHM)  tersebut  menjadi  tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap kepemilikannya.
Hal  ini  memberikan  contoh  bahwa  penguasaan  tanah  dalam  kawasan  hutan  tidak mendapat  kepastian  hukum.  Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  regulasi  yang  ada  tidak memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Padahal hal yang paling fundamental dalam  hukum  adalah  kepastian  hukum  dan  kemanfaatan  hak  atas  tanah  yang  dimiliki masyarakat,  sehingga  masyarakat  terjamin  hak-haknya.  Konflik  agrarian  juga sesungguhnya banyak dilatarbelakangi oleh penerapan konsep ekonomi liberal.
Sehingga  tujuan  dari  adanya  penelitian  ini  adalah  untuk  menambah  bahan  analisis terkait  dengan  permasalahan  hukum  tentang  Sertifikat  Hak  Milik  yang  terbit  dalam Kawasan Hutan, yang menjadi pembeda dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah belum ada yang membahas secara lebih spesifik terkait dengan Keputusan Menteri Kehutanan  Nomor  SK.453/KPTS-II/1999.  Seperti  pada  tesis  yang  ditulis  oleh  Manshur, membahas  tentang  apakah  yang  menjadi  dasar  hukum  masyarakat  terkait  dengan penguasaan  tanah  di  Blok  Gunung  Cibuluh  kesatuan  pemangku  hutan  dan  bagaimana status tanah dalam kawasan hutan Blok Gunung Cibuluh kesatuan pemangku hutan (KPH) Ciamis pasca dikeluarkannya SK Menteri Kehutanan Nomor 280/Menhut-IV/1998, perihal tukar menukar kawasan hutan dalam rangka penyelesaian sengketa tanah di blok Gunung
7 Ny.  Arie  Sukanti  Hutagulung  and  Markus  Gunawan, Kewenangan  Pemerintah  dalam  Bidang  Pertanahan (Jakarta: Rajawali Pers, 2009).
8 Bambang Eko Supriadi, Hukum Agraria Kehutanan: Aspek Hukum Pertanahan dalam Pengelolaan Hutan Negara (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).

## COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023
Cibuluh  Desa  Bangunjaya  dan  Desa  Cimanggu  Kecamatan  Langkaplancar. 9 Tesis  lain yang  juga  mengangkat  tema  yang  sama  dari  Doni  yang  membahas  bahwa  konflik penguasaan  tanah  dalam  kawasan  hutan  disebabkan  karena  adanya  klaim  atas  tanah adat, hal ini didasari atas PP Nomor 36 Tahun 1986. 10 Sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana status tanah yang telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik yang masuk dalam Kawasan Hutan dan bagaimana status kekuatan pembuktian Sertifikat Hak Milik yang terbit dalam Kawasan Hutan.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif ( normative law research ), yaitu menggunakan studi kasus normat berupa produk perlilaku hukum. 11 Tipe penelitian yang digunakan pun yaitu konflik norma ( conflict norm ). Sifat dari penelitian ini adalah preskriptif analitis, yaitu mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep- konsep hukum dan norma-norma hukum. 12 Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan  ( statute  approach );  pendekatan  konsep  ( conceptual  approach );  dan pendekatan  kasus  ( case  approach ). 13 Sehingga  penelitian  ini  dianalisis  untuk  mengetahui bagaimana status tanah yang telah memiliki SHM dalam Kawasan Hutan.
.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1.  Status  Tanah  yang  Telah  diterbitkan  Sertifikat  Hak  Milik  yang  Masuk  dalam Kawasan Hutan
A.  Hak-Hak Pengusaan Tanah dan Sumber Daya Agraria

## Hak Penguasaan atas Tanah
Pengaturan terkait dengan hak penguasaan atas tanah dibagi dalam 2 (dua) bagian, yaitu hak penguasaan atas tanah sebagai lembaga hukum, hak penguasaan ini belum dihubungkan dengan tanah dan orang atau badan hukum tertentu sebagai pemegang haknya; dan hak penguasaan atas tanah sebagai hubungan hukum yang konkrit,  hak  penguasaan  ini  sudah  dihubungkan  dengan  tanah  tertentu  sebagai obyeknya dan orang atau badan hukum tertentu sebagai subyek atau pemegang haknya.  Penguasaan  atau  menguasai  dapat  secara  yuridis  dan  atau  dapat  pula secara fisik. Penguasaan yuridis dilandasi hak, dilindungi oleh hukum dan umumnya memberi kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai secara fisik tanah yang dihaki.
Hubungan  penguasaan  dapat  dipergunakan  dalam  arti  yuridis  maupun  fisik. Penguasaan  dalam  arti  yuridis  maksudnya  adalah  bahwa  hubungan  tersebut ditunjukkan  dengan  adanya  penguasaan  tanah  secara  hukum.  Apabila  telah  ada penguasaan tanahnya secara hukum (biasanya dalam bentuk surat-surat tertulis), maka hubungan tanah dengan obyek tanahnya sendiri telah dilandasi dengan suatu hak. Sedangkan penguasaan tanah dalam arti fisik menunjukan adanya hubungan langsung  antara  tanah  dengan  pemilik  tanah  tersebut,  misalnya  didiami  dengan
9 Dapiq Syahal Manshur, “Analisis Yuridis Terhadap Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan (Studi Kasus: Konflik Tanah Di Blok Gunung Cibuluh, Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Ciamis, Jawa Barat)” (Thesis,
Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, 2013),
https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/8687.
10 Doni, “Konflik Tanah Kawasan Hutan Sebagai Refleksi Perbedaan Kepentingan Politik Dan Ekonomi (Studi Kasus Di Desa Bangunjaya Dan Desa Cimanggu, Kecamatan Langkap Lancar, Kabupaten Ciamis, Propinsi
Jawa
Barat)” (Tesis, Bogor, Institut Pertanian Bogor, 2005),
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/7947.
11 Abdul Kadir, Hukum Dan Penelitian Hukum (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004).
12 Dyah Ochtorina Susanti and A’an Efendi, Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).
13 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2008).
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023
mendirikan rumah tempat tinggal atau ditanami dengan tanaman dengan tanaman produktif untuk tanah pertanian. 14
Alas hak diartikan sebagai dasar penguasaan atas tanah secara yuridis dapat berupa  alat-alat  bukti  yang  menetapkan  atau  menerangkan  adanya  hubungan hukum  antara  tanah  dengan  yang  mempunyai  tanah,  dapat  juga  berupa  riwayat pemilikan  tanah  yang  pernah  diterbitkan  oleh  pejabat  Pemerintah  sebelumnya maupun bukti pengakuan dari pejabat yang berwenang. Alas hak secara yuridis ini dituangkan dalam bentuk tertulis dengan suatu surat keputusan, surat keterangan, surat pernyataan, surat pengakuan, akta autentik maupun surat dibawah tangan dan lain-lain. Secara perdata dengan adanya hubungan yang mempunyai tanah dengan tanahnya yang dibuktikan dengan penguasaan fisik secara nyata dilapangan atau ada  alas  hak  berupa  data  yuridis  dengan  suatu  hak  keperdataan,  maka  tanah tersebut sudah berada dalam penguasaannya atau telah menjadi miliknya. 15
Pengertian penguasaan dapat dipakai dalam arti fisik, juga dalam arti yuridis. Ada  penguasaan  beraspek  privat  dan  beraspek  publik.  Penguasaan  dalam  arti yuridis adalah penguasaan yang dilandasi hak yang dilindungi oleh hukum dan pada umumnya memberi kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai secara fisik  tanah  yang  dihaki,  misalnya  pemilik  tanah  mempergunakan  atau  mengambil manfaat dari tanah yang dihaki, tidak diserahkan kepada pihak lain. 16
Hak penguasaan atas tanah berisi serangkaian wewenang, kewajiban, dan atau larangan  bagi  pemegang  haknya  untuk  berbuat  sesuatu  mengenai  tanah  yang dihaki. Sesuatu yang boleh, wajib, atau dilarang untuk diperbuat, yang merupakan isi hak penguasaan itulah yang menjadi kriterium atau tolak ukur pembeda di antara hak-hak  penguasaan  atas  tanah  yang  diatur  dalam  hukum  tanah.  Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah, Pasal 1 sub 2 mendefinisikan  penguasaan  tanah  adalah  hubungan  hukum  antara  orang perorangan, kelompok masyarakat atau badan hukum dengan tanah sebagaimana dimaksud dalam UUPA

## Jenis Hak Penguasaan atas Sumber Daya Agraria
Menurut  UUPA,  hak  penguasaan  tanah  atau  agraria  secara  sistematis  dapat diurutkan  dari pertama ,  yaitu  Hak  Bangsa  Indonesia  atas  Tanah.  Hak  Bangsa merupakan hak yang paling tinggi dan meliputi semua tanah yang ada di wilayah negara yang merupakan tanah bersama, bersifat abadi dan menjadi induk bagi hak- hak penguasaan lain atas tanah. Pengaturan hak penguasaan atas tanah ini dimuat dalam pasal 1 ayat (1) sampai ayat (3) UUPA. Hak Bangsa Indonesia atas tanah ini mempunyai  sifat  komunal,  yang  artinya  semua  tanah  yang  ada  dalam  wilayah negara Indonesia merupakan tanah bersama rakyat Indonesia yang telah bersatu dengan Bangsa Indonesia (Pasal 1 ayat (1) UUPA).
Subyek  (Pemegang  Hak)  pada  Hak  Bangsa  adalah  seluruh  rakyat  Indonesia sepanjang masa yang bersatu sebagai Bangsa Indonesia, yaitu generasi-generasi yang  akan  datang.  Untuk  tanah  yang  dihaki  ialah  semua  tanah  yang  ada  dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Tidak ada tanah yang merupakan res nullius . 17 Penyataan  tanah  yang  dikuasai  oleh  Bangsa  Indonesia  sebagai  tanah  bersama tersebut  menunjukkan  adanya  hubungan  hukum  di  bidang  Hukum  Perdata.  Hak Bangsa  Indonesia  dalam  Hukum  Tanah  Nasional  adalah  hak  kepunyaan,  yang
14 Lubis and Lubis, Hukum Pendaftaran Tanah .
15 Lubis and Lubis.
16 Urip Santoso, Hukum Agraria Kajian Komprehensif (Jakarta: Kencana, 2015).
17 Harsono, Hukum  Agraria  Indonesia:  Sejarah  Pembentukan  Undang-Undang  Pokok  Agraria  Isi  Dan Pelaksanaannya .
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023
memungkinkan penguasaan bagian-bagian tanah bersama dengan Hak Milik oleh warga negara secara individual. 18
Kedua , yaitu Hak Menguasai Negara. Pada zaman kolonialisme dahulu semua tanah  tak  bertuan  atau  tanah  kosong  dikuasai  oleh  negara,  sehingga  negara bertindak sebagai dominum (pemilik tanah). Ketentuan ini dituangkan di dalam Pasal 1 Agrarische Be s luid tahun 1870 yang mengatur mengenai asas domein verklaring , dengan  ketentuan  bahwa  semua  tanah  yang  tidak  dapat  dibuktikan  dengan  hak eigendom -nya adalah domein negara. 19
Setelah  Indonesia  merdeka,  asas domein  verklaring dihapuskan,  negara memiliki hak menguasai bukan memiliki. Hal ini dapat terlihat di dalam pasal 33 ayat (3)  UUD  1945  yang  sangat  jelas  membuktikan  adanya  penguasaan  oleh  negara sepenuhnya  terhadap  adanya  sumber  daya  alam  yang  ada  di  bumi  dan  seluruh kekayaan alam yang ada didalamnya termasuk ruang angkasa diatasnya.
Hak menguasai dari negara diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA, yang memberi kewenangan  kepada  negara  untuk  menguasai  bumi,  air  dan  ruang  angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu. Subjek Hak Menguasai Negara adalah Negara Republik Indonesia, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat
Indonesia.
Negara sebagai penerima kuasa harus mempertanggungjawabkan kepada masyarakat Indonesia sebagai pemberi kuasa. Ada  dua  hal  yang  dapat  membatasi  kewenangan  negara  atau  Hak  Menguasai Negara ini. Pertama , pembatasan oleh Konstitusi Indonesia. Pembatasan ini berupa hal-hal yang diatur oleh negara tidak boleh berakibat pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin oleh UUD 1945. Kedua , pembatasan substantif, yaitu semua peraturan pertanahan  harus  ditujukan  untuk  mewujudkan  kemakmuran  rakyat  sebesar- besarnya sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 2 ayat (3) UUPA. Kewenangan ini tidak dapat didelegasikan kepada pihak swasta karena menyangkut kesejahteraan umum  yang  sarat  dengan  misi  pelayanan.  Pendelegasian  kepada  swasta  yang merupakan  bagian  dari  masyarakat  akan  menimbulkan  konflik  kepentingan,  dan karenanya tidak dimungkinkan.
Ketiga , Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Pasal 3 UUPA mengatur tentang Masyarakat hukum adat, yaitu “dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak pelaksanaan serupa itu masyarakat- masyarakat  hukum  adat,  sepanjang  kenyataannya  masih  ada,  harus  sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang lebih tinggi”. Hak ulayat merupakan hak daerah atau suku bangsa atas selingkungan tanah, yang berisi kewenangan untuk mengatur penguasaan dan penggunaan tanah dalam lingkungan wilayahnya. 20 Hak ulayat masyarakat hukum adat  dianggap  masih  ada  apabila  memenuhi  persyaratan  bahwa  terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan  persekutuan  tersebut  dalam  kehidupan  sehari-hari;  terdapat tanah  ulayat  tertentu  yang  menjadi  lingkungan  hidup  warga  persekutuan  hukum tersebut  dan  tempatnya  mengambil  keperluan  hidupnya  sehari-hari;  dan  terdapat tatanan  hukum  adat  mengenai  pengurusan,  penguasaan  dan  penggunaan  tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh warga persekutuan hukum tesebut.
18 Boedi Harsono, Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional: Dalam Hubungannya Dengan TAP MPR RI IX/MPR/2001 (Jakarta: Universitas Trisakti, 2002).
19 Muchsin, Imam Koeswahyono, and Soimin, Hukum Agraria Indonesia Dalam Perspektif Sejarah (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010).
20 Tauchid Mohammad, Masalah Agraria , Bagian Pertama (Jakarta: Penerbit Cakrawala, 1953).
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023
Keempat ,  Hak-Hak  atas  Tanah.  Hak  atas  tanah  adalah  hak  yang  memberi wewenang kepada pemegang haknya untuk menggunakan tanah atau mengambil manfaat dari tanah yang dihakinya. Hak-Hak atas Tanah yakni hak-hak individual yang  dalam  Pasal  4  Ayat  (1)  UUPA  dijelaskan  sebagai  hak  yang  dimiliki  atau diberikan  kepada  orang  dan  badan  hukum  dan  memberikan  wewenang menggunakan  bagian  permukaan  bumi  yang  disebut  tanah  kepada  pemegang haknya. Hak atas tanah terdiri dari Hak Milik; Hak Guna Usaha (HGU); Hak Guna Bangunan  (HGB);  Hak  Pakai;  Hak  Sewa;  Hak  Membuka  Tanah;  Hak  Memungut Hasil Hutan. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 UUPA.
Pemegang  hak  atas  tanah  pun  memiliki  wewenang  yang  melekat  padanya sebagai  subyek  hak  atas  tanah,  yaitu  wewenang  umum,  yaitu  menggunakan tanahnya termasuk juga tubuh bumi, air dan ruang di atasnya sekadar diperlukan untuk  kepentingan  yang  langsung  berhubungan  dengan  penggunaan  tanah;  dan wewenang  khusus,  menggunakan  tanahnya  sesuai  dengan  macam  hak  atas tanahnya. 21 Dari ketentuan dalam UUPA, dapat dilihat negara memberikan hak-hak atas tanah kepada perorangan atau badan hukum (subjek hak) bahkan menjamin, mengakui  melindungi  hak-hak  tersebut  untuk  dimanfaatkan  dalam  rangka mensejahterakan kehidupannya dan tidak boleh diambil secara sewenang-wenang oleh siapapun termasuk pemerintah itu sendiri.

## B.  Status Tanah yang Masuk dalam Kawasan Hutan
Pada awalnya masyarakat yang menetap telah mengusai tanah yang diklaim sebagai  kawasan  hutan  secara  turun  temurun.  Semua  tanah  yang  berada  pada suatu Kawasan tersebut awalnya adalah tanah negara dengan area penggunaan lain,  namun  pada  tahun  1999  melalui  Keputusan  Menteri  Kehutanan  Nomor  SK. 453/KPTS-II/1999  menetapkan  Kawasan  tersebut  menjadi  Kawasan  hutan.  Yang akhirnya  juga  dikuatkan  kembali  dengan  Keputusan  Menteri  Kehutanan  Nomor SK.435/Menhut-II/2009.
Pengukuhan kawasan hutan Negara diatur di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan, Peraturan Menteri Kehutanan No.44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan, dan Peraturan Menteri Kehutanan  No.  47/Menhut-II/2010  tentang  Panitia  Tata  Batas  Kawasan  Hutan. Menurut  kedua  Peraturan  Menteri  tersebut  ditentukan  bahwa  Direktorat  Jenderal Planologi Kehutanan dapat menetapkan sepihak kawasan hutan, tanpa menunggu persetujuan  masyarakat  yang  menguasai  wilayah  setempat.  Sedangkan  untuk penetapan  dan  perubahan  status  dan  fungsi  kawasan  hutan  sebagian  besar tercantum dalam Keputusan Menteri Kehutanan No.70/Kpts-II/2001. Menurut Pasal 5 dan 16 PP No.44/2004, wewenang pengukuhan Kawasan Hutan Negara berada di tangan Menteri Kehutanan. Wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten terbatas pada  penentuan  batas-batas  kawasan  hutan  yaitu  wewenang  untuk  membentuk Panitia  Tata  Batas  yang  berfungsi  memberikan  klarifikasi  tentang  status  tanah dalam  proses  penyelenggaraan  tata  batas.  Pemerintah  Daerah  tidak  mempunyai wewenang untuk mengukuhkan kawasan hutan, karena hal tersebut tetap menjadi kewenangan Menteri Kehutanan.
Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1999  tentang  Kehutanan  mengatur  tentang hutan sebagai hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Undang-Undang Kehutanan itu juga menetapkan bahwa kawasan hutan yang telah ditunjuk  dan  atau  ditetapkan  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku  sebelum  berlakunya  undang-undang  ini  dinyatakan  tetap  berlaku berdasarkan  undang-undang  ini.  Peraturan  hukum  yang  berlaku  secara internasional maupun nasional yang menjamin keberadaan hak-hak atas tanah dari
21 Sudikno Mertokusumo, Hukum Dan Politik Agraria (Jakarta: Universitas Terbuka, 1988).
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023
masyarakat sebagai bagian dari hak asasi manusia memang tidak bersifat mutlak. Artinya,  hak  tersebut  dapat  diambil  asalkan  melalui  proses  hukum  yang  adil  dan tanpa  diskriminasi.  Namun  demikian,  Undang-Undang  Kehutanan  tidak  memberi jaminan  yang  jelas  bagi  hak-hak  masyarakat,  terutama  yang  melindungi  hak masyarakat  adat  apabila  wilayahnya  ditunjuk  dan  atau  ditetapkan  berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai hutan tetap.
Sementara diterbitkannya Sertifikat Hak Milik menandakan bahwa area tersebut aman  dari  Kawasan  Hutan  dan  sudah  menjamin  kepastian  hukum.  Karena ketentuan  jaminan  kepastian  hukum  telah  tercantum  dalam  penjelasan  umum UUPA.  Kepastian  hukum  yang  diterapkan  pada  persoalan  di  tengah  masyarakat menjadi  hal  yang  penting  guna  menyelesaikan  konflik  yang  muncul  akibat kepemilikan  tanah  khusunya  yang  masuk  di  Kawasan  hutan.  Berdasarkan  hal tersebut, sudah selayaknya negara melindungi, menghargai dan memberikan hak- hak  atas  tanah  kepada  masyarakat.  Hak  menguasai  negara  atas  tanah  yang memberikan pedoman kepada negara menguasai tanah. Penguasaan tanah oleh negara bukan dalam arti negara memiliki tanah atau negara menguasai secara fisik terhadap tanah.
Terkait  dengan  status  tanah  yang  sudah  diterbitkan  Sertifikat  Hak  Milik  atas tanah  yang  masuk  di  dalam  Kawasan  Hutan,  maka  pemerintah  atau  negara seharusnya  memberikan  rasa  tenang  kepada  masyarakat  dengan  memberikan sosialisasi mengenai aturan yang dibuat oleh pemerintah terkait dengan keadaan suatu  wilayah  yang  ternyata  ditetapkan  sebagai  Kawasan  Hutan.  Namun pemerintah dengan sepihak menetapkan pemukiman atau wilayah mereka sebagai kawasan hutan sejak terbit Undang-Undang Kehutanan. Pemberian hak atas tanah pada  prakteknya  banyak  mengalami  kendala,  baik  dari  segi  pendaftaran  hak maupun status tanah yang didiami oleh masyarakat khususnya masyarakat yang mendiami tanah yang diklaim sebagai kawasan hutan yang mengalami hambatan cukup  besar  dari  segi  pendaftaran  hak  maupun  pendaftaran  pemeliharaan pendaftaran tanah.
Untuk memenuhi Kepastian hukum Sertipikat Hak Milik tersebut, Seharusnya Kementerian Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Planologi melakukan pemetaan ulang terhadap semua wilayah yang ada di Kalimantan Selatan. Hal ini dikarenakan banyaknya  wilayah  yang  sudah  ditunjuk  dan  ditetapkan  sebagai  Kawasan  hutan tetapi  pada  kenyataannya  lokasi  yang  ditetapkan  tersebut  adalah  pemukiman penduduk yang sudah turun temurun menempati wilayah tersebut.

## 2.  Status Kekuatan Pembuktian Sertifikat Hak Milik yang Terbit di dalam Kawasan Hutan
A.  Kepastian Hukum Sertifikat Hak atas Tanah Menurut Soedikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis, hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku  bagi  semua  orang.  Sertifikat  memiliki  kedudukan  hukum  sebagai  alat pembuktian yang kuat sebagaimana sifat pembuktian sertifikat sebagai tanda bukti hak milik telah dijelaskan dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Pokok Agraria yaitu “sertifikat sebagai alat pembuktian yang kuat, yaitu data fisik dan data yuridis  yang  dimuat  dalam  sertifikat  dianggap  benar  sepanjang  tidak  dibuktikan sebaliknya oleh alat bukti yang lain.”
Salah satu tujuan pendaftaran tanah sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 3 Peraturan  Pemerintah  Pendaftaran  Tanah  adalah  untuk  memberikan  jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah,  satuan  rumah  susun,  dan  hak-hak  lain  yang  terdaftar  agar  dengan  mudah membuktikan  dirinya  sebagai  pemegang  hak  yang  bersangkutan.    Jaminan
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023
kepastian  hukum  pendaftaran  tanah  diantaranya  adalah  kepastian  status  hak; kepastian subjek hak; kepastian obyek hak. Pendaftaran tanah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menggunakan sistem publikasi negatif. Dalam sistem  ini  negara  hanya  pasif  menerima  apa  yang  dinyatakan  oleh  pihak  yang melakukan  pendaftaran.  Oleh  karena  itu,  sewaktu-sewaktu  dapat  digunakan  oleh orang yang merasa lebih berhak atas tanah itu.
Hak  milik  merupakan  hak  primer  yang  bersumber  langsung  dari  hak  bangsa Indonesia yang dapat dimiliki atau dikuasai secara langsung oleh seseorang atau badan  hukum.  Sehingga  Hak  Milik  bisa  dikatakan  sebagai  hak  yang  memiliki kedudukan paling kuat diantara hak-hak yang lain. 22 Artinya bahwa jika tanah yang sudah memiliki Sertifikat Hak Milik yang kemudian ditunjuk dan ditetapkan sebagai Kawasan Hutan maka akan tidak terpenuhi karakteristik sertifikat hak milik tersebut dalam  hal  bahwa  hak  milik  memiliki  karakter  terpenuh  karena  sertifikat  hak  milik tersebut tidak bisa menjadi induk bagi hak tanah yang lain, dan secara penggunaan hanya sebatas menguasai secara fisik tetapi tidak bisa dilakukan perbuatan hukum lain terhadap sertifikat hak milik tersebut.

## B.  Kekuatan  Pembuktian  Sertifikat  Hak  Milik  atas  Tanah  yang  Terbit  di  dalam Kawasan Hutan
Pembuktian  merupakan  dasar  pertimbangan  bagi  hakim  untuk  menjatuhkan putusan  sebab  pembuktian  merupakan  dasar  pertimbangan  yang  objektif  yang sesuai  dengan  hukum  yang  berlaku.  Sebagaimana  diketahui  bahwa  pembuktian berarti  memberikan  suatu  kepastian  kepada  hakim  tentang  adanya  peristiwa- peristiwa tertentu. Ini berarti yang wajib untuk membuktikan atau mengajukan alat- alat bukti adalah yang berkepentingan dalam perkara. Yang berkepentingan tidak lain  para  pihak,  yaitu  penggugat  dan  tergugat,  sehingga  para  pihaklah  yang diwajibkan  membuktikan  permasalahan  yang  disengketakan  dan  bukan  hakim. Namun hakim yang memberi perintah kepada para pihak untuk mengajukan alat-alat buktinya yang dimiliki. Hakim lah yang membebani para pihak dengan pembuktian. Dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada para pemegang sertifikat hak  atas  tanah  dalam  Peraturan  Pemerintah  Pendaftaran  Tanah  ini  diberikan penegasan mengenai sejauh mana kekuatan pembuktian sertifikat, yang dinyatakan sebagai alat pembuktian yang kuat oleh UUPA. Untuk itu diberikan ketentuan bahwa selama  belum  dibuktikan  yang  sebaliknya,  data  fisik  dan  data  yuridis  yang dicantumkan dalam sertifikat harus diterima sebagai data yang benar, baik dalam perbuatan  hukum  sehari-hari,  maupun  dalam  sengketa  di  pengadilan,  sepanjang data tersebut sesuai dengan apa yang tercantum di dalam surat ukur dan buku tanah yang  bersangkutan,  dan  bahwa  orang  atau  badan  hukum  tidak  dapat  menuntut tanah yang sudah bersertifikat atas nama orang atau badan hukum lain jika selama lima tahun sejak dikeluarkannya sertifikat tersebut dia tidak mengajukan gugatannya ke  pengadilan,  sedangkan  tanah  tersebut  diperoleh  orang  atau  badan  hukum tersebut dengan cara itikad baik dan secara fisik nyata dikuasai olehnya atau orang lain atau badan hukum yang mendapat persetujuannya.
Salah satu tujuan pendaftaran tanah selain memberikan kepastian hukum juga memberikan perlindungan hukum kepada pemiliknya. Di zaman informasi ini maka Kantor Pertanahan sebagai kantor di baris terdepan haruslah memelihara dengan baik  setiap  informasi  yang  diperlukan  untuk  suatu  bidang  tanah,  baik  untuk pemerintah sendiri sehingga dapat merencanakan pembangunan negara dan juga bagi  masyarakat  sendiri.  Informasi  itu  penting  untuk  dapat  memutuskan  sesuatu yang diperlukan dimana terlibat tanah, yaitu data fisik dan data yuridisnya, termasuk
22 Urip Santoso, Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah , Cetakan Keenam (Jakarta: Prenada Media Group, 2010).
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023
untuk satuan rumah susun. Informasi tersebut bersifat terbuka untuk umum artinya dapat diberikan informasi apa saja yang diperlukan atas sebidang tanah/bangunan yang  ada,  sehingga  untuk  itu  perlu  lah  tertib  administrasi  pertanahan  dijadikan sesuatu hal yang wajar. 23
Begitu  pentingnya  tertib  administrasi  pertanahan  maka  pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan bidang pertanahan yang dikenal dengan catur tertib bidang pertanahan sebagaimana yang dimuat dalam Keppres Nomor 7 Tahun 1979 Rencana Pembangunan Lima Tahun Ketiga (REPELITA III) 1979/80-1983/84, yang salah satunya meliputi tertib administrasi pertanahan, yang diarahkan pada program mempercepat  proses  pelayanan  yang  menyangkut  urusan  pertanahan; menyediakan  peta  dan  data  penggunaan  tanah,  keadaan  sosial  ekonomi masyarakat  sebagai  bahan  dalam  penyusunan  perencanaan  penggunaan  tanah bagi kegiatan-kegiatan pembangunan; penyusunan data dan daftar pemilik tanah, tanah-tanah  kelebihan  batas  maksimum,  tanah-tanah absentee dan  tanah-tanah negara; menyempurnakan daftar-daftar kegiatan baik di Kantor Agraria maupun di kantor PPAT; mengusahakan pengukuran tanah dalam rangka pensertifikatan hak atas tanah.
Seharusnya dari awal tertib administrasi dilaksanakan secara baik maka konflik di  bidang  pertanahan  dapat  di  minimalisir.  Sehubungan  dengan  hal  itu,  apabila terjadi suatu persengketaan yang menyangkut mengenai sebidang tanah, dalam hal ini yang berhak sebagai pemilik hak atas tanah, maka berdasarkan uraian di atas, hakim akan membebankan pembuktian kepada pihak-pihak yang bersengketa untuk mengajukan masing-masing alat buktinya. Bagi pihak yang hak atas tanahnya telah didaftarkan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundangan  yang  berlaku  tentu akan mengajukan sertifikat hak atas tanah sebagai alat bukti haknya, sedang pihak yang  hak  atas  tanahnya  belum  didaftarkan  akan  mengajukan  alat-alat  bukti  yang berhubungan  dengan  kepemilikan  dan  penguasaan  atas  tanahnya.  Alat-alat  bukti lainnya yang menjadi bukti pemilikan dan penguasaan atas tanah, selaku alat bukti akan  dipertimbangkan  kekuatan  pembuktiannya  oleh  hakim.  Akan  tetapi  alat-alat bukti  lain  tersebut  dapat  menjadi  alat  bukti  yang  sempurna  atau  lengkap  apabila telah didukung dengan keterangan saksi–saksi atau dengan bukti-bukti lainnya. Sertifikat adalah salah satu bukti autentik, ditinjau dari pengertian akta autentik menurut Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka harus memenuhi unsur-unsur  bentuknya  ditentukan  oleh  Undang-Undang;  dibuat  oleh  atau dihadapan pejabat umum; akta itu dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan di tempat di mana akta itu dibuat. Menurut pendapat ahli hukum perdata yaitu Harahap, menyatakan bahwa nilai kekuatan pembuktian akta autentik hanya sampai pada derajat atau kualitas sempurna ( volledig ) dan mengikat ( bidende ),  sehingga  derajat  kekuatan  pembuktiannya  tidak  mencapai  kualitas menentukan ( beslissend ) atau memaksa ( dwingende ), sehingga terhadapnya dapat diajukan bukti lawan. Derajat kekuatan pembuktiannya hanya sampai pada tingkat sempurna dan mengikat, tetapi tidak memaksa dan menentukan. Oleh karena itu, sifat  nilai  kekuatan  pembuktiannya  tidak  bersifat  imperatif,  dapat  dilumpuhkan dengan bukti lawan. 24
Dalam hal pihak lawan tidak dapat membuktikan sebaliknya, maka sertifikat hak atas  tanah  harus  dianggap  sebagai  alat  bukti  yang  sempurna.  Artinya  tidak  perlu didukung  oleh  bukti  lain.  Contoh  bukti  lain  yang  dapat  melemahkan  kekuatan pembuktian  suatu  sertifikat  hak  atas  tanah  tersebut  adalah  bahwa  tanah  tersebut
23 A.P. Parlindungan, Penda'aran Tanah Di Indonesia (Berdasarkan PP No. 24 Tahun 1997) (Bandung: CV. Mandar Maju, 1999).
24 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata: tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, PembukGan, dan Putusan Pengadilan , Cetakan Ketujuh (Jakarta: Sinar Graﬁka, 2007).
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023
diterbitkan di dalam Kawasan hutan. Artinya bahwa sertifikat hak milik atas tanah tersebut mengandung cacat administrasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 107 Peraturan  Menteri  Negara  Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, menentukan bahwa cacat hukum administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) yaitu kesalahan prosedur; kesalahan penerapan peraturan  perundang-undangan;  kesalahan  subjek  hak;  kesalahan  objek  hak; kesalahan jenis hak; kesalahan perhitungan luas; terdapat timpang tindih hak atas tanah; data yuridis atau data fisik tidak benar; atau kesalahan lainnya yang bersifat administratif.
Kekuatan sertifikat sebagai alat bukti akan terdegradasi dikarenakan sertifikat hak  atas  tanah  yang  diterbitkan  tersebut  masuk  dalam  Kawasan  hutan.  Maka dengan  disertai  bukti-bukti  yang  kuat  dari  Kementerian  Kehutanan  yang membuktikan  bahwa  bidang  tanah  tersebut  masuk  di  dalam  Kawasan  Hutan. Memang kelemahan dari masyarakat adalah bahwa sebagian besar mereka tidak tahu  jika  sertifikat  hak  atas  tanah  yang  mereka  miliki  ternyata  masuk  didalam Kawasan  Hutan  dikarenakan  minimnya  informasi  dan  juga  sosialisasi  dari  kantor pertanahan  maupun  dari  kementerian  kehutanan  melalui  Balai  Pemantapan Kawasan  Hutan.  Sertifikat  sebagai  alat  bukti  kepemilikan  dapat  dipakai  hakim sebagai  penguatan  pembuktian  untuk  mencari  kebenaran,  namun  dalam membuktikan suatu peristiwa atau hubungan hukum harus didukung dengan adanya kebenaran  atau  hak  itu.  Cara  yang  dapat  ditempuh  diantaranya  adalah  dengan mengajukan  sesuatu  yang  memuat  tanda  bacaan  dengan  bentuk-bentuk  tertentu yang  dibuat  oleh  pejabat  yang  berwenang.  Selanjutnya,  sertifikat  hak  milik  atas tanah  sebagai  alat  bukti  tertulis  dalam  pemeriksaan  perkara  perdata  dapat dibuktikan oleh alat bukti lainnya dimana menurut penilaian hakim ternyata alat bukti itu  mempunyai  kekuatan  bukti  yang  sempurna  dan  keterangan-keterangan  yang tercantum di dalam sertifikat terbukti ketidakbenarannya.
Kekuatan hukum sertifikat hak atas tanah merupakan jaminan kepastian hukum dari  sertifikat  sebagai  alat  bukti  kepemilikan  terkuat  artinya  sepanjang  tidak dibuktikan sebaliknya oleh pihak lain yang merasa berhak dan mempunyai alat bukti untuk membuktikannya maka dalam hal ini sertifikat tersebut mempunyai kepastian hukum  bersifat  materiil  (publikasi  negatif  bertendensi  positif)  yang  dianut  dalam hukum tanah nasional, tetapi disisi lain juga sertifikat mempunyai kepastian hukum dari sertifikat yang berisi ketentuan tertulis yang tertera dalam Undang-Undang atau peraturan  lainnya  adalah  bersifat  mutlak  artinya  tidak  bisa  diganggu  gugat.
Beberapa hal yang dapat melemahkan kekuatan hukum sertifikat hak atas tanah jika dilihat  dari  kepastian  dan  kekuatan  hukum  bersifat  formil  (publikasi  positif)  yaitu pemakaian  sistem  publikasi  negatif,  lemahnya  implementasi  Pasal  32  ayat  2  PP Pendaftaran  Tanah  dan  tumpang  tindihnya  antara  Undang-Undang  pertanahan dengan asas hukum di pengadilan.
Maka apabila seseorang memiliki sertifikat hak atas tanah merasa terjamin akan kepastian hak atas tanah yang dimilikinya, sebab apabila terjadi pelanggaran atas tanah hak miliknya maka pemilik tanah dapat menuntut haknya kembali. Hak-hak subyek  hukum  atas  suatu  bidang  tanah  dengan  alat  bukti  berupa  suatu  sertifikat harus dilindungi mengingat sertifikat hak atas tanah adalah bukti tertulis yang dibuat oleh  Pejabat  Umum  yang  berwenang.  Seharusnya  setiap  kebijakan  di  bidang agrarian dan sumber daya alam memperhatikan aspek ekonomi yang sangat erat hubungannya  dengan  kemakmuran  masyarakat.  Penempatan  berbagai  nilai tersebut  adalah  dalam  konteks  kekinian,  artinya  harus  dipandang  dari  realita masyarakat  yang  sudah  sedemikian  jauh  berkembang,  kelemahan  peraturan perundangan  mengenai  agrarian  selama  ini  yaitu  kurang  memperhatikan  aspek kepastian  hukum,  keadilan  dan  kemakmuran  masyarakat  tempat  sumber  daya
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023
agraria  dan  sumber  daya  alam  tersebut.  Begitu  juga  dalam  aturan  mengenai Penataan Kawasan hutan, aturan mengenai penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan  hutan  sering  kali  tidak  dapat  menyelesaikan  secara  tuntas  semua permasalahan yang terjadi di masyarakat.
Begitu juga dengan peraturan perundangan yang ada saat ini yaitu Peraturan Presiden  Nomor  8  tahun  2017  tentang  Penyelesaian  Penguasaan  Tanah  dalam Kawasan  Hutan  belum  bisa  menyelesaikan  permasalahan  yang  terjadi  di masyarakat.  Karena  beberapa  kelemahan  dalam  peraturan  tersebut  yaitu penyelesaiannya tidak bisa secara tuntas. Dalam hal pengajuan harus masyarakat tersebut yang mengajukan sendiri bila mau melakukan perbuatan hukum terhadap sertifikat hak milik yang dimilikinya. Faktor biaya yang tinggi dan juga waktu dalam pengajuan  pelepasan  Kawasan  Hutan  menjadi  kendala  yang  sangat  berat  bagi masyarakat,  juga  minimnya  pengetahuan  masyarakat  mengenai  tata  cara  dalam pengajuan  pelepasan  Kawasan  Hutan  yang  membuat  masyarakat  pun  akhirnya hanya bisa pasrah dan menerima bahwa sertifikat hak milik atas tanahnya tidak bisa dilakukan perbuatan hukum.
Kelemahan  yang  lain  adalah  bahwa  pengajuan  rekomendasi  pelepasan kawasan hanya sebatas rekomendasi untuk melakukan perbuatan hukum terhadap sertifikat hak milik tersebut dan tidak serta merta bisa merubah lampiran peta dalam Keputusan  Menteri  Nomor  SK.  453/KPTS-II/1999  tersebut  menjadi  kawasan  area pengggunaan lain. Artinya bahwa rekomendasi itu hanya untuk perbuatan hukum sekali waktu dan hanya untuk individu yang mengajukan, bukan untuk suatu wilayah atau daerah yang luas. Jadi Ketika masyarakat lain yang mau melakukan perbuatan hukum  terhadap  sertifikat  hak  milik  tersebut  harus  mengajukan  masing-masing. Terkait  dengan  hal  tersebut  juga  adanya  konflik  kepentingan  antara  Kementerian Kehutanan  dengan  dalih  harus  mempertahankan  persentase  wilayah  hutan  untuk menjaga  keseimbangan  alam  dengan  Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang/BPN dalam  menjalankan  fungsinya  untuk  memberikan  kepastian  hukum,  membuat masyarakat yang dirugikan. Sementara wilayah tersebut adalah bagian dari sebuah pemukiman penduduk yang sudah lama berdiam di wilayah tersebut.
Sejalan dengan kebijakan perlindungan hutan dan pengelolaan sumber daya alam,  tetapi  juga  untuk  melindungi  hak  pemegang  sertipikat  hak  atas  tanah  yang sudah  dikuasai  masyarakat  secara  turun  temurun,  penting  bagi  Kementerian Kehutanan  atau  lembaga  terkait  untuk  melakukan  pemetaan  ulang  terhadap kawasan  yang  riilnya  adalah  pemukiman  penduduk.  Pemetaan  ulang  ini  dapat membantu  mengidentifikasi  dan  mengklasifikasikan  dengan  akurat  kawasan  yang seharusnya digunakan sebagai pemukiman penduduk, sehingga dapat menghindari konflik  kepentingan  dan  perlindungan  lingkungan.  Dalam  proses  pemetaan  ulang tersebut,  ada  beberapa  langkah  penting  yang  dapat  dilakukan,  yaitu pertama , pemantauan  lapangan,  yaitu  pemantauan  langsung  di  lapangan  untuk mengidentifikasi dan memahami keberadaan pemukiman penduduk yang sudah ada di kawasan yang saat ini dianggap sebagai kawasan hutan. Hal ini membutuhkan kerja  sama  dengan  masyarakat  setempat,  mengumpulkan  informasi  mengenai sejarah, batas-batas, dan penggunaan lahan secara tradisional; kedua , analisis data dan informasi, yaitu seperti data administrasi, peta, dan dokumen-dokumen terkait untuk  memahami  perbatasan  yang  tepat  antara  kawasan  hutan  dan  pemukiman penduduk.  Hal  ini  melibatkan  pembandingan  data  terkait  status  lahan  yang  ada dengan kondisi riil di lapangan; ketiga , konsultasi dan partisipasi masyarakat, yaitu melibatkan masyarakat setempat dalam proses pemetaan ulang untuk memastikan pengakuan  dan  penghormatan  terhadap  hak-hak  tradisional  mereka  serta memperoleh  informasi  yang  akurat  mengenai  penggunaan  lahan  yang berkelanjutan; keempat ,  yaitu  legalisasi  dan  regulasi,  jika  hasil  pemetaan  ulang mengidentifikasi  adanya  pemukiman  penduduk  yang  sah  dan  berkelanjutan  di
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023
kawasan tersebut, dapat dilakukan proses legalisasi atau perubahan regulasi yang sesuai untuk mengakui hak-hak pemukiman penduduk dan mengatur penggunaan lahan  dengan  tetap  memperhatikan  keberlanjutan  lingkungan,  yaitu  dengan mengeluarkan  pemukiman  penduduk  tersebut  dari  Kawasan  Hutan  menjadi  area penggunaan lain. Penting untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan hutan dan  kebutuhan  pemukiman  penduduk.  Pemetaan  ulang  yang  akurat  dan  proses konsultasi  yang  partisipatif  dengan  masyarakat  setempat  dapat  membantu mengatasi konflik kepentingan dan mencapai solusi yang adil dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat.

## KESIMPULAN
Penguasaan  tanah  yang  berlangsung  lama  membuat  hubungan  tanah  dengan penggarap semakin kuat sehingga meyakinkan masyarakat bahwa status tanah yang dimiliki oleh masyarakat menjadikan status tanah hak milik setelah diterbitkannya Sertipikat Hak Milik atas  tanah  oleh  Badan  Pertanahan  Nasional.  Semenjak  diterbitkannya  sertipikat  hak  milik menandakan bahwa area tersebut adalah area penggunaan lainnya atau diluar dari Kawasan Hutan  dan  sudah  menjamin  kepastian  hukum.  Namun,  pemerintah  sepihak  menetapkan pemukiman  atau  wilayah  mereka  sebagai  kawasan  hutan  sejak  terbit  Undang-Undang Kehutanan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.435/Menhut-II/2009. Sehingga tanah  di  dalam  wilayah  tersebut  ditunjuk  dan  ditetapkan  sebagai  Kawasan  Hutan  yang sebelumnya adalah masuk pada area penggunaan lainnya dan pada akhirnya status tanah tersebut  menjadi  tanah  yang  dilekati  oleh  Kawasan  Hutan.  Dengan  ditetapkannya  wilayah tersebut  menjadi  Kawasan  Hutan  maka  pemilik  Sertifikat  Hak  Milik  tidak  bisa  melakukan perbuatan  hukum  terkait  dengan  sertipikat  hak  milik  yang  dikuasainya.  Sertipikat  hak  milik yang ada tidak bisa dialihkan haknya dan juga tidak bisa dibebani hak tanggungan.
Sertifikat  hak  milik  atas  tanah  mempunyai  kekuatan  hukum  yang  sah  sepanjang penerbitan  sertifikat  tersebut  memenuhi  syarat  dan  prosedur  sesuai  dengan  aturan  yang berlaku,  sebaliknya  jika  penerbitan  sertifikat  tersebut  tidak  memenuhi  syarat  dan  prosedur maka sertifikat tersebut cacat administrasi dan tidak sah secara hukum. Sertifikat adalah salah satu bukti autentik yang kebenaran datanya harus diakui di muka pengadilan sebagaimana akta autentik. Dalam hal pihak lawan tidak dapat membuktikan sebaliknya, maka sertifikat hak atas  tanah  harus  dianggap  sebagai  alat  bukti  yang  sempurna.  Sedangkan  bukti  lain  yang dapat  melemahkan  kekuatan  pembuktian  suatu  sertifikat  hak  atas  tanah  tersebut  salah satunya adalah bahwa tanah tersebut diterbitkan di dalam Kawasan Hutan. Artinya bahwa sertifikat  hak  milik  atas  tanah  tersebut  mengandung  cacat  administrasi  yaitu  kesalahan prosedur  dan  juga  kesalahan  dalam  penerapan  peraturan  perundang-undangan.  Maka dengan disertai bukti-bukti yang kuat dari kementerian kehutanan yang membuktikan bahwa bidang tanah tersebut masuk di dalam Kawasan hutan, maka Kementerian Kehutanan dapat menuntut  untuk  pembatalan  sertipikat  tersebut.  Sehingga  agar  kedepannya  Kementerian Kehutanan  melakukan  pemetaan  ulang  terhadap  wilayah-wilayah  yang  ditunjuk  dan ditetapkan  sebagai  Kawasan  Hutan  dan  perlu  adanya  sinkronisasi  dan  koordinasi Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional  dan  juga  Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

## REFERENSI
Chulaemi,  Achmad. Pengadaan  Tanah  Untuk  Keperluan  Tertentu  Dalam  Rangka Pembangunan . Semarang: Majalah Masalah-Masalah Hukum, 1992. Doni, Doni. “Konflik Tanah Kawasan Hutan Sebagai Refleksi Perbedaan Kepentingan Politik Dan  Ekonomi  (Studi  Kasus  Di  Desa  Bangunjaya  Dan  Desa  Cimanggu,  Kecamatan Langkap  Lancar,  Kabupaten  Ciamis,  Propinsi  Jawa  Barat).”  Tesis,  Institut  Pertanian Bogor, 2005. http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/7947.
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023
Harahap,  M.  Yahya. Hukum  Acara  Perdata:  tentang  Gugatan,  Persidangan,  Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan . Cetakan Ketujuh. Jakarta: Sinar Grafika, 2007. Harsono,  Boedi. Hukum  Agraria  Indonesia:  Sejarah  Pembentukan  Undang-Undang  Pokok Agraria Isi Dan Pelaksanaannya . Jakarta: Djamban, 2007.
———. Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional: Dalam Hubungannya Dengan TAP MPR RI IX/MPR/2001 . Jakarta: Universitas Trisakti, 2002.
Hutagulung, Ny. Arie Sukanti, and Markus Gunawan. Kewenangan Pemerintah Dalam Bidang Pertanahan . Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
Ismail,  Nurhasan.  “Arah  Politik  Hukum  Pertanahan  dan  Perlindungan  Kepemilikan  Tanah Masyarakat.” Jurnal  Rechtsvinding 1,  no.  1  (March  15,  2012):  33–51. http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i1.105.
Kadir, Abdul. Hukum Dan Penelitian Hukum . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004. Lubis,  Muhammad  Yamin,  and  Rahim  Lubis. Hukum  Pendaftaran  Tanah .  Edisi  Revisi. Bandung: CV. Mandar Maju, 2010.
Manshur,  Dapiq  Syahal.  “Analisis  Yuridis  Terhadap  Penguasaan  Tanah  Dalam  Kawasan Hutan (Studi Kasus: Konflik Tanah Di Blok Gunung Cibuluh, Kesatuan Pemangku Hutan (KPH)  Ciamis,  Jawa  Barat).”  Thesis,  Universitas  Islam  Indonesia,  2013. https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/8687.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana, 2008.
MD.,  Moh.  Mahfud. Karakter  Produk  Hukum  Zaman  Kolonial  Studi  Tentang  Politik  Dan Karakter Produk Hukum Pada Zaman Penjajahan Di Indonesia . Yogyakarta: UII Press, 1999.
Mertokusumo, Sudikno. Hukum Dan Politik Agraria . Jakarta: Universitas Terbuka, 1988. Mohammad, Tauchid. Masalah Agraria . Bagian Pertama. Jakarta: Penerbit Cakrawala, 1953. Muchsin,  Muchsin,  Imam  Koeswahyono,  and  Soimin,  Soimin. Hukum  Agraria  Indonesia Dalam Perspektif Sejarah . Bandung: PT. Refika Aditama, 2010. Parlindungan, A.P. Pendaftaran Tanah Di Indonesia (Berdasarkan PP No. 24 Tahun 1997) . Bandung: CV. Mandar Maju, 1999.
Santoso, Urip. Hukum Agraria Dan Hak-Hak Atas Tanah . Cetakan Keenam. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
———. Hukum Agraria Kajian Komprehensif . Jakarta: Kencana, 2015.
———. Pendaftaran  Dan  Peralihan  Hak  Atas  Tanah .  Cetakan  Kedua.  Jakarta:  Kencana, 2011.
Supriadi,  Bambang  Eko. Hukum  Agraria  Kehutanan:  Aspek  Hukum  Pertanahan  Dalam Pengelolaan Hutan Negara . Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
Susanti, Dyah Ochtorina, and A’an Efendi. Penelitian Hukum . Jakarta: Sinar Grafika, 2014.