## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KOTA LAYAK ANAK
Utari Swadesi, Zaili Rusli, dan *Swis Tantoro Program Studi Magister Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu PolitikUniversitas Riau Kampus Bina Widya Jl. H.R Soebrantas, KM. 12,5 Panam Pekanbaru, 28293 * E-mail : swistantoro@lecturer.unri.ac.id
Abstract:  Implementation  of  Child-Friendly  City  Policies. This  study  aims  to  determine  the Implementation  of  Mayor  Regulation  number  33  of  2016 concerning  City  Policies  that  are  child friendly in Pekanbaru City. This research uses a qualitative research method approach. Primary da- ta obtained directly through interviews from key informants, namely the Head of the fulfillment of children's rights DP3A Pekanbaru City. Secondary data were obtained from research documenta- tion. The technique of processing and analyzing data uses  the technique of triangulation. The re- sults of the study show that the Pekanbaru City Government has not been fully optimal in fulfilling children's rights based on 24 indicators determined by the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection. Pekanbaru City Government has not made this child's problem a top priority for its program/activity implementation targets.
Keywords : implementation, policy, child friendly city
Abstrak:  Implementasi  Kebijakan  Kota  Layak  Anak. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menge- tahui Implementasi Peraturan Walikota nomor 33 tahun 2016 Tentang Kebijakan Kota layak anak di Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode penelitian kualitatif. Data pri- mer  diperoleh  langsung  melalui  wawancara  dari key  informan, yaitu  Kepala  bidang  pemenuhan hak  anak  DP3A  Kota  Pekanbaru.  Data  sekunder  diperoleh  dari  dokumentasi  penelitian.  Teknik pengolahan dan analisis data menggunakan Teknik Tringulasi. Hasil penelitian bahwa Pemerintah Kota Pekanbaru belum sepenuhnya optimal dalam pemenuhan hak anak berdasarkan 24 indikator yang  telah  ditentukan  dari  kementerian  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak. Pemerintah Kota Pekanbaru belum menjadikan permasalahan anak ini sebagai prioritas utama dari target pelaksanaan program/kegiatannya.
Kata Kunci: implementasi, kebijakan, kota layak anak

## PENDAHULUAN
Implementasi  pemenuhan  hak-hak anak adalah upaya bagaiamana singkronisasi hak dan kebebasan anak yang diakui sebagai hak dasar dan bersifat alamiah yang didapat- kan  seseorang  sejak  lahir  sebagi  bentuk kompensasi  dari  hak  azasi  manusia  yang menjadi prioritas dalam pemenuhan hak bagi seluruh warga Negara yang diberi kebebasan dalam  berbagai  aspek  kehidupan  sosial  da- lam  bermasyarakat,  politik,  budaya,  agama dan  kesejahteraan,  kewajiban  Negara  dalam pemenuhan  hak  –hak  anak  dimana  hak  ter- sebut diakui dan dilindungi, baik secara uni- versal  bagi  semua  bangsa-bangsa  di  dunia maupun  pengakuan  pengakuan  dan  perlin- dungan menurut  hukum  nasional  pada suatu Negara.  Kota  Layak  Anak  atau  disingkat
KLA  adalah  Kabupaten/Kota  yang  mempu- nyai sistem pembangunan  berbasis  hak  un- tuk anak melalui
penginte- grasian komitmen dan sumber daya pemerintah,  masyarakat  dan  dunia  usaha, yang  terencana  secara  menyeluruh  dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan  untuk  menjamin  pemenuhan  hak dan perlindungan anak.
Permasalahan  pemenuhan  hak-hak anak  bukan  saja  menjadi  permasalahan  bagi masyarakat dan pemerintah Indonesia melainkan menjadi permaslahan Negara lain yang  diatur  dalam  hukum  internasional,  hal tersebut ditunjukkan dengan banyaknya data dan dokumen internasional yang mengangkat  topik  bagaimana  pemenuhan hak-hak anak bisa dipenuhi dan terlepas dari
berbagai  aspek  tindak  kekerasan  yang  ban- yak terjadi pada anak-anak, pemenuhan hak- hak anak menjadi permaslahan hukum inter- nasional  yang  banyak  memuat  dan  mencan- tumkan  hak-hak  anak  dalam  berbagai  aspek kehidupan,  baik  dibidang  hukum,  sosial, ekonomi, politik dan budaya.
Mengacu pada aturan tentang Pemenuhan  Hak-hak  anak  Pemerintah  kota pekanbaru dalam mengimplementasikan peraturan pemerintah dan perundang-undang mengenai  pemenuhan  hak-hak  anak  dalam bentuk  khusus  berupa  kebijakan  suatu  dae- rah,  Pemerintah  Kota  Pekanbaru  dalam rangka  pemenuhan  kewajiban  terhadap  hak- hak  anak  mengeluarkan  aturan  mengenai dasar-dasar  kebijakan  guna  perlindungan hak  anak  berupa  peraturan  walikota  Nomor 33  Tahun  2016  Tentang  Kebijakan  Kota Layak  Anak.  Pada  peraturan  walikota  pek- anbaru  nomor  33  tahun  2016  tentang  ke- bijakan kota layak anak, pasal 3 menjelaskan bagaimana tujuan KLA dalam meningkatkan komitmen  pemerintah,  mengintegrasikan seluruh  potensi  daerah,  menjalankan  ke- bijakan  perlindungan  anak  melalui  strategi dan perencanaan pembangunan.
Mengacu  pada  peraturan  walikota pekanbaru nomor 33 tahun 2016 berupa pro- gram  maupun  kebijakan  terhadap  pemenu- han  hak-hak  anak,  seharusnya  apa  yang menjadi permasalahan hak-hak anak saat ini dalam bentuk perlindungan hak anak di kota pekanbaru  melalui  upaya  dan  program  yang dilakukan seharusnya angka dari jumah anak korban tindak kekerasan tidak menunjukkan peningakatan  angka  kasus  tindak  kekerasan terhadap  anak  menjadi  lebih  tinggi  setiap tahunnya di kota pekanbaru.
Salah  satu  isu  krusial  saat  ini  adalah kasus  kekerasan  terhadap  anak  yang  marak terjadi di kota-kota besar di Indonesia terma- suk di kota Pekanbaru. Berdasarkan data Di- nas  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlin- dungan  Anak  kota  Pekanbaru  mengatakan sepanjang tahun 2017-2019 terjadi 201 kasus kekerasan  terhadap  anak  di  kota  Pekanbaru, data  tersebut  hanya  untuk  kasus  yang dilaporkan.  Diperkirakan  masih  banyak  ka- sus  serupa  namun  tidak  dilaporkan  kepada
pihak  yang  berwenang.  Secara  keseluruhan kasus  kekerasan  terhadap  anak  di  Riau  ma- suk zona merah.
Sehubungan  dengan  fenomena  tersebut, maka  permasalahan  penelitiannya  adalah bagaimana  implementasi  peraturan  walikota nomor 33 tahun 2016 tentang kebijakan kota layak anak di Kota Pekanbaru?.
Implementasi  melibatkan  usaha  dari policy  makers untuk  mempengaruhi  apa yang  oleh  Lipsky    disebut street  level    bu- reaucrats ‖  untuk  memberikan  pelayanan atau  mengatur  perilaku  kelompok  sasaran ( target gorup ). Untuk kebijakan yang seder- hana,  implementasi  hanya  melibatkan  satu badan  yang  berfungsi  sebagai  implementor. Sebaliknya,  untuk  kebijakan  makro  maka usaha-usaha  implementasi  akan  melibatkan berbagai  institusi,  seperti  birokrasi  kabupat- en, kecamatan, pemerintah desa (Subarsono, 2010).
Sementara  Ripley  dan  Franklin  da- lam  Winarno  (2012)  berpendapat  bahwa: “Implementasi  adalah  apa  yang  terjadi setelah  undang-undang  ditetapkan  yang memberikan  otoritas  program,  kebijakan, keuntungan,  ( benefit )  atau  suatu  jenis keluaran  yang  nyata  ( tangible  output ).” Keberhasilan  suatu  implementasi  kebijakan dapat  diukur  atau  dilihat  dari  proses  dan pencapaian tujuan hasil akhir ( output ), yaitu: tercapai  atau  tidaknya  tujuan-tujuan  yang ingin diraih. Hal ini tak jauh berbeda dengan yang diutarakan oleh  Grindle dalam Agusti- no  (2008)  “Pengukuran  keberhasilan  imple- mentasi  dapat  dilihat  dari  prosesnya  diten- tukan  dengan  mempertanyakan  apakah pelaksanaan  program  sesuai  dengan  yang telah  ditentukan  yaitu  melihat  pada action program  dari  individual  proyek  dan  yang kedua  apakah  tujuan  program  tersebut tercapai”.  Implementasi  kebijakan  merupa- kan  tahapan  yang  sangat  penting  dalam keseluruhan  struktur  kebijakan,  karena  me- lalui  prosedur  ini  proses  kebijakan  secara keseluruhan dapat dipengaruhi tingkat keberhasilan  atau  tidaknya  pencapaian tujuan.  Agustino  dalam Dasar-Dasar  Ke- bijakan  Publik (2008)  menjelaskan  bahwa model  pendekatan  yang  dirumuskan  oleh
Metter dan Horn disebut dengan A Model of The  Policy  Implementation .  Proses  imple- mentasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi  suatu  implementasi  kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk  meraih  kinerja  implementasi  ke- bijakan publik yang tinggi yang berlangsung dalam  hubungan  variable.  Enam  variabel menurut Metter dan Horn, yang mempengaruhi  kinerja  kebijakan  publik  ter- sebut  adalah  sebagai  berikut  (Agustino, 2008).
1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan
2. Sumberdaya
3. Krakteristik Agen Pelaksana
4. Sikap atau Kecenderungan
5. Komunikasi  Antarorganisasi  dan Aktivitas Pelaksana
6. Lingkungan  Ekonomi,  Sosial,  dan Politik
Menurut  Implementasi  Kebijakan Model Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier (Agustino,  2008)  variabel-variabel  yang mempengaruhi  tercapainya  tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementa- si yaitu sebagai berikut :
1. Mudah  atau  Tidaknya  Masalah yang Akan Digarap
2. Kemampuan Kebijakan Men- struktur  Proses  Implementasi  Para pembuat kebijakan mendaya- gunakan  wewewang  yang  dimili- kinya  untuk  menstruktur  proses implementasi secara tepat
3. Variabel-Variabel  Diluar  Undang- Undang  yang  Mempengaruhi  Im- plementasi
Menurut Weimer dan Vining (Subar- sono, 2010), ada tiga kelompok  variabel be- sar  yang  dapat  mempengaruhi  keberhasilan implementasi suatu program, yakni:
1. Logika  dari  suatu  kebijakan  yang dimaksudkan agar suatu kebijakan yang  ditetapkan  masuk  akal  ( rea- sonable )  dan  mendapat  dukungan teoritis.
2. Lingkungan tempat kebijakan dioperasikan  akan  mempengaruhi keberhasilan  implementasi  yang mencakup lingkungan sosial, poli-
tik,  ekonomi,  hankam,  dan  fisik atau geografis.
3. Kemampuan  implementor  artinya keberhasilan suatu kebijakan dapat dipengaruhi  oleh  tingkat  kompe- tensi  dan  keterampilan  dari  para implementor kebijakan.
Sementari  itu  menurut  Lester  dan Steward  dalam  Winarno  (2012)  mengatakan bahwa  Implementasi  kebijakan  dipandang dalam  pengertian  yang  luas,  merupakan tahap  dari  proses  kebijakan  segera  setelah penetapan  undang-undang.  Implementasi dipandang  secara  luas  mempunyai  makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai  aktor,  organisasi,  prosedur,  dan teknik  bekerja  bersama-sama  untuk  men- jalankan  kebijakan  dalam  upaya  untuk  me- raih  tujuan-tujuan  kebijakan  atau  program- program.
Penelitian ini bertujuan untuk menge- tahui  implementasi  peraturan  walikota  no- mor  33  tahun  2016  tentang  kebijakan  kota layak anak di kota pekanbaru.

## METODE
Tipe  penelitian  yang  digunakan  ada- lah  penelitian  deskriptif  kualitatif.  Informan penelitian  adalah  Kabid  DP3A,  Kabid BAPPEDA, Ketua P2TP2A, dan Forum anak Kota  Pekanbaru.  Teknik  pengumpulan  data adalah  wawancara,  observasi  dan  dokumen- tasi.  Teknik  pengolahan  dan  analisis  data menggunakan Teknik Tringulasi yaitu teknik pemeriksaan  keabsahan  data  yang  me- manfaatkan  sesuatu  yang  lain  diluar  data  itu untuk  keperluan  pengecekan  atau  sebagai pembandingan terhadap data itu.

## HASIL

## Implementasi  Kebijakan  Kota  Layak Anak
Dalam Peraturan Menteri Negara Pem- berdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan Anak RI No. 12 Tahun 2011 pasal 5 disebut- kan  setiap  kabupaten/kota  dapat  dikategori- kan  sebagai  KLA  apabila  telah  memenuhi hak anak yang diukur dengan indikator KLA. Indikator  KLA  tersebut  harus  memenuhi  5 (lima) klaster hak anak, yaitu;
(1) hak sipil dan kebebasan
(2)  lingkungan  keluarga  dan  pengasuhan alternative (3) kesehatan dasar dan kesejahteraan (4) pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya (5) perlindungan khusus Kota  Pekanbaru  sendiri  merupakan bagian  dari  propinsi  Riau  dimana  kebijakan kota  layak  anak  tersebut  baru  sampai  pada keluarnya  kebijakan  tentang  pembentukan Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia  Dae- rah  (KPAID),  yang  didasarkan  pada  Kepu- tusan  Gubernur  Riau  No.  602/XII/2006 tanggal  15  Desember  2006.  Secara  umum Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia  Dae- rah  (KPAID)  ini  memiliki  tugas  dan  fungsi untuk melindungi hak-hak anak di Kota Pek- anbaru.  Kemudian  pada  tahun  2011  KPAID Pekanbaru  digantikan  dengan  pembentukan Pusat  Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan Perempuan  dan  Anak  (P2TP2A)  kota  Pek- anbaru tahun 2012-2025.
Namun,  setelah  sekian  tahun  sejak dikeluarkannya  pertama  kali  gagasan  KLA hingga  menjadi  sebuah  kebijakan  dan  juga
telah ditindaklanjuti di tingkat daerah, secara umum dapat dikatakan bahwa issue anak be- lum  menjadi  prioritas  dalam  kebijakan  dan penganggaran di pemerintah Kota Pekanbaru dan  gerakan  perlindungan  pun  anak  belum dilakukan secara optimal. Perubahan- perubahan  yang  diharapkan  belum  signif- ikan,  yang  ini  artinya,  tujuan-tujuan  dari dibuatnya  kebijakan  banyak  yang  belum tercapai.  Implementasi  sebuah  kebijakan  pa- da  prinsipnya  adalah  cara  agar  kebijakan dapat mencapai tujuannya. Contoh nyata be- lum  terlaksananya  kebijakan  Kota  Layak Anak ini adalah belum tersedianya data base anak di Kota Pekanbaru; belum memadainya penyediaan shalter, belum  amannya  anak dari gangguan polusi, partisipasi anak dalam pembangunan sama sekali tidak ada.
Dapat dilihat masih banyak juga masa- lah anak yang terjadi di Kota Pekanbaru mu- lai dari pelecehan seksual, pemerkosaan teru- tama  kasus  kekerasan  seksual  seperti  pen- cabulan terhadap anak yang meningkat setiap tahunnya.  Berikut  ini  merupakan  data  kasus kekerasan  pada  anak  yang  terlapor  dan  di- tangani oleh P2TP2A Kota Pekanbaru.
Tabel 5.2 Data Kasus Kekerasan Pada Anak Yang Terlapor dan Ditangani
Jenis Kekerasan Jumlah Kasus Per Tahun 2017 2018 2019 Kekerasan Terhadap Anak 6 11 9 Penelantaran 9 1 2 Hak Anak 2 16 17 Hak Asuh Anak 14 5 2 Pencabulan 19 32 14 Kenakalan Anak 5 1 - Human Trafficking - - - Anak Berhadapan Dengan Hukum 4 4 28 JUMLAH 59 70 72
Sumber: Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak  2019
Dapat dilihat jumlah kasus pada anak setiap tahunnya meningkat, apalagi pada ka- sus pencabulan terhadap anak, masih banyak anak-anak  di  Kota  Pekanbaru  yang  terjerat dalam  masalah  kekerasan  terhadap  anak, baik  sebagai  korban  maupun  sebagai  pelaku
kejahatan  sebagaimana  data  diatas  yang direkap  oleh  Pusat  Pelayanan  Terpadu  Pem- berdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan Anak  P2TP2A  Kota  Pekanbaru.  Untuk  me- nyelesaikan  masalah  anak  ini  penting  untuk melakukan  sinergi  dengan  berbagai  pihak
melalui  perencanaan  kebijakan,  program, dan  kegiatan  yang  mendukung  Kebijakan Pengembangan KLA.  Perencanaan  ke- bijakan, program, dan kegiatan untuk menga- tasi  masalah  anak  tersebut  disajikan  dalam suatu RAD (Rencana Aksi Daerah) KLA.

## PEMBAHASAN
1. Strategi  dan  Program  Pengembangan Kota Layak Anak (KLA
a. Strategi Diverfikasi Strategi ini dilakukan dengan membuat pro- gram, proyek, dan mengatur langkah  atau  tindakan  berbeda  dari strategi biasanya di bidang pemerintah  dalam  memberikan  pe- layanan  umum  dan  melaksanakan pembangunan.  Sebagaimana  yang dimaksud dalam strategi ini, pemerintah  kota  Pekanbaru  mem- iliki tindakan berbeda dalam pelaksanaan  pengembangan  KLA. Tindakan  berbeda  yang  dimaksud adalah  setiap  proses  pembangunan yang  dilakukan  harus  menginte- grasikan  seluruh  hak-hak  anak kedalam pembuatan kebijakan, pro- gram/kegiatan.
Hal ini bertujuan agar seluruh pem- bangunan
yang dilakukan
pemerintah  tetap  memperhatikan kepentingan  anak,  agar  hak-hak anak  dapat  terpenuhi,  serta  tidak terjadi  pelanggaran  dan  kekerasan terhadap anak, karena anak merupa- kan  generasi  penerus  bangsa  yang akan  melanjutkan  proses  pem- bangunan negara.
Kota Pekanbaru, juga membuat pro- gram/kegiatan dalam pengem- bangan KLA  yang mengacu pada 5 (lima) klaster pemenuhan  hak anak yang  telah  ditetapkan  Pemerintah Pusat  dalam  Peraturan  Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Per- lindungan Anak Republik Indonesia Nomor  12  Tahun  2011  tentang  In- dikator Pengembangan KLA
b. Strategi Inovatif
Strategi ini dilakukan dengan mem- buat  program,  proyek,  dan  menga- tur  langkah  atau  tindakan  agar  or- ganisasi  nonprofit  selalu  tampil  se- bagai pelopor pembaharuan. Strate- gi  pengembangan  KLA  sebagaima- na yang dimaksud dalam strategi ini yang  penulis  temui  dilapangan bahwa  saat  ini  Pemerintah  Kota Pekanbaru  sudah  membuat  pro- gram/kegiatan  untuk  pemenuhan hak  anak,  yang  lebih  menariknya pemerintah selalu berupaya agar se- tiap  program/kegiatan  yang  dil- akukan selalu ada inovasi tersendiri.
c. Strategi Preventif Strategi ini dilakukan  dengan mem- buat program, proyek dan mengatur langkah-langkah  atau  tindakan  un- tuk  mengoreksi  dan  memperbaiki kekeliruan  baik  yang  dilakukan oleh  organisasi  sendiri  maupun  di- perintahkan oleh organisasi atasan. Hasil  penelitian yang penulis temui dilapangan bahwa fakta yang terjadi saat  ini  adalah  Pemerintah  Kota Pekanbaru telah membuat program- program  pemenuhan  hak  anak, dan pemerintah  selalu  mengambil  tin- dakan  untuk  mengoreksi  dan  mem- perbaiki kekeliruan yang terjadi da- lam  pelaksanaan  program/  kegiatan pemenuhan  hak  anak  yang  dil- akukan.
2. Tahapan Pengembangan dan Sosialisasi a. Tahapan  pengembangan  meliputi: Persiapan,  Perencanaan,  Pelaksa- naan,  Pemantauan,  evaluasi,  dan pelaporan
b. Sosialisasi.
1) Bentuk-bentuk  sosialisasi  yang dilakukan  yaitu  dengan  cara melakukan  penyuluhan  langsung kepada  setiap  Kantor  Camat  dan Kantor  Lurah  dalam  hal  ini mereka  menyampaikan  langsung ke  masyarakat  ataupun  mereka langsung  yang  turun  kelapangan mendata  setiap  anak,  dan  selain
itu  melalui  media  massa,  brosur, dan pemasangan spanduk diseki- tar  lokasi  Instansi  yang  ber- sangkutan.
2) Untuk  mengetahui  sosialisasi program  serta  faktor-faktor  yang mempengaruhi  sosialisasi  pro- gram kota layak anak ini, peneliti mencoba
menghubungkan dengan mengunakan teori Harold
D.  Laswell  dengan  mengunakan 5  indikator  yaitu: Who (siapa yang  menyampaikan), Say  What (Pesan  yang  disampaikan), In Which  Channel (media  yang digunakan), To  Whom (kepada siapa  ditujukan), With  What  Ef- fect (efek/pengaruh).
3) Faktor yang mempengaruhi:
Sumber  Daya  Manusia  (  SDM ),
Dana atau Biaya, Fasilitas
3. B ase  Line Anak  dan  Implementasi  Ke- bijakan
a. Pada  dasarnya  anak  merupakan potensi dan aset bangsa bagi pem- bangunan nasional, untuk itu pem- binaannya  perlu  dilakukan  sedini mungkin dengan mendorong pemerintah  Kabupaten/kota  pek- anbaru  untuk  menyusun  kebijakan yang  berpihak  pada  kepentingan anak. Sejak zaman dulu telah dim- ulai  gerakan  perlindungan  ter- hadap anak.
b. Hal  ini  terbukti  dengan  langkah pemerintah mengkampanyekan an- ti  kekerasan  terhadap  anak  per- empuan  sehingga  segala  kebu- tuhan  yang  berkaitan  dengan  hak anak  sudah  berupaya  untuk  dil- akukan  pemenuhan  meskipun  be- lum memperoleh hasil yang maksimal.
c. Berdasarkan  pada  kondisi  ini pemerintah  pada  akhirnya  mem- bongkar  pemahaman  yang  dis- kriminatif  terkait  dengan  upaya pemenuhan  hak-hak  anak  di  kota Pekanbaru.  Sekali  lagi  ini  menun- jukkan  bahwa  gerakan  perlin-
dungan  terhadap  anak  sudah  ada sejak dulu.
d. Namun  ironisnya,  sampai  saat  ini, banyak pihak yang belum mempu- nyai  pemahaman  yang  demikian.
Terjadinya kasus pembunuhan anak, pelecehan seksual, pemaksaan menikah dini, mempekerjakan  anak  di  bawah usia,  menjadikan  anak  terlantar  di jalanan,  pengiriman  anak  ke  luar negeri, dan bahkan penjualan anak e. Impelementasi kebijakan Kota Layak  di  Kota  Pekanbaru  di- pengaruhi  oleh;  (a)  aspek  sumber daya yang ada, (b) komitmen agen pelaksana (implementor), (c) komunikasi  antara  agen  pelaksana (implementor)  dengan  kelompok sasaran kebijakan.
4. Faktor  Pendukung  dan  Penghambat  Im- plementasi Kebijakan Kota Layak Anak
Faktor  Pendukung  dan  Penghambat Implementasi  Kebijakan  KLA  di  Kota  Pek- anbaru  yaitu  faktor  pendukung  dapat diketahui  bahwa  pada  faktor  internal,  faktor sumber  daya  fasilitas  sarana  dan  prasarana telah menunjang implementor dalam melaksanakan  berbagai  kegiatan  sebagai upaya  pemenuhan  hak  anak  di  Kota  Pek- anbaru  dan  pada  faktor  eksternal  terdapat dukungan  masyarakat  dalam  pelaksanaan program  pemerintah  ikut  telibat  dalam  pem- bentukan satuan tugas (satgas) KLA di Kota Pekanbaru dan dukungan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak di Kota  Pekanbaru me- lalui  penyelenggaraan  penyedian  fasilitas yang  layak  anak  yaitu  sekolah  dan  penye- diaan  fasilitas  wifi  di  rumah  pintar  dan  ta- man  bermain  anak.  Sedangkan  faktor  peng- hambat yang dihadapi Pemerintah Kota Pek- anbaru  dalam  pelaksanaan  pengembangan KLA di Kota Pekanbaru yaitu:
a. Kurangnya Sosialisasi Kepada
Masyarakat
Pemerintah  Kota  Pekanbaru  belum  se- penuhnya melakukan sosialisasi terkait Pengembangan  Kota  Layak  Anak  di seluruh  Kecamatan  yang  ada  di  Kota Pekanbaru  hal  ini  dapat  dibuktikan
dengan  pendapat  masyarakat  yang  be- lum mengetahui adanya kebijakan ten- tang  pengembangan  KLA  yang  dil- akukan.
b. Keterbatasan  Anggaran  Untuk  Pro- gram/Kegiatan Minimnya  anggaran  disebabkan  oleh APBD  pemerintah  kota  yang  men- galami  devisit,  oleh  sebab  itu  dalam pelaksanaan  program  untuk  pemenu- han hak anak seperti melakukan sosial- isasi  tentang  sekolah  ramah  anak  ke sekolah-sekolah yang ada di Kota Pek- anbaru  dan  juga  anggaran  yang  dise- diakan  untuk  pelatihan  SDM  yang  ku- rang  membuat  kinerja  untuk  mem- bangun  KLA  di  Kota  Pekanbaru  men- jadi kurang maksimal.
c. Kurangnya Partisipasi Masyarakat Partisipasi  masyarakat  muncul  karena adanya  mindset  atau  pola  pikir masyarakat  yang baik, apabila mindset masyarakat  baik  maka  masyarakat akan  berpartisipasi  dalam  pelaksanaan program dan kegiatan yang dibuat oleh pemerintah  Kota  Pekanbaru,  tetapi yang  terjadi  masyarakat  yang  ada  di Kota  Pekanbaru  masih  banyak  yang kurang berpartisipasi terhadap pelaksanaan  program  Pemerintah  un- tuk  membangun  Kota  Pekanbaru  men- jadi  Kota  Layak  anak  dan  melakukan perubahan  terhadap  pemenuhan  hak anak.

## SIMPULAN
Agen  pelaksana  yang  menjadi  lead- ing  sektor  yaitu  dinas  pemberdayaan  per- empuan  dan  perlindungan  anak  Kota  Pek- anbaru, Namun kecenderungan sikapnya ter- hadap  Implementasi  Peraturan  Walikota  No. 33 Tahun 2016 tentang kebijakan Kota layak anak  dan  persoalan  anak  ini  belum  menjadi prioritas  utama  dari  target  pelaksanaan  pro- gram/kegiatannya.  Masih  banyaknya  kasus- kasus  yang  berkaitan  dengan  kasus  kekera- san, penelantaran terhadap anak di Kota Pek- anbaru,  dan  belum  optimalnya  dalam mengakses  pelayanan  dasar  seperti  pendidi- kan  dan  kesehatan.  Selain  itu  keluarga  juga
belum seluruhnya ramah dengan anak, kasus kekerasan  yang  terjadi  melibatkan  orang terdekat  seperti  orang  tua/keluarga,  ling- kungan  bermain  dan  tempat  belajar,  fasilitas publik  seperti  transportasi  khusus  anak  juga belum  disediakan  pemerintah.  Dilihat  dari tahapan  Pengembangan  Kebijakan  KLA  di Kota  Pekanbaru,  hanya  pembentukan  Gugus Tugas  dan  Forum  Anak  Kota  Pekanbaru yang  sudah  terlaksana.  Namun  komunikasi melalui forum anak kota Pekanbaru juga be- lum  dapat  difungsikan  secara  baik  dan  ter- lihat  secara  nyata,  kurangnya  keterli- batan/partisipasi anak di ranah publik, secara sosial  ekonomi,  partisipasi  anak  dalam keluarga,  sekolah  dan  masyarakat  masih minim termasuk dalam partisipasi pengambi- lan  kebijakan,  anak  belum  dilibatkan  secara optimal.  Meskipun  sudah  mendapatkan penghargaan sebagai kota layak anak namun kenyataannya  kekerasan  dan  eksploitasi  ter- hadap  anak  yang  ada  di  Kota  Pekanbaru masih terus meningkat dan semakin mempri- hatinkan  seperti  yang  terlihat  di  jalanan masih  banyak  anak-anak  jalanan  sebagai pengamen dan tukang minta-minta.

## DAFTAR RUJUKAN
Agustino,  Leo.  2008. Dasar-Dasar  Ke- bijakan Publik . Bandung: CV Alfabeta.
Moleong,  L.  J.  2005. Metodologi  Penelitian Kualitatif. Bandung:  PT  Remaja Rosdakarya. Nugroho D. Riant, 2003. Kebijakan Publik : Formulasi  Implementasi  dan  Eval- uasi . Jakarta:  PT  Elex Media  Kom- putindo.
Subarsono. 2006. Analisis Kebijakan Publik:
Konsep,  Teori,  dan  Aplikasi .  Yog- yakarta: Pustaka Belajar.
Winarno, Budi.  2012. Kebijakan Publik, Te- ori  dan  Proses. Jakarta:  Media Pressindo.