ISSN:  2089-7472   EISSN:  2548-1711                                                           Doi:  : https://doi.org/10.32520/
http://ejournal.fiaiunisi.ac.id/index.php/al-afkar

## KONSEP PENGAWASAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN
Nur Komariah 1* , Maimunah 2 , Suryani 3
1 2 3 Universitas  Islam  Indragiri *E-mail: nurkomariah7179@  gmail.com.  No. Hp  +62 853-6257-5950

## Abstract
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mentelaah kajian  tentang pengawasan pembiayaan pendidikan.  Metode yang digunakan  adalah kajian  pustaka yang  diperoleh  dari buku-buku,  ebook,  jurnal  ilmiah  dan sumber lainnya. Melalui  telaah pemahaman  secara tekstual dan  kontekstual,  permasalahan yang  ada akan dijawab  melalui pendalaman  kajian  literatur  research. Hasil  Penelitian  menyebutkan  bahwa:  Pertama; Pengawasan adalah sejumlah  proses  kegiatan  memonitoring,  memeriksa,  menilai,  dan  melaporkan  penggunaan  anggaran pembiayaan  pendidikan  seseai  dengan  anggaran  yang  telah  ditetapkan  sebelumnya,  untuk  selanjutnya melakukan  perbaikan  apabila  ditemukan  kecurangan  atau  penyimpangan.  Sasaran  pengawasan dikelompokkan  berdasarkan  dimensi  berikut  kuantitatif,  kualitatif,  fungsional  dan  efisiensi.  Pengawaan penting    dilakukan  untuk  mngetahui  kesesuaian antara pelaporan  administrasi  keuangan  dan  penggunaan keuangan.
Keywords: Pengawasan, Pebiayaan, Pendidikan.

## I. PENDAHULUAN
Pendidikan  adalah  sebuah  proses transformasi  ilmu  pengetahuan  yang  akan  membentuk  peserta didik  baik jasmani  maupun  rohani  sehingga  menjadi  manusia  yang  bertumbuh  baik jasmani  maupun ruhaninya  sehingga  menjadi  manusia  yang  beriman,  bertakwa,  berilmu  pengetahuan,  memilik i keterampilan  serta  memiliki  akhlakul  karimah,  mampu  hidup  berdampingan  di  tengah-tenga h keluarga,  masyarakat,  bangsa,  dan negara.  Untuk  menyelenggarakan  pendidikan  dengan  pencapaian sebagaimana  disebutkan  di  atas,  tidak  semudah  mebalikkan  telapak  tangan,  tidak  cukup  sehari semalam  atau  bahkan  setahun  atau  dua  tahun  saja.  Akan  tetapi  membutuhkan  proses yang  panjang serta  dukungan  baik  materiil  maupun  non  materi.  Namun  dalam  praktiknya  banyak  sekolah  yang terbatas  sarana  dan  prasarananya  sehingga  tujuan  yang  telah  ditetapkan  tidak  dapat tercapai  dengan maksimal.  sehingga  tidak  jarang  lulusan  pendidikan  tinggi  yang  menganggur.  Lulusan  perguruan tinggi  yang  diyakini  mampu   melahirkan  manusia  yang  berilmu  dan  berwawasan  luas  serta  mampu menjawab  tantangan  zaman  justru  didapati  menganggur.  Kurangnya  kesiapan  lulusan  menghadap i problematika  sosial,  serta  kemampuan  untuk  menciptakan  lapangan  kerja  sendiri  diyakini  menjadi salah  satu  penyebab  menjamurnya  sarjana-sarjana  yang  mengangur.  Oleh  karena  itu,  pendidikan perlu  mendapatkan  perhatian  yang  maksimal  dengan  memenuhi  apa yang  menjadi  kebutuhannya, memberikan  fasilitas  belajar  yang  memadai  serta  memberikan  upah  yang  layak  bagi  pendidiknya sehingga  guru  memiliki  perhatian  yang  fokus  untuk  mencerdaskan  anak  bangsa.  Oleh  karena  itu manajemen  pengelolaan  keuangan  pendidikan  perlu  mendapatkan  perhatian  yang  penuh  oleh  seluruh stakeholder  sekolah  yakni:  (1)  Staf  tatalaksana  administrasi,  (2)  Staf  teknis  pendidikan  (Kepala sekolah,  guru),  (3)  Komite  sekolah  (sebagai  badan  independen  yang  membantu  terlaksananya operasional  pendidikan)  (4)  Siswa  (sebagai  konsumen  dengan  tingkat  pelayanan  yang  harus memadai).  Hal  ini  sebagaimana  disebutkan  di  dalam  PP nomor  48 tahun  2008 tentang  pendidikan pasal  2 ayat  1 menyebutkan  bahwa pembiayaan  pendidikan  menjadi  tanggung  jawab bersama  antara pemerintah  daerah  dan  masyarakat.  Masyarakat  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  1  melip ut i :
ISSN:  2089-7472   EISSN:  2548-1711                                                           Doi:  : https://doi.org/10.32520/
penyelenggara  atau  satuan  pendidikan  yang  didirikan  yang  menyelenggarakan,  peserta didik,  orang tua  atau  wali  peserta  didik,  dan  pihak  lain  selain  yang  dimaksud  dalam  huruf  a  dan  huruf  b  yang mempunyai  perhatian  dan peranan  dalam  bidang  pendidikan.
Agar  sekolah  memiiki  pendanaan  yang  cukup,  kepala  sekolah  perlu  merencanakan  pengelolaa n keuangan    dimulai  dengan  menetapkan  sumber-sumber  pendanaan  sekolah,  pemanfaatan  dana, pelaporan,  pemeriksaan  dan pertanggungjawaban.  Hal  ini  sebagaimana  diungkapkan  oleh  Hasbulla h dalam  Ace Somantri  dan Muhammad  Fadlani  Salam 1 Pengelolaan  pembiayaan  pendidikan  di sekolah meliputi  tiga  kegiatan  yakni: Financing menyangkut  dari  mana  sumber  pembiayaan  diperoleh. Budgeting menyangkut  bagaimana  dana  pendidikan  dialokasikan,  dan Accountability yakni bagaimana  anggaran  yang  diperoleh  digunakan  dan  dipertanggungjawabkan.  Senada  dengan pendapat  tersebut,  jones  dalam  Supriyadi 2 menyebutkan  bahwa  tugas  manajemen  keuangan  dapat dibagi  menjadi  tiga  fase yaitu: financial planning , implementation , and evaluation.
Sebanyak  apapun  sumber  pendanaan  yang  dimiliki,  apabila  tanpa  pengawasan  yang  baik  maka pengelola  akan  menghadapi  kesulitan  dalam  menghadapi  pertanggung  jawabannya.  Walaupun sekolah  adalah  lembaga  non  laba  (tidak  untuk  mencari  keuntungan),  namun  karena  menggunaka n dana  publik  maka  wajib  menyusun  laporan  pertanggungjawaban  (akuntabilitas  publik).  Orang  atau badan  yang  melakukan  pengelolaan  atas  dana  publik,  wajib  membuat  pertanggung  jawaban (accountability).
Pengawasan  sangat  penting  dilakukan   untuk  mengukur,  membandingkan,  dan  menilai  alokasi biaya  dan  tingkat  penggunaannya.  Pengawasan  tidak  hanya  pada  saat  menghadapi  pertanggung jawaban,  akan tetapi  pengawasan  bisa  dilakukan  mulai  dari  awal  perencanaan,  pelaksanaan  maupun pada  saat  pelaporan.    Pengawasan  adalah  kegiatan  yang  berkenaan  dengan  pertanggung  jawaban penerimaan,  penyimpanan,  dan  pembayaran  atau  pengeluaran  uang  yang  dilakukan  bendaharawan untuk  kegiatan  sekolah.  Pengawasan  pembiayaan  pada  sekolah  dilakukan  oleh  Kepala  Sekolah secara  berkala  atau  setiap  triwulan  sekali  yang  dibukukan  dalam  RAPBS  dibuktikan  dengan  hasil wawancara  yang  dilakukan  oleh  kepala  sekolah,  guru,  dan  bendahara  sekolah.  Pengawasan  juga perlu  dilakukan  oleh  tim  pengawasan  dari  luar  yaitu  pemerintah  daerah  dibuktikan  dengan  hasil wawancara  oleh  kepala  sekolah.  Kegiatan  pengawasan  yang  dilakukan  sekolah  termasuk  jenis kegiatan  pengawasan,  memantau  atau  monitoring  kemudian  melaporkan  hasil-hasil  temuan  ke pemerintah  pusat. 3 Apabila  terdapat  ketidaksesuaian  antara  rencana  dengan  realisasinya  maka  perlu diambil  tindakan-tindakan  perbaikan,  dan  apabila  tidak  bisa  dilakukan  perbaikan  atau  penyelesa ia n terhadap  permasalahan  yang  ditemukan  bisa  diambil  jalur  hukum.
Mengingat  pentingnya  pengawasan  dalam  pengelolaan  keuangan,  maka  melalui  artikel  ini penulis  akan diuraikan  pengawasan  pendanaan  pendidikan  di  sekolah.  menguraikan  konsep  tentang pengertian  pengawasan  pembiayaan  pendidikan,  tujuan  pengawasan  keuangan  sekolah,  langkah- langkah  pengawasan,  siapa  saja  aparat  yang  bertugas  untuk  melakukan  pengawasan  anggaran, sasaran  jenis  pengawasan  keuangan,  hingga  bentuk-bentuk  laporan  keuangan  sekolah.
1 Ace Somantri  dan Mochamad Fadlany Salam, Pengawasan Pembiayaan Pendidik an di Madrasah Studi Kasus di MTS Wihdatul Fik ri Kabupaten Bandung, jurnal pendidikan Islam  volume 12  nomor 1 Mei 2021.  PISSN:  2087-7064 EISSN:  2549-7146.  hal. 83-94
2 Supriyadi, Manajemen dan Evaluasi Kinerja Organisasi: implementasi pada pendidik an anak usia dini (hal.173.
3 Yudianto dkk  manajemen  pembiayaan pendidikan (Lombok  tengah: pusat pengembangan pendidikan dan penelitian Indonesia, 2021),  hal. 141.
ISSN:  2089-7472   EISSN:  2548-1711                                                           Doi:  : https://doi.org/10.32520/
http://ejournal.fiaiunisi.ac.id/index.php/al-afkar

## II. METODE
Penelitian  dilakukan  dengan  mengkaji  bahan-bahan  pustaka  online  dari  ebook, jurnal  ilmia h dan  sumber  lainnya.  Melalui  telaah  pemahaman  secara  tekstual  dan  kontekstual,  permasalaha n yang  ada akan  dijawab  melalui  pendalaman  kajian  literatur  research.  Data-data dikumpulkan  dari berbagai  referensi,  baik  primer  sekunder  maupun  data pendukung.  Data-data  yang  ada di  analis is dengan  pendekatan  hermeneutik  dengan  teknik  analisis  data menggunakan  sistem  konten  analisis.

## III. HASIL

## Pengertian Pengawasan Keuangan Pendidikan
Pengawasan  keuangan  pendidikan  pada  hakekatnya  terkait  dengan  manajemen penggunaan  sumber  daya  secara  efektif  dan  efisien.  Pengawasan  yaitu  proses pengamatan  dari pelaksanaan  seluruh  kegiatan  organisasi untuk  menjamin  agar semua pekerjaan  yang  sedang  dilakukan  sesuai  dengan  rencana  yang  telah  ditetapkan sebelumnya. 4 Menurut  makmur dalam Josep Papilaya 5 Pengawasan adalah suatu  bentuk pola  pikir  dan  pola  tindakan  untuk  memberikan  pemahaman  dan  kesadaran  kepada seseorang  atau  beberapa  orang  yang  diberikan  tugas  untuk  dilaksanakan  dengan menggunakan  berbagai sumber daya yang  tersedia secara baik dan benar sehingga tidak terjadi  kesalahan  dan  penyimpangan  yang  sesungguhnya  dapat  menciptakan  kerugian oleh  lembaga  atau  organisasi  yang  bersangkutan.  Pengawasan  dapat  juga  diartikan sebagai proses kegiatan monitoring  untuk  meyakinkan  bahwa semua kegiatan organisasi terlaksana  seperti  yang  direncanakan  dan  sekaligus  juga  merupakan  kegiatan  untuk mengoreksi  dan  memperbaiki  bila  ditemukan  adanya  penyimpangan  yang  akan mengganggu  pencapaian tujuan. 6
Pengawasan  keuangan  pendidikan  adalah  kegiatan  melihat  memperhatikan memonitor  memeriksa menilai dan melaporkan penggunaan  anggaran  yang  dialokasikan untuk  membiayai  pelaksanaan  pendidikan  dari  rencana  yang  sudah  direncanakan sebelumnya.  Pengawasan  anggaran  berfokus  kepada penilaian terhadap  suatu  rencana anggaran  keuangan  dibandingkan  dengan  pelaksanaannya.  Sebagai  alat  controlling, pengawasan  anggaran  bertugas  untuk  mengevaluasi  rencana  anggaran  dan  rencana kerja  dengan  cara membandingkan  antara  realisasi pelaksanaan  kerja  dengan  rencana anggarannya  serta  melakukan  tindakan  perbaikan  apabila memang  diperlukan  dan  jika memang  terdapat kegiatan menyimpang  yang  merugikan. 7
4 H A. Rusdiana, Manajemen Pembiayaan Pendidik an: Filosofi Konsep dan Aplik asi (Bandung: Tresna Bhakti,  2019), hal.310
5 Josep Papilaya,  manajemen  pembiayaan pendidikan (Sumatera  barat: CV.  Azka  Pustaka, 2022),  hal.97.
6 H A. Rusdiana, Manajemen Pembiayaan  Pendidikan:  Filosofi  Konsep dan Aplikasi  (Bandung: Tresna Bhakti, 2019),hal.120
7 Josep Papilaya,  manajemen  pembiayaan pendidikan (Sumatera  barat: CV.  Azka  Pustaka, 2022),  hal.99-100.
ISSN:  2089-7472   EISSN:  2548-1711                                                           Doi:  : https://doi.org/10.32520/
http://ejournal.fiaiunisi.ac.id/index.php/al-afkar

## Tujuan Pengawasan Keuangan Pendidikan
Pengawasan  keuangan  pendidikan  penting  dilakukan  untuk:  (1)  Mengetahui  tentang kesesuaian  antara  alokasi  dana  dan  penggunaannya  pada  setiap  kegiatan  sesuai Rencana  Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) dan (2) Mengetahui  kecocokan antara administrasi keuangan  dan pelaporan. 8

## Langkah-langkah pengawasan
Tahapan-tahapan  yang  harus  dilakukan  dalam  proses  pengawasan  adalah  sebagai berikut: (1) penetapan  standar atau patokan baik berupa ukuran  kuantitas,  kualitas, biaya, maupun  waktu.  (2)  mengukur  dan  membandingkan  antara  kenyataan  yang  sebenarnya dengan standar yang  telah ditetapkan, (3) menentukan  tindakan perbaikan antara koreksi yang  kemudian  menjadi  materi  rekomendasi  di tahap  evaluasi. 9 Sementara  itu  menurut Pigawahi dalam H.A  Rusdiana 10 langkah-langkah  pengawasan  adalah sebagai berikut: a. Pemahaman  tentang  ketentuan  pelaksanaan  dan masalah  yang  dihadapi
b. Menentukan  objek pengawasan
c.  Menentukan  sistem, prosedur metode dan teknik  pengawasan
d. Menentukan  norma yang  dapat dipedomani
e. Menilai  penyelenggaraan,  menganalisis  dan  menentukan  sebab  penyimpangan menentukan  tindakan  korektif dan menarik kesimpulan  atau evaluasi.

## Siklus Pengawasan & Pengendalian Yang Efektif
Pemeriksaan  anggaran  di  sini  merupakan  sejumlah  kegiatan  menilai  catatan  dan menentukan  prosedur-prosedur  dalam  mengimplementasikan  anggaran,  apakah  sudah sesuai  dengan  peraturan,  kebijakan,  dan  standar-standar  yang  berlaku.  Hasil pemeriksaan  baik  audit  internal  maupun  eksternal  didasarkan  kepada  temuan-temuan
8 A.H.Rusdiana dan Wardija, Manajemen  Keuangan Sekolah:  Konsep, Prinsip dan Aplikasinya di Sekolah/Madrasah, hal.140.
9 Syunu Trihantoyp, Manajemen Keuangan Pendidikan  (Surabaya: Pustaka Aksara 2020),  hal. 131
10 H.Rusdiana dan Wardija,  Manajemen Keuangan Sekolah:  Konsep, Prinsip dan Aplikasinya di Sekolah/Madrasah, hal.122.
ISSN:  2089-7472   EISSN:  2548-1711                                                           Doi:  : https://doi.org/10.32520/
praktis di lapangan  kemudian dibahas bersama dan direkomendasikan. Berikut ini format kerja pemeriksaan anggaran  pengeluaran  biaya pendidikan:
N o Kompon en pengeluara n Pengelu aran yang dianggarka n Realisas i Pengeluara n Kebutuh an biaya Kek uranga n biaya Keleb ihan biaya 1  Gaji guru  dan karyawan R p % R p % R p % R p % R p % 2  Sarana belajar (Keuangan ) 3  Media
4  Buku belajar
5  Pemelih araan
6  Kegiatan kesiswaan
Total

## Sasaran pengawasan (Audit)

## Pemeriksaan kas
Pemeriksaan  kas bertujuan  untuk  menguji  kebenaran  jumlah  uang  yang  ada  dengan membandingkan  jumlah  uang  yang  seharusnya  ada melalui  catatannya.  Kas tidak hanya jumlah  uang  yang  disimpan di brankas  saja tetapi meliputi  jumlah  uang  yang  disimpan di bank. Ada beberapa syarat yang harus  dipenuhi  untuk  melakukan  pemeriksaan kas yaitu: (1)  pemeriksaan  harus  mempunyai  surat  bukti  diri,  (2)  pemeriksaan  harus  mempunyai surat tugas,  (3) pemeriksaan kas dilaksanakan pada hari kerja yaitu antara matahari terbit sampai  dengan  matahari  terbenam.  (4)  pemeriksaan  kas  harus  dilakukan  secara mendadak.  (5) pemeriksaan kas harus  dilakukan  oleh sekurang-kurangnya  dua orang.
ISSN:  2089-7472   EISSN:  2548-1711                                                           Doi:  : https://doi.org/10.32520/
http://ejournal.fiaiunisi.ac.id/index.php/al-afkar
Pada  implementasinya  setelah  pemeriksa  selesai  melakukan  pemeriksaan  dan menemukan  selisih  kas  maka  bendaharawan  harus  menjelaskan  adanya  selisih  kas dengan  mencantumkan  keterangan  selisih  kas  tersebut  dalam  register  penutupan  kas. Berikut  ini  diantara  sebab-sebab  terjadinya  selisih  kas:  (1)  kesalahan  pembukuan,  (2) bukti  pengeluaran  atau  penerimaan  yang  belum  dibukukan,  (3)  uang  titipan,  (4)  kasbon pribadi atau  kasbon  yang  dibenarkan  untuk  dibukukan,  (5)  kekurangan  atau  kelebihan pembayaran  karena  kesulitan  uang  kecil.
Contoh  format  buku  kas
N o Tan ggal Nomo r Kompon en Nomor bukti Kas Ur aian Pener imaan (Rp) Pengel uaran (Rp) S isa ( Rp ) Ju mlah

## Mengetahui
Kepala sekolah  SD Negeri                                        Bendaharawan
(.............................)                                                  (.....……..………)

## Pemeriksaan pengurusan barang
Pemeriksaan barang dapat dilakukan  oleh  aparat pengawasan  termasuk  juga  petugas BPK. Pemeriksaan dilakukan  di gudang  atau tempat penyimpanan  barang atau di tempat dilakukan  pencatatan.  Pemeriksaan  barang  dilakukan  terhadap  seluruh  persediaan barang  yang  ada  apabila  terdapat  kerugian  negara  yang  disebabkan  karena  kelainan pada  gas  maka  petugas  dapat  melakukan  ganti  rugi  sesuai  dengan  ketentuan  yang berlaku.  Pengurusan  barang  dapat  dibedakan  kepada  tiga  hal  yaitu:  (1)  pengurusan barang  di  dalam  tempat  penyimpanan  yang  dilakukan  oleh  bendaharawan  barang  atau bendaharawan  material.  (2)  pengurusan  barang  persediaan  di  dalam  tempat penyimpanan  yang  dilakukan  oleh  pengurus  gudang  atau  tempat  penyimpanan  yang dilakukan oleh pengurusan  gudang atau tempat penyimpanan  yang bukan bendaharawan
ISSN:  2089-7472   EISSN:  2548-1711                                                           Doi:  : https://doi.org/10.32520/
material.  (3)  pengurusan  barang  inventaris  oleh  petugas  yang  ditunjuk  untuk  itu  yang bukan  bendaharawan  materiil dan  bukan  pengurus  gudang.

## Tuntutan ganti rugi
Bendaharawan  dapat dituntut  untuk  mengganti  kerugian  berdasarkan  pasal  77 ICW, sedangkan  pengawasan  dapat  dituntut  juga  berdasarkan  pasal  74 ICW.  Tuntutan  ganti rugi  dapat  dibatalkan  apabila  bendaharawan  atau  pegawai  negatif  yang  bersangkutan mengakui  tanggung  jawabnya  atas  terjadinya  kerugian  negara  dan  berjanji  akan menyetorkan  jumlah  uang  kerugian  sekaligus  ke  kas  negara  atau  mengangsur  jumlah tersebut  selama-lamanya  2 tahun.
Sasaran pengawasan  dapat dikelompokkan berdasarkan dimensi berikut  ini: a. Dimensi kuantitatif  yaitu  untuk  mengetahui  sampai seberapa jauh  maksud  program atau  kegiatan dalam ukuran  kuantitatif  telah  tercapai.
b. Dimensi  kualitatif,  yaitu  sampai  seberapa  jauh  mutu  dan  kualitas  pelaksanaan pekerjaan  sesuai dengan  ukuran  dan rencana.
c.  Dimensi  fungsional  yaitu  ukuran  untuk  mengetahui  seberapa  jauh  kegiatan pelaksanaan  pekerjaan  sesuai  dengan  tujuan  atau  fungsi  yang  telah  direncanakan semula.
d. Dimensi  efisiensi,  yaitu  seberapa  jauh  kegiatan  pelaksanaan  pekerjaan  dapat dikerjakan secara hemat  dan cermat. 11

## Prinsip-prinsip pengawasan
Kebijakan  umum  pengawasan  Departemen  Pendidikan  dan  kebudayaan  dalam Nanang  Fattah 12 menyebutkan  bahwa  sistem pengawasan  harus  berorientasi  pada hal- hal  berikut:  (1)  sistem  pengawasan  fungsional  yang  dimulai  sejak  perencanaan  yang menyangkut  aspek penilaian  kehematan,  efisiensi,  efektivitas  yang  menyangkut  seluruh aktivitas  program  di  setiap  bidang  organisasi.  (2)  hasil  temuan  pengawasan  harus ditindaklanjuti  dengan  koordinasi  antara  aparat  pengawasan  dengan  aparat  penegak hukum  serta  instansi  terkait  turut  menyamakan  persepsi, mencari  pemecahan  bersama atas masalah  yang  dihadapi, (3)  kegiatan pengawasan  hendaknya  lebih diarahkan  pada bidang-bidang  yang  strategis  dan  memperhatikan  aspek  manajemen.  (4)  kegiatan pengawasan  hendaknya  memberi  dampak  terhadap  penyelesaian  masalah  dengan konsepsional  dan  menyeluruh.  (5)  kegiatan  pengawasan  dilakukan  oleh  orang-orang yang  memiliki  kompetensi  teknis  sikap,  dedikasi,  dan  integritas  pribadi  yang  baik.  (6)
11 Ibid.
12 Nanang Fattah , Ek onomi & Pembiayaan Pendidik an (Bandung: PT Remaja  Rosda Karya, 2009)  hal. 65-66.
ISSN:  2089-7472   EISSN:  2548-1711                                                           Doi:  : https://doi.org/10.32520/
akurat  artinya  informasi  tentang  kinerja  yang  diawasi memiliki ketepatan  data/informasi yang  sangat  tinggi. (7)  tepat waktu,  artinya  kata yang  dihasilkan dapat digunakan  sesuai dengan  saat  untuk  melakukan  perbaikan.  (8)  objektif  dan  komprehensif,  (9)  tidak mengakibatkan  pemborosan  atau  in-efisiensi.  (10)  tindakan  dan  kegiatan  pengawasan bertujuan  untuk  menyamakan  rencana  atau  keputusan  yang  telah  dibuat.  (11)  kegiatan pengawasan  harus  mampu  mengoreksi  dan  menilai  pelaksanaan  pekerjaan  sesuai dengan  rencana  semula.

## Perangkat Aparat Pengawas
Perangkat aparat pengawas  negara meliputi:
a. Pengawas  keuangan  di  tingkat  sekolah  atau  Madrasah  dilakukan  oleh  kepala sekolah atau Madrasah dan instansi vertikal  di atasnya.   Terkait dengan pengawasan dari luar  sekolah  kepala sekolah  bertugas  menggerakkan  semua  unsur  yang  terkait  dengan materi pengawasan  agar menyediakan  data yang  dibutuhkan  oleh  pengawas.
b. Aparat  pengawasan  fungsional  konstitusional  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK) merupakan  lembaga  tinggi  negara  yang  bertugas  memeriksa  pertanggungjawaban keuangan  negara.  BPK memeriksa tanggung  jawab pemerintah  tentang  keuangan  yang terlepas dari pengaruh  dan kedudukan  pemerintah  sebagai penguasa  dalam pengurusan keuangan  negara.
c.  Aparat  pengawasan  fungsional  pemerintah.  (a)  Badan  Pengawas  Keuangan  dan Pembangunan  (BPKP), (b) Inspektorat  Jenderal Departemen/Kementerian/Lembaga.
d. Pemerintahan  nondepartemen  (ITJEN).  Instansi  ini  bertugas:  (1)  melakukan pemeriksaan  terhadap  semua  unsur/instansi  di lingkungan  departemen.  (2)  melakukan pengujian  serta  penilaian  atas  laporan  berkala  atau  sewaktu-waktu  dari  setiap unsur/instansi  di  lingkungan  departemen.  (3)  melakukan  pengusutan  mengenai kebenaran  laporan  atau tentang  hambatan,  penyimpangan,  penyalahgunaan  wewenang di bidang  administrasi  atau  keuangan  yang  dilakukan  oleh  unsur/instansi  di  lingkungan departemen.  (4) melakukan  pemeriksaan dalam rangka  opstib.
e. Aparat pengawasan melekat pengawasan  dilakukan oleh pimpinan/atasan  langsung dari unit/satuan  organisasi kerja terhadap  bawahan.
f.  Aparat  pengawasan  proyek  sektoral.  Tugas  aparat  ini  antara  lain:  (1)  melakukan pengawasan  terhadap  pelaksanaan  proyek-proyek  pembangunan  yang  meliputi  proyek- proyek  dalam  rangka  program  sektoral.  (2)  melakukan  penelitian  dan  peninjauan  pada proyek-proyek  tersebut  di atas dan menyampaikan  laporan  atas hasil  tugasnya.
ISSN:  2089-7472   EISSN:  2548-1711                                                           Doi:  : https://doi.org/10.32520/
http://ejournal.fiaiunisi.ac.id/index.php/al-afkar

## Bentuk pengawasan pendanaan pendidikan
Pengawasan  umum:  Kegiatan  pengawasan  yang  dilakukan  secara  berkala  terhadap tupoksi unit  utama  dan UPT  serta tugas  serta tugas  dan dekonsentrasi  dan pembantuan dinas pendidikan provinsi/  kabupaten/  kota.
Pemeriksaan khusus:  Pemeriksaan  khusus  dilakukan  apabila ada kasus  tertentu  atas pengaduan  masyarakat,  media massa, dan permintaan  pimpinan unit  kerja.
Pengawasan  tematik:  Pemeriksaan  dan  pemantauan  terhadap  program-program tertentu  yang  menjadi isu nasional  yang  strategis.
Inspeksi  mendadak:  Pengawasan  secara  langsung  terhadap  unit  kerja  oleh  unsur pimpinan.
Pengawasan:  dini  pengawasan  terhadap  program  pendidikan  dan  atau  sedang berjalan.

## Jenis dan bentuk laporan keuangan Surplus/defisit
Laporan surplus/  defisit adalah laporan yang menggambarkan kinerja keuangan  entitas dalam  suatu  periode  akuntansi  surplus.  defisit  adalah  selisih  lebih  atau  kurang  yang menggambarkan  kinerja suatu  entitas selama satu  periode pelaporan  akuntansi.
Laporan surplus/defisit
Instansi :
Unit/Sub Unit :
Satuan kerja:
No rek Keterangan Juml ah A. Pendapatan Bantuan  pemerintah Jumlah B. Pengeluaran Pendaftaran  siswa baru
Pengadaan buku  teks pelajaran Pengadaan buku  referensi perpustakaan Membiayai kegiatan kesiswaan Ujian  sekolah dan UKK
Membeli bahan-bahan  habis pakai Membayar  daya dan jasa Membayar  perawatan ringan  Honorarium  guru  dan tenaga kependidikan honorer
xxxx xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx
ISSN:  2089-7472   EISSN:  2548-1711                                                           Doi:  : https://doi.org/10.32520/
http://ejournal.fiaiunisi.ac.id/index.php/al-afkar
Pengembangan  profesi guru  Membiayai
pengelolaan  BOS
Pembelian unit  komputer
Pembelian media pembelajaran  dan mebeler sekolah Jumlah SURPLUS DEFISIT (PENDAPATAN- PENGELUARAN)
xxx xxx xxx xxx xxx xxx Format laporan bulanan

## LAPORAN BULANAN PERKEMBANGAN KEGIATAN/PROGRAM
DITJEN PENDIDIKAN ISLAM TAHUN ANGGARAN  xxxx
Bulan:                                                              Nomor DIPA:
Program:                                                         Tanggal:
Kode:                                                               Tahun Anggaran:
Jumlah anggaran: N o K ode Nama tolok ukur dan kegiatan P agu Pa gu revisi Reali sasi anggara n % S isa dan a % F isik Ca tatan Contoh  format  laporan  triwulan Ko de Ur aian An ggara n semul a An ggara n setela h revisi Tri wulan ini Ju mlah s/d triwula n ini Pe ngem balian s/d bulan ini Ju mlah netto s/d triwula n ini % realis asi angga ran Sis a Angga ran
ISSN:  2089-7472   EISSN:  2548-1711                                                           Doi:  : https://doi.org/10.32520/
http://ejournal.fiaiunisi.ac.id/index.php/al-afkar
Tr ansak si Kas
01 00 1 To
tal

## Pertanggungjawaban anggaran rutin dan pembangunan
Pertanggungjawaban  anggaran  rutin  dan  pembangunan  dilakukan  dengan memperhatikan  ketentuan  sebagai berikut:
a. Selamat lambatnya  tanggal  10 setiap bulan  bendaharawan  mengirimkan  Surat Pertanggungjawaban  (SPJ) kepada walikota/bupati  melalui  bagian Keuangan sekretariat daerah.
b. Apabila tanggal  10 bulan  berikutnya  SPJ belum  diterima oleh  bagian Keuangan sekretariat daerah maka tanggal  11 dikirimkan surat  peringatan  1.
c.  Apabila sampai dengan  tanggal  20 bulan  berikutnya  SPJ juga belum  dikirimkan pada Bagian Keuangan  Sekretariat Daerah maka dibuat surat  peringatan  2.
d. Kelengkapan  lampiran  SPJ:
Lampiran SPJ meliputi:
1) Surat  pengantar
2) Sobekan BKU lembar 2 dan 3
3) Daftar penerimaan  dan pengeluaran  per pasal/komponen
4) Daftar penerimaan  dan pengeluaran  UUDP
5) Laporan keadaan kas rutin/pembangunan  (LKKR/LKKP) tabel I  dan II
6) Register penutupan  kas setiap 3 bulan  sekali.
7) Fotocopy SPMU beban tetap dan beban sementara.
8) Fotocopy rekening  koran  dari bank yang  ditunjuk.
9) Daftar perincian penerimaan  dan  pengeluaran  pajak. 10) Bukti setor PPN/PPh 21,22, 23 (fotocopy  SSP) 11) Daftar realisasi penerimaan  dan pengeluaran  pajak. 12) Bukti pengeluaran/kuitansi  asli dan lembar  II  beserta dengan  bukti pendukung  lainnya,  disusun  per digit/komponen.
Bukti pendukung/lampiran SPJ
a. Biaya perjalanan dinas di Lampiri:
Penunjukan langsung barang dan jasa
1) Kuitansi/bukti  pengeluaran  uang
ISSN:  2089-7472   EISSN:  2548-1711                                                           Doi:  : https://doi.org/10.32520/
http://ejournal.fiaiunisi.ac.id/index.php/al-afkar

## 2) Surat  perintah  tugas  (SPT)
3) Surat  Perintah  Perjalanan  Dinas (SPPD) lembar I  dan II b. Penunjukan langsung barang dan jasa
1) Sampai dengan  Rp1.000.000 di Lampiri kuitansi dan faktur  pajak
2) Pembelian di atas rp1.000.000 sampai dengan  5 juta  rupiah  di Lampiri: surat penawaran,  surat  pesanan,  kuitansi,  faktur  pajak, berita acara serah terima/penyelesaian  pekerjaan.
3) Di atas Rp 5.000.000 sampai dengan  Rp. 15.000.000 di Lampiri:
-  Surat  penawaran
-  Surat  penunjukan  pelaksanaan  pekerjaan
-  Surat  perintah  kerja (SPK)
-  Berita acara pemeriksaan barang
-  Kuitansi,  faktur/nota
-  Berita acara serah terima/penyelesaian  pekerjaan
-  Penanggung  jawab  pembuat komitmen  anggaran  (dh.  Pemimpin proyek)  atasan langsung  bendaharawan  diwajibkan menyusun/melampirkan  OE/HPS sebagai acuan melakukan  negosiasi baik harga maupun  kualitas  barang/jasa  yang  dibutuhkan
3. LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban)

## SPJ OPERASIONAL
PERIODE XXX (TRIWULAN/TAHUNAN) INSTANSI:
UNIT/SUB UNIT: SATUAN KERJA:
N o Tang gal Kode Rekening Uraian Peneri maan Penge luaran 1 xx xx xxxx 1.01.01.16. 1 Pendaftaran Siswa Baru a) …… b) …… xxxxx xxxxx 2 1.01.01.16. 1 xxxxx xxxxx 3 1.01.01.16. 1 Pengadaan Buku Referensi Perpustakaan a) ……
ISSN:  2089-7472   EISSN:  2548-1711                                                           Doi:  : https://doi.org/10.32520/
http://ejournal.fiaiunisi.ac.id/index.php/al-afkar
b) ….. xxxxx xxxxx xxxx xxxx

## IV. KESIMPULAN
Pengawasan  adalah  sekumpulan  kegiatan  untuk  melakukan  monitoring  terhadap  keuangan sekolah  untuk  mengoreksi  dan  memperbaiki  apabila  ditemukan  adanya  penyimpangan  keuangan yang  akan  berdampak  kepada  kelancaran  dalam  penyelenggaraan  pendidikan.  Pengawasan keuangan  sekolah  menjadi  penting  karena  untuk  mengetahui  kesesuaian  antara  alokasi  dana  dan penggunaannya  serta untuk  mengetahui  kecocokan antara  administrasi  keuangan  dan pelaporannya. Pengawasan  dapat dilakukan  dari  pihak  internal  maupun  eksternal.  Dari  pihak  internal  pihak-pihak yang  terkait  adalah:  Kepala  Sekolah  sebagai  pemimpin  tertinggi  pada  satuan  pendidikan,  komite sekolah,  dan  yayasan.  dan  sebagai  pengawas  eksternal  adalah  Badan  pemeriksa  Keuangan  (BPK), Inspektorat  Jenderal  Departemen/kementerian/lembaga  pemerintahan  non  departemen  (ITJEN), aparat pengawasan  proyek  sektoral.

## DAFTAR  PUSTAKA
Ace Somantri  dan  Mochamad  Fadlany  Salam, Pengawasan  Pembiayaan  Pendidik an di Madrasah  Studi Kasus di MTS  Wihdatul Fik ri Kabupaten  Bandung, jurnal  pendidikan  Islam volume  12  nomor  1 Mei 2021.  PISSN:  2087-7064  EISSN: 2549-7146.  hal. 83-94
Supriyadi, Manajemen  dan  Evaluasi  Kinerja  Organisasi:  implementasi  pada  pendidik an  anak  usia  dini (hal.173.
Yudianto  dkk manajemen  pembiayaan  pendidikan  (Lombok  tengah:  pusat pengembangan  pendidikan dan  penelitian  Indonesia,  2021),  hal. 141.
H A. Rusdiana, Manajemen  Pembiayaan  Pendidik an: Filosofi Konsep  dan  Aplik asi (Bandung:  Tresna Bhakti, 2019),  hal.310
Josep  Papilaya,  manajemen  pembiayaan  pendidikan  (Sumatera  barat:  CV. Azka Pustaka, 2022),  hal.97.
H A. Rusdiana,  Manajemen  Pembiayaan  Pendidikan:  Filosofi  Konsep  dan  Aplikasi (Bandung:  Tresna Bhakti, 2019),hal.120
Josep  Papilaya,  manajemen  pembiayaan  pendidikan  (Sumatera  barat:  CV. Azka Pustaka, 2022),  hal.9 9- 100.
A.H.Rusdiana  dan  Wardija,  Manajemen  Keuangan  Sekolah: Konsep,  Prinsip dan  Aplikasinya di Sekolah/Madrasah,  hal.140.
Syunu  Trihantoyp,  Manajemen  Keuangan  Pendidikan  (Surabaya:  Pustaka Aksara  2020),  hal. 131
H.Rusdiana  dan  Wardija,  Manajemen  Keuangan  Sekolah:  Konsep, Prinsip  dan  Aplikasinya di Sekolah/Madrasah,  hal.122.
ISSN:  2089-7472   EISSN:  2548-1711                                                           Doi:  : https://doi.org/10.32520/
http://ejournal.fiaiunisi.ac.id/index.php/al-afkar
Nanang  Fattah ,  Ek onomi & Pembiayaan  Pendidik an (Bandung:  PT Remaja  Rosda  Karya,  2009)  hal.  65- 66.