Jurnal Inovasi, Evaluasi, dan Pengembangan Pembelajaran (JIEPP) Volume 2, Nomor 2, Desember , 2022, (Hal. 52-60)

## Dinamika Pengelolaan Pendidikan dalam Sistem Desentralistik
Rizki Kurniawan 1 , Riswan 2 , Cecep Hilman 3 1,2 Mahasiswa Pascasarjana Institut Madani Nusantara Sukabumi, Indonesia 3 Dosen Pascasarjana Institut Madani Nusantara Sukabumi, Indonesia E-mail: akungrizki165@gmail.com, riswanhasansadzili@gmail.com, cecephilman77@gmail.com
Article History: Received: 2022-10-22  ||  Revised: 2022-11-26  ||  Published: 2022-12-29 Sejarah Artikel : Diterima: 2022-10-22  ||  Direvisi: 2022-11-26  ||  Dipublikasi: 2022-12-29

## Abstract
The  low  quality  and  quality  of  education  in  the  regions  is  caused  by  the  lack  of  uniform  access  and  equal distribution of education system so that it demands  the existence of improvements in the arrangement and management of education that is able to raise human dignity and status. In general, various weaknesses are found  in  the  centralization  of  education  such  as:  (1)  Education  Financing  Capability;  (2)  Education  Quality Gap;  (3)  Efficiency  of  education  management;  (4)  Equity  Opportunity  to  Get  Education;  (5)  Educational Institutional  Arrangement;  (6)  Local  Content  Learning;  (7)  Increasing  Community  Participation  (8)  Setup Government  institutions  in  the  field  of  education.  Overview  of  educational  problems  above,  changes  are required in  order to improve the  quality of education, namely:  decentralization of education that is able to provide  space  and  opportunities  for  regions  to  be  able  to  manage  education  independently,  participatively, autonomously and community involvement in building and developing education.
Keywords: Decentralization; Education Management.

## Abstrak
Rendahnya  mutu  dan  kualitas  pendidikan  di  daerah  disebabkan  oleh  tidak  seragamnya  akses  dan  sistem pemerataan pendidikan sehingga menuntut adanya perbaikan dalam penataan harkat martabat dan derajat manusia.  Secara  umum  ditemukan  berbagai  kelemahan  dalam  sentralisasi  Pendidikan  seperti:  (1) Kemampuan  pembiayaan  pendidikan;  (2)  Kesenjangan  mutu  Pendidikan;  (3)  Effisiensi  pengelolaan Pendidikan; (4) Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan; (5) Penataan kelembagaan pendidikan; (6) Pembelajaran  Muataan  Lokal;  (7)  Peningkatan  peran  serta  masyarakat;  (8)  Penataan  kelembagaan pemerintah di bidang pendidikan. Gambaran masalah Pendidikan diatass di tuntut perubahan dalam rangka peningkatan kualitas Pendidikan yakni desentralisasi Pendidikan yang mampu mengelola Pendidikan secara mandiri, partisipatif, otonom dan pelibatan masyarakat dalam membangun dan mengembangkan Pendidikan. Kata kunci : Desentralisasi; Pengelolaan Pendidikan.

## I. PENDAHULUAN
Ketika  undang-undang  nomor  22  tahun  1999  disahkan,  terjadi  perubahan  fundamental  dalam pendekatan pembangunan dari sentralisasi ke desentralisasi, termasuk desentralisasi pendidikan. Melalui  desentralisasi  pendidikan  diharapkan  akan  terjadi  perubahan  signifikan  dalam memperkuat  pembangunan  dunia  pendidikan  di  Indonesia.  Artinya,  desentralisasi  pendidikan diharapkan dapat menjadi instrumen penting dalam menyelesaikan masalah masalah pendidikan nasional  seperti  masalah  relevansi  pendidikan,  mutu  pendidikan  dan  efisiensi  dalam manajemen pendidikan. Perubahan sistem pendidikan di Indonesia telah melalui perkembangan yang panjang, hal ini seiring dengan kondisi bangsa Indonesia. Jauh sebelum Indonesia mencapai kemerdekaan, sistem  pendidikan  yang  berkembang  di  Indonesia  adalah  sistem  pendidikan  tradisional  yang disesuaikan  dengan  tuntutan  dan  kebutuhan  masyarakat.  Pada  awal  kemerdekaan,  para  pendiri republik  yang  sebagian  besar  adalah  para  tokoh  pendidikan,  memusatkan  usahanya  untuk membangun  sistem  pendidikan  nasional  sebagai  pengganti  dari  sistem  pendidikan  kolonial  yang telah berlangsung lebih dari tiga abad. Sistem pendidikan nasional mulai menampakan bentuknya
sejak  terbitnya  Undang-Undang  Nomor  4  tahun  1950  tentang  Dasar-dasar  Pendidikan  dan Pengajaran di Sekolah.
Desentralisasi  adalah  merupakan  penyerahan  wewenang  pemerintah  oleh  pemerintah  kepada daerah  otonom  untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan  pemerintahan  dalam  sistem  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia.  Sebagai  suatu  sistem  yang  dipakai  dalam  bidang  pemerintahan merupakan  kebalikan  dari  sentralisasi,  dimana  sebagian  kewenangan  pemerintah  pusat dilimpahkan  kepada  pihak  lain  untuk  dilaksanakan  Dalam  konteks  pelaksanaan  otonomi  daerah ditegaskan  bahwa  sistem  pendidikan  nasional  yang  bersifat  sentralistis  selama  ini  kurang mendorong  terjadinya  demokratisasi  dan  2  desentralisasi  penyelenggaraan  pendidikan.  Sebab sistem  pendidikan  yang  sentralisasi  diakui  kurang  bisa  mengakomodasi  keberagaman  daerah, keberagaman  sekoah,  serta  keberagaman  peserta  didik,  bahkan  cendrung  mematikan  partisipasi masyarakat dalam pengembangan pendidikan.

## II. METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer. Data primer  merupakan  data  yang  diperoleh  langsung  di  lapangan  oleh  peneliti  sebagai  objek  penulisan. merupakan suatu kumpulan yang terdiri dari fakta-fakta untuk memberikan gambaran yang luas terkait dengan  suatu  keadaan.  Seseorang  yang  akan  mengambil  sebuah  kebijakan  atau  keputusan  umumnya akan  menggunakan  data  sebagai  bahan  pertimbangan.  Melalui  data  seseorang  dapat  menganalisis, menggambarkan, atau menjelaskan suatu keadaan. Di samping itu, data dikumpulkan melalui cara-cara tertentu kemudian diolah menjadi suatu informasi yang jelas dan mudah dipahami setiap orang. Data juga dibutuhkan  di  dalam  berbagai  macam  keperluan,  seperti  penjualan,  penelitian  hingga  kependudukan. Data memiliki jenis dan fungsinya masing-masing, hal ini sesuai dengan kebutuhan pengelola data. Secara umum,  terdapat  dua  jenis  data  yang  biasa  digunakan  dalam  penelitian,  yaitu  data  primer  dan  data sekunder. Kedua data ini digabungkan untuk saling melengkapi dan membantu peneliti dalam mengamati setiap fenomena yang ada. Meski begitu, kedua jenis data ini memiliki ciri-ciri yang cukup berbeda. Data sekunder adalah jenis data tambahan yang biasanya diperoleh dari sumber utama, tetapi sudah melalui sumber kesekian.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Realitas pendidikan sentralistik dan desentralistik
Permasalahan  utama  pendidikan  yang  dihadapi  bangsa  Indonesia  adalah  rendahnya  kualitas pada  setiap  jenjang  dan  satuan  pendidikan,  khususnya  pendidikan  dasar  dan  menengah. Menyadari hal tersebut dilakukan upaya-upaya perbaikan, salah satunya dengan memberikan otonomi  kepada  sekolah.  Otonomi  sekolah  atau  yang  lebih  dikenal  dengan  Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) secara resmi telah dimulai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional,  sehingga  sampai  saat  ini  telah berjalan  lebih  kurang  15  tahun  sejak  awal  pelaksanannya.  Menurut  UU  No.  32  Tahun  2004 tentang  Pemerintahan  Daerah  pada  pasal  1  ayat  (5)  dikemukakan  bahwa  otonomi  daerah adalah hak, wewenang, dan kebijakan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan  pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat  setempat  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan.  Daerah  otonom  di  sini  dimaksudkan  adalah  kesatuan  masyarakat hukum  yang  mempunyai  batas-batas  wilayah  yang  berwenang  mengatur  dan  mengurus urusan  pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat  setempat  menurut  prakarsa  sendiri berdasarkan  aspirasi  masyarakat  dalam  sistem  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia. Diberlakukannya  undang-undang  tentang  otonomi  daerah  tersebut  membawa  perubahan  di berbagai  bidang  kehidupan,  termasuk  penyelenggaraan  pendidikan.  Menurut  Tim  Teknis Bappenas bekerjasama dengan Bank Dunia (Sufyarma, 2003: 83).
Desentralisasi pendidikan diartikan sebagai pelimpahan kekuasaan dan wewenang yang lebih luas kepada daerah untuk membuat perencanaan dan mengambil keputusannya sendiri dalam mengatasi  permasalahan  yang  dihadapi  bidang  pendidikan,  namun  harus  tetap  mengacu kepada  tujuan  pendidikan  nasional  sebagai  bagian  dari  upaya  pencapaian  tujuan pembangunan  nasional.  Desentralisasi  pendidikan  berbeda  dengan  desentralisasi  bidang pemerintahan lainnya dalam hal praktik. Jika desentralisasi bidang-bidang pemerintahan lain
berada  pada  pemerintahan  di  tingkat  kabupaten/kota,  maka  desentralisasi  di  bidang pendidikan  tidak  berhenti  pada  tingkat  kabupaten/kota,  tetapi  sampai  pada  lembaga pendidikan  atau  sekolah  sebagai  ujung  tombak  pelaksanaan  pendidikan.  Dalam  praktik desentralisasi  pendidikan,  maka  dikembangkan  Manajemen  Berbasis  Sekolah  (MBS) (Hasbullah, 2006: 14-15). Sementara itu, menurut Depdiknas (Zainuddin, 2008: 60-63) fungsi- fungsi yang dapat didesentralisasikan ke sekolah adalah sebagai berikut:
1. Perencanaan dan evaluasi program sekolah
Sekolah  diberi  kewenangan  untuk  melakukan  perencanaan  sesuai  dengan  kebutuhannya, misalnya  kebutuhan  untuk  meningkatkan  mutu  sekolah.  Sekolah  juga  diberi  wewenang untuk melakukan evaluasi, khususnya evaluasi internal atau evaluasi diri.
2. Pengelolaan kurikulum
Sekolah  dapat  mengembangkan  kurikulum,  namun  tidak  bolehmengurangi  isi  kurikulum yang  berlaku  secara  nasional  yang  dikembangkan  oleh  pemerintah  pusat.  Sekolah  juga diberi  kebebasan  untuk  mengembangkan  kurikulum  muatan  lokal.  Selain  pengelolaan kurikulum,  sekolah  juga  memperoleh  wewenang  dalam  pengelolaan:  (a)  proses  belajar mengajar,  (b)  ketenagaan,  (c)  peralatan  dan  perlengkapan,  (d)  keuangan,  (e)  siswa,  (f) hubungan sekolah dengan masyarakat, dan (g) iklim sekolah.
Selanjutnya,  Agus  Wibowo  (2013:  128-129)  menyatakan  bahwa  dalam  rangka  pelaksanaan MBS,  fungsi-fungsi  sekolah  yang  awalnya  dikerjakan  oleh  pemerintah  sebagian didesentralisasikan kepada sekolah untuk dijalankan secara professional. Hal tersebut berarti terdapat  fungsi-fungsi  tertentu  yang  tidak  dapat  dilimpahkan  kepada  sekolah  sepenuhnya, sebagian  masih  merupakan  porsi  kewenangan  pemerintah  pusat,  dinas  pendidikan  provinsi, dinas pendidikan kota/kabupaten, dan sebagian porsi lainnya dilimpahkan ke sekolah. Adapun fungsi-fungsi yang sebagian porsinya digarap oleh sekolah dalam kerangka MBS meliputi: 1) proses  belajar  mengajar,  2)  perencanaan  dan  evaluasi  program  sekolah,  3)  pengelolaan kurikulum,  4)  pengelolaan  ketenagaan,  5)  pengelolaan  peralatan  dan  perlengkapan,  6) pengelolaan keuangan, 7) pelayanan peserta didik, 8) hubungan sekolah  masyarakat, dan 9) pengelolaan  iklim  sekolah.  Dalam  MBS,  sekolah  diberi  otonomi  yang  lebih  besar  untuk mengelola  sumber-sumber  daya  sekolah  yang  ada  dengan  melibatkan  warga  sekolah  dan masyarakat  setempat  sebagai  upaya  meningkatkan  mutu  sekolah  berdasarkan  kebijakan pendidikan nasional. Oleh karena itu terjadi perubahan pola manajemen pendidikan dari pola lama ke pola otonomi pendidikan (MBS).

## B. Mutu sebagai rekomendasi social
Mutu  dalam  pendidikan  yaitu  meliputi  mutu  input,  proses,  dan  output.  Input  pendidikan adalah  segala sesuatu  yang  harus  tersedia  karena  dibutuhkan  untuk  berlangsungnya  proses. Sesuatu  yang  dimaksud  berupa  sumberdaya  dan  perangkat  lunak  serta  harapan-harapan sebagai  pemandu  bagi  berlangsungnya  proses.  Proses  pendidikan  adalah  mengubah  sesuatu menjadi  sesuatu  yang  berpengaruh  terhadap  berlangsungnya  proses.  Dalam  lembaga pendidikan proses yang dimaksud adalah proses pengambilan keputusan, proses pengelolaan kelembagaan,  proses  pengelolaan  program,  proses  belajar  mengajar,  dan  proses  monitoring serta evaluasi. Output pendidikan merupakan kinerja sekolah. Kinerja sekolah  yaitu prestasi sekolah  yang  dihasilkan  dari  proses/perilaku  sekolah.  Kinerja  sekolah  dapat  diukur  dari kualitasnya,  efektivitasnya,  produktivitasnya,  efisiensinya,  inovasinya,  kualitas  kerjanya,  dan moral kerjanya.
1. Mutu input
Input pendidikan berupa sumberdaya manusia (kepala sekolah, guru, konselor, karyawan, dan  peserta  didik)  dan  sumberdaya  lainnya  (peralatan,  perlengkapan,  uang,  dsb.).  Input perangkat meliputi: struktur organisasi sekolah, peraturan perundang-undangan, deskripsi tugas,  rencana  atau  program,  dsb.  Sedangkan  input  harapan-harapan  berupa  visi,  misi, tujuan yang ingin dicapai oleh sekolah.
2. Mutu proses
a) Mutu  proses  pendidikan  pertama,  sekolah  memliki  efektivitas  proses  belajar  mengajar (PBM) yang tinggi. Ini ditujukan oleh sifat PBM yang menekankan pada pemberdayaan peserta didik. PBM bukan hanya sekedar mememorisasi dan recall, bukan hanya sekedar
penekanan pada penguasaan pengetahuan tentang apa yang di ajarkan, melainkan lebih menekankan  pada  internalisasi  tentang  apa  yang  diajarkan  sehingga  tertanam  dan berfungsi sebagai muatan murni dan hayati, serta dipraktikkan dalam kehidupan sehari- hari oleh peserta didik.
b) Kedua:  sekolah  memiliki  kepemimpinan  peran  yang  sangat  kuat  dalam mengkoordinasikan, menggerakkan, dan menyerasikan semua sumber daya pendidikan yang  tersedia.  Kepemimpinan  kepala  sekolah  merupakan  salah  satu  faktor  yang  dapat mendorong sekolah untuk dapat mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran sekolahnya melalui program yang dilaksanakan secara terencana dan bertahap.
c) Ketiga:  sekolah  mempunyai  lingkungan  sekolah  yang  aman  dan  tertib.  Sekolah  telah memiliki  lingkungan  (iklim)  belajar  yang  aman,  tertib  dan  nyaman  sehingga  proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan nyaman.
d) Ke empat: sekolah memiliki mempunyai pengelolaan tenaga kependidikan yang efektif.
e) Kelima:  sekolah  memiliki  budaya  mutu,  informasi  kualitas  harus  digunakan  untuk perbaikan  bukan  untuk  mengadili  atau  mengontrol  orang,  kewenangan  harus  sebatas tanggung  jawab,  hasil  harus  diikuti  penghargaan  (raward)  atau  sanksi  (punishment), kolaborasi dan sinergi bukan kompetisi harus merupakan basis untuk kerja sama, warga sekolah  harus  merasa  aman  terhadap  pekerjaannya,  atmosfir  keadilan  harus ditanamkan, imbal jasa harus sepadan dengan nilai pekerjaan, dan warga sekolah harus memliki sekolah.
f) Keenam: kebersamaan (teamwork), sekolah memiliki “teamwork” yang kompak, cerdas, dan  dinamis.  Kebersamaan  (teamwork)  merupakan  karakteristik  yang  dituntut  karena output  pendidikan  merupakan  hasil  kolektif  warga  sekolah,  bukan  hasil  individual. Karena itu budaya kerjasama antar fungsi dalam sekolah, antar individu dalam sekolah, merupakan kebiasaan hidup sehari hari warga sekolah.
g) Ketujuh, sekolah memiliki kewenangan untuk melakukan yang terbaik bagi sekolahnya, sehingga dituntut untuk memiliki kemampuan dan kesanggupan kerja yang tidak selalu menggantungkan pada atasan. Untuk menjadi mandiri, telah memiliki sumberdaya yang cukup untuk menjalankan tugasnya.
h) Kedelapan, sekolah memiliki memiliki partisipasi yang tinggi dari warga dan masyarakat. Partisipasi  yang  dirasakan  warga  sekolah  dan  masyarakat  merupakan  bagian  dari kehidupan. Partisipasi ini dilandasi oleh keyakinan bahwa makin tinggi tingkat prestasi, makin besar rasa memiliki, dengan makin besar rasa memiliki maka 55 makin besar pula rasa tanggung jawab, dan makin besar tanggung jawab, maka makin besar pula tingkat dedikasinya.
i) Kesembilan, sekolah memiliki keterbukaan (transparasi) manajemen. Keterbukaan atau transparasi  dalam  pengelolaan  merupakan  bagian  dari  indikator  karakteristik  sekolah yang bermutu. Keterbukaan atau transparasi yang diimplementasikan Blora ditunjukkan dalam  pengambilan  keputusan,  perencanaan,  dan  pelaksanaan  kegiatan,  penggunaan, dan kontrol.
j) Kesepuluh,  sekolah  sekolah  memiliki  kemauan  untuk  berubah  (psikologis  dan  fisik). Perubahan  yang  diterapkan  merupakan  suatu  perubahan  yang  menyenangkan  bagi semua  warga  sekolah.  Perubahan  merupakan  peningkatan,  baik  bersifat  fisik  maupun psikologis.
k) Kesebalas,  sekolah  memiliki  evaluasi  dan  perbaikan  secara  berkelanjutan.  Evaluasi belajar  secara  teratur  bukan  hanya  ditunjukkan  untuk  mengetahui  tingkat  daya  serap dan kemampuan peserta didik, tetapi yang terpenting adalah bagaimana memanfaatkan hasil evaluasi belajar tersebut untuk memperbaiki dan menyempurnakan proses belajar mengajar  disekolah.  Oleh  karena  itu  fungsi  evaluasi  menjadi  sangat  penting  dalam rangka mewujudkan mutu siswa dan mutu sekolah secara keseluruhan dan secara terus menerus merupakan kebiasaan.
l) Keduabelas,  sekolah  rensponsif  dan  antisipatif  terhadap  kebutuhan.  selalu tanggap/responsif  terhadap  berbagi  aspiri  yang  muncul  terhadap  hal-hal  yang bersangkutan dengan peningkatan mutu. Karena itu sekolah selalu membaca lingkungan dan  menanggapinya  secara  cepat  dan  tepat.  Bahkan  sekolah  tidak  hanya  mampu
menyesuaikan  terhadap  perubahan/  tuntutan,  akan  tetapi  juga  mampu  mengantisipasi hal-hal yang mungkin bakal terjadi.
m) Ketigabelas,  sekolah  memiliki  komunikasi  yang  baik.    telah  memliki  komunikasi  yang baik  terutama  antar  warga  sekolah,  dan  juga  sekolah-masyarakat  sehingga  kegiatan- kegiatan  yang  dilakukan  oleh  setiap-setiap  warga  sekolah  dapat  diketahui.  Selain  itu komunikasi yang baik juga akan membentuk teamwork yang kuat, kompak dan cerdas, sehingga berbagai kegiatan sekolah dapat dilakukan secar merata oleh warga.
n) Keempatbelas  Sekolah  memiliki  akuntabilitas.  Akuntabilitas  merupakan  bentuk pertanggung jawaban yang harus dilakukan terhadap keberhasilan program yang telah dilaksanakan.  Akuntabilitas  ini  berbentuk  laporan  prestasi  yang  dicapaikan  dan dilaporkan kepada pemerintah, orang tua siswa, dan masyarakat.

## 3. Problem dalam pengelolaan pendidikan
Upaya  pengembangan  desentralisasi  pendidikan dapat  dikatakan  telah  menjadi  fenomena global selama 25 tahun terakhir ini. Fenomena itu terutama dapat diamati di negara-negara sedang berkembang seperti Amerika Latin yang diawali oleh Argentina (1976), Chili (1981), Brasil  (1988),  Kolombia  (1991),  Meksiko  (1992),  Nikaragua  (1993),  Guatemala  (1994), Venezuela  (1997),  dan  pada  tahun  1998  Nikaragua  dan  Meksiko  kembali  memperkuat deregulasi dan desentraliasi pendidikannya. Di Amerika Serikat, reformasi pendidikan lebih didorong oleh revolusi politik dan tuntutan kemajuan teknologi (Friedman, 1995). Di Eropa Timur, Hongaria melaksanakan desentralisasi pendidikan di tahun 1985 sekalipun hal itu lebih  disebabkan  oleh  masalah  politik.  Jepang  sebagai  salah  satu  negara  maju  di  Asia melakukan  deregulasi  dan  desentralisasi  pendidikan  tahun  1948  sebagai  upaya  untuk menjawab  tantangan  dan  kebutuhan  proses  globalisasi  ekonomi.  Di  Indonesia,  upaya implementasi  desentralisasi  pendidikan  mendapat  landasan  kuat  ketika  UU  No  22  tahun 1999 mengenai Otonomi Daerah  disahkan. Undang-undang mengenai Otonomi Daerah  ini membawa  implikasi  yang  sangat  luas,  termasuk  di  dalamnya  perubahan  paradigma manajemen pendidikan dari yang sentralistik ke arah desentralistik.
Konteks  permasalahan  mengenai  kebutuhan  akan  desentralisasi  pendidikan  yang  dialami baik  oleh  negara-negara  yang  sedang  berkembang  maupun  negara  maju  ternyata  tidak dapat  dilepaskan  dari  masalah  ekonomi,  mutu  pendidikan,  dan  perubahan  sosial  yang terjadi  sebagai  akibat  globalisasi,  kemajuan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi,  terutama teknologi komunikasi. Bahkan, proses desentralisasi pendidikan terkait erat dengan proses politik.  Menurut  Fiske  (1996),  fenomena  desentralisasi  sekolah  merupakan  suatu  proses politik.  Ia  melibatkan  pergeseran  kekuasaan  yang  berdampak  pada  pengaruh  dan keberlangsungan  berbagai  kelompok  seperti  guru.  Hasil  studi  Bank  Dunia  mengenai desentralisasi  pendidikan  yang  dilakukan  di  berbagai  negara  (Fiske,  1996)  menunjukkan bahwa  pertimbangan  ekonomi  untuk  desentralisasi  pendidikan  menjadi  pertimbangan penting  baik  dalam  rangka  peningkatan  kesejahteraan  ataupun  efisiensi  pendidikan  itu sendiri. Di Jepang, seperti dilaporkan oleh Hiromitsu Muta (2002), konteks deregulasi dan desentralisasi  pendidikan  didorong  oleh  kesadaran  akan  kebutuhan  untuk  kompetitif  di pasar  ekonomi  global.  Di  Indonesia,  konteks  permasalahan  desentralisasi  pendidikan didorong  oleh  berbagai  masalah  yaitu  masalah  internal  dunia  pendidikan  itu  sendiri dorongan  dan  arus  kuat  gerakan  demokratisasi  dan  hak  asasi  manusia,  pergeseran  sosial yang ditandai oleh situasi crisis-disintegrating-reforming (Ansoff & McDonnell, 1990), dan perubahan  paradigma  politik  pembangunan  dari  sentralisasi  ke  desentralisasi  melalui otonomi  daerah.  Indonesia  termasuk  negara  yang  masih  sangat  muda  dalam  penerapan desentralisasi,  yaitu  diawali  dengan  penetapan  UU  No  2  tahun  1999  tentang  otonomi daerah  yang  memberikan  landasan  yuridis  bagi  pendekatan  desentralistik  dalam pembangunan.  Sebagai  sesuatu  yang  baru,  masih  tampak  keragaman  dalam  mempersepsi desentralisasi  itu  sendiri.  Keragaman  persepsi  itu  terjadi  baik  pada  tataran  konseptual maupun implementasinya.
Pada  tataran  konseptual  masih  terjadi  perdebatan  mengenai  hakikat  dan  susbtansi desentralisasi. Persoalan konseptual dan implementasi tersebut digambarkan oleh McGinn
Jurnal Inovasi, Evaluasi, dan Pengembangan Pembelajaran (JIEPP) Volume 2, Nomor 2, Desember , 2022, (Hal. 52-60)
dan Welsh (1999: 18). Terhadap keempat konsep tersebut McGinn dan Welsh menjelaskan sifat dan kapasitas otoritas yang berbeda. Dekonsentrasi dibatasi pada pergeseran otoritas untuk  mengimplementasikan  aturan,  bukan  untuk  membuat  aturan.  Otoritas  daerah merupakan  organ  pemerintah  pusat  yang  melaksanakan  kewenangan  pusat  yang  ada  di daerah.  Delegation  diartikan  sebagai  pendelegasian  kewenangan  atas  masalahmasalah tertentu  dari  otoritas  pusat  kepada  otoritas  daerah.  Devolution  dimaknai  sebagai pengalihan otoritas kepada unit-unit pelaksana lokal. Ketiga konsep tersebut mengandung makna dan susbtansi yang berbeda dengan privatization yang dimaknai sebagai pengalihan otoritas kepada masyarakat pengguna (stakeholders) untuk merumuskan suatu  kebijakan dan  mengimplementasikannya  secara  penuh  (McGinn  &  Welsh,  1999:  18).  Batasan  yang dikemukakan oleh McGinn dan Welsh tersebut tercermin dalam berbagai wacana mengenai desentralisasi  termasuk  desentralisasi  pendidikan  di  Indonesia.  Pemahaman  yang  kurang jelas  mengenai  batasan  kewenangan  itu  sering  menimbulkan  masalah  dalam implementasinya. Permasalahan berikutnya ialah: apakah desentralisasi pendidikan adalah upaya  pemberdayaan  daerah  (Dinas  Pendidikan  kota  atau  kabupaten)  ataukah pemberdayaan  sekolah?  Dalam  rangka  reformasi  pendidikan,  apakah  basis  desentralisasi itu ditempatkan di kabupaten dan kota ataukah di sekolah? Basis desentralisasi ini menjadi penting karena akan berimplikasi pada keberhasilan desentralisasi itu sendiri. Pengalaman reformasi  pendidikan  yang  dilakukan  oleh  banyak  negara  menunjukkan  bahwa  basis reformasi dan desentralisasi pendidikan diletakkan di sekolah. Pengalaman tersebut.
Permasalahan desentralisasi pendidikan yang dikemukakan di atas menunjukkan beberapa gejala yang menarik. Pertama, belum terbangun suatu persepsi yang jelas mengenai hakikat desentralisasi  pendidikan.  Desentralisasi  dipahami  sebagai  penyerahan  kewenangan tertentu  dari  pemerintah  pusat  kepada  pemerintah  daerah  (kabupaten  dan  kota). Desentralisasi  sesungguhnya  memiliki  makna  yang  jauh  lebih  dalam  daripada  sekadar pembagian  kewenangan.  Desentralisasi  adalah  suatu  proses  demokratisasi,  yaitu pengakuan  dan  penghormatan  terhadap  hak-hak  demokrasi  setiap  warganegara, kemajemukan  masyarakat  dan  kebudayaan,  aspirasi  dan  ekspektasi,  serta  kapasitas individu  ataupun  masyarakat  dalam  membangun  dirinya.  Wujud  dari  pengakuan penghormatan itu adalah pemberian kewenangan kepada individu, masyarakat atau daerah untuk membangun dirinya. Proses demokratisasi itu harus nyata dalam bentuk keterlibatan dalam keseluruhan proses pengambilan keputusan dan implementasi serta tanggungjawab atas  implementasi  keputusan  itu.  Dalam  konteks  desentralisasi  pendidikan  berbasis sekolah,  keterlibatan  sekolah  dalam  pengambilan  keputusan  mengenai  perencanaan  dan pengembangan  sekolah  menjadi  sangat  penting.  Kedua,  masih  belum  jelas  susbtansi desentralisasi  pendidikan  yaitu  otonomi  atau  kemandirian,  baik  kemandirian  akademik, manajemen,  maupun  finansial.  Kemandirian  akademik  menunjuk  pada  kapasitas  sekolah menampakkan karakteristik akademik baik program pendidikan, mutu akademik maupun akuntabilitas sosialnya. Karakteristik akademik itu nantinya akan menjadi ciri keunggulan sekolah  itu  sendiri  untuk  dapat  kompetitif.  Kemandirian  manajemen  menunjuk  pada kapasitas  sekolah  untuk  mengelola  potensi  sumber  daya  yang  dimiliki, mengembangkannya,  serta  mendayagunakannya  sehingga  menjadi  kekuatan  manajemen untuk  menghadapi  ketidakpastian  masa  depan.    Kemandirian  finansial  akhirnya  menjadi salah satu simpul permasalahan desentralisasi pendidikan. Krisis multidimensi, khususnya krisis  ekonomi  yang  berkepanjangan  lebih  mempersulit  sekolah  dalam  membiayai insitusinya. Ketiga, gejala menunjukkan bahwa desentralisasi pendidikan belum menyentuh substansi  desentralisasi  itu  sendiri  tetapi masih  berada  pada  tataran  yuridis  formal.  Para pengambil  kebijakan  masih  terjebak  pada  persoalan-persoalan  kewenangan  setiap tingkatan  otoritas  dan  hubungan  antartingkatan  sehingga  masalah  substansial desentralisasi menjadi terabaikan.
4. Dinamika sosial dalam kurikulum
Pada  bagian  ini  pembicaraan  akail  terarah  pada  masalah  desentralisasi  sebagai  sistem administrasi,  pengembangan  kurikulum.  Desentralisasi  pengembangan  kurikulum  adalah kegiatan administrasi yang' menerapkan pendelegasian kewenangan kepada daerah-daerah
qalam  peng'embangan  kurikulum  sekolah.  Hal  ini  dimaksudkan  agar  kurikulum  tersebut reIevan dengan potensi, karakteristik dan kebutuhan peserta didik maupun daerah. Sebagai contoh  untuk  melaksanakan  cara  ini,  yaitu  kewenangan  Direktorat  Jendral  Dikdas mendapat dilimpahkan kepada Kepala Kantor Wilayah Depdikbud (untuk daerah tingkat I), kepada Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (untuk daerah tingkat II), akhirnya  di  tingkat sekolcih  kewenangannya  diberikan  kepada  Kepala Sekolah;  dan  Guru. Realisasi  dari  desentralisasi  pengembangan  kurikulum,  dapat  berupa  pengambilan keputusan tentang kurikulum: beserta saran pendukungnya sesuai dengan potensi, kondisi, kebutuhan  dan  karakteristik  daerah  setempat.  Sebagaimana  dikatakan  oleh  Mc'Cutcheon dan Taylor bahwa: they have also limited the, range of decisions that can be made"locally about curriculum and materials" (1980:23).
Dengan  cara  demikian  dimungkinkan  terjadinya  relevansi  kurikulum  dengan  keadaan peserta  didik  dan  daerahnya.  Apa.bila  kurikulum  sekolah  dikembangkan  seperti  di  atas (secara  desentralisasi),  maka  pelaksanaan  pengambilan  keputusan  kurikulum  clapat dipantau  dengan  baik,  baik  mengenai  proses  pengembangan,  implementasi  maupun evaluasinya sebab jangkauannya menjadi lebih sempit. Di samping itu, diharapkan terjaga relevansi antara isi kurikulum dengan kebutuhan peserta didik dan masyarakat setempat. Sebagaimana  ditegaskan  oleh  D.  Cohen,  bahwa:  Since  curriculum  decision  m'aking  is negotiated  i  thin  the  local  school  context,  .the  resultant  curriculum  may  be  continously .monitored and adjusted to become' more relevant to students and more closely related to the  needs  and  values  of  the  local  'community  (1982:10.0).  Dengan  kata  lain,  pendekatan administratif  dalam  pengembangan  kurikulum  secara"  desentralisasi  mengacu  pada pembuatan  keputusan  kurikulum  berdasarkan  lingkungan  sekitar  sekolah  (School Community-based  Curriculum  Decision  Making).  Menurut  Cohen  pendekatan pengembangan kurikulum ini didasarkan pada asumsi', di antaranya:
a) Curriculum decision making is an ongoing and dynamic process and when school based, it facilitates the monitoring and progressive 'modification of such decisions·according to changing condition;
b) Smaller  localized  administrative  units.  implicit  in  the  curriculum  decision-making 'process are likely to be account ble and responsive to local condition, with implementer more  personally  involved  in  diagnosing  the  circumstance  (situational  analysis)  and adapting the curriculum to' them.
c) Each school and its community is a unique entity, and the curriculum should reflect the unique school context and its com~unity, resulting in curriculum: diversity from school to school (1982:105).
Oleh  karena  itu,  jelas  bahwa  pengelolaan  pengembangan  kurikulum  yang  menerapkan sistem desentralisasi akan menimbulkan perbedaan muatan kurikulum untuk satu sekolah dengan  sekolah  yang  lainnya,  baik  itu  dalam  hal  materi,  media  maupun  sarana  lainnya. Memang  seharusnyalah  demikian  yang  terjadi.  Kesesuaian  isi  'kurikulum  dengan  kondisi daerah  setempat  diharapkan  dapat  mempermudah  peserta  didik  dalam  menyerap  materi atau  isi  kurikulum  tersebut  ini  berarti  masyarakat  merupakan  sumber  data  dalam penentuan  isi  kurikulum.  Sebagaimana  dikatakan  oleh  Klein  yang  mengutip  pendapat Stratemeyeretal.  yang  menegaskan  bahwa  "content  is  derived  from  life  in  a  society,  or societies. It may emphasize the function of a society, the major activities of social life or the persistent  problems  of  students  and  humankindu  (1978:1168).  Dasar  dilakukannya pengembangan  kurikulum  secara  desentralisasi  adalah  bahwa  pada  hakikatnya pengembangan  kurikulum  sebagai  proses  kebijakan.  Oleh  karena  itu,  pemerintah  pusat maupun lokal harus turut menentukan isi keputusan program pendidikan (kurikulum) dan pelaksanaannya.  Dalam  pengembangannya  pun  harus  melibatkan  berbagai  pihak  untuk mengadakan "negosiasif tentang: tujuan, materi, media dan komponen lainnya dalam sistem kurikulum itu sendiri.
Dalam  konteks  pengembangan  kurikulum  di  dalam  sistem  pendidikan  masional  di Indonesia, maka masalah penting yang harus diperhatikan adalah upaya agar jangan sampai
pengembanga'n  kurikulum  secara  desentralisasi  tersebut  mengantarkan  peserta  didik memiliki  sikap  pudar  akan  kesadaran  atas  pentingnya  kesatuan  dan  persatuan  bangsa. Namun,  dengan  adanya  sistem  desentralisasi  dalam  pegembangan  kurikulum  tersebut diharapkan  dapat  membentuk  siswa  agar  memiliki  wawasan  yang  luas  sebagai  bekal pengembangan  potensi  daerahnya,  mewujudkan  budaya  bangsa  dan  memperkuat kemandirian  nasional,  menumbuhkan  kemampuan  nasional  untuk  mengembangkan  ilmu dan  teknologi,  meningkatkan  mutu  hidup  dan  lingkungan  masyarakatnya,  serta menumbuhkan kader penerus perjuanganbangsa dan pembangunan nasional.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## A. Simpulan
Lembaga pendidikan mempunyai komitmen serta kemauan yang keras untuk terus menerus bekerja berdasarkan mutu. Hal tersebut telah terbukti dengan adanya unsur-unsur pencapian mutu  melalui  target-target  yang  sudah  ditetapkan.  Sekolah  melakkukan  proses  mutu  terus menerus terbukti dengan mengadakan inovasi-inovasi dan pengembangan program kegiatan sekolah  tiap  tahunnya  melalui  pencapaian  mutu,  yaitu:  mutu  input,  proses,  dan  output berdasarkan dari masing masing aspek. Sekolah menentukan standar mutu yang harus di capai dari  masing  masing  lini  organisasi,  hal  tersebut  dapat  terlihat  dari  visi,  misi,  tujuan  dan program-program pencapaian mutu yang telah ditetapkan sebelumnya guna dijadikan sebagai strategi pemasaran jasa pendidikan.

## B. Saran
Untuk  sekolah  yang  menginginkan  strategi  pemasaran  jasa  pendidikan  melalui  mutu hendaknya mengoptimalisasi pencapaian mutu input, proses, dan output sesuai dengan 8 SNP. Optimalisasi  program  pencapian  SKL,  pencapaian  standar  isi,  pencapaian  standar  proses, pencapaian  standar  tenaga  pendidik  dan  kependidikan,  pencapaian  standar  sarana  dan prasarana  pendidikan,  pencapaian  standar  pengelolaan  sekolah,  pencapaian  standar pembiayaan  pendidikan,  pencapaian  standar  penilaian  pendidikan  sesuai  dengan  SNP  dan pencapaian pengembangan budaya dan lingkungan sekolah.

## DAFTAR RUJUKAN
Cisara. “Anugrah. Blangkon Dan Kaum Pria Jawa” 16, no. 2 (n.d.): 201.
Binsardi &  Ekwulogo,  “International  Marketing  of  British  Education:  research  on  the  students perception  and  the  UK  market,  (Journal  International  emairal  marketing  intellegensi  and planning. Vol. 11 No. 3/ 4. 2003).
Danim, S., Visi Baru Manajemen Sekolah, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012).
Dauly, H.P. Pesantren, Sekolah dan Madrasah (Yogyakarta: PPs. IAIN Sunan Kalijaga,1998).
Hadist,  A.,  Manajemen  Mutu  Pendidikan,  (Bandung:  Alfabeta,  2012).  Hidayat,  Pengelolaan Pendidikan (Bandung: Pustaka Educa, 2010).
Hoy, C., Improving Quality in Education, (London: Kogan, 2008).
Hsuan – Fu Ho, Marketing mix formulation for higher education: An integrated analysis employing analytic  hierarchy  process,  cluster  analysis  and  correspondence  analysis,  (International Journal of Educational management Vol. 22 No. 4, 2008).
Irianto & Prihatin, Manajamen Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2010).
Kotler, Marketing Management. The Millennium Edition, (New Jesrey: Prentice-Hall International Inc, 2003).
Miles,  M.  B.  &  Huberman,  A.  M,  Analisis  Data  Kualitatif,  Buku  Sumber  Tentang  MetodeMetode Baru. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2003).
Moleong, L. J, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2003). Mulyasana, D., Pendidiakan Bermutu (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012).
Rahman. Jurnal Pendidikan Islam, Nadwa, (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2012).
Sallis, E., Total  Quality Management In Education.Terjemahan Ahmad Ali Riyadi dan Fahrurrazi, (Jogjakarta: Pustaka, 2012).
Steenbrink, K. A. Pesantren-Marasah-Sekolah, (Jakarta: Erlangga, 1999).
Sudarwan, Danim, Visi Baru Manajemen Sekolah, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012). Wijaya, D., Pemasaran Jasa Pendidikan, (Jakarta: Salemba Empat, 2012).