## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Voume :18, Nomor : 3 ISSN Online : 2613-9340 ISSN Offline : 1412-1255

## Perlindungan Hukum Terhadap Penggelapan
Uang Elektronik Dalam Transaksi Elektronik
Oleh :
Mazmur Septian Rumapea 1
Tim :
(Evi Morina Ujung,Carissa Sibagariang,Lady Yolanda Turnip) 2

## Abstract
The  development  of  payment  methods  in electronic transactions, has  recently developed and  is  very  advanced,  namely  by  using technology that is fast and up-to-date, so that it can  be  done  more  easily  and  flexibly.  The implementation  of  electronic  payment  systems must  be  safe  and  protected  physically (hardware / software) and non-physical (communication), have the ability in accordance with  the  specifications,  and  there  are  legal subjects  who  are  legally  responsible  for  the operation  of  the  electronic  system.  Legal protection  for  consumers  of  online  applications for  electronic  transactions  cannot  be  fulfilled  in the Consumer Protection Act.
Keywords  : Legal,  Consumer,  Electronic Transaction Protection

## Abstrak
Perkembangan cara pembayaran dalam transaksi elektronik,akhir-akhir ini telah berkembang  dan  sangat  maju,  yaitu  dengan menggunakan  teknologi  yang  cepat  dan mutakhir,  sehingga  dapat  dilakukan  dengan lebih  mudah  dan  fleksibel.  Penyelenggaraan sistem pembayaran elektronik harus  aman dan terlindungi secara fisik ( hardware/ software ) dan nonfisik  ( communication ),  memiliki  kemampuan sesuai  dengan spesifikasinya, serta ada subjek hukum  yang  bertanggung  jawab  secara  hukum terhadap  penyelenggaraan  sistem  elektronik tersebut. Perlindungan hukum bagi konsumen
2 Mahasiswa FH UNPRI
aplikasi  online  transaksi  elektronik  belum  dapat terpenuhidalam UU Perlindungan Konsumen.
Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Konsumen, Transaksi Elektronik

## A. Latar Belakang
Uang  adalah  sesuatu  yang  dapat diterima secara umum sebagai alat pembayaran  suatu  wilayah  tertentu  atau sebagai  alat  pembayaran  utang,  atau  sebagai alat  untuk  melakukan  pembelian  barang  dan jasa 3 Uang  merupakan  alat  pertukaran  yang sah  dalam  transaksi  jual  beli.  Uang  sudah menjadi  bagian  terpenting  dalam  kehidupan kita  sehari-hari.  Secara  historis  sebelum  ada mata  uang  sebagai  alat  pembayaran  transaksi jual  beli  dikenal  istilah  barter.  Artinya, pertukaran  barang  antara  orang  yang  saling membutuhkan barang tersebut satu sama lain. Orang  melakukan  transaksi  jual  beli  dengan cara  bertemu  langsung  antara  penjual  dan pembeli.
Sistem  barter  digunakan  cukup  lama, hingga berabad-abad. Sampai akhirnya manusia  mendapati  kendala  pada  sistem tersebut  karena  kehidupan  lebih  kompleks lagi.Kendala  pada  sistem  barter  misalnya  sulit bertemunya  dua  orang  pemilik  barang  yang saling  membutuhkan  satu  sama  lain. 4 Alat transaksi  tersebut  dari  tahun  ke  tahun  terus
3 Ahmad Mujahidin, Ekonomi Islam , Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007,hal.45 4 “Pengertian  Uang, sejarah,Fngsi,Syarat, Jenis dan Teorinya https://uangindonesia.com/tentang-uang- pengertian-sejarah-fungsi-syarat-jenis-dan- teorinya/,diakses  pada  26  November   2018  pukul 14.30 WIB.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
mengalami perubahan, hingga akhirnya dibuatlah  mata  uang  dari  uang  logam,  uang kertas konvensional, dan sampai alat pembayaran elektronik masa kini.
Perkembangan  teknologi  dan  sistem pembayaran telah membawa suatu perubahan dan  memberi  dampak  terhadap  munculnya inovasi-inovasi  baru  dalam  penggunaan  alat pembayaran.  Inovasi  tersebut  tampak  dalam penggunaan  pembayaran  elektronik,  tentu  saja praktis  adalah  alasan  utamanya  juga  sekaligus aman  dari  hal-hal  yang  tidak  diinginkan.  Tidak seperti  uang  tunai  yang  dicetak,uang  elektronik tidak  ada  dalam  bentuk  konkretnya  (tanpa fisik).Dalam  hal  ini,  pembayaran  elektronik dimaksudkan  sebagai  alat  pembayaran  yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. 5
Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009  tentang  uang  elektronik  dalam ketentuan  Pasal  1  Ayat  3  menerangkan  “uang elektronik adalah alat pembayaran yang diterbitkan  atas  dasar  nilai  uang  yang  disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit”.Kemudian,nilai  uang  disimpan  secara elektronik  dalam  suatu  media  server  atau  chip yang  digunakan  sebagai  alat  pembayaran kepada  pelanggan  yang  bukan  merupakan penerbit  uang  elektronik  tersebut.  Nilai  uang elektronik  yang  disetor  oleh  pemegang  dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan. Berdasarkan Peraturan Bank
Indonesia  Nomor  11/12/PBI/2009  tentang  Uang
5 MerapikanCatatan,“BukaCatatan:Konsep Uang”,diakses dari http://merapikancatatan.blogspot.com/2011/11/ko n sep-uang.html,diakses pada 26 November 2018 pukul 15.00 WIB.
Elektronik ( electronic money ) maka dapat dilihat pihak-pihak dalam  transaksi uang elektronik ini. Salah  satunya  adalah  penerbit  uang  elektronik yang dijelaskan pada Pasal 1 Ayat 6 yaitu bank atau  lembaga  selain  bank  yang  menerbitkan uang elektronik.
Penggunaan  yang  mudah  dari  uang elektronik ini diikuti juga dengan cara pengisian saldo  ( Top-up )  uang  elektronik  ini  juga  sangat mudah.Biasanya,perusahaan penerbit ung elektronik sudah bekerja sama dengan beberapa merchant agar  para  pengguna  uang elektronik dapat melakukan pengisian  saldo  di merchant tersebut. Penggunaan alat pembayaran  elektronik  seperti  uang  elektronik perlu  memperhatikan  hal  mendasar  yaitu: teknologi  merupakan  hasil  temuan  manusia yang  akan  mempunyai  kelemahan-kelemahan dalam  sistem  teknisnya  dan  juga  mempunyai ketidakpastian  dalam  segi  jaminan  kepastian hukum. 6
Permasalahan  hukum  dalam  hal  sistem  uang elektronik ini akan terjadi jika terjadi penyalahgunaan uang elektronik dan mengakibatkan  kerugian,  seperti  penggelapan yang  dilakukan  terhadap  uang  elektronik,  yang perlu  disoroti  adalah  bagaimana  perlindungan terhadap  pengguna  uang  elektronik  akibat  dari penggelapan  uang  elektronik  Pemahaman mengenai  bentuk  tanggung  jawab  penerbit uang  elektronik  dimulai  dari  adanya  hubungan hukum  yang  terjadi  diantara  kedua  belah  pihak dalam  suatu  perikatan.  Atas  dasar  hubungan hukum  antara  penerbit  uang  elektronik  dan konsumen  (pemilik  uang  elektronik)  pada akhirnya  melahirkan  suatu  hak  dan  kewajiban
6 Budiarto,  “ E-commerce  Meningkatkan Efisiensi ,”  Jurnal  Hukum  Bisnis,  Volume.XVIII,  No. 18, Januari 2002, hal 4.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
yang  mendasarinya  suatu  tanggung  jawab ketika  pengguna  uang  elektronik  menyetujui menggunakan  uang  elektronik yang  disediakan oleh penerbit uang elektronik.

## B. Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian permasalahan latar belakang  di  atas,masalah  yang  akan  diteliti dalam jurnal penelitian ini adalah :
1. Bagaimana pengertian dan perkembangan uang elektronik diIndonesia?
2. Bagaimana  pengaturan  mengenai  tindak pidana penggelapan di Indonesia?
3. Bagaimana  perlindungan  hukum  pada tindak pidana penggelapan uang elektronik?
C. Metode Penelitian
Penelitian mengenai perlindungan hukum  terhadap  penggelapan  uang  elektronik dalam  transaksi  elektronik  ini  menggunakan metode  yuridis-normatif  yang  bersifat  kualitatif. Penelitian yuridis-normatif merupakan penelitian  yang  mengkaji  aspek  asas-asas hukum,  kaidah-kaidah  hukum  serta  sistematika hukum  yang  berkaitan  dengan  perlindungan hukum  terhadap  penggelapan  uang  elektronik. Fungsi  penelitian  yuridis-  normatif  ditujukan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana suatu  hukum  positif  diimplementasikan  pada suatu  permasalahan  tertentu.  Penelitian  yang bersifat  kualitatif  yaitu  untuk  menggambarkan suatu keadaan dan peristiwa secara menyeluruh  dengan  suatu  analisis  yang didasarkan  pada  teori  ilmu  pengetahuan hukum,  perundang-undangan,  pendapat  ahli, termasuk  juga  pengalaman  yang  penulis dapatkan  selama  melakukan  penelitian  di lapangan  dengan  tidak  menggunakan  angka- angka atau rumus statistik tetapi
mengungkapkan dalam benuk kalimat.
Penelitian  ini  merupakan  penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan ditujukan untuk  memperoleh  data  sekunder  untuk memperoleh  bahan  hukum  primer,  bahan hukum  sekunder  serta  bahan  hukum  tertier. Bahan  hukum  primer  berasal  dari  peraturan perundang-undangan dan
atau pelaksanaannya yang berkaitan dengan penggelapan  uang  elektronik  seperti  Undang- undang  No.11  Tahun  2008  tentang  Informasi dan  Transaksi  Elektronik,  Undang-undang No.7  Tahun  2011  tentang  Mata  Uang, Peraturan  Bank  Indonesia  No.11/12/PBI/2009 tentang  Uang  Elektronik,  Kitab  Undang- undang  Hukum  Pidana  dan  Undang-undang No.8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen.  Bahan  hukum  sekunder  yang digunakan  terdiri  dari  antara  lain:  buku-buku ilmiah,  makalah,  artikel,  penelitian,  laporan, artikel,  hasil  seminar  atau  pertemuan  ilmiah lainnya  yang  relevan  dengan  penelitian  ini. Adapun  bahan  hukum  tertier  atau  bahan hukum  penunjang  yang  mencakup    bahan yang  memberi  petunjuk  dan  penjelasan terhadap  bahan  hukum  primer  dan  sekunder, seperti  kamus  umum,  kamus  hukum,  jurnal ilmiah serta bahan di luar bidang hukum  yang relevan dan dapat dipergunakan untuk melengkapi  data  yang  diperlukan  dalam penelitian ini.

## D. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1.  Pengertian dan  Perkembangan  Uang

## Elektronik
Uang  adalah  segala  sesuatu  yang  diterima oleh  masyarakat  sebagai  alat  pembayaran yang  sah  dan  keberadaannya  diatur  oleh undang-undang.  Sebelum  adanya  uang  dalam memenuhi kebutuhannya masyarakat

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
melakukan pertukaran barang yang dibutuhkan dengan  barang  lain  yang  dikenal istilah  barter. Pertukaran ini terjadi apabila ada 2 orang yang saling    membutuhkan  barang  tertentu  dan memiliki  kebutuhan  yang  timbal  balik.  Akan tetapi,  seiring  dengan  perkembangan  yang terjadi  dalam  masyarakat,  pertukaran  ini menimbulkan  berbagai  kesulitan,  diantaranya: sulit untuk menemukan orang yang mempunyai  barang  yang  dibutuhkan  dan  mau menukarkan  barang  tersebut  serta  sulit  untuk menentukan nilai barang yang hendak ditukarkan. 7 Kesulitan-kesulitan  tersebutlah yang akhirnya kemudian mendorong masyarakat  mencari  solusi  untuk  mengatasi masalah  tersebut,  yaitu  dengan  menetapkan suatu  benda  sebagai  perantara  yang  dapat diterima, mudah dibawa serta  dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Suatu benda  dapat  dijadikan  sebagai  “uang”  jika benda  itu  harus  diterima  secara    umum    ( accepatability ).    Agar  dapat  diakui  sebagai alat  tukar  umum  suatu  benda  harus  memiliki nilai tinggi atau setidaknya dijamin keberadaannya oleh pemerintah yang berkuasa. 8
Perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi serta era globalisasi dan modernisasi  pada  zaman  ini  telah  membuat berbagai  rancangan  dan  inovasi  baru  dalam berbagai  aspek  kehidupan  manusia.  Salah satu diantaranya adalah dalam bidang informasi  dan  komunikasi.  Kebutuhan  akan
7 Kumpulan  Ekonomi  dan  Bisnis,”Sejarah Uang(Definisi,Syarat,Fungsi,Nilai dan Jenis Uang)”,diakses  dari  https://www.ilmu-ekonomi- id.com/2016/01/sejarah-uang.html,diakses    pada 27 November 2018 pukul 16.50 WIB.
8 Firmansyah dan  Ihsan  Dacholfany, 2018, Uang Elektronik  dalam Perspektif Islam , Lampung:CV.IQRO,hal.12
informasi  dan  komunikasi  saat  ini  menjadi suatu  hal  yang  sangat penting  dan  tidak  dapat ditinggalkan.  Termasuk  didalamnya  adalah cara pembayaran.
Cara  pembayaran  akhir-akhir  ini  telah berkembang  dan  sangat  maju,  yaitu  dengan menggunakan  teknologi  yang  cepat  dan mutakhir,  sehingga  dapat  dilakukan  dengan lebih  mudah  dan  fleksibel.  Hasilnya  pun  juga lebih  efektif  dan  efisien.  Jika  dahulu  dalam melakukan pembayaran hanya dapat dilakukan secara manual/tunai, sekarang ini pembayaran dapat dilakukan secara elektronik. Perkembangan zaman dan modernisasi membuat  para  ahli  membuat  cara  yang  lebih maju  dan  berkembang  dalam  melakukan pembayaran.  Salah  satu  teknologi  yang digunakan  adalah  dengan menggunakan  uang elektronik  ( e-money ).  Di  Indonesia,  uang elektronik dapat berpotensi untuk menggantikan  peran  dari  uang  tunai  dalam pembayaran transaksi ritel.
Penggunaan  uang  elektronik  sebagai  alat pembayaran  ini  telah  menguntungkan  berbagai pihak,  termasuk  konsumen  yang  telah    terbukti dapat    melakukan    pembayaran  dengan  lebih cepat, efektif dan efisien. Bagi perusahaan yang ingin  menyelenggarakan  e-money,  banyak syarat yang harus dipenuhi agar mengantongi izin  dan  legal  menyelenggarakan  e-money  di Indonesia.  Semua  itu  tertuang  dalam  Pasal  5 Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik sebagaimana  telah  diubah  terakhir  melalui  PBI Nomor  18/17/PBI/2016.  Go-Jek  dan  Grab  yang notabene  adalah  perusahaan  seumur  jagung, harus  bergerak  cepat  untuk  ikut  bertarung dalam persaingan e-money. Go-Jek meluncurkan  Go-Pay  pertama  kali  pada  April 2016.  Sementara  Grab,  mereka  menghadirkan

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
layanan GrabPay pada Juni 2016 lalu. 9
Uang  elektronik  didefinisikan  sebagai alat  pembayaran  dalam  bentuk  elektronik dimana  nilai  uangnya  disimpan  dalam  media elektronik tertentu. 10 Penggunanya harus menyetorkan  uangnya  terlebih  dahulu  kepada penerbit  dan  disimpan  dalam  media  elektronik sebelum  menggunakannya  untuk  keperluan bertransaksi.  Ketika  digunakan,  nilai  uang elektronik yang tersimpan dalam media elektronikakan berkurang sebesar nilai transaksi dan  setelahnya  dapat  mengisi  kembali  ( top- up ). 11 Sedangkan  pengertian  Uang  Elektronik
( e-money )  menurut  Peraturan  Bank    Indonesia
No.    11/12/PBI/2009    tentang  Uang  Elektronik adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur- unsur sebagai berikut: 12
a.  Diterbitkan  atas  dasar  nilai  uang  yang disetor  terlebih  dahulu  oleh  pemegang kepada penerbit.
b.  Nilai  uang  disimpan  secara  elektronik dalam  suatu  media  seperti server atau chip .
c.  Digunakan sebagai alat pembayaran kepada  pedagang  yang  bukan  merupakan penerbit uang elektronik tersebut.
d.  Nilai  uang  elektronik  yang  disetor  oleh pemegang  dan  dikelola  oleh  penerbit bukan  merupakan  simpanan  sebagaimana dimaksud  dalam  undang-undang  yang
9 KumparanTECH, “Beda Cara GoPay dan
GrabPay Dapatkan Lisensi E-Money,” diakses dari https://kumparan.com/@kumparantech/beda-cara- go-pay-dan-grabpay-dapatkan-lisensi-e- money,diakses   pada   24   November   2018   pukul WIB.
10 Op.Cit .,24. 11 https://www.bi.go.id/id/edukasi- perlindungan-konsumen/edukasi/produk-dan-jasa- sp/uang-elektronik/Pages/default.aspx,diakses pada 28 November 2018 pukul 16.05 WIB
12 Peraturan Bank Indonesia
No.11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik.
mengatur mengenai perbankan.

## 2.  Pengaturan Penggelapan di Indonesia
Pengertian  yuridis  mengenai  penggelapan dimuat dalam pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yakni sebagai berikut:
“Barangsiapa  dengan  sengaja  dan melawan  hukum memiliki  barang, yang sama  sekali  atau  sebagian  kepunyaan orang  lain,  dan  yang  ada  padanya bukan  karena  kejahatan,  dipidana penggelapan  dengan  pidana  penjara selama-lamanya  empat  tahun  atau denda  sebanyak-banyaknya  sembilan ratus ru piah”.
Kejahatan ini dinamakan “Penggelapan Biasa” dalam  kejahatan  penggelapan,  barang  yang diambil untuk dimiliki itu sudah berada ditangan sipelaku  dengan  jalan  kejahatan  atau  sudah dipercayakan kepadanya. Lamintang mengemukakan penjelasannya mengenai tindak pidana penggelapan yaitu: 13 “Tindak  pidana  sebagimana  tersebut dalam Bab XXIV KUHPidana lebih tepat disebut  sebagai    “tindak  pidana penyalahgunaan hak” atau
“penyalahgunaan  kepercayaan”.  Sebab inti  dari  tindak  pidana  tersebut  adalah penyalahgunaan hak atau penyalahgunaan  kepercayaan.  Karena dengan penyebutan tersebut maka akan memudahkan  bagi  setiap  orang  untuk mengetahui perbuatan apa yang sebenarnya dilarang dan diancam pidana dalam ketentuan tersebut.”
Selanjutnya,  Tongat  menegaskan  perihal  telah pengertian tentang penggelapan ini bahwa: 14 “Apabila  suatu  benda  berada  dalam kekuasaan orang bukan karena tindak pidana,  tetapi  karena  suatu  perbuatan yang sah, misalnya karena penyimpanan, perjanjian penitipan barang,  dan  sebagainya.  Kemudian orang  yang  diberi  kepercayaan  untuk menyimpan dan sebagainya itu mengusai  barang  tersebut  untuk  diri sendiri  secara  melawan  hukum,  maka orang  tersebut  berarti  melakukan penggelapan.  Apabila  suatu  benda berada dalam kekuasaan orang bukan karena  tindak  pidana,  tetapi  karena
13 Tongat,2006, Hukum Pidana
Materiil , UMM Press:Malang, hal.57. 14 Ibid ., hal. 60.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
suatu  perbuatan  yang  sah,  misalnya karena penyimpanan, perjanjian penitipan  barang,  dan  sebagainya. Kemudian orang yang diberi kepercayaan  untuk  menyimpan  dan sebagainya itu  mengusai barang tersebut  untuk  diri  sendiri  secara melawan hukum, maka orang tersebut berarti melakukan penggelapan.”
Penggelapan  terdiri  dari  unsur-unsur objektif  dan  subjektif.  Unsur  objektif  meliputi perbuatan  memiliki,  sesuatu  benda  ( eenig goed ),  yang  sebagian  atau  seluruhnya  milik orang  lain,  yang  berada  dalam  kekuasaannya bukan  karena  kejahatan  dan  unsur-unsur subjektif  meliputi  penggelapan  dengan  sengaja ( opzettelijk )  dan  penggelapan  melawan  hukum ( wederechtelijk ). 15
Penggelapan ( verduistering ) diatur dalam  Bab  XXIV  (Buku  II)  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana  Pasal  372  sampai dengan Pasal 377. Tindak pidana penggelapan dikategorikan sebagai berikut:
a.  KUHPidana dalam Pasal  372
(penggelapan biasa) Penggelapan  biasa  adalah  penggelapan yang  diatur  dalam  Pasal  372  KUHP:
“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan  hukum  mengaku  sebagai  milik sendiri  ( zich  toeegenen )  barang  sesuatu yang  seluruhnya  atau  sebagian  adalah kepunyaan  orang  lain,  tetapi  yang  ada dalam kekuasaannya bukan karena
kejahatan,  diancam  karena  penggelapan
dengan pidana penjara paling lama empat
tahun.
b. KUHPidana dalam  Pasal  373
15 http://repository.unhas.ac.id/bitstream /ha ndle/123456789/8095/ SKRIPSI%20 LENGKAP- PIDANA-MUHAMMAD%20ZEIN %20NUR.pdf? sequence= 1,diakses pada 2 Januari 2019 pukul 12.00 WIB.

## (penggelapan ringan)
Penggelapan  ringan  adalah  penggelapan yang  apabila  yang  digelapkan  bukan  ternak dan  harganya  tidak  lebih  dari  Rp.25.  Diatur dalam Pasal 373 KUHP.
c.  KUHPidana  dalam  Pasal  374  dan  Pasal 375 (penggelapan dengan pemberatan)
Penggelapan  dengan  pemberatan yakni  penggelapan  yang  dilakukan  oleh orang yang memegang barang itu berhubungan  dengan  pekerjaannya  atau jabatannya atau karena ia mendapat upah ( Pasal 374 KUHP).
d.  KUHPidana dalam  Pasal  377
(penggelapan dalam keluarga).
Penggelapan dalam lingkungan keluarga yakni penggelapan yang dilakukan  dilakukan  oleh  orang  yang karena  terpaksa  diberi  barang  untuk disimpan,  atau  oleh  wali,  pengampu, pengurus  atau  pelaksana  surat  wasiat, pengurus  lembaga  sosial  atau  yayasan, terhadap barang sesuatu yang
dikuasainya. (Pasal 375 KUHP). 3. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dan Penyedia Jasa Terhadap Penggelapan Uang Elektronik
a.  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Konsumen Terhadap  Tindak  Pidana  Pengelapan  Uang
Elektronik
Pengertian perlindungan merupakan bentuk perlindungan yang utama,karena berdasarkan  pemikiran  bahwa  hukum  sebagai sarana yang dapat mengakomodasi kepentingan dan hak seseorang secara komprehensif.  Disamping  itu,  hukum  memiliki

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
kekuatan memaksa yang diakui secara resmi di dalam  negara,  sehingga  dapat  dilaksanakan secara permanen. 16
Perlindungan  hukum  juga  dapat  diartikan sebagai perlindungan oleh hukum atau perlindungan  dengan  menggunakan  pranata dan  sarana  hukum.  Dalam  memberikan perlindungan  hukum  dapat  melalui  cara-cara tertentu, antara lain dengan membuat peraturan  yang  bertujuan  untuk  memberikan hak  dan  kewajiban  serta  menjamin  hak-hak para  subjek  hukum.  Cara  yang  lainnya  adalah dengan cara menegakkan peraturan itu sendiri yakni  melalui:  hukum  administrasi  negara (bertujuan untuk melindungi terjadinya pelanggaran hak-hak konsumen dengan perizinan  dan  pengawasan),  hukum  pidana (berfungsi  untuk  menanggulangi  pelanggaran UUPK  dengan  mengenakan  sanksi  dan hukuman),  hukum  perdata  (berfungsi  untuk memulihkan hak, dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian).
Pasal  1  Undang-undang  Perlindungan
Konsumen, mengindikasikan
bahwa
perlindungan  konsumen  merupakan  segala bentuk  upaya  pemerintah  untuk  menjamin kepastian hukum
untuk melindungi
konsumen. 17 Jika  dilihat  dari  sisi  perlindungan
konsumen, perlindungan tersebut sesungguhnya   berfungsi untuk menyeimbangkan kedudukan antara
konsumen  dan  pelaku  usaha  itu  sendiri, dengan siapa mereka berhubungan dan saling membutuhkan, dengan terciptanya suatu keadaan  yang  seimbang  itu  akan  lebih
16 Wahyu Sasongko,2007, Ketentuan- ketentuan Pokok Perlindungan Konsumen ,Bandar Lampung:Universitas Lampung,hal.32 . 17 Widi Nugrahaningsih ,Mira Erlinawati,
” Perlindungan Konsumen Terhadap Bisnis Online ”,
Vol.11 No.01,Februari 2017,hal.29.
menertibkan  dan  menserasikan  keselarasan materil tidak hanya sekedar formil sebagaimana  yang  dikehendaki  oleh  falsafah bangsa dan Negara Indonesia.
Konsumen  memiliki  hak-hak  yang harus  dilindungi  oleh  pelaku  usaha.  Secara Internasional  hak  konsumen  dapat  dibedakan menjadi  4  (empat  )  hak  utama  yang  telah diakui secara global yaitu: 18
a. hak untuk mendapatkan keamanan b. hak untuk mendapatkkan informasi c. hak untuk memilih d. hak untuk didengar
Dalam perkembangannya terdapat penambahan hak konsumen dalam International Organization of Consumer Union (IOCU) 19 yaitu  hak  mendapatkan  pendidikan, hak mendapat ganti rugi dan hak mendapatkan lingkungan  yang  baik  dan  sehat.  Sedangkan dalam
Undang-Undang
Perlindungan Konsumen  Nomor  8  Tahun  1999  dijelaskan mengenai  hak-hak  konsumen  pada  pasal  4 yaitu meliputi : 20
a.  Hak  atas  kenyamanan,  keamanan  dan keselamatan  dalam  mengkonsumsi  barang atau jasa
b.  Hak  untuk  memilih  barang  atau  jasa  serta mendapatkan  barang  atau  jasa  tersebut sesuai  dengan  nilai  tukar  dan  kondisi  serta jaminan yang diperjanjikan
c.  Hak  atas  informasi  yang  benar,  jelas  dan jujur mengenai  kondisi  dan  jaminan  barang atau jasa
18 Celina  Tri  Siwi, Hukum  Perlindungan
Konsumen ,Sinar Grafika,Jakarta,2011,hal.30-31. 19 Ibid 20 Ahmad Miru & Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen , Grafindo, Jakarta,2004, hal.38

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
d.  Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa
e.  Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan  dan  upaya  penyelesaian sengketa perlindungan hukum secara patut
f. Hak  untuk  mendapatkan  pembinaan  dan pendidikan konsumen
g.  Hak  untuk  diperlakukan  atau  dilayani secara benar, jujur serta tidak diskriminatif
h.  Hak  untuk mendapatkan  kompensasi,  ganti rugi,  atau  penggantian  apabila  barang  atau jasa  yang  diterima  tidak  sesuai  dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
i. Hak untuk diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
Hak-hak dalam UUPK merupakan penjabaran  dari  Pasal-pasal  yang  bercirikan negara  kesejahteraan,yaitu  pasal  27  ayat  2 21 dan  pasal  33 22 Undang-undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia.  Kehadiran  UUPK  menjadi tonggak sejarah perkembangan hukum perlindungan  konsumen  di  Indonesia.  Undang- undang ini mengatur tentang kebijakan perlindungan  konsumen,  baik  menyangkut hukum materiil maupun hukum formil mengenai penyelesaian sengketa  konsumen. 23
21 Pasal 27 ayat 2 ini berbunyi : “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” 22 Pasal 33 ini berbunyi : “(1)Perekonomian disusun  sebagai  usaha  bersama  berdasar  atas  asas kekeluargaan;(2)Cabang-cabang produksi yang penting  bagi  negara  dan  menguasai  hajat  hidup orang  banyak  dikuasai  oleh  negara;  (3)bumi  dan  air dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  didalamnya dikuasai  oleh  negara  dan  dipergunakan  untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.”
23 Inosentius  Samsul,  2004, Perlindungan Konsumen  Kemungkinan  Penerapan  Tanggung Jawab  Mutlak ,  Jakarta  :Universitas  Indonesia Fakultas Hukum Pascasarjana, hal.20.
Disamping UUPK, hukum konsumen “ditemukan”  di  dalam  berbagai  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku. 24 Sebagai pemakai barang atau jasa,pengetahuan tentang hak-hak konsumen sangat penting agar bertindak  sebagai  konsumen  yang  kritis  dan mandiri.  Tujuannya,jika  dilihat  adanya  tindakan yang  tidak  adil  terhadap  dirinya,  ia  secara spontan  akan  menyadari  hal  itu.Konsumen kemudian bisa bertindak lebih jauh memperjuangkan  hak-haknya.  Dengan  kata lain,  ia  tidak  hanya  tinggal  diam  saja  ketika menyadari  bahwa  hak-haknya  telah  dilanggar oleh pelaku usaha. 25
Undang-undang  Perlindungan  Konsumen disebutkan  mengenai  hak  dan  kewajiban  dari pelaku  usaha.  Untuk  memenuhi  hak  dari konsumen maka  para  pelaku  usaha  dalam  hal ini  sebagai  penyelenggara  kegiatan  sistem pembayaran elektronik dibebankan juga tanggungjawab  atau  kewajiban  sebagaimana diatur dalam pasal 7 UUPK yang meliputi :
a.  Beritikad  baik  dalam  melakukan  kegiatan usahanya
b.  Memberikan informasi yang benar,jelas dan jujur  mengenai  kondisi  dan  jaminan  barang atau jasa serta member penjelasan penggunaan,  perbaikan  dan  pemeliharaan barang atau jasa
c.  Memperlakukan  atau  melayani  konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
d.  Menjamin mutu barang dan atau  jasa yang diproduksi  dan  atau  yang  diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang
24 AZ Nasution,2002, Hukum Perlindungan Konsumen ,Jakarta:Diadit Media,hal.8.
25 Happy Susanto,2008, Hak-hak Konsumen
Jika Dirugikan ,Jakarta:Transmedia Pustaka,hal.22.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
atau jasa yang berlaku e.  Memberi  kesempatan  kepada  konsumen untuk  menguji  dan  atau  mencoba  barang atau jasa tertentu serta member garansi dan atau  jaminan  atas  barang  atau  jasa  yang dibuat dan diperdagangkan
f.  Memberi  kompensasi  atau  ganti  rugi  dan atau  penggantian  apabila  barang  atau  jasa yang  diterima  atau  dimanfaatkan  tidak sesuai dengan perjanjian.
Kewajiban  pelaku  usaha  dalam  UUPK adalah  untuk  menjamin  kualitas  produk  yang ditawarkannya sesuai dengan fungsi dan tujuan kegunaannya  agar  tidak  merugikan  konsumen dalam  pemanfaatan  barang  atau  jasa  yang dibelinya.
Sesuai  dengan  ketentuan  dalam  PBI  No  11/12 Tahun 2009 Tentang Uang Elektronik,  penerbit wajib menerapkan manajemen risiko operasional dan risiko keuangan dengan  cara :: a.  Menempatkan  dana float dalam  bentuk asset yang aman dan likuid;
b.  Menggunakan  dana float tersebut  hanya untuk memenuhi kewajiban kepada pemegang dan  pedagang; dan
c.  Memenuhi  kewajiban  kepada  pemegang dan pedagang  secara tepat waktu.
Pengguna  uang  elektronik  tidak  perlu khawatir  mengenai  waktu  penyelesaian  tindak lanjut  pengaduan  tersebut  karena  OJK  telah mengatur  terkait  berapa  lama  pengaduan konsumen  akan  ditanggapi,  hal  tersebut  telah diatur pada pasal 35 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa  Keuangan  (OJK)  Nomor  1  Tahun  2013 tentang  Perlindungan  Konsumen  Sektor  Jasa Keuangan  seperti  yang  telah  dijelaskan  diatas. Pihak  OJK  juga  memberikan  perlindungan kepada konsumen apabila konsumen
mengalami  kerugian  akibat  penggunaan  jasa tersebut.  Adapun  bentuk  perlindungan  yang diberikan oleh OJK adalah memberikan kesempatan kepada konsumen untuk melakukan  pengaduan  hingga  penyelesaian sengketanya.
Pasal 40 ayat (1) Peraturan OJK  Nomor 1  Tahun  2013  tentang  Perlindungan  Konsumen Sektor  Jasa  Keuangan  disebutkan  bahwa konsumen  dapat  menyampaikan  pengaduan yang  berindikasi  sengketa  antara  pelaku  usaha jasa  keuangan  dengan  konsumen  kepada  OJK. Pada  ayat  (2)  nya  juga  dijelaskan  bahwa konsumen dan/atau masyarakat dapat menyampaikan  pengaduan  yang  berindikasi pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan  di  sektor  jasa  keuangan kepada OJK. Terkait dengan pemberian fasilitas penyelesaian    sengketa  dari  pihak  OJK,  maka ada  persyaratan  tertentu  dalam  hal  ini  termuat pada  Pasal  41  huruf  a  Peraturan  OJK  Nomor  1 Tahun  2013  tentang  Perlindungan  Konsumen Sektor Jasa Keuangan, yaitu pemberian fasilitas penyelesaian  pengaduan  konsumen  oleh  OJK dilakukan terhadap pengaduan yang berindikasi sengketa di sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam  Pasal  40  ayat
(1) dan harus memenuhi persyaratan yang telah dicantumkan pada Peraturan OJK  Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor    Jasa    Keuangan    pasal    41  huruf  (a) bahwa konsumen mengalami kerugian finansial yang ditimbulkan oleh:
a.  Pelaku  usaha  jasa  keuangan  di  bidang Perbankan,  Pasar  Modal,  Dana  Pensiun, Asuransi  Jiwa,  Pembiayaan,  Perusahaan Gadai,  atau  Penjaminan,  paling  banyak sebesar Rp  500.000.000,00  (lima  ratus  juta rupiah);
b.  Pelaku  usaha  jasa  keuangan  di  bidang

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
asuransi  umum  paling  banyak  sebesarRp 750.000.000,00  (tujuh  ratus  lima  puluh  juta rupiah).
Mengenai  pengguna  uang  elektronik sendiri berhak
mendapatkan fasilitas
pengaduan sampai tahap penyelesaian sengketa,  sesuai  dengan  pasal  40  Peraturan
OJK Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa
Keuangan,  karena  pengguna  uang  elektronik
telah memenuhi syarat-syarat
sebagai konsumen yang dapat melanjutkan pengaduannya  sampai  tahap  penyelesaian sengketa,  salah  satunya  kerugian  yang  diderita pengguna uang elektronik sendiri tidak melebihi jumlah yang telah diatur dalam pasal 40 ayat (1) karena  uang  elektronik  mempunyai  batas maksimal yang sedikit yaitu hanya Rp.5.000.000  (lima  juta  rupiah)  maka  apabila mengalami keluhan merasa dirugikan dalam hal penggunaan jasa uang elektronik dapat melakukan pengaduan dan mendapatkan fasilitas  penyelesaian  sengketa  antara  pelaku usaha  jasa  keuangan  dengan  konsumen kepada OJK.
Penyelenggaraan  sistem  pembayaran elektronik  pada  pasal  15  dan  16  Undang- Undang  Nomor  11  tahun  2008  Tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  harus memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan penggunanya, sistem aman terlindungi  secara  fisik  ( hardware  /  software ) dan nonfisik ( communication ), memiliki kemampuan  sesuai  dengan  spesifikasinya, serta  ada  subjek  hukum  yang  bertanggung jawab secara hukum terhadap penyelenggaraan  sistem  elektronik  tersebut. Persyaratan  yang  harus  dipenuhi  dalam penyelenggaraan  sistem  elektronik,  antara lain:
a.  Dapat  menampilkan  kembali  informasi elektronik  dan/atau  dokumen  elektronik secara  utuh  sesuai  dengan  masa  retensi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan
b.  Dapat  melindungi  ketersediaan,  keutuhan,
keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik penyelenggaraan
sistem elektronik
tersebut
c.  Dapat  beroperasi  sesuai  dengan  prosedur atau  petunjuk  dalam  penyelenggaraan sistem elektronik
d.  Dilengkapi  dengan  prosedur  atau  petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami  oleh  pihak  yang  bersangkutan
dengan penyelenggaraan sistem elektronik tersebut.
e.  Memiliki  mekanisme  yang  berkelanjutan untuk  menjaga  kebaruan,  kejelasan,  dan bertanggungjawab  atas  prosedur  atau petunjuk
Perlindungan  hukum  bagi  konsumen aplikasi  online  belum  dapat  terpenuhi  dalam Undang-undang  Perlindungan  Konsumen  oleh karena  itu  harus  adanya  pembaharuan  yang terus menerus. Sehingga sendi-sendi perlindungan  hukum  bagi  konsumen  yang salah  satunya  adalah  kesederajatan  antara pelaku  usaha  dan  konsumen  dapat  tercapai. Maksud  dari  pemerintah  berperan  aktif  adalah pemerintah  harus  dapat  melindungi  warga negaranya,  serta  pemerintah  harus  dapat memberikan  kepastian  hukum  bagi  para  pihak dalam bertransaksi.
b.  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Penyedia
Jasa Terhadap Tindak Pidana

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Penggelapan Uang Elektronik Perkembangan  teknologi  yang  sangat
pesat,  industri  fintech  ( financial  technology ) menjadi  tolak  ukur  bagi  pelanggan  dalam mengakses  produk  keuangan  secara  praktis khususnya uang elektronik. Namun, banyak dari masyarakat  menyalahgunakan  fintech  dengan cara  curang  sehingga  dapat  merugikan  pihak- pihak  yang  terkait.  Adapun  bentuk  kecurangan salah  satunya  adalah  penggelapan.  Hal  ini dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab  dengan  cara  menggelapkan saldo  pengguna  uang  elektronik.  Kecurangan ini tentu saja bukan hanya merugikan pengguna dengan  hilangnya  sejumlah  saldo  yang  dimiliki tapi  juga  terhadap  penyedia  jasa  uang elektronik  tersebut.  Hal  ini  tentu  saja  akan mengurangi  rasa  kepercayaan  masyarakat terhadap  penyedia  /fintech  tersebut  padahal  ini merupakan  dasar  utama  dari  pertumbuhan penyedia jasa kedepannya.
Pelaku  usaha  juga  mempunyai  hak-hak yang  harus  dihargai  dan  dihormati  oleh konsumen, pemerintah, serta masyarakat dalam  menjalankan  bisnisnya.  Hal  ini  tentunya karena pengusaha tanpa dilindungi hak- haknya akan mengakibatkan macetnya aktivitas perusahaan.  Hak-hak  pelaku  usaha  diatur dalam UUPK pasal 6 adalah meliputi :
1.  Hak  untuk  menerima  pembayaran  uang sesuai  dengan  kesepakatan  kondisi  dan nilai tukar barang atau jasa
2.  Hak  untuk  mendapatkan  perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang tidak beritikad baik
3.  Hak  untuk  melakukan  pembelaan  diri sepatutnya di  dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen
4.  Hak  untuk  rehabilitasi  nama  baik  apabila terbukti  secara  hukum  bahwa  kerugian
konsumen  tidak  diakibatkan  oleh  barang atau jasa yang diperdagangkan
5.  Hak-hak  yang  diatur  dalam  ketentuan perundang-undangan lainnya.
Hak  yang  diperoleh  oleh  pelaku  usaha sekaligus juga merupakan perlindungan hukum terhadap  pelaku  usaha  itu  sendiri  yang merupakan  timbal  balik  dari  pelaksanaan kewajibannya.
Pentingnya ketegasan dari pihak penyedia jasa sangat diperlukan untuk menanggulangi  tindak  pidana  sekaligus  untuk melindungi  hak-hak  penyedia  jasa  itu  sendiri. Dalam  menanggulangi  tindak  pidana  yang terjadi  khususnya  tindak  pidana  penggelapan yang  dilakukan  oleh  oknum-oknum  yang  tidak bertanggungjawab, penyedia jasa dapat memilih  jalur  hukum  untuk  menyelesaikan masalah  tersebut  dengan  melaporkan    ke pihak  kepolisian  dengan  pasal  penggelapan bahkan  dapat  meminta  ganti  rugi  melaui gugatan  perdata  berdasarkan  pasal  1365 KUHPer.
Tindakan  hukum  berupa  pelaporan  yang dilakukan  kepada  pihak  yang  berwajib  yang dilakukan  oleh  penyedia  jasa  inilah  yang  akan memberikan  efek  jera  bagi  pihak  yang  tidak bertanggungjawab.

## III. Kesimpulan dan Saran

## A.  Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  pembahasan  dan hasil  penelitian  diatas  maka  dapat  ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1.  Uang  elektronik  ( e-money )  di  Indonesia dapat  berpotensi  untuk menggantikan peran  dari  uang  tunai  dalam  pembayaran transaksi ritel. Penggunaan uang elektronik sebagai alat pembayaran ini telah

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
menguntungkan  berbagai  pihak,  termasuk konsumen  yang  telah  terbukti  dapat melakukan  pembayaran  dengan  lebih cepat,  efektif,  dan  efisien.  Penerapan hukum  tindak  pidana  pada  tindak  pidana Penggelapan  ( verduistering )  diatur  dalam Bab  XXIV  (Buku  II)  Kitab  Undang-Undang Hukum  Pidana  Pasal  372  sampai  dengan Pasal 377.
2.  Perlindungan hukum bagi konsumen
aplikasi  online  belum  dapat  terpenuhi dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen  oleh  karena  itu  harus  adanya pembaharuan yang terus menerus.
Sehingga  sendi-sendi  perlindungan  hukum bagi  konsumen  yang  salah  satunya  adalah kesederajatan  antara  pelaku  usaha  dan konsumen dapat tercapai.
3.  Perlindungan hukum dapat diartikan
sebagai  perlindungan  oleh  hukum  atau perlindungan
dengan menggunakan pranata  dan  sarana  hukum  yang  dapat dilakukan  melalui  cara-cara  tertentu,antara lain dengan cara menegakkan peraturan itu sendiri  yakni  melalui  :  hukum  administrasi negara (bertujuan untuk melindungi terjadinya  pelanggaran  hak-hak  konsumen dengan  perizinan  dan  pengawasan),hukum pidana  (berfungsi  untuk  menanggulangi pelanggaran  UUPK  dengan  mengenakan sanksi dan hukuman),hukum perdata
(berfungsi  untuk  memulihkan  hak  ,dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian).
B. Saran
Berdasarkan  kesimpulan  yang  telah diuraikan,  peneliti  memberikan  saran  yang mungkin  dapat  dijadikan  masukan  bagi  pihak terkait,  khususnya  dalam  hal  perlindungan hukum  terhadap  konsumen  dan  penyedia jasa
dalam transaksi uang elektronik. Adapun saran tersebut adalah sebagai berikut :
1.  Bahwa penyedia jasa/pelaku usaha diharapkan  dapat  meningkatkan  kualitas sistem  keamanan  uang  elektronik  guna melindungi  konsumen  serta  menghindari terjadinya  hal-hal  yang  dapat  merugikan konsumen atau pengguna uang elektronik.
2.  Perlunya edukasi kepada masyarakat luas tentang  perlindungan  hukum  terhadap konsumen  dalam  melakukan  transaksi uang  elektronik,  sehingga  konsumen  atau pengguna  dapat  mempertahankan  haknya ketika haknya dilanggar.
Bahwa pemerintah beserta aparat penegak  hukum  perlu  berperan  aktif  dalam melakukan  koordinasi  dengan  penyedia  jasa karena  pengaturan  dan  pengawasan  uang elektronik membutuhkan upaya bersama.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Daftar Bacaan

## A. Buku
Adami  Chazawi,  2008, Hukum  Pidana  (Stelsel Pidana,  Tindak  Pidana,  Teori-teori Pemidanaan  dan  Batas  Berlakunya Hukum  Pidana) ,  PT.  Raja  Grafindo
Persada, Jakarta.
Ahmad  Miru  &  Sutarman  Yodo,  2004, Hukum
Perlindungan Konsumen , Grafindo, Jakarta.
AZ  Nasution,  2002, Hukum  Perlindungan
Konsumen , Diadit Media, Jakarta.
Celina  Tri  Siwi,  2011, Hukum  Perlindungan
Konsumen , Sinar Grafika, Jakarta.
Firmansyah  dan  Ihsan  Dacholfany,  2018, Uang
Elektronik  dalam  Perspektif  Islam,
CV.IQRO, Lampung. Happy  Susantom,  2008, Hak-hak  Konsumen
Jika  Dirugikan ,  Jakarta,  Transmedia
Pustaka.
Moeljatno.  2002.Asas-Asas  Hukum  Pidana.
Jakarta:PT Rineka Cipta. Soetjipto Raharjo, 1983, Permasalahan Hukum
di Indonesia , Alumni,
Bandung.
Wahyu Sasongko, 2007, Ketentuan-ketentuan
Pokok Perlindungan Konsumen ,
Bandar Lampung, Universitas Lampung.
Tongat,2006, Hukum Pidana Materiil ,UMM
Press,Malang.

## B. Jurnal
Budiarto. “ E-commerce Meningkatkan Efisiensi ,”Jurnal Hukum Bisnis,Volume.XVIII,  No.  18,  Januari 2002. Setiono, Rule of Law (Supremasi Hukum) , Tesis
Magister Ilmu Hukum Program
Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004.
Inosentius  Samsul, Perlindungan  Konsumen Kemungkinan  Penerapan  Tanggung Jawab  Mutlak ,  Universitas  Indonesia
Fakultas Hukum Pascasarjana Jakarta, 2004. Widi Nugrahaningsih, Mira Erlinawati, ” Perlindungan Konsumen Terhadap