## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.3, Maret 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)

## Kajian Dasar-Dasar Manajemen Keamanan dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Fundamental Bagi Organisasi
Ardy Agung Permadi 1 , Arjuna Wijaya 2 , Heffri Dwi Irawan 3 , Febri Indah Sari 4 , Deddy Hermawan 5 , Sugeng Widodo 6 1,2,3,4,5,6 Kepolisian Republik Indonesia, Sespim Lemdiklat Polri E-mail: ardyagungpermadi@gmail.com
Article History:
Received: 22 Februari 2024
Revised: 10 Maret 2024
Accepted: 12 Maret 2024
Abstract: Keamanan adalah aspek penting dalam lingkungan teknologi modern. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki dasar-dasar manajemen keamanan dan bentuk-bentuk pengamanan fundamental yang diperlukan untuk melindungi aset- aset informasi organisasi. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis literatur dari berbagai sumber seperti buku teks, artikel jurnal, dan standar industri terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen keamanan informasi melibatkan proses perencanaan, implementasi, pemantauan, dan evaluasi berbagai kebijakan, prosedur, dan kontrol keamanan. Studi ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana organisasi dapat mengelola keamanan secara efektif untuk melindungi diri dari ancaman internal dan eksternal. Implikasi praktis dari penelitian ini adalah pentingnya investasi dalam infrastruktur keamanan yang kokoh dan pendidikan tentang kesadaran keamanan bagi seluruh personel organisasi.
Keywords: Manajemen Keamanan, Manajemen Resiko, Pengamanan Fundamental

## PENDAHULUAN
Management Security adalah sistem komprehensif yang dirancang untuk melindungi informasi, individu, harta benda, dan sumber daya dari berbagai potensi bahaya dan kerentanan. Manajemen keamanan adalah perencanaan strategis, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan dan tindakan yang bertujuan untuk menjaga informasi dan infrastruktur. Hal ini melibatkan perlindungan beragam aset, termasuk komputer, individu, bangunan, dan sumber daya berharga lainnya (Faisal, 2023). Manajemen mengacu pada proses pengaturan dan pengendalian, sedangkan Keamanan mengacu secara khusus pada pengelolaan langkah-langkah keamanan. Strategi manajemen keamanan mencakup proses identifikasi, implementasi, dan pengembangan. Strategi ini mencakup kebijakan-kebijakan yang dapat menjaga dan mempertahankan program dalam jangka panjang.
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mempunyai peranan yang krusial dan vital dalam keseluruhan pengelolaan keamanan di Indonesia. Polri mempunyai mandat luas yang meliputi pencegahan, penegakan hukum, dan pemberantasan pidana. Kepolisian Negara mempunyai tugas untuk menegakkan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta menjaga hak asasi manusia yang dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Terkait manajemen keamanan, misi Polri lebih dari sekadar penegakan hukum dan
mencakup kegiatan yang bertujuan mencegah, mengelola, dan menegakkan aturan untuk melindungi stabilitas dan keamanan masyarakat. Polri harus senantiasa menjunjung tinggi cita- cita demokrasi, hak asasi manusia, dan supremasi hukum dalam menjalankan tugasnya. Polri mengikuti serangkaian standar operasional dalam tugas keamanannya dalam menjalankan aktivitasnya. Protokol yang ditetapkan harus memudahkan Polri dalam mendeteksi gangguan yang mengancam individu, kelompok, lembaga, organisasi, atau pemerintah. Informasi yang diperoleh akan dikumpulkan untuk tujuan mengkategorikan data dan mengubahnya menjadi data deteksi ancaman (Sennewald & Baillie, 2020). Penerapan manajemen keamanan memerlukan kewaspadaan yang lebih tinggi, karena jenis risiko yang muncul akan selalu berbeda-beda. Oleh karena itu, sangat penting untuk memperbarui program manajemen keamanan secara konsisten agar dapat mengidentifikasi ancaman yang muncul secara efektif. Prosedur harus memfasilitasi kemampuan Polri untuk mengklasifikasikan aset berdasarkan kepentingan sosialnya dan mengevaluasi kerentanan yang dapat berdampak signifikan terhadap negara. Istilah “keamanan” mempunyai beberapa penafsiran dalam kerangka teori sekuritisasi. Menurut Schuilenburg (2017), sekuritisasi mengacu pada pemanfaatan berbagai metode oleh beberapa individu dan organisasi dengan tujuan memastikan keamanan dan prediktabilitas masa depan. Sekuritisasi berfungsi sebagai jaringan tindakan preventif yang kompleks, meliputi: (1) Inspeksi, (2) Pemolisian yang telah mendarah daging dalam aktivitas sehari-hari kehidupan perkotaan, dan (3) Kontak sosial. Hal ini dilakukan dengan tujuan memandu perilaku menuju tujuan yang meningkatkan keselamatan publik dan keuntungan bisnis. Setiap manajer tunduk pada ancaman ancaman yang berbeda berdasarkan lokasi keamanan spesifik mereka.
Hal ini berkaitan dengan adanya Risk Assessment , yaitu penilaian potensi bahaya berdasarkan letak geografis suatu tempat (Fay, 2010; Schuilenburg, 2017). Di jalan yang penerangannya buruk, misalnya di jalan yang tidak memiliki penerangan, terdapat potensi bahaya menjadi sasaran penjambretan atau pelanggaran jalanan lainnya. Ketika membahas area di tempat dengan penerangan terbatas, situasinya berbeda. Insiden yang terjadi mungkin merupakan pelanggaran. Penilaian Risiko sangat penting untuk diperhitungkan saat menerapkan protokol manajemen keamanan di setiap lokasi atau konstruksi bangunan. Identifikasi yang tidak akurat selama Penilaian Risiko dapat mengakibatkan kesalahan strategi keamanan dan meningkatkan kerentanan perusahaan terhadap risiko yang lebih parah. Selain itu, diperlukan waktu dan upaya tambahan untuk memperbaiki kesalahan ini.

## METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan studi pustaka. Studi pustaka adalah sebuah metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber informasi yang relevan dengan topik penelitian yang sedang diteliti. Menurut Purwono (2008), studi pustaka merupakan tahapan awal dalam proses penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang topik penelitian yang akan dijalankan. Dengan demikian studi pustaka merupakan sebuah proses yang sangat penting dalam penelitian ilmiah karena membantu peneliti memperoleh pemahaman yang mendalam tentang topik penelitian, membangun landasan teori, dan mengidentifikasi arah penelitian yang lebih lanjut.

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.3, Maret 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)

## 820

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Membahas keamanan pada dasarnya akan dikaitkan dengan risiko. Risiko sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) nomor 577/PMK.01/2019 tentang Manajemen Risiko di Kementerian Keuangan adalah kemungkinan terjadinya suatu kejadian yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Penting untuk mengelola semua risiko secara efektif, termasuk risiko yang mempunyai dampak positif dan negatif. Risiko yang berdampak positif harus dikelola untuk memaksimalkan tujuan organisasi dengan memanfaatkan peluang. Di sisi lain, risiko yang berdampak negatif harus dikelola agar tidak menghambat pencapaian tujuan organisasi.
Teori manajemen resiko menjadi penting untuk dibahas jika sebuah lembaga ingin membangun sebuah sistem pencegahan yang baik. Teori Manajemen Risiko adalah pendekatan sistematis yang digunakan untuk menemukan, menilai, dan mengendalikan risiko yang terkait dengan beragam aktivitas atau operasi. Dalam bidang penegakan hukum, gagasan ini digunakan untuk memahami bahaya dan kelemahan yang dihadapi masyarakat, serta merancang taktik dan inisiatif yang dapat memitigasi dampak bahaya tersebut. Teori Manajemen Risiko umumnya diterapkan di beberapa domain, seperti keamanan publik, bisnis, kesehatan, dan lingkungan. Secara keseluruhan, teori Manajemen Risiko mencakup berbagai tahapan utama (Hillson & Murray Webster, 2011):
1. Identifikasi Risiko: Tahap awal manajemen risiko melibatkan pengenalan potensi bahaya yang mungkin terjadi dalam konteks atau situasi tertentu. Hal ini memerlukan pengumpulan data, pemeriksaan informasi, dan pemahaman mendalam tentang aspek- aspek yang berpotensi memicu atau meningkatkan risiko.
2. Penilaian Risiko: Setelah mengidentifikasi bahaya, tahap selanjutnya meliputi evaluasi besarnya risiko yang terkait dengan setiap ancaman atau kerentanan. Evaluasi risiko mencakup pemeriksaan kemungkinan terjadinya peristiwa risiko dan konsekuensinya terhadap tujuan atau kepentingan terkait.
3. Mengembangkan Strategi Manajemen Risiko: Setelah temuan penilaian risiko, tahap selanjutnya melibatkan perumusan tindakan yang sesuai untuk menangani risiko yang teridentifikasi secara efektif. Teknik manajemen risiko mencakup banyak pendekatan seperti pencegahan, mitigasi, pengalihan risiko, atau penerimaan risiko, yang dipilih berdasarkan fitur spesifik dan konteks risiko yang ada.
4. Eksekusi Tindakan Mitigasi Risiko: Setelah menyusun rencana manajemen risiko, tahap selanjutnya meliputi pelaksanaan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengimplementasikan strategi tersebut. Hal ini memerlukan alokasi sumber daya, perumusan prosedur, pelatihan individu, dan pembentukan sistem yang penting untuk mitigasi atau pengaturan risiko.
5. Pemantauan dan Evaluasi: Tahap terakhir dalam manajemen risiko meliputi pemantauan dan evaluasi efektivitas metode manajemen risiko yang telah diterapkan. Hal ini memerlukan pengumpulan dan analisis data mengenai kinerja strategi, serta mengidentifikasi dan menerapkan modifikasi atau peningkatan yang diperlukan untuk meningkatkan respons risiko.
Teori manajemen resiko akan berdampak pada sistem manajemen keamanan yang baik. Manajemen keamanan itu sendiri dapat dipahami sebagai sebuah proses metodis untuk menemukan, menilai, mengendalikan, dan mengurangi risiko yang terkait dengan keamanan
suatu organisasi, institusi, atau masyarakat secara keseluruhan (Broder, Tucker & Cohn, 2015). Ide ini mencakup berbagai elemen, termasuk keamanan fisik, keamanan informasi, keamanan pribadi, dan keamanan operasional. Tujuan utama manajemen keamanan adalah untuk melindungi aset, sumber daya, dan kepentingan yang mungkin terancam karena berbagai ancaman dan risiko. Manajemen keamanan mencakup prosedur perencanaan yang cermat, pelaksanaan taktik yang sesuai, pengawasan yang efisien, dan penilaian berkelanjutan untuk menjamin fungsi optimal dan kemampuan beradaptasi dari sistem keamanan yang diterapkan. Hal ini mencakup identifikasi potensi ancaman dan kerentanan, evaluasi potensi risiko, perumusan kebijakan dan prosedur keamanan, pelatihan personel, dan penerapan teknologi dan sistem keamanan yang sesuai.
Manajemen keamanan mencakup manajemen krisis dan tanggap darurat, sehingga mengharuskan perusahaan untuk segera dan efektif mengatasi krisis yang mengancam keamanan. Hal ini memerlukan perumusan strategi darurat, membangun infrastruktur komunikasi yang baik, dan memfasilitasi kolaborasi antar departemen atau pemangku kepentingan terkait untuk mengelola skenario darurat secara efektif (Ortmeier, 2011).
Polri merupakan lembaga pemerintah yang bertugas menegakkan keamanan dan ketertiban masyarakat, sekaligus memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Polri juga berpartisipasi dalam inisiatif keamanan, yaitu menjamin keselamatan dan keberhasilan pelaksanaan berbagai peristiwa (Mardianto, 2017). Peran Polri sebagai aparat penegak hukum mengandung tanggung jawab untuk menegakkan hukum, menjamin keamanan, dan menjaga masyarakat secara keseluruhan. Hal ini mencakup perlindungan martabat manusia, pemeliharaan ketertiban umum, dan penanggulangan tindak pidana melalui upaya hukum dan tindakan preventif (Kurniawan, 2020).
Menurut Sennewald & Baillie (2020), ada beberapa elemen yang perlu dipertimbangkan oleh setiap Lembaga, termasuk Polri, ketika memilih strategi keamanan tertentu. Kriteria ini meliputi:
1. Lingkungan mengacu pada karakteristik fisik spesifik suatu lokasi atau situs. Misalnya, ketika manajemen membangun sebuah perusahaan dengan lantai yang tinggi, mereka harus mempertimbangkan dengan cermat pemilihan material yang kuat untuk pendirian fisik bangunan tersebut, serta potensi risiko yang ditimbulkan oleh bencana alam di area tersebut.
2. Pilih perangkat yang mampu mendeteksi bencana alam. Meskipun gangguan sementara yang disebabkan oleh campur tangan manusia dapat diatasi, gangguan alam berpotensi menimbulkan kerugian yang signifikan dan bahkan menyebabkan kehancuran finansial.
3. Langkah-langkah pencegahan kejahatan yang mempunyai potensi efektif harus dirancang. Jika kejadian seperti ini terjadi, maka sangat penting untuk mempunyai mekanisme untuk menanganinya.
4. Terorisme merupakan permasalahan yang sangat kompleks dan mempunyai tantangan yang besar untuk diatasi. Karena jaringannya yang luas dan fluktuatif. Namun, setiap organisasi biasanya memastikan kolaborasi dengan lembaga-lembaga yang umumnya menangani aksi terorisme.
5. Atribut keadaan yang tidak disengaja, atau insidental.
Polri menjalankan fungsinya dalam manajemen keamanan dengan menggunakan teori manajemen risiko sebagai prinsip utama. Tugas awal Polri adalah memastikan potensi bahaya yang mungkin timbul di masyarakat (Budiarto & Santosa, 2019). Hal ini mencakup risiko

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.3, Maret 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
terhadap keamanan fisik, aktivitas kriminal tradisional, serta risiko terhadap keamanan siber dan terorisme. Setelah identifikasi risiko selesai, Polri mengkaji risiko-risiko tersebut dengan menganalisis kemungkinan terjadinya peristiwa risiko dan dampaknya terhadap masyarakat. Dalam kerangka khusus ini, studi kasus yang mengkaji penilaian risiko yang terkait dengan kemungkinan terjadinya gejolak sosial pada peristiwa-peristiwa penting, seperti kerusuhan demonstrasi Pemilu 2024 (CNN Indonesia, 2023), berfungsi sebagai demonstrasi tentang bagaimana Polri mengukur dan menilai risiko-risiko tersebut.
Polri merumuskan strategi manajemen risiko yang sesuai untuk memitigasi atau mengatasi dampak risiko yang teridentifikasi, berdasarkan hasil penilaian risiko. Pendekatan ini mencakup peningkatan kekuatan langkah-langkah keamanan fisik, mengintensifkan patroli, dan membangun kemampuan untuk mengatasi ancaman dunia maya seperti hoaks dan disinformasi. Polri bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah daerah, masyarakat sipil, dan sektor komersial, untuk melaksanakan kebijakan ini secara efektif. Selain itu, Polri mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menerapkan teknik manajemen risiko. Hal ini mencakup kegiatan penegakan hukum seperti melaksanakan operasi polisi, melaksanakan patroli, dan melaksanakan inisiatif pencegahan kejahatan. Polri juga berkontribusi dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai bahaya keamanan dan memberikan edukasi mengenai langkah-langkah yang dapat diterapkan untuk memitigasi bahaya tersebut. Contoh penerapan langkah manajemen risiko Polri dapat dilihat dalam operasi pemberantasan narkotika, upaya pemberantasan kejahatan siber, dan inisiatif pencegahan kejahatan yang melibatkan keterlibatan aktif masyarakat (Hidayat & Wijaya, 2017).
Polri mengawasi dan menilai efektivitas teknik manajemen risiko yang diterapkan. Hal ini dicapai melalui pengawasan perkembangan keamanan, analisis efektivitas tindakan yang diterapkan, dan adaptasi strategi berdasarkan hasil evaluasi. Penilaian tersebut sangat penting untuk menjamin kemampuan Polri untuk segera beradaptasi dengan keadaan yang berkembang dan risiko yang muncul (Wibowo & Suryadi, 2020). Polri memberikan studi kasus pemantauan dan evaluasi dalam laporan keberhasilan operasional, analisis tren kejahatan, dan penilaian kinerja. Kepolisian Nasional mengambil peran proaktif dalam mengelola risiko keamanan, sehingga menjamin terpeliharanya keamanan publik secara efektif.
Dari berbagai upaya manajemen keamanan dan keamanan yang dilakukan Polri, terlihat bahwa mereka secara bertahap mematuhi peraturan untuk manajemen keamanan dan keamanan yang efektif. Penggabungan kejahatan dan manajemen risiko sudah berjalan ke arah yang benar. Namun demikian, karena adanya transformasi sosial yang tidak dapat diprediksi dan bersifat esensial, Polri harus waspada dan mampu beradaptasi terhadap potensi bahaya yang mungkin muncul di masa mendatang.

## KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Polri mempunyai peran penting dalam penyelenggaraan keamanan dan keselamatan masyarakat dengan menggunakan teori manajemen risiko sebagai kerangka utamanya. Strategi Polri dalam menghadapi ancaman keamanan bersifat proaktif, karena melibatkan serangkaian proses termasuk identifikasi risiko, evaluasi risiko, penyusunan strategi manajemen risiko, penerapan langkah-langkah manajemen risiko, serta pemantauan dan evaluasi. Polri telah menunjukkan dedikasi yang kuat untuk mengelola risiko keamanan secara efektif dengan melakukan evaluasi komprehensif terhadap potensi kebocoran sosial pada acara-acara besar dan menggunakan strategi manajemen risiko dalam operasi anti-narkoba, sebagaimana dibuktikan oleh berbagai studi kasus.
Namun demikian, seiring dengan terus berkembangnya dinamika sosial, Polri harus terus meningkatkan akuntabilitasnya terhadap potensi risiko yang muncul di masa depan. Penerapan integrasi antara pengendalian kejahatan dan risiko kejahatan yang dilakukan Polri menunjukkan pendekatan yang tepat. Namun, kesiapan untuk melakukan adaptasi dan inovasi dalam strategi keamanan sangatlah penting mengingat tantangan yang ditimbulkan oleh kemajuan teknologi, pola kejahatan yang terus berkembang, dan perubahan kondisi sosio-politik. Untuk beradaptasi dengan perubahan keadaan ini, Polri perlu meningkatkan kolaborasi antarsektoral dan merumuskan pendekatan yang lebih efisien untuk mengatasi risiko-risiko yang muncul.

## DAFTAR REFERENSI
Broder, J. M., Tucker, J., & Cohn, R. (2015). The McGraw-Hill Homeland Security Handbook. McGraw-Hill Education.
Budiarto, A., & Santosa, P. (2019). Analisis Potensi Kerusuhan Sosial dalam Pertandingan Sepak Bola di Indonesia. Jurnal Manajemen Risiko dan Keamanan, 4(1), 25-36.
CNN Indonesia. (22 Juni 2023). Kapolri Ingatkan Kemungkinan Terburuk Kerusuhan Bawaslu Terulang 2024. Retreived from https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230622072457-617-965069/kapolri-ingatkan- kemungkinan-terburuk-kerusuhan-bawaslu-terulang-2024 Faisal, M. (2023). Keamanan Informasi Lanjutan. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/367328675_KEAMANAN_INFORMASI_LAN JUTAN
Fay, J. (2010). Contemporary Security Management. Butterworth-Heinemann. Hidayat, R., & Wijaya, B. (2017). Evaluasi Program Anti-Narkoba oleh Kepolisian Republik Indonesia. Jurnal Kepolisian Indonesia, 2(1), 10-25.
Hillson, D., & Murray-Webster, R. (2011). Understanding and Managing Risk Attitude. Gower Publishing, Ltd.
Ortmeier, P. J. (2011). Introduction to Security: Operations and Management (4th ed.). Pearson Education.
Schuilenburg, M. (2017). The securitization of society: Crime, risk, and social order. New York: NYU Press.
Sennewald, C. A., & Baillie, C. (2020). Effective security management. Butterworth-Heinemann. Wibowo, S., & Suryadi, B. (2020). Implementasi Program Pencegahan Radikalisme oleh Polri dan Pemerintah Daerah. Jurnal Keamanan Nasional, 5(1), 45-58.