## PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI KEPALA DESA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017

## Muhammad Jarnawansyah
1* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Teknologi Sumbawa *Corresponding Author email: m.jarnawnsyah@uts.ac.id

## Diterima
Bulan Februari 2023 Diterbitkan Bulan Maret 2023 Keyword : Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana, Tindak Pidana Pemilu

## Abstrak
Tindak  pidana  pemilihan  umum  merupakan  salah  satu  unsur  terpentig  dalam penegakan  hukum  pidana  pemilu.  Pengklasifikasian  terhadap  tindak  pidana  pemilu tersebut telah diatur dalam Undang Nomor 7 Tahun 2017 juga mengatur terkait tindak pidana pemilu yang terdapat dalam Pasal 488 sampai dengan Pasal 554. Yang mana berdasarkan berbagai literature yang ada, bahwa pelaku-pelaku tindak pidana pemilu tersebut  dapat  mempertanggungjawabkan  terhadap  kesalahan  pelanggaran  tindak pidana  pemilu,  asalkan  dapat  memenuhi  unsur  kesalahannya  dan  tidak  berlaku  bagi pelaku yang tidak cakap dan tidak sehat  rohaninya atau gila. Artinya adalah salama pelaku-pelaku tindak pidana pemilu  tersebut  telah memenuhi  unsur-unsur kesalahan maka  subjek  hukum  tersebut  harus  mempertanggungjawabkan  secara  pidana kesalahan yang dilakukan dalam tindak pemilu berdasarkan ketentuan pidana pemilu yang  diatur  dalam  UU  No  7  Tahun  2017.  Dan  pertanggungjawaban  tindak  pidana pemilu  dalam  Undang-Undang  No  7  tahun  2017  berdasarkan  unsur  kesalahan terdakwa, kesengajaan, kemampuan bertanggung jawab, alasan pembenar dan pemaaf. Pertanggungjawaban pidana kepala desa yang tidak netral pada saat pemilihan umum dalam common  law  system berhubungan  dengan mens  rea. Aspek  hukum  pidana pemilu yang berpengaruh kepada seseorang yang sedang menjabat sebagai kepala desa diatur dalam Pasal 490 Undang Undang No. 17 Tahun 2017.

## PENDAHULUAN
Pemilihan  umum  disebut  pemilu  yang diselenggarakan secara langsung merupakan perwujudan  rakyat  dan  menurut  pemikiran  Hatta tentang  Demokrasi  (untuk  Indonesia),  yaitu kedaulatan rakyat atau demokrasi dalam kehidupan politik  dan  ekonomi,    berdasarkan  nilai-nilai kebersamaan dan kekeluargaan, yang menunjukkan perbedaan  yang  nyata  dengan  Demokrasi  Barat (Zulkifli Sulaeman, 2010).
Pemilihan  Umum  (Pemilu)  merupakan proses  memilih  orang  untuk  menduduki  sebuah jabatan.  Sistem  Pemilihan  Umum  memiliki mekanisme dan proses demokrasi  yang merupakan perwujudan  kedaulatan  rakyat  sebagaimana  telah dijamin dalam konstitusi. Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945  menyatakan  bahwa  kedaulatan  berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang- Undang Dasar.
Dengan adanya ketentuan mengenai pemilu  dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  maka  akan menjamin  waktu  penyelenggaraan  pemilu  secara teratur  dan  lebih  menjamin  proses  dan  mekanisme serta  kualitas  penyelenggaraan  pemilu.  Tujuan pemilu  menurut  ketantuan  Pasal  22E  Ayat  (2) Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  Tahun
1945  adalah  untuk  memilih  Anggota  DPR,  DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan DPRD.
Dengan  asas  langsung,  rakyat  sebagai komponen  penting  dalam  proses  pemilihan memiliki  hak  untuk  meyalurkan  pilihannya  secara langsung  sesuai  kata  hatinya  tanpa  ada  paksaan. Sifat  pemilihan  yang  berbentuk  umum  yakni menjamin  kesempatan  seutuhnya  untuk  seluruh komponen  masyarakat,  tanpa  membedakan  agama, suku,  jenis  kelamin,  ras,  budaya  dan  pekerjaan. Seluruh  warga  Negara  berhak  menyalurkan suaranya  tanpa  ada  tekanan  dari  siapapun.  Dalam menyalurkan  suaranya,  semua  warga  Negara dijamin keamanannya, supaya dapat memilih sesuai hati nuraninya, sebagai Negara hukum yang dimana kebebasan  kehendak  pemegang  kekuasaan  dibatasi oleh ketentuan Hukum .
Penyelenggaraan Pemilihan Umum, sangatlah  dibutuhkan  kebersihan,  kejujuran,  dan keadilan dalam pelaksanaan pemilihan umum yang berlangsung  di  Indonesia  (Simamora,  Janpatar, 2011).  Maka  untuk  melindungi  kemurnian  hasil pemilihan  umum  seperti  yang  dikatakan  diatas, untuk  itu  para  pembuat  undang-undang  akhirnya membuat  suatu  peraturan  perundang-undangan tentang  pemilihan  umum,  yaitu  Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017.
Tindak Pidana dalam Pemilihan Umum di Negara Indonesia mengalami perubahan dari tahun ketahun  baik  itu  perubahan  berupa  perbedaan tentang penambahan sanksi pidana sampai peningkatan jenis tindak pidana. Hal ini dikarenakan semakin hari  modus tindak pidana pemilu  semakin menjadi-jadi dikarenakan bnayaknya serta kompleksnya  masyarakat  yang  terlibat  dalam pemilihan  umum,  Negara  demokrasi  dikatakan sukses  salah  satunya  dalam  menyelenggarakan pemilunya.
Salah satu bentuk pelanggaran yang sering terjadi  dalam  proses  penyelenggaraan  Pilkada adalah  keterlibatan  pihak-pihak  tertentu  dalam proses  kampanye  yang  berdasarkan  aturan  berlaku sebenarnya  tidak  diperbolehkan  karena  atas  dasar jabatan  yang  dimiliki.  Salah  satu  pihak  yang  biasa terlibat dalam kampanye ialah Kepala Desa.
Kepala  desa  merupakan  birokrat  yang mempunyai  kekuasaan  tertinggi  ditingkat  desa, dimana  kepala  desa  sangat  berperan  penting terhadap  proses  berjalannya  pemerintah  desa menuju kesejahteraan masyarakat. Seiring berjalannya tugas sebagai apparat pemerintah desa, terdapat  kepala  desa  yang  terlibat  politik  yang berperan  sebagai  politik  masyarakat,  hal  tersebut tentunya sangat bertolak belakang dengan jabatanya sebagai aparat pemerintah yang diharapkan berlaku netral  dalam  politik.  Dengan  keterlibatan  dalam berpolitik,  akan  dikenai  pidana  seperti  yang  sudah diatur  dalam  Pasal  490  Undang-undang  Nomor  7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Penegakan hukum atas pelanggaran ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-undang nomor  7  tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum ditandai  oleh  ancaman  sanksi  hukuman  berupa pidana penjara dan/atau pidana denda kepada pelaku tindak  pidana  pemilihan  umum.  Pengertian  tindak pidana pemilihan umum dapat dikatakan merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh setiap orang atau badan  hukum  atau  organisasi  yang  dengan  sengaja melanggar  hukum  diantaranya  yaitu,  penggunaan fasilitas  negara  untuk  kampanye,  cacat  prosedur /pelanggaran  administrasi,  pelibatan  Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam kegiatan politik/kampanye,  penyelenggara  pemilihan  tidak netral,  kampanye  di  tempat  larangan,  pelibatan kepala desa/perangkat dalam kegiatan politik/kampanye,  kampanye  di  luar  jadwal,  suap politik/mahar politik, sengketa pemilihan, kampanye hitam ( black campaig n), mencoblos lebih dari sekali, dan lain-lain
Prinsip setiap orang sama di depan hukum ( equality before of law ) jelas dikatakan bahwa setiap orang  mempunyai  hak  yang  sama  bagi  warga negaranya untuk berpartisipasi dalam urusan negara, dan  setiap  orang  yang  melakukan  kejahatan  harus dijatuhi  hukuman  dengan  tidak  membedakan  siapa orang  yang  melakukan  perbuatan  pidana  dalam
pemilihan  umum  (Harefa,  YSiallagan,H.  and Siregar, H, 2020)
Namun  untuk  memenuhi  pelaku  dapat dipidana haruslah dipenuhi unsur-unsur yang ada di dalam  tindak  pidana  tersebut.  Adanya  ancaman pidana bagi yang melanggar larangan tersebut yaitu, adanya  perbuatan  yang  dilarang  oleh  undang- undang,  dan  perbuatan  tindak  pidana  pemilu  yang dilarang  atau  ancaman  dengan  sanksi  pidana tersebut,  tentu  harus  ada  subyek  atau  pelaku  yang dapat  dipertanggungjawabkan  dan  tidak  terlepas dari adanya unsur-unsur yang harus dipenuhi dasar untuk  dapat  atau  tidaknya  seorang  pelaku  tindak pidana dikenai sanksi pidana.
Dipidananya seorang pelaku tindak pidana pemilihan  umum  tidaklah  cukup  apabila  orang  itu melakukan suatu perbuatan pidana yang bertentangan  dengan  hukum  dan  bersifat  melawan hukum. Meskipun  perbuatanya itu  telah memenuhi rumusan  delik  dalam  undang-undang  dan  hal  itu tidak  dibenarkan  oleh  hukum,  hal  tersebut  belum memenuhi  syarat  untuk  menjatuhkan  pidana  yaitu, bahwa  orang  yang  melakukan  perbuatan  itu mempunyai kesalahan atau bersalah, sehingga oleh hukum  dapat  dikenai  sanksi  pidana  dan  harus dipertanggung  jawabkan  perbuatan  tindak  pidana tersebut.
Berdasarkan  uraian  tersebut,  maka  yang  menjadi rumusan masalah yaitu:
1. Bagaiamanakah  klasifikasi  perbuatan  yang termasuk  dalam  Tindak  Pidana  Pemilihan Umum  menurut  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun 2017?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana bagi kepala  desa  yang  melakukan  tindak  pidana Pemilihan Umum?

## LANDASAN TEORI

## Pertanggungjawaban Pidana
Pengertian  Pertanggungjawaban  Pidana  dalam bahasa  asing  pertanggungjawaban  pidana  disebut sebagai ‟toerekenbaarheid”, “criminal
responbility”, “criminal liability”. Bahwa pertanggungjawaban  pidana  dimaksudkan  untuk menentukan  apakah  seseorang  tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan  atas  suatu  tindak  pidana (crime)  yang  terjadi  atau  tidak.  Dengan  perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan  yang  dilakukan  itu  bersifat  melawan hukum  dan  terdakwa  mampu  bertanggung  jawab. Kemampuan  tersebut  memperlihatkan  kesalahan dari  petindak  yang  berbentuk  kesengajaan  atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela tertuduh menyadari  tindakan  yang  dilakukan  tersebut. (Kanter dan Sianturi,2002.)
Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus
dipertanggungjawabkan  pada  si  pembuatnya  atas perbuatan yang dilakukan. Dengan mempertanggung  jawabkan  perbuatan  yang  tercela itu pada si pembuatnya, apakah si pembuatnya juga dicela ataukah si pembuatnya tidak dicela. Padahal yang  pertama  maka  si  pembuatnya  tentu  dipidana, sedangkan  dalam  hal  yang  kedua  si  pembuatnya tentu tidak dipidana (Roeslan Saleh. 2002)

## Tindak Pidana
Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari strafbaarfeit, di  dalam  Kitab  Undang-Undang Hukum  Pidana  (KUHP)  tidak  terdapat  penjelasan dengan  yang  dimaksud  dengan strafbaarfeit itu sendiri. Biasanya tindak pidana disonimkan dengan delik,  yang  berasal  dari  bahasa  latin  yakni  kata Delictum. Dalam  kamus  hukum  Delik  adalah perbuatan  yang  dapat  dikenakan  hukuman  karena merupakan  pelanggaran  terhadap  Undang-Undang (tindak pidana) (Sudarsono, 1992.)
Menurut  Moeljatno , berpendapat  bahwa  tindak pidana  adalah  perbuatan  yang  dilarang  oleh  suatu aturan  hukum  larangan  mana  disertai  ancaman (sanksi)  yang  berupa  pidana  tertentu,  bagi  barang siapa  yang  melanggar  larangan  tersebut”. ( Adami Chazawi, 2010)

## Tindak Pidana Pemilu
Tindak  pidana  pemilu  adalah  pelanggaran terhadap  ketentuan  pidana  pemilu  sebagaimana diatur dalam Undang-Undang pemilu.  Kasus-kasus tindak  pidana  pemilu  ditangani  pengawas  pemilu, lalu  diproses  oleh  kepolisian  dan  dilimpahkan  ke pengadilan  kejaksaan.  Hakim  akan  mengadili  dan menghukum para tersangka sesuai dengan ketentuan pidana pemilu, berupa sanksi hukuman penjara dan atau denda (Fajlurrahman Jurdi, 2018)
Djoko  Prakoso  mendefinisikan  tindak  pidana pemilu adalah setiap orang, badan hukum  ataupun  organisasi  yang  dengan  sengaja melanggar  hukum,  mengacaukan  menghalang- halangi atau mengganggu jalannya pemilihan umum yang  diselenggarakan  menurut  undang-undang (Djoko Prakoso, 1987). Defenisi yang dikemukakan oleh Djoko Prakoso ini amat sederhana, karena jika diperhatikan  beberapa  ketentuan  pidana  dalam Undang-undang Pemilu saat ini perbuatan mengacaukan, menghalang-halangi atau mengganggu  jalannya  pemilihan  umum  hanya merupakan sebagian dari tindak pidana pemilu.

## METODE PENELITIAN
Tipe  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian adalah tipe penelitian hukum  normative.  Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang
dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data  sekunder.  Penelitian  hukum  normatif  disebut juga  penelitian  hukum  doktrinal.  Menurut  Peter Mahmud  Marzuki,  penelitian  hukum  normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum,  prinsip-prinsip  hukum,  maupun  doktrin- doktrin  hukum  guna  menjawab  isu  hukum  yang dihadapi.Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepkan  sebagai  kaidah  atau  norma  yang merupakan  patokan  berperilaku  manusia  yang dianggap pantas. (Peter Mahmud Marzuki, 2010).
Sumber penelitian hukum yakni bahan hukum primer  dan  bahan  hukum  sekunder.  Bahan  hukum primer  merupakan  bahan  hukum  yang  bersifat autoritatif  artinya  mempunyai  otoritas.  Sedangkan bahan-bahan  sekunder  berupa  semua  publikasi tentang  hukum  yang  bukan  merupakan  dokumen- dokumen resmi.
Seluruh data yang diperoleh dalam penelitian, dianalisis  dengan  menggunakan  analisis  kualitatif. Setelah  itu  dideskripsikan  dengan  menelaah permasalahan yang ada, menggambarkan, menguraikan  hingga  menjelaskan  permasalahan- permasalahan  yang  berkaitan  dengan  penelitian tentang  kajian  hukum  terhadap  Kepala  Desa  yang melakukan tindak pidana pemilihan umum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Klasifikasi  perbuatan  yang  termasuk  dalam Tindak  Pidana  Pemilihan  Umum  menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
Untuk  menentukan  klasifikasi  perbuatan manakah  yang  masuk  dalam  lapangan  hukum pidana  dalam  penegakan  hukum  kepemiluan  di Indonesia  memang  harus  memiliki  ketelitian mengingat dalam ketentuan Undang-Undang Pemilu  terdapat  3  isntrumen  yuridis  yang  harus dipakai  dalam  penegakannya.  Terkait  dengan perbuatan  pidana  pemilu  juga  dapat  dilihat  dalam Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  yang merupakan lex  general (ketentuan  umum)  dari peraturan  pidana  yang  berlaku  di  Indonesia termasuk dengan pidana pemilu.
Perbuatan  yang  termasuk  ke  dalam  kategori tindak pidana pemilu diatur dalam Pasal 488 – Pasal 554 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Berikut ini adalah perbuatan yang termasuk ke dalam tindak pidana Pemilu, antara lain yaitu:
1. Dengan  sengaja  memberikan  keterangan  yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain  terutang  suatu  hal  yang  diperlukan  untuk pengisian daftar Pemilih.
2. Setiap  anggota  PPS  atau  PPLN  yang  dengan sengaja tidak mengumumkan dan/atau
memperbaiki  daftar  pemilih  sementara  setelah mendapat  masukan  dari  masyarakat  dan/atau Peserta.
3. Setiap  kepala  desa  atau  sebutan  lain  yang dengan  sengaja  membuat  keputusan  dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan  salah  satu  Peserta  Pemilu  dalam masa Kampanye.
4. Setiap orang yang mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya Kampanye Pemilu.
5. Setiap  orang  yang  dengan  sengaja  melakukan Kampanye  Pemilu  di  luar  jadwal  yang  telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
6. Setiap  pelaksana  dan/atau  tim  Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan:
a. Ketua,  wakil  ketua,  ketua  muda,  hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada  semua  badan  peradilan  di  bawah Mahkamah  Agung,  dan  hakim  konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;
b. Ketua,  wakil  ketua,  dan  anggota  Badan Pemeriksa Keuangan;
c. Gubernur,  deputi  gubernur  senior,  dan deputi gubernur Bank Indonesia;
d. Direksi,  komisaris,  dewan  pengawas  dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
e. Pejabat  negara  bukan  anggota  partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di Lembaga nonstruktural;
f. Aparatur sipil negara;
g. Anggota  Tentara  Nasional  Indonesia  dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
h. Kepala desa;
i. Perangkat desa;
j. Anggota  badan  permusyawaratan  desa; dan
k. Warga  Negara  Indonesia  yang  tidak memiliki hak memilih.
7. Setiap  aparatur  sipil  negara,  anggota  Tentara Nasional  Indonesia  dan  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia,  kepala  desa,  perangkat desa, dan/atau anggota badan permusyawaratan desa  dilarang  ikut  serta  sebagai  pelaksana  dan tim kampanye pemilu
8. Pelaksana kampanye dan/atau peserta kampanye  yang  dengan  sengaja  atau  karena kelalaiannya mengakibatkan terganggunya pelaksanaan  Kampanye  Pemilu  di  tingkat kelurahan/desa
9. Peserta Pemilu yang dengan sengaja memberikan  keterangan  tidak  benar  dalam laporan dana Kampanye
10. Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan  tidak  benar  dalam  laporan  dana Kampanye,
11. Seorang majikan/atasan yang tidak memberikan  kesempatan  kepada  seorang pekerja/karyawan  untuk  memberikan  suaranya
pada  hari  pemungutan  suara,  kecuali  dengan alasan  bahwa  pekerjaan  tersebut  tidak  bisa ditinggalkan.
12. Setiap  anggota  KPPS/KPPSLN  yang  dengan sengaja tidak memberikan surat suara pengganti hanya  1  (satu)  kali  kepada  Pemilih  yang menerima  surat  suara  yang  rusak  dan  tidak mencatat surat suara yang rusak dalam berita.
13. Setiap  orang  yang  membantu  Pemilih  yang dengan sengaja memberitahukan pilihan Pemilih kepada orang lain.
14. Setiap  anggota  KPPS  yang  dengan  sengaja tidak melaksanakan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk pemungutan suara ulang di TPS 15. Ketua dan anggota KPPS yang dengan sengaja tidak melaksanakan ketetapan KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan
pemungutan suara ulang di TPS
16. Setiap  anggota  KPPS/KPPSLN  yang  dengan sengaja  tidak  membuat  dan  menandatangani berita acara kegiatan dan/atau tidak menandatangani  berita  acara  pemungutan  dan penghitungan  suara  serta  sertifikat  hasil penghitungan suara
17. Setiap  orang  yang  karena  kelalaiannya menyebabkan rusak atau hilangnya berita acara pemungutan  dan  penghitungan  suara  dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara
18. Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota,  PPK,  dan  PPS  yang  karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya  berita  acara  rekapitulasi  hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat  rekapitulasi  hasil  penghitungan perolehan suara
19. Setiap  anggota  KPPS/KPPSLN  yang  dengan sengaja  tidak  memberikan  salinan  1  (satu) eksemplar  berita  acara  pemungutan  dan penghitungan  suara,  serta  sertifikat  hasil penghitungan  suara  kepada  saksi  Peserta Pemilu, Pengawas TPS/Panwaslu LN, PPS/PPLN, dan PPK melalui PPS
20. (1) Setiap Panwaslu Kelurahan/Desa yang tidak mengawasi  penyerahan  kotak  suara  tersegel dari  PPS  kepada  PPK  dan  tidak  melaporkan kepada  Panwaslu  Kecamatan,  (2)  Setiap Panwaslu  Kecamatan  yang  tidak  mengawasi penyerahan  kotak  suara  tersegel  dari  PPK kepada  KPU  Kabupaten/Kota  dan  tidak melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota
21. Setiap anggota PPS yang tidak mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya
22. Setiap orang yang mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu dalam Masa Tenang
23. Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan  orang  lain  kehilangan  hak pilihnya
Sosial Humaniora
24. Setiap  orang  yang  dengan  kekerasan,  dengan ancaman kekerasan, atau dengan menggunakan kekuasaan  yang  ada  padanya  pada  saat pendaftaran  Pemilih  menghalangi  seseorang untuk terdaftar sebagai Pemilih dalam
25. Setiap  anggota  KPU,  KPU  Provinsi,  KPU Kabupaten/Kota,  PPK,  PPS,  dan/atau  PPLN yang  tidak  menindaklanjuti  temuan  Bawaslu, Bawaslu  Provinsi,  Bawaslu  Kabupaten/Kota,
Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan/atau Panwaslu LN dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih,
penyusunan  dan  pengumuman  daftar  pemilih sementara,  perbaikan  dan  pengumuman  daftar pemilih  sementara  hasil  perbaikan,  penetapan dan  pengumuman  daftar  pemilih  tetap,  daftar pemilih  tambahan,  daftar  pemilih  khusus, dan/atau rekapitulasi  daftar pemilih tetap yang merugikan  Warga  Negara  Indonesia  yang memiliki hak
26. Setiap  anggota  KPU  Kabupaten/Kota  yang sengaja  tidak  memberikan  salinan  daftar pemilih  tetap  kepada  Partai  Politik  Peserta Pemilu
27. Ketua  KPU  yang  dengan  sengaja  menetapkan jumlah  surat  suara  yang  dicetak  melebihi jumlah yang ditentukan
28. Setiap  orang  yang  dengan  sengaja  pada  saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan  uang  atau  materi  lainnya  kepada Pemilih  supaya  tidak  menggunakan  hak pilihnya  atau  memilih  Peserta  Pemilu  tertentu atau  menggunakan  hak  pilihnya  dengan  cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah.
29. Setiap orang yang dengan sengaja pada waktu pemungutan  suara  memberikan  suaranya  lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih.
30. Setiap orang yang dengan sengaja menggagalkan pemungutan suara
31. Setiap  anggota  KPU,  KPU  Provinsi,  dan/atau KPU Kabupaten/Kota yang tidak menindaklanjuti  temuan  Bawaslu,  Bawaslu Provinsi,  dan/atau  Bawaslu  Kabupaten/Kota dalam  pelaksanaan  verifikasi  partai  politik calon  Peserta  Pemilu  dan/atau  pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon anggota  DPR,  DPD,  DPRD  provinsi,  dan DPRD  kabupaten/kota  dan/atau  pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon Presiden dan Wakil Presiden
32. Setiap  orang  yang  dengan  sengaja  melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan seseorang, dengan memaksa, dengan menjanjikan  atau  dengan  memberikan  uang atau  materi  lainnya  untuk  memperoleh dukungan bagi pencalonan anggota DPD dalam Pemilu
33. Setiap  orang  yang  dengan  sengaja  membuat surat atau dokumen palsu dengan maksud untuk memakai  atau  menyuruh  orang  memakai,  atau
setiap  orang  yang  dengan  sengaja  memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon  anggota  DPR,  DPD,  DPRD  provinsi, DPRD kabupaten/kota, untuk menjadi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.
34. Pelaksana, peserta, dan tim  Kampanye Pemilu dilarang:
a. mempersoalkan  dasar  negara  Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar
Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945, dan  bentuk  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia;
b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia;
c. menghina  seseorang,  agama,  suku,  ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
d. menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
e. mengganggu ketertiban umum;
f. mengancam  untuk  melakukan  kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada  seseorang,  sekelompok  anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
g. merusak  dan/atau  menghilangkan  alat peraga kampanye Peserta Pemilu;
h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
i. membawa  atau  menggunakan  tanda gambar  dan/atau  atribut  selain  dari  tanda gambar  dan/atau  atribut  Peserta  Pemilu yang bersangkutan; dan
j. menjanjikan  atau  memberikan  uang  atau materi  lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu.
35. Setiap  Ketua/Wakil  Ketua/ketua  muda/hakim agung/hakim  konstitusi,  hakim  pada  semua badan  peradilan,  Ketua/Wakil  Ketua  dan/atau anggota Badan Pemeriksa Keuangan,
Gubernur,  Deputi  Gubernur  Senior,  dan/atau deputi  gubernur  Bank  Indonesia  serta  direksi, komisaris, dewan pengawas, dan/atau karyawan  badan  usaha  milik  negara/badan usaha  milik  daerah  dilarang  ikut  serta  sebagai pelaksana dan tim kampanye pemilu
36. (1)  Setiap  pelaksana,  peserta,  dan/atau  tim Kampanye  Pemilu  yang  dengan  sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya  sebagai  imbalan  kepada  peserta Kampanye  Pemilu  secara  langsung  ataupun tidak  langsung,  (2)  Setiap  pelaksana,  peserta, dan/atau  tim  Kampanye  Pemilu  yang  dengan sengaja  pada  Masa  Tenang  menjanjikan  atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada  Pemilih  secara  langsung  ataupun  tidak langsung, (3) Setiap orang yang dengan sengaja pada  hari  pemungutan  suara  menjanjikan  atau memberikan  uang  atau  materi  lainnya  kepada
Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu 37. (1)  Anggota  KPU,  KPU  Provinsi,  KPU Kabupaten/Kota,  Sekretaris  Jenderal  KPU, pegawai  Sekretariat  Jenderal  KPU,  sekretaris KPU  Provinsi,  pegawai  sekretariat  KPU Provinsi,  sekretaris  KPU  Kabupaten/Kota, dan/atau pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota  yang  terbukti  dengan  sengaja melakukan  tindak  pidana  Pemilu  dalam pelaksanaan  Kampanye  Pemilu,  (2)  Anggota KPU,  KPU  Provinsi,  KPU  Kabupaten/Kota, Sekretaris  Jenderal  KPU,  pegawai  Sekretariat Jenderal  KPU,  sekretaris  KPU  Provinsi, pegawai  sekretariat  KPU  Provinsi,  sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan/atau pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti karena  kelalaiannya  melakukan  tindak  pidana Pemilu dalam pelaksanaan Kampanye Pemilu
38. ( 1)  Setiap  orang,  kelompok,  perusahaan, dan/atau  badan  usaha  nonpemerintah  yang memberikan  dana  Kampanye  Pemilu  melebihi batas  yang  ditentukan,  (2)  Setiap  Peserta Pemilu yang menggunakan kelebihan sumbangan, tidak melaporkan kelebihan sumbangan  kepada  KPU,  dan/atau  tidak menyerahkan kelebihan sumbangan kepada kas negara  paling  lambat  14  (empat  belas)  hari setelah masa Kampanye Pemilu berakhir
39. (1)  Setiap  orang,  kelompok,  perusahaan, dan/atau  badan  usaha  nonpemerintah  yang memberikan  dana  Kampanye  Pemilu  melebihi batas  yang  ditentukan,  (2)  Setiap  Peserta Pemilu yang menggunakan kelebihan sumbangan, tidak melaporkan kelebihan sumbangan  kepada  KPU,  dan/atau  tidak menyerahkan kelebihan sumbangan kepada kas negara  paling  lambat  14  (empat  belas)  hari setelah masa Kampanye Pemilu berakhir
40. Peserta  Pemilu  dilarang  menerima  sumbangan dana Kampanye Pemilu yang berasal dari:
a. Pihak asing;
b. Penyumbang yang tidak jelas identitasnya;
c. Hasil  tindak  pidana  yang  telah  terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau  bertujuan  menyembunyikan  atau menyamarkan hasil tindak pidana;
d. Pemerintah,  pemerintah  daerah,  badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah; atau
e. Pemerintah  desa  dan  badan  usaha  milik desa.
41. (1) Peserta Pemilu yang menerima sumbangan tidak  melaporkan  kepada  KPU  dan/atau  tidak menyetorkan ke kas negara, (2) Pelaksana dan tim  kampanye  yang  menggunakan  dana  dari sumbangan  yang  dilarang  dan/atau  tidak melaporkan dan/atau tidak menyetorkan ke kas negara sesuai batas waktu yang ditentukan
42. Setiap  perusahaan  pencetak  surat  suara  yang dengan sengaja mencetak surat  suara melebihi jumlah  yang  ditetapkan  oleh  KPU  untuk kepentingan tertentu.
43. Setiap  perusahaan  pencetak  surat  suara  yang tidak  menjaga  kerahasiaan,  keamanan,  dan keutuhan surat suara
44. Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan, dan/atau
menghalangi  seseorang  yang  akan  melakukan haknya  untuk  memilih,  melakukan  kegiatan yang  menimbulkan  gangguan  ketertiban  dan ketenteraman  pelaksanaan  pemungutan  suara, atau menggagalkan pemungutan suara
45. Setiap  orang  yang  dengan  sengaja  melakukan perbuatan  yang  menyebabkan  suara  seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang
46. Setiap  orang  yang  dengan  sengaja  pada  saat pemungutan  suara  mengaku  dirinya  sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih.
47. Setiap orang yang dengan sengaja merusak atau menghilangkan  hasil  pemungutan  suara  yang sudah disegel
48. Setiap  orang  yang  dengan  sengaja  mengubah, merusak,  dan/atau  menghilangkan  berita  acara pemungutan  dan  penghitungan  suara  dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara
49. Setiap  orang  yang  dengan  sengaja  merusak, mengganggu, atau mendistorsi sistem informasi penghitungan suara hasil
50. Setiap  anggota  KPPS/KPPSLN  yang  tidak menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara, dan  menyerahkan  kotak  suara  tersegel  yang berisi  surat  suara,  berita  acara  pemungutan suara,  dan  sertifikat  hasil  penghitungan  suara kepada  PPS  atau  kepada  PPLN  bagi  KPPSLN pada hari yang sama
51. PPS  yang  tidak  menyerahkan  kotak  suara tersegel, berita acara rekapitulasi hasil penghitungan  perolehan  suara,  dan  sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu di tingkat PPS kepada PPK
52. PPK  yang  tidak  menyerahkan  kotak  suara tersegel, berita acara rekapitulasi hasil penghitungan  perolehan  suara,  dan  sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta  Pemilu  di  tingkat  PPK  kepada  KPU Kabupaten/Kota
53. (1)  Pelaksana  kegiatan  penghitungan  cepat yang melakukan penghitungan cepat yang tidak memberitahukan bahwa prakiraan hasil penghitungan  cepat  bukan  merupakan  hasil resmi Pemilu, (2) Pelaksana kegiatan penghitungan  cepat  yang  mengumumkan prakiraan  hasil  penghitungan  cepat  sebelum  2
(dua) jam setelah selesainya pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat.
54. Setiap  anggota  KPU,  KPU  Provinsi,  dan/atau KPU Kabupaten/Kota yang tidak melaksanakan putusan  pengadilan  terhadap  kasus  tindak pidana Pemilu yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
55. Dalam  hal  KPU  tidak  menetapkan  perolehan hasil Pemilu secara nasional,
56. Setiap  anggota  Bawaslu,  Bawaslu  Provinsi, Bawaslu
Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan/atau Panwaslu Kelurahan/Desa/Panwaslu  LN/Pengawas  TPS yang  dengan  sengaja  tidak  menindaklanjuti temuan  dan/atau  laporan  pelanggaran  Pemilu yang  dilakukan  oleh  anggota  KPU,  KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS/PPLN,  dan/atau  KPPS/KPPSLN  dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu
57. Setiap  orang  yang  dengan  sengaja  melakukan perbuatan  melawan  hukum  memalsukan  data dan daftar pemilih.
58. Setiap  anggota  KPU,  KPU  Provinsi,  KPU Kabupaten/Kota,  PPK,  PPS,  dan/atau  PPLN yang dengan sengaja menambah atau mengurangi  daftar  pemilih  dalam  Pemilu setelah ditetapkannya Daftar Pemilih Tetap
59. Setiap  anggota  KPU,  KPU  Provinsi,  KPU Kabupaten/Kota,  PPK,  PPS,  dan/atau  PPLN yang  dengan  sengaja  membuat  keputusan dan/atau melakukan
tindakan yang menguntungkan  atau  merugikan  salah  satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye
60. Setiap  pejabat  negara  yang  dengan  sengaja membuat  keputusan  dan/atau  melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah  satu  Peserta  Pemilu  dalam  masa Kampanye.
61. Setiap  orang  yang  menggunakan  anggaran pemerintah,  pemerintah  daerah,  badan  usaha milik  negara,  Badan  Usaha  Milik  Daerah (BUMD),  Pemerintah  Desa  atau  sebutan  lain dan badan usaha milik desa untuk disumbangkan atau diberikan kepada pelaksana kampanye
62. Dalam hal KPU kabupaten/kota tidak menetapkan  pemungutan  suara  ulang  di  TPS sementara persyaratan telah terpenuhi.
63. Setiap  pelaksana  atau  peserta  kampanye  yang terbukti  dengan  sengaja  atau  lalai  yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu.
64. Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota,  PPK,  dan/atau  PPS  yang karena  kesengajaannya  mengakibatkan  hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi  hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat  rekapitulasi  hasil  penghitungan perolehan suara.
65. (1)  Setiap  calon  Presiden  atau  Wakil  Presiden yang dengan sengaja mengundurkan diri setelah penetapan  calon  Presiden  dan  Wakil  Presiden sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara putaran  pertama.  (2)  Pimpinan  Partai  Politik atau  gabungan  pimpinan  Partai  Politik  yang dengan  sengaja  menarik  calonnya  dan/atau Pasangan  Calon  yang  telah  ditetapkan  oleh KPU  sampai  dengan  pelaksanaan  pemungutan suara putaran pertama.
66. (1)  Setiap  calon  Presiden  atau  Wakil  Presiden yang dengan sengaja mengundurkan diri setelah pemungutan  suara  putaran  pertama  sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara putaran kedua,  (2)  Pimpinan  Partai  Politik  atau gabungan pimpinan Partai Politik yang dengan sengaja  menarik  calonnya  dan/atau  Pasangan Calon  yang telah ditetapkan oleh KPU sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara putaran kedua.

## Pertanggungjawaban  Pidana  bagi  Kepala  Desa yang  Melakukan  Tindak  Pidana  Pemilihan Umum
Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut  denga teorekenbaardheid atau criminal responsibility yang  menjurus  pada  pemidanaan pelaku  dengan  maksud  untuk  menentukan  apakah seseorang terdakwa atau tersangka pertanggungjawaban atas suatu  tindak pidana yang terjadi  atau  tidak  (Nandang  Sambas  dan  Ade Mahmud,  2019).  Pertanggungjawaban  berasal  dari tanggung  jawab,  yang  berarti  keadaan  wajib menanggung  segala  sesuatunya  (kalau  ada  sesuatu hal,  boleh  dituntut,  dipersalahkan,  dan  sebagainya (Ridwan HR, 2014)
Maksud  dari  setiap  orang  adalah  sebagai
subjek hukum yang dapat
mempertanggungjawabkan  semua  perbuatannya serta  sehat  jasmani  dan  rohaninya.  Seperti  yang diungkapkan  Idema  (Sudarto,  1991,) bahwa pertanggungjawaban  pidana  merupakan  dasar fundamental dan jantungnya hukum pidana. Hal ini menunjukan
bahwa dasar dipertanggungjawabkannya  perbuatan  seseorang diletakan  di  dalam  konsep/dasar  pemikiran  kepada terbukti  tidaknya  unsur-unsur  tindak  pidana. Artinya,  jika  terbukti  unsur-unsur  tindak  pidana, maka  terbukti  pula  kesalahannya  dan  dengan sendirinya dipidana. Ini berarti pertanggungjawaban pidana diletakan kepada unsur-unsur tindak pidana. (E.Y. Kanter dan SR. Sianturi, 1982)
Ketentuan terkait dengan tindak pidana pemilihan  umum  dalam  Undang-Undang  Nomor 7 Tahun  2017  terdapat  dalam  Pasal  488  sampai dengan Pasal 554. Telah disebutkan bahwa Undang- undang  Pemilihan  Umum  merupakan  ketentuan khusus dari  KUHP  selaku ketentuan induk,  namun dalam  perumusannya  memiliki  perbedaan  dimana ketentuan  tindak  pidana  dalam  Undang-Undang
Pemilu telah mengalami perluasan bukan saja pada setiap  orang,  tetapi  juga  ada  beberapa  kategori subjek  seperti  peserta  pemilu,  penyelenggara pemilu, pejabat Negara, dan lain sebagainya. Selain itu,  Undang-Undang  Pemilu  mengatur  ketentuan dimana setiap orang yang dijatuhi pidana akan lebih tepat  pengenaan  sanksi  pidananya.  Demikian  juga dengan ancaman sanksi pidana, dimana rumusannya cenderung  menggunakan  system  alternative,  yakni antara pidana penjara dan pidana denda, sementara kebijakan  pola  perumusan  sanksi  pidana  dalam KUHP hanya bersifat tunggal, yakni pidana penjara. Secara hukum Kepala Desa sebagai subyek hukum dalam  hukum  administrasi  negara  saat  dirinya sebagai Kepala Desa dan dapat juga sebagai subyek hukum  dalam  tindak  pidana,  sebagai  diri  sendiri  ( individu ). Begitu juga halnya tanggunjawab pidana individu yang melekat dirinya sebagai Kepala Desa. Maka undang undang pidana yang berkaitan dengan pemilu atau tindak pidana pemilu juga melekat pada dirinya.  Artinya  peraturan  pidana  pemilu  juga mengikat  seseorang yang menjabat  sebagai  Kepala Desa.
Pertanggungjawaban  pidana  kepala  desa  yang tidak  netral  pada  saat  pemilihan  umum  dalam common law system berhubungan dengan mens rea, bahwa  pertanggungjawaban  pidana  dilandasi  oleh suatu keadaan mental yaitu suatu pikiran yang salah ( a  guality  mind ). Gualit  mind mengandung  arti sebagai  suatu  kesalahan  yang  subjektif,  yaitu seseorang  dinyatakan  bersalah  karena  pada  diri pembuat  dinilai  terdapat  pikiran  yang  salah, sehingga  orang  itu  harus  bertanggung  jawab. Adanya pertanggungjawaban pidana yang dibebankan  kepada  pembuat  maka  pembuat  harus dipidana. Tidak adanya pikiran yang salah ( no guilty mind ) berarti tidak ada pertanggungjawaban pidana dan berakibat tidak dipidananya pembuat.
Untuk  pemidanaan  masih  perlu  adanya  syarat untuk  penjatuhan  pidana,  yaitu  orang  yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari  sudut  perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.
Berikut  aspek  hukum  pidana  pemilu  yang berpengaruh  kepada  seseorang  yang  sedang menjabat  sebagai  kepala  desa.  Sebagaimana  diatur dalam  Pasal  490  Undang  Undang  No.  17  Tahun 2017. Yang menyatakan:
“Setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja  membuat  keputusan  dan/atau  melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu  Peserta  Pemilu  dalam  masa  Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah)”.
Dari  pasal  tersebut  diatas  dapat  dijelaskan sebagai berikut:
1. Setiap  Kepala  Desa  atau  sebutan  lain,  artinya adalah setiap orang yang menjabat kepala desa dan  mampu  mempertanggunjawabkan  secara hukum,  bisa  memenuhi  unsur  setiap  Kepala Desa  untuk  dipidana,  jika  melakukan  tindak pidana sebagaimana disebutkan.
2. Atau sebutan lain, artinya bisa Lurah atau yang setingkat dengan Kepala Desa atau Lurah, dapat dipidana  jika  melakukan  perbuatan  yang disebutkan dalam pasal tersebut.
3. Dengan  sengaja,  artinya  Kepala  Desa  tersebut dengan  sadar  dan  tahu  akibat  dari  perbuatan yang dilakukannya.
4. Dan ata melakukan tindakan, artinya ada suatu perbuatan  yang  dimulai  dan  diakhiri  dalam melakukan perbuatan.
5. Menguntungkan atau merugikan, bahwa perbuatan  yang  dilakukan  tersebut  diatas mengakibatkan  kerugian  atau  menguntungkan salah satu peserta pemilu.
6. Salah  satu  peserta  pemilu,  artinya  perlu dibutkikan kerugian terhadap salah satu peserta pemilu.
7. Dalam  masa  kampanye,  artinya  perbuatan  ini hanya  bisa  dipidana  pada  saat  kampanye, tempus  delicti  nya  atau  waktu  perbuatannya adalah di masa kampanye, apabila dilakukan di luar  masa  kampanye  tidak  dikenakan  pidana. Karena  tidak  memenuhi  unsur  “masa kampanye”
8. Dan diancancam hukuman pidan penjara paling lama 1 ( satu ) tahun dan denda paling banyak 12  juta  rupiah.  Artinya,  hukuman  ini  bersifat komulattif,  ada  pidana  penjara  dan  pidana denda yang harus diputuskan semuanya.
Melihat  dari  pasal  tersebut  di  atas,  merupakan jenis  tindak  pidana formal  yang  berakibat.  Artinya formal adalah adanya perbuatan yang dilarang, yaitu menguntungkan  atau  merugikan.  Apapila  unsur tersebut tidak terpenuhi maka seorang Kepala Desa tidak bisa diputus bersalah.
Berakibat artinya harus mengakibatkan keuntungan atau kerugian salah satu peserta pemilu. Apabila tidak menguntungkan atau merugikan maka tidak bisa dipidana.

## PENUTUP

## Kesimpulan
Pengaturan  tindak  pidana  pidana  pemilihan umum  didalam  Undang-Undang  pemilihan  umum diatur  dalam  Undang-Undang  No  7  tahun  2017 tentang  pemilihan  umum  yaitu  diatur  mulai  dari pasal 488 sampai dengan pasal 554 yang mengatur 66 (enam puluh enam) tindak pidana pemilu. Aspek hukum  pidana  pemilu  yang  berkaitan  dengan seseorang  yang  sedang  menjabat  sebagai  kepala desa diatur dalam Pasal 490 Undang Undang No. 17 Tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum  Yang berbunyi “Setiap kepala desa atau sebutan lain yang
dengan  sengaja  membuat  keputusan  dan/atau melakukan  tindakan  yang  menguntungkan  atau merugikan  salah  satu  Peserta  Pemilu  dalam  masa Kampanye,  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling lama  1  (satu)  tahun  dan  denda  paling  banyak  Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”.
Pertanggungjawaban  tindak  pidana  pemilu dalam  Undang-Undang  No  7  tahun  2017  yang didasarkan  dengan  adanya  unsur  kesalahan  yakni dengan sengaja melakukan perbuatan tindak pidana pemilu  dan  mengetahui  bahwa  perbuatan  tersebut dilarang oleh hukum yang berlaku di Indonesia, dan kesengajaan dalam melakukan perbuata pidana yang dimana  bahwa  terdakwa  dalam  keadaan  sehat jasmani dan rohani dalam melakukan tindak pidana pemilihan  umum,  kemampuan  terdakwa  untuk bertanggung jawab, tidak ada alasan pembenar dan pemaaf  bagi  terdakwa  yang  melakukan  tindak pidana pemilu.

## REFERENSI
Chazawi,  Adami.  2010. Pelajaran  Hukum  Pidana Bagian 1. Jakarta: Rajawali Pers
E.Y.  Kanter  dan  SR.  Sianturi,  1982. Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan
Penerapannya .  Jakarta  :  Alumni  Ahaem-
Pthaem. Harefa, Y, dkk,. 2020 “Urgensi Pembentukan Badan Peradilan  Khusus  Dalam  Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada Langsung”,
Nommensen Journal of Legal Opinion , 1(01), pp. 139-152. doi: 10.51622/njlo.v1i01.342. Jurdi,  Fajlurrahman.  2018. Pengantar  Hukum Pemilihan Umum. Jakarta: Kencana
Kanter dan Sianturi. 2002 Asas-Asas Hukum Pidana Di  Indonesia  dan  Penerapanny .  Jakarta: Storia Grafika.
Marzuki,  Peter  Mahmud.  2010.  Penelitian  Hukum.
Jakarta,:Kencana Prenada
Nandang  Sambas  dan  Ade  Mahmud.  2019.
Perkembangan  Hukum  Pidana  dan  Asas- Asas  Dalam  RKUHP ,  Bandung,  Refika Aditama Prakoso,  Djoko.  1987. Tindak  Pidana  Pemilu . Jakarta: Sinar Harapan Ridwan  HR.  2014. Hukum  Administrasi  Negara . Jakarta. RajaGrafindo Persada Saleh,  Roeslan.  2002. Pikiran-pikiran  Tentang
Pertanggungjawaban Pidana . Jakarta: Ghalia Indonesia..
Simamora,  Janpatar.  2011 .Jurnal  Mimbar  Hukum
Fakultas  Hukum  Universitas  Gadjah  Mada, Vol. 23, No. 1 (2011): 221-236). Sudarsono. 1992 . Kamus Hukum Cetakan Pertama . Jakarta: PT. Rineka Cipta,. Sudarto.  1991. Hukum  Pidana  I ,  Semarang: Yayasan Sudarto Universitas Dipenogoro
Sulaeman,  Zulkifli.  2010. Demokrasi  Untuk Indonesia .  Jakarta:  PT  Kompas  Media Nusantara

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-undang    Nomor  7  Tahun  2017  tentang Pemilihan Umum