## PENGARUH PENERAPAN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (SIPKD) TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA BADAN KEUANGAN DAERAH SETDA PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

## Martha Nathasya Lotu
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana lotuthasya76@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  dilakukan  pada  Kantor  Badan  Keuangan  Daerah  Nusa  Tenggara  Timur. Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  adanya  pengaruh  antara  penerapan  Sistem Informasi  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (SIPKD)  terhadap  kualitas  laporan  keuangan pemerintah  daerah  pada  Badan  Keuangan  Daerah  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur  secara  parsial. Jumlah  sampel  dalam  penelitian  ini  ada  43  yang  merupakan  staf  yang  terlibat  langsung  dalam penerapan SIPKD, peneliti mengambil sampel menggunakan metode purposive sampling. Teknik pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  kuesioner.    Teknik  analisis  data  dalam penelitian  ini  menggunakan  analisis  regresi  linear  sederhana.  Berdasarkan  hasil  analisis  secara parsial diketahui Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) berpengaruh terhadap kualitas  laporan  keuangan  dengan  koefisien  determinasi  sebesar  15%    sedangkan  85%  lainnya dipengaruhi faktor lain.
Kata kunci :  Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIPKD), Kualitas Laporan Keuangan.

## ABSTRACT
This  research  was  conducted  at  the  Office  of  the  Regional  Finance  Agency  of  East Nusa Tenggara. The purpose of this study was to determine the effect of the implementation of the Regional Financial Management Information System (SIPKD) on the quality of local government financial reports at the Regional Finance Agency of East Nusa Tenggara Province partially. The number  of  samples  in  this  study  were  43  who  were  staff  who  were  directly  involved  in  the implementation  of  SIPKD,  the  researchers  took  samples  using  the  purposive  sampling  method. Data collection techniques in this study using a questionnaire. The data analysis technique in this study  used  simple  linear  regression  analysis.  Based  on  the  results  of  the  partial  analysis,  it  is known that the Regional Financial Management Information System (SIPKD) affects the quality of financial reports with a coefficient of determination of 15% while the other 85% is influenced by other factors.
Keywords: Regional Financial Information System, Quality Of Financial Reports.

## PENDAHULUAN
Kemajuan  di  bidang  ilmu  pengetahuan dan  teknologi  informasi  serta  komunikasi mengalami  perkembangan  yang  sangat  pesat. Hampir  di  seluruh  bidang  kehidupan  manusia baik  dalam  kehidupan  sehari-hari  atau  untuk organisasi,  tidak  lepas  dari  yang  namanya teknologi dan informasi. Menurut Information Technology  Association  of  America (ITAA) teknologi  informasi  adalah  suatu  studi, perancangan,  pengembangan,  implementasi, dukungan  dan  manajemen  sistem  informasi berbasis komputer. Teknologi informasi memanfaatkan komputer elektronik dan perangkat  lunak  komputer  untuk  mengubah, menyimpan, melindungi, memproses, memindahkan,  dan  memperoleh  informasi (Martasari, 2017). Semakin
pentingnya Teknologi Informasi  (TI)  bagi  keberhasilan  organisasi secara  keseluruhan  memperluas  peran  dan fungsi  sistem  informasi.  Adanya  penggunaan TI  dalam  pengelolaan  pemerintah,  otomatis juga  menuntut  para  aparatur  harus  mengubah dalam menyelesaikan pekerjaannya dari semula manual menuju komputerisasi. Terjadi perubahan  yang  terkait  dengan  laporan- laporan  yang  harus  dibuat  para  pengelola keuangan  (bendahara,  pejabat  penatausahaan keuangan  SKPD,  pejabat  pelaksana  teknis kegiatan) serta diharuskannya proses akuntansi berupa jurnal dan buku  besar dalam menghasilkan  laporan  keuangan  masing- masing  SKPD. Semakin banyak  dan  rumitnya tugas  para  pengelola  keuangan  daerah, kebutuhan akan penggunaan teknologi informasi  adalah  suatu  keharusan.  Maka dengan  demikian  dapat  dipastikan  bahwa tugas  para  pengelola  keuangan  jauh  lebih banyak  dan  rumit  dibandingkan  dengan peraturan sebelumnya. Terlaksananya penggunaan  teknologi  informasi,  tugas-tugas para pengelola keuangan daerah akan semakin terbantu  dan  dapat  menghasilkan  formulir- formulir maupun laporan-laporan yang dibutuhkan oleh pimpinan SKPD secara akurat dan  tepat  waktu.  Penggunaan  teknologi informasi  di  dalam  pengelolaan  keuangan daerah  telah  diakomodir  dalam  (BPK,  2006) yang memperkenankan dipergunakannya
aplikasi  komputer  dalam  mengelola  keuangan daerah  sehingga  dapat  menghasilkan  sistem informasi  pengelolaan  keuangan  daerah. Penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian (Rohiman  et  al.,  2019)  bahwa  penerapan SIPKD  berpengaruh  terhadap  kualitas  laporan keuangan.  Semakin  efektif  penerapan  SIPKD maka  lebih  semakin  berkualitas  laporan keuangan.  Demi  mempermudah  pengelolaan keuangan  daerah,  dibuatlah  suatu  sistem  yaitu Sistem  Informasi  Pengelolaan  Keuangan Daerah  (SIPKD).  Berdasarkan  Surat  Edaran Mendagri  Nomor  SE.900/984/BAKD  tanggal 21  September  2006,  Provinsi  Nusa  Tenggara Timur  ditunjuk  sebagai  salah  satu  Daerah Media Inkubator atas pelaksanaan SIPKD, dan penerapan  sistem  ini  telah  dilaksanakan  sejak tahun  2011  pada  Badan  Keuangan  Daerah SETDA  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur, selanjutnya  sesuai  Surat  Edaran  Menteri Dalam  Negeri  SE.900/122/BAKD  perihal Petunjuk  Teknis  Pelaksanaan  Pengembangan dengan Implementasi SIPKD Regional Sistem Informasi  Keuangan  Daerah,  bahwa  tujuan utama kegiatan SIPKD Regional SIKD adalah dalam rangka mengembangkan dan mengimplementasikan Aplikasi Keuangan Daerah  berdasarkan  kebutuhan  dan  kondisi daerah  sesuai  dengan  sistem  pengelolaan keuangan daerah yang berlaku.
Namun  secara  umum,  Badan  Keuangan Daerah  Setda  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur telah  melaksanakan  sesuai  dengan  prosedur, tetapi  dalam  kenyataannya  SKPD  belum  bisa membuktikan  kebenaran  yaitu  mampu  untuk menghasilkan  kualitas  laporan  keuangan pemerintah  yang  baik.  Padahal  dalam  sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD)  merupakan  suatu  alat  yang  penting digunakan  untuk  mencapai  tujuan  pemerintah dalam  memberikan  informasi  keuangan  yang merupakan  bagian  dari  sistem  informasi manajemen  pemerintah  daerah.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  masih  belum  dapat dipastikan penggunaan Aplikasi SIPKD memiliki pengaruh terhadap kualitas pengelolaan keuangan daerah atau tidak. Oleh karena  itupeneliti  tertarik  untuk  meneliti  lebih jauh  tentang  “Pengaruh  Penerapan  Sistem Informasi  Pengelolaan  Keuangan  Daerah (SIPKD) Terhadap Kualitas Laporan
Keuangan  Pada  Badan  Keuangan  Daerah SETDA  Pemerintah  Provinsi  Nusa  Tenggara Timur”.

## KAJIAN TEORI

## Technology Acceptance Model (TAM)
Model TAM adalah teori sistem informasi yang memuat model mengenai sikap individu  untuk  menerima  dan  menggunakan teknologi. Teori TAM diadopsi dari Theory of Reasoned  Action (TRA),  yaitu  teori  yang menjelaskan bahwa persepsi seseorang terhadap  sesuatu  akan  menentukan  sikap  dan perilaku  orang  tersebut.  TAM  pertama  kali diperkenalkan  oleh  Davis  pada  tahun  1989. Teori  ini  menjelaskan  bahwa  terdapat  dua faktor  yang  mempengaruhi  perilaku  personal untuk  menerima  dan  menggunakan  teknologi. Dua  faktor  tersebut  adalah  kemudahan penggunaan ( ease of use ) dan kebermanfaatan ( usefulness ).
1. Persepsi  Kemudahan  Penggunaan  ( Ease  of Use Perceived)
Dalam  Davis  (1989)  disebutkan  bahwa “ ease ”  artinya  “ freedom  from  difficulty  or great  effort ”.  Selanjutnya  “ ease  to  use perceived ” didefinisikan “ the  degree  to  which a  person  believes  that  using  a  particular system  would  be  free  of  effort ”.  Jika diaplikasikan untuk Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, maka
maksudnya  pengguna  meyakini  kalau  Sistem Informasi  Pengelolaan  Keuangan  Daerah tersebut mudah dalam penggunaannya sehingga  tidak  memerlukan  usaha  keras  dan akan terbebas dari kesulitan.
2. Persepsi Kebermanfaatan ( Usefulness
Perceived)
Dalam  Davis  (1989)  disebutkan  bahwa “ the  degree  to  which  a  person  believes  that using  a  particular  system  would  enhance  his or her job performance ”. Hal ini dimaksudkan bahwa  pengguna  percaya  bahwa  dengan menggunakan  Sistem  Informasi  Pengelolaan Keuangan Daerah akan meningkatkan
kinerjanya.

## Sistem  Informasi  Pengelolaan  Keuangan Daerah (SIPKD)
Sistem  informasi  pengelolaan  keuangan daerah  dibuat oleh  Departemen  Dalam  Negeri (Depdagri)  yang  diatur  dalam  (Peraturan Pemerintah  Nomer  58  Tahun  2005)  tentang Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  dan dilakukan  perubahan  dua  kali,  yaitu  pada peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor :  59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13 Tahun  2006  Tentang  Pedoman  Pengelolaan Keuangan Daerah Menteri, 2007 dan Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  21 Tahun  2011  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13 Tahun  2006  Tentang  Pedoman  Pengelolaan Keuangan  Daerah  Dengan,  2011  dengan tujuan  agar  dapat  mempercepat  transfer  data dan efisiensi dalam menyatukan data keuangan daerah. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) merupakan  seperangkat  aplikasi  terpadu  yang dipergunakan  sebagai  alat  bantu  dalam meningkatkan efektivitas
implementasi berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan  daerah  yang  didasarkan  pada  asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel.
Aplikasi SIPKD merupakan aplikasi yang digunakan  sebagai  alat  bantu  dalam  proses- proses  yang  terjadi  dalam  pengelolaan keuangan daerah pada tingkat SKPD.
Jika heading anda  melebihi  satu,  gunakan level  kedua  heading  seperti  di  bawah  ini. Pengutipan  dilakukan  dengan  mencantumkan. Nama  penulis  dan  tahun  penerbitan  mengikuti kalimat. Penomoran harus diberikan pada gambar (gambar,  grafik,  foto  dan  peta),  tabel  dan persamaan matematika berdasarkan urutannya Hipotesis
Ho:  Sistem  Informasi  Pengelolaan  Keuangan Daerah tidak memiliki pengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan.
Ha:  Sistem  Informasi  Pengelolaan  Keuangan Daerah  mempunyai  pengaruh  terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

## METODE PENELITIAN

## Pendekatan Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan deskriptif kuantitatif.

## Jenis dan Sumber Data
Jenis  data  yang  diambil  dalam  penelitian  ini adalah  data  kuantitatif.  Sumber  data  yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.
Populasi dan Sampel Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan  pegawai  dalam  pelaksanaan  tugas Badan  Keuangan  Daerah  Provinsi  NTT.  Sampel diperoleh dengan purposive sampling yaitu teknik sampel  dengan  pertimangan  tertentu,  dimana kriteria dalam penelitian  ini  antara  lain: yaitu staf yang  terlibat  langsung  dalam  penerapan  aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah. Oleh karena jumlah populasi dalam penelitian ini diketahui jumlahnya, maka dalam menentukan sampel dapat digunakan rumus berikut:
R 2 = (0,387) 2 x 100% = 0,149769 x 100% = 14,97% dibulatkan (15%)

## Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini dilakukan  dengan  cara  mengajukan  daftar pertanyaan berupa kuesioner kepada responden.  Skala  yang  digunakan  dalam pengukuran ini adalah skala likert.

## Teknik Analisis Data
Analisis  data  menggunakan  analisis statistik deskriptif, analisis regresi, uji kualitas, analisis  regresi  sederhana,  dan  pengujian hipotesis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Gambaran Umum Objek Penelitian
Badan  Keuangan  Daerah  Provinsi  Nusa Tenggara Timur
Badan  Keuangan  didirikan  berdasarkan Surat  Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri tanggal  1  Februari  1954  nomor:  UP.50/I/39- 544  dengan  nama  Kantor  Pejabat  Sementara (PS)  Kepala  Daerah  Tingkat  1  NTT  yang termasuk  didalamnya  Bagian  Keuangan. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur  Nomor: UP.I/I/I  ND  tahun  1955  maka  terbentuklah Badan  Keuangan  yang  pada  saat  itu  dipimpin oleh  W.  A.  Tomodok  Asisten  Wedana Golongan  E2/PGPN  1955  mantan  pegawai keuangan  dari  kantor  Gubernur  di  Singaraja. Pada  saat  peneliti  melakukan  penelitian  ini, kepala  Badan  Keuangan  Setda  Provinsi  Nusa Tenggara  Timur  dipimpin  oleh  Drs.  Zakarias Moruk, MM.
Gambaran  Susunan  Organisasi  Badan Keuangan Daerah
Gambaran  Susunan  Organisasi  Badan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut: 1. Kepala Badan, 2. Sekretariat,
3. Bidang Anggaran,
4. Bidang Perbendaharaan,
5. Bidang Akuntansi dan Pelaporan,
6. Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten /Kota .
Struktur  Organisasi  Badan  Keuangan Daerah
Adapun  struktur  organisasi  maupun personalia Jabatan Struktural Badan Keuangan Daerah  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur digambarkan sesuai gambar berikut ini:
Gambar  1. Struktur  organisasi  dan  personalia jabatan  struktural  badan  keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

## Gambaran Umum Responden Penelitian
Responden  dalam  penelitian  ini  adalah pegawai  yang  bekerja  pada  Kantor  Badan Keuangan  Daerah  Nusa  Tenggara  Timur, beralamat  di  jalan  El  Tari.  Jumlah  kuesioner yang  disebarkan  43  kuesioner.  Jumlah responden  ini  dinilai  cukup  memadai  sebagai sampel penelitian karena memenuhi persyaratan sampel besar, yaitu lebih dari tiga puluh subjek penelitian.

## Karakteristik Responden
Responden dalam penelitian ini dikategorikan  berdasarkan  jenis  kelamin  dan usia.  Kuesioner  penelitian  ini  dibuat  dan disebar  secara  langsung  oleh  peneliti  dan  data kuesioner  dapat  diolah  100%.  Demografi responden  yang  dibahas  pada  bagian  ini mencakup jenis kelamin dan usia responden.
a) Karakteristik responden Berdasarkan
Jenis Kelamin Pendeskripsian  pertama  yang  dilakukan yaitu  dari  data  jenis  kelamin.  Jenis kelamin  dalam  penelitian  ini  dibagi menjadi  2  kategori  yaitu  perempuan  dan laki-laki.
2. Karakteristik  Responden  Berdasarkan Usia Pendeskripsian  kedua  yang  dilakukan yaitu  dari  data  usia.  Usia  termuda  berada pada 25 tahun dan usia tertua berada pada 55 tahun. Data usia 43 orang responden.

## Statistik deskriptif
Penerapan  variabel  sistem  informasi pengelolaan  keuangan  daerah  memiliki  nilai minimum  47, nilai  maksimum  sebesar  71  dan dan  nilai  rata-rata  sebesar  61,28.  Variabel kualitas  laporan  keuangan  mempunyai  nilai minimum  44, nilai  maksimum  sebesar  60  dan nilai rata-rata sebesar 56,51. Jawaban responden mengenai kualitas laporan keuangan lebih rendah rata-ratanya dibandingkan dengan penerapan SIPKD sehingga  penerapan  SIPKD  memiliki  nilai rata-rata  tertinggi.  Hal  ini  menggambarkan bahwa terdapat pengaruh mengenai penerapan sistem  pengelolaan  keuangan  daerah  terhadap kualitas laporan keuangan.

## Uji Kualitas Data
1. Uji Validitas
hasil  dari  uji  validitas  variabel  X  Sistem Informasi  Pengelolaan  Keuangan  Daerah bahwa  tidak  terdapat  butir  pernyataan yang tidak valid karena item variabel telah memenuhi syarat validitas dengan memiliki signifikansi < 0,005.
2. a. Uji Reabilitas SIPKD koefisien  reliabilitas  instrumen  Sistem Informasi  Pengelolaan  Keuangan  Daerah (X)  memenuhi  syarat  untuk  reliabilitas karena memiliki korelasi > dari 0,60 atau di  atas  60%  dengan  menunjukkan cronbach alpha sebesar 0,894. b.  Uji  Reabiltas  Kualitas  Laporan Keuangan koefisien  reliabilitas  instrumen  Kualitas Laporan  Keuangan  (Y)  memenuhi  syarat untuk reliabilitas karena memiliki korelasi  >  dari  0,60  atau  di  atas  60% dengan  menunjukkan cronbach  alpha sebesar 0,956.
3. Uji t Perumusan Hipotesis
Ho:  Tidak  Ada  Pengaruh  Antara  Sistem Pengelolaan  Keuangan  Daerah  Terhadap Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah Daerah  pada  Badan  Keuangan  Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Ha:    Ada  Pengaruh  Antara  Sistem Pengelolaan  Keuangan  Daerah  Terhadap Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah Daerah  pada  Badan  Keuangan  Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
a) Penetapan Kriteria Besarnya nilai t tabel untuk taraf signifikan 5% db = 41 (db = N – 2 untuk N =43) yaitu
1,68288. b). Hasil t hitung Hasil t hitung diperoleh dengan menggunakan SPSS 26.0 for windows yaitu sebesar 2,686.
c) Pengambilan Keputusan Jika  t  hitung  lebih  besar  dari  t  table  maka Ha  diterima  dan  Ho  ditolak.  Dari  hasil perhitungan  t  hitung  sebesar  2,686  di  atas dibandingkan dengan t tabel (db = 41) yaitu 1,68288 taraf signifikan 5%, jadi t hitung > t  tabel  maka  Ha  diterima  dan  Ho  ditolak. Dengan  kata  lain  menolak  hipotesis  nol (Ho)  dan  menerima  hipotesis  alternatif (Ha) untuk pengujian kedua variabel.
d) Kesimpulan Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel  X  terdapat  pengaruh  terhadap variabel  Y.  Dari  hasil  pengujian  hipotesis tersebut  terbukti  bahwa  “Ada  Pengaruh Antara  Sistem  Pengelolaan  Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan  Pemerintah  Daerah  pada  Badan Keuangan  Daerah  Provinsi  Nusa  Tenggara
Timur”.
4. Koefisien Determinan (R 2) Setelah  r  hitung  diketahui  sebesar  0,387 maka selanjutnya untuk mengetahui seberapa  besar  pengaruh  variabel  X terhadap  variabel  Y  dengan  menggunakan koefisien  determinan  r 2 yang  dinyatakan dalam persentase.
Hasilnya sebagai berikut: R 2 = (0,387) 2 x 100% = 0,149769 x 100% = 14,97% dibulatkan (15%) besarnya  nilai  korelasi  atau  hubungan  (R) sebesar  0,387  dan  dijelaskan  besarnya
prosentase pengaruh variabel bebas terhadap  variabel  terikat  yang  disebut dengan koefisien determinasi yang merupakan  hasil  pengkuadratan  r,  dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi  R2  sebesar  0,150  yang mengandung  pengertian  bahwa  pengaruh variabel bebas (Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah) terhadap variabel terikat (Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah Daerah  pada  Badan  Keuangan  Daerah Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur)  adalah sebesar  15%  dan  selebihnya  yang  85% dipengaruhi oleh faktor lain seperti Sumber Daya  Manusia  (SDM)  yang  bertanggung jawab menjalankan sistem tersebut.

## Pembahasan Hasil Penelitian
Tugas  Pokok  dari  sebuah  Satuan  Kerja Perangkat  Daerah  (SKPD)  di  lingkungan Pemerintahan selalu dimulai dari Perencanaan, mengorganisir  sampai  dengan  memimpin  dan mengendalikan.  Asumsi  selanjutnya  adalah apabila  fungsi-fungsi  tersebut  dijalankan dengan  semestinya  maka  sasaran  yang  ingin dicapai  SKPD  tersebut  akan  tercapai  tanpa banyak mengalami kesulitan. Dalam hubungan  ini  maka  terdapat  satu  aspek  yang penting yaitu perlunya suatu sistem pendukung yang memungkinkan semua fungsi pengelolaan khususnya perencanaan, pengendalian serta pertanggungjawaban berjalan dengan baik artinya tercipta sinkronisasi  antara  satu  dengan  yang  lain. Sistem  pendukung  dimaksud  adalah  Sistem Informasi  Manajemen  (SIM).  Semakin  besar dan  kompleks  lingkup  kerja  suatu  organisasi semakin dirasakan perlunya sistem pendukung tersebut  agar  pengelolaan  dapat  berlangsung secara  efektif  dan  efisien  Sistem  dimaksud juga harus mampu memproses dan mengkomunikasikan  berbagai  informasi  yang berkaitan  dengan  Perencanaan,  Pengendalian, Implementasi
di
lapangan dan pertanggungjawaban  kepada  mereka  yang berkepentingan  yaitu  untuk  Pimpinan  untuk bahan  pengambilan  keputusan.  Dewasa  ini, Pemerintah terus menerus memperbaharui diri terkait  dengan  pelayanan  kepada  masyarakat sehingga  Sistem  Informasi  sangat  diperlukan dan  menjadi  pertimbangan  bagi  Pimpinan
dalam  pengambilan  keputusan.Terkait  dengan Sistem  Informasi  Manajemen  yang  menjadi topik  pada  SETDA  Provinsi  Nusa  Tenggara Timur  telah  menggunakan  suatu  sistem informasi yakni Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan  Daerah  (SIPKD).  Sistem  ini diadakan  oleh  Departemen  Dalam  Negeri untuk  membantu  Daerah  dalam  rangka penerapan  BPK,  2006  yakni  membangun  dan mengembangkan  perangkat  lunak  ( software ) Aplikasi  dan  perangkat  pendukung  lainnya yang memiliki akurasi yang tinggi dan mudah digunakan sesuai dengan kebutuhan Daerah.
Berdasarkan  Peraturan  Daerah  Nomor  8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat  Daerah  Provinsi  Nusa  Tenggara Timur  maka  Tugas  Pokok  Badan  Keuangan adalah  membantu  Gubernur  dalam  menyusun kebijakan  Pemerintahan  di  bidang  keuangan. Untuk membangun  kinerja sebagaimana rumusan  tugas  pokok  tersebut  diatas  maka kebijakan  di  bidang  keuangan  tersebut  adalah Penyusunan  Anggaran  Daerah,  Pelaksanaan,
Penatausahaan dan
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD di mana dalam pelaksanaannya bersifat Aspiratif, Transparan, Akuntabel  dan  Tepat  Waktu  serta  Berdaya Guna  dan  Berhasil  Guna.  Kesemuanya  itu diramu  dalam  kegiatan  prioritas    yang  harus segera dilaksanakan yakni membangun kompetensi  utama  administrasi  publik  yang mampu  menjawab  tantangan    isu-isu  yang berkembang di masyarakat sehingga Terwujudnya  tertib  pengelolaan  administrasi keuangan  daerah  yang  transparan,  akuntabel, represif  dan  berorientasi  pada  kepentingan publik  guna  peningkatan  pelayanan  prima yang didukung oleh aparat pengelola keuangan yang profesional agar dapat meningkatkan  tertib  administrasi  keuangan, meningkatkan kualitas
SDM, serta peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
Seiring  dengan  penerapan  Peraturan Pemerintah  tentang  Pengelolaan  Keuangan Daerah,  menuntut  laporan  keuangan  daerah yang  semakin     variatif  dan  informatif  yang bersifat  desentralisasi  ke  Satuan  Kerja Perangkat  Daerah  (SKPD),  adapun  kewajiban pelaporan  yang  harus  disiapkan  di  daerah seperti APBD beserta Ringkasan dan Penjabaran.    Dalam  hal  ini,  guna  mendukung
proses pengelolaan keuangan daerah yang baik dan  efektif,  peranan  sistem  informasi  dan penataan manajemen perlu dilakukan. Peranan sistem  informasi  berbasis  komputer  didukung dengan pelatihan SDM yang terkait merupakan  solusi  permasalahan  diatas.  Selain menjadi solusi permasalahan, peranan teknologi informasi juga dapat mempersingkat waktu pekerjaan dengan hasil yang akurat atau valid. Oleh karena itu dibuat suatu sistem yaitu SIPKD  yang  merupakan  seperangkat  Sistem Aplikasi  yang  terintegrasi,    yang  digunakan sebagai  alat  bantu  dalam  meningkatkan efisiensi dan efektivitas implementasi berbagai regulasi bidang Pengelolaan Keuangan Daerah yang  didasarkan  asas  Efisiensi,  Ekonomis, Transparan,  Efektivitas  dan  Akuntabilitas.
Berdasarkan
SE. Mendagri
Nomor
900/984/BAKD  Tanggal  21  September  2006, Provinsi  NTT  ditunjuk  sebagai  salah  satu Daerah  Media  Inkubator  atas  pelaksanaan SIPKD,  dan  penerapan  sistem  ini  telah dilaksanakan  sejak  tahun  2011  pada  Badan Keuangan  SETDA  Provinsi  Nusa  Tenggara Timur.
Sistem  Informasi  Pengelolaan  Keuangan Daerah  (SIPKD)  merupakan  seperangkat aplikasi  terpadu  yang  dipergunakan  sebagai alat  bantu  dalam  meningkatkan  efektivitas implementasi berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang didasarkan pada asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel. Asas-asas ini  sejalan  dengan  indikator  kualitas  laporan keuangan yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan  dan  mudah  dipahami.  Adanya sistem informasi pengelolaan keuangan daerah pada  Badan  Keuangan  Daerah  SETDA Pemerintah  Provinsi  NTT  sudah  dapat membantu  dalam  rangka  percepatan  transfer data  dan  efisiensi  dalam  penghimpunan  data keuangan  daerah.  Berdasarkan  pengujian hipotesis,  hasil  menunjukkan  bahwa  terdapat pengaruh sistem informasi pengelolaan keuangan  daerah  terhadap  kualitas  laporan keuangan.  Oleh  karena  itu,  SIPKD  sangat mempengaruhi  dalam  menghasilkan  laporan keuangan yang akurat.
SIPKD meningkatkan
kualitas
implementasi berbagai regulasi bidang pengelolaan  keuangan  daerah  maka  sangat
ditunjang  oleh  faktor  peningkatan  kualitas sumber daya manusia (SDM) dan penyempurnaan sistem yang berjalan sehingga SIPKD berjalan secara efektif dan efisien serta menghasilkan  laporan  informasi  keuangan dengan  akurat  dan  tepat  waktu.  Berdasarkan teori  TAM  pada  sikap  individu  terdapat  dua faktor  untuk  menerima  dan  menggunakan teknologi, yang pertama kemudahan penggunaan ( easy of use) dan kebermanfaatan ( usefulness). Kemudahan penggunaan, maksudnya  pengguna  meyakini  kalau  sistem informasi pengelolaan keuangan daerah tersebut mudah dalam penggunaannya sehingga  tidak  memerlukan  usaha  keras  dan akan  terbebas  dari  kesulitan.  Kebermanfaatan ini  membentuk  suatu  kepercayaan  untuk pengambilan keputusan apakah jadi menggunakan  sistem  informasi  ini  atau  tidak. Hal  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang dilakukan  oleh  Subekti,  dkk  (2016),  Yusup (2016),  Widayanti  (2019),  Effendi  (2019)  dan Prabowo  (2019)  yang  menyatakan  bahwa terdapat  pengaruh  dari  Sistem  Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan yang baik.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pembahasan  yang  telah  diuraikan  pada  bab sebelumnya,  maka  dalam  hasil  penelitian  ini dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  terdapat pengaruh penerapan Sistem Informasi
Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  yang menunjukkan  jika  program  Sistem  Informasi Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (SIPKD)  telah diterapkan  dengan  baik  maka  akan  dihasilkan laporan  keuangan  yang  efisiensi,  ekonomis, efektif, transparan, akuntabel, auditabel, akurat dan  tepat  waktu.  Oleh  karena  itu  dibuat  suatu sistem yaitu SIPKD yang merupakan seperangkat Sistem Aplikasi yang terintegrasi, yang  digunakan  sebagai  alat  bantu  dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas implementasi berbagai regulasi bidang
Pengelolaan Keuangan Daerah yang didasarkan asas Efisiensi, Ekonomis,
Transparan,  Efektivitas  dan  Akuntabilitas.
Berdasarkan SE. Mendagri Nomor
900/984/BAKD  Tanggal  21  September  2006, Provinsi  NTT  ditunjuk  sebagai  salah  satu Daerah  Media  Inkubator  atas  pelaksanaan SIPKD,  dan  penerapan  sistem  ini  telah dilaksanakan  sejak  tahun  2011  pada  Badan Keuangan  SETDA  Provinsi  Nusa  Tenggara Timur.
Sistem  Informasi  Pengelolaan  Keuangan Daerah  (SIPKD)  merupakan  seperangkat aplikasi  terpadu  yang  dipergunakan  sebagai alat  bantu  dalam  meningkatkan  efektivitas implementasi berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang didasarkan pada asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel. Asas-asas ini  sejalan  dengan  indikator  kualitas  laporan keuangan yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan  dan  mudah  dipahami.  Adanya sistem informasi pengelolaan keuangan daerah pada  Badan  Keuangan  Daerah  SETDA Pemerintah  Provinsi  NTT  sudah  dapat membantu  dalam  rangka  percepatan  transfer data  dan  efisiensi  dalam  penghimpunan  data keuangan  daerah.  Berdasarkan  pengujian hipotesis,  hasil  menunjukkan  bahwa  terdapat pengaruh sistem informasi pengelolaan keuangan  daerah  terhadap  kualitas  laporan keuangan.  Oleh  karena  itu,  SIPKD  sangat mempengaruhi  dalam  menghasilkan  laporan keuangan yang akurat.
SIPKD meningkatkan kualitas
implementasi berbagai regulasi bidang pengelolaan  keuangan  daerah  maka  sangat ditunjang  oleh  faktor  peningkatan  kualitas sumber daya manusia (SDM) dan penyempurnaan sistem yang berjalan sehingga SIPKD berjalan secara efektif dan efisien serta menghasilkan  laporan  informasi  keuangan dengan  akurat  dan  tepat  waktu.  Berdasarkan teori TAM pada

## Saran
1. Diharapkan  bagi  Badan  Keuangan Daerah  Setda  Pemerintah  Provinsi NTT  lebih  meningkatkan  kinerja pegawai dengan memperkuat computer attitude, dengan memberikan pengarahan untuk pegawainya dapat menerima teknologi
(menggunakan  komputer)  sehingga meningkatkan  kemampuan  pegawai dalam  menggunakan  komputer  dan sistem  yang  ada  dengan  memberikan pelatihan-pelatihan,  karena  dengan penerimaan atau penggunaan teknologi dapat meningkatkan kemampuan  agar  dapat  membantu dalam  menjalankan  tugas-tugasnya dengan  hasil  kerja  yang  berkualitas, tepat  waktu  dan  efektif  dengan  cara yang  mudah  dan  tidak  menemui kesulitan ataupun kendala.
2. Diharapkan  bagi  peneliti  selanjutnya untuk  dapat  menggunakan  metode kualitatif  agar  dapat  dengan  jelas menggambarkan dengan lengkap menemukan informasi terkait pengaruh  penerapan  SIPKD  dapat menggunakan  variabel  lain  selain
SIPKD  seperti  pengendalian  intern, Sumber  Daya  Manusia  (SDM),  dan kinerja pegawai.

## DAFTAR PUSTAKA
BPK.  (2006). Peraturan  Menteri  Dalam
Negeri  (Permendagri)  No.  13  Tahun 2006  tentang  Pedoman  Pengelolaan Keuangan Daerah. 1–73. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details /126455/permendagri-no-13-tahun-2006 Martasari,  N.  (2017).  Penggunaan  Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kineerja Pegawai Pada Organisasi Perangkat Daerah (Pemerintah  Kabupaten  Gresik. Jurusan Akuntansi  Fakultas  Ekonomi  Dan  Bisnis Universitas Jember, Jawa Timur .
Mursyidi.  (2009). Akuntansi  Pemerintahan  di
Indonesia . PT Refika Aditama.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor :  59 Tahun  2007 Tentang  Perubahan  Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13  Tahun  2006  Tentang  Pedoman Pengelolaan Keuangan  Daerah  Menteri . (2007). 1–13.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  21 Tahun  2011 Tentang  Perubahan  Kedua Atas  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan  Daerah  Dengan . (2011).
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik Indonesia  Nomor  33  Tahun  2017 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran  Pendapatan  Dan  Belanja Daerah . (N.D.). https://www.fairportlibrary.org/images/fi les/RenovationProject/Concept_cost_esti mate_accepted_031914.pdf
Peraturan  Pemerintah  Nomer  58  Tahun  2005.
(2005).  Tentang  Pengelolaan  Keuangan Negara/Daerah. 09  Desember ,  105. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details /49730/pp-no-58-tahun-2005 Rohiman,  A.,  Prijanto,  D.,  Prabowo,  A., Ratdomopurbo, A., Setiawan, R., Effendi,  M.,  &  Wahyudi,  E.  (2019). Geochemical Characteristics of Volcanic Rocks  from  Mt.  Masurai’s  Caldera, Jambi,  Indonesia. Journal  of  Physics: Conference Series , 1204 (1).
https://doi.org/10.1088/1742- 6596/1204/1/012070
Yusup  Maulana.  (2016).  Pengaruh  Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan. Bandung. Jurnal  Ekonomi,  Bisnis  &
Entrepreneurship , 10 (2), 149–160.