## UNES Journal of Swara Justisia
e-ISSN: 2579-4914 | p-ISSN: 2579-4701 https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/index DOI: https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i3

## Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Jalanan (Studi Kasus di Dinas Sosial  Kota Semarang)
Assyifa Mahend Zaradiva 1* , Wenny Megawati 2
1,2 Universitas Stikubank, Semarang, Indonesia
* Corresponding Author: assyifamahendzaradiva@mhs.unisbank.ac.id
Info Artikel Abstrak Diterima, 12/08/2023 Eksploitasi  anak  jalanan  merupakan  salah  satu  jenis  tindak  pidana  yang  sering terjadi  akhir-akhir  ini,  banyak  anak  jalanan  yang  kehilangan  haknya  dan  tidak memiliki  perlindungan  yang  layak  dari  keluarga,  komunitas,  atau  pemerintah.
Dalam  rangka  meningkatkan  perlindungan  terhadap  anak,  khususnya  anak jalanan,  maka  melalui  peran  Dinas  Sosial  Kota  Semarang  memberikan perlindungan  terhadap  eksploitasi.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  mengetahui peran  Dinas  Sosial  Kota  Semarang  dalam  upaya  penanganan  dan  memberikan perlindungan  hukum  serta  hambatan  Dinas  Sosial  Kota  Semarang  dalam memberikan  perlindungan  hukum  terhadap  anak  jalanan  sebagai  korban eksploitasi.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  yuridis  sosiologis,  merupakan metode penelitian yang berpegang pada hukum dan mengacu pada hal nyata dan penerapan  dalam  masyarakat.  Data  penelitian  ini  diperoleh  melalui  wawancara Dinas Sosial Kota Semarang. Hasil Penelitian yang didapat bahwa peran Dinas Sosial  Kota  Semarang  dalam  memberikan  perlindungan  hukum  kepada  korban eksploitasi  yaitu  melalui  tahapan  implementasi  Perda  Nomor  5  Tahun  2014 terdiri pengendalian sewaktu-waktu, penampungan sementara, pendekatan awal, pengungkapan  dan  pemahaman  masalah  (assesment),bimbingan  sosial  dan pemberdayaan,  dan  rujukan.  Hambatan  Dinas  Sosial  Kota  Semarang  dalam memberikan  perlindungan  hukum  terhadap  anak  korban  kekerasan  seksual diantaranya komunikasi, Dinas Sosial Kota Semarang seringkali kesulitan dalam pendekatan terhadap anak yang terjaring razia.
Direvisi, 08/09/2023 Dipublikasi, 01/10/2023
Kata Kunci:
Perlindungan, Eksploitasi Anak Jalanan, Dinas Sosial
Kota Semarang

## Abstract
Keywords: Protection, Exploitation of Street Children, Social Service Semarang City Exploitation  of  street  children  is  a  type  of  crime  that  often  occurs  these  days, many  street  children  have  lost  their  rights  and  do  not  have  proper  protection from their family, community or government. In order to increase the protection of  children,  especially  street  children,  through  the  role  of  the  Semarang  City Social Service, they provide protection against exploitation. The purpose of this study was to find out the  role of the Semarang City Social Service in efforts to handle and provide legal protection and the obstacles the Semarang City Social Service  had  in  providing  legal  protection  for  street  children  as  victims  of exploitation.  This  study  uses  a  sociological  juridical  method,  which  is  a research  method  that  adheres  to  the  law  and  refers  to  real  things  and  their application in society. The research data was obtained through interviews with the Semarang City Social Service. The research results obtained that the role of the  Semarang  City  Social  Service  in  providing  legal  protection  to  victims  of exploitation  is  through  the  implementation  stages  of  Regional  Regulation Number  5  of  2014  consisting  of  occasional  control,  temporary  shelter,  initial approach,  disclosure  and  understanding  of  problems  (assessment),  social guidance  and  empowerment,  and  referrals.  Obstacles  to  the  Semarang  City Social  Service  in  providing  legal  protection  to  child  victims  of  sexual  violence include communication, the Semarang City Social Service often has difficulties in approaching children caught in raids

## PENDAHULUAN
Seiring  dengan  berkembangnya  zaman  dan  cepatnya  pertumbuhan  arus  globalisasi, Indonesia  masih  menghadapi  berbagai  hambatan/permasalahan  yang  ada,  salah  satunya adalah mengenai kondisi ekonomi yang kurang stabil. Situasi yang kurang stabil ini ditambah dengan permasalahan urbanisasi yang tidak merata di Indonesia. Hal ini dapat menyebabkan berbagai  permasalahan  sosial  yang  berujung  pada  kemiskinan  dalam  struktur  masyarakat  di Indonesia.  Selain  itu,  kemiskinan  dapat  juga  menimbulkan  permasalahan  yang  lain  yakni peningkatan  anak  jalanan  di  setiap  tahun  yang  menyebabkan  tidak  terpenuhinya  kebutuhan anak.
Dalam Pasal 34 ayat 1 UUD 1945 menyatakan bahwa: “Fakir Miskin dan anak-anak terlantar itu dipelihara oleh negara.” Artinya  bahwa  pembinaan  dan  pemeliharaan  anak-anak  terlantar  termasuk  anak jalanan menjadi tanggung jawab Pemerintah. Pada hakikatnya, hak asasi anak terlantar dan  anak  jalanan  memiliki  hak  yang  sama  dengan  hak  asasi  anak-anak  yang  lain seperti yang tercantum dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Pengesahan Convention on The Right of the Child (Konvensi tentang hak-hak Anak).
Anak jalanan adalah seseorang atau sekumpulan anak-anak, remaja, dan juga manusia dewasa  yang  beraktivitas  dan  hidup  secara  bebas  di  jalanan.      Anak  jalanan  identik  dengan anak-anak  yang  menghabiskan  sebagian  besar  waktunya  berada  di  jalanan.  Anak  jalanan adalah  anak-anak  yang  tersisih,  termarginalisasi,  serta  teralienasi  dari  afeksi  atau  kasih sayang  karena  keadaan  yang  memaksanya  untuk  melakukan  aktivitas  tertentu,  seperti melakukan aktivitas ekonomi dan aktivitas keseharian.
Permasalahan  terkait  anak  jalanan  merupakan  permasalahan  umum  yang  terjadi  dan sering  dijumpai  di  berbagai  negara,  termasuk  di  Indonesia.  Permasalahan  ini  merupakan permasalahan  sosial  yang  cukup  sulit  untuk  terpecahkan  karena  biasanya  menyangkut permasalahan  secara  struktual.  Lebih  Lanjut,  permasalahan  terkait  anak  jalanan  dapat menimbulkan berbagai permasalahan baru di berbagai sektor yang tentunya memiliki banyak dampak  dan  dapat  menimbulkan  permasalahan  pada  diri  anak  itu  sendiri.  Tak  jarang  anak jalanan  sering  mendapat  kekerasan,  eksploitasi,  dan  kurangnya  kasih  sayang  dari  orang  tua sehingga  menyebabkan  anak  jalanan  tersebut  terpaksa  putus  sekolah  dan  tidak  dapat melakukan  aktivitas  seperti  teman  sebaya  yang  lain.  Hal  ini  dapat  mempengaruhi perkembangan psikis mereka sebagai anak yang hidup di jalanan.
Anak  jalanan  sangat  rentan  mengalami  eksploitasi,  baik  itu  dari  orang  tua  ataupun pihak  lain,  seperti  mandor  dan  pemilik  usaha  tempat  anak  jalanan  (pihak  yang  menjadikan anak jalanan sebagai ladang bisnis dan usaha mereka). Eksploitasi anak secara umum terjadi pada anak-anak balita dan anak-anak jalanan yang dilakukan oleh orang dewasa dengan cara mengajaknya  untuk  menjadi  pengemis.  Masalah  ini  menjadi  pemandangan  sehari-hari  di banyak  ruas  jalan-jalan  umum,  traffic  light,  shelter  bus  kota,  stasiun  kereta  api,  pasar tradisional, pusat perbelanjaan
Perkembangan  permasalahan  di  Kota  Semarang  cenderung  meningkat  yang  secara spesifik ditandai munculnya berbagai fenomena sosial seperti anak jalanan, gelandangan, dan pengemis, serta adanya pelaku eksploitasi merupakan sebuah beban sekaligus tantangan bagi Pemerintah  Kota  Semarang.  Untuk  menangani  hal  itu,  dibutuhkan  langkah-langkah penanganan yang sistematik, terkoordinasi, dan terintegrasi, sehingga dalam pelaksanaannya
perlu dibuat Peraturan Daerah demi pengananan secara sinergis dan berkesinambungan antara Pemerintah  maupun    Non  Pemerintah.  Salah  satu  upaya  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah Daerah  Kota  Semarang  agar  dapat  mengatasi  persoalan  anak  jalanan,  gelandangan,  dan pengemis  adalah  dengan  menerbitkan  Peraturan  Daerah  Kota  Semarang  Nomor  5  Tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis
Sehubungan dengan melonjaknya intensitas kasus tindak eksploitasi anak jalanan yang dapat  dilakukan  berbagai  pihak  seperti  orang  tua  bahkan  dilakukan  pula  oleh  anak  remaja, oleh  sebab  itu  berbagai  upaya  perlu  dilakukan  oleh  pemerintah  sebagai  bentuk  pencegahan dan  penanggulangan  terhadap  tindak  eksploitasi  anak  jalanan.  Salah  satu  upaya  yang  dapat dilakukan sebagai bentuk pencegahan dan penanggulangan terhadap tindak pidana anak saat ini  melalui  penyelenggaraan  perlindungan  anak.  Perlindungan  anak    adalah  sesuatu  yang tidak mengenal diskriminasi, oleh karena itu anak jalanan pun harus mendapat perlindungan hukum
Dari berbagai  uraian tersebut  bahwa terjadi  suatu  tindak hukum,  dimana anak sebagai korban dari perbuatan eksploitasi anak jalanan. Oleh sebab itu dengan adanya tindak pidana tersebut maka diperlukan penegakan hukum serta sanksi tegas terhadap pihak sebagai pelaku kejahatan terkait.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  empiris  yaitu  sebuah  metode  penelitian  Hukum yang digunakan dalam upaya melihat dan menganalisa suatu aturan Hukum yang nyata serta menganalisa  bagaimana  bekerjanya  suatu  aturan  hukum  yang  ada  di  dalam  masyarakat. 1 Bahan-bahan  hukum  yang  digunakan  sebagai  data  dalam  penelitian  ini  antara  lain  bahan hukum  primair  yaitu  bahan  hukum  yang  didapatkan  berupa  sejumlah  keterangan  atau  fakta tentang  Perlindungan  Hukum  terhadap  Eksploitasi  Anak  Jalanan  di  Kota  Semarang  yang secara langsung diperoleh dari hasil wawancara dengan Pihak Dinas Sosial Kota Semarang. Sedangkan  bahan  hukum  sekunder  didapatkan  dari  peraturan  perundang-undangan  maupun dari buku-buku atau tulisan-tulisan karya ilmiah yang memberikan informasi dan penjelasan terkait dengan bahan hukum primer dalam penelitian.
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:
1. Pendekatan perundang-undangan ( statute approach )
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini melalui metode pendekatan perundang-undangan (statute approach). Pendekatan dengan  perundang-undangan adalah pendekatan  yang  dilakukan  dengan  menalaah  semua  peraturan  perundang-undangan  dan regulasi yang ada di Indonesia kaitannya dengan tugas negara Indonesia yang melindungi warga negaranya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dalam hal ini berkaitan dengan permasalahan yang diangkat penulis. 2
Regulasi  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  antara  lain  Undang-Undang  Dasar 1945  (UUD1945),  dan  peraturan-peraturan  lain  terkait  dengan  perlindungan  hukum terhadap anak jalanan sebagai korban eksploitasi yang seperti Undang-undang Nomor 35 Tahun  2014  tentang  Perubahan  atas  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2000  tentang
1 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum , (Mataram : Mataram University Press, 2020), hal. 83.
2 Peter Mahmud Marzuki. Penelitain Hukum (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 133.
Perlindungan  Anak  terkait  dan  Peraturan  Daerah  Nomor  5  Tahun  2014  tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Semarang.
Pendekatan  perundang-undangan  ini  digunakan  dalam  penggunaan  peraturan perundang-undangan  yang  relevan  guna  menjawab  isu  hukum  dalam  penelitian  ini ataupun berasal dari bahan hukum primer.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil
1. Peran  Dinas  Sosial  Kota  Semarang  dalam  memberikan  Perlindungan  Hukum terhadap Anak Jalanan sebagai korban eksploitasi di Kota Semarang.
Dari  hasil  penelitian  yang  dilaksanakan  di  Dinas  Sosial  Kota  Semarang,  bahwa  Peran sebagai  Tugas  Pokok  Dinas  Sosial  berdasarkan  Peraturan  Walikota  Kota  Semarang  Nomor 68  Tahun  2016  tentang  Penjabaran  Tugas  dan  Fungsi  Dinas  Sosial  Kota  Semarang  adalah membantu  Walikota  dalam  melaksanakan  urusan  pemerintahan  bidang  sosial  yang  menjadi tanggung  jawab  daerah.  Salah  satunya  bidang  sosial  tersebut  adalah  dengan  melakukan perlindungan  dan  rehabilitasi  sosial  terhadap  anak  jalanan  sebagai  Penyandang  Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
Menurut  Bapak  Bambang  Sumedi  S.H.,M.M  sebagai  Subkoordinator  Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Dan Perdagangan Orang, total jumlah anak jalanan dan terlantar di Kota Semarang pada periode 1 Januari 2023 -  1 Juli tahun 2023 sebanyak 204 anak. Berikut tabel jumlah anak jalanan dan terlantar dalam 3 periode (1 Januari 2021-1 Juli 2023) antara lain :
Tabel 1. Data Jumlah Anak Jalanan di Kota Semarang Periode 1 Januari 2021-1 Juli 2023 Data Anak Jalanan (Anjal) dan Terlantar 2021 2022 2023 Kecamatan Total Banyumanik 12 10 10 Candisari 37 30 23 Gayamsari 54 45 29 Gunung Pati 3 3 3 Mijen 2 2 2 Ngaliyan 4 4 4 Semarang Barat 18 16 10 Semarang Selatan 67 60 50 Semarang Tengah 85 60 40 Semarang Timur 15 10 8 Semarang Utara 35 30 25 Grand Total 332 270 204
Sumber: Data Dinas Sosial Kota Semarang
Menurut  Bapak  Bambang  Sumedi  sebagai  Sub  Koordinator  Rehabilitasi  Sosial  Tuna Sosial  Dan  Perdagangan  Orang,  melalui  tabel  diatas  bahwa  jumlah  angka  anak  jalanan  dan terlantar  telah  mengalami  penurunan  yang  cukup  signifikan  per  tahunnya.  Lebih  lanjut, menurut  Bapak  Bambang  Sumedi  sebagai  Sub  Koordinator  Rehabilitasi  Sosial  Tuna  Sosial Dan  Perdagangan  Orang,  bahwa  pertumbuhan  anak  jalanan  dan  terlantar  di  Kota  Semarang dapat terkendali sehingga usaha untuk mencegah adanya kasus eksploitasi khususnya sebagai pengemis maupun gelandangan dapat berjalan dengan optimal.
Kasus yang terjadi di Kota Semarang pada tahun 2023 yang ditangani oleh Dinas Sosial Kota Semarang, yaitu terkait Eksploitasi Ekonomi terhadap Anak yang hidup di jalanan.
Pelaku dengan inisial AD berusia 16 tahun, korban dengan inisial RN berusia 9 tahun berasal  dari  Brebes  yang  dilakukan  oleh  seorang  pelaku  yang  masih  remaja.  Korban dipekerjakan secara paksa dengan menjadi manusia silver di lampur merah daerah jalan MT. Haryono,  Kota  Semarang.  Sehari-hari,  korban  harus  menyetor  uang  sebagai  hasil  menjadi manusia silver kepada pelaku selama kurang lebih 4 bulan terakhir.
Menurut  Bapak  Bambang  Sumedi  sebagai  Sub  Koordinator  Rehabilitasi  Sosial  Tuna Sosial  Dan  Perdagangan  Orang,  melalui  tabel  diatas  bahwa  jumlah  angka  anak  jalanan  dan terlantar  telah  mengalami  penurunan  yang  cukup  signifikan  per  tahunnya.  Lebih  lanjut, menurut  Bapak  Bambang  Sumedi  sebagai  Sub  Koordinator  Rehabilitasi  Sosial  Tuna  Sosial Dan  Perdagangan  Orang,  bahwa  pertumbuhan  anak  jalanan  dan  terlantar  di  Kota  Semarang dapat terkendali sehingga usaha untuk mencegah adanya kasus eksploitasi khususnya sebagai pengemis maupun gelandangan dapat berjalan dengan optimal.
Mengenai  kasus  eksploitasi  terhadap  anak  jalanan,  Dinas  Sosial  memiliki  Standar Operasional  Prosedur  (SOP)  agar  dapat  melihat  bagaimana  proses  penanggulangan  serta perlindungan  terhadap  anak  jalanan  secara  lebih  efektif.  Salah  satu  cara  yang  dilakukan dengan  mengimplementasikan  Peraturan  Daerah  Kota  Semarang  Nomor  5  Tahun  2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di  Kota Semarang terhadap penanggulangan  dan  perlindungan  terkait  eksploitasi  Anak  jalanan  di  Kota  Semarang tercantum pada Pasal 11 bahwa terdapat 6 (enam) tahapan dalam melaksanakan implementasi Peraturan  Daerah  Kota  Semarang,  yaitu  :  Perlindungan;  Pengendalian  sewaktu-waktu; Penampungan  Sementara;  Pendekatan  Awal;  Pengungkapan  dan  Pemahaman  Masalah; Bimbingan Sosial dan Pemberdayaan; dan Rujukan.
Berikut penjelasan terkait tahapan-tahapan penanggulangan yang dilakukan oleh Dinas Sosial berdasarkan Perda yang berlaku, antara lain :
1. Perlindungan
Perlindungan  yang  dimaksud  dalam  tahapan  ini  ialah  dengan  mendirikan  posko- posko  yang  berbasis  masyarakat  di  lokasi  strategis  pada  titik  daerah  yang  rawan ditemuinya  anak  jalanan.  Berdasarkan  wawancara  dengan  Pihak  Dinas  Sosial  Kota Semarang  menyebutkan  bahwa  anak-anak  jalanan  paling  sering  ditemui  di  jalan-jalan besar  seperti  di  daerah  Tugu  Muda.  Dinas  Sosial  Kota  Semarang  dan  Satuan  Polisi Pamong  Praja  (SATPOL  PP)  secara  rutin  melakukan  razia  di  beberapa  lokasi  di  Kota Semarang  sehingga  anak  jalanan  yang  terjaring  razia  berjumlah  cukup  banyak  dari  latar belakang  berbagai  macam  permasalahan,  khususnya  terkait  masalah  perekonomian. Pendirian posko bertujuan untuk melakukan tindakan pengungkapan masalah berdasarkan situasi dan kondisi tetapi tidak melakukan tindakan penangkapan.
2. Pengendalian sewaktu-waktu
Keberadaan  anak  jalanan  merupakan  permasalahan  sosial  dalam  skala  besar  yang dapat  menimbulkan  ketidaknyamanan  di  masyarakat,  sehingga  hal  ini  membutuhkan penanganan  secara  intensif  dan  mendalam.  Oleh  karena  itu,  Dinas  Sosial  berkerja  sama dengan  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  (Satpol  PP)  melakukan  razia  maupun  patroli  anak jalanan  secara  rutin  pada  titik  rawan  akan  keberadaan  anak  jalanan  yang  biasanya dilakukan  pada  siang  hari.  Kegiatan  razia  ini  merupakan  bagian  dari  pengendalian
sewaktu-waktu  dengan  tetap  memperhatikan  hak-hak  asasi  manusia,  perlindungan  anak, dan tujuan penanganan.
3. Penampungan Sementara
Kegiatan  penampungan  sementara  merupakan  kegiatan  lanjutan  dari  proses implementasi  Peraturan  Daerah.  Setelah  anak-anak  jalanan  tersebut  terjaring  razia, kemudian  mereka  dibawa  ke  Panti  Sosial  milik  pemerintah  yaitu  rumah  singgah Amingjiwo,  Ngaliyan  untuk  di  bina  dan  ditampung  selama  maksimal  10  (sepuluh)  hari. Selama  berada  di  tempat  penampungan,  kebutuhan  secara  jasmani  anak  jalanan  selama berada disana telah disediakan dan dijamin oleh Pihak Dinas Sosial Kota Semarang. Selain itu dalam Peraturan Daerah, para anak jalanan disana diberikan beberapa bimbingan, yaitu berupa  bimbingan  sosial,  bimbingan  mental,  bimbingan  spiritual,  bimbingan  hukum  dan bimbingan adaptasi sosial.
4. Pendekatan Awal
Pihak  Dinas  Sosial  melakukan pendekatan awal  dengan anak jalanan yang terjaring untuk  mengidentifikasi  lingkungan  sosial  sebagai  sasaran  maupun  untuk  menyeleksi berdasarkan  indikator  berupa  identitas  diri,  latar  belakang  pendidikan,  status  sosial  dan permasalahan sosial anak yang bersangkungan. Identifikasi dan seleksi tersebut kemudian digunakan sebagai landasan untuk menentukan tahapan proses penanganan selanjutnya.
5. Pengungkapan dan Pemahaman Masalah (assesment)
Setelah melakukan tahapan pendekatan awal, anak-anak jalanan akan melalui proses assesment  dimana  hal  ini  dapat  memahami  dan  mendalami  permasalahan  yang  mereka lalui, baik dari faktor internal yaitu diri mereka sendiri maupun dari faktor internal seperti dari permasalahan keluarga dan juga lingkungan mereka. Proses assesment ini merupakan proses  identifikasi  maupun  pendataan  anak  jalanan  berupa  identitas  diri  seperti  nama, umur,  alamat,  nama  orang  tua,  dan  keterangan  lainnya  seperti  alasan  penyebab  anak tersebut turun ke jalan. Ketika data tersebut telah terkumpul, kemudian Pihak Dinas Sosial akan  menyimpan  menjadi  bentuk  dokumen  dimana  dokumen  tersebut  akan  menjadi refrensi  bagi  Dinas  Sosial  untuk  dapat  melakukan  penanganan  masalah  dengan  sumber daya  yang  dimiliki.  Data  assesment  tersebut  tidak  bisa  diakses  oleh  publik  karena  berisi informasi pribadi anak jalanan yang hanya boleh diolah dan dimiliki tim dari Pihak Dinas Sosial.  Setelah  Dinas  Sosial  mengetahui  latar  belakang  masalah  yang  dimiliki  oleh  anak jalanan,  selanjutnya  Dinas  Sosial  berkewaiban  untuk  melakukan  penanganan  terhadap permasalahan tersebut.
6. Bimbingan Sosial dan pemberdayaan
Setelah  anak  jalanan  berada  di  Rumah  Singgah  Amingjiwo  selama  kurang  lebih  10 (sepuluh)  hari,  anak  jalanan  akan  dikembalikan  kepada  orang  tua  dan  keluarga  masing- masing  dengan  disaksikan  oleh  RT/RW  tempat  dimana  anak  jalanan  tersebut  tinggal supaya RT/RW tersebut ikut menjaga serta memantau agar anak jalanan tersebut tidak lagi turun ke jalanan.
Pasca  rehabilitasi  sosial,  Pihak  Dinas  Sosial  Kota  Semarang  melakukan  bimbingan dan  pemberdayaan  terhadap  anak  jalanan  dan  keluarganya  secara  rutin  dan berkesinambungan.  Pemberdayaan  yang  dimaksud  ialah  berupa  keterampilan  dasar. Keterampilan dasar yang diberikan dapat berupa keterampilan memasak dan menjahit bagi
anak  jalanan  perempuan,  sedangkan  anak  jalanan  laki-laki  diberikan  pelatihan perbengkelan dan tambal ban.
7. Rujukan
Proses  tahapan  yang  terakhir  berdasarkan  implementasi  Perda  yaitu  dengan melakukan  rujukan.  Anak  jalanan  mendapat  fasilitas  yang  meliputi  pelayanan  kesehatan secara  gratis,  fasilitas  untuk  mengikuti  pendidikan  formal  dan  nonformal,  pengembalian bersyarat, penanganan rehabilitasi sosial melalui sistem dalam panti atau nonpanti berbasis masyarakat, rumah sakit jiwa bagi penyandang psikotik, rumah sakit kusta, pendampingan hukum,  perlindungan  khusus  serta  di  proses  secara  hukum  sesuai  perundang-undangan yang berlaku.
Bapak  Bambang  Sumedi  sebagai  Sub  Koordinator  Rehabilitasi  Sosial  Tuna  Sosial Dan  Perdagangan  Orang,  menjelaskan  bahwa  eksploitasi  terhadap  anak  dapat menimbulkan  adanya  kerugian  baik  secara  internal  yaitu  kerugian  pada  diri  anak  itu sendiri maupun secara eksternal yaitu berasal dari lingkungan sekitar karena hal itu dapat mengganggu ketertiban umum. Faktor terjadinya eksploitasi terhadap anak yaitu sebagian besar  karena  faktor  ekonomi  dimana  biasanya  anak  tersebut  berasal  dari  keluarga  yang tidak mampu.
Demi  mewujudkan  hak-hak  anak,  salah  satunya  bagi  anak  jalanan  yang  menjadi korban eksploitasi, maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membentuk Dinas Sosial Kota Semarang  bertujuan  untuk  memberikan  perlindungan  secara  khusus  bagi  Anak  jalanan sebagai  korban.  Pengaturan  Hukum  terkait  perlindungan  terhadap  anak  jalanan  sebagai korban eksploitasi di Kota Semarang telah diatur dalam Perda No. 5 Tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis.

## 2. Hambatan  Dinas  Sosial  Kota  Semarang  dalam  memberikan  Perlindungan Eksploitasi terhadap Anak Jalanan
Hambatan  yang  dialami  oleh  Dinas  Sosial  dalam  memberikan  perlindungan  maupun rehabilitasi  sosial  terkait  eksploitasi  terhadap  eksploitasi  yang  dialami  anak  jalanan, khususnya  pada  kasus  RN  yaitu    terkendala  pada  komunikasi.  Komunikasi  yang  dimaksud disini  yaitu  karena  Dinas  Sosial  seringkali  merasa  kesulitan  untuk  melakukan  pendekatan dengan anak jalanan yang terjaring razia. Lebih lanjut, pihak Dinas Sosial harus melakukan komunikasi  dengan  pendekatan  secara  kekeluargaan  agar  anak  tersebut  tidak  merasa ketakutan  dan  lari  saat  terjaring  razia  sehingga  dapat  menimimalisir  kemungkinan  hal  yang dapat  membahayakan  nyawa  anak  tersebut  karena  lari  pada  saat  razia.    Hal  inilah  yang menjadi  hambatan  sekaligus  tantangan  Pihak  Dinas  Sosial  saat  turun  ke  jalan  untuk melakukan razia terhadap anak jalanan.
Selain itu, faktor-faktor yang timbul dalam penanganan kasus eksploitasi anak jalanan di Kota Semarang adalah sebagai berikut:
1. Masalah kesejahteraan sosial
Masalah kesejahteraan sosial ini dialami oleh berbagai lapisan masyarakat, terutama anak jalanan  dari  keluarga  tidak  mampu  yang  jumlahnya  maupun  secara  kompleksitas masalahnya  akan  dapat  semakin  meningkat  di  setiap  tahunnya.  Kondisi  ini  sangat berkaitan erat kondisi ekonomi Indonesia saat ini dimana pemerataan kesejahteraan masih menjadi kendala nasional.

## 2. Sikap Pengampu Kebijakan
Faktor  ini  merupakan  kecenderungan  karakteristik  maupun  perilaku  dari  pelaksana kebijakan  yang  sangat  berperan  penting  demi  mewujudkan  implementasi  kebijakan  yang sesuai dengan  tujuan maupun sasaran. Hal ini berkaitan dengan sikap maupun respon para pela terhadap kebijakan tentang permasalahan anak jalanan.
3. Sumber Daya
Setiap  pelaksana  kebijakan  harus  memperhatikan  sumber  daya  demi  keberhasilan  suatu program  yang  telah  dibentuk.  Sumber  daya  tersebut  antara  lain:  sumber  daya  manusia, sumber  daya  finansial,  serta  fasilitas  yang  diberikan.  Apabila  para  pengatur  kebijakan tidak memperhatikan 3 sumber daya ini, maka akan menjadi salah satu faktor penghambat dalam upaya menangani eksploitasi anak jalanan.
4. Faktor anak jalanan sendiri.
Salah satu faktor yang juga mempengaruhi keberhasilan tahap implementasi Perda adalah motivasi dari diri anak jalanan itu sendiri, karena akar persoalan sangat berpengaruh pada keseriusan anak-anak jalanan untuk kembali ke masyarakat dan tidak lagi turun ke jalanan. Selain  itu,  faktor  kebiasaan  dan  zona  nyaman  yang  anak  jalanan  rasakan  itulah  yang seringkali  menjadi  hambatan  para  pelaksana  kebijakan  dalam  menangani  kasus  anak jalanan  ini.  Mereka  telah  terbiasa  mencari  nafkah  di  jalanan.  Hal  ini  menjadi  faktor keinginan  kuat  dari  anak  jalanan  untuk  kembali  ke  jalanan  sehingga  butuh  usaha  ekstra untuk membentuk karakter serta motivasi agar mereka tidak lagi kembali ke jalanan.
5. Hambatan dari lingkungan sekitar.
Hambatan  yang  datang  dapat  dari  lingkungan  sekitar  sebab  lingkungan  sosial  menjadi faktor mereka untuk turun dan hidup di jalanan.
Alasan penyebab mereka menjadi anak jalanan, antara lain :
a. Faktor desakan ekonomi dari keluarga yang membuat anak tersebut mencari nafkah di jalanan;
b. Tidak adanya dukungan dari orang tua maupun keluarga;
c. Kondisi  rumah  tinggal  yang  kumuh  membuat  mereka  tidak  betah  yang  akhirnya membuat mereka mencari kehidupan baik nafkah hingga bermain di jalanan;
d. Peran dari lembaga swadaya masyarakat yang belum maksimal untuk turut serta dalam meningkatkan  partisipasi  masyarakat  dalam  pencegahan  anak  jalanan  secara menyeluruh.
6. Kontrol Sosial dalam masyarakat
Peran masyarakat adalah salah satu kunci dalam program pencegahan anak jalanan. Dalam hal  ini,  upaya  pemerintah  terkait  penanganan  anak  jalanan  harus  satu  tujuan  dengan masyarakat yang dimana budaya serta kebiasaan masyarakat untuk memberi uang kepada anak  jalanan  karena  rasa  iba  harus  dihilangkan.  Hal  ini  sesuai  dengan  Pasal  66  Ayat  (1) UU  No.  35  Tahun  2014  tentang  Perlindungan  anak  bahwa  pemerintah  dan  masyarakat memiliki peran yang signifikan dalam memberantas kejahatan yang mengeksploitasi anak- anak sebagai pengamen, pedagang asongan, dan sejenisnya di jalanan.

## Pembahasan
1. Peran  Dinas  Sosial  Kota  Semarang  dalam  memberikan  Perlindungan  Hukum terhadap Anak Jalanan sebagai korban eksploitasi di Kota Semarang
Berdasarkan  Pasal  55  Ayat  (1)  Undang-Undang  No.  35  Tahun  2014  tentang Perlindungan  Anak  bahwa:  “ Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah  wajib  menyelenggarakan pemeliharaan,  perawatan,  dan  rehabilitasi  sosial  Anak  terlantar,  baik  di  dalam  lembaga maupun  di  luar  lembaga ”.  Peran  Dinas  Sosial  Kota  Semarang  dalam  memberikan perlindungan  kepada  anak  korban  eksploitasi  sudah  sesuai  berdasarkan  Pasal  55  Ayat  (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014. Hal ini dicontohkan dengan dengan peran Dinas Sosial Kota  Semarang  dalam  menangani  salah  satu  kasus  eksploitasi  anak  yang  dilakukan  oleh Pelaku dengan inisial AD berusia 16 tahun, korban dengan inisial RN berusia 9 tahun berasal dari Brebes yang menjadi manusia silver di Kota Semarang.
Perlindungan  khusus  diberikan  kepada  anak  yang  menjadi  korban  eksploitasi  secara ekonomi  tersebut  melalui  upaya  pembinaan,  rehabilitasi  sosial,  bimbingan  sosial,  dan pemberdayaan.  Proses  yang  diberikan  kepada  korban  eksploitasi  secara  ekonomi  memiliki tujuan untuk tidak lagi melakukan aktifitas ekonomi dan atau hidup di jalan, sehingga tidak ada hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik secara fisik, mental, maupun sosialnya ketika hidup di masyarakat.
Dinas  Sosial  Kota  Semarang  sudah  memberikan  perlindungan  terhadap  anak  jalanan sebagaimana  yang  disebutkan  pada  pasal  55  ayat  (1)  UU  No.  35  Tahun  2014  antara  lain, memberikan penanganan secara cepat, antara lain dengan cara mereka ditempatkan sementara di  rumah  singgah  RPSA  (Rumah  Perlindungan  Sosial  Anak)  yang  merupakan  tempat berkumpulnya para anak jalanan dan memberikan bimbingan serta pengawasan kepada anak jalanan yang sedang dilindungi tersebut.
Setiap anak berhak mendapat perlindungan hukum yang tidak diskriminasi, oleh karena itu  anak  jalanan  pun  haru  mendapat  perlindungan  hukum.  Pemberian  perlindungan  hukum terhadap anak jalanan sebagai korban eksploitasi merupakan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah,  dengan  disebutkan  dalam  Pasal  55  ayat  (1)  yang menyatakan bahwa :
“ Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah  wajib  menyelenggarakan  pemeliharaan, perawatan, dan rehabilitasi sosial Anak terlantar, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga ”.
Dinas  Sosial  sudah  berhasil  melaksanakan  perannya  dalam  memberikan  perlindungan terhadap  korban  eksploitasi  di  Kota  Semarang.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  berdasarkan keterangan Tabel 1. tentang jumlah anak jalanan di Kota Semarang pada  3 periode (Periode tahun  2021-tahun  2023)  dengan  total  sebanyak  806  anak  dengan  rincian,  yakni  Periode  1 (tahun  2021)  terdapat  sebanyak  332  anak,  lalu  Periode  2  (tahun  2022)  sebanyak  270  anak, dan yang terbaru Periode 3 (tahun 2023) terdapat anak jalanan yang terjaring razia sebanyak 204 anak. Jumlah angka anak  tersebut mengalami penurunan dari tahun 2021 hingga tahun 2023.
Berdasarkan  keterangan  yang  tertera  pada  Tabel.1  dapat  disimpulkan  bahwa  Dinas Sosial  telah  berhasil  melaksanakan  perannya  dalam  memberikan  perlindungan  kepada  anak jalanan  melalui  berbagai  program  dan  penanganan  sebagai  implementasi  dari  Perda  No.  5
Tahun  2014  tentang  Penanganan  Anak  Jalanan,  Gelandangan,  dan  Pengemis  di  Kota Semarang.
Lebih lanjut, Perda No. 5 Tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di  Kota Semarang merupakan pedoman bagi  para implementor, karena perda tersebut  berisi  tentang cara dalam melindungi anak jalanan. Peraturan daerah ini antara lain berisi  tugas  dan  wewenang  yang  dimiliki  Pemerintah  Kota  Semarang,  larangan,  kewajiban, sanksi, dan upaya-upaya yang dilakukan dalam menangani masalah anak jalanan yang terdiri dari upaya penanganan, penanganan pencegahan, rehabilitasi sosial, penanganan lanjut pasca rehabilitasi sosial.
Dalam menangani kasus eksploitasi anak jalanan yang dilakukan Pelaku dengan inisial AD  berusia  16  tahun,  korban  dengan  inisial  RN  berusia  9  tahun  berasal  dari  Brebes  yang menjadi  manusia  silver  di  Kota  Semarang  dilakukannya  proses  perlindungan  terhadap  anak jalanan,  yang  diawali  dengan  ditempatkan  sementara  di  rumah  singgah  sekitar  10  (sepuluh) hari.  Di  dalam  rumah  singgah  tersebut,  para  anak  jalanan  akan  diberikan  bimbingan, pembinaan  sosial  terhadap  anak  jalanan  sehingga  diharapkan  tidak  perlu  lagi  kembali  di jalanan.  Selain  itu,  anak  jalanan  juga  diidentifikasi  oleh  Pihak  Dinas  Sosial  terkait  identitas anak jalanan tersebut.
Peran  Dinas  Sosial  Kota  Semarang  dalam  memberikan  perlindungan  terhadap  anak jalanan  di  Kota  Semarang,  pada  tahap  selanjutnya  adalah  pendekatan  awal.  Dinas  Sosial melakukan  penjangkauan  dengan  mendatangi  keluarga  anak  jalanan.  Hal  ini  dilakukan  agar mengetahui apa saja yang dibutuhkan oleh anak jalanan dan juga anak jalanan.
Peran  Dinas  Sosial  Kota  Semarang  dalam  upaya  penanganan  dan  memberikan perlindungan  terhadap  anak  jalanan  di  Kota  Semarang,  selanjutnya  terdapat  proses Assesment,  dalam  tahap  ini  Pihak  Dinas  Sosial  melakukan  penilaian  terhadap  anak  jalanan dan  juga  keluarganya  dengan  memberikan  kuesioner  tersebut  untuk  mencari  tahu alasan/sebab mereka turun ke jalanan, penyebab mereka tidak mau bersekolah, dan apa yang mereka  butuhkan  dari  pemerintah,  sehingga  pemerintah  dapat  mengetahui  terkait  langkah- langah apa saja yang dapat dilakukan untuk mengentaskan keberadaan anak jalanan.
Peran  Dinas  Sosial  Kota  Semarang  dalam  upaya  penanganan  dan  memberikan perlindungan terhadap anak jalanan di Kota Semarang, setelah melakukan Assesment, Pihak Dinas  Sosial  melakukan  tahap  bimbingan  sosial  dengan  memberikan  pelatihan-pelatihan kepada anak jalanan sesuai dengan kebutuhannya.
Peran  Dinas  Sosial  Kota  Semarang  dalam  upaya  penanganan  dan  memberikan perlindungan terhadap anak jalanan di Kota Semarang, terdapat proses rujukan. Dalam proses rujukan ini, Anak jalanan mendapat fasilitas yang meliputi pelayanan kesehatan secara gratis, fasilitas  untuk  mengikuti  pendidikan  formal  dan  nonformal,  pengembalian  bersyarat, penanganan rehabilitasi sosial melalui sistem dalam panti atau nonpanti berbasis masyarakat, pendampingan hukum, perlindungan khusus serta di proses secara hukum sesuai perundang- undangan yang berlaku.
Berdasarkan hasil penelitian mengenai upaya penanggulangan dan perlindungan hukum kepada  anak  jalanan,  bahwa  Dinas  Sosial  Kota  Semarang  sudah  melakukan  peran  sesuai dengan  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  dan  pelayanan  dalam  memberikan  upaya perlindungan  terhadap  anak  jalanan  sesuai  dengan  berdasarkan  yang  tercantum  di  dalam
Peraturan  Daerah  Kota  Semarang  Nomor  5  Tahun  2014  tentang  Penanganan  Anak  Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Semarang.

## 2. Hambatan  Dinas  Sosial  Kota  Semarang  dalam  memberikan  Perlindungan Eksploitasi terhadap Anak Jalanan
Berdasarkan  hasil  penelitian  bahwa  kasus  eksploitasi  terhadap  anak  merupakan permasalahan berskala sosial yang belum berjalan dengan optimal, ditujukkan dengan adanya kebijakan  terkait  perlindungan  anak.  Anak  korban  eksploitasi  baik  secara  ekonomi  maupun seksual perlu adanya perhatian dari pihak keluarga serta pemerintah, lebih lanjut anak harus dilindungi  dari  segala  bentuk  yang  dapat  mengganggu  pertumbuhannya  karena  dapat berdampak pada masa depannya.
Anak  memiliki  hak-hak  yang  harus  dilindungi  saat  mengalami  tindakan  yang  salah (child  abuse),  eksploitasi  atau  hal-hal  lainnya  yang  berdampak  pada  kehidupan  dan  masa depannya. Dalam hal  ini, Dinas  Sosial Kota Semarang telah berhasil menjalankan perannya dalam  melindungi  hak-hak  anak  jalanan  seperti  yang  tercantum  dalam  Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak maupun Peraturan Daerah Kota Semarang No. 5 Tahun 2014 tentang Penanganan  Anak Jalanan, Gelandangan, Dan Pengemis di  Kota Semarang,  di  mana  anak  berhak  mendapatkan  upaya  perlindungan  dalam  keadaan  yang berbahaya  serta  ketika  anak  diperlakukan  tidak  adil  ataupun  sewenang-wenang  oleh  pihak lain,  maka  mereka  berhak  mendapatkan  perlindungan  dimana  anak  memiliki  hak  dalam mendapatkan  perlindungan  saat  mereka  di  eksploitasi.  Selain  itu,  bentuk  perlindungan lainnya adalah penyelenggaraan perlindungan anak terhadap dari segala tindak kekerasan dan penelantaran.
Kasus  eksploitasi  terhadap  anak  jalanan  dapat  terjadi  karena  belum  maksimalnya sosialisasi dan pendidikan atau pelatihan khusus untuk penanganan kasus eksploitasi terhadap anak  khususnya  anak  jalanan  bagi  aparat  penegak  hukum  (polisi/jaksa/hakim),  sehingga korban belum juga mendapat hak-haknya. Lebih lanjut, sebagian besar aparat penegak hukum masih  menggunakan  peraturan  perundang-undangan  yang  lama  terkait  dengan  penanganan eksploitasi  terhadap  anak.  Selain  itu,  juga  masih  minimnya  pengetahuan  masyarakat  terkait pentingnya  perlindungan  terhadap  anak  dan  juga  upaya  pencegahan  atas  eksploitasi  yang dialami oleh anak.
Berdasarkan  hasil  penelitian,  dapat  dijelaskan  bahwa  faktor  yang  timbul  pada  saat penanganan anak sebagai korban eksploitasi yaitu :
1. Masalah kesejahteraan sosial
Kesejahteraan sosial telah menjadi suatu permasalahan yang cukup kompleks karena angka  kemiskinan  dapat  terus  bertambah  di  setiap  tahunnya.  Hal  ini  mendapat  perhatian khusus  dari  pemerintah  maupun  pemerintah  daerah,  khususnya  Pemerintah  Kota Semarang.  Lebih  lanjut,  bahwa  angka  kemiskinan  di  Kota  Semarang  pada  tahun  2023 meningkat  menjadi  4,5  persen  dari  tahun  2019  yang  berada  di  kisaran  3,9  persen. Penurunan  tingkat  kemiskinan  masih  menjadi  prioritas  dalam  program  Pemerintah  Kota Semarang  pada  2023,  yang  dimana  terdapat  3  kelurahan  yang  menjadi  prioritas  dalam progran ini, yaitu Kelurahan Bandarharjo, Tanjung Mas, dan Jomblang. Meskipun angka anak  jalanan  sudah  menurun  dari  jumlah  anak  jalanan  tahun  2021  sebanyak  270  anak menjadi  sebanyak  204  anak  pada  tahun  2023,  namun  apabila  angka  kemiskinan  di  Kota
Semarang  masih  meningkat,  tidak  menutup  kemungkinan  angka  anak  jalanan  akan kembali  meningkat  dimana  hal  ini  dapat  menyebabkan  kasus  eksploitasi  menjadi bertambah di Kota Semarang, sehingga Dinas Sosial sebagai lembaga yang membantu di bidang sosial harus melakukan langkah-langkah melalui program yang ada sehingga angka kemiskinan di Kota Semarang dapat terkendali.
2. Komunikasi
Komunikasi  merupakan  suatu  hal  yang  penting  karena  dapat  berpengaruh  pada efektivitas  upaya  perlindungan  dan  penanganan  terhadap  anak  jalanan.  Dalam  hal  ini, komunikasi  menjadi  suatu  hambatan  sekaligus  tantangan  Dinas  Sosial  Kota  Semarang dalam  menghadapi  anak  jalanan,  karena  sedikit  saja  kesalahan  dalam  berkomunikasi, maka akan tidak optimal dalam implementasi kebijakannya. Berdasarkan hasil penelitian, dapat  disimpulkan  bahwa  Dinas  Sosial  belum  menjalankan  komunikasi  yang  baik  yakni terkait  dengan  frekuensi  sosialisasi  yang  kurang  sehingga  minimnya  pengetahuan masyarakat terkait pentingnya upaya penanganan serta perlindungan terhadap anak jalanan di Kota Semarang.
3. Sumber Daya
Sumber  daya  dalam  proses  ini  berkaitan  dengan  Sumber  Daya  Manusia,  Sumber Daya  Finansial,  dan  Fasilitas  yang  diberikan.  Berikut  penjelasan  terkait  3  (tiga)  sumber daya tersebut :
a. Sumber Daya Manusia
Sumber  daya  manusia  ini  berkaitan  dengan  kualitas  serta  kuantitas  para  tim  sebagai pelaksana  kebijakan.  Kuantitas  berkaitan  dengan  jumlah  tim  pelaksana  kebijakan, sedangkan  kualitas  terkait  dengan  keaktifan  serta  kemampuan  para  pelaksana kebijakan. Sumber daya manusia yang dimiliki secara kuantitas dapat dikatakan masih belum  memadai.  Hal  ini  dikarenakan  banyaknya  jumlah  permasalahan  kesejahteraan yang harus diatasi, sedangkan pegawai hanya berjumlah 11 orang dan harus menangani seluruh permasalahan sosial yang dibebankan ke bidang PMKS.
b. Sumber Daya Finansial
Dalam  implementasi  kebijakan  terkait  penanganan  serta  perlindungan  terhadap  anak jalanan  di  Kota  Semaranga,  sumber  daya  finansial  atau  dana  digunaka  berasal  dari APBD  Kota  Semarang.  Banyak  program  serta  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  Dinas Sosial Kota Semarang terkait mengatasi permasalahan anak jalanan di Kota Semarang, dirasakan  bahwa  anggaran  tersebut  belum  cukup  memadai  sehingga  hal  tersebut menjadi  faktor  kendala  dalam  implementasi  kebijakan  program  penanganan  anak jalanan.
c. Fasilitas yang diberikan
Sumber  daya  yang  dimaksud  adalah  berupa  sarana  dan  prasarana  yang  diberikan  oleh Dinas  Sosial  Kota  Semarang  kepada  anak  jalanan.  Berdasarkan  penelitian  yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sumber daya berupa fasilitas sarana dan prasarana yang  disediakan  oleh  Dinas  Sosial  Kota  Semarang  dapat  dikatakan  sudah  cukup memadai,  namun  belum  baik.  Hal  ini  terkait  dengan  rumah  singgah  sebagai  tempat penampungan anak jalanan yang terkena razia hanya berjumlah 1 (satu) saja, sehingga hal ini dapat menghambat program kegiatan terkait upaya penanganan anak jalanan.
4. Kebijakan yang berlaku
Meskipun telah ada kebijakan Perda terkait penanganan anak jalanan, namun belum terdapat Perwal (peraturan walikota) terkait permasalahan anak jalanan. Perwal (Peraturan Walikota)  merupakan  petunjuk  teknis  yang  ditetapkan  untuk  mengatasi  anak  jalanan secara lebih lajut. Namun, dengan belum adanya pengaturan dari Perwal (Peraturan Wali), maka  faktor  ini  bisa  menjadi  hambatan  bagi  Dinas  Sosial  Kota  Semarang  dalam  upaya mengatasi anak jalanan di Kota Semarang.
5. Budaya Masyarakat
Budaya  masyarakat  yang  dimaksud  berupa  kebiasaan  memberi  uang  kepada  anak jalanan.  Kebiasaan  masyarakat  ini  merupakan  budaya  yang  dirasa  cukup  sulit  untuk dirubah.  Dengan  banyaknya  masyarakat  yang  memberi  uang  kepada  anak  jalanan, membuat  faktor  ini  menjadi  hambatan  Dinas  Sosial  Kota  Semarang  dalam  mengatasi permasalahan anak jalanan.
Berbagai  permasalahan  terkait  penanganan  tindak  eksploitasi  terhadap  anak khususnya  anak  jalanan  pun  tidak  luput  terjadi  di  Kota  Semarang.  Dalam  penanganan korban  eksploitasi,  upaya  yang  dilakukan  Kota  Semarang  sudah  berjalan  cukup  baik melalui lembaga-lembaga penyedia layanan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Semarang, lembaga penegak hukum maupun LSM/lembaga swadaya masyarakat.
Menurut dari hasil penelitian, Dinas Sosial Kota Semarang sudah menjalankan tugas sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 dan juga Peraturan Daerah  Kota  Semarang  No.  5  Tahun  2014  dalam  upaya  memberikan  perlindungan maupun penanganan terhadap anak yang menjadi korban tindak eksploitasi.  Dinas Sosial Kota  Semarang  pun  melakukan  kerjasama  dengan  Satpol  PP  serta  LSM/Lembaga Swadaya  Masyarakat  agar  pada  pemberian  perlindungan  maupun  upaya  penanganan secara hukum dapat diatasi secara bersama-sama sehingga dalam pemberian perlindungan pada anak sebagai korban eksploitas dapat berjalan dengan optimal serta maksimal.

## KESIMPULAN
Peran  Dinas  Sosial  Kota  Semarang  dalam  upaya  memberikan  perlindungan  hukum terhadap  korban  eksploitasi  dengan  insisal  RN  melalui  tahapan-tahapan  penanggulanangan berdasarkan  Perda  Nomor  5  Tahun  2014  tentang  Penanganan  Anak  Jalanan,  Gelandangan, dan  Pengemis  di  Kota  Semarang,  yang  terdiri  dari  Perlindungan,  pengendalian  sewaktu- waktu,  penampungan  sementara,  pendekatan  awal,  pengungkapan  dan  pemahaman  masalah (assesment) ,  bimbingan  sosial  dan  pemberdayaan,  dan  rujukan.  Kemudian  Hambatan  yang dialami Dinas Sosial Kota Semarang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak jalanan sebagai korban eksploitasi, khususnya pada kasus yang dialami oleh insisal RN antara lain masalah kesejahteraan sosial,  komunikasi,  sumber daya (sumber daya manusia, sumber daya finansial, dan fasilitas yang diberikan), kebijakan yang berlaku, dan budaya masyarakat, dapat pula menjadi faktor kendala Dinas Sosial Kota Semarang dalam upaya penanganan dan perlindungan terhadap anak jalanan.

## DAFTAR PUSTAKA
Marlina,  Lina.  2022.  Negara  &  Anak  Jalanan:  Dinamika  Perlindungan  Anjal  di  Indonesia. Alqaprint Jatinangor.
Amin, Rahman. 2021.  Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia. Deepublish Publisher Sleman.
Suprihatini, Amin. 2018.  Perlindungan terhadap Anak. Klaten: Penerbit Cempaka Putih. Suteki dan Galang Taufani. 2017. Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik).
Depok : PT. Raja Grafindo Persada.
K, Kordi M. Ghufran. 2015. Durhaka Kepada Anak: Refleksi mengenai Hak & Perlindungan Anak. Pustaka Baru Press Yogyakarta
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945)
Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  atas  Undang-undang  Nomor  23
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis