## EVALUASI FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DI DESA SELINSINGAN KECAMATAN SELUMA UTARA
OLEH : Bambang Sutikno 

## ABSTRAKSI
Penelitian ini berusaha menjelaskan demokratisasi pemerintahan desa di Desa Selinsingan dengan melihat  pelaksanaan  fungsi  BPD  yang  meliputi  fungsi  mengayomi,  legislasi,  dan  fungsi pengawasan  atau  dengan  kata  lain  penelitian  ini  berusaha  mendeskripsikan  BPD  di  desa Selinsingan  dalam  melaksanakan  fungsinya  dan  faktor  apa  saja  yang  mendorong  keaktifannya. Penelitian  ini  mengikuti  pendapat  Ripley  dengan  perspektif  apa  yang  terjadi  setelah  suatu kebijakan  dilaksanakan  ( What’s  happening) .  Perspektif What’s  happening berasumsi,  banyak factor yang dapat dan telah mempengaruhi implementasi kebijakan, jadi aspek yang diamati adalah program,  konsekuensi/pelaksanaan  dan  hasilnya.  Berdasarkan  hasil  analisis,  dapat  disimpulkan bahwa  BPD  sebagai  wahana  demokratisasi  desa  di  Desa  Selinsingan  Kecamatan  Seluma  Utara tercapai apabila dilihat dari pelaksanaan fungsinya. Fungsi BPD ini diukur dari pelaksanaan fungsi legislasi,  fungsi  pengawasan  dan  fungsi  mengayomi.  Pelaksanaan  fungsi  legislasi  BPD,  Desa Selinsingan  Kecamatan  Seluma  Utara  dilaksanakan  dengan  aspiratif,  pelaksanaan  fungsi pengawasan  dilaksanakan  dengan  ketat  dan  fungsi  mengayomi  adat  istiadat/kebiasaan  desa, dilaksanakan  dengan  kritis.  Pelaksanaan  fungsi  telah  berjalan  sesuai  dengan  ketentuan perundangan  yang  berlaku,  namun  demikian  untuk  pelaksanaan  fungsi  legislasi  masih  belum optimal  yang  disebabkan  secara  organisasi  birokrasi,  BPD  di  Desa  Selinsingan  tidak  lengkap. Faktor-faktor pendorong dari pelaksanaan  fungsi tersebut adalah adanya rasa tanggungjawab dan motivasi kerja yang tinggi dari anggota BPD.
Keywords: Evaluasi Kerja, Fungsi, Badan Permusyawaratan Desa (BPD)  .
 Dosen Tetap Jurusan Ilmu Administrasi Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Bengkulu

## A. Pendahuluan
Desa  merupakan  garda  depan  dari  sistem pemerintahan  di  Indonesia.    Keberadaannya merupakan  ujung  tombak  dari  pelaksanaan kehidupan  yang  demokratis  dari  masyarakat desa. Praktek pelaksanaan demokrasi pemerintahan  desa  ini  kemudian  dapat dijadikan  cermin  dari  kualitas  pelaksanaan demokrasi  pemerintahan  nasional.  Berbicara tentang  implementasi  pemerintahan  desa, tentu  tidak  dapat  lepas  dari  keberadaan undang-undang  yang  mengaturnya,  dan bagaimana  tata  pemerintahan  desa  itu dibangun.
Pada  masa  pemerintahan  orde  baru, pelaksanaan pemerintahan desa diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979. Bersamaan dengan tumbangnya pemerintahan tersebut, pemerintah  yang baru memberlakukan  Undang-Undang  Nomor  22 Tahun  1999  tentang  Pemerintahan  Daerah, kemudian  diganti  dengan  UU  No.32  Tahun 2004,  yang  didalamnya  juga  mengatur tentang  pemerintahan  desa.  Tujuan  utama dari  kebijakan  desentralisasi  tahun  2004  ini adalah  dengan  desentralisasi  kewenangan pemerintahan  ke  daerah,  maka  daerah  akan mengalami proses pemberdayaan yang signifikan. Kemampuan, prakarsa, dan kreativitas  daerah  akan  terpacu  sehingga kapabilitasnya  dalam  mengatasi  berbagai masalah  domestik  akan  semakin  kuat. Desentralisasi  merupakan  simbol  adaya kepercayaan  dari  pemerintah  pusat  kepada daerah. (Gafar dkk, 2002: 172).
Berdasarkan  undang-undang  yang  baru tersebut,  telah  dilakukan  revisi  berkaitan dengan keberadaan pemerintahan desa sebagai bagian tak terpisahkan dari pemerintahan nasional. Desa tidak lagi hanya sekedar  administrasi  yang  menjadi  bawahan dari  pemerintahan  daerah,  tetapi  lebih merupakan  sebagai  independent  community. Dengan  diberlakukannya  UU  Nomor  32 Tahun  2004,  kewenangan  diberikan  ke daerah dalam arti pemerintah dan masyarakat daerah dipersilahkan mengurus rumah tangganya  sendiri  secara  bertanggung  jawab. Pemerintah  pusat  tidak  lagi  mempatronasi, apalagi mendominasi. Peran pemerintah pusat dalam  konteks  demokratisasi  ini  adalah melakukan supervisi,  memantau,  mengawasi, dan  mengevaluasi  pelaksanaan  otonomi daerah (Gafar dkk, 2002:173).
Berdasarkan  undang-undang  yang  baru tersebut,  telah  dilakukan  revisi  berkaitan dengan keberadaan pemerintahan desa sebagai bagian tak terpisahkan dari
pemerintahan nasional. Desa tidak lagi hanya sekedar  administrasi  yang  menjadi  bawahan dari  pemerintahan  daerah,  tetapi  lebih merupakan  sebagai  independent  community. Kewenangan  diberikan  ke  daerah  dalam  arti pemerintah dan masyarakat daerah dipersilahkan  mengurus  rumah  tangganya sendiri secara bertanggung jawab. Pemerintah pusat  tidak  lagi  mempatronasi,  apalagi mendominasi.  Peran  pemerintah  pusat  dalam konteks  demokratisasi  ini  adalah  melakukan supervisi, memantau, mengawasi, dan mengevaluasi  pelaksanaan  otonomi  daerah (Gafar  dkk,  2002:173).  Oleh  sebab  itu peneliti  tertarik  untuk  mengamati  fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di desa Selinsingan  yang  telah  berjalan  selama beberapa tahun tarakhir ini, sehingga evaluasi fungsi  BPD  desa  Selinsingan  menjadi  tema dalam penelitian ini.

## B. Kerangka Teoritis
Desa  dengan  pengertian  umum  menurut Maschab  (dalam  Suhartono,  2001:  10). adalah  pengertian  yang  dikenali  atau  yang dipergunakan
masyarakat dalam
perbincangan  publik.  Dalam  perbincangan publik, pada umumnya orang memaknai desa sebagai tempat berpenduduk dalam
“peradaban” yang lebih terbelakang ketimbang  kota.  Keadaan  ini  mencirikan dengan  pemakaian  bahasa  ibu  yang  kental, tingkat  pendidikan  yang  relatif  rendah,  dan mata  pencaharian  umumnya  dari  sektor pertanian.  Pengertian  tersebut  menunjukkan bahwa desa memiliki beberapa ciri: pertama, bahwa desa merupakan suatu lokasi pemukiman  luar  kota,  sekaligus  bukan  kota; k edua, adalah  suatu  komunitas-kesatuan, sangat  jelas  ditunjuk  bahwa  desa  merupakan komunitas  yang  homogen;  dan  k etiga, desa menunjukkan  sifat  dari  lokasi  sebagai  akibat dari posisinya yang berada di pedalaman-udik (memuat arti terbelakang).
Dalam pengertian sosiologis, desa digambarkan sebagai suatu kesatuan masyarakat  atau  komunitas  penduduk  yang bertempat  tinggal  dalam  suatu  lingkungan dimana  mereka  saling  mengenal  dan  corak kehidupan  mereka  relatif  homogen  serta banyak  tergantung  pada  alam.  Lebih  jauh Maschab menyebutkan bahwa dalam pengertian  sosiologis,  desa  diasosiasikan dengan suatu masyarakat yang hidup sederhana,  pada  umumnya  hidup  dari lapangan  pertanian,  ikatan  sosial,  adat  dan tradisi  masih  kuat,  sifat  jujur  dan  bersahaja, pendidikannya  relatif  rendah  dan  lain sebagainya.
Gambaran tersebut pada dasarnya menonjolkan  desa,  selain  memuat  segi-segi dan sifat-sifat yang positif seperti kebersamaan dan kejujuran, namun
dipandang  pula  mengandung  ciri  negatif seperti kebodohan dan keterbelakangan. Pada umumnya ciri bertani masih belum mengenal teknologi  tinggi  dan  masih  menggunakan bahasa  pengantar  bukan  bahasa  Indonesia menjadi  citra  desa,  bahkan  dalam  wacana umum desa digambarkan memiliki perbedaan dengan  kota  yaitu  (1)  adanya  perbedaan penduduk  desa  dengan  kota  di  mana  desa dipandang lebih terbelakang perkembangannya dibandingkan dengan kota; (2) Adanya proses yang mendorong perubahan  desa  yang  umumnya  disebut sebagai  proses  modernisasi.  Modernisasi  di sini  dipahami  sebagai  bentuk  perubahan sosial sejalan dengan  masuknya  mesin-mesin teknologi (madya dan tinggi).
Pengertian  desa  yang  digunakan  susuai dengan  permasalahan  penelitian  adalah  desa sebagai  kesatuan  masyarakat  hukum  yang memiliki  kewenangan  untuk  mengatur  dan mengurus  kepentingan  masyarakat  setempat berdasarkan  asal-usul  dan  adat  istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan  Nasional  dan  berada  di  daerah kabupaten.  Dari  pengertian  desa  tersebut, pemerintahan  desa  mempunyai  keleluasaan untuk mengatur dan mengurus rumahtangganya sendiri termasuk menumbuhkan  nilai-nilai  demokratisasi  di desa.
Konsep  demokrasi  ditumbuhkan  pertama kali  dalam  praktek  negara  Kota  Yunani  dan Athena  (450  SM dan  350  SM).  Dalam  tahun 431  SM  seorang  negarawan  dari  Athena Pericles (dalam Saefulloh, 1994:5) mendefinikan demokrasi dengan mengemukakan beberapa kriteria (1)
pemerintahan  oleh  rakyat  dengan  partisipasi rakyat  yang  penuh  dan  langsung;  (2) kesamaan  di  depan  hukum;  (3)  prularisme yaitu  penghargaan  atas  semua  bakat,  minat, keinginan dan pandangan dan (4) penghargaan  terhadap  suatu  pemisahan  dan wilayah  pribadi  untuk  memenuhi  dan mengekspresikan kepribadian individual.
Istilah  demokrasi  tumbuh  sejalan  dengan perkembangan masyarakat. Pendefinisian demokrasi  yang  sejalan  dengan  Dahl  datang dari  April  Carter,  William  Ebenstein  dan Fogelmen.  Carter  (dalam  Saefulloh,  1994: 6) mendefinisikan  demokrasi  secara  ringkas, padat,  dan  tepat  sebagai  “membatasi kekuasaan”.  Sementara  Ebenstein  dan
Fogelmen  lebih  melihat  demokrasi  sebagai penghargaan  atas  sejumlah  kebebasan  setiap orang  dalam  mengekspresikan  diri  dan kepentingannya yang kemudian dirinci secara konseptual  yang  meliputi  (1)  empirisme rasional,  (2)  pementingan  individu,  (3)  teori instrumental  tentang  negara,  (4)  prinsip kesukarelaan,  (5)  hukum  dibalik  hukum,  (6) penekanan  pada  soal  cara,  (7)  musyawarah dan  mufakat  dalam  hubungan  antar  manusia dan (8) persamaan asasi semua manusia.
Sementara  itu  menurut  Sargent  (dalam Saefulloh,  1994:7)  demokrasi  mensyaratkan adanya keterlibatan rakyat dalam pengambilan  keputusan,  adanya  persamaan hak diantara warga negara, adanya kebebasan dan  kemerdekaan  yang  diberikan  pada  atau dipertahankan  dan  dimiliki  oleh  warga negara,  adanya  sistem  Permusyawaratanyang efektif  dan  adanya  sistem  pemilihan  yang menjamin  dihormatinya  prinsip  ketentuan mayoritas.
Mengenai  implementasi  pemerintahan desa  ini,  menurut  Ahmad  Tiang    (dalam Angger  Jati  dkk,  2000:  70)  hal  terpenting yang  perlu  dijadikan  titik  tekan  adalah  soal sumber  daya  manusia.  Pemerintahan  desa yang  demokratis  tidak  akan  tercapai  dengan hasil  yang  maksimal  apabila  sumber  daya manusia  yang  ada  di  desa  tidak  bisa menopang untuk menuju demokratisasi.
Sementara  itu,  menurut  Team  Work Lapera  (2001:  41)  untuk  mewujudkan pemerintahan  desa  yang  demokratis  perlu dijalankan tiga prinsip dalam penyelenggaraan pemerintahan yaitu partisipasi, pertanggung jawaban dan
keadilan.  Partisipasi  akan  menunjuk  pada suatu  prinsip  bahwa  suatu  keputusan  yang diambil oleh pemerintah haruslah mencerminkan  dan  memperoleh  persetujuan dari  rakyat.  Pertanggungjawaban  merupakan prinsip  yang  menunjuk  pada  keharusan semua kelembagaan yang ada untuk mempertanggungjawabkan  apa  yang  telah dijalankan.  Sedangkan  keadilan  menunjuk pada  keharusan  tidak  adanya  diskriminasi, pembedaan  dan  kecurangan  dalam  proses penyelenggaraan pemerintahan.
Sedangkan  menurut  Nugroho  (2003:158) Implementasi  kebijakan  pada  prinsipnya adalah  cara  agar  sebuah  kebijakan  dapat mencapai tujuannya. Untuk
mengimplementasikan  suatu  kebijakan  ada dua  pilihan  yang  ada  yaitu  langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program  atau  melalui  formulasi kebijakan  turunan  dari  kebijakan  publik
publik tersebut.
Sementara  itu  Van  Meter  dan  Van  Horn dalam  Budi  Winarno,  (2002:102)  membatasi implementasi  kebijakan  sebagai  tindakan- tindakan  yang  dilakukan  oleh  individu- individu (atau
kelompok-kelompok)
pemerintah  maupun  swasta  yang  diarahkan untuk  mencapai  tujuan-tujuan  yang  telah ditetapkan
dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya.
Dari  beberapa  pendapat  tersebut,  dapat disimpulkan  bahwa  inti  dari  implementasi kebijakan  adalah  cara  agar  kebijakan  yang sudah  ditetapkan  dapat  dilaksanakan  sesuai dengan tujuannya.
Menurut  Edward  III  (dalam  Winarno, 2002:  126),  dalam  mengkaji  implementasi kebijakan  ada  empat  faktor  krusial  yang harus diperhatikan yaitu komunikasi, sumber- sumber, kecenderungan-kecenderungan, tingkah  laku-tingkah  laku,  dan  struktur birokrasi.  Keempat  faktor  ini  berinteraksi satu  sama  lain  untuk  membantu  dan menghambat implementasi
kebijakan. Dengan  kata  lain,  masing-masing  faktor tersebut  saling  pengaruh  mem  pengaruhi, kemudian secara bersama-sama mempengaruhi implementasi kebijakan.
Untuk  itu  pendekatan  yang  ideal  adalah dengan  merefleksikan  kompleksitas  tersebut dengan membahas semua faktor.
Untuk  mengetahui  apa  sebenarnya  yang terjadi  setelah  suatu  kebijakan  dibuat  dan dirumuskan adalah subyek dari implementasi kebijakan.  Ada  dua  sudut  pandang  yang dikemukanan  oleh  Ripley  (1985:134-135) bahwa  studi  implementasi  mempunyai  dua foci/perspektif pokok, yaitu kepatuhan ( compliance) dan  apa  yang  terjadi  setelah suatu kebijakan dilaksanakan (What’s
happening). Kepatuhan ini merupakan perspektif yang lebih memusatkan perhatiannya pada apakah badan dan individu bawahan  mematuhi  perintah  badan  atau individu  atasannya,  lebih  merupakan  analisis karakter dan kualitas dari perilaku organisasional. Kelemahan yang dimiliki oleh perspektif ini adalah banyak faktor-faktor non birokratis  yang  mempengaruhi  tujuan  yang akan dicapai dan ada beberapa program yang dirancang dengan tidak baik.
Ripley  (dalam  Solahudin,  1999:40-43) mulai  menjelaskan  perspektif  ini  dengan membuat  kategori  x  dan  y.  Jika  kita melakukan  sesuatu  (x)  maka  akibat  yang diinginkan (y) akan terjadi. Variabel x dalam formulasi sederhana adalah treatmen program atau  faktor  lain  yang  akan  menfasilitasi
implementasi  yang  diinginkan  dan  target populasi siapa yang memperoleh manfaat dari sebuah  program,  sedangkan  variabel  Y adalah  akibat-akibat  yang  diinginkan.  Untuk kepentingan  dalam  analisis,  perlu  diajukan pertanyaan sebagai berikut:
1. Apakah seluruh komponen X didefinisikan cukup jelas sehingga dapat dimengerti oleh para pelaksana?
2. apakah  definisi  komponen  X  cocok dengan  pengharapan  yang  beralasan mengenai apa yang mungkin dilaksanakan? 3. apakah seluruh komponen Y didefinisikan cukup jelas sehingga dapat dimengerti oleh para pelaksana?
4. Apakah  definisi  komponen  Y  cocok dengan  pengharapan  yang  beralasan mengenai apa
yang mungkin dilaksanakana?
Begitu implementasi berjalan, maka perlu menetapkan peristiwa apa yang terjadi, maka diperlukan  analisis  data  untuk  membuat kesimpulan yang dalam hal ini dapat diajukan pertanyaan  (1)  apakah  X  menyebabkan  Y?, (2)  mengapa  X  menyebabkan  Y  atau mengapa  X  tidak  menyebabkan  Y?  (3)  dan dalam  hal  apa  X  menyebabkan  Y  atau bagian-bagian dari Y?
Berdasarkan  kedua  perspektif  ini,  maka kajian  terhadap  implementasi  kebijakan haruslah  memperhatikan  faktor  internal  dan faktor eksternal dari kebijakan yang diimplementasikan.
Keberhasilan
implementasi  kebijakan  ditentukan  oleh banyak  faktor  baik  menyangkut  kebijakan yang diimplementasikan, pelaksana kebijakan maupun lingkungan dimana kebijakan tersebut diimplementasikan.
Kegiatan  evaluasi  dalam  implementasi kebijakan  ini  berwujud  pengawasan  dan pemonitoran.  Menurut  Ripley  (1984:  143) ada  beberapa  persoalan  yang  harus  dijawab oleh  suatu  kegiatan  evaluasi  implementasi yang ditawarkan, yaitu:
a. Apakah program didesain secara logis?;
b. Apakah sumberdaya yang menjadi input program telah memadai untuk mencapai tujuan?;
c. Apakah  program  dilaksanakan  sesuai, efisien dan ekonomis?;
d. Apakah  kelompok  sasaran  memperoleh pelayanan  seperti  yang  didesain  dalam program?.
Penelitian  ini  sesuai  dengan  perumusan masalahnya,  mengikuti  pendapat  Ripley dengan  perspektif  apa  yang  terjadi  setelah suatu kebijakan dilaksanakan ( What’s
happening) .  Perspektif What’s  happening berasumsi,  banyak  faktor  yang  dapat  dan telah mempengaruhi implementasi kebijakan.
C. Metodologi Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  penelitian  “deskriptif” yang  menggunakan  pendekatan  kualitatif. Penelitian  ini  dilakukan  di  desa  Selinsingan Kecamatan  Seluma  Utara,  dengan  Sasaran penelitian ini adalah anggota Badan Permusyawaratan  Desa  di  Desa  Selinsingan dan  pemerintah  desa  yang  menjadi  mitra kerja  Badan  Permsuyawaratan  Desa,  serta tokoh  masyarakat  yang  berkompeten  dengan permasalahan  yang  dikaji  dalam  penelitian ini.
Instrumen penelitian ini dilihat dari 3 (tiga aspek)  yaitu : 1) Program (fungsi  yang harus dilaksanakan), 2) Konsekuensi (Pelaksanaan), dan  3)  Hasil.  Metode  pemilihan  informan yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah purposive yaitu  metode  memilih  informan yang  dianggap  tahu  dan  dapat  dipercaya untuk  menjadi  sumber  data  yang  mantap karena telah mengetahui permasalahan penelitian secara mendalam. Informan  pada  penelitian  ini  adalah pengurus dan anggota Badan Permusyawaratan Desa, kepala desa, sekretaris  desa  dan  para  kaur  serta  tokoh masya  rakat  di  Desa  Selinsingan  Kecamatan Seluma  Utara.  Penelitian  ini  menggunakan analisa  kualitatif.  Penelitian  dengan  analisa kualitatif  lebih  mengarah  pada  penelitian proses  daripada  hasil  (Muhajir,  1989:48) sehingga data  yang tersaji  merupakan bentuk kata-kata  verbal  dan  bukan  angka-angka. Kata-kata verbal tersebut perlu dianalisis.
Menurut  Miles  dan  Huberman,  (1992:16- 21)  dalam  menganalisis  ada  tiga  kegiatan yang  terjadi  secara  bersa  maan  yaitu  reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.  Reduksi  data  diartikan  sebagai proses  pemilihan  pemusatan  perhatian  pada penyeder hanaan, pengabstrakan dan transformasi  data  “kasar”  yang  muncul  dari catatan  catatan  tertulis  di  lapangan.  Reduksi data  ini  merupakan  bentuk  analisis  yang menajamkan,  menggolongkan,  mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi  data,  sehingga  kesimpulan final dapat ditarik.
D. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Pelaksanaan Fungsi BPD Pelaksanaan fungsi legislasi, fungsi pengawasan  dan  fungsi  mengayomi  BPD, Desa  Selinsingan  Kecamatan  Seluma  Utara dapat dijelaskan sebagai berikut:
a. Pelaksanaan Fungsi Legislasi Fungsi  legislasi  adalah  fungsi  yang dimiliki  oleh  BPD  untuk  bersama-sama dengan pemerintah menetapkan
peraturan  desa.    Pada  penelitian  ini fungsi  legislasi  dilihat  dari  keterlibatan anggota  BPD  dalam  proses  penyusunan perdes,  melalui  kehadiran  anggota  pada saat menyusun, membahas dan memetapkan perdes, serta dari mana asal rancangan usulan perdes.
Proses  penetapan  peraturan  desa  diawali dari  penyusunan  rancangan  peraturan desa, kemudian pembahasan dan selanjutnya  penetapan  peraturan  desa. Dalam  proses  pennyusunan  rancangan peraturan  desa  menjadi  peraturan  desa, dimulai dari penyerapan aspirasi. Penyerapan  aspirasi  dilakukan  baik  oleh pemerintah desa maupun oleh BPD. Aspirasi yang dilakukan oleh pemerintah desa  untuk  Desa  Selinsingan  Seluma Utara  dilaksanakan  dengan  mengadakan rapat  di  tingkat  desa,  yang  dihadiri  oleh tokoh masyarakat dan pengurus lembaga masyarakat desa seperti pertemuan RT se desa, pertemuan  RW se-desa, pertemuan TP  PKK  desa  dan  pertemuan  kader posyandu  serta  pengajian  tingkat  desa untuk menampung aspirasi dan kepentingan masyarakat desa, sedangkan penjaringan  aspirasi  yang  dilaksanakan oleh BPD dilaksanakan dengan berkumjung  kepada  warga  masyarakat seperti  tokoh  agama,  tokoh  masyarakat dan  menghadiri  pertemuan  RT  maupun pertemuan  RW  yang  dilakukan  rutin setiap bulan.
Tahap ini dilakukan dengan tujuan untuk menampung  aspirasi  yang  berkembang di  masyarakat  sehingga  nantinya  apabila peraturan  desa  tersebut  dilaksanakan, tidak muncul gejolak karena telah sesuai dengan kepentingan masyarakat. Berdasarkan  petikan  hasil  wawancara dari para informan dapat ditarik kesimpulan  sebagai  berikut,  mengenai proses  penetapan  peraturan  desa,  semua informan  menyatakan  bahwa  BPD  telah melaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan, yaitu aspiratif dimana sebelum peraturan desa ditetapkan telah dilakukan penggalian aspirasi dari masyarakat, dari hasil  penggalian  aspirasi  masyarakat muncul rancangan peraturan desa, dimana  rancangan  peraturan  desa  ini kemudian  dibahas  oleh  BPD  dan pemerintah desa untuk ditetapkan
menjadi perdes. Usulan  peraturan  desa  dari  BPD  hanya dua  yaitu  usulan  tentang  pungutan  desa dan pembentukan lembaga kemasayarakatan desa. Usulan  mengenai perdes tentang pungutan desa didasarkan pada pertimbangan bahwa dalam pelaksanaan  pembangunan  desa  dan jalannya  pemerintahan  desa,  perlu  biaya operasional berupa bantuan dari pemerintah  kabupaten,  bantuan  dari pemerintah  propinsi,  sumbangan  dari pihak  ketiga,  dan  pinjaman  desa,  juga pendapatan  asli  desa.  Pendapatan  asli desa  antara  lain  adanya  hasil  swadaya dan  partisipasi  dari  masuarakat  yang dapat  berupa pungutan.  Diharapkan  oleh anggota  BPD  besar  pungutan  ini  tidak memberatkan masyarakat, sehingga perlu dibuatkan  perdes.  Usulan  mengenai perdes  tentang  lembaga  kemasyarakatan desa  didasarkan  pada  pertimbangan bahwa  sebagaian  besar  anggota  BPD yaitu  7  (tujuh)  orang  adalah  ketua  RT dan  ketua  RW.  Dengan  jabatan  tersebut, beban  tugas  yang  dilaksanakan  oleh anggota  dirasakan  menjadi  lebih  berat, sehingga  diusulkan  agar  anggota  BPD lebih  berkonsentrasi  dalam  pelaksaan tugas,  maka  anggota  BPD  sebaiknya tidak menjabat sebagai ketua RT maupun ketua  RW.  Juga  diusulkan  adanya  masa jabatan  bagi  ketua  RT  dan  RW  karena selama  ini  tidak  ada  batasan  masa jabatan bagi ketua RT dan ketua RW. Usulan  rancangan  peraturan  desa  dari pemerintah desa berupa usulan mengenai APBDes,  susunan  organisasi  dan  tata kerja pemerintah desa, kedudukan, penghasilan/keuangan  kepala  desa  dan perangkat desa, sumber-sumber pendapatan  desa,  perhitungan  anggaran dan  pendapatan  belanja  desa  dan  usulan perdes  mengenai  perubahan  anggaran pendapatan dan belanja desa.
Untuk aspirasi masyarakat, semua informan juga menyatakan bahwa anggota  BPD  cukup  aspiratif,  artinya dalam  setiap  penetapan  kebijakan  selalu bertumpu  pada  aspirasi  dari  masyarakat. Mekanisme penggalian aspirasi masyarakat  dilakukan  oleh  BPD  dengan mengikuti pertemuan RT, dan pertemuan RW  yang  melalui  forum  rapat  sedang kan forum yang bukan rapat dilaksanakan dengan endong sistem yaitu mendatangi tokoh masyarakat. Penjaringan aspirasi yang dilakukan oleh
pemerintah  desa  melalui  pertemuan- pertemuan tingkat desa seperti pertemuan  RT  se  Desa,  pertemuan  RW se  Desa,  pertemuan  TP  PKK  Desa    dan pertemuan kader posyandu.
Dari  hasil  observasi  di  lapangan  tidak pernah  dijumpai  adanya  penolakan terhadap  produk  peraturan  desa  yang telah  ditetapkan  yaitu  sejumlah  16 (enambelas)  buah.  Hal  ini  menunjukkan bahwa  produk  peraturan  desa  yang  telah ditetapkan  memang  sudah sesuai dengan aspirasi masyarakat. Kondisi ini disebabkan, masyarakat dilibatkan secara langsung untuk ikut meyalurkan aspirasinya.
Dari  hasil wawancara  juga dapat diketahui bahwa BPD selalu menanggapi secara positif setiap rancangan peraturan desa  yang  diusulkan  oleh  pemerintah desa sepanjang rancangan peraturan desa tersebut  tidak  bertentangan  dengan kepentingan  masyarakat  dan  peraturan perundangan  yang  berlaku,  serta  dapat mengakomodasikan
kepentingan
masyarakat.
b. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Berdasarkan  penjelasan  dari  Undang- Undang  Nomor:  32  Tahun  2004  tentang Pemerintah  Daerah,  disebutkan  bahwa pengawasan  BPD  meliputi  pengawasan terhadap  pelaksanaan  peraturan  desa, anggaran  pendapatan  dan  belanja  desa dan  keputusan  kepala  desa.  Pada penelitian  ini  fungsi  pengawasan  dilihat dari  aktivitas  BPD  dalam  melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perdes,  APBDes  dan  keputusan  kepala desa,  dengan  membandingkan  antara perdes  yang  telah  disahkan  dengan pelaksanaan  dari  pemerintah  desa,  jadi hanyalah pengawasan yang tidak bersifat teknis  adminis  ratif,  yaitu  pengawasan kebijakan.
Dalam  pengawasan  yang  tidak  bersifat teknis administratif ini, atau pengawasan kebijakan,  BPD  dapat  menegur  kepala desa  apabila  dijumpai  adanya  penyim pangan  dalam  pelaksanaan  peraturan desa,  dalam  arti  apabila  dalam  perdes telah ditentukan besarnya pungutan yang dibebankan  kepada  masyarakat  sebesar Rp. X, tetapi pada kenyataannya pemerintah  desa  memungut  sebesar  Rp. Y,  maka  BPD  berhak  memperingat  kan pemerintah  desa,  tetapi  BPD  tidak mempunyai kewenangan
untuk
melakukan  pengawasan  sampai  dengan
melihat  Surat  Pertanggung  jawaban. Pengawasan  yang  semacam  ini  yaitu pengawasan  yang  sampai  melihat  pada bukti  pertanggung  jawaban  merupakan penga wasan fungsional dan kewenangan Badan  Pengawasan  Daerah  Kecamatan Seluma  Utara.  Apabila  BPD  merasa sangsi  atau  ragu-ragu  tentang  keabsahan pengelolaan  keuangan  pemerintah  desa, maka BPD dapat meminta kepada bupati lewat  camat  agar  BPD  mengadakan pemeriksaan  atas  pengelolaan  keuangan di desanya.
Dari petikan  wawancara hasil penelitian, informan menyatakan bahwa Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh  BPD  secara  umum  adalah  ketat, yaitu    dengan  memperhatikan  apa  yang tertuang dalam perdes, kemudian dibandingkan dengan
apa yang senyatanya  dilakukan  oleh  pemerintah desa,  dan  apabila  terjadi  ketidakcocokan maka  BPD  akan  meminta  penjelasan kepada  pemerintah  desa.  Pengawasan terhadap  perdes  dan  keputusan  kepala desa dilaksanakan dalam waktu bersamaan  karena  memang  keputusan kepala desa merupakan petunjuk pelaksanaan dari perdes yang ada. Pelaksanaan pengawasan terhadap Perdes,  APBDes  dan  keputusan  kepala desa  sangat  terkait  dengan  penerimaan laporan  per  tanggungjawaban  kepala desa setiap akhir tahun anggaran, karena laporan  pertanggungjawaban  merupakan pelaksanaan  dari  perdes,  APBDes,  dan keputusan  kepala  desa  yang  telah ditetapkan pada tahun tersebut, walaupun tidak  menutup  kemungkinan  adanya perdes  yang  telah  ditetapkan  pada  tahun sebelumnya  tetapi  masih  berlaku  pada tahun tersebut.
c. Pelaksanaan Fungsi Mengayomi Fungsi  mengayomi  yang  dimaksud  pada penelitian ini adalah menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di Desa Selinsingan sepanjang menunjang  kelang  sungan  pembangunan desa. Dengan demikian ukurannya adalah  dengan  mendata  kebiasaan  desa dan kesenian yang ada masih terselenggara  dan  upaya  yang  dilakukan oleh BPD dalam mempertahankan kebiasaan  tersebut.  Berdasarkan  data, kebiasaan  yang  ada  di  Desa  Selinsingan sebagai  berikut  (1)  selapanan  RT,  (2) kerja  bakti  RT,  (3)  bersih  kuburan  dan (4)  bersih  jalan  desa.  Kebiasaaan  dan
kesenian desa, menurut informasi, masih tetap  ada  dan  berjalan  dengan  baik, bahkan  ada  upaya  untuk  melestarikan dan  mengembangkan  kebiasaan  dan kesenian  desa  tersebut  dari  pihak pemerintahan desa.
Upaya  yang  dilakukan  oleh  BPD  untuk mempertahankan
kebiasaan dan mengembangkan  ataupun  mengenal  kan serta  melestarikan  kesenian  yang  ada  di Desa adalah dengan (1) tetap melaksanakan  kebiasaan-kebiasaan  yang ada, (2) menyeleng garakan lomba dalam rangka  memperingati  hari besar nasional maupun  peringatan  keagamaan,  serta  (3) memperkenalkan budaya asli desa kepada  masyarakat  dan  lingkungan  desa se Kecamatan Seluma Utara. Dari petikan wawancara diketahui bahwa
BPD telah melaksanakan fungsi mengayomi  dengan  kritis,  yaitu  dengan mempertahankan dan mengenalkan kebiasaan dan kesenian yang ada melalui peringatan  hari  besar  nasional  dan  hari besar  keagamaan  baik  untuk  tingkat Desa, Kecamatan maupun Kabupaten. Dalam  Undang-Undang  Nomor:  32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,  Bab  III  Pasal  104  menegaskan bahwa  BPD  atau  yang  disebut  dengan nama  lain  berfungsi  mengayomi  adat istiadat  desa,  membuat  peraturan  desa, menampung  dan  menyalurkan  aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap  pemerintah  Desa,  sedangkan dalam  Perda  Kecamatan  Seluma  Utara Nomor:  3  Tahun  2000  tentang  BPD Pasal  7  menyebutkan  ada  tiga  fungsi BPD  yaitu  fungsi  mengayomi,  fungsi legislasi  dan  fungsi  pengawasan,  namun dalam  penjelasan  perda  ini  diuraikan bahwa BPD melaksanakan fungsi legislasi  dan  pengawasan  sedangkan pemerintah  desa  melaksanakan  tugas  di bidang eksekutif. Apabila
memperhatikan penjelasan Perda nomor: 3  tersebut,  diketahui  bahwa  pelaksanaan fungsi  mengayomi,  merupakan  hal  yang tidak mutlak untuk dilaksanakan. Apabila  mendasarkan  pada  pendapat salah seorang informan yang menyatakan bahwa  fungsi  umum  suatu  lembaga legislatif  adalah  menjalankan  fungsi legislasi,  fungsi  anggaran  dan  fungsi pengawasan, apabila dibandingkan dengan  pelaksanaan  fungsi  BPD  yang harus  dilaksanakan  oleh  BPD  adalah fungsi  legislasi,  fungsi  mengayomi  dan
fungsi  pengawasan.  Dengan  demikian ada  satu  fungsi  yang  tidak  ada  pada pelaksanaan  fungsi  BPD  yaitu  fungsi anggaran.  Namun  demikian  apabila melihat  pasal  8  Perda  nomor:  3  tahun 2000,  sebenarnya  pelaksanaan  fungsi anggaran  sudah  tersermin  di  sana  yaitu pada tugas dan wewenang BPD disebutkan  bersama-sama  dengan  kepala desa merumuskan  dan menetapkan anggaran  pendapatan  dan  belanja  desa. APBDes  ini  merupakan  salah  satu instrumen  kebijakan  yang  dipakai  oleh pemerintah  desa  untuk  meningkatkan tingkat  kesejahteraan  dan  pelayanan umum  kepada  masyarakat.  Dengan demikian,  APBDes  hendaknya  dapat memberikan gambaran yang jelas tentang  alokasi  dana  yang  digunakan untuk  membiayai  program  dan  kegiatan di  desa  selama  satu  tahun  anggaran. Seperti  yang  telah  dikemukakan,  maka sebenarnya BPD juga telah melaksanakan fungsi umum suatu lembaga  legislatif  khususnya  untuk fungsi anggaran.
2. Faktor-faktor Pelaksanaan Fungsi BPD Faktor  pendorong  aktifnya  anggota  BPD dalam melaksanakan fungsinya adalah adanya  rasa  tanggungjawab  dan  motivasi kerja  yang  tinggi.  Rasa  tanggungjawab  dan motivasi  ini  muncul  karena  anggota  BPD dipilih  oleh  warga  masyarakat  sehingga anggota  BPD  ingin  menunjukkan  kepada masyarakat  bahwa  mereka  memang  dapat melaksanakan  amanat  yang  telah  diberikan warga.
Motivasi yang tinggi ini dapat dilihat dari hal-hal  berikut:  (1)  Adanya  komitmen  dan persepsi  yang  sama  bahwa  kedudukan  BPD adalah mitra pemerintah desa untuk melaksanakan  hak  dan  kewajiban  dengan membawa  aspirasi  masyarakat  dan  bukan
untuk kepentingan pribadi atau golongan dan,
(2) Tingkat kehadiran dalam rapat penyusunan,  pembahasan  maupun  penetapan perdes  yang  tinggi.  Komitmen  tersebut dilakukan  pada  awal  pembentukan  BPD, tetap dihormati dan dilaksanakan oleh seluruh anggota BPD, (3) Penyelesaian permasalahan berdasar  aspirasi  masyarakat  yang  seberanya diluar  kewenangan  BPD  dimana  BPD bertindak  sebagai  penyelia/fasilitator  antara masyarakat dengan pemerintah desa.
Dari  hasil  wawancara  dapat  diketahui bahwa  kepentingan  dari  anggota  BPD berbeda-beda  tetapi  ada  kesadaran  yang tinggi  akan  kedudukan  mereka  sebagai anggota  BPD.  Kesadaran  ini  diwujudkan dengan  adanya  kesepakatan  bahwa  anggota BPD  merupakan  mitra  pemerintah  desa, maka pelaksanaan tugas dan kewajiban harus sesuai  dengan  kewenangan  yang  berlaku, dengan  membawa  aspirasi  masyarakat  dan bukan kepentingan pribadi atau golongan. Ini menunjukkan  adanya  rasa  tanggungjawab dan motivasi yang tinggi dari anggota.
Dengan  adanya  rasa  tanggungjawab,  dan motivasi  ini  maka  ada  kesatuan  tujuan. Adanya kesatuan tujuan mempermudah ketua BPD  untuk  mengarahkan  anggota  dalam pelaksanaan  fungsinya.  Namun  demikian, pelaksanaan  fungsi  legislasi  ini  masih  ada kelemahannya  apabila  dilihat  dari  sisi organisasi  birokrasi  BPD.  Secara  organisasi birokrasi,  BPD  Desa  Selinsingan  Seluma Utara tidak memiliki sekretariat BPD dengan alasan  anggaran  yang  tidak  ada  dan pelaksanaan tugas kesekretariatan ini kemudian dilaksanakan oleh ketua BPD.
Selanjutnya  yang  terjadi  adalah  semua kegiatan  BPD  dilayani  oleh  ketua  BPD sehingga  terjadi  sentralisasi  pada  ketua. Ditambah  lagi,  BPD  di  Desa  Selinsingan tidak  memiliki  kantor  sekretariat  sendiri, sehingga  rumah  ketua  BPD  dijadikan  kantor sekretariat. Akibat selanjutnya, karena perangkatnya  tidak  lengkap,  kerja  BPD menjadi  “semrawut”  yang  menyebabkan pengadministrasian  arsip  menjadi  tidak  tertib dan  pada  gilirannya  nanti  dapat  terjadi  kerja BPD menjadi tidak berkesinambungan karena pengurus dan anggota BPD yang baru apabila akan  melaksanakan  tugasnya  harus  bertanya kepada  pengurus  dan  anggota  yang  lama, walaupun  pelaksanaan  fungsi  BPD  masih tetap berjalan dengan baik.
Dengan
terlayaninya sebagian kepentingan  masyarakat  oleh  BPD,  maka keberadaan  BPD  di  Desa  Selinsingan Kecamatan  Seluma  Utara  ini  menjadi  sangat diperlukan  oleh  masyarakat  dan  masyarakat menjadi  percaya  akan  keberadaan  BPD.  Hal ini  sangat  mendukung  pelaksanaan  fungsi
legislasi karena peraturan desa yang ditetapkan  menjadi  lebih  bisa  diterima  oleh masyarakat. Rasa percaya masyarakat kepada BPD  membuat  masyarakat  merasa  aman dalam  menyampaikan  aspirasinya.  Agar demokrasi  dapat  berjalan  dengan  wajar  dan benar  maka  rakyat  berada  dalam  kesadaran politik yang mandiri dan memiliki kemampuan  untuk  mengaktuali  sasikan kemampuannya, serta jaminan dari pemegang kedaulatan  akan  kondisi  yang  memberikan jaminan  penuh  adanya  rasa  aman  melalui badan  yang  independen  dan  berdiri  diatas prinsip kedaulatan.
Dengan  penjelasan  diatas,  maka  BPD sebagai  wahana  demokratisasi  di  Desa Selinsingan  Kecamatan  Seluma  Utara  telah tercapai. Dengan adanya BPD, telah terbentuk  bangun  politik  yang  terbuka  dan demokratis  dengan  ciri  antara  lain  adanya mekanisme  politik  yang  memungkinkan warga  negara  mengontrol  sejauh  mana kepentingan  mereka  telah  dilaksanakn  oleh orang  yang  memerintah  dan  ada  kesejajaran tawar  menawar  politik  antara  warga  negara dengan  orang  yang  memerintah  sebagai jaminan  terciptanya  hubungan  yang  bersifat konsultatif.
E. Kesimpulan Berdasarkan hasil analisis, dapat
disimpulkan  bahwa  BPD  sebagai  wahana demokratisasi  desa  di  Desa  Selinsingan Kecamatan  Seluma  Utara  tercapai  apabila dilihat  dari  pelaksanaan  fungsinya.  Fungsi BPD  ini  diukur  dari  pelaksanaan  fungsi legislasi,  fungsi  pengawasan  dan  fungsi mengayomi, yaitu:
1. Pelaksanaan  fungsi  legislasi  BPD,  Desa Selinsingan  Kecamatan  Seluma  Utara dilaksanakan dengan aspiratif, pelaksanaan fungsi pengawasan dilaksanakan  dengan  ketat  dan  fungsi mengayomi  adat  istiadat/kebiasaan  desa, dilaksanakan  dengan  kritis.  Pelaksanaan fungsi  telah  berjalan  sesuai  dengan ketentuan  perundangan  yang  berlaku, namun  demikian  untuk  pelaksanaan fungsi  legislasi  masih  belum  optimal yang disebabkan secara organisasi birokrasi, BPD di Desa Selinsingan tidak
lengkap  yaitu  tidak  memiliki  sekretariat. Tugas  kesekretariatan  ini  dilaksanakan oleh  ketua  BPD.  Kemudian  untuk pelaksanaan  fungsi  mengayomi  telah dilaksanakan  dengan  kritis.  Pelaksanaan fungsi  pengawasan  dilaksanakan  dengan ketat,  yaitu  pengawasan  kebijakan  dan bukan  pengawasan  teknis  administratif dengan  cara  membandingkan  apa  yang tertuang  dalam  perdes  dengan  apa  yang senyatanya  dilakukan  oleh  pemerintah desa,  juga  membanding  kan  apa  yang tertuang  dalam  perdes,  keputusan  kepala desa  dan  APBDes  dengan  apa  yang tercantum dalam laporan pertanggungjawaban. 2. Faktor-faktor pendorong dari pelaksanaan fungsi tersebut adalah adanya rasa tanggungjawab dan motivasi kerja  yang  tinggi  dari  anggota  BPD. Rasa  tanggungjawab  dan  motivasi  ini muncul  karena  mereka  dipilih  oleh masyarakat sehingga mereka ingin menunjukkan  kepada  masyarakat  bahwa mereka dapat melaksanakan amanat yang telah  diberikan.  Motivasi  dan  rasa tanggungjawab  anggota  BPD  ini  dapat terlihat dari:
a. Adanya  komitmen  dan  persepsi yang  sama  bahwa  kedudukan  BPD adalah  mitra  pemerintah  desa  untuk melaksanakan  hak  dan  kewa  jiban dengan membawa aspirasi
masyarakat dan bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan;
b. Tingkat  kehadiran  anggota  BPD dalam  rapat  paripurna  pada  saat penyusunan,  pembahasan  maupun penetapan perdes;
c. Keterlibatan BPD sebagai
penyelia/fasilitasi  antara  masyarakat dengan  pemerintah  desa  untuk menyelesaikan  permasalahan  yang bukan menjadi kewenangan BPD.

## Daftar Pustaka
Abdullah,  Irvan,  2002, Metode  Penelitian Kualitatif , Magister Administrasi  Publik  Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
Angger Jati, 2000, Reformasi, Tata Pemerintahan Desa Menuju Demokrasi ,  Pustaka  Pelajar  Offset, Yogyakarta. Gaffar, Afan, 1992, Pemilu 1992:Merebutkan Jatah  25  Persen  Suara  Yang
Tersisa, Makalah, Dipresentasikan Dalam Seminar Nasional  yang  Diselenggarakan oleh Jurusan Ilmu Pemerintahan
UGM, Yogyakarta.
Milles,  Matthew  B  dan  Michael
A. Huberman,  1992, Analisa  Data Kualitatif, Buku Sumber Tentang  Metode-Metode  Baru, Universitas    Indonesia  (UI- Perss), Jakarta.
Moleong, Lexy. J, 1994, Metodologi Penelitian Kualitatif , PT Remaja Rosdakarya, Bandung. Muhajir, Noeng, 1989, Metodologi Penelitian Kualitatif Telaah Positivistik, Rasionalistik dan Realisme Metafisik , Rake Sarasin, Yogyakarta.
Nugroho,  Riant,  2003, Kebijakan  Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi, PT Elex Media
Komputindo, Jakarta.
Ripley.  Randall  B,  1985, Policy  Analysis  In Political Science , NH Chicago.
Saefulloh,  Eep,  1994, Masalah  dan  Prospek Demokrasi  di  Indonesia ,  Ghalia Indonesia, Jakarta.
Suhartono,  2001, Politik  Lokal,  Parlemen Desa:  Awal  Kemerdekaan  Sampai Jaman  Otonomi  Daerah ,  Lapera
Pustaka Utama, Yogyakarta.
Team Work Lapera,
2001, Politik Pemberdayaan,  Jalan  Mewujudkan Otonomi  Desa ,  Lapera  Pustaka Utama, Yogyakarta.
Wibawa, Samodra 1994, Evaluasi Kebijakan Publik , PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Winarno.  Budi,  2002, Teori  dan  Proses Kebijakan  Publik ,  Media  Pressindo, Yogyakarta.