## Pertanggungjawaban  Negara  terhadap  Pencemaran Minyak West  Atlas  Montara di  Laut  Indonesia Berdasarkan UNCLOS 1982
Yusnia Tika Safitri 1 , Mahendra Putra Kurnia 2 , Rika Erawaty 3
1 Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman E-mail: yusniachan171@gmail.com 2 Fakultas Hukum,Universitas Mulawarman E-mail: mahendraputra@fh.unmul.ac.id 3 Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman E-mail: rikaerawaty@fh.unmul.ac.id

## ABSTRACT
Hydrocarbon  oil  and  gas  leakage  due  to  explosion  in  The  Montana  Well  Head  Platform  (PTTEP Australasia  at  Blok  West  Atlas)  Australian  waters  (690  Km  west  of  Darwin  and  250  Km  northwest  of western Australia Truscott) with a spill estimate of 400 barrels/day (64 tons/day) resulted in cross-border pollution due to entering ZEE Indonesia. The purpose of this discussion is to study and analyze Thailand's position in the case of cross-border pollution due to leakage of Montara atlas oil wells in the Timor Sea. The  writing  method  uses  the  type  of  doctrinal  approach  consistent  with  the  1982  perspective  of  the United  Nations  Convention  on  the  Law  of  the  Sea  and  relevant  legal  theories  that  will  be  used  and constructed with the principles of legal law, principles, and doctrine. Based on Article 139 Paragraph (1) of 1982 UNCLOS, the State shall be responsible for the activities carried out in the sea area, either by the participating State, individuals, or companies of the State or legal entities or individuals who have the nationality of their country. The peaceful settlement of disputes chosen by the disputing parties can be carried out, as stipulated in Chapter XV Article 279-293 of UNCLOS 1982. The settlement of this dispute can  be  carried  out,  provided  it  does  not  cause  more  significant  harm  to  the  people  of  East  Nusa Tenggara, especially the people of Rote Island.
Keywords: pollution, cross border, responsibility

## ABSTRAK
Kebocoran  minyak  dan  gas  Hydrokarbon  akibat  ledakan  di  The  Montana  Well  Head  Platform  (PTTEP Australasia di Blok West Atlas) perairan Australia (690 Km barat Darwin dan 250 km barat laut Truscott Australia  Barat)  mengakibatkan  pencemaran  lintas  batas  karena  memasuki  ZEE  Indonesia.  Tujuan penulisan  ini  diantaranya  untuk  mengkaji  dan  menganalisa  kedudukan  Thailand  dalam  kasus pencemaran lintas batas akibat kebocoran sumur minyak west atlas montara di laut Timor serta upaya penyelesaian  sengketa  dalam  kasus  tersebut.  Metode  penulisan  menggunakan  jenis  pendekatan doctrinal yang sesuai dengan perspektif hukum United Nation Convention on the Law of the Sea 1982 dan teori-teori hukum yang relevan yang akan di gunakan dan dikonstruksikan dengan asas-asas hukum hukum,  prinsip  dan  doktrin.  Berdasarkan  Pasal  139 Ayat (1)  UNCLOS 1982 Negara  harus  bertanggung jawab  atas kegiatan-kegiatan  yang dilakukan di  Kawasan laut, baik oleh Negara peserta,  individu atau perusahaan  Negara  atau  badan  hukum  atau  perorangan  yang  memiliki  kebangsaan  negaranya. Penyelesaian  sengketa  secara  damai  yang  dipilih  oleh  pihak  yang  bersengketa  dapat  dilakukan, sebagaimana  telah  diatur  dalam  Bab  XV  Pasal  279-293  UNCLOS  1982  sejauh  tidak  menimbulkan kerugian yang lebih besar kepada masyarakat Nusa Tenggara Timur khususnya masyarakat Pulau Rote.
Kata Kunci: pencemaran, lintas batas, tanggungjawab

## PENDAHULUAN
Negara  Indonesia  merupakan  Negara  yang  berbentuk  Kepulauan  dengan  duapertiga wilayahnya merupakan wilayah perairan, terletak diantara 2 (dua) Samudra membuat Indonesia  kaya  akan  hasil  sumber  daya  lautnya,  baik  sumber  daya  hayati  ataupun nonhayati.  Panjang  pantai  yang  mencapai  81.000  km  atau  14%  garis  pantai  seluruh dunia,  dimana  duapertiga  wilayah  Indonesia  berupa  perairan  laut.  Laut  Kedaulatan suatu negara mencakup laut teritorial dan zona tambahan seluas 3,1 juta km2 dengan luas zona ekonomi eksklusif (ZEE) seluas 2.7 juta km2. 1
ZEE  yang  dimiliki  oleh  negara  Indonesia  menunjukkan  bahwa  setiap  negara  memiliki hak  berdaulat  untuk  memanfaatkan  sumber  daya  hayati,  sesuai  dengan  kebijakan bidang lingkungan dan pembangunan masing-masing, juga berkewajiban menjaga agar kegiatan  yang  berlangsung  tidak  menimbulkan  kerusakan  lingkungan  negara  lain. Misalnya apabila terjadi pencemaran di lingkungan laut yang dapat berasal dari operasi kapal tanker, kecelakaan kapal tanker, serta kebocoran minyak dan gas di lepas pantai yang  dapat  merusak  lingkungan  laut.  Masalah  pencemaran  minyak  telah  mendapat perhatian  adalah  Kasus  Pencemaran  minyak  di  Laut  Montara  pada  tahun  2009  yang tumpah  di  wilayah  laut  Australia  yang  kemudian  memasuki  wilayah  laut  Indonesia tepatnya di  Laut  Timor, minyak  ( light  crude  oil). Crude  oil  atau  sluge oil  adalah  jenis minyak  yang  memiliki  kandungan  B3  yang  seharusnya  jika  terjadi  tumpahan  masuk dalam hukum pidana  karena  merupakan  delik  formil.  Artinya  pemberian  kompensasi tidak menghilangkan petanggungjawaban perbuatan pidana. bocor ke Laut Timor dari 21 Agustus 2009 sampai 3 November 2009. 2 Kebocoran minyak dan gas Hydrokarbon akibat  ledakan  di The  Montana  Well  Head  Platform (PTTEP  Australasia  di Blok  West Atlas )  perairan  Australia  (690  Km  barat  Darwin  dan  250  km  barat  laut  Truscott Australia  Barat)  dengan  estimasi  tumpahan  sebanyak  400  barel/hari  (64  ton/hari) memasuki ZEE Indonesia.
Setelah terjadi ledakan pada sumur pengeboran The Petroleum Authority of Thailand Eksploration  and  production  Exploration  and  Production (PTTEP)  Thailand  yang berpusat  di  Negara  Thailand  merupakan  induk  dari The  Petroleum  Authority  of Thailand  Eksploration  and  production  Exsploration  and  Production (PTTEP)  Australia tidak memenuhi gugatan Indonesia. The Petroleum Authority of Thailand Eksploration and  production  Exsploration  and  Production (PTTEP)  Thailand  menganggap  gugatan Indonesia  kurang  tepat,  karena  kesalahan  dalam  penempatan  nama  tergugat  dalam surat gugagtan Penggugat. Berbagai upaya telah dilakukan sebagai jalan penyelesaian sengketa  sejak  tahun  2010.  Diantaranya  upaya  penyelesaian  dengan  membentuk Naeutral  Committee, untuk  membahas  teknikalitas  hukum,  namun  baik  substansi maupun  teknikalitas  hukumnya  belum  disepakati,  seperti  hukum  yang  berlaku (Governing Law).
1 UNEP Joint Group of Experts on Scientific Aspects of Marine Pollution, 2014, “ Impact of Oil and  Related Chemicals and Wastes on the Marine Environment”
2 Johanes  Sutanto  de  Britto, Tragedi  Tumpahan  “Montara”  di  Laut  Timor  yang  terlupakan, http://jaringnews.com/internasional/asia/19459/tragedi-tumpahan-montara-di-laut-timor- yang-terlupakan, diakses pada 27 April 2018.
Berdasarkan  Prinsip  pertanggungjawaban  negara  ( State  Responsibility  Principle )  yang tercantum dalam Pasal 139 UNCLOS 1982 negara pihak  yang terlibat dalam kasus ini adalah  Indonesia  sebagai  negara  yang  tercemar,  Australia  dan  Thailand,  yang menjadikan  posisi  negara-negara  tersebut  sebagai  pihak  yang  bertanggungjawab sehingga  memerlukan  kejelasan  subjek  negara  mana  yang  bertanggungjawab  dalam kasus  tumpahan  minyak  Montara.  Dalam  penulisan  ini  maka  akan  timbul  dua pertanyaan diantaranya: 1) Bagaimana Kedudukan Thailand dalam kasus Pencemaran Lintas  Batas  akibat  Kebocoran  Sumur  Minyak West  Atlas  Montara di  Laut  Timor ditinjau  dari  UNCLOS  1982  2)  Bagaimana  Penyelesaian  sengketa  pencemaran  lintas batas dalam kasus tumpahan Minyak West Atlas Montara menurut UNCLOS 1982.

## METODE
Pendekatan Penelitian menggunakan bentuk penelitian Doctrinal yang bersumber dari konvensi internasional Yaitu United Nation Convention on the Law of the Sea 1982 dan teori-teori  hukum  yang  relevan  termasuk  asas-asas  hukum,  prinsip  dan  doktrin. Penelitian  ini  juga  memerlukan  sumber  data  dari  bahan  hukum  tersier  berupa ensiklopedia  dan Black  Law  Dictionary yang  dipakai  dalam  menentukan pertanggunjawaban  Negara  serta  kedudukan  negara  dalam  pencemaran  laut  lintas batas.  Untuk  memperkuat  bahan  kajian  dan  analisa,  penulis  melakukan  wawancara pada  bagian  atau  bidang  Perjanjian  Internasional  Kementerian  Luar  Negeri  dan Kementerian Lingkungan Hidup guna mengumpulkan dokumen-dokumen hukum yang berkaitan dengan penulisan ini.
Bahan  yang  diperoleh  selama  penelitian  diarahkan  untuk  menganalisis  status  suatu negara  dalam  melakukan  tanggungjawab  terhadap  pencemaran  lingkungan  lintas batas  antara  Indonesia  dan  Australia,  serta  pertanggungjawaban  suatu  negara  atas pencemaran  lingkungan  yang  dilakukan  oleh PTT  Exploration  and  Production Australasia dan akibat hukum atas hilangnya hak-hak para petani rumput laut di Nusa Tenggara  Timur,  Indonesia,  serta  bagaimana  proses  penyelesaian  sengketa  antara Indonesia  dan  Thailand,  hukum  negara  mana  yang  akan  digunakan  dalam menyelesaikan sengketa tumpahan minyak oleh PTTEP Australia. Berbagai upaya yang dilakukan Indonesia untuk mendapatkan haknya sebagai negara yang terkena dampak pencemaran,  seperti  mengadakan  perundingan  dan  gugatan  ganti  rugi  perdata  yang sama sekali belum mendapat kejelasan hingga saat ini..

## PEMBAHASAN
Kedudukan Negara Thailand dalam Kasus Pencemaran Lintas Batas Akibat Kebocoran Sumur Minyak West Atlas Montara
Kebocoran minyak (light crude oil) dan gas hydrokarbon yang terjadi pada 21 Agustus 2009, sebagai akibat dari ledakan di Montara Well Head  Platform di Blok West Atlas laut  Timor,  perairan  Australia  yang  dioperasikan  oleh the  Pertroleum  Authority  of Thailand  Exploration  and  Production  Australasia (PTTEP  AA).  Ledakan  yang menumpahkan  318.000  barel  minyak  per  hari  tersebut  mengakibatkan  kerusakan terhadap lingkungan laut di wilayah laut Timor, indonesia.
Pencemaran  yang  terjadi  menimbulkan  sengketa  antara  Pemerintahan  Negara Indonesia, Negara Australia, Negara Thailand dan the Pertroleum Authority of Thailand Exploration  and  Production  Australasia (PTTEP  AA)  australia  yang  merupakan  bagian dari  perusahan  pengeboran  minyak  nasional  milik  negara  Thailand the  Pertroleum Authority of Thailand Exploration and Production Public Company Limited (PTTEP PCL) . Pemerintah  Indonesia  dalam  kasus  ini  menggugat  3  (tiga)  perusahaan  pengeboran minyak milik Negara Thailand tersebut, gugatan dengan nomor
241/PDT.G/2017/PN.JKT.PST  di  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  pada  tanggal  3  Mei 2017  dimana  pihak  tergugat  adalah:  PTTEP  AA,  PTTEP  PCL,  PTT  PCL  yang  ketiganya merupakan perusahaan nasional milik Negara Thailand.
Subjek  hukum  lingkungan  internasional  yang  dapat  dimintai  pertanggungjawaban terhadap  kasus  pencemaran  minyak  akibat  ledakan  kilang  minyak  Montara  tersebut yakni:
1. Negara,  diantaranya  Indonesia  (sebagai  pihak  yang  dirugikan),  Thailand  (Sebagai pemilik  dari  Perusahaan  Pencemar),  dan  Australia  (Sebagai  Negara  Pemilik Perusahaan Pencemar)
2. Individu, dalam hal ini bukan merupakan individu dalam arti sebenarnya (Naturlic Person ) akan tetapi merujuk kepada individu sebagai badan hukum (Rechtperson) yang menjadi Perusahan pencemar yakni PTTEP PCL dan affiliasinya.

## Kedudukan Negara Thailand
Terdapat  beberapa  pihak  yang  terkait  dalam  kasus  semburan  minyak  Montara tersebut,  terbagi  atas  Masyarakat,  Negara  dan  Korporasi.  Masyarakat  di  sini  adalah para petani dan nelayan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang terkena dampak langsung dari pencemaran minyak oleh semburan sumur pengeboran minyak Montara. Negara sendiri mencakup Negara Indonesia sebagai yang terkena dampak dalam hal ini diwakili  oleh  Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  Republik  Indonesai, Negara  Australia  sebagai  Pemegang  izin  PTTEP  Australasia  dan  Negara  Thailand sebagai negara pemegang izin perusahaan induk PTTEP, yaitu The Petroleum Authority of Thailand Exploration and Production Public Company Limited (PTTEP PCL) dan yang terakhir  Korporasi  disini  adalah  PTTEP  Australasia  sebagai  perusahaan  yang melaksanakan proses eksplorasi dan eksploitasi di Laut Montara.
Thailand merupakan negara pemilik dan pemegang izin dari PTTEP dianggap memiliki tanggung  jawab  tehadap pencemaran  lintas batas  yang  merugikan  negara  Indonesia. Maka  dalam  tulisan  ini  akan  dibahas  mengapa  negara  Thailand  harus  memikul tanggung  jawab  juga  dalam  kasus  pencemaran  lintas  batas  yang  diakibatkan  oleh ledakan  sumur  minyak  Montara  dan  tanggung  jawab  seperti  apa  yang  harus ditanggung oleh negara Thailand.

## Hubungan PTTEP dengan Negara Thailand
Selama  25  tahun  perjalanan  PTTEP  (PTT  PCL)  bukan  hanya  sekedar  menjadi perusahaan  nasional  thailand  juga  mampu  menjadi  perusahaan  multinasional  yang bersaing  secara  internasional.  PTTEP  (PTT  PCL)  merupakan  kepanjangan  tangan  dari pemerintahan Thailand dalam menerapkan kebijakan energi nasional bagi kepentingan
terbaik negeri tersebut. Aktivitas perminyakan PTTEP (PTT PCL) sangat terintegrasi dari mulai eksplorasi, produksi, logistik, transportasi, pengilangan, distribusi, penyimpanan dan industri perminyakan terkait lainnya.
Pada  Kasus  pencemaran  lintas  batas  di  Laut  Timor  yang  diakibatkan  oleh  semburan minyak dari pengeboran minyak Montara oleh PTTEP Australasia. Menjadikan negara memiliki  tanggungjawab  mutlak  terhadap  kasus  pencemaran  laut  lintas  batas  akibat semburan  minyak  Montara.  Hal  tersebut  diperkuat  dengan  adanya  aturan  dalam UNCLOS 1982 pada Pasal 94 yang pada prinsipnya memuat:
a. Setiap  negara  harus  melaksanakan  secara  efektif  yurisdiksi  dan  pengawasannya dalam  bidang  administatif,  teknis  dan  sosial  atas  kapal  yang  mengibarkan benderanya;
b. Setiap  negara  harus  mengambil  tindakan  terhadap  kapal  yang  memakai benderanya baik konstruksi peralatan, pengawakan kapal dan pemeliharaan untuk menjamin keselamatan kapal;
c. Negara  bendera  harus  menyelidiki  masalah  yang  terjadi  terhadap  kapal  dan mengambil tindakan untuk memperbaiki keadaan;
d. Setiap  negara  harus  melakukan  pemeriksaan  dihadapan  orang  yang  berwenang atas kecelakaan kapal yang mengakibatkan hilangnya nyawa atau luka berat pada warganegaranya atau negara lain atau kerusakan berat pada kapal-kapal, instalasi negara lain serta kerusakan pada lingkungan laut.
Dalam  uraian  Pasal  94  UNCLOS  1982  di  atas  jelas  bahwa  negara  harus  mengambil tindakan untuk menjamin kapal yang menggunakan benderanya dalam keadaan aman agar tidak merugikan negara lain. Pasal 94 tersebut disebutkan bahwa objeknya adalah kapal  bukan  merupakan  anjungan  minyak  eksplorasi  dan  eksploitasi  di  tengah  laut, akan  tetapi  dalam  konteks  ini  menurut  penulis  bukan  pada  pencemaran  minyak tersebut  bersumber  dari  apa  dan  darimana,  lebih  kepada  pencemaran  tersebut merupakan  pencemaran  minyak  yang  telah  merugikan  negara  lain  Oleh  karena  itu Negara Thailand merupakan pihak yang wajib bertanggungjawab terhadap kerusakan lingkungan laut yang dialami negara Indonesia akibat semburan minyak di wilayah Blok West atlas Montara-Australia.
Pertanggungjawaban  yang  diambil  oleh  negara  Thailand  bukan  hanya  dalam  bentuk material (ganti kerugian) terhadap negara Indonesia sebagai negara terdampak, akan tetapi negara  dihadirkan untuk memudahkan proses pertanggungjawaban  yang tidak kunjung diberikan oleh PTTEP. Dalam proses penyelesaian sengketa lingkungan lintas batas  ini,  negara  Thailand  dapat  menjadi  pihak  yang  harus  ikut  bertanggungjawab ataupun  menjadi  pihak  luar  yang  dapat  menjadi  kepanjangan  tangan  dari  negara Indonesia untuk memperoleh ganti kerugian melalui penyelesaian sengketa non litigasi ( goverment to goverment ) antara PTTEP, PTTEP AA dan Negara Indonesia.

## Bentuk Pertanggungjawaban Negara Thailand
Negara  Thailand  yang  secara  langsung  terkait  dengan the  Pertoleum  Authory  of  teh Thailand  Eksploration  and  Production (PTTEP)  dikarena  Perusahaan  pengeboran minyak tersebut merupakan perusahaan national milik Negara Thailand, maka dalam hal  mempermudah  penerapan  hukum  International  terkait  Pencemaran  Lingkungan
Hidup  yang  tertera  dalam  UNCLOS  1982,  negara  Thailand  harus  turut  serta mempertanggungjawabkan pencemaran lintas batas di Indonesia, yaitu: Menjadi pihak yang turut serta dalam penyelesaian sengketa antara Indonesia (diwakili KHLK) dengan PTTEP,  mendesak  PTTEP  agar  segera  melakukan  ganti  kerugian  terhadap  negara terdampak  dengan  menerapkan  sanksi  Administrasi  serta  bekerja  sama  dengan Indonesia dan  Australia dalam  menanggulangi  pencemaran lintas batas sebagaimana tercantum dalam UNCLOS 1982 Pasal 194 dimana negara-negara peserta konvensi ini bekerja sama dalam menanggulangi pencemaran laut lintas batas.
Selain  hal  tersebut  Berdasarkan  Pasal  139  ayat  (1)  menyatakan  Negara  harus bertanggung  jawab  atas  kegiatan-kegiatan  yang  dilakukan  di  kawasan,  baik  oleh Negara peserta, individu atau perusahaan Negara atau badan hukum atau perorangan yang  memiliki  kebangsaan  negaranya.  Tanggung  jawab  tersebut  dibebankan  kepada dua  Negara  baik  itu  Negara  Australia  sebagai  Negara  tempat  sumber  pencemaran maupun Negara Thailand sebagai Negara PTTEP (the Petroleum Authority of Thailand Exploration  and  production) bernaung,  untuk  pencegahan  pencemaran  dan  tindakan mitigasi  limbah  minyak.  Hak  dan  kewajiban  Negara  terhadap  perlindungan  dan pelestarian  lingkungan  laut  diatur  dalam UNCLOS  1982 Pasal  192  dan  193.  Pasal  192 mengatur  tentang  kewajiban  dan  tentang  hak-hak  negara  diatur  dalam  Pasal  193, yakni:
Article 192 : “ States have the obligation to protect and preserve the marine environtment” Article 193 :“ States  have  the  sovereight  to  exploid  their  natural  resources pursuant  to  their  environmental  policies  and  in  accordance  with  their  duty  to protect and preserve the marine environtment”
Hak dan kewajiban suatu negara yang diuraikan pada Pasal-Pasal tersebut menjadikan suatu negara harus mengambil tindakan-tindakan agar Lingkungan Laut dapat terjaga kelestariannya. Selain UNCLOS 1982 pengaturan tentang Pertanggungjawaban negara terhadap  pencemaran  minyak  laut  lintas  batas  juga  diatur  dalam Civil  Liability Convention  1992 tentang  pertanggungjawaban  secara Liability. Prinsip strict  liability diatur dalam Pasal 3 ayat 1 dari Civil Liability Convention 1969 tentang tanggung jawab negara  secara  perdata  terhadap  kerugian  akibat  pencemran  minyak  di  Laut  yang berbunyi:  “ The  owner  of  a  ship  at  the  time  of  an  incident,  or,  where  the  incident consists  of  a  series  of  occurrences,  at  the  time  of  the  first  such  occurrence,  shall  be liable for any pollution damage caused by the ship as a result of the incident ”
Dalam  pertanggungjawaban tersebut Negara Thailand harus  mengambil  peran untuk menjembatani  proses  pemberian  ganti  rugi  oleh  PTTEP  kepada  Negara  Indonesia, tanggung  jawab  tersebut  merupakan  bentuk  tanggung  jawab  secara Responsibility. Negara  Thailand  dapat  memberikan  teguran  atau  sanksi  kepada  PTTEP  apabila melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam proses ganti rugi.
Penyelesaian  Sengketa  Pencemaran  Lintas  Batas  dalam  Kasus  Pencemaran  Minyak West Atlas Montara
Keruasakan  akibat  semburan  minyak  di  ladang  minyak  Montara  yang  mencemari wilayah  laut  Indonesia  diperparah  dengan  penggunaan  zat  dispersant  yang  lebih berbahaya  daripada  tumpahan  minyak  itu  sendiri  guna  menguraikan  zat  minyak dipermukaan  laut  yang  mulai  menyebar  ke  Perairan  Laut  Timor  Indonesia. 3 Dalam Laporan  hasil  Verifikasi  Sengketa  PTTEP  Montara.  Direktorat  Jenderal  Pengendalian Pencemaran  dan  Kerusakan  Lingkungan,  Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan Republik  Indonesia  bahwa cairan dispersant disemprotkan  oleh  Pihak  Australia  pada tanggal  23  Agustus  2009  menggunakan  Pesawat  Hercules  C-130  dengan  total  cairan 12000 liter yng dilakukan dalam waktu 2 hari, yang kemudian dilakukan penyemprotan dispersant kembali pada 25 Agustus 2009 sebanyak 32000 liter, dan yang terakhir pada tanggal  30  Agustus  2009  sebanyak  118000  liter  dispersant  di  semprotkan  diatas tumpahan minyak.
Cairan dispersant tersebut  dimaksudkan  untuk  menguraikan  tumpahan  Crude  oil  di permukaan Laut, akan tetapi zat yang digunakan untuk menguraikan tumpahan minyak dan menghilangkan jejak minyak tersebut lebih berbahaya bagi kehidupan lingkungan laut  dari  pada  tumpahan  minyak  itu  sendiri.  Masing-masing  dari  kegiatan penyemprotan  Dispersant  tersebut  telah  dilaporkan  oleh  PTTEP  Australasia  dalam pertemuan dengan Pemerintahan Indonesia tanggal 27 juli 2010Sebagai respons atas insiden  Pencemaran  Lintas  Batas  di  Laut  Timor,  Pemerintah  Indonesia  telah menempuh berbagai tindakan dan advokasi.
Segera  setelah  insiden  terdeteksi,  maka  tim  yang  terdiri  dari  Kementerian Perhubungan,  TNI  Angkatan  Laut,  Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan,  dan Kementerian  Lingkungan  Hidup  melakukan  berbagai  pemantauan,  pengambilan sampel,  serta  kajian  dampak  sosial,  ekonomi,  dan  lingkungan  hidup  di  wilayah  laut Republik  Indonesia.  Pada  Surat  Nomor  S.121/MENLHK/PPKL/PPKL.1/2/2016  Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan  mengenai Penanganan Tumpahan Minyak Montara di  Laut  Timor  tahun  2009  bahwa  Upaya  Penanggulangan  telah  dilakukan  oleh pemerintah Indonesia dengan menyelenggarakan rapat nasional, membentuk posko di daerah dengan ADPEL Kupang sebagai On Scane Commander (OCS), dan melaksankan pemantauan tumpahan minyak di Perairan Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia Australia, serta melakukan survey, mengumpulkan data kerugian sosial ekonomi dan lingkungan di  Kabupaten  Timor  Tengah  Selatan  dan  Kupang  untuk  persiapan  penyusunan  klaim ganti rugi serta pembentukan Advokasi.
Perundingan  diplomatik  dilakukan  antara  Pemerintah  Indonesia  dengan  Thailand sebagai  negara  dimana  penanggung  jawab  tumpahan  berasal,  mengingat  operator pengeboran  merupakan  anak  perusahaan  dari  BUMN  Thailand.  Selain  itu,  upaya diplomasi  juga  dilakukan  di  tingkat International  Maritime  Organization (IMO)  untuk mengajukan  usulan  pembuatan  instrumen  hukum  internasional.  Selain  itu,  terdapat upaya  untuk  mengajukan  gugatan  ganti  rugi perdata.  Namun, hingga  saat  ini,  belum terdapat  kejelasan  mengenai  arah  penyelesaian  ganti  rugi  akibat  tumpahan  yang minyak yang timbul.
3 Prof.  Ir.  Mukhtasor  dalam  jejak  petaka  tragedi  Montara,  CNN  Indonesia, http://youtube.be/1chXaQ9QI6c, diakses 13 Mei 2019
Alternatif  Solusi  Penyelesaian  dalam  Kasus  Pencemaran  Lintas  Batas  Akibat Kebocoran Sumur Minyak West Atlas Montara
Sengketa menurut Merrils adalah ketidak sepahaman mengenai sesuatu. Adapun John Collier  dan  Vaughanlowe  membedakan  antara  sengketa  dengan  konflik.  Sengketa adalah, “A specific disagreement concerning a matter of fact, law or policy in which a claim or assertion of one party is met with refusal, counter claim or denial by another” . Dengan  demikian  setiap  sengketa  adalah  konflik,  tetapi  tidak  semua  konflik  dapat dikategorikan  sebagai  sengketa.  Kompleksnya  suatu  sengketa  antara  pihak-pihak bersengketa  menyebabkan  adanya  sengketa-sengketa  yang  lebih  spesifik,  seperti halnya  sengketa  lingkungan  internasional  yang  melibatkan  Negara,  individu  atau organisasi internasional.
Penyelesaian  sengketa  Pencemaran  Lingkungan  Laut  dapat  diselesaikan  melalui  dua cara  yakni  melalui  jalur  litigasi  dan  non-litigasi.  Jalur  litigasi  tentu  sudah  sangat  jelas bahwa jika terjadi sengketa pencemaran lingkungan laut dalam penyelesaiannya akan dilakukan  di  pengadilan.  Selain  itu  pihak  pencemar  dan  tercemar  juga  dapat menempuh  jalur  non-litigasi  (diluar  pengadilan)  sebagaimana  diatur  dalam  Peratran Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan. 4
Selain penyelesaian sengketa lingkungan yang diselesaikan di Pengadilan (in court) dan di  luar  pengadilan  ( out  court ).  Terdapat  beberapa  bentuk  penyelesaian  sengketa lingkungan  di  luar  Pengadilan,  seperti  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  (APS)  atau Mekanisme  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  (MAPS)  atau Alternative  Dispute Resolution (ADR),  yaitu  mediasi  dan  konsilisasi. 5 Suatu  sengketa  lingkungan  hidup dapat diselesaikan melalui di luar pengadilan yang secara tegas diatur dalam Pasal 85 Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup,  di  mana  Penyelesaian  sengketa  di luar  pengadilan  dilakukan  untuk  mencapai  kesepakatan  mengenai  bentuk  ganti  rugi dan/atau  mengenai  tindakan  tertentu  guna  menjamin  tidak  akan  terjadinya  dampak negatif terhadap lingkungan.
Penyelesaian sengketa di luar sidang pengadilan hanya dapat berjalan efektif jika ada insentif  dari  para  pihak  untuk  menyelesaikannya  segera.  Insentif  itu  berupa  adanya kalkulasi rasional bahwa penyelesaian sengketa di luar sidang akan lebih hemat biaya, cepat,  dan  efisien  ketimbang  penyelesaian  sengketa  di  pengadilan.  Oleh  karena  itu, perundingan/mediasi hanya dapat berjalan efektif jika ada pengadilan. 6 Penyelesaian sengketa pencemaran lingkungan laut terutama pencemaran lintas batas secara non-
4 Jimmy Joses Sembiring and M SH, Cara Menyelesaikan Sengketa Di Luar Pengadilan (Jakarta: Visimedia, 2011)188.
5 Syahrul  Machmud, Penegakan  Hukum  Lingkungan  Indonesia:  Asas  Subsidaritas  Dan  Asas Precautionary  Dalam  Penegakan  Hukum  Pidana  Lingkungan (Bandung:  Mandar  Maju, 2007),108-109.
6 M Ajisatria Suleiman, “Pengalaman Diplomasi Indonesia Dalam Sengketa Tumpahan Minyak Montara Dan Kebutuhan Instrumen Hukum Regional Asean,” Opinio Juris, Mei-September , 2015, 66.
litigasi dapat ditempuh dengan beberapa upaya oleh suatu negara, yaitu penyelesaian sengketa secara diplomatik, yang kemudian terbagi dalam beberapa cara yaitu:
a. Negosiasi
b. Mediasi
c. Jasa Baik
d. Inqury
e. Arbitrase (Jalur Hukum)
Kelima  jalur  penyelesaian  sengketa  tersebut  di  atas  merupakann  jalur  penyelesaian sengketa  secara  damai  baik  melalui  jalur  politik/diplomatik  dan  jalur  hukum (arbitrase).  Penyelesaian  sengketa  jalur  diplomatik  merupakan  beberapa  cara  yng dipergunakan  untuk  menyelesaikan  sengketa  internasional  termasuk  sengketa lingkungan  internasional  yang  dilakukan  melalui  luar  pengadilan  atau  ( out  court/non litigasi) .Bentuk  penyelesaian  sengketa  pencemaran  laut  lintas  batas  yang  telah  di tempuh  oleh Negara  Indonesia  sebagai pihak  tercemar diantaranya,  jalur  non-litigasi yakni jalur Diplomasi antara pemerintah Indonesia dan Thailand maupun pihak PTTEP PCL,  selain  itu  pennyelesaian  sengketa  melalui  pengadilan  atau  secara  litigasi  juga telah dilakukan oleh Indonesia yakni Gugatan ke Pengadilan Negari Jakarta Pusat dan gugatan  secara Class  Action oleh  masyarakat  Nusa  Tenggara  Timur  di  Pengadilan Federal Australia.
Gugatan class Action dilaksanakan selama sepuluh minggu dimulai pada hari Senin, 17 Juli 2019 yang dihadiri oleh wakil dari salah satu petani rumput laut dari Nusa Tenggara Timur, Daniel Sanda. Dalam gugatan tersebut para petani menuntut ganti rugi senilai Rp  2  Triliun  Rupiah  diakibatkan  tidak  adanya  ganti  kerugian  selama  sepuluh  terakhir dan  penurunan  ekonomi  dari  para  petani  rumput  laut.  Melalui  gugatan Class  Action yang  diajukan  oleh  Masyarakat  Nusa  Tenggara  Timur  kepada  Pengadilan  Federal Australia tidak akan mengahalangi proses gugatan yang akan diajukan oleh Pemerintah Indonesia  kepada  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  sebagai  bentuk  penyelesaian sengketa antara Indonesia dengan PTTEP Australasia maupun pihak negara Thailand. 7
Permasalahan  pertanggungjawaban  dan  ganti  kerugian  pencemaran  laut  lintas  batas akibat  kegiatan  minyak  bumi  lepas  pantai  disampaikan  oleh  Indonesia  kepada  IMO pertama  kali  pada  bulan  Maret  2010,  pada  saat  60th  session  of  the Marine Environment  Protection  Committee (MEPC).  Atas  bantuan  Sekretariat  dari Legal Committee ,  disampaikan  berbagai  instrumen  hukum  internasional  dan  regional  yang sudah  ada  yang  memadai  untuk  mengatasi  permasalahan  ini.  Disimpulkan  “bahwa tidak  ada  instrumen  hukum  internasional  yang  khusus  mengatur  mengenai pencemaran laut akibat kegiatan di anjungan minyak lepas pantai.”
Apabila dalam proses gugatan  ganti kerugian tersebut telah menemukan  jalan buntu baik melalui jalur litigasi tidak  dapat di eksekusi, maka penyelesaian sengketa secara damai  yang  dipilih  oleh  pihak  yang  bersengketa  dapat  dilakukan,  hal  tersebut  telah diatur  dalam  Bab  XV  Pasal  279-293  UNCLOS  1982.  Penyelesaian  sengketa  ini  dapat
7 Hasil  wawancara  dengan  Bapak  Taufan,  Staf  Hukum  Perjanjian  Internasional,  Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Pada hari Selasa tanggal 02 April 2019
dilakukan  asalkan  tidak  menimbulkan  kerugian  yang  lebih  besar  kepada  masyarakat Nusa Tenggara Timur khususnya masyarakat Pulau Rote.

## SIMPULAN
Negara  merupakan  subjek  utama  dari  hukum  lingkungan  internasional  dengan  tidak menghapus  individu  dan  organisasi  internasional  sebagai  subjek  hukum  lingkungan internasional. Berdasarkan pengaturan hukum laut internasional dalam UNCLOS 1982, CLC  1969  dan  Deklarasi  Stockholm  1972  maka  mewajibkan  Negara  untuk  menjaga lingkungan  laut,  penegakan  hukum  laut  terkait  tumpahan  minyak  lintas  batas  yang diakibatkan oleh semburan minyak di West Atlas Montara oleh PTTEP AA maka peran Negara Thailand merupakan Negara yang harus turut bertanggung jawab dalam kasus tersebut  secara Resposibility dengan  memberikan  jaminan  kepada  Negara  Indonesia atas  ganti  rugi  yang  akan  diberikan  oleh  pihak  PTTEP  AA  yang  mana  merupakan perusahaan  yang  harus  memikul  tanggung  jawab Liability kepada  Negara  Indonesia dalam bentuk memberikan ganti rugi sesuai yang digugat oleh negara Indonesia.
Ledakan  kilang  minyak West  Atlas  Montara menimbulkan  kerugian  terhadap  petani rumput  laut  dan  nelayan  di  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur  khususnya  di  Kabupaten Rote  Ndao,  proses  ganti  kerugian yang  tidak  kunjung  diberikan  oleh pihak  PTTEP  AA membuat  pemerintah  Indonesia  mengambil  langkah  untuk  menyelesaikan  sengketa diantaranya  dengan  melakukan  proses  diplomasi  dengan  pemerintah  Thailand  guna menyelesaikan sengketa secara diplomatik, Karena tidak ada titik terang antar pihak- pihak bersengketa maka pemerintah Indonesia melalui lembaga berwenang (KLHK RI) melayangkan  gugatan  perdata  ke  PN  Jakarta  Pusat  guna  menggugat  perusaan  asal Thailand tersebut  agar  segera  menyeleaikan proses  ganti  kerugian  yang dialami oleh masyarakat Nusa Tenggara Timur.

## REFERENSI
Machmud,  Syahrul. Penegakan  Hukum  Lingkungan  Indonesia:  Asas  Subsidaritas  Dan Asas  Precautionary  Dalam  Penegakan  Hukum  Pidana  Lingkungan .  Bandung: Mandar Maju, 2007. Sembiring, Jimmy Joses, and M SH. Cara Menyelesaikan Sengketa Di Luar Pengadilan . Jakarta: Visimedia, 2011.
Suleiman,  M  Ajisatria.  “Pengalaman  Diplomasi  Indonesia  Dalam  Sengketa  Tumpahan Minyak Montara Dan Kebutuhan Instrumen Hukum Regional Asean.” Opinio Juris, Mei-September , 2015, 66.
Prof.  Ir.  Mukhtasor  dalam  jejak  petaka  tragedi  Montara,  CNN  Indonesia, http://youtube.be/1chXaQ9QI6c, diakses 13 Mei 2019 Johanes  Sutanto  de  Britto, Tragedi  Tumpahan  “Montara”  di  Laut  Timor  yang terlupakan, http://jaringnews.com/internasional/asia/19459/tragedi-tumpahan- montara-di-laut-timor-yang-terlupakan, diakses pada 27 April 2018.
Hasil  wawancara  dengan  Bapak  Taufan,  Staf  Hukum  Perjanjian  Internasional, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Pada hari Selasa tanggal 02 April 2019 United Nations Convention in the Law of the Sea 1982
Introduction International Convention for the Prevention of Pollution from Ship, 1973, as Modified by the Protocol of 1978 Relating thereto (MARPOL 73/78)
Memorndum of Understanding (MoU) on ASEAN Cooperation Mechanism for Join Oil Spill Preparedness and Respone