## Legalitas

## Efektivitas Ketentuan Insentif dan Disinsentif
Terkait Perizinan Pemanfaatan Ruang Pada Zona Perdagangan dan Jasa Berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sungai Penuh Tahun 2011 – 2031
1 Harifinal, 2 Abdul Bari Azed, dan 2 Supeno Magister Hukum Universitas Batanghari
1 Correspondence email : harifinal79@gmail.com
Abstract. Even though  the Regional Regulation  on the Regional RTRW  of  Sungai  Banyak City has been stipulated, the use of existing space is not yet in accordance with the plans that have been determined. This is indicated by the fact that the building does not meet the building construction requirements for both KDB, GSB and KDH. Provisions on Incentives and Disincentives Related to Licensing for Space Utilization in Trade and Service Zones based on the Regional Regulation on the RTRW of Sungai Banyak City have not been implemented effectively, this can be seen from the 182 Building Approvals that have been issued by the Sungai  Full  City  Government  from  2021  to  2023,  they  are  not  implemented  provisions  for  incentives  and  disincentives  for controlling  space  utilization.  Factors  that  become  obstacles  include  the  fact  that  the  Regional  Regulation  has  not  yet  been established, there is still a lack of Satpol PP members, the facilities and infrastructure are still not complete, the community's legal awareness is still low, and people are building houses using the process of adjunct direction from traditional institutions. The  efforts  made  by  the  Regional  Government  of  Sungai  Banyak  City  to  overcome  these  obstacles  include  drafting  the  Draft Regional Regulation on the RTRW Revision, proposing additional members of the Civil Service Police Unit, maximizing honorary personnel,  procuring  facilities  and  infrastructure,  socializing  the  Regional  Regulation  on  Spatial  Planning  to  the  community, collaborating with traditional institutions in the planning process , utilization and control of the spatial planning of Sungai Banyak City.
Keywords: The Effectiveness of Incentive and Disincentive Based on PERDA Number 5 of 2012
Abstrak. Meskipun telah ditetapkannya PERDA RTRW Kota Sungai Penuh, pemanfaatan ruang yang ada belum sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Hal tersebut diindikasi dengan adanya bangunan tidak memenuhi  ketentuan mendirikan bangunan baik  KDB,  GSB  maupun  KDH.  Ketentuan  Insentif  Dan  Disinsentif  Terkait  Perizinan  Pemanfaatan  Ruang  Pada  Zona Perdagangan Dan Jasa berdasarkan PERDA RTRW Kota Sungai Penuh belum efektiv dijalankan,   hal ini dapat diketahui dari 182 Persetujuan Bangunan Gedung yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, tidak  menerapkan ketentuan insentif dan disinsentif pengendalian pemanfaatan ruang. Faktor-faktor yang menjadi kendala  antara  lain  belum  ditetapkannya  Perkada,  masih  kurangnya  anggota  Satpol  PP,    masih  belum  lengkap  sarana  dan prasarana, masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat, masyarakat yang membangun rumah dengan proses ajun arah dari lembaga  adat.  Upaya  yang  dilakukan  Pemerintah  Daerah  Kota  Sungai  Penuh  dalam  mengatasi  kendala  tersebut  yaitu  telah disusunnya  Ranperda  Revisi  RTRW,  pengajuan  penambahan  anggota  Satuan  Polisi  Pamong  Praja,  memaksimalkan  tenaga honorer,  pengadaan  sarana  dan  prasarana,  mensosialisasikan  PERDA  Tata  Ruang  kepada  masyarakat,  bekerjasama  dengan lembaga adat dalam proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang Kota Sungai Penuh.
Kata Kunci: Efektivitas Ketentuan Insentif Dan Disinsentif Berdasarkan PERDA 5 Tahun 2012

## PENDAHULUAN
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 amandemen ke empat Pasal 33 ayat (3) menyatakan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Kata-kata dikuasai oleh negara inilah yang melahirkan konsep hak menguasai negara atas sumber daya alam di Indonesia, yang dijabarkan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria selanjutnya disingkat UUPA yang menyebutkan bahwa  Negara diberi wewenang untuk : 1
a. mengatur  dan  menyelenggarakan  peruntukan,  penggunaan,  persediaan  dan  pemeliharaan  bumi,  air  dan  ruang angkasa tersebut;
b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.
1 Arba, Hukum Tata Ruang dan Tata Guna Tanah , Sinar Grafika, Jakarta. 2017, halaman. 80.
Harifinal, Abdul Bari Azed, dan Supeno. Efektivitas Ketentuan Insentif dan Disinsentif Terkait Perizinan Pemanfaatan Ruang Pada Zona Perdagangan dan Jasa Berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sungai Penuh Tahun 2011 – 2031.
Dalam rangka pengaturan dan penyelenggaraan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa sebagaimana amanat Pasal 2 ayat (2) huruf a UUPA,  pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor  26    Tahun  2007  tentang  Penataan  Ruang  selanjutnya  disingkat  UUPR  sebagaimana  telah  diubah  dengan Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja. 2 Tujuan  dari  penetapan  kebijakan  pemerintah  terkait penataan ruang yaitu dalam Pasal 3 UUPR bahwa penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan : 3 a. terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dengan lingkungan buatan;
b. terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan
c. terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.
Dalam  pelaksanaan  tugas  penyelenggaraan  penataan  ruang,  negara  memberikan  kewenangan  kepada Pemerintah  dan  pemerintah  daerah  dengan  tetap  menghormati  hak  yang  dimiliki  orang  sesuai  dengan  ketentuan perundang-undangan. Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota diatur dalam Pasal 11 ayat (2) UUPR meliputi: 4 a. perencanaan tata ruang wilayah kabupaten/kota; b. pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota; dan c. pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota.
Kota Sungai Penuh sebagai daerah otonomi baru  yang dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh Di Provinsi Jambi,  telah menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah melalui  Peraturan  Daerah  Kota  Sungai  Penuh    Nomor  5  Tahun  2012  Tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Kota Sungai Penuh Tahun 2011 – 2031 selanjutnya disingkat Perda RTRW Kota Sungai Penuh.
Pengaturan tentang pembagian kawasan atau zonasi tersebut di atas  disusun sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang bagi Pemerintah Kota Sungai Penuh dalam mengatur tata ruang Kota Sungai Penuh dengan sebaik- baiknya.  Pasal  1  angka  15  UUPR  disebutkan  bahwa  Pengendalian  Pemanfaatan  Ruang  adalah  upaya  untuk menciptakan  tertib  tata  ruang.  Konsistensi  pemanfaatan  ruang  dengan  rencana  tata  ruang  yang  ditetapkan membutuhkan  pengendalian  pemanfaatan  ruang  melalui  peraturan  zonasi,  perizinan,    pemberian  insentif  dan disinsentif, serta pengenaan sanksi. 5
Salah  satu  kawasan  yang  menjadi  sasaran  penerapan  ketentuan  insentif  dan  disinsentif  yaitu  kawasan perdagangan dan jasa skala kota dan regional  yang terletak di Kecamatan Sungai Penuh (Kelurahan Sungai Penuh, Kelurahan Pasar Sungai Penuh, Desa Pasar Baru dan Desa Gedang) dengan luas 35,03 Ha (tiga puluh lima koma nol tiga hektar). Berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf c Perda RTRW Kota Sungai Penuh, kawasan perdagangan dan jasa skala  kota  dan  regional  di  Kecamatan  Sungai  Penuh  telah  ditetapkan  sebagai  kawasan  strategis  dari  perspektif ekonomi.
Dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang di kawasan perdagangan dan jasa Kota Sungai Penuh sebagian besar tidak sesuai dengan ketentuan umum peraturan zonasi dan ketentuan bangunan gedung pada kawasan perdagangan dan  jasa  sebagaimana  diatur  dalam  Perda  RTRW  Kota  Sungai  Penuh.  Berdasarkan  hasil  analisis  citra  satelit  yang dilakukan  oleh  Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah  Kota  Sungai  Penuh,  28,2  Ha  (82  %  dari  total  kawasan perdagangan  dan  jasa)  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  bangunan  gedung  kawasan  perdagangan  dan  jasa. 6 Sebagai contoh,  beberapa  bangunan  di  pusat  perdagangan  dan  jasa  (salah  satunya  bangunan  toko  café  Shifa  Donat  yang dibangun pada tahun 2021 di Jalan Pancasila) tidak memenuhi  ketentuan bangunan baik KDB, GSB maupun KDH. Bangunan ini telah menjadi permasalahan dalam perspektif lingkungan dan tata ruang. Permasalahan tersebut antara lain  mengakibatkan  kemacetan  dengan  tidak  tersedia  areal  parkir,  tidak  terpenuhi  kebutuhan  ruang  terbuka  hijau perkotaan,  timbul  kawasan  kumuh  perkotaan  akibat  sistim  sanitasi  limbah  dan  persampahan  yang  tidak  terkelola dengan baik, serta genangan/banjir pada musim hujan sebagai akibat dari meluapnya saluran drainase.
Pemerintah Kota Sungai Penuh telah berupaya menertibkan kemacetan di sekitar bangunan toko  café Shifa Donat.  Dikutip  dari  media  online  inberita.com  tanggal  23  Agustus  2022  dengan  judul  Dishub  Kota  Sungai  Penuh
2 Hasni, Hukum Penataan Ruang dan Penataan Tanah Dalam Konteks UUPA – UUPR –UUPPLH , Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2022, halaman 12 – 13.
3 Ratna Dewi Lestari et. Al., Hukum Agraria dan Tata Ruang , Pustaka Baru Press, Yogyakarta. 2023, halaman 180.
4 Juniarso  Ridwan,  Achmad  Sodik, Hukum  Tata  Ruang  Dalam  Konsep  Kebijakan  Otonomi  Daerah .  Nuansa  Cendikia. 2016, halaman 90.
5 Ratna Dewi Lestari, et. Al..., Op. cit . , halaman. 228.
6 Hasil Analisis Citra Satelit SPOT-7 Tahun 2017 . Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sungai Penuh. 2018.
Harifinal, Abdul Bari Azed, dan Supeno. Efektivitas Ketentuan Insentif dan Disinsentif Terkait Perizinan Pemanfaatan Ruang Pada Zona Perdagangan dan Jasa Berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sungai Penuh Tahun 2011 – 2031.
Tertibkan Parkir Liar dan Mobil Parkir di KTL, Dinas Perhubungan Kota Sungai Penuh melakukan penertiban parkir liar di Kawasan Tertib Lalulintas (KTL) Kota Sungai Penuh salah satu lokasinya di depan café Shifa Donat. 7 Tidak  ditaatinya  ketentuan  bangunan  pada  kawasan  perdagangan  dan  jasa  baik  KDB  (Koefesien  Dasar Bangunan) maksimal 60 %, (KLB) Koefesien Lantai Bangunan maksimal 2, Garis Sempadan Bangunan (GSB) yaitu ½  ruang  milik  jalan  (rumija)  +  1  meter  dan  KDH  (Koefesien  Dasar  Hijau)  minimal  20  %,  telah  mengakibatkan timbulnya kawasan kumuh di Desa Pasar Baru seluas 3,64 Ha. Kawasan kumuh Kota Sungai Penuh ditetapkan melalui Keputusan  Walikota  Sungai  Penuh  Nomor  663/Kep.24/2022  tentang  Penetapan  Lokasi  Perumahan  Kumuh  dan Permukiman Kumuh di Kota Sungai Penuh.
Pelanggaran  pemanfaatan  ruang  memerlukan  penindakan  sesuai  ketentuan  perundang-undangan. Ketidaktegasan penindakan hukum terhadap pelanggaran ini mengakibatkan penurunan kewibawaan hukum di mata masyarakat,  sehingga  masyarakat  yang  tidak  melanggar  akan  ikut-ikutan  melakukan  pelanggaran.  Yang  terjadi menimbulkan  pertanyaan,  oleh  karena  itu  ketentuan  insentif  dan  disinsentif  sebagai  instrumen  pengendalian  ruang beserta penerapannya perlu dikaji lebih lanjut.

## PEMBAHASAN
A. Efektivitas  Ketentuan  Insentif  Dan  Disinsentif  Terkait  Perizinan  Pemanfaatan  Ruang  Pada  Zona Perdagangan Dan Jasa Berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sungai Penuh Tahun 2011 - 2031.
Untuk mengetahui efektifitas  ketentuan Insentif dan Disinsentif terkait perizinan pemanfaatan ruang pada zona perdagangan dan jasa berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2012, teori yang penulis guna yaitu teori efektivitas hukum  Soerjono  Seoekanto.  Menurut  Soerjono  Soekanto  faktor-faktor  yang  memengaruhi  efektivitas  hukum antara lain sebagai berikut:
1. Faktor hukum
2. Faktor Penegak Hukum
3. Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum
4. Faktor Masyarakat
5. Faktor Kebudayaan
Dari hasil penelitian ditemui beberapa faktor yang menyebabkan belum efektifnya ketentuan insentif dan disinsentif  terkait  perizinan  pemanfaatan  ruang  pada  zona  perdagangan  dan  jasa  berdasarkan  Perda  Nomor  5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sungai Penuh Tahun 2011  – 2031, yaitu diantaranya sebagai berikut :
1. Belum  ditetapkannya  Peraturan  Kepala  Daerah  tentang  Pelaksanaan  Ketentuan  Insentif  Dan  Disinsentif Pemanfaatan Ruang.
2. Perizinan  bukan  merupakan  jenis  insentif  menurut  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah.
3. Kemiripan konsep antara ketentuan disinsetif dan sanksi
B. Faktor-faktor  yang  menjadi  kendala  dalam  penerapan  Ketentuan  Insentif  Dan  Disinsentif  Terkait Perizinan  Pemanfaatan  Ruang  Pada  Zona  Perdagangan  Dan  Jasa  Berdasarkan  Perda  Nomor  5  Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sungai Penuh Tahun 2011 - 2031.
1. Faktor Internal Pemerintahan
1.1 Faktor Penegak Hukum
Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya Satuan Polisi Pamong Praja  Kota Sungai Penuh sangat bergantung pada ketersediaan personil dan tingkat sumberdaya manusia (SDM) perosnil. Jumlah pegawai  pada  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Kota  Sungai  Penuh  adalah  18  orang  Pegawai  Negeri  Sipil (PNS).
Jumlah minimal personil Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sungai Penuh yaitu 251 orang. Jumlah minimal kebutuhan personil PNS tersebut didasarkan pada kriteria teknis sebagai berikut :
a. klasifikasi besaran organisasi perangkat daerah
b. jumlah Peraturan Daerah
c. jumlah Peraturan Kepala Daerah
d. jumlah Desa/Kelurahan
e. tingkat potensi konflik sosial kemasyarakatan
f. jumlah kecamatan
7 https://inbrita.com/dishub-kota-sungai-tertibkan-parkir-liar-dan-mobil-parkir-di-ktl/
Harifinal, Abdul Bari Azed, dan Supeno. Efektivitas Ketentuan Insentif dan Disinsentif Terkait Perizinan Pemanfaatan Ruang Pada Zona Perdagangan dan Jasa Berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sungai Penuh Tahun 2011 – 2031.
g. kondisi geografis.
Dari kriterian teknis di atas menunjukkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sungai Penuh masih  membutuhkan  tambahan  personil  PNS  sebanyak  233  orang.  Selain  minimnya  personel,  sumber daya manusai (SDM) personil juga masih rendah, khususnya kemampaun memeriksa, membuktikan, dan membuat  Berita  Acara  Pemeriksaan,  hingga  ke  tahap  penuntutan  pelaku  pelanggaran  Perda. Permasalahan  tersebut  mengakibatkan  efektivitas  penagakan  Perda  belum  dapat  dilaksanakan  secara maksimal.
1.2 Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum
Kepastian  dan  kecepatan  penyelesaian  perkara  tergantung  pada  fasilitas  pendukung  yang  ada. Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Selain ketersediaan fasilitas, pemeliharaan pun sangat penting demi menjaga keberlangsungan. Sering terjadi bahwa suatu peraturan sudah  difungsikan,  padahal  fasilitasnya  belum  tersedia  lengkap.  Kondisi  semacam  ini  hanya  akan menyebabkan  kontra-produktif  yang  harusnya  memperlancar  proses  justru  mengakibatkan  terjadinya kemacetan.
Untuk memenuhi capaian pelaksanaan tugas patroli ketertiban umum membutuhkan  kendaraan Patroli. Saat ini Satpol PP Kota Sungai Penuh baru memiliki 1 kendaraan patroli. Terkadang kendaraan patroli tersebut dipakai untuk pengawalan Pejabat Daerah maupun tamu VIP, sehingga otomatis Patroli tidak bisa dilaksanakan, sehingga pencapaian SPM sangat jauh, saat ini Patroli baru dapat dilaksanakan 1 x 1 hari dengan 1 kelompok patroli. Sedangkan Standar Pelayanan Minimal menghendaki minimal 3 x 1 hari dengan 8 kelompok. Artinya untuk armada Patroli minimal 8 Unit untuk pemenuhan SPM.

## 2. Faktor Eksternal Pemerintahan
2.1 Faktor Masyarakat
Tingkat  kesadaran  hukum  masyarakat  salah  satunya  dipengaruhi  dari  tingkat  pendidikan  yang mereka  miliki.  Tingkat  pendidikan  penduduk  Kecamatan  Sungai  Penuh  berdasarkan  data  Dinas Kependudukan Kota Sungai Penuh Tahun 2021 masih tergolong rendah, penduduk yang tidak bersekolah, lulusan  SD  dan  lulusan  SMP  sangat  mendominasi  di  Kota  Sungai  Penuh  ini.  Penduduk  yang  tidak bersekolah, lulusan SD dan lulusan SMPD di Kecamatan Sungai Penuh sebesar 10.523 jiwa atau 68,99 % dari jumlah total penduduk. 8
Dengan latar pendidikan yang relatif rendah, berpengaruh terhadap tingkat pemahaman masyarakat terhadap  aturan  yang  dibuat  oleh  Pemerintah  Daerah,  salah  satunya  adalah  ketentuan  insentif  dan disinsentif  terkait  perizinan  pemanfaatan  ruang  pada  zona  perdagangan  dan  jasa  berdasarkan  Perda Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sungai Penuh Tahun 2011 – 2031. 2.2 Faktor Kebudayaan
Di  Kota  sungai  penuh  selain  hukum  positif,  juga  berlaku  hukum  adat,  yaitu  merupakan  hukum kebiasaan  yang  berlaku  dalam  masyarakat.  Sesuai  adat  dan  kebiasaan  yang  berlaku,  setiap  akan membangunkan rumah, masyarakat Kecamatan Sungai Penuh harus terlebih dahulu mendapat ajun dan arah  dari  ninik  mamak.  Prosesi  ajun  arah  dimaksud  dapat  bersifat  positif  dalam  rangka  pengendalian pemanfaatan ruang Kota Sungai Penuh, apabila lembaga adat dalam proses ajun arah melibatkan instansi pemerintah daerah terkait tata ruang. Dari hasil wawancara dengan Bapak Khalik Munawar, bahwa dalam Proses ajun arah lembaga adat yang tidak melibatkan atau tidak berkoordinasi dengan Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sungai Penuh, hal ini dapat mengakibatkan ajun arah dari lembaga adat setempat tidak sesuai dengan arahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sungai Penuh.
C. Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh dalam mengatasi kendala dalam penerapan Ketentuan Insentif Dan Disinsentif Terkait Perizinan Pemanfaatan Ruang Pada Zona Perdagangan Dan Jasa Berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sungai Penuh Tahun 2011 - 2031.
1. Dari segi  hukumnya sendiri
Agar ketentuan insentif dan disinsentif terkait perizinan pemanfaatan ruang pada zona perdagangan dan  jasa  berdasarkan  Peraturan  Daerah  Nomor  5  Tahun  2012  Tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Kota Sungai Penuh Tahun 2011 – 2031 dapat efektif, upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Sungai Penuh  adalah :
8 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sungai Penuh, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sungai Penuh Tahun 2022 , Sungai Penuh, 2022. Halaman II-30.
Harifinal, Abdul Bari Azed, dan Supeno. Efektivitas Ketentuan Insentif dan Disinsentif Terkait Perizinan Pemanfaatan Ruang Pada Zona Perdagangan dan Jasa Berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sungai Penuh Tahun 2011 – 2031.
a. Pemerintah  Kota  Sungai  Penuh  telah  menetapkan  turunan  Peraturan  Daerah  Nomor  5  Tahun  2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sungai Penuh Tahun 2011 – 2031, yakni Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Sungai Penuh Tahun 2020 – 2040.
b. Pada  tahun  2017  telah  dilakukan  kajian  peninjauan  kembali  Peraturan  Daerah  Nomor  5  Tahun  2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sungai Penuh Tahun 2011 – 2031.
c. Pada tahun 2023 telah disusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Revisi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun  2012  Tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Kota  Sungai  Penuh  Tahun  2011  –  2031.  Dan direncanakan pada tahun 2024 akan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
d. Pada tahun 2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sungai Penuh telah mengajukan Draf Rancangan  Peraturan  Kepala  Daerah  Kota  Sungai  Penuh  tentang  Pelaksanaan  Ketentuan  Insentif  dan Disinsentif Pemanfaatan Ruang kepada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Sungai Penuh
2. Dari segi  Penegak Hukum
Adapun  upaya  yang  dilakukan  dalam  mengatasi  kekurangan  Anggota  Satuan  Polisi  Pamong  Praja tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sungai Penuh sudah mengajukan permohonan penambahan personil Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  dan Pegawai  Pemerintah  dengan  Perjanjian  Kerja (PPPK)  kepada  Walikota Sungai Penuh, dan rencananya pada tahun 2024 akan dilakukan penambahan personil PNS dan PPPK. Untuk memenuhi kebutuhan aparatur, pelaksanaan tugas  dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dibantu oleh tenaga kerja honorer sebanyak 184 orang.

## 3. Dari segi  Sarana atau Fasilitas Hukum
Untuk  memenuhi  capaian  pelaksanaan  tugas  patroli  ketertiban  umum  membutuhkan  kendaraan Patroli. Saat ini Satpol PP Kota Sungai Penuh baru memiliki 1 kendaraan patroli. Terkadang kendaraan patroli tersebut  dipakai  untuk  pengawalan  Pejabat Daerah  maupun  tamu  VIP,  sehingga  otomatis  Patroli tidak  bisa dilaksanakan, sehingga pencapaian SPM sangat jauh, saat ini Patroli baru dapat dilaksanakan 1 x 1 hari dengan 1  kelompok  patroli.  Sedangkan  Standar  Pelayanan  Minimal  menghendaki  minimal  3  x  1  hari  dengan  8 kelompok. Artinya untuk armada Patroli minimal 8 Unit untuk pemenuhan SPM.
Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kekurangan kendaraan patroli dan sarana pendukung lainnya, yaitu  telah  diajukan  kepada  Walikota  untuk  melakukan  penambahan,  dan  rencananya  akan  dimasukkan kedalam Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tahun 2024.

## 4. Dari segi  Masyarakat
Berkaitan dengan upaya yang dilakukan agar masyarakat patuh dan taat terhadap peraturan perundang- undangan khususnya terhadap Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh  Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata  Ruang  Wilayah  Kota  Sungai  Penuh  Tahun  2011  –  2031,  telah  dilakukan  sosialisasi  Peraturan  Daerah Kota Sungai Penuh  Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sungai Penuh Tahun 2011-2031, khususnya ketentuan insentif dan disinsentif pemanfaatan ruang.

## 5. Dari segi Kebudayaan
Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh telah berupaya melibatkan dan berkoordinasi dengan lembaga adat baik dalam proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang Kota Sungai Penuh. Lembaga adat diposisikan sebagai anggota pada Forum Penataan Ruang Kota Sungai Penuh. Keanggotaan lembaga adat dituangkan  dalam  Surat  Keputusan  Walikota  Sungai  Penuh  Nomor  100.3.3.3/Kep.390/2023  tentang Pembentukan  Forum  Penataan  Ruang  Kota  Sungai  Penuh  Tahun  2023  -  2027.  Menindaklanjuti  Surat Keputusan Walikota Sungai Penuh tersebut dan agar keterlibatan lembaga adat  maksimal, Dinas Pekerjaan Umum  dan  Penataan  Ruang  Kota  Sungai  Penuh  telah  mengajukan  biaya  honorarium  lembaga  adat  kepada Walikota  Sungai  Penuh  dan  akan  di  anggarkan  dalam    Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD) Kota Sungai Penuh Tahun 2024.

## KESIMPULAN
Dari uraian yang telah penulis kemukakan di atas, dapatlah ditarik beberapa kesimpulan antara lain:
1. Ketentuan  Insentif  Dan  Disinsentif  Terkait  Perizinan  Pemanfaatan  Ruang  Pada  Zona  Perdagangan  Dan  Jasa berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sungai Penuh Tahun 2011 – 2031  belum  efektiv  dijalankan,    hal  ini  dapat  diketahui  dari  182  Persetujuan  Bangunan  Gedung  yang  telah diterbitkan oleh  Pemerintah Kota Sungai Penuh  dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, tidak   menerapkan ketentuan insentif dan disinsentif pengendalian pemanfaatan ruang.
2. Faktor-faktor  yang  menjadi  kendala  dalam  penerapan  Ketentuan  Insentif  Dan  Disinsentif  Terkait  Perizinan Pemanfaatan Ruang Pada Zona Perdagangan Dan Jasa Berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata  Ruang  Wilayah  Kota  Sungai  Penuh  Tahun  2011  –  2031  adalah  dari  faktor  hukumnya  sendiri  yaitu  belum
Harifinal, Abdul Bari Azed, dan Supeno. Efektivitas Ketentuan Insentif dan Disinsentif Terkait Perizinan Pemanfaatan Ruang Pada Zona Perdagangan dan Jasa Berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sungai Penuh Tahun 2011 – 2031.
ditetapkannya  Perkada  tentang  Pelaksanaan  Ketentuan  Insentif  Dan  Disinsentif  Pemanfaatan  Ruang,  minimnya tingkat  informasi  terkait  insentif  dan  disinsentif  dalam  PP  Nomor  15  Tahun  2010  tentang  Penyelenggaraan Penataan  Ruang  yang  merupakan  peraturan  pelaksana  tingkat  pusat,  perizinan  bukan  merupakan  jenis  insentif menurut PP Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, dan adanya kemiripan  konsep  antara  ketentuan  disinsetif  dan  sanksi.  Dari  faktor  internal  pemerintahan  yaitu,  satuan  Polisi Pamong Praja masih kurang kekurangan aparatur dan masih minimnya sarana dan fasilitas penegakan hukum. Dari faktor eksternal yaitu masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan belum adanya keterlibatan Pemerintah Kota Sungai Penuh dalam proses ajun arah di lembaga adat.
3. Upaya  yang  dilakukan  Pemerintah  Daerah  Kota  Sungai  Penuh  dalam  mengatasi  kendala  dalam  penerapan Ketentuan  Insentif  Dan  Disinsentif  Terkait  Perizinan  Pemanfaatan  Ruang  Pada  Zona  Perdagangan  Dan  Jasa Berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sungai Penuh Tahun 2011 – 2031 adalah dari segi hukumnya  Pemerintah Kota Sungai Penuh  telah menetapkan Perda Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Sungai Penuh Tahun 2020 – 2040 dan telah disusun Rancangan Peraturan Daerah  tentang  Revisi  Perda  Nomor  5  Tahun  2012  Tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Kota  Sungai  Penuh Tahun 2011 – 2031. Dari faktor internal upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Sungai Penuh adalah telah diajukan penambahan  PNS  dan  PPPK,  dan  untuk  pelaksanaan  tugas  dibantu  tenaga  honorer.  Dari  faktor  eksternal  upaya yang  dilakukan  adalah  mensosialisasikan  Perda  Tata  Ruang  pada  masyarakat,  melibatkan  lembaga  adat  dalam proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang Kota Sungai Penuh.

## DAFTAR PUSTAKA
Arba, Hukum Tata Ruang dan Tata Guna Tanah , Sinar Grafika, Jakarta. 2017. Hartiwiningsih, et. Al., Metode Penelitian Hukum. Universitas Terbuka, Tanggerang Selatan. 2022. Hasni, Hukum  Penataan  Ruang  dan  Penataan  Tanah  Dalam  Konteks  UUPA  –  UUPR  –UUPPLH ,  Raja  Grafindo Persada, Jakarta. 2022 Juniarso Ridwan, Achmad Sodik, Hukum Tata Ruang Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah . Nuansa Cendikia. 2016.
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , kencana, Jakarta. 2017. Ratna Dewi Lestari et. Al., Hukum Agraria dan Tata Ruang , Pustaka Baru Press, Yogyakarta. 2023. Salim H S dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi , Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2013.
Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum , Raja Grapindo Persada, Jakarta. 1993. Sugiyono, Metode Penelitian Manajemen , Alfabeta, Bandung. 2015.