## TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDERING) YANG DILAKUKAN OLEH KORPORASI MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA
Yandri Radhi Anadi Rizki Akbar Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Jl. Mt. Haryono No. 193 Malang, 65144, 0341 551932, Fax: 0341-552249 E-mail: yandri@unisma.ac.id

## Abstrak
Salah  satu  kejahatan  dalam  pencucian  uang  adalah  dengan  melibatkan korporasi. Keterlibatan korporasi dalam melakukan tindak pidana pencucian uang merupakan  potensi  ancaman  bagi  yang  perlu  dicegah  dan  diberantas,  karena tindak pidana ini merupakan kejahatan terorganisasi yang memiliki jaringan yang luas dan melintasi negara serta didukung dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga korporasi dapat dipertangungjawabkan secara pidana, karena kejahatan  yang  dilakukan  korporasi  berdampak  kerugian  besar  pada  masyarakat, lingkungan  dan  negara.  Dalam  penulisan  ini  terdapat  masalah  yang  diangkat penulis  yaitu,  bagaimana  kedudukan  korporasi  sebagai  subjek  dalam  tindak pidana  pencucian  uang  di  indonesia.  serta  bagaimana  pertanggungjawaban korporasi  dalam  tindak  pidana  pencucian  uang  menurut  hukum  positif. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif.  Sedangkan  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  adalah Pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekatan Konseptual.
Kata Kunci: Korporasi, Pencucian Uang, Tindak Pidana.

## Abstract
One  of  the  crimes  in  money  laundering  is  to  involve  corporations.  The involvement of corporations in committing money laundering crimes is a potential threat  that  needs  to  be  prevented  and  eradicated,  because  this  crime  is  an organized crime that has a wide network and crosses countries and is supported by  advances  in  science  and  technology.  So  that  corporations  can  be  held criminally  accountable,  because  crimes  committed  by  corporations  have  a  huge impact on society, the environment and the state. In this paper, there is a problem raised by the author, namely, how is the position of the corporation as a subject in money laundering in Indonesia. as well as how the corporate responsibility in the crime of money laundering according to positive law. The type of research used in this  study  is  a  type  of  normative  juridical  research.  While  the  approach  used  in the research is the Legislative Approach and the Conceptual Approach. Keywords: Corporation, Money Laundering, Crime.

## PENDAHULUAN
Hukum dalam perkembangannya tidak hanya dipergunakan untuk mengatur tingkah laku yang sudah ada dalam suatu masyarakat dan mempertahankan pola-
pola kebiasaan yang telah ada. Lebih jauh dari itu, hukum telah mengarah kepada penggunaanya  sebagai  suatu  sarana  atau  alat. 1 Globalisasi  yang  ditandai  oleh pergerakan  yang  cepat  dari  manusia,  informasi  perdagangan  dan  modal,  di samping  menimbulkan  manfaat  bagi  kehidupan  manusia  juga  harus  diwaspadai efek  sampingnya  yang  bersifat  negatif,  yaitu  globalisasi  kejahatan  dan meningkatnya  kuantitas  serta  kualitas  kejahatan  di  berbagai  negara  dan  antar negara.  Menghadapi  efek  negatif  dari  globalisasi  yaitu  peningkatan  terhadap kuantitas  dan  kualitas  kejahatan,  hukum  mengambil  peranannya  sebagai  sarana atau alat untuk mengatur ketertiban umum dan memulihkan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat.
Globalisasi  sering  diartikan  sebagai  globalisasi  di  bidang  ekonomi, perdagangan  dan  investasi.  Kemajuan  dan  perkembangan  dunia  seolah-olah membuat batas-batas negara, kedaulatan dan hak-hak berdaulat menjadi kabur di bidang  ekonomi,  perdagangan  dan  investasi.  Hal  ini  lah  yang  menyebabkan terjadinya berbagai bentuk kejahatan yang bersifat luas hingga melampaui batas- batas  yurisdiksi  suatu  negara. Article  1  United  Nations  Convention  Against Transnational  Organized  Crime  Tahun  2000 (UNCATOC)  menentukan  bahwa the  purpose  of  this  convention  is  to  promote  cooperation  to  prevent  and  combat transnational  organized  crime  more  effectively .  Dilihat  dari  tujuan  tersebut, terbukti  adanya  keprihatinan  masyarakat  internasional  mengenai  kejahatan  yang berkembang  dewasa  ini  yang  tidak  saja  merupakan  masalah  suatu  negara,  tetapi juga merupakan masalah global. 2
Berbagai  kejahatan  terorganisir,  baik  yang  dilakukan  perseorangan  maupun oleh  sekumpulan  orang  dalam  ruang  lingkup  batas  suatu  negara  kini  semakin meningkat.  Kejahatan  tersebut  dilakukan  secara  terorganisir  dengan  keterkaitan berbagai pihak. Bahkan, keberadaan batas teritorial kini bukan lagi halangan bagi perkembangan  kejahatan  tersebut.  Permasalahan  ekonomi,  perkembangan informasi  dan teknologi di  era globalisasi  turut memfasilitasi  tindak kejahatan di Indonesia.  Melihat  realitas  yang  terjadi,  hukum  di  Indonesia  selalu  ketinggalan zaman bila dibandingkan dengan perkembangan kejahatan yang semakin canggih.
Permasalahan ekonomi, menjadi faktor utama timbulnya kejahatan dibidang ekonomi. Apabila dibandingkan di zaman dahulu para pelaku kriminal dilakukan oleh  orang-orang  miskin  dan  pengangguran,  akan  tetapi  di  era  globalisasi sekarang sebaliknya para pelaku kriminal dilakukan oleh golongan kelas elit, yang mendapat  julukan  “ The  white  collar  crime ”  atau  kejahatan  kerah  putih  selalu
1 Esmi  Warrasih  Pudji  Rahayu,  2005, Pranata  Hukum  Sebuah  Telaah  Sosiologis , Semarang: Penerbit PT. Suryandaru Utama, hlm. 20.
2 Kristian  dan  Christine  Tanuwijaya,  Kebijakan  Formulasi  Pidana  Terhadap  Korporasi Sebagai  Pelaku  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  Dalam  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Jurnal Mimbar Justitia , Vol. II No. 01, hlm. 690.
menarik perhatian masyarakat, karena para pelakunya cukup terkenal atau cukup terpandang. 3
Kejahatan  ekonomi  cukup  menarik  perhatian  dewasa  ini  dengan  kejahatan yang  merusak  sendi-sendi  kehidupan  ekonomi  bangsa  yang  semakin  tumbuh subur  dan  ikut  menyemarakan  dunia.  Kriminalitas Money  Laundering alias pencucian uang merupakan salah satu bentuk kejahatan ekonomi berdimensi baru. Pada  umumnya  pelaku  tindak  pidana  berusaha  menyembunyikan  atau menyamarkan asal  usul  harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar harta kekayaan hasil tindak pidananya susah ditelusuri oleh  aparat  penegak  hukum  sehingga  dengan  leluasa  memanfaatkan  Harta Kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah.
Dalam black’s  law  dictionary, istilah money  laundering diartikan  dengan “ Term  used  to  describe  investment  or  other  transfer  of  money  flowing  from racketeering drug transaction, and other illegal sources into legitimate channels so  that  it’s  original  sources  can  not  be  treced,  monet  laundering  is  a  federal crime”. 4 Dari  terminologi  yang  terdapat  dalam black’s law dictionary, demikian terlihat bahwa berbagai bentuk dana “uang kotor” berasal dari kegiatan-kegiatan atau  transaksi  menyimpang,  seperti  hasil  pemasaran,  penghindaran  pajak,  bisnis perjudian,  korupsi,  komisi,  pungli,  sogokan,  penyelundupan,  serta  perdagangan gelap narkoti dan obat terlarang. 5
Dari  istilah  demikian  diatas,  diketahui  bahwa  pengaturan  tindak  pidana pencucian uang di Indonesia terdapat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun  2010  Tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian Uang,  sebagai  mana  menyebutkan  bahwa  pencucian  Uang  adalah  segala perbuatan  yang  memenuhi  unsur-unsur  tindak  pidana  sesuai  dengan  ketentuan dalam  Undang-Undang  ini. 6 Adanya  undang-undang  ini  bahwa  tindak  pidana Pencucian  Uang  tidak  hanya  mengancam  stabilitas  perekonomian  dan  integritas sistem  keuangan,  tetapi  juga  dapat  membahayakan  sendi-sendi  kehidupan bermasyarakat,  berbangsa,  dan  bernegara  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Terlepas  dari  adanya  pengaturan  terkait  dengan  pencucian  uang,  bukan berarti  kejahatnya  tidak  ada  dalam  siklus  perkembangan  pidana  yang  ada  di Indonesia. Salah satu kejahatan dalam pencucian uang adalah dengan melibatkan korporasi.  Korporasi  memang  bukan  merupakan  subjek  hukum  alamiah  seperti halnya  manusia,  namun  korporasi  merupakan  badan  hukum  yang  dibentuk  oleh undang-undang yang memiliki hak dan kewajiban hukum.
3 Budi  Handoyo,  2017,  Mekanisme  Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang (Money Laundering) Di Perbankan, At-Tasyri’ , Vol. IX, No. 2, hlm. 204.
4 June  Sjafrien  Jahja,  2014, Melawan  Money  Laundering ,  Cet-2,  Jakarta:  Visi  Media, hlm. 4.
5 Ibid.
6 Pasal  1  angka  1  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010  Tentang  Pencegahan  dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Keterlibatan  korporasi  dalam  melakukan  tindak  pidana  pencucian  uang merupakan  potensi  ancaman  bagi  yang  perlu  dicegah  dan  diberantas,  karena tindak pidana ini merupakan kejahatan terorganisasi yang memiliki jaringan yang luas dan melintasi negara serta didukung dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi  yang  dapat  memperlancar  kegiatan  pelaku  kejahatan  ini.  Pencucian uang dari hasil tindak pidana tertentu dilakukan dengan cara-cara yang sulit untuk diketahui sehingga memerlukan upaya yang luar biasa oleh para penegak hukum untuk menelusuri dan memeriksa tindak pidana pencucian uang ini. 7
Perumusan Kejahatan korporasi  selalu menimbulkan persoalan karena sejak semula  ia  berakar  pada  apa  yang  dinamakan White  Collar  Crime .  Mereka  yang menentang  dipidananya  korporasi  berpendirian  bahwa  korporasi  dalam  konteks pengertian Badan Hukum, tidak dapat dipidana. Korporasi bukan sebagai pribadi, meskipun  dalam  kenyataannya  ia  mengadakan  aktifitas  sebagai  seorang  pribadi; misalnya,  membuat  transaksi  dalam  bidang  perdagangan  dan  keuangan  dan sebagainya.  Korporasi  adalah  suatu Persona  Ficta atau Legal  Fiction atau  suatu Fiksi  Hukum.  Dengan  demikian  Korporasi  tidak  bisa  berbicara,  tidak  dapat mengeluarkan  suara  dan  tidak  memiliki  pikiran.  Dengan  kata  lain  Korporasi dalam  bahasa  Hukum  pada  konteks  Hukum  Pidana  tidak  memiliki Actus  Reus maupun Mens Rea .
Namun  disisi  lain  korporasi  atas  tindakannya  dapat  merugikan  kepentingan umum  sehingga  perbuatannya  harus  dipertanggungjawabkan  dihadapan pengadilan.  Sehingga  korporasi  dapat  dipertangungjawabkan  secara  pidana, karena  kejahatan  yang  dilakukan  korporasi  berdampak  kerugian  besar  pada masyarakat, lingkungan dan negara. Bahkan beberapa kasus korporasi tidak hanya sebagai sarana untuk melakukan kejahatan, tetapi digunakan sebagai sarana untuk menampung  hasil  kejahatan  sehingga  korporasi  mendapatkan  keuntungan  dari hasil  kejahatan  tersebut.  Secara  umum  korporasi  sebagai  pelaku  tindak  pidana belum  memiliki  pengaturan  yang  tegas.  Demikian  pula  terhadap  sistem pertanggungjawabannya  yang memiliki perbedaan prinsip  dengan subyek hukum alamiah yaitu manusia.
Dari  uraian  latar  belakang  demikian  di  atas,  maka  terdapat  beberapa permasalahan  dalam  penulisan  ini,  di  antaranya pertama Bagaimana  Kedudukan Korporasi  Sebagai  Subjek  Dalam  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  di  Indonesia? Kedua Bagaimana  Pertanggungjawaban  Korporasi  Dalam  Tindak  Pidana Pencucian Uang Menurut Hukum Positif?

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif pada hakikatnya mempelajari peraturan diketahi sesuai norma dan aturan
7 Elvina  Kumala  Bintang,  2013,  Pidana  Tambahan  Terhadap  Korporasi  Dalam  Tindak Pidana Pencucian Uang, Lex Crimen , Vol. Ii, No. 3 hlm. 133-134.
sesuai  ketentuan  yang  terdspat  dalam  masyarakat  untuk  sebagai  acuan  bagi perilaku  setiap  orang.  Jenis  penelitian  ini  juga  dikenal  sebagai  penelitian kepustakaan,  penelitian  teoritis/dogmatis.  Sedangkan  pendekatan  dalam  kegiatan penelitian mencoba mengaitkan dengan penelitian atau metode untuk sampai pada pemahaman masalah penelitian, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, antara lain Pendekatan Undang-Undnag dan Pendekatan Konseptual.
Pendekatan Undang-Undang adalah pendekatan yang menitikberatkan pada norma  hukum  yang  berbeda  dan  menerapkan  tema  sentral  suatu  kajian.  Oleh karena  itu,  penelitian  harus  memahami  hukum  sebagai  sistem  tertutup  yang memiliki  ciri-ciri  yang  komprehensif,  menyeluruh,  dan  sistematis . 8 Sedangkan pendekatan konseptual adalah pendekatan yang digunakan untuk mengkaji secara konseptual  makna  istilah-istilah  yang  digunakan  dalam  peraturan  perundang- undangan serta mempelajari kasus-kasus terkait yang dialami oleh peneliti.
Dalam penelitian hukum  normatif, bahan hukum  yang digunakan meliputi: Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang- undangan  yang  diurutkan  berdasarkan  hirarki. 9 Sedangkan  bahan  hukum sekunder,  yakni  bahan  hukum  yang  memberikan  penjelasan  mengenai  bahan hukum  primer.  Dalam  penulisan  ini  penulis  mempergunakan  bahan  hukum sekunder  berupa  literatur-literatur  hukum,  pendapat  sarjana,  dan  jurnal-jurna hukum. dan Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun  penjelasan  terhadap  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder, seperti kamus hukum dan encyclopedia . 10
Pengumpulan  bahan  hukum  dilakukan  dengan  kegiatan  studi  kepustakaan ( library  research )  dan  dokumentasi  ( documentary  research ).  dengan  melakukan pengumpulan dan klasifikasi  bahan hukum  akan membawa akibat pada penataan dan  pengorganisasian  bahan  hukum  melalui  proses  sinkronisasi. 11 Dengan  kata lain,  proses  pengumpulan  dan  klasifikasi  bahan  hukum  ini  dapat  memudahkan dalam  melakukan  sistematisasi  dan  analisis  bahan  hukum.  Langkah  selanjutnya adalah melakukan kajian yang berkaitan dengan teori dan topik penelitian. Dalam pencarian teori, peneliti akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari kepustakaan  yang  berhubungan  agar  dapat  menjawab  isu  hukum  yang  menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini.

## PEMBAHASAN
Kedudukan  Korporasi  Sebagai  Subjek  Dalam  Tindak  Pidana  Pencucian Uang di Indonesia
8 Joenedi  Efendi  dan  Jhonny  Ibrahim,  (2018) ,  Metode  Penelitian  Hukum  Normatif  dan Empiris , Depok: Pernadamedia Group, hlm. 132.
9 H.  Salim  Hs,  dan  Erlies  Septiana  Nurbani,  (2013), Penerapan  Teori  Hukum  Pada Penelitian Tesis dan Desertasi , Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 172.
10 Joenedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, op.cit. , hlm. 173.
11 Suratman  dan  Philips  Dillah,  (2015),  Metode  Penelitian  Hukum,  Bandung:  Alfabeta. hlm. 84.
Pengaturan  tindak  pidana  pencucian  uang  di  Indonesia  dapat  diamati  dari Undang-Undang  No.  8  Tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang ditujukan untuk mencegah dan memberantas kejahatan dalam bentuk praktik pencucian uang di Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar  intensitas  kejahatan  yang  menghasilkan  dana  yang  jumlahnya  besar  dapat diminimalisasi,  sehingga  stabilitas  perekonomian  dan  keamanan  negara  tetap terjaga.
Hadirnya  Undang-Undang  No.  8  Tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  memberikan  peluang  penegak hukum  terhadap  untuk  melakukan  penyelidikan  terhadap  aktor  intelektual  untuk mengetahui  aliran  uang  yang  dihasilkan.  Selain  itu,  juga  dapat  dijadikan  sebagai landasan  untuk  menjerat  aktor  intelektual  yang  mendanai  dan  merencanakan kejahatan  termasuk  dalam predicates  crime dengan  melakukan  penyelidikan  dan penyidikan terhadap aliran uang hasil kejahatan. 12
Pencucian uang yang terjadi di Indonesia tidak hanya terlepas dari perbuatan orang  perorangan  saja,  tetapi  dapat  terjadi  dilakukan  oleh  badan  hukum  maupun non  badan  hukum  yakni  korporasi  dengan  mengesampingan  peraturan  yang terdalam  dalam  hukum  positif  agar  bisa  memperkaya  kelompok  atau  organasi yang terdapat didalamnya.
Korporasi  dalam  tatanan  kinerjanya  telah  banyak  memberikan  kontribusi bagi  perkembangan  suatu  negara  terutama  di  dalam  bidang  ekonomi.  Tetapi korporasi  juga  tidak  jarang  memberikan  dampak  negatif  dari  aktivitas  seperti pencemaran  lingkungan,  manipulasi  pajak,  ekploitasi  terhadap  buruh,  penipuan dan  tindak  pidana  pencucian  uang.  Oleh  karena  itu,  dampat  tersebut  yang  telah menjadikan  hukum  sebagai  pengatur  dan  pengayom  masyarakat  harus memberikan perhatian dan pengaturan terhadap aktivitas korporasi tersebut.
Pada  awalnya  korporasi  tidak  dapat  mejadi  subjek  tindak  pidana.  Hal  ini dapat  kita  lihat  dalam  sejarah  rumusan  Pasal  59  Kitab  Undang-undang  hukum Pidana  terutama  dari  cara  bagaimana  delik  dirumuskan  yang  selalu  didahului dengan  frasa  barang  siapa.  Namun,  fakta  menunjukkan  bahwa  kita  tidak  akan menemukan  pengaturan  peluang  menuntut  korporasi  ke  hadapan  pengadilan pidana.  Meskipun  demikian,  pembuat  undang-undang  dalam  merumuskan  delik sering  terpaksa  untuk  turut  memperhitungkan  kenyataan  bahwa  manusia melakukan tindakan di dalam atau melalui organisasi yang ada. 13
Seiring  dengan  perkembangan  tatanan  hukum  di  Indenesia  korporasi diterima  sebagai  subjek  hukum  pidana  dan  dapat  dibebani  pertanggungjawaban, dalam berbagai pendapat terdapat pro dan kontra. Timbulnya pemikiran menunjuk korporasi sebagai subjek hukum pidana, di dalam perkembangannya dapat terjadi beberapa  alasan.  Salah  satu  alasannya  adalah  untuk  sekedar  memudahkan  untuk
12 Eva  Syahfitri  Nasution,  2015,  Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  Dalam  Tindak Pidana Pencucian Uang, Mercatoria , Vol. 8 No. 2, hlm. 135-135.
13 Eva Syahfitri Nasution, Ibid., hlm. 139.
menunjuk  siapa  yang  bertanggung  jawab  dari  sekian  banyak  orang  yang terhimpun  dari  badan  tersebut  yakni  dengan  menempatkan  korporasi  sebagai subjek hukum pidana dan dapat bertanggung jawab.
Perkembangan  korporasi  sebagai  subjek  hukum  pidana  tidak  terlepas  dari akibat  perubahan-perubahan  yang  terjadi  sebagai  dampak  negatif  dari  korporasi dalam  menjalankan  aktivitasnya  terhadap  kehidupan  masyarakat  telah menimbulkan  kerugian  yang  lebih  besar  dan  mengancam  keselamatan  bangsa. Sedangkan  subjek  hukum  korporasi  dalam  tindak  pidana  pencucuian  uang terdapat dalam ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
Subjek daripada tindak pidana pencucian uang, yaitu orang perseorangan dan korporasi.  Orang  perseorangan  sebagai subjek  hukum  dari  tindak  pidana pencucian uang  dapat  dipahami  dengan  melihat  pasal  1 ayat  9,  pasal  3,  pasal  4, pasal 5, pasal 10 dan seterusnya dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010. Dari pasal  1 ayat  9  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tersebut ditegaskan bahwa setiap  orang  terdiri  dari orang  perseorangan  atau  korporasi. Korporasi  sebagai subjek  tindak pidana  pencucian  uang  juga  dijelaskan  dalam pasal  1  ayat  9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dan seterusnya, di mana dalam pasal 1 ayat
9 tersebut dikatakan setiap orang itu adalah orang perseorangan atau korporasi. Dari  subjek  korporasi  dalam  Undang-Undang  No.  8  Tahun  2010  tentang
Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  tersebut,  maka terdapat  beberapa  pengaturan  sanksi  jika  didalamnya  terdapat  perbuatan  pidana pencucuian  uang  yang  dilakukan  oleh  korporasi  yang  antara  lain  seperti  yang terdapat  dalam  ketentuan  pasal  7  Undang-Undang  No.  8  Tahun  2010  tentang Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  yang menyebutkan:
Pidana  pokok  yang  dijatuhkan  terhadap  Korporasi  adalah  pidana  denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus  miliar rupiah).  Serta di  jatuhi juga  pidana  tambahan  berupa,  pengumuman  putusan  hakim,  pembekuan sebagian  atau  seluruh  kegiatan  usaha  Korporasi,  pencabutan  izin  usaha, pembubaran  dan/atau  pelarangan  Korporasi,  perampasan  aset  Korporasi untuk negara, dan/atau pengambilalihan Korporasi oleh negara. 14
Sedangkan  dalam  Pasal  9 Undang-Undang  No.  8  Tahun  2010  tentang Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang,  dijelaskan ketentuan  jika  korporasi  tidak  mampu  membayar  pidana  denda,  maka  pidana denda tersebut  diganti  dengan perampasan Harta Kekayaan milik Korporasi  atau Personil  Pengendali  Korporasi  yang nilainya sama dengan putusan pidana  denda yang dijatuhkan. Sedangkan Dalam hal penjualan harta kekayaan milik Korporasi yang  dirampas  tidak  mencukupi,  pidana  kurungan  pengganti  denda  dijatuhkan
14 Pasal  7  Undang-Undang  No.  8  Tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
terhadap  Personil  Pengendali  Korporasi  dengan  memperhitungkan  denda  yang telah dibayar.
Untuk  demikian,  dengan  adanya  suatu  sanksi  ataupun  pengaturan  berkaitan dengan  korporasi  dalam  tindak  pidana  pencucuian  uang,  maka  pengakuan korporasi  sebagai  subjek  hukum  sah  di  mata  hukum  positif  di  indoensia, khususnya pada peraturan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

## Pertanggungjawaban  Korporasi  Dalam  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang
Menurut Hukum Positif
Pengertian  korporasi  merupakan  terminologi  yang  berkaitan  erat  dengan istilah  badan  hukum  ( rechtpersoon ),  dan  badan  hukum  itu  sendiri  merupakan terminologi  yang  erat  kaitannya  dengan  bidang  hukum  perdata. 15 Memang peraturan  hukum  memperlakukan  sama,  hubungan  antara  badan  hukum  dengan manusia,  antara  badan  hukum  dengan  badan  hukum  lainnya,  seperti  hubungan antara manusia dengan manusia. Hukum tidak membedakan, tidak pula membuat peraturan  khusus  bagi  hubungan  tertentu.  Jadi  dalam  hukum,  badan  hukum mempunyai  kepentingan  ( interest )  sendiri  sebagaimana  ada  pada  manusia. Kepentingannya  dilindungi  hukum,  dan  dilengkapi  dengan  suatu  aksi,  jika kepentingan itu diganggu.
Kondisi saat ini tidak dapat diingkari lagi bahwa korporasi memiliki identitas hukum  tersendiri,  yang  terpisah  dari  pemegang  saham,  direktur  dan  para  pejabat korporasi  lainnya.  Korporasi  dapat  menguasai  kekayaan,  mengadakan  kontrak, dapat  menggugat  dan  dapat  pula  digugat.  Pemilik  atau  pemegang  saham  dapat menikmati  tanggung  jawab  terbatas  ( limited  liability ),  mereka  tidak  secara personal  bertanggung  jawab  atas  utang  atau  kewajiban  korporasi.  Dengan pendekatan teori organik ( organic theory ) maka tanggung jawab yang sebenarnya dari  korporasi  terletak  pada  struktur  organisasionalnya,  kebijakannya  dan  kultur yang diterapkan dalam korporasi. 16
Dewasa ini keberadaan korporasi semakin mendapatkan posisi pentingdalam dinamika  kehidupan  suatu  negara,  korporasi  memegang  sektor  pentingterutama yang berkaitan dengan sektor industri atau ekonomi. Kondisi tersebut disatu pihak membawa  dampak  positif  namun  dalam  lain  hal  perkembangantersebut mendorong  munculnya  jenis  kejahatan  ekonomi,  atau  kejahatan  bisnis  atau kejahatan korporasi. Sehingga hal demikian harus dapat diberikan pertanggungjawaban kepada pelaku tindak pidana.
Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian  uang  sebagaiman  yang  terdapat  dalam  Undang-Undang  No.  8  Tahun 2010  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang, yakni  dalam  hal  ini  adalah  korporasi.  Maka  dipahami  terlebih  dahulu  apakah
15 Dwidja  Priyatno,  2004, Kebijakan  Legislasi  Tentang  Sistem  Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia , Bandung: Penerbit CV. Utomo, hlm. 12.
16 Kristian dan Christine Tanuwijaya, op.cit., hlm. 698.
korporasi  sebagai  subjek  hukum  dapat  mempertanggungjawabkan  perbuatan pidananya  atau  tidak.  Sebagaimana  yang  terdapat  dalam  pemahaman  hukum pidana, bahwa pada umumnya yang dapat dipertanggungjawabkan adalah pelaku yaitu orang yang telah melakukan tindak pidana tertentu.
Dalam  Pasal  9  ayat  (1)  Undang-Undang  No.  8  Tahun  2010  tentang Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang,  dirumuskan bahwa  setiap  orang  adalah  orang  perseorangan  atau  korporasi.  Ketika  muncul pemikiran  tentang  pertanggungjawaban  pidan  korporasi  maka  sesungguhnya  ini merupakan  bukti  konkrit  adanya exchange antar  rezim  hukum.  Karena  dalam konteks  hukum  pidana,  dapat  dipidananya  perbuatan  semula  bertumpu  pada subjek  hukum  orang  ( natuurlijke  persoon ),  tetapi  ternyata  kemudian  diperluas subjek hukum korporasi ( rechtspersoonlijkheid ). 17
Sedangkan bentuk pertanggungjawaban sebagaimana dalam ketentuan Pasal 6  ayat  (1)  Undang-Undang  No.  8  Tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang,  yang  menyebutkan  bawah korporasi mencakup juga kelompok yang terorganisasi yaitu kelompok terstruktur yang terdiri dari 3 orang atau lebih yang eksistensinya untuk waktu tertentu, dan bertindak  dengan  tujuan  melakukan  satu  atau  lebih  tindak  pidana  yang  diatur dalam  undang-undang  TPPU  dengan  tujuan  memperoleh  keuntungan financial atau non finansial baik langsung, maupun tidak langsung.
Pembebanan pertanggungjawaban juga terdapat dalam ketentuan pasal 6 ayat (2)  Undang-Undang  No.  8  Tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jika korporasi melakukan tindak pidana Pencucian Uang dengan cara: 18
1. Dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi
2. Dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi
3. Dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah dan
4. Dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi Formulasi Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan
Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  di  atas  berpotensi  menimbulkan  permasalahan dalam  praktik  penegakan  hukum,  karena  dalam  penjelasan  tidak  ada  penjelasan terkait  apakah  persyaratan  sebagaimana  dimaksud  itu  bersifat  kumulatif  artinya harus  memenuhi  keempat  syarat  tersebut  secara  bersamaan.  Artinya  secara keseluruhan  harus  terpenuhi  untuk  dapat  diterapkan  pertanggungjawaban  pidana dengan subjek hukum korporasi atau yang dimaksudkan adalah bersifat alternatif, artinya  dengan  terpenuhinya  salah  satu  syarat  saja  maka  pertanggungjawaban pidana korporasi dapat diterapkan. 19
17 Yudi  Kristina,  2015, Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencurian  Uang  Perspektif Hukum Prgresif, Yogyakarta: Thafa Media, hlm. 184.
18 Pasal  6  ayat  (2)  Undang-Undang  No.  8  Tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
19 Kristian,  2014, Hukum  pidana  korporasi:  Kebijakan  integral  (Integral  policy) formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia , Bandung: Nuansa Aulia, hlm. 194.
Sebagaimana  demikian,  dalam  Undang-Undang  No.  8  Tahun  2010  tentang Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang,  korporasi memiliki  pertanggungjawaban  yang  sama  dengan  individu  ( natur  person )  oleh karena kedudukannya sebagai ( recht person ). Hal ini terlihat dari ketentuan yang mengatakan  bahwa  dalam  hal  tindak  pidana  pencucian  uang  sebagaimana  yang dimaksud  dalam  Pasal  3,  4,  dan  5,  dilakukan  oleh  korporasi,  pidana  dijatuhkan terhadap korporasi atau personil pengendali korporasi. 20
Untuk  itu , korporasi  hanya  dapat  dibebani  pertanggungjawaban  pidana apabila telah memenuhi unsur-unsur berikut ini: 21
1. Perilaku tersebut harus merupakan tindak pidana.
2. Actus  reus dari  tindak  pidana  tersebut  kemungkinan  dilakukan  sendiri  atau diperintahkan oleh personel pengendali (directing mind atau controlling mind) korporasi.
3. Mens rea tersebut ada pada personel pengendali korporasi.
4. Tindak pidana tersebut harus memberikan manfaat bagi korporasi.
5. Tindak  pidana  tersebut  dilakukan  dengan  memanfaatkan  korporasi  yaitu melibatkan  penggunaan  unsur  atau  faktor  yang  khusus  terkait  dengan  atau hanya dimiliki oleh korporasi atau atas beban biaya korporasi
6. Tindak  pidana  tersebut  adalah  intra  vires  ( within  powers )  yaitu  dilakukan dalam  rangka  maksud  dan  tujuan  korporasi  sebagaimana  ditentukan  dalam anggaran dasar korporasi.
7. Tindak pidana yang dilakukan personel pengendali korporasi harus dilakukan dalam rangka tugas dan wewenang dalam jabatan personel pengendali tersebut sebagaimana  ditentukan  dalam  anggaran  dasar  korporasi  dan  surat pengangkatannya.
8. Apabila actus  reus dari  tindak  pidana  tersebut  tidak  dilakukan  sendiri  oleh personel  pengendali  korporasi  tetapi  dilakukan  oleh  orang  lain,  perbuatan yang dilakukan oleh orang tersebut harus dilakukan berdasarkan perintah atau pemberian  kuasa  dari  personel  pengendali  korporasi  atau  disetujui  oleh personel  pengendali  korporasi.  Termasuk  menyetujui  dalam  hal  tidak mencegah atau tidak melarang dilakukannya tindak pidana tersebut.
9. Personel pengendali korporasi baik melakukan sendiri perbuatan tersebut atau sekedar memberikan perintah atau kuasa kepada  orang lain untuk  melakukan perbuatan  itu  dengan  tidak  memiliki  alasan  pembenar  atau  alasan  pemaaf untuk dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana dengan kata lain perbuatan tersebut harus berupa perbuatan yang melawan hukum, dan
20 Rendy Pradityo dan Riri Tri Mayasari, 2021, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  yang  Dilakukan  oleh  Korporasi, Supermasi Hukum, Vol. 30, No. 1, hlm. 87.
21 Mohamad  Nasichin  dan  Nanda  Putri  Nofita,  2021,  Pertanggungjawaban  Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang, Jurnal Pro Hukum , Vol. 10, No. 1, hlm. 43.

## Jurnal Negara dan Keadilan
10. Bagi tindak pidana yang mengharuskan adanya unsur actus reus maupun mens rea , maka kedua unsur tersebut tidak perlu harus terdapat pada satu orang saja tetapi bisa terdapat pada beberapa orang secara terpisah.
Dengan  demikian,  lebih  singkatnya  apabila  diperhatikan  mengai  model- model pertanggungjawaban yang dilakukan oleh korporasi sebagai pembuat suatu delik atau tindak pidana tertentu, terdapat tiga model pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu Pengurus korporasi sebagai pembuat dan pengurus korporasi yang bertanggungjawab,  Korporasi  sebagai  pembuat  dan  pengurus  bertanggungjawab, dan Korporasi sebagai pembuat dan juga korporasi yang bertanggungjawab. 22

## KESIMPULAN
Dalam Kedudukan Korporasi korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam tindak pidana pencucuian uang terdapat dalam ketentuan pasal 1 ayat (9) Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  2010  dan  seterusnya,  di  mana  dalam  pasal  1  ayat  (9) tersebut  dikatakan  setiap  orang  itu  adalah  orang  perseorangan  atau  korporasi. Sedangkan  untuk  bentuk  Pertanggungjawaban  Korporasi  Dalam  Tindak  Pidana Pencucian Uang Menurut Hukum Positif terdapat tiga model pertanggungjawaban pidana  oleh  korporasi,  yaitu  Pengurus  korporasi  sebagai  pembuat  dan  pengurus korporasi  yang  bertanggungjawab,  Korporasi  sebagai  pembuat  dan  pengurus bertanggungjawab,  dan  Korporasi  sebagai  pembuat  dan  juga  korporasi  yang bertanggungjawab
.
22 Ibid.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Dwidja Priyatno, 2004, Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia , Bandung: Penerbit CV. Utomo, hlm. 12.
Esmi  Warrasih  Pudji  Rahayu,  2005, Pranata  Hukum  Sebuah  Telaah  Sosiologis , Semarang: Penerbit PT. Suryandaru Utama, hlm. 20.
H.  Salim  Hs,  dan  Erlies  Septiana  Nurbani,  2013, Penerapan  Teori  Hukum  Pada Penelitian Tesis dan Desertasi , Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 172.
Joenedi  Efendi  dan  Jhonny  Ibrahim,  2018 ,  Metode  Penelitian  Hukum  Normatif dan Empiris , Depok: Pernadamedia Group, hlm. 132.
June  Sjafrien  Jahja,  2014, Melawan  Money  Laundering ,  Cet-2,  Jakarta:  Visi Media, hlm. 4.
Kristian,  2014, Hukum  pidana  korporasi:  Kebijakan  integral  (Integral  policy) formulasi  pertanggungjawaban  pidana  korporasi  di  Indonesia ,  Bandung: Nuansa Aulia, hlm. 194.
Suratman  dan  Philips  Dillah,  2015,  Metode  Penelitian  Hukum,  Bandung: Alfabeta. hlm. 84.
Yudi  Kristina,  2015, Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencurian  Uang  Perspektif Hukum Prgresif, Yogyakarta: Thafa Media, hlm. 184.

## Jurnal
Budi  Handoyo,  2017,  Mekanisme  Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana  Pencucian Uang (Money Laundering) Di Perbankan, At-Tasyri’ , Vol. IX, No. 2, hlm. 204.
Elvina  Kumala  Bintang,  2013,  Pidana  Tambahan  Terhadap  Korporasi  Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang, Lex Crimen , Vol. Ii, No. 3 hlm. 133-134.
Eva  Syahfitri  Nasution,  2015,  Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang, Mercatoria , Vol. 8 No. 2, hlm. 135-135.
Kristian  dan  Christine  Tanuwijaya,  Kebijakan  Formulasi  Pidana  Terhadap Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  2010  Tentang  Pencegahan  Dan  Pemberantasan Tindak  Pidana  Pencucian  Uang, Jurnal  Mimbar  Justitia ,  Vol.  II  No.  01, hlm. 690.
Mohamad  Nasichin  dan  Nanda  Putri  Nofita,  2021,  Pertanggungjawaban  Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang, Jurnal Pro Hukum , Vol. 10, No. 1, hlm. 43.
Rendy  Pradityo  dan  Riri  Tri  Mayasari,  2021,  Kebijakan  Hukum  Pidana  Dalam Upaya  Penanggulangan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  yang  Dilakukan oleh Korporasi, Supermasi Hukum, Vol. 30, No. 1, hlm. 87.

## Peraturan Undang-Undang
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010  Tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.