(AJSH)
Website: http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh Email: jurnal.ajsh@ardenjaya.com
Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan di  Kabupaten Konawe Selatan Sulawesi Tenggara: Studi Pasca Pelaksanaan Program PNPM-MP

## INFO PENULIS
Arsalim Universitas Sulawesi Tenggara dr.arsalim2021@gmail.com 0811400029

## INFO ARTIKEL
ISSN: 2808-1307
Vol. 2, No. 2, Agustus 2022 http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh
© 2022 Arden Jaya Publisher All rights reserved
Saran Penulisan Referensi:
Arsalim.  (2022).  Implementasi  Program  Nasional  Pemberdayaan  Masyarakat  Perdesaan  di    Kabupaten Konawe Selatan Sulawesi Tenggara: Studi Pasca Pelaksanaan Program PNPM-MP. Arus Jurnal Sosial dan Humaniora, 2 (2), 54-59.

## Abstrak
Implementasi  kebijakan  program  nasional  pemberdayaan  masyarakat  mandiri perdesaan di Kabupaten Konawe Selatan, bertujuan untuk meningkatkan kesejahtraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di Pedesaan dengan mendorong kemandirian dalam  pengambilan  keputusan  dan  pengelolaan  pembangunan.  Permasalahan mendasar  dalam  penelitian  ini  adalah  terkait  konten  dan  konteks  kebijakan  yang ditunjukan  oleh  lemahnya  akuntabilitas  dan  transparansi  pengelolaan  dalam  program nasional  pemberdayaan  masyarakat  perdesaan  di  Kabupaten  Konawe  Selatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis dan mendeskripsikan fenomena  implementasi  kebijakan  PNPM-MP  di  Kabupaten  Konawe  Selatan  Provinsi Sulawesi  Tenggara.  Hasil  penelitian  ini  menunjukan  bahwa  implementasi  kebijakan program nasional pemberdayaan masyarakat perdesaan di Kabupaten Konawe Selatan belum  sepenuhnya  dilaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan/peraturan  perundangan, karena masih dipengaruhi oleh berbagai kepentingan politik pihak-pihak tertentu serta substansi kebijakan PNPM-MP yang belum dipahami dengan baik oleh para pelaksana maupun  masyarakat  yang  menjadi  target  sasaran  kebijakan  PNPM-MP.  Berdasarkan hasil  penelitian  ini  konsep  baru  yang  dihasilkan  adalah  bahwa  keberhasilan  program pemberdayaan  masyarakat,  ditentukan  oleh  komitmen  terhadap  perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program yang visioner serta didukung dengan anggaran yang dikelola secara objektif, transparan dan akuntabel.
Kata Kunci : Implementasi , Program PNPM-MP , Kabupaten Konawe Selatan.

## A. Pendahuluan
Problem  kemiskinan  di  Negara  Republik  Indonesia  masih  begitu  besar  yang  dialami masyarakat grassroot yang berada di pedesaan, dimana seseorang tidak memenuhi kebutuhan dasarnya  menuju  kehidupan  yang  lebih  bermartabat.  Karena  masalah  kemiskinan  saling berkaitan  antara satu  dengan  yang  lainnya;  tingkat pendapatan,  pendidikan,  kesehatan,  akses barang dan jasa, lokasi geografis, gender dan kondisi lingkungan diikuti oleh keterbelakangan dan  pengangguran  yang  kemudian  meningkat  menjadi  ketimpangan  dalam  masyarakat. Sehingga  penanggulangan  kemiskinan  menjadi  prioritas  dalam  mencapai  kesejahteraan kehidupan  bermasyarakat,  sebab  jika  tidak,  kesenjangan  antar  golongan  masyarakat  maupun antar wilayah mencuat kepermukaan, maka tentunya akan mengganggu pembanguan nasional.
Kemiskinan  semakin  bertambah  seiring  tidak  terjadinya  pemerataan  pembangunan nasional.  Dengan  demikian,  penanggulangan  kemiskinan  memerlukan  perubahan  secara menyeluruh, dimana selama ini penanganannya cenderung parsial sektoral, tidak terintegrasi, dan  belum  sinergis  dengan  kelompok  sasaran  (target  group).  Kondisi  ini  dapat  dimengerti, karena  pola  penyelenggaraan  pemerintahan  pusat  maupun  pemerintah  daerah,  selama  ini masih  memiliki  orientasi  internal  yang  belum  menjadi  kegiatan  prioritas  karena  lebih mengutamakan  kepentingan  dari  pemerintah.  Akibatnya,  penanggulangan  kemiskinan cenderung terabaikan dan belum dilakukan secara optimal, komprehensif dan integral.
Mengingat  penyebab  dari  kemiskinan  tidak  saja  masalah  fisik,  tetapi  menyangkut permasalahan  ekonomi,  sosial,  dan  budaya,  maka  kebijakan  dibuat  sedemikian  rupa  untuk mengakomodir  kepentingan  masyarakat  dan  kepentingan  pemerintah.  Sangat  terbuka kesempatan  yang  sangat  luas  bagi  pemerintah  untuk  berkreasi  dalam  membuat  kebijakan dengan  melibatkan  berbagai  komponen  masyarakat  seluas-luasnya,  sehingga  memungkinkan mendapatkan  hasil  yang  semakin  aspiratif.  Implementasi  kebijakan  penanggulangan kemiskinan  yang  telah  dilakukan  oleh  pemerintah  Indonesia  adalah  penghormatan, perlindungan  dan  pemenuhan  terhadap  hak-hak  dasar  selain  mensyaratkan  adanya  kemauan politik yang kuat dari setiap pemangku kepentingan, menyediakan sumberdaya dan anggaran dengan  menggerakkan  sektor  real  melalui  sektor  Kredit  Usaha  Tani  (KUT),  Program Pengembangan  Wilayah  (PPW),  Pengembangan  Kawasan  Terpadu  (PKT),  Inpres  Desa Tertinggal (IDT), Jaringan Pengamanan Sosial (JPS), Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dan  program  Badan  Koordinasi  Keluarga  Berencana  Nasional  (BKKBN),  program pengembangan  infrastruktur  perdesaan  (PPIP),  pengembangan  usaha  agribisnis  perdesaan

## Abstract
By  looking  at  the  condition  of  the  economy  as  well  as  the  practical  implementation PNPM-MP  in  South  Konawe  which  aims  to  improve  the  livelihoods  and  employment opportunities  but  in  the  reality  condition  in  decisionmaking  and  development management  did  not  provide  a  significant  beneficial  impact  for  the  community, especially  rural  communities  development  in  South  Konawe.  Another  fundamental problem  is  related  to  the  content  and  the  context  in  which  the  policy  beneficiary communities PNPM-MP is not all in the category of Ihe poor like in data. This shows the lack  of  accountability  and  transparency  management  of  PNPM-MP.  This  research  use gualitative  method  to  analyse  and  describe  social  assistance  policy  implementation phenomenon  in  South  Konawe,  This  result  research  show  that  PNPM-MP  policy implementation  in  South  Konawe  not  yet  fully  conducted  accordance  /  provision legislation  regulation,  because  still  influenced  by  various  certain  political  interest parties as well as PNPM-MP policy  substance  that not yet understood favorably  by  all executive  as  well  as  community  who  became  PNPM-MP  policy  target,  and  PNPM-MP budget allocating of not yet conducted by planning, budgeting and implementation for well accordance the real need as well as existence treatment that is unlike to the society in  PNPM-MP  policy  implementation.  The  resulting  new  concept  is  that  the  successful successful  community  development  programs,  defined  by  visionary  commitment  of planning,  implementation  and  monitoring  in  programs  and  supported  by  managed budgets managed in an objective, transparent and accountable.
Keywords: Implementation, PNPM-MP Programe, South Konawe District.
(PUAP),Kredit  Usaha  Rakyat  (KUR),Pembinaan  Peningkatan  Pendapatan  Petani-Nelayan  Kecil (P4K),  Kelompok  Usaha  Bersama  Ekonomi  (KUBE),  Program  Penanggulangan  Kemiskinan Perkotaan (P2KP), Kredit Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), serta Program Nasional Pemberdayaan  Masyarakat  (PNPM),  untuk  membangun  dan  mengembangkan  potensi  diri individu serta kelompoknya.
Secara  normatif,  pelaksanaan  PNPM-MP  mengacu  pada  Keputusan  Menteri  Koordinator Bidang  Kesejahteraan  Rakyat  selaku  Ketua  Tim  Koordinasi  Penanggulangan  Kemiskinan,
No.25/Kep/Menko/KESRA/VII/2007 tentang Pedoman
Umum Program Nasional Pemberdayaan  Masyarakat  Mandiri  (PNPM  Mandiri).  Secara  umum  tujuan  PNPM-MP  adalah untuk  meningkatnya  kesejahteraan  dan  kesempatan  kerja  masyarakat  miskin  di  pedesaan dengan  mendorong  kemandirian  dalam  pengambilan  keputusan  dan  pengelolaan pembangunan.  Sedangkan  tujuan  khususnya  meliputi;  1)  meningkatkan  partisipasi  seluruh masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan atau kelompok perempuan dalam pengambilan keputusan  perencanaan,  pelaksanaan,  pemantauan  dan  pelestarian  pembangunan;  2) melembagakan  pengelolaan  pembangunan  partisipatif  dengan  mendayagunakan  sumberdaya lokal;  3)  mengembangkan  kapasitas  pemerintahan  desa  dalam  memfasilitasi  pengelolaan pembangunan  partisipatif;  4)  menyediakan  prasarana  dan  sarana  sosial  dasar  dan  ekonomi yang  diprioritaskan  oleh  masyarakat;  5)  melembagakan  pengelolaan  dana  bergulir;  6) mendorong  terbentuk  dan  berkembangnya  kerjasama  antar  desa,  dan  7)  mengembangkan kerjasama antar pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan perdesaan.
Dari berbagai tujuan khusus pelaksanaan PNPM- MP, maka yang akan menjadi fokus dalam pembahasan    adalah  sejauhmana  seberhasilan  program  ini  dalam    penyediaan  prasarana  dan sarana  sosial  dasar  dan  ekonomi  yang  diprioritaskan  oleh    masyarakat,    melembagakan pengelolaan  dana    bergulir  dan  kerjasama  antar  pemangku  kepentingan  dalam  upaya penanggulangan  kemiskinan  perdesaan.  Unsur-unsur  tersebut  merupakan  bagian  penting dalam upaya mendorong percepatan pengentasan kemiskinan melalalui PNPM-MP. Penyediaan infrastruktur  pembagunan  pedesaan  menjadi  bagian  sangat  penting  untuk  meningkatkan mobilitas    faktor-faktor  produksi  masyarakat  pedesaan  ke  pusat-pusat  pemasaran.  Demikian pula  halnya  dengan  pengelolaan  dana  bergulir  diharapkan  dapat  membangkitkan  kegiatan perekonomian masyarakat pedesaan yang dikelola oleh kaum ibu atau perempuan. Oleh sebab itu,  sejauhmana  pengelolaan  program  ini dimasa  lalu  (periode  tahun,  2007-2014),  maka  akan dibahas dalam tulisan ini dengan mengambil lokus di kabupaten konawe selatan.

## B. Metode

## 1. Desain Penelitian
Desain  penelitian  ini  adalah  kualitatif,  menurut  Garna  (1999:  32)  bahwa  pendekatan kualitatif  dicirikan  oleh  tujuan  penelitian  yang  berupaya  memahami  gejala-gejala  yang sedemikian  rupa  tidak  selalu  memerlukan  kuantifikasi,  atau  karena  gejala  tersebut  tidak memungkinkan  di  ukur  secara  tepat.Desain  kualitatif  dalam  kaitannya  dengan  penelitian dianggap tepat, terutama karena penelitian ini yang mencoba untuk mengkaji dan memahami serta mengevaluasi  kenapa implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan PNPM-MP di Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara.

## 2. Data
Data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi fakta dan informasi menyangkut proses implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan PNPM-MP di Kabupaten Konawe Selatan Provinsi  Sulawesi  Tenggaradalam  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  mulai  dari perencanaan, pelaksanaannya maupun hasil dari kebijakan tersebut. Jenis data dari penelitian ini  adalah data primer dan data sekunder. Data  primer berasal dari informan berupa informasi dan  data  hasil  wawancara  dengan  pihak  yang  berkepentingan  dan  pelaku  utama  baik  dari pejabat  Pemerintah  Daerahdi  Kabupaten  Konawe  Selatan  Provinsi  Sulawesi  Tenggara,  dan masyarakat  yang  berhubungan  dengan  implementasi  kebijakan  penanggulangan  kemiskinan PNPM-MP di Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara. Data sekunder bersumber dari artikel, studi literatur, dokumen dan foto, data statistik, arsip baik dari pihak pemerintah maupun  masyarakat  serta  publikasi  media  massa.  Studi  kepustakaan  dilakukan  dengan  cara mengkaji dan mempelajari bahan bacaan berbagai buku, teori, jurnal, makalah ilmiah, dokumen, termasuk berbagai peraturan dan bahan rujukan lainnya yang dianggap relevan yang berkaitan
dengan  penelitian.  Studi  ini  dilakukan  dengan  cara  mengumpulkan  melalui  data  tertulis  yang berhubungan  dengan  masalah  penelitian  baik  bersumber  dari  dokumentasi  maupun  buku, koran,  majalah  mengenai  pendapat,  dan  hukum  yang  berhubungan  dengan  konsep  dasar tentang pembangunan masyarakat dan, partisipasi masyarakat. Studi dokumentasi diharapkan memberikan pemahaman terhadap masalah yang diteliti.

## C. Hasil dan Pembahasan
Grindle  (1980:1)  menyatakan  bahwa  :  Implementasi  Kebijakan  Publik  Sesungguhnya bukanlah  sekedar  bersangkut  paut  dengan  mekanisme  penjabaran  keputusan  —  keputusan politik ke dalam prosedur — prosedur rutin lewat saluran — saluran birokrasi, melainkan lebih dari  itu,  ia  menyangkut  maslah  konflik,  keputusan  dan  siapa  yang  memperoleh  apa  dari  satu kebijakan.  Untuk  implementasi  kebijakan,  Grindle  (1980:11)  menjelaskan  model  yang  ide dasarnya bahwa setelah kebijakan ditranformasikan, maka implementasi kebijakan dilakukan. Implementation  as  a  political  and  administrative  process,  diadaptasi  pada  diagram  sebagai berikut:
Gambar : Implementation as a Political & Administration Process
Berdasarkann  analisis  yang  dilakukan  dengan  menggunakan  teori  Grindle,  maka Implementasi  Program  PNPM-MP  di  Kabupaten  Konawe  Selatan,  belum  sesuai  dengan  tujuan yang  diharapkan,  disebabkan  adanya  fator-faktor  yang  dapat  mempengaruhi  efektivitas implementasi  kebijakan  tersebut,  yaitu  kepentingan  yang  berpengaruh,  jenis  keuntungan, tingkat perubahan yang diharapkan, tempat pengambilan keputusan, para pelaksana program, sumber-sumber yang dilibatkan, Strategi dari pelaku/aktor yang terlibat, karakteristik lembaga dan  pemerintah  serta  penyelesaian  dan  responsif  dan  berdampak  terhadap  pemberdayaan ekonomi masyarakat konawe selatan.

## Policy Goals
Imlementation Activities Influed By:
A.Contents of Policy
1. Interst affected 2. Type of benefit
3. Exent of change
envisioned 4. Site of decision
making
5. Programs implementation
6. Resorce commited B. Context of Imlementation 1. Power, insert, and strategic of actors involved 2. Institution and region characteristics 3. Complain and responsiveness

## Goals
achived
Action programs and individual projects designed and funded Programs delivered as designed?

## MEASURING SUCCESS

## Outcomes
a)Infact on society, individuals and groups
b) Change and its acceptance
PNPM  –MP,  yang  dijalankan  difokuskan  pada  pemberdayaan  masyarakat  baik  kelompok maupun  individu  penerima  bantuan  kurang  mengalami  perubahan  dalam  pola  hidup,  terlihat dari kurangnya membangun kapasitas warga penerima bantuan yang seharusnya lebih berdaya. Tingkat perubahan yang diharapkan dari program ini yaitu merubah pola hidup ekonomi yang lebih  majudan  sejahtera  dalam  kenyataannya  belum  signifikan  karena  kurang  tepat  sasaran. Demikian  pula,  dari  sisi  pelaksana  kegiatan  kurang  didukung  oleh  kemampuan  SDM sehinggamenjadi  hambatan  dalam  menterjemahkan  perencanaan  yang  sesuai  dengan kebutuhan masyarakat.
Hal  lain,  Pelaksanaan  PNPM-MP  di  Kabupaten  Konawe  Selatan  lebih  diprioritaskan  pada pembangunan  sarana,  prasarana  fisik  jalan,  usaha  kecil  sembako  dan  Simpan  Pinjam Perempuan  (SPP),  tetapi  pelaksanaannya  belum  menyentuh  langsung  kepada  masyarakat miskin  di  desa  marginal.  Kinerja  aparat  pemerintah  sebagai  penggagas  Program  Nasional Pemberdayaan  Masyarakat  (PNPM)  tidak  menunjang  keberhasilan  pemberdayaan.  Artinya aparat  pemerintah  sebagai  motivator  pemberdayaan  banyak  melakukan  penyimpangan pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan (PNPM-MP) di Kabupaten Konawe Selatan.

## D. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan,  peneliti  menarik  simpulan  bahwa Implementasi  kebijakan  program  nasional  pemberdayaan  masyarakat  mandiri  perdeasaan (PNPM-MPp)  di  Kabupaten  Konawe  Selatan  tidak  sepenuhnya  dilaksanakan  sesuai  dengan ketentuan yang ada karena karena secara umum masih dipengaruhi oleh berbagai kepentingan politik pihak-pihak tertentu serta substansi program PNPM-MP di Kabupaten Konawe Selatan yang  belum  dipahami  dengan  baik  oleh  para  pelaksana  maupun  masyarakat  yang  menjadi target  sasaran  program  PNPM-MP  di  Kabupaten  Konawe  Selatan.  Tujuan  dalam  pelaksanaan Program  Nasional  Pemberdayaan  Masyarakat  Mandiri  Perdeasaan  di  Kabupaten  Konawe Selatan tidak tercapai hal ini terlihat dari tidak adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat Konawe  Selatan  melalui  pengembangan  kultur    kewirausahaan,  penguatan  kelembagaan, penggalangan  partisipasi  masyarakat  dalam    kegiatan  pemberdayaan  dan  diversifikasi  usaha yang berkelanjutan dan berbasis sumberdaya lokal.
Untuk  pengembangan  Ilmu,  khususnya  studi  ilmu  pemerintahaan  dalam  rangka memperkuat  khazanah  keilmuan  tentang  implementasi  kebijakan  publik,  perlu  dilakukan penelitian  lebih  lanjut  dengan  metode,  kegiatan,  dan  aspek  implementasi  kebijakan  publik lainnya.  Hal  ini  dimaksudkan  untuk  menguji  kembali  hasil  program-program  pengentasan kemiskinan  agar  terjadi  penyempurnaan  dan  dapat  mengembangkan  konsep-konsep  yang berhubungan dengan implementasi kebijakan publik.

## E. Referensi
Adi,  I.  R.  (2001). Pemberdayaan,  Pengembangan  Masyyarakat  dan,  Intervensi  Komunitas ( Pengantar  Pada  Pemikiran  dan  Pendekatan  Praktis ),  Jakarta:  Lembaga  Penerbit  Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
_______.  (2002). Pemikiran-Pemikiran  dalam  Pembangunan  Kesejahteraan  Sosial ,  Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
_______. (2004). Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial ( Pengantar Pada Pengertian dan Beberapa  Pokok Bahasan),  Pemenang  “Book  Publication  Award”  FISIP  UI  Tahun  2003, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
_______.  (20005). Membangun  Masyarakat  Memberdayakan  Rakyat ,  Kajian  Strategis Pembangunan  Kesejahteraan  Sosial  dan  Pekerjaan  Sosial,  Jakarta:  Lembaga  Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Garna, K, & Judistiara. (2001). Metode Penelitian Sosial, Penelitian Dalam Ilmu Pemerintahan , 1: Desain dan Rencana Penelitian, Bandung, Primoko, Akademika.
_______.  (2008). Membangun  Kebijakan  Publik  yang  Partisipatif ”  Jurnal  Pamong  Praja,  Jakata, Terbitan Froum Komunikasi Alumni IIP. Edisi:11-2008.
Grindle,  M.  S.  (1980).  Politics  and  policy  Implementation  in  The  Third  Word.  New  Jersey; Princeton University Press.
Jones,  C.  O.  (1994). An  Introduction  to  the  Study  of  Public  Policy ,  Terjemahan  Ricky  Istamto, Jakarta: Penerbit PT. Raja Grafindo Persada.
_______. (1997). Metodelogi Ilmu Pemerintahan . Jakarta : Rineka Cipta.
_______.  (2002). Menolak  Resentralisasi  Pemerintahan ,  Jakarta  :  Millennium  Publisher  PT. Dyatama Milenia.
Van  Meter,  D.  S.,  &  Van  Horn,  C.  E.  (1975).  The  policy  implementation  process:  A  conceptual framework. Administration & Society , 6 (4), 445-488.