Diterbitkan oleh:
Universitas Wiralodra Jln. Ir. H. Juanda Km 3 Indramayu, Jawa Barat
P-ISSN 1693-7945, E-ISSN : 2622-1969
ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (Studi Kasus Pada Salah satu Badan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur)
Magdalena Samosir 1
1 Program Studi Manajemen, Universitas Nusa Nipa, Jln. Kesehatan No. 03 Maumere, Indonesia, 86111. lena_0110@yahoo.com
Diterima 02 Juli 2019, disetujui 30 September 2019, diterbitkan 31 Oktober 2019 Pengutipan:   Samosir, M.(2019). Analisis Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus pada Salah satu Badan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur). Gema Wiralodra , Vol 10, No 2, Hal 234-252, Oktober 2019

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian  ini  adalah  Untuk  Mengetahui  Kontribusi  Pajak  Bumi  dan  Bangunan Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  Kabupaten  Sikka.  jenis  penelitian  yang  digunakan adalah  deskriptif  kualitatif.  Melalui  jenis  penelitian  deskriptif  kualitatif  dapat  diketahui secara obyektif kontribusi pajak bumi dan bangunan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah  Kabupaten  Sikka  ditinjau  dari  kajian  akademis.  Kontribusi  Pajak  Bumi  dan Bangunan  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  kabupaten  Skka  dari  periode  2014- 2018 relatif tidak signifikan atau tergolong dalam klasifikasi sangat kurang karena rata-rata kontribusi  hanya  sekitar  4%  hal  ini  menunjukan  Kontribusi  Pajak  Bumi  dan  Bangunan terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  sesuai  dengan  kriteria  Interprestasi  Nilai  Kontribusi Pajak  Daerah  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  adalah  masih  relatif  kecil  atau dengan  persentase  rasio  rata-rata  yaitu  sebesar  4%  dengan  kriteria  sangat  kurang  dalam memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kata kunci: pajak bumi dan bangunan, pendapatan daerah

## ABSTRACT
The purpose of this study was to determine the contribution of land and building tax to the original  income  of  Sikka  Regency.  the  type  of  research  used  is  descriptive  qualitative. Through this type of descriptive qualitative research, it can be objectively known that the contribution of land and building tax in increasing local income of Sikka Regency in terms of academic studies. The contribution of land and building tax to regional original income (PAD) of Skka district from 2014-2018 is relatively insignificant or classified as very poor because  the  average  contribution  is  only  around  4%,  this  shows  the  contribution  of  land and  building  tax  to  regional  original  income  according  with  the  criteria  for  the interpretation  of  the  value  of  the  contribution  of  local  taxes  to  local  own-source  revenue (PAD)  is  still  relatively  small  or  with  an  average  percentage  ratio  of  4%  with  very  poor criteria for contributing to regional own-source revenue (PAD).
Keywords: land and building tax, regional income
Diterbitkan oleh:
Universitas Wiralodra Jln. Ir. H. Juanda Km 3 Indramayu, Jawa Barat
P-ISSN 1693-7945, E-ISSN : 2622-1969

## PENDAHULUAN
Suatu negara dianggap maju, jika ia mampu membangun negaranya baik dari segi fisik  yaitu  pembangunan,  maupun  non  fisik  yaitu  pembangunan  kesejahteraan  rakyat. Indonesia  terkenal  sebagai  suatu  negara  yang  kaya  akan  sumber  daya  alam,  maka  dalam melaksanakan  pembangunan,  sumber  daya  itu  harus  digunakan  secara  rasional  dalam pelaksanaan pembangunan (Akhsan& Muhamad, 2014).
Salah satu bentuk badan penerimaan negara yang memiliki pengaruh penting dalam pertumbuhan  ekonomi  nasional  selain  sektor  minyak  dan  gas  adalah  sektor  perpajakan. Pajak  merupakan  penerimaan  negara  yang  terbesar,  hal  tersebut  dikarenakan  pendapatan pajak  didapatkan  dari  pembayaran  rakyat  kepada  negara  yang  kemudian  memberikan kontribusi  nyata  dalam  menunjang  pengelolaan  biaya  pemerintahan  dan  pembelanjaan negara  (Rahman, 2017). Pajak yang dibayarkan oleh rakyat akan dikelola oleh pemerintah guna  memenuhi  kebutuhan  umum  masyarakat  serta  meningkatkan  pertumbuhan  dan perkembangan  daerah  dan  negara,  dengan  harapan  akan  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat, perkembangan dan pertumbuhan suatu negara.
Pajak  daerah  sebagai  salah  satu  komponen  pendapatan  asli  daerah  memberikan kontribusi  besar  bagi  pendapatan  asli  daerah,  sehingga  semakin  besarnya  pajak  daerah maka  semakin  besar  pula  pendapatan  asli  daerah,  dengan  terealisasinya  target  dari pemerintah  daerah atas pajak yang telah ditentukan maka akan memberikan indikasi yang baik  bagi  keuangan  daerah  dalam  mengatur  pembangunan  dan  pelayanan  kepada masyarakat.  Tingginya  penerimaan  pajak  daerah  merupakan  suatu  peningkatan  terhadap pendapatan  asli  daerah.  Dengan  demikian  semakin  besar  sumbangan  pendapatan  asli daerah kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), maka akan menunjukkan tingkat kemandirian suatu daerah.
Pajak    properti  atau  pajak  bumi  dan  bangunan    merupakan  pajak  yang  bersifat kebendaan  atau  pajak  yang  bersifat  objektif  dalam  arti  besarnya  pajak  yang  terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi atau tanah dan atau bangunan (Widodo, 2010:2). Pemungutan  pajak  bumi  dan  bangunan  tersebut  berlaku  pada  wilayah  perdesaan  dan perkotaan. Dasar hukum Pajak Bumi dan Bangunan adalah Undang-Undang No. 12 Tahun
Diterbitkan oleh:
Universitas Wiralodra Jln. Ir. H. Juanda Km 3 Indramayu, Jawa Barat
P-ISSN 1693-7945, E-ISSN : 2622-1969
1985  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  No.  12  tahun  1994.  PBB merupakan  jenis  pajak  pusat  tetapi  hasil  penerimaannya  dibagikan  kepada  daerah  dan terbesar  untuk  Kabupaten/Kota.  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  merupakan  pajak  dengan sistem  pemungutan Official  Assessment  System ,  dimana  sistem  ini  pihak  fiskus  yakni Pemerintah  Daerah  harus  lebih  proaktif  dalam  melakukan  perhitungan  serta  menetapkan pajak yang terutang dan mendistribusikannya.
Pajak  bumi  dan  bangunan  (PBB)  yaitu  iuran  yang  dikenakan  terhadap  orang  atau badan  yang secara nyata mempunyai  hak, memiliki, menguasai  dan memperoleh manfaat dari  bumi  dan  bangunan  (Nafilah  2013:12).  Objek  PBB  Adalah  “Bumi  dan  atau bangunan”:  Bumi  :  permukaan  bumi  (tanah  dan  perairan)  dan  tubuh  bumi  yang  ada  di perdalaman  serta  laut  wilayah  indonesia.  Contoh  :  sawah,  ladang,  kebun,  tanah, pekarangan,  tambang  dan  lain-lain.  Bangunan  :  konstruksi  teknik  yang  ditanam  atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan perairan. Contoh  Rumah tempat tinggal, bangunan tempat uasaha, gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, emplasemen, pagar merah, dermaga, taman  mewah,  fasilitas  lain  yang  memberi  manfaat,  jalan  tol,  kolam  renang,  anjungan minyak  lepas  pantai.  Objek    pajak  yang  tidak  dikenakan  PBB  adalah  objek  yang  :  (1) Digunakan  semata-mata  untuk  melayani  kepentingan  umum  dibidang  ibadah,  sosial, kesehatan,  pendidikan  dan  kebudayaan  nasional  yang  tidak  dimaksudkan  untuk memperoleh  keuntungan,  seperti  mesjid,  gereja,  rumah    sakit  pemerintah,  sekolah,  pantai asuhan,  candi.  (2)  Digunakan  untuk  kuburan,  peninggalan  purbakala  atau  yang  sejenis dengan itu. (3) merupakan hutan lindung, suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak. (4)  Digunakan  oleh  perwakilan  diplomatik  berdasarkan  asas  perlakuan  atas  perlakuan timbal  balik.  (5)  Digunakan  oleh  badan  dan  perwakilan  organisasi  internasional  yang ditentukan oleh menteri keuangan.
Berdasarkan  observasi  awal  dan  wawancara  yang  dilakukan  oleh  penseliti, Pengelolaan  PBB  di  kabupaten  Sikka  terbukti  belum  mampu  untuk  meningkatkan Pendapatan  Asli  Daerah  secara  signifikan.Menurut  Kepala  Sub  Bidang  Evaluasi  dan Pelaporan,  Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka, Maria  Invionata  Du’a Nora, SE,
Diterbitkan oleh:
Universitas Wiralodra Jln. Ir. H. Juanda Km 3 Indramayu, Jawa Barat
P-ISSN 1693-7945, E-ISSN : 2622-1969
menyatakan bahwasanya Pajak Bumi dan Bangunan seharusnya sangat mendukung tingkat Pendapatan  Asli  Daerah  Kabupaten  Sikka,  Namun  kenyataannya  realisasi  penerimaan masih sangat jauh dari target.
Presentase realisasi penerimaan PBB Kabupaten Sikka pada tahun 2014 sebesar 60 %, tahun 2015 sebesar 64 %, tahun 2016 sebesar 51 %, tahun 2017 sebesar 31 % dan tahun 2018  sebesar  59  %.  Dari  data  diatas  dapat  dikatakan  bahwa  Presentase  realisasi penerimaan PBB kabupaten Sikka mengalami peningkatan di tahun 2014, 2015 dan 2018, sedangkan mengalami penurunan dari tahun 2016 sampai dengan 2017. Hal ini disebabkan karena  adanya  masalah  internal  dan  eksternal  pada  Badan  Pendapatan  Daerah  yang  telah diuraikan di atas.
Walaupun  presentase  realisasi  PBB  kabupaten  Sikka  turun  naik  namun  dengan adanya  sistem  pengelolaan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  sebagai  pajak  daerah,  maka  dapat menjadi  sumbangsi  yang  sangat  besar  terhadap  pendapatan  asli  daerah  (PAD)  Kabupaten Sikka.  Selain  dari  pajak  sumber  pendapatan  daerah  juga  berasal  dari  dana  perimbangan yang merupakan sumber bagi hasil penerimaan dari pajak bumi dan bangunan. Akan tetapi permasalahan  yang  dialami  daerah  pada  umumnya  berkaitan  dengan  penggalian  sumber- sumber  pajak  dan  retribusi  daerah  yangmerupakan  salah  satu  komponen  dari  pendapatan asli  daerah  (PAD)  masih  belum  memberikan  kontribusi  signifikan  terhadap  penerimaan daerah  secara  keseluruhan.Masalah  yang  tengah  dihadapi  oleh  pemerintah  daerah  yaitu masih  lemahnya  kemampuan  pendapatan  daerah  untuk  menutupi  biaya  dalam melaksanakan belanja pembangunan yang setiap tahunnya semakainmeningkat.

## METODE PENELITIAN

## Rancangan Penelitian
Berdasarkan pada masalah yang diangkat dalam penelitian ini maka jenis penelitian yang  digunakan  adalah  deskriptif  kualitatif.  Melalui  jenis  penelitian  deskriptif  kualitatif dapat diketahui secara obyektif kontribusi pajak bumi dan bangunan dalam meningkatkan pendapatan  asli  daerah  Kabupaten  Sikka  ditinjau  dari  kajian  akademis.  Oleh  karena  itu, dalam  rangka  pendalaman  terhadap  kontribusi  pajak  bumi  dan  bangunan  dalam
Diterbitkan oleh:
Universitas Wiralodra Jln. Ir. H. Juanda Km 3 Indramayu, Jawa Barat
meningkatkan  pendapatan  asli  daerah  Kabupaten  Sikka  tersebut,  peneliti  menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif.

## Sumber Data
Data merupakan sekumpulan sejumalah fakta atau kenyataan yang dapat dipercaya kebernarannya  sehingga  dapat  digunakan  untuk  menarik  suatu  kesimpulan  (Santosa, 2007:11).  Ketesediaan  data  merupakan  suatu  hal  yang  mutlak  dipenuhi  dalam  suatu penelitian  ilmiah.  Jenis  data  yang  tersedia  harus  disesuaikan  dengan  kebutuhan  dalam suatu  penelitian.  Dalam  penelitian  ini  terdapat  dua  sumber  data  yang  dikumpulkan  yaitu data primer dan data sekunder.
1. Data Primer yaitu data yang diperoleh melalui pengamatan ( observasi ) dan wawancara mengenai  pajak  bumi  dan  bangunan  terhadap  pendapatan  asli  daerah  pada  Badan Pendapatan daerah Kabupaten Sikka.
2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen atau data tertulis pada  Badan  Pendapatan  daerah  Kabupaten  Sikka  seperti  :  pajak  bumi  dan  bangunan serta Pendapatan Asli Daerah periode 2014 – 2018.

## Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan  data  dapat  dilakukan  dalam  berbagai  sumber  dan  berbagai  cara. Dilihat  dari  sumbernya  maka,  pengumpulan  data  dapat  menggunakan  sumber  primer  dan sumber  sekunder.  Sumber  primer  adalah  sumber  data  yang  langsung  memberikan  data kepada  pengumpul  data  dan  sumber  sekunder  merupakan  sumber  yang  tidak  langsung memberikan  data  kepada  pengumpul  data.  Selanjutnya  bila  dilihat  dari  cara  atau  teknik pengumpulan  data  maka,  teknik  pengumpulan  data  dapat  dilakukan  dengan  interview (wawancara),  kuesioner  (angket),  observasi  (pengamatan)  dan  gabungan  ketiganya (Sugiyono, 2010:137).
Dalam  penelitian  ini  pelaksanaan  metode  pengumpulan  data  dimaksudkan  untuk mendapatkan  bahan-bahan  yang  relevan  tekait  dengan  permasalahan  yang  diangkat  dan akurat kualitasnya. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
a. Wawancara
Diterbitkan oleh:
Universitas Wiralodra Jln. Ir. H. Juanda Km 3 Indramayu, Jawa Barat
P-ISSN 1693-7945, E-ISSN : 2622-1969
Menurut Sugiyono (2012:53), wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila  peneliti  ingin  melakukan  studi  pendahuluan  untuk  menemukan  masalah  yang harus  diteliti  dan  juga  apabila  peneliti  ingin  mengetahui  hal-hal    dari  responden  yang lebih  mendalam  dan  jumlah  respondennya  sedikit/kecil.  Wawancara  dapat  dilakukan secara  terstruktur  (peneliti  telah  mengetahui  dengan  pasti  tentang  informasi  apa  yang akan  diperoleh)  maupun  tidak  terstruktur  (peneliti  tidak  menggunakan  pedoman wawancara  yang  telah  tersusun  secara  sistematis  dan  lengkap  sebagai  pengumpul datanya)  dan  dapat  dilakukan  secara  langsung  (tatap  muka)  maupun  secara  tidak langsung (melalui media seperti telepon).
b. Studi Dokumentasi
Dokumen adalah segala benda yang berbentuk barang, gambar, ataupun tulisan sebagi bukti dan dapat memberikan keterangan yang penting dan absah.  Dokumentasi adalah kumpulan dari dokumen-dokumen yang dapat memberikan keterangan atau bukti yang berkaitan  dengan  proses  pengumpulan  dan  pengelolaan  dokumen  secara  sistematis serta  menyebarluaskan  kepada  pemakai  informasi  tersebut.Peneliti  memperoleh  data dan  dokumen-dokumen  tertulis.  Penulis  membaca  dan  mempelajari  berbagai  tulisan dari  buku-buku,  jurnal-jurnal,  dan  internet  yang  berkaitan  dan  mendukung  kebanaran dan keabsahan dari hasil yang diperoleh dari penelitian ini.

## Teknik Analisis Data
Teknik  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode analisis deskriptif yaitu suatu metode analisis yang dilakukan dengan mengumpulkan  dan mengklasifikasikan    data  yang    ada,  kemudian  menganalisis  serta  menginterprestasikan data sehingga memberikan suatu gambaran yang jelas mengenai masalah yang diteliti, data mengenai  target  dan  realisasi  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB)  serta  target  dan  realisasi PAD Kabupaten Sikka.
Langah-langkah dalam menganalisis data  pada penelitian ini sebagai berikut :
1. Mengumpulkan  data  mengenai  target  dan  realisasi  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB) kabupaten Sikka.
Diterbitkan oleh:
Universitas Wiralodra Jln. Ir. H. Juanda Km 3 Indramayu, Jawa Barat
P-ISSN 1693-7945, E-ISSN : 2622-1969
2. Setelah data dikumpulkan kemudian dilakukan perhitungan atas efektivitas penerimaan Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Kabupaten  Sikka  dengan  cara  membandingkan  target  dan realisasi penerimaan PBB.
3. Kemudian  setelah  perhitungan  selesai  dilakukan  analisis  efektivitas    yang  diperoleh berdasarkan kriteria efektivitas Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.372 Tahun 1996.
4. Melakukan pembahasan dan membuat kesimpulan.
Adapun  metode  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah sebagai berikut:
Tabel 1. Klasifikasi Kriteria Kontribusi Presentase Kriteria 0,00 % - 10 % Sangat Kurang 10,10 % - 20 % Kurang 20,10 % - 30 % Sedang 30,10 % - 40 % Cukup Baik 40,10 % - 50 % Baik Diatas 50 % Sangat Baik
(Sumber: Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327 (Rima Adelina, 2012)

## Analisis Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan
Efektivitas  merupakan  suatu  pengukur  keberhasilan  terhadap  organisasi  dalam pencapaian  tujuannya.  Apabila  konsep  efektivitas  dikaitkan  dengan  pemungutan  pajak bumi  dan  bangunan,  maka  efektivitas  yang  dimaksudkan  adalah  seberapa  besar  realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan yang didapatkan dari jumlah penerimaan pajak yang telah ditetapkan dalam suatu periode.
Adapaun  rumus  pengukuran  efektivitas  pajak  bumi  dan  bangunan  yang dikemukakan oleh Halim (Triantoro, 2010:3)
𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝐵𝐵 𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝐵𝐵 𝑥
Diterbitkan oleh:
Universitas Wiralodra Jln. Ir. H. Juanda Km 3 Indramayu, Jawa Barat
P-ISSN 1693-7945, E-ISSN : 2622-1969
Adapun pengukuran nilai efektivitas secara lebih rinci berdasarkan kriteria kinerja keuangan Kemendagri No.690.900.327 tahun 1996 tentang pedoman penilaian dari kinerja keuangan yang disusun dalam tabel berikut.
Tabel 2.  Pengukuran Nilai Efektivitas
Nilai Kinerja Keterangan > 100 % Efektif 85 – 99 % Cukup Efektif 65 -  84 Kurang Efektif < 65 % Tidak Efektif
Sumber : Mahmudi (2010:111)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Ada  berbagai  janis  komponen  pajak  daerah  yang  dikeluarkan  oleh  Badan Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Sikka,  namun  dalam  penelitian  ini  difokuskan  pada  Pajak Bumi  dan  Bangunan.  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  merupakan  pajak  yang  dikenakan terhadap  hampir  seluruh  lapisan  masyarakat  dan  merupakan  salah  satu  sumber  utama penerimaan daerah. Dalam APBD, penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tersebut dimasukkan  dalam  kelompok  penerimaan  daerah  dari  bagi  hasil  pajak.  Pengertian  Pajak Bumi  dan  Bangunan    adalah  pajak  yang  dikenakan  atas  harta  tak  bergerak  dalam  hal  ini yang  dipentingkan  adalah  objeknya  maka  status  atau  keadaan  orang  atau  badan  yang dijadikan subjek tidak penting dan tidak mempengaruhi besarnya pajak.
Sesuai pengertian Pajak Bumi dan Bangunan di atas, maka obyek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah sebagai berikut : Bumi/Tanah meliputi: tanah sawah, tanah kebun (yang  ditanami  berbagai  macam  tanaman  yang  tidak  mendapat  pengairan  secara  teratur), tanah perumahan, pertanian, perkebunan dan perhutanan, tanah industri, pertokoan/perkantoran  dan  tanah  peternakan  dan  empang.  Bangunan  meliputi:  jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan, kolam renang, pagar sawah dan taman  mewah,  tempat  olah  raga,  galangan  kapal/dermaga  tempat  penampungan/kilang
Diterbitkan oleh:
Universitas Wiralodra Jln. Ir. H. Juanda Km 3 Indramayu, Jawa Barat
P-ISSN 1693-7945, E-ISSN : 2622-1969
minyak, air, gas dan pipa minyak, serta fasilitas lain yang memberikan manfaat dan jalan tol.
Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa dalam penelitian ini  yang  dijadikan  sebagai  obyek  dalam  penelitian  adalah  Pajak  Bumi  dan  Bangunan dengan periode pengamatan tahun 2014 – 2018.
Table 3. Data Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2014 – 2018
Tahun Besarnya Pajak Bumi dan Bangunan 2014 Rp  1.680.706.246 2015 Rp  1.910.282.006 2016 Rp  2.638.245.158 2017 Rp  3.521.888.961 2018 Rp  7.181.989.238 Rata-rata Pertahun Rp 3.386.622.322
Sumber : BAPEDA Kabupaten Sikka
Berdasarkan  tabel  3.  maka  besarnya  rata-rata  pajak  bumi  dan  bangunan  pertahun sebesar Rp 3.386.622.322 ,- sehingga dari data yang diperoleh dari Badan Pendapatan.
Tabel 4. Pertumbuhan PBB Kabupaten Sikka Dari Tahun 2014 – 2018
Tahun Besarnya PBB (Rp) Pertumbuhan Rp. % 2014 Rp  1.680.706.246 - - 2015 Rp  1.910.282.006 229.575.760 13,66 2016 Rp  2.638.245.158 727.963.152 38,11 2017 Rp  3.521.888.961 883.643.803 33,50 2018 Rp  7.181.989.238 3.660.100.277 103,92 Rata – rata Pertumbuhan 1.375.320.748 47,30
Sumber : Olahan Data
Diterbitkan oleh:
Universitas Wiralodra Jln. Ir. H. Juanda Km 3 Indramayu, Jawa Barat
P-ISSN 1693-7945, E-ISSN : 2622-1969
Dari  tabel  di  atas  dapat  dilihat  bahwa  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  dari  tahun  2014 sampai dengan tahun 2015 mengalami pertumbuhan sebesar Rp. 229.575.760 atau sekitar 13,66  %.  Dari  tahun  2015  sampai  dengan  tahun  2016,  Pajak  Bumi  dan  Bangunan mengalami  pertumbuhan  sebesar  Rp.727.963.152  atau  sekitar  38,11  %.  Dari  tahun  2016 sampai  dengan  tahun  2017,  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  mengalami  pertumbuhan  sebesar Rp.883.643.803  atau  sekitar  33,50  %,  dan  dari  tahun  2017  sampai  dengan  tahun  2018, Pajak  Bumi  dan  Bangunan  di  Kabupaten  Sikka  mengalami  pertumbuhan  sebesar Rp.3.660.100.277 atau sekitar 103, 92 %. Dengan demikian dapat di katakan bahwa selama periode  2014  sampai  dengan  2018,  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  di  Kabupaten  Sikka mengalami  pertumbuhan  dengan  rata-rata  Rp.  1.375.320.746  atau  47,30  %    di  setiap tahunnya.    Kemudian  dilihat  dari  hasil  analisis  pertumbuhan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan maka dari tahun ke tahun Pajak Bumi dan Bangunan mengalami peningkatan.
Tabel 5. Data Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2014 – 2018.
N O
TAHUN PAD
1
2014 Rp    78.356.674.460 2 2015 Rp    78.096.258.304 3 2016 Rp     80.269.749.571 4 2017 Rp     116.366.969.848 5 2018 Rp     120.170.565.768 Rata-Rata Penerimaan Rp 94.652.043.590
Sumber : BAPEDA Kabupaten Sikka
Diterbitkan oleh:
Universitas Wiralodra Jln. Ir. H. Juanda Km 3 Indramayu, Jawa Barat
P-ISSN 1693-7945, E-ISSN : 2622-1969
Berdasarkan  tabel  5.  Penerimaan  Pendapatan  Asli  Daerah  selama  5  tahun  terakhir yakni  (2014-2018),  menunjukkan  bahwa  rata-rata  penerimaan  Pendapatan  Asli  Daerah pertahun sebesar Rp 94.652.043.590.
Gambar 1. Grafik PAD Kabupaten Sikka
Gambar  di  atas  menunjukan  bahwa  Pendapatan  Asli  Daerah  Kabupaten  Sikka mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dengan adanya data penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) dalam 5 tahun terakhir maka akan dapat disajikan pertumbuhan pendapatan asli daerah (tahun 2014-2018) yang dapat dilihat pada tabel 4.4 yaitu sebagai berikut.
Tabel 6. Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2014 – 2018
T ahun Besarnya  Pendapatan  Asli Daerah Pertumbuhan Rp. % 2 014 Rp     78.356.674.460 - -
2
015 Rp     78.096.258.304 -Rp 260.416.156 -0,33 2 016 Rp     80.269.749.571 Rp 2.173.491.267 2,78 2 Rp   116.366.969.848 Rp 44,97
Rp78,356,674,460 Rp78,096,258,304   Rp80,269,749,571 Rp116,366,969,84 8 Rp120,170,565,76 8 - 20,000,000,000 40,000,000,000 60,000,000,000 80,000,000,000 100,000,000,000 120,000,000,000 140,000,000,000 2014 2015 2016 2017 2018 P A D TAHUN PENERIMAAN PAD 2014-2018
Diterbitkan oleh:
Universitas Wiralodra Jln. Ir. H. Juanda Km 3 Indramayu, Jawa Barat
P-ISSN 1693-7945, E-ISSN : 2622-1969
017 36.097.220.277 2 018 Rp   120.170.565.768 Rp 3.803.595.920 3,27 Rata-rata Pertumbuhan Pertahun Rp 10.453.472.827 12,67

## Sumber : Olahan Data
Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  dari  tahun  2014  sampai  dengan  tahun  2015, mengalami  penurunan  sebesar  Rp.260.416.156  atau  sekitar  0,33  %.  Dari  tahun  2015 sampai  tahun  2016,  Pendapatan  Asli  Daerah  Kabupaten  Sikka  mengalami  pertumbuhan sebesar  Rp.2.173.491.267  atau  mengalami  peningkatan  sebesar  2,78  %.  Dari  tahun  2016 sampai  dengan  tahun  2017,  Pendapatan  Asli  Daerah  Kabupaten  Sikka  mengalami pertumbuhan sebesar Rp.36.097.220.277 atau sekitar 44,97 %, dan dari tahun 2017 sampai dengan  tahun  2018,  Pendapatan  Asli  Daerah  Kabupaten  Sikka  mengalami  pertumbuhan sebesar  Rp.3.803.595.920  atau  3,27  %.  Secara  keseluruhan  rata-rata  Pertumbuhan Pendapatan  Asli  Daerah,  khususnya  dalam  5  tahun  terakhir  yakni  dari  tahun  2014-2018 mengalami peningkatan sebesar Rp. 10.453.472.827 atau sekitar 12,67 % setiap tahunnya.

## Analisis Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan
Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sikka  dihitung  dengan  membandingkan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  dengan  jumlah Penerimaan  Pendapatan  Asli  Daerah.  Dalam  menghitung  kontribusi  pajak  reklame terhadap  pendapatan  asli  daerah  Kabupaten  Sikka  menggunakan  rumus  sebagai  berikut (Andi Mahyudin 2014:48).
Tahun 2014 =
Tahun 2015 =
Tahun 2016 =
Tahun 2017 =
Tahun 2018 =
Diterbitkan oleh:
Universitas Wiralodra Jln. Ir. H. Juanda Km 3 Indramayu, Jawa Barat
Tabel 7. Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2014 – 2018
N o T ahun Pajak Bumi Dan Bangunan (Rp) PAD (Rp) Kontribusi (%) 1 2 014 Rp
1.680.706.246 78.356.674.460
2% 2 2 015
Rp
1.910.282.006
78.096.258.304 2% 3 2 016
Rp
2.638.245.158
80.269.749.571 3% 4 2 017 Rp
3.521.888.961
116.366.969.848 3% 5 2 018
Rp 7.181.989.238 120.170.565.768 6% Rata-rata Kontribusi PBB 4 %
Sumber : Olahan Data
Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan asli Daerah Kabupaten Sikka di tahun 2014 sebesar 2 %, di tahun 2015 sebesar 2 %, di tahun 2016 sebesar 3 %, di tahun 2017 sebesar 3 % dan di tahun 2018 sebesar 6 %. Rata-rata Kontribusi Pajak Bumi dan  Bangunan  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  Kabupaten  Sikka  selama  lima  tahun terakhir  sebesar  4  %  setiap  tahunnya.  Adapun  Kontribusi  Pajak  Bumi  dan  Bangunan terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  Kabupaten  Sikka  dapat  digambarkan  dengan  grafik sebagai berikut.
Diterbitkan oleh:
Universitas Wiralodra Jln. Ir. H. Juanda Km 3 Indramayu, Jawa Barat
Gambar 2.  Kontribusi PBB 2014 - 2018
Berdasarkan  gambar  di  atas,  dapat  dilihat  bahwa  Kontribusi  Pajak  Bumi  dan Bangunan  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  Kabupaten  Sikka,  meningkat  di  tahun  2016 sebesar 3 % dan di tahun 2018 sebesar 6 %.
Tabel 8. Klasifikasi Kriteria Kontribusi PBB terhadap PAD Kabupaten Sikka Tahun 2014 – 2018
Tahu n Presentase Kontribusi Kriteria 2014 2 % Sangat Kurang 2015 2 % Sangat Kurang 2016 3 % Sangat Kurang 2017 3 % Sangat Kurang 2018 6 % Sangat Kurang
Sumber : Olahan Data
Berdasarkan  data  pada  tabel  di  atas  dapat  dilihat  bahwa  kriteria  klasifikasi Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sikka dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 relatif kurang dari 10 % dan tergolong Sangat
2% 2% 3% 3% 6% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 2014 2015 2016 2017
2018

## Kontribusi PBB Terhadap PAD
Diterbitkan oleh:
Universitas Wiralodra Jln. Ir. H. Juanda Km 3 Indramayu, Jawa Barat
P-ISSN 1693-7945, E-ISSN : 2622-1969
Kurang.  Dan  dapat  dikatakan  bahwa  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Sangat  Kurang berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah.

## Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan
Tingkat  efektivitas  pajak  bumi  dan  bangunan  dapat  dihitung  dengan membandingkan  antara  realisasi  pajak  bumi  dan  bangunan  dengan  target  pajak  bumi  dan bangunan.  Cara  menghitung  efektivitas  pajak  bumi  dan  bangunan  kabupaten  Sikka menggunakan rumus sebagai berikut.
Tahun 2014 =
Tahun 2015 =
Tahun 2016 =
Tahun 2017 =
Tahun 2018 =
Tabel 9. Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Sikka Tahun 2014 – 2018
N o T ahun
Target PBB
Realisasi PBB Efektivitas PBB 1 2 014 Rp 2.795.973.408 Rp  1.680.706.246 60% 2 2 015 Rp 2.988.868.289 Rp  1.910.282.006 64% 3 2 016 Rp 5.180.989.732 Rp  2.638.245.158 51% 4 2 017 Rp 11.190.674.000 Rp  3.521.888.961 31% 5 2 018 Rp 12.172.863.116 Rp  7.181.989.238 59%
Diterbitkan oleh:
Universitas Wiralodra Jln. Ir. H. Juanda Km 3 Indramayu, Jawa Barat
P-ISSN 1693-7945, E-ISSN : 2622-1969
Sumber : Olahan Data
Gambar 3. Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan 2014 - 2018
Berdasarkan data pada tabel dan grafik di atas, dapat diperhatikan pada tahun 2014 diperoleh presentase sebesar 60 %, tahun 2015 sebesar  64  %,  tahun 2016 sebesar 51  %, tahun 2017 sebesar 31 % dan tahun 2018 sebesar 59 %. Tingkat presentase ini menunjukan bahwa  pada  tahun  2014  sampai  dengan  2018,  pemungutan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  di Kabupaten Sikka Tergolong tidak efektif. Secara keseluruhan dapat di katakan bahwa dari tahun  2014  sampai  dengan  2018,  pemerintah  Kabupaten  Sikka  belum  berhasil  dalam  hal memperbaiki tingkat efektif pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.
Hasil  penelitian  mengenai  analisis  kontribusi  pajak  Bumi  dan  Bangunan  terhadap Pendapatan  Asli  Daerah  menunjukkan  tren  presentase  kontribusi  yang  meningkat  dalam kurun  waktu  lima  tahun  terakhir.  Meningkatnya  realisasi  penerimaan  Pajak  Bumi  dan Bangunan  tersebut  belum  mampu  meningkatkan  Kontribusi  Pajak  Bumi  dan  Bangunan terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  yang  kondisinya  terus  mengalami  peningkatan  dalam lima  tahun  terakhir.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  kontribusi  pajak  bumi  dan  bangunan terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  relatif  kecil  atau  tergolong  dalam  klasifikasi  sangat kurang.  Meningkatnya  presentase  kontribusi  pajak  bumi  dan  bangunan  tidak    sebanding dengan  efektivitas  pajak  bumi  dan  bangunan  yang  trennya  cenderung  turun/naik  dalam
60% 64% 51% 31% 59% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 2014 2015 2016 2017
2018 Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan

## Bangunan Kabupaten Sikka
Diterbitkan oleh:
Universitas Wiralodra Jln. Ir. H. Juanda Km 3 Indramayu, Jawa Barat
lima tahun terakhir. Fakta tersebut menunjukkan bahwa tingkat efektifitas pajak bumi dan bangunan  belum  menjamin  tingginya  kontribusi  pajak  bumi  dan  bangunan  terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

## KESIMPULAN
Kontribusi  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) kabupaten  Skka  dari  periode  2014-2018  relatif  tidak  signifikan  atau  tergolong  dalam klasifikasi sangat kurang karena rata-rata kontribusi hanya sekitar 4% hal ini menunjukan Kontribusi  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  sesuai  dengan kriteria  Interprestasi  Nilai  Kontribusi  Pajak  Daerah  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD)  adalah  masih  relatif  kecil  atau  dengan  persentase  rasio  rata-rata  yaitu  sebesar  4% dengan  kriteria  sangat  kurang  dalam  memberikan  kontribusi  terhadap  Pendapatan  Asli Daerah (PAD).

## DAFTAR PUSTAKA
Adelina,  R,  (2011).  Analisis  Efektifitas  dan  kontribusi    penerimaan  pajak  bumi  dan banguanan  terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Gresik. Jurnal Akuntasi Vol 3, No 2.
Andrian, S. (2011). Hukum pajak . Jakarta: PT.Sinar Gravika.
Arifin, M. (2000). http//digilib.petra.ac.id /. Diakses pada tanggal 20 maret 2019
Bohari, H. (2010). Pengantar hukum pajak. Jakarta: Raja Grafindo Persada
Brotodiarjo, S. (2007). Hindari kesalahan pajak . Jakarta: Eveskop
Handoko, S. (2013). Analisis Tingkat Efektivitas Pajak Daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah kota Pontianak. Jurnal Ekonomi Daerah (JEDA) , 1 (1).
Halim, A& Kusufi, S. (2012). Akuntansi Sektor Publik : teori, konsep dan aplikasi. Jakarta: Salemba Empat
Kemendagri. (2012). Depgradi, Kepmendgradi No. 0690.900.327
Koentjaranigrat. (1982). Pengantar ilmu antopologi. Jakarta: Aksara baru
Diterbitkan oleh:
Universitas Wiralodra Jln. Ir. H. Juanda Km 3 Indramayu, Jawa Barat
P-ISSN 1693-7945, E-ISSN : 2622-1969
Mardiasmo. (2002). Perpajakan . Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi Offset
.(2011). Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi Offset
Mardiasmo.  (2012). Perpajakan,  Edisi  Revisi ,  Cetakan  Kedelapanbelas.  Penerbit:  Andi.
Yogyakarta
Mahmudi. (2010) . Manajemen keuangan daerah . Jakarta: Erlangga
Muhammad,  I.  (2014). Pengaruh  Kontribusi  Pajak  Bumi  dan  Bangun  Terhadap Pendapatan  Asli  Daerah  di  kota  Makassar (Doctoral  dissertation,  Universitas Islam Negari Alauddin makassar).
Moleong, L.J. (2016). Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi . Bandung: PT.Remaja Rosdakarya.
Nafilah.(2013). Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar”, Skripsi . Makassar: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanudin,
Rahaman,  A.  (2011).  Intensifikasi  pemungutan  pajak  bumi  dan  banguanan  dikecamatan soreang kota pare-pare. Skripsi. Universitas Hasanuddin. Makassar. http://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-akuntasi/article/view/752 diakses 20 maret 2019
Sugiyono. (2010). Statistik unit penelitian. Bandung: Alfabeta
. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D . Bandung: Afabeta.
Soemitro, R. (1987) . Asas dan Dasar Perpajakan . Bandung :Eresco
Tarmudji, T. (2001). Memahami pajak dan perpajakan .Semarang: Unnes
Undang-Undang no 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antra pemerintah pusat dan pemetintah daerah.
Undang-Undang  no  33  tahun  2004 mengatur  perimbangan  keuangan  antra  pemerintah pusat dan pemetintah daerah
Widjaja.  (2003). Otonomi  Daerah  dan  Daerah  Otonomi .  Jakarta  :  P.T.  Raja  Grafindo Persada.
Diterbitkan oleh:
Universitas Wiralodra Jln. Ir. H. Juanda Km 3 Indramayu, Jawa Barat
P-ISSN 1693-7945, E-ISSN : 2622-1969
Widodo,  P.A.  (2010). Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Untuk  Para  Praktisi. Jakarta:  Mitra Wacana Media.
Yani, A. (2013). Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Indonesia, Edisi Revisi. Jakarta : P.T. Raja Grafindo Persada. Universitas Tanjungpura, Pontianak