DOI: https://doi.org/10.38035/jmpis.v2i2 Received: 25 April 2021 , Revised: 25 Juni 2021, Publish: 6 Juli 2021

## FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENCEGAHAN DAN UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI
Fabianus Wahyu Tri Buana Pustha 1 , Alfiansyah Fauzan 2
1) Teknik Industri Universitas Mercubuana
2) Teknik Industri Universitas Mercubuana
Korespondensi Penulis: Fabianus Wahyu Tri Buana Pustha 1
Abstrak: Korupsi  atau  rasuah  (bahasa  Latin:  corruptio  dari  kata  kerja  corrumpere  yang bermakna  busuk,  rusak,  menggoyahkan,  memutarbalik,  menyogok)  adalah  tindakan  pejabat publik,  baik  politisi  maupun  pegawai  negeri,  serta  pihak  lain  yang  terlibat  dalam  tindakan  itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada  mereka  untuk  mendapatkan  keuntungan  sepihak.  Terdapat  beberapa  teori  mengenai mengapa korupsi dapat terjadi, namun pada jurnal ini mengambil dasar dari teori willingness and opportunity.  Pada  teori  ini,  korupsi  terjadi  disebabkan  oleh  adanya  kesempatan  dan  niat  dari orang itu sendiri.
Kata kunci : Korupsi

## PENDAHULUAN
Secara  umum, pengertian  korupsi adalah  suatu  tindakan  penyalahgunaan  jabatan  atau wewenang  yang  dilakukan  oleh  seorang  pejabat  demi  mendapatkan  keuntungan  pribadi. Pendapat  lain  mengatakan  definisi  korupsi  adalah  suatu  perilaku  tidak  jujur  atau  curang  demi keuntungan  pribadi  oleh  mereka  yang  berkuasa,  dan  biasanya  melibatkan  suap.  Korupsi  dapat juga  didefinisikan  sebagai  suatu  tindakan  penyalahgunaan  kepercayaan  yang  dilakukan seseorang terhadap suatu masalah atau organisasi demi untuk mendapatkan keuntungan
Perppu dapat disebut regulasi yang dikorupsi karena dibuat untuk tujuan tidak mencegah korupsi  dan  melemahkan  dari  sisi  kewenangan  aparat  penegak  hukum  (KPK,  Kepolisian,  dan Kejaksaan). Sejak berabad lalu, para ahli telah mengemukakan bahwa penyebab korupsi karena lemahnya  regulasi/hukum  dan  manusia  yang  tidak  berintegritas.  Mestinya  regulasi  yang  baik adalah  yang  mencegah  orang  berbuat  tidak  jujur,  menyimpang  dan  merugikan  sekaligus menindak  bila  kebablasan.  Terkait  penggunaan  keuangan  negara  harus  menjadi  perhatian pembuat  regulasi,  sebab  dalam  regulasi  yang  bagus  sekalipun,  korupsi  masih  sangat  mungkin terjadi apalagi regulasi yang kualitas anti-korupsinya buruk.
Suatu teori yang bernama teori willingness and opportunity to corrupt menyatakan bahwa korupsi  terjadi  jika  terdapat  kesempatan/peluang  (kelemahan  sistem,  pengawasan  kurang,  dan sebagainya) dan niat/keinginan (didorong karena kebutuhan/keserakahan). Teori ini memberikan cukup  gambaran  peluang  korupsi  yang  dibuka  dari  Perppu  dapat  saja  menguatkan  niat  orang untuk korupsi.

## Pengertian Korupsi
Dikutip dari Say No to Korupsi (2012) karya Juni Sjafrien Jahja, kata korupsi dari bahasa Latin corruptio atau corruptus yang berasal dari bahasa Latin yang lebih tua corrumpere. Istilah korupsi  dalam  bahasa  Inggris  corruption  dan  corrupt,  dalam  bahasa  Perancis  corruption  dan dalam bahasa Belanda corruptie yang menjadi kata korupsi dalam bahasa Indonesia.
Henry  Campbell  Black  dalam  Black's  Law  Dictionary  menjabarkan  korupsi  adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud memberikan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas dan hak orang lain. Perbuatan seorang pejabat atau seorang pemegang kepercayaan yang  secara  bertentangan  dengan  hukum,  secara  keliru  menggunakan  kekuasaannya  untuk mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, bertentangan dengan tugas dan hak orang lain.
Dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI)  dijelaskan  tentang  pengertian  istilah korup  (kata  sifat)  dan  korupsi  (kata  benda).  Korup  adalah  buruk,  rusak,  busuk.  Arti  lain  korup adalah  suka  memakai  barang  (uang)  yang  dipercayakan  kepadanya;  dapat  disogok  (memakai kekuasannya  untuk  kepentingan  pribadi).  Mengkorup  adalah  merusak,  menyelewengkan (menggelapkan)  barang  (uang)  milik  perusahaan  (negara)  tempat  kerjanya.  Korupsi  adalah penyelewengan  atau  penyalahgunaan  uang  negara  (perusahaan  dan  sebagainya)  untuk keuntungan  pribadi  atau  orang  lain.  Mengkorupsi  adalah  menyelewengkan  atau  menggelapkan (uang dan sebagainya).
Menurut  Kamus  Oxford,  korupsi  adalah  perilaku  tidak  jujur  atau  ilegal,  terutama dilakukan  orang  yang  berwenang.  Arti  lain  korupsi  adalah  tindakan  atau  efek  dari  membuat seseorang berubah dari standar perilaku moral menjadi tidak bermoral.
Berdasarkan  Undang-undang  Nomor  31  Tahun  1999,  korupsi  adalah  tindakan  setiap orang  yang  secara  melawan  hukum  melakukan  perbuatan  memperkaya  diri  sendiri  atau  orang lain  atau  suatu  korporasi  yang  dapat  merugikan  keuangan  negara  atau  perekonomian  negara. Korupsi  juga  diartikan  sebagai  tindakan  setiap  orang  yang  dengan  tujuan  menguntungkan  diri sendiri  atau  orang  lain  atau  suatu  korporasi.  Juga  menyalahgunakan  kewenangan,  kesempatan atau  sarana  yang  ada  padanya  karena  jabatan  atau  kedudukan  yang  dapat  merugikan  keuangan negara atau perekonomian negara.

## Penyebab Korupsi
1. Teori  Triangle  Fraud  (Donald  R.  Cressey)  Ada  tiga  penyebab  mengapa  orang  korupsi yaitu  adanya  tekanan  (pressure),  kesempatan  (opportunity)  dan  rasionalisasi (rationalization).
2. Teori GONE (Jack Bologne) Faktor-faktor penyebab korupsi adalah keserakahan (greed), kesempatan (opportunity), kebutuhan (needs) dan pengungkapan (expose).
3. Teori  CDMA  (Robert  Klitgaard)  Korupsi  (corruption)  terjadi  karena  faktor  kekuasaan (directionary)  dan  monopoli  (monopoly)  yang  tidak  dibarengi  dengan  akuntabilitas (accountability).
4. Teori  Willingness  and  Opportunity  Menurut  teori  ini  korupsi  bisa  terjadi  bila  ada kesempatan  akibat  kelemahan  sistem  atau  kurangnya  pengawasan  dan  keinginan  yang didorong karena kebutuhan atau keserakahan.
5. Teori  Cost  Benefit  Model  Teori  ini  menyatakan  bahwa  korupsi  terjadi  jika  manfaat korupsi yang didapat atau dirasakan lebih besar dari biaya atau risikonya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Korupsi
Menurut  Teori  Willingness  and  Opportunity,  korupsi  terjadi  karena  adanya  kemauan (willingness) dan kesempatan (opportunity).
• Kemauan
Kemauan  merupakan  faktor  internal  yang  berupa  pendorong  seseorang  melakukan korupsi  karena  kebutuhan  atau  keserakahan,  sedangkan  kesempatan  merupakan  faktor eksternal  yang  berupa  kelemahan  sistem  pengendalian  internal  atau  kurangnya pengawasan. Jika kedua hal tersebut terjadi secara bersamaan maka akan menyebabkan tindakan  korupsi  (Zachrie  &  Wijayanto,  2009)  Dari  sisi  internal,  manusia  sejak  lahir terlah memiliki sikap untuk mengutamakan diri sendiri atau selfish. Selfish merupakan awal  munculnya  sifat  greed  atau  serakah  yang  merupakan  akar  dari  mentalitas  korup (Suprayitno,  2011).  Keinginan  untuk  korup  merupakan  refleksi  dari  kualitas  moral masingmasing  individu.  Dari  sisi  reliabilitas,  upaya  pemberantasan  korupsi  yang menitikberatkan pada pembangunan moral saja sudah tidak reliabel. Selain berfluktuasi, kualitas moral seseorang dapat berubah secara drastis seiring dengan berjalannya waktu. Dari  sisi  eksternal,  kesempatan  merupakan  faktor  kedua  yang  memungkinkan  korupsi terjadi.
• Kesempatan
Kesempatan  tergantung  pada  kondisi  sistem  yang  ada.  Apabila  sistem  yang  sudah ada  lemah  maka  akan  banyak  peluang  terjadinya  korupsi,  sebaliknya  jika  sistem  yang tertata  dengan  baik  tidak  akan  terjadi  korupsi  (Andria  et  al.,  2020).  Upaya  menekan kesempatan  terjadinya  korupsi  bisa  dilakukan  dengan  memperbaiki  sistem,  misalnya dengan  menerapkan  sistem  yang  lebih  akuntabel.  Walaupun  sistem  memegang  peran penting  terutama  karena  sifatnya  yang  lebih  reliable,  akan  tetapi  tanpa  dukungan
individu yang bermoral tentunya hal ini akan sia-sia (Suprayitno, 2011). Pada penelitian penggunaan  teori  willingness  and  opportunity  to  corrupt  akan  berfokus  pada  faktor opportunity atau kesempatan yang diwujudkan dalam sistem pengendalian internal dan kapabilitas auditor internal.

## Dampak Korupsi
Korupsi  adalah  hal  yang  konstan  dalam  masyarakat  dan  terjadi  di  semua  peradaban. Korupsi  mewujud  dalam  berbagai  bentuk  serta  menyebabkan  berbagai  dampak,  baik  pada ekonomi  dan  masyarakat  luas.  Berbagai  penelitian  maupun  studi  komprehensif  soal  dampak korupsi  terhadap  ekonomi  dan  juga  masyarakat  luas  telah  banyak  dilakukan  hingga  saat  ini. Hasilnya, korupsi jelas menimbulkan dampak negatif. Di antara penyebab paling umum korupsi adalah  lingkungan  politik  dan  ekonomi,  etika  profesional  dan  moralitas,  serta  kebiasaan,  adat istiadat,  tradisi  dan  demografi.  Korupsi  menghambat  pertumbuhan  ekonomi  dan  memengaruhi operasi  bisnis,  lapangan  kerja,  dan  investasi.  Korupsi  juga  mengurangi  pendapatan  pajak  dan efektivitas berbagai program bantuan keuangan. Tingginya tingkat korupsi pada masyarakat luas berdampak  pada  menurunnya  kepercayaan  terhadap  hukum  dan  supremasi  hukum,  pendidikan dan  akibatnya  kualitas  hidup,  seperti  akses  ke  infrastruktur  hingga  perawatan  kesehatan.  Baca juga:  Pernah  Ada  Kasus  Korupsi,  Tasikmalaya  Tetap  Dapat  Bantuan  Keuangan  Tertinggi  di Jabar Secara ringkas, dampak masif korupsi dapat dirasakan dalam berbagai bidang antara lain : Dampak  ekonomi  Dampak  sosial  dan  kemiskinan  masyarakat  Dampak  birokrasi  pemerintahan Dampak  politik  dan  demokrasi  Dampak  terhadap  penegakan  hukum  Dampak  terhadap pertahanan dan keamanan Dampak kerusakan lingkungan

## Jenis-jenis Korupsi
1. Merugikan keuangan negara;
Ketentuan  mengenai  tindak  pidana  korupsi  jenis  ini  diatur  dalam  Pasal  2  dan  3  UU Nomor  31  tahun  1999  juncto  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001.  Disebutkan bahwa,  segala  sesuatu  yang  merugikan  negara  baik  langsung  maupun  tidak  langsung termasuk  kategori  perbuatan  korupsi.  Contohnya  adalah  penggunaan  fasilitas  yang diberikan negara untuk pejabat ataupun pegawai negeri sipil, termasuk tentara dan polisi, tetapi  dipergunakan  untuk  urusan  pribadi  yang  tidak  ada  sangkut  pautnya  dengan pekerjaan. Fasilitas mobil dinas dari negara adalah fasilitas yang kerap digunakan untuk urusan pribadi keluarga sehingga hal ini dapat digolongkan sebagai korupsi.
2. Suap-menyuap;
Suap  sangat  populer  sebagai  upaya  memuluskan  ataupun  meloloskan  suatu harapan/keinginan/kebutuhan  si  penyuap  dengan  memberi  sejumlah  uang.  Aksi  suap banyak  dilakukan  para  pengusaha  dan  dianggap  sebagai  aksi  yang  umum  melibatkan pejabat  publik  ketika  menjalankan  bisnis.  Setidaknya  itulah  yang  terungkap  dari  Indeks Pemberi  Suap  (Bribery  Payers  Index)  2011  yang  dirilis  Transparency  International. Indeks  tersebut  dibuat  berdasarkan  survei  terhadap  3.016  pebisnis  eksekutif  dari  30
negara-negara maju dan berkembang, termasuk Indonesia, ketika mereka berbisnis di luar negeri. Ironisnya pebisnis Indonesia masuk empat besar dalam survei tersebut.
3. Penggelapan dalam jabatan;
Pelaku  korupsi  jenis  ini,  tentu  mereka  yang  memiliki  jabatan  tertentu  atau  kewenangan tertentu  di  dalam  pemerintahan.  Dengan  jabatannya  sang  pelaku  menggelapkan  atau membantu  orang  lain  menggelapkan  uang  atau  surat  berharga  milik  negara  sehingga menguntungkan  dirinya  atau  orang  lain.  Hal  ini  termasuk  unsur-unsur  yang  memenuhi tindak pidana korupsi seperti yang dimaksud Pasal 8 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001.
4. Pemerasan;
Seperti yang terjadi di bagian awal tulisan, pemerasan memang termasuk salah satu jenis tindak  pidana  korupsi.  Seperti  yang  disangkakan  pada  mantan  40  KAPITA  SELEKTA DAN  BEBAN  BIAYA  SOSIAL  KORUPSI  Catatan:  menteri  tadi,  pada  tipikor  ini, seorang  pejabat  negara  atau  pegawai  negeri  memiliki  kekuasaan  dan  kewenangan,  lalu dia  memaksa  orang  lain  untuk  memberi  atau  melakukan  sesuatu  yang  menguntungkan dirinya, perbuatannya dianggap korupsi.
5. Perbuatan curang;
Seperti  juga  pemerasan,  tak  banyak  publik  tidak  mengetahui  bahwa  perbuatan  curang juga  termasuk  tindak  pidana  korupsi.  Misalnya  saja,  pemborong  proyek  curang  terkait dengan  kecurangan  proyek  bangunan  yang  melibatkan  pemborong  (kontraktor),  tukang, ataupun toko bahan bangunan. Mereka dapat melanggar Pasal 7 ayat (1) huruf a UU No. 31  Tahun  1999  jo.  UU  No.  20  Tahun  2001  dengan  ancaman  penjara  maksimal  7  tahun atau denda maksimal Rp350 juta.
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan;
Tindak  pidana  korupsi  jenis  ini  diatur  dalam  Pasal  12  huruf  i.  Benturan  kepentingan tersebut, juga dikenal sebagai conflict of interest. Benturan kepentingan ini terkait dengan jabatan  atau  kedudukan  seseorang  yang  di  satu  sisi  ia  dihadapkan  pada  peluang menguntungkan dirinya sendiri, keluarganya, ataupun kroni-kroninya.
7. Gratifikasi.
Gratifikasi merupakan jenis tindak pidan korupsi yang “sangat dekat” dengan keseharian masyarakat.  Bahkan  saking  dekatnya,  sampai-sampai  banyak  public  tidak  sadar  kalau gratifikasi termasuk salah satu jenis tindak pidana korupsi.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Tindak  pidana  korupsi  telah  merusak  sendi-sendi  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara. Perbuatan kotor yang dilakukan para penyelenggara negara dan pejabat negara itu bahkan lebih besar;  yakni  terampasnya  hak-hak  rakyat  dan  masyarakat  luas,  hak  menikmati  pembangunan, hak  hidup  layak  karena  mereka  dililit  kemiskinan,  hak  mendapat  pendidikan  yang  ideal,  dan bahkan  hak-hak  dasar  hidup  lainnya  yang  mestinya  didapatkan  siapa  pun.  Tapi  karena  korupsi
yang makin merajalela, semua itu nyata di depan mata kita. Dan mirisnya, kondisi itu terjadi di negeri kita tercinta: Indonesia.

## Saran
Seharusnya  siapapun  yang  korupsi  anggaran  bencana  dihukum  seberat-beratnya. Meskipun  dari  sisi  regulasi  ada  celah  korupsi,  tetapi  sekiranya  tidak  ada  satupun  orang  yang mencoba  mengambil  untung  dari  kemalangan  regulasi  tersebut.  Sekali  lagi,  karena  ini  soal kemanusiaan, maka yang dikedepankan adalah hati untuk melayani. Jika sampai di persidangan DPR,  menurut  hemat  Penulis  sebaiknya  Perppu  ini  ditolak  saja  sehingga  ketentuan  bencana dalam UU Tipikor tetap berlaku efektif.

## DAFTAR RUJUKAN
https://aclc.kpk.go.id/wp-content/uploads/2018/05/buku-kapita-selekta.pdf https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ea642ce88d6d/antikorupsi-di-tengah-bencana- covid-19-oleh--korneles- materay?page=3#:~:text=Suatu%20teori%20yang%20bernama%20teori,didorong%20kare na%20kebutuhan%2Fkeserakahan).