## PANDANGAN PEMILIH PEMULA TERHADAP PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA
(Kajian terhadap pandangan siswa SMA Pangudi Luhur Van Lith Muntilan terhadap Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden)

## Y. Hartono
E. Mery Christian Putri

## INTISARI
Penelitian ini hendak menganalisis bagaimana Pandangan Pemilih PemulaTerhadap Pemilihan Umum Di Indonesia.
Penelitian ini adalah penelitian juridis empiris yang hendak mengamati dan menganalisis  pandangan pemilih pemula terhadap pemilu lagislatif dan pemilu presiden. Responden yang dimintakan pandangan adalah seluruh siswa yang baru pertama kali memiliki hak pilih karena telah memenuhi syarat dari segi usia.
Mendasarkan pada analisis, dapat disimpulkan bahwa; sebagian besar siswa memahami bahwa pemilihan umum dengan segala aspek-aspeknya dalam rangka memilih anggota legislatif dan presiden pada tahun 2014 ini merupakan sarana demokrasi dengan alasan-alasan yang menunjukkan aspek-aspek penting dalam negara demokrasi. Sebagian besar siswa juga memandang bahwa anggota legislatif (DPR, DPD dan DPRD) dan presiden yang ada sekarang belum mampu melaksanakan tugas dan fungsinya seperti yang diharapkan. Meskipun demikian, sebagian besar siswa yang semuanya adalah pemilih pemula memastikan akan menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum legislatif maupun pemilihan umum presiden (66,86%) yang jumlahnya bisa bertambah mengingat masih ada 16.87 % yang belum menentukan pilihan.
Rekomendasi yang dapat diberikan, adalah bahwa perlu dilakukan pendidikan politik secara lebih intensif di kalangan siswa, utamanya di SMA Pangudi Luhur Van Lith, baik secara formal melalui pelajaran di kelas, maupun secara informal dengan  pembelajaran ke lembaga-lembaga legislatif  atau mendatangkan praktisi sehingga  siswa mengetahui secara empiris kinerja wakil-wakil rakyat guna mendapatkan pemahaman dan gambaran yang lebih faktual. untuk meningkatkan kinerjanya pada penyelenggaraan pemilu yang akan datang, khususnya pada tahap pendaftaran pemilih dan penentuan pemilih tetap, sehingga tidak menghilangkan hak konstitusional warga negara dalam menggunakan hak pilihnya. Hal ini sangat penting untuk mewujudkan legitimasi yang kuat bagi wakil rakyat atau presiden terpilih
Kata Kunci: Pandangan, Pemilih Pemula, Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden

## PENDAHULUAN
Indonesia adalah Negara hukum yang demokratis. Alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia secara tegas menyatakan bahwa”……… maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Kata berkedaulatan rakyat secara implisit menunjukkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara  demokrasi.
Prinsip sebagai negara demokrasi dipertegas dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Prinsip negara hukum dan negara demokrasi pada dasarnya merupakan salah satu tuntutan dari reformasi, yang kemudian ditindak lanjuti dengan dilakukannya amandemen UUD 1945. Dalam prinsip negara demokrasi,  negara harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Salah satu syarat yang harus melekat di dalam negara demokrasi  adalah adanya pemilihan umum yang prinsip- prinsipnya telah dijamin konstitusi: sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 22 E ayat (1), bahwa  Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas,  rahasia,  jujur, dan adil setiap lima  tahun sekali. Di dalam ayat (2) dinyatakan bahwa pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Salah satu hak warga negara dalam kehidupan berdemokrasi adalah hak untuk memilih wakil-wakil rakyat, baik dalam pemilihan anggota legislatif, pemilihan presiden Presiden, hak memilih adalah perwujudan dari hak asasi manusia, yaitu hak untuk menyatakan pendapat. Dalam menggunakan hak untuk memilih wakil-wakil rakyat, diperlukan kesadaran politik setiap warga negara. Untuk menumbuhkan kesadaran politik dibutuhkan kedewasaan politik. Kedewasaan politik akan tumbuh apabila  warga negara mendapatkan pendidikan politik yang memadahi. Melalui  kedewasaan politik ini, warga negara dalam menggunakan hak pilihnya diharapkan mendasarkan pada pertimbangan yang rasional, bukan pertimbangan yang bersifat emosional.
Warga negara yang sudah dewasa paling sedikit memiliki pengalaman dalam  menggunakan hak  pilihnya   beserta dinamika politik yang terjadi dalam masyarakat yang melatarbelakanginya dalam menggunakan hak pilihnya. Demikian juga, warga negara yang telah beberapa kali menggunakan hak pilihnya memiliki pengalaman, bagaimana kinerja wakil- wakil rakyat, baik di legislatif  maupun eksekutif hasil pilihan mereka.
Berbeda halnya dengan warga negara yang merupakan pemilih pemula yang baru  pertama kali menggunakan hak pilihnya sehingga belum pernah memiliki pengalaman dalam menggunakan hak pilih. Pertimbangan- petimbangan yang digunakan sebagai
dasar menentukan pilihan dalam pemilihan  umum tentu bervariasi. Terlepas dari apa yang menjadi pertimbangan dalam menggunakan hak pilih, khusus bagi pemilih pemula pemahaman terhadap pemilihan umum sebagai sarana demokrasi tentu bisa berbeda-beda. Banyak faktor yang mempengaruhi  pandangan tersebut, seperti faktor pendidikan, lingkungan sosial budaya, dan faktor-faktor lainnya. Di samping itu, informasi- informasi yang diperoleh pemilih pemula tentang pemilu, baik melalui media, melalui proses belajar mengajar bagi siswa dari pengajarnya, melalui organisasi kemasyarakatan,melalui partai politik dalam pendidikan politik yang diberikan, atau melalui pengamatan para siswa terhadap proses pemilihan umum yang telah terlaksana, maupun pengamatan terhadap kinerja pejabat-pejabat publik (Presiden, anggota legislatif) yang terpilih akan memberikan gambaran yang mungkin lebih lengkap.
Pemahaman tentang pemilihan umum bagi pemilih pemula sedikit banyak akan mempengaruhi ketika mereka menggunakan hak pilihnya. apakah dengan sadar menggunakan hak pilihnya, karena ikut-ikutan atau bisa jadi mereka tidak menggunakan hak pilihnya.
Pada tahun 2014, akan dilaksanakan dua peristiwa penting dalam mewujudkan demokrasi, yaitu pemilihan  umum untuk memilih anggota legislative, baik anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan
Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta pemilihan umum  Presiden dan  Wakil  Presiden. Bagi pemilih pemula, penggunaan hak pilih dalam pesta  demokrasi tersebut merupakan peristiwa politik yang sangat penting, sekaligus sebagai perwujudan hak asasi warga negara.
Kualitas hasil pemilihan umum akan tergantung pada sejauh mana kesadaran warga negara dalam menggunakan hak pilihnya dengan pertimbangan- pertimbangan yang rasional. Hal ini akan dipengaruhi oleh pemahaman terhadap hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang sangat dipengaruhi oleh pendidikan politik yang diterimanya.
Siswa SMA Pangudi Luhur van Lith Muntilan sebagai salah satu komponen masyarakat yang baru pertama kali memiliki dan akan menggunakan hak pilih tentunya memiliki pandangan tersendiri terhadap pemilihan umum di Indonesia, khususnya dalam pemilihan Presiden/Wakil  Presiden dan anggota legisltatif. Meskipun dididik dalam sekolah yang berasrama, karena latar belakang keluarga, sosial budaya yang tidak sama dimungkinkan pula memiliki pandangan yang berbeda.
Atas dasar itulah maka perlu dilakukan penelitian terkait pandangan siswa  SMA Pangudi Luhur Van Lith Muntilan yang merupakan pemilih pemula terhadap pemilihan umum di Indonesia. Sesuai dengan tahun 2014 sebagai tahun politik, maka dalam penelitian ini dikhususkan pada pemilihan  umum anggota legislatif
dan pemilihan umum presiden/wakil presiden.
Berbicara tentang pemilihan umum tidak bisa dilepaskan dari persoalan demokrasi sebagai prinsip dasar penyelenggaraan negara. Sesuai dengan pengertian  demokrasi yang secara etimologis berarti pemerintahan/ kekuasaan rakyat, maka peranan rakyat sebagai pemilik kedaulatan diwujudkan dalam keikutsetaannya dalam pemilu. Beberapa pandangan tentang demokrasi akan selalu menempatkan rakyat pada kedudukan yang utama.

## 1. Pengertian demokrasi
Pengertian demokrasi dalam tinjauan bahasa (etimology) baik asal kata maupun asal bahasanya adalah gabungan dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu “Demos” yang berarti rakyat atau penduduk suatu wilayah, dan “Cratein” atau “ Cratos ” yang berarti pemerintahan atau pemerintahan/ otoritas, sehingga demokrasi sederhananya mengandung arti berarti pemerintahan rakyat atau kedaulatan / otoritas rakyat. 1 . Menurut Plamenatz demokrasi berarti ‘ government by person freely by and responsible to the governed ” 2 . Pengertian  demokrasi yang sangat terkenal sebagaimana dikemukakan
1 Ruslan  Abdulgani, Beberapa Catatan tentang Pengamalan Pancasila dengan Penekanan kepada  Tinjauan  Sila  ke-4  yaitu Demokrasi Pancasila, dalam Demokrasi Indonesia Tinjauan  Politik,  Sejarah,  Ekonomi-Koperasi dan Kebudayaan, (Yogyakarta : Yayasan Widya Patria,1995), hlm.1.
2 Sukarna , Demokrasi  versus  Anarkhi,  Alumni,
(Bandung: 1981,hlm.2.
oleh  Presiden Abraham Lincoln dalam Pidato Gettysburg tahun 1983 seperti dikutip dalam Majalah Demokrasi yang dikeluarkan oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. memandang demokrasi sebagai bentuk pemerintahan dari suatu kolektifitas yang memerintah diri sendiri, dalam hal mana sebagian besar anggota-anggotanya turut mengambil bagian baik langsung atau tidak langsung dan dimana terjamin kemerdekaan rohani dan persamaan buat hukum 3 . Adapun International Commission of Juris yang menyebut (negara) demokrasi dengan istilah The Represntative Government mengartikan sebagai “ a government deriving its power and authority from the people which and authority are axerciced through representative freely chosen and responsible to them ” 4 .  Dalam pelaksanaannya  demokrasi memiliki salah satu sendi pokok yaitu “ selection of public officers in meaningful way by the people ” 5 Dengan demikian semakin jelas bahwa persoalan demokrasi tidak dapat dapat dilepaskan dari pemilihan umum, sebagaimana juga dikemukakan oleh Henry B. Mayo  bahwa “ A democratic political system is one in which public politicies are made on a majority based, by representatives subject to effective
3 W.A.  Bonger,  Problemen  der  Democratie  een Sosioligische Studies ,  terjemahan  LM.  Sitorus, (Djakarta: Jajasan Pembangunan, 1952, hlm.32.
4 Sri  Soemantri, Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945, (Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 1989) , hlm.12.
5 Sri Soemantri, Opcit , hlm.16.
popular control at periodic elections wich are conducted on principle of political equality and under conditions of political freedom ” 6 . Indonesia merupakan negara yang mendasarkan kedaulatannya atas dasar kedaulatan rakyat disamping atas dasar kedaulatan hukum. Hal ini dapat dilihat pada ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD NKRI Tahun 1945 sebelum perubahan, “Kedaulatan ialah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat” dan bandingkan dengan Pasal 1 ayat (2) UUD NKRI Tahun 1945 setelah perubahan “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang- Undang Dasar”.
Ruslan Abdulgani mengutip dari buku Sejarawan Yunani Thucidides “ History of the Peloponnesian War ” yang juga mengutip ucapan beberapa negarawan dan ilmuwan Yunani memberikan penjelasan tentang arti materiil dari demokrasi, diantaranya: 7
1. Pericles,  “ Our constitution is named a democracy because it is in the hands not of the few, but of the many ” (Konstitusi kita dinamakan demokrasi, karena kekuasaan tidak ditangan segolongan kecil, tapi ditangan banyak rakyat).
2.  Athenagores, “ I say first, that the word demos, or people, include the whole state, oligarchy only a part; next, that if the best guardians
6 Moh. Mahfud MD, Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia , Yogyakarta, Liberty, 1993), hlm.19.
7 Abdulgani, op.cit., hlm.2.
of property are the right, and the best counselors the wise, none can hear and decide so well as the many; and that all these talents, severally and collectively, have their just place in a democracy ” (Bagi saya, pertama, kata demos atau rakyat mencakup seluruh negara,  oligarki hanya sebagian. Kedua, apabila orang-orang kaya adalah penjaga yang terbaik bagi harta milik, dan orang-orang arif pandai adalah penasehat- penasehat terbaik, tapi tidak ada yang mengalahkan orang banyak dalam kearifan mendengar dan memutuskan. Semua kepandaian, bakat, dan akal budi itu, secara sendiri-sendiri dan kolektif, mempunyai tempat yang adil wajar dalam demokrasi).
Herts dalam bukunya Political Realism and Political Idealism sebagaimana dikutip oleh Sukarna dalam buku Sistem Politik, menyebutkan bahwa “ Democracy is a form of government in which no one member, has political prerogative over any other. Government thus the rule of all over all in the common, as opposed to the individual or separate group interest), 8 yang berarti bahwa “Demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana tidak satu orangpun anggota (rakyat/ kelompoknya), mempunyai hak prerogatif politik terhadap anggota (rakyat/kelompoknya) lainnya. Pemerintahan adalah dilakukan
dengan  aturan oleh keseluruhan anggota (rakyat/kelompoknya) untuk keseluruhan masyarakat, sebagai suatu penentangan terhadap kepentingan perseorangan atau kelompok terpisah.
Josefh A. Schmeter menyebutkan, “demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai suatu keputusan politik dimana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk menentukan dan memutuskan dengan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat”, sedangkan Sidney Hook, menyebutkan “demokrasi sebagai bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa”, adapun Philippe C. Schmiiter dan Terry Lynn Karl menyebutkan bahwa “demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan dimana pemerintah dimintai pertanggungjawaban atas tindakan- tindakan mereka di wilayah publik oleh warga negara, yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerjasama para wakil mereka yang telah terpilih”. 9
Pendapat lain menyebutkan bahwa demokrasi bukan sebagai suatu jenis organisasi, tetapi sebagi suatu keadaan tertentu dari kemakmuran, bukan sebagai cara memproduksi, tetapi sebagai suatu hasil produksi. Menurut Braybroooks,  demokrasi adalah hasil
9 U.  Ubaidillah, “ Pendidikan  Kewarganegaraan :  Demokrasi,  HAM,  dan  Masyarakat  Madani, Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2000 hlm : 162
dari segala sesuatu yang diinginkan: “ personal right, human welfare, collective preference” . Ini adalah juga konsepsi marxis-leninis dari demokrasi. Suatu perekonomian seperti perekonomian Soviet disebut demokrasi rakyat, karena produksi dianggap mengabdi pada seluruh rakyat. 10
Berdasarkan beberapa pengertian yang dipaparkan di atas, penulis mencoba menarik kesimpulan mengenai pengertian demokrasi, yaitu rakyat sebagai pemegang kekuasaan, pembuat dan penentu keputusan dan kebijaksanaan tertinggi dalam penyelenggaran negara dan pemerintahan serta pengontrol terhadap pelaksanaan kebijakannya baik yang dilaksanakan secara langsung oleh rakyat atau mewakilinya melalui lembaga perwakilan. Karena itu negara yang menganut sistem demokrasi diselengarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat mayoritas serta tidak mengesampingkan rakyat minoritas.
Moh. Mahfud MD menyatakan bahwa negara yang menganut asas demokrasi, maka kekuasaan pemerintah berada di tangan rakyat. Pada negara yang menganut asas demokrasi ini didalamnya mengandung unsur; pemerintahan dari rakyat ( government of the people ), pemerintahan oleh rakyat ( government by the people ), dan pemerintahan untuk rakyat ( government for the people ). 11
10 Doel,  J,  van  den  alih  bahasa  R.L.L  Tobing, Demokrasi dan Teori Kemakmuran, Jakarta: GeloraAksara Pratama, 1998, hlm . 11.
11 Moh.  Mahfud  MD , Hukum dan Pilar-pilar
Tidak ada satupun Negara yang menyebut dirinya sebagai Negara demokrasi yang tidak menggunakan pemilu sebagai instrument dalam mewujudkan demokrasinya. Demikian juga, sebagus apapun sebuah pemerintahan dirancang, ia tidak bisa dianggap demokratis kecuali para pejabat yang memimpin pemerintahan itu dipilih secara bebas oleh warga Negara dalam cara yang terbuka dan jujur untuk semuanya. 12

## 2.  Pemilu di Indonesia
Sehubungan dengan pemilihan umum, Harris G. Warren. et all mengatakan bahwa” election are the occasions when citizens choose their officials and decide what they want the government to do. In making these decisions, citizens determine what right they  to have and  keep 13 . Dengan perkataan lain, pemilihan umum merupakan kesempatan bagi para warga negara (rakyat) untuk memilih pejabat- pejabat pemerintah dan memutuskan apa yang rakyat inginkan untuk dikerjakan oleh pemerintah. Dan dalam membuat keputusan itu warga negara menentukan apakah yang sebenarnya mereka inginkan untuk dimiliki.
Berkaitan dengan pemilihan umum itu pula, A. Sudiharto Djiwandono mengatakan bahwa;
Demokrasi, Yogyakarta:  Gama  Media,  1999, hlm: 8
12 Melviv  J.  Vrofsky, Prinsip-prinsip Demokrasi, Demokrasi, Departemen  Luar  Negeri  Amerika Serikat, tanpa tahun, hlm 2.
13 Haryanto,  Partai  Politik  Suatu  Tijauan  Umum, Liberty, Yogyakarta, 1984,hlm 81
Pemilihan  umum adalah sarana demokrasi yang penting. Ia meru- pakan perwujudan nyata keikut- sertaan rakyat dalam kehidupan kenegaraan. Oleh karena itu pe- miliham  umum sering kali dija- dikan ukuran sejauh mana kadar demokrasi dari suatu negara yang mengaku dirinya sebagai negara demokrasi. Setiap pengamat se- lalu ingin mengetahui apakah pe- milihan  umum itu benar-benar dilaksanakan secara bebas dan rahasia, tanpa tekanan dari pihak manapun, dan diorganisir secara baik dan bersih, sehingga hasilnya benar-benar mencerminkan as- pirasi yang hidup dalam masyara- kat. Berapa banyak pemilih yang menggunakan haknya juga bisa dijadikan ukuran sejauh mana tingkat kesadaran rakyat akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara atau tingkat kesada- ran politik warga negara 14 .
Sejak kemerdekaan sampai dengan tahun 2009 bangsa indonesia telah sembilan  kali menyelenggarakan pemilihan  umum, yaitu pada tahun 1955,  tahun 1971, tahun 1977, tahun 1982,  tahun 1987, tahun 1992, tahun 1997,  tahun 2004 dan terakhir tahun 2009. Semua pemilihan umum tersebut tidak diselenggarakan dalam situasi yang vacum, melainkan berlangsung didalam lingkungan yang turut menentukan hasil pemilihan umum tersebut. Dari pemilu yang telah dilaksanakan juga dapat diketahui adanya upaya untuk mencari  sistem pemilihan umum yang cocok untuk Indonesia.
14 A. Sudiarto Djiwandono. Pemilihan Umum dan Pendidkan  Politik , Analisa ,  Tahun  XII,  No.  3, Maret 1983, hlm 201.
a) Zaman  Demokrasi Parlementer (1945-1959) Pada masa ini pemilu dilaksanakan oleh kabinet Baharuddin Harahap pada  tahun 1955. Pada pemilu ini pemungutan suara dilakukan dua kali yaitu yang pertama untuk memilih anggota  DPR pada bulan September dan yang kedua untuk memilih anggota Konstituante pada bulan Desember. Sistem yang digunakan pada masa ini adalah sistem proporsional.
Dalam pelaksanaannya berlangsung dengan khidmat dan sangat demokratis tidak ada pembatasan partai-partai dan tidak ada usaha dari pemerintah mengadakan intervensi terhadap partai kampanye berjalan seru. Pemilu menghasilkan 27 partai dan satu perorangan berjumlah total kursi 257 buah. Namun stabilitas politik yang sangat diharapkan dari pemilu tidak terwujud. Kabinet Ali (I dan II) yang memerintah selama dua tahun dan yang terdiri atas koalisi tiga besar: Masyumi, PNI, dan NU ternyata tidak kompak dalam menghadapi beberapa persoalan terutama yang terkait dengan konsepsi Presiden Soekarno zaman Demokrasi Parlementer berakhir.

## b) Zaman  Demokrasi Terpimpin
(1959-1965)
Setelah pencabutan Maklumat Pemerintah pada bulan November 1945 tentang kebebasan untuk mendirikan partai,  Presiden Soekarno mengurangi jumlah partai menjadi 10 buah saja. Di zaman Demokrasi Terpimpin tidak diadakan pemilihan umum.

## c) Zaman  Demokrasi Pancasila (1965-1998)
Setelah runtuhnya rezim Demokrasi Terpimpin yang semi-otoriter, masyarakat menaruh harapan untuk dapat mendirikan suatu sistem politik yang demokrati dan stabil. Usaha yang dilakukan untuk mencapai harapan tersebut diantaranya melakukan berbagai forum diskusi yang membicarakan tentang sistem distrik yang masih baru bagi bangsa Indonesia.
Pendapat yang dihasilkan dari seminar tersebut menyatakan bahwa sistem distrik dapat mengurangi jumlah partai politik secara alamiah tanpa paksaan, dengan harapan partai-partai kecil akan merasa berkepentingan untuk bekerjasama dalam usaha meraih kursi dalam suatu distrik. Berkurangnya jumlah partai politik diharapkan akan membawa stabilitas politik dan pemerintah akan lebih berdaya untuk melaksanakan kebijakan-kebijakannya, terutama di bidang ekonomi.
Kegagalan dalam menyederhanakan sistem partai lewat sistem pemilihan umum, mendorong Presiden Soeharto mulai mengadakan beberapa tindakan untuk menguasai kehidupan kepartaian. Tindakan pertama yang dilakukan adalah mengadakan fusi diantara partai-partai, mengelompokkan partai-partai dalam tiga golongan yaitu Golongan Spiritual (PPP), Golongan Nasional (PDI), dan Golongan Karya (Golkar). Pemilihan umum tahun1977 diselenggarakan dengan menyertakan tiga partai, dalam perolehan suara terbanyak Golkar selalu memenangkannya.

## d)   Zaman Reformasi (1998- 2009)
Ada satu lembaga baru di dalam lembaga legislatif, yaitu DPD (Dewan Perwakilan Daerah). Untuk itu pemilihan umum anggota DPD digunakan Sistem Distrik tetapi dengan wakil banyak (4 kursi untuk setiap propinsi). Untuk pemilihan anggota DPR dan DPRD digunakan sistem proposional dengan stelsel daftar terbuka, sehingga pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung kepada calon yang dipilih. Dan pada tahun 2004, untuk pertama kalinya diadakan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung, bukan melalui MPR lagi.
Penyelenggaraan pemilihan umum untuk memilih anggota legislatif (DPR,DPD dan DPRD) maupun memilih Presiden/wakil presiden merupakan perwujudan dari prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 bahwa’ Kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan menurut UUD”

## METODE
Penelitian ini adalah penelitian juridis empiris yang hendak mengamati dan menganalisis pandangan pemilih pemula terhadap pemilu lagislatif dan pemilu presiden. Responden sebagai data primer  yang dimintakan pandangan adalah seluruh siswa yang baru pertama kali memiliki hak pilih karena telah memenuhi syarat dari segi usia. Jumlah responden 172 siswa, yang mayoritas adalah siswa kelas XII dan sebagian siswa kelas XI. Keseluruhan siswa yang merupakan
pemilih pemula ini, semuanya dijadikan sebagai responden. Data sekunder diperoleh melalui penelusuran undang- undang dan kepustakaan, baik yang berasal dari literatur maupun sumber informasi lain seperti melalui internet dan media massa. Data yang diperoleh dari penelitian ini dianalisis secara kuantitatif, dipadukan dengan analisisi kualitatif.

## HASIL DAN PEMbAHASAN
Responden yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah seluruh siswa yang telah memiliki hak pilih dan yang baru pertama kali menggunakan hak pilihnya. Siswa-siswa ini telah mendapatkan  pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dan pelajaran ekstra kulikuler wawasasn Kebangsaan, sehingga cukup memiliki pengetahuan dana pemahaman tentang hak dan kewajiban politik dalam Negara demokrasi Indonesia.  Dari keseluruhan responden responden laki-laki dan perempuan memiliki jumlah yang relatif seimbang. Hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut.

## Tabel 1
Jenis Kelamin Responden
n: 172 Laki-laki Perempuan Jumlah 88 84
Meskipun responden baru pertama kali memiliki hak pilih, tetapi karena semuanya adalah peserta didik yang relatif  lebih mudah memiliki akses mendapat informasi tentang pemilu
maka sebagian besar responden (98,84%) mengetahui bahwa pada tahun 2014 akan dilaksanakan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden. Demikian juga dari seluruh responden sebagian besar (98,26%) memahami akan arti asas pemiliu, yaitu Langsung, Umum, Bebas, Rahasia,Jujur dan Adil. Pemahaman yang diperoleh responden berasal dari berbagai sumber, sebagaimana terlihat dalam tabel 2:

## Tabel 2
Sumber pemahaman  tentang asas LUBER dan
JURDIL
No
Sumber Pengetahuan Jumlah 1 Membaca Buku 26 2 Media cetak/elektronik 14 3 Guru 99 4 Sumber lain 30 Jumlah 169 Besarnya persentase sumber pemahaman yang berasal dari guru yang lebih banyak dari sumber yang lain dapat dipahami karena hampir seluruh waktu bagi responden berada di lingkungan sekolah. Hal ini mengingat bahwa SMA Pangudi Luhur Van Lith adalah sekolah dengan model Boarding School yang memungkinkan intensitas komunikasi dengan guru relatif lebih tinggi. Di samping sistem pendidikan yang cukup berbeda dengan sekolah setingkat lainnya. Sumber lain sebagai referensi  memberikan pemahaman tentang makna asas pemilihan umum diperoleh antara lain melalui diskusi ilmiah atau kegiatan akademik yang
melibatkan nara sumber dari luar, baik dari akademisi maupun praktisi.

## Sebagaimana dinyatakan oleh
International Commission of Jurist bahwa salah satu syarat sebagai negara demokrasi adalah pemilihan umum yang bebas. Melalui pemilihan umum, rakyat sebagai pemilik kedaulatan yang menentukan pemimpin negara baik di lembaga legislatif maupun eksekutif. Hal ini sesuai dengan makna demokrasi sebagai kekuasaan/pemerintahan oleh rakyat. Mendasarkan pada pendapat responden, bahwa sebanyak 141 responden (81,97 %) setuju bahwa pemilihan  umum merupakan sarana dalam mewujudkan demokrasi, sedangkan sebanyak 31 responden (18.03%) menyatakan tidak setuju. Adapun alasan megapa pemilu adalah saran demokrasi terlihat dalam tabnel 3:

## Tabel 3
Alasan bahwa pemilu  adalah sarana
demokrasi No Alasan Jumlah 1 Pemilu merupakan syarat demokrasi 4 2 Caleg terpilih/pres- iden merupakan representasi rakyat 56 3 Pemilu merupakan sarana mewujudkan hak-hak politik rakyat 27 4 Alasan lain 54 Jumlah 141
Alasan lain yang diberikan oleh responden adalah karena di samping Pemilu merupakan syarat  demokrasi,
caleg terpilih/presiden merupakan representasi rakyat, juga Pemilu merupakan sarana mewujudkan hak- hak politik rakyat. Alasan lain yang dikemukakan adalah, dalam pemilihan umum akan melibatkan rakyat dalam menentukan anggota legislatif dan presiden. Sehingga yang terpilih adalah sesuai dengan kemauan rakyat. Pemilihan  umum juga merupakan bentuk partisipasi rakyat dalam menentukan masa depan negara yang lebih baik dengan memilih orang- orang yang dipercaya dapat memajukan bangsa.
Adapapun yang tidak setuju bahwa pemilu bukan merupakan sarana demokrasi didasarkan pada alasan. Seperti tergambar dalam tabel 4:

## Tabel 4

## Alasan bahwa pemilu  bukan merupakan
sarana demokrasi No Alasan Jumlah 1 Pemilu tidak menghasilkan legislatif/Presiden yang memperhatikan kehendak rakyat
9 2 Pelaksanaan pemilu sering melanggar asas- asas pemilu 8 3 Tidak semua rakyat yang memiliki hak pilih terdaftar sebagai pemilih 1
4 Alasan lain 13 Jumlah 31
Seperti diketahui, sejak pemilu legislatif dan pemilihan umum Presiden
tahun 2004 dan tahun 2009, anggota legisltaif belum mampu menjalankan fungsinya secara optimal, dalam fungsi legislasi, target penyusunan undang- undang yang tidak tercapai, dalam fungsi pengawasan, kasus mafia pajak yang tidak menghasilkan Pansus Mafia Pajak karena faktor politis. Bahkan aktifitas anggota  DPR yang yang melakukan studi banding terhadap penyusunan undang-undang yang sebenarnya sudah tidak efektif lagi, dan hal-hal lainnya. Untuk responden yang memberikan alasan lain, didasarkan pada alasan yang meliputi kombinasi alasan nomor 1, nomor 2 dan nomor 3, juga terdapat alasan lain yaitu terdapat diskriminasi terutama terhadap golongan minoritas, juga didasarkan pada indikator bahwa golongan putih yang  semakin meningkat.
Hal ini tampaknya mempengaruhi pandangan responden terhadap pertanyaan, apakah pemilu telah menghasilkan legislator seperti yang diharapkan, di mana sebanyak 4 responden (2,33 %) menyatakan bahwa legislator  telah menghasilkan, sedangkan sebanyak 133 responden (77,33%) menyatakan pemilihan tidak menghasilkan legislator seperti yang diharapkan. Adapun sebanyak 35 responden (20,34%) menjawab tidak tahu. Adapun alasan bahywa pemilu tidak menghasilkan legislator seperti yang diharapkan tergambar pada tabel 5.
Tabel 5
Alasan bahwa pemilu tidak menghasilkan legislator seperti yang diharapkan
Alasan Jumlah 1 Calon Anggota leg- islatif tidak memi- liki kemampuan
yang memadahi 9 2 Anggota legislatif terpilih hanya me- mentingkan kepent- ingan partai/pribadi 52 3 Anggota legislatif terpilih tidak mam- pu menjalankan tu- gasnya 14
4 Alasan lain 58 Jumlah 133
Kenyataan menunjukkan bahwa, dalam proses penyusunan calon legislatif masih didasarkan pada kolusi dan nepotisme. Calon legislatif diajukan bukan berdasarkan pada kemampuan, tetapi berdasarkan pada kemampuan memberikan dana kepada pejabat partai, termasuk dalam menentukan nomor urut pencalonan. Responden yang menjawab dengan alasan lain memiliki jawaban yang beragam. Di samping karena alasan yang mencakup Calon Anggota legislatif tidak memiliki kemampuan yang memadahi, Anggota legislatif terpilih hanya mementingkan kepentingan partai/pribadi, dan Anggota legislatif terpilih tidak mampu menjalankan tugasnya, terdapat alasan lain seperti, banyaknya anggota legislatif yang terlibat kasus korupsi, kolusi dan nepotisme, tidak adanya konsistensi antara perkataan dan perbuatan, adanya
kasus anggota legislatif yang melakukan perbuatan asusila/melanggar etika/ moral, tidak memikirkan persoalan- persoalan negara secara menyeluruh. Wakil rakyat yang tidak merakyat dan cenderung hidup mewah, berorientasi pada uang, kekuasaan dan jabatan tanpa didukung kualitas yang memadai.
Pandangan responden di atas secara  umum tidak berbeda dengan pandangan responden terhadap harapan pada presiden. Terhadap pertanyaan apakah dalam pemilu Presiden telah menghasilkan  Presiden  seperti yang diharapkan, kabanyakan menjawab tidak. Sebanyak 23 responden (13,38 %) menyatakan bahwa Presiden terpilih sesuai dengan yang diharapkan. Sebanyak 108 responden (62,79%) memilih jawaban tidak sesuai dengan yang diharapkan. Sedangkan sebanyak 41 responden (23,83 %) menjawab tidak tahu. Terhadap jawaban responden bahwa Pemilihan umum Presiden tidak menghasilkan  Presiden  seperti yang diharapkan, juga memiliki alasan yang beragam. Alasan-alasan tersebut antara lain:
1.  presiden belum memperhatikan kalangan masyarakat menengah ke bawah
2. presiden belum memberikan perubahan pada masyarakat kecil
3. ada beberapa persoalan yang belum bisa ditanggulangi
4. presiden belum mampu memperbaiki kondisi kemiskinan, korupsi dan keamanan
5. presiden belum bisa membawa kemajuan
6.  presiden tidak bisa bersikap tegas dalam mengambil keputusan dan terlalu berpihak pada partai pendukungnya
7. presiden tidak mampu memberantas  korupsi, termasuk yang terjadi dalam partainya sendiri
8. presiden belum bisa merealisasikan apa yg sudah diprogramkan
9.  presiden belum bisa memberikan kesejahteraan bagi rakyat
10. presiden hanya melakukan politik pencitraan, tapi tidak bisa merealisasikan janjinya.
Alasan-alasan di atas pada dasarnya tidak lepas dari fakta yang terjadi, kebijakan menaikkan harga BBM, masih maraknya  korupsi baik yang terjadi di  lembaga-lembaga negara, partai politik, dan kolusi antara penguasa dan penguasa, seperti kasus Hambalang, kasus  korupsi import sapi, dan kasus- kasus lainnya.
Sebagai konsekuensi negara demokrasi, maka hak-hak rakyat untuk menyatakan pendapat harus mendapatkan jaminan untuk menyatakan pendapat. Hak ini salah satunya diwujudkan dalam hak menentukan pilihan ketika rakyat diberikan hak untuk memilih anggota legislatif atau memilih presiden. Sebagai pemilih pemula, memilih dalam pemilihan umum merupakan pengalaman politik pertama yang tentu sangat diharapkan oleh pemilik suara untuk diwujudkan. Meskipun sebagian
besar responden berpandangan bahwa selama ini tidak menghasilkan legislator dan presiden seperti yang diharapkan, tetapi sebagian besar mereka akan menggunakan haknya dalam pemilihan umum. Sebanyak 115 responden (66,86%) akan menggunakan haknya, sebanyak 28 responden (16,27%) tidak akan menggunakan haknya dan 29 responden (16.87%) menjawab tidak tahu atau belum memberikan keputusan.
Adapun alasan responden yang akan menggunakan hak pilihnya dapat dilihat dalam tabel 6.

## Tabel 12

## Alasan siswa yang akan menggunakan hak
pilihnya Alasan Jumlah 1 Karena sebagai pe- milih pemula dan ingin mengguna- kan hak pilih 28 2 Untuk menunjuk- kan sebagai warga negara yang ber- tanggung jawab
56 3 Sekedar  ikut-iku- tan 1
4 Alasan lain 20 Jumlah 115
Terlepas dari alasan dalam menggunakan haknya, mayoritas responden yang akan menggunakan haknya patut diberikan apresiasi. Hal ini menunjukkan kesadaran politik yang tinggi dalam menggunakan hak-hak demokrasinya. Kondisi ini tentu akan
meningkatkan terwujudnya demokrasi di negara ini.
Terkait dengan pilihan jawaban responden yang memilih dengan alasan sebagai pemilih pemula akan menggunakan haknya, sangat bisa dipahami. Pemilih pemula yang menggunakan hak politiknya untuk pertama kalinya merupakan pengalaman poilitik pertama yang pasti melekat pada setiap warga negara di negara demokrasi. Secara yuridis hal ini merupakan perwujudan bahwa seseorang sudah berhak untuk menggunakan hak politiknya untuk memilih. Secara sosiologis penggunaan hak pilih adalah merupakan bentuk pengakuan terhadap keberadaan seseorang sebagai warga negara yang secara inheren hak-hak dasar manusia. Secara  politis, penggunaan hak pilih merupakan bentuk keikutsertaan warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Alasan bahwa menggunakan hak pilih sebagai wujud untuk menunjukkan sebagai warga negara yang bertanggung jawab, yang jumlahnya paling banyak di antara seluruh responden yang akan menggunakan haknya perlu mendapatkan apresisasi. Hal ini menunjukkan tumbuhnya kesadaran politik. Di mana kesadaran politik akan tumbuh manakala ada kedewasaan politik dan kedewasaan politik akan tumbuh manakala ada pendidikan politik. Pendidikan politik telah dilaksanakan di SMA Van Lith melalui pendidikan kewarganegaraan maupun melalui pelajaran wawasan kebangsaan
yang dilakukan melalui metode Student Center Learning.
Responden yang memiliki alasan lain dalam menggunakan hak pilihnya memberikan alasan yang beragam. Alasan-alasan tersebut antara lain:
1. kewajiban sebagai warganegara yang menginginkan Indonesia yang lebih baik
2. adanya keyakinan bahwa perubahan harus dimulai dari pemilih
3. mencoba aktif dan terlibat dalam pesta demokrasi dan mewujudkan diri sebagai warga negara yang baik
4. memilih penentu kebijakan publik yang bisa menghargai negara
5.  suara rakyat menentukan nasib dan masa depan bangsa
Adapun alasan responden yang tidak akan menggunakan haknya dapat dilihat dalam tabel 7.

## Tabel 7
Alasan siswa yang tidak akan menggunakan hak pilihnya
Alasan Jumlah 1 Tidak yakin pemilu akan berlangsung secara demokratis - 2 Tidak yakin siapa- pun yang terpilih akan memperhati- kan aspirasi rakyat 5 3 Karena tidak terdaf- tar sebagai pemilih 8
4 Alasan lain 15 Jumlah 28
Sebanyak 5 responden memilih alasan tidak yakin siapapun yang terpilih akan memperhatikan aspirasi rakyat, sebanyak 8 responden karena tidak terdaftar sebagai pemilih, dan sebanyak 15 responden karena alasan lain. Yang menjadi keprihatinan adalah adanya alasan karena tidak terdaftar sebagai pemilih. Hal ini menunjukkan kinerja KPU yang belum optimal.
Alasan lain yang mendasari responden yang tidak akan menggunakan haknya antara lain:
1.  merasa enggan untuk memilih
2.  hanya buang-buang waktu
3.  belum punya KTP karena proses pembuatan e-ktp terlalu lama
4. tidak yakin pemilu akan berlangsung secara demokratis dan tidak yakin siapapun yang terpilih akan memperhatikan aspirasi rakyat
5. tidak yakin terhadap visi dan misi calon legislator dan calon presiden
6. tidak akan menggunakan hak pilih dari pada salah pilih
7. masih ada diskriminasi dalam pencalonan.
8. tidak yakin pemilu akan berlangsung jujur sehingga yang terpilih akan dapat menjalankan tugasnya
Warga negara yang tidak menggunakan haknya bisa disebut
golongan putih (golput). Golput dapat dikategorikan menjadi dua yaitu golput ideologis dan golput adminstratif. Responden yang golput adminstrastif tampak pada alasan belum memiliki KTP (tidak terdaftar), sedangkan golput ideilogis tampak pada alasan yang secara apriori merasa apatis terhadap penyelenggaraan pemilihan umum, seperti misalnya tidak yakin pemilu akan berlangsung secara demokratis dan tidak yakin siapapun yang terpilih akan memperhatikan aspirasi rakyat.
Dalam menggunakan haknya untuk memilih calon anggota legislatfif, pemilih tentu akan mendasarkan pada harapan-harapan tertentu. Dalam tabel 8 terlihat, sebanyak 7 responden (4,07 %) memilih kepandaian sebagai harapan bagi calon legislatif, sebanyak 30 responden (17,44) mengharapkan calon legisltaif tidak korup, sebanyak 22 responden (12,79%) mengaharapkan pada sikap kritis, dan 113 responden (65,70 %) mendasarkan pada harapan lain-lain.

## Tabel 8
Calon anggota legislatif yang diharapkan
N;
172
Hal-hal yang dihara- pkan Jumlah 1 Pandai 7 2 Tidak korup 30 3 Kritis 22 4 Lainnya 113 Jumlah 172
Mendasarkan pada tabel di atas menunjukkan bahwa, faktor kepandaian
bukan menjadi harapan utama bagi responden. Harapan yang dirasa cukup penting bagi responden adalah calon legislatif adalah  tidak korup dan kritis. Harapan ini bisa dipahami mengingat pengalaman sebelumnya di mana banyak anggota legislatif yang terkena kasus hukum karena korupsi. Bahkan  DPR merupakan salah satu lembaga yang dimasukkan sebagai lembaga yang paling korup. Demikian juga dengan sikap kritis anggota legislatif yang merupakan fungsi utama, yaitu fungsi pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.
Adapun harapan-harapan lainnya oleh responden antara lain:
1. kumulasi dari pandai, tidak korup dan kritis.
2.  memiliki hati nurani
3. transparan
4. peduli, jujur, sopan dan rendah hati
5.  kreatif dan bermoral
6.  bertanggung jawab terhadap tugasnya
7. berani melakukan perubahan untuk menjadi lebih baik
8.  aspiratif dan bijaksana
9. cerdas
10. tidak mementingkan partai/ pribadi
Demikian juga dalam menggunakan haknya untuk memilih calon presiden, pemilih tentu akan mendasarkan pada harapan-harapan tertentu. Dalam tabel 9 terlihat, sebanyak 7 responden
(4,07 %) memilih kepandaian sebagai harapan bagi calon presiden, sebanyak 30 responden (17,44) mengharapkan calon bersikap tegas, sebanyak 26 responden (15,11%) mengaharapkan calon presiden memiliki komitmen moral, dan 109 responden  (63,37 %) mendasarkan pada harapan lain-lain.

## Tabel 9
Calon  presiden yang diharapkan
N:
172 Alasan Jumlah 1 Pandai 7 2 Tegas 30 3 Memiliki  komitmen moral 26 4 lainnya 109 Jumlah 172
Mendasarkan pada tabel 9 menunjukkan bahwa, faktor kepandaian bukan menjadi harapan utama bagi responden. Harapan yang dirasa cukup penting bagi responden adalah calon harus tegas dan memiliki komitmen moral. Masalah ketegasan tentunnya harus diperjelas definisinya. Apakah tegas dalam arti berbicara keras atau tegas dalam arti sikap dalam mengambil keputusan tanpa dipengaruhi oleh pihak lain atau dalam arti yang lain. Komitmen moral sebagai harapan responden merupakan hal yang sangat bisa dipahami. Kenyataan menunjukkan bahwa, saat ini bangsa Indonesia sedang mengalami degradasi moral dalam semua tingkatan, kejadian-kejadian yang bertentangan dengan nilai-nilai
moral sering terjadi. Buya Syafi”i Ma’arif  mengatakan bangsa Indonesia sudah tidak lagi ada ditepi jurang, tetapi sudah ada di dasar jurang. Tingkat korupsi disemua bidang dan semua lini, kejadian-kejadian destruktif yang dilatar belakangi isu SARA. Penyelanggara negara yang melanggar etika dan moral dan lain sebagainya.
Mendasarkan pada hasil penelitian, harapan-harapan lainnya oleh responden antara lain adalah, calon presiden:
1.  kombinasi dari pandai, tegas dan memiliki komitmen moral.
2.  adil bijaksana
3.  berwibawa
4. bisa merealisasilan janji dan berani menindak ormas yang menggunakan  kekerasan dan bisa mempertahankan NKRI
5.  mengayomi rakyat
6.  beriman kuat
7.  bertanggung jawab dan peduli
8.  tidak mementingkan kepentingan sendiri
9. tanggap terhadap persoalan rakyat
10. berpandangan luas. 11. inovatif dan transparan
Harapan-harapan terhadap calon presiden di atas sangat bisa  dipahami mengingat bahwa presiden yang kelak akan  bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Kebijakan-kebijakan pemerintah (Presiden) akan menentukan maju mundurnya bangsa dan negara.
Sebagai pemilih pemula dan tentunya juga bagi rakyat yang telah memiliki hak pilih pada pemilihan umum sebelumnya, sebagai manusia yang hidup dan memiliki semangat untuk menjadikan kehidupan lebih baik, harapan-harapan untuk ke arah kehidupan yang lebih baik tentu harus terus dikobarkan. Sebagai pemilih pemula yang dari segi usia masih memiliki kesempatan dan perjuangan hidup yang lebih panjang, maka harapan-harapan yang menjadi cita-cita terhadap kehidupan bangsa dan negara haruslah diberikan apresiasi yang tinggi. Hal ini tidak lepas dari proses pemilihan anggota legislatif dan presiden. Pemilihan yang didasarkan pada kejujuran, keadilan dan semangat untuk menjadikan bangsa dan negara ini menjadi lebih baik tentunmya akan mempermudah pencapaian tujuan negara sebagaimana dicita-cita dalam Pembukaan UUD 1945 alinea 4.
Dari hasil penelitian, hal-hal yang diharapkan dalam pemilihan anggota legislatif presiden adalah:
1. perlu adanya sosialisasi data caleg/capres sehingg menghasilkan orang yang berkualitas,  bertanggung jawab, bukan dari hasil pilihan yg asal- asalan
2. pemilihan umum dapat menghasilkan legislator/presiden yang tegas, kritis dan setia pada tugas
3. berlangsung secara jurdil dan mengahasilkan wakil rakyat yang dapat mewujudkan aspirasi rakyat
4.  berjalan tertib, aman luber dan jurdil, menghasilkan legislator/ presiden yang  benar-benar mampu mengelolah negara
5. menghasilkan  wakil/presiden yang mampu merealisasikan janjinya.
6. menghasilkan legislatif/ presiden yang tegas dan dapat menggunakan anggaran untuk kepentingan rakyat
7.  legislator/presiden yang  terpilih adalah orang-orang yang bertanggung jawab terhadap tugasnya
8.  tidak banyak lagi golput
9.  parpol peserta pemilu bersikap jujur, rakyat dapat  memilih pilihan terbaik dan menghasilkan orang yang konsekuen dalam mengembangkan Indonesia ke arah yang lebih baik 10. tidak  ada manipulasi data dari tingkat TPS sampai KPU dan masyarakat memilih sesuai hati nurani
Demikian pula halnya dengan harapan-harapan terhadap anggota legislatif (DPR,DPD dan DPRD) juga sangat dipahami. Hal ini mengingat pada kenyataan bahwa kinerja anggota legislatif baik dalam menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan selama ini belum berjalan secara optimal. Kasus –kasus korupsi yang melanda oknumanggota legislatif akan mendapatkan catatan dari rakyat. Dan rakyat tentunya tidak menghendaki hal yang sama terjadi pada anggota legislatif
terpilih periode 2014-2019. Harapan ini memberikan optimisme mengingat anggota legislatifterpilih hasil pemilihan umum tahun 2014 mayoritas diisi oleh anggota legislatif baru.

## PENUTUP

## A. Kesimpulan
Mendasarkan pada hasil penelitain, dapat disimpulkan:
1. Pada umumnya, sebagian besar siswa memahami bahwa pemilihan  umum dengan segala aspek-aspeknya dalam rangka memilih anggota legislatifdan presiden pada tahun 2014 ini merupakan sarana demokrasi dengan alasan-alasan yang menunjukkan aspek-aspek penting dalam negara demokrasi. Pemahaman ini penting sebagai dasar pertimbangan dalam penggunaan hak politik siswa dalam pemilihan umum berikutnya, sehingga dasar pemilihan para siswa didasarkan pada pemikiran yang rasional.
2.  Sebagian besar siswa memandang bahwa anggota legislatif (DPR,DPD dan DPRD) dan presiden yang ada sekarang belum mampu melaksanakan tugas dan fungsinya seperti yang diharapkan dengan alasan-alasan yang bermacam-macam sesuai dengan fakta yang terjadi selama ini, yang dilihat dan dirasakan oleh para siswa.  Fakta-fakta yang dimaksud seperti kualitas
calon anggota legislatif yang kurang memadahi sehingga ketika terpilih tidak mampu menjalankan fungsinya secara optimal, terjadinya kasus- kasus  korupsi yang dilakukan oleh oknum anggota DPR/D, pelanggaran etika dan moral. Hal ini juga tidak terlepas dari penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab presiden melalui kebijakan- kebijakan yang dibuat.
3. Meskipun sebagian besar siswa memandang bahwa anggota legislatif (DPR,DPD dan DPRD) dan presiden yang ada sekarang belum mampu melaksanakan tugas dan fungsinya seperti yang diharapkan, sebagian besar siswa yang semuanya adalah pemilih pemula memastikan akan menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum legislatif maupun pemilihan umum presiden (66,86%) yang jumlahnya bisa bertambah mengingat masih ada 16.87 % yang belum menentukan pilihan.

## B. Saran
1. Perlu  dilakukan  pendidikan politik secara lebih intensif di kalangan siswa, utamanya di SMA Pangudi Luhur Van Lith, baik secara formal melalui pelajaran di kelas, maupun secara informal dengan  pembelajaran ke lembaga-lembaga legislatif  atau mendatangkan praktisi sehingga
siswa mengetahui secara empiris kinerja wakil-wakil rakyat guna mendapatkan pemahaman dan gambaran yang lebih faktual.
2. Bagi penyelenggara pemilu perlu melakukan evaluasi untuk meningkatkan kinerjanya pada penyelenggaraan pemilu yang akan datang, khususnya pada tahap pendaftaran pemilih dan penentuan pemilih tetap, sehingga tidak menghilangkan hak konstitusional warga negara dalam menggunakan hak pilihnya. Hal ini sangat penting untuk mewujudkan legitimasi yang kuat bagi wakil rakyat atau presiden terpilih.

## DAFTAR PUSTAKA
Doel, J, van den alih bahasa R.L.L Tobing, 1998, Demokrasi dan Teori Kemakmuran, (Gelora Aksara Pratama, Jakarta).
Haryanto, 1984, Partai Politik Suatu Tijauan Umum , Liberty,
Yogyakjarta. Mahfud MD, Moh, 1993, Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia , Liberty. Yogyakarta.
-----------------------, 1999, Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi, Gama Media, Yogyakarta. ------------------------, 2010, Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca amandemen Konstitusi, cetakan kedu , Kencana, Jakarta Abdulgani Ruslan, 1995, Beberapa Catatan tentang Pengamalan Pancasila dengan Penekanan kepada Tinjauan Sila ke-4 yaitu Demokrasi Pancasila, dalam Demokrasi Indonesia Tinjauan Politik, Sejarah, Ekonomi-Koperasi dan Kebudayaan, Yayasan Widya Patria, Yogyakarta.
E.E,Schattschneir, 1975, The
Semisovereign People, : A realist’s view of democracy in America, The Dryden Press Hinsdale, Illinois.
Soemantri Sri, 1989, Tentang Lembaga-
Lembaga Negara Menurut UUD 194 :, PT. Citra    Aditya Bhakti, Bandung.
Sukarna, 1990, Sistem Politik , PT Citra Aditya Bakti, Bandung. Tutik Titik Triwulan, 2010, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia
Pasca Amandemen UUD 1945, Kencana, Jakarta.
Ubaidillah U., 2000, “Pendidikan Kewarganegaraan : Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani, IAIN Jakarta Press, Jakarta.
Bonger W.A., 1952, Problemen der Democratie een Sosioligische Studies , terjemahan LM. Sitorus, Yayasan Pembangunan, Djakarta.

## Jurnal Ilmiah
Sudiarto Djiwandono. Pemilihan Umum dan Pendidkan Politik, Analisa, Tahun XII, No. 3, Maret 1983, Melviv J. Vrofsky, Prinsip-prinsip Demokrasi, Demokrasi, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, tanpa tahun.