## FUNGSI PERJANJIAN ARBITRASE
Oleh :
Suphia, S.H., M.Hum.
Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Jember

## Abstract
Disputes  or  disagreements  can  happen  anytime  and  anywhere  without  being  limited space and time as long  as we live in a society. The most important thing in dispute or disagreement  is  how  to  resolve  the  dispute  wisely.  Many  ways  that  can  be  taken  to resolve the dispute or disagreement in the field of civil or trade. One form of alternative dispute  resolution  is  a  resolution  through  arbitration  institution.  Dispute  resolution through  arbitration  agreement  or  clause  requires  that  states  that  the  parties  agree  to resolve  a  dispute  that  has  existed  or  will  exist  between  them  will  be  resolved  through arbitration.  Arbitration  agreement  as  a  form  of  agreement,  subject  to  the  general provisions of the treaty as contained in the Code of Civil Law. Issues to be discussed in this paper is whether the function of the arbitration agreement or arbitration clause in a settlement of the dispute through arbitration.
Keywords: Agreement, Arbitration, Arbitration Agreement

## 1. PENDAHULUAN
Sengketa  atau  perselisihan  pendapat dapat  terjadi  kapanpun  dan  dimanapun tanpa  dibatasi  ruang  dan  waktu  selama kita  hidup  bermasyarakat.  Baik  sengketa yang bersifat perorangan maupun sengketa  yang  bersifat  publik.  Yang terpenting  dalam  hal  sengketa  atau perselisihan  ini  adalah  bagaimana  cara untuk  dapat  menyelesaikan  sengketa tersebut  secara  bijaksana  dan  beradab, sehingga sengketa atau perselisihan tersebut  tidak  sampai  membesar  yang menimbulkan  pertumpahan  darah  yang akhirnya akan merugikan semua pihak.
Banyak  cara  yang  dapat  ditempuh untuk menyelesaikan sengketa atau perselisihan pendapat dalam bidang perdata  ataupun  perdagangan.  Secara garis  besar,  penyelesaian  sengketa  dapat dibagi  dua  cara,  yaitu  penyelesaian melalui pengadilan (litigasi) dan penyelesaian  diluar  pengadilan  (non litigasi).  Penyelesaian  sengketa  melalui pengadilan biasanya membutuhkan waktu yang  lama  karena  prosedurnya  yang formalistis  kaku. 1 Selain  itu  pemeriksaan perkara di pengadilan juga menganut asas terbuka  untuk  umum,  yang  berarti  bahwa setiap  orang  diperbolehkan  hadir  dan mendengarkan  setiap  acara  pemeriksaan
1 Sudikno  Mertokusumo ,  Hukum  Acara  Perdata Indonesia , Liberty, Yogyakarta, 1985, hal. 223
di persidangan. 2 Cara penyelesaian sengketa  bisnis  melalui  pengadilan  ini kurang  disukai  oleh  kalangan  pelaku usaha,  hal  ini  karena  alasan-alasan sebagai berikut : 3
1. Lamanya proses beracara di persidangan perkara perdata.
2. Panjang  dan  lamanya  penyelesaian sengketa  dari  tingkat    Pengadilan Negeri,  Pengadilan  Tinggi,  hingga Kasasi  dan  Peninjauan  Kembali  di Mahkamah Agung .
3. Panjang dan lamanya proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan  membawa  akibat  pada tingginya biaya penyelesaian sengketa tersebut ( legal cost );.
4. Persidangan dilakukan secara terbuka, padahal disisi lain kerahasiaan merupakan yang diutamakan dalam kegiatan bisnis;
5. Hakim  yang  memeriksa  perkara seringkali  dilakukan  oleh  hakim yang  kurang    menguasai  substansi permasalahan yang berkaitan dengan perkara yang bersangkutan.
6. Adanya  citra  dunia  peradilan  di Indonesia yang tidak begitu baik.
2 Ibid , hal.12
3 Moch. Basarah, Prosedur Alternatif Penyelesaian  Sengketa-  Arbitrase  Tradisional dan  Modern  (online ),  Genta  Publishing, Yogyakarta, 2011, hal.40
Penyelesaian  sengketa  yang  kedua adalah  penyelesaian  sengketa  alternatif diluar pengadilan. Kata alternatif menunjukkan  bahwa  para  pihak  yang bersengketa  bebas  melalui  kesepakatan bersama  untuk  memilih  bentuk  dan  tata cara  penyelesaian  yang  sesuai. 4 Cara  ini secara  tradisional  telah  banyak  dipakai dalam masyarakat melalui proses musyawarah  untuk  mencapai  mufakat. Salah  satu  bentuk  penyelesaian  sengketa alternatif  tersebut  adalah  penyelesaian sengketa  melalui  lembaga  arbitrase. Arbitrase  adalah  cara  penyelesaian  suatu sengketa  perdata  diluar  peradilan  umum yang  didasarkan  pada  perjanjian  arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Secara yuridis, ketentuan mengenai arbitrase dan alternatif  penyelesaian  sengketa  diluar pengadilan ini telah diatur dalam Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  1999  tentang Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian Sengketa  (untuk  selanjutnya  disebut  UU Arbitrase).
Landasan hukum mengenai kelembagaan arbitrase di Indonesia sebenarnya  sudah  sangat  tua.  Landasan keberadaan arbitrase berpijak pada ketentuan Pasal 377 Herziene Indonesisch Reglement (HIR)  S.194-44  dan  Pasal  705
Rechtsreglement  Buitengewesten (RBG)
4 Ibid . hal.2
S.1927-227. Namun karena HIR dan RBG tidak membuat aturan lebih lanjut tentang arbitrase, maka untuk mengisi kekosongan tersebut  maka HIR dan RBG langsung  menunjuk  aturan  pasal-pasal arbitrase  yang  terdapat  dalam Reglement op  de  Bergerlijke  Rechtsvordering (Rv) S.1847-52  jo  1849-63.  Hal  tersebut  dapat dibaca  dalam  kalimat:  “wajib  menuruti peraturan pengadilan perkara yang berlaku bagi bangsa Eropa”. 5
Disamping  peraturan  yang  terdapat dalam  Rv,  pemerintah  melalui  Keppres No.  34  Tahun  1981,  telah  meratifikasi Konvensi  Internasional  yang  mengatur tentang  Arbitrase,  yaitu  Konvensi  New York ( Convention of  the Recognition  and Enforcement  of  Foreign  Arbital  Award ).
Konvensi ini ditandatangani di New York, Amerika  Serikat  pada  tanggal  10  Juni 1958  dan  mulai  berlaku  pada  tanggal  7 Juni  1959.    Dalam  Keppres  tersebut terdapat beberapa prinsip pokok mengenai pengakuan  atau recognition atas  putusan arbitase  asing,  dengan  demikian  putusan arbitrase asing dengan sendirinya memiliki daya eksekusi ( self execution) di Negara Republik Indonesia dengan memperhatikan asas resiprositas. 6
Dengan  semakin  berkembangnya kegiatan  bisnis  baik  ditingkat  nasional
5 Yahya  Harahap, Arbitrase ,  Sinar  Grafika, Jakarta, 2004, hal.2
6 Ibid , hal.18
maupun
internasional, peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai  penyelesaian  sengketa  melalui arbitrase  dirasa  sudah  tidak  sesuai  lagi dengan  perkembangan  dunia  usaha  dan hukum  pada  umumnya. 7 Oleh  karena  itu pada tanggal 12 Agustus 1999,
Pemerintah dan DPR mengesahkan Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999
tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dengan
disahkannya  Undang-undang  ini  maka ketentuan  arbitrase  yang  terdapat  dalam Rv,  HIR  dan  RBG  dinyatakan  tidak berlaku lagi. 8
Penyelesaian sengketa melalui
arbitrase  mensyaratkan  adanya  perjanjian atau  klausula  yang  menyatakan  bahwa
para pihak bersepakat untuk
menyelesaikan  sengketa  yang  telah  ada maupun  yang  akan  ada  diantara  mereka akan diselesaikan melalui arbitrase.
Perjanjian  tersebut  dimaksudkan  sebagai bentuk  kesepakatan  kedua  belah  pihak untuk  menyelesaikan  sengketa  yang terjadi  atau  yang  mungkin  akan  terjadi melalui arbitrase. Dengan demikian perjanjian  arbitrase merupakan dasar  atau syarat  bagi  suatu  penyelesaian  sengketa
7 Konsideran  menimbang  huruf  b,  Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  1999  tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
8 Pasal  81  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa.
melalui  arbitrase,  suatu  sengketa  tidak dapat  diajukan  penyelesaiannya  kepada arbitrase  tanpa  didahului  oleh  adanya kesepakatan  antara  para  pihak    terlebih dahulu.  Sebagai  salah  satu  bentuk perjanjian, maka perjanjian arbitrase harus tunduk  pada  ketentuan  umum  mengenai perjanjian  yang  terdapat  dalam  Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
Berdasarkan  uraian  dalam  latar belakang  yang  telah  disebutkan  diatas, permasalahan    yang  akan  dibahas  dalam penulisan  ini  dapat  dirumuskan  sebagai berikut  :  apakah  fungsi  dari  perjanjian arbitrase  atau  klausula  arbitrase  dalam suatu  penyelesaian  sengketa  melalui arbitrase?

## II. PEMBAHASAN
Kitab Undang-undang Hukum Perdata  Pasal  1233  menyatakan  bahwa tiap-tiap  perikatan  dilahirkan  baik  karena persetujuan  maupun  karena  undang- undang.  Berdasarkan  pasal  tersebut  dapat diketahui  bahwa  sumber  perikatan  terdiri dari perjanjian dan undang-undang. Dengan  kata  lain  dapat  dikatakan  bahwa perjanjian menimbulkan perikatan. 9
Perjanjian  menimbulkan  suatu  hubungan hukum  antara  satu  orang  dengan  seorang atau  lebih  lainnya,  baik  untuk  melakukan
9 J.  Satrio, Hukum  Perukatan,  Perikatan  Pada Umumnya , PT. Alumni, Bandung, 1999, hal.38
sesuatu,  memberikan  sesuatu  maupun tidak melakukan sesuatu.
Perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata  adalah  suatu  perbuatan  dimana satu  orang  atau  lebih  mengikatkan  diri terhadap  satu  orang  atau  lebih.  Perjanjian dapat  berupa  rangkaian  ucapan  atau perkataan  yang  mengandung  janji-janji atau kesanggupan yang dapat disampaikan  baik  secara  tertulis  maupun secara  lisan.  Tetapi  menurut  Kelsen, pernyataan kehendak dari para pihak yang mengadakan  perjanjian  ditujukan  pada suatu  hal  tertentu  dari  para  pihak  ini. Tatanan  hukum  mungkin,  tetapi  tidak harus,  selalu  menyatakan  kehendaknya dengan suatu cara, kalau tidak, maka fakta bahwa suatu perjanjian dibuat tidak dapat dibuktikan menurut prosedur hukum. 10
Menurut  Wirjono  Prodjodikoro 11 , suatu  perjanjian  diartikan  sebagai  suatu perbuatan  hukum  mengenai  harta  benda kekayaan  antara  dua  pihak  dalam  mana satu  pihak  berjanji  atau  dianggap  berjanji untuk  melakukan  suatu  hal  atau  untuk tidak  melakukan  suatu  hal,  sedangkan pihak  lain  berhak  menuntut  pelaksanaan janji  itu.  Sedangkan  menurut  Subekti 12 , perjanjian  adalah  suatu  peristiwa  dimana
10 Hans Kelsen, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara , Nusa Media, Bandung, 2009, hal.202
11 Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu , Sumur, Bandung, 2003, hal.12
12 Subekti, Hukum  Perjanjian ,  cetakan  ke  IX,
Intermasa, Jakarta, 1991, hal.1
seorang  berjanji  kepada  seorang  lain  atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini timbullah  suatu  hubungan  antara  dua orang tersebut yang dinamakan perjanjian. Suatu  perjanjian  harus  memenuhi  syarat- syarat  sahnya  sebagaimana  telah  diatur dalam  Pasal  1320  KUH  Perdata,  yaitu: 13
Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya,  kecakapan  untuk  membuat  suatu perikatan,  suatu  hal  tertentu  dan  suatu sebab yang halal.
Arbitrase berasal  dari kata arbitrare (bahasa  latin)  yang  berarti  kekuasaan untuk menyelesaikan suatu perkara menurut kebijaksanaan. 14 Dalam
penyelesaian  sengketa  melalui  arbitrase, para pihak menyetujui untuk menyelesaikan  sengketa  yang  timbul diantara mereka kepada pihak yang netral, yang  mereka  pilih  untuk  membuat keputusan.  Arbitrase  adalah  salah  satu bentuk  adjudikasi  privat. 15 Subekti 16 menyatakan, “arbitrase adalah penyelesaian  suatu  perselisihan  (perkara) oleh  seorang  atau  beberapa  orang  wasit (arbiter) yang bersama-sama ditunjuk oleh
13 Ahmadi  Miru, Hukum  Kontrak  &Perancangan Kontrak ,  Rajagrafindo  Persada,  Jakarta,  2007, hal.13
14 Moch.  Basarah, Arbitrase  Tradisional  dan Modern (online), Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hal.10
15 Suyud Margono, Op. Cit ., hal.25
16 Rahayu Hartini, Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia, Dualisme
Kewenangan Pengadilan  Niaga&Lembaga Arbitrase , Kencana, Jakarta, 2009, hal.34
para  pihak  yang  berperkara  dengan  tidak
diselesaikan lewat pengadilan”. Sedangkan menurut Sudikno
Mertokusumo,  “arbitrase  atau  perwasitan adalah  suatu  prosedur  diluar  pengadilan yang berdasarkan persetujuan pihak-pihak yang  bersangkutan  diserahkan  kepada seorang wasit atau lebih”. 17
Undang-Undang  Nomor  30  Tahun 1999  Tentang  Arbitrase  dan  Alternatif Penyelesaian Sengketa, menyatakan bahwa “Arbitrase adalah cara
penyelesaian  suatu  sengketa  perdata diluar  peradilan  umum  yang  didasarkan pada  perjanjian  arbitrase  yang  dibuat secara  tertulis  oleh  para  pihak  yang bersengketa”. 18 Dari  beberapa  pengertian mengenai arbitrase yang telah dikemukakan  diatas,  dapat  disimpulkan bahwa  arbitrase  memiliki  pengertian sebagai berikut : 19
1. Arbitrase merupakan suatu perjanjian yang dibuat secara tertulis berdasarkan kesepakatan para pihak.
2. Arbitrase  merupakan  suatu  cara penyelesaian sengketa diluar peradilan umum.
3. Arbitrase merupakan suatu penyelesaian sengketa yang dilakukan  oleh  pihak  ketiga  yang
17 Sudikno Mertokusumo, Op. Cit ., hal.224
18 Pasal  1  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  30 Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif Penyelesaian Sengketa.
19 Moch. Basarah, Op. Cit . hal.14
bersifat  netral  dan  professional dibidangnya  serta  dipilih  oleh  para pihak yang bersengketa.
4. Pihak ketiga tersebut atau yang lebih dikenal  sebagai  arbiter  atau  majelis arbitrase  bertindak  sebagai  pembuat keputusan  yang  harus  dipatuhi  oleh para pihak yang bersengketa.
5. Keputusan  arbitrase  bersifat  final dan  mengikat  ( final  and  binding ) kepada para pihak.

## Syarat Perjanjian Arbitrase
Seperti telah diuraikan diatas bahwa penyelesaian  sengketa  dalam  bidang bisnis  atau  perdagangan  melalui  arbitrase banyak diminati oleh pelaku usaha, hal ini karenan  pada  umumnya  penyelesaian melalui  arbitrase  mempunyai  keunggulan dibanding  dengan  penyelesaian  melalui pengadilan.  Keunggulan  tersebut  antara lain  : 20 dijamin  kerahasiaan  para  pihak, dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan  karena  hal  prosedur  dan administratif,  para  pihak  dapat  memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai  pengetahuan,  pengalaman, serta latar belakang yang cukup mengenai masalah  yang  disengketakan,  jujur  dan adil, para pihak dapat menentukan pilihan hukum  untuk  menyelesaikan  masalah
20 Penjelasan  Umum  Undang-Undang  Nomor  30 Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif Penyelesaian Sengketa.
serta  proses  dan  tempat  penyelenggaraan arbitrase,  dan  putusan  arbiter  merupakan putusan  yang  mengikat  para  pihak  dan dengan melalui tatacara (prosedur) sederhana  saja  ataupun  langsung  dapat dilaksanakan.
Penjanjian untuk menyerahkan suatu penyelesaian  melalui  arbitrase,  harus tunduk  pada  ketentuan  dan  syarat-syarat serta  asas-asas  yang  telah  diatur  dalam KUH Perdata. Perjanjian arbitrase merupakan  dasar  atau  syarat  bagi  suatu penyelesaian  sengketa  melalui  arbitrase, suatu  sengketa  tidak  dapat  diajukan penyelesaiannya  kepada  arbitrase  tanpa didahului  oleh adanya kesepakatan antara para pihak  terlebih dahulu.
Sebagai salah satu bentuk perjanjian,  perjanjian  arbitrase  harus memenuhi  persyaratan  sahnya  suatu perjanjian  sebagaimana  ditentukan  dalam Pasal  1320  KUH  Perdata.  Syarat  pertama dan  kedua  merupakan  syarat  subyektif, sedangkan  syarat  ketiga  dan  keempat merupakan syarat objektif. Syarat subyektif  dalam    perjanjian  arbitrase adalah  adanya  kata  sepakat.  Para  pihak sama-sama bersepakat untuk menyerahkan  penyelesaian  sengketa  yang timbul  melalui  arbitrase.  Selanjutnya perjanjian  tersebut  harus  dibuat  oleh  para pihak  yang  cakap  dan  berwenang  dalam melakukan  perbuatan  hukum.  Para  pihak dalam  dalam  ketentuan  Undang-Undang
Arbitrase  ini  adalah  subyek  hukum,  baik subyek  hukum  perdata  maupun  hukum publik.  Subyek  hukum  dalam  hukum perdata adalah orang perseorangan ( natural  persoon )  dan  badan  hukum, sedang  dalam  hukum  publik,  subyek hukum  adalah  lembaga  atau  organisasi pemerintah dan Negara ( state ).
Syarat  obyektif  dari  perjanjian arbitrase adalah obyek perjanjian mengenai hal tertentu dan dalam hal yang halal dalam arti tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.  Syarat  objektif  dari  perjanjian arbitrase  diatur  dalam  pasal  5  ayat  (1) Undang-Undang  Arbitrase  :”Sengketa yang  dapat  diselesaikan  melalui  arbitrase hanya  sengketa  di  bidang  perdagangan dan  mengenai  hak  yang  menurut  hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai  sepenuhnya  oleh  pihak  yang bersengketa”. Tidak ada penjelasan resmi mengenai  apa  yang  dimaksud  dengan sengketa  dibidang  perdagangan  yang terdapat dalam pasal tersebut. Dalam ayat (2)  pasal  tersebut  secara  negatif  memberi batasan  bahwa  “Sengketa  yang  tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah  sengketa  yang  menurut  peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian”.  Namun  demikian,  sebagai perbandingan, penjelasan Pasal 66 huruf b yang  berhubungan  dengan  pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional di
Indonesia, dinyatakan bahwa yang dimaksud  dengan  “ruang  lingkup  hukum perdagangan”  adalah  kegiatan-kegiatan antara lain dibidang : perniagaan, perbankan,  keuangan,  penanaman  modal, industri dan hak kekayaan intelektual.

## Bentuk Perjanjian Arbitrase
Perjanjian arbitrase merupakan perjanjian  yang  bersifat  asesor 21 ,  dalam arti  bahwa  perjanjian  tersebut  merupakan perjanjian  tambahan  yang  diletakkan mengikuti perjanjian pokoknya.
Perjanjian arbitrase hanya mempersoalkan masalah cara dan lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa ( dispute  settlement )  yang  terjadi  diantara pihak  yang  berjanjian  tersebut.  Dengan demikian tanpa adanya perjanjian arbitrase, perjanjian pokoknya tetap dapat berdiri  dengan  sempurna,  sedangkan tanpa  perjanjian  pokok,  maka  tidak  akan ada perjanjian arbitrase. Perjanjian arbitrase  tidak  dapat  berdiri  sendiri  tanpa ada perjanjian pokok yang diikutinya.
Walaupun perjanjian arbitrase merupakan  perjanjian  tambahan  yang mengikuti  perjanjian  pokoknya,  akan tetapi  perjanjian  arbitrase  juga  tidak sepenuhnya  bergantung  pada  perjanjian pokoknya.  Ketentuan  Pasal  10  Undang- Undang  Arbitrase  menyatakan  bahwa
21 Yahya Harahap, Op. Cit ., hal.62
suatu  perjanjian  arbitrase  tidak  menjadi batal  disebabkan  oleh  keadaan  sebagai berikut : - meninggalnya salah satu pihak; Bangkrutnya  salah  satu  pihak;    novasi; insolvensi  salah  satu  pihak;    pewarisan; berlakunya syarat-syarat hapusnya perikatan  pokok;    bilamana  pelaksanaan perjanjian  tersebut  dialihtugaskan  pada pihak  ketiga  dengan  persetujuan  pihak yang  melakukan  perjanjian  arbitrase tersebut;  atau    berakhirnya  atau  batalnya perjanjian pokok.
Berdasarkan ketentuan tersebut, perjanjian  arbitrase  tidak  menjadi  batal dengan berakhirnya atau batalnya perjanjian  pokok.  Kebatalan  perjanjian arbitrase  hanya  dapat  dilakukan  dengan pembatalan yang didasarkan pada kesepakatan para pihak untuk membatalkan perjanjian tersebut.
Perjanjian  arbitrase  dapat  dibuat dengan  mencantumkan  suatu  klausula arbitrase  dalam  perjanjian  pokoknya. Klausula arbitrase tersebut berisi kesepakatan untuk menyerahkan sengketa yang  mungkin  timbul  diantara  para  pihak dikemudian hari kepada arbitrase. Klausula  arbitrase  ini  dibuat  untuk menyelesaikan  sengketa  yang  mungkin timbul  dikemudian  hari,  jadi  pada  saat perjanjian  tersebut  dibuat,  belum  terjadi sengketa. Klausula arbitrase dibuat sebagai  antisipasi  bila  terjadi  perselisihan dikemudian hari. Bentuk klausula
arbitrase  semacam  ini  disebut Pactum  de compromittendo .
Bentuk kedua dari perjanjian arbitrase  adalah  perjanjian  arbitrase  yang dibuat setelah adanya sengketa, sedangkan  dalam  perjanjian  pokoknya tidak  terdapat  klausula  arbitrase.  Dalam suatu  perjanjian  yang  dibuat  antara  para pihak  yang  didalamnya  tidak  tedapat klausula  arbitrase,  maka  apabila  dalam pelaksanaan  perjanjian  tersebut  timbul sengketa, maka para pihak dapat menyepakati  dalam  suatu  perjanjian tersendiri  untuk  menyelesaikan  sengketa tersebut  melalui  arbitrase.  Perjanjian arbitrase seperti ini disebut akta kompromis atau compromise and settlement.
Perjanjian  arbitrase,  baik  dalam bentuk pactum de compromittendo maupun  dalam  bentuk  akta  kompromis, harus  dibuat  dalam  bentuk  tertulis  dan ditandatangani  oleh  para  pihak.  Hal  ini ditentukan  oleh  Pasal  9    Undang-Undang Arbitrase,  menyatakan  :  “(1)  Dalam  hal para pihak memilih menyelesaikan sengketa melalui arbitrase setelah sengketa terjadi, persetujuan mengenai hal tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian  tertulis  yang  ditandatangani oleh para pihak. (2) dalam hal para pihak tidak  dapat  menandatangani  perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1),  perjanjian  tertulis  tersebut  harus dibuat dalam bentuk Akta Notaris.”
Dengan adanya keharusan perjanjian arbitrase  dibuat  dalam  bentuk  tertulis maka,  dalam  perjanjian  arbitrase  tidak dibolehkan adanya anggapan syarat kebiasaan, bahwa syarat tersebut dianggap selalu diperjanjikan dalam suatu perjanjian  walaupun  tidak  secara  jelas dinyatakan  dalam  perjanjian  ( bestending gebruikelijk  beding )  sesuai  ketentuan Pasal  1339  KUH  Perdata  :  ”Persetujuan tidak  hanya  mengikat  apa  yang  dengan tegas  ditentukan  didalamnya,  melainkan juga  segala  sesuatu  yang  menurut  sifat persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan atau undang-undang”.
Isi perjanjian arbitrase adalah mengenai  hal-hal  apa  saja  yang  dapat dicantumkan  dalam  perjanjian  arbitrase tersebut.  Pada  prisipnya,  isi  klausula arbitrase  tidak  boleh  melampaui  isi perjanjian pokok. 22 Isi perjanjian arbitrase harus  mengenai  penyelesaian  sengketa yang  sesuai  dengan  pokok  perjanjian.  Isi perjanjian  arbitrase  dapat  dirumuskan secara  umum  saja,  yakni  para  pihak bersepakat akan mengajukan penyelesaian sengketa  yang  timbul  melalui  arbitrase. Dapat  pula  dirumuskan  lebih  terinci mengenai  hal-hal  pokok  yang  sering terjadi  perselisihan,  seperti  perbedaan
22 Yahya Harahap, Op. Cit ., hal.69
penafsiran, pelanggaran perjanjian, pengakhiran  perjanjian  dan  bentuk  klaim ganti rugi atas wanprestasi atau perbuatan melanggar hukum.
Sebagai  contoh  adalah  standar klausula  atau  perjanjian  arbitrase  dari Badan  Arbitrase  Nasional  Indonesia (BANI)  berikut  :  “Semua  sengketa  yang timbul dari perjanjian ini, akan diselesaikan  dan  diputus  oleh  Badan Arbitrase  Nasional  Indonesia  (BANI) menurut peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, yang  keputusannya mengikat  kedua  belah  pihak yang bersengketa,  sebagai  keputusan  dalam tingkat pertama dan terakhir.”
Dalam  hal  perjanjian  arbitrase  yang dibuat  setelah  timbul  perselisihan  (akta kompromis),  Undang-Undang  Arbitrase memberi  ketentuan  mengenai  hal-hal yang  harus  termuat  dalam  perjanjian tersebut,  dan  apabila  salah  satu  dari  hal tersebut  tidak  termuat,  maka  perjanjian tersebut  dinyatakan    batal  demi  hukum. Hal-hal  tersebut  antara  lain  : 23 masalah yang dipersengketakan; nama lengkap dan tempat  tinggal  para  pihak;  nama  lengkap dan  tempat  tinggal  arbiter  atau  majelis arbitrase;  tempat  arbiter  atau  majelis arbitrase yang akan mengambil keputusan;  nama  lengkap  sekretaris;
23 Pasal  9  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  30 Tahun  1999  Tentang  Arbitrase  dan  Alternatif
Penyelesaian Sengketa.
jangka  waktu  penyelesaian  sengketa; pernyataan  kesediaan  dari  arbiter;  dan pernyataan kesediaan dari para pihak yang bersengketa  untuk  menanggung  segala biaya yang diperlukan untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase.
Hal  yang  perlu  diperhatikan  bahwa dalam  suatu  perjanjian  terdapat  asas kebebasan  berkontrak.  Dalam  asas  ini para  pihak  bebas  menentukan  isi  dan bentuk  dari  perjanjian  yang  akan  dibuat. Dengan  demikian  dalam  merumuskan klausula arbitrase diperlukan keahlian dan sikap  kehati-hatian  agar  dapat  memenuhi keinginan para pihak dan tidak merugikan pihak lain.
Perjanjian  Arbitrase  Terikat  Pada Asas Pacta Sun Servanda
Asas pacta sun servanda merupakan salah satu asas perjanjian yang didasarkan pada pasal 1338 KUH Perdata. Kata pacta berasal  dari pactum yang  dalam  bahasa Latin  berarti  perjanjian  atau agreement dalam  bahasa  Inggris.  Dari  kata pactum lahir  ungkapan pacta  sun  servanda yang berkembang dan diangkat menjadi kaidah hukum  yang  mengandung  makna  :  setiap perjanjian yang sah mengikat kepada para pihak,  oleh  karena  itu  para  pihak  harus menaatinya. 24 Adagium pacta sun servanda diakui  sebagai  sebagai  aturan yang menetapkan bahwa semua perjanjian
24 Yahya Harahap, Op. Cit ., hal.42
yang  dibuat  manusia  satu  sama  lain, mengingat kekuatan hukum yang terkandung  didalamnya,  dimaksudkan untuk  dilaksanakan  dan  pada  akhirnya dapat dipaksakan penaatannya. 25
Ketentuan  Pasal  1338  KUH  Perdata yang  menjadi  dasar  dari  asas pacta  sun servanda ini  menyatakan  :  ”Semua persetujuan  yang  dibuat  sesuai  dengan undang-undang,  berlaku  sebagai  undang- undang  bagi  mereka  yang  membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain  dengan  kesepakatan  kedua  belah pihak, atau karena alasan yang ditentukan oleh  undang-undang.  Persetujuan  harus dilaksanakan dengan itikad baik”.
Berdasarkan  pasal  tersebut  dikaitkan dengan  asas pacta  sun  servanda ,  maka setidaknya  terdapat  tiga  hal  pokok mengenai  akibat  dari  suatu  perjanjian, yaitu : suatu perjanjian yang sah mengikat para pihak, mengikatnya perjanjian tersebut  sama  dengan  undang-undang; perjanjian  hanya  dapat  ditarik  atau dibatalkan  dengan  kesepakatan  kedua belah pihak.
Apabila  asas pacta  sun  servanda dan  ketentuan  Pasal  1338  KUH  Perdata tersebut  dikaitkan  dengan  perjanjian arbitrase  dan  ketentuan  dalam  Undang- Undang  Nomor  30  tahun  1999  Tentang Arbitrase  dan  Alternatif    Penyelesaian
25 Herlien Budiono, Op. Cit ., hal.102
Sengketa,  maka  perjanjian  atau  klausula arbitrase  memiliki  akibat-akibat  hukum yang akan diuraikan dibawah ini.
1. Perjanjian Arbitrase Mengikat
Secara Mutlak kepada Para Pihak
Para  pihak  yang  menyepakati  untuk menyelesaikan sengketa yang timbul diantara  mereka  kepada  arbitrase, maka  perjanjian  tersebut  mengikat kepada kedua belah pihak. Kekuatan mengikatnya  perjanjian  ini  sama dengan  kekuatan  undang-undang dan pelaksanaan isi perjanjian tersebut  dapat  dipaksakan.  Sejauh mana mengikatnya perjanjian tesebut  adalah  sejauh  apa  yang dituangkan  dan  disepakati  dalam perjanjian tersebut.
Ketentuan  Pasal  7  Undang-Undang Arbitrase  menyatakan  bahwa  para pihak dapat menyetujui suatu sengketa yang terjadi atau yang akan terjadi diantara mereka untuk diselesaikan  melalui  arbitrase.  Pasal ini  memberikan  kebebasan  kepada para  pihak  untuk  memilih  cara penyelesaian  sengketa  yang  ada diantara mereka. Kebebasan memilih  cara  penyelesaian  sengketa oleh para pihak ini dapat dilihat dari adanya  kata  “dapat”  dalam  pasal tersebut.  Dengan  dipilihnya  cara penyelesaian melalui arbitrase, maka
pilihan
tersebut memiliki konsekuensi  hukum  bahwa  para pihak harus tunduk terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang
mengatur mengenai arbitrase.
Kekuatan mengikat perjanjian arbitrase  yang  telah  disepakati  oleh para  pihak,  sama  dengan  kekuatan undang-undang.  Kekuatan  mengikat perjanjian yang sama dengan undang-undang  ini  timbul  dari undang-undang sendiri. Bahwa perjanjian yang dibuat sesuai ketentuan yang tentukan oleh udang- undang  sendiri,  maka  kekuatannya dipersamakan dengan undang- undang yang mengaturnya.
Ketentuan tersebut  dapat dimengerti dalam  arti  bahwa  sebenarnya  setiap orang  dan  sesama  orang  lainnya dapat bertindak seolah-olah pembuat undang-undang  dengan  perjanjian dalam  lingkup  hukum  keperdataan. Sebab  itu  pula,  perjanjian  dianggap sebagai  sumber  hukum  disamping undang-undang, karena setiap perikatan dapat lahir karena perjanjian atau undang-undang. 26
Perjanjian  arbitrase  yang  telah disepakati  oleh  kedua  belah  pihak
26 Ibid . hal.102
menimbulkan  konsekuensi  bahwa para pihak tidak dapat membatalkan perjanjian tersebut tanpa ada persetujuan  dari  pihak  lainnya. Apabila  kedua  belah  pihak  telah menyepakati  akan  menyelesaikan sengketa  diantara  mereka  melalui arbitrase,  maka  para  pihak  harus mentaatinya.  Pembatalan  perjanjian arbitrase  hanya  dapat  dilakukan apabila  pihak  lainnya  juga  sepakat secara  bulat  untuk  membatalkan perjanjian tersebut.
2. Perjanjian Arbitrase Melahirkan
Kompetensi Absolut Arbitrase
Ketentuan  Pasal  3  Undang-Undang Arbitrase menyatakan bahwa Pengadilan  Negeri  tidak  berwenang mengadili  sengketa  yang  telah terikat  dalam  perjanjian  arbitrase. Para  pihak  yang  telah  menyepakati penyelesaian  sengketa  yang  ada diantara mereka dalam suatu perjanjian  tertulis  melalui  arbitrase, perjanjian  tersebut  menimbulkan wewenang  mutlak  kepada  arbitrase. Wewenang  ini  timbul  dari  asas pacta sun servanda , bahwa perjanjian yang telah dibuat tersebut,  yang  didalamnya  memuat klausula untuk memilih cara penyelesaian melalui arbitrase, mengikat secara mutlak kepada para
pihak.  Wewenang  tersebut  juga timbul  dari  adanya  undang-undang yang  mengatur  mengenai  arbitrase, dalam  hal  ini  Undang-Undang Nomor  30  tahun  1999  Tentang
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian  Sengketa  seperti  telah disebutkan diatas. Perjanjian
arbitrase dalam pasal tersebut, selain memberikan  kompetensi  absolut kepada  arbitrase,  secara  negatif menyatakan bahwa Pengadilan Negeri  tidak  memiliki  kewenangan dalam  mengadili  sengketa  yang telah  terikat  dengan  perjanjian arbitrase.
3. Perjanjian  Arbitrase  Meniadakan
Hak  Para  Pihak  untuk  Mengajukan Sengketa kepada Pengadilan Negeri.
Sebagai  konsekuensi  dari  adanya kompetensi  absolut  arbitrase  dalam mengadili  sengketa-sengketa  yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase,  Undang-Undang  Arbitrase juga meniadakan hak dari para pihak yang  telah  terikat  dalam  perjanjian arbitrase tersebut  untuk mengajukan sengketa  mereka  kepada  Pengadilan Negeri.  Hal  ini  dinyatakan  dalam Pasal  11  ayat  (1)  ”Adanya  suatu Perjanjian Arbitrase tertulis meniadakan  hak  para  pihak  untuk mengajukan  penyelesaian  sengketa
atau  beda  pendapat  yang  termuat dalam  perjanjiannya  ke  Pengadilan Negeri.”
Pasal  ini  penting  untuk  menjaga kompetensi  absolut  arbitrase  agar pihak  yang  merasa  dikalahkan  atau yang  mempunyai  itikad  yang  tidak baik  terhadap  perjanjian  tersebut tidak memiliki hak untuk mengajukan  sengketa  tersebut  ke pengadilan.  Pasal  ini  menjelaskan dengan  tegas  bahwa  kompetensi arbitrase tidak menganut aliran yang mengatakan  bahwa  klausula  bukan public  order yang  tidak  memiliki kompetensi  yang  mutlak.  Apalah artinya jika ketentuan bahwa Pengadilan  Negeri  tidak  berwenang mengadili  sengketa  yang  telah terikat  dalam  perjanjian  arbitrase jika tidak diimbangi dengan larangan para pihak untuk mengajukan  sengketa  tersebut  ke pengadilan.
Dalam  ayat  berikutnya,  ketentuan dalam  ayat  (1)  diperkuat  dengan adanya kewajiban Pengadilan Negeri  untuk  menolak  sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase.  Selengkapnya  ayat  (2) menyatakan  “Pengadilan  Negeri wajib  menolak  dan  tidak  akan campur tangan dalam suatu penyelesaian  sengketa  yang  telah
ditetapkan  melalui  arbitrase,  kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan  dalam  undang-undang ini.”
Dengan  adanya  ketentuan-ketentuan yang  berkaitan  dengan  kompetensi arbitrase  yang  ditimbulkan  adanya perjanjian arbitrase, dapat dinyatakan  dengan  jelas  bahwa perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para  pihak  untuk  menyelesaikan sengketa  yang  timbul  diantara  para pihak tersebut melahirkan kompetensi  absolut  atau  mutlak kepada arbitrase.

## 2. KESIMPULAN
Berdasarkan uraian mengenai perjanjian  arbitrase  diatas  dapat  ditarik kesimpulan  bahwa  perjanjian  arbitrase yaitu  kesepakatan  para  pihak  untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, berfungsi sebagai berikut :
1. Perjanjian  arbitrase  mengikat  para pihak untuk menyelesaikan sengketa yang  timbul  diantara  mereka  untuk diselesaikan  melalui  arbitrase  dan para  pihak  harus  tunduk  terhadap kesepakatan tersebut.
2. Perjanjian  arbitrase  menimbulkan kewenangan mutlak atau kompetensi  absolut kepada arbitrase dalam  memeriksa  dan  mengadili sengketa-sengketa  yang telah terikat perjanjian  arbitrase,  hal  ini  sebagai konsekuensi  adanya  asas pacta  sun servanda dan  ketentuan  Undang- undang arbitrase.
3. Perjanjian arbitrase meniadakan hak para pihak untuk mengajukan sengketa yang timbul diantara mereka  kepada  Pengadilan  Negeri dan Pengadilan Negeri berkewajiban menolak  sengketa  yang  diajukan kepadanya  jika  sengketa  tersebut telah terikat dalam perjanjian arbitrase.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmadi Miru, Hukum Kontrak
&Perancangan Kontrak , Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007;
Hans  Kelsen, Teori  Umum  Tentang Hukum  dan  Negara ,  Nusa  Media, Bandung, 2009;
Herlien  Budiono, Asas  Keseimbangan bagi  Hukum  Perjanjian  Indonesia , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006;
J.  Satrio, Hukum  Perukatan,  Perikatan
Pada Umumnya , PT. Alumni, Bandung, 1999;
Moch.  Basarah, Prosedur  Alternatif Penyelesaian Sengketa- Arbitrase Tradisional  dan  Modern  (online) ,
Genta Publishing, Yogyakarta, 2011; Philipus  M.  Hadjon, Pengkajian  Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif) ,
Makalah  Fakultas  Hukum  UNAIR,
Surabaya, 1994;
Rahayu  Hartini, Penyelesaian  Sengketa
Kepailitan  di  Indonesia,  Dualisme
Kewenangan Pengadilan Niaga&Lembaga  Arbitrase ,  Kencana,
Jakarta, 2009;
Salim, Hukum Kontrak, Teori  dan Teknik Penyusunan  Kontrak ,  Sinar  Grafika, Jakarta  2010;
Subekti, Hukum  Perjanjian ,  cetakan  ke
IX, Intermasa, Jakarta, 1991;
Sudikno  Mertokusumo, Hukum  Acara
Perdata Indonesia , Liberty,
Yogyakarta, 1985;
Wirjono  Prodjodikoro, Hukum  Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan
Tertentu , Sumur, Bandung, 2003;
Yahya Harahap, Arbitrase , Sinar Grafika,
Jakarta, 2004;
PERUNDANG-UNDANGAN :
KUH Perdata;
Herziene Indonesisch Reglement (HIR);
Rechtsreglement Buitengewesten (RBG);
Reglement op de
Bergerlijke
Rechtsvordering (Rv);
Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999
Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

## BIODATA PENULIS
Suphia,  S.H.,  M.Hum. adalah  Dekan
Fakultas Hukum Universitas Islam Jember. Memperoleh gelar Sarjana
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember  (UNEJ)  dan  memperoleh  gelar Magister  Humaniora  (M.Hum.)  dari
Program Pasca Sarjana Universitas Merdeka (Unmer) Malang.