## Akibat Hukum Surat Pertanggungjawaban Laporan Tahunan Yang Tidak Ditandatangani oleh Seluruh Dewan Komisaris
Atika Wulan Dari, 1 Busyra Azheri, 2 Yussy Adelina Mannas. 3
Universitas Andalas 1 Email: atikawulandari78@yahoo.com

## Abstrak
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisa  bagaimana  wujud  akibat  hukum  dari  surat pertaggungjawaban  laporan  tahunan  yang  tidak  ditandatangani  oleh  seluruh  dewan  Komisaris pada satu perseroan terbatas dengan melihat kasus PT. Garuda Indonesia Tbk yang terjadi pada tahun 2019. Pada kasus tersebut terdapat penolakan 2 (dua) Komisaris yang PT. Garuda Indonesia Tbk untuk menandatangani laporan tahunan dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Penelitian ini adalah  penelitian  normative.  Peneliti  mengkaji  peraturan  perundang-undangan,  serta  laporan kasus perusahaan. Berdasarkan kasus tersebut, fungsi organ perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan  terhadap  suatu  perusahaan  tidak  berjalan  dengan  baik.  Kasus  tersebut memperlihatkan  bahwa  organ  tersebut  tidak  menjalankan  fungsi  pengawasannya  sesuai  dengan undang-undang perseroan terbatas pasal 108. Wujud dari akibat hukum pada kasus tersebut ialah pengenaan denda kepada organ perusahaan  yang menandatangani laporan tahunan tersebut. Hal tersebut menjadi konsekuensi dari sifat kolegialitas pertanggungjawaban dewan Komisaris pada suatu perseroan terbatas.
Kata Kunci: Akibat hukum, surat pertanggungjawaban, laporan tahunan.

## Abstract
The  purpose  of  this  study  is  to  analyze  how  the  legal  consequences  of  the  annual  report accountability  letter  were  not  signed  by  the  entire  Board  of  Commissioners  of  a  limited liability  company  by  looking  at  the  case  of  PT.  Garuda  Indonesia  Tbk  which  occurred  in 2019.  Where  in  that  case  there  was  a  rejection  by  2  (two)  Commissioners  from  PT.  Garuda Indonesia Tbk to sign the annual report at the General Meeting of Shareholders. The nature of this research uses normative research, namely by reviewing laws and regulations, as well as company  case  reports.  Based  on  this  case,  the  function  of  company  organs  in  charge  of supervising a company is not going well. The case shows that this organ does not carry out its supervisory function in accordance with Article 108 of the Limited Liability Company Law. The legal consequence in this case is the imposition of fines on the organ of the company that signs the annual  report. This  is  a consequence of the collegiality of the responsibility of the Board of Commissioners in a limited liability company.
Keyword s: Legal consequence, responsibility letter, annual reports.

## Sejarah Artikel
Dikirim: 13 Agustus 2020 Direview: 31Oktober 2020 Diterima: 31 Desember 2020 Diterbitkan: 31 Desember 2020

## PENDAHULUAN
Pembangunan  perekonomian  nasio- nal,  pada  dasarnya  diselenggarakan  berda- sarkan  prinsip  demokrasi  ekonomi  dengan

## Volksgeist
Vol. 3 No. 2  Desember 2020 DOI 10.24090/volksgeist.v3i2.4062
mengedepankan  tujuan  untuk  mewujudkan kesejahteraan rakyat. 1 Salah satu unsur yang memiliki  peranan  penting  dalam  upaya menggerakkan  serta  mengarahkan  kegiatan pembangunan  demi  mewujudkan  kesejah- teraan  rakyat  antara  lain  ialah  perusahaan. Perusahaan  merupakan  suatu  badan  usaha yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang  perekonomian  (keuangan,  industri, perdagangan) dengan dilakukan secara terus menerus, teratur ( regelmatig ), terang- terangan ( openlijk ), serta memperoleh keuntungan dan atau laba ( winstsoogmerk ). 2
Tujuan  perusahaan  untuk  menghasilkan laba/keuntungan dimaksudkan agar perusahaan  dapat  hidup  tanpa  batas  waktu. Kelangsungan  hidup  perusahaan  akan  terus dijaga  dengan  memperoleh  laba  sebesar- besarnya. 3
Perusahaan menurut Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar  Perusahaan  merupakan  suatu  bentuk usaha dalam menjalankan setiap jenis  usaha yang  bersifat  tetap,  terus  menerus,  dan didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan memperoleh  keuntungan  dan/atau  laba. Bentuk  usaha  yang  dimaksud  adalah organisasi  usaha  atau  badan  usaha  yang menjadi wadah penggerak setiap jenis usaha, yang didalam kegiatannya diatur atau diakui oleh  undang-undang  dalam  hal  ini  dapat bersifat  perseorangan,  persekutuan,  maupun
1 Kurniawan, Hukum Perusahaan-
Kharakteristik Badan Usaha Berbadan Hukum Dan Tidak Berbadan Hukum Di Indonesia (Yogyakarta: Genta Publishing, 2014), 1.
2 Abdul  R.  Saliman, Hukum  Bisnis  Untuk Perusahaan-Teori  Dan  Contoh  Kasus (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 83.
3 Martono and D. Agus Hardjito, Manajemen  Keuangan (Yogyakarta:  Ekonisia, 2001), 2.
badan  hukum. 4 Perusahaan  untuk  dapat bertahan  menghadapi  persaingan  juga  harus memerlukan  investasi  besar  guna  mewu- judkan  kebutuhan  dana  yang  besar,  dan untuk  mengatasi  kebutuhan  dana  tersebut perusahaan  harus  mendapatkan  sumber permodalan  dana  dalam  jumlah  besar  untuk membiayai investasi baru sehingga perusahaan  dapat  dikembangkan  semakin besar dan pesat pula.
Sumber  permodalan  dana  dalam suatu  perusahaan  biasanya  dengan  menjual sahamnya  kepada  masyarakat  melalui  pasar modal,  sehingga  perusahaan  tersebut  dika- takan  sebagai  perusahaan  terbuka.  Peru- sahaan  terbuka  sendiri  memiliki  kewajiban salah  satunya  adalah  untuk  menyampaikan laporan  tahunan  sesuai  dengan  Pasal  1  ayat (7) UUPT.
Investor  dalam  melakukan  investasi pada  suatu  perusahaan  menjadikan  laporan tahunan  sebagai  sumber  informasi  dalam melakukan  keputusan  investasi.  Laporan tahunan  juga  menjadi  salah  satu  media pertanggungjawaban pihak manajemen perusahaan kepada pihak stakeholder . Laporan  tahunan  suatu  perusahaan  biasanya disusun  pada  akhir  tahun  yang  diatur  pada Bab  IV  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Pasal  tersebut  menjelaskan  bahwa
Direksi  sebagai  organ  yang  bertugas mengelola  perusahaan  diharuskan  untuk menyampaikan  laporan  tahunan  kepada Rapat  Umum  Pemegang  Saham.  Laporan tahunan  merupakan  bentuk  pertanggung- jawaban  Direksi  kepada  Rapat  Umum Pemegang Saham selaku pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu perusahaan.
4 Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perusahaan  Indonesia (Bandung:  PT.  Citra  Aditya Bakti, 1999), 1.

## Volksgeist
Vol. 3 No. 2  Desember 2020 DOI 10.24090/volksgeist.v3i2.4062
Pada  Pasal  67  ayat  (1)  Undang- Undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang Perseroan  Terbatas  mewajibkan  seluruh anggota  Direksi  dan  seluruh  anggota  dewan Komisaris  yang  menjabat  pada  tahun  buku yang  bersangkutan  untuk  menandatangani laporan  tahunan  tersebut  yang  disediakan dikantor  perseroan  sejak  tanggal  panggilan RUPS untuk dapat diperiksa oleh pemegang saham.  Penandatanganan  laporan  tahunan tersebut  merupakan  bentuk  pertanggung- jawaban anggota Direksi dan anggota dewan Komisaris  dalam  melaksanakan  tugasnya. Kata  wajib  untuk  semua  anggota  dewan Komisaris  yang  tertuang  didalam  Pasal  67 ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juga sesuai dengan  prinsip  kolektif  kolegial  yang terdapat didalam Pasal 108 ayat (4) Undang- Undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang Perseroan  Terbatas. 5 Pasal  108  ayat  (4) Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007 tentang  Perseroan  Terbatas  menyatakan bahwa  dewan  Komisaris  yang  terdiri  atas lebih  dari  1  (satu)  anggota  merupakan majelis, dan setiap anggota dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri melainkan  berdasarkan  keputusan  dewan Komisaris.
Merujuk  pada  Pasal  67  ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007 tentang  Perseroan  Terbatas,  hal  ini  tidak sesuai  dengan  apa  yang  terjadi  pada  kasus PT. Garuda Indonesia Tbk pada tahun 2019. Dimana  terdapat  2  (dua)  orang  Komisaris yaitu  Chairal  Tanjung  dan  Dony  Oskaria dalam  Rapat  Umum  Pemegang  Saham Tahunan yang tidak menandatangani laporan tahunan untuk tahun buku 2018. Keberatan 2 (dua)  Komisaris  tersebut  didasarkan  pada
5 Munir Fuady, Perseroan Terbatas Paradigma  Baru (Jakarta:  PT.  Citra  Aditya  Bakti, 2017), 114.
penggelembungan pendapatan laporan keuangan  yang  seharusnya  tidak  diakui sebagai  pendapatan  dengan  membukukan laba  tahun  2018  sebesar  US$  5.018.308;. Kedua  Komisaris  tersebut  menganggap bahwa  laporan  keuangan  PT.  Garuda Indonesia  Tbk  tahun  2018  tidak  sesuai dengan  Pernyataan  Standar Akuntansi Keuangan. 6
Dari  fenomena  tersebut  yang  telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat dirumuskan  masalah  untuk  penelitian  ini adalah  bagaimana  akibat  hukum  dari  surat pertanggungjawaban  laporan  tahunan  yang tidak  ditandatangani  oleh  seluruh  dewan Komisaris  pada  suatu  Perseroan  Terbatas?. Berdasarkan penelitian sebelumnya memang ada  ditemukan  yang  hampir  memiliki keterkaitan  dengan  judul  yang  akan  penulis teliti,  namun  permasalahan  dan  bidang kajiannya berbeda, antara lain :
1. Nadia  Karima,  “Tanggung  Jawab Hukum  Dewan  Komisaris  Dalam Penerapan  Prinsip  Good  Corporate Governance  Pada  PT.  Gapura Angkasa. Universitas Jenderal Soedirman,” 2015.; 2. Susanto,  “Analisis  hukum  terhadap peranan dan tanggungjawab
Komisaris independen dalam perseroan  terbuka  (studi  pada  PT.
Toba Pulp Lestari Tbk)”;
3. Handayani Endang Dwi,
“Tanggungjawab  hukum  dewan
Komisaris dalam penerapan prinsip good  corporate  governance pada
6 Okezone,  “Kronologi  Kasus  Laporan Keuangan  Garuda  Indonesia  hingga  Kena  Sanksi : Okezone Economy,” https://economy.okezone.com/,  June  28,  2019, https://economy.okezone.com/read/2019/06/28/320/ 2072245/kronologi-kasus-laporan-keuangan- garuda-indonesia-hingga-kena-sanksi.

## Volksgeist
Vol. 3 No. 2  Desember 2020 DOI 10.24090/volksgeist.v3i2.4062
PT.  Perkebunan  Nusantara  IV Medan”;
4. Lili  Hidayati,  “Pengelolaan  Perse- roan  Terbatas  berdasarkan  UUPT dikaitkan  dengan good  corporate governance ”;
5. Linda Agustina, “Pengaruh kharak- teristik  perusahaan  terhadap  pe- ngungkapan laporan  tahunan”;
dimana  penelitian  tersebut  hanya berfokus pada tanggungjawab
dewan Komisaris pada suatu
Perseroan Terbatas..
Berdasarkan  pokok-pokok  permasa- lahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam  penelitian  ini  adalah  untuk  menge- tahui apa akibat hukum dari surat pertanggungjawaban  laporan  tahunan  yang tidak  ditandatangani  oleh  seluruh  dewan Komisaris pada suatu Perseroan Terbatas.
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan  sumbangan  pemikiran  dan informasi bagi pengembangan ilmu pengetahuan  mengenai  akibat  hukum  surat pertanggungjawaban  laporan  tahunan  yang tidak  ditandatangani  oleh  seluruh  dewan Komisaris  pada  suatu  Perseroan  Terbatas. Penelitian  ini,  menggunakan  teori  pertang- gungjawaban  yang  akan  menjadi  acuan dalam menganalisis hasil penelitian tersebut.
Berdasarkan uraian yang telah penulis  paparkan  di  atas,  adapun  yang menjadi  rumusan  masalah  dalam  penelitian ini  adalah  bagaimana  akibat  hukum  surat pertanggungjawaban  laporan  tahunan  yang tidak  ditandatangani  oleh  seluruh  dewan Komisaris pada suatu Perseroan Terbatas?
Metode  ( methodology )  dalam  arti umum  dipahami  sebagai  sebuah  studi  logis dan  sistematis  tentang  prinsip-prinsip  yang mengarah  pada  penelitian  ilmiah.  Kegiatan
ilmiah  yang  dilakukan  secara  metodologis berarti  dilakukan  sesuai  metode  dan  secara sistematis,  tanpa  adanya  metodologi  yang tepat  penelitian  tidak  dapat  mencapai  hasil yang  memuaskan.  Sedangkan  penelitian hukum  merupakan  suatu  kegiatan  ilmiah yang  didasarkan  pada  metode,  sistematika, serta pemikiran tertentu dengan tujuan untuk mempelajari  satu  atau  beberapa  gejala hukum  tertentu  dengan  cara  mengana- lisanya. 7
Metode  dalam  penelitian  ini  meng- gunakan penelitian hukum normatif. Menurut  Soekanto  dan  Mamuji  penelitian hukum  normatif  dilakukan  dengan  cara meneliti  bahan  pustaka  yang  terdiri  dari buku,  karya  ilmiah,  jurnal,  penelitian  yang sudah  ada  sebelumnya,  dan  lain  sebagainya yang  mempunyai  relevansi  dengan  topik yang telah diteliiti dalam penelitian ini. 8 Data yang  diperoleh  dari  penelitian  ini  kemudian akan  dianalisis  dengan  metode  kuantitatif.
Metode  kuantitatif  merupakan  metode  yang digunakan  untuk  menganalisis  data  dengan paparan  kalimat  secara  logis  dengan berpeoman pada aturan-aturan yang ada dan pendapat para ahli.
Sumber  data  utama  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  data  primer, dimana  pengertian  dari  data  primer  meru- pakan bahan hukum yang sifatnya mengikat beberapa peraturan perundang-undangan dan hukum  bisnis  yang  berlaku  dan  ada kaitannya  dengan  permasalahan  yang  akan dibahas. Data sekunder merupakan data atau bahan  hukum  yang  memberikan  penjelasan terhadap  bahan  hukum  primer,  meliputi
7 Bambang  Waluyo, Penelitian  Hukum Dalam Praktek (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 5.
8 Soerjono  Soekanto  and  Sri  Mamuji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat (RajaGrafindo Persada: Jakarta, 2006), 13.

## Volksgeist
buku,  jurnal,  hasil  karya  ilmiah,  doktrin, serta  hasil  penelitian  ilmiah  yang  berkaitan dengan  akibat  hukum  dari  surat  pertangg- ungjawaban  laporan  tahunan  yang  tidak ditandatangani oleh seluruh dewan Komisaris pada suatu Perseroan Terbatas.
Selanjutnya  diperkuat  dengan  data tersier,  dimana  data  ini  merupakan  bahan yang  memberikan  informasi  atau  petunjuk serta  penjelasan  terhadap  bahan  hukum primer  dan  bahan  hukum  sekunder  seperti Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia  (KUBI), kamus hukum, serta ensiklopedia.

## PEMBAHASAN

## Prinsip  Laporan  Tahunan  Perseroan Terbatas
Dari  berbagai  bentuk  perusahaan yang  hidup  di  Indonesia  (seperti  firma, persekutuan  komanditer,  koperasi,  dan  lain sebagainya)  bentuk  perseroan  terbataslah yang  merupakan  bentuk  perusahaan  domi- nan. Selain karena perseroan terbatas sangat menarik  pihak  investor  untuk  menanamkan modalnya, perseroan terbatas juga telah ikut meningkatkan taraf hidup bangsa  Indonesia. Dengan  demikian,  perseroan  terbatas  meru- pakan  salah  satu  pilar  perekonomian nasional. 9
Prinsip  perseroan  terbatas  sebagai suatu  perusahaan  menurut  UUPT  berbentuk badan hukum, didirikan berdasarkan perjanjian, kegiatan usaha dilakukan dengan modal  dasar  yang  seluruhnya  terbagi kedalam  saham. Menurut  Pasal  1  angka  6 dan  angka  7  Undang-Undang  Nomor  40 Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas, salah  satu  jenis  perseroan  antara  lain  ialah perseroan terbuka. Perseroan terbuka merupakan  perseroan  yang  melakukan
9 Adrian  Sutedi, Buku  Pintar  Hukum Perseroan  Terbatas (Jakarta:  Raih  Asa  Sukses, 2015), 3.
penawaran umum dengan menjual sahamnya kepada masyarakat melalui pasar modal ( go public ).  Sesuai  dengan  surat  keputusan BAPEPAM No. Kep. 134/BL/2016 perusahaan yang telah melakukan penawaran umum  atau  perusahaan  publik  wajib mengeluarkan  laporan  tahunan.  Laporan tahunan  merupakan  suatu  dokumen  yang diterbitkan tiap tahun oleh suatu perusahaan yang  berisi  laporan  keuangan  serta  hal-hal yang  berkaitan  dengan  usaha  perusahaan selama satu tahun.
Mardiasmo, Akuntansi Sektor  Publik (Solo: Penerbit Andi, 2009). mendefenisikan laporan keuangan tahunan dari sisi manajemen perusahaan sebagai alat pengendali  dan  evaluasi  kinerja  manajerial dan  organisasi,  serta  sebagai  salah  satu bentuk mekanisme pertanggungjawaban dan sebagai  dasar  untuk  pengambilan  keputusan jika dilihat dari pemakaian eksternal laporan keuangan. 10 Sedangkan  menurut  Munawir,
Analisa Laporan Keuangan (Jakarta: Liberty,  2007).  laporan  keuangan  pada dasarnya  adalah  hasil  dari  proses  akuntansi yang  dapat  digunakan  sebagai  alat  untuk berkomunikasi  antara  data  keuangan  atau aktivitas  perusahaan  dengan  pihak-pihak yang  berkepentingan  dengan  data  atau aktivitas perusahaan tersebut. 11
Prinsip  laporan  tahunan  pada  suatu perseroan,  menurut  Undang-Undang  Nomor 40  Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas berisi ketentuan sebagai berikut :
1. Direksi sebagai organ yang berfungsi  untuk  mengelola  peru- sahaan  membuat  laporan  tahunan sebagai  bentuk  pertanggungjawa- bannya kepada Rapat Umum
10 Mardiasmo, Akuntansi  Sektor  Publik (Solo: Penerbit Andi, 2009), 30.
11 Munawir, Analisa  Laporan  Keuangan (Jakarta: Liberty, 2007), 43.

## Volksgeist
Vol. 3 No. 2  Desember 2020 DOI 10.24090/volksgeist.v3i2.4062
Pemegang Saham. Sebelum laporan tahunan  disampaikan  kepada  Rapat Umum  Pemegang  Saham,  disam- paikan  terlebih  dahulu  kepada dewan  Komisaris  untuk  ditelaah. Laporan  tahunan  disampaikan  pa- ling  lambat  enam  bulan  setelah tahun buku perseroan berakhir.
2. Rincian  laporan  tahunan  tersebut berisi  laporan  kegiatan  perseroan, laporan  keuangan, corporate  social responsibility , masalah yang timbul selama  tahun  buku  perseroan, laporan dewan Komisaris mengenai tugas  pengawasannya,  dan  nama anggota Direksi dan dewan Komisaris  yang  menjabat  pada tahun buku tersebut.
3. Standar  yang  digunakan  dalam laporan tahunan menggunakan standar akuntansi keuangan.
4. Laporan  tahunan  perusahaan  ter- buka, diharuskan untuk diaudit oleh akuntan  publik.  Laporan  tahunan yang  telah  diaudit  tersebut  kemu- dian  disampaikan kepada  Menteri Keuangan sebagai pemegang saham mayoritas  sesuai  ketentuan  UUPT dan UUPM.
5. Laporan  tahunan  juga  wajib  ditan- datangani  oleh  semua  Direksi  dan dewan  Komisaris  yang  menjabat pada tahun buku tersebut.
6. Dalam  tugas  pengawasan  dan pengesahan  laporan  tahunan  juga membahas mengenai tanggung
jawab  masing-masing  organ.  Apa- bila  laporan  tahunan  yang  disedia- kan tidak benar dan/atau menyesat- kan,  organ-organ  tersebut  akan bertanggungjawab secara renteng.
Akan tetapi, menurut Frans
Wicaksono  bahwa  anggota  Direksi  dan anggota  dewan  Komisaris  dibebaskan  dari tanggungjawab  tersebut  dengan  syarat apabila  dapat  membuktikan  bahwa  keadaan tersebut  bukan  karena  kesalahannya. 12
Selanjutnya  berdasarkan  Pasal  69  ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1995 tentang  Pasar  Modal  menyatakan  laporan keuangan yang disampaikan kepada Bapepam harus disusun berdasarkan standar akuntansi  yang  berlaku  umum.  Penjelasan mengenai  pasal  tersebut  adalah  standar akuntansi  keuangan  yang  ditetapkan  oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) dan praktik akuntansi lainnya yang lazim dipasar modal.
Menurut  Bismar  Nasution, Keterbukaan Dalam  Pasar  Modal (Jakarta:  Pascasarjana Fakultas  Hukum  Universitas  Indonesia, 2001). laporan keuangan dalam ketentuan ini harus  sesuai  dengan  pengertian  laporan keuangan  yang  termuat  dalam  Standar Akuntansi Keuangan (SAK). 13
Akibat Hukum Surat Pertanggungjawa- ban  Laporan  Tahunan  yang  tidak ditandatangani  oleh  Seluruh  dewan Komisaris pada suatu Perseroan Terbatas
Menurut  Ishaq,  “Dasar-Dasar  Ilmu Hukum”  (Jakarta:  Sinar  Grafika,  2008)., akibat  hukum  merupakan  akibat  yang ditimbulkan  oleh  suatu  perbuatan  dan/atau hubungan hukum. 14
Syarifin juga menegaskan bahwa akibat hukum
12 Frans Wicaksono, Tanggungjawab Pemegang Saham, Direksi, Dan Komisaris Perseroan Terbatas , Jakarta: Visimedia, 2009
13 Bismar  Nasution, Keterbukaan  Dalam Pasar  Modal (Jakarta:  Pascasarjana  Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001), 271.
14 Ishaq, Dasar-Dasar Ilmu Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 86.

## Volksgeist
merupakan  segala  akibat  yang  terjadi  dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek  hukum  terhadap  objek  hukum,  atau akibat  hukum  lain  yang  disebabkan  karena kejadian  tertentu  oleh  hukum  yang  ber- sangkutan  dan  ditentukan  atau  dianggap sebagai  akibat  hukum. 15 Menurut  Soeroso, wujud dari akibat hukum antara lain :
1. Lahirnya, berubahnya, atau lenyap- nya suatu hubungan hukum.
2. Lahirnya, berubahnya, atau lenyap- nya suatu keadaan hukum.
3. Ditetapkannya  sanksi  apabila  dila- kukan tindakan melawan hukum.
Berdasarkan  analisis  penulis,  wujud dari  suatu  akibat  hukum  surat  pertang- gungjawaban  laporan  tahunan  yang  tidak ditandatangani oleh seluruh dewan Komisaris pada kasus PT. Garuda Indonesia Tbk tahun 2018 yaitu lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan melawan hukum. Hal ini berdasarkan  hasil  pemeriksaan  0JK  yang tertuang  pada  siaran  pers  tanggal  28  Juni 2019 point ke-4 yang menjatuhkan pengenaan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 100 juta secara tanggung renteng kepada  seluruh  anggota  Direksi  dan  dewan Komisaris  PT.  Garuda  Indonesia  Tbk  yang menandatangani  laporan  tahunan  periode tahun  2018  atas  pelanggaran  peraturan  0JK nomor  29/P0JK.04/2016  tentang  laporan tahunan emiten atau perusahaan publik.
Sanksi ini berkaitan dengan tindakan Direksi  yang  melakukan  penggelembungan pendapatan laporan keuangan yang seharusnya  tidak  diakui  sebagai  pendapatan dengan  membukukan  laba  tahun  2018 sebesar  US$  5.018.308;  yang  diseyujui  dan ditandatangani  oleh  dewan  Komisaris  selain
15 Pipin  Syarifin, Pengantar  Ilmu  Hukum (Jakarta: CV. Pustaka Setia, 1999), 71.
Chairal  Tanjung dan  Dony Oskaria.
Tindakan  Direksi  dan  dewan  Komisaris  ini telah melanggar  ketentuan Pasal  69  ayat  (3) Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007 tentang Perseroan Terbatas.
Pada  Pasal  69  ayat  (3)  Undang- Undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa dalam hal  laporan  keuangan  yang  disediakan ternyata  tidak  benar  dan/atau  menyesatkan, anggota  Direksi  dan  anggota  dewan Komisaris  secara  tanggung  renteng  ber- tanggungjawab  terhadap  pihak  yang  diru- gikan. Tindakan tersebut juga telah melanggar Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8  Tahun  1995  tentang  Pasar  Modal  yang menyatakan  bahwa  laporan  keuangan  yang disampaikan kepada Bapepam wajib disusun berdasarkan  standar  akuntansi  yang  berlaku umum.
Sebagaimana  halnya  Direksi,  dewan Komisaris menurut Pasal 1 angka 6 Undang- Undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang Perseroan Terbatas merupakan organ perseroan  yang  bertugas  melakukan  penga- wasan  secara  umum  dan/atau  khusus  sesuai dengan  anggaran  dasar  serta  memberi nasihat  kepada  Direksi.  Tugas  pengawasan dan  pemberian  nasihat  dewan  Komisaris terhadap  pelaksanaan  jalannya  pengurusan yang  dilakukan  Direksi  atas  perseroan, menurut Pasal 108 ayat (2) Undang-Undang Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan Terbatas adalah semata-mata untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Oleh karenanya,  pelaksanaan  tugas  pengawasan dan pemberian nasihat tidak boleh menyimpang dari tujuan tersebut.
Pertanggungjawaban  dewan  Komi- saris  atas  pengawasan  perseroan  menurut Pasal 114 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 wajib dengan itikad baik, kehati-hatian,

## Volksgeist
Vol. 3 No. 2  Desember 2020 DOI 10.24090/volksgeist.v3i2.4062
dan  bertanggungjawab  dalam  menjalankan tugas  pengawasan  dan  pemberian  nasihat kepada  Direksi.  Setiap  anggota  dewan Komisaris  ikut  bertanggungjawab  secara pribadi atas kerugain perseroan apabila yang bersangkutan  bersalah  atau  lalai  dalam menjalankan  tugasnya.  Dalam  hal  terdapat dewan  Komisaris  yang  terdiri  dari  2  (dua) orang  anggota  dewan  Komisaris  atau  lebih, tanggungjawab  tersebut  berlaku  secara tanggung renteng bagi setiap anggota dewan Komisaris.
Meskipun  pada  prinsipnya  dewan Komisaris bertanggungjawab secara pribadi  ataupun  renteng  atas  kerugian perseroan,  menurut  Pasal  114  ayat  (5) Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007
tentang Perseroan Terbatas, dewan Komisaris dapat terlepas dari
pertanggungjawaban tersebut apabila dapat membuktikan :
a. Telah  melakukan  pengawasan  dengan itikad  baik  dan  kehati-hatian  untuk kepentingan  perseroan  sesuai  dengan maksud dan tujuan perseroan.
b. Tidak  mempunyai  kepentingan  pribadi baik  langsung  maupun  tidak  langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian.
c. Telah  memberikan  nasihat  kepada Direksi  untuk  mencegah  timbul  atau berlanjutnya kerugian tersebut.
Fungsi pengawasan dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Pasal 108  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun 2007  tentang  Perseroan  Terbatas  dalam laporan tahunan PT. Garuda Indonesia Tbk tahun  2018  menyatakan  bahwa  dewan Komisaris melaporkan pengawasan terhadap  implementasi  strategi  perseroan dilakukan secara rutin dan berkala. Dimana dewan  Komisaris  menjalankan  fungsi
pengawasan  terhadap  rencana  kerja  serta kebijakan srtategis yang dilakukan Direksi.
Laporan tahunan PT. Garuda
Indonesia  Tbk  juga  menyatakan  bahwa
Direksi  dan  dewan  Komisaris  senantiasa membuka ruang komunikasi yang komunikatif  dan  intens  terutama  dalam merumuskan berbagai inisiatif dan rencana strategis  perseroan  menghadapi  tantangan industri.  Selama  tahun  2018  dewan Komisaris PT. Garuda Indonesia Tbk telah melaksanakan rapat bersama dengan Direksi  dan  manajemen  sebanyak  49  kali rapat.  Pertemuan  tersebut  juga  dilakukan untuk  memastikan  perseroan  sudah on  the track sesuai  dengan  rencana  jangka panjang perseroan.
Berdasarkan  pemaparan  kasus  PT.
Garuda  Indonesia  Tbk  yang  telah  dibahas sebelumnya,  maka  fungsi  pengawasan yang  dilakukan  oleh  dewan  Komisaris tidak  berjalan  dengan  baik.  Hal  ini didasarkan  pada  hasil  pemeriksaan  yang dilakukan  0JK  yang  tertuang  pada  siaran pers  0JK  tanggal  28  Juni  2019.  Hasil pemeriksaan  menyatakan  bahwa  0JK mengenakan  sanksi  administratif  berupa denda sebesar 100 juta kepada PT. Garuda Indonesia  Tbk  atas  pelanggaran  peraturan 0JK  No.29/P0JK.04/2016  tentang  laporan tahunan emiten dan perusahaan publik.
0JK  juga  memberikan  perintah tertulis  kepada  PT.  Garuda  Indonesia  Tbk untuk memperbaiki dan menyajikan kembali laporan  keuangan  tahunan  PT.  Garuda Indonesia  Tbk  per  31  Desember  2018  serta melakukan  paparan  publik  ( public  expose ).
Pengenaan sanksi tersebut disebabkan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh PT.
Garuda  Indonesia  Tbk  terhadap  Pasal  69 Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1995 tentang  Pasar  Modal.  Ketidaksesuaian

## Volksgeist
laporan  tahunan  tersebut  dengan  pasal  69 mengakibatkan  0JK  memberikan  sanksi administratif  berupa  denda  100  juga  secara tanggung  renteng  kepada  seluruh  anggota Direksi  dan  anggota  dewan  Komisaris  PT. Garuda  Indonesia  Tbk  periode  tahun  2018 atas  pelanggaran  peraturan  0JK  No.29 /P0JK.04/2016.
Sanksi  tersebut  berkaitan  dengan tindakan  Direksi  yang  melakukan  peng- gelembungan  pendapatan  laporan  keuangan yang  seharusnya  tidak  diakui  sebagai pendapatan dengan membukukan laba tahun 2018  sebesar  US$  5.018.308  yang  disetujui dan  ditandatangani  oleh  dewan  Komisaris selain  Chairal  Tanjung  dan  Dony  Oskaria. Tindakan  Direksi  dan  dewan  Komisaris  ini telah melanggar  ketentuan Pasal  69  ayat  (3) Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1995 tentang  Pasar  Modal.  Pada  pasal  tersebut menyatakan  bahwa  dalam  hal  laporan keuangan  yang  disediakan  ternyata  tidak benar dan/atau menyesatkan, anggota Direksi dan anggota dewan Komisaris secara tanggung renteng bertanggungjawab terhadap  pihak  yang  dirugikan.  Tindakan tersebut  juga  telah  melanggar  Pasal  69 Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1995 tentang  Pasar  Modal  yang  menyatakan bahwa  laporan  keuangan  yang  disampaikan kepada Bapepam wajib disusun berdasarkan prinsip standar akuntansi yang berlaku.
Pada  kasus  PT.  Garuda  Indo- nesiaTbk,  dewan  Komisaris  yang  tidak menandatangani  laporan  tahunan  yaitu Chairal  Tanjung  dan  Dony  Oskaria  dalam kasus ini telah memenuhi ketentuan Pasal 67 ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pada pasal tersebut  dinyatakan  bahwa  “dalam  hal terdapat anggota Direksi atau anggota dewan Komisaris  yang  tidak  menandatangani laporan  tahunan  sebagaimana  dimaksud
pada  ayat  (1),  yang  bersangkutan  harus menyebutkan  alasannya  secara  tertulis,  atau alasan  tersebut  dinyatakan  oleh  Direksi dalam surat tersendiri yang dilekatkan dalam laporan tahunan.
Alasan  tertulis  telah  disampaikan oleh  2  (dua)  Komisaris  PT.  Garuda Indonesia  Tbk  yang  tidak  menandatangani laporan  tahuan  kepada  Menteri  BUMN selaku  pemegang  saham  mayoritas  pada tanggal  2  April  2019.  Pernyataan  keberatan juga telah disampaikan dalam Rapat  Umum Pemegang  Saham  Tahunan  pada  hari  Rabu, tanggal 24 April 2019. Surat tersebut menya- takan alasan kedua Komisaris tidak menadatangani laporan tahunan dikarenakan laporan  keuangan  yang  disajikan  oleh Direksi tidak memenuhi  Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 23 (PSAK).
Tindakan yang dilakukan oleh dewan Komisaris  yang  menadatangani  laporan tahunan  PT.  Garuda  Indonesia  Tbk  sesuai dengan  teori  pertanggungjawaban.  Dimana ketentuan  hukum  yang  telah  dilanggarnya adalah  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun 2007  tentang  Perseroan  Terbatas  dan Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1995 tentang  Pasar  Modal,  sehingga  dewan Komisaris  yang  menandatangani  laporan tahunan  bertanggungjawab  secara  hukum atas  perbuatannya  dan  dikenakan  sanksi dalam  kasus  perbuatan  yang  bertentangan dengan hukum.
Pembebasan pengenaan sanksi kepada  Chairal  Tanjung  dan  Dony  Oskaria (Komisaris  yang  tidak  menandatangani laporan tahunan) sesuai dengan Pasal 69 ayat (4)  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007 tentang  Perseroan  Terbatas.  Dimana  pada pasal  tersebut  menyatakan  bahwa  dewan Komisaris  dibebaskan  dari  pertanggung- jawabannya  tersebut  apabila  terbukti  bahwa keadaan  yang  bersangkutan  bukan  karena

## Volksgeist
Vol. 3 No. 2  Desember 2020 DOI 10.24090/volksgeist.v3i2.4062
kesalahannya.  Sehingga  anggota  dewan Komisaris  yang  dikenakan  sanksi  hanyalah yang  menandatangani  laporan  tahunan tersebut.  Hal  inilah  yang  menjadi  konse- kuensi  dari  sifat  kolegialitas  dalam  hal pertanggungjawaban  dewan  Komisaris  pada suatu Perseroan Terbatas.

## PENUTUP
Berkaitan dengan permasalahan pada rumusan  masalah,  penulis  menyimpulkan mengenai  permasalahan  yang  dijadikan pertanyaan  dalam  rumusan  masalah,  yakni; Tindakan  yang  dilakukan  oleh  dewan Komisaris  yang  menandatangani  laporan tahunan  pada  kasus  PT.  Garuda  Indonesia Tbk bertentangan dengan hukum. Pada hasil pemeriksaan  0JK  pada  siaran  pers  0JK tanggal  28  Juni  2019  menyatakan  bahwa dewan Komisaris tidak menerapkan peraturan  undang-undang  pasar  modal  yang tertuang pada pasal 69. Dalam pasal tersebut dikatakan  bahwa  laporan  keuangan  suatu perusahaan  harus  disusun  berdasarkan standar  akuntansi.  Rasionalisasi  wujud akibat  hukum  dewan  Komisaris  yang  tidak menjalankan  fungsi  pengawasannya  dengan baik  adalah  pengenaan  denda.  Pengenaan denda  tersebut  didasarkan  pada  pelanggaran peraturan  0JK  tentang  laporan  tahunan  dan perusahaan publik No.29/P0JK.04/2016. Hal ini sesuai dengan teori pertanggungjawaban, dimana  seseorang  bertanggungjawab  secara hukum  apabila  perbuatan  tersebut  berten- tangan  dengan  hukum.  Pengenaan  sanksi juga  diberikan  kepada  Direksi  selaku  organ yang mengelola perusahaan untuk merestatment  kembali  lapotan  tahunan tersebut.
DAFTAR PUSTAKA
Fuady, Munir. Perseroan Terbatas Paradigma Baru . Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2017.
Ishaq.  “Dasar-Dasar  Ilmu  Hukum.”
Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
———. Dasar-Dasar Ilmu Hukum . Jakarta: Sinar Grafika, 2008. Karima,  Nadia.  “Tanggung  Jawab  Hukum Dewan Komisaris Dalam Penerapan  Prinsip  Good  Corporate Governance  Pada  PT.  Gapura Angkasa. Universitas Jenderal Soedirman,” 2015. Kurniawan. Hukum Perusahaan- Kharakteristik Badan Usaha Berbadan Hukum Dan Tidak Berbadan  Hukum  Di  Indonesia . Yogyakarta: Genta Publishing,
2014.
Mardiasmo. Akuntansi Sektor Publik . Solo: Penerbit Andi, 2009.
———. Akuntansi  Sektor  Publik .  Solo: Penerbit Andi, 2009.
Martono, and D. Agus Hardjito. Manajemen Keuangan . Yogyakarta: Ekonisia, 2001. Muhammad, Abdul Kadir. Hukum Perusahaan  Indonesia .  Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999.
Munawir. Analisa  Laporan  Keuangan .
Jakarta: Liberty, 2007.
Nasution,  Bismar. Keterbukaan  Dalam
Pasar Modal . Jakarta: Pascasarjana
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001.
———. Keterbukaan Dalam Pasar Modal . Jakarta: Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001.
Okezone.  “Kronologi  Kasus  Laporan Keuangan Garuda Indonesia hingga

## Volksgeist
Kena Sanksi :  Okezone  Economy.” https://economy.okezone.com/, June 28, 2019.
https://economy.okezone.com/read/
2019/06/28/320/2072245/kronologi
-kasus-laporan-keuangan-garuda- indonesia-hingga-kena-sanksi. Pipin  Syarifin. Pengantar  Ilmu  Hukum .
Jakarta: CV. Pustaka Setia, 1999.
Saliman,  Abdul  R. Hukum  Bisnis  Untuk Perusahaan-Teori Dan Contoh
Kasus .  Jakarta:  Kencana  Prenada
Media Group, 2005.
Soekanto,  Soerjono,  and  Sri  Mamuji.
Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu
Tinjauan  Singkat .  RajaGrafindo Persada: Jakarta, 2006. Sutedi,  Adrian. Buku  Pintar  Hukum Perseroan  Terbatas .  Jakarta:  Raih
Asa Sukses, 2015.
Waluyo,  Bambang. Penelitian  Hukum Dalam  Praktek .  Jakarta:  Sinar
Grafika, 2002. Wicaksono, Frans. Tanggungjawab Pemegang  Saham,  Direksi,  Dan
Komisaris Perseroan Terbatas .
Jakarta: Visimedia, 2009.