## Kepemilikan Terhadap Sumber Daya Alam
Basrial Zuhri 1
Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat Email: basrial@gmail.com
Rus Yandi 2
Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat Email: rusyandimsi@gmail.com

## Abstract
The principles of private property law are that natural resources are controlled by humans first, then these natural resources are recognized as individual ownership. He can take advantage of, transfer, use and prohibit others from taking advantage of it. So that other people are not able to interfere  with  it.  Common  Property  principles  that  natural  resources  are  controlled  by community groups. The community group has the right to use it. Outsiders, outside the group members  can  not  take  advantage  of  it.  The  ownership  rights  of  this  group  are  not  exclusive, meaning they can be transferred to other parties, as long as there is a mutual agreement.
Keywords: Ownership, Natural Resources

## Abstrak
Prinsip-prinsip hukum privat property bahwa sumberdaya alam yang dikuasai pertamakali oleh manusia,  maka  sumberdaya  alam  tersebut  diakui  sebagai  kepemilikan  individu.  Dia  dapat memanfaatkan,  memindahtangankan,  menggunakan  dan  melarang  pihak  lain  untuk memanfaatkannya.  Sehingga  orang  lain  adalah  tidak  dapat  mengganggunya.  Prinsip-prinsip Common  Propertybahwa  sumberdaya  alam  dikuasai  oleh  kelompok  masyarakat.  Kelompok masyarakat  tersebut  mempunyai  hak  untuk  pemanfaatannya.  Pihak  luar,  diluar  anggota kelompoknya  tidak  dapat  memanfaatkannya.  Hak  kepemilikan  kelompok  ini  tidak  bersifat eksklusif  artinya  dapat  dipindahtangankan  kepada  pihak  lain,  sepanjang  ada  kesepakatan bersama.
Kata Kunci : Kepemilikan, Sumber Daya Alam

## A. Pendahuluan
Bumi  yang  luas  ini  diciptakan  Tuhan  untuk  manusia.    Namun  bumi  yang  luas  itu, tidak  akan  mempunyai  makna,  kalau  Manusia  tidak  berusaha  untuk  mengolahnya.  Di Bumiterdapat  berbagai  sumber  daya  alam  yang  dapat  digunakan  oleh  manusia  untuk memenuhi kebutuhannnya.Manusia sebagai ciptaan Tuhan, dalam memenuhi kebutuhannya harus berusaha atau bekerja. Pada mulanya bumi itu merupakan akses yang terbuka ( open acses) 3 .Sebagai  akses  yang  terbuka,  sehingga  manusia  bebas  memanfaatkannya,  karena
1 Dosen Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Sumatera Barat.
2 Dosen Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Sumatera Barat.
3 Soeryo  Adiwibowo, Teori  Sumberdaya  Bersama  (Common-Pool  Resource/Common  Property  Resource) Kuliah Pengeloaan Kolaboratif Sumberdaya Alam , Internet, diakses tanggal 11 September 2012.
memang  bumi  itu  belum  ada  yang  menguasainya,  artinya  belum  ada  hak  milik  pribadi ( privaat property ), common property ,  dan anticommon property atau State property (milik Negara) 4 .
Menurut  Grotius,sebagaimana  dikutip  oleh  Rescue  Pond,  mengatakan  sebagai berikut :
“Semua  benda  mulanya  adalah res  nullius (benda-benda  yang  tidak  ada pemiliknya).Tetapi  manusia  di  dalam  masyarakat  membagi-bagi  hampir  semua  benda itu  dengan  persetujuan.  Benda-benda  yang  tidak  dibagi-bagi,  ditemukan  oleh perseorangan,  akan  dijadikan  kepunyaan  mereka.  Benda-benda  itu  tunduk  dibawah penguasaan  individu.Sehingga  ia  mempunyai  kekuasaan  penuh  untuk  menentukan penggunaan benda tersebut” 5 .
Usaha  yang  dilakukan  manusia  untuk  mengolah  bumi,  misalnya  mengolah  tanah untuk  pertanian,  perkebunan,  dan  perikanan,  maka  manusia  dengan  menggarap  tanah untuk dibuat persawahan, membabat hutan untuk perkebunan, dan menggali tanah untuk membuat  tambak  ikan.  Hasil  dari  pekerjaannya  itu,  akan  menjadi  hak  miliknya  ( privat property ),  karena  dialah  yang  pertama  kali  mengerjakannya.  Orang  lain  tidak  boleh mengganggunya,  karena  sesuatu  pekerjaan  yang  dilakukan  oleh  sesorang,  harus  menjadi milik pembuatnya 6 .
Mengolah  tanah  pertama  kali  oleh  sesorang  dalam  masyarakat  adat  Minangkabau dilakukan dengan jalan “ manaruko ”.  Hasil dari manaruko (membuka lahan) tersebut, akan dikuasainya, dan akan menjadi milik privaatnyasebagai harta pusaka (harato pusako).Harta pusaka ini, akan menjadi hak ulayat bagi kaumnya. Mamak sebagai kepala kaum menguasai harta  pusaka  dan  perempuan  diberikan  hak  memiliki.Orang  lain  tidak  mempunyai  hak terhadap  apa  yang  telah  menjadi  hak  ulayatnya.  Harta  pusaka  ini,  akan  berpindah  secara turun  temurun,  kepada  keluarganya  dengan  cara  mewariskan  oleh  mamak  kepada kemenakannya.
Dengan berpindahnya hak ulayat (harato pusako) ini,terjadi perubahan kepemilikan yang semulanya merupakan milik pribadi ( privaat property )menjadi kepemilikan kelompok mayarakat ( Common Property ).Sejalan dengan bertambahnya orang-orang dalam kaumnya, yang  makin  lama  makin  banyak  akhirnya    melebur  menjadi  jurai-jurai  baru,  maka  harta pusaka  pun  akan  terbagi  kepada  jurai-jurai  tersebut,  yang  dalam  hukum  adat  dinamakan “ ganggam  bauntuak ”.  Meskipun  harta  pusaka  tersebut  telah  terbagi  kedalam  jurai-jurai, harta pusaka tersebut tetap menjadi kepemilikan kaumnya (kelompok) dalam sukunya.
4 Ibid
5 Rescue  Pond, An Antroduction To The Philossophi of Law ,  dalam  terjemahan Pengantar Filsafat Hukum , Bhatara Niaga Media, 1996, hal. 125.
6 Ibid . Hal. 120.
Dalam  perkembangan  selanjutnya,  dengan  munculnya  Negara  kesejahteraan, dimana keterlibatan negara untuk mengurus warga negaranya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya  merupakan  tugas  dan  tujuan  Negara.Sehingga,  diperlukan  aturan  hukum  untuk melindungi  dan  mengakui  hak  milik  pribadi,  dan  hak  milik  kelompok.  Namun  diatas    hak milik  pribadi  dan  hak  milik  kelompok,  tersebut  ada  hak  penguasaan  Negara  untuk kepentingan bersama (publik). Hak pemanfaatan sumberdaya alam secara eksklusif dimiliki oleh  pemerintah.  Oleh  karena  itu  untuk  pemanfaatannya    diatur  dalam  hukum  dogmatik, bahwa tanah mempunyai fungsi sosial 7 .
Memasuki  abad  ke  20,  perkembangan  kebutuhan  manusia  semakin  kompleks, seiring  dengan  perkembangan  dunia  industri.Pengelolaaan  sumber  daya  alam,  beralih dalam  bentuk  kelembagaan.Karena  itu  muncul  lembaga-lembaga  ekonomi,  baik  yang berbentuk  badan  hukum  maupun  yang  tidak  berbentuk  badan  hukum.Lembaga  ekonomi yang berbentuk badan hukum adalah Perseroan Terbatas (PT) dan Koperasi.
Koperasi sebagai lembaga ekonomi, berawal dari ketentuan yang diatur dalam UUD Negara RI Tahun 1945. Di dalam Pasal 33 di jelaskan :
1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.
2. Cabang-cabang  produksi  yang  penting  bagi  Negara  dan  yang  menguasai  hajat  hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.
3. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
4. Perekonomian  Nasional  diselenggarakan  berdasar  atas  demokrasi  ekonomi  dengan prinsip  kebersamaan,  efesiensi,  berkeadilan,  berkelanjutan,  berwawasan  lingkungan, kemandirian,  serta  dengan  menjaga  keseimbangan  kemajuan  dan  kesatuan  ekonomi nasional.
Berdasarkan  kepada  ketentuan  Pasal  33  tersebut  di  atas,  bahwa  pengeloaan ekonomi  yang  cocok  bagi  bangsa  Indonesia  harus  menganut  paham  kekeluargaan 8 .Paham kekeluargaan ini, harus dimaknai dengan prinsip-prinsip kebersamaan.Salah satu lembaga ekonomi yang cocok dengan perinsip-prinsip kebersamaan tersebut adalah Koperasi.
7 Lihat Pasal Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pkok Agraria , yang mengatakan Semua hak atas tanah mempunyai fungsi social.
8 Jimly  Asshiddiqi, Konsolidasi  Naskah  UUD  1945  Setelah  Perubahan  Keempat ,  Pusat  Studi  Hukum  Tata Negara-FUI, 2002, hal. 55-57

## B. Pembahasan
1. Identifikasi Ciri-Ciri Privat Property, Common Property , dan Anticommon Property a. Privat Property
Sebagaimana  yang  telah  disinggung  pada  uraian  tersebut  di  atas  bahwa  pada mulanya suatu sumber dayaalam (benda) belum ada pemiliknya atau tanpa kepemilikan ( open access property ). Apabila seseorang mengolah suatusumberdaya alam yang belum ada  pemiliknya,  lalu  diusahakanya,  maka  sumber  daya  alam  tersebut  akanberada dibawah penguasaannya. Sumber daya alam yang berada dibawah kekuasaanya, maka orang lain tidak dapat mengganggunya.
Menurut  Imanuel  Kant  sebagaimana  dikutib  oleh  Rescue  Pound,  mengatakan bahwa kepribadian manusia perorangan tidak boleh diganggu. Apabila suatu benda sah kepunyaan saya dan perhubungan dengan benda itu rapat sekali, maka orang lain yang memakainya tanpa seiizin saya adalah merugikan saya 9 .
Kepemilikan Pribadi ( Privat Property ) adalah memberikan hak kepada individu untuk  mengeluarkan  atau  melarang  pihak  lain  untuk  memperoleh  aliran  manfaat dari sumber  daya  itu  dan  menggunakannya  pada  suatu  tingkat  atau  suatu  cara  yang ditentukan oleh individu yang bersangkutan 10 .
Berdasarkan  pengertian  kepemilikan  pribadi  tersebut  di  atas,  dapat  ditarik kesimpulan  bahwa  ciri-ciri  dari privat  property adalah  pertama,memberikan  hak kepada individu untuk memperoleh manfaat dari sumber daya yang dimilikinya. Kedua, melarang  orang  lain  untuk  menggunakan  sumber  daya  yang  dikuasi  oleh  individu. Ketiga,  memberi  hak  kepada  individu  untuk  menggunakan  sumber  daya  menurut kemauannya.
Berdasarkan  hasil  penelitian  Zainul  Daulay,  dalam  memahami  kepemilikan privadi  ( Privat  property )  dalam  pengetahuan  tradisional  dalam  masyarakat  asli, mengatakan bahwa pengetahuan individu dapat dikelompokan menjadi :
1. Pengetahuan  individu  yang  dimiliki  secara  privaat  yang  diwarisi  dari  nenek moyangnya.
2. Keahlian yang diperoleh dan dipraktikan dengan penuh keyakinan tanpa modifikasi atau dengan modifikasi.
3. Hak  Individu  untuk  menggunakan  pengetahuan  yang  dimodifikasi  dan  yang  tidak dimodifikasi baik dengan menggunakan kaidah-kaidah yang sama ( same rule) atau dengan menggunakan kaidah-kaidah yang berbeda ( different rules ).
9 Ibid . hal. 128.
10 Properti Right, www.waspada.co.id , 11 September 2012

## b. Common Property
Menurut  Teori  Kepemilikan  bersama  ( common  property ),  memandang  bahwa sumber daya alam merupakan kepemilikan kelompok masyarakat, dimana para anggota punya kepentingan untuk kelestarian pemanfaatannya. 11
Menurut Soeryo Adiwibowo Kepemilikan bersama ( Common Property) adalah :
“Sumberdaya  dikuasai  oleh  masyarakt  oleh  kelompok  masyarakat  dimana  para anggota punya kepentingan untuk kepentingan untuk kelestarian pemanfaatan.Pihak  luar  bukan  anggota  tidak  boleh  memanfaatkan.Hak  pemilikan tidak  bersifat  eklusif,  dapat  dipindahtangankan  sepanjang  sesuia  aturan  yang disepakati bersama.Aturan pemanffatan mengikat anggota kelompok.
Berdasakan pada pendapat di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa cirri- ciri dari common property adalah sebagai berikut :
1. Suatu  sumber  daya  dikuasai  oleh  kelompok  masyarakat,  maka  sumber  daya  itu adalah milik kelompok tersebut.
2. Para anggotanya mempunyai kepentingan untuk melestarikannya.
3. Pihak luar yang bukan anggota kelompoknya, tidak boleh memanfaatkannya.
4. Hak  kepemilikan  tidak  bersifat  eksklusif,  dapat  berpindahtangankan  sepanjang sesuai aturan yang disepakati bersama.
5. Aturan yang dibuat mengikat anggota kelompok.
Bila diperhatikan pendapat Zainul Daulay, tidak menggunakan istilah common property , melainkan  menggunakan  istilah  pengetahuan  komunitas.  Namun  bila  ditelusuri,  apa yang  dikemukakan  oleh  Zainul  Daulay,  yang  dimaksudkan  adalah  bahwa  dalam  suatu komunitas dapat dikelompokkan menjadi :
1. Pengetahuan yang diketahui oleh komunitas.
2. Pengatahuan yang dipraktikkan oleh individu jika dibuka kepada individu-individu lainnya.
3. Pengetahuan yang dipraktikkan oleh individu jika dibuka kepada komunitas.
4. Pengetahuan yang dipraktikkan oleh komunitas jika dibuka kepada komunitas.
5. Pengetahuan  yang  dipraktikkan  oleh  komunitas  sekalipun  jika  dibuka  kepada individu-individu lainnya.
6. Pengetahuan yang dibuka komunitas tetapi tidak praktikkan oleh individu maupun komunitas.
7. Pengetahuan yang terbuka pada komunitas dan dapat diakses orang luar.
8. Pengetahuan yang terbuka pada komunitas tetapi tidak diakses oleh orang luar.
11 Soeryo Adiwibowo, Op Cit .
Lebih  lanjut  Zainul  Daulay  mengatakan  sesuai  dengan  prinsip  kepemilikan “ common  property ”,  siapapun  mempunyai  kebebasan  untuk  memanfaatankannya.
Tidak  seorangpun  termasuk  Negara  mempunyai  kewenangan  normatif  untuk melarang  orang  lain  untuk  memperoleh  dan  menggunakannya 12 .Pendapat  yang sama,  seperti  yang  dikemukakan  oleh  Ostrom,  mengemukakan  delapan  prinsip common property , diantaranya adalah sebagai berikut 13 :
1. Batas akses dan penggunaan dari common property terdefenisikan dengan jelas.
2. Relevansi aturan terhadap kondisi sumber daya lokal.
3. Pengaturan pilihan kelektif dalam pengambilan keputusan.
4. Monitoring  efektif  terhadap  akses  dan  pengunaan  sumber  daya common property .
5. Sanksi gradual terhadap pelanggar aturan.
6. Pengakuan minimal terhadap hak untuk mengelola dari otoritas eksternal.
7. Manajemen jaringan dari system pengelolaan common property yang lebih besar (tiap  lapisan  dari  manajemen  berkaitan dengan  lapisan  manajemen  yang  lebih tinggi).
c. Anti Common Property
Kebanyakan literatur, penggunaan istilah terhadap antcommon property berbeda-beda oleh para ahli. Misalnya Soeryo Adiwibowo, mengunakan istilah dengan kepemilikan negara ( state property ) 14 . Zainul Daulay menggunakan istilah Milik Publik ( Publisc Domain ) 15 .
Dalam perkembangannya kepemilikan suatu sumber daya alam, dapat dikuasai oleh  Negara.  Terhadap  sumber  daya  alam  pemerintah  menjadi  pemilik  tunggal, termasuk akses dan menentukan tingkat penggunaannya 16 .
Menurut  Soryo  Adiwibowo,  kepemilikan  Negara  ( state  property )  adalah  hak pemanfaatan sumber daya alam secara eksklusif dimiliki oleh pemerintah. Pemerintah memutuskan tentang akses, tingkat, dan sifat eksploitasi sumberdaya alam 17 .

## 2. Klasifikasi Kepemilikan Tanah Ulayat
Sebagaimana  yang  telah  penulis  singgung  di  atas,  bahwa  pada  tataran alamiahnya tanah ulayat di usahakan oleh individu. Di Minangkabau, persoalan tanah ulayat berasal  dari  hasil  “manaruko”  oleh  nenek  moyangnya  dari  hutan  yang  belum  ada
12 Zainul Daulay, Op Cit , hal. 105.
13 Properti Right, www.waspada.co.id , 11 September 2012, Op cit.
14 Soeryo Adiwibowo, Op Cit . 15 Zainul Daulay, Op Cit , hal. 70.
16 Properti Right, www.waspada.co.id , Op Cit . 17 Soeryo Adiwibowo, Op Cit .
pemiliknya.  Hasil  manaruko  ini,  diakui  sebagai  miliknya  sebagai  harato  pusako  (harta pusaka), karena dia yang pertama kali menggarap dan mengolahnya.Pada masa alamiah ini, bila  dihubungkan  dengan  teori  kepemilikan,  maka  termasuk  dalam privat  property (kepemilikan  individu).  Meskipun  sifat  kepemilikannya  adalah  privat,  namun  kepemilikan yang  demikian  mempunyai  sejumlah  hak  dan  kewenangan  normatif  yang  cukup  luas  atas kepemilikan  tersebut 18 .
Terjadinya  perkembangan  dalam  keluarganya,  maka  harta  itu  diturunkan (diwariskan)    kepada  paruiknya.  Paruik  adalah  persekutuan  hukum  yang  disebut  dengan keluarga  yaitu  keluarga  besar  yang  dihitung  dari  garis  ibu  yang  mempunyai  pertalian hubungan  kekerabatan  keatas,  kebawah,  dan  kesamping    sampai  kepada  derajat  tertentu menurut sistem kekerabatan matrilineal 19 . Dari keluarga (paruik) ini terbentuklah beberapa jurai-jurai yang dinamakan kaum.Kaum dalam masyarakat Minangkabau merupakan suatu kelompok masyarakat (komunal).
Berdasarkan kepada tata kehidupan masyarakat Minangkabau tersebut di atas, bila dihubungkan dengan teori kepemilikan,maka tanah ulayat termasuk kedalam klasifikasi Common Property (kepemilikan  kelompok  masyarakat).Hal  ini  dapat  terlihat  bahwa  tanah dalam  masyarakat  Minangkabau  merupakan  milik  kaum 20 .Karena  tanah  tersebut  dikuasai oleh  kelompoknya.Kelompok  ini  dapat  memanfaatkannya  sesuai  dengan  yang  telah ditentukan  oleh  pimpinan  kelompoknya  (mamak).  Orang  lain  diluar  kelompoknya  tidak dapat  memanfaatkannya.  Namun  hak  kepemilikan  ini,  tidak  bersifat  eksklusif  karena terhadap  tanah  ini  dapat  dipindahtangankan  sepanjang  sesuai  aturan  yang  disepakati secara bersama, misalnya diwariskan dan digadaikan dengan batasan-batasan tertentu yang telah  diatur  dalam  kelompok  masyarakat  hukum  adat.Semua  anggota  kelompok  dalam memanfaatkan  harta  kaum  ini,  terikat  dengan  aturan  yang  ditetapkan  oleh  pimpinannya (mamak).

## 3. Klasifikasi Kepemilikan Koperasi
Sebagaimana  yang  telah  uraikan  sebelumnya,  didalam  UUD  Negara  RI  Tahun 1945 Pasal 33 mengandung makna bahwa lembaga perekonomian  yang cocok bagi bangsa Indonesia  adalah  Koperasi.  Bila  diperhatikan  kata  Koperasi  berasal  dari  kata  “co”  dan “operation” yang mempunyai arti bekerja sama untuk mencapai tujuan 21 .Salah satu tujuan
18 Zainul Daulay, Op Cit , hal. 119
19 Chairul Anwar, Hukum Adat Indonesia, Meninjau Hukum Adat Minangkabau , Rineka Cipta, 1997, hal. 9.
20 Yaswirman, Hukum  Keluarga,  Karakterristik  dan  Prospek  Doktrin  Islam  dan  Adat  Dalam  Masyarakat Matrilinial Minangkabau , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal. 147.
21 Zaeni Asyadie, Hukum Bisnis, Prinsip dan Pelaksanaanya di Indonesia , Rajawali Press, Jakarta, 2011, hal.
63.
koperasi adalah mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupkan “usaha bersama” berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
Menurut  Arifin  Chaniago  sebagaimana  dikutip  oleh  Zaeni  Asyadie  mengatakan Koperasi adalah :
“Suatu  perkumpulan  yang  beranggotakan  orang  atau  badan-badan  yang  memberikan kebebasan masuk dan keluar menjadi anggota, dengan kerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha, untuk mempertinggi kesejahteraan anggotanya”.
Berdasarkan  kepada  pendapat  tersebut  di  atas,  koperasi  dibangun  atas keinginan  bersama  orang-orang  (kelompok  orang)  dalam  rangka  meningkatkan kesejahteraannya.Untuk  meningkatkan  kesejahteraan  itu  mereka  berhimpun  dalam  suatu perkumpulan.
Bila  dihubungkan  dengan  teori  kepemilikan,  dalam  tataran  ini  Koperasi merupakan  lembaga  atau  institusi  karena  didalamnya  mengandung  norma-norma  dan aturan  main  pemanfaatannya  dan  merupakan  alat  pengukur  hubungan  antar  individu (kelompok  orang-orang).  Sehubungan  dengan  hal  tersebut,  dalam  tataran  ini  Koperasi termasuk  dalam  klasifikasi common property ,  karena  Koperasi mempunyai  prinsip-prinsip sebagai berikut :
1. Keanggotaanya bersifat sukarela dan terbuka.
2. Pengelolaan dilakukan secara bersama-sama (demokratis).
3. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.
5. Mempunyai sifat kemandirian dalam arti dilakukan secara bersama-sama anggotanya. Namun  dalam  perkembanganya,  sebagai  lembaga  usaha  dalam  kegiatan  bisnis,
Koperasi  tidak  hanya  milik  kelompok  masyarakat  (anggota),  namun  pemerintah  telah mempunyai  akses  terhadap  sumberdaya  yang  ada  pada  Koperasi.  Akses  pemerintah  ini, adalah  memberikan  perlindungan  atau  pengaturan  terhadap  cara  main  dalam  Koperasi. Sehingga  keluar  UU  Nomor  25  Tahun  1992  Tentang  Perkoperasian  sebagai  pengganti  UU Nomor  12  Tahun  1967.  Didalam  Undang-undag  ini  diatur  mengenai  pertama,  tata  cara pendirian  mulai  dari  rapat  anggota,  pengesahan.  Kedua,  Perangkat  Koperasi  mulai  dari rapat anggota, pengurus koperasi, pengawas, modal dan sisi hasil usha koperasi.
Berdasarkan  pada  uraian  tersebut  di  atas,  dalam  tataran  tersebut  bila dihubungkan  dengan  teori  kepemilikan,  maka  Koperasi  termasuk  dalam  klasifikasi Anticommon Property atau Kepemilikan Negara ( State Property ).Karena dalam pemanfaatan
sumber  daya  koperasi  secara  eksklusif  telah  dimiliki  oleh  pemerintah.Artinya  pemerintah telah mempunyai akses terhadap jalanya koperasi.Meskipun demikian, kontrol dari common property masih  kuat,  karena  keputusan  yang  diambil  dalam  koperasi,  masih  berdasarkan kepada  rapat  anggota.Rapat  anggota  masih  merupakan  keputusan  yang  tertinggi  dalam koperasi.

## C. Penutup
1. Prinsip-prinsip  hukum privat  property bahwa  sumberdaya  alam  yang  dikuasai pertamakali oleh manusia, maka sumberdaya alam tersebut diakui sebagai kepemilikan individu.  Dia  dapat  memanfaatkan,  memindahtangankan,  menggunakan  dan  melarang pihak  lain  untuk  memanfaatkannya.  Sehingga  orang  lain  adalah  tidak  dapat mengganggunya.
2. Prinsip-prinsip Common  Property bahwa  sumberdaya  alam  dikuasai  oleh  kelompok masyarakat.  Kelompok  masyarakat  tersebut  mempunyai  hak  untuk  pemanfaatannya. Pihak  luar,  diluar  anggota  kelompoknya  tidak  dapat  memanfaatkannya.  Hak kepemilikan  kelompok  ini  tidak  bersifat  eksklusif  artinya  dapat  dipindahtangankan kepada pihak lain, sepanjang ada kesepakatan bersama.
3. Prinsip-prinsip Anticommon  Property ,  dikebanyakan  literatur  berbeda-beda  yang dikemukakan  para  ahli,  ada  yang  menamakannya  dengan  kepemilikan  Negara  ( State property ),  kepemilikan  public  ( Public Domains ).  Namun  demikian,  kepemilikan  Negara ( state property ) adalah dalam pemanfaatan sumberdaya alam, pemerintah mempunyai akses pengaturan dan perlindungan dalam memiliki sumberdaya alam.
4. Terhadap  hak  ulat,  pada  tataran  alamiahnya  merupakan  kepemilikan  pribadi  ( Privaat Property ).  Namun  dalam  perkembangannya  Tanah  ulayat  termasuk  klasifikasi kepemilikan kelompok masyarakat ( Common Property) .
5. Terhadap  Koperasi,  pada  tataran  pendiriannya  merupakan common  property ,  karena koperasi  didirikan  oleh  sekolompok  orang,  dengan  mengacu  kepada  prinsip-prinsip koperasi.  Namun  dalam  perkembangannya,  karena  adanya  akses  pemerintah  dalam pengaturan koperasi, maka Koperasi dapat diklasifikasikan sebagai
AnticommonProperty atau kepemilikan Negara ( State Property ).

## Daftar Pustaka
Zainul  Daulay, Pengetahuan  Tradisional,  Konsep,  Dasar  Hukum,  dan  Praktiknya ,  Raja Grafindo, 2011.
Yaswirman, Hukum  Keluarga,  Karakteritik  dan  Prospek  Doktrin  Islam  dan  Adat  Dalam Masyarakat Matrilinial Minangkabau , Raja Grfindo, 2011. Chairul  Anwar, Hukum Adat Indonesia, Meninjau  Hukum  Adat Minangkabau ,  Rineka  Cipta, 1997.
Zaeni Asyadie, Hukum Bisnis, Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia , Rajawali Pers, 2011. Soeryo  Adiwibowo, Teori  Sumberdaya  Bersama  (Common-Pool  Resouse/Common  Property Resource), Kuliah Pengelolaan Kolaboratif Sumberdaya Alam , Internet, diakses pada 11 September 2012. Rescoe  Pound, Terjemahan  An  Anstroduction  to  The  Philosophy  of  Law,  Pengantar  Filsafat Hukum, Bhratara Niaga Media, Jakarta, 1996.
Properti Right, www.waspada.co.id , 11 September 2012.