## BENTUK KLAUSULA-KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK

## Marsidah
Fakultas Hukum Universitas Palembang E-mail: marsidahelan@gmail.com

## Abstract
Every  bank  loan  must  be  stated  in  a  written  credit  agreement.  Bank  credit  agreement  is  a standard  agreement  with  the  contents  or  clauses  of the  bank  credit  agreement  that  has  been standardized and set forth in the form of a form (blank), but not bound in a certain form. The validity  of  the  credit  agreement  lies  in  public  acceptance  and  business  traffic  to  facilitate standard  agreements  in  general  is  an  unequal  clause  between  the  creditors  (banks)  and debtors (customers) which causes the principle of balance in the agreement as if not fulfilled. Based on the foregoing, the formulation of the problem in this paper is What are the standard clauses in a bank credit agreement. While the purpose of this paper is to describe, know and understand  the  forms  of  standard  clauses  in  bank  credit  agreements.  In  connection  with  the problem  under  study  are  the  forms  of  standard  clauses  in  bank  credit  agreements  including credit  facilities,  interest  rates,  bank  power,  bank  repayment  guarantees,  precedent  loans, credit  collateral,  affirmative  and  negative  covenants,  bank  actions  in  saving  loans,  event  of default, legal choice, start the entry into force of the credit agreement.
Keywords : Credit Agreement; Bank Credit

## Abstrak
Setiap  pemberian  kredit  bank  harus  dituangkan  dalam  perjanjian  kredit  secara  tertulis. Perjanjian  kredit  bank  merupakan  perjanjian  baku  dengan  isi  atau  klausula  perjanjian  kredit bank  tersebut  telah  dibakukan  dan  dituangkan  dalam  bentuk  formulir  (blanko),  tetapi  tidak terikat  dalam  suatu  bentuk  tertentu.  Keabsahan  perjanjian  kredit  terletak  pada  penerimaan masyarakat  dan  lalu  lintas  bisnis  untuk  memperlancar  perjanjian  baku  pada  umumnya merupakan klausula yang tidak setara antara pihak kreditur (bank) dan debitur (nasabah) yang menyebabkan  prinsip  kesimbangan  dalam  perjanjian  seolah-olah  tak  terpenuhi.  Berdasarkan hal tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penulisan ini adalah Bagaimanakah bentuk klausula-klausula  baku  dalam  perjanjian  kredit  bank.  Sedangkan  tujuan  dari  penulisan  ini adalah  untuk  menguraikan,  mengetahui  dan  memahami  bentuk-bentuk  klausula  baku  dalam perjanjian  kredit  bank.  Sehubungan  dengan  permasalahan  yang  diteliti  adalah  bentuk-bentuk klausula-klausula  baku  dalam  perjanjian  kredit  bank  meliputi  fasilitas  kredit,  suku  bunga, kuasa bank, jaminan pelunasan bank, kredit precedent , agunan kredit, affirmative dan negative covenant ,  tindakan  bank  dalam  penyelamatan  kredit, event  of  default /wanprestasi,  pilihan hukum, mulai berlakunya perjanjian kredit.
Kata Kunci: Perjanjian Kredit; Kredit Bank

## I. PENDAHULUAN
Bank  daam  pembicaraan  sehari-hari dikenal  sebagai  lembaga  keuangan  yang kegiatan  utamanya  menerima  simpanan giro,  tabungan  dan  deposito.  Bank  juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam
uang  (kredit)  bagi  masyarakat  yang membutuhkannya, selain itu juga sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan  uang  atau  menerima segala  macam  bentuk  pembayaran  dan setoran  seperti  pembayaran  listrik,  air,
Marsidah, Bentuk Klausula-Kalusula Baku dalam Perjanjian Kredit Bank, Halaman 285-302
telepon, pajak, uang kuliah dan pembayaran lainnya.
Perbankan,  khususnya  bank  umum merupakan  inti  dari  sistem  keuangan setiap negara. Bank  merupakan  lembaga keuangan  yang  menjadi  tempat  bagi perusahaan,  badan-badan  pemerintah dan swasta, maupun perorangan menyimpan dana-dananya. Melalui kegiatan  perkreditan  dan  berbagai  jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta
melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.
Pengertian  bank  secara  konkrit  di dalam  beberapa  buku,  hanya  berupa istilah-istilah  seperti  yang  diungkapkan oleh  Abdurrachman.  Bank  berasal  dari bahasa  Itali  yaitu  “ banca ”  yang  berarti suatu  bangku  tempat  duduk,  sebab  pada zaman  pertengahan,  pihak banker yang memberikan pinjaman-pinjaman melakukan  usahanya  tersebut  dengan duduk  di  bangku-bangku  di  halaman pasar. 1
Menurut  Black  Henry  Campbell, seperti  yang  dikutip  oleh  Hermansyah, memberi  arti  kepada  bank  sebagai  suatu
1 Abdurrachman, Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan , Jakarta: Pradnya Paramita, 1991, hlm. 43.
institusi  yang  mempunyai  peran  besar dalam  dunia  komersil  yang  mempunyai wewenang  untuk  menerima  deposito, memberi pinjaman, menerbitkan promissory  notes yang  sering  disebut dengan  bank  bills  atau  bank  notes. Namun  demikian,  fungsi  bank  yang original adalah hanya menerima deposito berupa  uang  logam, plate ,  emas,  dan lain-lain.
Pengertian  Bank  dalam  Pasal  1 angka  1  Undang-Undang  Perbankan Nomor  10  Tahun  1998,  lengkapnya sebagai  berikut  :“Bank  adalah  Badan Usaha  yang  menghimpun  dana  dari masyarakat dalam  bentuk simpanan, dan menyalurkan  kepada  masyarakat  dalam bentuk  kredit  dan/atau  bentuk-bentuk lainnya  dalam  rangka  meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.” 2
Lembaga  perbankan  sebagai  salah satu lembaga keuangan mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian suatu negara. Lembaga tersebut dimaksudkan sebagai perantara pihak-pihak  yang  mempunyai  kelebihan dana ( surplus of funds ) dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan  dana  ( lack  of  funds ).
2 Gatot  Supramono, Perbankan  dan  Masalah Kredit:  Suatu  Tinjauan  Yuridis ,  Djambatan, Jakarta: Rineka Cipta, 2009,    hlm. 1.
Marsidah, Bentuk Klausula-Kalusula Baku dalam Perjanjian Kredit Bank, Halaman 285-302
Perbankan akan bergerak dalam kegiatan perkreditan  dan  berbagai  jasa  yang diberikan  bank  melayani  kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme  sistem  pembayaran  bagi semua faktor perekonomian.
Perbankan sebagai lembaga internasional intermediasi keuangan ( financial intermediary institution ) memegang peranan penting dalam proses  pembangunan  nasional.  Kegiatan usaha utama bank menurut Undang-Undang  Perbankan  Pasal  1  ayat 2,  berupa  menghimpun  dana  dari masyarakat  dalam  bentuk  simpanan  dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau pembiayaan  membuatnya  sarat  akan pengaturan baik melalui peraturan
perundang-undangan di bidang perbankan sendiri maupun
perundang-undangan lain yang terkait.
Pemberian  kredit  adalah  merupakan pelayanan  yang  nyata  dari  bank  dalam kehidupan serta pengembangan perekonomian  di  Indonesia.  Kredit adalah  penyediaan  uang  atau  tagihan yang  dapat  dipersamakan  dengan  itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan  pinjam-memintam  antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan  pihak  peminjam  untuk
melunasi  utangnya  setelah  jangka  waktu tertentu  dengan  pemberian  bunga. 3 Hal ini  sesuai  dengan  pernyataan  yang menyatakan  bahwa  Bank  adalah  badan usaha  yang  menghimpun  dana  dari masyarakat  dalam  bentuk  simpanan  dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya yang dipersamakan  dengan  itu  dalam  rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 4 Berdasarkan ketentuan undang-undang  tersebut  maka  dapat dilihat    bahwa  fungsi  pokok  dari perbankan,  adalah  menghimpun  dana dari  masyarakat  dalam  bentuk  simpanan dan  menyalurkan  dana  yang  telah dihimpun tersebut kembali pada masyarakat yang memerlukannya dengan bentuk kredit.
Dalam pelaksanaan pemberian kredit tersebut, tentunya para pihak perlu mentaati  suatu  perjanjian  kredit  yang berbentuk  klausula  baku  yang  telah dibuat  oleh  pihak  bank  itu  sendiri. Menurut  Pasal  1313  KUH  Perdata, perjanjian  adalah  perbuatan  dengan mana satu orang atau lebih  mengikatkan dirinya  terhadap  satu  orang  lain  atau
3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 Butir 11 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
4 I bid
lebih.  Sedangkan  klausula  baku  adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat  yang  telah  dipersiapkan dan  ditetapkan  terlebih  dahulu  secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau  perjanjian  yang  mengikat  dan wajib dipenuhi oleh konsumen. 5
Perjanjian kredit bank dalam kegiatan perbankan merupakan perjanjian  standar  yang  sudah  dibuat oleh pihak bank walaupun pada dasarnya tidak  setara  bagi  pihak  debitur  atau konsumen.  Berdasarkan  dengan  uraian terdahulu  maka  perlu  pemahaman  yang mendalam  terhadap  pentingnya  klausula buku dalam perjanjian kredit bank.  Oleh karena itu,dapat dirumuskan permasalahan pada bagaimanakah bentuk  klausula-klausula  baku  dalam perjanjian  kredit  bank.  Sehingga  tujuan dari penulisan ini adalah untuk menguraikan, mengetahui dan memahami bentuk-bentuk klausula-klausula dalam perjanjian kredit bank.

## II. PEMBAHASAN

## A. Pengertian Perjanjian
5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999  tentang Perlindungan Konsumen
Pengertian  perjanjian  diatur  di dalam Bab II Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang “Perikatan-perikatan  yang  dilahirkan dari  kontrak  atau  perjanjian”,  mulai Pasal  1313  sampai  dengan  Pasal  1351, dimana  ketentuan  dalam  Pasal  1313 merumuskan  pengertian  perjanjian  yang berbunyi : “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan  dengan  mana  satu  orang  atau lebih  mengikatkan  dirinya  terhadap  satu orang lain atau lebih.”
Perjanjian  adalah  persetujuan  yang dapat  dibuat  secara  lisan  atau  tertulis antara  dua  orang  atau  lebih  kepada  satu orang lain atau lebih yang masing-masing pihak berjanji atau menaati  apa  yang  tersebut  dalam persetujuan.  Perjanjian  ini  didasarkan kata  sepakat  yang  dapat  menimbulkan perbuatan  dan  akibat  hukum  dalam melaksanakan  hak  dan  kewajiban.  Satu pihak  adalah  yang  wajib  berprestasi  dan pihak  lainnya  adalah  yang  berhak  atas prestasi tersebut, ada hubungan timbal-balik dari dua pihak.
Ketentuan  hukum  yang  mengatur tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi  dalam  perjanjian  sehingga perjanjian  berlaku  secara  sah  adalah Pasal  1320  KUH  Perdata  yang  terdiri atas :
Marsidah, Bentuk Klausula-Kalusula Baku dalam Perjanjian Kredit Bank, Halaman 285-302
1. Adanya  Kesepakatan  Kedua  Belah

## Pihak
Kesepakatan  merupakan  kesesuaian kehendak mereka yang mengikatkan diri. Kata  sepakat  muncul  dari  kemauan bebas  dari  para  pihak  yang  dinyatakan dalam  isi perjanjian. Pernyataan tersebut dapat  dinyatakan  secara  tegas  baik  lisan maupun tulisan.
2. Adanya Kecakapan Dari Pihak-Pihak Untuk Membuat Perikatan
Sesuai  Pasal  1329  KUH  Perdata, “Setiap  orang  adalah  cakap  membuat perikatan-perikatan jika ia oleh undang-undang  tidak  dinyatakan  tidak cakap. Seseorang dikatakan cakap hukum apabila laki-laki atau wanita yang telah  berumur  21  tahun  atau  belum berumur  21  tahun  tetapi  telah  menikah. Pasal  1330  KUH  Perdata  menyebutkan orang-orang  yang  tidak  cakap  membuat perjanjian, yaitu :
a) Orang-orang yang belum dewasa.
b) Mereka  yang  ditaruh  di  bawah pengampuan.
c) Orang-orang  perempuan,  dalam hal ini telah ditetapkan undang-undang (telah dicabut
dengan  Surat  Edaran  Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963).

## 3. Adanya Suatu Hal Tertentu
Suatu  hal  tertentu  menyangkut obyek  umum  perjanjian  atau  mengenai bendanya.  Obyek  perjanjian  harus  jelas, syarat  ini  diperlukan  untuk  menentukan hak dan kewajiban para pihak jika terjadi perselisihan.
4. Adanya  Suatu  Sebab  yang  Tidak Dilarang Oleh Undang-Undang
Sebab yang halal    berkaitan dengan isi  perjanjian,  apakah  isi  perjanjian dilarang oleh undang-undang, bertentangan  dengan  ketertiban  umum, kepatutan  dan  kesusilaan  seperti  yang tercantum  dalam  Pasal  1337  KUH Perdata.  Menentukan  suatu  sebab  yang halal  adalah  apabila  tidak  bertentangan dengan Undang-undang, tidak bertentangan  dengan  ketertiban  umum dan kesusilaan. 6
Syarat  pertama  dan  kedua  adalah mengenai  subyek  atau  pihak  dalam perjanjian  yang disebut syarat subyektif, sedangkan  syarat  ketiga  dan  keempat adalah  mengenai  obyek  perjanjian  yang disebut  syarat  obyektif.  Apabila  syarat
6 Sri  Soedewi  Masjachan, Hukum  Jaminan  di Indonesia  Pokok-Pokok  Hukum  Jaminan  dan Jaminan Perorangan, Yogyakarta: Liberty, 1980, hlm. 139.
Marsidah, Bentuk Klausula-Kalusula Baku dalam Perjanjian Kredit Bank, Halaman 285-302
subyektif  tidak  dipenuhi,  maka  salah satu  pihak  mempunyai  hak  untuk meminta  agar  perjanjian  itu  dibatalkan. Pihak  yang  meminta  pembatalan  adalah pihak yang tidak cakap atau memberikan sepakatnya  dalam  keadaan  tidak  bebas. Jadi  perjanjian yang  dibuat  tetap mengikat  para  pihak  selama  tidak dibatalkan  oleh  hakim  atas  permintaan pihak yang meminta pembatalan. Apabila  syarat  objektif  tidak  dipenuhi, maka  perjanjian  itu  batal  demi  hukum, artinya  sejak  semula  tidak  pernah dilahirkan  suatu  perjanjian  dan  tidak pernah  ada  suatu  perikatan.  Tujuan  para pihak yang mengadakan perjanjian untuk melahirkan suatu perikatan hukum adalah  gagal,  sehingga  tidak  ada  dasar hukum  untuk  saling  menuntut  di  depan hakim.
Perjanjian  kredit  bank  melibatkan dua pihak yaitu nasabah sebagai pemohon kredit (debitur) dan pihak bank sebagai pemberi kredit (kreditur).
Thomas
Suyatno, et.al . mengemukakan  bahwa  kredit  bank  yang semula  mengandalkan  kredit  likuiditas Bank Indonesia, secara bertahap dialihkan  menjadi  penyediaan  kredit biasa oleh perbankan dan lembaga-lembaga  keuangan  lain  yang
didasarkan atas dana yang dihimpun dari masyarakat. 7
Sedangkan  M.  Djumhana  dalam bukunya Hukum Perbankan di Indonesia,  mengemukakan  bahwa  : “Berjalannya  kegiatan  perkreditan  akan lancar apabila adanya saling mempercayai  dari  semua  pihak  yang terkait dalam kegiatan tersebut. Kegiatan itupun  dapat  terwujud  hanyalah  apabila semua pihak terkait mempunyai integritas moral.” 8

## B. Pengertian Perjanjian Kredit
Tujuan  pemberian  kredit  adalah untuk memenuhi kebutuhan yang beraneka ragam sesuai dengan uzharkatnya,  yang  selalu  meningkat. Sedangkan kemampuan manusia mempunyai suatu batasan tertentu memaksakan  seseorang  untuk  berusaha memperoleh  bantuan  permodalan  untuk pemenuhan  hasrat  dan  cita-citanya  guna peningkatan usaha dan peningkatan daya guna  sesuatu  barang/jasa.  Fungsi  kredit perbankan dalam kehidupan perekonomian  dan  perdagangan  antara lain sebagai berikut:
7 Thomas  Suyatno, Dasar-Dasar  Perkreditan , Jakarta: Gramedia, 1990, hlm. 27.
8 Muhammad  Djumhana, Hukum  Perbankan  di Indonesia ,  Bandung:  PT.  Citra  Aditya  Bakti, 2006, hlm. 55.
Fungsi  kredit  perbankan  dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan antara lain sebagai berikut:
a. Kredit  Dapat  Meningkatkan

## Daya Guna Uang
1) Para  pemilik  uang  atau  modal
dapat secara langsung meminjamkan  uangnya  kepada para pengusaha yang memerlukannya, untuk
meningkatkan  produksi  atau untuk meningkatkan usahanya.
2) Para  pemilik  uang/modal  dapat menyimpan uangnya pada
lembaga-lembaga keuangan. Uang tersebut diberikan sebagai pinjaman kepada perusahaan-perusahaan untuk meningkatkan usahanya.
b. Kredit  Dapat  Meningkatkan
Peredaran  dan  Lalu  Lintas Uang
Kredit  uang  yang  disalurkan melalui rekening giro dapat menciptakan  pembayaran  baru seperti cek, giro bilyet, dan wesel maka  akan  dapat  meningkatkan peredaran uang giral. Para
pengusaha dapat memproses bahan  baku  menjadi  barang  jadi, sehingga daya guna barang
tersebut menjadi meningkat, apabila  para  pengusaha  tersebut mendapatkan kredit.
c. Kredit  Sebagai  Salah  Satu  Alat Stabilitas Ekonomi
Dalam keadaan ekonomi yang  kurang  sehat,  kebijakan diarahkan pada usaha-usaha antara  lain:  pengendalian  inflasi; peningkatan ekspor, dan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat.
d. Kredit  Dapat  Meningkatkan Kegairahan Berusaha
Bantuan kredit yang diberikan  oleh  bank  akan  dapat mengatasi  kekurang  mampuan para pengusaha di bidang permodalan tersebut sehingga para pengusaha akan dapat meningkatkan usahanya.
e. Kredit  Dapat  Meningkatkan

## Penerimaan Pendapatan
Dengan  bantuan  kredit  dari bank, para pengusaha dapat memperluas usahanya dan mendirikan proyek-proyek baru.
f. Kredit  Sebagai  Alat  Untuk Meningkatkan Hubungan
Internasional
Marsidah, Bentuk Klausula-Kalusula Baku dalam Perjanjian Kredit Bank, Halaman 285-302
Bank-bank  di  luar  negeri yang  mempunyai  jaringan  usaha, dapat memberikan  bantuan dalam bentuk kredit, baik secara langsung  maupun  tidak  langsung kepada  perusahaan-perusahaan  di dalam  negeri.  Bantuan  dalam bentuk  ini  tidak  saja  dapat mempererat  hubungan  ekonomi antar  negara  yang  bersangkutan tetapi  juga  dapat  meningkatkan hubungan internasional.
Prinsip-prinsip  Pemberian  Kredit, bank  dalam  menentukan  nilai  kredit dikenal adanya prinsip “5-C” yaitu : 9
a. Character
Bank  mencari  data  tentang sifat-sifat  pribadi,  watak  dan kejujuran dari pimpinan perusahaan dalam memenuhi kewajiban  finansialnya.  Beberapa petunjuk bagi bank untuk mengetahui karakter nasabah adalah  :  Mengenal  dari  dekat, mengumpulkan  keterangan  dari aktivitas  calon  debitur  dalam perbankan, mengumpulkan keterangan  dan  minta  pendapat dari  rekan-rekannya,  pegawai, dan saingannya mengenai reputasi, kebiasaan pribadi,
pergaulan sosial dan lain-lain.
b. Capacity
Menyangkut
kemampuan perusahaan  beserta  stafnya  baik
9 Permadi  Gandapradja, Dasar  dan  Prinsip Pengawasan  Bank ,  Jakarta:  PT.  Gramedia Pustaka Utama, 2004, hlm. 23.
kemampuan  dalam  manajemen maupun  keahlian  dalam  bidang usahanya.
c. Capital
Ini menunjukkan posisi finansiil perusahaan secara keseluruhan  yang  ditunjukkan oleh ratio finansiilnya dan penekanan pada komposisi “ tangible  network- nya”.  Bank harus mengetahui bagaimana pertimbangan antara jumlah hutang  dengan  jumlah  modal sendiri.
d. Collateral
Collateral berarti  jaminan. Ini  menunjukkan  besarnya  aktiva yang  akan  diikatkan  sebagai jaminan atas kredit yang diberikan oleh bank.
e. Condition of Economy
Bank  harus  melihat  kondisi ekonomi  secara  umum,  serta kondisi pada sektor usaha debitur. Bank harus memperhatikan keadaan  ekonomi  yang  akan mempengaruhi perkembangan usaha calon debitur.
Bank  dalam  memberikan  kredit, selain  menerapkan  prinsip  5-C’s,  juga menerapkan apa yang dinamakan dengan prinsip 5 P, yaitu : 10
a. Party (Para Pihak)
Para  pihak  merupakan  titik sentral  yang  diperhatikan  dalam setiap pemberian kredit, untuk itu
10 Rachmat  Firdaus  dan  Maya  Ariyanti, Manajemen  Perkreditan  Bank  Umum ,  Jakarta: Alfabeta, 2011, hlm. 88.
Marsidah, Bentuk Klausula-Kalusula Baku dalam Perjanjian Kredit Bank, Halaman 285-302
pihak pemberi kredit harus memperoleh  suatu  “kepercayaan” terhadap para pihak, dalam hal ini debitur.  Bagaimana  karakternya, kemampuannya, dan sebagainya.
b. Purpose (Tujuan)
Tujuan  dari  pemberian  kredit juga sangat penting diketahui oleh pihak  kreditur.  Harus  dilihat apakah  kredit  akan  digunakan untuk  hal-hal  yang  positif,  yang benar-benar  menaikkan  income perusahaan, dan harus pula diawasi agar kredit tersebut benar-benar  diperuntukkan  untuk tujuan seperti diperjanjikan dalam suatu perjanjian kredit.
c. Payment (Pembayaran)
Diperhatikan  pula  apakah sumber  pembayaran  kredit  dari calon  debitur  cukup  tersedia  dan cukup  aman,  sehingga  dengan demikian diharapkan bahwa kredit  yang  akan  diluncurkan tersebut  dapat  dibayar  kembali oleh  debitur  yang  bersangkutan.
Bank harus melihat dan menganalisis, apakah setelah pemberian  kredit  nanti,  debitur punya  sumber  pendapatan,  dan apakah pendapatan tersebut mencukupi untuk membayar kembali kreditnya.
d. Profitability (Perolehan Laba)
Unsur  perolehan  laba  oleh debitur tidak kurang pada pentingnya dalam suatu pemberian  kredit.  Untuk  itu, kreditur harus berantisipasi
apakah  laba  yang  akan  diperoleh oleh perusahaan lebih besar daripada  bunga  pinjaman,  dan apakah  pendapatan  perusahaan dapat menutupi pembayaran
kembali  kredit,  cash  flow,  dan sebagainya.
e. Protection (Perlindungan)
Unsur  perolehan  laba  oleh debitur tidak kurang pula pentingnya dalam suatu
pemberian  kredit.  Untuk  itu,
kreditur harus berantisipasi apakah  laba  yang  akan  diperoleh oleh perusahaan lebih besar daripada  bunga  pinjaman,  dan apakah  pendapatan  perusahaan dapat menutupi pembayaran kembali  kredit, cash  flow ,  dan sebagainya.
Disamping  menggunakan  prinsip pemberian  kredit  di  atas,  bank  dalam memberikan  kredit  juga  menggunakan prinsip 3R, yaitu : 11
a. Return (Hasil yang Diperoleh)
Return ,  yakni  hasil  yang diperoleh  debitur,  dalam  hal  ini ketika  kredit  telah  dimanfaatkan dan  dapat  diantisipasi  oleh  calon kreditur, artinya perolehan tersebut mencukupi untuk membayar  kembali  kredit  beserta bunga,  biaya-biaya,  di  samping membayar  keperluan  perusahaan yang lain seperti untuk cash flow, kredit lain jika ada dan sebagainya.
b. Repayment (Pembayaran
Kembali)
Kemampuan dari pihak debitur  tentu  saja  juga  harus dipertimbangkan, dan apakah kemampuan  bayar  tersebut  match
11 Ismail, Manajemen  Perbankan ,  Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 116.
Marsidah, Bentuk Klausula-Kalusula Baku dalam Perjanjian Kredit Bank, Halaman 285-302
dengan schedule pembayaran kembali  dari  kredit  yang  akan diberikan  itu.  Ini  juga  merupakan hal yang tidak boleh diabaikan.
c. Risk Bearing Ability (Kemampuan Menanggung Risiko) Hal lain yang perlu diperhatikan  adalah  sejauh  mana terdapatnya  kemampuan  debitur untuk menanggung risiko, misalnya dalam hal terjadi sesuatu di  luar  antisipasi  kedua  belah pihak, terutama jika dapat
menyebabkan  timbulnya  kredit macet. Untuk itu, harus diperhitungkan  apakah  misalnya jaminan  dan/atau  asuransi  barang atau  kredit  sudah  cukup  aman untuk menutupi risiko tersebut.
Mariam
Darus Badrulzaman mengatakan  bahwa  perjanjian  kredit adalah  perjanjian  pendahuluan  yang bersifat  konsensuil  sedangkan  penyerah uangnya  bersifat  riil.  Dalam  aspek konsensuil  dan  riil  perjanjian  kredit memiliki identitas sendiri dengan sifat-sifat umum sebagai berikut : 12
1. Merupakan  perjanjian  pendahuluan ( voorovereenkomst )  dari  perjanjian penyerahan uang;
2. Perjanjian kredit bersifat konsensuil;
3. Perjanjian penyerahan uangnya bersifat riil;
4. Perjanjian  kredit  termasuk  dalam jenis perjanjian standar;
12 Mariam  Darus  Badrulzaman, Perjanjian Kredit Bank , Bandung: Alumni, 1996, hlm. 179.
5. Perjanjian  kredit  banyak  dicampuri pemerintah;
6. Perjanjian  kredit  lazimnya  dibuat secara rekening Koran;
7. Perjanjian kredit harus  mengandung perjanjian jaminan;
8. Perjanjian  kredit  dalam  aspek  riil adalah perjanjian sepihak;
9. Perjanjian kredit dalam aspek konsensuil  adalah  perjanjian  timbal balik.
Remy  Sjahdeini  mengemukakan bahwa  perjanjian  kredit  tidak  identik dengan  perjanjian  pinjam  uang  dalam KUH  Perdata.  Ada  ciri  khusus  dari perjanjian  kredit  yang  membedakannya dari  perjanjian  pinjam  uang  biasa.  Ciri khusus  tersebut  adalah  ada  beberapa bank  yang  memuat  dalam  perjanjian kreditnya klausul yang dinamakan condition precedent yakni peristiwa atau kejadian yang harus dipenuhi atau terjadi terlebih dahulu setelah perjanjian ditandatangani  oleh  para  pihak  sebelum penerima  kredit  dapat  menggunakan kreditnya.  Perjanjian  yang  mengandung condition  precedent adalah  perjanjian konsensuil  dan  bukan  perjanjian  riil, sedangkan  perjanjian  kredit  yang  tidak memuat condition  precedent dikatakan perjanjian riil. 13
13 Remy  Sjahdeini, Perbankan  Islam  dan Kedudukannya  Dalam  Tata  Hukum  Perbankan
Marsidah, Bentuk Klausula-Kalusula Baku dalam Perjanjian Kredit Bank, Halaman 285-302
Dari rumusan tersebut dapat diketahui,  bahwa  kredit  itu  merupakan perjanjian pinjam-meminjam uang antara bank  sebagai  kreditur  dengan  nasabah sebagai  debitur.  Bank  sebagai  pemberi kredit  percaya  terhadap  nasabahnya dalam  jangka  waktu  yang  disepakatinya akan  dikembalikan  (dibayar)  lunas. Tenggang  waktu  antara  pemberian  dan penerimaan kembali prestasi ini menurut Mgs. Edy Putra The Aman,
14
merupakan  suatu  hal  yang  abstrak,  yang sukar  diraba,  karena  masa  antara pemberian  dan  penerimaan  prestasi tersebut  dapat  berjalan  beberapa  bulan, tetapi  dapat  pula  berjalan  beberapa tahun.
Hal  tersebut  memang  dapat  terjadi, karena  dalam  praktek    banyak  terjadi nasabah  tidak  menepati  waktu  yang diperjanjikan dalam mengembalikan pinjamannya  dengan  berbagai  alasan. Oleh karena itu, dalam rumusan pengertian  kredit  ditegaskan  mengenai kewajiban  nasabah  untuk  melunasi utangnya sesuai dengan jangka waktunya dan disertai dengan kewajibannya  yang  lain  yaitu  dapat
Indonesia ,  Jakarta:  PT.  Pustaka  Utama  Grafity, 1999, hlm. 58.
14 Mgs.  Edy  Putra  The’  Aman, Kredit Perbankan  Suatu  Tinjauan  Yuridis ,  Yogyakarta: Liberty, 2008, hlm. 10.
berupa  bunga,  imbalan  atau  pembagian hasil keuntungan.
Sebagaimana diketahui bahwa unsur esensial  dari  kredit  bank  adalah  adanya kepercayaan  dari  bank  sebagai  kreditur terhadap  nasabah  peminjam  sebagai debitur.  Kepercayaan  tersebut  timbul karena dipenuhinya segala ketentuan dan persyaratan  untuk  memperoleh  kredit bank  oleh  debitur  antara  lain:  jelasnya tujuan peruntukkan kredit, adanya benda jaminan atau agunan, dan lain-lain.
Makna  dari  kepercayaan  tersebut adalah  adanya  keyakinan  dari  bank sebagai  kreditur  bahwa  kredit  yang diberikan akan sungguh-sungguh diterima  kembali  dalam  jangka  waktu tertentu sesuai kesepakatan.
Namun  perjanjian  kredit  tersebut tidak selamanya terpenuhi sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan, sehingga  hal  tersebut  menyebabkan kredit  macet.  Kredit  macet  dapat disebabkan  oleh  beberapa  faktor,  yaitu faktor  yang  berasal  dari  nasabah,  faktor yang  berasal  dari  bank  dan  faktor lainnya.  Sebagai  kreditur  tidak  terlepas dari kelemahan  yang dimiliki. Faktor ini tidak  berdiri  sendiri,  tetapi  selalu berkaitan dengan nasabah.
1. Faktor yang Berasal dari Nasabah
a. Nasabah Menyalahgunakan

## Kredit
Setiap  kredit  yang  diperoleh nasabah  telah  diperjanjikan  dalam perjanjian kredit tentang tujuan pemakaian  kreditnya.  Dengan  telah diperjanjikan demikian,  maka nasabah setelah menerima kredit wajib mempergunakan sesuai dengan tujuannya  tersebut.  Pemakaian  kredit yang  menyimpang  dari  pemakaiannya akan menghasilkan nasabah yang tidak mengembalikan  kredit  sebagaimana mestinya.  Sebagai  contoh  nasabah diberi kredit untuk kepentingan pengangkutan  karena  usahanya  di bidang  angkutan  bus  luar  kota,  tetapi nasabah  menggunakan  kredit  untuk kepentingan pertanian dengan membeli  bibit  bawang  merah.  Ketika gagal  panen  nasabah  tidak  dapat membayar pelunasan kredit.
b. Nasabah Kurang Mampu
Mengelola Usahanya
Nasabah  yang  telah  menerima fasilitas kredit, ternyata dalam praktek tidak  mengelola  usaha  yang  dibiayai dengan  kredit  bank.  Nasabah  tidak profesional dalam melakukan pekerjaan  karena  kurang  menguasai secara  teknis  usaha  yang  dijalankan.
Akibatnya, hasil kerja kurang maksimal  dan  kurang  berkualitas sehingga mempengaruhi minat masyarakat dalam mengonsumsi produk  yang  dihasilkannya.  Keadaan ini mempengaruhi penghasilan nasabah,  sehingga  berpengaruh  pula terhadap kelancaran pelunasan kreditnya.
c. Nasabah Beritikad Tidak Baik
Ada sebagian nasabah yang mungkin  tidak  banyak  yang  sengaja dengan segala daya upaya mendapatkan  kredit  dari  bank,  namun setelah  kredit  diperoleh  digunakan begitu  saja  tanpa  dapat  dipertanggung jawabkan. Nasabah semacam ini sejak awal  memang  sudah  tidak  beritikad baik,  karena  tujuannya  jahat  yaitu untuk  membobol  bank.  Biasanya sebelum  kredit  jatuh  tempo  nasabah sudah melarikan diri.

## 2. Faktor yang Berasal dari Bank
Bank  juga  dapat  sebagai  salah satu penyebab terjadinya kredit macet. Dalam  memberikan  kredit  kepada nasabah, bank selalu membuat pertimbangan  atau  analisis  yang  telah ditetapkan
Undang-Undang
Perbankan.
Tidak akuratnya
pertimbangan  bank  akan  menjadikan
Marsidah, Bentuk Klausula-Kalusula Baku dalam Perjanjian Kredit Bank, Halaman 285-302
kredit yang diberikan nasabahnya akan berjalan  tidak  sesuai  dengan  yang diharapkan.

## a. Kualitas Pejabat Bank
Setiap  petugas  atau  pejabat  bank manapun dituntut untuk melaksanakan pekerjaannya secara profesional sehingga  dapat  tercipta  pelayanan terhadap  masyarakat  yang  memadai. Meskipun  demikian  tidak  semua pejabat  bank  mempunyai  kualitas seperti  yang  diharapkan.  Pejabat  bank yang  kurang  profesional  tentu  sulit diharapkan  dapat  memperoleh  hasil kerja  y  ang  maksimal.  Terutama pejabat  di  bagian  kredit,  kualitasnya dapat mempengaruhi
keputusan penyaluran kredit yang tidak sebagaimana mestinya.
b. Persaingan Antar Bank
Jumlah  bank  yang  makin  hari makin  banyak  merupakan  hal  yang wajar  dengan  jumlah  penduduk  yang bertambah mempengaruhi jumlah kebutuhan  terhadap  bank  bertambah pula.  Dengan  bertambahnya  jumlah bank maka akan mempengaruhi persaingan bank yang semakin ketat.
Dalam melakukan persaingan usaha,  setiap  bank  selain  berusaha untuk  memberikan  pelayanan  yang terbaik  kepada  masyarakat,  termasuk kemudahan  di  dalam  memberikan fasilitas  kredit.  Dengan  pelayanan yang  terbaik  yang  bertujuan  untuk mendapatkan nasabah sebanyak-banyaknya dan nasabah yang  telah  ada  tetap  digandeng  agar tidak pindah ke bank lain.
Dengan  adanya  persaingan  usaha yang  ketat,  akan  mempengaruhi  bank untuk bertindak spekulatif dengan cara memberikan  fasilitas  yang  mudah kepada  nasabah,  tetapi  di  lain  pihak
langkah  yang  diambil  bank  telah mengabaikan prinsip-prinsip perbankan yang sehat.

## c. Hubungan Intern Bank
Kredit  macet  juga  dapat  terjadi karena  bank  terlalu  memperhatikan hubungan  ke  dalam  bank,  penyaluran kredit tidak merata dan lebih cenderung  diberikan  kepada  pengurus dan  pengawas  serta  pegawai  bank. Seperti dikatakan J.B. Sumarlin ketika menjadi  Menteri  Keuangan,  bahwa pada  tahun  1992  kredit  macet  yang terjadi  di  bank  pemerintah  karena pemilik  bank  menikmati  fasilitas kredit  yang  melampaui  batas  yang ditentukan (batas maksimum pemberian kredit).
Disamping  itu  juga  bank  lebih mengutamakan hubungan dengan perusahaan-perusahaan  yang  masih dalam kelompoknya (induk
perusahaan,  anak  perusahaan)  dalam pemberian  kredit.  Ibarat  kelompok perusahaan  itu  sebuah  keluarga,  bank merasa terikat dengan sanak keluarganya. Secara yuridis masing-masing perusahaan dalam sebuah kelompok berdiri sendiri-sendiri, namun dari segi ekonomi mereka adalah satu kesatuan. Akibatnya apabila kreditnya bermasalah  berpengaruh  kepada  bank yang kurang berani bertindak tegas.

## d. Pengawasan Bank
Mulai  dari  proses  pemberian kredit,  terjadinya  perjanjian  kredit sampai dengan pelaksanaan perjanjian kredit  selalu  mendapat  pengawasan. Pekerjaan bank diawasi oleh pengawas intern  bank  dan  pengawas  ekstern bank yaitu BI dan BPKP khusus untuk bank  milik  negara. Adanya  bank  yang tidak  sehat  atau  bahkan  bank  yang terkena likuiditas tidak dapat dilepaskan  dari  kredit  macet  sebagai
Marsidah, Bentuk Klausula-Kalusula Baku dalam Perjanjian Kredit Bank, Halaman 285-302
penyebabnya. Salah satu faktor terjadinya  kredit  macet  adalah  karena lemahnya pengawasan terhadap
bank. 15
3. Faktor Lainnya
a. Debitur Meninggal Dunia
Dalam  hal  ini,  apabila  debitur meninggal dunia maka seluruh pinjamannyaaa  akan  di  cover  100% oleh  pihak  penjamin  dan  dianggap lunas  atau  akan  tetap  dilakukan penagihan secara terus-menerus kepada  ahli  waris  sampai  kredit tersebut  lunas,  tergantung  pada  jenis kredit  yang  diberikan  kepada  debitur tersebut.
b. Force Majeure
Adanya  keadaan  memaksa  atau peristiwa  yang  tidak  terduga  yang menimbulkan resiko kemacetan.
Keadaan  ini  terjadi  akibat  adanya bencana alam, kebakaran, perampokan dan lainnya.
c. Kondisi  Perekonomian  Negara yang Tidak Mendukung Perkembangan Iklim Usaha, misalnya krisis moneter. 16
Menyangkut tentang keadaan yang  menimpa  debitur  atau  nasabah itu  dapat  diakibatkan  oleh  keadaan diluar  kemampuannya,  sehingga  ke semua  faktor  tersebut  mengakibatkan keterlambatan debitur untuk
15 Gatot  Supramono, Perbankan  dan  Masalah Kredit Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis , Jakarta: Rineka Cipta, 2009,    hlm. 268-272.
16 Ade  Arthesa  dan  Edia  Handiman, Bank  dan Lembaga  Keuangan  Bukan  Bank ,  Jakarta:  PT.
Indeks, 2006, hlm. 182-187.
mengembalikan  kredit  yang  diberikan oleh bank.

## C. Bentuk  Klausula-Klausula  Baku Dalam Perjanjian Kredit Bank
Perjanjian kredit merupakan perjanjian  baku  dimana  isi  atau  klausula perjanjian  tersebut  telah  dibakukan  dan dituangkan dalam bentuk formulir (blanko), tetapi tidak terikat dalam suatu bentuk  tertentu.  Keabsahan  perjanjian kredit terletak pada penerimaan masyarakat  dan  lalu  lintas  bisnis  untuk memperlancar arus lalu lintas perdagangan  dan  bisnis.  Perjanjian  baku pada  umumnya  mengandung  klausula yang  tidak  setara  antara  pihak  yang mempersiapkan dan pihak lainnya.
Setiap pemberian kredit harus dituangkan  dalam  perjanjian  kredit secara  tertulis.  Bentuk  dan  formatnya diserahkan  oleh  Bank  Indonesia  kepada masing-masing bank untuk menetapkannya, namun
sekurang-kurangnya
harus
memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1. Memenuhi keabsahan dan persyaratan  hukum  yang  dapat melindungi kepentingan bank;
2. Memuat  jumlah,  jangka  waktu,  tata cara  pembayaran  kembali  kredit serta  persyaratan-persyaratan  kredit
Marsidah, Bentuk Klausula-Kalusula Baku dalam Perjanjian Kredit Bank, Halaman 285-302
lainnya sebagaimana ditetapkan dalam  keputusan  persetujuan  kredit dimaksud. 17
3. Perjanjian  kredit  bank  minimal harus memuat klausula yang berhubungan dengan ketentuan mengenai fasilitas kredit yang diberikan, diantaranya tentang jumlah  maksimum  kredit,  jangka waktu  kredit,  tujuan  kredit,  bentuk
kredit dan batas ijin tarik.
4. Suku  bunga  dan  biaya-biaya  yang timbul sehubungan dengan pemberian  kredit,  diantaranya  bea materai, provisi/ commitment fee dan denda kelebihan tarik.
5. Kuasa bank untuk melakukan
pembebananatas rekening giro dan/atau  rekening  kredit  penerima kredit  untuk  suku  bunga  denda kelebihan tarik dan bunga tunggakan serta segala macam biaya yang  timbul  karena  dan  untuk pelaksanaan hal-hal yang ditentukan yang menjadi beban penerima kredit.
6. Representation dan warranties , yaitu  pernyataan  dari  penerima kredit  atas  pembebanan  dan  segala
17 Rachmadi  Usman, Aspek-Aspek  Hukum
Perbankan  di  Indonesia ,  Jakarta:  PT.  Gramedia
Pustaka Utama, 2007, hlm. 267
harta  kekayaan  penerima  kredit menjadi jaminan pelunasan kredit.
7. Condition precedent , yaitu syarat-syarat  tangguh  yang  harus dahulu  oleh  penerima  kredit  agar dapat  menarik  kredit  untuk  pertama kalinya.
8. Agunan kredit dan asuransi barang-barang agunan.
9. Affirmative dan negative  covenants , yaitu kewajiban-kewajiban dan pembatalan tindakan penerima kredit  selama  masih  berlakunya perjanjian kredit.
10. Tindakan-tindakan bank dalam rangka pengawasan dan
penyelamatan kredit.
11. Events  of  default /wanprestasi/cidera janji/ trigger clause / openbaar clause , yaitu tindakan-tindakan bank sewaktu-waktu  dapat  mengakhiri perjanjian  kredit  dan  untuk  seketika akan  menagih  semua  uang  beserta bunga  dan  biaya  lainnya  yang timbul.
12. Pilihan domisili/forum/hukum apabila  terjadi  pertikaian  di  dalam penyelesaian  kredit  antara  bank  dan nasabah penerima kredit.
Marsidah, Bentuk Klausula-Kalusula Baku dalam Perjanjian Kredit Bank, Halaman 285-302
13. Ketentuan mulai berlakunya perjanjian kredit dan
penandatanganan perjanjian kredit.
Menurut  Sutan  Remy  Sjahdeini yang dikutip oleh Rachmadi Usman, ada beberapa  klausula  dalam  perjanjian kredit yang secara tidak wajar dan sangat memberatkan debitur, antara lain :
1. Kewenangan bank
untuk
sewaktu-waktu  tanpa  alasan  apapun dan tanpa pemberitahuan sebelumnya secara
sepihak menghentikan ijin tarik kredit.
2. Kewenangan  bank  untuk  secara
sepihak  menentukan  harga  jual  dari barang  agunan  dalam  hal  dilakukan penjualan  barang  agunan  karena kredit nasabah debitur macet.
3. Kewenangan  bank  secara  sepihak untuk tunduk kepada segala petunjuk  dan  peraturan  bank  yang telah  ada  dan  yang  masih  akan ditetapkan kemudian oleh bank.
Persiapan  klausula-klausula  yang demikian  adalah  upaya  bank  untuk menerapkan  prinsip  kehati-hatian  dalam pemberian  kredit.  Bank  tidak  ingin mengalami  kerugian  yang  disebabkan debitur  yang  tidak  mampu  untuk melunasi  hutangnya.  Walaupun  pada saat  penandatanganan  perjanjian  kredit
bank,  pihak  bank  berada  dalam  posisi yang  kuat,  tetapi  sebaliknya  pada  saat pelaksanaan perjanjian kredit perbankan, maka  bank  menjadi  pihak  yang  lemah, karena adanya kemungkinan suatu sebab pengembalian ataupun pelunasan kreditnya mengalami kemacetan.
Susunan  sebuah  perjanjian  kredit bank pada umumnya    meliputi:

## 1. Judul
Dunia  perbankan  masih  belum terdapat  kesepakatan  tentang  judul  atau penamaan perjanjian kredit bank ini.

## 2. Komparisi
Komparisi  menjelaskan  sejelasnya tentang  identitas,  dasar  hukum,  dan kedudukan  subjek  hukum  perjanjian kredit  bank.  Sebuah  perjanjian  kredit bank akan dianggap sah bila ditandatangani  oleh  subjek  hukum  yang berwenang  untuk  melakukan  perbuatan hukum yang demikian itu.

## 3. Substansi
Sebuah perjanjian kredit bank berisikan klausula-klausula yang merupakan ketentuan dan syarat pemberian  kredit  seperti,  maksimal kredit,  bunga  dan  denda,  jangka  waktu kredit,  cara  pembayaran  kembali  dan lain-lain.

## III. PENUTUP
Bentuk-bentuk klausula-klausula baku  dalam  perjanjian  kredit  bank meliputi  fasilitas  kredit,  suku  bunga, kuasa  bank,  jaminan  pelunasan  bank, kredit precedent , agunan kredit, affirmative dan negative covenant ,
tindakan  bank  dalam  penyelamatan kredit, event  of  default /wanprestasi,
pilihan hukum, mulai berlakunya perjanjian kredit. Pihak bank diharapkan dalam  membuat  klausula  baku  supaya tidak  memberatkan  nasabah,  sehingga prinsip keseimbangan dalam suatu perjanjian dapat tercapai.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku-Buku
Abdurrachman, Ensiklopedia  Ekonomi Keuangan  Perdagangan ,  Jakarta:
Pradnya Paramita, 1991.
Ade  Arthesa  dan  Edia  Handiman, Bank dan  Lembaga  Keuangan  Bukan Bank , Jakarta: PT. Indeks, 2006.
Gatot Supramono, Perbankan dan Masalah  Kredit:  Suatu  Tinjauan Yuridis , Djambatan,  Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
Ismail, Manajemen  Perbankan ,  Jakarta: Kencana, 2011.
Mariam  Darus  Badrulzaman, Perjanjian Kredit  Bank ,  Bandung:  Alumni, 1996.
Mgs.  Edy  Putra  The’  Aman, Kredit Perbankan  Suatu  Tinjauan  Yuridis , Yogyakarta: Liberty, 2008.
Muhammad
Djumhana, Hukum Perbankan  di  Indonesia ,  Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006 Permadi Gandapradja, Dasar dan Prinsip  Pengawasan  Bank ,  Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004. Rachmadi  Usman, Aspek-Aspek  Hukum Perbankan  di  Indonesia ,  Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007.
Rachmat  Firdaus  dan  Maya  Ariyanti,
Manajemen Perkreditan Bank
Umum , Jakarta: Alfabeta, 2011.
Remy  Sjahdeini, Perbankan  Islam  dan Kedudukannya  Dalam  Tata  Hukum Perbankan  Indonesia ,  Jakarta:  PT.
Pustaka Utama Grafity, 1999. Sri Soedewi Masjachan, Hukum Jaminan di  Indonesia  Pokok-Pokok  Hukum Jaminan  dan  Jaminan  Perorangan, Yogyakarta: Liberty, 1980.
Thomas
Suyatno, Dasar-Dasar
Perkreditan , Jakarta: Gramedia,
1990.
Marsidah, Bentuk Klausula-Kalusula Baku dalam Perjanjian Kredit Bank, Halaman 285-302

## B. Peraturan Perundangan-undangan

## Undang-Undang Dasar 1945.
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata
( Burgerlijk Wetboek ).
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Dagang
( Wetboek van Koophandels ).
Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998 Pasal 1 Butir 11 Tentang Perubahan atas  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999 Tentang Perlindungan Konsumen