Peningkatan Kualitas Pelaporan DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran) Desa Kedungsolo Porong Sidoarjo Tahun 2022
Nur Silviyah Rahmi 1 , Ni Wayan Surya Wardhani 2 , Adji A. Rinaldo Fernandes 3
1,2,3 Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Brawijaya
*Coresponding author: silviyahrahmi@ub.ac.id

## PENGANTAR
Desa  Kedungsolo  merupakan  desa  yang terletak di wilayah Kecamatan Porong,
Kabupaten Sidoarjo. Desa Kedungsolo memiliki luas  wilayah  119  hektare  dengan  ketinggian wilayah 4 meter. Berdasarkan data kependudukan Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo  tahun  2018  ,  Desa  Kedungsolo  terdiri dari  4  Rukun  Warga  (RW)  dan  10  Rukun Tetangga  (RT)  [1].  Jumlah  penduduk  Desa Kedungsolo sebanyak 4.432 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 1.105. Dengan
kepadatan penduduk yang cukup tinggi diperlukan  adanya  mekanisme  pemungutan pajak PBB secara efisien.
Pajak Bumi dan Bangunan atau yang biasa disebut  PBB  adalah  jenis  pajak  yang  bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terhutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan bangunan, keadaan subjek pajak tidak ikut menentukan  besarnya  pajak  (UU  PBB  No.  12 Tahun  1994).  Berdasarkan  Undang-Undang Nomor  28  Tahun  2009,  bahwa  PBB  dulunya merupakan pajak pusat dan sekarang

## ABSTRAK
Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB)  adalah  pajak  terhutang  ditentukan  oleh  keadaan  objek  yaitu bumi/tanah  dan  bangunan,  keadaan  subjek  pajak  tidak  ikut  menentukan  besarnya  pajak.  PBB dibayarkan melalui pemerintah desa, kemudian disetorkan ke bank daerah. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa permasalahan terkait pemungutan PBB oleh pemerintah desa. Salah satunya di Desa Kedungsolo, masalah yang dihadapi adalah pencatatan masih secara manual dalam daftar buku oleh petugas desa, sehingga pencatatan secara klasik ini membutuhkan waktu lama apabila melakukan  proses  pencarian  nama  wajib  pajak.  Selain  itu  terdapat  kesalahpahaman  tentang pencatatan distribusi SPPT PBB oleh petugas, apakah benar sudah diterima oleh wajib pajak atau masih berada pada petugas tersebut. Solusi yang harus dilakukan adalah dengan mengembangkan sebuah sistem informasi yaitu dalam  bentuk dashboard dengan bahasa pemrograman  Hypertext Preprocessor (PHP)  yang  terintergrasi  dengan  MySQL  untuk  meningkatkan  kualitas  pelaporan Daftar  Himpunan  Ketetapan  Pajak  dan  Pembayaran  (DHKP).  Aparat  desa  dan  masyarakat setempat sangat terbantu dengan adanya sistem informasi Dashboard Data Entry SPPT PBB-P2. Dengan adanya sistem ini koordinator hanya memonitoring data pemungutan PBB yang diinput oleh petugas penarikan pajak, memberikan kemudahan petugas penarikan pajak yang berperan sebagai admin dalam pencatatan PBB secara online dan terstruktur, serta memudahkan wajib pajak untuk mengakses status SPPT PBB secara individu.

## KEYWORDS
PBB, DHKP, SPPT, Wajib Pajak, Dashboard
Article Number : 405-1534-1-SM Received :
2022-10-01 Accepted : 2023-01-21
Published :
Volume : 09
Issue : 01 Mounth, Year July 2023 pp.12-19

## Journal Of Innovation And Applied Technology
wewenang pengelolaannya dilimpahkan menjadi pajak  Kabupaten/kota.  Pemerintah  daerah berkepentingan  untuk  merumuskan  kebijakan yang nantinya menjadi produk berupa peraturan daerah yang efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Mekanisme  pemungutan  pajak  PBB  yaitu dengan  diterbitkannya  Surat  Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) beserta Daftar Himpunan  Ketetapan  Pajak  (DHKP)  oleh Pemerintah  daerah  melalui  Dinas  Pendapatan daerah yang  didistribusikan melalui  Kecamatan dan  kemudian  dibagikan  ke  setiap  desa  untuk dilaksanakan pemungutan. Berikut ini merupakan  alur  distribusi  DHKP  kepada  wajib pajak yang difokuskan pada tingkat desa.

## Gambar 1. Prosedur Distribusi DHKP di Tingkat Kecamatan dan Desa
Berdasarkan  Gambar  1  pada  tahap  IV, SPPT  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  yang  telah dihimpun  oleh  Kepala  Desa  dibagikan  kepada masyarakat  atau  wajib  pajak  melalui  perangkat desa.  SPPT  PBB  disampaikan  oleh  petugas secara  langsung  kepada  wajib  pajak  atau kuasanya  ( door  to  door )  dalam  waktu  paling lama 15 (lima belas) hari. Petugas juga memiliki kewajiban untuk memungut pembayaran. Tahap V  wajib  pajak  (WP)  dapat  secara  langsung membayar  ke  petugas  desa  atau  langsung datang ke kecamatan atau bank. Setelah proses pembayaran  selesai,  wajib  pajak  (WP)  akan menerima  tanda  bukti  pembayaran  sementara untuk  ditukarkan  dengan  Surat  Tanda  Terima Setoran. Petugas pemungut desa akan mencatat  pembayaran  tersebut  dalam  buku DHKP  dan  dilaporkan  ke  Kecamatan.  Surat Pemberitahuan  Pajak  Terutang  (SPPT)  PBB
yang  tidak  dapat  disampaikan  pada  tahap  IV, oleh  Kepala  Desa  akan  dikembalikan  ke Kecamatan.
Tahap  VI:  jika  dalam  jangka  waktu  enam hari  sejak  SPPT  PBB  yang  didistribusikan  oleh Kepala Desa kepada wajib pajak (WP) tidak juga dikenali  siapa  wajib  pajak  (WP)  PBB  yang bersangkutan maka pihak desa akan mengembalikan  ke  kecamatan.  Pada  tahap  ini, pihak  desa  secara  rutin  menyusun  rekapitulasi daftar  pembayaran  PBB  untuk  mengetahui berapa  persen  sudah  terbayar  sekaligus mengetahui  jumlah  piutang.  Apabila  terdapat hal-hal khusus yang memerlukan perhatian akan dibuat  laporan  untuk  ditindaklanjuti  oleh  pihak kecamatan [2].
Mekanisme  pendistribusian  SPPT  PBB dalam  DHKP  seperti  alur  diatas  dalam prosesnya  seringkali  terjadi  kesalahan,  mulai dari  salah  nominal,  salah  penyetoran,  SPPT yang  tidak  sesuai,  dan  ketidaksesuaian  antara nominal  uang  yang  disetorkan  dengan  hasil penagihan  [3].  Basis  data  SPPT  atau  Wajib Pajak (WP) yang diperoleh dari Dinas Pendapatan  Daerah  sudah  memiliki  sistem informasi  dalam  pengolahannya,  namun  belum menjadi aplikasi untuk mengolah hasil pemungutan  pajak  untuk  tingkat  pemerintah desa  yang  notabene  berinteraksi  langsung dengan Wajib Pajak (WP). Kebutuhan pemerintah desa akan sistem informasi meliputi pengolahan data pajak, perhitungan hasil pajak yang akurat, laporan pembayaran dan progress pemungutan pajak secara berkala [4].
Hingga  saat  ini  pendistribusian  SPPT PBB dalam DHKP masih menjadi permasalahan di Desa Kedungsolo dikarenakan (1) pencatatan masih  secara  manual  dalam  daftar  buku  oleh petugas desa yang dibantu oleh tenaga magang atau mahasiswa Praktik Kerja Lapangan (PKL), sehingga pencatatan secara klasik ini membutuhkan  waktu  lama  apabila  melakukan proses pencarian nama wajib pajak, (2) Terdapat kesalahpahaman  tentang  pencatatan  distribusi SPPT  PBB  oleh  petugas,  apakah  benar  sudah diterima  oleh  wajib  pajak  atau  masih  berada pada  petugas  tersebut.  Hal  itu  membuat  wajib pajak tidak bisa menunaikan pembayaran sesuai dengan waktu yang ditetapkan.

## Journal Of Innovation And Applied Technology
Melalui  Pengabdian  Kepada  Masyarakat (PKM) tim dosen Departemen Statistika Fakultas MIPA Universitas Brawijaya 2022 yang diketuai oleh Prof. Dr. Ir. Ni Wayan Surya Wardhani, MS. yang  beranggotakan  Dr.  Adji  A.  Rinaldo Fernandes, S.Si., M.Sc. dan Nur Silviyah Rahmi, S.Si., M.Stat. serta menggandeng dua mahasiswa  melaui  program  Praktek  Kerja Lapangan  (PKL)  melaksanakan  Pengabdian Kepada  Masyarakat  di  Desa  Kedungsolo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo.
Pengabdian  Kepada  Masyarakat  ini  bertujuan untuk  meningkatkan  Kualitas  Pelaporan  DHKP
(Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran) Desa Kedungsolo Porong
Sidoarjo  Tahun  2022  yaitu  dengan  pembuatan Standart  Operasional  Prosedur (SOP)  dan pembuatan  aplikasi  secara  online.  Dengan adanya  program  ini  diharapkan  wajib  pajak dapat mengakses secara langsung status Surat Pemberitahuan  dan  status  pembayaran  Pajak Terutang  (SPPT)  PBB-nya  secara  individu  dan pihak  perangkat  desa  mendapatkan  arsip  yang teroganisir dengan baik dan berbasis online.

## BAHAN DAN METODE Waktu dan Tempat Pelaksanaan
Pengabdian  Kepada  Masyarakat  tahun 2022 bertempat di Desa Kedungsolo, Kecamatan Porong, Kabupaten
Sidoarjo diselenggarakan  sejak  bulan  Maret  sampai Oktober 2022.

## Gambar 2. Kegiatan Diskusi Permasalahan

## Metode Penelitian
Metode  pelaksanaan  kegiatan  ini  berupa perapian kembali dokumen SOP distribusi SPPT
PBB-P2
Desa Kedungsolo. Kemudian mendesain dashboard data entry SPPT PBB-P2 Desa Kedungsolo. Tahap terakhir yaitu
membuat dashboard data  entry  menggunakan bahasa Hypertext  Preprocessor (PHP)  yang terintergrasi  dengan  MySQL  dan  di  tautkan  ke website Desa Kedungsolo yang kemudian dapat dimanfaatkan  untuk  memberikan  informasi secara  meluas  tentang  informasi  SPPT  desa. Adapun  secara  rinci,  diagram  alur  penelitian adalah sebagai berikut:
Gambar 3. Alur Penelitian
Dalam  tahap  survei  dilakukan  survei lapangan ke Desa Kedungsolo untuk menggali, serta  mengobservasi  proses  pemungutuan pajak  yang  dilakukan  oleh  petugas  desa  yang dibantu oleh mahasiswa PKL, pengelolaan data setalah pemungutan pajak, laporan DHKP yang dibuat  oleh  petugas  desa  dan  melakukan wawancara  untuk  mengetahui  permasalahan yang  dihadapi  oleh  Desa  Kedungsolo  dalam proses  pelaporan  DHKP.    Pada  tahap  ini  juga dilakukan  pembuatan  kesepakatan  kerjasama antara Desa Kedungsolo dan Jurusan Statistika terkait proses pelaporan DHKP Tahun 2022.
Tahap pembuatan dokumen SOP distribusi SPPT PBB-P2 yaitu dengan merapikan kembali SOP  yang  telah  ada  di  Desa  Kedungsolo. Pembuatan  SOP  bertujuan  untuk memberikan pedoman kerja yang baku kepada setiap individu yang terlibat di tiap-tiap bagian.
Proses  mendesain dashboard data entry SPPT  PBB-P2  Desa  Kedungsolo  yaitu  dengan merancang kerangka masalah, membuat flowchart dashboard dan flowchart admin. Kerangka masalah berisi perancangan database
Survei & Observasi
Membuat dokumen SOP Distribusi SPPT PBB-P2
Mendesain Dashboard Data Entry SPPT PBB-P2 Desa Kedungsolo
Membuat Dashboard Data Entry SPPT PBB-P2 Desa Kedungsolo Evaluasi Pengaplikasian

## Journal Of Innovation And Applied Technology
sql  yang  berfungsi  untuk  menyimpan  data  sppt yang  telah  diinput  dalam dashboard , flowchart dashboard berisi  perancangan  proses  alur aplikasi  sedangkan flowchart admin  berisi  alur admin dalam penginputan data. Berikut kerangka masalah dapat dilihat pada Gambar 4.

## Gambar 4. Kerangka Masalah
Flowchart  dashboard data entry SPPT  PBB-P2 dapat dilihat pada Gambar 5. di bawah ini.
Gambar 5. Flowchart dashboard data entry SPPT PBB-
P2
Flowchart admin  dapat  dilihat  pada  Gambar.6 berikut:

## Gambar 6. Flowchart admin
Pada  tahap  pembuatan dashboard data entry SPPT PBB-P2 Desa Kedungsolo menggunakan  bahasa Hypertext  Preprocessor (PHP)  yang  terintegrasi  pada  MySQL  dengan menggunakan software Visual  Studio  Code.
Fitur tampilan pada dashboard seperti menambah, menghapus, mengedit dan mencari data  di coding dengan  menggunakan  bahasa Hypertext  Preprocessor PHP.  Sedangkan  data yang  akan  diinputkan  ke  dalam dashboard seperti nomor SPPT, nama wajib pajak, alamat wajib pajak, nilai objek pajak, tanggal penyerahan SPPT, nama petugas
pendistribusian  SPPT  serta  nama  petugas penyerahan  SPPT  disimpan  dalam  sistem manajemen database MySQL.
Pada  tahap  evaluasi  dilakukan  untuk mendapatkan  kesesuaian  tujuan  awal  dalam pembuatannya. Evaluasi dilakukan dengan cara membandingkan  mekanisme  klasik  dengan mekanisme  penginputan  data  secara  online melalui dashboard.
Proses  pengaplikasian  dilakukan  dengan mengadakan  sosialisasi  kepada  aparat  desa dan warga tentang penggunaan dashboard data entry SPPT PBB-P2 Desa Kedungsolo.

## HASIL DAN DISKUSI Tahap Perencanaan Kebutuhan
Mekanisme  pemungutan  Pajak  Bumi  dan Bangunan  (PBB)  di  Desa  Kedungsolo  sesuai

## Journal Of Innovation And Applied Technology
prosesur  yang  telah  ditentukan  sebelumnya yaitu dengan diterbitkannya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) beserta Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) oleh pemerintah  daerah  melalui  Dinas  Pendapatan Daerah  yang  didistribusikan melalui  kecamatan dan  kemudian  dibagikan  ke  setiap  desa  untuk dilaksanakan  pemungutan.  Setelah  DHKP  dan SPPT  telah  dihimpun  oleh  pemerintah  desa kemudian  pemerintah  desa  membuat  tim pemungutan  pajak  yang  terdiri  atas  petugas penarikan  pajak  dan  koordinator  petugas penarikan  pajak  yang  dibantu  oleh  mahasiswa PKL.  Masing-masing  petugas  penarikan  pajak diamanahi  data  SPPT  wajib  pajak  (WP)  yang harus  ditagih,  setelah  melakukan  penagihan kepada  wajib  pajak  (WP)  petugas  penarikan pajak kemudian menyerahkan hasil pemungutan kepada  koordinator  petugas  penarikan  pajak, setelah itu koordinator petugas penarikan pajak merekap setiap setoran dan disetorkan ke bank. Mekanisme  pengumpulan  Pajak  Bumi  dan Bangunan  (PBB)  digambarkan  dalam  diagram mekanisme.
Diagram  mekanisme  berisi  alur  proses pelaksanaan  pemungutan  Pajak  Bumi  dan Bangunan  (PBB)  yang  selama  ini  berjalan  di Desa Kedungsolo Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo, menggambarkan
hubungan  yang  terlibat  antara  lain  petugas penarikan  pajak,  kordinator  petugas  penarikan pajak  dan  kepala  desa,  seluruh  petugas merupakan  perangkat  desa  yang  dibantu  oleh mahasiswa  PKL.  Berikut  diagram  mekanisme yang sedang berjalan:
Gambar 6. Diagram Mekanisme
Diagram  mekanisme  dejalaskan  lebih  rinci pada  diagram  detail  mekanisme.  Diagram  ini menjelaskan  tentang  mekanisme  yang  berjalan memiliki  dua  sub  hubungan  yaitu  1  proses pembagian  beban  pajak  dan  2  sektor  hasil
pemungutan. Di dalam diagram detail mekanisme hanya ada dua peran yaitu petugas penarikan  pajak  dan  koordinator  petugas penarikan  pajak  yang  dibantu  oleh  mahasiswa PKL.  Diagram  detail  mekanisme  dapat  dilihat pada Gambar 7.
.

## Gambar 7. Diagram Detail Mekanisme
Setelah  menggambarkan  diagram  detail mekanisme,  kemudian  menggambarkan  alur berkas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)  yang  sedang  berlaku.  Alur  berkas pemungutan  pajak  akan  digambarkan  pada diagram flowmap yaitu  gabungan  peta  dan flowchart ,yang  menunjukan  pergerakan  berkas pemungutan pajak dari satu pihak ke pihak lain. Di  dalam  diagram flowmap terdapat  tiga  peran yaitu  koordinator  petugas  penarikan  pajak, petugas  penarikan  pajak  dan  kepala  desa. Diagram flowmap dapat  dilihat  pada  Table  1. berikut:

## Table 1. Diagram Flowmap alur berkas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Koordinator Petugas Penarikan Pajak Petugas Penarikan Pajak
Kepala Desa
Mengelompokkan Data SPPT Data Beban Pemungutan PBB Validasi Data Setor Hasil Pemungutan PBB TTD Laporan Setor ke Bank Rekap Hasil Setoran & Mencatatat Dalam Buku Laporan

## Journal Of Innovation And Applied Technology
Berdasarkan  Tabel  1.  dapat  dilihat  bahwa kelemahan  mekanisme  yang  sedang  berlaku belum  menggunakan  sistem  yang  terstruktur, pencatatan  masih  secara  manual  dalam  daftar buku  oleh  koordinator  petugas  penarikan  pajak dan  rentan  terjadi  kesalahan  tulis  nomor  SPPT atau  nomor  SPPT  yang  tertukar,  terdapat kesalahpahaman  tentang  pencatatan  distribusi SPPT  PBB  oleh  petugas,  apakah  benar  sudah diterima  oleh  wajib  pajak  (WP)  atau  masih berada  pada  petugas  penarikan  pajak.  Hal tersebut  membuat  wajib  pajak  (WP)  tidak  bisa melakukan  pembayaran  secara  tepat  waktu sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Selain itu berkas  laporan  yang  akan  disetorkan  ke  bank tidak  efisien  dan  rentan  terjadi  ketidaksesuaian antara  nominal  dan  jumlah  uang,  progress  tiap kolektor  sulit  untuk  dipantau  serta  Wajib  Pajak (WP)  tidak  dapat  mengakses  secara  langsung status Surat Pemberitahuan dan status pembayaran  Pajak  Terutang  (SPPT)  PBB-nya secara individu.

## Gambar 8. Kegiatan Diskusi di Desa Kedungsolo
Solusi Pemecahan Masalah Solusi pemecahan masalah adalah dengan mengembangkan sebuah sistem informasi yaitu dalam  bentuk dashboard untuk  meningkatkan Kualitas Pelaporan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak  dan  Pembayaran  (DHKP)  di  Desa Kedungsolo  Kecamatan  Porong  Kabupaten Sidoarjo. Dengan adanya sistem ini koordinator petugas penarikan pajak tidak lagi merekap data hasil pemungutan PBB dan memindah ke dalam catatan  buku  secara  manual  melainkan  hanya memonitoring  data  pemungutan  PBB  yang diinput oleh petugas penarikan pajak, memberikan  kemudahan  petugas  penarikan pajak  yang  berperan  sebagai  admin  dalam
pencatatan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB) secara  online  dan  terstruktur,  serta  untuk memudahkan wajib pajak (WP) untuk mengakses  secara  langsung  status  Surat Pemberitahuan  dan  status  pembayaran  Pajak Terutang (SPPT) PBB secara individu.
Sistem  informasi  yang  diusulkan  ke  Desa Kedungsolo
Sistem  informasi  yang  akan  disusulkan  ke Desa  Kedungsolo  adalah  berupa  pembuatan Dashboard
Data Entry SPPT PBB-P2 menggunakan  bahasa Hypertext  Preprocessor (PHP)  yang  terintergrasi  dengan  MySQL, dengan  adanya dashboard ini  memudahkan petugas penarikan pajak dalam menginput Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan mempermudah koordinator  petugas  penarikan  pajak  untuk memantau  pemungutan  Pajak  Bumi  dan Bangunan  (PBB).  Usulan  sistem  informasi digambarkan dalam bentuk flowmap pada Tabel 2 berikut.
Table 2. Flowmap Sistem Informasi Pemungutan Pajak
Bumi dan Bangunan (PBB) Koordinator Petugas Penarikan Pajak Petugas Penarikan Pajak Kepala Desa Wajib Pajak

## Hasil Perencanaan Sistem
Form login untuk admin Tampilan antarmuka form login pada dashboard untuk admin dapat dilihat pada Gambar 8.
Mengelompokkan Data SPPT Laporan Setor ke Bank Memonitoring Data Pemungutan PBB Yang Diinput Oleh Petugas Penarikan Pajak Laporan Data Beban Pemungutan PBB Validasi Data Menginput Data Hasil Pemungutan PBB ke Dashboard TTD Mengecek Status SPPT PBB Secara Individu

## Journal Of Innovation And Applied Technology
Gambar 8. Tampilan Form Login
Progress Pada Gambar 9.
menampilkan antarmuka  untuk  progress  pengumpulan  PBB oleh admin.
Gambar 9. Tampilan Progress Pengumpulan Pajak
Tambah SPPT
Pada
Gambar 10. Menampilkan
antarmuka untuk menu tambah SPPT.
Gambar 10. Tampilan Tambah SPPT

## Ubah SPPT
Tampilan  antar  muka  menu  untuk  ubah SPPT dapat dilihat pada Gambar 11.

## Hapus SPPT
Berikut  pada  Gambar  12.  menampilkan antarmuka manu untuk hapus SPPT.
Gambar 12. Tampilan Hapus SPPT
Cetak SPPT Pada Gambar 13. menampikan
antarmuka  menu  untuk  mencetak  SPPT  yang sudah diupload. Hasil cetak SPPT dalam bentuk file excel.
Gambar 13. Tampilan Cetak SPPT
Tampilan dashboard untuk masyarakat Tampilan  antarmuka dashboard untuk masyarakat  dapat  dilihat  pada  Gambar  14.  Di bawah ini.
Gambar 14. Tampilan Dashboard untuk Masyarakat

## KESIMPULAN dan SARAN Kesimpulan
Kegiatan  pengabdian  masyarakat  yang dilakukan oleh tim dosen Departemen Statistika fakultas  MIPA  Universitas  Brawijaya  di  Desa Kedungsolo  Kecamatan  Porong  Kabupaten Sidoarjo  berhasil  berjalan  dengan  baik  dan lancar.  Aparat  desa  terutama  yang  bertugas langsung  dalam  pemungutan  pajak  sangat

## Journal Of Innovation And Applied Technology
terbantu  dengan  adanya  sistem  informasi Dashboard  Data  Entry  SPPT  PBB-P2.  Dengan adanya sistem ini koordinator tidak lagi merekap data  hasil  pemungutan  PBB  dan  memindah  ke dalam  catatan  buku  secara  manual  melainkan hanya  memonitoring  data  pemungutan  PBB yang  diinput  oleh  petugas  penarikan  pajak, memberikan  kemudahan  petugas  penarikan pajak  yang  berperan  sebagai  admin  dalam pencatatan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB) secara  online  dan  terstruktur,  serta  untuk memudahkan wajib pajak (WP) untuk mengakses  secara  langsung  status  Surat Pemberitahuan  dan  status  pembayaran  Pajak Terutang (SPPT) PBB secara individu.

## Saran
Berdasarkan hasil penelitan terdapat beberapa saran. Adapun saran dari penelitian ini adalah:  1)  Password  pada  akun  admin  harus diupdate  secara  berkala  untuk  meningkatkan keamanan.  2)  Diharapkan  ada  penelitian  lebih lanjut  agar  bisa  menjadi  sebuah  aplikasi  yang utuh  yang  dapat  membantu  kebutuhan  Desa Kedungsolo  dalam  pemungutan  PBB  secara keseluruhan.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis mengucapkan terima kasih kepada Skim Dana DPP/SPP Fakultas Matematika dan Ilmu  Pengetahuan  Alam  Universitas  Brawijaya (UB) yang telah mendanai tim dosen Departemen Statistika Fakultas MIPA Universitas  Brawijaya  di  Desa  Kedungsolo, Kecamatan Porong,
Kabupaten Sidoarjo sehingga  kegiatan  pengabdian  ini  dapat terlaksana.  Terima  kasih  juga  tim  sampaikan kepada Pemerintah Desa Kedungsolo dan staff jajarannya  serta  masyarakat  setempat  yang telah  mendukung  serta  menerima  tim  dosen Departemen
Statistika dalam menginplementasikan ide dan program kerja.

## REFERENSI
[1] Kecamatan  Porong  dalam  Angka  2018. Badan  Pusat  Statistik  (BPS) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018.
[2] Pedoman  Umum  Pengelolaan  Pajak  Bumi dan  Bangunan  Perdesaan  dan
Perkotaan.
Kementerian
Keuangan  Republik  Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2014.
[3] Ella Helmi Israel, M., Bayu Surarso, and Ibnu Widiyanto. RANCANG BANGUN
SISTEM
INFORMASI PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH  (STUDI  KASUS  PADA SKPD  DINAS  ENERGI  DAN SUMBER DAYA INERAL KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE). Diss. Universitas Diponegoro, 2012.
[4] Hidayat, Cepi Rahmat, and Doni Ramdanis. "Sistem  informasi  pengolahan data pemungutan pajak bumi dan bangunan." Sisfotenika 6.1
(2016): 81-90.