## Conceptual Article

## Konflik Norma Antara Perlindungan Usaha Kecil Menurut Hukum Persaingan Usaha Indonesia Dengan Perlindungan Konsumen
Desi Apriani, Syafrinaldi Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau desiapriani@law.uir.ac.id

## ABSTRACT
Law  Number  5  of  1999  concerning  Prohibition  of  Monopolistic  Practices  and  Unfair  Business  Competition excludes small business actors, which means that the prohibition according to the law does not apply to small business actors. This prohibition has raised pros and cons since the discussion of the bill in 1998. On the other hand, the consumer protection law is present as an effort to provide protection to consumers from the behavior of business actors who violate consumer rights, where one of the causes of consumer losses is due to unfair business competition. This paper aims to analyze the provisions for the exception of small business actors according  to  the  Indonesian  business  competition  law  with  an  effort  to  protect  consumers  based  on  the consumer protection law. The research method used is descriptive normative legal research. The results of the study show that the provisions for the exclusion of small business actors from business competition law in Indonesia result in small business actors being able to carry out business activities unfairly, such as entering into price-fixing agreements, regional divisions, and other forms of unfair business competition that can harm consumers. There is a conflict between efforts to protect small business actors in business competition law and  efforts  to  protect  consumers  in  consumer  protection  law.  Provisions  for  exceptions  to  small  business actors need to receive more in-depth attention, to build and lead to a law that is just for all Indonesian people.
Keywords: business  competition; small  business  actors; unfair  business  competition; consumer protection

## ABSTRAK
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  Dan  Persaingan  Usaha  Tidak Sehat mengecualikan pelaku usaha kecil yang berarti larangan menurut undang-undang tidak berlaku bagi pelaku usaha kecil. Larangan ini menimbulkan pro-kontra sejak pembahasan RUU di tahun 1998. Di sisi lain Hukum  perlindungan  konsumen  hadir  sebagai  upaya  untuk  memberikan  perlindungan  terhadap  konsumen dari perilaku pelaku usaha yang melanggar hak-hak konsumen, dimana kerugian konsumen salah satunya disebabkan  oleh  persaingan  usaha  tidak  sehat. Tulisan  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  ketentuan pengecualian  pelaku  usaha  kecil  menurut  hukum  persaingan usaha  Indonesia dengan  upaya  melindungi konsumen berdasarkan undang-undang perlindungan konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Hasil kajian menunjukkan bahwa ketentuan pengecualian pelaku  usaha  kecil  dari  hukum  persaingan  usaha  di  Indonesia,  berakibat  pelaku  usaha  kecil  dapat menjalankan kegiatan usaha dengan tidak sehat, seperti melakukan perjanjian penetapan harga, pembagian wilayah,  dan  bentuk  persaingan  usaha  tidak  sehat lainnya  yang dapat merugikan masyarakat  sebagai konsumen. Benturan antara upaya melindungi pelaku usaha kecil menurut hukum persaingan usaha dengan upaya  melindungi  konsumen  dalam  hukum  perlindungan  konsumen. Ketentuan  pengecualian terhadap pelaku usaha kecil perlu mendapat perhatian lebih mendalam, dalam rangka membangun dan menuju hukum yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Kata kunci:    persaingan  usaha; pelaku  usaha  kecil; persaingan  usaha  tidak  sehat; perlindungan konsumen

## A. PENDAHULUAN
Berbicara  hukum  persaingan  usaha  di Indonesia,  ketentuannya tertuju  pada  Undang- Undang  Nomor  5  tahun  1999  tentang  Larangan Praktek  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak Sehat. Azizah mengatakan bahwa, “eksisitensi  dan orientasi  undang-undang  ini  adalah  untuk menciptakan  persaingan  usaha  yang  sehat, mencegah  praktek  monopoli  dan  persaingan  usaha tidak sehat, menciptakan ekonomi pasar yang efektif dan  efisien  dalam  rangka  menuju  kesejahteraan rakyat” (Azizah,  2013),  yang  keseluruhannya tertuang  dalam  Pasal  3  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun 1999.
Meskipun  sebelum  lahirnya  undang-undang No. 5/99 pengaturan persaingan usaha telah ada di berbagai  peraturan  perundang-undangan yang tersebar secara  parsial seperti  di  dalam  undang- undang  perindustrian,  undang-undang  merek, dan berbagai  peraturan  perundangan  lainnya, namun Undang-Undang Nomor  5  Tahun  1999 ini diklaim sebagai undang-undang yang mengakomodir segala kekurangan pada aturan-aturan sebelumnya, karena memiliki  aspek  dan  jangkauan  yang  lebih  luas,  dan menawarkan proses penyelesaian perkara yang lebih efektif dan terukur.
Menarik  untuk  dikaji  lebih  lanjut  dari  undang- undang tersebut adalah ketentuan Pasal 50 huruf h yang  mengecualikan  pelaku  usaha  kecil. Pengecualian terhadap pelaku usaha kecil berakibat setiap  perbuatan  pelaku  usaha  kecil  yang mengakibatkan  terjadinya  praktek  monopoli  dan persaingan  usaha  tidak  sehat  tidak  dapat
diperhitungkan  sebagai  pelanggaran. Di  sisi  lain, sebagaimana  diketahui  bahwa setiap  pelaku  usaha memiliki tujuan untuk mencari keuntungan, sehingga dalam mencapai tujuan tersebut setiap pelaku usaha tentu berpotensi  melakukan  perjanjian  maupun kegiatan yang  mengakibatkan  terjadinya  praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
Meskipun  diwarnai  dengan  pro-kontra  dalam pembahasan Rancangan Undang Undang yang pada awalnya  berjudul “Larangan  Praktek  Monopoli tersebut,  namun  akhirnya  pelaku  usaha  kecil  tetap dimasukkan  sebagai  subjek  yang  mendapatkan pengecualian  dari  undang-undang sebagai  bentuk perlindungan. Setelah  lebih  dari  21  tahun  undang- undang  tersebut  berusia,  pro-kontra  terhadap pengecualian pelaku usaha kecil tetap terjadi, hingga selalu menarik dikaji dari berbagai aspek atau sudut pandang.
A. Junaidi misalnya  mengatakan, “dengan pengecualian terhadap  pelaku  usaha  kecil  tersebut legislatif    berharap  ada  kesempatan  bagi  pelaku usaha  kecil  mengembangkan  diri  untuk  tidak  kalah berkompetisi  atau  setidaknya memiliki kesempatan usaha  yang  sama  dengan pelaku usaha  menengah dan  besar” (Junaidi,  2013).  Sejalan  dengan itu menurut  Ngurah  Manik  Sidharta  dan  I  Ketut Markeling, “alasan  adanya  pemberian  keistimewaan berupa pengecualian terhadap pelaku usaha kecil ini karena  adanya  anggapan  bahwa  pengusaha  kecil masih membutuhkan  perlindungan agar  dapat berkembang,  serta  karena  alasan  sosial  bahwa posisi  pengusaha  kecil  tersebut  lemah,  sehingga dinilai  tidak  akan  mungkin  melakukan  kegiatan
Universitas Diponegoro
monopoli” (Shidarta, & Markeling, 2014). Di sisi lain pihak  yang  kontra  mengatakan  sebaiknya pengecualian  terhadap  pelaku  usaha  kecil  hanya dilakukan  sementara  waktu  saja  atau  dalam waktu yang  tidak  terlalu  lama dan  penerapannya  harus ditinjau  secara  konsisten oleh  pihak  berwenang (Nugroho, 2012).
Berbicara persaingan usaha (bisnis) yang tidak sehat  tidak hanya  sebatas  persaingan  yang berdampak pada sesama pelaku usaha saja, namun tentunya  hal  itu  juga berhubungan  erat  dengan perlindungan konsumen sebagai  salah  satu  upaya untuk mencapai  kesejahteraan masyarakat, sebagaimana  tertuang  dalam  Pasal  3  Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999.
Perkembangannya, pelangggaran- pelanggaran  terhadap  hak-hak konsumen yang berakibat  terpuruknya  nasib  konsumen semakin lengkap dengan maraknya praktek usaha yang tidak sehat atau curang dalam berbagai modus, cara, dan bentuknya  di  berbagai  sektor  dari  tahap  produksi hingga tahap pemasaran. “Praktik usaha seperti itu dilakukan  dengan  justifikasi  untuk  bertahan  dalam persaingan atau guna melipatgandakan keuntungan. Disamping itu lemahnya kebijakan dan pengawasan berdampak  pada  tumbuhnya  praktik  usaha  tersebut yang pada akhirnya menimbulkan kerugian di tingkat konsumen” (Widijantoro, 2016).
Tahun  2000  sejak  undang-undang  Nomor  5 Tahun  1999  berlaku  efektif,  sudah  lebih  dari  379 putusan  yang  dihasilkan  oleh  Komisi  Pengawas Persaingan  Usaha  sebagai  lembaga  yang berwenang  menangani  perkara atas dugaan
pelanggaran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Salah  satu  diantara  kasus  yang  cukup  menyita perhatian  masyarakat sebagai  konsumen adalah perkara perjanjian penetapan  harga  dalam  industri sepeda  motor untuk jenis skuter  matic 110-125 CC antara  PT  Yamaha  Motor  Indonesia Manufacturing dengan  PT  Astra Honda  Motor (lihat https://www.kppu.go.id/docs/Putusan/2016/Putusan_ Perkara_No04_KPPU-I_2016_Upload13032017.pdf).
Sebagaimana  diketahui  bahwa  setiap  orang pada suatu waktu, dalam posisi atau kondisi secara sendiri-sendiri maupun secara  bersama-sama/ berkelompok,  dalam  keadaan  apapun dan dimanapun pasti  menjadi  konsumen untuk  suatu produk barang atau jasa tertentu (Kristiyanti, 2008). Sudah  menjadi  rahasia  umum  dimana terdapat kelemahan-kelemahan pada diri konsumen sehingga konsumen  tidak  mempunyai  kedudukan  yang tinggi dan aman  bila  berhadapan  dengan  pelaku  usaha. Kelemahan-kelemahan  tersebut  terjadi  karena berbagai  hal,  misalnya  konsumen  tidak  ikut  terlibat dalam proses produksi suatu produk barang dan/atau jasa  sehingga  tidak  mengetahui  secara  pasti kandungan maupun dampak buruk dari penggunaan barang dan atau jasa tersebut. Belum lagi persaingan usaha  antara  pelaku  usaha seperti  perjanjian penetapan  harga,  perjanjian  pembagian  wilayah, oligopoli  dan  lain  sebagainya juga  secara  tidak langsung  akan  membawa  dampak  terhadap  harga maupun ketersediaan pilihan produk barang dan/atau jasa.  Kondisi  ini  diperparah  dengan  tingkat pemahaman  dan  pendidikan  konsumen  Indonesia terhadap  hak  dan  cara  memperjuangkan  hak  bila
Universitas Diponegoro
dirugikan  masih  rendah (Puspitasari,  2010). Oleh karena  itu,  secara  mendasar  konsumen  juga membutuhkan  perlindungan hukum yang  sifatnya universal.
Neni  Sri  Imaniyati  mengatakan  bahwa “mengingat  lemahnya  kedudukan  konsumen  pada umumnya  dibandingkan  dengan  kedudukan pelaku usaha yang  relative  lebih  kuat,  maka  pembahasan perlindungan  konsumen  akan  selalu  terasa  aktual dan  selalu  penting untuk  dikaji  ulang” (Imaniyati, & Putra,  2017),  termasuk  berkaitan  dengan  hukum persaingan  usaha. Atas  dasar  hal  tersebut  maka negara-negara  di  dunia  memiliki  ide,  gagasan  atau keinginan  untuk  memberikan  perlindungan  terhadap konsumen  dalam  bentuk  rumusan-rumusan  hak konsumen. Meskipun  pembicaraan  perlindungan konsumen  relative  masih  baru  di  Indonesia  (Aziz, Prananingtyas, &  Irawati,  2019),  namun atas  dasar melindungi segenap kepentingan bangsa Indonesia, maka  diberlakukan Undang-Undang  Perlindungan Konsumen  pada  tanggal  21  April  1999  yang kemudian  diperingati  sebagai  Hari  Konsumen Nasional.
Berkaitan  dengan  hal  di  atas,  maka  apabila berbicara efektifitas hukum perlindungan konsumen, tentu  tidak  bisa  dilepaskan  dari  budaya pelaku usaha.  Novita  &  Santoso mengatakan “salah  satu faktor  yang  menentukan  efektifitas  berlakunya peraturan  di  bidang  perlindungan  konsumen  adalah budaya hukum pelaku usaha dan konsumen” (Novita, & Santoso, 2021).
Aktivitas perekonomian di Indonesia dijalankan oleh  berbagai  tingkatan  pelaku  usaha,  mulai  dari
pelaku usaha besar, menengah, kecil, bahkan dalam perkembangannya  dikenal  pula  nomenklatur  pelaku usaha  mikro. Apabila  mengacu  pada  Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008, kriteria pelaku usaha kecil  adalah  usaha  yang  memiliki  kekayaan  antara 50-500 juta dan penjualan tahunan antara 300 juta – 2,5  milyar.  Tentu  kriteria  yang  berbeda  dengan pemikiran  awam  yang  membayangkan  usaha  kecil hanya  sebatas  warung  harian  atau  bahkan  yang bersifat “asongan”.
Sebagaimana  telah  disinggung  sebelumnya bahwa  setiap  pelaku  usaha termasuk  usaha  kecil berpotensi  melakukan  persaingan  usaha  dengan cara tidak sehat, seperti perjanjian penetapan harga, perjanjian  pembagian  wilayah,  oligopoli,  kartel,  dan bentuk-bentuk  persaingan  usaha  tidak  fair  lainnya. Salah  satu  contoh  persaingan  “curang”  yang dilakukan  oleh  kelompok  pelaku usaha  kecil  adalah perjanjian penetapan harga tarif foto copy dan print oleh kelompok usaha foto copy di wilayah Marpoyan Pekanbaru.  Perjanjian  penetapan  harga  tersebut berakibat  tidak  adanya  variasi  harga  dan  disinyalir menjadi  cara  kelompok  tersebut  untuk  secara bersama-sama  menaikkan  harga  (Hakim,  2020). Salah satu hak konsumen yang dijamin oleh undang- undang adalah hak untuk memilih produk barang dan /atau  jasa.  Tentu  hak  ini  dapat  dipenuhi  dengan adanya  jaminan  ketersediaan  beragam  pilihan produk  bagi  konsumen  denga  harga  bersaing. Namun dengan adanya perjanjian penetapan harga, perjanjian  pembagian  wilayah  dan  bentuk “kecurangan”  lainnya,  yang  dilakukan  oleh  pelaku usaha kecil, tentu menjadi masalah baru disebabkan
Universitas Diponegoro
pelaku  usaha  kecil  mendapat  keistimewaan  dari undang-undang  larangan  praktek  monopoli  dan persaingan usaha tidak sehat.
Penulis  tertarik  untuk  mengkaji  lebih  lanjut tentang pengecualian  pelaku  usaha  kecil  menurut Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1999, dikaitkan dengan  upaya  memberikan  perlindungan  terhadap konsumen  sebagaimana  diatur  dalam  Undang- Undang  Nomor  8  tahun  1999 tentang  Perlindungan Konsumen. Hal  ini  karena  antara dua undang- undang tersebut memiliki kesamaan tujuan yaitu agar masyarakat  sebagai  konsumen  terlindungi  dalam rangka  menuju  kemakmuran  dan  kesejahteraan rakyat  secara  menyeluruh,  sehingga seharusnya kedua  undang-undang  ini  berjalan  harmonis  karena memiliki tujuan yang sama.
Berdasarkan  penelusuran  yang  penulis lakukan  terhadap  hasil  kajian  terdahulu,  belum banyak  penelitian  yang  mengangkat  tema  tentang pengecualian  terhadap  pelaku  usaha kecil  sebagai bentuk  perlindungan hukum menurut  Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999. Sekalipun ada, namun dalam  kajian-kajian  tentang  perlindungan  terhadap pelaku usaha kecil sebelumnya, secara umum selalu melihat  dari  sudut  pandang  kelemahan  atau ketidakberdayaan pelaku usaha kecil.
Beberapa kajian terkait yang pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu diantaranya Ade Komaruddin dalam bentuk Disertasi yang berjudul “Politik Hukum Integratif  Pengembangan  Daya  Saing Usaha  Mikro, Kecil dan Menengah Dalam Era Liberalisasi Ekonomi Serta  Implementasinya  Di  Indonesia Ditinjau  dari Perspektif Teori Negara Kesejahteraan Berdasarkan
Pancasila” (Komarudin, 2014). Antara penelitian Ade Komarudin  dengan kajian penulis  memiliki  ruang lingkup yang cukup dekat yaitu mengkaji usaha kecil, namun kajian penulis  melihat  dari  sudut  pandang yang  berbeda  yaitu  meninjau pengecualian  pelaku usaha  kecil  menurut  hukum  persaingan  usaha Indonesia  sebagai upaya  melindungi  usaha  kecil dengan  apaya  melindungi  konsumen  yang  diatur menurut undang-undang perlindungan konsumen.
Terdapat  pula  penelitian  dari  Estasari  Dinda dengan  judul  “Sinkronisasi  pengecualian  pelaku usaha kecil dalam Pasal 50 h  UU No. 5 Tahun 1999 tentang  Larangan  Praktik  Monopoli dan  Persaingan Usaha  Tidak  Sehat Dengan  Berbagai  Peraturan Perundang-undangan”. Kesimpulan  dari  penelitian tersebut adalah pelaku usaha kecil memang sinkron untuk dikecualikan dari undang-undang antimonopoli dan sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 (Dinda,  2008). Terdapat  objek  yang  sama antara  kajian  penulis  dengan  kajian  Estasari  Dinda tersebut,  namun penulis  lebih  menitikberatkan  pada hukum perlindungan konsumen untuk melihat apakah ketentuan  tersebut berbenturan  atau  justru  relevan dengan upaya melindugi konsumen.
Berdasarkan penelusuran lebih lanjut terhadap kajian  terdahulu,  terdapat  pula  penelitian  dari Johanes  E.  Paendong  yang  berjudul  “Perlindungan Hukum  Bagi Pelaku  Usaha Kecil  dalam Persaingan Usaha Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 5  Tahun  1999”.  Dari  hasil  kajiannya  diperoleh  hasil bahwa perlindungan hukum bagi pelaku usaha kecil dalam  bentuk  pengecualian  tersebut  merupakan wujud  dari  prinsip  demokrasi  ekonomi  yang
Universitas Diponegoro
mengandung  prinsip  keadilan  (Paendong,  2017). Analisis  Paendong  senada  dengan  analisis Dinda Estasari,  yang  memposisikan  pelaku  usaha  kecil sebagai  pihak  yang  lemah  dan  perlu  mendapatkan keistimewaan.  Namun  di  sini  penulis  menganalisis dari  sudut  pandang berbeda  yaitu  harmonisasi hukum didukung oleh kajian-kajian sebelumnya yang relevan, meski tidak terlalu banyak.
Salah satu penelitian terkait dengan penelitian di  bidang  hukum  perlindungan  konsumen  yang relevan dengan kajian penulis adalah yang dilakukan oleh  Subir  Kumar  Roy,  dengan  judul  “Consumer Justice: A Symbol of Economic Prosperity and Social Progressiveness” yang  melakukan  kajian  terhadap ketentuan  perlindungan  konsumen  dan  hukum persaingan usaha di negara India. Menurutnya :
“Consumer  protection  Act  and  The  Competition Act  is  considered  as  two  wings  of  a  same apartment  because  the  philosophy  of  both  the laws is to promote welfare of the consumers. Both the  Acts intend to hammer on  the  unequal relationships  between  consumers  and traders  or service providers”.
“Undang-undang  perlindungan  konsumen  dan undang-undang  persaingan  dianggap  sebagai sayap  dari  bangunan  yang  sama  karena  filosofi dari kedua undang-undang tersebut adalah untuk memajukan  dan  mensejahterakan  konsumen. Undang-undang  tersebut  bermaksud  untuk meratakan  pada  hubungan  yang  tidak  setara antara  konsumen  dengan  penyedia  barang dan/atau jasa” (Roy, 2016).
Selain itu, terdapat pula penelitian yang akan mendukung kajian penulis berjudul “Competition Law and  Consumer Protection Law  :  Two  Wings  of  The Same House” yang dilakukan oleh Thomas B. Leary. Inti dari kajian Thomas adalah masalah perlindungan
konsumen  memiliki  kaitan  yang  signifikan  dengan persaingan usaha (Leary, 2005).
Sebelum  mengkaji  dari  aspek  perlindungan konsumen,  penulis  juga  telah  melakukan  kajian terhadap ketentuan pengecualian pelaku usaha kecil menurut hukum persaingan usaha Indonesia dari sisi tuntutan  persaingan  di  era  globalisasi  ekonomi dengan judul “Relevansi Pengecualian Pelaku Usaha Kecil  Menurut  Hukum  Persaingan  Usaha  Di Indonesia  dengan  Tuntutan  Persaingan  di  Era Globalisasi  Ekonomii”.  Hasil  kajian  penulis  pada penelitian  sebelumnya  tersebut  yaitu  pengeculian pelaku usaha kecil tidak lagi relevan dengan tuntutan persaingan di era globalisasi ekonomi. Hal ini karena pengecualian  terhadap  pelaku  usaha  kecil  akan berakibat  kurangnya  daya  saing  pelaku  usah  kecil sehingga  menurunkan  kreativitas  dan  inovasi yang pada akhirnya menurunkan daya saing dan menjadi kendala untuk tetap eksis di era globalisasi ekonomi (Apriani, & Idris, 2020).
Atas  dasar  hal  itu,  maka  penulis  bermaksud membahas lebih dalam tentang pengecualian pelaku usaha kecil dari penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia, dikaitkan dengan  upaya  memberikan perlindungan  hukum  terhadap  konsumen  di Indonesia.  Hal  ini  karena  setiap  pelaku  usaha berpotensi melakukan perbuatan yang mengakibatkan  terjadinya  praktek  monopoli  dan persaingan  usaha  tidak  sehat,  termasuk  pelaku usaha  kecil.  Di  sisi  lain,  praktek  monopoli  dan persaingan  usaha  tidak  sehat  akan  merugikan konsumen.  Apakah  pegecualian  terhadap  pelaku usaha  kecil  menurut  hukum  persaingan  Indonesia
Universitas Diponegoro
tidak  berbenturan  dengan  upaya  memberikan perlindungan  konsumen?  Pertanyaan  itulah  yang penulis coba akan bahas dalam artikel ini, mengingat suatu  peraturan  harus  membawa  manfaat  secara menyeluruh  dan  harmonis  dengan  peraturan- peraturan lainnya.

## B. METODE PENELITIAN
Penellitian  ini  merupakan  penelitian  hukum normative dengan pendekatan perundang-undangan dan  konseptual. Data  yang  digunakan  adalah  data sekunder  dalam  bentuk  paraturan  perundangan, literatur seperti  buku,  jurnal dan  dokumen-dokumen yang  relevan  dengan  permasalahan. Adapun  data yang  berjenis  empiris sebagai  pendukung,  penulis peroleh dari  hasil  penelitian  terdahulu  yang  relevan degan kajian penulis.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Perlindungan  Terhadap  Pelaku  Usaha  Kecil menurut  Hukum  Persaingan  Usaha  di
Indonesia.
Berdasarkan  infomasi  tertulis  yang  penulis rangkum  dari  risalah  pembahasan  RUU  larangan praktek  monopoli sejak Oktober  1998  hingga  Maret 1999,  ternyata  pada  saat  Rancangan  Undang- Undang tentang Larangan Praktik Monopoli diajukan pertamakali  sebagai  usul  inisiatif  DPR  RI  tanggal  8 Oktober  1998,  pelaku  usaha  kecil  tidak  termasuk subjek  pelaku  usaha  yang  dikecualikan  dari berlakunya undang-undang tersebut.  Secara historis sesuai  dengan  kronologis  pembahasan  RUU Larangan  Praktek  Monopoli,  ide  atau  saran  agar
pelaku  usaha  kecil  dikecualikan  dari  berlakunya undang-undang datang dari Pihak Pemerintah pada saat  Pembicaraan  Tingkat  II  yang  berisi  tanggapan Pemerintah  atas  Rancangan  Undang-Undang tentang Larangan Praktek Monopoli. Keinginan agar pelaku  usaha  kecil  dikecualikan  dari  berlakunya undang-undang  tersebut  disampaikan  oleh  Menteri Perindustrian  dan  Perdagangan  Rahardi  Ramelan yang mengatakan:
“Dalam  rangka  mendorong,  mengarahkan  dan mengembangkan  pelaku  usaha  dalam  kriteria tertentu (usaha skala kecil), perlu dipertimbangkan pembarian kemudahan- kemudahan dengan memberlakukan pengecualian atas praktek-praktek bisnis tertentu. Pengecualian  tersebut  diharapkan  dapat memberikan  peluang  bisnis  yang  lebih  luas kepada usaha kecil dalam mengembangkan skala usahanya  dengan  tetap  mengacu  pada  kaidah- kaidah yang ada dalam hukum persaingan usaha” (Risalah pembahasan  RUU  Larangan  Praktek Monopoli, 1999).
Berdasarkan  tangapan  pemerintah  yang menginginkan  agar  DPR  RI  mempertimbangkan pengecualian bagi usaha kecil, maka panitia khusus Rancangan  Undang-Undang  menyusun  Daftar Inventarisasi  Masalah  (DIM)  termasuk  tentang ketentuan  pengecualian.  Dalam  Matriks  Daftar Inventarisasi  Masalah,  pemerintah  mengusulkan pengecualian  terhadap  pelaku  usaha  kecil dimasukkan dengan rumusan sebagai berikut:
“dikecualikan  kerjasama  yang  dilakukan  oleh pelaku  usaha  kecil  yang  memenuhi  persyaratan bertujuan  saling  membantu  antara  pengusaha- pengusaha kecil atau    konsumen; bersifat sukarela dan  keikutsertaan  maupun  penarikan  diri  dari kerjasama tersebut  dilaksanakan  dengan  bebas tanpa ikatan apapun; setiap anggota mempunyai hak
Universitas Diponegoro
yang  sama” (Risalah  pembahasan  RUU  Larangan Praktek Monopoli, 1999).
Keinginan  agar  pelaku  usaha  kecil  (termasuk koperasi)  dikecualikan  dari  undang-undang  datang dari pihak INKUD (Induk Koperasi Unit Desa), LSM yang bergerak di bidang pengembangan usaha kecil seperti  Yayasan  PUPUK  (Perkumpulan  Untuk Peningkatan  Usaha  Kecil).    Adapun  alasan  dari beberapa pihak agar pelaku usaha kecil dikecualikan dari  berlakunya  undang-undang  adalah  ketentuan TAP  MPR  Nomor  16  Tahun  1998  tentang  Politik Ekonomi  dalam  Rangka  Demokrasi  Ekonomi  yang memberikan  prioritas  dan  perlindungan  terhadap pengusaha  kecil  dan  koperasi  sebagai  pilar  utama ekonomi  nasional  yang  harus  memperoleh kesempatan, dukungan  dan  pengembangan  yang seluas-luasnya. Lebih  lanjut  diutarakan  bahwa berlakunya  undang-undang  larangan  praktik monopoli terhadap pelaku usaha kecil dan koperasi tidak  sejalan  dengan  undang-undang  koperasi  dan undang-undang tentang usaha kecil, sehingga dapat mengurangi  ruang  gerak  usaha  kecil,  melemahkan dan  merugikan  usaha  kecil  serta  koperasi.  Dengan demikian  INKUD  menegaskan  bahwa  pemerintah harus secara tegas berpihak terhadap pemberdayaan dan pengembangan pengusaha kecil serta koperasi.
Kajian terhadap  risalah  Rapat  Dengar Pendapat Umum, penulis melihat terdapat pro-kontra antara  pihak  Pemerintah  dan  LSM  yang menginginkan pengecualian bagi usaha kecil dengan pihak DPR yang tidak mengecualiakan pelaku usaha kecil sesuai dengan draft RUU yang diusulkan. Pada
saat  RDPU  Ke  2,  salah  seorang  anggota  Pansus mengatakan  bahwa  konsep  RUU  Larangan  Praktek Monopoli  yang  diusulkan  oleh  DPR  memang  tidak mengecualikan  pelaku  usaha  kecil  dan  koperasi, dengan  pertimbangan  kalau  terdapat  pengecualian maka  pengusaha-pengusaha  besar  akan  berlomba- lomba  merubah  perusahaannya  menjadi  koperasi atau  membagi-bagi  sahamnya  menjadi  perusahaan yang  lebih  kecil  sehingga  mendapat  keistimewaan dari undang-undang. Selain itu pengusaha kecil tidak mungkin  melakukan  monopoli,  kecuali  setelah menjadi  perusahaan  besar.  Pertimbangan  lainnya adalah  jika  pelaku  usaha  kecil  dikecualikan,  maka akan  terjadi  keengganan  untuk  bersaing,  dan keengganan  untuk  memberikan  servis  terbaik. Alasan  tidak  menyetujui  pengecualian  juga  datang dari  anggota  PANSUS  lainnya  yang  melihat  dari harapan  akan  berkembangnya  usaha  kecil  dan koperasi menjadi perusahaan yang lebih besar (tidak selamanya kecil).
Sebenarnya terlepas dari pro-kontra terhadap pengecualian bagi pelaku usaha kecil yang dianggap sebagai wujud perlindungan sejak pembahasan RUU larangan  pratek  monopoli  tersebut, pada  dasarnya berbicara  bentuk-bentuk  perlindungan terhadap pelaku usaha kecil menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sudah terdapat mulai dari konsiderans menimbang,  asas,  tujuan, larangan-larangan  bagi pelaku  usaha dan  ketentuan  pengecualian  dari undang-undang tersebut.  Namun  dalam  uraian  ini penulis  fokus  pada  ketentuan  pengecualian  dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Hal ini karena ada  kesan dari  berbagai  pihak bahwa perlindungan
Universitas Diponegoro
terhadap  pelaku  usaha  kecil baru  terlihat dan terwujud bila  dikecualikan  dari  undang-undang larangan praktek monopoli.
Dapat dijelaskan  lebih  lanjut, bahwasanya setiap  larangan  bagi  pelaku  usaha, baik  dalam bentuk  perjanjian  yang  dilarang,  kagiatan  yang dilarang dan posisi dominan yang diatur dalam Pasal 4 sampai Pasal 28 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999,  pada  dasarnya juga merupakan  bentuk perlindungan hukum bagi pelaku usaha kecil, karena tujuan  dari  diberlakukannya  Undang-undang  Nomor 5  Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktik  Monopoli dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat adalah “untuk menjamin kesempatan yang sama bagi setiap pelaku usaha  dalam  menjalankan  kegiatan  usahanya”. Selain itu perlindungan terhadap pelaku usaha kecil, menurut  berbagai pihak dirasa  lebih  nyata  lagi sebagaimana terlihat dalam ketentuan pengecualian pada  Pasal  50  huruf  h dengan mengistimewakan pelaku  usaha  kecil dari  berlakunya  undang-undang yang  melarang  praktik  monopoli  dan  persaingan usaha tidak sehat itu
Sebagaimana  diketahui  bahwa  penegakan hukum persaingan usaha  dilaksanakan  oleh  Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Dalam praktik penegakan  hukum persaingan usaha  di  lapangan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha memang tidak akan  memproses  laporan atas  dugaan  pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 bila pelaku usaha yang dilaporkan adalah pelaku usaha kecil. Hal ini sesuai dengan Peraturan Komisi Nomor 9  Tahun  2011  yang  menafsirkan  terminologi  usaha kecil berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2008  tentang  Usaha  Mikro,  Kecil dan  Menengah. Menurut  Peraturan  Komisi  Pengawas  Persaingan Usaha Nomor 9 Tahun 2011,  pengecualian terhadap pelaku usaha kecil tidak termasuk anak perusahaan menengah/besar  maupun  cabang  perusahaan menengah/besar.
Telah dijelaskan sebelumnya, apabila terdapat laporan  maupun  hasil  monitoring  tentang  adanya dugaan  pelanggaran terhadap  Undang-Undang Nomor  5  Tahun  1999  yang  dilakukan  oleh  pelaku usaha kecil,  maka  komisi  pengawas  persaingan usaha  tidak  akan  memproses  lebih  lanjut  perkara tersebut.  Keputusan  untuk  tidak  akan  memproses dugaan  pelanggaran  sepanjang  pelaku  usaha  kecil itu  memenuhi  persyaratan  untuk  dikecualiakan sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun 2008  tentang  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah. Untuk lebih jelas  dapat dilihat dari skema berikut :
Universitas Diponegoro

## 2. Perlindungan terhadap Konsumen di Indonesia
Berbicara  perlindungan  terhadap konsumen, maka  yang  dimaksud  di  sini  adalah perlindungan hukum terhadap  konsumen dimana  untuk mendapatkan  perlindungan hukum tersebut  bukan sekedar dengan  cara melindungi  fisik konsumen, melainkan melindungi hak-hak  konsumen yang sifatnya  abstrak. Indonesia  sebagai  negara  telah memiliki undang-undang yang melindungi konsumen semenjak 21  April tahun  1999 melalui  Undang- undang Nomor 8 Tahun 1999.
Secara filosofi  atau  alasan  lahirnya  hukum perlindungan  konsumen  di  Indonesia,  dapat  dilihat dalam  konsiderans  “menimbang”  undang-undang tersebut. “Dalam  rangka  mewujudkan  masyarakat yang adil dan makmur, mendukung tumbuhnya dunia usaha  tanpa  mengakibatkan  kerugian  konsumen, meningkatkan  harkat  dan  martabat  konsumen, melindungi  kepentingan  konsumen” merupakan alasan utama lahirnya undang-undang perlindungan konsumen. Pada  intinya  kelahiran  undang-undang perlindungan  konsumen  didasari  oleh  keinginan untuk  mencapai  tujuan  masyarakat  sejahtera,  adil dan  Makmur  bagi  seluruh  rakyat  Indoensia. Alasan diberlakukannya  undang-undang  perlindungan konsumen  ini  berkaitan  pula  dengan  tujuan diundangkannya undang-undang tersebut, diantaranya yaitu “meningkatkan  kesadaran  dan kemandirian  konsumen,  mengangkat  harkat  dan martabat  konsumen,  memberdayakan  konsumen untuk  memilij  dan  menuntut  haknya  sebagai konsumen, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha”
dan tujuan lainnya yang dirinci pada Pasal 3 undang- undang tersebut.
Berkaitan dengan pencapaian tujuan undang- undang,  diatur  pula pada  Pasal  4  tentang hak-hak konsumen  yang  harus  dilindungi  yaitu “hak  atas kenyaman, keamanan,  dan  keselamatan  dalam mengkonsumsi barakeamanan dan keselamatan, hak untuk  memilih,  hak  atas  informasi  yang  benar,  hak mendapatkan ganti kerugian” dan hak-hak lain yang telah  dirinci  dalam UUPK. Hak-hak  konsumen  ini secara berbanding lurus merupakan kewajiban yang harus  dipenuhi  oleh  pelaku  usaha  maupun  pihak terkait lainnya seperti pemerintah.
Menurut M. Shidqon Prabowo, “hak-hak yang telah  dibentuk  dan  dijamin  melalui undang-undang perlindungan  konsumen  ini  diharapkan  dapat mewujudkan  keseimbangan  dalam  memberikan perlindungan  bagi  konsumen, juga  dapat  menjamin kualitas suatu barang dan/atau jasa sehingga dapat terciptanya  perekonomian  yang  sehat  tanpa menimbulkan  terjadinya  penyimpangan  yang dilakukan  oleh  pelaku  usaha  terhadap konsumen” (Imaniyati, &  Putra,  2017).  Tentunya  harapan  akan keseimbangan  posisi  konsumen  dengan  pelaku usaha  ini  dapat  terwujud  bila  undang-undang  yang telah  mengatur  hak-hak  konsumen  dilaksanakan secara efektif, sehingga tidak hanya menjadi tulisan- tulisan ideal tanpa diikuti oleh  implementasi. Selain itu, perlindungan terhadap hak-hak konsumen dapat terwujud  bila  terdapat  harmonisasi  antara  undang- undang perlindungan konsumen dengan perundangan  lainnya.  Jangan  sampai  di  tengah upaya melindungi konsumen sebagai pengguna akhir
Universitas Diponegoro
produk  barang dan/atau  jasa  justru  dimentahkan kembali  dengan  berlakunya  peraturan  lain  yang  di lain pihak merugikan konsumen.
3. Benturan  antara  Perlindungan  Pelaku  Usaha Kecil  dan  Konsumen  menurut  Hukum Persaingan  Usaha  dan  Hukum  Perlindungan Konsumen di Indonesia
Undang-undang laranga praktek monopoli dan persaingan  usaha  tidak  sehat  dengan  undang- undang perlindungan konsumen merupakan 2 sayap untuk  mencapai  tujuan  yang  sama  yaitu kesejahteraan  rakyat  sebagai  konsumen. Pada dasarnya, larangan-larangan  bagi  pelaku  usaha menurut  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999 sebagaimana  tertuang  dalam  Pasal  4  hingga  Pasal 28  berkaitan  erat  dengan  upaya  memberikan perlindungan  terhadap  konsumen.  Misalnya dilarangnya  pelaku  usaha  melakukan  perjanjian penetapan  harga,  perjanjian  pembagaian wilayah, kartel,  monopoli  dan  larangan  lainnya. Larangan tersebut  secara  langsung memberikan  perlindungan terhadap  konsumen, sebab apabila perbuatan yang dilarang itu  dilakukan  oleh  palaku  usaha,  maka konsumen akan merasakan dampak buruknya.
Undang-Undang Nomor 5  Tahun  1999 misalnya melarang perjanjian penetapan harga yang dilakukan  oleh  pelaku  usaha terhadap  barang dan/atau jasa pada pasar bersangkutan yang sama (Pasal 5). Menurut Mustafa Kamal Rokan:
“Dilaranganya  perjanjian  ini karena  perjanjian penetapan harga akan menjadikan harga menjadi lebih tinggi, dan bukan lagi harga  pasar. Hal  ini karena  perjanjian  penetapan  harga  berpotensi berisi  kesepakatan  pelaku  usaha  untuk  secara bersama-sama  menaikkan  harga  dalam  rangka
mendapatkan  keuntungan  yang  lebih  banyak. Akibatnya  tidak  ada  persaingan  antar  pelaku usaha yang tentunya akan merugikan konsumen. Oleh  sebab  itu,  penetapan  harga  merupakan tindakan  yang  menciderai  persaingan.  Tindakan tersebut  akan  merugikan konsumen dengan bentuk harga yang lebih tinggi dan jumlah barang yang  sedikit  tersedia.  Larangan  melakukan perjanjian  penetapan  harga  menyebabkan  tidak dapat  berlakunya  hukum pasar  tentang  harga yang  terbentuk  dari  penawaran dan  permintaan” (Rokan, 2010).
Harjono kemudian mengatakan bahwasanya “perjanjian penetapan harga yang dilakukan di antara pelaku usaha akan meniadakan persaingan dari segi harga dari produk  yang  mereka  tawarkan.  Hal  ini kemudian  dapat  menyebabkan  surplus  konsumen yang harusnya dinikmati oleh pembeli dipaksa beralih ke penjual maupun produsen”. Selain itu penetapan harga  antar pelaku  usaha juga akan menyebabkan tidak    berlakunya hukum    pasar tentang    harga yang        terbentuk dari pertemuan  antara  titik penawaran dan permintaan (Pratama, 2020).
Lebih  lanjut  dijelaskan  oleh  Susanti  Adi Nugroho,  “dalam  literatur  ilmu  ekonomi,  perilaku penetapan  harga  (price  fixing)  antara  pelaku  usaha yang  bersaing  di  pasar  merupakan  salah  satu  dari bentuk  kolusi atau  kesepakatan  jahat”. Yang dimaksud dengan “kolusi” disini merujuk pada situasi dan kondisi dimana pelaku-pelaku usaha yang ada di pasar  melakukan  koordinasi  terhadap tindakan- tindakan  mereka  yang  bertujuan  untuk  memperoleh keuntungan yang lebih tinggi dari sebelum terjadinya kolusi  jahat  tersebut (Nugroho, 2012). Dijelaskan lebih lanjut oleh Susanti, bahwa:
“Kolusi  dalam  bentuk koordinasi  tersebut digunakan  untuk  menyepakati  beberapa  hal,
diantaranya: kesepakatan  penetapan  harga tertentu  yang  lebih  tinggi  dari  harga  yang diperoleh bila melalui  mekanisme  persaingan yang  sehat; kesepakatan  penetapan  kuantitas tertentu  yang  lebih  rendah  dari  pada  kuantitas dalam  situasi  persaingan yang  sehat; dan kesepakatan  pembagian  pasar” atau  wilayah pemasaran”.
Perjanjian  penetapan  harga  (Price  Fixing Agreement) tersebut merupakan  salah  satu  strategi yang  dilakukan  oleh pelaku-pelaku usaha yang tujuannya  adalah  untuk  menghasilkan  keuntungan yang  setinggi-tingginya.  Dengan  adanya  penetapan harga  yang  dilakukan  oleh pelaku-pelaku usaha tersebut telah  meniadakan  persaingan dari  segi harga  terhadap  produk  yang  mereka  jual  atau mereka pasarkan, yang kemudian dapat berdampak pada consumers surplus yang dimiliki oleh konsumen dipaksa beralih ke produsen atau penjual (Nugroho, 2012). Sebagai akibat lebih lanjut, dengan perjanjian penetapan  harga  ini,  pelaku-pelaku usaha  yang seharusnya  bersaing  satu  sama  lain,  menjadi  tidak bersaing, dimana kolusi yang terbentuk akan sangat merugikan  masyarakat sebagai  konsumen.  Padahal persaingan itu merupakan hal yang teramat penting dalam  rangka  menawarkan  barang/dan  atau  jasa yang  variatif  dan  kompetitif (Suhasril, &  Makarao, 2010).
Perjanjian  penetapan  harga dengan  akibat buruk terhadap konsumen sebagaimana diuraikan di atas, tentunya  tidak  memenuhi hak-hak  yang harusnya  diterima  oleh  konsumen.  Menurut ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999  tentang  Perlindungan  Konsumen,  salah  satu hak  konsumen  adalah  “hak  untuk  mendapatkan
produk  barang  dan/atau  jasa  sesuai  dengan  nilai tukar  yang  diberikan”.  Dengan  hak  ini  berarti konsumen  harus  dilindungi  dari  permainan  harga yang  tidak sehat/wajar.  Dengan  kata  lain  kuantitas dan  kualitas barang dan/atau  jasa  yang  dikonsumsi oleh konsumen harus sesuai dengan nilai uang yang dibayar sebagai penggantinya (Shidarta, 2006). Hak untuk  mendapatkan  produk  barang  dan/atau  jasa sesuai dengan nilai tukar yang oleh konsumen inilah yang  dilanggar  apabila  pelaku  usaha melakukan pejanjian  penetapan  harga  yang  bertujuan  untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat-lipat.
Apabila  mengacu  kepada  teori  pendekatan analisa  dalam  menentukan  pelanggaran  terhadap Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999,  larangan terhadap  perjanjian  penetapan  harga (Pasal  5) merupakan  larangan  yang  bersifat  mutlak  sehingga dianalisis  berdasarkan  pendekatan parse  ilegal (Nugroho,  2012). Perjanian  yang  bersifat mutlak sehingga  menggunakan  pendekatan  analisa perse illegal tersebut  dikatakan  sebagai  perbuatan  yang dilarang  dikarenakan  dari awal  secara  yuridis perbuatan  tersebut  merupakan  perbuatan  yang melawan  hukum (Nadia,  2016). Dilarangnya perjanjian  penetapan  harga antara  pelaku  usaha secara  mutlak, karena  perjanjian  penetapan  harga sudah  pasti  mengakibatkan  terjadinya  persaingan usaha  tidak  sehat  yaitu  dalam  bentuk  hilangnya persaingan  antar  pelaku  usaha yang  berdampak pada  kerugian  konsumen. Ini  menandakan  bahwa setiap  terjadi  perjanjian  penetapan  harga  antara pelaku usaha yang seharusnya bersaing, sudah pasti hal  itu  menyebabkan  terjadinya  persaingan  usaha
Universitas Diponegoro
tidak  sehat. Persaingan  usaha  tidak  sehat  dalam praktiknya  dapat  dilakukan  dalam  2  bentuk perbuatan. Pertama,  tindakan  anti  persaingan (anticompetition)  dan  kedua,  tindakan  persaingan curang  (unfair competition  practice).  Lebih  lanjut dijelaskan  oleh  Suhasril  dan  Mohammad  Taufik Makarao, “tindakan  antipersaingan  adalah  tindakan yang  bersifat  mencegah  terjadinya persaingan, sedangkan persaingan curang adalah tindakan tidak jujur  yang  dilakukan  dalam  kondisi  persaingan. Dengan  demikian  tindakan  persaingan  curang  tidak selalu  berakhir  pada  tiadanya  persaingan”.  Bahkan pelaku  usaha  kecil  yang  tidak memiliki  potensi memonopoli  pasar  bisa  saja  melakukan  persaingan “curang” atau tidak jujur (Suhasril, & Makarao, 2010).
Bisa  dipahami  mengapa  persaingan usaha tidak  sehat/tidak  jujur dan  peraktek  monopoli (pemusatan  kekuatan  ekonomi) dilarang  karena dapat menimbulkan  distorsi pasar. Akibat  dari persaingan  curang  dan  praktek  monopoli  tersbeut adalah  pasar  menjadi  tidak  seimbang  dan pada gilirannya harga yang berlaku tidak lagi dikendalikan oleh  hukum  pasar (pertemuan  titik  permintaan  dan penawaran),  melainkan ditentukan oleh  sekelompok orang yang menguasai kekuatan pasar. Akibat lebih jauh, yang  merasakan  dampaknya  adalah masyarakat atau konsumen (Tarigan, 2016).
Salah  satu  dari  kasus  perjanjian  penetapan harga  yang  berdampak  luas  di  Indonesia adalah kasus  penetapan  harga  tarif  SMS  oleh  9  operator seluler pada tahun 2007 (lihat putusan KPPU Nomor 26/KPPU-L/2007). Masih  terkait  dengan  perjanjian penetapan  harga  tersebut, beberapa  tahun  lalu
KPPU  juga  memutuskan  2  produsen  motor skuter matic (YAMAHA  DAN  HONDA) secara  sah  dan terbukti melanggar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5  Tahun  1999. Pasal  5  tersebut  “melarang  pelaku usaha  yang  bersaing  melakukan  perjanjian penetapan harga yang harus dibayar oleh konsumen pada  pasar  bersangkutan  yang  sama”. Perjanjian penetapan  harga  antara  2  produsen  motor  jenis skuter  matic 110-125  CC tersebut  menimbulkan kerugian konsumen akibat harga yang harus dibayar jauh lebih tinnggi dari harga seharusnya (bersaing), dibanding apabila diukur dari ongkos produksi motor jenis skuter  matic 110-125  CC tersebut (Lihat Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4/  KPPU-I/2016). Keadaan  yang  merugikan konsumen seperti  itu seharusnya  tidak  terjadi  jika produsen skuter matic tidak meniadakan persaingan dengan melakukan perjanjian penetapan harga.
Perjanjian  penetapan  harga  seperti dilakukan oleh 2 pelaku  usaha  besar (skuter  matic) pada contoh  di  atas, tentu tidak  hanya  berpotensi dilakukan  oleh  pelaku  usaha besar,  namun juga sangat  berpotensi  dilakukan  oleh  pelaku-pelaku usaha kecil yang tentunya juga dapat berujung pada kerugian konsumen. Hal ini karena sejatinya semua pelaku  usaha (baaik  besar  maupun  kecil) memiliki tujuan  yang  sama yaitu  memperoleh  keuntungan. Hanya  saja,  apabila  pelaku  usaha  kecil  melakukan perjanjian  penetapan  harga,  perjanjian pembagian wilayah maupun    bentuk  persaingan  usaha  tidak sehat  lainnya,  maka  hal  tersebut  tidak  dapat ditegakkan  berdasarkan  Undang-Undang Nomor  5 Tahun  1999,  karena  undang-undang tersebut
Universitas Diponegoro
mengecualikan  pelaku  usaha  kecil sesuai  Pasal  50 huruf h tadi.
Salah  satu  contoh  terjadinya  perjanjian penetapan  harga  di  kalangan  pelaku  usaha kecil yaitu: ”dilakukannya  perjanjian  penetapan  harga untuk jasa fotocopy, print, jilid dan harga produk jasa terkait,  oleh  para  pelaku  usaha  percetakan  &  foto copy  di  wilayah  Marpoyan  Pekanbaru  (yang tergolong  dalam  pelaku  usaha  kecil bila  dilihat  dari kiteria  UU  No.  20  Tahun  2008  tentang  UMKM). Akibat dari perjanjian tersebut harga di pasar semua sama dan menimbulkan keluhan konsumen” (Hakim, 2020).
Terjadinya  perjanjian  penetapan  harga  oleh pelaku  usaha  photocopy  yang satu  dengan  pelaku usaha  photocopy  yang  lainnya, akan  menimbulkan atau mengakibatkan kondisi dimana konsumen tidak memiliki pilihan akan suatu tarif produk barang atau jasa. Padahal,  idealnya  apabila  dilihat  dari  sisi perlindungan konsumen, konsumen harusnya bebas memilih  produk  barang  dan  atau  jasa  yang diinginkannya. Dengan adanya penetapan harga oleh pelaku  usaha  photocopy tersebut,  maka  hak konsumen untuk “memilih” menjadi terabaikan.
Apabila  dikaitkan  dengan  teori  hukum persaingan usaha, maka perjanjian penetapan harga merupakan  perjanjian  yang  dilarang  secara  mutlak dengan  menggunakan  metode analisa perse  illegal. “Perse illegal merupakan sebuah pendekatan dimana suatu perjanjian atau kegiatan usaha dilarang karena dampak dari  suatu perjanjian  dan  kegiatan tersebut telah  dianggap  jelas  dan  pasti  mengurangi  atau menghilangkan  persaingan”.  Jika  suatu  perbuatan
termasuk  dalam  kategori perse  illegal, maka ketidakbenaran maupun ketidakadilan dari hambatan perdagangan yang  dilakukan  pelaku  usaha telah secara  kongklusif  diasumsikan sebagai  suatu pelanggaran tanpa  disyaratkan  adanya  pembuktian terhadap dampak yang ditimbulkan (Supianto, 2013). Artinya  perjanjian  penetapan  harga  sudah  pasti menimbulkan  persaingan  usaha  tidak  sehat  yaitu hilangnya  persaingan  antar  pelaku  usaha dan terbukanya  peluang  bagi  pelaku  usaha  untuk mengambil  keuntungan  berlipat  namun  di  sisi  lain merugikan konsumen.
Praktik-praktik  kartel  seperti  perjanjian penetapan  harga  antar  pelaku  usaha, begitu  pula perjanjian  pembagian  wilayah  pemasaran  oleh pelaku usaha akan lebih berpotensi dilakukan apabila pelaku  usaha  berada  dalam  naungan  asosiasi ataupun  perkumpulan. Suhasril  mengatakan  bahwa kartel  merupakan  persetujuan  sekolompok perusahaan  dengan  maksud  mengandalikan  harga komoditas  tertentu  untuk  memperoleh  keuntungan dan  mencegah  terjadinya  persaingan diantara mereka  secara  keseluruhan  atau  sebagian  dengan cara  mengatur  produksi,  harga,  dan  membagi wilayah  pemasaran (Suhasril, &  Makarao, 2010). Untuk  tingkatan  pelaku  usaha  kecil,  keberadaan asosiasi  pelaku  usaha  kecil di  Indonesia  cukup banyak  dan  beragam.  Misalnya  Asosiasi Usaha Mikro,  Kecil  dan  Menengah  (AKUMINDO),  Asosiasi IUMKM  Indonesia  (AKUMANDIRI)  dan  lain-lain (AKUMANDIRI, 2018).
Praktik-Praktik  perjanjian  pembagian  wilayah ini  juga  merupakan  bentuk  persaingan  usaha  tidak
Universitas Diponegoro
sehat  yang  merugikan  konsumen. Pembagian wilayah  adalah  perjanjian  yang  bertujuan  untuk membagi  wilayah  pemasaran  atau  alokasi  pasar tertentu  terhadap  barang  dan/atau  jasa. Sebagaimana  ditentukan  dalam Pasal  9  Undang- Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha  Tidak  Sehat yang  melarang  perjanjian pembagian  wilayah dengan bertujuan  membagi wilayah pemasaran.
Menurut Hermansyah:
“Perjanjian  pembagian  wilayah  dapat  bersifat vertical maupun horizontal. Perjanjian  ini dilarang  karena  pelaku  usaha meniadakan atau  mengurangi  persaingan dengan  cara membagi  wilayah  pasar  atau  alokasi  pasar. Wilayah  pemasaran  dapat  berarti  wilyah negara  Republik  Indonesia atau  bagian wilayah  negara  republik  Indonesia  misalnya Kabupaten, Provinsi,  atau  wilayah  regional lainnya.  Membagi  wilayah  pemasaran  atau alokasi  pasar  berarti  membagi  wilayah  untuk memperoleh atau memasok barang, jasa, atau barang dan jasa, menetapkan dari siapa saja dapat  memperoleh  atau  memasok  barang, jasa,  atau  barang  dan  jasa” (Hermansyah, 2008).
Dilihat  dari sisi  hak dan  kepentingan konsumen, perjanjian pembagian wilayah pemasaran juga sangat merugikan konsumen. Menurut Stephen E. Rhose sebagaimana dikutip Susanti Adi Nugroho :
“Perjanjian pembagian  wilayah  pemasaran atau  alokasi pasar  antara pelaku  usaha merupakan salah satu strategi yang dilakukan untuk menghindari persaingan diantara mereka, sehingga pelaku usaha dapat  menguasai  wilayah  pemasaran  atau  alokasi pasar  yang  menjadi  bagiannya  tanpa  harus  melalui persaingan. Selain dapat menghilangkan persaingan antara  pelaku  usaha,  perjanjian  pembagian  wilayah juga  bisa  membuat  pelaku  usaha  melakukan pengurangan produksi ke tingkat yang tidak efisien, kemudian mereka juga dapat melakukan eksploitasi
terhadap  konsumen  dengan  menaikkan  harga produk,  dan  menggunakan  kekuatan  yang  dimiliki untuk  bertindak  sewenang-wenang  terhadap konsumen  yang  sudah  teralokasi  sebelumnya” (Nugroho, 2012).
Lebih  lanjut  diterangkan  oleh  Ujang Sumarwan,  bahwa “konsumen berhak  untuk melakukan pilihan terhadap produk yang beredar di pasar”. Konsumen juga berhak memilih produk mana yang  disukainya  (termasuk  merek  yang  dipilihnya). Konsumen  tidak  boleh  ditekan  atau  dipaksa  untuk menentukan  atau  melakukan  pilihan  tertentu  yang dapat  merugikan  dirinya.  Di  sinilah  perlunya  peran pemerintah  untuk  menciptakan  pasar  yang memungkinkan  konsumen  memiliki  pilihan  dalam membeli  suatu  produk  baik  barang  maupun  jasa (Sumarwan, 2017).
Menurut  hemat  penulis,  selemah  apapun posisi usaha kecil, tetap lebih lemah posisi konsumen dalam aktivitas mengkonsumsi barang dan atau jasa. Hal    ini  yang  menyebabkan  konsumen  harus diberikan  perlindungan melalui  peraturan  yang mengikat  dan  harmonis  dengan  peraturan  lain. Memberikan perlindungan kepada konsumen ini juga sejalan  dengan  tujuan  pertama  Undang-undang Nomor  5  Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktik Monopoli dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat.  Ini berarti,  mengecualikan  pelaku  usaha kecil  dari berlakunya  undang-undang yang  melarang  praktik monopoli  dan  persaigan  usaha  tidak  sehat  pada akhirnya  berdampak  pada  kepentingan konsumen yang harus dikorbankan.
Perilaku  persaingan usaha  tidak  sehat  yang secara  nyata  akan  membawa  kerugian  terhadap
Universitas Diponegoro
masyarakat, menjadi “boleh” dilakukan karena pelaku usahanya adalah usaha kecil yang dikecualikan dari Undang-Undang  No.  5/999 menurut  hemat  penulis merupakan ketentuan  yang  berbenturan  dengan komitmen  melindungi  konsumen  dari  sisi  Undang- Undang No. 8 Tahun 1999. Bagaimanapun kecilnya suatu  usaha,  namun  tentunya  dalam  menjalankan kegiatan  usaha  harus  memperhatikan  nilai-nilai kejujuran  dan  bersaing  secara  sehat sehingga dengan  demikian  hak  konsumen  pun  terjamin  dan terlindungi.
Melindungi  pelaku  usaha  kecil  bukan  berarti dengan ketentuan yang di sisi lain justru merugikan konsumen.  Pelaku  usaha  kecil  dan  konsumen merupakan  dua  subjek  yang  harus  sama-sama dilindungi,  namun  tidak  dengan  mengecualikan pelaku  usaha  kecil  dari  hukum  persaingan  usaha. Charlie Blunden dari Universitas Utrecht mengatakan “Efficiency and  equality  are  crucial  elements  of  the overall theory of justice that we should use to assess the  overall  system of  social  cooperation”  (Blunden, 2021). Bahwa efisiensi dan  kesetaraan  adalah elemen penting dari keseluruhan teori keadilan yang harus  kita gunakan  untuk  menilai  sistem  secara keseluruhan kerjasama  sosial. Dengan  demikian kesejahteraan  rakyat  secara  menyeluruh  dapat tercapai.
Hukum  persaingan  usaha  yang  ideal  adalah hukum  persaingan  usaha  yang  mengakomodir seluruh kepentingan rakyat. Sebagaimana dikemukakan  oleh  Carl  Joachim  Friedrich  bahwa “tugas  pembuat  hukum  adalah  membuat  seluruh
lapisan  masyarakat  bahagia.  Kebahagiaan  hanya bisa  dipahami  sebagai  gagasan  tentang  kebaikan. Oleh  sebab  itu  hukum  harus  dibentuk  sedemikian rupa  sehingga  manusia  yang  hidup  di  bawah lindungannya  menjadi  lebih  baik” (Friedrich,  2008). Ini  berarti bahwa  hukum  memiliki  fungsi  untuk membentuk  manusia  yang  lebih  baik.  Dengan demikian dapat dipahami bahwa berlakunya larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat terhadap pelaku usaha kecil, maka akan membentuk pelaku usaha sebagai manusia yang lebih baik pula.
Perlu ditegaskan  bahwa  dalam  hal  ini bukanlah sebagai bentuk  ketidak berpihakan terhadap  pelaku  usaha  kecil.  Pelaku  usaha  kecil harus  tetap dilindungi  dengan  cara-cara yang membangun dan memberdayakan, bukan “memanjakan”. Cara tersebut seperti mempermudah akses modal, proses perizinan, mendorong program kemitraan  dengan  usaha  besar,  dan  cara  lainnya yang sebenarnya telah  diatur  di  di  dalam  Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, yang kemudian  diatur  lebih  lanjut  dalam  Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Bentuk- bentuk  perlindungan  dan  pemberdayaan  tersebut akan lebih efektif sehingga melindungi kepentingan segenap  bangsa  Indonesia. Jeffery  Smith mengatakan  “actions  undertaken  by  individuals  to facilitate justice are fruitless when large-scale social arrangements  stand  behind  (and  reinforce)  the prevailing distribution of rights, authority, income, and wealth” (Smith,  2019). Hal  ini  menggambarkan
Universitas Diponegoro
kepentingan sosial dalam skala besar harus menjadi prioritas dalam tujuan suatu peraturan.

## D. SIMPULAN
Ketentuan  Pengecualian  pelaku  usaha  kecil dari hukum persaingan usaha di Indonesia, berakibat pelaku  usaha  kecil  dapat  menjalankan  kegiatan usaha  dengan  tidak  sehat,  seperti  melakukan perjanjian penetapan harga, pembagian wilayah, dan bentuk  perbuatan  lainnya  yang pada  ujungnya merugikan konsumen. Oleh sebab itu penulis melihat terdapat  benturan  antara  upaya  melindungi  pelaku usaha kecil dalam hukum persaingan usaha dengan upaya  melindungi  konsumen  dalam  hukum perlindungan  konsumen. Maka  dari  itu ketentuan pengecualian terhadap  pelaku  usaha  kecil tersebut perlu mendapat perhatian lebih mendalam dan dikaji ulang dari berbagai aspek dalam rangka membangun hukum  yang  berkeadilan  bagi  seluruh  rakyat Indonesia, terutama rakyat sebagai konsumen.

## DAFTAR PUSTAKA

## JURNAL
Apriani, Desi., & Idris, Zulherman. (2020). Relevansi Pengecualian  Pelaku  Usaha  Kecil  Menurut Hukum  Persaingan  Usaha  Indonesia  di  Era Globalisasi  Ekonomi. Jurnal  Legislasi
Indonesia,Vol.17, (No.4), pp. 477-489.https://e- jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/
670/pdf
Azizah. (2013). Konsep Pengembangan Pendekatan Struktur  Dalam  Perjanjian  Penetapan  Harga
Pada  Putusan  KPPU, Jurnal  Hukum  dan Pembangunan, Vol.43, (No.4), pp.514-528. http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol43.no4.1498 Aziz, Aminudin., Prananingtyas, Paramita., & Irawati. (2019). Perlindungan  Hukum  Terhadap Konsumen  Air  Minum  Isi  Ulang  Oleh  Dinas Kesehatan  Di Kabupaten  Slawi. Jurnal Pembangunan  Hukum  Indonesia,  Vol.1,(No. 2),pp.213-225.https://doi.org/10.14710/jphi.
v1i2.213-225
Blunden,  C.    (2021).  Between  Market  Failures  and Justice  Failures:  Trade ‑ Offs  Between Efficiency  and  Equality  in  Business  Ethics, Journal  of  Business  Ethic, pp-1-14. https://link.springer.com/article/10.1007/s1055
1-021-04767-7
Leary,  Thomas B.  (2005). Competition  Law  and Consumer Protection Law: Two Wings of The Same  House.  Antitrust  Law  Journal,  Vol.  72, No.3,pp.1147-1151. https://www.jstor.org/ stable/40843663
Paendong, Johanes E. (2017). Perlindungan Hukum Bagi  Pelaku  Usaha  Kecil  dalam  Persaingan Usaha  di  Indonesia  Menurut  Undang-Undang Nomor  5  Tahun  1999  tentang  Larangan Praktek  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha Tidak Sehat. Lex Privatum, Vol.V, (No 4, Juni 2017),pp.52-58. https://ejournal.unsrat.ac.id/ index.php/ lexprivatum/article/view/16096
Pratama, I. (2020). Price Fixing harga Tiket Pesawat Berdasarkan keputusan  Menhub  No  106 Tahun 2019  Tentang  Tarif batas  Atas Penumpang  Pelayanan  Kelas  Ekonomi
Universitas Diponegoro
angkutan  Udara  Niaga  Berjadwal  Dalam Negeri ditinjau  Berdasarkan  Uu  No.  5  Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Praktik Usaha Tidak sehat Dan Prinsip-Prinsip Persaingan  Usaha. Jurnal  Education  and Development,  Vol.8,(No.1), pp.128-133. https://doi.org/10.37081/ed.v8i1. 1514
Puspitasari,  Chandra D. (2010).  Peningkatan Kesadaran  Konsumen  Produk  Pangan Sebagai  Upaya  Mewujudkan  Kemandirian Konsumen. Jurnal  Penelitian  Humaniora, Vol.15,(No.1),pp.89-112. http://dx.doi.org/10. 21831/hum.v15i1. 5035
Roy, Subir K. (2016). Consumer Justice: A Symbol of Economic Prosperity and Social Progressiveness.  Hasanuddin  Law  Review, Vol.2,  Issue.2,  Augustus  2016,  pp.170-181. http://pasca.unhas.ac.id/ojs/index.php/halrev/a rticle/view/302/175
Smith, J. (2019). Navigating  Our  Way  Between Market  and  State,  Business  Ethics  Quartelly.
Business Ethics Quarterly, Vol. 29, Issue 1, pp.
127–141. https://philpapers.org/go.pl?id=SMI NOW-2&proxyId=&u=https%3A%2F%2Fdx. doi.org%2F10.1017%2Fbeq.2018.40
Tarigan,  A.  (2016).  Praktek  Monopoli  Dan Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat  Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Dan Hukum Islam. Jurnal Mercatoria, Vol. 9, (No.1), pp.54-69. https://doi.org/10.31289/mercatoria.v9i1.351 Widijantoro, J. (2016). Mewujudkan  Perniagaan Berkeadilan  melalui  Peningkatan  Akses Keadilan  Konsumen. Mimbar  Hukum,  Vol.28,
(No.3),pp.439-452 https://doi.org/10.22146/ jmh.16672
Sidharta., Ngurah Manik., & Markeling, I  Ketut. (2014). Analisis Yuridis Mengenai
Keistimewaan bagi Pelaku Usaha Kecil Terkait dengan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Jurnal Kerta  Semaya, Vol.02, (No.1), pp.1-5. https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/ article/view/8190/6130
Supianto. (2013). Pendekatan Perse Ilegal dan Rule of Reason dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, Jurnal Rechtens, Vol. 2, (No.1), pp- 42-59. http://ejurnal.uij.ac.id/index.php/REC/ article/view/77
Novita,  Yustina  Dhian & Santoso, Budi. (2021).
Urgensi  Pemaharuan  Regulasi  Perlindungan Konsumen  di  Era  Bisnis  Digital, Jurnal Pembangunan  Hukum  Indonesia. Vol.3, (No.1),pp.46-58. https://doi.org/10.14710/jphi. v3i1.46-58

## DISERTASI
Komarudin, A. (2014). Politik  Hukum  Integratif Pengembangan  Daya  saing  Usaha  Mikro, Kecil  dan  Menengah  Dalam  Era  Liberalisasi Ekonomi  Serta  Implementasinya di  Indonesia Ditinjau  dari  Perspektif  Teori  Negara Kesejahteraan Berdasarkan Pancasila.
Universitas Padjadjaran Bandung.

## TESIS
Dinda, E. (2008). Sikronisasi  pengecualian  pelaku usaha kecil dalam Pasal 50 h UU No. 5 Tahun
Universitas Diponegoro
1999  tentang  Larangan  Praktik  Monopoli  dan Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat  Dengan Berbagai  Peraturan  Perundang-undangan). Universitas Brawijaya.
Nadia,  A. (2016), Indikasi  Perjanjian  Penetapan
Harga  Yang  Dilakukan  Oleh  Jaringan Perusahaan Farmasi Di Surabaya. Universitas Airlangga

## SKRIPSI
Hakim, K. (2020), Perjanjian Penetapan Harga Oleh
Persatuan  Percetakan  Photocopy  Marpoyan (P3m) Kecamatan  Marpoyan  Damai  Kota Pekanbaru  Ditinjau  Dari  Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan
Konsumen. Universitas Islam Riau.

## BUKU
Friedrich, C.J.  (2008). Filsafat  Hukum  Perspektif
Historis, diterjemahkan dari The Philosophy of Law  in  Historical  Perspektif oleh  Raisul
Muttaqien. Bandung: Nusa Media.
Hermansyah.  (2008).  Pokok-Pokok  Hukum Persaingan  Usaha  Di  Indonesia.  Jakarta:
Kencana Prenada Media Group.
Imaniyati, Neni Sri., &  Putra,  Panji  Agus.  (2017).
Hukum  Bisnis  (Dilengkapi  dengan Kajian Hukum  Bisnis  Syariah). Bandung: Refika
Aditama.
Kristiyanti,  C.T.S.  (2008). Hukum  Perlindungan
Konsumen. Jakarta: Sinar Grafika.
Nugroho,  S. (2012). Hukum  Persaingan  Usaha  Di Indonesia  Dalam  Teori  dan  Praktik  Serta
Penerapan  Hukumnya.  Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Rokan, M. (2010). Hukum  Persaingan  Usaha  Teori dan Praktiknya di Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Shidarta.  (2006). Hukum  Perlindungan  Konsumen
Indonesia. Jakarta: PT Gramedia Widyasarana Indonesia.
Suhasril., & Makarao,  Muhammad  Taufik.  (2010).
Hukum  Larangan  Praktik  Monopoli  dan Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat  di  Indonesia. Bogor: Ghalia Indonesia.
Sumarwan, U. (2017). Perilaku Konsumen Teori dan
Penerapannya  Dalam  Pemasaran,  Edisi Kedua. Bogor: Ghalia Indonesia.

## Perundang-Undangan dan Putusan
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  tentang Larangan  Praktek  Monopoli  dan  Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan Konsumen.
Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2008 tentang Usaha Mikro Kecil & Menengah.
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang Cipta Kerja.
Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4/ KPPU-I/2016.
Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 26/KPPU-L/2007
Peraturan  Komisi  Nomor  9  Tahun  2011 tentang Pelaksanaan Pasal 50 huruf h

## SUMBER ONLINE
AKUMANDIRI.  (2018).  Peringatan  HANI  2018,
AKUMANDIRI  terima  penghargaan  dari  BNN. Retrieved from https://iumkmindonesia.com/ peringatan-hani-2018-akumandiri-terima- penghargaan-dari-bnn/
Junaidi,  A.  (2013). KPPU  Melindungi  Akses  Usaha Kecil. Retrieved from https://kppu.go.id/blog/ 2013/03/kppu-melindungi-akses-usaha-kecil/

## SUMBER LAIN
Risalah  pembahasan  RUU  Larangan  Praktek Monopoli. (1999) Dokumen Proses
Pembahasan  Rancangan  Undang-undang Tentang  Larangan  Praktik  Monopoli  dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Dokumentasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia