## Hubungan Kekuasaan Otoritas, Persepsi Keadilan, Kepercayaan Publik, dan Kebijakan Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulungan
Desy Karlisa Mariganto 1* , Rulinawaty Kasmad 2 , Agus Joko Purwanto 3
1,2,3) Universitas Terbuka
1) desymariganto@gmail.com , 2) ruly@ecampus.ut.ac.id , 3 ) ajoko@ecampus.ut.ac.id
*Corresponding Author Diajukan : 31 Januari 2023 Disetujui : 8 Februari 2023 Dipublikasi : 1 Juli 2023

## ABSTRACT
This study aims to analyze relationship between power and authority, perception of fairness, public trust, and tax rate policies on taxpayer compliance. The method applied to conduct this research is a quantitative approach method. In this study, the population is taxpayers who have registered and have a 2021 Regional Taxpayer Identification Number of 33,164 taxpayers. By using the Slovin formula, the sample  obtained  is  395  respondents.  In  this study,  data collection techniques  were used which included questionnaires, literature studies, and interviews. The data analysis technique used is classical assumption testing and multiple linear regression analysis. The results obtained show that partially there is no significant influence of the tax authorities and tax rate policies on taxpayer compliance. Meanwhile, the variable perception of justice and public trust has a positive and  significant  relationship  to  taxpayer  compliance.  Furthermore,  it  simultaneously  shows  that there  is  a  strong  relationship  between  the  power  of  the  tax  authorities,  perceptions  of  fairness, public trust and tax rate policies on taxpayer compliance.
Keywords:  Perception  of  Fairness;  Public  Trust;  Taxpayer  Compliance;  Tax  Rate  Policy;  The Power of The Tax Authority

## PENDAHULUAN
Wajib Pajak harus menyampaikan SPTD “Surat Pemberitahuan Pajak Daerah” kepada Badan Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Bulungan  yang  memiliki  kewenangan  untuk  mengurus  dan memungut pajak daerah. Namun dalam prakteknya terdapat beberapa kendala, diantaranya regulasi dan kebijakan yang belum mutakhir dan selaras sehingga pengelolaan pajak tidak didukung dengan payung  hukum  yang  jelas,  belum  terdapat  kajian  potensi  pajak  daerah  yang  memadai  untuk optimalisasi PAD serta wajib pajak juga cenderung tidak terbuka memberikan informasi mengenai pendapatan yang diperoleh. Pemungutan pajak berdasarkan perhitungan sendiri atau self assesment membutuhkan  kesadaran  wajib  pajak  untuk  menghitung  kewajiban  pajak  dengan  benar  dan melaporkan  secara  tepat  waktu.  Tingkat  kepatuhan  masyarakat  untuk  memenuhi  kewajibannya menentukan besar kecilnya penerimaan suatu daerah. Trend kenaikan dan penurunan piutang pajak merupakan salah satu indikator kepatuhan pajak.
Tabel 1. Data Ketetapan Pajak dan Realisasi Pembayaran Pajak TA 2020-2021
Uraian Tahun Anggaran 2021 2020 Ketetapan Pajak Satuan (a) 53.150 71.862 Rp (b) 38.731.759.680,08 30.599.363.061,96 Realisasi Pembayaran Pajak Satuan (c) 7.505 5.714 Rp (d) 24.177.276.881,45 18.440.823.992,89 % (e) = (c)/(a)*100 14,12% 7,95% Piutang Pajak Satuan (f) = (a)-(c) 45.645 66.148 Rp (g)= (b)-(d) 14.554.482.798,63 12.158.539.069,07
Sumber: Data Sekunder, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulungan, 2022
Dari T abel  1  menunjukkan  bahwa  jumlah  piutang  yang  terbentuk  mengindikasikan  bahwa penerimaan realisasi pajak tahun berjalan tidak seluruhnya berasal dari setoran wajib pajak. Piutang pajak  merupakan  besaran  uang  yang  harus  dibayarkan  ke  pemda  sebagai  akibat  dari  penetapan pajak. Peningkatan jumlah piutang berarti terjadi tunggakan pembayaran hak pemerintah daerah oleh  wajib  pajak.  Hal  ini menjadi  bukti  jika  kesadaran  masyarakat  atas  pajak  tergolong  rendah. Keadaan  ini  dianggap  sebagai  tanda  menurunnya  kepercayaan  wajib  pajak  yang  terlihat  dari ketidakpatuhannya  sebagian  atau  seluruhnya  terhadap  kewajiban  perpajakannya.  Pada  akhirnya, kepatuhan  pajak  yang  lebih  rendah  dihasilkan  dari  hal  ini.  Masih  rendahnya  kepatuhan menunjukkan bahwa potensi perpajakan belum sepenuhnya terealisasi. Perlu digarisbawahi bahwa cara  masyarakat  menangani  kewajiban  perpajakannya  berdampak  besar  terhadap  jumlah penerimaan  pajak.  Kesediaan  seseorang  untuk  menyelesaikan  kewajiban  perpajakannya  dengan baik  ditunjukkan  dengan  tingkat  kepatuhan  yang  tinggi.  Ketidakbersediaan  masyarkat  dalma membayar pajak perlu dievaluasi lebih dalam lagi.
Faktor  yang  terlihat  dari  patuh  atau  tidaknya  wajib  pajak  untuk  menjalnkan  kewajibannya adalah  tingkat  kepercayaan  masyarakat  secara  sukarela  kepada  otoritas  pajak.  Jika  masyarakat mempercayai  otoritas  pajak  dalam  mengelola  pajak  yang  dibayarkan,  maka  tingkat  kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak akan meningkat. Begitu pula sebaliknya, apabila masyarakat tidak  mempercayai  otoritas  pajak,  maka  tentunya  tingkat  kepatuhan  masyarakat  menurun. Penelitian  sebelumnya  oleh  Kirchler,  et  al.  sebagaimana  dikutip  Betu  &  Mulyani  (2020) berpendapat bahwa kepercayaan dan keyakinan wajib pajak diperlukan untuk kepatuhan sukarela, tetapi kemampuan wajib pajak untuk patuh juga merupakan faktor penting Betu & Mulyani (2020) juga  memberikan  bukti  empiris  lebih  lanjut  yang  mendukung  pernyataan  bahwa  persepsi  wajib pajak yang tinggi terhadap kekuatan otoritas pajak akan meningkatkan kepatuhan pajak. Hal inilah yang ditemukan Ratmono & Cahyonowati (2013) bahwa dalam jangka panjang, pemerintah perlu meningkatkan kepercayaan wajib pajak untuk menunjang kepatuhan pajak sukarela “ voluntary tax compliance” .  Kepercayaan  pada  sistem  hukum  dan  pajak  adalah  faktor  penting  menentukan kepatuhan  wajib  pajak,  menurut  teori slippery  slope ,  yang  didukung  oleh  penelitian  bahwa Kepercayaan  pada  otoritas  pajak  meningkatkan  kemungkinan  untuk  patuh  terhadaop  UU perpajakan.
Jika  seseorang  percaya  bahwa  pemerintah,  dalam  hal  ini  otoritas  perpajakan  (Bapenda Kabupaten Bulungan), memperlakukan setiap anggota masyarakat secara adil dan tidak memihak serta memanfaatkan pajak yang telah dibayarkan secara jujur dan benar, maka orang tersebut lebih cenderung  untuk  membayar  pajak,  namun  ketikaa  pajak  yang  diberikan  oleh  msayarakat  tidak tersalurkan  dalam  bentuk-bentuk  semestisnya  seperti  fasilitas  publik  dan  semcamnya  maka kepercayaan masyarakat tidak akan menurun dan menganggap pajak adalah sesuatu yang sangat memberatkan.  Dengan  demikian  persepsi  keadian  tidak  lepas  dari  peran  otoritas  pajak  untuk bersikap adil. Jika otoritas pajak berlaku adil, maka tingkat  patuh pajak meningkat. jika otoritas pajak  memanfaatkan  pajak  yang  dibayar  dengan  tidak  benar  dan  tidak  bersikap  adil,  akan menjadikan wajib pajak semakin sulit.
Zelmiyanti (2017) jug mengungkapkan jika satu faktor meningkatkan kepatuhan pajak adalah keadilan  prosedural  yang  diberlakukan  oleh  otoritas  pajak  sehingga  masyarakat  mempercayai otoritas pajak dan patuh jika dituntut untuk membayar pajak. Hasil pengujian menunjukkan hasil bahwa masyarakat  akan  merasakan  perlakuan  yang  adil  apabila disaat mereka membayar  pajak, mereka juga mendapat fasilitas yang memadai dari negara. Pendapat yang sama dikemukakan oleh Rosmawati  (2021)  bahwa  memiliki  keyakinan  yang  sama  bahwa  wajib  pajak  akan  lebih  patuh dalam pembayaran pajaknya jika keadilan pajaknya lebih baik. Apabila jumlah pajak yang dipungut sesuai dengan kemampuan penghasilan wajib pajak dan pajak yang telah dibayarkan benar-benar digunakan  untuk  kepentingan  umum,  maka  keinginan  wajib  pajak  untuk  membayar  pajak  akan meningkat.
Seperti  yang  sudah  disampaikan  sebelumnya  bahwa  yang  menunjang  patuh  pajak  selain kekuasaan otoritas pajak adalah adanya kepercayaan publik kepada otoritas pajak. Semakin tinggi tingkat kepercayaan masyarakat kepada otoritas pajak dalam mengelola pajak, maka semakin tinggi tingkat  patuh  pajak.  Jika  pajak  yang  disetorkan  kepada  pemerintah  tidak  digunakan  untuk kepentingan  umum  dan  pemerataan  pembangunan  bagi  kesejahteraan  masyarakat,  maka  tingkat kepercayaan masyarakat akan menurun dan hal ini tentu mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.
Hal ini didukung oleh penelitian Ibrahim et al., (2020) kepercayaan masyarakat adalah faktor krusial  yang  bisa  memberikan  solusi  kepadaa  krisis  dan  pelanggaran,  antara  lain  kepercayaan masyarakat  terhadap  pemerintah,  persepsi  masyarakat  terhadap  kesungguhan  pemerintah  dalam menjalankan tugas pelayanan, persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah. kejujuran dalam melaksanakan tugas pelayanan, dan persepsi masyarakat terhadap kompetensi pemerintah dalam melaksanakan  tugas  pelayanan.  Menurut  penelitian  Mahadianto  &  Astuti  (2017)  voluntary  tax compliance  dipengaruhi  secara  positif  oleh  fluktuasi  kepercayaan  terhadap  otoritas.  Temuan penelitian  juga  menunjukkan  bagaimana  meningkatkan  kepercayaan  pada  otoritas  pajak  dapat secara  sukarela  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak.  Latief  et  al.,  (2020)  yang  memiliki  sudut pandang yang sama, menyatakan bahwa kepercayaan terhadap pemerintah memiliki pengaruh yang baik  dan  cukup  besar  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Ketika  kepercayaan  pembayar  pajak terhadap pemerintah tumbuh, demikian pula persepsi mereka tentang diri mereka sendiri yang lebih patuh.
Faktor lain yang bisa memberi pengaruh terkait  kepatuhan pajak yaitu kebijakan tarif pajak. Jika tarif yang dikenakan tinggi, maka hal ini tentu memberatkan wajib pajak dan wajib pajak akan berusaha  menghindar  dari  kewajibannya,  karena  hal  ini  akan  dianggap  sebagai  kerugian  bagi masyarakat. Selain itu tingginya tarif pajak seharusnya sejalan dan beriringan dengan pembangunan yang  diperoleh  oleh  masyarakat,  dengan  pajak  yang  tinggi  tentunya  harus  sebanding  dengan fasilitas  publik  yang  didapatkan  oleh  publik,  namun  ketika  berkebalikan  tarif  pajak  justru  akan terkesan  lebih  memberatkan.  Jika  tarif  pajak  tinggi  namun  pembangunan  yang  dirasakan  tidak setimpal, maka masyarakat akan berusaha menghindar dari kewajibannya untuk membayar pajak. Disini  dapat  ditekankan  jika  tarif  pajak  yang  tinggi  tentunya  akan  memberikan  harapan  bahwa
pembangunan  fasilitas  publik  dan  pengembangan  lebih  baik.  Hal  ini  didukung  oleh  temuan penelitian Sa’diyah et al., (2021) yang menunjukkan bahwa faktor eksternal juga mempengaruhi kepatuhan  wajib  pajak.  Agama,  rasa  keadilan,  dan  kesadaran  wajib  pajak  adalah  faktor  internal yang  perlu  dipertimbangkan.  Sedangkan  faktor  eksternal  seperti  fasilitas  pelayanan  pajak,  tarif pajak,  kemajuan  teknologi,  dan  peningkatan  pendidikan  selalu  menjadi  faktor.  Dewi  (2020) melakukan penelitian serupa dan menemukan bahwa tarif pajak yang lebih rendah secara signifikan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dengan pembayaran dan pelaporan pajak yang lebih tepat waktu sebagai hasilnya.
Berdasar latar belakang masalah, maka dirasa perlu bagi penulis untuk melakukan penelitian mengenai  hubungan  antara  variabel-variabel  yaitu:  kekuasaan  otoritas,  persepsi  keadilan, kepercayaan  publik  dan  kebijakan  tarif  pajak  dengan  kepatuhan  wajib  pajak  pada  Bapenda Kabupaten Bulungan dalam memenuhi kewajiban perpajakan, dengan judul penelitian “Hubungan Kekuasaan Otoritas, Persepsi Keadilan, Kepercayaan Publik dan Kebijakan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulungan”. Tujuan penelitian ini juga untuk menganalisis hubungan kekuasaan otoritas, persepsi keadilan, kepercayaan publik, dan  kebijakan  tarif  pajak terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  pada  Badan  Pendapatan  Daerah Kabupaten Bulungan, baik secara parsial maupun simultan.

## STUDI LITERATUR

## Kepatuhan Wajib Pajak
Kepatuhan  pajak ( tax  compliance )  dapat  didefinisikan  sebagai  suatu  perilaku  dimana Wajib Pajak  (WP)  memenuhi  semua  kewajiban  perpajakan  dan  melaksanakan  hak  perpajakannya (Waluyo,  2020). Kepatuhan  wajib  pajak  sangat  mempengaruhi  penerimaan  dan  pendapatan negara/daerah. Pada dasarnya kepatuhan wajib pajak adalah tindakan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Pajak dapat dibayar tepat waktu jika masyarakat mengikuti aturan (Ibrahim et al., 2020). Kepatuhan Wajib Pajak harus dibangun sesuai dengan tingkat pemahaman setiap individu terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan (Dewi et al., 2020).

## Kekuasaan Otoritas
Kekuasaan  yang  dimaksud  dalam  penelitian  ini  adalah  kekuasaan  negara  dengan  ciri  khas negara yaitu kekuasaan memiliki otoritas atau wewenang. otoritas adalah kekuasaan yang diakui secara formal dalam organisasi, sedang kekuasaan adalah kapasitas seseorang untuk mempengaruhi orang lain (Purwanto, 2014). Kisaran tanggung jawab yang dapat ditangani oleh pembuat kebijakan dan pelaksana ditentukan oleh tingkat kewenangan mereka. Akibatnya, otoritas ini berbeda antar program  karena  memberikan  legitimasi  untuk  melakukan  kegiatan,  maka  kewenangan  ini  harus bersifat formal (Kasmad, 2013). Karena tidak semua wajib pajak memiliki kepercayaan terhadap otoritas,  maka  otoritas  tidak  dapat  begitu  saja  mengandalkan  kepercayaan  tersebut  untuk memastikan bahwa wajib pajak menyelesaikan kewajiban membayar pajaknya (Betu & Mulyani, 2020).

## Persepsi Keadilan
Anwar Pohan (2017: 526) mengemukakan aspek keadilan dalam perpajakan termanifestasikan secara  konseptual  di  GBHN  “Garis-Garis  Besar  Haluan  Negara” tahun  1999,  termasuk  5  (lima) prinsip  bidang  perpajakan:  transparan,  disiplin,  adil  ( equity ),  efisien,  dan  efektif.  Jika  persepsi keadilan  masyarakat  terhadap  pengelolaan  pajak  oleh  pemerintah  tinggi,  maka  masyarakat memiliki kesadaran untuk berperilaku patuh. Begitu juga sebaliknya, jika persepsi masyarakat atas keadilan  pajak  rendah,  maka  masyarakat  akan  menurunkan  kepatuhan  mereka  dan  bahkan melakukan  penghindaran  pajak ( tax  evasion ).  Gunadi  et  al.,  (2020: 276) mengemukakan  bahwa relasi  dengan  Wajib  Pajak harus  berdasarkan  pemungutan  pajak  yang rule  based ,  kepastian  dan keadilan, serta perlindungan hak Wajib Pajak.

## Kepercayaan Publik
Kepercayaan  publik  didefinisikan  oleh  Wahyuningsih  (dalam  Putra,  2017)  sebagai kepercayaan warga negara terhadap negara dan lembaga, kebijakan, dan perwakilannya. Insentif wajib pajak dipengaruhi oleh kepercayaan masyarakat. Masyarakat menjadi membangkang akibat fenomena meningkatnya kasus perpajakan karena tidak ingin pajaknya disia-siakan (Ibrahim et al., 2020).  Selain  itu,  sejumlah  penelitian  menunjukkan  bahwa  praktik  kepercayaan  dan  keadilan pemimpin  transformasional  sangat  efektif  dalam  meningkatkan  kepercayaan  pengikut  terhadap pemimpin  mereka.  Hal  ini  tentunya  menguntungkan  bagi  pertumbuhan  dan  perkembangan organisasi (Ani Susanti et al., 2019).

## Kebijakan Tarif Pajak
Pajak dikenakan terhadap pos-pos pajak yang menjadi kewajiban wajib pajak berdasarkan tarif pajak. Tingkat tarif pajak ini ditentukan oleh pemerintah sebagai persentase. Salah satu variabel deterrence yang  memberikan  dampak  patuh  pajak  yaitu  tarif  pajak.  Kristiaji  et  al.,  (2013:  7) mengemukakan bahwa terdapat empat hal pilihan wajib pajak untuk taat maupun melanggar pajak yaitu besar pendapatan, tarif, risiko dan sanksi. Menurut Gunadi et al., (2020: 271), kebijakan tarif pajak  harus  pro  stabilitas, pro  growth ,  dan  produksi  orientasi  ekspor  plus  pasar  domestik,  serta perlancar arus distribusi barang.

## Pajak Daerah
Pajak daerah didefinisikan oleh Mardiasmo (2018: 14) sebagai “kontribusi uang kepada daerah yang wajib menurut undang-undang dari orang atau badan yang tidak menerima pembayaran secara langsung dan digunakan untuk kebutuhan daerah guna menunjang fasilitas umum”. Karena sifat pajaknya, banyak wajib pajak yang ragu-ragu untuk membayar atau secara aktif mencari cara untuk menghindari  pembayarannya  (Wijayanah  &  Basuki,  2021)  Namun,  mereka  bersikeras mempertahankan penggunaan fasilitas yang dikelola pemerintah.

## Hipotesis
Adapun bentuk hipotesis penelitian dalam kerangka penulisan ini adalah sebagai berikut:
H1 : ρ ≠ 0, Terdapat hubungan kekuasaan otoritas (X 1 ) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y 1 ) pada Bapenda Kabupaten Bulungan.
H2 : ρ ≠ 0, Terdapat hubungan persepsi keadilan (X 2 ) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y 1 ) pada Bapenda Kabupaten Bulungan.
H3 : ρ ≠ 0, Terdapat hubungan kepercayaan publik (X 3 ) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y 1 ) pada Bapenda Kabupaten Bulungan.
H4 : ρ ≠ 0, Terdapat hubungan kebijakan tarif pajak (X 4 ) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y 1 ) pada Bapenda Kabupaten Bulungan.
H5 : ρ ≠ 0, Terdapat hubungan kekuasaan otoritas (X 1 ), persepsi keadilan (X 2 ), kepercayaan publik (X 3 )  dan  kebijakan  tarif  pajak  (X 4 )  secara  bersama-sama  terhadap  kepatuhan  wajib pajak (Y 1 ) pada Bapenda Kabupaten Bulungan.
Kerangka Pemikiran

## Gambar 1. Kerangka Pemikiran
Sumber: dikembangkan untuk penelitian (2022)

## METODE
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  metodologi  kuantitatif  yang  menggabungkan data primer dan sekunder. Populasi penelitian ini terdiri dari wajib pajak yang telah terdaftar dan memiliki NPWD “Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah” tahun 2021 sebanyak 33.164 wajib pajak. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan simple random sampling memberikan setiap anggota populasi kesempatan yang sama untuk untuk dipilih sebagai sampel.  Dengan  menghitung  jumlah  minimum  ukuran  sampel  yang  diperlukan  (akurasi)  untuk pendugaan  atau  pendugaan  proporsional,  ditentukan  jumlah  sampelnya.  Menggunakan  rumus Slovin, jumlah sampel ditentukan:
𝑛 = 𝑁 1 + (𝑁𝑥𝑒 2 )
Penentuan  jumlah  sampel  menggunakan  margin  eror  5%  atau  0,05.  tingkat  kesalahan  akan makin  besar  ketika  sampel  berukuran  banyk  dan  sebaliknya.  Dengan  jumlah  populasi  sebanyak 33.164, maka sampel yang diperoleh yaitu:

## Kekuasaan Otoritas (X1)
- Kekuatan - Pengetahuan - Penyelidikan - Pendeteksian - Tidak  mudah  menghindari pajak hukuman (Betu & Mulyani, 2020)
Persepsi Keadilan (X2) - Netralitas - Otoritas Pajak - Rasa Hormat - Dapat dipercaya - Konsultasi (Zelmiyanti, 2017)
Kepercayaan Publik (X3)
- Komitmen
- Ketulusan - Kejujuran - Kompetensi - Keadilan (Ibrahim et al., 2020)
Kebijakan Tarif Pajak (X4) - Progresif
- Proporsional
- Tarif sama rata
(Sa’diyah et al., 2021)

## Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
- Mengisi - Menghitung - Melakukan pembayaran - Tidak menerima teguran (Jihin et al., 2021) H1 H2 H3 H5
𝑛 =
33.164
1 + 33.164 x (0,05) 2
= 395,23 dibulatkan menjadi 395 responden
Pada  penelitian  ini  memakai  pengumpulan  data  kuesioner/angket,  studi  kepustakaan,  dan wawancara. Kuesioner dibagikan dengan 2 cara yaitu diberikan secara langsung (luring) kepada responden wajib pajak dan juga dilakukan secara daring sebanyak 500 kuesioner yang ditujukan kepada  wajib  pajak  daerah  yang  terdaftar. Pengumpulan  data  dilakukan  mulai  bulan  Juni  s.d Agustus  2022  melalui  kuesioner  yang  didesain  berdasarkan  teori  yang  relevan  dengan  fokus penelitian.
Dengan menggunakan tools berupa software SPSS memkai analisis regresi linier berganda. Uji validitas  dan  reliabilitas  dipakai  gunaa  melihat  kelayakan  daftar  pernyataan  yang  diisi  oleh responden  untuk  menilai  keabsahan  data.  Indikator  pada  Tabel  2  digunakan  untuk  mengukur variabel dalam penelitian ini:
Tabel 2. Variabel Penelitian Variabel Indikator Skala Sumber Rujukan Kekuasaan Otoritas (X 1 )
1 Otoritas Memiliki Kekuatan Ordinal (Betu & Mulyani,
2020)
2 Otoritas Memiliki Pengetahuan
3 Penyelidikan oleh Otoritas
4 Pendeteksian
5 Tidak mudah menghindari pajak
6 Hukuman Persepsi Keadilan (X 2 )
1 Netralitas Ordinal (Zelmiyanti, 2017) 2 Otoritas Pajak
3 Rasa Hormat
4 Perlakuan yang dapat dipercaya 5 Konsultasi Kepercayaan Publik (X 3 )
1 Komitmen yang kredibel Ordinal (Ibrahim et al., 2020) 2 Ketulusan 3 Kejujuran
4 Kompetensi 5 Keadilan Kebijakan Tarif Pajak (X 4 ) 1 Tarif Pajak Progresif
Ordinal (Sa’diyah et al., 2021) 2 Tarif Pajak Proporsional 3 Tarif Pajak sama untuk setiap wajib pajak Kepatuhan Wajib Pajak (Y 1 ) 1 Mengisi Ordinal (Jihin et al., 2021) 2 Menghitung
3 Melakukan pembayaran 4 Tidak menerima teguran

## HASIL

## Profil Responden
Objek penelitian disini adalah seluruh wajib pajak yang ada di Kabupaten  Bulungan yang telah terdaftar sebanyak 398 orang. Karakteristik umum responden dalam penelitian ini disajikan sebagai berikut:
Tabel 3. Distribusi Responden Menurut Jenis Kelamin, Umur, dan Pendidikan Terakhir
Jenis Kelamin Frekuensi Persentase (%) Laki-laki 234 59% Perempuan 164 41% Jumlah 398 100% Umur Frekuensi Persentase (%) 21 - 30 tahun 120 30% 31 - 40 tahun 144 36% 41 – 50 tahun 90 23% 51 - 60  tahun 44 11% Jumlah 398 100% Pendidikan Terakhir Frekuensi Persentase (%) SMA/Sederajat 130 33% Diploma 20 5% S1 240 60% S2 8 2% Jumlah 398 100%
Sumber: Data Primer diolah, 2022
Responden  mayoritas  adalah  laki-laki  sejumlah  234  orang  (59%)  dan  jumlah  responden perempuan sebanyak 164 orang (41%.) Dari 398 responden 21-30 tahun 120 orang (30%), 31-40 tahun sebanyak 144 orang atau sebesar 36%, responden 41-50 tahun 90 orang (23%), sedangkan responden dengan usia 51-60 tahun 44 atau sebesar 11%. Tabel 3 menunjukkan bahwa responden memiliki  pendidikan  akhir  SMA/sederajat  sebanyak  130  atau  sebesar  33%,  pendidikan  akhir Diploma  sebanyak  20  atau  sebesar  5%,  sedangkan  Sarjana  Strata  Satu  (S1)  sebanyak  240  atau sebesar 60% dan Sarjana Strata dua (S2) sebanyak 8 atau 2%.

## Uji Instrumen Penelitian
Uji  validitas  dan  reliabilitas  merupakan  bagian  dari  pengujian  alat  penelitian.  Dengan menggunakan  alat  analisis  Korelasi  Pearson  antara  item  individu  dan  semua  item,  validitas instrumen  dievaluasi.  Teknik  analisis Cronbach  Alpha digunakan  untuk  menguji  dependabilitas instrumen.
Tabel 4. Uji Validitas Kuesioner Korelasi Keterangan 1. Variabel Kekuasaan Otoritas Pajak X1 0,667 Valid X2 0,549 Valid X3 0,638 Valid X4 0,653 Valid X5 0,645 Valid X6 0,662 Valid 2.  Variabel Persepsi Keadilan X7 0,534 Valid X8 0,674 Valid X9 0,690 Valid X10 0,723 Valid X11 0,723 Valid 3.  Variabel Kepercayaan Publik X12 0,476 Valid X13 0,604 Valid X14 0,664 Valid X15 0,660 Valid X16 0,460 Valid 4.  Variabel Kebijakan Tarif Pajak X17 0,335 Valid X18 0,683 Valid X19 0,471 Valid 5.  Variabel Kepatuhan Wajib Pajak X20 0,535 Valid X21 0,607 Valid X22 0,660 Valid X23 0,576 Valid Sumber: data sekunder, data diolah SPSS 2022 Tabel 5. Uji Reliabilitas Kuesioner Alpha Cronbach Keterangan Kekuasaan Otoritas Pajak 0,848 Reliabel Persepsi Keadilan 0,853 Reliabel Kepercayaan Publik 0,791 Reliabel Kebijakan Tarif Pajak 0,672 Reliabel Kepatuhan Wajib Pajak 0,784 Reliabel Sumber: data sekunder, data diolah SPSS 2022
Tabel di atas menunjukkan dari 23 instrumen pada lima variabel penelitian yaitu,  kekuasaan otoritas pajak (X1), persepsi keadilan (X2), kepercayaan publik (X3), kebijakan tarif pajak (X4) dan kepatuhan wajib pajak (Y) seluruhnya dinyatakan valid dan reliabel. Hal dikarenakan menurut uji  validitas  besarnya  korelasi  bernilai  >0.3. Begitu  pula  dengan  uji  reliabilitas  memperlihatkan nilai alpha cronbach sebesar >0.6.

## Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas
Uji normalitas data memakai non parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S):
Tabel 5. Hasil Uji Normalitas Kolmogorov Smirnov Understanardized Residual N Kolmogorov Smirnov Z Sig. 398 0,998 0,273
Sumber : Output SPSS 26 (Data Sekunder, Diolah 2022)
Berdasarkan  hasil  olah  data  tersebut,  besarnya  nilai Kolmogorov-Smirnov adalah  0,998  dan signifikansi pada 0,273 maka disimpulkan data terdistribusi secara normal karena p = 0,273 > 0,05.

## Uji Multikolinieritas
Uji ini melihat nilai tolerance dan VIF variabel independen. Hasil dilihat dalam tabel berikut:
Tabel 7. Hasil Uji Multikolinieritas Variabel Tolerance VIF Keterangan Kekuasaan Otoritas Pajak 0,609 1,642 Tidak ada multikolinieritas Persepsi Keadilan 0,554 1,806 Tidak ada multikolinieritas Kepercayaan Publik 0,463 2,158 Tidak ada multikolinieritas Kebijakan Tarif Pajak 0,476 2,099 Tidak ada multikolinieritas Sumber : Output SPSS 26 (Data Sekunder, Diolah 2022)
Diketahui nilai tolerance < 0,10 dan VIF >10 dari tiap variabel independen yang diuji, sehingga seluruh variabel dinyatakan tidak terjadi gejala multikolinieritas.

## Uji Heterokedastisitas
Untuk  menentukan  heteroskedastisitas  dapat  menggunakan  uji  Glejser.  Hasil  uji  sebagai berikut:
Tabel 8. Hasil Uji Heteroskedastisitas Model T Sig. Keterangan Kekuasaaan Otoritas Pajak -1,622 0,106 Bebas Heteroskedastisitas Persepsi Keadilan -1,289 0,198 Bebas Heteroskedastisitas Kepercayaan Publik 2,238 0,066 Bebas Heteroskedastisitas Kebijakan Tarif Pajak 1,208 0,228 Bebas Heteroskedastisitas
Sumber: Output SPSS 26 (Data Sekunder, Diolah 2022)
Dengan melihat tabel koefisien output dengan variabel Abs_RES sebagai variabel dependen, karena menurut hasil pengolahan data pada tabel di atas dilakukan uji heteroskedastisitas dengan uji  Glejser.  Nilai  signifikan  variabel  kekuasaan  otoritas  pajak  0,106,  variabel  persepsi  keadilan 0,198,  variabel  kepercayaan  masyarakat  0,066,  dan  variabel  kebijakan  tarif  pajak  0,228,  sesuai dengan  output  di  atas.  Berdasarkan  kriteria yang  digunakan  dalam  uji  Glejser, nilai  signifikansi keempat  variabel  tersebut  di  atas  >0,05,  sehingga  dapat  dikatakan  tidak  terdapat  tanda heteroskedastisitas pada model regresi.
Uji Statistik

## Analisis Regresi Linier Berganda
Tabel 9. Hasil Olah Data Regresi Linier Berganda Coefficients Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Beta (Constant) -0,816 -3,283 0,001 Kekuasaan Otoritas Pajak 0,015 0,021 1.584 0,114 Persepsi Keadilan 0,809 0,952 69,787 0,000 Kepercayaan Publik 0,039 0,038 2,575 0,010 Kebijakan Tarif Pajak -0,025 -0,013 -0,900 0,369 Sumber : Output SPSS 26 (Data sekunder diolah 2022)
Pada Tabel 10 nilai constant (a) adalah -0,816, sedangkan nilai kekuasaan otoritas pajak (X1) adalah 0,015, persepsi keadilan (X2) adalah 0,809, kepercayaan publik 0,039 dan kebijakan tarif pajak -0,025. Maka persamaan regresinya sebagai berikut:
Y = a+ bX Y = -0.816 + 0,015X1 + 0,809X2, 0,039X3 + -0,025X4
Koefisien  regresi  (X1)  senilai  0,015  kekuasaan  otoritas  pajak  bertanda  positif  terhadap kepatuhan wajib pajak pada Bapenda Kabupaten Bulungan. Koefisien regresi (X2) adalah 0,809 variabel  persepsi  keadilan  bertanda  positif  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  pada  Bapenda Kabupaten  Bulungan.  Koefisien  regresi  (X3)  yakni  0,039  variabel  kepercayaan  publik  bertanda positif terhadap kepatuhan wajib pajak pada Bapenda Kabupaten Bulungan. Koefisien regresi (X4) senilai -0,025 variabel kebijakan tarif pajak bertanda negatif terhadap kepatuhan wajib pajak pada Bapenda Kabupaten Bulungan.

## Uji – F
Tabel 10. Hasil Pengujian Uji F ANOVA a Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 1 Regression 1424.256 4 356.064 2326.156 .000 b Residual 60.156 393 .153 Total 1484.412 397
Sumber: Output SPSS 26, (data primer, diolah 2022)
Berdasarkan tabel  output  spss diatas,  diketahui  nilai Sig. adalah  sebesar 0,000. Karena  nilai Sig: 0,000 < 0,05, maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji F dapat disimpulkan bahwa  hipotesis  diterima  atau  dengan  kata  lain  kekuasaan  otoritas  pajak,  persepsi  keadilan, kepercayaan  publik  dan  kebijakan  tarif  pajak  secara  simultan  berpengaruh  terhadap  kepatuhan wajib pajak.
Uji-T
Tabel 11. Uji-t Variabel T-hitung T-tabel Sig Tanda Alpha (α) Ket Kekuasaan Otoritas Pajak (X1) 1.584 394 0,114 > 0,05 Non-Sig Persepsi Keadilan (X2) 69,787 394 0.000 < 0,05 Sig Kepercayaan Publik (X3) 2,575 394 0.010 < 0,05 Sig Kebijakan Tarif Pajak (X4) -0,900 394 0,369 > 0,05 Non-Sig
Sumber: Output SPSS 26, (data primer, diolah tahun 2022)
Terbukti dari data pada tabel di atas, variabel kekuasaan otoritas pajak memiliki pengaruh yang kecil  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  di  Bapenda  Kabupaten  Bulungan.  Kepatuhan  wajib  pajak sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor di Bapenda Kabupaten Bulungan, namun salah satu yang terpenting adalah pandangan warga terhadap keadilan sistem. Kepatuhan wajib pajak di Bapenda Kabupaten Bulungan cukup dipengaruhi oleh variabel kepercayaan masyarakat. Variabel kebijakan tarif pajak memiliki pengaruh yang dapat diabaikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Bapenda Kabupaten Bulungan.
Koefisien Determinasi (R 2 ) Tabel 12. Koefisien Determinasi (R 2 ) Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .980 a .959 .959 .39124
Sumber : Ouput SPSS 26, (data primer, diolah tahun 2022) Berdasarkan  tabel  diatas,  diketahui  bahwa  nilai  Adjusted  Square  sebesar  0,959.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  secara  bersama-sama  variabel  kekuasaan  otoritas  pajak,  persepsi  keadilan, kepercayaan  publik  dan  kebijakan  tarif  pajak  dapat  menjelaskan  kepatuhan  wajib  pajak  sebesar 95,9%  sedangkan  sisanya sebesar  4,1%  adalah  dipengaruhi  oleh  variabel  lain  yang  tidak  diteliti dalam penelitian ini.

## PEMBAHASAN

## Hubungan  Kekuasaan  Otoritas  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Pada  Bapenda Kabupaten Bulungan
Berdasarkan  hasil  analisis,  Kepatuhan  wajib  pajak  berkorelasi  terhadap  otoritas  perpajakan dengan koefisien 0,015 dan tingkat signifikansi 0,114. Meskipun koefisien dan arah hubungannya positif, nilai signifikansinya > 0,05, menunjukkan bahwa otoritas pajak memiliki pengaruh yang kecil  hingga  tidak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Bahwa  kekuatan  otoritas  pajak cukup meningkatkan nilai kepatuhan wajib pajak ditunjukkan di sini (kecil). Hasil pemeriksaan di atas tidak membuktikan bahwa otoritas pajak Badan Pendapatan Daerah Bulungan meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara signifikan.
Hasil penelitian tidak mendukung atau menyangkal hipotesis yang awalnya diajukan. Studi ini mengacu  pada  penelitian  sebelumnya  oleh  Ratmono  &  Cahyonowati  (2013)  yang  menemukan bahwa kepatuhan wajib pajak meningkat secara signifikan ketika otoritas diberi wewenang lebih. Sementara studi sebelumnya digunakan sebagai titik referensi, temuan studi saat ini bertentangan dengan  laporan  tersebut.  penelitian  Betu  &  Mulyani  (2020)  juga  menemukan  bahwa  kepatuhan wajib pajak meningkat sebagai fungsi otoritas otoritas pajak. Tingkat patuh pajak tidak dipengaruhi oleh otoritas, menurut penelitian tambahan Betu & Mulyani (2020) dengan menggunakan variabel moderating  untuk voluntary  tax  compliance .  Otoritas  pajak  memiliki  kemampuan  untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Hasil  pengujian  kekuasaan  otoritas  pajak  tidak  berpengaruh  signifikan  artinya  kekuasaan otoritas pajak tetap berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, namun pengaruh tersebut relatif kecil  efeknya  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Adapun  yang menjadi  penyebabnya  adalah  yang pertama ,  adalah  tidak  adanya  komitmen  dari  pimpinan  untuk  melakukan  denda  atau  hukuman berupa  penyitaan  yang diatur  dalam  bentuk aturan.  Wajib  Pajak  yang mengalami  keterlambatan pembayaran diberikan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda dan ditegur secara tertulis oleh Bupati melalui surat peringatan, sesuai temuan pemeriksaan surat peringatan yang diberikan oleh Bappenda kepada Wajib Pajak. Bappenda tidak menindaklanjuti ancamannya untuk menyita aset  para  penghindar  pajak.  Karena  tidak  ada  konsekuensi  atau sanksi  dari  otoritas ketika  wajib pajak  melalaikan  kewajiban  perpajakannya,  mereka  cenderung  tidak  membayar  pajak  ketika otoritas tidak menggunakan kewenangannya untuk mendorong kepatuhan. Kedua , belum terdapat pegawai yang berkompeten ditugaskan sebagai pemeriksa pajak daerah dan juru sita pada Bapenda. Berdasarkan  data  bezetting  pegawai  Bapenda  tahun  2022,  diketahui  bahwa  Bapenda  belum memiliki pemeriksa pajak dan juru sita. Tidak adanya sumber daya manusia untuk mengisi jabatan tersebut  mengakibatkan  pengenaan  sanksi/hukuman  kepada  wajib  pajak  yang  tidak  patuh  tidak
dapat dilakukan sehingga wajib pajak cenderung untuk tidak membayar pajak karena peringatan yang diberikan oleh otoritas pajak hanya sebatas surat teguran.

## Hubungan Persepsi Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Bapenda Kabupaten Bulungan
Berdasarkan  hasil  analisis,  koefisien  hubungan  antara  persepsi  keadilan  dengan  kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 0,809 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Karena koefisien positif dan  memperlihatkan  hubungan  searah  keduanya,  nilai  signifikansi  0,05  menunjukkan  bahwa persepsi keadilan memiliki pengaruh yang cukup besar atau memiliki hubungan yang kuat terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan kata lain, nilai keadilan yang dirasakan berbanding terbalik dengan pentingnya kepatuhan pajak. Temuan analisis mendukung atau menerima hipotesis 2 bahwa ada hubungan persepsi keadilan dengan kepatuhan pajak di Bapenda Kabupaten Bulungan.
Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa selain memberikan bukti atau penerimaan terhadap hipotesis yang diajukan, temuan tersebut juga didukung oleh temuan penelitian yang disampaikan oleh  peneliti  terdahulu  yang  dijadikan  referensi  dalam  penelitian  ini,  Secara  khusus,  hasil  studi Sa’diyah  et  al.  (2021)  menunjukkan  dampak  positif  dari  persepsi  wajib  pajak  tentang  keadilan terhadap kepatuhan mereka. Jika Bapenda Kabupaten Bulungan ingin mendorong kepatuhan wajib pajak terhadap wajib pajak di Kabupaten Bulungan, maka keadilan yang mereka jalankan harus dilihat  benar-benar  adil  karena  Keadilan  Pajak  merupakan  determinan  utama  dari  perilaku kepatuhan wajib pajak. Banyak orang akan memilih untuk tidak membayar bagian pajak yang adil karena mereka yakin sistem itu bias terhadap mereka. Dimensi keadilan merupakan urgensi dalam kepatuhan wajib pajak (Basit, 2014).

## Hubungan  Kepercayaan  Publik  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Pada  Bapenda Kabupaten Bulungan
Hasil analisis menunjukkan adanya korelasi antara kepercayaan masyarakat dengan kepatuhan wajib  pajak  yang  memiliki  koefisien  0,039  dan  nilai  signifikansi  0,010.  Mengingat  koefisien bertanda  positif  dan  menunjukkan  hubungan  searah  serta memiliki  nilai signifikansi  0,05, maka kepercayaan  masyarakat  kemungkinan  besar  berdampak  besar  atau  hubungannya  kuat  dengan kepatuhan wajib pajak. Dengan kata lain, nilai kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebanding dengan nilai kepercayaan masyarakat. Hasil analisis mendukung atau menerima hipotesis 3 yang menyatakan bahwa ada hubungan antara kepercayaan masyarakat dengan kepatuhan wajib pajak di Bapenda Kabupaten Bulungan..
Temuan  penelitian  menunjukkan  bahwa  selain  memberikan  bukti  bahwa  hipotesis  yang diajukan benar atau benar, juga dikuatkan dengan temuan penelitian yang diajukan oleh peneliti terdahulu yang menjadi narasumber penelitian ini, khususnya penelitian Betu & Mulyani (2020) yang  menunjukkan  bahwa  kepercayaan  publik  secara  signifikan  meningkatkan  kepatuhan  wajib pajak. Penelitian Latief et al., (2020) mengungkapkan bahwa kepercayaan masyarakat berpengaruh signifikan dengan kepatuhan wajib pajak. Hal yang sama berlaku studi oleh Ibrahim et al., (2020) jika  kepercayaan  masyarakat  memiliki  pengaruh  kepada  kepatuhan  wajib  pajak,  Ratmono  & Cahyonowati  (2013)  juga  menemukan  bahwa  kepercayaan  publik  berdampak  besar  terhadap kepatuhan wajib pajak. Kepercayaan masyarakat pada Bapenda Kabupaten Bulungan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini menunjukkan kepercayaan masyarakat cukup atau  tinggi  pada  Bapenda  Kabupaten  Bulungan.  Hal  ini  terlihat  dari  hasil  pengajuan  lima pertanyaan  dalam  kuesioner;  rata-rata  tanggapan  sangat  setuju  dan  setuju  menunjukkan  bahwa kepercayaan masyarakat terhadap Bapenda Bulungan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib  pajak.  Hal  ini  sejalan  dengan  pandangan  yang  berpendapat  bahwa  mencapai  administrasi yang  baik  sebagian  besar  tergantung  pada  kepercayaan  publik.  Membangun  modal  sosial  dapat membantu  pemerintah  dalam mendapatkan  dukungan politik  dan populer  untuk  inisiatif  mereka dan merupakan komponen kunci untuk memupuk kepercayaan publik. Artinya, kepercayaan antara perusahaan dan pelanggannya sangat penting di saat krisis dan saat sulit lainnya. Yang dimaksud dengan  “kepercayaan  masyarakat”  adalah  keyakinan  masyarakat  terhadap  pemerintah,  persepsi masyarakat terhadap kesungguhan pemerintah dalam menjalankan fungsinya, persepsi masyarakat terhadap kompetensi dan keadilan pemerintah, serta persepsi terhadap kejujuran pemerintah dalam
menjalankan fungsi tersebut. berbagai kewajiban pelayanan publik. Kepercayaan masyarakat akan berdampak pada motivasi warga negara untuk membayar pajak. Kekhawatiran atas maraknya kasus penggelapan  pajak  merupakan  aspek  lain  yang  terkait  dengan  kepercayaan  publik.  Keadaan tersebut  memicu  ketidaktaatan  karena  wajib  pajak  tidak  ingin  pajak  yang  telah  dibayarkannya disalahgunakan oleh petugas pajak (Ibrahim et al., 2020).

## Hubungan  Kebijakan  Tarif  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Pada  Badan Pengelolaan Pendapatan dan Retribusi Daerah Kabupaten Bulungan
Hasil  analisis  menunjukkan  bahwa  terdapat  hubungan  negatif  antara  kebijakan  tarif  pajak dengan kepatuhan wajib pajak, dengan nilai signifikansi -0,025. Karena koefisiennya negatif dan hubungan keduanya tidak searah, maka nilai signifikansi > 0,05 berarti kebijakan tarif pajak tidak memiliki pengaruh atau hubungan yang berarti terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya, betapapun berharganya  kebijakan  tarif  pajak,  tidak  akan  mengubah  apakah  kepatuhan  wajib  pajak  dinilai tinggi atau rendah. Berdasarkan temuan analisis, hipotesis 4 yang menyatakan adanya hubungan antara  kebijakan  tarif  pajak  Badan  Pengelola  Pendapatan  dan  Retribusi  Daerah  Kabupaten Bulungan dengan kepatuhan wajib pajak ditolak dan tidak terbukti.
Temuan penelitian ini tidak hanya menunjukkan bahwa hipotesis yang diajukan tidak didukung atau ditolak, tetapi juga bahwa hasil penelitian oleh peneliti sebelumnya dipakai untuk referensi, khususnya penelitian Sa’diyah et al. (2021) yang memperlihatkan kebijakan tarif pajak berpengaruh positif  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Kepatuhan  wajib  pajak  dikatakan  sangat meningkat dengan kebijakan tarif pajak. Menurut Dewi et al. (2020) kebijakan tarif pajak secara signifikan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Karena  undang-undang  dan/atau  kebijakan  yang  sudah  ketinggalan  zaman  tentang  tarif pengelolaan  pajak  daerah,  termasuk  pajak  PBB-P2  dan  pajak  restoran  yang  diberlakukan  oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan, tarif pajak tidak berdampak efektif terhadap niat kepatuhan wajib pajak.  Selain  itu  terdapat  beberapa  regulasi  terkait  pengelolaan  pajak  daerah  yang  masih menggunakan nomenklatur OPD yang lama. Hal ini mengakibatkan pengelolaan pajak daerah tidak didukung  dengan  dasar  hukum  yang  kuat.  Selain  itu,  terdapat  wajib  pajak  dimana  perhitungan pajaknya  dilakukan  melalui  penetapan  dengan  nilai  pajak  tetap  setiap  bulan.  Kondisi  ini berdasarkan  kebijakan  stimulus/relaksasi  pajak  yang  diterbitkan  dalam  keputusan  bupati  dengan mempertimbangkan  kondisi  pandemi  covid-19  di  Kabupaten  Bulungan.  Pemberian stimulus/relaksasi  pajak  sebagai  upaya  untuk  menghindari  penurunan  realisasi  pajak  atas  wajib pajak yang tidak melaporkan pajaknya, sekaligus sebagai upaya untuk meningkatkan realisasi pajak selama pandemi.

## Hubungan  Kekuasaan  Otoritas  Pajak,  Persepsi  Keadilan,  Kepercayaan  Publik  dan Kebijakan Tarif Pajak Secara Bersama-Sama Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Pada Badan Pengelolaan Pendapatan dan Retribusi Daerah Kabupaten Bulungan
Berdasarkan hasil uji secara simultan, diketahui bahwa nilai Sig. sebesar 0,000 < 0,05.  Hal ini menunjukkan  bahwa  di  Bapenda  Kabupaten  Bulungan  faktor  kekuasaan  otoritas  pajak,  persepsi keadilan,  kepercayaan  masyarakat,  dan  kebijakan  tarif  pajak  secara  bersama-sama  memiliki pengaruh yang besar atau memiliki hubungan yang kuat terhadap patuh pajak. Artinya, semakin tinggi  nilai  kekuasaan  otoritas  pajak,  persepsi  keadilan,  kepercayaan  publik  dan  kebijakan  tarif pajak  maka  akan  mengakibatkan  semakin  tinggi  nilai  kepatuhan  wajib  pajak.  Hasil  analisis mendukung atau menerima hipotesis 5 yang menyatakan bahwa ada hubungan antara kewenangan otoritas  pajak,  persepsi  publik  terhadap  keadilan,  kepercayaan  publik,  dan  kebijakan  tarif  pajak dengan kepatuhan wajib pajak di Bapenda Kabupaten Bulungan. Pemerintah telah menggunakan berbagai  strategi  untuk  meningkatkan  pendapatan  pajak,  termasuk  pajak  bumi  dan  bangunan, melalui peningkatan otoritas otoritas pajak dan persepsi warga terhadap kekuasaan, keadilan, dan kepercayaan publik. Pemeriksaan pajak dan denda adalah contoh kebijakan yang dianggap efektif dan  mampu  meningkatkan  persepsi  wajib  pajak  terhadap  kekuasaan  otoritas.  Kepercayaan masyarakat  terhadap  pemerintah  diproyeksikan  meningkat  dengan  adanya  opini  positif  terhadap kewenangan  otoritas  pajak,  yang  akan  menyebabkan  masyarakat  secara  otomatis  memenuhi kewajiban perpajakannya.
Terlepas  dari  kenyataan  bahwa  kekuatan  otoritas  pajak  dan  kebijakan  tarif  pajak  saja  tidak secara signifikan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, mereka melakukannya jika digabungkan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa jika keempat variabel ini yaitu kekuasaan otoritas pajak, persepsi keadilan,  kepercayaan  publik  dan  kebijakan  tarif  pajak  sama-sama  ditingkatkan  atau  dikuatkan maka  dapat  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak.  Kondisi  ini  dapat  dilaksanakan  dengan membentuk  program-program  unggulan  yang  dimana  program  tersebut  dibentuk  dari  gabungan empat  variabel  inti  yaitu  kekuasaan  otoritas  pajak,  persepsi  keadilan,  kepercayaan  publik  dan kebijakan tarif pajak tentunya akan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

## KESIMPULAN
Peneliti memiliki kesimpulan: 1) Kekuatan otoritas tidak memiliki pengaruh dengan kepatuhan wajib  pajak  di  Bapenda  Kabupaten  Bulungan.  Hal  ini  memperlihatkan  efeknya  akan  memiliki dampak  yang  relatif  kecil  dengan  kepatuhan  wajib  pajak,  semakin  kuat  atau  semakin  terpusat otoritas pajak. 2) Persepsi keadilan dan kepatuhan wajib pajak berkorelasi positif dan signifikan, yang  berarti  patuh  wajib  pajak  di  Bapenda  Kabupaten  Bulungan  berbanding  terbalik  dengan seberapa  tinggi  atau  kuatnya  kesan  keadilan.  Besarnya  patuh  pajak  meningkatkan  semakin  adil wajib  pajak  diperlakukan  oleh  otoritas.  3)  Kepercayaan  masyarakat  dan  kepatuhan  wajib  pajak berkorelasi  positif  dan  signifikan.  Dengan  kata  lain,  semakin  besar  kepatuhan  wajib  pajak  pada Bapenda Kabupaten Bulungan, maka semakin tinggi atau tinggi pula kepercayaan masyarakat. 4) Kebijakan tarif pajak dan kepatuhan wajib pajak tidak memiliki hubungan yang menguntungkan atau  signifikan.  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa  kepatuhan  wajib  pajak  Bapenda  Kabupaten Bulungan tidak akan meningkat dengan menerapkan kebijakan tarif pajak yang lebih tinggi atau lebih baik. 5) Berdasarkan hasil uji secara simultan menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara  otoritas  otoritas  pajak,  pandangan  publik  tentang  keadilan,  kepercayaan  publik,  dan kebijakan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

## REFERENSI
Ani  Susanti,  Rulinawaty  Kasmad,  &  Irwan  Waris.  (2019).  Mewujudkan  Komitmen  Organisasi.
Journal of Public Administration
and Government , 1 (1), 1–8. https://doi.org/10.22487/jpag.v1i1.10
Anwar  Pohan,  C.  (2017).  Manajemen  Perpajakan:  Strategi  Perencanaan  Pajak  dan  Bisnis.  In
Jakarta: Penerbit Gramedia
Pustaka Utama . PT Centro Inti Media.
https://www.google.co.id/books/edition/Manajemen_Perpajakan_Strategi_Perencanaa/ptNC DwAAQBAJ?hl=id&gbpv=0
Basit, A. (2014). PENGARUH PERSEPSI KONTROL PERILAKU, PENGETAHUAN PAJAK DAN PERSEPSI KEADILAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK . V (01). Betu,  K.  W.,  &  Mulyani,  S.  D.  (2020).  Pengaruh  Kepercayaan  Timbal  Balik  Dan  Kekuasaan Otoritas Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak Dengan Voluntary Tax Sebagai Variabel Pemoderasi. Prosiding  Seminar  Nasional  Pakar  Ke  3  Tahun  2020  Buku  2:  Sosial  Dan Humaniora ISSN , 1–10.
Dewi,  S.,  Widyasari, &  Nataherwin.  (2020).  Pengaruh  Insentif  Pajak,  Tarif  Pajak,  Sanksi  Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi COVID-19. Jurnal Ekonomika Dan Manajemen , 9 (2), 108–124.
Gunadi, P., Sugianto, Nuryanto, W., Subekti, I., Karsino, Meydawati, Efendi, S., & Komaro, A.
(2020). PAJAK 4.0 Tantangan dan dinamika perpajakan di tengah revolusi industri digital dari kacamat akademisi dan praktisi (H. Supriadi, Agust; Setiaji (ed.)). KONTAN Publishing. Ibrahim, Z., Ibrahim, M. A., & Syahribulan. (2020). YUME : Journal of Management Pengaruh Kepercayaan Publik terhadap Kepatuhan Wajib Pajak . 3 (2), 80–93.
Jihin, S. A. F., Sulistyowati, W. A., & Salta. (2021). Kajian Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi Ditinjau Dari  Pemahaman  Peraturan  Perpajakan  Dan  Sanksi  Perpajakan. KRISNA:  Kumpulan  Riset Akuntansi , 12 (2), 303–319. https://doi.org/10.22225/kr.12.2.2022.303-319 Kasmad, R. (2013). Studi Implementasi Kebijakan Publik .
Kristiaji, B. B., Tobing, G. C., Febriyanto, T., & Abiyunus, Y. F. (2013). Ke(tidak)patuhan pajak.
Danny Darussalam Tax Center , 64.
Latief,  S.,  Junaidin  Zakaria,  &  Mapparenta.  (2020).  Pengaruh  kepercayaan  kepada  pemerintah, kebijakan insentif pajak dan manfaat pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan , 3 (3), 271–289.
http://jurnal.fe.umi.ac.id/index.php/CESJ/article/view/581/425 Mahadianto,  M.  Y.,  &  Astuti,  A.  D.  (2017).  Previllage  Tax  Payer,  Sosialisasi  Pajak,  dan Kepercayaan pada Otoritas Pajak terhadap Kepatuhan. Jurnal Kajian Akuntansi , 1 (1), 77–86. Mardiasmo.  (2018). Perpajakan  Edisi  Terbaru  2018  (Maya  (ed.);  2018th  ed.).  ANDI. Penerbit ANDI.
Purwanto, A. J. (2014). Pentingnya Mempelajari Teori Organisasi. Teori Organisasi , 1–51. Putra, M. A. R. (2017). Peningkatan Kepercayaan Publik Melalui Pemerintahan Partisipatif. Jurnal Ilmu Administrasi Negara , 12 (2), 1–9.
Ratmono, D., & Cahyonowati, N. (2013). KEPERCAYAAN TERHADAP OTORITAS PAJAK SEBAGAI  PEMODERASI  PENGARUH  DETERRENCE  FACTORS  TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PRIBADI. Indonesia, Jurnal Akuntansi , 2 (1), 1–15. Rosmawati,  R.  (2021).  Persepsi  Keadilan  Pajak  Terhadap  Perilaku  Kepatuhan  Wajib  Pajak. Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan , 4 (1), 99–113.
Sa’diyah, H. H., Putra, R. N. A., & Nugroho, M. R. (2021). Theory of Attribution Dan Kepatuhan Pajak Di Masa Pandemi Covid-19. Scientax , 3 (1), 51–69.
Waluyo,  T.  (2020).  Pemeriksaan  Terhadap  Wajib  Pajak  Yang  Tidak  Menyampaikan  SPT,
Ketentuan  dan  Pemilihannya  sesuai  SE-15/PJ/2018.  In Simposium  Nasional  Keuangan Negara 2020 (p. 677).
Wijayanah, W., & Basuki, B. (2021). Strategi Meningkatkan Kepatuhan Pajak Reklame Dengan Pendekatan Compliance Model. EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan) , 5 (4), 493–512. Zelmiyanti, R. (2017). Keadilan Prosedur Dan Kepercayaan Wp Terhadap Otoritas Pajak: Analisis Mediasi Kepatuhan Pajak. Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan , 4 (3), 1101–1110.