## POLITEIA: Jurnal Ilmu Politik
Politeia, 11 (2) (2019): 1-18 ISSN 0216-9290 (Print), ISSN 2549-175X (Online)
Available online https://talenta.usu.ac.id/politeia
Sistem Pemilihan Kepala Desa dan Pengangkatan Lurah serta Pengaruhnya terhadap Pelayanan Publik : Studi Kasus Perbandingan di kota Jambi dan Muaro Jambi
Haris Mubarak* & Indra Fauzan
Universitas Islam Negeri (UIN) Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Institut Kajian Etnik (KITA), UKM

## Abstrak
Pemilihan kepala desa secara langsung di satu sisi bersesuaian dengan sistem demokrasi, tetapi di sisi lainnya, sistem  seperti  ini menggunakan  banyak  dana  serta  seringkali  terjadi  konflik  antara  kedua  pihak. Manakala lurah yang diangkat oleh pejabat di atasnya tidak banyak menimbulkan isu-isu konflik. Oleh itu, tulisan ini bertujuan  untuk  menguji  tingkat  pelayanan  umum  di  desa  dan  kelurahan  berdasarkan  sistem  pemilihan kepala  desa  secara  langsung  oleh  masyarakat  dan  lurah  yang  diangkat  oleh  pejabat  di  atasnya.  Kajian  ini menggunakan metode kuisioner yang  dijalankan  di 60  desa  dan  kelurahan  di  kabupaten Muaro Jambi  dan Kota Jambi. Manakala untuk menganalisa data, kajian ini menggunakan tekhnik analisis data uji Tau-b dan Mann-Whitney. Hasil kajian menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh pemilihan kepala desa dan lurah terhadap pelayanan publik, tetapi dari aspek pelayanan publik, perbezaan hanya terletak pada nilai pelayanan di  desa  sebesar  52,49,  manakala  di  keluarahan  sebesar  47,39.  Oleh  kerana  itu,  pemilihan  maupun pengangkatan  kepala  desa  atau  lurah  tidak  membawa  dampat  langsung  terhadap  pelayawan  publik.  Ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi pelayanan tersebut.
Kata Kunci : Kepala Desa, Lurah, Pemilihan Langsung, Pengangkatan

## Abstrak
Direct election for a chief village in one side is suitable with democratic practice, but on the other side, this sistem needs much cost and often occurs conflict between two parties. Otherwise, the chief urban village that is appointed by the higher official is not many relating to conflict issues. Therefore, this study aims to examine the practice of  public services in the village  and  urban  village  based  on  direct  chief  village  election  and  appointed  chief  urban  village.  This  research  uses questionnaires distributed in 60 villages and urban village in Muaro Jambi Regency and Jambi city. While to analyze this data,  this  research  uses  Tau-b  and  Mann-Whitney  technique  analysis.  The  result  of  this  study  shows  that  there  is  no correlation between direct chief village local election and appointed chief urban village and public services, but from public services in both areas, there is a difference between them, The difference is in the value of public services, there are 52,49 for village and 47,30 for the urban village. Therefore, there is no direct impact on direct chief village election and appointed chief urban village. There are other factors that influence public services in both areas.
Keywords : Chif Village, Chief Urban Village, Direct Election and Appoitment How  to  Cite: M.  Haris  &  F.  Indra  (2019).  Sistem  Pemilihan  Kepala  Desa  dan  Pengangkatan  Lurah  serta Pengaruhnya terhadap Pelayanan Publik : KES Perbandingan di Kota Jambi dan Muaro Jambi, Politeia: Jurnal Ilmu Politik , 11 (2): 1-18
*Corresponding author: E-mail: Haris_mubarak@uinjambi.ac.id

## PENDAHULUAN
Pemilihan  kepala  desa  di  Indonesia dilaksanakan secara langsung, di mana masyarakat  desa  dapat  menentukan sendiri siapa kepala desa mereka sesuai dengan  hati  nuraninya.  Sistem  ini merupakan  sebuah  gambaran  dari praktik  demokrasi  di  Indonesia  pada peringkat  paling  bawah  yang  harus dilaksanakan  secara  adil,  jujur,  bebas dan  rahasia  (Peraturan  Menteri  Dalam Negeri No. 112 Tahun 2014 Pasal 1(5)). Namun  sistem  pemilihan  ini  tidaklah diikuti dalam memilih kepala kelurahan  (lurah),  di  mana  lurah diangkat  oleh  pejabat  diatasnya. Kedudukan  kepala  desa  dan  lurah pada  dasarnya  tidak  jauh  berbeda  dan keduanya sama-sama terletak di bawah pemerintahan
kecamatan, yang membedakannya  adalah  kedudukan wilayah,  jumlah  penduduk  dan  status kepala  desa  dan  kepala  kelurahan,  di mana  kepala  desa  bukanlah  Aparatur Sipil  Negara  (ASN)  atau  pegawai kerajaan,  sedangkan  lurah  adalah seorang  birokrat  yang  terikat  dengan aturan pegawai kerajaan.
Pemilihan  kepala  desa  pada satu  sisi  merupakan  cerminan  dari
demokrasi untuk melibatkan masyarakat dalam menentukan
pemimpin  mereka  sendiri  sehingga diharapkan  pemimpin  terpilih  dapat membangun desa dan mensejahterakan masyarakat  desa.  Dalam  penelitian Yuningsih  and  Subekti  (2016)  di  tiga desa  di  Kecamatan  Selawu  misalnya menunjukkan bahwa pelaksanaan demokrasi  telah  berjalan  dengan  baik, di  mana  partisipasi  efektif  dalam masyarakat  dan  kontrol  terhadap agenda  politik  berjalan,  meskipun kriteria  lain  seperti  kesetaraan  pilihan,
pemahaman mereka dalam
menentukan  pilihan  terbaik  dan  tidak ada  pengeculian  terhadap  pemilih masih  belum  terpenuhi.  Tetapi  pada sisi lain, praktik pemilihan kepala desa seringkali  memunculkan  persoalan, sebagai  contoh  dana  untuk  pemilihan kepala desa serentak saja di Kabupaten Demak  sama  dengan  dana  yang diperlukan  untuk  pemilihan  kepala daerah  setingkat  bupati  dengan  biaya 16  Miliar  Rupiah  (Tempo  2016). Sedangkan  di  kabupaten  Tegal,  dana untuk pemilihan kepala desa diberikan pemerintah bergantung dengan jumlah pemilih  di  desa  seperti  di  desa  yang memiliki  jumlah  mata  pilih  mencapai
25000  akan  diberikan  dana  25  juta Rupiah  sedangkan  di  atas  2500-5000 orang  akan  didanai  30  juta  Rupiah (Tribunjateng 2018).
Dana  di  atas  belum  termasuk uang  yang  dikeluarkan  oleh  kandidat atau  calon  kepala  desa,  dari  mulai pendaftaran, kampanye maupun pembiayaan  mesin  politiknya.  Sebagai contoh  di  Desa  Muara  Baru  di Kabupaten  Ogan  Komering  Ilir, Sumatera Selatan, di mana calon kepala desa harus membayar uang sebesar 39 juta  Rupiah  untuk  boleh  ikut mendaftar  sebagai  calon  (Tribunnews 2015) dan pemungutan dana sebesar 65 juta  Rupiah  yang  diminta  oleh  panitia pemilihan kepala desa di Desa Karpote di  Jawa  Timur  yang  kemudian membuat  laporan  terhadap  kasus tersebut ke polisi (Tempo 2015).
Di  samping  itu    dalam  kajian Aspinall  and  Rohman  (2017)  bahwa pemilihan  kepala  desa  menunjukkan kandidat  kepala  desa  hanya  diisi orang-orang yang
memiliki
kemampuan finansial, mereka ini akan menginvestasikan  dana  mereka  dan sumber-sumber  politik  di  dalam
pemilihan  kepala  desa  tersebut.
Selanjutnya Fitriyah (2015) dan Aspinall dan Rohman (2017) menemukan  bahwa  membeli  suara atau  politik  uang  menjadi  strategi utama untuk memenangkan pemilihan kepala  desa,  di  mana  uang  diberikan kepada  pemilih  melalui  para broker politik mereka
Kajian  lain  juga  menunjukkan bahwa  pemilihan  kepala  desa  rentan terhadap  konflik  kekerasan  antara penyokong  kandidat  (Kingsley  2012), dan  beberapa  kasus  penyelesaian konflik  pemilihan  kepala  desa  banyak yang  belum  terselesaikan,  karena kurangnya aturan hukum yang mengatur  persoalan  tersebut  dan kurangnya  kompetensi  tim  investigasi yang  mengatur  masalah  administrasi (Kartika 2016). Di samping itu, korupsi juga  sangat  rentan  terjadi  di  desa, apatah  lagi  dana  yang  diberikan  oleh pemerintah  mencecah  1  miliar  Rupiah pertahun,  sehingga  tingkat  rasuah  di desa  naik  peringkat  dari  17  kasus rasuah  kepala  desa  pada  tahun  2015, kemudian  meningkat  menjadi  41  kes pada tahun 2016 dan 96 kes pada 2017 (Indonesian Corruption Watch 2018).
Jika dibandingkan dengan lurah,  maka  persoalan  konflik  tidak begitu  banyak  terjadi,  apalagi  dana yang  diberikan  untuk  pembangunan kelurahan  tidak  sebesar  dana  desa, sehingga  ada  kelurahan  yang  ingin menjadi  desa  yang  disebabkan  oleh motif ekonomi dan politik (Harsanto et al. 2017). Persoalan yang perlu menjadi perhatian  adalah  bagaimanakah  efek pemilihan kepala desa dan pengangkatan  lurah  ini  terhadap pelayanan  publik.  Ini  karena,  hasil yang diharapkan dari proses pemilihan tersebut bertujuan
meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat. Sementara itu, pelayanan publik merupakan sesuatu yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, segala bentuk pelayanan  barang  dan  jasa  dari pemerintah kepada masyarakat menjadi tugas utama dalam penyelenggaraan pemerintahan (Fadhillah  2012,  Dwiyanto  2015), sedangkan pelayanan pemerintah merupakan  suatu  kemestian  yang dilakukan  oleh  agen-agen  pemerintah iaitu  para  pegawainya  melalui  sektor- sektor  publik  yang  kita  kenali  dengan
institusi-institusi  penyokong  kinerja pemerintah (Savas 1987).
Sedangkan  apabila  kita  menoleh kepada  undang  -  undnag  tentang pelayanan  publik  yang  terangkum dalam  UU  No  29  Tahun  2009 mengatakan  bahwa  : pelayanan  publik adalah  rangkaian  kegiatan  dalam  rangka pemenuhan  keperluan  pelayanan  sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan bagi  setiap  warga  negara  dan  penduduk atas  barang,  jasa,  dan/atau  pelayanan administratif  dan  yang  disediakan  oleh penyelenggara pelayanan publik.
Dalam  konteks  ini  sebenarnya jelas  bahwa  negara  sebenarnya  hadir dalam  pelaksanaan  pelayanan  publik ini  dalam  artian  negara  mencoba memberikan  perlindungan  dan  rasa nyaman kepada tiap-tiap warga negara bahwa  mereka  berhak  dilayani  dan mendapat  pelayanan  yang  terbaik. Tentunya  terbaik  itu  adalah  kepuasan masyarakat sebagai pihak yang menggunakan jasa pelayanan tersebut. Pelayanan publik menjadi masalah ketika negara atau pemerintah tidak  mampu  memberikan  pelayanan publik  yang  baik  kepada  masyarakat,
untuk  itu  mengikut  Sinambela  (2006) mengatakan  bahwa  untuk  mencapai pelayanan prima maka harus tercermin daripada  beberapa  aspek  seperti  : transparansi, akuntabilitas, kondisional,  partisipatif  dan  kesamaan hak.  Untuk  itu  penyediaan  pelayanan publik  menjadi  sangat  penting  ketika selarinya  pelayanan  dan  kepuasaan.
Muara  daripada  semua  itu  adalah
bagaimana kepuasan masyarakat mendapat layanan daripada pemerintah  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku. Apalagi dalam konteks zaman sekarang  inovasi  pelayanan  sudah harus  berbasis  teknologi,  dengan segala  macam  ekses  dan  kemudahan, inovasi  tekhnologi  ini  harusnya menjadi  penggiat  untuk  para  pejabat terkai  bawa  pelayanan  publik  agar lebih bergiat  untuk  mempertingkatkan kualitas  pelayanan  kepada  masyarakat tidak hanya sumber daya manusia saja tetapi  juga  menyangkut  kenyamanan fasilitas, sistem dan tentunya pelayanan publik. Oleh  karena  itu,  penelitian  ini bertujuan untuk membandingkan pemilihan kepala
desa yang
dilaksanakan  secara  demokrasi  dan pengangkatan  lurah  oleh  pejabat  di atasnya  terhadap  pelayanan  publik  di desa  dan  kelurahan.  Dalam  konteks demokrasi, seharusnya pemilihan kepala desa dapat memberikan pengaruh  terhadap  pelayanan  publik daripada kelurahan.

## REKA BENTUK KAJIAN
Dalam  penelitian  ini,  akan  dihuraikan mengenai  teori-teori  yang  berkaitan dengan  variabel  penelitian  ini,  sistem pengangkatan  Kepala  Desa  dan  Lurah sebagai  variabel independent (X), pelayanan  publik  aparatur  desa  dan kelurahan  sebagai  variabel dependent (Y 2 ).  Penelitian  ini  menggunakan metod  survey  dengan  teknik causal- comparative .  Penelitian survey menurut Kerlinger  (2004:660)  adalah  penelitian yang  mengkaji  populasi,  namun  data yang  digunakan  merupakan  data sampel  yang  diambil  dari  populasi, sehingga ditemukan insidensi, distribusi  dan  interelasi  relatif  dari variabel-variabel  sosiologis  maupun psikologis. Pilihan terhadap pendekatan  kausal  dikeranakan  dalam penelitian  ini  menguji  hubungan
kausal yaitu pengaruh praktik pemilihan Kepala Desa dan pengangkatan Lurah terhadap pelayanan  publik  aparatur  Desa  dan Lurah. Sedangkan pendekatan
komparatif  untuk  melihat  perbedaan kinerja  dan  pelayanan  publik  antara aparatur Desa dan Kelurahan.

## KRITERIAN PEMILIHAN SAMPEL KAJIAN
Penelitian ini dilaksanakan di Kota Jambi dan  Kabupaten  Muaro  Jambi  yang dilaksanakan  di  60  desa  dan  kelurahan. Kedua  wilayah  ini  dipilih  karena  Kota Jambi  dan  Muaro  Jambi  sangat  dekat sehingga  mobilitas  penduduk  kedua daerah  ini  saling  bertukar  antara  satu sama  lainnya  dan  dapat  merasakan  apa yang terjadi di kelurahan dan di desa.
Teknik sampling dilakukan berdasarkan  kelompok  ( cluster  sampling ) yang  dilakukan  dengan  dua  tahap  yaitu sampel daerah ditentukan terlebih dahulu dari 151 desa dan 67 kelurahan di kedua wilayah.  Tahap  selanjutnya  adalah menentukan  individu-individu  yang menjadi  responden  dengan  tekhnik accidental  sampling yaitu  masyarakat yang sedang  berurusan  di  kantor  desa  atau
kelurahan akan menjadi responden dalam penelitian ini.

## METODE PENELITIAN
Pelayanan publik adalah tugas memberikan pelayanan kepada masyarakat  tanpa  membeda-bedakan pelayanannya dan pelayanan ini diberikan tanpa  ada pengutipan biaya atau dengan biaya  sedemikian  rupa  (Dwiyanto  2006). Pasolong  (2007:128)  menyatakan  bahwa pelayanan  adalah  aktiviti  seseorang, sekelompok atau organisasi baik langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi keperluan.  Jika  dilihat  dalam  perspektif pemerintah,  pelayanan  publik  diartikan sebagai  “segala  kegiatan  pelayanan  yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan keperluan penerima pelayanan maupun pelaksanaan peraturan perundang-undangan.” (Sedangkan  hakikat  pelayanan  publik menurut  keputusan  menteri  ini  adalah masyarakat  akan  memperoleh  pelayanan prima  dari  pemberi  pelayanan  sebagai bentuk  kewajiban  aparatur  pemerintah sebagai  pelayan  masyarakat  (Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/&/2003).
Berdasarkan keperluan masayarakat akan  pelayanan  publik  yang  berkualiti yang  disediakan  oleh  pemerintah,  maka sebagai pelayan publik pemerintah dalam hal ini aparatur desa dan kelurahan harus senantiasa  mengacu  pada  kepuasan masyarakat  sebagai  tujuan  utama  dalam pelayanan publik. Dalam menilai
pelayanan  publik,  adapun  dimensi- dimensi  pelayanan  publik  menurut Zeithanml dkk dalam Pasolong (2010:135) adalah tangibels,  reliability , responsiveness,
Assurance dan Empathy .
Untuk mengukur kualitas pelayanan publik,  penelitian  ini  menggunakan kuisioner  dengan  skala  likert  dengan  4 pilihan  jawaban  dalam  pernyataan.
Pernyataan tersebut
terdiri dari pernyataan positif dan pernyataan negatif. Untuk kalimat positif, jawapan selalu (SL) diberi  skor  4,  sering  (S)  diberi  skor  3, kadang-kadang  (K)  diberi  skor  2,  dan tidak pernah (TP) diberi skor 1, sedangkan untuk kalimat negatif, jawapan selalu (SL) diberi  skor  1,  sering  (S)  diberi  skor  2, kadang-kadang  (K)  diberi  skor  3,  dan tidak pernah (TP) diberi skor 4.
Adapun  dimensi  yang  diukur menggunakan  skala  likert  ini  adalah
dimensi Tangibels dengan  indikator tampilan  dan  fasilitas  sarana  dan prasarana  serta  tampilan  peralatan  dan perlengkapan yang menunjang pelayanan.  Dimensi reliability dengan indikator  kemampuan  menyelesaikan tugas  pelayanan  tepat  waktu  serta kemampuan  memberikan  pelayanan secara  benar  sesuai  jenis  pelayanan. Dimensi responsiveness dengan  indikator memberikan  pelayanan  cepat  tanggap serta  kesadaran  atau  keinginan  untuk membantu  dan  tidak  menyulitkan konsumen.  Dimensi Assurance dengan indikator  memiliki  pengetahuan  dalam memberi pelayanan serta adanya kemampuan  pemberi  layanan  untuk menimbulkan keyakinan
pada masyarakat.  Dimensi empathy dengan indikator  kepedulian  dan  perhatian terhadap pengguna layanan.

## VALIDITAS DAN REABILITAS DATA
Suatu  instrumen  dikatakan  valid apabila  instrumen  tersebut  dapat mengukur  dengan  tepat  apa  yang diukur.  Untuk  melakukan  pengujian validitas, peneliti menggunakan formula Pearson  Product  Moment yaitu dengan mengkorelasikan skor tiap item dengan  skor  total  responden.  Hasil
korelasi tiap butir item dikonsultasikan dengan r tabel pada taraf kesalahan 5% dengan n = 30, dk = n – 2 (30 – 2 = 28), maka  diperoleh  r  tabel  sebesasar  0,37. Dari  hasil  pengujian,  maka  butir  item pernyataan dianggap valid.
Sedangkan reliabilitas menunjukkan bahwa sesuatu instrumen  cukup  dapat  dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpulan  data  karena  instrumen tersebut sudah baik (Riduwan, 2013:110). Untuk melakukan pengujian reliabilitas, peneliti menggunakan
teknik Alfa  Cronbach .  Hasil  yang diperoleh menunjukkan
bahwa reliabilitas  sebesar  0,92  yang  berarti memiliki  reliabilitas  tinggi  karena  r  = 0,92 > 0,70.

## TEKNIK ANALISIS DATA
Tekhnik  yang  digunakan  dalam menganalisis  data  penelitian    terdiri dari  analisis  deskriptif  dan  analisis inferensial  non  parametris.  Analisis deskriptif  dilakukan  untuk  mencari koefisien  mean,  median,  modus, simpangan  baku,  varians,  pembuatan distribusi frekuensi dan histogram dari skor  setiap  variabel  penelitian.  Untuk
mengetahui dan
menganalisis perolehan skor jawapan responden per indikator dari setiap dimensi pelayanan  publik,  dapat  didasarkan pada  kriteria  penilaian  dengan  skala interval  jawapan  responden  sebagai berikut:
(1) 180  responden  x  1  item pernyataan  x  1  (skor)  =  180 (tidak baik)
(2) 180  responden  x  1  item pernyataan  x  2  (skor)  =  360 (cukup baik)
(3) 180  responden  x  1  item pernyataan  x  3  (skor)  =  540 (baik)
(4) 180  responden  x  1  item pernyataan  x  4  (skor)  =  720 (sangat baik)
Sedangkan  analisis  inferensial digunakan untuk mengetahui pengaruh  sistem  pemilihan  Kepala Desa dan pengangkatan Lurah
terhadap  pelayanan  publik  aparatur desa  dan  lurah,  serta  mengetahui perbedaan  pelayanan  publik  antara aparatur desa dan lurah.
Dalam  penelitian  ini,  data penelitian  dianalisis  dengan  statistik non  parametris  menggunakan  formula uji Tau-b, dimana koefisien kontingensi
digunakan  untuk  mengukur  pengaruh sistem  pemilihan  Kepala  desa  dan
Pengangkatan Lurah terhadap
terhadap  pelayanan  publik  aparatur Desa dan Lurah. Sedangkan uji Mann- Whitney  Mann-Whitney  digunakan untuk mengukur perbedaan pelayanan publik  antara  aparatur  desa  dengan
aparatur kelurahan
ditinjau berdasarkan  sistem  pemilihan  Kepala Desa dan penentuan Lurah.
HASIL KAJIAN DAN

## PERBINCANGAN
Pelayanan  Publik  di  Desa  dan Kelurahan untuk
memberikan gambaran  dari  hasil  skor  perindikator menurut  dimensi  pelayanan  publik aparatur desa dan kelurahan di Muaro Jambi  dan  Kota  Jambi  dari  dimensi
tangibels menunjukkan bahwa pelayanan  publik  di  desa  dalam
kategori cukup baik. Hal ini juga tidak jauh berbeda dengan pelayanan publik pada peringkat kelurahan dan kelurahan  dalam  kategori  cukup  baik, meskipun nilai yang diperoleh berbeda (Tabel  1)  dan  ini  dapat  digambarkan dengan  skala  interval  seperti  gambar berikut:
Gambar 1 Skala Interval Pelayanan Publik Desa dan Kelurahan
Tabel 1 dimensi tangibels pelayanan publik aparatur desa
Indikator Desa Skor  Kriteria (%) Ket. Kenyamana n fasilitas sarana dan prasarana 553 Baik 537 Cukup Baik Peralatan dan perlengkap an yang mendukun g pelayanan 514 Cukup Baik 534 Cukup Baik Rata - rata 535 Cukup Baik
Tabel  2 dimensi tangibels pelayanan publik aparatur kelurahan
Indikator Kelurahan Skor  Kriteria (%) Ket. Sangat baik 180 360 540 720 535 Tidak baik Cukup baik Baik (Desa )
Baik (kelurahan)
Kenyamana n fasilitas sarana dan prasarana 545 Baik 508 Cukup baik Peralatan dan perlengkap an yang pendukung pelayanan 459 Cukup baik 496 Cukup baik Rata – rata 502 Cukup baik Dari  aspek Reliability kemampuan menyelesaikan tugas dan kemampuan memberikan  pelayanan  di  desa menunjukkan  kateogri  baik.  Hal  ini berbeza  dengan  kelurahan  yang  diisi oleh  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN) yang  hanya  menunjukkan  kategori cukup baik.
Tabel 3 Hasil analisis skor dimensi reliability pelayanan publik aparatur
desa Indikator Desa Skor  Kriteria (%) Ket. Kemampuan menyelesaikan tugas pelayanan tepat waktu 521 Cukup Baik Kemampuan memberikan pelayanan secara benar sesuai jenis pelayanan 576 Baik 536 Cukup Baik Rata - rata 544 Baik Tabel 4 Hasil analisis skor dimensi reliability pelayanan publik aparatur
Kelurahan Indikator Kelurahan Sko r Kriteria (%) Ket. Kemampuan menyelesaikan tugas pelayanan tepat waktu 446 Cukup Baik Kemampuan memberikan pelayanan secara benar sesuai jenis pelayanan 523 Cukup Baik 514 Cukup Baik Rata - rata 494 Cukup Baik Kemudian dari aspek responsiveness pelayanan publik aparatur  desa  dan  kelurahan  dapat dilihat  pada  tabel  3,  di  mana pelayanan  publik  aparatur  desa  pada dimensi responsiveveness dengan indikator memberikan pelayanan cepat  tanggap  dan  kesadaran  atau keinginan  untuk  membantu dan  tidak membuat  sukar  dalam  kategori  baik, sedangkan  kelurahan  pada  kategori cukup baik.
Tabel 5 Hasil analisis skor dimensi responsiveness pelayanan publik aparatur desa
Indikator Desa Skor  Kriteria (%) Ket. Memberikan pelayanan cepat tanggap 525 Cukup Baik 573 Baik Kesadaran untuk membantu dan tidak menyulitkan konsumen 551 Baik 591 Baik Rata - rata 560 Baik 501 Cukup Baik Tabel 6 Hasil analisis skor dimensi responsiveness pelayanan publik
aparatur Kelurahan
Indikator Kelurahan Skor  Kriteria (%) Ket. Memberikan pelayanan cepat tanggap 484 Cukup Baik 497 Cukup Baik Kesadaran untuk membantu  dan tidak menyulitkan konsumen 514 Cukup Baik 509 Cukup Baik Rata - rata 501 Cukup Baik
Selanjutnya  dilihat  dari  aspek
assurance ,  maka  nilai  pelayanan  publik aparatur  desa  dalam  kategori  baik sedangkan  untuk  kelurahan  dalam kategori  cukup  baik.  Ini  artinya  ada perbezaan  antara  pelayanan  publik  di desa dan di kelurahan (table 2.5).
Tabel 7 Hasil analisis skor dimensi assurance pelayanan publik aparatur desa
Indikator Desa Skor  Kriteria (%) Ket. Memiliki pengetahuan, dalam memberi pelayanan 544 Baik 605 Baik Kemampuan pemberi layanan untuk menimbulkan keyakinan pada masyarakat 554 Baik 590 Baik Rata - rata 573 Baik Tabel 8 Hasil analisis skor dimensi
assurance pelayanan publik aparatur
Kelurahan
Indikator Kelurahan Sko r Kriterium (%)  Ket. Memiliki pengetahuan, 513 Cukup Baik
dalam memberi pelayanan 518 Cukup Baik Kemampuan pemberi layanan untuk menimbulkan keyakinan pada masyarakat 508 Cukup Baik 520 Cukup Baik Rata - rata 515 Cukup Baik Sedangkan  dimensi  terakhir  dari
pelayanan  publik  dalam  tulisan  ini adalah empathy Berdasarkan tabel 5 di bawah  ini  dapat  dijelaskan  bahwa pelayanan  publik  aparatur  desa  pada dimensi empahty dengan  indikator kepedulian  dan  perhatian  terhadap pengguna  layanan  dengan  skor  rata- rata  566.  Sedangkan  pada  tingkat kelurahan  hanya  pada  kategori  cukup baik.
Tabel 9 Hasil nalisis skor dimensi empahty pelayaanan publik aparatur desa Indikator Desa Skor Kriteria (%) Ket. Kepedulian dan perhatian terhadap pengguna layanan 551 Baik 580 Baik Rata - rata 566 Baik Tabel 10 Hasil analisis skor dimensi
empahty pelayaanan publik aparatur kelurahan Indikator Kelurahan Skor  Kriterium (%) Ket. Kepedulian dan perhatian terhadap pengguna layanan 490 Cukup Baik 486 Cukup Baik Rata-rata 488 Cukup Baik Tabel 11 Persentase Pelayanan Publik Desa Kategor i Desa Klasifikasi Sebaran/ Interval Frek.  Persen Rendah X ≤ (M – 1SD) X ≤ 42,52 30  16,67% Sedang (M + 1SD)≤ X ≥(M – 1SD) 62,47 ≤ X ≥ 42,52 119  66,11% Tinggi X ≥ (M + 1SD) X ≥ 62,47 31  17,22% 180  100% Tabel 12 Persentase Pelayanan Publik Kelurahan Kategori Kelurahan Klasifikasi Sebaran/Interval Frek.  Peratus Rendah X ≤ (M – 1SD) X ≤ 37,09 30 16,61%
Sedang (M + 1SD)≤ X ≥(M – 1SD) 57,69 ≤ X ≥37,09 112  62,22% Tinggi X ≥ (M + 1SD) X ≥ 57,69 38 21,22% 180 100%
Berdasarkan  tabel  persentase  di atas  dapat  disimpulkan  bahwa  16,67% masyarakat  menilai  pelayanan  publik aparatur desa sangat tidak baik, 66,11% menilai cukup baik dan 17,22% menilai sangat baik. Sedangkan 17,71% masyarakat  menilai  pelayanan  publik aparatur  kelurahan  sangat  tidak  baik, 63,54% menilai cukup baik dan 18,75% menilai sangat baik.

## Pengaruh Sistem Pemilihan Kepala
Lurah dan Desa terhadap Pelayanan Publik
Frekuensi  observasi  pelayanan publik  aparatur  desa  dan  kelurahan berdasarkan  sistem  pemilihan  kepala desa  dan  pengangkatan  lurah  pada dasarnya  tidak  jauh  berbeda.  Hal  ini dapat dilihat pada table 7 di bawah ini.
Tabel 13 . Tabulasi Silang Pelayanan
Publik
Tingkat  Kepal a Desa
Lurah  Jml Pelayana n Publik Rendah  30 30 60 Sedang  119 112 231 Tinggi  31 38 69 Jumlah 180 180 360 Sedangkan  untuk  mengetahui pengaruh  sistem  pemilihan  kepala desa dan pengangkatan lurah terhadap  kinerja  aparatur  desa  dan lurah,  dapat  dilihat  pada  table  8,  di mana  pada  tabel  ini  menunjukkan bahwa baris Kendall’s tau-b menunjukkan  harga  t b =  0,32  dengan p-value = 0,531 > 0,05 atau  terima H 0 . Begitu  pula  pada  baris  Gamma menunjukkan  harga  G  =  -0,62  dengan v-palue = 0,531 > 0,05 atau  terima H 0 . Dari  kedua  hasil  pengujian  tersebut diperoleh  kesimpulan  bahwa  tidak terdapat  pengaruh  pemilihan  kepala desa dan pengangkatan lurah terhadap  tinggi  rendahnya  pelayanan publik  aparatur  desa  dan  aparatur kelurahan.

## Tabel 14 Symmetric Measures
Value  Asymp. Std.
Error a
Approx.
T b Sig. Ordinal
by Ordinal tau-b .032 .051  .626  .531 tau-c .032 .052  .626  .531 Gamm a .062 .099  .626  .531 N of Valid Cases 360 a. Not assuming the
null hypothesis.
b. Using the asymptotic standard error
assuming the null hypothesis.
Perbedaan Pelayanan berdasarkan Sistem Pemilihan Kepala Desa dan Pengangkatan Lurah
Untuk  mengetahui  perbedaan pelayanan publik antara aparatur desa dengan  kelurahan,  maka  dilakukan  uji Mann-  Whitney.  Dari  hasil  uji  ini ditemukan  bahwa  skor  pelayanan
publik aparatur desa yang
menggunakan sistem pemilihan kepala desa  dengan  jumlah  sampel  sebanyak 180 dan nilai rata-rata rank nya adalah 206,46.  Sedangkan  skor  pelayanan publik  aparatur  kelurahan  yang menggunakan  sistem  pengangkatan
lurah  dengan jumlah  sampel  sebanyak 180 dan nilai rata-rata rank nya adalah 154,54.  Selanjutnya  pada  uji  statistik dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 15 Ranks Sistem N Mean Rank Sum of Ranks Skor Kepala Desa 180  206.48 37162.50 Lurah 180  154.54 27817.50 Total 360 Tabel 16 Test Statistics Skor Mann-Whitney U 1.153 Wilcoxon W 2.782 Z -4.735 Asymp. Sig. (2- tailed) .000
a. Grouping Variable:
Sistem
Berdasarkan  tabel Test  Statistics di  atas  pada  baris Mann-Whitney  U diperoleh harga U= 1,153, dan p-value =  0,00  <  0,05  atau  tolak  H 0 .  Sehingga dapat  disimpulkan  bahwa  tidak
terdapat  perbedaan  pelayanan  publik antara  aparatur  desa  dengan  aparatur kelurahan yang ada di Kota Jambi dan Kabupaten Muaro Jambi.

## PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

## PENGARUH SISTEM PEMILIHAN KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN LURAH TERHADAP PELAYANAN PUBLIK
Temuan penelitian
menunjukkan  bahwa  sistem  pemilihan kepala  desa  dan  pengangkatan  lurah tidak  memiliki  korelasi  atau  pengaruh terhadap  pelayanan  publik  aparatur desa  dan  kelurahan  dengan  hasil Kendall’s tau-b menunjukkan harga t b = 0,32 dengan p-value = 0,531 > 0,05 atau terima H 0 . Dari hasil pengujian tersebut
berarti bahwa tidak terdapat pengaruh pemilihan kepala desa dan pengangkatan lurah terhadap
pelayanan  publik  aparatur  desa  dan aparatur  kelurahan  di  Kota  Jambi  dan Kabupaten Muaro Jambi.
Hal  tersebut  memberikan  bukti empiris  bahwa  di  dalam  penelitian  ini tinggi atau rendahnya variable pelayanan  publik  baik  pelayanan
publik aparatur desa
maupun pelayanan  publik  aparatur  kelurahan
di  Kota  Jambi  dan  Kabupaten  Muaro Jambi  tidak  dipengaruhi  oleh  variable sistem  pemilihan  kepala  desa  dan pengangkatan  lurah.  Pelayanan  publik secara  teoritis  adalah  memberikan pelayanan untuk memenuhi keperluan atau  kepentingan  masyarakat  meliputi kualiti  bukti  fisik,  kehandalan,  daya tanggap,  jaminan  dan  daya  tanggap pelayan  publik  dalam  memberikan pelayanan  yang  prima  sesuai  aturan yang telah ditentukan.

## PERBEDAAN PELAYAAN PUBLIK ANTARA APARATUR DESA
DENGAN KELURAHAN BERDASARKAN SISTEM PEMILIHAN KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN LURAH
Temuan penelitian menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan  pelayanan  publik  antara aparatur  desa  dengan  pelayanan publik aparatur kelurahan dengan hasil uji Mann-Whitney  U diperoleh  harga U= 1,153, dan p-value = 0,00 < 0,05 atau tolak  H 0 .  Dari  hasil  pengujian  tersebut berarti  bahwa  terdapat  perbedaan pelayanan publik antara aparatur desa dengan
aparatur kelurahan berdasarkan  sistem  pemilihan  kepala
desa  dan  pengangkatan  lurah  di  Kota Jambi dan Kabupaten Muaro Jambi.
Hal  tersebut  memberikan  bukti empiris  bahwa  di  dalam  penelitian  ini pelayanan  publik  aparatur  desa  yang dipimpin  oleh  Kepala  Desa  dengan sistem  pemilihan  berbeda  dengan dengan  pelayanan  publik  aparatur kelurahan  yang  dipimpin  oleh  Lurah dengan  sistem  pengangkatan.  Selain berdasarkan  hasil  uji Mann-Whitney  U , bukti  empiris  adanya  perbedaan pelayanan publik antara aparatur desa dengan  aparatur  kelurahan  dapat  juga dilihat  pada  nilai  rata-rata  (mean) pelayanan publik aparatur desa sebesar 52,49  dan  nilai  rata-rata  (mean) pelayanan  publik  aparatur  kelurahan sebesar 47,39.

## SIMPULAN
Dari  hasil  pengukuran  di  atas menunjukkan bahwa sistem demokrasi pada tingkat bawah khsusnya di dalam pemilihan  kepala  desa  tidak  memberi pengaruh  terhadap  pelayanan  publik di  desa  dan  begitu  juga  dengan pengangkatan  lurah  dari  kelima  aspek yang  diteliti.  Ada  faktor  lain  yang mempengaruhi pelayanan publik yang
seharusnya  diberikan  dengan  lebih baik.  Meskipun  ada  perbedaan  antara pelayanan  publik  di  desa  dengan  di tingkat  kelurahan,  tetapi  perbedaan tersebut tidak begitu besar.
Penelitian  ini  menunjukkan bahwa  dengan  pengangkatan  lurah oleh  pejabat  di  atasnya,  maka persoalan  konflik,  korupsi  dan  dana yang harus dikeluarkan oleh pemerintah  untuk  mengangkat  lurah tidak  sebesar  pemilihan  kepala  desa, jika  hasil  yang  diperoleh  di  dalam memberikan  pelayan  publik  relatif hampir  sama,  ini  kerana  tujuan diangkatnya pejabat ataupun pemimpin  adalah  untuk  memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Oleh itu dianjurkan bahwa perlu
ada  mekanisme  aturan  di  dalam pengawasan terhadap pelayanan publik baik di desa dan juga di tingkat kelurahan  sehingga  dengan  adanya mekanisme  pengawasan  ini  maka pelayanan  publik  dapat  ditingkatkan lagi.

## PENGHARGAAN
Ucapan terima kasih ditujukan kepada Universitas  Islam  Negeri  Jambi  (UIN)
Sulthan Thaha Saifuddin Jambi melalui Lembaga Penelitian dan Pengembangan  Masyarakat  (LP2M)
yang  telah  memberikan  bantuan  dana penelitian  ini.  Penelitian  ini  pertama sekali  dilaksanakan  untuk  mengukur kinerja aparatur desa dan lurah. Tetapi dengan  persoalan  demokrasi  yang berkembang  di  desa  dan  tuntutan lurah  yang  menginginkan  kedudukan yang sama dengan desa, maka dengan bantuan saudara Indra Fauzan, penelitian  ini  dikembangkan  menjadi pelayanan publik karena ini bersentuhan langsung dengan masyarakat. Sebagai
bentuk penghargaan  kepala  beliau,  tulisan  ini menjadi tulisan bersama.

## DAFTAR PUSTAKA
Aspinall,  E.  &  Rohman,  N.  (2017). “Village  Head  Elections  in  Java: Money  Politics  and  Brokerage  in the  Remaking  of  Indonesia’s Rural Elite.” Journal  of  Southeast Asian  Studies 48  (01):  31–52. https://doi.org/10.1017/S0022463
416000461.
Dwiyanto,  A.  (2006). Mewujudkan  Good Governance  Melalui  Pelayanan Publik . Yogyakarta: GM Publisher.
Dwiyanto. A. (2015). Manajemen Pelayanan Publik : Peduli. inklusif dan kolaboratif. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press
Fadhilah, P. (2012). New Public Governance. Malang. UB Press.
Fitriyah. (2015). “Cara Kerja Politik Wang (Studi Kasus Pilkada Dan Pilkades Di  Kabupaten  Pati).” Politika 6
(2): 101–11.
Harsanto,  B,  T  Slamet,  R,  W.  &  Simin.
(2017).  “Penguatan  Kelembagaan Kelurahan  Pasca  Implementasi UU  No.  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan Daerah.” Masyarakat, Kebudayaan dan Politik 30 (2): 188. https://doi.org/10.20473/mkp.V30 I22017.188-196. Indonesian  Corruption  Watch.  (2018). “Outlook Dana Desa 2018 Potensi Penyalahgunaan  Anggaran  Desa Di Tahun Politik.” https://antikorupsi.org/sites/default /files/outlook_desa_2018_- _icw.pdf.
Kartika, R, S. (2016). “Concurrent Village Head Election (Pilkades) Disputes (Analysis of Handling Pattern and Dispute  Resolution  Process  in Tapos,  Talagasari,  and  Dukuh Villages of Tangerang Regency).”
Jurnal  Bina  Praja 8  (2):  253–62.
https://doi.org/10.21787/jbp.08.20 16.253-262. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/&/2003  tentang
Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
Kingsley,  J,  J.  (2012).  “Village  Elections, Violence  and  Islamic  Leadership in  Lonfibok,  Eastern  Indonesia^.”
Journal  of  Social  Issues  in Southeast Asia 27 (2): 26.
Pasolong,  H.  (2007). Teori  Administrasi Publik . Bandung: Alfabeta.
Savas. E. S. (1987). Privatization: The Key
to Better Governance . New
Jersey. Chattam House Publisher. Sinambela. L.P. (2006). Reformasi Pelayanan  Publik .  Jakarta  :  Bumi Aksara.
Tempo.  (2016).  Pemilihan  Kepala  Desa Lebih  Mahal  daripada  Pilkada, Mengapa?atas talian
https://nasional.tempo.co/read/812 814/pemilihan-kepala-desa-lebih-
mahal-daripada-pilkada- mengapa/full&view=ok, 8
Februari 2019.
Tempo. (2015). Jadi Korban Pungli Rp 65 Juta,  Calon  Kades  Lapor  Pold.
Atas
talian . https://nasional.tempo.co/read/693 585/jadi-korban-pungli-rp-65-juta- calon-kades-lapor- polda/full&view=ok.  8  Februari 2019.
Tribunejateng.com 2018. Dana setiap desa berbeda,  ini  rincian  anggaran
Pilkades serentak Kabupaten Tega. Atas talian http://jateng.tribunnews.com/2018/08/03/ dana-setiap-desa-berbeda-ini-rincian-
anggaran-pilkades-serentak-kabupaten- tegal. 8 Februari 2019.
Tribunnews. 2015. Fantasts! Biaya
pendaftaran  calon  kades  di  OKI
dipatok  39  juta.    Atas  talian: http://www.tribunnews.com/regio nal/2015/05/29/fantasts-biaya- pendaftaran-calon-kades-di-oki- dipatok-rp-39-juta. 8 Februari
2019.
Yuningsih,  Neneng  Yani,  and  Valina Singka Subekti. 2016. “Demokrasi dalam  Pemilihan  Kepala  Desa? Studi Kasus Desa Dengan Tipologi Tradisional, Transisional, dan  Modern  di  Provinsi  Jawa Barat  Tahun  2008-2013.” Jurnal Politik 1 (2). https://doi.org/10.7454/jp.v1i2.21.