AKSES INTERNET DALAM PUTUSAN NOMOR 230/G/TF/2019/PTUN-JKT:

## DIMENSI FILOSOFIS HAK ASASI MANUSIA
RAJU MOH HAZMI 1 , ZUHDI ARMAN 2
Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat 1,2 rajumohhazmi@umsb.ac.id 1 , zuhdiarman@umsb.ac.id 2
Abstract: This  research  aims  to  explain  the  unlawful  acts  committed  by  the  government because it has blocked internet access in the Papua region from a philosophical perspective on human rights. The action taken by the government sparked several parties filing a lawsuit at the  Jakarta  State  Administrative  Court  which  ended  in  the  government's  defeat  in  Decision Number  230/G/TF/2019/PTUN-JKT  (hereinafter  referred  to  as  PTUN  Decision  230).  Linear with  that,  this  research  also  wants  to  see  the  legal  ratio  why  the  judges  stated  that  the government's action to restrict internet access  was a typology of unlawful acts. To reveal  the legal problems, normative research is used through philosophical, statutory, conceptual, and case  approaches.  The  results  of  this  research  conclude  that  the  restriction  and  slowdown  of internet access (throttling/blocking) carried out by the government with a dalil as a preventive measure to prevent the spread of false, provocative information, hoaxes, and hate speech is an illegal  act  because  (1)  the  government  can  only  limit  the  rights  human  rights  to  access  the internet  (internet  rights)  through  restrictions/blocking  based  on  law  through  the  principle  of proportionality.  (2)  the  government's  authority  is  limited  to  terminating  electronic  access  to electronic  information  and  documents  whose  content  violates  the  law  and does  not  extend  to terminating  internet  network  access  as  a  whole  (3)  government  actions  substantially contravene the requirements of human rights restrictions.
Keywords: Internet Rights; Human Rights; Decision: Philosophy Dimention.
Abstrak: Riset  ini  hendak  mengeksplanasikan  perbuatan  melawan  hukum  yang  dilakukan oleh  pemerintah  karena  telah  memblokir  akses  internet  di  wilayah  Papua  dalam  perspektif Filosofis  Hak  Asasi  Manusia.  Tindakan  yang  dilakukan  pemerintah  tersebut  memantik beberapa pihak mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang berujung pada  kekalahan  pemerintah  dalam  Putusan  Nomor  230/G/TF/2019/PTUN-JKT  (selanjutnya disebut  Putusan  PTUN  230).  Linear  dengan  itu,  riset  ini  juga  hendak  melihat  ratio  legis mengapa  hakim  menyatakan  tindakan  pembatasan  akses  internet  yang  dilakukan  oleh pemerintah merupakan tipologi perbuatan melawan hukum. Untuk menyingkap legal problem tersebut  digunakan  jenis  penelitian  normatif  melalui  pendekatan  filosofis,  peraturan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil riset ini menyimpulkan bahwa pembatasan dan  perlambatan  akses  internet  (throttling/blocking)  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  dengan dahlil sebagai upaya preventif untuk mencegah penyebaran informasi palsu, provokatif, hoax, dan  ujaran  kebencian  merupakan  perbuatan  melawan  hukum  karena  (1)  pemerintah  hanya dapat  membatasi  hak  asasi  manusia  untuk  mengakses  internet (internet  rights) melalui pembatasan/pemblokiran  berdasarkan  hukum  melalui  asas  proporsionalitas.  (2)  kewenangan pemerintah hanya terbatas pada pemutusan akses elektronik informasi dan dokumen elektronik yang isinya melanggar hukum dan tidak menjangkau pemutusan akses jaringan internet secara menyeluruh  (3)  tindakan  pemerintah  secara  substansial  bertentangan  persyaratan  pembatasan hak asasi manusia.
Kata Kunci: Hak Internet; Hak Asasi Manusia; Putusan; Dimensi Filosofis.

## A.Pendahuluan
Era  Postmodernisme  telah  membentuk  habitus  baru  di  jagad  global.  Salah  satunya kebutuhan  terhadap  internet.  Dalam  perspektif  sosiologis,  internet  sudah  termasuk  ke  dalam jenis  kebutuhan  primer  dalam  menjalani  kehidupan  di  dunia  ini.  Sehingga,  tidak mengeherankan  jika  internet  digolongkan  sebagai  bagian  dari  perigi  sosio-kultural.  Sebagai salah  satu  tipologi  kebutuhan  primer  yang  inheren  dalam  world  view  manusia,  internet  di dapuk  menjadi  alat  yang  sangat  berguna  bagi  rakyat  dalam  pemenuhan  hak,  khususnya  bagi
keterpenuhan  secara  konstitusional  haknya  tersebut.  Mengapa  demikian?.  Karena  internet dijadikan  basis  untuk  menyalurkan  seluruh  bentuk  ekspresi  (kebebasan  berekspresi),  sarana untuk mendapatkan segala jenis informasi, bahkan lebih praktisnya internet digunakan sebagai alat untuk melakukan pertukaran komunikasi intra-ekstra bangsa.
Hak untuk mengakses internet merupakan derivasi hak moral dari manusia. Konsepsi ini memberikan klaim bahwa akses terhadap internet bersifat kodrati bagi setiap orang. Sehingga, idealnya  pengawasan  dan  sensor  justru  harus  dinegasikan  ketika  orang  ingin  menggunakan media  ini  agar  konteks  kebebasan  dalam  kontruksi  moralitas  dapat  dimaksimalkan.  Dengan kata  lain,  siapa  saja  dapat  mengaksesnya  secara  menyeluruh  dan  khusus  kepada  orang-orang yang tidak mampu (publik), negara musti menjamin ketersediaannya secara  gratis. Hak akses untuk  internet  harus  dianggap  sebagai  bagian  integral  dari  hak  universal,  bukan  malah dianggap  sebagai  bentuk  kememawahan  semata.  Hal  ini  karena  kehidupan  yang  layak  akan sangat  ditentukan  berdasarkan  keterbukaan  akses  terhadap  internet  untuk  mengakses  seluruh jenis informasi yang berguna bagi kehidupan.(Reglitz, 2020)
Strategisnya  kedudukan  internet  sebagai  hak,  maka  aspek  keamanan  musti  menjadi fokus  dalam  penataan  sistem  internet  itu  sendiri  agar  sisi  keamanan  dapat  terwujud  bagi penyedia  layanan  dan  pengguna.  Peran  pemerintah  dalam  konteks  ini  menjadi  sangat  urgen karena  merupakan  entitas  yang  esensial  dalam  mewujudkan  sisi  keamanan  dari  pihak-pihak yang  terlibat.  Menjaga  dimensi  keamanan  dalam  mengakses  internet  memiliki  tujuan  yang profan  yaitu  agar  ketersediaan,  integritas,  dan  bahkan  kerahasiaaan  dapat  dijadikan  pedoman dasar dalam penyelenggaraan akses  internet.  Dengan begitu, pemerintah harus membuat road map  untuk  melindungi  kerentanan  dalam  penggunaan  internet  seperti  serangan  cyber.(Lopez, Sargolzaei, Santana, & Huerta, 2015).
Hak akses  internet  adalah derivasi dari  hak-hak  esensial manusia. Sekilas, jenis hak  ini telah ada dalam konstitusi dan pengaturan menyangkut HAM nasional.  Bahkan, hukum positif memberikan  jaminan  hak  informasi  bagi  setiap  personal,  menyatakan  opini,  serta  ekpresi melalui media. Dimensi kebebasan dalam berekpresi bersifat kompleks, bahkan partikularistik. Situasi  ini  memantik  konsep  kebebasan  dalam  bereksprsi  harus  disertai  dengan  tanggung jawab  serta  tunduk  pada  pembatasan  tertentu.  Hanya  saja,  pembatasan  ini  harus  ditetapan melalui  hukum.  Kompleksitas  hak  ini  juga  korelatif  dengan  aspek  perlindungan  antara  si pembicara  dengan  hak  dari  seorang  pendengar.  Dapat  dikatakan  hubungan  perlindungan  ini musti  bersifat  proporsional.(Mendel  &  Solomon,  2011).  Dalam  konteks  kebebasan mengeluarkan  ekspresi,  Indonesia  memiliki  sejarah  yang  kelam.  Pada  masa  orde  baru pembatasan  yang  sangat  ketat  pernah  dilakukan  terhadap  hak  untuk  berekspresi.  Bahkan, pembatasan  tersebut  digunakan  untuk  membungkam  lawan  politik  rezim  saat  itu.  Dahli  yang digunakan  adalah  menjaga  stabilitas  negara.  Selama  rezim  ini  berjalan  intervensi  pemerintah kerap  dipertontonkan  melalui  sejumlah  kebijakan  hukum  (politik  hukum),  sehingga menihilkan  dimensi  kebebasan  berekspresi.  Tindakan  intervensionis  ini  ditunjukan  dalam bentuk  larangan  pers,  pembatasan  pemikiran  melalui  diskusi,  dan  bahkan  penyensoran buku.(Aditya & Al-fatih, 2020).
Namun,  paska  Putusan  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  No.230/G/TF/2019/PTUN-JKT( selanjutnya  disebut  Putusan  PTUN  230),  penguatan  terhadap  hak  untuk  berekspresi  justru diwujudkan  secara  holistik.  Putusan  ini  semakin  memberikan  titik  terang  bahwa  hak berekspresi  melalui  penggunaan  internet  adalah    elaborasi  prinsipil  HAM.  Akar  kasus  ini bermula dari dilakukannya pembatasan oleh Pemerintah Republik Indonesia  untuk melakukan direct  access terhadap  internet  di  Provinsi  Papua.    Wujud  konkret  pembatasan  tersebut dilakukan  dengan  cara  membatasi  atau  memeperlambat  akses (bandwitch) dari  pukul  13:00 WIB-20:30  WIB  di  Provinsi  Papua  Barat  dan  Provinsi  Papua  (tanggal  19  Agustus  2019). Selain  itu,  kebijakan  ini  diperparah  dengan  dilakukannya  pemutusan  secara  total  internet  dan pemblokiran  terhadap  layanan  data.(PTUN,  2019)  Menurut  majelis  hakim,  tindakan pemerintah  membatasi  bandwich  adalah  bentuk  pelanggaran  hukum  dalam  dimensi pelanggaram HAM di bidang digital. Riset ini hendak menyingkap alasan hukum (ratio legis) yang  diambil  majelis  hakim dalam  putusan  tersebut.  Pelacakan  ini  akan  mengarah  pada konstruksi HAM dalam hukum dan prinsipnya dalam konteks perlindungan hak internet.

## B.Metodologi Penelitian
Jenis  penelitian  ini  adalah  normatif  yang  dikuatkan  dengan  pendekatan  filosofis, peraturan perundang-undangan, konseptual, dan kasus untuk menyingkap konsep HAM dalam berinternet  dan  pertimbangan  hakim  membatalkan  tindakan  pemblokiran  internet  oleh pemerintah  dalam  Putusan  PTUN  230.(Christiani,  2016;  Hazmi,  2018;  Jahar,  Hazmi,  & Adhha, 2021) Dengan kata lain, aspek normativitas itu juga akan mengarah pada konteks ratio legis dari ratio  decidendi sebuah  putusan,  sehingga  menjadi  satu  kesatuan  dalam  proses pelacakan  konsep  tersebut.  Dalam  penelitian  ini,  data  sekunder  mejadi  titik  tolak  yang terpenting.  sehingga  keberadan  bahan  hukum  (primer,  sekunder,  dan  tersier)  menjadi  bagian yang  tidak  terpisahkan.  Cara  konten  analisis  yang  disajikan  secara  deskriptif  menjadi  dasar dalam mengalanisis legal problem pada riset ini .

## C.Hasil dan Pembahasan

## 1.Pengaturan Hak Berinternet dalam Konstruksi Negara Hukum
Kehidupan  manusia  saat  ini  membutuhkan  dukungan  dari  perkembangan  teknologi. Teknologi selalu  ada dan dibutuhkan dalam keadaan apapun. Sebagai negara yang berpegang teguh  kepada  norma  hukum  disertai  dengan  penjaminan  hak  asasi  manusia,  Indonesia menggaransi  pelaksanaan  hak  asasi  manusia  secara  konstitusional.  Konstitusionalitas penjaminan ini dapat terlihat pada Pasal 28F UUD 1945. Norma ini secara linear menjadi basis untuk perlindungan hak asasi manusia dalam mengakses dan menggunakan teknologi.
Perkembangan teknologi yang signifikan juga telah mendorong  Indonesia sebagai salah satu  negara  demokrasi  modern  untuk  mewujudkan  sistem  elektronik  demi  kemaslahatan publik.  Oleh  karena  itu,  tidak  mengherankan  jika  pelaksanaan  jaminan  hak    tersebut  ditandai dengan  dikeluarkannya  sejumlah  paket  regulasi.  Diantaranya  adalah  regulasi  keterbukaan informasi  publik  (UU  Keterbukaan  Informasi  Publik  dan  UU  ITE).  Dalam  perspektif  Cahya (2021)  bahwa  kemajuanTeknologi  informasi  di  Indonesia,  terutama  yang  terkait  dengan internet,  mempunyai  dampak  negatif  dan  dampak  positif.  Penggunaan  internet  secara  tidak bertanggung  jawab,  seperti  propaganda  atau  bahkan  rasisme,  etnis,  dan  politisasi  isu  agama oleh  beberapa  pihak  yang  tidak  bertanggung  jawab,  kerap  mengganggu  stabilitas  dan keamanan  negara.  Penyebaran  berita  hoax  tanpa  sumber  telah  menimbulkan  keresahan  di kalangan  masyarakat.    Bahkan,  menimbulkan  perselisihan  antar  warga,  sehingga  secara  tidak langsung  mengganggu  stabilitas  keamanan  dan  berdampak  pada  ekonomi,  sosial,kondisi budaya,  politik,  dan  keamanan.  Isu-isu  tersebut  mendorong  Pemerintah  untuk  membatasi penggunaaninternet  untuk  menjaga  persatuan  dan  kesatuan  bangsa  Indonesia  demi  menjaga kohesi sosial.(Wulandari, 2021) Namun sebagai negara hukum, penulis perlu mengkaji apakah kebijakan  pemerintah  yang  membatasi  akses  internet  dan  memblokir  internet  di  beberapa wilayah Indonesia selaras dengan prinsip negara hukum.
Rule  of  law mengandung  arti  bahwa  penyelenggaraan  kekuasaan  negara  harus berdasarkan  hukum,  bukan  kekuatan  hukum  dari  kehendak  penguasa  saja.  Tujuannya  adalah untuk  membatasi  kemampuan  pihak  berwenang  dan  melindungi  kepentingan  umum,  yaitu melindungi anggota masyarakat dari tindakan sewenang-wenang.  Sebagai penjamin  hak asasi manusia  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia,  Pemerintah  harus  memenuhi  dimensi  integritasnya untuk menjamin pemenuhan HAM internet di Indonesia. Keutamaan HAM harus memberikan dampak  terhadap  hak  moral  universal  berupa  seperangkat  hak  individu  yang  seragam  bagi seluruh  manusia.(Raz,  1986)  Pada  hakekatnya  hak-hak  moral  ini  menjamin  bahwa  seseorang dapat memiliki kepentingan moral dan kepentingan yang cukup mendesak untuk menimbulkan kewajiban  moral  pada  orang  lain  untuk  menghormati  atau  membantu  mewujudkan  hak-hak orang tersebut.(Christiano, 2011)
Ada  dua  kriteria  dalam  mewujudkan  hak  moral  manusia. Pertama, hak  asasi  manusia harus  bersumber  pada  kepentingan  universal  karena  sangat  penting  bagi  kehidupan  yang layakminimal.  Kepentingan-kepentingan  mendasar  tersebut  meliputi  masalah-masalah kesejahteraan  dasar  seperti  kebutuhan  hidup,keamanan  fisik,  dan  perumahan,  yang menimbulkan hak-hak  sosial-ekonomi yang  mendasar. Namun,sarana materi saja tidak cukup karena kehidupan manusia yang layak tidak dapat diabaikan dandiskriminasi. Jadi, kesopanan
minimal  dari  kepentingan  juga  diperlukan  untuk  melindungi  status  moral  yang  setarasesama manusia  (hak-hak  politik  dan  sipil).  Itu  adalah  alasan  praktis  untuk  percaya  bahwa  akses internet  yang  aman  secara  universal  bahkan  gratis  di  era  digital  saat  ini  di  Indonesia  sudah menjadi  hal  yang  mendesakuntuk  membenarkan  hak  asasi  manusia.  Akses  tersebut  kini dibutuhkan  untuk  mengamankan  berbagai  kepentingan.  Masyarakat  membutuhkanuntuk mendukung kehidupan minimal yang layak.
Kedua, hak  asasi  manusia  harus  menjadi  isu  yang  layak  mendapat  perhatian internasional dalam arti jika  yang  utama penerima  klaim hak-hak ini (Negara pemegang  hak) tidak mau atau tidak mampu menjamin ini, masyarakat internasional negara-negara diharuskan untuk bertindak sebagai penjamin sekunder.(Beitz, 2009) Pemikiran ini muncul sebagai reaksi terhadap  pengaturan  HAM  yang  justru  dinegasikan  pada  saat  terjadinya  kejahatan  terhadap kemanusiaan  yang  dilakukan  oleh  Nazi  Jerman  dan  Jepang  terhadap  minoritas  dalam komunitas atau wilayah mereka yang diduduki oleh kedua negara tersebut. Hak asasi manusia merupakan isu yang harus menjadi perhatian internasional. Karena hak asasi manusia memiliki beberapa hal yang membedakannya dengan hak konstitusional dalam negeri.(Reglitz, 2020)
Secara  sederhana,  Pemimpin  komunitas  memberikan  dana  dan  fasilitas  pelayanan kesehatan  ketika  pandemi  Covid-19  kepada  masyarakat.  Pemerintah  dapat  memotong pendanaan dan mengurangi layanan medis kepada komunitas anggota karena beberapa wilayah telah  menerima  persyaratan  perawatan  minimum  yang  disyaratkan.  Oleh  karena  itu, masyarakat  internasional  tidak  berhak  mengkritik  (atau  mengintervensi)  anggota  masyarakat dalam  kasus  ini.  Dengan  demikian,  semakin  tinggi  standar  hak  asasi  manusia,  semakin  sulit bagi  Negara  untuk  menghindari  kegagalan  dan  semakin  rentan  terhadap  kritik  eksternal. Masalah ini menjelaskan mengapa hak asasi manusia hanya dapat menjadi seperangkat norma- norma moral internasional minimal yang diharapkan dapat dipatuhi oleh semua negara secara wajar di zaman sekarang ketika keadaan dunia yang tidak setara.
Dua  kriteria  ini  adalah  penjelasan  minimal  tentang  hak  asasi  manusia.  Mereka  dapat menutupi  kebutuhan  penting  dari  kehidupan  manusia  dengan  standar  kelayakan  minimal. Terkait  dengan  hubungan  antara  hak  asasi  manusia  untuk  mengaakses  internet,  beberapa sarjana  mungkin  berpikir  ketetersediaan  akses  internet  bukan  bagian  dari  hak  asasi  manusia. Namun, dalam pandangan Reglitz (2020), pendapat ini meremehkan seberapa  banyak internet telah  mengubah  cara  manusia  berkomunikasi,  berinteraksi,  dan  memperoleh  informasi  serta betapa  pentingnya  kemungkinan  ketersediaan  internet  justru  sangat  dibutuhkan  untuk mewujudkan hak asasi manusia lainnya.(Reglitz, 2020)
Pertama,  internet  adalah  media  yang  efektif  bagi  individu  untuk  memengaruhi  dan memperoleh informasi  secara lengkap ditengah  arus informasi  global. Kedua, di dalam dunia maya,  beberapa  bentuk  kebebasan  berekspresi  dan  berkumpul  saat  ini  sangat  tergantung  dari internet, sehingga ketika kesempatan ini tidak dijamin, maka akan menimbulkan kerugian dan ketidakadilan dalam mengimplementasikan hak ini. Ketiga, jika Akses internet dijamin secara universal  dan  diatur  dengan  lebih  baik,  justru  ini  sangat  penting  untuk  melindungi  hak  asasi manusia,  seperti  mengungkap  pelanggaran  hak  asasi  manusia  dan  mendukung  keterlibatan politik, asosiasi,dan mobilisasi informasi. Internet diperlukan untuk menjalankan beberapa hak asasi  manusia  yang  vital,  dan  itu  menjadi  alat  yang  unik  untuk  pemberdayaan  demokrasi. Dengan  demikian,  nilai  akses  internet  menjustifikasi  hak  khusus,  yaitu  hak  dalam  kebebasan berekspresi.
Dengan  demikian,  hakikat  kehidupan  bernegara  di  Indonesia  yang  merupakan  negara hukum adalah menjunjung tinggi perlindungan terhadap hak asasi manusia. Karena itu, hukum harus  melindungi  prinsip  ini.  Suatu  hukum  tanpa  perlindungan  hak  asasi  manusia  akan mengakibatkan  negara  hukum  kehilangan  makna  dan  legitimasinya  sebagai  sebuah  negara hukum.  Sebaliknya,  determinasi  yang  terlalu  jauh  terhadap  proteksi  hak  asasi  yang  tidak berada  dalam  kerangka  negara  hukum  dapat  menghadirkan  tirani  dan  egoisme  pribadi. Menjaga  kerangka  proteksi  hak  asasi  manusia  adalah  prinsip  fundamental  bagi  supremasi hukum. Fokus negara hukum juga bermuara pada cara melindungi manusiahak. Jika hak asasi manusia dijamin dan dilindungi, maka Negara telah menciptakan situasi yang kondusifsuasana bermasyarakat,  berbangsa,  dan  bernegara  yang  secara  optimal  akan  mendorong  tercapainya
cita-citanegara.  Perlindungan  HAM  menuntut  keselarasan  dengan  Negara  dalam  menetapkan kebijakan  untuk  mencegah  dan  mengatasi  degradasi  hak  asasi,  baik  yang  disengaja  maupun karena kelalaiannya.(Segura-Serrano, 2006)
2. Rasio  Legis Pembatasan  Akses  Internet  sebagai  Perbuatan  Melawan  Hukum Peemerintah Berdasarkan Putusan PTUN 230
Putusan PTUN 230  ini bermula dari gugatan yang diajukan Aliansi Jurnalis Independen bersama  dengan  SafeNet  kepada  Presiden  Republik  Indonesia  dan  Menteri  Komunikasi  dan Informasi  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  pada  Tahun  2019.  Pangkal  kasusnya  adalah Pembatasan  atau  Perlambatan  Akses/ Bandwitch Internet,  perpanjangan  pemutusan  internet, dan  pemblokiran  layanan  data  yang  terjadi  di  Provinsi  Papua  (diantaranya  29  Kab/Kota  di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat). Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah tersebut membuat  AJI  dan  SafeNet  keberatan  dan  meminta  konfirmasi.  Sehingga,  menyurati  Presiden Republik  Indonesia  dan  Menteri  Komunikasi  dan  Informasi  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia. Hanya saja, surat tersebut tidak ditanggapi dan AJI bersama SafeNet melayangkan gugatan ke PTUN Jakarta.(PTUN, 2019)
Dalam  perkara,  Tergugat  I  (Kominfo)  dan  Tergugat  II  (Presiden  RI)  mendalilkan pembatasan  akses  internet  merupakan  kesepakatan  untuk  melakukan  pemutusan hoaks di Papua.  Oleh  karena  itu,  Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika  kemudian  memblokir  hak akses  internet  di  Provinsi  Papua.  Pemerintah  menyandarkan  argumentasi  pada  dimensi perlindungan yang diberikan oleh Pasal 40 UU ITE. Namun, dalam Putusan PTUN 230, hakim memberikan kontra argument bahwa Tindakan pembatasan akses dalam rangka ketertiban  itu tidak dapat dibenarkan karena musti tunduk  pada konstruksi norma Pasal 49 ayat 2b UU ITE yang  justru  memberikan  batasan  penerapan  kewenangan  tersebut.  Batasan  itu  ternyata  baru dapat dilakukan ketika pemutusan akses kepada informasi elektronik dan dokumen elektronik hanya  terbats  pada  jenis  konten  yang  menyimpang  dari  hukum  (konten  yang  melanggar hukum).  Sehingga,  tidak  termasuk  jenis  tindakan  yang  memutus  jqringan  akses  internet  itu sendiri. Keterangan dari majelis tersebut memperlihatkan bahwa sifat norma Pasal 40 UU ITE berlaku bersyarat (parsial) karena dibatasi oleh norma Pasal 49 ayat 2b.Dalam keterangannya, Menteri  Komunikasi  dan  Informatika  selaku  Tergugat  I  justru  menyatakan  bahwa  ia berwenang  karena  tindakannya  itu  dijustufikasikan  sebagai  diskresi  untuk  menghambat terjadinya rechtvacuum (kekosongan  hukum)  dalam  konstruksi  Pasal  22-Pasal  23  UU Administrasi  Pemerintahan.  Kekosongan  hukum  itu  berhubungan  dengan  standar  operasi prosedur  dalam  memutuskan  akses  terhadap  internet,  dimana  untuk  melakukan  itu  regulasi membenarkannya.(PTUN, 2019)
Namun,  majelis  hakim  menyandarkan  argumentasi  berdasarkan  Pasal  22  ayat  (2)  UU Administrasi  Pemerintahan  yang  menyatakan  bahwa  diskresi  harus  mempunyai  tujuan    (a) melancarkan penyelenggaraan Pemerintahan, (b) mengisi kekosongan hukum; (c) memberikan kepastian  hukum,  dan  (d)  mengatasi  stagnasi  pemerintahan  dalam  keadaan  tertentu  demi kepentingan  umum.  Hanya  saja,  majelis  membantah  dahlil  itu  karena  tujuan  dikeluarkannya diskresi  harus  bersifat  kumulatif,  bukan  ditafsirkan  sebagai  tujuan  yang  sifatnya  alternatif. Dalam  pandangan  majelis,  Tindakan  pemerintah  itu  tidak  mempunyai  dasar  untuk dikeluarkannya  diskresi  karena  alasan  kekosongan  hukum.  Hal  ini  karena  masih  ada  regulasi yang  mengaturnya  yaitu  melalui  Peraturan  Pemerintah  No.  23/Prp?1959  tentang  Keadaan darurat.  Sehingga,  dalam  hal  ini  tidak  terdapat  kekosongan  hukum  sebagai  alat  justifikasi untuk  dikategorikannya  tindakan  itu  merupakan  diskresi.  Oleh  karena  itu,  tindakan  Menteri Komunikasi  dan  Informatika  dapat  dikategorikan  sebagai  perbuatan  melawan  hukum  oleh pejabat pemerintah.
Dalam hal ini, prinsip dasarnya adalah akses ke internet merupakan bagian dari hak asasi manusia.(Rawls, 1999) Internet merupakan media yang netral. Sifat netral ini berubah menjadi tidak  netral  tergantung  dari  sisi  pengguna  dan  peruntukan  penggunaannya.  Contoh,  seorang pengguna  memakai  internet  sebagai  media  dalam  menyebarkan  konten  negatif  (pornografi, hoax,  ujaran  kebencian,  dan  jenis  tindakan  yang  termasuk cyber  crime ).  Pada  konteks  ini, maka  adalah  sangat  tepat  jika  dilakukan  pembatasan  terhadap  hak  internet  si  pengguna
(pelaku)  untuk  menghambat  terjadinya  perbuatan  ini.  Bahkan,  andai  saja  pemutusan  secara total  terhadap  akses  internet  dilakukan  dengan  alasan  tersebut  sangat  dibenarkan  dan mempunyai  daya  signifikansi  yang  tinggi.  Terkait  dengan  tindakan  pemerintah  untuk memutuskan  jaringan  internet  secara  total  di  Provinsi  Papua  merupakan  tindakan  yang bertentangan dengan upaya proteksi hak atas kebebasan berbicara dan berkumpul.
Selain  itu,  perbedaan  antara  area  dengan  akses  internet  dan  area  tanpa  akses  internet dianalogikan  seperti  orang-orang  di  keramaian.  Komunitas  A  memiliki megafon ,  dan Komunitas  B  tidak  memiliki  pengeras  suara  apapun.  Maka,  situasi  ini  dapat  menimbulkan ketimpangan  hak.  Memiliki  akses  Internet  bukan  hanya  tentang  kebebasan  berpendapat  yang lebih efektif, tetapi peluang kesempatan  akses internet yang sama di dunia maya untuk aktif di hadapan  hukum.  Bahkan  dalam  masyarakat  politik,  orang  yang  tidak  memiliki  akses  internet tidak  dapat  mengakses  dan  bergabung  dengan  forum  atau platform dan  memperoleh  semua informasi yang tersedia.
Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan bahwa internet merupakan wahana netral dan  yang  menjadikaninternet  non-netral  tergantung  dari  sisi  pengguna  dan  untuk  apa digunakan.  Misalkan,  terhadap  penyebarluasan  konten  melanggar  hukum.  Dalam  konteks  ini, tindakan  yang  sangat  efektif  dan  logis  adalah  pembatasan  hak  yang  hanya  justru  dilakukan kepada  si  pengguna  dan  konten  yang  disebarkannya.  Dengan  demikian,  totalitas  pembatasan internet  dapat  terukur  dengan  jelas  karena  akan  menghambat  terjadinya  efek  negatif  yang bersifat  meluas  yaitu  pelanggaran  atau  dekadensi  terhadao  hak  asasi  manusia  lainnya  (hak asasi vis  a  vis kewajiban  asasi).  Pemerintah  dapat  memblokir  hak  atas  internet  dengan memutuskan  jaringan  internet  jika  masyarakat  berada  dalam  keadaan  bahaya  atau  darurat sesuai dengan kategori yang ditetapkan regulasi.
Majelis hakim menilai Presiden Republik Indonesia tidak menjalankan kewenangan dan kewajibannya  dalam  rangka  penyelenggaraan  pemerintahan.  Hal  ini  karena  Presiden  malah memberikan  persetujuan  terhadap  keputusan  yang  diambil  oleh  Kominfo,  sehingga  dalam konteks hukum secara prosedural dan substansial bertentangan dengan regulasi. Regulasi yang dijdikan basis untuk mengukur pelanggaran itu diantaranya adalah Pasal 29 ayat (2) Deklarasi Internasional  Hak  Asasi  Manusia,  Pasal  28J Konstitusi  RI,  Pasal  73  UU  HAM,  dan  Pasal  19 ayat  (3)  Konvensi  Internasional  Hak    Sipil  dan  Politik,  serta  prinsip-prinsip  yang dinterpretasikan dalam Konvensi Internasional Hak Sipil dan Poltik seperti: Prinsip Syracuse , Prinsip Johanesburg ,  serta Prinsip Camden .

## 3. Implementasi Prinsip HAM dalam Putusan PTUN 230
Akses  Internet  diperlukan  untuk  memastikan  terwujudnya    "nilai"  fundamental  bagi kebebasan  politik  untuk  semua.  John  Rawls  membedakan  secara  formal  nilai  kebebasan  ini bagi  setiap  orang,  tergantung  pada  cara  mereka  mewujudkannya.(Rawls,  1999)  Rawls menunjukkan bahwa realisasi kebebasan yang setara secara formal tergantung pada faktor lain yaitu  uang,  pengaruh,  dan  pengetahuan.  Umumnya,  setiap  orang  tidak  memiliki  cara  yang persis sama untuk melaksanakan kebebasan fundamental mereka (yaitu, hak-hak dasar mereka memiliki nilai yang berbeda). Tetap saja, Rawls berpendapat bahwa Negara harus memastikan bahwa  lembaga-lembaganya  dapat  memberikan  semua  kesempatan  yang  setara  bagi  semua orang. Rakyat mengambil bagian dan mempengaruhi proses politik.(W. Nickel, 2007) Dalam pandangan  ini,  tidak  cukup  untuk  memahami  bahwa  orang  memiliki  fundamen  kebebasan formal  yang  sama;  mereka  juga  harus  memiliki  sejumlah  sumber  daya  yang  cukup  untuk memanfaatkan  kebebasan  ini.  Tentu  saja,  apa  sebenarnya  yang  dimaksud  dengan  “jumlah sumber daya yang diterima” adalah bahan perdebatan. Namun, di era virtual, akses ke internet (bersama  dengan  struktur  demokrasi,  terutama  pendidikan  publik,  informasi  gratis,  dan minimum  sosial)  adalah  bisa  dibilang  bagian  dari  seperangkat  sumber  daya  yang  baik  untuk menjalankan kebebasan dasar, kebebasan berbicara, dan asosiasi.
Internet  adalah  Alat  yang  diperlukan  untuk  melaksanakan  Hak  Asasi  Manusia  Krusial Lainnya.  Sebagai  pembuat  kebijakan  dan  keputusan,  Pemerintah  harus  memperhatikan gagasan  bahwa  akses  Internet  mempengaruhi  kebebasan  fundamental  di  Papua,  Papua  Barat, dan  daerah  lainnya.  Masuk  akal  ketika  pemerintah  mempertimbangkan  bagaimana  internet
telah  mengubah  cara  orang  menjalankan  hak-hak  dasar  mereka.  Sebagai  contoh  paling  dasar, internet  telah  menurunkan  biaya  akses,  biaya  pembuatan,  dan  biaya  mentransmisikan informasi dan secara eksponensial telah memperluas potensi komunitas orang. Rakyat bersifat “online”  untuk  mendapatkan  informasi  dan  berkomunikasi  melalui  media  sosial.  Memang, sampai sekarang, orang masih mengirim dan menerima informasi dengan cara tradisional dan menggunakan media massa konvensional (radio, TV, dan surat kabar) untuk menjangkau suatu populasi.  Namun,  jangkauan  ini  hanya  dapat  mengungkapkan  pendapat  dari  sejumlah  kecil rakyat.  Internet  menghilangkan  hambatan  untuk  pertukaran  informasi  global  dan  dengan demikian  memperluas  praktik  kebebasan  berbicara  dan  berkumpul  secara virtual di  Provinsi Papua dan wilayah lain di Indonesia, dan bahkan di seluruh dunia.
Internet  dengan  demikian  telah  mengubah  "nilai"  dari  beberapa  kewajiban  penting  hak asasi manusia lainnya seperti pendidikan, ekonomi, ekspresi, dan pers. Pemblokiran jaringan di beberapa  wilayah  di  Papua  dan  Papua  Barat  adalah  tindakan  Pemerintah  yang  menolak kebutuhan terhadap akses Internet sebagai sarana kebebasan rakyat untuk menjalani kehidupan minimum yang layak dalam masyarakat digital. Selanjutnya, itu juga berarti bahwa Pemerintah mengabaikan  sifat  transformatif  internet  sebagai  bagian  dari  cara  orang  hidup,  bekerja, berkomunikasi dan berinteraksi satu sama lain. Hari ini menjalankan kebebasan berbicara dan memperoleh informasi menjadi sangat tergantung pada akses ke internet. Oleh karena itu, nilai relatif dari kebebasan ini bagi orang-orang tanpa akses internet telah berkurang. Akses internet harus  menjadi  hak  asasi  manusia  karena  itu  perlu  untuk  memberikan  kesempatan  yang memadai untuk melaksanakan kebebasan esensial ini.
Hak  atas  akses  Internet  secara  universal  harus  diwujudkan  dan  dilindungi  dengan  tepat karena akan menjadi instrumen yang kuat dalam konteks proteksi hak asasi seperti hak untuk hidup, kebebasan dari penyiksaan dan integritas terhadap tubuh.(Christiano, 2011) Dalam hal ini, akses internet adalah hak asasi manusia. Internet telah menjadi alat unik untuk melindungi manusia dan kepentingan vital manusia. hak untuk hidup dalam negara demokrasi dapat eksis karena  demokrasi  biasanya  diperlukan  dan  dapat  diandalkan  dalam  melindungi  hak  asasi manusia  yang  mendasar  dari  integritas  pribadi.(Muhammed  Zekeriya  Gunduz  &  Das,  2019) Akses  internet  untuk  semua  wilayah  Indonesia  secara  universal  dapat  menjadi  alat  yang penting.  Sekilas,  akses  internet  mungkin  tampak  cara  yang  tidak  dapat  diandalkan  untuk melindungi kehidupan, kebebasan, dan integritas tubuh. Itu terjadi karena kelalaian pemerintah yang justru melemahkan jaminan hak asasi manusia atas akses interne. Pemerintah harus terus menjaga  integritasnya  dengan  berpegang  pada  narasi  bahwa  hak  hanya  dapat  efektif  jika lingkungan mendukung mereka
Akses  internet  bukan  barang  mewah  bagi  orang  yang  bisa  mengaksesnya.  Di  sisi  lain, akses internet adalah media yang sangat kondusif bagi banyak kepentingan dan tuntutan untuk mewujudkan hak asasi manusia. Apalagi akhirnya, akse internet dapat memberikan suatu cara yang unik dan efektif oleh pemerintah dalam mempromosikan akuntabilitas dan perlindungan hak asasi manusia dalam hubungannya dengan pengaturan lain seperti demokratisasi. Berkaca dari  Putusan  PTUN  230,  akses  internet  untuk  rakyat  Papua  adalah  hak  asasi  manusia. Pemerintah harus menjamin hak internet yang layak bagi rakyat Papua di era digital. Manfaat internet  dan  potensi  universal  akses  internet  cukup  signifikan  untuk  menciptakan  kewajiban moral  bagi  negara  dan  masyarakat  internasional  untuk  memberlakukan  undang-undang  guna memastikan bahwa setiap orang berhak untuk mengakses informasi melalui internet. Selain itu, pemerintah  juga  dapat  memilih  alternatif  lain  dengan  membangun  keamanan  siber  dari jaringan  internet  secara  cerdas.  Karena  pada  dasarnya,  layanan  internet  harus  mempunyai tindakan  pencegahan  optimal  yang  dapat  mengamankan  informasi  dengan  metode  tertentu, misalnya  melalui  formulasi  triad  CIA.(Segura-Serrano,  2006)  Prinsip-prinsip  keamanan mendasar ini harus jelas dengan pasti di dalam sistem jaringan internet dan dikonsepkan secara inovatif.  Selain  itu,  pemerintah  juga  dapat  mengembangkan  pengamanan  kerahasiaan. Keamanan  privasi  adalah  perlindungan  data  dari  akses  atau  pengungkapan  yang  tidak  sah. Kerahasiaan berarti bahwa akses informasi hanya diberikan oleh pihak yang berwenang, yaitu pemerintah.  Pemutusan  seluruh  jaringan  internet  yang  merugikan  masyarakat  tidak  perlu dilakukan.(Muhammet Zekeriya Gunduz & Das, 2018)
Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  menyatakan  bahwa  negara-negara  berkewajiban untuk  memastikan  akses  rakyat  secara  universal  terhadap  internet  dengan  mengembangkan kebijakan yang konkrit dan efektif melalui konsultasi, baik secara personal maupun kelompok. Peran  pemerintah  sangat  strategis  untuk  menjamin  akses  terhadap  internet  yang  bersifat menyeluruh ( ketersediaan yang luas, kemungkinan untuk diakses, serta terjangkau) bagi setiap segmen  masyarakat.  Dengan  kata  lain,  kewajiban  positif  bagi  pemerintah  untuk  mendanai setiap  biaya  untuk  mengakses  Internet  bagi  mereka  yang  tidak  mampu.  Akses  internet  harus tersedia. Dalam masyarakat yang makmur, akses internet harus menjadi parameter pemenuhan kebutuhan minimal secara sosiologis. Setiap orang berhak atas koneksi internet yang baik. Di banyak  masyarakat  maju,  semua  warga  negara  memiliki  hak  untuk  itu.  Undang-undang semacam itu sudah ada di beberapa negara.(Reglitz, 2020) Oleh karena itu, semua negara tidak dapat memutuskan internet tanpa dasar konstitusional yang jelas. Pemerintah harus merancang suatu  strategi  progresif  dalam  pengembangan  hak  akses  internet.  Kondisi  ini  dapat disempurnakan melalui perencanaan  investasi yang sesuai dalam struktur internet mereka.
Putusan  PTUN  230  menghapus  anggapan  publik  terhadap  watak  PTUN  yang  terkesan cenderung menghasilkan keputusan yang mementingkan aspek formal semata, bahwa wilayah perilaku  hakim  sangat  kaku  (legalistic)  sehingga  konsep  keadilan  administrasi  bersifat parsial.(Trubek,  1972)  Putusan  ini  membuktikan  adanya  perubahan  dalam  habitus  hakim, dimana  dalam  penemuan  hukumnya  lebih  bersifat  progresif  (Pergeseran  paradigma dominus litis dalam  penyelenggaraan  peradilan (judicial  activism) .  Hakim  dapat  berpikir  secara progresif-futuristik  dengan  mengedepankan  konsep  keadilan  administratif  yang  holistik. dengan  kata  lain,  menafsirkan  hukum  harus  dipandu  oleh  piranti  moral,  yaitu  menjunjung tinggi hak untuk mengakses apapun demi kebaikan seseorang.(Dworkin, 1977).

## D.Penutup
Pembatasan  internet  yang  diberlakukan  oleh  Pemerintah  Republik  Indonesia  bersifat melawan  hukum  karena  hak  masyarakat  untuk  menggunakan  internet  adalah  bagian  dari  hak asasi  manusia.  Dalam  konteks  keinginan  Pemerintah  untuk  melindungi  stabilitas  dan keamanan negara, Pemerintah tidak dapat serta merta merampas hak berinternet warga negara. Pemerintah  harus  menjadi  pihak  yang  harus  lebih  aktif  dalam  memberikan  jaminan perlindungan internet bagi seluruh masyarakat dari serangan cybercrime dan serangan  konten berbahaya.  Pemerintah  juga  dapat  mengembangkan  pengaman  kerahasiaan  di  internet. Sehingga  keamanan  pribadi  dapat  melindungi  data  dari  akses  yang  tidak  sah  atau penyingkapan  yang  tidak  sesuai  dengan  konstitusi.  Dengan  demikian,  Pemerintah  dapat mengoptimalkan  kelembagaannya  sebagai  otoritas  yang  berwenang  mengakses  data.  Mereka yang tidak berwenang tidak dapat mengaksesnya sehingga pemutusan seluruh jaringan internet yang merugikan masyarakat dapat dihindari.

## Daftar Pustaka
Aditya, Z. F., & Al-fatih, S. (2020). Indonesian constitutional rights : expressing and purposing opinions  on  the  internet. The  International  Journal  of  Human  Rights , 0 (0),  1–25. https://doi.org/10.1080/13642987.2020.1826450 Beitz, C. (2009). The Idea of Human Rights . Oxford: Oxford University Press (OUP). Christiani,  T.  A.  (2016).  Normative  and  Empirical  Research  Methods:  Their  Usefulness  and Relevance in the Study of Law as an Object. Procedia - Social and Behavioral Sciences , 219 , 201–207. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.05.006 Christiano,  T.  (2011).  An  Instrumental  Argument  for  a  Human  Right  to  Democracy.
Philosophy & Public Affairs , 39 (2), 142–146.
Dworkin, R. (1977). Taking Rights Seriously . Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.
Gunduz, Muhammed  Zekeriya, & Das, R. (2019). Cyber-security on  smart grid : Threats  and potential solutions. Computer Networks , hal. 1–17. Elsevier B.V.
https://doi.org/10.1016/j.comnet.2019.107094 Gunduz,  Muhammet  Zekeriya,  &  Das,  R.  (2018).  A  Comparison  of  Cyber-Security  Oriented
Testbeds for IoT-Based Smart Grids. International Symposium on Digital Forensic and Security , 1–6.
Hazmi,  R.  M.  (2018).  Konstruksi  Keadilan,  Kepastian,  dan  Kemanfaatan  Hukum  dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018. Res Judicata , 4 (1), 23–45.
Jahar, A. S., Hazmi, R. M., & Adhha, N. (2021). Construction of Justice, Certainty, and Legal Use in the Decision of the Supreme Court Number 46 P/HUM/2018. Jurnal Cita Hukum , 9 (1). https://doi.org/10.15408/jch.v9i1.11583
Lopez,  C.,  Sargolzaei,  A.,  Santana,  H.,  &  Huerta,  C.  (2015).  Smart  Grid  Cyber  Security:  An Overview of Threats and Countermeasures. Journal of Energy and Poweer Engineering ,
9 (7), 632–647. https://doi.org/10.17265/1934-8975/2015.07.005
Mendel,  T.,  &  Solomon,  E.  (2011).  Freedom  of  Expression  and  Broadcasting  Regulation Freedom  of  Expression  and  Broadcasting  Regulation  Communication  and  Information.
Series CI Debate , 8 (February 2011), 7–18. PTUN, P. Putusan Nomor 230/G/TF/2019/PTUN-JKT . , (2019). Rawls, J. (1999). A Theaory of Justice . Cambridge, MA: Harvard University Press. Raz, J. (1986). The Morality of Freedom (1 ed.). New York: Clarendon Press Oxford. Reglitz,  M.  (2020).  The  human  right  to  free  Internet  access. Journal  of  Appled  Philosophy , 37 (2), 314–331. https://doi.org/10.1111/japp.12395 Segura-Serrano, A. (2006). Internet Regulation and the Role of International Law. Max Planck Yearbook of United Nation Law , 10 (1), 191–272.
Trubek, D. M. (1972). Max Weber on La and the Rise of Capitalism. Wis. L. Rev. , 39 (1971), 720–753.
W. Nickel, J. (2007). Making Sense of Hukam Rights . Oxford: Blackwell Publishing. Wulandari,  C.  (2021).  Internet  Blocking  Policy  in  Indonesia :  Between  Realities  ,  Pros  and Cons ? ICILS , 01 (July), 1–12. https://doi.org/10.4108/eai.1-7-2020.2303614