Acepted December, 29 th 2020
Cite this as : Respati, R.E., & Irwansyah,I. (2020). “Smart Flight” sebagai Bentuk Pelatihan Pilot Drone oleh Pasukan Drone Bogor Indonesia. Jurnal Komunikasi, 14(1), 1-14. doi : https://doi.org/10.21107/ilkom.v14i1.5503 © Author (s)
https://journal.trunojoyo.ac.id/komunikasi

## Komunikasi

## “Smart Flight” sebagai Bentuk Pelatihan Pilot Drone oleh Pasukan Drone Bogor Indonesia

## Riris Endah Respati, Irwansyah
Pascasarjana Magister Komunikasi, FISIP, Universitas Indonesia
E-mail: ririsendahrespati@gmail.com
DOI: https://doi.org/10.21107/ilkom.v14i1.5503

## ABSTRAK
Banyaknya  kasus  drone  yang  mengancam  keselamatan  dan  keamanan  baik  di  Indonesia  maupun  di  luar negeri, membuat banyak orang menjadi khawatir tentang drone itu sendiri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat orang-orang paham mengenai keselamatan, keamanan, dan regulasi tentang drone. Penelitian ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  metode  wawancara.  Informan  yang  akan  diwawancarai adalah Sigit Pramono sebagai Ketua dan pendiri dari Pasukan Drone Bogor Indonesia. Pasukan Drone Bogor Indonesia merupakan komunitas yang menciptakan sebuah konsep sertifikasi pelatihan bagi pilot drone yang dinamakan  “Smart  Flight”.  Pelatihan  “Smart  Flight”  berisi  tentang  hal  teknis  dan  sistem  tentang  drone, keselamatan, peraturan dan regulasi dari pemerintah. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai masukan bagi pilot  drone  yang  telah  memiliki  sertifikasi  dengan  membuka  peluang  pekerjaan  baru  dan  menambah  nilai tawar menawar di mata klien. Paham pada aturan dan regulasi, akan membuat angka kecelakaan karena drone menjadi berkurang.
Kata kunci : drone, keselamatan, pilot, sertifikasi, regulasi

## ABSTRACT
The number of drone cases that threaten safety and security both in Indonesia and abroad, makes people worry about the drone itself. The aim of this study is to make people aware about drone safety, security, and regulations.  This  study  used  a  qualitative  approach  with  interview  method.  The  informant  who  will  be interviewed  is  Sigit  Pramono  as  Chairman  and  Founder  of  Pasukan  Drone  Bogor  Indonesia  (Bogor Indonesia  Drone  Forces).  As  a  community,  Pasukan  Drone  Bogor  Indonesia  created  a  concept  of certification  training  design  for  drone  pilots  called  "Smart  Flight".  "Smart  Flight"  training  contains technical matters and systems for drones, also safety and regulations from  the government. The results of this study can also be used as input to see the business opportunities for drone pilot with certification licensce to  create  new  job  opportunities  and  add  bargaining  value  for  the  client.  Understanding  the  rules  and regulations for drone pilots, will reduced the number of drones accidents in the future.
Keywords : drone, safety, pilot, certification, regulation
2 | Jurnal Komunikasi , Vol. 14 No. 01, Maret 2020: 1-14

## PENDAHULUAN
Drone  kini  dapat  dibeli  dengan  biaya yang  relatif  rendah  dan  dapat  diakses  secara luas  di  pasar,  serta  dapat  digunakan  secara luas  oleh  siapapun  (Hartzog  &  Selinger, 2015).  Hal  ini  kemudian menjadikan  banyak pengguna  drone  yang  menerbangkan  drone tanpa mengetahui  aturan lalu  lintas  di  udara. Thomasen  (2018)  melihat  dua  fitur  fisik paling  mendasar  dan  signifikan  dari  drone adalah fakta bahwa drone terbang, dan mereka melakukannya  tanpa  manusia.  Dari  kedua faktor  tersebut,  drone  memiliki  kemampuan untuk dapat masuk ke area yang sulit diakses, sehingga cocok untuk melakukan pemantauan. Drone juga
dapat mengumpulkan informasi dari atas permukaan  tanah  yang  dilewatinya  dan  bisa menjadi invasif ketika masuk ke ruang pribadi seseorang (Thomasen, 2018).
Situs dedrone.com bahkan mengumpulkan  artikel  mengenai  kecelakaan drone  dari  seluruh  dunia  dan  membuat pemetaan titik-titik lokasi terjadinya kecelakaan drone. Bukan hanya di Indonesia, kecelakaan  drone  juga  terjadi  di  negara lainnya.  Berikut  adalah  beberapa  kecelakaan drone  yang  pernah  terjadi,  baik  di  Indonesia maupun  di  luar  negeri.  Kasus  pertama berkutat pada kekhawatiran yang mempermasalahkan  tentang  mengumpulkan informasi  dari  objek  vital,  juga  selain  dari mengalami  kerugian  pada  gedung  yang ditabrak  oleh  drone  tersebut.  Kejadian pertama  terjadi  pada  Juli  tahun  2015  ketika sebuah  drone  menabrak  bagian  gedung Menara  BCA  di  Jakarta  Pusat.  Setelah diamankan  oleh  polsek  Menteng,  drone tersebut  berisi  video  gedung  objek  vital  di Thamrin.  Di  sekitar  gedung  Menara  BCA, terdapat  gedung  Kedutaan  Besar  (Rahmat, 2015).  Pemilik  drone  bernama  Onix  tidak mendapat pemberitahuan tentang adanya PM No.  90  Tahun  2015  yang  sudah  dikeluarkan sejak  Mei  2015  (Indrawan,  2015).  Ajun Komisaris  Ridwan  Soplanit  selaku  Kepala Unit  Reserse  Kriminal  Kepolisian  Sektor Menteng, menegaskan bahwa kejadian jatuhnya  drone  agar  dapat  dijadikan  sebagai
contoh  tentang  aturan  ketertiban  umum  dan udara dari penggunaan drone (Nawangwulan, 2015).  Kejadian  kedua  tentang  kecelakaan drone, terjadi di tanggal 9 Maret 2016 ketika ada  Gerhana  Matahari  Total  (GMT)  di Palembang.  Terdapat  drone  yang  menabrak tiang jembatan Ampera dan menimpa seorang perempuan yang membuatnya pingsan. Berat drone  tersebut  lebih  dari  1  kg.  Perempuan yang  pingsan  tersebut  kemudian  diberikan pertolongan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sampai  akhirnya  sadar.  Pada  acara  tersebut, memang  banyak  drone  yang  melintas,  baik drone dari stasiun televisi, maupun drone dari komunitas  di  Palembang  (Yayan,  2016). Kejadian ketiga dari kecelakaan drone terjadi di  South  Carolina,  Amerika  Serikat.  Ekor helikopter  berjenis  Robinson  22,  menabrak pohon  setelah  berusaha  menghindari  sebuah drone  yang  menuju  ke  arah  helikopter tersebut.  Tidak  ada  korban  jiwa,  walaupun helikopter  kehilangan  kendali  dan  jatuh  ke tanah  (Septania,  2018).  Dari  ketiga  kejadian kecelakaan drone di atas, dapat ditarik benang merah  yaitu  faktor  pilot  drone  yang  tidak memahami  aturan  dan  tidak  mementingkan unsur  keselamatan  terutama  keamanan  dan keselamatan  orang  lain  adalah  sesuatu  yang seharusnya menjadi sebuah perhatian penting bagi pilot drone dan juga pemerintah.
Pemerintah melalui
Menteri
Perhubungan  juga  sudah  membuat  aturan tentang  pengoperasian  drone.  Aspek  penting lain  dari  regulasi  drone  dalam  konteks penilaian  risiko  adalah  fokus  utama  pada keselamatan, terutama yang berkenaan dengan  pengguna  ruang  udara  lainnya,  serta orang,  hewan,  dan  properti  di  darat (Thomasen, 2018). Pada penelitian terdahulu, tema  tentang  drone,  lebih  banyak  membahas mengenai regulasi drone dan dampaknya pada keselamatan (Cho, Cho, & Jeon, 2017; Clarke, 2014; Clarke & Bennett Moses, 2014; Colley, Virtanen,  Knierim,  &  Häkkilä,  2017;  de Miguel Molina, Santamarina Campos, Carabal  Montagud,  &  de  Miguel  Molina, 2018; Kim, Kim, & Kim, 2016; Kreps, 2014; Mascarello & Quagliotti, 2017; Nakamura & Kajikawa,  2018;  Valente  &  Cardenas,  2017; Wang,  Xia,  Yao,  &  Huang,  2016;  West,
“Smart Flight” sebagai Bentuk Pelatihan Pilot D... ( Risris Endah Respati, Irwansyah ) | 3
Klofstad, Uscinski, & Connolly, 2019; Won, Seo, & Bertino, 2015; Wright, 2014). Dalam penelitian  ini,  lebih  melihat  pada  sisi persiapan pilot drone, faktor keselamatan, dan regulasi  diterapkan  dalam  sebuah  pelatihan khusus  untuk  pilot  drone  agar  lebih memahami  peraturan  dan  juga  sekaligus melakukan  praktik  menerbangkan  drone untuk  mendapatkan  sertifikasi  pilot  drone  di wilayah  Indonesia.  Oleh  karena  itu,  pilot drone  seharusnya  mengikuti  pelatihan  untuk mendapatkan  sertifikasi,  agar  menjadi  lebih siap dan bertanggung jawab dalam menerbangkan drone, baik dari sisi keselamatan, maupun sisi regulasinya. Pasukan Drone Bogor Indonesia sebagai salah satu komunitas yang mengeluarkan sertifikasi bagi  pilot  drone,  menggunakan  konsep bernama  “Smart  Flight”  sebagai  rangkaian pelatihan bagi pilot drone agar menjadi pilot drone  yang  siap,  tangkas,  dan  mengikuti aturan.

## Drone
Penggunaan  pertama  istilah  drone digunakan  oleh  Angkatan  Laut  Amerika Serikat di tahun 1935. Istilah drone biasanya mengacu pada pesawat yang tidak membawa pilot  di  dalam  pesawat  dan  sebaliknya dioperasikan  dari  sistem  kontrol  darat  atau mampu  terbang  sampai  batas  tertentu  secara mandiri.  Drone  aslinya  adalah  kata  bahasa Inggris untuk lebah jantan  (Vergouw, Nagel, Bondt, & Custers, 2016).
Drone memerlukan sistem radio untuk memungkinkan komunikasi antara drone dan pilot.  Diperlukan  spektrum  frekuensi  untuk komunikasi  antara  drone  dengan  pilotnya. Saat  ini,  penggunaan  spektrum  oleh  drone dapat difasilitasi oleh spektrum bebas lisensi atau spektrum berlisensi secara nasional. Oleh karena itu, standar harus dikembangkan, agar tidak menyebabkan gangguan ke layanan lain atau  mengalami  gangguan  dari  layanan  lain. Untuk  melakukan  penerbangan,  sebagian besar drone membutuhkan sejumlah komunikasi  nirkabel  dengan  pilot  di  darat. Mengingat    perkembangan    utama   dalam
beberapa  tahun  terakhir,  permintaan  akan spektrum  frekuensi  semakin  meningkat. Spektrum  drone  dan  WIFI  yang  berada  di 2,4000-2,4835 MHz, dapat menyebabkan ada kemungkinan  bahwa  drone  dan  penggunaan lain  di  daerah  yang  berpenduduk,  dapat menyebabkan  hilangnya  kontrol  atas  drone. Penerima  drone  dapat  mengalami  gangguan tingkat tinggi karena ketinggian penerbangannya (Vergouw et al., 2016).
Drone dapat melanggar privasi dengan berbagai  cara,  misalnya  dengan  melecehkan orang  (atau,  paling  tidak,  menyebabkan gangguan),  pengumpulan  data  pribadi  skala besar  (legal  atau  ilegal),  transparansi  yang tidak  memadai  mengenai  data  apa  yang dikumpulkan,  dan  bagaimana  data  tersebut akan  digunakan  nantinya  (Vergouw  et  al., 2016).

## Pasukan Drone Bogor Indonesia (PDBI)
Pasukan  Drone  Bogor  Indonesia (PDBI) dibentuk sejak tahun 2016 oleh Sigit Pramono.  Tujuan  dibentuknya  PDBI  adalah untuk  mengarahkan  orang  yang  punya kemampuan  di  bidang  drone  untuk  menjadi lebih  dikenal  dan  dihargai.  PDBI  juga berusaha  memfasilitasi  pecinta  drone,  pilot drone  untuk  bisa  berbagi  ilmu,  berbagi kesempatan  untuk  mengembangkan  diri, menjadi wadah untuk eksplorasi diri, sehingga dari yang sebelumnya tidak dikenal, sekarang menjadi dikenal karena keahlian mengoperasikan  drone.  Lokasi basecamp PDBI  terletak  di  Lapangan  Udara  Atang Sendjaja Bogor.
Sigit  menuturkan  tentang  awal  mula PDBI  bisa  berada  di  bawah  pembinaan  TNI Angkatan Udara di Lapangan Udara (Lanud) Atang Sendjaja Bogor:
“Awalnya  kan  PDBI  banyak  upload video  di  sosmed  tapi  bukan  secara individu, ya untuk review drone baru atau untuk  eksplor  lokasi.  Si  Lanud  Atang Sendjaja  ini  baru  tau  kalo  di  Bogor  ada PDBI. Akhirnya ketemulah dengan pihak Lanud  dan  mereka  yang  kontak  duluan. Februari  2018,  PDBI  punya  sekre  di
4 | Jurnal Komunikasi , Vol. 14 No. 01, Maret 2020: 1-14
Lanud. Walaupun di bawah Lanud, tetap jalankan visi misi seperti di awal. Lanud dimanfaatkan  untuk  tempat  latihan, sekre, dan basecamp”.
Kemudahan  yang  didapatkan  oleh PDBI  setelah  berada  di  bawah  pembinaan pihak Lanud Atang Sendjaja Bogor adalah:
“Kemudahan  untuk  latihan,  karena selama  ini  PDBI  ga  ada  tempat  latihan. Karena  kadang  suka  nguji  drone  dan  itu ada risiko saat praktiknya, jadi harus cari tempat  yang  safety,  luas,  bebas  dari human  error,  ya  untuk  meminimalisasi risiko, dan tempatnya ya di Lanud itu”.
Dari penuturan di atas, dapat diketahui bahwa bergabungnya  PDBI ke dalam binaan Lanud  Atang  Sendjaja,  memberikan  banyak manfaat bagi komunitas ini, mulai dari tempat berkumpulnya  organisasi  dan  juga  tempat untuk  latihan  drone.  PDBI  masuk  ke  dalam struktur  organisasi,  tetapi  bukan  ke  dalam struktur sistem militer. Lanud Atang Sendjaja juga  bisa  dijadikan  tempat  latihan  untuk sertifikasi drone:

## “Untuk tempat pelatihan bisa di Lanud
Atang  Sendjaja  atau  di  kantor  tempat peserta yang mengundang”.
Pelatihan  “Smart  Flight”  dilakukan pada  tempat  yang  dapat  disesuaikan  dengan kebutuhan  pesertanya.  Jika  peserta  berasal dari kantor yang sama, bukan tidak mungkin pelatihan dilakukan di kantor tersebut. Namun dimungkinkan  pula  pelatihan  dilakukan  di Lanud Atang Sendjaja, dengan pertimbangan memiliki lapangan yang bisa digunakan untuk praktik penerbangan drone.

## Smart Flight
Menurut  informan  Sigit  Pramono, Nama “Smart Flight” dipakai dengan harapan para pilot drone dapat memahami betul benda terbang yang dimiliki dalam hal:
1. Teknis,
2. Sistem,
3. Safety ,
4. Peraturan dengan regulasi yang berlaku
5. Art & Environment
Manfaat  dan  kegunaan  drone  dapat diaplikasikan  maksimal  oleh  pilot  drone secara baik dan pintar, karena dalam pelatihan “Smart Flight”, 5 poin di atas, menjadi sebuah konten yang secara bertahap  dibekali kepada pilot drone.

## METODE PENELITIAN
Pendekatan  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  pendekatan  kualitatif dengan  metode  wawancara.  Wawancara digunakan  untuk  menggali  kasus  secara mendalam,  karena  “Smart  Flight”  ini merupakan kasus yang unik dan berbeda dari yang  lain,  sehingga  tidak  dapat  digeneralisir dengan  metode  kuantitatif.  Informan  yang diwawancarai  adalah  Sigit  Pramono  selaku Ketua  dan  Pendiri  Pasukan  Drone  Bogor Indonesia  (PDBI).  Pertanyaan  penelitian  ini adalah  bagaimana  upaya  dari  komunitas Pasukan  Drone  Bogor  Indonesia  (PDBI) dalam  menggabungkan  pengetahuan  dasar tentang sistem, prosedur keselamatan menerbangkan  drone,  serta  regulasi  tentang drone  di  Indonesia  dalam  satu  modul pelatihan  bernama  “Smart  Flight”  untuk menghasilkan  sertifikasi  pilot  drone.  Tujuan dari  penelitian  ini  adaah  unutk  membuat orang-orang menjadi paham mengenai keselamatan, keamanan, dan regulasi tentang drone. Penelitian ini juga dapat berkontribusi terhadap  penulisan  tentang  drone,  baik  dari sisi  sertifikasi,  keselamatan,  dan  regulasi. Menggambarkan  apa  saja  isi  materi  dari pelatihan  pilot  drone  dalam  “Smart  Flight”. Selain  itu  dapat  pula  diketahui  apa  manfaat dan  peluang  yang  bisa  diraih  ketika  seorang pilot drone telah memiliki sertifikasi sebagai pilot drone.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berikut  adalah  beberapa  komponen yang  dipelajari  dalam  “Smart  Flight”  dari
“Smart Flight” sebagai Bentuk Pelatihan Pilot D... ( Risris Endah Respati, Irwansyah ) | 5 komunitas PDBI untuk memperoleh sertifikasi  sebagai  pilot  drone  (Pramono, 2018):
1. Drone  Komersial  atau  konvensional: Dalam “Smart Flight”, dibagi dalam dua jenis  yaitu  drone  profesional  dan  drone toy  grade .  Drone  profesional  adalah drone  aerial,  drone selfie ,  dan  drone racing .  Berikut  adalah  penjelasan  dari kategori drone:
a. Drone  Aerial  Video  dan  Fotografi: Drone  jenis  ini  digunakan  untuk pengambilan  foto  dan  merekam video.  Drone  jenis  ini  memiliki kestabilan,  resolusi  gambar,  serta frame  rate yang  berkualitas  baik. Drone aerial umum digunakan untuk pemetaan,  perekaman  video,  dan monitoring .  Drone  aerial  juga  ada yang dilengkapi dengan GPS, kompas, sensor objek sensor ultrasonik, dan sensor kamera.
b. Drone Racing :  Drone  ini  digunakan untuk kompetisi balap drone dan free style .  Struktur  badan  dari  drone racing yang  sederhana,  kokoh,  dan gesit, membuat pengguna yang ingin menekuni,  harus  paham  mengenai perakitan  drone,  bagian  drone, fungsi, dan spare part yang berkualitas, agar menghasilkan performa  yang  baik  pada  unit dronenya.  Pilot  drone racing harus berlatih khusus jika ingin menekuni, karena  drone  dikendalikan  penuh secara manual yang memiliki sensasi berbeda  dengan  drone  kategori aerial.
c. Drone Selfie :  Mulai  ramai  di  akhir tahun  2016,  dan  berbeda  dari  segi konstruksi fisik dengan drone kategori  aerial.  Drone selfie adalah drone  berukuran  kecil  dan  ringkas yang  bisa  dibawa  saat  bepergian dengan  bobot  yang  ringan,  namun tetap  bisa  menghasilkan  gambar yang beresolusi tinggi. Ukuran yang kecil,  membuat  drone selfie bisa dilipat dan  digunakan baik  di  dalam
ruangan, maupun di luar ruangan.
2. Drone Toy  Grade :  Jenis  drone  kategori mainan  yang  dikhususkan  bagi  pemula atau  calon  pilot  yang  ingin  memulai memainkan  drone  dengan  nilai  risiko kerugian  atau  kecelakaan  yang  tidak terlalu  tinggi.  Drone toy  grade cocok dimainkan  oleh  pemula  untuk  berlatih baik di lahan luas atau di dalam ruangan karena  tidak  terlalu  berat  dan  jika  jatuh atau  rusak,  tidak  menimbulkan  kerugian yang  lebih  besar  dibandingkan  dengan drone profesional.
Terkait dengan drone toy grade, Sigit berpendapat sebagai berikut:
“Untuk  pemula  sebaiknya  mulai  belajar dengan  menggunakan  drone  toy  grade karena  harga  lebih  murah,  material  plastik tidak  berbahaya  dan  tidak  berat,  ukuran tidak  terlalu  besar,  parts  motor  tidak berisiko  atau  berbahaya  jika  terkena manusia, serta terakhir, soft untuk dikendalikan. Sebagai pemula harus belajar drone basic, biar ngerti dan jaga fungsional alat,  kalo  langsung  drone  profesional,  ada risiko bahaya dan fitur sudah berbeda”.
Sigit juga berpendapat tentang pemula yang baru akan memasuki dunia drone:
“ Untuk  pemula  harus  ikut  dengan komunitas drone, jangan hanya bermain drone sendiri aja. Dengan bergabung ke komunitas,  jadi  ada  pengetahuan,  ada informasi yang didapatkan”.
Penting  bagi  pilot  drone  baik  yang profesional dan terutama  yang pemula untuk masuk  ke  dalam  sebuah  komunitas.  Menjadi anggota  komunitas  membuat  seorang  pilot drone dapat lebih terarah, tahu informasi, dan tidak salah arah. Bagi pilot drone pada tahap pemula,  sebaiknya  menggunakan  drone toy grade demi  keamanan,  keselamatan,  serta minim  risiko.  Jika  seorang  pemula  langsung mulai belajar dengan drone profesional, maka akan  mengalami  kesulitan  terutama  pada keseimbangan,  reflek,  serta  kontrol  terhadap drone itu sendiri.
6 | Jurnal Komunikasi , Vol. 14 No. 01, Maret 2020: 1-14
Prosedur Keamanan dalam

## Menerbangkan Drone
Sebelum  menerbangkan  drone,  perlu persiapan  pada  drone,  agar  pada  saat menerbangkan  drone  dapat  berjalan  lancar, aman,  terkendali,  dan  mendapat  hasil  yang baik.  Hal-hal  berikut  idealnya  merupakan sebuah check list sebagai parameter drone siap diterbangkan  jika  menggunakan  drone  merk DJI Mavic Pro (Pramono, 2018):
i. Pre-Flight 1 Day Before:
1. Baterai drone telah di- charge penuh
2. Baterai remote  controller telah  di- charge penuh
3. Smartphone yang  akan  digunakan telah disipakan
4. Install aplikasi  DJI  Go4  dengan melakukan registrasi
5. Lensa  kamera  bersih  dari  debu  dan tidak ada kerusakan fisik
6. Gimbal  berfungsi  dengan  baik  dan tidak ada kerusakan fisik
7. Periksa  sekrup  dalam  keadaan terpasang dengan baik
8. Periksa firmware dari  unit  drone sudah ter update
9. Baling-Baling tidak mengalami kerusakan
10. Periksa firmware dari remote controller ter- update
11. Persiapkan memory card berkualitas baik di unit drone
12. Persiapkan  ruang  kosong  minimal 4GB  di smartphone dan memory card
ii. Pre-Flight D-Day :
1. Cek  baterai  sudah  terisi  cukup (drone, remote , smartphone )
2. Kabel data berfungsi maksimal
3. Nyalakan remote dan  hubungkan dengan smartphone menggunakan kabel data
4. Buka aplikasi DJI Go4 di smartphone dan  tunggu  hingga remote terkoneksi dengan smartphone 5. Lepas  pengaman  gimbal  pada  unit drone
6. Pasang  baling-baling  pada  posisi yang benar 7. Menuju  lokasi take  off, pilih  lokasi yang aman dan luas
8. Nyalakan  drone,  tunggu  beberapa saat  agar  terkoneksi  dengan remote dan  jumlah  GPS  minimal  12  atau lebih  dan  ada  notifikasi Ready  to GPS
9. Kalibrasi  kompas  (jika  berpindah tempat atau ada notifikasi)
10. Selanjutnya arming dan take  off drone
iii. Post-Flight
1. Non aktifkan drone dengan menekan tombol power
2. Matikan remote  control dan  cabut kabel data
3. Lepaskan baterai dari unit
4. Cek body unit  dan  keseluruhan bagian, lalu bersihkan
5. Lepaskan baling-baling
6. Lepaskan memory  card dari  unit untuk lihat hasil gambar
7. Masukin unit drone ke dalam tas

## Prosedur Keselamatan dan Regulasi Drone
Seorang pilot drone harus memahami dan  memperhatikan  prosedur  keselamatan serta  mengikuti  aturan  yang  berlaku  dan ditetapkan  oleh  pemerintah.  Terdapat  empat faktor  yang  harus  diperhatikan  untuk keselamatan  dalam  menggunakan  drone (Pramono, 2018):
1. Faktor Teknis:
Fungsi,  kondisi,  serta  status komponen  dari  sebuah  unit  drone. Pastikan semua fungsi komponen hardware,  software berfungsi  dengan baik  dan  layak  untuk  mengudara, sehingga  tidak menimbulkan  kecelakaan atau  kerugian.  Beberapa  bagian  penting drone yang harus dicek sebelum diterbangkan diantaranya:
a. Baling-baling
b. Motor brushless
c. Baterai drone dan remote control
d. Software smartphone
“Smart Flight” sebagai Bentuk Pelatihan Pilot D... ( Risris Endah Respati, Irwansyah ) | 7
e. Sistem GPS dan kompas
f. Failsafe Procedure & Home Point Settings
g. Obstacle Avoidance Sensor
2. Faktor Manusia atau Pilot:
a. Pilot  harus  dalam  keadaan  sehat, fun , nyaman, dan yakin
b. Pilot tidak merokok saat
mengoperasikan drone
c. Pilot tidak dalam pengaruh alkohol dan obat-obatan terlarang
d. Pilot  tidak  berada  dalam  tekanan, baik psikologis maupun mental
e. Pilot  harus  memperkirakan  jarak terbang,  ketinggian  yang  akan ditempuh dengan mempertimbangkan kondisi baterai,  cuaca,  arah,  dan  kekuatan angin,  serta  kondisi  lingkungan  di sekitar
f. Pilot harus memahami dan
menguasai orientasi saat menerbangkan drone dengan baik
g. Jika  dalam  keadaan  tidak  yakin, sebaiknya  jangan  menerbangkan drone
h. Pilot  drone  telah  terlatih  atau memiliki sertifikat
3. Faktor Lokasi atau Lingkungan:
a. Jangan menerbangkan drone dalam keadaan  cuaca  ekstrim,  cuaca bersalju, atau kabut pekat
b. Terbangkan  drone  dalam  keadaan alam  terbuka  dan  hindari  tempat take  off yang  penuh  dengan
keramaian manusia
c. Menerbangkan drone harus
menjaga  nilai  privasi  terhadap manusia dan lingkungan sekitar
d. Hindari lokasi, objek, atau material yang  akan  mengacaukan  sistem kompas, flight  controller ,  dan sinyal frekuensi dari remote control , seperti:
i. Stasiun bawah tanah dan tiang radio,  serta  material  yang menimbulkan  medan  magnet dan aliran listrik, kabel listrik,
tower  sutet,  gardu  listrik, terutama di malam hari ii. Speaker sound system
iii. Gedung dan pohon tinggi yang menghalangi  pandangan  saat drone  diterbangkan.  Drone harus  tetap  dalam  jangkauan pandangan  LOS  (Line  of Sight),  meskipun  kita  bisa melihat lewat display monitor, karena display monitor  pada drone  bukan  bersifat  analog yang real  time ,  melainkan display monitor bersifat digital dan ada latency dalam penerimaan gambarnya
iv. Alat jammer aktif  yang  bisa mengacaukan  sinyal  frekuensi drone
e. Hindari  menerbangkan  drone  pada permukaan  air  yang  terlalu  dekat, hal  tersebut  bisa  menimbulkan kekacauan  pada  sistem  sonar  yang membuat  drone  bisa  jatuh,  karena sensor sonar tidak mampu
mendeteksi daratan f. Hindari menerbangkan drone terhadap hewan dalam jarak dekat
g. Kemampuan  baterai  drone  akan dipengaruhi oleh kondisi kelembaban  udara  dan  suhu.  Hati- hati  saat  menerbangkan  drone  di area lebih dari 6.000 mdpl
i. Drone konvensional pada
umumnya  tidak  bisa  dioperasikan di daerah kutub Regulasi  atau  Peraturan  Pemerintah  dan Perizinan
Peraturan dan Ketentuan
Penerbangan,  PM  No.  47  Tahun  2016  yang merupakan  penyempurnaan  atau  perubahan dari  PM  No.  180  Tahun  2015  tentang Pengendalian  Pengoperasian  Sistem  Pesawat Udara  tanpa  Awak  di  Ruang  Udara  yang Dilayani Indonesia (Pramono, 2018):
i. Jarak  ketinggian  tidak  boleh  melebihi dari  500  ft  atau  150  m  dari  permukaan tanah  atau  AGL  ( above  ground  level ).
8 | Jurnal Komunikasi , Vol. 14 No. 01, Maret 2020: 1-14
Dapat  ditemukan  dalam  pasal  1  Ayat  2 PM No. 47 tahun 2016 dan PM lain yang berhubungan.
ii. Sistem  pesawat  udara  tanpa  awak dilarang  beroperasi  di  kawasan  udara terlarang  ( prohibited  area ),  kawasan udara terbatas ( restricted area ), Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangan
(KKOP), dan controlled airspace . Dapat ditemukan pada PM No. 47 Tahun 2016 pasal 1 Ayat 2 dan pada butir 2 dalam PM No.90  Tahun  2015  dan  PM  lain  yang berhubungan.
Prohibited
area merupakan  ruang  udara  yang  secara permanen  dibatasi,  terutama  pada  lokasi seperti  istana  Presiden,  instalasi  nuklir, dan  objek  vital  nasional  strategis. Sementara untuk kawasan udara terbatas ( restricted area ), merupakan ruang udara yang dibatasi tidak tetap, dan digunakan untuk  pesawat  udara  negara.  Lokasinya meliputi markas Tentara Nasional Indonesia, pangkalan udara TNI, kawasan  latihan  dan  operasi  militer, kawasan latihan penerbangan dan penembakan  militer,  kawasan  roket  dan satelit,  serta  kawasan  tempat  kegiatan kepala daerah dan atau kepala pemerintahan.
iii. Ketentuan Batas Berat atau Bobot Drone
Drone  dengan  berat  kurang  dari  25  kg atau  yang  digunakan  untuk  keperluan selain hobi atau rekreasi, wajib memenuhi ketentuan Peraturan
Keselamatan  Penerbangan  Sipil  Bagian 107  / Civil  Aviation  Safety  Regulation (CASR) Part  107 ,  dan  jika  berat  drone melebihi  dari  25  kg,  maka  wajib mendapatkan  surat izin  khusus  / Special Flight  Permit (CASR) Part  21 (PM  No. 180 Tahun 2015).
iv. Untuk  kebutuhan  dan  kepentingan  di wilayah tertentu, penggunaan drone harus mendapatkan  izin  dari  pihak  berwenang (Pasal 1 ayat 1 PM No. 47 Tahun 2016, butir  4  PM  No.  90  Tahun  2015  dan  PM lain yang berhubungan).
v. Perizinan dan Tindakan Pelanggaran
Pihak yang berwenang dalam memberikan  izin  dan  menindak  pelanggaran dalam pengoperasian drone di wilayah udara Indonesia adalah Direktorat Jenderal
Perhubungan Udara, Pemerintah Daerah, dan Tentara  Nasional  Indonesia  (pasal  1  Ayat  2
PM  No.  47  Tahun  2016,  PM  No.90  Tahun 2015 dan PM lain yang berhubungan).
Tentang masalah penindakan oleh tiga pihak  yang  berwenang,  Sigit  memiliki pendapatnya sendiri:
“ Harus lebih jelas lagi dengan penindakan  pilot  drone  yang  melanggar aturan.  Kalau  berdasarkan  PM  No  47. Tahun 2016, maka yang berhak menindak  atas  pelanggaran adalah Departemen Perhubungan, TNI Angkatan Udara, dan Pemerintah Daerah setempat. Tetapi nyatanya masih banyak gambar dari pilot drone yang diupload ke YouTube  yang  seharusnya  dia  ada  izin untuk  menerbangkan  di  daerah  itu. Dengan  tidak  tegasnya  dalam  menindak pelanggaran,  akan  muncul  kecemburuan sosial, kok dia boleh ambil gambar disitu, sementara  saya  dulu  dilarang  waktu kesitu. Belum ada pihak berwenang yang menindak pelanggaran drone”.
Selain itu Sigit juga melihat bagaimana peran pemerintah sebagai pembuat regulasi tentang drone:
“ Pemerintah sebenarnya aware, buktinya bikin  PM  No.  47  tahun  2016.  Tapi pedulinya  biasanya  untuk  pilot  dari pesawat  lain,  misal  pesawat  awak  atau pilot  helikopter.  Peraturan  baru  berlaku kalo ada yang ngadu. Misal pilot pesawat awak  atau  helikopter  tadi  membuat laporan  pada  tanggal  segini,  jam  segini, di lokasi ini, saya melihat ada drone lewat dan  itu  membahayakan  lalu  lintas. Sampai  saat  ini  belum  ada  pelanggar yang  dihukum,  hanya  diberi  peringatan. Yang peduli tentang keselamatan adalah justru  dari  komunitas,  seperti  komunitas PDBI.  PDBI  udah  seperti  polisinya komunitas  untuk  hukum  dan  sosmed. Justru yang lebih aware untuk sosialisasi adalah TNI AU”.
“Smart Flight” sebagai Bentuk Pelatihan Pilot D... ( Risris Endah Respati, Irwansyah ) | 9
Sebagai  komunitas  drone  dan  juga penyelenggara  sertifikasi  bagi  pilot  drone, PDBI sudah berusaha untuk mematuhi segala regulasi  yang  dibuat  oleh  pemerintah,  tetapi Sigit  selaku  ketua  PDBI  menginginkan adanya  ketegasan  dari  tiga  pihak  yang berwenang  untuk  menindak  pelanggaran drone. Pelanggaran yang ditindak juga berasal dari aduan pihak lain dan aduan tersebut tidak pernah berujung dengan hukuman yang nyata. Pihak yang menaati aturan seperti komunitas PDBI,  merasa  keadilan  belum  ditegakkan untuk  masalah  penindakan  pada  pelanggaran drone ini.
Pada  Peraturan  Menteri  Komunikasi dan  Informatika  Republik  Indonesia  No.  18 Tahun  2014  tentang  Sertifikasi  Alat  dan perangkat  pada  pasal  1,  pada  intinya menjelaskan  tentang  telekomunikasi,  alat telekomunikasi dan perangkat
telekomunikasi.
Telekomunikasi sendiri adalah  mengirim  atau  menerima  informasi melalui sistem radio atau sistem elektromagnetik  lain.  Bagi  penjual,  pembeli, atau  pengguna  drone  yang  tidak  mematuhi aturan  seperti  verifikasi  persyaratan  teknis, maka  dapat  dikenakan  Pasal  52  UU Telekomunikasi.  Pasal  tersebut  mengatur tentang  jika  terdapat  ketidaksesuaian  pada persyaratan  teknis  perangkat  drone,  maka dapat  di  pindana  penjara  paling  lama  satu tahun  dan  atau  denda  paling  banyak  Rp 100.000.000,00.
Manfaat  Memiliki  Sertifikasi  bagi  Pilot Drone
Asosiasi Pilot Drone Indonesia (APDI) melihat bahwa kepemilikan sertifikasi drone  bagi  pilot  drone  menjadi  hal  yang penting  (AdminJSP,  2018).  Menerbangkan drone,  erat  kaitannya  dengan  kepentingan publik, serta harus mematuhi prinsip dan kode etik  penerbangan  drone.  Memiliki  sertifikasi bagi seorang pilot drone akan sangat berguna terutama  jika  menjadikannya  sebagai  profesi yang  akan  menjual  jasa  dan  keahlian menggunakan  drone.  Dalam  pelatihan  untuk mendapatkan sertifikasi pilot drone, maka ada materi tentang pengetahuan dasar, keamanan
dan keselamatan dalam menerbangkan drone, serta  regulasi tentang  drone  dari  pemerintah. Setelah memiliki sertifikasi pilot drone, maka posisi  seorang  pilot  drone  menjadi  kuat  baik dalam  tawar  menawar  dalam  bisnis  dengan klien  dan  juga  meningkatkan  daya  saing dengan  pilot  drone  lainnya  (AdminJSP, 2018).
Dalam wawancaranya,
Sigit menjelaskan  juga  tentang  manfaat  dari sertifikasi bagi pilot drone:
“Kalau tahu tentang safety dan  regulasi, tandanya sudah punya pengalaman. Bisa menerbanglan  drone  dengan  benar  dan aman.  Bisa  punya  jasa  foto  dan  video udara.  Bisa  juga  sebagai  pengakuan  ke klien, sudah mengalami pelatihan, karena bisa risiko besar kalau belum tersertifikasi. Tanda pernah ikut pelatihan dari lembaga atau komunitas”.
Selain itu Sigit kembali menegaskan posisi kepemilikan sertifikasi bagi pilot drone:
“Kepercayaan  itu  tergantung  si  klien penggunanya. Orang PDBI dapat dipercaya  dan  terlatih,  multi  talenta, kuasai regulasi, safety , kuasai pemetaan, tahu apa yang harus dilakukan, NOTAM dan surat izin aman. Klien ga ada beban karena berizin”.
Dengan  adanya  sertifikasi  bagi  pilot drone,  tentunya  dapat  berguna  bagi  pilot drone  itu  sendiri,  bagi  masyarakat  sekitar tempat  drone  diterbangkan,  dan  juga  bagi klien  yang  akan  menggunakan  jasa  drone. Bagi  pilot  drone,  mempunyai  sertifikasi berarti memiliki pengakuan yang sah tentang sisi profesionalitasnya,  yang kemudian dapat menjadi  nilai  lebih  bagi  dirinya  dan  juga menjadi  nilai  lebih  apabila  sertifikasi  itu dijadikan  acuan  ketika  menerima  pekerjaan dari klien. Bagi klien sendiri, bekerja dengan pilot  drone  yang  sudah  memiliki  sertifikasi juga  menjadi  lebih  tenang  dan  tidak  ada beban, karena dianggap sudah paham dari segi teknis alat drone, keselamatan dan keamanan, serta  dari  regulasi  pemerintah.  Dapat dikatakan,  jika  klien  bekerja  dengan  pilot drone yang sudah tersertifikasi, mereka hanya tinggal  duduk  manis  saja.  Manfaat  dari
10 | Jurnal Komunikasi , Vol. 14 No. 01, Maret 2020: 1-14
kepemilikan  sertifikasi  pilot  drone  bagi masyarakat sekitar adalah aman jika ada drone melintas di sekitar mereka. Bukan berarti pasti tidak akan ada kecelakaan, tetapi dengan pilot drone  yang  sudah  memiliki  sertifikasi,  maka akan  lebih  siap  dan  cepat  tanggap  bila menghadapi  situasi  yang  berisiko,  atau bahkan  pilot  drone  tersertifikasi  dapat meminimalisir  risiko  kecelakaan  pada  drone dengan mempertimbangkan cuaca dan lokasi penerbangan  drone.  Kecelakaan  masyarakat yang  terkena  drone  bisa  saja  dapat  dihindari jika  pilot  drone  sudah  mengambil  pelatihan untuk sertifikasi pilot drone.
Dalam wawancara, Sigit juga menyinggung perihal NOTAM:
“Untuk  sertifikasi  tidak  ada  masa berlakunya, karena itu hanya menunjukkan  bahwa  sudah  pernah mengikuti  pelatihan  pilot  drone.  Yang ada masa berlakunya adalah  Surat  Izin terbang  (SIT)  dan  NOTAM  ( Notice  to Airmen ).  Untuk  SIT  dikeluarkan  oleh petugas lokal setempat, misal ada acara terbang bareng untuk  acara  wilayah dengan  radius  1  km.  Sementara  untuk NOTAM dikeluarkan oleh TNI Angkatan  Udara  dan  Departemen Perhubungan.
Pemerintah antar
wilayah,  misalnya  mau  menerbangkan drone  dari  Gelora  Bung  Karno  ke Sudirman,  maka  itu  harus  punya NOTAM sebelum menerbangkan.
Untuk  NOTAM,  harus  ada  tanggal, hari,  jam  yang fix ,  karena  ada  masa berlakunya itu. Pembuatan NOTAM di Lanud  Atang  Sendjaja,  jika  sudah memiliki  sertifikasi  pilot  drone,  maka pembuatan  NOTAM  akan  lebih  cepat, hanya memakan waktu satu hari. Untuk latihan  di  Lanud  juga  perlu  buat NOTAM”.
NOTAM  adalah  pesan  yang  berisi informasi  keselamatan  dan  waktu  kritis tentang  perubahan  sementara  dalam  kondisi penerbangan yang ditujukan kepada personel penerbangan  (International  Civil  Aviation Organization, 2004). NOTAM sebagian besar disediakan dalam bentuk representasi berbasis
teks dan terstruktur secara lepas (Steiner et al., 2016).
Setelah pilot drone memiliki sertifikasi,  maka  dia akan  paham  bahwa jika ingin menerbangkan drone, harus mengajukan izin  NOTAM.  Dengan  memiliki  sertifikasi, pembuatan NOTAM juga akan menjadi lebih cepat karena pemberi izin melihat bahwa pilot drone  dianggap  mumpuni  dan  memiliki kecakapan dalam mengoperasikan drone. Jika mengajukan  NOTAM  juga  harus  ada kepastian  pada  tanggal,  waktu,  dan  tempat. Hal  ini  tentunya  akan  berhubungan  dengan segala  jenis  aktivitas  udara  yang  akan melintas  di  wilayah  udara  tersebut.  Maka semua yang akan melintas di wilayah tersebut, mengetahui akan adanya aktivitas drone, dan sebisa  mungkin  akan  menghindari,  terbang lebih  tinggi,  akan  tidak  melalui  wilayah tersebut.  Dengan  mengajukan  NOTAM  dan menggunakannya  di  waktu  dan  tempat  yang sudah ditetapkan, maka menerbangkan drone akan  menjadi  lebih  aman,  meminimalisir gesekan  dengan  aktivitas  udara  lain,  dan menerbangkan  drone  dengan  lebih  tenang. Mengajukan NOTAM ketika ingin menerbangkan  drone  juga  dapat  menjadi sebuah kekuatan hukum, jika suatu saat terjadi tabrakan,  gesekan,  atau  kecelakaan  dengan aktivitas udara yang lain, seperti pada pesawat komersial  atau  pada  helikopter.  NOTAM dapat  memperkuat  posisi  pilot  drone  bahwa sebenarnya aktivitasnya dalam menerbangkan drone  bukanlah aktivitas  ilegal  karena  sudah memiliki surat izin di jam, waktu, dan tempat yang  dirujuk.  Oleh  karena  itu  pilot  drone, ketika NOTAM nya sudah didapatkan, maka manfaatkan  waktu  dan  momen  sebaik mungkin untuk menerbangkan drone. Jangan juga terjadi pilot drone yang sudah diberi izin NOTAM,  tetapi  malah  memanfaatkannya untuk disalahgunakan, seperti terbang melebihi  batas  waktu  dan  jam,  atau  terbang melewati batas wilayah yang sudah ditentukan.  Bila  seperti  itu  maka  pilot  drone dapat  ditindak  oleh  tiga  pihak  yang berwenang  tadi,  yaitu  Direktorat  Jenderal Perhubungan Udara, Pemerintah Daerah, atau oleh Tentara Nasional Indonesia.
“Smart Flight” sebagai Bentuk Pelatihan Pilot D... ( Risris Endah Respati, Irwansyah ) | 11

## Manfaat dari Memiliki Sertifikasi Drone
Manfaat  yang  paling  terasa  dari mempunyai sertifikasi bagi pilot drone adalah munculnya pekerjaan baru, yaitu sebagai pilot drone  dan  juga  munculnya  lahan  pekerjaan baru, seperti apa yang diungkapkan oleh Sigit:
“Muncul  pekerjaan  pilot  drone.  Pilot drone profesional yang buka jasa untuk foto,  video,  jadi  ada  titel  baru  di pekerjaan”.
Komunitas PDBI sendiri juga membuka jasa untuk drone yaitu meliputi  jasa untuk foto dan video, jasa drone rakitan, jasa pemetaan  melalui  drone,  jasa  pelatihan  pilot drone  melalui  “Smart  Flight”,  dan  terakhir jasa  konsultasi  yang  menjadi  jasa  paling diminati  oleh  pelanggan,  yang  banyak bertanya  melalui  media  sosial  atau  email, karena konsultasi di PDBI gratis.
Memiliki sertifikasi pilot drone, dapat membantu  dalam  membuka  kesempatan  dan lapangan kerja baru dari menerbangkan drone, seperti yang diungkapkan oleh Sigit:
“Ada  anggota  PDBI  tadinya  dia karyawan  hotel,  sering  dapat  proyek drone  ke  luar  kota.  Dia  dalami  drone pemetaan,  video,  dan  foto.  Satu  kali proyek dibayar bisa sampai dua kali gaji dia sebagai karyawan hotel dalam satu bulan. Tergantung juga durasi proyeknya,  bisa  cuma  untuk  satu  hari, atau tiga hari”.
Kepercayaan  klien  pengguna  jasa drone,  didapat  karena  pilot  drone  sudah memiliki sertifikasi dan memiliki nilai  tawar menawar yang lebih kuat di mata klien. Oleh karena  itu  penghasilan  yang  didapat  dapat dikatakan  besar,  karena  dianggap  sudah  ahli di  bidangnya  dan  klien  tidak  perlu  khawatir tentang  perizinan  dan  keselamatan  sewaktu menerbangkan drone karena pilot drone sudah mengerti  betul  baik  dari  segi  teknis, keselamatan, dan juga perizinan.

## PENUTUP
Melihat masih ada pelanggaran drone yang  terjadi,  walaupun  tidak  menyebabkan sampai  hilangnya  nyawa  atau  kerusakan parah,  maka  dengan  adanya  pelatihan  pilot
drone,  diharapkan  jumlah  aduan  tentang pelanggaran  drone  dapat  semakin  berkurang atau bahkan tidak  ada sama sekali. Pelatihan sertifikasi  untuk  pilot  drone  seperti  “Smart Flight” sangat dibutuhkan bagi siapa saja yang berminat  untuk  terjun  ke  dunia  drone  baik secara profesional atau hanya sekedar pehobi. Menerbangkan  drone  tanpa  mengerti  aturan teknis,  sistem,  dan  juga  regulasi  dari  setiap negara, dapat membahayakan bagi pilot drone itu  sendiri,  dan  juga  keselamatan  pihak  lain. Jika  semua  pilot  drone  sudah  memiliki sertifikasi dan keahlian dalam menerbangkan drone, maka kekhawatiran tentang keselamatan  dan  jumlah  pelanggaran  drone akan jauh berkurang.
“Smart  Flight”  sebagai  salah  satu inovasi  baru  dalam  dunia  pilot  drone  yang dapat  terus  mengembangkan  diri,  baik  pada perkembangan teknologi dan juga perkembangan  regulasi  dari  pemerintah. Kedua  hal  tersebut  pasti  akan  terus  berubah seiring  semakin  majunya  teknologi  dan semakin  canggihnya  drone  jenis  baru  yang akan  muncul  kedepannya.  “Smart  Flight” seharusnya dapat menjadi acuan dan panduan bagi pilot drone dalam setiap kali menerbangkan drone. “Smart Flight” menjadi paket  lengkap  yang  menyajikan  dari  awal tentang  drone,  persiapan  keamanan  dan keselamatan, serta dilengkapi dengan regulasi yang semakin membuat “Smart Flight” adalah konsep modul pelatihan drone yang sempurna.
Saran  untuk  penelitian  selanjutnya adalah  dapat  lebih  mendalami  tentang  efek dari pelatihan sertifikasi drone pada pilot yang sudah mengikuti rangkaian pelatihan tersebut. Apakah  dampak  yang  dirasakan  setelah mengikuti pelatihan, apa keuntungan baginya, dan  apakah  pilot  drone  tersebut  menerapkan apa  yang  sudah  dipelajari  selama  pelatihan untuk  aktivitasnya  dalam  menerbangkan drone.

## DAFTAR PUSTAKA
AdminJSP.  (2018).  MANFAAT  MEMILIKI SERTIFIKASI  DRONE.  Retrieved
12 | Jurnal Komunikasi , Vol. 14 No. 01, Maret 2020: 1-14
May 12, 2019, from https://jsp.co.id/manfaat-memiliki- sertifikasi-drone/ Cho,  K.,  Cho,  M.,  &  Jeon,  J.  (2017).  Fly  a Drone  Safely:  Evaluation  of  an Embodied Egocentric Drone Controller Interface. Interacting with Computers , 29 (3), 345–354. https://doi.org/10.1093/iwc/iww027
Clarke,  R.  (2014).  Understanding  the  drone epidemic. Computer Law and Security  Review , 30 (3),  230–246.
https://doi.org/10.1016/j.clsr.2014.0
3.002
Clarke, R., & Bennett Moses, L. (2014). The regulation of civilian drones’ impacts on public safety. Computer Law and Security  Review , 30 (3),  263–285. https://doi.org/10.1016/j.clsr.2014.0 3.007
Colley,  A.,  Virtanen,  L.,  Knierim,  P.,  & Häkkilä,  J.  (2017).  Investigating drone motion as pedestrian guidance.
In ACM  International  Conference
Proceeding  Series (pp.  143–150).
New  York,  New  York,  USA:  ACM Press. https://doi.org/10.1145/3152832.315 2837
de Miguel Molina, M., Santamarina Campos, V., Carabal Montagud, M. Á., & de Miguel Molina, B. (2018). Ethics for civil  indoor  drones:  A  qualitative analysis. International  Journal  of Micro Air Vehicles , 10 (4), 340–351. https://doi.org/10.1177/1756829318 794004
Hartzog,  W.,  &  Selinger,  E.  (2015). Surveillance  as  Loss  of  Obscurity. Washinton  and  Lee  Law  Review ,
72 (3),  1343–1387.  Retrieved  from https://scholarlycommons.law.wlu.e du/wlulr/vol72/iss3/10
Indrawan,  A.  F. (2015). Onix Pemilik Drone
Tak  Tahu  Rekam  Objek  Vital Langgar Permenhub. Retrieved May 23, 2019, from
https://news.detik.com/berita/d- 2985055/onix-pemilik-drone-tak- tahu-rekam-objek-vital-langgar- permenhub
International  Civil  Aviation  Organization. (2004). Aeronautical  Information Services  -  Annex  15 (14th  ed.).
Annex  15  to  the  Convention  on International Civil Aviation.
Kim,  H. Y.,  Kim, B., &  Kim, J. (2016). The
naughty drone: A qualitative research  on  drone  as  companion device.  In ACM  IMCOM  2016: Proceedings of the 10th International Conference on Ubiquitous Information Management  and  Communication (pp.  1–6).  New  York,  New  York, USA: ACM Press. https://doi.org/10.1145/2857546.285 7639
Kreps,  S.  (2014).  Flying  under  the  radar:  A study  of  public  attitudes  towards unmanned  aerial  vehicles. Research and Politics , 1 (1), 205316801453653. https://doi.org/10.1177/2053168014 536533
Mascarello,  L.  N.,  &  Quagliotti,  F.  (2017). The  civil  use  of  small  unmanned aerial systems (sUASs): Operational and  safety  challenges. Aircraft Engineering and Aerospace Technology , 89 (5), 703–708. https://doi.org/10.1108/AEAT-01- 2017-0014 Nakamura,  H.,  &  Kajikawa,  Y.  (2018).
Regulation  and  innovation:  How should small unmanned aerial vehicles be regulated? Technological Forecasting and Social Change , 128 ,
262–274.
https://doi.org/10.1016/j.techfore.20 17.06.015
Nawangwulan,  M.  (2015).  Drone  Jatuh  di Menara  BCA  Bundaran  HI,  Ini  Isi Gambarnya.  Retrieved  May  23, 2019, from
“Smart Flight” sebagai Bentuk Pelatihan Pilot D... ( Risris Endah Respati, Irwansyah ) | 13
https://metro.tempo.co/read/689137/ drone-jatuh-di-menara-bca- bundaran-hi-ini-isi-gambarnya
Pramono,  S.  (2018). Smart  Flight.  Modul Pelatihan  Drone  Pilot .  Bogor: Persatuan Drone Bogor Indonesia.
Rahmat,  M.  A.  (2015).  Drone  yang Diamankan di Menara BCA Dibuka, Isinya  Rekaman  Area  Objek  Vital. Retrieved  May  23,  2019,  from https://news.detik.com/berita/d- 2982635/drone-yang-diamankan-di- menara-bca-dibuka-isinya-rekaman- area-objek-vital
Septania,  R.  C.  (2018).  Helikopter  Tabrak Pohon  dan  Jatuh  setelah  Hindari Drone.  Retrieved  May  23,  2019, from https://tekno.kompas.com/read/2018 /02/19/19030047/helikopter-tabrak- pohon-dan-jatuh-setelah-hindari- drone
Steiner,  D.,  Kovacic,  I.,  Burgstaller,  F., Schrefl,  M.,  Friesacher,  T.,  & Gringinger,  E.  (2016).  Semantic enrichment of DNOTAMs to reduce information overload in pilot briefings. In ICNS 2016: Securing an
Integrated  CNS  System  to  Meet
Future  Challenges (pp.  6B2-1-6B2- 13). IEEE. https://doi.org/10.1109/ICNSURV.2 016.7486359 Thomasen,  K.  (2018). Beyond  Airspace Safety:  A  Feminist  Perspective  on Drone  Privacy  Regulation . Ssrn . https://doi.org/10.2139/ssrn.314365
5
Valente,  J.,  &  Cardenas,  A.  A.  (2017). Understanding  security  threats  in consumer drones through the lens of the  discovery  quadcopter  family.  In IoT  S  and  P  2017  -  Proceedings  of the  2017  Workshop  on  Internet  of Things  Security  and  Privacy,  co- located with CCS 2017 (pp. 31–36).
New  York,  New  York,  USA:  ACM Press.
https://doi.org/10.1145/3139937.313 9943
Vergouw, B., Nagel, H., Bondt, G., & Custers, B.  (2016).  Drone  Technology:
Types, Payloads, Applications,
Frequency  Spectrum  Issues  and Future  Developments.  In  B.  Custers (Ed.), The  Future  of  Drone  Use. Opportunities  and  Threats  from Ethical and Legal Perspectives (Vol. 27). The Hague: T.M.C. Asser Press. https://doi.org/10.1007/978-94- 6265-132-6
Wang,  Y.,  Xia,  H.,  Yao,  Y.,  &  Huang,  Y.
(2016).  Flying  Eyes  and  Hidden Controllers:  A  Qualitative  Study  of
People’s  Privacy  Perceptions  of Civilian Drones in The US. Proceedings  on  Privacy  Enhancing Technologies , 2016 (3),  172–190. https://doi.org/10.1515/popets-2016- 0022
West, J. P., Klofstad, C. A., Uscinski, J. E., & Connolly,  J.  M.  (2019).  Citizen Support for Domestic Drone Use and Regulation. American Politics Research , 47 (1), 119–151. https://doi.org/10.1177/1532673X18 782208 Won, J., Seo, S. H., & Bertino, E. (2015). A secure  communication  protocol  for drones  and  smart  objects.  In
ASIACCS 2015 - Proceedings of the 10th ACM Symposium on Information, Computer and Communications  Security (pp.  249– 260).  New  York,  New  York,  USA: ACM Press. https://doi.org/10.1145/2714576.271 4616
Wright,  D.  (2014).  Drones:  Regulatory challenges  to  an  incipient  industry. Computer Law and Security Review , 30 (3),
226–229. https://doi.org/10.1016/j.clsr.2014.0 3.009
Yayan.  (2016).  Kecelakaan  Drone  Terjadi Ketika  Warga  Palembang  Saksikan
14 | Jurnal Komunikasi , Vol. 14 No. 01, Maret 2020: 1-14
Gerhana  Matahari.  Retrieved  May 23, 2019, from http://www.harianindo.com/2016/03 /09/89035/kecelakaan-drone-terjadi- ketika-warga-palembang-saksikan- gerhana-matahari/