Muhammadiyah Law Review  4 (1), Januari 2020, ISSN 2549-113X (print), ISSN 2580-166X (online) Journal Homepage: http://ojs.ummetro.ac.id/index.php/law
*Coresponding author. E-mail address: haqkidakancana@gmail.com Peer reviewed under reponsibility of Universitas Muhammadiyah Metro © 2020 Universitas Muhammadiyah Metro, All right reserved,
Muhammadiyah Law Review: Jurnal Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Metro This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License .

## RELEVANSI PERJANJIAN PRANIKAH ANTARA HUKUM NEGARA DAN HUKUM AGAMA
* Haqkida Kancana, Suhendri

## Mahasiwa Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung

## ABSTRACT
This research aims to determine the extent to which the relevance of the pre-marital agreement between the law of the  State  and  the  Islamic  law  because  in  the  community  there  are  legal  dualism  which  both  govern  the  prenup agreement so it is important to He did this research to  provide a general explanation of the relevance of the pre- marital  agreement  between  the  law  of  the  country  and  the  Islamic  religious  law.  This  research  uses  the  type  of empirical approach that the business approaches the problems examined by the real legal nature or in accordance with  the  reality  that  lives  in  society  as  a  deepening  of  the  context  of  the  problems  investigated  for  Provide  a comprehensive understanding. The results showed that the relevance of the pre-marital agreement between the law of the country and the Islamic law of the two are still intertwined governing the general agreement. In particular, a pre-marital agreement is a binding legal relationship between a candidate husband and wife containing the details of the agreement filed by the parties that apply as a law. Both state law and Islamic law provide a fairly clear legal basis to make a premarital agreement, regulate the boundaries of the things that can be promised and settlement mechanisms in case of something undesirable Day.

## Keywords : Relevance, agreement, premarital

## 1. PENDAHULUAN
Apabila  seseorang  telah  mencapai  usia  dewasa  dan  dirasa  mampu  untuk melangsungkan  sebuah  pernikahan,  kemudian  juga  telah  didukung  oleh  faktor-faktor  seperti memiliki  pekerjaan  dan  penghasilan  yang  cukup  untuk  menghidupi  keluarganya  dikemudian hari.  Membuat  keputusan  untuk  merubah  status  menjadi  suami-istri  yang  sah  dimata  hukum dan agama bukanlah perkara mudah. Banyak hal yang perlu dipersiapkan dan dipertimbangkan seperti kesiapan jasmani dan rohani, serta kondisi finansial. Seringkali banyak pasangan merasa kurang siap dengan pergantian status sosial dan tanggung jawab yang akan diemban nantinya. Kemudian bertambahnya tuntutan dari pihak keluarga yang menginginkan kehadiran buah hati. Belum  lagi  kebutuhan  jangka  panjang  baik  kebutuhan  pribadi  maupun  kebutuhan  keluarga yang kelak akan di bangun.
Sebagaimana  yang kita ketahui pernikahan adalah hubungan  yang sakral  antara laki-laki dan  perempuan,  didalam  Al-Quran  disebut  dengan mitsaqan  ghalidzan (perjanjian  yang  kuat) antara suami dan istri. 1 Disebut mitsaqan ghalidzan , karena pernikahan bukan untuk sementara melainkan  selamanya,  tidak  bisa  diputuskan  secara  sepihak  dengan  sembarang  dan  semena- mena.  Perjanjian  yang  demikian  hanya  disebutkan  tiga  kali  dalam  Al-Quran,  dua  yang  lain
1 M. Quraish Shihab. Pengantin Al-Quran: Kado Pernikahan buat Anak-anakku , Tangerang: Lentera Hati. 2007. hlm. 68
adalah  perjanjian  Allah  dengan  para  nabi-Nya  dan  perjanjian-Nya  dengan  umat-Nya  dalam konteks  melaksanakan  pesan-pesan  agama. 2 Sedangkan  dalam  pasal  1  UU  RI  Nomor  1  Tahun 1974  Tentang  Perkawinan,  perkawinan  adalah  ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria  dengan seorang  wanita  sebagai  suami  istri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang bahagia dan kekal berdasakan Ketuhanan Yang Maha Esa. 3 Belakangan ini fenomena perjanjian pranikah  banyak  dilakukan  oleh  kalangan  artis  tanah  air.  Mereka  melihat  perjanjian  pranikah dari sisi positif yaitu untuk melindungi hak dan kewajiban dari kedua belah pihak apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari. 4
Pada hakekatnya perjanjian pranikah merupakan sebuah perjanjian yang dibuat oleh calon mempelai  sebelum  mengadakan  prosesi  pernikahan  untuk  mengesahkan  keduanya  sebagai pasangan  suami  dan  istri.  Perjanjian  ini  mengikat  kedua  calon  mempelai  dan  berisi  tentang pembagian  harta  kekayaan  masing-masing  atau  berkaitan  dengan  harta  pribadi  kedua  belah pihak, sehingga bisa dibedakan jika suatu hari terjadi perceraian atau keduanya dipisahkan oleh kematian. Perjanjian ini terkesan sebagai perjanjian yang seolah-olah mengharapkan terjadinya perpisahan antara calon  mempelai. Namun,  tidak ada orang  yang bisa memastikan tentang apa yang akan terjadi dan menimpa orang lain dimasa akan datang. Sehingga meski terkesan tidak mendukung keutuhan bahtera rumah tangga yang dibangun seseorang, perjanjian ini merupakan upaya  untuk  melindungi  harta  pribadi  baik  dari  pihak  suami  atau  istri  nantinya  bila  terjadi perceraian atau kematian.
Perjanjian  pranikah  ini  boleh  dibuat  pada  waktu,  sebelum,  atau  selama  dalam  ikatan perawinan.  Hal  ini  telah  diatur  dalam Pasal  29  UU  Perkawinan  jo. Putusan  Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang pada intinya menyatakan bahwa perjanjian pranikah dibuat  pada  waktu,  sebelum  dilangsungkan,  atau  selama  dalam  ikatan  pernikahan  yang  dapat disahkan oleh pegawai pencatat akta perkawinan atau notaris dan tidak dapat disahkan bilamana melanggar  batas-batas  hukum,  agama  dan  kesusilaan.  Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah diuraikan  di  atas  maka  yang  akan  menjadi  pokok  permasalahan  pada  penelitian  ini  adalah bagaimana relevansi perjanjian pranikah antara hukum negara dan hukum agama ?.

## 2. METODE
Penelitian  hukum  yang  dilakukan  berdasarkan  jenis  penelitian  yuridis  normatif  empiris yang merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan
2 Ibid ., hlm. 68
3 UU  No.1  Th  1974  Tentang  Perkawinan  http://www.bphn.go.id/data/documents/74uu001.pdf  diaskes pada tanggal 01 April, 2019 pukul 18.00
4 Septika  Shidqiyyah. 5  Pasangan  Seleb  membuat  perjanjian  pranikah,  apa  isinya .  Dikutip  dari https://www.brilio.net/selebritis/5-pasangan-seleb-tanah-air-ini-bikin-perjanjian-pranikah-apa-isinya- 1809092.html#, diakses pada tanggal 7 September 2019 pukul 23.30 WIB
berbagai  unsur  empiris. 5 Metode  penelitian  normatif  empiris  mengangkat  mengenai implementasi  ketentuan  hukum  normatif  melalui  peraturan  perundang-undangan  dalam  hukum positif dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. 6

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## a) Perjanjian Pranikah Perspektif Hukum Negara
Perjanjian pranikah umumnya oleh masyarakat sering disebut dengan perjanjian pranikah/ Perjanjian  perkawinan  ( Prenuptial  Agreement ).  Perjanjian  pranikah/  perjanjian  perkawinan ( Prenuptial  Agreement )  adalah  perjanjian  yang  dibuat  sebelum  dilangsungkannya  pernikahan/ perkawinan dan mengikat kedua calon mempelai yang akan menikah. Isinya mengenai masalah pembagian harta kekayaan diantara suami istri yang meliputi apa yang menjadi milik suami atau istri dan apa saja  yang  menjadi  tanggungjawab suami dan istri ataupun berkaitan dengan harta bawaan masing-masing pihak agar bisa membedakan yang mana harta calon istri dan yang mana harta calon suami, jika terjadi perceraian atau kematian di salah satu pasangan. 7
Dalam  UU  Perkawinan  No.1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  Pasal  29  ayat  1  adalah Perjanjian tertulis yang dibuat oleh kedua pihak atas persetujuan bersama pada waktu atau pada saat  pernikahan  berlangsung  yang  disahkan  oleh  Pegawai  Pencatat  Perkawinan  mengenai kedudukan  harta  dalam  pernikahan,  setelah  mana  isinya  berlaku  juga  terhadap  pihak  ketiga sepanjang  pihak  ketiga  tersangkut.  Ada  beberapa  alasan  orang  memperjanjikan  terpisahnya harta, harta tertentu dan atau pengelolaan atas harta tertentu dalam perjanjian pranikah.
Alasan-alasan  tersebut  antara  lain  adalah  :  Dalam  pernikahan  dengan  persatuan  bulat. Agar istri terlindungi dari kemungkinan tindakan-tindakan semena-mena suami atas harta tidak bergerak  tertentu  lainnya,  yang  dibawa  istri  kedalam  pernikahan.  Tidak  adanya  pembatasan yang  diperjanjikan  istri  dalam  perjanjian  kawin,  akan  membawa  konsekuensi  bahwa  suami mempunyai  wewenang  penuh  atas  harta  persatuan  termasuk  semua  harta  yang  dibawa  istri  ke dalam persatuan tersebut. Yang diperjanjikan dalam  hal  ini adalah pembatasan atas wewenang pengurusan  suami  dalam  pernikahan  dengan  persatuan  bulat.  Dalam  pernikahan  dengan  harta terpisah  adanya  perjanjian  merupakan  perlindungan  bagi  istri,  terhadap  kemungkinan dipertanggung jawabkannya harta tersebut terhadap hutang-hutang yang dibuat oleh suami atau sebaliknya. 8
Peraturan tentang perjanjian pranikah dalam Undang-Undang Perkawinan terdapat dalam pasal 29 ayat 1, “Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat
5 Ashofa Burhan, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, 2013, hlm. 5.
6 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2014, hlm. 7.
7 Mochammad  Djais, Hukum  Harta  Kekayaan  Dalam  Perkawinan ,  Fakultas  Hukum  Universitas Diponegora, Semarang. 2006. hlm. 9
8 Ibid , hlm. 11
perkawinan,  setelah  mana  isinya  berlaku  juga  terhadap  pihak  ketiga  sepanjang  pihak  ketiga tersebut  tersangkut.”    Dalam  ketentuan  ini  tidak  disebutkan  jelas  batasan  bahwa  perjanjian perkawinan itu mengenai hal apa, misalnya menyangkut harta gono gini atau masalah-masalah laiinya.  Sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  perjanjian  pranikah  dalam  UU  perkawinan menyangkut banyak hal. 9
KUH  Perdata hanya  membatasi  ketentuan perjanjian  perkawinan  pada  persatuan  harta kekayaan suami istri, sedangkan UU Perkawinan tidak hanya mengatur masalah harta benda itu saja,  namun  juga  mengatur  hal-hal  yang  perlu  diperjanjiakan,  asalkan  tidak  menyalahi  kaidah yang berlaku dalam agama, kesusilaan, dana nilai-nilai moral aturan adat istiadat  yang berlaku di Indonesia.
Ketentuan umum juga diatur dalam KHI pasal 47 ayat 1 menyebutkan “Pada waktu atau sebelum  perkawinan  dilangsungkan  kedua  calon  mempelai  dapat  membuat  perjanjian  tertulis yang  disahkan  oleh  pegawai  pencatat  nikah  mengenai  kedudukan  harta  dalam  perkawinan”. Ayat 2 mengatur tentang bentuk perjanjian yang dimaksud yaitu “perjanjian tersebut dalam ayat 1  dapat  meliputi  pencampuran  harta  pribadi  dan  pemisahan  harta  pencaharian  masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan hukum Islam”.
Berdasarkan hal  tersebut maka perjanjian pranikah mencakup dua hal  yaitu percampuran harta pribadi (gono gini) dan pemisahan harta pencaharian (tidak ada harta gono gini). 10 Sedangkan syarat perjanjian pranikah diatur dalam KUHPerdata pasal 147 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa “perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan berlangsung, dan akan menjadi batal jika tidak dibuat secara demikian. Perjanjian itu akan mulai berlaku pada saat pernikahan dilangsungkan, tidak boleh ditentukan saat lain untuk itu”.
Berdasarkan ketentuan tersebut, maka syarat perjanjian pranikah adalah sebagai berikut; 11

## 1. Dibuat Akta Notaris
Dalam  proses  pembuatan  perjanjian  pranikah  harus  didaftarkan  dan  dicatatkan  secara  sah melalui  kantor  notaris  yang  telah  ditetapkan  agar  kelak  ada  akta  perjanjian  yang  dapat dipergunakan  sebagai  dasar  hukum.  Dengan  adanya  pencatatan  ini,  maka  akan  diperoleh kepastian  tentang  kapan  tanggal  pembuatan  perjanjian  pranikah.  Sehingga  dapat  dihindari kemungkinan adanya tanggal pembuatan akta palsu.
2. Dibuat sebelum perkawinan
Perjanjian  perkawinan  (perjanjian  pranikah)  dibuat  sebelum  calon  pasangan  pengantin menikah.  Jika  perjanjian  pranikah  dibuat  setelah  menikah  maka  status  hukumnya  sudah tidak  jelas  lagi.  Dimaksudkan  agar  dibuatnya  perjanjian  pranikah  itu  sebelum  menikah
9 Djaja  S  Meliala, Perkembangan  Hukum  Perdata  Tentang  Orang  dan  Hukum  Keluarga ,  Bandung: Nuansa Aulia. 2006. hlm. 67;
10 Subekti, Ringkasan tentang Hukum keluarga dan waris , Internusa,1990. Hlm.9
11 Mike Rini,Op.Cid
karena  menetukan  kejelasan  isi  perjanjian  pranikah  itu  sehingga  dapat  diterapkan  pada pasangan dalam menjalani rumah tangganya.
Sedangkan untuk isi perjanjian pranikah tergantung kepada pihak-pihak yang membuatnya asal saja tidak melanggar hukum dan menyalahi norma-norma yang berlaku. Misalnya saja istri tetap  bekerja  diluar  rumah,  atau  besarnya  kebutuhan  rumah  tangga  yang  harus  dipenuhi suaminya.  Tidak  melakukan  kekerasan  dalam  rumah  tangga,  dan  semuanya  ada  konsekuensi dalam perjanjian pranikah apabila para pihak tidak mematuhi isi perjanjian tersebut.
Tetapi biasanya yang sering terjadi dalam perjanjian pranikah antara lain: 12

## 1. Tentang pemisahan harta kekayaan
Harta  gono  gini  adalah  harta  yang  diperoleh  setelah/  dalam  perkawinan.  Kalau  harta sebelumnya  sewaktu  masih  sendiri  itu  adalah  harta  bawaan  masing-masing.  Misalnya  saja kemungkinan  ingin  cerai,  ingin  memisahkan  harta,  dalam  perjanjian  pranikah  bisa  dicapai kesepakatan  tidak  adanya  pencampuran  harta  pendapatan  ataupun  aset-aset  selama pernikahan itu berlangsung, atau dalam perceraian.
2. Tentang pemisahan utang
Bisa saja dalam perjanjian pranikah dapat dimuat dalam dicantumkan adanya masalah utang akan tetap menjadi tanggungan dari pihak yang membawa atau mengadakan utang itu. Utang yang  dimaksud  adalah  utang  yang  terjadi  sebelum  perkawinan,  selama  masa  perkawinan, setelah perceraian atau pun kematian.
Di dalam ketentuan pasal 139-143 KUHPerdata, diatur mengenai hal-hal yang tidak dapat dimuat dalam perjanjian pranikah, yaitu: 13
1. Tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.
2. Tidak boleh melanggar kekuasaan suami sebagai kepala didalam perkawinan.
3. Tidak boleh melanggar hak kekuasaan orang tua.
4. Tidak  boleh  melanggar  hak  yang  diberikan  Undang-undang  kepada  suami  atau  istri  yang hidup terlama.
5. Tidak boleh melanggar haksuami di dalam statusnya sebagai kepala persatuan.
6. Tidak  boleh  melepaskan  haknya  atas  hak  mutlak  atas  warisan  dari  keturunannya  dan mengatur pembagian warisan dari utang yang lebih besar daripada bagian keuntungannya.
7. Tidak boleh diperjanjikan bahwa sesuatu pihak harus membayar sebagian utang yang lebih besr daripada bagian keuntungannya
8. Tidak  boleh  diperjanjikan  dengan  kata-kata  umum,  bahwa  ikatan  perkawinan  mereka  akan diatur oleh UU luar negeri, adat kebiasaan atau peraturan daerah.
12 Ibid , hlm. 20
13 Simanjuntak, Pokok-pokok Hukum, Jakarta: Djambatan, 2005. Hlm. 44
RELEVANSI PERJANJIAN PRANIKAH ANTARA HUKUM NEGARA DAN HUKUM AGAMA Haqkida Kancana Suhendri
Manfaat dari perjanjian pranikah adalah : 14
a. Perjanjian  pranikah  dibuat  untuk  melindungi  secara  hukum  harta  bawaan  masing-masing pihak  (suami  istri).  Artinya  perjajian  dapat  berfungsi  sebagai  media  hukum  untuk menyelesaikan  masalah  rumah  tangga  yang  terpaksa  harus  berakir,  baik  karena  perceraian atau pun kematian.
b. Perjanjian  pranikah  juga  berguna  untuk  mengamankan  aset  dan  kondisi  ekonomi  keluarga. Ketika hendak membuat perjanjian pranikah calon pasangan pengantin biasanya memandang bahwa  pernikahan  tidak  hanya  membentuk  keluarga  saja,  namun  ada  sisi  lain  yang  harus dimasukkan  dalam  poin-poin  perjanjian.  Tujuannya,  tidak  lain  agar  kepentingan  mereka tetap terjaga.
c. Perjanjian  pranikah  juga  sangat  bermanfaat  bagi  kepentingan  kaum  perempuan.  Dengan adanya  perjanjian  pranikah  maka  hak-hak  dan  keadilan  kaum  perempuan  (istri)  dapat terlindungi.  Perjanjian  pranikah  dapat  dijadikan  pegangan  agar  suami  tidak  memonopoli harta gono gini dan harta kekayaan pribadi istrinya. Disamping itu perjanjian tersebut dapat menjadi alat perlindungan perempuan dari segala kemungkinan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
b) Perjanjian Pranikah Perspektif Hukum Agama Islam
Suatu  perjanjian  haruslah  memenuhi  beberapa  unsur  agar  perjanjian  tersebut  dapat dipandang sah menurut Hukum Agama Islam:
a. Ijab kabul ( shigat Perikatan)
Ijab  kabul  dalam  sebuah  perikatan  dapat  dilaksanakan  dengan  ucapan  secara  lisan  atau tulisan. Menurut Wabbah Zuhaili, setidaknya ada tiga syarat yang harus dipenuhi agar suatu ijab  dan  kabul  dipandang  sah  serta  memiliki  akibat  hukum,  yakni:  pertama,  yaitu  tujuan yang  terkandung  dalam  pernyataan  itu  jelas,  sehingga  dapat  dipahami  jenis  perikatan  atau perjanjian  yang  dikehendaki,  kedua,  yaitu  adanya  kesesuaian  antara  ijab  dan  qabul,  ketiga, yaitu tidak adanya keraguan antara ijab dan qabul, tidak berada di bawah tekanan, dan tidak sedang dalam keadaan terpaksa.
b. Objek Perikatan
Para  ahli  Hukum  Islam  sepakat  bersuara  bahwa  objek  perikatan  adalah  harus  memenuhi empat  syarat,  yakni:  pertama,  objek  perikatan  harus  sudah  ada  secara  nyata  dan  kongkret atau  diperkirakan  akan  ada  pada  masa  mendatang,  kedua,  dibenarkan  oleh  syara‟,  ketiga, perikatan harus dapat diserahkan ketika terjadi perikatam, dan keempat, perikatan harus jelas atau dapat ditentukan dan harus diketahui kedua belah pihak yang terlibat dalam perjanjian atau perikatan tersebut.
14 Happy, Ibid , hlm. 86-87;

## c. Subjek Perikatan
Pihak-pihak yang melakukan dan terlibat di dalam sebuah perikatan atau perjanjian disebut dengan  subjek  perikatan.  Dapat  diketahui  bahwa  untuk  membuat  suatu  perjanjian  atau perikatan  yang dapat  dianggap sah dan mempunyai  akibat  hukum,  maka  perikatan tersebut harus  dibuat  oleh  orang-orang  yang  telah  cakap  hukum, memenuhi  syarat  syarat  cakap hukum,  dan  memiliki  kekuasaan  dan  kemampuan  untuk  melaksanakan  isi  perjanjian tersebut.
Perjanjian  berdasarkan  firman  Allah  SWT  dalam  Q.S  Al-Maidah  ayat  (1)  yang  artinya  : “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu...”  Ayat ini memerintahkan manusia untuk  memenuhi  aqad  atau  perjanjian  yang  mereka  lakukan.  Aqad  atau  perjanjian  dalam  hal mencakup  janji  prasetia  hamba  kepada  Allah  dan  perjanjian  yang  dibuat  manusia  dengan manusia lainnya dalam pergaulan sesamanya.
Dengan diadakannya suatu perjanjian maka pihak yang melakukan perjanjian menerima segala akibat hukum yang timbul yakni adanya ikatan yang sangat erat antar pihak. Ikatan yang dimaksud adalah timbulnya hak dan kewajiban baik secara sepihak maupun secara timbal balik sehingga calon suami dan isteri yang melakukan perjanjian pranikah memiliki tanggung jawab untuk  melaksanakan  perjanjian.  Sebagaimana  firman  Allah  SWT  dalam  Q.S  Al-Isra  ayat  (34) yang artinya “Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik  (bermanfaat)  sampai  ia  dewasa  dan  penuhilah  janji;  Sesungguhnya  janji  itu  pasti  diminta pertanggungan jawabnya.”
Perjanjian pranikah adalah perjanjian yang dibuat sebelum dilangsungkannya pernikahan dan mengikat kedua calon mempelai yang akan menikah, isinya mengenai masalah pembagian harta kekayaan diantara suami isteri yang meliputi apa yang menjadi milik suami atau isteri dan apa  saja  yang  menjadi  tanggung  jawab  suami  dan  isteri  atau  berkaitan  dengan  harta  bawaan masing-masing pihak agar bisa membedakan  yang mana harta calon  istri dan  yang mana harta calon suami, jika terjadi perceraian atau kematian disalah satu pasangan.
Perjanjian  pranikah  sering  juga  disebut  dengan  perjanjian  perkawinan.  Jika  diuraikan secara  etimologi,  maka  dapat  merujuk  pada  dua  akar  kata,  perjanjian  dan  pernikahan.  Dalam bahasa  Arab, janji atau perjanjian biasa  disebut  dengan  atau,  yang  dapat  diartikan  dengan persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, tertulis maupun lisan, masing-masing sepakat untuk mentaati isi persetujuan yang telah dibuat bersama.
Biasanya  perjanjian  pranikah  dibuat  untuk  kepentingan  perlindungan  hukum  terhadap harta  bawaan  masing-masing,  suami  ataupun  istri.  Memang  pada  awalnya  perjanjian  pranikah banyak  dipilih  oleh  kalangan  atas  yang  yang  memiliki  warisan  besar.  Namun  seiring  dengan perkembangan  zaman  meningkat  pula  kesadaran  hukum  masyarakat,  sehingga  pada  zaman sekarang  tidak  sedikit  pasangan  calon  suami  isteri  yang  membuat  perjanjian  pranikah  dari
RELEVANSI PERJANJIAN PRANIKAH ANTARA HUKUM NEGARA DAN HUKUM AGAMA Haqkida Kancana Suhendri
berbagai kalangan.
Perjanjian  pranikah  ( huwelijksche  voorwaarden )  yang  modern  berasal  dari  kontrak- kontrak perkawinan  yang lama, maka tidaklah mengherankan ketika zaman Belanda perjanjian perkawinan ( huwelijksche voorwaarden ) itu masih sering tidak terbatas hanya kepada ketentuan mengenai  kekayaan.  Perjanjian  secara  etimologi  juga  sering    mengatur  hal-hal  yang  lain, misalnya hak-hak dan kewajiban suami isteri, janji-janji dimana mereka akan bertempat tinggal, ketentuan tentang perwalian anak jika mereka pisah, dan sebagainya. 15
Ada  beberapa  dampak  positif  dari  Perjanjian  Pranikah  ini  bagi  para  pihak  yang membuatnya, yaitu:
1. Semuanya tertata dengan jelas
Dengan perjanjian pranikah kehidupan rumah tangga itu semakin jelas sehingga tidak perlu dikhawatirkan oleh masing-masing pihak.
2. Harta dan utang.
Masalah  harta  dan  utang  bisa  menjadi  masalah  yang  pelik  ketika  pasangan  suami  istri memutuskan  berpisah,  dengan  surat  ini  jelas  diatur  bahwa  harta  dan  utang  suami  menjadi milik dan tanggung jawab suami pun demikian yang terjadi pada sang istri.
3. Membuat usaha
Dengan  perjanjian  ini,  pasangan  suami  istri  mudah  dan  dapat  secara  profesional  membuat suatu  usaha  baru.  Ini  terjadi  karena  kekayaan  yang  dihitung  bukan  atas  nama  satu  orang, tetapi nama masing-masing.

## 4. PENUTUP

## a) Kesimpulan
Berdasarkan  pembahasan  diatas  maka  dapat  ditarik  kesimpulan  mengenai  relevansi perjanjian  pranikah  antara  hukum  negara  dan  hukum  agama  islam,  keduanya  masih  saling berkaitan  yang mengatur tentang perjanjian pada  umumnya.  Khususnya perjanjian pranikah yang merupakan hubungan hukum yang mengikat antara calon suami dan istri yang memuat butir-butir kesepakatan yang diajukan oleh para pihak yang berlaku sebagai undang-undang. Baik  hukum negara maupun hukum  agama islam memberikan landasan hukum  yang  cukup jelas untuk membuat perjanjian pranikah, mengatur batasan hal-hal yang boleh diperjanjikan dan mekanisme penyelesaian apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dikemudian hari.
Pada  realitanya  masih  terdapat  banyak  kekuarangan,  selain  pengaturan  perjanjian pranikah  dalam  undang-undang  perkawinan  tidak  selengkap  KUHPerdata  terdapat  juga kekurangan  lain,  khususnya  pasal  yang  mengatur  tentang  perjanjian  pranikah.  Itu  tampak
15 “Analisis Perjanjian Perkawinan dan  Akibat Hukumnya”, Tesis (Sumatera utara: Universitas  Sumatera Utara), hlm. 9
dalam  pasal  29  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974.  Pada  ayat  4  dikatakan  bahwa “perjanjian  tidak  dapat  diubah  kecuali  atas  persetujuan  dari  para  pihak”.  Hal  ini  bisa membuat  kebebasan  bagi  para  pihak  bisa  semaunya  dalam  membuat  perjanjian,  karena  jika diubah  pada  saat  pernikahan  telah  dilangsungkan  maka  bukan  perjanjian  pranikah  lagi namanya.  Dan  hal  lain  juga  bahwa  Undang-undang  Perkawinan  masih  menghidupkan dualisme hukum .

## b) Saran
Berdasarkan Kesimpulan di atas, penulis menyarankan untuk para calon pasangan suami dan istri untuk membuat perjanjian pranikah sebagai upaya preventif terjadinya sengketa harta gono gini dalam pernikahan.

## DAFTAR PUSATAKA
Buku:
Abdurrahman. (2007). Kompilasi Hukum Islam di Indonesia . Jakarta: CV. Akademika pressindo Meliala,  Djaja  Sembiring.  (2006). Perkembangan  Hukum  Perdata  Tentang  Orang  dan  Hukum Keluarga. Bandung:  Nuansa Aulia
Mochammad  Djais,  (2006). Hukum  Harta  Kekayaan  Dalam  Perkawinan ,  Fakultas  Hukum Universitas Diponegora, Semarang.
Muchsin  (2008). Perjanjian  Perkawinan  Dalam  Perspektif  Hukum  Nasional ,  Varia  Peradilan No. 273
M.  Quraish  Shihab,  (2007). Pengantin  Al-Quran:  Kado  Pernikahan  buat  Anak-anakku , Tangerang: Lentera Hati.
Onny Medaline, Perjanjian Kawin Dalam Persfektif Hukum Nasional , Vol. 3 No.1 April 2010 ISSN : 1979 – 5408,UNPAD
Prawirohamidjojo,  Soetojo  dan  marthalena  Pohan,  (2000). Hukum  Orang  dan  Keluarga , Surabaya: Airlangga University Press.
Simanjuntak, P.N.H, (2005). Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia, Jakarta: Djambatan Subekti. (1990) Ringkasan tentang Hukum Keluarga dan waris , Intermasa Susanto,  Happy.  (2008). Pembagian  Harta Gono  Gini  Saat  Terjadi  Perceraian .  Kakarta: Visimedia

## Peraturan Perundang-Undangan
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 KHI pasal 47 ayat 1 dan 2 KUHPerdata pasal 139-143 KUHPerdata pasal 147 ayat 1 dan 2

## UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

## Sumber lain
Mike Rini, Perluk ah Perjanjian Pra Nikah? Danareksa.com, diakses pada tanggal 29 Oktober 2019 pukul 17.30 WIB
Q.S Al-Isra Ayat 34
Q.S Al-Maidah Ayat 1
Resume  Tesis, Analisis  Perjanjian  Perkawinan  dan  Akibat  Hukumnya ,  (Sumatera  utara: Universitas Sumatera Utara)
Septika  Shidqiyyah. 5  Pasangan  Seleb  membuat  perjanjian  pranikah,  apa  isinya .  Dikutip darihttps://www.brilio.net/selebritis/5-pasangan-seleb-tanah-air-ini-bikin-perjanjian- pranikah-apa-isinya- 1809092.html#, diakses pada tanggal  26 Oktober 2019 pukul 23.30 WIB