Paradigma: Jurnal Masalah Sosial, Politik, dan Kebijakan http://jurnal.upnyk.ac.id/index.php/paradigma/index P-ISSN: 1410-3133. E-ISSN: xxxx-xxxx

## LEDAKAN AMONIUM NITRAT: FAKTOR PEMICU URGENSI PERUBAHAN SISTEM POLITIK DI LEBANON
Harmiyati 1
1 Jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIP UPN “Veteran” Yogyakarta
* Email Penulis korespondensi: harmiyati@upnyk.ac.id

## Abstrak
Lebanon adalah suatu negara dengan system politik konfesional, yang membagi-bagi kekuasaan politik berdasarkan komposisi keagamaan. Sistem politik ini rapuh dan menjadi  kendala dalam pembentukan  integrasi  nasional.  Kerapuhan  system  politik  ini  sering  menjadi  sumber ketidakstabilan politik dan ekonomi, sekalipun demikian system ini tetap dipertahankan sampai sekarang. Masalah-masalah ini diperburuk lagi dengan fakta bahwa masyarakat Lebanon secara eksklusif terkonsentrasi di wilayah-wilayah tertentu yang menjadi pemicu terjadinya kesenjangan social  dan  ekonomi.  Di  lain  pihak,  tingkat  korupsi  yang  semakin  meningkat  diantara  para  elit politik  yang  berkuasa  telah  engakibatkan  kekacauan  social,  politik,  dan  ekonomi  tidak  dapat dihindarkan.
Kata  kunci: Lebanon,  Sistem  Konfesional,  Eksklusivisme,  Ketidakstabilan  Politik,  Krisis Ekonomi

## Abstract
Lebanon, a country with a confessional political system, fragmented its political power based on the composition of religions. The political system is fragile and become an obstacle in creating national  integrity.  The  fragility  of  the  political  system  has  always  been  the  source  of  unstable politics and economics, however, the system remains until now.  These problems are worsened by the fact that Lebanese community are exclusive in certain areas based on their religion, thus it triggers the imbalance of social and economic. On the other hand, the number of corruptions in the country has increased among the political elites hence social, political, and economical chaos are undeniable.
Keyword: Lebanon, Confessional System, Exclusivism, Political Unstability, Economic Crises.
Paradigma: Jurnal Masalah Sosial, Politik, dan Kebijakan http://jurnal.upnyk.ac.id/index.php/paradigma/index P-ISSN: 1410-3133. E-ISSN: xxxx-xxxx

## Pendahuluan
Pada tanggal 4 Agustus 2020 yang lalu, sebuah ledakan dahsyat terjadi di Pelabuhan Beirut, Lebanon, yang  telah menewaskan sebanyak 200 orang, melukai 6.000 orang, dan 300.000 orang kehilangan tempat tinggal. Ledakan yang dipicu oleh terbakarnya sebuah gudang ammonium nitrat milik  perusahaan  pembuat  bahan  peledak  tambang  di  Mozambik, Fabrica  de  Explosivos Mocambique  (FEM) ,  telah  memicu  demonstrasi  besar-besaran  di  seluruh  Lebanon.  Aksi-aksi demonstrasi  rakyat  turun  ke  jalan  bahkan  telah  berlangsung  jauh  sebelum  terjadinya  ledakan ammonium nitrat, yaitu masa sebelum terjadinya pandemi covid-19. Mereka menuntut perubahan sistem  politik  dan  mundurnya  para  elit  politik  karena  ketidakmampuan  mengurus  negara. Persoalan ini menimbulkan pertanyaan : mengapa sistem politik Lebanon harus diubah ?

## Kajian Pustaka
Untuk  menjawab  pertanyaan  mengapa  masyarakat  atau  sekelompok  orang  melakukan protes  massa  atau  demonstarsi  secara  besar-besaran,  peneliti  berusaha  menjelaskan  dengan menggunakan  Teori  Deprivasi  Relatif  oleh  Ted  Robert  Gurr  (2010).  Teori  ini  sebenarnya cenderung bersifat psikologis dan sosiologis, akan tetapi tepat digunakan untuk mengamati suatu kondisi social politik suatu masyarakat yang mengalami ketidakadilan atau ketidakpuasan. Teori ini  menjelaskan  suatu  keadaan  psikologis  dimana  seseorang  merasakan  ketidakpuasan  atau kesenjangan atau kekurangan yang subyektif pada saat  keadaan diri dan kelompoknya berbeda dengan kelompok lain. Deprivasi bisa menimbulkan persepsi ketidakadilan yang muncul karena deprivasi akan mendorong ketidakpuasan.
Menurut Ted Robert Gurr, factor penyebab yang paling mendasar dari terjadinya tindakan kekerasan massa atau revolusi adalah timbulnya ketidakpuasan sebagai akibat adanya penghayatan atau persepsi mengenai sesuatu yang hilang yang disebut deprivasi relative. Gurr mendefinisikan deprivasi  relative  adalah  suatu  kesenjangan    yang  dipersepsikan  antar  nilai  harapan    ( value expectations )  dan  nilai  kemampuan  ( value  capabilities ).  Nilai (value )  adalah  peristiwa  atau kejadian, obyek dan kondisi yang diperjuangkan orang. Contoh dalam kasus ini adalah munculnya ketidakpuasan  massa  rakyat  Lebanon  akibat  menurunnya  tingkat  kesejahteraan  dan  munculnya kesenjangan social-ekonomi antara mayoritas rakyat dengan segelintir elit politik yang berkuasa sangat  lama  dan  bersifat  oligarkis  sebagai  akibat  dilanggengkannya  penerapan  system  politik confessional. Massa rakyat yang kecewa dengan kondisi ketidakadilan social-politik, dan dengan dipicu  oleh  krisis  ekonomi  yang  berkepanjangan  serta  peristiwa  ledakan  ammonium  nitrat  ini kemudian memaksa mereka turun ke jalan.
Gurr menyatakan bahwa deprivasi relative adalah sinonim dengan frustrasi. Menurutnya ada tiga jenis deprivasi, yaitu:
1. Decremental deprivation , yaitu suatu kondisi kehilangan tentang apa yang dipikirkan orang bahwa itu seharusnya mereka miliki. Mereka mengalami deprivasi ini dengan menunjuk pada kondisi  masa  lalu  yang  dialaminya.  Beragam  situasi  yang  mungkin  dapat  menyebabkan deprivasi ini, misalnya depresi atau resesi ekonomi, pemberlakuan aturan, kemunduran pada
Paradigma: Jurnal Masalah Sosial, Politik, dan Kebijakan http://jurnal.upnyk.ac.id/index.php/paradigma/index P-ISSN: 1410-3133. E-ISSN: xxxx-xxxx
sejumlah kesempatan yang ada, seperti misalnya tenaga kerja yang tidak cakap dalam suatu masyarakat  yang  meningkat  teknologinya,  sehingga  banyak  orang  yang  menderita  reduksi status,  kesulitan  ekonomi,  dan  perasaan  tidak  aman.  Dengan  demikian, decremental deprivation adalah  keadaan  ketika value  expectations dan value  capabilities dalam  waktu tertentu berjalan sejajar, tetapi pada suatu saat tertentu value capabilities menurun, sehingga terdapat jarak antara kedua value itu yang semakin lama semakin membesar.
2. Aspirational deprivation, yaitu suatu kondisi dimana jarak antara value expectations dengan value  capabilities  tidak  lagi  sejajar,  karena  meningkatnya  value  expectations  sedang  value capabilities  tetap.  Dalam  situasi  ini  orang  tidak  merasa  kehilangan,  tetapi  mereka  marah karena tidak sarana untuk memperoleh harapan yang baru, misalnya meningkatnya harapan akan beberapa komoditas dalam persediaan yang terbatas, harapan mengenai beberapa nilai baru yang sebelumnya tidak pernah mereka miliki, seperti partisipasi dalam dunia kerja atau kesamaan kelas social, dll.
3. Progressive  deprivation, yaitu  suatu  kondisi  terdeprivasi  yang  dimulai  dengan  kenaikan kedua values secara bersama-sama, tetapi pada suatu saat value expectations terus meningkat sedang  value  capabilities  justru  menurun  sehingga  terjadi  jarak  antara  kedua  values  yang makin lama semakin membesar. Perkembangan ini pada umumnya terjadi pada masyarakat yang  mengalami  sejumlah  perubahan,  misalnya  seorang  karyawan  yang  dipecat  dari  suatu perusahaan  tempatnya  bekerja  karena  perusahaan  menuntut  kemampuan  sumber  daya manusia  yang  menguasai  teknologi  canggih.  Perubahan  yang  tidak  sejajar  dengan meningkatnya harapan ini mengakibatkan munculnya ketidakpuasan.
Dari ketiga jenis deprivasi di atas, protes massa di Lebanon dapat diidentifikasi sebagai jenis decremental  deprivation ,  kondisi  resesi  ekonomi  yang  berkepanjangan  mengakibatkan  rakyat mengalami  kesulitan  ekonomi,  sementara  kesenjangan  social  semakin  melebar  akibat pelanggengan system politik oligarkis.

## Hasil dan Pembahasan

## Sistem Konfesionalisme Lebanon
Sistem  politik  “confessional’  atau  “consociational”  yang  berlaku  di  Lebanon  sebenarnya merupakan peninggalan sistem “millet” di jaman Kekaisaran Ottoman, Turki, yang membagi-bagi kekuasaan  pemerintahan  berdasarkan  komposisi  keagamaan.(M.A.Rais,  1989:111).  Sistem  ini sesungguhnya sangat rapuh, dan menjadi salah satu kendala dalam mewujudkan identitas nasional, yang berujung pada kesulitan mewujudkan legitimasi politik di Lebanon, akan tetapi sistem ini terus  diadopsi  oleh  Pemerintah  Lebanon  dan  menjadi  dasar  dalam  pelaksanaan  pemerintahan hingga saat ini. Sistem politik yang dikukuhkan dalam Pakta Nasional ( Al Mitzaq Al Wathani ) 1943 dan disponsori oleh Perancis ini menetapkan bahwa penduduk Muslim akan bergabung dengan penduduk  Kristen  dalam  membela  kedaulatan  Lebanon,  dengan  syarat  penduduk  Kristen  tidak akan  mencari  proteksi  Barat  bagi  Lebanon  dan  tidak  akan  menyetujui  intervensi  Barat  dalam masalah  Lebanon;  penduduk  Kristen  akan  membagi  kekuasaan  dengan  penduduk  Muslim berdasarkan rasio 6:5 bagi posisi-posisi pemerintahan baik di lembaga legislatife maupun eksekutif.
Paradigma: Jurnal Masalah Sosial, Politik, dan Kebijakan http://jurnal.upnyk.ac.id/index.php/paradigma/index P-ISSN: 1410-3133. E-ISSN: xxxx-xxxx

## Tabel 1. Alokasi Kursi Parlemen Lebanon
Pakta Nasional 1943 juga mengatur bahwa presiden harus berasal dari kelompok Kristen Maronit,  perdana  menteri  dari  golongan  Islam  Sunni,  dan  ketua  parlemen  dari  golongan  Islam Syi’ah.(Sihbudi,  1991:29).  Pakta  Nasional  ini  merupakan  sebuah  perjanjian  tidak  tertulis (konvensi) yang dibuat berdasarkan sensus penduduk tahun 1932. Akan tetapi, dengan berjalannya waktu,  komposisi  demografis  masyarakat  Lebanon  menjadi  berubah.  Pada  tahun  1970  jumlah penduduk  Muslim  Syi’ah  semakin  besar  dan  menjadi  mayoritas,  sehingga  mereka  menuntut perubahan sistem konfesional agar mencerminkan kondisi yang lebih obyektif dan adil.  Usulan ini  ditolak  oleh  mereka  yang  telah  menikmati  kondisi  statusquo  selama  berpuluh-piluh  tahun, terutama  oleh  kelompok  Kristen  Maronit,  yang  memegang  kekuasaan  untuk  memperkaya kelompoknya sendiri. Sementara kelompok Muslim, baik Sunni maupun Syi’ah telah mengalami keterbelakangan  ekonomi  dan  pendidikan  akibat  pembagian  kekuasaan  berdasarkan  sistem tersebut.  Kesenjangan  ekonomi  dan  ketidakadilan  dalam  pembagian  kekuasaan  ini  kemudian memicu perang saudara pada tahun1958, berkat intervensi Amerika Serikat pada waktu itu konflik berhasil diakhiri. Namun, perang saudara kembali terjadi dan memakan waktu yang panjang (tahun 1975-1990) sebagai akibat semakin kompleksnya persoalan.
Pasca perang saudara, Pakta Nasional 1943 kemudian direvisi berdasarkan Perjanjian Ta’if tahun  1989,  yang  membagi  kekuasaan  dengan  rasio  1:1  untuk  kelompok  Kristen  dan  Islam. Meskipun  demikian,  Perjanjian  Ta’if  tetap  meneguhkan  sektarianisme  sebagai  elemen  penting dalam politik Lebanon, sehingga tidak menutup kemungkinan sistem ini akan memicu munculnya konflik-konflik berikutnya di kemudian hari. Tabel di bawah menjelaskan alokasi kursi parlemen Lebanon sebelum dan sesudah Perjanjian Ta’if.
No Agama Sebelum Perjanjian Ta’if Sesudah Perjanjian Ta’if 1. Kristen Maronit 30 34 2. Ortodoks Timur 11 14 3. Katolik Melkit 6 8 4. Ortodoks Armenia 4 5 5. Katolik Armenia 1 1 6. Protestan 1 1 7. Kristen minoritas lainnya 1 1 Total Kristen 54 64 8. Sunni 20 27 9. Syi’ah 19 27 10. Alawi 0 2 11. Druze 6 8 Total Islam 45 64 Total 99 128
Sumber: Issam Michael Saliba (Okt.2007), ”Lebanon: Presidential Election and Conflicting Constitutional Interpretations”, US Library Congress.
Paradigma: Jurnal Masalah Sosial, Politik, dan Kebijakan http://jurnal.upnyk.ac.id/index.php/paradigma/index P-ISSN: 1410-3133. E-ISSN: xxxx-xxxx
Dari tabel di atas terlihat bahwa komposisi kursi di parlemen telah berubah pasca-Perjanjian Ta’if, kelompok muslim menjadi berimbang di parlemen. Meskipun demikian,  jabatan-jabatan penting di pemerintahan tetap tidak berubah, presiden dari kelompok Kristen Maronit, perdana menteri dari kelompok Islam Sunni, dan ketua parlemen dari kelompok Islam Syi’ah. Meskipun kekuasaan presiden telah berkurang pasca-Perjanjian Ta’if, presiden tetap memiliki kewenangan yang kuat secara konstitusi, misalnya: menetapkan Undang-Undang yang disahkan oleh parlemen, mengeluarkan peraturan tambahan dalam pelaksanaan UU, dan meratifikasi perjanjian dengan negara lain. Dalam hal ini, presiden dipilh oleh parlemen untuk masa jabatan 6 tahun dan tidak dapat dipilih kembali sampai 6 tahun sejak masa jabatan pertama berakhir. Sementara perdana menteri  dan  wakilnya  ditunjuk  oleh  presiden  setelah  berkonsultasi  dengan  parlemen.  Pemilu parlemen  diselenggarakan  pertama  kalinya  pada  29  Mei  sampai  dengan  19  Juni  2005,  pasca penarikan pasukan Suriah dari Lebanon.
Dalam  kehidupan  kepartaian,  pasca  terbunuhnya  P.M.Rafiq Al  Hariri  pada  tahun  2005, masyarakat Lebanon terbelah ke dalam dua kubu partai politik, yaitu Aliansi 8 Maret dan Aliansi 14  Maret.  Terbunuhnya  P.M.Hariri  ini  telah  memicu  munculnya  Revolusi  Cedar,  yaitu  aksi demonstrasi  besar-besaran  masyarakat  Lebanon  yang  menuntut  ditariknya  sebanyak  14.000 pasukan Suriah dari Lebanon dan mundurnya pemerintahan yang didukung oleh Suriah. Polarisasi kubu-kubu partai politik Lebanon ini dapat dijelaskan melalui tabel berikut:

## Tabel 2. Koalisi Oposisi (Aliansi 8 Maret)
No. Nama Partai Politik Asal Partai Politik (Unit Konstituen) 1. Free Patriotic Movement Kristen Maronit 2. Amal Movement Syi’ah 3. Lebanese Democratic Party Druze 4. El Marada Movement Kristen 5. Glory Movement Sunni 6. Armenian Revolutionary Federation Armenia 7. Syrian Social Nationalis Party Sekuler 8. Arab Socialist Ba’ath Party-Lebanon Region Sekuler 9. Solidarity Party Kristen Maronit 10.  Skaff Bloc Kristen Katolik Yunani 11.  Popular Nasserist Organization Sunni 12.  Arab Democratic Party Alawi
Sumber: https://www.cnnindonesia.com/internasional/20141029160804-120-8752/afiliasi-partai-
dan-militan-di libanon, diakses 20-8-2020.
Paradigma: Jurnal Masalah Sosial, Politik, dan Kebijakan http://jurnal.upnyk.ac.id/index.php/paradigma/index P-ISSN: 1410-3133. E-ISSN: xxxx-xxxx
Dari tabel 2 di atas dapat dijelaskan bahwa sebagian besar partai yang bergabung di Aliansi 8 Maret berideologi Syi’ah dan didukung oleh partai politik di Suriah yang dipimpin oleh anggota kelompok Hizbullah dan Amal. Aliansi ini menolak orientasi pro-Barat yang dilakukan oleh aliansi 14 Maret. Aliansi 8 Maret ini juga menguasai pemerintahan Lebanon yang dipimpin oleh P.M. Najib Mikati tahun 2011-2013. Pada tahun 2009, aliansi ini mendapat jatah kursi 120 di Parlemen.

## Tabel 3. Koalisi Revolusi Cedar (Aliansi 14 Maret)
No. Nama Partai Politik Asal Partai Politik (Unit Konstituen) 1. Future Movement Sunni 2. Lebanese Forces Kristen Maronit 3. Kataeb Party Kristen Maronit 4. Social Democrat Hunchakian Party Armenia 5. Armenian democratic Liberal Party Ramgavar  Armenia 6. National Liberal Party Kristen Maronit 7. Democratic Left Movement Sekuler 8. Islamic Group Sunni 9. Democrtic Renewal Sekuler 10. Lebanese National Bloc Kristen Maronit 11. Independence Movement Kristen Maronit 12. Free Shia Movement Syi’ah 13. Syriac Union of Lebanon Assiria 14. Shuraya Party Assiria 15. Lebanese Peace Party Sekuler Sumber: https://www.cnnindonesia.com/internasional/20141029160804-120-8752/afiliasi- partai-dan-militan-di libanon, diakses 20-8-2020.
Aliansi 14 Maret di atas adalah koalisi berideologi Sunni, Druze, dan Kristen yang terbentuk pada waktu Revolusi Cedar, kubu ini dipimpin oleh Saad Al Hariri, putra dari P.M. Rafiq Al Hariri yang  terbunuh.  Pada  tahun  2009,  aliansi  ini  mendapat  jatah  90  kursi  di  parlemen.  Perseteruan antara  dua  kelompok  aliansi  di  atas  yang  bertujuan  untuk  merebut  pengaruh  ideologis  di pemerintahan dan wilayah, semakin bereskalasi setelah meluasnya konflik Suriah ke Lebanon.

## Konsentrasi Eksklusif dan Ketimpangan Sosial
Selain  pemberlakuan  sistem  konvensional  yang  telah  menciptakan  ketidakadilan  dalam masyarakat,  konsentrasi  demografis  secara  eksklusif  kelompok-kelompok  masyarakat  sectarian Lebanon telah mengakibatkan sulitnya tercapai integrasi nasional. Secara geografis, luas wilayah Lebanon  sekitar  10.400 km 2 ,  yang  terdiri  dari  4  wilayah,  yaitu  wilayah  pantai,  lembah  Bekaa, pegunungan Lebanon, dan pegunungan Anti Lebanon ( Lihat Peta ).
Paradigma: Jurnal Masalah Sosial, Politik, dan Kebijakan http://jurnal.upnyk.ac.id/index.php/paradigma/index P-ISSN: 1410-3133. E-ISSN: xxxx-xxxx

## Gambar  1. Wilayah Lebanon
Di wilayah pantai yang tidak begitu luas, terdapat kota-kota penting, yaitu Beirut sebagai ibukota, Tripoli, dan Sidon. Empat kelompok masyarakat yang saat ini memainkan peran politik di  Lebanon  secara  eksklusif  terkonsentrasi  di  wilayah-wilayah  terpisah.  Golongan  Maronit menempati  pegunungan  Lebanon  bagian  utara,  yaitu  Jubayl,  Batrun,  dan  Baharri.  Pegunungan Lebanon bagian selatan ditempati golongan Druze, kelompok Syi’ah tinggal di wilayah Lebanon Selatan yang berbatasan dengan Israel Utara dan lembah Bekka. Kristen Ortodoks berada di daerah Kura, sedang kelompok Islam Sunni menempati kota Beirut, Tripoli, dan Sidon (Zaenuddin, 1977: 25).
Kelompok  Kristen  Maronit  menempati  pegunungan  Lebanon  sejak  abad  ke  7,  sebagai tempat mengungsi karena datangnya pasukan Islam. Kehadiran kelompok Kristen Maronit yang kemudian  menjadi  kelompok  yang  dominan  dalam  kehidupan  social,  politik,  dan  ekonomi Lebanon tidak lepas dari pengaruh Perancis sejak awal abad ke-12. Dalam peristiwa Perang Salib pada waktu itu, kelompok Maronit mendukung Perancis melawan pasukan Islam. Meskipun pada akhirnya pasukan salib kalah dalam perang di abad ke-13, hubungan yang erat antara kelompok Maronit  dan  Perancis  telah  membawa  kemajuan  yang  berarti  bagi  kelompok  ini.  Pemerintah Perancis menjadi penghubung antara kelompok Maronit dengan gereja Roma, dan pada tahun 1580 untuk pertama kalinya didirikan Dewan Gereja di Lebanon atas bantuan Paus.  Pada tahun 1584, sekolah Maronit dibuka di Roma yang bertujuan mendidik generasi muda Maronit untuk menjadi
Paradigma: Jurnal Masalah Sosial, Politik, dan Kebijakan http://jurnal.upnyk.ac.id/index.php/paradigma/index P-ISSN: 1410-3133. E-ISSN: xxxx-xxxx
pemimpin  keagamaan  Lebanon.  Pada  tahun  1875,  kaum  misionaris  Perancis  mendirikan Universitas  Saint  Joseph  di  Beirut.  Beberapa  tahun  sebelumnya,  pada  tahun  1866  orang-orang Kristen Presbyterian dari AS mendirikan American University of Beirut.
Kemajuan  Maronit  akibat  keberpihakan  Perancis  di  bidang  pendidikan  ini  membawa konsekuensi  semakin  kuatnya  kelompook  ini  di  bidang  politik  dan  militer.  Kelompok  Maronit kemudian memiliki milisi yang tangguh dan terkenal, Phalangis . Di bidang politik, kelompok ini menjadi kekuatan paling dominan dalam politik dan pemerintah Lebanon, demikian pula di bidang ekonomi  yang  kemudian  menciptakan  ketimpangan  sosial.  Dalam  laporan  resmi  pemerintah, hanya  4%  penduduk  Lebanon  yang  tergolong  sangat  kaya,  dan  mereka  berasal  dari  golongan Kristen Maronit, 14% penduduk termasuk kategori kaya, 32% kategori sedang, dan 50% hidup dalam  garis  kemiskinan.  Mereka  adalah  kelompok  Muslim  Syi’ah,  Sunni,  dan  Druze. Ketimpangan social, ekonomi, dan pendidikan inilah yang menjadi factor lain bagi keterpecahan Lebanon.

## Krisis Ekonomi
Karut-marut persoalan sistem politik Lebanon yang hanya menghasilkan kompromi antar elit  politik  sektarian  telah  terbukti  menyengsarakan  rakyat.  Kompromi  tersebut  hanya menguntungkan segelintir elit lama dan mengabaikan kepentingan rakyat banyak (yang dimaksud dengan elit lama disini, missal : mantan KSAD Jenderal Michael Aoun yang menjadi presiden, keluarga  dinasti  Gamayel,  keluarga  dinasti  Chamoun,  keluarga  dinasti  Geagea,keluarga  dinasti Hariri, dst). Berkuasanya segelintir elit lama juga telah mengakibatkan praktek korupsi, kolusi, dan  nepotisme  yang  menjadi-jadi  di  Lebanon.  Menurut  laporan Transparency  International , Lebanon  berada  di  peringkat  137  dan  180  negara  pada  Indeks  Persepsi  Korupsi  2019  (https: //www.bbc.cpm/Indonesia/dunia-5365962,  diakses  20/8/20).  Menurut  lembaga  tersebut,  partai- partai  politik,  parlemen,  dan  lembaga  kepolisian  merupakan  lembaga-lembaga  terkorup  di Lebanon.
Praktek korupsi yang merajalela di Lebanon kian diperparah dengan kondisi krisis ekonomi yang telah berlangsung selama satu dekade ini. Hutang Lebanon saat ini mecapai 85 juta dollar AS atau setara dengan 150% dari total pendapatan dan ini adalah yang tertinggi ketiga di dunia, angka pengangguran mencapai 25% , dan hampir sepertiga dari penduduk Lebanon yang berjumlah 6 juta jiwa hidup di bawah garis kemisikinan, sementara kekayaan 7 konglomerat Lebanon mencapai 13,3  juta  dollar  AS.  ( https://news.detik.com/kolom/d-4767065/musim-semi-politik-lebanon , diakses  20/8/20).  Menurut  Bank  Dunia,  produk  domestik  bruto  (PDB)  Lebanon  turun  drastis menjadi USD 33 miliar tahun 2020, dari USD 55 miliar pada tahun 2018, sementara mata uang lokal (pound) terus turun setelah kehilangan 90 % nilainya selama dua tahun terakhir.
Dalam  kondisi  yang  demikian,  ketidakmampuan  pemerintah  dalam  menyediakan kebutuhan dasar telah membuat rakyat semakin marah dan frustrasi. Listrik yang seringkali padam
Paradigma: Jurnal Masalah Sosial, Politik, dan Kebijakan http://jurnal.upnyk.ac.id/index.php/paradigma/index P-ISSN: 1410-3133. E-ISSN: xxxx-xxxx
dan hanya menyala selama 4 jam sehari, kurangnya air minum yang aman,  terbatasnya layanan kesehatan,  dan  koneksi  layanan  internet  yang  buruk  memaksa  rakyat  turun  ke  jalan  untuk berdemonstrasi secara besar-besaran sejak awal Oktober 2019 dan memaksa PM Saad Al Hariri meletakkan  jabatan.  Kondisi  ekonomi  yang  buruk  ini  semakin  parah  sejak  pandemi  Covid-19 melanda Lebanon pada Februari 2020. Sejak karantina wilayah diberlakukan pada pertengahan Maret 2020 yang lalu, banyak usaha bisnis terpaksa memberhentikan staf atau mengenakan cuti tanpa gaji, sehingga nilai tukar mata uang Lebanon pada pasar resmi dan pasar gelap melebar, dan bank-bank  memperketat  kontrol  modal.  Sementara  harga-harga  membumbung  tinggi,  sehingga banyak keluarga tidak mampu membeli kebutuhan pokok. Kesulitan ekonomi ini telah memicu kerusuhan  dimana-mana,  lintas  sektarian. Tuntutan  dari  para  demonstran  hanya  satu,  bubarkan sistem konfessional dan ganti dengan sistem demokrasi yang dipimpin oleh kelompok teknokrat professional, karena konfessionalisme terbukti telah menciptakan kekuasaan oligarkis yang tidak berpihak kepada rakyat.

## Penutup
Lebanon, negara yang semula makmur dan terkenal sebagai “Paris of Middle East” karena pariwisatanya yang indah kini harus terpuruk menjadi negara miskin dan di ambang kehancuran. Keterpurukan  Lebanon  disebabkan  oleh  persoalan  yang  kompleks  dan  bertali-temali.  Diawali dengan  diterapkannya  sistem  politik  confessional  yang  membagi-bagi  kekuasaan  berdasarkan komposisi keagamaan dari berbagai kelompok masyarakat, ditambah dengan kenyataan kesulitan mewujudkan integrasi nasional masyarakat Lebanon karena penduduknya yang tidak bisa berbaur dan terkonsentrasi secara eksklusif di wilayah-wilayah tertentu, mengakibatkan sulitnya terwujud integrasi  nasional  Lebanon.  Pembagian  kekuasaan  secara  sektarian  tersebut  telah  pula memunculkan kelompok-kelompok atau keluarga-keluarga yang eksis dan dominan serta mampu mempertahankan status quo kekuasaan selama berpuluh-puluh tahun.  Mereka mampu menguasai sumber-sumber  ekonomi  Lebanon  dan  memudahkannya  untuk  melakukan  korupsi.  Oligarki kekuasaan ini telah mengakibatkan munculnya ketimpangan social, politik, dan ekonomi dalam masyarakat.    Kondisi  mayoritas  masyarakat  Lebanon  yang  terdeprivasi  secara  relative  dan didorong oleh munculnya krisis ekonomi bahkan sebelum terjadinya kasus pandemic covid-19, mengakibatkan munculnya ledakan social-politik yang berkepanjangan, bukan sekedar ledakan amonium nitrat sebagai factor pemicunya. Pelajaran yang dapat ditarik dari kasus Lebanon adalah pentingnya perubahan sistem politik yang terbukti rapuh dan menjadi dasar ketidakstabilan politik- ekonomi, ke arah sistem politik yang lebih demokratis dan egaliter.
Paradigma: Jurnal Masalah Sosial, Politik, dan Kebijakan http://jurnal.upnyk.ac.id/index.php/paradigma/index P-ISSN: 1410-3133. E-ISSN: xxxx-xxxx

## Daftar Pustaka
Drysdale, Alasdair  (1985). The  Middle  East  and  North Africa, A  Political  Geography ,  Oxford University Press, New York. Hudson, Michael (1997). Arab Politics, The Search for Legitimacy , Yale University Press, USA. Gurr, Ted Robert (2010). Why Men Rebel , Princeton University Press, New Jersey. Rais, M. Amien (1989). Timur Tengah , PAU, UGM.
Saliba,  Issam  Michael  (2007).  ”Lebanon:  Presidential  Election  and  Conflicting  Constitutional Interpretations”, US Library Congress.
Sihbudi, Riza (1991). Bara Timur Tengah , Mizan, Bandung. ---------------- (2007). Menyandera Timur Tengah , Mizan, Jakarta.
Zaenuddin, A. Rachman (1977). “Beberapa Aspek Kesejarahan perkembangan Struktur Sosial dan Politik di Lebanon”, Masalah-Masalah Internasional Masa Kini , No.8, 1977.

## Website
https://www.cnnindonesia.com/internasional/20141029160804-120-8752/afiliasi-partai-dan- militan-di libanon, diakses 20-8-2020. https://news.detik.com/kolom/d-4767065/musim-semi-politik-lebanon , diakses 20/8/20