licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/

## E-COURT DAIAM PENERAPAN PRINSIP PERADILAN SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN DI PENGADILAN NEGERI TUBAN
Mustafa Ashari
1 Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur mustafaashari5@gmaiI.com

## ABSTRACT

## ARTICLE INFO
After the spread  of the COVID-19 virus pandemic, government administrative services began to be shifted to electronic media. The court service is no exception. One of the services that are present in the community is E-Court. This study aims to  find  out  how  the  implementation  of  E-Court  in  applying  the  principles  of justice which is simple, fast and low cost and to find out what are the obstacles of E-Court in implementing the principles of justice which are simple, fast and low  cost  in  the  Tuban  District  Court.  This  study  using  empirical  juridical research methods with primary data sources and secondary data. Primary data is data that comes from the original or first source by conducting interviews with related parties while secondary data is some data obtained through libraries which  include  books  and  documents,  related  to  the  object  of  research.  Data collection methods used are field observations, interviews with resource persons and  literature  studies with  qualitative  analysis  data  analysis techniques.  The results of  this study  are  the  implementation  of  E-Court  at  the  Tuban  District Court  can  apply  a  simple,  fast  and  low-cost  trial  as  well  as  several  obstacles encountered,  including  the  unprepared  human  resources  in  Tuban  district, signal strength and internet networks that  are  not evenly distributed in each sub-district. in Tuban district, the E-Court server is slow during peak hours, E-
Payment  is  not  yet  integrated  with  all  banks,  and  finally  E-Court  in  its implementation still relies on the principle of consensuality.
Keywords : E-Court; judicial principles; court
Cite this paper : Ashari, M. (2022). E-Court Daiam Penerapan Prinsip Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Negeri Tuban. Widya Yuridika: Jurnal Hukum, 5(1).
Scope Article Criminal Law

## PENDAHULUAN
Sistem peradiIan di Indonesia merupakan sistem peradiIan yang berasaI dari daratan Eropa  yakni  Eropa  KontinentaI  yang  juga  disebut  sebagai CiviI  Iaw .  Indonesia  menganut sistem CiviI Iaw . HaI tersebut diIatar beIakangi oIeh hagemoni kekuasaan koIoniaI BeIanda di  Indonesia,  sehingga  Indonesia  menganut  sistem  peradiIan  koIoniaI  yang  merupakan peninggaIan BeIanda. 1
Berdasarkan PasaI 25 Undang-Undang Dasar Negara RepubIik Indonesia Tahun 1945 jo. PasaI 18 dan PasaI 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terdapat empat Iingkungan peradiIan di Indonesia: peradiIan umum, peradiIan agama, peradiIan miIiter, dan peradiIan tata usaha negara PTUN.
SeteIah terjadi penyebaran wabah pandemi virus COVID-19 , peIayanan administratif pemerintahan  muIai  diaIihkan  ke  media  eIektronik,  yang  saIah  satunya  Iewat  sistem
1 Budiman Ginting,  (2015), “ Perbandingan Sistem Hukum Sebagai AIternatif Metode Pembaharuan Hukum Indonesia ”, JurnaI EquaIity, VoI. 10 No. , hIm. 33
peIayanan  eIektronik.  termasuknya  daIam  Iayanan  pengadiIan,  agenda  dan  persidangan serta pemeriksaan perkara pun turut diIaksanakan secara onIine atau eIektonik.
Pengaturan  Iayanan  pengadiIan  secara  eIektronik  dan  kebijakan work  from  home (WFH) bagi pegawai pengadiIan ini dituangkan daIam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2020, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun  2020 tentang Pedoman PeIaksanaan Tugas SeIama Masa  Pencegahan  Penyebaran Corona  Virus  Disease  2019  (Covid-19) Di  Iingkungan Mahkamah Agung dan Badan PeradiIan Yang Berada Di Bawahnya.
Demi mematuhi protokoI kesehatan dan mencegah penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) E-Court menjadi aIternatif proses penyeIesaian perkara seIama pandemi. Dimana E-Court mencakup  Iayanan  pendaftaran  perkara  secara  onIine,  mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara onIine, pembayaran secara onIine, pemanggiIan yang diIakukan dengan saIuran eIektronik, dan persidangan yang diIakukan secara eIektronik.
SaIah  satu  PeradiIan  Umum  yang  sudah  menjaIankan E-Court sebagaimana  diatur daIam  Surat    Edaran  Mahkamah  Agung  Nomor  4    Tahun  2019  tentang  Kewajiban Pendaftaran Perkara Perdata MeIaIui E-Court adaIah PengadiIan Negeri Tuban KeIas IB. Mengingat  penerapan  prinsip  peradiIan  yang  sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan berdasarkan  PasaI  2  ayat  4  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan Kehakiman menjadi acuan bagi seIuruh hakim yang berada daIam Iingkungan Mahkamah Agung.  Berisi  hakim  dengan  wajib  meIaksanakan  peradiIan  tujuan  untuk  memberikan keadiIan  dan  menghematkan  waktu  bagi  para  pihak  yang  menyeIesaikan  perkara.  Baik daIam  perkara  perdata  ataupun  daIam  kasus  pidana  hakim  mengupayakan  semaksimaI mungkin supaya asas tersebut dapat tereaIisasikan dengan baik. 2
Berdasarkan  pendahuIuan  tersebut,  maka  dapat  ditarik  dua  permasaIahan  yaitu  : bagaimana  impIementasi E-Court terhadap  prinsip  peradiIan  yang  sederhana  cepat  dan biaya  ringan  dan  apa  saja  kendaIa E-Court daIam  impIementasi  prinsip  peradiIan  yang sederhana cepat dan biaya ringan.

## METODE
Dalam  penelitian  ini  penulis  menggunakan  tiga  metode  yaitu  :  observasi  non partisipan. Yang dimaksud dengan teknik observasi non partisipan, yakni pengamat hanya melakukan  satu  fungsi,  yaitu  mengadakan  pengamatan. 3 Teknik  observasi  nonpartisipan digunakan karena dalam proses penelitian ini peneliti tidak ikut serta dalam kegiatan, akan tetapi hanya berperan mengamati kegiatan. Lalu metode interview tak berstruktur, karena alternative jawaban tidak ditentukan oleh peneliti dan studi dokumen, merupakan langkah awal  dari  setiap  penelitian  hukum,  studi  dokumen  bagi  penelitian  hukum  meliputi  studi bahan-bahan hukum  yang terdiri dari  bahan  hukum primer, bahan  hukum sekunder dan bahan hukum tersier. 4

## HASIL DAN PEMBAHASAN
ImpIementasi E-Court Terhadap Prinsip PeradiIan Yang Sederhana Cepat dan Biaya Ringan
DaIam  menerapkan  prinsip  peradiIan  yang  sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan  di PengadiIan Negeri Tuban, E-Court menerapkan berbagai Iayanan kepada pencari keadiIan demi  mempersingkat  aIur  administrasi  pendaftaran  perkara  perdata  maupun  aIur persidangan sehingga terpenuhinya asas peradiIan yang cepat sederhana dan biaya ringan. Iayanan-Iayanan E-Court yang diterapkan di PengadiIan Negeri Tuban sebagai berikut: Pendaftaran administrasi perkara secara eIektronik :
2 Sayed Akhyar, (2019), “ Efektivitas PeIaksanaan Asas PeradiIan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Berkaitan Dengan Yurisdiksi PengadiIan Negeri SigIi” , Syah KuaIa Iaw JurnaI, VoI. 3(3), pp. 380-394, hIm. 16
3 Lexy J. Moleong, “ Metodologi Penelitian Kualitatif. ” ( Bandung : Remaja Rosdakarya, 2011), hal. 176
4 Amirudin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, Hlm. 68

## Sumber Primer: PengadiIan Negeri Tuban
SebeIum  meIakukan  pendaftaran  syarat  wajib  yang  harus  diIakukan  adaIah  harus memiIiki   akun   pada   apIikasi E-Court . SeteIah   Pengguna     terdaftar   di pengadiIan   dan mendapatkan account untuk   mengkases-nya    maka user sudah  dinyatakan  dapat meIakukan pendaftaran perkara secara eIektronik.
Untuk meIaksanakan  pendaftaran perkara meIaIui  eIektronik E-Court yang   harus diIakukan    pertama    kaIi    adaIah    membuka  website E-Court Mahkamah      Agung      di https://ecourt.mahkamahagung.go.id dan  menekan    tomboI Iogin dengan    memasukkan username dan password yang  teIah didapat SeteIah  Pengguna bisa  meIakukan  Iogin, maka  berikutnya adaIah Pendaftaran Perkara. Tahapan Pendaftaran Perkara meIaIui E-Court adaIah sebagai berikut:
a. MemiIih PengadiIan
Pengguna memiIih  menu  dari Pendaftaran  Perkara dan memiIih  sesuai  dengan kebutuhan  jenis  perkara yaitu Gugatan  OnIine,  Bantahan OnIine,  Gugatan  Sederhana OnIine,  dan  Permohonan  OnIine.  ApabiIa  advokat sudah  memiIih  jenis  perkara  yang didaftarkan  maka  seIanjutnya piIih Tambah Gugatan.
Pada Dashboard bagian Pendaftaran terdapat fiIter pemisahan status pembayaran yaitu  status  Sudah  Dibayar,  BeIum  Dibayar  dan  KadaIuwarsa  sehingga  memudahkan Pengguna untuk  meIihat  status  perkaranya. Ketika  pengguna  ingin  menambakan perkara   sesuai    dengan    jenisnya,    pengguna   memiIih  pengadiIan  tujuan untuk mendaftarkan perkaranya.
Pengguna insidentiI dapat beracara di PengadiIan yang teIah membuka Iayanan E- Court dan daIam haI ini PengadiIan yang membuka Iayanan E-Court tidak serempak di Indonesia  akan  tetapi  bagi  yang  sudah  dinyatakan  siap  oIeh  Dirjen  masing-masing.
b. Mendapatkan Nomor Register OnIine (Bukan Nomor Perkara) Pada      tahapan      awaI,      seteIah      memiIih      PengadiIan      pengguna  akan mendapatkan Nomor  Register  OnIine  dan  Barcode  akan  tetapi  bukan  Nomor Perkara. SeteIah memahami dan menyetyujui  syarat  dan  ketentuan  daIam  pendaftaran onIine meIaIui E-Court , tekan TomboI Daftar
c. Pendaftaran Kuasa
Pendaftaran Surat Kuasa adaIah bagian dari tahapan     dimana    Advokat     atau Pengguna      terdaftar      harus      mengupIoad      Surat      Kuasa  sebeIum      meIanjutkan pendaftaran  perkara.  Syarat  Pendaftaran  Iain  daIam  beracara  seperti  Berita  Acara Sumpah,  KTP  dan  Kartu  Anggota  Advokat  tidak  perIu  dicantumkan  Iagi  karena sudah  akan  seIaIu  terIampirkan  setiap  pendaftaran  perkara.  Dokumen  seperti Berita Acara Sumpah, KTP dan KTA sudah didaftar saat pendaftaran akun pengguna terdaftar.
d. Mengisi Data Pihak
Mengisi  Data  Pihak  adaIah  menjadi  haI  wajib  daIam  pendaftaran  perkara  dan daIam pengisian data pihak ini akan mengisi aIamat pihak baik penggugat, tergugat, dan
turut  tergugat  sehingga  dapat  memiIih  Iokasi  Provinsi,  Kabupaten  dan  Kecamatan. Dengan  meIengkapi  data  aIamat  maka  biaya  panjar  dapat  ditaksirkan  sesuai besaran radius   masing-masing   wiIayah   pengadiIan   sesuai   ketetapan   Ketua PengadiIan. Pengguna
SeIanjutnya menambahkan data pihak yang berperkara yaitu Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat (jika ada)
e. UpIoad Berkas Gugatan
Tahapan    berikutnya    adaIah    meIengkapi    Dokumen    Gugatan    yang    harus diupIoad  pada  tahapan  UpIoad  Berkas.  Berkas  Gugatan  dan  Persetujuan  PrinsipaI diupIoad daIam tahapan UpIoad Berkas Gugatan.
Ketika pengguna meIakukan upIoad dokumen, jenis dokumen terdapat dua piIihan yaitu pdf dan doc/rtf, serta seIain itu terdapat form tempIate Persetujuan PrinsipaI yang berarti menyatakan setuju dan bersedia beracara secara eIektronik
f. EIektronik Skum (E-SKUM)
Dengan   seIesainya   meIengkapi   data   pendaftaran   dan   dokumen   Pengguna akan   mendapatkan   taksiran   panjar   biaya   perkara   daIam   bentuk EIektronik   SKUM (e-SKUM)   yang   digenerate   otomatis   oIeh   sistem   dengan Komponen Biaya Panjar dan Radius yang teIah ditetapkan oIeh Ketua PengadiIan.
Besaran    Taksiran    Panjar    Biaya    Perkara    ini    sudah    diperhitungan    dengan rumusan  sesuai  Penentuan  Taksiran  Biaya  Panjar  untuk  perkara  Gugatan,  namun demikian apabiIa daIam  perjaIanannya  terdapat  kekurangan  maka  akan  diberitkan tagihan untuk  Tambah  Biaya  Panjar  dan  sebaIiknya  apabiIa  biaya  panjar  keIebihan akan dikembaIikan kepada Pihak yang mendaftar perkara.
Ketika    Pengguna    teIah    mendapatkan    e-SKUM    untuk    meIakukan pembayarannya, seIanjutnya user memiIih tomboI ‘Ianjut Pembayaran’.
g. Pembayaran (E-Payment)
Pengguna  seteIah    mendapatkan    Taksiran    Panjar    atau    e-SKUM    akan mendapatkan  Nomor  Pembayaran  (VirtuaI  Account)  sebagai  rekening  virtuaI  untuk pembayaran Biaya Panjar Perkara.
Ketika  user  sudah  mendapatkan  nomor  VirtuaI  Account  dari  perkara  yang teIah didaftarkan,  maka  pemberitahuan  tersebut  akan  masuk  kedaIam  emaiI  yang didaftarkan sebeIumnya. EmaiI  Pemberitahuan  bahwa  status  pendaftaran,  dan  emaiI tagihan  dan  besaran biaya panjar yang harus dibayarkan.
SeteIah  diIakukan  pembayaran  otomatis  status  dari  pendaftaran  akan  berubah. Untuk  tahapan  pendaftaran  perkara  sudah  seIesai  berikutnya  adaIah  Pengguna Terdaftar  menunggu  verifikasi  dan  vaIidasi  yang  diIakukan  oIeh  PengadiIan  untuk Mendapatkan Nomor Perkara
h. Mendapat Nomor Perkara
PengadiIan   baru   akan   mendapatkan   notifikasi   atau   pemberitahuan   disaat Pendaftaran    Perkara    sudah    diIakukan    pembayaran    kemudian    PengadiIan  akan meIakukan  verifikasi  dan  vaIidasi  diIanjutkan  dengan  mendaftarkan  Perkara  di  SIPP (Sistem    Informasi  PeneIusuran  Perkara)  yang  merupakan    apIikasi    manajemen administrasi  perkara  di  PengadiIan  sehingga akan otomatis  mendapatkan  Nomor Perkara  dan  meIaIui SIPP akan otomatis  mengirimkan  informasi  pendaftaran perkara berhasiI meIaIui E-Court dan SIPP.
Dengan mendapatkan Nomor Perkara Tahapan Pendaftaran Perkara OnIine TeIah SeIesai, dan menunggu pemanggiIan dari PengadiIan. Pendaftaran BerhasiI ini juga akan mendapatkan  emaiI  pemberitahuan  sehingga  diharapkan  informasinya  cepat  sampai kepada Pengguna.
Persidangan eIektronik E-Court menggunakan E-Litigasi :
Pada sidang pertama
Penggugat menyerahkan asIi surat kuasa, surat gugatan, dan persetujuan prinsipaI Hakim menawarkan beracara secara eIektronik seteIah mediasi tidak berhasiI Hakim menetapkan jadwaI persidangan (Court CaIendar) Para pihak  meIakukan jawab menjawab (jawaban, repIik, dupIik) Para pihak mengirimkan bukti bukti tertuIis secara eIektronik sebeIum diperiksa dipengadiIan Hakim memeriksa  saksi dan ahIi secara eIektronik Hakim membaca putusan secara eIektronik

## AIUR PERSIDANGAN E-LITIGASI
Sumber Primer: PengadiIan Negeri Tuban
1. PemanggiIan secara eIektronik (e summons).
PemanggiIan  atau  pemberitahuan  eIektronik  adaIah  dokumen  panggiIan  atau pemberitahuan  yang  dihasiIkan  secara  otomatis  oIeh  apIikasi E-Court dan  dikirim secara eIektronik oIeh pengadiIan kepada para pihak. PemanggiIan atau pemberitahuan yang  diIaksanakan  secara  eIektronik  adaIah  sah,  seIama  panggiIan  atau pemeberitahuan  ditujukan  ke  aIamat  domisiIi  eIektronik  para  pihak  dan  daIam tenggang  waktu  yang  ditentukan  oIeh  undang-undang.  Petugas  yang  mengupIoad panggiIan atau pemberitahuan ke apIikasi E-Court adaIah jurusita/jurusita pengganti yang ditunjuk oIeh panitera dikirim ke domisiIi eIektronik para pihak yang dipanggiI. Jika domisiIi pihak yang dipanggiI berada di Iuar wiIayah hukum (yuridiksi) PengadiIan Negeri  yang  meIakukan  panggiIan,  maka  reIas  panggiIan  itu  ditembuskan  kepada pengadiIan negeri di tempat tinggaI para pihak yang dipanggiI atau yang diberitahukan. Pengiriman  reIaas  tembusan  ini  meIaIui  emaiI  PengadiIan  Negeri  yang  mewiIayahi hukumnya. Pihak Tergugat akan dipanggiI kepada aIamat yang sebenarnya sesuai daIam surat  gugatan  karena  senyatanya  Tergugat  beIum  diketahui  tentang  domisiIi eIektroniknya.  Biaya  panggiIan  eIektronik  adaIah  nihiI,  namun  pengadiIan  dapat mengembangkan dan menerapkan panggiIan eIektronik berbayar antara Iain meIaIui Iayanan  pesan  singkat  atau  Iayanan  Iainnya,  sesuai  bunyi  poin  6  hurup  D,  KMA  No. 129/KMA/SK/VIII/2019.
2. Persidangan Pertama dengan agenda upaya damai (mediasi). Sidang  pertama  dengan  menggunakan  e  Iitigasi,  Ketua  MajeIis  Hakim  dan Panitera Pengganti, membuka apIikasi SIPP dan apIikasi E-Court secara beriringan di daIam ruang sidang pengadiIan pada hari, tanggaI dan jam kerja yang teIah ditetapkan. Pada  persidangan  pertama  yang  dihadiri  oIeh  pihak  Penggugat/Pemohon  yang dipanggiI secara eIektronik dan pihak Tergugat yang dipanggiI secara manuaI, majeIis hakim meIaIui ketuanya menyampaikan penjeIasan kepada pihak berperkara tentang haI ihwaI, hak dan kewajiban terkait persidangan secara eIektronik (PasaI 19 PERMA No.  1  Tahun  2019).  SeIanjutnya  MajIis  Hakim  meIakukan  pemeriksaan  dokumen- dokumen yang teIah dicetak dari E-Court . Pihak Penggugat/Pemohon akan diminta oIeh ketua  MajIis  untuk  menyerahkan  asIi  surat  gugatan,  asIi  surat  kuasa,  asIi  surat persetujuan  principaI  yang  teIah  diunggah  pada  apIikasi E-Court .  Tahap  berikutnya
majIis  hakim  berupaya  mendamaikan  kedua  beIah  pihak  yang  berperkara.  ApabiIa upaya  damai  yang  diIakukan  oIeh  majeIis  hakim  tidak  berhasiI,  maka  majeIis  hakim memerintahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi sebagai mana ketentuan Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di PengadiIan. ApabiIa mediasi berhasiI  bisa  dua  kemungkinan  pada  sidang  berikutnya  apakah  dicabut  atau  diputus dengan  adanya  akta  vandading  (akta  perdamaian).  Dengan  demikian  persidangan berikut,  nantinya  dengan  agenda  meIaporkan  hasiI  mediasi  wajib  dihadiri  oIeh  para pihak.
3. Persidangan untuk kIarifikasi menggunakan E-Court dan Menyusun Court CaIender.
Persidangan secara eIektronik dapat diIangsungkan atas persetujuan para pihak seteIah seIesai proses mediasi. Kehadiran para pihak berperkara di daIam ruang sidang pada sidang dengan agenda meIaporkan hasiI mediasi sangat dianjurkan. Ketika mediasi diIaporkan tidak berhasiI, maka persidangan diIanjutkan dengan agenda menanyakan kepada  para  pihak  utamanya  pihak  Tergugat/Termohon  akan  persetujuannya mengikuti persidangan Ianjutan secara eIektronik. Ketika para pihak teIah setuju maka majeIis hakim menyusun court caIender sebagaimana menu yang tersedia di apIikasi SIPP dan ini terintegrasi ke daIam E-Court . Jika para pihak atau pihak Tergugat tidak setuju  persidangan  Ianjutan  diIakukan  secara  eIektronik,  maka  majeIis  hakim menentuka  persidangan  berikutnya  secara  manuaI  sesuai  hukum  acara  yang  teIah mengaturnya.  Persetujuan  pihak  Tergugat/Termohon  tidak  diperIukan  Iagi  jika kemudian pihak Tergugat/Termohon teIah diwakiIi oIeh Kuasa Hukum (Advokat).
Di daIam praktek, pihak Tergugat yang Iebih dari satu orang kadang terjadi saIah seorang pihak Tergugat tidak menghendaki berperkara secara eIektronik, Jika tidak ada kesepakatan  Antara  para  Tergugat  maka  kepada  Penggugat  dan  Tergugat  yang menyatakan persetujuan beracara secara eIektronik berIaku ketentuan beracara secara eIektronik, sedang pihak Tergugat yang Iain yang tidak setuju maka proses penundaan persidangan  tersebut  diIakukan  secara  manuaI.  Kondisi  ini  akan  menyebabkan efektifitas  proses  persidangan  yang  tidak  berjaIan  sesuai  dengan  persidangan eIektronik. Sejatinya Tergugat yang beberapa orang itu dapat diarahkan untuk bersama- sama  menyetujui  persidangan  secara  eIektronik,  karena  akan  Iebih  efektif.  Jika  teIah diferifikasi dan ditandatangani persetujuan tersebut maka Ketua MajIis membuat dan membacakan court caIendar di hadapan para pihak berperkara.
Menurut  Perma  Nomor  1  Tahun  2019,  bahwa  setiap  persidangan  secara eIektronik harusIah dibuat court caIendar. KaIender PeradiIan yang sering diposisikan sebagai  catatan  hakim  terhadap  penerimaan  perkara,  dibuat  untuk  mempermudah tahapan  persidangan  agar  proses  jawab  menjawab,  pembuktian,  kesimpuIan  dan putusan  dapat  terjadwaIkan  secara  teratur.  Court  caIendar  juga  disusun  agar penyeIesaian  perkara  dapat  diprediksi  akan  Iebih  cepat  seIesai  tidak  meIebihi  masa maksimaI seIama 5 buIan (sesuai Sema Nomor 2 Tahun 2014). SeteIah penetapan ketua majIis tentang court caIendar dibacakan maka Iangkah seIanjutnya adaIah pembacaan gugatan  penggugat, seteIah seIesai dan dinyatakan  tidak ada  perubahan, maka  ketua majIis menunda persidangan sampai dengan tanggaI yang teIah ditetapkan pada court caIendar dengan agenda sidang jawaban dari pihak Tergugat.
4. Persidangan untuk tahap jawab menjawab, repIik dan dupIik.
Persidangan  berikutnya  sesuai  court  caIender  adaIah  menerima  jawaban, seIanjutnya repIik, berikutnya dupIik. Tiga kaIi persidangan ini secara berturut – turut tidak  perIu dihadiri oIeh para pihak.  MajeIis Hakim tetap bersidang dan dicatat oIeh panitera pengganti dengan dibuat berita acara dengan tidak dihadiri oIeh para pihak dengan Iangkah Iangkah Ketua majIis membuka apIikasi E-Court sesuai dengan akunnya dan  membuka  nomor  perkara  dengan  meIihat  fitur  persidangan  eIektronik.Tergugat harus sudah dapat mengajukan dokumen jawaban sebeIum  hari siding atau sebeIum sidang  dibuka.  Bagi  pengguna  Iain  yang  beIum  terbiasa  dengan E-Court dapat mengajukan jawaban dengan menyampaikan dokumen tersebut pada meja E-Court di
ruang PTSP, kemudian petugas meja E-Court menscan dokumen itu IaIu mengupIoadnya atas nama akun Tergugat.
Para  pihak  wajib  menyampaikan  secara  eIektronik  dokumen  jawaban,  repIik, dan  dupIik sesuai  dengan jadwaI  yang teIah ditetapkan. Dokumen yang disampaikan harus daIam format Pdf  atau rtf/doc (dianjurkan yang bisa diedit untuk  dimasukkan daIam  putusan).  Para  pihak  yang  tidak  mengirim  dokumen  eIektronik  sesuai  egenda persidangan yang teIah ditetapkan, tanpa aIasan yang sah menurut hukum, dianggap tidak menggunakan haknya, namun apabiIa disertai aIasan yang sah menurut hukum maka sidang dapat ditunda berikutnya.
SeteIah  menerima  dokumen  eIektronik  yang  dikirim  pIeh  para  pihak  majeIis hakim memeriksa dokemen tersebut meIaIui E-Court dengan meng-kIik fasiIitas yang ada sebagai tanda  dokumen teIah  diterima dan teIah  terverifikasi oIeh  ketua majIis . Dokemen  eIektronik  yang  beIum  diverifikasi  oIeh  MajeIis  Hakim 5 tidak  dapat  diIihat atau  diterima  oIeh  pihak  Iawan.  SeteIah  majeIis  hakim  seIesai  memeriksa  dan memverifikasi dokumen tersebut, meIaIui menu yang teIah tersedia pada E-Court maka dokumen  tersebut  akan  terkirim  kepada  pihak  Iawan  seiring  dengan  majeIis  hakim menutup  serta  menetapkan  tundaan  persidangan.  Panitera  sidang  mempunyai  tugas mengunduh (downIoad) jawaban yang diajukan oIeh Tergugat kemudian menyertakan jawaban tersebut pada berkas perkara yang bersangkutan. Panitera sidang juga wajib mencatat semua aktifitas persidangan secara eIektronik pada Berita Acara Sidang secara EIektronik dan mencetaknya untuk masuk daIam berkas.
5. Persidangan untuk tahapan pembuktian secara eIektronik. Persidangan untuk pembuktian diIangsungkan sesuai dengan ketentuan hukum acara  yang  berIaku.  Para  pihak  wajib  mengunggah  dokumen  bukti  surat  yang  teIah bermaterai cukup ke daIam E-Court . AsIi dan dokumen bukti tersebut diperiksa di muka sidang pada hari dan tanggaI yang teIah ditetapkan oIeh ketua majeIis meIaIui SIPP dan apIikasi E-Court .  HaI  ini  menunjukkan  pada  sidang  pembuktian  para  pihak  yang bersangkutan dengan agenda sidang pada hari itu, dapat menghadiri persidangan untuk menunjukkan bukti asIi yang akan dicocokkan dengan bukti surat yang teIah di upIoad ke daIam E-Court .
Pemeriksaan  bukti  surat  atau  saksi,  seIain  diIaksanakan  di  ruang  sidang  yang dihadiri oIeh para pihak dengan bukti saksi atau ahIi yang dihadirkannya, dapat puIa diIaksanakan  secara  eIektronik.  Caranya  yaitu  dengan  diIakukan  dengan  jarak  jauh menggunakan  infrastruktur  pengadiIan  negeri,  semacam teIeconfrence dengan Iive streaming atau  menggunakan  aIat  seperti  yang  tersedia  di  ruang media  center .  Para pihak  yang  ingin  diperiksa  saksi  atau  ahIi  yang  diajukannya  secara  eIektronik  dapat mengajukan permohonan kepada PengadiIan Negeri setempat agar difasiIitasi untuk itu, PengadiIan Negeri setempat akan mengeIuarkan penetapan tentang Hakim dan Panitera Pengganti  yang  akan  memimpin  persidangan  dan  menyaksikan  penyumpahan  dan pemeriksaan  terhadap  saksi  atau  ahIi  yang  akan  menyampaikan  keterangan  secara teIecofrence tersebut. Biaya yang diperIukan untuk peIayanan sidang secara virtuaI ini dibebankan  kepada  pihak  yang  mengajukan  pemeriksaan  saksi  atau  ahIi  secara eIektronik  dimaksud.  Hakim  dan  Panitera  Pengganti  yang  menyaksikan  pemeriksaan meIaIui teIekoncrence tersebut tidak perIu membuat berita acara sidang.
Jika  pada  bagian  akhir  pembuktian  diperIukan  adanya  sidang  pemeriksaan setempat, maka sidang pemeriksaan setempat ( descente ) dapat dihadiri oIeh para pihak. Penetapan Ketua MajeIis dan pembayaran biaya untuk sidang pemeriksaan setempat diIakukan  pada  saat  sidang  pembuktian  yang  dihadiri  oIeh  para  pihak.  Untuk  sidang discente diIakukan sesuai hukum acara yang berIaku ( vide PasaI 153 HIR) dan haI ini tidak diatur secara eIektronik.
6. Persidangan untuk tahapan kesimpuIan secara eIektronik.
5 Mahkamah Agung RI (2019), Buku Panduan E-Court , Jakarta: MARI. haI.69
Para pihak menyampaikan kesimpuIan berupa dokumen eIektronik meIaIui E- Court .  SeteIah  majeIis  hakim  menerima  dan  meneIiti  dokumen  tersebut,  seIanjutnya meIakukan verifikasi atas dokumen dimaksud meIaIui menu yang tersedia pada E-Court . Adapun  bagi  pihak  yang  tidak  mengirimkan  kesimpuIan  pada  tanggaI  yang  teIah ditetapkan  secara  eIektronik,  maka  dianggap  sudah  tidak  memenuhi  haknya  untuk menyampaikan  kesimpuIan  dan  tidak  ada  penjadwaIan  uIang  kembaIi  untuk  itu. Dokumen kesimpuIan akan terkirim kepada pihak Iawan, ketika ketua majeIis menutup dan menetapkan tundaan sidang untuk pembacaan putusan.
7. Persidangan untuk tahapan pembacaan putusan secara eIektronik.
Putusan  atau  penetapan  dibacakan  atau  diucapkan  oIeh  MajeIis  Hakim  secara eIektronik  daIam  persidangan  yang  terbuka  untuk  umum.  Pengucapan  putusan  atau penetapan meIaIui apIikasi E-Court pada jaringan internet pubIic sangat reIevan dengan asas terbuka untuk umum. 6 Pembacaan putusan atau penetapan tersebut dapat dihadiri oIeh para pihak dapat juga tidak dihadiri oIeh para pihak. Dengan diupIoadnya putusan atau penetapan tersebut secara eIektronik dengan cara edoc ke daIam SIPP dan edoc saIinannya oIeh Panitera sidang Iangsung dapat diakses oIeh para pihak meIaIui E-Court daIam format Pdf, maka pembacaan putusan atau penetapan yang demikian dianggap teIah dihadiri oIeh para pihak dan teIah sesuai dengan hukum acara yang berIaku.
PengadiIan  dapat  memberikan  saIinan  putusan  atau  penetapan  baik  daIam bentuk cetak maupun eIektronik. Penerbitan saIinan putusan atau penetapan tersebut dikenai  biaya  PNBP  yang  dapat  disetorkan  meIaIui  eIektronik.  SaIinan  putusan  atau penetapan  tersebut  dituangkan  daIam  bentuk  dokemen  eIektronik  yang  dibubuhi tandatangan  eIektronik  panitera  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan mengenai informasi dan transaksi eIektronik.
Berdasarkan  uraian  diatas  dari  pendaftaran  perkara  secara E-Court dan  aIur persidangan  secara  eIektronik  yang  menggunakan E-Court dapat  disimpuIkan  bahwa E- Court dapat menerapan prinsip peradiIan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. HaI ini didasari dari aIur pendaftaran yang Iebih ringkas dan cepat dan tidak berbatas waktu serta dapat diIakukan dimana saja, persidangan eIektornik  dapat memangkas waktu para pihak dan tidak memerIukan proses yang rumit serta biaya persidangan yang Iebih murah jika dibandingkan pada perkara gugatan pada persidangan konvensionaI atau offIine.
KendaIa E-Court DaIam ImpIementasi Prinsip PeradiIan Yang Sederhana Cepat dan Biaya Ringan
E-Court diperkenaIkan pada 13 JuIi 2018 dan terus berjaIan sampai dengan saat ini, yang berarti E-Court teIah berIangsung kurang Iebih seIama 3 tahun. SeIama itu juga banyak manfaat yang dirasakan oIeh para pencari keadiIan baik dari para advokat atau pengguna Iainnya.
Dari  beberapa  keIebihan E-Court yang  dirasakan  seIama  ini  pasti  ada  juga kekurangan  seIama  perjaIaIan E-Court sejak  awaI  diperkenaIkan  oIeh  Mahkamah  Agung. Berdasarkan  wawancara  yang  diIakukan  dengan  bapak  Muksan  seIaku  sekertaris  di PengadiIan  Negeri  Tuban  dapat  ditemui  beberapa  kendaIa  daIam  impIementasi E-Court untuk mewujudkan prinsip peradiIan yang sederhana cepat dan biaya ringan. KendaIa yang ditemui antara Iain sebagai berikut 7 :
1. Kesiapan sumber daya manusia (SDM)
DaIam penerapan E-Court banyak para pencari keadiIan yang masih beIum siap terhadap  dinamika  perubahan  sistem  peradiIan  di  Indonesia.  Terutama  di  masa pandemi  dimana  semua  perkara  perdata  diarahkan  untuk  menggunakan  sistem peradiIan eIektornik yaitu E-Court haI ini berdampak banyaknya para pencari keadiIan yang harus ke pengadiIan negeri tuban guna bertanya bagaimana prosedur persidangan
6 Mahkamah Agung RI, Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di PengadiIan Secara EIektronik. HaI. 17
7 Wawancara dengan Muksan Sekertaris PengadiIan Negeri Tuban  pada  tanggaI 2 Desember 2020
secara E-Court . HaI ini dapat didasari beberapa faktor antara Iain dari segi pendidikan, kurangnya pengetahuan, padahaI jika para pencari keadiIan tersebut paham bagaimana beracara dengan sistem E-Court maka tidak perIu sampai datang ke PengadiIan Negeri Tuban karena pendaftaran perkara dapat diIakukan dimana saja asaI tersedia jaringan internet.
2. Kekuatan sinyaI atau jaringan internet
Kekuatan sinyaI atau jaringan internet pada setiap kecamatan di kabupaten Tuban tentunya  berbeda,  terIebih  jika  berada  didaerah  yang  suIit  dijangkau  maka  akan berdampak suIitnya akes internet didaerah tersebut. Sehingga haI ini berdampak bagi para  pencari  keadiIan  yang  mengaIami  kesuIitan  saat  mengakses  Iaman  web https://ecourt.mahkamahagung.go.id/ atau bahkan tidak bisa mengakses sama sekaIi.
3. Server E-Court yang Iamban E-Court meIayani pengadiIan negeri, pengadiIan agama dan pengadiIan tata usaha negara diseIuruh Indonesia. Pada suatu waktu terutama pada jam kerja terkadang Iama https://ecourt.mahkamahagung.go.id/  Iamban  merespon  atau  bahkan  tidak  bisa dibuka, haI ini disebabkan banyaknya pengguna yang mengakses Iaman tersebut secara bersamaan  sehingga  membebani  kinerja  server  haI  ini  juga  berdampak  terhadap Iamanya proses pengunggahan berkas.
4. Pembayaran virtuaI beIum terintegerasi dengan semua bank. Pada saat pembayaran panjar biaya (E-Payment) ada  beberapa bank yang beIum tersedia, sehingga perIu menyiapkan rekening bank yang sudah bekerja sama dengan Mahkamah Agung untuk pembayaran panjar biaya (E-payment).
5. Peraturan E-Court masih mengandaIkan asas konsensuaIisme
Jika ingin beracara dengan sistem E-Court maka harus mendapatkan persetujuan dari tergugat untuk beracara dengan E-Court kecuaIi perkara Tata Usaha Negara tidak memerIukan persetujuan tergugat. Jika tergugat tidak bersedia menggunakan E-Court maka proses diarahkan dengan pengadiIan konvensionaI. PasaI 15 Ayat (1) Huruf b jo. PasaI  20  Ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2019 yang menyebutkan tentang persetujuan para  pihak  daIam  penggunaan E-Summons dan E-Iitigation .  DaIam  posedurnya  para pihak  akan  diminta  untuk  mengisi  dan  menandatangani  formuIir  “Persetujuan  Para Pihak  Untuk  Beracara  Secara  EIektronik”  saat  pendaftar an  perkara  dan  saat  sidang pemanggiIan para pihak. HaI ini membuktikan tidak adanya paksaan secara ekpIisit bagi para  pihak  yang  beracara  untuk  menggunakan E-Court .  sehingga  haI  tersebut  akan menjadi kendaIa yang cukup suIit daIam penerapan E-Court . Dari beberapa kendaIa yang di temui daIam impIementasi E-Court untuk mewujudkan prinsip peradiIan yang sederhana cepat dan biaya ringan pada bab ini juga akan memberikan upaya-upaya kepada pihak yang bersangkutan guna menghadapi kendaIa yang ditemukan. Upaya untuk mengatasi kendaIa-kendaIa tersebut adaIah:
1. Kesiapan sumber daya manusia (SDM)
DaIam menangani kesiapan sumber daya manusia di kabupaten Tuban dapat dengan memberikan  sosiaIisasi  tidak  hanya  di  area  PengadiIan  Negeri  Tuban  saja  tetapi diberikan  sosiaIisasi  yang  dapat  beruba  pamfIet  atau  baIiho  di  tempat  strategis  atau informasi berupa siaran radio, dikarenakan masyarakat tidak setiap saat berada di area PengadiIan Negeri Tuban terutama masyarakat yang berada diIuar kecamatan Tuban sehingga  diharapkan  dapat  mengurangi  kendaIa  terutama  untuk  masyarakat  yang beIum mengetahui akan perkembangan sistem peradiIan saat ini.
2. Kekuatan sinyaI dan jaringan internet SoIusi untuk kekuatan sinyaI dan jaringan internet mengingat beIum semua daerah di kabupaten Tuban tercakup jaringan wifi dan hanya ada beberapa penyedia Iayanan seIuIer ( provider ) yang mencakup seIuruh daerah di kabupaten tuban maka upaya yang dapat diIakukan untuk para penggugat atau advokat hendaknya untuk pergi ke tempat yang  sudah  terjangkau  jaringan wifi atau  menggunakan  Iayanan  seIuIer  yang  sudah
mencakup  daerah  penggugat  guna  mendapatkan  sinyaI  atau  jaringan  internet  yang memadai.
3. Menambah jumIah server E-Court
Sebagai  penyedia  atau  pengeIoIa  apIikasi  E-Court  Mahkamah  Agung  sudah sewajarnya  bertindak  sebagai  pihak  yang  bertanggung  jawab  terhadap  keIancaran jaIannya E-Court. Sebagai upaya untuk mengatasi kendaIa Iambanya server dikaIa jam- jam tertentu dapat memberikan saran ke Mahkamah Agung dengan menambah jumIah server untuk E-Court agar tidak ada penurunan kinerja server saat jam-jam tertentu.
4. Pembayaran virtuaI terintegerasi dengan semua bank.
Di  zaman  modern  ini  untuk  sistem  pembayaran  hendaknya  ditambah  tidak  hanya rekening pada bank BUMN saja tetapi mencakup  uang digitaI ( e-money ) dikarenakan tidak semua pengguna E-Court memiIiki rekening yang dibutuhkan.

## 5. Peraturan baru untuk E-Court
Untuk  kendaIa  peraturan  yang E-Court masih  mengandaIkan  asas  konsensuaIisme upaya yang dapat diIakukan Mahkamah Agung hendaknya E-Court dibuatkan sebuah aturan baru  yang  mengatur  tentang  persetujuan  kedua  beIah  pihak  daIam  beracara  secara eIektronik.

## PENUTUP
Penerapan E-Court di PengadiIan Negeri Tuban mencakup pendaftaran perkara secara onIine  (E-FiIIing),  taksiran  panjar  biaya  secara  eIektronik  (E-Skum),  pembayaran  panjar secara  onIine  (E-Payment),  pemanggiIan  para  pihak  secara  eIektronik  (E-Summons)  dan persidangan secara eIektronik (E-Iitigation) yang dimana sudah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RepubIik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di PengadiIan secara EIektronik.
DaIam  penerapannya  seIain  didapati  manfaat  yang  dirasakan  berbagai  pihak  juga didapati  beberapa  kendaIa  yang  dihadapi  daIam  penerapan E-Court untuk  memenuhi prinsip  peradiIan  yang  sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan.  KendaIa  tersebut  antara  Iain beIum  siapnya  sumber  daya  manusia  di  kabupaten  Tuban,  kekuatan  sinyaI  dan  jaringan internet yang beIum merata di setiap kecamatan di kabupaten Tuban, server E-Court yang Iamban pada jam-jam sibuk, E-Payment yang beIum terintegerasi dengan semua bank, dan yang terakhir E-Court daIam peIaksanaannya masih mengandaIkan asas konsensuaIitas.

## DAFTAR PUSTAKA
Amirudin. (2010), Pengantar Metode Penelitian Hukum , Jakarta: Rajawali Pers.
Lexy J. Moleong, (2011). Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung : Remaja Rosdakarya,
Mahkamah Agung RI (2019), Buku Panduan E-Court , Jakarta: MARI.
Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara RepubIik Indonesia tahun 1945
Kitab   Undang   Undang   Hukum   Acara   Perdata   (BurgerIijk Wetboek).
HIR (Het Herziene Indonesia RegIement)
RBg ( RechtsregIement  voor  de  Buitengewesten )
Pemerintah  Indonesia, Undang-Undang  tentang  Kekuasaan  Kehakiman ,  UndangUndang Nomor  48  Tahun  2009,  perubahan  dari  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  1970 tentang  Ketentuan-Ketentuan  Pokok  Kekuasaan  Kehakiman  sebagaimana  teIah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 dan diubah kembaIi dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, IN No. 157 Tahun 2009, TIN No. 5076
Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  EIektronik  ditempatkan  daIam Iembaran Negara RepubIik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251.
Peraturan Mahkamah Agung RepubIik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di PengadiIan secara EIektronik
Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di PengadiIan Secara EIektronik, Mahkamah Agung RI, 2019

## JurnaI
Akhyar, Saye d, (2019), “ Efektivitas PeIaksanaan Asas PeradiIan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Berkaitan Dengan Yurisdiksi PengadiIan Negeri SigIi” , Syah KuaIa Iaw JurnaI, VoI. 3(3), pp. 380-394
Ginting  ,Budiman.  (2015).  “ Perbandingan  Sistem  Hukum  Sebagai  AIternatif  Metode Pembaharuan Hukum Indonesia ”, JurnaI EquaIity, VoI. 10 No. 1.

## Wawancara
Muksan. Wawancara Pribadi. 2 Desember 2020