## RESTRUKTURISASI DAN REPOSISI BIROKRASI
( SEBAGAI SOLUSI MENATA HUBUNGAN POLITIK DAN BIROKRASI )
Oleh : Imam Maulana Yusuf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh Jln. R.E.Martadinata No.150 Ciamis

## Abstrak
Reformasi birokrasi yang dilakukan di Indonesia, nampaknya masih meninggalkan berbagai persoalan dan belum dapat menjawab tuntutan dari masyarakat. Reformasi birokrasi seolah tidak memiliki  arah  yang  jelas  baik  dari  sisi  karakter  maupun  perannya.  Sampai  saat  ini  reformasi birokrasi belum memberikan grand design atau cetak biru untuk menata  hubungan antara politik dan  birokrasi  sehingga  kekuatan  politik  yang  ada  dalam  birokrasi  justru  melakukan  interpensi yang  kuat  terhadap  aparat  birokrasi.  Dalam  tatanan  organisasi  pemerintahan,  wewenang seharusnya hanya diberikan pada porsi yang relatif terbatas sesuai dengan cakupan tugas seorang aparatur  birokrasi,  namun  pada  prakteknya,  wewenang  terbatas  itu  seringkali  diintervensi  oleh pihak pemberi wewenang dalam hirarki birokrasi yang lebih tinggi atau oleh pejabat politik. Dalam situasi  demikian,  aparatur  birokrasi,  akan  lebih  tunduk kepada hirarki  yang  lebih  tinggi,  terlebih kepada pejabat politik.
Kata Kunci : Restrukturisasi, Reposisi Birokrasi
A. Pendahuluan
Reformasi birokrasi dalam proses penyelenggaraan  pemerintahan  di  Indonesia akhir-akhir  ini  menjadi  bagian  penting  dalam mewujudkan  kepemerintahan  yang  baik.  Titik berat  dari  pemerintahan  yang  baik,  adalah  pada upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberantasan korupsi secara terarah, sistematis, dan  terpadu.  Ada  tiga  hal  yang  cukup  mewarnai berbagai  perubahan  kelembagaan  yang  terjadi  di Indonesia  akhir-akhir  ini.  Tiga  hal  tersebut menggambarkan  kondisi  yang  melatarbelakangi proses  perubahan  dari  tata  pemerintahan  lama (Orde  Baru) ke tata  pemerintahan baru (Pemerintahan  Reformasi).  Pertama,  keinginan untuk menegakkan demokrasi secara baik; kedua perubahan  sistem  politik  dari single  majority ke multi  partai ;  dan  yang  ketiga,  terjadinya  proses perkembangan teknologi informasi dan persaingan ekonomi global.
Reformasi  birokrasi  merupakan  konsep yang luas ruang lingkupnya, mencakup pembenahan struktural dan kultural. Secara lebih rinci meliputi reformasi struktural (kelembagaan),  prosedural,  kultural,  dan  etika birokrasi. Secara operasional, sejumlah peraturan ditetapkan sebagai landasan yuridis bagi pembenahan  birokrasi,  antara  lain  melalui rancangan  peraturan  tentang  penempatan  posisi struktural  serta  pola  pengembangan  karir  bagi pegawai  negeri.  Selain  itu,  juga  dilakukan restrukturisasi  organisasi,  rasionalisasi  pegawai, privatisasi beberapa BUMN dan peningkatan gaji
pegawai  negeri.  Reformasi  ini  bukan  hanya perkara  pembenahan  sistem  saja,  tetapi  juga menyangkut pengembangan nilai-nilai.
Reformasi Birokrasi merupakan perubahan signifikan  elemen-elemen  birokrasi,  antara  lain kelembagaan,  sumber  daya  manusia  aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas aparatur, pengawasan,  dan  pelayanan  publik.  Beberapa contoh  reformasi,  birokrasi  adalah  reformasi kelembagaan dan kepegawaian, keuangan, perbendaharaan,  perencanaan  dan  penganggaran, perizinan,  dan  sebagainya.  Hal  yang  penting dalam  reformasi  birokrasi  adalah  perubahan mind-set dan culture-set serta  pengembangan budaya  kerja.  Reformasi  Birokrasi  diarahkan pada  upaya-upaya  mencegah  dan  mempercepat pemberantasan  korupsi  secara  berkelanjutan, dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik, bersih,  dan  berwibawa  ( good  governance ), pemerintah  yang  bersih  ( clean  government ),  dan bebas KKN.
Namun  dalam  tahap  perkembangannya saat  ini,  pelaksanaan  reformasi  birokrasi  di lingkungan pemerintah,  sering  terjadi perdebatan antara hubungan politik serta birokrasi itu sendiri. Perdebatan  tentang  hubungan  antara  politik  dan birokrasi  telah  mempunyai  sejarah  panjang  yang dipacu  oleh  dikotomi  antara  politik  dan administrasi,  suatu  doktrin  yang  pengaruhnya dimulai dari sejak penemuan administrasi negara sebagai  suatu  ilmu  oleh  Woodrow  Wilson  pada tahun  1887  (Miftah  Thoha,  2000).  Perdebatan tersebut  meliputi  antara  lain  apakah  politik  lebih
superior  atau  setara  dibanding  birokrasi,  apakah politik  dan  birokrasi  merupakan  satu  kesatuan atau  harus  terpisah,  serta  bagaimana  politik  dan birokrasi seharusnya berhubungan.
Dari  ilustrasi  tersebut  di  atas,  terlihat urgensi  yang  mendorong  agar  dilakukannya penataan  hubungan  antara  jabatan  politik  dan jabatan karir dalam birokrasi. Hal ini dikarenakan di  dalam  birokrasi,  pejabat  politik  dan  karir merupakan dua pihak yang saling membutuhkan. Jabatan  karir  membutuhkan  dukungan  politik dalam  menjalankan  kebijakan-kebijakan  publik yang ditetapkannya. Sedangkan, politisi membutuhkan  birokrasi  sebagai  eksekutor  atau pelaksana  kebijakan  publik.  Dengan  demikian sangat  dibutuhkan  kejelasan  pengaturan  ruang lingkup  jabatan  politik  dan  jabatan  karir, kewenangan dan pola hubungan antara keduanya sehingga  nantinya  akan  terbangun  interaksi  yang saling  mendukung  dan  menguntungkan  untuk kepentingan publik.
Pada  beberapa  kasus  menunjukan  bahwa kekuatan  politik  yang  ada  dalam  birokrasi  justru melakukan  interpensi  yang  kuat  terhadap  aparat birokrasi. Dalam tatanan organisasi pemerintahan,  wewenang  seharusnya  hanya diberikan  pada  porsi  yang  relatif  terbatas  sesuai dengan cakupan tugas seorang aparatur birokrasi, namun  pada  prakteknya,  wewenang  terbatas  itu seringkali  diintervensi  oleh  pihak  pemberi wewenang  dalam  hirarki  birokrasi  yang  lebih tinggi  atau  oleh  pejabat  politik.  Dalam  situasi demikian,  aparatur  birokrasi,  akan  lebih  tunduk kepada  hirarki  yang  lebih  tinggi,  terlebih  kepada pejabat politik.
Sementara  itu,  harapan  masyarakat  atas adanya  birokrasi  yang  netral  dan  profesional dalam  menjalankan  tugas  dan  kewajibannya semakin berpudah seiring dengan lunturnya nilai- nilai  normatif  yang  seharusnya  dipegang  teguh oleh  aparat  birokrasi.  Berdasakan  pada  uraian tersebut,  timbul  pertanyaan  dalam  piper  ini terkait  dengan  bagaimana  menata  hubungan antara  politik  dan  birokrasi  dalam  upaya merevitalisasi sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
B. Restrukturisasi Birokrasi Pemerintahan Restrukturisasi berasal  dari  kata re- dan struktur, maka  struktur  organisasi  berkaitan dengan  hubungan  yang  relatif  tetap  di  antara berbagai  tugas  yang  ada  dalam  organisasi. Menurut Handoko (2006), restrukturisasi organisasi atau desain organisasi dapat didefinisikan sebagai mekanisme-mekanisme formal  dengan  mana  organisasi  dikelola  dimana struktur  organisasi  menunjukkan  kerangka  dan
susunan  perwujudan  pola  tetap  hubungan- hubungan  di  antara  fungsi-fungsi,  bagian-bagian atau  posisi-posisi  maupun  orang-orang  yang menunjukkan,  tugas  wewenang  dan  tanggung jawab yang berbeda-beda dalam suatu organisasi.
Menurut  Gitosudarmo  (2001),  struktur organisasi  berkaitan  dengan  hubungan  yang relatif  tetap  di  antara  berbagai  tugas  yang  ada dalam organisasi dimana proses untuk menciptakan  struktur  tersebut,  dan  pengambilan keputusan  tentang  alternatif  struktur  disebut dengan  nama  desain  organisasi.  Selanjutnya, Robbins  (2006)  mengartikan  restrukturisasi organisasi  sebagai  sebuah  proses  redesain  atau penataan  ulang  terhadap  tatanan  birokrasi  yang telah ada ketika terjadi dinamika pada lingkungan baik internal maupun eksternalnya maka birokrasi  juga  harus  mengadaptasi  dinamika tersebut  agar  dapat  berkembang.  Adaptasi terhadap  dinamika  yang  terjadi  menyebabkan birokrasi harus tampil sesuai dengan realita yang ada.  Restrukturisasi  atau  penataan  kembali organisasi  birokrasi  pada  hakekatnya  adalah aktivitas  untuk  menyusun  satuan  organisasi birokrasi  yang  akan  diserahi  bidang  kerja,  tugas atau fungsi tertentu.
Don  Hellriegel  (2001)  mendefinisikan desain  organisasi  sebagai  proses  penilaian  dan pemilihan struktur dan sistem formal komunikasi, bidang  SDM,  koordinasi,  kontrol,  kewenangan dan  tanggung  jawab  untuk  mencapai  tujuan organisasi.  Secara  prinsip,  desain  organisasi harus mampu:
a.   Menyalurkan  informasi  dan  pembuatan keputusan berdasarkan kepentingan stakeholders .
b.  Menentukan  kewenangan  dan  tanggung jawab dalam tugas, bagian dan departemen.
c.   Menyeimbangkan integrasi antara
pekerjaan,  tim,  departemen  dan  bagian dengan  kemampuan  adaptasi  terhadap perubahan lingkungan.
Sehingga hakikat desain organisasi mengacu pada pola penyesuaian struktur organisasi (bisa berwujud strukturisasi, restrukturisasi  atau  reformasi)  agar  tujuan organisasi  dapat  tercapai.  Desain  organisasi berhubungan  dengan  penggunaan  prinsip-prinsip organisasi.  Kemudian,  desain  sebuah  organisasi sedikit-banyak  akan  dipengaruhi  oleh  tiga  faktor di bawah ini :
a. Faktor Lingkungan, yang mencakup lingkungan eksternal dan memiliki dampak langsung terhadap kehidupan organisasi.
b. Faktor Strategi, membuat organisasi mampu menunjukkan kemampuannya
yang  unik.  Organisasi  harus  mempunyai keunggulan yang kompetitif pada berbagai hal.
c. Faktor  Teknologi,  berperan  pada  waktu pembentukan kelompok departemen,
pendelegasian  kewenangan  dan  tanggung jawab serta suatu mekanisme terpadu.
Restrukturisasi organisasi (desain organisasi) dapat didefinisikan sebagai mekanisme-mekanisme  formal  dengan  mana organisasi dikelola. Struktur organisasi menunjukkan  kerangka  dan  susunan  perwujudan pola  tetap  hubungan-hubungan  di  antara  fungsi- fungsi,  bagian-bagian  atau  posisi-posisi  maupun orang-orang yang menunjukkan, tugas wewenang dan  tanggung  jawab  yang  berbeda-beda  dalam suatu  organisasi  (Handoko,  2006)  Pentingnya struktur organisasi dikemukakan oleh Gitosudarmo (2001) bahwa keunggulan kompetitif  organisasi  antara  lain  ditentukan  oleh struktur  yang  ramping “lean  dan  mean” atau dalam  bahasa  yang  lain  disebut “miskin  struktur kaya  fungsi” sejalan  dengan  perspektif  Osborne dan  Plastrik  dalam  bukunya  yang  berjudul Reinventing Government , yang menggagas konsep  mentranaformasi  semangat  wirausaha  ke dalam  sektor  publik  yang  menyatakan  bahwa dengan adanya pergeseran peran pemerintah  dari “rowing” mendayung ke “steering” mengarahkan maka organisasi birokrasi pemerintah  juga  harus  mampu  mengadaptasi  hal tersebut.  Restrukturisasi  birokrasi  juga  haruslah mampu  menghasilkan  sebuah  struktur  yang ramping, fleksibel, responsif, dan efisien.

## C. Reposisi Birokrasi
Konsep  mengenai  reposisi  belum  banyak dikemukakan oleh para ahli dibidang pemerintahan,  namun  akhir-akhir  ini  sering dengan  maraknya  isu  mengenai  reformasi birokrasi,  pandangan  mengenai  reposisi  mulai banyak  diperbincangkan  sebagai  salah  satu bagian  dari  perubahan  kelembagaan  dalam pemerintahan.  Reposisi  pada  umumnya  dikenal sebagai dikenal sebagai pergantian posisi lama ke posisi  yang  baru.  Sementara  kaitannya  dengan penyelenggaraan  pemerintahan,  konteks  reposisi birokrasi  sebenarnya  sudah  dikemukakan  oleh Osborne  dan  Plastrik  dalam  bukunya  yang berjudul Reinventing Government yang mendefinisikan reinventing sebagai  perubahan bentuk sistem birokrasi dengan sistem wirausaha.
The  fundamental  transformation  of  public system and organization to create dramatise  increases  in  the  effectiveness, efficiency,  adaptability,  and  capacity  to innovate. This transformation is
accomplished  by  changing  their  purpose, incentive,  accountability,  power  structure and culture.
Pandangan  tersebut,  memberikan  suatu pengertian bahwa reinventing, adalah menciptakan  kembali,  yang  menekankan  pada pembaharuan organisasi pemerintahan dari dalam untuk  memperbaiki  sistem  secara  mandiri. Indikator  dari  capaian  reposisi  birokrasi  pada umumya,  adalah  terletak  pada  tidak  adanya keluhan  dari  masyarakat,  karena  birokrasi  tidak bertindak  diskriminatif  serta  mengutamakan kepentingan  masyarakat.  Pola  birokrasi  yang cenderung sentralisitik, dan kurang peka terhadap perkembangan  ekonomi,  sosial  dan  politik masyarakat  harus  ditinggalkan,  dan  diarahkan seiring  dengan  tuntutan  masyarakat.  Dalam  hal ini  birokrasi  pemerintahan  harus  diciptakan dengan  mekanisme  atau  sistem  yang  terbuka, profesional dan akuntabel.
Saat  ini  posisi,  wewenang  dan  peranan Birokrasi  masih  sangat  kuat,  baik  dalam mobilisasi sumber daya pembangunan, perencanaan,  maupun  pelaksanaan  pemerintahan dan pembangunan yang masih terkesan sentralistik.  Di  samping  itu,  kepekaan  Birokrasi untuk  mengantisipasi  tuntutan  perkembangan masyarakat  mengenai  perkembangan  ekonomi, sosial  dan  politik  sangat  kurang  sehingga kedudukan  birokrasi  yang  seharusnya  sebagai pelayan  masyarakat  cenderung  bersifat vertical top down daripada horizontal partisipative . Peran  birokrasi  yang  seharusnya  mampu diwujudkan  sebagai consensus  building ,  yaitu membangun  pemufakatan  antara  negara,  sektor swasta dan masyarakat. Akan tetapi melihat pada tataran  kenyataan  yang  terjadi  peran  birokrasi pemerintah,  terutama  aparatur  pemerintah  yang notabene sebagai pejabat karier kerap mendapatkan  intervensi  dari  kekuatan-kekuatan politis  dari  para  pejabat  politik.  Posisi  birokrasi pemerintahan  yang  selalu  tunduk  pada  hirarki posisi  jabatan  tertinggi  yang  dalam  hal  ini dipegang oleh pejabat politik, sehingga mempersempit  peran  yang  harus  dijalankan  oleh birokrasi,  mengingat  fungsinya  sebagai  agen pembaharuan dan fasilitator seolah tidak berdaya akibat  derasnya  wewenang  politik  dalam  hirarki birokrasi  yang  tidak  hanya  melemahkan  posisi birokrasi namun terkadang melakukan propaganda  dengan  menguasai  opini  publik sehingga dapat menurunkan elektabilitas birokrasi di mata masyarakat.
Sebagai  agen  perubahan,  birokrasi  harus mengambil  inisiatif  dan  mempelopori  suatu kebijakan  atau  tindakan,  oleh  karena  itu  dalam konteks ini birokrasi diharapkan menjadi institusi
yang  mampu  membangun  nilai-nilai  demokrasi. Tentu  saja  hal  ini  memerlukan  perubahan  yang tidak  hanya  mengandalkan  pada  sistem  dan kewenangan,  akan  tetapi  mencoba  menciptakan dan mengakomodasi kesadaran untuk menjungjung hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan dan pertanggungjawaban dari penyelenggara negara dan pemerintahan.
Kendati  demikian,  pada  praktek  birokrasi pemerintahan yang terjadi di Indonesia cenderung dinilai belum mampu memisahkan diri diri  mekanisme  politik  kekuasaan.    Aparatur birokrasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya selalu berbenturan dengan berbagai regulasi yang dikeluarkan  oleh  elit  politik  formal  dengan mereduksi  kedaulatan  rakyat  sebagai  sebuah legitimasi untuk memasukan kepentingan ( interest )  didalam  menjalankan  pemerintahan. Sehingga  secara  normatif  perlu  disusun  suatu mekanisme yang dapat memisahkan antara posisi jabatan  karier  (aparatur  birokraasi)  dengan jabatan politik (pejabat politik).
Selanjutnya upaya dilakukan dalam melakukan reposisi birokrasi agar dapat menciptakan  optimalisasi  birokrasi,  setelah melihat  fenomena  yang  terjadi  pada  sistem birokrasi  yang  cenderung  terjadi  praktek spoils system ,  yaitu  praktek  kepegawaian  negeri  sipil yang berdasarkan pertimbangan politik, paternalistik  dan  nepotisme.  Maka  diperlukan suatu  sistem  perlindungan  bagi  jabatan  aparatur birokrasi  agar  tidak  dicampurbaurkan  dengan jabatan politik, dengan melakukan :
Pertama, Rekulturisasi  sistem  birokrasi, yaitu  berkaitan  dengan  perubahan  budaya birokrasi/organisasi. Sebagaimana banyak dikeluhkan bahwa birokrasi yang sukar mengubah  kebiasaan/keyakinan  atau  sistem  nilai berserta  perilaku  yang  terkadang  mengendalikan penyalahgunaan  kewenangan.  Oleh  karena  itu, pola-pola  lama  yang  selama  ini  tidak  dapat dilepaskan dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan  sudah  seyogyanya  dirubah  dengan menerapkan  sistem  pengelolaan  kekuasaan  yang lebih  beradab,  yaitu  berorientasi  pada  kualitas pelayanan  publik  dalam  membantu  persolan masyarakat.
Dalam hal ini, rekulturisasi akan mengarahkan  dan  merubah  pola-pola  kebiasaan lama  yang  dimiliki  oleh  birokrasi  menjadi berwibawa dan menimbulkan kepercayaan publik.  Rekulturisasi  dapat  pula  dijelaskan sebagai penataan kembali kultur (budaya) sebagai sistem  nilai  dan  kepercayaan  yang  dianut bersama,  yang  berinteraksi  dengan  orang-orang dalam  suatu  organisasi,  struktur  organisasi  dan sistem  pengawasan  untuk  menghasilkan  norma-
norma  perilaku.  Budaya  organisasi  birokrasi sebagai  suatu  sistem  pengertian  yang  diterima secara bersama, mempunyai karakteristik utamanya  yang  meliputi  inisiatif,  individual, toleransi  terhadap  resiko,  arah  ( direction ), integrasi, dukungan manajemen.
Sejalan  dengan  pandangan  tersebut,  maka hal  yang  dilakukan  dalam  rekulturisasi  birokrasi tentunya  tidak  terlepas  dari  karakteristik  utama birokrasi itu sendiri, diantaranya :
1. Inisiatif  individual ,  yaitu  pada  prinsipnya menekankan  pada  faktor  kemauan  dan dorongan  yang  timbul  dari  dalam  diri aparatur birokrasi. Inisiatif dapat dijelaskan  sebagai  kemampuan  untuk memutuskan  dan  melakukan  sesuatu  yang benar  tanpa  harus  diberi  tahu,  mampu menemukan apa yang seharusnya dikerjakan  terhadap  sesuatu  yang  ada  di sekitar,  berusaha  untuk  terus  bergerak untuk  melakukan  beberapa  hal  walau keadaan  terasa  semakin  sulit.  Peranan inisiatif  individual  dalam  pembentukan budaya  birokrasi  merupakan  suatu  daya atau  kekuatan  atau  tekad  dari  seorang aparatur birokrasi untuk senantiasa menciptakan  kebiasaan-kebiasaan  positif yang mengarahkan setiap orientasi aktivitas  birokrasi  dalam  memberikan pelayanan kepada nilai-nilai publik.
2. Toleransi terhadap resiko, pada hakekatnya merupakan suatu kemampuan dalam mengambil  keputusan  terutama  dalam menghadapi  resiko  yang  akan  mungkin ditimbulkan sebagai dampak dari pelaksanaan  suatu  pekerjaan.  Toleransi pada  resiko  terkait  dengan  pembentukan budaya  birokrasi  menekankan  pada  sikap dan  tindakan  aparatur  birokrasi  untuk senantiasa  memberikan  toleransi  terhadap anggota atau para pegawai dalam bertindak inovatif dan agresif dalam mengembangkan
dan memajukan
organisasi  serta  mendorong  untuk  berani dalam mengambil risiko terhadap apa yang akan  dilakukannya.  Konsekuensi  yang dihadapkan dari peranan toleransi terhadap resiko, adalah membentuk karakter aparatur  yang  mengesampingkan  hirarki namun lebih mengedepankan aspek kontekstualnya dan lebih pada
memberdayakan masyarakat dalam
menentukan apa yang menjadi kebutuhannya. Dalam konteks ini, mengarahakan  birokrasi  sebagai  bagian dari masyarakat dan meninggalkan
pandangan  sebagai  organisasi  penguasa masyarakat.
3. Arah (Direction), merupakan suatu kemampuan  organisasi  terutama  pada kemampuan  pimpinan  untuk  menegaskan dan  menetapkan  komitmen  sebagai  suatu arah  atau  bagian  yang  harus  dapat diwujudkan  dalam  membentuk  organisasi dimasa  yang  akan  datang.  Penekanan penentuan arah ( direction ) pada pembentukan budaya birokrasi menekankan  pada  kejelasan  sasaran  dan harapan  yang  ingin  dicapai  oleh  semua pihak  yang  terhadap  dalam  organisasi. Tentunya sebagai organisasi publik, birokrasi pemerintah harus dapat memaksimalkan  pencapaian  kinerja  secara efektif,  efisien,  ekonomis  dan  berkeadilan. Pencapaian  kinerja  secara  maksimum tentunya  bukanlah  hal  yang  mudah  dalam organisasi  publik,  namun  harus  disertai dengan prinsip-prinsip manajerial terutama pada aspek kepemimpinan. Dalam membangun  sistem  manajerial  berbasis kinerja  yang  berorientasi  pada outcome yang  diinginkan,  terletak  pada  komitmen pimpinan  untuk  merubah  operasional menjadi sistem yang menghasilkan, artinya kepemimpinan yang kuat akan menghasilkan  sistem  birokasi  handal sehingga  akan  memiliki  legitimasi  dan interitas publik. Hal ini, mengarahkan agar birokrasi  mempunyai  karakteristik  yang mengedapkan hasil bukan pada proses.
4. Integrasi, dapat dijelaskan sebagai kesatuan prinsip yang harus dimiliki setiap aparatur birokrasi sebagai organisasi publik  yang  ditunjukkan  dengan  kualitas dan kualitas pekerjaan yang dihasilkan dari adanya mekanisme atau prosedur pekerjaan  yang  terkoordinasikan  dan dalam  satu  komando.  Integrasi  pada hakekatnya  menekankan  pada  prinsip kekuatan struktur organisasi  yang didesain untuk  mampu  mengkoordinasi  secara efektif  seluruh  unit  yang  ada  agar  dapat bekerja  secara  sinkron  atau  menjadi  satu kesatuan  yang  mampu  mengelaborasi setiap  potensi  dan  kapabilitasnya  sehingga memunculkan kreativitas dan inovasi. Pada dalam  konteks  ini,  budaya  birokrasi dibentuk  dari  kekuatan  struktur  organisasi sebagai  elemen  yang  melahirkan  aktor, aturan  dan  regulasi.  Desain  struktur organisasi  birokrasi  menjelaskan  tentang bagaimana suatu proses pekerjaan dilaksanakan,  oleh  karena  itu  untuk
menciptakan budaya birokrasi yang menunjang  visi,  misi  dan  sasarannya haruslah  menggunakan  struktur  birokrasi yang  relevan  dengan  kebutuhan  dan menyentuh  pada  aspek  nilai-nilai  yang mendasari  kerja  birokrasi  ( hard  side organization ).
5. Dukungan  Manajemen, memberikan  suatu penjelasan  tentang  peran  pimpinan  dan organisasi  untuk  memberikan  kebebasan bagi anggota organisasi didalam
memajukan dan mengembangkan
organisasi  berdasarkan  kemampuan  yang dimilikinya.
Kepemimpinan dan manajemen  pada  dasarnya  merupakan dimensi  yang  saling  terkait  didalam pengelolaan  birokrasi,  maka  dari  itu adanya keterpaduan antara  pimpinan selaku  perekat  sistem  organisasi  dengan sistem kinerja dapat membangun peningkatan  kapasitas  aparatur  birokrasi. Peranan  dukungan  manajemen  dalam membentuk  budaya  organisasi,    adalah menekankan pada prinsip-prinsip
kesetaraan, kejujuran, keadilan,
bertanggungjawab, akuntabel, toleran serta mendukung terwujudunya lingkungan birokrasi yang demokratis. Kecenderungan yang dibangun dalam dukungan manajerial memfocuskan  pada  keterbukaan  informasi dan  komunikasi  yang  dibangun  oleh pimpinan  sebagai  bentuk  responsivitas organisasi  dalam  mengakomodir  setiap keinginan sehingga bermuara pada terbentuknya pemberdayaan birokrasi. Dengan  merujuk  pada  uraian  tersebut, tampaknya  indikasi  dari  adanya  rekulturalisasi birokrasi,  dapat  berpeluang  untuk  mendorong terjadinya  pergeseran  perilaku  birokrasi  yang semula  dinilai  miskin  konsep  menjadi  birokrasi pemerintahan  yang  berdasarkan platform  more steering  the  rowing ,  yaitu  organisasi  yang bersifat  flat,  efisien,  fleksibel,  matrikial,  kaya fungsi,  miskin  struktur  dan  yang  lebih  penting lagi  adalah  organisasi  yang  dapat  menumbuhkan semangat pemberdayaan masyarakat.
Kedua, Revitalisasi  sistem  birokrasi,  yaitu sebagai  upaya  untuk  mendesain  kembali  sistem birokrasi  pemerintahan  dengan  mengembalikan posisi  birokasi  sebagai  organisasi  publik  yang bersih,  berwibawa,  netral,  dan  profesional. Kecenderungan  birokrasi  pemerintah  yang  selalu mentolelir  masuknya  kepentingan-kepentingan individu  (atasan)  dan  mengabaikan  kepentingan publik,  sebagai  akibat  dari  dominasi  sistem kewenangan  politik  sehingga  dapat  dengan mudah  mengintervensi  kinerja  birokrasi,  seolah
menunjukan  betapa  lemahnya  posisi  birokrasi terutama  dalam  menghidupkan  mekanisme chek anda ballances.
Dalam  situasi  demikian,  maka  diperlukan adanya  spirit yang  dapat  mengembalikan mekanisme  sistem  kerja  birokrasi  agar  sesuai dengan  tugas  dan  fungsinya  dan  menciptakan pola hubungan yang saling melengkapi ( complementary )  bukan  intervensi  kekuatan, sehingga akan lebih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan  publik.  Untuk  itu,  perlu  dilakukan upaya  sistematis  dalam  rangka  merevitalisasi sistem birokrasi pemerintahan dengan berdasarkan  kerangka  strategis  yang  mengacu pada konsep tata pemerintahan yang baik.
Kaitannya  dengan  hal  itu,  maka  perlu disusun  ulang  mengenai  sistem  birokrasi  yang lebih  relevan  dengan  penciptaan  nilai-nilai  baik publik.  Yaitu  nilai-nilai  yang  bertentangan dengan  persepekti  politik  dan  lebih  pada pemerintahan  yang  terbuka  dan  responsif terhadap  masyarakat,  serta  birokrasi  dijalankan dengan berdasarkan aturan hukum dan pengawasan  dari  pihak  ekternal.  Selanjutnya, mekanisme  revitalisasi  sistem  birorkrasi,  dapat dilakukan melalui :
Pertama, Impersonalitas  dan  profesional dalam  memberikan  pelayanan,  yaitu  merujuk pada  suatu  pandangan  tentang  hubungan  antara birokrasi dengan masyarakat semata-mata dilakukan  sebagai  bentuk  pemberian  pelayanan dan  pemenuhan  kebutuhan  masyarakat.  Intinya pelayanan  publik  dilakukan  secara  langsung  dan akuntabel  terhadap costumer. Dalam  hal  ini, impersonalitas  mencoba  melakukan  pergeseran kekuasaan  birokrasi  dari  yang  beorientasi produser  menjadi  costumer.  Birokrasi  harus mampu  menunjukan  kewibawaanya  sebagai pemberi  layanan  dengan  bertindak  tegas  tanpa melihat  kepentingan  pribadi  dan  kelompok. Begitupun  dengan  hubungan  yang  dijalin  antar lembaga atau pihak-pihak penyelenggara pemerintahan,  masing-masing  bersifat  otonom dan  tidak  didasarkan  atas  usia  (penghormatan senioritas)  namun  atas  dasar  hirarki  kewenangan yang  diatur  secara  pasti  berdasarkan  aturan  atau undang-undang.
Disamping  itu,  impersonalitas  dalam pekerjaan  dapat  pula  diartikan  sebagai  bentuk keteladanan baik secara internal maupun ekternal. Dalam kontek penyelenggaraan pemerintahan  oleh  aparatu  birorkasi,  tentunya harus  mampu  memberikan  penilaian  positif  baik dari  para  pemegang  kekuasaan  terhadap  para bawahannya,  yang  senantiasa  mengutamakan ketentuan  formal  dan  nilai-nilai  etika  yang seharusnya  dipegang.  Juga  harus  mampu
ditunjukan  kepada  publik  (masyarakat)  terkait dengan  pelaksanaan  kinerja  birokrasi  yang mampu  menyelesaikan  setiap  tugasnya  dan kewajibannya  sebagai  suatu  amanah  yang diberikan pemerintah untuk melayani masyarakat.
Dengan demikian, maka menuntut aparatur birokrasi  untuk  senantiasa  bertindak  secara profesional  didalam  menjalankan  tugas  pokok dan kewajibannya. Selain dari pada itu, implikasi dari adanya impersonalitas dan profesional dalam pemberian  pelayanan,  tentunya  akan  membentuk sistem  pertanggungjawaban  pekerjaan  yang secara  jelas  dan  tersetruktur  melalui  penegakan standar  profesionalisme  atau  kode  etik  sebagai mekanisme checks and ballances . Kedua, Mendorong  terbukanya  peluang pegawai  dipilih  berdasarkan  keterampilannya ( Merit System ). Artinya penataan dan penempatan  posisi  aparatur  birokrasi  untuk menduduki  jabatan  tertentu  jangan  dipengaruhi atau  ditetapkan  berdasarkan  kepentingan  politik, namun harus merupakan hasil dari uji kompetensi dan kelayakan seseorang untuk menduduki posisi jabatan  tertentu.  Oleh  karena  itu,  antara  jabatan karier  seorang  aparatur  birokrasi  tidak  dicampur adukan  dengan  jabatan  politik  yang  didasarkan atas pertimbangan kepentingan politik penguasa.
Penerapan  merit  sistem  memang  masih dinilai  samar  dan  belum  mencakup  pada keseluruhan  manajemen  sumber  daya  manusia, sehingga  birokrasi  belum  mampu  menjalankan fungsinya  sebagaimana  mestinya.  Oleh  karena itu,  untuk  dapat  menciptakan  aparatur  birorkasi yang  memiliki  kapasitas  dengan  hasil  pekerjaan yang  dilakukannya,  upaya  untuk  mempertegas fungsi  merit  sistem  dalam  sistem  birokrasi dipandang  dapat  melahirkan  karakter  birokrasi yang kredibel dan memiliki interitas publik.
Penerapan  merit  sistem  pada  hakekatnya didasari  atas  penekanan  pada  kesesuaian  antara kecakapan yang dimiliki seorang pegawai dengan jabatan  yang  dipercayakan  kepadanya,  meliputi tingkat  pendidikan  formal,  tingkat  pendidikan non  formal/diklatpim,  pendidikan  dan  latihan teknis,  tingkat  pengalaman  kerja,  dan  tingkat penguasaan  tugas  dan  pekerjaan.  Sedangkan faktor-faktor  yang  mempengaruhi  penerapan sistem  merit  ( merit  system )  dalam  kebijakan promosi  jabatan  meliputi  regulasi,  kontrol eksternal dan komitmen pelaku.
Disamping  itu,  dalam  penerapan  merit sistem  dapat  pula  diterapkan  adanya  batasan kewenangan  dari  para  pejabat,  melalui  sistem analisa  kelembagaan  yang  mencakup  struktur organisasi,  prosedur  kerja,  sistem  informasi  dan pembuatan keputusan, ditambah dengan
monotoring  dan  evaluasi  program.  Maka  dengan demikian  dapat  mengarahkan  pada  perubahan mindset aparatur  birokrasi    terhadap  kekuasaan ( power )  yang  cenderung  menjadikan  birokrasi sebagai kekuatan yang sakral, menjadi community–owned yang  lebih  pada  memainkan peran  fundamentalnya  sebagai  birokrasi  yang berlandaskan  karakterisitik  yang  lebih  peduli terhadap masyarakat.
Adapun karakteristik tersebut, meliput  : 1) memberdayakan  masyarakat  dalam  menjalankan kekuasaannya dengan memaksimalkan partisipasi masyarakat  dalam  pemerintahan,  2)  Mendorong munculnya  persaingan  dalam  pelayanan  publik, artinya  pemberian  pelayanan  tidak  mutlak dimonopoli  oleh  pemerintah,  namun  dapat  pula dilakukan oleh sektor swasta, sehingga masyarakat  disediakan  alternatif  pilihan  untuk pemenuhan  kebutuhan  dan  kepentingannya.  3) Mengutamakan  prinsip mission  driven bukan sebatas  pada rule  driven, artinya  penegakan aturan  saja  tidak  cukup  namun  lebih  pada memahami dan memaknai tujuan dari diciptakannya  birokrasi.  Sehingga  birokrasi dinilai  secara  langsung  berdasarkan  pencapai visi, misi dan sasarannya. 4) Bersifat komunikatif dan  transparan  didalam  memberikan  pelayanan publik, artinya dalam penyelenggaraan pemerintahan  tidak  hanya dilakukan pengawasan secara  internal  akan  tetapi  melibatkan  unsur masyarakat sebagai penilaian  eksternal, sehingga dapat  menimbulkan  tingkat  kepercayaan  dari masyarakat.

## D. Kesimpulan
Seperti  dikemukakan  pada  awal  tulisan, bahwa  harapan masyarakat atas adanya birokrasi yang  netral  dan  profesional  dalam  menjalankan tugas dan kewajibannya semakin berpudar seiring dengan  lunturnya  nilai-nilai  normatif  yang seharusnya dipegang teguh oleh  aparat birokrasi, sebagai  akibat  dari  mendominasinya  kekuatan politik  yang  ada  dalam  birokrasi,  sehingga  bisa melakukan  interpensi  yang  kuat  terhadap  aparat birokrasi. Dalam tatanan organisasi pemerintahan,  wewenang  seharusnya  hanya diberikan  pada  porsi  yang  relatif  terbatas  sesuai dengan cakupan tugas seorang aparatur birokrasi, namun  pada  prakteknya,  wewenang  terbatas  itu seringkali  diintervensi  oleh  pihak  pemberi wewenang  dalam  hirarki  birokrasi  yang  lebih tinggi  atau  oleh  pejabat  politik.  Dalam  situasi demikian,  aparatur  birokrasi,  akan  lebih  tunduk kepada  hirarki  yang  lebih  tinggi,  terlebih  kepada pejabat politik.
Maka  dari  itu,  untuk  dapat  menciptakan kesetaraan  dan  menata  hubungan  antara  politik
dengan  birokrasi  supaya  tidak  terjadi  tumpang tindih  kewenangan  dan  intervensi  politik  atas aparatur  birokrasi,  diperlukan  suatu  upaya menegaskan  mekanisme check  and  ballances agar  tidak  terjadi  kesewenang-wenangan  dalam kekuasaan pemerintah, yang meliputi restrukturisasi  birokrasi  guna  menghasilkan sebuah struktur yang ramping, fleksibel, responsif, dan efisien. Kemudian selain dari pada itu, dilakukan upaya reposisi birokrasi agar dapat menciptakan  optimalisasi  birokrasi,  dengan menekankan pada rekulturalisasi sistem birokrasi dan revitalisasi sistem birokrasi.

## Daftar Pustaka
Gitosudarmo, Indriyo dan Mulyono, Agus. 2001. Prinsip Dasar Manajemen . Edisi 3. Yogyakarta : BPFE. Handoko, T. Hanny. 2006. Manajemen Personalia  dan  Sumberdaya  Manusia.
Yogyakarta : BPFE.
Hellriegel,  Slocum  and  Woodman.  2001.
Organizational Behavior . Cincinnati: South- Western College Publishing. Osborne, David. dan Gaebler,Ted. 1996. Mewirausahakan Birokrasi , terjemahan.
Abdul  Rasyid,  Jakarta:  Pustaka  Binaman Pressindo,
Osborne,  David.  dan  Plastrik,  Peter.  2000.
Memangkas Birokrasi: Lima Strategi Menuju Pemerintahan Wirausaha , terjemahan.  Abdul  Rasyid  dan  Ramelan, Jakarta: PPM,
Pabundu,  Moh.  dan  Tika.  2010. Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja
Perusahaan , Jakarta : PT. Bumi Aksara. Robbins, Stephen P. (2006). Perilaku Organisasi. Edisi kesepuluh. Jakarta: PT Indeks Kelompok Gramedia.
Thoha,  Miftah.  2000,  R estrukturisasi  Dan Reposisi  Kelembagaan  Birokrasi  Publik ,
Orasi Ilmiah Pada Wisuda STIA Makasar.
Thoha,Miftah.  2004, Birokrasi  dan  Politik  di Indonesia , Jakarta : Raja Grafindo Persada, Thoha,  Miftah.  1991. Beberapa  Kebijaksanaan Birokrasi . Yogyakarta : Widya Mandala. Thoha,  Miftah.  2003. Birokrasi  dan  Politik  di Indonesia . Jakarta : RajaGrafindo. Persada. Winarno,  Budi. Pertarungan  Negara  vs  Pasar. Yogyakarta : Medpress,