Bisnis Dan Iptek | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pasundan Bandung

## PERBANDINGAN PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN UNTUK DOKTER DENGAN STATUS PEGAWAI NEGERI DAN DOKTER DENGAN STATUS PEGAWAI SWASTA
(Studi Kasus Pada dr. N dan dr. S)
Rizki Alaika
Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia.
Email: rizkialaika@gmail.com

## Abstract
This  study  aims  to  analyze  the  imposition  of  Income  Tax  for  doctors  with  civil servant  status  or  private  employees  and  analyze  whether  there  are  similarities and  differences  in  the  imposition  of  Income  Taxes  between  doctors  with  civil servant  status  or  private  employees.  Data  used  by  researchers,  namely  primary data  and  secondary  data.  The  research  method  used  is  descriptive  research method. The results of the study show that domestic individual taxpayers who are doctors with status as  civil servants  or private employees can be subject to  final income  tax,  not  final,  or  not  subject  to  income  tax  on  income  earned.  There  are similarities  and  differences  in  the  imposition  of  income  tax  between  domestic individual  taxpayers  who  are  doctors  with  status  as  civil  servants  and  private employees.
Keywords:  income  tax,  doctor,  public  servant,  private  employee,  tax  payer, independent personal service, liberal professional service.

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  pengenaan  Pajak  Penghasilan  untuk dokter  dengan  status  pegawai  negeri  atau  pegawai  swasta  serta  menganalisis apakah  terdapat  persamaan  dan  perbedaan  pengenaan  Pajak  Penghasilan  antara dokter  dengan  status  pegawai  negeri  atau  pegawai  swasta.  Data  yang  digunakan oleh  peneliti,  yaitu  data  primer  dan  data  sekunder.  Metode  penelitian  yang digunakan  adalah  metode  penelitian  deskriptif.  Hasil  penelitian  menunjukkan

## Alaika, Perbandingan Perlakuan Pajak Penghasilan
Bisnis Dan Iptek | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pasundan Bandung
bahwa,  Wajib  Pajak  orang  pribadi  dalam  negeri  yang  berprofesi  dokter  dengan status  sebagai  pegawai  negeri  atau  pegawai  swasta  dapat  dikenakan  Pajak Penghasilan  yang  bersifat  final,  tidak  final,  maupun  tidak  dikenakan  Pajak Penghasilan  atas  penghasilan  yang  diperolehnya.  Terdapat  persamaan  dan perbedaan pengenaan pajak penghasilan antara  Wajib Pajak orang pribadi  dalam negeri yang berprofesi dokter dengan status sebagai pegawai negeri dan pegawai swasta.
Kata  kunci:  pajak  penghasilan,  dokter,  pegawai  negeri,  pegawai  swasta, wajib pajak, pekerjaan bebas, tenaga ahli.

## PENDAHULUAN
Pada  tahun  2018,  penerimaan  perpajakan  di  Indonesia  mencapai  78,14%  dari jumlah  pendapatan  negara  (Laporan  Keuangan  Pemerintah  Pusat  Tahun  2018, 2019:79).  Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) memiliki proporsi terbesar dalam penerimaan  perpajakan  di  Indonesia,  yaitu  49,38%  (Laporan  Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018, 2019:38). Di Indonesia, PPh merupakan salah satu pajak  yang  menggunakan  sistem  pemungutan  pajak  self  assessment  system. Tahun 1967 sudah diperkenalkan self assessment system ini, tetapi dibatasi hanya dalam  hal  menghitung  pajak  (Meliala  dan  Oetomo,  2012:11).  Namun,  sejak reformasi perpajakan 1983 mulai berlaku self assessment system yang tidak hanya melakukan  perhitungan  pajak,  melainkan  Wajib  Pajak  aktif  harus  menghitung sendiri  jumlah  pajak  yang  terutang,  membayar  pajak  yang  terutang  tersebut, kemudian  mengisi  dan  melaporkan  Surat  Pemberitahuan,  sedangkan  petugas perpajakan  hanya  mengawasi  dan  membimbing  Wajib  Pajak.  Wajib  Pajak melakukan  kewajiban  pajak  tersebut  harus  sesuai  dengan  peraturan  pajak  yang berlaku.  Karena  semakin  tinggi  tingkat  pemahaman  wajib  pajak  mengenai peraturan pajak maka tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya juga akan semakin tinggi  (Rizki  dan Bani,  2018). Sehingga wajib pajak  diharapkan  mampu  memahami  dan  mengimplementasikan  peraturan  pajak yang  berlaku  meskipun  tidak  memiliki  latar  belakang  pendidikan  terkait  bidang perpajakan atau bukan berprofesi dalam bidang pajak.
Beberapa profesi  yang  mungkin  tidak memiliki latar belakang pendidikan terkait bidang  perpajakan  atau  bukan  berprofesi  dalam  bidang  pajak,  misalnya  dokter, arsitek,  seniman,  dan  olahragawan.  Hasil  wawancara  dengan  beberapa  dokter adalah  sebagian  besar  dokter  tidak  memahami  peraturan  pajak.  Padahal  dokter dapat memperoleh penghasilan dengan melakukan praktik kedokteran, juga dapat menjadi  narasumber  dalam  seminar,  tenaga  pendidik,  peserta  kegiatan  atau perlombaan, melakukan usaha bisnis baik dalam bidang kesehatan maupun bidang non kesehatan, dan kegiatan lainnya. Dari setiap kegiatan yang dilakukan dokter,

## Alaika, Perbandingan Perlakuan Pajak Penghasilan
Bisnis Dan Iptek | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pasundan Bandung
maka  dapat  memperoleh  beberapa  jenis  penghasilan.  Selain  kegiatan  tersebut, dokter juga dapat memperoleh penghasilan lainnya seperti hadiah, komisi, bunga, dividen,  dan  sebagainya.  Sehingga,  dokter  merupakan  salah  satu  profesi  yang berpotensi untuk dikenakan PPh.
Atas  penghasilan  yang  diperoleh  dokter  tersebut,  maka  dokter  dituntut  untuk memenuhi kewajiban atas PPh dalam menghitung, menyetor atau melunasi, serta melaporkan atas PPh, meskipun mungkin berbeda perlakuan PPhnya untuk setiap jenis  penghasilan  tersebut.  Selain  berdasarkan  jenis  penghasilan,  perbedaan perlakuan  PPh  mungkin  juga  dapat  terjadi  akibat  perbedaan  jenis  status  dokter, misalnya  dokter  dengan  status  sebagai  pegawai  negeri  atau  dokter  dengan  status sebagai pegawai swasta.
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  maka  rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini antara  lain:  (1)  Bagaimana  perlakuan  PPh  atas  berbagai  jenis  penghasilan  yang diperoleh dokter dengan status sebagai pegawai negeri atau pegawai  swasta?; (2) Bagaimana pengenaan PPh bagi dr. N dan dr. S pada tahun pajak 2018?; (3) Apa saja persamaan dan perbedaan perlakuan PPh antara dokter dengan status sebagai pegawai  negeri  dan  dokter  dengan  status  sebagai  pegawai  swasta?  Sedangkan tujuan  penelitian,  yaitu:  (1)  Mengetahui  perlakuan  PPh  atas  berbagai  jenis penghasilan  yang  diperoleh  dokter  dengan  status  sebagai  pegawai  negeri  atau pegawai swasta; (2) Mengetahui pengenaan PPh bagi dr. N dan dr. S pada tahun pajak 2018; (3) Mengidentifikasi persamaan dan perbedaan perlakuan PPh antara dokter  dengan  status  sebagai  pegawai  negeri  dan  dokter  dengan  status  sebagai pegawai  swasta.  Sehingga  manfaat  penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan informasi  dan  pengetahuan  mengenai  perlakuan  PPh  atas  penghasilan  yang diperoleh  dokter  dengan  status  sebagai  pegawai  negeri  atau  pegawai  swasta. Sehingga  dapat  membantu  dokter  memenuhi  hak  dan  kewajiban  atas  PPhnya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

## KERANGKA PEMIKIRAN
Menurut  Mardiasmo  (2018:7),  PPh  memiliki  sifat  pajak  subjektif,  yaitu  pajak yang  berpangkal  atau  berdasarkan  pada  subjeknya,  dalam  arti  memerhatikan keadaan  diri  Wajib  Pajak.  Orang  pribadi  merupakan  salah  satu  yang  termasuk dalam  subjek  pajak.  Penghasilan  yang  diperoleh  orang  pribadi  dapat  bersumber dari  manapun.  Subjek  pajak  orang  pribadi  dalam  negeri  menjadi  Wajib  Pajak apabila  telah  menerima  penghasilan  yang  besarnya  melebihi  Penghasilan  Tidak Kena  Pajak  (Mardiasmo,  2018:154).  Besarnya  PTKP  untuk  Wajib  Pajak  orang pribadi  diatur  dalam  PMK  No.  101/PMK.010/2016.  Maka,  PPh  orang  pribadi adalah  PPh  yang  ditujukan  kepada  orang  pribadi  sebagai  subjek  pajaknya,

## Alaika, Perbandingan Perlakuan Pajak Penghasilan
Bisnis Dan Iptek | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pasundan Bandung
kemudian  melihat  penghasilan  sebagai  objek  yang  dimiliki  oleh  orang  pribadi tersebut apakah termasuk objek pajak berdasarkan UU PPh.
Dalam  penjelasan  Pasal  4  ayat  (1)  UU  PPh  menyebutkan  bahwa,  dilihat  dari mengalirnya  tambahan  kemampuan  ekonomis  kepada  Wajib  Pajak,  penghasilan dapat dikategorikan menjadi: (i) penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan  pekerjaan  bebas  seperti  gaji,  honorarium,  penghasilan  dari  praktik  dokter, akuntan, notaris, pengacara, aktuaris, dan sebagainya; (ii) penghasilan dari usaha dan kegiatan; (iii) penghasilan dari modal yang berupa harta gerak ataupun harta tak  gerak,  seperti  sewa,  bunga,  dividen,  royalti,  dan  keuntungan  penjualan  harta atau  hak  yang  tidak  dipergunakan  untuk  usaha;  dan  (iv)  penghasilan  lain-lain, seperti  pembebasan  utang,  hadiah,  hibah,  dan  warisan.  UU  PPh  memiliki  aturan yang  berbeda  dalam  perlakuan  pajak  atas  setiap  kategori  penghasilan  tersebut. Selain  itu,  perlakuan  pajak  juga  dapat  berbeda  meskipun  penghasilan  dalam kategori yang sama.
Seperti yang telah disebutkan dalam kategori penghasilan, salah satu profesi orang pribadi yang mendapatkan penghasilan dari pekerjaan bebas adalah dokter. Dalam UU No. 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan Pasal 11 ayat (2) menyebutkan bahwa  dokter,  dokter  gigi,  dokter  spesialis,  dan  dokter  gigi  spesialis  merupakan jenis  tenaga  kesehatan  yang  termasuk  dalam  kelompok  tenaga  medis.  Dokter dapat  memperoleh  penghasilan  yang  terkait  dengan  profesi  dokter  atau  diluar profesi  dokter.    Penghasilan  yang  terkait  dengan  profesi  dokter,  disesuaikan dengan  ketetapan  dalam  Surat  Edaran  Direktur  Jenderal  Pajak  No.  SE– 51/PJ.43/1995,  yaitu:  (i)  penghasilan  yang  bersumber  dari  pekerjaan,  misalnya pengurus atau pimpinan rumah sakit/klinik/organisasi sosial kemanusiaan/universitas,  dan  pegawai  tetap  di  rumah  sakit/klinik/universitas (dosen)/organisasi  sosial  kemanusiaan/perusahaan;  serta  (ii)  penghasilan  yang bersumber dari pekerjaan bebas, misalnya praktik dokter sendiri (membuka klinik pribadi/praktik  di  rumah);  praktik  dokter  di  rumah  sakit/klinik,  baik  sebagai dokter  tetap/dokter  tamu/dokter  yang  menyewa  ruangan  di  rumah  sakit  sebagai tempat  praktiknya.  Dokter  yang  menjadi  pegawai  dapat  memiliki  status  sebagai pegawai negeri atau pegawai swasta, di mana pegawai negeri terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), dan anggota  Tentara  Nasional  Indonesia  (TNI).  Apabila  dokter  sebagai  Wajib  Pajak orang  pribadi  melakukan  pekerjaan  bebas  atau  kegiatan  usaha,  maka  wajib menyelenggarakan  pembukuan  jika  peredaran  brutonya  dalam  satu  tahun mencapai  Rp4.800.000.000,00.  Sedangkan,  dokter  yang  melakukan  pekerjaan bebas  atau  kegiatan  usaha  dan  peredaran  brutonya  dalam  satu  tahun  kurang  dari Rp4.800.000.000,00  diperbolehkan  menghitung  penghasilan  neto  dengan menggunakan  Norma  Penghitungan  Penghasilan  Neto  (NPPN)  dan  wajib melakukan pencatatan kecuali dokter yang bersangkutan memilih

## Alaika, Perbandingan Perlakuan Pajak Penghasilan
Bisnis Dan Iptek | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pasundan Bandung
menyelenggarakan  pembukuan.  Secara  umum  peraturan  yang  mengatur pembukuan dan pencatatan adalah Pasal 28 dalam UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Namun, untuk lebih lanjut ketentuan pencatatan  bagi  Wajib  Pajak  orang  pribadi  diatur  dalam  Peraturan  Direktur Jenderal Pajak No. PER–4/PJ/2009 serta untuk NPPN diatur juga dalam Pasal 14 UU PPh dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER–17/PJ./2015.
Dengan  berbagai  jenis  penghasilan  yang  diperoleh  dokter,  maka  besarnya penghasilan  mungkin  melebihi  batas  PTKP.  Sehingga  seorang  dokter  berpotensi menjadi  wajib  pajak.  Kewajiban  perpajakan  dokter  sebagai  wajib  pajak  sama dengan  wajib  pajak  pada  umumnya,  yaitu  mendaftarkan  diri  untuk  mendapatkan Nomor  Pokok  Wajib  Pajak  (NPWP)  pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  (KPP)  yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal; melunasi PPh dalam tahun berjalan dan akhir  tahun  pajak  baik  melalui  pemotongan/pemungutan  yang  dilakukan  oleh pihak  lain  maupun  pembayaran  oleh  sendiri;  serta  mengisi  dan  menyampaikan Surat  Pemberitahuan  (SPT)  PPh  Masa  dan  Tahunan.  Berbagai  jenis  penghasilan yang  diperoleh  dokter  tersebut  dapat  dikenakan  perlakuan  PPh  yang  berbeda. Selain  berbagai  jenis  penghasilan,  dengan  status  pegawai  negeri  atau  pegawai swasta  yang  dimiliki  oleh  dokter  tersebut  mungkin  terdapat  persamaan  maupun perbedaan perlakuan PPh atas penghasilan yang diperolehnya. Perlakuan PPh atas penghasilan  yang  diperoleh  dokter,  secara  umum  diatur  berdasarkan  UU  No.  36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang PPh.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian  yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif.  Metode  tersebut  dipilih  sebab  sesuai  dengan  tujuan  penelitian,  yaitu menjelaskan  sesuatu  yang  terjadi.  Data  yang  digunakan  bersifat  kualitatif  karena berkaitan  dengan  Undang-Undang  dan  peraturan  perpajakan  yang  berlaku,  serta data  diolah  terlebih  dahulu  melalui  proses  perhitungan.  Objek  penelitian  dalam penelitian  ini  adalah  Pajak  Penghasilan  (PPh)  dokter.  Penelitian  yang  dilakukan adalah  studi  kasus  pada  dokter  dengan  status  yang  berbeda,  untuk  dianalisis perlakuan PPh atas penghasilan yang diperoleh setiap dokter tersebut. Studi kasus dalam penelitian ini berfokus pada dr. N selaku Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri  yang  berprofesi  dokter  dengan  status  sebagai  pegawai  negeri  dan  dr.  S selaku  Wajib  Pajak  orang  pribadi  dalam  negeri  yang  berprofesi  dokter  dengan status sebagai pegawai swasta.
Sumber  data  dalam  penelitian  ini  adalah  data  primer  dan  data  sekunder.  Data primer diperoleh dari data bukti pembayaran pajak,  yaitu bukti pemotongan PPh Pasal 21 bagi PNS atau anggota TNI atau anggota POLRI atau pejabat negara atau

## Alaika, Perbandingan Perlakuan Pajak Penghasilan
Bisnis Dan Iptek | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pasundan Bandung
pensiunannya  (Formulir  1721-A2)  milik  dr.  N,  bukti  pemotongan  PPh  Pasal  21 bagi pegawai tetap atau penerima pensiun atau tunjangan hari tua/jaminan hari tua berkala  (Formulir  1721-A1)  milik  dr.  S,  bukti  pemotongan  PPh  Pasal  21  tidak final atau Pasal 26 (Formulir 1721-VI) milik dr. N, bukti pemotongan PPh Pasal 21 final (Formulir 1721-VII) milik dr. N, Surat Setoran Pajak (SSP) milik dr. N, serta data pelaporan pajak, yaitu Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Wajib Pajak  orang  pribadi  milik  dr.  N  dan  dr.  S.  Data  sekunder  diperoleh  dari  artikel ilmiah,  buku,  laporan  keuangan  pemerintah  pusat  tahun  2017  audited;  peraturan mengenai  PNS,  anggota  POLRI,  dan  anggota  TNI;  peraturan  mengenai  profesi dokter;  peraturan–peraturan  pajak;  serta  sumber  resmi  lainnya.  Teknik pengumpulan data primer dan data sekunder tersebut, yaitu melalui studi lapangan juga  studi  literatur.  Studi  lapangan  dilakukan  dengan  metode  wawancara  kepada dr.  N  dan  dr.  S  serta  metode  dokumentasi  dengan  mengumpulkan  data  bukti pembayaran pajak dan data pelaporan pajak milik dr. N dan dr. S. Studi literatur bersumber  dari  textbooks  dan  reports  terkait  masalah  yang  diteliti,  lalu  akan digunakan sebagai landasan teori dan pedoman dalam pembahasan masalah.
Setelah terkumpul semua data yang diperlukan untuk penelitian, maka selanjutnya data  diolah  dengan  tujuan  untuk  memperoleh  informasi  yang  dapat  mendukung proses  penelitian  lebih  lanjut.  Pengolahan  data  dilakukan  karena  data  yang dikumpulkan  merupakan  data  mentah  yang  cenderung  sulit  untuk  dimengerti. Setelah  data  diolah,  peneliti  melakukan  analisis  data  dengan  cara  melakukan perbandingan  antara  data  yang  diperoleh  secara  langsung  dari  studi  kasus penelitian  dengan  teori–teori  dan  peraturan–peraturan  yang  relevan  untuk mendapatkan  hasil  yang  diharapkan,  mencapai  tujuan  dilakukannya  penelitian, serta menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan. Berikut langkah–langkah analisis data dalam penelitian ini.
a. Melakukan analisis mengenai teori dan peraturan PPh terkait atas berbagai jenis penghasilan yang diperoleh dokter dengan setiap statusnya.
b. Melakukan  pengolahan  data  dokumentasi  sehingga  didapatkan  informasi tentang  perlakuan  PPh  bagi  dokter  dengan  status  pegawai  negeri  dan pegawai swasta yang sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku.
c. Mencari  persamaan  dan  perbedaan  perlakuan  PPh  dokter  dengan  status pegawai negeri dan dokter dengan status pegawai swasta.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Perlakuan Pajak Penghasilan Bagi Dokter
Sama halnya dengan penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri  pada  umumnya,  penghasilan  yang  diperoleh  dokter  dengan  status  sebagai

## Alaika, Perbandingan Perlakuan Pajak Penghasilan
Bisnis Dan Iptek | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pasundan Bandung
pegawai negeri atau pegawai swasta juga diatur berdasarkan UU PPh. Oleh karena itu,  dokter  dengan  status  sebagai  pegawai  negeri  dan  pegawai  swasta  dapat memperoleh  penghasilan–penghasilan  yang  dikategorikan  sebagai  penghasilan yang  termasuk  dalam  objek  PPh  atau  penghasilan  yang  dikecualikan  dari  objek PPh.  Saat  dokter  dengan  status  sebagai  pegawai  negeri  atau  pegawai  swasta menerima  penghasilan  yang  termasuk  dalam  objek  PPh,  maka  akan  dikenakan PPh.  Sifat  pengenaan  PPh  atas  penghasilan  yang  termasuk  dalam  objek  PPh tersebut dapat dibedakan menjadi dua macam,  yaitu penghasilan  yang dikenakan pajak  bersifat  final  dan  penghasilan  yang  dikenakan  pajak  bersifat  tidak  final. Jika, dokter dengan status sebagai pegawai negeri atau pegawai swasta menerima penghasilan  yang  dikenakan  PPh  bersifat  final,  maka  penghasilan  tersebut  tidak perlu digabung dengan penghasilan lainnya dalam perhitungan PPh yang terutang pada akhir tahun pajak, tetapi cukup dilaporkan saja jumlah penghasilannya dalam SPT Tahunan PPh Wajib Pajak orang pribadi.  Demikian pula, PPh  yang  bersifat final  yang  telah  disetor  sendiri  oleh  penerima  penghasilan  ataupun dipotong/dipungut oleh pemotong/pemungut PPh, tidak dapat dikreditkan dengan PPh  yang  terutang  pada  akhir  tahun  pajak.  Penyetoran  sendiri  atau pemotongan/pemungutan  PPh  yang  bersifat  final  tersebut  merupakan  cara pelunasan  PPh  dalam  tahun  berjalan.  Sedangkan,  jika  dokter  dengan  status sebagai  pegawai  negeri  atau  pegawai  swasta  menerima  penghasilan  yang dikenakan  PPh  bersifat  tidak  final,  maka  penghasilan  tersebut  perlu  digabung dengan  penghasilan  lainnya  dalam  perhitungan  PPh  yang  terutang  pada  akhir tahun  pajak  saat  pengisian  SPT  Tahunan  PPh  Wajib  Pajak  orang  pribadi. Demikian  pula,  PPh  yang  bersifat  tidak  final  yang  telah  disetor  sendiri  oleh penerima  penghasilan  ataupun  dipotong/dipungut  oleh  pemotong/pemungut  PPh tersebut,  dapat  dikreditkan  dengan  PPh  yang  terutang  pada  akhir  tahun  pajak. Penyetoran  sendiri  atau  pemotongan/pemungutan  PPh  yang  bersifat  tidak  final merupakan  cara  pelunasan  PPh  dalam  tahun  berjalan.  Apabila  dokter  dengan status  sebagai  pegawai  negeri  atau  pegawai  swasta  menerima  penghasilan  yang dikecualikan  dari  objek  PPh,  maka  tidak  dikenakan  PPh.  Meskipun  demikian, dokter  dengan  status  sebagai  pegawai  negeri  atau  pegawai  swasta  yang memperoleh  penghasilan  yang  dikecualikan  dari  objek  PPh  tetap  harus melaporkan  jumlah  penghasilan  tersebut  dalam  SPT  Tahunan  PPh  Wajib  Pajak orang  pribadi,  tetapi  tidak  diperhitungkan  untuk  PPh  yang  terutang  pada  akhir tahun pajak dalam SPT Tahunan PPh tersebut.
Dengan  tetap  memperhatikan  penghasilan  utama  dokter  dengan  status  sebagai pegawai  negeri  atau  pegawai  swasta  adalah  penghasilan  yang  terkait  dengan profesi dokter tersebut, berikut ini perlakuan PPh atas beberapa jenis penghasilan yang  menurut  peneliti  mungkin  diterima  oleh  dokter  dengan  status  sebagai pegawai negeri atau pegawai swasta.

## Alaika, Perbandingan Perlakuan Pajak Penghasilan
Bisnis Dan Iptek | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pasundan Bandung
Tabel 1. Perlakuan PPh atas Penghasilan yang Diperoleh Dokter dengan Status sebagai Pegawai Negeri atau Pegawai Swasta
Sumber: Data Olahan Penelitian (2019)
Final Tidak Final dr. N dr. S
1 Bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia (SBI) PPh Ps. 4 ayat (2) Tidak Tidak PP No. 123 Tahun 2015 2 Bunga obligasi PPh Ps. 4 ayat (2) Tidak
Tidak
PP No. 100 Tahun 2013
3 Bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi yang didirikan di Indonesia kepada anggota koperasi orang pribadi
PPh Ps. 4 ayat (2)
Tidak
Tidak PP No. 15 Tahun 2009 4 Hadiah Undian PPh Ps. 4 ayat (2) Tidak
Tidak
PP No. 132 Tahun 2000 5 Penghasilan dari transaksi penjualan saham di bursa efek PPh Ps. 4 ayat (2) Tidak
Tidak
PP No. 14 Tahun 1997
6 Penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan PPh Ps. 4 ayat (2) Tidak Tidak PP No. 34 Tahun 2016
7 Penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan PPh Ps. 4 ayat (2) Tidak
Tidak
PP No. 34 Tahun 2017
8 Penghasilan dari usaha (selain pekerjaan bebas) dengan peredaran brutonya kurang dari Rp4,8 M dalam 1 tahun pajak
PPh Ps. 4 ayat (2)
Tidak
Tidak PP No. 23 Tahun 2018 9 Dividen PPh Ps. 17 ayat (2c)
Tidak Tidak PP No. 19 Tahun 2009; PMK No. 111/PMK.03/2010 *: Dikenakan PPh Ps. 21 yang bersifat final bagi dokter dengan status pegawai negeri PP No. 80 Tahun 2010;
PMK No. 262/PMK.03/2010
**: Dikenakan PPh Ps. 21 yang bersifat tidak final bagi dokter dengan status pegawai swasta Peraturan Dirjen Pajak No. PER-16/PJ/2016 11 Uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus PPh Ps.21 Tidak Tidak PP No. 68 Tahun 2009; PMK No. 16/PMK.03/2010 Bagi dr. N sebagai dokter dengan status pegawai negeri, maka dikenakan pemotongan PPh Ps. 21 yang bersifat tidak final yang akan ditanggung oleh pemerintah.
PP No. 80 Tahun 2010; PMK No. 262/PMK.03/2010; Peraturan Dirjen Pajak No. PER-16/PJ/2016 Bagi dr. S sebagai dokter dengan status pegawai swasta, maka dikenakan pemotongan PPh Ps. 21 yang bersifat tidak final oleh pihak pemberi kerja. Peraturan Dirjen Pajak No. PER-16/PJ/2016 13 Penghasilan yang diperoleh penerima pensiun secara teratur PPh Ps. 21 Tidak Tidak Peraturan Dirjen Pajak No. PER-16/PJ/2016 14 Uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang terutang atau dibayarkan pada tahun ketiga dan tahun–tahun berikutnya PPh Ps. 21 Tidak Tidak PP No. 68 Tahun 2009; PMK No. 16/PMK.03/2010 a. yang bersifat berkesinambungan, misalnya memberikan jasa sebagai tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas melalui praktik dokter di rumah sakit atau klinik (bukan klinik pribadi) PPh Ps. 21 bagi bukan pegawai yang menerima penghasilan yang bersifat berkesinambungan Ya Tidak Peraturan Dirjen Pajak No. PER-16/PJ/2016 b. yang tidak bersifat berkesinambungan, misalnya sesekali memberikan jasa lainnya seperti pengajaran, penyuluhan, pelatihan, pembicara, dan sebagainya terkait dengan jasa yang diberikan oleh bukan pegawai secara tidak rutin PPh Ps. 21 bagi bukan pegawai yang menerima penghasilan yang tidak bersifat berkesinambungan Tidak Tidak
Peraturan Dirjen Pajak No. PER-16/PJ/2016
16 Imbalan kepada peserta kegiatan PPh Ps. 21
Tidak
Tidak
Peraturan Dirjen Pajak No. PER-16/PJ/2016
17 Impor barang PPh Ps. 22 Tidak Tidak 18 Pembelian barang oleh bendaharawan pemerintah PPh Ps. 22
Tidak Tidak 19 Pembelian barang oleh badan usaha tertentu
PPh Ps. 22
Tidak Tidak 20 Royalti PPh Ps. 23
Tidak Tidak 21 Penghasilan dari sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, selain sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan tanah dan/atau bangunan PPh Ps. 23 Tidak Tidak 22 Penghasilan (berupa penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya, keuntungan dari pengalihan saham dan sekuritas lainnya, bunga, royalti, penghasilan dari sewa sehubungan dengan harta gerak/harta tak gerak, keuntungan dari pengalihan harta tetap, serta imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan) yang diperoleh dari luar negeri PPh Ps. 24 Tidak Tidak PMK No.
192/PMK.03/2018
23 Harta hibahan BOP* Tidak Tidak *a. Jika harta hibahan dari orang tua kandung; b. Jika menjalankan usaha mikro dan kecil menerima harta hibahan yang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan/ penguasaan diantara pihak-pihak yang bersangkutan PMK No. 245/PMK.03/2008 24 Warisan BOP Tidak Tidak 25 Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah BOP Ya* Tidak *PPh Pasal 21 yang ditanggung oleh pemerintah merupakan kenikmatan (bukan penghasilan) yang diperoleh dr. N sebagai dokter dengan status pegawai negeri 26 Pembayaran asuransi kesehatan/asuransi kecelakaan/ jiwa/asuransi dwiguna/asuransi beasiswa dari perusahaan asuransi BOP Tidak Tidak 27 Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham–saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif BOP Tidak Tidak 28 Beasiswa BOP* Tidak Tidak *Jika penerima beasiswa tidak mempunyai hubungan istimewa dengan pemilik, komisaris, direksi, atau pengurus dari Wajib Pajak pemberi beasiswa PMK No. 154/PMK.03/2009 29 Bantuan atau santunan akibat bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor atau tertimpa kecelakaan, yang dibayarkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BOP Tidak Tidak PMK No. 247/PMK.03/2008 Ke te rangan Pe raturan Te rkait (Se lain UU No. 36 Tahun 2008) PMK No. 110/PMK.010/2018 12 Penghasilan yang diperoleh pegawai tetap (penghasilan sehubungan dengan pekerjaan berupa penghasilan yang bersifat teratur dan tidak teratur) PPh Ps. 21 Ya Ya Imbalan kepada bukan pegawai: Obje k PPh Pe nghasilan Yang Dipe role h Bukan Obje k PPh (BOP) No Je nis Pe nghasilan 10 Tidak Ya PPh Ps. 21** PPh Ps. 21* Honorarium atau imbalan lain dengan nama apapun yang menjadi beban APBN atau APBD 15

## Alaika, Perbandingan Perlakuan Pajak Penghasilan
Bisnis Dan Iptek | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pasundan Bandung

## Pengenaan PPh Bagi dr. N dan dr. S Pada Tahun Pajak 2018
Dari tabel  1. menunjukkan bahwa, pada tahun pajak 2018 dr. N dan dr. S hanya menerima  penghasilan  terkait  dengan  pekerjaan  dan  jasa  tenaga  ahli  yang melakukan  pekerjaan  bebas  melalui  praktik  dokter.  Berikut  ini  perhitungan  PPh yang dikenakan kepada dr. N dan dr. S.
1. Perhitungan PPh bagi dr. N selaku dokter dengan status pegawai negeri
dr.  N  merupakan  dokter  spesialis  obstetri  &  ginekologi  yang  melakukan  praktik dokter di  Rumah Sakit X dan Klinik Y. dr. N bertempat tinggal  di  Bandung dan telah  terdaftar  sebagai  Wajib  Pajak.  dr.  N  memiliki  istri  yang  merupakan  ibu rumah tangga dan memiliki 2 orang anak kandung yang merupakan pelajar. Maka, penghasilan  tidak  kena  pajak  (PTKP)  untuk  dr.  N  adalah  K/2.  Sebagai  seorang pegawai  negeri  (PNS),  dr.  N  mendapatkan  penghasilan  sehubungan  dengan pekerjaan  berupa  penghasilan  yang  bersifat  teratur  dan  tidak  teratur  serta honorarium  atau  imbalan  lain  (remunerasi)  yang  menjadi  beban  APBN  atau APBD.  Selain  itu,  dr.  N  termasuk  bukan  pegawai  yang  menerima  penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa sebagai tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas  melalui  praktik  dokter  di  klinik  Y  dengan  status  hubungan  kerja  sebagai dokter  tetap,  yaitu  berupa  imbalan  kepada  tenaga  ahli  yang  besarnya  berbeda– beda setiap bulan.
Dari  informasi  tersebut,  maka  dr.  N  memiliki  kewajiban  PPh  atas  penghasilan yang  diperolehnya.  Sebelum  melunasi  dan  melaporkan  PPh  yang  terutang  pada akhir  tahun  pajak,  dr.  N  melakukan  pelunasan  PPh  dalam  tahun  berjalan,  yaitu sebagai berikut.
a. PPh yang dipotong oleh pemotong PPh (pemberi kerja dr. N)
i. PPh Pasal 21 bagi pegawai tetap yang bersifat tidak final dan ditanggung oleh  pemerintah  atas  penghasilan  yang  bersifat  teratur  dan  tidak  teratur (penghasilan tetap dan teratur setiap bulan)
Pemotongan  PPh  Pasal  21  tersebut  dihitung,  disetorkan,  dan  dilaporkan  oleh Bendahara  Pengeluaran  Rumah  Sakit  X.  Selain  itu,  Bendahara  Pengeluaran Rumah Sakit X harus memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 21 bagi PNS atau anggota  TNI  atau  anggota  POLRI  atau  pejabat  negara  atau  pensiunannya (Formulir 1721–A2) kepada dr. N paling lambat tanggal 31 Januari 2019. Sebab, bukti pemotongan PPh Pasal 21 tersebut harus dilampirkan saat dr. N melaporkan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak orang pribadi (Formulir 1770) untuk tahun pajak 2018.  Di  dalam  bukti  pemotongan  PPh  Pasal  21  tersebut  juga  terdapat  rincian perhitungannya.

## Alaika, Perbandingan Perlakuan Pajak Penghasilan
Bisnis Dan Iptek | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pasundan Bandung
Tabel 2. Perhitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan tetap dan teratur setiap bulan yang dikenakan terhadap dr. N

## Sumber: Data Olahan Penelitian (2019)
ii. PPh Pasal  21 bagi  pegawai  tetap  yang bersifat  final atas honorarium atau imbalan lain (remunerasi) yang menjadi beban APBN atau APBD
Pemotongan  PPh  Pasal  21  tersebut  dihitung,  disetorkan,  dan  dilaporkan  oleh Bendahara  Pengeluaran  Rumah  Sakit  X.  Selain  itu,  Bendahara  Pengeluaran Rumah  Sakit  X  harus  memberikan  bukti  pemotongan  PPh  Pasal  21  Final (Formulir  1721-VII)  kepada  dr.  N  paling  lambat  pada  akhir  bulan  setiap pembayaran honorarium atau imbalan lain (remunerasi)  yang dibebankan kepada APBN  atau  APBD.  Bukti  pemotongan  PPh  Pasal  21  tersebut  harus  dilampirkan saat  dr.  N  melaporkan  SPT  Tahunan  PPh  Wajib  Pajak  orang  pribadi  (Formulir 1770) untuk tahun pajak 2018. Di dalam bukti pemotongan PPh Pasal 21 tersebut juga  terdapat  rincian  perhitungannya,  yaitu  dengan  cara  mengalikan  penghasilan bruto honorarium dengan tarif PPh Pasal 21 final sebesar 5%. Tarif PPh Pasal 21 yang bersifat final ini sesuai dengan golongan dari PNS dr. N, yaitu golongan III.
Gaji pokok 40.756.700 Rp Tunjangan istri 4.075.670 Rp Tunjangan anak 1.630.268 Rp Tunjangan perbaikan penghasilan 33.004.813 Rp Tunjangan struktural/fungsional 7.020.000 Rp Tunjangan beras 3.476.160 Rp Tunjangan khusus - Tunjangan lain-lain - Penghasilan tetap dan teratur lainnya yang pembayarannya terpisah dari pembayaran gaji - Jumlah penghasilan bruto setahun 89.963.611 Rp Pengurang: Biaya jabatan (5% x penghasilan bruto setahun, maks. Rp6.000.000) (4.498.181) Rp Iuran pensiun atau Iuran THT/JHT yang dibayar pegawai (2.206.975) Rp Jumlah penghasilan neto setahun 83.258.455 Rp Penghasilan Tidak Kena Pajak (K/2) per tahun (67.500.000) Rp Penghasilan Kena Pajak (PKP) setahun 15.758.455 Rp Penghasilan Kena Pajak (PKP) setahun dibulatkan 15.758.000 Rp PPh Pasal 21 terutang setahun (Tarif PPh Ps. 17 ayat (1) huruf a x PKP) Rp       787.900

## Alaika, Perbandingan Perlakuan Pajak Penghasilan
Bisnis Dan Iptek | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pasundan Bandung
Tabel 3. Perhitungan PPh Pasal 21 atas honorarium atau imbalan lain (remunerasi) yang menjadi beban APBN/APBD yang dikenakan terhadap dr. N

## Sumber: Data Olahan Penelitian (2019)
iii. PPh  Pasal  21  bagi  bukan  pegawai  yang  bersifat  tidak  final  atas  imbalan yang bersifat berkesinambungan dan mempunyai penghasilan lain
Pemotongan  PPh  Pasal  21  tersebut  dihitung,  disetorkan,  dan  dilaporkan  oleh Klinik Y. Selain itu, Klinik Y harus memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 21 tidak final atau Pasal 26 (Formulir 1721–VI) kepada dr. N paling lambat 1 bulan setelah  tahun  kalender  berakhir  berarti  tanggal  31  Januari  2019.    Bukti pemotongan PPh Pasal 21 tersebut harus dilampirkan saat dr. N melaporkan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak orang pribadi (Formulir 1770) untuk tahun pajak 2018. Di  dalam  bukti  pemotongan  PPh  Pasal  21  tersebut,  terdapat  rincian perhitungannya,  yaitu  dengan  cara  menghitung  terlebih  dahulu  dasar  pengenaan PPh  bagi  bukan  pegawai  yang  menerima  penghasilan  yang  bersifat berkesinambungan,  yaitu  50%  dari  jumlah  penghasilan  bruto  yang  dibayarkan kepada  dr.  N  sehubungan  dengan  praktik  dokter  di  Klinik  Y.  Hasil  dasar pengenaan  PPh  tersebut  dikumulatifkan  jumlahnya  dalam  setahun,  kemudian dikalikan dengan Tarif PPh Pasal  17 ayat  (1) huruf a UU PPh. Dasar pengenaan PPh  tersebut  dikumulatifkan  karena  penghasilan  yang  dibayarkan  kepada  dr.  N bersifat  berkesinambungan  atau  lebih  dari  satu  kali  dalam  satu  tahun  kalender 2018 dan untuk menentukan pengenaan lapisan Tarif PPh Pasal 17 ayat (1) huruf a  UU  PPh.  Dalam  perhitungan  PPh  Pasal  21  ini  tidak  dapat  memperoleh
P1 P2 1 Januari 5.726.720 9.019.580 14.746.300 5% 737.315 2 Februari 5.973.720 9.408.610 15.382.330 5% 769.117 3 Maret 5.973.720 15.681.000 21.654.720 5% 1.082.736 4 April 5.989.780 15.723.200 21.712.980 5% 1.085.649 5 Mei 5.989.780 26.205.300 32.195.080 5% 1.609.754 6 Juni 5.989.780 20.964.200 26.953.980 5% 1.347.699 7 Juli 5.989.780 20.964.200 26.953.980 5% 1.347.699 8 Agustus 5.989.780 20.964.200 26.953.980 5% 1.347.699 9 September 5.989.780 15.723.200 21.712.980 5% 1.085.649 10 Oktober 5.989.780 15.723.200 21.712.980 5% 1.085.649 11 November 5.989.780 20.964.200 26.953.980 5% 1.347.699 12 Desember 5.989.780 26.205.300 32.195.080 5% 1.609.754 13 Remunerasi Ke-13 5.989.780 26.205.300 32.195.080 5% 1.609.754 14 Penyesuaian PIR 2.788.640 9.760.250 12.548.890 5% 627.445
333.872.340
16.693.617
Remunerasi (Rp) Jumlah Total No Bulan
Jumlah Kotor Remunerasi (Rp) Tarif PPh Pasal 21 Final PPh Pasal 21 Final (Rp)

## Alaika, Perbandingan Perlakuan Pajak Penghasilan
Bisnis Dan Iptek | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pasundan Bandung
pengurangan  PTKP  karena  dr.  N  memperoleh  penghasilan  lainnya  selain  dari Klinik  Y  yang  telah  dikurangi  PTKP,  yaitu  penghasilan  tetap  dan  teratur  setiap bulan yang dipotong PPh Pasal 21 bagi pegawai tetap.
Tabel 4. Perhitungan PPh Pasal 21 atas imbalan yang bersifat berkesinambungan dan mempunyai penghasilan lain yang dikenakan terhadap dr. N
Sumber: Data Olahan Penelitian (2019)
b. PPh yang disetor sendiri oleh dr. N
Selain  dipotong  oleh  pemotong  pajak,  pelunasan  PPh  dalam  tahun  berjalan  juga dapat  disetor  sendiri  oleh  dr.  N  melalui  pembayaran  angsuran  PPh  Pasal  25. Besarnya  angsuran  PPh  Pasal  25  yang  disetorkan  setiap  bulan  oleh  dr.  N  adalah Rp135.000,00  selama  12  bulan,  maka  jumlah  angsuran  PPh  Pasal  25  yang disetorkan oleh dr. N pada tahun pajak 2018 sebesar Rp1.620.000,00.
Setelah  pelunasan  PPh  dalam  tahun  berjalan,  selanjutnya  menghitung  PPh  yang terutang  pada  akhir  tahun  pajak  2018  bagi  dr.  N  dengan  mengacu  pada  SPT Tahunan  PPh  Wajib  Pajak  orang  pribadi  (Formulir  1770),  karena  dr.  N mempunyai penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dari 1 pemberi kerja serta penghasilan  dari  pekerjaan  bebas  melalui  praktik  dokter.  Ada  beberapa  tahap dalam  menghitung  PPh  yang  terutang  pada  akhir  tahun  pajak  2018  bagi  dr.  N, yaitu sebagai berikut.
1 Januari 7.217.895 3.608.948 3.608.948 3.608.948 5% 180.447 2 Februari 15.952.358 7.976.179 11.585.127 7.976.179 5% 398.809 3 Maret 12.097.869 6.048.935 17.634.061 6.048.935 5% 302.447 4 April 20.752.176 10.376.088 28.010.149 10.376.088 5% 518.804 5 Mei 30.891.097 15.445.549 43.455.698 15.445.549 5% 772.277 50.000.000 6.544.303 5% 327.215 60.047.050 10.047.050 15% 1.507.058 7 Juli 44.384.308 22.192.154 82.239.204 22.192.154 15% 3.328.823 8 Agustus 26.316.256 13.158.128 95.397.332 13.158.128 15% 1.973.719 9 September 44.424.178 22.212.089 117.609.421 22.212.089 15% 3.331.813 10 Oktober 30.528.053 15.264.027 132.873.448 15.264.027 15% 2.289.604 11 November 32.448.348 16.224.174 149.097.622 16.224.174 15% 2.433.626 12 Desember 30.689.843 15.344.922 164.442.543 15.344.922 15% 2.301.738 328.885.086 164.442.543 164.442.543 19.666.381 Jumlah Total Tarif PPh Pasal 21 PPh Pasal 21 Yang Dipotong (Rp) 6 Juni 33.182.705 16.591.353
No Bulan Jumlah Penghasilan Bruto (Rp) Dasar Pengenaan Pajak (Rp) Dasar Pengenaan Pajak Kumulatif (Rp) Dasar Pengenaan Pajak Berdasarkan Kumulatif (Rp)

## Alaika, Perbandingan Perlakuan Pajak Penghasilan
Bisnis Dan Iptek | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pasundan Bandung
Tabel 5. Perhitungan PPh yang terutang pada akhir tahun pajak 2018 bagi dr. N
Sumber: Data Olahan Penelitian (2019)
Tahap  pertama  adalah  menghitung  jumlah  penghasilan  neto  dari  seluruh penghasilan yang diterima oleh dr. N. Untuk perhitungan jumlah penghasilan neto dalam negeri dari pekerjaan bebas yang diperoleh dr. N pada tahun pajak 2018, dr. N  diperbolehkan  menggunakan  Norma  Penghitungan  Penghasilan  Neto  (NPPN) dengan  wajib  melakukan  pencatatan,  karena  jumlah  penghasilan  bruto  dari pekerjaan bebas yang diperoleh dr. N pada tahun 2018 kurang dari Rp4,8 M yakni sebesar Rp328.885.086,00. Jumlah tersebut berasal dari penjumlahan penghasilan bruto  praktik  dokter  di  Klinik  Y  selama  tahun  2018.  Dalam  hal  penggunaan NPPN di tahun pajak 2018, dr. N harus memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui penyampaian surat pemberitahuan penggunaan norma dalam jangka waktu 3 bulan pertama pada tahun pajak 2018,  yaitu bulan Januari hingga Maret 2018.  Untuk  mendapatkan  jumlah  penghasilan  neto  dalam  negeri  dari  pekerjaan bebas  dihitung  dengan  cara  mengalikan  jumlah  penghasilan  bruto  dari  pekerjaan bebas  yang  diperoleh  dr.  N  pada  tahun  2018  sebesar  Rp328.885.086,00  dengan persentase NPPN yang berlaku pada tahun pajak 2018 untuk jenis usaha dokter di wilayah  Bandung  sebesar  50%,  maka  jumlahnya  Rp164.442.543,00.  Sedangkan, jumlah  penghasilan  neto  dalam  negeri  sehubungan  dengan  pekerjaan  yang
Penghasilan neto dalam negeri dari pekerjaan bebas Rp164.442.543 [50%×Rp328.885.086] Penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan 83.258.455 Rp Penghasilan neto dalam negeri lainnya - Penghasilan neto luar negeri - Jumlah Penghasilan Neto 247.700.998 Rp Zakat/sumbangan keagamaan yang bersifat wajib - Kompensasi Kerugian - Jumlah Penghasilan Neto Setelah Pengurangan Zakat/Sumbangan Keagamaan yang Bersifat Wajib dan Kompensasi Kerugian 247.700.998 Rp Penghasilan Tidak Kena Pajak (K/2) (67.500.000) Rp Penghasilan Kena Pajak 180.200.998 Rp Penghasilan Kena Pajak Pembulatan 180.200.000 Rp Pajak Penghasilan Terutang (Tarif PPh Ps. 17 ayat (1) huruf a x PKP) 22.030.000 Rp [(5%×Rp50.000.000) + (15%×Rp130.200.000)] Pengembalian/pengurangan PPh Pasal 24 yang telah dikreditkan - Jumlah Pajak Penghasilan Terutang 22.030.000 Rp PPh yang dipotong/dipungut pihak lain, PPh ditanggung Pemerintah, dan PPh yang dibayar/dipotong di Luar Negeri (20.454.281) Rp [Rp787.900+Rp19.666.381] PPh yang harus dibayar sendiri/(PPh yang lebih dipotong/dipungut) 1.575.719 Rp PPh yang dibayar sendiri (PPh Pasal 25) (1.620.000) Rp PPh yang kurang dibayar (PPh Pasal 29)/ - PPh yang lebih dibayar (PPh Pasal 28 A)/ (44.281) Rp PPh Nihil - Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak Berikutnya 131.310 Rp [Rp1.575.719/12]

## Alaika, Perbandingan Perlakuan Pajak Penghasilan
Bisnis Dan Iptek | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pasundan Bandung
diperoleh  dr.  N  pada  tahun  pajak  2018  sama  dengan  jumlah  penghasilan  neto setahun  yang dikenakan PPh Pasal 21 bagi pegawai  yang bersifat tidak final dan ditanggung  pemerintah  atas  penghasilan  yang  sifatnya  tetap  dan  teratur  setiap bulan,  yaitu  sebesar  Rp83.258.455,00.  Setelah  mendapatkan  jumlah  penghasilan neto  dalam  negeri  sehubungan  dengan  pekerjaan  dan  jumlah  penghasilan  neto dalam  negeri  dari  pekerjaan  bebas,  kemudian  jumlahkan  agar  mendapatkan jumlah  penghasilan  neto  setahun,  maka  diperoleh  jumlahnya  sebesar Rp247.700.998,00.
Pada  tahun  2018,  dr.  N  tidak  membayarkan  zakat/sumbangan  keagamaan  yang bersifat  wajib  kepada  badan  amil  zakat  atau  lembaga  amil  zakat  yang  dibentuk atau  disahkan  oleh  Pemerintah  sesuai  dengan  bukti  setoran  yang  sah.  Untuk kompensasi kerugian hanya akan terjadi bagi Wajib Pajak yang menyelenggarakan pembukuan karena pada pencatatan tidak ada kerugian fiskal. Bagi  dr.  N  tidak  ada  kompensasi  kerugian  sebab  menyelenggarakan  pencatatan. Sehingga, jumlah penghasilan neto setahun setelah pengurangan zakat/sumbangan keagamaan  yang  bersifat  wajib  dan  kompensasi  kerugian  sama  dengan  jumlah penghasilan neto setahun, yaitu Rp247.700.998,00.
Tahap  selanjutnya  adalah  menghitung  Penghasilan  Kena  Pajak  (PKP)  sebagai dasar perhitungan PPh yang terutang pada akhir tahun pajak 2018 bagi dr. N, yaitu dengan  cara  mengurangi  jumlah  penghasilan  neto  setahun  setelah  pengurangan zakat/sumbangan  keagamaan  yang  bersifat  wajib  dan  kompensasi  kerugian dengan besarnya PTKP. PTKP bagi dr. N adalah K/2. Besarnya jumlah PTKP per tahun  untuk  status  K/2  pada  tahun  pajak  2018  adalah  Rp67.500.000,00.  Maka, besarnya PKP adalah Rp180.200.998,00.
Tahap  terakhir  yang  harus  dilakukan  untuk  memperoleh  besarnya  PPh  yang terutang  pada  akhir  tahun  pajak  2018  bagi  dr.  N,  yaitu  mengalikan  PKP  dengan tarif PPh Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh. Dalam penerapan tarif PPh tersebut, jumlah  PKP  dibulatkan  ke  bawah  dalam  ribuan  rupiah  penuh  menjadi Rp180.200.000,00.  Maka  perhitungan  PPh  yang  terutang  pada  akhir  tahun  pajak 2018 bagi dr. N:
Rp50.000.000,00 × 5% = Rp  2.500.000,00 Rp130.200.000,00 × 15% = Rp19.530.000,00 + PPh yang terutang = Rp22.030.000,00
Di  2018,  dr.  N  tidak  menerima  pengembalian  atau  pengurangan  PPh  Pasal  24 yang  telah  dikreditkan,  maka  jumlah  PPh  yang  terutang  tetap  sebesar Rp22.030.000,00.
Untuk  pelunasan  PPh  pada  akhir  tahun  pajak,  tidak  hanya  sampai  mendapatkan jumlah  PPh  yang  terutang  saja,  namun  dr.  N  juga  harus  mengetahui  PPh  yang terutang pada akhir tahun pajak ini lebih kecil atau lebih besar atau sama  dengan

## Alaika, Perbandingan Perlakuan Pajak Penghasilan
Bisnis Dan Iptek | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pasundan Bandung
kredit pajak, yaitu dengan cara mengurangi jumlah PPh yang terutang pada akhir tahun  pajak  dengan  kredit  pajak  dr.  N.  Kredit  pajak  bagi  dr.  N  adalah  PPh  yang dipotong/dipungut  pihak  lain,  PPh  ditanggung  Pemerintah,  dan  PPh  yang dibayar/dipotong di LN sebesar Rp20.454.281,00 (Rp787.900,00+Rp19.666.381,00)  serta  PPh  yang  dibayar  sendiri  sebesar
Rp1.620.000,00. Maka, pada akhir tahun pajak 2018, dr. N mengalami PPh Lebih Bayar  (PPh  Pasal  28A)  sebesar  Rp44.281,00.  PPh  lebih  bayar  ini  dapat direstitusikan  atau  dikembalikan  kepada  dr.  N.  Untuk  perhitungan  angsuran  PPh Pasal  25  tahun  pajak  2019  didasarkan  pada  besarnya  PPh  yang  harus  dibayar sendiri/(PPh  yang  lebih  dipotong/dipungut),  yaitu  Rp1.575.719,00  dibagi  12, maka besarnya Rp131.310,00.
2. Perhitungan PPh bagi dr. S selaku dokter dengan status pegawai swasta
dr. S merupakan dokter umum yang menjadi dokter perusahaan di PT Z, pengurus PMI  KB,  juga  membuka  praktik  dokter  di  rumahnya.  dr.  S  memiliki  istri  yang merupakan  ibu  rumah  tangga  serta  memiliki  3  orang  anak  kandung  yang merupakan  mahasiswa  dan  belum  memperoleh  penghasilan.  Sehingga,  PTKP untuk  dr.  S  adalah  K/3.  dr.  S  bertempat  tinggal  di  Bandung  dan  telah  terdaftar sebagai  Wajib  Pajak.  Sebagai  seorang  pegawai  swasta,  dr.  S  mendapatkan  gaji dan  tunjangan  lain–lain  yang  sifatnya  tetap  dan  teratur  setiap  bulan  dari  PT  Z, juga dari PMI KB. Selain itu, dr. S memperoleh penghasilan dari praktik dokter di rumahnya berupa penghasilan atas jasa medis dari pasien yang besarnya berbeda– beda setiap bulan.
Dari  informasi  tersebut,  maka  dr.  S  memiliki  kewajiban  PPh  atas  penghasilan yang  diperolehnya.  Sebelum  melunasi  dan  melaporkan  PPh  yang  terutang  pada akhir  tahun  pajak,  dr.S  melakukan  pelunasan  PPh  dalam  tahun  berjalan,  yaitu sebagai berikut.
a. PPh yang dipotong oleh pemotong PPh (pemberi kerja dr. S)
dr. S dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 bagi pegawai tetap yang bersifat tidak final dan dipotong oleh PT Z dan PMI KB atas penghasilan yang bersifat teratur dan  tidak  teratur.  Pemotongan  PPh  Pasal  21  tersebut  dihitung,  disetorkan,  dan dilaporkan oleh PT Z juga PMI KB. Selain itu, baik PT Z maupun PMI KB harus memberikan  bukti  pemotongan  PPh  Pasal  21  bagi  pegawai  tetap  atau  penerima pensiun  atau  tunjangan  hari  tua/jaminan  hari  tua  berkala  (Formulir  1721–A1) kepada  dr.  S  paling  lambat  tanggal  31  Januari  2019.  Sebab,  bukti  pemotongan PPh Pasal 21 tersebut harus dilampirkan saat dr. S melaporkan SPT Tahunan PPh Wajib  Pajak  orang  pribadi  (Formulir  1770)  untuk  tahun  pajak  2018.  Di  dalam bukti pemotongan PPh Pasal 21 tersebut juga terdapat rincian perhitungannya.

## Alaika, Perbandingan Perlakuan Pajak Penghasilan
Bisnis Dan Iptek | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pasundan Bandung
Tabel 6. Perhitungan PPh Pasal 21 atas yang bersifat teratur dan tidak teratur yang dikenakan terhadap dr. S oleh PT Z

## Sumber: Data Olahan Penelitian (2019)
Tabel 7. Perhitungan PPh Pasal 21 atas yang bersifat teratur dan tidak teratur yang dikenakan terhadap dr. S oleh PMI KB
Sumber: Data Olahan Penelitian (2019)
Gaji 108.850.000 Rp Tunjangan PPh - Tunjangan lainnya, uang lembur, dan sebagainya - Honorarium dan imbalan lain sejenisnya - Premi asuransi yang dibayar pemberi kerja - Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya yang dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 - Tantiem, bonus, gratifikasi, jasa produksi, dan THR 3.000.000 Rp Jumlah penghasilan bruto setahun 111.850.000 Rp Pengurang: Biaya jabatan (5% x penghasilan bruto setahun, maks. Rp6.000.000) (5.592.500) Rp Iuran pensiun atau Iuran THT/JHT yang dibayar pegawai - Jumlah penghasilan neto setahun 106.257.500 Rp Penghasilan Tidak Kena Pajak (K/3) per tahun (72.000.000) Rp Penghasilan Kena Pajak (PKP) setahun 34.257.500 Rp Penghasilan Kena Pajak (PKP) setahun dibulatkan 34.257.000 Rp PPh Pasal 21 terutang setahun (Tarif PPh Ps. 17 ayat (1) huruf a x PKP) 1.712.850 Rp Jumlah penghasilan bruto setahun 36.000.000 Rp Pengurang: Biaya jabatan (5% x penghasilan bruto setahun, maks. Rp6.000.000) (1.800.000) Rp Iuran pensiun atau Iuran THT/JHT yang dibayar pegawai - Jumlah penghasilan neto setahun 34.200.000 Rp Penghasilan Tidak Kena Pajak (K/3) per tahun - Penghasilan Kena Pajak setahun 34.200.000 Rp Penghasilan Kena Pajak setahun dibulatkan 34.200.000 Rp PPh Pasal 21 terutang setahun (Tarif PPh Ps. 17 ayat (1) huruf a x PKP) 1.710.000 Rp

## Alaika, Perbandingan Perlakuan Pajak Penghasilan
Bisnis Dan Iptek | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pasundan Bandung
Dalam  perhitungan  PPh  Pasal  21  yang  dipotong  oleh  PMI  KB  tidak  diberikan pengurangan PTKP karena telah diberikan pengurangan PTKP untuk perhitungan PPh Pasal 21 yang dipotong oleh PT Z.
b. PPh yang disetor sendiri oleh dr. S
dr.  S  tidak  menyetor  sendiri  angsuran  PPh  Pasal  25  selama  tahun  pajak  2018. Padahal seharusnya dr. S menyetor angsuran PPh Pasal 25 setiap bulan, sebab dr. S  memperoleh  penghasilan  dari  pekerjaan  bebas,  yaitu  penghasilan  dari  praktik dokter di rumahnya. Berikut ini pencatatan penghasilan bruto dari praktik dokter di rumah yang diperoleh dr. H setiap bulan.
Tabel 8. Pencatatan Penghasilan Bruto dari Praktik Dokter di Rumah dr. H
Sumber: Data Olahan Penelitian (2019)
Setelah  pelunasan  PPh  dalam  tahun  berjalan,  selanjutnya  menghitung  PPh  yang terutang  pada  akhir  tahun  pajak  2018  bagi  dr.  S  dengan  mengacu  pada  SPT Tahunan  PPh  Wajib  Pajak  orang  pribadi  (Formulir  1770),  karena  dr.  S mempunyai penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dari 2 pemberi kerja serta penghasilan  dari  pekerjaan  bebas  melalui  praktik  dokter.  Ada  beberapa  tahap dalam  menghitung  PPh  yang  terutang  pada  akhir  tahun  pajak  2018  bagi  dr.  S, yaitu sebagai berikut.
No Bulan Penghasilan Bruto (Rp) Penghasilan Neto (Rp) [50% x Penghasilan Bruto] 1 Januari 2.450.000 1.225.000 2 Februari 2.380.000 1.190.000 3 Maret 2.680.000 1.340.000 4 April 2.500.000 1.250.000 5 Mei 2.840.000 1.420.000 6 Juni 2.465.000 1.232.500 7 Juli 2.900.000 1.450.000 8 Agustus 2.950.000 1.475.000 9 September 2.835.000 1.417.500 10 Oktober 2.780.000 1.390.000 11 November 2.570.000 1.285.000 12 Desember 2.650.000 1.325.000 32.000.000 16.000.000 Jumlah

## Alaika, Perbandingan Perlakuan Pajak Penghasilan
Bisnis Dan Iptek | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pasundan Bandung
Tabel 9. Perhitungan PPh yang terutang pada akhir tahun pajak 2018 bagi dr. S
Sumber: Data Olahan Penelitian (2019)
Tahap  pertama  adalah  menghitung  jumlah  penghasilan  neto  dari  seluruh penghasilan yang diterima oleh dr. S. Untuk perhitungan jumlah penghasilan neto dalam negeri dari pekerjaan bebas yang diperoleh dr. S pada tahun pajak 2018, dr. S  diperbolehkan  menggunakan  Norma  Penghitungan  Penghasilan  Neto  (NPPN) dengan  wajib  melakukan  pencatatan,  karena  jumlah  penghasilan  bruto  dari pekerjaan bebas yang diperoleh dr. N pada tahun 2018 kurang dari Rp4,8 M yakni sebesar  Rp32.000.000,00.  Jumlah  tersebut  berasal  dari  penjumlahan  penghasilan bruto praktik dokter di rumah dokter S selama tahun 2018. Dalam hal penggunaan NPPN di tahun pajak 2018, dr. S harus memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui penyampaian surat pemberitahuan penggunaan norma dalam jangka waktu 3 bulan pertama pada tahun pajak 2018,  yaitu bulan Januari hingga Maret 2018.  Untuk  mendapatkan  jumlah  penghasilan  neto  dalam  negeri  dari  pekerjaan bebas  dihitung  dengan  cara  mengalikan  jumlah  penghasilan  bruto  dari  pekerjaan bebas  yang  diperoleh  dr.  S  pada  tahun  2018  sebesar  Rp32.000.000,00  dengan persentase NPPN yang berlaku pada tahun pajak 2018 untuk jenis usaha dokter di wilayah  Bandung  sebesar  50%,  maka  jumlahnya  Rp16.000.000,00.  Sedangkan, jumlah  penghasilan  neto  dalam  negeri  sehubungan  dengan  pekerjaan  yang diperoleh dr. S pada tahun pajak 2018 adalah Rp140.457.500,00
(Rp106.257.500,00+Rp34.200.000,00).  Setelah  mendapatkan  jumlah  penghasilan neto  dalam  negeri  sehubungan  dengan  pekerjaan  dan  jumlah  penghasilan  neto
Penghasilan neto dalam negeri dari pekerjaan bebas Rp16.000.000 [50% x Rp32.000.000] Penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan 140.457.500 Rp [Rp106.257.500+Rp34.200.000] Penghasilan neto dalam negeri lainnya - Penghasilan neto luar negeri - Jumlah Penghasilan Neto 156.457.500 Rp Zakat/sumbangan keagamaan yang bersifat wajib - Kompensasi Kerugian - Jumlah Penghasilan Neto Setelah Pengurangan Zakat/Sumbangan Keagamaan yang Bersifat Wajib dan Kompensasi Kerugian 156.457.500 Rp Penghasilan Tidak Kena Pajak (K/3) (72.000.000) Rp Penghasilan Kena Pajak 84.457.500 Rp Penghasilan Kena Pajak Pembulatan 84.457.000 Rp Pajak Penghasilan Terutang (Tarif PPh Ps. 17 ayat (1) huruf a x PKP) 7.668.550 Rp [(5%×Rp50.000.000) + (15%×Rp34.457.000)] Pengembalian/pengurangan PPh Pasal 24 yang telah dikreditkan - Jumlah Pajak Penghasilan Terutang 7.668.550 Rp PPh yang dipotong/dipungut pihak lain, PPh ditanggung Pemerintah, dan PPh yang dibayar/dipotong di Luar Negeri (3.422.850) Rp [Rp1.712.850+Rp1.710.000] PPh yang harus dibayar sendiri/(PPh yang lebih dipotong/dipungut) 4.245.700 Rp PPh yang dibayar sendiri (PPh Pasal 25) - PPh yang kurang dibayar (PPh Pasal 29)/ 4.245.700 Rp PPh yang lebih dibayar (PPh Pasal 28 A)/ - PPh Nihil - Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak Berikutnya 353.808 Rp [Rp4.245.700/12]

## Alaika, Perbandingan Perlakuan Pajak Penghasilan
Bisnis Dan Iptek | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pasundan Bandung
dalam  negeri  dari  pekerjaan  bebas,  kemudian  jumlahkan  agar  mendapatkan jumlah  penghasilan  neto  setahun,  maka  diperoleh  jumlahnya  sebesar Rp156.457.500,00.
Pada  tahun  2018,  dr.  S  tidak  membayarkan  zakat/sumbangan  keagamaan  yang bersifat  wajib  kepada  badan  amil  zakat  atau  lembaga  amil  zakat  yang  dibentuk atau  disahkan  oleh  Pemerintah  sesuai  dengan  bukti  setoran  yang  sah.  Untuk kompensasi kerugian hanya akan terjadi bagi Wajib Pajak yang menyelenggarakan pembukuan karena pada pencatatan tidak ada kerugian fiskal. Bagi  dr.  S  tidak  ada  kompensasi  kerugian  sebab  menyelenggarakan  pencatatan. Sehingga, jumlah penghasilan neto setahun setelah pengurangan zakat/sumbangan keagamaan  yang  bersifat  wajib  dan  kompensasi  kerugian  sama  dengan  jumlah penghasilan neto setahun, yaitu Rp156.457.500,00.
Tahap  selanjutnya  adalah  menghitung  PKP  sebagai  dasar  perhitungan  PPh  yang terutang  pada  akhir  tahun  pajak  2018  bagi  dr.  S,  yaitu  dengan  cara  mengurangi jumlah  penghasilan  neto  setahun  setelah  pengurangan  zakat/sumbangan keagamaan yang bersifat wajib dan kompensasi kerugian dengan besarnya PTKP. PTKP bagi  dr. S adalah  K/3. Besarnya jumlah PTKP per tahun untuk  status  K/3 pada  tahun  pajak  2018  adalah  Rp72.000.000,00.  Maka,  besarnya  PKP  adalah Rp84.457.500,00.
Tahap  terakhir  yang  harus  dilakukan  untuk  memperoleh  besarnya  PPh  yang terutang  pada  akhir  tahun  pajak  2018  bagi  dr.  S,  yaitu  mengalikan  PKP  dengan tarif PPh Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh. Dalam penerapan tarif PPh tersebut, jumlah  PKP  dibulatkan  ke  bawah  dalam  ribuan  rupiah  penuh  menjadi Rp84.457.000,00.  Maka  perhitungan  PPh  yang  terutang  pada  akhir  tahun  pajak 2018 bagi dr. N:
Rp50.000.000,00 × 5% = Rp2.500.000,00 Rp34.457.000,00 × 15% = Rp5.168.550,00 + PPh yang terutang = Rp7.668.550,00
Di 2018, dr. S tidak menerima pengembalian atau pengurangan PPh Pasal 24 yang telah dikreditkan, maka jumlah PPh yang terutang tetap sebesar Rp7.668.550,00.
Untuk  pelunasan  PPh  pada  akhir  tahun  pajak,  tidak  hanya  sampai  mendapatkan jumlah  PPh  yang  terutang  saja,  namun  dr.  S  juga  harus  mengetahui  PPh  yang terutang pada akhir tahun pajak ini lebih kecil atau lebih besar atau sama dengan kredit pajak, yaitu dengan cara mengurangi jumlah PPh yang terutang pada akhir tahun  pajak  dengan  kredit  pajak  dr.  S.  Kredit  pajak  bagi  dr.  S  adalah  PPh  yang dipotong/dipungut  pihak  lain,  PPh  ditanggung  Pemerintah,  dan  PPh  yang dibayar/dipotong di LN sebesar Rp3.422.850,00
(Rp1.712.850,00+Rp1.710.000,00).  Maka,  pada  akhir  tahun  pajak  2018,  dr.  S mengalami  PPh  Kurang  Bayar  (PPh  Pasal  29)  sebesar  Rp4.245.700,00.  PPh

## Alaika, Perbandingan Perlakuan Pajak Penghasilan
Bisnis Dan Iptek | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pasundan Bandung
kurang  bayar  ini  wajib  dilunasi  oleh  dr.  S  sebelum  dr.  S  menyampaikan  SPT Tahunan PPh Wajib Pajak orang pribadi (Formulir 1770) untuk tahun pajak 2018, paling lambat tanggal 31 Maret 2018. Untuk perhitungan angsuran PPh Pasal 25 tahun pajak 2019 didasarkan pada PPh yang harus dibayar sendiri/(PPh yang lebih dipotong/dipungut), yaitu Rp4.245.700,00 dibagi 12, maka besarnya Rp353.808,00.
Persamaan  Perlakuan  Pajak  Penghasilan  Bagi  Dokter  Dengan  Status Sebagai Pegawai Negeri dan Dokter Dengan Status Sebagai Pegawai Swasta
Berikut  ini  persamaan  perlakuan  pajak  penghasilan  antara  dokter  dengan  status sebagai pegawai negeri dan dokter dengan status sebagai pegawai swasta, yaitu.
1. Tidak  dikenakan  PPh,  jika  memperoleh  penghasilan  yang  dikecualikan  dari objek  PPh,  seperti  harta  hibahan;  warisan;  penggantian  atau  imbalan sehubungan  dengan  pekerjaan/jasa  yang  diterima  dalam  bentuk  natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah; pembayaran asuransi kesehatan/asuransi  kecelakaan/  jiwa/asuransi  dwiguna/asuransi  beasiswa  dari perusahaan  asuransi;  bagian  laba  yang  diperoleh  anggota  dari  perseroan komanditer  yang  modalnya  tidak  terbagi  atas  saham–saham,  persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi  kolektif;  beasiswa;  bantuan  atau  santunan  akibat  bencana  alam seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan  tanah  longsor  atau  tertimpa  kecelakaan,  yang  dibayarkan  Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
2. Dikenakan  perlakuan  PPh  Pasal  4  ayat  (2)  yang  bersifat  final,  jika memperoleh  penghasilan  berupa  bunga  deposito  dan  tabungan  serta  diskonto SBI;  bunga  obligasi;  bunga  simpanan  yang  dibayarkan  oleh  koperasi  yang didirikan di Indonesia kepada anggota koperasi orang pribadi; hadiah undian; penghasilan  dari  transaksi  penjualan  saham  di  bursa  efek;  penghasilan  dari pengalihan  hak  atas  tanah  dan/atau  bangunan;  penghasilan  dari  persewaan tanah dan/atau bangunan; dan penghasilan dari usaha (selain pekerjaan bebas) dengan peredaran bruto kurang dari Rp4,8 M dalam 1 Tahun Pajak.
3. Dikenakan perlakuan PPh Pasal 17 ayat (2c) yang bersifat final, jika menerima dividen.
4. Dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 yang bersifat final, jika menerima uang pesangon,  uang  manfaat  pensiun,  tunjangan  hari  tua,  atau  jaminan  hari  tua yang dibayarkan sekaligus.
5. Dikenakan  pemotongan  PPh  Pasal  21  yang  bersifat  tidak  final,  jika memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan menjadi pegawai tetap

## Alaika, Perbandingan Perlakuan Pajak Penghasilan
Bisnis Dan Iptek | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pasundan Bandung
berupa  penghasilan  yang  bersifat  teratur  dan  tidak  teratur.  Persamaan  ini, hanya pada sifat pengenaannya adalah tidak final, dan besarnya tarif pajak.
6. Dikenakan  pemotongan  PPh  Pasal  21  yang  bersifat  tidak  final,  jika  telah pensiun dan menerima uang pensiun secara teratur; menerima uang pesangon, uang  manfaat  pensiun,  tunjangan  hari  tua,  atau  jaminan  hari  tua  yang dibayarkan pada tahun ketiga dan tahun–tahun berikutnya; menerima imbalan kepada bukan pegawai yang bersifat berkesinambungan; memperoleh imbalan kepada  bukan  pegawai  yang  tidak  bersifat  berkesinambungan;  memperoleh imbalan kepada peserta kegiatan.
7. Dikenakan  pemungutan  PPh  Pasal  22  yang  bersifat  tidak  final,  jika  terkait dengan  kegiatan  impor  barang;  pembelian  barang  oleh  bendaharawan pemerintah; dan pembelian barang oleh badan usaha tertentu.
8. Dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 yang bersifat tidak final, jika menerima royalti; serta penghasilan dari sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, selain sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan tanah dan/atau bangunan.
9. Dikenakan perlakuan PPh Pasal 24, jika menerima penghasilan yang diperoleh dari luar negeri.
10. Memiliki mekanisme perhitungan angsuran PPh Pasal 25 yang sama.
11. Memiliki  mekanisme  perhitungan  PPh  yang  terutang  pada  akhir  tahun  pajak yang sama, juga sama pula perhitungan pelunasan PPh pada akhir tahun pajak.
12. Atas perolehan penghasilan dari pekerjaan bebas melalui praktik dokter  yang jumlah peredaran brutonya kurang dari Rp4,8 M dalam satu tahun pajak, maka diperbolehkan  menghitung  penghasilan  neto  dalam  negeri  dari  pekerjaan bebas  menggunakan  Norma  Penghitungan  Penghasilan  Neto  (NPPN)  dengan menyelenggarakan  pencatatan.  Namun,  jika  peredaran  brutonya  sudah mencapai Rp 4,8 M atau lebih dalam satu tahun pajak, maka diwajibkan untuk menyelenggarakan pembukuan.

## Perbedaan Perlakuan Pajak Penghasilan Bagi Dokter Dengan Status Sebagai Pegawai Negeri dan Dokter Dengan Status Sebagai Pegawai Swasta
Selain  terdapat  persamaan,  juga  terdapat  perbedaan  perlakuan  perpajakan  antara dokter  dengan  status  sebagai  pegawai  negeri  dan  dokter  dengan  status  sebagai pegawai swasta, yaitu sebagai berikut.

## Alaika, Perbandingan Perlakuan Pajak Penghasilan
Bisnis Dan Iptek | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pasundan Bandung
Tabel 10. Perbedaan Perlakuan Perpajakan Antara Dokter Dengan Status Sebagai Pegawai Negeri Dan Dokter Dengan Status Sebagai Pegawai Swasta
Sumber: Hasil olahan peneliti (2019)

## KESIMPULAN
Atas  penghasilan  yang  diperoleh,  dokter  dengan  status  sebagai  pegawai  negeri atau pegawai swasta dapat dikenakan PPh yang bersifat final atau tidak final atau tidak  dikenakan  PPh.  Dengan  status  kepegawaian  yang  berbeda  antara  pegawai negeri  dan  pegawai  swasta,  maka  terdapat  persamaan  maupun  perbedaan  dalam hal  perlakuan  PPh.  Dalam  praktiknya  terlihat  pada  perlakuan  perpajakan  dr.  N selaku dokter dengan status pegawai negeri juga dr. S selaku dokter dengan status pegawai  swasta.  Maka,  sebagai  wajib  pajak  seorang  dokter  sebaiknya  memiliki pengetahuan  dan  kemauan  untuk  melaksanakan  kewajiban  perpajakannya  sesuai dengan  peraturan  perpajakan  yang  berlaku  meskipun  tidak  berlatar  belakang
Dokter dengan status pegawai negeri
Dokter dengan status pegawai swasta
Dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 bagi pegawai tetap yang bersifat tidak final dan ditanggung oleh pemerintah atas beban APBN atau APBD. Dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 bagi pegawai tetap yang bersifat tidak final oleh pemberi kerja dan tidak ditanggung pemerintah. Bukti pemotongan PPh Pasal 21 bagi PNS atau Anggota TNI atau Anggota POLRI atau Pejabat Negara atau Pensiunannya (Formulir 1721-A2) diberikan oleh bendahara pemerintah. Bukti pemotongan PPh Pasal 21 bagi Pegawai Tetap atau Penerima Pensiun atau Tunjangan Hari Tua/Jaminan Hari Tua Berkala (Formulir 1721-A1) diberikan oleh pemberi kerja. Dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 yang bersifat final. Dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 bagi pegawai tetap yang bersifat tidak final oleh pemberi kerja. Mekanisme perhitungannya, yaitu dengan cara
mengalikan jumlah penghasilan bruto honorarium atau imbalan lain setiap kali pembayaran dengan besarnya tarif PPh Pasal 21 yang bersifat final berdasarkan golongan kepangkatan bagi PNS, anggota POLRI, anggota TNI. Maka, jumlah honorarium atau imbalan lain sejenisnya tersebut tidak dimasukkan dalam perhitungan jumlah penghasilan bruto yang diperoleh pegawai tetap sehubungan dengan pekerjaan sebagai dasar perhitungan Penghasilan Kena Pajak.
Mekanisme perhitungannya, yaitu dengan cara mengalikan Penghasilan Kena Pajak bagi pegawai tetap dengan tarif PPh Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang–Undang PPh. Maka, jumlah honorarium atau imbalan lain sejenisnya tersebut dimasukkan dalam perhitungan jumlah penghasilan bruto yang diperoleh pegawai tetap sehubungan dengan pekerjaan sebagai dasar perhitungan Penghasilan Kena Pajak.
Bukti pemotongan PPh Pasal 21 Final (Formulir 1721-VII) diberikan oleh bendahara pemerintah. Bukti pemotongan ini berarti terpisah dengan pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan berupa penghasilan yang bersifat teratur dan tidak teratur. Bukti pemotongan PPh Pasal 21 bagi Pegawai Tetap atau Penerima Pensiun atau Tunjangan
Hari Tua/Jaminan Hari Tua Berkala (Formulir 1721-A1) diberikan oleh pemberi kerja.
Maka, pemotongan penghasilan ini menyatu dengan pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan berupa penghasilan yang bersifat teratur dan tidak teratur. Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan berupa penghasilan yang bersifat teratur dan tidak teratur Honorarium atau imbalan lain dengan nama apapun yang menjadi beban APBN atau APBD (Honorarium dan imbalan lain sejenisnya)

## Alaika, Perbandingan Perlakuan Pajak Penghasilan
Bisnis Dan Iptek | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pasundan Bandung
pendidikan  perpajakan  atau  berprofesi  di  bidang  perpajakan.  Wajib  pajak sebaiknya  mempelajari  peraturan  mengenai  perpajakan,  baik  sendiri  ataupun berkonsultasi kepada konsultan pajak atau Account Representative–nya di Kantor Pelayanan  Pajak  tempat  Wajib  Pajak  terdaftar.  Hal  ini  dimaksudkan  untuk mendukung  berjalannya self  assessment  system di  Indonesia,  sehingga  mampu meningkatkan penerimaan negara.

## REFERENSI
Indrawan, Rizki, Bani Binekas. (2018). Pemahaman Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  UKM. Jurnal  Riset  Akuntansi  Dan Keuangan , Vol. 6, No. 3:  419-428.
Kementerian  Keuangan.  (2019). Laporan  Keuangan  Pemerintah  Pusat  Tahun 2018 Audited. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
Mardiasmo. (2018). Edisi 19. Perpajakan-Edisi Terbaru 2018 . Yogyakarta: Andi.
Meliala,  T.S.  dan  Francisca  Widianti  Oetomo.  (2012).  Edisi  7. Perpajakan  dan Akuntansi Pajak . Jakarta: Semesta Media.
Sekaran, Uma dan Roger Bougie. (2016). Seventh edition. Research Methods for Business . United Kingdom: WILEY.
Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
Undang–Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti  Undang–Undang  Nomor  5  Tahun  2008  Tentang  Perubahan Keempat Atas Undang–Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang–Undang.
Undang–Undang  Nomor  36  Tahun  2008  tentang  Perubahan  Keempat  Atas Undang–Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  80  Tahun  2010  tentang  Tarif  Pemotongan  Dan Pengenaan  Pajak  Penghasilan  Pasal  21  Atas  Penghasilan  Yang  Menjadi Beban  Anggaran  Pendapatan  Dan  Belanja  Negara  Atau  Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  68  Tahun  2009  tentang  Tarif  Pajak  Penghasilan Pasal  21  Atas  Penghasilan  Berupa  Uang  Pesangon,  Uang  Manfaat Pensiun,  Tunjangan  Hari  Tua,  Dan  Jaminan  Hari  Tua  Yang  Dibayarkan Sekaligus.
Peraturan Pemerintah Nomor 123 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah  Nomor  131  Tahun  2000  Tentang  Pajak  Penghasilan  Atas Bunga Deposito Dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia.

## Alaika, Perbandingan Perlakuan Pajak Penghasilan
Bisnis Dan Iptek | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pasundan Bandung
Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah  Nomor  16  Tahun  2009  Tentang  Pajak  Penghasilan  Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  15  Tahun  2009  tentang  Pajak  Penghasilan  Atas Bunga  Simpanan  Yang  Dibayarkan  Oleh  Koperasi  Kepada  Anggota Koperasi Orang Pribadi.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  132  Tahun  2000  tentang  Pajak  Penghasilan  Atas Hadiah Undian.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  14  Tahun  1997  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan Pemerintah  Nomor  41  Tahun  1994  Tentang  Pajak  Penghasilan  Atas Penghasilan Dari Transaksi Penjualan Saham Di Bursa Efek.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  34  Tahun  2016  tentang  Pajak  Penghasilan  Atas Penghasilan  Dari  Pengalihan  Hak  Atas  Tanah  Dan/Atau  Bangunan,  Dan Perjanjian  Pengikatan  Jual  Beli  Atas  Tanah  Dan/Atau  Bangunan  Beserta Perubahannya.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  34  Tahun  2017  tentang  Pajak  Penghasilan  Atas Penghasilan Dari Persewaan Tanah Dan/Atau Bangunan.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  23  Tahun  2018  tentang  Pajak  Penghasilan  Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  19  Tahun  2009  tentang  Pajak  Penghasilan  Atas Dividen Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri.
Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  247/PMK.03/2008  tentang  Bantuan  Atau Santunan  Yang  Dibayarkan  Oleh  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial Kepada  Wajib  Pajak  Tertentu  Yang  Dikecualikan  Dari  Objek  Pajak Penghasilan.
Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  245/PMK.03/2008  tentang  Badan-Badan Dan  Orang  Pribadi  Yang  Menjalankan  Usaha  Mikro  Dan  Kecil  Yang Menerima Harta Hibah, Bantuan, Atau Sumbangan Yang Tidak Termasuk Sebagai Objek Pajak Penghasilan.
Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  154/PMK.03/2009  tentang  Perubahan  Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.03/2008 Tentang Beasiswa Yang Dikecualikan Dari Objek Pajak Penghasilan.
Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  101/PMK.010/2016  tentang  Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.

## Alaika, Perbandingan Perlakuan Pajak Penghasilan
Bisnis Dan Iptek | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pasundan Bandung
Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  262/PMK.03/2010  tentang  Tata  Cara Pemotongan  Pajak  Penghasilan  Pasal  21  Bagi  Pejabat  Negara,  PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, Dan Pensiunannya Atas Penghasilan Yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Atau Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  16/PMK.03/2010  tentang  Tata  Cara Pemotongan  Pajak  Penghasilan  Pasal  21  Atas  Penghasilan  Berupa  Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, Dan Jaminan Hari Tua Yang Dibayarkan Sekaligus.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.10/2017 Tentang
Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas  Penyerahan  Barang  Dan  Kegiatan  Di  Bidang  Impor  Atau  Kegiatan Usaha Di Bidang Lain.
Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  111/PMK.03/2010  tentang  Tata  Cara Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Atas Dividen Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri.
Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  192/PMK.03/2018  tentang  Pelaksanaan Pengkreditan Pajak Atas Penghasilan Dari Luar Negeri.
Peraturan  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor  PER–16/PJ/2016  tentang  Pedoman Teknis  Tata  Cara  Pemotongan,  Penyetoran,  Dan  Pelaporan  Pajak Penghasilan  Pasal  21  Dan/Atau  Pajak  Penghasilan  Pasal  26  Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi.
Peraturan  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor:  PER–4/PJ/2009  tentang  Petunjuk Pelaksanaan Pencatatan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi.
Peraturan  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor  PER–17/PJ./2015  tentang  Norma Penghitungan Penghasilan Neto.
Surat  Edaran  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor  SE–51/PJ.43/1995  tentang Pemotongan  PPh  Pasal  21  Atas  Honorarium  Dokter  Yang  Praktek  Di Rumah Sakit (Seri PPh Pasal 21 Nomor 9).