DOI: https://doi.org/10.30762/empirisma.v32i2.1225 Empirisma: Jurnal Pemikiran dan Kebudayaan Islam ISSN: (P-ISSN: 1829-9563, E-ISSN: 2503-1694) Vol 32, No 2 (2023); pp. 249-268

## Kesetaraan  Gender  dan  Politik:  Studi  Kasus  Terpilihnya    Julia Gillard dalam Lembaga Pemerintah Australia
Aniqotul Ummah 1* , Canza Anadya Sabrina Putri Kristyafajar 2 , Nirina Jelita Dewi 3 , Raihana Devi Sarasvati 4 1 2 3 4 Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia * Corresponding Author: reyhanadev@gmail.com
Submitted: 16 Juni 2023 Revised: 29 Juni 2023 Accepted: 19 Juli 2023 Published: 21 Juli 2023

## Abstract
This article explores the issue of gender equality in politics, with a focus on the case study of Julia Gillard's election as Australia's first Prime Minister in a particular year (election year). Julia Gillard plays an important role as the first woman to hold the highest office in Australia's government. Her election marked a milestone in efforts to increase women's participation in politics in the country. This research aims to analyze the factors that influenced Julia Gillard's election as Prime Minister, including the challenges she faced and strategies she used to achieve this  position.  Qualitative  research  methods  were  used  to  collect  data  through  document analysis, interviews with relevant stakeholders, and literature review. The results showed that Julia Gillard's election was inseparable from her struggle and hard work when facing various political  challenges.  She  overcame  the  stereotypical  perceptions  of  women  in  politics  and proved her competence in leading the country. In addition, support from her political party, fellow politicians, and the public also played an important role in achieving her election. In addition, this article reviews the impact of Julia Gillard's election as Prime Minister of Australia in promoting gender equality and change in politics. Her leadership and policies during her tenure  were  also  explained  to  understand  the  role  of  her  contribution  in  realizing  gender equality at the government level. By analyzing the case study of Julia Gillard, this journal seeks to  provide  insight  into  the  importance  of  women's  representation  in  politics  and  how  the influence  of  her  election  can  affect  overall  gender  equality.  This  case  study  can  provide guidance  for  other  countries  in  their  efforts  to  increase  women's  participation  and representation in governmental institutions.
Keywords: Australia,  Discrimination,  Gender  Equality,  Julia  Gillard,  Women's Representation.
How  to  cite : Ummah,  A.  .,  Kristyafajar  ,  C.  A.  S.  P.  .,  Dewi,  N.  J.  .,  &  Sarasvati,  R.  D.  .  (2023).
Kesetaraan Gender dan Politik:  Studi  Kasus Terpilihnya Julia  Gillard dalam  Lembaga Pemerintah  Australia  . Empirisma:  Jurnal  Pemikiran  Dan  Kebudayaan  Islam , 32 (2). https://doi.org/10.30762/empirisma.v32i2.1225
© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).
Kesetaraan Gender dan Politik, Aniqotul Ummah , Canza Anadya Sabrina Putri Kristyafajar , Nirina Jelita Dewi , Raihana Devi Sarasvati ,

## PENDAHULUAN
Permasalahan  gender  menjadi  salah  satu  masalah  utama  yang  masih  sering terjadi di masyarakat, diantaranya diskriminasi dalam politik. 1 Secara etimologi, gender adalah ciri khas atau peran yang dibentuk masyarakat melalui budaya dan sosial yang pada dasarnya melekat pada suatu jenis kelamin. Gender adalah hal yang digunakan untuk menunjukkan peran, sifat, dan karakteristik pada laki-laki dan perempuan yang dibentuk  oleh  lingkungan  sosial  dan  psikologis  masyarakat  sekitar. 2 Gender  lebih menentukan peran dengan bentuk maskulinitas ataupun feminitas, bukan jenis kelamin dan biologis. 3
Gender  memiliki  peran  yang  penting  dalam  kehidupan  bermasyarakat  dan bernegara, hal tersebut karena gender dapat menentukan seseorang untuk bertindak atau membuat keputusan sesuai dengan nilai dan norma yang ada di suatu lingkungan sosial.    Selain  itu,  partisipasi  dan  keterwakilan  perempuan  dalam politik  merupakan suatu  hal  yang  penting  terutama  dalam  lembaga  legislatif.  Hal  tersebut  dikarenakan lembaga legislatif merupakan wadah representasi rakyat. 4 Maka dari itu, diperlukannya kesetaraan gender dalam politik agar seimbangnya peran serta partisipasi perempuan. 5
Di  Australia,  kesetaraan  gender  dalam  politik  pun  menjadi  sebuah  isu.  Berdasarkan data World Economic Forum 2020, Australia menempati nomor urut ke-44 mengenai ekonomi,  pendidikan,  kesehatan  dan  partisipasi  politiknya.  Sedangkan  representasi perempuan dalam politiknya menempati nomor urut ke-41. 6
Isu  gender  pada  pemerintahan  Australia  menjadi  permasalahan  yang  semakin kompleks, di mana laki-laki lebih mendominasi dalam bersuara di dunia politik dan pemerintahan. Australia yang condong mendukung adanya anggota parlemen laki-laki
1 Mubaidi Sulaeman, “Menjernihkan Posisi Hijab Sebagai Kritik Ekspresi Keagamaan Fundamentalisme Islam,”
Jurnal Ilmiah Spiritualis: Jurnal Pemikiran Islam Dan Tasawuf 4, no. 2 (2018): 104 – 30.
2 Muhammad  Yaufi  and  Muhammad  Yaufi,  “Reinterpretation Meaning  of  Qiwama  in  Surah  An- Nisa’verse  34 Perspective Hermeneutics of Khaled M. Abou El- Fadl,” Prosiding  Konferensi Gender Dan Gerakan Sosial 1, no. 01 (December 5, 2022): 193 – 209.
3 Hudan Mudaris, “Diskursus Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Hukum Islam; Menuju Relasi Laki -Laki Dan Perempuan Yang Adil Dan Setara,” Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak 4, no. 2 (2009): 234 – 48.
4 Kunthi  Tridewiyanti,  “Kesetaraan  Dan  Keadilan  Gender  Di  Bidang  Politik  ‘Pentingnya Partisipasi  Dan Keterwakilan Perempuan Di Legislatif.,’” Jurnal Legislasi Indonesia 9, no. 1 (2012): 73 – 90.
5 Wahidul Anam and Mubaidi Sulaeman, “Reinterprestasi Hadis Mesoginik Kepemimpinan Wanita Dalam Musnad Ahmad Perspektif Maqasid Al- Shariah,” AL QUDS : Jurnal Studi Alquran dan Hadis 6, no. 3 (December 28, 2022), https://doi.org/10.29240/alquds.v6i3.5172.
6 Julia Gillard and Ngozi Okonjo-Iweala, Women and Leadership: Real Lives, Real Lessons (MIT Press, 2022).
ISSN: (P-ISSN: 1829-9563, E-ISSN: 2503-1694) Vol 32, No 2 (2023); 249-268
yang dinilai lebih mampu menyampaikan aspirasi dan lebih agresif. 7 Aktivis feminisme yang mulai bermunculan dan menentang isu gender pada perpolitikan  Australia ini. Para pemerintahan perempuan juga menilai bahwa hal ini sangat menyinggung gender. Mereka  mengatakan  bahwa  perlakuan  perempuan  pada  dunia  politik  terlalu mengintimidasi  dan  sangat  menggolongkan  perempuan.  Hal  tersebut  ditunjukkan dengan  adanya  seorang  politikus  perempuan  yang  keluar  dari  suatu  Partai  Liberal dikarenakan melakukan perlawanan terhadap isu gender di dalam pemerintahan. 8
Dalam  konteks  ini,  penelitian  mengenai  keterwakilan  perempuan  dalam parlemen  Australia  menjadi  relevan  dan  signifikan.  Melalui  penelitian  ini,  dapat diidentifikasi  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  partisipasi  politik  perempuan, hambatan yang dihadapi, serta dampaknya terhadap pembuatan kebijakan dan proses pengambilan keputusan di parlemen. 9 Studi mengenai keterwakilan perempuan dalam politik juga dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang dinamika politik di  Australia,  termasuk  upaya-upaya  yang  telah  dilakukan  untuk  meningkatkan partisipasi  politik  perempuan,  seperti  quota  dan affirmative  action .  Penelitian  ini  juga dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan untuk mempercepat kemajuan dalam mencapai kesetaraan gender dalam parlemen Australia. Dalam konteks ini, studi kasus  tentang  terpilihnya  Julia  Gillard  sebagai  Perdana  Menteri  Australia  menjadi sangat relevan. Julia Gillard berhasil menembus hambatan-hambatan gender yang ada dan  mencatat sejarah  sebagai  perempuan  pertama  yang  memegang  jabatan  tertinggi dalam lembaga pemerintahan Australia. Keterpilihannya menggarisbawahi pentingnya kualitas  kepemimpinan  perempuan  dan  memberikan  contoh  inspiratif  bagi  generasi perempuan di Australia dan di seluruh dunia. 10
Hal ini terlihat pada masa kepemimpinan Julia Gillard pada tahun 2012, ketika ia berpidato berjud ul “Sexism and misogyny”, di mana ia menyerang Pemimpin Partai
7 Ian  McAllister,  “The  Gender  Gap  in  Political  Knowledge  Revisited:  Australia’ s  Julia  Gillard  as  a  Natural Experiment,” European  Journal  of  Politics  and  Gender 2,  no.  2  (June  1,  2019):  197 – 220, https://doi.org/10.1332/251510818X15272520831148.
8 Carol Johnson, “Playing the Gender Card: The Uses and Abuses of Gender in Australian Politics,” Politics & Gender 11, no. 2 (June 2015): 291 – 319, https://doi.org/10.1017/S1743923X15000045.
9 Jennifer Curtin, “The Prime Ministership of Julia Gillard,” Australian Journal of Political Science 50, no. 1 (January 2, 2015): 190 – 204, https://doi.org/10.1080/10361146.2015.1010481.
10 Linda Trimble, “Julia Gillard and the Gender Wars,” Politics & Gender 12, no. 2 (June 2016): 296 – 316, https://doi.org/10.1017/S1743923X16000155.
Kesetaraan Gender dan Politik, Aniqotul Ummah , Canza Anadya Sabrina Putri Kristyafajar , Nirina Jelita Dewi , Raihana Devi Sarasvati ,
Liberal saat itu, Tony Abbott, dan mengatakan bahwa Tony Abbott adalah seseorang yang  seksis.  dan  juga  misoginis. 11 Dengan  peristiwa  itu,  pidatonya  mendapat momentum  dan  diakui  oleh  dunia  internasional  karena  mengungkap  sisi  patriarki politik Australia. Melalui terpilihnya Julia Gillard sebagai Perdana Menteri perempuan pertama  Australia  tentu  hal  ini  memberikan  peluang  pada  kaum  perempuan  untuk mampu berperan secara aktif dan memperoleh kedudukan yang setara bersama kaum laki-laki. 12 Oleh  karena  itu,  melalui  makalah  ini  penulis  ingin  melihat  lebih  lanjut mengenai  bagaimana  keterlibatan  perempuan  Australia  Dalam  Parlemen  Pada Kepemimpinan Julia Gillard sebagai Perdana Menteri.
Penelitian tentang kasus Julia Gillard ini dapat memberikan wawasan mendalam tentang  faktor-faktor  apa  yang  mempengaruhi  keterpilihannya  dan  bagaimana kepemimpinannya membentuk perubahan dalam upaya mencapai kesetaraan gender dalam  politik.  Melalui  analisis  yang  komprehensif  tentang  peran  dan  pengaruhnya sebagai Perdana Menteri, penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi strategi yang berhasil digunakan untuk mencapai keterwakilan perempuan yang lebih besar dalam lembaga pemerintahan. Dengan menggali lebih dalam tentang studi kasus Julia Gillard, artikel  ilmiah  ini  bertujuan  untuk  memberikan  kontribusi  pada  literatur  akademis tentang kesetaraan gender dan politik, serta memberikan informasi yang berharga bagi pembuat kebijakan dan praktisi politik dalam upaya menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan merata bagi perempuan di dunia politik.

## METODE
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitik atau  yang  juga  dikenal  sebagai  explanatory  research. 13 Pendekatan  yang  digunakan
11 Anna  Worth,  Martha  Augoustinos,  and  Brianne  Hastie,  “‘Playing  the  Gender  Card’:  Media Representations of Julia Gillard’s Sexism and Misogyny Speech,” Feminism & Psychology 26, no. 1 (February 1, 2016): 52 – 72, https://doi.org/10.1177/0959353515605544.
12 Ngaire Donaghue, “Who Gets Played By ‘The Gender Card’?,” Australian Feminist Studies 30, no.
84 (April 3, 2015): 161 – 78, https://doi.org/10.1080/08164649.2015.1038118.
13 Muhammad  Rijal  Fadli,  “Memahami  Desain  Metode  Penelitian  Kualitatif,” Humanika,  Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum 21, no. 1 (2021): 33 – 54.
ISSN: (P-ISSN: 1829-9563, E-ISSN: 2503-1694) Vol 32, No 2 (2023); 249-268
dalam penelitian ini adalah pendekatan representasi, gender, dan feminisme liberal. 14 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan fenomena yang ada secara analisis dan  deskriptif  terkait  partisipasi  perempuan  dalam  pemilihan  umum  (pemilu)  di Australia, khususnya mengenai hambatan yang dihadapi oleh perempuan yang bersaing dalam  pemilu.  Deskriptif-analitik  adalah  metode  penelitian  yang  bertujuan  untuk mendeskripsikan dan menganalisis suatu fenomena atau masalah secara detail. 15 Dalam konteks penelitian ini, metode deskriptif-analitik akan digunakan untuk mendapatkan pemahaman  yang  komprehensif  tentang  partisipasi  perempuan  dalam  pemilu  di Australia,  serta  untuk  menganalisis  dan  menjelaskan  hambatan-hambatan  yang dihadapi oleh perempuan yang terlibat dalam proses pemilu.
Pendekatan representasi akan memfokuskan pada cara perempuan diwakili atau dihadirkan  dalam arena  politik,  termasuk  dalam pemilu  dan  lembaga  pemerintahan. Penelitian ini akan melihat sejauh mana perempuan memiliki akses dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam politik, dan bagaimana citra atau representasi perempuan dalam  politik  mempengaruhi  partisipasi  mereka.  Pendekatan  gender  akan mengeksplorasi  bagaimana  faktor  gender  mempengaruhi  partisipasi  politik perempuan.  Dalam  konteks  penelitian  ini,  pendekatan  gender  akan  membahas bagaimana stereotip gender, norma sosial, dan peran tradisional dapat mempengaruhi partisipasi politik perempuan dalam pemilu di Australia. 16
Pendekatan feminisme liberal akan menyoroti pentingnya kesetaraan gender dan peran negara dalam menciptakan kesempatan yang adil bagi perempuan dalam politik. 17
Pendekatan  ini  akan  mengevaluasi  sejauh  mana  negara  dan  kebijakan  publik  telah memfasilitasi  atau  menghambat  partisipasi  perempuan  dalam  pemilu.  Dengan menggunakan  kombinasi  pendekatan  representasi,  gender,  dan  feminisme  liberal, penelitian ini akan memberikan analisis yang mendalam tentang hambatan-hambatan
14 Patricia  M.  Lengermann  and  Jill  Niebrugge,  “Intersubjectivity  and  Domination:  A  Feminist Investigation of the Sociology of Alfred Schutz,” Sociological Theory , 1995, 25 – 36.
15 Penny Farrelly, “Choosing the Right Method for a Qualitative Study,” British Journal of School Nursing 8, no. 2 (March 2013): 93 – 95, https://doi.org/10.12968/bjsn.2013.8.2.93.
16 McAllister, “The Gender Gap in Political Knowledge Revisited.”
17 Anne Sofie Roald, “Feminist Reinterpretation of Islamic Sources: Muslim Feminist Theology in the Light of the Christian Tradition of Feminist Thought,” in Women and Islamization (Routledge, 1998).
Kesetaraan Gender dan Politik, Aniqotul Ummah , Canza Anadya Sabrina Putri Kristyafajar , Nirina Jelita Dewi , Raihana Devi Sarasvati ,
yang dihadapi oleh perempuan yang bersaing dalam pemilu di Australia. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang masalah kesetaraan gender dalam politik dan memberikan wawasan bagi perumusan kebijakan yang lebih inklusif dan merata untuk partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan politik.

## PEMBAHASAN

## Peran Keterwakilan Perempuan di Parlemen Era Julia Gillard
Australia merupakan salah satu negara yang menganut paham demokrasi dalam menjalankan  pemerintahannya.  Walaupun  demikian,  nyatanya  kepemerintahan Australia  tetap  didominasi  oleh  kaum  laki-laki.  Terpilihnya  Julia  Gillard  merupakan sebuah  wujud  formal  representasi  perempuan  dalam  lembaga  kepemerintahan Australia. 18 Dengan  kehadiran  Gillard  ke  tahta  tertinggi  kepemerintahan  Australia menjadi sebuah momentum kaum perempuan di lembaga politik Australia. 19 Pada saat Jullia Gillard memimpin parlemen keterwakilan peran perempuan sudah cukup baik. Terjadi peningkatan representasi kaum perempuan terjadi setelah ia mejabat sebagai perdana  menteri  yang  bertujuan  memperjuangkan  suara  perempuan.  Terdapat setidaknya 8 perempuan yang mewakili kepemerintahan di negara bagian ALP  dan 1 orang perempuan yang memimpin ACT liberal pemerintahan. Sehingga setiap negara bagian maupun teritorial di Austalia memiliki wakil perempuan untuk parlemen dan menteri paling tidak satu orang perempuan. 20
Pada  tanggal  24  juni  2010  secara  resmi  Julia  Gillard  dilantik  sebagai  perdana menteri di Australia. Gillard meraup jumlah suara sebanyak 57% sedangkan lawannya pada saat itu Kevin Rudd hanya berhasil meraup 45% suara, dengan begitu ia telah berhasil  merebut  kekuasaan  Rudd.  Terpilihnya  Jullia  Gillard  menjadi  sejarah  bagi Australia karena ia menjadi perempuan pertama dalam sejarah yang berhasil menjadi
18 Diana Boxer, “Discourse, Politics and Women as Global Leaders,” 2015, 1– 366.
19 Blair Williams, “It’s a Man’s World at the Top: Gendered Media Representations of Julia Gillard and  Helen  Clark,” Feminist  Media  Studies 22,  no.  4  (May  19,  2022):  780 – 99, https://doi.org/10.1080/14680777.2020.1842482.
20 Joakim  Eidenfalk  et  al.,  “Prime  Ministers  as  Leaders:  Applying  Self -Determination  Theory  on Australian Prime Ministers,” Journal of Social and Political Psychology 6, no. 1 (June 26, 2018): 224 – 41, https://doi.org/10.5964/jspp.v6i1.763.
ISSN: (P-ISSN: 1829-9563, E-ISSN: 2503-1694) Vol 32, No 2 (2023); 249-268
Perdana  Menteri  Australia.  Pada  masa  kepemerintahannya  terdapat  kritik  yang ditujukan  secara  langsung  kepada  Julia  Gillard,  hal  tersebut  disebabkan  oleh  akibat terjadinya kesenjangan gender. Gillard yang berstatus single dianggap tidak kompeten jika  harus  menjalankan  tugas  sebagai  wakil  rakyat.  Streotip  masyarakat  Australia beranggapan  jika  wanita  telah  berkeluarga  memiliki  kemampuan  yang  jauh  lebih kompeten untuk secara efektif mendapatkan kedudukan di bidang politik. 21
Sebelum hadirnya Gillar sebagai Perdana Menteri, aturan mengenai sistem kuota perempuan  dalam  kepemerintahan  sangat  menyulitkan  dan  dibatasi.  Gillard  yang memiliki tujuan untuk menyamaratakan strata social dalam kehidupan bermasyarakat. Setelah ia menjabat terjadi perubahan yang cukup signifikan terkait kuota perempuan dalam parlemen. Pada tahun 2019, partai buruh mendapatkan kuota suara yang cukup besar untuk perempuan besar yakni sebanyak 47% dan untuk laki-laki sebesar 53%. Partai liberal meraup 23% suara untuk perempuan dan 77% untuk laki-laki. 22
Grafik 1.1 Perolehan Kuota Partai Untuk Suara Perempuan dan Laki-laki
Sumber : Federal Election 2019: All the winners and losers (9News)
Hal  ini  menjadi  sebuah  titik  balik  sebuah  keterwakilan  perempuan  dalam kepemerintahan.  Elektabilitas  perempuan  dalam  parlemen  mulai  menunjukkan perempuan  juga  memiliki  kapasitas  yang  sama  dengan  laki-laki  sebagai  pemimpin.
21 Wright,  G..  A  Smart,  Modern,  Fair  Australia.  In  N.  Platform,  Organisational  Polices,  hlm,  230-239.  Sydney: Barton ACT. (2018).
22 Sukmawaty  Arisa  Gustina, Hak  Politik  Perempuan  Di  Parlemen:  Perspektif  Hukum  Yang Berkeadilan (Feniks Muda Sejahtera, 2022).
Kesetaraan Gender dan Politik, Aniqotul Ummah , Canza Anadya Sabrina Putri Kristyafajar , Nirina Jelita Dewi , Raihana Devi Sarasvati ,
Partai Buruh menjadi bukti bahwa keterwakilan politik perempuan di Australia mulai menunjukkan kemajuan yang pesat. 23

## Grafik 1.2 Jumlah Perempuan dalam Elektoral Federasi Tahun 2019
Sumber : New and continuing women in Parliament(ABC News)
Tatanan  sosial  tradisional  dianggap  terancam  akibat  dari  semakin  massifnya keterwakilan perempuan dalam bidang kepemerintahan, di mana saat ini perempuan dapat  mengakses  hak  memilih  sebagaimana  mestinya. 24 Hal  tersebut  terjadi  akibat adanya  kekhawatiran  bahwa  perempuan  tidak  menjalankan  kewajibannya.  Apabila perempuan  lebih  fokus  serta  aktif  dalam  menjalankan  karir  baik  dibidang  politik maupun  lainnya  menghasilkan  paradigma  bahwa  perempuan  akan  meninggalkan perannya  yang  inti  seperti  mengurus  pekerjaan  domestik.  Gillard  memperjuangkan kesetaraan gender bukan untuk sebagai alasan menggantikan peran inti dari seorang perempuan, melainkan untuk kaum perempuan mendapatkan hak yang sama sebagai warga  negara  untuk  memilih  dan  dipilih.    Sehingga  secara  perlahan  penerapan kesetaraan gender di Australia akan berjalan lebih baik. 25
23 Vicko Taniady, Brillian Aditya Prawira Arafat, and Hari Sutra Disemadi, “Sistem e -voting dalam pemilihan  kepala  daerah  2020  saat  pandemi  covid-19:  Perbandingan  Indonesia,  Australia  dan Brazil,” Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan 19, no. 2 (December 29, 2020): 1055 – 64, https://doi.org/10.30863/ekspose.v19i2.1139.
24 Andie  Hevriansyah,  “Hak  Politik  Keterwakilan  Perem puan  Dalam  Sistem  Proporsional Representatif Pada Pemilu Legislatif,” Awasia: Jurnal Pemilu Dan Demokrasi 1, no. 1 (June 9, 2021):
67 – 85.
25 Hilal  Hilmawan,  “Implementa si  Sistem  Pemilu  Terhadap  Keterwakilan  Perempuan  Dalam Parlemen Di Negara Indonesia Dan Australia,” ASPIRASI 9, no. 2 (February 20, 2019): 104 – 11.
ISSN: (P-ISSN: 1829-9563, E-ISSN: 2503-1694) Vol 32, No 2 (2023); 249-268
Tabel: Depotisme Model Terkait Penyetaraan Gender dalam Politik Ukuran Dominasi Laki-laki Kesetaraan Gender 1. Keterwakilan Representasi  perempuan kurang. 40%-60%  tingkat  keterwakilan penyataaraan gender. 2.  Politik  sebagai karir pekerjaan Dominasi  streotip toxic masculinity. Ketimpangan gender dan pehamanan terkait keluarga. 3.Difresiansi gender secara vertikal Ketidaksetaraan gender dalam pembagian mengenai sistem politik. 40%-60%  tingkat  mendapatkan posisi jabatan sebagai pemimpin. 4.Difresiansi gender secara horizontal Aksebilitas perempuan dipersulit dan sangat dibatasi  dalam  sistem  dan kuota politik. Regulasi  diimplementasikan  tanpa merugikan  satu  pihak  mengenai skills dan minat. 5.Rasionalitas dan kultur Pemahaman gender mengenai politisi. Didominasi oleh wacana mengenai penyetaraan gender dan demokrasi. 6.Kebijakan Publik Laki-laki  cenderung  lebih diuntungkan daripada perempuan. Mencanangkan  program  terkait penyetaraan gender sehingga kebijakan  akan  memperhatikan proporsi dari kedua gender.
Sumber: Dahlerup dan Leyenaar
Julia Gillard juga dihadapi tantangan yang cukup berat berupa bekerja dengan pemerintah minoritas. Tetapi dengan tekat kuad serta keterampilan benegosiasi yang hebat, masa jabatan Gillard sebagai perdana menteri sangat produktif. Terlepas dari kekacauan  politik  di  sekitarnya,  570  undang-undang  disahkan  oleh  Senat,  dengan pencapaian  penting  termasuk  Skema  Asuransi  Disabilitas  Nasional,  komisi  kerajaan pelecehan anak, harga karbon, dana pendidikan, dan cuti orang tua berbayar. Gillard telah mendapatkan pencapaian dan tantangan, pasang surut, intensitas dan tekanan. Gillard dia juga harus menghadapi masalah lain - terutama kritik dan pelecehan pribadi yang berasal dari jenis kelaminnya. 26
26 Gillard and Okonjo-Iweala, Women and Leadership .
Kesetaraan Gender dan Politik, Aniqotul Ummah , Canza Anadya Sabrina Putri Kristyafajar , Nirina Jelita Dewi , Raihana Devi Sarasvati ,

## Upaya Julia Gillard Dalam Meningkatkan Partisipasi Perempuan Australia di Parlemen
Terpilihnya  Julia  Gillard  dari Australian  Labor  Party (ALP)  sebagai  perdana menteri  perempuan  pertama  di  Australia  pada  tahun  2010  membawa  gejolak perubahan yang besar bagi arus politik domestik maupun luar negeri. Hal ini menjadi penanda  bahwa fokus  utama dari  kepemimpinan  parlemen  tersebut  akan  mengarah kepada  peningkatan  hak-hak  perempuan  dan  kesetaraan  gender  dalam  skala internasional. 27 Pada proses pemilihannya, Gillard mampu menjangkau para pemilih dengan turut menyuarakan kebijakan gender yang ingin menyamaratakan kedudukan antara perempuan dan laki-laki agar terhindar dari segala bentuk diskriminasi, seperti kurangnya  partisipasi  perempuan  dalam  politik  dan  kebijakan  yang  masih mengesampingkan hak perempuan. Tujuan ini tentunya berhasil mengubah pandangan masyarakat terhadap keterwakilan dan eksistensi  perempuan dalam politik. Sebelum terpilih  menjadi  perdana  menteri  Australia  yang  ke-27,  Gillard  memangku  jabatan sebagai  wakil  perdana  menteri  Australia  sekaligus  merangkap  menteri  tenaga  kerja, pendidikan, dan, sosial dengan Kevin Rudd sebagai perdana menteri. 28
Secara historis, Australia bukanlah suatu negara yang dengan gencar menjunjung tinggi  hak-hak  perempuan  dalam  politik  atau  sensitivitas  gender,  pada  faktanya Australia  membutuhkan  40  tahun  untuk  merealisasikan  bentuk  demokrasi  yang memfasilitasi hak suara dan kedudukan perempuan di parlemen yang dipelopori oleh Dorothy Tangney dan Dame Enid Lynos sebagai anggota parlemen nasional pertama kali yang dilantik di Australia sejak tahun 1902. 29 Hal tersebut terjadi karena dominasi kaum laki-laki yang duduk di parlemen sehingga menimbulkan asumsi bahwa parlemen merupakan  sebuah  institusi  yang  identik  dengan  maskulinitas  sehingga  dengan
27 Kate  Allman,  “Profile:  Exclusive:  Phoenix  Rising:  Julia  Gillard  on  Life  after  Politics,” LSJ:  Law Society Journal , no. 62 (November 9, 2020): 40 – 43, https://doi.org/10.3316/informit.818999323033848.
28 Linda Trimble, Ms. Prime Minister: Gender, Media, and Leadership (University of Toronto Press, 2018).
29 “Dibalik Terpilihnya Julia Gillard Sebagai PM Australia: Analisis Gender,” PUSAT RISET POLITIK (blog), June 28, 2010, https://politik.brin.go.id/kolom/etnisitas-gender-agama/dibalik-terpilihnya- julia-gillard-sebagai-pm-australia-analisis-gender/.
ISSN: (P-ISSN: 1829-9563, E-ISSN: 2503-1694) Vol 32, No 2 (2023); 249-268
mudahnya mengesampingkan peran perempuan dalam dunia perpolitikan. 30 Tindakan maskulinitas tersebut merupakan sebuah upaya bagi kaum laki-laki untuk menunjukan kekuasaannya melalui tiap akses dan struktur di pemerintahan agar menyandang status di masyarakat.
Sifat tersebut tentunya bertentangan dengan perwujudan kesetaraan gender itu sendiri sehingga dibutuhkan kesadaran akan pentingnya representasi perempuan selaku upaya untuk membangkitkan kembali demokrasi yang mengutamakan hak laki-laki dan perempuan  untuk  setara,  karena  ketika  perempuan  dan  laki-laki  berbagi  kekuasaan untuk  membuat  keputusan  dan  memimpin,  manfaatnya  akan  dirasakan  di  seluruh komunitas mereka. 31 Alur pemerintahan Julia Gillard sendiri tidak jauh dari pemikiran feminisme  liberal  yang  memiliki  pandangan  bahwa  perempuan  merupakan  agen rasional  yang  mampu  bertindak  dan  memiliki  kebebasan  untuk  menentukan keputusannya sendiri. 32 Kaum feminis liberal sendiri mendefinisikan ketidaksetaraan dalam negara  dengan  melihat bahwa  masih  banyak  perempuan  yang  hanya  menjadi sekedar ‘pelengkap’ atau warga negara biasa yang dipandang tidak memiliki kapabilitas dalam pembuatan kebijakan.
Untuk  itu,  pemerintahan  Julia  Gillard  dapat  dikatakan  sebagai  momen enlightenment bagi  perempuan  di  dunia  karena  mampu  memberantas  stereotip perempuan  dalam  parlemen  dengan  memegang  kendali  penuh  terhadap  pembuatan kebijakan serta politik negara. Hal ini juga didukung oleh pengaruh ALP ( Australian Labor Party )  dalam melihat adanya  kesenjangan  gender  yang  ada di  dalam parlemen sehingga  hak  dan  peran  perempuan  harus  diperjuangkan  mengingat  laki-laki  dan perempuan memiliki kedudukan yang sama dalam parlemen, sehingga pada 1994 ALP
30 Dian  Fiskurniawati,  “Representasi  Kebijakan  Australia  Labor  Party  Dalam  Kuota  Parlemen Perempuan Australia Pada Masa Julia Gillard (2010- 2019),” 2020.
31 Katharine A.M. Wright and Jack Holland, “Lead ership and the Media: Gendered Framings of Julia Gillard’s ‘Sexism and Misogyny’ Speech,” Australian Journal of Political Science 49, no. 3 (July 3, 2014): 455 – 68, https://doi.org/10.1080/10361146.2014.929089.
32 Utari Diyarza Utami, “Kompleksitas Kepemimpinan Perempuan Di Australia,” Jurnal PIR: Power in International Relations 4, no. 2 (2020): 101 – 14.
Kesetaraan Gender dan Politik, Aniqotul Ummah , Canza Anadya Sabrina Putri Kristyafajar , Nirina Jelita Dewi , Raihana Devi Sarasvati ,
memutuskan  untuk  menerapkan  kuota  bagi  perempuan  yang  ingin  ikut  andil  dan menjabat dalam pemilihan umum di Australia. 33
Berdasarkan  reformasi  politik  tersebut,  dapat  dikatakan  bahwa  hingga  2019 peningkatan  representasi  perempuan  di  parlemen  mulai  bertambah  dan  hampir memenuhi angka 50%. Pada masa jabatannya, Julia Gillard selalu membuat perubahan bagi perempuan agar dapat memiliki hak yang sama dengan laki-laki, dimulai dengan menaikkan angka tenaga kerja perempuan sebesar 58% pada tahun 2008 yang awalnya hanya  tumbuh  di  sekitar  angka  44%  dari  tahun  1978,  persentase  tersebut  juga meningkat  tanpa  mengesampingkan  perempuan  yang  berasal  dari  pengungsian  atau imigran. 34 Kemudian,  Julia  Gillard  dan  partai  buruh  mendirikan  sebuah  organisasi bernama Emily’s List untuk membantu memberdayakan perempuan dari partai buruh untuk dapat berpartisipasi dalam politik agar terpilih dalam pencalonan umum dengan mengumpulkan dukungan dan donasi yang terarah serta akses terhadap pendidikan. Dukungan  terhadap  pembuatan  Emily’s  List  memiliki  pengaruh  penting  untuk meningkatkan kuota dan partisipasi politik perempuan dalam parlemen Australia. 35
Perubahan  yang  dilakukan  oleh  Julia  pun  akhirnya  membuka  jalan  bagi  para perempuan  lain  untuk  ikut  terlibat  dalam  perpolitikan  negara.  Melihat  bahwa  Julia mampu  membawa  perubahan  yang  berdampak  besar  bagi  partai  dan  masyarakat, pemilihan umum kembali diadakan di tahun 2010 antara Julia Gillard dan Tony Abbott yang merupakan lawan yang berasal dari pemimpin partai oposisi. Dalam kampanye pemerintahan yang dilakukan oleh kedua calon tersebut, Tony Abbott cenderung lebih memfokuskan tujuannya kepada kebijakan-kebijakan yang bersifat mengesampingkan hak-hak perempuan dalam peranan sosial yang lalu mengarah kepada sikap yang secara tidak langsung mengatakan bahwa perempuan sebaiknya tidak terjun dalam pekerjaan politik, sehingga hal ini memunculkan kontroversi yang bertolak belakang dengan visi misi  dari  Julia  Gillard  yang  justru  ingin  menghadirkan  peranan  perempuan  secara
33 Veronica Ann O’Flaherty, “A Very Dim Light, a Very Steep Hill: Women in the Victorian Branch of the Australi an Labor Party” (phd, Victoria University, 2005), http://vuir.vu.edu.au/.
34 Pemerintah Australia, U. N. Women, and Ryan Brown Flickr, “Developmental Leadership,” 2022.
35 Joy McCann and Janet M. Wilson, “Representation of Women in Australian Parliaments 2014,”
2012, https://www.semanticscholar.org/paper/Representation-of-women-in-Australian- parliaments-McCann-Wilson/268669341dfd4172932cd9872932752782812c1e.
ISSN: (P-ISSN: 1829-9563, E-ISSN: 2503-1694) Vol 32, No 2 (2023); 249-268
inklusif  di  parlemen  dan  meningkatkan  partisipasi  perempuan  di  tingkatan internasional. 36
Namun akhirnya jalannya demokrasi pun berhasil menentukan hasil akhirnya, perolehan suara unggul pada Julia Gillard dari partai ALP ( Newspoll and The Australian ). Kemenangan ini dianggap sebagai momentum kebangkitan dari kesetaraan gender di Australia yang mampu menghadirkan representasi perempuan secara formal di institusi politik  dengan  lebih  serius,  hal  ini  tentunya  menimbulkan  kesadaran  akan meningkatkan kepemimpinan perempuan di tiap negara bagian Australia. Pada tahun 2011 Tasmania mengangkat Lara Giddings sebagai Perdana Menteri ke-44 sekaligus perempuan  pertama yang  menjabat  sebagai  PM  di  Tasmania.  Komitmen-komitmen politik yang dilakukan oleh Julia Gillard merupakan sebuah perpanjangan tangan dari konsep  feminisme  liberal  yang  membantu  melihat  bagaimana  pengaruh  kebijakan pemerintahan Gillard pada politik luar negeri.
Dibawah pemerintahannya, tepat pada 13 September 2011 Australia membentuk sebuah duta internasional untuk perempuan dan anak-anak untuk pertama kalinya yang ditunjuk langsung oleh Julia Gillard dengan Penny Williams sebagai dutanya. Hal ini dilakukan guna memaksimalkan peran Australia di ranah internasional sebagai negara yang memberdayakan dan mempromosikan hak-hak perempuan dan anak-anak dalam skala global, diikuti dengan bagaimana hal ini juga dapat meningkatkan awareness dalam mempromosikan kesetaraan gender agar perempuan termotivasi untuk berpartisipasi dalam  kepemimpinan  di  kawasan  Asia  Pasifik. 37 Kemudian  pada  November  2011, Australia membentuk program bernama Australian AID (AusAID) yang berorientasi pada  kesetaraan  gender  sebagai  tema  sektornya  agar  mencangkup  pemberdayaan perempuan dan anak-anak, tujuan utama dalam pembuatan program ini adalah untuk mengatasi kemiskinan. 38
AusAID  merupakan  sebuah  program  yang  berdasarkan  kepada Equality  of Opportunity ,  yang  memiliki  arti  menyamaratakan  akses  dan  kemajuan  layanan  publik
36 Wright and Holland, “Leadership and the Media.”
37 Australia appoints global ambassador for women and girls. Retrieved from Australian Department of Foreign Affairs  and  Trade  (2011)  https://www.dfat.gov.au/news/news/Pages/australia-appoints-globalambassador-for- women-and-girls.
38 AUSAID.  2011.  Promoting  opportunities  for  all:  Gender  equality  and  women’s  empowerment.  Canberra: Australian Government.
Kesetaraan Gender dan Politik, Aniqotul Ummah , Canza Anadya Sabrina Putri Kristyafajar , Nirina Jelita Dewi , Raihana Devi Sarasvati ,
bagi  semua  kalangan  tidak  terbatas  oleh  gendernya  untuk  mendapatkan  fasilitas kesehatan dan pendidikan secara adil di mana hal ini juga diberlakukan ke negara yang sering  terdampak  konflik  atau  peperangan  sehingga  banyak  anak  yang  tidak  bisa mendapat  akses  terhadap  pendidikan,  terutama  dalam  negara  yang  memiliki  tingkat kesenjangan  gender  yang  tinggi  sehingga  AusAID  memastikan  agar  anak-anak perempuannya  juga  dapat  memiliki  akses  terhadap  pendidikan  dengan  beasiswa. Kemudian  pada  kesempatan  yang  sama,  AusAID  juga  menjalin  kerjasama  dengan mitra negara lain untuk membentuk pemerintahan di mana perempuan dapat terlibat secara terbuka dan mampu menjadi agen dalam perdamaian, penyelesaian konflik serta pengambilan keputusan.
Pada  masa  kepemerintahan  Julia  Gillard  menjadi  penggebrak  perpolitikkan Australia dengan mengeluarkan National Action Plan : Action Plan on Women, Peace, and Security 2012-2018 pada Maret 2012 sebagai bentuk nyata dari Resolusi Dewan PBB 1325 (FaHCSIA, 2012). 39 Julia Gillard pun juga turut menghadiri Forum Kepulauan Pasifik di Kepulauan Cook yang dihadiri oleh berbagai pemimpin di seluruh negara dan saat itu Julia mewakili Australia sebagai pemimpin perempuan pertama yang hadir di forum tersebut sehingga dalam menyuarakan kesetaraan gender, Julia berkomitmen di Forum Kepulauan Pasifik ke-43 untuk meningkatkan angka partisipasi perempuan dalam  parlemen  sebagai  wujud  kepemimpinan  yang  setara  di  mata  sosial,  politik, hukum, dan masyarakat. Hal ini diperjelas dengan pernyataan Julia yang mengatakan bahwa Australia sudah menyiapkan dana dengan nominal $320 juta selama 10 tahun untuk membantu merealisasikan hal tersebut. 40
Pilar  dari  AusAID  juga  mendukung  perihal  pemberdayaan  ekonomi  dan angkatan  kerja  bagi  perempuan  di  sektor  informal  maupun  formal  dengan mengeliminasi hambatan bagi perempuan seperti pendapatan atau upah yang berbeda antara  laki-laki  dan  perempuan,  serta  dipermudahnya  perluasan  akses  layanan teknologi,  pasar,  dan,  finansial  terhadap  perempuan  agar  terlepas  dari  gendernya, negara dapat bersaing secara kompetitif dan dapat bekerja sama dengan sektor publik maupun  swasta.  Untuk  menelaah  lebih  jauh  terhadap  komitmen  politik  dan
39 FaHCSIA.  2012.  Australian  National  Action  Plan  on  Women,  Peace  and  Security  2012 – 2018.  Canberra: Australian Government.
40 Gillard  addresses  UN  General  Assembly.  27  September.  Accessed  March,  2023  from:  . https://www.abc.net.au/news/2012-09-27/gillard-addresses-ungeneral-assembly/4282652.
ISSN: (P-ISSN: 1829-9563, E-ISSN: 2503-1694) Vol 32, No 2 (2023); 249-268
nasionalisme  yang  ada  dalam  pemerintahan  Julia  Gillard,  sering  kali  kebijakan- kebijakan yang disebutkan di atas menuai pertanyaan karena hal tersebut dijalankan oleh sosok pemimpin yang feminism, dan berbeda dengan bagaimana biasanya suatu negara lebih sering menangani konflik dan penyelesaian politik luar negeri dengan cara yang lebih maskulin karena hal tersebut dianggap sebagai ranah laki-laki. 41
Pendekatan feminism Julia Gillard pun dijabarkan melalui Buku Putih berjudul Australia  in  The  Asian  Century .  Di  bawah  kepemerintahannya,  Gillard  merasa  bahwa Australia  memiliki  banyak  peluang  dalam  menjalin  hubungan  kerjasama  dengan negara-negara lainnya di kawasan Asia karena selain keterlibatan ekonomi, Australia memandang bahwa negaranya memiliki sumber daya yang dapat ditawarkan kepada negara-negara asia lainnya (China, Korea Selatan, Jepang, Indonesia) dan begitu pula sebaliknya, banyak pula kesamaan dan sumber daya yang dapat negara-negara tersebut tawarkan  untuk  menjalin  kerjasama. 42 Sehingga  secara  lebih  luas,  pendekatan  dalam pemerintahan  Gillard  lebih  mengedepankan  hubungan  diplomasi  daripada penyelesaian  konflik  yang  bersifat  menindas  atau  menimbulkan  konflik.  Bentuk hubungan ini dibuktikan di tahun 2011, pada saat itu Australia menjalin kesepakatan dengan  Malaysia  bernama  ‘Malaysian  Solution’  perihal  pengiriman  dan  pemulangan kembali pengungsi dan pencari suaka antara kedua negara tersebut yang juga didukung oleh  United  Nations  Commissioner  For  Refugees  (UNHCR).  Walaupun  menuai berbagai kritik dari pimpinan oposisi terkait kebijakannya, Australia berhasil menjadi negara  yang  aman  bagi  para  pengungsi  atau  pencari  suaka  untuk  berlabuh  selama mereka memenuhi syarat dan proses tertentu di Malaysia. 43

## Implementasi Kesetaraan Gender dalam Partisipasi Politik
Partisipasi politik merupakan suatu bentuk tindakan yang digambarkan sebagai bentuk  keaktifan  masyarakat,  dalam  hal  ini  adalah  perempuan  baik  dalam  praktik politik praktis ataupun bentuk lainnya. Mengacu pada pembahasan dalam Tulisan ini, mengenai hambatan yang ada dalam partisipasi perempuan saat bersaing dalam pemilu,
41 Trimble, “Julia Gillard and the Gender Wars.”
42 Ken Henry, “Australia in the Asian Century,” Asia & the Pacific Policy Studies 3, no. 2 (2016):
132 – 39, https://doi.org/10.1002/app5.129.
43 Michelle Foster, “The Implications of the Failed Malaysian Solution: The Australian High Court and Refugee Responsibility Sharing at International Law,” Melb. J. Int’l L. 13 (2012): 395.
Kesetaraan Gender dan Politik, Aniqotul Ummah , Canza Anadya Sabrina Putri Kristyafajar , Nirina Jelita Dewi , Raihana Devi Sarasvati ,
maka melihat pada realita yang ada terlihat banyak ketidaksiapan dan hambatan yang muncul baik dalam diri perempuan itu sendiri, faktor internal eksternal, serta kebijakan yang menyulitkan perempuan untuk bersaing maupun kurangnya kesiapan dari partai politik yang mengusung kader perempuannya.
Kesetaraan  gender  dalam  politik  merupakan  faktor  penting  dalam  menjalan struktur  tatanan  kepemerintahan.  Memastikan  bahwa  kepemimpinan  administrasi publik dan parlemen mencerminkan populasi yang mereka layani termasuk komposisi gender mereka dapat berkontribusi pada keadilan dan daya tanggap lembaga-lembaga ini. Mencapai kesetaraan gender dalam politik membutuhkan lebih dari perempuan dan laki-laki yang memiliki bagian yang sama dari kursi parlemen dan posisi menteri. Hal ini  mensyaratkan  perempuan  dan  laki-laki  dari  semua  latar  belakang  memiliki  akses yang sama ke posisi tersebut dan selanjutnya dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan atas dasar kesetaraan. Mencapai hal ini memerlukan penerapan lingkungan kerja yang inklusif, memfasilitasi akses yang setara ke peran kepemimpinan. 44
Sejalan dengan yang disampaikan Karen Celis dan Sarah Childs dalam partisipasi politik  ditentukan  oleh  representasi  yang  baik  memiliki  dimensi  yang  berbeda: representasi deskriptif menghitung jumlah perwakilan perempuan; substantif melihat tindakan  apa  yang  dilakukan  untuk  perempuan;  pandangan  simbolis  pada  apakah perempuan  merasa  terwakili  atau  tidak  di  dalam  dan  oleh  politik.  Terkadang,  ada kegagalan untuk menyadari bahwa semua dimensi ini bekerja bersama. Tidaklah cukup hanya  menargetkan  satu  dimensi,  misalnya  mencoba  memasukkan  beberapa perempuan  lagi  ke  eselon  yang  lebih  tinggi  dari  partai  politik  atau  memasukkan beberapa kebijakan yang relevan dalam manifesto. 45
Dengan kata lain, kesetaraan gender melalaui partisipasi perempuan dan laki-laki yang  setara  dalam  politik  adalah  kondisi  penting  untuk  efektif  demokrasi  dan pemerintahan yang baik. Selain dari memperkuat dan meningkatkan demokrasi sistem, partisipasi  lebih  banyak  perempuan  dalam  pengambilan  keputusan  politik  memiliki banyak hal positif efek pada masyarakat yang dapat membantu meningkatkan hidup wanita  dan  pria.  Manfaatnya  mencakup  lebih  banyak  masyarakat  yang  adil  dan
44 Utami, “Kompleksitas Kepemimpinan Perempuan Di Australia.”
45 Karen Celis et al., “Rethinking Women’s Substantive Representation,” Representation 44, no. 2 (July 1, 2008): 99 – 110, https://doi.org/10.1080/00344890802079573.
ISSN: (P-ISSN: 1829-9563, E-ISSN: 2503-1694) Vol 32, No 2 (2023); 249-268
pemerintahan  yang  inklusif,  standar  hidup  yang  lebih  tinggi,  perkembangan  positif bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur, dan penurunan korupsi politik.
Sejalan  dengan  yang  dikatakan  Karen  Celis  dan  Sarah  Childs,  fokus  pada patisipasi  politik  ditentukan  oleh  representasi  deskriptif  yang  menugaskan  individu perempuan untuk mereformasi kebijakan dan institusi politik ketika mereka memasuki dunia  politik.  Itu  meminta  banyak  politisi  perempuan  dan  itu  bukan  cara  yang sistematis  untuk  mewujudkan  politik  yang  baik  bagi  perempuan.  Ini  harus  menjadi tanggung  jawab  institusi  kita  dan  semua  aktor – laki-laki  dan  perempuan – untuk memastikan  bahwa  prinsip-prinsip  dasar  demokrasi  tanggung  jawab  politik, akuntabilitas, dan daya tanggap sudah ada. Ini adalah defisit demokrasi. 46
Aturan yang ada perlu dilengkapi dengan aturan lain yang dapat memberikan jaminan agar  calon  perempuan  yang  maju  dalam  kontestasi  pemilu  dapat  meningkatkan keterwakilan perempuan. Dengan aturan baru yang diperbaiki diharapkan munculnya persaingan  yang  sehat  antar  tiap  calon  untuk  bersaing  dalam  pemilu,  terkhusus perempuan. Salah cara yang dinilai strategis adalah dengan mendukung peranan partai politik dalam proses pencarian kader, pelaksanaan pendidikan politik bagi para kader perempuan  dengan  serius,  terprogram  dan  terstruktur.  Selain  itu,  dibutuhkan  peran pemerintah  untuk  membentuk  landasan  hukum  baru  dalam  aturan  pemilu.  Tugas utama yang terakhir juga tentu saja pendidikan politik bagi masyarakat secara umum untuk merubah stigma perempuan sebagai kelas kedua setelah laki-laki yang tertanam salah di masyarakat.

## KESIMPULAN
Berlandaskan  pemaparan  di  atas,  mampu  dibuatkan  kesimpulan  bahwa terpilihnya  Julia  Gillard  merupakan  sebuah  wujud  formal  representasi  perempuan dalam lembaga kepemerintahan Australia. Dengan kehadiran Gillard ke tahta tertinggi kepemerintahan Australia menjadi sebuah momentum kaum perempuan di lembaga politik Australia untuk ikut terlibat dalam perpolitikan negara. Alur pemerintahan Julia Gillard sendiri tidak jauh dari pandangan dan teori feminisme liberal yang melibatkan
46 Karen Celis and Sarah Childs, “The Substantive Representation of Women: What to Do with Conservative Claims?,” Political Studies 60, no. 1 (March 1, 2012): 213 – 25, https://doi.org/10.1111/j.1467-9248.2011.00904.x.
Kesetaraan Gender dan Politik, Aniqotul Ummah , Canza Anadya Sabrina Putri Kristyafajar , Nirina Jelita Dewi , Raihana Devi Sarasvati ,
komitmen politik dalam kesetaraan gender. Hal ini dilihat dari pergerakan Julia dalam menangani negara melalui reformasi hukum dan kebijakan, seperti pembentukan duta internasional  untuk  perempuan  dan  anak-anak  dan  pembentukan  program  bantuan dengan  tujuan  mengatasi  kemiskinan  bernama Australian  AID (AusAID)  yang berorientasi  pada  kesetaraan  gender  sebagai  tema  sektornya  agar  mencangkup pemberdayaan perempuan dan anak-anak, hal ini tentunya membawa perubahan nyata karena strategi pertama dalam program AusAID.

## REFERENSI
Allman, Kate. “Profile: Exclusive: Phoenix Rising: Julia Gillard on Life after Politics.” LSJ:  Law  Society  Journal ,  no.  62  (November  9,  2020):  40 – 43. https://doi.org/10.3316/informit.818999323033848. Anam, Wahidul,  and  Mubaidi  Sulaeman.  “Reinterprestasi  Hadis  Mesoginik Kepemimpinan  Wanita  Dalam  Musnad  Ahmad  Perspektif  Maqasid  Al- Shariah.” AL  QUDS : Jurnal  Studi  Alquran  dan Hadis 6,  no.  3  (December  28, 2022). https://doi.org/10.29240/alquds.v6i3.5172.
Austra lia,  Pemerintah,  U.  N.  Women,  and  Ryan  Brown  Flickr.  “Developmental Leadership,” 2022.
Boxer, Diana. “Discourse, Politics and Women as Global Leaders,” 2015, 1– 366. Celis, Karen, and Sarah Childs. “The Substantive Representation of Women: What to Do with C onservative Claims?” Political Studies 60, no. 1 (March 1, 2012): 213 – 25. https://doi.org/10.1111/j.1467-9248.2011.00904.x.
Celis,  Karen,  Sarah  Childs,  Johanna  Kantola,  and  Mona  Lena  Krook.  “Rethinking Women’s  Substantive  Representation.” Representation 44,  no.  2  (July  1,  2008):
99 – 110. https://doi.org/10.1080/00344890802079573. Curtin, Jennifer. “The Prime Ministership of Julia Gillard.” Australian Journal of Political Science 50, no. 1 (January 2, 2015): 190 – 204. https://doi.org/10.1080/10361146.2015.1010481.
Donaghue,  Ngaire.  “Who  Gets  Played  By  ‘The  Gender  Card’?” Australian  Feminist Studies 30, no. 84 (April 3, 2015): 161 – 78. https://doi.org/10.1080/08164649.2015.1038118.
Eidenfalk, Joakim, Vivien W. Forner, Michael Jones, and Dominique Rene Parrish.
“P rime  Ministers  as  Leaders:  Applying  Self-Determination  Theory  on Australian Prime Ministers.” Journal of Social and Political Psychology 6, no. 1 (June 26, 2018): 224 – 41. https://doi.org/10.5964/jspp.v6i1.763. Fadli, Muhammad Rijal. “Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif.” Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum 21, no. 1 (2021): 33 – 54. Farrelly, Penny. “Choosing the Right Method for a Qualitative Study.” British Journal of School Nursing 8, no. 2 (March 2013): 93 – 95.
https://doi.org/10.12968/bjsn.2013.8.2.93.
Fiskurniawati,  Dian.  “Representasi  Kebijakan  Australia  Labor  Party  Dalam  Kuota Parlemen Perempuan Australia Pada Masa Julia Gillard (2010- 2019),” 2020.
ISSN: (P-ISSN: 1829-9563, E-ISSN: 2503-1694) Vol 32, No 2 (2023); 249-268
Foster, Michelle. “The Implications of the Fai led Malaysian Solution: The Australian High Court and Refugee Responsibility Sharing at International Law.” Melb. J. Int’l L. 13 (2012): 395.
Gillard, Julia, and Ngozi Okonjo-Iweala. Women and Leadership: Real Lives, Real Lessons . MIT Press, 2022.
Gustina, Sukmawaty Arisa. Hak Politik Perempuan Di Parlemen: Perspektif Hukum Yang Berkeadilan . Feniks Muda Sejahtera, 2022. Henry, Ken. “Australia in the Asian Century.” Asia & the Pacific Policy Studies 3, no. 2 (2016): 132 – 39. https://doi.org/10.1002/app5.129. Hevriansyah,  Andie.  “Hak  Politik  Keterwakilan  Perempuan  Dalam  Sistem Proporsional Representatif Pada Pemilu Legislatif.” Awasia: Jurnal Pemilu Dan Demokrasi 1, no. 1 (June 9, 2021): 67 – 85. Hilmawan,  Hilal.  “Implementasi  Sistem  Pemilu  Terhadap  Keterwakilan Perempuan Dalam  Parlemen  Di  Negara  Indonesia  Dan  Australia.” ASPIRASI 9,  no.  2 (February 20, 2019): 104 – 11.
Johnson,  Carol.  “Playing  the  Gender  Card:  The  Uses  and  Abuses  of  Gender  in Australian  Politics.” Politics  &  Gender 11,  no.  2  (June  2015):  291 – 319. https://doi.org/10.1017/S1743923X15000045.
Lengermann,  Patricia  M.,  and  Jill  Niebrugge.  “Intersubjectivity  and  Domination:  A Feminist  Investigation  of  the  Sociology  of  Alfred  Schutz.” Sociological  Theory , 1995, 25 – 36.
McAllister, Ian. “The Gender Gap in Political Knowledge Revisited: Australia’s Julia Gillard as a Natural Experiment.” European Journal of Politics and Gender 2, no. 2 (June 1, 2019): 197 – 220. https://doi.org/10.1332/251510818X15272520831148. McCann,  Joy,  and  Janet  M.  Wilson.  “Representation  o f  Women  in  Australian Parliaments 2014,” 2012. https://www.semanticscholar.org/paper/Representation-of-women-in- Australian-parliaments-McCann-
Wilson/268669341dfd4172932cd9872932752782812c1e.
Mudaris,  Hudan.  “Diskursus  Kesetaraan  Gender  Dalam  Perspektif  Huk um  Islam; Menuju Relasi Laki- Laki Dan Perempuan Yang Adil Dan Setara.” Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak 4, no. 2 (2009): 234 – 48.
O’Flaherty,  Veronica  Ann.  “A  Very  Dim  Light,  a  Very  Steep  Hill:  Women  in  the Victorian Branch of the Australian Labo r Party.” Phd, Victoria University, 2005. http://vuir.vu.edu.au/.
PUSAT RISET POLITIK. “Dibalik Terpilihnya Julia Gillard Sebagai PM Australia: Analisis  Gender,”  June  28,  2010.  https://politik.brin.go.id/kolom/etnisitas - gender-agama/dibalik-terpilihnya-julia-gillard-sebagai-pm-australia-analisis- gender/.
Roald, Anne Sofie. “Feminist Reinterpretation of Islamic Sources: Muslim Feminist Theology  in  the  Light  of  the  Christian  Tradition  of  Feminist  Thought.”  In Women and Islamization . Routledge, 1998.
Sulaeman, Mubaidi. “Menjernihkan Posisi Hijab Sebagai Kritik Ekspresi Keagamaan Fundamentalisme  Islam.” Jurnal  Ilmiah  Spiritualis:  Jurnal  Pemikiran  Islam  Dan Tasawuf 4, no. 2 (2018): 104 – 30.
Kesetaraan Gender dan Politik, Aniqotul Ummah , Canza Anadya Sabrina Putri Kristyafajar , Nirina Jelita Dewi , Raihana Devi Sarasvati ,
Taniady, Vicko, Brillian Aditya Prawira Arafat, and Hari Sutra Disemadi. “ Sistem e- voting  dalam  pemilihan  kepala  daerah  2020  saat  pandemi  covid-19: Perbandingan Indonesia, Australia dan Brazil.” Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan 19, no. 2 (December 29, 2020): 1055 – 64.
https://doi.org/10.30863/ekspose.v19i2.1139.
Tr idewiyanti,  Kunthi.  “Kesetaraan  Dan  Keadilan  Gender  Di  Bidang  Politik ‘Pentingnya  Partisipasi  Dan  Keterwakilan  Perempuan  Di  Legislatif.’” Jurnal Legislasi Indonesia 9, no. 1 (2012): 73 – 90. Trimble, Linda. “Julia Gillard and the Gender Wars.” Politics & Gender 12, no. 2 (June 2016): 296 – 316. https://doi.org/10.1017/S1743923X16000155.
——— . Ms. Prime Minister: Gender, Media, and Leadership . University of Toronto Press, 2018.
Utami, Utari Diyarza. “Kompleksitas Kepemimpinan Perempuan Di Australia.” Jurnal PIR: Power in International Relations 4, no. 2 (2020): 101 – 14.
Williams, Blair. “It’s a Man’s World at the Top: Gendered Media Representations of Julia Gillard and Helen Clark.” Feminist Media Studies 22, no. 4 (May 19, 2022):
780 – 99. https://doi.org/10.1080/14680777.2020.1842482.
Worth, Anna, Martha Augoustinos, and Brianne Hastie. “‘Playing the Gender Card’: Media  Representations  of  Julia  Gillard’s  Sexism  and  Misogyny  Speech.” Feminism  &  Psychology 26,  no.  1  (February  1,  2016):  52 – 72. https://doi.org/10.1177/0959353515605544.
Wright,  Katharine  A.M.,  and  Jack  Holland.  “Leadership  and  the  Media:  Gendered
Framings of Julia Gillard’s ‘Sexism and Misogyny’ Speech.” Australian Journal of Political Science 49, no. 3 (July 3, 2014): 455 – 68. https://doi.org/10.1080/10361146.2014.929089.
Yaufi, Muhammad, and Muhammad Yaufi. “Reinterpretation Meaning of Qiwama in Surah  An- Nisa’verse  34  Perspective  Hermeneutics  of  Khaled  M.  Abou  El - Fadl.” Prosiding  Konferensi  Gender  Dan  Gerakan  Sosial 1,  no.  01  (December  5, 2022): 193 – 209.
© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).