Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN : 2548-1398 Vol. 6, No.3, Maret 2021 2019 PENGARUH KEBIJAKAN PEMERIKSAAN, KEBIJAKAN
AKSES

## INFORMASI KEUANGAN DAN FORENSIK DIGITAL TERHADAP KUALITAS PEMERIKSAAN PAJAK

## Luh Putu Dian Shavitri Handayani dan Gede Sri Darma
Universitas Pendidikan Nasional (UPN) Veteran Jawa Timur, Indonesia Email: shavitri.dian@gmail.com dan sridarma@undiknas.ac.id

## Abstract
This  research  aims  to  obtain  empirical  evidence  of  the  influence  of  the implementation  of  priority  targeting  policy  inspection,  policy  open  account  for taxation and digital forensic interests on the quality of examination in the Regional Office  of  DJP  Bali.  The  approach  used  is  quantitative  approach  using  purposive sampling method in sample determination and Partial Least Square (PLS) method as  data  analysis  technique.  The  results  indicate  that  the  policy  of  targeting  the priority  of  examination,  account  opening  policy  and  digital  forensics  have  a positive  and  significant  influence  on  the  quality  of  examination.  Indonesia's  tax ratio is still relatively low, indicating that there is still a lot of tax potential that has not been unearthed, so the results of this study are expected to make a meaningful contribution to policymakers and tax authorities in order to implement appropriate strategies to improve the quality of inspections so as to increase the willingness to pay from taxpayers.

## Keywords: priority target of inspection; open an account; digital forensics; inspection quality

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendapatkan  bukti  empiris  pengaruh  implementasi kebijakan penentuan sasaran prioritas pemeriksaan, kebijakan buka rekening untuk kepentingan  perpajakan  dan  forensic  digital  terhadap  kualitas  pemeriksaan  di Lingkungan  Kanwil  DJP  Bali.  Pendekatan  yang  digunakan  adalah  pendekatan kuantitatif  dengan  menggunakan  metode  purposive  sampling  dalam  penentuan sampel dan metode Partial  Least Square (PLS) sebagai  teknik analisis  data. Hasil penelitian  mengindikasikan  bahwa  kebijakan  penentuan  sasaran  prioritas pemeriksaan,  kebijakan  buka  rekening  dan  forensic  digital  memberikan  pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kualitas pemeriksaan. Tax ratio Indonesia yang masih  tergolong  rendah,  menandakan  masih  banyak  potensi  pajak  yang  belum tergali,  sehingga  hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  kontribusi berarti bagi pembuat kebijakan dan otoritas pajak agar dapat mengimplementasikan strategi  yang  sesuai  untuk  meningkatkan  kualitas  pemeriksaan  sehingga  dapat meningkatkan kemauan membayar dari wajib pajak.
Kata  kunci: sasaran  prioritas  pemeriksaan;  buka  rekening;  forensik  digital;  kualitas pemeriksaan
Coresponden Author
Email: shavitri.dian@gmail.com Artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi

## Pendahuluan
Melakukan  pengawasan  terhadap  wajib  pajak  dalam  memenuhi  kewajiban perpajakannya  secara self-assessment (Republik  Indonesia,  2007)  melalui  kegiatan pemeriksaan  pajak  merupakan  hal  yang  esensial,  karena  merupakan  salah  satu  bentuk alat penegakan hukum untuk menentukan keberhasilan penerimaan pajak, hal ini sejalan dengan  hasil  penelitian  oleh  (Aspexsia,  2018),  (Mebratu,  2016),  (Palil  &  Mustapha, 2011),  (Asnawi,  2013),  namun  berbeda  dengan  hasil  penelitian  oleh  Modugu  dan Anyaduba (2014), dimana pemeriksaan pajak belum  berpengaruh terhadap pemenuhan pajak di Nigeria. Terkait kebijakan perpajakan, berdasarkan penelitian oleh (George & Diavastis, 2015) diperoleh hubungan negatif antara undang-undang pajak dan pelacakan pelanggaran  pajak,  namun  berdasarkan  laporan  OECD  (2006)  dan  penelitian  oleh (D’Agosto et al., 2018), undang-undang hukum memegang peranan penting bagi kinerja pemeriksa  pajak.  Oleh  karena  itu,  sejalan  dengan  reformasi  birokrasi  yang  sedang dijalankan  oleh  Direktorat  Jenderal  Pajak  dan  kebutuhan  akan  penyempuraan  dalam kegiatan  pemeriksaan,  telah  dilakukan  penetapan  terhadap  beberapa  kebijakan  dalam rangka  mendukung  kegiatan  pemeriksaan  pajak  yang  berkualitas  dengan  bukti kompeten  yang  dapat  diandalkan,  diantaranya  kebijakan  mengenai  penentuan  sasaran prioritas  pemeriksaan  dengan  kriteria  yang  telah  ditetapkan  melalui  implementasi  dari Surat  Edaran  Dirjen  Pajak  nomor  15  tahun  2018  tentang  Kebijakan  Pemeriksaan (Direktorat  Jenderal  Pajak,  2018),  penetapan  Perpu  Nomor  1  Tahun  2017  Tentang Akses  Informasi  Keuangan  untuk  Kepentingan  Perpajakan,  dimana  Direktur  Jenderal Pajak berwenang mendapatkan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan ke  lembaga  jasa  keuangan,  lembaga  jasa  keuangan  lainnya,  dan/atau  entitas  lain, sehingga  kegiatan  pemeriksaan  dapat  dilaksanakan  dengan  lebih  optimal  karena  telah tersedianya akses yang luas bagi direktorat jenderal pajak untuk memperoleh informasi keuangan  wajib  pajak,  dalam  pembentukan  basis  data  perpajakan  yang  lebih  kuat  dan akurat  (Pemerintah  Republik  Indonesia,  2017).  Selain  itu,  perkembangan  teknologi informasi  dan  komunikasi  mengakibatkan  semakin  banyak  wajib  pajak  yang memanfaatkan  teknologi  digital,  baik  dalam  menjalankan  proses  bisnisnya  maupun dalam  melakukan  pengolahan  data.  Hal  ini  memungkinkan  segala  aktivitas  pencatatan data  transaksi  keuangan  dan  non-keuangan  dapat  terdokumentasi  secara  digital ( paperless ), dimana terdapat hubungan kuat antara investasi dalam teknologi informasi dengan  performa  usaha  (Darma,  2006)  (Lo  &  Darma,  2000),  dengan  demikian  upaya pengawasan dan penegakan hukum tidak mampu lagi menggunakan cara konvensional, sehingga  sebagai  upaya  penegakan  hukum  tersebut  ditetapkan  Surat  Edaran  Direktur
Jenderal  Pajak  nomor  36  tahun  2017  tentang  Pedoman  Forensik  Digital  untuk Kepentingan Perpajakan (Direktorat Jenderal Pajak, 2017).
Berdasarkan penjelasan dan research gap diatas, penelitian ini ingin menganalisis dan  memberikan  bukti  secara  empiris  apakah  implementasi  dari  kebijakan  penentuan sasaran  prioritas  pemeriksaan,  kebijakan  akses  informasi  keuangan  untuk  kepentingan perpajakan dan forensik digital memberikan pengaruh terhadap kualitas pemeriksaan.

## Metode Penelitian
Pendekatan    yang    digunakan    dalam    penelitian    ini    adalah    pendekatan kuantitatif.  Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Lingkungan  Kanwil  DJP  Bali.  Data  primer dalam  penelitian  ini  diperoleh  dari  pengisian  kuesioner  terkait  Surat  Perintah Pemeriksaan (SP2) terhadap wajib pajak yang diperiksa, yang akan diisi oleh pemeriksa pajak di lingkungan Kanwil DJP Bali. Populasi sasaran dalam penelitian ini adalah data SP2  berdasarkan  Daftar  Sasaran  Priotitas  Pemeriksaan  yang  terbit  per  akhir  Oktober 2019 yaitu sebanyak 260 SP2. Adapun teknik sampling  yang  digunakan  adalah teknik non-probability  sampling yaitu purposive  sampling .  Berdasarkan  tabel  penentuan jumlah  sampel  dari  populasi  tertentu  oleh  (Sugiyono,  2011),  untuk  tingkat  kesalahan 10%, dengan jumlah populasi 260 diperlukan 133 jumlah sampel. Jumlah sampel dalam penelitian  ini  adalah  136  sampel.  Jawaban  setiap  pertanyaan  menggunakan  skala semantik differensial 1-10 yang memiliki kategori dari yang sangat tidak setuju sampai dengan yang sangat setuju.
Variabel  independen  dalam  penelitian  ini  adalah  implementasi  kebijakan penentuan  sasaran  prioritas  pemeriksaan  pajak  (SSP),  implementasi  kebijakan  buka rekening  untuk  kepentingan  perpajakan  (BUREK),  dan  pelaksanaan  forensik  digital (FD)  sedangkan  variabel  dependen  adalah  kualitas  pemeriksaan  (KUAL).    Teknik analisis data yang digunakan adalah Partial Least Square (PLS). Analisis data melalui PLS  dalam  penelitian  ini  dibagi  menjadi  dua  bagian  yaitu  pengujian  model  ( outer model )  yang  meliputi  uji  validitas  dan  uji  reliabilitas  dan  evaluasi  model  struktural ( inner model ).

## Hasil dan Pembahasan
Pada proses awal, sebelum masuk dalam pengukuran inner model (hubungan antar variabel  laten),  akan  dilakukan  pengujian  terlebih  dahulu  terhadap  reliabilitas  meliputi uji Indicator  Reliability dan Internal  Consistency  Reliability dan  uji  validitas  meliputi uji  validitas  konvergen  dan  uji  validitas  diskriminan  dari outer  model- nya,  yang  akan dilakukan dengan menggunakan Aplikasi SmartPLS (v.3.2.8).
Uji Indicator  reliability dapat  diketahui  melalui  nilai outer  loadings .  Semakin tinggi  nilai outer  loadings artinya  semakin  tinggi  korelasi  antara  variabel  laten  dan indikatornya  atau  semakin  tinggi  sebuah  variabel  laten  dapat  menjelaskan  varian indikator dalam model pengukuran reflektif. Nilai outer loadings diharapkan lebih besar dari    0.7,  nilai  minimum outer  loadings yang  dapat  diterima  dalam  riset  eksploratori adalah  0.4  (Ken  Kwong-Kay  Wong,  2013).  Jika  nilai outer  loadings <0.4,  indikator
tersebut  dapat  dipertimbangkan  untuk  dieliminasi,  namun  dengan  memperhatikan, eliminasi  dari  indikator  tersebut  dapat  meningkatkan  nilai composite  reliability -nya (Henseler  et  al.,  2009). Berdasarkan  hasil  pada  tabel  1,  15  indikator  telah  memenuhi indicator reliability dengan nilai >0.4, terdapat 1 indikator memiliki nilai outer loadings yang  tidak  memenuhi  nilai  minimum  yang  dapat  diterima  yaitu  indikator  BUREK2 dengan nilai outer loadings 0.296, nilai outer loadings tersebut<0.4, sehingga indikator BUREK2  tersebut  dapat  dipertimbangkan  untuk  dieliminasi.  Setelah  dilakukan eliminasi  terhadap  indikator  BUREK2  diketahui  bahwa  terjadi  peningkatan composite realibility yang lebih baik yaitu dari 0.774 menjadi 0.830 (tabel 2 dan 3).
Tabel 1 Nilai outer loadings dari tiap indikator dalam penelitian X1(SPP) X2(BUREK) X3 (FD) Y1(KUAL) SPP1 0.893 SPP2 0.838 SPP3 0.773 SPP4 0.868 BUREK1 0.782 BUREK2 0.296 BUREK3 0.801 BUREK4 0.776 FD1 0.664 FD2 0.739 FD3 0.836 FD4 0.858 KUAL1 0.740 KUAL2 0.756 KUAL3 0.706 KUAL4 0.739 Sumber: Data Penelitian, 2020

## Tabel 2
Nilai Cronbach’s Alpha dan rho_A Cronbach's Alpha rho_A Nilai sebelum Nilai setelah Nilai sebelum Nilai setelah X1 (SPP) 0.868 0.868 0.885 0.885 X2 (BUREK) 0.650 0.700 0.725 0.708 X3 (FD) 0.788 0.788 0.829 0.829 Y1 (KUAL) 0.719 0.719 0.724 0.724 Sumber: Data Penelitian, 2020

## Tabel 3

## Nilai Composite Reliability dan Average Variance Extracted (AVE)
Composite Reliability Average Variance Extracted (AVE) Nilai sebelum Nilai setelah Nilai sebelum Nilai setelah X1 (SPP) 0.908 0.908 0.713 0.713 X2 (BUREK) 0.774 0.830 0.486 0.620 X3 (FD) 0.859 0.859 0.606 0.606 Y1 (KUAL) 0.825 0.825 0.541 0.541 Sumber: Data Penelitian, 2020
Pengukuran Internal Consistency Reliability dalam penelitian tradisional biasanya menggunakan nilai Cronbach’s Alpha sebagai acuan, jika nilai >0,80 adalah skala yang baik, =0,70 adalah skala yang dapat diterima. Selain dengan Cronbach’s Alpha, Internal Consistency Reliability dapat diukur menggunakan Composite Realibility , dibandingkan Cronbach’s  Alpha, Composite  Reliability dipandang  para  peneliti  dapat  memberikan perkiraan reabilitas yang lebih baik karena memperhitungkan bahwa indikator memiliki beban  yang  berbeda.  (G.  David  Garson,  2016).  Untuk  dapat  dikatakan  suatu  item pernyataan reliabel, nilai Composite Reliability harus >0,7, dalam tahap awal penelitian (Henseler  et  al.,  2009).  Dari  tabel  2  dan  tabel  3,  diketahui Internal  Consistency Reliability dari tiap variabel laten X1 (SPP), X2 (BUREK), X3 (FD), Y1 (KUAL), baik diukur  melalui  nilai Cronbach’s  Alpha maupun  nilai Composite  Realibility -nya  telah berada  >0.7,  sehingga  hasil  uji  menyatakan  bahwa  model  telah  memenuhi  uji Internal Consistency Reliability.
Suatu  instrument  dikatakan valid apabila  mampu  mengukur  apa  yang  diukur, karena suatu alat ukur yang valid mempunyai validitas yang tinggi. PLS SEM memiliki dua  uji  validitas  yaitu  validitas  konvergen  dan  validitas  diskriminan.  Untuk  menguji validitas  konvergen  setiap  variabel  laten,  dapat  dilakukan  dengan  menggunakan  nilai rata-rata  varian  yang  diekstraksi  ( Average  Variance  Extracted /AVE),  nilai  yang diharapkan  >0.5  yang  berarti  sebuah  variabel  laten  dapat  menjelaskan  lebih  dari setengah varian indikatornya secara rata-rata (Ken Kwong-Kay Wong, 2013) (Henseler et  al.,  2009).  Pada  hasil  penelitian  di  tabel  3,  nilai  AVE  telah  >0.5,  sehingga  setiap variabel  dalam  penelitian  yaitu  X1  (SPP),  X2  (BUREK),  X3  (FD),  Y1  (KUAL),  telah memenuhi uji validitas konvergen.
Validitas  diskriminan  digunakan  untuk  mengukur  suatu  variabel  laten  berbagi varian  lebih  dengan  indikator  yang  mendasarinya  daripada  dengan  variabel–variabel laten  lainnya  dalam  model  yang  sama.  Validitas  diskriminan  dapat  diukur  dengan menggunakan  kriteria  Fornell-Larckell,  jika  akar  kuadrat  dari  AVE  di  setiap  variabel laten > dari nilai korelasi di antara variabel laten lainnya maka dapat diartikan variabel laten tersebut telah memiliki validitas diskriminan yang baik  (Ken Kwong-Kay Wong, 2013)  (Hulland,  1999).  Selain  menurut  kriteria  Fornell-Larcker,  validitas  diskriminan juga  dapat  diukur  menggunakan Cross  Loading Factor . Cross  loading menilai  nilai loading pada konstruk yang dituju harus lebih besar dibandingkan dengan nilai loading dengan konstruk yang lain (Henseler et al., 2009).
Tabel 4

## Kriteria Fornell-Lacker
X1 (SPP) X2 (BUREK) X3 (FD) Y1 (KUAL) X1 (SPP) 0.844 X2 (BUREK) 0.320 0.787 X3 (FD) 0.266 0.321 0.778 Y1 (KUAL) 0.431 0.444 0.429 0.735
Sumber: Data Penelitian, 2020

## Tabel 5 Kriteria Cross Loading
Sumber: Data Penelitian, 2020
Berdasarkan  hasil  pada  tabel  4  dan  5,  diketahui  variabel  laten  telah  memiliki validitas diskriminan yang baik berdasarkan kriteria Fornell-Larcker dan cross loading . Analisa inner  model dilakukan  untuk  memastikan  bahwa  model  struktural  yang dibangun robust dan  akurat,  hal  ini  dilakukan  setelah  memastikan  pengujian outer model telah  reliabel  dan valid (Henseler  et  al.,  2009).  Uji  koefisien  jalur  merupakan nilai  besarnya  hubungan  atau  pengaruh  variabel  eksogen  terhadap  variabel  endogen, dilakukan  menggunakan  prosedur Bootrapping (Henseler  et  al.,  2009).  Dalam bootstrap ,  sejumlah  besar  sampel  diambil  dari  sampel  asli  dengan  dilakukan penggantian.  Penggantian  dilakukan  dengan  mengambil  secara  acak  melalui  populasi sampel, sampel yang telah diambil memiliki peluang untuk diambil lebih dari satu kali atau bahkan tidak ikut terambil sama sekali dalam satu kali tahap obeservasi (Hair Jr et al.,  2017).  Uji  koefisien jalur pada penelitian ini menggunakan uji T ( 2-tailed ) dengan tingkat signifikansi 5% dengan 500 subsample, dimana koefisien jalur dinilai signifikan bila  nilai  t statistik >t kritis yaitu  1.960  dan  nilai  P  <  0,05.  Nilai  koefisien  jalur  dari  hasil penelitian diperoleh sebagai berikut:
X1 (SPP) X2 (BUREK) X3 (FD) Y1 (KUAL) SPP1 0.893 0.200 0.220 0.341 SPP2 0.838 0.396 0.161 0.313 SPP3 0.773 0.256 0.293 0.456 SPP4 0.868 0.228 0.180 0.284 BUREK1 0.313 0.789 0.354 0.410 BUREK2 0.257 0.794 0.209 0.270 BUREK3 0.175 0.779 0.165 0.339 FD1 0.223 0.260 0.664 0.232 FD2 0.273 0.240 0.739 0.254 FD3 0.257 0.251 0.836 0.402 FD4 0.117 0.263 0.858 0.396 KUAL1 0.349 0.325 0.287 0.739 KUAL2 0.405 0.375 0.294 0.756 KUAL3 0.218 0.285 0.256 0.706 KUAL4 0.270 0.311 0.415 0.739
Tabel 6 Path Coefficients (O) (M) (STDEV) T Statistics P Values X1 (SPP) -> Y1 (KUAL) 0.273 0.262 0.083 3.285 0.001 X2 (BUREK) -> Y1 (KUAL) 0.270 0.274 0.061 4.427 0.000 X3 (FD) -> Y1 (KUAL) 0.270 0.300 0.102 2.656 0.008 Sumber: Data Penelitian, 2020

## A. Pengaruh  Implementasi  Kebijakan  Penentuan  Sasaran  terhadap  Kualitas Pemeriksaan Pajak
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  diperoleh  dapat  diketahui  bahwa  semakin baik implementasi kebijakan penentuan sasaran prioritas pemeriksaan maka semakin tinggi  kualitas  hasil  pemeriksaan  pajak,  telah  dinyatakan  terbukti  kebenarannya, karena  hasil  penelitian  memperoleh  nilai  t statistik >  nilai  t kritis (1.960)  dan  nilai  P  < 0,05, yang menunjukkan adanya pengaruh positif signifikan implementasi kebijakan penentuan  sasaran  prioritas  pemeriksaan  terhadap  variabel  laten  kualitas  hasil pemeriksaan  sebesar  0,273  atau  27,3%.  Hal  ini  menunjukkan  melalui  revitalisasi proses bisnis pemeriksaan dengan melakukan pemilihan terhadap wajib pajak yang diperiksa  secara  objektif,  transparan,  tepat  sasaran  dan  berdasarkan  pada  kriteria- kriteria  pemilihan  yang  dapat  diandalkan,  memberikan  pengaruh  positif  signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan pajak lingkup Kanwil DJP Bali.
Efektifitas  pemilihan  wajib  pajak  yang  akan  diperiksa  ( effective  audit  case selection )  akan  menimbulkan  persepsi  positif  pada  wajib  pajak  karena  wajib  pajak yang  patuh  mempunyai  risiko  diperiksa  lebih  kecil  dibandingkan  dengan  wajib pajak yang tidak patuh. Di sisi lain, pemeriksaan menjadi lebih efisien karena hanya fokus  pada  wajib  pajak  yang  tidak  patuh.  Hasil  penelitian  ini  senada  dengan penelitian yang dikemukakan oleh Rotich, Kiprop & Nzioki (2019, p. 73) diketahui bahwa  proses  seleksi  audit  adalah  faktor  yang  mempengaruhi  efektivitas pemeriksaan  pajak  di  wilayah South  Rift  Valley  Region .  Seleksi  dalam  melakukan pemeriksaan  merupakan  hal  penting  dalam  melaksanakan  pemeriksaan  pajak, dimana  penelitian  tersebut  merekomendasikan  bahwa  perlu  perbaikan  prosedur pemilihan kasus audit yang dapat diterapkan pada wajib pajak besar di sektor formal dan pembayar pajak kecil di sektor informal di wilayah peneltian tersebut. Penelitian lain  oleh  Haifa  Ainur,  dkk  (2016,  p.  7)  mengungkap  hal  yang  serupa  dalam penelitian  diketahui  bahwa  banyaknya  wajib  Pajak  yang  diperiksa  diakibatkan kurang  selektifnya  proses  pemilihan  atas  wajib  pajak  yang  diperiksa.  Hal  ini merupakan  hambatan  yang  dapat  mempengaruhi  efektifitas  jalannya  pemeriksaan pajak. Hal ini didukung juga oleh penelitian oleh Alm, Blackwell and McKee (2004, p. 226) yang meneliti terkait aturan seleksi pemeriksaan Pajak Penjualan di Amerika Serikat  dan  dampaknya  terhadap  kepatuhan  pajak.  Secara  keseluruhan,  diketahui jika negara-negara mengikuti strategi seleksi pemeriksaan pajak yang sistematis dan mengetahui  sumber-sumber  ketidakpatuhan  yang  potensial,  maka  langkah  tersebut
juga dapat mengatasi beberapa potensi ketidakefisienan yang disebabkan oleh basis pajak yang sempit, dan memiliki potensi untuk meningkatkan pendapatan.

## B. Pengaruh  Implementasi  Kebijakan  Akses  Informasi  Keuangan  terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  diperoleh  dapat  diketahui  bahwa  semakin baik  implementasi  kebijakan  akses  informasi  keuangan  untuk  kepentingan perpajakan maka semakin tinggi kualitas hasil pemeriksaan pajak, telah dinyatakan terbukti  kebenarannya,  karena  hasil  penelitian  menunjukkan  adanya  pengaruh positif  signifikan  implementasi  kebijakan  akses  informasi  keuangan  terhadap variabel laten kualitas hasil pemeriksaan sebesar 0,270 atau 27,0% ditandai dengan nilai t statistik > nilai t kritis (1.960) dan nilai P < 0,05.
Hal  ini  menunjukkan  bahwa  dengan  ditetapkannya  kebijakan  yang  mengatur akses  informasi  keuangan  untuk  kepentingan  perpajakan,  maka  kegiatan pemeriksaan  akan  dapat  dilaksanakan  dengan  lebih  efektif,  efisien  dan  berkualitas karena  didukung  oleh  ketersediaan  informasi  keuangan  yang  akurat  dan  dapat diandalkan,  sehingga  dapat  diartikan  Implementasi  Kebijakan  Akses  Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan, yang pada penelitian ini ditandai dengan: LJK, LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain memberikan informasi dan atau bukti atau keterangan terkait rekening keuangan, informasi keuangan yang diberikan oleh LJK, LJK  lainnya,  dan/atau  Entitas  lain  kepada  pihak  Direktorat  Jenderal  Pajak  telah sesuai, data jawaban informasi dan atau bukti atau keterangan yang diberikan LJK, LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain dapat dimanfaatkan dalam rangka menghasilkan ketetapan yang dapat diandalkan, memberikan pengaruh positif signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan pajak lingkup Kanwil DJP Bali.
Hasil penelitian ini senada dengan penelitian yang dikemukakan oleh Endah P. S  dan  Erik  Nugraha  (2018,  p.  93)  diperoleh  bahwa  kebijakan  akses  informasi keuangan  terhadap  perilaku  wajib  pajak  dan  implikasinya  terhadap  variabel kepatuhan  wajib  pajak  secara  bersama-sama  (simultan)  atau  dapat  diartikan  bahwa terdapat  pengaruh  kebijakan  akses  informasi  keuangan  terhadap  perilaku  wajib pajak  dan  berimplikasi  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Kepatuhan  wajib  pajak dapat  didefinisikan  sebagai  suatu  keadaan  dimana  wajib  pajak  memenuhi  semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Widodo, 2010, p. 69).
Penelitian  lain  oleh  (George  &  Diavastis,  2015)  dengan  tujuan  untuk mengetahui  faktor  signifikan  yang  memberikan  kontribusi  dalam  peningkatan efektifias  pemeriksaan  pajak,  khususnya  mereka  menggarisbawahi  pentingnya peranan  teknologi  dan  undang-undang  hukum  bagi  kinerja  pemeriksa  pajak,  hal tersebut  dapat  membantu  pemeriksa  pajak  untuk  mendeteksi  pelanggaran  dengan lebih baik.
Berdasarkan hasil survei yang dimuat  dalam  laporan OECD yang dipublikasi oleh Committee  on  Fiscal  Affairs (CFA)  (2000,  p.  45)  tersebut  mengungkapkan bahwa  sebagian  besar  negara-negara  di  dunia  memiliki  akses  yang  besar  terhadap
informasi  bank  untuk  keperluan  administrasi  pajak  dan  untuk  tujuan  pertukaran informasi.  Berdasarkan  laporan  OECD  (OECD,  2000),    akses  terhadap  informasi bank dapat meningkatkan kemampuan otoritas pajak untuk secara efektif mengelola undang-undang  perpajakan  yang  disahkan  oleh  parlemen  mereka.  Informasi  yang mungkin perlu diperoleh otoritas pajak dari bank untuk kasus-kasus tertentu adalah informasi tentang setoran dan penarikan. Informasi bank penting bagi otoritas pajak sehubungan  dengan  verifikasi  kewajiban  pajak  wajib  pajak  dan  untuk  penagihan kewajiban pajak.

## C. Pengaruh  Pelaksanaan  Forensik  Digital  untuk  Kepentingan  Perpajakan terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan Pajak
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  diperoleh  dapat  diketahui  bahwa  semakin baik  pelaksanaan  forensik  digital  maka  semakin  tinggi  kualitas  hasil  pemeriksaan pajak, telah dinyatakan terbukti kebenarannya, karena hasil penelitian menunjukkan adanya  pengaruh  positif  signifikan  pelaksanaan  forensik  digital  terhadap  variabel laten  kualitas  hasil  pemeriksaan  sebesar  0,270  atau  27,0%  ditandai  dengan  nilai t statistik > nilai t kritis (1.960) dan nilai P < 0,05.
Forensik  digital  berkaitan  dengan  kualitas  pemeriksaan,  dimana  proses forensik  memiliki  kemampuan  untuk  dapat  mendeteksi  manipulasi  laporan  yang dilakukan  dalam  rangka  penipuan  pajak,  seperti  yang  diperoleh  berdasarkan  hasil penelitian  oleh  Khersiat  (2018,  pp.  145–153)  yang  bertujuan  untuk  memberikan penekanan  perlunya  akuntan  forensik  untuk  mendeteksi  manipulasi  laporan keuangan dan memerangi penipuan pajak di Yordania.
Berdasarkan  hasil  penelitian  diketahui  akuntan  forensik  memiliki  peranan untuk mendeteksi tax fraud dalam laporan keuangan, diperoleh nilai signifikan level 0.00 yang lebih kecil dari 0.05 yang mengindikasikan terdapat pengaruh signifikan forensik  akuntan  untuk  mendeteksi  manipulasi  angka  dalam  laporan  keuangan. Direkomendasikan dalam penelitian tersebut, agar Income Tax Department memiliki akuntan  forensik  dalam  rangka  pengamanan  penerimaan  negara.  Rekomendasi serupa  juga  diperoleh  dalam  penelitian  oleh  Oyedokun  (2017,  pp.  1–22),  Auditor pajak  dan  penyelidik  pajak  harus  dilengkapi  dengan  undang-undang  perpajakan, ilmu  akuntansi  pajak,  dan  teknik-teknik  dalam  audit  dan  investigasi  yang  akan membantu mereka dalam mendapatkan bukti yang dapat diterima yang cocok untuk menambah pertanggungjawaban pajak tambahan. Otoritas pajak harus meningkatkan kesempatan tersebut dengan membangun kapasitas para auditor pajak untuk menangani meningkatnya kasus penghindaran pajak dan penggelapan pajak.
Penelitian  oleh  Susanto,  Mulyani,  Aziz  dan  Sukmadilaga  memperoleh  hasil bahwa  (2019,  pp.  252–267)  kompetensi  auditor  secara  langsung  memiliki  efek positif  pada  tingkat  deteksi  kecurangan;  forensik  digital  juga  secara  langsung memiliki  efek  positif  pada  tingkat  deteksi  penipuan,  sehingga  semakin  tinggi dukungan forensik digital dapat meningkatkan level deteksi penipuan.

## Kesimpulan
Berdasarkan  temuan  penelitian  diperoleh  bahwa  implementasi  kebijakan penentuan  sasaran  prioritas  pemeriksaan,  implementasi  kebijakan  buka  rekening  dan pelaksanaan  forensik  digital  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  kualitas pemeriksaan dalam lingkup Kanwil DJP Bali.

## BIBLIOGRAFI
Asnawi,  M.  (2013).  The  Impact  of  Audit  Rate,  Perceived  Probability  of  Audit  on  Tax Compliance Decision: A Laboratory Experiment Study). Jurnal Ekonomi & Bisnis Indonesia (Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Gadjah Mada) , 28 (2), 286– 301. https://doi.org/10.22146/jieb.29763
Aspexsia,  A.  P.  (2018). Pengaruh  Pemeriksaan  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak di Indonesia . Universitas Gadjah Mada.
D’Agosto, E., Manzo, M., Pisani, S., & D’Arcangelo, F. M. (2018). The Effect of Audit Activity  on  Tax  Declaration:  Evidence  on  Small  Businesses  in  Italy. Public Finance Review , 46 (1), 29–57. https://doi.org/10.1177/1091142117698035
Darma, G. (2006). the Impact of Information Technology Investment on the Hospitality Industry. In Maksi (Vol. 6, pp. 1–22).
Direktorat  Jenderal  Pajak.  (2017). SE-36/PJ/2017  tentang  Pedoman  Forensik  Digital Untuk Kepentingan Pajak (SE-36/PJ/2017).
Direktorat Jenderal Pajak. (2018). SE-15/PJ/2018 Tentang Kebijakan Pemeriksaan (SE- 15/PJ/2018). Direktorat Jenderal Pajak.
Endah Purnama Sari, E. N. (2018). Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak . 8 (1), 81–96.
G.  David  Garson.  (2016). Partial  Least  Squares  (PLS-SEM):Regression  &  Structural Equation Models .
George,  D.  S.,  &  Diavastis,  I.  (2015).  Tax  audit  effectiveness  in  Greek  firms:  Tax auditors  perceptions. Journal  of  Accounting  and  Taxation , 7 (7),  123–130. https://doi.org/10.5897/jat2015.0186
Hair  Jr,  J.  F.,  Hult,  G.  T.  M.,  Ringle,  C.,  &  Sarstedt,  M.  (2017). A  primer  on  partial least  squares  structural  equation  modeling  (PLS-SEM) (Second  Edi).  Sage publications.
Henseler, J., Ringle, C. M., & Sinkovics, R. R. (2009). The use of partial least squares path modeling in international marketing. Advances in International Marketing , 20 , 277–319. https://doi.org/10.1108/S1474-7979(2009)0000020014
Hulland,  J.  (1999).  Strategic  Management  Journal.  1. Strategic  Management  Journal , 20 (2), 195–204.
James Alm, Michael Mckee, C. B. (2004). Audit Selection and Firm Compliance with a Broad- based Sales Tax . April 2019 . https://doi.org/10.2139/ssrn.897314
Ken  Kwong-Kay  Wong.  (2013).  Partial  Least  Squares  Structural  Equation  Modelling (PLS-SEM) Techniques Using SmartPLS. Marketing Bulletin , 24.
Khersiat,  O.  M.  (2018).  The  Role  of  the  Forensic  Accountant  in  the  Detection  of  Tax Fraud  in  Financial  Statements:  A  Survey  Study  in  the  Jordanian  Accounting  and Auditing  Offices  and  Firms. International  Journal  of  Economics  and  Finance , 10 (5), 145. https://doi.org/10.5539/ijef.v10n5p145
Lo,  B.,  &  Darma,  C.  S.  (2000).  Employee  Perception  of  the  Impact  of  Information Technology  Investment  in  Organisations:  a  survey  of  the  hotel  industry. Australasian  Journal  of  Information  Systems , 7 (2  SE-Research  Articles). https://doi.org/10.3127/ajis.v7i2.275
Mebratu,  A.  A.  (2016).  Impact  of  Tax  Audit  on  Improving  Taxpayers  Compliance : Emperical  Evidence  from  Ethiopian  Revenue  Authority  at  Federal  Level.
International Journal of Accounting Research , 2 (12), 1–19. https://doi.org/10.12816/0033279
Modugu,  K.  P.,  &  Anyaduba,  J.  O.  (2014).  Impact  of  tax  audit  on  tax  compliance  in Nigeria. International Journal of Business and Social Science , 5 (9), 207–215.
OECD.  (2000).  Improving  Access  to  Bank  Information  for  Tax  Purposes. Improving Access to Bank Information for Tax Purposes . https://doi.org/10.1787/9789264181267-en
OECD.  (2006).  Strengthening  Tax  Audit  Capabilities:  General  Principles  and Approaches. Oecd , 54 (October).
Oyedokun,  G.  E.  (2017).  Imperatives  of  Tax  Audit  and  Investigation  for  Revenue Generation in Nigeria. SSRN Electronic Journal , January 2016 . https://doi.org/10.2139/ssrn.2913151
Palil, M., & Mustapha, A. F. (2011). Determinants of tax compliance in Asia: A case of Malaysia. European Journal of Social Sciences , 24 , 7–32.
Pemerintah  Republik  Indonesia,  R.  I.  (2017). Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2017  Tentang  Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan (PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2017; Issue 95).
Rahim, H. A., Topowijono, S. N. (2016). Analisis Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Atas  Penerbitan Surat  Ketetapan Pajak. Jurnal Perpajakan (JEJAK) , 10 (1), 1–8.
Republik Indonesia, R. I. (2007). Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun  1983  Tentang  Ketentuan  Umum  Dan  Tata  Cara  Perpajakan (Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007).
Rotich, C. C., Kiprop, S. K., & Nzioki, P. M. (2019). The effect of audit case selection on tax audit effectiveness in south rift valley region , Kenya . 69–75.
Sugiyono. (2011). Metode Penelitian Kuantitatif. Alfabeta.
Susanto,  H.,  Mulyani,  S.,  Azis,  H.  A.,  &  Sukmadilaga,  C.  (2019).  The  level  of  fraud detection  affected  by  auditor  competency  using  digital  forensic  support. Utopia  y Praxis Latinoamericana , 24 (Extra5), 252–267.
Widodo, W. (2010). Moralitas, budaya, dan kepatuhan pajak . Alfabeta.