Sertifikasi Atas Tanah Pusaka Tinggi (Studi Nagari Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman,
Provinsi Sumatera Barat)

## Hariz Novirja Panyalai
Alumni Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara Email: harnovpanyalai@gmail.com

## Abstract
A  plot  of  land  has  an  important  meaning  and  role  in  human  life.  Indonesian government  has  legal  authority  in  land  as  it  is  specified  in  Law  No.  5/1960  on  Basic Regulation  of  Agrarian  Affairs.  Land  Certification  is  used  to  create  legal  certainty  in land by organizing land registration and providing certificate as evidence. There many plots  of  land  which  have  not  been  registered  such  as  tanah  ulayat  (village  land), especially  in  Sumatera  Barat  Province  where  the  majority  of  its  people  is Minangkabaunese. The reserch problems are how about the process registering tanah pusako  tinggi  (ancestral  land)  by  the  adat  (traditional)  community,  how  about  its legal consequences, and how about its obstacles. The research used juridical normative method.  Primarv  data  were  gathered  by  conducting  interview  and  secondary  data were  obtained  from  library  research  such  as  from  books,  journals,  and  electronic media. Certification of tanah pusako tinggi has the same procedure as the other land certification which is referred to the Directive of the Head of the National Land Agency No. 1/2010 on the Standard of Land Service and Regulation. However, there are some things  which  distinguish  them  from  land  registration  in  general.  One  of  them  is  the right  which  is  attached  to  the  land  is  communal  right.  The  certification  causes  the recognition of land rights and anything related to the control, handing out, expiration, and  land  acquisition  as  well  as  legal  certainty  on  the  ancestral  land.  Some  obstacles found  in  the  process  of  certification  are  varied,  viewed  from  the  government's  few point,  the  internal  and  external  factors  and  the  people.  The  government  has  also attempted to handle the obstacles in registering tanah pusako tinggi.
Keywords : Certification, Pusako Tinggi, Nagari Ulakan.

## Abstrak
Tanah  memiliki  arti  dan  peran  penting  bagi  kehidupan  manusia.  Pemerintah Indonesia  memiliki  landasan  kewenangan  hukum  dalam  bidang  pertanahan  yaitu Undang-UndangNomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-pokok Agraria.  Sertifikasi  Tanah  adalah  salah  satu  cara  guna  menciptakan  kepastian hukum  pertanahan,  yaitu  menyelenggarakan  pendaftaran  tanah  dan  memberikan tanda bukti hak berupa sertifikat. Banyak tanah yang belum didaftarkan contohnya
adalah  tanah  ulayat.  Khususnya  di  daerah  Sumatera  Barat  yang  mana  mayoritas masyarakatnya suku  Minangkabau. Adapun rumusan masalah  penelitian ini  adalah bagaimana proses pendaftarantanahpusaka tinggi oleh masyarakat adat, apa akibat hukum  yang  timbul  dari  mendaftarkan  tanah  pusaka  tingginya,  apa  saja  yang menjadi  kendala  pendaftaran  tanah  pusaka  tinggi.  Metode  yang  digunakan  untuk penulisan  ini  adalah yuridis empiris Jenis data yang digunakan  adalah data primer berupa  hasil  wawancara  dan  data  sekunder  berupa  bahan  pustaka  yang  dapat dijadikan  sumber  dari  penelitian  yang  didapatkan  dari  buku-buku,  artikel,  dan media  elektronik.  Sertifikasi  tanah pusako  tingg  i memiliki  prosedur  yang  hampir sama dengan tanah pada umumnya, prosedur ini mengacu kepada Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan  Pertanahan.  Namun  ada  beberapa  hal  yang  membedakannya  dengan pendaftaran  tanah  pada  umumnya.  Salah  satunya  adalah  hak  yang  melekar  atas tanah  tersebut  adalah  hak  komunal.  Sertifikasi  ini  berakibat  pengakuan  hak  atas tanahserta hal-hal yang berkaitan dengan penguasaan, penyerahan, daluwarsa, dan pembebanan  atas  tanah  tersebut  juga  kepastian  hukum  atas  tanah pusako  tinggi tersebut.  Kendala-kendala  yang  dihadapi  selama  proses  sertifikasi  pun  beragam baik  dari  segi  pemerintah  mulai  dari  faktor  intern  dan  faktor  ekstern  maupun masyarakat  dan  telah  dilakukan  upaya-upaya  oleh  pemerintah  guna  mengatasi kendala-kendala dari mendaftarkan tanah pusako tinggi .
Kata Kunci : Sertifikasi, Pusako Tinggi , Nagari Ulakan.

## Pendahuluan
Tanah  merupakan  karunia  Tuhan  Yang  Maha  Esa.  Tanah  memiliki  arti  dan peran  penting  bagi  kehidupan  manusia,  adanya  kaitan  yang  erat  antara  manusia dengan tanah sebagai suatu hubungan  hukum. Terlebih lagi bagi  Bangsa Indonesia yang  masyarakatnya  agraris,  di  mana  tanah  merupakan  unsur  yang  essensial  bagi segala aspek kehidupannya.
Melihat pentingnya keberadaan tanah dalam kehidupan manusia, maka nenek moyang bangsa Indonesia sejak dulu telah menggariskan ketentuan tentang hukum tanah  menurut  hukum  adat  masing-  masing  daerah.  Hak  ulayat  suatu  masyarakat adat  yaitu  hak  atas  seluruh  wilayah  masyarakat  hukum  adat  yang  bersangkutan yang  tidak  akan  pernah  dapat  diterapkan  pada  orang  atau  kelompok  masyarakat lain, atau dicabut dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan, tetapi juga turun temurun  tetap  akan  merupakan  hak  kolektif  masyarakat  hukum  adat  atas  tanah sekaligus  hukum  adat  tersebut.  Hak  perorangan  adalah  hak  yang  dipunyai  oleh
individu  atas  tanah  beserta  apa  yang  terdapat  di  atasnya  baik  yang  berasal  dari Ulayat maupun dari mata pencarian. 1
Atas  dasar  dari  ketentuan  Pasal  33  ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  Republik Indonesia Tahun 1945 untuk menjamin kepastian hukum mengenai tanah tersebut Pemerintah  Republik  Indonesia  membuat  Undang-UndangNomor  5  Tahun  1960 tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-pokok  Agraria  yang  kemudian  disebut  Undang- Undang Pokok Agraria (UUPA). 2
Dalam  Pasal  19  UUPA  dinyatakan  untuk  menciptakan  kepastian  hukum pertanahan,  pemerintah  menyelenggarakan  pendaftaran  tanah.  Pendaftaran  tanah ini  akan  diselenggarakan  dengan  cara  yang  sesederhana  dan  mudah  dimengerti serta dijalankan oleh rakyat yang bersangkutan. 3 Pendaftaran Tanah dilaksanakan oleh  Badan  Pertanahan  Nasional  disingkat  juga  BPN. 4 Badan  Pertanahan  Nasional adalah  Lembaga  Pemerintah  Non  Kementerian  yang  berada  di  bawah  dan bertanggungjawab  kepada  presiden  dan  dipimpin  oleh  Kepala  Kantor.  BPN mempunyai  tugas  melaksanakan  tugas  pemerintahan  di  bidang  pertanahan  secara nasional,  regional  dan  sektoral  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan. 5 Badan Pertanahan Nasional memiliki kantor pertanahan masing-masing wilayah di Indonesia. 6
Tanah  yang  telah  didaftarkan  selanjutnya  diberikan  tanda  bukti  hak  atas tanah  yang  merupakan  alat  pembuktian  yang  kuat  mengenai  kepemilikan  tanah. Sertifikatmerupakan  legalitas  dalam  pembuktian  kepemilikan  hak  atas  tanah  dan bangunan.  Sertifikat  dikeluarkan  oleh  Badan  Pertahanan  Nasional  (BPN).  Pada dasarnya sertifikat dicetak dua rangkap, di mana satu rangkap disimpan di Kantor BPN  sebagai  buku  tanah  dan  satu  rangkap  dipegang  masyarakat  sebagai  bukti kepemilikan atas tanah dan bangunan.
Provinsi  Sumatera  Barat  adalah  salah  satu  provinsi  di  Indonesia  yang
1 Surojo Wignjodipuro, Pengantar dan asas-asas Hukum Adat, Gunung Agung, Jakarta, 1982, hlm. 80.
2 Boedi  Harsono  I ,  Undang-Undang  Pokok  Agraria ,  Sedjarah  Penyusunan,  Isi,  dan Pelaksanaannya, PT. Djambatan, Jakarta, 1968, hlm. 26
3 Ibid, hlm. 41 4 Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997, Tentang Pendaftaran Tanah
5 Pasal  2  Peraturan  Presiden  Nomor  63  Tahun  2013  tentang  Badan  Pertanahan  Nasional Republik Indonesia
6 Boedi  Harsono  II, Hukum  Agraria  Indonesia,  Sejarah  Pembentukan  Undang-Undang  Pokok Agraria , Isi dan Pelaksanaannya , Djambatan, Jakarta,2003, hlm. 139.
mayoritas masyarakatnya bersuku Minangkabau. Masyarakat Minangkabau masih menjunjung  tinggi  hukum  adat,  sehingga  masih  banyak  tanah  ulayat  di  Sumatera Barat. Hak ulayat adalah kewenangan yang menurut hukum adat yang dimiliki oleh masyarakat  hukum  adat  tertentu  atas  wilayah  tertentu  yang  mana  merupakan lingkungan  hidup  para  warganya  untuk  mengambil  manfaat  dari  sumber  daya alamnya,  termasuk  tanah  dalam  wilayah  tersebut  bagi  kelangsungan  hidup  dan kehidupannya  yang  timbul  dari  hubungan  secara  lahiriah  dan  batiniah,  turun temurun  dan  tidak  terputus,  antara  masyarakat  hukum  adat  tersebut  dengan wilayah yang bersangkutan.
Pengertian Tanah Ulayat di Sumatera Barat adalah:
“Bidang  tanah  pusaka  beserta  sumber  daya  alam  yang  ada  di  atasnya  dan  di dalamnya  di  peroleh  secara  turun  temurun  merupakan  hak  masyarakat hukum adat di Propinsi Sumatera Barat” 7
Menurut Narullah Dt. Parpatiah Nan Tuo, tanah ulayat adalah hak atas tanah yang  timbul  dari  keterikatan  masyarakat  dengan  tanah,  dan  menurut kepemilikannya dibagi atas 4 (empat) macam, yaitu: 8
a. Tanah Ulayat Rajo
Tanah Ulayat  Rajo adalah  tanah  ulayat  yang  berada  dibawah  penguasaan datuk/penghulu, dimana letaknya jauh dari kampung. Wujud dari tanah ulayat rajo  ini  adalah  hutan  rimba,  bukit  dan  gunung,  padang  rumput  dan  belukar, rawa dan payau (payo), sungai, serta telaga dan laut.
b. Tanah Ulayat nagari;
Tanah  Ulayat  Nagari  adalah  tanah  yang  letaknya  tidak  jauh  dari  kampung. Tanah  ini,  dapat  berbentuk  padang  ilalang,  semak  belukar  ataupun  padang rumput,  payau,  bukit,  gunung,  lurah,  sungai,  danau  atau  kolam  dan  lain sebagainya.  Batas  antara  tanah  ulayat  rajo  dengan  tanah  ulayat  nagari ditentukan oleh batas alam.
c. Tanah Ulayat suku;
Tanah  Ulayat  Suku  adalah  tanah  yang  dipunyai  secara  bersama  oleh  seluruh anggota  suku,  yang  diawasi  secara  turun  temurun  dalam  keadaan  utuh.
7 Pasal  1  Angka  7  Peraturan  Daerah  Provinsi  Sumatera  Barat  Nomor  6  Tahun  2008,  Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya
8 Amir  Sjarifoedin  Tj.A, Minangkabau  Dari  Dinasti  Iskandar  Zulkarnain  sampai  Tuanku  Imam Bonjol, Jakarta, Gria Media Prima, 2014 ., hlm. 198
Penguasaan  atas  tanah  ulayat  suku  ini  adalah  oleh  penghulu  suku,  penghulu andiko, atau penghulu pucuak.
d. Tanah Ulayat kaum;
Tanah  Ulayat  Kaum  adalah  tanah  yang  dimiliki  secara  bersama-sama  dalam garis  keturunan  matrilineal  yang  diwariskan  secara  turun  menurun  dalam keadaan  utuh  yang  tidak  terbagi,  dan  penguasa  atas  tanah  ulayat  kaum  ini adalah penghulu kaum.
Adapun  dari  segi  penguasaanya  tanah  disebut  tanah  suku  (Tanah Pusako Tinggi )  dan  tanah  perseorangan  (Tanah Pusako  Randah ), 9 Harta  Pusaka  di Minangkabau menurut adat dan budaya dibagi atas 2 jenis yaitu: 10
a. Harta Pusako Randah.
Harta  pusako  randah adalah  segala  harta  hasil  pencaharian  dari  bapak bersama ibu (orang tua kita) selama ikatan perkawinan, ditambah pemberian mamak  kepada  kemenakannya,  dari  hasil  pencaharian  mamak  itu  sendiri. Selanjutnya  saudara  perempuan  itu  mewariskan  pula  kepada  anak perempuannya,  begitu  seterusnya.  Akibatnya, pusako  randah pada  mulanya dalam 2 atau 3 generasi berikutnya menjadi harta pusako tinggi pula. 11
b. Harta Pusako Tinggi
Harta pusaka tinggi atau disebut juga harato pusako tinggi adalah harta milik seluruh  anggota  keluarga,  milik  bersama  kaum  yang  diperoleh  secara  turun temurun melalui pihak perempuan. 12
Tanah Pusako  Tinggi merupakan  bagian  dari  Harta Pusako  Tinggi ,  Tanah Pusako  Tinggi seperti  tanah  nagari,  suku  ataupun  kaum,  merupakan  kepemilikan tanah secara kolektif yang mana tanah tersebut di kuasai bersama oleh anggota dan dapat digunakan bersama-sama oleh anggota suku atau kaum. Nagari Ulakan adalah salah satu kenagarian yang secara administratif termasuk dalam wilayah Kecamatan Ulakan  Tapakis,  Kabupaten  Padang  Pariaman,  Propinsi  Sumatera  Barat.  Nagari ulakan terletak di dataran rendah dengan ketinggian dari permukaan laut ± 2 meter yang  mempunyai  daerah  pesisir  pantai  sekitar  ±  4  Kilometer.  Dari  luas  wilayah
9 Ibid.
10 Amir Sjarifoedin Tj.A, op.cit., hlm. 188
11 Mochtar  Naim, Menggali  hukum  tanah  dan  hukum  waris  Minangkabau, Sri  Dharma,  Padang, 1968 , hlm. 195 12 Ibid, hlm. 189
nagari  awalnya  20,85  km 2 ,  setelah  terjadinya  pemekaran  nagari  pada  tanggal  19 Oktober 2016 menjadi 5 Nagari, maka luas wilayah nagari ulakan menjadi 4,7 km 2 . 13 85%  (delapanpuluh  lima)  tanah  di  Nagari  Ulakan  adalah  tanah  ulayat,  yang  mana 90% dari tanah ulayat tersebut belum didaftarkan, 14 Sehubungan dengan uraian di atas  maka  diangkat  masalah  tersebut  ke  dalam  tulisan  ilmiah  dengan  judul “Sertifikasi  Atas  Tanah  Pusaka  Tinggi  (Studi  di  Nagari  Ulakan,  Kecamatan  Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat)”
Adapun permasalahan dalam penelitian ini: pertama, proses pendaftarantanahpusaka  tinggi oleh  masyarakat  adat  di  Nagari Ulakan, Kecamatan Ulakan  Tapakis,  Kabupaten  Padang  Pariaman,  Propinsi  Sumatera  Barat. Kedua , akibat  hukum  yang  timbul  dari  mendaftarkan  tanah  pusaka  tingginya  di NagariUlakan,  KecamatanUlakanTapakis,  Kabupaten  Padang  Pariaman,  Propinsi Sumatera  Barat. Ketiga, Apa  saja  yang  menjadi  kendala  pendaftaran  tanah  pusaka tinggi  di  Nagari  Ulakan,  Kecamatan  Ulakan  Tapakis,  Kabupaten  Padang  Pariaman, Propinsi Sumatera Barat

## Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  ialah  yuridis  empiris. Metode  pendekatan  penelitian  ini  adalah  bersifat  deskriptif  analisis  yaitu  dari penelitian  ini  diharapkan  memperoleh  gambaran  yang  menyeluruh,  lengkap  dan sistematis  tentang  permasalahan  yang  akan  diteliti.  Lokasi  Penelitian  Lokasi penelitian  ini  dilakukan  di  Nagari  Ulakan,  Kecamatan  Ulakan  Tapakis,  Kabupaten Padang  Pariaman,  Propinsi  Sumatera  Barat.  Adapun  alasan  memilih  lokasi penelitian dikarenakan hanya 2% masyarakat Nagari Ulakan,
KecamatanUlakanTapakis,  Kabupaten  Padang  Pariaman,  Propinsi  Sumatera  Barat yang melakukan sertifikasi atas tanah pusaka tinggi. 15
Data  yang  digunakan  ada  2  jenis,  yang  pertama  data  primer  dan  data sekunder.
a. Data Primer
13 Ibid 14 Wawancara dengan  Septiadi  Kurniawan,  Ketua Tim Inovasi Desa bagian  Pengelola  Kegiatan Kemitraan  Ekonomi  dan  Edukasi  Kecamatan  Ulakan  Tapakis.  di  Ulakan  Tapakis,  tanggal  20  Februari 2020
15 Wawancara dengan Sriwisnaini, Kepala Seksi Pemerintahan Kantor Wali Nagari, tanggal 29 Juni 2020
Data  primer  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  yang diperoleh secara langsung dari penelitian lapangan, seperti wawancara.
b. Data Sekunder
Data  Sekunder  yaitu  data  yang  di  peroleh  dari  dokumen-dokumen  resmi, buku-buku  yang  berhubungan  dengan  objek  penelitian  dalam  bentuk  laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan.
Analisis  data  adalah  suatu  hal  yang  sangat  penting  dalam  suatu  penelitian dalam  rangka  memberi  jawaban  terhadap  masalah  yang  diteliti.  Sebelum  analisis data dilakukan, terlebih dahulu diadakan pemeriksaan dan evaluasi terhadap semua data  yang  ada  untuk  mengetahui  validitasnya. 16 Analisa  data  dapat  dilakukan dengan  dua  metode,  analisis  kuantitatif  dan  analisis  kualitatif.  Di  dalam  penelitian ini  menggunakan  analisa  data  kualitatif  dimana  suatu  analisis  berdasarkan  data yang  di  peroleh  selanjutnya  dikembangkan  pola  hubungan  tertentu  atau  menjadi hipotesis.

## Pembahasan
1. Proses  Pendaftaran  Tanah  Pusaka  Tinggi  di  Nagari  Ulakan,  Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat
Pengertian  pendaftaran  tanah  baru  dimuat  dalam  Pasal  1  angka  1 Peraturan  Pemerintah  No.  24  Tahun  1997,  disebutkan  bahwa  Pendaftaran Tanah  adalah  rangkaian  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  secara terus  menerus,  berkesinambungan  dan  teratur,  meliputi  pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis,  dalam  bentuk  peta  dan  daftar,  mengenai  bidang-bidang  tanah  dan satuan-satuan  rumah  susun,  termasuk  pemberian  surat  tanda  bukti  haknya bagi  bidang-bidang  tanah  yang  sudah  ada  haknya  dan  hak  milik  atas  satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. Asas - asas di dalam Pendaftaran Tanah yaitu: 17
a) Asas Sederhana
b) Asas Aman
c) Asas Terjangkau
d) Asas Muktahir
16 Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm.68
17 Zaidar, Dasar Filosofi Hukum Agraria Indonesia, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2014, hlm. 135

## e) Asas terbuka
Objek pendaftaran tanah adalah: 18
a) Bidang-bidang  tanah  yang  dipunyai  dengan  hak  milik,  Hak  Guna  Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Pakai;
b) Tanah hak pengelolaan;
c) Tanah wakaf;
d) Hak milik atas satuan rumah susun;
e) Hak tanggungan;
f) Tanah Negara.
Tujuan Pendaftaran Tanah dimuat dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, yaitu:
a) Untuk  memberikan  kepastian  hukum  dan  perlindungan  hukum  kepada pemegang  hak  atas  suatu  bidang  tanah, satuan  rumah susun  dan  hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan.
b) Untuk  menyediakan  informasi  kepada  pihak-pihak  yang  berkepentingan termasuk Pemerintah.
Untuk  terselenggaranya  tertib  administrasi  pertanahan  secara  baik merupakan dasar dan perwujudan tertib administrasi di bidang pertanahan. 19 Indonesia  menganut  Pendaftaran  Tanah  dengan  sistem  negatif  yang bertendensi  positif  juga  dapat  dilihat  dalam  penjelasan  Pasal  32  ayat  (2)  PP Nomor  24  Tahun  1997  yang  menyatakan  bahwa  pendaftaran  tanah  yang penyelenggaraanya  diperintahkan  oleh  UUPA  tidak  menggunakan  sistem publikasi  positif,  yang  kebenaran  data  yang  disajikan  dijamin  oleh  negara, melainkan menggunakan sistem publikasi negatif. 20
Minangkabau dikenal karena keunikan adat dan budayanya, masyarakat ini menganut garis keturunan ibu. Sistem matrilineal telah begitu melekat dan menjadi identitas bagi masyarakat ini.Matrilineal merupakan salah satu aspek utama  dalam  mendefinisikan  identitas  masyarakat  Minangkabau. 21 Prinsip kekerabatan  masyarakat  Minangkabau  adalah  matrilineal,  yang  mengatur
18 Pasal 9 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
19 Zaidar, op cit, hlm. 136 20 Tampil Anshari , Undang-Undang Pokok Agraria Dalam Bagan , Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat, Medan, 2001, hlm.230
21 Ibid, hlm. 45
hubungan  kekerabatan  melalui  garis  ibu,  juga  mempunyai  arti  pada penerusan  harta  warisan,  di  mana  seorang  anak  akan  memperoleh  warisan menurut garis ibu. Warisan yang dimaksud adalah berupa harta peninggalan, yang sudah turun-temurun menurut garis ibu
Harta  Pusaka  di  Minangkabau  tidak  hanya  merujuk  kepada  harta  yang berupa  material  saja  seperti  sawah  ladang,  rumah,  emas  perak  dan  lain-lain. Namun di Minangkabau, mengenal 2 istilah yaitu: 22
a) Sako
Sako artinya  warisan  yang  tidak  bersifat  kebendaan  namun  berupa  gelar pusaka. Sako dalam  pengertian  adat  Minang  adalah  segala  kekayaan  asal, yang  tidak  berwujud,  atau  harta  tua  berupa  hak  atau  kekayaan  tanpa wujud. Kekayaan tanpa wujud disebut juga kekayaan immaterial.
b) Pusako
Pusako atau harato pusako adalah segala kekayaan materi atau harta benda yang  juga  disebut  dengan pusako  harato. 23 Harato  Pusako terbagi  atas  2 jenis yaitu:
1) Harato Pusako Randah
Pusaka  rendah  / Harato  Pusako  Randah  a dalah  segala  harta  hasil pencaharian  dari  bapak  bersama  ibu  (  orang  tua  )  selama  ikatan perkawinan,  ditambah  pemberian  mamak  kepada  kemenakannya,  dari hasil  pencaharian  mamak  itu  sendiri.  Selanjutnya  saudara  perempuan itu mewariskan pula kepada anak perempuannya, begitu seterusnya.

## 2) Harato Pusako Tinggi
Pusaka tinggi / haratopusako tinggi adalah harta milik seluruh anggota keluarga,  milik  bersama  kaum  yang  diperoleh  secara  turun  temurun melalui pihak perempuan.
Tanah merupakan bagian dari harta pusaka tinggi yang paling dominan, karena  tanah  merupakan  bagian  penting  bagi  kehidupan  masyarakat.  Oleh karenannya  Tanah  pusaka  tinggi  memiliki  aturan-aturan  terhadap kepemilikan dan pengelolaannya. Aturan terhadap pengelolaan tanah pusaka
22 Amir MS, Adat Minangkabau : Pola dan Tujuan Hidup Orang Minangkabau, Jakarta, Mutiara Sumber Widya, 1997 , hlm. 94
23 Ibid
tinggi,  Anggota  kaum  memiliki  hak  pakai.  Tanah pusako  tinggi diwarisi  dari generasi  ke  generasi  menurut  garis  keturunan  ibu.  Pewarisan  tanah pusako tinggi ini selalu diteruskan oleh keturunan yang perempuan.
Pendaftaran Tanah pusaka termasuk kedalam proses pendaftaran tanah pertama  kali  yaitu  konversi,  pengakuan  dan  penegasan  hak, 24 Adapun persyaratan, yaitu: 25
a. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup.
b. Surat Kuasa apabila dikuasakan.
c. Fotocopy identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket BPN.
d. Bukti  pemilikan tanah/alas hak milik adat/bekas milik adat, dalam hal ini untuk alas hak milik adat yaitu  tanah pusaka tinggi  adalah ranji (silsilah), yang  mana ranji (silsilah)  tersebut  dibuat  oleh  mamak  kepala  waris, disahkan  oleh  penghulu  suku  yang  bersangkutan  dan  oleh  pejabat pemerintah  setempat  yaitu  wali  nagari  dan  surat  pernyataan  pemilikan tanahnya  harus  mencantumkan  nama-nama  anggota  kaum  yang  berhak yang  sudah  dewasa  (  17 tahun  ke  atas  )  pada  waktu  surat  pernyataan itu dibuat. 26
e. Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket BPN dan penyerahan bukti SSB (BPHTB), dalam hal ini untuk pensertifikatan tanah pusako  tinggi tidak perlu membayar BPHTB ( Bea  Perolehan  Hak  atas  Tanah  dan  Bangunan  )  dan  PPh  (  Pajak Penghasilan) 27 .
Prosedur dalam pendaftaran tanah pusaka alur prosesnya sebagai berikut : 28 a. Tahap Awal Pelayanan dan Pembayaran
24 Wawancara dengan Fuadil Hulum Kh, SE.,MM., Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Padang Pariaman , tanggal 22 Juni 2020
25 Lampiran I Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor  01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan, hlm. 1 26 Wawancara dengan Sriwisnaini, Kepala Seksi Pemerintahan Kantor Wali Nagari, tanggal 29 Juni 2020
27 Wawancara dengan Fuadil Hulum Kh, SE.,MM., Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Padang Pariaman , tanggal 22 Juni 2020
28 Lampiran III Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional  Nomor  01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan, hlm. 1
i. Pemohon melengkapi persyaratan yang diberikan petugas di Kantor Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional
ii. Petugas  loket  BPN  akan  menerima  dan  memeriksa  dokumen permohonan.
iii. Pemohon akan diberikan surat untuk melakukan pembayaran Biaya Pengukuran, Pemeriksaan Tanah dan Pendaftaran Hak,
b. Tahap Proses Pelayanan
i. Petugas  dari  Kantor  Pertanahan  akan  kelapangan  guna  melakukan pengukuran  dan  pemeriksaan  tanah.  Ketika  dilakukan  pengukuran dan pemeriksaan tanah Pemohon wajib hadir ketika akan dilakukan oleh petugas Badan Pertanahan Nasional.
ii. Petugas  dari  Kantor  Pertanahan  akan  melakukan  pengumuman.
Pengumuman  tersebut  akan  diumumkan  di  kirim  ke  kantor  Wali Nagari untuk di umumkan di Mesjid / Surau di lokasi tanah tersebut.
Pengumuman tersebut belangsung selama 60 hari. Badan Pertanahan Nasional  Kabupaten  Padang  Pariaman  akan  menginput  kedalam sistem mereka beranama Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) bahwa tanah tersebut dalam masa pengumuman. Selama dalam masa pengumuman tidak dapat dilakukan kegiatan apapun terhadap tanah tersebut  hingga  sampai  habis  masa  pengumuman  tersebut,  karena status tanah tersebut diblokir selama masa pengumuman.
iii. Setelah selesai dilakukan pengumuman, selanjutnya pembukuan hak dan penerbitan sertifikat.
iv. Penyerahan  sertifikat  kepada  pemohon,  bisa  diambil  langsung  ke loket  di  Kantor  Badan  Pertanahan  Nasional  atau  diantar  langsung oleh petugas loket BPN ke pemohon.
Adapun  jangka  waktu  dalam  proses  pendaftaran  tanah  yang  termasuk kedalam  jenis  proses  konversi,  pengakuan  dan  penegasan  hak  adalah  98 (sembilanpuluh delapan) hari. 29 Subjek pemegang hak di dalam sertifikat atas
29 Lampiran I Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional  Nomor  01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan, hlm. 1
tanah  pusaka  tinggi  adalah  anggota  kaum  dan  mamak  kepala  waris  dengan status hak milik. 30
Terlebih  dahulu  anggota  kaum  akan  melaksanakan  rapat  kaum,  yang mana tujuan dari Rapat Kaum ini adalah untuk mencapai kesepakatan apakah tanah pusako  tinggi tersebut  boleh  untuk  didaftarkan  atau  tidak. 31 Adapun tujuan  dari  mendaftarkan  tanah pusako  tinggi adalah,  menjual  tanah pusako tinggi dan bukti kepemilikan yang sah.
Di  dalam  suatu  suku,  setiap  orang  memiliki  kedudukan  yang  berbeda- beda.  Suatu  suku  dipimpin  oleh  seorang Penghulu  (Datuak) ,  kemudian  suku terbagi-bagi ke dalam beberapa cabang keluarga yang lebih kecil atau disebut payuang atau sapayuang. Adapun  unit  yang  paling  kecil  setelah sapayuang disebut saparuik . Saparuik memiliki  beberapa jurai . Jurai yang dipimpin oleh seorang penghuluandiko atau andiko, dibawah  jurai  terdapat  keluarga  kecil yang  dipimpin  oleh  mamak  kepala  waris  yang  disebut Tunganai.  Andiko merupakan Tunganai tertua  yang  ada  di Jurai tersebut.  Berikut  alur  dalam suatu  rapat  kaum/suku. Tunganai melapor  kepada Andiko ,  kemudian Andiko akan  melaporkan  kepada Penghulu. Setelahnya  Penghulu  akan  mengadakan Rapat  Kaum  dimana  akan  dipanggil  seluruh Andiko dan Tunganai untuk memutuskan apakah tanah pusako tinggi ini boleh atau layak didaftarkan atau tidak. 32 Setelah ditentukannya apakah layak tanah tersebut di daftarkan baru kemudian  dilakukan  prosedur  sesuai  dengan  ketentuan  dari  Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional.
2. Akibat Hukum yang timbul dari Pendaftaran tanah pusaka tinggi di Nagari Ulakan,  Kecamatan  Ulakan  Tapakis,  Kabupaten  Padang  Pariaman,

## Sumatera Barat
Sertifikat  adalah  tanda  bukti  hak  yang  dimiliki  seseorang  atas  tanah sebagai bukti kepemilikan atas tanah. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 32, menyebutkan bahwa:
30 Pasal 8 Peraturan Daerah Sumatera Barat No. 6 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya
31 Wawancara dengan Sriwisnaini, Kepala Seksi Pemerintahan Kantor Wali Nagari, tanggal 29 Juni 2020
32 Wawancara dengan Sriwisnaini, Kepala Seksi Pemerintahan Kantor Wali Nagari, tanggal 29 Juni 2020
a. Sertifikat  merupakan  tanda  bukti  hak  yang  berlaku,  apabila  data  fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
b. Dalam  hal  ada  suatu  bidang  tanah  sudah  diterbitkan  sertifikat  secara sah  atas  nama  orang  atau  badan  hukum  yang  memperoleh  tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain  yang  merasa mempunyai  hak  atas  tanah  itu  tidak  dapat  menuntut pelaksanaan  atas  hak  tersebut  apabila  dalam  5  tahun  sejak diterbitkannya  sertifikat  telah  mengajukan  keberatan  secara  tertulis kepada  pemegang  hak  sertifikat  dan  kepala  kantor  pertanahan  yang bersangkutan  ataupun  tidak  mengajukan  gugatan  ke  pengadilan melakukan penguasaan atau penerbitan sertifikat tersebut Sertifikasi  tanah  pusaka  tinggi  adalah  kegiatan  mendaftarkan  tanah pusako  tinggi yang  merupakan  bagian  dari  harta pusako  tinggi ke  Badan Pertanahan  Nasional.  Sertifikasi  tanah  pusaka  tinggi  merupakan  kegiatan pendaftaran  tanah,  namun  yang  membedakan  dari  pendaftaran  tanah  pada umumnya ialah objeknya yaitu  tanah  ulayat dan juga  hak yang melekat pada tanah  ulayat  tersebut  adalah  hak  komunal. 33 Hak  komunal  adalah  hak  milik bersama  atas  tanah  suatu  masyarakat  hukum  adat  atau  hak  milik  bersama atas  tanah  yang  diberikan  kepada  masyarakat  yang  berada  dalam  kawasan hutan atau perkebunan. 34
Sertifikasi  tanah pusako  tinggi ini  merupakan  perbuatan  hukum  dan menghasilkan  akibat  hukum  berupa  lahirnya  suatu  keadaan  hukum,  yaitu pengakuan  hak  atas  tanah pusako  tinggi dan  kepastian  hukum  atas  tanah pusako  tinggi tersebut.  Pengakuan  hak  atas  tanah  oleh  Pemerintah  melalui Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional dibuktikan dengan  surat  tanda  bukti  hak  berupa  sertifikat  hak  milik  atas  bidang-bidang
33 Wawancara dengan Fuadil Hulum Kh, SE.,MM., Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Padang Pariaman , tanggal 22 Juni 2020
34 Pasal 1, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada Dalam Kawasan Tertentu .
tanah yang didaftarkan.  Jaminan  kepastian  hukum  yang  hendak  diwujudkan dalam pendaftaran tanah ini meliputi: 35
a) Kepastian status hak atas tanah
b) Kepastian subyek haknya
c) Kepastian obyek haknya
d) Kepastian hukumnya
3. Kendala  Dalam  Melakukan  Pendaftaran    Tanah  Pusaka  Tinggi  di  Nagari Ulakan,  Kecamatan  Ulakan  Tapakis,  Kabupaten  Padang  Pariaman, Sumatera Barat.
Kendala-kendala  yang  dihadapi  oleh  Pemerintah  dalam  hal  ini  pelaksananya adalah  Kementrian  Agraria  dan  Tata  Ruang  /  Badan  Pertanahan  Nasional Kabupaten Padang Pariaman, dibagi atas 2 Faktor yaitu:
a. Faktor Intern
1) Keterbatasan Dana yang disiapkan oleh Pemerintah.
Seritifikasi  Tanah pusako  tinggi masuk  kedalam  program  pemerintah yaitu  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  (PTSL).  Program merupakan  program  dari  pemerintahan  pusat  yang  mana  masuk kedalam  Program  Strategis  Nasional  (PSN),  sehingga  anggarannya berasal dari APBN.  Program ini merupakan program nasional sehingga dana yang diberikan kepada daerah-daerah dibatasi. 36

## 2) Kurangnya Koordinasi Antar Instansi
Kurangnya  koordinasi  antar  instansi  dari  Kantor  Pertanahan Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang  /  Badan  Pertanahan  Nasional (BPN)  dengan  instansi  lainnya  seperti  wali  nagari  maupun  camat. Kurangnya koordinasi disebabkan kurangnya pemahaman oleh instansi yang  berkaitan  dengan  proses  pendaftaran  tanah  diluar  dari  Badan
35 Samun Ismaya, Hukum Administrasi Pertanaha  Edisi 2, Suluh Media,Yogyakarta,  2018, hlm.83
36 Wawancara dengan Deri Artoni S.A.P Kepala Subseksi Pemeliharaan Data dan Pembinaan PPAT Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Padang Pariaman , tanggal 22 Juni 2020
Pertanahan Nasional,  sehingga menyebabkan kendala dalam  sosialisasi kepada masyarakat.

## 3) Kurangnya Sumber Daya Manusia
Kebutuhan  akan  sumberdaya  manusia  sangat  menentukan  dalam keberhasilan  pelaksanaan  pendaftaran  tanah,  baik  secara  kualitas maupun  kuantitas.  Kurangnya  SDM  dalam  hal  ini  bersifat  kuantitatif yaitu  keterbatasan  pekerja  yang  mengerjakan  percepatan  pendaftaran tanah sesuai bidangnya
b. Faktor Ekstern
1) Lokasi dari objek
Kondisi lapangan letak persil tanah yang dikuasai oleh masyarakat yang letaknya  tidak  strategis  yang  mana  mayoritas  letak  geografris  dari Kabupaten Padang Pariaman adalah daerah perbukitan
2) Kendala Teknis
Hambatan  secara  teknis  adalah  hal-hal  yang  terjadi  akibat  kesalahan teknis  yang  diluar  dari  perkiraan  petugas.    Adapun  hambatan  tersebut dikarenakan  permasalahan  teknis,  seperti  ketidak  hadiran  pihak-pihak terkait  yang  dibutuhkan  dalam  memenuhi  legislasi  berkas  masyarakat sehingga  memperlambat  dalam  melakukan  pendaftaran.  Adanya penolakan  –  penolakan  ketika  akan  dilakukan  pemetaan  dan pengukuran oleh niniak mamak atau masyarakat.
Kendala yang terjadi di masyarakat Nagari Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten  Padang  Pariaman  berkaitan  dengan  proses  pendaftaran  tanah pusako tinggi adalah:
a. Kurangnya kepedulian atas tanah pusako tinggi .
b. Kurangnya pemahaman atas tanah pusako tinggi .
c. Kurangnya informasi di Masyarakat.
d. Tidak kompaknya anggota kaum untuk mendaftarkan.
Upaya  yang  diambil  terhadap  hambatan  yang  dihadapi  oleh  Kantor Pertanahan  dalam  pelaksanaan  program  pendaftaran  tanah  di  Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat yaitu:
a. Faktor Intern
A. Melakukan penetapan  lokasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)  terlebih  dahulu  sebelum  melaksanakan  program,  dengan tujuan agar dana yang diterima dapat dimanfaatkan dengan seefisien mungkin  demi  tercapainya  dari  tujuan  program  Pendaftaran  Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tersebut.
B. Badan  Pertanahan  Nasional  Kabupaten  Padang  Pariaman  dalam  hal ini  melakukan  pertemuan  antar  instansi  terkait  yaitu  Pemerintah Kabupaten    Padang  Pariaman,  Camat,  Wali  Nagari,  Wali  Korong, untuk mensosialisasikan pendaftaran tanah tersebut. 37
C. Upaya  yang  diambil  untuk  faktor  intern  berupa  kurangnya  tenaga ahli  dalam  melakukan  pengukuran  dan  pemetaan persil  tanah milik warga  masyarakat  yang  akan  dijadikan  objek  pendaftaran  tanah tersebut  adalah  dengan  mendatangkan  tenaga  ahli  dari  luar Kabupaten Padang Pariaman.
b. Faktor Ekstern
A. Hambatan  ekstern  yang  dihadapi  Badan  Pertanahan  Nasional Kabupaten  Padang  Pariaman  yaitu  dengan  memilih  lokasi-lokasi yang  mudah  terlebih  dahulu  guna  mempercepat  tercapainya  tujuan dari program tersebut.
B. Hambatan  teknis  yang  dihadapi  pemerintah  dalam  hal  ini  Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Padang Pariaman sebagai pelaksanamelakukan  solusi  dengan  cara  ketika  Penetapan  Lokasi
37 Wawancara dengan Fuadil Hulum Kh, SE.,MM., Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Padang Pariaman , tanggal 22 Juni 2020
Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  (PTSL)    jatah  perencanaan target  bidang  ditetapkan  ke  daerah  yang  masyarakatnya  lebih memiliki  antusias  lebih  tinggi,  atau  dengan  kata  lain  memindahkan jatah perencanaan target bidang ke daerah yang lebih membutuhkan, sehingga perencanaan target bidang tetap bisa terpenuhi. 38

## Penutup

## Kesimpulan
Berdasarkan uraian diatas disimpulkan:
1. Proses  pendaftaran  tanah pusako  tinggi termasuk  dalam  proses  pendaftaran pertama  kali.  Proses  pendaftaran  tanah pusako  tinggi ini  harus  melalui  tahap- tahap  sebagai  berikut:  Pertama  pemohon  melengkapi  persyaratan  yang dtetaokan  Kantor  Badan  Pertanahan  Nasional.  Kedua  petugas  menerima  dan memeriksa  dokumen  dan  perlengkapan  persyaratan.  Ketiga,  setelah  dokumen diperiksa,  pemohon  diberi  surat  untuk  pembayaran  biaya  pengukuran, pemeriksaan  tanah  dan  pendaftaran  tersebut.  Keempat  petugas  dari  kantor BPN  akan  kelapangan  untuk  melakukan  pengukuran  dan  pemeriksaan  tanah, setelah  itu  petugas  dari  kantor  akan  melakukan  pengumuman  melalui  kantor Wali  Nagari  untuk  kemudian  di  umumkan  di  Mesjid  / Surau di  lokasi  tanah tersebut  selama  60  hari.  Kelima  dilakukan  pembukuan  hak  dan  penerbitan sertifikat, dan Keenam dilakukan penyerahan sertifikat kepada pemohon.
2. Dengan didaftarkannya tanah pusako  tinggi melahirkan sertifikat.  Oleh karena itu  berakibat  pengakuan  hak  atas  tanah pusako  tinggi serta  hal-hal  yang berkaitan  dengan  penguasaan,  penyerahan,  daluwarsa,  dan  pembebanan  atas tanah  tersebut  menjadi  lebih  jelas.  Kepemilikan,  penyerahan,  peralihan merujuk  kepada  sertifikat,  juga  atas  tanah pusako  tinggi dapat  dilekatkan  hak tanggungan  guna  menjadi  jaminan  di  perbankan  dan  kepastian  hukum  atas
38 Wawancara dengan Deri Artoni S.A.P Kepala Subseksi Pemeliharaan Data dan Pembinaan PPAT Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Padang Pariaman , tanggal 22 Juni 2020
tanah pusako  tinggi tersebut.  Pengakuan  hak  atas  tanah  oleh  Pemerintah melalui  Kementrian  Agraria  dan  Tata  Ruang  /  Badan  Pertanahan  Nasional dibuktikan  dengan  surat  tanda  bukti  hak  berupa  sertifikat  atas  bidang-bidang tanah  yang  didaftarkan.  Sertifikat  adalah  surat  tanda  bukti  hak  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah.
3. Kendala  dalam  pendaftaran  tanah pusaka  tinggi di  Nagari  Ulakan,  Kecamatan Ulakan  Tapakis,  Kabupaten  Padang  Pariaman,  Sumatera  Barat  yang  di  hadapi pemerintah  dalam  hal  ini  pelaksananya  adalah  Kementrian  Agraria  dan  Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Padang Pariaman. Kendalanya dibagi  atas  2  faktor,  yaitu  faktor  intern  dan  faktor  ekstern.  Faktor  Intern meliputi  keterbatasan  dana  yang  disiapkan  oleh  pemerintah.  kurangnya koordinasi  antar  instansi,  kurangnya  sumber  daya  manusia,  sedangkan  faktor ekstern  meliputi  lokasi  dari  objek,  dan  kendala  teknis.  Kendala  yang  dihadapi oleh masyarakat Nagari Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman,  Sumatera  Barat  kurangnya  kepedulian  atas  tanah pusako  tinggi, kurangnya  pemahaman  atas  tanah pusako  tinggi ,  kurangnya  informasi  di Masyarakat, tidak kompaknya anggota kaum untuk mendaftarkan
Saran
1. Pemerintah agar lebih instens dalam mensosialisasikan langsung ke masyarakat terkait pemahaman dan cara mendaftarkan tanah pusako tinggi karena banyak masyarakat yang ingin mendaftarkan namun tidak tau bagaimana caranya.
2. Demi  tercapainya  kepastian  hukum  dan  pengakuan  hak  atas  tanah  oleh pemerintah,  masyarakat  khususnya  di  Nagari  Ulakan,  Kecamatan  Ulakan Tapakis,  Kabupaten  Padang  Pariaman,  Propinsi  Sumatera  Barat  diharapkan untuk lebih peduli atas tanah pusako tinggi dengan ikut berpartisipasi terhadap program pemerintah untuk mendaftarkan tanah pusako tinggi nya, karena tanpa partisipasi  masyarakat  untuk  mendaftarkan  maka  kepastian  hukum  dan pengakuan hak atas tanah oleh pemerintah sulit dicapai.
3. Untuk kendala yang dihadapi oleh Pemerintah agar dapat menambah anggaran APBN  khususnya  di  sektor  Agraria  agar  segera  tercapainya  reformasi  agraria
dan  juga  mengatasi  kendala  yang  lain  yang  terkait  seperti  kurang  koordinasi antar  instansi,  lokasi  tanah,  kurnag  sumber  daya  manusia,  lokasi  dan  kendala teknis.  Apabila  dana  cukup  Kementrian  terkait  bisa  mengatasi  permasalahan yang  ada  demi  mempercepat  pelasanaan  reformasi  agraria.  Hal  yang  dapat dilakukan Seperti lebih sering mengadakan pertemuan dengan instansi terkait, membeli  perlengkapan  yang  dibutukan,  dan  dapat  merekrut  pegawai  kontrak diluar  ASN.  Terkait  kendala  yang  dihadapi  oleh  masyarakat  diharapkan  untuk niniak  mamak,  rang  tuo-tuo,  cadiak  pandai agar  mensosialisasikan  tentang tanah pusako tinggi guna meningkatkan kepedulian, pemahaman,
menyampaikan informasi kepada anggota kaum masing-masing.

## DAFTAR PUSTAKA
Anshari, T. (2007). Pendaftaran Tanah Kepastian Hak. Medan: Multi Grafik.
Ashshofa, B. (1996). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta.
Harsono,  B.  (1968). Undang-Undang  Pokok  Agraria,  Sedjarah  Penyusunan,  Isi,  dan Pelaksanaannya. Jakarta: PT. Djambatan.
___________. (2003). Hukum  Agraria  Indonesia,  Sejarah  Pembentukan  Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya. Jakarta: Djambatan.
Ismaya, S. (2018). Hukum Administrasi Pertanahan Edisi 2. Yogyakarta: Suluh Media.
MS, Amir.  (1997). Adat  Minangkabau  :  Pola  dan  Tujuan  Hidup  Orang  Minangkabau. Jakarta: Mutiara Sumber Widya.
Naim, M.  (1968). Menggali Hukum  Tanah Dan  Hukum  Waris Minangkabau. Padang: Sri Dharma.
Peraturan  Daerah  Provinsi  Sumatera  Barat  Nomor  6  Tahun  2008,  Tentang  Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya
Peraturan  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  01  Tahun  2010  tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan
Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang  /  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional Nomor  9  Tahun  2015  tentang  Tata  Cara  Penetapan  Hak  Komunal  atas Tanah  Masyarakat  Hukum  Adat  dan  Masyarakat  yang  Berada  Dalam Kawasan Tertentu.
Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997, Tentang Pendaftaran Tanah
Peraturan  Presiden  Nomor  63  Tahun  2013  tentang  Badan  Pertanahan  Nasional Republik Indonesia
Tj.A,  A.  S.  (2014). Minangkabau  Dari  Dinasti  Iskandar  Zulkarnain  sampai  Tuanku Imam Bonjol. Jakarta: Gria Media Prima.
Wignjodipuro,  S.  (1982). Pengantar  dan  asas-asas  Hukum  Adat. Jakarta:  Gunung Agung.
Zaidar.  (2014). Dasar  Filosofi  Hukum  Agraria  Indonesia. Medan:  Pustaka  Bangsa Press.