## Amanna Gappa
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Tantangan  dan  Perkembangan  Jasa  Taksi  Online: Perspektif  Larangan  Praktik  Monopoli  dan  Persaingan Usaha Tidak Sehat
Amaliyah * , Fauziah P. Bakti, Rezky Amalia Syafiin, Kun Arfandi Akbar
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
* E-mail: amaliyah.recht26@gmail.com

## Abstrak:
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  mekanisme  kerja  jasa  taksi  online  sebagai  pelaku usaha di bidang jasa transportasi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan  Praktik  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat.  Lokasi  penelitian,  yaitu  di Kota Makassar. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis (sosiolegal). Hasil penelitian menunjukkan bahwa izin operasi, warna plat kendaraan, tempat mengambil penumpang, dan tarif adalah aspek-aspek yang menjadi poin utama konflik yang  terjadi  di  antara  transportasi  konvensional  dan  transportasi  online.  Penguasaan  pasar dari  jasa  taksi  online  belum  sepenuhnya  memenuhi  unsur-unsur  yang  dikategorikan  praktik monopoli maupun persaingan usaha tidak sehat karena penguasaan pasar belum melebihi batas 75% dan masih dilaksanakan secara jujur dan tidak menghambat persaingan.
Kata Kunci: Persaingan Usaha; Monopoli; Transportasi; Taksi Online

## 1.  Pendahuluan
Dewasa  ini,  perkembangan  teknologi  yang  pesat  membawa  perubahan  di  segala bidang kehidupan. Teknologi tidak bisa dipungkiri telah membawa banyak perubahan pada  aspek  persaingan  bisnis  di  Indonesia.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  munculnya berbagai  pesaing  baru,  inovasi  produk  baru,  hingga  hadirnya  berbagai  model  bisnis baru  yang  berbasis  teknologi.  Transportasi adalah salah satu  aspek yang  tidak  luput dari perkembangan teknologi. Transportasi merupakan sebuah kebutuhan yang sangat penting sebagai akibat dari kegiatan ekonomi, sosial, dan sebagainya yang menuntut peningkatan  mobilitas  penduduk  maupun  sumber  daya  lainnya  dengan  cepat. 1 Berbagai  inovasi  pun  dilakukan  untuk  memberikan  pelayanan  maksimal  di  bidang transportasi, salah satunya adalah jasa transportasi online sebagai wujud dari kemajuan teknologi.
Tren  transportasi online mulai  muncul  seiring  pesatnya  perkembangan  teknologi informasi  berbasis mobilephone, atau  yang  lebih  dikenal  sebagai smartphone. Model transportasi online menjadi  alternatif  baru  bagi  pengguna  jasa  transportasi  karena memberikan  kemudahan  serta  efisiensi  waktu.  Selain  itu,  transportasi online juga memberikan  kenyamanan,  keamanan  yang  lebih  terjamin,  dan  biaya  yang  lebih
1 Nasution, D. M. A. (2018). Tinjauan Hukum Terhadap Layanan Transaksi dan Transportasi Berbasis Aplikasi Online. RESAM Jurnal Hukum , 4 (1), 17-30.
murah.  Hal  inilah  yang  menyebabkan  terjadinya  peralihan  dari  moda  transportasi konvensional ke moda transportasi online. Peralihan tersebut ternyata menjadi pemicu konflik  antara  pengemudi  jasa  transportasi  konvensional  dan  pengemudi  jasa transportasi online. Kehadiran transportasi online tersebut telah menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, dimana beberapa pihak beranggapan bahwa transportasi online mempermudah  pengemudi  dan  konsumennya,  namun  terdapat  pihak  lain  yang mengecam  kehadiran  transportasi online sebagai  moda  transportasi illegal dan dianggap merebut penghasilan pengemudi transportasi konvensional.
Menurut  Ketua  Umum  dari  Organisasi  Angkutan  Darat  (Organda),  Adrianto Djokosoetono menjelaskan bahwa rata-rata penghasilan yang diperoleh dari operator taksi konvensional (salah satu jenis transportasi konvensional) turun hingga 20% per tahun sejak dua tahun terakhir. Selain berimbas pada perusahaan taksi konvensional, penurunan  omzet  ini  secara  langsung  berpengaruh  pada  jumlah  pendapatan pengemudi taksi konvensional itu sendiri, sedangkan pada proses promosi, taksi online (seperti  GoCar,  GrabCar,  dan  Uber)  mampu  membuat  pemasukan  dari  taksi konvensional turun menjadi 20% per tahun. 2
Sebagaimana  halnya  yang  terjadi  di  Kota  Makassar,  berkurangnya  pendapatan  taksi konvensional ini menimbulkan penolakan terhadap keberadaan taksi online yang ada di  Kota  Makassar.  Penolakan  ini  diwujudkan  dengan  aksi  demonstrasi  menuntut untuk  meniadakan  taksi online di  Kota  Makassar.  Selain  berdemo,  tidak  sedikit  dari mereka  yang  melarang  taksi online untuk  beroperasi  di  tempat-tempat  ramai  seperti terminal,  mall,  dan  stasiun.  Bahkan  ada  pula  oknum-oknum  yang  menggunakan kekerasan  fisik  untuk  menakut-nakuti  pengemudi  taksi online agar  tidak  beroperasi dan merebut calon penumpang taksi konvensional. 3 Aksi demonstrasi tersebut terjadi di  berbagai  daerah,  hingga  puncaknya  terjadi  berbagai  aksi  kriminalisasi  terhadap para pengemudi taksi online .
Para  pengemudi  angkutan  umum  konvensional  menilai  bahwa  transportasi  berbasis online tidak memenuhi ketentuan sebagai angkutan umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan  Pemerintah  Nomor  74  tahun  2014  tentang  Angkutan  Jalan. 4 Selain dikarenakan transportasi berbasis online tidak selaras dengan Undang-Undang Nomor 22  tahun  2009  dan  Undang-Undang  Nomor  74  tahun  2014,  transportasi online juga merupakan  moda  transportasi  tidak  berbadan  hukum,  jasa  transportasi  yang  tidak memiliki surat domisili usaha dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), tidak memiliki jumlah  armada  minimal  lima  unit,  dan  tidak  memiliki  pusat  untuk  servis  dan perawatan  serta  kesiapan  administrasi  yang  diwajibkan  bagi  angkutan  umum konvensional.  Pada  satu  sisi,  angkutan  umum  konvensional  dituntut  untuk  tunduk pada  ketatnya  regulasi  tentang  angkutan  umum,  sedangkan  transportasi  berbasis
2 Dwi Karyayuris Prabawati, 2017, Penerapan Strategi Pemasaran Jasa TransportasiTaksi Konvensional Blue  Bird  Dalam  Menghadapi  Persaingan  Jasa  Transportasi  Berbasis  Aplikasi  Online  di  Surabaya, Artikel Ilmiah sebagai syarat penyelesaian program pendidikansarjana program studi manajemen, Hlm. 2
3 Newswire,  2017, Ojek  Online  Gerus  Pendapatan  Ojek  Konvensional, Berita  Online, at  available http://semarang.bisnis.com/read/20170221/1/92284/ojek-online-gerus-pendapatan-ojek-pangkalan. (Akses  Internet pada 5 Agustus 2018, Pukul 12:02 WITA).
4 Putera  AD,  2017, Untung  dan  Rugi  Keberadaan  Layanan  Transportasi  Berbasis  Aplikasi  Online, Makassar:Harian Fajar, Hlm. 8.
online tidak tunduk terhadap regulasi tersebut. 5 Sehingga diperlukan pengaturan lebih lanjut mengenai hal tersebut yang didasarkan pada landasan filosofis, sosiologis. 6
Transportasi berbasis online mendapatkan cukup banyak permasalahan dan tantangan dalam  perkembangannya  di  Indonesia,  khususnya  di  Kota  Makassar.  Berdasarkan hasil survei di  media  masa,  penyebab  utama  dari  masalah  tersebut  adalah  adanya ketimpangan  harga  yang  begitu  besar  di  antara  angkutan  umum  konvensional  dan transportasi  berbasis online. 7 Pada  umunya,  para  pengemudi  angkutan  umum konvensional  tidak  berkeberatan  dengan  munculnya  transportasi  berbasis online, selama  tidak  ada  perang  harga  dan  dapat  bersaing  secara  sehat  dengan  transportasi berbasis online  seperti  pada  prinsip  persaingan  usaha  yang  sehat. Oleh  karena  itu , pemerintah  harus  segera  mengeluarkan  kebijakan  ataupun  peraturan  hukum  yang jelas  dan  tegas terkait  persoalan  ini.    Kebijakan  tersebut  harus  adil  dan  merata  bagi setiap pihak, tidak boleh timpang di satu sisi, dan harus mengakomodir kepentingan semua  pihak,  baik  para  pengemudi  angkutan  umum  konvensional,  para pengemudi transportasi  berbasis online, maupun  konsumen  sebagai  pengguna  layanan transportasi.  Berdasarkan  fenomena  di  atas,  maka  penulis  tertarik  untuk  melakukan penelitian  dengan  judul  “Penguasaan  Pasar  Jasa  Taksi Online dalam  Perspektif Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktik  Monopoli  dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Kota Makassar.

## 2.  Metode
Lokasi  penelitian  dilakukan  di  Kota  Makassar,  tepatnya  di  beberapa  instansi diantaranya  Kantor  Dinas  Perhubungan  Provinsi  Sulawesi  Selatan,  Kantor  Dinas Perhubungan  Kota  Makassar,  Kantor  Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha  Kota Makassar,  Kantor  Grab  Cabang  Makassar,  dan  Kantor  Gojek  Cabang  Makassar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian tipe yuridis sosiologis dengan beberapa metode  pendekatan,  yaitu  (1)  Pendekatan  perundang-undangan  ( statute  approach ), yaitu  dengan  menelaah  peraturan  perundang-undangan 8 yang  berkaitan  dengan  isu hukum  yang  diteliti.  (2)  Pendekatan  sejarah  ( historical  approach ),  yaitu  dengan pelacakan  sejarah  aturan  hukum  dari  waktu  ke  waktu 9 terkait  persaingan  usaha, khususnya  di  bidang  transportasi online yang  sedang  banyak  berkembang  di  Kota Makassar. Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan pihak-pihak yang terkait dalam  penelitian  ini.  Sampel  dalam  penelitian  ini  sebagai  narasumber  ada  5  orang, yaitu Kasubag Dinas Perhubungan Kota Makassar, Staf Dinas Perhubungan Pemprov Sulsel,  Ketua  Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha  Kota  Makassar,  Staf  PT.  Gojek Cabang Makassar, dan staf PT. Grab Cabang Makassar.
Berdasarkan  hasil  pengumpulan  data, maka selanjutnya  dilakukan pengolahan  data. Data  yang  diperoleh  baik  data  primer  maupun  data  sekunder  akan  dikategorikan sesuai  jenis  datanya.  Kemudian  data  tersebut  akan  dianalisis  dengan  menggunakan metode  kualitatif,  yaitu  menganalisis  data  yang  berhubungan  dengan  masalah  yang
5 Fandi,  2017, Polemik  Transportasi  Online  Menghambat  Pendapatan  Transportasi  Konvensional, Kota Batu, Malang: Harian Pagi Surya.
6 Djamin,  Zulkarnain,  1993, Perencanaan  dan  analisa  Proyek  Transportasi  Online, Jakarta:  Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, hlm. 53.
7 Donnal,2015, Plus  Minus  Keberadaan  Ojek  Online, Makassar:  Berita  Online, At  Available http://megapolitan.kompas.com/read/2015/12/18/06400081/Plus.Minus.Keberadaan.Ojek.Online?page =all. (Akses Internet pada 5 Agustus 2017, Pukul 13:29 WITA).
8 Peter Mahmud Marzuki, 2007, Penelitian Hukum, Kencana: Jakarta, Hlm. 96.
9 Ibid. , Hlm. 166.
diteliti,  kemudian  dipilih  berdasarkan  pikiran  yang  logis  untuk  menghindarkan kesalahan  dalam  proses  analisis  data.  Hasil  yang  diperoleh  akan  dipaparkan  secara deskriptif,  yaitu  dengan  menguraikan,  menjelaskan,  dan  menggambarkan  sesuai permasalahan dalam penelitian ini.

## 3. Perkembangan Transportasi Online sebagai Alternatif Angkutan Umum
Kehadiran  moda  transportasi  baru,  yaitu  transportasi  berbasis  aplikasi  atau  yang dikenal  sebagai  transportasi online memberikan  pilihan  kepada  masyarakat  yang awalnya  hanya  menggunakan  transportasi  konvensional  (angkot,  taksi,  bentor,  dan ojek). Pemesanan alat transportasi via aplikasi di smartphone memberikan kepraktisan kepada  konsumen  dalam  penggunaan  transportasi online .  Transparansi  identitas pengemudi  dan  kendaraan  serta  posisi  rute  transportasi online membuat  konsumen berkendara  dengan  jelas  dan  aman.  Kendaraan  yang  berstandar  dan  ketersediaan customer  service membangun  kepercayaan  konsumen  dalam  penggunaan  moda transportasi online.
Penggunaan   transportasi online memberikan  kenyamanan  kepada konsumen  karena pengguna  dibuat  seolah  tidak  sedang  menggunakan  angkutan  umum,  melainkan seakan  berkendara  dengan  mobil  pribadi.  Ini  semakin  diperkuat  dengan  adanya asuransi  kehilangan  barang  di  kendaraan  dan  asuransi  kecelakaan  bagi  pengemudi maupun penumpang  transportasi online .  Berbagai  ragam  fitur yang  tersedia semakin menambah  keunikan  transportasi online. Tarif  transportasi online yang  relatif  lebih murah  dibandingkan  dengan  transportasi  konvensional  serta  diskon  dan  promo membuat  konsumen  semakin  tertarik  untuk  menggunakannya.  Transportasi online menjadi lahan pekerjaan baru bagi para pencari kerja dan juga pekerjaan sampingan bagi yang memiliki pekerjaan.
Perusahaan  yang  bergerak  dibidang  jasa  transportasi  berbasis  aplikasi online sebelumnya  diatur  dalam  Surat  Pemberitahuan  Nomor:  UM.3012/1/21/Phb/2015 tanggal  9  November  2015  yang  dikeluarkan  oleh  Menteri  Perhubungan  Republik Indonesia Bapak Ignasius Jonan 10 . Namun, Surat Pemberitahuan tersebut menuai pro maupun  kontra  yang  mengakibatkan  terjadinya  perdebatan  keras  hingga  bentrokan antar kepentingan transportasi online dan transportasi konvensional. Oleh karena itu, untuk  menengahi  konflik  di  kalangan  masyarakat  terkait  kehadiran  taksi online , pemerintah  melalui  Menteri  Perhubungan  dan  Komisi  V  DPR  RI  akhirnya  resmi menerbitkan  aturan  regulasi  terbaru  mengenai  transportasi  umum,  yakni  melalui Peraturan  Menteri  Perhubungan  (Permenhub)  No.  32  Tahun  2016  tentang Penyelenggaraaan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek  seperti  taksi,  angkutan  sewa,  carter,  pariwisata,  dan  termasuk  di  dalamnya layanan  taksi online 11 .  Taksi Online adalah  taksi  yang  dapat  dipesan  melalui jaringan internet. 12 Jasa transportasi taksi online memiliki 3 bagian penting, yaitu:
a. Penyedia Aplikasi (Penyelengara Sistem Elektronik) Penyedia  aplikasi  jasa  taksi online merupakan  penyelenggara  sistem  elektronik sebagai  penghubung driver kendaraan  dengan  para  pengguna  jasa,  yang
10 Andika Wijaya, Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online, (Jakarta: Sinar Grafika), 2016, hal. 4. 11 Permenhub No. 32 Tahun 2016 mulai berlaku pada tanggal 1 oktober 2016 berikut 4 poin pentingnya https://www.kaskus.co.id/thread/57eb8a8a582b2e82048b4567/permenhub-no-32- tahun-2016-resmi- berlaku-oktober-2016-berikut-4-poin-pentingnya/diakses pada tanggal 11 Maret 2017.
12 Adler,  Hans  A,  1980, Evaluasi  Ekonomi  Proyek-Proyek  Pengangkutan (Terjemahan  Paul  SItohang), Jakarta: UI Press, hlm. 31.
merupakan  bagian  inti  dari  lahirnya  jasa  taksi online ini.  Perusahaan  penyedia aplikasi  juga  diwajibkan  memberi  akses  monitoring  pelayanan,  data  seluruh perusahaan  angkutan  umum  yang  bekerja  sama,  data  seluruh  kendaraan  dan pengemudi, dan alamat kantornya sendiri.
b. Pengemudi ( driver )
Kedudukan pengemudi ( driver ) adalah perseorangan yang berdiri sendiri selaku pemilik kendaraan atau penanggung jawab terhadap kendaraan yang digunakan. Driver memanfaatkan  aplikasi  yang  telah  disediakan  perusahaan  penyedia aplikasi online untuk  mendapatkan  pesanan  (pesanan  yang  diterima  akan tercantum  alamat  yang  dituju,  nama,  nomor handphone dan  foto  pengguna layanan).
c. Pengguna layanan jasa transportasi berbasis aplikasi online Pengguna  layanan  jasa  transportasi online adalah  masyarakat  yang  umumnya membutuhkan  pelayanan  transportasi  yang  cepat,  aman,  nyaman  dan  murah. Pengguna  jasa  taksi online ini  harus  mengunduh  dan  menginstal  lebih  dahulu aplikasi jasa taksi online serta melakukan pendaftaran.
Terkait mekanisme kerja jasa taksi online di Kota Makassar dapat dilihat dari beberapa hal, antara lain:
a. Izin Operasional
Sampai  saat  ini  transportasi online tidak  memiliki  izin  ( illegal )  untuk  beroperasi sehingga menjadi salah  satu  aspek yang  memunculkan  konflik  berkepanjangan  di antara  pengemudi  transportasi online dan  kovensional.  Aturan  pemerintah  terkait transportasi online pada  Permenhub  No.  108/2017  mengkategorikan  GrabCar  dan GoCar  sebagai  angkutan  sewa  khusus  (taksi online ).  Artinya  secara  hukum pemerintah mengakui keberadaan angkutan yang berbasis aplikasi tersebut.

## b. Adanya pemberlakuan Plat Hitam dan Plat Kuning
Terkait  dengan  penggunaan  plat  hitam  atau  plat  kuning.  Sebelum  terbitnya Permenhub  No.108  tahun  2017,  di  dalam  UU  No. 22/2009  (pasal  47:3)  disebutkan dengan jelas bahwa kendaraan bermotor berdasarkan fungsinya terbagi menjadi 1) Kendaraan  Bermotor  Umum  (plat  kuning)  dan  2)  Kendaraan  Bermotor Perseorangan (plat hitam) (Dephub 2009).
Oleh karena kata fungsi di pasal tersebut memiliki arti yang sama untuk Kendaraan Bermotor Umum (plat kuning) dan Kendaraan Bermotor Perseorangan (plat hitam), maka  jelas  kata  fungsi  yang  dimaksud  di  sini  bukan  ditujukan  bagi  Kendaraan Bermotor Perseorangan (plat hitam), tapi kendaraan bermotor yang diubah bentuk atau desainnya untuk dijadikan angkutan orang.

## c. Sistem pengambilan penumpang
Perdebatan  lainnya  adalah  bahwa  transportasi  konvensional  juga  lebih  banyak menunggu  penumpang,  sedangkan  transportasi online menjemput  penumpang dengan tarif yang lebih murah dari transportasi konvensional.

## d. Perang Tarif
Pertentangan  tarif  di  antara  transportasi online dan  transportasi  konvensional adalah  aspek  lainnya  yang  menimbulkan  konflik.  Transportasi online dinilai  telah
memasang  tarif  yang  dianggap  jauh  lebih  murah  dari  transportasi  konvensional. Tarif transportasi online yang murah dinilai terancam mematikan omset transportasi konvensional.  Para  pemberi  jasa  transportasi  konvensional  menilai  transportasi berbasis aplikasi telah memonopoli harga.
3.  Penguasaan  Pasar  Jasa  Taksi Online Ditinjau  Dari  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun  1999  Tentang  Larangan  Praktik  Monopoli  Dan  Persaingan  Usaha  Tidak Sehat
Lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan  Persaingan  Usaha  tidak  Sehat  merupakan  wujud  semangat  menciptakan  iklim persaingan usaha yang sehat bagi pelaku usaha. Adapun tujuan yang terkandung di dalam  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999,  diataranya:  (a)  Menjaga  kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan  kesejahteraan  rakyat;  (b)  Mewujudkan  iklim  usaha  yang  kondusif melalui  pengaturan  persaingan  usaha  yang  sehat,  sehingga  menjamin  adanya kepastian  kesempatan  berusaha  yang  sama  bagi  pelaku  usaha  besar,  pelaku  usaha menengah,  dan  pelaku  usaha  kecil;  (c)  Mencegah  praktik  monopoli  dan  atau persaingan  usaha  tidak  sehat  yang  ditimbulkan  oleh  pelaku  usaha;  (d)  Terciptanya efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.
Berdasarkan undang-undang tersebut, empat pembagian kegiatan yang dilarang yang ditekankan  oleh  Pemerintah  di  Indonesia  termasuk  di  Kota  Makassar  diantaranya adalah kegiatan monopoli 13 , kegiatan monopsoni 14 , kegiatan penguasaan pasar 15 serta kegiatan persekongkolan 16 . Pada Pasal 19 mengatur bahwa praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yaitu: 17 (a) menolak dan/atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk rnelakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan; atau (b) menghalangi  konsumen  atau  pelanggan  pelaku  usaha  pesaingnya  untuk  tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu; atau (c) membatasi peredaran  dan/atau  penjualan  barang  dan/atau  jasa  pada  pasar  bersangkuran;  atau melakukan praktik diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.
Adapun  yang  dimaksud  dengan  penguasaan  pasar  adalah  kegiatan  yang  tidak diperbolehkan  dalam  dunia  persaingan  usaha  karena  menitikberatkan  pada  indikasi terjadinya  persaingan  usaha  yang  tidak  sehat.  Apabila  dilihat  dari  sisi  ekonomi, kehadiran  jasa  transportasi online tentu  memiliki  peluang  penguasaan  pasar  melalui keunggulan  efisiensi  dan  inovasi  yang  dimilikinya.  Sebagai  pelaku  usaha,  pihak penyedia  jasa  transportasi online dapat mewujudkan  efisiensi  biaya  ( cost  saving )  atau menjamin  kualitas  pelayanan  untuk  mencapai  keunggulan  skala  dan  cakupan ekonomi.  Penguasaan  terhadap  pasar  layanan  transportasi  juga  memungkinkan pelaku  usaha untuk  dapat menekan  biaya  rata-rata.  Hal  tersebut  bisa  berujung  pada terciptanya  harga  yang  rendah  dan  menguntungkan  konsumen  secara  keseluruhan.
13 Lihat  Pasal  17  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktik  Monopoli  dan Persaingan Usaha Tidak Sehat).
14 Lihat  Pasal  18  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktik  Monopoli  dan Persaingan Usaha Tidak Sehat).
15 Lihat  Pasal  19  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktik  Monopoli  dan Persaingan Usaha Tidak Sehat).
16 Lihat Pasal  22-24  Undang-Undang Nomor 5  Tahun 1999  tentang  Larangan  Praktik Monopoli  dan Persaingan Usaha Tidak Sehat).
17 Lihat Lebih Jelasnya pada Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Namun  di  sisi  lain,  adanya  jasa  transportasi online nyatanya  berdampak  pada  pasar layanan transportasi.
Tabel 1 menjelaskan peluang terjadinya persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh  pelaku  usaha  jasa  taksi online di  Kota  Makassar  dikaji  dari  segi  penyediaan armada dan pengguna oleh masyarakat, sebagai berikut:
Tabel 1. Tabel Perbandingan Armada Tranpostasi Online dan Umum Jenis Transportasi Umum PT. GO-JEK PT. Grab Jumlah Unit/ Armada/ Mitra 4.113 Unit 1.200 Armada (Kota Makassar) 250.000 Mitra di Asia tenggara (Khusus Kota Makassar Tidak Rigid Data) Jumlah Driver Berdasarkan Jenis Kelamin Tentatif a. 800 Armada (L) b. 400 Armada (P) Tentatif Trayek Transportasi Memiliki 17 Trayek Transportasi Tidak/Belum Memiliki Trayek Transportasi Tidak/Belum Memiliki Trayek Transportasi Jumlah Pengguna Umum 8,8 Juta Pengguna 8,6 Juta Pengguna Aturan Hukum a. Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan b. Peraturan Menteri nomor 32 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek c. Peraturan Pemerintah No 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan d. Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan e. Peraturan Pemerintah No 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan a. Peraturan Menteri nomor 32 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek Permenhub No. 108 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yang mengatur angkutan sewa khusus (ASK) a. Peraturan Menteri nomor 32 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek b. Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No. 108 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yang mengatur angkutan sewa khusus (ASK)
Sumber: Hasil olah data primer, 2018.
Berdasarkan data Tabel 1, menunjukkan bahwa di Kota Makassar transportasi umum telah  memiliki  17  trayek  dengan  jumlah  armada  sebanyak  4.113  unit  dimana  pada tahun  2003  sampai  tahun  2018  tidak  ada  penambahan  jumlah  armada.  Sedangkan kehadiran transportasi online (taksi online ) sendiri yang mulai berkembang pada tahun 2015 di Kota Makassar ini telah memiliki banyak pengguna dan jumlah armada. Pada jasa  transportasi online yang  disediakan  PT.  Go-Jek  Indonesia  telah  memiliki  1.000 armada  pada  tahun  2016  dan  meningkat  sebanyak  1.200  armada  pada  tahun  2018, yang terdiri dari 800 driver laki-laki dan 400 driver perempuan. Sedangkan PT. Grab terdiri dari 250 ribu mitra terhitung dari area Asia Tenggara, dan data spesifik terkait jumlah  mitra  di  Indonesia  dan  Kota  Makassar  tidak  memiliki  data  pasti  karena jumlahnya tentatif tergantung pada respon masyarakat.
Diantara  kedua  jasa  taksi online ini  jumlah  penggunanya  juga  meningkat  setiap tahunnya,  dimana  PT.  Gojek  memiliki  8,8  juta  pengguna  dan  PT.  Grab  memiliki  8,6 juta pengguna.  Hal  ini membuktikan  bahwa  masyarakat  pada  saat  ini  lebih  memilih menggunakan  jasa  taksi online di  Indonesia  khususnya  di  Kota  Makassar.  Apabila dikaitkan dengan aturan yang tercantum dalam Pasal 17 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1999,  yaitu  pelaku  usaha  patut  diduga  atau  dianggap  melakukan  penguasaan  atas
produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila:
a. barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya
b. mengakibatkan  pelaku  usaha  lain  tidak  dapat  masuk  ke  dalam  persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama
c. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu
Bukan  hanya  itu,  pelaku  usaha  jasa  taksi online juga  menyimpang  dari  adanya penertiban dalam hal penguasaan dalam sistem usaha yang melebih pada umumnya, atau dengan kata lain melakukan penguasaan pasar sebagaimana teratur dalam Pasal 20  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  yang  menyatakan  bahwa  pelaku  usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau  menetapkan  harga  yang  sangat  rendah  dengan  maksud  untuk  menyingkirkan atau  mematikan  usaha  pesaingnya  di  pasar  bersangkutan  sehingga  dapat mengakibatkan  terjadinya  praktek  monopoli  dan  atau  persaingan  usaha  tidak  sehat. Sesuai isi Pasal tersebut, jelas setiap pelaku usaha dilarang untuk melakukan aktivitas penguasaan pasar di bidang usaha yang dilakukannya.
Potensi terjadinya pelanggaran yang berujung pada persaingan usaha tidak sehat juga dapat dilihat dari penetapan harga (Pasal 5 tentang Kartel), menjual jasa produksi (jual rugi)  yang  tentu  saja  akan  berakibat  mematikan  pesaing  pasar,  dan  pola  kemitraan. Menyikapi  hal  tersebut,  Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha  (KPPU)  telah mengeluarkan rekomendasi tentang kejelasan status penyedia jasa transportasi online termasuk penyedia jasa taksi online , antara lain: Pertama , adanya penentuan tarif batas bawah  dan  tarif  batas  atas  sehingga  pelaku  usaha  memiliki  pertimbangan  untuk melahirkan  inovasi/  persaingan  yang  kompetitif; Kedua ,  berbadan  hukum,  karena ketika  ada  kewajiban  bagi  penyedia  jasa  taksi online untuk  berbadan  hukum  maka tentu terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.

## 5.  Penutup
Munculnya  penyedia  jasa  taksi online sebagai  sebuah  kemajuan  teknologi  dan komunikasi  mengalami  pro  dan  kontra.  Kemunculan  transportasi  berbasis  aplikasi online di Kota Makassar, di satu sisi, telah memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat  dalam  pemenuhan  kebutuhan  transportasi  yang  praktis,  aman,  nyaman dan  murah,  namun  di  sisi  lain,  pemberi  jasa  transportasi  konvensional  menjadi termarginalkan  oleh  berbagai  keunggulan  transportasi online dan  menimbulkan konflik diantara kedua pengemudi moda transportasi tersebut. Izin operasi, warna plat kendaraan,  tempat  mengambil  penumpang,  dan  tarif  adalah  aspek-aspek  yang menjadi  poin  utama  konflik  yang  terjadi  di  antara  transportasi  konvensional  dan transportasi online . UU No. 22/2009 belum mengatur tentang transportasi online .
Untuk  mengakomodir  tuntutan  masyarakat,  maka  pemerintah  membuat  Permenhub No. 32/2016. Namun dikarenakan adanya beberapa hal yang harus dipertimbangkan menyebabkan  regulasi  tersebut  direvisi  sebanyak  dua  (2)  kali  hingga  muncullah Permenhub  No.  108/2017  sebagai  revisi  dari  Permenhub  sebelumnya.  Namun Permenhub No.108/2017 tersebut juga tidak mengatur masalah izin operasional bagi ojek online karena tidak termasuk sebagai angkutan orang di dalam UU No. 22/2009. Akibatnya, hingga kini ojek online masih dianggap transportasi illegal . Plat transportasi online selama ini menggunakan plat prinadi (hitam), bukan angkutan umum (kuning),
sehingga pajak yang dibayarkan juga masuk dalam kategori pajak kendaraan pribadi yang  relatif  lebih  murah  dibandingkan  dengan pajak angkutan  umum. Pengambilan penumpang  secara  non- online yang  dilakukan  oleh  pengemudi  transportasi online dianggap  melintasi  ranah  transportasi  konvensional.  Tarif  transportasi online yang relatif  kompetitif  membuat  moda  transportasi  ini  dianggap  memonopoli  tarif transportasi.  Tarif telah menjadi salah satu keunggulan sekaligus sumber konflik dari transportasi online .  Penguasaan  pasar  dari  jasa  taksi  online  belum  sepenuhnya memenuhi  unsur-unsur  yang  dikategorikan  praktek  monopoli  maupun  persaingan usaha  tidak  sehat  karena  penguasaan  pasar  belum  melebihi  batas  75%  dan  masih dilaksanakan secara jujur dan tidak menghambat persaingan.

## Referensi
Adler, Hans A. (1980). Evaluasi Ekonomi Proyek-Proyek Pengangkutan (Terjemahan Paul SItohang). Jakarta: UI Press.
Andika  Wijaya . (2016). Aspek  Hukum  Bisnis  Transportasi  Jalan  Online. Jakarta:  Sinar Grafika .
Djamin  Zulkarnain.  (1993). Perencanaan  dan  analisa  Proyek  Transportasi  Online, .Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
Donnal.  (2015).  Plus  Minus  Keberadaan  Ojek  Online.  Makassar:  Berita  Online.  At Available http://megapolitan.kompas.com/read/2015/12/18/06400081/Plus.Minus.Kebe radaan.Ojek.Online?page=all. (Akses Internet pada 5 Agustus 2017. Pukul 13:29 WITA).
Dwi Karyayunis Prabawati. (2017). Penerapan Strategis Pemasaran Jasa Transportasi Taksi Konvensional  Blue  Bird  dalam  Menghadapi  Persaingan  Jasa  Transportasi  Berbasis Aplikasi  Online  di  Surabaya. Artikel  Ilmiah  sebagai  syarat  penyelesaian  program pendidikan  sarjana program studi Manajemen STIE. Surabaya.
Fandi.  (2017). Polemik  Transportasi  Online  Menghambat  Pendapatan  Transportasi Konvensional . Kota Batu. Malang: Harian Pagi Surya.
Nasution,  D.  M.  A.  (2018).  Tinjauan  Hukum  Terhadap  Layanan  Transaksi  dan Transportasi Berbasis Aplikasi Online. RESAM Jurnal Hukum , 4 (1), 17-30.
Newswire. (2017). Ojek Online Gerus Pendapatan Ojek Konvensional. Berita Online . at available http://semarang.bisnis.com/read/20170221/1/92284/ojek- online gerus -pendapatan-ojek-pangkalan.
Peraturan  Menteri  Perhubungan  Republik Indonesia  Nomor  108  Tahun  2017  tentang Angkutan Umum.
Peraturan  Pemerintah  RI  No  79  Tahun  2013  tentang  Jaringan  Lalu  Lintas  dan Angkutan Jalan
Peter Mahmud Marzuki. (2007). Penelitian Hukum. Kencana: Jakarta.
Putera  AD.  2017. Untung  dan  Rugi  Keberadaan  Layanan  Transportasi  Berbasis  Aplikasi Online. Makassar:Harian Fajar.
Rahardjo Adisasmita, (2015). Analisis Kebutuhan Transportasi, Yogyakarta: Graha Ilmu.