Volume 7 Issue 1, 2024 P-ISSN: 2620-4959, E-ISSN: 2620-3715 This work is licensed under the CC-BY-SA license.
Kedudukan  Para  Pihak  Dalam  Aktivitas Fintech  Peer  to Peer Lending di Indonesia
Komang Satria Wibawa Putra *
1 Faculty of Law, Universitas Pendidikan Nasional, Indonesia. E-mail: komangsatria@undiknas.ac.id
Abstract: This study's goal is to evaluate the position of parties in peer to peer lending fintech activities in Indonesia, especially the position of fintech lending providers that have a tendency in society as funders or lenders. This paper uses a type of normative research by using secondary data in the form of rules and laws, in addition to performing qualitative analysis of normative or juridical data. Based on the search results, it shows that the parties who are domiciled in fintech P2P lending activities are funders, recipients of funds, and fintech lending organizing companies. The funder is a borrower or creditor, while the recipient of funds is a borrower or debtor. Both are together domiciled as LPBBTI users. Then, the fintech lending organizing company is a party that is domiciled as a party that brings together funders with recipients of funds through electronic systems and is prohibited from acting as funders and recipients of funds. Thus, fintech lending companies are not companies that are domiciled as funders in fintech P2P lending activities.
Keywords: Funds; Company; Fintech Lending; Peer to Peer Lending
Abstrak: Tujuan penelitian ini ialah untuk menganalisis kedudukan para pihak dalam aktivitas fintech peer to  peer  lending di  Indonesia,  khususnya  kedudukan  perusahaan  penyelenggara fintech  lending yang memiliki  kecenderungan  dalam  pemahaman  masyarakat  sebagai  pihak  pemberi  dana  atau  pemberi pinjaman.  Tulisan  ini  menggunakan  jenis  penelitian  normatif  dengan  mempergunakan  data  sekunder berupa  peraturan  perundang-undangan,  serta  melakukan  analisis  data  secara  normatif  kualitatif  atau yuridis  kualitatif.  Berdasarkan  hasil  penelusuran  menunjukkan  bahwa,  pihak-pihak  yang  berkedudukan dalam aktivitas fintech P2P lending yaitu pemberi dana, penerima dana, dan perusahaan penyelenggara fintech lending . Pemberi dana berkedudukan sebagai peminjam atau kreditur, sedangkan penerima dana berkedudukan sebagai peminjam atau debitur. Keduanya bersama-sama berkedudukan sebagai pengguna LPBBTI. Kemudian, perusahaan penyelenggara pembiayaan fintech lending berfungsi sebagai pihak yang menghubungkan  pemberi  dana  dengan  penerima  dana  melalui  sistem  elektronik  serta  dilarang  untuk bertindak sebagai pemberi dana dan penerima dana. Dengan demikian, perusahaan penyelenggara fintech lending bukan merupakan perusahaan yang berkedudukan sebagai pendana dalam aktivitas fintech P2P lending.
Kata Kunci : Dana; Perusahaan; Fintech Lending ; Peer to Peer Lending

## 1. Pendahuluan
Financial  Technology,  atau  "fintech", mengacu  pada  kombinasi  teknologi  dan  layanan keuangan  untuk  menghasilkan  barang  dan  jasa  baru  dan  inovatif  di  sektor  keuangan. Secara  keseluruhan, fintech secara  radikal  mengubah  industri  jasa  keuangan  dengan memanfaatkan teknologi untuk menciptakan produk, layanan, dan dinamika pasar baru yang lebih berpusat pada pelanggan, efisien, dan inklusif dibandingkan dengan industri
keuangan  tradisional.  Salah  satu  jenis fintech yang  telah  berlaku  umum  khususnya  di Indonesia ialah fintech peer to peer lending.
Fintech peer to peer lending merupakan salah satu jenis aktivitas pinjam meminjam yang sah  di  Indonesia.  Layanan fintech  peer-to-peer  lending atau fintech  P2P  lending merupakan  salah  satu  jenis  teknologi  finansial  yang  menggunakan  sistem  berbasis elektronik  untuk  menghubungkan  pihak  pemberi  pinjaman  dengan  pihak  penerima pinjaman (Kristian 2022). Proses pinjam meminjam yang didasarkan pada teknologi pasti akan  sangat  berbeda  dari  cara  bank  konvensional  memberikan  layanan  pinjam meminjam.  Bank  yang  umumnya  menyediakan  fasilitas  simpanan,  pembayaran,  dan kredit,  bukan  lagi  satu-satunya  pemain  saat  ini.  Perusahaan  yang  tadinya  bergantung pada bank untuk mendapatkan kredit, kini dapat meminjam dari platform fintech P2P lending atau pemberi pinjaman spesialis. Dan bank-bank digital bersaing dengan bank- bank  fisik  untuk  mendapatkan  simpanan  nasabah  yang  tentunya  tentang  akses  dan kenyamanan  (Barberis  2016).  Oleh  karena  itu,  telah  terjadi  pergeseran  dari  dominasi fintech P2P lending yang semula untuk usaha kecil dan menengah (UMKM ) menjadi non- UMKM  yang  merupakan  penguasa  pangsa  pasar  (Kohardinata  et  al.  2024).  Namun keberadaan fintech  P2P  lending tidak  mengubah  kinerja  keuangan  bank  tradisional. Fenomena  tersebut  dapat  mendorong  bank  untuk  melakukan  inovasi  teknologi.  (Fitri Pertiwi and Solehudin 2023).
Secara  prinsip,  antara fintech  P2P  lending dibandingkan  dengan  aktivitas  pinjaman konvensional memiliki beberapa perbedaan yaitu, platform transaksi, proses pengajuan, bunga  dan  biaya,  keterbukaan  informasi,  dan  keamanan  (Saepul  Alam  2023;  Salasa Anastasia  2023).  Dibandingkan fintech  P2P  lending ,  pinjaman  konvensional  umumnya memiliki sistem keamanan yang lebih tradisional dan lebih dipercaya, sehingga peminjam dapat lebih yakin tentang keamanan transaksi (Arvante 2022). Di Indonesia, dasar hukum aktivitas fintech  P2P  lending diatur  dalam  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Republik Indonesia  Nomor  10  /POJK.05/2022  Tentang  Layanan  Pendanaan  Bersama  Berbasis Teknologi  Informasi  (POJK  10/05/2022).  Berdasarkan  POJK  10/05/2022,  layanan pendanaan  bersama  berbasis  teknologi  informasi  (LPBBTI)  merupakan  layanan  yang mempertemukan  antara  pemberi  dana  dan  penerima  dana  secara  elektronik  dengan dengan  menggunakan  internet.  LPBBTI  diselenggarakan  oleh  badan  hukum  Indonesia yang merupakan bagian dari lembaga jasa keuangan lainnya.
Fintech  P2P  lending dapat  membantu  transaksi  pinjam  meminjam,  jual  beli,  dan pembayaran  menjadi  lebih  efektif,  ekonomis,  dan  efisien.  (Wajuba,  Fisabilillah,  and Hanifa 2021). Akibatnya, tindakan tersebut berdampak positif pada ekonomi dan industri, terutama dalam mendorong pertumbuhan industri mikro di berbagai wilayah. Selain itu, tindakan  tersebut  menawarkan  industri  yang  sebelumnya  tidak  memiliki  akses  ke pendanaan. Peran Fintech P2P lending dalam menyediakan dana bagi UMKM membantu menyelesaikan masalah permodalan UMKM. Selain itu, fintech P2P lending memberikan solusi  dan  edukasi  mengenai  keuangan  sehingga  literasi  keuangan  masyarakat  dapat meningkat (Serlika Aprita 2021).
Walaupun  berdampak  positif,  aktivitas fintech  P2P  lending wajib  untuk  mendapatkan pengawasan.  Institusi  yang  berwenang  untuk  seluruh  aktivitas  di  sektor  keuangan  di
Indonesia diawasi oleh lembaga independen yang dikenal sebagai Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Bentuk pengawasan OJK terhadap fintech P2P lending dimulai dari pemberian izin terhadap  penyelenggaraan  LPBBTI  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  8  ayat  (1)  POJK 10/05/2022. Adapun daftar penyelenggara LPBBTI telah berizin dan terdaftar di OJK per 06 Oktober 2021 di Indonesia antara lain dijelaskan pada Tabel 1 di bawah ini.
Table 1. Daftar Perusahaan
Fintech Lending Berizin dan Terdaftar Di OJK Jenis Usaha 2017 2018 2019 2020 2021 Konvensional 3 4 23 11 57 Syariah - - 4 1 4 Total 3 4 27 12 61 Source: Otoritas Jasa Keuangan, 2021 (Edited)
Banyaknya  jumlah  perusahaan fintech  lending di  Indonesia  wajib  untuk  mendapat pengawasan yang maksimal oleh OJK. Tingginya permasalahan fintech P2P lending seperti perusahaan fintech lending ilegal, penyalahgunaan data nasabah, cara penagihan yang tidak  sopan,  serta  menjadikan  masyarakat  kecanduan  berhutang  (Yosiana  2023; Sugangga  and  Sentoso  2020).  Hal-hal  ini  telah  membuat  reputasi  bisnis fintech  P2P lending di  Indonesia  menjadi  lebih  buruk.  Padahal,  kemunculan fintech  P2P  lending diharapkan  dapat  mengembangkan  industri  keuangan  dan  memberi  masyarakat  dan pelaku bisnis saluran pembiayaan. Disamping itu, oleh karena banyak pinjaman fintech P2P lending adalah pinjaman pribadi tanpa jaminan, peringkat kredit pinjaman sangat penting  untuk  mengendalikan  risiko  dan  meningkatkan  keuntungan  bagi  pemberi pinjaman dan platform (Wang, Kou, and Peng 2021)
Pada  dasarnya, fintech  P2P  lending menawarkan  kemudahan  dibandingkan  lembaga keuangan  lainnya  (Maudila  and  Firmansyah  2023).  Namun  kenyataan,  masih  banyak masyarakat yang belum memahami pihak-pihak yang terkait dalam aktivitas fintech P2P lending. Merujuk  pada  POJK  10/05/2022  pihak-pihak  dalam fintech  P2P  lending yaitu pemberi  dana,  penerima  dana,  dan  perusahaan  penyelenggara  LPBBTI.  Pemberi  dana merupakan pihak yang memberikan pendanaan, sedangkan penerima dana ialah pihak yang menerima pendanaan. Lalu, perusahaan penyelenggara LPBBTI merupakan pihak yang mempertemukan antara pemberi dana dengan penerima dana.
Merujuk  pada  ketentuan  POJK  10/05/2022,  pihak  perusahaan  penyelenggara  LPBBTI hanya berkedudukan sebagai pihak yang mempertemukan antara pemberi dana dengan penerima  dana,  yang  mana  dapat  diartikan  perusahaan  penyelenggara  LPBBTI  bukan merupakan pihak yang memberikan dana. Oleh sebab itu, para peminjam dalam aktivitas fintech P2P lending tidak melakukan pinjaman kepada perusahaan penyelenggara LPBBTI melainkan pihak lain yang berkedudukan sebagai pemberi dana. Fenomena yang terjadi di masyarakat ialah, banyak masyarakat yang beranggapan di dalam aktivitas fintech P2P lending bahwa masyarakat melakukan pinjaman kepada pihak perusahaan penyelenggara
fintech lending atau pada aplikasi platform digitalnya. Oleh karena itu tulisan ini berusaha menelusuri posisi para pihak dalam fintech P2P lending di Indonesia.

## 2. Metode Penelitian
Tulisan  ini  menggunakan  jenis  penelitian  normatif.  Penelitian  hukum  normatif menggunakan  data  sekunder  seperti  peraturan  perundang-undangan,  keputusan pengadilan,  dan  pendapat  sarjana  hukum  terkemuka,  serta  melakukan  analisis  data secara  normatif  atau  yuridis  kualitatif.  (Rosidi,  Zainuddin,  and  Arifiana  2024).  Metode perundang-undangan dan konseptual digunakan untuk menganalisis kedudukan pihak- pihak  dalam  aktivitas fintech  P2P  lending terutama  perusahaan  penyelenggara  LPBBTI yang berkedudukan sebagai pihak yang mempertemukan antara pemberi dan penerima dana.  Teknik  analisis  bahan  hukum  menggunakan  teknik  deskriptif  dan  argumentatif. Penarikan kesimpulan menggunakan metode deduktif dengan memberikan argumentasi secara  spesifik  setelah  gambaran  kesimpulan  umum.  Hasil  yang  dicapai  yaitu  analisis terhadap  posisi  pemberi  dana  serta  kedudukan  perusahaan fintech  lending dalam aktivitas peer to peer lending.

## 3. Hasil dan Pembahasan
3.1. Pemberi Dana Dan Penerima Dana Dalam Fintech P2P Lending
Secara  prinsip, fintech  P2P  lending beroperasi  melalui  platform  online  yang menghilangkan  perantara  seperti  bank  dan  lembaga  keuangan  lainnya.  Platform  ini menghubungkan  pemberi  pinjaman  individu  dengan  peminjam  individu.  Dengan menggunakan  algoritma  dan  analitik  data  untuk  menilai  kelayakan  kredit  peminjam, fintech P2P lending dapat memberikan akses ke kredit bagi individu yang mungkin tidak memenuhi syarat untuk pinjaman bank tradisional, sementara pemberi pinjaman dapat memperoleh  pengembalian  investasi  yang  lebih  tinggi  dibandingkan  dengan  rekening tabungan konvensional.
Dalam  aktivitas fintech  P2P  lending pemberi  dana  dapat  diartikan  sebagai  pihak  yang berkedudukan sebagai pemberi pinjaman, sedangkan penerima dana sebagai pihak yang berkedudukan sebagai peminjam. Pada aktivitas pinjam meminjam secara konvensional umumnya  pemberi  dana  disebut  dengan  kreditur,  sedangkan  penerima  dana  disebut debitur. Kreditur adalah pihak yang memiliki hak untuk memperoleh pembayaran atas utang  dari  debitur  (Yuniarsih  et  al.  2024).  Debitur  adalah  pihak  yang  mengajukan pinjaman kepada kreditur atau lembaga keuangan. Berdasarkan Pasal 1 Angka 10 POJK 10/05/2022 Pemberi dana adalah orang perseorangan, badan hukum, dan/atau badan usaha  yang  memberikan  Pendanaan.  Lalu,  pada  Pasal  1  Angka  9  POJK  10/05/2022 Penerima  Dana  adalah  individu,  organisasi,  atau  perusahaan  yang  menerima  dana. Organisasi dan perusahan tersebut dapat berbentuk badan usaha yang berbadan hukum atau yang tidak berbadan hukum.
Subjek  dalam  pemberi  dan  penerima  dana  berdasarkan  POJK  10/05/2022  ialah  sama yaitu  individu,  organisasi,  atau  perusahaan  yang  menerima  dana.  Orang  dan  badan hukum merupakan bagian dari subjek hukum, sedangkan ada beberapa jenis badan usaha yang tidak berbadan hukum. Subjek hukum pada dasarnya memiliki dua kategori, yaitu
manusia sebagai subjek hukum yang bersifat natural, dan badan hukum yang memiliki wewenang hukum yang tidak dimiliki oleh pihak lain, yaitu wewenang untuk memiliki hak ( rechtsbevoegdheid ) dan wewenang untuk melakukan perbuatan hukum (Prananingrum 2014).  Oleh  sebab  itu,  orang,  perseroan  terbatas,  koperasi,  dan  yayasan  dapat berkedudukan sebagai pemberi dan penerima dana dalam aktivitas fintech P2P lending.
Sebagai pengguna layanan LPBBTI, pemberi dan penerima dana memiliki persamaan yaitu orang, badan hukum, dan badan usaha, apabila dikaji lebih spesifik pada Pasal 27 dan 28 POJK  10/05/2022  antara  pemberi  dana  dan  penerima  dana  memiliki  beberapa perbedaan.  Pemberi  dana  dapat  berasal  dari  dalam  negeri  atau  dari  luar  negeri, sedangkan penerima dana hanya dapat berasal dari dalam negeri. Rincian pemberi dana adalah  warga  negara  Indonesia,  warga  negara  asing,  badan  hukum  Indonesia,  badan hukum asing, badan usaha Indonesia, badan usaha asing, dan lembaga internasional; Lalu ada pula penerima dana yaitu individu yang berasal dari Indonesia dan perusahaan yang berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum.
Secara yuridis, hubungan pendanaan antara pemberi dana dan penerima dana sebagai hubungan pinjam meminjam seyogyanya timbul dari adanya suatu perjanjian. Merujuk pada Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) perjanjian ialah ikatan antar lebih dari satu orang. Lalu pengaturan lebih spesifik mengenai pinjam meminjam uang di dalam KUHPer diatur dalam 1756 dan 1765 yang mengatur utang yang timbul karena  pinjaman  uang  dan  legalitas  bunga  dalam  utang.  Namun,  dalam fintech  P2P lending perjanjian  mengenai  pendanaan  antara  pemberi  dana  dengan  penerima  dana diistilahkan  sebagai  perjanjian  pendanaan.  Berdasarkan  Pasal  32  ayat  (1)  POJK 10/05/2022 menentukan bahwa perjanjian pendanaan yang dibuat antara pemberi dana dan penerima dana dalam bentuk dokumen elektronik.
Perjanjian diantara para pihak dimuat dalam dokumen elektronik memberikan legitimasi bahwa  perjanjian  pendanaan  tersebut  termasuk  dalam  kategori  kontrak  elektronik. Berdasarkan  Pasal  1  Angka  17  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menentukan bahwa, Kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik. Kontrak elektronik atau perjanjian kredit online dapat didefinisikan sebagai pinjaman yang dilakukan melalui platform digital atau aplikasi, di  mana  proses  pengajuan  dan  penyalurannya  dilakukan  secara online tanpa  harus bertemu langsung (Ricky Shandy and Retno Dewi Pulung Sari 2023). Penggunaan platform sebagai aplikasi mengakibatkan perusahaan fintech lending merupakan jenis perusahaan yang melakukan perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE).  Dalam penyelenggaraan PMSE pelaku usaha harus memiliki izin usaha sebagaimana Pasal 15 PP 80/2019.
Pada dasarnya, para pihak dalam aktivitas fintech P2P lending dalam Pasal 1 Angka 11 POJK  10/05/2022  berkedudukan  sebagai  pengguna  LPBBTI.  Hal  tersebut  sekaligus memberikan legitimasi bahwa kedua pihak tersebut termasuk dalam kategori konsumen. Praktik fintech  P2P  lending adalah  kegiatan  bisnis  di  bidang  peminjaman  uang  yang melibatkan dua pihak atau lebih (perusahaan pinjaman online dan masyarakat sebagai konsumen),  sehingga  hubungan  hukumnya  diatur  oleh  ketentuan  hukum  perjanjian (Hartati and Syafrida 2022).
3.2.    Kedudukan  Perusahaan  Penyelenggara Fintech  Lending Dalam  Hukum  Positif Indonesia
Pada  dasarnya,  pinjaman  dapat  diberikan  oleh  siapa  saja  yang  memiliki  kemampuan finansial.  Ini  dilakukan  melalui  perjanjian  utang  piutang  antara  kreditur,  atau  pemberi utang, dan debitur, atau penerima utang. Sebagaimana diatur dalam POJK 10/05/2022 Dana yang diberikan oleh pemberi dana kepada penerima dana dimulai dengan perjanjian yang mengikat pembayaran dan pengembalian dalam jangka waktu tertentu.
Sebelum  adanya  perjanjian  pendanaan  antara  pemberi  dana  dengan  penerima  dana, kedua belah pihak pihak tersebut dipertemukan secara elektronik dengan internet oleh perusahaan  penyelenggara fintech  lending. Merujuk  pada  Pasal  1  Angka  1  POJK 10/05/2022 perusahaan penyelenggara fintech lending ialah pihak yang berkedudukan untuk  mempertemukan  pemberi  dan  dengan  penerima  dana  yang  termasuk  dalam kategori lembaga jasa keuangan lainnya. Kemudian berdasarkan Pasal 1 Angka 8 POJK 10/05/2022  menentukan  bahwa,  Penyelenggara  LPBBTI  yang  selanjutnya  disebut penyelenggara  adalah  badan  hukum  Indonesia  yang  menyediakan,  mengelola,  dan mengoperasikan LPBBTI baik secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah.
Kegiatan  usaha  perusahaan  penyelenggara fintech  lending wajib  menerapkan  prinsip good corporate governance. Prinsip manajemen bisnis yang baik termasuk keterbukaan, akuntabilitas,  pertanggungjawaban,  kemandirian,  kesetaraan,  dan  kewajaran.  Untuk meningkatkan keuntungan dan nilai bagi para pemegang saham dalam jangka panjang, manajemen menggunakan sistem tata kelola perusahaan, yang merupakan set aturan dan prosedur yang digunakan manajemen untuk mengatur dan mengawasi operasi bisnis (Onasis and Robin 2016).
Berdasarkan Pasal 2 dan 3 POJK 10/05/2022 perusahaan penyelenggara fintech lending wajib berbentuk badan hukum perseroan terbatas yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh warga negara atau badan hukum Indonesia, atau keduanya bersama-sama dengan warga negara asing atau badan hukum asing, terlepas dari jenis badan hukum asing yang mungkin memiliki kepemilikan dalam perusahaan penyelenggaraan fintech lending yaitu naamloze vennootschap (NV), private limited (Pte. Ltd), atau serikat dagang berhad (Sdn. Bhd) yang  dahulu  sempat  dikenal  di  Indonesia  (Munandar,  Sudiarto,  and  Suhartana 2021).    Oleh  karena  itu,  perusahaan  yang  menyelenggarakan fintech  lending harus berbentuk badan hukum yang diizinkan sebagai penyelenggara P2P lending serta telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM dan tidak dapat dijalankan oleh perorangan atau  usaha  non  badan  hukum  seperti  persekutuan  perdata,  firma,  dan  persekutuan komanditer (Mahfuz 2021).
Untuk  dapat  beroperasi  dalam  menyelenggarakan  aktivitas fintech  P2P  lending perusahaan  penyelenggara  wajib  memiliki  perizinan  usaha  yang  diperoleh  dari  OJK sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Undang-Undang  PT)  yang  mengatur  bahwa  terhadap  perseroan  sesuai  dengan peraturan  perundang-undangan  lainnya,  seperti  peraturan  lembaga  keuangan,  dan memiliki tujuan dan alasan yang tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan. Ruang lingkup kegiatan usaha perusahaan penyelenggara fintech lending
sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  24  dan  25  POJK  10/05/2022  terbatas  pada  kegiatan usaha penyediaan, pengelolaan, dan pengoperasian LPBBTI melalui pendanaan produktif dan multiguna. Pendanaan produktif adalah dana yang diberikan untuk kegiatan usaha, yang  bertujuan  membiayai  kebutuhan  perusahaan  guna  menutupi  kekurangan  serta mengembangkan usaha. Sebaliknya, pendanaan multiguna adalah dana yang diberikan untuk berbagai keperluan selama tidak melanggar hukum, dan ditujukan kepada individu dengan  penghasilan  tetap  (Pratami  2014).  Selain  ketentuan  terkait  bentuknya, perusahaan fintech lending wajib terdaftar dalam Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) sebagaimana surat dari OJK No. S-5/D.05/2019  tentang peresmian AFPI.
Hubungan  antara  perusahaan  penyelenggara fintech  lending dengan  pemberi  dana dimulai dengan adanya perjanjian LPBBTI yang dituangkan dalam dokumen elektronik. Perjanjian antara perusahaan penyelenggara fintech lending dengan pemberi dana belum memiliki jenis perjanjian yang jelas. Namun, merujuk pada ketentuan Pasal 31 Ayat (2) POJK  10/05/2022  perjanjian  antara  perusahaan  dengan  pemberi  dana  pada  dasarnya merupakan  perjanjian  yang  mengatur  tentang  manfaat  ekonomi  dan  komisi  dari pendanaan. Selain itu diatur juga tentang skema, waktu, rincian biaya, denda, penagihan, dan penyelesaian sengketa.
Perusahaan fintech  P2P  lending umumnya  berfungsi  sebagai  perantara  yang menghubungkan  pemberi  pinjaman  dan  peminjam,  menilai  kredit,  mengurangi  risiko, mendorong  inklusi  keuangan,  dan  mematuhi  peraturan  proses  peminjaman  serta menghasilkan inovasi dalam industri jasa keuangan. Segala peran dari perusahaan fintech P2P lending wajib untuk diawasi guna menjaga kepentingan masyarakat luas dalam sektor jasa keuangan. Ditambah lagi aktivitas fintech P2P lending lebih banyak menyentuh pada masyarakat kelas bahwa dibanding masyarakat yang telah memiliki literasi keuangan yang baik. Pengawasan terhadap penyelenggaraan fintech P2P lending wajib untuk dilakukan secara  serius  terutama  terkait  dengan  perlindungan  data  pribadi.  Hal  ini  karena, perusahaan  fintech  lending  merupakan  perusahaan  yang  berkedudukan  sebagai pengendali  data  pribadi  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  27  Tahun  2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
Fenomena  yang  terjadi  di  masyarakat,  banyak  masyarakat  yang  belum  memahami kepada siapa pinjaman online itu diperoleh. Banyak masyarakat yang beranggapan bahwa pinjaman online tersebut diberikan oleh pihak penyelenggara fintech lending . Padahal perusahaan penyelenggara fintech lending tidak boleh berkedudukan sebagai pihak yang memberikan dana atau kreditur. Hal ini tertuang dalam Pasal 111 POJK 10/05/2022 huruf b yang menentukan bahwa, penyelenggara dilarang bertindak sebagai Pemberi Dana atau Penerima  Dana.  Lebih  lanjut,  pada  Pasal  111  huruf  c  menentukan  bahwa  perusahaan penyedia platform dilarang untuk menyediakan fitur pendanaan secara otomatis sebagai perwakilan  dari  pemberi  dana.  Pinjaman fintech  P2P pada  konsepnya  disebut  sebagai "pertukaran  keuangan"  yang  terjadi  secara  langsung  antara  individu  tanpa  perantara langsung  dari  lembaga  keuangan  konvensional  (Omarini  2018).  Sebagai  sebuah perusahaan,  bisnis fintech  P2P  lending beroperasi  melalui platform  online yang memungkinkan pemberi pinjaman dan peminjam individu berinteraksi secara langsung dengan memfasilitasi pinjaman. Dengan demikian, bahwa aktivitas fintech P2P lending
pada dasarnya hanya memerlukan pihak pemberi dan penerima dana. Keberadaan pihak perusahaan penyelenggara fintech lending hanya sebagai pihak yang mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana.

## 4. Kesimpulan
Pemberi  dana,  penerima  dana,  dan  perusahaan  penyelenggara fintech  lending adalah bagian  dari fintech  P2P  lending .  Pemberi  dana  berkedudukan  sebagai  peminjam  atau kreditur,  sedangkan  penerima  dana  berkedudukan  sebagai  peminjam  atau  debitur. Keduanya  bersama-sama  berkedudukan  sebagai  pengguna  LPBBTI.  Kemudian,  khusus mengenai perusahaan penyelenggara fintech lending , maraknya fenomena masyarakat di Indonesia  yang  beranggapan  bahwa  aktivitas fintech  P2P  lending merupakan  kegiatan pinjam meminjam antara penerima dana/ peminjam dengan perusahaan penyelenggara fintech  lending dapat  menimbulkan  ketidakpastian  di  dalam  masyarakat. Padahal, berdasarkan  Pasal  1  Angka  1  dan  111  POJK  10/05/2022  mengatur  bahwa  pihak perusahaan  penyelenggara fintech  lending merupakan  pihak  yang  menghubungkan pemberi  dana  dengan  penerima  dana  melalui  sistem  elektronik  serta  dilarang  untuk bertindak  sebagai  pemberi  dana  dan  penerima  dana.  Dengan  demikian,  perusahaan penyelenggara fintech  lending bukan  merupakan  perusahaan  yang  berkedudukan sebagai pendana dalam aktivitas fintech P2P lending.

## References
Arvante,  Jeremy  Zefanya  Yaka.  2022.  “Dampak  Permasalahan  Pinjaman  Online  Dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online.” Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal 2 (1): 73–87. https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53736. Barberis,  Janos.  2016. The  FINTECH  Book:  The  Financial  Technology  Handbook  for Investors,  Entrepreneurs  and  Visionaries .  Edited  by  Janos  Barberis  and  Susanne Chishti. Wiley.
https://www.google.co.id/books/edition/The_FINTECH_Book/b2fpCgAAQBAJ?hl=e n&gbpv=0 .
Fitri Pertiwi, Halla, and Solehudin. 2023. “Pengaruh Perkembangan Fintech Peer to Peer
Lending (P2P) Terhadap Bank Umum Konvensional Di Indonesia.” Jurnal Pendidikan Tambusai 7 (2): 6064–71. https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jptam.v7i2.7186. Hartati,  Ralang,  and  Syafrida.  2022.  “PERLINDUNGAN  HUKUM  KONSUMEN  NASABAH
PINJAMAN ONLINE ILEGAL (PINJOL ILEGAL).” Otentik’s : Jurnal Hukum Kenotariatan 4 (2): 167–85. https://doi.org/10.35814/otentik.v4i2.3737.
Kohardinata, Cliff, Luky Patricia Widianingsih, Nicklaus Stanley, Yopy Junianto, Anastasia Filiana  Ismawati,  and  Evi  Thelia  Sari.  2024.  “Collaborative  Enhancement  of  Non- MSME  Credit  and  Optimization  of  Banking  Idle  Funds  through  P2P  Platforms.”
Uncertain Supply Chain Management 12 (1): 37–44. https://doi.org/10.5267/j.uscm.2023.10.019.
Kristian, O Y. 2022. “Perlindungan Hukum Pengguna Layanan Fintech P2P Lending Dari Tindak Pidana Ekonomi Dan Terhadap Penyedia Layanan Fintech.” Majalah Hukum
Nasional 52 (2). https://doi.org/https://doi.org/10.33331/mhn.v52i2.174. Mahfuz, Abdul Latif. 2021. “Analisis Resiko Hukum Eksistensi Bisnis Pinjaman Online Di Indonesia.” Jurnal Hukum Doctrinal 6 (2): 110–21.
Maudila,  R.  Anisatul  Mukaromah,  and  Rheza  Firmansyah.  2023.  “Analisis Pertanggungjawaban  Pelaku  Pinjaman  Online  Menggunakan  Akun  Orang  Lain Berdasarkan Perspektif Hukum Positif.” Jurnal Dunia Ilmu Hukum (JURDIKUM) 2 (1): 01–03. https://doi.org/10.59435/jurdikum.v2i1.196.
Munandar,  Aris,  Sudiarto  Sudiarto,  and  Lalu  Wira  Pria  Suhartana.  2021.  “Kedudukan Saham  Atas  Nama  Dalam  Perkawinan.” Jurnal  Risalah  Kenotariatan 2  (2). https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v2i2.53.
Omarini, Anna. 2018. “Peer-to-Peer Lending : Business Model Analysis and the Platform Dilemma  A  Framework  of  Definitions  in  the  Peer-to-Peer  Lending  Landscape.”
International Journal of Finance , Economics and Trade ( IJFET ) 2 (3): 31–41. Onasis, Kritie, and Robin Robin. 2016. “Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Sektor Keuangan Yang Terdaftar Di BEI.” Bina Ekonomi 20 (1): 1–22. https://doi.org/https://doi.org/10.26593/be.v20i1.1893.1-22. Prananingrum,  Dyah  Hapsari.  2014.  “TELAAH  TERHADAP  ESENSI  SUBJEK  HUKUM: MANUSIA DAN BADAN HUKUM.” Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum 8 (1): 73–92. https://doi.org/10.24246/jrh.2014.v8.i1.p73-92.
Pratami,  Afifah  Putri  Risnantya.  2014.  “Penanggulangan  Tindak  Pidana  Pemalsuan
Dokumen  Dalam  Pemberian  Kredit  Multiguna  Di  Bank  Jatim  Kantor  Cabang Sumenep.” Novum : Jurnal Hukum 1 (3): 1–14. https://doi.org/https://doi.org/10.2674/novum.v1i3.10657. Ricky  Shandy,  and  Retno  Dewi  Pulung  Sari.  2023.  “Aspek  Hukum  Pencantuman  Data Pribadi  Secara  Sepihak  Sebagai  Kontak  Darurat  Dalam  Perjanjian  Kredit  Online.”
Binamulia Hukum 12 (1): 39–45. https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.452. Rosidi, Ahmad, M Zainuddin, and Ismi Arifiana. 2024. “Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (Field Research).” Journal Law and Government 2 (1): 46– 58.
Saepul Alam, Sesep. 2023. “DAMPAK RIBA PADA BUNGA PINJAMAN ONLINE TERHADAP PSIKOLOGIS MASYARAKAT.” AN NUQUD 2 (2): 1–15. https://doi.org/10.51192/annuqud.v2i2.420. Salasa  Anastasia,  Diva.  2023.  “Urgensi  Pembentukan  Hukum  Fintech  Untuk  Memberi Perlindungan Hukum Kepada Konsumen Dalam Pinjaman Online.” Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains 2 (02): 136–51. https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i02.227. Serlika Aprita, Serlika Aprita. 2021. “Peranan Peer to Peer Lending Dalam Menyalurkan Pendanaan Pada Usaha Kecil Dan Menengah.” Jurnal Hukum Samudra Keadilan 16 (1): 37–61. https://doi.org/10.33059/jhsk.v16i1.3407. Sugangga,  Rayyan,  and  Erwin  Hari  Sentoso.  2020.  “Perlindungan  Hukum  Terhadap Pengguna Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal.” PAJOUL: Pakuan Justice Journal Of Law 01 (01): 47–61. https://doi.org/https://doi.org/10.33751/pajoul.v1i1.2050.
Wajuba,  Ladi,  Perdini  Fisabilillah,  and  Nurul  Hanifa.  2021.  “Analisis  Pengaruh  Fintech
Lending  Terhadap  Perekonomian  Indonesia.” Indonesian  Journal  of  Economics, Entrepreneurship and Innovation 1 (3): 2721–8287. https://doi.org/10.31960/ijoeei.v1i3.866.

## Yosiana, Meriska. 2023. “HEGEMONI MEDIA SOSIAL TERHADAP MARAKNYA PINJAMAN
ONLINE (PINJOL).” Jurnal Ilmiah Multidisiplin 2 (6): 161–67. https://doi.org/10.56127/jukim.v2i6.1144.
Yuniarsih,  Yuniarsih,  Atthyya  Raditya,  Yesica  Yentelina  Sitohang,  Michelle  Jefelyn Hardinata, and Dewi Atriani. 2024. “Penyelesaian Sengketa Kepailitan Oleh Kreditur Dan Debitor Di Perseroan Terbatas.” De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan 4 (3): 104–10. https://doi.org/10.56393/decive.v4i3.2104.