## PROSES DAN IMPLEMENTASI PERENCANAAN PENDIDIKAN (DALAM RANGKA PELAKSANAAN MBSP DI SATUAN
PENDIDIKAN ISLAM X)
Lukito Lebdo Pitono
SD IT Abubakar Asdiqi
lukitolebdosuwondo@gmail.com

## Abstract
The  activation  of  autonomy  and  decentralization has an effect to the system of educational institution management.  At  first,  the  management  system  has top  down  pattern,  now  it  changes  into  bottom  up pattern.  Formulation  of  the  vision,  mission,  and objectives  of  educational  institution  have  to formulated  proporsionally  by  stake  holder  of educational institution. Planning and implementation process as part of the management of  education  has  an  important  role  to  achieve  the vision, mission, and goals that have been formulate.
Tha  paper  discusses  the  process  of  planning  and implementation “MBSP” in Islamic Education Unit X.  With  qualitative  methods,  there  in  described three  pilars  in  Islamic  Education  Unit  X,  the  are “MS”, “PAKEM”, adn “PSM”. Stages of planning process  is  done  sequence  as  the  preparation procedure “RKS/M”. Implementation of comprehensive planning  was done through  various forums,  cordination,  syncronization,  control,  and evaluation.
Keywords:  Management,  Process,  Implementation, Planning.

## Abstrak
Diberlakukannya  otonomi  dan  desentralisasi berdampak  terhadap  pola  pengelolaan  satuan pendidikan. Pengelolaan  yang semula  berpola  top- down berubah menjadi bottom-up. Perumusan visi, misi,  dan  tujuan  satuan  pendidikan  secara proporsional  harus  dirumuskan  sendiri  oleh  stake holder satuan pendidikan. Proses dan implementasi perencanaan  sebagai  bagian  dari  pengelolaan pendidikan memiliki peran penting bagi tercapainya visi, misi, dan tujuan yang telah dirumuskan. Artikel ini membahas proses dan implementasi perencanaan pendidikan dalam rangka pelaksanaan  MBSP  di  satuan  pendidikan  Islam  X. Dengan metode kualitatif, di dalamnya dideskripsikan tiga pilar MBS  di satuan pendidikan Islam  X,  yakni  MS,  PAKEM,  dan  PSM.  Tahapan proses  perencanaan  dilakukan  secara  urut sebagaimana prosedur penyusunan RKS. Implementasi  perencanaan  dilakukan  secara komprehensif  melalui  berbagai  forum  koordinasi,
sinkronisasi, dan kontrol, serta evaluasi.
Kata-kata Kunci:
Pengelolaan, Proses, Implementasi, Perencanaan

## Pendahuluan
Pada era reformasi, telah lahir UU No. 22 Tahun 2009 tentang Otonomi  Daerah  dan  UU  No.  25  tentang  Perimbangan  Keuangan Pusat  dan  Daerah.  Kedua  UU  tersebut  membawa  konsekuensi terhadap  bidang-bidang  kewenangan  daerah  sehingga  lebih  otonom, termasuk  dalam  bidang  pendidikan.  Otonomi  daerah  sebagai kebijakan  politik  di  tingkat  makro  akan  memberikan  imbas  terhadap otonomi satuan pendidikan sebagai subsistem pendidikan nasional.
Perencanaan  pendidikan  merupakan  salah  satu  kebijakan nasional yang terindependensi dengan kebijakan publik lainnya (Saud
dan  Abin,  2009:  35).  Di  tingkat  satuan  pendidikan  perencanaan pendidikan  secara  legal  formal  biasa  disebut  sebagai  rencana  kerja sekolah/madrasah  (RKS/M).  RKS/M  dirumuskan  berdasarkan peraturan-perundangan  yang  berlaku,  yaitu:  Undang-Undang  Nomor 25  Tahun  2004  tentang  Sistem  Perencanaan  Pembangunan  Nasional, Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan Nasional,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  19  Tahun  2005  tentang Standar  Nasional  Pendidikan,  dan  Permendiknas  No.  19  Tahun  2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan.
Detail  dari  Peraturan  Pemerintah  Nomor  19  Tahun  2005,  Bab VIII  tentang  Standar  Pengelolaan  oleh  Satuan  Pendidikan,    Pasal  53, ayat  (1)  menyatakan  bahwa  setiap  satuan  pendidikan  harus  dikelola atas dasar rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran rinci dari rencana  kerja  jangka  menengah  satuan  pendidikan  yang  meliputi  4 (empat) tahunan.
Lebih jauh lagi, dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas)  No.  19  Tahun  2007  tentang  Standar  Pengelolaan Pendidikan  dinyatakan  bahwa  satuan  pendidikan  wajib  membuat:  (1) Rencana  Kerja  Jangka  Menengah  (RKJM)  yang  menggambarkan tujuan  yang  akan  dicapai  dalam  kurun  waktu  4  tahun  yang  berkaitan dengan  mutu  lulusan  yang  ingin  dicapai  dan  perbaikan  komponen yang  mendukung  peningkatan  mutu  lulusan,  program  ini  memiliki periode  implementasi  4  tahun;  (2)  Rencana  Kerja  Tahunan  (RKT) yang dinyatakan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah/Madrasah  (RKAS/M)  dilaksanakan  berdasarkan  RKJM, dengan masa implementasi setahun.
Pelaksanaannya  di  lapangan  dalam  rangka  mewujudkan desentralisasi  di  bidang  pendidikan,  salah  satunya  adalah  dengan diberlakukannya  manajemen  berbasis satuan pendidikan (MBSP); tak terkecuali  di  satuan  pendidikan  Islam  X  (selanjutnya  ditulis  SPI  X). Untuk  itu,  melalui  artikel  ini  akan  disampaikan  tinjauan  proses  dan implementasi  perencanaan  pendidikan  dalam  rangka  pelaksanaan MBSP di SPI X.
1. MBSP
MBSP  merupakan  kebijakan  pendidikan  yang  berpola bottom-up  planing  policy .  BPPN  dan  Bank  Dunia  (1999) memberikan pengertian bahwa MBSP merupakan bentuk alternatif satuan  pendidikan  dalam  program  desentralisasi  di  bidang
pendidikan  yang  ditandai  dengan  adanya  otonomi  yang  luas  di tingkat  satuan  pendidikan,  partisipasi  masyarakat,  dan  dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional (Mulyasa, 2009: 11).
MBSP terlahir dengan  beberapa nama yang  berbeda,  yaitu tata kelola berbasis satuan pendidikan ( school-based governance ), manajemen  mandiri  satuan  pendidikan  ( school  self-manegement ), dan  bahkan  juga  dikenal  dengan school  site  management atau manajemen  yang  bermarkas  di  satuan  pendidikan.  Istilah-istilah tersebut  memang  mempunyai  pengertian  dengan  penekanan  yang sedikit  berbeda.  Namun,  nama-nama  tersebut  memiliki  roh  yang sama,  yakni  satuan  pendidikan  diharapkan  dapat  menjadi  lebih otonom  dalam  pelaksanaan  manajemen  satuan  pendidikannya, khususnya  dalam  penggunaan  3M-nya,  yakni man,  money,  dan material .
Roh  MBSP  sesungguhnya  adalah  pemberian  otonomi kepada  satuan  pendidikan  dalam  pelaksanaan  manajemen. Penyerahan  otonomi  dalam  pengelolaan  satuan  pendidikan  ini diberikan  tidak  lain  dan  tidak  bukan  adalah  dalam  rangka peningkatan  mutu  pendidikan.  Oleh  karena  itu,  Direktorat Pembinaan  SMP  menamakan  MBSP  sebagai  Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS).
Di Indonesia dalam skala nasional penerapan MBSdimulai tahun 1999, sejak dilaksanakannya Undang-Undang nomor 22 dan 25  tentang  Otonomi  Daerah  dan  diikuti  oleh  penyempurnaan sistem  pendidikan  nasional,  sedangkan  implementasinya  pada sekolah-sekolah dimulai pada tahun pelajaran 2003/2004.
a. Sejarah MBSP Negara  Inggris  Raya,  New  Zealand,  beberapa  negara bagian  di  Australia,  dan  Amerika  Serikat  adalah  negara  yang pertama  kali  pada  tahun  1970-an  telah  menerapkan  kebijakan MBSP  dalam  agenda  pembangunan  pendidikannya.  Pada tahun 1990-an, kebijakan MBSP kemudian diadopsi di negara- negara  Asia,  termasuk  wilayah  Hongkong,  Sri  Lanka,  Korea,
Nepal, dan dunia Arab. Daerah Eropah Timur, revolusi politik pada  tahun  1990-an  telah  menimbulkan  perubahan  dalam kebijakan  pendidikan,  yang  kemudian  merambat  ke  daerah Afrika, kawasan Latin Amerika, dan negara-negara berkembang  lainnya  di  seluruh  dunia.  Penerapan  MBSP,  baik
di  negara  maju,  apalagi  di  negara  yang  sedang  berkembang, mengalami pro dan kontra, dan bahkan dilema.
b. Empat Model MBSP
Leithwood  dan  Menzies  (via  Suparlan,  2007) menemukan  empat  model  MBSP  dari  hasil  penelitiannya, yaitu:
1) Kontrol  administratif,  kepala  satuan  pendidikan  dominan sebagai representatif dari administrasi pendidikan.
2) Kontrol profesional, pendidik menerima otoritas. 3) Kontrol  masyarakat,  kelompok  masyarakat  dan  orangtua peserta  didik,  melalui  Komite  Satuan  pendidikan,  terlibat dalam kegiatan satuan pendidikan. 4) Kontrol  secara  seimbang,  orangtua  siswa  dan  kelompok profesional (kepala satuan pendidikan dan pendidik) saling bekerja sama secara seimbang. Keempat  model  MBSP  tersebut  sebenarnya  merupakan berbagai  varian  yang  muncul  dalam   proses  pemberian  otonomi. Pada awal pemberian otonomi, model yang pertama (kepala satuan pendidikan  dominan)  telah  lahir  dengan  sosok  sebagai  raja-raja kecil  yang  berkuasa  di  berbagai  satuan  organisasi,  termasuk kabupaten/kota  sampai  dengan  satuan  pendidikan  satuan pendidikan.  Model  kedua,  para  guru  telah  dilibatkan  dalam manajemen  satuan  pendidikan.  Model  ketiga,  masyarakat  dan orangtua siswa telah dilibatkan dalam kegiatan satuan pendidikan. Model  keempat  adalah  model  ideal  yang  diharapkan.  Model keempat  ini  merupakan  model  hubungan sinergis  antara keluarga, satuan  pendidikan,  dan  masyarakat,  yang  diharapkan  dapat mendongkrak upaya peningkatan mutu pendidikan.
2. SPI X
Satu dari  sekian etika ilmiah  adalah dengan  menyamarkan objek pembahasan. Dalam artikel ini yang dimaksud SPI X adalah salah satu satuan pendidikan (swasta) Islam yang penyelenggaraannya  berupaya  memadukan  secara  integratif  nilai dan  ajaran  Islam  dalam  bangunan  kurikulum  dengan  pendekatan pembelajaran  yang  efektif  dan  pelibatan  yang  optimal  dan kooperatif  antara  guru  dan  orang  tua,  serta  masyarakat  untuk membina karakter dan kompetensi siswa.
Adapun  karakteristik  SPI  X  yang  dimaksudkan  dalam artikel  ini  adalah  satuan  pendidikan  yang  menjadikan  Islam sebagai  landasan  filosofis;  mengintegrasikan  nilai  Islam  ke dalam
bangunan  kurikulum;  menerapkan  dan  mengembangkan  metode pembelajaran  untuk  optimalisasi  proses  belajar  mengajar; mengedepankan qudwah hasanah dalam mengembangkan karakter peserta  didik;  menumbuhkan  biah  solihah  dalam  iklim  dan lingkungan  satuan  pendidikan  (menumbuhkan  kemaslahatan  dan meniadakan  kemaksiatan  serta  kemungkaran);  melibatkan  peran serta  orang  tua  dan  masyarakat  dalam  mendukung  tercapainya tujuan  pendidikan;  mengutamakan  nilai  ukhuwwah  dalam  semua interaksi  antarwarga  satuan  pendidikan,  membangun  budaya rawat,  resik,  rapih,  runut,  ringkas,  sehat,  dan  asri;  menjamin seluruh  proses  kegiatan  satuan  pendidikan  untuk  selalu berorientasi pada mutu; dan menumbuhkan budaya profesionalisme  yang  tinggi  di  kalangan  tenaga  pendidik  dan kependidikan.
3. Proses dan Implementasi Perencanaan Pendidikan (dalam Rangka Pelaksanaan MBSP di SPI X )
Setiap  diri  mempunyai  potensi.  Setiap  warga  satuan pendidikan  mempunyai  kemampuan  tertentu.  Satuan  pendidikan yang  mampu  mendorong  warganya  (guru,  peserta  didik,  tenaga kependidikan,  orang  tua  peserta  didik,  pengurus  yayasan, pengawas  satuan  pendidikan,  tokoh  masyarakat)  berkontribusi untuk  berpartisipasi  dalam  proses  pengambilan  keputusan  berarti telah  melakukan  proses  demokrasi.  Bila  seseorang  dilibatkan (berpartisipasi) untuk diberdayakan dalam pengambilan keputusan,  dalam  diri  yang  bersangkutan  akan  tumbuh  rasa memiliki  terhadap  keputusan  tersebut.  Semakin  besar  tingkat partisipasi  dari  pemberdayaan  yang  kita  lakukan,  semakin  besar pula  rasa  memiliki.  Semakin  besar  rasa  memiliki,  semakin  besar pula  rasa  tanggung  jawabnya.  Dan  semakin  besar  rasa  tanggung jawabnya, semakin besar pula dedikasinya.
SPI  X  mempunyai  karakter  yang  antara  lain  menjadikan Islam  sebagai  landasan  filosofis.  Maka  bagi  SPI  X,  perencanaan bukanlah merupakan sesuatu yang asing mengingat adanya firman Allah dalam QS Ath Thariq (86: 16):
Yang  artinya,  “ Dan  Akupun  membuat  rencana  (pula)  dengan sebenar-benarnya ”.
Proses  dan  implementasi  perencanaan  pendidikan  dalam rangka pelaksanaan  MBSP  tentulah  harus  mengacu  pada tiga   (3) pilar MBSP  yakni: (1) manajemen sekolah/madrasah (MS/M); (2)
pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan (PAKEM); dan  peran  serta  masyarakat  (PSM).  Alurnya  di  tingkat  satuan pendidikan  yang  dalam  hal  ini  mengacu  pada  rencana  kerja sekolah/madrasah (RKS/M) akan diuraiakan secara singkat dengan penekanan pada identifikasi tantangan dan perumusan program.
a. Persiapan
Sebelum  penyusunan  RKS/M  dilakukan,  Dewan
Pendidik (kepala satuan pendidikan dan guru) bersama komite satuan  pendidikan  dan  yayasan  membentuk  tim  penyusun RKS/M  yang  disebut  kelompok  kerja  rencana  kerja sekolah/madrasah  (KKRKS/M).  Tugas  utama  KKRKS/M adalah menyusun RKS/M. Pembentukan KKRKS/M hendaknya  dilakukan  melalui  proses  demokratis  dengan mengedepankan musyawarah mufakat. Setelah  KKRKS/M  terbentuk,  KKRKS/M  mengikuti pembekalan/orientasi mengenai kebijakan-kebijakan pengembangan  pendidikan  dan  penyusunan  RKS/M.  Kegiatan utama  selama  tahap  pembekalan  ini  adalah  membantu KKRKS/M  untuk  mengenal  informasi  pokok  yang  diperlukan dalam  perencanaan  pendidikan.  Subjek  yang  dibahas  adalah: peraturan  dan  perundang-undangan  mengenai  pendidikan  dan perlindungan anak, kebijakan pendanaan pendidikan, kebijakan  peningkatan  mutu  dan  perluasan  kesempatan memperoleh pendidikan, prioritas pendidikan tingkat kabupaten/kota, manajemen berbasis sekolah/madrasah (MBS/M),  pendekatan,  strategi  dan  metode  pembelajaran inovatif  seperti  pembelajaran  aktif,  pembelajaran  aktif  kreatif efektif  dan  menyenangkan  (PAKEM),  peranserta  masyarakat dalam  pendidikan,  perencanaan  pendidikan  di  satuan pendidikan,  penyusunan  RKS/M;  dan  peran  dan  fungsi masing-masing pemangku kepentingan dalam proses perencanaan.  Kegiatan  pembekalan  ini  bisa  dalam  bentuk
PERSIAPA N: PENYUSUNAN RKS/M: 1. Identifikasi Tantangan; PENYETUJUAN,
PENGESAHAN, DAN SOSIALISASI RKS/M:
kunjungan  ke  satuan  pendidikan  referensi,  pelatihan,  atau pemberian informasi.
b. Penyusunan RKS/M
Penyusunan RKS/M terdiri dari 5 (lima) tahap, yaitu:
1) Tahap I: Identifikasi Tantangan
Tahap ini terdiri dari 4 langkah, yakni: a) Menyusun profil satuan pendidikan; di dalamnya berisi gambaran  yang  jelas,  lengkap,  dan  objektif  tentang situasi satuan pendidikan saat ini serta perbandingannya dengan  tahun-tahun  sebelumnya.  Sesuai  dengan Permendiknas  No.  19  tahun  2007  tentang  Standar Pengelolaan  Pendidikan  bahwa  RKS/M  memuat  8 (delapan)  komponen/kategori,  oleh  sebab  itu,  profil satuan pendidikan juga memuat 8 (delapan) komponen/kategori , (1)  Kesiswaan,  (2)  Kurikulum  dan Kegiatan  Pembelajaran,  (3)  Pendidik  dan  Tenaga Kependidikan  serta  Pengembangannya,  (4)  Sarana  dan Prasarana,  (5)  Keuangan  dan  Pembiayaan,  (6)  Budaya dan  Lingkungan  Satuan  pendidikan,  (7)  Peranserta Masyarakat  dan  Kemitraan,  (8)  Lain  -  lain  yang mengarah  kepada  peningkatan  dan  pengembangan mutu. b) Mengidentifikasi  harapan  pemangku  kepentingan. Pertanyaan kunci yang harus dijawab dalam perumusan harapan  pemangku  kepentingan  adalah: Seperti  apa seharusnya  satuan  pendidikan  ini  empat  tahun mendatang? Harapan  pemangku  kepentingan  disusun dengan  rambu-rambu:  (1)  Dirumuskan  berdasarkan profil  (keadaan  satuan  pendidikan/madrasah)  saat  ini, hal  mana  yang  akan  ditingkatkan,  diperbaiki  atau dicapai  dalam  4  (empat)  tahun  ke  depan.  (2) Berorientasi pada peningkatan/perbaikan satuan pendidikan ( school improvement ), termasuk memperkuat  kapasitas  satuan  pendidikan/madrasah dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan menyampaikan  pengetahuan  tersebut  kepada  peserta didik,  serta  memperkuat  kapasitas  satuan  pendidikan dalam kolaborasi yang dibangun atas dasar
’kepercayaan’.  (3)  Mencakup  bukan  hanya  harapan
penyedia  layanan  ( service  provider ),  tetapi  juga pengguna layanan ( service user ). (4) Mengacu pada visi dan  misi  serta  tujuan  yang  sudah  dimiliki  oleh  satuan pendidikan.  (5)  Mengacu  kepada  8  (delapan)  standar nasional pendidikan (lihat PP No. 19 tahun 2005). c) Merumuskan  tantangan  satuan  pendidikan  yakni perbedaan  antara apa  yang  menjadi  harapan  pemangku kepentingan  dengan  apa  yang  ada  pada  profil. Tantangan  satuan  pendidikan  sebaiknya  dirumuskan secara  spesifik,  artinya  Rumusan  Tantangan  harus menunjukkan:  (1)  Apabila  berkaitan  dengan  nilai  mata pelajaran,  maka  perlu  dirumuskan  besaran  tantangan,
dan di kelas mana saja, apakah angka merupakan angka rata-rata  atau  angka  absolut,  kalau  angka  rata-rata, maka  rata-rata  yang  mana  ( mean,  median dan seterusnya);  (2)  Apabila  berkaitan  dengan  guru,  maka perlu dirumuskan guru di kelas mana saja; apakah guru semua  kelompok  umur  atau  kelompok  umur  tertentu, apakah  semua  mata  pelajaran  atau  satu  mata  pelajaran saja,  dan  seterusnya;  (3)  Apabila  berkaitan  dengan buku/bahan  ajar,  maka  perlu  dirumuskan  mata pelajaran  mana  saja  atau  semua  mata  pelajaran,  buku teks,  buku  referensi;  buku  pegangan  peserta didik  atau guru, untuk kelas mana saja dan seterusnya. d) Menetapkan  tantangan  utama  (prioritas).  Banyak tantangan  yang  harus  diwujudkan  oleh  satuan pendidikan/madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan.  Namun  karena  keterbatasan-keterbatasan satuan pendidikan seperti keterbatasan dalam sumberdaya manusia, pendanaan, fasilitas dan sebagainya; maka satuan pendidikan/madrasah sebaiknya  memfokuskan  diri  pada  beberapa  tantangan yang  memiliki  pengaruh  besar  pada  kinerja  satuan pendidikan  secara  keseluruhan.  Tantangan  inilah  yang disebut Tantangan Utama (Prioritas). Tantangan Utama dipilih  dari  urutan  prioritas  tantangan  tertinggi  dan diperkirakan  masih  dapat  ditangani  sampai  akhir periode  RKS/M.  Penetapan  tantangan  utama  ini  juga tergantung kepada kebijakan satuan pendidikan. Satuan pendidikanlah  yang  menentukan  sampai  urutan  ke berapa  tantangan  tersebut  dianggap  sebagai  tantangan
utama  atau  prioritas.  Hal-hal  di  bawah  ini  dapat digunakan  sebagai  pedoman  untuk  menentukan tantangan  utama:  (1)  Tingkat  kepentingan  suatu tantangan terhadap keseluruhan tujuan pengembangan/peningkatan mutu; (2) Besaran tantangan  (besarnya  perbedaan  antara  harapan  dengan kondisi  nyata  satuan  pendidikan);  (3)  Sumberdaya manusia  yang  tersedia  untuk  menangani  tantangan tersebut,  baik  yang  ada  sekarang  maupun  yang  akan datang;  (4)  Jumlah  biaya  yang  diperkirakan  dan perkiraan  jumlah  dana  yang  akan  diperoleh;  serta  (4) Kesiapan  satuan  pendidikan  dalam  menghadapi tantangan tersebut, dsb. 2) Tahap II: Analisis Pemecahan Tantangan Tahap ini terdiri dari 2 (dua) langkah, yakni: a) Menentukan  penyebab  utama  tantangan,  caranya adalah:  (1)  Membuat  daftar  penyebab  tantangan;  (2)
Memilih penyebab utama tantangan. b) Menentukan alternatif pemecahan tantangan utama: (1) Membuat  daftar  alternatif  pemecahan  tantangan;  (2) Menetapkan alternatif pemecahan tantangan utama. 3) Tahap III: Perumusan Program Tahap ini terdiri dari 4 (empat) langkah, yakni: a) Menentukan  sasaran.  Sasaran  adalah  tantangan  utama yang  akan  dicapai  satuan  pendidikan/madrasah  dalam waktu  4  (empat)  tahun  ke  depan.  Penetapan  sasaran satuan  pendidikan/madrasah  ini  bertujuan  untuk dijadikan  pedoman  dalam  menyusunan  program  dan kegiatan  yang  akan  dilakukan  dalam  waktu  tertentu guna  merealisasikan  alternatif  pemecahan  tantangan yang  telah  dirumuskan.  Penentuan  sasaran  yang  baik, harus  memperhatikan  3  (tiga)  hal,  yaitu:    realistis, dapat diukur, dan  spesifik. b) Merumuskan  program  dan  menetapkan  penanggung jawab program. Program adalah upaya untuk mencapai sasaran. Penamaan  program  sebaiknya  disesuaikan dengan  Sasaran.  Program  ini  bisa  dilaksanakan  oleh pihak  satuan  pendidikan/madrasah  maupun  pihak  lain, misalnya dengan melibatkan komite satuan
pendidikan/madrasah atau warga masyarakat yang lebih luas. Program sebaiknya dikelompokkan sesuai dengan kategori  yang  terdapat  pada  Permendiknas  Nomor  19
Tahun  2007  tentang  Standar  Pengelolaan  Pendidikan, yakni: Kesiswaan, Kurikulum dan Kegiatan Pembelajaran, Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta Pengembangannya,  Sarana  dan  Prasarana,  Keuangan dan  Pembiayaan,  Budaya  dan  Lingkungan  Satuan pendidikan, Peranserta Masyarakat dan  Kemitraan, dan Rencana  kerja  lain  yang  mengarah  pada  peningkatan dan pengembangan mutu. Setelah program dirumuskan, maka  perlu  ditentukan  siapa  penanggung  jawab program. Penanggung jawab program bisa berupa suatu unit  kerja,  misalnya  komite  satuan  pendidikan;  atau bisa juga perorangan, misalnya guru kelas 6. c) Merumuskan  indikator  keberhasilan  program  dan kegiatan.    Indikator  keberhasilan  adalah  ukuran  yang digunakan  untuk  menilai  berhasil  atau  tidaknya  suatu program  yang  telah  dilakukan.  Apabila  indikator keberhasilan  telah  dapat  dicapai,  maka  program  dapat dikatakan  berhasil;  sebaliknya  apabila  indikator keberhasilan  belum dapat dicapai,  maka program  dapat dikatakan  belum  berhasil.  Indikator  harus  ditentukan agar program yang ditetapkan dapat diukur keberhasilannya. Indikator keberhasilan  setiap program bisa  berkaitan  dengan  proses  dan  dapat  juga  berkaitan langsung  dengan  hasil  akhir.  Indikator  program  yang berkaitan  dengan  capaian  akhir  dapat  mengacu  pada harapan pemangku kepentingan yang telah disusun oleh
KKRKS/M.  Indikator  keberhasilan  dapat  bersifat kuantitatif  atau  kualitatif,  yang  penting  dapat  diukur dan dirumuskan secara spesifik, operasional, dan dalam bentuk  kalimat  pernyataan.  Kegiatan  adalah  tindakan- tindakan  yang  akan  dilakukan  di  dalam  program.
Kegiatan perlu dirumuskan dari setiap program dengan mengacu  pada  indikator  keberhasilan  yang  telah ditetapkan  sehingga  program  dapat  dicapai.  Kegiatan bisa  diambil  dari  alternatif  pemecahan  yang  telah ditetapkan  sebelumnya.  Perumusan  kegiatan  dilakukan dengan  cara  membuat  daftar  kegiatan  yang  terkait dengan  program  tersebut.  Kegiatan  yang  baik  adalah
yang mengarah pada pencapaian indikator keberhasilan yang  telah  dirumuskan  dan  dapat  diperkirakan  biaya atau anggarannya. d) Menentukan  kegiatan  dan  jadwal  kegiatan.  Jadwal adalah  alokasi  waktu  suatu  program  dan  kegiatan tertentu  yang  akan  dilaksanakan.  Tujuan  penyusunan jadwal  program  dan  kegiatan  ini  adalah  untuk mempermudah  pelaksana  dalam  menentukan  urutan kegiatan  dan  mengatur  penggunaan  sumberdaya  dan dana  yang  dimiliki  satuan  pendidikan.  Dengan demikian alur kegiatan dan keuangan satuan pendidikan/madrasah  dapat  dikontrol  dengan  lebih efektif. 4) Tahap IV: Perumusan Rencana Anggaran Sekolah/Madrasah Tahap ini terdiri dari 3 (tiga) langkah: a) Membuat rencana biaya program b) Membuat rencana pendanaan program c) Menyesuaikan rencana biaya dengan sumber pendanaan. 5) Tahap  V:  Perumusan  Rencana  Kerja  Tahunan  Satuan pendidikan/Madrasah  (RKTS/M)  dan  Rencana  Kegiatan dan Anggaran Sekolah/Madrasah (RKAS/M). Tahap ini terdiri dari 2 (dua) langkah: a) Merumuskan Rencana Kerja Tahunan: (1) Menetapkan program/kegiatan  strategis;  (2)  Menetapkan  kegiatan operasi; (3) Menetapkan jadwal RKTS/M; b) Membuat RKAS/M.
c. Penyetujuan, Pengesahan, dan Sosialisasi RKS/M
Terdiri dari 3 (tiga) langkah, yakni: 1) Penyetujuan  RKS/M  oleh  rapat  dewan  pendidik  setelah memperhatikan pertimbangan komite satuan pendidikan/madrasah; 2) Pengesahan  RKS/M  oleh  Dinas  Pendidikan  (untuk  satuan pendidikan  negeri)  atau  oleh  penyelenggara  satuan pendidikan (bagi satuan pendidikan swasta); 3) Sosialisasi kepada pemangku kepentingan satuan pendidikan/madrasah.
d. Implementasi
Pola  pelaksanaan  atau  penerapan  rencana  yang  telah disusun dilakukan secara komprehensif. Koordinasi, sinkronisasi,  dan  kontrol,  serta  evaluasi  implementasi  rencana dilakukan  melalui  berbagai  forum  mulai  dari meeting Rabu, koordinasi  panitia,  dan  koordinasi  umum.  Agenda  yang dibahas  pada meeting Rabu  oleh  para  pemimpin  berupa pengarahan  yang  bersifat  global  atas  sebuah  rencana.  Dari pengarahan  tersebut  ditindaklanjuti  dengan  koordinasi  oleh panitia  kegiatan  yang  berfungsi  semisal  komisi.  Di  dalamnya dibahas  teknis  dan  operasional  secara  detail  suatu  rencana kegiatan.    Hasil  rapat  dari  panitia  kegiatan  kemudian  dibawa ke dalam rapat koordinasi umum atau diplenokan.
Pola  pelaksanaan  atau  penerapan  RKS/M  yang dilakukan  secara  berjenjang  didasarkan  prosedur  operasional standar (POS). Di SPI X, POS yang dimaksudkan lebih dikenal dengan  istilah  panduan.  Adapun  panduan  yang  ada  di  SPI  X terdiri atas:
1) Panduan pengelolaan satuan pendidikan
2) Panduan administrasi surat menyurat
3) Panduan administrasi keuangan
4) Panduan kepegawaian
5) Panduan pengembangan kurikulum
6) Panduan proses pembelajaran
7) Panduan penilaian
8) Panduan kesiswaan
9) Panduan pengelolaan sarana dan prasarana
10) Panduan kehumasan Dari  deskripsi  tersebut,  berikut  ini  penulis  kemukakan proses  dan  implementasi  perencanaan  pendidikan  dalam rangka  pelaksanaan  MBSP  di  SPI  X.  Tentu  saja  dalam praktiknya, tahapan/alur penyusunan proses dan implementasinya tidak serapi yang diuraikan di atas.
e. MS yang Memberdayakan Koordinator MS merupakan proses, dalam arti serangkaian kegiatan yang  diupayakan  kepala  satuan  pendidikan  bagi  kepentingan satuan  pendidikannya.  Rangkaian  kegiatan  diupayakan  oleh kepala  satuan  pendidikan  bersama  guru  dan  tenaga kependidikan  dalam  mendayagunakan  semua  fasilitas  yang ada.  Berdasarkan  identifikasi  masalah,  manajemen  satuan pendidikan  dapat  dikatakan  relatif  belum  berjalan,  struktur
organisasi  belum  terbentuk,  deskripsi  tugas  belum  jelas,  dan karenanya  kompetensi  kepala  satuan  pendidikan,  guru,    dan tenaga  kependidikan  dipandang  perlu  ditingkatkan  melalui berbagai diklat maupun pertemuan ilmiah yang relevan.
Dalam  upaya  memperkuat  peran  kepala  satuan pendidikan  untuk  memberdayakan  komponen  yang  ada, kompetensi  kepala  satuan  pendidikan/madrasah  dalam  hal pengelolaan  satuan  pendidikan  selalu  ditingkatkan  melalui berbagai  diklat  maupun  pertemuan  ilmiah,  baik  yang diselenggarakan  oleh  UPT  Disdik  Kecamatan,  Dinas Pendidikan  Kabupaten,    maupun  kerjasama  dengan  LPMP bahkan dengan Kementerian Pendidikan. Kegiatan peningkatan  kompetensi  yang  pernah  diikuti  kepala  satuan pendidikan antara lain Workshop dan Pelatihan KSP Islam Se-
Indonesia di Surabaya (2007), Pelatihan Calon Assesor PKG di tingkat  kecamatan    (2011),  dan International  Seminar  on National Congress III ... di Palembang (2013). Di  sisi  lain,  para  guru  dan  tenaga  kependidikan  juga mendapatkan  berbagai  pendidikan  dan  pelatihan.  Para  guru mengikuti  berbagai  pelatihan  dan  forum  ilmiah,  baik  yang berupa  pelatihan  yang  bertujuan  membangkitkan  motivasi maupun  yang  berupa  bimbingan  teknis.  Pelatihan  dan  forum ilmiah  yang  diikuti  para  guru  di  antaranya  adalah Inspiring Teacher  Training ,  Pelatihan  Profesionalisme  Guru  dalam Rangka  Meningkatkan  Kualitas  Pembelajaran  ...,  Pelatihan
Cara  Cepat  Membaca  Al  Quran  dengan  Metode  “Al  Barqy”, Seminar  Pemahaman  dalam  Penanganan  ABK,  Pelatihan Classroom  Management ,  Lokakarya  Nasional  Pendidikan Karakter  “Tekad  Bersama  Membangun  Bangsa  melalui Pendidikan  Bermutu  ...”,  dan  Seminar  Nasional  Pendidikan Karakter “Implementasi Pendidikan Karakter di ...”.
Pemberdayaan setiap warga satuan pendidikan tersebut merupakan  prasyarat  atas  pendelegasian  amanah  yang  akan diemban  oleh  seluruh  warga  satuan  pendidikan.  Hal  mana, dalam  sudut  pandang  manajeman,  pendelegasian  merupakan suatu  keniscayaan  dalam  mencapai  tujuan  sebuah  organisasi (Straub,  2006).  Dalam  hal  itu,  secara  proporsional  dan kontekstual juga relevan dengan firman Allah berikut ini:
“Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan Malaikat Jibril  dengan  izin  Tuhannya  untuk  mengatur  segala urusan” (Al Qadr [97]: 4)
Pun  demikan  halnya  dalam  hadits  Rasul.  Urusan pendelegasian juga merupakan hal yang pernah dilakukan oleh Rasul kepada sahabatnya. Hal  itu setidaknya dapat dilihat dari Kitab Ahmad hadits nomor 12737:
Yang  artinya:  “Telah  menceritakan  kepada  kami Abdush-Shamad dan 'Affan berkata, telah menceritakan kepada  kami  Hammad  secara  makna  dari  Simak  dari Anas  bin  Malik,  Nabi  Shallallahu'alaihi  wasallam pernah mendelegasikan Abu Bakar Shiddiq radliyallahu'an  untuk  menyampaikan  surat.  Tatkala  ia sampai  di  Dzul  Hulaifah,  'Affan  berkata,  “Jangan seorangpun  menyampaikannya  kecuali  aku  dan  salah seorang keluargaku, maka (Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam)  mendelegasikan 'Ali  untuk menyampaikan surat tersebut.” Masalah  MS  mulai  terpecahkan,  struktur  organisasi terbentuk,  job  deskripsi  terurai,  dan  kompetensi  meningkat. Dalam  menerapkan  MS,  kepala  satuan  pendidikan,  selaku pemimpin  satuan  pendidikan  berupaya  memberdayakan  guru dan tenaga kependidikan sebagai koordinator yang memanajemeni  8  (delapan)  standar  nasional  pendidikan berdasarkan struktur organisasi dan deskripsi tugas  yang telah disusun sebagai wujud dari pendelegasian amanah. Manajemen  standar  isi  dan  standar  pengelolaan  dikelola  oleh wakil  kepala  satuan  pendidikan.  Manajemen  standar  proses dan  standar  penilaian  dikelola  oleh  koordinator  kurikulum. Manajemen  standar  kompetensi  lulusan  dikelola  oleh koordinator  kesiswaan.  Manajemen  standar  pendidik  dan tenaga  kependidikan  dikelola  oleh  koordinator  kepegawaian dengan dibantu dari pihak yayasan. Manajemen standar sarana dan  prasarana  dikelola  oleh  koordinator  sarpras  dengan dibantu oleh sarpras yayasan. Manajemen pembiayaan dikelola oleh bendahara yang berkoordinasi dengan bendahara yayasan.
Koordinasi, komunikasi, dan sinkronisasi antarkoordinator  manajemen  standar  dilakukan  secara  berkala dan  berkesinambungan  selama  sepekan  dua  kali.  Dalam  lain
kesempatan, secara temporer, koordinator mengawal pelaksanaan  program  sesuai  jadwal  kegiatan  bersama kelompok-kelompok kerja atau panitia kegiatan yang dibentuk.
Kelompok  kerja  atau  kepanitiaan  yang  dibentuk  bisa  jadi memartisipasikan  pihak  orang  tua/wali  murid  yang  tergabung dalam  paguyuban  kelas.  Bentuk  partisipasi  itu  bisa  berupa kontribusi  tenaga,  pikiran,  bahkan  materi  dengan  berbagai variasi yang sesuai kebutuhan.
Merupakan  hal  yang  melegakan,  pada  tahun  pelajaran 2007/2008, dengan  menginduk di SPN X, para siswa kelas VI untuk  yang pertama kalinya telah  menempuh UASBN dengan hasil  yang  memuaskan.  Dan  pada  tahun  pelajaran  berikutnya,
SPI  X  mengikuti  akreditasi  untuk  yang  pertama  kalinya  juga dan mendapatkan nilai 92,04 sehingga masuk dalam klasifikasi
A (Amat Baik).
f. Pemberdayaan KKG Internal sebagai Wahana untuk
Mengimplementasikan PAKEM Pembelajaran yang  aktif,  kreatif,  efektif,  dan menyenangkan pada dasarnya merupakan proses pemberdayaan  guru  dan  siswa.  Guru  aktif,  kreatif,    efektif, dan menyenangkan dalam  memberikan pembelajaran.  Peserta didik  aktif,  kreatif,  efektif,  dan  senang  dalam  mengikuti kegiatan  pembelajaran  sehingga  terdorong  untuk  belajar  terus sepanjang hayat dan mandiri. KKG internal merupakan wadah atau forum profesional  guru  di  satuan  pendidikan.  Perannya  sangat penting  dan  strategis  untuk  meningkatkan  kompetensi  guru sehingga  guru  lebih  profesional.  Melalui  pemberdayaan  KKG internal  permasalahan  pembelajaran  yang  dihadapi  guru  di kelas  dapat  terpecahkan  sehingga  proses  pembelajaran  lebih efektif, dan bermutu.
KKG  internal  merupakan pilihan  yang dilaksanakan di SPI  X,  mengingat  kekhasan  dinamika  yang  terjadi  tidak sama dengan yang terjadi di satuan pendidikan reguler. Akan halnya dalam pelaksanaannya, KKG internal guru kelas dikoordinatori  oleh  koordinator  kelas.  Sedangkan  atas    KKG internal  mapel  PAI  Terpadu  (PAI,  Al  Quran,  dan  Bahasa Arab),  Bahasa  Inggris,  dan  PJOK,  dikoordinatori  oleh koordinator  mapel  tersebut.  Secara  keseluruhan,  koordinator yang ada terdiri atas koordinator kelas bawah (I-III); kelas atas (IV-VI); mapel PAI Terpadu (PAI, Al Quran, dan Bahasa Arab
kelas  I-VI);  mapel  Bahasa  Inggris  (kelas  I-VI);  dan  PJOK (kelas I-VI).  Selain itu, juga ditetapkan beberapa nara sumber mapel  berdasarkan  latar  belakang  pendidikan  formal  yang dimiliki  oleh  para  guru,  yakni  mapel  Matematika,  Bhs
Indonesia, IPA, IPS, Bhs Inggris, Bhs Arab, dan Bhs Jawa.
Tugas  para  koordinator,  selain  merancang  dan mengembangkan  KKG  internal  juga  berperan  menjadi mediator  dan  komunikator  atas  pelaksanaan  KKG  yang diselenggarakan  di  tingkat  gugus  maupun  kecamatan  bahkan pada tingkatan yang lebih tinggi lagi. Secara rutin dan berkala, guru-guru  SPI  X  juga  mengikuti  KKG  tersebut,  sebab  pada prinsipnya semua program pendidikan yang diselenggarakan di SPI  X  merupakan  bagian  yang  tak  terpisahkan  dari  program pendidikan nasional.
Pemberdayaan KKG internal di SPI X dilakukan dalam dua  tahap,  yaitu  :  (1)  perencanaan;  dan  (2)  pengembangan. Dalam  tahap  perencanaan,  mereka  mengumpulkan  guru, memilih  pengurus,  merancang  kegiatan  dan  program  kerja, mencari informasi dari berbagai sumber dan mengembangkannya,  mendata/mencari dukungan dana dengan mengajukan proposal, merencanakan program monitoring/evaluasi  kerja,  dan  pelaporan  kegiatan.  Dalam tahap  pengembangan  mereka  merancang  kegiatan  yang  terdiri atas  kegiatan  mereformulasi  pembelajaran  melalui  model- model  pembelajaran  yang  variatif  seperti  mempersiapkan  RPP dan mendiskusikan strategi alternatif pembelajaran yang efektif sesuai  dengan  standar  proses,  merancang  pengembangan silabus  sesuai  dengan  standar  isi  dan  standar  kelulusan, merancang  pengembangan  penilaian  sesuai  dengan  standar penilaian,  merancang  lembaran  kegiatan  ilmiah/praktik  siswa untuk tiap KD, mendiskusikan penggunaan media pembelajaran  yang  tepat;  mendiskusikan  kesulitan  kesulitan yang  dihadapi  dalam  KBM  di  kelas;  menampung    karya  PTK guru,  dan  menyediakan jadwal  presentasi;  sosialisasi pembaruan  yang  didapat  oleh  guru  yang  mengikuti  penataran tingkat  provinsi/nasional,  baik  yang  diselenggarakan  oleh Dinas  maupun  di  luar  dinas;  memperluas  wawasan  guru dengan  mendatangkan  pakar/nara  sumber,  guru  model  dan studi  banding;  melaksanakan  program  pemberdayaan  dalam berbagai  kegiatan,  antara  lain:  seminar,  workshop,  lokakarya, diskusi panel.
Beberapa  kegiatan  pemberdayaan  KKG  internal  yang pernah diselenggarakan dalam bentuk kerja sama dengan pihak luar  antara  lain  berupa Inspiring  Teacher  Training dengan Trustco, Full  Day  Workshop  NLP  for  Teaching  Revolutions
dengan Theta  Mind  Explorer ,  dan  Pelatihan  Standar  Proses Pola 30 Jam dengan Disdik Kab. Pati.
Sebagai  sebuah  proses  penilaian,  UASBN/UN  dapat memberikan  pemetaan  kualitas  satuan  pendidikan.  Secara objektif,  dengan  melihat  hasil  nyata  UASBN/UN,  mereka senantiasa  membenahi  kekurangan  khususnya  melalui  KKG internal.  Usaha  yang  mereka  lakukan  mendapatkan  imbalan berupa  hasil  ujian  yang  dari  tahun  ke  tahun  mengalami perubahan yang dinamis.

## Grafik 1 Nilai Hasil Ujian dari Tahun ke Tahun
Prestasi siswa dalam bidang akademik yang dilihat dari prestasi  yang  diraih  siswa  dalam  mengikuti  lomba-lomba  di bidang  studi  dari  tahun  ke  tahun  juga  mengalami  dinamika. Dalam  dua  tahun  terakhir  mereka  mempersembahkan  prestasi dari  cabang  lomba  Olimpade  Matematika,  Dokter  Kecil, Bahasa Indonesia, Tartil  Al Quran,  Khithobah, LCC PAI, dan Tahfidz baik di tingkat kecamatan maupun kabupaten. Prestasi satuan pendidikan dalam bidang olahraga juga cukup lumayan. Melalui cabang lomba Taekwondo, Karate, Pencak Silat, Tenis Meja,  dan  Tenis  Lapangan,  para  siswa  mempersembahkan prestasi  mulai  dari  tingkat  kecamatan,  kabupaten,  bahkan provinsi.  Dan  yang  juga  tidak  ketinggalan  adalah  prestasi
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BI Mtk IPA
satuan pendidikan di bidang kesenian. Para siswa mempersembahkan  prestasi  dari  cabang  lomba  Kerajinan Tangan,  Seni  Tarian  Daerah,  Membatik,  Menggambar,  dan
Melukis  mulai  dari  tingkat  kecamatan  sampai  tingkat kabupaten.
g. Pemberdayaan PSM
Partisipasi  masyarakat  dalam  meningkatkan  mutu pendidikan  di  SPI  X  terwujud  dalam  bentuk  yayasan,  komite satuan  pendidikan,  dan  paguyuban  kelas.  Peningkatan  peran serta masyarakat terhadap manajemen  satuan pendidikan pada dasarnya merupakan upaya pemberdayaan  masyarakat sebagai konsekuensi  dari  diberlakukannya  otonomi  atau  desentralisasi pendidikan.  Di  tingkat  satuan  pendidikan,  berbagai  program dikoordinasikan  dengan  komite.  Sedangkan  di  tingkat  kelas, rancangan  dan  pelaksanaan  program  dikoordinasikan  dalam forum paguyuban kelas. Dalam forum itu, wali kelas dan mitra wali  kelas  bekerja  sama  dengan  para  orang  tua/wali  murid. Secara relatif dapat dikatakan kalau ruang lingkup yayasan dan komite  lebih  bersifat  umum  dalam  hubungannya  dengan urusan  satuan  pendidikan  secara  makro.  Sedangkan  ruang lingkup  paguyuban  bersifat  khusus  dalam  hubungannya dengan urusan kelas.
PSM terhadap proses pendidikan di SPI X yang berasal dari  orang  tua/wali  murid  baik  yang  melalui  jalur  komite maupun  langsung  pada  umumnya  berupa  pembiayaan  satuan pendidikan  selain  BOS,  yaitu  beaya  personal  dan  investasi.
Meskipun demikian ada pula yang berupa materi seperti ATK, alat  peraga  dan  media  pembelajaran,  alat  makan,  alat  dan bahan  olahraga,  bahan-bahan  bangunan,  bahkan  berupa generator.  Selain  itu  ada  pula  bantuan  tenaga.  Orang  tua/wali murid  ada  berkenan  menyumbangkan  waktu,  tenaga,  dan pikirannya  sebagai visitor  teacher .  Sementara  itu  melalui berbagai  usaha  yang  dilakukan  oleh  yayasan,  SPI  X  berkali- kali  mendapatkan  bantuan  dari  pemerintah  pusat  dan  daerah baik  yang  berupa  gedung  maupun  buku:  bantuan  rehab  ruang kelas dan peralatan perpustakaan, bantuan sosial hardware dan software multimedia kreatif.
Optimalisasi  PSM  juga  dilakukan  dengan  berbagai instansi  yang  relevan.  Berikut  ini  menampilkan  tabel  kerja sama yang dimaksudkan:
Tabel

## Program Kerja Sama
No Nama Program Kerja Sama Instansi Mitra Thn Lama Kerja Sama Hasil yang Dicapai 1. Psikotest Persona Utama  2008  1 Tahun Terpetakannya tingkat kecerdasan peserta didik 2. Out Class Primagama English 2011  Setiap 2 tahun diperbarui Meningkatnya keterampilan berbahasa Inggris 3. Pemberdayaan Potensi Anak RS Keluarga Sehat 2012  Setiap 1 tahun diperbarui Berkembangnya potensi anak sesuai minat dan bakat 4. Perjanjian Kerja Sama Bimbingan Belajar Ganesha Operation 2012  Setiap 1 tahun diperbarui Terbimbingnya anak dalam belajar sesuai dengan modalitasnya 5. Perjanjian Kerja Sama Bimbingan Belajar LP3I 2012  Setiap 1 tahun diperbarui Terbimbingnya anak dalam menghadapi UN 6. Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Keuangan BMT HARUM 2012  Setiap 1 tahun diperbarui Terkelolanya keuangan peserta didik 7. Perjanjian Kerja Sama Wisata Naura Tour’s and Travel 2011  Setiap 1 tahun diperbarui Terselenggara-nya kegiatan wisata siswa Upaya  pemberdayan  atas  semua  komponen  yang  ada  dengan berbagai  dinamikanya  dilakukan  terus-menerus.  Dan secara kuantitatif, jumlah peserta didik dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan  yang  pada  gilirannya  harus  ditindaklanjuti  secara  tepat sehingga  upaya  untuk  mencapai  pendidikan  yang  berkualitas  benar- benar dapat terwujud.

## Grafik 2

## Pertambahan Jumlah Peserta Didik dari Tahun ke Tahun

## Kesimpulan
Proses  dan  implementasi  perencanaan  pendidikan  dalam rangka pelaksanaan MBSP, sebagai salah satu upaya untuk mengelola SPI  X  belum  sepenuhnya  dilaksanakan  secara  tertib.    Semua  pihak, mulai  dari  kepala  satuan  pendidikan,  guru,  tenaga  kependidikan, pengurus  yayasan,  komite,  dan  orang  tua/wali  murid  perlu  terus- menerus meningkatkan kompetensi dalam perencanaan pendidikan.
Proses  dan  implementasi  perencanaan  pendidikan  dalam rangka  pelaksanaan  MBSP  di  SPI  X  ke  dalam  tiga  pilar  MBSP terbukti  cenderung  mampu  memberikan  dampak  positif  terhadap proses dan hasil pendidikan.
Untuk  mencapai  hal  yang  positif  dalam  proses  dan implementasi perencanaan pendidikan, satuan pendidikan tidak punya pilihan  selain ’berpikir  sebelum  bertindak’.  Mereka  harus melakukannya dengan tertib, urut, dan teliti.
Untuk  menjaga  berlangsungnya  proses  dan  implementasi perencanaan  pendidikan  dalam  lingkup  internal  maupun  eksternal satuan pendidikan, langkah yang pertama dan paling utama yang harus dilakukan  adalah  dengan  cara  membentuk team  work yang  kompak dengan  beranggotakan  guru-guru  dan  tenaga  kependidikan  yang berkompeten. 0 20 40 60 80 100 120 Kl 1 Kl 2 Kl 3 Kl 4 Kl 5 Kl 6
Tahap-Tahap Penyusunan Rks/M

## Tahap-Tahap Penyusunan Rks/M

## Daftar Pustaka
Fatah, N. 1996. Landasan Manajemen Pendidikan. Bandung: Remaja Rosdakarya.
Hamalik,  Oemar.  2006. Manajemen  Pengembangan  Kurikulum.
Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Jaringan  Sekolah  Islam  Terpadu  (JSIT)  Indonesia.  2011. Anggaran Dasar  dan  Anggaran  Rumah  Tangga  serta  Arah  Kebijakan Jaringan  Sekolah  Islam  Terpadu  (JSIT)  Indonesia .  Jakarta: Jaringan Sekolah Islam Terpadu (JSIT) Indonesia.
Mulyasa,  E.  2002. Manajemen Berbasis Satuan  pendidikan; Konsep,
Strategi, dan Implementasi . Bandung: Remaja Rosdakarya.
_________.  2009. Menjadi  Kepala  Satuan  pendidikan  Profesional, dalam  Konteks  Menyukseskan  MBSP  dan  KBK. Bandung: Remaja Rosdakarya.
Pidarta,  Made.  1990. Perencanaan  Pendidikan  Partisipatori,  dengan
Pendekatan Sistem . Jakarta: Rineka Cipta.
Purwanto,  M.  Ngalim.  2009. Administrasi  dan  Supervisi  Pendidikan . Bandung: Remaja Rosdakarya.
Rohiat.  2010. Manajemen  Satuan  pendidikan;  Teori  Dasar  dan Praktik,  Dilengkapi  dengan  Contoh  Rencana  Strategis  dan Rencana Operasional . Bandung: Refika Aditama.
Sahertian, Piet. 2000. Supervisi Pendidikan . Jakarta: Rineka Cipta ____________. 2000. Konsep Dasar dan Teknik Supervisi Pendidikan dalam rangka Pengembangan Sumberdaya Manusia . Jakarta:
Rineka Cipta.
Saud,  Udin  Syaefudin  dan  Makmun,  Abin  Syamsuddin.  2009.
Perencanaan  Pendidikan,  Suatu  Pendekatan  Komprehensif . Bandung: PPS UPI dengan Remaja Rosdakarya.
Straub,  Joseph  T.  2006. Seri Manajemen; Mendelegasikan Pekerjaan Dialihbasakan Vivi dari Global Business Library; Delegating Work . Oryza: Yogyakarta.
Sukmadinata,  Nana  Syaodih.  2010. Metode  Penelitian  Pendidikan .
Bandung: Remaja Rosdakarya.
Suparlan. (2007). Beberapa Temuan Hasil Penelitian Tentang MBSP (Manajemen Berbasis Satuan pendidikan).
www.suparlan.com . Diunduh 4 Oktober 2013.
Suryadi. 2009. Manajemen Mutu Berbasis Satuan pendidikan, Konsep dan Aplikasi . Tanpa Nama Kota: Sarana Panca Karya Nusa.
Usman Abu Bakar dan Surohim. 2005. Fungsi Ganda Lembaga Pendidikan Islam (Respon Kreatif terhadap Undang-Undang Sisdiknas . Yogyakarta: Safira Insania Pres.