Bidayatuna : Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | Page : 219-229 Vol. 5 No. 2 Oktober 2022 | e-ISSN/p-ISSN : 27150232 / 26212153 Accredited SINTA 4 Ristek-Brin No : 200/M/KPT/2020

## EDUKASI PEMBAYARAN PAJAK MELALUI IMPLEMENTASI E-SAMSAT DAN PROGRAM PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN
Indah Puspitasari 1 ,  Heni Agustina 2 , Abdussalam, 3 Abu Amar Bustomi 4 1 Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, Indonesia Email : indahpuspita25@gmail.com
2 Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, Indonesia Email : heni@unusa.ac.id
3 Sekolah Tinggi Agama Islam Salahiddin Pasuruan, Indonesia Email : abdudssalam@staispasuruan.ac.id
4 Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia Email : abu.amar@uinsa.ac.id
Submit: 19/05/2022 | Review : 21/07/2022 s.d 01/10/2022 | Publish : 20/10/2022

## Abstract
This  study  aims  to  determine  the  effect  of  the  vehicle  tax  bleaching  program,  the implementation  of  e-samsat,  and  taxpayer  awareness  on  compliance  in  paying  motor vehicle  tax.  The  number  of  samples  in  this  study  was  100  respondents  with  a  sampling method  using  the  accidental  sampling  method.  Data  collection  is  carried  out  through questionnaires. The technical data analysis used in this study is multiple linear regression and  uses  SPSS  IMB  version  16.0.  The  results  of  this  study  show  that  the  vehicle  tax bleaching  program  and  compulsory  awareness  have  a  positive  and  significant  effect  on taxpayer  compliance.  Meanwhile,  the  implementation  of  e-samsat  does  not  significantly affect taxpayer compliance.
. Keywords : Tax Payment Education, e-Samsat implementation, Vehicle Tax Whitening

## Pendahuluan
Pajak  adalah  iuran  wajib  yang harus  dibayar  oleh  orang  pribadi atau  badan  kepada  negara  menurut ketentuan  undang-undang  tanpa imbalan langsung. Pemungutan pajak dibagi menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak  yang  dikelola  dan  dipungut untuk membiayai pengeluaran negara.  Sedangkan  pajak  daerah adalah  pajak  yang  dipungut  dan dikelola untuk membiayai pengeluaran  daerah 1 .
Pajak  daerah  memiliki  peran penting  dalam  pendapatan  asli daerah.  Komponen  pajak  daerah yang memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah adalah pajak
1 Kusnanto, Belajar  Pajak ,  Penerbit  M (Jakarta, 2019).
Indah Puspitasari,  Heni Agustina, Abdussalam, Abu Amar Bustomi
kendaraan  bermotor.  Mengingat jumlah kendaraan bermotor meningkat  secara  signifikan  setiap tahunnya 2 . Dilansir dari Jatimnet.com,  Badan  Pendapatan Daerah  (Bapenda)  Jatim  pada  2020 mencatat jumlah kendaraan bermotor  di  Jawa  Timur  yang menunggak  pajak  mencapai  42.324 unit. 3 Dari jumlah tersebut, tunggakan  pajak  tertinggi  tercatat  di UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Surabaya  Selatan,  yakni  4.069  unit. Sehingga  pemerintah  daerah  perlu memulihkan penerimaan pajak daerah  dengan  cara  meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Seiring berjalannya waktu, eksistensi  pajak  dirasa  semakin penting karena digunakan pembiayaan  pembangunan  negara, sehingga  setiap  tahun  ditetapkan oleh pemerintah menargetkan kepatuhan  wajib  pajak  meningkat. Masalah  ini  adalah  tekad  bulat pemerintah  yang  ingin  menjadikan masyarakat Indonesia menjadi sadar pajak.
Kepatuhan  Wajib  Pajak  adalah keadaan  dimana  wajib  pajak  telah sepenuhnya  memenuhi  kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan  yang  berlaku 4 .  Upaya
2 T. D. Widajantie and S. Anwar, “Pengaruh Program  Pemutihan  Pajak  Kendaraan Bermotor, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi  Pajak,  Dan  Pelayanan  Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor  (Studi  Pada  Kantor  Bersama Samsat  Surabaya  Selatan ),” Behavioral Accounting Journal 3, no. 2 (2020): 129 – 143.
3 A. Baehaqi, “Lebih Dari 42 Ribu Kendaraan Pemerintah  Tunggak  Pajak  Rp3,4  Miliar”
(Surabaya, 2020),
https://jatimnet.com/lebih-dari-42-ribu- kendaraan-pemerintah-tunggak-pajak- rp34-miliar.
4 R.  Ilhamsyah,  M.  G.  W.  Endang,  and  R.  Y. Dewantara,  “Pengaruh  Pemahaman  Dan
yang  dilakukan  pemerintah  daerah dalam meningkatkan kepatuhan wajib  pajak  salah  satunya  melalui program pemutihan pajak kendaraan. Pemutihan pajak kendaraan  merupakan  salah  satu program pemerintah yang memberikan  insentif  kepada  wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban  perpajakannya  dengan cara menghapus denda keterlambatan  dalam  jangka  waktu tertentu 5 .
Selain  program  pemutihan pajak  kendaraan,  implementasi  e- samsat  dan  peningkatan  kesadaran wajib  pajak  juga  merupakan  bentuk upaya pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.  E-samsat  merupakan  suatu inovasi sistem administrasi pembayaran  pajak  kendaraan dan  pengesahan    STNK  secara elektronik  melalui Channel Bank.
Hadirnya  layanan  e-Samsat  dinilai bermanfaat  bagi  wajib  pajak  untuk membayar pajak kendaraan bermotor secara online dan memudahkan dalam  melakukan pembayaran  pajak  dimana  saja  dan kapan  saja  tanpa  wajib  pajak  harus datang  ke  kantor  samsat  sehingga kepatuhan  pajak  dapat  meningkat 6 .
Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan
Bermotor,” Journal of Chemical Information and Modeling , no. 8 (2016): 1 – 9.
5 A.  N.  Iglesias,  “Pengaruh  Kualitas Pelayanan, Sosialisasi, Dan Program Pemutihan  Pajak  Kendaraan  Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan  Bermotor  Di  Kota  Palembang,” Fakultas Ekonomi STIE Multi Data Palembang , 2021.
6 R.  Purtikasari,  “Pengaruh  Implementasi  E - Samsat,  Sanksi  Pajak  Kendaraan  Bermotor Dan  Sistem  Samsat  Drive  Thru  Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor  (Studi  Survey  Di  Samsat  Kota
Kesadaran  wajib  pajak  merupakan hal  penting  dalam  meningkatkan kepatuhan  pajak.  Kesadaran  wajib pajak  adalah  suatu  kondisi  dimana wajib pajak mengetahui atau memahami pajak 7 . Menurut Ummah, penilaian positif wajib pajak terhadap  kinerja  pemerintah  dalam menjalankan fungsi negara juga akan mendorong masyarakat untuk mematuhi kewajiban perpajakannya 8 . Pemerintah mengedukasi masyarakat dalam pembayaran pajak  kendaraan  bermotor,  Edukasi merupakan upaya aktif yang dilakukan  oleh  Direktorat  Jenderal Pajak  melalui  pelatihan  peraturan perundang-undangan perpajakan dan  pengisian  Surat  Pemberitahuan (SE-94/PJ/2010) 9 . Sosialisasi peenpembayaran pajak  dengan  melalui  e-Samsat  dan program pemutihan merupakan upaya untuk memberikan pemahaman, informasi, dan bimbingan kepada masyarakat khususnya  wajib  pajak  mengenai segala  sesuatu  yang  berkaitan dengan  perpajakan 10 .  Pemerintah mensosialisasikan kepada masyarakat dengan beberapa
Batu)”  (Universitas  Muhammadiyah  Malang,
2021).
7 D.  K.  Wardani  and  R.  Rumiyatun, “Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran  Wajib  Pajak,  Sanksi  Pajak Kendaraan  Bermotor,  Dan  Sistem  Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan  Bermotor,” Jurnal  Akuntansi 5, no. 1 (2017).
8 Ummah (2015) 9 “Surat  Edaran  Direktur  Jenderal  Pajak,”
Www.Peraturanpajak.Com , 2010.
10 M  D  A  Fernanda,  “Pengaruh  Program Samsat  Kerti,  Sanksi  Pajak,  Dan  Sosialisasi Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Di Kantor
Bersama Samsat …,” 2021, 482– 91,
https://repo.undiksha.ac.id/6701/.
kegiatan  yang  dilakukan  antara  lain penyuluhan,  pengorganisasian  suatu kegiatan,  cara  sosialisasi  kepada masyarakat,  dan  media  sosialisasi cetak dan elektronik. Edukasi kepada wajib  pajak  dapat  dilakukan  melalui kelas  pengisian  SPT  dan  simulasi perhitungan pajak yang terutang dan penerapan e-Samsat. Suatu pendidikan disebut berkualitas dalam  arti  proses  (yang  juga  sangat dipengaruhi  oleh  kualitas  input)  jika proses belajar mengajar berlangsung efektif.  Secara  logika,  suatu  proses pendidikan  yang  berkualitas  akan menghasilkan produk yang berkualitas pula. Sebagaimana menurut  Valianti  dkk,  bahwa  pajak sangat  penting  dalam  kehidupan berNegara. Sudah menjadi kewajiban  bagi  diri  sendiri  untuk menyadari kewajiban perpajakannya, dimulai dari ketaatan membayar pajak yang dapat mereka membantu  mengingatkan  keluarga jika  ada  kendaraan  yang  belum membayar pajak 11 .

## Kajian teori

## 1. Edukasi
Edukasi  perpajakan merupakan sudah  diatur  oleh  pemerintah  di dalam undang-undang yang menjelaskan bahwa pendidikan perpajakan kepada masyarakat tidak dapat  ditemukan  di  batang  tubuh, tetapi  dapat  ditemukan  dalam Penjelasan  Umum  Undang-undang Nomor  6  Tahun  1983  tentang Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara Perpajakan  beserta  perubahannya, yaitu:  Undang-Undang  Nomor  6
11 Reva Maria Valianti et al., “Tax Awareness From  An  Early  Age  In  Education,” PKM
Journal:  Community  Service 04,  no.  02 (2021): 130 – 37, https://journal.lppmunindra.ac.id/index.php
/pkm/article/view/6215.
Indah Puspitasari,  Heni Agustina, Abdussalam, Abu Amar Bustomi
Tahun  1983  tentang  Ketentuan Umum  dan  Peraturan  Perpajakan. Tata  Cara  Perpajakan,  Undang- Undang  Nomor  9  Tahun  1994 tentang  Perubahan  atas  Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  1983 tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata Cara  Perpajakan,  Undang-Undang Nomor  16  Tahun  2000  tentang Perubahan  Kedua  Atas  Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  1983 tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa pembinaan masyarakat wajib pajak  dapat  dilakukan  melalui berbagai upaya, antara lain pemberian penyuluhan pengetahuan perpajakan  baik  melalui  media massa maupun penerangan langsung kepada masyarakat. Edukasi perpajakan dikarenakan  adanya  aktor  penyebab tersebut  memiliki  implikasi  yang berbeda, sehingga diperlukan penanganan  dan  pengobatan  yang berbeda  pula.  Implikasi  pertama, terkait dengan ketidaktahuan tentang apa  yang  dimaksud  dengan  pajak, dapat  diatasi  dengan  penyuluhan dan  pendidikan  kesadaran  pajak yang menjelaskan apa manfaat pajak bagi kehidupan bermasyarakat, berBangsa  dan  berNegara.  Implikasi kedua,  terkait  dugaan  kecurangan dalam  pemungutan  pajak,  dapat diatasi  dengan  akuntabilitas  sebagai bentuk pertanggungjawaban aparatur  negara,  disertai  dengan sanksi  tegas  terhadap  aparat  yang melakukan  kecurangan,  sehingga lembaga pemungutan pajak terbebas dari  oknum-oknum  yang  tidak bertanggung jawab.  Implikasi  ketiga, terkait dengan mereka yang melakukan strategi untuk menghindari  pembayaran  pajak, dapat  dilakukan  dengan  penegakan hukum  dan  sanksi  yang  tegas ( punishment ) terhadap
penghindaran  pajak,  disertai  dengan penghargaan  bagi  wajib  pajak  yang loyal dalam memenuhi kewajibannya kepada negara. Faktor keempat adalah kondisi ideal, karena wajib pajak sudah memiliki kesadaran  akan  kebutuhan  pajak 12 . Oleh  karena  itu,  kondisi  ideal tersebut  perlu  dipertahankan  dan dikembangkan melalui berbagai cara dan  strategi  yang  tepat,  sehingga pelanggaran  di  bidang  perpajakan dapat diminimalisir. Intervensi pemerintah dalam pelaksanaan distribusi  pajak  sangat  diperlukan dan  mengandung  dua  dimensi. Pertama,  sifat  koersif  diperlukan untuk  menjatuhkan  sanksi  kepada warga negara yang mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar  pajak  sesuai  dengan hukum yang berlaku. Kedua, kemauan warga untuk mengimplementasikan nilai-nilai kebersamaan,  peduli,  berbagi,  dan kasih sayang sesama warga 13 .

## 2. Pajak
Pengertian  pajak  disebutkan  di dalam  Undang-Undang    Nomor    16 tahun  20 09  “kontribusi    wajib kepada  Negara  yang  terutang oleh orang   pribadi   atau   badan   yang bersifat  memaksa    berdasarkan Undang-Undang,    dengan  tidak mendapatkan    imbalan    secara langsung    dan  digunakan    untuk keperluan    negara    bagi    sebesar- besarnya  kemakmuran  rakyat” jadi Pajak  merupakan  suatu  kewajiban
12 Widajantie  and  Anwar,  “Pengaruh Program  Pemutihan  Pajak  Kendaraan Bermotor, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi  Pajak,  Dan  Pelayanan  Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan
Bermotor  (Studi  Pada  Kantor  Bersama Samsat Surabaya Selatan).”
13 Tim Edukasi dan Direktorat Jenderal pajak Perpajakan, Kesadaran  Pajak , Direktorat Jenderal Pajak , 2016.
bagi  masyarakat  publik  yang  harus dipenuhi  oleh  warga  Negara.  Pajak berfungsi  sebagai  sumber  dana pemerintah untuk membiayai kepentingan  publik,  pajak  sebagai pengaturan perekonomian pemerintah dalam bidang perekonomian  ataupun  sosial,  dan pajak  sebagai  stabilitas  pendanaan Negara  dalam  kebijakan  stabilitas harga dalam mengendalikan infalsi 14 . Undang-Undang  Nomor  28 Tahun  2007  Pasal  1  Ayat  1 menunjukan bahwa pajak merupakan  iuran  wajib  kepada Negara  yang  terutang  oleh  orang pribadi  atau  badan  yang  bersifat memaksa  menurut  undang-undang, tanpa imbalan langsung dan digunakan untuk kepentingan Negara untuk        membiayai        keperluan umum  dan  kemakmuran  rakyat. Pajak juga mempengaruhi pembangunan negara karena sebagian  besar  APBN  berasal  dari penerimaan pajak. Tingkat kepatuhan  wajib  pajak  berpengaruh terhadap sumber penerimaan negara,  karena  semakin  besar pendapatan  wajib  pajak  maka semakin  tinggi  pula  penerimaan
Negara,  dengan  kata  lain  pajak adalah  “iuran  yang  tidak  menerima jasa  timbal  balik  (kontra  prestasi) yang dapat langsung ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum 15 .
Pajak  Kendaraan  Bermotor sendiri  disbutkan  di  dalam  Undang-
14 Niru Anita Sinaga, “ Reformasi Pajak Dalam Rangka  Meningkatkan  Pendapatan  Negara,”
Jurnal  Ilmiah  Hukum  Dirgantara 8,  no.  1
(2017), https://doi.org/10.35968/jh.v8i1.136.
15 Purtikasari,  “Pengaruh  Implementasi  E - Samsat,  Sanksi  Pajak  Kendaraan  Bermotor Dan  Sistem  Samsat  Drive  Thru  Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor  (Studi  Survey  Di  Samsat  Kota Batu).”
Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah, “ Pajak  Kendaraan  Bermotor  atau yang biasa disebut PKB adalah pajak atas  pemilikan  atau  penguasaan kendaraan bermotor, baik kendaraan bermotor  roda  dua  atau  lebih  dan kendaraan pengiringnya yang digunakan  pada  semua  jenis  jalan darat.  dan  digerakkan  dengan peralatan  teknis  berupa  sepeda motor.  atau  peralatan  lain  yang berfungsi  untuk  mengubah  sumber energi  menjadi  tenaga  penggerak pada  kendaraan  bermotor  yang bersangkutan,  termasuk  alat-alat besar  yang  dapat  bergerak”. Objek Pajak  Kendaraan  Bermotor  (PKB) adalah  pajak  yang  harus  dubayar oleh  perorangan  kaarena  memiliki kendaraan bermotor 16 .
3. e-Samsat
Inovasi-inovasi  yang  dijadikan sebagai  transparansi,  transparansi dan berbagai prinsip good governance,  yang  mengarah  pada organisasi  publik  yang  lebih  tinggi. Salah  satu  inovasi  pelayanan  publik yang saat ini tengah diimplementasikan adalah aplikasi e- samsat  dalam  pembayaran  pajak kendaraan  bermotor.  Pelayanan publik merupakan unsur yang sangat penting  dalam  penyelenggaraan administrasi  karena  menyangkut aspek  kehidupan  yang  sangat  luas. Birokrasi  pemerintah  tidak  lagi menampilkan sosok sebagai penguasa  tetapi  sebagai  pelayan publik.  Hal  ini  membuat  banyak instansi,  termasuk  pelayanan  publik berinovasi dalam memberikan pelayanannya.  Pelayanan  inovatif
16 Wardani  and  Rumiyatun,  “Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak,  Sanksi  Pajak  Kendaraan  Bermotor, Dan  Sistem  Samsat  Drive  Thru  Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.”
Indah Puspitasari,  Heni Agustina, Abdussalam, Abu Amar Bustomi
yang  bermanfaat  bagi  semua  warga Negara  sebagai  pengguna  jasa  yang akan dinikmati 17 . E-samsat  merupakan  aplikasi yang  diterbitkan  oleh  pemerintah perpajakan untuk memudahkan masyarakat  dalam  melaksanakan pembayaran  pajak  kendaraan.  e- samsat  adalah  aplikasi  berbasis online yang disediakan pihak pajakan kendaraan bermotor untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat  dalam  membayar  pajak kendaraan  bermotor  dengan  mudah dan  bisa  dilakukan  dari  rumah.  Jika sebelumnya pemilik kendaraan harus  datang  ke  kantor  Samsat (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atas)  untuk  mengurus  perpanjangan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dalam waktu yang lama, kini  prosedur  ini  bisa  dilakukan secara  online  melalui  e-samsat. Terobosan ini tentu sangat memudahkan  orang-orang  yang memiliki  kesibukan  masing-masing. Dari implementasi layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui e-samsat. Kehadiran e-Samsat diharapkan  dapat  mempermudah masyarakat dalam menjalankan kewajibannya  sebagai  Wajib  Pajak Kendaraan  Bermotor,  karena  Wajib
Pajak  dapat  melakukan  pembayaran Pajak  Kendaraan  Bermotor  dimana saja  dengan  catatan  selama  berada di  wilayah  POLDA  yang  sama melalui  e-Samsat  tersebut.  Aplikasi e-Samsat  sudah  tersedia  di  dikmati melalui smartphone dengan mendownloadnya  Playstore.  Selain itu,  layanan  e-Samsat  juga  dapat diakses  melalui  situs  resmi  atau
17 Mochamad  Ridwan  Satya  Nurhakim, “Implementasi E -Government Dalam Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas Sistem  Pemerintahan  Modern,” Jurnal  Ilmu
Administrasi  Media  Pengembangan  Dan Praktik Administrasi 9, no. 3 (2014): 403 – 22.
website Samsat masing-masing wilayah.  Jadi,  wajib  pajak  jika  mau melakukan  pembayaran  pajak  tidak perlu  datang  mengantri  di  kantor Samsat untuk melakukan pembayaran  wajib  pajak  kendaraan bermotor  yang bisa  menyita  banyak waktu 18 .
E-Samsat memiliki banyak fitur yang  disediakan  di  dalamnya,  mulai dari  informasi  pajak,  pembayaran pajak  kendaraan  bermotor,  layanan lokasi, pemblokiran kendaraan hingga informasi samsat Terdekat.
4. Pemutihan Kendaraan Adanya program edukasi lewat sosialisasi, pelayanan pajak bermotor, program pemutihan pajak kendaraan bermotor dapat memberikan kepahaman dan kesadaran  publik  tentang  kewajiban pemabayaran pajak kendaraan bermotor.  Edukasi  yang  diberiakn kepada  masyarakat  dan  program pemutihan pajak kendaraan bermotor    yang  diberikan  oleh pemerintah  daerah  memberikan pengaruh  pada  masyarakat  dalam mematuhi kewajibannya dalam membayar    pajak    kendaraan bermotor. Pendapat lain menyebutkan  bahwa  pemutihan kendaraan  bermotor  merupakan program  pemrintah  yang  diberikan pemerintah  agar  mampu  membayar pajak kendaraan pribadi yang mereka  miliki  supaya  mereka  sadar
18 Revi  Arfamaini  and  Amelia  Kurniasari Susanto,  “Pengaruh  Pengetahuan  Pajak, Kesadaran  Wajib  Pajak,  Sanksi  Pajak  Dan Kualitas  Pelayanan  Terhadap  Kepatuhan Wajib  Pajak  Dalam  Membayar  Pajak Kendaraan  Bermotor  (Studi  Pada  Wajib Pajak  Di  Kantor  Bersama  Samsat  Surabaya Utara),” Eco-Socio:  Jurnal  Ilmu  Dan Pendidikan  Ekonomi 5,  no.  1  (2021):  12 – 33, http://194.59.165.171/index.php/ECS/article/ view/619.
akan  wajibnya  pembayaran  pajak kendaraan bermotor 19 . Pemutihan pajak yang diselenggarakan  oleh  pemerintah daerah  merupakam  penghapusan sanksi  administrasi  pajak  kendaraan bermotor  merupakan  pembersihan atau  pencabutan  sanksi  tunggakan akibat  keterlambatan  pembayaran pajak kendaraan bermotor. Masyarakat menyebut hal ini dengan istilah  pemutihan  pajak  kendaraan bermotor. Kebijakan pemutihan pajak  bermotor  diumumkan  oleh Pemerintah  Daerah  yang  disertai jangka  waktu  tertentu,  biasanya waktu  pemutihan  pajak  kendaraan yang diberikan pemerintah tiga bulan dan  juga  aktif  berjalan  bagi  seluruh wajib  pajak  kendaraan  bermotor  di suatu provinsi 20 . Pemutihan  tersebut  bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada  wajib  pajak  sehingga  dapat menumbuhkan  pemahaman  tentang pentingnya menyelesaikan pajak dan dapat  meningkatkan  penerimaan pajak  daerah  yang  dikelola  oleh Dinas  Pendapatan  Daerah.  Dengan adanya  pemutihan  tersebut,  wajib pajak  kendaraan  bermotor  yang mengalami keterlambatan pembayaran dapat melunasi pajaknya  dengan  hanya  membayar pokok  pajak  kendaraan  bermotor tanpa adanya sanksi keterlambatan 21 .
19 Arfamaini and Susanto.
20 Purtikasari,  “Pengaruh  Implementasi  E -
Samsat,  Sanksi  Pajak  Kendaraan  Bermotor Dan  Sistem  Samsat  Drive  Thru  Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor  (Studi  Survey  Di  Samsat  Kota Batu).” 21 Widajantie  and  Anwar,  “Pengaruh Program  Pemutihan  Pajak  Kendaraan Bermotor, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi  Pajak,  Dan  Pelayanan  Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor  (Studi  Pada  Kantor  Bersama Samsat Surabaya Selatan).” Bahan dan Metode Metode penelitian ini menggunakan  metode  deskriptif kuantitatif.  Lokasi  penelitian  ini dilakukan di kota Surabaya, tepatnya di Kecamatan Rungkut. Penelitian ini menggunakan  data  primer  yang diperoleh dari penyebaran kuisioner  yang  dibagikan  kepada responden. Populasi yang digunakan pada  penelitian  ini  adalah  wajib pajak  yang  terdaftar  di  kota Surabaya. Sampel pada penelitian ini merupakan  seluruh  wajib  pajak kendaraan bermotor di kota Surabaya. Pengambilan sampel pada penelitian  ini  menggunakan  metode Nonprobability Sampling  yang dilakukan  dengan  teknik  Accidental Sampling.  Jumlah  wajib  pajak  dalam penelitian  ini  sebanyak  100  orang.
Penelitian  ini  menggunakan  rumus slovin.
Rumus slovin menurut 22 : n= . N .
1 + N ( e) 2
Keterangan:  n = ukuran sampel
N = ukuran populasi e = persen kelonggaran ketidak telitian adanya kesalahan pengambilan sampel yang diinginkan. Penelitian ini diolah menggunakan  analisis  regresi  linier berganda menurut 23 sebagai berikut: 𝑌 = 𝛼 + 𝛽 1 𝑋 1 + 𝛽 2 𝑋 2 + 𝛽 3 𝑋 3 + 𝑒 Naskah penelitian yang menampilkan  kumpulan  data  besar yang  disimpan  dalam  basis  data yang  tersedia  untuk  umum  harus menentukan  di  mana  data  telah
22 P.  D.  Sugiyono, Metodologi  Penelitian Kuantitatif (Bandung:  Penerbit  Alfabeta, 2018).
23 Ghozali (2018)
Indah Puspitasari,  Heni Agustina, Abdussalam, Abu Amar Bustomi
disimpan  dan  memberikan  nomor aksesi  yang  relevan.  Jika  nomor aksesi  belum  diperoleh  pada  saat penyerahan,  harap  sebutkan  bahwa nomor  tersebut  akan  diberikan  saat peninjauan. Mereka harus disediakan sebelum publikasi. Studi intervensi yang melibatkan  hewan  atau  manusia, dan  studi  lain  yang  memerlukan persetujuan etik, harus mencantumkan otoritas yang memberikan  persetujuan  dan  kode persetujuan etik yang sesuai.
Hasil dan Pembahasan Hasil dari penyebaran kuesioner menunjukan bahwa pelaksanaan edukasi dalam pembayaran  pajak  kendaraan  dan penggunaan e-Samsat yang dilakukan  di  Surabaya  menunjukan bahwa: Tabel 1. Hasil uji F ANOVA* Model u m of Squa res d f M ean Squa re F S ig. Regres sion 4 37.2 57 3 1 45.7 52 2 5.97 5 . 00 0a Residu al 5 16.23 3 9 2 5 .611 Total 9 53.4 90 9 5 Sumber: Hasil olah data, 2022 Dari hasih yang diperoleh, Nilai
F  sebesar  25,975  dengan  nilai signifikasi  0,000  <  0,05  artinya program pemutihan pajak kendaraan bermotor,  implementasi  e-samsat, dan kesadaran wajib pajak masyarakat Surabaya melalui edukasi yang diselenggarakan secara
simultan  mempengaruhi  kepatuhan wajib pajak.
Tabel 2. Hasil uji T
Coefficients M Model U nstandar dized coefficie nts S tandar dized coeffic ients t S ig.
B S td. Err or B
eta
1  ( Consta nt)
3 .19 3 1 .87 5 1 .7 03 . 0 92 k kesada ran Wajib Pajak . 53 3 . 197 . 273 2 .7 03 . 0 0 8 I
imple menta si e- samsat . 151 . 128 . 110 1 .18 2 .
24 0
P progra m
Pemuti han Pajak . 713 . 15 9 . 418 4 .47 0 . 0 0 0
Sumber: Hasil olah data, 2022
Dari hasil yang diperoleh, Hasil uji  t  menyatakan  bahwa  nilai signifikasi  0,008  <  0,05  artinya bahwa  secara  parsial  variabel program pemutihan pajak kendaraan berpengaruh  yang  disosialisasikan pada masyarakat Surabaya berdampak  positif  dan  signifikan terhadap  kepatuhan wajib pajak. Hal ini  menunjukkan  bahwa  masyarakat mudah  dipengaruhi  oleh  sesuatu yang menguntungkan mereka dalam hal  pajak.  Menurut  wajib  pajak, pemutihan  pajak  merupakan  bentuk keringanan untuk tidak harus membayar  denda  pajak  pada  tahun
sebelumnya,  sehingga  wajib  pajak mendapatkan  manfaat  dari  program pemutihan  pajak  kendaraan  dan kepatuhan  pajak  meningkat  melalui program pemutihan pajak kendaraan bermotor.  Variabel  implementasi  e- Samsat  memiliki  nilai  sig  0,240  > 0,05 artinya masih tidak berpengaruh  terhadap  kepatuhan wajib  pajak.  Hal  ini  dikarenakan menurut  masyarakat  beranggapan adanya aplikasi e-Samsat menunjukkan kerumitan alur pembayaran pajak kendaraan bermotor  dengan  melalui  e-samsat menjadi penyebab wajib pajak, kerumitan aplikasi e-Samsat membuat masyarakat menolak untuk mengimplementasikan e- Samsat  dan  lebih  memilih  untuk datang  langsung  ke  Samsat  untuk melakukan  pembayaran  wajib  pajak kendaraan bermotor. Sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak dinilai masih  kurang  melalui  implemenatsi e-Samsat.  Variabel  kesadaran  wajib pajak dinyatakan berpengaruh positif karena  memiliki  nilai  sig  0,000  < 0,05 artinya bahwa kesadaran wajib pajak  berpengaruh  positif  dan signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib pajak.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa kesadaran  masyarakat  yang  tinggi dan tanggapan positif terhadap pajak dapat menjadi pemicu untuk
meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam  membayar  pajak  kendaraan bermotor. Sehingga masyarakat lebih  patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya untuk membantu  pemerintah  mencapai tujuan pembangunan nasional .

## Kesimpulan
Variabel  program  pemutihan pajak  kendaraan  secara  parsial berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap  kepatuhan  wajib  pajak dikarenakan  banyak  wajib  pajak yang memanfaatkan program pemutihan pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.  Implementasi  e- samsat secara persial tidak berpengaruh  terhadap  kepatuhan wajib  pajak  dalam  membayar  pajak pribadi.  Dikarenakan  wajib  pajak masih  merasa  kesulitan  untuk memproses pembayaran pajak melalui  e-samsat.  Kesadaran  wajib pajak  secara  parsial  berpengaruh positif  dan  signifikan  terhadap kepatuhan wajib. Dikarenakan kesadaran tinggi dan persepsi positif masyarakat  dalam  hal  perpajakan mampu  meningkatkan  kepatuhan perpajakan.

## Referensi
Arfamaini,  Revi,  and  Amelia  Kurniasari  Susanto.  “Pengaruh  Pengetahuan Pajak,  Kesadaran  Wajib  Pajak,  Sanksi  Pajak  Dan  Kualitas  Pelayanan Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Dalam  Membayar  Pajak  Kendaraan Bermotor (Studi Pada Wajib Pajak Di Kantor Bersama Samsat Surabaya Utara).” Eco-Socio: Jurnal Ilmu Dan Pendidikan Ekonomi 5, no. 1 (2021):
12 – 33. http://194.59.165.171/index.php/ECS/article/view/619.
Baehaqi, A. “Lebih Dari 42 Ribu Kendaraan Pemerintah Tunggak Pajak Rp 3,4 Miliar.”  Surabaya,  2020.  https://jatimnet.com/lebih -dari-42-ribu- kendaraan-pemerintah-tunggak-pajak-rp34-miliar.
Fernanda,  M  D  A.  “Pengaruh  Program  Samsat  Kerti,  Sanksi  Pajak,  Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Stu di  Kasus  Di  Kantor  Bersama  Samsat  …,”  2021,  482– 91.
Indah Puspitasari,  Heni Agustina, Abdussalam, Abu Amar Bustomi
https://repo.undiksha.ac.id/6701/.
Ghozali,  I. Aplikasi  Analisis  Multivariate  Dengan  Program  IBM  SPSS  25 . Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2018.
Iglesias,  A.  N.  “Pengaruh  Kualitas  Pelayana n,  Sosialisasi,  Dan  Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Palembang.” Fakultas Ekonomi STIE Multi Data Palembang , 2021.
Ilhamsyah,  R.,  M.  G.  W.  Endang,  and  R.  Y.  Dewantara.  “Pengaruh Pemahaman  Dan  Pengetahuan  Wajib  Pajak  Tentang  Peraturan Perpajakan,  Kesadaran  Wajib  Pajak,  Kualitas  Pelayanan,  Dan  Sanksi Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Kendaraan  Bermotor.” Journal of Chemical Information and Modeling , no. 8 (2016): 1 – 9.
Kusnanto. Belajar Pajak . Penerbit M. Jakarta, 2019.
Nurhakim,  Mochamad  Ridwan  Satya.  “Implementasi  E -Government  Dalam Mewujudkan  Transparansi  Dan  Akuntabilitas  Sistem  Pemerintahan Modern.” Jurnal  Ilmu  Administrasi  Media  Pengembangan  Dan  Praktik Administrasi 9, no. 3 (2014): 403 – 22.
Perpajakan,  Tim  Edukasi  dan  Direktorat  Jenderal  pajak. Kesadaran  Pajak . Direktorat Jenderal Pajak , 2016.
Purtikasari,  R.  “Pengaruh  Implementasi  E -Samsat,  Sanksi  Pajak  Kendaraan Bermotor  Dan  Sistem  Samsat  Drive  Thru  Terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak  Kendaraan  Bermotor  (Studi  Survey  Di  Samsat  Kota  Batu).” Universitas Muhammadiyah Malang, 2021.
Sinaga,  Niru  Anita.  “Reformasi  Pajak  Dalam  Rangka  Meningkatkan Pendapatan  Negara.” Jurnal  Ilmiah  Hukum  Dirgantara 8,  no.  1  (2017). https://doi.org/10.35968/jh.v8i1.136.
Sugiyono,  P.  D. Metodologi  Penelitian  Kuantitatif .  Bandung:  Penerbit Alfabeta, 2018.
“Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak.” Www.Peraturanpajak.Com , 2010.
Ummah,  M.  “Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak,  Sanksi  Pajak,  Pengetahuan Perpajakan  Dan  Pelayanan  Fiskus  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Semarang,” no. 1– 14 (2015).
Valianti,  Reva  Maria,  Emma  Lilianti,  Juni  Darwin,  and  Hendry  Saladin.  “Tax Awareness From An Early Age In Education.” PKM Journal: Community Service 04, no. 02 (2021): 130 – 37.
https://journal.lppmunindra.ac.id/index.php/pkm/article/view/6215.
Wardani,  D.  K.,  and  R.  Rumiyatun.  “Pengaruh  Pengetahuan  Wajib  Pajak, Kesadaran  Wajib Pajak,  Sanksi  Pajak  Kendaraan Bermotor,  Dan  Sistem
Samsat  Drive  Thru  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Kendaraan Bermotor.” Jurnal Akuntansi 5, no. 1 (2017).
Widajantie,  T.  D.,  and  S.  Anwar.  “Pengaruh  Program  Pemutihan  Pajak Kendaraan  Bermotor,  Kesadaran  Wajib  Pajak,  Sosialisasi  Pajak,  Dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada  Kantor  Bersama  Samsat  Surabaya  Selatan).” Behavioral
Accounting Journal 3, no. 2 (2020): 129 – 143.