## ANALISIS IMPLEMENTASI PERDA KABUPATEN BANTUL NO.11 TAHUN 2015 TENTANG PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS PADA KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA DISABILITAS
Heri Puspito 1 1 Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta Email: puspito.heri@unisayogya.ac.id

## ABSTRAK
Remaja  penyandang  disabilitas  merupakan  kelompok  rentan  terhadap  pelecehan  dan  kekerasan seksual.  Penyandang  disabilitas  juga  makhluk  seksual  yg  perlu  diperhatikan  kesehatan reproduksinya.  Pemda  Bantul  membuat  Perda  No.11  tahun  2015  untuk  memenuhi  hak-hak penyandang  disabilitas.  Penelitian  ini  bertujuan  memperoleh  gambaran  implementasi  kebijakan, khususnya hak-hak kesehatan reproduksi pada remaja disabilitas SLB Negeri di Kabupaten Bantul. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, pemilihan informan dengan purposive sampling , data  dikumpulkan  dengan  wawancara  mendalam,  observasi  dan  studi  dokumen.  Penelitian  di lingkungan Pemerintahan Kab.Bantul, Juni-Juli 2019. Hasil penelitian  menunjukkan implementasi Perda  Bantul  No.11  tahun  2015  belum  berjalan  baik,  upaya  pemenuhan  hak-hak  promotif  dan preventif belum dicapai. Adanya pengaruh dari Isi Perda, Karakteristik dan kemampuan pelaksana, disposisi pelaksana, serta kondisi lingkungan menyebabkan implementasi menjadi tidak maksimal. Perlu adanya revisi pasal 29 dan 30, menetapkan juklak dan juknis, mengadakan penandatanganan komitmen pelaksana, meningkatkan keterampilan kespro tenaga kesehatan dan guru, serta pelibatan orangtua dalam Pendidikan kespro.
Kata Kunci: Remaja, Penyandang Disabilitas, Hak Kesehatan Reproduksi

## ABSTRACT
Adolescent people with disabilities are vulnerable to sexual harassment and violence. Persons with disabilities  are  sexual  beings  who  need  attention  to  their  reproductive  health.  The  local government  of  Bantul  was  made  a  law  No.11  in  2015  to  fulfill  the  rights  of  persons  with disabilities. This study aims to obtain a representation of the implementation of policies, especially reproductive  health  rights  of  the  adolescent  with  disability  in  the  Extra-Ordinary  School  Bantul Regency.  This  study  uses  a  qualitative  approach,  the  selection  of  informants  by  purposive sampling, data collected by in-depth interviews, observation, and study of documents. Research in the Government of Bantul Regency, June-July 2019. The results showed that the implementation of Bantul  Bylaw  No.11  in  2015  has  not  been  going  well,  efforts  to  fulfill  promotive  and  preventive rights  have  not  been  achieved.  The  influence  is  the  contents  of  the  Policy,  Characteristics  and ability  of  implementers,  disposition  of  implementers,  and  environmental  conditions  cause  an

## CENDEKIA UTAMA
Jurnal Keperawatan dan Kesehatan Masyarakat
STIKES Cendekia Utama Kudus
P-ISSN  2252-8865 E-ISSN  2598-4217 Vol 10, No 3, Oktober, 2021
Tersedia Online: htpp://jurnal.stikescendekiautamakudus.ac.id
implementation  to  be  not  optimal.  Revisions  to  articles  29  and  30  are  needed,  establishing operational  and  technical  guidelines,  signing  the  commitment  of  implementers,  increasing  the health  skills  of  health  workers  and  teachers,  and  involving  parents  in  reproductive  health education.
Keywords : Adolescent, Pearson with Disabilities, Reproductive Health Rights

## LATAR BELAKANG
Indonesia mengambil langkah meratifikasi UN CRPD ( United Nations Convention on the  Rights  of  Persons  with  Disabilities )  oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik Indonesia (DPR RI) pada bulan November 2011 menjadi Undang-undang  Nomor 19 tahun 2011  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2011  Nomor  107  tentang  Ratifikasi Konvensi  Internasional  Hak-hak  Penyandang  Disabilitas  sebagai  upaya  pemajuan, penghormatan,  pemenuhan  dan  perlindungan  hak-hak  kaum  disabilitas  di  seluruh Indonesia, dalam memperkuat komitmen untuk memajukan hak asasi dan untuk menjamin akses  pelayanan  kesehatan  yang  sensitif  gender,  termasuk  rehabilitasi  kesehatan  bagi disabilitas.(RI, 1997)
Masih  ada  diskriminasi  terkait  hak-hak  reproduksi  terutama  bagi  penyandang disabilitas,  sebagian  besar  difabel  mendapatkan  akses  informasi  yang  minim  tentang kesehatan  reproduksi  dan  seksualitas.(Fauzi,  2017;  Nopiah,  2016)  Hal  ini  disebabkan karena  minimnya  akses  pelayanan  kesehatan  meliputi:  konseling,  pembinaan,  dan bimbingan,  serta  lemahnya  penguasaan  teknik  komunikasi  petugas  kesehatan  dalam melakukan sosialisasi pelayanan terutama bagi difabel tunarungu dan tuna grahita.(Farisa, Deliana,  &  Hendriyani,  2013;  Petronela,  2018)  Penyandang  disabilitas  sangat  sulit  dan minim  dalam  mendapatkan  akses  pelayanan  kesehatan  meliputi,  konseling  masalah kesehatan reproduksi, konseling reproduksi seputar mitos dan  fakta kesehatan reproduksi, advokasi  dan  konselor  sebaya  yang  membuat  nyaman  dalam  konseling.(Fauzi,  2017; Friedman  &  Owen,  2017;  Nguyen,  Liamputtong,  Horey,  &  Monfries,  2018)  Pemerintah kurang  memperhatikan difabel, terbukti dalam survey dan wawancara pada kepala  bagian ketahanan remaja,  belum ada anggaran untuk program kesehatan reproduksi untuk remaja dengan disabilitas.(Didik, 2017)
Berdasarkan undang-undang nasional tersebut diatas Yogyakarta telah memiliki perda tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas No. 4 tahun 2012. Selain  itu  3  kabupaten  telah  memiliki  perda  untuk  melindungi  hak-hak  disabilitas diantaranya  kabupaten  Kulon  Progo  dengan  Perda  No.3  tahun  2016,  Kabupaten Gunungkidul dengan perda No. 9 tahun 2016, kabupaten Bantul dengan perda No.11 tahun 2015.  Sedangkan  kabupaten  Sleman  masih  dalam  proses  pengesahan  begitu  juga  dengan kota madya.
Hasil penelitian pada aspek kognitif remaja tunagrahita menunjukkan bahwa perilaku seksual memiliki tingkat perilaku seksual bebas kategori sedang 78%, sedangkan sebanyak 48% remaja tuna grahita menganggap berpelukan di tempat umum adalah hal yang wajar. Sedangkan  aspek  afektif  menunjukkan  perilaku  seks  bebas  sebanyak  14%  responden remaja  tuna  grahita  membenarkan  hubungan  seksual  boleh  dilakukan  remaja  sebagai wujud rasa cinta yang tulus dari pasangan dan 36% menganggap bahwa berpelukan sambil memegang  payudara  boleh  dilakukan  oleh  remaja  terhadap  pacarnya  karena  mereka menganggap bahwa hal itu bukan merupakan perilaku seks bebas. (Utami, 2015)
Perlu  adanya  perlakuan  khusus  bagi  penyandang  disabilitas  karena  mereka  juga memerlukan  informasi  dan  pendidikan  yang  tepat  untuk  kesehatan  reproduksinya.  Oleh karena  itu  pentingnya  kebijakan  kesehatan  reproduksi  bagi  remaja  perlu  dilakukan  kajian untuk  menghasilkan  peraturan  yang  layak  dan  tepat  bagi  remaja  terutama  remaja  dengan disabilitas.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  rancangan  deskriptif eksploratif.  Pemilihan  informan  didasarkan  pada  keknik purposive  sampling dengan memilih  langsung  informan  dari  Kabid  Hukum  Pemda  Bantul,  Kepala  Dinas  Sosial  P3A Bantul, Kepala / coordinator Kesga Dinas Kesehatan Bantul, 2 Kepala Puskesmas, Kepala sekolah SLB Negeri Bantul, Guru Kespro, Orangtua Siswa dan Siswa SLB. Pengumpulan data dilakukan dengan Indepth Interview (wawancara mendalam), observasi dan dokumen. Wawancara  mendalam  semi  terstruktur  dengan  menggunakan  petunjuk  wawancara ( interview guide ), sedangkan observasi di lapangan untuk melihat fasilitas, alat peraga, dan melihat  kondisi  serta  sikap  remaja  di  sekolah.  Studi  dokumen  terkait  Juklak  dan  Juknis, Struktur  organisasi,  SOP,  panduan  dan  laporan  kegiatan  serta  Tujuan  pokok  dan fungsi.(Creswell, n.d., 2009)
Penelitian  ini  dilakukan  di  wilayah  kantor    pemerintahan  Kabupaten  Bantul  yaitu komplek  kantor  Bupati,  Dinas  Kesehatan,Dinas  sosial,  Dinas  Pendidikan  Provinsi  DIY. Sedangkan  diinstansi  di  bawah  pemerintahan  yaitu  di  SLB  dan  Puskesmas.  Penelitian dilakukan selama bulan Juni-Juli 2019.
Penelitian  ini  menggunakan  triangulasi  sumber  data  untuk  meningkatkan  validitas hasil  dari  penelitian.(Azwar,  2014)  Informan  triangulasi  terdiri  dari  2  Kepala  Puskesmas, penanggungjawab  program  Kespro,  kepala  sekolah,  waka  kurikulum,  guru  Kespro, Orangtua Siswa SLB hingga Siswa SLB.
Wawancara  mendalam  menggali  faktor  diantaranya:  Isi  Perda,  Karakteristik  dan kemampuan pelaksana, disposisi pelaksana, serta kondisi lingkungan dimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi implementasi Perda Bantul No.11 tahun 2015 tentang Pemenuhan Hak-hak  Penyandang  Disabilitas  khususnya  Kespro  remaja  disabilitas.  Wawancara mendalam  dilakukan  45-60  menit  yang  dilakukan  oleh  peneliti  sendiri.  Sebelum wawancara  dilakukan,  peneliti  mengajukan  lembar  persetujuan  kepada  informan,  bagi yang  menolak  tidak  dikenakan  sanksi  dan  tidak  dijadikan  informan  penelitian. Pengumpulan  data  wawancara  dengan  alat recorder ,  sedangkan  untuk  observasi  dengan bantuan kamera.
Tabel 1. Informan Penelitian Kode Informan Jenis Kelamin Usia (tahun) Jabatan KH Laki-laki 51 Kabid.Hukum KDD Laki-laki 54 Kabid.Diksus Dikpora KkDD Laki-laki 58 Kasi.Kurikulum & Peserta Didik KDS Laki-laki 50 Kepala Dinas Sosial KKDS Perempuan 37 Kabid.Kesga Dinas Kesehatan Prom Perempuan 33 sie. Promkes KKp Perempuan 56 Koordinator Kespro KKp Perempuan 45 Koordinator kespro Kps Laki-laki 36 Kepala Puskesmas Wak Perempuan 50 Waka kurikulum SLB GKs Perempuan 50 Guru Kespro GKs Perempuan 50 Guru kespro Keps Perempuan 54 Kepala Sekolah SLB Wak Permepuan 47 Waka kurikulum SLB Ot Perempuan 42 Orangtua siswa Ot Perempuan 47 Orangtua siswa S Perempuan 18 Siswa S Laki-laki 23 Siswa Keterangan : Kabid   : Kepala Bidang Diksus  : Pendidikan Khusus Kesga  : Kesehatan Keluarga
Kasi : Kepala Seksi Kespro  : Kesehatan Reproduksi

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berikut Ini merupakan cuplikan hasil wawancara dengan Informan:
Table  2  Kutipan  Wawancara  Analisis  Implementasi  dalam  Upaya  Pemenuhan  Hak
Kesehatan Reproduksi Remaja Disabilitas Tema Sub Tema Kutipan Terpilih Isi Kebijakan Manfaat dan Pelaksana “sebenarnya dalam tataran pelaksanaannya harus terimplementasi kedalam semua layanan pemerintah”
“ada pelaksanaan jamsus terpadu terkait pelayanan kesehatan dan alat bantu kesehatan secara umum, tidak fokus ke Kespro”
“Belum ada Juklak dan Juknisnya”
Karakteristik dan Kemampuan Pelaksana
Norma-norma dan pola hubungan “Puskesmas tingkat kehadiran. Tingkat kehadiran remaja di Puskesmas rendah,
sehingga harus jemput bola.” Cakupan Wilayah “Kalau terkait cakupan wilayah Alhamdulillah semua bisa kami jangkau walaupun medan di sini berbeda dengan yang dibawah (Pkm terletak di daerah perbukitan)”

## Disposisi Pelaksana
Komitmen “disini belum ada penandatanganan komitmen selama ini bekerjanya di sini tidak ada yang malas-malas, kalau di sini ya dituntut untuk cekatan.” Kesesuain Tugas “justru karna mereka itu guru umum (SLB), supaya kompeten ya ada pelatihan itu. dikatakan kompeten tidak harus guru-guru  itu berbasis kesehatan.”

## 1. Karakteristik Informan Penelitian
Penelitian yang dilakukan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Bantul ini terdiri dari  18  informan  yang  berusia  antara  27  tahun  hingga  45  tahun.  Jenis  kelamin perempuan  sebanyak  12  orang  sedangkan  lai-laki  sebanyak  6  orang.  Informan  utama memiliki jabatan di masing-masing instansi diantaranya sebagai Kabid Hukum, Kepala Dinas  Sosial  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  (Dinsos  P3A), Koordinator  Kesga  Dinkes  Bantul,  sie  Promosi  Kesehatan  Dinkes.  Selain  itu,  juga melibatkan  Kepala  Bidang  Pendidikan  Khusus,  Kabid  Kurikulum  Dinas  DIKPORA DI.Yogyakarta. Informan triangulasi terdiri dari Kepala Puskesmas,  Penanggungjawab program kespro, Kepala sekolah, guru kespro, orangtua siswa SLB, dan Siswa SLB.
2. Implementasi Upaya Promotif dan Preventif Kesehatan Reproduksi
OPD  kabupaten  Bantul  dalam  memenuhi  hak  kesehatan  reproduksi  remaja penyandang  disabilitas  bidang  promotif  dan  preventi  belum  berjalan  sesuai  darapan. Informasi  terkait  kesehatan  reproduksi  dan  seksualitas  belum  didapatkan  remaja  di SLB dengan maksimal, padahal mereka membutuhkan lebih dari remaja yang normal. Puskesmas dan Dinas Kesehatan masih berfokus kepada remaja yang normal, selain itu dinas sosial  berfokus pada penjaminan kesehatan  gratis dan pemenuhan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas.
Berdasarkan  pengakuan  siswa,  di  sekolah  mereka  merasa  belum  menerima pelajaran kesehatan reproduksi secara maksimal yang berasal dari instansi pemerintah, mereka mengaku mendapatkan pengetahuan kespro dari mahasiswa dan dosen, itu pun sebagai  obyek  penelitian.  Selain  itu,  orangtua  siswa  merasa  tidak  dilibatkan  oleh sekolah untuk memperoleh  materi dan pendidikan kesehatan reproduksi  yang  berguna untuk mendidik anaknya.
Berdasarkan analisis peneliti, Dinas  Kesehatan, dan Dinas Sosial  belum  berfokus pada  kesehatan  reproduksi  remaja  disabilitas.  Mereka  berpedoman  pada  tren  isu
“ Selama ini saya baru mendapatkan materi kesehatan reproduksi 2-3 kali di pelajaran IPA terpadu. (siswa SLB)”
kesehatan dan program dari pemerintah pusat, bukan pada Perda Bantul No. 11 tahun 2015 tentang Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas.
3. Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Perda
a. Isi Perda
Ada  perbedaan  antara  isi  kebijakan  dengan  fakta  dilapangan.  Di  dalam  Perda dinyatakan,  bahwasanya  OPD  yang  memiliki  tugas  pokok  fungsi  di  bidang pendidikan  berkewajiban  menyediakan  informasi  pelayanan  umum  tentang  sistem pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas dan keluarganya. Fakta dilapangan, orang  tua  penyandang  disabilitas  belum  dilibatkan  sepenuhnya  dalam  pendidikan putera-puterinya. Berikut kutipan wawancara dari orangtua siswa SLB,
Selain  itu di dalam Perda tersebut tampak perbedaan antara Perda Bantul pada pasal 29 dan 30 terkait kesehatan reproduksi dengan Perda DIY No. 4 tahun 2012 tentang Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas. Di dalam Perda DIY terdapat pasal  bagaimana upaya promotive dan preventif dilakukan, namun di Perda Bantul justru  malah dihapuskan. Hal  ini tentunya tidak sesuai dengan turunan Perda DIY tersebut. Sehingga, Kespro Disabilitas menjadi terabaikan.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Octaviani  dengan  judul  Penerapan  Governance dalam  implementasi  Perda  Penyandang  Disabilitas  di  Kota  Denpasar  diperoleh kesimpulan  bahwa  isi  kebijakan  diperlukan  untuk  bisa  menghasilkan  program- program  yang  dapat  dikembangkan  oleh  pemerintah  yang  disesuaikan  dengan kebutuhan  penyandang  disabilitas.  Hal  ini  disebabkan  karena  mereka  lebih  senang melakukan  usaha  mandiri.  Pelaksanaan  perda  harus  menghasilkan  manfaat  yang diterima dan mengakomodir mpenyandang disabilitas berdasarkan program-program yang  dijalankan.  Tidak  cukup  sampai  disitu,  manfaat  yang  diterima  penyandang disabilitas harus dapat  memberikan dampak perubahan bagi kehidupan penyandang disabilitas.(Octaviani, Erviantono, & Purnamaningsih, 2015)
Implementasi  kebijakan  menurut  Erdward  III,  adalah  suatu  proses  yang  sangat penting sebab berjalannya suatu kebijakan dengan baik diimbangi dengan persiapan dan perencanaan yang baik, maka dengan itu harapan dan tujuan yang sudah disusun dapat dicapai.  (George C. Edward III, 1980) Menurut  Grindle  Keberhasilan dalam mengimplementasikan  kebijakan tergantung juga pada isi kebijakan dan lingkungan implementasi.  Kepentingan  dari  pemerintah  adalah  perwujudan  nyata  dari implementasi  kebijakan  yang  dipengaruhi  oleh  adanya  program  tersebut.(Wahab, 2007; Winarno, 2012)
b. Karakteristik dan Kemampuan Pelaksana
Hasil yang lain menunjukkan bahwa dalam implementasi Perda Bantul tersebut masing-masing  implementor  memiliki  struktur  birokrasi  dan  norma-norma  yang dianut  menurut  lokasi  dimana  mereka  bekerja.  Keadaan  tersebut  menjadikan  pola hubungan yang terjadi selama birokrasi kurang baik, karena mereka masih berfokus pada  program  kerjanya  masing-masing  serta  fokus  pada  tujuan  pokok  dan  fungsi masing-masing organisasi. Misalnya saja puskesmas belum melibatkan siswa-siswi SLB  dalam  program  PKPR  karena  puskesmas  menganggap  daya  tangkap
“ Kalau  kegiatan  di  sekolah  mengenai  pembelajaran  kesehatan  reproduksi  kami jarang dilibatkan sama guru-gurunya. Kami hanya menunggu di luar kelas. Dulu itu hanya sekali pas awal masuk sekolah.(orang tua siswa SLB)”
penyandang disabilitas rendah, padahal tidak semua penyandang disabilitas di SLB memiliki daya tangkap rendah.
Berbeda  dengan  pendapat  Kabid.Dikpora  DI.Yogyakarta,  menurut  beliau penyampaian  tentang  pendidikan  kespro  remaja  kepada  siswa-siswi  SLB  tidak harus dari bidang Kesehatan, karena guru-guru SLB mempunyai kompetensi untuk berkomunikasi  dengan  penyandang  disabilitas  dari  pada  petugas  kesehatan.  Guru- guru  tersebut  tinggal  diberikan  keterampilan  dan  kompetensi  terkait  pengetahuan Kespro. Pemikiran seperti inilah yang membuat pola hubungan menjadi baik dalam bekerjasama  dengan  instansi  lain  dalam  memenuhi  hak-hak  kespro  remaja penyandang disbailitas.
Hasil  Penelitian  Rahmasari et.al tentang  Precede  and  Proceed  Model  on Determinants of Teacher’s Role in the Provision of Reproductive Health Education for  Students  with  Mild  Mental  Retardation  at  School  of  Disability  in  Sleman,  ada kendala yang dialami guru dalam menyampaikan materi kesehatan reproduksi yang berdampak pada kemampuan dan karateristik pelaksana yaitu (1) Guru mengalami kesulitan  menyampaikan  materi  yang  dapat  dipahami  oleh  anak  tuna  grahita,  (2) sulit menentukan pendekatan atau strategi karena siswa berbeda latarbelakang, usia dan  level  ketunaan  berbeda,  (3)  Keterbatasan  SDM  yang  sudah  pelatihan  dan mampu  memberikan  materi  Kesehatan Reproduksi, (4) pengetahuan dan pelibatan orang  tua  masih  rendah,  (5)  pandangan  sosial  budaya  dari  masyarakat  yang menganggap  tabu  mengenai  pendidikan  kesehatan  reproduksi.  Berbagai pemahaman  Guru,  dalam  memahami  tujuan  pendidikan  kesehatan  reproduksi diantaranya:  membangun  kesadaran  terkait  pentingnya  menjaga  kespro, membiasakan diri hidup sehat, melatih kemandirian, bergaul dengan sehat. Dengan demikian,  pemahaman  dan  perspektif  guru  sangat  berpengaruh  terhadap pemenuhan hak-hak kesehatan reproduksi. (Rahmasari, Astuti, & Sulaeman, 2012)
Menurut  penelitian  Salla  “Analisis  Kinerja  Dinas  Kesehatan  Kabupaten Mamberamo Tengah Pada  Program Kesehatan Ibu dan Anak”, menyatakan bahwa petugas  yang  telah  memperoleh  pelatihan  memiliki  kinerja  tinggi  sebesar  2,9  kali lebih  besar  dibandingkan  dengan  petugas  yang  belum  pernah  mendapatkan pelatihan. (Salla, 2017) Hal  ini  sesuai dengan teori Notoatmodjo, bahwa Pelatihan merupakan  salah  satu  bentuk  pendidikan,  karena  dengan  pelatihan  atau  training dapat  memberikan  pengalaman  belajar  yang  akan  merubah  perilaku.  Pelatihan sangat  diperlukan,  karena  hal  ini  sebagai  proses  mengajarkan    keahlian  atau keterampilan  termasuk  pengetahuan  agar  tercipta  sikap  yang  bertanggungjawab sesuai dengan standar kerja.(Notoatmodjo, 2010, 2012)
Menurut  Metter  dan  Horn,  kinerja  implementasi  dipengaruhi  oleh  ciri  yang cocok  dan  tepat  dengan  agen  pelaksana.  Dalam  proses  implementasi  kebijakan, agen  pelaksana  dituntut  untuk  disiplin  dan  taat.  Disisi  lain  juga  dibutuhkan implementor yang mempunyai sikap demokratis dan persuasive. Sementara itu ada hal yang penting dalam menentukan implementor, yaitu cakupan wilayah atau luas wilayah.(Subarsono, 2011; Winarno, 2012)
c. Disposisi pelaksana
Disposisi menyangkut beberapa hal terkait sikap, komitmen dan kesesuaian tugas adalah  hal  penting  menjadi  kesuksesan  implementasi.  Sikap  implementor  terhadap pemenuhan  hak-hak  kesehatan  reproduksi  penyandang  disabilitas,  dimana
implementor tidak ada keluhan terkait tugas yang dijalankan,  fasilitas  yang diberikan dan  dana  yang  ada.  Ketika  melayani  penyandang  disabilitas  yang  periksa  di Puskesmas  sudah  ada  SPM  pelayanan,  petugas  sesuai  dengan  SPM  yang  berlaku, SPM  yang  ada  tidak  hanya  untuk  penyandang  disabilitas  namun  juga  untuk masyarakat umum yang datang memeriksakan diri. Adanya SPM ini  tujuannya adalah ramah  penyandang  disabilitas.  Petugas  di  Puskesmas  melaksanakan  program  dan kegiatan  sesuai  jadwal  dan  tugas  yang  diberikan  dan  dikerjakan  sesuai  waktunya. Keseluruhan  pelayanan  tersebut  bersumber  dari  pemerintah  pusat,  karena  merupakan program dari kementrian kesehatan.
Berdasarkan  hasil  observasi,  petugas  belum  memiliki  tujuan  pokok  dan  fungsi (Tupoksi) untuk pelaksanaan Perda Bantul No.11 Tahun 2015 untuk memenuhi hak- hak  penyandang  disabilitas,  sehingga  mereka  tidak  memiliki  pedoman  untuk mengimplementasikan  Perda  tersebut.  Karena  tidak  ada  tupoksi  dan  uraian  tugas yang  jelas  dan  kekurangan  staf,  maka  petugas  banyak  yang  merangkap  tugas.  Oleh karena hal itu, berdampak pada pendidikan kesehatan reproduksi di sekolah. Di SLB pendidikan kespro belum  berjalan  maksimal, karena orangtua belum dilibatkan oleh sekolah dan sekolah cenderung tidak mengulangi materi kesehatan reproduksi kepada siswa-siswinya.  Sikap  positif  terlihat  pada  guru  SLB  yang  mengajar  Kesehatan Reproduksi  (Kespro).  Guru-guru  sudah  membedakan  antara  penyandang  daksa, grahita,  netra  dan  wicara  ketika  diajarkan  materi  kesehatan  reproduksi.  Dan  guru sudah  mengulang-ngulang  materinya  pada  siswa  penyandang  daksa.  Implementor belum menandatangani kesepakatan komitmen untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas.
Hasil penelitian Fahmawati menunjukkan bahwa sikap pelaksana program kurang responsif  terhadap  laporan  peserta  terdampak  program  (penilaian  peringkat  kinerja perusahaan  pengelola  lingkungan  hidup),  sehingga  tujuan  kebijakan  menjadi terhalang. (Fahmawati & Purnaweni, 2016).
Menurut  Edwards  III  karakter  yang  wajib  dimiliki  pelaksana  yaitu  sifat  jujur, karena  sifat  ini  akan  memberikan  arah  kepada  implementor  berada  dalam  arah program  yang  telah  ditetapkan  pada  petunjuk  pelaksanaan  program.  Komitmen  yang tinggi  dan  kejujuran  yang  dijunjung  akan  berdampak  pada  antusiasme  implementor dalam  melaksanakan  setiap  tahap  program  dengan  konsisten.  Ada  sikap  yang  lain yang  pelu  dimiliki  implementor,  yaitu  sikap  demokratis.  Sikap  demokratis  dapat membawa  dampak  positif  yaitu  memberikan  kesan  baik  antara  implementor  dan kebijakan  dengan  kelompok  sasaran.  Sikap  demokratis  juga  akan  menurunkan penolakan  atau  resistensi  dari  masyarakat  terhadap  pelaksana  dan  kebijakan  atau program.(George  C.  Edward  III,  1980)  Pendapat  dari  teori  Van  Meter  dan  Horn. Kognisi  atau  pemahaman  terhadap  suatu  kebijakan  akan  mempengaruhi  kemauan implementor.(Donald S. Van Meter and Carl E. Van Horn, 1975)

## d. Kondisi lingkungan
Orang tua mengusulkan bahwa perlu adanya pelibatan orang tua secara konsisten dalam  pembelajaran  kesehatan  reproduksi  sehingga  orang  tua  bisa  tahu  bagaimana
“penyampaianya berjenjang, dan dibedakan berdasarkan usia, tuna daksa, grahita, rungu, wicara, agar maksimal. (Guru SLB) ”
mendidik  kesehatan  reproduksi  anaknya.  Bupati  sebenarnya  sangat  perduli  terhadap masalah  kesehatan  reproduksi,  sebab  anggaran  dan  program  yang  diajukan  selalu disetujui,  selain  itu  Bupati  juga  turut  hadir  dalam  acara  ketika  diundang.  Selain pemerintah  daerah,  pemerintah  provinsi  turut  mendukung  pendidikan  di  SLB,  dengan dukungan  berupa  penarikan  sejumlah  guru  di  SLB  Swasta  ke  SLB  negeri  untuk mencukupi  jumlah  tenaga  pendidik  di  SLB.  Selain  penambahan  guru  di  SLB  Negeri, juga diberikan pelatihan kesehatan reproduksi gratis setiap tahun untuk guru-guru SLB. Hal  ini  menunjukkan  dukungan  dari  lingkungan  pemerintah  sangat  mendukung  bagi tercapainya pemenuhan hak-hak kespro remaja disabilitas.
Menurut  informan  masih  ada  sebagian  masyarakat  yang  menganggap  bahwa masalah  seksual  belum  patut  diajarkan  kepada  anak-anak  karena  menurut  mereka belum  waktunya.  Orangtua  dalam  penelitian  ini  sangat  mendukung  program pendidikan kesehatan reproduksi sebab orangtua merasa tidak mampu  bagaimana cara mendidik anak-anaknya dan menyelesaikan masalah kesehatan reproduksinya.
Hasil  penelitian  Octaviani  menunjukkan  bahwa  dukungan  dan  perhatian  yang besar dari lingkungan masyarakat dan sekitar sangat berpengaruh dan berdampak besar pada  pelaksanaan  Perda  Provinsi  Bali  No.9  Tahun  2015  tentang  Penyandang Disabilitas.(Octaviani  et  al.,  2015)  Sedangkan  hasil  penelitian  Petronela,  tentang pemenuhan  informasi  dan  hak  kesehatan  reproduksi  perempuan  disabilitas  di  Kota Semarang  menemui  hambatan  berupa  kurangnya  partisipasi  masyarakat  dalam memberikan  dukungan  pada  penyandang  disabilitas  yang  berada  di  lingkungan masyarakat.(Petronela, 2018) Menurut hasil penelitian Setiawan dan Pudjianto tentang Pemenuhan  Hak  Penyandang  Disabilitas  Berat,  ekonomi  sangat  mempengaruhi terhadap  pemenuhan  hak  Penyandang  Disabilitas  Berat,  hal  ini  dikarenakan  semakin tinggi  pendapatan  seseorang  atau  pemasukan  keluarga  akan  berdampak  pada tercukupinya  kebutuhan  penyandang  disabilitas  berat  dan  sebaliknya.(Setiawan  & Pudjianto, 2017)
Lingkungan  eksternal  turut  mendorong  keberhasilan  implementasi  kebijakan dianataranya  adalah  lingkungan  sosial,  ekonomi  dan  politik.  Ketiga  lingkungan tersebut  apabila  tidak  kondusif  dapat  menjadi  sumber  masalah  yang  mengakibatkan kegagalan  kinerja  implementasi  kebijakan.  Oleh  karena  itu,  implementasi  kebijakan mensyaratkan  kondisi  lingkungan  eksternal  yang  kondusif.(Donald  S.  Van  Meter  and Carl E. Van Horn, 1975)

## SIMPULAN DAN SARAN Simpulan
Upaya  promotif  dan  preventif  terkait  kesehatan  reproduksi  bagi  remaja  penyandang disabilitas  belum  dilaksanakan  dengan  maksimal  oleh  OPD.  Kegiatan  berupa  penyuluhan dan seks  education yang  dilakukan  oleh  tenaga  kesehatan  diimplementasikan  ke  SLB.  isi kebijakan  di  bagian  kesehatan  masih  bersifat  umum,  belum  ada  pasal  terkait  kesehatan reproduksi  dan  kegiatan  upaya  promotif,  preventif  seperti  yang  diharuskan  ada  Undang- undang  Konvensi  Disabilitas.  Karakteristik  dan  Kemampuan  Implementor  kurang  baik karena  masih  berfokus  pada  program  kerja  masing-masing.  Belum  adanya penandatanganan  komitmen  Bersama.  Kondisi  lingkungan  (ekonomi,  sosial,  budaya  dan pendidikan) mendukung dalam implementasi Perda Bantul No.11 Tahun 2015.

## Saran
Merubah  perilaku  remaja  disabilitas  melalui  SLB  tidak  hanya  melalui  penyuluhan, tetapi juga praktek secara langsung yang dilakukan berulang-ulang. Perlu dilakukan revisi pasal 29 dan 30 Perda Bantul No.11 Tahun 2015 tentang Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas  yang  mengacu  pada  UU  No.  19  tahun  2011  tentang  Konvensi  Hak-hak Penyandang Disabilitas, PP No. 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, UU No.35 tahun 2014 Perubahan UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No.7 tahun 1984 tentang Perlindungan Perempuan, selain  itu  menetapkan Tujuan Pokok dan Fungsi. Pelatihan tenaga kesehatan bahasa isyarat. Penetapan struktur organisasi, pembuatan uraian tugas,  juklak-juknis,  serta  menyamakan  persepsi  terhadap  tugas  dan  kewajiban implementor. Pembuatan kesepakatan dan penandatanganan komitmen implementor bahwa hak-hak penyandang disabilitas harus dipenuhi.

## DAFTAR PUSTAKA
Azwar, S. (2014). Metode Penelitian . Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Creswell, J. W. (n.d.). Research design . Creswell,  J.  W.  (2009). Research  Design  Qualitative,  Quantitative,  and  Mixed  Methods Approaches (3rd.edition) (3rd ed.). United State: SAGE Publication. Didik.  (2017). wawancara  Kasubid  Bidang  Ketahanan  Remaja  BKKBN  Provinsi  D.I Yogyakarta . Donald S. Van Meter and Carl E. Van Horn. (1975). Administration & Society The Policy Implementation Process: A Conceptual Frame-work . United State: Sage Journals. Fahmawati,  R.,  &  Purnaweni,  H.  (2016).  Implementasi  Kebijakan  Program  Penilaian Peringkat  Kinerja  Perusahaan  Dalam  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  (PROPER)  di Kota Semarang. FISIP UNDIP .
Farisa,  T.  D.,  Deliana,  S.  M.,  &  Hendriyani,  R.  (2013).  Faktor-faktor  Penyebab  Perilaku Seksial Menyimpang Pada Remaja Tunagrahita SLB N Semarang. Psikologi UNNES , 13 , 18.
Fauzi, M. F. M. (2017). Implementasi United Nations Convention on The Rights of Persons with  Disabilities  (UNCRPD)  Terhadap  Pemenuhan  Hak  AKSESBILITAS  Bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia (Studi Kasusu di Kota Makassar) . Friedman, C., & Owen, A. L. (2017). Sexual health in the community: Services for people with  intellectual  and  developmental  disabilities. Disability  and  Health  Journal . https://doi.org/10.1016/j.dhjo.2017.02.008
George  C.  Edward  III.  (1980). Implementing  Public  Policy, .  Washington:  Congressional Quarterly Press.
Nguyen,  T.  T.  A.,  Liamputtong,  P.,  Horey,  D.,  &  Monfries,  M.  (2018).  Knowledge  of Sexuality  and  Reproductive  Health  of  People  with  Physical  Disabilities  in  Vietnam. Sexuality and Disability , 36 (1). https://doi.org/10.1007/s11195-017-9515-7
Nopiah,  R.  (2016).  Evaluasi  Pelaksanaan  Perda  Disabilitas  Bantul.  Retrieved  November 22, 2018, from 12 November website: http://mpm.muhammadiyah.or.id/index.php/2016/11/12/evaluasi-pelaksanaan-perda- disabilitas-bantul/
Notoatmodjo, S. (2010). Ilmu Perilaku Kesehatan . Jakarta: Rineka Cipta. Notoatmodjo,  S.  (2012). Promosi  Kesehatan  dan  Perilaku  Kesehatan .  Jakarta:  Rineka Cipta.
Octaviani,  N.  P.  E.,  Erviantono,  T.,  &  Purnamaningsih,  P.  E.  (2015).  Penerapan Governance  dalam  Implementasi  Perda  Penyandang  Disabilitas  di  Kota  Denpasar  ( Studi  Kasus  Implementasi  Peraturan  Daerah  Provinsi  Bali  Nomor  9  Tahun  2015 Tentang  Perlindungan  Dan  Pemenuhan  Hak  Penyandang  Disabilitas  ). Fisipol  Univ. Udayana , 1–8.
Petronela,  M.  (2018).  Pemenuhan  Hak  Atas  Informasi  dan  Hak  Kesehatan  Reproduksi Bagi Perempuan Penyandang Disabilitas di Kota Semarang. Hukum Kesehatan . Rahmasari,  P.,  Astuti,  I.  D.,  &  Sulaeman,  E.  S.  (2012). Teacher’s  Role  In  Reproductive Health  Education  for  Reproductive  Health  of  Students  Teenage  with  Mild  Mentally Retarded in Extraordinary School Sleman Yogyakarta . RI. Undang-undang  Republik Indonesia  No.  4  Tahun  1997  tentang  Penyandang  Cacat .  , 1997 § (1997).
SALLA, S. T. (2017). Analisis Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Mamberamo Tengah Pada Program Kesehatan Ibu Dan Anak . 6 (2), 112–117. Setiawan,  H.  H.,  &  Pudjianto,  B. (2017).  Pemenuhan  Hak  Penyandang  Disabilitas  Berat. PKS , 16 (SEPTEMBER 2017), 311–322. Subarsono, A. (2011). Analisis Kebijakan Publik (konsep, teori dan aplikasi) . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Utami, D. R. (2015). Identifikasi Perilaku Seksual Bebas Pada Remaja Tunagrahita di SLB N 1 BANTUL. Universitas ’Aisyiyah Yogyakarta .
Wahab,  S.  A.  (2007).  Analisis  Kebijaksanaan:  Dari  Formulasi  ke  Implementasi Kebijaksanaan Negara. In Bumi Aksara . Jakarta: Bumi Aksara. Winarno,  B.  (2012). Kebijakan  Publik  Teori,  Proses  dan  Studi  Kasus (pertama;  Redaksi CAPS, Ed.). Yogyakarta: CAPS.