## Implementasi PTSL Sebagai Upaya Pencegahan Konflik Pertanahan Di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar

## M. Syuib
Afiliasi: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry E-mail: m.syuib@ar-raniry.ac.id
Sarah Diana Aulia Afiliasi: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry E-mail: sarahdianaaulia99@gmail.com

## Abstract
In  order  to  guarantee  legal  certainty  for  land  rights  holders,  the  Government  is  conducting  land registration program throughout Indonesia territory. The program has put an obligation to the land rights holder to register their land. The purpose of land registration  is, to provide evidence for the ownership  of  land.  The  implementation  mechanism  of  the  program  in  regulated  in  the  Permen ATR/BPN  Number  6  of  2018  concerning  Complete  Systematic  Land  Registration  (PTSL).  The presence of the Permen is, in order to prevent land disputes in the community by accelerating land registration. Sub-district of Ingin Jaya, which is located in the Aceh Besar district, is one of the areas where PTSL activities are carried out. Currently, there is a large area of land in the Aceh Besar district has  not  been  certified  yet,  it  may  cause  legal  uncertainty  for  land  owner  and  such  condition  can potentially lead to land dispute. One of the indicators to claim this, are by taking land dispute cases as put on trial in the Jantho Court which has reached 32 cases from 2014 until 2019. This study aims to find out how the implementation of PTSL and its barrier in the Sub-District of Ingin Jaya, Aceh Besar. The research method is an empirical juridical research; it works by conducting observations, interviews, and documentation. The result found that the implementation of PTSL in the Sub-District of Ingin Jaya, Aceh Besar, is in accordance with Permen ATR/BPN No. 6 of 2018. However, in the ground, it is found that there are a number of obstacles which affect the successful of the PTSL program both internally and externally. Therefore, synergy and cooperation with all parties are needed so that the  PTSL  program  in  the  Sub-District  of  Ingin Jaya  can  be  implemented  successfully in  order  to provide legal certainty for land rights holders, so that the land dispute can be prevented as early as possible.
Keywords : PTSL; Land Dispute; Ingin Jaya;

## Abstrak
Guna  menjamin  kepastian  hukum  pemegang  hak  atas  tanah,  pemerintah  mengadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Indonesia dan mengharuskan pemegangnya untuk mendaftarkan tanah yang dikuasainya. Tujuan pendaftaran tanah dilakukan agar setiap pemegang hak dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang yang sah atas tanah tersebut. Pemerintah  dalam  upaya  mencegah  sengketa  pertanahan  dimasyarakat  mengeluarkan program berupa percepatan pendaftaran tanah yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  6  Tahun  2018  tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar  menjadi  salah  satu  wilayah  yang  dilakukan  kegiatan  PTSL.  Luasnya  wilayah  di Kabupaten Aceh Besar yang belum memiliki sertifikat tanah dapat mengakibatkan tidak terjaminnya kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah dan kondisi yang demikian berpotensi  menimbulkan  sengketa  pertanahan.  Salah  satu  indikatornya  adalah  jumlah kasus  sengketa  tanah  yang  masuk  di  Pengadilan  Negeri  Jantho  mencapai  32  kasus terhitung sejak tahun 2014-2019. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan PTSL dan faktor penghambat pelaksanaan PTSL di Kecamatan Ingin Jaya,
Aceh Besar. Metode penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan melakukan observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi.  Hasil  penelitian  ini  menunjukan  bahwa pelaksanaan  PTSL  dalam  wilayah  Kantor  Pertanahan  Aceh  Besar  sudah  dilaksanakan sesuai  dengan  Permen  ATR/BPN  No.  6  Tahun  2018.  Namun  begitu,  dalam pelaksanaannya  terdapat  sejumlah  kendala  yang  mempengaruhi  kelancaran  dan keberhasilan  program  PTSL  baik  secara  internal  maupun  eksternal.  Maka  dari  itu, diperlukan  sinergisitas  dan  kerjasama  dengan  semua  pihak  agar  proses  PTSL  di Kecamatan Ingin Jaya dapat berlangsung suskes guna memberikan kepastikan hukum bagi pemegang hak, dengan begitu, konflik pertahanahan pun dapat dicegah sedini mungkin.
Kata Kunci : PTSL; Konflik Pertanahan; Ingin Jaya;

## PENDAHULUAN
Negara diberikan kekuasaan untuk mengatur pemilikan dan memimpin penggunaan atas tanah di wilayah kedaulatan negara Indonesia dengan tunduk pada Undang-Undang Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Pokok-Pokok  Agraria  (UUPA).  Dengan  mengacu  pada maksud awal dibentuknya UUPA, maka jelaslah bahwa UUPA merupakan sarana yang digunakan  untuk  mewujudkan  cita-cita  bangsa  dan  negara  sebagaimana  yang diamanatkan oleh Pembukaan UUD 1945, yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa (Indonesia). 1
Secara umum tanah diartikan sebagai permukaan bumi atau bagian kerak bumi yang tersusun  dari  mineral  dan  bahan  organik  lainnya.  Demikian  juga  dalam  UUPA,  tanah disebut sebagai permukaan bumi. Dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA, disebutkan “Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai mana yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam  hak  atas  permukaan  bumi,  yang  disebut  tanah,  yang  dapat  diberikan kepada dan dipunyai oleh seseorang, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang  lain  serta  badan- badan  hukum”.  Dengan  demikian  jelaslah  bahwa  tanah dalam artian yuridis memiliki arti sebagai permukaan bumi serta dapat dihaki oleh setiap orang  atau  badan  hukum.  Sedangkan  hak  atas  tanah  adalah  hak  yang  dapat  dimiliki seseroang atas sebagian tertentu permukaan bumi, yang berbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar. 2
Hak atas tanah sebagai suatu hubungan hukum didefinisikan dalam Pasal 4 yang mengandung  arti  bahwa  hak  tanah  itu  di  samping  memberikan  wewenang  juga membebankan kewajiban kepada pemegang haknya. 3 Guna menjamin kepastian hukum
1 Maria S.W. dan Sumardjono, Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2008), hal. 3.
2 Sarkawi, Hukum  Pembebasan  Tanah  Hak  Milik  Adat  untuk  Pembangunan  Kepentingan  Umum , (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm.7.
3 Maria S.W. dan Sumaerdjono, Tanah Dalam Perspektif. .. , hal. 128.
dari hak-hak atas tanah tersebut, disatu pihak UUPA mengharuskan pemerintah untuk mengadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia, dan di pihak lain UUPA mengaharuskan para pemegang hak yang bersangkutan untuk mendaftarkan hak- hak atas tanahnya. 4
Pemerintah dalam upaya memberikan jaminan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah diseluruh wilayah Indonesia diwujudkan melalui kehadiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA) tentang Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Pelaksanaan pendaftaran  tanah itu sendiri meliputi kegiatan pendaftaran tanah  untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran  tanah.  Pendaftaran  tanah  pertama  kali  dilakukan  dengan  dua  cara,  yaitu secara  Sistematis  dan  secara  Sporadis.  Pendaftaran  tanah  secara  Sistematis  didasarkan pada  suatu  rencana  kerja  dan  dilaksanakan  di  wilayah-wilayah  yang  ditetapkan  oleh Menteri  Agraria.  Sedangkan  pendaftaran  tanah  secara  Sporadis  pendaftaran  tanah dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan. 5
Lambannya  proses  pembuatan  Sertipikat  tanah  selama  ini  telah  menjadi  pokok perhatian  Pemerintah.  Merespon  hal  itu,  Kementrian  Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan Pertanahan Nasional mengeluarkan suatu program prioritas nasional berupa Percepatan Pendafataran  Tanah  Sistematis  Lengkap  (PTSL)  yang  dituangkan  dalam  Peraturan Menteri  ATR/BPN  No.  6  Tahun  2018.  Program  PTSL  dilakukan  di  seluruh  wilayah Indonesia yang bertujuan untuk mempercepat pemberian kepastian hukum bagi tiap-tiap pemegang  hak  atas  tanah  sehingga  memberikan  pengaruh  dalam  upaya  mencegah terjadinya sengketa pertanahan di masyarakat.
Aceh Besar merupakan salah satu daerah yang ikut serta dilakukan program PTSL. Pelaksanaan program ini dianggap sangat relevan mengingat luasnya hak-hak atas tanah di Kabupaten Aceh Besar yang belum terdaftar. Kondisi ini menjadi salah satu pemicu adanya sengketa pertanahan selama ini didalam masyarakat yang mengakibatkan tidak terjaminnya kepastian hukum terhadap hak atas tanah yang ada. Data yang diperoleh dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SSIP) Pengadilan Negeri Jantho memperlihatkan bahwa jumlah sengketa tanah yang terjadi di Kabupaten Aceh Besar dalam rentang waktu antara  tahun  2014  hingga  2019  mencapai  32  Perkara.  Jumlah  ini  tergolong  banyak mengingat  intruksi  untuk  melakukan  pendaftaran  tanah  kepada  masyarakat  telah dilakukan  semenjak  pembentukan  UUPA.  Namun  pada  kenyataannya  masih  banyak
4 Daliyo, Arief Sidharta, Hukum Agraria I , (Jakarta: PT Prenahallindo, 2001), hal. 80.
5 H. Arba, Hukum Agraria Indonesia , (Jakarta, Sinar Grafika, 2018), hal. 162,
tanah-tanah masyarakat yang belum terdaftar yang salah satunya ada di Kecamatan Ingin Jaya. 6
Kecamatan Ingin Jaya Merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Aceh Besar. Dilihat dari letak geografis Kecamatan Ingin Jaya merupakan daerah yang bersebelahan dengan Kota Banda Aceh yang menjadi faktor pemicu nilai jual tanah yang tinggi. Selain itu, timbulnya sengketa yang terjadi dimasyarakat Kecamatan Ingin Jaya sering kali dilatar belakangi dari permasalahan tidak jelasnya pembagian luas tanah warisan ataupun proses jual  beli  tanah  dengan  sertifikat  yang  tumpang  tindih  (ganda).  Problem  lainnya,  masih banyaknya persil-persil tanah yang belum disertifikasi. 7 Tentu saja persoalan ini tidak bisa dibiarkan  berlangsung  terus  menerus  karena  akan  berdampak  pada  konflik  pertanahan yang terjadi antar sesama masyarakat.  Bahkan akibat konflik tersebut dapat merambah kepada hubungan yang tidak harmonis antara sesama masyarakat bahkan sesama saudara atau anggota keluarha sendiri. Maka dari itu, keberadaan PTSL di Kecamatan Ingin Jaya adalah sesuatu yang sangat dinantikan. Dengan adanya PTSL ini, maka tanah-tanah akan terdaftar secara keseluruhan, demikian juga, kepastian hukum akan diperoleh terhadap hak-hak atas tanah. PTSL ini disambut baik oleh masyarakat karena tidak dipungut biaya alias  gratis.  Maka  dari  itu,  harapannya,  seluruh  masyarkat  akan  mendaftarkan  tanah mereka ke BPN.
Namun, dalam pelaksanaan PTSL ini, ternyata tidak semudah yang dibayangkan, banyak kendala yang dihadapi baik oleh petugas dari kantor BPN Aceh Besar maupun kendala di dalam masyarakat itu sendiri. Maka dari itu, penelitian ingin mendalami lebih detail bagaimana pelaksanaan PTSL secara umum di Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh  Besar  serta  Apa  yang  menjadi  faktor  penghambat  pelaksananaan  program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Aceh Besar tersebut.

## METODE PENELITIAN

## Pendekatan Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris atau disebut juga dengan hukum sosiologis. Hukum sosiologis atau empiris merupakan penelitian yang mengkaji hukum bagaimana implementasinya di masyarakat. 8
6 www.sipp.pn-jantho.go.id, Sistem  Informasi  Penelusuran  Perkara .  Diakses  melalui  situs: http://www.sipp.pn-jantho.go.id/list_perkara/search, pada tanggal 20 Juli 2020.
7 Wawancara dengan Darmawan, Sekretaris Kantor Kecamatan Ingin Jaya , 26 Juni 2020
8 Jonaedi  Efendi  dan  Johnny  Ibrahim, Metode Penelitian  Hukum:  Normatif  dan  Empiris ,  (Jakarta: Prenada Media, 2018), hal. 151.

## Jenis Penelitian
Dalam  penelitian  ini  digunakan  penelitian  hukum  sosiologis  empiris  dalam pengumpulan data. Penelitian hukum sosiologis adalah jenis penelitian hukum empiris dan  dapat  disebut  juga  dengan  penelitian  lapangan  ( field  research ),  yaitu  mengkaji ketentuan  hukum  yang  berlaku  serta  apa  yang  terjadi  dalam  kenyataannya  di masyarakat. 9 Penelitian hukum sosiologis empiris dilakukan untuk melihat berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat.

## Sumber Data
Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data diperoleh. Dalam penelitian  hukum  sosiologis  sumber  data  diperoleh  melalui  data  primer  dan  data sekunder.
a. Data  primer  adalah  data  yang  diperoleh  langsung  dari  subyek  penelitian  atau pengambilan  data  langsung  pada  subyek  sebagai  informasi  yang  dicari,  yaitu dengan  melakukan  penelitian  lapangan  dengan  hasilnya  bersumber  dari wawancara, serta dokumentasi.
b. Data  Sekunder  adalah  data  yang  diperoleh  dengan  kajian  pustaka,  meliputi membaca dan mengkaji buku, jurnal, artikel, dan data-data lain yang sesuai untuk mendukung penyelesaian penelitian ini agar mendapat hasil yang valid.

## PEMBAHASAN

## Tentang Pendaftaran Tanah
Boedi Harsono merumuskan pengertian pendaftaran tanah sebagai suatu rangkaian kegiatan  yang  dilakukan  secara  teratur  dan  terus-menerus  untuk  mengumpulkan, mengolah, menyimpan dan menyajikan data tertentu mengenai bidang-bidang atau tanah- tanah  tertentu  yang  ada  di  suatu  wilayah  tertentu  dengan  tujuan  tertentu. 10 Pengertian pendaftaran tanah juga dijelaskan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran  Tanah, yaitu serangkaian  kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-menurus,  berkesinambungan,  dan  teratur,  meliputi  pengumpulan,  pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.
10 J.B. Daliyo dkk., Hukum Agraria I (Buku Panduan Mahasiswa) , (Jakarta, Prenahallindo, 2001), hal. 80.
Dalam UUPA disebutkan bahwa tujuan diadakan pendaftaran tanah adalah yang untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi masyarakat terhadap tanah-tanah yang mereka miliki agar jelas status dan keberadaannya. Dengan begitu, pemilik hak atas tanah dapat  mempertahankan  tanah-tanah  mereka  dari  pihak  lain.  Pendaftaran  tanah  ini menjadi kewajiban bagi Pemerintah maupun pemegang hak atas tanah. Ketentuan tentang kewajiban  bagi  Pemerintah  untuk  menyelenggarakan  pendaftaran  tanah  di  seluruh wilayah Indonesia diataur dalan Pasal 19 UUPA, yaitu:
(1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah, diadakan pendaftaran tanah diseluruh  wilayah  Republik  Indonesia menurut  ketentuan-ketentuan  yang  diatur dengan Peraturan Pemerintah.
(2) Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi:
a. pengukuran, perpetaan, dan pembukuan tanah;
b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut; dan
c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.
(3) Pendaftaran  tanah  diselenggarakan  dengan  mengingat  keadaan  negara  dan masyarakat,  keperluan  lalu  lintas  sosial-ekonomi  serta  kemungkinan penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri Agraria.
(4) Dalam  Peraturan  Pemerintah  diatur  biaya-biaya  yang  bersangkutan  dengan pendaftaran termasuk dalam ayat 1 di atas, dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut. 11
Ketentuan lebih lanjut pendaftaran tanah menurut Pasal 19 Ayat (1) UUPA diatur dengan  Peraturan  Pemerintah  No.  24  Tahun  1997  merupakan  bentuk  pelaksanaan pendaftaran  tanah  dalam  rangka rechtscadaster (pendaftaran  tanah)  yang  bertujuan memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah, dengan alat bukti yang dihasilkan pada akhir proses pendaftaran tanah tersebut berupa Buku Tanah dan sertipikat tanah yang terdiri dari Salinan Buku Tanah dan Surat Ukur. 12 Adapun objek pendaftaran tanah menurut ketentuan Pasal 9 PP No. 24 Tahun 1997 meliputi:
a. Bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai;
b. Tanah Hak Pengelolaan;
11 Urip Santoso, Hukum Agraria... , hal. 278
12 Arie  S.  Hutagalung  (selanjutnya  disebut  Arie  S.  Hutagalung-I), Tebaran  Pemikiran  Seputar Masalah Hukum Tanah , (Jakarta, Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia, 2005), hal. 81.
c. Tanah wakaf;
d. Hak Milik atas Satuan Rumah Susun;
e. Hak Tanggungan;
f. Tanah Negara.
Pendaftaran  tanah  dilakukan  berdasarkan  asas  sederhana,  aman,  terjangkau, mutakhir, dan terbuka sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 2 PP No. 24 Tahun 1997 13 . Adapun tujuan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 adalah untuk mencegah adanya sertifikat yang tumpang tindih atau sertifikat ganda. Dimana salah satu penyebab sertifikat tumpang tindih atau ganda  adalah  yang  pembuatannya  dilakukan  secara  manual  untuk  mendaftar  dan mengukur  mengakibatkan  data  sertifikat  tersebut  tidak update .  Maka  dari  itu,  untuk mencegah hal yang demikian, Pemerintah telah mendorong untuk dilakukan secara online sehigga semua data fisik dan yuridis terkait bidang tanah terus menerus dapat dipantau dan di update . Hal ini sejalan dengan gagasan Revolusi Industri 4.0 atau Four Point Zero yang artinya semua kegiatan sudah dilakukan secara digital.
Di  Indonesia,  sistem  pendaftaran  yang  digunakan  adalah  sistem  pendaftaran  hak (registration  of  titles) ,  sebagaimana  digunakan  dalam  penyelenggaraan  pendaftaran  tanah menurut  PP  Nomor  10  Tahun  1961,  dan  bukan  sistem  pendaftaran  akta.  Hal  tersebut tampak dengan adanya buku tanah sebagai dokumen yang memuat data yuridis dan data fisik yang dihimpun dan disajikan serta diterbitkannya sertifikat sebagai surat tanda bukti hak yang didaftar.

## Sengketa Pertanahan
Sengketa  pertanahan  disebutkan  dalam  Pasal  1  Peraturan  Menteri  Negara Agraria/Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  1  Tahun  1999  tentang  Tata  Cara Penanganan  Sengketa  Pertanahan,  selanjutnya  disebut  PMNA/KBPN  1  Tahun  1999, yaitu perbedaan pendapat antara pihak yang berkepentingan mengenai keabsahan suatu hak pemberian hak atas tanah, termasuk peralihan dan penerbitan tanda bukti haknya serta pihak  yang  berkepentingan  yang  merasa  mempunyai  hubungan  hukum  dan  pihak  lain yang berkepentingan terpengaruh oleh status hukum tanah tersebut. Sengketa pertanahan bisa terjadi dan berdampak luas baik secara horizontal maupun secara vertikal. 14
13 Frorianus SP Sangsun, Tata Cara Mengurus Sertifikat Tanah , (Jakarta, Transmedia Pustaka, 2008), hal. 17.
14 Mudakir Iskandar Syah, Panduan Mengurus Sertifikat Dan Penyelesaian Sengketa Tanah , (Jakarta, Bhuana Ilmu Populer, 2019), hal. 160.
Menurut Rusmadi Murad, sifat permasalahan sengketa tanah ada beberapa macam, yaitu:
a. Masalah atau persoalan yang menyangkut prioritas untuk dapat diterapkan sebagai pemegang hak yang sah atas tanah yang berstatus hak, atau atas tanah yang belum ada haknya.
b. Bantahan terhadap suatu alas  hak/bukti perolehan yang digunakan  sebagai dasar pemberia hak (perdata).
c. Kekeliriuan  atau  kesalahan  pemberian  hak  yang  disebabkan  penerapan  peraturan yang kurang atau tidak benar.
d. Sengketa  atau  masalah  lain  yang  mengandung  aspek-aspek  sosial  praktis/bersifat strategis. 15
Maria  S.W.  Sumardjono  menyebutkan  beberapa  akar  permasalahan  konflik pertanahan yaitu sebagai berikut:
a. Konflik kepentingan yang disebabkan karena adanya persaingan kepentingan yang terkait  dengan  kepentingan  substantif  (contoh:  hak  atas  sumber  daya  agraria termasuk tanah) kepentingan prosedural, maupun kepentingan psikologis.
b. Konflik struktural yang disebabkan pola perilaku atau deskriptif, kontrol kepemilikan atau pembagian sumber daya yang tidak seimbang, kekuasaan wewenang yang tidak seimbang, serta faktor geografis, fisik atau lingkungan yang menghambat kerjasama.
c. Konflik  nilai  yang  disebabkan  karena  perbedaan  kriteria  yang  dipergunakan mengevaluasi  gagasan  atau  perilaku,  perbedaan  gaya  hidup,  idiologi  atau agama/kepercayaan.
d. Konflik  hubungan  yang  disebabkan  karena  emosi  yang  berlebihan,  persepsi  yang keliru, komunikasi buruk atau salah, dan pergaulan perilaku negatif.
e. Konflik data yang disebabkan karena informasi yang tidak lengkap, informasi yang keliru, pendapat yang berbeda tentang hal0hal yang relevan, interpretasi data yang berbeda, dan perbedaan prosedur penilaian. 16
Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  BPN  Nomor  6  Tahun  2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap menurut Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, yaitu:
15 Rusmadi Murad, Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah , (Bandung, Alumni, 1999), hal. 22.
16 Maria S.W. Sumardjono, Tanah dalam Prespektif... , hal. 112-113.
“Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  adalah  kegiatan  pendaftaran  tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan data fisik dan  data  yuridis  mengenai  satu  atau  beberapa  objek  Pendaftaran  Tanah  untuk keperluan pendaftar annya.” 17
Objek PTSL meliputi seluruh bidang tanah yaitu bidang tanah yang belum ada hak atas tanahnya, bidang tanah hak, tanah aset Pemerintah/Pemerintah Daerah, tanah Badan Usaha  Milik  Negara/Badan  Usaha  Milik  Daerah,  tanah  desa,  Tanah  Negara,  tanah Masyarakat hukum adat, kawasan hutan, tanah objek landreform, tanah transmigrasi, dan bidang  tanah  lainnya. 18 Dengan  begitu,  objek  PTSL  sangatlah  luas  dan  bisa  disebut mengkover seluruh hak-hak atas tanah sepanjang belum didaftarkan.
Seperti telah disebutkan di atas bahwa pendafaran tanah terbagi ke dalam 2 macam, yakni pendaftaran secara sistematis dan pendafaran tanah secara sporadik. Pendafataran tanah secara sistematik dilaksanakan melalui ajudikasi. Yang dimaksud audikasi menurut Pasal  1  angka  8  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997,  adalah  kegiatan  yang dilaksanakan  dalam  rangka  proses  pendaftaran  tanah  untuk  pertama  kali,  meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu  atau beberapa objek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya. 19
Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Dalam rangka  penyelenggaraan  pendaftaran  tanah,  tugas  pelaksanaan  pendaftaran  tanah dilakukan  oleh  Kepala  Kantor  Pertanahan  Kabupaten/Kota,  kecuali  kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 atau peraturan perundang- undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada pejabat lain. 20
Pelaksanaan kegiatan PTSL dilakukan dengan tahapan:
a. perencanaan;
b. penetapan;
c. persiapan;
d. pembentukan dan penetapan panitia ajudikasi PTSL dan satuan tugas;
e. penyuluhan;
f. pengumpulan data fisik dan pengumpulan data yuridis;
17 Republik Indonesia, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 , Lembaran Negara Tahun 2018, hal. 4.
18 Waskito dan Hadi Arnowo, Pertanahan Agraria, dan Tata Ruang , cet. 2, (Jakarta, Prenada media Group, 2017), hal. 111.
19 Urip Santoso, Pendaftaran dan Peralihan... , hal. 136.
20 Ibid. , hal. 137.
g. penelitian data yuridis untuk pembuktian hak;
h. pengumuman data fisik dan data yuridis serta pengesahannya;
i. penegasan konversi, pengakuan hak dan pemberian hak;
j. pembukuan hak;
k. penerbitan sertipikat hak atas tanah;
l. pendokumentasian dan penyerahan hasil kegiatan; dan
m. pelaporan. 21
Pelaksanaan Pendafataran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Dalam Wilayah Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Besar
Mekanisme pelaksanaan PTSL di Kantor Pertanahan Aceh Basar  terlebih dahulu harus  dikeluarkan  Surat  Keputusan  dari  Kepala  Kantor  Pertanahan  Aceh  Besar  untuk Penetapan Lokasi (Penlok) kegiatan PTSL berserta Surat Keputusan Panitia Ajudikasi dan Satuan  Tugas lainnya. Adapun untuk jumlah kouta sertifikat yang diberikan di Kantor Pertanahan  setiap  tahunnya  berbeda-beda,  karena  dilihat  dari  jumlah  anggaran  yang disediakan  dan  faktor  kemampuan  pekerja  untuk  memenuhi  target  yang  akan  dicapai. Untuk Tahun 2019 jumlah kuota sertifikat yang diberikan sebanyak 2.000 sertifikat bidang tanah dan untuk pengukuran mencapai 3.000 bidang tanah. 22
Pelaksanaan program PTSL Tahun 2019 di Kabupaten Aceh Besar dilaksanakan di 3  Kecamatan,  yaitu  Kecamatan  Ingin  Jaya,  Kecamatan  Kuta  Baro  dan  Kecamatan Darussalam. Adapun penetapan lokasi PTSL di 3 Kecamatan ini dilandasi dari banyaknya bidang tanah yang belum terdaftar dan memiliki sertifikat.
Pelaksanaan  program  PTSL  di  Kecamatan  Ingin  jaya  yang  terdaftar  mengikuti program PTSL hanya terdiri dari 14 desa meliputi:
Tabel Daftar Desa Program PTSL di Kecamatan Ingin Jaya Tahun 2019
No. Nama Desa Luas (Ha) Jumlah Kuota 1. Meunasah Deyah 43 153 2. Bueng Cukok 14 68 3. Teubang Phuy 25 96 4. Ateuk Anggok 40 186 5. Ajee Rayeuk 72 273
21 Waskito dan Hadi Arnowo, Penyelenggaraan Pendftaran Tanah Di Indonesia , (Jakarta, Kencana, 2019), hal. 52.
22 Wawancara dengan Mahatir, Kasubsi Pegukuran dan Pemetaan Kadastral ¸ 11 Juni 2020.
6. Ajee Cut 50 200 7. Gani 83 396 8. Ateuk Lueng Ie 70 244 9. Cot Alue 62 237 10.  Cot Seruy 25 421 11.  Coy Bada 38 188 12.  Meunasah Krueng 32 135 13.  Bineh Blang 87 138 Sumber : Dokumen Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar
Dari  tabel  diatas,  daftar  desa  pelaksanaan  PTSL  di  Kecamatan  Ingin  Jaya  secara umum merupakan wilayah yang digunakan sebagai pemukiman dan lahan sawah. Lokasi pelaksanaan PTSL di Kecamatan Ingin Jaya sebagian besar meliputi objek pendaftaran untuk hak milik, hak pakai, hak guna usaha, dan tanah wakaf. Untuk jenis hak milik yang didaftarkan  dalam  program  PTSL  meliputi  seluruh  objek  pendaftaran  tanah  menurut ketentuan Pasal 9 PP No. 24 Tahun 1997 tentang Objek Pendaftaran Tanah.
Pelaksanaan program PTSL jangka kerja pelaksanaan dilaksanakan selama 1 Tahun Anggaran  terhitung  dari  bulan  Januari  hingga  Desember  2019.  Namun  dalam pelaksanannya, jangka waktu pengerjaan program PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar Tahun 2019 dimulai sejak bulan Januari dan selesai pada bulan November 2019. Pengerjaan yang lebih cepat dikarenakan sudah terpenuhinya kuota sertifikat yang diberikan kepada BPN Aceh Besar.
Dalam  pelaksanaa  PTSL,  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Aceh  Besar  juga melakukan  koordinasi  dengan  instansi-instansi  terkait  guna  kelancaran  petugas/panitia dilokasi PTSL. Bentuk Koordinasi dilakukan dengan instansi pemerintah daerah dengan tujuan  melakukan  bentuk  kerja  sama  kemitraan  dalam  menyelesaikan  surat-surat kelengkapan berkas yang dibutuhkan serta mendampingi petugas/panitia PTSL dilokasi.
Adapun  bentuk  Koordinasi  pada  awalnya  yang  dilakukan  oleh  Kepala  Kantor Pertanahan  Kabupaten  Aceh  Besar  dengan  mengeluarkan  Surat  Keputusan  Penetapan Lokasi  PTSL,  yang  selanjutnya  surat  tersebut  akan  disampaikan  dalam  surat pemberitahuan kepada Instansi Pemerintahan Daerah dalam hal ini Kantor Pemerintah Daerah  Aceh  Besar.  Kemudian  dari  Kepala  Pemerintahan  Daerah  Aceh  Besar  setelah menerima  surat  pemberitahuan  tersebut  akan  menginstruksikan  untuk  setiap  Kepala Kantor Kecamatan di Kabupaten Aceh Besar yang masuk dalam Penetapan Lokasi PTSL.
Kemudian  di  Kantor  Kecamatan  setelah  menerima  Surat  dari  Bupati  Aceh  Besar, selanjutnya  akan  memberikan  surat  pemberitahuan  kepada  Mukim  yang  desa-desanya masuk dalam Program PTSL. Kemudian Mukim akan membuatkan rapat dengan setiap Kepala  Desa  yang  akan  dilaksanakan  PTSL.  Pada  tingkatan  Desa  tersebut  nantinya Kepala  Desa  menyampaikan  kepada  seluruh  warga  desa  melalui  pengumuman  di Meunasah Gampong bahwa PTSL akan dilaksanakan di desa dan menghimbau kepada setiap warga yang memiliki tanah untuk hadir pada saat dilakukan penyuluhan. Adapun selanjutnya Kepala Desa akan mendampingi petugas/panitia PTSL dalam pelaksanaan dari awal hingga selesainya dengan penyerahan sertifikat tanah di akhir kepada  seluruh peserta PTSL. 23

## Tahapan Pelaksanaan PTSL di Kantor Pertanahan Aceh Besar
Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ATR/BPN tahun 2018 tentang PTSL, di  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Aceh  Besar  pada  tahapan  perencanaan  biasanya dilakukan  perencanaan  terhadap  penyusunan  Tata  Ruang,  Tata  Bangunan  dan Perumahan  (TRTBP).  Dalam  penyusunan  perencanaannya  meliputi  berapa  banyak bidang tanah yang akan dilaksanakan, menetapkan lokasi penyebaran target PTSL untuk wilayah desa serta kecamatan, kemudian mempertibangkan ketersedian dan kemampuan pelaksana PTSL di wilayah Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar.
Dalam penetapan lokasi program PTSL di Aceh Besar, dimulai dari tingkatan desa hingga desanya lengkap dalam satu kecamatan, kemudian ditingkat kecamatannya sudah lengkap dimulai lagi dengan kecematan-kecamatan yang ada disebelahnya. Tahun 2019, dari 50 desa yang ada dalam Kecamatan Ingin Jaya, baru 50% bidang tanah saja yang sudah  terdata,  untuk  tahun  selanjutnya  akan  dilanjutkan  dengan  desa-desa  yang  ada disebelahnya yang masih dalam Kecamatan Ingin Jaya.
Sebelum  melakukan  pengukuran,  Kepala  Kantor  Pertanahan  diharuskan  untuk melakukan persiapan terkait penyiapan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan program PTSL. Biasanya pada tahap persiapan ini meliputi pengalokasian anggaran untuk program PTSL,  penyediaan  kebutuhan  transportasi  yang  akan  digunakan  oleh  petugas/panitia PTSL dilapangan, serta melakukan koordinasi dengan aparat pemerintah yang terkait.
Selanjutnya  tahapan  Pembentukan  dan  Penetapan  Panitia  Ajudikasi  dan  Satuan Tugas  (Satgas)  di  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Aceh  Besar  Tahun  2019  yaitu dikeluarkannya  SK  oleh  Kepala  Kantor  Pertanahan  dengan  Nomor:  No.SK/KEP-
23 Wawancara dengan Mahatir, Kasubsi Pegukuran dan Pemetaan Kadastral BPN Aceh Besar¸ 11 Juni 2020.
11.06/1/2019  pada  tanggal  09  Januari  2019.  Dalam  SK  penetapan  Panitia  Pelaksana PTSL  ini  dibentuk  susuan  panitia  yang  terdiri  dari  4  bagian,  yaitu  Panitia  Ajudikasi, Satuan Tugas Fisik, Satuan Tugas Yuridis dan Satuan Tugas Administrasi.
Berikutnya adaah tahapan penyuluhan. Tahapan Penyuluhan dalam program PTSL ini  diatur  dalam  Pasal  16  Permen  ATR/BPN  No.6  Tahun  2018.  Sebelum  penyuluhan dilakukan,  panitia/petugas  dari  kantor  Pertanahan  Kabupaten  Aceh  Besar  melakukan koordinasi terlebih dahulu terkait pelaksanaan program PTSL didesa-desa yang terdaftar dalam program PTSL. Berikutnya, BPN Aceh Besar melakukan penyuluhan kepada desa- desa  ditujukan  dalam  program  PTSL.  Penyuluhan  yang  dilaksanakan  wajib  dihadiri perangkat desa di Kecamatan (Ingin Jaya) dan setiap warga (Ingin Jaya) yang memiliki bidang tanah di Kecamatan Ingin Jaya. Penyuluhan tersebut dilaksanakan di meunasah- meunasah Gampong. Waktu penyuluhan dapat dilakukan pada malam hari dikarenakan pada waktu pagi sampai sore hari masyarat di beberapa Gampong di Kecamatan Ingin Jaya  memiliki beragam  aktivitas  diluar  rumah  seperti  bertani,  berdagang,  dan  kegiatan diluar lainnya sehingga penyuluhan dilaksanakan pada malam hari untuk memaksimalkan seluruh warga di untuk hadir pada saat penyuluhan.
Pada  tahapan  penyuluhan  tersebut,  peneliti  berpendapat  bahwa  penyuluhan dilakukan pada malam kurang tepat dan tidak efektif. Melihat kegiatan masyarakat yang beraktifitas  seharian  yang  menguras  tenaga  akan  mengurangi  tingkat  pemahaman  dan antusias masyarakat terkait penjelasan yang disampaikan pada saat penyuluhan. Kegiatan penyuluhan  kemungkinan  dapat  dilakukan  lebih  efektif  pada  siang  hari  dengan memberikan  pilihan  waktu  kegiatan  dipagi  hari  atau  pada  sore  hari.  Kemudian penyuluhan  akan  lebih  efektif  apabila  disampaikan  dengan  bahasa  daerah  agar  lebih mudah dipahami masyarakat.
Pada  tahapan  pengumpulan  data  fisik,  panitia  dari  Satuan  Tugas  Fisik  akan melakukan  pengukuran  pada  bidang  tanah.  Dalam  pelaksanaan  ini  Satgas  Fisik didampingi oleh perangkat desa, serta  masyarakat. Adapun pengumpulan data fisik ini meliputi:
1) Penetapan batas pada bidang tanah
2) Pengukuran bidang tanah
3) Pembuatan gambar ukur dan pemetaan bidang tanah
Setelah  pengumpulan  data  yuridis,  panitia  akan  meneliti  alas  hak  yang  telah dikumpulkan untuk disesuaikan dengan data fisik yang sudah dikumpulkan dari satgas fisik, kemudian akan diumumkan di desa. Pada saat inilah peran dari panitia yuridis untuk meneliti  apakah  benar  alas  hak  tersebut  milik  si  pemohon,  bidang  tanahnya,  dan
sebagainya. Untuk meneliti benar atau tidaknya bukti alas hak pemohon biasanya panitia akan bertanya kepada perangkat desa atau pihak yang mengetahui riwayat tanah tersebut, hal  tersebut  akan  disesuaikan  dengan  jenis  tanah  yang  dimiliki  baik  tanah  jual-beli, warisan, hibah, dan sebagainya. Untuk bidang tanah dalam keadaan bersengketa terkait kepemilikan  ataupun  batas  tanah,  panitia  akan  menghimbau  kepada  para  pihak  untuk dapat menyelesaikan sengketa tersebut terlebih dulu. Karena dalam pelaksanaan program PTSL  bidang  tanah  yang  masih  dalam  keadaan  bersengketa  tidak  dapat  dilanjutkan penerbitan sertifikat hak tanah.
Selanjutnya  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Aceh  Besar  akan  melakukan pengumuman rekapitulasi hasil data fisik dan data yuridis yang telah dikumpulkan oleh panitia.  Pengumuman  tersebut  akan  ditempelkan  dalam  papan  pengumuman  Kantor Pertanahan  Aceh  Besar  untuk  memenuhi  asas  publisitas  dalam  pelaksanaan  program PTSL. Dalam proses penerbitan sertifikat hak atas tanah, terlebih dahulu harus melewati masa  pengumuman  yang  jangka  waktunya  selama  14  hari  kerja.  Setelah  masa pengumuman  selanjutnya  akan  dilaksanakan  Penegasan  hak.  Peoses  penegasan  hak merupakan bagian dari tahapan penyelesaian kegiatan PTSL. Secara umum penegasan hak dilakukan dengan melihat alas hak pada bidang tanahnya. Penegesan hak meliputi penegasan konversi, pengakuan hak dan pemberian hak.
Pembukuan  Sertifikat  dilakukan  secara  keseluruhan  melalui  aplikasi.  Aplikasi tersebut dalam proses meng- input data akan langsung dikeluarkannya Nomor Hak Milik dan akan langsung dibuatkan Buku Tanah berserta sertifikatnya. Setelah proses pembukan tanah selesai selanjutnya akan ditandatangani oleh Ketua Panitia Ajudikasi dan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar. Tahapan penerbitan sertipikat hak atas tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar dilaksanakan oleh Satgas Yuridis untuk membantu proses penyerahan sertifikat kepada pemilik tanah. Sertifikat PTSL yang sudah jadi akan dibawa ke kantor desa untuk diserahkan kepada pemilik hak tanah. Sertipikat hak atas tanah harus diambil secara langsung oleh pemegang sertifikat itu sendiri ataupun oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa. Adapun di salah satu gampong di Kecamatan Ingin Jaya, yakni Gampong Cot Alue jumlah sertifikat bidang tanah program PTSL Tahun 2019 yang telah dikeluarkan sebanyak 180 Sertifikat dengan luas 40 Ha bidang tanah dan jumlah yang belum dikeluarkan sebanyak 52 Sertifikat dari total keseluruhan 237 Sertifikat untuk 62 Ha bidang tanah di Gampong Cot Alue.
Berikunnya  adalah  tahapa  pendokumentasian.  Tahap  pendokumentasian merupakan bagian dari penyimpanan data kegiatan PTSL yang telah dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar. Biasanya pada tahap pendokumentasian ini,
data yang didokumentasikan adalah identitas pemegang hak, berita acara yang dibuat oleh panitia, bukti pengumuman, berita acara pengesahan data fisik dan data yuridis, dan surat keputusan pemberian hak. Untuk proses pendokumentasian ini, pelaksanaanya dikerjaka secara aplikasi.
Terakhir  adalah  tahap  pelaporan.  Tahap  pelaporan  merupakan  tahap  akhir  dari pelaksanaan program PTSL. Tahapan ini seperti laporan akhir kegiatan atau monitoring secara keseluruhan kegiatan PTSL, mulai dari awal hingga akhir. Adapun tujuan dari pada pelaporan  sebagai  bentuk  kontrol  pada  setiap  proses  kegiatan  PTSL,  karena  dalam pelaksanaan kegiatan PTSL dikerjakan secara aplikasi dan secara fisik.
Faktor Kendala Pelaksanaan PTSL di Kecamatan Ingin Jaya dan Upaya Mengatasinya Dari hasil wawancara yang ditelah dilakukan peneliti terkait pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada Tahun Anggaran 2019 dengan pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar, Kantor Kecamatan Ingin Jaya, dan Kepala Desa  Cot  Alue  bahwa  pelaksanaan  program  PTSL  memiliki  beberapa  kendala  dalam pelaksanaanya. Kendala yang dihadapi tersebut tentunya ikut mempengaruhi kelancaran serta keberhasilan dari pelaksanaan program PTSL. Adapun yang menjadi faktor kendala pelaksanaan  PTSL  di  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Aceh  Besar  diurainkan  sebagai berikut:
1. Kurangnya pemahaman dan antusias masyarakat.
2. Pemilik tanah tidak berada dilokasi.
3. Tidak terpasang tanda batas bidang tanah.
4. Syarat-syarat administrasi yang tidak lengkap.
Agar  pelaksanaan  PTSL  lebih  maksimal,  maka  kendala-kendala  di  atas  haruslah ditangani dengan baik oleh semua pihak, baik kantor BPN Aceh Besar, Kantor Kecamatan Ingin Jaya, maupun perangkat Gampong itu sendiri. Maka dari itu, upaya-upaya dalam mengatasi kendala pelaksanaan PTSL tersebut diantaranya:
1. Dalam mengatasi kendala terkait kurangnya pemahaman dan antusias masyarakat dalam  pelaksanaan  program  PTSL,  Kantor  Pertanhan  Kabupaten  Aceh  Besar harus  lebih  meningkatkan  lagi  pemahaman  kepada  masyarakat  pada  saat penyuluhan  di  desa  lokasi  pelaksanaan  PTSL.  Waktu  penyuluhan  sebaiknya dilakukan  pada  siang  hari  atau  sore  hari  sehingga  masyarakat  lebih fresh dalam menyerap setiap penjelasan yang disampaikan penyuluh.
2. Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi pada saat proses pengukuran pada bidang  tanah,  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Aceh  Besar  terlebih  dahulu  akan
memberikan surat pemberitahuan kepada pemilik tanah yang tidak berada dilokasi terkait akan dilaksanakannya pengukuran pada bidang tanah. Bila perlu, dengan dibantu perangkat Gampong, petugas sebisa mungkin menemukan pemilik tanah agar proses pengukuran bisa dilakukan sesuai schedule.
3. Untuk mengatasi pemilik tanah yang tidak memasangkan patok pada bidang tanah yang  dikuasai,  Kantor  Pertanahan  pada  saat  penyuluhan  akan  menyampaikan kepada masyarakat untuk memasangkan patok pada bidang tanah yang dikuasai sebelum panitia melakukan pengukuran dilokasi. Apabila pada saat pengukuran masih ada bidang tanah yang tidak terpasang patok maka aparatur desa diminta untuk mengimbau masyarakatnya atau pemilik tanah untuk segera memasangkan patok pada bidang tanah.
4. Adapun  upaya  untuk  mengatasi  ketidak  lengkapan  syarat-syarat  administrasi, Satgas Yuridis sebaiknya memberikan form khusus syarat-syarat administrasi yang harus dilengkapi oleh masyarakat serta dan memberikan waktu yang cukup untuk melengkapi  syarat-syarat  tersebut.  sedangkan  pengumpulan  syarat-syarat administrasi nantinya cukup mewakili perangkat gampong saja.

## PENUTUP
Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistemastis Lengkap (PTSL) di Kecamatan Ingin Jaya,  Kabupaten  Aceh  Besar  merupakan  program  nasional  dilakukan  oleh  Pemerintah yang  bertujuan  untuk  mencegah  sengketa  pertanahan  dimasyarakat  serta  memberikan jaminan  kepastian  hukum  kepada  setiap  pemilik  tanah.  Kantor  Pertanahan  Kabupaten Aceh  Besar  telah  melaksanakan  kegiatan  dengan  baik  dan  sesuai  dengan  ketentuan Permen ATR/BPN No. 8 Tahun 2018 tentang PTSL. Pelakasanaan PTSL Tahun 2019 di Kabupaten Aceh Besar telah mencapai target 3.000 bidang tanah dengan jumlah kouta sebanyak 2000 sertifikat dalam jangka waktu 10 bulan terhitung dari 1 Tahun Anggaran Kerja. Khusus di Kecamatan Ingin Jaya, pelaksanaan PTSL secara umum berjalan baik. Dengan tercapainya target pelaksanaan program PTSL ini, maka upaya pemerintah dalam memberikan kepastian hukum kepada pemegang hak atas tanah di Kabupaten Aceh Besar semakin  terlihat,  dengan  begitu  konflik  pertanahan  atau  sengketa  pertanahan  di masyarakat dapat dicegah.
Namun  demikian,  dalam  melaksanakan  kegiatan  tersebut,  petugas  kerapa menghadapi sejumlah kendala seperti kurangnya pemahaman dan antusias masyarakat, pemilik tanah tidak berada dilokasi, tidak terpasang tanda batas bidang tanah, hingga tidak lengkapnya  syarat-syarat  administrasi  yang  harus  dilengkapi.  Maka  dari  itu,  perlu
dilakukan  upaya-upaya  tertentu  dalam  menghadapi  kendala  tersebut.  Secara  umum, petugas dianggap mampu mengatasi kendala yang mereka hadapi walaupun butuh waktu dan tanaga.
Dalam  melaksanakan  kegiatan  PTSL,  Kantor  Pertanahan  dan  Pemerintah Kabupaten  Aceh  Besar  khususnya  Kecamatan  Ingin  Jaya  harus  lebih  meningkatkan hubungan  dan  tugasnya  dalam  menyampaikan  informasi  kepada  masyarakat  terkait adanya program PTSL. Proses penyuluhan seharusnya tidak sekedar bentuk sosialisi saja tetapi juga membagikan brosur kepada masyarakat. Kemudian Kantor Pertanahan Aceh Besar  dan  perangkat  desa  harus  lebih  intensive  memberikan  informasi  dan  himbauan kepada pemilik tanah yang tidak berada di lokasi sehingga semua tanah dapat disertifikasi dan konflik pertanahan pun dapat dihindari.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku
Aartje Tehupeiory. Pentingnya Pendaftaran Tanah di Indonesia . Jakarta: Penebar Swadaya Grup, 2012.
Abdul  Rahman.  Baso  Madiong, Politik  Hukum  Pertanahan .  Makassar:  Cebelas  Media Perkasa, 2017.
Abdurrahmat Fathoni. Metodelogi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi . Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
Ali Baroroh. Trik-Trik Analisis Statistik dengan SPSS15 . Jakarta: Alex Media Komputindo, 2008.
Arya Luna. Hukum Agraria dan Pendaftarannya . Jakarta: Gramedia. 2019.
Bambang waluyo. Penelitian Hukum Dalam Praktek . Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia , Djambatan, Jakarta, 2008.
Daliyo Arief Sidharta. Hukum Agraria I . Jakarta: PT Prenahallindo, 2001.
Hadari Nawawi. Metode Penelitian Ilmiah . Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
H Arba. Hukum Agraria Indonesia . Jakarta, Sinar Grafika, 2018.
Jonaedi  Efendi  dan  Johnny  Ibrahim. Metode  Penelitian  Hukum:  Normatif  dan  Empiris . Jakarta: Prenada Media, 2018.
Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. Seri Hukum Harta Kekayaan: Hak-Hak Atas Tanah . Jakarta: Kencana, 2009.
Maria  S.W.  dan  Sumardjono. Tanah  Dalam  Perspektif  Hak  Ekonomi,  Sosial  dan  Budaya. Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2008.
Moh.  Kusnardi  dan  Bintang  R.  Saringgih. Ilmu  Negara.  Jakarta: Gaya  Media  Pratama, 2000.
Peter Marzuki Mahmud. Penelitian Hukum .Jakarta: Prenada Media, 2005.
Sarkawi. Hukum Pembebasan Tanah Hak Milik Adat untuk Pembangunan Kepentingan Umum . Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
Soerjono  Soekant. ,  Pengantarn  Penelitian  Hukum .  Jakarta:  Universitas  Indonesia  Press,
1986.
Suharsimi Arikunto. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik . Jakarta: Rienaka Cipta, 2004.
Supriadi. Hukum Agraria. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
Urip Santoso. Pendaftaran Dan Peralihan Hak Atas Tanah . Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
Waskito. Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Di Indonesia. Jakarta: Prenada Media Group, 2019.

## Website
Hasrul Eka Putra, PTSL: Antara Target dan Kaget,
http://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel-ptsl-antara-target-dan-kaget, diakses pada tanggal 5 Oktober 2019 pada pukul 19.38 WIB
www.sipp.pn-jantho.go.id, Sistem  Informasi  Penelusuran  Perkara .  Diakses  melalui  situs: http://www.sipp.pn-jantho.go.id/list_perkara/search,  pada  tanggal  20  Juli 2020.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar RI 1945
Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA)
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Peraturan Menteri Agraria Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasioanl Nomor 3 Tahun 1995