## Problematika Persidangan Perkara Pidana di Masa Kahar
Article Abstract Author Siti Sahara 1* , Nurasyiah 2 , Liza Agnesta Krisna 3
1,2,3 Fakultas Hukum, Universitas Samudra Meurandeh Aceh
Coresponding Author:
* Siti Sahara , Email: sitisahara@unsam.ac.id
Data: Received: Mar 13, 2021; Accepted: Jun 17, 2022; Published: Jun 30, 2022
DOI: DOI 10.24090/VOLKSGEIST. V5I1.4629
This study is aimed at finding a model for the implementation of online criminal trial after the publication of SEMA Number 1 of 2020. This is an empirical legal research. Interviews were done with related parties to find models for the implementation of online trials and the obstacles faced by law enforcement institutions. Online criminal trials are meant to keep the defendants from the possible spread of COVID-19 in detention centers or prisons. However, the trials are legally weak. Data collection techniques include interviews and observations. The interviews were conducted using free  guided  techniques. The  findings  show  that  there  are  differences  in the implementation of online criminal trials because the procedural law mechanism policy is very dependent on the ability of each institution. These constraints caused unfair trials, in other words, violate the principles of fair trial.
Keywords : The judge; criminal case; force majeure.
Tulisan ini dibuat berdasarkan hasil penelitian yang bertujuan menemukan model pelaksanaan persidangan perkara pidana secara online pasca diterbitkannya  SEMA  Nomor  1  Tahun  2020.  Penelitian  ini  adalah penelitian  hukum  empiris.  Wawancara  terhadap  pihak-pihak  terkait dilakukan untuk menemukan model pelaksanaan persidangan online dan kendala-kendala  yang  dihadapi  institusi  penegak  hukum.  Persidangan online untuk perkara pidana bertujuan agar menjaga para terdakwa untuk tetap steril dari kemungkinan penyebaran Covid - 19 dalam Rutan atau Lapas, namun persidangan perkara pidana yang dilaksanakan secara online  lemah  secara  yuridis.  Metode  pendekatan  penelitian  yang  akan dipakai meliputi wawancara dan observasi. Wawancara dilakukan dengan teknik  bebas  terpimpin.  Temuan  kami  terdapat  perbedaan  pelaksanaan persidangan perkara pidana secara online karena kebijakan mekanisme hukum acara sangat bergantung pada kemampuan insttusi masing-masing. Kendala-kendala  tersebut  akan  menimbulkan  persidangan  yang  unfair atau melanggar prinsip fair trial.
Kata Kunci: Persidangan; perkara pidana; masa kahar.
©2022; This is an Open Acces Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licencee (https:// Creativecommons.org/licences/by/4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.
Kantor  Editor:  Lantai  2  Fakultas  Syariah  Universitas  Islam  Negeri  Profesor  Kiai  Haji  Saifuddin  Zuhri Purwokerto, Indonesia Jl. A. Yani No. 40A Purwokerto Jawa Tengah 531226 Indonesia Telp.: +62281-635624 Fax. +62281- 636653 E-Mail: Volksgeist@uinsaizu.ac.id Website : http://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/ Volksgeist
ISSN Print  2615-5648 ISSN Online  2615-174X

## PENDAHULUAN
Dunia hukum di Indonesia tengah mendapat sorotan yang sangat tajam dari seluruh lapisan masyarakat, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Dari sekian banyak bidang hukum, dapat dikatakan bahwa bidang hukum pidana termasuk sistem dan proses peradilan pidananya menempati peringkat pertama yang bukan saja mendapat sorotan, tetapi juga mendapat celaan yang luar biasa dibandingkan dengan bidang hukum lainnya. 1 Peradilan pidana sebagai suatu tempat pengujian dan penegakan hak-hak asasi manusia dan keadilan memiliki ciri khusus, yaitu terdiri dari sub- sub sistem yang merupakan kelembagaan yang berdiri sendiri-sendiri, tetapi harus bekerja secara terpadu agar menegakkan hukum sesuai dengan harapan masyarakat pencari keadilan. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak semata difokuskan pada pemberian hukuman, tetapi mengembalikan dan memulihkan ketertiban sosial. Keadilan yang dihadirkan melalui pendekatan ini bukan sekedar keadilan hukum tetapi sekaligus juga mencapai keadilan sosial. 2
Sejak  pertengahan  Maret  Indonesia  menghadapi  pandemic  covid-19.  Penyebaran  virus yang begitu cepat, mendesak pemerintah untuk memberlakukan kebijakan social distancing dan phisyical distancing . Hal ini menyebabkan berbagai dimensi kehidupan masyarakat bergantung pada penggunaan teknologi ke era Internet. Keadaan tersebut tidak terkecuali pada layanan hukum lembaga peradilan. Persidangan online pada dasarnya bukanlah suatu hal yang baru, karena Mahkamah Agung (MA) sendiri telah menerapkan mekanisme e-court dan e-litigasi untuk perkara-perkara diluar perkara pidana. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik menjadi landasan awal pelaksanaan persidangan secara elektronik. Pasal 3 yang berbunyi: “Pengaturan Administrasi perkara dan persidangan secara elektronik dalam Peraturan Mahkamah Agung ini berlaku untuk jenis perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer dan tata usaha negara”.
Akan tetapi, untuk perkara pidana tidak dimungkinkan penerapan mekanisme mekanisme e-court dan e-litigasi, disebabkan persidangan online untuk perkara pidana bertentangan dengan KUHAP sebagai payung hukum acara pidana di Indonesia. Sehingga, khusus untuk persidangan perkara pidana dalam situasi merebaknya pandemi covid-19 menjadi perhatian sebagian kalangan.
Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di lingkungan Mahkamah  Agung  dan  Badan  Peradilan  yang  berada  di  bawahnya,  pada  point  b  tentang Persidangan  Pengadilan,  Angka  2  menyatakan:  “Persidangan  perkara  pidana,  pidana  militer, jinayat tetap dilaksanakan sesuai dengan jadwal persidangan yang telah ditetapkan.” bahkan pada point e menyatakan: “Pencari keadilan dianjurkan untuk memanfaatkan aplikasi e-litigation untuk persidangan perkara perdata, perdata agama dan tata usaha negara”. 3
Mekanisme penerapan hukum acara pada persidangan online dalam perkara pidana sebagaimana diatur dalam PERMA No. 4 tahun 2020 tentang Adminstrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik memberikan 2 (dua) alternatif untuk melakukan persidangan dalam
1 Harkristuti  Harkrisnowo,  “Rekonstruksi  Konsep  Pemidanaan:  Suatu  Gugatan  Terhadap  Proses  Legislasi  Dan Pemidanaan Di Indonesia, Orasi Pada Pengukuhan Guru Besar Tetap Dalam Bidang Ilmu Hukum Pidana” (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Balai SidaSidang Universitas Indonesia, 2003), 2.
2 Hariyanto Hariyanto, Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana Islam (Yogyakarta: Mahameru Press, 2017), 134.
3 “Lihat SEMA Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona  Virus  Disease  (COVID-19)  Di  Lingkungan  Mahkamah Agung  Dan  Badan  Peradilan Yang  Berada  Di Bawahnya” (n.d.).
perkara pidana, y aitu secara offline dan secara online. Dilakukan secara offline maksudnya bahwa persidangan dilakukan seperti pada umumnya, yakni semua peserta sidang dan segala prosesnya berada di dalam satu ruangan sidang di pengadilan secara langsung tanpa melalui media elektronik jika hal tersebut memungkinkan untuk dilakukan. 4
Namun pada kenyataannya, sidang perkara pidana tetap dilaksanakan secara online. Berdasarkan data di Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi (Pusdaskrimti) Kejaksaan Agung sampai hari Senin, 13 April 2020, perkara pidana yang sudah disidangkan secara online tembus diangka 25.000 perkara. “Tepatnya sudah 25.754 perkara disidangkan oleh Jaksa dari 460 Kejari dan Cabang Kejari di seluruh Indonesia,” sambung Didik Farkhan selaku Kepala Pusat Daskrimti Kejaksaan Agung. 5
Pada prinsipnya persidangan online untuk perkara pidana bertujuan agar menjaga para terdakwa dan penegak hukum untuk tetap steril dari kemungkinan penyebaran covid-19 dalam rutan atau lapas, namun persidangan perkara pidana yang dilaksanakan secara online lemah secara yuridis. Dimana mekanisme persidangan ini mengharuskan terdakwa yang berada dalam Lapas mengikuti sidang secara telekonferensi. Pelaksanaan tersebut bertentangan dengan Pasal 145 dan Pasal 154 Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP).  Ketentuan  tersebut  mengatur  bahwa terdakwa harus dihadirkan dipersidangan dengan tujuan demi tercapainya kebenaran materiil.
Adapun muatan utama dari Pasal 145 KUHAP yaitu terdakwa diharuskan hadir dalam ruang persidangan melalui surat panggilan yang sah. Pernyataan dihadirkan dalam ruang persidangan dapat dimaknai atas dasar panggilan resmi, terdakwa harus berada dalam ruang sidang untuk mengikuti persidangan. Selanjutnya menurut Pasal 154 KUHAP pada intinya menyatakan hakim ketua sidang memerintahkan supaya terdakwa dipanggil masuk dan jika ia dalam tahanan, ia dihadapkan dalam keadaan bebas. Pernyataan dipanggil masuk dan keadaan bebas dapat dimaknai bahwa terdakwa hadir secara langsung dalam ruang sidang dalam keadan bebas.
Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Rizky P. Karo Dalam tulisannya bahwa “pelaksanaan persidangan virtual melalui sarana teleconference dipandang perlu seiring dengan kebijakan protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah tentang social distancing dan phisyical distancing,  guna  menekan  laju  perkembangan  Pandemi  Covid-19.  Merujuk  kepada  ketentuan sistem peradilan pidana di Indonesia, persidangan online ini dapat dikategorikan menjadi suatu bentuk terobosan hukum (rules breaking). Peraturan Mahkamah Agung ini adalah peraturan untuk menciptakan kepastian hukum, keadilan bermartabat bagi terdakwa, jaksa, advokat, dan hakim untuk menyelesaikan perkara pidana”. 6
Adapun kebaharuan dalam kajian ini dibandingkan dengan sebelumnya yaitu budaya sosial masyarakat Aceh yang cenderung “tidak perduli” dengan situasi covid-19, sehingga berdampak pada  tatanan  pelaksanaan  persidangan.  Tingkat  kepatuhan  protokol  kesehatan  yang  cenderung
4 Hanafi, Muhammad Syahrial Fitri, and Fathan Ansori, “Eksistensi Persidangan Online Ditengah Pandemi Covid-19 Dalam Perkara Pidana Di Indonesia,” Al-‘Adl: Jurnal Hukum 13 (n.d.): 337.
5 “Https://Www.Merdeka.Com/Peristiwa/Selama-Pandemi-Covid-19-Seluruh-Sidang-Perkara-Digelar-Secara- Online.Htm,” n.d.
6 Rizky P.P. Karo Karo, “PERADILAN TINDAK PIDANA MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (SIDANG PIDANA ONLINE) SAAT PANDEMI COVID-19 PERSPEKTIF TEORI KEADILAN BERMARTABAT: TANTANGAN DAN  REKOMENDASI,” JURNAL SPEKTRUM HUKUM 17,  no.  2  (July  2009),  https://doi.org/10.35973/ SH.V17I2.1641.
diacuhkan hingga kemahiran aparatur peradilan dalam menanggapi sistem persidangan online yang masih dinilai baru. Walaupun secara riil pengadilan di wilayah lokasi penelitian juga telah melaksanakan  sidang  perkara  pidana  secara  online  berdasarkan  sarana  dan  prasarana  masing- masing.  Model  pelaksanaan  persidangan  online  juga  merupakan  inisiatif  dari  masing-masing pengadilan negeri, karena tidak semua pengadilan negeri memiliki kesiapan yang sama terutama teknologi pendukung jalannya mekanisme persidangan tersebut.
Oleh sebab itu, perlu dilakukan sebuah penelitian mengenai fakta persidangan yang terjadi pasca diterbitkannya SEMA Nomor 1 Tahun 2020 di Pengadilan Negeri Langsa dan Pengadilan Negeri Aceh Timur? dan Kendala yang terjadi dalam pelaksanaan persidangan perkara pidana saat masa kahar di Pengadilan Negeri Langsa dan Aceh Timur?
Kebaharuan kajian penelitian ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yang dijadikan sebagai acuan kajian ini, yaitu tulisan Hanafi dalam jurnal Al-‘Adl yang menyimpulkan beban pembuktian  akan  sulit  diungkapkan  kebenarannya  sesuai  harapan  KUHAP  jika  dilakukan persidangan online. Sementara itu, tulisan Rizki P. Karo lebih mengedepankan terkait aspek keadilan bagi pencari keadilan apabila dilakukan persidangan online.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan yuridis sosiologis. Ciri utamanya adalah menggunakan sumber data yang dihasilkan dari penelitian di lapangan, dan menggunakan data sekunder. Pendekatan ini  merupakan  pendekatan  terhadap  efektifitas  hukum,  dapat  diartikan  bahwa  hukum  tidak dikonsensikan sebagai gejala normatif semata, tetapi menganalisis tentang bekerjanya hukum dalam tatanan kenyataan. 7
Pendekatan penelitian yang peneliti pergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan statute approach yaitu  pendekatan  peraturan  perundang-  undangan  yang  menitikberatkan  pada bahan hukum primer yang mengatur tentang alat bukti elektronik dalam sistem pembuktian perkara pidana di Indonesia.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## Fakta Persidangan di Pengadilan Negeri Langsa dan Pengandilan Negeri Aceh Timur

## 1.  Pengertian Kahar
Keadaan Kahar dalam bahasa Prancis  disebut force majeure yang berarti “kekuatan yang lebih besar” adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. 8 Dalam  Peraturan  Presiden  Nomor  54  Tahun  2010  tentang  Pengadaan  Barang/Jasa Pemerintah, makna keadaan kahar terdapat dalam Pasal 91 Ayat (1) yang menyatakan: “Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi”. Selanjutnya dalam Ayat (2) dijelaskan mengenai keadaan-keadaan yang dapat digolongkan sebagai keadaan kahar dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yaitu: a. bencana alam; b. bencana non alam;
7 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Universitas Indonesia Pres, 1984), 51.
8 “Https://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Keadaan_kahar,” n.d.
c. bencana sosial; d. pemogokan; e. kebakaran; dan/atau f. gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait. 9
R. Subekti menjelaskan keadaan memaksa adalah suatu keadaan di mana tidak terlaksananya apa yang diperjanjikan disebabkan oleh hal-hal yang sama sekali tidak dapat diduga dan debitur tidak dapat berbuat apa-apa terhadap keadaan atau peristiwa yang timbul di luar dugaan tadi. 10 Sedang dalam KUHPerdata, yang dimaksud keadaan kahar terdapat dalam Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdata: “Jika ada alasan untuk itu, si berutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga apabila ia tak dapat membuktikan bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan karena suatu hal yang tak terduga, pun tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika iktikad buruk tidak ada pada pihaknya,” (Pasal 1244 KUHPer) “Tiadalah biaya rugi dan bunga harus digantinya, apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tak disengaja si berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang,” (Pasal 1245 KUHPer).
Selanjutnya dalam KUHP, keadan memaksa ( overmacht) terdapat dalam Pasal 48 KUHP yang menyatakan: “Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana”. Daya paksa (overmacht) menjelaskan bahwa disebut sebagai “penyebab yang datang dari luar yang membuat sesuatu perbuatan itu menjadi tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya.” Terdapat juga Yurisprudensi Mahkamah Agung yang memaknai keadaan kahar yaitu dalam Putusan No.409K/Sip/1983  tertanggal  25  Oktober  1984,  menyatakan  bahwa  keadaan  memaksa  harus memenuhi unsur sebagai berikut: 1) Tidak terduga; 2) Tidak dapat dicegah oleh pihak yang harus memenuhi kewajiban atau melaksanakan perjanjian; dan 3) Di luar kesalahan dari pihak tersebut.
Kemudian  bagaimana  dengan  pandemic  cavid-19  ini,  apakah  dapat  dikategorikan  dalam keadaan kahar? Jika merujuk pada penjelasan diatas, maka dapat dipahami bahwa pandemic covid-19 setidaknya memenuhi 3 (tiga) unsur terjadinya keadaan kahar yaitu:
a.  merupakan keadaan yang tidak terduga;
b.  suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak, yang tiak dapat diperkirakan sebelumnya. Sehingga bukan merupakan kesalahan dari salah satu pihak
c. dapat menimbulkan resiko yang merugikan
Di  tahun  2020  ini  ada  satu  peneltiian  yang  sama-sama  meneliti  tetntang  persidangan online  selama  wabah  pandemic  covid-19  ini.  RR.  Dewi  Anggraeni  meneliti  tentang  urgensi diselenggarakannya persidangan secara elektronik selama masa pandemi covid-19 yang tengah terjadi saat ini. RR. Dewi Anggraeni menyatakan bahwa persidangan secara elektronik perlu diterapkan agar tidak merugikan para pihak yang berperkara. 11

## 2.  Fakta Persidangan Pada Masa Kahar
Pada Januari 2020 pandemic covid-19 mulai dinyatakan sebagai Darurat Kesehatan Masyarakat dalam perhatian Internasional dan pandemic pada Maret 2020, tercatat pada Oktober 2020 lebih
9 R Subekti, Hukum Perjanjian , XIII (Jakarta: Intermasa, 1990), 23.
10 RR.  Dewi  Anggraeni,  “Wabah  Pandemi  Covid-19,  Urgensi  Pelaksanaan  Sidang  Secara  Elektronik,” ADALAH :Buletin Hukum Dan Keadilan 4, no. 7 (2020): 7.
11 Dewi Anggraeni, “Wabah Pandemi Covid-19, Urgensi Pelaksanaan Sidang Secara Elektronik.”
dari 42,9 juta kasus telah dikonfirmasi, dengan lebih dari 1,15 juta kematian dikaitkan dengan Covid-19.    Sejak  saat  itu  banyak  negara-negara  di  dunia  telah  memberlakukan  social/physical distancing (pembatasan sosial/fisik) bahkan lockdown (karantina wilayah). Keadaan ini membawa dampak pada dunia praktik hukum. 12
Keadaan  pandemi  Covid-19  seperti  sekarang  ini,  diselenggarakannya  sidang  tindak pidana  yang dilaksanakan secara daring melalui teleconference ini, merupakan suatu inovasi dan terobosan  yang  tepat,  namun  harus  terus  disempurnakan  oleh  Mahkamah Agung.  Salus  Populi Suprema Lex Esto yang  artinya  keselamatan  rakyat  adalah  hukum  tertinggi  (Cicero)  adigium tersebut  merupakan adigium yang sangat tepat jika dikaitkan sebagai dasar dalam mengambil suatu kebijakan di tengah wabah Covid-19, sebab  suatu hukum  yang ditetapkan dan diberlakukan harus dapat benar-benar memayungi rakyatnya. 13
Menimbang  bahwa  pemerintah  telah  menetapkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  21  Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan merujuk pada asas Salus Populi Suprema Lex Esto yang berarti bahwa “Keselamatan Rakyat adalah Hukum Tertinggi. Dimana asas ini tidak hanya berlaku bagi pencari keadilan namun, juga bagi penegak hukum. Maka, Mahkamah Agung menerbitkan SEMA Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.
SE MA RI Nomor 1 Tahun 2020 mengatur tentang Persidangan Pengadilan selama pandemi COVID-19.  Meskipun  Mahkamah  Agung  menerapkan  e-Litigation  untuk  menggantikan persidangan secara konvensional yang menghadirkan para pihak di ruang pengadilan, namun tidak  semua  persidangan  dapat  dilakukan  dengan  e-Litigation.  Persidangan  perkara  pidana  di Pengadilan Negeri, pidana militer di Pengadilan Militer dan jinayat di Pengadilan Agama tetap dilaksanakan secara khusus apabila dalam perkara tersebut Terdakwa sedang ditahan, sementara masa penahanannya tidak dimungkinkan untuk diperpanjang lagi selama masa pandemi ini. Namun dalam  perkara  di  mana  Terdakwanya  secara  hukum  masa  penahanannya  masih  dimungkinkan untuk diperpanjang, maka persidangannya ditunda sampai berakhirnya masa pandemi. Khusus mengenai perkara-perkara yang dibatasi jangka waktu pemeriksaannya oleh ketentuan perundang- undangan yang berlaku, Hakim diberi kewenangan oleh SE MA RI Nomor 1 Tahun 2020 untuk dapat menunda sidang pemeriksaannya meskipun telah melampaui tenggang waktu pemeriksaan yang diatur oleh ketentuan perundang-undangan. 14
Pemberlakuan social distancing menyebabkan tidak mungkin suatu peradilan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Demi menerapkan social distancing, maka Institusi Pengadilan tidak dimungkinkan untuk mengadakan persidangan sesuai dengan standar yang telah diatur sebelumnya, dikarenakan akan menimbulkan kerumunan orang, yang mengakibatkan risiko penyebaran virus covid-19 semakin tinggi.
Legalitas persidangan  yang  dilaksanakan  secara  daring ini sudah kuat, karena didukung
12 Achmat Subekan and Azwar Iskandar, “Pandemi Covid-19 Dan Kebijakan Anggaran Defisit : Analisis Konjungtur Ekonomi,” Ekonomikiawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan 20, no. 2 (2020): 143.
13 Nur Akmal Razaq, “Legalitas Persidangan Daring Di Masa Pandemi Covid –19 Dalam Pespektif Hukum Pidana,” Jurnal Inovasi Penelitian 1, no. 6 (2020): 1227.
14 Anggita Doramia Lumbanraja, “Perkembangan Regulasi Dan Pelaksanaan Persidangan Online Di Indonesia Dan Amerika Serikat Selama Pandemi,” Jurnal Crepido 02, no. 01 (n.d.): 50.
dengan adanya KUHP,   Surat   Edaran,   dan   Instruksi   Jaksa Agung,  juga  tertuang  dalam SEMA,  sehingga lembaga  peradilan  lainnya  serta  Mahkamah Agung  harus  dapat  mengambil hikmah  yang positif  dari  berlakunya  dan  dilaksanakannya kebijakan ini, dan persidangan yang dilaksanakan secara daring ini merupakan bukti nyata  dari  pertanggungjawaban  MA  terhadap publik  mengenai  pemberian  pelayanan  yang cepat,  sederhana,  dan  akurat  tanpa  menunda atau menghambat masyarakat dalam memperoleh dan mengakses keadilan.
Meskipun persidangan  melalui teleconference dalam belum  diatur  dalam Kitab  Undang- Undang  Hukum Acara  Pidana  (KUHAP), namun  keabsahan persidangan secara online tersebut dapat ditarik dari tiga hal: pertama; undang-undang  diluar KUHAP sebagai lex specialist, kedua; kesadaran hakim untuk mengisi  kekosongan  hukun berdasarkan  Pasal  10 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan Kehakiman;  dan ketiga; berdasarkan   Perma   Nomor  1 Tahun 2019 Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. 15
Perlu  diketahui  bahwa  SEMA  Nomor  1 Tahun  2020  hanya  mengatur  mengenai  ketentuan kerja  para  hakim  dan  aparatur  pengadilan  dan  aturan  bersidang  dalam  masa  pandemic.  Tetapi tidak mengatur bagaimana ketentuan dalam proses beracara di persidangan. Sehingga mekanisme persidangan online menjadi kebijakan pada institusi masing-masing sesuai dengan kemampuan sarana dan prasarana yang tersedia. Pengadilan Negeri Aceh Timur telah melaksanakan sidang Perdana dengan terdakwa secara online sejak Selasa 31 Maret 2020 hingga sekarang. Pelaksanaan tersebut  didasarkan  pada  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  dan  Surat  Dirjen  Badilum  Nomor 379/DJU/PS.00/03/2020,  tertanggal  27  Maret  2020  tentang  Persidangan  Perkara  Pidana  Secara Teleconference.
Dijumpai di Pengadilan Negeri Aceh Timur, Raden Budiawan, menjelaskan bahwa pelaksanaan persidangan online perkara pidana sejauh ini hanya terkendala dalam hal teknis khususnya sarana dan prasarana, sedangkan tahapan-tahapan persidangan tetap berpedoman pada KUHAP.
Selanjutnya, dijelaskan bahwa model pelaksanaan persidangan perkara pidana secara online dilakukan dengan cara sebagai berikut:
a.  Melakukan  Koordinasi  antar  instansi  yaitu:  Pengadilan  Negeri,  Kejaksanaan,  Lapas (apabila terdakwa berada di Lapas) atau kepolisian (apabila terdakwa berada di polsek atau polres), koordinasi dilakukan terkait jadwal persidangan.
b.  Kehadiran para pihak: Majelis Hakim, JPU hadir di ruang sidang Pengadilan Negeri Aceh Timur dengan tetap menerapkan protokoler kesehatan. Sedangkan bagi Penasehat Hukum terdapat 3 Opsi yaitu:
c.  Hadir di Ruang Sidang Pengadilan Negeri Aceh Timur
d.  Hadir mendampingi terdakwa di Lapas/ di Polres
e. Penasehat Hukum ada yang mendampingi terdakwa dan ada pula perwakilan yang hadir di Ruang sidang
1)  Dalam hal tahap pembuktian, barang bukti dihadirkan diruang persidangan dan kemudian akan disesuaikan dengan berkas perkara oleh majelis hakim.
15 Dewi Rahmaningsih Nugroho and S Suteki, “Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual (Studi Perkembangan Sidang Tindak Pidana via Telekonferensi Tahun 2020,” Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Studi Magister Ilmu Hukum 2, no. 3 (2020): 291–304.
2)  Flat Form yang digunakan untuk persidangan teleconfence adalah menggunakan aplikasi  ZOOM,  dan  aplikasi  ZOOM  yang  digunakan  masih  yang  berstatus  free/
gratis.
3)  Diterapkan prioritas kasus, dalam hal ini mengacu pada Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.
Terdapat  beberapa  perbedaan  pelaksanaan  persidangan  online  dengan  Pengadilan  Negeri Langsa. Humas Pengadilan Negeri Langsa, Kurniawan  mengatakan, pelaksanaan persidangan online  dilakukan  setelah  kami  memiliki  dasar  pelaksanaannya  yaitu  Surat  Edaran  Mahkamah Agung. Hal ini bertujuan untuk menekan penyebaran virus corona (Covid-19), dan persidangan online dilakukan karena pengadilan sudah tidak bisa lagi memperpanjang masa tahanan para terdakwa. Hal itu tertuang dalam surat edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020.
Selanjutnya Kurniawan menjelaskan bahwa Pengadilan Negeri Langsa membebaskan kepada para pihak terkait tempat pelaksanaan sidang, apakah ingin dilakukan di instansi masing-masing, atau dilakukan di ruang sidang Pengadilan Negeri dengan tetap menerapkan protokoler kesehatan. Terdakwa yang membutuhkan Penasehat Hukum, disediakan Bantuan Penasehat Hukum melalui POSBAKUM yang berkantor di lingkungan Pengadilan Negeri Langsa. Pengadilan Negeri Langsa menggunakan flat form untuk persidangan online adalah menggunakan aplikasi ZOOM, dan aplikasi ZOOM yang digunakan sudah status berbayar. Terkhusus untuk acara pemeriksaan persidangan dalam tahap pembuktian dan pemeriksaan saksi, Pengadilan Negeri Langsa menghimbau agar JPU dan Penasehat Hukum untuk hadir di ruang sidang. 16
Terkait  dengan  sinkronisasi  pemberlakuan  qanun  di  Aceh,  dimana  salah  satunya  adalah Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Pengadilan Negeri Langsa menerapkan prioritas kasus sebagaimana juga dilakukan oleh Pengadilan Negeri Aceh Timur. Qanun ini memberikan kewenangan kepada Lembaga Adat untuk menyelesaikan 18 jenis penyelesaian sengketa/perselisihan. Dari 18 jenis perselisihan/sengketa tersebut dapat dibagi berdasarkan sifat perdata dan pidana. Pada Pasal 13 Ayat (3) Qanun Nomor 9 Tahun 2008 dinyatakan bahwa aparat penegak hukum memberikan kesempatan agar sengketa/perselisihan diselesaikan terlebih dahulu secara adat Gampong. Namun tentunya tidak semua perkara dapat diselesaikan secara adat. Dalam Pasal 13 Ayat (1) dinyatakan terdapat 18 jenis sengketa/perselisihan yang dapat diselesaikan secara adat yaitu:
a.  Perselisihan dalam rumah tangga;
b.  Sengketa antar keluarga yang berkaitan dengan faraidh;
c.  Perselisihan antar warga;
d.  Khalwat meusum;
e.  Perselisihan tentang hak milik;
f.  Penciran dalam keluarga (pencurian ringan);
g.  Perselishan harta sehareukat;
h.  Pencurian ringan;
i.  Pencurian ternak peliharaan;
j.  Pelanggaran adat tentang ternak, pertanian dan hutan;
16 Kurniawan, “Hakim Pengadilan Negeri Langsa,” 2020.
k.  Persengketaan di laut; l.  Persengketaan di pasar; m.  Penganiayaan ringan;
n.  Pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat);
o.  Pelecehan, fitnah, hasut dan pencemaran nama baik;
p.  Pencemaran ligkungan (skala ringan);
q.  Ancaman mengancam (tergantung dari jenis ancaman); dan
r. Perselishan perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat
Sarana penyelesaian melalui peradilan adat di gampong sangat membantu dalam hal padatnya kasus atau perkara yang harus diselesaikan di Pengadilan Negeri. Apalagi sejak pelaksaanaan persidangan online, membutuhkan waktu yang lebih panjang dari biasanya karena terkendala jaringan. Secara teknis tata cara penyelesaian sengketa/perselisihan secara adat Gampong telah diatur dalam SKB Aceh, yang secara tegas menyatakan bahwa Putusan Peradilan Adat Gampong bersifat  final  dan  mengikat,  artinya  perkara-perkara  yang  diselesaikan  melalui  Peradilan  Adat Gampong tidak dapat diajukan ke lembaga peradilan lainnya.
Hal  ini  ditegaskan  dalam  diktum  keenam  SKB  sebagai  berikut:  “Putusan  Peradilan Adat Gampong dan Mukim atas nama lain di Aceh bersifat Final dan Mengikat serta tidak dapat diajukan lagi pada peradilan umum atau peradilan lainnya.” Sifat mengikat Putusan Peradilan Adat tersebut juga kembali ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (1) Pergub Aceh 60 Tahun 2013 juga menyatakan sebagai berikut: “Putusan Peradilan Adat bersifat damai dan mengikat.”

## Kendala Dalam Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Secara Online
Adagium “ Fiat Justitia Et Pereat Mundus ” yang berarti hukum harus ditegakkan meskipun dunia akan hancur mencoba menampilkan sebuah semangat dalam melakukan law enforcement yang sangat luar biasa. Namun dapat dikatakan bahwa adagium tersebut agaknya tidak realistis. Sebab, realitanya menunjukkan bahwa hukum belum cukup mampu mewujudkan keadilan bagi masyarakat luas. Menurut Soerjono Soekanto bahwa efektif atau tidaknya suatu penegakan hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

## 1.  Faktor hukumnya sendiri (undang-undang)
2.  Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
3.  Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum
4.  Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
5.  Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. 17
Pada hakekatnya, dalam peradilan di Indonesia telah mengadopsi asas-asas peradilan yang baik secara komprehensif, yakni sederhana, cepat, dan biaya ringan. 18 Hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
17 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008).
18 Hariyanto Hariyanto, “Peran LBH Kampus Di PTKIN Dalam Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin,” Al- ’Adl 10, no. 1 (2017): 68–83, https://doi.org/10.31332/ALADL.V10I1.689.
Pasal  2  ayat  (4)  ini  mengatur  bahwa  “peradilan  dilakukan  dengan  sederhana,  cepat,  dan  biaya ringan.” Asas sederhana, cepat dan biaya ringan adalah asas peradilan yang paling mendasar dari pelaksanaan dan pelayanan administrasi peradilan yang mengarah pada prinsip dan asas efektif dan efisien. Ketiga prinsip ini telah diupayakan sedemikian rupa untuk dapat dilaksanakan dengan baik oleh seluruh sistem peradilan di Indonesia.
Belum  adanya  hukum  acara  yang  mengatur  proses  persidangan  online,  sehingga  masing- masing pengadilan membuat hukum acaranya sendiri. Tidak dimungkinkan menentukan standar yang seragam terhadap pelaksanaan persidangan tersebut, dikarenakan kemampuan sarana dan prasarana masing-masing pengadilan berbeda-beda.
Terdapat kendala yang sangat signifikan dalam persidangan online, dimana proses persidangan sangat bergantung pada jaringan digital. Saat ini fiber optic sudah menjangkau 100 persen provinsi di Indonesia. tetapi jika diperinci, fiber optic baru sampai 79.5 % dari total 514 kabupaten/kota di tanah Air. Sedangkan kita tahu Pengadilan ada disetiap kabupaten dan kota di Indonesia. 19 . Akibat jaringan internet yang bermasalah ditambah listrik sering mati ini mengakibatkan terganggunya proses persidangan, khususnya proses pembuktian, Hakim tidak dapat memeriksa alat bukti dengan optimal  dikarenakan  jaringan  internet  yang  bermasalah  padahal  semua  bukti  harus  sungguh- sungguh diuji kebenarannya.

## Permasalahan lainnya terhadap Pasal 154 KUHAP yang berbunyi:
1.  Hakim ketua sidang memerintahkan supaya terdakwa dipanggil masuk dan jika ia dalam tahanan, ia dihadapkan dalam keadaan bebas.
2.   Jika dalam pemeriksaan perkara terdakwa yang tidak ditahan tidak hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan, hakim ketua sidang meneliti apakah terdakwa sudah dipanggil secara sah.
3.   Jika terdakwa dipanggil secara tidak sah, hakim ketua sidang rnenunda persidangan dan memerintahkan supaya terdakwa dipanggil lagi untuk hadir pada hari sidang berikutnya.
4.   Jika terdakwa ternyata telah dipanggil secara sah tetapi tidak datang di sidang tanpa alasan yang sah, pemeriksaan perkara tersebut tidak dapat dilangsungkan dan hakim ketua sidang memerintahkan agar terdakwa dipanggil sekali lagi.
5.   Jika dalam suatu perkara ada lebih dari seorang terdakwa dan tidak semua terdakwa hadir pada hari sidang, pemeriksaan terhadap terdakwa yang hadir dapat dilangsungkan.
6.   Hakim ketua sidang memerintahkan agar terdakwa yang tidak hadir tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara sah untuk kedua kalinya, dihadirkan dengan paksa pada sidang pertama berikutnya.
7.   Panitera mencatat laporan dari penuntut umum tentang pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (6) dan menyampaikannya kepada hakim ketua sidang.
Merujuk pada isi pasal di atas dipahami yaitu bagaimana pemaknaan terhadap Asas kehadiran terdakwa, pemeriksaan dilakukan oleh hakim secara langsung dan lisan, Belum Ada hukum acara yang mengatur tentang pelaksanaan sidang perkara pidana dengan sistem online, Seperti bagaimana menghadirkan alat bukti elektronik, bagaimana sumpah saksi atau ahli dalam memberikan keterangan, dan pemeriksaan terdakwa yang dilakukan ditempat yang berbeda antara terdakwa dan penasehat hukum ini mengabaikan hak terdakwa untuk dapat berkomunikasi atau berkonsultasi
19 Kurniawan, “Wawancara Hakim Sekaligus Humas Pengadilan Negeri Langsa, Pada Tanggal 13 Mei,” 2020.
dengan kuasa hukumnya, serta posisi terdakwa saat pemeriksaan yang berada di Lapas atau Polres menimbulkan potensi pengabaian hak terdakwa untuk dapat memberikan keterangan dengan bebas.
Saat ini kendala yang dihadapi bersifat teknis di lapangan dan ini sangat menentukan efektifnya pelaksanaan suatu persidangan. Yaitu: sarana dan prasarana, sinyal/jaringan digital. Persidangan yang seharusnya dapat dilaksanakan 30 menit, bisa Panjang menjadi lebih dari 60 menit. Keadaan ini turut juga berpengaruh pada emosional para pihak. Demikian juga kesulitan hakim untuk menggali kebenaran dari keterangan terdakwa, sangat berbeda dengan jika sidang dilaksanakan secara langsung. Jika sidang dilaksanakan secara langsung.
Namun demikian, setelah berlakunya Perma Nomor 3 Tahun 2018 tersebut, ternyata dalam prakteknya belum semua pengadilan membuka layanan e-court tersebut. Saat ini masih bertahap pelaksanaannya di Pengadilan Negeri Kelas I, hal ini dikarenakan adanya kendala pemasangan sistem layanan jaringan tersebut di masingmasing Pengadilan Negeri serta kemampuan sumber daya manusia yang mampu menggoperasionalkan aplikasi tersebut. Disamping itu, perlu digalakkan lagi sosialisasi penggunaan aplikasi e-court tersebut di kalangan Pengadilan Negeri dan juga masyarakat pengguna layanan tersebut, sehingga dapat meningkatkan penggunaan aplikasi tersebut dalam proses administrasi pendaftaran perkara di Pengadilan Negeri.
Mengingat  bahwa  Peraturan  Mahkamah Agung  tersebut  juga  baru  diterbitkan  pada  tahun 2018, oleh karenanya perlu dilakukan penelitian mengenai pelaksanaan aplikasi e-court tersebut di Pengadilan-Pengadilan Negeri, untuk mendapatkan gambaran mengenai pelaksanaan aplikasi e-court tersebut dalam pelayanana administrasi pendaftaran perkara di Pengadilan.
Hakim dapat mengamati dengan mudah dan jelas ekspresi dan bahasa tubuh dari terdakwa. Sementara jika pelaksanaan persidangan online dan terdakwa berbohong, hakim susah memberikan penekanan-penekanan, membujuk agar terdakwa terdorong untuk berkata jujur misalnya dengan kita mengingatkannya tentang keluarga, karena itu tadi sinyal yang tidak bagus dan ekpresi serta bahasa tubuh yang tidak dapat diamati dengan baik oleh hakim. Hakim kalah dengan hal-hal yang bersifat teknis sehingga bahkan ada hal-hal yang bersifat substantif terpaksa terlewati.   kendala- kendala diatas tentu berdampak kepada proses mencari kebenaran materil tidak dapat terlaksana sebagaimana mestinya..

## SIMPULAN
Keputusan Mahkamah Agung menerbitkan SEMA Nomor 1 Tahun 2020 dimasa pandemic Covid-19  sudah  tepat  dimasa  kahar,  tetapi  SEMA  tidak  dapat  selamanya  mengatur  tentang permasalahan ini, dikarenakan SEMA tidak dapat mengatur hukum acara. Pelaksanaan Persidangan online terhadap perkara pidana pada prinsipnya bertentangan dengan KUHAP sebagai pedoman pelaksanaan  acara  hukum  pidana.  namun,  dalam  rangka  menyikapi  keadaan  pandemi  covid-19 yang dari hari ke hari semakin mengkhawatirkan, persidangan online perkara pidana tetap dilakukan.  Hal  ini  dilakukan  agar  proses  hukum  dapat  terus  berjalan.  Mekanisme  persidangan online bertujuan peradilan diharapkan dapat dilaksanakan secara cepat dan sederhana sehingga biaya apapun ringan, tidak mungkin tercapai. Jika tidak dilakukan dengan dasar hukum acara yang jelas, petunjuk teknis yang jelas bagi para penegak hukum dan pencari keadilan serta ketersediaan sarana dan prasarana khususnya jaringan fiber optik baik oleh negara. Kendala-kendala tersebut akan menimbulkan persidangan yang unfair atau melanggar prinsip fair trial . Secara normatif,
persidangan diharuskan diselenggarakan secara langsung dengan menghadirkan terdakwa dalam ruangan persidangan dalam keadaan bebas. Namun, atas dasar keselamatan dan dalam konteks darurat bencana, MA menetapkan pengecualian Pasal 145 dan Pasal 154 KUHAP dengan  melaksanakan  sidang  online.  Maka  dapat  ditekankan  bahwa  persidangan  online sejatinya bertentangan dengan maksud Pasal 145 dan Pasal 154 KUHAP namun dengan pengecualian kekhususan atas dasar darurat bencana, persidangan online di benarkan dan dinyatakan sah sepanjang tujuan dari hukum itu tercapai baik kepastian, kemanfaatan maupun keadilan hukum. Kendala yang sering dihadapi dalam pelaksanaan persidangan online di wilayah pengadilan Langsa dan Aceh Timur mencakup kurang ahlinya sumberdaya bidang IT, sehingga mengakibatkan pelaksanaan waktu sidang tidak tepat waktu. Selain itu, masih sulitnya proses  pembuktian  melalui  persidangan  online,  dimana  cenderung  hak-hak  tersangka  kurang diperhatikan sehingga tingkatan emosional dalam persidangan online lebih tinggi dari pada peradilan ofline.

## DAFTAR PUSTAKA
Dewi Anggraeni, RR. “Wabah Pandemi Covid-19, Urgensi Pelaksanaan Sidang Secara Elektronik.”
ADALAH :Buletin Hukum Dan Keadilan 4, no. 7 (2020).
Hanafi, Muhammad Syahrial Fitri, and Fathan Ansori. “Eksistensi Persidangan Online Ditengah Pandemi Covid-19 Dalam Perkara Pidana Di Indonesia.” Al-‘Adl: Jurnal Hukum 13 (n.d.): 2.
Hariyanto, Hariyanto. Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana Islam .  Yogyakarta:  Mahameru
Press, 2017.
———. “Peran LBH Kampus Di PTKIN Dalam Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin.” Al-’Adl 10, no. 1 (2017): 68–83. https://doi.org/10.31332/ALADL.V10I1.689.
Harkrisnowo,  Harkristuti.  “Rekonstruksi  Konsep  Pemidanaan:  Suatu  Gugatan  Terhadap  Proses Legislasi Dan Pemidanaan Di Indonesia, Orasi Pada Pengukuhan Guru Besar Tetap Dalam Bidang  Ilmu  Hukum  Pidana.”  Depok:  Fakultas  Hukum  Universitas  Indonesia  di  Balai SidaSidang Universitas Indonesia, 2003.
Https://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Keadaan_kahar,” n.d.
Https://Www.Merdeka.Com/Peristiwa/Selama-Pandemi-Covid-19-Seluruh-Sidang-Perkara- Digelar-Secara-Online.Htm,” n.d.
Karo, Rizky P.P. Karo. “PERADILAN TINDAK PIDANA MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (SIDANG  PIDANA  ONLINE)  SAAT  PANDEMI  COVID-19  PERSPEKTIF  TEORI KEADILAN  BERMARTABAT:  TANTANGAN  DAN  REKOMENDASI.” JURNAL SPEKTRUM HUKUM 17, no. 2 (July 2009). https://doi.org/10.35973/SH.V17I2.1641. Kurniawan. “Hakim Pengadilan Negeri Langsa,” 2020.
———. “Wawancara Hakim Sekaligus Humas Pengadilan Negeri Langsa, Pada Tanggal 13 Mei,” 2020.
Lihat SEMA Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran  Corona  Virus  Disease  (COVID-19)  di  Lingkungan  Mahkamah  Agung  dan
Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya (n.d.).
Lumbanraja, Anggita  Doramia.  “Perkembangan  Regulasi  Dan  Pelaksanaan  Persidangan  Online Di Indonesia Dan Amerika Serikat Selama Pandemi.” Jurnal Crepido 02, no. 01 (n.d.): 50. Nugroho, Dewi Rahmaningsih, and S Suteki. “Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual (Studi  Perkembangan  Sidang  Tindak  Pidana  via  Telekonferensi  Tahun  2020.” Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Studi Magister Ilmu Hukum 2, no. 3 (2020): 291–304.
Razaq, Nur Akmal. “Legalitas Persidangan Daring Di Masa Pandemi Covid –19 Dalam Pespektif Hukum Pidana.” Jurnal Inovasi Penelitian 1, no. 6 (2020): 1227.
Soekanto, Soerjono. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum .  Jakarta:  PT.  Raja Grafindo Persada, 2008.
———. Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: Universitas Indonesia Pres, 1984.
Subekan, Achmat,  and Azwar  Iskandar.  “Pandemi  Covid-19  Dan  Kebijakan Anggaran  Defisit : Analisis  Konjungtur  Ekonomi.” Ekonomikiawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan 20, no. 2 (2020): 143.
Subekti, R. Hukum Perjanjian . XIII. Jakarta: Intermasa, 1990.