## PERBANDINGAN HUBUNGAN HUKUM ANAK LUAR KAWIN TERHADAP ORANG TUA AKIBAT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/ PUU-VIII/2010, UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN, DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

## Galih Rahmawati
E-mail: galihrahmawati07@gmail.com Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

## Diana Tantri Cahyaningsih
Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

## Abstract
This article aims  to compare the legal relationship between nonmarital child to parents based on the Constitutional Court Desecion Number 46/PUU-VIII/2010, Law Number 24 of 2013 about Amendment to Law Number 23 of 2006 about Population Administration and Law Number 1 of 1974 about Marriage. This research is a normative legal research particulary prescriptive research. The data research are in the form of primary materials and secondary materials. The technique of collecting legal materials is literature study technique. The approaches in this research is legislation approach. The conceptual framework is deductive. The result of the research showed an inconsistency of The Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010, Law Number 24 of 2013 about Amendment to Law Number 23 of 2006 about Population Administration and Law Number 1 of 1974 about Marriage on the legal relationship between nonmarital children to parents.
Keywords: Legal Relationship; Nonmarital Child; Parents

## Abstrak
Artikel ini bertujuan untuk membandingkan hubungan hukum anak luar kawin terhadap orang tua berdasarkan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Artikel ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskiptif. Sumber data dari artikel ini yaitu berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Tehnik pengumpulan bahan hukum dalam artikel ini adalah tehnik studi kepustakaan. Pendekatan dalam artikel ini adalah pendekatan perundang-undangan. Metode berpikir yang digunakan dalam artikel ini adalah metode berpikir deduktif. Hasil artikel menunjukkan adanya inkonsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010,Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terhadap hubungan hukum anak luar kawin dengan orang tuanya.
Kata Kunci: Hubungan Hukum; Anak Luar Kawin; Orang Tua

## A. Pendahuluan
Anak digolongkan menjadi 2 (dua) yaitu anak sah dan anak luar kawin. Anak sah menurut Pasal 250 KUHPerdata adalah “Tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya”. Sementara dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan anak sah ialah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah,
Anak yang dilahirkan diluar perkawinan sah hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya (Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).
Lahirnya anak luar kawin menimbulkan beberapa konsekuensi, diantaranya karena tidak adanya keharusan tanggung jawab dari pihak ayah maka dikhawatirkan hak anak luar kawin tersebut tidak terpenuhi. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 persoalan Hubungan Anak dengan Ayah Biologisnya menyatakan bahwa “anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, pasal ini memiliki potensi untuk merugikan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.
Potensi kerugian bagi anak yang terutama adalah tidak diakuinya hubungan anak dengan bapak kandungnya (bapak biologis), yang tentunya mengakibatkan tidak dapat dituntutnya kewajiban bapak kandungnya untuk membiayai kebutuhan hidup anak dan hak-hak keperdataan lainnya (Abnan Pancasilawati, 2014:174). Setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor46/ PUU-VIII/2010 anak yang dilahirkan di luar perkawinan dapat memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menumbuhkan harapan anak luar kawin untuk mendapat perlindungan  hak tanpa terpengaruh oleh administrasi perkawinan orang tuanya, namun dalam hal ini anak tidak begitu saja berubah statusnya menjadi anak sah, untuk merubah status anak luar kawin menjadi anak sah diperlukan pengesahan, setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan (Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan), “pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara (Pasal 50 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan)”, dengan demikian perkawinan kedua orang tua anak yang bersangkutan harus tetap dicatatkan agar hak anak yang bersangkutan dapat terpenuhi, namun kenyataan di masyarakat tidak semua perkawinan dicatatkan, karena pencatatan ini tidak dianggap sebagai sesuatu yang penting, melainkan hanya merupakan syarat administratif, hal ini mengakibatkan tidak terpenuhinya keseluruhan hak anak. Diskriminasi seperti ini seharusnya tidak terjadi karena Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum,  urutan  kelahiran,  dan  kondisi  fisik  dan/atau  mental  (Pasal  21 Ayat  (1)  Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).
Berdasarkan uraian diatas, dapat dirumuskan permasalahan yaitu bagaimana perbandingan hubungan hukum anak luar kawin terhadap orang tua akibat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010,Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

## B.  Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang memfokuskan kajian berdasarkan bahan-bahan hukum berbasis kepustakaan dengan menganalisis sumber hukum primer dan sekunder. Sifat penelitian yang digunakan yaitu penelitian preskriptif dimana menggabungkan antara norma hukum untuk mendapatkan kebenaran data yang diperoleh dari praktik hukum dikelola sesuai dengan gagasan berdasarkan hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2014:59). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan ( statute approach ) yang dilakukan
dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum. Sumber data primer didapatkan dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan sedangkan sumber hukum sekunder didapatkan dari tulisan-tulisan tentang hukum baik dalam bentuk buku, kamus hukum, jurnal hukum dan komentar atas putusan pengadilan (Peter Mahmud Marzuki, 2007: 114). Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi pustaka bahan-bahan hukum antara lain bahan hukum primer dan sekunder. Sumber data primer didapatkan dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sumber data sekunder didapatkan dari tulisan-tulisan tentang hukum baik dalam bentuk buku maupun jurnal yang mendukung artikel jurnal ini. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah metode silogisme yang menggunakan pola pikir deduktif yaitu premis mayor ditarik premis minor yang kemudian keduanya ditarik kesimpulan atau conclusion (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 47).

## C.  Hasil Penelitian dan Pembahasan
Anak luar kawin dilahirkan saat ayah dan ibunya belum melakukan perkawinan secara sah. Syarat sahnya perkawinan itu sendiri masih belum tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak jelas. Apakah seorang anak yang lahir dalam perkawinan yang telah dilakukan secara sah menurut agama, namun tidak dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil merupakan anak sah, atau tergolong anak luar kawin.
Status sebagai anak sah atau anak luar kawin sangat berpengaruh terhadap hubungan hukum anak tersebut dengan kedua orang tuanya. Anak luar kawin hanya memiliki hubungan dengan ibu dan keluarga ibunya sesuai dengan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Belum adanya aturan lebih lanjut mengenai kedudukan anak luar kawin menambah ketidak jelasan status, hubungan hukumnya dengan kedua orang tuanya, serta hak yang dapat diterima oleh anak luar kawin itu sendiri.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan dengan ibunya dan keluarga ibunya, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, apabila dimaknai dengan menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki sebagai ayahnya, sementara hubungan tersebut dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan tehnologi dan/atau alat bukti lain bahwa ia memiliki hubungan darah dengan anak yang bersangkutan.
Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, Hakim Maria Farida Indrati mempunyai alasan berbeda (concurring opinion) yang menyebutkan bahwa, pencatatan perkawinan diperlukan untuk menghindari penerapan hukum agama dan kepercayaannya itu dalam perkawinan secara sepotong-sepotong untuk meligitimasi sebuah perkawinan, sementara kehidupan rumah tangga paska perkawinan tidak sesuai dengan tujuan perkawinan dimaksud. Esensi pencatatan perkawinan selain demi tertib administrasi adalah untuk melindungi wanita dan anak-anak. Syarat pencatatan perkawinan dimaksud dapat diletakkan setidaknya dalam dua konteks utama, yaitu mencegah dan melindungi wanita dan anak-anak dari perkawinan yang dilaksanakan secara tidak bertanggung jawab.
Perkawinan yang tidak didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga memiliki potensi untuk merugikan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Potensi kerugian bagi anak yang terutama adalah tidak diakuinya hubungan anak dengan bapak kandung (bapak biologis)-nya, yang tentunya mengakibatkan tidak dapat dituntutnya kewajiban bapak kandungnya untuk membiayai kebutuhan hidup anak dan hak-hak keperdataan lainnya.
Pembedaan perlakuan terhadap anak menurut perspektif undang- undang terjadi karena sebab-sebab tertentu yang sama sekali bukan diakibatkan oleh tindakan anak bersangkutan, dapat dikategorikan sebagai tindakan yang diskriminatif. Potensi kerugian tersebut dipertegas dengan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan, “ Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya ”.
Keberadaan Pasal a quo menutup kemungkinan bagi anak untuk memiliki hubungan keperdataan dengan bapak kandungnya. Hal tersebut adalah risiko dari perkawinan yang tidak dicatatkan atau perkawinan yang tidak dilaksanakan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetapi tidaklah pada tempatnya jika anak harus ikut menanggung kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan  (perkawinan) kedua orang tuanya.
Jika dianggap sebagai sebuah sanksi, hukum negara maupun hukum agama (dalam hal ini agama Islam) tidak mengenal konsep anak harus ikut menanggung sanksi akibat tindakan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya, atau yang dikenal dengan istilah “dosa turunan”. Dengan kata lain, potensi kerugian akibat perkawinan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan risiko bagi laki-laki dan wanita yang melakukan perkawinan, tetapi bukan risiko yang harus ditanggung oleh anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut.
Hakim Maria Farida Indrati berpendapat bahwa pemenuhan hak-hak anak yang terlahir dari suatu perkawinan, terlepas dari sah atau tidaknya perkawinan tersebut menurut hukum negara, tetap menjadi kewajiban kedua orang tua kandung atau kedua orang tua biologisnya.
Penulis setuju dengan pendapat Hakim Maria Farida Indrati, bahwa setiap anak yang dilahirkan, tidak seharunya menerima kerugian akibat tindakan dari kedua orang tuanya. Baik anak sah maupun anak luar kawin, seharusnya memiliki hak yang sama, tanpa terpengaruh oleh sah atau tidaknya perkawinan kedua orang tuanya. Asas ini disebut equality before the law yang disebut dalam Pasal 7 Universal Declaration of Human Rights (UDHR) , Pasal 26 International Convenant on Civil and Political Rights (ICCPR), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Rhona K.M.Smith, 2008:259). Hak Asasi Manusia telah dimiliki dan dibawanya bersamaan dengan kelahirannya atau kehadirannya dalam kehidupan bermasyarakat. Hak Asasi Manusia ini melekat pada diri manusia sehingga tidak dapat dirampas atau dicabut.
Apabila seseorang atau sekelompok orang, termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut Hak Asasi Manusia seseorang atau kelompok orang, yang dijamin oleh Undang-Undang, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku, hal ini tertuang dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM (Rizky Ariestandi Irmansyah, 2013:62-67).
Orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani maupun jasmani (Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak). Tanggung jawab orang tua atas kesejahteraan anak mengandung kewajiban memelihara dan mendidik anak sedemikian rupa, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi orang yang cerdas, sehat, berbakti kepada orang tua, berbudi pekerti luhur, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkemauan serta berkembang untuk meneruskan cita- cita berdasarkan Pancasila (Penjelasan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak).
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dikeluarkan dalam rangka mewujudkan
tertib administrasi kependudukan secara nasional. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk dan/atau Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, meningkatkan pelayanan Administrasi Kependudukan sejalan dengan tuntutan pelayanan Administrasi Kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib, dan tidak diskriminatif dalam pencapaian standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima yang menyeluruh untuk mengatasi permasalahan kependudukan.
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VII/2010 yang memutus bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca , “ Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki- laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/ atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya” menunjukkan adanya pengakuan secara terpaksa oleh laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengerahuan dan tehnologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah.
Pengakuan secara terpaksa sendiri terdapat dalam Pasal 287 sampai dengan Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hal ini dapat terjadi apabila hakim dengan suatu putusan pengadilan dalam suatu perkara gugatan kedudukan anak, atas dasar persangkaan, bahwa seorang laki-laki itu adalah ayah dari anak yang bersangkutan. Hakim dapat menetapkan bahwa seorang laki-laki tertentu adalah bapak dari seorang anak tertentu. Ketetapan dari hakim tersebut membawa akibat pengakuan dari laki-laki yang bersangkutan terhadap seorang anak. Pengakuan seperti ini adalah pengakuan yang dipaksakan atas dasar terpaksa karena didasarkan atas ketetapan pengadilan (J.Satrio dalam Dikta Angga Bhijana, 2010:127).
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memuat tentang pengakuan anak, yaitu dalam Pasal 49 ayat (1) sampai Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimana pengakuan terhadap anak yang bersangkutan harus dilaporkan oleh orangtua pada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan, pengakuan anak disini merupakan pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama tetapi belum sah menurut hukum negara serta disetujui oleh ibu kandung anak tersebut. Selanjutnya berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak. Anak luar kawin yang telah memperoleh pengakuan masih harus melalui prosedur pengesahan anak agar anak luar kawin yang bersangkutan dapat terlindungi hak-haknya sebagaimana hak anak sah.
Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memaparkan mengenai prosedur pengesahan anak yaitu, pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan, pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara, jadi perkawinan kedua orang tua anak luar kawin yang bersangkutan harus
tetap mencatatkan perkawinannya agar sah menurut hukum negara dan telah memperoleh akta perkawinan (Baharuddin Ahmad. 2008:86). Selanjutnya berdasarkan laporan pengesahan anak tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak, sehingga anak luar kawin yang bersangkutan telah berubah kedudukannya menjadi anak sah.
Perbedaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah adanya inkonsistensi terhadap hubungan hukum anak luar kawin dengan orang tuanya

## D. Simpulan
Perbedaan hubungan hukum anak luar kawin terhadap orang tua akibat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah adanya inkonsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010,Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terhadap hubungan hukum anak luar kawin dengan orang tuanya, terlihat dari sikap  Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang memberikan pengakuan terhadap hubungan anak luar kawin dengan seorang laki-laki selaku ayahnya selama dapat dibuktikan melaui pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain, tidak sesuai dengan pemberlakuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 49 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang mana seorang anak luar kawin hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya, selama ayah dari anak luar kawin tersebut belum mengakui dan mengesahkan anak luar kawin tersebut.

## E. Saran
Dijatuhkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, memberikan harapan bagi penegakan hak anak luar kawin yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah secara agama namun tidak dicatatkan. Sudah sepatutnya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di efektifkan, demi mewujudkan pelaksanaan hak-hak anak.

## F.  Daftar Pustaka

## Buku
Baharuddin Ahmad.2008. Hukum Perkawinan di Indonesia Studi Historis Metodologi. Jakarta:Gaung Persada Press Jakarta.
Peter Mahmud Marzuki. 2007. Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
. 2014. Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Rhona K.M. Smith, dkk. 2008. Hukum Hak Asasi Manusia . Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia.
Rizky Ariestandi Irmansyah.2013. Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Demokrasi. Yogyakarta: Graha Ilmu.

## Jurnal dan Publikasi Ilmiah
Abnan Pancasilawati.2014. “Perlindungan Hukum bagi Hak-Hak Keperdataan Anak Luar Kawin”. Fenomena. Volume 2 Nomor 2.Samarinda: STAIN Samarinda.
Dikta Angga Bhijana.”Penetapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 atas Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan bagi Anak Luar Kawin (Studi Kasus di Kantor Notaris Surakarta dan Karanganyar”. Privat Law .Volume IV Nomor 1.Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Peraturan Perundang-Undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak