Available at https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(02), 2023, 2759-2772
Relevansi Kebijakan Fiskal Umar bin Khattab dengan APBN Indonesia 2023
Tri Handayani 1*) , Dr. Nurul Huda 2) 1,2 Universitas Indonesia *Email korespondensi: tri.handayani11@ui.ac.id

## Abstrak
Kebijakan  fiscal  adalah  kebijakan  pemerintah  yang  ditujukan  untuk  mengatur  penerimaan  dan  pengeluaran pemerintah. Kebijakan fiskal yang diarahkan oleh Umar bin Khattab menggunakan sistem anggaran berimbang (balanced budget) yang dikelola oleh Baitul Maal. Sedangkan fiscal anggaran yang digunakan dalam Kebijakan Fiskal di Indonesia saat ini adalah fiscal2759 anggaran. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan analisis kebijakan fiscal  Umar bin Khattab dengan kebijak Hasil kajian menunjukkan kebijakan fiskal Umar  bin  Khattab  memiliki  relevansi  dengan  kebijakan  fiskal  Indonesia  yakni  Zakat memiliki  relevansi dengan PPh  dan  PPN,  Kharaj  dengan  PBB,  Ushr  dengan  Bea  Cukai,  Jizyah  dengan  Visa,  Kaffarah dengan PNPB lainnya, rikaz relevan dengan minyak bumi, gas alam, pertambangan panas bumi, pertambangan umum  dan  PNPB  lainnya  dan dana  hibah  memiliki  relevansi  dengan dana  hibah  keunagan  Indonesia.  Di  sisi pengeluaran  pemerintah, dakwah  dan  penyebaran  Islam  di  bawah  Umar  bin  Khattab  memiliki  signifikansi dengan  pengeluaran  untuk  kebutuhan  agama  Indonesia.  Pembangunan  struktur  memiliki  relevansi dengan layanan  publik  yang,  perumahan  dan  ruang  publik,  pariwisata,  struktur  lingkungan  dan  ekonomi.  Adapun pendidikan  relevan  dengan pendidikan. Gaji  untuk  pegawai  berelevan  pelayanan sektor  publik,  dana pensiun relevan dengan jaminan sosial, dan pembiayaan gaji tentara relevan dengan pertahanan, ketertiban dan keamanan.
Kata kunci: kebijakan fiskal, Umar Bin Khattab, APBN Indonesia 2023

## Abstract
Fiscal policy is government policy aimed at regulating government revenue and spending. Fiscal policy under Caliph Umar bin Khattab used a balanced budget system managed by Baitul Maal. Meanwhile, the budget system applied in the current Fiscal Policy in Indonesia is the Budget Deficit. The research method used in this research is qualitative and descriptive analysis which is library research. The results of the study show that the relevance of Umar bin Khattab's fiscal policy to fiscal policy in Indonesia is zakat related to PPh and PPN, kharaj related to  PBB,  ushr  related  to  customs,  jizyah  related  to  visas,  kaffarah  related  to  other  PNPB,  rikaz  relevant  to petroleum , natural gas, geothermal mining, general mining and other PNPB, while grants refer to Indonesian financial grants. On the government spending side, Da'wah and the spread of Islam during the time of Umar bin Khattab were significant for spending on religious needs in Indonesia, building significant structures for public services, housing and public spaces, tourism, environment and the economy, education is relevant to education, employee salaries are related to public services, pension funds are related to social protection, services and social security are relevant to social protection and health, military financing is relevant to order, security and defense.

## Keywords: fiscal policy, Umar Bin Khattab, Indonesian State Budget 2023
Saran sitasi: Handayani, T., & Huda, N. (2023). Relevansi Kebijakan Fiskal Umar bin Khattab dengan APBN Indonesia 2023 . Jurnal ilmiah ekonomi islam, 9 (02), 2759-2772. doi: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8824
DOI: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8824

## 1. PENDAHULUAN
Aktivitas  kehidupan  manusia  tidak terlepas dari aktivitas  ekonomi.  Ekonomi  menjadi alat  untuk mengukur kesejahteraan hidup manusia.
Kesejahteraan  dapat  tercapai  apabila  perekonomian
mencapai  titik  stabilitasnya (Dian,  2017).  Stabilitas dapat  tercapai  apabila  perekonomian  dikelola  secara efektif  dan  efisien  oleh  pemerintah  (Muslikhati  dan Hakim,  2020).  Pemerintah  adalah  otoritas  tertinggi dan berkewajiban untuk melaksanakan kekuasaan dan
kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan. Salah satu kebijakan  pemerintah  adalah  menerapkan  kebijakan Alokasi  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN) untuk  kepentingan  bersama  termasuk  penciptaan kesejahteraan melalui kebijakan alokasi sumber daya yang tepat (Wahab, 2019).
Makroekonomi  adalah  ilmu  ekonomi  yang mempelajari kinerja ekonomi suatu negara. Salah satu kajian  ekonomi  makro  adalah  kebijakan  fiskal. Rozalinda  mengungkapkan  bahwa  Kebijakan  fiskal adalah  kebijakan  pemerintah  yang  tujuannya  untuk mengatur  pendapatan  dan  pengeluaran  pemerintah serta  menjaga  stabilitas  ekonomi  untuk  mendorong pertumbuhan  ekonomi  negara.  Kebijakan  fiskal  juga dapat  diartikan  sebagai  langkah  yang  diambil pemerintah  untuk  mengubah  sistem  perpajakan atau dalam  pengeluaran  pemerintah  (government expenditure (Nasution, 2006).
Menurut prinsip ekonomi makro Islam, tujuan dari kebijakan  fiskal  dan APBN adalah  untuk meningkatkan kehidupan masyarakat dengan menerapkan konsep distribusi kekayaan yang adil dan selalu menempatkan nilai material dan spiritual pada tingkat  yang  sama  (Aini,  2019). Kebijakan  fiskal merupakan  sarana  untuk  mencapai  tujuan  syariah yang  diungkapkan  oleh  Imam  Al-Ghazali,  yaitu meningkatkan kesejahteraan dengan tetap memelihara iman, akal, jiwa dan kekayaan serta harta benda (Amri 2018).
Sejarah  menunjukkan  bahwa  peradaban  Islam banyak  memberikan  kontribusi  bagi  perkembangan dan  kemajuan  ekonomi  pada  masa  kejayaan  Islam. Salah satunya pada masa Khalifah Umar bin Khattab, ketika  pemerintahan  mengalami  kemajuan  pesat  di berbagai  bidang,  terutama  perekonomian  (Pramo, 2021).  Beliau adalah  orang  pertama  yang  mendapat gelar Amirul Mukmi (Revi, 2021).
Selama 10 tahun kekhalifahannya, ia memimpin Islam  ke  puncak  emasnya,  seperti  yang  terlihat  di banyak  negara  yang  ditaklukkan  Islam  selama kekhalifahannya (Hakim, 2012). Hal ini menyebabkan harta  atau  perbendaharaan  yang  disimpan  di  Baitul Maal  saat  itu  berkembang  pesat  (Tho'in,  2013). Kebijakan yang ditempuh Umar saat itu adalah tidak menggunakan seluruh dana atau pendapatan pemerintah, melainkan menyisihkan sebagian sebagai dana  cadangan  untuk  keadaan  darurat.  Umar  juga mendirikan aparatur pemerintahan yang terstruktur di Baitul Maal dan membentuk pengurus yang tetap. Ia tidak hanya menjadikan Baitul Maal sebagai lembaga
tetap  di  ibu  kota,  tetapi  juga  mendirikan  cabang- cabang  Baitul  Maal  di  setiap  provinsi  dengan menunjuk  Abdullah  bin  Irqam  sebagai  pengelola Baitul Maal (Rampai, 2001).
Mengenai pendapatan pemerintah, Umar menyimpulkan  bahwa  sumber  utama  pendapatan pemerintah  adalah  zakat,  ushr,  jizyah,  dan  kharja (Hakim,  2012).  Pada  saat  yang  sama,  Umar  selalu berpedoman  dengan Al-Quran  dan  Hadits  dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan ekonominya dan menerapkan prinsip-prinsip keadilan,  dimana  Umar  tidak  membedakan  antar individu,   baik  itu Muslim  dan  non-Muslim  (Riska, 2022).
Pelaksanaan kebijakan fiskal Indonesia dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). APBN mencakup aliran penerimaan dan  rencana  pengeluaran  pemerintah  yang  disusun dengan  menggunakan  indikator  ekonomi  makro (Rahayu,  2010).  Kebijakan  fiskal  adalah  kebijakan yang  memungkinkan  pemerintah  menyeleraskan anggaran  pendapatan  dan  belanja  negara  yang  telah ditetapkan sebelumnya dengan melakukan perubahan pada  system  perpajakan  yang  berlaku  (Feranika  & Haryati, 2020). Oleh karena itu, merupakan hal yang wajar  jika  kebijakan  fiskal  berbeda  setiap  tahunnya (Sudirman, 2014).
Dalam  struktur  penerimaan  negara,  Indonesia memiliki  banyak  pendapatan  dari  berbagai  sektor termasuk  sektor  migas  dan  nonmigas  (misalnya pendapatan  dari  pajak,  retribusi,  subsidi,  dan sebagainya)  (Muhammad,  2019).  Pajak  merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting dalam melaksanakan  dan  meningkatkan  pembangunan nasional (Mokomat, 2009).
Pengeluaran pemerintah dalam APBN berfungsi sebagai  tugas  penyelenggaraan  pemerintahan  dan dalam  mengatur  perimbangan  keuangan  antara pemerintah  negara  pusat  dan  daerah.  Dalam  hal  ini terdapat  dua  (dua)  jenis  belanja  pemerintah  yaitu belanja pemerintah Pusat dan pengeluaran transfer ke daerah dan dana desa (Henny, 2020).
Berdasarkan  pemaparan  tersebut,  penulis  ingin mengetahui  apakah  kebijakan  fiscal  yang  diterapkan oleh  Umar  bin  Khattab  masih  signifikan  dengan kebijakan  fiscal  di  Indonesia  yang  mengacu  pada APBN 2023.
2. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  dalam  penelitian  ini  adalah kualitatif  dengan  analisis  deskriptif  dan  bersifat kepustakaan  ( library  research) .  Deskriptif  kualitatif adalah  metode  yang  digunakan  peneliti  untuk menemukan  pengetahuan  atau  teori  penelitian  pada satu  waktu  tertentu  (Mukhtar:2013).  Deskriptif kualitatif  adalah  metode  yang  digunakan untuk menemukan informasi atau teori penelitian pada saat tertentu
(Mukhtar:
2013). Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang bertujuan  untuk  mengumpulkan  informasi  dan  data dari  berbagai  bahan  pustaka  seperti  dokumen,  buku, jurnal dan catatan sejarah (Mardalis: 1999, Mirzaqon & Purwoko, 2017).
Penelitian  deskriptif  kualitatif  dipilih  untuk mengkaji dan menyusun atau menjelaskan pentingnya topik  penelitian  dan  menjelaskan  secara  sistematis pandangan  Umar  Bin  Khattab  mengenai  kebijakan fiskal  dan  relevansinya  dengan  kebijakan  fiskal  di Indonesia terkait APBN tahun 2023.

## 3. PEMBAHASAN

## Biografi Umar bin Khattab
Bernama  lengkap  Umar  bin  Khattab  bin  Nufail bin Abdu Al-'Uzza bin Rabah bin Abdullah bin Qurth bin Razah bin Adiy bin Ka'ab bin Luay bin Ghalib Al- Qurasyi  Al'Adawi.  Lahir  pada  tahun  584  Masehi  di kota  Mekkah.  Ayahnya  bernama  Khattab  bin  Nufail al-Mahzumi al-Quraishi dan ibunya adalah Hantamah binti Hasyim bin Mugirah bin Abdullah bin Umar bin Makzum. Keluarganya merupakan kelompok Quraisy Bani Adi (Revi, 2021).
Di  bawah  kepemimpinannya,  kekhalifahan berkembang menjadi salah satu kekuatan besar baru di Timur  Tengah.  Hanya  dalam  dua  tahun  (642- 644), Umer  tidak  hanya  menaklukkan  Kekaisaran Sasaniyah tetapi juga dua pertiga wilayah Kekaisaran Romawi Timur.
Berbagai  pembaharuan  berjalan  beriringan dengan  perluasan  wilayah.  Pendirian  Baitul  Maal menjadi  salah  satu  pembaharuan  ekonomi  Umar. Segala  prestasinya  menjadikan  Umar  sebagai  salah satu  khalifah  paling  berpengaruh  dalam  sejarah (Wikipedia, 2023).

## Kebijakan Fiskal Umar Bin Khattab
Konsep kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh Umar adalah: Pertama, Negara Islam mengambil harta publik  yang  sebenarnya  dan  hanya  mengambil  harta Kharaj atau Fa'i yang Allah berikan dengan cara yang
benar. Kedua, negara memberikan hak kepemilikan umum,  tidak  membelanjakan  sesuai dengan haknya, dan negara memberikan subsidi serta menutupi  utang.  Ketiga,  negara  tidak  menghasilkan kekayaan  dari  aset  ilegal.  Keempat,  negara menggunakan  kekayaan  sebagaimana  mestinya (Riska, 2022).
Umar  bin  Khattab  mengelola  kebijakan  fiskal yang sangat ketat dari pendapatan hingga pengeluaran dan dikelola sedemikian rupa sehingga penggunaannya  sesuai  dengan  peraturan  untuk meminimalkan praktik kecurangan (korupsi). Hal ini menciptakan  administrasi  yang  terbuka,  efisien  dan efektif  (Setianingrum,  2013).    Khalifah  Umar menunjuk Abdullah bin Ubaid al-Qari dan Muayqabi sebagai  wakil  untuk  menjalankan  lembaga  tersebut. Aturan  pendistribusian  harta  di  Batul  Mall  adalah sebagai berikut:
a. Pengurus Baitul Maal tidak berwenang memutuskan harta Baitul Maal berupa zakat  dan Ushr
b. Harta  Baitul  Maal  dianggap  harta  muslim sedangkan  Khalifah  dan  Amil  hanya  bertindak sebagai wali.
c. Di  tingkat  kabupaten,  pejabat yang  bertanggung jawab  atas  harta  umat  tidak tergantung  pada gubernur dan memiliki kewenangan penuh untuk menjalankan  tugasnya  dan  bertanggung  jawab langsung kepada pemerintah pusat. (Muhammad, 2010).
Khalifah  Umar melakukan  beberapa  pendirian departemen yang  dianggap  perlu  untuk  pembagian harta Baitul Mal seperti:
a. Departemen  Pelayanan  Militer  dengan  tugas untuk  mendistribusikan  dana  bantuan  kepada mereka yang terlibat dalam peperangan.
b. Departemen Kehakiman dan Eksekusi, bertanggung  jawab  untuk  membayar  gaji  hakim dan pejabat eksekusi.
c. Departemen  Pendidikan  dan  Pengembangan Islam, departemen ini menyalurkan bantuan dana kepada  para  penyebar  dan  pengembang  ajaran Islam beserta keluarganya, seperti para guru.
d. Departemen Jaminan Sosial, bertugas
menyalurkan  dana  bantuan  kepada  seluruh masyarakat miskin dan menderita (Ahmad, 2002).
Instrumen Pendapatan Negara
a. Zakat
Pada  masa  pemerintahan  Umar,  kewajiban membayar  zakat  kembali  normal  karena  pada
masa  pemerintahan  Abu  Bakar  akan  memerangi mereka  yang  enggan  membayar  zakat.  Oleh karena itu, Umar akan lebih fokus pada penerapan zakat  itu  sendiri,  mengeluarkan  fatwa  dengan ilmu dan ijtihadnya (Muhammad, 2002).
Kebijakan tentang zakat yang dilakukan Umar  adalah  pertama  zakat  niaga (perdagangan), beliau memberikan anjuran untuk memperkenalkan
zakat niaga setelah memperhitungkan
harga barang dan menggabungkan dengan  harta  pedagang  lainnya. Kedua zakat  madu, Umar  menjelaskan  bahwa tidak semua zakat itu sama karena ditentukan oleh usaha  untuk  mendapatkannya. Untuk  madu  yang mudah didapatkan, zakatnya 1/10, sedangkan bagi mereka yang berada dipegunungan diambil setengahnya  dari  1/10. Ketiga  zakat  kuda,  umat Islam menjadikan kuda sebagai barang dagangan dan kekayaan. Oleh karena itu, pembayaran zakat menjadi  wajib  ketika  keadaan  mencukupi (Muhammad, 2002). Besarnya zakat kuda adalah satu dinar (Adiwarman, 2014).

## b. Ushr (Bea Cukai)
Sebelum  munculnya  Islam,  orang  Arab pedesaan  membayar  pajak  atas  jual  beli.
Pajak jual  beli yang  berlaku  pada  saat  itu  adalah 1/10  dari  harga  barang,  yaitu  satu  dirham  untuk setiap  transaksi.  Pajak  penjualan  dan  pembelian disebut Ushr dalam Islam. Ushr adalah pajak yang dikenakan  atas  barang-barang  yang  diimpor  ke atau berasal dari negara-negara Muslim (Muhammad, 2002).
Di  masa  Umar,  hukum  dagang  diperbaiki untuk  menciptakan  ekonomi  yang  sehat.  Umar memoderasi beban pajak pada beberapa komoditas  (Sudarsono,  2004).  Pada  masa  Umar bin Khattab, aturan Ushr adalah sebagai berikut:
1) Pajak  ushr  dikenakan  atas  harta  yang digunakan untuk
perdagangan, sehingga selain  barang  dagangan tidak  akan dikenakan pajak ushr (Muhammad, 2002).
2) Terdapat beberapa jenis menurut tingkat ukurannya.  Tingkat  pengukuran  yang  paling umum digunakan adalah 2,5% (1/4 dari 1/10) untuk  perdagangan  Muslim,  5%  (setengah dari  1/10)  untuk  kafir  Dzimmih,  dan  10% (1/10) untuk kafir Harbi dengan asumsi harga barang  melebihi  200  dirham  (Adiwarman, 2014).
3) Pajak perdagangan nabati dan kurma Syria adalah  50%  dengan  tujuan  untuk mempercepat arus pemasukan bahan makanan ke kota-kota (Sudarsono, 2004).
4) Adapun  yang  menyatakan  bahwa  setelah beberapa  waktu  Khalifah  Umar  menurunkan persentase  minyak  dan  gandum  menjadi  5% untuk  mendorong  impor  barang-barang tersebut  ke kota dan  juga karena  umat  Islam sangat membutuhkan kedua barang tersebut 5) Khalifah Umar menginstruksikan para pekerjanya agar tidak memungut ushr dua kali dalam setahun, meskipun barang tersebut telah diperbarui (Adiwarman, 2014).

## c. Jizyah
Jizyah  merupakan  pajak  yang  dikenakan sebagai  bentuk  perlindungan  penduduk  non- Muslim  yang  tinggal  di  daerah  yang  didominasi oleh  Muslim  (Ridho,  2013).  Khalifah  Umar mengklasifikasikan jumlah yang dibayarkan oleh laki-laki: 48 dirham untuk orang kaya, 24 dirham untuk  orang  berpenghasilan  menengah,  dan  12 dirham untuk orang miskin yang bekerja dengan upah  rendah  seperti  menjahit,  menjual minuman dan sejenisnya. (Muhammad Q.I., 2002).
Selain  itu,  Umar  memberikan  pengecualian dari  jizyah  kepada  kelompok  berikut,  pertama penjaga  kuil  dan  pendeta  yang  hanya  tinggal  di rumah (jika mereka kaya mereka tetap dikenakan jizyah). Kedua, orang tua yang tidak bisa bekerja dan  tidak  bisa  berbuat  apa-apa.  Ketiga,  orang- orang  mukmin  dzimmi  yang  masuk  Islam, jizyahnya  hangus,  sesuai  dengan  sabda  Nabi SAW:  “tidak  dikenakan  jizyah  bagi  orang  yang muslim” (Badri, 2002).

## d. Kharaj
Kharaj  adalah  pungutan  pajak  atas  tanah yang  dimiliki  oleh  non-Muslim  (Jajuli,  2017). Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan  kharaj  seperti:  jenis  tanah,  jenis tanaman  dan  pemeliharaan  dan  hasil  panen. Banyaknya  lahan  yang  dikenakan  atas  kharaj adalah satu petak (Muhammad
Q.I.,
2002). Penetapan  kharaj  didasarkan  pada  syarat berikut:
1) 2  dirham  untuk  setiap  satu  gandum  yang basah
2) 4  dirham  untuk  setiap  gantang  jagung  yang basah
3) 5  dirham  untuk  setiap  satu  gantang  anggur yang basah
4) 10  dirham  untuk  setiap  satu  gantang  kayu krom yang basah
e. Khums (pajak rikazh dan barang tambang)
Khums  adalah  pajak  yang  dikenakan  pada seperlima (20%) dari penemuan (rikazh) dan hasil pertambangan.  Persentase  ini  dibebankan  ketika jumlah rikazh kecil,  tetapi  ketika  jumlah  rikazh besar, maka harta tersebut menjadi milik negara (Sari,  2015). Khums  yang  diambil  oleh penemu  rikazh  dan barang  tambang memiliki status  yang  sama  dengan  fa'i. Penggunaannya menjadi  kewenangan  khalifah  untuk  mengatur urusan  rakyat  dan  mendapatkan  kemaslahatan. Khums juga harus diberikan segera setalah rikazh ditemukan dan pembayaran ke Baitul maal  tidak boleh ditunda (Huda, 2012).

## f. Ghanimah
Ghanimah  adalah  pendapatan  negara  yang diperoleh  dari  kemenangan  (rampasan  perang). Hasil  rampasan  dapat  digunakan  sebagai  hadiah untuk tentar, perawat militer, dan untuk membebaskan  tentara  Muslim  yang  ditangkap oleh  musuh  sebelum  hasil  rampasan  dibagikan. Setelah itu, sisanya 4/5 untuk tentara yang terlibat perang dan 1/5 untuk Baitul Maal.

## ALOKASI BELANJA NEGARA
Belanja Negara adalah konsumsi barang dan jasa yang  dilakukan  pemerintah  serta  pembiayaan  yang dilakukan  pemerintah  untuk  keperluan  administrasi pemerintahan  dan  kegiatan-kegiatan  pembangunan (Sadono Sukirno, 2013). Khalifah Umar bin Khattab mengklasifikasikan belanja negara secara rinci sesuai dengan  pendapatan  yang  diterima(Sari,  2015). Berdasarkan  pemasukan  negara,  pendistribusian Baitul Mal diklasifikasikan menjadi 4, yaitu:
a. Khusus untuk pendistribusian zakat harta yaitu yaitu fakir,  miskin,  amil,  muallaf,  gharim, riqab, fisabilillah, dan ibnu sabil.
b. Khusus 1/5 dari harta rampasan, yaitu untuk Allah SWT
c. Khusus untuk pendistribusian harta yang
dialihkan  ke  Baitul  Mal berupa  barang  temuan dan  peninggalan  yang  tidak  ada  ahli  warisnya. Jadi  sumber  pendapatan  ini  digunakan  untuk memberikan infaq kepada kaum fakir
d. Khusus untuk pembiayaan kemaslahatan umum  dibiayai  dari  pendapatan  Jizyah,  Kharaj dan ushr (Muhammad, 2002).
Instrument non-zakat sebagai sumber
pengeluaran negara. a. Ghanimah, digunakan  sebagai  hadiah  kepada pasukan, perawat militer wanita dan membebaskan tentara Muslim yang
ditangkap oleh musuh sebelum membagi-bagikan harta  tersebut.  Setelah  itu,  sisanya  adalah  4/5 untuk  pasukan  yang  ikut  berperang,  1/5 untuk Baitul maal.
b. Rikazh, dapat digunakan untuk membiayai seluruh perangkat pemerintahan dan pembangunan fasilitas umum yang membutuhkan dana besar. Selain itu juga berfungsi untuk mempersiapkan perang dan menaklukan wilayah lain.
c. Jizyah, Kharaj dan Ushr digunakan untuk pengeluaran rutin rumah tangga, yaitu:
1) Gaji kepala negara
Pada  masa  kekhalifahan  Umar  bin  Khattab, para  sahabat  menetapkan  16.000  dirham  per tahun untuk Khalifah Umar dan keluarganya, selain  tunjangan  makanan  dan  daging kambing.  Pada  awalnya  tunjangan  itu tampak melebihi kebutuhannya, namun ternyata  Khalifah  Umar  berutang  kepada Baitul Mal karena tunjangan yang diterimanya  tidak  cukup  untuk  dirinya  dan keluarganya.
2) Gaji Pegawai
Umar  menetapkan  imbalan  bagi  pegawai sesuai dengan tabel di bawah ini. Alokasi Belanja Gaji Pegawai Pegawai Tunjanagan Bashrah Jatah harian  terdiri  dari dua  ekor  kambing  dan dua buah ember yang dipotong-potong dan dimasak pada pagi dan  sore  hari,  kuahnya digunakan sebagai minuman. Kepala Daerah Tunjangan 600 dirham per hari, setengah daging domba,  kepala,  kulit  dan kaki serta setengah ember makanann. Imam sholat, pengurus  tanah, Satu  ekor  kambing  per hari,  1/5  bagian  untuk
dan penanggung jawab baitul mal imam  shalat  dan  1/4 bagian masing-masing untuk pengurus  tanah dan penanggung  jawab  Baitul Mal
3) Tunjangan Bagi Tentara dan Veteran Khalifah  Umar  bin  Khattab  memberikan tunjangan kesejahteraan rutin tahunan kepada para  veteran  perang,  anak-anak  dan  janda yang  suaminya  meninggal.  Mendaftarkan seluruh penduduk melalui badan pemerintahan  khusus,  tanpa  membedakan asal dan keturunan.
Bayi  yang  lahir  dalam  keadaan  Islam menerima tunjangan 100 dirham. Ketika suah merankak ditambahkan  menjadi  200  dirham. Mendekati  Baligh,  jumlahnya  meningkat menjadi  500  atau  600  dirham.  Tunjangan diberikan  tidak  hanya  dalam  bentuk  uang tunai, tetapi juga dalam bentuk sembako dan barang  kebutuhan  pokok  lainnya seperti uang yang disalurkan setiap dua tahun sekali sedangkan  makanan  disalurkan sebulan sekali .
Untuk memperioritaskan pengeluaran secara efektif,  Khalifah  Umar  membagi  pengeluaran menjadi dua bagian.
Pengeluaran Primer Pengeluaran Sekunder Biaya pertahanan Beasiswa yang belajar ke Madinah Penyaluran Ushur kepada mustahik Hiburan untuk delegasi asing, biaya perjalanan Membayar gaji pegawai, guru, imam, qadhi, muadzin, dan pejabat negara Membayar denda atas mereka yang mati terbunuh secara tidak sengaj oleh pasukan Islam Infrastruktur Pembayaran utang orang Islam yang meninggal dalam keadaan miskin Biaya fasilitas kehakiman Pembayaran utang orang islam yang meninggal dalam keadaan miskin Biaya pencetakan dirham baru Tunjangan untuk sanak saudara Rasulullah Lampu penerang masjid Persediaan darurat Membayar upah sukarelawan Membayar utang negara Bantuan imergensi dan musafir

## Anggaran  Penerimaan  dan  Belanja  Negara Indonesia 2023
Sebagai  instrumen  kebijakan  fiskal,  APBN memiliki  peran  strategis  dalam  mempengaruhi perekonomian.  Berdasarkan  kesepakatan  dalam perundingan pendahuluan RAPBN 2023 RKP dengan pemerintah  dan  DPR  RI,  tema  kebijakan  fiskal  dan
RAPBN  2023  adalah  “Peningkatan  produktivitas untuk  transformasi  ekonomi  yang  inklusif  dan berkelanjutan”. Berdasarkan  tema tersebut,  APBN terus mengoptimalkan operasionalnya untuk mendukung  produktivitas  dan  penguatan  sosial ekonomi  masyarakat.  Rangkuman  target  penerimaan negara,  pagu  belanja  pemerintah,  dan  rencana pembiayaan  anggaran  disajikan  dalam  RAPBN 2023 sebagai berikut.
POSTUR RAPBN TAHUN 2023
(triliun rupiah)
URAIAN RAPBN

## A. PENDAPATAN NEGARA
I. Penerimaan Dalam Negeri
1. Penerimaan Perpajakan 2. Penerimaan Negara Bukan Pajak
II. Penerimaan Hibah

## B. BELANJA NEGARA
I. Belanja Pemerintah Pusat 1. Belanja Kementerian Negara/
Lembaga
2. Belanja Non Kementerian Negara/

## Lembaga
II. Tranfer ke Daerah C. KESEIMBANGAN PRIMER
D. SURPLUS/ DEFISIT ANGGARAN % Surplus/(Defisit) Anggaran terhadap PDB E. PEMBIAYAAN ANGGARAN 2.443,6 2.443,2 2.016,9 426,3 0,4 3.041,7 2.230,0 993,2 1.236,9 811,7 (156,8) (598,2) (2,85) 598,2

## Sumber: Kementerian Keuangan (NK RAPBN 2023)
Penerimaan  pemerintah  diharapkan  sebesar  Rp. 2.443,6  triliun  yang  berasal  dari  penerimaan  pajak, PNBP dan hibah. Pengeluaran pemerintah direncanakan  sebesar  Rp.  Rp3.041,7  triliun  yang terdiri  dari  belanja  pemerintah  pusat  dan  transfer  ke pendapatan  negara  sebesar 2.443,6  triliun  yang
berasal dari penerimaan perpajakan, PNBP dan dana hibah.
Pengeluaran  pemerintah  direncanakan  sebesar  Rp. 3.041,7  triliun  yang  terdiri  dari  belanja  pemerintah pusat  dan  transfer  pendapatan  ke  daerah.  Defisit anggaran  diperkirakan  sebesar  Rp  598,2  triliun (2,85%  terhadap  PDB)  dan  RAPBN  tahun  2023 diperkirakan sebesar Rp 598,2 triliun.

## Pendapatam Negara
Pendapatan  Negara  yang  merupakan  sumber utama  dalam pendanaan  APBN  terdiri  atas penerimaan yang diperoleh dari perpajakan, penerimaan  negara  bukan  pajak  dan  penerimaan hibah.
Rancangan Anggaran Pendapatan Negara
Indonesia 2023 (triliun rupiah) URAIAN RAPBN 2023 I. Penerimaan Dalam Negeri 1. Penerimaan perpajakan a. Penerimaan Pajak
• PPh
- PPh Migas
- PPh Non Migas
• Pajak Pertambahan Nilai PPN
• Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
• Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
• Pajak Lainnya
b. Kepabeanan dan Cukai
• Cukai
• Bea Masuk
• Bea Keluar
2. Penerimaan Negara Bukan
Pajak
a. Penerimaan Sumber Daya Alam
1) SDA Migas
• Minyak bumi
• Gas bumi
2) SDA non Migas
• Pertambangan Nireba
• Kehutanan
• Perikanan
• Pertambangan Panas Bumi
b. Pendapatan dari Kekayaan
Negara yang Dipisahkan c. PNBP Lainnya
• Kementerian Lembaga (K/L)
• Penjualan Hasil Tambang
(PHT) 2.443,2 2.016,9 1.715,1
301,8 426,3
188,7 126,9
61,7 44,1 110,4
• Domestic Market Obligation (DMO) d. Pendapatan BLU II. Hibah 83,0 0,4 PENDAPATAN NEGARA 2.443,6

## Sumber: Kementerian Keuangan (NK RAPBN 2023)
Pada  tahun  2023,  penerimaan  perpajakan diperkirakan akan terus tumbuh positif seiring dengan terus  pulihnya  perekonomian  nasional. Pada  APBN tahun anggaram 2023, PPh migas ditargetkan sebesar Rp  61.441,1  miliar  dan  PPh  nonmigas  ditargetkan akan  mencapai  Rp  873.627,5  miliar.  Sementara  itu, PPn  dan  PPnBM  ditargetkan  akan  mencapai Rp742.953,6  miliar,  penerimaan  PBB  ditargetkan mencapai  Rp31.311,0  miliar,  dan  penerimaan  Pajak Lainnya  diperkirakan  akan  mencapai  Rp8.699,5 triliun.
Penerimaan kepabeanan dan cukai dalam APBN tahun  anggaran  2023  ditargetkan  sebesar  Rp 301.790,9  miliar  yang  terdiri  dari  penerimaan  cukai sebesar  Rp245.449,8  miliar,  penerimaan  bea  masuk sebesar mencapai Rp47.328,5 miliar, dan penerimaan bea keluar ditargetkan sebesar Rp9.012,7 miliar.
Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  (PNBP) merupakan sumber penerimaan negara terbesar kedua setelah  pajak.  RAPBN  tahun  anggaran  2023 memperkirakan PNBP mencapai Rp426.259,1 miliar, yang  terutama  ditopang oleh penerimaan SDA yang diperkirakan  sebesar  Rp188.744,8  miliar terdiri  dari Penerimaan  SDA  Migas  sebesar  126.985,1  miliar rupiah  (penerimaan  minyak  bumi  95.243,3  miliar rupiah  dan  penerimaan gas  bumi  sebesar 31.741,8 miliar  rupiah), dan 61.759,7  miliar  rupiah  dari penerimaan  SDA  nonmigas (51.230,1  miliar  rupiah dari tambang Minerba, 5.161,7 miliar rupiah dari penerimaan SDA kehutanan,  pendapatan SDA  dari  perikanan  diperkirakan  sebesar  Rp3.253,7 miliar dan  pendapatan  SDA  panas  bumi  sebesar Rp2.114,2 miliar).
PNBP  dari  pengelolaan  Kekayaan  Negara Dipisahkan (KND) terdiri atas PNBP dari pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan (KND) terdiri atas penerimaan bagian pemerintah atas laba Badan Usaha Milik Negara  berupa  dividen  dan penerimaan  dari  KND  lainnya.  Pendapatan  KND tahun 2023 (RAPBN) diperkirakan sebesar Rp44.068,1 miliar.
Dalam  RAPBN  TA  2023,  target  PNBP  kedua adalah  sebesar  Rp110.429,8  miliar  yang  terdiri  dari PNBP Kementerian (K/L) sebesar Rp73.917,0 miliar,
Penjualan Hasil Tambang (PHT) sebesar Rp31.209,9 miliar dan Domestic Market
Obligation (DMO) Rp 5.302,9 miliar. PNBP K/L adalah  pendapatan  yang  dihasilkan  K/L  meliputi: (1) Pendapatan,  Pengelolaan  Barang  Milik  Negara (BMN)  dan  Iuran Badan  Usaha;  (2)  pendapatan administrasi dan Penegakan Hukum;
(3)  perawatan  kesehatan,  jaminan  sosial,  dan pendapatan keagamaan; (4) penghasilan dari pendidikan,  kebudayaan,  riset  dan  teknologi;  (5) pendapatan  jasa  transportasi,  komunikasi  dan teknologi informasi; (6) penghasilan dari jasa lain; (7) pendapatan  bunga,  pengelolaan  rekening  bank  dan pengelolaan keuangan; (8) pendapatan denda; dan (9) pendapatan lainnya.
Model  pengelolaan  keuangan  BLU  ditetapkan dalam  Peraturan  Pemerintah  No.  23  Tahun  2005. Peraturan  Pemerintah  No.  74  Tahun  2012  tentang pengelolaan keuangan BLU, yang mengatur fleksibilitas  pengelolaan  keuangan  BLU  untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, memajukan  kesejahteraan  umum dan  mencerdaskan kehidupan  bangsa.  Pada  dasarnya  BLU  memberikan layanan untuk meningkatkan produktivitas kreativitas melalui  penyediaan  106  layanan  kesehatan,  105 layanan  pendidikan  melalui  PTN,  Perguruan  Tinggi Keagamaan  Islam  Negeri  (PTKIN),  dan  pelatihan vokasi, termasuk beasiswa bagi mahasiswa S1 hingga S3 melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, dan penyediaan  37  layanan  lainnya.  Dalam  RAPBN  TA 2023,  target  penerimaan  BLU  adalah  Rp83.016,4 miliar.
Penerimaan hibah merupakan penerimaan pemerintah berupa uang, barang, jasa, dan/atau surat berharga,  yang  berasal  dari dalam  ataupun luar negari yang  tidak  harus  dikembalikan.  Target penerimaan  subsidi  dalam  RAPBN  tahun  anggaran 2023 diperkirakan sebesar Rp409,4 miliar.

## Pengeluaran Negara
Pengeluaran  pemerintah  adalah  pengeluaran yang  berkaitan  dengan  program-program  keuangan yang  dibelanjakan  untuk  kepentingan  masyarakat secara keseluruhan.
Rancangan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
Tahun 2023 URAIAN RAPBN 2023 I. Belanja K/L 1. Rupiah Murni 2. Non Rupiah Murni 1.000,8 836,2 164,6
a. Rupiah Murni Pendamping b. Pagu Penggunaan PNBP/BLU
c. Pinjaman dan Hibah
d. SBSN
II. Belanja Non-K/L
1. Pembayaran Bunga Utang a. Bunga Utang Dalam Negeri
b. Bunga Utang Luar
Negeri
2. Subsidi
a. Energi
• Jenis BBM tertentu dan
LPG Tabung 3 Kg - Jenis BBM
Tertentu - LPG tabung 3 kg
• Listrik
b. Non Energi
3. Hibah
4. Belanja Lainnya 5. Pengelolaan Transaksi Khusus 10,8 84,9 34,5 34,4 1.245,6 441.4 426.8 14.6 298,5 212,0 139,4 21,5 117,8 72,6 86,5 10,1 349.3 156,4 Jumlah 2.246,5
Sumber: Kementerian Keuangan (NK RAPBN 2023)
Belanja K/L berasal dari Rupiah Murni, Rupiah Murni Pendamping (RMP), pagu penggunaan PNBP/ BLU,  Pinjaman  Luar  Negeri  dan  Hibah,  Pinjaman Dalam  Negeri  (PDN)  dan  Surat  Berharga  Syariah Negara  (SBSN).  Beberapa pemanfaatan  sumber pendanaan di atas adalah:
(1)  PNBP  digunakan  antara  lain  untuk  pelayanan dokumen perjalanan, visa dan pemeriksaan keimigrasian,  serta  untuk  pengembangan  dan pengelolaan angkutan multimoda; (2) BLU digunakan untuk pelayanan dasar masyarakat seperti pendidikan, pelayanan  kesehatan  (pelayanan  rumah  sakit), penyaluran  dana  perkebunan  sawit  dan  pelayanan operasional  UPT  BLU).  (3)  Penggunaan  Pinjaman Luar Negeri (PLN) antara lain:
(a) Proyek Mass Rapid Transit (MRT), (b) Indonesian Disaster Resilience Initiatives (IDRIP), (c) Integrated Intelligence  System  of  Attorney  General  of Indonesia, dan  (d)   Central  Sulawesi  Rehabilitation and Reconstruction  Project  (CSRRP); dan  (4)  SBSN digunakan  untuk  membiayai  proyek  antara  lain:  (a) Pembangunan  jalur Kereta Api  Medan-Binjai;  b) Pembangunan jalur Kereta Api Mojokerto-
Sepangang;  c)  Pembangunan  Bandara  Pohuwato;  d)
Pembangunan Jalan long Pahangai Long Boh; dan e) revitalisasi dan pengembangan asrama haji.
Dalam  APBN  TA  2023,  telah  dialokasikan belanja  non  K/L  sebesar  Rp.  1.245.613,1miliar meliputi anggaran program Pengelolaan Utang Negara untuk pembayaran bunga utang dalam APBN 2023 yang  dialokasikan  Rp 441.400,0  miliar. Jumlah ini terdiri dari:
(1)  Pembayaran  bunga  utang  dalam  negeri  sebesar Rp426.800,0 miliar; dan (2) pembayaran bunga utang luar negeri sebesar Rp14.600,0 miliar.
Dalam APBN  tahun  2023,  dianggarkan  untuk belanja  subsidi  sebesar  Rp298.497,1  miliar  yang terdiri dari subsidi energi sebesar Rp211.976,1 miliar dan  subsidi  nonenergi  sebesar  Rp86.521,0  miliar. Dalam APBN 2023, subsidi energi   sebesar Rp211.9 76,1 miliar dialokasikan  sebesar Rp139.399,3  miliar untuk  jenis  BBM  tertentu  dan  LPG  tabung  3 kg, subsidi listrik sebesar Rp72.576,9 miliar.
APBN tahun  2023  menyediakan  subsidi  non energi  sebesar  Rp  86.521,0  miliar.  Pemerintah mengalokasikan  anggaran  subsidi  pupuk  sebesar Rp25.276,6  miliar.  Untuk  meningkatkan  dan meningkatkan  layanan  publik  di  bidang  transportasi dan  penyediaan  informasi  mengalokasikan  7.777,4 miliar untuk  subsidi  PSO.  Anggaran  belanja  Subsidi PSO tahun anggaran 2023 dialokasikan untuk:
(1)  PT  Kereta  Api  Indonesia  (Persero)  sebesar Rp5.208,7 miliar untuk penyediaan jasa angkutan Kereta Api yang meliputi KA ekonomi jarak jauh,  KA  ekonomi  jarak  menengah,  KA  ekonomi jarak  pendek, KA  ekonomi Lebaran,  KRD  ekonomi, KRL  Jabodetabek,  KRL  Yogyakarta  dan LRT Jabodebek  PT  Pelni  diperkirakan  bernilai  Rp2.395,8 miliar  untuk  menyediakan  layanan  angkutan  laut umum bagi penumpang kelas ekonomi; dan (3) Perum LKBN  Antara  dengan  Rp172,9  miliar  untuk memenuhi  kebutuhan  informasi  dan  komunikasi publik warga.
Pada  tahun  2023,  pemerintah  akan  tetap mengalokasikan anggaran  Subsidi  Bunga  Kredit Program untuk mendukung upaya peningkatan ketahanan pangan, mendukung pembiayaan perumahan MBR, meningkatkan daya saing usaha dan akses  permodalan  bagi  UMKM  dan  petani,  serta memenuhi kebutuhan masyarakat untuk menyediakan akses air  minum. Anggaran  program  subsidi  bunga kredit  pinjaman  dialokasikan  Rp45.579,8  miliar dalam APBN 2023.
Anggaran  terbesar  Subsidi  Bunga  Kredit Program  dialokasikan  untuk  Subsidi  Bunga  KUR sebesar Rp40.935,0 miliar. Selain itu, Pemerintah juga mengalokasikan  anggaran  untuk  Subsidi  Bunga Kredit  (SBK)  Perumahan  sebesar  Rp3.457,5  miliar dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) Perumahan sebesar Rp895,0 miliar. Pemerintah dalam tahun 2023 mengalokasikan  anggaran  untuk  Subsidi  Bunga Pinjaman  Daerah  sebesar  Rp172,0  miliar.  Subsidi Bunga  Air  Bersih  dalam  APBN  tahun  2023 dialokasikan  sebesar  Rp4,6  miliar.  Sementara  itu, dalam APBN 2023, Subsidi Pajak DTP dialokasikan sebesar  Rp7.887,2  miliar.  Subsidi  perpajakan diberikan dalam bentuk: (1) PPh DTP atas komoditas panas bumi; (2) PPh DTP atas bunga; dan (3) PPh DTP atas penghapusan mutlak piutang negara non-pokok.
Dalam APBN 2023, dialokasikan Rp 10,1 miliar untuk  program  pengelolaan  hibah.  Alokasi  untuk Program  Pengelolaan  Belanja  lainnya  pada APBN Tahun  2023  sebesar  Rp349.295,6  miliar.  Pada  tahun 2023,  telah  dialokasikan  Rp  156.410,3  miliar  untuk program pengelolaan transaksi khusus. Alokasi Kontribusi Sosial antara lain digunakan untuk:
(1)  pembayaran  manfaat  pensiun  sebesar Rp142.730,8 miliar; dan (2) jaminan kesehatan ASN dan  TNI/Polri  yang  dibayarkan  oleh  pemerintah selaku pemberi kerja sebesar Rp10.662,9 miliar.
Selain  itu,  Rp  77,3  miliar  akan  dialokasikan untuk pembayaran kontribusi pemerintah kepada lembaga internasional  dan Trust  Fund  pada  tahun 2023.  Anggaran  senilai Rp  346,5  miliar  akan digunakan  untuk menyediakan fasilitas  penyiapan proyek  (PDF) pada  tahun  2023 :  (1)  Kebutuhan dana PDF untuk proyek KPBU IKN Nusantara dan (2) penyiapan  proyek  KPBU  non-IKN.  Pada  tahun 2023, kebutuhan  dana  operasional yang  dibutuhkan BUN untuk mengelola kas negara sebesar 362,5 miliar rupiah.  Pada  tahun  2023,  telah  dialokasikan kebutuhan  anggaran  BOP  sebesar  Rp  940,1  miliar untuk pembayaran manfaat pensiun.
Selain  itu, telah dialokasikan  anggaran  sebesar Rp 9,6 miliar untuk pelaksanaan investasi pemerintah pada tahun 2023 untuk penggantian biaya dan margin investasi  pemerintah.  Pada  tahun  2023,  dialokasikan anggaran sebesar  Rp98,1  miliar pembayaran  selisih harga beras Bulog.
Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi NO FUNGSI SUB FUNGSI a.  Pelayanan Umum - Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, dan Badan Pusat Statistik.
- Pembayaran bunga utang
- Belanja subsidi pajak
- Belanja hibah
- Belanja lainnya b.  Pertahanan - Operasi militer selain perang
(OMSP)
- Pembangunan rumah dinas prajurit
- Pengadaan Alutsista
- Pemeliharaan KRI, KAL,
Alpung dan Ranpur/Rantis Matra Laut - Pengadaan/ penggantian kendaraan tempur
- Penguatan cadangan pangan nasional c.  Ketertiban dan Keamanan - Penanganan kejahatan konvensional, transnasional dan pelanggaran hukum di wilayah laut dan perbatasan, serta keamanan perbatasan NKRI
- Penguatan prasarana Informasi dan Transaksi
Elektronik (ITE),
pengungkapan tindak pidana/kejahatan, layanan peradilan
- Pencegahan dan penanggulangan narkoba, terorisme, dan konflik sosial - Optimalisasi penindakan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang - Penguatan regulasi keamanan dan ketahanan siber dan sandi nasional
- Peningkatan keamanan,
ketertiban masyarakat, dan pelayanan keamanan dalam rangka mendukung event strategis, antara lain persiapan Pemilu tahun 2024 d.  Ekonomi - Pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi Covid-19 NO FUNGSI SUB FUNGSI - Perkembangan UMKM
- Pembangunan infrastruktur
- Transportasi
- Digitalisasi dan telekomunikasi - Ketahanan energi
- Ketahanan pangan yang mendukung transformasi ekonomi e.  Perlindungan Lingkungan Hidup - Membangun Lingkungan Hidup - Meningkatkan Ketahanan Bencana - Perubahan Iklim
- Penanganan pencemaran
- Penanganan limbah B3 dan sampah spesifik
- Pemulihan lahan hutan
- Pemulihan ekosistem mangrove f.  Perumahan dan Fasilitas Umum - Pembangunan infrastruktur perumahan permukiman, air minum, dan sanitasi - Memperluas akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman yang layak dan terjangkau - Melanjutkan penanganan rumah tidak layak huni dan penanganan permukiman
kumuh terpadu - Meningkatkan ketersediaan akses air minum. g.  Kesehatan - Penguatan pelayanan kesehatan primer dan sekunder - Percepatan ketersediaan,
kualitas, dan distribusi tenaga kesehatan - Peningkatan kemandirian, mutu, dan ketersediaan farmasi dan alat kesehatan
- Peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana, kesehatan reproduksi, serta pelayanan kesehatan usia
lanjut;
- Akselerasi penurunan prevalensi stunting
- Percepatan perbaikan gizi masyarakat
- Pembudayaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) serta peningkatan
pengendalian penyakit
NO FUNGSI SUB FUNGSI - Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan obat dan makanan - Menjaga kesinambungan program JKN h.  Pariwisata - Peningkatan nilai tambah
- Perluasan lapangan kerja
- Investasi dan industrialisasi di sektor pariwisata i.  Agama - Penguatan pemahaman dan pengamalan nilai ajaran agama yang substantif serta praktik beragama yang moderat, dan berkarakter toleran - Pelaksanaan dialog internal dan antar umat beragama serta bimbingan penyuluhan praktik peribadatan - Pemberdayaan ekonomi umat dan pengembangan
layanan sertifikasi halal
- Pembangunan sarana prasarana layanan keagamaan j.  Pendidikan - Meningkatkan akses pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan - Peningkatan kualitas sarana prasana penunjang pendidikan
- Penguatan link and match dengan pasar tenaga kerja
- Pemerataan kualitas pendidikan
- Penguatan kualitas layanan
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) k.  Perlindungan Sosial - Pemberian bantuan program Kartu Sembako - Penyaluran bantuan PKH
- Pemberian asistensi rehabilitasi sosial
- Pemberian bantuan logistik
- Pemberdayaan warga Komunitas Adat Terpencil
(KAT) - Peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan yang
berperspektif gender
- Penanganan komprehensif kepada anak yang memerlukan kebutuhan khusus (AMPK)
NO FUNGSI SUB FUNGSI - Melanjutkan pemberian bantuan perumahan berupa subsidi bantuan uang muka dan bunga kredit perumahan - Pemenuhan kewajiban pemerintah terhadap pembayaran manfaat pensiun dan iuran asuransi kesehatan ASN, TNI/Polri serta para pensiunan dan veteran

## Relevansi Kebijakan Fiskal Umar bin Khatthab di Indonesia
Tujuan  kebijakan  keuangan dan  anggaran  Islam adalah  pengembangan  masyarakat  berdasarkan pemerataan  kekayaan  dan  kesetaraan  nilai-nilai material  dan  spiritual. Sesuai  dengan asas  keadilan dalam  pembagian  harta  kekayaan  negara  kepada masyarakat.  Kebijakan  fiskal  dipandang  sebagai  alat untuk mengatur dan mengontrol perilaku masyarakat yang  dapat  dipengaruhi  oleh  kebijakan ekonomi makro terkait pendapatan.
Pada  masa  Umar  bin  Khattab,  pendapatan menjadi  dasar  anggaran  yang  menentukan  jumlah yang  tersedia  untuk  dibelanjakan  dan  APBN  tidak serumit  APBN  saat  ini  karena  pada  kenyataannya APBN Umar masih sangat sederhana dan hanya terdiri dari pendapatan dan pengeluaran negara islam.
Jika dikaitkan dengan kebijakan fiskal Indonesia saat ini, PPh dan PPN termasuk dalam kategori zakat karena  PPh  merupakan  pajak  yang  dikenakan  atas penghasilan  orang  pribadi,  badan  usaha  atau  badan hukum lainnya.
Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN)  adalah  pajak yang  dikenakan atas  nilai  tambah  barang  atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen.
Kharaj adalah pajak tanah atau hasil bumi. Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dipungut atas bumi dan bangunan yang tujuannya untuk memperbaiki  keadaan  sosial  ekonomi  dan/atau memberi manfaat kepada masyarakat atau badan yang berhak  atau  mendapat  manfaat  darinya.  Sehingga Kharaj dan PBB memiliki arti yang sama.
Jizyah  didefinisikan  sebagai  pembayaran  yang dikenakan oleh  non-Muslim  yang  tinggal  di wilayah yang dikuasai Muslim untuk tujuan mempertahankan diri. Dalam konteks di Indonesia, pajak yang dipungut pemerintah dari orang asing yang masuk atau tinggal di wilayah kekuasaan adalah visa, yang pemungutannya  tidak  ditentukan pada  faktor  agama, karena Indonesia bukan negara yang berbasis agama.
Pajak impor dan ekspor termasuk dalam kategori Ushr  karena  memiliki  arti  yang  sama  antara  ushr, pajak  impor  dan  ekspor  (cukai)  ketika  pajak yang dikenakan dari  perdagangan  antar  negara  atau perdagangan  internasional.  Fa'i  dan  Ghanimah  tidak sesuai  dengan  pendapatan  negara  Indonesia  karena negara Indonesia bukanlah negara yang sedang dalam keadaan berperang dengan negara atau daerah lain.
Rikazh adalah pajak dan pendapatan dari barang tambang  atau  temuan  yang berada di  dalam  tanah. Oleh karena itu, minyak bumi, gas alam, pertambanagan  panas  bumi,  pertambangan Nireba dan PNPB lainnya masuk kedalam Rikazh.
Di  bawah  kepemimpinan  Umar  bin  Khatthab, sebagian  dana  negara  digunakan  untuk  kegiatan pendidikan,  begitu  pula  negara  Indonesia  yang menyediakan dana APBN untuk  memajukan pendidikan.  Di  Indonesia,  ada  sebagian  tenaga  kerja yang menerima gaji dari dana pemerintah, seperti gaji pejabat  pemerintah  atau PNS. Tenaga  kerja  tersebut berperan  dalam  hal  pelayanan  public  yang  berada dibawah  pemerintahan  dan  memiliki  masa  kerja. Dalam  hal  ini,  negara  memberikan  dana  pensiun kepada yang  pernah  menjadi  pegawai  negeri. Oleh karena  itu,  dana  yang  disediakan  negara  untuk  dana pensiun termasuk kedalam jaminan sosial.
Untuk menjamin keamanan negaranya, Umar bin Khattab  mengalihkan  sebagian  kekayaan  negaranya untuk  dana  dan  gaji  militer.  Tidak  jauh  berbeda dengan  di  Indonesia,  di  mana  hal  ini  juga  terjadi dengan mengalokasikan  dana  untuk  pertahanan, ketertiban, dan keamanan.
Perlindungan  sosial  dan  kesehatan  di  Indonesia relevan  dengan  pelayan  dan  jamianan  sosial  pada masa  Umar  bin  Khattab.  Karena  tujuan  dari  kedua pengeluaran tersebut adalah mensejahterakan masyarakat, khususnya masyarakat miskin.
Perlindungan  sosial  dan  kesehatan  di  Indonesia memiliki  relevansi  pada  masa  Umar  bin  Khattab. Karena tujuan dari kedua bentuk pengeluaran tersebut adalah kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat yang kurang mampu.

## 4. KESIMPULAN
a. Kebijakan  fiskal  adalah  kebijakan  pemerintah yang  tujuannya  untuk  mengatur  penerimaan  dan pengeluaran pemerintah yang dialokasikan untuk menjaga  stabilitas  ekonomi  guna  meningkatkan pertumbuhan  ekonomi  negara.  Kebijakan  fiskal yang diarahkan  oleh  Khalifah  Umar  bin  Khattab
menggunakan  sistem  anggaran  berimbang  yang dikelola  oleh  Baitul  Maal  dengan  instrumen kebijakan fiskal adalah zakat, ushr, jizyah, kharaj, khums, ghanimah dan kaffarah. Sementara itu, di sisi  pengeluaran,  alokasi  anggaran  dilakukan sesuai  prioritas,  kebutuhan  mustahik,  pertahanan dan  keamanan,  sosial  dan  keagamaan,  serta kebutuhan administrasi pemerintah.
b. Sistem  anggaran  kebijakan  fiskal  Indonesia  saat ini  adalah  defisit  anggaran,  yang  berarti  bahwa kebijakan  tersebut  membelanjakan  lebih  banyak daripada pendapatannya. Kebijakan ini diperlukan  untuk  memberikan  stimulus  pada perekonomian dan sangat berguna saat perekonomian mengalami resesi. Sumber penerimaan negara Indonesia terdiri dari penerimaan  pajak,  penerimaan  negara  bukan pajak  dan  hibah.  Sementara  itu,  belanja pemerintah Indonesia saat ini  terdiri dari belanja pegawai,  belanja  komoditas  (barang),  belanja modal, pembayaran bunga utang, subsidi, subsidi, belanja hibah, bantuan sosial dan belanja lainnya. c. Relevansi kebijakan  fiskal  Umar  bin  Khattab dengan yang diterapkan di Indonesia memiliki beberapa poin khususnya pada anggaran keuangan negara, yaitu:
Pertama dalam  hal  penerimaan  negara,  zakat relevan  dengan PPN dan PPh yang diterapkan di Indonesia,  Kharaj  memeiliki  relevansi dengan PBB, Ushr relevan dengan bea masuk dan ekspor (bea  cukai),  Jizyah relevan dengan  Visa,  dan Kaffarah berelevansi dengan PNPB lainnya, Rikaz  relevan  dengan  minyak,  gas  bumi, pertambangan  panas  bumi,  pertambangan umum dan  PNPB  lainnya,  sedangkan  dana  hibah berelevansi  dengan  dana  hibah  pada  keuangan Indonesia. Kedua bagian dari pengeluaran negara memuat  beberapa  poin  yang  memiliki  relevansi, yaitu:  Pengeluaran negara untuk  dakwah  dan penyebaran  Islam  pada  masa  Umar  bin  Khattab signifikan  dengan  pengeluaran  yang  terkait dengan kebutuhan keagamaan Negara Indonesia, pembangunan  struktur  relevan  dengan  layanan publik,  perumahan dan  ruang  publik,  pariwisata, lingkungan  hidup  dan  ekonomi.  Pendidikan memiliki  relevansi  dengan  pendidikan,  gaji pegawai  relevan  dengan layanan  publik,  dana pensiun  relevan  dengan  jaminan  sosial,  layanan dan  jaminan  sosial  relevan  dengan perlindungan sosial dan kesehatan, pendanaan militer memiliki
relevansi  dengan ketertiban,  keamanan  dan pertahanan.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Wahab.  2019.  Alokasi  Belanja  Negara  (Studi
Komparasi Era Rasulullah dan Khulafaurrasyidin dengan Era Pemerintahan Joko Widodo Periode 2014-2019).  Jurnal  Studi  Keislaman  Volume  5, No, 66-93
Aini,    Ihdi.    2019.    “Kebijakan    Fiskal    dalam Ekonomi    Islam.”    Al-Qisthu:    Jurnal  Kajian Ilmu-Ilmu Hukum 17 (2): 43–50.
Amri,  Hoirul.  2018.  “Analisis  Kebijakan  Moneter pada   Awal   Pemerintahan   Islam      Terhadap Pembangunan      Perekonomian      Islam.”Islamic Banking 3 (2): 1–16
Ani  Sri  Rahayu.  2010.  Pengantar  Kebijakan  Fiskal.
Jakarta: Bumi Aksara
Any  Setianingrum.  2013.  Desentralisasi  Fiskal Kontemporer Dalam Perspektif Kebijakan Publik Islam. Ekonomika-Bisnis Vol. 4 No.
Dian  Indah  Cahyani  and  Sumadi  Sumadi.  2017. “Alternatif  Sistem  Ekonomi  Islam  Untuk Indonesia Yang Lebih Sejahtera,” Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 1, no. 02, 88–93
Feranika, A., & Haryati, D. 2020. Strategi Kebijakan Fiskal  Terhadap  Output  dan  Inflasi  pada Perekonomian  Indonesia  dalam  Menghadapi Dampak  Virus  Covid  19.  Business  Innovation and Entrepreneurship Journal, 2(3), 146–152.
Ferry  Khusnul  Mubarok.  2021.  Analisis  Kebijakan Fiskal dalam Perspektif Ekonomi Islam; Sebuah Kajian  Historis  Pada  Masa  Umar  bin  Khattab. JURNAL IQTISAD, Vol. 8 No. 1
Hakim,  L.  2012.  Prinsip-prinsip  Ekonomi  Islam.
Surakarta: Erlangga.
Henny  Juliani.  2020.  Kebijakan  Fiskal:  Anggaran Belanja  Negara  Untuk  Perlindungan  Sosial Dalam Penanganan Pandemi Covid 19.
Administrative  Law  &  Governance  Journal. Volume 3 Issue 4
Hindarjo,  A.  2018. Analisa  Zakat  dan  Instrumen Sejenis  Terhadap  Sistem  Fiskal  Islam.  Jurnal Asy-Syukriyyah, 19(2)
Jajuli,  S.  2017.  Kebijakan  Fiskal  dalam  Perspektif Islam (Baitul Maal sebagai Basis Pertama dalam Pendapatan Islam). Ad-Deenar, 17
Khaerul Aqbar & Azwar Iskandar . 2019. Kontekstualisasi Ekonomi Zakat Dalam
Mengentaskan  Kemiskinan:  Studi  Kebijakan Zakat  Umar  Bin  Khattab  dan  Perzakatan  di Indonesia. Jurnal Ekonomi Islam, 6(2)
Kusuma,  Kumara  Adji.  2019.  “Pengantar  Sistem Ekonomi    Islam.”    Pengantar  Sistem    Ekonomi Islam.
Lativa,  Saniatul.  2021.  “Analisis  Kebijakan  Fiskal Indonesia  Pada  Masa  Pandemi  Covid-19  dalam meningkatkan Perekonomian.” Ekonomi (3):  15 Listiawati.  2016.  Pertumbuhan  dan  Pendidikan Ekonomi  Islam  Analisis  Kesejahteraan.  Jakarta: Kencana.
Mirzaqon,  A.  T.,  &  Purwoko,  B.  2017.  Studi Kepustakaan  Mengenai  Landasan  Teori  Dan Praktik  Konseling  Expressive  Writing  Library. Jurnal BK UNESA, 1–8.
Muhammad  Hidayat.  2010.  An  Introduction  The Sharia Economic (Pengantar Ekonomi Syariah), Jakarta : Zikrul Hakim
Muhammad  Ismayadie.  2019.  Analisis  Efektivitas Dan  Kontribusi  Penerimaan  Pajak  Bumi  Dan Bangunan  (Pbb)  Dan  Pajak  Penghasilan  (Pph) Terhadap Pendapatan Negara Tahun 2007-2017. Jurnal Ekonomi: Vol. 7 (2)
Muhammad,  Q.  I.  2002.  Kebijakan  Ekonomi  Umar Bin Khattab. Jakarta: Pustaka Azzam.
Muslikhati  and  Imamul  Hakim.  2020.  “Does International  Trade  Affect  Welfare?  Economic Fiqh  Analysis  of  Umar  Bin  Khattab,”  Jurnal Ekonomi Pembangunan (JEP) 18, no. 01, 39–50. Nasution,Mustafa  Edwin,dkk.  2006.  Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam.Jakarta: Kencana. Nota Keuangan beserta APBN Tahun Anggaran 2023 Nurma  Sari.  2015.  Zakat  Sebagai  Kebijakan  Fiskal Pada Masa Kekhalifah Umar Bin Khattab. Jurnal Perspektif  Ekonomi  Darussalam,  Volume  1 Nomor 2,
Quthb  Ibrahim  Muhammad.  2002.  As-Siyaasah  Al Maaliyah Li ‘Umar Bin Khaththab, Terj. Ahmad Syarifuddin Shaleh, Edisi Indonesia : Kebijakan Ekonomi Umar bin Khaththab, Jakarta : Pustaka Azzam
Rampai, B. 2001. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam.
Jakarta:  International  Institute  of  Islamic Thought (IIIT).
Revi  Hayati.  2021.  Kebijakan  Ekonomi  Islam  Umar Bin  Khattab  Dalam  Menghadapi  Krisis.  Jurnal Syari’Ah & Hukum
Ridho,  A.  2013.  Kebijakan  Ekonomi  Umar  Ibn
Khattab. Al-'Adl, 18
Riska  Octavia  Habie.  2022.  Kebijakan  Ekonomi Khalifah  Umar  Bin  Khattab  Dan  Pengaruhnya Pada  Kesejahteraan  Masyarakat.  Journal  of Principles  Management  and  Business.  Vol.  01 No.1 : 7-17
Rozalinda.  2014.  Ekonomi  Islam  Teori  dan Aplikasinya  Pada  Aktivitas  Ekonomi.  Jakarta: Grafindo Persada.
Sudarsono, Heri. 2004. Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar. Yogyakarta : Ekonisia
Sudirman, I. W. 2014. Kebijakan Fiskal dan Moneter: Teori dan Empirikal. Kencana.
Tho'in,  H.  K.  2013.  Pengelolaan  Baitul  maal  dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. Jurnal Akuntansi dan Pajak, 8.
Yatim, Badri. 2002. Sejarah Peradaban Islam Dirasah Islamiyah II. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Azwar  Iskandar  dan  Khaerul  Aqbar,  “Kedudukan Ilmu  Ekonomi  Islam  di  Antara  Ilmu  Ekonomi dan  Fikih  Muamalah:  Analisis  Problematika Epistemologis”,  Nukhbatul  ‘Ulum:  Jurnal Bidang Kajian Islam, Vol. 5, No. 2 (2019), h. 88- 105.