## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 6, No. 2 Maret 2022 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.36312/ jisip.v6i1.3097/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Operasi Militer Selain Perang (OMSP) TNI Untuk Mengatasi Aksi Terorisme Dalam Perspektuf Ham Dan Penegakan Hukum
1 Irman Putra, 2 Arief Fahmi Lubis
Sekolah Tinggi Hukum Militer, PTHM/AHM Article Info Abstract Article history: Received : 09 Maret 22022 Publish: 20 Maret 2022 In  the  effort  to  eradicate  terrorism,  the  security  dimension  is  thick  in  the  policy  of eradicating  terrorism.  Civil  society  is  worried  about  the  material  of  the  2018  Law Number 5 concerning the Eradication of Criminal Acts of Terrorism, it is considered that the Act can reduce the level of state compliance with respect, protection, and fulfillment of human rights in eradicating terrorism, in addition to the effectiveness of the method of eradicating terrorism. The purpose of this study is to provide an overview and analysis of the form of the threat that has undergone a shift that requires the army as the main component of the defense system to reposition itself by placing itself in the right position in  the  midst  of  the  dynamics  of  developing  threats.  The  method  in  this  research  is normative juridical through a comprehensive study by taking sources from regulations and laws, while empirical juridical research is a study based on observations on threats involving the TNI. The theory used is the Theory of Authority and Theory of Rule of Law as the theoretical basis for the analysis of the main problems regarding the change of the army from a conqueror to a professional soldier. The military does not intervene in politics  and  conversely  there is no  political  intervention  in the  military.  Law  of  2004 Number 34 concerning the TNI states that the Indonesian National Army was built and developed professionally according to the country's political interests, referring to the principles  and  values  of  democracy,  human  rights,  civil  supremacy,  provisions  of national and international laws that have been ratified.
Keywords:
Human Rights,
Indonesia National Army, Terorism,
Papua
Info Artikel ABSTRAK Article history: Received : 09 Maret 22022 Publish: 20 Maret 2022 Dalam  upaya  pemberantasan  terorisme,  dimensi  keamanan  kental  dalam  kebijakan pemberantasan terorisme. Masyarakat sipil  merasa khawatir dengan  materi UU Tahun
2018 Nomor 5 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dinilai Undang-Undang tersebut  dapat  menurunkan tingkat  kepatuhan  negara  terhadap penghormatan, pelindungan,  dan pemenuhan  HAM  dalam  pemberantasan  terorisme,  selain  soal efektifitas metode  pemberantasan  terorisme. Tujuan penelitian  ini  untuk  memberi gambaran  dan  analisis bentuk  ancaman  telah  mengalami  pergeseran  yang  menuntut tentara  sebagai  komponen  utama  sistem  pertahanan  untuk  melakukan  reposisi  dengan menempatkan  diri  pada  kedudukan  yang  tepat  di  tengah  dinamika  ancaman  yang berkembang. Metode  dalam penelitian  ini  ialah  yuridis  normatif  melalui  kajian komprehensif  dengan  mengambil  sumber  dari  peraturan  dan  Undang-Undang,  adapun penelitian  yuridis  empiris  merupakan  kajian  atas  dasar  pengamatan  pada  ancaman dengan  melibatkan  TNI.  Teori  yang  digunakan  yaitu  Teori  Kewenangan  dan  Teori Negara Hukum sebagai landasan teori analisis pokok permasalahan mengenai perubahan tentara dari seorang penakluk menjadi tentara profesional. Militer tidak mengintervensi politik dan sebaliknya tidak ada intervensi politik dalam militer.  UU Tahun 2004 Nomor 34 tentang TNI menyebutkan Tentara Nasional Indonesia dibangun dan dikembangkan dengan profesional sesuai kepentingan politik negara, mengacu terhadap prinsip dan nilai demokrasi,  hak  asasi  manusia,  supremasi  sipil,  ketentuan  hukum  nasional,  dan internasional yang telah diratifikasi.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi- BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author:

## Irman Putra
Sekolah Tinggi Hukum Militer, PTHM/AHM Email : arieffahmilubis0@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Tentara  Nasional  Indonesia  (TNI) memiliki peran  sebagai  alat  Negara di  bidang pertahanan, pernyataan ini tertuang dalam pasal 5 Undang-Undang nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara  Nasional  Indonesia.  Dalam menjalankan  perannya  sebagai  alat Negara  di  bidang pertahanan,  TNI memiliki  tiga  tugas  pokok,  yaitu  menegakkan  kedaulatan  negara,
mempertahankan  keutuhan  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia yang  berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap  bangsa  dan seluruh  tumpah  darah  Indonesia  dari ancaman  dan  gangguan  terhadap keutuhan bangsa dan negara. Ketiga tugas pokok TNI tersebut di lakukan melalui operasi militer yang  di  dalamnya  termasuk  operasi  militer  untuk  perang.  Operasi  militer  untuk  perang dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik Negara yang juga berdimensi hukum.
Permasalahan  penelitian  ini,  saat  sekarang  ini  dan  di  masa  yang  akan  datang,  operasi militer untuk perang dalam bentuk perselisihan bersenjata (warfare) tidak akan berjalan sendiri, namun akan selalu disertai dengan perselisihan dan tuntutan hukum ( lawfare ) dari para  pihak yang bersengketa. Masingmasing pihak akan saling membuktikan bahwa tindakan mereka wajar secara hukum dan menyalahkan tindakan lawan mereka sebagai tindakan yang melawan hukum dalam sebuah sengketa bersenjata. Pihakpihak yang bertikai dalam sebuah konflik bersenjata akan melakukan warfare dan lawfare pada waktu yang bersamaan secara terus menerus. Sebagai contoh dalam  konflik  bersenjata  antara  Azerbaijan  dengan  Armenia  dalam  memperebutkan  wilayah Nagorno    Karabakh,  masing    masing  pihak  menuduh  pihak  yang  lain  melakukan  pelanggaran terhadap hukum humaniter dengan menyerang penduduk sipil. Hal ini mereka lakukan agar dapat melegalkan  dan  mempertahankan  legitimasi  operasi  militer  untuk  perang  yang  sedang  mereka lakukan. Tujuan akhir dari aksi mereka ini adalah untuk tidak saja memenangkan pertempuran dalam skala yang lebih sempit, tetapi juga memenangkan peperangan dalam arti yang lebih luas.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  metode  penelitian  yuridis  normatif  dengan  melakukan kajian yang komprehensif  bersumber pada peraturan perundang-undangan dan juga penelitian yuridis empiris yaitu melakukan pengkajian berdasarkan pada pengamatan terhadap penanganan aksi terorisme di Indonesia yang melibatkan TNI.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum ( legal research ) yang menggunakan beberapa pendekatan  untuk  menjawab  permasalahan  yan  diteliti,  yaitu:  1)  pendekataan  undang-undang ( statute  approach ),  2)  pendekatan  konseptual  ( concentual  approach ),  3)    pendekatan perbandingan  ( comparation  approach ),  dan  4)  pendekatan  historis  dan    filosofis  ( historical approach ) dan ( philosophy approach ).
Data  yang  diperlukan  dalam  penelitian  ini  yang  utama  adalah  data  sekunder.    Data sekunder diperoleh dengan melakukan studi terhadap dokumen:
a. Bahan  hukum  primer,  yaitu  baham-bahan  hukum  yang  mengikat  berupa  UUD  hingga peraturan perundang-undangan di bawahnya dan dokumen hukum  lainnya;
b. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum   primer, yaitu bahan-bahan hasil penelitian yang terkait dengan  tema utama penelitian ini dan hasil-hasil pembahasan di berbagai forum  ilmiah lainnya;
c. Bahan hukum tertier atau bahan-bahan hukum penunjang seperti kamus,  ensiklopedia, dan bahan lainnya yang melengkapi data penelitian.
Pengolahan  data  dilakukan  secara  kualitatif.  Bahan-bahan  hukum  tertulis  yang  telah dikumpulkan  kemudian  dilakukan  sistematisasi  sesuai  dengan  permasalahan  yang    diteliti. Selanjutnya bahan hukum tersebut dikaji dan diuraikan sesuai dengan permasalahannya dengan menggunakan  landasan  teori  yang  relevan.  Untuk  menjawab  permasalahan,  terhadap  bahan hukum yang telah disistematisasi kemudian dilakukan penilaian sehingga dapat menjawab dengan tepat makna dan kedudukan serta implikasi hukum Haluan Negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Naskah Akademik BPHN (Nasmik BPHN) tentang RUU Perubahan UU Nomor 15/2003 (UU  Anti  Terorisme)  pada  tahun  2011  telah  memprediksikan  bahwa  fakta mengenai  kegiatan terorisme  sejak  Bom Bali  I  (2002)  sampai  saat  ini  menunjukkan bahwa  terorisme  tidak  dapat dihilangkan atau sekurangkurangnya dapat ditekan melalui penegakan hukum  Undang-Undang
Nomor 15 tahun 2003, sehingga masyarakat Indonesia merasa aman dari ancaman dan kegiatan tero  ris  me. (Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional/BPHN,  Naskah  Akedemik  RUU  Perubahan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme BPHN; November 2011, hal . 146). Sebagaimana penjelasan tersebut, perkembangan aksi terorisme di Indonesia saat ini, yang ingin  merubah ideologi  negara,  bukanlah  sematamata  tindak  pidana/  kejahatan  biasa,  namun merupakan kejahatan terhadap Negara yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa yang harus dihadapi seluruh komponen bangsa (TNI, Polri, K/L).
Namun demikian, terhadap pelibatan TNI dalam mengatasi aksi terorisme pada RUU Anti Terorisme telah menimbulkan kritikan, khususnya LSM, yang menyatakan rencana pelibatan TNI pada  RUU  Anti  Terorisme  me  ru  pakan ancaman  terhadap  Hak  Asasi  Manusia (HAM)  dan ancaman terhadap sistem peradilan pidana (criminal justice sistem). Mengingat hal tersebut dalam tulisan ini akan membahas ”Operasi Militer Selain Perang (OMSP) TNI Untuk Mengatasi Aksi Terorisme dalam Perspektif HAM dan Penegakan Hukum” .
1. Strategi Internasional Dalam Mencegah Aksi Terorisme.
Merujuk pada laporan panel tingkat tinggi PBB khususnya mengenai tiga pilar penting konsep " Collective Security Responsibility " (CSR) dari se mua negara anggota PBB dalam memerangi  terorisme  (war  on  terror). Perang  terhadap  Terorisme  tidak  dapat hanya mengandalkan  pendekatan "hukum  pidana  konvensional".  Prinsip  dasar  hukum  pidana konvensional  ini mewujudkan  suatu  penegakan  hukum  yang  bersifat  reaktif  (reactive law enforcement)  artinya  penegakan hukum  ditujukan  setelah  terjadinya  perbuatan  yang menimbulkan  akibat  bagi  korban  dan  masyarakat.  Atas  dasar  praktek  penegakan  hukum pidana yang bersifat "reaktif" tersebut, maka negara mengalami kesulitan untuk melindungi penduduk sipil/warga negaranya untuk mencegah terjadinya perbuatan terorisme.
Dalam  hal  ini  menghadapi  terorisme  yang  efisien  dan  efektif  adalah  menggunakan strategi  pencegahan  yang  berorientasi  pada  pendekatan  ''forwardlooking".  Pendekatan  ini memungkinkan  dilaksanakan  strategi  penegakan  hukum  yang  yang  bersifat  proaktif (proactive  law  enforcement).  Penegakan  hukum  proaktif  terhadap  terorisme  menuntut konsekuensi  hukum  yaitu  perubahan  prinsip  hukum  pidana  konvensional  yang memungkinkan  langkah  hukum  intervensi  terhadap  perencanaan  atau  persiapan  tindakan terorisme  sebelum  menimbulkan  akibat  korban  masyarakat  yang  tidak  berdosa  (innocent victims).  Mengingat  perkembangan  aksi terorisme  saat  ini  tidak  bisa  diatasi melalui penegakan hukum yang bersifat konvensional pada UU Anti Terorisme saat ini dan tanggung jawab  Negara  untuk  memberikan perlindungan  kepada  masyarakat ( responsible  to protect /R2P),  maka RUU  Anti  Terorisme  yang  sedang dibahas  di  DPR  saat  ini  hendaknya mengakomodasi perubahan strategi penegakan hukum yang semula bersifat reaktif menjadi proaktif sebagaimana  telah  diteliti  pada Nasmik  BPHN  tahun  2011  tersebut. Pada  Nasmik BPHN  itu  pula  secara eksplisit  penanggulangan  aksi  te  rorisme  meliputi:  pencegahan, penindakan,  dan  pemulihan  yang  melibatkan  seluruh  komponen  bangsa  (TNI, Polri,  K/L terkait).
2. Aspek Yuridis OMSP TNI Dalam Mengatasi Aksi Terorisme
Sesuai Pasal 7 ayat (2) huruf e. UU Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara (UU  Hanneg)  menyatakan  bahwa  sistem  pertahanan  negara  dalam  menghadapi  ancaman militer menempatkan TNI sebagai komponen utama. Adapun yang dimaksud ancaman militer adalah  ancaman  yang  menggunakan  kekuatan  bersenjata  yang  terorganisasi  yang  dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Dalam hal ini termasuk aksi teror bersenjata yang dilakukan oleh jaringan terorisme internasional atau yang bekerja sama dengan terorisme dalam negeri atau terorisme dalam negeri yang bereskalasi tinggi. Disamping itu mengatasi aksi terorisme tersebut merupakan salah satu tugas pokok TNI yang di laksanakan melalui operasi militer selain  perang  (OMSP)  dan  harus  berdasarkan  kebijakan  dan  keputusan  politik  negara
sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b. angka 3 dan ayat (3) UU Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI (UU TNI). Mengacu pada kedua ketentuan tersebut dan dihadapkan pada perkembangan aksi terorisme saat ini, maka dapat disimpulkan bahwa aksi terorisme saat ini telah dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan terhadap Ne gara yang ingin merubah ideologi Ne gara dan dapat membahayakan kedaulatan Negara, sehingga TNI secara yuridis memiliki kewenangan untuk mengatasi aksi terorisme yang dilaksanakan melalui OMSP. Sebagaimana  penjelasan  tersebut,  dengan  memperhatikan  perkembangan  aksi terorisme  saat  ini,  maka  RUU  Anti  Terorisme  harus  mengakomodasi  kewenangan  secara yuridis yang dimiliki oleh TNI tersebut.
3. Aturan Pelibatan (Rules of Engagement/ROE) Pada OMSP TNI Untuk Mengatasi Aksi Terorisme: Penghormatan Terhadap HAM ROE  merupakan  salah  satu  pedoman  bagi  seorang  Komandan (baik  pada  tingkat tertinggi maupun Komandan di lapangan) dalam hal penggunaan kekuatan senjata, sehingga setiap  Komandan  pada semua  tingkatan  memiliki  persepsi yang  sama  dalam  menghadapi setiap situasi. Salah satu unsur dari ROE adalah unsur hukum, baik hukum nasional maupun hukum  internasional  yang  telah  diratifikasi. Salah  satu  hukum  nasional  dan  hukum internasional  yang  telah  diratifikasi adalah  Hukum  HAM. Dalam  penyusunan  ROE  pada setiap  OMSP  TNI  (termasuk  OMSP mengatasi  aksi  terorisme)  prinsip bela  diri  dalam penggunaan kekuatan senjata merupakan hal yang tidak dilarang sebagaimana diatur dalam Pasal  49  KUHP  dalam  rangka  tidak saja  melindungi  diri  pribadi,  namun juga  melindungi penduduk sipil ( res ponsible to protect /R2P) sebagai per wujudan kewajiban Negara untuk melindungi warga Negaranya. Di samping itu, hukum HAM yang wajib dipertimbangkan juga dalam penyusunan  ROE  adalah  HAM  yang tidak  dapat  dikesampingkan  dalam keadaan apapun sebagaimana diamanatkan Pasal 28 I UUD 1945, Pasal 4 UU Nomor 39 tahun 1999 ten  tang HAM,  dan  Pasal  4  angka  2 International Covenant  On  Civil And  Political  Rights (Kovenan Internasional Tentang HakHak Sipil Dan Politik) yang telah diratifikasi dalam UU Nomor 12 Tahun 2005.
Adapun  HAM  yang  tidak  dapat  dikurangi  ( non  derogable  rights )  dalam keadaan apapun tersebut meliputi: hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Salah satu contoh yang telah diterapkan oleh TNI pada OMSP TNI mengatasi aksi terorisme adalah pada  tanggal  23  Juli  2016  istri  San  toso,  Jumiatun Muslimayatun  alias  Delima,  ditangkap hiduphidup karena tidak bersenjata oleh Tim Batalion 303 Rider Kostrad yang selanjutnya diserahkan kepada Polri. Hal ini menunjukkan Prajurit TNI telah dibekali pengetahuan HAM bahwa terdapat HAM yang tidak dapat dikesampingkan dalam keadaan apapun, salah satunya hak atas hidup.
4. OMSP TNI Pada Hakekatnya Adalah Penegakkan Hukum.
Menurut Herman C. Broadstone, dengan berakhirnya perang dingin ( cold war ) yang menyebabkan perubahan tatanan dunia, maka tuntutan adanya operasi militer selain perang (OMSP)  semakin  meningkat.  Pada  OMSP  ini  sangat  sulit  untuk  mendefinisikan  suatu “musuh”  dan  disamping  itu  adanya  suatu  keinginan  kuat  untuk  membatasi  penggunaan kekuatan angkatan bersenjata/militer dalam rangka mencegah terjadinya eskalasi situasi yang semakin  meningkat.  Alat    ukur  untuk  mengendalikan  penggunaan  kekuatan  militer  adalah aturan pelibatan ( rules of engagement /ROE) yang merupakan pedoman bagi para Komandan dalam penggunaan kekuatan senjata. Dalam hal ini hak bela diri merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari dalam penyusunan ROE pada OMSP. (Herman C. Broadstone, Rules of Engagement in Military Operations Other Than War, from Beirut to Bosnia , CSC, 1996). Mengacu  pada  pernyataan  tersebut,  maka  hak  bela  diri  sebagaimana  diatur  dalam Pasal 49 KUHP merupakan landasan yuridis penggunaan ke kua tan senjata bagi Prajurit TNI yang  melaksanakan  OMSP  TNI  yang  selanjutnya  menyerahkan  pelaku  kejahatan  (yang menyerah atau terluka) kepada pihak Polri seba gai mana diamanatkan dalam Pasal 111 ayat
(1) KUHAP. Begitu pula OMSP TNI dalam ikut serta dalam operasi perdamaian PBB juga dilengkapi  dengan  kewenangan  personel  milIter  kontingen  nasional  untuk  me  laksanakan tugas kepolisian dalam ROE nya.
J.  Nealin  Parker  menyebutkan  sebagai  upaya-upaya  yang  harus  dipenuhi  oleh komponen  militer  Peacekeeping  Operation/PKO  untuk  mencapai  dua  aktivitas,  yaitu: perlindungan  terhadap  penduduk  sipil  dan  mengisi  kesenjangan  aspek  keamanan  ( filling security  gap )  yang  seharusnya  merupakan  tugas  kepolisian.  (J.  Nealin  Parker, Robust Peacekeeping: The Politics of Force, Center on International Cooperation , 2009, hal 1 dan hal 4).
Penangkapan  istri  Santoso  oleh  Prajurit  TNI  yang  selanjutnya  diserahkan  ke  pada pihak Polri merupakan bukti konkret OMSP TNI pada hakekatnya merupakan penegakkan hukum.  Kemudian  pada  tanggal  20  Februari  2017  Satuan  Tugas  Pengamanan  Wilayah Perbatasan (SatgasPamtas) RITimor Leste, sektor timur, Yonif Raider 641/Beruang berhasil mengga  galkan upaya penyelundupan minyak tanah sebanyak 1,5 ton, di Pantai Mota Ain, Desa  Silawan,  Kecamatan  Tasifeto  Timur,  Kabupaten  Belu.  Para  pelaku  penyeludupan tersebut selanjutnya diserahkan kepada Polri. Sebagaimana penjelasan tersebut, OMSP TNI (khususnya untuk  mengatasi aksi terorisme) pada hakekatnya merupakan penegakkan hukum (bukan  ancaman  terhadap  sistem  peradilan  pidana)  yang  pelaksanaannya  wajib memperhatikan  HAM  (khususnya non  derogable  rights )  yang  bertujuan  untuk  melindungi HAM penduduk sipil ( responsible to protect /R2P).
Demikian  pandangan  J.  Nealin  Parker  yang  tidak  sependapat  terhadap  pendapat seorang  pengamat  militer  yang  menyatakan  bahwa  pelibatan  TNI  dalam  mengatasi  aksi Teroris akan mengancam sistem peradilan pidana, beliau berpendapat bahwa "pelibatan TNI dalam  mengatasi  aksi  teroris  merupakan  kewajiban  hukum  TNI  dalam  rangka  menjaga kedaulatan NKRI yang dapat dilakukan melalui OMSP".

## 5. KESIMPULAN
Suatu  operasi  militer  untuk  perang  pada  umumnya  dimulai  dengan  suatu  tahapan perencanaan  operasi,  persiapan  operasi  dilanjutkan  dengan  pelaksanaan  operasi  dan  diakhiri dengan tahapan pengakhiran operasi atau konsolidasi. Dalam setiap tahapan operasi militer untuk perang  tersebut  perlu  memperhatikan  aspek  berlakunya  hukum  humaniter.  Pada  tahap perencanaan  operasi,  seorang  komandan  akan  melaksanakan  proses  pengambilan  keputusan militer ( Military Decision Making Process /MDMP).
Pada tahap persiapan operasi, hukum humaniter dapat diinternalisasikan kedalam operasi militer untuk perang melalui pembekalan hukum humaniter kepada seluruh prajurit yang terlibat dalam  operasi  militer  untuk  perang  tersebut.  Penjelasan  tentang  apa  itu  hukum  humaniter, bagaimana  pelaksanaannya,  laranganlarangan  dalam  konflik  bersenjata  atau  perang  dan  aspek hukum dalam ROE dapat disampaikan kepada seluruh prajurit saat pembekalan hukum tersebut dilaksanakan.
Pada  tahap  pelaksanaan  operasi  terdapat  beberapa  aspek  hukum  humaniter  yang  perlu menjadi  perhatian,  diantaranya  adalah  penentuan  sasaran  militer  yang  sah,  perlu  tidaknya penghancuran  sasaran,  penentuan  cara  dan  alat  yang  digunakan  dalam  merebut  sasaran,  taktik maupun strategi bertempur yang digunakan, perlakuan bagi tawanan perang, perlindungan bagi masyarakat sipil didaerah operasi militer dan penerapan Lampiran hukum serta ROE yang telah ditentukan sebelumnya.
Pada  tahap  pengakhiran  operasi  atau  konsolidasi,  penerapan  hukum  humaniter  dapat dilaksanakan  dengan  melakukan  identifikasi  dan  inventarisasi  masalahmasalah  hukum  yang timbul  selama  pelaksanaan  operasi  militer  tersebut.  Penegakan  hukum  humaniter  pada  tahap konsolidasi  ini  dengan  pemberian  sanksi atau  hukuman  bagi  para  pelanggar  hukum  humaniter selama operasi militer dilaksanakan juga merupakan bentuk penerapan hukum humaniter dalam operasi militer.
Dalam pelaksanaan suatu operasi militer untuk perang perlu diperhatikan penerapan dan kepatuhan  terhadap  hukum  humaniter.  Seorang  komandan  militer  harus  dapat  mengawasi  dan meyakinkan bahwa setiap keputusan yang diambil olehnya dalam operasi militer untuk perang yang dipimpinnya dan bagaimana prajurit dibawahnya melaksanakan keputusan tersebut sudah sesuai  atau  tidak  bertentangan  dengan  hukum  humaniter.  Selain  itu  seorang  komandan  militer juga memiliki kewajiban untuk melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran atas ketentuanketentuan yang diatur dalam hukum humaniter.
Tugas  pokok  TNI  adalah  menegakkan  kedaulatan  negara,  mempertahankan  keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  serta  melindungi  segenap  bangsa  dan  seluruh tumpah  darah  Indonesia  dari  ancaman  dan  gangguan  terhadap  keutuhan  bangsa  dan  Negara. Tugas pokok TNI tersebut dapat dicapai melalui keberhasilan pelaksanaan operasi militer untuk perang. Dengan demikian penerapan dan pentaatan kepada hukum humaniter yang dilakukan oleh TNI  dengan  tujuan  selain  tercapainya  keberhasilan  dari  operasi  militer  untuk  perang  juga mendorong tercapainya tugas pokok TNI seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 tentang TNI.

## 6. UCAPAN TERIMAKASIH
Kami  mengucapkan  terima  kasih  kepada  pihak-pihak  yang  memberikan  bantuan  selama pelaksanaan  penelitian/penulisan  artikel  sehingga  terwujudnya  artikel  ini.  Seoga  dapat bermanfaat bagi kita semua.

## 7. DAFTAR PUSTAKA
[Online].  Daily  Beast.  Available:  https://www.thedailybeast.com/firststatelegalizestaserdrones- forcopsthankstoalobbyist [Accessed January 1, 2021].
[Online].  UN  General  Assembly.  Available:  https://www.refworld.org/docid/4c0767ff2.html [Accessed January 2, 2021].
Acaralp,  L.  2018.  US  Drone  Attacks  and  the  Proportionality  Principle:  Growing  ignorance  or Consciousness? , Stockholm University.
Akerson, D. 2014. Applying jus in bello proportionally to drone warfare. . Or.Rev. Int'l L., 16. Alston, P. . 2010. Report of the Special Rapporteur on extrajudicial,
Andrey  Sujatmoko,  Hukum  HAM  dan  Hukum  Humaniter,  Jakarta:  PT  RajaGrafindo  Persada, 2014.
Bahder Johan Nasution, Negara Hukum dan hak Asasi Manusia, Bandung: Mandar Maju, 2014. Enemark, C. 2011. Drones over Pakistan: secrecy, ethics, and counterinsurgency. Asian Security,
7(3), 218237.
Fadillah  Agus,  Mengintegrasikan  Hukum  Humaniter  dan  HAM  ke  dalam  doktrin, pendidikan, latihan dam operasi militer, Jurnal Hukum Humaniter, Jakarta:ICRC, 2006.
Glawe, J. . 2017. First State Legalizes Taser Drones for Cops, Thanks to a Lobbyist H.A.W. Widjaja, Penerapan Nilai Nilai Pancasila dan HAM di Indonesia, Jakarta: https://documentsdds- ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G03/103/27/PDF/G0310327.pdf?OpenElement [Accessed].
Jahangir,  A.  2003.  Report  of  the  Special  Rapporteur,  Asma  Jahangir,  submitted  pursuant  to Commission  on  Human  Rights  resolution  2002/36  (E/CN.4/2003/3)  [Online].  UN Economic and Social Council Available:
KGPH. Haryomataram, Pengantar Hukum Humaniter, Jakarta:  PT RajaGrafindo Persada, 2007.
Masters, J. 2013.
Targeted
Killings [Online]. Foreignaffair. Available: https://www.cfr.org/backgrounder/targetedkillings [Accessed January 1,2021].
O'Connell, M. E. 2009. Unlawful killing with combat drones: a case study of Pakistan, 20042009. . In: Bronitt, Simon (ed.) SHOOTING TO KILL: THE  LAW GOVERNING  LETHAL FORCE IN CONTEXT. Forthcoming, 0943.
Rineka Cipta, 2000.
Sherry, M.S. 1987. The Rise of American Air Power: The Creatin of Armageddon. London: Yale University Press.
Spinetta, L. 2011. The Rise of Unmanned Aircraft Aviation History, 21(3), 3037. summary or arbitrary executions, Philip Alston (A/HRC/14/24/Add.6) Tesla, N. n.d. Method of and apparatus for controlling mechanism of moving vessels or vehicles [Online]. Available: https://patents.google.com/patent/US613809A/en [Accessed January 2, 2021].

## Peraturan Perundang-undangan.
Buku Pedoman Penerapan Hak Asasi Manusia (HAM), Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Humaniter Dan Hukum Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Hukum TNI.
Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Penerapan
Pertahanan Negara.
Undang Undang Dasar 1945. Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.