## DINASTI POLITIK DAN DEMOKRASI INDONESIA
Oleh : Nur Hidayati
Staf Pengajar Jurusan Teknik Mesin, Politeknik Negeri Semarang Jln Prof Sudarto SH, Tembalang, Semarang, 50275

## Abstrak
Praktik kekuasaan dengan “memberi” posisi anggota keluarga dalam struktur kekuasaan sering disebut dengan  dinasti  politik.    Dinasti  politik  adalah  realitas  yang  tak  terhindarkan  dalam  demokrasi  .Sistem politik dinasti untuk mengakomodasi hubungan yang lebih pribadi tanpa melihat kemampuan, sehingga merusak  sistem  demokrasi  yang  ingin  kita  bangun.  Fenomena  politik  kekerabatan  muncul  karena demokrasi tidak sehat. Sistem meritokrasi dianggap sangat cocok dengan iklim politik Indonesia. Selain meningkatkan kualitas, kapasitas dan keterampilan seorang pemimpin, sistim meritrokasi ini juga dapat mengikis adanya sistem dinasti.
Kata kunci : DinastiPolitik, Sistem, Demokrasi

## 1. Pendahuluan
Praktik  kekuasaan  dengan  “memberi” posisi  anggota  keluarga  dalam  struktur kekuasaan  atau  sering  disebut  dengan dinasti  politik  kembali  diperbincangkan khalayak  ramai  seperti  adanya  demokrasi oligarkis seiring sorotan Ratu Atut Choisiyah  dan  sejumlah  kerabatnya  yang menjabat  pada  berbagai  lini  strategis  di propinsi    Jawa  Barat,  dinasti  Cikeas  yang merupakan sederet nama yang ada hubungan  kekerabatan  dengan  Presiden Susilo  Bambang  Yudhoyono,  Di  Jateng, mantan  wali  kota  Semarang  Sukawi Sutarip,    begitu  juga  di  Sulawesi  Utara Gubernur  Sulawesi  Utara  Sinyo  Harry Sarundajang.
Politik kekerabatan justru
makin menunjukkan  adanya  akar  feodalisme  dan tradisi monarkhi belum sepenuhnya berubah.Bukan  meritokrasi  yang  melandasi pilkada, melainkan nepotisme dan kolusi.Ketika politik dinasti coba dijauhkan dari  sistim  demokrasi,  maksudnya  untuk mencegah  penguasaan  politik  pada  satu kelompok.Penguasaan politik  yang terpusat pada  satu  kelompok  membuka  peluang terjadinya praktik korupsi.Jika akar feodalisme  masih  menancap  kuat  di  negeri ini, rasanya mengikis dinasti politik tak bisa berjalan  dengan  mudah.Apalagi  sistem demokrasi  kita  yang  belum  mapan.  Pada akhirnya  kita  sulit  berharap  ada  perubahan besar  dari  proses  politik,  sepanjang  sistim feodalisme  masih  mengakar  kuat  seperti
sekarang  ini.  Pasalnya,  jawaban  ini  selalu ditarik  pada  persoalan  hak  asasi  manusia, dan semua itu kehendak rakyat.Sebagaimana dikemukakan K. Anam Syahmadani (2013)
dalam Suara Merdeka“Dinasti Politik Dewi Sri”
Menurut  Karyudi  Sutajah  Putra  (2013) dalam  Suara  Merdeka  “Kompetisi  Politik Dinasti”, dinasti politik merebak dikarenakan  tiga  faktor,  yakni  kekuatan modal  financial,  kekuatan  jaringan,  dan posisi  dalam  partai.  Selama  ini  belum  ada pembatasan  oleh  undang-undang  terhadap berkembangnya  dinasti  politik  di  satu wilayah  ataupun  dalam  parpol,  sehingga berkembangnya dinasti politik sulit disalahkan.
Ketua  komisi  II  DPR  Agun  Gunanjar Sudarsadalam  diskusi  bertema  “Politik Dinasti dan Demokrasi” di Gedung DPR RI Senayan Jakarta tanggal 17-10-2013, menyatakan  jangan  terlalu  menyalahkan caleg  atau  kepala  daerah  terpilih  karena berada  dalam  lingkaran  dinasti  politik. Bagaimanapun  rakyat  yang  memilih  juga harus dikritisi. Karena sepanjang persyaratannya    terpenuhi,  mereka  berhak untuk dicalonkan. Sebagaimana juga dikemukakan  peneliti  LIPI  Siti  Zuhro (2013)  menyatakan,  fenomena  politik kekerabatan muncul karena demokrasi yang tidak sehat.Politik kekerabatan yang berkembang di suatu daerah, juga berdampak pada banyaknya tahapan pilkada
yang  cacat.Namun,  rakyat  sebagai  pemilih juga patut dikritisi, Sebab, secara substansial  demokrasi  yang  sehat  itu  bisa dicapai apabila pemilihnya juga berkualitas.
UUD  1945,  UU  No.8  tahun  2012  tentang Pemilu  2014,  dan  UU  No.  32  tahun  2004 tentang  Pemerintah  Daerah  disebutkan bahwa  “  tak  melarang  orang-orang  dalam satu  kerabat  maju  sebagai  calon  kepala daerah  atau  caleg,  namun  yang  membatasi adalah norma kepatutan.”

## 2. Pembahasan
Istilah  demokrasi  menurut  asal  kata  berarti “rakyat berkuasa” atau “ government or rule by  the  people ”.  (Kata  Yunani  demos  : rakyat,  kratos  /  kratein  berarti  kekuasaan  / berkuasa) (Miriam Budihardjo, 1986).Secara  harfiah  demokrasi  adalah “pemerintahan  oleh  rakyat,  kekuasaan tertinggi  berada  di  tangan  rakyat  dan dijalankan  langsung  oleh  mereka  atau  oleh wakil-wakil  yang  mereka  pilih  dibawah sistim  pemilihan  yang  bebas.Di  dalam ucapan Abraham
Lincoln, presiden Amerika  Serikat,  demokrasi  adalah  suatu pemerintahan  “dari  rakyat,  oleh  rakyat  dan untuk  rakyat”.  Inti  demokrasi  adalah kebebasan.Oleh  karena  itu,  keduanya  bak mata  uang  dengan  dua  sisi  yang  tak  dapat dipisahkan (Samsul Wahidin, 2010).
Pemerintahan  yang  menempatkan  rakyat sebagai  pemegang  kekuasaan  tertinggi disebut pemerintahan demokrasi.
Pemerintahan  demokrasi  dapat  dinyatakan pula  sebagai  sistim  pemerintahan  yang berkedaulatan  rakyat.  Secara  substantive, prinsip  utama  dalam  bentuk  pemerintahan berasal  dari  demokrasi  ada  dua  :  (i) kebebasan/persamaan, (ii) kedaulatan rakyat  (Maswadi  Rauf,  1997).Konsep demokrasi  pada  masa  lalu  dipahami  hanya sebagai  bentuk  pemerintahan.Demokrasi adalah salah satu bentuk pemerintahan.Akan  tetapi,  sekarang  ini demokrasi  dipahami lebih luas lagi  sebagai sistim  pemerintahan  atau  politik.Konsep demokrasi  sebagai  bentuk  pemerintahan
berasal  dari  para  filusuf  Yunani.  Secara klasik,  pembagian  bentuk  pemerintahan menurut  Plato,  dibedakan  menjadi  : (Winarno, 2007)
a. Monarkhi, yaitu suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh seseorang  sebagai  pemimpin  tertinggi dan dijalankan untuk kepentingan rakyat banyak
b. Tirani,  yaitu  suatu  bentuk  pemerintahan yang  dipegang  oleh  seseorang  sebagai pemimpin tertinggi dan dijalankan untuk kepentingan pribadi
c. Aristokrasi, yaitu suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh sekelompok  orang  yang  memimpin  dan dijalankan  untuk  kepentingan  rakyat banyak
d. Oligarki, yaitu suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh sekelompok dan dijalankan untuk kelompok itu sendiri
e. Demokrasi, yaitu suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh rakyat dan dijalankan untuk kepentingan rakyat banyak
f. Mobokrasi/Okhlokrasi, yaitu suatu bentuk  pemeintahan  yang dipegang oleh rakyat  yang  tidak  tahu  apa-apa,  rakyat yang  tidak  berpendidikan  dan  rakyat yang tidak paham tentang pemerintahan, yang akhirnya pemerintahan yang dijalankan tidak berhasil untuk kepentingan rakyat banyak.
Dalam  demokrasi  sebetulnya yang disebut dinasti  politik  itu  tidak  ada  karena konstitusi  kita  menjunjung  tinggi  setiap warga  negara  untuk  memilih  dan  dipilih. Negara  ini    milik  semua  pihak  semua rakyat,  jadi  tidak  benar  kalau  atas  nama demokrasi  dan  konstitusi  lantas  kehidupan politik  itu  didominasi  suatu  keluarga  atau dinasti  .  Sehingga,  setiap  warga  negara berhak  untuk  menduduki  jabatan  politik sejauh  dia  dipilih  dan  dipercaya  rakyat. Selama ini proses pengawasan dan pembatasan  praktek  politik  dinasti  hanya diserahkan  kepada  landasan  etik  terkait kepatutan  dan  kepantasan.  Namun  yang
terjadi adalah politik dinasti justru berkembang dan terus eksis dalam kehidupan  politik  di  Indonesia.Sistem politik dinasti lebih banyak mengakomodasi  kedekatan  personal  tanpa melihat  kemampuannya,  sehingga  merusak sistem demokrasi yang hendak kita bangun, Dinasti  politik  yang  mulai  mewabah Indonesia  merupakan  sebuah  ancaman. Disamping dapat menutup peluang lahirnya pemimpin berkualitas, juga dapat melahirkan  tirani  dalam  bentuk  baru. "Politik  dinasti,  tidak  hanya  merugikan secara  politik,  tapi  juga  secara  ekonomi dapat merusak persaingan usaha yang sehat, fakta membuktikan, bahwa setiap pemerintahan  cenderung  melibatkan  orang dekat dalam menopang kebijakan ekonominya,  hal  ini  terjadi  di  berbagai negara, tak terkecuali Indonesia.
Problem  utama  dari  Dinasti  politik  adalah tidak  dibangunnya  berdasarkan  kompetensi dan kemampuan. Sistem meritokrasi dinilai sangat cocok dengan iklim politik Indonesia.Sistem meritokrasi untuk membangun  demokrasi  utuh  di  Indonesia. Meritokrasi  merupakan  bentuk  sistem politik yang memberikan penghargaan lebih kepada  mereka  yang  berprestasi  atau berkemampuan. Di samping mengedepankan  kualitas,  kapasitas  dan kecakapan  seorang  pemimpin,  Sistem tersebut  juga  dapat  mengikis  sistem  dinasti dianggap  sebagai  suatu  bentuk  sistem masyarakat  yang  sangat  adil  dengan memberikan  tempat  kepada  mereka  yang berprestasi untuk duduk sebagai pemimpin. Sebagaimana dikemukakan Anas Urbaningrum  mantan  Ketua  Umum  Partai Demokrat,  untuk  membangun  demokrasi yang  sempurna,  sistem  meritokrasi  harus diutamakan.  Hal  tersebut  diperlukan  dalam proses  rekuitmen  jajaran  pemerintah  guna menempatkan  seseorang  pada  jabatan  yang sesuai  dengan  kemampuan,  kecakapan  dan prestasinya (newsokezone.com, 2013).
Dinasti  politik  Ratu  Atut  disorot  tajam karena  dianggap  melanggengkan  kembali
praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang telah digusur oleh reformasi
(beritasatu.com, 2013). Praktik politik yang kental dengan sistem kekerabatan (kroniisme dan nepotisme), adalah fenomena umum Indonesia sejak pemilihan umum  kepala  daerah  (pilkada)  langsung mulai  digelar  pada  2005.dampak  samping dari  reformasi  politik  yang  tak  diimbangi oleh  reformasi  hukum  dan  perundang- undangan. Reformasi bidang politik bergerak  begitu  cepat  seperti  meteor,  tapi sebaliknya,  reformasi  bidang  hukum  dan perundang-undangan berjalan lamban seperti siput.
Hukum  sangat  lemah,  tidak  hanya  dilihat dari  sisi  produk,  tapi  juga  pengawasannya di  lapangan.Dari  sisi  produk,  tak  sedikit undang-undang yang dihasilkan pemerintah dan DPR harus diujimaterikan di Mahkamah Konsitusi hanya karena sejumlah  pasalnya  tak  sinkron  atau  bahkan bertentangan  dengan  isi  konstitusi.  Begitu pula  banyak  UU  yang  dihasilkan  ternyata isinya  bertentangan  antara  satu  dengan lain.Produk hukum dan perundang- undangan  yang  lemah  ini  dimanfaatkan secara  cerdas  oleh  mereka  yang  memang sudah  punya  syahwat  kekuasaan  yang besar.  Kelemahan  hukum  di  satu  sisi  dan kebebasan  berpolitik  yang  begitu  luas  di sisi  lain,  juga  menjadi  celah  yang dimanfaatkan  dengan  amat  baik  oleh  para aktor  politik  yang  memiliki  segala  akses untuk meraih uang dan menggapai kekuasaan.  Lahirlah  kemudian  praktik politik  dinasti  yang  dengan  jaringannya yang  kuat  menjalani  politik  balas  budi, politik  uang,  dan  politik  melanggengkan kekuasaan.Dari  situlah  lahirlah  praktik- praktik  politik  yang  sarat  dengan  korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Dinasti politik adalah realitas tak terhindarkan dalam demokrasi sebagaimana dikemukakan Politisi PKS Achmad Rilyadi (republica.co.id,  2013).Dinasti  politik  bisa saja terjadi asal memenuhi dua kriteria."Pertama  dipilih  oleh  rakyat,  kedua
pemilihan  berlangsung  jujur  dan  fair," Sebagai contoh di negara yang mengagungkan  demokrasi  seperti  Amerika Serikat, dinasti politik juga terjadi. "Misalnya  dinasti  Kennedy  dan  Bush." Dinasti politik terjadi karena ada kematangan  jaringan  dan brand dinasti yang  sudah  familiar  di  publik.   "Di Indonesia  hampir  semua  partai  besar praktek ini terjadi.
3. Penutup
3.1. Kesimpulan
a. Dinasti  politik  yang  mulai  mewabah Indonesia merupakan sebuah ancaman. Disamping  dapat  menutup  peluang lahirnya  pemimpin  berkualitas,  juga dapat  melahirkan  tirani  dalam  bentuk baru
b. Kelemahan  hukum  di  satu  sisi  dan kebebasan  berpolitik  yang  begitu  luas di  sisi  lain,  menjadi  celah  yang dimanfaatkan  oleh  para  aktor  politik yang  memiliki  segala  akses  untuk meraih uang dan
menggapai kekuasaan.  Hal  ini  melahirkan  praktik politik dinasti yang dengan jaringannya menjalani  politik  balas  budi,  politik uang,  dan  politik  melanggengkan kekuasaan sehinggamelahirkan praktik- praktik  politik  seperti    korupsi,  kolusi, dan nepotisme.
c. Sistem meritokrasi dinilai sangat cocok dengan  iklim  politik  Indonesia.  Di samping mengedepankan kualitas, kapasitas dan kecakapan seorang pemimpin,  sistem  tersebut  juga  dapat mengikis sistem dinasti.
3.2. Saran-saran
a. Diperlukan adanya supremasi hukum
b. Perlu dibentuknya payung hukum yang
memadai  dan  tidak  mencederai  HAM untuk mencegah makin berkembangnya politik kekeluargaan

## DAFTAR PUSTAKA
Karyudi Sutajah  Putra  dalam  Suara Merdeka “ Kompetisi Politik Dinasti ”,
tanggal 18 Oktober 2013
K. Anam Syahmadani dalam Suara Merdeka  “ Dinasti  Politik  Dewi  Sri ”, tanggal 17 Oktober 2013 Mawasdi  Rauf,  1997. Demokrasi  dan Demokratisasi . Jakarta : Pidato
Pengukuhan  Guru  Besar  FISIP  UI  1
November 1997 di Salemba
Miriam Budiardjo, 1986. Dasar-dasar Ilmu
Politik .Jakarta : PT. Gramedia Samsul Wahidin, 2010. Pokok-pokok Pendidikan Kewarganegaraan .Yogyakarta :Pustaka Pelajar Winarno, 2007. Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan . Jakarta : PT. Bumi Aksara http://www.newsokezone.com/read/2013/1 0/18/339/883477 /anas-dukung-sby- kritik-dinasti-politik , diakses 19
Oktober 2013
http://www.beritasatu.com/blog/tajuk/2010/ dinasti-politik-ratu-atut .html,  diakses 19 Oktober 2013 http://www.republica.co.id/berita/nasional/u mum/13/10/17/ muruma-dinasti- politik-boleh-asal , diakses 19 Oktober 2013 UUD 1945 UU  No.  32  tahun  2004  tentang  Pemerintah Daerah UU No.8 tahun 2012 tentang Pemilu 2014