## DISPARITAS PENJATUHAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Analisis Putusan Nomor: 898/Pid.Sus/2020/PN. Pdg Dan
Putusan Nomor: 940/Pid.Sus/2020/PN. Pdg)

## Sari Wiranarta
Program Magister Ilmu Hukum,Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia Email: muchlis1933064@gmail.com

## ABSTRACT
The judge's consideration is one of the most important aspects in determining the realization of the value of a judge's decision that contains justice, so that maximum and balanced judge considerations are obtained at the level of theory and legal facts.  The results of the research on "the disparity of criminal penalties against narcotics criminals (decision analysis number: 898/pid.sus/2020/pn.  pdg  and  decision  number:  940/pid.sus/2020/pn.pdg)"  which  aims  to answer  the  problem  -problems  as  follows:  (1)  why  there  is  a  disparity  in  the  punishment  of narcotics  criminals  in  the  two  decisions,  (2)  what  are  the  factors  that  cause  criminal disparities  in  the  two  decisions?  This  research  is  a  descriptive  analytical  research.  The approach  used  in  this  research  is  a  normative  juridical  approach.  The  data  used  in  this research  is  secondary  data.  All  data  and  materials  obtained  from  the  research  results  are compiled and analyzed qualitatively and presented in a qualitative descriptive form. Based on the  results  of  the  discussion  and  analysis,  it  can  be  concluded  that  firstly,  the  disparity  in sentencing criminals against narcotics criminals in the two decisions occurred because in the sentencing of the crime the judge saw from the evidence and evidence in the two decisions, so that  in  the  sentencing  of  criminal  offenses  in  the  two  decisions  there  was  a  disparity  in  the imposition  of  criminal  penalties.  different  between  the  two  decisions.  The  two  factors  that cause  criminal  disparities  in  the  two  decisions  are  that  the  judge  in  the  decision  considers mitigating and aggravating factors that are individual, different between one perpetrator and another (criminal individualization). The judge's considerations in imposing a sentence on the perpetrators of narcotics crimes are based on various things, namely: originating within the judge,  originating  from  the  law itself  and  the  characteristics  of  the case  in  question  and  the severity of narcotic evidence.
Keywords: Disparity in sentencing criminals, Crime, Narcotics

## ABSTRAK
Pertimbangan  hakim  merupakan  salah  satu  aspek  terpenting  dalam  menentukan  terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan, sehingga didapatkan pertimbangan hakim  yang  maksimal  dan  seimbang  dalam  tataran  teori  dan  fakta  hukum.  Hasil  penelitian tentang “disparitas penjatuhan pidana pelaku tindak pidana narkotika (analisis putusan nomor: 898/pid.sus/2020/pn. pdg dan putusan nomor: 940/pid.sus/2020/pn.pdg)” yang bertujuan untuk menjawab masalah-masalah sebagai berikut: (1) mengapa terjadi disparitas penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika pada kedua putusan tersebut, (2) apakah faktor-faktor
penyebab terjadinya disparitas pidana pada kedua putusan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Terhadap semua data dan  bahan  yang  diperoleh  dari  hasil  penelitian  disusun  dan  dianalisis  secara  kualitatif  dan disajikan  dalam  bentuk  deskritif  kualitatif.  Berdasarkan  hasil  pembahasan  dan  analisis  dapat disimpulkan pertama Disparitas penjatuhan pidana pelaku tindak pidana narkotika pada kedua putusan  terjadi  karena  dalam  penjatuhan  pidana  tersebut  hakim  melihat  dari  alat  bukti  dan barang  bukti  pada  kedua  putusan,  sehingga  dalam  penjatuhan  pidana  pada  kedua  putusan tersebut  terdapat  disparitas  penjatuhan  pidana  yang  berbeda  antara  kedua  putusan  tersebut. Kedua  Faktor-faktor penyebab terjadinya disparitas pidana pada kedua putusan  adalah hakim dalam  putusan  tersebut  mempertimbangkan  faktor-faktor  yang  meringankan  dan  yang memberatkan  yang  bersifat  individual,  berbeda  antara  pelaku  yang  satu  dan  dengan  pelaku yang lain (individualisasi pidana). Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pemidanaan pada pelaku  tindak  pidana  narkotika  bersumber  pada  berbagai  hal  yakni:  bersumber  dalam  diri hakim,  bersumber  pada  hukumnya  sendiri  dan  karakteristik  kasus  yang  bersangkutan  serta berat ringannya barang bukti narkotika.
Kata Kunci: Disparitas Penjatuhan Pidana, Tindak Pidana, Narkotika

## PENDAHULUAN
Sistem  Peradilan  Pidana  adalah  sistem  dalam  suatu  masyarakat  untuk  menanggulangi masalah  tindak  pidana. 1 Sistem  peradilan  pidana  sangat  dipengaruhi  oleh  lingkungan masyarakat  dan  bidang  kehidupan  manusia.  Oleh  karena  itu  dalam  geraknya  akan  selalu mengalami  interaksi,  interkoneksi  dan  interdependensi  dengan  lingkungannya  serta  sub-sub sistem  dari  Sistem  Peradilan  Pidana  itu  sendiri. 2 Sistem  ini  terdiri  atas  sub-sub  sistem pendukungnya,  yaitu  kepolisian,  kejaksaan,  pengadilan  dan  lembaga  pemasyarakatan  yang secara  keseluruhan  merupakan  satu  kesatuan (totalitas) yang  berusaha  mentransformasikan masukan (input) menjadi  keluaran (output) untuk  mencapai  tujuan  Sistem  Peradilan  Pidana yang berupa resosialisasi pelaku tindak pidana (jangka pendek), pencegahan kejahatan (jangka menengah) dan kesejahteraan sosial (jangka panjang). 3
Sebagai  suatu  sarana  untuk  menanggulangi  masalah  tindak  pidana,  sistem  peradilan pidana  sangat  diharapkan  mampu  bekerja  secara  efektif  dan  efisien.  Menurut  Muladi,  salah satu  tolak  ukur  efektifitas  sistem  peradilanpidana  adalah  menonjol  atau  tidaknya  disparitas pidana (disparity of sentencing performance) . 4
Di  Indonesia,  putusan  hakim  atas  suatu  kasus  menjadi  sesuatu  yang  menarik  untuk diteliti  karena  dimungkinkan  untuk  menjatuhkan  pidana  yang  berbeda  meskipun  tindak pidananya sama.  Hakim mempunyai kebebasan  yang sangat luas untuk memilih jenis pidana
1 Mardjono  Reksodiputro, Sistem  Peradilan  Pidana  Indonesia  (Peran  Penegak  Hukum  Melawan Kejahatan) dalam Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana , PPKPH UI, Jakarta, 1994, hlm. 84
2 Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan  Pidana , Badan Penerbit Universitas  Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 7
3 Ibid . hlm. 7
4 Muladi, Pelaksanaan  Sistem  Pemasyarakatan  dalam  Perspektif  Sistem  Peradilan  Pidana  Terpadu dalam Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 120
(strafsort) sesuai  dengan  kehendaknya,  karena  pada  asasnya  hukum  pidana  positif  Indonesia menggunakan sistem alternatif dalam pencantuman sanksi pidana. 5
Selain  itu  dianutnya  sistem  pidana  minimal  umum  dan  maksimal  khusus  (untuk masing-masing  tindak  pidana)  juga  membuka  peluang  bagi  hakim  untuk  menggunakan kebebasannya  dalam  menjatuhkan  pidana.  Tidak  adanya  pedoman  pemberian  pidana  yang umum  dalam  KUHP  yang  berlaku  sekarang  ini  dipandang  pula  sebagai  dasar  hakim  untuk dengan bebas menjatuhkan putusannya. Masalah yang kemudian muncul sebagai dampak dari kondisi-kondisi  di  atas  adalah disparitas  pidana,  yaitu  penerapan  pidana  yang  sama  ( same offence )  atau  tindak  pidana-tindak  pidana  yang  sifat  bahayanya  dapat  diperbandingkan ( offences of comparable seriousness ) tanpa dasar pembenaran yang jelas. 6
Disparitas  pidana  merupakan  suatu hal  yang  hampir  selalu  ada  pada  suatu  sistem peradilan pidana. Pengadilan yang memeriksa kasus-kasus tindak pidana narkotika merupakan bagian dari sistem peradilan pidana, oleh sebab itu peradilan ini pun tidak dapat terlepas dari disparitas pemidanaan.
Indonesia  sudah  meratifikasi  Konvensi  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  1998 mengenai  Pemberantasan  Peredaran  Gelap  Narkotika  dan Psikotropika  ( United  Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psycotropic Substances , 1988) pada Tahun 1997 dengan undang-undang. Sesuai konvensi ini, negara yang sudah meratifikasi wajib memerangi peredaran gelap narkoba serta memberikan sanksi yang berat bagi pelakunya, 7 maka dibuatlah Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkorika.  Undang-undang  narkotika  ini diharapkan  lebih  efektif  mencegah  dan  memberantas  penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap narkotika, termasuk untuk menghindarkan wilayah Negara Republik Indonesia dijadikan ajang transito maupun sasaran peredaran gelap narkotika.
Undang-undang baru tentang narkotika mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkupnya materi, maupun ancaman pidana yang diperberat. Cakupan lebih luas tersebut, selain didasarkan pada faktor-faktor diatas juga karena perkembangan kebutuhan dan  kenyataan  bahwa  nilai  dan  norma  dalam  ketentuan  yang  berlaku  tidak  memadai  lagi sebagai sarana efektif untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. 8
Undang-undang pidana  yang baik,  yang sejalan dengan tuntutan perkembangan sosial bisa dipandang sebagai sarana untuk melakukan tindakan preverensi umum. Demikian halnya dengan upaya menghadapi bahaya narkotika. 9
Sejak  Undang-Undang  No.  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  diundangkan,  sudah cukup banyak  yang terjerat oleh ketentuan pidana dalam undang-undang ini. Bahkan dengan adanya undang-undang Narkotika yang baru tersebut, terdapat kecenderungan dari para hakim untuk  memberikan  hukuman  yang  relatif  berat.  Hukuman  yang  dijatuhkan  sangat  beragam,
5 Muladi. Hal-hal  yang  Harus  Dipertimbangkan  Hakim  dalam  Menjatuhkan  Pidana  dalam  Rangka Mencari  Keadilan  Dalam  Kapita  Selekta  Sistem  Peradilan  Pidana ,  Badan  Penerbit  Universitas  Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 107
6 Muladi. Dampak Disparitas Pidana dan Usaha Mengatasinyadalam Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 52- 53
7 OC.  Kaligis  dan  Associates .  Narkoba  dan  Peradilannya  di  Indonesia,  Reformasi  Hukum  Pidana melalui Perundangan dan   Peradilan, Alumni, Bandung, 2002, hlm. 270
8 Penjelasan UU No. 35 tahun 2009, TLN No. 3698
9 Moh, Taufik Makarao,et all, Tindak Pidana Narkotika , Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm 14.
mulai  dari  pidana  denda,  pidana  penjara  bahkan  tidak  sedikit  juga  pelaku  tindak  pidana narkotika tersebut yang telah dijatuhi hukuman mati oleh Pengadilan.
Dalam penjatuhan hukuman ini seorang hakim akan menjatuhkan vonis di antara batas- batas  yang  telah  ditentukan  oleh  Undang-undang.  Dalam  undang  undang  tersebut  terdapat batas minimum dan batas maksimum yang akan menjadi patokan dalam pemberian vonis bagi hakim. Dengan adanya patokan tersebut, seorang hakim dapat saja menjatuhkan vonis dalam batas  yang  minimal  akan  tetapi  bisa  juga  dalam  batas  yang  maksimal. 10 Hal  yang  cukup menarik untuk dicermati kadang terdapat perbedaan hukuman yang cukup besar diantara dua perkara  yang  hampir  sama.  Bahkan  tidak  jarang  dua  orang  yang  bersama-sama  melakukan tindak pidana mendapatkan hukuman yang sangat berbeda
Pengaturan mengenai Narkotika sendiri dalam sejarah hanya terdapat dalam Verdovende Middelen  Ordonnantie  (Staatsblad  No.  278  jo  No.  536). 11 Aturan  ini  dianggap  tidak  dapat mengikuti  perkembangan  lalu  lintas  dan  alat-alat transportasi  yang  mendorong  terjadinya kegiatan  penyebaran  dan  pemasokan  narkotika  ke  Indonesia.  Oleh  karena  itu berdasarkan Resolusi  The  United  Nations  Economic and Social Council , Nomor 1474 (XLVIII) tanggal 24 Maret  1970  konferensi PBB  tentang  Adopsi  Protokol  Psikotropika dilaksanakan  sehingga menghasilkan Convention  on  Psychotropic  Substances 1971. 12 Berdasarkan  hasil  konvensi tersebut, pemerintah  Indonesia mengsahkan Convention  on  Psychotropic  Substances 1971 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1996 dengan reservation .  Seiring perkembangannya,  peraturan  mengenai  narkotika  telah  mengalami  beberapa  perubahan. Peraturan  mengenai  narkotika  saat  ini  ialah  UndangUndang  Republik  Indonesia  Nomor  35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Pasal  1  angka  1  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika adalah :
“zat  atau  obat  yang  berasal  dari  tanaman  atau  bukan  tanaman,  baik  sintetis  maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa,  mengurangi  sampai  menghilangkan  rasa  nyeri,  dan  dapat  menimbulkan ketergantungan,  yang  dibedakan  ke  dalam  beberapa  golongan  seperti  yang  terdapat dalam lampiran UU Narkotika”.
Pada konsideran UU Narkotika menyatakan bahwa narkotika di satu sisi ialah obat atau bahan  yang  bermanfaat  dan  pengembangan  ilmu  pengetahuan  dan  di  sisi  lain  dapat  pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan jika disalahgunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat. Pada kasus-kasus narkotika, terdapat beberapa pasal yang sering digunakan  untuk  menjerat  pelaku,  ialah  Pasal  112,  Pasal  114,  dan  Pasal  127  UU  Narkotika. Ketiga  pasal  tersebut,  terdapat  dua  pasal  yang  multitafsir  dan  ketidakjelasan  rumusan  yaitu Pasal  112  dan  Pasal  127  UU  Narkotika.  Pasal  multitafsir  tersebut  akan  mengakibatkan  para pelaku  kejahatan  narkotika  (pengedar)  akan  berlindung  seolah-olah  dia  korban  kejahatan narkotika.  Hal  tersebut  akan  berdampak  pada  penjatuhan  hukuman  dengan  hukuman  yang singkat sehingga menimbulkan ketidakadilan pada proses pelaksanaannya.
10 Muladi dan Barda Nawawi Arief. Teori-Teori dan kebijakan Pidana , Cet.2, Alumni Press, Bandung, 1998, hlm. 57
11 Siswanto  Sunarso, Politik  Hukum  dalam  Undang-Undang  Narkotika  (UU  Nomor  35  Tahun  2009) , Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm.11
Pada  Pengadilan  Negeri  Padang  yang  terkait  dengan  tidak  pidana  narkotika  seperti putusan  nomor  :  940  /Pid.Sus  /2020/PN  Pdg  atas  nama  terdakwa  Firdaus  Pgl.  Fir  Bin  Bahar dan putusan nomor : 898/Pid.Sus /2020 /PN Pdg atas nama terdakwa Dodi Setiawan Pgl. Dodi Als.  Bador  Bin  Tango.  Kedua  terdakwa  sama-sama  terbukti  melanggar  Pasal  112  UU Narkotika  dimana  keduanya  terbukti  secara  sah  tanpa  hak  atau  melawan  hukum  memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman berupa Sabu (metamfetamina) 3 (tiga) paket sedang yang dibungkus plastik klip warna bening dalam kotak rokok sampoerna milk milik terdakwa Firdaus Pgl. Fir Bin Bahar dan 3 (tiga) paket sabu yang dibungkus plastik klip warna bening gram milik terdakwa Dodi Setiawan gl. Dodi Als. Bador Bin  Tango.  Dalam  putusan  tersebut  terdakwa  Firdaus  Pgl.  Fir  Bin  Bahar  diputus  pidana penjara 9 (Sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)  Subsidar  3  (tiga)  bulan  dan  sedangkan  terdakwa  Dodi  Setiawan  gl.  Dodi  Als.  Bador Bin Tango diputus pidana penjara 6 (enam) tahun dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidar 3 (tiga) bulan.
Jumlah  kasus  tindak  pidana  narkotika  yang  terjadi  di  wilayah  hukum  Pengadilan Negeri Padang pasca di undangkannya UU Narkotika ini yang tidak menunjukkan penurunan, malah  sebaliknya  jumlah  tindak  pidana  narkotika  semakin  meningkat  dari  tahun  ketahun. Pengadilan  Negeri  Padang  menangani  sedikitnya  50  kasus,  selanjutnya  di  tahun  2015  terjadi peningkatan kasus menjadi sedikitnya 70 kasus dan pada tahun 2016 terjadi peningkatan kasus yang  cukup  signifikan  menjadi  sedikitnya  139  kasus.  Pengadilan  Negeri  Padang  pada  tahun 2020 telah memvonis sebanyak 397 perkara narkotika dan sampai maret 2021 telah mevonis sebanyak 77 perkara narkotika.
Dalam  Pasal  1  angka  1  Undang  undang  No.  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan Kehakiman  dinyatakan  bahwa:  “Kekuasaan  Kehakiman  adalah  kekuasaan  negara  yang merdeka  untuk  menyelenggarakan  peradilan  guna  menegakkan  hukum  dan  keadilan berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-  Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”
Kebebasan  hakim  secara  kontekstual  memiliki  3  (tiga)  esensi  dalam  melaksanakan kekuasaan kehakiman, yaitu:
a. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan;
b. Tidak  seorangpun  termasuk  pemerintah  dapat  mempengaruhi  atau  mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim;
c. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi  hakim  dalam  menjalankan  tugas  dan fungsi yudisialnya
Menurut  Undang-undang  Kekuasaan  Kehakiman,  pertimbangan  hakim  adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang  dapat  meringankan  atau  memberatkan  pelaku.  Setiap  hakim  wajib  menyampaikan pertimbangan  atau  pendapat  tertulis  terhadap  perkara  yang  sedang  diperiksa  dan  menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.
Hakim  merupakan  personifikasi  lembaga  peradilan,  dalam  membuat  keputusan  suatu perkara  selain  dituntut  memiliki  kemampuan  intektual,  juga  seorang  hakim  harus  memiliki moral  dan  integritas  yang  tinggi  sehingga  diharapkan  dapat  mencerminkan  rasa  keadilan, menjamin  kepastian  hukum  dan  dapat  memberikan  manfaat  bagi  masyarakat.  Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 53, berbunyi:
1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.
2) Penetapan  dan  putusan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  harus  memuat pertimbangan  hukum  hakim  yang  didasarkan  pada  alasan  dan  dasar  hukum  yang tepat dan benar.
Inilah  yang  menjadi  dasar  hukum  bagi  seorang  hakim  dalam  menjalankan  tugasnya memutuskan  suatu  perkara,  bahwa  harus  didasarkan  pada  berbagai  pertimbangan yang  dapat diterima  semua  pihak  dan  tidak  menyimpang  dari  kaidah-  kaidah  hukum  yang  ada,  yang disebut dengan pertimbangan hukum atau legal reasoning.
Jadi,  kekuasaan  kehakiman  identik  dengan  kekuasaan  untuk  menegakkan  hukum  atau kekuasaan  penegakan  hukum. 12 Dalam  setiap  sistem  peradilan  pidana  suatu  pidana  dan pemidanaan  sebenarnya  merupakan  jantung  sistem  tersebut,  dan  oleh  karena  itu  maka menempati  posisi  sentral.  Hal  ini  disebabkan  karena  putusan  berupa  penjatuhan  pidana  akan mengandung konsekuensi  yang  luas,  baik  yang  menyangkut  pelaku  tindak  pidana,  si  korban maupun  masyarakat.  Lebih-lebih  kalau  keputusan  tersebut  dinilai  kontroversial,  sebab kebenaran sendiri pada hakekatnya bersifat nisbi tergantung darimana kita memandangnya.
Indikator untuk  mengukur seberapa  jauh suatu  putusan  hakim  adalah  adil  dengan apa yang  dinamakan  disparitas  pidana  ( disparity  of  sentencing ).  Disparitas pidana  mempunyai dampak  yang  dalam  karena  di  dalamnya  terkandung  pertimbangan  konstitusional  antara kebebasan  individu  dan  hak  negara  untuk  menjatuhkan  pidana.  Pidana  sendiri  dalam  hal  ini harus diartikan sebagai pengenaan penderitaan yang dilakukan dengan sengaja oleh orang atau lembaga  yang  mempunyai  kekuasaan  atau  wewenang  terhadap  seseorang  yang  telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.
Disparitas  akan  berakibat  fatal,  apabila  dikaitkan  dengan correction  administration . Terpidana  yang  lebih memperbandingkan  pidananya  dengan  terpidana  yang  lain  dan  merasa ada disparitas, maka ia akan memandang dirinya sebagai korban judicial caprice .
Selanjutnya  yang  bersangkutan  akan  sulit  dimasyarakatkan  dan  bahkan  tidak  akan menghargai  hukum.  Padahal  penghargaan  tersebut  merupakan  salah  satu  target  dalam penjatuhan  pidana.  Disini  nampak  ada  persoalan  yang  sangat  serius,  sebab  akan  merupakan suatu indikator dan manifestasi kegagalan suatu sistem untuk mencapai persamaan keadilan di dalam negara hukum dan sekaligus akan melemahkan kepecayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana (engender disrespect and even contempt to the law) . 13

## METODE PENELITIAN
Spesifikasi  penelitian  adalah deskriptif  analitis ,  dengan  metode  pendekatan yuridis normatif . Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dari studi dokumen. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif.

## PEMBAHASAN
A. Disparitas  Penjatuhan  Pidana  Pelaku  Tindak  Pidana  Narkotika  pada  Putusan Nomor:  898/Pid.Sus /2020/PN. Pdg dan Nomor: 940/Pid.Sus/ 2020/PN. Pdg.
12 Barda  Nawawi  Arief. Masalah  Penegakan  Hukum  dan  Kebijakan  Penanggulangan  Kejahatan ,Citra Aditya Bakti,Bandung 200, hlm. 27
13 Muladi, Hal-Hal yang dipertimbangkan …, op.cit., hlm. 106
Pertimbangan  hakim  mutlak  diperlukan  dalam  proses  persidangan  dan  dalam mengambil  keputusan.  Pertimbangan  hakim  biasanya  diperoleh  dari  semua  tahapan persidangan,  mulai  dari  tahap  awal  dakwaan  jaksa  penuntut  umum,  proses  pemeriksaan saksi-saksi  dipersidangan,  dan  adanya  barang  bukti  yang  dihadirkan  dipersidangan. Pertimbangan  hakim  disebut  juga  sebagai considerans ,  merupakan  landasan  bagi  putusan yang  akan  diambil  oleh  hakim  dan  memuat  alasan-alasan  hakim  sebagai  bentuk pertanggungjawaban  kepada  masyarakat  atas  putusan  yang  akan  diambilnya.  Jadi,  dalam penjatuhan  pidana  narkotika  hakim  akan  memberikan  pertimbangan-pertimbangannya, salah  satunya  pertimbangan  terhadap  alat  bukti  serta  barang  bukti  yang  telah  diberikan selama proses persidangan dilakukan.
Tindak pidana di bidang narkotika diatur dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 147 undang-undang  No.  35  Tahun  2009  tentang  Tindak  Pidana  Narkotika  yang  merupakan ketentuan  khusus.  Walaupun  tidak  disebutkan  dengan  tegas  dalam  undang-undang narkotika bahwa tindak pidana yang diatur di dalamnya adalah tindak kejahatan, akan tetapi tidak  perlu  disangsikan  lagi  semua  tindak  pidana  di  dalam  undang-  undang  tersebut merupakan kejahatan. Alasannya, kalau narkotika hanya untuk pengobatandan kepentingan ilmu  pengetahuan,  maka  apabila  ada  perbuatan  diluar  kepentingan-  kepentingan  tersebut sudah  merupakan  kejahatan,  mengingat  besarnya  akibat  yang  ditimbulkan  dari  pemakaian narkotika secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia. Dalam kedua putusan yang  telah  diteliti ini,  dapat  diketahui  bahwa  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  terdakwa tersebut tergolong kejahatan narkotika.
Dalam sistem peradilan pidana, pertimbangan hakim dalam memutus perkara akan memperhatikan  Pasal  183  KUHAP  yaitu:  Hakim  tidak  boleh  menjatuhkan  pidana  kepada seorang  kecuali  apabila  dengan  sekurang-  kurangnya  dua  alat  bukti  yang  sah  ia memperoleh  keyakinan  bahwa  suatu  tindak  pidana  benar-benar  terjadi  dan  bahwa terdakwalah  yang  bersalah  melakukannya,  selanjutnya  pada  Pasal  184  KUHAP  yang menjelaskan bahwa 5 (lima) alat bukti yang sah yaitu:
1) Keterangan saksi;
2) Keterangan Ahli;
3) Surat;
4) Petunjuk;
5) Keterangan terdakwa;.
Dari  penjelasan  isi  pasal  diatas,  dapat  diketahui  bahwa  pertimbangan  hakim  itu sendiri berkaitan dengan bagaimana alat bukti yang ada dapat dijadikan bukti bahwa unsur- unsur  yang ada pada sebuah tindak pidana berdasarkan pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, sehingga terdakwa dapat dipersalahkan.
Berdasarkan  fakta-fakta  yang  dijelaskan,  dapat  dipahami  bahwa  Majelis  Hakim telah  memberikan  pertimbangan  yang  menyeluruh  terhadap  alat  bukti  dan  barang  bukti dalam  perkara  tindak  pidana  narkotika  tersebut,  sehingga  terdakwa  telah  dinyatakan bersalah,  menerima  hukuman  yang  sesuai  dengan  tindak  pidana  yang  telah  dilakukannya. Pertimbangan  hakim  terhadap  alat  bukti  dan  barang  bukti  pada  kedua  putusan  Nomor 898/Pid.Sus/2020/PN Pdg  dan  Nomor:  940/Pid.Sus/2020/PN.Pdg  telah  sesuai  dengan  tata laksana  proses  peradilan  dan  sesuai  dengan  hukum  yang  berlaku.  Alat  bukti  dan  barang bukti  pada  kedua  putusan  tersebut  memaang  tidak  berdiri  sendiri.  Terdapat  dua alat  bukti
lainnya  yang  ditemukan  pada  kedua  perkara  yaitu  keterangan  saksi,  surat  dan  keterangan terdakwa  serta  adanya  barang  bukti.  Dari  hal  tersebut  juga  dapat  dilihat  alat  bukti keterangan  saksi,  keterangan  terdakwa  dan  surat  serta  adanya  barang  bukti  dalam perkara tindak  pidana  narkotika,  berpengaruh  besar  terhadap  pertimbangan  hakim.  Alat  bukti  dan barang  bukti  tersebut  dijadikan  bahan  pertimbangan  untuk  menentukan  seperti  apa hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa dan untuk menetapkan apakah terdakwa dapat dinyatakan  bersalah  atau  tidak.  Hakim  akan  memberikan  pertimbangannya  terhadap  alat bukti dan barang bukti denga melihat kesesuaian antara satu dengan yang lainnya.
B. Faktor-faktor  Penyebab  Terjadinya  Disparitas  Pidana  pada  Putusan  Nomor: 940/Pid.Sus/2020/PN Pdg dan Putusan Nomor : 898/Pid.Sus/ 2020/PN Pdg.
Sebagaimana  tercantum  dalam  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang Kekuasaan  Kehakiman,  tugas  pokok  hakim  adalah  menerima,  memeriksa,  mengadili  dan menyelesaikan  setiap  perkara  yang  diajukan  kepadanya.  Kekuasaan  kehakiman  adalah kemampuan suatu negara  mardeka  untuk  menyelenggarakan  peradilan  guna  menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.
Hal  ini  membawa  konsekuensi  terhadap  tugas  dan  wewenang  hakim,  yaitu  hakim dituntut  memiliki  rasa  tanggung  jawab  yang  tinggi  dalam  menjalankan  tugasnya menegakkan  hukum  dan  keadilan  tanpa  membeda-bedakan  yang  diemban  oleh  seseorang. Akan  tetapi,  persoalan  keadilan  biasanya  dikaitkan  dengan  kepentingan  individu  pencari keadilan,  artinya  keadilan  menurut  hukum  seringkali  dimaknai  dengan  kewibawaan  dan kekalahan  oleh  pencari  keadilan.  Sangat  penting  untuk  menyampaikan  gagasan  bahwa keadilan adalah konsep yang samar-samar, bagaimana kita melihatnya.
Pertimbangan  hakim  merupakan  salah  faktor  terpenting  dalam  menentukan  nilai suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (ex aeque et bono) dan kepastian hukum serta manfaat bagi pihak-pihak  yang terlibat, sehingga pertimbangan hakim harus disikapi dengan cermat, baik dan hati-hati. Hakim membutuhkan alat bukti ketika memeriksa suatu perkara,  dan  hasil  dari  pembuktian  tersebut  digunakan  sebagai  faktor  dalam  memutuskan suatu  perkara.  Tahap  pembuktian  merupakan  hal  yang  paling  penting  dalam  pemeriksaan pengadilan. Tujuan pembuktian adalah untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau  fakta  yang  diajukan  terjadi  untuk  memperoleh  putusan  hakim  yang  benar  dan  adil, selanjutnya  hakim  juga  akan  dalam  penjatuhan  pidana  juga  memperhatikan  manfaat  serta keadilan sebagaiaman tujuan hokum tersebut.
Kekuasaan kehakiman yang utama dituangkan dalam Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar 1945, serta dalam Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan  Kehakiman.  Undang-  Undang  Dasar  1945  menjamin  adanya  kekuasaan kehakiman yang mardeka, yang secara tegas dinyatakan dalam Pasal 24, khususnya dalam penjelasan  Pasal  24  ayat  (1)  dan  penjelasan  Pasal  1  ayat  (1)  Undnag-Undang  Nomor  48 Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman,  bahwa  kekuasaan  kehakiman  adalah kekuasaan  negara  yang  mardeka  untuk  menyelenggarakan  peradilan  guna  menegakkan hukum  dan  keadilan  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-  Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945.
Seorang  hakim  diperbolehkan  untuk  berkonsultasi  dengan  ahli  hukum  terkenal ketika menentukan hukumnya (doktrin). Putusan hakim tidak semata-mata didasarkan pada
nilai-nilai hukum yang ada dalam masyarakat, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28 ayat (1)  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman:  “hakim berkewajiban  menggali,  mengikuti,  dan  memahami  nilai-nilai  hukum  yang  ada  dalam masyarakat”.
Terhadap  putusan  hakim  harus  disertai  dengan  pertimbangan  hukum  sebagai pertanggungjawaban  kepada  masyarakat,  menyebutkan  alasan  hakim  mengambil  putusan tersebut, agar mempunyai nilai yang objektif. Pertimbangan hakim memutus suatu perkara harus didasarkan pada pertimbangan  yang dapat dilihat baik dari segi yuridis maupun non yuridis.
Dasar  pertimbangan  hukum  hakim  untuk  menjatuhkan  pidana  penjara  atas  tindak pidana  narkotika  adalah  pertimbangan  yuridis,  yaitu  tanggung  jawab  hakim  berdasarkan faktor-faktor  yang  terungkap  dalam  persidangan  dan  ditentukan  oleh  undang-undang sebagai suatu hal yang harus dicantumkan dalam putusan dengan kata-kata pertimbang lain meliputi  pertimbangan  hakim  berdasarkan  peraturan  perundang-  undangan  yang  ada sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  184  KUHAP,  pertimbangan  hakim  bahwa  ada  alasan pembenar,  alasan  pengampunan  dan  alasan  penghapusan  penuntutan  bagi  hakim,  dan faktor-faktor non yuridis berdasarkan rasa keadilan.
Hakim  mengajukan  pidana  kepada  terdakwa  dan  tidak  dapat  menjatuhkan  pidana kecuali  terdapat  paling  sedikit  dua  alat  bukti  yang  sah  bahwa  hakim  berpendapat  telah terjadi suatu tindak pidana dan terdakwa bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP).
Diantara pertimbangan hukum (yuridis) adalah sebagai berikut:
1. Dakwaan  Jaksa  Penuntut  Umum  Surat  dakwaan  menjadi  dasar  hukum  acara  pidana karena  menjadi  dasar  pemeriksaan  di  persidangan  (Pasal  143  ayat  1  KUHAP).  Surat dakwaan yang memuat identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana dan waktu dilakukannya, serta pasal yang dilanggar (Pasal 143 ayat 2 KUHAP)
2. Keterangan saksi
Menurut Pasal 184 KUHAP, keterangan saksi merupakan alat bukti. Selama keterangan itu  berkenan  dengan  suatu  peristiwa  pidana  yang  didengar,  dilihat  dan  dialami  sendiri olehnya dan harus diajukan di pengadilan di bawah sumpah.
3. Surat
Terdapat  beberapa  jenis  surat  dalam  hukum  acara  pidana,  sebagaimana  disebutkan dalam Pasal 187 KUHAP bahwa surat terdiri dari :
a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau dibuat dihadapannya yang memuat keterangan tentang kejadian atau keaadaan  yang  didengar,  dilihat  atau  dialami  sendiri  disertai  dengan  alasan  yang jelas dan tegas tentang keterangan itu.
b. Surat  yang  dibuat  menurut  ketentuan  perundang-undangan  atau  surat  yang  dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.
c. Surat  keterangan  dari  seorang  ahli  yang  memuat  pendapat  berdasarkan  keahlian mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi darinya.
d. Surat  yang  hanya  dapat  berlaku  jika  ada  hubungannya  dengan  isi  dari  alat pembuktian yang lain.
Jenis  surat  yang  tersebut  diatas  agar  dapat  dijadikan  alat  bukti  yang  sah  sebagaimana
yang  dimaksud  dalam  ketentuan  Pasal  184  ayat  (1)  huruf  c,  maka  harus  dibuat  atas sumpah  jabatan  atau  dikuatkan  dengan  sumpah.  Jadi  alat  bukti  surat  baru  dapat dikatakan  alat  bukti  yang  sah  apabila  bila  selain  dibuat  oleh  pejabat  yang  berwenang dan dibawah sumpah juga harus mempunyai hubungan dengan alat bukti yang lainnya.
4. Keterangan terdakwa
Keterangan terdakwa termasuk alat bukti menurut Pasal 184 KUHAP diatur pada butir e.  Keterangan  terdakwa  adalah  apa  yang  dikatakan  terdakwa  di  pengadilan  tentang perbuatan yang telah dilakukannya atau yang ia ketahui atau alami sendiri.
5. Barang bukti
Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana  memang  tidak  menyebutkan  secara  jelas tentang  apa  yang  dimaksud  dengan  barang  bukti.  Namun  dalam  Pasal  39  ayat  (1) KUHAP disebutkan mengenai apa-apa saja yang dapat disita, yaitu:
a. benda  atau  tagihan  tersangka  atau  terdakwa  yang  seluruh  atau  sebagian  diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
c. benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
e. benda  lain  yang  mempunyai  hubungan  langsung  dengan  tindak  pidana  yang dilakukan,  Atau  dengan  kata  lain  benda-benda  yang  dapat  disita  seperti  yang disebutkan dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP dapat disebut sebagai barang bukti.
Selain  dari  pengertian-pengertian  yang  disebutkan  oleh  kitab  undang-undang  di  atas, pengertian  mengenai  barang  bukti  juga  dikemukakan  dengan  doktrin  oleh  beberapa Sarjana  Hukum.  Prof.  Andi  Hamzah  mengatakan,  barang  bukti  dalam  perkara  pidana adalah  barang  bukti mengenai mana  delik  tersebut  dilakukan  (objek  delik)  dan  barang dengan mana delik dilakukan (alat yang dipakai untuk melakukan delik), termasuk juga barang  yang  merupakan  hasil  dari  suatu  delik.  Ciri-ciri  benda  yang  dapat  menjadi barang bukti :
a) Merupakan objek materiil
b) Berbicara untuk diri sendiri
c) Sarana pembuktian yang paling bernilai dibandingkan sarana pembuktian lainnya
d) Harus diidentifikasi dengan keterangan saksi dan keterangan terdakwa
Jadi, dapat kita simpulkan bahwa fungsi barang bukti dalam sidang pengadilan adalah sebagai berikut:
a) Menguatkan kedudukan alat bukti yang sah (Pasal 184 ayat [1] KUHAP);
b) Mencari dan menemukan kebenaran materiil atas perkara sidang yang ditangani;
c) Setelah  barang  bukti  menjadi  penunjang  alat  bukti  yang  sah  maka  barang  bukti tersebut dapat menguatkan keyakinan hakim atas kesalahan yang didakwakan JPU.
6. Pasal-pasal yang didakwakan Pasal-pasal yang dijatuhkan untuk menjatuhkan hukuman kepada terdakwa  seringkali  terungkap  di pengadilan.  Pasal-pasal  tersebut  bermula dan terlihat dalam jaksa penuntut umum sebagai ketentuan hukum atas tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.
Menurut  Pasal  185  ayat  (2)  KUHAP,  keterangan  saksi  saja  tidak  cukup  untuk membuktikan  bahwa  terdakwa  bersalah  atas  perbuatan  yang  didakwakan,  sedangkan  ayat
(3) menyatakan bahwa ketentuan ini tidak berlaku jika disertai dengan alat bukti lain yang sah (Unus testis nullus testis). Saksi korban juga memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga apabila  ada  alat  bukti  lain  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (3),  cukup  untuk  menuntut pelaku tindak pidana tersebut.
Pada  kedua  putusan  yang  diteliti  pada  penelitian  ini,  putusan  Nomor: 940/Pid.Sus/2020/PN Pdg dan Putusan Nomor : 898/Pid.Sus/ 2020/PN Pdg. Majelis Hakim memutuskan  terdakwa  dijatuhi  hukuman  yang  berbeda.  Pada  putusan  nomor :940/Pid.Sus/2020/PN Pdg Majelis Hakim menjatuhkan terdakwa Firdaus Pgl Fir Bin Bahar dengan pidana terhadap terdakwa Firdaus Pgl Fir Bin Bahar berupa pidana penjara selama 9 (Sembilan) Tahun dan 6 (Enam) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan dan denda Rp.  1.000.000.000,-  (satu  milyar)  subsidair  3  (tiga)  bulan  penjara.  Sementara  itu,  pada putusan  nomor  :  898/Pid.Sus/2020/PN  Pdg.  Majelis  Hakim  memutuskan  terdakwa  Dodi Setiawan  Pgl.  Dodi  Als.  Bador  Bin  Tamso  dengan  pidana  pidana  kepada  Terdakwa  oleh karena  itu  dengan  pidana  penjara  selama  6  (enam)  tahun  dan  denda  sejumlah  Rp. 800.000.000,-  (delapan  ratus  juta  rupiah)  dengan  ketentuan  apabila  denda  tersebut  tidak dibayar  diganti  dengan  pidana  penjara  selama  3  (tiga)  bulan.  Hal  ini  terjadi  karena  pada kedua perkara tersebut Jaksa Penuntut Umum (JPU) juga mendakwakan pasal yang sama. Terdakwa  Firdaus  Pgl  Fir  Bin  Bahar  pada  putusan  pertama  dituntut  melanggar  Pasal  112 ayat  (2)  jo  Pasal  132  ayat  (1)  UU  No.  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika,  sedangkan terdakwa Dodi Setiawan Pgl. Dodi Als. Bador Bin Tamso melanggar Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Merujuk  pada  ketentuan  mengenai  pertimbangan  yuridis  yang  telah  diatur  dalam Pasal  183  KUHAP,  untuk  dapat  mempersalahkan  terdakwa,  sekurang-kurangnya  dua  alat bukti yang sah,  sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar- benar terjadi dan terdakwalah yang  bersalah  melakukannya.  Pada  kedua  putusan  ini telah  ditemukan  3  alat  bukti  yaitu  keterangan  saksi,  keterangan  terdakwa  dan  surat. Keterangan  terdakwa  dan  keterangan  saksi  pada  kedua  putusan  ini  pada  pokoknya  telah membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana narkotika.
Adapun saksi-saksi yang telah memberikan pada putusan Nomor 898/Pid.Sus/2020/PN  Pdg  adalah  saksi  Andhika,  SH,  Edwards,  dan  Muharrizki  Rahman. Pada putusan Nomor 898/Pid.Sus/2020/PN tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (a de charge). Pada putusan Nomor: 940/Pid.Sus/2020/PN.PDG saksi-saksi yang dihadirkan adalah  Egi  Fitro  Nerindo  Pgl  Egi,  Martadius,  SH,  Nofri  Fendi  dan  Robi  Suhanda.  Pada putusan Nomor 940/Pid.Sus/2020/PN.PDG tidak ada mengajukan saksi  yang meringankan (ade charge).
Selanjutnya,  alat  bukti  surat  pada  kedua  perkara  ini  merujuk  Pada  putusan  Nomor 898/Pid.Sus/2020/PN adalah :
1. Berita  Acara  Penimbangan  PT.  Pegadaian  (Persero)  Cabang  Terandam  Nomor: 421/VI/023100/2020 tanggal 17 Juni 2020
2. Berdasarkan  hasil  pemeriksaan  barang  bukti  dari  Balai  Besar  POM  di  Padang  sesuai Laporan Pengujian No. : 20.083.99.20.06.0471. K tanggal 19 Juni 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt. Untuk barang bukti dalam putusan ini adalah:
- 3  (tiga)  paket  diduga  narkotika  jenis  shabu  yang  dibungkus  plastik  klim  warna
bening.
- 1 (satu) bungkus plastik klim warna bening;
- 1 (satu) buah dompet warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk samsung Duos warna hitam;
- 1 (satu) helai celana jeans warna biru;
- 1 (satu) unit timbangan warna silver.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Silver.
Sedangkan pada putusan Nomor 940/Pid.Sus/2020/PN.PDG adalah:
1. Berita  Acara  Penimbangan  Nomor  236/IX/-023100/2020  tanggal  3  September  2020 dengan  lampiran  daftar  hasil  penimbangan  barang  bukti  atas  Permintaan Ditresnarkoba Polda Sumbar.
2. Surat R-PP.01.01.93.932.09.20.760  tanggal  9  September  2020  dengan  lampiran Laporan  Pengujian  Laboratorium  BPOM  di  PADANG  No:  20.083.99.20.05.0695.K tanggal  7  September  2020  yang  ditandatanganioleh  Kepala  Bidang  Pengujian  Dra. Hilda Murni, MM. Apt. Untuk barang bukti dalam putusan ini adalah :
- 3  (tiga)  paket  sedang  diduga  narkotika  jenis  sabu  dibungkus  plastik  klip  warna bening dalam kotak rokok sampoerna mild.
- 1 (satu) unit HP samsung warna hitam beserta simcard-nya.
- 3  (tiga)  paket  sedang  diduga  narkotika  jenis  sabu  dibungkus  plastik  klip  warna bening dalam plastik klip warna bening.
Sehubungan peranan keterangan saksi, pada Pasal 185 ayat (2)  KUHAP  dijelaskan bahwa  keterangan  seorang  saksi  saja  tidak  cukup  untuk  membuktikan  bahwa  terdakwa bersalah  terhadap  perbuatan  yang  didakwakan  kepadanya,  sedangkan  dalam  ayat  (3) dikatakan  ketentukan  tersebut  tidak  berlaku  apabila  disertai  dengan  suatu  alat  bukti  yang sah  lainnya  (unus  testis  nullus  testis).  Ketentuan  ini  sebagaimana  dapat  dilihat  pada penjelasan sebelumnya, sudah terpenuhi dalam kedua putusan. Alat bukti keterangan saksi bukan satu-satunya bukti yang ditetapkan pada kedua putusan ini. terkait.
Dengan kata lain, berdasarkan Mengenai alat bukti surat, pertimbangan hakim  telah memutuskan  bahwa  alat  bukti  surat  dan  didukung  oleh  alat  bukti  lainnya,  telah membuktikan  bahwa  perbuatan  terdakwa  memenuhi  unsur-unsur  tindak  pidana  narkotika berdasarkan  surat  yang  telah  dikeluarkan  instansi  yang  terkait  atau  berwenang  dalam  hal berat jenis narkotika yaitu oleh PT. Pegadaian Kantor Cabang Tarandam, sedangkan untuk menyatakan apakah itu benar narkotika telah dilakukan Pengujian Laboratorium BPOM di Padang  yang  menyatakan  barang  bukti  tersebut  adalah  benar  narkotika  dengan  jenisnya adalah sabu-sabu.
Setelah itu, berbicara mengenai keterangan terdakwa, pertimbangan hakim  telah memutuskan  bahwa  alat  bukti  keterangan  terdakwa  dan  didukung  oleh  alat  bukti  lainnya, telah membuktikan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsure-unsur tindak pidana yang telah  didakwakan  oleh  jaksa  penuntut  umum.  Oleh  karena  itu,  putusan  yang  telah dijatuhkan  hakim  sudah  sesuai  dengan  tata  laksana  proses  peradilan  yang  tercantum pada  undang-undang  pertimbangan  yuridis  dan  non  yuridis,  pada  kedua  putusan  telah terbukti kedua terdakwa melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  dakwaan  Subsidair  Pasal  112 ayat  (2)  juncto  Pasal  132  ayat  (1)  UU  No.  35  Tahun
2009 tentang Narkotika.
Sebenarnya menurut penulis ada hal yang luput dari pertimbangan non yuridis yang diberikan  oleh  Majelis  Hakim  pada  kedua  perkara  tersebut  yaitu  mengenai  faktor  yang menyebabkan  pelaku  melakukan  perbuatan  tersebut.  Menurut  penulis,  majelis  hakim hendaknya  juga  mempertimbangkan  hal  yang  melatarbelakangi  pelaku  melakukan perbuatan  tersebut.  Menurut  penulis  adapun  salah  satu  faktor  yang  menyebabkan  kedua pelaku  melakukan  perbuatannya  ada  karena  adanya  pengaruh  lingkungan,  keluarga  dan ekonomi, sehingga para pelaku dalam dua putusan tersebut diatas melakukan tindak pidana narkotika.

## KESIMPULAN
Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ini, yaitu:
1. Disparitas  penjatuhan  pidana  terhadap  pelaku  tindak  pidana  narkotika  putusan  nomor :898/Pid.Sus/2020/PN.Pdg  dan  nomor:940/Pid.Sus/2020/PN.Pdg  terjadi  karena  dalam penjatuhan  pidana  tersebut  hakim  melihat  dari  alat  bukti  dan  barang  bukti  pada  kedua putusan tersebut memang tidak berdiri sendiri.
2. Faktor-faktor  penyebab  terjadinya  disparitas  pidana  pada  kedua  putusan  tersebut  adalah hakim  dalam  putusan  tersebut  mempertimbangkan  faktor-faktor  yang  meringankan  dan yang  memberatkan  yang  bersifat  individual,  berbeda  antara  pelaku  yang  satu  dan  dengan pelaku yang lain (individualisasi pidana).

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad  Rifai, Penemuan  Hukum  oleh  Hakim  dalam  Perspektif  Hukum  Progresif ,  Sinar Grafika,Jakarta, 2011, hlm. 104
Barda Nawawi Arief. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan , Citra Aditya Bakti,Bandung 200, hlm. 27
Mardjono  Reksodiputro, Sistem  Peradilan  Pidana  Indonesia  (Peran  Penegak  Hukum Melawan  Kejahatan)  dalam  Hak  Asasi  Manusia  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana , PPKPH UI, Jakarta, 1994, hlm. 84
Moh, Taufik Makarao, et all, Tindak Pidana Narkotika , Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm 14.
Muladi  dan  Barda  Nawawi  Arief. Teori-Teori  dan  kebijakan  Pidana ,  Cet.2,  Alumni  Press, Bandung, 1998, hlm. 57
Muladi, Kapita  Selekta  Sistem  Peradilan  Pidana ,  Badan  Penerbit  Universitas  Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 7
Muladi, Pelaksanaan  Sistem  Pemasyarakatan  dalam  Perspektif  Sistem  Peradilan  Pidana Terpadu dalam Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana , Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm.120
Muladi. Dampak  Disparitas  Pidana  dan  Usaha  Mengatasinyadalam  Teori-teori  dan Kebijakan Pidana , Alumni, Bandung, 1992, hlm. 52-53
Muladi. Hal-hal  yang  Harus  Dipertimbangkan  Hakim  dalam  Menjatuhkan  Pidana  dalam Rangka  Mencari  Keadilan  Dalam  Kapita  Selekta  Sistem  Peradilan  Pidana ,  Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm.107
OC.  Kaligis  dan  Associates. Narkoba  dan  Peradilannya  di  Indonesia,  Reformasi  Hukum Pidana melalui Perundangan dan Peradilan , Alumni, Bandung, 2002, hlm. 270
Siswanto  Sunarso, Politik  Hukum  dalam  Undang-Undang  Narkotika  (UU  Nomor  35  Tahun 2009) , Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm.11
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2009  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  49  Tahun  2009  tentang  Perubahan  Kedua  Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.