## PENERAPAN NILAI-NILAI ADAT MELAYU JAMBI DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA JAMBI
Nopriyandri 1 dan Saidina Usman 2
Dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi Email: nopyandri22@gmail.com; usman.elqureishi@gmail.com

## ABSTRAK
Pendahuluan: penelitian ini dilakukan untuk melihat penerapan nilai-nilai adat di lingkungan pemerintah kota Jambi, penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya peran lembaga adat  di  provinsi  Jambi  dalam  mengambil  peran  didalam  lingkungan  pemerintah  provinsi Jambi dalam mewujudkan pembangunan di provinsi Jambi. Pertanyaan penelitiannya adalah apakah di lingkungan pemerintah kota Jambi sudah diterapkan nilai-nilai adat melayu Jambi yang  sangat  kental  dengan  nilai  gotong  royong,  nilai  musyawarah  dan  lain-lain.  Metode: Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  bersifat  deskriptif.  Pengumpulan  data dilakukan  dengan  teknik  observasi,  wawancara  dan  dokumentasi.  Penentuan  subjek penelitian  menggunakan  teknik  purposive  sampling.  Teknik  analisis  data  dilakukan  dengan reduksi  data,  penyajian  data  dan  penarikan  kesimpulan  serta  verifikasi  keterpercayaan  hasil penelitian  diperoleh  dengan  teknik  perpanjangan  keikutsertaan,  ketelitian  pengamatan, triangulasi data. Hasil: penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai adat melayu Jambi  dalam  mewujudkan  good  governance  di  lingkungan  pemerintah  kota  Jambi  sudah dilakukan  dengan  baik,  ini  dibuktikan  dengan  program  bangkit  berdaya  dimana  program tersebut mengandung nilai-nilai gotong royong melalui cara pemerintah memberikan fasilitas material untuk membangun lingkungan tetapi masyarkatlah yang bersama-sama mengerjakan dan  menyelesaikan  pembangunan  di  lingkungan  tersebut  misalnya  pembangunan  jalan  di lorong-lorong,  pembangunan  jembatan  kecil  dll,  nilai  adat  yang  lain  yang  terdapat  didalam program  pemerintahan  kota  Jambi  adalah  nilai  kemandirian  dimana  masyarakat  tidak berpangku  tangan  menunggu  hasil  pembangunan  dari  pemerintah  tetapi  mau  meluangkan waktu untuk sama-sama membangun desa dan lingkungan mereka.

## Kata Kunci : Nilai-Nilai Adat, Good Governance

## PENDAHULUAN
Proses  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  yang  berbasiskan  otonomi  merupakan bentuk  kesadaran  pemerintah  dan  warga  masyarakat  daerah  untuk  menjalankan  dan mengurus daerahnya sendiri berdasarkan wewenang yang telah diserahkan pemerintah pusat. hal  ini  dapat  terjadi  karena  dua  alasan,  yaitu  pertama,  konstitusi  telah  memerintahkan pembentukan daerah  yang berasaskan otonomi sebagai bentuk bersifat kompromi final; dan kedua,  rentang  kendali  pemerintahan  negara  yang  sangat  terbatas,  sehingga  dibutuhkan pemerintah  daerah  agar  pelayanan  publik  dapat  dilayani  secara  optimal.  Dalam penyelelenggaraan  pemerintahan  daerah,  ada  banyak  pertimbangan  yang  harus  dijadikan pegangan pokok agar konsep pelaksanaan otonomi dapat berjalan sebagaimana mestinya. Di antara  berbagai  pertimbangan  tersebut  adalah  penerapan  tata  kelola  pemerintahan  daerah yang baik (the good local governance) yang merupakan salah satu prinsip yang perlu menjadi
perhatian.  Konsep  governance  diartikan  sebagai  proses  dari  proses  pengambilan  keputusan dimana  keputusan  diimplentasikan  ataupun  tidak  diimplementasikan.  Fokus  dari  analisis governance adalah aktor yang terlibat dalam pembuatan keputusan dan implementasinya baik dari  struktur  formal  maupun  informal.  Adapun  akses  dan  indikator  dalam  penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik tersebut adalah kuatnya fungsi aparatur birokrasi pemerintah daerah  yang  berpihak  dan  responsif  terhadap  kebutuhan  masyarakat  daerah.  Prinsip  tata kelola  pemerintahan  daerah  yang  baik  dalam  mengatasi  persoalan  daerah  adalah  diletakkan pada dua hal, yaitu pertama, keseimbangan internal, yang mengatur hubungan antara organ- organ  pemerintahan  daerah  dan  masyarakat,  khususnya  yang  mencakup  hal-hal  yang berkaitan dengan struktur kelembagaan dan mekanisme penyelenggaraan pemerintah daerah. Kedua, keseimbangan eksternal,  yang menekankan pemerintah daerah sebagai entitas sosial yang berada di tengah-tengah masyarakat, yang hendaknya memperhatikan hubungan antara pemerintah  daerah  dengan  seluruh  stakeholder  daerah  sebagai  perwujudan  dari  pemenuhan tanggung jawab pemerintah daerah. Menurut Milton J Esman variabel-variabel lembaga yang dapat  membantu  Pemerintah  daerah  melaksanakan  perubahan  terdiri  dari  variabel kepemimpinan,  doktrin,  program,  sumberdaya  dan  struktrur  intern,  Variabel  transaksi  dan Variabel lingkungan Luar (ekstern).
Kepemimpinan  merupakan  variabel  yang  penting  dalam  pembangunan  daerah. Kepemimpinan  adalah  kelompok  orang  yang  aktif  terlibat  dalam  merumuskan  doktrin  dan program kerja serta menetapkan dan membina hubungan-hubungan dengan lingkungannya. Doktrin  merupakan  nilai-nilai  atau  tujuan  atau  metode-metode  operasional  yang mendasari  tindakan  sosial,  yang  menggambarkan  citra  dan  harapan-harapan  yang  dituju. Menurut  Esman,  doktrin  adalah  pemaparan  nilai-nilai  dan  sasaran  dan  metode-metode operasional yang mendasari kegiatan masyarakat.
Nilai  (value)  merupakan  konsepsi-konsepsi  abstrak  di  dalam  diri  manusia  mengenai  apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Oleh karena itulah nilai merupakan unsur pokok  dan  fundamental  dalam  masyarakat  serta  menjadi  tonggak  bangunan  struktur  sosial. Doktrin  yang  mendasari  tindakan  operasional  pembangunan  lembaga  serta  mewakili  nilai- nilai  pelayanan  publik  dengan  prinsip-prinsip  partisipasi,  efisiensi  dan  efektifitas,  keadilan, akuntabilitas dan transparansi. Dengan demikian, kearifan-kearifan lokal berupa adat budaya yang  memiliki  nilai-nilai  Berkaitan  dengan  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik  yang  pada dasarnya  berorientasi  pada  masyarakat  melalui  peningkatan  kualitas  layanan  dan  perbaikan sistem  manajemen  pemerintahan  dengan  mengedepankan  prinsip-prinsip  strategic  vision, equity,  effectiveness  dan  effisiency,  profesionalim,  accountability,  participation, responsiveness, supervision, transparancy, low inforcement.
Sebagai salah satu daerah yang kaya dengan khazanah kearifan lokal, kota Jambi bahkan dengan tegas meletakkan semboyan “ Tanah Pilih Pusako Bertuah” dalam lambang daerah; yang  bermaksud  kota  Jambi  dalam  penyelenggaraan  pemerintahannya  tetap  mengacu  dan berpedoman  pada  nilai-nilai  adat  budaya,  yang  telah  dipegang  dari  waktu  ke  waktu,  tidak lekang oleh panas, dan tidak lapuk oleh hujan.
Nilai-nilai  adat  Melayu  yang  telah  mengakar  di  tengah  masyarakat  kota  Jambi  itu, semestinya  dapat  diterima  dan  diamalkan  dalam  berbagai  bidang,   termasuk   dalam
penyelenggaraan  pemerintahan  daerah.  Selaras  dengan  pendapat  gubernur  Jambi  yang mengatakan  “Kita  tidak  bisa  tinggalkan  adat  istiadat  yang  ada  di  Jambi  ini.  Kita  hormati norma-  norma  adat, terutama  bagi  generasi  muda  kita.  Negeri  ini  tidak  bisa  berdiri  sendiri dan  melangkah  sampai  sejauh  ini  tanpa  memperhatikan  dan  memegang  teguh  adat  istiadat yang luhur khususnya di tanah Jambi ini. Oleh sebab itu,  penting bagi generasi muda untuk mengetahui adat dan budaya daerah, untuk dipelajari,"  Upaya-upaya untuk mewujdukan tata kelola  pemerintahan  yang  baik  harus  terus  digalakkan  dan  dimaksimalkan.  Tidak  hanya mengandalkan  prinsip-prinsip  yang  datang  dari  luar  atau  produk  pemikiran  Barat,  tapi  juga memberikan perhatian pada pelestarian dan pengamalan nilai budaya lokal yang sudah sedia ada.
Berpegang dengan nilai-nilai kearifan lokal seperti nilai-nilai yang terkandung dalam adat Melayu  Jambi,  bukan  bermakna  harus  melepaskan  atau  membuang  nilai-nilai  yang  berasal dari  luar  dalam  mengelola    pemerintahan  daerah,  namun  bisa  saling  menguatkan  sehingga tata kelola pemerintahan kota Jambi betul-betul baik.
Bila diperhatikan, dalam pusaran arus globalisasi seperti saat ini, nilai-nilai lokal semakin terpinggirkan. Adat resam  yang selama ini secara turun temurun itu seakan dianggap usang dan tidak sesuai dengan kemajuan zaman. Hal itu dapat dilihat pada tingkat kepedulian dan kesadaran masyarakat kota Jambi; baik dari kalangan pemerintahan hingga masyarakat luas, semakin  berkurang.  Para  penyelenggara  pemerintahan  daerah  lebih  sibuk  dengan  upaya pembangunan  fisik  daerah;  sebagai  konsekuensi  dari  arus  kemajuan  zaman,  dibandingkan dengan  upaya  pembangunan  kualitas  pelayanan,  yang  dimulai  dari  membangun  kualitas sumber  daya  manusia  yang  berbasis  pada  penanaman  nilai-nilai  yang  tumbuh  ditengah masyarakat itu sendiri.
Parahnya  lagi,  disatu  sisi  gema  prinsip-prinsip  Good  Governance  terus  di  suarakan  agar aparatur  pemerintahan  dapat  mengamalkan,  namun  tidak  terlaksana  dan  tidak  mampu diamalkan  dengan  baik.  Sedangkan  disisi  lain,  nilai-nilai  kearifan  lokal  daerah  Jambi,  juga tidak  sepenuhnya  menjadi  panduan  dalam  kehidupan  sehari-hari,  termasuk  dalam penyelenggaraan  pemerintahan  daerah.  Di  tataran  praksis,  pungutan  liar  (pungli)  masih terjadi,  tidak  disiplin,  korupsi,  kolusi  dan  nepotisme  masih  terus  dilakukan,  begitu  juga dengan  permasalahan  pelayanan  lainnya.  Padahal  adat  dalam  konteks  Melayu  Jambi  adalah adat  yang  nilainya  bersumber  dari  nilai  agama,  yakni  agama  Islam.  Semboyan  “Adat bersendi Syara’, dan Syara’ bersendi Kitabullah” adalah penegasan bahwa berpegang dengan nilai-nilai adat Melayu, sama dengan berpegang dengan nilai-nilai luhur yang diajarkan oleh agama Islam.
Berdasarkan  pada  masalah  yang  ada  diatas,  penelitian  ini  menemukan  momentumnya, guna  mengetahui  dan  menganalisis  nilai-nilai  yang  terdapat  dalam  adat  Melayu  Jambi, kemudian  mengkomparasikan  dengan  prinsip-prinsip  yang  terkandung  dalam  Good Governance, untuk mengukur bagaimana penyelenggaraan  pemerintahan daerah kota Jambi, dalam beberapa tahun terakhir.
Adat istiadat merupakan tata kelakuan yng kekal dan turun temurun dari generasi kegenerasi  lain  sebagai  warisan  sehingga  kuat  integrasinya  dengan  pola-pola  perilaku masyarakat. Di bumi Tanah Pilih Pusako  Betuah Kota Jambi,  yang memiliki rambu - rambu
“Adat Bersendi Syarak, Syarak bersendi Kitabullah”, dibentuk atau memiliki keorganisasian yang  bernama  Lembaga  Adat  Melayu  (LAM)  Kota  Jambi.  Lembaga  ini  bertugas  membina adat istiadat, seperti tertuang dalam konsederannya sebagai berikut:
1. Bahwa  adat  istiadat  kebiasaan  masyarakat  dan  Lembaga  Adat  yang  hidup  di  tengah- tengah  masyarakat  memegang  peranan  penting  dalam  pergaulan  dn  dapat/mampu menggerakkan partisipasi masyarakat dalam berbagai bidang kegiatan.
2. Bahwa adat istiadat kebiasaan masyarakat dan lembaga  yang hidup bersendikan syarak dan syarak bersendikan kitabullah, perlu dibina dan dikembangkan sehingga secara nyata dapat didayagunakan untuk kelancaran pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta memperkuat ketahanan Nasional.
3. Bahwa  pembinaan  adat  istiadat  kebiasaan  masyarakat  dan  lembaga  adat  di Desa/Kelurahan  tidak  terlepas  dari  wilayah  adat  yang  sudah  ditentukan  di  Kota  Jambi yang disebut Marga, Mendapo dan Kampung.
Dalam  paparan  lebih  lanjut  mengenai  Lembaga  Adat  Kota  Jambi  ini,  maka  diperlukan fungsi  yang  dapat  menjaga  dan  menerapkan  nilai-nilai  “Adat  Bersendi  Syarak, Syarakbersendi Kitabullah” tersebut dalam membina adat dan budaya melayu di Kota Jambi. Adapun fungsi Lembaga Adat tersebut, adalah sebagai berikut:
1. Membantu pemerintah dalam mengusahakan kelancaran pembangunan di segala bidang, terutama di bidang kemasyarakatan dan sosial budaya.
2. Memberikan kedudukan hukum menurut hukum adat terhadap hal-hal yang menyangkut harta  kekayaan  masyarakat  hukum  adat  di  tiap-tiap  tingkat  lembaga  adat,  guna kepentingan  hubungan  keperdataan  adat,  juga  dalam  hal  adanya  persengketaan  dan perkara adat.
3. Menyelenggarakan  pembinaan  dan  pengembangan  nilai-nilai  adat  istiadat  di  daerah Jambi,  dalam  rangka  memperkaya,  melestarikan  dan  mengembangkan  kebudayaan nasional pada umumnya dan kebudayaan daerah Jambi pada khususnya.
4. Menjaga,  memelihara  dan  memanfaatkan  ketentuan-ketentuan  adat  istiadat  yang  hidup dalam masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat.
Dalam  Undang-undang  Jambi,  yang  merupakan  kumpulan  aturan  yang  digunakan  oleh pihak kesultanan Jambi untuk mengatur roda pemerintahan, Undang-undang tersebut terbagi kepada  dua  bagian  utama,  yakni  hukum  adat  dan  hukum  syarak.  Yang  menandakan  bahwa betapa  adat  dan  syarak  sangat  dijunjung  tinggi  dan  tidak  dapat  dipisahkan  satu  sama  lain. Dalam pembahasannya, hukum syarak lebih menekankan bagaimana kedudukan hukum adat apabila berhadapan dengan hukum syarak. Yakni bagaimana posisi hukum syarak dijadikan landasan  atau  rujukan  utama  bagi  penerapan  hukum  adat,  sehingga  syarak  disebut  sebagai dasar pucuk undang yang delapan.
Dalam  naskah  Undang-undang  Jambi  disebutkan  secara  tegas  bahwa  semua  umat  Nabi Muhammad  SAW  mengetahui  bahwa  hukum  yang  berlaku  ada  dua:  hukum  syarak  yang sudah  lazim  (pasti)  dan  hukum  adat  yang  kuat.  Hukum  syarak  ditetapkan  oleh  kesepakatan para ulama, sedangkan hukum adat ditetapkan berdasarkan kesepakatan para penghulu dalam suatu  negeri.  Kesepakatan  tentang  hukum  adat  tersebut  tidak  boleh  bertentangan  dengan hukum syarak, hukum adat bisa  berlaku selama  tidak  bertentangan  dengan  hukum  syarak.
Lebih  jauh  mengenai  perbedaan    hukum  adat  dengan  hukum  syarak  dan  menggambarkan spirit hukum syarak dalam hukum adat dapat dilihat dalam lembaran Undang-undang Jambi. “Adapun martabat yang tiada sunyi kepada umat Muhammad itu yaitu dua martabat, yaitu pertama  hukum  syarak  yang  pasti  dan  yang  kedua  adat  yang  kuat.    Karena  bahwasanya syarak  itu  meruapakan  kesepakatan  dengan  segala  ulama  dan  karena  bahwasanya  adat  itu kesepakatannya  penghulu  dalam  negeri.  Maka  apabila  manusia  berbeda  pendapat,  maka kembalilah kepada hukum adat dalam negeri itu, berbeda negeri berbeda pula adatnya. Tiap- tiap  negeri  berdiri  dengan  adat  seperti  firman  Allah  SWT:  Apabila  kamu  menghukumkan antara  manusia  itu  maka  hendaklah  kamu  menghukum  dengan  hukum  yang  adil  (hingga akhir ayat). Dan adapun adat Islam itu  bersesuaian dengan hukum syarak.”
Berdasarkan latar belakang di atas maka penelitian  yang dilakukan berjudul “ penerapan nilai-nilai adat melayu jambi di lingkungan pemerintah kota jambi” Dalam penelitian ini ada beberapa  teori  yang  menjelaskan  bahwa  pentingnya  implementasi  nilai-nilai  adat  melayu jambi  di  pemerintah  kota  jambi.  Peraturan  Daerah  Provinsi  Jambi  (Perda  Jambi)  Nomor  5 Tahun  2007  Tentang  Lembaga  Adat  Melayu  Jambi  menyatakan  bahwa  adat  istiadat  dan Lembaga Adat Melayu Jambi yang hidup dan berkembang dalam masyarakat adalah adat yang bersendikan  syar'  dan  syara'  bersendikan  Kitabullah  perlu  dibina  dan  dikembangkan  secara nyata  dan  dinamis  sehingga  dapat  didayagunakan  untuk  menunjang  kelancaran  kegiatan  di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta memperkuat ketahanan nasional. Lembaga Adat Melayu Jambi sesuai tingkatannya mempunyai fungsi :
a. membantu  pemerintah  dalam  melaksanakan  dan  memelihara  hasil  pembangunan  pada segala bidang, terutama pada bidang sosial kemasyarakatan dan sosial budaya;
b. memberi  kedudukan  hukum  menurut  hukum  adat  terhadap  hal-hal  yang  menyangkut harta  kekayaan  masyarakat  hukum  adat  pada  setiap  tingkat  Lembaga  Adat  Melayu Jambi berkenaan dengan perselisihan dan perkara adat;
c. melaksanakan  pembinaan  dan  pengembangan  nilai-nilai  adat  istiadat  Melayu  Jambi dalam rangka memperkaya, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah pada khususnya dan kebudayaan nasional pada umumnya.
d. menjaga,  memelihara  dan  memanfaatkan  ketentuan-ketentuan  adat  istiadat  Melayu Jambi yang hidup dan berkembang dalam masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat.
Jenis-jenis  sastra  adat  Jambi  cukup  beragam  seperti  adanya  drama  Dul  Muluk,  sya’ir  dan sebagainya.  Tetapi  yang  paling  populer  di  antaranya  adalah  (1)  petatah-petitih,  (2)  seloko, dan (3) pantun. Yang Pertama,  Petatah-petitih,  merupakan  sastra  adat  Jambi  yang  berisikan nasehat  dan  pandangan-pandangan  serta  pedoman  hidup  yang  baik,  petunjuk  dalam melakukan  hubungan  sosial  kemasyarakatan.  Melalui  petatah-petitih  ini,  orang  bijak  atau biasa  disebut  tuo-tuo,  nenek  mamak,  tuo  tengganai,  alim  ulama  dan  cerdik  pandai mengingatkan agar setiap persoalan yang dihadapi oleh anak kemenakan supaya diselesaikan dengan sebaik-baiknya, supaya tidak ada akibat negatif di kemudian hari.
Sastra adat yang diambil di dalam penelitian ini adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam seloko adat Jambi, ada beberapa seloko adat diantaranya adalah:
Anak  bujang  sulung  menggerah,  tapeso  sekali  belum maknanya  Budaya  Melayu, termasuk  Melayu - Jambi, banyak dicoraki  oleh ajaran - ajaran agama  Islam.  Demikian
kentalnya  Islam  mewarnai  budaya  Melayu  sehingga  Melayu  sering  diidentikkan  dengan Islam.  Itu  tercermin  dari  ungkapan  yang  berbunyi  “Orang  Melayu  adalah  orang  yang beragama  Islam,  berbahasa  Melayu,  dan  beradat-istiadat  Melayu”.  Ungkapan “Anak  bujang sulung  menggerah,  tapeso  sekali  belum” juga  ada  kaitannya  dengan  pengaruh  Islam  karena ungkapan  tersebut  berarti akil  baligh,  yaitu  suatu  masa  dimana  seorang  anak,  baik  laki-laki maupun  perempuan,  sudah  diwajibkan  untuk  melaksanakan  ajaran-ajaran  agama  Islam. Meskipun  demikian,  bukan  berarti  yang  bersangkutan  telah  menjadi  dewasa.  Nilai  yang terkandung  dalam  ungkapan  itu,  dengan  demikian,  adalah  kewajiban.  Dalam  hal  ini  adalah kewajiban untuk menjalankan ajaran-ajaran agama Islam.
Anak  idak  lagi  sekato  bapaknyo,  penakan  idak  lagi  sekato  pemamaknyo maknanya dalam  keluarga  Melayu,  termasuk  Melayu-Jambi,  ketika  anak  masih  kecil  (belum  dewasa atau menikah) adalah menjadi tanggungjawab orang tuanya dan atau kerabatnya. Akan tetapi, ketika ia telah dewasa dan atau menikah, tidak lagi menjadi tanggungjawab orang dan atau kerabatnya.  Dan,  jika  itu  terjadi,  maka  keadaan  seperti  itu  diungkapan  sebagai  “Anak  idak lagi sekato bapaknyo, penakan idak lagi sekato pemamaknyo” Nilai  yang terkandung dalam ungkapan ini, dengan demikian, adalah kemandirian.
Bak  dalam  dengan  ketitir,  angguk  seangguk  segayo  tidak artinya  Perbedaan  pendapat adalah  hal  yang  wajar  dalam  bermasyarakat.  Jika  dalam  suatu  perbincangan  terdapat  orang berbeda pendapat, maka orang yang bersangkutan disebut sebagai “bak dalam dengan ketitir, angguk  seangguk  segayo  tidak”.  Nilai  yang  terkandung  dalam  ungkapan,  dengan  demikian, adalah keberagaman.
Bakilek  ikan  dalam  aek  tentu  jantan  betino Artinya  manusia  adalah  makluk  sosial. Artinya,  seseorang  tidak  dapat  hidup  tanpa  bantuan  orang  lain.  Oleh  karena  itu,  manusia harus  tolong-menolong.  Tolong-menolong  yang  saling  menguntungkan  oleh  masyarakat Melayu-Jambi  diungkapkan  sebagai bakilek  ikan  dalam  aek  tentu  jantan  betino.  Nilai  yang terkandung dalam ungkapan ini adalah tolong-menolong.
Bersambung orang nak panjang artinya manusia di dalam kehidupannya, terutama dalam memenuhi  kebutuhannya,  tidak  mungkin  dilakukan  sendiri,  tanpa  membutuhkan  atau kerjasama  dengan  orang  lain.  Oleh  karena  itu,  disamping  disebut  sebagai  makluk  yang berbudaya,  sekaligus  sebagai  makluk  sosial.  Berhubungan  dengan  orang  lain  yang  saling menguntungkan oleh masyarakat Melayu-Jambi diungkapkan sebagai bersambung orang nak panjang. Nilai yang terkandung dalam ungkapan ini, dengan demikian, adalah kerjasama. Bulat  aek  dek  pembuluh,  bulat  kato  dek  mufakat  artinya dalam  suatu  pertemuan  atau musyawarah  bisa  saja  terjadi  perbedaan  pendapat  atau  sependapat.  Jika  dalam  musyawarah tersebut  terjadi  kesepatakan  untuk  mufakat,  maka  oleh  masyarakat  Melayu-Jambi diungkapkan sebagai bulat aek dek pembuluh, bulat kato dek mufakat. Nilai yang terkandung dalam ungkapan tersebut adalah kemufakatan.
Dilarik dijajo artinya Apa yang menjadi milik, baik seseorang maupun kelompok, mestinya harus diperlakukan sebagaimana mestinya (dijaga dan ditertibkan). Hal yang demikian, oleh masyarakat Melayu-Jambi, diungkapkan sebagai dilarik dijajo. Nilai yang terkandung dalam ungkapan ini adalah ketertiban.
Ilok arak dek seiring, ilok kato dek mufakat artinya dalam suatu masyarakat sering terjadi permasalahan.  Jika  permasalahan  itu  dipecahkan  secara  bersama  sehingga  menghasilkan suatu  kesepakatan,  maka  oleh  masyarakat  Melayu-Jambi  disebut  sebagai ilok  arak  dek seiring,  ilok  kato  dek  mufakat.  Nilai  yang  terkandung  dalam  ungkapan  ini  adalah kemufakatan.  Dan  masih  banyak  contoh  nilai  nilai  adat  istiadat  lainnya  yang  dapat  di implementasikan di lingkungan pemerintahan. Dan lain-lain

## Prinsip good governance :
Menurut  lembaga  administrasi  Negara  (LAN)  ada  Sembilan  aspek  fundamental  sebagai prinsip good governance yaitu:
1. Partisipasi (participation)
2. Penegakan hukum (rule of law)
3. Tranparasi (transparancy)
4. Responsive (responsiveness)
5. Orietantasi kesepakatan (concencus orientation)
6. Keadilan (equality)
7. Efektifitas (effectivness) dan efisien (efficiency)
8. Akuntabilitas (accountability).
Sedangkan  menurut  united  nation  development  programe  (UNDP)  menyatakan  bahwa good governance adalah : 1. Partisipasi, 2. Transaparasi, 3. Efektif dan efisien, 4. Akuntabel, 5. Kepastian hukum, 6 responsif, 7. Consensus, 8. Setara dan inklusif.

## METODE PENELITIAN
Menurut  Bogdan  yang  dikutip  Mukhtar  bahwa  penelitian  kualitiatif  lapangan  adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang dan perilaku  yang dapat diamati (observasi).  Menurut Kirk dan Mileer, masih dikutip Mukhtar bahwa penelitian kualitatif lapangan lebih menekankan keakuratan datanya pada  keterlibatan  peneliti  (partisipan  observation).  Menurut  jhon  “The  characteristic  of qualitative research is: firstly, exploring a problem and developing a detailed understanding of a central phenomenon, secondly having the literature review play a minor role but justify the problem, thirdly stating the purpose and research questions in a general and broad way so as  to  the  participants’  experiences,  fourthly  collecting  data  based  on  words  from  a  small number of individuals so that the participants’ views are obtained, fifthly analyzing the data for  description  and  themes  using  text  analysis  and  interpreting  the  larger  meaning  of  the findings, sixthly writing the report using flexible, emerging structures and evaluative criteria, and including the researchers’ subjective reflexivity”.
A. Situasi sosial dan subjek penelitian
a. Situasi sosial
Penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, maka Spradley dinamakan social situation  atau  situasi  social  yang  terdiri  atas  tiga  elemen  yaitu:  tempat  (place),  pelaku (actors), dan aktivitas (activity) yang berinteraksi secara energis. Situasi  social  tersebut  bias
terdapat dirumah juga keluarga dan aktivitasnya, atau orang-orang  yang sedang berinteraksi satu sama lain atau juga ditempat kerja, dikota, di desa, disekolah, atau wilayah suatu Negara. Situasi-situasi tersebut dapat dinyatakan sebagai obyek penelitian yang ingin difahami secara lebih  mendalam  apa  yang  terjadi  didalamnya.  Pada  situasi  social  atau  obyek  penelitian  ini, peneliti dapat mengamati secara mendalam aktivitas (activity) orang-orang (actor)  yang ada pada  tempat  (place)  tertentu.  Dengan  demikian  peneliti  bisa  bertindak  sebagai  pengawas diluar lapangan, melakukan pengamatan terhadap situasi social subjek penelitian.

## b. Subjek penelitian
Sample  dalam  penelitian  kualitatif  berkaitan  dengan  bagaimana  memilih  informan  atau situasi  sosial  tertentu  yang  dapat  memberikan  informasi  yang  mantap  dan  terpercaya mengenai elemen-elemen yang ada.
Subjek  penelitian  di  dalam  penelitian  ini  merupakan  hal  yang  berhubungan  dengan penerapan nilai-nilai adat di lingkungan pemerintah kota jambi.
B. Jenis dan sumber data
a. Jenis data
1) Data primer
Data  primer  adalah  data  yang  diambil  langsung  dari  peneliti  kepada  sumbernya,  tanpa adanya  perantara,  sumber  yang  dimaksud  dapat  berupa  benda-benda,  situs  atau  manusia. Teknik  pengumpulan  data  dalam  konteks  data  primer  ini  tergantung  jenis  data  yang diperlukan,  jika  yang  diperlukan  adalah  data  tentang  manusia,  maka  peneliti  dapat memperolehnya  dengan  menyiapkan  seperangkat  alat  instrument  atau  melakukan  observasi langsung terhadap subjek atau setting yang diteliti.

## C. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan  data  dilakukan  oleh  peneliti  untuk  memperoleh  informasi  data-data  yang diinginkan, peneliti dalam hal ini menerapkan beberapa teknik sebagai berikut:
1. Metode Observasi
Nasution  mengatakan  bahwa,  observasi  adalah  dasar  semua  ilmu  pengetahuan.  Para ilmuan  hanya  dapat  bekerja  berdasarkan  data,  yaitu  fakta  mengenai  dunia  kenyataan  yang diperoleh  melalui  observasi.  Melalui  observasi  peneliti  belajar  tentang  perilaku,  dan  makna dari perilaku tersebut.
.
2. Metode Wawancara
Wawancara  atau  interview  adalah  suatu  bentuk  komunikasi  verbal  semacam  percakapan yang  bertujuan  untuk  memperoleh  informasi.  Menurut  Suharsimi  Arikunto  wawancara adalah  sebuah  dialog  yang  dilakukan  oleh  pewawancara  untuk  memperoleh  informasi  dari terwawancara.

## 3. Metode Dokumentasi
Dokumentasi  merupakan  catatan  peristiwa  yang  sudah  berlalu.  Dokumen  bisa  berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.
D. Teknik Analisis Data
Analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  berdasarkan  analisis  interaktif sebagaimana  dikemukakan  oleh  Miles  dan  Huberman  analisis  tersebut  terdiri  dari  tiga kegiatan yang saling berinteraksi yaitu:
1. Reduksi Data
Hasil  pengamatan  dan  wawancara  yang  ditemukan  data  yang  sedemikian  banyak  dan kompleks  serta  campur  aduk,  maka  langkah  yang  perlu  diambil  adalah  mereduksi  data. Reduksi  data  adalah  aktifitas    peneliti  dalam  memilih  dan  memilah  data  yang  dianggap relevan untuk disajikan. Menurut Miles dan Huberman, data reduction refer to the process of selecting,  focusing,  simplying,  abstracting  and  transforming  the  “row”  data  that  appear  in written up fieldnot.
2. Penyajian data
Penyajian  data  disajikan  secara  sistematis,  agar  lebih  mudah  difahami  tentang  hubungan antar  bagian  yang  mempengaruhi  proses  pengelolaan  pelayanan.  Menurut  Miles  dan Huberman,  we  define  a  display  as  an  organized  assembly  of  information  that  permits conduction drawing and action tacking.
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada skema dibawah ini:

## Peta Jalan Penelitian

## 3. Verifikasi/penarikan kesimpulan
LEMBAGA ADAT MELAYU SASTRA ADAT (SELOKO ADAT) FILOSOFI SELOKO ADAT/ NILAI
NILAI YANG TERKANDUNG DIDALAM SELOKO
AKTUALISASI SELOKO ADAT
IMPLEMENTASI NILAI ADAT DI PEMERINTAH
Langkah  ketiga  ddalam  analisis  data  dalam  penelitian  kualitatif  menurut  Miles  dan Huberman  adalah  penarikan  kesimpulan/verifikasi.  Kesimpulan  awal  yang  dikemukakan masih  bersifat  sementara,  dan  akan  mengalami  perubahan  apabila  tidak  ditemukan  bukti- bukti  yang  kuat  yang  mendukung  pada  tahap  pengumpulan  data  berikutnya.  Tetapi  apabila kesimpulan  yang    dikemukakan  pada  tahap  awal  didukung  oleh  bukti-bukti  yang  valid  dan konsisten  saat  peneliti  kembali  ke  lapangan  mengumpulkan  data,  maka  kesimpulan  yang dikemukakan  merupakan  kesimpulan  yang  kredibel.  Dengan  demikian  kesimpulan  dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak.

## E. Uji Keterpercayaan Data (Trushworthines)
Pemeriksaan keabsahan data merupakan fokus yang sangat menentukan dalam penelitian kualitatif.  Untuk  mendapat  kepercayaan  data,  maka  dilakukan  teknik  perpanjangan keikutsertaan, kecerminan pengamat dan trianggulasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Jelaskan
Pentingnya peran adat melayu di tanah pilih pusako betuah
Kota  Jambi  merupakan  pusat  dan  ibukota  dari  provinsi  Jambi.  Dengan  demikian,  kota Jambi  dalam  konteks  daerah  adalah  etalase  bagi  daerah-daerah  lain  dalam  provinsi  Jambi, baik dalam tata pembangunan fisik maupun non fisik. Dalam menjalankan perannya tersebut, pemerintah kota Jambi merasa perlu terus berbenah mengenjot berbagai pembangunan yang selaras  dengan  zaman  namun  tetap  berpegang  dengan  nilai-nilai  kearifan  local,  yang  sejak turun temurun telah mengakar dan diamalkan di bumi bertuah kota Jambi ini.
Asumsi  itu  setidaknya  bisa  didasarkan  pada  komitmen  yang  tertuang  di  dalam  Visi  dan Misi pemerintah kota Jambi, yang ingin mewujudkan kota Jambi sebagai pusat perdagangan dan jasa yang bersandar pada akhlak dan nilai-nilai budaya yang ada di kota Jambi.
Dalam  menjadikan  nilai  kearifan  local  sebagai  landasan  pembangunan  daerah,  tidak cukup  hanya  dengan  mensosialisasikan  kepada  aparatur  pemerintahan  dan  masyarakat,  tapi juga  harus  menjadi  karakter  dan  pola  fikir,  pemerintah  dan  masyarakat  kota  Jambi.    Nilai- nilai  tersebut  harus  mampu  dilaksanakan  dalam  kehidupan  sehari-  hari,  karena  nilai-nilai budaya yang berusaha dipertahankan masyarakat pada akhirnya akan menjadi sebuah tradisi sekaligus merupakan identitas bagi masyarakat yang bersangkutan.
Salah satu prinsip yang harus dipenuhi dalam pembangunan di era otonomi daerah adalah pembangunan  harus  sesuai  dengan  kondisi  sosial  kultural  masyarakatnya.  Perlu  dipahami bahwa  pembangunan  berbasis  kearifan  lokal  bukan  hanya  terletak  pada  pembangunan infrastruktur  yang  dihiasi  oleh  ukiran-ukiran  yang  mengambarkan  kemelayuan,  atau membuat  tugu-tugu  yang  bersimbol  benda-benda  bersejarah,  dan  para  pegawai  pemerintah yang  berpakaian  baju  melayu  dan  tanjak,  akan  tetapi  justru  perilaku  masyarakat  lah  yang seharusnya dibentuk agar sesuai dengan karakter orang Melayu Jambi yang menjujung tinggi nilai-nilai  adat.  Nilai-nilai  yang  mengajarkan  pribadi  yang  ramah,  tidak  arogan,  jujur, religious, dan bersahaja.
Kearifan  local  dalam  konteks  penelitian  ini  adalah  nilai-nilai  adat  Melayu  Jambi merupakan  kekayaan  intelektual  karena  merupakan  buah  pemikiran  leluhur  bangsa  yang harus  dilestarikan.  Sekalipun  demikian,  nilai  adat  Melayu  Jambi  yang  harus  menjiwai  para pemangku  kebijakan  di  kota  Jambi  ini,  harus  tetap  sesuai  dengan  tantangan  dan  kemajuan zaman,  jangan  sampai  kita  mempertahankan  tradisi  atau  mengamalkan  nilai-nilai  tradisi lantas menutup diri dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nilai-nilai dari kearifan lokal  harus  tetap  hidup  dan  berkembang  selaras  dengan  nilai-nilai  modern,  dan  sekaligus sebagai upaya memproteksi nilai-nilai adat Melayu Jambi dari pengaruh globalisasi ini. Terdapat  sejumlah  aspek  yang  dijalankan  dalam  melaksanakan  pembangunan  berbasis kearifan  local  atau  nilai-nilai  adat  Melayu  Jambi  dan  keterkaitanya  dengan  upaya menciptakan tata kelola pemerintah kota Jambi yang baik, yakni adanya prinsip keterbukaan dan  transparansi  antar  pemerintah  dan  masyarakat,  mengimplementasikan  prinsip  yang terdapat  dalam  adat  Melayu  Jambi,  mengkolaborasikan  semangat  persatuan  dan  partisipasi masyarakat  dalam  pembangunan  kota  Jambi  dengan  semangat  kekeluargaan  dan  gotong royong yang terdapat di dalam nilai-nilai adat Melayu Jambi.
Dalam  setiap  pembangunan,  baik  fisik  maupun  non  fisik,  perlu  memperhatikan  berbagai aspek  dan  semangat  yang  mendasarinya.  Pembangunan  yang  tidak  berorientasi  pada kebaikan  masyarakat,  dan  atau  tidak  menimbang  pada  kekhasan  serta  ‘selera’  masyarakat setempat,  akan  lebih  cenderung  mengundang  ketidakpuasan  masyarakat  sebagai  ‘penikmat’ pembangunan itu. Oleh karena itu, menjadikan nilai-nilai adat sebagai landasan sikap dalam mengelola  pemerintahan  kota  Jambi  adalah  pilihan  yang  bijak.  Bila  diperhatikan,  segala nilai-nilai  yang terkandung di dalam  adat Melayu Jambi, sudah sesuai dengan  agama  Islam yang merupakan agama mayoritas masyarakat kota Jambi.
Pelaksanaan  pembangunan  dan  pelayanan  public  di  kota  Jambi,  terutama  dalam  rentang waktu  kepemimpinan  Dr.  H.  Syarif  Fhasa  dan  H.  Abdullah  Sani  (  2013-2018),  memang cukup dirasakan oleh masyarakat kota Jambi. Prmbangunan infrastruktur jalan, jembatan, dan lain  sebagainya,  hanpir  merata  dilakukan.  Begitu  juga  inovasi  dalam  meningkatkan pelayanan  public  yang  prima  berbasis  IT  juga  mulai  terlihat  dan  terintegrasi,  meski  belum maksimal.
Salah satu program pembangunan yang penting periode pemerintahan ini adalah Bangkit Berdaya.  Menurut  penjelasan  dari  pihak  Bappeda  kota  Jambi, Penyelenggaraan  Program BANGKIT  BERDAYA  dilaksanakan  dalam  bentuk  pemberian  bantuan  material/bahan bangunan  kepada  kelompok  RT  yang  telah  memiliki  rencana  penggunaan  bantuan  dan wilayah kerja yang terdokumentasi dengan baik.
Masih menurut sumber yang sama, program Bangkit Berdaya ditujukan untuk mendorong percepatan  pembangunan  saran  prasarana  dan  utilitas  lingkungan  rukun  tetangga  (  RT  ) dalam  wilayah  Kota  Jambi;  dan  untuk  mendorong  partisipasi  masyarakat  dalam pembangunan lingkungan.
Sasaran  bantuan  material/bahan  bangunan  adalah  kelompok  rukun  tetangga  dalam wilayah  kota  Jambi  yang  telah  mengusulkan  rencana  penggunaan  bantuan  material/bahan bangunan  dimaksud  dan  telah  terkompilasi  dalam  data  pokok  hasil  usulan  Musyawarah Perencanaan  Pembangunan  (Musrenbang)  Kota  Jambi,  dan  telah  diverifikasi  ulang  oleh
Camat  pada  masing-masing  wilayah  Kecamatan,  serta  secara  khusus  telah  mengajukan dokumen usulan kepada Camat melalui Lurah pada masing-masing wilayah Kecamatan. Dalam menjalankan program ini, pemerintah kota Jambi menerapkan beberapa prinsip. (i) Keadilan; Menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan seimbang antara hak dan kewajiban (ii) Kemanfaatan; Dilaksanakan dengan memperhatikan kegunaan atau fungsi dari barang/ruang/kondisi yang diperbaiki atau diganti. (iii) Keterpaduan:  Mengintegrasikan berbagai  komponen  terkait  sehingga  dapat  berjalan  secara  terkooordinir  dan  sinergis  (iv) Kemitraan  ;  Dalam  upaya  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  pada  umumnya dibutuhkan  kemitraan  dengan  berbagai  pihak  (v)  Keterbukaan  ;  Pihak-pihak  yang  terkait dalam  kegiatan  ini  berhak  mendapatkan  informasi  yang  benar  dan  bersedia  menerima masukan  bagi  keberhasilan  pelaksanaan  kegiatan (vi)  Akuntabilitas  ;  Berbagai  sumber  daya yang  digunakan  dengan  penuh  tanggung  jawab  dan  dapat  dipertanggungjawabkan  secara teknis  maupun  administratif  (vii)  Partisifasi  ;  Pelaksanaan  kegiatan  dilaksanakan  dengan melibatkan  unsur  masyarakat  termasuk  dunia  usaha  dengan  mendayagunakan  berbagai sumber  daya  yang  dimiliki  (viii)  Keberlanjutan  ;  Dilaksanakan  secara  berkesinambungan untuk  mencapai  kesejahteraan  dan  kemandirian. Dilihat  dari  filosofi,  dasar  pelaksanaan, semangat  dan  prinsipnya,  kegiatan  Bangkit  Berdaya  ini,  selain  mengandung  prinsip-prinsip Good  Governance,  juga  sangat  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  yang  terdapat  dalam  adat Melayu  Jambi,  seperti  nilai  gotong  royong  dan  musyawarah  mufakat.  Dimana  keduanya merupakan  nilai-nilai  adat  yang  penting  untuk  diterapkan  dalam  mewujudkan  tata  kelola pemerintahan yang baik.
Kegiatan  ini  diawali  dengan  adanya  usulan  pembangunan  melalui  kegiatan  Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) kota Jambi. Semua jajaran yang terkait dilibatkan, dari jajaran  pemerintah  kota  hingga  jajaran  RT  dan  masyarakat  umum  dapat  memberikan masukan  dalam  kegiatan  ini.  Semangat  musyawarah  mufakat  dalam  musrenbang  ini, merupakan nilai-nilai yang terdapat di dalam adat Melayu Jambi. Seperti pada seloko : Ilok arak  dek  seiring,  ilok  kato  dek  mufakat artinya  dalam  suatu  masyarakat  sering  terjadi permasalahan.  Jika  permasalahan  itu  dipecahkan  secara  bersama  sehingga  menghasilkan suatu kesepakatan.
Begitu juga dengan seloka yang lain: Bulat aek dek pembuluh, bulat kato dek mufakat artinya dalam  suatu  pertemuan  atau  musyawarah  bisa  saja  terjadi  perbedaan  pendapat  atau sependapat. Jika dalam musyawarah tersebut terjadi kesepatakan untuk mufakat.
Dari  sisi  pelaksanaan  program  Bangkit  Berdaya  ini  pula,  semangat  gotong  royong  yang dibuktikan  dengan  tingginya  kesadaran  partisipasi  masyarakat  dalam  pembangunan, merupakan  cermin  dari  sikap  kebersamaan,  baik  dalam  suka  maupun  duka  yang  juga dijunjung tinggi oleh masyarakat Melayu Jambi. Terdapat seloka adat menjelaskan semangat ini: Hati Tungau Samo di cacah, Hati Gajah samo dilapah. Ungkapan ini bermaksud tentang pentingnya  pertispasi  dan  keterbukaan  (Akuntabilitas)  dalam  suatu  masyarakat.  Tidak membedakan kelompok atau golongan dalam merasakan kue pembangunan, baik dalam skala besar maupun yang kecil, asal itu dilaksanakan dengan asas keadilan dan keterbukaan.
Selain  itu,  program  Bangkit  Berdaya  ini  juga  memperlihatkan  bahwa  sebagai  makhluk sosial, baik itu dikalangan aparatur pemerintahan maupun masyarakat, menyadari untuk bisa membangun  kota  Jambi  ini,  perlu  sinergitas  antara  keduanya.  Sebuah  seloka  adat  lagi
menyebutkan  tentang  pentingnya  sinergitas  itu  dalam  pembangunan: Bersambung  orang nak  panjang  artinya manusia  di  dalam  kehidupannya,  terutama  dalam  memenuhi kebutuhannya, tidak mungkin dilakukan sendiri, tanpa membutuhkan atau kerjasama dengan orang lain. Dalam seloka lain juga disebutkan: Bakilek ikan dalam aek tentu jantan betino Artinya  manusia  adalah  makluk  sosial.  Artinya,  seseorang  tidak  dapat  hidup  tanpa  bantuan orang lain. Oleh karena itu, manusia harus tolong-menolong.
Aspek  lain  yang  bisa  dilihat  dalam  program  unggulan  pemerintah  kota  Jambi  tersebut adalah  kemandirian.  Masyarakat  diajar  untuk  tidak  hanya  bergantung  dengan  pemerintah, tapi  juga  diminta  untuk  bersikap  mandiri,  khususnya  dalam  hal-hal  yang  memang  bisa dilakukan  sendiri  oleh  masyarakat.  Pemerintah  menyediakan  materil,  masyarakat menyumbangkan  fikiran  dan  tenaganya.  Hal  ini  sesuai  dengan  nilai  adat  yang  menekankan akan  pentingnya  sikap  mandiri  dan  berdikari.  Seperti  kata  seloka  adat: Anak  idak  lagi sekato  bapaknyo,  penakan  idak  lagi  sekato  pemamaknyo maknanya  dalam  keluarga Melayu,  termasuk  Melayu-Jambi,  ketika  anak  masih  kecil  (belum  dewasa  atau  menikah) adalah menjadi tanggungjawab orang tuanya dan atau kerabatnya. Akan tetapi, ketika ia telah dewasa dan atau menikah, tidak lagi menjadi tanggungjawab orang dan atau kerabatnya. Begitu juga dengan aspek memupuk keberagaman. Masyarakat kota Jambi yang majemuk ini, terdiri dari berbagai  suku dan agama, maka orientasi pembangunan haruslah  yang tidak bisa  mengganggu  keharmonisan  masyarakat.  Perbedaan  pendapat  dalam  pemerintah  dan masyarakat  adalah  suatu  hal  yang  wajar,  selama  itu  untuk  kepentingan  dan  kemaslahatan umum.  Dengan  program  ini,  dengan  sendirinya  masyarakat  dapat  menghadirkan  semanagt kebersamaan diatas sikap mementingkan pribadi dan kelompok. Sebuah seloka adat tentang ini berbunyi: Bak dalam dengan ketitir, angguk seangguk segayo tidak artinya Perbedaan pendapat  adalah  hal  yang  wajar  dalam  bermasyarakat.  Jika  dalam  suatu  perbincangan terdapat orang berbeda pendapat, maka orang yang bersangkutan disebut sebagai “bak dalam dengan  ketitir,  angguk  seangguk  segayo  tidak”.  Nilai  yang  terkandung  dalam  ungkapan, dengan demikian, adalah keberagaman.

## KESIMPULAN

## Kesimpulan
Hasil dari paparan  diatas dapatlah disimpulkan bahwa penerapan nilai-nilai adat melayu Jambi  dalam  mewujudkan  good  governance  di  lingkungan  pemerintah  kota  Jambi  sudah dilakukan  dengan  baik,  ini  dibuktikan  dengan  program  bangkit  berdaya  dimana  program tersebut mengandung nilai-nilai gotong royong melalui cara pemerintah memberikan fasilitas material untuk membangun lingkungan-lingkungan, tetapi masyarkatlah yang bersama-sama mengerjakan  dan  menyelesaikan  pembangunan  di  lingkungan  tersebut  misalnya pembangunan jalan di lorong-lorong, pembangunan jembatan kecil dll. Nilai adat  yang lain yang  terdapat  didalam  program  pemerintah  kota  Jambi  adalah  nilai  kemandirian,  dimana masyarakat  tidak  berpangku  tangan  menunggu  hasil  pembangunan  dari  pemerintah  tetapi mau meluangkan waktu untuk sama-sama membangun desa dan lingkungan mereka, satu lagi penerapan nilai adat yang diterapkan di lingkugan pemerintah kota Jambi adalah nilai
musyawarah.  Nilai  ini  dapat  dilihat    aktualisasinya  dalam  kegiatan  musrembang  yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Jambi.

## DAFTAR PUSTAKA
Aulia  Tasman,  2016,  Menelusuri  Jejak  Kerajaan  Melayu  Jambi  dan  Perkembangannya, (Jambi: FIB Press).
Ayub  Mursalin,  “Sejarah  dan  Struktur  Undang-undang  Kesultanan  Jambi”,  dalam  Jurnal Budaya “Seloko” Vol. 1, No. 2 tahun 2012
Creswell,  Jhon  W.  2012,  Educational  research:  planning,  conducting,  and  evaluating quantitave research. (T.p).
Hasan Ubaidillah,  2004, Konstribusi Hukum Islam dalam Mewujudkan Good Governance di Indonesia, (Bandung: Mandar Maju)
Ied al-Munir, Etika Pemimpin dalam Adat Melayu Jambi, dalam Jurnal Konstekstualita, Vol. 28, no 2, 2013.
Komarudin  Hidayat.,  2006,  Demokrasi,  Hak  Asasi  Manusia  dan  Masyarakat  Madani, (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah).
Lembaga Adat Provinsi Jambi, 2003, Pokok-Pokok Adat, Hukum Adat Jambi, (Jambi: tp) Locher-Scholten Elsbeth,2008, Kesultanan Sumatra dan Negara Kolonial: Hubungan Jambi-
Batavia (1830-1907) dan Bangkitnya Imperialisme Belanda, terj. Noor Cholis, (Jakarta: Banana dan KITLV)
L.W.C  van  den  Berg,  1894,  “Oendang-Oendang  Djambi”  dalam  Rechtsbonnen  van  Zuid- Sumatra, (Leiden: Martinus Nijhoff.)
Mukhtar,2010, Bimbingan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah, (Jambi: Sulthan Thaha Press). Saidina Usman Quraisy, 2011,  Good Governance dalam Perspektif NU dan Muhammadiyah,
(Jambi: Syariah Press).
Samudra Wibawa, 2008, Good Governance dan Otonomi Daerah, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press).
Sopian  Effendi,2010,  Reformasi  Tata  Kepemerintahan:  Menyiapkan  Aparatur  Negara Mendukung  Demokratisasi  Politik  dan  Ekonomi  Terbuka,  (Yogyakarta:  Gadjah  Mada University Press).
Sugiono, 2007, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta), Sugiono, 2014, Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Alfabeta).