## MITIGASI BENCANA DAERAH TUJUAN WISATA STUDI KASUS: PENTINGSARI, NGLANGGERAN, PENGLIPURAN (TOURISM DESTINATIONS DISASTER MITIGATION
CASE STUDIES: PENTINGSARI, NGLANGGERAN, PENGLIPURAN)

## Setiawan Priatmoko, Yitno Purwoko, Anwani
STIE Pariwisata API Yogyakarta Jl. Glendongan, Babarsari TB XV, Sleman, Yogyakarta-Indonesia

## Abstract
The use of MSPDM (Marketibility, Sustainibility, Participatory, & Disaster Mitigation) analysis in community-based tourism (CBT) areas quite helpful. CBT helps stakeholders in planning the development of tourist areas in rural destination. In the MSPDM analysis there are various indicator sizes that can be used to assess a CBT area. In this study, we only present the results of an assessment of the DM/Disaster mitigation aspects of all the MSPDM analysis indicators available. CBT Nglanggeran and  Pentingsari  in  Yogyakarta  and  Penglipuran  in  Bali  have  implemented  several  things  that support disaster mitigation in its areas. The purpose of disaster mitigation is primarily to reduce the risk of disasters that occur to local residents and visitors. Disaster mitigation measures are carried out and adjusted to the characteristics of the local environmental and cultural area. Keywords: MSPDM, Disaster Mitigation , Pentingsari, Nglanggeran, Penglipuran
Abstrak
Pemanfaatan analisis MSPDM ( Marketibility, Sustainibility, Participatory, & Disaster Mitigation ) pada kawasan pariwisata berbasis masyarakat ( community-based tourism /CBT). CBT membantu pemangku kepentingan dalam merencanakan pengembangan kawasan wisata. Di dalam analisis MSPDM terdapat berbagai ukuran indikator yang dapat digunakan untuk menilai suatu kawasan CBT. Pada penelitian ini kami hanya menampilkan hasil penilaian dari aspek DM/ Disaster mitigation (mitigasi bencana) dari keseluruhan indikator analisis MSPDM yang ada. CBT Nglanggeran dan Pentingsari di Yogyakarta serta Penglipuran di Bali telah menerapkan beberapa hal yang mendukung dalam  mitigasi  bencana  di  kawasan  wisata.  Tujuan  mitigasi  bencana  ini  terutama  adalah mengurangi  resiko  bencana  yang  terjadi  pada  warga  lokal  dan  wisatawan.  Tindakan  mitigasi bencana dilakukan menyesuaikan karakteristik kawasan lingkungan dan budaya setempat. Kata kunci: MSPDM, Mitigasi Bencana, Pentingsari, Nglanggeran, Penglipuran

## PENDAHULUAN
Wisata pedesaan menjadi trend dalam industri pariwisata  di  Indonsia  saat  ini.  Berdasarkan data Biro Pusat Statistik sepanjang tahun 2018 jumlah desa wisata di Indonesia mencapai 1.734 desa (Reily, n.d.). Wisata pedesaan adalah kegiatan yang  menjadikan  suasana  dan  konten  desa sebagai  bagian  tak  terpisahkan  untuk  menjadi sebuah  kegiatan  bisnis  wisata.  Kementrian Pariwisata  Republik  Indonesia  membagi indikator Pengembangan Desa Wisata menjadi Rintisan,  Berkembang.  Maju,  dan  Mandiri.
Potensi  daya  tarik  wisata  di  Indonesia  antara lain kesenian dan budaya khas pedesaan, kisah sejarah,  kuliner,  flora,  fauna,  serta  aneka kerajinan  berbahan  alami,  dan  kondisi  alam. Wisata  pedesaan  dikelola  oleh  komunitas masyarakat setempat sehingga dalam terminologi internasional  disebut  pariwisata  berbasis masyarakat (community-based tourism/ CBT). Pelaku bisnis wisata pedesaan biasanya berfokus pada  kondisi  atraksi,  infrastuktur  fisik,  dan promosi. Mitigasi bencana masih belum menjadi wacana  yang  disepakati  bersama  bagi  banyak
pengelola  dan  pemangku  kepentingan.  Selain itu  perbedaan  asumsi  dan  pemahaman  akan suatu  resiko  bencana  antara  pengelola  dan wisatawan juga menjadi isu yang penting. Hal yang  secara  resiko  dianggap  berbahaya  bagi pengunjung belum tentu dianggap sebuah resiko bencana berbahaya bagi warga desa begitu pula sebaliknya. Menurut data yang dihimpun dalam Data Informasi Bencana Indonesi DIBI-BNPB, terlihat  bahwa  dari  lebih  dari  1.800  kejadian bencana pada periode tahun 2005 hingga 2015 lebih  dari  78%  atau  11.648  kejadian  bencana merupakan bencana hidro meteorologi dan hanya sekitar 22% atau 3.810 merupakan bencana geologi (Amri  et  al.,  2016). Angka  peristiwa  bencana terkait cuaca, air, dan api memang cukup tinggi. Kejadian bencana kelompok hidrometeorologi berupa  kejadian  bencana  banjir,  gelombang ekstrim, kebakaran lahan dan hutan, kekeringan, dan cuaca esktrim. Sedangkan untuk kelompok bencana geologi yang tercatat sering menimpa Indonesia adalah gempa, tsunami, letusan gunung berapi, dan erosi atau longsornya tanah. Perlu diwaspadai bahwa kecenderungan jumlah kejadian bencana secara total untuk kedua jenis kelompok yang relatif terus meningkat (Amri et al., 2016). Hal yang menarik, terlepas dari beberapa bencana alam dan ancaman keamanan sosial selama periode tahun 2014 yaitu letusan gunung berapi Kelud dan  ancaman  yang  diposting  di  media  sosial, pengunjung ke Borobudur terus tumbuh dengan stabil  dari  2012  hingga  2015.  Ini  artinya pengelolaan  mitigasi  bencana  atas  resiko  bagi wisatawan dan penduduk lokal tetap harus ada. Padahal  biasanya  rantai  pasokan  global  akan mengalami  efek  ketika  satu  negara  dilanda bencana alam, pabrik-pabrik di seberang lautan juga menderita konsekuensi (Mahbubani, 2012). Perubahan iklim, kerusuhan politik, bencana alam, dan  pandemi  semuanya  berdampak  pada  pola perjalanan (Deuchar, 2012). Kawasan Desa Wisata (CBT) yang dipilih adalah Desa Wisata Pentingsari dan Nglanggeran di Yogyakarta serta Desa Wisata Penglipuran  di  Bali  karena  dianggap  sebagai contoh  Desa  Wisata  terbaik  di  Indonesia  dan banyak memperoleh penghargaan internasional.
Analisis  MSPDM  adalah  analisis  yang digunakan untuk melakukan penilaian sekaligus
pentargetan  pengembangan  kawasan  wisata berbasis masyarakat sebagai alternatif pengganti analisis  SWOT.  Titik  berat  analisis  MSPDM adalah pengkuantitatifan dan penetapan berbagai variabel  dan  indikator  aspek  Pemasaran (Marketibility),  Keberlanjutan  (Sustainibility), Partisipasi (Participatory), dan Mitigasi bencana (Disaster  Mitigation)  (Priatmoko,  2019).  Di dalam analisis MSPDM terdapat berbagai indikator sebagai panduan untuk mengukur suatu kondisi sebuah area CBT. Variabel-variabel yang diukur dalam analisis MSPDM dalam aspek Marketibility (Pemasaran) adalah penentuan pasar, keunikan dan orisinilitas produk, harga yaitu kesepakatan atas  margin  keuntungan  dan  pembagiannya, distribusi produk wisata, dan promosi. Variabel- variabel  dalam  Sustainibility  (Keberlanjutan) adalah daya dukung tiap produk-produk wisata, pengelolaan  limbah,  konservasi,  kunjungan wisatawan  yang berlanjut,  dan pengembangan bisnis masayarakat setempat. Variabel-variabel dalam aspek Participatory (Partisipatif) adalah penguasaan  sumber  daya  dan  tanggung  jawab lokal oleh warga serta variasi produk antar wilayah. Sedangkan variabel-variabel dalam aspek Disaster Mitigation (Mitigasi Bencana) adalah pengukuran manajemen bencana alam dan bencana non alam khususnya  untuk  penanganan  resiko-resiko yang mungkin timbul atas produk-produk wisata serta resiko bencana sosial (Priatmoko, 2019).
Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa/PBB, bencana adalah gangguan serius terhadap berfungsinya suatu komunitas atau masyarakat yang melibatkan dampak luas terhadap manusia, material, dampak ekonomi  atau  lingkungan  dari  kerugian  yang melebihi kemampuan komunitas yang terkena dampak atau komunitas untuk mengatasi dengan menggunakan sumber daya mereka sendiri (UNISDR, 2009). Oleh karena itu manfaat mitigasi bencana menjadi manfaat sosial berupa keselamatan yang diterima oleh komunitas akan tindakan pengelolaan mitigasi misalnya dari aneka resiko bencana alam (van den Honert, 2016). Menurut UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, mitigasi adalah serangkaian  upaya  untuk  mengurangi  risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana (Republik Indonesia, 2007).
Mitigasi berupaya untuk mencegah peristiwa berbahaya  dan,  jika  mungkin,  mengurangi keparahan  yang  terjadi,  dan  meminimalkan kerugian  dan  efek  kerusakan  lanjutannya (Miller et al., 2016). Masih menurut UU Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, potensi penyebab bencana di wilayah Indonesia dapat dikelompokan dalam 3 (tiga) jenis bencana, yaitu bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial (Republik Indonesia, 2007). Tiap daerah Desa Wisata di Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda atas ketiga potensi bencana tersebut.
Berangkat  dari  tiga  jenis  bencana  ini  dan kerangka kerja lainnya, analisis terkait diperlukan untuk  memitigasi  untuk  mengurangi  risiko yang lebih besar bagi wisatawan dan masyarakat lokal. Tempat atau titik-titik penanganan situasi darurat  juga  penting  untuk  direncanakan  dan dipilih secara tepat untuk mengurangi efek bencana (Kahani,  Ghazi,  Akbari,  &  Hosseini,  2016). Kerugian  akibat  bencana  alam  tidak  mungkin dihilangkan atau dihindari sepenuhnya, namun bukti empirik menunjukkan bahwa menerapkan langkah-langkah  mitigasi  bencana  dapat membantu masyarakat untuk pulih lebih cepat dari situasi krisis (van den Honert, 2016).
Wisata pedesaan sering digunakan sebagai alat  untuk  membantu,  mengembangkan,  dan membangun  kembali  berbagai  daerah  desa. Selama ini Desa Wisata sering dianggap kurang memberikan manfaat ekonomi maksimal yang diharapkan,  penciptaan  lapangan  kerja,  dapat memperburuk kesenjangan sosial dan ekonomi, juga  masyarakat  perdesaan  sering  kekurangan keterampilan dan pengalaman yang diperlukan untuk berhasil menarik dan memuaskan wisatawan (Dashper, 2014). Walaupun demikian keterlibatan pemerintah dalam mengembangkan bisnis lokal ini  masih  diperlukan.  Bastakis  et.al.  dalam Situmorang,  et.al.  (2019)  berpendapat  bahwa masyarakat lokal harus menggunakan peluang yang diberikan kepada mereka oleh pemerintah untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang pentingnya kewirausahaan yang sukses, ia juga menambahkan bahwa bantuan dari pemerintah mungkin tidak cukup untuk mendukung masyarakat lokal jika masyarakat setempat tidak memiliki kapasitas  untuk  menyerap  keterampilan  dan
pengetahuan  yang  diberikan  (Situmorang, Trilaksono, & Japutra, 2019).
Dukungan pemerintah untuk kegiatan Desa Wisata serta pemahaman mitigasi bencana dan masalah sosial  seperti  yang terkandung dalam undang-undang harus dijalankan secara selaras. Secara lebih lanjut perlu diperhatikan pentingnya kewirausahaan pariwisata bagi negara berkembang karena dapat membantu meningkatkan pendapatan, terutama di sektor pariwisata, serta berdampak pada  kehidupan  sosial  di  masyarakat  sekitar (Situmorang et al., 2019). Hal berbeda diungkapkan oleh  Manaf  et.al  (2018)  bahwa  kurangnya pengalaman masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan pariwisata, serta ketergantungan mereka  pada  keahlian  eksternal  telah  diatasi sebagai  tantangan  dalam  pariwisata  berbasis masyarakat Pada kasus demikian masih jarang terjadi,  selain  itu  Desa  Wisata  yang  mampu benar-benar mengatasi permasalahannya belum signifikan.  Oleh  karena  itu  pada  kesempatan yang  sama  Manaf  et.al  (2018)  menyatakan pengembangan  tujuan  wisata  tidak  dapat dipisahkan  dari  berbagai  peran  pemangku kepentingan  terkait  dalam  elemen  sistem pariwisata yang ada di luar kemampuan warga lokal (Manaf et al., 2018). Meskipun keselamatan, keamanan  dan  manajemen  krisis  saat  terjadi bencana adalah menjadi bagian dari tugas pengelola Desa  Wisata  tetapi  umumnya  belum  nampak jelas apa yang dilakukan untuk itu (Adeyinka-Ojo, Khoo-Lattimore, & Nair, 2014). Seperti misalnya masyarakat di daerah Borobudur, Jawa Tengah melakukan penanaman pohon keras pada area perbukitan yang lebih tinggi untuk menghindari erosi  dan  memperkuat  struktur  tanah  sejak tahun 1977-1979 (Fatimah, 2015). Penanaman tersebut  dilakukan  oleh  seluruh  masyarakat bukan  hanya  oleh  pihak  pengelola  kawasan. Penelitian  lain  juga  menemukan  bahwa perbaikan  fasilitas  keselamatan  dilakukan  di kawasan  wisata  agro  Condet,  Jakarta  Timur (Azriati & Kausar, 2018).
Wang  dalam  Adeyinka-Ojo  et  al.  (2014) mencantumkan  soal  mitigasi  bencana  dalam pendekatan komprehensifnya yang mengidentifikasi tiga tema selain fungsi pemasaran destinasi wisata. Tema-tema ini adalah: (1) strategi dan pendekatan
untuk mengelola pemangku kepentingan tujuan;
(2)  prinsip  dan  strategi  untuk  mengelola  daya saing dan keberlanjutan; dan (3) prinsip dan strategi untuk  keselamatan,  bencana  dan  manajemen krisis (Adeyinka-Ojo et al., 2014). Gempa tidak hanya  menciptakan  cetak  biru  untuk  sektor pariwisata di Nglanggeran untuk dikembangkan, tetapi  juga  membuat  masyarakat  setempat membangun  kembali  dirinya  sendiri  dan memperkuat ikatan yang lebih erat antara para anggotanya setelah bencana (Putri & Adinia, 2018).
Jumlah korban meninggal, luka dan hilang pada kejadian bencana di Indonesia yang tersebar di berbagai provinsi di Indonesia mencapai 750 orang pada tahun 2015 dan 3.199 orang pada tahun (Purbasari  &  Manaf,  2018).  Pada  tahun  2006 wilayah Manding di Yogyakarta terkena dampak bencana alam gempa bumi, yang meruntuhkan pusat  industri  kulit  di  Desa  itu.  Untuk  bisnis, dampak  penuh  dari  bencana  sering  hanya dinilai  akibatnya  tetapi  pendekatan  pemikiran ke  depan  perlu  diterapkan  untuk  mengurangi potensi kerusakan (Tibay et al., 2018). Sebagai bagian dari pendekatan berwawasan ke depan, bersiap atas hal yang tak terduga adalah kunci utama dalam perencanaan ketahanan.
Khusus untuk sektor pariwisata yang masih dianggap  sebagai  bisnis  dengan  “skala  kecil, tingkat  diversifikasi  pasar  rendah,  dan  tingkat kegagalan  yang  lebih  tinggi  dari  rata-rata” membuat sektor ini lebih rentan terhadap bencana besar  yang  tidak  cukup  sering  terjadi  untuk menjamin implementasi rencana kesiapsiagaan (Tibay et al., 2018). Oleh karena itu, memahami wilayah  CBT  pasca  bencana  perlu  dikaitkan dengan  konsep  pariwisata  secara  umum.  CBT adalah  bentuk  unik  dari  industri  pariwisata, karena  biasanya  terletak  di  daerah  perdesaan, dikelola oleh masyarakat dengan cara ‘komunal’, dan melibatkan sejumlah kecil orang (Rindrasih, 2018). Komunikasi dan  koordinasi  yang lebih baik  perlu  dibangun  antara  para  pemangku kepentingan utama (BNPB/BPBD, Perusahaan Pariwisata, dan Pemangku kepentingan Industri Pariwisata) untuk membuat pemulihan bencana lebih efisien dan efektif (Mannakkara, Wilkinson, Willie, & Heather, 2018).

## METODE
Metode  penelitian  menggunakan  metode deskriptif  kualitatif  menggunakan  indikator mitigasi bencana pada tabel analisis MSPDM. Indikator yang digunakan dalam analisis MSPDM antara lain variabel Pemasaran, Keberlanjutan, Partisipatif,  dan  Mitigasi  Bencana.  Namun dalam penelitian ini hanya difokuskan membahas aspek mitigasi bencana/disaster mitigation (DM) dengan  menggunakann  indikator  yang  ada  di dalamnya.  Penilaian kuantitatif pada tabel tidak digunakan karena pada kesempatan ini peneliti hanya akan membuat deskripsi sistematis tentang keberadaan  mitigasi  bencana  yang  dikelola  di daerah  wisata  perdesaan  berdasarkan  variabel dan  indikator  yang  ada. Adapun  variabel  dan indikator  Disaster  Mitigation  dalam  analisis MSPDM dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini.
Tabel 1. Penilaian Aspek Mitigasi Bencana

## PARAMETER RINCIAN UNSUR NILAI DAN INDIKATORNYA
(A)
Bencana alam Antisipasi terhadap resiko dan perencanaan pemulihan (recovery) 1. Bila Belum ada antisipasi dan rencana penyelamatan bencana gempa bumi dan tanah longsor 2. Bila sudah ada antisipasi dan rencana penyelamatan bencana gempa bumi dan tanah longsor namun belum tersosialisasi 3. Bila sudah ada sosialiasi dan pelatihan penyelamatan 4. Bila sudah ada jalur penyelamatann dan tim khusus yang menangani kebencanaan oleh warga setempat 5. Bila sudah ada rencana dan konsep wilayah pemulihan pasca bencana

## PARAMETER RINCIAN
UNSUR
NILAI DAN INDIKATORNYA (B)
Bencana non alam akibat gagal teknologi,
wabah penyakit, bencana sosial Antisipasi kesalahan human eror dan standarisasi minimal keamanan dan kesehatan 1. Bila Belum ada antisipasi dan standarisasi keamanan minimal dan kesehatan 2. Bila Sudah ada standarisasi minimal namun belum dijadikan acuan 3. Bila sudah ada standarisasi dan menjadi acuan pelaku wisata dan wisatawan 4. Bila sudah ada standarisasi
internasional kemanan dan kesehatan yang ditaati 5. Sudah ada standarisasi keamanan dan kesehatan dan ditegakannya sanksi bagi yg melanggar oleh masyarakat setempat
Sumber: Priatmoko, 2019
Data tentang keberadaan manajemen mitigasi bencana yang diolah menggunakan struktur konsep berdasarkan tabel di atas. Data tersebut diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara, pencarian sumber-sumber informasi yang dianggap relevan, berita online, dan studi literatur. Khusus untuk Desa Penglipuran tidak dilakukan studi lapangan dan hanya dilakukan studi literatur dan wawancara dengan  tour  leader  yang  pernah  mengunjungi
Desa tesebut. Para peneliti mewawancarai manajer Desa Wisata, dan orang-orang yang ditunjuk sebagai koordinator penyedia elemen destinasi termasuk atraksi, pelaku usaha wisata, akomodasi, dan pemimpin masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pariwisata Desa.  Data  yang  diperoleh  tersebut  kemudian dipaparkan sehingga diperoleh gambaran tentang manajemen pengelolaan bencananya.

## HASIL PEMBAHASAN
Dalam  aspek  mitigasi  bencana,  dua  jenis bencana dikelompokkan, yaitu: 1. Bencana alam dalam hal kondisi dan sejarah bencana regional yang akan dikembangkan, misalnya, gempa bumi dan atau tsunami telah terjadi, 2. Bencana non-alam terutama untuk menangani risiko yang mungkin timbul untuk produk dalam dan luar masyarakat. Khusus untuk Desa Wisata Pentingsari yang berada di bawah kaki gunung berapi aktif, pemerintah secara  teratur  menyebarkan  informasi  untuk mengingatkan  masyarakat  tentang  risiko  dan tindakan  yang  harus  diambil  dalam  keadaan darurat (Rindrasih, 2018). Di Nglanggeran, upaya penguatan  struktur  tanah  dilakukan  dengan penambahan tanggul di beberapa daerah dengan lanskap  miring  untuk  mencegah  bahaya  tanah longsor (Hermawan, 2017). Di Penglipuran, distribusi zona spasial dilakukan, tempat untuk semua Desa dan ruang untuk rumah yang dimiliki ditentukan oleh penduduk untuk memfasilitasi pengelolaan dan mitigasi (Priyoga & Sudarwani, 2018). Rincian aspek-aspek MSPDM khususnya terkait mitigasi bencana dari ketiga Desa di atas dapat diilustrasikan dalam tabel berikut:
Tabel 2. Mitigasi Bencana Pada Lokasi Desa Wisata
Pentingsari Nglanggeran Penglipuran Mitigasi Bencana/ Disaster Mitigation  Kewasapadaan dan kerjasama dengan banyak pihak untuk pembaruan status aktifitas Gunung Merapi  rute evakuasi dan peringatan
 standar internasional higienitas toilet
 kegiatan ronda malam bersama pengunjung
 Standar higienitas untuk produk makanan
 Membangun penguatan tanah-tanah yang rawan longsor
 rute evakuasi
 pengaturan dan pembatasan jumlah pengunjung
 Penentuan zona-zona tertentu untuk memudahkan fungsi dan keselamatan (Bhanu Rizfa &
Amos, 2016)  Penyediaan klinik kesehatan (Andriyani, Martono, & Muhammad, 2017)
 Penetapan titik parkir mobil dan bis jauh dari rumah-rumah adat/ tradisional
 sistem 1 (satu) pintu masuk Sumber: hasil analisis timpeneliti, 2019
Untuk  aspek  mitigasi  bencana  mereka berfokus pada bencana alam (misalnya: letusan gunung berapi, gempa, dan tanah longsor), dan bencana non-alam. Mereka memperhatikan keamanan pangan, standar kesehatan dan keselamatan juga menyediakan  rute  evakuasi.  Sedangkan  untuk bencana sosial masih berupa langkah pembagian keuntungan  ekonomi  dari  aktifitas  pariwisata. Untuk kerawanan sosial dari luar secara umum ketiga Desa ini belum mempersiapkan instrumen yang baku. Hal ini barangkali terkait dengan kultur orang Desa yang selalu menyambut baik tamu.
Dari informasi yang diperoleh, pemahaman tentang mitigasi bencana tidak selalu diberikan di awal kunjungan wisatawan. Informasi mengenai mitigasi resiko hanya diketahui oleh pengelola kawasan. Wisatawan mendapatkan informasi mitigasi bencana apabila mereka diberitahu oleh pengelola. Informasi statis semacam papan pengumuman atau penunjuk rute-rute evakuasi yang komprehensif masih belum banyak ditemui. Hal ini dimungkinkan karena adanya bias pemahaman bagi warga setempat bahwa seolah-olah pengunjung telah mempunyai pemahaman  yang  sama  dengan  warga  lokal. Walaupun demikian, pemahaman tentang mitigasi bencana yang dimiliki oleh warga lokal pengelola CBT telah membawa peningkatan kualita kawasan yang cukup siginifikan. Standar-standar higienitas, pelestarian  nilai-nilai  lokal,  dan  pengurangan resiko  atas  kejadian  bencana  yang  diterapkan membuat kawasan tersebut menjadi lebih baik. Bahkan  dengan  pemahaman  mitigasi  bencana ini dapat mengurangi nilai-nilai yang sebelumnya dianggap tabu (pamali) bagi masyarakat ketika membicarakan kemungkinan adanya bencana.

## KESIMPULAN
Analisis MSPDM sangat membantu dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang faktor mitigasi bencana di kawasan wisata. Aspek penilaian Disaster Mitigation yang muncul dalam bentuk penilaian kuantitatif membantu pengguna analisis  MSPDM  untuk  mengevaluasi  dan menentukan target perbaikan selanjutnya. Kawasan wisata yang berupa CBT perlu memperhatikan aspek-aspek  disaster  mitigation  sesuai  dengan karakterisik wilayahnya. Pemanfaatan mitigasi bencana pada dasarnya akan meningkatkan kualitas
lingkungan  alam  dan  masyarakat  setempat. Hambatan kultural berupa tabu membicarakan bencana yang mungkin terjadi dapat diminimalisir dengan  analisis  MSPDM  dengan  memberikan sistem penialian diri yang ditetapkan parameternya. Walaupun demikian, ada hal yang masih perlu diwacanakan lebih luas lagi yaitu mitigai resiko bencana sosial dari luar masyarakat atau pengunjung. Riset di kawasan wisata yang masih dalam tahap rintisan dimungkinkan akan bisa mendapatkan temuan gambaran yang lebih komprehensif lagi atas pemanfaatan analisis MSPDM ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Adeyinka-Ojo, S. F., Khoo-Lattimore, C., & Nair, V. (2014). A Framework for Rural Tourism Destination  Management  and  Marketing Organisations. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 144, 151–163. https://doi.org/10.1016/ j.sbspro.2014.07.284
Amri, M. R., Yulianti, G., Yunus, R., Wiguna, S., Adi, A. W., Ichwana, A. N., … Septian, R. T. (2016). Risiko Bencana Indonesia. (R. Jati  &  M.  R.  Amri,  Eds.).  Jakarta:  Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Andriyani, A. A. I., Martono, E., & Muhammad.
(2017).  Pemberdayaan  Masyarakat  melalui Pengembangan Desa Wisata dan Implikasinya terhadap  Ketahanan  Sosial  Budaya.  Jurnal Ketahanan Nasional, 23, 1–6. https://doi.org/ 2527-9688
Azriati, N. N., & Kausar, D. (2018). Pengembangan Potensi  Wisata  Agro  Di  Kawasan  Condet Kelurahan Balekambang Jakarta Timur. Journal Of  Tourism  Destination  And  Attraction, 6(2), 59–69.
Bhanu  Rizfa,  H.,  &  Amos,  S.  (2016).  Bali Traditional Settlement Morphology Analysis Penglipuran, Kubu Village, Bangli Regency, Bali Province. DIMENSI (Journal of Architecture and  Built  Environment),  43(1),  47–53. https://doi.org/10.9744/dimensi.43.1.47-54 Dashper,  K.  (Ed.).  (2014).  Rural  tourism: An International  Perspective.  Encyclopedia  of Tourism  (I).  12  Back  Chapman  Street, Newcastle  upon  Tyne,  NE6  2XX,  UK British:  Cambridge  Scholars  Publishing. https://doi.org/10.1016/S01607383(02)00009-9
Deuchar, C. (2012). Small Tourism Enterprise Network  Formation  in  Rural  Destinations: Integrating ICT and Community in Western Southland New Zealand. Auckland University of Technology. Retrieved from https://aut.research gateway.ac.nz/bitstream/handle/10292/4520 /DeucharC.pdf?sequence=3&isAllowed=y Fatimah, T. (2015). The Impacts of Rural Tourism Initiatives on Cultural Landscape Sustainability in Borobudur Area. Procedia Environmental Sciences,  28(SustaiN  2014),  567–577. https://doi.org/10.1016/j.proenv.2015.07.067 Hermawan,  H.  (2017).  Pengaruh  Daya  Tarik Wisata,  Keselamatan  dan  Sarana  Wisata Terhadap  Kepuasan  serta  Dampaknya terhadap Loyalitas Wisatawan. Jurnal Media Wisata, 15(1), 562–577.
Horwath, H., & Jurong, S. (2016). Borobudur- Yogyakarta-Prambanan  Baseline  Supply  & Demand,  Market  Demand  Forecasts,  and Investment Needs. Jakarta.
Kahani, M., Ghazi, I., Akbari, Z., & Hosseini, Z. (2016). Emergency police station location to provide municipal services after earthquake (Case study: Kerman). International Journal of Health System and Disaster Management, 4(4), 120. https://doi.org/10.4103/2347-9019. 196772
Mahbubani, K. (2012). The Global Village has Arrived  --.  Finance  and  Development. Retrieved from https://www.imf.org/external/ pubs/ft/fandd/2012/09/pdf/mahbuban.pdf Manaf,  A.,  Purbasari,  N.,  Damayanti,  M., Aprilia, N., & Astuti, W. (2018). Community- based  rural  tourism  in  inter-organizational collaboration: How does it work sustainably? Lessons learned from Nglanggeran Tourism Village, Gunungkidul Regency, Yogyakarta, Indonesia.  Sustainability  (Switzerland), 10(7). https://doi.org/10.3390/su10072142 Mannakkara,  S., Wilkinson,  S., Willie,  M.,  & Heather, R. (2018). Building Back Better in the  Cook  Islands: A  Focus  on  the Tourism Sector. Procedia Engineering, 212, 824–831. https://doi.org/10.1016/j.proeng.2018.01.106 Miller,  A.,  Yeskey,  K.,  Garantziotis,  S., Arnesen,  S.,  Bennett, A.,  O’Fallon,  L.,  …
Hughes,  J.  (2016).  Integrating  health research  into  disaster  response:  The  new NIH  disaster  research  response  program. International  Journal  of  Environmental Research  and  Public  Health,  13(7),  1–12. https://doi.org/10.3390/ijerph13070676 Pendampingan, T. M. T. (2019). Buku Panduan Pengembangan  Desa  Wisata  Berbasis Pendampingan  Melalui  Perguruan  Tinggi. Jakarta:  Deputi  Bidang  Pengembangan Industri  dan  Kelembagaan  Kementrian Pariwisata Republik Indonesia.
Priatmoko, S. (2019). Perencanaan Pengembangan Destinasi  Wisata  Menggunakan  Analisis MSP + DM. Jurnal Khasanah Ilmu, 10(1). Priyoga, I., & Sudarwani, M. M. (2018). Kajian Pola  Ruang  dan  Rumah  Adat  Desa Penglipuran  Bali.  In  Prosiding  Semarnusa IPLBI (pp. 66–72). Surabaya: Laboratorium Perkembangan  Arsitektur,  Departemen Arsitektur ITS.
Pudianti, A., Syahbana, J. A., & Suprapti, A. (2016).
Role of Culture in Rural Transformation in Manding  Village,  Bantul  Yogyakarta, Indonesia. Procedia - Social and Behavioral Sciences,  227(November  2015),  458–464. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.06.101 Purbasari, N., & Manaf, A. (2018). Comparative Study on the Characteristics of Community- Based  Tourism  between  Pentingsari  and Nglanggeran  Tourism  Village,  Special Region Yogyakarta. E3S Web of Conferences, 31,  09007.  https://doi.org/10.1051/e3sconf/ 20183109007 Putri, F. A., & Adinia, N. C. (2018). The Role of Communication in Sustainable Development Tourism: A Case Study on Community-based Tourism (Pokdarwis) in Nglanggeran Village. Jurnal Komunikasi Indonesia, VII(2), 153–161. Republik,  I.  UU  24  Tahun  2007  Tentang Penanggulangan Bencana (Disaster Management),
Pub. L. No. UU 24 (2007). Indonesia.
Rindrasih,  E.  (2018).  Under  the  Volcano: Responses  of  a  community-based  tourism village to the 2010 eruption of Mount Merapi, Indonesia.  Sustainability  (Switzerland), 10(5). https://doi.org/10.3390/su10051620
Situmorang,  R.,  Trilaksono,  T.,  &  Japutra, A.
(2019).  Friend  or  Foe?  The  complex relationship between indigenous people and policymakers  regarding  rural  tourism  in Indonesia.  Journal  of  Hospitality  and Tourism Management, 39(March 2018), 20–29. https://doi.org/10.1016/j.jhtm.2019.02.001 Tibay,  V.,  Miller,  J.,  Chang-Richards,  A.,
Egbelakin,  T.,  Seville,  E.,  & Wilkinson,  S. (2018).  Business  resilience:  A  study  of Auckland  hospitality  sector.  Procedia Engineering, 212(2017), 1217–1224. https://doi. org/10.1016/j.proeng.2018.01.157
UNISDR.  (2009).  Risk.  2009  UNISDR Terminology  on  Disaster  Risk  Reduction. Geneva: UNISDR.
van den Honert, R. (2016). Improving Decision Making  about  Natural  Disaster  Mitigation Funding in Australia—A Framework. Resources, 5(3), 28. https://doi.org/10.3390/resources5030028