## Muhammadiyah Law Review
P-ISSN 2549-113X, E-ISSN 2580-166X Vol. 7 No. 2 (2023), DOI: 10.24127/mlr.v7i2.2766

## Interseksi Hukum dan Ekonomi: Analisis Komprehensif terhadap Dinamika Regulasi dan Dampaknya terhadap

## Pertumbuhan Ekonomi

## Syahril Sidiq
Institut Teknologi Ahmad Dahlan Jakarta Corresponding Author: sidiqsyahril155@gmail.com

## Abstract
Interseksi  antara  hukum  dan  ekonomi  telah  menjadi  subjek  yang  semakin relevan  dalam  era  globalisasi  dan  kompleksitas  sistem  keuangan.  Studi  ini bertujuan untuk melakukan analisis komprehensif terhadap dinamika regulasi dan  dampaknya  terhadap  pertumbuhan  ekonomi.  Dalam  kaitannya  dengan pertumbuhan ekonomi, hukum dan regulasi memainkan peran penting dalam membentuk lingkungan yang kondusif bagi kegiatan ekonomi. Regulasi yang baik  dapat  memberikan  kepastian  hukum,  mengurangi  risiko,  melindungi hak-hak  individu  dan  perusahaan,  serta  mendorong  investasi  dan  inovasi. Namun,  jika  regulasi  tidak  tepat  atau  terlalu  kompleks,  hal  ini  dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dengan cara yang tidak diinginkan. Studi ini  melibatkan  analisis  komprehensif  terhadap  berbagai  aspek  hukum  dan ekonomi  yang  saling  terkait.  Pertama,  akan  dilakukan  tinjauan  mendalam terhadap  regulasi  yang  ada  dan  kerangka  hukum  yang  mengatur  sektor ekonomi tertentu, seperti perbankan, perdagangan, atau investasi. Kemudian, akan  dilakukan  analisis  terhadap  implementasi  regulasi  tersebut  dan dampaknya  terhadap  pertumbuhan  ekonomi.  Dikaji  juga  hubungan  antara hukum  dan  ekonomi  dalam  konteks  global,  seperti  perjanjian  perdagangan internasional,  arbitrase,  atau  perubahan  kebijakan  ekonomi  Nasional.  Hasil dari  studi  ini  diharapkan  dapat  memberikan  pemahaman  yang  lebih mendalam  tentang  pentingnya  interseksi  antara  hukum  dan  ekonomi  dalam konteks  dinamika  regulasi.  Studi  ini  juga  dapat  memberikan  rekomendasi kebijakan  untuk  meningkatkan  kerangka  regulasi  yang  mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.
Keywords: interseksi, hukum, ekonomi

## Abstrak
The  intersection  between  law  and  economics  has  become  an  increasingly relevant subject in the era of globalization and the complexity of the financial system. This study aims to conduct a comprehensive analysis of the dynamics of  regulation  and  its  impact  on  economic  growth.  In  relation  to  economic growth,  laws  and  regulations  play  an  important  role  in  shaping  a  conducive environment  for  economic  activity.  Good  regulation  can  provide  legal certainty, reduce risk, protect individual and company rights, and encourage investment  and  innovation.  However,  if  regulation  is  inappropriate  or  too complex,  it  can  hinder  economic  growth  in  unwanted  ways.  This  study involves a comprehensive analysis of various interrelated legal and economic aspects. First, there will be an in-depth review of the existing regulations and legal  framework governing certain  economic sectors, such as banking,  trade or investment. Then, an analysis will be carried out on the implementation of these regulations and their impact on economic growth. It also examines the relationship  between  law  and  the  economy  in  a  global  context,  such  as international  trade  agreements,  arbitration,  or  changes  in  national  economic policy.  The  results  of  this  study  are  expected  to  provide  a  deeper understanding  of  the  importance  of  the  intersection  between  law  and economics in the context of regulatory dynamics. This study can also provide policy  recommendations  to  improve  regulatory  frameworks  that  support sustainable and inclusive economic growth.
Kata Kunci : intersection, law, economics

## A. Pendahuluan
Hukum  dan  ekonomi  adalah  dua  disiplin  yang  saling  terkait  dan  memiliki pengaruh  yang  signifikan  terhadap  berbagai  aspek  kehidupan  sosial  dan  bisnis. Hukum merupakan kumpulan aturan dan prinsip yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat, sedangkan ekonomi berkaitan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi  barang  dan  jasa  dalam  suatu  sistem  ekonomi.  Interseksi  antara  hukum dan ekonomi telah menjadi subjek yang semakin menarik dan penting dalam studi akademis  dan  praktik  bisnis.  Pertumbuhan  ekonomi  yang  berkelanjutan  dan inklusif  merupakan  tujuan  yang  diinginkan  oleh  setiap  negara 1 Pentingnya hubungan antara hukum dan ekonomi tercermin dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari.  Regulasi  ekonomi  yang  baik  dan  peraturan  yang  jelas  dapat menciptakan  lingkungan  bisnis  yang  stabil,  melindungi  hak-hak  konsumen, mendorong  investasi,  dan  mendorong  pertumbuhan  ekonomi  yang  berkelanjutan.
1 Badan Pusat Statistik, “Pertumbuhan Ekonomi Indonesia,” Berita Resmi Statistik 17, no. 16/02 (2014): 1 – 9.
Sebaliknya, ketidakseimbangan atau ketidaktepatan dalam regulasi ekonomi dapat menghambat  inovasi,  menciptakan  ketidakpastian  hukum,  dan  memperlambat pertumbuhan  ekonomi.  Pada  sisi  lain,  aspek  ekonomi  juga  memengaruhi pengembangan  hukum. 2 Perkembangan  ekonomi  yang  cepat,  seperti  kemajuan teknologi dan globalisasi, memunculkan tantangan baru yang memerlukan respons hukum yang tepat. Hukum harus mampu mengakomodasi perubahan tersebut dan melindungi kepentingan publik dalam konteks ekonomi yang terus berkembang. Dalam konteks Indonesia, hubungan antara hukum dan ekonomi menjadi semakin penting  mengingat  pertumbuhan  ekonomi  yang  dinamis  dan  kebutuhan  akan kepastian  hukum  yang  lebih  baik.  Perkembangan  hukum  yang  sejalan  dengan dinamika ekonomi nasional dapat menjadi dasar bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan  dan  inklusif. 3 Dalam  mencapai  tujuan  tersebut,  penting  untuk memahami  bagaimana  hukum  dan  regulasi  dapat  mempengaruhi  dinamika ekonomi.  Hukum  dan  ekonomi  memiliki  keterkaitan  yang  erat,  hukum  berperan dalam  memberikan  kerangka  kerja  hukum  yang  mengatur  aktivitas  ekonomi, sedangkan  ekonomi  melibatkan  aspek-aspek  seperti  produksi,  distribusi,  dan konsumsi  sumber  daya.  Pertumbuhan  ekonomi  yang  sehat  membutuhkan peraturan  yang  tepat  guna,  yang  mendorong  iklim  bisnis  yang  stabil,  transparan, dan adil. 4
Dalam konteks dinamika regulasi, hukum dan ekonomi saling mempengaruhi satu sama  lain.  Regulasi  yang  efektif  dapat  menciptakan  lingkungan  bisnis  yang kondusif,  memberikan  kepastian  hukum  bagi  para  pelaku  ekonomi,  dan melindungi  hak-hak  individu  dan  perusahaan. 5 Di  sisi  lain,  regulasi  yang  tidak memadai  atau  terlalu  kompleks  dapat  menjadi  hambatan  bagi  pertumbuhan ekonomi,  menghambat  inovasi,  dan  menimbulkan  biaya  yang  tinggi  bagi  pelaku bisnis.  Oleh  karena  itu,  penting  untuk  melakukan  analisis  komprehensif  terhadap interseksi  hukum  dan  ekonomi  serta  memahami  dinamika  regulasi  yang berdampak  langsung  pada  pertumbuhan  ekonomi.  Studi  ini  akan  menganalisis berbagai  aspek  hukum  dan  regulasi  yang  berkaitan  dengan  sektor-sektor  ekonomi kunci, seperti perbankan, perdagangan, investasi, dan perlindungan konsumen. Melalui pemahaman yang mendalam tentang interaksi antara hukum dan ekonomi, diharapkan studi ini dapat memberikan wawasan dan rekomendasi kebijakan yang relevan  bagi  para  pengambil  keputusan  di  bidang  hukum  dan  ekonomi.  Hal  ini
2 Abdul  Manan, Peranan  Hukum  Dalam  Pembangunan  Ekonomi (Kencana  Prenada Media Group, 2014).
3 Fathurrahman  Djamil, Hukum  Ekonomi  Islam:  Sejarah,  Teori,  Dan  Konsep (Sinar Grafika, 2023).
4 Muchamad Taufiq, “Aspek Hukum Dalam Ekonomi” (Azyan, 2019).
5 Manan, Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi .
akan  membantu  mendorong  pembentukan  regulasi  yang  efektif  dan  memperkuat pertumbuhan  ekonomi  yang  berkelanjutan,  sejalan  dengan  tujuan  pembangunan sosioekonomi yang diinginkan oleh masyarakat global.

## B. Konsep Interseksi Secara Umum, Hukum dan Ekonomi
Interseksi  merupakan  konsep  yang  merujuk  pada  titik  pertemuan  atau  hubungan antara dua atau lebih hal, gagasan, atau bidang yang berbeda. Dalam konteks yang lebih  luas,  interseksi  mengacu  pada  persimpangan  atau  keterkaitan  antara  dua domain  atau  disiplin  yang  saling  mempengaruhi. 6 Dalam  pengertian  yang  lebih spesifik,  interseksi  mencerminkan  adanya  titik  temu  atau  keterkaitan  antara  dua atau lebih  kelompok, identitas, atau aspek  kehidupan yang  berbeda. Hal ini dapat berhubungan  dengan  pertemuan  antara  identitas  sosial  seperti  gender,  etnisitas, agama,  dan  orientasi  seksual,  serta  bagaimana  faktor-faktor  tersebut  saling mempengaruhi dalam pengalaman individu atau kelompok. 7
Konsep  interseksi  juga  digunakan  dalam  analisis  dan  pemahaman  terhadap ketimpangan  sosial  dan  struktur  kekuasaan.  Interseksionalitas  mengakui  bahwa individu  dan  kelompok  tidak  hanya  dipengaruhi  oleh  satu  dimensi  identitas  atau sistem  dominasi,  tetapi  oleh  interaksi  antara  berbagai  dimensi  identitas  dan kekuasaan  yang  kompleks. 8 Dalam  konteks  ini,  interseksi  menggambarkan bagaimana  diskriminasi,  ketidaksetaraan,  dan  pengalaman  hidup  yang  berbeda dipengaruhi  oleh  penyeberangan  antara  berbagai  faktor  sosial  seperti  gender,  ras, kelas  sosial,  dan  sebagainya. 9 Pengertian  interseksi  mengakui  bahwa  pengalaman individu  dan  kelompok  tidak  dapat  dipahami  secara  terpisah  atau  tunggalitas, tetapi  perlu  dipahami  dalam  kerangka  yang  lebih  holistik  dan  kompleks.  Ini membantu  memahami  bagaimana  berbagai  bentuk  identitas  dan  struktur kekuasaan  saling  berinteraksi  dan  saling  mempengaruhi,  membentuk  pengalaman dan ketimpangan sosial yang kompleks 10 .
6 Muhammad  Irw in  Muslimin  and  Darwanto  Darwanto,  “Studi  Komparasi Pemikiran Ekonomi Islam Syed Nawab Haider Naqvi Dengan Yusuf Al- Qardhawi,” Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah 4, no. 1 (2022): 136 – 61.
7 Andi Hafifah Indah Suradi, “INTERSEKSI ANTARA PRI NSIP-PRINSIP PERANG
MENURUT  HUKUM  ISLAM  DAN  HUKUM  HUMANITER  KONTEMPORER” (Universitas Hasanuddin, 2022).
8 MUTHIAH RAHMI, “INTERSEKSI MASYARAKAT,” n.d.
9 Nor  Hadi,  “INTERAKSI  BIAYA  SOSIAL,  KINERJA  SOSIAL,  KINERJA
KEUANGAN DAN LUAS PENGUNGKAPAN SOSIAL (PRAKTIK
TANGGUNGJAWAB  SOSIAL  PERUSAHAAN  GO  PUBLIK  DI  BURSA  EFEK INDONESIA” (Diponegoro University, 2009).
10 Suradi,  “INTERSEKSI  ANTARA  PRINSIP -PRINSIP  PERANG  MENURUT
HUKUM ISLAM DAN HUKUM HUMANITER KONTEMPORER.”
Interseksi  dalam  hukum  dan  ekonomi  merujuk  pada  titik  pertemuan  dan  saling keterkaitan  antara  dua  bidang  tersebut.  Hal  ini  mencerminkan  hubungan  yang kompleks antara hukum dan ekonomi, di mana prinsip-prinsip hukum diterapkan dalam konteks ekonomi dan kegiatan ekonomi secara substansial dipengaruhi oleh regulasi  hukum.  Interseksi  ini  melibatkan  penggabungan  aspek-aspek  hukum  dan ekonomi  dalam  upaya  untuk  memahami  bagaimana  keduanya  saling mempengaruhi  dan  berinteraksi.  Dalam  konteks  ini,  hukum  berperan  dalam merancang,  mengimplementasikan,  dan  menegakkan  regulasi  yang  mengatur berbagai  aspek  kegiatan  ekonomi.  Hukum  menciptakan  kerangka  kerja  hukum yang mengikat dan memberikan struktur serta aturan main bagi pelaku ekonomi 11 . Di  sisi  lain,  kegiatan  ekonomi  secara  signifikan  mempengaruhi  hukum  dengan membentuk  kebijakan  ekonomi,  kebutuhan  regulasi  baru,  dan  perubahan  dalam praktek  bisnis.  Perubahan  dalam  kondisi  ekonomi,  perkembangan  teknologi, globalisasi,  dan  dinamika  pasar  dapat  mendorong  perlunya  penyesuaian  dalam regulasi  hukum  yang  ada 12 .  Dalam  interseksi  ini,  hukum  dan  ekonomi  saling melengkapi  dan  mempengaruhi  satu  sama  lain.  Hukum  memberikan  kerangka hukum  yang  diperlukan  untuk  melindungi  hak  dan  kewajiban  ekonomi, memastikan  keadilan  dalam  transaksi  bisnis,  mendorong  persaingan  yang  sehat, dan memberikan perlindungan konsumen. Pada saat yang sama, kegiatan ekonomi dan dinamika pasar membentuk kebutuhan dan tuntutan dalam peraturan hukum yang mengatur hubungan ekonomi 13 .
Interseksi hukum dan ekonomi menjadi penting karena pengaruh dan konsekuensi dari  keputusan  dan  regulasi  hukum  terhadap  aktivitas  ekonomi  sangat  signifikan. Pemahaman  yang  mendalam  tentang  interaksi  antara  hukum  dan  ekonomi memungkinkan pengembangan kebijakan dan regulasi  yang lebih baik, yang pada akhirnya  dapat  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  yang  berkelanjutan, menciptakan  lingkungan  bisnis  yang  kondusif,  dan  melindungi  kepentingan ekonomi masyarakat secara umum 14 .
Dengan  demikian,  interseksi  hukum  dan  ekonomi  mencerminkan  adanya hubungan  timbal  balik  antara  hukum  dan  aktivitas  ekonomi,  di  mana  keduanya saling  mempengaruhi  dalam  mencapai  tujuan  pertumbuhan  ekonomi  yang berkelanjutan  dan  keadilan  sosial.  Interseksi  antara  hukum  dan  ekonomi membentuk  kerangka  kerja  yang  kompleks  dan  saling  mempengaruhi  dalam
11 Tajul Arifin, “Antropologi Hukum Islam” (Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Sunan Gunung Djati, 2016).
12 Syahriza  Alkohir  Anggoro,  “Politik  Hukum:  Mencari  Sejumlah  Penjelasan,” Jurnal Cakrawala Hukum 10, no. 1 (2019): 77 – 86. 13 Manan, Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi . 14 RAHMI, “INTERSEKSI MASYARAKAT.”
mengatur  dan  mempengaruhi  pertumbuhan  ekonomi 15 .  Dalam  analisis komprehensif terhadap dinamika regulasi dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi, beberapa aspek penting perlu dipertimbangkan.

## C. Regulasi dan Pertumbuhan Ekonomi
Regulasi  yang  efektif  dan  tepat  dapat  memberikan  kepastian  hukum  bagi  pelaku ekonomi, mendorong investasi, dan melindungi hak-hak individu dan perusahaan. Regulasi  yang  memfasilitasi  lingkungan  bisnis  yang  transparan,  stabil,  dan  adil, dapat  menciptakan  iklim  yang  kondusif  bagi  pertumbuhan  ekonomi  yang berkelanjutan.  Sebaliknya,  regulasi  yang  tidak  tepat  atau  terlalu  kompleks  dapat menjadi  hambatan  bagi  pertumbuhan  ekonomi  dengan  meningkatkan  biaya operasional,  menghambat  inovasi,  dan  memperkecil  aksesibilitas  pasar 16 .  Di Indonesia,  terdapat  sejumlah  hukum  dan  regulasi  yang  mengatur  pertumbuhan ekonomi  dan  menciptakan  lingkungan  bisnis  yang  kondusif.  Berikut  ini  adalah beberapa hukum yang relevan yang mengatur pertumbuhan ekonomi di Indonesia:
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  (UUD  1945)  menjadi  landasan konstitusional  untuk  pembentukan  hukum  dan  regulasi  di  Indonesia.  UUD  1945 memberikan  prinsip-prinsip  dasar  yang  mengarah  pada  pembangunan  ekonomi yang  berkelanjutan,  pemerataan  ekonomi,  dan  perlindungan  hak-hak  ekonomi rakyat 17 .
2. Undang-Undang Penanaman Modal
Undang-Undang  Penanaman  Modal,  seperti  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun 2007  tentang  Penanaman  Modal,  memberikan  kerangka  hukum  untuk  penanaman modal  dalam  negeri  maupun  asing.  Undang-Undang  ini  mengatur  persyaratan, insentif,  dan  perlindungan  hukum  bagi  investor,  dengan  tujuan  mendorong investasi  dalam  sektor-sektor  yang  strategis  dan  mempromosikan  pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan 18 .
15 Djamil, Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, Dan Konsep . 16 Arfan  Faiz  Muhlizi,  “Penataan  Regulasi  Dalam  Mendukung  Pembangunan Ekonomi Nasional,” Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 6, no. 3 (2017): 349 – 68. 17 Republik  Indonesia, Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 (Sekretariat Jenderal MPR RI, 2002).
18 Vidya  Noor  Rachmadini,  “Perlindungan  Hukum  Bagi  Investor  Dalam  Pasar Modal  Menurut  Undang-Undang  Pasar  Modal  Dan  Undang-Undang  Otoritas  Jasa Keuangan,” Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum 18, no. 2 (2020).

## 3. Undang-Undang Persaingan Usaha
Undang-Undang  Persaingan Usaha, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan  Praktek  Monopoli dan  Persaingan  Usaha Tidak Sehat, mengatur persaingan usaha yang sehat dan adil di Indonesia 19 . Undang-Undang ini melarang praktik monopoli, kartel, dan persaingan usaha yang tidak sehat, serta memberikan landasan hukum untuk pembentukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang bertugas mengawasi dan menegakkan hukum persaingan usaha 20 .

## 4. Undang-Undang Perbankan
Undang-Undang  Perbankan,  seperti  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998 tentang  Perbankan,  mengatur  kegiatan  perbankan  di  Indonesia.  Undang-Undang ini  memberikan  kerangka  hukum  untuk  pembentukan,  operasional,  dan pengawasan  lembaga  perbankan  di  Indonesia.  Tujuan  utamanya  adalah memastikan  stabilitas  sektor  perbankan,  melindungi  kepentingan  nasabah,  dan mendorong perkembangan sistem keuangan yang sehat 21 .

## 5. Peraturan dan Kebijakan Pemerintah
Selain  Undang-Undang,  pemerintah  juga  menerbitkan  peraturan  dan  kebijakan yang  mengatur  berbagai  aspek  pertumbuhan  ekonomi.  Misalnya,  Kebijakan Ekonomi  Nasional  dan  Program  Reformasi  Struktural,  seperti  yang  diumumkan oleh  pemerintah  Indonesia,  bertujuan  untuk  mendorong  pertumbuhan  ekonomi, investasi, dan produktivitas melalui serangkaian langkah kebijakan yang spesifik 22 . Selain  hukum-hukum  tersebut,  terdapat  juga  regulasi  sektoral  yang  mengatur bidang-bidang  spesifik  seperti  perdagangan,  investasi,  industri,  ketenagakerjaan, lingkungan  hidup, dan lain sebagainya. Regulasi ini  bertujuan untuk  menciptakan kerangka kerja yang jelas dan mengatur kegiatan ekonomi di sektor-sektor tertentu 23 .
19 S H Rachmadi Usman, Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia (Sinar Grafika, 2022).
20 Susanti  Adi  Nugroho, Hukum  Persaingan  Usaha  Di  Indonesia (Prenada  Media, 2014). 21 Sentosa Sembiring, Hukum Perbankan (Mandar Maju, 2000). 22 Victor Imanuel Nalle, “Kedudukan Peraturan Kebijakan Dalam Undang -Undang
Administrasi Pemerintahan,” Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum 10, no. 1 (2016): 1 – 16. 23 Masnur Tiurmaida Malau, “Aspek Hukum Peraturan Dan Kebijakan Pemerintah Indonesia  Menghadapi  Liberalisasi  Ekonomi  Regional:  Masyarakat  Ekonomi ASEAN  2015,” Jurnal  Rechts  Vinding:  Media  Pembinaan  Hukum  Nasional 3,  no.  2 (2014): 163 – 82.

## D. Peran Hukum dalam Regulasi Ekonomi
Hukum  berperan  penting  dalam  merancang  dan  memberlakukan  regulasi  yang mengatur  berbagai  aspek  ekonomi.  Hukum  memberikan  kerangka  hukum  yang mengikat untuk menjaga integritas pasar, mengatur hubungan antara pelaku bisnis, melindungi hak kekayaan intelektual, dan menyelesaikan sengketa 24 . Hukum juga berperan  dalam  mengatur  persaingan  usaha,  perlindungan  konsumen,  dan  aspek- aspek  lain  yang  berkaitan  dengan  regulasi  ekonomi.  Penerapan  hukum  yang  baik dan  konsisten  dalam  konteks  regulasi  ekonomi  dapat  meningkatkan  kepercayaan investor,  meminimalkan  risiko,  dan  mendorong  pertumbuhan  ekonomi  yang berkelanjutan 25 .  Hukum  memainkan  peran  penting  dalam  regulasi  ekonomi  di Indonesia. Peran hukum dalam regulasi ekonomi meliputi beberapa aspek berikut:
1. Mewujudkan Keadilan dan Perlindungan Hak Hukum  ekonomi  di  Indonesia  bertujuan  untuk  mewujudkan  keadilan  dan perlindungan hak-hak ekonomi. Hukum memberikan kerangka kerja yang adil bagi pelaku  ekonomi,  termasuk  perlindungan  hak-hak  konsumen,  perlindungan  hak kekayaan  intelektual,  hak-hak  pekerja,  dan  hak-hak  investor.  Ini  menciptakan lingkungan  bisnis  yang  kondusif  dan  memberikan  kepastian  hukum  bagi  para pelaku  ekonomi 26 .  Di  Indonesia,  tidak  ada  Undang-Undang  yang  secara  khusus mengatur  tentang  keadilan  dan  Perlindungan  Hak  Ekonomi  secara  spesifik. Namun,  ada  beberapa  Undang-Undang  yang  relevan  yang  memberikan  kerangka kerja  untuk  perlindungan  hak  ekonomi  dan  menjaga  keadilan  dalam  konteks ekonomi 27 .  Berikut  ini  adalah  beberapa  Undang-Undang  yang  terkait  dengan perlindungan hak dan keadilan ekonomi di Indonesia:
a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Undang-Undang  ini  bertujuan  untuk  melindungi  konsumen  dan  memastikan  hak- hak  mereka  terpenuhi  dalam  transaksi  ekonomi.  Undang-Undang  ini  memberikan kerangka kerja untuk perlindungan konsumen dari praktik bisnis yang merugikan, produk  yang  tidak  aman,  dan  informasi  yang  menyesatkan.  Ini  melibatkan penentuan  standar  kualitas  dan  keamanan  produk,  hak  konsumen  untuk
24 Manan, Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi . 25 Muhlizi,  “Penataan  R egulasi  Dalam  Mendukung  Pembangunan  Ekonomi Nasional.” 26 Danang  Risdianto,  “Perlindungan  Terhadap  Kelompok  Minoritas  Di  Indonesia Dalam  Mewujudkan  Keadilan  Dan  Persamaan  Di  Hadapan  Hukum,” Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 6, no. 1 (2017): 125 – 42. 27 Rachmadini,  “Perlindungan  Hukum  Bagi  Investor  Dalam  Pasar  Modal  Menurut Undang-Undang Pasar Modal Dan Undang- Undang Otoritas Jasa Keuangan.”
memperoleh  informasi  yang  jelas  dan  benar,  serta  mekanisme  penyelesaian sengketa konsumen 28 . b) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Undang-Undang  Ketenagakerjaan  ini  mengatur  hubungan  antara  pekerja  dan pengusaha  serta  menjamin  perlindungan  hak-hak  pekerja.  Undang-Undang  ini melindungi hak-hak fundamental pekerja, seperti upah yang layak, jaminan sosial, keselamatan  dan  kesehatan  kerja,  hak  asosiasi  dan  perundingan  kolektif,  dan  hak- hak  pekerja  migran.  Tujuan  utama  dari  Undang-Undang  ini  adalah  menciptakan hubungan kerja yang adil dan seimbang serta melindungi kepentingan pekerja 29 .
c) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
Undang-Undang ini melindungi hak kekayaan intelektual dalam konteks bisnis dan ekonomi.  Undang-Undang  ini  memberikan  perlindungan  hukum  terhadap  rahasia dagang  yang  dimiliki  oleh  perusahaan,  termasuk  informasi  rahasia,  metode produksi,  dan  teknologi.  Hal  ini  bertujuan  untuk  mendorong  inovasi,  melindungi kekayaan intelektual, dan memastikan keadilan dalam kompetisi bisnis 30 .
d) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Hak Cipta
Undang-Undang  Hak  Cipta  ini  memberikan  perlindungan  hukum  terhadap  hak- hak  kekayaan  intelektual  dalam  konteks  ekonomi  kreatif.  Undang-Undang  ini melindungi hak-hak pemilik hak cipta, termasuk hak reproduksi, hak distribusi, hak pemanfaatan  komersial,  dan  hak  moral.  Tujuannya  adalah  mendorong  inovasi, kreativitas, dan pemanfaatan ekonomi dari karya-karya kreatif 31 .
Selain  Undang-Undang  tersebut,  terdapat  juga  regulasi  lain  yang  terkait  dengan aspek-aspek  perlindungan  hak  dan  keadilan  ekonomi,  seperti  Undang-Undang Persaingan  Usaha  yang  melarang  praktik  monopoli  dan  persaingan  usaha  yang tidak sehat, Undang-Undang Perbankan yang melindungi kepentingan nasabah dan
28 Republik  Indonesia,  “Undang -Undang  No.  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan Konsumen,” Lembaran Negara RI Tahun 8 (1999). 29 Kesia  Tamalasari  Matantu,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pekerja  Yang  Di PHK  Akibat  Pandemi  Covid  19  Berdasarkan  UU  No.  13  Tahun  2003  Tentang Ketenagakerjaan,” Lex Administratum 9, no. 2 (2021). 30 Eko  Wahyu  Budi  Prastyo,  “Tinjauan  Non -Competition  Clause  Dalam  Dasar Perlindungan Rahasia Dagang Berdasarkan UU No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang” (Universitas Gadjah Mada, 2017).
31 Handy  Awaludin  Prandika,  “Analisa  Perlindungan  Hak  Cipta  Di  Jaringan Internet  Menurut  Undang-Undang  No  19 Tahun  2002  Tentang  Hak  Cipta,” Lex Privatum 3, no. 1 (2015).
menjaga  stabilitas  sektor  perbankan,  serta  regulasi  sektoral  lainnya  yang memberikan perlindungan dan menjamin keadilan dalam konteks ekonomi 32 . 2. Regulasi dan Pengawasan
Hukum  memainkan  peran  penting  dalam  merancang  regulasi  ekonomi  di Indonesia. Regulasi ini mencakup kebijakan dan peraturan yang mengatur kegiatan ekonomi, seperti persyaratan investasi, persaingan usaha, perbankan, perdagangan internasional,  dan  sektor-sektor  lainnya.  Selain  itu,  hukum  juga  melibatkan pengawasan  dan  penegakan  hukum  terhadap  pelanggaran  regulasi  ekonomi, dengan  tujuan  menjaga  kepatuhan  terhadap  peraturan  dan  menjaga  stabilitas ekonomi 33 .
Di Indonesia, terdapat beberapa Undang-Undang yang terkait dengan regulasi dan pengawasan  ekonomi.  Undang-Undang  tersebut  memberikan  kerangka  hukum untuk  mengatur  berbagai  aspek  kegiatan  ekonomi  dan  menerapkan  pengawasan terhadap  pelaksanaannya.  Berikut  ini  adalah  beberapa  Undang-Undang  yang relevan:
a) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
Undang-Undang  ini  mengatur  kegiatan  penanaman  modal  di  Indonesia,  termasuk perizinan, fasilitas dan insentif, serta perlindungan bagi investor. Undang-Undang ini menciptakan  kerangka  hukum untuk penanaman  modal dalam negeri  maupun asing,  serta  menyediakan  mekanisme  pengawasan  untuk  memastikan  kepatuhan terhadap peraturan dan persyaratan yang berlaku 34 .
b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli
dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
Undang-Undang  ini  mengatur  persaingan  usaha  dan  melarang  praktik  monopoli, kartel,  serta  persaingan  usaha  yang  tidak  sehat.  Undang-Undang  ini  memberikan landasan  hukum  bagi  Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha  (KPPU)  untuk mengawasi  dan  menindak  praktik-praktik  yang  melanggar  ketentuan  persaingan usaha yang fair dan adil 35 .
32 Diah  Novianti,  “Pengembangan  Kerangka  Manajemen  Risiko  Pada  Perbankan Syariah,” ASY SYAR’IYYAH: JURNAL ILMU SYARI’AH DAN PERBANKAN ISLAM 4, no. 1 (2019): 46 – 67. 33 Yunis  Wahyu  Wulandari,  “PENGAW ASAN  OTORITAS  JASA  KEUANGAN (OJK)  TERHADAP  PENERBITAN  OBLIGASI  SYARIAH  (SUKUK)”  (Universitas Airlangga, 2016).
34 Ade  Sulistya  Ningrum  and  Florentinus  Sudiran,  “Peranan  Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal,” LEGALITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum 3, no. 2 (2019): 71 – 89. 35 Ayup Suran Ningsih, “Implikasi Undang -Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pada Pelaku Usaha
c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Undang-Undang  ini  mengatur  kegiatan  di  pasar  modal  Indonesia,  termasuk  emisi efek,  perdagangan  efek,  dan  pengawasan  terhadap  lembaga-lembaga  di  sektor pasar modal. Undang-Undang ini memberikan  landasan hukum  bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai badan pengawas yang bertanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan pasar modal di Indonesia 36 .
d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
Undang-Undang  ini  mengatur  peran  dan  fungsi  Bank  Indonesia  sebagai  bank sentral  di  Indonesia.  Undang-Undang  ini  memberikan  landasan  hukum  untuk pengawasan  Bank  Indonesia  terhadap  stabilitas  sistem  keuangan,  kebijakan moneter, dan regulasi perbankan 37 . e) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
Undang-Undang  ini  mengatur  kegiatan  perbankan  di  Indonesia,  termasuk pendirian  bank,  kegiatan  operasional,  pengawasan,  dan  perlindungan  konsumen. Undang-Undang ini memberikan landasan hukum bagi OJK untuk mengawasi dan mengatur sektor perbankan, serta menjaga stabilitas sektor perbankan 38 .
Selain  Undang-Undang  tersebut,  terdapat  juga  peraturan  pemerintah,  peraturan Bank  Indonesia,  dan  peraturan-peraturan  lainnya  yang  dikeluarkan  oleh  lembaga terkait  untuk  melaksanakan  regulasi  dan  pengawasan  ekonomi  di  Indonesia. Tujuan  dari  Undang-Undang  dan  peraturan  ini  adalah  untuk  menciptakan lingkungan  bisnis  yang  kondusif,  melindungi  kepentingan  semua  pemangku kepentingan, serta menjaga stabilitas dan kelancaran kegiatan ekonomi di Indonesia 39 . 3. Penyelesaian Sengketa
Hukum  juga  memiliki  peran  dalam  penyelesaian  sengketa  ekonomi  di  Indonesia. Sistem peradilan yang adil dan independen memungkinkan penyelesaian sengketa antara pelaku ekonomi, baik dalam bentuk sengketa bisnis, sengketa kontrak, atau
Mikro  Kecil  Dan  Menengah  (UMKM),” Jurnal  Penelitian  Hukum  De  Jure 19,  no.  2 (2019): 207 – 15. 36 Otoritas  Jasa  Keuangan,  “Undang -Undang  Nomor  8  Tahun  1995  Tentang  Pasar
Modal,” Retrieved  from  Otoritas  Jasa  Keuangan:  Https://Www.  Ojk.  Go.
Id/Id/Kanal/Pasar-Modal/Regulasi/Undang-Undang/Pages/Undang-Undang-Nomor-8- Tahun-1995-Tentang-Pasar-Modal. Aspx , 1995. 37 Bank Indonesia, “Peraturan Bank Indonesia,” Retrieved September 15 (2011): 2017.
38 Undang- Undang Nomor, “Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang -Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan,” Lembaran Negara Nomor 182 (10AD).
39 Ernama Santi, Budiharto Budiharto, and Hendro Saptono, “Pengawasan Otoritas Jasa  Keuangan  Terhadap  Financial  Technology  (Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan Nomor 77/Pojk. 01/2016),” Diponegoro Law Journal 6, no. 3 (2017): 1 – 20.
sengketa  lainnya.  Hukum  memberikan  kerangka  kerja  yang  jelas  dan  adil  dalam menyelesaikan  sengketa  ini,  sehingga  mendukung  kepastian  hukum  dan kepercayaan  pelaku  ekonomi 40 .  Di  Indonesia,  terdapat  beberapa  Undang-Undang yang  mengatur  tentang  penyelesaian  sengketa  ekonomi.  Undang-Undang  tersebut memberikan  kerangka  kerja  hukum  untuk  menyelesaikan  sengketa  yang  terkait dengan  aspek  ekonomi 41 .  Berikut  ini  adalah  beberapa  Undang-Undang  yang relevan:
a)
Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif
Penyelesaian Sengketa
Undang-Undang  ini  mengatur  tentang  penyelesaian  sengketa  melalui  mekanisme arbitrase  dan  alternatif  penyelesaian  sengketa  lainnya.  Undang-Undang  ini memberikan  kerangka  hukum  bagi  lembaga  arbitrase  di  Indonesia,  serta  prosedur dan  prinsip-prinsip  penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan.  Hal  ini  mencakup arbitrase  nasional  dan  internasional,  mediasi,  konsiliasi,  negosiasi,  dan  prosedur penyelesaian sengketa lainnya 42 .
b) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Undang-Undang  ini  mengatur  tentang  organisasi  dan  administrasi  kekuasaan kehakiman  di  Indonesia.  Undang-Undang  ini  meliputi  pengaturan  mengenai peradilan  umum,  peradilan  tata  usaha  negara,  dan  peradilan  agama.  Melalui Undang-Undang  ini,  terdapat  kerangka  kerja  hukum  untuk  penyelesaian  sengketa ekonomi di pengadilan 43 .
c)
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Peradilan  Tata  Usaha
Negara
Undang-Undang  ini  mengatur  tentang  peradilan  tata  usaha  negara  di  Indonesia. Undang-Undang  ini  memberikan  kerangka  kerja  hukum  untuk  penyelesaian sengketa yang terkait dengan keputusan atau tindakan administrasi yang dilakukan oleh badan atau lembaga pemerintah 44 .
40 Gunawan Widjaja, “Alternatif Penyelesaian Sengketa,” 2005.
41 Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 . 42 Gerynica  Ayu  Ningtyas,  “Penerapan  Undang -Undang  Nomor  30  Tahun  1999 Tentang  Arbitrase  Dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Terhadap  Penyelesaian Sengketa Perdagangan Online (E- Commerce) Melalui Arbitrase Online” (Brawijaya University, 2014). 43 Patrialis  Akbar,  “Undang -Undang  Nomor  48  Tahun  2009  Tentang  Kekuasaan Kehakiman” (Jakarta, 2009).
44 Sri Utami, Hari Purwadi, and Adi Sulistiyon o, “Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Proses Peradilan Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  Tentang Jabatan Notaris” (Sebelas Maret University, 2015).

## d)
Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  tentang  Badan  Arbitrase  Nasional
Indonesia
Undang-Undang ini mengatur tentang Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sebagai  lembaga  arbitrase  nasional  di  Indonesia.  Undang-Undang  ini  memberikan kerangka  kerja  hukum  bagi  BANI  dalam  penyelesaian  sengketa  melalui  arbitrase, baik  yang  bersifat  nasional  maupun  internasional 45 .  Selain  Undang-Undang tersebut,  terdapat  juga  regulasi  dan  peraturan  lainnya  yang  berkaitan  dengan penyelesaian  sengketa  ekonomi  di  Indonesia,  seperti  peraturan  pemerintah, peraturan  lembaga  arbitrase,  dan  peraturan-peraturan  lainnya  yang  dikeluarkan oleh lembaga terkait. Tujuan dari Undang-Undang dan peraturan ini adalah untuk menciptakan  mekanisme  yang  adil,  transparan,  dan  efektif  dalam  menyelesaikan sengketa ekonomi, baik melalui jalur arbitrase maupun melalui pengadilan.
4. Kebijakan dan Reformasi
Hukum  juga  menjadi dasar untuk pembentukan  kebijakan ekonomi dan reformasi di  Indonesia.  Pemerintah  menggunakan  hukum  sebagai  instrumen  untuk merumuskan kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan  ekonomi,  mendorong  investasi,  menciptakan  lapangan  kerja,  dan memperkuat  sektor-sektor  ekonomi  tertentu.  Selain  itu,  reformasi  hukum  juga dilakukan untuk memperbaiki dan memperbarui regulasi ekonomi yang ada guna menyesuaikan  dengan  perubahan  kondisi  dan  tantangan  ekonomi  yang berkembang 46 .  Melalui  peran  hukum  dalam  regulasi  ekonomi,  diharapkan  dapat tercipta  lingkungan  bisnis  yang  kondusif,  keadilan  ekonomi  yang  terjaga, perlindungan bagi pelaku ekonomi, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia.

## E. Dinamika Regulasi dan Adaptasi terhadap Perubahan Ekonomi
Dinamika  regulasi  harus  mampu  beradaptasi  dengan  perubahan  ekonomi  yang terjadi, baik secara internal maupun eksternal. Perkembangan teknologi, globalisasi, perubahan  kebijakan  ekonomi,  dan  inovasi  bisnis  dapat  mempengaruhi  tuntutan baru  dalam  regulasi  ekonomi.  Regulasi  yang  responsif  dan  fleksibel  dapat menjawab tantangan dan peluang yang muncul dengan tepat, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan 47 .
45 Republik Indonesia, “Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan,” Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia , 2006. 46 Edi Setiadi, Reformasi Hukum Pidana, Untuk Mengantisipasi Perkembangan Kejahatan Di Bidang Ekonomi (Economic Crimes) (Bandung Islamic University, 2000). 47 Maria  R  U  D  Tambunan  and  Rozan  Anwar,  “Transformasi  Budaya  Organisasi Otoritas  Perpajakan  Indonesia  Menghadapi  Era  Ekonomi  Digital,” Jurnal  Aplikasi Bisnis Dan Manajemen (JABM) 5, no. 2 (2019): 253.
Dinamika  regulasi  dan  adaptasi  terhadap  perubahan  ekonomi  mencerminkan interaksi  yang  kompleks  antara  peraturan  dan  kebijakan  pemerintah  dengan dinamika  pasar  dan  perkembangan  ekonomi.  Perubahan  ekonomi  yang  terjadi seperti  perkembangan  teknologi,  pergeseran  struktur  industri,  tantangan  global, dan  perubahan  perilaku  konsumen  dapat  mempengaruhi  kebutuhan  regulasi  dan memerlukan  adaptasi  yang  cepat 48 .  Berikut  adalah  penjelasan  mengenai  dinamika regulasi dan adaptasi terhadap perubahan ekonomi:
1. Regulasi sebagai Respon terhadap Perubahan Ekonomi
Ketika terjadi perubahan ekonomi yang signifikan, regulasi dapat berperan sebagai respon  pemerintah  untuk  menyesuaikan  dan  mengatur  lingkungan  ekonomi. Misalnya,  perkembangan  teknologi  digital  telah  membawa  dampak  besar  pada berbagai  sektor  ekonomi,  seperti  perdagangan  elektronik,  keuangan  digital,  dan transportasi online. Pemerintah perlu mengadaptasi regulasi untuk mengakomodasi perubahan  ini,  seperti  mengeluarkan  kebijakan  dan  peraturan  baru  yang  relevan, melindungi konsumen, dan menjaga persaingan yang sehat 49 . 2. Peluang dan Tantangan Regulasi dalam Perubahan Ekonomi Perubahan  ekonomi  menciptakan  peluang  baru  namun  juga  menimbulkan tantangan  bagi  regulasi.  Regulasi  harus  mampu  memfasilitasi  inovasi, mempromosikan  pertumbuhan  ekonomi,  dan  melindungi  kepentingan  publik. Namun,  terlalu  banyak  regulasi  yang  kaku  atau  tidak  sesuai  dapat  menghambat inovasi  dan  perkembangan  sektor  ekonomi.  Oleh  karena  itu,  perlu  adanya keseimbangan  yang  tepat  antara  perlindungan  dan  fleksibilitas  dalam  regulasi untuk mengakomodasi perubahan ekonomi 50 . 3. Adaptasi dan Kebutuhan Regulasi yang Dinamis Perubahan ekonomi yang terjadi dengan cepat membutuhkan regulasi yang adaptif dan  responsif.  Regulasi  yang  tidak  mampu  mengikuti  perubahan  tersebut  dapat menjadi  ketinggalan  zaman  atau  tidak  relevan.  Oleh  karena  itu,  pemerintah  perlu memiliki  mekanisme  dan  proses  yang  memungkinkan  adaptasi  regulasi  secara
48 Fathurrahman Azhari,  “Dinamika  Perubahan  Sosial  Dan  Hukum  Islam,” Al Tahrir 16, no. 1 (2016): 197 – 221. 49 Budi  Wibowo,  “Analisa  Regulasi  Fintech  Dalam  Membangun  Perekonomian  Di Indonesia,” Jurnal Magister Teknik Elektro Universitas Mercu Buana 2, no. 01 (2016): 1 – 3. 50 M aulida Sri and Yunani Ahmad, “Peluang Dan Tantangan Pengembangan Usaha Mikro  Kecil  Menengah  (UMKM)  Dari  Berbagai  Aspek  Ekonomi,” Jurnal  Ilmiah Manajemen Dan Bisnis 2, no. 1 (2017): 181 – 97.
efektif,  seperti  pengkajian  dan  evaluasi  periodik,  dialog  dengan  para  pemangku kepentingan, dan kerjasama antara sektor publik dan swasta 51 . 4. Kolaborasi dan Dialog antara Pemerintah dan Pemangku Kepentingan Dalam  menghadapi  perubahan  ekonomi,  penting  untuk  melibatkan  pemangku kepentingan seperti pelaku industri, asosiasi bisnis, akademisi, dan masyarakat sipil dalam  proses  perumusan  dan  adaptasi  regulasi.  Kolaborasi  dan  dialog  yang  baik dapat  membantu  mengidentifikasi  masalah  yang  muncul,  memahami  implikasi regulasi,  dan  mencapai  konsensus  mengenai  kebijakan  dan  tindakan  yang diperlukan 52 . 5. Pengawasan dan Penegakan Regulasi yang Efektif Selain perumusan dan adaptasi regulasi, pengawasan dan penegakan regulasi yang efektif juga merupakan elemen penting dalam dinamika regulasi. Pemerintah perlu memastikan  adanya  pengawasan  yang  efektif  untuk  memastikan  kepatuhan terhadap  regulasi,  melindungi  konsumen,  mencegah  praktik  yang  merugikan,  dan menjaga  persaingan  yang  sehat.  Sanksi  yang  tegas  dan  penegakan  hukum  yang konsisten  juga  diperlukan  untuk  memastikan  efektivitas  regulasi 53 .  Dalam  rangka dinamika  regulasi  dan  adaptasi  terhadap  perubahan  ekonomi,  pemerintah  perlu mempertimbangkan  dampak  dan  konsekuensi  dari  regulasi  yang  diterapkan. Regulasi  yang  baik  haruslah  proporsional,  transparan,  dan  memiliki  kepastian hukum,  serta  mampu  menjawab  tantangan  dan  peluang  yang  dihadapi  dalam perubahan ekonomi yang terus bergerak maju 54 .

## F. Dampak Regulasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Regulasi  memiliki  dampak  yang  signifikan  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  di Indonesia.  Dengan  adanya  regulasi  yang  baik,  dapat  tercipta  lingkungan  bisnis yang  kondusif,  meningkatkan  kepastian  hukum,  melindungi  hak-hak  pelaku ekonomi,  serta  mendorong  investasi  dan  inovasi.  Berikut  ini  adalah  beberapa dampak regulasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia 55 :
51 Ervan Ismail, Siti Dewi Sri Ratna Sari, and Yuni Tresnawati, “Regulasi Penyiaran Digital:  Dinamika  Peran  Negara,  Peran  Swasta,  Dan  Manfaat  Bagi  Rakyat,” Jurnal Komunikasi Pembangunan 17, no. 2 (2019): 124 – 45. 52 Warsono  Hardi,  “Collaborative  Governance  Dalam  Perspektif  Administrasi Publik,” 2020.
53 S H Mas Rahmah and L L M MH, Hukum Pasar Modal (Prenada Media, 2019).
54 Wulandari, “PENGAWASAN OTORITAS JASA
KEUANGAN (OJK)
TERHADAP PENERBITAN OBLIGASI SYARIAH (SUKUK).”
55 Havid  Sularso  and  Yanuar  E  Restianto,  “Pengaruh  Kinerja  Keuangan  Terhadap Alokasi  Belanja  Modal  Dan  Pertumbuhan  Ekonomi  Kabupaten/Kota  Di  Jawa Tengah,” Media Riset Akuntansi 1, no. 2 (2012).

## 1. Menciptakan Stabilitas dan Keamanan
Regulasi yang baik dapat menciptakan stabilitas dan keamanan di sektor ekonomi. Misalnya,  regulasi  keuangan  yang  efektif  dan  pengawasan  yang  ketat  dapat menjaga  stabilitas  sektor  keuangan,  mencegah  krisis  finansial,  dan  meminimalkan risiko sistemik. Hal ini memberikan kepercayaan kepada pelaku bisnis dan investor, serta mendorong investasi yang berkelanjutan 56 . 2. Mendorong Investasi dan Pertumbuhan Sektor Ekonomi Regulasi  yang  jelas,  transparan,  dan  menguntungkan  bagi  investasi  dapat mendorong  masuknya  investasi  domestik  maupun  asing.  Dengan  adanya  regulasi yang  melindungi  hak-hak  investor,  menyediakan  insentif  investasi,  serta mengurangi  birokrasi  dan  hambatan  administratif,  pelaku  bisnis  merasa  lebih percaya diri dan terdorong untuk melakukan investasi yang berkelanjutan. Hal ini berpotensi  mendorong  pertumbuhan  sektor  ekonomi  dan  menciptakan  lapangan kerja 57 . 3. Mendorong Inovasi dan Perkembangan Teknologi Regulasi  yang  mendukung  inovasi  dan  pengembangan  teknologi  dapat  memacu pertumbuhan  ekonomi.  Regulasi  yang  memfasilitasi  pengembangan  riset  dan penggunaan  teknologi  baru,  serta  memberikan  perlindungan  terhadap  kekayaan intelektual,  dapat  mendorong  munculnya  inovasi  dan  peningkatan  produktivitas. Inovasi  dan  penggunaan  teknologi  yang  efektif  dapat  membantu  sektor  ekonomi menjadi lebih efisien dan kompetitif 58 . 4. Menjaga Persaingan yang Sehat
Regulasi  persaingan  usaha  yang  baik  dan  penegakan  hukum  yang  efektif  dapat menjaga  persaingan  yang  sehat  di  pasar.  Regulasi  ini  melarang  praktik  monopoli, kartel, dan persaingan usaha yang tidak sehat. Dengan adanya persaingan yang fair, pelaku  bisnis  dihadapkan  pada  tekanan  untuk  meningkatkan  kualitas  produk  dan layanan,  menghasilkan  efisiensi,  dan  berinovasi.  Hal  ini  berpotensi  mendorong pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan sektor usaha 59 .
56 Diah  Aristya  Hesti  and  Muhammad  Syaichu,  “Analisis  Pengaruh  Ukuran Perusahaan,  Kecukupan  Modal,  Kualitas  Aktiva  Produktif  (KAP),  Dan  Likuiditas Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2005- 2009)” (UNIVERSITAS DIPONEGORO, 2010). 57 Rini  Sulistiawati,  “Pengaruh  Investasi  Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  Dan Penyerapan  Tenaga  Kerja  Serta  Kesejahteraan  Masyarakat  Di  Provinsi  Di Indonesia,” Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan 3, no. 1 (2012): 29 – 50. 58 Zihramna  Afdi  and  Bambang  Purwanggono,  “Perancangan  Strategi  Berbasis Metodologi  Lean  Startup  Untuk  Mendorong  Pertumbuhan  Perusahaan  Rintisan Berbasis  Teknologi  Di  Indonesia,” Industrial  Engineering  Online  Journal 6,  no.  4 (2018). 59 Rachmadi Usman, Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia .

## 5. Pemerataan Pembangunan Ekonomi
Regulasi  juga  dapat  berperan  dalam  pemerataan  pembangunan  ekonomi.  Dengan adanya  regulasi  yang  memperhatikan  aspek  keadilan  sosial  dan  pemerataan kesempatan,  pemerintah  dapat  memastikan  bahwa  pertumbuhan  ekonomi  tidak hanya  terjadi  di  daerah-daerah  tertentu,  tetapi  juga  mencapai  daerah-daerah  yang terpinggirkan.  Regulasi  ini  dapat  mengarah  pada  distribusi  yang  lebih  adil  dari manfaat  ekonomi,  termasuk  dalam  hal  akses  terhadap  infrastruktur,  pendidikan, dan  kesempatan  kerja 60 .  Penting  untuk  mencatat  bahwa  implementasi  yang  baik dan penegakan hukum yang efektif terhadap regulasi ekonomi juga penting untuk memastikan  dampak  positif  pada  pertumbuhan  ekonomi.  Selain  itu,  regulasi  juga harus  terus  disesuaikan  dengan  perubahan  kondisi  dan  tantangan  ekonomi  yang berkembang,  serta  dilakukan  dalam  dialog  dengan  pemangku  kepentingan  terkait untuk  memastikan  efektivitas  dan  ke  bermanfaat  an  bagi  pertumbuhan  ekonomi yang berkelanjutan 61 . G. Kesimpulan
Hubungan  antara  hukum  dan  ekonomi  memiliki  interseksi  yang  kompleks  dan saling  mempengaruhi.  Regulasi  ekonomi  yang  tepat  dapat  memainkan  peran penting  dalam  mengatur  kegiatan  ekonomi,  mendorong  pertumbuhan,  dan menciptakan  lingkungan  bisnis  yang  kondusif.  Dinamika  regulasi  merupakan respons  terhadap  perubahan  ekonomi  yang  terjadi.  Regulasi  harus  mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perkembangan ekonomi, seperti perkembangan teknologi,  perubahan  struktur  industri,  dan  tantangan  global,  untuk  memastikan efektivitas  dan  relevansi  regulasi.  Regulasi  yang  baik  dapat  mempengaruhi pertumbuhan  ekonomi  secara  positif.  Regulasi  yang  transparan,  terukur,  dan melindungi  hak-hak  pelaku  ekonomi  dapat  meningkatkan  kepastian  hukum, mendorong  investasi,  memacu  inovasi,  menjaga  persaingan  yang  sehat,  dan mendorong pemerataan pembangunan ekonomi.

## Daftar Pustaka
Afdi,  Zihramna,  and  Bambang  Purwanggono.  “Perancangan  Strategi  Berbasis Metodologi  Lean  Startup  Untuk  Mendorong  Pertumbuhan  Perusahaan  Rintisan Berbasis  Teknologi  Di  Indonesia.” Industrial  Engineering  Online  Journal 6,  no.  4 (2018).
Akbar,  Patrialis.  “Undang -Undang  Nomor  48  Tahun  2009  Tentang  Kekuasaan
60 Lincolin Arsyad, “Ekonomi Pembangunan Dan Pembangunan Ekonomi,” Tersedia Secara Online Di: Http://Www. Pustaka. Ut. Ac. Id/Lib/Wp-
Content/Uploads/Pdfmk/ESPA4324-M1. Pdf [Diakses Di Lembang, Jawa Barat, Indonesia:
2 Oktober 2018] , 2017.
61 Manan, Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi .
Kehakiman.” Jakarta, 2009.
Anggoro,  Syahriza  Alkohir.  “Politik  Hukum:  Mencari  Sejumlah  Penjelasan.” Jurnal Cakrawala Hukum 10, no. 1 (2019): 77 – 86.
Arifin,  Tajul.  “Antropologi  Hukum  Islam.”  Pusat  Penelitian  dan  Penerbitan  UIN Sunan Gunung Djati, 2016.
Arsyad,  Lincolin.  “Ekonomi  Pembangunan  Dan  Pembangunan  Ekonomi.” Tersedia Secara Online Di: Http://Www. Pustaka. Ut. Ac. Id/Lib/Wp-
Content/Uploads/Pdfmk/ESPA4324-M1. Pdf [Diakses Di Lembang, Jawa Barat, Indonesia: 2 Oktober 2018] , 2017.
Azhari, Fathurrahman. “Dinamika Perubahan Sosial  Dan Hukum Islam.” Al Tahrir 16, no. 1 (2016): 197 – 221.
Djamil,  Fathurrahman. Hukum  Ekonomi  Islam:  Sejarah,  Teori,  Dan  Konsep .  Sinar Grafika, 2023.
Hadi,  Nor.  “INTERAKSI  BIAYA  SOSIAL,  KINERJA  SOSIAL,  KINERJA
KEUANGAN DAN LUAS
PENGUNGKAPAN
SOSIAL (PRAKTIK
TANGGUNGJAWAB  SOSIAL  PERUSAHAAN  GO  PUBLIK  DI  BURSA  EFEK INDONESIA.” Diponegoro University, 2009.
Hardi,  Warsono.  “Collaborative  Governance  Dalam  Perspektif  Administrasi Publik,” 2020.
Hesti,  Diah  Aristya,  and  Muhammad  Syaichu.  “Analisis  Pengaruh  Ukuran Perusahaan,  Kecukupan  Modal,  Kualitas  Aktiva  Produktif  (KAP),  Dan  Likuiditas Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2005- 2009).” UNIVERSITAS DIPONEGORO, 2010.
Indonesia, Bank. “Peraturan Bank Indonesia.” Retrieved September 15 (2011): 2017.
Indonesia,  Republik. Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 . Sekretariat Jenderal MPR RI, 2002.
———.  “Undang - Undang  No.  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen.” Lembaran Negara RI Tahun 8 (1999).
———.  “Undang -Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2006  Tentang Ad ministrasi Kependudukan.” Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia , 2006.
Ismail,  Ervan,  Siti  Dewi  Sri  Ratna  Sari,  and  Yuni  Tresnawati.  “Regulasi  Penyiaran Digital:  Dinamika  Peran  Negara,  Peran  Swasta,  Dan  Manfaat  Bagi  Rakyat.” Jurnal
Komunikasi Pembangunan 17, no. 2 (2019): 124 – 45.
Iversen, Gudmund R, and Mary Gergen. Statistics: The Conceptual Approach . Springer Science & Business Media, 2012.
Keuangan,  Otoritas  Jasa.  “Undang -Undang  Nomor  8  Tahun  1995  Tentang  Pasar Modal.” Retrieved  from  Otoritas  Jasa  Keuangan:  Https://Www.  Ojk.  Go. Id/Id/Kanal/Pasar-Modal/Regulasi/Undang-Undang/Pages/Undang-Undang-Nomor-8- Tahun-1995-Tentang-Pasar-Modal. Aspx , 1995.
Malau,  Masnur  Tiurmaida.  “Aspek  Hukum  Peraturan  Dan  Kebijakan  Pemerintah Indonesia  Menghadapi  Liberalisasi  Ekonomi  Regional:  Masyarakat  Ekonomi ASEAN  2015.” Jurnal  Rechts  Vinding:  Media  Pembinaan  Hukum  Nasional 3,  no.  2 (2014): 163 – 82.
Manan,  Abdul. Peranan  Hukum  Dalam  Pembangunan  Ekonomi .  Kencana  Prenada Media Group, 2014.
Mas Rahmah, S H, and L L M MH. Hukum Pasar Modal . Prenada Media, 2019.

## Matantu, Kesia Tamalasari. “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Yang Di PHK
Akibat  Pandemi  Covid  19  Berdasarkan  UU  No.  13  Tahun  2003  Tentang Ketenagakerjaan.” Lex Administratum 9, no. 2 (2021).
Muhlizi,  Arfan  Faiz.  “Penataan Regulasi  Dalam  Mendukung  Pembangunan Ekonomi Nasional.” Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 6, no. 3 (2017): 349 – 68.

## Muslimin,  Muhammad  Irwin,  and  Darwanto  Darwanto.  “Studi  Komparasi
Pemikiran Ekonomi Islam Syed Nawab Haider Naqvi Dengan Yusuf Al- Qardhawi.” Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah 4, no. 1 (2022): 136 – 61.
Nalle,  Victor  Imanuel.  “Kedudukan  Peraturan  Kebijakan  Dalam  Undang -Undang Administrasi Pemerintahan.” Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum 10, no. 1 (2016): 1 – 16.
Ningrum,  Ade  Sulistya,  and  Florentinus  Sudiran.  “Peranan  Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.” LEGALITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum 3, no. 2 (2019): 71 – 89.
Ningsih,  Ayup  Suran.  “Implikasi  Undang -Undang  Nomor  5  Tahun  1999  Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pada Pelaku Usaha Mikro  Kecil  Dan  Menengah  (UMKM).” Jurnal  Penelitian  Hukum  De  Jure 19,  no.  2 (2019): 207 – 15.
Ningtyas,  Gerynica  Ayu.  “Penerapan  Undang -Undang  Nomor  30  Tahun  1999 Tentang  Arbitrase  Dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Terhadap  Penyelesaian Sengketa Perdagangan Online (E- Commerce) Melalui Arbitrase Online.” Brawijaya University, 2014.
Nomor,  Undang- Undang.  “Tahun  1998  Tentang  Perubahan  Atas  Undang -Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.” Lembaran Negara Nomor 182 (10AD).
Novianti,  Diah.  “Pengembangan  Kerangka  Manajemen  Risiko  Pada  Perbankan Syariah.” ASY SYAR’IYYAH: JURNAL ILMU SYARI’AH DAN PERBANKAN ISLAM 4, no. 1 (2019): 46 – 67.
Nugroho, Susanti Adi. Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia . Prenada Media, 2014.
Prandika, Handy Awaludin. “Analisa Perlindungan Hak Cipta Di Jaringan Internet Menurut  Undang- Undang  No  19  Tahun  2002  Tentang  Hak  Cipta.” Lex Privatum 3, no. 1 (2015).
PRASTYO, E K O WAHYU BUDI . “Tinjauan Non -Competition Clause Dalam Dasar Perlindungan Rahasia Dagang Berdasarkan UU No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang.” Universitas Gadjah Mada, 2017.
Rachmadi Usman, S H. Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia . Sinar Grafika, 2022.
Rachmadini, V idya Noor. “Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal Menurut  Undang-Undang  Pasar  Modal  Dan  Undang-Undang  Otoritas  Jasa Keuangan.” Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum 18, no. 2 (2020).
RAHMI, MUTHIAH. “INTERSEKSI MASYARAKAT,” n.d.
Ris dianto,  Danang.  “Perlindungan  Terhadap  Kelompok  Minoritas  Di  Indonesia Dalam  Mewujudkan  Keadilan  Dan  Persamaan  Di  Hadapan  Hukum.” Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 6, no. 1 (2017): 125 – 42.
Santi,  Ernama,  Budiharto  Budiharto,  and  Hendro Saptono.  “Pengawasan  Otoritas Jasa  Keuangan  Terhadap  Financial  Technology  (Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan Nomor 77/Pojk. 01/2016).” Diponegoro Law Journal 6, no. 3 (2017): 1 – 20.
Sembiring, Sentosa. Hukum Perbankan . Mandar Maju, 2000.
Setiadi,  Edi. Reformasi  Hukum  Pidana,  Untuk  Mengantisipasi  Perkembangan  Kejahatan Di Bidang Ekonomi (Economic Crimes) . Bandung Islamic University, 2000.

## Sri, Maulida, and Yunani  Ahmad. “Peluang Dan Tantangan Pengembangan Usaha
Mikro  Kecil  Menengah  (UMKM)  Dari  Ber bagai  Aspek  Ekonomi.” Jurnal  Ilmiah
Manajemen Dan Bisnis 2, no. 1 (2017): 181 – 97.
Statistik, Badan Pusat. “Pertumbuhan Ekonomi Indonesia.” Berita Resmi Statistik 17, no. 16/02 (2014): 1 – 9.
Sularso,  Havid,  and  Yanuar  E  Restianto.  “Pengaruh  Kinerja  Keuangan Terhadap Alokasi  Belanja  Modal  Dan  Pertumbuhan  Ekonomi  Kabupaten/Kota  Di  Jawa Tengah.” Media Riset Akuntansi 1, no. 2 (2012).

## Sulistiawati,  Rini.  “Pengaruh  Investasi  Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  Dan
Penyerapan  Tenaga  Kerja  Serta  Kesejahteraan  Masyarakat  Di  Provinsi  Di Indonesia.” Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan 3, no. 1 (2012): 29 – 50.
Suradi,  Andi  Hafifah  Indah.  “INTERSEKSI  ANTARA  PRINSIP -PRINSIP  PERANG MENURUT  HUKUM  ISLAM  DAN  HUKUM  HUMANITER  KONTEMPORER.” Universitas Hasanuddin, 2022.
Tambunan,  Mar ia  R  U  D,  and  Rozan  Anwar.  “Transformasi  Budaya  Organisasi Otoritas  Perpajakan  Indonesia  Menghadapi  Era  Ekonomi  Digital.” Jurnal  Aplikasi Bisnis Dan Manajemen (JABM) 5, no. 2 (2019): 253.
Taufiq, Muchamad. “Aspek Hukum Dalam Ekonomi.” Azyan, 2019.
Utami,  S ri,  Hari  Purwadi,  and  Adi  Sulistiyono.  “Perlindungan  Hukum  Terhadap Notaris Dalam Proses Peradilan Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  Tentang Jabatan Notaris.” Sebelas Maret University, 2015.
Wibowo,  Budi.  “Analisa  Regulasi  Fintech  Dalam  Membangun  Perekonomian  Di Indonesia.” Jurnal Magister Teknik Elektro Universitas Mercu Buana 2, no. 01 (2016): 1 – 3.
Widjaja, Gunawan. “Alternatif Penyelesaian Sengketa,” 2005.
Wulandari , Yunis Wahyu. “PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) TERHADAP  PENERBITAN  OBLIGASI  SYARIAH  (SUKUK).”  Universitas Airlangga, 2016.