Melyana Ratana Pugu, Mariana Erny Buiney (2022) Konflik Papua Dalam Paradigma Track One Dan Track Two Diplomasi, (7) 11, E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398
Vol. 7, No. 11, November 2022

## KONFLIK  PAPUA  DALAM  PARADIGMA TRACK  ONE DAN TRACK  TWO DIPLOMASI
Melyana Ratana Pugu, Mariana Erny Buiney Universitas Cenderawasih Jayapura Papua, Indonesia Email: puguratana@yahoo.com, yanabuiney@gmail.com

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang konflik yang terjadi dibeberapa daerah  di  Pegunungan  Tengah,  yakni  Kabupaten  Nduga,  Kabupaten  Intan  Jaya, Kabupaten  Puncak  Jaya  dan  Kabupaten  Paniai.  Konflik  panjang  yang  terjadi diwilayah ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni : pergerakan kelompok Pro Kemerdekaan Papua yang dikenal dengan TPNPB OPM serta Kelompok Kriminal Bersenjata  (KKB),  pertikaian  antara  TNI/Polri  dengan  TPNPB  OPM  /  KKB, dinamika politik lokal serta perang suku. Metode yang di gunakan adalah Metode Penelitian  Kualitatif  yaitu  penelitian  ini  menjelaskan  dan  memberikan  data-data terkait konflik yang terjadi di Papua dengan cara pengumpulan data melaui studi pustaka dan data-data sekunder berbasis internet. Luaran yang dihasilkan penelitian ini  adalah  Penyelesaian  konflik  yang  muncul  dan  berkembang  diperlukan keseriusan  dan  penggunaan  metode  yang  tepat.  Penelitian  ini  mendeskrikpsikan penggunaan  dua  dari  multi  jalur  diplomasi  ( Multi  Track  Diplomacy ):  Diplomasi Track One yakni jalur diplomasi dengan negara sebagai aktornya dan Diplomasi Track  Two ,  pihak  non  pemerintah  atau  kalangan  profesional  sebagai  agen diplomasi.
Kata Kunci : diplomasi; konflik; papua; track one; track two

## Abstract
This study aims to explain the conflicts that occurred in several areas in the Central Mountains, namely Nduga Regency, Intan Jaya Regency, Puncak Jaya Regency and Paniai  Regency.  The  long  conflict  that  occurred  in  this  area  was  influenced  by several  factors,  namely:  the  movement  of  the  Pro-Papuan  Independence  group known  as  the  TPNPB  OPM  and  the  Armed  Criminal  Group  (KKB),  the  dispute between  the  TNI/Polri  and  the  TPNPB  OPM/KKB,  local  political  dynamics  and tribal wars. The method used is a qualitative research method, namely this study explains  and  provides  data  related  to  the  conflict  that  occurred  in  Papua  by collecting data through literature studies and internet-based secondary data. The output  of  this  research  is  that  the  resolution  of  conflicts  that  arise  and  develop requires seriousness and the use of appropriate methods. This study describes the use of two of the multi-track diplomacy (Multi Track Diplomacy): Diplomacy Track
One, namely diplomacy with the state as the actor and Diplomacy Track Two, non- government parties or professionals as diplomatic agents.
Keywords: diplomacy; conflict; Papua; track one; track two

## Pendahuluan
Konflik  yang  terjadi  di  Papua  telah  memasuki  beberapa  dekade.  Disinyalir  oleh berbagai pendapat ahli baik lokal maupun nasional bahwa penyebab konflik di dorong oleh beberapa faktor utama yaitu masalah diskriminasi, masalah kesejahteraan, masalah pelanggaran hak asasi manusia yang terus berlanjut, masalah pembangunan dan status Papua  yang  terus  di  jadikan  sumber  utama  terjadinya  konflik  di  tanah  Papua.  Hal  ini menjadi bagian perhatian utama semua pihak termasuk akademisi karena konflik yang berkepanjangan dan tidak kunjung terselesaikan.
Konflik yang terjadi di Nduga, Intan Jaya, Puncak dan Paniai merupakan beberapa wilayah yang dapat dikatakan tinggi intensitas konfliknya dan menelan korban jiwa yang cukup  banyak.  Mengapa  terus  terjadi  dan  tidak  diselesaikan.  Wilayah  tersebut  diatas tentunya  memiliki  pemerintah  daerah  dan  mengetahui  apa  yang  terjadi  disana.  Lalu mengapa tidak diselesaikan. Apakah ada hal hal yang menghambat dalam pelaksanaan usaha perdamaian.  Melihat kembali yang telah terjadi disana maka beberapa waktu lalu di Nduga terjadi penembakan kepada seorang remaja dan tidak diketahui siapa pelakunya, demikian juga pembakaran rumah warga di Ilaga kabupaten Puncak beberapa waktu lalu. Seperti dalam kutipan berita dibawah ini:
Masyarakat Nduga, Papua dikejutkan dengan aksi penembakan brutal di Jembatan Kali Nogolait padaSelasa malam (6/4/2022) sekitar pukul 21.00 WIT. Purunus Lokbere, siswa  kelas  6  SD  Keneyam  tewas  ditembak  orang  tak  dikenal  saat  sedang  bermain handphone  bersama  kedua  temannya  di  sekitar  rumah.  Pelaku  pembunuhan  terhadap Purunus  Lokbere  masih  misterius  dan  dalam  penyedikan  Kepolisian.  Kasus  remaja berusia 16 tahun itu yang tewas dengan leher tertembak peluru itu jadi pertanyaan besar masyarakat Keneyam, Nduga. "Hanya Tuhan Allah saja yang bisa membalas semua atas apa  yang  terjadi  di  Nduga  Papua,"  Ujar  Bupati  Nduga,  Wentius  Nimiangge  saat menghadiri  pemakaman  Purunus  Lokbere,  Kamis  sore  (8/4/2022) (Batkorumbawa, 2022) .
Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua Merdeka kembali membuat teror. Kali ini  dengan  membakar  16  rumah  warga  di  Distrik  Ilaga,  Kabupaten  Puncak,  Papua. Diduga, aksi pembakaran ini sebagai balas dendam atas tewasnya anggota KKB bernama Ali Ateu Kogoya (35), pada Minggu 3 April 2022. Petugas gabungan pun disiagakan di Ilaga,  khawatir  terjadi  serangan  susulan.  Kapolda  Papua  Irjen  Pol  Mathius  Fakhiri mengatakan, sejak kematian Ali Ateu, teror KKB semakin massif (Suripaty, 2022) .
Berdasarkan situasi dan kondisi diatas maka perlu penanganan yang benar dan adil bagi masyarakat orang asli Papua di wilayah konflik ini. Dalam hubungan internasional dikenal  beberapa  jalur  penyelesaian  konflik  dimana  dalam  penelitian  ini  Tim  Peneliti akan mencoba menjelaskan peran dan solusi penyelesaian konflik Papua berdasarka track one  dan  track  two  diplomasi  yaitu  jalur  penyelesaian  konflik  yang  melibatkan  aktor
negara dan non negara didalamnya. Selain itu melihat apa yang mengakibatkan konflik terus terjadi di wilayah Papua.

## Metode Penelitian
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  Metode  Penelitian  Kualitatif. David William dalam buku Moleong mengatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan proses pengumpulan data pada suatu latar yang bersifat alamiah, menggunakan metode alamiah  dan  dilakukan  oleh  seseorang  atau  peneliti  secara  alamiah (Moleong,  2018) . Definisi lain oleh Kirk dan Miller menyatakan bahwa penelitian Kualitatif merupakan kebiasaan tertentu di dalam ilmu sosial yang secara mendasar melihat pada pengamatan manusia  baik  dalam  kawasannya  maupun  dalam  peristilahannya (Moleong,  2018) . Definisi  lain  dari.  Berdasarkan  penjelasan  tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa  metode penelitian  kualitatif  adalah  penggambaran  hasil  pengamatan  dalam  tulisan  ilmiah berdasarkan hasil pengumpulan data oleh seorang peneliti.
Metode  Penelitian  Kualitatif  digunakan  untuk  menggambarkan  dan  menganalisa penyelesaian  konflik  Papua  dengan  Paradigma  Track  One  dan  Track  Two  Diplomasi. Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data yaitu melalui penelitian Studi Pustaka dengan  mengumpulkan  data  sekunder  melalui  berbagai  media  massa  maupun  online, dengan menggunakan internet dan termasuk berbagai data terpercaya melalui Whatsapp group yang didalamnya terdapat elemen kunci dari actor-aktor daerah termasuk actor non- negara.  Data  yang  diperoleh  melalui  dokumentasi  dari  berbagai  sumber    akan  diolah, diintrepretasikan  dan  dideskripsikan  dalam  bentuk  kata-kata  dan  dielaborasi  melalui verifikasi data.
1. Jadwal Penelitian

## Tabel 1 Jadwal Penelitian

## Hasil dan Pembahasan
Akar  permasalahan  konflik  di  Papua  merupakan  suatu  hal  yang  cukup  kompleks. Beberapa  faktor  yang  menjadi  sumber  pemicu  munculnya  persoalan  ataupun  konflik, yakni: perjalanan sejarah integrasi Papua ke Indonesia yang masih menjadi perdebatan
Rencana Kegiatan Juni Juli
Ags. Sep. Okt. Nov. 1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4 Desktop riset Pengumpulan
data Analisa Data Penyusunan Laporan Penyerahan Laporan Seminar Hasil Publikasi
panjang  hingga  saat  ini,  diskriminasi  dalam  berbagai  sektor  kehidupan  juga  masih dialami, pembangunan yang belum merata di berbagai daerah di Papua, pelanggaran Hak Asasi  Manusia  sampai  dengan  sisi  kesejahteraan  masyarakat  yang  belum  meningkat secara menyeluruh menjadi tantangan bagi penyelesaian permasalahan di Papua.
Berbagai  upaya  telah  dilakukan  selama  ini  baik  oleh  pihak  pemerintah  Indonesia, pemerintah  daerah  setempat,  komunitas  masyarakat  lokal  sampai  dengan  tokoh  adat, agama,  perempuan  dan  pemuda,  pihak  swasta  atau  non  pemerintah  bahkan  aktor internasional  seperti  negara  atau  organisasi  internasional  lainnya  turut  dalam  mencari jalan keluar dari masalah ataupun konflik yang ada di Papua.
Penelitian ini mendeskripsikan serta menganalisa perjalanan konflik yang terjadi di Empat  (4)  Kabupaten  di  Provinsi  Papua.  Kabupaten  Nduga,  Kabupaten  Intan  Jaya, Kabupaten Puncak Jaya dan Kabupaten Paniai merupakan Empat dari sejumlah wilayah di  kawasan  Pegunungan  tengah  yang  rentan  terhadap  konflik.  Perjalanan  panjang pertikaian, bentrokan dan kekerasan terjadi di daerah-daerah tersebut. Faktor-faktor yang mendorong  terjadi  dan  berkembangnya  konflik  didominasi  oleh  pergerakan  kelompok TPNPB OPM / KKB yang pro Kemerdekaan, konflik senjata dengan aparat keamanan TNI/Polri  dan  juga  tindak  kekerasan  oleh  anggota  TNI/Polri,  masalah  politik  lokal (Pilkada) yang cukup meresahkan sebagai dampak dari adanya pemekaran wilayah dan perang suku.
Resolusi  konflik  sangat  diharapkan  sebagai  upaya  untuk  meredam  ataupun menghapus  berbagai  konflik  panjang  yang  ada.  Kajian  studi  Hubungan  Internasional yang digunakan oleh penulis guna menemukan jalan keluar atau resolusi bagi berbagai jenis konflik yang ada di beberapa Kabupaten Kawasan Pegunungan Tengah ini melalui diplomasi. Diplomasi yang dipakai adalah dua jalur atau cara  dari  Diplomasi Multi jalur ( Multi Track Diplomacy ), yakni Jalur Pertama ( Track One) dan Jalur Dua ( Track Two ). Aktor negara atau dalam hal ini Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjadi agen dalam pelaksanaan Track One Diplomacy . Sedangkan Track Two Diplomacy merupakan aktor atau agen dalam proses diplomasi yang bukan berasal dari pemerintah (Non State Actor),  seperti  pihak  gereja,  kelompok-kelompok  independen  atau  komunitas  tertentu, lembaga swadaya masyarakat atau lembaga bantuan hukum independen dan lainnya.
1. Perjalanan Konflik di Papua
1) Konflik di Kabupaten Nduga
Kabupaten Nduga merupakan wilayah pemekaran dari Kabupaten Jayawijaya yang  terbentuk  pada  tanggal  4  Januari  2008.  Setelah  terbentuk,  pembangunan dilakukan  diberbagai  sektor  diantaranya,  pemerintahan,  infrastruktur,  pendidikan ekonomi  dan  sebagainya.  Pada  tahun  2015,  Presiden  Joko  Widodo  melakukan kunjungan  ke  Kabupaten  ini  dalam  rangka  meninjau  pembangunan  jalan penghubung  Nduga  dan  Jayawijaya.  Pada  kesempatan  tersebut,  beliau  juga menyampaikan akan membuka pelabuhan besar Mumuga guna memperlancar jalur transportasi serta distribusi logistik dan material (Ndugakab, 2022) .

## Gambar 1
Peta 1.1 Kabupaten Nduga
Selain pembangunan dan pengembangan wilayah, disisi lain Kabupaten Nduga menghadapi  tantangan  yakni  konflik  yang  kerap  timbul  dan  meresahkan masyarakat lokal maupun masyarakat pendatang. Pemicu konflik yang ada yakni, pergerakan kelompok Papua Merdeka, permasalahan pemilukada, sampai dengan konflik  internal  yang  biasanya  diawali  dengan  tindakan  kriminal  atau  kekerasan antar  warga  dalam  Kabupaten  tersebut.  Tahun  1996  menjadi  tahun  dimana kelompok  Papua  Merdeka  pimpinan  Kelly  Kwalik  melakukan  penyanderaan masyarakat  di  Nduga.  Hal  ini  kemudian  mendorong  Pemerintah  Indonesia mengirimkan  pasukan  untuk  menyelamatkan  sandera  dibawah  pimpinan Komandan Militer Prabowo Subianto. Pengiriman pasukan dalam jumlah besar dan kontak  senjata  yang  terjadi  pada  satu  sisi  membuat  para  sandera  diselamatkan, namun  sisi  lain  menimbulkan  ketakutan  karena  kekuatan  militer  yang  ada.  Pada masa itu Nduga masih menjadi bagian dari Kabupaten Jayawijaya.
Setelah  pemekaran  wilayah,  Kabupaten  Nduga  menjadi  Kabupaten  yang menjalankan  pemilihan  umum  untuk  memilih  kepala  daerah  atau  Pemilukada. Momentum pesta politik ini juga menjadi salah satu penyebab terjadinya konflik. Perludem  (Perkumpulan  untuk  Pemilu  dan  Demokrasi)  pernah  mencatat  bahwa pada  Tahun  2010-2014  telah  jatuh  korban  jiwa  berjumlah  71  orang  akibat pelaksanaan Pemilu yang berujung pada konflik di beberapa Kabupaten di papua. Pada  tahun  2018,  Nduga  sedang  mempersiapkan  pemilukada.  Berbagai  tahapan persiapan,  distribusi  logistik  sampai  dengan  pemilihan  mendorong  munculnya masalah  atau  gesekan.  Kelompok-kelompok  tertentu  menggunakan  kelompok TPM-OPM  serta  Kelompok  Kriminal  Bersenjata  (KKB)  untuk  mengintimidasi masyarakat agar memilih pasangan tertentu dalam pemilukada.
Pada  tanggal  22  Juni  dan  25  Juni  Tahun  2018  telah  terjadi  penembakan terhadap pesawat yang membawa sejumlah awak beserta penumpang dari maskapai Trigana Air. Penembakan di 22 Juni dilakukan dari bawah dan tidak ada korban, namun pada 25 Juni dimana maskapai penerbangan tersebut diatas membawa 15 personil  brimob  yang  mendarat  di  bandara  Kenyam,  Nduga  mendapat  serangan penembakan ke arah pesawat. Selain itu, KKB juga melepaskan tembakan ke arah anggota  masyarakat  yang  berada  disekitar  bandara.  Pada  saat  peristiwa penembakan  pada  2  hari  itu,  tidak  ada  korban  jiwa  tetapi  pilot  Trigana  terkena tembakan  pada  bahu  kiri.  Setelah  kejadian  penyerangan  itu,  Kepolisian mengirimkan 30 anggota Brimob untuk mengamankan pelaksanaan pemilikada di Kabupaten Nduga. Kejadian-kejadian tersebut diataslah yang dapat memicu konflik dan menciptakan kondisi tidak aman.
Selain pemilukada sebagai bagian dari pelaksanaan pesta demokrasi di daerah menjadi moment munculnya konflik, pengembangan infrastruktur yang menembus wilayah terisolir juga dijadikan sasaran. Sejumlah pekerja PT. Istaka Karya yang mengerjakan jalan Trans Papua yakni pembangunan jembatan di Kali Yigi - Kali Aurak,  Distrik  Yigi  (Kabupaten  Nduga)  yang  menghubungkan  Wamena  hingga Agats  ditembaki  oleh  Kelompok  Kriminal  bersenjata  (KKB)  pimpinan  Egianus Kogoya pada tanggal 2 Desember 2018. Korban tewas yakni 19 orang. Kasus ini terjadi karena para pekerja PT Istaka Karya melanggar peringatan yang dikeluarkan oleh kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM) di wilayah tersebut. Peringatan berisi:  larangan  kepada  Warga  non  Papua  untuk  keluar  dari  beberapa  distrik  di Kabupaten  Nduga  sejak  28  November  2018  karena  akan  memperingati  hari Kemerdekaan Papua Barat 1 Desember dan Natal. Selain itu, salah seorang mandor telah mengambil gambar pada saat peringatan 1 Desember dan diketahui oleh pihak OPM.
Gambar 2 Peta 1.2. Lokasi Pembunuhan Pekerja PT.Istaka Karya di Kabupaten Nduga
Sumber:https://tirto.id/tim-kemanusiaan-nduga-ungkap-pemicu-pembunuhan-pekerja- istaka-karya-egin
Akibat  penembakan  para  pekerja  PT.Istaka  Karya,  Kepolisian  kemudian mengirimkan tambahan pasukan guna mengejar para pelaku. Kontak senjata pun terjadi  antara  kelompok  OPM  dan  KKB  ini  serta  aparat  TNI/POLRI.  Konflik senjata dan penambahan jumlah pasukan menimbulkan kepanikan serta ketakutan warga disejumlah Distrik di Kabupaten Nduga, sekitar 37 ribu warga mengungsi (data dari Tim Kemanusiaan bentukan Pemda Kabupaten Nduga terdiri dari LSM HAM  dan  Gereja) (Tirto.id,  2022a) .  Para  pengungsi  berasal  dari  Distrik Mapenduma berjumlah 4.276 orang, Distrik Mugi 4.369 orang, 5.056 berasal dari Distrik  Jigi,  Distrik  Yal  terdapat  5.021  orang,  dan  3.775  dari  Distrik  Mbulmu Yalma  orang.  Tidak  hanya  kelima  Distrik  itu  tetapi  juga  ada  pengungsi  yang tersebar di Distrik Kagayem sebanyak 4.238 orang, Distrik Nirkuri 2.982 orang, 4.001 orang berasal dari Distrik Inikgal, Distrik Mbua terdiri dari 2.021 orang, dan Distrik  Dal  sebanyak  1.704  orang.  Mereka  mengungsi  ke  beberapa  Kabupaten terdekat seperti Jayawijaya, Lanny Jaya, Yahukimo, Asmat, Jayapura dan ada juga yang masuk ke hutan.
Para  pengungsi  akibat  konflik  bersenjata  di  Nduga  sejak  akhir  2018  sampai dengan  2019  kemudian  menimbulkan  masalah  baru  karena  fasilitas  yang  tidak memadai ditempat pengungsian serta kondisi wilayah yang berat. Warga banyak yang kelaparan, kedinginan, sakit dan sekitar 241 orang meninggal dunia (Tirto.id, 2022b) .  Bantuan  kemanusiaan  kemudian  dikerahkan  dari  Kementerian  Sosial  RI melalui  2  tahap  dan  juga  Dinas  Sosial  Provinsi  Papua  serta  berbagai  kalangan seperti: gereja, sumbangan dari masyarakat umum di daerah lain. Namun hal miris terjadi ketika beberapa pengungsi menolak bantuan dari Dinas Sosial, karena ada isu yang mengatakan bahwa mereka diancam oleh KKB atau kelompok OPM untuk tidak menerima bantuan dari Pemerintah Indonesia.
Konflik  sepanajang  Tahun  2018  -  2019  memberikan  pengaruh  yang  sangat besar bagi kondisi keamanan serta aktivitas warga masyarakat. Pasukan TNI-Polri diturunkan dalam jumlah besar guna mengejar dan menumpas gerakan kelompok KKB  dan  TPNPB-OPM  yang  telah  melakukan  penembakan  serta  pembunuhan terhadap  pekerja  jalan  Trans-Papua.  Kontak  senjata  serta  keberadaan  pasukan militer menyebab gelombang pengungsi yang pada akhirnya menimbulkan korban jiwa dan kesengsaraan warga. Selain itu, mobilitas KKB&OPM ini menimbulkan ketakutan  bagi  warga  setempat  karena  mereka  turut  mendapat  ancaman  serta gangguan.  Pada  sisi  lain,  proses  pengejaran  yang  dilakukan  TNI-Polri  juga berdampak  pada  kecurigaan-kecurigaan  yang  timbul  terhadap  masyarakat  yang diduga terlibat kelompok kriminal dan separatis tersebut.
Tahun  2020  terjadi  lagi  kasus  penembakan  di  Nduga  tapi  dilakukan  oleh
Pasukan TNI pada tanggal 18 Juli 2020. Elias Karunggu (40 Tahun) dan putranya Selu Karunggu (20 Tahun) ditembak oleh pasukan TNI di Distrik Kenyam karena diduga  merupakan  anggota  dari  kelompok  Organisasi  Papua  Merdeka.  Namun kemudian kelompok tersebut melalui juru bicaranya Sebby Sambom menyatakan bahwa Elias dan Selu bukanlah anggota TPNPB-OPM. Pemerintah Daerah Nduga
yang  melakukan  penelurusan  terkait  kedua  warga  tersebut  menyebutkan  bahwa mereka  adalah  pengungsi  akibat  kasus  penembakan  di  Tahun  2018  silam (Regional.kompas.com, 2022) .
Kemudian pada 27 Juli 2020, sejumlah masyarakat berdemonstrasi menuntut keadilan  terhadap  kedua  warga  yang  tewas  tersebut.  Masyarat  menyampaikan aspirasinya  agar  Pemerintah  segera  menarik  pasukannya  dari  Kabupaten  Nduga, karena selama ini telah banyak korban akibat konflik antara pasukan TNI/Polri dan TPNPB-OPM  serta  KKB.  Ikabus  Gwijangge  yang  adalah  Ketua  DPRD  Nduga mengatakan  bahwa  Pemerintah  Indonesia  perlu  menerapkan  pola  baru  dalam menangani  konflik  di  daerah-daerah  pegunungan  seperti  di  Nduga (Papua.tribunnews.com, 2022) .
Tabel 2 Situasi Konflik Di Kabupaten Nduga Tahun 2018 - Tahun 2022 Waktu Peristiwa 2 Desember 2018 Penembakan & pembunuhan pekerja PT.Istaka Karya Akhir Desember 2018 - 2019 Gelombang Pengungsi akibat kontak senjata TNI/Polri & TPNPB-OPM. 37.000 warga Nduga mengungsi ke beberapa daerah. Januari 2020 Penembakan anggota Brimob di Bandara Kenyam, Nduga oleh KKB pimpinan Egianus Kogoya Maret 2020 Penyerangan personel Satgas Mupe Marinir oleh KKB dan terjadi kontak senjata April 2020 Penembakan mobil patroli Satgas Damai Cartenz oleh KKB 18 Juli 2020 Pasukan TNI menembak 2 orang warga sipil: Elias dan Sela Karunggu di Distrik Kenyam karena dugaan sebagai anggota TPNPB-OPM 27 Juli Demonstrasi warga Nduga karena penembakan 2 warga sipil & meminta Pemerintah Indonesia segera menarik pasukan organik. 10 Oktober 2020 KKB melakukan penyerangan terhadap Pos Yonif Para Raider 330 / Tri Dharma di Koteka, Distrik Kenyam 22 April 2022 Pos TNI di daerah Kalikote diserang oleh KKB (Pimpinan Egianus Kogoya) 16 Juli 2022 3 warga sipil ditembak oleh KKB di Nogolaid.
Sumber: data diolah oleh Penulis, 2022

## 2. Konflik di Kabupaten Intan Jaya

## Gambar 3 Peta 1.3. Kabupaten Intan Jaya
Kabupaten  Intan  Jaya  menurut  data  statistik  tahun  2021  memiliki  jumlah penduduk  sebanyak  136.968  jiwa.  Wilayah  ini  sebelumnya  menjadi  bagian  dari Kabupaten  Paniai  dan  pada  26  November  2008  kemudian  dimekarkan  menjadi Kabupaten Intan Jaya dengan ibukota Sugapa oleh Menteri Dalam Negeri RI pada saat itu, yakni Mardiyanto (Intanjayakab.go.id, 2022) .
Gambar 4 Peta Sebaran Kabupaten Intan Jaya Sumber: https://intanjayakab.go.id/?page_id=1258
Kabupaten Intan Jaya, sama halnya dengan Nduga dan beberapa Kabupaten pemekaran lainnya diwilayah pegunungan tengah rentan terhadap konflik baik yang sumber  pemicunya  dari  dalam  ataupun  luar  daerah  tersebut.  Penetapan  sebagai daerah  pemerintahan  baru  di  Tahun  2008  silam  pada  satu  sisi  bertujuan  untuk mempercepat laju pembangunan serta pertumbuhan ekonomi guna meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat, namun disisi lain menimbulkan berbagai gesekan yang berujung pada konflik.
Nduga  yang  mengalami  sederatan  konflik  karena  pemilihan  umum  daerah (politik lokal) sampai dengan kontak senjata antara TNI/Polri, warga masyarakat dan TPNPB OPM serta Kelompok kriminal Bersenjata juga terjadi di Kabupaten Intan  Jaya.    Pada  Tahun  2014,  terjadi  sengketa  Pemilu  berkaitan  dengan  hasil pemilihan  calon  Anggota  Legislatif  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD) Intan  Jaya  dan  tudingan  penggelembungan  suara.  Sehubungan  dengan  proses penyelenggaraan  demokrasi  tersebut  maka  pasukan  keamanan  pun  ditambahkan jumlahnya guna mengamankan Pemilihan Umum saat itu.
Keberadaan aparat keamanan di Sugapa pada satu sisi untuk menciptakan rasa aman bagi warga masyarakat, tetapi disisi lain ternyata juga menimbulkan gesekan atau konflik di Intan Jaya. Pada 29 September 2014, terjadi penembakan terhadap warga  yang  sebelumnya  terlibat  perkelahian  dengan  dua  anggota  Brimob. Seprianus Japugau (22 Tahun ) mendapatkan luka tembak di perut dan  Benyamin Agimbau  (30  Tahun)  terkena  pukulan  popor  senjata  dan  luka  parah.  Hal  ini kemudian memicu intimidasi bentrok fisik antara warga sipil dan Brimob (Yeimo, 2022) .
Tabel 3 Peristiwa Konflik Antara Aparat Keamanan Dan Warga Sipil Di Kabupaten Intan Jaya Waktu Peristiswa 29 September 2014 Penembakan&pemukulan warga sipil oleh Brimob 25 Agustus 2016 Penembakan warga Malon Sondegau (luka &masih hidup) oleh satuan Brimob di Sugapa 27 Agustus 2016 Penembakan oleh Brimob terhadap Otinus Sondegau (tewas). Kemudian pembakaran Markas Kepolisian Sektor Sugapa akibat kasus penembakan tersebut diatas.
Sumber: Data diolah Penulis, 2022
Tahun 2017 merupakan Tahun terjadi konflik besar di Kabupaten Intan Jaya karena penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya periode 2017 – 2022. Para simpatisan pasangan calon Bupati Yulius Yapugau-Yunus Kalabetme dan pejabat sebelumnya Natalis Tabuni- Robert Kobogoyauw berselisih yang menimbulkan sengketa dan bentrokan. Pada 23  Januari  2017  di  Kantor  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU)  Intan  Jaya  massa pendukung Yulius Yapugau-Yunus Kalabetme meminta KPU mempercepat proses
penghitungan suara Pilkada Intan Jaya. Namun permintaan tersebut ditolak, karena KPU Intan Jaya belum menerima rekapitulasi perolehan suara dari Distrik Wandai dan Distrik Agisiga.
Karena  permintaannya  ditolak  maka  terjadilah  terjadi  bentrokan  antar pendukung  yang  menewaskan  tiga  orang  warga.  Sejumlah  101  warga  lainnya terluka.  Untuk  mengatasi  serta  meredam  bentrokan  tidak  menyebar  maka  Polda Papua kemudian mengirimkan 400 orang polisi ke Intan Jaya. Pada akhirnya, KPU intan Jaya dapat melakukan rekapitulasi perolehan suara pada 24 Februari 2017. Akan  tetapi,  pada  15  Mei  2017,  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum  (Bawaslu) Papua  menolak  hasil  rekapitulasi  Pilkada  Intan  Jaya  dengan  alasan    banyak persyaratan  administrasi  yang  tidak  dipenuhi  KPU  Intan  Jaya.  Persoalan  itu kemudian menjadi sengketa Mahkamah Konstitusi (MK).
Pada 29 Agustus 2017, MK memerintahkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 7 TPS berbeda. Ketua MK Arief Hidayat membacakan putusannya, menetapkan Natalis  Tabuni  dan  Robert  Kobogoyauw  memenangi  Pilkada  Intan  Jaya  2017 dengan 36.883 suara. Putusan itu sekaligus membatalkan putusan KPU Intan Jaya yang memenangkan Yulius Yapugau dan Yunus Kalabetme. Putusan MK memicu terjadinya konflik kekerasan dan pengrusakkan aset negara, seperti:  pemalangan lapangan  terbang  Sugapa,  pembakaran  sejumlah  kantor  Pemerintah  Kabupaten Intan Jaya oleh massa.
Akibatnya, kegiatan perekonomian di Sugapa lumpuh. Sebagian besar kios dan pasar  tutup.  Kemudian  masyarakat  asli  memilih  untuk  diam  di  dalam  rumah, sedangkan  sebagian  masyarakat  pendatang  memilih  mengungsi  ke  markas  polisi dan  tentara.  Pasca  amuk  massa  di  Sugapa,  100  Brimob  Detasemen  A  Polda Sulawesi Selatan dikirim ke Intan Jaya untuk menjaga obyek vital, seperti lapangan terbang dan kantor-kantor pemerintah. Konflik Pilkada 2017 membuat Pemerintah Kabupaten Intan Jaya sulit menengahi berbagai konflik baru yang terjadi di sana. Dua tahun kemudian yakni Tahun 2019, muncul lagi konflik yang disebabkan oleh keberadaan TPNPB OPM, KKB dan juga pasukan keamanan / TNI/Polri. Hal ini  mnejadikan  Intan  Jaya  sebagai  zona  konflik  seperti  halnya  yang  terjadi  di Nduga.  Data  yang  disampaikan  oleh  Tim  Kemanusiaan  bahwa  sejak  Desember 2019 sampai dengan November 2020 tercatat 17 kasus kekerasan yang dilakukan baik oleh TNI maupun oleh TPNPB OPM. Hal ini menyebabkan 17 orang tewas, 12 diantaranya adalah warga sipil dan seorang anak.
Peristiwa  tragis  yang  mendapat  kecaman  masyarakat  adalah  saat  Pendeta Yeremia Zanambani ditembak pada September 2020. Hal ini awali dengan adanya pengumpulan warga Hitadipa di Markas Koramil Persiapan Hitadipa dan halaman Gereja Iammanuel Hitadipa. Pada saat warga berkumpul, Wakil Komandan Rayon Militer (Wadanramil) Alpius Hasim Madi menyampaikan agar masyarakat segera mengembalikan senapan milik TNI dan disaat yang bersamaan Pendeta Yeremia bersama lima (5) warga lainnya dikatakan sebagai musuh dari Wadanramil tersebut. Dampak  dari  pengumpulan  dan  penyampaian  itu,  kelompok  TPNPB  OPM
melakukan penyerangan terhadap markas koramil dan menyebabkan meninggalnya Pratu Dwi Akbar Utomo. Setelah kejadian itu, aparat TNI membakar rumah dinas tenaga  kesehatan  serta  terjadi  penembakan  dan  penusukan  Pendeta  Yeremia (Yeimo, 2022) .
Victor  Mambor  dalam  tulisannya  di  Jubi.co.id  memaparkan  bahwa  seorang peneliti  Bobby  Anderson  dalam  tulisannya  yang  berjudul Papua’s  Insecurity State Failure in the Indonesian Periphery menjelaskan terdapat empat (4) wilayah yang  memiliki  karakter  konflik  di  Papua.  Pertama,  wilayah  konflik  sumber daya/hak  ulayat.  Daerah  konflik  berlatar  belakang  rivalitas  masyarakat  adat setempat dengan migran, yang umumnya terjadi di daerah dengan jumlah warga pendatang/migran  cukup  banyak  merupakan  karakter  wilayah  kedua.  Ketiga, konflik antar suku. Kemudian yang terakhir adalah, wilayah dengan kekerasan oleh aktor keamanan (Yeimo, 2022) .
Sebulan kemudian, yakni pada tanggal 7 Oktober 2020, terjadi penembakan terhadap  seorang  katekis  di  Stasi  Emondi,  Gereja  Katolik  Keuskupan  Timika bernama Agustinus Duwitau. Katekis adalah pembantu Pastor Katolik yang antara lain bertugas menerjemahkan isi doa dan Alkitab dari bahasa Indonesia ke bahasa daerah setempat. Duwitau diduga sebagai anggota TPNPB OPM sehingga ditembak oleh prajurit TNI saat berjalan kaki dari Paroki Bilogai menuju Kampung Emondi dan tembakan itu mengenai bahu kirinya. Setelah peristwa itu, Keuskupan Timika mengkonfirmasi Duwitau adalah seorang Katekis (Yeimo, 2022) .
TPNPB OPM melakukan penembakan pada 9 Oktober 2020 terhadap anggota Tim  Gabungan  Pencari  Fakta  (TGPF)  Intan  Jaya,  Bambang  Purwoko  Bambang terluka di bagian kaki dan tangan kiri, dan dirawat di rumah sakit. Selanjutnya, 26 Oktober  2020,  terjadi  penembakan  yang  menewaskan  Katekis  Paroki  Gereja Katolik Santo Mikael Bilogai, Rufinus Tigau. TNI kembali membuat klaim bahwa Rufinus Tigau adalah anggota kelompok pembebasan atau Papua Merdeka. Pihak Keuskupan menegaskan bahwa Rufinus katekis yang bertugas di Kampung Jalai,
Distrik Sugapa, sejak tahun 2015.
TNI dan TPNPB kembali melakukan kontak senjata pada 5 November 2020, dan menyebabkan seorang warga sipil bernama Agopabega Sani terluka di bagian kepala. Korban dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Intan Jaya di Sugapa, dan paramedis  di  sana  membuat  surat  rujukan  untuk  membawa  Agopabega  Sani  ke rumah  sakit  di  Timika  atau  Nabire.  Sehari  kemudian  yakni,  6  November  2020, Kelompok Pro Kemerdekaan ini dan TNI terlibat kontak senjata di Kampung Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Seorang prajurit TNI, Pratu Firdaus tewas, sementara seorang prajurit TNI lainnya, Pratu Arbi Setiawan terkena tembakan dan luka di kaki kanan.
Sejak kematian Pendeta Yeremia Zanambani, banyak warga Intan Jaya yang mengungsi  ke  beberapa  daerah  terdekat.  Bernadus  Kobogau  seorang  warga  di Hitadipa mengatakan bahwa “Akibat dari kematian dari Bapak Pendeta [Yeremia], para jemaat dari sebelas gereja trauma.” Kalau TNI, Polri, atau TPNPB masuk, itu
artinya  masyarakat  pasti  akan  lari.  Ada  yang  mengungsi  ke  Biandoga,  kampung yang berbatasan dengan Kabupaten Puncak, ada juga warga yang lari ke Distrik Agisiga, dan lain-lain. Waktu saya sampai di Hitadipa, saya temukan hanya dua laki-laki saja. Semua sudah tidak ada. Jadi orang ketiga adalah saya. Seluruh orang yang  ada  di  tempat  pertumbuhan  iman  kami  di  Hitadipa,  itu  sudah  kosong.” Jaringan  Gereja  Katolik  Keuskupan  Timika  dan  Gereja  Kemah  Injil  Indonesia (GKII)  mendata  pasca  penembakan  Pendeta  Yeremia  Zanambani  ada  367  nama warga  Intan  Jaya  yang  mengungsi.  Selain  itu,  Pemerintah  Kabupaten  Intan  Jaya mencatat 99 nama warga lainnya. Totalnya 466 warga Intan Jaya yang mengungsi ke distrik atau kampung tetangga.
1) Konflik di Kabupaten Puncak Jaya
Kabupaten Puncak Jaya dengan Delapan (8) Distrik atau Kecamatan yakni,
Distrik  Mulia,  Ilu,  Fawi,  Mewoluk,  Yamo,  Tingginambut,  Distrik  Torere  dan Jigonikme telah dibentuk pada tahun 1997 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kabupaten Puncak Jaya, Paniai, Mimika dan Perubahan Nama dan Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Paniai di Wilayah Propinsi Daerah TK I Irian Jaya. Hal ini juga diperkuat dengan adanya Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian  Jaya  Tengah,  Irian  Jaya  Barat,  Kabupaten  Pania,  Kabupaten  Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong.
Kabupaten Puncak Jaya secara geografis terletak di kawasan Pegunungan Tengah  Provinsi  Papua  dengan  ketinggian  antara  500  s/d  4.500  M  di  atas permukaan laut. Wilayah ini 95% berbukit-bukit dan bergunung-gunung dengan struktur tanah yang berbatu-batu, dan hanya kurang lebih 5% yang merupakan dataran rendah yaitu Distrik Fawi dan Torere. Batas-batas wilayah administratif Kabupaten  ini  sebagai  berikut.  Sebelah  Utara,  berbatasan  dengan  Kabupaten Mamberamo  Raya;  kemudian  sebelah  timur berbatasan   dengan   Distrik Karubaga  Kabupaten  Tolikara;  Sebelah  Selatan  berbatasan  dengan  Distrik Agadugume Kabupaten Puncak, dan distrik Tiom Kabupaten Lanny Jaya; dan sebelah  Barat  berbatasan  dengan  Distrik  Sinak,  Distrik  Pogoma  dan  Distrik Doufo Kabupaten Puncak.
Gambar 5 Peta 1.4. Kabupaten Puncak Jaya
Puncak Jaya sama halnya dengan Kabupaten Nduga dan Kabupaten Intan Jaya,  memiliki  rangkaian  rekam  jejak  konflik  yang  berkepanjangan.  Faktor- faktor yang mendorong muncul dan berkembangnya konflik selalu sama, yakni konflik  senjata  TNI/Polri  dan  kelompok  Pro  Kemerdekaan  serta  gerakan Kriminal Bersenjata dan sengketa politik lokal. Puncak Jaya dengan berbagai pebangunan  dan  perkembangannya  setelah  dimekarkan,  namun  intensitas konflik  masih  tetap  ada.  Kekerasan  yang  kerap  terjadi  di  daerah  ini  diduga disebabkan  oleh  OPM.  Pemimpin  Tentara  Pembebasan  Nasional  Organisasi Papua  Merdeka  (TPN/OPM)  di  Puncak  Jaya  yang  biasa  disebut  dengan  sang Jenderal sebagai “Panglima Tertingg,” adalah Goliat Tabuni. Pergerakan mereka selalu  berpindah-pindah  sehingga  tidak  mudah  untuk  didekati  dan  tidak diketahui.  Goliat  Tabuni  dan  anggotanya  memiliki  belasan  pucuk  senjata  api berbagai jenis, juga alat perang tradisional (Www.jeratpapua.org, 2014) .
Tahun  2009  sampai  dengan  tahun  2014,  daerah  ini  diwarnai  oleh  kontak senjata antara TPNPB OPM dan TNI/Polri. Pertikaian kedua pihak ini seakan tidak pernah redam dan warga setempat selalu yang menjadi korbannya. Pada awal Tahun 2009, kelompok bersenjata menyerang Pos Polisi Tingginambut di Distrik Tingginambut dan mereka berhasil merampas sejumlah senjata beserta amunisi. Kemudian Kelompok ini menghadang pasukan Brimob yang hendak ke  Mulia  dan  juga  membakar  bendera  merah  putih.  Selain  itu,  terjadi penembakan  terhadap  kendaraan  yang  akan  menuju  Mulia  oleh  kelompok bersenjata.
Awal Tahun 2014 daerah ini kembali bergejolak dengan kasus penembakan oleh kelompok sipil bersenjata terhadap dua anggota Kodim 1714 Puncak Jaya pada  ssat  sedang  tugas  jaga  di  Pos  Kompas,  Pasar  Lama  Mulia (regional.kompas.com, 2014) . Setelah insiden tanggal 18 Januari 2014 tersebut, aparat keamanan gencar melakukan pengejaran terhadap kelompok bersenjata
itu. Pada tanggal 27 Januari 2014 terjadi baku tembak antara kedua belah pihak dan  pasukan  gabungan  TNI-Polri  berhasil  menangkap  1  orang  anggota kelompok  OPM.  Sebelumya  juga  terjadi  peristiwa  baku  tembak  yang menenwaskan  1  orang  anggota  TNI  di  Kampung  Yambi  Mulia (www.solopos.com, 2022) .
Pemilihan  Kepala  Daerah  atau  Pilkada  juga  menjadi  salah  satu  faktor penyebab terjadinya konflik di Kabupaten Puncak Jaya, Papua. Pada tahun 2017, tepatnya di Bulan Juli terjadi konflik antara massa pendukung calon pasangan Bupati  dan  wakil  Bupati    nomor  urut  1  Yustus  Wonda-  Kirenius  Telenggen dengan  pasangan  nomor  urut  3  Yuni  Wonda-Denias  Geley.  Pertikaian  terjadi sejak tanggal 15 Juni sampai dengan 4 Juli saat pemungutan suara ulang pilkada Puncak  Jaya.  Korban  luka  sebanyak  20  orang,  meninggal  dunia  3  orang  dan pengrusakan  sejumlah  rumah  dan  motor.  Setelah  konflik  itu,  para  tokoh masyarakat  serta  aparat  TNI/Polri  memediasi  kedua  kelompok  massa  dan dilakukan kesepakatan dengan memasang tanda bendera merah putih diwilayah pasar Kota baru yang menjadi daerah bebas panah & senjata tajam atau dilarang membawa  kedua  benda  tersebut  dalam  wilayah  kesepakatan  tersebut (www.beritasatu.com, 2022) .
Namun setelah kesepakatan yang dibuat paska bentrokan massa kedua kubu, terjadi lagi konflik pada tanggal 29 Juli 2017 yang dipicu oleh kesalahpahaman pada  acara  bakar  batu.  Peristiwa  ini  menimbulkan  konflik  antara  massa pendukung 3 kandidat pasangan calon Bupati & wakil Bupati. Pada saat insiden terjadi  di  Kampung  Legimut,  Distrik  Pagaleme,  terdapat  anggota  KKB  atau Kelompok  Pro  Kemerdekaan  yang  terlibat  didalamnya  dan  mereka  juga membawa  senjata.  Sejumlah  pasukan  keamanan  kemudian  dilibatkan  untuk mengamankan  daerah  tersebut (Www.kompas.id,  2022) .  Hal  ini  sangat disayangkan karena sebelumnya telah dilakukan penandatanganan kesepakatan damai  antara pihak yang bertikai.
Setahun  kemudian  terjadi  lagi  perang  suku  di  4  Distrik  di  Kabupaten  ini yang  berkaitan  dengan  politik  lokal.  Bupati  Yuni  wonda  pada  23  Juli  2018 melantik 302 kepala kampung beserta sekretaris dari 26 Distrik. Namun warga Distrik Muara, Distrik Tingginambut, Distrik Kalome dan Distrik Taganombak tidak setuju dengan para kepala kampung yang dilantik tersebut. Warga Dsitrik yang bertikai tidak setuju dengan pemberhentian Kepala Kampung sebelumnya sehingga melakukan pengrusakkan yang menyebabkan banyak korban luka-luka dan  honai  yang  rusak  serta  terbakar  dan  juga  ada  korban  meninggal  dunia. Pemerintah Daerah beserta TNI dan Polri segera datang ke lokasi-lokasi konflik guna  meredam  agar  tidak  meluas  atau  bertambah  parah (M.wartaplus.com,
2022) . Peristiwa ini kemudian mendapat respon dari Kementerian Dalam Negeri RI  dengan  mengirimkan  timnya  untuk  melakukan  investigasi  terkait  masalah pelantikan 302 Kepala Kampung. Fakta dilapangan bahwa Pelantikan tersebut telah  melanggar  aturan  UU  tentang  Pengangkatan  dan  Pemberhentian  Kepala
Kampung  No.4  Tahun  2014  dan  Permendagri  No.74  tentang  Adminitrasi Pemerintah Desa karena terdapat penyelewengan dan tidak tepat sasaran. Bupati Puncak Jaya memberhentikan para Kepala Kampung yang belum berakhir masa jabatannya dan menggantikannya dengan orang-orang terdekat beliau. Hal ini diduga karena pengaruh elit politik da n elit di pemerintahan.
Setelah  kasus  pelantikan  302  Kepala  kampung  yang  menimbulkan perseturuan,  pada  tahun  2019  Puncak  Jaya  diwarnai  dengan  pertikaian  antar suku.  Perang  suku  terjadi  di  Kampung  Pagaleme,  Distrik  Pagaleme  yang disebabkan  oleh  penghadangan  antara  kubu  BT  dan  KW  pada  24  September 2019. KW mengalami luka karena panah sedangkan BT ditemukan meninggal dunia. Selain itu, 1 orang prajurit TNI dan 1 anggota polisi mengalami luka-luka pada  saat  melerai  perang  tersebut.  Aparat  keamanan  berusaha  menghentikan perang  diantara  dua  suku.  Setelah  itu,  Wakil  Bupati  Puncak  Jaya  memediasi kedua  suku  yang  bermasalah  dan  masing-masing  pihal  bersedia  meyerahkan pelaku yang diduga terlibat untuk diproses secara hukum (News.okezone.com,
2022) .
Kejadian  yang  dapat  mendorong  terjadinya  gesekan  atau  konflik  yakni, penembakan terhadap dua orang warga sipil yang bekerja sebagao tukang ojek di  Kampung  Lumbuk,  Distrik  Tingginambut  oleh  Orang  Tak  dikenal  (OTK) pada 12 April 2022. penembakan mengakibatkan 1 orang tewas dan satunya lagi kritis. Kasus ini ditanggapi oleh Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ahmad Mustofa  yang  menyampaikan  bahwa  mereka  masih  menyelidiki  kasus  ini. Setelah  insiden  tersebut,  Kabid  Humas  mengatakan  situasi  dan  kondisi  di Puncak Jaya masih kondusif.
2) Kabupaten Paniai

## Gambar 6 Peta Kabupaten Paniai
Kabupaten  Paniai  terletak  di  kawasan  Pegunungan  Tengah  dan  memiliki luas  18.104,63 km² dengan ibukota Enarotali. Daerah ini dibentuk berdasarkan
Peraturan Pemerintah RI No: 56 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kabupaten Administratif Paniai serta UU No. 45 Tahun 1999 tentang Pembentuk Provinsi Irian  Jaya  Barat,  Provinsi  Irian  Jaya  Tengah,  Kabupaten  Paniai,  Kabupaten Puncak  Jaya,  Kabupaten  Mimika  dan  Kota  Sorong,  maka  terbentuk  Definitif pada Tahun 2001. Menurut sejarah,  Paniai dikenal dengan nama Wissel Meeren (Pada zaman Belanda) yang merupakan nama 3 danau di wilayah tersebut. Nama Wissel Meeren adalah nama seorang pilot asal Belanda yang menemukan danau- danau itu pada tahun 1938.
Terdapat Empat (4) suku besar di Paniai, yakni:  suku Mee, suku Moni, suku Wolani dan suku Auye. Pada bagian utara, Kabupaten Paniai berbatasan dengan Kabupaten  Nabire  dan  Yapen  Waropen.  Kemudian  disebelah  selatan  dengan Kabuoaten Mimika dan Kabupaten Deiyai. Bagian barat wilayah ini berbatasan dengan Kabupaten Dogiyai dan Kabupaten Nabire sedangkan di bagian timur dengan Kabupaten Intan Jaya.
Kabupaten Nduga, Intan Jaya, Puncak Jaya menorehkan perjalanan konflik yang banyak mengorbankan nyawa, menyebabkan kerusakan berbagai fasilitas milik warga masyarakat maupun negara, rasa ketakutan yang berkepanjangan, duka, sedih dan kesengsaraan. Hal ini juga terjadi di Kabupaten Paniai. Tragedi Paniai berdarah tahun 2014 meninggalkan luka yang mendalam serta perjuangan untuk mendapatkan keadilan atas pelanggaran Hak Asasi Manusia pada saat itu. Pada tanggal 8 Desember 2014, sejumlah masyarakat berkumpul dilapangan Karel  Gobai,  Enarotali  yang  lokasinya  berdekatan  dengan  markas  keamanan. Mereka berkumpul untuk melakukan protes atas pemukulan terhadap 11 orang anak  yang  dilakukan  oleh  aparat  keamanan  sehari  sebelumnya.  11  anak  yang mendapatkan pukulan tersebut dikarenakan mereka menegur aparat TNI yang mengendarai kendaraan tanpa menyalakan lampu. Hal ini kemudian menyulut amarah  anggota  TNI  sehingga  terjadilah  pemukulan.  Pada  saat  aksi  protes berlangsung, warga turut melempari markas keamanan menggunakan batu dan kayu.  Hal  ini  kemudian  direspon  oleh  aparat  keamanan  dengan  melakukan tembakan  kearah  warga.  Akibat  dari  peristiwa  itu,  4  orang  warga  meninggal dunia dan 17 orang mengalami luka tembakan. Paska tragedi penembakan itu, berbagai kecaman datang atas penembakan yang dilakukan personil keamanan karena telah terjadi kekerasan yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Kasus pelanggaran HAM yang terjadi pada tahun 2014 melewati perjalanan panjang guna mendapatkan keadilan melalui proses peradilan. Pada 11 Februari 2020 Komnas HAM RImenentapkan kasus Paniai Berdarah sebagai pelanggaran HAM  berat,  namun  belum  ada  kejelasan  dalam  penyelesaiannya.  Kejaksaaan Agung  RI  dalam  hal  ini  memiliki  kewenangan  untuk  menindaklanjuti penyelesaian  kasus  ini  dan  melakukan  investigasi  lanjutan  untuk  menemukan permasalahan  yang  jelas  terhadap  kasus  pelanggaran  HAM  dan  kemudian diteruskan ke tahap penuntutan. Setahun kemudian yakni tanggal 3 Desember 2021, Kejagung mengeluarkan surat perintah penyidikan untuk menindaklanjuti kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di Paniai. Harapannya ada kejelasan dalam penyelsaian serta para pelaku mendapatkan hukuman yang sesuai (Ahmad Tri Hawaari, 2022) .

## Kesimpulan
Penyelesaian Konflik yang terjadi di Provinsi Papua terutama di Empat (4) kabupaten antara lain Nduga, Intan Jaya, Puncak Jaya dan Paniai dapat dilakukan melalui dua jalur diplomasi  yaitu  Track  One  Diplomasi  melalui  peranan  pemerintah  yang  serius  dan konsisten  menyelesaikan  konflik  yang  ditunjukan  dengan  keberadaan  pemerintah  dan peraturan yang dibuat untuk memberikan rasa aman bagi warga masyarakat dikabupaten setempat. Selain Track One juga terdapat Track Two Diplomacy yaitu melalui actor-aktor non-negara yang dinilai dapat memainkan peran aktif ditengah masyarakat yang alami konflik maupun pemulihan pasca konflik sehingga konflik yang terjadi di Papua dapat terselesaikan  dan  masyarakat  Papua  dapat  hidup  aman,  rukun  dan  tenang  sehingga kesejahteraan yang sesungguhnya dapat terwujud di tengah-tengah masyarakat Papua.

## BIBLIOGRAFI
Ahmad Tri Hawaari. (2022). Awal Mula Kasus Pelanggaran HAM Berat Di Paniai Papua. Retrieved from https://www.google.com website:
https://nasional.tempo.co/read/1308202/awal-mula-kasus-pelanggaran-ham-berat- dipaniaipapua/full&view=ok. Waktu akses 30 Juli 2022. Google Scholar
Barston, Ronald Peter. (2019). Modern diplomacy . Routledge. Google Scholar
Batkorumbawa, Omega. (2022). “Brutal! Siswa Kelas 6 SD Tewas Tertembak di Leher,
Bupati Nduga: Anak Itu Tidak Berdosa.. Google Scholar
Diamond, Louise, & McDonald, John W. (1996). a . Google Scholar
Emilia, Ranny. (2013). Praktek Diplomasi . Baduose Media. Google Scholar
Intanjayakab.go.id.  (2022).  Profil  Kabupaten  Intan  Jaya.  Retrieved  from https://intanjayakab.go.id/?page_id=1258,  waktu  akses  28  Juli  2022  website: https://intanjayakab.go.id/?page_id=1258,  waktu  akses  28  Juli  2022. Google Scholar
Irfanuddin,  Muhammad  Aziz,  &  KY,  I.  Gede  Sumertha.  (2021).  Strategi  Pencegahan Internasionalisasi  Konflik  Papua  Melalui  Track  One  Diplomacy  Dalam  Upaya Stabilitas Keamanan Nasional. Jurnal Damai Dan Resolusi Konflik , 7 (2), 255–282. Google Scholar
M.wartaplus.com. (2022). konflik pelantikan kepala kampung di puncak jaya Wabup itu ulah provokator. Retrieved from https://m.wartaplus.com website: https://m.wartaplus.com/read/2375/konflik-pelantikan-kepala-kampung-di-
puncak-jaya--Wabup-itu-ulah-provokator  waktu  akses  4  Agustus  2022. Google Scholar
Moleong,  Lexy  J.  (2018).  Metodologi  Penelitian  Kualitatif,  Penerbit  PT  Remaja Rosdakarya. Offset, Bandung . Google Scholar
Ndugakab. (2022). Sejarah. Google Scholar
News.okezone.com. (2022). lerai perang antar suku di papua 1 TNI dan 1 Polisi Terluka.
Retrieved from https://news.okezone.com website: https://news.okezone.com/amp/2019/09/25/340/2109090/lerai-perang-antar-suku- di-papua-1-tni-dan-1-polisi-terluka?page=1 waktu akses 4 Agustus 2022. Website
Papua.tribunnews.com.  (2022).  Menengok  Konflik  Nduga  di  Papua  Demo  Tuntut Keadilan di Tengah Banyak Korban Berjatuhan. Website Regional.kompas.com. (2014). Dua Anggota TNI Tertembak di Puncak Jaya. Retrieved from regional.kompas.com website: https://regional.kompas.com/read/2014/01/18/2111481/Dua.Anggota.TNI.Tertem
bak.di.Puncak.Jaya, waktu akses 30 Juli 2022 Website
Regional.kompas.com.  (2022).  Konflik  Nduga  Papua,  Korban  Berjatuhan  Dan Demonstrasi  Tuntut  Keadilan.  Retrieved  from  https://regional.kompas.com website:  https://regional.kompas.com/read/2020/07/31/09010071/konflik-nduga- papua-korban-berjatuhan-dan-demonstrasi-tuntut-keadilan- ?page=all#:~:text=untuk  mengubah  kebijakan.-,Gelombang  aksi  demonstrasi terjadi di Nduga%2C di pegunungan tengah Papua,putranya Selu Karunggu%2C 20 tahun.waktu akses 28 Juli 2022. Website
Suripaty,  Chanry  Andrew.  (2022).  "KKB  Bakar  16  Rumah  di  Distrik  Ilaga,  Warga Mengungsi di Kantor Pemerintah”. Google Scholar
Tirto.id.  (2022a).  37  Ribu  Warga  Nduga  Papua  Harus  Mengungsi  Akibat  Konflik Bersenjata. Google Scholar
Tirto.id.  (2022b).  Nestapa  Nduga  Selama  2019:  37.000  Orang  Mengungsi,  241  Orang Tewas. Google Scholar
Widjiarti,  Keke  Utami.  (2019). Pengaruh  Debt  To  Asset  Ratio  (Dar),  Total  Asset Turnover (Tato), Return On Asset (Roa), Dan Earning Per Share (Eps) Terhadap Harga  Saham  Pada  Perusahaan  Indeks  Lq  45  Yang  Terdaftar  Di  Bursa  Efek Indonesia Tahun 2013-2017 . Universitas Buddhi Dharma. Google Scholar
www.beritasatu.com. (2022). konflik pilkada puncak jaya mengakibatkan 3 meninggal.
Retrieved from www.beritasatu.com website: https://www.beritasatu.com/news/439825/konflik-pilkada-puncak-jaya- mengakibatkan-3-meninggal waktu akses 30 Juli 2022. Website
Www.jeratpapua.org.  (2014).  jalan  terjal  di  puncak  jaya.  Retrieved  from https://www.jeratpapua.org website: https://www.jeratpapua.org/2014/08/12/jalan- terjal-di-puncak-jaya/. Website
Www.kompas.id. (2022). konflik lagi di puncak jaya satu orang tewas. Retrieved from https://www.kompas.id website:
https://www.kompas.id/baca/utama/2017/07/30/konflik-lagi-di-puncak-jaya-satu- orang-tewas, waktu akses 30 Juli 2022. Website
www.solopos.com.  (2022).  konflik  papua  baku  tembak  di  puncak  jaya  1  anggota-tni- tewas-485149. Retrieved from https://www.solopos.com
website:
https://www.solopos.com/konflik-papua-baku-tembak-di-puncak-jaya-1-anggota- tni-tewas-485149, waktu akses 30 Juli 2022. Website
Yeimo,  Hengky.  (2022).  4  Mahasiswa  yang  ditangkap  dalam  pembubaran  demo  tolak pemekaran  di  nabire  dibebaskan.  Retrieved  from  https://jubi.co.id/  website: https://jubi.co.id/4-mahasiswa-yang-ditangkap-dalam-pembubaran-demo-tolak-
pemekaran-papua-di-nabire-dibebaskan/. Website

## Copyright holder:
Melyana Ratana Pugu, Mariana Erny Buiney (2022)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: