Muh Endriyo Susila & Dirwan Suryo Soularto : IMPLIKASI SOSIO-YURIDIS TUNTUTAN PIDANA TERHADAP DOKTER...

## IMPLIKASI SOSIO YURIDIS TUNTUTAN PIDANA TERHADAP DOKTER TERKAIT  DUGAAN MALPRAKTIK MEDIK
Oleh Muh Endriyo Susila
Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Yogyakarta Email : endriosusila@gmail.com
Dirwan Suryo Soularto
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhamadiyah Yogyakarta Email: dirwansuryo@yahoo.com

## Abstrak
Ketiadaaan peraturan yang secara khusus mengatur isu malpraktek medik membuat mimpi buruk  menjadi  ancaman  yang  nyata  bagi  profesi  medik  di  Indonesia,  Dokter  bisa  terjerat dalam  tuntutan  pidana  karena  berbagai  sebab  termasuk  dugaan  malpraktek  medik.Tidak ada yang mempersoalkan tuntutan pidana terhadap dokter dalam kasus aborsi ilegal atau perdagangan  organ  tubuh,  tetapi  tuntutan  pidana  terhadap  dokter  dalam  kasus  dugaan malpraktek  medik  telah  menimbulkan  kontroversi.  Dalam  kasus  dokter  Ayu,  penjatuhan sanksi  pidana  oleh  majelis  hakim  kasasi  kepada  ketiga  terdakwa  telah  membangkitkan gelombang protes dari kalangan dokter di seluruh Indonesia. Putusan Kasasi dalam kasus dokter Ayu telah memunculkan sikap skeptis dari kalangan profesi medik terhadap hukum dan  proses  penegakkannya.  Aparat  penegak  hukum  terkesan  lebih  condong  pada  pasisen daripada dokter dalam merespons kasus dugaan malpraktek medik. Perlindungan terhadap kepentingan  pasien    lebih  diutamakan  daripada  menghargai  itikad  baik  dokter  untuk menolong  pasien.  Kondisi  ini  telah  menciptakan  ketakutan  dan  kekhawatiran  di  kalangan dokter  akan  risiko  gugatan/tuntutan  hukum.  Di  satu  sisi  ketakutan  dan  kekhawatiran  di kalangan dokter mendorong para dokter untuk bekerja lebih berhati-hati, namun disisi lain justru  mendorong  profesi  dokter  menerapkan  apa  yang  disebut  sebagai defensive  medicine yang justru akan merugikan pasien  dan masyarakat. Tulisan ini akan mengkaji implikasi tuntutan pidana terhdap dokter pada aspek sosial dan yuridis.
Kata Kunci : Malpraktik Medik, Tindak pidana Medik, Tuntutan Pidana.
Muh Endriyo Susila & Dirwan Suryo Soularto : IMPLIKASI SOSIO-YURIDIS TUNTUTAN PIDANA TERHADAP DOKTER...

## IMPLICATION OF SURIOUS CRIMINAL JURIDIS IMPLICATIONS RELATED TO DOCTOR ALSO MEDICAL MALPRACTICS
Oleh
Muh Endriyo Susila
Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Yogyakarta Email : endriosusila@gmail.com
Dirwan Suryo Soularto
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhamadiyah Yogyakarta Email: dirwansuryo@yahoo.com

## Abstract
7KH DEVHQFH RI  D UHJXODWLRQ WKDW VSHFLÀFDOO\ UHJXODWHV WKH LVVXH RI  PHGLFDO PDOSUDFWLFH PDNHV nightmares a real threat to the medical profession in Indonesia, Doctors may be caught in criminal charges  for  various  reasons  including  medical  malpractice  allegations.  No  one  questions  the FULPLQDO FKDUJHV DJDLQVW GRFWRUV LQ FDVHV RI  LOOHJDO DERUWLRQ RU WUDIÀFNLQJ RUJDQV EXW FULPLQDO charges  against  doctors  in  cases  of   medical  malpractice  allegations  have  caused  controversy.  In the case of  Ayu doctors, the imposition of  criminal sanctions by the judges of  the cassation to the three defendants has aroused a wave of  protests from doctors throughout Indonesia. The Cassation Decision in the case of  Ayu’s doctor has given rise to skepticism from the medical profession to law DQGLWVHQIRUFHPHQWSURFHVV/DZHQIRUFHPHQWRIÀFHUVVHHPPRUHLQFOLQHGWRSDVLVHQWKDQGRFWRUV in responding to cases of  medical malpractice allegations. The protection of  the patient’s interests takes precedence over appreciating the doctor’s good faith to help the patient. This condition has created  fear  and  anxiety  among  doctors  about  the  risk  of   lawsuits  /  lawsuits.  On  the  one  hand fear and anxiety among doctors encourage doctors to work more carefully, but on the other hand it encourages the profession of  doctors to apply what is called a defensive medicine that would harm patients and society. This paper will examine the implications of  criminal charges against doctors on social and juridical aspects.
Keywords: Medical Malpractice, Medical Crime, Criminal Prosecution

## A. PENDAHULUAN
Menanggapi maraknya gugatan hukum terhadap  dokter  terkait  kasus  malpraktik medik  John  Healy 1 berkomentar, ‘it  is  not an  easy  time  to  be  a  doctor’ .  Pernyataan tersebut barangkali tepat mewakili perasaan kalangan  dokter  di  Indonesia,  terutama
1 John Healy, Medical Negligence: Common Law Perspectives , London: Sweet & Maxwell, 1999 hal.1
paska  putusan  Mahkamah  Agung  Nomor: 365 K/PID/2012. Majlis hakim pada tingkat kasasi  menjatuhkan  pidana  sepuluh  bulan penjara  kepada  dokter  Ayu  dan  kedua rekannya  karena  kegagalan  operasi  sesar yang  mengakibatkan  meninggalnya  pasien, Ny  Sisca  Makatay,  pada  tahun  2010  yang lalu. Perkara pidana yang dipopulerkan oleh media  masa  dengan  sebutan  ‘kasus  dokter
Muh Endriyo Susila & Dirwan Suryo Soularto : IMPLIKASI SOSIO-YURIDIS TUNTUTAN PIDANA TERHADAP DOKTER...
Ayu’  tersebut  benar-benar  fenomenal  dan kontroversial. Pemidanaan terhadap tersebut telah  membuat  kalangan  dokter  mengalami shocked .  Sebagai  akibatnya  berbagai  aksi demonstrasi  digelar  hampir  di  seluruh penjuru tanah air. 2 Puncaknya, atas anjuran Pengurus  Besar  Ikatan  Dokter  Indonesia kalangan  dokter  melakukan  aksi  mogok nasional  pada  tanggal  27  November  2013 sebagai  bentuk  solidaritas  terhadap  nasib terpidana.
Tidak dipungkiri bahwa tuntutan pidana merupakan mimpi buruk bagi setiap dokter. Dan ketiadaan peraturan hukum yang secara khusus mengatur masalah malpraktik medik di  Indonesia  telah  membuat  mimpi  buruk itu  menjadi  ancaman  yang  nyata.  Dokter bisa  terjerat  dalam  tuntutan  pidana  karena berbagai  sebab,  termasuk  karena  dugaan malpraktik  medik.  Akan  tetapi,  tuntutan pidana  terhadap  dokter  membawa  dampak buruk  dalam  bidang  pelayanan  kesehatan, salah  satunya  adalah  praktik defensive medicine .

## B. PERMASALAHAN
Implikasi  Sosio-Yuridis  Apakah  yang timbul  akibat  adanya  tuntutan  pidana terhadap[ dokter terkait dugaan malpraktik medik ?

## C. PEMBAHASAN

## 1. RUANG LINGKUP TUNTUTAN PIDANA TERHADAP DOKTER
Sesuai  prinsip ‘equality  before  the  law’ setiap  warga  negara  yang  terlibat  dalam suatu  tindak  pidana  dapat  dituntut  secara pidana di muka pengadilan, termasuk dokter. Dokter  dapat  dipidana  apabila  terbukti bersalah  melakukan  suatu  perbuatan  yang
2 “Ini Selengkapnya Pertimbangan Hakim Kasasi Kasus Dokter Ayu”, diunduh pada tanggal 13 Oktober 2014 dari http://www.gresnews.com/berita/hukum/17602811-ini- pertimbang-hakim-kasasi-kasus-dr-ayu .
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang  berlaku  dinyatakan  sebagai  tindak pidana.
1. Tuntutan Pidana Berdasarkan KUHP
Tuntutan pidana terhadap dokter dapat dilakukan  dalam  hal  yang  bersangkutan melakukan  tindak  pidana  sebagaimana diatur dalam KUHP sebagai berikut:
a) Menerbitkan surat keterangan kesehatan palsu
Pasal 267 melarang dokter menerbitkan surat  keterangan  kesehatan  palsu  mengenai ada  atau  tidak  adanya  penyakit  pada diri  seoang  pasien.  Pelanggaran  terhadap ketentuan  ini  diancam  dengan  pidana penjara  paling  lama  empat  tahun.  Jika surat  keterangan  tersebut  dimaksudkan untuk memasukkan pasien ke dalam Rumah Sakit  Jiwa  (RSJ)  atau  dimaksudkan  agar seorang pasien di RSJ tetap berada di sana, perbuatan  tersebut  diancam  dengan  pidana penjara paling lama delapan tahun dan enam bulan.
b) Melakukan  perbuatan  asusila  terhadap pasien
Pasal  294  (2)  melarang  setiap  orang melakukan  perbuatan  asusila  terhadap orang-orang yang ada dalam perawatannya. Pelanggaran terhadap ketentuan ini diancam dengan  pidana  penjara  paling  lama  tujuh tahun.  Ketentuan  ini  juga  berlaku  antara dokter dan pasien.
c) Membuka  informasi  yang  bersifat rahasia
Pasal 322  melarang setiap orang  untuk membuka  setiap  informasi  yang  bersifat rahasia  dan  wajib  dijaga  kerahasiaannya. Pelanggaran terhadap ketentuan ini diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan  atau  denda  paling  banyak  sembilan ribu  rupiah.  Ketentuan  ini  berlaku  untuk dokter yang membuka rahasia pasien.
d) Melakukan Euthanasia
Pasal  344  KUHP  melarang  dokter
Muh Endriyo Susila & Dirwan Suryo Soularto : IMPLIKASI SOSIO-YURIDIS TUNTUTAN PIDANA TERHADAP DOKTER...
memenuhi permintaan pasien untuk
mengakhiri  hidup  si  pasien  tersebut (mercy
killing/euthanasia) .  Pelanggaran  terhadap ketentuan ini diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
e) Melakukan aborsi
3DVDO   PHODUDQJ VHWLDS RUDQJ melakukan tindakan pengguguran kandungan secara sengaja (aborsi).
Pelanggaran terhadap ketentuan ini diancam dengan  pidana  penjara  paling  lama  lima tahun  enam  bulan.  Jika  pengguguran kandungan  itu  telah  menyebabkan  matinya LEXKDPLOEHUGDVDUNDQNHWHQWXDQ3DVDO ayat  2  perbuatan  tersebut  diancam  dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Jika pelaku perbuatan adalah dokter, bidan, dan  apoteker  maka  berdasarkan  ketentuan pasal  349  hukumannya  diperberat  sepertiga GDQ GLWDPEDK GHQJDQ SHQFDEXWDQ L]LQ praktik.
f) Ketentuan Pasal 351 tentang penganiayaan.
Menurut  ketentuan  tersebut,  setiap orang  yang  secara  sengaja  melakukan penganiayaan  diancam  dengan  pidana penjara  paling  lama  dua  tahun  delapan bulan.  Jika  penganiayaan  tersebut  telah mengakibatkan luka-luka perbuatan tersebut  diancam  dengan  pindana  penjara paling lama lima tahun. Ketentuan ini dapat diterapkan  pada  dokter  yang  melakukan tindakan medis tanpa persetujuan si pasien, karena  perbuatan  demikian  disamakan dengan penganiayaan.
g) Pasal  359  tentang  kelalaian  yang menyebabkan kematian.
Menurut  ketentuan  tersebut,  setiap orang  yang  karena  kelalaiannya  telah mengakibatkan  orang  lain  meninggal  dunia diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun. Ketentuan ini dapat diterapkan kepada  dokter  yang  karena  kelalaiannya mengakibatkan pasien meninggal dunia.
h) Pasal  360  tentang  kelalaian  yang menyebabkan timbulnya luka-luka.
Menurut  ketentuan  tersebut,  setiap orang yang karena kelaiannya menyebabkan orang  lain  mengalami  luka-luka  serius diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu  tahun.  Ketentan  ini  dapat  diterapkan pada dokter yang karena kelalaiannya telah menyebabkan  pasiennya  menderita  luka- luka serius.
Terkait dengan ketentuan pasal 359 dan 360  tersebut,  hakim  berdasarkan  ketentuan Pasal  361  dapat  memperberat  hukuman jika  perbuatan  tersebut  dilakukan  dalam rangka  menjalankan  pekerjaan.  Jadi  status sebagai dokter menurut ketentuan Pasal 361 berlaku  sebagai  alasan  pemberat  hukuman (aggravating factor) .
2. Tuntutan  Pidana  Berdasarkan  Undang- undang  Nomor  29  Tahun  2004  Tentang Praktik Kedokteran
Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang  Praktik  Kedokteran  (UU  Praktik Kedokteran)  telah  menetapkan  beberapa macam  perbuatan  sebagai  tindak  pidana. Dalam undang-undang ini ketentuan pidana GLDWXUGLGDODP3DVDOKLQJJD3DVDO$GD tiga pihak yang dapat menjadi pelaku tindak pidana berdasarkan UU Praktik Kedokteran, yaitu  dokter/dokter  gigi,  pemilik  sarana pelayanan  kesehatan  dan  orang  lain  yang bukan dokter/dokter gigi. Berikut ini adalah bentuk-bentuk  tindak  pidana  yang  diatur dalam UU Praktik Kedokteran:
1) Tidak  Memiliki  Surat  Tanda  Registrasi ( STR)
Menurut ketentuan pasal 75 UU Praktik Kedokteran,  melakukan  praktik  kedokteran tanpa memiliki STR diancam dengan pidana paling  lama  tiga  tahun  atau  denda  paling banyak seratus juta rupiah.
2) Tidak Memiliki Surat Ijin Praktik (SIP)
Muh Endriyo Susila & Dirwan Suryo Soularto : IMPLIKASI SOSIO-YURIDIS TUNTUTAN PIDANA TERHADAP DOKTER...
Menurut ketentuan pasal 76 UU Praktik Kedokteran,  melakukan  praktik  kedokteran tanpa memiliki SIP diancam dengan pidana penjara  paling  lama  tiga  tahun  atau  denda paling banyak seratus juta rupiah.
3) Tidak Memasang Papan Nama Praktik.
Menurut  ketentuan  pasal  79  (a)  UU Praktik Kedokteran tidak memasang papan nama  praktik  diancam  dengan  pidana kurungan paling lama satu tahun atau dengan paling banyak lima puluh juta rupiah.

## 4) Tidak Membuat Rekam Medik
Menurut  ketentuan  pasal  79  (b)  UU Praktik  Kedokteran  tidak  membuat  rekam medik  diancam  dengan  pidana  kurungan paling  lama  satu  tahun  atau  denda  paling banyak lima puluh juta rupiah.
5) Tidak mematuhi standar pelayanan
Menurut  ketentuan  pasal  79  (c)  UU
Praktik Kedokteran tidak mematuhi standar  pelayanan  sebagaimana  dimaksud dalam  pasal  51  (a)  diancam  dengan  pidana kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak lima puluh juta rupiah.
6) Tidak  merujuk  pada  dokter  lain  yang lebih ahli
Menurut  ketentuan  pasal  79  (c)  UU Praktik Kedokteran tidak merujuk pasien ke dokter  lain  yang  lebih  ahli  dalam  hal  tidak mampu menangani sakit yang diderita pasien sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  51(b) diancam  dengan  pidana  kurungan  paling lama  satu  tahun  atau  denda  paling  banyak lima puluh juta rupiah.
7) Tidak memberikan pertolongan darurat
Menurut ketentuan pasal 79 (c) UU Praktik Kedokteran  tidak  memberikan  pertolongan darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 51  (c)  diancam  dengan  pidana  kurungan paling  lama  satu  tahun  atau  denda  paling banyak lima puluh juta rupiah.
8) Membuka rahasia pasien
Menurut  ketentuan  pasal  79  (c)  UU Praktik Kedokteran membuka rahasia pasien
sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  51  (d) diancam  dengan  pidana  kurungan  paling lama  satu  tahun  atau  denda  paling  banyak lima puluh juta rupiah.
9) Tidak  meningkatkan  pengetahuan  dan ketrampilan kedokteran.
Menurut  ketentuan  pasal  79  (c)  UU Praktik  Kedokteran  tidak  meningkatkan pengetahuan  dan  ketrampilan  kedokteran sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  51  (e) diancam  dengan  pidana  kurungan  paling lama  satu  tahun  atau  denda  paling  banyak lima puluh juta rupiah.
Memperhatikan  beberapa  ketentuan pidana  di  atas  terlihat  dengan  jelas bahwa  UU  Praktik  Kedokteran  telah mengkriminalisasi  beberapa  kesalahan  yang bersifat administratif  seperti tidak memiliki STR/SIP,  tidak  membuat  rekam  medik, dan  tidak  memasang  papan  nama  praktik. Kriminalisasi  terhadap  berbagai  kesalahan administratif   pada  satu  sisi  dapat  dilihat sebagai wujud komitmen yang kuat dari para pembuat undang-undang untuk memberikan perlindungan maksimum kepada masyarakat terhadap  potensi  kerugian  akibat  praktik kedokeran yang dilakukan oleh pihak-pihak yang  tidak  berkompeten.  Namun  pada  sisi yang  lain,  penggunaan  sanksi  pidana  dalam bentuk penjara maupun kurungan terhadap kesalahan  yang  bersifat  administratif dalam  hal-hal  tertentu  nampak  berlebihan atau  tidak  proporsional.  Oleh  karenanya ketentuan pidana semacam ini telah menjadi objek judicial review di mahkamah konstitusi dan telah diamandemen pada tahun 2007.
Uji  materi (judicial  review) diajukan oleh  Anny  Isfandyarie,  seorang  dokter spesialis  anastesi. 3 Berdasarkan  putusan Mahkamah  Konstitusi  pada  tanggal  19  juni
3 Putusan Mahkamah Konstitusi  Nomor 4/PUU-V/1997 tentang Permohonan Pengujian Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, diunduh pada tanggal 13 Oktober 2014 dari http://hukumpidana. bphn.go.id/wp-content/uploads/2012/11/Putusan-MK- No.-4_PUU_V_2007.pdf
Muh Endriyo Susila & Dirwan Suryo Soularto : IMPLIKASI SOSIO-YURIDIS TUNTUTAN PIDANA TERHADAP DOKTER...
2007,  UU  Praktik  Kedokteran  sepanjang menyangkut  pidana  penjara  dan  kurungan yang  diancamkan  terhadap  tindak  pidana- tindak  pidana  yang  diatur  dalam  Pasal- pasal  75,  76,  dan  79  (c)  telah  dihapuskan. Penghapusan  ancaman  pidana  penjara  dan kurungan  tersebut  tidak  berarti  tindak pidana yang bersangkutan telah dihapuskan (dekriminalisasi). Tindak pidana-tindak pidana  tersebut  tetap  berlaku  hanya  saja tidak  lagi  diancam  dengan  sanksi  yang bersaifat merampas kemerdekaan, melainkan diancam dengan sanksi denda.
3. Tuntutan  Pidana  Berdasarkan  Undang- undang  Nomor  36  Tahun  2009  Tentang Kesehatan
Ada  beberapa  jenis  tindak  pidana  yang diatur  dalam  UU  Kesehatan  yang  mungkin bisa menjerat tenaga medik yaitu:
a) Terlibat  dalam  perdagangan  organ  atau jaringan  tubuh  sebagaimana  diatur dalam pasal 192
Pasal 192 UU Kesehatan menentukan bahwa memperdagangkan  organ  atau  jaringan tubuh  diancam  dengan  pidana  penjara paling lama sepuluh tahun atau denda paling banyak satu miliar rupiah.
b) Melakukan operasi bedah plastik unutuk tujuan  memalsukan  identitas  seseorang sebagaimana diatur dalam pasal 193
Pasal 193 UU Kesehatan menentukan bahwa melakukan  operasi  bedah  plastik  unutuk tujuan  memalsukan  identitas  seseorang diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh  tahun  atau  denda  paling  banyak satu miliar rupiah.
c) Melakukan  pengguguran  kandungan secara  tidak  sah  sebagaimana  diatur dalam pasal 194
Pasal 194 UU Kesehatan menentukan bahwa melakukan  pengguguran  kandungan  secara tidak  sah  diancam  dengan  pidana  penjara paling lama sepuluh tahun atau denda paling banyak satu miliar rupiah.
d) Memperjualbelikan  darah  sebagaimana diatur dalam pasal 195
Pasal 195 UU Kesehatan menentukan bahwa memperjualbelikan  darah  diancam  dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak lima ratus juta rupiah.

## 2. BERBAGAI  ISU  TERKAIT  TUNTUTAN PIDANA TERHADAP DOKTER DI INDONESIA
Dalam menjalankan aksi protes terkait pemidanaan  terhadap  dokter  Ayu  dan kedua rekannya, kalangan dokter menuntut dihentikannya kriminalisasi terhadap dokter. 4 Mereka beranggapan bahwa memidana  dokter  disebabkan  oleh  karena kegagalannya  dalam  melaksanakan  suatu tindakan medik adalah sebuah ketidakadilan. Tuntutan pidana tidak boleh dibuat semata- mata  berdasarkan adverse  outcome ,  yakni hasil pengobatan yang tidak sesuai harapan. Tindakan  medik  menurut  sifatnya  memang tidak  dapat  menjanjikan  hasil  yang  pasti. Meskipun  hasilnya  tidak  sesuai  yang diharapkan, sepanjang tindakan medik telah dilakukan sesuai standar, seharusnya dokter memperoleh perlindungan hukum.
Jargon  ‘stop  kriminalisasi  terhadap dokter’  yang  diusung  kalangan  profesi kedokteran terutama saat melakukan aksi  unjuk  rasa  pada  akhir  2013  yang  lalu mendapatkan  tanggapan  berbeda-beda  dari masyarakat. Ada yang dapat memakluminya, namun  ada  pula  yang  kurang  bisa menerimanya. Bahkan, ada yang mengkritisi tuntutan  tersebut  sebagai  sebuah  bentuk tuntutan  untuk  memperoleh  perlakuan khusus secara hukum (legal privilege) .
Sebagaimana anggota masyarakat lainnya,  dokter  tidak  memiliki  kekebalan hukum (legal  immunity) .  Ketika  seorang dokter  melakukan  suatu  perbuatan  yang
4 “Stop Kriminalisasi Dokter”, diunduh pada tanggal 13 Oktober 2014 dari http://www.esamarinda. com/2013/11/26/stop-kriminalisasi-dokter/8785/
Muh Endriyo Susila & Dirwan Suryo Soularto : IMPLIKASI SOSIO-YURIDIS TUNTUTAN PIDANA TERHADAP DOKTER...
berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku merupakan  tindak  pidana,  maka  yang bersangkutan dapat ditunutut secara pidana. Logika  semacam  ini  sebenarnya  telah dipahami dengan baik oleh kalangan profesi kedokteran.  Pada  kenyataannya,  tidak ada  yang  mempersoalkan  tuntutan  pidana terhadap  dokter  yang  melakukan  tindakan kriminal  seperti  aborsi  ilegal  atau  jual-beli organ  tubuh.  Akan  tetapi,  tuntutan  pidana terhadap  dokter  terkait  dengan  peristiwa yang secara sosiologis dikonstrusikan sebagai malpraktik  medik  telah  menimbulkan kontroversi serta konsekuensi negatif
lainnya.
Sebagaimana  dapat  dilihat  pada  kasus dokter Ayu, selain menimbulkan kontroversi di  tengah-tengah  masyarakat,  penjatuhan sanksi  pidana  oleh  Mahkamah  Agung  telah membangkitkan gelombang protes kalangan dokter  dari  seluruh  penjuru  Indonesia. Puncak  dari  aksi  protes  tersebut  adalah dilakukannya  aksi  mogok  nasional  pada tanggal 27 November 2013 di berbagai rumah sakit  di  Indonesia.  Lebih  mengejutkan  lagi, aksi  mogok  tersebut  ternyata  mendapatkan dukungan dari Menteri Kesehatan kala itu. 5 Dari  sudut  pandang  dokter,  aksi  mogok tersebut  dapat  dibenarkan  sebagai  sebuah upaya  menyampaikan  aspirasi  dan  sebagai upaya  perlawanan  atas  ketidakadilan  yang terjadi.  Namun  dari  perspektif   yang  lain, aksi  mogok  tersebut  tidak  dapat  diterima karena dianggap telah mengganggu pelayanan  publik.  Jadi,  selain  kontroversi tentang  pemidanaan  terhadap  dokter  Ayu, muncul  pula  kontroversi  baru  di  tengah- tengah  masyarakat  terkait  pantas  tidaknya aksi mogok dilakukan oleh kalangan dokter. 6
5 “Kemenkes Dukung Aksi Mogok Dokter Se-Indonesia”, diunduh pada tanggal 13 Oktober 2014 dari http:// nasional.news.viva.co.id/news/read/461728-kemenkes- dukung-aksi-mogok-dokter-se-indonesia . 6 “Aksi Mogok Dokter Bertentangan dengan Kemanusiaan”, diunduh pada tanggal 13 Oktober 2014 dari http://www.tribunnews.com/nasional/2013/11/26/ aksi-mogok-dokter-bertentangan-dengan-kemanusiaan .
Dalam  batas-batas  tertentu  sepertinya tuntutan  pidana  terhadap  dokter  lebih banyak  menciptakan  masalah  dari  pada memberi  solusi.  Jika  pemidanaan  terhadap dokter Ayu dan kedua rekannya dimaksudkan untuk melindungi masyarakat resiko/bahaya malpraktik  medik,  pada  kenyataannya penjatuhan  sanksi  pidana  tersebut  justeru telah  menghadirkan  bahaya  lain  kepada masyarakat salah satunya adalah penerapan pola defensive  medicine .  Jika  demikian  yang terjadi,  maka  penggunaan  sarana  penal dalam  perkara  malpraktik  medik  patut dipertanyakan.
Sebagaimana  telah  dipahami  bahwa dalam mengatasi persoalan-persoalan
sosial,  sarana  penal  seharusnya  digunakan sebagai  upaya  terakhir (last  resort) . Hukum  pidana  disifati  sebagai ultimum remidium sehingga  penggunaan  sarana penal  mestinya  ditempatkan  pada  prioritas terakhir.  Penggunaan  sarana  penal  pada peristiwa yang secara sosial dikonstruksikan sebagai  malpraktik  medik  nampaknya kurang  proporsional  mengingat  ada  sarana lain  yang  lebih  sesuai  yakni  mekanisme pertanggungjawaban perdata (civil liability) . Umumnya pihak pasien yang dirugikan lebih suka  menerima  ganti  kerugian  daripada mengirim  dokter  yang  telah  berusaha menolongnya  ke  penjara.  Bahkan  dalam beberapa kasus, pasien yang dirugikan hanya menuntut penjelasan dari pihak rumah sakit tentang  apa  yang  terjadi,  ada  pula  yang sekedar menuntut permohonan maaf. Sebagai bahan  perbandingan,  di  berbagai  negara maju  penggunaan  sarana  penal  pada  kasus malpraktik  medik  sangat  jarang  dilakukan. Meskipun  malpraktik  medik  menimbulkan akibat kematian pasien, dalam banyak kasus penyelesaiannya dilakukan secara perdata.

## 3. IMPLIKASI SOSIO-YURIDIS TUNTUTAN PIDANA TERHADAP
DOKTER
Muh Endriyo Susila & Dirwan Suryo Soularto : IMPLIKASI SOSIO-YURIDIS TUNTUTAN PIDANA TERHADAP DOKTER...
Tuntutan  pidana  terhadap  dokter dalam  kasus  dugaan  malpraktik  medik memang  dimungkinkan  tetapi  tidak  setiap kasus dugaan malpraktik medik memerlukan sarana penal. Penggunaan sarana penal pada kasus  dugaan  malpraktik  medik  memang sebaiknya dibatasi. Penggunaan sarana penal secara berlebihan justru dapat bersifat kontra produktif,  manfaat  yang  diperoleh  tidak seimbang  dengan  biaya  sosial (social  cost) yang  timbul.    Kasus  dokter  Ayu  mestinya memberikan pelajaran berharga bagi aparat penegak  hukum  dan  masyarakat  Indonesia. Penegakkan  hukum  tidak  selalu  paralel dengan  tegaknya  keadilan.  Penegakkan hukum  yang  dilakukan  dengan  pendekatan normatif   semata-mata  kadang  kala  justeru menciptakan ketidakadilan.
Dalam  praktik  di  negara-negara  maju seperti  di  Inggris  dan  Australia,  tuntutan pidana  terhadap  dokter  terkait  dugaan malpraktik  dibatasi  pada  kasus-kasus WHUWHQWX \DQJ GLNXDOLÀNDVLNDQ VHEDJDL ‘criminal  negligence’ .  Dimensi  kriminalitas dalam  konteks  criminal  negligence  lebih didasarkan  pada  aspek  kesalahan  (mens rea)  dokter,  bukan  hanya  melihat  faktor akibat  dari  tindakan  yang  dilakukan  oleh dokter  tersebut.  Tuntutan  pidana  dapat dilakukan  pada  kasus  malpraktik  medik (medical  malpractice/medical  negligence) 7 apabila  derajat  kesalahan  dokter  masuk kategori  kelalaian  berat  (gross  negligence) . Penentuan apakah derajat kesalahan masuk NXDOLÀNDVL NHODODLDQ EHUDW DWDX NHODODLDQ ringan  dilakukan  oleh  hakim.  Dalam  kasus R  v  Adamoko House  of   Lords  menyatakan, “negligence  is  gross  when  it  is  so  bad  that  it should be criminal” .
Lain di negara maju, lain pula di negara Indonesia. Di Indonesia dokter yang terlibat
7 Di negara Inggris dan Australia serta negara-negara Common Law lainnya istilah medical negligence lebih sering dipakai dibandingkan istilah medical malpractice ). 8 Emily Jackson, Medical Law: Text, Cases, and Materials , Edisi ke 2, Newyork: Oxford University Press, 2010, hal. 146
dalam  perbuatan  yang  secara  sosiologis dikonstruksikan  sebagai  malpraktik  medik begitu  mudah  dihadapkan  pada  tuntutan pidana.  Dimensi  kriminalitas  dari  kasus malpraktik  medik  lebih  sering  didasarkan pada  akibat  dari  malpraktik  medik  itu sendiri. Apabila pasien mengalami luka berat, lebih-lebih  jika  meninggal  dunia  umumnya pihak  keluarga  dan  masyarakat  luas mengasumsikan  peristiwa  tersebut  sebagai peristiwa  pidana.  Sebagai  konsekswensinya dokter  yang  telah  menyebabkan  si  pasien menderita  luka  atau  meninggal  dunia  layak dituntut  secara  pidana.  Bahwa  tindakan medik  yang  dilakukan  oleh  dokter  berawal dari  niat  baik  untuk  menolong  pasien,  dan akibat  negatif   berupa  luka  atau  kematian itu  tidak  hanya  disesali  oleh  si  pasien  atau keluarganya  tetapi  juga  disesali  oleh  dokter yang  bersangkutan  serta  pihak  menajemen rumah sakit seolah tidak dipertimbangkan.
Cara  pandang  aparat  penegak  hukum di  Indonesia  tidak  jauh  berbeda  dengan masyarakat  pada  umumnya.  Sepanjang dapat  ditemukan  unsur  kelalaian,  asalkan ada  akibat  berupa  luka  atau  kematian pasien  dengan  gampang  peristiwa  tersebut dikonstruksikan  sebagai  tindak  pidana. Pasal  359  dan  360  KUHP  menjadi  andalan aparat untuk menjerat dokter yang terlibat. Memang  benar  kedua  ketentuan  tersebut secara  normatif   dapat  digunakan  untuk menjerat  dokter  yang  karena  kelalaiannya menyebabkan  pasien  menderita  luka-luka atau meninggal dunia. Tapi seringkali unsur kelalaian  ditafsirkan  secara  tidak  tepat  dan pembuktian  hubungan  kausal  antara  unsur kelalaian serta akibatnya kadang kala keliru. Pada  kasus  dokter  Ayu  misalnya,  majlis hakim  kasasi  menetapkan  unsur  kelalaian dari terpidana terletak antara lain pada faktor tidak diberikannya penjelasan yang memadai khususnya  tentang  resiko  kematian  yang mungkin  terjadi  akibat  dilakukan  tindakan operasi sectio  cessaria .  Dengan  demikian dapat  dikatakan  bahwa  ada  cacat  hukum
Muh Endriyo Susila & Dirwan Suryo Soularto : IMPLIKASI SOSIO-YURIDIS TUNTUTAN PIDANA TERHADAP DOKTER...
dalam  pemberian  persetujuan (informed consent) dari pihak keluarga pasien. Selain itu majlis hakim juga menggunakan logika yang keliru dalam menegakkan prinsip kausalitas. Bahwa  melakukan  tindakan  medik  apalagi yang beresiko tinggi tanpa persetujuan pasien atau  keluarganya  itu  merupakan  sebuah kesalahan/kelalaian  itu  memang  betul,  tapi bukan  kelalaian  semacam  itu  yang  harus diasosiasikan dengan kematian pasien. Andai pun  persetujuan  operasi  telah  diberikan sebelumnya, resiko kematian tetap saja tidak dapat dihindari. Demikian pula halnya, jika operasi  tidak  dilakukan  karena  tidak  ada persetujuan  dari  pihak  keluarga  akibatnya tetap  sama,  pasien  akan  meninggal  dunia. Selain itu majlis hakim juga mempersalahkan terpidana  yang  karena  kelalaiannya  telah menyebabkan  terjadinya  emboli.  Adalah benar bahwa secara medis diyakini penyebab kematian  pasien  adalah  karena  terjadinya emboli.  Tetapi  mempertanggungjawabkan dokter  atas  terjadinya  emboli  tidaklah  adil sebab  emboli  adalah  faktor  resiko  yang sama  sekali  tidak  dapat  diduga  sebelumnya (unforeseeable) .
Selain  itu,  tuntutan  pidana  terhadap dokter pada kasus dugaan malpraktik medik terrnyata  membawa  berbagai  implikasi negatif   baik  secara  sosial  maupun  yuridis. Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  pernah dilakukan  ditemukan  sekurang-kurangnya lima  dampak  negatif   tuntutan  pidana terhadap  dokter  terkait  dugaan  malpraktik medik yaitu:
1) Membuka  peluang  pemerasan  terhadap dokter  oleh  oknum  pasien  dan  atau pengacaranya.
Tuntutan  pidana  membuka  celah politiking bagi  kalangan  pengacara  dalam mengangani  sengketa  medik.  Ancaman tuntutan  pidana  dapat  dimanfaatkan  oleh oknum  pengacara  untuk  mengintimidasi dokter dan meningkatkan nilai tawar terkait
besaran  ganti  kerugian  yang  diajukan 9 . Dokter  yang  ketakutan  bila  diperkarakan secara  pidana  cenderung  akan  mengikuti kemauan  pihak  pengacara,  dan  situasi semacam ini membuat dokter rentan menjadi korban pemerasan.
2) Membuka  peluang  pemerasan  terhadap dokter oleh oknum aparat
Tuntutan  pidana  juga  membuka  celah bagi  oknum  aparat  penegak  hukum  untuk melakukan eksploitasi terhadap dokter yang tersangkut  perkara  malpraktik  medik.  Di tingkat  penyidikan  eksploitasi  dilakukan dengan  modus  penyalahgunaan  wewenang oleh  oknum  penyidik.  Penyalahgunaan wewenang  dapat  dilakukan  dalam  dua skenario,  pertama  terkait  penetapan  status tersangka  dan  kedua  terkait  penahanan. Dokter  yang  dijadikan  sebagai  tersangka, apalagi  jika  diikuti  dengan  penahanan pasti  akan  mengalami shocked berat, dan  kemungkinan  besar  akan  meminta pengacaranya untuk
menegosiasikan pelepasan dari status tersangka tersebut atau pelepasan  dari  tahanan.  Negosiasi  tersebut tidak  bisa  lepas  dari  pembayaran  sejumlah uang kepada oknum aparat terkait.
3) Membuka celah praktik defensive medicine oleh kalangan dokter
Bagi  sebagian  dokter,  sengketa  medik barangkali  masih  merupakan  sesuatu  yang tidak  masuk  akal.  Bagaimana  mungkin iktikad baik untuk memberi pertolongan pada pasien  justeru  membuat  dokter  tersangkut perkara  hukum  di  pengadilan.  Tuntutan hukum terhadap dokter lebih-lebih tuntutan pidana dapat menstimulasi kalangan dokter untuk mempraktikkan pola defensive medicine dimana  mereka  lebih  konsen  melakukan pengamanan  diri  dari  pada  menerapkan
9 'LVLPSXONDQGDULKDVLOZDZDQFDUDGHQJDQ0/XWK¿H Hakim, konsultan hukum rumah sakit, pada tanggal $XJXVW0/XWK¿H+DNLPPHQJJXQDNDQ istilah ‘kapitalisasi’ untuk menyebut upaya pihak-pihak tertentu memanfaatkan kejadian buruk (adverse event) yang dialami oleh pihak pasien sebagai sarana untuk menegosiasikan ganti rugi.
Muh Endriyo Susila & Dirwan Suryo Soularto : IMPLIKASI SOSIO-YURIDIS TUNTUTAN PIDANA TERHADAP DOKTER...
pelayanan  medik  terbaik  untik  pasiennya. Paska  pemidanaan  terhadap  dokter  Ayu sebagian  dokter  diyakini  telah  benar-benar menerapkan pola defensive medicine tersebut. Praktik defensive  medicine akan  membebani masyarakat  dengan  biaya  pengobatan  yang semakin mahal dan berbagai resiko lainnya.
4) Menimbulkan public  distrust terhadap pelayanan kedokteran
Dalam  batas-batas  tertentu  tuntutan pidana juga dapat menciptakan public distrust terhadap  pelayanan  kedokteran.  Kasus dugaan  malpraktik  medik  khususnya  yang diproses  secara  pidana  merupakan  obyek pemberitaan  yang  seksi  bagi  media  masa. Pemberitaan yang bersifat masif  oleh media masa  tentang  kasus  dugaan  malpraktik medik  dapat  menciptakan  ketakutan  atau kekhawatiran  masyarakat.  Masyarakat  bisa saja  menjadi  khawatir  kalau-kalau  mereka akan menjadi korban malpraktik berikutnya. Anggota masyarakat yang ketakutan
bisa saja meninggalkan pengobatan
beradasarkan  ilmu  kedokteran  dan  beralih ke  pengobatan  alternatif   atau  pengobatan tradisional.  Akan  tetapi  mereka  juga  sadar bahwa  pengobatan  alternatif   sebenarnya juga  bukan  tanpa  resiko.  Situasi  demikian dapat  mengurangi  akses  masyarakat  untuk mendapatkan  kesehatan.  Lebih  dari  itu, tuntutan  pidana  juga  seolah  memaksa dokter  untuk  berkonfrontasi  dengan  pihak pasien.  Meskipun  dalam  sidang  pengadilan posisi pasien diwakili oleh negara, tetap saja suasana  konfrontatif   tersebut  tidak  dapat dihilangkan.  Situasi  demikian  sangat  tidak kondusif   bagi  terciptanya  hubungan  yang harmonis antara dokter dan pasien, padahal hubungan demikian sangat dibutuhkan demi keberhasilan terapi. Dapat dikatakan bahwa keadaan demikian dapat mengurangi kualitas komunikasi antara dokter dan pasien dan hal itu  berimplikasi  pada  menurunnya  kualitas pelayanan medik
5) Menimbulkan  kerancuan  terkait  konsep
malpraktik medik Tuntutan pidana terhadap dokter terkait dugaan  malpraktik  medik  dalam  batas- batas  tertentu  juga  dapat  menimbulkan kerancuan  pemahaman  tentang  konsep malpraktik  medik.  Sebagaimana  diketahui istilah  malpraktik  medik  tidak  ditemukan dalam  peraturan  perundang-undangan  dan tidak  dipergunakan  dalam  proses  beracara. Istilah  malpraktik  medik  di  Indonesia  lebih merupakan  istilah  sosiologis (sociological term) dan bukan istilah yuridis (legal term) . Karena  tidak  ada  peraturan  perundang- undangan  yang  secara  khusus  mengatur masalah  malpraktik  medik,  maka  peristiwa yang dipersepsi sebagai malpraktik medik  ditafsirkan  berdasarkan  peraturan perundang-undangan  yang  ada.  Posibilitas untuk  menuntut  dokter  secara  pidana  dan didukung  oleh  fakta  bahwa  banyak  kasus dugaan  malpraktik  medik  yang  diproses secara  pidana  telah  membuat  masyarakat pada  umumnya  mempersepsi  malpraktik medik sebagai peristiwa pidana. 10

## 4. KESIMPULAN
Dari berbagai diskusi sebelumnya dapat disimpulkan  bahwa  penggunaan  sarana penal  dalam  kasus  dugaan  malpraktik medik  memang  dimungkinkan  tetapi  harus dibatasi.  Penggunaan  sarana  penal  secara berlebihan  justru  bisa  bersifat  kontra produktif  bagi upaya mewujudkan keadilan dalam  lapangan  pelayanan  kesehatan. Tuntutan  pidana  terhadap  dokter  dalam kasus dugaan malpraktik medik di Indonesia sejauh  ini  ternyata  membawa  berbagai implikasi negatif  baik secara sosial maupun yuridis.  Tuntutan  pidana  membuka  celah penyelewengan hukum dan berbagai
10 Muh Endriyo Susila dan Puteri Nemie, “The Viability of Applying ADR Method for Resolving Medical Malpractice Disputes in Indonesia”, makalah dipresentasikan dalam forum the 4 th International Conference on Law and Society (4 th ICLAS) yang diselenggarakan pada tanggal 10-11 May 2015 di UNISZA Terengganu Malaysia.
Muh Endriyo Susila & Dirwan Suryo Soularto : IMPLIKASI SOSIO-YURIDIS TUNTUTAN PIDANA TERHADAP DOKTER...
implikasi  negatif   lainnya.  Praktik  yang berlaku  selama  ini  menempatkan  dokter pada  posisi  rentan.  Posisi  rentan  tersebut dapat  menstimulasi  kalangan  dokter  untuk menerapkan  pola defensive  medicine dalam rangka  mengantisipasi  resiko  gugatan/ tuntutan hukum. Praktik defensive medicine dalam  arti  yang  negatif   mestinya  harus dihindari  karena  akan  merugikan  pasien serta  masyarakat  luas.  Praktik defensive medicine dapat dicegah atau setidak-tidaknya dikurangi  apabila  sistem  penanganan  kasus dugaan  malpraktik  medik  memberikan perlindungan  yang  memadai  terhadap dokter, khususnya dari tuntutan pidana yang sebenarnya tidak perlu (unnecessary criminal prosecution) .

## DAFTAR PUSTAKA
- Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana
(KUHP)
- Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata (KUHPer)
- Undang-undang  Nomor  29  Tahun  2004 Tentang Praktek Kedokteran
- Undang-undang  Nomor  36  Tahun  2009
Tentang Kesehatan
- Putusan Mahkamah Konstitusi  Nomor 3889 WHQWDQJ 3HUPRKRQDQ Pengujian Undang-undang Nomor 29  Tahun  2004  Tentang  Praktik Kedokteran,  diunduh  pada  tanggal  13 Oktober 2014 dari http://hukumpidana.
bphn.go.id/wp-content/uploads/2012/11/ 3XWXVDQ0.1RB388B9BSGI
- Emily  Jackson, Medical  Law:  Text, Cases,  and  Materials ,  Edisi  ke  2,  New York: Oxford University Press, 2010.
- Sofwan  Dahlan, Hukum  Kesehatan: Rambu-rambu  bagi  Profesi  Dokter: Edisi  3, (Semarang:  Badan  Penerbit Universitas Diponegoro, 2002).
- John Healy, Medical Negligence: Common
Law  Perspectives ,  London:  Sweet  & Maxwell, 1999.
- Muh  Endriyo  Susila  dan  Puteri

## 1HPLH ´7KH 9LDELOLW\ RI  $SSO\LQJ
ADR  Method  for  Resolving  Medical Malpractice  Disputes  in  Indonesia”, makalah  dipresentasikan  dalam  forum the  4 th International  Conference  on Law  and  Society  (4 th ICLAS)  yang diselenggarakan pada tanggal 10-11 May 2015 di UNISZA Terengganu Malaysia.
“Ini  Selengkapnya  Pertimbangan  Hakim Kasasi  Kasus  Dokter  Ayu”,  diunduh dari
http://www.gresnews.com/berita/ KXNXPLQLSHUWLPEDQJKDNLP
kasasi-kasus-dr-ayu .    Tanggal  13  October 2014.
“Stop  Kriminalisasi  Dokter”,  diunduh  dari http://www.esamarinda.com/2013/11/26/ VWRSNULPLQDOLVDVLGRNWHU tanggal  13 Oktober 2014.
“Kemenkes Dukung Aksi Mogok Dokter Se- Indonesia”,  diunduh  dari  http://neasional. QHZVYLYDFRLGQHZVUHDGNHPHQNHV dukung-aksi-mogok-dokter-se-indonesia, tanggal 13 Oktober 2014.
“Aksi  Mogok  Dokter  Bertentangan  dengan Kemanusiaan”,  diunduh  dari  http://www. tribunnews.com/nasional/2013/11/26/ aksi-mogok-dokter-bertentangan-dengan- kemanusiaan, tanggal 13 Oktober 2014.