## Efektivitas Program Perlindungan Anak Di Kabupaten Subang
Luki Natika 1
Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang lukinatika85@gmail.com
Kiki Karimah 2
Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang kikikarimah@gmail.com

## Abstrak
Penelitian dan penulisan ini membahas hal – hal yang berkaitan dengan Efektivitas Program  Perlindungan  Anak  pada  Dinas  Pengendalian  Penduduk,  Keluarga Berencana,  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  Kabupaten  Subang dilihat  dari  teori  menurut  Budiani  (2007  :  53)  yaitu  ketepatan  sasaran  program, sosialisasi  program,  tujuan  program,  dan  pemantauan  program.  Program Perlindungan Anak di Kabupaten Subang dapat dikatakan belum efektif, hal ini dapat dilihat  dari  indikator  teori  yang  digunakan  yaitu  indikator  sosialisasi  program  dan tujuan  program.  Sedangkan  indikator  ketepatan  sasaran  program  dan  pemantauan program  sudah  berjalan  dengan  baik.  Indikator  sosialisasi  program  sangat  penting dilakukan guna penyebaran informasi terkait program perlindungan anak, yang mana sasarannya  tidak  hanya  instansi  pemerintah  tetapi  juga  anak  khususnya  dan masyarakat  pada  umumnya.  Sosialisasi  program  perlindungan  anak  ini  belum berjalan  dengan  efektif  karena  terbatasnya  anggaran  dan  sumber  daya  manusia. Sedangkan indikator tujuan program belum efektif karena masih kurangnya sosialisasi sehingga  masih  banyak  masyarakat  yang  tidak  mengetahui  apa  saja  tujuan  dari program perlindungan anak.

## Kata kunci: Efektivitas Program

## Abstract
This research and writing discusses matters related to the Effectiveness of the Child Protection Program  at  the  Population  Control,  Family  Planning,  Women's  Empowerment  and  Child Protection Office in Subang Regency, seen from the theory according to Budiani (2007: 53), namely program targeting accuracy, program socialization, program objectives. , and program monitoring. It can be said that the Child Protection Program in Subang District has not been effective, this can be seen from the theoretical indicators used, namely indicators of program socialization and program objectives. Meanwhile, indicators of program targeting accuracy and program  monitoring  have  been  running  well.  Indicators  of  program  socialization  are  very important in order to disseminate information related to child protection programs, which target
not  only  government  agencies  but  also  children  in  particular  and  society  in  general.  The socialization of this child protection program has not been effective due to limited budgets and human resources. Meanwhile, the program objective indicators have not been effective because of  the  lack  of  socialization,  so  that  many  people  do  not  know  what  the  objectives  of  child protection programs are.
Keywords: Program Effectivene s

## Pendahuluan
Pada  hakikatnya  seorang  anak  dilahirkan  sebagai  agen  penerus  bangsa  serta agen perubahan untuk memajukan bangsa dan negara. Ketika seorang anak tumbuh dan berkembang menjadi seorang pemuda, pemuda inilah yang akan menggantikan sosok  pemimpin  atau  pejuang  –  pejuang  tanah  air  yang  telah  lalu.  Seperti kemerdekaan  negara  kita  Indonesia,  kalau  bukan  karena  desakan  para  pemuda, negara kita tidak akan menjadi negara yang merdeka bukan atas pemberian negara lain  atau  pihak  lain.  Anak  merupakan  makhluk  yang  lemah  dan  belum  dapat melindungi  dirinya  sendiri  terhadap  ancaman  yang  muncul  dari  lingkungan sekitarnya. Selain itu, anak masih tergantung dengan orang lain. Disinilah peran orang tua sebagai orang terdekat anak bertanggung jawab atas perlindungan terhadap anak. Sehingga anak dapat merasa aman dan nyaman berada di lingkungan sekitarnya.
Sebagai generasi penerus bangsa, tumbuh kembang anak tidak hanya menjadi tanggung jawab orang tua, melainkan anak juga menjadi tanggungan bagi pemerintah dan masyarakat. Seperti yang dijelaskan dalam Undang – Undang  Nomor 35 tahun 2014  tentang  perlindungan  anak    pasal  20    dijelaskan  bahwa  negara,  pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan  perlindungan  anak.  Peran  serta  masyarakat  tersebut  baik  secara perseorangan maupun kelompok.  Hal ini dijelaskan pada pasal 72 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 ayat 1 dan 2 yang berbunyi, (1) masyarakat berperan serta dalam perlindungan  anak,  baik  secara  perorangan  maupun  kelompok.  (2)  peran  serta masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh perseorangan, lembaga  perlindungan  anak,  lembaga  kesejahteraan  sosial,  organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media massa dan dunia usaha.
Sebagaimana  manusia  lainnya,  setiap  anak  memiliki  kebutuhan  –  kebutuhan dasar yang menuntut untuk dipenuhi sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara  sehat  dan  wajar.  Menurut  Katz  yang  dikutip  oleh  muhidin  dalam  Huraerah (2012  :  38)  bahwa  kebutuhan  dasar  yang  sangat  penting  bagi  anak  adalah  adanya hubungan orangtua dan anak yang sehat dimana kebutuhan anak, seperti : perhatian dan  kasih  sayang  yang  kontinu,  perlindungan,  dorongan,  dan  pemeliharaan  harus dipenuhi oleh orangtua. Sedangkan Brown dan Swanson dalam Huraerah (2012 : 38) mengatakan bahwa kebutuhan umum anak adalah perlindungan (keamanan), kasih sayang,  pendekatan/perhatian  dan  kesempatan  untuk  terlibat  dalam  pengalaman positif  yang  dapat  menumbuhkan  dan  mengembangkan  kehidupan  mental  yang sehat.
Suharto  (1997  :  363-364)  dalam  Huraerah  (2012  :  39)  berpendapat  bahwa kegagalan  dalam  proses  pemenuhan  kebutuhan  tersebut  akan  berdampak  negatif pada pertumbuhan fisik dan perkembangan intelektual, mental, dan sosial anak. Anak
bukan saja akan mengalami kerentanan fisik akibat gizi dan kualitas kesehatan yang buruk, melainkan juga mengalami hambatan mental, lemah daya nalar, dan bahkan perilaku  –  perilaku  maladaptif,  seperti  :  autis,  nakal,  sukar  diatur,  yang  kelak mendorong mereka menjadi manusia ‘tidak normal’ dan pelaku kriminal.
Selain  pemenuhan  kebutuhan,  anak  –  anak  juga  perlu  mendapatkan  pemenuhan haknya. Seperti yang dijelaskan dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002 tentang  Perlindungan  Anak,  Pasal  1  ayat  12  hasil  perubahan,    “Hak  Anak  adalah bagian  dari  hak  asasi  manusia  yang  wajib  dijamin,  dilindungi,  dan  dipenuhi  oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah”. Selain itu, anak juga berhak mendapatkan hak perlindungan seperti dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak,  Pasal  1  ayat  2  hasil perubahan,  “Perlindungan  Anak  adalah  segala  kegiatan  untuk  menjamin  dan melindungi  Anak  dan  hak-haknya  agar  dapat  hidup,  tumbuh,  berkembang,  dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.
Perlindungan  anak  hingga  kini  mendapat  perhatian  khusus  dunia  dan  menjadi  isu yang sangat penting. Hal mendasar yang ditujukan dalam konteks perlindungan anak adalah bukan saja terhadap sistem aturan, melainkan kepada sebuah pelayanan yang tepat dan mampu diterima oleh anak. Isu ini telah mengalami perkembangan, bukan hanya pada kepentingan melindungi, tetapi juga memajukan kesejahteraan anak dan memastikan kebutuhan yang terbaik bagi anak.
Sejarah mencatat bahwa perlindungan anak menjadi penting, ketika kehidupan anak tersebut  menjadi  terancam.  Bahwa  seseorang  selama  berstatus  sebagai  anak, memerlukan  sebuah  perlindungan  bagi  kelangsungan  hidup  dan  tumbuh kembangnya.
Indonesia  telah  mengalami  perkembangan  secara  perlahan,  meskipun  belum maksimal. Ratifikasi protokol Konvensi Hak Anak (KHA) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 telah dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 1990. Kemudian KHA tersebut mewarnai beberapa hal dalam peraturan dan kebijakan terkait dengan perlindungan anak. Pertama, adanya Amandemen Kedua UUD 1945 pada pasal 28 B ayat dua, yaitu setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kedua, pengesahan UU  Nomor  23  tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak.  Ketiga,  terbentuknya Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, dan kemudian dibentuknya Komisi Perlindungan  Anak  Indonesia  (KPAI),  sebagai  lembaga  independen  yang bertanggung  jawab  kepada  Presiden.  Keempat,  lahirnya  Undang  –  Undang  No.  11 tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak.  Kebutuhan  akan  peraturan  ini, didasarkan pada banyaknya kasus anak dibawah umur yang melakukan kesalahan dan kemudian berhadapan dengan hukum.
Ada dua protokol Konvensi Hak Anak (KHA) yang belum diratifikasi oleh Indonesia, yaitu tentang penjualan anak, pelacuran dan pornografi anak, serta opsional tentang anak  di  dalam  konflik  bersenjata.  Selain  kedua  protokol  opsional  KHA  di  atas, Indoensia membutuhkan reformasi yang tersrtuktur dan mendasar dari etika, praktik, organisasi,  dan  struktur  lainnya  sangat  dibutuhkan  bagi  penyelenggaraan perlindungan  anak.  Maraknya  kasus  kekerasan  seksual  juga  telah  mendominasi pemberitaan di banyak media. Kasusnya pun beragam, dan terbukti banyak dilakukan
oleh orang – orang di lingkungan terdekat anak.
Masalah  jaminan  kesehatan,  pendidikan,  dan  perlindungan  bagi  anak  belum dinikmati  sebagaimana  amanat  konstitusi  dan  hak  dasar  anak  yang  seharusnya didapatkan.  Setiap  tahunnya  persentase  permasalahan  anak  terus  meningkat, bukannya berkurang. Ini menjadi penting untuk dijadikan sebuah agenda prioritas, bukannya menjadi sebuah agenda pelengkap dalam proses memberikan kesejahteraan dan perlindungan oleh negara kepada masyarakartnya.
Pelaksanaan program perlindungan anak berfungsi untuk meningkatkan penanganan kasus  kekerasan  terhadap  anak.  Dalam  pelaksanaan  program  perlindungan  anak, keterlibatan  masyarakat  dalam  pelaporan  kasus  kekerasan  anak  sangatlah dibutuhkan, karena sumber informasi dari adanya kasus kekerasan anak berawal dari adanya  pelaporan  atau  pengaduan  masyarakat  kepada  pihak  yang  seharusnya menangani kasus tersebut. Pelaksanaan program perlindungan anak ini akan efektif apabila tujuan dan sasaran dari program perlindungan anak ini dapat tercapai sesuai dengan yang di harapkan atau di rencanakan. Hal ini sesuai dengan pendapat Subagyo dalam Budiani (2007), efektivitas adalah kesesuaian antara output dengan tujuan yang ditetapkan.  Sama  halnya  dengan  Subagyo,  Hani  Handoko  (2003)  juga  berpendapat bahwa efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi  (sumbangan)  output  terhadap  pencapaian  tujuan,  maka  semakin  efektif organisasi, program, atau kegiatan. Efektivitas berfokus pada outcome (hasil), program atau  kegiatan  yang  dinilai  efektif  apabila  output  yang  dihasilkan  dapat  memenuhi tujuan  yang  diharapkan.yang  mendefinisikan  efektivitas  sebagai  kesesuaian  antara output dengan tujuan yang ditetapkan.
Kabupaten  Subang  merupakan  salah  satu  kabupaten  yang  berada  di  provinsi  Jawa Barat, dimana memiliki angka kasus kekerasan anak yang cukup signifikan. Program Perlindungan  Anak  ini  diluncurkan  untuk  menanggapi  kasus  kekerasan  terhadap anak yang saat ini mulai terjadi di masyarakat. Program perlindungan anak adalah salah  satu  program  dari  Dinas  Pengendalian  Penduduk,  Keluarga  Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A). Berdasarkan data yang  tercatat  di  Pusat  Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak (P2TP2A)  Kabupaten  Subang,  bahwa  selama  tahun  2018  dan  tahun  2019  terdapat peningkatan  kasus  kekerasan  terhadap  anak.  Berikut  adalah  diagram  jumlah  kasus kekerasan terhadap anak :
Gambar 1.1
Diagram Kasus Kekerasan Terhadap Anak
0 10 20 30 40 50 60 70 80 kasus kekerasan terhadap anak

## Sumber : P2TP2A kabupaten subang
Berdasarakan diagram diatas, peningkatan kasus kekerasan terhadap anak mengalami peningkatan sebesar 32%. Peningkatan kasus ini terjadi akibat :
1. Penyalahgunaan media sosial menjadi dampak negatif untuk anak.
2. Kemiskinan.
3. Disharmoni keluarga.
4. Penyalahgunaan minuman keras.
5. Kesalahan pola asuh.
6. Pendidikan yang rendah.
7. Terjadinya trauma masa lalu.
8. Masyarakat mulai menyadari bahwa kekerasan terhadap anak harus dilaporkan.
Berdasarkan  hasil  pemikiran  latar  belangkang  diatas  hasil  dari  lapangan  dapat ditemukan beberapa indikator masalah yang belum sesuai dengan rencana atau belum efektif  yang berkaitan dengan program perlindungan anak di Kabupaten Subang. Hal ini  dapat  dilihat  seperti  :  Sosialisasi  terkait  program  perlindungan  anak  baru dilaksanakan ke 20 kecamatan dari total 30 kecamatan di kabupaten subang, dan baru ke  beberapa  desa.  Sehingga  sosialisasi  yang  belum  berjalan  dengan  baik  akan menyebabkan sasaran dan tujuan dari program perlindugan anak tidak akan tercapai., dan  cecara  teknis,  Dinas  P2KBP3A  belum  memiliki  tenaga  psikolog.  Saat  ini  yang tersedia hanya psikolog relawan sebanyak 2 orang. Selain itu, masih banyak sumber daya  manusia  terkait  perlindungan  anak  yang  belum  mendapatkan  pelatihan.  Dan shelter atau rumah aman bagi korban belum tersedia dengan baik.

## Kerangka Teori
Istilah efektivitas dan efisiensi menjadi tema utama dalam studi manajemen. Sangat sering menggunakan ukuran kinerja organisasional meliputi organizational , efficiency , dan organizational effectiveness . Juga sering digunakan sebagai kriteria untuk mengukur kinerja  manajerial  atau  kriteria  untuk  mengukur  keberhasilan  pencapaian  tujuan organisasional.  Kinerja  organisasional  meningkat  dalam  proporsi  searah  dengan peningkatan efisiensi dan efektivitas. Silalahi (2011 : 411)
Kata efektif yang digunakan di Indonesia merupakan kata yang berasal dari bahasa Inggris yaitu effective . Arti dari kata ini yakni berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Efektif merupakan kata dasar, sementara kata sifat dari efektif adalah efektivitas. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektivitas mempunyai beberapa pengertian yaitu akibatnya, pengaruh dan kesan, manjur, dapat membawa hasil. Dalam kamus – kamus Ilmiah populer, efektivitas adalah tepat guna, hasil guna, dan menunjang tujuan.
Tujuan atau motif dari pada administrasi dan manajemen ialah untuk mencapai hasil secara efektif dan efisien. Dengan kata lain ialah pencapaian tujuan dengan hasil yang berhasil guna (efektif) dan berdaya guna (efisien).
Menurut Emerson yang dikutip oleh Handayaningrat (1990 : 16) menyatakan bahwa Efektivitas ialah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan Handayaningrat (1990 : 16) memberi penjelasan sebagai  berikut  bila  sasaran  atau  tujuan  telah  tercapai  sesuai  dengan  yang direncanakan  sebelumnya  adalah  efektif.  Jadi  kalau  tujuan  atau  sasaran  itu  tidak selesai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, pekerjaan itu tidak efektif.
Menurut pendapat Ulber Silalahi (2011 : 416) dalam bukunya Asas – Asas Manajemen
mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut :
“Efektivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan – tujuan atau sasaran – sasaran  yang  tepat  dan  mencapainya.  Karena  itu  efektivitas  menunjukkan pada  kaitan  antara  output  atau  apa  yang  sudah  dicapai  atau  hasil  yang sesungguhnya dicapai dengan tujuan atau apa yang sudah ditetapkan dalam rencana atau hasil yang diharapkan”.
Berdasarkan pendapat – pendapat tersebut diatas, maka jelas bahwa efektivitas adalah ukuran untuk mengetahui ketercapaian tujuan atau sasaran – sasaran suatu kegiatan sesuai dengan waktu dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Sehingga efektivitas ini berkaitan dengan hasil atau output dan outcome.
Suatu  kegiatan  atau  program  dikatakan  efektif  jika  output  yang  dihasilkan  bisa memenuhi tujuan yang diharapkan. Ini fokus pada outcome (hasil) ialah hasil yang telah dicapai dibandingkan dengan hasil yang diharapkan. Oleh karena pengukuran efektivitas  tidak  mungkin  bisa  dilakukan  tanpa  pengukuran  outcome.  Untuk  lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.1 mengenai hubungan efektivitas di bawah ini.
Gambar 2.1 Hubungan Efektivitas
Sumber : Silalahi (2011 : 416)
Efektivitas  akan  berkaitan  dengan  kepentingan  orang  banyak,  seperti  yang dikemukakan  Emerson  yang  dikutip  Handayaningrat  (1995  :  16),  sebagai  berikut, Efektivitas merupakan penilaian hasil pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Efektivitas perlu diperhatikan sebab mempunyai efek yang besar terhadap kepentingan orang banyak.
Pendapat  di  atas  dapat  dijelaskan,  bahwa  efektivitas  merupakan  usaha pencapaian sasaran yang dikehendaki (sesuai dengan harapan) yang ditujukan kepada orang banyak dan dapat dirasakan oleh kelompok sasaran yaitu masyarakat.
Persoalan  efektivitas  sebenarnya  tidak  terbatas  pada  keadaan  yang  bersifat konstitusional  saja  melainkan  terdapat  kepada  seluruh  aspek  kehidupan  manusia dengan berbagai atributnya. Salah satu kriteria dari administrasi sebagai suatu ilmu pengetahuan  adalah  efektivitas  yang  sebenarnya  tidak  dapat  dipisahkan  dengan kriteria lainnya, yaitu rasionalitas dan efisiensi. Ketiga kriteria ini merupakan suatu kesatuan yang saling melengkapi dalam rangka keberhasilan dari berbagai rangkaian kegiatan  manusia  dalam  sebuah  organisasi  baik  dari  segi  pemerintahan  maupun dalam dunia bisnis. Makmur (2015 : 6-8) mengemukakan dari segi kriteria efektivitas, unsur – unsurnya antara lain:
1. Ketepatan penentuan waktu
Waktu adalah sesuatu yang dapat menentukan keberhasilan suatu kegiatan yang dilakukan dalam sebuah organisasi. Demikian pula halnya akan sangat berakibat terhadap kegagalan suatu aktivitas organisasi, penggunaan waktu yang tepat akan
𝑬𝒇𝒆𝒌𝒕𝒊𝒗𝒊𝒕𝒂𝒔 = 𝑜𝑢𝑡𝑐𝑜𝑚𝑒 𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡
menciptakan efektivitas pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

## 2. Ketepatan perhitungan biaya
Setiap  pelaksanaan  suatu  kegiatan  baik  yang  melekat  pada  individu,  kegiatan yang  melekat  kepada  organisasi  maupun  kegiatan  yang  melekat  pada  kepada Negara yang bersangkutan. Ketepatan dalam pemanfaatan biaya terhadap suatu kegiatan,  dalam  arti  bahwa  tidak  mengalami  kekurangan  samapai  kegiatan  itu dapat  diselesaikan.  Demikian  pula  sebaliknya  tidak  mengalami  kelebihan pembiayasn sampai kegiatan tersebut dapat diselesaikan dengan bai dan hasilnya memuaskan semua pihak yang terlibat pada kegiatan tersebut. Ketepatan dalam menetapkan suatau satuan biaya merupakan bagian dari pada efektivitas.
3. Ketepatan dalam pengukuran Setiap  kegiatan  yang  dilakukan  senantiasa  mempunyai  ukuran  keberhasilan tertentu. Ketepatan ukuran yang digunakan dalam melaksanakan suatu kegiatan atau  tugas  yang  dipercakan  merupakan  bagian  dari  keefektivitasan.  Hampir semua kegiatan di mana dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan ukuran yang telah ditetapkan sebelumnya, dengan ketepatan ukuran sebagaimana yang telah ditetapkan  sebelumnya  sebenarnya  merupakan  gambaran  dari  pada  efektivitas kegiatan yang menjadi tanggung jawab setiap manusia dalam sebuah organisasi.
4. Ketepatan dalam penentuan pilihan Dalam  penentuan  pilihan  bukanlah  suatu  persoalan  yang  gampang  dan  bukan juga hanya tebakan tetapi melalui suatu proses, sehingga dapat menemukan yang baik  diantara  yang  terbaik  atau  yang  terjujur  diantara  yang  jujur,  atau  kedua  – duannya yang terbaik dan terjujur diantara yang baik dan jujur.
5. Ketepatan berpikir
Ketepatan  berpikir  akan  melahirkan  keefektivan  sehingga  kesuksesan  yang senantiasa  diharapkan  itu  dalam  melakukan  suatu  bentuk  kerjasama  dapat memberikan hasil yang maksimal.
6. Ketepatan dalam melakukan perintah Keberhasilan  aktivitas  suatu  organisasi  sangat  banyak  dipengaruhi  oleh kemampuan  seorang  pemimpin,  salah  satu  tuntutan  kemampuan  memberikan perintah  yang  jelas  dan  mudah  dipahami  oleh  bawahan.  Jika  perintah  yang diberikan  kepada  bawahan  yang  tidak  dapat  dimengerti  atau  dipahami,  maka pelaksanaan  perintah  tersebut  dapat  dipastikan  akan  mengalami  kesulitan  dan bahkan  kegagalan  dalam  pelaksanaannya  serta  akhirnya  akan  merugikan organisasi yang bersangkutan.
7. Ketepatan dalam menentukan tujuan Organisasi apa pun bentuknya akan selalu berusaha untuk mencapai tujuan yang telah  mereka  sepakati  sebelumnya  dan  biasanya  senantiasa  dituangkan  dalam sebuah  dokumen  secara  tertulis  yang  sifatnya  lebih  stratejik,  sehingga  menjadi pedoman atau sebagai rujukan dari pelaksanaan kegiatan sebuah organisasi, baik yang dimiliki oleh pemerintah maupun organisasi yang dimiliki oleh masyarakat tertentu. Tujuan yang ditetapkan secara tepat akan sangat menunjang efektivitas pelaksanaan kegiatan terutama yang berorientasi kepada jangka panjang.
8. Ketepatan ketepatan sasaran
Sejalan  dengan  apa  yang  disebutkan  diatas,  bahwa  tujuan  lebih  berorientasi kepada jangka panjang dan sifatnya stratejik, sedangkan sasaran lebih berorientasi kepada jangka pendek dan lebih bersifat operasional, pemenuhan sasaran yang
tepat  baik  yang  ditetapkan  secara  individu  maupun  sasaran  yang  ditetapkan organisasi  sesungguhnya  sangat  menentukan  keberhasilan  aktivitas  organisasi. Demikian pula sebaliknya, jika sasaran yang ditetapkan itu kurang tepat, maka akan menghambat pelaksanaan berbagai kegiatan itu sendiri.
Penyusunan  suatu  program  mempunyai  manfaat  besar  dalam  menentukan  masa depan dan kelangsungan suatu organisasi, baik itu suatu negara maupun organisasi pemerintah.  Penyusunan  program  bermanfaat  tidak  hanya  berlaku  secara  khusus melainkan  dapat  bermanfaat  secara  umum  yakni  dapat  dirasakan  oleh  seluruh masyarakat.  Manfaat  penyusunan  program  tersebut  dapat  dirasakan  setelah pelaksanaan  suatu  program  dilihat  dari  hasil  yang  telah  tercapai,  karena  dengan adanya program yang tersusun maka segala kemungkinan dapat terlihat atau dapat diperkirakan  dan  sangat  sedikit  kemungkinan  untuk  melaksanakan  atau mendapatkan hasil diluar harapan yang telah ditetapkan.
Program  juga  akan  menjadi  acuan  datain  suatu  organisasi  unruk  melaksanakan kegiatan serta menjadi suatu tujuan yang akan dicapai, selain itu juga program akan menjadi suatu target dari suatu kegiatan. Dengan demikian suatu program merupakan hal yang sangat penting dalam suatu organisasi.
Dengan adanya penyusunan program maka segala kegiatan yang dilaksanakan dapat terinci sedemikian rupa sehingga dalam pelaksanannya sangat sedikit kemungkinan untuk berjalan diluar jangkauan program. Hal ini sangat baik bila dilaksanakan untuk dapat menentukan anggaran biaya yang dibutuhkan, alat – alat yang dikendaki atau digunakan oleh orang – orang yang akan melaksanakan serta menyangkut waktu dan tempat dari suatu program yang telah disusun atau ditetapkan itu.
Untuk dapat menentukan apa saja yang dibutuhkan, maka diperlukan penggunaan sumber  daya,  seperti  yang  dikemukakan  Terry  dalam  Winardi  (2006  :  228)  sebagai berikut :
“Program  dapat  didefinisikan  sebagai  sebuah  rencana  komprehensif  yang meliputi penggunaan macam – macam sumber daya untuk masa yang akan datang  dalam  bentuk  sebuah  pola  yang  terintegrasi  dan  yang  menetapkan suatu urutan tindakan – tindakan yang perlu dilaksanakan serta schedule – schedule waktu untuk masing – masing tindakan tersebut dalam rangka usaha mencapai sasaran – sasaran yang ditetapkan.”
Selanjutnya Moekijat (2004 : 442) menyatakan :
“Program  adalah  suatu  rencana  yang  luas  yang  mengandung  penggunaan sumber daya yang berlainan untuk waktu yang akan datang dalam suatu pola yang disatukan dan menentukan suatu urutan kegiatan – kegiatan dan rencana – rencana waktu yang diperlukan masing – masing sumber, guna mencapai tujuan – tujuan yang telah ditetapkan.”
Jadi  yang  dimaksud  dengan  program  adalah  rencana  yang  luas  yang  mengandung penggunaan  berbagai  sumber  daya  untuk  waktu  yang  akan  datang  dalam  bentuk suatu pola yang akan menentukan suatu urutan kegiatan dengan waktuya sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai.
Selanjutnya Tjokroamidjojo (2001 :180) menyatakan bahwa suatu program yang dapat dinggap  baik  seringkali  mempunyai  unsur  inovatif  (pembaharuan),  adanya  suatu inisiatif baru pendektan eksperimental dan aplikasi – aplikasi, gagasan – gagasan baru. Dengan demikian program – program tersebut memang bersifat pembangunan namun seringkali  suatu  program  lebih  dikehendaki  karena  sifat  kegiatannya  yang  antar lembaga. Program – program juga dipergunakan sebagai alat pemecahan masalah.
Sedangkan menurut Azwar (2006 : 183) menyatakan bahwa :
“Penyusunan  program  ( programming )  adalah  suatu  upaya  menyusun rangkaian  kegiatan  yang  akan  dilaksanakan,  yang  juga  merupakan  ciri perencanaan.  Tetapi  penyusunan  program  bukan  perencanaan,  karena rangkaian kegiatan yang disusun pada penyusunan program dapat dilakukan tidak dari tahap awal.”
Dari definisi para ahli diatas, penulis mencoba memberikan kesimpulan bahwa yang dimaksud  dengan  penyusunan  program  adalah  merupakan  suatu  rencana  yang komprehensif yang isinya mengandung rencana kegiatan – kegiatan apa yang harus dilakukan, sumber – sumber apa yang yang harus digunakan dan yang dibutuhkan, oleh  siapa  akan  dilaksanakan,  serta  kapan  rencana  akan  dilaksanakan  dan  dimana rencana  akan  dilaksanakan,  kesemuanya  itu  diberikan  nomor  urut  kegiatan  sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, hal ini dilaksanakan sebagai suatu usaha untuk mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.
Selanjutnya McDavid & Hawthorn dalam Janianti (2014 : 18) mendefinisikan program sebagai  hubungan  makna  yang  dirancang  dan  diterapkan  dengan purposive .  Suatu program dapat dipahami sebagai kelompok dari aktivitas yang dimaksudkan untuk mencapai satu atau terkait beberapa sasaran hasil.
Farida  dalam  Janiati  (2014  :  18)  mengartikan  program  sebagai  segala  sesuatu  yang dilakukan  seseorang  dengan  harapan  akan  mendatangkan  hasil  atau  pengaruh. Dengan demikian program dapat diartikan serangkaian kegiatan yang direncanakan dengan  seksama  dan  dalam  pelaksanaannya  berlangsung  dalam  proses  yang berkesinambungan,  dan  terjadi  dalam  suatu  organisasi  yang  melibatkan  banyak orang.
Dalam pengertian tersebut ada empat unsur pokok untuk dapat dikategorikan sebagai program, yaitu :
1) Kegiatan  yang  direncanakan  atau  dirancang  dengan  seksama.  Bukan  asal rancangan tetapi rancangan kegiatan yang disusun dengan pemikiran yang cerdas dan cermat.
2) Kegiatan tersebut berlangsung secara berkelanjutan dari satu kegiatan ke kegiatan yang  lain,  dengan  kata  lain  ada  keterkaitan  antar  kegiatan  sebelum  dengan kegiatan sesudahnya.
3) Kegiatan  tersebut  berlangsung  dalam  sebuah  organisasi,  baik  organisasi  formal maupun organisasi non formal bukan kegiatan individual.
4) Kegiatan tersebut dalam implementasi atau pelaksanaannya melibatkan banyak orang, bukan kegiatanyang dilakukan oleh perorangan tanpa adanya kaitannya dengan kegiatan orang lain.
Program adalah unsur pertama yang harus ada demi terciptanya suatu kegiatan. Di dalam program dibuat beberapa asperk, disebutkan bahwa di dalam setiap program dijelaskan mengenai tujan kegiatan yang akan dicapai, kegiatan yang diambil dalam mencapai  tujuan,  aturan  yang  haru  dipegang  dan  prosedur  yang  harus  dilalui, perkiraan  anggaran  dibutuhkan  dan  strategi  pelaksanaan.  Melalui  program  maka segala  bentuk  rencana  akan  lebih  terorganisir  dan  lebih  mudah  untuk dioperasionalkan. Hal ini sesuai dengan pengertian program yang diuraikan. Dengan demikian yang dimaksud dengan penyusunan program adalah usaha dalam menentukan  serangkaian  kegiatan  yang  hendak  dilaksanakan  mencakup  sumber  – sumber  yang  akan  digunakan,  sehingga  kegiatan  –  kegiatan  yang  direncanakan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Dari  konsep  efektivitas  dan  program  dapat  melahirkan  efektitvitas  program,  yang mana  apabila  disimpulkan  efektivitas  program  ini  yaitu  rencana  yang  luas  yang mengandung  penggunaan  berbagai  sumber  daya  untuk  waktu  yang  akan  datang dalam  bentuk  suatu  pola  yang  akan  menentukan  suatu  urutan  kegiatan  dengan waktuya  sehingga  tujuan  atau  sasaran  yang  telah  ditentukan  sebelumnya  dapat tercapai.
Efektivitas  program  tentunya  ditujukan  kepada  ketepatan  penggunaan  seluruh sumber  daya  dalam  rangka  pelaksanaan  suatu  program  untuk  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  pada  umumnya,  begitu  pula  dengan  efektivitas  program perlindungan anak. Makmur (2015 : 141) mengemukakan komponen – komponen atau unsur – unsur efektivitas pembangunan adalah sebagai berikut :
1) Ketepatan penggunaan anggaran. Ketepatan penggunaan anggaran dalam rangka pelaksaan suatu program pembangungan adalah suatu usaha yang dilakukan agar tidak  terjadi  pemborosan  anggaran  yang  dialokasikan  kepada  program pembangunan yang telah ditentukan sebelumnya. Hal inilah yang dimaksudkan dengan efektivitas pemanfaatan anggaran dalam sebuah program pembangunan. Pemborosan anggaran sesungguhnya ada pos anggaran pembiayaan tidak tepat baik cara perhitungannya maupun cara pengalokasian sehingga hasil yang dicapai tidak sesuai dengan perhitungan sebelumnya.
2) Ketepatan  penggunaan  sumber  daya  manusia.  Sumber  daya  manusia  sangat memegang  peranan  penting  dalam  rangka  pelaksanaan  pembangunan,  namun diketahui  juga  bahwa  manusia  merupakan  unsur  utama  dalam  kegagalan pelaksaan  pembangunan,  baik  yang  diselenggarakan  oleh  pemerintah  maupun yang diselenggarakan oleh anggota masyarakat pada umumnya.
3) Ketepatan penggunaan peralatan atau perlengkapan. Kelengkapan peralatan dan perlengkapan  terhadap  pelaksanaan  program  pembangunan  yang  telah ditetapkan  sebelumnya  baik  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  maupun  yang dilakukan oleh anggota masyarakat itu sendiri, sangat dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan  program,  sehingga  dapat  memberikan  manfaat  kepada  seluruh lapisan masyarakat sehingga terwujud kesejahteraan hidupnya.
4) Ketepatan  penggunaan  waktu  yang  tersedia.  Seluruh  aktivitas  manusia  di  atas dunia ini tak satu pun yang terhindar dari pada penggunaan waktu. Peggunaan waktu  yang  sia  –  sia  merupakan  kerugian  bagi  manusia  yang  bersangkutan, demikian pula sebaliknya bahwa penggunaan waktu yang tepat akan memberikan keuntungan yang mungkin besar jumlah dan manfaat dalam kehidupan manusia yang bersangkutan.
5) Ketepatan  sumber  daya  alam.  Memang  menjadi  suatu  obyek  pembicaraan  dari semua pihak mulai dari tingkat dunia, antar negara atau bangsa, antar provinsi bahkan sampai kepada antar desa dengan desa terhadap penguasaan sumber daya alam, bukan saja sebagai obyek pembicaraan saja tetapi bahkan menjadi sumber konflik  dari  semua  pihak  yang  ingin  menguasai  sumber  daya  alam  tersebut. Sumber  daya  alam  memang  sangat  terbatas  tetapi  penggunaannya  senantiasa tidak terbatas bagi manusia.
Dari  teori  Makmur  diatas  dapat  di  simpulkan,  bahwa  untuk  mengukur  efektivitas suatu  kegiatan  atau  program  dapat  dilihat  dari  sumber  daya  yang  tersedia  yang selanjutnya dikaitkan dengan tujuan dan sasaran dari program tersebut sehingga akan
menimbulkan katepatan – ketepatan sebagai acuan pengukuran efektivitas program. Sedangkan  sesuai  dengan  acuan  Litbang  Depdagri  dalam  Budiani  (2007  :  52), efektivitas diukur dengan menggunakan ukuran standar sebagai berikut seperti pada tabel 2.1
Tabel 2.1 Standar Ukuran Efektivitas Sesuai Acuan Litbang Depdagri Rasio efektivitas Tingkat capaian Dibawah 40 Sangat tidak efektif 40 – 59,99 Tidak efektif 60 – 79,99 Cukup efektif Di atas 80 Sangat efektif
Sumber : Litbang Depdagri dalam Budiani (2007)
Untuk  menganalisis  efektivitas  program  perlindungan  anak  di  kabupaten subang  menurut  Subagyo  dalam  Budiani  (2007  :  53)  dipergunakan  metode statistik sederhana yaitu :
Gambar 2.2 Analisis Efektivitas Program
Sumber : Budiani (2007 : 53) Keterangan : R : rasio dari jumlah jawaban respoden T : jumlah total responden
Menurut Budiani (2007 : 53) efektivitas suatu program dapat dilihat dari variabel – variabel  sebagai berikut.
1) Ketepatan  sasaran  program,  yaitu  sejauhmana  peserta  program  tepat  dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya.
2) Sosialisasi program, yaitu kemampuan penyelenggara program dalam melakukan sosialisasi  program  sehingga  informasi  mengenai  pelaksanaan  program  dapat tersampaikan kepada masyarakat.
3) Tujuan  program,  yaitu  kemampuan  responden  dalam  mengetahui  tujuan dilaksanakannya  program.  Hal  ini  membuktikan  bahwa  sosialisasi  yang dilakukan mengenai tujuan suatu program dapat dimengerti oleh masyarakat.
4) Pemantauan  program,  yaitu  kegiatan  yang  dilakukan  pada  saat  atau  setelah dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program.
Dengan mengacu kepada pendapat para ahli maka penulis mengambil definisi atau teori yang sesuai dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis. Perlindungan Anak berarti perlindungan dari kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi. Artinya perlindungan anak  ditujukan  bagi  penghormatan,  perlindungan,  dan  pemajuan  hak  setiap  anak untuk  tidak  menjadi  korban  dari  situasi  yang  merugikan  (membahayakan)  dirinya. Hak atas perlindungan melengkapi hak yang lain – lain seperti memastikan anak – anak  menerima  apa  yang  mereka  butuhkan  untuk  bertahan  hidup,  bertumbuh  dan berkembang.
Perlindungan  anak  menjadi  penting,  ketika  kehidupan  anak  tersebut  menjadi terancam. Setiap tahunnya persentase permasalahan anak terus meningkat, bukannya berkurang. Ini menjadi penting untuk dijadikan sebuah agenda prioritas, bukannya
𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚  = 𝑅 𝑇 × 100
menjadi  sebuah  agenda  pelengkap  dalam  proses  memberikan  kesejahteraan  dan perlindungan oleh negara kepada masyarakartnya.
Kekerasan  anak  merupakan  perbuatan  disengaja  yang  menimbulkan  kerugian  atau bahaya terhadap anak – anak secara fisik maupun emosional. Kekerasan anak meliputi berbagai  macam  bentuk  tingkah  laku,  dari  tindakan  ancaman  fisik  secara  langsung oleh orangtua atau orang dewasa lainnya sampai kepada penelantaran kebutuhan – kebutuhan dasar anak.
Efektivitas ialah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan  sebelumnya.  Bila  sasaran  atau  tujuan  telah  tercapai  sesuai  dengan  yang direncanakan  sebelumnya  adalah  efektif.  Jadi  kalau  tujuan  atau  sasaran  itu  tidak selesai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, pekerjaan itu tidak efektif. Dari uraian  tersebut,  Program  Perlindungan  Anak  yang  dilaksanakan  oleh  Dinas Pengendalian  Penduduk  Keluarga  Berencana  Pemberdayaan  Perempuan  dan Perlindungan  Anak  Kabupaten  Subang  dimaksudkan  untuk  melihat  tingkat efektivitas program perlindungan anak dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.
Oleh  karena  itu  dalam  pelaksanaannya  harus  memperhatikan  variabel  –  variabel efektivitas program menurut Budiani (2007 : 53) sebagai berikut :
1) Ketepatan Sasaran program
2) Sosialisasi program
3) Tujuan program
4) Pemantauan
Teori ini penulis gunakan karena berdasarkan pertimbangan dari berbagai teori yang berkaitan dengan tema efektivitas program perlindungan anak di Kabupaten Subang, maka  penulis  menggunakan  teori  tersebut  karena  berkenaan  dengan  permasalahan yang terjadi di lapangan.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitaif.  Menurut  Creswell    (2010:4) penelitian  kualitatif  merupakan  metode-metode  untuk  mengeksplorasi  dan memahami  makna  yang  oleh  sejumlah  individu  atau  sekelompok  orang  dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian ini melibatkan upaya- upaya  penting  seperti  mengajukan  pertanyaan-pertanyaan  dan  prosedur-prosedur mengumpulkan data spesifik dari pertisipa, menganalisis data secara induktif melalui tema-tema yang khusus ke tema-tema yang umum, dan menafsirkan makna dari data. Data yang dihasilkan dan diolah dalam penelitian kualitatif berupa data yang sifatnya deskriptif  seperti  transkrip  wawancara,  catatan  lapangan,  gambar,  foto,  rekaman Video  dan  lain-lain.  Dalam  penelitian  kualitatif  ini  perlu  menekankan  pada pentingnya  kedekatan  dengan  orang-orang  dan  situasi  penelitian  agar  peneliti memperoleh pemahaman jelas tentang realitas dan kondisi kehidupan nyata. Penulis menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif karena metode penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa kata – kata tertulis atau lisan dari orang  –  orang  dan  perilaku  yang  dapat  diamati  .  Disini  juga  tidak  menggunakan variabel lain, hanya menggunakan satu variabel, disini tidak digambarkan bagaimana pengaruh dari variable lain tentang efektivitas program perlindungan anak.

## Hasil dan Pembahasan
Program perlindungan anak pada Dinas P2KBP3A Kabupaten Subang tidak terlepas dari  pemberdayaan  perempuan.  Karena  perlindungan  anak  dan  pemberdayaan perempuan memiliki sasaran yang sama yaitu  menguatkan perlindungan terhadap perempuan  dan  anak.  Meskipun  demikian,  perlindungan  anak  dan  pemberdayaan perempuan di bawah kepala bidang yang berbeda dengan struktur yang berbeda pula. Dari  program  perlindungan  anak  ini  terdapat  kegiatan  penunjang  untuk mensukseskan  pelaksanaan  program  perlindungan  anak.  Yaitu  program  Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak. Dengan kegiatan sebagai berikut :
1. Pengembangan Pusat Pelayanan terpadu Perempuan  dan Anak (P2TP2A)
2. Pembinaan Motivator Ketahanan Keluarga (MOTEKAR)
3. Pembinaan Program Integratif di Posyandu
4. Pilot Proyek Kota Layak Anak (KLA)
Program selanjutnya yaitu Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan  Perempuan  kegiatannya  yaitu  Workshop  Peraturan  Perundang-undangan Tentang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak.
Transformasi  Konvensi  Hak  Anak  (KHA)  dari  bahasa  hukum  ke  dalam Kebijakan, Program, dan Kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan khusus  anak  (PHPKA)  adalah  perlindungan  anak.  Adapun  hak  anak  seperti  dalam Peraturan Bupati Subang Nomor 80 tahun 2018 tentang Perlindungan Anak yaitu pada Pasal 3,4,5, dan 6 diantaranya :
Pasal 3, (1) Setiap anak berhak untuk bertahan hidup. (2) Pemenuhan hak anak untuk bertahan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. Hak atas standar hidup  yang  layak;  b.  Hak  mendapatkan  makanan  bergizi;  c.  Hak  mendapatkan pangan, sandang dan papan; dan  d. Hak mendapatkan pelayanan kesehatan. Pasal 4, (1) Setiap anak berhak untuk tumbuh dan berkembang. (2) Pemenuhan hak anak untuk tumbuh dan berkembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. Hak atas pendidikan; b. Hak atas bermain; c. Hak atas memanfaatkan waktu luang, dan aktifitas sosial budaya;
Pasal 5, (1) Setiap anak berhak untuk berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. (2) Partisipasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa  bentuk  keterlibatan  anak  dalam  proses  pengambilan  keputusan  dan menikmati  perubahan  yang  berkenaan  dengan  hidup  mereka  baik  secara  langsung maupun tidak langsung, sesuai dengan usia, pemahaman, dan kematangan berpikir. Pasal  6,  (1)  Setiap  anak  berhak  untuk  mendapat  perlindungan  dari  kekerasan  dan diskriminasi.  (2)  Yang  berhak  mendapat  perlindungan  dari  kekerasan  dan diskriminasi  meliputi  :  a.  Anak  yang  berhadapan  dengan  hukum;  b.  Anak  yang tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; c. Anak korban traficking; d. Anak korban  penyalahgunaan  narkotika,  alkohol,  psikotropika  dan  zat  adiktif  lainnya;  e. Anak korban penularan HIV/AIDS; f. Anak korban penculikan; g. Anak terlantar dan anak jalanan; h. Anak korban kekerasan; i. Anak korban bencana alam atau bencana sosial; j. Anak penyandang cacat/disabilitas; k. Anak korban perlakuan salah; dan l. Anak dari kelompok minoritas yang terisolasi.
Sedangkan untuk kewajiban Anak yaitu ada pada Pasal 7 yaitu : a. Menghormati orang tua,  wali,  dan  guru;  b.  Mencintai  keluarga,  masyarakat,  dan  menyayangi  teman;  c. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara; d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran
agamanya; dan e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.
Hak  –  hak  anak  memang  sepatutnya  dimiliki  oleh  setiap  anak.  Mulai  dari  ia masih dalam kandungan hingga ia terlahir ke dunia. Pemenuhan akan hak anak ini tidak dapat dirasakan oleh seluruh anak, sehingga tidak sedikit diantara mereka justru direnggut haknya hanya untuk memenuhi nafsu dan emosi yang membara dari para pelaku kekerasan pada anak. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat  timbulnya  kesengsaraan  atau  penderitaan  secara  fisik,  psikis,  seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Akibat atau dampak negatif dari kekerasan anak yaitu emosi, penurunan fungsi otak, Tidak mudah memercayai orang lain, Sulit mempertahankan hubungan pribadi, dan memiliki risiko gangguan kesehatan yang lebih tinggi. Trauma akibat kekerasan pada anak bisa meningkatkan risiko seseorang mengalami asma, depresi, penyakit jantung koroner, stroke, diabetes, obesitas,  hingga  kecenderungan  untuk  mengonsumsi  alkohol  berlebih  dan menggunakan narkoba. Sebuah penelitian mencatat prevalensi upaya bunuh diri yang cukup tinggi pada orang dewasa yang pernah menjadi korban kekerasan anak. Tidak hanya itu, korban kekerasan anak pun bisa menjadi pelaku kekerasan pada anak atau orang lain. Saat anak korban kekerasan menjadi orang tua atau pengasuh, mereka berisiko melakukan hal yang sama pada anak. Siklus ini dapat terus berlanjut jika tidak mendapatkan penanganan yang tepat untuk mengatasi trauma. Selain itu, ada pula risiko lain dari korban kekerasan pada anak ketika mereka beranjak dewasa, seperti depresi,  gangguan  makan,  serangan  panik,  keinginan  bunuh  diri,  gangguan  stres pasca  trauma  (PTSD),  dan  kualitas  hidup  yang  lebih  rendah.  (sumber  : http://www.alodokter.com/efek-kekerasan-pada-anak-bisa-berlanjut-hingga-dewasa .  Diakses tanggal 15 Januari 2019)
Kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Subang  semakin meningkat sesuai data laporan  pada  bidang  perlindungan  Anak  DP2KBP3A  yang  ditangani  unit  PPA POLRES Subang, yaitu pada tahun 2016 tercatat ada 53 Kasus  dan   periode Januari s/d  Desember  2017    yaitu  70  kasus,  kasus  didominasi  oleh  kasus Persetubuhan/Perkosaan  Sebanyak  38  Kasus  (54,3  %),    Pelecehan  Seksual  7  Kasus (10%), yang lainnya kasus kekerasan fisik, kasus narkoba, pencurian, pembunuhan, penelantaran  dan  kekerasan  dalam  rumah  tangga.  Berikut  adalah  data  kasus kekerasan  anak  pada  tahun  2016,  2017,  dan  bulan  januari  –  agustus  2018  yang bersumber pada rekapan kasus kekerasan terhadap anak Dinas P2KBP3A.
Tabel 4.3
NO KASUS JUMLAH KORBAN PELAKU PERSENTASE L P L P 1. Persetubuhan/ Perkosaan 22 Kasus - 30 12 - 79% 2. Pelecehan Seksual 14 Kasus 16 19 - - 26% 3. Kekerasan Fisik 12 Kasus 4 - 1 - 23% 4. Narkoba Anak 1 Kasus - - 1 - 2%
Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak Tahun 2017

## Tabel 4.4 Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak Tahun 2017
NO KASUS JUMLAH KORBAN PELAKU PERSENTASE KASUS L P L P 1. Persetubuhan/ Perkosaan 38 Kasus - 56 23 - 55% 2. Pelecehan Seksual 7 Kasus - 13 - - 10% 3. Kekerasan Fisik 6 Kasus 5 4 2 - 9% 4. Narkoba Anak 3 Kasus 1 2 - 4% 5. Pelaku Pencurian Melibatkan Anak 5 Kasus - - 3 1 7% 6. Penelantaran Anak 6 Kasus 4 2 - - 9% 7. Lakalantas 1 Kasus - - 1 - 1% 8. Pembunuhan Melibatkan Anak 3 Kasus 2 - 3 2 4% 9. Konflik Sosial 1 Kasus 12 7 1% TOTAL 70 KASUS 24 82 34 3
Tabel 4.5

## Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak Bulan Januari – Agustus Tahun 2018
No Bulan Jumlah Kasus 1 Januari 7 2 Februari 8 3 Maret 10 4 April 9 5 Mei 9 6 Juni 5 7 Juli 3 8 Agustus 5 JUMLAH 56
5. Pelaku Pencurian Melibatkan Anak 1 Kasus - - 2 - 2% 6. Penelantaran Anak 3 Kasus 3 2 - - 6% TOTAL 53 KASUS 23 51 16 -
Sumber : Rekap Kasus PPA 2018 Dinas P2KBP3A Di Kabupaten Subang, dari tahun ke tahun kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak semakin meningkat. Hal ini disebabkan karena masyarakat sekarang tidak takut lagi untuk melapor dan masyarakat semakin menyadari bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah perbuatan melanggar hukum. Ini adalah bentuk upaya Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan  Perlindungan  Anak  kabupaten  Subang  yang  begitu  gencar  melakukan Sosialisasi/Penyuluhan kepada masyarakat tentang hak-hak  dan perlindungan anak.
Mekanisme  pelaksanaan  program  perlindungan  anak  yaitu  menggunakan Undang  –  Undang  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang  Perlindungan  Anak,  Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat  Nomor  5  Tahun  2006  Tentang  Perlindungan  Anak,  Peraturan  Gubernur  Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Anak, dan Peraturan Bupati Subang  Nomor  80  Tahun  2018  Tentang  Perlindungan  Anak.  Untuk  menunjang terlaksananya  program  perlindungan  anak  maka  di  bentuk  Unit  Pelaksana  Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) yang berfungsi sebagai pengaduan masyarakat,  penjangkauan  korban,  pengelolaan  kasus,  penampungan  sementara, mediasi, dan pendampingan korban.
UPT  PPA  ini  juga  sebagai  bentuk  pelimpahan  wewenang  atau  desentralisasi  dari kabupaten ke kecamatan sehingga UPT PPA ini dibentuk berdasarkan UU 23/2014, Permendagri 12/2017, dan PermenPPPA 4/2018
Dalam  menangani  korban  kasus  kekerasan  anak,  berikut  adalah  gambar  4.2 tentang alur penanganan korban kekerasan anak.

## Gambar 4.2
Alur penanganan korban kekerasan anak
Sumber : P2TP2A Kabupaten Subang
Dari  alur  penangana  korban  kekerasan  anak  ini,  mulai  dari  korban  datang  lalu
Korb an
Diteri ma (pendat aan) Diidentifi kasi (kebutuha n Perawatan Medis/visum Mediasi Konseling Shelt er Keterampila n / perpustakaa n/ R. Bila korban membutuhka n perawatan Bila korban membutuhkan perawatan psikologis Bila korban perlu bantuan
mediasi
Bila korban perlu penanganan lebih lanjut dan membutuhk an waktu
Bila korban perlu pembekalan untuk
PULAN G Bila korban sudah cukup untuk dipulangkan
diterima  untuk  pendataan  hingga  selesai  pulang  memerlukan  waktu  yang  tidak sedikti. Dalam penanganannya ada yang membutuhkan waktu berminggu – minggu sampai berbulan – bulan tergantung dari kasus yang dialami korban.
Sebagai  wujud  keseriusan  Pemerintah  Kabupaten  Subang  dalam  menangani kekerasan  terhadap  anak,  maka  perlu  dibuat  Peraturan  Daerah  yang  selanjutnya disebut Perda Perlindungan Anak. Sementara Perda belum dibuat, minimalnya kita memiliki Peraturan Bupati yang telah terbit yaitu Peraturan Bupati Nomor 80 tentang Perlindungan Anak yaitu pada tanggal 20 Agustus 2018.
Merespons  tingginya  kekerasan  terhadap  anak  yang  terjadi  di  Kabupaten  Subang, DP2KBP3A  Kabupaten  Subang  mengusulkan  dan  mendorong  kepada  pihak  DPRD untuk  segera  dibuatkan  Peraturan  Daerah  (Perda)  melalui  hak  inisiatif  Tentang Perlindungan  Anak  dalam  APBD  perubahan  2018.  Saat  ini  Perda  sudah  disahkan melalui rapat paripurna DPRD Kab Subang pada tanggal 31 Oktober 2018  walaupun perdanya menjadi perda perlindungan perempuan dan anak.
Anggaran  atau  pendanaan  sebagai  penunjang  terlaksananya  program  sangat dibutuhkan. Pada Peraturan Bupati Nomor 80 tahun 2018 tentang Perlindungan Anak Pasal 22 Pendanaan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak di daerah bersumber dari : a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; b. Corporate Social  Responsibility;  dan  c.  Sumbangan  dan  bantuan  dari  pihak  ketiga  dan/atau lembaga  lain  yang  sah  dan  tidak  mengikat.  Berikut  adalah  tabel  rincian  anggaran tahun 2018 dan tahun 2019.

## Tabel 4.6
Rincian Anggaran tahun 2018
NO NAMA KEGIATAN DAN LOKASI NILAI DPA/DPPA I. Pilot Projek Desa/Keluarah Ramah Anak  : 2.07.2.08.01.19. 004 di 1 Kelurahan dan 4 Desa Yaitu : Rp. 45,000,000
1.  Kelurahan Karanganyar Subang
2.  Desa Cikawung Kec. Sagalaherang
3.  Desa Kalijati Barat Kec Kalijati
4.  Desa Legonkulon Kec. Legon
5.  Desa  Mekarjaya Kec. Compreng
II.   Integrasi Pa Di Posyandu Lokasi P2wkss Des. Cikawung
: Rp. 20.000.000.
Sumber : Bidang Perlindungan Anak DP2KBP3A Kab.Subang

## Tabel 4.7
Rincian Anggaran Tahun 2019 1  PENDAMPINGAN KASUS HUKUM DAN HAK ANAK Rp   18,250,000 APBD II 2  PELATIHAN SDM TENTANG PERLINDUNGAN ANAK Rp   16,250,000 APBD II 3  PENGEMBANGAN P2TP2A Rp   15,650,000 APBD II 4  PILOT PROJEK DI 6 DESA/KELUARAH Rp.  47,090,000 APBD II

## LAYAK ANAK
5  RAPAT KOORDINASI  KERJASAMA LINTAS SEKTOR DAN PROGRAM PERLINDUNGAN ANAK Rp.  11,194,000 APBD II 6  PENYUSUNAN PROFIL ANAK Rp   20,190,000 APBD II 7  JAMBORE ANAK Rp   16,300,000 APBD II 8  REVITALISASI FORUM ANAK DAERAH Rp   11,544,000 APBD II Total Anggaran Rp 156,468,000

## Sumber : Bidang Perlindungan Anak DP2KBP3A Kab.Subang
Dari penjabaran program diatas, terdapat capaian kinerja yang telah dilakukan oleh Dinas P2KBP3A pada tahun 2017 berkaitan dengan perlindungan anak. Seperti pada tabel di bawah ini.
Tabel 4.8
Capaian Target Kinerja DP2KBP3A Kabupaten Subang Tahun 2019
No  Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian Kinerja Penilaian 1 Persentase penyelesaian pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak 61,58 % 61,58 % 100 % Sangat baik 2 Persentase desa/kelurahan layak anak 70,00 % 70,00 % 100 % Sangat baik
Sumber : LAKIP 2017 Dinas P2KBP3A
Diberikan penilaian sebagai berikut :
• 85% s.d. 100% = Sangat Baik
• 70% s.d.< 85% = Baik
• 55% s.d.< 70% = Cukup
• < 55 = Kurang
Dari  tabel  diatas  dapat  dijelaskan  bahwa  jumlah  target  dan  realisasi  dari  indikator kinerja  Dinas  P2KBP3A  Kabupaten  Subang  sudah  tercapai  dengan  sangat  baik terutama  berkaitan  dengan  perlindungan  anak.  Seperti  yang  kita  ketahui  bahwa perlindungan  anak  ini  merupakan  bagian  dari  melindungi  anak  dari  tindakan kekerasan terhadap anak, maka persentase yang dibahas akan berkaitan dengan kasus kekerasan terhadap anak. Jumlah dari tabel diatas didapat dari indikator kerja utama Dinas P2KBP3A dibawah ini.

## Tabel 4.9
Indikator Kerja Utama DP2KBP3A Tahun 2019
Sasaran strategis Indikator Kinerja Utama Satuan Pengukuran Penanggung Jawab Data 1  Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak 1 Persentase penyelesai an pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak % Jumlah pengaduan kekerasan perempuan dan anak yang terselesaikan --------------------------- x 100% Jumlah pengaduan kekerasan perempuan                  dan anak Bidang Perlindungan Anak Bidang Pemberdayaan Perempuan 2 Persentase desa/ kelurahan layak anak % Jumlah desa/kelurahan layak anak --------------------------- x 100% Jumlah desa/kelurahan Bidang Perlindungan Anak

## Sumber : LAKIP 2017 Dinas P2KBP3A
Program perlindungan anak pertama kali ada di kabupaten subang yaitu pada tahun 2015 tetapi mulai dilaksanakan dan berjalan pada tahun 2016, hal ini dapat dibuktikan dengan mulai terdatanya jumlah korban kekerasan terhadap anak, dari tahun 2016, 2017,  dan  sekarang  sedang  berjalan  di  tahun  2018.  Selain  itu  program  ini  mulai terlaksana karena adanya Peraturan Bupati Subang Nomor : 67 Tahun 2016 tentang Tugas  Pokok,  Fungsi  dan  Tata  Kerja  Dinas  Pengendalian  Penduduk,  Keluarga Berencana,  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  Kabupaten  Subang. Sebelumnya dinas ini bernama Badan Pemberdayaan Masyarakat Keluarga Berencana. Dalam  penelitian  ini  akan  membahas  efektivitas  program  perlindungan  anak  pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Subang berdasarkan pendapat Budiani (2007:53) yaitu ketepatan  sasaran  program,  sosialisasi  program,  tujuan  program,  dan  pemantauan program.

## Ketepatan sasaran program
Ketepatan sasaran program, yaitu sejauhmana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya. Adapun sasaran dari program perlindungan anak ini seperti pada hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang Perlindungan Anak sebagai salah satu informan menyatakan bahwa : Sasaran dari program perlindungan anak yaitu :
1. Perlindungan hak dan hukum bagi anak,
2. Pembinaan dan kerjasama kelembagaan perlindungan anak, dan
3. Sinkronisasi kebijakan perlindungan anak dan pengelolaan data informasi anak. Tidak hanya itu sasaran dari program perlindungan anak juga dijelaskan lebih lanjut oleh perwakilan pelaksana teknis, berikut adalah hasil wawancara dengan perwakilan pelaksana teknis : Untuk objek dari sasaran program perlindungan anak itu;
1. Anak. Bagaimana penanganan anak jika ia menjadi korban kekerasan anak. Lalu anak harus tahu apa saja hak – hak mereka sebagai seorang anak.
2. Masyarakat.  Bagaimana  masyarakat  itu  bekerja  sama  dalam  menangani  kasus
kekerasan  anak,  terutama  dalam  hal  kekerasan  seksual  karena  dalam rehabilitasinya  harus  berbasis  masyarakat  artinya  masyarakat  ikut  membantu memulihkan  korban  tidak  menyebarluaskan  informasi  dan  menjauhi  korban. Berarti  masyarakat  harus  tahu  bagaimana  program  perlindungan  anak  ini dijalankan.
3. Stakeholder  atau  pemegang  kebijakan.  Bagaimana  pun  pemegang  kebijakan  itu bukan hanya di DP2KBP3A saja tetapi instansi lain juga harus ikut serta, seperti komisi perlindungan anak daerah, dinas sosial, dinas pendidikan, dinas kesehatan dan instansi lainnya yang berkaitan dengan program perlindungan anak.”
Dari  sasaran  –  sasaran  program  perlindungan  anak  diatas,  dapat  dijelaskan  bahwa secara umum sasaran dari perlindungan anak meliputi perlindungan hak dan hukum bagi anak, maksudnya perlindungan akan hak – hak anak seperti hak kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, hak mendapatkan pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya,  begitu  pula  dengan  perlindungan  hukum  bagi  anak,  hal  ini  berkaitan dengan anak yang berhadapan dengan hukum seperti dalam undang – undang nomor 35  tahun  2014  tentang  perlindungan  anak  pasal  64  yang  berbunyi  :  “Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui : a. perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya; b. pemisahan dari orang dewasa; c.  pemberian  bantuan  hukum  dan  bantuan  lain  secara  efektif;  d.  pemberlakuan kegiatan rekreasional; e. pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain  yang  kejam,  tidak  manusiawi  serta  merendahkan  martabat  dan  derajatnya;  f. penghindaran  dari  penjatuhan  pidana  mati  dan/atau  pidana  seumur  hidup;  g. penghindaran  dari  penangkapan,  penahanan  atau  penjara,  kecuali  sebagai  upaya terakhir  dan  dalam  waktu  yang  paling  singkat;    h.  pemberian  keadilan  di  muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum; i. penghindaran dari publikasi atas identitasnya ;  j. pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak; k. pemberian advokasi sosial; l.  pemberian  kehidupan  pribadi;  m.  pemberian  aksesibilitas,  terutama  bagi  Anak Penyandang Disabilitas; n. pemberian pendidikan; o. pemberian pelayanan kesehatan; dan  p. pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Sasaran selanjutnya yaitu pembinaan dan kerjasama kelembagaan perlindungan anak, maksudnya  program  perlindungan  anak  ini  memiliki  kerjasama  dari  lembaga, organisasi,  maupun  instansi  dinas  yang  harus  saling  berkoordinasi  dengan  baik seperti  dengan  komisi  perlindungan  anak  daerah,  dinas  pendidikan,  dinas  sosial, dinas kesehatan, kecamatan, desa, kelurahan dan terutama masyarakat. Kerjasama ini bertujuan  untuk  keberhasilan  program  perlindungan  anak  dimana  dengan  adanya koordinasi  yang  baik  antar  lembaga  maka  program  perlindungan  anak  ini  akan berjalan dengan efektif. Hal ini sesuai dengan yang tertera dalam undang – undang perlindungan anak no 35 tahun 2014 pasal 73A yang berbunyi : “(1) Dalam rangka efektivitas penyelenggaraan Perlindungan Anak, kementerian yang menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  di  bidang  Perlindungan  Anak  harus melakukan  koordinasi  lintas  sektoral  dengan  lembaga  terkait  ;  (2)  Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan Perlindungan Anak.”
Sasaran  program  perlindungan  anak  yang  terakhir  yaitu  sinkronisasi  kebijakan perlindungan  anak  dan  pengelolaan  data  informasi  anak.  Dalam  hal  sinkronisasi kebijakan  ini  maksudnya  penyampaian  telaahan  staf  sebagai  bahan  pertimbangan
pengambilan  kebijakan  kepala  dinas  yang  selanjutnya  akan  berpengaruh  pada kebijakan  yang  dikeluarkan  kepala  dinas  terkait  program  perlindungan  anak. Sedangkan pengelolaan data informasi anak ini berkaitan dengan informasi identitas diri setiap anak khususnya pengelolaan data anak yang terjerat kasus kekerasan anak. Objek  dari  sasaran  program  perlindungan  anak  yaitu  anak,  masyarakat,  dan stakeholder.  Ketiga  objek  ini,  dengan  adanya  program  perlindungan  anak  dapat mengetahui  hak  mereka  dan  kewajiban  mereka  sebagai  bagian  dari  program perlindungan  anak  yang  mana  program  ini  merupakan  program  penting  untuk terbentuknya generasi penerus bangsa, peradaban dan kehidupan.
Secara  umum  ketepatan  sasaran  program  perlindungan  anak  sudah  cukup  tepat sasaran, program perlindungan anak yang dijelaskan di atas sedang berjalan sesuai dengan  tugas  pokok  dan  fungsinya  masing  –  masing  dimana  setiap  sasaran  tadi dipegang oleh satu orang kepala seksi. Namun dari segi objek sasaran belum tepat sasaran, karena hal ini berkaitan dengan koordinasi yang belum berjalan dengan baik. Jika dilihat dari teori yang di kemukakan oleh Budiani (2007:53) sasaran program ini mengacu  kepada  sasaran  program  yang  dirasakan  langsung  oleh  peserta  program, maka berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan perwakilan korban mengatakan  :  “Program  ini  sudah  tepat  sasaran  karena  saya  bisa  mendapatkan kembali hak saya, lalu pelakunya dapat di hukum sesuai dengan ketentuan.” Menurut Makmur (2015 : 8), sasaran lebih berorientasi kepada jangka pendek dan lebih bersifat  operasional,  penentuan  sasaran  yang  tepat  baik  yang  ditetapkan  organisasi sesungguhnya sangat menentukan keberhasilan aktivitas organisasi. Demikian pula sebaliknya,  jika  sasaran  yang  ditetapkan  itu  kurang  tepat,  maka  akan  menghambat pelaksanaan  berbagai  kegiatan  itu  sendiri.  Seperti  hasil  wawancara  berikut  ini menurut  kepala  bidang  perlindungan  anak  yang  mengatakan  bahwa  :  “Sejauh  ini sasaran program perlindungan anak sudah cukup tepat sasaran, walaupun akan ada penambahan – penambahan yang disesuaikan dengan kebutuhan dilapangan.” Dari pernyataam  diatas,  dapat  dijelaskan  bahwa  memang  sasaran  dari  suatu  aktivitas organisasi  yang  berupa  suatu  kegiatan  atau  program  dapat  disesuaikan  dengan kondisi  dan  kebutuhan  dilapangan.  Tepat  tidaknya  suatu  organisasi  dalam menetapkan sasaran program dapat menghambat pelaksanaan program itu sendiri, sehingga  untuk  menetapkan  sasaran  harus  disesuaikan  dengan  kebutuhan dilapangan. Jadi kesimpulannya, dari indikator ketepatan sasaran program, program perlindungan anak ini sudah tepat sasaran atau sudah efektif.

## Sosialisasi program
Sosialisasi  program,  yaitu  kemampuan  penyelenggara  program  dalam  melakukan sosialisasi  program  sehingga  informasi  mengenai  pelaksanaan  program  dapat tersampaikan  kepada  masyarakat.  Sosialisasi  program  perlindungan  anak  saat  ini masih  terus  berjalan.  Hingga  saat  ini  sosialisasi  yang  dilakukan  sudah  ke  beberapa kecamatan,  desa  dan  kelurahan,  serta  penyuluhan  tentang  pengenalan  program perlindungan  anak  ke  beberapa  intansi  pemerintah  untuk  menguatkan  koordinasi dalam  hal  penanganan  kasus  maupun  pencegahan  terjadinya  kasus  kekerasan terhadap  anak.  Di  tahun  2018  Dinas  P2KBP3A  hanya  melakukan  sosialisasi  ke  6 kecamatan dalam setahun sisanya ke desa – desa. Seperti pada tahun ini mereka sudah melaksanakan  sosialisasi  ke  kantor  kecamatan  cibogo,  tanjung  siang,  compreng, kalijati, subang, dan legon kulon. Selanjutnya ke desa – desa lain yang sebelumnya belum pernah mendapatkan sosialisasi di tahun – tahun lalu. Seperti hasil wawancara
penulis dengan Kepala Bidang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa :
“Berbagai  layanan  dan  kegiatan  sudah  dilakukan,  diantaranya  kegiatan sosialisasi  dan  pengenalan  kepada  stakeholder.  Biasanya  dalam  sosialisasi kami mengajak dan mempromosikan  suatu gerakan pencegahan, pelayanan dan  pendampingan  bagi  korban  serta  pelayanan  pemulihan  dan mengembangkan  kemampuan  seseorang  yang  mengalami  disfungsi  sosial agar  dapat  melaksakan  fungsi  sosial  secara  wajar  contoh  bagi  korban  yang mengalami  trauma.  Sosialisasi  biasanya  dilakukan  secara  langsung  secara tatap  muka  dan  biasanya  ada  tanya  jawab  juga.  Media  yang  digunakan biasanya penyampaian materi menggunakan infocus dan pemasangan banner. Sosialisasi  program  perlindungan  anak  ini  biasanya  disosialisasikan  lintas intansi,  lembaga  atau  dinas.  Sedangkan  untuk  ke  masyarakat  biasanya  oleh P2TP2A  yang  nanti  akan  diganti  menjadi  UPT  PPA.  Dalam  sosialisasinya mereka  tidak  memiliki  target  sosialisasi  dapat  dilakukan  satu  kali  dalam seminggu, bulan atau tahun. Tetapi mereka melakukan sosialisasi disesuaikan dengan ketersediaan anggaran.”
Sosialisasi  program  memang  berkaitan  dengan  anggaran,  karena  untuk  melakukan sosialisasi  membutuhkan  alat  -  alat  untuk  menunjang  keberlangsungan  sosialisasi program tersebut. Salah seorang pelaksana teknis, menambahkan : “Sosialisasi sudah dilaksanakan  tetapi  belum  menyeluruh  karena  terkendala  anggaran  yang  sedikit hanya sebesar kurang lebih 150 juta di tahun 2018, sedangkan di tahun 2017 kurang lebih 50 juta, anggaran sebesar ini pun tidak mengcover apa pun, tidak bisa mengcover untuk seluruh kebupaten subang.”
Setiap  adanya  sosialisasi  pasti  adanya  respon  dari  audience  atau  para  peserta sosialisasi. Respon atau tanggapannya pun beragam, ada yang memberikan tanggapan negatif ada pula yang memberikan tanggapan dengan positif tergantung dari setuju atau tidak setuju dengan adanya kegiatan yang akan dilakukan dari adanya sosialisasi itu. Seperti respon dari masyarakat atas adanya program perlindungan anak.  Berikut adalah  jawaban  hasil  wawancara  dengan  kepala  bidang  perlindungan  anak  ini  : “Adapun  respon  masyarakat  atas  adanya  sosialiasi  program  perlindungan  anak  ini ditanggapi dengan positif, karena banyaknya temuan kasus yang sudah dilaporkan oleh masyarakat.” Selain itu perwakilan dari pelaksana teknispun menambahakan :
“Pada tahun 2016 – 2017 terjadi peningkatan pelaporan kasus kekerasan anak, yang berarti sosialisi yang kami lakukan berhasil walaupun baru 20%. Respon mereka  baik.  Ada  tempat  –  tempat  yang  kami  datangi  untuk  sosialisasi, setelahnya ternyata mereka mau melapor walaupun peningkatannya 10 – 20%, peningkatan pelaporan ini bukanlah hal yang memalukan sebenarnya, tetapi mungkin  sosialisasi  yang  kami  lakukan  berhasil,  contohnya  kecamatan compreng.  Jadi  sosialisasi  kami  berhasil  ditandai  dengan  meningkatnya jumlah pelaporan kasus.”
Sedangkan menurut pendapat perwakilan korban menyatakan :
“Waktu  itu  kami  belum  mendapatkan  sosialisasi  terkait  program perlindungan  anak,  baru  ketika  kasus  itu  terjadi  bapak  saya  searching  di internet  lalu  menemukan  Komisi  Perlindungan  Anak  Daerah,  akhirnya melapor kesana setelah itu baru ditangani oleh Dinas. Ada juga teman saya yang menjadi korban mereka melapor ke polsek setempat.”
Terkait sosialisasi program dapat disimpulkan bahwa masyarakat memberikan respon positif atas adaya program perlindungan anak ini. Karena kehidupan anak – anak akan
terjamin dan dapat mencegah dari adanya kasus kekerasan anak. Sosialisasi program perlindungan  anak  dapat  dikatakan  belum  efektif  karena  masih  banyak  daerah  – daerah  yang  belum  mendapatkan  sosialisasi  terutama  sosialisasi  yang  langsung melibatkan  masyarakat,  sehingga  ketika  terjadi  kasus  kepada  mereka  yang  belum mendapatkan  sosialisasi  kebingungan  harus  melapor  kemana  dan  akhirnya  lebih memilih melapor ke kantor polisi terdekat atau mencari lembaga terkait di internet. Menurut teori yang penulis gunakan yaitu teori yang dikemukakan oleh Budiani (2007 : 53) masyarakat harus mendapatkan sosialisasi dari petugas mengenai pelaksanaan program, tujuan diselenggarakan program serta segala hal lainnya yang menyangkut program tersebut. Kurangnya sosialisasi yang diberikan ini terjadi karena berkaitan dengan  ketersediaan  anggaran  sehingga  sosialisasi  baru  ke  beberapa  daerah  di kabupaten subang. Menurut Ritcher JR dalam Veronica (2015 : 2) berpendapat bahwa, sosialisasi  adalah  proses  seseorang  memperoleh  pengetahuan,  keterampilan,  dan sikap yang diperlakukannya agar dapat berfungsi sebagai orang dewasa dan sekaligus sebagai pemeran aktif dalam suatu kedudukan atau peranan tertentu di masyarakat. Maka  dengan  tersampaikannya  sosialisasi  terkait  program  perlindungan  anak  ini dapat menambah pengetahuan masyarakat tentang apa saja sasaran dan tujuan dari program perlindungan anak di Kabupaten Subang. Terlebih lagi untuk anak – anak supaya  mereka  mengetahui  apa  saja  hak  dan  kewajiban  mereka,  yang  mana  ketika kelak  mereka  dewasa  akan  dapat  menggantikan  orang  –  orang  terdahulu  untuk melanjutkan  estafet  kehidupan.  Sehingga  dapat  ditarik  kesimpulan,  sosialisasi program perlindungan anak belum berjalan efektif sehingga program perlindungan anak pada Dinas P2KBP3A Kabupaten Subang belum berjalan dengan efektif.

## Tujuan program
Tujuan  program,  yaitu  kemampuan  responden  dalam  mengetahui  tujuan dilaksanakannya  program.  Hal  ini  membuktikan  bahwa  sosialisasi  yang  dilakukan mengenai  tujuan  suatu  program  dapat  dimengerti  oleh  masyarakat.  Sebagian masyarakat  yang  mendapatkan  sosialisasi  sudah  mengetahui  apa  saja  tujuan  dari adanya  program  perlindungan  anak  ini.  Selain  itu  kesesuaian  antara  tujuan  yang ditetapkan  dengan  tujuan  yang  dicapai  pun  memberikan  dampak  positif  sebagai bahan  evaluasi  atas  berjalannya  program  perlindungan  anak.  Seperti  yang dikemukakan oleh Kepala Bidang Perlindungan Anak DP2KBP3A Kabupaten Subang menyatakan bahwa :
“Tujuan program perlindungan anak yaitu untuk menjamin pemenuhan hak – hak kelangsungan hidup, tumbuh kembang, dan perlindungan partisipasi anak. Sedangkan untuk kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan yang ditetapkan sebelumnya, pelaksanaan program perlindungan anak yang  mendapat  anggaran  sudah  dilaksanakan  sesuai  program.  Namun program  yang  dibiayai  jauh  dari  kebutuhan  program  perlindungan  anak khususnya yang ada dalam indikator Kabupaten Layak Anak (KLA). Adapun indikatornya  sesuai  dengan  Peraturan  Menteri  Negara  Pemberdayaan Perempuan  Dan  Perlindungan  Anak  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun 2011 Tentang Indikator Kabupaten Layak Anak, meliputi :
1. Penguatan kelembagaan ; dan
2. Lima klaster hak anak yang terdiri dari :
a. Hak sipil dan kebebasan,
b. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif,
c. Kesehatan dasar dan kesejahteraan,
d. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya,
e. Perlindungan khusus.”
Pernyataan  tersebut  ditambahkan  oleh  seorang  pelaksana  teknis  DP2KBP3A kabupaten subang yang menyatakan :
“Tujuan  adanya  program  perlindungan  anak  di  Kabupaten  Subang  ini sebenarnya  untuk  membentuk  Kabupaten  Layak  Anak  dengan  lima  klaster hak anak yang harus dipenuhi. Kesesuaian anatara hasil pelaksanaan program perlindungan  anak  dengan  tujuan  yang  ditetapkan  sebelumnya  belum berjalan secara maksimal atau belum efektif. Karena ada banyak faktor yang belum  sesuai  dengan  tujuan  salah  satunya  yaitu  sumber  daya  manusia.  Di DP2KBP3A bidang perlindungan anak hanya memiliki tiga kasi (kepala seksi) untuk memenuhi lima klaster hak anak yang harus terpenuhi dengan objek yang besar itu sekabupaten subang dengan tiga puluh kecamatan tidak akan mungkin.  Yang  keduanya  yaitu  anggaran.  Anggaran  yang  kita  dapat  tidak memenuhi untuk tahun ini. Bahkan untuk tahun depan pun tidak memenuhi untuk program ini, karena banyak hal yang harus di kerjakan.”
Tujuan  dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  adalah  arah,  maksud,  yang  dituju, haluan  (jurusan).  Dalam  mencapai  sebuah  tujuan  dibutuhkan  alat  yaitu  organisasi, karena organisasi adalah yang menjalankan suatu program. Seperti Dinas P2KBP3A yang  menjalanakan  program  perlindungan  anak.  Menurut  Makmur  (2015  :  8) berpendapat  bahwa,  organisasi  apa  pun  bentuknya  akan  selalu  berusaha  untuk mencapai  tujuan  yang  telah  mereka  sepakati  sebelumnya  dan  biasanya  senantiasa dituangkan  dalam  sebuah  dokumen  secara  tertulis  yang  sifatnya  lebih  stratejik, sehingga menjadi pedoman atau sebagai rujukan dari pelaksanaan kegiatan sebuah organisasi, baik yang dimiliki oleh pemeritah maupun organisasi yang dimiliki oleh masyarakat  tertentu.  Tujuan  yang  ditetapkan  secara  tepat  akan  sangat  menunjang efektivitas pelaksanaan kegiatan terutama yang berorientasi kepada jangka panjang. Program perlindungan anak adalah program jangka panjang yang akan terus berlanjut dan  sedang  disebar  luaskan  atau  di  sosialisasikan.  Berdasarkan  penjelasan  diatas, tujuan  program  perlindungan  anak  ini  mengacu  kepada  Undang  –  Undang  No  35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, tujuan dari program perlindungan anak ini yaitu untuk untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh,  berkembang,  dan  berpartisipasi  secara  optimal  sesuai  dengan  harkat  dan martabat  kemanusiaan,  serta  mendapat  perlindungan  dari  kekerasan  dan diskriminasi.
Sebagai  bentuk  keseriusannya,  Kabupaten  Subang    seharusnya  memiliki  Peraturan Daerah  terkait  perlindungan  anak.  Menurut  informasi  yang  penulis  dapatkan dilapangan, sampai saat ini peraturan daerah terkait perlindungan anak belum selesai tinggal diberi nomor, sedangkan materi yang dibahas dari peraturan daerah ini sudah selesai. Peraturan daerah ini sangatlah dibutuhkan sebagai tanda bahwa Kabupaten Subang  itu  siap  dan  serius  dengan  program  perlindungan  anak.  Karena  program perlindungan anak ini perlu payung hukum sebagai tanda bahwa program ini legal ada  yang  mengaturnya  dan  program  ini  benar  –  benar  menjadi  program  sorotan artinya program ini penting untuk dilaksanakan. Sebagai bentuk keseriusannya itu, dibuatlah Peraturan Bupati yang sudah di tetapkan dan diundangkan pada tanggal 20 Agustus 2018 hasilnya yaitu Peraturan Bupati Subang Nomor 80 Tahun 2018 Tentang
Perlindungan Anak. Selain Perda dan Perbup, shelter atau rumah aman bagi korban saat ini sudah ada di daerah Nyimplung Subang, tetapi belum layak dihuni karena ada saranan dan prasarana yang belum tersedia dengan baik.
Berdasarkan  teori  yang  penulis  gunakan  yaitu  teori  dari  Budiani  (2007  :  53), pengetahuan  masyarakat  tentang  tujuan  program  dapat  membuktikan  bahwa sosialisasi  yang  dilakukan  mengenai  tujuan  program  dapat  dimengerti  oleh masyarakat.  Tetapi  berdasarkan  penelitian  yang  penulis  dapatkan,  sosialisasi  yang dilakukan aparatur dinas belum dilakukan secara keseluruhan, sosialisasi dilakukan berdasarkan  target  yang  disesuaikan  dengan  anggaran.  Sehingga  tidak  banyak masyarakat  yang  mengetahui  apa  saja  tujuan  dari  program  perlindungan  anak  ini. Sehingga kesimpulannya, tujuan program perlindungan anak berdasarkan indikator di atas belum berjalan dengan baik atau belum efektif. Seperti hasil wawancara penulis dengan  perwakilan  korban  kekerasan  anak  yang  menyatakan  bahwa  ia  tidak mengetahui apa saja tujuan dari program perlindungan anak.
Berdasarkan  pernyataan  dari  perwakilan  korban  di  atas  dapat  di  jelaskan  bahwa mereka sebelumnya tidak mendapatkan sosialisasi justru mereka sendiri yang mencari instansinya lewat internet. Berbeda dengan daerah – daerah yang sudah mendapatkan sosialisasi. Terutama bagi desa dan kelurahan yang sudah membentuk gugus tugas desa/kelurahan.  Mereka  bisa  langsung  lapor  ke  desa  yang  selanjutnya  akan  di laporkan  ke  Dinas  P2KBP3A  untuk  selanjutnya  ditindak  lanjuti.  Dari  uraian  diatas dapat  disimpulkan,  indikator  tujuan  program  belum  diketahui  banyak  oleh masyarakat sehingga indikator ini belum berjalan baik, hal ini terjadi sebab sosialisasi belum  sepenuhnya  dijalankan,  sehingga  program  perlindungan  anak  pada  Dinas P2KBP3A belum berjalan dengan efektif.

## Pemantauan program
Pemantauan  program,  yaitu  kegiatan  yang  dilakukan  pada  saat  atau  setelah dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program. Sampai saat  ini  pemantauan  dari  petugas  pelaksana  teknis  selalu  dilakukan  kepada  para korban kekerasan anak. Hal ini sebagai tanda bahwa para peserta program benar – benar  diperhatikan  oleh  setiap  petugas.  Seperti  hasil  wawancara  dengan  Kepala Bidang Perlindungan Anak DP2KBP3A Kabupaten Subang yang menyatakan bahwa :
“Pemantauan program perlindungan anak selalu dilakukan oleh tim sekurang – kurangnya satu tahun sekali. Selama pemantauan para korban sudah mulai bisa  melaksanakan  aktivitas  seperti  biasa  walaupun  dalam  pendampingan psikolog.  Sedangkan  untuk  trauma  yang  dialami  korban  tidak  akan  hilang sama sekali tapi akan berkurang seiring berjalannya waktu.”
Demikian  pula  halnya  dengan  hasil  wawancara  penulis  dengan  salah  seorang pelaksana teknis DP2KBP3A Kabupaten Subang yang mengatakan :
“Pemantauan program, ya ada. Atau kami biasa sebut penjangkauan ulang. Jadi kita tidak hanya sekali untuk memantau korban. Pertama home visit, ke dua  ke  pengadilan,  yang  ketiga  dilihat  lagi  kerumahnya.  Pernah  terjadi kejadian ketika kami melakukan penjangkauan di daerah patok beusi, yaitu ketika melakukan penjangkauan yang ke tiga kali ternyata ibu korban malah kabur.  Pemantauan  program  ini  dilakukan  tergantung  dari  kasusnya.  Jadi tergantung kasus, kita dapat melakukan penjangkauan ulang satu, dua sampai tiga kali. Kalau kasusnya parah, melibatkan keluarga yang justru tidak mau terima, ya sudah hanya dilakukan satu kali saja dalam satu tahun. Ada juga
tentang  kasus  narkoba  anak,  itu  dilakukan  beberapa  bulan.  Hampir  80% korban yang kami tangani berangsur – angsur pulih. 20% nya lagi kami tidak tahu, karena korbannya itu ada yang pindah, ada yang masuk pesantren, dan sebagainya. Tapi ada yang ketika kita melakukan penjangkauan ulang justru keadaannya  malah  tambah  buruk,  salah  seorang  korban  itu  malah  menjadi wanita  nakal.  Karena  memang  penjangkauan  itu  sulit  kami  lakukan  saat mendeteksi keberadaan mereka, ada yang disembunyikan oleh orang tuanya. Tapi  hampir  80%  mereka  semua  dalam  keadaan  normal,  ada  yang  kembali sekolah,  beraktivitas  seperti  biasa,  ada  yang  sudah  menikah,  ada  juga  anak yang terkena kasus narkoba dia jadi aktif di dunia seni galuraan. Mereka jadi tidak malu, takut, dan lain sebagainya. Memang ada beberapa korban yang tidak  semuanya  bisa  jadi  sembuh  adalah  beberapa  korban  yang  memang kondisi saat ini tidak memungkinkan karena terkait dengan mental mereka.” Pemantauan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu mengamati atau mengecek dengan  cermat,  terutama  untuk  tujuan  khusus.  Sedangkan  dalam  wikipedia.org (diakses  tanggal  20/01/2019),  pemantauan  sama  dengan  monitoring  dimana monitoring ini artinya pemantauan yang dapat dijelaskan sebagai kesadaran tentang apa yang ingin diketahui, pemantauan berkadar tingkat tinggi dilakuakan agar dapat membuat pengukuran melalui waktu yang menunjukkan pergerakan ke arah tujuan atau menjauh dari itu. Pemantauan umumnya dilakukan untuk tujuan tertentu, untuk memeriksa  terhadap  proses  berikut  objek  atau  untuk  mengevaluasi  kondisi  atau kemajuan  menuju  tujuan.  Pemantauan,  monitoring,  atau  pengawasan  menurut Suherman  dkk  dalam  Pratama  (2017  :  3)  menjelaskan  bahwa  monitoring  dapat diartikan  sebagai  suatu  kegiatan,  untuk  mengikuti  perkembangan  suatu  program yang  dilakukan  secara  mantap  dan  teratur  serta  terus  menerus.  Pada  program perlindungan  anak,  pemantauan  atau  monitoring  dilakukan  untuk  korban  kasus kekerasan  anak,  biasanya  dalam  melakukan  pemantauan  dilakukan  dengan  kurun waktu  paling  sedikit  satu  kali  dalam  satu  tahun.  Menurut  salah  satu  korban menyatakan : “Pemantauan dari petugas kadang – kadang ada, tetapi pemantauannya tidak langsung tatap muka biasanya via telpon, sms atau media sosial.” Hal ini dapat disimpulkan  indikator  yang  digunakan  sudah  tercapai  atau  sudah  efektif.  Apabila pernyataan ini dilihat dari indikator efektivias program menurut Budiani (2007 : 53) yang mengemukakan bahwa pemantauan pada saat atau setelah berjalannya program perlu dilakukan, karena dengan adanya pemantauan dari petugas maka akan dapat diketahui apakah tujuan yang diinginkan dari program ini telah dapat dicapai atau tidak, maka pernyataan diatas sudah sesuai dengan teori yang penulis gunakan. Selain itu pemantauan program tidak hanya berdampak pada peserta program saja tetapi bagi dinas juga sebagai pelaksana program karena dengan adanya pemantauan dapat  menentukan  apakah  suatu  program  itu  berhasil  atau  tidak  dengan  kata  lain sebagai  bahan  evaluasi  apakah  program  perlindungan  anak  ini  berhasil  atau  tidak. Sehingga  jika  program  ini  berhasil  akan  menjadi  suatu  prestasi  yang  selanjutnya program ini akan terus dijalankan sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat atau peserta program perlindungan anak. Maka dapat disimpulkan indikator pemantauan program  sudah  efektif.  sehingga  pemantauan  terhadap  korban  kekerasan  terhadap anak pada program perlindungan anak yang dilakukan oleh Dinas P2KBP3A sudah berjalan dengan efektif.

## Kesimpulan
Ada  beberapa  kesimpulan  bahwa  program  perlindungan  anak  pada  Dinas Pemberdayaan  Penduduk  Keluarga  Berencana  Pemberdayaan  Perempuan  Dan Perlindungan  Anak  Kabupaten  Subang  belum  efektif.  Dengan  deskripsi  sebagai berikut :
Pertama  yaitu  ketepatan  sasaran.  Pada  indikator  ini,  program  perlindungan  anak sudah tepat sasaran atau sudah efektif. Hal ini karena menurut pembahasan pada bab sebelumnya,  secara  umum  sasaran  program  perlindungan  anak  sudah  dapat dirasakan  oleh  korban  kekerasan  terhadap  anak,  karena  sasaran  program perlindungan anak ini adalah sasaran yang dapat dirasakan oleh mereka yang pernah dilayani atau pernah mendapatkan pelayanan program perlindungan anak.
Sosialisasi  program  perlindungan  anak  ini  belum  berjalan  dengan  baik  karena terbatasnya  anggaran  dan  sumber  daya  manusia.  Anggaran  yang  diberikan  pada Dinas  P2KBP3A  atau  Dinas  Pengendalian  Penduduk,  Keluarga  Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Subang bisa terbilang kecil. Dengan kecilnya anggaran yang diberikan maka sosialisasi yang dilakukan pun hanya  ke  beberapa  daerah  saja.  Untuk  sumber  daya  manusianya,    bidang perlindungan anak ini masih banyak sumber daya manusia yang belum mendapatkan pelatihan.  Sehingga  dapat  disimpulkan  program  perlindungan  anak  sesuai  dengan indikator sosialisasi program belum efektif.
Tujuan program, tidak sedikit masyarakat yang tidak mengetahui apa saja tujuan dari program perlindungan anak, terlebih lagi daerah yang belum mendapatkan sosialisasi. Sehingga tujuan dari program perlindungan anak ini belum efektif.
Pemantauan  program  pada  program  perlindungan  anak  yang  dilakukan  petugas sudah berjalan dengan baik, hal ini sesuai dengan pemaparan dari perwakilan korban pada bab sebelumnya. Sehingga indikator pemantauan program sudah efektif.
Dari semua indikator efektivitas program menurut Budiani (2007 : 53) yang penulis gunakan  sebagai  petunjuk,  terdapat  dua  indikator  yang  belum  dilaksanakan  secara efektif yaitu indikator sosialisasi program, dan tujuan program. Sedangkan indikator ketepatan sasaran program dan pemantauan program sudah berjalan dengan baik atau sudah efektif. Sehingga dapat disimpulkan program perlindungan anak pada Dinas Pengendalian  Penduduk  Keluarga  Berencana  Pemberdayaan  Perempuan  dan Perlindungan Anak Kabupaten Subang belum berjalan dengan efektif.

## Referensi
Ali,  Faried  dan  Baharuddin.  2014. Ilmu  Administrasi  Dalam  Pendekatan  Hakikat  Inti . Bandung : PT Refika Aditama.
Azwar, Azrul. 2001. Pengantar Administrasi Kesehatan. Jakarta : Binaputra Aksara Bungin,  Burhan.  2001. Metodologi  Penelitian  Sosial. Surabaya  :  Airlangga  University Press
Bungin, Burhan. 2007. Penelitian Kualitatif. Jakarta : Kencana Prenada Media Gruop.
Creswell.  John.  2010. Research  Design  pendekatan  kualitatif  dan  kuantitatif ,  dan  mixed. Pustaka pelajar : Yogyakarta
Handayaningrat,  Soewarno.  1990. Pengantar  Studi  Ilmu  Administrasi  dan  Manajemen . Jakarta : CV Haji Masagung
Handoko, T Hani. 2013. Manajemen Edisi 2 . Penerbit BPFE. Yogyakarta
Huraerah, Abu. 2012. Kekerasan Terhadap Anak. Bandung : Nuansa Cendekia
Makmur.  2015. Efektivitas  Kebijakan  Kelembagaan  Pengawasan .  Bandung  :  PT  Refika Aditama
Moleong, Lexy J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi . Penerbit PT Remaja Rosdakarya. Bandung
Moekijat.  2004. Pengantar  Sistem  Informasi  Manajemen .  Bandung  :  PT  Remaja  Rosda Karya
Peraturan  Menteri  Negara  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak Republik Indonesia   Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak
Peraturan Bupati Subang Nomor 80 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Anak
Pranoto, Juni. 2011. Strategi Pembaharuan Administrasi Dan Manajemen Publik . Bandung : Alfabeta
Robbins, Stephen R. 1994. Teori Organisasi Struktur, Desain, dan Aplikasi. Jakarta : Arcan Silalahi, Ulber. 2011. Asas – Asas Manajemen. Bandung : PT Refika Aditama
Steers, Richard M. 1985. Efektivitas Organisasi . Jakarta : Erlangga
Sudarsono.  1992. Beberapa  pendekatan  dalam  penelitian  kualitatif .  Yogyakarta  :  Gadjah Mada University Pers
Sugiyono. 2002. Metode Penelitian Administrasi . Penerbit Alfabeta. Bandung Sutrisno, Edy. 2011. Budaya Organisasi . Jakarta : Kencana
Suwarto. 2010. Perilaku Keorganisasian . Penerbit Universitas Atma Jaya. Yogyakarta Syafri, Wirman. 2012. Studi Tentang Administrasi Publik . Jakarta : Penerbit Erlangga.
Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2005. Manajemen Publik . Jakarta : Gramedia Widia Sarana Indonesia
Tjokromidjojo, Bintoro. 2001. Pengantar Administrasi Pembangunan . Jakarta : LP3ES
Undang  –  Undang  Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang  Perubahan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Winardi. 2006. Azas – Azas Manajemen . Bandung : Mandar Maju