## Jurnal Risalah Kenotariatan
Volume 4, No. 1, Januari-Juni 2023 open access at : http://risalah.unram.ac.id Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

## BEKERJANYA HUKUM DALAM PERTAMBANGAN EMAS TIDAK BERIZIN DIKECAMATAN SEKOTONG KABUPATEN LOMBOK BARAT

## THE WORKING OF LAW IN UNLICENSED GOLD MINING IN SEKOTONG DISTRICT, WEST LOMBOK REGENCY

## Mohammad Irfan
Universitas Mataram Email : ivan_mohammad44@yahoo.com

## Abstrak
Secara empiris pertambangan emas Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat adalah sebuah peristiwa hukum yang telah menjadi perhatian dan atensi publik yang telah berlangsung bertahun tahun, menjadi pertanyaan publik hukum, mengapa pengaturan dan upaya pembiaran terhadap eksistensi pertambangan emas ilegal ini masih berlangsung sampai sekarang. Penelitian ini dihajatkan untuk mengkaji secara empiris bekerjanya hukum dalam memberikan pengaturan yang lebih tegas terhadap aktivitas pertambangan emas tidak berizin di kecamatan Sekotong. Dalam penulisan penelitian ini menggunakan, penelitian hukum empiris, yang melihat dinamika perkembangan pertambangan emas tidak berizin dan mengambil hubungannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil kajian menunjukkan bahwa terjadi tumpang tindih kewenangan penerbitan izin pertambangan antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah provinsi dalam penerbitan izin pertambangan rakyat, setelah dikaji lebih jauh menurut Undang-undang pertambangan tahun 2020 bahwa otoritas Pemerintah Provinsi untuk menerbitkan izin pertambangan rakyat, namun dalam realitasnya pemrintah Provinsi NTB belum tampak melakukan tindakan yang signifikan dalam menertibkan pertambangan emas ilegal di Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat.
Kata Kunci : Pertambangan; Rakyat; Kewenangan; Pemerintah;

## Abstract
Empirically, gold mining in Sekotong District, West Lombok Regency is a legal event that has received public attention and attention that has been going on for years. This research is intended to examine empirically the operation of the law in providing stricter regulation of unlicensed gold mining activities in the Sekotong sub-district. In writing this research using, empirical legal research, which looks at the dynamics of the development of gold mining is not licensed and contrary to applicable laws and regulations. The results of the study show that there is an overlap in authority to issue mining permits between the district government and the provincial government in the development of people’s mining permits, after further review according to the 2020 Mining Law that the authority of the Provincial Government is to issue people’s mining permits, but in reality the NTB Provincial Government has not yet appeared to take significant action in curbing illegal gold mining in Sekotong District, West Lombok Regency.
Keywords: Mining; People; Authority; Government;

## A. PENDAHULUAN
Kegiatan pertambangan rakyat di areal perbukitan di Kecamatan Sekotong di temukan dimulai sejak tahun 1980 an, saat itu eskplorasi dimulai oleh PT Newmon
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 28~33
Nusa Tenggara, setelah itu kemudian muncul PT. Indotan yang mengeksplorasi wilayah kecamatan Sekotong, kegiatan penambangan ini setelah diketahui mengandung emas, perak dan tembaga. namun kegiatan penambangan ini terhenti karena munculnya Peraturan Daerah provinsi Nusa Tenggara Barat yang memprioritaskan kawasan sekotong sebagai kawasan wisata yang wajib dilindungi yang bebas dari masuknya industri pertambangan skala besar.
Eksplorasi pertambangan di areal perbukitan oleh PT Indotan yang dihentikan saat itu, akhirnya memicu kepekaan rakyat di kawasan kecamatan Sekotong akhirnya memulai melakukan penambangan dengan melakukan penggalian dengan menggunakan alat-alat sederhana seprti cangkul, linggis, palu, betel, tali dan lain sebagainya. Kegiatan pertambangan liar yang dilakukan oleh masyarakat sekitar kecamatan sekotong telah memicu munculnya keinginan yang tinggi dari berbagai daerah lainnya. Data dari masyarakat Sekotong menyebutkan 1 bahwa potensi emas mencapai ribuan ton, dan potensi perak tiga kali lipat lebih besar. Akibat dari adanya potensi emas dan perak yang besar ini mendorong masyarakat di beberapa daerah untuk datang mengeksplorasi perbukitan sekotong antara lain beberapa sumber menyatakan bahwa orag-orang yang datang menambang di areal perbukitan sekotong sekitar 3000 orang berasal dari Provinsi Sulawesi Tenggara, Jawa Barat dan Kalimantan. Menurut penulis, jika potensi emas, perak dan tembaga dikelola dengan baik sesuai dengan prinsip tata kelola pertambangan maka niscaya akan memberikan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran bagi Kabupaten Lombok Barat.
Berdasarkan informasi dari masyarakat setempat, bahwa kegiatan penambangan liar yang dilakukan oleh masyarakat sekotong telah meluas lebih dari 1000 ha, dan patut dketahui bersama bahwa areal kegiatan pertambangan liar ini telah merambah hutang lindung, hutan kemasyarakatan dan lahan-lahan terlantar milik warga. Seharusnya pada saat itu perhatian pemerintah daerah terhadap aktivitas pertambangan liar ini menjadi perhatian utama, karena akan memiliki dampak kerugian bagi kabupaten Lombok Barat antara lain kerusakan lingkungan dan potensi pendapatan daerah ikut hilang.
Dampak pertambangan emas liar di Kecamatan sekotong Kabupaten lombok Barat telah banyak disoroti oleh berbagai pihak, hal ini antara lain setelah dipantau lebih dalam bahwa pertambangan rakyat yang tidak berizin ini memiliki dampak lingkungan yang cukup signifikan bagi ekosistem kehidupan  masyarakat sekitarnya antara lain penggunan zat kimia mercury dalam pengolahan batu yang ada kandungan emas.
Penggunaan bahan/zat kimia mercury ini dapat ditemui dibanyak rumah tangga di wilayah kecamatan sekotong, sangat jelas sekali bahwa penggunaan bahan mercury ini telah mengancam eksistensi keberlangsungan kehidupan yang sehat masyarakat pelaku
1 Wira Ardha, Memburu Emas Di Sekotong, Lombok Barat,  26 December 2010, www.kemenesdm.go.id, berita akses 15 Desember 2022
kegiatan pertambangan emas. 2 Aktivitas pertambangan yang masih berlangsung hingga kini banyak dilakukan oleh penduduk desa yang tidak memiliki mata pencaharian dan tidak memiliki lahan atau sawah untuk menopang hidup. potret buram ini kembali mengingatkan kita sebagai pemangku kepentingan untuk fokus memperhatikan bahwa kesejahteraan rakyat menjadi pekerjaan panjang yang masih butuh atensi utama di waktu kini sampai diwaktu yang akan datang.
Aktivitas pertambangan liar yang masih dilakukan oleh warga sampai saat ini telah menimbulkan berbagai dampak, diitemukan dilokasi pertambangan terjadi kecelakaan saat penambangan yang menimbulkan korban jiwa, akibat dari penambangan emas ini harusnya menjadi wacana pemikiran untuk mencari jalan keluar terbaik sehingga tidak muncul lagi kejadian serupa. Dampak dari kegiatan pertambangan emas liar ini juga berefek pada dinamika kepariwisataan di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Barat telah memprioritaskan Kecamatan Sekotong sebagai ikon wisata kedua setelah Kecamatan Senggigi sebagai daerah destinasi wisata. Oleh karena itu diperlukan perhatian ekstra untuk menjaga panorama alam dan lingkungan kecamatan Sekotong agar seminimal mungkin jauh dari dampak aktivitas pertambangan emas liar.
Dari uraian yang melatar belakangi diatas, akhirnya memunculkan permasalahan, bagaimanaka kajian hukum empiris pertambangan emas di kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat ?.

## B. METODE PENELITIAN
Dalam tulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris, dengan melihat bekerjanya aturan hukum dalam mewujudkan prilaku yang sesuai kaedah hukum dengan berusaha mendeskripsikan secara empiris fakta hukum yang muncul dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis,

## C. PEMBAHASAN
Berbicara status hukum dalam terminologi ilmu hukum adalah ketentuan atau peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis yang tersusun secara baik serta teratur yang sifatnya mengikat yang mengatur dan menyediakan sanksi bagi yang melanggarnya (kamus bahasa Indonesia, 2006)
Sebelum membahas lebih jauh tentang status hukum pertambangan emas di Kecamatan Sekotong Lombok Barat terlebih dahulu harus dilihat dan dianalisa berbagai peristiwa hukum yang terjadi selama proses pertambangan emas di Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat. Banyak peristiwa hukum yang terjadi berkenaan dengan pertambangan emas di wilayah Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat, antara lain,  kegiatan penambangan emas di kecamatan sekotong kabupaten lombok
2 Tambang Emas Ilegal di Sekotong Jadi Atensi Polda NTB 21 Agustus 2021m www.suarantb.com  berita akses 14 Desember 2022
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 30~33
Barat telah banyak memunculkan perhatian dan atensi berbagai pihak terutama para penyelenggara negara yaitu pemerintah daerah. Pemerintah daerah Kabupaten Lombok Barat sampai sejauh ini mengaku bahwa kewenangan pemerintah daerah kabupaten dalam menertibkan aktivitas pertambangan telah diambil alih oleh pemerintah Provinsi.
Pengaturan tentang itu termaktub dalam Perpres no. 55 tahun 2022 tentang pendelegasian pemberian perizinan berusaha dibidang pertambangan mineral dan batubara. Dengan munculnya aturan hukum ini dapat dijelaskan bahwa pemerintah provinsi diberikan kewenangan kembali untuk menerbitkan izin usaha pertambangan setelah sebelumnya kewenangan tersebut ditarik kepemerintah pusat melalui revisi Undang-undang pertambangan mineral dan batubara No.3 tahun 2020 tentang perubahan Undang-undang no. 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara.
Pada akhirnya pemerintah kabupaten Lombok Barat sampai pertengahan tahun 2022 belum mengambil tindakan tegas tentang keberadaan pertambangan emas di kawasan kecamatan sekotong, namun pemerintah Kabupaten lombok Barat tetap memberikan atensi dengan menertibkan kegiatan pertambangan yang memberikan dampak kerusakan lingkungan maupun ekosistem pariwisata dalam wilayah hukum kabupaten Lombok Barat.
Beberapa tahun belakangan ini dampak dari pertambangan emas di kawasan kecamatan sekotong telah memunculkan kehawatiran dari pemerintah, seharusnya pertambangan emas ini tidaklah dapat dibiarkan secara terus menerus yang mengganggu keberlangsungan ekosistem kehidupan antara lain pembuangan limbah penambangan yang telah banyak merusak lingkungan hidup. 3 karena secara nyata sudah tampak bahwa akibat akttivitas pertambangan emas ini telah merusak lingkungan hidup, maka diperlukan upaya preventif untuk mengajak masyarakat unuk melibatkan diri mengelola lingkungan dalam arti bahwa upaya penyadaran masyarakat untuk ikut memikirkan dampak dari aktivitas pertambangannya, tidak hanya berpikir tentang bagaimana meningkatkan nilai ekonomi keluarga semata.
Pemerintah Daerah kabupaten Lombok Barat di rencanakan di waktu yang akan datang akan  menetapkan Kecamatan Sekotong sebagai lokasi tambang rakyat, sehingga menjadi harapan bersama nantinya akan terwujud pertambangan rakyat memiliki legalitas hukum secara resmi dan memiliki implikasi tanggung jawab segala perbuatan hukum akibat dari dampak kelalaian pertambangan.
Perhatian dari unsur penyelenggara negara dalam menertibkan pertambangan emas juga dilakukan oleh pihak kepolisian 4 , dalam hal ini pihak kepolisian banyak menyentuh aspek ranah hukum pidana sebagai acuan mengambil tindakan hukum,
3 http://rrimataram.com/pencemaran-akibat-penambangan-di-sekotong-mengkhawatir-kesehatan-mas- yarakat/
4 www.voi.co.id, Picu Konflik Antarwarga, Tambang Emas Ilegal di Sekotong Lombok Barat Disegel Polisi 16 Jun 2021, berita akses, 15 Desember 2022
upaya penertiban tambang emas yang berdampak meresahkan kehidupan masyarakat dan berujung timbulnya konflik antar warga masyarakat wajib untuk dilakukan upaya pencegahan agar tidak meluas yang bisa menimbulkan konflik yang berkepanjangan, dalam hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam undang-undang no. 2 tahun 2022 tentang Kepolisian.
Polisi merupakan unsur utama atau perangkat awal dalam proses penegakan hukum. Polisi berperan menentukan suatu perbuatan pidana beserta bukti pendukung dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan kejahatan untuk mewujudkan situasi Kamtibnas (Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) terkendali dalam wadah kepolisian Republik Indonesia. Pasal 13 Undang-UndangNomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian mengatur bahwa tugas pokok polisi adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. 5
Keberadaan pertambangan emas di Kecamatan Sekotong mempunyai dampak positif secara ekonomi, yaitu menciptakan lapangan pekerjaan yang kemudian sangat berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi masyarakat. Akan tetapi 6 , dalam perkembangannya Pertambangan emas juga banyak menimbulkan beberapa dampak negatif diantaranya yaitu terjadinya kerusakan lingkungan sebagai akibat dari pengelolaan bahan galian yang digunakan akan merusak ekosistem air dimana sungai menjadi tercemar akibat zat atau bahan kimia yang digunakan dalam pengelolaannya sehingga air sungai dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan ikan-ikan di dalamnya juga menjadi berbahaya untuk dikonsumsi. Hal ini tidak lain karena dampak pencemaran melalui zat atau bahan kimia yang digunakan. Selain itu, akibat yang ditimbulkan oleh Pertambangan emas juga dirasakan warga ketika musim hujan, yaitu banyak daerah di pinggiran sungai terkena banjir sebagai akibat tidak adanya pohon- pohon yang memadai untuk menyerap air di kala volume air meningkat pada saat musim hujan.
Aktivitas Pertambangan emas liar sudah jelas merupakan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang. Warga Masyarakat yang terdampak berhak untuk memperoleh penghidupan secara layak baik lahir maupun batin, memiliki akses domisili serta yang lebih penting memiliki hak atas kenyamanan ekosistem lingkungan hidup yang layak dan memenuhi unsur kesehatan sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 28 H ayat  (1) UUD NKRI 1945. Selain itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Undang-Undang PPLH) 7
5 Hana Aulia putri,  Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Emas Tanpa Izin oleh Kepolisian Sektor Kecamatan Singingi, Jurnal, Lex Renaissance, No. 4 Vol. 5 Oktober  2020: 863-876, hal. 868
6 Yuwono Priantoa, Benny Djaja, Rasjic, Narumi Bungas Gazali, Jurnal Bina Hukum Lingkungan, Penegakan hukum pertambangan tanpa izin serta dampaknya terhadap konservasi fungsi lingkungan hidup, Jurnal Bina Hukum Lingkungan, volume 4 no. 1 Oktober 2019, hal, 8
7 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Un- dang-Undang PPLH)

## 32~33
juga mengatur mengenai larangan pertambangan emas tidak berizin. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup menyatakan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk melindungi wilayah negara kesatuan republik indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia, serta menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem.
Kegiatan usaha pertambangan emas di Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat memiliki dua sisi, ada yang mendapat dukungan dari masyarakat sekitar dan ada pula yang mendapat penolakan. Masyarakat yang menolak tentunya mereka berpikir karena dampak dari pertambangan emas telah merusak ekosistem lingkungan sekitar dan dampak kerusakan kesehatan bagi masyarakat sekitar.
Kiranya dibutuhkan kebijakan  dalam mengatur usaha pertambangan rakyat khususnya pertambangan emas sehingga Negara dengan alat perlengkapannya bisa hadir memberikan perlindungan dan pengayoman hukum serta pemberdayaan masyarakat yang termarjinalkan akibat proses pembangunan yang selama ini lebih concern pada aspek pertumbuhan agar pada waktunya mereka dapat memiliki daya saing dan hidup layak sebagai manusia yang bermartabat.
Pembinaan dan pengawasan usaha pertambangan rakyat di Kabupaten Lombok Barat tidak efektif karena, kewenangan untuk itu ditarik ke tingkat provinsi dan pihak Kabupaten Lombok Barat hanya menjadi frontline /perantara pengurusan IUP untuk selanjutnya diteruskan ke provinsi.
Pengawasan terhadap fungsi lingkungan dialihkan ke Dinas Lingkungan Hidup. Pembinaan minim ini dilakukan. Jika dilihat lebih cermat lagi, unsur pemerintah desa sepertinya melakukan pembiaran  dan mengizinkan sekelompok kecil warga melakukan pertambangan emas di Kecamatan Sekotong seperti didesa Butun Mas,  sebagai sumber mata pencarian mereka. Kuatnya penolakan warga masyarakat terhadap rencana usaha pertambangan galian C juga  merupakan bentuk partisipasi nyata sebagai perwujudan adanya kesadaran hukum warga masyarakat terhadap fungsi lingkungan. Hal tersebut perlu terus dipupuk oleh aparatur sipil negara di tingkat desa hingga kabupaten maupun aparat penegak hukum di tingkat polsek hingga polres maupun polda Nusa Tenggara Barat

## D. KESIMPULAN
Pengaturan konsep perizinan Kewenangan menerbitkan izin pertambangan Rakyat oleh pemerintah Kabupaten Lombok Barat menjadi sebab tidak munculnya tindakan hukum oleh pemerintah Kabupaten Lombok Barat atas maraknya pertambangan emas tanpa izin, karena setelah dikeluarkannya Perpres no. 5 tahun 2022 kewenangan penerbitan dan pencabutan izin pertambangan rakyat adalah menjadi otoritas pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang
Pertambangan dan Minerba no. 3 tahun 2020. Bekerjanya hukum dalam penertiban pertambangan emas di kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat belum maksimal karena kemauan politik dari pemerintah Provinsi NTB dalam upaya penertiban kawasan pertambangan tidak berizin provinsi dihadapkan pada persoalan ekonomi masyarakat desa yang menggantungkan hidup pada pertambangan emas ilegal sehingga muncul ketidakpastian penegakan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA
Wira Ardha, Memburu Emas Di Sekotong, Lombok Barat,  26 December 2010, www. kemenesdm.go.id, berita akses 15 Desember 2022
www.suarantb.com, Tambang Emas Ilegal di Sekotong Jadi Atensi Polda NTB 21 Agustus 2021, berita akses 15 Desember 2022 http://rrimataram.com/pencemaran-akibat-penambangan-di-sekotong-mengkhawatir- kesehatan-masyarakat/
www.voi.co.id, Picu Konflik Antarwarga, Tambang Emas Ilegal di Sekotong Lombok Barat Disegel Polisi 16 Jun 2021, berita akses, 15 Desember 2022
Hana Aulia putri,  Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Emas Tanpa Izin oleh Kepolisian Sektor Kecamatan Senggigi, Jurnal, Lex Renaissance, NO. 4 Vol. 5 Oktober  2020: 863-876