The Indonesian Accounting  Review Volume 1, No. 1, January 20ll,page 45 - 58

## STUDI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DARI ASPEK PENGETAHUAI\,

## PERSEPSI, DAN SISTEM ADMINISTRASI
Devi Tti Asih
Kautsar  Riza Salman STIE  Perbanas  Surabaya E-mail : kautsar@perbanas.ac.id Jl. Nginden Semolo  34-36 Surabaya - Indonesia

## ABSTRACT
The low level of tax compliance  and  tax reform in tax administration system are considered the two important issues. This importonce  has become the background  of this research. This research is expected to be able to answer  what factors can affect the level of tax compli- ance. The variables used in this study include: lorcwledge of tax, the perception of 'fiscus" and  tax administration system  implementation. This research is quantitative research that examines empirically the relationship among the voriables, €.9., knowledge about taxes, the perception of 'fiscus" and the implementation of modern  tax administration system of tax compliance. The sample in this study as taxpayers arefrom the companies registered in the KPP Gubeng.  The selection of respondents was done by using the "convenience sam- pling". Thefinal conclusions from this research  are (1) lcnowledge of tac effect  on tac com- pliance;  (2) the perception of "ftscus" does not infiuence  the tax compliance, and (3) The implementation of modern tax administration  affect tax compliance. Results are expected to provide inputsfor the Directorate General of Taxes that  they shouldfocus more on their efforts to improve  the tax lvtowledge  and tax administration system.
Key words: knowledge of tax, the perception of "fiscus", modern tax administration  and level of tax compliance.

## PENDAHULUAN
hasil laporan  Badan  Pemeriksa Keuangan Latar BelakangPenelitian dan Pembangunan (BPKP) tentang audit Penerimaan dari sektor pajak dewasa ini kinerja  Direktorat Jenderal Pajak, bahwa menjadi  tulang  punggung  penerimaan nega- Indonesia mengalami tax gap yang cukup ra dalam  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja signifikan.  (http:\\www.indodigest.com, 15 Negara (APBN).  Untuk tiga tahun terakhir Maret 2006). ini (2005-2007), jumlah penerimaan pajak Dari sisi lain, tax ratio Indonesia pal- mendominasi 68,60/o dari total penerimaan ing rendah di kawasan ASEAN yaitu hanya negara. Komponen  terbesarnya 66Yoberasal rata-rata sebesar  12,2 - 13,5 o/o untuk tahun dari pajak  dalam negeri dan sisanya dari 200I - 2006 (Berita Pajak, 1 September perdagangan internasional.  Berdasarkan 2005). Sementara itu, tax ratio negara-neg- ProdukDomestikBruto(PDB)denganbasis ara ASEAN sebesar: Malaysia  (20,I7yo), cakupan perhitungan tahun 2000, tax ratio Singapura  (21,40 ), Brunai  (18,8%), dan tahun 2005 adalah  sebesar l2,5yo, menga- Thailand (17,28yo), sedangkantaxratioun- lami sedikit penurunan  tahun  2006 menjadi tuk daerah Surabaya untuk  tahun 2007-2008 l2,3oA  dan tahun 2007 dlharapkan tumbuh (awal  Desember)  adalah sebesar  9,24o/o dan menjadi 12,9o/o. Data  yang akurat menge- 13,570 (Kanwil Jatim I, 2008). Angka  tax nai berapa jumlah  tax gap Indonesia belum gap yang signifikan dan tax ratio yang  masih tersedia. Namun  dalam pidato  penguku- rendah ini menunjukkan usaha  memungut hannya  sebagai  guru  besar  Fakultas Ekono- pajak  (tax effort) Indonesia rendah  (Gunadi, mi Universitas Indonesia,  Gunadi mengutip 2004).
rssN 2086 - 3802
Salah satu cara yang dilakukan  pemerin- tah untuk meningkatkan  peranan masyarakat dalam bidang  perpajakan  adalah  melakukan pembaharuan pajak atau lebih dikenal den- gan reformasi  perpajakan. Pembahanran  pa- jak telah dimulai sejak I januari 1984, pem- baharuan ini meliputi pembaharuan  dalam peraturan perundang-undangan  perpajakan dan perubahan dalam system pemungutan pajak. Latar  belakang terjadinya reformasi pajak adalah karena  undang-undang pa- jak yang  berlaku saat itu (tahun 1983  dan sebelumnya)  merupakan  peninggalan kolo- nial Belandayang  tidak sesuai lagi dengan perkembangan jaman dan tidak berdasarkan pancasila (Suandy, 2000). Adapun tu- juan utama reformasi  pajak menurut  mantan menteri keuangan Republik Indonesia,  Ra- dius  Prawiro pada sidang Dewan Perwakilan Rakyat tanggal  5 oktober 1983 adalah untuk lebih menegakkan kemandirian masyarakat
Indonesia dalam membiayai pembangunan nasional  dengan lebih mencurahkan  lagi segenap kemampuan kita sendiri (Suandy,
2000).
Kepatuhan Wajib Pajak (tax compli- ance)  dapat diidentifikasi dari kepatuhan
Wajib Pajak  dalam  mendaftarkan diri, ke- patuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam penghitungan  dan pembayaran pajak teru- tang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan (Nasucha,  2004)- Isu kepatuhan menjadi penting karena  kepatuhan yang rendah secara bersamaan akan menimbul- kan upaya  menghindarkan  pajak,  seperti tax evasion  dan tax avoidance, yang mengaki- batkan berkwangnya  penyetoran dana pajak ke kas negara. Pada  hakekatnya  kepatuhan wajib pajak  dipengaruhi  oleh kondisi sistem administrasi  perpajakan yang meliputi tax service dan tax enforcement.
Penelitian ini ingin  menguji kembali pengaruh karakteristik pengetahuan  tentang pajak,  persepsi  terhadap  petugas pajak,  pen- erapan  sistem  administrasi  perpajakan mod- em terhadap  kepatuhan wajib pajak. Pene- litian ini merupakan replikasi  expand dari
penelitian  yang  telah  dilakukan  oleh Nur Hi- dayati (2007). Dimana hasil  dari penelitian terdahulu menyatakan bahwa pengetahuan pajak memiliki pengaruh  terhadap  kepatu- han wajib  pajak, sedangkan  persepsi wajib pajak  tentang  petugas pajak dan persepsi wajib pajak  terhadap kriteria  wajib pajak patuh tidak memiliki pengaruh  terhadap  ke- patuhan wajib pajak.

## Perumusan  Masalah
Dari latarbelakang  diatas maka dapatditarik suatu rumusan  masalah, yaifu:
1. Apakah  pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak berpengaruh terh- adap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah  persepsi tentang petugas  pajak berpengaruh terhadap  kepatuhan  wajib pajak?
3. Apakah  penerapan sistem administrasi perpajakan modem berpengaruh terh- adap kepatuhan wajib Pajak?

## Tirjuan  Penelitian
Tujuan  dari penelitian ini, antara  lain:
1. Untuk menjelaskan pengaruh Pengeta- huan Perpajakan yang dimiliki oleh  Wa- jib Pajak terhadap Kepatuhan  Wajib Pajak
2. Untuk menjelaskan  pengaruh Persepsi tentang  Petugas  Pajak  terhadap  Kepatu- han Wajib Pajak,
3. Untuk menjelaskan  pengaruh adanya Penerapan  Sistem Administrasi Perpaja- kan Modern terhadap  Kepatuhan Wajib Pajak

## RERANGKA TEORITIS  DAN HIPO- TESIS
Pengetahuan PerPaj akan
Salah satu faktor  yang  mempengaruhi ke- patuhan wajib  pajak adalah pengetahuan yang dimilikinya. Menurut Lewis dalam Ancok (1990), pengetahuan tentang pajak ternyata  mempengaruhi  kesediaan  orang  un- tuk melaporkan  penyimpangan  yang dilaku- kan orang lain, khususnya penyimpangan yang besar. Hal ini tentunya  akan membawa dampak positif  bagi pemasukan  negara, di- mana waj ib pajak akan selalu bertindak jujur
The  Indonesian Accounting  Review
dalam memenuhi kewajibannya serta beru- saha untuk  mematuhi peraturan  perpajakan yang ada. Keadaan yang  seperti ini dikenal dengan istilah normative constraint  dimana orang-orang  yang termasuk  kedalam kelom- pok  tertentu  yang para anggotanya  tergolong patuh  akan kewajibannya  akan sulit untuk menyimpang  dari norma  yang ada. Secara teoritik,  untuk menumbuhkan sikap positif kepatuhan wajib pajak  harus bermula  dari adanya  pengetahuan  tentang  pajak.
Langkah  yang telah  dilakukan pemer- intah untuk menambah  pengetahuan  pajak wajib  pajak diantaranya  dengan melakukan sosialisasi  perpajakan  baik melalui spanduk- spanduk, seminar, penluluhan,  melalui me- dia  massa dan elektronik. Tujuannya  adalah agar wajib pajak lebih mudah  mengerti  men- genai  perpajakan  dan lebih cepat mendapat informasi perpajakan. Informasi perpajakan dapat didapat melalui  pendidikan  perpajakan yang terdiri  dari  (a) pendidikan perpajakan formal dan  (b) pendidikan  perpajakan infor- mal. Pendidikan  perpajakan formal dapat di- lakukan melalui  pendidikan perpajakan  un- tuk sekolah  dasar hingga perguruan tinggi.
Sedangkan  pendidikan  pajak informal dapat dilakukan  melalui  lingkungan keluarga, ru- kun tetangga, ibu-ibu PKK, dan kelurahan. Pendidikan  perpajakan  juga  dapat dilakukan melalui berbagai media massa dan elektron- ik seperti Koran, majalah, televisi dan radio serta hotline layanan informasi perpajakan. Melalui pendidikan perpajakan  baik formal dan informal tersebut diharapkan pengetahuan  perpajakan masyarakat se- makin meningkat, maka  kesadaran  dan ke- patuhan  mereka  dalam melaksanakan  ke- wajiban perpajakan juga akan meningkat.
Informasi yang diberikan tidak hanya seke- dar hal-hal  yang menyangkut kewajiban membayar pajak tetapi juga penerangan kepada  masyarakat  tentang pentingnya pa- jak bagi pemerintah. Tanpa adanya penge- tahuan  tentang pajak dan manfaatnya tidak mungkin orang akan  tulus  membayar pajak.
Menurut Adam  Smith dalam  The Wealth of Nation (Presman, 2000) untuk memenuhi
Volume l, No. l, January  2011,  page 45 - 58
kewajiban perpaj akannya,  pembayaar pajak harus mengetahui tentang pajak terlebih da- hulu. Beberapa penelitian diantaranya  Ro- salin (2002)  dan Chatarina (2004) menun- jukkan bahwa pengetahuan tentang pajak mempengaruhi kesadaran dan tingkat ke- patuhan wajib pajak  dalam  memenuhi ke- wajibannya.
Persepsi Kamus  besarbahasa  Indonesia  (1995) mend- efinisikan persepsi  sebagai  tanggapan (pen- erimaan)  langsung dari sesuatu  atau proses seseorang mengetahui beberapa hal mela- lui panca  indera. Dalam lingkup  yang lebih luas,  persepsi merupakan  suatu  proses  yang melibatkan pengetahuan-pengetahuan sebe- lumnya dalam memperoleh  dan menginter- pretasikan stimulus  yang  ditunjukkan oleh panca  indra.  Dengan  kata  lain, persepsi  mer- upakan  kombinasi  antara faktor  utama dunia luar (stimulus  visual) dan diri manusia itu sendiri  (pengetahuan-pengetahuan  sebelum- nya).
Menurut Anchok (1990),  petugas pa- jak adalah mereka yang harus menegakkan aturan  permainan ( rule of the game) sistem perpajakan. Untuk menumbuhkan  persepsi positif terhadap  petugas pajak, petugas pa- jak diharapkan simpatik,  bersifat membantu, mudah dihubungi, dan beke{a jujur. Petu- gas pajak juga dituntut unnrk memberikan pelayanan  yang  ramah, adil, dan  tegas setiap saatkepada wajib  pajak serta dapat  memu- puk kesadaran rnasyarakat  tentang  tanggung jawab membayar pajak. Selain itu fiskus juga harus dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara sukarela  tanpa  paksaan (Jurnal  Perpajakan  Indonesia,  2004).
Petugas pajak  harus memiliki keter- ampilan untuk dapat memuaskan wajib pajak. Salah  satu keterampilan  yang harus dimiliki  itu adalah kemampuan dalam ber- hubungan  dengan orang lain dengan  cara- cara  yang baik  (Boediono, 2000).  Pemberi- an informasi akan lebih  mudah diterima bila petugas pajak  dipercaya  oleh masyarakat. Penelitian Bubung M. Hermawan (2003) menunjukkan  bahwa sikap para  petugas  pa-
jak mempengaruhi wajib pajak untuk mem- bayar pajak.
Sistem Administrasi Perpaj akan Sejak  tahun 2001, Direktorat Jenderal Pajak
telah memulai beberapa langkah reformasi
administrasi perpajakan jangka menengah (3-5 tahun) sebagai prioritas  reformasi per- pajakan  yang menjadi landasan bagi tercip- tanya administasi perpajakan yang modern, efisien dan dipercaya masyarakat  dengan tu- juan tercapainya: (1) tingkat kepatuhan  su- karela yang tinggi,  (2) tingkat kepercayaan terhadap administrasi  perpajakan yang ting- gi, dan (3) produktivitas pegawai perpajakan yang tinggi. Diungkapkan  oleh Hadi Purno- mo (2004) bahwa  sejak tahun 2001, Direk- torat Jenderal  Pajak  telah  memulai  beberapa langkah  reformasi  administrasi perpajakan yang menjadi landasan bagi terciptanya ad- ministrasi perpajakan yang modern, efisien dan terpercaya.
Hadi  Purnomo  (2004)  menjelaskan bah- wa program  dan kegiatan dalam kerangka reformasi dan modernisasi  perpajakan di- lakukan secara komprehensif meliputi as- pek perangkat lunak, perangkat  keras,  dan sumber daya  manusia. Reformasi  perangkat lunak adalah perbaikan struktur organisasi dan kelembagaan, serta penyempurnaan dan penyederhanaan sistem  operasi mulai dari pengenalan dan penyebaran informasi  perpa- jakan, pemeriksaan  dan penagihan,  pemba- yilffi, pelayanan, hingga pengawasan agar lebih efektif dan  efisien.  Reformasi  perang- kat keras diupayakan  pengadaan sarana dan prasarana yang memenuhi  persyaratan mufu dan menunjang upaya  modernisasi  adminis- trasi  perpajakan di seluruh indonesia.
Direktur Jenderal  Pajak  Hadi  Poernomo mengemukakan beberapa ciri khusus sistem administrasi perpajakan modem  yakni per- baikan pelayanan melalui pembentukan  ac- count representative dan compliant center untuk menampung  keberatan Wajib Pajak.
Selain itu juga merangkul  kemajuan teknolo- gi terbaru  di antaranya e-fl ling, e-payment, e- registration, dan e-counceling  yang diharap- kan meningkatkan  mekanisme kontrol yang
lebih efektif. Manfaat yang  dapat diperoleh dari penerapan  sistem  bagi Wajib Pajak  ada- lah simplicity, dimana alur pekerjaan lebih sederhana dengan bantuan Account Repre- sentative  ; certainity yaitu terdapat  kepastian dalam melaksanakan  peraturan  perpajakan didukung bidang pelayanan  dan penyulu- han di Kanwil serta seksi  pelayanan di KPP (Berburu  Pajak BUMN  Kian  Intensif, www. klikpajak.com).
Sasaran  penerapan sistem administrasi pajak modern  menurut Liberty Pandian- gan adalah:  pertama,  maksimalisasi pen- erimaan  pajak;  kedua, kualitas pelayanan yang mendukung  kepatuhan wajib pajak; ketiga,  memberikan jaminan kepada pub- lik bahwa Direktorat Jenderal Pajak mem- punyai tingkat  integritas dan keadilan  yang tinggi, keempat, menjaga  rasa keadilan  dan persamaan perlakuan  dalam  proses  pemun- gutan pajak; kelima, Pegawai Pajak diang- gap sebagai  karyawan yang bermotivasi tinggi, kompeten,  dan profesional, keenam, peningkatan produktivitas yang berkesi- nambungan; ketujuh, Wajib Pajak  mempu- nyai alat dan mekanisme untuk mengakses informasi  yang  diperlukan; dan  kedelapan, optimalisasi  pencegahan  penggelapan pajak (Pelayanan,  Wajah Kantor Pajak, Bisnis In- donesia  Senin  27 Desember 2004).
Kepatuhan Wajib Pajak Menurut  Safri Nunnantu (2003), kepatu- han perpajakan didefinisikan sebagai "suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban  perpajakan dan melak- sanakan hak perpajakannya."  Terdapat dua macam  kepatuhan menurut Safri Nurmantu (2003), yakni: kepatuhan formal dan ke- patuhan material.  Kepatuhan formal ada- lah suatu keadaan  dimana wajib  pajak me- menuhi  kewajiban  perpajakan secara formal sesuai  dengan  ketentuan  dalam  undang-un- dang perpajakan. Misalnya ketentuan  batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak  Penghasilan  (SPT  PPh) Tahunan  tang- gal31 Maret. Apabila  wajib pajak telah me- laporkan Surat Pemberitahuan  Pajak  Peng- hasilan  (SPT  PPh)  Tahunan sebelum atau
pada tanggal  31 Maret rnaka wajib pajak te- lah memenuhi  ketentuan formal. Kepatuhan material  yaitu suatu keadaan  dimana wajib pajak secara substantif  memenuhi semua ke- tentuan  material  perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Misal- nya wajib pajak  yang mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar Sumt Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan menyampaikan- nya  ke KPP sebelum  batas waktu  berakhir.
Menurut  Chaizi Nasucha  (2004), ke- pafuhan  Wajib  Pajak dapat diidentifikasi  dari kepatuhan Wajib Pajak  dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat  Pemberitahuan (SPT), kepatuhan  da- lam penghitungan  dan pembayaran pajak terutang,  dan kepatuhan dalam  pembayaran tunggakan. Erard dan Feinstin  (1994) seperti dikutip Chaizi  Nasucha,  menggunakan teori psikologi dalam kepatuhan wajib pajak, yaitu rasa bersalah  dan rasa malu, persepsi wajib pajak atas kewajaran  dan keadilan  be- ban pajak yang  mereka  tanggung,  dan pen- garuh  kepuasan  terhadap pelayanan pemer- intah.
Hubungan Pengetahuan Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak.
Menurut Adam Smith  dalam The  Wealth Of Nation (Presman, 2000) untuk memenuhi kewajiban perpaj akannya,  pembayar pajak harus mengetahui  tentang pajak terlebih da- hulu. Secara teoritis,  untuk menumbuhkan sikap positiftentang suatu hal harus bermula dari adanya pengetahuan tentang hal terse- but,  dalam hal ini adalah pengetahuan ten- tang pajak. Beberapa hasil penelitian yang dilalcukan  oleh Rosalin (2002) dan Chatari- na (2004) menunjukkan  bahwa  pengetahuan tentang pajak  mempengaruhi  kesadaran  dan tingkat  kepatuhan wajib pajak dalam me- menuhi  kewajibannya.
Berdasarkan latar belakang masalah, perumusan  masalah, tujuan  penelitian, dan tinjauan  pustaka  maka  dapat disusun  hipote- sis pertama sebagai berikut:
Hl: Pengetahuan pajak berpengaruh  terh-
adap kepatuhan wajib pajak
Volume l, No. 1, January 201l, page  45 - 58
Hubungan  Persepsi  Tentang Petugas Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak.
Dalam rangka menumbuhkan persepsi positif terhadap  petugas pajak, petugas pa- jak diharapkan  dapat  bersikap  simpatik, bersifat membantu,  mudah  dihubungi dan bekerja jujur. Petugas pajak  dituntut dapat memberikan  pelayanan yang  ramah, adil, dan tegas setiap  saat kepada wajib pajak serta dapat memupuk  kesadaran  masyarakat tentang tanggung jawab membayar pajak. Pemberian jasa  oleh petugas pajak kepada wajib pajak  besar  manfaatnya  sehingga da- pat menimbulkan kesadaran wajib pajak  da- lam memenuhi kewajibannya. Wajib  pajak dapat mengenal pajak  dari pelayanan  yang diberikan oleh petugas pajak. Untuk itu petugas pajak harus rnemiliki  keterampilan untuk dapat rnemuaskan wajib pajak. Salah satu keterampilan yang harus dimiliki ada- lah kemampuan dalam  berhubungan  dengan orang lain dengan  cara-cara  yang baik  (Bo- ediono,  2000). Penelitian  Bubung M. Her- mawan  (2003) menunjukkan  bahwa sikap para petugas pajak mempengaruhi wajib pa- jak untuk  membayar  pajak.
Berdasarkan latar belakang masalah, perumusan  masalah, tujuan  penelitian, dan tinjauan pustaka maka dapat  disusun hipo- tesis  kedua  sebagai berikut:
H2: Persepsi tentang  petugas pajak ber- pengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib paj ak
Hubungan Sistem Administrasi Perpajakan dengan  Kepatuhan Wajib Pajak Menurut Djoko Slamet Su{oputro dan  Ju- naedi Eko Widodo  (2004), kondisi sistem administrasi  perpajakan yang meliputi tax service  dan tax enforcement  pada hakekat- nya mempengaruhi  kepatuhan wajib pajak. Langkah-  langkah  perbaikan  administrasi di- harapkan  dapat mendorong  kepatuhan wajib pajak melalui dua  cara yaitu Pertama, wajib pajak  patuh  karena  mendapatkan pelayanan yang  baik, cepat, dan menyenangkan  serta pajak  yang mereka bayar akan  bermanfaat bagi pembangunan bangsa. Kedua, wajib pajak akan  patuh karena  mereka berpikir
rssN 2086 - 3802
bahwa mereka  akan  mendapat  sanksi berat akibat  pajak  yang tidak mereka laporkan terdeteksi  sistem informasi dan  administrasi perpajakan serta kemampuan  crosschecking informasi dengan  instansi  lain.
Menurut Gunadi  (Rasionalitas Refor- masi Administrasi Perpajakan, www.in- fopajak.com) administrasi  perpajakan harus dapat meningkatkan  kepatuhan pembayar pajak. Hadi Purnomo (2004) menyatakan tiga strategi dalam  meningkatkan  kepatuhan Wajib Pajak  melalui  administrasi perpaja- kan, yaitu pertama dengan membuat pro- gram dan  kegiatan yang diharapkan dapat menyadarkan  dan meningkatkan  kepatuhan sukarela, khususnya  bagi Wajib Pajak yang belum  patuh,  kedua adalah meningkatkan pelayanan  terhadap Wajib Pajak  yang relatif sudah  patuh  sehingga tingkat kepatuhannya dapat dipertahankan atau ditingkatkan, ketiga meningkatkan  kepatuhan dengan programm  dan kegiatan yang dapat  mem- erangi ketidakpatuhan (combatting non- compliance).
Berdasarkan latar belakang masalah, perumusan  masalah, tujuan  penelitian, dan tinjauan  pustaka  maka  dapat disusun  hipote- sis sebagai berikut:
H3: Sistem Administrasi  perpajakan ber- pengaruh  terhadaP kePatuhan wajib pajak

## METODE  PENELITIAN
Rancangan  Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode kuantitatif. Penelitian ini mengkaji
secara empiris  hubungan  antar variabel yaitu
pengetahuan  tentang  pajak, persepsi  tentang petugas  pajak dan penerapan  system  admin- istrasi perpajakan  modern  terhadap kepatu- han wajib pajak.  Penelitian ini merupakan penelitian  yang bersifat formal yaitu peneli- tian  yang ditujukan untuk menguji hipotesis atau menjawab pennasalahan.  Permasala- han yang timbul dalam penelitian ini adalah apakah  pengetahuan  tentang pajak,  persepsi tentang  petugas pajak dan penerapan  system administrasi  perpajakan  modern memiliki pengaruh positif terhadap  kepatuhan wajib pajak.
Berdasarkan  rerangka teoritis dan hipo- tesis yang telah  dijelaskan sebelumnya, maka model penelitian dari penelitian dapat digambarkan  sebagai berikut:

## Definisi Operasional
1. Pengetahuan  tentang  pajak (X1)
Merupakan  pandangan atau wawasan seseorang mengenai konsep  pajak, dima- na pengetahuan pajak ini diukur dengan melihat seberapa  besar tingkat pengeta- huan wajib  pajak yang meliputi  definisi pajak;  manfaat pajak; sistem  perpajakan; kepemilikan NPWP dan NPPKP; dan batas  penyampaian  SPT (Trisia Gardina dan M. Y. Dedi Haryanto,  2006).
2. Persepsi tentang  petugas  pajak (X2)
Merupakan  tanggapan atau pemikiran seseorang tentang petugas  pajak,  dimana variabel ini dapat diukur dengan pelayan- an yang ramah, adil, dan tegas; bersifat membantu, simpatik,  mudah dihubungi, dan bekerja jujur dari petugas  pajak (Tri- sia Gardina  dan M. Y. Dedi Haryanto,
Gambar 1

## Model Penelitian
Pengetahuan  tentall.g Paj ak
Penerapan  Sistem Administrasi Perpairkru  Modern
2006).
3. Penerapan sistem  administrasi  perpajakan modem (X3)
Merupakan suatu sistem yang mengala-
mi pebaharuan dalam segala aspek agar lebih  efektif dan efisien.  Variabel ini da- pat diukur dalam dimensi  perubahan  me- tode  pelayanan dan pemeriksaan;  inovasi proses; perubahan metode operasi; dan informasi (Marcus  Toufan,  2005).
4. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
Merupakan  ketaatan  seseorang dalam memenuhi kewajiban dan melaksana- kan hak  perpajakannya,  dimana  variabel
kepatuhan ini dapat diukur dengan meli- hat kriteria wajib pajak  patuh  yang  telah ditetapkan  oleh di{en pajak.
Pengukuran Variabel Pengukuran variabel  dalam penelitian ini menggunakan  skala likert's, yaitu skala yang digunakan untuk mengukur  sikap, pendapat dan tanggapan  responden  atau kelompok orang terhadap pemyataan  yang diajukan peneliti. Skala likert's  yang digunakan mu- lai dari  skala I sampai  dengan  skala 5 mulai Sangat Tidak  Setuju (STS) sampai  dengan Sangat Setuju  (SS).  Data  dalam kuesioner ini berdasarkan  aspek kelaziman tergolong dalam  data interval, bukan data ordinal kar- ena dihasilkan dari skala sikap (Rosandy, 2007).  Dengan kata lain skala interval  tidak hanya  mengelompokkan individu menurut kategori tertentu dan menentukan urutan kelompok, namun juga mengukur besaran perbedaan preferensi antar individu (Seka- ran, 2000).
Populasi  dan Sampel Penelitian Populasi  dalam  penelitian ini adalah  seluruh wajib  pajak badan yang berada pada ruang lingkup  Kantor Pelayanan Pajak Surabaya. Di daerah Surabaya terdapat  satu  Kantor Wilayah  Jatim I yang membawahi tiga be- las Kantor Pelayanan Pajak dimana peneliti menjadikan  KPP Gubeng sebagai sampel  da- lam penelitian. Responden  atau perusahaan yang dipilih oleh peneliti adalah responden yang  bersedia  dengan senang hati dan berke- nan untuk  membantu peneliti dalam tersele-
Volume l, No. l, January 201I, page 45 - 58
saikannya penelitian, serta yang  terdaftar di KPP Gubeng. Dari keterangan  diatas  dapat disimpulkan  bahwa peneliti tidak melaku- kan analisis terhadap  seluruh anggota  popu- lasi, namun  hanya terhadap  sebagian  ang- gota populasi yang terpilih sebagai  sample. Peneliti menggunakan "convenience sam- pling" dari  metode nonprobability sampling yaitu pengumpulan informasi dari anggota populasi yang dengan senang hati bersedia memberikannya  (Sekaran,  2000), alasan pe- neliti menggunakan  convenience  sampling karena faktor kemudahan, lebih efektif , efisien, dan mudah.
Jenis dan Sumber  Data Jenis data yang dimaksud  dalam  peneli- tian ini adalah data kuantitatif yaitu data yang bersifat  kuantitatif  atau angka-angka statistik  maupun  koding-koding yang da- pat  dikuantifikasi  (Sarwono, 2006). Dilihat dari sumber  data yang diteliti, penelitian ini tergolong dalam penelitian data primer, yaitu sumber  data penelitian  yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau tidak melalui media  perantara  (Indriantoro dan Supomo,  1999). Salah satu alasan peneliti menggunakan  kuesioner  dalam penelitian ini adalah peneliti dapat memiliki kesempatan untuk  menyampaikan topik penelitian dan memotivasi responden untuk memberikan jawaban secara jujuq selain  itu membagikan kuesioner tidak memerlukan banyak keter- ampilan.
Teknik  Pengumpulan  Data Teknik pengumpulan  data dalam penelitian ini dilakukan  dengan  menggunakan kue- sioner.  Instrument ini dilakukan dengan cara menyebarkan  daftar pertanyaan  kepada responden,  dimana  satu kuesioner  merepre- sentasikan  satu perusahaan. Daftar pertan- yaan  yang diberikan untuk responden wajib pajakbadan  berkaitan dengan tanggapan  wa- jib pajak terhadap  pengetahuan  perpajakan, persepsi tentang  petugas pajak dan penera- pan  sistem administrasi  perpajakan  modern yang dikaitkan dengan  kepatuhannya dalam pelaksanaan  pemenuhan  kewajiban  perpaja- kan.  Responden  dalam penelitian ini adalah
rssN 2086 - 3802
tax professional, atau staf  perpajakan  peru- sahaan yang  telah memiliki pemahaman  dan pengalaman  dalam  bidang  perpajakan lebih kurang  selama satu tahun.

## TeknikAnalisis
Analisis  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah analisis  regresi linier berganda,yaitu untuk mengetahui  berpengaruh atau tidaknya pengetahuan tentang  pajak, persepsi terh- adap  petugas pajak, penerapan  system  ad- ministrasi  perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak. Berikut ini langkah- langkah  dalam pengujian ini adalah:
1. Melakukan uji normalitas. Uji normalitas menurut Ghozali (2005)  bertujuan untuk menguji apakah  dalarn model regresi, variabel terikat dan bebas keduanya mempunyai distribusi  normal atau tidak.
Uji normalitas  yang digunakan dalam  pe- nelitian ini adalah Kolmogorof-smimov test.
2. Pengujian  hipotesis. Untuk mengetahui pengaruh  masing-masing variabel bebas yaitu pengetahuan wajib  pajak, persepsi terhadap wajib  pajak, penerapan system administrasi perpaj akan modern terhadap variabel terikat yaitu Kepatuhan  Wajib
Pajak,  maka digunakan  analisis regresi linear  berganda.

## ANALIS$ DATA DAI\  PEMBAHASAN
Karakteristik Responden Penelitian Ditinjau dari jumlah karyawan masing- masing responden, menunjukkan bahwa mayoritas responden yang diteliti memiliki jumlah karyawan  yang berkisar antara 10 - 50 orang, dengan persentase  42,2o/o darr jumlah keseluruhan  responden. Ditinjau dari bidang usaha  perusahaan, dari empat puluh lima responden yang memenuhi kri- teia, 27 responden atau setara  600/o dari total responden memiliki bidang usaha da-
EdnE, 18 responden atau setara  40o/o dari total responden  merupakan perusahaan jasa, dan  responden  yang memiliki bidang  usaha industri  tidak ada. Ditinjau dari  bentuk  usa- ha yang dimiliki, maka sebagian besar re- sponden memiliki bentuk  usaha Pl dengan
jumlah responden  30 perusahaan  atau setara dengan  66,7yo dari total responden,  sedan- gkan sisanya adalah berbentuk CV, dengan jumlah responden 15 perusahaan  atau setara dengan 33,3Yo.
Ditinjau dari sumber informasi perpaja- kan yang dimiliki  wajib pajak,  dari empat puluh lima responden yang memenuhi kri- teria, sumber informasi perpajakan yang dimiliki wajib pajak sebagian  besar  berasal dari petugas pajak, yaitu sebanyak 33 Re- sponden  atau setara 73,3o/o dari total re- sponden. Selain dari petugas pajak, sumber informasi perpajakan yang diperoleh wajib pajak, adapula  yang diperoleh dari internet, surat kabar, pelatihan,  radio,  televisi, ma- jalah  pajak, seminar, konsultan  pajak, buku pajak,  dan atau orang lain.
Analisis  Deskripsi Responden terhadap Variabel  Penelitian
Uji Validitas  dan Reliabilitas Instrumen Uji validitas digunakan untuk mengukur tingkat kevalidan  item-item pernyataan  da- lam kuesioner.  Suatu item pernyataan  diang- gap valid apabila pemyataan tersebut  mam- pu mengukur apa yang hendaknya diukur dan mampu mengungkapkan apa yang ingin diungkapkan  dalam  penelitian. Apabila ter- dapat korelasi antara  komponen-komponen konstruk yang satu  dengan yang  lainnya, maka konstruk tersebut memiliki validi- tas. Dari hasil uji validitas, dapat diketahui bahwa variabel pengetahuan tentang  pajak, persepsi tentang petugas pajak, penerapan sistem  administrasi  perpajakan modem dan kepatuhan wajib pajak menghasilkan kesim- pulan  bahwa keempat variabel  tersebut din- yatakan valid semua, ini terlihat dari tingkat signifikansinya  dari masing-masing variabel mempunyai nilai yang lebih kecil  dari 0,05.
Uji realibilitas digunakan untuk menge- tahui keandalan  instrument yang diguna- kan. Uji reliabilitas dilakukan hanya untuk pernyataan yang dinyatakan valid saja. Tu- juannya  adalah untuk mengetahui apakah instrument  pengukur memiliki konsistensi bila digunakan mengukur  gejala yang sama' Dari hasil uji reliabilitas dapat disimpulkan
Volume l, No. l, January 20ll,page 45 - 5g
Sumber: Hasil Pengolahan  Data
bahwa  keseluruhan variable  dinyatakan reli- abel, karena memiliki  nilai Alpha Cronbach (o) lebih dat',0,6, sehingga  dalam  pengujian selanjutnya,  seluruh  variabel dapat diikut- sertakan.
Hasil  Pengujian Hipotesis 1 Hasil pengujian  menunjukkan bahwa vaia- bel pengetahuan  tentang pajak memiliki pengaruh terhadap  kepatuhan wajib pajak. Hasil ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dedi Haryanto dan Trisia Gardina (2006), yang menyatakan bahwa ada  perbedaan pengetahuan  tentang pajak antara wajib pajak patuh dan tidak patuh.  Salah satu penyebab  berpengaruhnya pengetahuan pajak terhadap kepatuhan  wa- jib pajak adalah  adanya sumber informasi perpajakan yang didapat  oleh setiap wajib pajak, sebagian  besar wajib  pajak memper- oleh pengetahuan pajak dari petugas  pajak, selain  dari  petugas pajak, pengetahuan wajib pajak ada yang diperoleh  dari radio, televisi, majalah pajak,  surat kabar,  internet,  buku perpajakan,  konsultan  pajak,  seminar pajak, pelatihan  dan ada juga yang tahu dari orang lain. Hal tersebut juga dapat dilihat  dari pi- lihan jawaban  wajib pajak  pada setiap item pertanyaan variabel pengetahuan pajak, yang menunjukkan  bahwa wajib pajak lebih banyak menjawab  sangat setuju dan setuju.
Hasil Pengujian Hipotesis 2 Pada hipotesis  kedua ini, yakni persepsi  ten- tang  petugas pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak memiliki tingkat signifikan sebesar 0,723 yang mana  nilai tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga  da- pat disimpulkan  bahwa  variable persepsi tentang petugas pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Salah satu
sebabnya  adalah  karena wajib pajak  merasa takut tidak membayar pajak dikarenakan akan dikenai sanksi pajak, seperti yang te- lah diteliti Suryadi  (2006)  yang menyatakan bahwa  penegakan hukum sangat  penting untuk meningkatkan  kepatuhan wajib pajak dalam  membayar pajak. Selain itu juga da- pat disebabkan dari adanyapemeriksaan pa- jak yang  mana dengan adanya pemeriksaan pajak akan membuat wajib pajak berusaha untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, hal ini sesuai  dengan hasil  penelitian yang dilakukan oleh Suryadi (2006). Hasil dari penelitian ini mendukung  pernyataan dari peneliti sebelumnya yaitu Dedi Haryanto dan Trisia Gardina  (2006)  yang menyatakan bahwa tidak ada perbedaan persepsi terh- adap petugas pajak antarawajib pajak  patuh dan tidak patuh.
Hasil Pengujian llipotesis 3 Hasil uji statistik menunjukkan bahwa hipotesis 3 terbukti yaitu tanggapan wajib pajak atas penerapan system  administasi perpajakan  modern  berpengaruh terhadap kepatuhan wajib  pajak. Hasil penelitian ini didukung dengan jawaban responden  terh- adap item-item pertanyaan dalam kuesioner yang mayoritas jawaban responden setuju dan sangat  setuju.  Selain itu pula penyebab berpengaruhnya system penerapan  admin- istrasi perpajakan modern adalah karena adanya penyederhanaan  system perpajakan yang ditawarkan dimana menurut Djamalu- din Anchok (1990), orang akan bergairah membayar pajak bila ada  kemudahan  di dalam menunaikan  fugas  tersebut. Kemu- dahan tersebut meliputi  mudahnya menda- patkan  SPT dan  rnudahnya pengisian SpT. Hasil  penelitian hipotesis  penerapan  system
N of Case N of Item SsIsr.qIHrtr
rssN 2086 - 3802
administrasi  perpajakan  modern konsisten dengan penelitian terdahulu  yang dilakukan oleh Marcus Toufan S (2005) yang  menyata- kan bahwa terdapat  pengaruh  antarapenera- pan system administrasi  perpajakan modem terhadap  kepatuhan wajib pajak.
KESIMPULAN, IMPLIKASI, SARAN DAN KETERBATASAN
Berdasarkan  paparan yang  telah disampai- kan dalam pendahuluan, rerangka  teoritis dan hasil pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan dari penelitian ini sebagai beri- kut:  (1) Pengetahuan  tentang pajak berpen- garuh terhadap  kepatuhan wajib pajak, (2)
Persepsi tentang  petugas pajak tidak  berpen- garuh  terhadap  kepatuhan wajib  pajak, dan (3) Penerapan sistem administrasi perpaja- kan modem berpengaruh  terhadap  kepatu- han wajib pajak.
Implikasi penelitian ini dapat ditujukan terhadap pihak fiskus (pemerintah) dalam hal ini adalah pihak Direktorat Jendral  Pa- jak sebagai sumber informasi perpajakan yang utama untuk senantiasa memberikan informasi terbaru pajak secara  tepat waktu dalam  rangka meningkatkan pengetahuan perpajakan wajib  pajak. Hal ini mengingat pentingnya aspek pengetahuan pajak dari wajib pajak  dan pengaruhnya yang cukup signifikan terhadap  kepatuhan wajib pajak. maka  hendaknya  menjadi  perhatian yang lebih serius dari pihak fiskus!.
Bagi fiskus selaku pihak Yang mem- fasilitasi sistem administrasi pajak modern, maka perlu senantiasa dilakukan perbaikan- perbaikan dalam administrasi perpajakan seperti dengan  penerapan program penye- derhanaan  pemenuhan kewajiban perpa- jakan, pengembangan  pelayanan  prima, pengembangan dan peningkatan  pelayanan, pemeriksaan dan  penagihan pada  Kanwil, serta penerapan Good Governance' Hal ini disebabkan kesimpulan  dari hasil penelitian ini menunjukkan  bahwa penerapan  sistem administrasi  yang  efisien  dan  mudah  sangat mempengaruhi animo kepatuhan dari wajib pajak.
Hasil penelitian memiliki beberapa ket-
erbatasan  diantaranya: (1) adanya kesulitan dalam  menentukan apakah responden terdaf- tar pada  KPP Gubeng atau tidak, disebaban karena peneliti tidak mendapatkan daftar nama dan alamat  responden yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak  Gubeng  dan  pe- neliti hanya  berpedoman  pada wilayah  kerja KPP Gubeng yang meliputi Kecamatan  Su- kolilo dan Kecamatan  Gubeng, (2) peneli- tian ini terbatas  pada  pengukuran  pengaruh penerapan system administrasi perpajakan modern terhadap  kepatuhan wajib pajak tanpa mengukur tingkat kepatuhan  sebelum dan tingkat kepatuhan  sesudah  diterapkan- nya sistem  administrasi  perpajakan modern. Saran bagi penelitian selanjutnya adalah dengan menambahkan  variabel-variabel independen lainnya  seperti pemeriksaan pajak, kompensasi pajak dan faktor  keperi- lakuan di dalam diri wajib pajak.  Penelitian selanjutnya juga dapat melakukan  penguku- ran tingkat kepatuhan wajib  pajak sebelum dan sesudah  penerapan sistem  administrasi perpajakan modern.

## DAFTAR RUJUKAN
Ancok, Djamaludin,  1990, Strategi Perpa- jakan Mendukung Pembangunan, Ja- karata: PT Bina Rena Pariwara.
Burton, Richard, 2005, 'Menuju Wajib Pa- jak Patuh', Jurnal PerPaiakan  Indo- nesia, Volume5, Nomor  1, Agustus 2005:4-6. Ghozali,  Imam,  2005, Aplikasi Analisis Mul- tivariate dengan,SP,t9,  Semarang:  Ba- dan  Penerbit Universitas  Diponegoro. Gillis,  Malcolm, 'Toward a Taxonomy  for Tax Reform',  Dalam Malcolm  Gil- lis, peny., Tax Reform in DeveloPing Countries,  London: Duke UniversitY Press, 1989,hat.7-26.
Gunadi,  2001,'Kebijakan Pemeriksaan Pa- jak Perusahaan Pasca BerlakunYa UU Perpajakan Baru', Jurnal PerPaia- kan Indonesla,  Volume  1, Nomor 5,
Desember,p.22-26.
Hutagaol, John, 2006, 'Meningkatkan  Ke- patuhan Wajib Pajak Melalui Penera-
pan Strategi  Pelayanan dan Penegakan Hukum,' Jurnal Perpajakan  Indone- si4,  Volumes, Nomor6, Agustus-Sep- tember2006:  l2-15.
Hidayati, Nur, 2007,  'Analisis Faktor-Fak- tor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak'. Ilyas, Wirawan B. dan  Richard Burton, I/z- kum Pajak. Jakarta: Penerbit  Salemba
Empat,2004.
Keban, Yeremias T. PhD. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Kon- sep,  Teori  dan Isa. Yogyakarta:  Pener- bit Gava Media, 2004. Kiryanto, 1999, 'Pengaruh Penerapan Struktur Pengendalian Intem Terh- adap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam  Memenuhi  Kewajiban Pajak Penghasilamya,'  Simposium Nasion- al Akuntansi II IAI-KAPd. Gedung Widyaloka  Universitas Brawijaya 24-
25 September 1999.
Munir. Divisi Humas  pada Kantor  Wilayah Jawa Timur I di Surabaya.  Surabaya., 25 November  2008.
Nasucha, Chaizi, Dr., Reformasi Adminis- trasi Publik: Tbori  dan Prahik. lakar- ta: Penerbit PT Gramedia  Widiasarana Indonesia,  2004.
Nurmantu,  Safri, Drs., Msl Pengantar Per- pajakan. Jakarta: Kelompok Yayasan Obor,2003.
Pandiangan, Liberty.  Pelayann, Wajah Kantor  Pajak.  Bisnis Indonesia, 27
Desember 2004 Pumomo, Hadi. "Reformasi  Administrasi Perpajakan," Dalam Heru Subyan-

## LAMPIRAN

## KUESIONER
A. Pengetahuan Pajak
Volume l, No. 1, January 201l, page 45 - 58
toro dan Singgih Riphat, peny., Kebi- jakan Fiskal: Pemikiran, Konsep, dan Implementasi.  Jakarta: Penerbit Buku Kompas,  Februari  2004. hal. 218-233
Sekaran,  Uma,  2000, Metodologi Penelitian untuk Bisnis.  Jakarta: Salemba  Em- pat.
Suandy, Erly, 2000, Hukum Pajak.  Jakarta:
Salemba Empat.
Suryadi, 2006, 'Model Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib  Pajak dan Pengaruhnya  Terh- adap Kinerja Penerimaan  Pajak:  Suatu Survei Di Wilayah Jawa Timur,'Vol.4, No.l,April 2006, hal. 105-121.
Singgih Santoso, 2001, SPSS. 'Mengolah
Data Statistik Secara Profesional'.
Sugiyono, 2004, Metode  Penelitian Bisnis.
Bandung : Penerbit CV. ALFABETA.
Taufan, Marcus  Sofran,  2005, Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Per- pajakan Modem Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan
Pajak Di Lingkungan  Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pa- jak Besar. Skripsi Sl, Sekolah Tinggi Akuntansi  Negara, Tangerang.
Trisia Gardina, M.Y.Dedy  Haryanto, 2006,
'Analisis Faktor-Faktor yang Mem- pengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak,'
Modus  Vol.18  (1), hal. 10-28.
Pcrusahaan  saya meogctahui  bahwa pajak
Pcrusahaan  sava meoyadari kctika nrembayar pajak tidak akan nsldepnlLan balas jasa
Perusahaan saya mcayadari bahrva pajak berguna  bagi  kepentingan umum.
Pcrusahaaa  saya mcngetahui adauya kitcria wajib paj akpatuh  yang mar:faahya  berupa DerceDataa Deogembalian rcstiarsi Pemungutan Pajak Pcmungutaa pajak mcmaog scbaiknya dilakukao oleh  pemcrintah. Pcrusahaan saya acngctahui adaaya pcmungutan  pajak  yang bcrdasarkan pada kcadaan s'aiib  paiak misalnya PPh.
Perusahaan saya nrengetahui adanya peraurgutar pajak yalng dikenai  pada objek paiak-  misaLrya  PPN.
Sistem Perpaiakau Self asscssmeut system reembcrib"n li.ewenarg kepada rvajib pajak bulao pada pctugas pajak ur-luk  meaghitung bcsamya paiak  yaag harus  dibayar.
Mcariliki  NPW? akan saogat mcu'bantu perusaham saya dalam memenuhi  kervajiban
PerPai ' lra'r .
Perusahaan  saya meagetahui batas waktu peoyampaian SPT  masa dao tahunan.
Penundaau  Pembayaran Perusahaan saya mengetahui bahwa pembayaraa pajak &pat dimintalan perrnohoaao  peoundaao apabila perusahaan mengalami  kesulitan.
Perusahaan  saya mengetahui adanya saabi- saul<si dalam perpai  akan.
Persepsi Terhadap Petugas Pajak
Ir,Ieaunrt saya petugas pajak adalah  mcreka yang harus  menegakkan  aturan perpajakan.
Sikap  pttugas pajat yaag  kooperatif alre'' mempengaruhi  perusahaaa saya dalam memenuhi  kervaiibaa PerPaj ak"l.
Sifat petugas pajak  yang jujur alan lcbih mempengaruhi saya &lr'" mcmcauhi kewaiiban saya.
Volume l, No. l, January 201l, page 45 - 5g
Saya penrah dikeceryakan  olehpctulras paiat Si&ap petugas pajak &lam arelayaoi wajib pajak  sudah cukup baik Maeih  banya! petugas pajat )/ang menyrlitkan u,ai ib pai ak Pelalquan Petugas Pajak Informasi yang diberikan oleh  petugas pajak bclum cukup  baik.
Pelayanan petusas paiak  sansat  baik. Pelayanao yaagbaikoleh petugas pajak  alran mearpengaruhi saya dalam memenuhi kcr.vaiiban perpa j akaa.
Sisteur Aduriuistrasi
ll'Ioderu
sTs
PeruJ:ahau lletode Pelal'anal & Pemeliksaan
Pcuyederha:raan prosedur,  terutama uotuk permohonan keberatan atas produk  pajah dapat mempercepat  pelayanaa,
1 Account  Representatite b erta::ggung jawab secara khusus  rnelayani daa meogawasi kepatuhan  bcberapa u'ajib  paiak
l Wbbsite, e-palment,  e-SPT, e-filmg, e- registratio4 call cewer, complaint  cent*, S.i16' ra, hefu desh dar ta tapaT'er's account d.ap*. meningkatkan  produkivitas serta ketepatan  sl'aktu penyelesaian pekerjaan Komurikasi deugan wajib pajak  lebi& intensif dan terbukti diduku-ng berbagai sarana komu:rikasi  (telepone, e-mail, vebsite). pertemufl rutin, da-n kunjungaa pembinaan"
Dagan *payment, e-SPf, S-gg c-rt$BC d"il"*M* Bembayara:r d* pdeeg:e* X*i&. p*L4 diuonitor lebih akurar mengenai  compliance cos, $t-Aiib p..ajeE
Uait pelayanarr complaint center a*ekam keluhan  yang  diterima dalam Doo,LIog
7 Setiap pegarvai dilengkapi der:gzz personal
compriter (PC)  f'ane  terhubung denga:r SAPT. SI-DJP.  iurranet  maupun  ekstranet.
Informasi
8 Account Repr*entau,+e bmugas oeagiaformasikan  perubahan ketentuan perpajakaa dan iaterpretasinya serta tueubatrtu s,'ajib pajak memperoleh konlirmasi atas  permasalahan perpaiakaa-
Dilakukan  konsukasi internal  yang oeliputi sosialisasi peraturar baru dfi pembinaan Eetrtal (afirray'e)
Permasdahan dan prestasi barvahan serta data tentaag kondisi organisasi diu:rgkapkan  dalam laporan  berkala.
Model  Summary Penvampaian, & P
Dalam dua trlun terakhk.  perusahaal sa1'a menyampaiku  SPT Tahruran sebelum jatu-h
Perusahaan  saya  pemah  terlambat membayrar
Perusahaau saya  melaltkan perhitungan
saya tidak meuiliki tunggakau
Peraturan P Perusahaan saya  berusaha tidalc perbuatan )'atrg melanggar peraturan
Peruvhaan saya  pemah  mendapatka:r sanksi
Proses taporau keuangan perusahaan saya diaudit dengan hasil rvajar tarpa Perusahaan  saya tidali membuat
R Square
Adjusted R Square Std.  Enor of
the Estimaie
Coefficients unstandardized Coefiicients
Standardized Coefilcients paiak  vang  dikenakan.