## BIAS POLITIK DIBALIK SEBUAH MEDIA : RELEVANSI SOSIALISASI POLITIK DI INDONESIA
Firdaus Aulia Rahman, M.Fasha Rouf, Fajar Nugraha Asyahidda, Achmad Hufad Universitas Pendidikan Indonesia
Email: farahman63@gmail.com , m.fasha.rouf@gmail.com , nugrahafajar@upi.edu , achmadhufad@upi.edu Abstrak Saat  ini  persaingan  politik  di  Indonesia  semakin  kontras  terlihat,  berbagai  kalangan  maju  menjadi seorang politisi dengan tujuan memajukan serta menyejahterakan bangsa ini. Alih-alih merubah bangsa ini,  tetapi  justru  menambah  polemik  bangsa  dengan  memanfaatkan  kekuasaan  yang  dimiliknya. Komunikasi  politik  gencar  dilakukan  dengan  perencenaan  yang  matang  oleh  actor  politik  yang  ingin menjadi  orang  nomer  satu  di  Indonesia  ini,  berbagai  strategi  pemasaran  politik  pun  dilakukan  demi menaikan popularitas serta citra positif dihadapan khalayak. Melalui sebuah media massa komunikasi politik dilakukan, masyarakat yang pasif mungkin tidak pernah tahu bias tayangan yang disajikan oleh media, dan dampak kedepannya terhadap demokrasi bangsa ini. Media massa yang seharusnya menjadi kebutuhan  ruang  publik  serta  menjaga  netralitas  dan  ideologinya  malah  diselewengkan  dan  justru  di manfaatkan  oleh  kelompok  tertentu  saja.  Untuk  itu,  artikel  ini  mencoba  memaparkan  hasil  penelitian yang  dilakukan  melalui  pendekatan  kualitatif,  dengan  mendeskripsikan  berbagai  kasus  mengenai kepentingan  kekuasaan  actor  politik  dibalik  sebuah  media  yang  dimiliki,  serta  dikaitkan  dengan beberapa literatur yang berkaitan dengan permasalahan ini.
Kata kunci: Komunikasi Politik, Ideologi Media Massa, Citra Politik, Power Interest

## 1 PENDAHULUAN
Pada  era  saat  ini  sebuah  persaingan  konflik politik  bukan  hanya  terjadi  pada  realitas  nyata, tetapi  merambah  kepada  persaingan  politik  di dunia  maya,  berbagai  komunikasi  politik  pun dilakukan  melalui program acara, tayangan iklan, atau  pun  postingan  melalui  media  sosial. Komunikasi politik hakikatnya adalah bidang atau disiplin  yang  menelaah  perilaku  dan  kegiatan komunikasi  yang  bersifat  politik,  mempunyai akibat politik, atau berpengaruh terhadap perilaku politik  (Cangara,  2009),    komunikasi  politik  ini tentunya  mempunyai  berbagai  tujuan  yang mendasar  dalam  memperkenalkannya  kepada masyarakat,  salah  satunya  membuka  wawasan atau cara bepikir seseorang. Dalam mengenalkannya  kepada  khalayak,  komunikasi politik  ini  dirumuskan  dengan  berbagai  proses pemindahan  lambang  ataupun  simbol  yang  berisi pesan-pesan politik dari seseorang atau kelompok yang  ditujukkan  untuk  mempengaruhi  sikap  dan tingkah laku khalayak yang menjadi target politik (Cangara, 2009).
Pada  dasarnya  komunikasi  politik  memang sangat  penting  dalam  menopang  sebuah  proses politik, karena melalui hal tersebut nantinya dapat menunjang    para  calon  kandidat  untuk mendapatkan  dukungan  dan  simpati  yang  baik
dari  masyarakat.  Namun,  sekelumit  isu  yang terjadi  saaat  ini,  dimana  partai  politik  yang seharusnya  melakukan  fungsi  dasarnya  sebagai sarana  sosialisasi  serta  menambah  wawasan kepada masyarakat terhadap politik di lingkungannya  (Budiardjo,  2008),  ternyata diselewengkan  dalam  proses  operasionalnya.  Era millennium  saat  ini,  partai  politik  memanfaatkan perkembangan  media  massa  sebagai  saluran untuk  menyampaikan  pesan  politiknya,  serta berbagai  strategi  pemasaran  juga  gencar dilakukan oleh partai politik dalam menyampaikan  visi  misinya.  Kemudian  mengapa hal  ini  menjadi  polemic  permasalahan  saat  ini, karena  media  massa  yang  digunakan  oleh  partai politik  ini  bukan  menjelaskan  apa  itu  wawasan dunia  politik  kepada  masyarakat,  tetapi  malah menampilkan  actor  politik  atau  kandidat  yang akan  diusung  oleh  partai  politik  tersebut. Permasalahan  tersebut  ternyata  memang  jelas sekali  terjadi  di  Indonesia,  melalui  sebuah  media yang bersifat massal seperti televisi atau koran lah mereka  mentransmisikan  pesan  politiknya,  agar segala program kerjanya terlihat dan citra baiknya pun  terbentuk  dalam  pikiran  khalayak.  Pada dasarnya pemasaran politik tersebut bukan hanya tentang kampannye, melainkan sampai pada tahap bagaimana  memformulasikan  produk  politik
melalui  pembangunan  simbol,  image,  dan program yang ditawarkan (Wahid, 2016).
Lalu mengapa hal diatas dapat terjadi, padahal media  seharusnya  dapat  bersifat  netral  dan menjaga  ideologinya  sebagai  media  massa,  yang hakitatnya selalu menjadi sistem kepercayaan dan nilai  representasinya  dalam  sebuah  media (Pilliang,  1999).  Itu  disebabkan  adanya  faktor kekuasaan serta kepentingan seseorang dibaliknya dalam  membentuk  citra  politiknya  di  hadapan masyarakat,  memang  membangun  sebuah  citra aktor  politik  sudah  menjadi  hal  yang  kompleks saat ini, apalagi jika mempunyai faktor kekuasaan serta  alat  trasmisi  yang  menunjang,  sehingga penguasaan  media  massa  sekaligus  actor  pilitik ini  pun  lebih  mudah  dalam  merencanakan  serta membangun  popularitas  demi  meningkatkan elektabilitasnya. Akibatnya, bias kabar terpujinya selalu ada dalam liputan berita.
Tahap krusial diatas tentunya menjadi dampak penting  terhadap  dunia  jurnalistik,  karena  hal  itu telah  melangggar  norma  yang  sejatinya  media tidak  boleh  mempunyai  faktor  keberpihakan (Kovach,  2001),  alhasil  telah  membentuk perubahan yang signifikan dalam berbagai model politik,  seperti  bidang  marketing  politik,  model iklan  politik,  paradigma  kampanye  politik, sumber  dan  feedback  komunikasi  politik  dalam suatu  media.  (Farell,  2000).  Hal  ini  menjadi diskursus  penting  dalam  perkembangan  media dan  demokrasi  di  Indonesia  yang  mengalami kemorosotan  dalam  sebuah  pers,  karena  akan terjadi  penyempitan  dalam  demokrasi  ruang publik di masyarakat. Pers atau media merupakan salah satu ruang public, dimana masyarakat dapat bebas  menyampaikan  aspirasi,  kritik,  dan informasi  tanpa  membedakan  stratifikasi  sosial serta  tidak  memihak  kepada  salah  satu  golongan saja  (Harbermas,  1989).  Melihat  kemungkinan tersebut,  sepertinya  padamnya  demokrasi  di Indonesia akan menjadi sebuah kenyataan.
Runtuhnya  demokrasi  di  Indonesia  memang secara gamblang mulai terlihat, seperti pertarungan  beberapa  media  dalam  kepentingan politik  yang  dimilikinya,  apalagi  sejak  Pemilu yang  terjadi  tahun  2014  lalu,  perbedaan  hasil quick  count  dalam  beberapa  media  justru menimbulkan  diferensi  konflik  sosial,  media massa  sudah  tidak  lagi  dinilai  sebagai  sumber penyejuk  dan  wadah  dialog  berbagai  permasalah publik. Faktor kekuasaan dibalik sebuah media itu lah  yang  justru  memperkeruh  demokrasi  di Indonesia,  hal  tersebut  dilandasi  mengapa  media saat  ini  tidak  bisa  bersifat  objektif.  Ternyata, berbagai kepentingan terhadap ideologi massa ini yang  menjadi  penyebabnya,  yakni  kepentingan ekonomi  (keuntungan)  serta  kepentingan  politik (kekuasaan)  biang  semua  ini.  Dalam  konteks permasalahn  ini,  seharusnya  media  dapat
dimanfaatkan  dalam    menjalankan  fungsi  dan tujuannya,  yaitu  agen  resolusi  konflik.  Resolusi konflik  sendiri  adalah  metode  pendekatan  untuk menangani  sebuah  konflik  serta  menjadi manajemen  terhadap  pemeliharaan  perdamaian agar  pihak  konflik  yang  berkait  dapat  di selesaikan. (Wani, 2011)
Di Indonesia ternyata telah terjadi permasalahan  politik  media  seperti  ini,  salah satunya  adalah  hubungan  Media  Nusantara  Citra (MNC)  Group  dengan  Partai  Perindo  milik  Hary Tanoesodibjo.  MNC  Group  ini  tercatat  dalam Bursa  Efek  Indonesia  pada  tahun  2002,  sebagai sebuah  perusahaan  yang  bergerak  dalam  bidang media  serta  informasi,  HT  sendiri  menjadi holding company dalam perusahaanya ini, bahkan menurut  survei,  kekayaannya  mencapai  US$1,7 Miliyar. (Forbes, 2017). Namun, ternyata HT juga mempunyai  peran  ganda  yang  sangat  penting dalam  partai  politik  yang  dimilikinya,  yakni sebagai  Ketua  Majelis  Persatuan  Partai  serta Ketua  Dewan  Pimpinan  Pusat  Partai  Persatuan Indonesia (Perindo).
Relevansi  jabatan  keduanya  ini  yang  menjadi sorotan public, karena seorang pemilik kekuasaan media  ini  melakukan  propaganda  politik  yang dirancang  secara  sistematis  demi  mempengaruhi serta  menimbulkan  kesan  dan  simpati  oleh khalayaknya,  hal  tersebut  berkenaan  dengan tujuan  akhirnya,  yakni  bermuara  pada  dukungan dalam pemilihan umum nanti. Media massa yang dimilikinya  menggambarkan  actor  politik  ini dengan  berbagai  tayangan  iklan,  memperlihatkan kepada  khalayak  sisi  lainnya  serta  kinerja program  yang  dikerjakan  oleh  partai  Hary Tanoesoedibjo  beserta  dengan  rengrengan  tim sukses Partai Perindo.
Dalam  proses  komunikasi  politik  yang dilakukan  HT,  memang  telah  mengalami  distorsi yang  terjadi,  salah  satunya  yaitu  distorsi  bahasa sebagai sebuah ideologi. Ada dua perspektif yang cenderung menyebarkan distorsi ideologi. Pertama, perspektif yang mengidentikkan kegiatan  politik  atau  hak  istimewa  suatu kelompok,  atau  biasa  disebut  sebagai  monopoli politik pada  kelompok tertentu. Kedua, perspektif yang  menekankan  system  tertinggi  politik,  yang tidak  mempersoalkan  apa  kehendak  serta kebutuhan khalayak terhadap politik (Prabotinngi, 1993).  Dari  hal  ini  bisa  menjadi  peninjauan, meskipun  komunikasi  politik  melalui  media massa  ini  penting  di  transmisikan  kepada masyarakat, tetapi tidak semua komunikasi politik berjalan dengan baik, karena adakalanya hal yang dikomunikasikan tidak sesuai dengan tujuan yang ditetapkan,  serta  menyimpang  dengan  ideologi sebuah  media,  sehingga  dikhawatirkan  berbuntut pada  awareness  masyarakat  Indonesia  terhadap
demokrasi  politik  semakin  menurun,  karena media tidak bisa menjaga idealisnya.

## 2 METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penelitian tentang  strategi  komunikasi  politik  dalam  sebuah media  massa  ini  adalah  pendekatan  kualitatif, yang bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan  kesenjangan  antara  yang  terjadi dalam  realitas  suatu  media  dan  ideologi  media yang  mendasarinya,  serta  dikaitkan  dengan hubungan kepentingan kekuasaan (power interest) dibaliknya dalam memberikan serta menginformasikan  pesan  kepada  khalayak  luas. Selain itu, dengan menggunakan desain penelitian deskriptif,  penelitian  ini  akan  menjelaskan hubungan antara sebuah media dan seorang actor politik yang memanfaatkan medianya sebagai alat membangun  citra  positifnya,  serta  efek  media massa  yang  akan  terjadi  kepada  khalayak  dalam menerima  infromasi  ini.  Data  yang  diperoleh dalam  penelitian  ini  dengan  melakukan  studi literatur  serta  dikaitkan  dengan  beberapa  kasus dalam  media  yang  tergabung  dalam  perusahaan MNC Group serta kaitannya dengan Partai Politik yang  dimiliki  oleh  Hary  Tanoesoedibjo  sebagai komisariat  perusahaan  media  sekaligus  actor politik ini.

## 3 HASIL DAN PEMBAHASAN 3.1. Ideologi Media Massa
Media massa pada dasarnya berfungsi untuk sebuah  agen  stabilitas  serta  agen  pembaharu dalam  semua  aspek,  karena  tujuan  media  sendiri adalah  menjadi  media  penyeimbang  serta memberikan  pengaruh  terhadap  publik  atas informasi yang disebarkan. Oleh sebab itu, sebuah media  massa  pasti  mempunyai  sebuah  ideologi yang mendasarinya, agar sistem yang diterapakan sebuah media tercapai sesuai dengan tujuan serta arah  yang  dibuat  sebelumnya.  Ideologi  media sendiri terbentuk karena bertujuan untuk menjadi cermin dan refleksi sebuah realitas media tehadap publik.
Namun dalam perkembangan media saat ini, setidaknya  selalu  terdapat  berbagai  kepentingan yang  mendasarinya  serta  mendistorsi  sebuah realitas  sebelum  informasi  disebarkan  kepada public,  terdapat  dua  kepentingan  utama,  yakni kepentingan  ekonomi  (economic  interest)  serta kepentingan politik (politic interest) (Mahpuddin, 2009).  Kepentingan  politik  inilah  yang  menjadi permasalah  saat  ini,  ketika  kepentingan  ini bercampur dengan media,  maka isi media (media content)  yang  ditayangkan  akan  bermuatan  serta
bersinggungan dengan politik. Pada dasarnya dua kepentingan  sebuah  media,  yaitu  kepentingan ekonomi  dan  politik  ini  tidak  akan  terjadi  jika tidak  ada  faktor  kebutuhan  dan  kepentingan kekuasaan didalamnya. Banyak pengusaha media sekarang  yang  terjun  ke  ranah  politik,  serta memanfaatkan  kekuasaannya  terhadap  media yang  dimilikinya  sebagai  penyalur  ide,  tujuan, serta  gagasan  partai  politiknya.  Hal  tersebut tentunya  mengabaikan  kepentingan  publik sebagai  penerima  informasi,  karena  akan  terjadi sebuah  anggapan  public  apakah  media  tersebut menyampikan  sebuah  kebenaran  atau  kebenaran palsu,  memihak  atau  netral,  atau  tidak menggambarkan  sebuah  realitas.  Akibatnya, public akan beranggapan bahwasannya media saat ini  tidak  dapat  bersifat  netral,  jujur,  adil  serta objektif.
Jika ditinjau dari struktural jabatan produksi sebuah  media  massa,  pemilik  saham  atau penguasa tentunya mempunyai sebuah kewenangan  lebih  dalam  menyiarkan  informasi serta  beritanya  sebelum  sampai  kepada  khalayak ramai.  Tetapi  jika  berkaitan  dengan  hal  itu seorang  pemilik  seharusnya  bertanggung  jawab dan  bijaksana  serta  tidak  menyelewangkan kekuasaannya  atas  dasar  kepentingan  pribadi, baik  secara  ekonomi  ataupun  politik  melalui media.
Dalam hal yang lebih luas media dan politik telah  menjadi  hal  yang  dominan  pada  saat  ini, karena  media  menjadi  sarana  agenda  politik seseorang dalam meningkatkan kekuasaanya serta memperkuat  posisinya  dalam  dunia  politik. Berbagai  strategi  pun  dibangun  oleh  setiap penguasa  media  demi  memperebutkan  puncak tertinggi  kursi  pimpinan,  dan  media  massa menjadi  alat  untuk  menyampaikan  pesan  mereka kepada public (Saputra, 2013). Efek media massa yang  dirasakan  oleh  semua  khalayak  terhadap bias politik tersebut mungkin berbeda-beda, tetapi jika  masyarakat  kritis  maka  akan  mengetahui segala  perencanaan  yang  dilakukan  penguasa media,  karena  biasanya  efek  media  massa  yang direncanakan dan berlangsung dalam waktu yang cepat seperti propaganda, kampanye media, news learning,  respons  individu,  pembingkaian  berita dan  agenda  setting  (Bungin,  2006)  akan  terlihat jelas dan nyata tergambarkan oleh khalayak. Pada saat ini kesenjangan antara idealitas media massa dengan  realitas  operasional  media  massa  sangat terlihat,  otoritas  nilai  idealisme  media  massa mulai  kembali  seperti  sebelum  era  reformasi, mereka sang penguasa sebuah media menyeruakan  kepentingannya  dan  bernafsu menghabisi  lawan-lawan  politiknya  dengan berbagai  tayangan  menarik  mengenai  kinerja politiknya.
Publik  pada  umumnya  berada  diantara  dua kepentingan utama sebuah media, yang menjadikan mereka sebagai mayoritas yang diam, serta  yang  tidak  mempunyai  kekuasaan  dalam membangun  dan  menentukan  informasi  di  ranah publik  (public  sphere)  milik  mereka  sendiri (Mahpuddin,  2009).  Karena  ketika  ranah  public telah  dikuasai  oleh  penguasa  politik,  media  pun hanya  menjadi  perpanjangan  tangan  penguasa untuk menguasai ruang publik serta merubah pola pikirnya  dan  menjadi  alat  kepentingan  untuk mencari keuntungan dengan cara mengeksploitasi ruang  public,  yang  seharusnya  media  adalah sebagai  sarana  memperoleh  informasi  yang berpatokan pada kepentingan publik.
Hiperealitas  media  sesungguhnya  akan berkembang  ketika  media  dikendalikan  oleh  dua kepentingan  utama  diatas,  yakni  kepentingan ekonomi  dan  kepentingan  politik.  Persaingan seorang  penguasa  media  massa  yang  tidak  sehat inilah yang menyebabkan media massa mengorbankan  idealismenya  dengan  menyajikan berbagai  pemberitaan  yang  justru  menyerang balik  pihak  yang  menyebarkannya  (Bungin, 2006).  Oleh  sebab  itu,  subyektivitas  permainan bahasa  (language  game)  yang  berkaitan  dengan dua  kepentingan  ini  harus  dihapuskan  dalam sebuah  media  agar  tidak  terjadi  implikasi merugikan terhadap publik.

## 3.2. Citra  Politik  dan  Realitas Penguasa Media
Pada saat ini sistematika citra kepemimpinan politik melalui media massa telah menjadi sesuatu yang  luar  biasa  mencuri  perhatian  bagi masyarakat  Indonesia,  namun  pencitraan  selalu identik dengan asumsi yang negatif oleh sebagian masyarakat.  Hal  tersebut  disebabkan  karena distorsi  yang  sering  dilakukan  oleh  media  massa terhadap  informasi  yang  di  sebarkan  kepada publiknya  (Mahpuddin,  Ideologi  Media  Massa dan  Pengembangan  Civil  Society,  2009)). Pembentukan  sebuah  gambaran  integritas  actor partai  politik  melalui  media  massa  selalu ditampilkan  dalam  hal  lain,  seperti  melalui gambar.  Namun,  bukan  mendapatkan  feedback yang baik dari khalayak, tetapi justru actor partai ini  malah  menerima  lebih  banyak  komentar negatif dari gambaran integritas yang ditampilkan (Aaldering, 2015).
Berkaitan  dengan  hal  diatas,  komunikasi dalam  pembentukan  sebuah  citra  positif  di masyarakat  memang  sangatlah  penting  dalam menunjang sebuah proses politik, supaya nantinya para  calon  legislatif  mendapatkan  dukungan  dari masyarakat.  Namun,  untuk  melewati  hal  tersebut
para  calon  kandidat  ini  bersaing  dengan melakukan berbagai cara agar dapat mempengaruhi serta menggiring opini publiknya. Proses  pengenalan  dilakukan  secara  berangsur- angsur,  dari  yang  terkecil  hingga  yang  terbesar dalam  stratifikasi  sosial  (Budiardjo,  2008). Melalui  pemanfaatan  teknologi  media  massa mereka  bersaing,  dalam  persoalan  ini  para kandidat  pastinya  menggunakan  stategi  dan perencanaan  bersama  marketer,  agar  konsep tayangan  yang  ingin  di  komunikasikan  dapat terposisikan  dalam  pikiran  khalayak  sebagai sasarannya  (Belch,  2004).  Berbagai  bacaan  surat kabar  serta  tampilan  ringan  sebuah  tayangan bersatu meyakinkan khalayaknya, tetapi khalayak yang  menjadi  sasarannya  justru  terkadang  tidak memperhatikan  bias  di  dalammnya  (Shoelhi, 2012), karena masyarakat tidak dapat memastikan jika pemberitaan yang ditayangkan mencerminkan  pengungkapan  sebuah  bias  halus yang  telah  di  agendakan  dalam  sebuah  berita, konsepsi  tayangan  krusial  tersebut  memang  akan menonjolkan  tentang  otoritas  inheren,  vokalisasi oleh  media  atau  surat  kabar  itu  sendiri (Markowitz, 2006). Agar  dapat  mengukur  seseorang  melakukan citra  kepemimpinannya  melalui  media  massa, maka  beberapa  indeks  berikut  salah  satu penjelasannya, yakni focus media yang seharusnya memberikan wawasan kepada masyarakat  tentang  arti  politik  yang  baik  dan benar,  malah  menjadi  terfocus  kepada  salah seorang pemimpin (Wattenberg, 1994), kemudian isi liputan media lebih memperhatikan karakteristik  non-politis  dan  kehidupan  pribadi para  politisinya  (Kriesi,  2012),  serta  efek  yang ditimbulkan  seorang  pemimpin  partai  selama bertahun-tahun akan berpengaruh dalam pemilihan  suara  nanti,  karena  khalayak  akan berpendapat  bahwa  pemimpin  partai  tersebut penting bagi warga dan negaranya (Clarke, 1992). Itu  sebabnya,  beberapa  tahun  ini  menunjukan bahwa  membentuk  citra  kepemimpinan  dalam sebuah politik itu penting.
Kemudian  bagaimana  dengan  pembentukan citra para politisi di Indonesia, yang berbondong- bondong  memperebutkan  kursi  nomer  satu  di negara  ini?  Upaya  dalam  menunjukan  kelebihan serta kekuasaan yang dimiliki seseorang semakin di  perlihatkan  dalam  berbagai  bidang,  salah satunya penayangan iklan Partai Perindo di MNC Group  milik  Hary  Tanoesoedibjo,  peningkatan elektabilitas  yang  dilakukan  oleh  HT  ini  sangat benar  kontras  terlihat.  Menurut  data  dari Adstensity, sebuah platform yang menghitung dan menganalisa  data  iklan  di  televisi-  mencatatkan selama  kurun  waktu  November  2015  hingga Januari 2016, iklan partai Perindo di MNC Group mencapai  1918  kali,  jika  di  rupiahkan  maka
totalnya  mencapai  132  Milyar  (Hanifan,  2016). Dalam  konteks  ini,  memang  uang  yang dibayarkan  bukan  angka  yang  sedikit  apalagi hanya  untuk  penayangan  sebuah  iklan  partai, tetapi  HT  ini  melihat  peluang  yang  didapat  jika tayangan tersebut berhasil mempengaruhi khalayaknya,  terutama  anak-anak  yang  selalu menyanyikan  Mars  Perindo,  dan  itu  menjadi investasi  bagi  pihaknya,  serta  keuntungan  yang didapat  jika  telah  menempati  kursi  orang  nomer di negara ini dampaknya pun mungkin akan lebih besar, secara HT juga mempunyai bisnis lainnya. Jika  dilihat  duduk  perkaranya,  maka eksploitasi  media  telah  terjadi,  karena  seringkali niat sadar yang dilakukan pejabat atau perusahaan itu  hanya  memberikan  otorisasi  atau  intervensi yang  sengaja  dimasukan  ke  dalam  sebuah  media massa,  proses  komunikasi  tersebut  membuktikan jelas  bahwa  bias  politik  serta  kepentingan golongan  telah  terjadi  (Shaver,  1995).  Namun ironinya,  justru  cara  inilah  praktik  sistem  politik yang  sedang  menggejala  pada  semua  partai  di Indonesia,  terutama  diatas  panggung  persaingan politik  media,  yang  lambat  laun  mulai  dipahami oleh  masyarakat  (Boukes,  2014).  Propagasi naratif media tersebut dapat terjadi, karena secara bersamaan pemilik serta actor politik ini menjadi produsen  terhadap  isi  berita  yang  beroperasi (Nisbet, 2008), dimana mereka membentuk frame persepsi  public  (Romero,  1999),  dan  secara implisit mempengaruhi interpretasi serta kepercayaan  public  terhadap  media  (Loseke, 2007). Terdapat  4  (empat)  pandangan  mendasar media  saat  ini,  yaitu  media  sebagai  penonton (spectator),  sebagai  penjaga  (watchdog),  sebagai pelayan (servant), serta sebagai penipu (trickster). Ada  anggapan  pandangan  bahwa  media  sebagai penipu dalam membangun sebuah komunitas atau organisasi  dalam  proses  politik  (Pharr,  1996). Karena  dalam  operasionalnya,  berita-berita  yang berisi  skandal  korporasi  sering  dipelintir  serta dipoles setiap harinya dengan fantasi wartawannya,  begitu  juga  fakta-fakta  politik  dan komentar-komentarnya  yang  menyudutkan  pihak yang  dibencinya  (Shoelhi,  2012).  Wartawan  atau pers  memang  fungsinya    bertindak  sebagai pemantau independen terhadap kekuasaan, namun prinsip anjing penjaga (watchdog) yang ditujukan kepada  wartawan  ini  tengah  terancam  dalam jurnalisme pers dewasa sekarang oleh penggunaanya  yang  berlebihan,  peran  anjing penjaga  terancam  oleh  jenis  baru  konglomerasi perusahaan,  yang  secara  efektif  dapat  merusak independensi  yang  dibutuhkan  pers  dalam menjalankan  permantauan  mereka  (Kovach, 2001),  mereka  yang  hanya  sebagai  karyawan secara  terpaksa  harus  mengikuti  rules  atau perintah  dari  atas,  akhirnya  realitas  beberapa
media  saat  ini  pun  hanya  menyajikan  sensasi dibandingkan  pelayanan  publik.  Demikian  pula dengan perkembangan media saat ini, yang justru gencar  mencari  rating  tayangan  program  melalui televisi  demi  keuntungan  ekonomi  dan  politik penguasannya.
Setelah  berbagai  pertarungan  politik  terjadi di  beberapa  media,  mereka  para  penguasa  media justru  lupa  menempatkan  kepentingan  public dalam  fungsi  serta  peran  media  itu  sendiri. Mereka sejatinya sudah sudah tidak memperhatikan objektivitas, keadilan, serta berita yang  independen  dalam  sebuah  media,  alih-alih menyebarkan  berita  yang  independen,  mereka justru  mengubah  berita  menjadi  seperti  drama sosial  (Jones,  2012),  berbagai  drama  menarik diciptakan  melalui  bahasa  atau  simbol,  untuk menarik  simpati,  serta  terselip  makna  ejekan tersirat  kepada  lawan  dalam  membingkai  sebuah tayangan  berita  (Jamieson,  2008).  Akhirnya, ketika  khalayak  tersadar  melihat  bias  berita  serta kepentingan  sepihak  pada  sebuah  media, kemungkinan besar mereka akan menginterpretasikan  terjadi  sebuah  ketidakadilan (Arpan,  2011)  dalam  demokrasi  politik  media  di Indonesia.
Berikut  adalah  beberapa  kasus  yang berkaitan  dengan  bentuk  pencitraan  politik seorang  pengusaha  media  yang  terjun  ke  ranah politik,  dan  kaitan  pencitraan  yang  ia  lakukan dengan  beberapa  pemberitaan  di  media  yang  ia kuasai.  Pengusaha  media  ini  adalah  Hary Tanoesoedibjo  pemilik  MNC  Group  serta  partai politiknya  yakni  Partai  Persatuan  Indonesia (Perindo)  yang  ia  miliki.  Berangkat  pada  kasus pemberian  sanksi  dari  KPI  (Komisi  Penyiaran Indonesia)  yang  ia  dapat,  karena  tayangan  partai politik  yang  ia  miliki  telah  melanggar perlindungan  kepentingan  public  (Kompas.com, 2017),  jika  dilihat  dari  sisi  ideology  sebuah media,  hal  tersebut  memang  sudah  mengambil ruang public yang seharusnya sebuah media tidak menyajikan sebuah tayangan berbentuk kampanye yang  berkenaan  dengan  kinerja  kerja  seorang actor  politik,  karena  itu  dapat  menggiring  opini public  terhadap  pembentukan  karakter  politik warga di Indonesia. Oleh sebab itu, atas hal yang ia  lakukan,  maka  pemilik  MNC  Group  ini  telah melanggar ketentuan Pedoman Perilaku Penyiaran dan  Standar  Program  Siaran  (P3  &  SPS)  yang mengatur  bahwasannya  program  siaran  wajib dimanfaatkan untuk kepentingan publik dan tidak untuk kepentingan kelompok tertentu (Kompas.com,  2017).  Jika  ditinjau  dari  tayangan yang  disajikan  pada  empat  stasiun  levisi  yang tergabung  dengan  MNC  Group  (GTv,  MCN  Tv, RCTI,  dan  iNews),  terdapat  sebuah  tayangan berupa  iklan  komersil  melalui  sebuah  lagu  atau
mars  Partai  Perindo,  melalui  tayang  tersebut terdapat  aktor  politik  Hary  Tanoesoedibjo menggambarkan  kinerja  programn  HT  kepada masyarakat  agar  terbentuk  serta  terbangun  citra positif  pada  khalayak  umum  sebagai  penonton. Hal  ini  tentunya  dapat  terjadi,  karena  terdapat kepentingan  kekuasaan  (power  interest)  yang  ia miliki  dan  dapat  leluasa  mengendalikan  konten tayangan media yang disajikan.
Jika  dilihat  dari  sisi  Semiotika  Pierce, anggapan  mengenai  penyampaian  pesan  berupa simbol  verbal  maupun  non  verbal  dapat mengungkapkan  penciptaan  mendasar  pada khalayak  atau  komunikan  yang  menerimanya, karena  terdapat  tanda  atau  representamen  serta konsep,  gagasan,  dan  seterusnya  yang  dimaknai sebagai  objek,  kemudian  interpretan  yang dimaknai  dengan  makna  impresi  atau  perasaan (Little  John,  2002)    yang  menjadi  pesan  verbal maupun  non  verbal  dalam  tayangan  iklan  Partai Perindo  ini.  Terdapat  3  klasifikasi  yang menjadikan    proses  pencitraan  yang  dilakukan actor  politik  Partai  Perindo  sekaligus  pemilik media  ini  berkenaan  dengan  semiotika,  yakni ikon, indeks, dan simbol (Little John, 2002). Ada beberapa adegan dalam iklan mars Partai perindo ini  yang  berkaitan  dengan  ikon,  ikon  sendiri merujuk pada gambar, benda atau seseorang yang ada  pada  iklan  ini  yaitu  Hary  Tanoesoedibjo  dan Liliana  Tanoesoedibjo  selaku  istrinya  karena mereka  berdua  lah  yang  menjadi  sorotan  utama serta  yang  dipresentasikan  dari  iklan  ini.  Lalu terdapat  indeks,  hal  ini  mengacu  pada  adegan yang berkaitan dengan seorang ikon sebelumnya, pada  indeks  ini  iklan  menjabarkan  adegan  atau interaksi  seorang  Hary  Tanoesoedibjo  yang bersalaman  dengan  seorang  nelayan  di  pantai, berinteraksi  dengan  masyarakat  di  pasar,  serta atribut-atribut yang dipakainya seperti baju, jaket, dan  sebagainya.  Hal  tersebut  tentunya  sudah  di setting  serta  direncanakan  oleh  actor  politik  ini dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakatnya,  serta  pembentukan    framing  di media  yang  telah  diasosiasikan  sebelumnya. Kemudian  terdapat  simbol  yang  disampaikan media  terhadap  iklan  ini,  simbol  yang  dibentuk dalam iklan ini mempresentasikan kinerja seorang Hary  Tanoesoedibjo  sebagai  pemimpin  yang peduli akan generasi penerus bangsa, simpati dan sering menolong kepada masyarakat bawah, serta menunjukkan  citra  dari  seorang  istrinya  yaitu Liliana  Tanoesoedibjo  yang  mendeskripsikan  dia adalah sosok wanita yang selalu mendukung Hary Tanoesoedibjo, mengayomi masyarakat perempuan, berdedikasi terhadap kesehatan anak- anak, dan sebagainya. Simbol yang tergambarkan dalam  adegan  tersebut  tentunya  sangat  erat hubungannya  dengan    ikon,  indeks,  dan  simbol
yang  mendukung  pembentukan  citra  positif seseorang dalam menyampaikan informasinya.
Adapun hal yang dilanggarnya adalah Pasal 11 P3 KPI tahun 2012 dan  Pasal 11 ayat (1) SPS KPI tahun 2012. Namun selain peringatan tertulis, KPI juga memerintahkan penghentian siaran iklan Partai Perindo pada keempat stasiun TV tersebut. Ini  merujuk  pada  pasal  36  ayat  (4)  Undang- Undang nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, yang  berisi  siaran  wajib  dijaga  netralitasnya  dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu.  Bahkan  ancaman  peningkatan  sanksi seperti  yang  tercantum  dalam  pasal  75  ayat  (2) SPS  KPI  tahun  2012  juga  diingatkan  KPI (Kompas.com, 2017).
Selain kasus diatas tentang bias kepentingan politik pada sebuah media yang dimiliki, ternyata terdapat  kasus  lainnya  yang  berkenaan  dengan aktor  politik  sekaligus  pemilik  media  MNC Group  Hary  Tanoesoedibjo,  yakni  kasus pelaporan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung Yuianto  seorang  Jaksa  Agung  Muda  Tindak Pidana  Khusus  (Jampidsus)  terhadap  Hary Tanoesoedibjo,  yang  berkenaan  tentang  pesan ancaman  yang  dilakukan  HT  kepada  Jaksa Yulianto  (tirto.id,  2017).  Yulianto  merasa  pesan yang  dikirmkan  oleh  Hary  Tanoesoedibjo  ini adalah  sebuah  pesan  dengan  sebuah  ancaman, akhirnya ia melaporkan kepada Polda Metro Jaya, dan  polisi  merespon  laporan  tersebut,  serta  pada tanggal  23  Juni  2017  pemilik  MNC  Group sekaligus
Ketua Partai Perindo Hary Tanoesodibjo ditetapkan sebagai seorang tersangka karena terjerat Pasal 29 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE jo pasal 45B UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU Informasi dan  Transaksi  Elektronik  (UU  ITE)  (tirto.id, 2017).  Setelah  kasus  yang  menjerat  aktor  politik MNC  Group  ini,  berbagai  pemberitaan  pun muncul  melalui  media  massa,  salah  satunya adalah media yang tergabung dalam MNC Group ini, yakni Koran Sindo. Setiap harinya sepanjang edisi koran tanggal 17 Juni sampai 4 Juli, isu yang diangkat  dalam  pemberitan  utamanya  adalah kasus  SMS  ancaman  ini  (tirto.id,  2017).  Riset tersebut  dilakukan  oleh  sebuah  media  online, yakni  tirto.id  yang  terdaftar  di  Dewan  Pers Indonesia  yang  menampilkan  berbagai  berita, artikel, maupun infografik (tirto.id, 2016). Dalam hal  ini  media  begitu    sangat  berperan,  dan menjadi sebuah tameng pembela diri dari seorang pemilik  media  terhadap  kasus  yang  dihadapkan kepadanya. Pada pemberitaan yang sering dimuat dalam  Koran  Sindo  pun  selalu  terdapat  sisipan kata  “kriminalisasi”,  dan  tercermin  bahwa  dalam bingkai  media  yang  ditampilkan  oleh  Koran Sindo  ini  menjelaskan,  bahwasannya  kasus  yang menjerat  HT  ini  adalah  kasus  yang  dibuat-buat
oleh  Jaksa  Agung  serta  pemerintahan  Jokowi, karena  dalam  beberapa  pembahasan  berita  yang ditampilkan,  terdapat  sindiran  yang  berkaitan dengan  pemerintahan  Presiden  Joko  Widodo. Selain  itu,  berdasarkan  data  riset  lainnya,  sebuah konvergensi  media  Koran  Sindo  yakni  Okezone dan  Sindonews,  sejak  23  Juni  2017  Hary Tanoesoedibjo  dinyatakan  sebagai  tersangka, telah  terhitung  mencapai  jumlah  544  berita  yang berkenaan dengan kasus ini sampai tanggal 3 Juli 2017, dengan rincian 429 di Okezone dan 115 di Sindonews.  Angka  tersebut  sangat  berbeda dibandingkan  dengan  media  lain,  yang  tidak terlalu  tertarik  mengangkat  isu  tersebut  dalam pemberitaan di medianya, terhitung di Kompas.com  hanya  8  kali  mengangkat  berita kasus  ini,  Tempo.com  6  berita,  merdeka.com  10 berita,  serta  Republika  hanya  1  berita  (tirto.id, 2017).
Jika  ditelisik  lebih  dalam  kasus  ini,  hal tersebut  tentunya  tidak  sesuai  dengan  ideologi media massa serta kode etik jurnalis sendiri dalam menyampaikan  serta  menginformasikan  sebuah berita,  media  seharusnya  bersikap  netral  dan menjaga  idealisnya  serta  tidak  terpengaruh  oleh politik didalamnya yang hanya ingin mempertahankan suatu citra positif di masyarakat. Jangan  sampai  semua  berita  dipelintir  dengan fantasi wartawannya, begitu juga fakta politik dan komentar  yang  menyudutkan  pihak  lawan (Shoelhi, 2012).

## 4 KESIMPULAN
Secara  garis  besar  komunikasi  politik melalui  media  ini  memang  jati  dirinya  penting dilakukan serta disosialisasikan terhadap masyarakat,  agar  mereka  dapat  membangun kesadaran  politik  serta  mengetahui  pemahaman mengenai  komunikasi  politik,  karena  melalui komunikasi inilah yang menjadi roda pembangunan  serta  penggerak  awal  dari demokrasi  sebuah  politik.  Tetapi  tidak  semua komunikasi  politik  berjalan  dengan  baik,  karena adakalanya  hal  yang  dikomunikasikan  tidak sesuai  dengan  tujuannya  serta  menyimpang dengan  ideologi  sebuah  media  yang  harus mempertahankan idealisnya, hal tersebut tentunya harus  diantisipasi  oleh  sebuah  media  agar  tidak berpengaruh  terhadap  pihak  media  massa  itu sendiri, partai politik ataupun aktor politiknya.
Komunikasi politik kendatinya pasti membentuhkan media yang bersifat massal dalam menyampaikan  suatu  informasinya,  melalui media  massa  inilah  seorang  pemilik  kekuasaan melakukan strategi serta propaganda politik yang dirancang  secara  sistematis  demi  mempengaruhi
serta  menimbulkan  kesan  dan  simpati  oleh khalayaknya,  yang  tentunya  tujuannya  bermuara pada  dukungan  dalam  sebuah  pemilihan  umum nanti.  Hal  tersebut  dilakukan  oleh  salah  satu pengusaha  media  sekaligus  pemimpin  sebuah partai  politik  di  Indonesia,  yaitu  Hary Tanoesodibjo.
Hal ini menjadi momok yang sangat penting dalam  permasalahan  sebuah  media,  mereka  sang penguasa  tidak  menyadari  bahwasannya  efek informasi yang ditayangkan membuat masyarakat sebagai  penonton  akan  enggan  mencampuri urusan  politik  karena  pengaruh  serta  anggapan masyarakat  terhadap  berita  yang  diatayangkan. Meskipun  asumsi  kita  tentang  media  massa seperti  televisi  ataupun  koran  sudah  mulai ditinggalkan  oleh  masyarakat,  ternyata  tanpa diketahui  masih  banyak  masyarakat  yang mengkonsumsi media massa ini.
Oleh  karena  itu,  hubungan  rangkap  antara jabatan  seorang  politisi  dan  sebuah  media  akan menimbulkan  media  baru  dikalangan  masyarakat Indonesia, yakni media bias. Hal ini dikhawatirkan akan terjadi berbagai gesekan serta konflik  baru  dalam  demokrasi  di  Indonesia  serta matinya  demokrasi  yang  telah  ada,  karena nantinya  terbentuk  asumsi  pada  masyarakat bahwa media hanyalah ajang untuk meraih sebuah kekuasaan  dan  kebutuhan  kepentingan  golongan tertentu saja.

## REFERENSI
Aaldering, L., & Vliegenthart, R. (2015). Can we measure political leadership images in  newspapers  using  computer- assisted content analysis?. Amsterdam  Institute  for  Social Science Research .
Arpan,  L.  M.,  &  Nabi,  R.  L.  (2011).  Exploring anger  in  the  hostile  media  process: Effects  on  news  preferences  and source  evaluation. Journalism  & Mass  Communication  Quarterly ,
p.5–22.
Belch, G. E. (2004). Advertising and Promotion :
An Intergrated Marketing Communications Perspective. Boston: McGraw-Hill . Boukes,  M.,  Boomgaarden,  Hajo  G.,  Moorman, M.,  &  De  Vreese  Claes  H.  (2014). News  With  an  Attitude:  Assessing the  Mechanisms  Underlying  the Effects  of  Opinionated  News.
Amsterdam School of Communication  Research .  DOI:
10.1080/15205436.2014.891136
Budiardjo,  Miriam.  (2008).  Dasar-Dasar  Ilmu Politik.  Jakarta:  PT  Gramedia Pustaka Utama. Bungin,  Burhan.  (2006).  Sosiologi  Komunikasi. Jakarta: Kencana, hlm. 323-330. Cangara,  Hafied.  2009.  Komunikasi  Politik. Jakarta: Rajawali Pers. Dalton,  R.,  McAllister,  I.,  &  Wattenberg,  M.
(2000).  The  Consequences  of
Partisan Dealignment. Oxford
University Press .
Farrell,  David  M.  and  Paul  Webb.  (2000). Political  Parties  as  Campaign Organizations. Russell  Journal ,  p. 65.
Gabrillin,  Abba.  (2017,  Mei  12).  Siarkan  Iklan
Perindo,  MNC  Group  Merasa  Tak Langgar  Aturan.  Kompas.com. Tersedia di :
https://www.google.com/amp.komp as.com/nasional/read/2017/05/12/1 6485291/siarkan.iklan.perindo.mnc. group.merasa.tak.langgar.aturan Hanifan,  Aqwam  Fiazmi.  (2017,  Juli  24). Bagaimana  Media-Media  MNC Group Memberitakan Hary Tanoe?. Tirto.id. Tersedia di : https://www.google.com/amp/s/am
p.tirto.id/bagaimana-media-media- mnc-group-memberitakan-hary- tanoe-crXo .
Hanifan,  Aqwam  Fiazmi.  (2016,  Februari  15).
Menancapkam  Mars  Perindo  lewat Stasiun  Tv  milik  Pribadi.  Tirto.id. Tersedia di : https://tirto.id/menancapkan-mars- perindo-lewat-stasiun-tv-milik- pribadi-nn .
Harbermas, J. (1989). The Structural Transformation  of  The  Public Sphere:  an  Inquiry  into  a  Category of Bourgeouis Society.
Jamieson, K. H., & Cappella, J. N. (2008). Echo chamber:  Rush  Limbaugh  and  The Conservative  Media  Establishment. New  York  : Oxford  University Press . Jones, J. P. (2012). The ‘new’ news as no ‘news’: US cable news channels as branded political  entertainment  television. Media  International  Australia ,  p. 146–155.
Kovach,  Bill  and  Tom  Rosential.  (2001).
Sembilan Elemen Juranlisme(Terjemahan). Jakarta:
Yayasan Pantau, hlm. 143.
Kriesi,  H.  (2012).  Personalization  Of  National Election Campaigns. Sage Journal;
18(6), p. 825-844. Little  John,  Stephen  W.  (2002).  Theories  of Human Communication. 7 Th Edition. California: Wadsworth. Loseke,  D.  R.  (2007).  The  Study  of    Identity  as Cultural, Institutional, Organizational, and Personal Narratives: Theoretical and Empirical Integrations. The Sociological Quarterly, 48, p. 661–
688.
Mahpuddin. (2009). Ideologi Media Massa Dan Pengembangan Civil Society. Jurnal Academica Untad; 2(1), hlm.3-10. Availabe from: http://download.portalgaruda.org.ar ticle.php . Markowitz, F. E. (2006). Psychiatric Hospital Capacity, Homelessness, and Crime and Arrest Rates. Criminology: Social Science Research Institute ; p. 44–72.
Nisbet, M. C. ( 2008 ). Agenda-Building. In W. Donsbach (Ed.), NY Blackwell : International Encyclopedia of Communication. , p. 140–145. Pharr and Ellis S. Krauss. (1996). Media and politics in Japan.  Honolulu: University of Hawaii Press , p. 24- 36. Pilliang,  Yasraf  Amir  Amir.  (1999). Sebuah
Dunia  Yang  Dilipat:  Realiats Kebudayaan  Menjelang  Millenium Ketiga dan Matinya Postmodernisme. Mizan: Bandung. Prabotinggi, Mochtar. (1993). Komunikasi Politik dan  Transformasi  Ilmu  Politik .
Jakarta: Gramedia.
Romero,  M.,  &  Stewart,  A.  J.  (1999).  Women’s untold  stories:  Breaking  silence, Talking  back,  Voicing  complexity. New York, NY: Routledge.
Saputra,  Bintang  B.  (2013).  Strategi  Komunikasi
Politik Partai Politik Pada Pemilihan  Kepala  Daerah  Tahun 2012  Di  Kota  Batu,  Studi  Kasus Tim  Pemenangan  Pemilu  Eddy Rumpoko-Punjul Santoso. Universitas Muhammadiyah Malang , Indonesia.
Shaver, Paul M. (1995). Mass Communication As Political  Rhetoric:  A  Critique  Of Representation  And  Commodity Theories Of Mass Media Language; 5(1);  p.1-5.  Avaible  from  : http://www.cios.org/EJCPUBLIC/0 05/1/00511.HTML .
Shoelhi, Mohammad. (2012). Propaganda Dalam Komunikasi Internasional . Bandung: Remaja Rosdakarya; hlm. 130.
Stewart,  M.,  &  Clarke,  H.  (1992).  The  (Un) Importance  of  Party  Leaders: Leader Images and Party Choice in the  1987  British  election. Chicagou Journal ;  54,  p.  447–470.  Availabe from:
https://doi.org/10.20307/2312034.
Wahid,  Umaimah.  (2016) .  Komunikasi  Politik.
Bandung:
Simbiosa Rekatama Media. Wani,  Hilal  Ahmad.  (2011).  Understanding Clonflict Resolution. Aligarh Muslim  University: International
Journal  of  Humanities  and  Social Science India;  2(1)Vol.1  No.  2.
Available from : www.ijhssnet.com Wattenberg, M. (1994). The Decline of American Political Parties 1952–1992. Cambridge: Harvard  University Press .
https://tirto.id/insider/about-us .  Diakses  tgl  1 Januari 2018 https://www.forbes.com/profile/hary- tanoesoedibjo/ . Diakses 28 Desember 2017 https://www.partaiperindo.com/?page_id=6, Diakses, 30 Desember 2017