SHAUTUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Volume 04 Issue III, September 2023; 1003-1020 ISSN: 2775-0477 DOI: 10.24252/shautuna.v4i3.43346
https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

## Kewenangan Mediator dalam Penyelesaian Perkara Perceraian; Studi Kasus Pengadilan Agama Majene
Hardiyanti Alimuddin 1* , Rezki Amaliah 2 , Sitti Mutmainnah Syam 3
1 Sekolah Tinggi Agama Islam DDI Majene, Indonesia
2 Universitas Sulawesi Barat, Indonesia
3 Universitas Sulawesi Barat, Indonesia E-mail: 1 hardiyantianti68@gmail.com, 2 rezkiamalia53@gmail.com, 3 sitti.mutmainnahsyam@unsulbar.ac.id
*Corresponding Author
[Submitted: 30 Januari 2023] [Reviewed: 05 April 2023] [Revisions: 09 November 2023] [Accepted: 10 September 2023] [Published: 30 September 2023]

## Abstrak
Mediasi  adalah  suatu  proses  penyelesaian  sengketa  antara  dua  pihak  atau  lebih  melalui perundingan atau cara mufakat. Proses mediasi juga terjadi dalam sengketa  perceraian.  Pokok masalah  dalam  penelitian  ini  adalah  bagaimana  peran  dan  fungsi  mediator  dalam  sengketa perceraian  di  Pengadilan  Agama  Majene  dan  bagaimana  faktor  pendukung  serta  faktor penghambat mediator di Pengadilan Agama Majene. Tujuan penelitian untuk mengetahui peran dan  fungsi  mediator  dalam  sengketa  perceraian  di  Pengadilan  Agama  Majene  dan  bagaimana faktor  pendukung  serta  faktor  penghambat  mediator  di  Pengadilan  Agama  Majene.  Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian field research dengan pendekatan teologis normatif syar’i. Peneliti menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Dalam metode pengumpulan  data  peneliti  melakukan  observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi.  Prosedur pelaksanaan penelitian yaitu tahap persiapan, tahap operasional, dan tahap penyelesaian. Analisis data  dengan  langkah-langkah  reduksi  data,  penyajian  data,  dan  verifikasi  data.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa eksistensi mediator dalam sistem Peradilan Agama khususnya di pengadilan Agama Majene sudah sesuai dengan aturan Perma dan menjalankan tugasnya sebagai mediator sebagai pihak netral dalam mendamaikan para pihak. Selain itu, Fungsi dan peran mediator dalam menyelesaikan masalah orang yang ingin bercerai sangat di perlukan karena usaha mendamaikan merupakan  beban  yang  diwajibkan  oleh  hukum  kepada  para  hakim  dalam  setiap  memeriksa, mengadili  dan  memutuskan  perkara  perceraian.  Faktor  pendukung  mediator  dalam menyelesaikan sengketa perceraian yakni mempunyai pengalaman pelatihan sertifikat mediator sehingga bisa memediasi para pihak dengan baik. Faktor Penghambat mediator dalam memediasi adalah keinginan para pihak agar tetap bercerai dan apabila para pihak melakukan temperamen (kekerasan,  emosi,  marah-marah)  kepada  pihak  mediator.  Implikasi  dari  penelitian  ini  adalah pasangan  suami  istri  harus  menyadari  akan  ikatan  pernikahan  yang  telah  mereka  ikrarkan  dan memegang  teguh  ikrar/janji  tersebut  serta  mengupayakan  sikap  kedewasaan.  Perlunya pelaksanaan  pelatihan  bagi  hakim  tentang  tugas  pokok  mereka  dan  sebagai  mediator  secara berkesinambungan dengan memperhatikan bakat sebagai mediator. Dengan demikian disarankan kepada masyarakat, termasuk sarjana syari’ah yang memilki kompeten di bidang hukum keluarga untuk  mengikuti  pelatihan mediator untuk  memperoleh sertifikat  mediasi agar berperan dalam usaha mendamaikan para pihak yang berperkara perceraian di Pengadilan Agama.
Kata Kunci: Mediator; Perceraian; Pengadilan Agama
Kewenangan Mediator dalam Penyelesaian Perkara Perceraian; Studi Kasus Pengadilan Agama Majene Hardiyanti Alimuddin, et. al.

## Abstract
Mediation is a process of resolving disputes between two or more parties through negotiations or consensus. Mediation proceedings also occur in divorce disputes.  The main problem in this study is the  role  and  function  of  mediators  in  divorce  disputes  at  the  Majene  Religious  Court  and  the supporting factors and inhibiting factors of mediators in the Majene Religious Court. The purpose of the study was to determine the role  and function of mediators in  divorce disputes at  the Majene Religious Court and how the supporting and inhibiting factors of mediators in the Majene Religious Court. The type of research used is field research with a normative theological approach to syar'i. Researchers use two data sources, namely primary data and secondary data. In the data collection method,  researchers  make  observations,  interviews,  and  documentation.  The  procedure  for conducting research is the preparatory stage, operational stage, and completion stage. Data analysis with  data  reduction  steps,  data  presentation,  and  data  verification.  The  results  showed  that  the existence of mediators in the Religious Justice system, especially in the Majene Religious court, was by Perma rules and carried out their duties as mediators as neutral parties in reconciling the parties. In  addition,  the  function  and  role  of  mediators  in  resolving  the  problems  of  people  who  want  to divorce are very necessary because reconciliation efforts are a burden required by law to judges in every  examination,  trial,  and  decision  of  divorce  cases.  The  supporting  factor  of  the  mediator  in resolving divorce disputes is having experience training the mediator certificate so that it can mediate the  parties  well.  The  inhibiting  factor  of  the  mediator  in  mediating  is  the  desire  of  the  parties  to remain divorced and if the parties make  temperamen (violence, emotion, anger) to the mediator. This  study  implies  that  married  couples  must  be  aware  of  the  marriage  bond  they  have  pledged uphold the vow/promise and strive for maturity. The a need to conduct training for judges on their main duties and as mediators on an ongoing basis by paying attention to talent as mediators. Thus, it is recommended to the community, including shari'ah scholars who have competence in the field of family law, to attend mediator training to obtain a mediation certificate to play a role in efforts to reconcile divorce litigants in the Religious Court.
Keywords: Mediator; Divorce; Religious Courts

## 1. Pendahuluan
Terkadang  dalam  menjalankan  rumah  tangga,  tidak  selalu  mulus.  Pasti  ada kesalahpahaman dan pertentangan. Percekcokan dalam memahami permasalahan keluarga ini ada pasangan yang dapat mengatasinya. 1 Percekcokan memang selalu ada di tengah dinamika keluarga sebagai bumbu keharmonisan dan variasi rumah tangga, tentunya tidak terlalu banyak. Percekcokan  yang  terjadi  antara  suami  dan  istri kadang  kala  berujung  kepada  perceraian. 2 Al- Qur’an  mengingatkan  agar  perceraian  sebaiknya  dihindari,  dan  diupayakan  agar  tetap  dapat dipertahankan, 3 karena dampak perceraian bukan hanya dirasakan oleh pihak suami istri, tetapi juga  anak-anak  mereka, bahkan  secara  lebih luas  berdampak  juga  kepada  keluarga besar dari
1 Napisah  Napisah  and  Syahabuddin  Syahabuddin,  “Telaah  Makna  Dharabah  Bagi  Istri  Nusyuz  Dalam  Perspektif Gender,” Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam 4, no. 1 (2019): 13 – 25, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24235/mahkamah.v4i1.3436.
2 Beni Ashar, “Peran Mediator Dalam Perkara Perceraian (Studi Solusi Konflik Rumah Tangga Di Pengadilan Agama Jember),” Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga Islam 1, no. 2 (2020): 74 – 88.
3 Hervin Yoki Pradikta and Maya Noviana Sari, “Analisis Faktor Perceraian Suami Istri Di Usia Senja (Studi Kasus Pada Masyarakat Kec. Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung),” ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 11, no. 2 (2019): 117 – 33, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/asas.v11i2.5601.
kedua belah pihak. 4 Dampak yang dirasakan dari perceraian bukan hanya berupa hilangnya hak dan tanggung  jawab  materiil  suami  istri, 5 tetapi ada  juga  kaitannya  dengan  beban  psikis  yang akan ditanggung oleh kedua suami istri atau anak-anaknya.
Keharusan perceraian melalui proses hukum ternyata banyak diabaikan oleh suami yang melakukan perceraian. 6 Hal ini sering didasarkan pada adagium bahwa “talak adalah hak mutlak suami  dan  suami  bebas  di  mana  saja  menggunakan  haknya  untuk  menceraikan  istrinya. Akibatnya  perceraian (talaq) dapat  terjadi  dimana  saja  dan  kapan  saja  sehingga  hak  istri  dan anak-anaknya terabaikan dan tidak ada jaminan perlindungan apa pun. 7 Keberadaan mediator untuk  menyelesaikan  sengketa  keluarga  sangat  urgen,  karena  peran  mediator  memperbaiki hubungan  suami  istri  akan  menentukan  kelanggengan  suatu  rumah  tangga. 8 Tindakan  yang ditempuh mediator harus sangat hati-hati, karena persoalan keluarga ada persoalan yang sensitif dan membutuhkan konsentrasi penuh, demi untuk merekatkan hubungan emosional yang retak.
Harus  diakui,  bahwa  mendamaikan  para  pihak  yang  sedang  berperkara  di  pengadilan bukanlah  pekerjaan  yang  mudah,  apalagi  jika  sentimen  pribadi  lebih  mengemuka  dibanding persoalan  yang  sebenarnya. 9 Mediasi  merupakan  salah  satu  instrument  efektif  penyelesaian sengketa non litigasi yang memiliki banyak manfaat dan keuntungan. 10 Manfaat dan keuntungan mediasi  antara  lain  bahwa  sengketa  dapat  diselesaikan  dengan win-win  solution waktu  yang
4 Rifana  Tunajah,  “Implementasi  PERMA  Nomor  01  Tahun  2016  Tentang  Prosedur  Mediasi  Di  Pengadilan  Dalam Menyelesaikan  Sengketa  Perceraian  (Studi  Kasus  Di  Pengadilan  Agama  Serang),” Syaksia:  Jurnal  Hukum  Perdata Islam 19, no. 2 (2018): 291 – 339, https://doi.org/https://doi.org/10.37035/syakhsia.v19i2.3316.
5 Syaiful Annas, “Rekontekstualisasi Penjatuhan Talak Tiga Dalam Bingkai Negara Indonesia,” Al- Usroh : Jurnal Hukum Keluarga Islam 1, no. 1 (2023): 14 – 30, https://doi.org/10.55799/alusroh.v1i01.257.
6 Andi Muhammad Akmal and Mulham Jaki Asti, “Problematika Nikah Siri, Nikah Online Dan Talak Siri Serta Implikasi Hukumnya  Dalam  Fikih  Nikah,” Al-Risalah  Jurnal  Ilmu  Syariah  Dan  Hukum 21,  no.  1  (2021):  45 – 59, https://doi.org/https://doi.org/10.24252/al-risalah.v1i1.22247.
7 Leon Yudistira, Zaitun Abdullah, and Titing Sugiarti, “Perceraian Di Luar Pengadilan Agama Ditinjau Menurut Hukum Positif  Dan  Hukum  Islam  (Studi  Perceraian  Di  Desa  Cigudeg,  Kabupaten  Bogor),” Jurnal  Legal  Reasoning 2,  no. 1 (2019): 34 – 51, https://doi.org/https://doi.org/10.35814/jlr.v2i1.2235.
8 Itsbat Itsbat, “Mediasi Keluarga Islam Menurut Al - Qur’an Dan Tafsir Ibnu Kastir,” ASASI: Journal of Islamic Family Law 2, no. 1 (2021): 32 – 42, https://doi.org/https://doi.org/10.36420/asasi.v2i1.111.
9 Arif Rahman, Mulham Jaki Asti, and Sofyan, “Hakim Peradilan Agama: Refleksi Sistem Pengangkatan Dan Pelaksana Kekuasaan  Kehakiman  Di  Indonesia,” DIKTUM:  Jurnal  Syariah  Dan  Hukum 20,  no.  1  (2022):  79 – 98, https://doi.org/https://doi.org/10.35905/diktum.v20i1.2780.
10 Nur  Lina  Afifah  Litti  et  al.,  “Efektivitas  Proses  Mediasi  Dalam  Perkara  Perceraian  Di  Pengadilan  Agama  Jakarta Timur,” Misykat  Al-Anwar  Jurnal  Kajian  Islam  Dan  Masyarakat 6,  no.  2  (2023):  227 – 46, https://doi.org/https://doi.org/10.24853/ma.6.2.227-246.
Kewenangan Mediator dalam Penyelesaian Perkara Perceraian; Studi Kasus Pengadilan Agama Majene Hardiyanti Alimuddin, et. al.
digunakan tidak berkepanjangan, biaya lebih ringan, 11 tetap terpeliharanya hubungan antara dua orang yang bersengketa dan terhindarkan dari persoalan mereka yang berlebihan.
Mediator  dalam  mediasi,  berbeda  halnya  dengan  arbiter  atau  hakim.  Mediator  tidak mempunyai  kekuasaan  untuk  memaksakan  suatu  penyelesaian  pada  pihak-pihak  yang bersengketa. 12 Kelebihan penyelesaian sengketa melalui mediasi adalah penyelesaian sengketa dilakukan  oleh  seorang  yang  benar-benar  dipercaya  kemampuannya  untuk  mempertemukan kepentingan  pihak-pihak  yang  bersengketa. 13 Mediator  membimbing  para  pihak  untuk melakukan negosiasi sampai terdapat kesepakatan yang mengikat para pihak. Kesepakatan ini selanjutnya dituangkan dalam suatu perjanjian. Dalam mediasi tidak ada pihak yang menang atau kalah. 14 Masing-masing pihak sama-sama menang, karena kesepakatan akhir yang diambil dari hasil kemauan para pihak itu sendiri.
Konsep keberhasilan mediasi yang diterapkan di Pengadilan Agama Majene tidak hanya perkara  perceraian  yang  dicabut  yang  di  katakan  sebagai  mediasi  yang  berhasil,  akan  tetapi perceraian yang berakhir secara damai dan tidak lagi mempermasalahkan gugatan juga dikatakan sebagai mediasi yang berhasil. Tiap-tiap pengadilan mempunyai cara kewenangan sendiri dalam menentukan  cara  ber  mediasi.  Peran  Hakim  Pengadilan  Agama  dalam  proses  persidangan pertama dan utama, tujuannya adalah untuk mendamaikan para pihak yang berperkara, karena mendamaikan  itulah  sebagai  prioritas  utama.  Termasuk  dalam  hal  ini  perkara  perceraian sebagaimana dalam Pasal 28 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, disebutkan bahwa “ selama  perkara  belum  diputuskan,  usaha  mendamaikan  dapat  dilakukan  pada  setiap  sidang pemeriksaan ”. Dalam  penelitian  ini,  peneliti  ingin  meneliti  proses  mediasi  yang  berhasil  pada perkara perceraian baik itu perkara cerai talak maupun cerai gugat. Peneliti ingin mengetahui bagaimana peran mediator dalam menyelesaikan sengketa khususnya pada sengketa perceraian.
11 Mardalena Hanifah, “Penyelesaian Perkara Cerai Gugat Oleh Mediator Di Pengadilan Agama,” ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata 3, no. 1 (2018): 75 – 89, https://jhaper.org/index.php/JHAPER/article/view/45.
12 Randy  Pradityo,  “Penyelesaian  Perselisihan  Internal  Partai  Politik  Secara  Mufakat  Dan  Demokratis/Dispute Resolution of Internal Political Parties in Consensus and Democratic,” Jurnal Hukum Dan Peradilan 7, no. 3 (2018): 375 – 86, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25216/jhp.7.3.2018.375-386.
13 I Dewa Ayu Dwi Mayasari and Dewa Gde Rudy, “Analisis Analisis Yuridis Tentang Proses Mediasi Dalam Alternatif Penyelesaian  Sengketa  Tanah  Adat  Di  Bali,” KERTHA  WICAKSANA 15,  no.  2  (2021):  90 – 98, https://doi.org/https://doi.org/10.22225/kw.15.2.2021.90-98.
14 Mona  Minarosa,  “Mediasi  Sebagai  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Antara  Bank  Dan  Nasabah,”  in Prosiding Seminar Nasional Universitas Borobudur Publikasi Hasil-Hasil Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat , vol. 1, 2022, 254 – 63, https://doi.org/https://doi.org/10.37721/psdunbor.v1i1.31.

## 2. Literatur Review
Literatur mengenai mediasi yang akan di kaji dalam penelitian ini dikemukakan beberapa ahli  diantaranya,  J.  Folberg  dan  A.  Taylor “Mediation  the  process  by  which  the  participants together with the assistance of the neutral persons, systematically isolate dispute issues in other to  develop  options,  consider  alternatives,  and  reach  a  consensual  settlement  that milaccommodate their need s” . 15 Lebih menekankan konsep mediasi pada upaya yang dilakukan mediator dalam menjalankan kegiatan. mediasi.  Garry Goopaster memberikan defenisi mediasi sebagai proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (imparsial) bekerja  sama  dengan  pihak-pihak  yang  bersengketa  untuk  membantu  mereka  memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan.
Menurut Takdir Rahmadi, mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus. 16 Dalam Perma No 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan  disebutkan  pengertian  mediasi  adalah  cara  penyelesaian  sengketa  melalui  proses perundingan  untuk  memperoleh  kesepakatan  para  pihak  dengan  dibantu  oleh  mediator. 17 Dengan demikian, yang dimaksud dengan mediasi ialah suatu perundingan antara pihak-pihak yang bersengketa dengan dibantu oleh seorang atau lebih mediator yang netral dalam rangka untuk mencapai kata mufakat dalam penyelesaian sengketa, yang saling menguntungkan kedua belah pihak.
Mediasi  difasilitasi  oleh  seorang  mediator.  Mediator  adalah  perantara  (penghubung, penengah)  bagi  pihak-pihak  yang  bersengketa.  Mediator  adalah  seseorang  yang  independen dalam mediasi serta bertugas membantu dan mendorong pihak yang bersengketa. Dalam Perma No 1 Tahun 2008 disebutkan bahwa mediator  adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam  proses  perundingan  guna  mencari  berbagai  kemungkinan  penyelesaian  sengketa  tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.
15 Ellyza Octaleny, Sri Suwitri, and Endang Larasati, “Mediation of Land Disputes in South Sumatera Province,” in Annual Conference of Indonesian Association for Public Administration (IAPA 2019) (Atlantis Press, 2020), 21 – 39.
16 Takdir Rahmadi, Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat , h. 12
17 Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
Kewenangan Mediator dalam Penyelesaian Perkara Perceraian; Studi Kasus Pengadilan Agama Majene Hardiyanti Alimuddin, et. al.

## 3. Metode Penelitian
Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah field research kualitatif. Jenis pendekatan  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini  adalah  yuridis  normatif,  dimana  pendekatan yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Peneliti juga menggunakan pendekatan sosiologis yang bertujuan untuk mendapatkan fakta-fakta yang terkait dengan  objek  yang  diteliti.  Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  Data  Primer  yaitu  data mentah  yang  diperoleh  dari  hasil  penelitian  lapangan  secara  langsung  dalam  hal  ini  peneliti secara langsung terjun kelapangan yaitu Pengadilan Agama Majene dan Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dan diuraikan melalui hasil pengolahan pihak kedua dari hasil lapangan, misalnya informan  yang tidak berkaitan  langsung  dengan objek penelitian, tetapi mengetahui  keadaan. Untuk memperoleh data peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

## 4. Hasil dan Pembahasan

## 4.1. Eksistensi Mediator di Pengadilan Agama
Mediator mempunyai tugas dan kewenangan tersebut dari para pihak, dimana  mereka “mengizinkan  dan  setuju”  adanya  para  pihak  ketiga  dalam  menyelesaikan  sengketa  mereka. Kewenangan  dan  tugas  mediator  terfokus  pada  upaya  menjaga  mempertahankan  dan memastikan  bahwa  mediasi  sudah  berjalan  sebagaimana  mestinya.    Kewenangan  mediator terdiri atas:
a. Mengontrol  proses  dan  menegaskan  aturan  dasar.  Mediator  berwenang  mengontrol proses mediasi sejak awal hingga akhir.
b. Mempertahankan struktur dan momentum dalam negosiasi.  Esensi mediasi terletak pada negosiasi dimana para pihak diberikan kesempatan melakukan pembicaraan dan tawar menawar dalam menyelesaikan sengketa.
c. Mengakhiri proses bilamana mediasi tidak produktif lagi.  Dalam proses mediasi sering ditemukan para pihak sulit berdiskusi secara terbuka. 18
Mengenai tugas-tugas mediator ini diatur dalam Perma No 1 Tahun 2008 dalam pasal 15 yang dirangkum dalam empat pasal yaitu:
18 K Karmuji and M Sy, “Peran Dan Fungsi Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perdata,” Jurnal Ummul Qura 7, no. 1 (2016): 36 – 52, https://ejournal.kopertais4.or.id/pantura/index.php/qura/article/view/3040.
a. Mediator  wajib  mempersiapkan  usulan  jadwal  pertemuan  mediasi  kepada  para  pihak untuk dibahas dan disepakati.
b. Mediator  wajib  mendorong  para  pihak  untuk  secara  langsung  berperan  dalam  proses mediasi.
c. Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus.
d. Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri menggali kepentingan meraka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian bagi para pihak. 19
Dari  eksistensi  mediator  diatas,  keberadaan  mediator  sebagai  pihak  ketiga  memang sangat  diperlukan  dalam  proses  mediasi  khususnya  penyelesaian  perkara  perceraian. 20 Di Pengadilan  Agama Majene  keberadaan  mediator  sebagai penengah  sangat  diperlukan,  karena mediator sebagai penengah dalam suatu proses mediasi untuk mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa. Sebagaimana Tugas-tugas mediator diatas, di Pengadilan Agama Majene para hakim mediator sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan Perma tersebut.
Penyelesaian sengketa melalui mediasi dalam sistem peradilan, dibantu oleh mediator. Sehubungan dengan siapa yang dapat bertindak sebagai mediator dijelaskan dalam Perma No.1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi sebagai berikut:
Pasal 9 ayat (3): 21
“Jika dalam wilayah pengadilan yang bersangkutan tidak ada mediator yang bersertifikat semua  hakim  pada  pengadilan  yang  bersangkutan  dapat  ditempatkan  dalam  daftar mediator”
Pasal 11 ayat (6): 22
“Jika  pada  pengadilan  yang  sama  tidak  terdapat  hakim  bukan  pemeriksa  perkara  yang yang  bersertifikat,  maka  hakim  pemeriksa  pokok  perkara  dengan  atau  tanpa  sertifikat yang ditunjuk oleh ketua majelis hakim wajib menjalankan fungsi mediator.
Terkait dengan siapa yang menjadi hakim mediator di Pengadilan Agama Majene.
Ibu Yuyun mengatakan bahwa:
19 Mardalena Hanifah, “Perbandingan Tugas Mediator Pada Pengadilan Agama Indonesia Dengan Mahkamah Syariah Malaysia,” ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata 6, no. 2 (2021): 101 – 16, https://www.jhaper.org/index.php/JHAPER/article/view/134.
20 Suwardi Suwardi, “Korelasi Peran Hakam (Juru Damai) Dengan Mediator Dalam Proses Mediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama,” Ensiklopedia Social Review 2, no. 2 (2020): 200 – 210, https://doi.org/https://doi.org/10.33559/esr.v2i2.686.
21 Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
22 Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
Kewenangan Mediator dalam Penyelesaian Perkara Perceraian; Studi Kasus Pengadilan Agama Majene Hardiyanti Alimuddin, et. al.
“ Pada  prinsipnya  mediator  yang  bertugas  di  Pengadilan  Agama  Majene  cuman  yang terdaftar berhak menjadi mediator. Dalam mediasi ada dua tipe mediator. Pertama ada mediator bersertifikat, sekalipun dia bukan hakim tapi wajib memiliki sertifikat mediator, yang  kedua  hakim  itu  sendiri  sebagai  mediator  meskipun  dia  tidak  memiliki  sertifikat mediator dan ibu sudah memiliki sertifikat mediator . 23
Pak Mushlih mengatakan bahwa:
“ Saya belum memiliki sertifikat mediator karena belum ada panggilan  untuk mengikuti pelatihan yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung ”. 24
Hal serupa juga disampaikan oleh Pak Zaky:
“ Saya  belum  memiliki  sertifikat  mediator,  karena  belum  ada  panggilan  pelatihan  dari Mahkamah Agung, tetapi saya bisa memediasi para pihak ”. 25
Di Pengadilan Agama Majene semua mediator berasal dari hakim. Akan tetapi, melihat kondisi  yang  ada  pada  Pengadilan  Agama  Majene  saat  ini,  hanya  terdapat  satu  hakim  yang memiliki  sertifikat  mediator.  Yaitu  ibu  Yuyun  dengan  SK  Dari  Ketua  Pengadilan  berdasarkan Perma No 1 Tahun 2008 pasal 9 ayat (3) dan pasal 11 ayat (6) maka semua hakim pada Pengadilan dapat menjadi mediator, sekalipun tidak memiliki sertifikat mediator.
4.2. Fungsi Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian di Pengadilan Agama Majene
Mediator  sebagai  penengah  dalam  suatu  proses  mediasi  mempunyai  fungsi  tersendiri sebagai seorang mediator. Fungsi yang dimaksud adalah sebagai berikut:
a. Memperbaiki kelemahan komunikasi antara para pihak yang biasanya ada hambatan dan sekat-sekat psikologis.
b. Mendorong terciptanya suasana yang kondusif untuk memulai negosiasi yang fair.
c. Secara tidak langsung mendidik para pihak atau memberi wawasan tentang proses dan dan subtansi mediasi yang sedang berlangsung.
d. Mengklarifikasi masalah-masalah substansial dan kepentingan masing-masing para pihak. Dalam  menjalankan  fungsinya,  sebagaimana  dalam  Pasal  14  Perma  No.  1  Tahun  2016 yang telah diperbaharui dari Perma No 1 Tahun 2008, adapun tugas mediator:
a. Memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada para pihak untuk saling memperkenalkan diri.
b. Menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat mediasi kepada para pihak.
23 Dwi Reski Wahyuni (33 Tahun), Hakim Mediator , Wawancara , Pengadilan Agama Majene, 6 Agustus 2022.
24 Mushlih, (39 Tahu n), Hakim Mediator, Wawancara , Pengadilan Agama Majene, 7 Agustus 2022.
25 Zakiyuddin, (36 Tahun), Hakim Mediator, Wawancara . Pengadilan Agama Majene. 7 Agustus 2022.
c. Menjelaskan kedudukan dan peran Mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan
d. Membuat aturan pelaksanaan mediasi bersama para pihak.
e. Menjelaskan bahwa Mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus).
f. Menyusun jadwal mediasi bersama para pihak.
g. Mengisi formulir jadwal mediasi.
h. Memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian.
i. Menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala prioritas.
j. Memfasilitasi dan mendorong para pihak untuk:
k. Membantu para pihak dalam membuat dan merumuskan kesepakatan perdamaian.
l. Menyampaikan  laporan  keberhasilan,  ketidakberhasilan  dan/atau  tidak  dapat dilaksanakannya Mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara.
m. Menyatakan salah satu atau Para Pihak tidak beriktikad baik dan menyampaikan kepada Hakim Pemeriksa Perkara.
n. Tugas lain dalam menjalankan fungsinya.
Adapun  tabel  jenis  perkara  perceraian  dengan  mediasi  berhasil  dari  tahun  2016-2018 sebagai berikut:
Tahun Jenis
Perkara
Jumlah Perkara Mediasi Berhasil/ Mediasi Gagal 2016 Cerai Talak 69 - 69 Cerai Gugat 128 2 120 2017 Cerai Talak 46 - - Cerai Gugat 138 - - 2018 Cerai Talak 50 - - Cerai Gugat 137 2 135
Kewenangan Mediator dalam Penyelesaian Perkara Perceraian; Studi Kasus Pengadilan Agama Majene Hardiyanti Alimuddin, et. al.
Dari tabel  diatas, dapat disimpulkan  bahwa  keberhasilan  mediasi di  Pengadilan Agama Majene pada sengketa perceraian masih sangat minim dan tentunya masih jauh dan jenis perkara keberhasilan mediasi yaitu cerai gugat. Itu menjadi tugas dan target kinerja tiap tahun bagi para hakim dan pegawai agar tingkat keberhasilan mediasi tiap tahunnya bisa meningkat. Dilihat dari jumlah perkara yang berhasil maka bisa disimpulkan bahwa sekalipun terdapat banyak perkara yang  tidak  berhasil  atau  gagal dimediasi dan  tentunya  masih  sangat  jauh  dari  hasil  yang  ingin dicapai  oleh  Mahkamah  Agung,  yang  menginginkan  dengan  adanya  proses  mediasi  akan mengurangi jumlah penumpukan perkara di tingkat banding maupun kasasi, tetapi bisa dilihat bahwa ada upaya hakim untuk mengurangi atau menekan angka perceraian di Pengadilan Agama Majene.
Mediasi dikatakan berhasil apabila kedua belah pihak hadir dan mencapai kesepakatan damai dalam persidangan. Mediasi tidak berhasil apabila kedua belah pihak hadir tapi sudah tidak mau lagi berdamai, dan mediasi gagal apabila salah satu atau kedua-duanya pihak tidak hadir. Ketiga  hakim  mediator  di  Pengadilan  Agama  Majene,  yang  perkaranya  berhasil  mencapai kesepakatan perdamaian merupakan mediator yang belum pernah mengikuti pelatihan mediator yang  diselenggarakan  oleh  Mahkamah  Agung  dan  belum  memiliki  sertifikat  mediator.  Namun terbukti dari hasil penelitian bahwa walaupun demikian ketiga hakim mediator yang cuman satu orang  yang  memiliki  sertifikat  mediator,  bisa  menangani  perkara  perceraian  dan  berhasil memediasi.  Sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  bukan  jaminan  bahwa  hanya  hakim  yang bersertifikat saja yang bisa menangani perkara sampai berhasil mediasi. Karena berhasil tidaknya suatu proses mediasi itu tergantung mediator bagaimana upayanya untuk menyentuh hati yang berperkara.
Terkait dengan Fungsi Mediator dalam sengketa perceraian, ketiga mediator Pengadilan Agama Majene sama-sama mengatakan untuk mendamaikan para pihak. Peran mediator dalam menyelesaikan masalah orang yang ingin bercerai sangat di perlukan karena usaha mendamaikan merupakan  beban  yang  diwajibkan  oleh  hukum  kepada  para  hakim  dalam  setiap  memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara perceraian.
Oleh  karena  itu  upaya  mendamaikan  dalam  perkara  atas  dasar  perselisihan  dan pertengkaran secara terus menerus haruslah dilakukan oleh para hakim secara optimal. Seperti yang diungkapkan Pak Muslih:
“ Sangat berperan penting, tugasnya mediator itu bagaimana mendamaikan para pihak. Dalam  anjuran  Undang-Undang,  dikatakan  putusan  yang  terbaik  ialah  perdamaian putusan  yang  dijatuhkan  sendiri  oleh  pihak  yaitu  perdamaian.  Karena  perkara  yang dihadiri oleh kedua belah pihak tanpa diikuti oleh proses mediasi maka putusan itu batal demi hukum ”
Lanjut Ibu Yuyun mengatakan:
“ Ada  banyak  fungsinya,  karena  ketika  mediasi  berhasil  maka  persidangan  sudah dianggap tidak ada dan persidangan tinggal mencabut yang disebut dengan perdamaian. Kalau  dalam  perceraian  terkadang  orang  mengatakan  di  pengadilan  itu  ketika  mereka datang bersidang dia sudah waktunya bercerai, padahal tidak seperti itu. Disitu lah tujuan kami  sebagai  mediator,  berupaya  semaksimal  mungkin  untuk  memediasi  para  pihak dengan  baik,  mencari  solusi  untuk  menemukan  titik  temu  masalahnya  diantara  kedua belah  pihak,  sekiranya  masih  bisa  didamaikan,  dirukunkan  kembali,  ataupun  kalau memang harus cerai cerainya baik-baik ada solusi tanpa adanya pertengkaran ”. 26
Kegagalan proses mediasi yang disebabkan oleh para pihak yang berperkara yang tidak dapat  diidentifikasi  oleh  adanya  persepsi  para  pihak  tentang  mediasi  kurang  menguntungkan bagi mereka. Selain itu juga kebulatan tekad para pihak untuk bercerai sangat kuat seperti yang dikatakan oleh salah satu pihak yang sedang bersengketa, Risma mengatakan bahwa:
“ Saya sudah dimediasi juga oleh para keluarga sebelum ke rana pengadilan, tapi sudah tidak ada kata damai diantara kami berdua jadi lebih baik kami bercerai, dan sudah tidak ada lagi kecocokan di antara kami dan setelah kami menikah suami saya jarang memberi nafkah kepada saya dan anak-anak ” . 27
Mujahid juga mengatakan:
“ Saya juga sudah dimediasi oleh pihak keluarga, tapi memang kami (saya dan istri) sudah sepakat untuk bercerai. Sudah tidak sama mau-mau untuk rukun kembali . 28 Indah juga mengatakan,
“ Alasan saya bercerai itu karena suami saya selingkuh dan itu sudah lebih dari satu kali melakukan itu. Saya sudah capek menasihatinya dan dia tidak mau mendengar juga apa yang saya katakan ”. 29
Dapat  disimpulkan  bahwa,  faktor  penyebab  terjadinya  perceraian  lebih  dominan  di Pengadilan Agama Majene itu disebabkan karena faktor ekonomi, faktor gangguan pihak ketiga, dan faktor tidak keharmonisan.
Para  pihak  tertutup  untuk  mengutarakan  masalahnya  dengan  sejelas-jelasnya,  mereka lebih mengutamakan kepentingan pribadi. Adapun proses perundingan untuk mencari titik temu
26 Dwi Reski Wahyuni, (33 Tahun), Wawancara, Hakim Mediator, Pengadilan Agama Majene, 6 Agustus 2022.
27 Risma (31 Tahun), Wawancara, Penjahit, Pengadilan Agama Majene, 7 Agustus 20122.
28 Mujahid (39 Tahun), Wawancara, Petani, Pengadilan Agama Majene, 8 Agustus 2022.
29 Indah (26 Tahun), Wawancara , Honorer, Pengadilan Agama Majene, 8 Agustus 2022.
Kewenangan Mediator dalam Penyelesaian Perkara Perceraian; Studi Kasus Pengadilan Agama Majene Hardiyanti Alimuddin, et. al.
sudah  dilakukan  berulang-ulang  di  luar  pengadilan  dengan  kesimpulan  bercerai  adalah  jalan keluar permasalahan yang mereka hadapi, begitu juga dengan perkara bukan penceraian mereka merasa  melalui  persidanganlah  yang  terbaik  dan  ada  rasa  gengsi  untuk  berdamai  di  antara mereka.
4.3. Faktor Pendukung dan Penghambat Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian
Hanya saja, dalam praktiknya di Pengadilan Agama Majene,  keefektifan yang maksimal dari peraturan tersebut belumlah dapat dirasakan nyata bila dilihat dari tingkat keberhasilannya dalam mendamaikan para pihak tidak mencapai angka diatas 5% (setidaknya pada kurun waktu 2016-2018).  Perkara  perceraian  yang  diajukan  ke  Pengadilan  Agama  Majene  oleh  pasangan suami  istri  telah  diawali  oleh  berbagai  proses  penyelesaian  kasus  yang  melatarbelakanginya diselesaikan oleh para pihak secara langsung maupun menggunakan pihak lain yang berasal dari kalangan  keluarga  maupun  seorang  yang  ditokohkan  dalam  hal  ini  Tokoh  Masyarakat,  Tokoh Adat, atau dalam istilah mandar disebut Mara’dia.
Keberhasilan Mediasi yang didapatkan para hakim dalam upaya untuk mendamaikan para pihak yang berperkara disebabkan oleh:
a. Penerimaan dan keterbukaan para pihak untuk menceritakan masalahnya.
b. Hakim mediator dalam melakukan mediasi harus sesuai dengan ketentuan PERMA.
c. Hakim mediator tetap punya strategi atau taktik khusus.
Dalam  praktiknya  di  Pengadilan  Agama  Majene  terdapat  faktor  yang  mempengaruhi mediator  dalam  penyelesaian  sengketa  perceraian.  Faktor  Pendukung  Mediator  dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian di Pengadilan Agama Majene
4.3.1. Mediator
a. Mempunyai  pengalaman  pelatihan  sertifikat  mediator  sehingga  bisa  memediasi  para pihak dengan baik.
b. Persiapan mediator. Khususnya menggali masalah yang terjadi di antara para pihak.
c. Keberhasilan  mediasi  juga  dilihat  dari  aspek  mediator  dapat  didentifikasi  dari  adanya kegigihan mediator untuk merealisasikan keberhasilan mediasi dan kemampuan/skill dan penguasaan mediator terhadap teknik mediasi yang sangat baik.
d. Hakim  mediator  dalam  memediasi  meskipun  berdasarkan  PERMA  hakim  tetap  punya strategi atau taktik khusus, punya cara yang tidak keluar dari ketentuan PERMA dan tidak merugikan orang lain. Misalnya pada saat mediasi bisa secara bersamaan dimediasi dalam satu  ruang  mediasi,  bisa  juga  dengan  cara  kaukus  atau  mediasi  satu  persatu,  disitulah yang perlu ditonjolkan adalah kreatifitas hakim mediator untuk melakukan mediasi
e. Dalam  proses  mediasi, mediator  memberikan nasehat-nasehat  keagamaan,  pemberian pemahaman tentang akibat perceraian.
4.3.2. Para pihak
Faktor keberhasilan mediasi dari aspek para pihak, yaitu:
a. Usia perkawinan
b. Tingkat kerumitan perkara yang dihadapi oleh para pihak
c. P ara  pihak  memiliki  i’tikad  baik  untuk  mengakhiri  sengketa  melalui  mediasi  dan  para pihak memiliki kesadaran untuk berdamai dan menyadari kekeliruannya.
Faktor  Penghambat  Mediator  dalam  Penyelesaian  Sengketa  Perceraian  di  Pengadilan Agama Majene
4.3.3. Mediator
Dalam mendamaikan para pihak, sebenarnya tidak ada hambatan yang ditemui dan itu sudah  ada  dalam  ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Tetapi  apabila  para  pihak  mulai emosi, para mediator berusaha semaksimal mungkin agar proses mediasi tetap berlanjut, seperti yang dikatakan oleh Ibu Yuyun .
“ Ketika  para  pihak  melakukan  tentramen  (kasar,  pemarah).  Mediator  semaksimal mungkin  bisa  mencairkan  suasana  kembali  sehingga  proses  mediasi  bisa  dilanjutkan kembali ”. 30
Dapat  disimpulkan  bahwa,  ketika  para  pihak  melakukan  tentramen,  tugas  mediator sebagai  penengah,  harus  bisa  mengontrol  dengan  baik,  menetralkan  suasana,  serta  mencari solusi dari permasalahan mereka.
Lanjut Pak Muslih:
“ Pada  dasarnya  para  pihak  sudah  ingin  bercerai.  Meskipun  sudah  di  nasehati  oleh keluarganya, tokoh masyarakat, kepala adat, orang-orang yang dianggap berpengaruh,
30 Dwi Reski Wahyuni, (33 Tahun), Wawancara, Hakim Mediator Pengadilan Agama Majene, 6 Agustus 2022.
Kewenangan Mediator dalam Penyelesaian Perkara Perceraian; Studi Kasus Pengadilan Agama Majene Hardiyanti Alimuddin, et. al.
tapi  tetap  ngotot.    Para  pihak  mengatakan  sudah  tidak  usah  lagi  dimediasi  pak  hakim karena sebelumnya saya sudah dimediasi oleh keluarga saya .” 31
Lanjut Pak Zaky:
“ Terkadang pihak yang lawan, misalnya tidak mau bercerai dengan istrinya. Karena tidak setuju dengan persyaratan istrinya ”. 32
Peran  mediator  dalam  menyelesaikan  masalah  orang  yang  ingin  bercerai  sangat  di perlukan  karena  usaha  mendamaikan  merupakan  beban  yang  diwajibkan  oleh  hukum  kepada para  hakim  dalam  setiap  memeriksa,  mengadili  dan  memutuskan  perkara  perceraian.  Oleh karena itu upaya mendamaikan dalam perkara atas dasar perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus haruslah dilakukan oleh para hakim secara optimal.
Para pihak
Kegagalan proses mediasi yang disebabkan oleh para pihak yang berperkara yang tidak dapat  diidentifikasi  oleh  adanya  persepsi  para  pihak  tentang  mediasi  kurang  menguntungkan bagi mereka, Selain itu juga kebulatan tekad para pihak untuk bercerai sangat kuat, para pihak tertutup untuk mengutarakan masalahnya dengan sejelas-jelasnya, mereka lebih mengutamakan kepentingan  pribadi.  Akan  tetapi  fungsi  sebenarnya  adanya  mediator  sebagai  tujuan  untuk mencapai penyelesaian sengketa berperkara masih belum mendapatkan hasil yang memuaskan, terlebih pada kasus perkara perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Majene, masih tinggi terjadi. Karena terkesan proses mediasi dipermudah dan dipercepat dalam proses penerapannya dengan alasan bahwa para pihak tidak ingin berdamai, melainkan tetap ingin bercerai, bahwa permasalahan  oleh  para  pihak  tidak  pernah  dicari  solusi  maupun  jalan  keluarnya.  Sehingga apabila terjadi permasalahan langsung datang ke Pengadilan dan ingin tetap bercerai.
Ketua Pengadilan Agama Majene mengungkapkan bahwa:
“ Perkara perceraian umumnya sulit didamaikan melalui proses mediasi dengan beragam persoalan,  seperti  faktor  selingkuh  dan  ekonomi.  Sebab  umumnya,  para  pihak  perkara perceraian masuk pengadilan membawa luka hati yang cukup lama. Sengketa Perceraian melibatkan  perasaan,  jauhlah  lebih  sulit  mediasi  perceraian  dibandingkan  mediasi perkara lain ”.
Sehingga, para mediator terus berupaya mendamaikan para pihak, mencari jalan keluar, memberi  solusi  yang  terbaik  diantara  para  pihak.  Bahwa  perdamaian  itu  memang  jalan  yang terbaik  diantara  kedua  belah  pihak  dan  mengusutkan  niatnya  untuk  bercerai.  Tetapi  gugatan
31 Mushlih, (39 Tahu n), Hakim Mediator, Wawancara , Pengadilan Agama Majene, 7 Agustus 2022.
32 Zakiyuddin, (36 Tahun), Hakim Mediator, Wawancara . Pengadilan Agama Majene. 7 Agustus 2022.
perceraian dimungkinkan sekaligus menggugat harta bersama dan pengasuhan anak agar proses peradilan cepat dan biaya ringan tercapai. Ada juga gugatan hak asuh anak dan harta bersama dipisah  ketika  mereka  sepakat  dengan  putusan  perceraian,  agar  mudah  menempuh  upaya hukum.

## 4.4. Solusi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi di Pengadilan Agama Majene
Mediasi mempunyai banyak keuntungan dan manfaat. Proses mediasi juga merupakan salah satu proses agar perkara dapat cepat diselesaikan dengan biaya ringan. Selain itu dengan mediasi  dapat  memberikan  akses  kepada  para  pihak  yang  bersengketa  untuk  memperoleh keadilan  atau  penyelesaian  sengketa  yang  memuaskan.    Hal  ini  sejalan  dengan  apa  yang dikemukakan  oleh  Ketua  Mahkamah  Agung,  Bagir  Manan,  bahwa  Pengadilan  Agama  telah diperkenalkan  mediasi  untuk  lebih  merukunkan  kembali  keluarga  yang  sedang  retak  (ingin bercerai). 33
Mediator memiliki peran yang sangat penting akan keberhasilan mediasi. Oleh karena itu, para mediator harus memilki kemampuan yang baik agar proses mediasi dapat berjalan lancar dan sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun  2008  Tentang  Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan.  Pasal  9  Ayat  (1)  Peraturan  Mahkamah Agung  RI  Nomor  1  Tahun  2008  Tentang  Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan  yang  menyebutkan bahwa untuk memudahkan para pihak memilih mediator, ketua pengadilan menyediakan daftar mediator yang memuat sekurang-kurangnya 5 (lima) nama mediator dan disertai dengan latar belakang pendidikan atau pengalaman para mediator. Pada Pengadilan Agama Majene terlihat bahwa  ketua  Pengadilan  Agama  Majene  telah  menentukan  daftar  mediator.  Dalam  daftar tersebut tertulis latar belakang pendidikan masing-masing mediator sesuai dengan Pasal 9 Ayat (1) tersebut.
Diantara semua perkara yang diterima di Pengadilan Agama Majene sebagian besarnya itu adalah perkara perceraian. Kenyataan yang terjadi di Pengadilan Agama Majene ini hanya 30% yang  hadir  dua-dua  para  pihak.  Kebanyakan  juga  pihak  lawan  tidak  hadir  sehingga  putusan perceraian itu dijatuhkan dalam keadaan verstek. Diantara yang dimediasi ini, misalnya ada yang berhasil satu perkara perceraian itu sudah luar biasa. Mediasi dalam perkara perceraian ini sangat berbeda  dengan  mediasi  dalam  sengketa-sengketa  kebendaan  atau  sengketa-sengketa  hak.
33 Bagir Manan, Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa, ( Surabaya: IKAHI, 2006), h. 28.
Kewenangan Mediator dalam Penyelesaian Perkara Perceraian; Studi Kasus Pengadilan Agama Majene Hardiyanti Alimuddin, et. al.
Karena,  sengketa  perceraian  ini  berbicara  sengketa  hati,  sengketa  persoalan-persoalan hubungan antara suami dan isteri dan sangat dominan bermain adalah perasaan.
Mendamaikan  para  pihak  dalam  sengketa  perceraian  itu  susah.  Dan  adapun  target mediasi dalam sengketa perceraian adalah mereka rukun kembali. Sementara perkara perceraian dominan  paling  berpengaruh  adalah  perasaan.    Apabila  salah  satu  pihak  sudah  benci  dan mediator  atau  pihak  keluarga,  bagaimanapun  caranya  untuk  mendamaikan  para  pihak  kalau perasaan  sudah  terlanjur  benci,  otomatis  tidak  berhasil  mediasinya.  Di  Pengadilan  Agama Majene, persentase keberhasilan mediasinya khususnya perceraian masih sangat kecil. Dengan adanya kewajiban mendamaikan untuk para pihak yang bersengketa yang berada di pengadilan tingkat pertama, maka peran hakim sebagai mediator sangat menentukan. Hakim mediator tidak saja harus menguasai norma-norma yang tertulis dalam PERMA tentang mediasi.
Hakim dalam memeriksa perkara bersifat aktif, namun dalam tugas mendamaikan pihak- pihak  yang  bersengketa,  selama  ini  hakim  bersifat  pasif.  Tanggung  jawab  hakim  yang  tadinya hanya  sekedar  memutuskan  perkara,  namun  dengan  adanya  Peraturan  Mahkamah  Agung tentang  mediasi  tersebut  kini  berkembang  menjadi  mediator  yang  mendamaikan  pihak-pihak yang berperkara sebagai penengah. Dapat ditarik kesimpulan bahwa, para majelis hakim atau mediator dalam setiap persidangan sebelum memeriksa pokok perkara majelis hakim akan terus berusaha  mendamaikan  para  pihak.  Persoalan  berhasil  mediasi  atau  tidak  berhasil  itu  urusan belakang, karena kewajiban para pihak harus menempuh proses mediasi terlebih dahulu.

## 5. Kesimpulan
Eksistensi  mediator  dalam  sistem  peradilan  agama  memiliki  peran  signifikan  dalam menyelesaikan  sengketa  antara  para  pihak.  Tugas  dan  kewenangan  mediator  berasal  dari persetujuan para pihak yang bersengketa, memberikan izin untuk melibatkan pihak ketiga dalam penyelesaian  konflik.  Kewenangan  mediator  mencakup  pengontrolan  proses  mediasi, memastikan  aturan dasar  diikuti,  mempertahankan  struktur  dan  momentum dalam negosiasi, serta mengakhiri mediasi jika dianggap tidak produktif. Esensi mediasi terletak pada memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berkomunikasi dan bernegosiasi terbuka. Dalam sengketa perceraian, mediator berperan sebagai penengah, memperbaiki komunikasi, merestorasi sikap positif,  memberikan  wawasan  tentang  proses  perundingan,  menanamkan  sikap  realistis,  dan
mengajukan  usulan  yang  mungkin  belum  diidentifikasi.  Mediator  menjadi  fasilitator  untuk mencapai  kesepakatan  adil  dan  berkelanjutan.  Faktor  pendukung  bagi  mediator  mencakup pengalaman dan pelatihan sertifikasi, persiapan cermat terhadap masalah antar pihak, kegigihan dalam  meraih  keberhasilan  mediasi,  kemampuan  teknis  yang  tinggi,  serta  kreativitas  dalam menerapkan strategi mediasi. Hakim mediator perlu memiliki keterampilan khusus, mematuhi aturan  hukum,  dan  memberikan  nasehat  keagamaan.  Meskipun  mediator  memiliki  peran penting, faktor-faktor penghambat seperti keinginan keras untuk tetap bercerai, kekerasan, dan ketidaksetujuan pihak dapat menghambat keberhasilan mediasi. Mediator perlu bijak mengatasi setiap hambatan untuk mencapai penyelesaian adil sesuai dengan nilai-nilai agama.

## Daftar Pustaka
Akmal, Andi Muhammad, and Mulham Jaki Asti. “ Problematika Nikah Siri, Nikah Online Dan Talak Siri  Serta  Implikasi  Hukumnya  Dalam  Fikih  Nikah. ” Al-Risalah  Jurnal  Ilmu  Syariah  Dan Hukum 21,  no.  1  (2021):  45 – 59.  https://doi.org/https://doi.org/10.24252/al- risalah.v1i1.22247.
Annas, Syaiful. “ Rekontekstualisasi Penjatuhan Talak Tiga Dalam Bingkai Negara Indonesia. ” Al- Usroh : Jurnal Hukum Keluarga Islam 1, no. 1 (2023): 14 – 30. https://doi.org/10.55799/alusroh.v1i01.257.
Ashar, Beni. “ Peran Mediator Dalam Perkara Perceraian (Studi Solusi Konflik Rumah Tangga Di Pengadilan Agama Jember). ” Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga Islam 1, no. 2 (2020): 74 – 88.
Hanifah, Mardalena. “ Penyelesaian Perkara Cerai Gugat Oleh Mediator Di Pengadilan Agama. ” ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata 3, no. 1 (2018): 75 – 89. https://jhaper.org/index.php/JHAPER/article/view/45.
——— . “ Perbandingan Tugas Mediator Pada Pengadilan Agama Indonesia Dengan Mahkamah Syariah  Malaysia. ” ADHAPER:  Jurnal  Hukum  Acara  Perdata 6,  no.  2  (2021):  101 – 16. https://www.jhaper.org/index.php/JHAPER/article/view/134.
Itsbat, Itsbat. “ Mediasi Keluarga Islam Menurut Al-Qur ’ an Dan Tafsir Ibnu Kastir. ” ASASI: Journal of Islamic Family Law 2, no. 1 (2021): 32 – 42. https://doi.org/https://doi.org/10.36420/asasi.v2i1.111.
Karmuji, K, and M Sy. “ Peran Dan Fungsi Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perdata. ” Jurnal
Ummul Qura 7, no. 1 (2016): 36 – 52. https://ejournal.kopertais4.or.id/pantura/index.php/qura/article/view/3040.
Litti, Nur Lina Afifah, Rajiv Nazry Faizullah Sina Gula, M Hapis Ray, Fahrurazi Fahrurazi, Oneng Nurul Bariyah, and Siti Rohmah. “ Efektivitas Proses Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jakarta Timur. ” Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat
Kewenangan Mediator dalam Penyelesaian Perkara Perceraian; Studi Kasus Pengadilan Agama Majene Hardiyanti Alimuddin, et. al.
6, no. 2 (2023): 227 – 46. https://doi.org/https://doi.org/10.24853/ma.6.2.227-246.
Mayasari, I Dewa Ayu Dwi, and Dewa Gde Rudy. “ Analisis Analisis Yuridis Tentang Proses Mediasi Dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Di Bali. ” KERTHA WICAKSANA 15, no.
2 (2021): 90 – 98. https://doi.org/https://doi.org/10.22225/kw.15.2.2021.90-98.
Minarosa, Mona. “ Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Antara Bank Dan Nasabah. ” In Prosiding Seminar Nasional Universitas Borobudur Publikasi Hasil-Hasil Penelitian Dan
Pengabdian Masyarakat , 1:254 – 63, 2022.
https://doi.org/https://doi.org/10.37721/psdunbor.v1i1.31.
Napisah,  Napisah,  and  Syahabuddin  Syahabuddin. “ Telaah  Makna  Dharabah  Bagi  Istri  Nusyuz Dalam Perspektif Gender. ” Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam 4, no. 1 (2019): 13 – 25. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24235/mahkamah.v4i1.3436.
Octaleny, Ellyza, Sri Suwitri, and Endang Larasati. “ Mediation of Land Disputes in South Sumatera Province. ” In Annual Conference of Indonesian Association for Public Administration (IAPA 2019) , 21 – 39. Atlantis Press, 2020.
Pradikta, Hervin Yoki, and Maya Noviana Sari. “ Analisis Faktor Perceraian Suami Istri Di Usia Senja (Studi  Kasus Pada  Masyarakat  Kec.  Teluk  Betung  Timur  Kota  Bandar  Lampung). ” ASAS:
Jurnal
Hukum Ekonomi Syariah 11, no. 2 (2019): 117 – 33. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/asas.v11i2.5601.
Pradityo,  Randy. “ Penyelesaian  Perselisihan  Internal  Partai  Politik  Secara  Mufakat  Dan Demokratis/Dispute  Resolution  of  Internal  Political  Parties  in  Consensus  and Democratic. ” Jurnal Hukum Dan Peradilan 7, no. 3 (2018): 375 – 86. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25216/jhp.7.3.2018.375-386.
Rahman,  Arif,  Mulham  Jaki  Asti,  and  Sofyan. “ Hakim  Peradilan  Agama:  Refleksi  Sistem Pengangkatan  Dan  Pelaksana  Kekuasaan  Kehakiman  Di  Indonesia. ” DIKTUM:  Jurnal Syariah Dan Hukum 20, no. 1 (2022): 79 – 98. https://doi.org/https://doi.org/10.35905/diktum.v20i1.2780.
Suwardi, Suwardi. “ Korelasi Peran Hakam (Juru Damai) Dengan Mediator Dalam Proses Mediasi Perkara  Perceraian  Di  Pengadilan  Agama. ” Ensiklopedia  Social  Review 2,  no.  2  (2020): 200 – 210. https://doi.org/https://doi.org/10.33559/esr.v2i2.686.
Tunajah,  Rifana. “ Implementasi  PERMA  Nomor  01  Tahun  2016  Tentang  Prosedur  Mediasi  Di Pengadilan Dalam Menyelesaikan Sengketa Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Serang). ” Syaksia:  Jurnal  Hukum  Perdata  Islam 19,  no.  2  (2018):  291 – 339. https://doi.org/https://doi.org/10.37035/syakhsia.v19i2.3316.
Yudistira,  Leon,  Zaitun  Abdullah,  and  Titing  Sugiarti. “ Perceraian  Di  Luar  Pengadilan  Agama Ditinjau  Menurut  Hukum  Positif  Dan  Hukum  Islam  (Studi  Perceraian  Di  Desa  Cigudeg, Kabupaten Bogor). ” Jurnal Legal Reasoning 2, no. 1 (2019): 34 – 51. https://doi.org/https://doi.org/10.35814/jlr.v2i1.2235.