## PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN HADHANAH YANG BELUM MUMAYYIZ DIBAWAH PENGASUHAN AYAH
Dina Fatimah 1 , Patimah 2 , Siti Nurul Fatimah Tarimana 3
123 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email : difays29@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  berjudul  Pertimbangan  Hakim  dalam  Penetapan  Hadhanah  yang  Belum Mumayyiz  di  Bawah  Pengasuhan  Ayah  (Studi  Putusan  Nomor  635/Pdt.G/2020/PA.Skg). Adapun  permasalahan  yang  diteliti  adalah  bagaimana  Hadhanah  yang  belum  mumayyiz dibawah pengasuhan ayah di Pengadilan Agama Sengkang dan bagaimana analisis hukum yang digunakan  hakim  pada  putusan  perkara  hadhanah  nomor  635/Pdt.G/2020/PA.SKG.  Jenis penelitian  ini  tergolong  kualitatif,  data  hasil  penelitian  diperoleh  secara  langsung  dari  hasil wawancara  dengan  hakim  di  pengadilan  agama  Sengkang  dengan  memperhatikan  beberapa aspek  yang  relevan  dengan  masalah  yang  dibahas  seperti  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI), Undang-Undang  Perlindungan  Anak  serta  Undang-Undang  tentang  Hak  Asasi  Manusia. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penerapan putusan perkara hadhanah di Pengadilan Agama Sengkang, Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menjadi landasan dalam pertimbangan bagi hakim apabila tidak ada perselisihan antara kedua orang tua dalam pengasuhan anak. Namun apabila menjumpai perkara hadhanah secara umum, hakim mengacu pada  Undang-Undang  Nomor  23  tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  dan  juga memperhatikan  fakta  hukum  yang  terungkap  dalam  persidangan  serta  bersumber  pada Yurisprudensi Nomor 110 K/2007AG dalam putusan pertimbangan pada perkara hadhanah.
Kata Kunci: hakim, perkawinan, hadhanah, mumayyiz

## Abstract
This study is entitled Judges' Considerations in the Determination of Hadhanah who Has Not Been Mumayyiz Under The Care of Fathers (Study Of Judgment No. 635/Rev.G/2020/PA. Skg). The problem studied is how Hadhanah who has not been mumayyiz under the care of his father in the Sengkang Religious Court and how the legal analysis used by the judge in the judgment of  hadhanah  case  number  635/Rev.G/2020/PA.  SKG.  This  type  of  research  is  classified  as qualitative, the research data is obtained directly from the results of interviews with judges at the  Sengkang  religious  court  by  paying  attention  to  several  aspects  relevant  to  the  issues discussed such as the Compilation of Islamic Law (KHI), the Child Protection Law and the Law on  Human  Rights.  Based  on  the  results  of  the  study,  it  shows  that  in  the  application  of  the hadhanah  case  decision  in  the  Sengkang  Religious  Court,  Article  105  letter  (a)  of  the Compilation of Islamic Law becomes the basis for consideration for judges if there is no dispute between  the  two  parents  in  the  care  of  the  child.  But  if  you  encounter  hadhanah  matters  in general, The judge referred to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection and also paid attention to the legal facts revealed in the trial and sourced to Jurisprudence Number 110
Dina Fatimah, Patimah, Siti Nurul Fatimah Tarimana
K/ 2007AG in the judgment of consideration in the hadhanah case.
Keywords: judge, marriage, hadhanah, mumayyiz

## A. Pendahuluan
Nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang pertama dalam pergaulan suatu masyarakat yang    sempurna,    bukan    saja    perkawinan    itu    satu    jalan    yang    amat    mulia  untuk mengatur  kehidupan rumah tangga  dan keturunan, tetapi perkawinan itu dapat dipandang sebagai satu jalam menuju pintu perkenalan antara satu kaum dengan yang lain. 1 Islam mengajarkan  dalam  perkawinan  tentunnya  setiap  pasangan    dalam  kehidupan    rumah tangga mendambakan keluarga yang bahagia, serasi, (harmonis), tanpa ada celah  untuk mengkhianati  perkawinan  itu  sendiri. 2 Islam  sangat  melarang  adanya  sesorang      yang menghindar  untuk  menikah,  baik  itu  laki-laki  atau  perempuan  yang  dengan      sengaja menghindar untuk dinikahi karena sebab-sebab tertentu. 3
Perkawinan  adalah  sebuah  fase  yang  dialami  oleh  seseorang  yang  tengah  berbagi  rasa kasih sayang. 4 Tujuan perkawinan sudah ada tercancum di Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. 5 Dan serta intruksi presiden Nomor 1 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). 6 Bertahannya kehidupan perkawinan merupakan suatu tujuan yang sangat diinginkan orang Islam. 7
Salah satu karunia dan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang patut kita syukuri dan
1 Nur Aisyah, “Pandangan Hukum Islam terhadap Perkawinan Dibawah Tangan”, Jurnal Al-Qadau 5, no 2 (2018): h. 260.
2 Asman, “Tingginya Angka Perceraian Di Kabupaten Sambas Tahun 2019: Studi Pengembangan Di Pengadilan Agama”, Jurnal Al-Qadau 7, no 1 (2020): h. 32.
3 Andi Intan Cahyani, “Poligami dalam Perspektif Hukum Islam”, Jurnal Al-Qadau 5, no 2 (2018): h. 272.
4 Diky Faqih dkk, “Hilangnya  Hak  Istri  Untuk  Meminta  Cerai KetikaSuamiTerinfeksi  Covid-19 PerspektifImam Hanafi”, Jurnal Al-Qadau 7, no 2 (2020): h. 120.
5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Cet. 1.Surabaya: Sinarsindo, 2015, h. 2-3
6 Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
7 Khairun Inauah, “Implikasi dalam Pemberian Nafkah Iddah dan Mut’ah pada Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA”, Jurnal Al-Qadau 8, no 2 (2021): h. 100.
Dina Fatimah, Patimah, Siti Nurul Fatimah Tarimana
jaga  adalah  anak. 8 Setiap  pasangan  suami  istri  yang  sudah  menikah  pasti  berkeinginan untukmemiliki  keturunan,  yang  secara  fitrahnya  anak-anak  keturunan  mereka  tersebut merupakan  amanah  dari  Allah  SWT 9 .  Kehadiran  buah  hati  adalah  dambaan  setiap keluarga.  Kehadirannnya  dijadikan  kelengkapan  kebahagiaan  yang  sempurna  di  dalam rumah tangga. 10 Anak merupakan karunia dari Allah swt, seorang anak dilahirkan  kedunia ini bagaikan selembar kertas putih, tanpa mengetahui seperti apa warna  dunia  yang akan hadir  dalam  kertas  tersebut.  Orang  tua  dan  lingkungan  sangat  berperan      dalam memberikan warna pada kehidupan anak 11
Apabila  suami  istri  menghadapi  sebuah  atau  malah  banyak  permasalahan  dan  telah melakukan segala macam upaya untuk memperbaiki bahtera rumah tangga tersebut namun tidak berhasil maka perceraian adalah solusi, kendatipun perceraian adalah hal yang sangat dibenci oleh Allah Swt. Banyak hal yang harus dipertimbangkan oleh pasangan suami istri tatkala memutuskan untuk bercerai. dari masalah seperti harta bersama hingga hal yang sangat  krusial  yakni  pihak  mana  yang  berhak  atas  hak asuh  anak  dan  nafkah atas anak tersebut.
Salah satu pihak yang menjadi korban dari perceraian adalah anak, padahal anak adalah amanah  sekaligus  Karunia  Allah  SWT,  yang  senantiasa  harus  kita  jaga  karena  dalam dirinya  melekat  harkat,  martabat,  dan  hak-hak  sebagai  manusia  yang  harus  dijunjung tinggi. Dari sisi kehidupan berbangsa, dan bernegara, anak adalah masa depan.  Hukum mangasuh anak yang masih belum dewasa merupakan kewajiban, karena menghindarinya berarti  membiarkan  anak-anaknya  yang  masih  kecil  untuk  bahaya  kebinasaan. 12 Inilah
8 Mochammad Agus Rachmatullah dan Chafidz Syamsyuddin, “Praktik Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan(Studi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019)”, Jurnal Al-Qadau 9, no 1 (2022): h. 2.
(1-15)
9 Irfan Islami dan Aini Sahara, “Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak dibawah Umur (Hadhanah) kepada Bapak Pasca Perceraian”, Jurnal Al-Qadau 6, no 2 (2019): h. 182.
10 Nur Fitri Hariani, “Hubungan  Hukum  Anak  Hasil  Surrogate  Mother  Dengan  Ayah  Biologis Perspektif Hukum Islam (Telaah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 46/PUU-VIII/2020)”, Jurnal Al- Qadau 8, no 2 (2021): h. 118.
11 Muhammad Anis, “Pembinaan Anak Tanpa Kekerasan MenurutUndang-undang No.35Tahun 2014tentang  Perlindungan  Anak  (Studi Kasus di  KelurahanCambaya  Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar)”, Jurnal Al-Qadau 5, no 1 (2018): h. 132.
12 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah Jilid 3, (Jakarta: Republika Penerbit PT. Pusaka Abdi Bangsa, 2018) h.521
Dina Fatimah, Patimah, Siti Nurul Fatimah Tarimana
salah satu perkara yang sering terjadi ketika terjadi perceraian, yaitu penetapan hadhanah. Hadhanah menurut bahasa adalah kewajiban memelihara, mendidik dan mengatur segala kepentingan, keperluan anak yang belum mumayyiz. 13 Pemeliharaan anak dalam bahasa arab disebut hadhanah.  Maksudnya adalah merawat mendidik atau mengasuh bayi/anak kecil yang belum mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri.
Hadhanah  sendiri,  menurut  istilah  Fiqih  adalah  memelihara  anak  dari  segala  macam bahaya yang mungkin menimpanya, menjaga jasmani dan rohani, menjaga keamanan dan kebersiShan,  mengusahakan  pendidikan,  hingga  mampu  berdiri  sendiri  dalam menghadapi kehidupan sebagai seorang Muslim. 14 Pada kasus penetapan hadhanah yang penulis temukan di Kota Sengkang, Kabupaten Wajo, hak asuh justru jatuh pada pihak ayah bukan pada ibu.
Meskipun telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, pada kenyataannya masih  banyak  anak  yang  tidak  terpenuhi  hak-haknya  dalam  mencukupi  kehidupannya, perlakuan  orang  tua  terhadap  anaknya  juga  terkadang  tidak  sesuai  dengan  yang seharusnya.  Pada  kasus  penetapan  hadhanah  di  Kota  Sengkang,  dimana  hak  asuh  anak jatuh  kepada  sang  ayah.  Atas  dasar  kasus  yang  terjadi  tersebut,  maka  penulis  merasa menarik untuk dilakukan penelitian

## B. Metode Penelitian
Penelitian ini termasuk kedalam penelitian lapangan, dimana peneliti terjun langsung ke lokasi  penelitian  yakni  pada  Pengadilan  Agama  Sengkang.  Penelitian    juga    dapat melibatkan berbagai pihak  terkait,  seperti  pemerintah,  swasta,  masyarakat,  kelompok masyarakat,  atau  individu. 15 Jenis  penelitian  yang  penulis  gunakan  pada  penelitian  ini yaitu  penelitian  hukum  sosiologis  atau  empiris  maka  dari  itu  yang  diteliti  ialah  data Primer,  untuk  selanjutnya  dengan  penelitian  terhadap  data  sekunder  di  lapangan.
13 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2019, h.472
14 Paulus Maruli Tamba , Realisasi Pembentukan Hak Anak yang Diatur Dalam Konstitusi Terhadap Anak yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Proses Pemidanaan , (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2016), h.1
15 Nina Nurdiani, Teknik Sampling Snowball Dalam Penelitian Lapangan, (Architecture Department, Faculty of Engineering, BINUS University, 2014), h.1
Dina Fatimah, Patimah, Siti Nurul Fatimah Tarimana
Penelitian  ini  berbasis  pada  ilmu  hukum  normatif  (peraturan  perundang-undangaan). Adapun metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah observasi, wawancara, dan  dokumentasi.  Alat-alat  yang  penulis  gunakan  adalah  pedoman  wawancara,  buku catatan, alat tulis dan kamera.

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Deskripsi Putusan Nomor 635/Pdt.G/2020/PA.Skg.
Pada  pokok  perkara  dalam  putusan  yang  diteliti  oleh  penulis  didalalmnya menjelaskan  bahwa  mulanya  penggugat dan  tergugat  adalah  sepasang  suami  isteri yang  telah  melangsungkan  pernikahan  yang  sah  secara  hukum  pada  tanggal  02 Februari  2012  dalam  akta  nikah  nomor  042/24/II/2012  yang  diterbitkan  Kantor Urusan  Agama  Kecamatan  Maniangpajo  Kabupaten  Wajo,  pernikahan  keduanya dikaruniai seorang anak perempuan berumur 7 tahun.
Pada  tahun  2019  Penggugat  (Ibu)  dan  Tergugat  (Ayah)  mengalami  ketidak harmonisan dan memutuskan untuk bercerai hingga mendapatkan putusan yang sah dari Pengadilan Agama Sengkang dengan akta cerai Nomor 0033/AC/2019/PA.Skg. pada  putusan  tersebut  Pengadilan  Agama  Sengkang  menetapkan  anak  keduanya dalam pemeliharaan Tergugat namun menurut Penggugat kenyataan secara faktual anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh neneknya.
Penggugat memberi keterangan bahwa Penggugatlah yang patut menjadi pengasuh, pengayom  dan  pendidik  anak  tersebut  Maka  dari  itu  Penggugat  bermaksud  untuk berupaya mendapatkan hak asuh tersebut. Penggugat sebelumnya telah  menempuh upaya perdamaian untuk mendapatkan hak asuh atas anak tersebut telah dilakukan oleh  Penggugat  dengan  maksimal,  namun  tidak  membuahkan  hasil.  Menurut Penggugat, Tergugat menghalang-halangu Tergugat untuk bertemu dengan anaknya. Berdasarkan  kepada  hal-hal  yang  dipaparkan  diatas,  maka  demi  masa  depan  dan tumbuh kembang anak, maka Penggugat melayangkan permohonan kepada Majelis Hakim  Pengadilan    Agama  Sengkang  agar  menetapkan  anak  dari  pernikahan Penggugat  dan  Tergugat  berada  dalam  asuhan  Penggugat  dan  menghukup  kepada Tergugat  untuk  menyerahkan  anak  tersebut  sebagaimana  tercantum  pada permohonan Penggugat.
Dina Fatimah, Patimah, Siti Nurul Fatimah Tarimana
Sehubungan  dengan  alasan-alasan  hukum  yang  Penggugat  telah  uraikan,  maka Penggugat  memohon  kepada  Majelis  Hakim  agar  dilakukan  pemeriksaan  atas perkara  tersebut  agar  berkenan  memeriksa  dan  memutus  perkara  dengan  seadil- adilnya.
2. Hadhanah yang Belum Mumayyiz di Pengadilan Agama Sengkang
Telah  banyak  perkara  perceraian  yang  telah  diputuskan  oleh  Pengadilan  Agama Sengkang, baik itu cerai talak maupun cerai gugat. Imbas dari perceraian tentu saja adalah nasib dari anak pasangan yang telah bercerai, dan ketika hak asuh dari anak menjadi sengketa di antara ke dua belah pihak maka timbullah gugatan permohonan Hadhanah.  Salah  satu  hal  yang  sangat  penting  untuk  dipertimbangkan  oleh  hakim ialah nasib dan masa depan anak dari hasil perkawinan tersebut.
Pasca perceraian tidak ada yang Namanya mantan anak, hubungan antara anak dan orang  tua  akan  tetap  berlanjut  dan  terjalin  selamanya.,  karena  sesungguhnya perpisahan  orangtua  sudah  menjadi  beban  psikis  bagi  anak,  jangan  ditambah  lagi karena hak-hak keperdataan anak terabaikan 16
Anak yang menjadi sengketa hak asuh anak apabila sudah dewasa, maka ia diberi kebebasan untuk menentukan pilihan untuk ikut dengan ayah atau ibunya, tetapi yang menjadi  problem  adalah  apabila  anak  tersebut  masih  dibawah  umur  atau  belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) maka akan terjadi persengketaan antara ayah dan  ibu  sebab  di  usia  demikian  anak  dinilai  masih  rawan  terhadap  lingkungan sekitarnya.  Tertuang  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  bahwa  dalam  hal  anak  yang belum mumayyiz Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwasanya pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun menjadi hak ibunya. 17
Pengasuhan anak pada hakikatnya menjadi tanggung jawab orang tua baik sewaktu masih dalam ikatan perkawinan atau telah bercerai. Anak pada permulaan hidupnya sampai  umur  tertentu  memerlukan  orang  lain  dalam  kehidupannya  yang  disebut dengan pengasuhan (hadhanah) bisa pula diartikan memelihara atau menjaga orang yang  tidak  mampu  mengurus  kebutuhannya  sendiri  tidak  hanya  anak  yang  belum mumayyiz tetapi orang yang sudah dewasa tetapi gila. 18
Hakim  Pengadilan  Agama  Sengkang  menjelaskan,  dalam  memutus  perkara Hadhanah  yang  diprioristaskan  adalah  kemaslahatan  anak  walaupun  anak  yang masih dibawah umur dipandang lebih membutuhkan figur ibu akan tetapi beliau lebih memperhatikan  kembali  fakta-fakta  mengenai  pihak  ibu  dan  ayah  yang  manakah
16 Dewi Sri Adriani, Patimah dan Rahma Amir, “Perlindungan Hukum Hakim Terhadap Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hakim Pengadilan Agama”, Jurnal Qadauna 3 No.1, (2021), h.4 (1-16)
17 Kompilasi Hukum Islam Pasal 105, h.14
18 Elimarti dan Firdaus, “Hak Hadhanah Dalam Putusan Pengadilan Agama ”, Jurnal Ilmiyah Syari’ah 17 no.2 (2018 ), h. 233 ( 233-243)
Dina Fatimah, Patimah, Siti Nurul Fatimah Tarimana
yang  dinilai  cakap  dalam  mengurus  anak  tersebut,  terlebih  anak  yang  belum mumayyiz dan pada dasarnya meskipun hak asuh jatuh hanya kepada salah satu pihak akan tetapi kewajiban mengurus anak sejatinya menjadi kewajiban kedua orangtua. Berdasarkan kepada hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Sengkang, penulis  menemukan  fakta  yaitu  selain  berdasarkan  KHI  dan  Undang-Undang Perlindungan Anak, ternyata Hakim juga mempertimbangkan Undang-Undang Hak Asasi  Manusia  No.39  Tahun  1999.  Setelah  melakukan  penelusuran  penulis menemukan memang hak anak juga diatur dan dilindungi dalam Undang-Undang ini tepatnya  pada  pasal  52  dan  53.  Hakim  Pengadilan  Agama  Sengkang  juga menjelaskan bahwa saat memutus perkara Hadhanah beliau memang berdasar pada kepentingan anak yang termaktub dalam Undang-Undang Perlindungan Anak No.23 Tahun  2002  dan  Undang-Undangan  Hak  Asasi  Manusia  No.39  Tahun  1999. Narasumber juga tidak hanya berpatokan pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 yang menjabarkan “Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz (belum  berumur  12 tahun adalah hak ibunya” 19 .
Hakim  Pengadilan  Agama  Sengkang  juga  berpendapat  bahwa  pasal  tersebut  bisa dijadikan  acuan  apabila  tidak  ada  perselisihan  atau  permasalahan  antara  ibu  dan ayahnya.  Apabila  terjadi  permasalahan  antara  keduanya  yang  sekiranya  dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anaknya barulah hakim menetapkan dengan  menimbang  kemaslahatan  anak  berdasarkan  yurisprudensi  yang  juga dijadikan pedoman hukum oleh hakim Pengadilan Agama. Mahkamah Agung sendiri memberikan  sebab  mengenai  putusan  Perkara Hadhanah yakni  tentang pemeliharaan,  tidak  hanya  semata  dipandang  dari  sudut  siapa  yang  paling  berhak, melainkan  melihat  secara  faktual  siapa  yang  dinilai  dapat  mendatangkan kemudharatan bagi anak karena kemaslahatan anaklah yang paling utama disamping siapa yang paling berhak atas hadhanah.
Disamping  itu  dalam  memberikan  putusan  termasuk  putusan  terkait  Penetapan Hadhanah,  majelis  hakim  juga  mempertimbangkan  aspek  kepastian,  kemanfaatan dan keadilan, ini sejalan dengan pemaparan Sudikno Mertokusumo dalam buku Bab- Bab Tentang Penemuan Hukum yang mengatakan ada tiga unsur yang selalu harus
19 Kompilasi Hukum Islam Pasal 105.
Dina Fatimah, Patimah, Siti Nurul Fatimah Tarimana
diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (Rchtssicherheit) , kemanfaatan ( Zweckmassigkeit) dan keadilan (Gerechtigkeit) . Khususnya dalam perkara hadhanah ini, majelis hakim tentu memperhatikan kepastian hukum dalam artian status si anak, kemanfaatan dalam artian kebermanfaatan keputusan yang diambil bagi si anak dan terakhir tentunya keadilan bagi anak itu sendiri.
Apabila  dengan  menggunakan  Kompilasi  Hukum  Islam  tidak  bisa  memberikan keadilan bagi anak maka hakim mempertimbangkan kemaslahatan dan kenyamanan dari anak tersebut. Maka dapat dikatan tidak menjadi masalah ketika putusan yang ditetapkan  hakim  tidak  menyesuaikan  dengan  Kompilasi  Hukum  Islam  sebab mengingat  kepentingan  yang  terbaik  bagi  anak  dan  nurani  hakim  mengenai  mana yang terbaik bagi anak.
Yurisprudensi juga menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam penetapa putusan perkara hadhanah. Yurisprudensi adalah kumpulan yang sistematis dari putusan MA serta putusan Pengadilan Tinggi (yang tercatat) dan diikuti oleh hakim-hakim dalam memberikan penetapan dalam putusannya dalam permasalahan serupa (Kamus Van Dale) 20 . Dalam Yurisprudensi  menerangkan bahwa Mahkamah Agung memepertimbangkan  mengenai  masalah  pertimbangan  utama  pada  masalah Pengasuhan  anak  ( Hadhanah )  ialah  kemaslahatan  serta  kepentingan  anak,  bukan sekedar  yang secara normatif paling berhak.
Selain  mengacu  pada  Kompilasi  Hukum  Islam,  hakim  juga  memepertimbangkan fakta-fakta dan bukti yang terungkap di lapangan dalam putusannya. Fakta dan bukti tersebut dapat berupa kondisi mental atau psikologis orangtua, pola asuh orang tua terhadap anak. Pada pasal 229 Kompilasi Hukum Islam menegaskan “Hakim dalam menyelesaikan  perkara-perkara  yang  diajukan  padanya,  wajib  memperhatikan dengan  bersungguh  sungguh  nilai-nilai  hukum  yang  hidup  dalam  masyarakat, sehingga putusannya sbesuai dengan rasa keadilan” 21 Maka dari itu hakim haruslah mempertimbangkan  dengan  sangat  matang  apakah  ibu  dipandang  layak  atas
20 Enrico Simanjuntak, Peran Yurisprudensi dalam Sistem Hukum di Indonesia Vol.16 No.1, (Jakarta : Jurnal Konstitusi,2018) h.88
21 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 229
Dina Fatimah, Patimah, Siti Nurul Fatimah Tarimana
hadhanah yang belum mumayyiz. Jika melihat dari  definisinya, konsep dalam hak asuh anak ( hadhanah ) dalam Kompilasi Hukum Islam tidak terlalu berbeda dengan konsep  perlindungan  anak  sebagaimana  ditetapkan  dalam  ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku secara umum, yaitu mencermati perilaku orang tua (contohnya si ibu mengutamakan kebersamaan dengan si anak daripada bekerja diluar rumah ) serta hal-hal lainnya menyangkut pribadi, psikologi, materi dan non materi.
3. Analisis Hukum yang Digunakan oleh Hakim Dalam Putusan Hadhanah yang Belum Mumayyiz Pada Perkara Nomor 635/Pdt.P/2020/PA.Skg.
Kadang kala dalam memutus suatu perkara dalam persidangan, hakim mengeluarkan putusan perkara diluar daripada Kompilasi Hukum Islam, kekuasaan seorang hakim untuk  memutus  suatu  perkara  tidak  hanya  didasarkan  pada  ketentuan-ketentuan normatif,  tetapi  juga  atas  rasa  keadilan,  kepentingan  umum,  dan  moral  yang berkembang dalam masyarakat, hal ini diperkuat dalam Pasal 5 UU. No. 48 Tahun 2009  tentang  kekuasaan  kehakiman  yang  menegaskan  bahwa  “Hakim  dan  hakim konstitusi  wajib  menggali,  mengikuti,  dan  memahami  nilai-nilai  hukum  dan  rasa keadilan  yang  hidup  dalam  masyarakat,  atau  bisa  dikatakan  hakim  dituntut  akan pencitpaan hukum atau melakukan penemuan hukum.
Praktik di lapangan khususnya pada putusan hadhanah nomor 635.Pdt.G/2020/PA.Skg  yang  menjadi  objek  penelitian  penulis  ini  didapati pertimbangan oleh hakim dalam menetapkan perkara hadhanah anak dibawah umur yang tidak sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam terkhusus Pasal 105 huruf a yang menegaskan bahwa “pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12  tahun  adalah  hak  ibunya”.  Setelah  penulis  telaah  lebih  lanjut,  diketahui  dalam putusan tersebut mencantumkan bahwa hak asuh anak yang diketahui berumur masih 7 (tujuh) tahun ditetapkan dalam pemeliharaan dan pengasuhan ayahnya. Jika ayah dapat  mengakualitaskan  bahwa  ibu  dari  anak  tersebut tidak memenuhi  syarat  atau tidak mampu mengasuh anak, Hakim dapat melimpahkan  hadanah anak yang belum mumayyiz ke pihak ayahnya.
Kasus  yang  menjadi  studi  peneliti  ialah  kasus  yang  diputus  di  Pengadilan  Agama Sengkang dengan Nomor putusan 635/Pdt.G/2020/PA.Skg. Perkara berawal anatara pasangan suami (tergugat) dan isteri (penggugat) yang sudah resmi bercerai  dengan
Dina Fatimah, Patimah, Siti Nurul Fatimah Tarimana
duduk perkaranya ialah  dalam perjalanan bahtera rumah tangga yang telah dikaruniai seorang anak antara Penggugat dan Tergugat tidak berjalan  dengan harmonis yang kemudian  resmi bercerai di tahun 2019 dan hak asuh anak yang diketahuin masih berumur 7 tahun (belum mumayyiz) diputus oleh Majelis Hakim untuk berada dalam kuasa  Tergugat.  Penggungat  telah  berupaya  demi  memperoleh  hak asuh  atas anak namun  tidak  berhasil.    Maka  Sang  ibu  dalam  hal  ini  Penggugat  mengajukan permohonan Hadhanah.
Setelah melalui proses persidangan, akhirnya majelis hakim memutuskan bahwa hak asuh anak tetap berada pada ayah yang mana adalah pihak tergugat. Adapun alasan majelis  hakim  menolak  gugatan  penggugat  didasari  atas  beberapa  pertimbangan diantaranya:
a. Memang  benar  penggugat  telah  menghadirkan  3  orang  saksi  dengan  tujuan menjelaskan bahwa penggugat ini adalah orang baik dan tidak kasar terhadap anaknya,  namun  sayangnya  dari  ketiga  saksi  ini  hanya  satu  saksi  saja  yang pernah melihat langsung anak tergugat bersama dengan neneknya yang mana adalah objek perkara dalam kasus ini. Sehingga keterangan dari dua saksi yang lain  dianggap  tidak  memenuhi  syarat  materil.  Sesuai  asas  unus  testis  nullus testis (satu saksi bukan saksi) maka kedudukan alat bukti penggugat yaitu alat bukti keterangan saksi kedudukannya hanyalah sebatas alat bukti permulaan karena belum memenuhi batas minimal pembuktian.
b. Dikarenakan  tergugat  menganggap  penggugat  bukanlah  orang  baik  maka keterangan  saksi-saksi  dari  penggugat  akan  dikonfrontir  dengan  keterangan saksi-saksi dari tergugat, dan setelah majelis hakim mendengar kesaksian dari keempat saksi yang dihadirkan oleh tergugat, ditemukan fakta bahwa keempat saksi  ini  adalah  orang  yang  mendengar  dan  melihat  sendiri  serta  relevan dengan  dalil-dalil  yang  telah  dikemukakan  oleh  tergugat.  Maka  keterangan saksi  dari  pihak  tergugat  telah  memenuhi  syarat  materil  sebagaimana  yang telah  diatur  dalam  Pasal  308  R.Bg,  sehingga  keterangan  dari  saksi  yang dihadirkan  oleh  tergugat  memiliki  kekuatan  pembuktian  dan  dapat  diterima sebagai alat bukti.
Dina Fatimah, Patimah, Siti Nurul Fatimah Tarimana
c. Berdasarkan  keterangan  saksi-saksi  tergugat,  keterangan  saksi-saksi penggugat  yang  menyatakan  bahwa  penggugat  adalah  orang  baik  telah terbantahkan,  karena  apa  yang  disampaikan  oleh  saksi  tergugat  adalah  apa yang dialami sendiri oleh saksi.
d. Penggugat  telah  melampirkan  bukti  P3  berupa  surat  pernyataan  yang  mana isinya adalah perjanjian dibawah tangan yang dibuat pada tanggal 21 juli 2018. Salah satu poin dalam perjanjian itu menyebutkan bahwa anak penggugat dan tergugat tetap dibawah asuhan pihak kedua (penggugat), namun majelis hakim berpendapat  bahwa  dalam  pemeliharaan  tidak  hanya  mempersoalkan  siapa yang berhak maupun siapa yang tidak berhak tapi juga harus memperhatikan kepentingan anak itu sendiri, sehingga bukti P3 harus dikesampingkan terlebih dahulu  sampai  ada  bukti  lain  yang  menunjukkan  siapa  yang  pantas  maupun tidak pantas.
e. Berdasarkan  fakta-fakta  yang  terungkap  dalam  persidangan,  majelis  hakim akhirnya  berpendapat  penggugat  tidak  pantas  untuk  memelihara  anaknya, sekalipun  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  Pasal  105  mengatur  bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya.
f. Pertimbangan terakhir, di lain sisi tergugat berhasil membuktikan kasih sayangnya terhadap anaknya sehingga majelis hakim berpendapat bahwa tergugat adalah ayah yang pantas untuk memelihara anaknya.

## D. Penutup
Berangkat  dari  hasil  penelitian  yang  telah  dipaparkan  secara  mendetail  dan  kompleks, maka penulis akan menarik kesimpulan untuk hasil akhir dari penelitian sebagai berikut : Pertama,  dalam  penerapan  putusan  perkara  hadhanah  di  Pengadilan  Agama  Sengkang, Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menjadi landasan dalam pertimbangan bagi hakim  apabila  tidak  ada  perselisihan  antara  kedua  orang  tua  dalam  pengasuhan  anak. Namun  apabila  menjumpai  perkara  hadhanah  secara  umum,  hakim  mengacu  pada Undang-Undang  Nomor  23  tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  dan  juga
Dina Fatimah, Patimah, Siti Nurul Fatimah Tarimana
memperhatikan  fakta  hukum  yang  terungkap  dalam  persidangan  serta  bersumber  pada Yurisprudensi  Nomor  110  K/2007AG  dalam  putusan  pertimbangan  pada  perkara hadhanah.  Kedua,  pada  putusan  Nomor  635/Pdt.G/2020/PA.SKG,  hakim  melimpahkan hakatas hadhanah anak yang belum mumayyiz kepada ayahnya, dalam pemutusan perkara tersebut  hakim  memberikan  putusan  yang  contra  legem,  dikarenakan  putusannya bertentangan dengan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. Pada putusan tersebut hakim  juga  tidak  menjadikan  Undang-Undang  Nomro  23  tahun  2002  tentang Perlindungan  anak  sebagai  acuan,  akan  tetapi  hakim  lebih  condong  kepada  fakta-fakta dalam persidangan.
Berangkat  dari  hasil  penelitian  yang  telah  dipaparkan  secara  mendetail  dan  kompleks, maka penulis akan menarik kesimpulan untuk hasil akhir dari penelitian sebagai berikut : Pertama,  dalam  penerapan  putusan  perkara  hadhanah  di  Pengadilan  Agama  Sengkang, Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menjadi landasan dalam pertimbangan bagi hakim  apabila  tidak  ada  perselisihan  antara  kedua  orang  tua  dalam  pengasuhan  anak. Namun  apabila  menjumpai  perkara  hadhanah  secara  umum,  hakim  mengacu  pada Undang-Undang  Nomor  23  tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  dan  juga memperhatikan  fakta  hukum  yang  terungkap  dalam  persidangan  serta  bersumber  pada Yurisprudensi  Nomor  110  K/2007AG  dalam  putusan  pertimbangan  pada  perkara hadhanah. Kedua, pada putusan Nomor 635/Pdt.G/2020/PA.SKG, hakim melimpahkan ha katas hadhanah anak yang belum mumayyiz kepada ayahnya, dalam pemutusan perkara tersebut  hakim  memberikan  putusan  yang  contra  legem,  dikarenakan  putusannya bertentangan dengan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. Pada putusan tersebut hakim  juga  tidak  menjadikan  Undang-Undang  Nomro  23  tahun  2002  tentang Perlindungan  anak  sebagai  acuan,  akan  tetapi  hakim  lebih  condong  kepada  fakta-fakta dalam persidangan.

## Daftar Pustaka

## Buku
Departemen Pendidikan Nasional. 2019. Kamus Besar Bahasa Indonesia.
Dina Fatimah, Patimah, Siti Nurul Fatimah Tarimana
Nurdiani,  Nina,  2014.  Teknik  Sampling  Snowball  Dalam  Penelitian  Lapangan.  Architecture Department, Faculty of Engineering, BINUS University.
Sabiq,  Sayyid.  2018.  Fiqih  Sunnah  Jilid  3.  Jakarta:  Republika  Penerbit  PT.  Pusaka  Abdi Bangsa.
Simanjuntak,  Enrico.  2018.  Peran  Yurisprudensi  dalam  Sistem  Hukum  di  Indonesia  Vol.16 No.1. Jakarta : Jurnal Konstitusi.
Tamba, Paulus Maruli. 2016. Realisasi Pembentukan Hak Anak yang Diatur Dalam Konstitusi Terhadap  Anak  yang  Berkonflik  Dengan  Hukum  Dalam  Proses  Pemidanaan. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.

## Jurnal
Adriani,  Dewi  Sri,  dkk.  “Perlindungan  Hukum  Hakim  Terhadap  Hak  Nafkah  Anak  Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hakim Pengadilan Agama”. Jurnal Qadauna 3 no.1 (2021): 1-16.
Aisyah,  Nur.  “Pandangan  Hukum  Islam terhadap  Perkawinan  Dibawah Tangan”.  Jurnal  Al- Qadau 5, no 2 (2018): h. 259-270
Anis, Muhammad. “Pembinaan Anak Tanpa Kekerasan MenurutUndang-undang No.35 Tahun 2014 tentang  Perlindungan  Anak  (Studi Kasus di   KelurahanCambaya  Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar)”. Jurnal Al-Qadau 5, no 1 (2018): h. 131-140.
Asman.  “Tingginya  Angka  Perceraian  Di  Kabupaten  Sambas  Tahun  2019:  Studi Pengembangan Di Pengadilan Agama”. Jurnal Al-Qadau 7, no 1 (2020): h. 31-44.
Cahyani,  Andi  Intan.  “Poligami  dalam  Perspektif  Hukum  Islam”.  Jurnal  Al-Qadau  5,  no  2 (2018): h. 271-280.
Elimarti  dan  Firdaus.  “Hak  Hadhanah  Dalam  Putusan  Pengadilan  Agama”.    Jurnal  Ilmiyah Syari’ah 17 no.2 (2018 ): h. 233-243.
Dina Fatimah, Patimah, Siti Nurul Fatimah Tarimana
Faqih,  Diky,  dkk.  “Hilangnya    Hak    Istri    Untuk    Meminta    Cerai  KetikaSuamiTerinfeksi Covid-19 PerspektifImam Hanafi”. Jurnal Al-Qadau 7, no 2 (2020): h. 119-128.
Hariani, Nur Fitri. “Hubungan  Hukum  Anak  Hasil  Surrogate  Mother  Dengan  Ayah  Biologis Perspektif  Hukum  Islam  (Telaah  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  No.  46/PUU- VIII/2020)”. Jurnal Al-Qadau 8, no 2 (2021): h. 118-137.
Inauah, Khairun. “Implikasi dalam Pemberian Nafkah Iddah dan Mut’ah pada Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA”. Jurnal Al-Qadau 8, no 2 (2021): h. 99-116.
Islami,  Irfan  dan  Aini  Sahara.  “Legalitas  Penguasaan  Hak  Asuh  Anak  dibawah  Umur (Hadhanah) kepada Bapak Pasca Perceraian”. Jurnal Al-Qadau 6, no 2 (2019): h. 181- 194.
Jamil, Muhammad Jamal. “Pembuktian di Peradilan Agama”. Jurnal Al-Qadau 4, no 1 (2017): h. 25-38.
Rachmatullah, Mochammad Agus dan Chafidz Syamsyuddin. “Praktik Permohonan Dispensasi Kawin  Di  Pengadilan  (Studi  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  5  Tahun  2019)”.
Jurnal Al-Qadau 9, no 1 (2022): h. 1-15.

## Peraturan Perundang-Undangan
Republik  Indonesia.  Intruksi  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  1991  Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
Republik Indonesia. Kompilasi Hukum Islam.
Republik  Indonesia.  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  dan Kompilasi Hukum Islam. Cet. 1 Surabaya: Sinarsindo, 2015.