## WRA
Wahana Riset Akuntansi
Vol 10, No 2, Oktober 2022, Hal 84-97
ISSN : 2338-4786 (Print) ISSN : 2656-0348 (Online) http://ejournal.unp.ac.id/index.php/wra

## Potensi Pendapatan Retribusi Parkir Dari Sudut Pandang Juru Parkir Liar (Studi Kasus di Kecamatan Padang Timur)
Muhammad Arif Fikrian 1 *, Charoline Cheisviyanny 2 , Vita Fitria Sari 3
1,2,3 Universitas Negeri Padang *Corresponding author: mhdfikrian@gmail.com
DOI: https://10.24036/wra.v10i2.114806
Diterima :  28 Oktober 2021 Direvisi :  19 Oktober 2022 Disetujui
:  24 Oktober 2022 Tersedia daring  :  27 Oktober 2022

## Abstract
This research is based on the phenomenon of  a large retribution loss in the city of Padang. The purpose of this  study  is  to  calculate  the  potential  levies  and excavations  that  are  felt  as  parking  attendants  from parking  activities  in  the  Padang  Timur  District, Padang  City.  This  research  is  an  descriptive- exploratory research. Data was collected by means of interviews, observation and documentation (triangulation).  The  sample  in  this  study  is a parking attendant  who  is  in  the  District  of  East  Padang.  The results  of  this  study  found  that  (1)  East  Padang Subdistrict  has  a  large  potential  for  parking  fees  (2) The  deposit  system  that  applies  in  East  Padang District is still unfair for parking attendants.
Keywords :  parking  attendant,  parking  attendant justice,  parking  activity  management,  parking retribution potential

## Abstraksi
Penelitian  ini  terjadi  berdasarkan  fenomena  loss retribusi  yang  besar  di  Kota  Padang.  Tujuan  dari penelitian ini adalah menghitung potensi retribusi dan menggali  keadilan  yang  dirasakan  juru  parkir  dari pendapatan kegiatan parkir yang ada pada Kecamatan Padang Timur Kota Padang. Penelitian ini merupakan penelitian  deskriptif  eksploratif.  Pengumpulan  data dilakukan  dengan  cara  wawancara,  observasi  dan dokumentasi  (Triangulasi).  Sampel  dalam  penelitian ini  adalah  juru  parkir  yang  berada  di  Kecamatan Padang  Timur.  Hasil  dari  penelitian  ini  menemukan bahwa  (1)  Kecamatan  Padang  Timur  memiliki potensi  retribusi  parkir  yang  cukup  besar  (2)  Sistem setoran yang berlaku pada Kecamatan Padang Timur masih kurang adil bagi juru parkir.
Kata-kata  kunci: Juru  Parkir,  Keadilan  Juru  Parkir, Pengelolaan Kegiatan Parkir, Potensi Retribusi Parkir
Cara Membuat Kutipan (APA 6 th style):
Fikrian,  M.A;  Cheisviyanny,  C;  Sari,  V.F.  (2022). Potensi Pendapatan  Retribusi Parkir  dari  Sudut  Padang  Juru Parkir  Liar (Studi Kasus di Kecamatan Padang Timur). Wahana Riset Akuntansi, 10(2), 84-97.
This  is  an  open  access  article  distributed  under  the  Creative  Commons  Attribution-NonCommercial  4.0  International License. Some rights reserved

## PENDAHULUAN Latar Belakang
Pemerintah  pusat  dengan  berasaskan  otonomi  daerah  telah  menyerahkan  sebagian wewenangnya  kepada  pemerintah  daerah,  agar  pemerintah  daerah  dapat  mengatur  dan  mengurus berbagai  urusan  daerah  dan  kepentingan  masyarakatnya.  Berlakunya  otonomi  daerah  juga  membuat pemerintah  daerah  memiliki  wewenang  untuk  mengatur  keuangan  daerahnya  secara  mandiri  dan mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintahan pusat.

## Muhammad Arif Fikrian
Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  merupakan  salah  satu  indikator  yang  dapat  digunakan  untuk menilai  keberhasilan  daerah  dalam  mengelola  keuangan  daerahnya.  Pemerintah  daerah  harus  dapat meningkatkan  pendapatan  asli  daerahnya  agar  dapat  memenuhi  dan  mendanai  kebutuhan-kebutuhan daerahnya.  Penerimaan  pendapatan  asli  daerah  dapat  lebih  ditingkatkan  apabila  pemerintah  daerah berhasil  meningkatkan  efisiensi  sumber  daya,  meningkatkan  efisiensi  terhadap  sarana  dan  prasarana yang  dimiliki,  serta  meningkatkan  efektivitas  pemungutan  dengan  memaksimalkan  potensi  yang dimiliki oleh daerah tersebut.
Menurut  Pasal  6  Undang-Undang  Nomor  33  tahun  2004,  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang  dipisahkan dan lain- lain pendapatan asli daerah yang sah. Dari berbagai sumber PAD tersebut, retribusi daerah merupakan penyumbang  terbesar  kedua  terhadap  pendapatan  asli  daerah  setelah  pajak  daerah.  Mardiasmo mengungkapkan bahwa, “retribusi daerah dapat dikelompokkan dalam 3 kategori yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu” (Agustin et  al. ,  2020).    Salah  satu  jenis retribusi yang termasuk ke dalam retribusi jasa umum adalah retribusi parkir di tepi jalan umum.
Pemerintah  Kota  Padang  dalam  upaya  untuk  meningkatkan  pendapatan  retribusi  daerahnya melalui  retribusi  parkir  ditepi  jalan  umum,  telah  menetapkan  60  ruas  jalan  yang  diperbolehkan melakukan  pemungutan  retribusi  parkir  ditepi  jalan  umum  (Agustin et  al. ,  2020).  Kota  Padang mempunyai berbagai objek wisata yang dapat dikunjungi, baik itu wisata alam, wisata budaya maupun wisata  kuliner.  Berdasarkan  data  yang  diambil  dari  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  tahun  2019,  Kota Padang  terdiri  dari  11  kecamatan  dan  memiliki  19  pulau  kecil  yang  tersebar  di  sisi  pantai  Kota Padang.
Kota  Padang  sebagai  ibukota  provinsi  merupakan  kota  dengan  penduduk  terbanyak  di Sumatera Barat, menurut data yang diambil dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Padang, pada tahun 2016  jumlah  penduduk  Kota  Padang  berjumlah  914.968  jiwa  dan  meningkat  menjadi  950.871  jiwa pada  tahun  2019.  Kecamatan  Padang  timur  merupakan  salah  satu  kecamatan  yang  terdapat  di  Kota Padang  yang  memiliki  luas  daerah  seluas  16,06  km²  dan  jumlah  penduduk  mencapai  79.757  orang sehingga menjadikan Kecamatan Padang Timur menjadi daerah dengan jumlah penduduk terpadat di Kota Padang.
Bertambahnya  jumlah  penduduk  juga  menyebabkan  bertambahnya  kebutuhan  akan transportasi. Pemerintah Kota Padang melihat hal ini sebagai sebuah potensi yang dapat meningkatkan pendapatan  daerahnya,  dan  kemudian  menyediakan  transportasi  umum  bus  transpadang  bagi masyarakat  Kota  Padang.  Selain  itu,  juga  terdapat  angkutan  umum  lainnya  yang  terdapat  di  Kota Padang,  seperti  kereta  api  dan  angkutan  kota/angkot.  Namun  banyaknya  alternatif  kendaraan  umum yang  tersedia  tampaknya  tidak  mengurangi  niat  masyarakat  untuk  membeli  dan  memiliki  kendaraan pribadi, baik itu kendaraan roda dua/sepeda motor maupun kendaraan roda empat.
Berdasarkan  data  yang  di  didapatkan  dari  Badan  Pusat  Statistik  Kota  Padang,  jumlah kendaraan bermotor di Kota Padang masih di dominasi oleh kendaraan bermotor roda dua atau sepeda motor, jumlah kendaraan bermotor Kota Padang pada tahun 2016 berjumlah 395.632 unit kendaraan bermotor dan 278.944 unit dari kendaraan bermotor tersebut merupakan kendaraan bermotor roda dua. Jumlah kendaraan bermotor ini selalu meningkat setiap tahunnya, pada tahun 2019 jumlah kendaraan bermotor di Kota Padang telah meningkat menjadi 407.141 unit kendaraan bermotor dan 283.098 unit dari kendaraan bermotor tersebut merupakan kendaraan bermotor roda dua atau sepeda motor.
Meningkatnya  jumlah  kendaraan  yang  ada  di  Kota  Padang  dari  tahun  ke  tahun  memiliki dampak negatif dan positif. Dampak negatif dari banyaknya jumlah kendaraan mengakibatkan sering terjadinya  kemacetan  dan  terjadinya  polusi,  dampak  positifnya  dengan  bertambahnya  jumlah kendaraan,  pemerintah  juga  memiliki  kesempatan  untuk  meningkatkan  pendapatan  asli  daerahnya, salah satunya meningkatkan potensi penerimaan retribusi parkir melalui penyediaan lokasi atau lahan parkir.
Lahan parkir yang telah disediakan pemerintah biasanya akan dijaga oleh seorang juru parkir. Juru  parkir  merupakan  orang  yang  dipekerjakan  oleh  pemerintah  untuk  mengatur  kendaraan  dan menjaga  keamanan  lahan  parkir  tersebut.  Juru  parkir  dibedakan  menjadi  juru  parkir  resmi  dan  tidak resmi.  Jika  dilihat  dari  sudut  pandang  pemerintah,  juru  parkir  dikatakan  resmi  apabila  telah mendaftarkan diri kepada Dinas Perhubungan UPT Perparkiran (lembaga yang bertanggumjawab dan berwenang untuk mengelola pendapatan retribusi parkir) dan telah mendapatkan tanda pengenal serta karcis parkir resmi.

## Wahana Riset Akuntansi Vol 10, No 2 (2022)
Juru parkir resmi biasanya akan bertugas pada wilayah atau lokasi parkir yang telah ditetapkan oleh  pemerintah,  sehingga  pendapatan  dari  juru  parkir  resmi  cenderung  stabil.  Berbeda  dengan  juru parkir  resmi,  juru  parkir  liar  tidak  memiliki  lokasi  parkir  yang  tetap  karena  tidak  diatur  oleh pemerintah, dan pendapatan yang diterima oleh juru parkir liar biasanya tidak menentu.
Jika  berdasarkan  data  dari  Badan  Pendapatan  Daerah  Kota  Padang  2021  realisasi  retribusi parkir  yang  diterima  oleh  pemerintah  Kota  Padang  masih  jauh  dari  target  yang  ditetapkan.  Tercatat dari  tahun  2016  sampai  dengan  tahun  2019  penerimaan  retribusi  parkir  di  tepi  jalan  umum  Kota Padang  hanya  berkisar  di  angka  30  persen.  Ada  berbagai  penyebab  kecilnya  realisasi  penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum Kota Padang, seperti adanya juru parkir liar, juru parkir resmi yang melakukan kegiatan parkir yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak efektifnya target retribusi parkir di tepi jalan umum yang ditetapkan pemerintah.
Terjadinya  kebocoran  retribusi  parkir  disebabkan  karena  adanya  tekanan  ekonomi  pada  juru parkir,  sehingga  memaksa  juru  parkir  yang  sebagian  besar  berasal  dari  golongan  ekonomi  bawah untuk menghasilkan uang lebih, agar kebutuhan perekonomian keluarganya dapat tercukupi (Hani & Djasuli, 2015). Pada penelitian lainnya, disebutkan bahwa kebocoran retribusi parkir disebabkan oleh adanya  pungutan  liar  dalam  pengelolaan  retribusi  parkir,  dan  penyebab  terjadinya  pungutan  liar  ini karena adanya tekanan, peluang dan rasionalisasi pada juru parkir (Wijaya et al. , 2017). Penyebab lain terjadinya kebocoran retribusi parkir adalah terjadinya tumpang tindih pengelolaan antara pajak parkir dan  retribusi  parkir,  seperti  ketidakjelasan  penetapan  zona  parkir,  penggunaan  fasum  sebagai  lokasi parkir, premanisme, dan munculnya juru parkir ilegal (Larasati & Rohman, 2020).
Kegiatan  parkir  liar  memang  merugikan  pemerintah  karena  akan  mengurangi  pendapatan retribusi parkir yang diterima, namun jika dilihat dari sudut pandang juru parkir liar, kegiatan parkir liar  merupakan  mata  pencarian  utama  juru  parkir  liar  tersebut  dan  kegiatan  parkir  liar  yang  mereka lakukan  bertujuan  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup  mereka  sehari-hari.  Rahmadani  (dalam Maghfirah et al. , 2018) menjelaskan, jika dilihat dari sudut pandang juru parkir itu sendiri, sebenarnya banyak  tantangan  dan  kesulitan  hidup  yang  dihadapi  oleh  juru  parkir  tersebut,  salah  satunya  area parkir  yang  ditutup  oleh  pengelola,  sehingga  menjadikan  mereka  pengangguran  tanpa  ada  jaminan atau pesangon.
Berdasarkan fenomena tersebut, terlihat bahwa baik dari sisi pemerintah maupun dari sisi juru parkir  liar  sama-sama  membutuhkan  uang  retribusi  parkir.  Penelitian  mengenai  retribusi  parkir sebelumnya telah banyak dilakukan, namun sasaran penelitian sebelumnya lebih berfokus kepada hal- hal  yang  menyebabkan  terjadinya  kebocoran  retribusi  parkir  dan  masalah  perparkiran  seperti penelitian yang dilakukan oleh Hani & Djasuli (2015), Ilosa (2016), Wijaya et al ., (2017), dan Larasati &  Rohman  (2020).  Penelitian  ini  berbeda  dengan  beberapa  penelitian  tersebut,  penelitian  ini  akan menunjukkan  berapa  besar  potensi  pendapatan  retribusi  parkir  yang  dapat  diterima  oleh  pemerintah dari kegiatan parkir liar. Penelitian ini juga akan menunjukkan bagaimana sudut pandang juru parkir liar terhadap pemerintah mengenai kegiatan parkir liar dan keadilan yang mereka terima.
Penelitian  ini  akan  dilakukan  pada  Kecamatan  Padang  Timur,  wilayah  ini  dipilih  karena Padang Timur merupakan salah satu wilayah di Kota Padang yang memiliki cukup banyak perusahaan perdagangan.  Tercatat  pada  BPS  Kota  Padang,  Padang  Timur  memiliki  6293  perusahaan,  baik  itu perusahaan  besar,  perusahaan  sedang,  perusahaan  kecil  maupun  perusahaan  mikro.  Berdasarkan  hal tersebut  dapat  diasumsikan  bahwa  Kecamatan  Padang  Timur  merupakan  wilayah  yang  akan  sering dikunjungi  oleh  masyarakat  karena  merupakan  wilayah  perdagangan  sehingga  akan  banyak  terjadi kegiatan perparkiran pada kecamatan ini.
Berdasarkan  uraian  diatas  maka  peneliti  tertarik  untuk  melakukan  penelitian  dengan  judul “ Potensi Pendapatan Retribusi Parkir Dari Sudut Pandang Juru Parkir Liar (Studi Kasus Parkir Liar di Kecamatan Padang Timur)”.

## REVIU LITERATUR Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Wijaya et al. (2017) berpendapat bahwa “pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh  oleh  daerah  yang  dipungut  berdasarkan  peraturan  daerah  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan yang ada”. Pendapat lain yang dikemukakan oleh Gunawan (2018) mengatakan bahwa,  “pendapatan  asli  daerah  adalah  semua  penerimaan  keuangan  yang  diperoleh  dari  sumber potensi daerah itu sendiri dan dipungut berdasarkan peraturan perundangan-undangan”.

## Muhammad Arif Fikrian
Menurut  undang-undang  nomor  33  tahun  2004  pasal  1  angka  18,  pendapatan  asli  daerah merupakan  pendapatan  yang  diperoleh  daerah  yang  dipungut  berdasarkan  peraturan  daerah  sesuai dengan  peraturan  daerah  yang  berlaku.  Pendapatan  asli  daerah  atau  PAD  adalah  pendapatan  daerah yang  bersumber  dari  pajak  daerah,  retribusi  daerah,  hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.
Dari  berbagai  definisi  pendapatan  asli  daerah  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  pendapatan asli daerah merupakan semua pendapatan yang didapatkan oleh pemerintah daerah untuk membiayai berbagai kebutuhan belanja daerahnya, baik itu dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan maupun pendapatan asli daerah lain yang sah.

## Retribusi Daerah
Wijaya et  al. (2017)  mengatakan  bahwa,  “retribusi  merupakan  pembayaran  dari  penduduk kepada  negara  karena  adanya  jasa  tertentu  yang  diberikan  oleh  negara  bagi  penduduknya  secara perorangan”. Menurut undang-undang nomor 28 tahun 2009, retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran  atas  jasa  atau  pemberian  izin  tertentu  yang  khusus  disediakan  atau  diberikan  oleh pemerintah  daerah  untuk  kepentingan  orang  pribadi  atau  badan.  Objek  dari  retribusi  daerah  terbagi kepada tiga jenis, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu.
Dari  uraian  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  retribusi  daerah  merupakan  suatu  bentuk pungutan yang dikenakan  pemerintah atas jasa atau perizinan yang telah disediakan oleh pemerintah kepada orang pribadi atau badan, dan orang pribadi atau badan tersebut yang telah menikmati jasa atau perizinan yang diberikan oleh pemerintah.

## Retribusi Parkir
Retribusi parkir menurut Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 tahun 2019 adalah pungutan daerah  sebagai  pembayaran  atas  jasa  pelayanan  parkir  ditepi  jalan  umum  yang  disediakan  oleh pemerintah  daerah.  Retribusi  parkir  diartikan  sebagai  semua  lahan  parkir  yang  ada  di  daerah,  dan lahan  ini  dikuasai  serta  dikelola  oleh  pemerintah  daerah  (Larasati  &  Rohman,  2020).  Berdasarkan Undang-undang  Nomor  28  Tahun  2009  tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah,  retribusi  parkir terdapat  di  dalam  dua  golongan  retribusi  daerah,  yaitu  retribusi  jasa  umum  dan  retribusi  jasa  usaha. Retribusi parkir yang dibahas di dalam penelitian ini adalah retribusi parkir yang termasuk ke dalam retrribusi jasa umum.

## Parkir Liar
Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan  yang  tidak  bersifat  sementara.  Parkir  liar  adalah  suatu  pelanggaran  terhadap  aturan  lalu lintas  yang  ditandai  dengan  rambu  larangan  parkir,  rambu  larangan  stop,  serta  parkir  di  bahu  jalan, penetapan  larangan  tersebut  karena  alasan  kapasitas  jalan  yang  kurang  memadai  dan  karena  alasan keselamatan para pengguna jalan (Ritongga, 2010).
Juru  parkir  liar  atau  juru  parkir  tidak  resmi  adalah  juru  parkir  yang  tidak  terdaftar  dan terindetifikasi  pada  suatu  badan  atau  dinas  terkait,  parkir  liar  biasanya  dilakukan  tanpa  adanya  izin dari  pemerintah  dan  uang  parkir  yang  dipungut  oleh  juru  parkir  liar  biasanya  digunakan  untuk keperluan  pribadi.  Menurut  situs  Dishub  Kota  Padang,  parkir  liar  juga  dapat  diidentifikasi  jika  juru parkir tersebut memungut tarif parkir tidak sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Padang. Selain itu jika juru parkir tidak menggunakan seragam parkir dan ID card maka parkir tersebut dapat dikategorikan sebagai juru parkir liar.

## Potensi Retribusi
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) potensi dapat diartikan sebagai kemampuan yang  mempunyai  kemungkinan  untuk  dikembangkan.  Sehingga  potensi  retribusi  dapat  diartikan sebagai kemampuan pemerintah untuk dapat lebih mengembangkan atau meningkatkan pungutan yang dikenakan atas jasa atau perizinan yang telah disediakan kepada orang pribadi atau badan, dan orang pribadi atau badan tersebut yang telah menikmati jasa atau perizinan tersebut.

## Wahana Riset Akuntansi Vol 10, No 2 (2022)

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif  eksploratif.  Studi  eksploratif  adalah  penelitian yang dilakukan dengan tidak banyak yang diketahui mengenai sumber dan situasi yang dihadapi, atau tidak  ada  informasi  yang  tersedia  mengenai  masalah  atau  isu  penelitian  yang  mirip  diselesaikan  di masa lalu (Sekaran, 2006). Sedangkan studi deskriptif merupakan penelitian yang memberikan kepada peneliti sebuah riwayat untuk menggambarkan aspek-aspek yang relevan dengan fenomena perhatian dari perspektif seseorang, organisasi, orientasi industry dan lainnya (Sekaran,2006).
Penelitian  tidak  bertujuan  untuk  menggeneralisasikan  hasil  dari  temuan  nantinya  karena penelitian  ini  merupakan  studi  eksploratif  yang  bertujuan  untuk  melihat  apakah  yang  terjadi dilapangan  mengenai  potensi  retribusi  parkir  dan  apa  saja  masalah  yang  terjadi  terhadap  temuan dilapangan tersebut.
Penelitian  akan  dilakukan  pada  kecamatan  Padang  Timur  dengan  berbagai  titik  parkir  yang sebelumnya  telah  ditetapkan.  Pemilihan  lokasi  ini  dengan  beberapa  alasan  yang  melatarbelakangi bahwa  lokasi  ini  layak  untuk  dijadikan  tempat  penelitian.  Berikut  beberapa  alasan  yang  mendukung (1) Pada Kecamatan Padang Timur banyak terdapat kawasan pertokoan, kuliner dan perbelanjaan yang bisa  menyebabkan  aktivitas  perparkiran.  (2)  Padang  Timur  merupakan  kecamatan  dengan  jumlah penduduk terpadat di Kota Padang, dengan jumlah penduduk terbanyak setelah Koto tangah, Kuranji dan Lubuak Begalung.
Subjek utama dari penelitian ini adalah juru parkir liar pada Kecamatan Padang Timur. Objek penelitian  ini  adalah  mengenai  bagaimana  potensi  retribusi  parkir  yang  ada pada Kecamatan  Padang Timur  dan  bagaimana  sudut  pandang  juru  parkir  liar  terhadap  kegiatan  perparkiran  yang  mereka lakukan.
Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dalam  menentukan objek penelitian. Purposive  sampling merupakan  desain  terbatas  untuk  orang-orang  spesifik  yag  dapat  memberikan informasi  karena  hanya  mereka  informan  yang  mempunyai  dan  memenuhi  kriteria  yang  ditetapkan oleh  peneliti  dalam  penelitian  (Sekaran  dan  Bougie,  2013).  Data  penelitian  ini  menggunakan  data primer  yaitu  data  yang  diperoleh  langsung  dari  objek  yang  diteliti.  Dalam  melakukan  pengumpulan data penelitian ini peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.
Analisis  data  yang  dilakukan  dalam  penelitian  dilakukan  pada  saat  pengumpulan  data berlangsung  dan  setelah  selesai  pengumpulan  data  dalam  periode  penelitian  yang  telah  ditetapkan. Terdapat empat teknik dalam analisis data kualitatif, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Sugiyono.2017.246-252).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kecamatan Padang Timur adalah salah satu kecamatan di Kota Padang yang memiliki cukup banyak  perusahaan  perdagangan.  Menurut  data  yang  diambil  dari  BPS  Kota  Padang,  Kecamatan Padang Timur memiliki 366 perusahaan besar, 1.781 perusahaan sedang, 3.981 perusahaan kecil, dan 165  perusahaan  mikro.  Banyaknya  perusahaan  dagang  yang  ada  pada  kecamatan  padang  timur  tentu juga  akan  menyebabkan  banyaknya  aktivitas  jual  beli,  begitu  juga  dengan  kegiatan  perparkiran, umumnya  pada  saat  ini  setiap  orang  bepergian  menggunakan  kendaraan  pribadi  untuk  mencapai tempat terjadinya aktivitas jual beli.
Narasumber penelitian melakukan  aktivitas perparkiran pada wilayah-wilayah yang  memiliki cukup  banyak  aktivitas  jual  beli,  seperti  pada  pasar  simpang  haru  yang  merupakan  salah  satu  pasar tradisional  yang  menjual  kebutuhan  sehari-hari  sehingga  biasanya  pasar  ini  cukup  ramai  dikunjungi setiap harinya,  terdapat  sebuah lahan  parkir  kecil  yang  ada  di  dalam  pasar  ini. Selain  pasar  simpang haru  juga  terdapat  pasar  lainnya  yaitu  pasar  tarandam,  pada  pasar  ini  terdapat  cukup  banyak  apotik yang  menjual  berbagai  macam  obat-obatan  dan  peralatan  medis,  yang  mana  UPT  perparkiran  telah menetapkan lokasi parkir di apotik tersebut, yang memiliki lahan parkir sepanjang 59 meter.
Penelitian  ini  berfokus  pada  potensi  retribusi  parkir  yang  dapat  dihasilkan  dari penyelenggaraan parkir pada Kecamatan Padang Timur dan untuk  mengetahui bagaimana opini para juru parkir terhadap kegiatan perparkiran yang ada serta opini mereka terhadap keadilan yang mereka terima  sebagai  juru  parkir.  Penelitian  ini  juga  akan  memberikan  sedikit  gambaran  mengenai pengelolaan  retribusi  parkir  yang  sebenarnya  terjadi  dilapangan.  Informan  dari  penelitian  ini  adalah juru  parkir  liar  yang  ada  di  Kecamatan  Padang  Timur.  Selain  itu,  peneliti  juga  menjadikan  UPT perparkiran sebagai informan dari penelitian ini.

## Muhammad Arif Fikrian

## Gambaran Pengelolaan Retribusi Parkir Dilapangan
Dinas  perhubungan  Kota  Padang  melalui  UPT  Perparkiran  Kota  Padang  hanya  mengelola retribusi  parkir  pada  3  kecamatan  yang  ada  di  Kota  Padang,  yaitu  pada  Kecamatan  Padang  Barat, Kecamatan Padang Selatan dan Kecamatan Padang Timur. Hal ini diungkapkan oleh upt perparkiran saat ditanyai mengenai wilayah yang dikelola:
“ ... kita punya wilayah Padang Selatan, Padang Barat dan Padang Timur…” (Bapak I, UPT perparkiran Kota Padang).”
Pada wilayah Kecamatan Padang Timur, sebagian besar lahan parkir yang dikelola oleh UPT perparkiran memiliki pengontrak lahan sebagai perpanjangan tangan dari UPT perparkiran, dari peta wilayah  parkir  yang  didapatkan  dari  UPT  perparkiran  diketahui  ada  beberapa wilayah  di Kecamatan Padang  Timur  yang  dijadikan  wilayah  parkir  oleh  UPT  perparkiran,  yaitu  pada  Jl.  Proklamasi,  Jl. Ksatria, Jl. Andalas, Jl. Parak Gadang, dan Jl. Simpang Haru.
UPT perparkiran sebenarnya telah mengatur dan menetapkan wilayah, jenis dan kapasitas dari suatu lokasi parkir yang ada, namun dari pengamatan yang peneliti lakukan banyak juru parkir yang melakukan  kegiatan  perparkiran  tidak  pada  garis  parkir  atau  tidak  pada  lokasi  parkirnya.  Para  juru parkir  terkadang  juga  melakukan  parkir  yang  tidak  sesuai  dengan  jenis  parkir  kendaraan  yang  telah ditetapkan.  Kesulitan  yang  peneliti  temui  ketika  mengumpulkan  data  dilapangan  adalah  sulitnya membedakan  mana  juru  parkir  yang  benar-benar  menyetorkan  uang  dari  hasil  parkir  kepada  UPT perparkiran dan mana yang tidak menyetorkan. Hal ini dikarenakan baik juru parkir yang menyetorkan uang sewa maupun yang tidak, sama-sama tidak memberikan karcis kepada pengguna lahan parkir.
Karcis  parkir  sebenarnya  merupakan  sebuah  penanda  bahwa  kendaraan  yang  terparkir merupakan  milik  dari  pengguna  lahan  parkir.  Karcis  parkir  juga  berguna  sebagai  bukti  bahwa pengguna  lahan  parkir  telah  membayarkan  retribusinya  kepada  negara.  Namun,  para  juru  parkir memilih untuk tidak memberikan karcis kepada pengguna lahan parkir dikarenakan beberapa alasan, selain  karena  pengguna  lahan  parkir  yang  tidak  meminta  karcis  parkirnya,  juru  parkir  juga  tidak memberikan karcis parkir karena pemilik lahan telah membatasi jumlah karcis yang harus dihabiskan setiap bulannya. Hal ini diungkapkan oleh salah satu narasumber:
“... ya karcis terkadang sudah dibatasi, dikasih karcis, ini karcis buat sebulan kata pemilik  lahan,  tentu  saya  juga  membatasi  memberi  karcis,  kalau  tidak  ada  orang yang minta karcis maka tidak saya kasih…..”
(Bapak R, apotik pasa tarandam)
Sistem  perparkiran  yang  saat  ini  berlaku,  menerapkan  sistem  pemberian  karcis  setelah pengontrak  lahan  memberikan  uang  sewa  lahannya  kepada  upt  perparkiran.  Dari  hasil  pengamatan peneliti,  sistem  ini  menimbulkan  beberapa  masalah.  Pertama,  seperti  yang  telah  disinggung  diatas, sistem ini membuat juru parkir enggan untuk memberikan karcis parkir kepada pengguna lahan parkir. Selanjutnya,  sistem  ini  membuat  pengontrak  lahan  memiliki  kebebasan  untuk  menentukan  berapa keuntungan  dan  berapa  setoran  yang  akan  mereka  setorkan.  Sistem  ini  juga  membuat  pengendalian terhadap kegiatan perparkiran dan retribusi parkir menjadi tidak maksimal.

## Potensi Retribusi Parkir
Pemerintah  Kota  Padang  melalui  Peraturan  daerah  Kota  Padang  nomor  1  tahun  2016  telah menetapkan  tarif parkir  sebesar  Rp.  2.000 untuk  kendaraan  roda  dua  dan  Rp.  3000  untuk  kendaraan roda empat,  dan  Rp  5.000 untuk  bus,  truk  dan sejenisnya.  Tarif  parkir  ini  dapat berbeda  pada  setiap wilayahnya,  tergantung  apakah  kawasan  parkir  tersebut  berada  pada  kawasan  padat,  tidak  padat, wisata dan isedentil. Untuk lebih jelasnya, berikut tabel struktur dan besaran tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum:

## Wahana Riset Akuntansi Vol 10, No 2 (2022)

## Tabel 2.1.

## Struktur Tarif Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum
Kawasan Tempat Parkir Jenis Kendaraan Tarif progresif Padat Sepeda motor, bendi dan sejenisnya Rp. 2.000 untuk satu jam pertama dan Rp. 1.000 untuk 1 (satu) jam berikutnya atau Rp. 90.000,-/ bulan Mobil Box (roda 4), Pick Up dan Sejenisnya Rp. 3.000 untuk satu jam pertama dan Rp. 1.000 untuk 1 (satu) jam berikutnya atau Rp. 180.000,-/ bulan Sedan, jeep, minibus dan sejenisnya Rp. 3.000 untuk satu jam pertama dan Rp. 1.000 untuk 1 (satu) jam berikutnya atau Rp. 240.000,-/ bulan Bus, Truk, Mobil Box roda 6 dan sejenisnya Rp. 5.000 untuk satu jam pertama dan Rp. 1.000 untuk 1 (satu) jam berikutnya atau Rp. 300.000,-/ bulan Tidak Padat Sepeda motor, bendi dan sejenisnya Rp. 2.000,- sekali parkir atau Rp.90.000,-/ bulan Mobil Box (roda 4), Pick Up dan Sejenisnya Rp. 3.000,- sekali parkir atau Rp.180.000,-/ bulan Sedan, jeep, minibus dan sejenisnya Rp. 3.000,- sekali parkir atau Rp.180.000,-/ bulan Bus, Truk, Mobil Box roda 6 dan sejenisnya Rp. 5.000,- sekali parkir atau Rp.300.000,-/ bulan Trailer, Tempelan, alat berat dan sejenisnya Rp. 15.000,- sekali parkir atau Rp.900.000,-/ bulan Wisata Sepeda motor, bendi dan sejenisnya Rp. 2000,- sekali parkir atau Rp.60.000,-/ bulan Sedan, jeep, minibus, mobil box roda 4, pick up dan sejenisnya Rp. 3000,- sekali parkir atau Rp.180.000,-/ bulan Bus, Truk, Mobil Box roda 6 dan sejenisnya Rp. 5.000,- sekali parkir atau Rp.300.000,-/ bulan Trailer, Tempelan, alat berat dan sejenisnya Rp. 15.000,- sekali parkir atau Rp.900.000,-/ bulan Isidentil Sepeda motor, bendi dan sejenisnya Rp. 2.000,- sekali parkir atau Rp.90.000,-/ bulan Sedan, jeep, minibus, mobil box roda 4, pick up dan sejenisnya Rp. 3.000,-/6 jam atau Rp. 120.000,- Bus, Truk, Mobil Box roda 6 dan sejenisnya Rp. 5.000,-/6 jam atau Rp. 300.000,- Trailer, Tempelan, alat berat dan sejenisnya Rp. 15.000,-/6 jam atau Rp. 600.000,-
Sumber: Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2016

## Muhammad Arif Fikrian
Tarif  parkir  yang  ditetapkan  pemerintah  tersebut  hendaknya  dapat  dipatuhi  oleh  berbagai pihak, baik itu dari pengguna lahan parkir, pengontrak lahan parkir maupun dari juru parkir itu sendiri. Namun,  pada  realisasinya,  masih  banyak  dari  pengguna  lahan  parkir  yang  tidak  mau  membayarkan uang  parkir  sesuai  dengan  jumlah  yang  telah  ditetapkan  oleh  pemerintah.  Hal  ini  diungkapkan  oleh salah seorang informan:
“... bayar normal 2000, kalau ada yang ngasih 1000 saya terima juga, mau gimana? Kalau biasanya, kalau orang udah kenal dengan saya 2000 juga…”
(Bapak W, juru parkir di pasar simpang haru)
Selain  dari  pengguna  lahan  parkir,  ternyata  peraturan  yang  telah  ditetapkan  oleh  pemerintah tersebut juga tidak diterapkan oleh juru parkir. Normalnya untuk kendaraan roda 4 seperti sedan, jeep dan  minibus  tarif  yang  berlaku  adalah  Rp.  3000  untuk  sekali  parkir,  namun  para  juru  parkir  di sekitaran  apotik  pasar  tarandam  sering  kali  hanya  meminta  tarif  parkir  sebesar  Rp.  2000.  Hal  ini diungkapkan oleh salah seorang narasumber penelitian:
“... sama  saja  2000,  karena  mobil itu  cuma  sebentar,  jadi 2000 itu sama  saja mobil dan motor….”
(Bapak R, juru parkir apotik pasa tarandam)
Dari  wawancara  diatas  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  tarif  parkir  yang  berlaku  pada Kecamatan  Padang  Timur  masih  banyak  yang  tidak  sesuai  dengan  tarif  yang  telah  ditetapkan  oleh pemerintah Kota Padang. Masih banyak juru parkir dan pengguna lahan parkir yang memberikan uang parkir sebesar Rp1.000 untuk motor dan Rp2.000 untuk mobil.
Besaran  setoran  retribusi  parkir  yang  juru  parkir  setorkan  kepada  pemilik  lahan  berbeda tergantung dimana kawasan tempat parkir berada dan berapa besar lahan yang juru parkir jaga. Jumlah setoran  juga  dipengaruhi  oleh  lama  juru  parkir  melaksanakan  aktivitas  perparkiran  serta  pembagian waktu antara juru parkir uang satu dengan juru parkir yang lain untuk menjaga lahan parkir.
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  dilakukan,  jumlah  setoran  yang  biasanya  juru  parkir setorkan  perharinya  kepada  pemilik  lahan  parkir  berkisar  antara  Rp.  35.000  sampai  dengan  Rp. 160.000, untuk lebih jelasnya berikut peneliti sajikan tabel setoran juru parkir:
Tabel 2.2.

## Jumlah Shift dan Setoran Parkir
Nama Pembagian parkir Setoran/hari Bapak W 1 shift Rp120.000 Bapak A 2 shift Rp  50.000 Bapak R 2 shift Rp  35.000 Bapak AF 1 shift Rp160.000 Ibu C 2 shift Rp  50.000 Bapak I 2 shift Rp  35.000
Sumber: Wawancara Penelitian
Berdasarkan  data  diatas,  jumlah  setoran  juru  parkir  yang  lahannya  dijaga  bergantian  atau  2 shift (2 orang), jumlahnya lebih kecil jika dibandingkan dengan juru parkir yang hanya menjaga lahan parkirnya sendirian. Hal ini karena pemilik lahan mengasumsikan bahwa jika suatu lahan dihaga oleh 2 orang maka penghasilan yang akan diterima oleh masing masing juru parkir akan lebih sedikit jika dibandingkan  dengan  juru  parkir  yang  menjaga  lahan  parkirnya  sendirian.  Jumlah  setoran  perhari, perbulan dan pertahun yang didapat berdasarkan data tersebut adalah sebagai berikut:

## Wahana Riset Akuntansi Vol 10, No 2 (2022)
Tabel 2.3. Setoran Parkir Juru Parkir Kecamatan Padang Timur Nama Setoran/ hari Setoran/ Bulan (30 hari) Setoran/ tahun (360 hari) Bapak W Rp120.000 Rp3.600.000 Rp43.200.000 Bapak A Rp  50.000 Rp1.500.000 Rp18.000.000 Bapak R Rp  35.000 Rp1.050.000 Rp12.600.000 Bapak AF Rp160.000 Rp4.800.000 Rp57.600.000 Ibu C Rp  50.000 Rp1.500.000 Rp18.000.000 Bapak I Rp  35.000 Rp1.050.000 Rp12.600.000 Rata-rata Rp  75.000 Rp2.250.000 Rp27.000.000
Sumber : Wawancara Penelitian
Jumlah  setoran  yang  disetorkan  juru  parkir  kepada  pemilik  lahan  telah  ditetapkan  sejumlah nominal tertentu, jumlah ini bersifat tetap dan harus dibayarkan oleh juru parkir meskipun uang parkir yang didapatkan oleh juru parkir pada hari tersebut tidak mencapai jumlah yang telah ditentukan. Hal ini disampaikan oleh narasumber penelitian:
“...  kalau  ramai  dia  tidak  minta  lebih,  kalau  sepi  dia  tidak  bisa  menerima  kurang (setoran parkir), tetap, walaupun hujan….”
(Bapak AF, Juru Parkir Apotik Pasa Tarandam)
Hal berbeda disampaikan oleh salah satu narasumber, jumlah setoran yang disetorkan kepada pemilik  lahan  tergantung  dari  berapa  pendapatan  parkir  yang  didapatkan  pada  hari  tersebut.  Berikut pernyataan narasumber:
“.. kalau misalkan dapat kira-kira 80, dia ngasih nanti kira kira 45 dan buat dia 35”
(Bapak A, Juru Parkir Lapangan Wirapraja)
“.. kalau dapat 90, buat kita 50, ya kan….” (Bapak A, Juru Parkir Lapangan Wirapraja)
Juru parkir yang mengaku lahannya dikelola oleh pemerintah, setoran parkir diberikan kepada pengontrak lahan setiap harinya. Setelah itu, pengontrak lahan parkir akan menyetorkan uang retribusi parkir kepada upt perparkiran.
Pendapatan  yang  diterima  oleh  juru  parkir  sangat  bergantung  dengan  banyaknya  pengguna kendaraan bermotor yang memarkirkan kendaraannya pada wilayah parkir yang juru parkir jaga. Pada Kecamatan  Padang  Timur,  juru  parkir  melakukan  aktivitas  perparkirannya  setiap  hari.  Pendapatan yang  didapatkan  dari  kegiatan  juru  parkir  cenderung  tidak  menentu  setiap  harinya,  namun  dari wawancara  yang  dilakukan  menunjukkan  bahwa  rata-rata  jumlah  pendapatan  yang  dihasilkan  juru parkir pada kecamatan padang timur berkisar di angka kurang lebih Rp. 100.000 perharinya.
Namun  untuk  juru  parkir  yang  ada  ditepi  lapangan  wirabraja  jumlah  pendapatan  tersebut peneliti  nilai  bisa  lebih  dari  100.000  perharinya.  Pada  hari  yang  berbeda  peneliti  mendapati  bahwa lokasi  parkir  tersebut  dipenuhi  oleh  kendaraan  roda  dua  milik  pengunjung  yang  berolahraga  di  sore hari. Jumlah kendaraan yang parkir pada sore tersebut bisa mencapai 150 kendaraan. Dari wawancara yang peneliti lakukan, jumlah pendapatan maksimal yang bisa diterima oleh juru parkir setiap harinya setelah dikurangi dengan setoran kepada pemilik lahan adalah sebagai berikut:

## Muhammad Arif Fikrian

## Tabel 2.4.

## Pendapatan Juru Parkir Kecamatan Padang Timur
Nama Estimasi Pendapatan/ha ri Estimasi Pendapatan/ bulan (30 hari) Estimasi Pendapatan/ tahun (360 hari) Bapak W Rp  70.000 Rp2.100.000 Rp25.200.000 Bapak A Rp  50.000 Rp1.500.000 Rp18.000.000 Bapak R Rp  65.000 Rp1.950.000 Rp23.400.000 Bapak AF Rp140.000 Rp4.200.000 Rp50.400.000 Ibu C Rp  50.000 Rp1.500.000 Rp18.000.000 Bapak I Rp  80.000 Rp2.400.000 Rp28.800.000 Rata-rata Rp75.833 Rp2.275.000 Rp27.300.000

## Sumber: Wawancara Penelitian
Jumlah  pendapatan  juru  parkir  liar  pada  Kecamatan  Padang  Timur  rata-rata  mencapai Rp75.833 perharinya,  jika  menghitung  perbulan  maka  rata-rata  pendapatan  juru  parkir  perbulannya mencapai Rp2.275.000, sementara pertahunnya mencapai Rp27.300.000
Kegiatan perparkiran yang terjadi di Kecamatan Padang Timur merupakan salah satu potensi pendapatan  retribusi  daerah  yang  dapat  meningkatkan  pendapatan  asli  daerah  Kota  Padang.  Potensi pendapatan  retribusi  parkir  ini  merupakan  potensi  pendapatan  retribusi  parkir  pada  tahun  2021. Potensi  dihitung  setelah  menjumlahkan  pendapatan  dan  setoran  yang  diterima  oleh  juru  parkir  liar pada Kecamatan Padang Timur.
Berdasarkan  data  yang  didapat  dari  UPT  perparkiran,  terdapat  beberapa  titik  parkir  di kecamatan  padang  timur  yang  dipungut  oleh  UPT  perparkiran,  meskipun  titik  parkir  tersebut  telah ditetapkan  oleh  UPT  perparkiran,  namun  dari  beberapa  kali  pengamatan  peneliti  terdapat  beberapa titik parkir yang tidak memiliki juru parkir, seperti titik parkir yang ditunjukkan pada gambar 1.2, titik parkir  tersebut  jarang  terdapat  juru  parkir  bahkan  cenderung  tidak  memiliki  juru  parkir.  Berikut peneliti sajikan tabel titik parkir, target pendapatan dan jumlah juru parkir yang telah ditetapkan oleh UPT perparkiran:

## Tabel 2.5.

## Data target pendapatan dan juru parkir berdasar titik parkir
Nama Jalan Jumlah Titik Parkir Target Pendapatan/ Tahun Jumlah juru Parkir Jalan Andalas 2 Rp  16.900.000 - Jalan Dr. Sutomo 1 Rp                  0 - Jalan H. Agus Salim 7 Rp  30.600.000 - Jalan Kesatria 1 Rp  10.800.000 4 orang Jalan KIS Mangunsarkoro 4 Rp  11.400.000 - Jalan Parak Pisang 1 Rp    3.600.000 - Jalan Perintis Kemerdekaan 5 Rp  16.800.000 1 orang Jalan Proklamasi 3 Rp  10.800.000 - Jalan Sawahan 3 Rp    5.640.000 - Jalan Simpang Haru 3 Rp  15.600.000 1 orang Jalan Sudirman 1 Rp       450.000 - Total 31 Rp122.590.000 6 orang
Sumber: Data UPT Perparkiran Kota Padang
Pada Jalan Dr. Sutomo peneliti tidak memasukkan target pendapatan karena titik parkir pada Jalan Dr. Sutomo memakai sistem berlangganan sebesar Rp60.000 dalam setiap kali membayar setiap beberapa  periode.  Dari  data  diatas  dapat  dilihat  bahwa  hanya  terdapat  beberapa  titik  parkir  yang memiliki  juru  parkir  yang  terdaftar  pada  UPT  perparkiran,  dan  sebagian  besar  titik  parkir  yang

## Wahana Riset Akuntansi Vol 10, No 2 (2022)
dipungut  oleh  UPT  perparkiran  tidak  memiliki  juru  parkir  atau  memiliki  juru  parkir  namun  tidak terdaftar pada UPT perparkiran.
Meskipun  ada  beberapa  orang  juru  parkir  lain  yang  ada  pada  Kecamatan  Padang  Timur, peneliti tidak memasukan juru parkir tersebut ke dalam perhitungan karena juru parkir tersebut tidak melakukan  kegiatan  perparkirannya  setiap  hari,  sehingga  jumlah  keseluruhan  juru  parkir  liar  pada Kecamatan Padang Timur dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 2.6.
Jumlah juru parkir pada Kec. Padang Timur Nama Jalan Jumlah juru Parkir Jalan Dr. Sutomo 2 orang Jalan Kesatria 17 orang Jalan Proklamasi 2 orang Jalan Sawahan 5 orang Jalan Sisingamangaraja 1 orang Total 27 orang
Sumber : Data Penelitian
Sehingga perhitungan potensi retribusi parkir yang ada pada Kecamatan Padang Timur adalah sebagai berikut:
Tabel 2.7. Perhitungan potensi retribusi parkir Kec.Padang Timur Potensi Perhitungan Target Potensi Potensi Maksimal (Juru  Parkir  x  Pendapatan  & setoran) = 27 x Rp54.300.000 = Rp1.466.100.000 Rp122.590.000 91,6% Potensi Optimal (Potensi Maksimal x 50%) = Rp1.466.100.000 x 50% = Rp733.050.000 Rp122.590.000 83,2% Potensi Real (Juru Parkir x Setoran Parkir) = 27 x Rp27.000.000 = Rp729.000.000 Rp122.590.000 83,1%
Dari  tabel-tabel  diatas  dapat  diketahui  bahwa  UPT  perparkiran  telah  menetapkan  target sebesar  Rp122.590.000  sebagai  pendapatan  retribusi  parkir  pada  Kecamatan  Padang  Timur.  Pada potensi  maksimal  potensi  yang  ada  adalah  sebesar  91,6%,  pada  potensi  optimal  potensi  yang  ada sebesar  83,2% dan  pada  potensi real  potensi  yang  ada  adalah  sebesar 83,1%.  Dari  perhitungan  yang telah  dilakukan,  potensi  sebenarnya  yang  dapat  dihasilkan  oleh  UPT  perparkiran  seharusnya  dapat lebih besar dari target yang telah ditetapkan tersebut.

## Sudut Pandang Juru Parkir
Lapangan  pekerjaan  yang  terbatas  dan  latar  belakang  pendidikan  merupakan  penyebab seseorang  mau  melakukan  pekerjaan  juru  parkir  agar  kebutuhan  ekonominya  tercukupi.  Hal  ini diungkapkan oleh narasumber saat ditanyai mengenai alasan menjadi juru parkir:
“... ya karena tidak ada pekerjaan bang, soalnya dulu waktu SMA saya tidak sempat menyelesaikan sekolah….”
(Bapak W, juru parkir dipasar simpang haru)
Terbatasnya pendapatan yang diterima dari kegiatan parkir serta besarnya setoran parkir yang diberikan oleh juru parkir kepada pemilik lahan menyebabkan kecilnya pendapatan yang diterima oleh juru parkir perharinya. Hampir seluruh juru parkir yang diwawancarai menyatakan bahwa pendapatan yang diterimanya masih kurang untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Hal ini diungkapkan oleh seorang juru parkir:
“... sebenarnya nak, kalau untuk kebutuhan sehari-hari, jika dikatakan tidak cukup, ada cukup, cuma harus pandailah istilahnya kan, pas-pasan…..” (Bapak A, juru parkir di lapangan wirapraja
Hal ini wajar mengingat pendapatan juru parkir pada kecamatan padang timur tidak menentu, meskipun pendapatan juru parkir bisa mencapai Rp100.000 perharinya namun karena para juru parkir tidak  memiliki  pekerjaan  lain  selain  juru  parkir,  maka  pendapatan  ini  belum  bisa  dikatakan  cukup, mengingat  para  juru  parkir  juga  memiliki  tanggungan  yang  harus  dibiayai.  Salah  satu  narasumber bahkan  memiliki  tanggungan  sebanyak  4  orang  anak  dan  masih  bersekolah,  berikut  pernyataan narasumber:
“ ... anak saya empat orang dan sekolah semuanya….” (Bapak AF, Juru Parkir Apotik Pasa Tarandam)”
Namun  saat  ditanyai  mengenai  kepuasan/keadilan  yang  mereka  rasakan  terhadap  sistem perparkiran (sistem setoran, bagi hasil, pendapatan dan peraturan) yang ditetapkan oleh pemilik lahan parkir  yang  juru  parkir jaga,  para juru  parkir  mengaku  hanya  bisa  menerima  keadaan  dan  bersyukur karena masih memiliki pekerjaan. Hal ini diungkapkan oleh seorang narasumber penelitian:
“...  ini  jalan  hidup  saya  ya  mau  bagaimana,  mau  ngeluh  sama  siapa?  Orang  ada yang ngga makan, saya masih bisa dapat uang….”
(Bapak AF, Juru Parkir Apotik Pasa Tarandam)
Semakin  luas  lahan  parkir  yang  juru  parkir  jaga  tentu  semakin  banyak  pula  tenaga  dan perhatian yang dibutuhkan oleh seorang juru parkir untuk menjaga lahan parkirnya. Pada Kecamatan Padang  Timur  rata-rata  juru  parkir  melakukan  kegiatan  parkirnya  setengah  hari  lalu  digantikan  oleh juru  parkir  lain.  Namun  bagi  juru  parkir  yang  hanya  menjaga  lahan  parkir  sendirian  tentu  akan membutuhkan  banyak  tenaga  untuk  menjaga  lahan  parkir,  selain  itu jumlah  setoran juru  parkir  yang menjaga lahan parkirnya sendirian lebih besar dari pada juru parkir yang menjaga lahan parkir berdua.
Jika  membandingkan  jumlah  setoran,  jumlah  shift  dan  besaran  lahan  yang  dijaga  oleh  juru parkir,  jumlah  setoran  yang  ditetapkan  kepada  juru  parkir  peneliti  rasa  sudah  cukup  adil,  meskipun jumlah  setoran  yang  harus  dibayarkan  oleh  juru  parkir  yang  menjaga  lahan  parkirnya  seharian  lebih besar daripada juru parkir yang terdiri dari 2 shift pada suatu lahan parkir, berikut peneliti sajikan:
Tabel 3.1.

## Jumlah shift dan panjang lahan parkir juru parkir
Nama Shift parkir Luas lahan Setoran Bapak W 1 shift 20 meter Rp. 120.000 Bapak A 2 shift 50 meter Rp.   50.000 Bapak R 2 shift 15 meter Rp.   35.000 Bapak AF 1 shift 30 meter Rp. 160.000 Ibu C 2 shift 50 meter Rp.   50.000 Bapak I 2 shift 15 meter Rp.   35.000
Sumber: Wawancara Penelitian
Sistem  setoran  perhari  yang  wajib  disetorkan  setiap  harinya  dengan  jumlah  tetap  justru menjadi hal yang menurut peneliti kurang adil, karena bisa saja pada hari tersebut jumlah  kendaraan yang  parkir  tidak  begitu  banyak  dan  uang  yang  didapat  dari  hasil  parkir  masih  dibawah  jumlah setoran, hal ini tentu akan merugikan juru parkir karena mereka terpaksa mengganti maupun berutang uang setoran kepada pemilik lahan, hal ini diungkapkan oleh salah seorang narasumber penelitian:
“.. ya berhutang abang jadinya, contoh misal hari hujan, hari hujan tu kan susah, ngga dapat duit, ya berutanglah kita….”
(Bapak I, Juru Parkir Apotik Pasa Tarandam)

## Wahana Riset Akuntansi Vol 10, No 2 (2022)
Sistem  setoran  yang  sebaiknya  diterapkan  adalah  dengan  sistem  jumlah  kendaraan  yang parkir,  sehingga  setoran  yang  dibayarkan  lebih sesuai.  Namun  sistem  ini  sepertinya  sulit  diterapkan, sistem  ini  dapat  diterapkan  pada  Kecamatan  Padang  Timur  apabila  sistem  perparkiran  yang  ada menerapkan sistem karcis.
Para  juru  parkir  liar  pada  Kecamatan  Padang  Timur  masih  banyak  yang  tidak  mengetahui mengenai retribusi parkir. Sehingga mereka merasa jika mereka telah menyetorkan uang setoran, maka kewajiban  mereka  sebagai  juru  parkir  telah  terpenuhi.  Setelah  diberi  sedikit  penjelasan  mengenai retribusi  parkir,  para  juru  parkir  sebenarnya  mendukung  pemerintah  jika  ada  program  yang  dapat meningkatkan  pendapatan  retribusi  daerah,  namun  jika  hal  tersebut  setidaknya  berdampak  baik  bagi pendapatan mereka. Berikut pernyataan dari juru parkir:
“...  ada  mendukung  saya  pak,  kalau  berubah  pendapatan  saya  tentu  saya mendukung…”
(Bapak AF, juru parkir apotik pasa tarandam)
Hal ini juga didukung dengan pernyataan lainnya:
“... adalah  (mendukung),  kalau  untuk  menguntungkan  mendukunglah,  dari pemerintah untuk kita juga kan…..”
(Bapak I, juru parkir apotik pasa tarandam).
Dari wawancara yang dilakukan terdapat beberapa saran dan harapan yang dimiliki oleh juru parkir  pada  Kecamatan  Padang  Timur  kepada  pemerintah  yaitu:  (1)  lebih  memperhatikan  masalah ekonomi, (2) lebih memperhatikan para juru parkir, (3) membuka kesempatan dan lapangan kerja, (4) mengatasi kemacetan yang terjadi.

## SIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  yang  telah  peneliti  sajikan  maka  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa pengelolaan  retribusi  parkir  pada  Kecamatan  Padang  Timur  masih  memiliki  banyak  hal  yang  bisa diperbaiki,  baik  dari  peraturan  yang  ditetapkan  maupun  dalam  praktek  perparkiran  yang  sebenarnya terjadi di lapangan. Hal ini tergambar dari besarnya potensi retribusi parkir yang dapat dihasilkan pada Kecamatan Padang Timur.
Pendapatan  yang  diterima  oleh  juru  parkir  pada  Kecamatan  Padang  Timur  sebenarnya  tidak cukup  untuk  kebutuhan  sehari  hari,  para  juru  parkir  berhemat  agar  dengan  pendapatan  yang  mereka terima,  kebutuhan  mereka  dapat  tercukupi.  Para  juru  parkir  sebenarnya  bersyukur  karena  masih memiliki  pekerjaan  ditengah  keadaan  saat  ini,  sehingga  dari  segi  jumlah  pendapatan  dan  setoran peneliti rasa cukup adil.
Hal yang menurut peneliti tidak adil ada pada sistem setoran yang ditetapkan. Sistem setoran pada  Kecamatan  Padang  Timur  mewajibkan  juru  parkir  untuk  menyetorkan  setoran  parkir  dengan jumlah  yang  tetap,  meskipun  uang  parkir  yang  didapatkan  oleh  juru  parkir  tidak  cukup  untuk membayar setoran. Diwajibkannya karcis parkir merupakan salah satu alternatif penyelesaian masalah ini.  Dengan  adanya  karcis  maka  setoran  dapat  dipungut  berdasarkan  jumlah  kendaraan  yang  parkir pada hari tersebut. Alternatif lainnya adalah dengan sistem bagi hasil, maka baik dari juru parkir dan pemilik lahan sama sama mendapatkan uang parkir meskipun dengan jumlah yang kecil.
Ada  beberapa  saran  dan  harapan  juru  parkir  terhadap  pemerintah  yaitu  memperhatikan masalah  perbaikan  ekonomi,  memperhatikan  keselamatan  dan  kesehatan  juru  parkir,  membuka kesempatan pekerjaan yang lebih baik bagi para juru parkir, dan mengatasi masalah kemacetan yang terjadi pada Kecamatan Padang Timur khususnya disekitar apotik pasa tarandam.
Beberapa temuan  yang  didapat dalam  penelitian ini  adalah  yang  pertama,  tidak  semua  lahan parkir yang telah ditetapkan oleh UPT perparkiran memiliki juru parkir. Kedua, lahan parkir yang ada pada  Kecamatan  Padang  Timur  sebagian  besar  dikelola  oleh  juru  parkir  liar.  Ketiga,  juru  parkir  liar menyetorkan  uang  parkirnya  kepada  suatu  pihak  yang  tidak  berkaitan  dengan  UPT  perparkiran. Terakhir, sistem setoran yang ditetapkan pemilik lahan parkir merupakan sistem setoran wajib dengan jumlah  tetap  setiap  harinya.  Saran  untuk  penelitian  selanjutnya  yaitu  dapat  mengisi  kekosongan informasi  dari  pihak  pemilik  lahan,  agar  mendapatkan  informasi  dari  pihak  yang  terlibat  dalam

## Muhammad Arif Fikrian
kegiatan perparkiran dan data yang telah didapatkan bisa dibandingkan dan data yang didapatkan bisa lebih valid. Penelitian selanjutnya juga dapat lebih menggali mengenai perparkiran dari sudut pandang pemerintah, bagaimana alur penerimaan retribusi parkir dan siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perparkiran.

## DAFTAR PUSTAKA Book:
Agustin,  H.,  Halmawati,  &  Arza,  F.  I.  (2020). PARKIR  METER  :  Sebuah  Gagasan  Untuk Mengoptimalkan Penerimaan Retribusi Parkir Jalan Umum. Padang: Sukabina Press. Edy.  (2019).  Kecamatan  Padang  Timur  Dalam  Angka Padang  Timur  Subdistrict  in  Figures  2019 . Padang: BPS Kota Padang.
Firlan,  Junaidy,  A.,  &  Putri,  W.  D.  (2021).  Kota  Padang  Dalam  Angka  2021.  Padang:  BPS  Kota Padang.
Ghozali,  imam.  (2020). 25  Grand  Theory  Teori  Besar  Ilmu  Manajemen , Akuntansi  dan  Bisnis .Yoga Pratama. Semarang.
Riyanto. (2010). Metodologi Penelitian Pendidikan. SIC Sekaran, U. (2006). Research Methods For Business, 4th Ed. Jakarta: Salemba Empat. Sekaran, U., & Bougie, R. (2013). Metode Penelitian Untuk Bisnis . Salemba Empat. Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta. Moleong, J. L. (2013). Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Jakarta: PT Remaja Rosda Karya 31. Essay:
Maghfirah, M., Pratama, M. R., Fitria, I., Jannah, M., & Rahmi, W. (2018). Dinamika Kesejahteraan Subjektif Juru Parkir di Banda Aceh. Psikoislamedia Jurnal Psikologi .
J ournal:
Gunawan, E. (2018). Pengaruh Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Timur. Jurnal Ekonomi dan Manajemen Teknologi (EMT) ,2(1),1-54.
Hani,  U.,  &  Djasuli,  M.  (2015).  Menguak  Fenomena  Lorong-lorong  Gelap  Kebocoran  Pajak  dan Retribusi Parkir. Jurnal Pamator, 8(2),109-124. Ilosa, A. (2016). Kualitas Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Yogyakarta. Jurnal Natapraja: Kajian Ilmu Administrasi Negara, 4(2),107-126.
Larasati,  D.  C.,  &  Rohman,  A.  (2020).  Tumpang  Tindih  Pengelolaan  Tempat  Parkir  (Studi  tentang Retribusi dan Pajak Parkir di Kota Malang). REFORMASI ,10(1).
Ritongga,  P.  (2010).  Analisis  Pengaruh  Kesadaran  dan  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Terhadap  Kinerja Kantor Pelajyanan Pajak (KPP) dengan Pelayanan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening di KPP Medan Timur.
Wijaya, I. K., Prayudi, M. A., & Yuniarta, G. A. (2017). Analisis Sistem Pengendalian Internal Atas Retribusi  Parkir  Dalam  Meminimalkan  Tindakan  Pungutan  Liar  (PUNGLI)  oleh  Juru  Parkir Kota Denpasar. e-journal S1 AK Universitas Pendidikan Jurusan Akuntansi Program S1 ,8(2).

## Regulation:
Peraturan  Daerah  Kota  Padang  No  1  Tahun  2019  Tentang  Perubahan  Ketiga  Atas  Pertauran  Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum, (2019).
Republik Indonesia. Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah . Republik Indonesia. Undang-Undang No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan .