literate.v7i11.12176 E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e- ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 11, November 2022

## ANEKA PENGATURAN KEWARISAN KETURUNAN SAUDARA SEBAGAI AHLI WARIS PENGGANTI SAUDARA PEWARIS

## Angky Anggia Ayu, Yeni Salma Barlinti
Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia Email: angky.anggia@ui.ac.id, barlinti@ui.ac.id

## Abstrak
Keberadaan ahli waris pengganti masih menjadi sebuah polemik dalam masyarakat. Hal ini disebabkan karena adanya pengaturan kewarisan keturunan saudara pewaris yang  berbeda-beda.  Berdasarkan  hal  tersebut  penulis  melakukan  penelitian mengenai  perbedaan  pengaturan  kewarisan  keturunan  saudara  sebagai  ahli  waris pengganti saudara pewaris berdasarkan hukum waris Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan hukum. Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  perbandingan  dari  ketiga  peraturan,  beberapa penetapan dan putusan tersebut adalah: (1) keturunan saudara pewaris tidak dapat menjadi  ahli  waris  pengganti  dengan  alasan  adanya  pembatasan  ahli  waris pengganti adalah sampai batas cucu dari garis ke bawah dan adanya saudara laki- laki pewaris yang masih hidup, dan (2) keturunan saudara pewaris dapat menjadi ahli waris pengganti karena memenuhi syarat-syarat  sebagai  ahli waris  yaitu ada hubungan darah, beragama Islam, masih hidup ketika pewaris meninggal.
Kata kunci : Ahli Waris Pengganti, Waris Islam, Kewarisan Keturunan Saudara.

## Abstract
The  existence  of  substitute  heirs  is  still  a  polemic  in  society.  This  is  due  to  the different  inheritance  arrangements  of  heirs.  Based  on  the  things  that  have  been described  above,  the  authors  conducted  research  on  differences  in  inheritance arrangements for nephews as a substitute heirs based on Islamic inheritance law. This research used the form of normative juridical research with a comparative law approach. The results of the research showed that the comparison of those three regulations is (1) the children of the inheritor's siblings cannot become substitute heirs  because  there  are  restrictions  on  substitute  heirs,  up  to  the  limit  of grandchildren from the descending line and the existence of a living brother of the heir. (2) the children of the heir's siblings can become substitute heirs if they have the requirements as heirs, such as  having blood relations, being Muslim and still alive when the heir dies.
Keywords:  Substitute  Heirs,  Islamic  inheritance  law,  Inheritance  of  Descendant Brothers.

## Pendahuluan
Dalam  al-Quran,  Surat  Al-Ankabut  (29)  ayat  57,  Allah  SWT  berfirman Kullu nafsin żã-iqatul-maut śumma ilaina turja‘ūn yang artinya “Setiap  yang bernyawa akan merasakan mati. Kemudian hanya kepada Kami kamu dikembalikan.” Seluruh makhluk hidup, termasuk manusia, pasti akan menemui ajalnya. Dalam kaitannya dengan hukum, peristiwa kematian akan menimbulkan peristiwa hukum lainnya yaitu peralihan hak waris dari  pewaris  kepada  ahli  warisnya  yang  berhak  mendapatkan  atau  menerima  waris tersebut. Hukum kewarisan Islam berlaku untuk semua umat Islam, yang bersumber pada al-Qur’an,  sunnah  Rasul,  dan  ijtihad  Saat  ini  di  Indonesia,  berlaku  3  (tiga)  ketentuan hukum mengenai kewarisan di Indonesia, yaitu  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), hukum Adat, dan hukum Islam.
Bagi  umat  Islam,  hukum  kewarisan  Islam  wajib  diikuti  dan  digunakan.  Hal  ini dikenal dengan asas ijbari . Asas ijbari adalah asas yang bersifat memaksa dan berlaku dengan sendirinya karena ketetapan dari Allah SWT. Adanya asas ini dapat dilihat dari perpindahan  dan  perolehan  harta  dari  orang  yang  sudah  meninggal  kepada  ahli  waris adalah  sesuai  dengan  apa  yang  telah  ditentukan  oleh  Allah  SWT  dan  ahli  waris  wajib untuk menerimanya.  Oleh karena itu, setiap umat muslim yang belum meninggal dunia, sesungguhnya  tidak  harus  merencanakan  pembagian  terhadap  hartanya  setelah  ia meninggal  kelak.  Pada  hakikatnya,  dengan  terjadinya  kematian  pewaris,  maka  akan terjadi peralihan harta secara otomatis dari pewaris kepada ahli waris yang berhak untuk menerimanya sesuai dengan besar bagian yang sudah ditentukan oleh Allah SWT.
Dalil tentang asas ijbari ini disebutkan dalam al-Qur'an Surah An-Nisa (4) ayat 13 dan  14.  Pada  ayat  13  Allah  SWT  berfirman: Tilka  ḥudụdullāh,  wa  may  yuṭi'illāha  wa rasụlahụ yudkhil-hu jannātin tajrī min taḥtihal-an-hāru khālidīna fīhā, wa żālikal-fauzul- 'aẓīm yang artinya “Itulah batas-batas (hukum) Allah. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir dibawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Dan itu lah kemenangan  yang agung.” Pada ayat 14 Allah SWT berfirman: Wa may ya'ṣillāha wa rasụlahụ wa yata'adda ḥudụdahụ yudkhil-hu nāran  khālidan fīhā wa lahụ  'ażābum muḥīn yang artinya “Dan siapa  yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar batas-batas hukum-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka, dia kekal di dalamnya dan dia akan mendapat azab yang menghinakan.”
Di  Indonesia,  hukum  kewarisan  Islam  diatur  dalam  Buku  II  Kompilasi  Hukum Islam (KHI). Dalam Pasal 171 KHI disebutkan "hukum kewarisan Islam adalah hukum yang  mengatur  tentang  pemindahan  hak  pemilikan  harta  peninggalan  (tirkah)  pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing- masing.”  Sebagai  hasil  ijtihad  para  ulama,  KHI  diantaranya  mengatur  tentang  bagian warisan untuk ahli waris pengganti dalam Pasal 185 yaitu besar bagian warisan bagi ahli waris  pengganti  adalah  tidak  boleh  melebihi  besar  bagian  warisan  ahli  waris  yang sederajat dengan ahli waris yang digantikan. Ketentuan ini diatur lebih lanjut dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (selanjutnya disebut PPTAPA), yang menyebutkan ahli waris pengganti adalah termasuk keturunan dari anak
laki-laki atau anak perempuan, keturunan dari saudara laki-laki atau saudara perempuan, keturunan dari paman, dan keturunan dari kakek dan nenek yaitu bibi dan keturunannya. Dalam  KHI  itu  sendiri  disebutkan  bahwa  ahli  waris  pengganti  adalah  anak  yang menggantikan orang tuanya (ayah atau ibu) yang telah meninggal lebih dulu dari pewaris (Pasal 185 ayat (2)).
Perkara  kewarisan  perihal  ahli  waris  pengganti  yang  terjadi  biasanya  mengenai ahli waris pengganti dari anak pewaris atau cucu pewaris dari anak yang telah meninggal lebih dulu dari pewaris. Namun, perkara ahli waris pengganti dari saudara pewaris atau anak dari saudara pewaris yang telah meninggal lebih dulu dari pewaris atau keponakan pewaris juga terjadi pada beberapa kasus. Saudara merupakan salah satu ahli waris yang ditentukan besar bagian warisannya dalam al-Qur’an pada Surah Annisa ayat 12 dan 176. Kedudukan saudara menjadi signifikan untuk tampil menjadi ahli waris ketika anak dan orang tua sudah tidak ada. Kondisi seperti ini dikenal dengan kondisi kalalah atau mati punah. Meskipun demikian, di dalam al Qur’an tidak menentukan besar bagian warisan ahli  waris  pengganti  secara  eksplisit.  Dasar  hukum  bagian  waris  ahli  waris  pengganti berbeda-beda.  Hazairin  menggunakan  Surah  Annisa  ayat  33  sebagai  dasar  hukum  ahli waris pengganti dan besar bagiannya merujuk pada besar bagian anak untuk cucu (Surah Annisa ayat 11), besar bagian ayah untuk kakek (Surat Annisa ayat 11), besar bagian ibu untuk nenek (Surat Annisa ayat 11).
Berdasarkan beberapa putusan dan penetapan pengadilan di lingkungan Peradilan Agama,  hakim  memutuskan  perkara  kewarisan  yang  menentukan  bagian  warisan  anak dari saudara pewaris yang berbeda-beda. Beberapa putusan dan penetapan tersebut antara lain  Penetapan  No.  235/Pdt.P/2020/MS-Jth,  Penetapan  No.  08/Pdt.P/2018/PA  Sidrap, Putusan  No.  76  K/Ag/2016,  dan  Penetapan  No.  53/Pdt.P/2021/PA.Bdg.  Perbedaan  isi penetapan atau putusan tersebut adalah ada yang menetapkan anak dari saudara pewaris sebagai  ahli  waris  pengganti  dan  ada  pula  yang  tidak  menetapkan  sebagai  ahli  waris pengganti.  Untuk  itu,  tulisan  ini  membahas  mengenai  perbandingan  pengaturan kewarisan bagi keturunan pewaris dalam KHI, Buku II PPTAPA, SEMA No. 03 Tahun 2015, beberapa penetapan dan putusan pengadilan di lingkungan peradilan agama.

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  yuridis  normatif  dengan  pendekatan perbandingan hukum. Data utama yang menjadi objek penelitian ini adalah pengaturan kewarisan  bagi  anak  dari  saudara  pewaris  dalam  KHI,  PPTAPA,  Penetapan  No. 235/Pdt.P/2020/MS-Jth,  Penetapan  No.  08/Pdt.P/2018/PA  Sidrap,  Putusan  No.  76 K/Ag/2016, dan Penetapan No. 53/Pdt.P/2021/PA.Bdg. Ketentuan dari semua pengaturan tersebut  dibandingkan  satu  dengan  lainnya  untuk  mendapatkan  persamaan  dan perbedaannya disertai analisisnya.

## Hasil dan Pembahasan Hasil Penelitian
Pengaturan kewarisan bagi ahli waris pengganti diatur dalam KHI Pasal 185 dan Buku II PPTAPA yang memperjelas ketentuan Pasal 185 KHI tersebut, serta juga terdapat hasil  Rapat  Kerja  Nasional  Mahkamah  Agung  RI  (Rakernas  MARI)  tahun  2010.  Pada KHI, tidak disebutkan secara detail, siapa saja yang menjadi ahli waris pengganti. Tetapi dalam Buku II PPTAPA disebutkan siapa saja yang menjadi ahli waris pengganti. Dalam penyelesaian  perkara  ahli  waris  pengganti,  khususnya  anak  dari  saudara  pewaris  yang telah meninggal lebih dulu dari pewaris, telah dibuat dalam bentuk penetapan dan putusan oleh beberapa pengadilan di lingkungan peradilan agama. Berikut diuraikan pengaturan kewarisannya:

## Kompilasi Hukum Islam
Pengaturan ahli waris pengganti disebutkan secara khusus pada Pasal 185 yang isi pasalnya adalah sebagai berikut:
(1) Ahli  waris  yang  meninggal  lebih  dahulu  dari  pada  si  pewaris  maka kedudukannya  dapat  digantikan  oleh  anaknya,  kecuali  mereka  yang  tersebut dalam Pasal 173.
(2) Bagian  ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian  ahli waris  yang sederajat dengan yang diganti.
Pasal ini tidak menentukan siapa saja ahli waris yang telah meninggal lebih dulu dari pewaris dapat digantikan oleh anaknya. Artinya, pasal ini dapat diterapkan untuk ahli waris pengganti yaitu anak dari anak atau cucu pewaris, anak dari saudara pewaris atau keponakan pewaris. Yang hanya diatur dalam pasal ini adalah apabila terdapat ahli waris yang  meninggal  lebih  dulu  dari  pewaris,  anak  dari  ahli  waris  yang  telah  meninggal tersebut dapat menggantikannya dengan besar bagian warisan yang tidak melebihi bagian waris ahli waris yang sederajat dengan ahli waris yang digantikannya.

## Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2015
Dalam  Rapat  Kerja  Nasional  Mahkamah  Agung  RI  yang  diselenggarakan  pada tahun  2010  di  Balikpapan,  salah  satu  hasil  yang  disepakati  adalah  pembatasan  ruang lingkup ahli waris pengganti. Batasan ruang lingkup ahli waris pengganti adalah hanya sampai pada keturunan garis lurus ke bawah  yaitu sampai derajat cucu. Dalam hal ini, cucu sebagai ahli waris pengganti mendapatkan bagian warisan dengan besarannya sesuai dengan  ketentuan  Pasal  185  ayat  (2)  KHI.  Berbeda  dengan  anak  dari  saudara  pewaris yaitu  keponakan  pewaris  dapat  diposisikan  untuk  mendapatkan  wasiat  wajibah,  bukan sebagai  ahli  waris  pengganti  yang  berhak  mendapatkan  bagian  warisan  seperti  cucu pewaris.

## Buku  II  Pedoman  Pelaksanaan  Tugas  dan  Administrasi  Peradilan  Agama
(PPTAPA)
Buku II PPTAPA merupakan acuan bagi hakim, panitera/panitera pengganti, dan juru sita dalam pelaksanaan tugasnya secara administrasi dan teknis di peradilan agama. Berkenaan dengan ahli waris pengganti, Buku II PPTAPA memperkuat ketentuan Pasal 185 KHI.
Ada dua asas kewarisan dari sepuluh asas kewarisan yang menguraikan ahli waris pengganti yaitu asas bilateral/parental dan asas ahli waris langsung dan asas ahli waris pengganti. (1) Asas bilateral/parental merupakan asas yang tidak membedakan laki-laki dan  perempuan  dalam  kewarisan.  Pertama,  asas  bilateral/parental  dalam  ahli  waris pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 185 KHI adalah “cucu dari anak perempuan, anak perempuan dari saudara laki-laki dan anak perempuan/anak laki-laki dari saudara perempuan, bibi dari pihak ayah dan bibi dari pihak ibu serta keturunan dari bibi adalah ahli  waris  pengganti.”  Penyebutan  para  ahli  waris  pengganti  ini  adalah  mereka  yang berasal dari garis perempuan. Hal ini untuk menegaskan bahwa ahli waris pengganti dari garis perempuan berhak mendapatkan bagian warisan. Namun demikian, bukan berarti mereka yang berasal dari garis laki-laki tidak termasuk ahli waris pengganti karena ahli waris pengganti dari garis laki-laki tidak dipersoalkan atau tidak diperdebatkan, berbeda dengan para ahli waris pengganti dari garis perempuan. Kedua, asas ahli waris langsung dan  asas  ahli  waris  pengganti.  Asas  ahli  waris  langsung  ( eigen  hoofde )  adalah  mereka yang  disebutkan  dalam  Pasal  174  KHI  yaitu  ayah,  anak  laki-laki,  saudara  laki-laki, paman, kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan, nenek, duda, dan janda. Asas ahli  waris  pengganti  ( plaatsvervulling )  adalah  ahli  waris  yang  diatur  dalam  Pasal  185 KHI, yaitu ahli waris pengganti/keturunan dari ahli waris yang disebutkan dalam Pasal 174  KHI  yang  di  antaranya  adalah  keturunan  dari  anak  laki-laki,  keturunan  dari  anak perempuan,  keturunan  dari  saudara  laki-laki,  keturunan  dari  saudara  perempuan, keturunan  dari  paman,  keturunan  dari  kakek  dan  nenek  yaitu  bibi  dan  keturunannya. Dalam KHI dan Buku II PPTAPA, paman tidak termasuk ahli waris pengganti meskipun ia keturunan dari kakek dan nenek karena paman adalah ahli waris langsung yang disebut dalam Pasal 174 KHI.
Buku II PPTAPA mengatur empat kelompok derajat ahli waris. Anak dari saudara pewaris  termasuk  dalam  kelompok  derajat  ketiga  di  mana  ia  dapat  mewaris  bersama suami/isteri, saudara (sekandung, seayah, dan seibu), kakek dan nenek dari pihak ayah, kakek dan nenek dari pihak ibu. Anak dari saudara pewaris tidak mewaris bersama ayah dan ibu pewaris karena termasuk kelompok derajat pertama, dan tidak mewaris bersama anak dan keturunan pewaris karena termasuk kelompok derajat pertama dan kedua.
Mengenai  besar  bagian  warisan  anak  dari  saudara  pewaris,  Buku  II  PPTAPA menentukan sebesar bagian warisan yang digantikannya. Tetapi, bagian warisan anak dari saudara pewaris ini tetap berpegang pada ketentuan Pasal 185 ayat (2) KHI bahwa besar bagian  warisan  ahli  waris  pengganti  adalah  tidak  melebihi  bagian  ahli  waris  yang sederajat dengan ahli waris yang diganti. Selain itu, apabila ahli waris pengganti terdiri dari laki-laki dan perempuan maka laki-laki mendapat bagian dua kali bagian perempuan.

## Putusan No. 76 K/Ag/2016
Putusan ini menyelesaikan perkara kewarisan di mana pewaris meninggal tanpa meninggalkan  anak  dan  keturunan,  isteri,  ayah,  dan  ibu,  tetapi  pewaris  meninggalkan keponakan  dan  cucu  keponakan  dari  enam  saudara  pewaris  yang  seluruhnya  telah meninggal lebih dulu dari pewaris. Dua keponakan pewaris dan seorang cucu keponakan
pewaris  mengajukan  gugatan  atas  harta  warisan  pewaris  yang  dikuasai  oleh  salah  satu cucu keponakan pewaris. Berikut adalah gambar kasus kewarisannya.

## Gambar 1 Kasus kewarisan dalam Putusan No. 76 K/Ag/2016
Hakim  memutuskan  untuk  menguatkan  putusan judex  facti yang  memutuskan bahwa anak dari saudara pewaris adalah tidak termasuk ahli waris pengganti. Alasannya adalah ahli waris pengganti yang diatur dalam Pasal 185 KHI hanya dibatasi dalam derajat cucu  dalam  keturunan  garis  lurus  ke  bawah  dari  pewaris.  Dengan  demikian,  para pemohon kasasi dinilai tidak memiliki legal standing untuk menjadi pihak dalam perkara ini.
Penetapan No. 08/Pdt.P/2018/PA Sidrap
Pewaris dalam perkara ini adalah dalam kondisi kalalah . Ia tidak menikah maka ia tidak meninggalkan isteri, anak dan keturunan, serta ayah dan ibunya telah meninggal lebih  dulu  darinya.  Keluarga  yang  ditinggalkan  adalah  seorang  saudara  laki-laki kandung, enam anak dari saudara perempuan kandungnya yang telah meninggal lebih dulu, dan tujuh anak dari saudara perempuan kandung lainnya yang juga telah meninggal lebih  dulu  dari  pewaris.  Seluruh  anggota  keluarga  yang  ditinggalkan  ini  mengajukan permohonan  penetapan  ahli  waris  dari  pewaris.  Kewarisannya  dapat  digambarkan seperti berikut.

## Gambar 2 Kasus kewarisan dalam Penetapan No. 08/Pdt.P/2018/PA Sidrap
Hakim  menetapkan  bahwa  anak-anak  dari  saudara-saudara  perempuan  pewaris tidak dapat menjadi ahli waris pengganti karena mereka terhijab oleh saudara laki-laki pewaris  yang  masih  hidup.  Ahli  waris  pengganti  bagi  anak  dari  saudara  pewaris  tidak
dapat diberlakukan karena mereka adalah keturunan garis menyamping bukan dari atas ke bawah seperti kakek terhadap cucunya.
Penetapan No. 235/Pdt.P/2020/MS-Jth
Perkara pada Penetapan No. 235/Pdt.P/2020/MS-Jth dapat digambarkan sebagai berikut.

## Gambar 3 Kasus kewarisan dalam Penetapan No. 235/Pdt.P/2020/MS-Jth
Semasa hidupnya pewaris telah menikah dan belum memiliki keturunan. Kedua orang  tua  pewaris  telah  meninggal  dunia.  Selain  seorang  isteri,  pewaris  meninggalkan seorang  saudara  perempuan  kandung  dan  tujuh  anak  dari  saudara  perempuan  kandung lainnya  yang  telah  meninggal  lebih  dulu  dari  pewaris.  Pihak  yang  mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah isteri pewaris dan saudara perempuan kandung pewaris  saja.  Dalam  proses  pengadilan,  hakim  mendapatkan  bukti  bahwa  selain  kedua pemohon tersebut, pewaris juga memiliki tujuh keponakan  yang merupakan anak-anak dari saudaranya yang telah meninggal.
Atas perkara ini, hakim menetapkan anak dari saudara pewaris adalah ahli waris pengganti  karena  telah  memiliki  hubungan  darah  dengan  pewaris  (Pasal  171  KHI), beragama Islam (Pasal 172 KHI), dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris  (Pasal  185  KHI).  Dalam  penetapan  ini,  hakim  tidak  menentukan  besar  bagian warisan masing-masing ahli waris. Dengan demikian, yang menjadi ahli waris pewaris adalah  isteri,  saudara  perempuan  kandung,  dan  tujuh  anak  dari  saudara  perempuan kandung yang telah meninggal lebih dulu dari pewaris.
Penetapan No. 53/Pdt.P/2021/PA.Bdg
Dalam perkara ini, para pemohon yang merupakan para keponakan dan para cucu keponakan pewaris mengajukan permohonan penetapan ahli waris. Para pemohon adalah anak-anak dan cucu-cucu dari saudara laki-laki dan saudara perempuan baik sekandung maupun seayah pewaris.

## Gambar 4
Kasus kewarisan dalamPenetapan No. 53/Pdt.P/2021/PA.Bdg
Dalam penetapannya, hakim menetapkan anak-anak dan cucu-cucu dari saudara- saudara pewaris adalah ahli waris pengganti dari saudara-saudara laki-laki dan saudara- saudara perempuan pewaris baik yang kandung maupun seayah. Pertimbangan hukumnya adalah anak-anak dari saudara-saudara pewaris telah memenuhi syarat-syarat ahli waris yaitu  adanya  bukti  hubungan  darah  sebagai  keturunan  dari  saudara  kandung  dan keturunan dari saudara seayah (Pasal 174 KHI), beragama Islam (Pasal 172 KHI), tidak terhalang sebagai ahli waris (Pasal 173 KHI), dan termasuk ahli waris pengganti sebagai anak yang menggantikan ayah/ibunya (saudara pewaris) yang telah meninggal lebih dulu dari pewaris (Pasal 185 KHI). Ada satu  anak dari saudara laki-laki sekandung pewaris beragama Hindu yang tidak menjadi ahli waris karena tidak memenuhi syarat sebagai ahli waris yaitu beragama Islam. Dalam penetapan ini tidak ditentukan besar bagian warisan masing-masing ahli waris.
Dari hasil penelitian atas ketentuan kewarisan bagi keponakan pewaris ditemukan bahwa  meskipun  KHI  dan  Buku  II  PPTAPA  menentukan  bahwa  keturunan  saudara pewaris  baik  dari  saudara  laki-laki  maupun  dari  saudara  perempuan  adalah  ahli  waris pengganti, hakim dapat  menetapkan atau memutuskan berbeda dari ketentuan tersebut. Pada  perkara  dalam  Penetapan  No.  235/Pdt.P/2020/MS-Jth  dan  Penetapan  No. 53/Pdt.P/2021/PA.Bdg,  keturunan  saudara  pewaris  baik  dari  saudara  laki-laki  maupun saudara perempuan, baik saudara sekandung maupun saudara seayah ditetapkan sebagai ahli waris pengganti. Pada perkara Penetapan No. 08/Pdt.P/2018/PA Sidrap, keturunan saudara  perempuan  kandung  pewaris  tidak  menjadi  ahli  waris  pengganti  karena  dua alasan yaitu masih ada saudara laki-laki pewaris yang masih hidup dan keturunan saudara pewaris adalah ada pada garis menyamping bukan garis ke bawah seperti cucu. Sementara itu, pada perkara Putusan No. 76 K/Ag/2016, keturunan saudara pewaris adalah bukan ahli waris pengganti sehingga mereka tidak memiliki legal standing sebagai pihak yang
P 1 P 2 Hin du P 3 P 4 P 5 P 6 P 7 P 8
P 1 4 P 1 5 P 1 6 P 1 1 P 1 2 P 1 3 P 1 0
mengajukan  perkara  kewarisan  tersebut,  karena  yang  termasuk  sebagai  ahli  waris pengganti adalah pada garis ke bawah bukan garis menyamping.

## Pembahasan
Dalam  kewarisan,  kedudukan  ahli  waris  tidak  hanya  pada  persoalan  mewarisi saja,  tetapi  juga  persoalan  menggantikan  hak  hidup  orang  yang  digantikan,  misalnya dalam peralihan hak atas benda dari pewaris kepada ahli waris. Bagi  anggota keluarga yang  termasuk  ahli  waris  langsung,  seperti  anak,  ayah,  ibu,  saudara  laki-laki,  saudara perempuan, suami, atau isteri, tidaklah menjadi perdebatan karena bagian mereka telah ditentukan langsung di dalam al Qur’an Surah Annisa ayat 11, 12, dan 176. Perbedaan pendapat terjadi ketika anggota keluarga tidak ditentukan bagian warisannya di dalam al Qur’an, seperti keturunan anak dan keturunan saudara.
Kedudukan  dan  bagian  ahli  waris  pengganti  dalam  hukum  waris  Islam, merupakan  hasil  perkembangan  zaman  dan  pola  pikir  masyarakat  sehingga  membawa kemajuan  dalam  bidang    kewarisan  Islam  di  Indonesia.  Istilah  ‘ahli  waris  pengganti’ diperkenalkan  melalui  Pasal  185  KHI  setelah  berlakunya  Instruksi  Presiden  Nomor  1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam pada tanggal 10 Juni 1991.
Ketentuan  dalam  Pasal  185  ayat  (1)  berisi  bahwa  “Ahli  waris  yang  meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya ….” Penggunaan  kata  ‘dapat’  bersifat  tentatif  mengacu  pada  penggantian  kedudukan  ahli waris. Dengan kata lain, ahli waris pengganti bisa saja menggantikan kedudukan orang tuanya atau tidak. Dalam penafsiran yang lain, apabila dicermati isi pasal tersebut, secara harfiah memberikan makna bahwa jangkauan penggantian ahli waris itu meliputi seluruh garis  keturunan  baik  ke  bawah  maupun  menyamping.  Artinya,  ahli  waris  pengganti adalah  cucu  yang  menggantikan  anak  pewaris  atau  keponakan  yang  menggantikan saudara  pewaris  atau  cucu  keponakan  yang  menggantikan  keponakan  pewaris. Pemahaman demikian, dapat diperoleh dengan menyimak pada dua kata kunci yang ada pada pasal tersebut yaitu kata ‘ahli waris’ dan kata ‘anaknya’.
Pada  awalnya,  penentuan  ahli  waris  pengganti  ini  menimbulkan  perdebatan. Kemudian  Mahkamah  Agung  memandang  penting  kedudukan  ahli  waris  pengganti. Dalam Buku II PPTAPA, ahli waris pengganti diperluas tidak terbatas pada cucu pewaris, tetapi juga anak saudara, keturunan paman, bibi melalui ayah dan ibu, dan keturunan bibi. Nampaknya,  perkara  dalam  Penetapan  No.  235/Pdt.P/2020/MS-Jth  dan  Penetapan  No. 53/Pdt.P/2021/PA.Bdg selaras dengan ketentuan Buku II PPTAPA. Hakim dalam kedua perkara ini menerapkan asas ahli waris pengganti yang menjadikan anak-anak dan cucu- cucu  dari  saudara  pewaris  sebagai  ahli  waris  pengganti.  Selain  itu,  hakim  juga menerapkan asas bilateral/parental yang tidak membedakan apakah anak dan cucu dari saudara  pewaris  tersebut  berasal  dari  garis  laki-laki  atau  garis  perempuan,  dan  dari saudara sekandung atau saudara seayah.
Ketentuan  dalam  Pasal  185  ayat  (2)  menentukan  “Bagian  ahli  waris  pengganti tidak  boleh  melebihi  dari  bagian  ahli  waris  yang  sederajat  dengan  yang  diganti.”  Dari ketentuan tersebut disimpulkan bahwa ahli waris pengganti yang menempati kedudukan orang  yang  digantikannya  akan  memperoleh  sebesar  bagian  yang  diperoleh  oleh  ahli
waris  seandainya  mereka  masih  hidup.  Namun,  perolehan  bagian  warisan  itu  dibatasi tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris  yang sederajat dengan  yang digantikannya. Dalam  perkara-perkara  yang  dibahas  dalam  tulisan  ini,  hakim  tidak  menentukan  besar bagian masing-masing ahli waris.

## Kesimpulan
Pengaturan kewarisan keturunan saudara pewaris berbeda-beda yang diatur dalam KHI,  SEMA  No.  03  Tahun  2015,  dan  Buku  II  PPTAPA.  Tidak  hanya  sampai  di  situ, penyelesaian  perkara  kewarisan  keturunan  saudara  pewaris  yang  dilakukan  oleh  para hakim  di  pengadilan  di  lingkungan  peradilan  agama  pun  berbeda-beda.  Hakim  tidak selalu  mengikuti  ketentuan  KHI,  SEMA  No.  03  Tahun  2015,  dan  Buku  II  PPTAPA. Perbandingan dari kesemuanya itu adalah:
(1) keturunan saudara pewaris tidak dapat  menjadi  ahli waris pengganti  dengan alasan adanya pembatasan ahli waris pengganti adalah sampai batas cucu dari garis ke bawah dan adanya saudara laki-laki pewaris yang masih hidup, dan
(2)  keturunan  saudara  pewaris  dapat  menjadi  ahli  waris  pengganti  karena  memenuhi syarat-syarat sebagai ahli waris yaitu ada hubungan darah, beragama Islam, masih hidup ketika pewaris meninggal.
Adanya perbedaan pendapat tentang kedudukan keturunan saudara pewaris dalam kewarisan,  apakah  menjadi  ahli  waris  pengganti  atau  tidak,  dapat  menimbulkan kebingungan dalam masyarakat. Meskipun pada  prinsipnya hakim memiliki kebebasan dalam memutuskan atau menetapkan suatu perkara, serta wajib menggali nilai-nilai yang hidup  dalam  masyarakat,  kehadiran  KHI  dan  Buku  II  PPTAPA  yang  juga  merupakan hasil kajian para ahli hukum di Mahkamah Agung tidak selalu menjadi  pegangan bagi hakim dalam menyelesaikan perkaranya.

## BIBLIOGRAFI
Indonesia. Undang-Undang tentang Perkawinan . UU No. 1 Tahun 1974, LNRI Nomor 1 Tahun 1974, TLN Nomor 3019.
Indonesia. Instruksi Presiden Tentang Kompilasi Hukum Islam. Inpres Nomor 1 Tahun 1991.
Mahkamah Agung. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016  tentang  Pemberlakukan  Rumusan  Hasil  Rapat  Pleno  Kamar  Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan
Mahkamah Agung. Putusan No. 76 K/Ag/2016
Mahkamah Agung. Penetapan No. 08/Pdt.P/2018/PA Sidrap
Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Syar’iyah Jantho Nomor 235/Pdt.P/2020/MS-Jth
Mahkamah Agung. Penetapan No. 53/Pdt.P/2021/PA.Bdg
Djubaedah, Neng dan Yati N Soelistijono. (2008). Hukum Kewarisan Islam di Indonesia. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Suryati. Hukum Waris Islam . (2012). Yogyakarta: Penerbit Andi.
Sjarif,  Surini  Ahlan  dan  Nurul  Elmiyah.  (2006).  Hukum  Kewarisan  Perdata  Barat Pewarisan Menurut Undang-Undang. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Thalib, Sayuti. (2016). Hukum Kewarisan Islam di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
Mahkamah Agung RI. (2013). Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.
Assyafira, Gischa Nur. (Mei 2020). Waris Berdasarkan Hukum Islam di Indonesia. Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, Vol: 08.
Junandi. (Juni 2017). Reposisi Kedudukan Saudara Dalam Hukum Waris Islam. Jurnal Ilmu Syari’ah dan Perbankan Islam, Vol. 2 No. 1: 1.
Naskur. (2008). Ahli Waris dalam Kompilasi Hukum Islam. J urnal Ilmiah Al-Syirah , Vol. 6 No. 2:2.
Raja Ritonga, Dedisyah Putra dan Asrul Hamid. (Maret 2022). Teori dan Praktek Hijab- Mahjub  dalam  Kewarisan  Islam  Menurut  Konsep Syajarotul  Mirats.  TAHKIM, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam, Vol.5 No.1
Septianingtyas,  Nanda  dan  Khairani  Bakri.  (2022).  Ahli  Waris  Saudara  dan  Anak Kandung Menurut Hukum Waris Islam. Reformasi Hukum Trisakti, Vol. 4 No.3:
595-600

## Copyright holder:
Angky Anggia Ayu, Yeni Salma Barlinti (2022)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: