## PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA (Kajian Sengketa Yang Muncul Dari Perjanjian Murabahah)
Abdur Rahman Adi Saputera, M.H.I
Dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo Email : adisaputrabd@gmail.com
Abstract
Islamic  economics,  also  known  as  Islamic  economics,  is  an  economy  based  on  Shari'ah principles. What is meant by shari'ah economy is an act or business activity carried out by individuals, business entities incorporated or not incorporated in order to meet the needs of commercial and  not  commercial  according to sharia principles.  Murabahah  contract  is  one part of the form of Shari'ah banking products. If this is the case, there is a dispute or dispute between the bank and its customers, then there is an alternative to the dispute in the dispute. To the disputing parties, it can resolve by consensus, through a dispute resolution institution or through the litigation process in the court as outlined in the dispute resolution clause. Key Words: Disputes, Sharia Economy, Murabahah

## Abstrak
Ekonomi  syariah  atau  disebut  juga  sebagai  ekonomi  Islam,  yaitu  ekonomi  berdasarkan prinsip-prinsip  Syari’ah.Yang  dimaksud  dengan  ekonomi  syari’ah  adalah  perbuatan  atau kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh perorangan, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah. Akad murabahah adalah menjadi salah satu bagian dari bentuk  produk  perbankan  syari’ah.  Bila  hal  dimaksud,  terjadi  sengketa  atau  perselisihan antara  pihak  bank  dan  nasabahnya,  maka  terhadap  sengketa  tersebut  terdapat  alternatif dalam  penyelesaiannya.  Kepada  pihak-pihak  yang  bersengketa  dapat  menyelesaikan  secara musyawarah mufakat, melalui lembaga penyelesaian sengketa atau melalui proses litigasi di dalam pengadilan yang dituangkan dalam klausul penyelesaian sengketa.
Kata Kunci : Sengketa, Ekonomi Syariah, Murabahah

## Pendahuluan
Seiring  dengan  meningkatnya  kegiatan  bisnis  di  era  globalisasi  dan modernisasi dewasa ini yang diikuti dengan banyaknya terjadi transaksi-transaksi, khususnya  di  perbankan  syariah  tidak  mungkin  dihindari  pasti  akan  terjadi sengketa  ( dispute/difference )  diantara  para  pihak yang  terlibat.  Setiap  jenis  sengketa yang  terjadi  selalu  menuntut  pemecahan  dan  penyelesaian  yang  cepat  dan tepat.Secara  konvensional  penyelesaian  sengketa  biasanya  dilakukan  melalui prosedur litigasi atau penyelesaian dimuka pengadilan dalam posisi yang demikian para  pihak  yang  bersengketa  dengan  antagonistis.  Penyelesaian  menurut  jalur hukum seperti ini biasanya kurang popular dikalangan dunia bisnis sehingga model ini  tidak  direkomendasikan  jikapun  akhirnya  terpaksa  ditempuh  penyelesaian  itu semata-mata hanya sebagai pilihan terakhir ( ultimum remidium ) setelah alternatif lain tidak membuahkan hasil yang memuaskan.
Akad  murabahah  adalah  menjadi  salah  satu  bagian  dari  bentuk  produk perbankan  syari’ah.  Bila  hal  dimaksud,  terjadi  sengketa  atau  perselisihan  antara pihak  bank  dan  nasabahnya,  maka  terhadap  sengketa  tersebut  terdapat  alternatif dalam  penyelesaiannya.  Kepada  pihak-pihak  yang  bersengketa  dapat menyelesaikan secara musyawarah mufakat, melalui lembaga penyelesaian sengketa atau  melalui  proses  litigasi  di  dalam  pengadilan  yang  dituangkan  dalam  klausul penyelesaian sengketa. 1
Berdasarkan  penjelasan  diatas,  maka  kami  perlu  memberikan  rumusan masalah  sebagai  objek  pembahasan  dan  batasan  yang  akan  kami  bahas  dalam makalah ini. Antara lain sebagai barikut :
1. Bagaimana pengertian Murabahah?
2. Apajenis-jenis penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah?
3. Bagaimana  persamaan  dan  perbedaan  murabahah  dalam  konvensional dan syariah?
Untuk  mendiskripsikan pengertian murabahah untuk mengetahui jenis-jenis penyelesaian  sengketa  ekonomi  syari’ah.  Untuk  memetakan  persamaan  dan perbedaan murabahah dalam konvensional dan syariah.

## Pengertian Ekonomi Syari’ah Dan Macam-Macamnya
Ekonomi  syariah  atau  disebut  juga  sebagai  ekonomi  Islam,  yaitu  ekonomi berdasarkan  prinsip-prinsip  Syari’ah.  Yang  dimaksud  dengan  ekonomi  syari’ah adalah  perbuatan  atau  kegiatan  usaha  yang  dilaksanakan  oleh  perorangan,  badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan  yang  bersifat  komersial  dan  tidak  komersial  menurut  prinsip  syariah. 2 Meliputi  bank  syari’ah,  lembaga  keuangan  mikro  syari’ah,  asuransi  syari’ah, reasuransi  syari’ah,  reksadana  syari’ah,  obligasi  syari’ah  dan  surat  berharga berjangka  menengah  syari’ah,  dan  sekuritas  syari’ah,  pembiayaan  syari’ah, pergadaian syari’ah, dana pensiun lembaga keuangan syari’ah dan bisnis syari’ah.
Berdasarkan  Pasal  49  huruf  (i)  UU  No.3  Tahun  2006  yang  pasal  dan  isinya tidak  diubah  dalam  UU  No.50  Tahun  2009  tentang  Perubahan  Kedua  UU  No.  7 Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama,  bahwa  Peradilan  Agama  bertugas  dan berwenang  memeriksa,  mengadili  dan  menyelesaikan  perkara  di  tingkat  pertama antara  orang-orang  yang  beragama  Islam  dalam  bidang  ekonomi  syari’ah  yang meliputi: 3
1. Bank syari’ah,
2. Lembaga keuangan mikro syari’ah,
3. Asuransi syari’ah,
4. Reasuransi syari’ah,
5. Reksadana syari’ah,
6. Obligasi syari’ah dan surat berharga berjangka menengah syari’ah,
1 Ahmad Mujahidin, Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi  Syari’ah Di Indonesia (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), h. 133.
2 Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani (PPHIM), Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 3. 3 Mujahidin, Prosedur Penyelesaian Sengketa, h. 18.
7. Sekuritas syari’ah,
8. Pembiayaan syari’ah,
9. Pegadaian syari’ah,
10. Dana pensiun lembaga keuangan syari’ah, serta
11. Bisnis syari’ah.
Sehubungan  dengan  jenis  dan  macamnya  mengenai  ekonomi  syari’ah  yang disebut  dalam  Penjelasan  Pasal  49  UU  No.  3  Tahun  2006  huruf  (i)  di  atas,  hanya menyebutkan 11 jenis. Sebaiknya, harus dilihat terlebih dahulu mengenai rumusan awalnya  yang  menyebutkan,  bahwa  ekonomi  syari’ah  adalah  perbuatan  atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari’ah, kata antara lain yang menunjukkan  bahwa  11  jenis  yang  disebutkan  bukan  dalam  arti  limitatif,tetapi hanya  sebagai  contoh.  Di  samping  itu,  mungkin  saja  ada  bentuk-bentuk  lain  dari ekonomi  syari’ah  yang  tidak  dapat  atau  belum  dapat  disebutkan  ketika merumuskan pengertian ekonomi syari’ah.
Subjek hukum pelaku ekonomi syari’ah menurut penjelasan pasal tersebut di atas  antara  lain  disebutkan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  orang-orang  yang beragama Islam adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan  diri  dengan  suka  rela  kepada  hukum  Islam  mengenai  hal-hal  yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sesuai ketentuan pasal ini.
Berdasarkan penjelasan Pasal 49 UU. No. 3 Tahun 2006 tersebut, maka seluruh nasabah  lembaga  keuangan  dan  lembaga  pembiayaansyari’ah  dan  atau  bank-bank konvensional yang membuka sektor usaha syari’ah maka dengan sendirinya terikat dengan ketentuan ekonomi syari’ah, baik dalam hal pelaksanaan akadnya maupun dalam hal penyelesaian perselisihannya. 4

## Terjadinya Sengketa Ekonomi Syari’ah
Secara  rinci,  dapat  dikemukakan  mengenai  bentuk-bentuk  sengketa  bank syari’ah yang disebabkan karena adanya pengingkaran atau pelanggaran terhadap perikatan (akad) yang telah dibuat, yaitu disebabkan karena: 5
1. Kelalaian Bank untuk mengembalikan dana titipan nasabah,
2. Bank  mengurangi  nisbah  keuntungan  nasabah  tanpa  persetujuan  yang bersangkutan,
3. Nasabah melakukan kegiatan usaha minuman keras dan usaha-usaha lain yang  diharamkan  menurut  syari’at  Islam  yang  bersumber  dari  dana pinjaman bank syari’ah.
Secara garis  besar, sengketa ekonomi  syari’ah dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yakni: 6
1. Sengketa  di  bidang  ekonomi  syari’ah  antara  lembaga  keuangan  dan lembaga pembiayaan syari’ah dengan nasabahnya,
2. Sengketa  di  bidang  ekonomi  syari’ah  antara  lembaga  keuangan  dan lembaga pembiayaan syari’ah,
4 Mujahidin, Prosedur Penyelesaian Sengketa..., h.18.
5 Ibid., h. 41.
6 Ibid., h. 43
3. Sengketa di bidang ekonomi syari’ah antara orang-orang yang beragama Islam,  yang  mana  akad  perjanjiannya  disebutkan  dengan  tegas  bahwa kegiatan  usaha  yang  dilakukan  adalah  berdasarkan  prinsip-prinsip syari’ah.
Sengketa  ekonomi  syari’ah  juga  bisa  dalam  bentuk  perkara  Permohonan Pernyataan  Pailit  (PPP)  dan  juga  bisa  berupa  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran Utang  (PKPU)  di  bidang  ekonomi  syari’ah,  di  samping  itu  juga  perkara  derivatif kepailitan (perkara tidak murni sebagai perkara kepailitan).

## Mekanisme  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  (MAPS)  Dalam  Perkara  Ekonomi Syariah Landasan Yuridis
Sebagai lembaga alternative di luar pengadilan, alternative dispute resolution (ADR)  atau  dalam  istilah  Indonesia  disebut  mekanisme  alternatif  penyelesaian sengketa (MAPS) sebagai regulasi pilihan penyelesaian sengketa antara bank umum dengan  nasabah  adalah  diatur  melalui  peraturan  bank  Indonesia  (PBI)  No. 8/5/PBI/2006  tentang  mediasi  perbankan  PBI  No.10/1/PBI/2008  tentang perubahan  atas  PBI  No.8/5/PBI/2006  tentang  mediasi  perbankan  yang menyebutkan bahwa setiap bank agar menyelesaikan sengketa yang terjadi dengan nasabah melalui lembaga mediasi perbankan yang sampai saat ini masih dilakukan oleh bank Indonesia (BI). Hal ini dilakukan untuk menghindari potensi yang dapat merugikan kepentingan nasabah dan mempengaruhi reputasi bank. 7
Khusus  untuk  bank  syariah,  sebagai  lembaga  alternative  di  luar  pengadilan agama,  sebagaimana  diatur  melalui  pasal  20  PBI  No.7/46/PBI/2005  tentang  akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan  prinsip  syariah.  Apabila  terjadi  sengketa  antara  bank  syariah  dengan nasabah  akan  diselesaikan  secara  musyawarah,  apabila  tidak  dicapai  mufakat selanjtnya  akan  diselesaikan  melalui  BASYARNAS  (Badan  Alternative  Syariah Nasional).

## Jenis-jenis Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari’ah Perdamaian( Sulhu )
Langkah  pertama  yang  perlu  diupayakan  ketika  hendak  menyelesaikan perselisihan,  ialah  melalui  cara  damai.  Untuk  mencapai  hakekat  perdamaian, prinsip  utama  yang  perlu  dikedepankan  adalah  kesadaran  para  pihak  untuk kembali  kepada  Allah  (Al-Qur’an)  dan  Rosul-Nya  (Al-Sunnah)  dalam menyelesaikan segala persoalan.
Upaya damai tersebut biasanya ditempuh melalui musyawarah ( syuura ) untuk mencapai mufakat di antara para pihak yang berselisih. Dengan musyawarah yang mengedepankan  prinsip-prinsip  syari’at,  diharapkan  apa  yang  menjadi  persoalan para pihak dapat diselesaikan. 8
7 Mujahidin, Prosedur Penyelesaian Sengketa..., h. 133.
8 Ibid., 137.
Arbitrase Syari’ah ( Tahkim )
Untuk  menyelesaikan  perkara  atau  perselisihan  secara  damai  dalam  hal keperdataan,  selain  dapat  dicapai  melalui  inisiatif  sendiri  dari  para  pihak,  juga dapat dicapai melalui  keterlibatan pihak ketiga sebagai wasit ( mediator ). Upaya ini biasanya  akan  ditempuh  apabila  para  pihak  yang  berperkara  itu  sendiri  ternyata tidak mampu mencapai kesepakatan damai.
Institusi  formal  yang  khusus  dibentuk  untuk  menangani  perselisihan/ sengketa  disebut  arbitrase,  yaitu  cara  penyelesaian  sengketa  perdata  di  luar peradilan  umum  yang  didasarkan  pada  perjanjian  arbitrase  yang  dibuat  secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. 9
Lembaga Peradilan Syari’ah ( Qadha )
Dengan disahkannya UU No. 3 Th. 2006 tentang perubahan UU No. 7 Th. 1989 tentang  Peradilan  Agama  telah  membawa  perubahan  besar  dalam  eksistensi lembaga  Peradilan  Agama  saat  ini.  Salah  satu  perubahan  mendasar  adalah penambahan  wewenang  lembaga  Peradilan  Agama  antara  lain  di  bidang perkawinan,  waris,  wasiat,  hibah,  wakaf,  zakat,  infaq,  shadaqah,  dan  ekonomi syari’ah  (pasal49).  Dengan  adanya  kewenangan  ini  maka  perkara  yang  timbul terkait dengan penyelesaian sengketa syari’ah selain dapat diselesaikan melalui cara damai  ( sulhu )  dan  arbitrase  syari’ah  ( tahkim ),  juga  dapat  diselesaikan  melalui lembaga peradilan ( qadha). 10

## Murabahah Pengertian Murabahah
Pengertian Murabahah secara lafdzi berasal dari masdar ribhun (keuntungan). Sedangkan  secara  istilah  menurut  ulama’  Hanafiyah  memindahkan  hak  milik seseorang  kepada  orang  lain  sesuai  dengan  transaksi  dan  harga  awal  yang dilakukan  pemilik  awal  di  tambah  dengan  keuntungan  yang  yang  diinginkan. Sedangkan  menurut  ulama’  Syafi’iyah  dan  Hanabilah  berpendapat  murabahah adalah  jual  beli  yang  dilakukan  seseorang  dengan  berdasarkan  pada  harga  beli penjual  ditambah  keuntungan  dengan  syarat  harus  sepengetahuan  kedua  belah pihak. 11
Sedangkan pengertian Murabahah dalam perbankan syari’ah adalah transaksi jual  beli  dimana  bank  menyebut  jumlah  keuntungannya.Bank  bertindak  sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli.Kedua pihak harus menyepakati harga jual  dan  jangka waktu  pembayaran. Harga  jual  dicantumkan  dalam  akad  jual  beli dan  jika telah disepakati, tidak dapat berubah selama berlakunya akad ,sementara pembayaran  dilakukan  secara  tangguh. 12 Dapat  diartikan  murabahah  itu  sebagai suatu perjanjian antara bank dan nasabah dalam bentuk pembiayaan pembelian atas sesuatu barang yang dibutuhkan oleh nasabah. 13
9 Mujahidin, Prosedur Penyelesaian Sengketa. ..., h. 141.
10 Burhanuddin, Hukum Bisnis Syari’ah (Yogyakarta: UII Press, 2011), h. 243-264.
11 M.yazid Afandi, Fiqih Mu’amalah , (Yogyakarta:Logung Pustaka, 2009), h. 85.
12 Daeng Naja, Akad Bank Syari’ah , (Yogyakarta:Pustaka Yustisia, 2011), h. 43.
13 Suwandi K Lubis, Hukum Ekonomi Islam , (Jakarta: Cv Sinar Grafika, 2000), h. 62.
Selain itu, penjelasan atas pasal 19 ayat (1) huruf d undang-undang nomor 21 tahun 2008 menjelaskan bahwa:
“Yang  dimaksud  dengan  akad  murabahah  adalah  akad  pembiayaan  suatu barang  dengan  menegaskan  harga  belinya  kepada  pembeli  dan  pembeli membayarnya  dengan  harga  yang  lebih  sebagai  keuntungan  yang disepakati.” 14
Jadi,  fitur  dan  mekanisme  pembiayaan  murabahah  adalah  penyediaan  dana atau  tagihan  yang  dapat  dipersamakan  dengan  itu  untuk  transaksi  jual  beli  suatu barang  sebesar  harga  pokok  atau  perolehan  barang  ditambah  dengan  margin keuntungan  yang  disepakati  antara  bank  dan  nasabah  yang  mewajibkan  nasabah untuk  melunasi  utang  atau  membayar  tagihan  sesuai  dengan  akad,  dimana sebelumnya penjual menginformasikan harga perolehan kepada pembeli.

## Tujuan Atau Manfaat Murabahah Bagi Bank
Secara  prinsip  merupakan  saluranpenyaluran  dana  bank  dengan  cepat  dan mudah. Bank mendapatkan profit yaitu margin dari pembiayaan serta mendapatkan fee based income (administrasi, komisi asuransi dan komisi notaris). 15

## Bagi Nasabah
Merupakan  alternatif  pendanaan  yang  memberikan  keuntungan  kepada nasabah dalam bentuk membiayai kebutuhan nasabah dalam hal pengadaan barang seperti pembelian dan renovasi bangunan, pembelian kendaraan, pembelian barang produktif  seperti  mesin  produksi,  dan  pengadaan  barang  lainnya.  Nasabah mendapat  peluang  mengangsur  pembayarannya  dengan  jumlah  angsuran  tidak akan berubah selama masa perjanjian. 16
Jenis-Jenis Murabahah
Murabahah  pada  prinsipnya  adalah  jual  beli  dengan  keuntungan,  hal  ini bersifat dan berlaku umum pada jual beli barang-barang yang memenui syarat jual beli murabahah. Dalam prakteknya pembiayaan murabahah yang diterapkan Bank Syari’ah terbagi kepada 3 jenis, sesuai dengan peruntukkannya, yaitu: 17

## Murabahah modal kerja (MMK)
Yang  diperuntukkan  untuk  pembelian  barang-barang  yang  akan  digunakan sebagai  modal  kerja.  Modal  kerja  adalah  jenis  pembiayaan  yang  diperlukan  oleh perusahaan  untuk  operasi  sehari-hari.  Penerapan  murabahah  untuk  modal  kerja membutuhkan kehati-hatian, terutama bila objek yang akan diperjual belikan terdiri dari  banyak  jenis,  sehingga  dikhawatirkan  akan  mengalami  kesulitan  terutama dalam menentukan harga pokok masing-masing barang.
14 Undang-Undang  Nomor 21 Tahun 2000 Pasal 19
15 Rachmadi  Usman, Produk  Dan  Akad  Perbankan  Syariah  Di  Indonesia ,  (Bandung:  Citra  Aditya Bakti, 2009), h. 177.
16 Rachmadi Usman , Produk Dan Akad..., h. 177.
17 Daeng Naja, Akad Bank Syari’ah... , h.43.

## Murabahah Investasi (MI)
Adalah  pembiayaan  jangka  menengah  atau  panjang  yang  tujuannya  untuk pembelian  barang  modal  yang  diperlukan  untuk  rehabilitasi,  perluasan,  atau pembuatan proyek baru.

## Murabahah Konsumsi (MK)
Adalah  pembiayaan  perorangan  untuk  tujuan  nonbisnis,  termasuk pembiayaan  pemilik  rumah,  mobil.  Pembiayaan  konsumsi  biasanya  digunakan untuk  membiayai  pembelian  barang  konsumsi  dan  barang  tahan  lama lainnya.Jaminan  yang  digunakan biasanya  berujud  objek  yang  dibiayai, tanah  dan bangunan tempat tinggal.

## Landasan Hukum Jual Beli Murabahah
Jual  beli  dengan  sistem  murabahah  merupakan  akad  jual  beli  yang diperbolehkan, hal ini  berdasarkan pada dalil-dalil yang terdapat dalam al qur’an, hadits ataupun ijma’ ulama. Beberapa dalil yang memperbolehkan praktek akad jual beli murabahah adalah firman Allah swt: 18
1. QS. An-nisa: 29
                                                                                                          
                                                            

## Artinya:
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan  jalan  yang  batil,  kecuali  dengan  jalan  perniagaan  yang  Berlaku  dengan suka  sama-suka  di  antara  kamu.  dan  janganlah  kamu  membunuh  dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An nisa: 29)
2. QS. Al-Baqarah: 275
                                          
Artinya:
Padahal  Allah  telah  menghalalkan  jual  beli  dan  mengharamkan  riba. (QS.  Al Baqarah: 275)
Dalam  ayat  ini,  Allah  mempertegas  legalitas  dan  keabsahan  jual  beli  secara umum serta menolak dan melarang konsep ribawi. Berdasarkan dari ketentuan ini jual  beli  murabahah  mendapat  pengakuan  dan  legalitas  syariah,  dan  sah  untuk dijalankan dalam praktek pembiayaan bank syariah  karena ia merupakan salah satu bentuk  jual  beli  dan  tidak  mengandung  unsur  ribawi.Berkenaan  dengan pembiayaan murabahah dalam kegiatan perbankan syariah,dsn telah mengeluarkan fatwah  Nomor  04/DSN-MUI/IV/2000  tentang  murabahah,  yang  menetapkan tentang pedoman bagi bank syariah yang memiliki fasilitas murabahah. 19
18 Sunarto Zulkifli, Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah , (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), h. 39.
19 Muhammad, Model-Model  Akad  Pembiayaan  Di Bank  Syariah, (Yogyakarta:  Uii  Press, 2009),  h. 62.
Selain  itu,  pembiayaan  murabahah  ini  ditetapkan  untuk  perbankan  syariah melalui  surat  keputusan  direksi  bank  Indonesia  Nomor  32/34/KEP/DIR  tentang bank  umum  berdasarkan  prinsip  syariah,  yang  kemudian  diperbarui  dengan peraturan  bank  Indonesia  Nomor  6/24/PBI/2004  tentang  bank  umum  yang melaksanakan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip syariah sebagaimana telah diubah  dengan  peraturan  bank  Indonesia  nomor  7/35/PBI/2005  dan  surat keputusan  direksi  bank  Indonesia  Nomor  32/36/KEP/DIR  tentang  bank perkreditan  rakyat  berdasarkan  prinsip  syariah,  yang  kemudian  diperbarui  dan disempurnakan  dengan  peraturan  bank  Indonesia  Nomor  6/17/PBI/2004  tentang bank  perkreditan  rakyat  berdasarkan  prinsip  syariah,  sebagaimana  telah  diubah dengan  peraturan  bank  Indonesia  Nomor  8/25/PBI/2006.  Selanjutnya  ditegaskan kembali dalam undang-undang Nomor 21 tahun 2008. 20
Ketentuan Umum Murabahah Dalam Bank Syariah Untuk ketentuan umum murabahah dalam bank syariah sebagai berikut: 21
1. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba,
2. Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syariah islam,
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya,
4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri dan pembelian ini harus sah dan bebas riba,
5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian,
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga jual senilai  harga  beli  plus  keuntungannya.  Dalam  hal  ini  bank  harus memberitahu  secara  jujur  harga  pokok  barang  kepada  nasabah  berikut biaya yang diperlukan,
7. Nasabah  membayar  harga  barang  yang  telah  disepakati  tersebut  pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati,
8. Untuk  mencegah  terjadinya  penyalahgunaan  atau  kerusakan  tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah,
9. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak  ketiga,  akad  jual  beli  murabahah  harus  dilakukan  setelah  barang, secara prinsip menjadi milik bank.

## Proses Menuju Penandatanganan Akad Murabahah
Sebelum  akad  murabahah  ditandatangani,  biasanya  diakukan  proses  sebagai berikut: 22
1. Nasabah menentukan pilihan atas barang yang akan dibeli,
2. Setelah  menentukan  tujuan  pembiayaan,  nasabah  kemudian  mengajukan permohonan  kepada  bank  untuk  mendapatkan  pembiayaan  tersebut dengan melampirkan seluruh persyaratan yang diminta oleh bank,
20 Rachmadi Usman , Produk Dan Akad..., h. 178. 21 Ibid., h. 179.
22 Irma Devita Purnamasari, dan Suswinarno. (Eds), Panduan Lengkap Hukum Praktis Popular Kiat- Kiat Cerdas, Mudah, Dan Bijak Memahami Masalah Akad Syariah , (Bandung: Kaifa, 2011), h. 48.
3. Bank  menganalisis  kemampuan  nasabah  dan  menentukan  skema pembiayaan mana yang akan digunakan dalam membiayai tujuan nasabah. Jika  tujuannya  untuk  membeli  suatu  barang  yang  sudah  tersedia  di pasaran, dapat ditentukan skema murabahah,
4. Nasabah  dapat  bertindak  selaku  kuasa  dari  bank  untuk  melakukan pembelian  langsung  dari  pemasok  atau  pemilik  awal,  setelah  terlebih dahulu melakukan negoisasi mengenai harga barang, spesifikasi, cara, dan tempat pembayaran,
5. Setelah  negoisasi  final,  calon  nasabah  akan  mengajukan  permohonan kepada  bank  untuk  melakukan  pengambil  alihan  asset  dengan mengirimkan  dokumen pemberitahuan pengikatan secara lengkap beserta surat permohonan nasabah,
6. Bank  melakukan  pemeriksaan  dokumen  apakah  sudah  memenuhi persyaratan pendahuluan,
7. Apabila persyaratan pendahuluan sudah terpenuhi, bank akan memberikan surat persetujuan pengambilan asset,
8. Penandatanganan  akad  murabahah.  Pada  saat  penandatanganan  akad murabahah, ditandatangani juga sebagai lampiran tanda terima barang dan Surat Permohonan Pencairan Pembiayaan (SP3),
9. Pencairan uang murabahah, dan
10. Pembayaran cicilan harga pembelian Skema Alur Pembiayaan Murabahah 1  Permohon a. nasabah mengajukan permohonan. b. Pembiayaan sesuai kebutuhan 2  Verivikasi data a. bank  mempelajari  kemampuan  nasabah  dan asset yang dijaminkan. b. Memberikan persyaratan pendahuluan 3  Sp3 a. bank  membuat  surat  persetujuan  pencairan pembiayaan. b. Dikirimkan kepada nasabah 4  Offering letter a. pernyataan  persetujuan  pengambil  alihan asset dan pengaturan waktu akad. b. Penerbitan  wakalah  dari  bank  kepada nasabah  dan  tanda  trima  uang  nasabah (TTUN) 5  Akad penandatanganan akad dihadapan notaris 6  Pencairan dana dana  dicairkan  ke  rekening  nasabah  untuk pembayaran  akad  jual  beli  antara  penjual  dan nasabah. 7  Pembayaran cicilan nasabah  mulai  mencicil  pembayaran  harga  jual beli  sesuai  dengan  kesepakatan  jumlah  dan waktu yang disepakati dengan bank.

## Contoh Kasus Ekonomi Syariah Yang Timbul Dari Perjanjian Murabahah
Contoh sengketa bank syariah misalnya adalah antara pertamina dengan bank syariah.Pertamina  mengajukan  pembiayaan  dalam  akad murabahah (jual  beli) kepada  dua  bank  syariah  untuk  membiayai  pengadaan100  unit  kendaraan.Kedua bank syariah itu sepakat menyalurkan pembiayaan untuk 50 unit kendaraan.Suatu kali, Pertamina terlambat membayar, namun secara sepihak salah satu bank syariah tiba-tiba  menaikkan  harga  jual  barang.Sengketa  ini  tidak  kunjung  selesai  karena pihak  bank  syariah  tidak  bersedia  membawa  kasus  ini  ke  Basyarnas,  sedangkan sengketa  bank  syariah  baru  bisa  dibawa  ke  Basyarnas  kalau  kedua  belah  pihak menyetujui.Pihak  bank  syariah  memilih  untuk  diselesaikan  melalui  peradilan umum karena bisa mendapatkan keuntungan sekitar Rp. 250 juta.Sementara, kuasa hukum  Pertamina  melaporkan  kasus  ini  ke  BI,  bank  syariah  yang  bersangkutan, DSN-MUI dan Dewan Pengawas Syariah (DPS), namun hasilnya tetap nihil. 23

## Analisis Kasus
Dari contoh kasus diatas, terdapat beberapa sengketa yang seharusnya sudah diatur  dalam  peraturan  yang  sudah  berlaku  di  Indonesia.Untuk  yang  pertama adalah dari pihak pertamina yang terlambat membayar.
Menurut  fatwa  DSN-MUI  No.04/DSN-MUI/IV/2000  tentang  murabahah pada bagian kelima: Penundaan Pembayaran dalam Murabahah
1. Nasabah  yang  memiliki  kemampuan  tidak  dibenarkan    menunda penyelesaian hutangnya,
2. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaian dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. 24
Dalam  fatwa  DSN-MUI  diatas  telah  disebutkan  bahwa  nasabah  yang memeiliki  kemampuan  tidak  boleh  menunda-nunda  pembayaran  hutangnya,  dan apabila  kasus  tersebut  tidak  bisa  selesai  melalui  musyawarah,  maka  diajukan  ke Basyarnas.Seperti  yang  kita  ketahui  bersama,  pertamina  adalah  salah  satu  badan usaha yang besar di Indonesia maka nampaknya kecil kemungkinan untuk bangkrut ataupun pailit, maka jika menunda-nunda pembayaran maka murni dengan sengaja dan hal tersebut tidak diperbolehkan. Namun jika memang penundaan pembayaran yang  dilakukan  oleh  Pertamina  tersebut  adalah  dikarenakan  bangkrut  atau  pailit maka  fatwa  tersebut  juga  mengaturnya  pada  bagian  keenam:  bangkrut  dalam murabahah.
“jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai  ia  sanggup kembali,  atau berdasarkan kesepakatan” 25
23 Mujahidin, Prosedur Penyelesaian Sengketa..., h. 42.
24 Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-Aspek Hukumnya , (Jakarta: Kencana. 2015), h. 196.
25 Remy, Perbankan Syariah... , h. 197.
Namun  jika  penundaan  pembayaran  yang  dilakukan  oleh  Pertamina  itu dikarenakan  pihak  Pertamina  mengalami  penurunan  kemampuan  pembayaran, maka DSN-MUI juga mengeluarkan fatwa sebagai berikut:
1. Fatwa  DSN-MUI  No.  46/DSN-MUI/II/2005  tentang  potongan  tagihan murabahah bagian pertama: ketentuan pemberian potongan.
LKS  boleh  memberikan  potongan  dari  total  kewajiban  pembayaran kepada nasabah dalam transaksi (akad) murabahah yang telah melakukan kewajiban  pembayaran  cicilannya  dengan  tepat  waktu  dan  nasabah  yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran. 26
Dalam fatwa tersebut disebutkan bahwa Lembaga Keuangan Syariah boleh  memberikan  potongan  dari  total  kewajiban  pembayaran  kepada nasabah  yang  mengalami  penurunan  kemampuan  pembayaran,  fatwa  ini adalah  salah  satu  solusi  penyelesaian  kasus  jika  nasabah  mengalami penurunan  kemampuan  pembayaran  tersebut,  namun  fatwa  ini  hanya mengatakan “boleh”, itu artinya kebijakan memberikan potongan tersebut dikembalikan  kepada  Lembaga  Keuangan  Syariah  yang  bersangkutan, apakah akan memberikan potongan atau tidak. Namun selain solusi di atas, juga terdapat fatwa lain yang merupakan solusi penyelesaian kasus serupa.
2. Fatwa  DSN-MUI  No. 47/DSN-MUI/II/2005  tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar.
Ketentuan  penyelesaian:  LKS  boleh  melakukan  penyelesaian murabahah  bagi  nasabah  yang  tidak  bisa  menyelesaikan/melunasi pembiayaannya  sesuai  jumlah  dan  waktu  yang  telah  disepakati,  dengan ketentuan:
a. Obyek murabahah dan atau jaminan lainnya dijual oleh nasabah kepada atau melalui LKS dengan harga pasar yang disepakati;
b. Nasabah  melunasi  sisa  hutangnya  kepada  LKS  dari  hasil penjualan;
c. Apabila  hasil  penjualan  melebihi  sisa  hutang  maka  LKS mengembalikan sisanya kepada nasabah;
d. Apabila  hasil  penjualan  lebih  kecil  dari  sisa  hutang  maka  sisa hutang tetap menjadi hutang nasabah;
e. Apabila  nasabah  tidak mampu  membayar sisa hutangnya,  maka LKS dapat membebaskannya 27
Dalam ketentuan fatwa di atas, menurut analisis kami  sudah  sangat solutif,  yaitu jika  penundaan  pembayaran  yang  dilakukan  oleh Pertamina tersebut  diatas  dikarenakan  pihak  Pertamina  mengalami  penurunan kemampuan  pembayaran,  maka  untuk  sisa  hutangnya  dilakukan  seperti yang disebutkan oleh fatwa DSN-MUI diatas, dan jika fatwa diatas terasa berat,  khususnya  bagi  pihak  Pertamina,  dapat  pula  memakai  fatwa  DSN- MUI yang lain, yaitu:
26 Remy, Perbankan Syariah... , h.199.
27 Abdul Ghofur Anshori, Payung Hukum Perbankan Syariah, (Yogyakarta: UII Press, 2007), h.137.
3. Fatwa DSN-MUI No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah.
Ketentuan Penjadwalan Kembali: LKS boleh melakukan penjadwalan kembali  (rescheduling)  tagihan  murabahah  bagi  nasabah  yang  tidak  bisa menyelesaikan/melunasi  pembiayaannya  sesuai  jumlah  dan  waktu  yang telah disepakati dengan ketentuan:
a. Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa,
b. Pembebanan  biaya  dalam  proses  penjadwalan  kembali  adalah biaya riil, c. Perpanjangan  masa  pembayaran  harus  berdasarkan  kesepakatan kedua belah pihak. 28
Dalam ketentuan fatwa diatas yang perlu digaris bawahi adalah pada ayat (1), yaitu tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa, seperti contoh kasus  diatas,  saat  Pertamina  terlambat  membayar,  namun  secara  sepihak salah satu bank syariah tiba-tiba menaikkan harga jual barang, oleh karena itu,  bank  syariah  yang  bersangkutan  juga  telah  melakukan  hal  yang dilarang dalam ketentuan fatwa DSN-MUI, karena seharusnya bank syariah yang bersangkutan tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa.
Dalam kasus Pertamina dan bank syariah tersebut, jika pembiayaan tersebut masih  dirasakan  prospektif,  maka  fatwa  DSN-MUI  juga  mengatur  tentang  hal  ini, yaitu:  Fatwa  DSN-MUI  No.  49/DSN-MUI/II/2005  tentang  Akad  Murabahah. Ketentuan  Konversi  Akad:  LKS  boleh  melakukan  konversi  dengan  membuat  akad baru  bagi  nasabah  yang  tidak  bisa  menyelesaikan/melunasi  pembiayaan Murabahahnya  sesuai  jumlah  dan  waktu  yang  telah  disepakati,  tetapi  masih prospektif dengan ketentuan:
1. Akad Murabahah dihentikan dengan cara:
a. Objek murabahah dijual oleh nasabah kepada LKS dengan harga pasar,
b. Nasabah melunasi sisa utangnya kepada LKS dari hasil penjualan;,
c. Apabila hasil penjualan melebihi sisa utang maka kelebihan itu dapat dijadikan  uang  muka  untuk  akad  ijarah  atau  bagian  modal  dari mudharabah dan musyarakah,
d. Apabila  hasil  penjualan  lebih  kecil  dari  sisa  utang,  maka  sisa  utang tetap menjadi utang nasabah yang cara pelunasannya disepakati antara LKS dan nasabah.
2. LKS  dan  nasabah  eks-Murabahah  tersebut  dapat  membuat  akad  baru dengan akad:
a. Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik atas barang tersebut dengan merujuk pada fatwa DSN No. 27/DSN-MUI/III/2002 tentang ijarah al-Muntahiyah Bi al-Tamlik,
b. Mudharabah  dengan  merujuk  kepada  fatwa  DSN  No.  07/DSN- MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudarabah (Qiradh), atau
c. Musyarakah  dengan  merujuk  kepada  fatwa  DSN  No.  08/DSN- MUI/IV/2000 tantang pembiayaan musyarakah 29
28 Abdul Ghofur, Payung Hukum Perbankan Syariah..., h. 140.
Seperti yang telah disebutkan diatas, banyak sekali peraturan fatwa DSN-MUI yang  seharusnya  bisa  menjadi  solusi  untuk  menyelesaikan  sengketa  murabahah, namun  apabila  terjadi  sengketa,  seharusnya  tidak  langsung  diajukan  melalui  jalur litigasi,  karena  dalam  setiap  ketentuan  penutup  fatwa  DSN-MUI  selalu menyebutkan:
“Jika  salah  satu  pihak  tidak  menunaikan  kewajibannya  atau  jika  terjadi perselisihan  di  antara  pihak-pihak  terkait,  maka  penyelesaiannya  dilakukan melalui  Badan Arbitrase  Syariah  Nasional  setelah  tidak  tercapai  kesepakatan melalui musyawarah.” 30
Dalam  ketentuan  penutup  tersebut  secara  tidak  langsung  sebenarnya  jika terjadi sengketa perekonomian syariah, alangkah baiknya jika diselesaikan melalui jalur  non  litigasi  terlebih  dahulu,  yaitu  melalui  musyawarah,  jika  tidak  sanggup maka  diajukan  ke  Basyarnas.Dalam  hal  Basyarnas  tidak  bisa  mendamaikan  para pihak,  barulah  para  pihak  melanjutkan  penyelesaian  perkaranya  melalui  jalur litigasi.
Menyelesaikan  perkara  melalui  Basyarnas  memiliki  keunggulan-keunggulan, di  antaranya  adalah  proses  pengambilan  putusannya  cepat,  dengan  tidak  melalui prosedur  yang  berbelit-belit  serta  dengan  biaya  yang  murah.  Selain  itu, menyelesaikan  perkara  melalui  Arbitrase  pada  hakikatnya  mengandung perdamaian  dan  musyawarah  dalam  prosesnya,  sedangkan  musyawarah  dan perdamaian merupakan keinginan nurani setiap orang. 31
Dalam  hal  menyelesaikan  perkara  melalui  jalur  litigasi,  yang  ditempuh  oleh bank  syariah  seperti  contoh  kasus  diatas  merupakan  salah  dalam  kewenangan absolutnya, karena bidang ekonomi syariah adalah merupakan kewenangan absolut dari  pengadilan  agama,  bukan  pengadilan  umum.  Hal  ini  diatur  dalam  pasal  49 Undang-undang nomor 3 tahun 2006 yang menyatakan bahwa:
Pengadilan  agama  bertugas  dan  berwenang  memeriksa,  memutus  dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:
1. Perkawinan,
2. Warta,
3. Wasiat,
4. Hibah,
5. Wakaf,
6. Zakat,
7. Infaq,
8. Shadaqah; dan
9. Ekonomi syariah. 32
29 Remy, Perbankan Syariah... , h. 200.
30 Ibid., h. 201.
31 Adrian Sutedi, Perbankan Syariah: Tinjauan dan beberapa segi hukum , (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), h. 173.
32 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006
Adapun  mengenai  jangkauan  kewenangan  mengadili  lingkungan  peradilan agama dalam bidang ekonomi syariah dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 49 huruf (i) UU No. 3 Tahun 2006. Penjelasan pasal tersebut selengkapnya berbunyi sebagai berikut: 33
Yang  dimaksud  dengan  ekonomi  syariah  adalah  perbuatan  atau  kegiatan usaha  yang  dilaksanakan  menurut  prinsip  syariah,  antara  lain  meliputi:  a).  Bank syariah;  b).  Lembaga  keuangan  mikrosyariah;  c).  Asuransi  syariah;  d).  Reansurasi syariah;  e).  Reksadana  syariah;  f).  Obligasi  syariah  dan  surat  berharga  berjangka menengah  syariah;  g).  Sekuritas  syariah;  h).  Pembiayaan  syariah;  i).  Pegadaian syariah; j). Dana pensiun lembaga keuangan syariah; dan k). Bisnis syariah. 34 Dari  penjelasan  diatas  maka  jelas  bahwa  bank  syariah  telah  salah  dalam memilih pengadilan untuk jalur litigasinya, yang benar adalah mengajukannya pada pengadilan agama.

## Persamaan  Dan  Perbedaan  Murabahah  Dalam  Perbankan  Syariah  Dan  Kredit Konvensional
Perbedaan yang paling mendasar antara pembiayaan bank konvensional dan bank syariah diantaranya yaitu dalam pembiayaan oleh bank konvensional, nasabah diberikan  dana  (pinjaman)  untuk  membeli  aktiva  tetap  (tanah  dan  bangunan) sehingga yang terjadi adalah jual beli antara supplier (sebagai penjual) dan nasabah (sebagai  pembeli),  sedangkan  transaksi  antara  bank  dan  nasabahnya  adalah transaksi pemberian pinjaman (kredit) atau yang lazim di sebut dengan perjanjian kredit dengan jaminan. Sementara di dalam operasional bank syariah, pembiayaan seperti ini dilakukan dengan pembiayaan dengan prinsip jual beli atau murabahah. Dengan  demikian  transaksi  yang  terjadi  antara  bank  dan  nasabahnya  juga  adalah transaksi  jual  beli  (bukan  perjanjian  kredit)  sehingga  di  dalam  pembiayaan murabahah  oleh  bank  syariah  tersebut,  terjadi  dua  kali  perjanjian  jual  beli  yaitu pertama,  jual  beli  antara  supplier  (sebagai  penjual)  dan  bank  syariah  (sebagai pembeli). Kedua, jual beli antara bank syariah (sebagai penjual) dan nasabah sebagai pembeli. 35
Kemudian  dalam  Pembiayaan  skema  murabahah  pada  bank  syariah,  Jangka waktu  pembayaran  tidak  mempengaruhi  total  harga  barang  dan  apabila  terjadi peristiwa  force  majeur  yang  mengakibatkan  keterlambatan  pembayaran, tidak  ada tambahan bunga. Pengusaha hanya diwajibkan untuk menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan harga yang tertera pada akad dan sudah diperjanjikan di awal. Untuk itu, perbedaan juga terletak pada bunga, semakin lama periode pembayaran cicilan di  bank  konvensional,  total  harga  yang  harus  dibayar  akan  semakin  besar,  karena bunganya semakin banyak. Sedangkan di bank syariah, berapapun lamanya periode pembayaran  cicilan  yang  disepakati,  tidak  menambah  total  harga,  karena  dalam prinsip  syariah,  harga  akan  tetap  karena  tidak  ada  bunga.  Selain  itu  apabila pengusaha tidak dapat melunasi kewajiban sesuai dengan kesepakatan karena sebab
33 Pasal 49, Undang-Undang Nomor.3 Tahun 2006.
34 Cik Basir, Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah , (Jakarta: Kencana, 2009) ,h. 98.
35 Daeng Naja, Akad Bank Syari’ah... , h. 94.
force  majeur  (faktor  yang  tidak  dapat  dikendalikan),  misalnya  pengusaha  baru sanggup  melunasi  dalam  waktu  lima  tahun,  bank  konvensional  tetap  akan menambahkan  bunga.  Sedangkan  di  bank  syariah,  total  kewajiban  pengusaha selama lima tahun tetap sebagaimana yang sudah disepakati di awal perjanjian. 36 Untuk  lebih  jelasnya,  dari  uraian  mengenai  persamaan  dan  perbedaan murabahah dalam konvensional dan syariah diatas, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:
Tabel Persamaan Dan Perbedaan Murabahah Dalam Perbankan Syariah Dan Krediat Dalam Konvensional Aspek Persamaan Perbedaan Syariah Konvensional Konsep Dasar Jual beli barang yang dijual bukan milik orang lain Barang yang dijual secara prinsip harus sudah dimiliki oleh bank terlebih dahulu Jual beli barang orang lain adalah batal (pasal 1471 kuhperdata) Subjek Bank dan nasabah Subjeknya ada tiga yaitu: 1. pemilik barang selaku penjual 2. bank selaku pembeli dan penjual kedua 3. nasabah selaku pembeli Yang bertindak selaku penjual adalah pemilik barang langsung, sementara pembeli adalah calon debitur (nasabah). Bank tidak terlibat dalam proses jual beli kecuali tentang keabsahan proses dan objeknya Mekanisme - Pemilik barang (penjual I) bertransaksi dengan calon nasabah yang bertindak selaku kuasa bank dengan pembeli barang tersebut. Selanjutnya setelah secara prinsip kepemilikan berpindah pada bank, bank (penjual II) akan menjual barang tersebut kepada nasabah Penjual langsung melakukan transaksi dengan calon debitur. Setelah akad tersebut ditandatangani dan kepemilikan barang beralih kepada calon debitur, baru dibuatkan akta perjanjian kredit (antara debitur dan bank) dan sebagai jaminannya adalahhak tanggungan atas objek yang dijual belikan Pembiayaan   Transaksi Jual beli (murabahah) Pinjaman 36 Irma  (Eds), Panduan Lengkap Hukum Praktis, hlm. 43
Bentuk Perjanjian (Akad) Dibuatkan akta jual beli dan jaminan Antara penjual dan nasabah dibuatkan akta jual beli dan nasabah bertindak selaku kuasa bank (dengan wakalah). Antara bank dan nasabah dibuatkan akad pembiayaan murabahah dan perjanjian jaminan Antara penjual dengan debitur dibuatkan akta jual beli. Selanjutnya antara bank dan debitur dibuatkan akta perjanjian kredit dan perjanjian jaminan (untuk barang yang dijaminkan) Periode Pembayaran Cicilan - Tidak ada bunga Terdapat bunga

## Kesimpulan
1. Murabahah  yaitu    suatu  perjanjian  antara  bank  dan  nasabah  dalam  bentuk pembiayaan pembelian atas sesuatu barang yang dibutuhkan oleh nasabah.
2. Jenis-jenis Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari’ah yaitu: Perdamaian( Sulhu ),Arbitrase  Syari’ah  ( Tahkim )  dan  Lembaga  Peradilan  Syari’ah ( Qadha ).
3. persamaan  dan  perbedaan  murabahah  dalam  perbankan  syariah  dan  kredit konvensional.
Aspek Persamaan Perbedaan Syariah Konvensional Konsep Dasar Jual beli barang yang dijual bukan milik orang lain Barang yang dijual secara prinsip harus sudah dimiliki oleh bank terlebih dahulu Jual beli barang orang lain adalah batal (pasal 1471 kuhperdata) Subjek Bank dan nasabah Subjeknya ada tiga yaitu: 4. pemilik barang selaku penjual 5. bank selaku pembeli dan penjual kedua 6. nasabah selaku pembeli Yang bertindak selaku penjual adalah pemilik barang langsung, sementara pembeli adalah calon debitur (nasabah). Bank tidak terlibat dalam proses jual beli kecuali tentang keabsahan proses dan objeknya Mekanisme - Pemilik barang (penjual I) bertransaksi dengan calon nasabah yang bertindak selaku Penjual langsung melakukan transaksi dengan calon debitur. Setelah akad tersebut ditandatangani dan
kuasa bank dengan pembeli barang tersebut. Selanjutnya setelah secara prinsip kepemilikan berpindah pada bank, bank (penjual II) akan menjual barang tersebut kepada nasabah kepemilikan barang beralih kepada calon debitur, baru dibuatkan akta perjanjian kredit (antara debitur dan bank) dan sebagai jaminannya adalahhak tanggungan atas objek yang dijual belikan Pembiayaan   Transaksi Jual beli (murabahah) Pinjaman Bentuk Perjanjian (Akad) Dibuatkan akta jual beli dan jaminan Antara penjual dan nasabah dibuatkan akta jual beli dan nasabah bertindak selaku kuasa bank (dengan wakalah). Antara bank dan nasabah dibuatkan akad pembiayaan murabahah dan perjanjian jaminan Antara penjual dengan debitur dibuatkan akta jual beli. Selanjutnya antara bank dan debitur dibuatkan akta perjanjian kredit dan perjanjian jaminan (untuk barang yang dijaminkan) Periode Pembayaran Cicilan - Tidak ada bunga Terdapat bunga Referensi
Afandi, M.yazid. Fiqih Mu’amalah , Yogyakarta:Logung Pustaka, 2009. Anshori,  Abdul  Ghofur. Payung  Hukum  Perbankan  Syariah, Yogyakarta:  UII  Press, 2007.
Basir, Cik. Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah , Jakarta: Kencana, 2009.
Burhanuddin, Hukum Bisnis Syari’ah . Yogyakarta: UII Press, 2011. Lubis, Suwandi K. Hukum Ekonomi Islam , Jakarta: Cv Sinar Grafika, 2000.
Muhammad, Model-Model  Akad  Pembiayaan  Di  Bank  Syariah, Yogyakarta:  Uii  Press, 2009.
Mujahidin,  Ahmad. Prosedur  Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syari’ah  Di  Indonesia . Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
Naja, Daeng. Akad Bank Syari’ah , Yogyakarta:Pustaka Yustisia, 2011. Purnamasari,  Suswinarno  dan Irma Devita  (Eds). Panduan Lengkap Hukum  Praktis Popular  Kiat-Kiat  Cerdas,  Mudah,  Dan  Bijak  Memahami  Masalah  Akad  Syariah , Bandung: Kaifa, 2011.
Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani (PPHIM), Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Jakarta: Kencana, 2009.
Sjahdeini, Sutan Remy. Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-Aspek Hukumnya , Jakarta: Kencana. 2015. Sutedi,  Adrian. Perbankan  Syariah:  Tinjauan  dan  beberapa  segi  hukum ,  Bogor:  Ghalia Indonesia, 2009.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Usman, Rachmadi. Produk Dan Akad Perbankan Syariah Di Indonesia , Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.
Zulkifli, Sunarto. Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah , Jakarta: Zikrul Hakim, 2003.