## IMPLEMENTASI PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR, SEBUAH KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19
Ahmad Fauzi Widyaiswara Ahli Madya (IV/c) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Riau Jalan Ronggowarsito nomor 14 Pekanbaru ahmadfauziwi@gmail.com
Abstract: Large-scale Social Restrictions, or better known as PSBB, is a method of handling the Covid-19  pandemic  by  the  Government  as  a  policy  in  dealing  with  and  handling  the  Covid-19 pandemic. Covid-19 pandemic is an epidemic of dangerous diseases that attack the world, includ- ing  Indonesia  which  can  cause  death.  This  epidemic  is  in  the  form  of  a  virus  which  has  not  yet found  a  cure.  Already  many  human  victims  have  died,  because  of  Covid-19,  the  number  has reached 54 doctors and 24 nurses who died because of Covid-19 (Electronic media, 2020). When implementing this policy, there are problems that are found as follows (1) Not all state administra- tors  understand  the  Large-Scale  Social  Limitation  policy  (PSBB,  because  there  is  not  yet  one command, so it experiences a bias in implementation. (2) Not all Regional Heads understand the Restrictions  policy  Large-scale  Social  (PSBB.  This  is  interesting  to  be  studied  and  discussed  by the  author  in  this  simple  article. In  order  for  the  implementation  of  the  Large-Scale  Social  Re- strictions (PSBB) policy to provide effectiveness, several things that can be delivered as a solution to the problem are (1) Conducting intense socialization to all state administrators related to under- standing the legal basis, one command and sanctions. (2) Commitment to the SOP for handling the Covid-19 pandemic (3) Commitments from all parties to the leadership (4) Completing the Covid- 19 pandemic handling tool. So that can be conveyed hopefully can benefit us all.
Key words : Implementation of Large Scale Social Restrictions (PSBB) policy
Abstrak: Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  atau  lebih  dikenal  dengan  PSBB  adalah  sebuah metode  penanganan  pandemi  Covid-19  yang  dilakukan  Pemerintah  sebagai  sebuah  kebijakan dalam  menghadapi  dan    menangani  pandemi  Covid-19.  Pandemi  Covid-19  merupakan  wabah penyakit  berbahaya  yang  menyerang  dunia,  termasuk  Indonesia    yang  dapat  menyebabkan kematian. Wabah ini berupa Virus yang sampai saat ini belum ditemukan obatnya. Sudah banyak korban  insan manusia yang meninggal, karena Covid-19, tercatat angka sudah mencapai 54 dokter dan  24  perawat  yang  wafat  karena  Covid-19  (  Media  eletronik,  2020). Ketika  menerapkan kebijakan  ini,  maka  terdapat  permasalahan  yang  ditemukan  sebagai  berikut  (1)  Tidak  semua penyelenggara  negara  memahami  tentang  kebijakan  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  (PSBB, karena  belum  satu  komando,  sehingga  mengalami  bias    dalam  implementasi.  (2)  Tidak  semua Kepala  Daerah  memahami  kebijakan  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  (PSBB.  Inilah  yang menarik untuk dikaji dan dibahas oleh Penulis dalam artikel sederhana ini. Agar implementasi ke- bijakan  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  (PSBB)  memberikan  efektifitas,  maka  beberapa  yang dapat disampaikan sebagai solusi permasalahan yaitu (1) Melakukan sosialisasi yang inten kepada seluruh  penyelenggara  negara  terkait  pemahaman  dasar  hukum,  satu  komando  dan  sanksi.  (2) Komitmen  terhadap  SOP  penanganan  pandemi  Covid-19  (3)  Komitmen  pimpinan  dari  semua pihak  (4)  Melengkapi  sarana  penangana  pandemi  Covid-19.  Demikian  yang  dapat  disampaikan semoga dapat memberi manfaat kepada kita semua.
Kata kunci : Implementasi kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)

## PENDAHULUAN
Dunia  termasuk  Indonesia  sedang dihadapkan  pada  suatu  wabah  yang  sangat dahsyat  dan  mengerikan  yakni  pandemi
Corona  Virus  Disease-19  atau  yang  sering disebut  Covid-19.    Pandemi  Covid-19  dapat menyerang  siapa  saja,  bisa  dewasa,  bisa remaja  dan  bisa  juga  anak-anak.  Bisa  juga
orang  kaya,  bisa  juga  orang  miskin,  pejabat ASN  dan  rakyat  biasa.Sampai  saat  ini, Vaksin  untuk  menanggulangi  Virus  in, sampai  saat  ini  belum  ditemukan    Sudah banyak  korban  meninggal  dikarenakan serangan  .wabah  pandemi  Covid-19.  Untuk menangani  wabah  tersebut,  agar  tidak  tidak berkembang  pesat  akhirnya,  Pemerintah dalam  hal  ini  Presiden  RI  mengeluarkan suatu  kebijakan  yang  disebut  dengan Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  atau PSBB.
Pakar  hukum  tata  negara  Yusril  Ihza Mahendra  menyoroti  landasan  hukum  Pem- batasan Sosial Berskala Besar (PSBB), jurus Presiden  Joko  Widodo    mengatasi  pandemi virus  Corona,menurut  Yusril,  PSBB  kurang maksimal, karena semuanya serba tanggung, ujar  beliau  kepada  wartawan,  Minggu (5/4/2020).  Selanjutnya  seperti  diketahui, dalam  keterangan  pers  di  Istana  Kepresi- denan Bogor, Jawa Barat, Selasa (31/3/2020),  Presiden  Jokowi  menetapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)  dan  status  kedaruratan  kesehatan masyarakat.  Menurut  hukum  PSBB  adalah pembatasan  kegiatan  tertentu  penduduk  da- lam  suatu  waktu  wilayah  yang  diduga  terin- feksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian  rupa  untuk  mencegah  kemung- kinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. Hal ini merujuk Pasal 1 angka 11 UU 6/2018 tentang Karantina Kesehatan.
Dengan  demikian  alasan  utama penyebab  PSBB  ini  adalah  karena  ada  suatu penyakit  atau  kontaminasi.  Penyakit  yang tidak terbatas pada suatu penyakit yaitu pada penyakit COVID-19. Selanjutnya pada, Pasal 60 Undang Undang Kesehatan menyebutkan bahwa  ketentuan  lebih  lanjut  mengenai Kriteria  dan  Pelaksanaan  PSBB  diatur dengan Peraturan Pemerintah. Dengan demikian, penyebutan judul tentang Pembat- asan  Sosial  Berskala  Besar  dalam  Rangka Percepatan  Penanganan  Corona  Virus  Dis- ease  2019  (COVID-19)  sudah  tidak  tepat dari  awal. Seharusnya  judulnya  yang  kira- kira  mendekati  itu  adalah  PSBB  Karantina Kesehatan, yang nanti pengaturannya digunakan  untuk  bermacam  penyakit  atau
kontaminasi,  tidak  hanya  COVID-19,  Hal diatas menurut penjelasan Peraturan Pemerintah  No.  21  Tahun  2020    Sementara untuk  lebih  teknis  dan  mendetail  per  penya- kit bisa diatur pada level di bawahnya, yakni Peraturan  Presiden.  Contoh  Perpres  tentang Pelaksanaan PSBB penanganan dan pencegahan Penyebaran COVID-19.  Pertan- yaan selanjutnya apa  yang dimaksud dengan Peraturan Pemerintah ?.  Berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU 15/2019 tentang Perubahan Atas UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan),  Peraturan  Pemerintah adalah  peraturan  perundang-undangan  yang ditetapkan  oleh  Presiden  untuk  menjalankan Undang  Undang  sebagaimana  mestinya. Materi  muatan  PP  ini  adalah  berisi  materi untuk  menjalankan  UU  sebagaimana  mesti- nya.  Maksudnya  adalah  tidak  menyimpang dari materi  yang diatur  dalam UU  yang ber- sangkutan.  (Pasal  12  jo.  Penjelasannya  UU 12/2011).  Jadi  singkatnya  adalah  PP  itu mengatur  lebih  detail,  konkret,  memberikan petunjuk  pelaksanaan  materi  atau  aturan yang telah dimuat di sebuah Undang Undang . Kembali ke PP PSBB COVID-19, menurut pakar  hukum  ,  selain  judulnya  sudah  salah kaprah, materinya pun mengadopsi apa yang sudah  dimuat  di  UU  Karantina  Kesehatan, padahal  PP  ini  tadinya  berisikan  penjelasan yang lebih konkrit bagaimana melaksanakan Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  tersebut. Misalnya  PSBB  di  sekolah,  tempat  kerja, kegiatan keagamaan atau tempat umum, tapi sayangnya tidak sama sekali.
Dalam PP PSBB itu tidak ada petun- juk  pelaksanaan  yang  lebih  detail  atau  men- jelaskan  bagaimana  PSBB  itu  bisa  dijalan- kan?  siapa  yang  menjalankan  operasional- nya?  Bagaimana  hak  dan  kewajiban  rakyat yang dibatasi kegiatan sosialnya? Bagaimana relasinya  dengan  kewenangan  lembaga pemerintah  pusat  lainnya?  Dengan  Pemda? Bagaimana  sanksi  bagi  orang  atau  perus- ahaan/lembaga  yang  melanggar  PSBB? Apakah  sanksinya  langsung  dikenakan sanksi  pidana  dengan  dasar  hukum  UU  Wa- bah  Penyakit  Menular  atau  sanksi  admin- istrasi  dulu  atau  sanksi  seperti  apa?  Apakah juga pembatasan sosial ini termasuk pembat-
asan  kegiatan  bepergian  masyarakat?  dan tentu banyak  materi lainnya.   Pertanyaan se- lanjutnya  yang  lebih  penting  adalah  apakah dengan  diterbitkannya  Peraturan  Pemerintah (PP)  ini  bisa  segera  dioperasionalkan  untuk mencegah  penyebaran  COVID-19?.  Akan tetapi secara hukum harusnya dapat digunakan  untuk  membantu  mengatasi  per- soalan  wabah  COVID-19.  Tanpa  dasar hukum  yang  kuat  kita  akan  seperti  kapal yang kehilangan kompas di tengah badai be- sar  tanpa  tahu  arah  bagaimana  cara  me- nyelamatkan  diri  ke  tepi  pantai  tanpa  harus kehilangan awak kapal  atau  kehilangan ban- yak awal kapal. Apalagi musuh yang sedang dihadapi tidak nampak jelas dipandang mata dan bahkan yang nampak adalah korbannya.

## METODE
Metode  penulisan  yang  digunakan dalam  artikel  ini  yaitu  pendekatan  kualitatif deskriptif. Artinya Penulis melakukan kajian sederhana  dengan  menggambarkan  keadaan suatu objek yang akan ditelaah pada saat ini, dengan  didasarkan  pada  fakta  fakta  yang ditemukan  ( fact  finding) ,  untuk  kemudian dikaitkan  dengan  teori yang relevan. Pendekatan  ini  diikuti  dengan  observasi, mendengar diskusi soal Covid-19 dari media sosial  dan    kajian  lainnya.  Selanjutnya  data dan  informasi  yang  diperoleh  dilakukan secara  induksi,  reduksi  untuk  kemudian disajikan  dalam    bentuk  sederhana,  yang mudah untuk dipahami.

## Tujuan Penulisan
Yaitu  untuk  mendeksripsikan  secara umum  terkait  implementasi  Pembatasan Sosial  Berskala  Besar  (PSBB),  sebagai sebuah  kebijakan  Pemerintah  pusat  dalam menangani pandemi Covid-19

## Permasalahan yang dijumpai.
Ketika  mengikuti  diskusi  via  acara Indonesia  Lawyer  Club  (ILC)  terkait penanganan  pandemi  Covid-19  (TV  One April  2020),  dan  studi  literasi,  maka  banyak sekali dijumpai permasalahan sebagai berikut  (1)  Tidak  semua  penyelenggara negara  memahami  tentang  dasar  hukum  ke-
bijakan  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar (PSBB).  (2)  Tidak  semua  penyelenggara negara  memahami  tentang  kebijakan  Pem- batasan  Sosial  Berskala  Besar  (PSBB). karena  belum  satu  komando,  sehingga mengalami  bias    dalam  implementasi.  (3) Tidak  semua  Kepala  Daerah  memahami  ke- bijakan  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar (PSBB)  apakah  sama  dengan Lockdown (4) belum  jelasnya  sanksi  yang  diberikan  bagi pelanggar  kebijakan  PSBB  (5)  Belum sepenuhnya penyelenggara negara dan pemerintah  komitmen  melaksanakan  PSBB dengan sepenuh hati, sesuai dengan protokol kesehatan  (6)  Belum  adanya  mekanisme Lockdown  dan  PSBB  terkait    dampak ekonomi.

## HASIL,  PEMBAHASAN  DAN  SOLUSI PERMASALAHAN
Agar penulisan ini lebih fokus, maka Penulis akan membatasi kajian kajian terkait hasil kebijakan hal hal sebagai berikut : A. Dasar Hukum kebijakan 1. Ada 3 (tiga) dasar hukum pelaksanaan  kebijakan  PSBB  yaitu pertama Undang-Undang  Nomor  6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan. Kedua ,  Undang-Undang Nomor  36  Tahun  2009  tentang Kesehatan. Ketiga ,  Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pe- doman Pembatasan Sosial
Berskala  Besar  dalam  Rangka Percepatan  Penanganan  Corona
Virus  Disease  2019.  Permenkes ini  tidak  bisa  disalahkan.  Sanksi pidana misal, pelanggarnya dipenjara  1  tahun,  atau  dikurung 3 bulan, atau didenda Rp 1 miliar, itu  hanya  bisa  diatur  dalam  UU. PP  saja  tidak  bisa  mengatur sanksi  pidana,  apalagi  Peraturan Kesehatan. UU
Karantina
Kesehatan tidak mengatur
masalah  ini.  Menurut  Pakar Hukum  tata  negara  Yusril  Ihza
Mahendra  sebaiknya  Presiden terbitkan Perppu yang komprehensif  untuk  menghadapi Corona. 3. Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang  Undang  nomor  1  tahun 2020  tentang  kebijakan  keuangan negara  dan  stabilitas  Sistem keuangan untuk penanganan pandemi    Covid-19.  Perpu  diatas akan  berlanjut  menjadi  sebuah Undang  Undang,  yang  saat  ini sedang  mendapat  sorotan  di parlemen,  karena  diduga  akan memuculkan  kasus  baru  yakni korupsi ( detik.com 15/5/20). Dalam  pasal  27  ayat1  berbunyi biaya  yang  telah  dikeluarkan pemerintah  dan  atau  lembaga anggota  KSSK  dalam  rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan dibidang keuangan
daerah,  kebijakan  pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan dan program pemulihan ekonomi nasional, mepakan bagian  dari  biaya  ekonomi  untuk penyelematan  perekonomian  dari krisis lain dan bukan merupakan  kerugian  negara. Ayat  2  berbunyi  anggota  KSSK, Sekreatris KSSK, anggota sekretariat  KSSK  dan  pejabat atau pegawai kementerian keuangan,  Bank  Indonesia,  OJK, dan  LPS  dan  pejaat  lainnya  yang berkaitan  dengan  pelaksanaan Perpu  ini, tidak  dapat  dituntut baik  secara  perdata  meupun pidana  jika  dalam  pelaksanaan tugas  didasarkan  pada  iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan  peraturan  per  UU an. Hal  ini  berarti  jika  biaya boros, diselewengkan, salah
perencanaan, fiktif, tetap dianggap  biaya  bukan  kerugian negara. Selanjutnya semua tercantum dalam APBN,
sehingga harus diaudit oleh BPK, dipertanggungjawabkan dihadapan  DPR  melalui  LKPP (Laporan  Keuangan  Pemerintah Pusat) dan menjadi objek pengawasan KPK. 4. Dalam Perpu tersebut Pemerintah telah menambah dana APBN  sebesar  405.1  T  yang dialokasikan  untuk  kesehatan,
peningkatan kapasitas
RS, jaminan sosial, intensif pajak dan program pemulian ekonomi nasional.
5. Perkembangan  kasus  Pandemi Covid-19    di  Indonsia  (informasi CNN  pada  posisi  24  Mei  2020) yaitu dari 34 provinsi yang ada di Indonesia,          sebanyak  404 kabupaten  terpapar Covid-19.
Orang  yang  dinyatakan  Posituf Covid-19  adalah  22.271  orang, sembuh 5.402 orang dan meninggal  dunia  sebanyak  1.372 orang.  Sedangkan  di  DKI  Jakarta orang  yang  dinyatakan  positif Covid-19  adalah  6.561  orang, sembuh 1.594 orang dan meninggal dunia 505 orang.
B. Strategi  Penanganan  Pandemi  Covid-19 antara lain
1. Penyelenggara  negara,  pejabat publik  perlu,  penting  dan    harus memahami konsep
dan implementasi dasar hukum kebijakan PSBB
2. Perlu  dan  penting  satu  kesatuan dan cara pandang dalam implementasi  kebijakan  PSBB  di daerah,  misalnya  menjaga social and  physical  distancing ,  cuci tangan pakai sabun, stay at home, tidak  melakukan  kerumunan  dan memakai  masker bilamana keluar rumah.
3. Perlu  dan  penting  satu  komando dalam  implementasi  kebijakan PSBB.
4. Perlu  dan  penting  penegakan hukum  yang  dikawal  oleh  Aparat
Penegak  Hukum  berupa  sanksi kepada pelanggar kebijakan
PSBB
5. Perlu  dan  penting  Komitmen pimpinan,  penyelenggara  negara, pejabat  publik  dan  semua  pihak yang  terlibat  dalam  penanganan Covid-19.

## SIMPULAN
Dari  uraian  diatas,  maka  dapat disimpulkan hal sebagai berikut:
1. Pemahaman  terkait  Dasar  hukum  dan implementasi  kebijakan  dalam  kesatuan persepsi,  pandangan,  sehingga  masih terdapat bias dalam tahap implementasi
2. Implementasi  kebijakan  PSBB  untuk daerah  DKI  Jakarta  dan  Jawab  Barat dapat  dinyatakan  sukses,  hal  ini  dapat dilihat  dari  beberapa  hal  antara  lain kesiapan pejabat publik dalam menangani penyebaran  wabah,  sarana  pendukung, ketersediaan  biaya,  koordinasi  dengan pihak  yang  terlibat  dan  sanksi  yang diberikan kepada pelanggar kebijakan.
3. Kondisi  dilapangan  yang  dapat  dicermati terkait penanganan Covid-19 ada kesatuan Komando,  pejabat  publik  dalam  hal  ini Gubernur  langsung  turun  untuk  monitor kebijakan  dan  telah  terjadi  penurunan kasus Covid-19
4. Sarana pendukung dalam upaya menangani pandemi Covid-19 seperti Alat
Pelindung  Diri  (APD),  Ventilator  dan masker  masih  terbatas.  Tetapi  untuk daerah  DKI  dan  Jawa  Barat  dapat dicarikan solusinya.

## DAFTAR RUJUKAN
Https://www.ayojakarta.com/read/2020/04/0
1/.
Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang Undang  nomor  1  tahun  2020  tentang kebijakan Keuangan negara dan stabilitas Sistem  keuangan  untuk penanganan pandemi  Covid-19.
Undang  Nomor  6  Tahun  2018  tentang Kekarantinaan Kesehatan.
Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009 tentang Kesehatan.
Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1984 tentang Wabah Penyakit Menular.