## Perlindungan  Hukum  atas  Kerugian  Investor  melalui  Pengembalian Keuntungan Tidak Sah dalam Praktik Manipulasi Pasar
Mochammad Aditia Gustawinata, Lastuti Abubakar, Ema Rahmawati Universitas Padjadjaran, Indonesia
aditiagustawinata@gmail.com

## Abstract
Investors may suffer losses because of violations of the capital market. Market manipulation is one of the violations in the capital market of securities transactions on the stock exchange can be detrimental to capital market investors. Market manipulation is a prohibited practice because  it  can  undermine  the  integrity  of  the  capital  market  and  affect  public  trust  in  the capital market. One of the efforts to reduce violations of market manipulation in the capital market, namely by implementing POJK Number 65/POJK.04/2020 concerning Disgorgement and Disgorgement Fund in the Capital Market Sector so that market manipulation violators in the  capital  market  cannot  enjoy  excessive  profits  obtained  from  violations  of  market manipulation. This research analyzes how the mechanism for Unauthorized Return of Profits is  a  form  of  investor  legal  protection  and  whether  this  mechanism  can  be  a  form  of compensation  settlement  and  accountability  for  investor  losses  because  of  market manipulation.  The  research  method  used  is  normative  juridical,  such  as  by  conducting research through primary, secondary, and tertiary legal resources, and electronic literature. The research results show that  Disgorgement implementation is not only an effort to reduce violations  in  the  capital  market  but  can  also  provide  legal  protection  for  capital  market investors.
Keywords : Investor Legal Protection, Capital Market, Market Manipulation, Disgorgement. Published by Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar ISSN 2747-1667 Website https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/ This is an open access article under the CC BY SA license
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

## PENDAHULUAN
Dalam berinvestasi di pasar modal, investor dapat mengalami akibat pelanggaran di pasar modal. Seiring kerugian dengan berkembangnya teknonogi yang pesat, pelanggaran di  pasar  modal  semakin  beragam  bentuknya  yang  membuat  pelaku  pelanggar  di  pasar modal  memanfaatkan  teknologi  yang  baru.  Pelanggaran  di  pasar  modal  merupakan tantangan  yang  dihadapi  oleh  pemerintah  pada  saat  ini,  pasar  modal  membutuhkan pengaturan hukum yang kuat untuk mengatur agar pasar modal bertujuan sebagaimana yang  seharusnya  tercapai  (Pakpahan,  2019).  Pelanggaran  pasar  modal  memiliki  ciri-ciri yang  berbeda  dibandingkan  dengan  pelanggaran-pelanggaran  di  aspek  lain.  Banyaknya pihak  yang  dirugikan  dan  beragamnya  besar  kerugian  yang  dialami  korban,  membuat pelanggaran  di  pasar  modal  memiliki  ciri-ciri  yang  khusus  (Panjaitan,  &  Apriani,  2021). Pelanggaran  di  pasar  modal  memiliki  salah  satu  ciri-ciri,  yaitu  pelanggaran  yang  dapat berupa  sebuah  informasi  yang  dapat  mempengaruhi  keputusan  investasi    para  investor dan  harga  Efek  di  pasar  modal  (Rahmah,  2019).  Pelanggaran  tersebut  dapat mempengaruhi integritas pasar modal bagi investor yang merasa investasi di pasar modal tidak dapat dipercaya dan tidak aman.
Dalam berinvestasi di pasar modal, investor dapat mengalami akibat pelanggaran di pasar modal. Seiring kerugian dengan berkembangnya teknonogi yang pesat, pelanggaran di  pasar  modal  semakin  beragam  bentuknya  yang  membuat  pelaku  pelanggar  di  pasar

## Jurnal Tana Mana
Vol. 4, No. 1, June 2023 https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/
modal  memanfaatkan  teknologi  yang  baru.  Pelanggaran  di  pasar  modal  merupakan tantangan  yang  dihadapi  oleh  pemerintah  pada  saat  ini,  pasar  modal  membutuhkan pengaturan hukum yang kuat untuk mengatur agar pasar modal bertujuan sebagaimana yang  seharusnya  tercapai  (Pakpahan,  2019).  Pelanggaran  pasar  modal  memiliki  ciri-ciri yang  berbeda  dibandingkan  dengan  pelanggaran-pelanggaran  di  aspek  lain.  Banyaknya pihak  yang  dirugikan  dan  beragamnya  besar  kerugian  yang  dialami  korban,  membuat pelanggaran  di  pasar  modal  memiliki  ciri-ciri  yang  khusus  (Panjaitan,  &  Apriani,  2021). Pelanggaran  di  pasar  modal  memiliki  salah  satu  ciri-ciri,  yaitu  pelanggaran  yang  dapat berupa  sebuah  informasi  yang  dapat  mempengaruhi  keputusan  investasi    para  investor dan  harga  Efek  di  pasar  modal  (Rahmah,  2019).  Pelanggaran  tersebut  dapat mempengaruhi integritas pasar modal bagi investor yang merasa investasi di pasar modal tidak dapat dipercaya dan tidak aman.
Pelanggaran manipulasi pasar di bursa Efek merupakan salah satu pelanggaran yang dapat  merugikan  para  investor  yang  tercantum  dalam  Pasal  91  dan  92  Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1995  tentang  Pasar  Modal  (selanjutnya  disebut  sebagai  UU  PM). Berdasarkan  Pasal  91  UUPM  sebagaimana  telah  diubah  oleh  sebagaimana  telah  diubah oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan,  manipulasi  pasar  ialah  tindak  pidana  yang  dilaksanakan  oleh  pelaku pelanggaran secara langsung maupun tidak dengan tujuan untuk menyesatkan mengenai keadaan  pasar  membuat  gambaran  semu,  perdagangan,  atau  harga  Efek  di  bursa  Efek (Muhaling, Londa, & Baftim, 2021).
Dalam  Pasal  92  UU  PM  sebagaimana  telah  diubah  oleh  Undang-Undang  Nomor  4 Tahun  2023  tentang  Pengembangan  dan  Penguatan  Sektor  Keuangan  mengatur  bahwa setiap orang, dengan sendiri ataupun bersamaan dengan orang lain, tidak diperbolehkan untuk  bertransaksi  2  (dua)  transaksi  Efek  atau  lebih,  secara  langsung  ataupun  tidak langsung, yang menimbulkan harga Efek naik, turun, atau tetap yang semu baik di Bursa Efek  maupun  luar  Bursa  Efek  yang  bertujuan  mempengaruhi  Pihak  lain  untuk  memberi keuntungan kepada diri sendiri atau orang lain. Dampak negatif dari praktik manipulasi pasar tidak hanya membuat kerugian terhadap para investor di pasar modal, tetapi dapat juga  merugikan  stabilitas  ekonomi  nasional  (Ratu,  2019).  Banyaknya  kasus  pelanggaran manipulasi  pasar,  maka  dibutuhkan  perlindungan  hukum  yang  kuat  untuk  melindungi para pihak yang berkegiatan di pasar modal. Perlindungan hukum yang dapat  diberikan pemerintah  terhadap  para  investor  merupakan  perlindungan  hukum  yang  berupa pencegahan,  perlindungan  hukum  pemberian  sanksi,  dan  pertanggungjawaban  ganti kerugian terhadap kerugian investor yang disebabkan oleh pelanggaran manipulasi pasar. Pemerintah  menerbitkan  UU  PM  sebagai  bentuk  perlindungan  terhadap  investor pasar  modal.  Dalam  UU  PM,  mengatur  mengenai  semua  sanksi  yang  dapat  diberikan kepada pelanggar di pasar modal seperti sanksi administratif, perdata, dan pidana. Pasal 111  UU  PM  mengatur  bahwa  semua  orang  yang  mengalami  kerugian  yang  diakibatkan pelanggaran  di  pasar  modal  bisa  mengajukan  ganti  kerugian  secara  sendiri  ataupun bersama-sama  dengan  tuntutan  terhadap  pelaku  yang  melakukan  pelanggaran  (Dewi, Budiartha, & Puspasutari, 2021). Pada praktiknya, penerapan penyelesaian secara perdata terkait kerugian dalam memberikan ganti rugi terhadap investor pasar modal baik secara litigasi  maupun  non-litigasi  melalui  Lembaga  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  seperti Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) masih jarang dilaksanakan dan diajukan oleh  investor  pasar  modal  yang  dirugikan  (Rahmawati,  &  Abubakar,  2019).  Walaupun sudah  dijatuhkan  putusan  terhadap  perkara,  para  pelanggar  di  pasar  modal  masih mengalami  kesulitan  untuk  melaksanakan  putusan  tersebut  terutama  untuk  melakukan ganti rugi.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki wewenang untuk memberikan perlindungan hukum  kepada  investor  pasar  modal.  Perlindungan  hukum  oleh  OJK  terhadap  investor terdapat  di  dalam  Pasal  28,  29,  dan  30  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2011  tentang
Otoritas  Jasa  Keuangan  (selanjutnya  disebut  sebagai  UU  OJK)  yang  berisi  mengenai ketentuan yang terdapat aturan tentang perlindungan konsumen terhadap penyedia jasa keuangan, salah satu wewenang dari OJK merupakan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan  (POJK)  sebagai  bentuk  perlindungan  hukum  terhadap  investor  pasar  modal. Pada tahun 2019, OJK membentuk sistem Pengembalian Keuntungan Tidak Sah atau yang biasa  disebut disgorgement di  Indonesia  yang  dijelaskan  oleh  Kepala  Pengawas  Pasar Modal OJK, Hoesen (Uly, 2019).
Penerapan  Pengembalian  Keuntungan  Tidak  Sah  ( Disgorgement )  yang  baru  diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.04/2020 tentang Pengembalian Keuntungan  Tidak  Sah  dan  Dana  Kompensasi  Kerugian  Investor  di  Bidang  Pasar  Modal (selanjutnya  disebut  sebagai  POJK  PKTS)  dapat  menjadi  jawaban  untuk  permasalahan perlindungan hukum terhadap investor pasar modal terkait ganti kerugian investor yang ditimbulkan oleh pelanggaran manipulasi pasar di pasar modal (Jaya, Budiartha, & Arini, 2022). Selain dapat melindungi investor sebagai ganti rugi, POJK PKTS ini dapat menjadi upaya  penegakan  hukum  yang  bisa  menimbulkan  efek  jera  terhadap  pelanggar  yang melakukan pelanggaran di pasar modal. Pengembalian Keuntungan Tidak Sah merupakan salah  satu  upaya  penegakan  hukum  yang  bersifat  preventif,  proposional,  dan  efektif (Aryansyah, & Nefi, 2022). Pengembalian Keuntungan Tidak Sah dapat menjadi remedial action yang digunakan untuk mencegah pelanggar pasar modal menggunakan keuntungan yang diperoleh secara tidak sah, pengembalian kerugian terhadap investor yang dilanggar, dan menjadi upaya yang memberikan efek jera terhadap pelanggar pasar modal (Gunadi, Ardhya, & Setianto, 2022).
POJK PKTS mengatur bahwa PKTS merupakan perintah OJK untuk mengembalikan keuntungan  yang  didapat  secara  ilegal  atau  tidak  sah  oleh  pelanggar  yang  melakukan pelanggaran di pasar modal. Dalam mekanisme PKTS terdapat Dana Kompensasi Kerugian Investor,  yaitu  dana  yang  dikumpulkan  dari  penerapan  PKTS  yang    bertujuan  untuk dikumpulkan dan didistribusikan kepada investor yang mengalami kerugian dan investor yang memenuhi persyaratan untuk melakukan klaim.
Berdasarkan  latar  belakang  permasalahan  dalam  penelitian  ini,  terdapat  2  (dua) rumusan  masalah  yang  dapat  dibahas  dalam  penelitian  ini.  Permasalahan  pertama mengenai bagaimana penerapan Pengembalian Keuntungan Tidak Sah dalam POJK PKTS dapat memberikan perlindungan hukum terhadap investor akibat pelanggaran manipulasi pasar,  kemudian  permasalahan  yang  kedua  adalah  apakah  mekanisme  Pengembalian Keuntungan  Tidak  Sah  dapat  dijadikan  sebagai  pertanggungjawaban  dan  penyelesaian ganti  rugi  terhadap  kerugian  investor  akibat  pelanggaran  manipulasi  pasar  di  pasar modal.
State  of  the  art (kebaharuan  hasil  penelitian)  apabila  dibandingkan  dengan penelitian  lain.  Penelitian  ini  secara  spesifik  menganalisis  tentang  perlindungan  hukum terhadap  investor  terkait  pelanggaran  manipulasi  pasar  dan  mekanisme  penyelesaian terhadap  pertanggungjawaban  ganti  kerugian  terhadap  investor  terkait  pelanggaran manipulasi  pasar  di  pasar  modal  dengan  berlakunya  POJK  PKTS  dan  SEOJK  Nomor 17/SEOJK.04/2021  tentang  Pengembalian  Keuntungan  Tidak  Sah  dan  Dana  Kompensasi Kerugian  Investor  di  Bidang  Pasar  Modal  (selanjutnya  disebut  sebagai  SEOJK  PKTS). Penelitian  sebelumnya  yang  dilakukan  oleh  Raysa  Mayasonda,  Lastuti  Abubakar,  &  Ema Rahmawati  pada  tahun  2020  yang  berj udul  “Kajian  Terhadap  Pengaturan  Disgorgement dalam Pasar Modal Indonesia” yang membahas mengenai kebutuhan pengaturan terhadap mekanisme disgorgement dalam  pasar  modal  sebagai  perlindungan  hukum  investor, karena  masih  belum  ada  peraturan  yang  mengatur  mengenai disgorgement dan mekanisme penyelesaiannya (Mayasonda, Abubakar, & Rahmawati, 2020).
Penelitian  selanjutnya  dilakukan  oleh  Uni  Tsulasi  Putri  pada  tahun  2020,  yang berjudul  “ Disgorgement  as  Remedial  Action  in  Indonesian  Capital  Market  Regime ”  yang membahas  mengenai  perbandingan  penerapan disgorgement dalam  Rencana  Peraturan
Otoritas  Jasa  Keuangan  (RPOJK)  di  Indonesia  dengan  negara  Amerika  Serikat,  Belanda, Romania,  Belgia, Tiongkok, dan Prancis. Dalam perbandingan tersebut, RPOJK mengenai disgorgement dianggap dapat menjadi suatu langkah awal dalam melindungi investor dari kerugian (Putri, 2020). Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Nikmah Mentari pada tahun 2021, yang berjudul “ Disgorgement (Fund): A New Era Of Investor Protection in the Capital Market ”  yang  membahas  mengenai disgorgement sebagai  bentuk  perlindungan  hukum yang dibuat berdasarkan wewenang OJK untuk melindungi hak investor dari pelanggaran di pasar modal (Mentari, 2021).
Pada  praktiknya,  OJK  masih  belum  menggunakan  mekanisme  PKTS  dalam menyelesaikan  kasus  pelanggaran  manipulasi  pasar  di  pasar  modal.  Otoritas  Jasa Keuangan  masih  melakukan  penyelesaian  dengan  memberikan  sanksi  administratif maupun sanksi pidana terhadap pelanggaran di pasar modal. Alasan yang membuat belum efektifnya  penerapan  PKTS  dapat  terjadi  akibat  ketidaktahuan  investor  mengenai mekanisme PKTS yang baru di atur dan juga dapat terjadi akibat tidak sadarnya investor terkait kerugian yang dialami, karena ciri-ciri dari pelanggaran di pasar modal yang dapat dilakukan  secara  sempurna  dan  rapih  yang  membuat  investor  tidak  sadar  mengenai kerugian  yang  dialami  akibat  pelanggaran  di  pasar  modal  (Mayasonda,  Abubakar,  & Rahmawati, 2020). Sepanjang tahun 2022, OJK mencatat terdapat 162 kasus pelanggaran di bidang pasar modal. Dari jumlah kasus tersebut, terdapat 54 kasus yang sudah selesai diperiksa  dan  masih  ada  108  kasus  yang  masih  dalam  proses  pemeriksaan  (Purwanti, 2022).  Dalam  kasus-kasus  tersebut  masih  belum  ditemukan  penyelesaian  kasus  yang menggunakan  mekanisme  PKTS  dan  masih  menggunakan  sanksi  administratif  terhadap para pelaku pelanggar di pasar modal.

## METODE PENELITIAN
Metode  Penelitian  hukum  ini  menggunakan  pendekatan  dengan  metode  yuridis normatif, yaitu penelitian hukum dengan mengkaji sumber pustaka hukum utama dengan cara menganalisis berbagai bahan pustaka yang merupakan data sekunder yang menjadi bahan utama untuk diteliti dengan melakukan penelitian terhadap literatur dan peraturan perundang-undangan  yang  memiliki  keterkaitan  dengan  masalah  yang  diteliti.  Bahan hukum  primer  yang  digunakan  ialah  peraturan  perundang-undangan  di  bidang  pasar modal, serta peraturan perundang-undangan yang terkait (Soekanto, & Mamudji, 2004).

## HASIL  DAN PEMBAHSAN Perlindungan  Hukum  Investor  terhadap  Manipulasi  Pasar  Dikaitkan  dengan  POJK PKTS
Pada saat ini, masih banyak investor yang kehilangan uang investasinya dan tidak mendapatkan  uangnya  kembali  akibat  pelanggaran  di  pasar  modal,  karena  masih  tidak ada  pengaturan  yang  mengatur  mengenai  pengembalian  uang  hasil  investasi  yang dirugikan  oleh  pelaku  pelanggaran  pasar  modal.  Para  pelaku  pelanggaran  sering  kali hanya  mendapatkan sanksi administratif  dibandingkan mengembalikan uangnya  kepada investor  yang  dirugikan  (Wijaya,  &  Gunadi,  2022).  Berdasarkan  beragam    bentuk pelanggaran  di  pasar modal,  Peneliti mengambil bentuk pelanggaran manipulasi pasar sebagai  salah  satu  contoh  dalam  melihat  adanya  suatu  pelanggaran  yang  menimbulkan kerugian  bagi  investor  di  pasar  modal.  Manipulasi  pasar  sebagai  bentuk  dari  salah  satu pelanggaran pidana di pasar modal digunakan untuk memperlihatkan bahwa pelanggaran peraturan  perundang-undangan  baik  dari  segi  pidana  sekalipun  memungkinkan  secara perdata dilakukan, karena menimbulkan kerugian bagi investor.
Tindak pidana pasar modal merupakan suatu hukum pidana khusus eksternal yang bersifat ultimum  remedium dari  hukum  pidana  yang  digunakan  sebagai  penyelesaian terakhir sebagai penegakan hukum apabila penyelesaian hukum yang lain tidak berfungsi, seperti sanksi administratif ataupun sanksi perdata. Sanksi administratif ataupun sanksi
perdata  adalah  penyelesaian  sanksi  pengganti  dari  sanksi  pidana  serta  ancaman pidananya berupa alternatif (Hukumonline, 2019). Dalam praktiknya pelaku pelanggaran manipulasi pasar hanya dikenakan sanksi administratif seperti yang ada  di dalam kasus PT. Sekawan Intipratama, PT. Dharma Samudera Fishing Industries Tbk., dan PT. Agis Tbk.
Berdasarkan  kasus-kasus  tersebut,  penyelesaian  dalam  pengembalian  dana kerugian  investor  akibat  manipulasi  pasar  masih  belum  terpenuhi.  Pada  saat  ini, pelanggaran  di  pasar  modal  sering  kali  diselesaikan  melalui  penegakan  hukum  dengan cara  internal  oleh  OJK  yang  pada  akhirnya  kasus  pelanggaran  di  pasar  modal  hanya diselesaikan dengan menjatuhkan sanksi administratif saja seperti denda yang dibayarkan kepada penerimaan negara atau kas OJK. Oleh karena itu,  perlindungan hukum investor yang disebabkan oleh pelanggaran di pasar modal masih tidak dapat dirasakan langsung oleh investor untuk mendapatkan uangnya kembali. Sebaiknya penyelesaian pelanggaran di pasar modal tidak hanya sebatas sanksi administratif dengan denda, tetapi dibutuhkan perlindungan  hukum  yang  bisa  langsung  dirasakan  oleh  para  investor  untuk  menjamin agar  hak  atas  uangnya  yang  hilang  dapat  kembali  (Cesario,  &  Muryanto,  2022).  Bentuk jaminan  tersebut  dapat  memberikan  kepercayaan  terhadap  para  investor  untuk berinvestasi di pasar modal tanpa ketakutan uangnya akan hilang  akibat pelanggaran di pasar modal.
Pengaturan  PKTS  yang  dibuat  OJK  dapat  dijadikan  sebagai  bentuk  perlindungan hukum yang proposional, efektif, dan dapat dijadikan sebagai tindakan preventif. Otoritas Jasa  Keuangan  memiliki  kewenangan  untuk  menyelesaikan  kasus  pelanggaran  di  pasar modal dengan cara administrasi dengan mengeluarkan sanksi administrasi.  Otoritas Jasa Keuangan pun memiliki kewenangan untuk memberikan perintah tertulis terhadap pelaku pelanggaran  di  pasar  modal  untuk  mengembalikan  dana  yang  didapatkan  dari pelanggaran. Pada praktiknya, OJK lebih banyak menjatuhkan sanksi administratif berupa denda yang berbentuk pembayaran kepada kas negara yang terkadang jumlahnya hanya sedikit dan tidak memberatkan pelanggar manipulasi pasar di pasar modal (Mayasonda, Abubakar,  &  Rahmawati,  2020).  Dengan  adanya  PKTS,  pelanggar  di  pasar  modal  harus mengembalikan keseluruhan dananya yang didapatkannya secara tidak sah. Otoritas Jasa Keuangan  mengatur  PKTS  agar  pelaku  yang  melakukan  pelanggaran  di  pasar  modal mendapatkan efek jera.
Pengaturan POJK PKTS oleh Otoritas Jasa Keuangan diwujudkan untuk menjalankan misi  OJK,  yaitu  melindungi  investor  pasar  modal  sesuai  dengan  Pasal  7  UU  PM  untuk menciptakan  pasar  modal  yang  wajar,  efisien,  dan  teratur.  Penerapan  Pengembalian Keuntungan Tidak Sah merupakan langkah yang baik untuk menyesuaikan penyelesaian yang  cocok  dengan  sifat  sengketa  di  pasar  modal  sebagai  sengketa  bisnis  yang memerlukan  upaya  yang lebih efektif  dan mudah, dengan  adanya  POJK  PKTS  pun  dapat menunjang  perkembangan  dan  pertumbuhan  sektor  pasar  modal  di  Indonesia. Berdasarkan  POJK  PKTS,  investor  mengalami  kerugian  akibat  praktik  manipulasi  pasar bisa mendapatkan kejelasan mengenai dananya yang hilang akibat pelanggaran tersebut. POJK PKTS pun dapat menjadi suatu bentuk perlindungan hukum yang membuat investor pasar  modal  merasa  aman  apabila  melakukan  transaksi  di  pasar  modal.  Hadirnya  POJK PKTS dapat memberikan keuntungan kepada investor pasar modal yang dirugikan akibat manipulasi  pasar,  tetapi  ada  juga  kekurangan  dari  penerapan  POJK  PKTS.  Keuntungan PKTS  sebagai  bentuk  perlindungan  hukum  terkait  praktik  manipulasi  pasar  sebagai berikut:
a.Dapat  memulihkan  kerugian  investor  akibat  praktik  manipulasi  pasar  di  pasar modal,  PKTS  merupakan salah  satu  cara untuk mengembalikan kerugian para investor yang haknya di langgar yang disebabkan oleh praktik manipulasi pasar. Dengan  adanya  PKTS,  investor  pasar  modal  mendapatkan  rasa  aman  apabila terdapat  Pihak  yang  ingin  melakukan  pelanggaran  manipulasi  pasar.  Pelaku yang melakukan pelanggaran manipulasi pasar tidak dapat menikmati hasil dari
pelanggaran  yang  tidak  sah,  karena  pelaku  yang  melakukan  pelanggaran tersebut  dapat  dikenakan  PKTS  untuk  mengembalikan  keuntungannya  yang didapatkan secara tidak sah. Dana yang didapatkan dari hasil pelanggaran, dapat dikumpulkan dan didistribusikan kepada investor yang dilanggar melalui Dana Kompensasi Kerugian Investor (Baskara, 2022).
b. Dapat  menurunkan  tingkat  pelanggaran  manipulasi  pasar,  penerapan  PKTS merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang memiliki sifat represif dengan  menerapkan  sanksi  sebagai ultimum  remedium terhadap  pelaku  yang melakukan pelanggaran manipulasi pasar (Dimyati, 2014). Dengan adanya POJK PKTS,  dapat  memunculkan  efek  jera  bagi  pihak  yang  akan  melakukan pelanggaran  manipulasi  pasar.  Dalam  Pasal  3  POJK  PKTS,  disebutkan  bahwa pengenaan  PKTS  dikenakan  bersama  dengan  pengenaan  sanksi  administratif. Oleh karena itu, pihak yang ingin melakukan pelanggaran manipulasi pasar akan sulit  menikmati  hasil  dari  yang  tidak  sah  tersebut  dan  dikenakan  sanksi administratif juga yang dapat merugikan dirinya sendiri.
c. Dapat  menjaga  integritas  pasar  modal,  penerapan  PKTS  dapat  memberikan  rasa aman dan mengurangi pelanggaran di pasar modal. Dengan adanya PKTS dapat melengkapi kekosongan hukum mengenai pertanggungjawaban ganti rugi yang dialami investor yang disebabkan oleh pelanggaran di pasar modal, pengaturan mengenai PKTS yang dibuat OJK dapat melengkapi sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan manipulasi pasar.
Dalam  penerapan  Pengembalian  Keuntungan  Tidak  Sah,  terdapat  juga kekurangannya  dalam  memberikan  perlindungan  hukum  kepada  investor  akibat manipulasi pasar, yaitu:
a. Ketidakmampuan  Pihak  yang  dikenakan  PKTS  untuk  membayarkan  kembali keuntungan  yang  diperoleh  dari  pelanggaran  manipulasi  pasar,  Berdasarkan Pasal  7  ayat  (2)  POJK  PKTS,  disebutkan  apabila  Pihak  yang  dikenakan  PKTS tidak  bisa  mengembalikan  keuntungannya  dengan  rekening  dana,  maka  Pihak tersebut  dapat  mengembalikan  pembayarannya  dengan  menggunakan  aset tetap.  Aset  tetap  tersebut  dapat  berupa  kendaraan  bermotor,  bangunan,  dan tanah.  Dalam  menerapkan  mekanisme  PKTS  memungkinkan  Pihak  yang dikenakan PKTS tidak mampu untuk melaksanakan pembayaran seluruh jumlah PKTS  dalam  bentuk  secara  tunai  atau  dengan  aset,  maka  OJK  dapat  menindak dengan  cara:  1)  Memproses  Pihak  yang  dikenakan  PKTS  ke  tahap  penyidikan sesuai dengan ketentuan UU OJK; 2) Mengajukan gugatan secara perdata sesuai dengan pertaturan perundang-undangan; dan/atau 3) Mengajukan permohonan pernyataan kepailitan sesuai dengan UU Kepailitan dan PKPU. Pelaku yang tidak mampu mengembalikan keuntungan yang didapatkan secara tidak sah tersebut dapat membuat pengaturan mengenai pengembalian dana investor melalui Dana Kompensasi  Kerugian  Investor  yang  pada  awalnya  diperkirakan  mudah  dan tidak memakan waktu yang lama dapat menjadi sulit dan memakan waktu yang lama.  Hal  tersebut  menjadi  kelemahan  penerapan  Pengembalian  Keuntungan Tidak  Sah,  karena  dapat  menyebabkan  ketidakpastian  terhadap  investor  yang dilanggar untuk mendapatkan dananya kembali akibat pelanggaran manipulasi pasar di pasar modal.
b. Penerapan PKTS membutuhkan biaya, investor pasar modal yang dilanggar akibat manipulasi pasar harus membayar biaya kegiatan operasional Dana Kompensasi Kerugian  Investor  dan  imbalan  jasa  Administrator.  Berdasarkan  SEOJK  PKTS, imbalan untuk tenaga ahli dan Administrator paling sedikit Rp150.000.000 atau paling  besar  sejumlah  2%  dari  jumlah  dana  yang  dihimpun  melalui  PKTS. Terdapat  juga  biaya  kegiatan  operasional  Administrator  didapatkan  dari  dana yang  dihimpun  dari  PKTS  sejumlah  paling  banyak  1%  dari  jumlah  dana  yang
dihimpun  dari  PKTS.  Selain  membayar  imbalan  jasa  Administrator,  para investor  diharuskan  untuk  membayar  biaya  pengelolaan  rekening  dana  dan imbalan  jasa  Penyedia  Rekening  Dana  paling  besar  0,5%  dari  dana  yang dihimpun  dari  PKTS  paling  sedikit  Rp1.000.000.  Keberadaan  biaya  jasa  yang besar dalam mekanisme Pengembalian Keuntungan Tidak Sah dapat membebani investor  yang  dirugikan  oleh  pelanggaran  manipulasi  pasar  di  pasar  modal, karena  Dana  Kompensasi  Kerugian  Investor  dari  kerugian  investor  tersebut dikembalikan dengan dana yang lebih kecil.
c. Sulitnya  pembuktian  pelanggaran  manipulasi  pasar,  penerapan  Pengembalian Keuntungan  Tidak  Sah  terhadap  investor masih  belum menutup  kemungkinan bahwa  pelanggaran  di  pasar  modal  dapat  terjadi,  karena  sulit  membuktikan apabila  terjadi  suatu  pelanggaran  manipulasi  pasar.  Hal  tersebut  dapat  terjadi disebabkan  oleh  investor  pasar  modal  yang  tidak  mengetahui  akan  kerugian yang  dialami  akibat  pelanggaran  manipulasi  pasar,  karena  pelanggaran manipulasi  pasar  yang  dilakukan  secara  rapih  yang  membuat  investor  tidak menyadari kerugiannya tersebut. Pengembalian Keuntungan Tidak Sah sebagai Penyelesaian dan

## Pertanggungjawaban Ganti Rugi terhadap Investor
Pengembalian Keuntungan Tidak Sah mengacu kepada mekanisme Disgorgement di pasar  modal  Amerika  Serikat  yang  dilakukan  oleh  SEC.  SEC  mengatur  mengenai Disgorgement yang  merupakan  bukan  sebuah  hukuman,  melainkan  mengatur  bahwa Disgorgement diterapkan  untuk  memerintahkan  pelanggar  di  pasar  modal mengembalikkan  keuntungannya  yang  diperoleh  secara  tidak  sah  dan  keuntungan  yang dikembalikan harus sesuai dengan jumlah dana investor yang dirugikan (Velikonja, 2015). Amerika Serikat menganut sistem hukum common law yang mendasarkan hukumnya pada yurisprudensi  yang  membuat  hakim  memiliki  peran  yang  sangat  penting.  Hakim  sering menggunakan  mekanisme Disgorgement sebagai  upaya  penyelesaian  kasus  pelanggaran pasar modal di SEC untuk mengganti kerugian yang diterima oleh investor pasar modal di Amerika Serikat (Peikin, 2018).
Indonesia merupakan negara yang menggunakan sistem hukum civil law mengatur setiap  hukum  yang  ada  di  masyarakat  memerlukan  aturan  tertulis  untuk  dapat  berlaku dan  mengikat  di  kehidupan  masyarakat.  POJK  dianggap  sebagai  peraturan  perundang- undangan yang dibentuk dan diperintahkan berdasarkan wewenang yang diberikan dalam UU OJK atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi seperti UU PM. Dalam UU PM  mengatur  mengenai  upaya  penyelesaian  secara  administrasi,  pidana,  dan  perdata, sedangkan  dalam UU  OJK  mengatur mengenai  wewenang  Otoritas  Jasa Keuangan  dalam lingkup  upaya  penyelesaian  secara  administrasi.  Dalam  aturan  hierarki  peraturan perundang-undangan, setiap aturan hukum yang ada harus dibuat dan dilihat berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan. Dalam pengaturan PKTS yang diatur dalam POJK PKTS  harus  disesuaikan  dengan  UU  OJK  dan  UU  PM  sebagai  hukum  tertulis  yang  lebih tinggi, terutama dalam aturan mengenai penyelesaian terhadap pelanggaran pasar modal di Indonesia.
Pengaturan terkait ganti kerugian investor sebenarnya sudah ada dan diatur dalam SEOJK  Nomor  2/SEOJK.07/2014  tentang  Pelayanan  dan  Penyelesaian  Pengaduan Konsumen pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang memberikan aturan terkait penawaran ganti kerugian untuk menyelesaikan suatu  aduan di pasar modal. Dalam SEOJK tersebut diatur bahwa Pengaduan ialah ketidakpuasan konsumen yang ditimbulkan karena adanya potensi  kerugian  finansial  ataupun  kerugian  pada  konsumen  yang  disebabkan  oleh kelalaian  atau  kesalahan  Lembaga  Keuangan.  Berdasarkan  hal  tersebut,  konsumen  bisa menuntut  ganti  kerugian  terhadap  Pelaku  Usaha  Jasa  Keuangan  (PUJK),  yaitu  Bank Kustodian, Penasihat Investasi, dan Perusahaan Efek.
Mekanisme  pengajuan  ganti  rugi  dalam  SEOJK  Nomor  2/SEOJK.07/2014  dapat dilakukan  dengan  cara  pengajuan  permohonan  ganti  rugi  dengan  penjelasan  atau kronologis mengenai pemanfaatan layanan dan/atau produk yang tidak sesuai dan harus disertai  oleh  bukti.  Kerugian  yang  dapat  diganti  merupakan  kerugian  yang  memiliki dampak  langsung  kepada  konsumen  dan  jumlah  kerugian  yang  dikembalikan  maksimal sebesar  jumlah  kerugian  yang  dialami  konsumen.  Walaupun  sudah  mengatur  mengenai ganti rugi, tetapi SEOJK ini tidak mengatur mengenai ganti rugi yang dilakukan oleh Pihak yang bukan merupakan PUJK seperti Bank Kustodian, Penasihat Investasi, dan Perusahaan Efek.
Tuntutan  ganti  dapat  dilakukan  oleh  investor  kepada  Pihak  yang  melakukan pelanggaran  yang  menyebabkan  kerugian  sejalan  dengan  Pasal  1365  KUHPerdata  yang mengatur  bahwa  setiap  perbuatan  melawan  hukum  yang  menyebabkan  kerugian  pada orang  lain,  orang  yang  melakukan  perbuatan  melawan  hukum  tersebut  berkewajiban untuk  melakukan  ganti  rugi.  Pelanggaran  di  pasar  modal  dapat  disamakan  dengan perbuatan  melawan  hukum  yang  terdapat  dalam  Pasal  1365  KUHPerdata.  Penyelesaian secara perdata pun dapat didasarkan kepada Pasal 111 UU PM yang memberi hak kepada orang yang mengalami kerugian akibat pelanggaran di bidang pasar modal serta mengatur pelaksanaan untuk menuntut ganti kerugian terhadap pihak yang melakukan pelanggaran. Oleh  karena  itu,  investor  yang  mengalami  kerugian  bisa  mengajukan  gugatan  ganti kerugian ke luar pengadilan seperti BAPMI ataupun ke pengadilan.
Pengembalian  Keuntungan  Tidak  Sah  yang  dibuat  oleh  OJK  tidak  dapat  optimal apabila  tidak  diselaraskan  dengan  peraturan-peraturan  yang  sudah  diatur.  Pengaturan perlindungan hukum terhadap investor sebelum adanya POJK PKTS memiliki kelemahan dalam  menanggapi  kerugian  investor  akibat  pelanggaran  pasar  modal.  Pengembalian Keuntungan  Tidak  Sah  dalam  POJK  PKTS  memiliki  perbedaan  dengan  mekanisme  ganti rugi  dalam  hukum  perdata.  Mekanisme  ganti  rugi  ialah  suatu  upaya  hukum  tunggal melalui upaya penyelesaian perdata dengan melakukan gugatan ganti rugi yang dilakukan di  luar  pengadilan  melalui  LAPS  seperti  BAPMI  ataupun  di  pengadilan  (Mertokusumo, 2013). Berdasarkan mekanismenya, penyelesaian secara perdata tersebut dapat menuntut untuk  mendapatkan  perlindungan  hukum  dengan  melakukan  gugatan  ganti  rugi  atas wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum yang membutuhkan pembuktian sebagai prosedur  dalam  menentukan  apakah  Pihak  yang  melanggar  bersalah  atau  tidak, sedangkan mekanisme PKTS adalah cara penyelesaian baru yang dibuat oleh Otoritas Jasa Keuangan secara internal yang dilakukan bersamaan dengan sanksi administrasi.
Berdasarkan  pembahasan  sebelumnya  telah  dijelaskan  mengenai  upaya administrasi mengenai pembayaran sejumlah uang dan upaya perdata seperti membayar ganti  rugi  yang  diajukan  melalui  gugatan  baik  ke  pengadilan  maupun  luar  pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak. Namun dalam POJK PKTS ini, dimungkinkan untuk diperluas  kewenangan  serta  upaya  penyelesaian  secara  administrasi  oleh  OJK  hingga mencakup  pengenaan  Pengembalian  Keuntungan  Tidak  Sah,  sehingga  perlu  ditegaskan bentuknya  berbeda  dengan  ganti  rugi  yang  merupakan  bagian  dari  upaya  penyelesaian secara  perdata  dalam  hukum  pasar  modal  Indonesia.  Pengaturan  mengenai  kriteria investor  yang  dapat  mengajukan  Pengembalian  Keuntungan  Tidak  Sah  tidak  diatur dengan  detail  dalam  POJK  PKTS  atau  SEOJK  PKTS.  Berdasarkan  pengaturan  tersebut hanya  disebutkan  bahwa  investor  untuk  mendapatkan  dananya  kembali  melalui Pengembalian  Keuntungan  Tidak  Sah  harus  memenuhi  kriteria,  yaitu:  1)  mengalami kerugian akibat pelanggaran di pasar modal; 2) investor yang mengalami kerugian akibat pelanggaran  di  pasar  modal  harus  mengajukan  klaim  dalam  jangka  waktu  yang ditetapkan;  dan  3)  investor  yang  dirugikan  belum  melaksanakan  upaya  lain  dan  tidak menerima kompensasi dari pelanggar yang dikenakan PKTS.
Mekanisme  PKTS  diterapkan  pada  saat  OJK  memberikan  sanksi  administrasi terhadap pelaku yang melanggar peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
Pengembalian  Keuntungan  Tidak  Sah  dapat  didistribusikan  dananya  apabila  Dana Kompensasi  Kerugian  Investor  sudah  terkumpul  sebagai  tempat  penampung  dana  dari Pengembalian  Keuntungan  Tidak  Sah.  Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  mekanisme Pengembalian  Keuntungan  Tidak  Sah  tidak  hanya  untuk  memberikan  perlindungan hukum terhadap investor, tetapi dapat menjadi suatu mekanisme untuk mengembalikan dana investor yang hilang akibat pelanggaran manipulasi pasar.

## KESIMPULAN
Perlindungan hukum terhadap pelanggaran manipulasi pasar di pasar modal dapat dioptimalkan  dengan  menerapkan  Pengembalian  Keuntungan  Tidak  Sah  yang  diatur dalam  POJK  PKTS.  Pengaturan  PKTS  yang  dibuat  OJK  dapat  dijadikan  sebagai  bentuk perlindungan  hukum  yang  proposional,  efektif,  dan  dapat  dijadikan  sebagai  tindakan preventif.  Pada  saat  ini,  Otoritas  Jasa  Keuangan  lebih  banyak  menjatuhkan  sanksi administrasi  berupa  denda  berupa  pembayaran  kepada  kas  negara  yang  terkadang jumlahnya  sangat  kecil  dan  tidak  memberatkan  pelanggar  manipulasi  pasar  di  pasar modal. Dengan adanya PKTS, pelaku pelanggaran manipulasi pasar di pasar modal harus mengembalikan  keseluruhan  dananya  yang  didapatkannya  secara  tidak  sah. Pengembalian Keuntungan Tidak Sah dapat melindungi para investor pasar modal apabila ada Pihak yang melakukan pelanggaran manipulasi pasar di pasar modal dan juga dapat menjadi  salah  satu  kepastian  hukum  yang  dapat  meningkatkan  kepercayaan  dan  rasa aman  apabila  investor  melakukan  transaksi  di  pasar  modal.  Dalam  praktiknya,  perlu adanya penyelesaian yang dilakukan dengan menerapkan mekanisme PKTS dalam kasus pelanggaran  manipulasi  pasar  untuk  memberikan  perlindungan  hukum  yang  optimal terhadap kerugian investor pasar modal dan perlu  mengatur mengenai kriteria investor yang dapat melakukan klaim terhadap Dana Kompensasi, karena kriteria tersebut masih belum diatur dalam POJK dan SEOJK PKTS.

## REFERENSI
Abubakar,  Lastuti.,  &  Handayani,  Tri.  (2019).  Perlindungan  Hukum  Investor  di  Pasar Modal  Melalui  Fungsi  Penjaminan  Penyelesaian  Transaksi  Bursa. Jurnal  Rechtidee , 14(1), 61-83. https://doi.org/10.21107/ri.v14i1.5369
Aryansah,  Rezza.,  &  Nefi,  Arman.  (2022).  Penerapan  Disgorgement  Fund  Sebagai  Upaya Memberikan Perlindungan Bagi Investor Di Pasar Modal Indonesia. Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan , 6(3), 10404-10411. http://dx.doi.org/10.58258/jisip.v6i3.3428 Baskara,  A.  (2022).  Aspek  Hukum  Dana  Perlindungan  Pemodal  dan  Disgorgement  Fund dalam  Perspektif  Perlindungan  Investor  Pasar  Modal. Jurnal  Paradigma  Hukum Pembangunan , 7(2), 50-68. https://doi.org/10.25170/paradigma.v7i2.3621
Cesario,  Mikail.,  &  Muryanto,  Yudho  Taruno.  (2022). Efektivitas  Undang-Undang  Pasar Modal  Terhadap  Perlindungan  Hukum  Investor  dalam  Manipulasi  Pasar  di  Pasar Modal Indonesia. Jurnal Private Law , 10(2), 268-277. https://doi.org/10.20961/privat.v10i2.65070
Dewi,  Ida  Ayu.,  Budiartha,  I  Nyoman.,  &  Ujianti,  Ni  Made.  (2021).  Perlindungan  Hukum Terhadap  Investor  Akibat  Praktik  Manipulasi  Dalam  Pasar  Modal. Jurnal  Analogi Hukum , 3 (3), 288-293. https://doi.org/10.22225/ah.3.3.2021.288-293
Gunadi,  Ni  Luh.,  Ardhya,  Si  Ngurah.,  &  Setianto,  Muhamad  J.  (2022)  Tinjauan  Yuridis Pertanggungjawaban  Ganti  Rugi  Terhadap  Kerugian  Investor  di  Pasar  Modal Indonesia. Jurnal Komunikasi Yustisia , 5(2), 558-574. https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/51683
Hukumonline. (2021). Menilik Penanganan Tindak Pidana di Pasar Modal. Available online from https://www.hukumonline.com/berita/a/menilik-penanganan-tindak-pidana- di-pasar-modal-lt61c1be0e673cd/?page=1. [Accessed February 10, 2023]
Jaya,  I  Komang N.., Budiartha, I Nyoman P., & Arini, Desak Gde D.  (2022). Disgorgement sebagai Upaya Perlindungan Hukum dalam Pengembalian Keuntungan Tidak Sah dan Dana  Kompensasi  Kerugian  Bagi  Investor  di  Bidang  Pasar  Modal. Jurnal  Analogi Hukum , 4(1), 50-54. https://doi.org/10.22225/ah.4.1.2022.50-54
Mayasonda,  Raysa.,  Abubakar,  Lastuti.,  &  Rahmawati,  Ema.  (2020).  Kajian  Terhadap Rencana  Pengaturan  Disgorgement  Dalam  Pasar  Modal  Indonesia. Jurnal  Cendekia Hukum , 6(1), 1-12. http://doi.org/10.33760/jch.v6i1.279 Mentari, N. (2021). Disgorgement (Fund): A New Era of Investor Protection in the Capital Market. Journal of Indonesian Law , 2(1), 106-124. https://doi.org/10.18326/jil.v2i1.106-124 Mertokusumo,  S.  (2013). Hukum  Acara  Perdata  Indonesia .  Yogyakarta:  Cahaya  Atma Pustaka.
Muhaling,  Stinky.,  Londa,  Josina  E.,  &  Baftim,  Firfja.  (2021).  Penegakan  Hukum  dan Penerapan  Sanksi  Tindak  Pidana  di  Bidang  Pasar  Modal  yang  Berlaku  di  Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995. Jurnal Lex Privatum , 9(8), 174- 173. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/35183 Otoritas  Jasa  Keuangan.  (2020). Master  Plan  Sektor  Jasa  Keuangan:  Memulihkan Perekonomian  Nasional  serta  Meningkatkan  Ketahanan  dan  Daya  Saing  Sektor  Jasa Keuangan 2021 – 2025 . Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
Pakpahan, Elvira F., Sianipar, Bartolomeus D., Angkasa, Jessica., Sianturi, Vivi R., & Hulu, Sri R. (2019). Peran Pemerintah dalam Mitigasi Kejahatan Pasar Modal Indonesia. Journal of Education and Social Sciences (JEHSS) , 2(1), 104-118. https://doi.org/10.34007/jehss.v2i1.68
Panjaitan, Meilin., & Apriani, Rani. (2021). Manipulasi Pasar Dalam Perdagangan Saham Di Pasar  Modal  Ditinjau  Dari  Aspek  Perlindungan  Hukum  Bagi  Investor. Jurnal  Hukum
Statuta , 1(1), 71-87. https://journal.upnvj.ac.id/index.php/statuta/article/view/54
Purwanti,  T.  (2022).  OJK  Catat  162  Kasus  Pelanggaran  Pasar  Modal  Sepanjang  2022. Available  online  from https://www.cnbcindonesia.com/market/20221229190039- 17-401308/ojk-catat-162-kasus-pelanggaran-pasar-modal-sepanjang-2022.
[Accessed February 10, 2023]
Putri,  Uni  T.  (2020).  Disgorgement  as  Remedial  Action  in  Indonesian  Capital  Market Regime. Jurnal Hukum Novelty , 11(1), 1-13. DOI:10.26555/novelty.v11i1.a15673
Rahmah, M. (2019). Hukum Pasar Modal . Jakarta: Kencana.
Rahmawati,  Ema.,  &  Abubakar,  Lastuti.  (2019).  Peranan  Penyelesaian  Sengketa  Pasar Modal:  Suatu  Tinjauan  Atas  Perkara  Perdata  Terkait  Transaksi  Repo. Jurnal  Bina Mulia Hukum , 4(1), 130-149. https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/article/view/70
Ratu,  Fael  H.  (2019).  Tindak  Pidana  Penipuan,  Manipulasi  Pasar,  Perdagangan  Orang Dalam, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995. Jurnal Lex Crimen , 8(8), 15-22. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/26789
Soekanto,  Soerjono.,  &  Mamudji,  Sri.  (2004). Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan Singkat . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. U.S.  Securities  and  Exchange  Commission.  (2019).  Remedies  and  Relief  in  SEC Enforcement Actions. Available online from https://www.sec.gov/news/speech/speech-peikin-100318.  [Accessed  February  9, 2023] Uly, Y. (2019). OJK Bakal Kumpulkan Uang Denda Pelanggaran di Pasar Modal. Available online  from https://economy.okezone.com/read/2019/02/18/320/2019752/ojk- bakal-kumpulkan-uang-denda-pelanggaran-di-pasar-modal.  [Accessed  February  9, 2023]
Velikonja, U. (2015). Public Compensation for Private Harm: Evidence from the SEC’s Fair Fund Distributions. Stanford Law Review , 67(2), 331-395.
https://ssrn.com/abstract=2400189
Wijaya, Vania R., & Gunadi, Ariawan. (2022) Disgorgement: Pemulihan Kerugian Investor Pasar Modal (Studi Komparasi Amerika Serikat dan Indonesia), Jurnal Hukum Al’A dl , 14,(1), 133-152. http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v14i1.5991
Copyright Holder :
© Mochammad Aditia Gustawinata, Lastuti Abubakar, Ema Rahmawati (2023).
First Publication Right :
© Jurnal Tana Mana
This article is under: