Haeruddin, L.S. (2019). Pengaruh Prinsip Good Governance dalam Pelayanan Administrasi Surat Izin Usaha Perdagangan pada Kantor Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang. MUKADIMAH . 3 (2), 11-27. DOI: 10.30743/mkd.v3i2.1431

## PENGARUH PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN PADA KANTOR PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ENREKANG

## Lukman Sofyan Haeruddin*
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sidrap
Article History Abstrak Received  : July 15, 2019 Penelitian ini bertujuan: 1) untuk mengetahui implementasi prinsip Good Governance pada  Kantor  Dinas  Penanaman  Modal  Pelayanan  Terpadu Satu  Pintu  Kabupaten  Enrekang,  2)  untuk  mengetahui  efektivitas pelayanan administrasi surat izin usaha perdagangan pada Kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang, 3)  untuk  mengetahui  pengaruh  prinsip Good  Governance terhadap efektivitas  pelayanan  administrasi  surat  izin  usaha  perdagangan  pada Kantor  Dinas  Penanaman  Modal  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu Kabupaten Enrekang. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 400 orang masyarakat  yang  telah  mengurus  surat  izin  usaha  perdagangan  tahun 2017.  Teknik  pengambilan  sampel  menggunakan simple  random sampling dengan  rumus  Slovin  dan  ditentukan  sampel  sebesar  80 orang.Teknik  pengumpulan  data  menggunakan  observasi,  kuesioner (angket) dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) rata- rata  persentase  implementasi  prinsip Good  Governance sebesar  70,4% termasuk  kategori  “baik”,  2)  rata-rata  persentase  efektivitas  pelayanan administrasi  surat  izin  usaha  perdagangan  sebesar  76,44%  termasuk kategori “baik”.
Accepted  : Augustus 19, 2019
Published : Augustus 21, 2019

## Kata Kunci
Prinsip Good Governance , pelayanan administrasi, izin usaha.

## PENDAHULUAN
Terselenggaranya  prinsip Good  Governance merupakan  prasyarat  bagi  pemerintahan untuk  mewujudkan  aspirasi  dan  mencapai  tujuan  serta  cita–cita  bangsa  dan  negara. Dalam  rangka  itu,  diperlukan  pengembangan  dan  penerapan  sistem  pertanggung- jawaban yang tepat, jelas, terukur dan absah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat  berjalan  secara  berdaya  guna  dan  berhasil  guna,  bersih  dan  bertanggungjawab serta  bebas  dari  KKN.  Efektivitas  pelayanan  publik  berpedoman  pada  Keputusan Menteri  PAN  Nomor  63  Tahun  2003  tentang  Pedoman  Umum  Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang kemudian dijabarkan melalui petunjuk teknis transparansi dan akuntabilitas  dalam  penyelenggaraan  pelayanan  publik  yang  memuat  tentang pentingnya suatu penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif dan efisien.
Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disebut SIUP adalah surat izin yang  digunakan  yang  wajib  dimiliki  seseorang  atau  suatu  badan  usaha  untuk  dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan. Surat izin usaha perdagangan merupakan surat izin yang diberikan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk kepada pengusaha untuk melaksanakan kegiatan usaha di bidang perdagangan dan jasa. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)  diberikan kepada para pengusaha, baik perseorangan, firma, CV,
PT, koperasi, maupun BUMN. Surat izin ini adalah surat yang  diresmikan oleh instansi pemerintah bagi seseorang atau badan yang  akan melaksanakan kegiatan bisnis atau usaha dalam bidang jasa atau perdagangan. Kepemilikan Surat izin usaha perdagangan merupakan  kewajiban  seseorang  yang  akan  menjalankan  suatu  usaha  perdagangan. Surat ini wajib dimiliki sebagai bukti pengesahan dari bisnis atau usaha yang dijalankan seperti  yang  tertuang  dalam  Permandagri  No.  46/M-DAG/PER/9/2009  pasal  2  yaitu bahwa setiap perusahaan perdagangan wajib memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan.
Dari pengamatan awal diperoleh bahwa pelayanan administrasi surat izin usaha perdagangan  merupakan  salah  satu  jenis  pelayanan  yang  dikenal  sulit  dilakukan, pengurusannya  berbelit–belit,  menggunakan  jangka  waktu  pengurusan  yang  lama sehingga  menimbulkan  rasa  ketidakpuasan  masyarakat.  Hal  ini  terjadi  karena  masih belum  efektif  dan  optimalnya  kinerja  pelayanan  administrasi  surat  izin  usaha perdagangan  karena  prinsip Good  Governance belum  diterapkan  secara  maksimal. Padahal jika kita melihat dampak  besar jika pelayanan administrasi  Surat Izin Usaha Perdagangan  tersebut  berjalan  efektif  dan  efisien  salah  satunya  yaitu  dapat meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  dan  juga  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat  utamanya  bagi  masyarakat  yang  baru  akan  mulai  melakukan  usaha terutama di bidang perdagangan.
Birokrasi  pemerintah  merupakan  suatu  organisasi  yang  memiliki  struktur  dan prosedur dalam mencapai tujuannya. Hal ini mengindikasi bahwa birokrasi merupakan organisasi  yang  didesain  untuk  menyelesaikan  tugas  administrasi  secara  sistematis berdasarkan urutan pekerjaan individu (Hamzah, 2014). Rendahnya kualitas pelayanan publik di berbagai daerah menunjukkan masih belum maksimalnya upaya pemerintah daerah  dalam  meningkatkan  kualitas  pelayanan  (Podungge,  2010). Good  Governance menurut United Nation Development Programme (UNDP) adalah sebuah kesepakatan menyangkut peraturan negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat madani  dan  sektor  swasta.  Lebih  lanjut  prinsip-prinsip Good  Governance menurut UNDP yaitu partisipasi, kepastian hukum, transparansi, tanggung jawab, berorientasi pada kesepakatan, keadilan, akuntabilitas, visi strategik serta efektivitas dan efisensi. Dari  kedelapan  prinsip  tersebut,  partisipasi  masyarakat  merupakan  hal  yang  sangat penting bagi negara-negara yang menganut paham demokrasi (Imtihan, 2017)
Pengukuran  tentang Good  Governance perlu  dilakukan,  dengan  adanya pengukuran,  analisis,  dan  evaluasi  terhadap  data  yang  berkaitan  dengan  kinerja, pemerintah  dapat  segera  menentukan  berbagai  cara  untuk  mempertahankan  atau meningkatkan efisiensi dan efektivitas suatu kegiatan dan sekaligus memberikan suatu informasi obyektif kepada publik mengenai pencapaian hasil yang diperoleh (Sardjito dalam  Sesotyaningtyas,  2012).  Setiap  organisasi  pemerintah  dituntut  untuk  dapat mengoptimalkan sumber daya manusia dan bagaimana sumber daya manusia dikelola (Sidanti, 2015).
Menurut  Hendi  Haryadi  dalam  (Mulyapradana,  2018)  administrasi  dalam  arti luas  adalah  kegiatan  kerja  sama  yang  dilakukan  sekelompok  orang  berdasarkan pembagian  kerja  sebagaimana  ditentukan  dalam  struktur  dengan  mendayagunakan sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Lebih lanjut, inti dari administrasi  melingkupi  seluruh  kegiatan,  dari  pengaturan  hingga  pengurusan
sekelompok orang yang memiliki diferensiasi pekerjaan untuk mencapai suatu tujuan bersama,  administrasi  dapat  berjalan  dengan  dua  atau  banyak  orang  terlibat  di dalamnya  (Mulyapradana,  2018).    Sedangkan  menurut  Hasibuan  dalam  (Sajangbati, 2013), manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan  tenaga  kerja  agar  efektif  dan  efisisen  membantu  terwujudnya  tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat.
Good  Governance atau  tata  kelola  merupakan  pedoman  pengelolaan  sebuah organisasi  dengan  orientasi  terhadap  para  stakeholder  merupakan  salah  satu  upaya untuk meningkatkan kinerja. Di pihak lain, motivasi yang timbul dalam setiap personel pelaksana  tata  kelola  juga  merupakan  spirit  terwujudnya  kinerja  organisasi  yang sempurna.  Berdasarkan  teori  perubahan  organisasional  hubungan  antara  tata  kelola dan motivasi sangatlah berkaitan erat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perubahan dalam  sebuah  organisasi  dilatarbelakangi  oleh  perubahan  yang  terdapat  dari  sistem organisasi  dan  yang  berasal  dari  individu  itu  sendiri.  Penelitian  ini  mencoba  untuk mencari model yang terbaru mengenai pengaruh individu yang berwujud karakteristik individu  sebagai  variabel  yang  memoderasi.  Artinya  saat  karakteristik  ini  memiliki tingkat  kualitas  yang  lebih  baik  maka  akan  memperbaiki  hubungan  antara Good Governance ,  motivasi  terhadap  kinerja  organisasi,  atau  justru  sebaliknya  yaitu memperlemah hubungan tersebut (Wahyudin, 2009).
Kepuasan terhadap komunikasi organisasi merupakan faktor penting yang harus diperhatikan  oleh  setiap  organisasi  atau  instansi.  Karena,  setiap  pegawai  yang menjalankan  aktivitas-aktivitas  di  dalam  sebuah  organisasi  merupakan  seorang individu  yang  memiliki  kebutuhan  bermacam-macam,  serta  selalu  berusaha  untuk memuaskan  kebutuhannya  tersebut  (Riyantini  dan  Triyono,  2016).  Birokrasi  publik harus  dapat  memberikan  layanan  publik  yang  lebih  profesional,  efektif,  sederhana, transparan,  terbuka,  tepat  waktu,  responsif  dan  adaptif  serta  sekaligus  dapat membangun  kualitas  manusia  dalam  arti  meningkatkan  kepastian  individu  dan masyarakat  untuk  secara  aktif  menentukan  masa  depannya  sendiri  (Efendi  dalam (Serfianus, 2014). Menurut Latif dalam (Suci, 2009) efektivitas manajerial pada dasarnya terdapat  3  komponen  penting,  yaitu  perilaku  yang  sesuai,  motivasi  dan  kemampuan ( skill ).

## METODE DAN FOKUS PENELITIAN
Lokasi pada penelitian ini yaitu di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu  Kabupaten  Enrekang.  Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  deskriptif kuantitatif.  Karena  penelitian  ini  akan  menggambarkan  fakta-fakta  dan  menjelaskan keadaan  dari  objek  penelitian  berdasarkan  fakta-fakta  sebagaimana  adanya  dan mencoba menganalisis untuk memberi kebenarannya berdasarkan data yang diperoleh di lapangan tentang pengaruh prinsip Good Governance terhadap efektivitas pelayanan administrasi  surat  izin  usaha  perdagangan  di  Dinas  Penanaman  Modal  Pelayanan Terpadu  Satu  Pintu  Kabupaten  Enrekang.  Populasi  dalam  penelitian  ini  mencakup seluruh masyarakat yang telah mengurus surat izin usaha perdagangan tahun 2017 yang berjumlah 400 orang. Melihat jumlah populasi yang besar dalam penelitian ini, maka teknik  simple  random  sampling  dilakukan  dengan  bantuan  secara  lot.  Sampel penelitian ini mencakup sebagian dari populasi. Karena populasinya lebih dari 100 maka
digunakan  rumus  Slovin,  sehingga  jumlah  sampel  sebanyak  80  orang.  Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, kuesioner, dan dokumentasi. Data yang telah  terkumpul  dilakukan  analisis  regresi  sederhana  dengan  bantuan  program  SPSS 16.0.  Hasil  analisis  berupa  statistik  deskriptif,  uji  kualitas  data,  uji  normalitas  dan analisis regresi sederhana.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Analisis Tabulasi Frekuensi
Analisis  tabulasi  frekuensi  menginterprestasikan  nilai  rata-rata  dari  masing- masing indikator variabel penelitian agar memberikan gambaran mengenai indikator apa saja yang membangun konsep model penelitian secara keseluruhan.

## A. Prinsip Good Governance (X)
Untuk mengetahui rata-rata skor dan rata-rata persentase dari masing-masing indikator variabel prinsip good governance , berikut olahan datanya:

## 1) Akuntabilitas
Pertanggungjawaban tindakan dan kebijakan pegawai kantor dinas penanaman modal  pelayanan  terpadu  satu  pintu  akan  mempermudah  masyarakat  mendapatkan kebutuhan  akan  layanan  publik.  Untuk  mengetahui  tanggapan  responden  tentang akuntabilitas, berikut olahan data kuesionernya:
Tabel 1. Tanggapan Responden tentang Akuntabilitas pada Kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang.
No. Tanggapan Responden Bobot Frekuensi Skor Persentase (%) 1. Sangat Baik 5 - - - 2. Baik 4 40 160 50% 3. Cukup Baik 3 20 60 25% 4. Tidak Baik 2 20 40 25% 5. Sangat Tidak Baik 1 - - - Jumlah 80 260 100% Skor rata-rata= 260 80 = 3,25/5 x 100% = 65 %
Sumber: Hasil Olahan Kuesioner Tahun 2018.
Tabel 1 menjelaskan tanggapan responden tentang akuntabilitas. Dari 80 orang responden,  tidak ada responden yang memberikan jawaban sangat baik, 40 orang (50%) yang memberikan jawaban baik, 20 orang (25%) yang memberikan jawaban cukup baik, 20  orang  (25%)  yang  memberikan  jawaban  tidak  baik  dan  tidak  ada  responden  yang memberikan  jawaban  sangat  tidak  baik.  Dari  skor  rata-rata  dihasilkan  persentase sebesar 65% yang termasuk kategori baik.
Berdasarkan  pembahasan  Tabel  1  tersebut,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa akuntabilitas pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Enrekang  adalah  baik  karena  mempermudah  masyarakat  mendapatkan  kebutuhan layanan publik.

## 2) Transparansi
Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi yang dapat dipahami dan dipantau. Untuk mengetahui tanggapan responden tentang transparansi, berikut olahan data kuesionernya:
Tabel 2. Tanggapan Responden tentang Transparansi pada Kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang
No. Tanggapan Responden Bobot Frekuensi Skor Persentase (%) 1. Sangat Baik 5 4 20 5% 2. Baik 4 40 160 50% 3. Cukup Baik 3 20 60 25% 4. Tidak Baik 2 12 24 15% 5. Sangat Tidak Baik 1 4 4 5% Jumlah 80 268 100% Skor rata-rata= 268 80 = 3,35/5 x 100% = 67 %

## Sumber: Hasil Olahan Kuesioner Tahun 2018.
Tabel 2 menjelaskan tanggapan responden tentang transparansi. Dari 80 orang responden,  ada 4 orang (5%) yang memberikan jawaban sangat baik, 40 orang (50%) yang memberikan jawaban baik, 20 orang (25%) yang memberikan jawaban cukup baik, 12 orang (15%) yang memberikan jawaban tidak baik dan 4 orang (5%) yang memberikan jawaban sangat tidak baik. Dari skor rata-rata dihasilkan persentase sebesar 67% yang termasuk kategori baik.
Berdasarkan  pembahasan  Tabel  2  tersebut,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa transparansi pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang adalah baik karena informasi yang diberikan dapat dipahami dan dipantau oleh masyarakat.

## 3) Keterbukaan
Pemberian  informasi  secara  terbuka  terhadap  saran  dan  kritik.  Untuk mengetahui  tanggapan  responden  tentang  keterbukaan,  berikut  olahan  data kuesionernya:

## Tabel 3. Tanggapan Responden tentang Keterbukaan pada Kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang
No. Tanggapan Responden Bobot Frekuensi Skor Persentase (%) 1. Sangat Baik 5 16 80 20% 2. Baik 4 36 144 45% 3. Cukup Baik 3 16 48 20% 4. Tidak Baik 2 12 24 15% 5. Sangat Tidak Baik 1 - - - Jumlah 80 296 100% Skor rata-rata= 296 80 = 3,7/5 x 100% = 74 %

## Sumber: Hasil Olahan Kuesioner Tahun 2018.
Tabel 3 menjelaskan tanggapan responden tentang keterbukaan. Dari 80 orang responden,  ada 16 orang (20%) yang memberikan jawaban sangat baik, 36 orang (45%) yang memberikan jawaban baik, 16 orang (20%) yang memberikan jawaban cukup baik, 12  orang  (15%)  yang  memberikan  jawaban  tidak  baik  dan  tidak  ada  responden  yang memberikan  jawaban  sangat  tidak  baik.  Dari  skor  rata-rata  dihasilkan  persentase sebesar 74% yang termasuk kategori baik.
Berdasarkan  pembahasan  Tabel  3  tersebut,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa keterbukaan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang adalah baik karena terbuka menerima kritik dan saran dari masyarakat.

## 4) Supremasi Hukum
Kebijakan    pemerintah  dan  badan  usaha    menyangkut  kepentingan  publik dilakukan  berdasarkan  hukum.  Untuk  mengetahui  tanggapan  responden  tentang supremasi hukum, berikut olahan data kuesionernya:
Tabel 4 Tanggapan Responden tentang Supremasi Hukum pada Kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang
No. Tanggapan Responden Bobot Frekuensi Skor Persentase (%) 1. Sangat Baik 5 8 40 10% 2. Baik 4 48 192 60% 3. Cukup Baik 3 20 60 25% 4. Tidak Baik 2 4 8 5% 5. Sangat Tidak Baik 1 - - - Jumlah 80 300 100% Skor rata-rata= 300 80 = 3,75/5 x 100% = 75 %

## Sumber: Hasil Olahan Kuesioner Tahun 2018.
Tabel 4 menjelaskan tanggapan responden tentang supremasi hukum. Dari 80 orang responden,  ada 8 orang (10%) yang memberikan jawaban sangat baik, 48 orang
(60%)  yang  memberikan  jawaban  baik,  20  orang  (25%)  yang  memberikan  jawaban cukup baik, 4 orang (5%) yang memberikan jawaban tidak baik dan tidak ada responden yang memberikan jawaban sangat tidak baik. Dari skor rata-rata dihasilkan persentase sebesar 75% yang termasuk kategori baik.
Berdasarkan  pembahasan  Tabel  4  tersebut,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa supremasi  hukum  pada  Dinas  Penanaman  Modal  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu Kabupaten  Enrekang  adalah  baik  karena  kepentingan  publik  dilakukan  berdasarkan hukum.

## 5) Jaminan
Perlakuan  yang  adil/perlakuan  kesetaraan  untuk  mempermudah  masyarakat mendapatkan  kebutuhan  layanan  publik.  Untuk  mengetahui  tanggapan  responden tentang jaminan, berikut olahan data kuesionernya:
Tabel 5. Tanggapan Responden tentang Jaminan pada Kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang
No. Tanggapan Responden Bobot Frekuensi Skor Persentase (%) 1. Sangat Baik 5 12 60 15% 2. Baik 4 36 144 45% 3. Cukup Baik 3 16 48 20% 4. Tidak Baik 2 16 32 20% 5. Sangat Tidak Baik 1 - - - Jumlah 80 284 100% Skor rata-rata= 284 80 = 3,55/5 x 100% = 71 %

## Sumber: Hasil Olahan Kuesioner Tahun 2018.
Tabel  5  menjelaskan  tanggapan  responden  tentang  jaminan.  Dari  80  orang responden,  ada 12 orang (15%) yang memberikan jawaban sangat baik, 36 orang (45%) yang memberikan jawaban baik, 16 orang (20%) yang memberikan jawaban cukup baik, 16  orang  (20%)  yang  memberikan  jawaban  tidak  baik  dan  tidak  ada  responden  yang memberikan  jawaban  sangat  tidak  baik.  Dari  skor  rata-rata  dihasilkan  persentase sebesar 71% yang termasuk kategori baik.
Berdasarkan  pembahasan  Tabel  5  tersebut,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa jaminan  pada  Dinas  Penanaman  Modal  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kabupaten Enrekang adalah baik karena memberikan perlakuan kesetaraan untuk mempermudah masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik.

## B. Efektivitas Pelayanan Administrasi Surat Izin Usaha Perdagangan (Y)
Untuk mengetahui rata-rata skor dan rata-rata persentase dari masing-masing indikator  variabel  efektivitas  pelayanan  administrasi  surat  izin  usaha  perdagangan, berikut olahan datanya:
1) Responsivitas
Responsivitas  adalah  kemampuan  organisasi  untuk  mengenali  kebutuhan masyarakat,  menyusun  agenda  dan  prioritas  pelayanan,  dan  mengembangkan  program- program  pelayanan  publik  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  aspirasi  masyarakat.  Untuk mengetahui tanggapan responden tentang responsivitas, berikut olahan data kuesionernya:
Tabel 6. Tanggapan Responden tentang Responsivitas pada Kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang
No. Tanggapan Responden Bobot Frekuensi Skor Persentase (%) 1. Sangat Baik 5 13 65 16,25% 2. Baik 4 39 156 48,75% 3. Cukup Baik 3 13 39 16,25% 4. Tidak Baik 2 15 30 18,75% 5. Sangat Tidak Baik 1 - - - Jumlah 80 290 100% Skor rata-rata= 290 80 = 3,63/5 x 100% = 72.6 %

## Sumber: Hasil Olahan Kuesioner Tahun 2018.
Tabel 6 menjelaskan tanggapan responden tentang responsivitas. Dari 80 orang responden,  13 orang (16,25%) yang memberikan jawaban sangat baik, 39 orang (48,75%) yang  memberikan  jawaban  baik,  13  orang  (16,25%)  yang  memberikan  jawaban  cukup baik, 15 orang (18,75%) yang memberikan jawaban tidak baik dan tidak ada responden yang memberikan jawaban sangat tidak baik. Dari skor rata-rata dihasilkan persentase sebesar 72.6% yang termasuk kategori baik.
Berdasarkan  pembahasan  Tabel  6    tersebut,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa responsivitas pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang adalah baik karena mampu mengenali kebutuhan masyarakat.

## 2) Responsibilitas
Responsibilitas adalah menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu  dilakukan  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  administrasi  yang  benar.  Untuk  mengetahui tanggapan responden tentang responsibilitas, berikut olahan data kuesionernya:
Tabel 7. Tanggapan Responden tentang Responsibilitas pada Kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang
No. Tanggapan Responden Bobot Frekuensi Skor Persentase (%) 1. Sangat Baik 5 16 80 20% 2. Baik 4 40 160 50% 3. Cukup Baik 3 12 36 15% 4. Tidak Baik 2 10 20 12.5% 5. Sangat Tidak Baik 1 2 2 2.5% Jumlah 80 298 100% Skor rata-rata= 298 80 = 3,73/5 x 100% = 74.6 %
Sumber: Hasil Olahan Kuesioner Tahun 2018.
Tabel 7 menjelaskan tanggapan responden tentang responsibilitas. Dari 80 orang responden,  16 orang (20%) yang memberikan jawaban sangat baik, 40 orang (50%) yang memberikan  jawaban  baik,  12  orang  (15%)  yang  memberikan  jawaban  cukup  baik,  10 orang  (12,5%)  yang  memberikan  jawaban  tidak  baik  dan  2  orang  (2,5%)  yang memberikan  jawaban  sangat  tidak  baik.  Dari  skor  rata-rata  dihasilkan  persentase sebesar 74.6% yang termasuk kategori baik.
Berdasarkan  pembahasan  Tabel  7  tersebut,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa responsibilitas pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang adalah baik karena pelayanan publik dilaksanakan secara bertanggungjawab.

## 3) Akuntabilitas
Akuntabilitas  adalah  digunakan  untuk  melihat  seberapa  besar  kebijakan  dan kegiatan organisasi publik itu konsisten dengan kehendak masyarakat banyak. Untuk mengetahui  tanggapan  responden  tentang  akuntabilitas,  berikut  olahan  data kuesionernya:
Tabel 8. Tanggapan Responden tentang Akuntabilitas pada Kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang
No. Tanggapan Responden Bobot Frekuensi Skor Persentase (%) 1. Sangat Baik 5 28 140 35% 2. Baik 4 33 132 41,25% 3. Cukup Baik 3 11 33 13,75% 4. Tidak Baik 2 8 16 10% 5. Sangat Tidak Baik 1 - - - Jumlah 80 321 100% Skor rata-rata= 321 80 = 4,01/5 x 100% = 80,2 %
Sumber: Hasil Olahan Kuesioner Tahun 2018.
Tabel 8 menjelaskan tanggapan responden tentang akuntabilitas. Dari 80 orang responden,  28 orang (35%) yang memberikan jawaban sangat baik, 33 orang (41,25%) yang  memberikan  jawaban  baik,  11  orang  (13,75%)  yang  memberikan  jawaban  cukup baik, 8 orang (10%) yang memberikan jawaban tidak baik dan tidak ada responden yang memberikan  jawaban  sangat  tidak  baik.  Dari  skor  rata-rata  dihasilkan  persentase sebesar 80,2% yang termasuk kategori baik.
Berdasarkan  pembahasan  Tabel  8  tersebut,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa akuntabilitas pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang  adalah  baik  karena  pelayanan  publik  yang  dilakukan  konsisten  dengan kehendak masyarakat.

## 4) Produktivitas
Produktivitas  adalah  rasio  antara  input  dengan  output.  Dan  seberapa  besar pelayanan publik itu memiliki hasil yang diharapkan sebagai salah satu indikator kinerja yang penting. Untuk mengetahui tanggapan responden tentang produktivitas, berikut olahan data kuesionernya:

## Tabel 9. Tanggapan Responden tentang Produktivitas pada Kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang
No. Tanggapan Responden Bobot Frekuensi Skor Persentase (%) 1. Sangat Baik 5 12 60 15% 2. Baik 4 53 212 66.25% 3. Cukup Baik 3 12 36 15% 4. Tidak Baik 2 3 6 3.75% 5. Sangat Tidak Baik 1 - - - Jumlah 80 314 100% Skor rata-rata= 314 80 = 3.93/5 x 100% = 78.6 %

## Sumber: Hasil Olahan Kuesioner Tahun 2018.
Tabel 9 menjelaskan tanggapan responden tentang produktivitas. Dari 80 orang responden, 12 orang (15%) yang memberikan jawaban sangat baik, 53 orang (66,25%) yang memberikan jawaban baik, 12 orang (15%) yang memberikan jawaban cukup baik, 3 orang (3.75%) yang memberikan jawaban tidak baik dan  tidak ada responden yang memberikan  jawaban  sangat  tidak  baik.  Dari  skor  rata-rata  dihasilkan  persentase sebesar 78.6% yang termasuk kategori baik.
Berdasarkan  pembahasan  Tabel  9  tersebut,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa responsivitas pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang adalah baik karena pelayanan publik yang diberikan sesuai dengan harapan masyarakat.

## 5) Kepuasan Pelanggan
Kepuasan  pelanggan  adalah  suatu  alat  untuk  memenuhi  kebutuhan  dan melindungi  kepentingan  publik  agar  mendapatkan  rasa  puas.  Untuk  mengetahui tanggapan responden tentang produktivitas, berikut olahan data kuesionernya:
Tabel 10. Tanggapan Responden tentang Kepuasan Pelanggan pada Kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang
No. Tanggapan Responden Bobot Frekuensi Skor Persentase (%) 1. Sangat Baik 5 19 95 23.75% 2. Baik 4 39 156 48.75% 3. Cukup Baik 3 10 30 12.5% 4. Tidak Baik 2 12 24 15% 5. Sangat Tidak Baik 1 - - - Jumlah 80 305 100% Skor rata-rata= 305 80 = 3.81/5 x 100% = 76.2%

## Sumber: Hasil Olahan Kuesioner Tahun 2018.
Tabel 10 menjelaskan tanggapan responden tentang kepuasan pelanggan. Dari 80 orang responden, 19 orang (23.75%) yang memberikan jawaban sangat baik, 9 orang (48,75%) yang memberikan jawaban baik, 10 orang (12,5%) yang memberikan jawaban
cukup  baik,  12  orang  (15%)  yang  memberikan  jawaban  tidak  baik  dan  tidak  ada responden yang memberikan jawaban sangat tidak baik. Dari skor rata-rata dihasilkan persentase sebesar 76.2% yang termasuk kategori baik.
Berdasarkan  pembahasan  Tabel  10  tersebut,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa kepuasan  pelanggan  pada  Dinas  Penanaman  Modal  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu Kabupaten  Enrekang  adalah  baik  karena  mampu  memberikan  rasa  puas  kepada masyarakat dalam pemberian pelayanan.
Berdasarkan  hasil  penelitian  tentang  efektivitas  pelayanan  administrasi  surat izin usaha  perdagangan pada Kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu  Kabupaten  Enrekang,  maka  untuk  mengetahui  tingkatan  efektivitas  pelayanan administrasi surat izin usaha  perdagangan dapat dilihat pada tabel rekapitulasi sebagai berikut:
Tabel 11.  Rekapitulasi Tanggapan Responden tentang Efektivitas Pelayanan Administrasi Surat Izin Usaha Perdagangan pada Kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang
No. Efektivitas Pelayanan Administrasi Surat Izin Usaha Perdagangan Persentase (%) 1. Responsivitas 72,6 2. Responsibilitas 74,6 3. Akuntabilitas 80,2 4. Produktivitas 78,6 5. Kepuasan Pelanggan 76,2 Jumlah 382,2 Skor rata-rata= 382,2 5 = 76,44 %

## Sumber: Hasil Olahan Kuesioner Tahun 2018.
Tabel  11  menjelaskan  tanggapan  responden  tentang  efektivitas  pelayanan administrasi  surat  izin  usaha    perdagangan  pada  Kantor  Dinas  Penanaman  Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang. Dari kelima indikator antara lain responsivitas,  responsibilitas,  akuntabilitas,  produktivitas  dan  kepuasan  pelanggan diperoleh rata-rata persentase sebesar 76,44% yang termasuk kategori baik.

## C. Analisis Regresi Sederhana Pengaruh X terhadap Y melalui Olahan SPSS
Tabel 12. Variables Entered/Removed
Model Variables Entered Variables Removed Method 1 Prinsip good governance a . Enter
a. All requested variables entered .
b. Dependent Variable : Efektivitas Pelayanan SIUP
Tabel di atas menjelaskan tentang variabel yang dimasukkan atau dibuang dan metode yang digunakan. Dalam hal ini variabel yang dimasukkan adalah variabel nilai

## Lukman Sofyan Haeruddin
prinsip Good Governance sebagai predictor dan metode yang digunakan adalah metode Enter .
Tabel 13. Model Summary b
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .630 a .397 .389 2.709 a. Predictors : ( Constant ), Prinsip Good Governance
b. Dependent Variable : Efektivitas Pelayanan SIUP
Tabel di atas menjelaskan besarnya  nilai  korelasi/ hubungan (R) yaitu sebesar 0,630  dan  dijelaskan  pula  besarnya  presentase  pengaruh  variabel  bebas  terhadap variabel  terikat  yang  disebut  koefisien  determinasi  yang  merupakan  hasil  dari penguadratan R. Dari  hasil perhitungan di atas, diperoleh koefisien determinasi (R2) sebesar  0,397  yang  mengandung  pengertian  bahwa  pengaruh  variabel  bebas  (prinsip Good  Governance )  terhadap  variabel  terikat  (efektivitas  pelayanan  administrasi  surat izin  usaha  perdagangan)  adalah  sebesar  39,7%  sedangkan  sisanya  dipengaruhi  oleh faktor-faktor yang lain.
Tabel 14. ANOVA b
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 1 Regression 376.717 1 376.717 51.327 .000 a Residual 572.483 78 7.340 Total 949.200 79 kecepatan pegawai menanggapi
a. Predictors: (Constant), Prinsip Good Governance
b. Dependent Variable : Efektivitas Pelayanan SIUP
Tabel  di  atas  menjelaskan  apakah  terdapat  pengaruh  yang  nyata  (signifikan) variabel  prinsip Good  Governance (X)  terhadap  variabel  efektivitas  pelayanan administrasi surat izin usaha perdagangan (Y). Dari hasil perhitungan di atas terlihat bahwa F hitung = 51,327 > F tabel= 3,96 dengan tingkat signifikan probabilitas 0,000 < 0,005,  maka  model  regresi  dapat  dipakai  untuk  memprediksi  variabel  efektivitas pelayanan administrasi surat izin usaha perdagangan.
Tabel 15. Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 6.735 1.752 3.843 .000 Prinsip Good Governance .703 .098 .630 7.164 .000

## Dependent Variable: Efektivitas Pelayanan SIUP
Tabel  di  atas  menjelaskan  pada  kolom  B  pada  constant  (a)  adalah  6,735 sedangkan nilai prinsip Good Governance adalah 0,703, sehingga persamaan regresinya sebagai berikut:
Y= a + bX atau 6,735 + 0,703X
Koefisien b dinamakan koefisien arah regresi dan menyatakan perubahan rata- rata variabel Y untuk setiap perubahan variabel X sebesar satu satuan. Perubahan ini merupakan pertambahan bila b bertanda positif dan penurunan bila b bertanda negatif. Sehingga dari persamaan tersebut dapat dijelaskan:
a) Konstanta  sebesar  6,735  menyatakan  bahwa  jika  tidak  ada  nilai  prinsip Good Governance maka  nilai  efektivitas  pelayanan  administrasi  surat  izin  usaha perdagangan sebesar 6,735.
b) Koefisien  regresi  X  sebesar  0,703  menyatakan  bahwa  setiap  penambahan  1  nilai prinsip Good Governance , maka nilai efektivitas pelayanan administrasi surat izin usaha perdagangan bertambah sebesar 0,703.
Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui nilai t hitung= 7,164 > t tabel= 3,195  dengan  nilai  signifikansi  0,000  <  0,05.  Maka  Ho  ditolak  dan  H1  diterima,  yang berarti  ada  pengaruh  yang  nyata  (signifikan)  variabel  prinsip Good  Governance (X) terhadap variabel efektivitas pelayanan administrasi surat izin usaha perdagangan (Y).

## D. Uji Kualitas Data

## 1) Uji Validitas
Uji  validitas  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  korelasi  item-total dikoreksi ( corrected item-total correlation ) untuk menguji validasi internal setiap item pertanyaan kuesioner. Untuk menentukan apakah sebuah item dinyatakan valid atau tidak  maka  para  ahli  menetapkan  patokan  besaran  koefisien  korelasi  item  total dikoreksi sebesar 0,25 atau 0,30 sebagai batas minimal valid tidaknya sebuah item yang dapat dilihat dari hasil pengolahan data dengan menggunakan program SPSS versi 16.0.

## Lukman Sofyan Haeruddin
Tabel 16. Hasil Uji Validitas Variabel X (Prinsip Good Governance )
Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item-Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted Akuntabilitas 14.35 6.306 .634 .633 Transparansi 14.25 6.367 .481 .690 Keterbukaan 13.90 5.661 .674 .606 Supremasi_hukum 13.85 7.319 .486 .693 Jaminan 14.05 7.339 .257 .779

## Sumber: Olahan Data SPSS 2018.
Berdasarkan  tabel  hasil  olahan  uji  validitas  di  atas,  diketahui  bahwa  5  item (indikator prinsip Good Governance ) yang digunakan untuk mengukur variabel prinsip Good  Governance (X)  dinyatakan  valid  dengan  nilai corrected  item-total  correlation lebih besar dari > 0,25-0,30 ( corrected item-total correlation > 0,25-0,30).
Tabel 17. Hasil Uji Validitas Variabel Y (Efektivitas Pelayanan Administrasi Surat Izin Usaha)
Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item-Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted Responsivitas 15.48 7.265 .725 .728 Responsibilitas 15.38 7.427 .652 .753 Akuntabilitas 15.09 7.347 .734 .726 Produktivitas 15.18 9.539 .489 .803 Kepuasan_Pelanggan 15.29 8.714 .413 .827

## Sumber: Olahan Data SPSS 2018.
Berdasarkan  tabel  hasil  olahan  uji  validitas  di  atas,  diketahui  bahwa  5  item (indikator  efektivitas  pelayanan  administrasi  surat  izin  usaha  perdagangan)  yang digunakan untuk mengukur variabel efektivitas pelayanan administrasi surat izin usaha perdagangan (Y)  dinyatakan  valid  dengan  nilai corrected  item-total  correlation lebih besar dari > 0,25-0,30 ( corrected item-total correlation > 0,25-0,30).

## 2) Uji Reliabilitas
Guna menjaga kehandalan dari sebuah instrumen atau alat ukur maka peneliti melakukan  uji  reliabilitas,  dimana  instrumen  yang  dilakukan  uji  reliabilitas  adalah instrument  yang  dinyatakan  valid,  sedangkan  instrumen  yang  dinyatakan  tidak  valid maka  tidak  bisa  dilakukan  uji  reliabilitas.  Pengukuran  reliabilitas  ini  menggunakan rumus Alpha  Cronbach dengan  bantuan  SPSS  16,0.  Suatu  konstruk  atau  variabel dinyatakan reliabel jika memberika nilai Cronbach Alpha > 0,60.
Tabel 18. Hasil Uji Reliabilitas Variabel X (Prinsip Good Governance )
Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items .731 5

## Sumber: Olahan Data SPSS 2018.
Berdasarkan  tabel  reliability  statistics  di  atas,  kuesioner  penelitian  yang digunakan untuk mengukur variabel prinsip Good Governance (X) dikatakan reliabel atau handal karena Cronbach Alpha yang diperoleh adalah sebesar 0,731 yang berarti lebih besar dari 0,60 (0,731 > 0,60).
Tabel 19. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Y (Efektivitas Pelayanan Administrasi Surat Izin Usaha)
Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items .808 5
Sumber: Olahan Data SPSS 2018.
Berdasarkan  tabel reliability  statistics di  atas,  kuesioner  penelitian  yang digunakan untuk mengukur variabel efektivitas pelayanan administrasi surat izin usaha perdagangan (Y) dikatakan reliabel atau handal karena Cronbach Alpha yang diperoleh adalah sebesar 0,808 yang berarti lebih besar dari 0,60 (0,808 > 0,60).

## 3) Uji Normalitas
Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah distribusi variabel terikat untuk setiap nilai variabel bebas tertentu berdistribusi normal atau tidak. Dalam model regresi, asumsi ini ditunjukkan oleh nilai error (є) yang berdistribusi normal. Model regresi yang baik  adalah  model  regresi  yang  memiliki  distribusi  normal  atau  mendekati  normal, sehingga  layak  dilakukan  pengujian  secara  statistik.  Pengujian  normalitas  data menggunakan grafik normal P-P Plot dalam program SPSS 16,0.
Analisis  regresi  sederhana  data  menunjukkan  bahwa  terdapat  pengaruh  yang nyata  (signifikan)  antara  prinsip Good  Governance dengan  efektivitas  pelayanan administrasi  surat  izin  usaha  perdagangan  pada  Kantor  Dinas  Penanaman  Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang. Hal ini dibuktikan dengan hasil perhitungan uji hipotesis yang telah dilakukan menggunakan analisis regresi sederhana dengan olahan SPSS 16.0 yang menunjukkan nilai korelasi/ hubungan (R) yaitu sebesar 0,630.
Perhitungan  tingkatan  hubungan  antara  variabel  prinsip Good  Governance dengan efektivitas pelayanan administrasi surat izin usaha perdagangan juga kuat, hal dilihat  dari  nilai constant (a)  sebesar  6,735  sedangkan  nilai  prinsip Good  Governance adalah 0,703 dengan persamaan Y= a + bX atau 6,735 + 0,703X. Koefisien b dinamakan koefisien  arah  regresi  dan  menyatakan  perubahan  rata-rata  variabel  Y  untuk  setiap
perubahan variabel X sebesar satu satuan. Perubahan ini merupakan pertambahan bila b bertanda positif dan penurunan bila b bertanda negatif.
Dari  hasil  penelitian  ini  dapat  dikatakan  bahwa  prinsip Good  Governance berkontribusi  terhadap  efektivitas  pelayanan  administrasi  surat  izin  usaha perdagangan.  Besarnya  kontribusi  variabel  X  (prinsip Good  Governance )  terhadap variabel  Y  (efektivitas  pelayanan  administrasi  surat  izin  usaha  perdagangan)  sebesar 39,7%. Hal tersebut menunjukan, bahwa selain prinsip Good Governance , ada faktor lain yang mempengaruhi efektivitas pelayanan administrasi surat izin usaha perdagangan. Berdasarkan  hasil  olahan  analisis  regresi  sederhana,  maka  dapat  diketahui  nilai  t hitung= 7,164 > t tabel= 3,195 dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05. Maka Ho ditolak dan  H1  diterima,  yang  berarti  ada  pengaruh  yang  nyata  (signifikan)  variabel    prinsip Good  Governance (X)  terhadap  variabel  efektivitas  pelayanan  administrasi  surat  izin usaha perdagangan (Y) pada Kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang.

## PENUTUP
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  yang  telah  diuraikan,  dapat disimpulkan bahwa:
1. Prinsip Good  Governance yang  dilakukan  pada  Kantor  Dinas  Penanaman  Modal Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kabupaten  Enrekang,  meliputi:  akuntabilitas, transparansi,  keterbukaan,  supremasi  hukum  dan  jaminan.  Berdasarkan  hasil rekapitulasi pada variabel X (prinsip Good Governance ) dengan lima indikator antara lain akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, supremasi hukum dan jaminan maka diperoleh rata-rata persentase sebesar 70,4% yang termasuk kategori baik.
2. Efektivitas pelayanan administrasi surat izin usaha perdagangan yang dilakukan pada Kantor  Dinas  Penanaman  Modal  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kabupaten Enrekang, meliputi: responsivitas, responsibilitas, akuntabilitas, produktivitas, dan kepuasan  pelanggan.  Berdasarkan  hasil  rekapitulasi  pada  variabel  Y  (efektivitas pelayanan administrasi surat izin usaha perdagangan) dengan lima indikator antara lain  responsivitas,  responsibilitas,  akuntabilitas,  produktivitas,  dan  kepuasan pelanggan  maka  diperoleh  rata-rata  persentase  sebesar  76,44%  yang  termasuk kategori baik.

## REFERENSI
Hamzah, Onno Sahlania. (2014). Perilaku Birokrasi Pemerintah dalam Pelayanan Puskesmas di Kota Makassar. Jurnal Administrasi Publik , 4 (1).
Imtihan, Husnul dan F. Wahyunadi. (2017). Peran Pemerintah dan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. Neo-Bis , 11 (1).
Mulyapradana, A. I. L. Aria. (2018). Tata Kelola Administrasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi di PT . BAM Kabupaten Tegal. Juripol , 1 (1), 14–
24.
Podungge, R. (2010). Peran Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Bidang Kesehatan. Inovasi , 7 (38), 176–201.
Riyantini, Kurnia dan Agus Triyono. (2016). Pengaruh Kepuasan Komunikasi Organisasi terhadap Kinerja Pegawai di Sekretariat DPRD Kota Singkawang. Informasi , 46 (2).
Sajangbati, Ivonne A.S. (2013). Motivasi, Disiplin, dan Kepuasan Pengaruhnya terhadap Kinerja Pegawai PT. POS Indonesia (PERSERO) Cabang Bitung. Jurnal EMBA , 1 (4), 667–678.
Serfianus, Achmad Djumlani, D. P. (2014). Perilaku Birokrasi dalam Pemberian Pelayanan Publik. Journal Administrative Reform , 2 (3), 1705–1718.
Sesotyaningtyas, M. (2012). Pengaruh Leverage, Ukuran Legislatif, Intergovernmental Revenue dan Pendapatan Pajak Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Accounting Analysis Journal , 1 (1).
Sidanti, H. (2015). Pengaruh Lingkungan Kerja, Disiplin Kerja dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat DPRD Kabupaten Madiun. Jurnal JIBEKA , 9 (1), 44–53.
Suci, Rahayu Puji. (2009). Peningkatan Kinerja Melalui Orientasi Kewirausahaan, Kemampuan Manajemen, dan Strategi Bisnis. Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan , 11 (1), 46–58.
Wahyudin, A. (2009). Analisis Hubungan Motivasi, Good Governance terhadap Kinerja Institusi Pendidikan yang Dimoderasi Karakteristik Biografi. Dinamika Akuntansi , 1 (1), 14–22.