## PERAN LEMBAGA ADAT DALAM PENANGANAN PELANGGARAN SYARI’AT ISLAM DI ACEH
Adam Sani,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar, Adam_beutong87@yahoo.com

## Abstract
The  purpose  of  this  study  is  to  determine  the  role  of  customary  institutions  in  handling violations  of  Islamic  Shari'ah  in  Aceh.  This  research  is  done  through  normative  juridical approach  that  is  study  in  the  form  of  legislation,  legal  principle,  norm,  and  others.  The  main data sources in this study consisted of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary  legal  materials.  Data  collection  is  done  through  literature  study  that  is  searching library  materials  covering  primary  legal  material  in  the  form  of  provisions  mentioned  in  the legislation,  secondary  legal  materials  in  the  form  of  literature  books  related  to  the  problem under  study.  Data  analysis  is  the  process  of  organizing  and  sorting  data  into  patterns, categories, and basic descriptive units so that the theme can be found and workable hypotheses can  be  formulated  as  suggested  data.  The  results  show  the  role  and  function  of  customary institutions  against  the  violation  of  Islamic  Shari'ah  in  Aceh  as  a  tool  of  control,  prevention, guidance  and  as  a  peace  judge  at  the  village  level  through  gampong  customary  meeting.  If customs are not completed then customary institutions shall notify the authorities. Suggested To adat  stakeholder  expected  to  settlement  of  case  of  Islamic  shari'ah  violator  in  Aceh  refers  to provision of Islamic law.
Keywords : Roles, Customary institutions, Violations, Syari'ah Islam.

## 1. PENDAHULUAN
Adat  bagi  masyarakat  Aceh  identik  dengan  agama,  maka  ia  merupakan  hal  yang  sangat signifikan  dan  fundamental.  Ajaran  Islam  dan  adat  dalam  pandangan  masyarakat  Aceh merupakan dua mata uang yang sama sekali tidak dapat dipisahkan. Filosofi pemahaman seperti ini dapat ditemukan dalam ungkapan kearifan yang sangat populer dalam kehidupan masyarakat Aceh  yaitu : “ hukom ngon adat lagee zat ngon sifeut”. Ungkapan tersebut ditamsilkan pada perspektif term  teologis  Ahl  al-Sunnah bahwa  hokum  Islam  dan  adat  bagaikan  Zat  Allah  dan Sifat-Nya yang tidak dapat dipisahkan. Allah adalah zat dan sifat, namun antara keduanya tidak dapat  dipisahkan  antara  warna  putih  dengan  benda  yang  berwarna  putih.  Maksudnya  adalah semua  ketentuan  ajaran  islam  atau  hukuim  Islam  telah  melekat  dengan  nilai-nilai  adat  yang terdapat dalam masyarakat Aceh. Oleh karena itu, usaha revitalisasi adat merupakan bagian dari upaya  menghidupkan  dan  menerapkan  Syari’at  Islam  dalam  tatanan  social  kehidupan masyarakat Aceh. 1
Dalam pandangan masyarakat Aceh, adat mendapat kedudukan yang terhormat dan diakui sebagai  penguat  hukum  (syari’at).  Hukum  syariat  dan  adat  adalah  satu  kesatuan  yang  utuh, Artinya bila adat berdasarkan hukum syari’at maka hukum Islam sudah pasti bersumber dari Al- Qur’an dan Sunnah maka  adat Aceh otomatis bagian dari hukum  Islam. Oleh karena itu, bila ada hukum adat yang bertentangan dengan hukum syari’at maka adat tersebut dianggap sebagai „urf  fasid (adat  yang  rusak).  Jadi,  semua  bentuk  dan  praktek  adat  yang  bertentangan  dengan syari’at Islam tidak diakui sebagai adat Aceh. 2
Secara historis empiris dapat ditelusuri bahwa hukum adat selalu dipatuhi oleh masyarakat Aceh,  karena  adanya  sistem  kepercayaan  yang  amat  berakar  dalam  hatinya  sehingga  mampu mengendalikan perilaku dan perbuatan para pemeluknya dari sifat-sifat negatif. Selain itu juga secara  material  dan  formal,  hukum  adat  berasal  dari  masyarakat  itu  sendiri,  atau  merupakan kehendak  kelompok.  Oleh  karena  itu,  kepatuhan  hukum  itu  akan  tetap  ada  selama  kehendak kelompok  diakui  dan  dijunjung  tinggi  bersama,  karena  keinginan  kelompok  inilah  yang menyebabkan  timbul  dan  terpeliharanya  kewajiban  moral  bagi  masyarakat.  Terkadang masyarakat  Aceh  memandang  sanksi  adat  yang  dijatuhkan  kepada  individu  yang  melanggar ketentuan  adat  istiadat  lebih  berat  terbebani  secara  psikologis  dari  pada  sanksi  syari’at  itu sendiri. Bila adat menjatuhkan sanksi terhadap seseorang yang melanggar ketentuan adat seperti seorang  pemuda  yang  bertamu  pada  sebuah  rumah  seorang  gadis tanpa  ada  alasan  yang  tepat, lalu  masyarakat  membawanya  ke  meunasah  maka  aib  akan  lebih  terasa  dan  terbeban  bagi pemuda tersebut dan juga keluarganya.
Keberadaan  adat  dan  lembaga  adat  dalam  persepsi  masyarakat  Aceh  sendiri  tidak  dapat dipisahkan.  Adat  istiadat  akan  kuat  dan  terpelihara  dengan  baik  bila  dilembagakan  secara formal.  Adat  yang  tidak  dilembagakan  menjadi  undang-undang  walaupun  tidak  tertulis  akan mudah  terdistori  oleh  situasi  global  kontemporer  yang  pasti  muncul  setuap  saat.  Keberadaan lembaga  adat  dalam  setiap  masyarakat  sebenarnya  sangat  signifikan  dalam  upaya  pelestarian adat istiadat itu sendiri . Pelembagaan ini menjadi sangat penting dalam kaitannya dengan usaha penyelamatan  adat  secara  turun  temurun,  karena  dengan  adanya  pelembagaan  secara  formal pasti  mampu  memprediksi tata  nilai  dalam  proses  keberlangsungan  adat terutama  menyangkut dengan pelanggaran syari’at di Aceh.
1 Tim Peneliti IAIN AR-Raniry dan Biro Keistimewaan Aceh Provinsi NAD, Kelembagaan Adat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam , Banda Aceh, Ar-Raniry Press, 2006, hlm.87
2 I bid .,hlm.88
2. KAJIAN LITERATUR

## 1.1. Lembaga Adat dalam Kerangka Hukum
Lembaga  Adat  merupakan  satu  lembaga  yang  telah  lama  hidup  dan  berkembang  dalam masyarakat  Aceh.  Sejak  dahulu,  masyarakat  Aceh  sudah  menggunakan  hukum  adat  dalam menyelesaikan  berbagai  permasalahan  yang  terjadi  dalam  kehidupan  sehari-hari.  Pedoman  ini diambil  dari hadis  maja yang  sangat  popular  di  Aceh,  yaitu “Adat  bak  Po  Teumeureuhom, Hukom  bak  Syiah  Kuala,  Qanun  bak  Putroe  Phang,  Reusam  bak  Lasamana.”Hadis  maja ini maksudnya  , Po  Teumeureuhom merupakan  pelambangan  kekuasaan  eksekutif  dan  kebesaan tanah  Aceh,  Syiah  Kuala  merupakan  ulama  sebagai  pemegang  kekuasaan  Yudikatif, Putroe Phang merupakan  pelembagaan  dari  cendikiawan  pemegang  kekuasaan  legislatif  dan Laksamana merupakan  pelambangan  dari  keperkawaan  dan  kearifan  dalam  mengatur keragaman adat kebiasaan yang terdapat dalam masyarakat Aceh. 3
Hukum  adat  masih  banyak  dipraktekkan  dalam  memecahkan  berbagai  perkara  dalam masyarakat  Aceh,  karena  dianggap  paling  efektif  untuk  digunakan  walaupun  tidak  ada  aturan yang baku (tertulis) terhadap mekanisme pelaksanaan hukum adat tersebut. Pelaksanaan hukum adat  ini  diselesaikan  melalui  lembaga  adat  sesuai  dengan  adat  yang  berlaku  tiap-tiap  daerah. Kebanyakan  proses  hukumnya  berdasarkan yurisprudensi yang  disesuaikan  dengan perkembangan zaman.
Setelah  melewati  berbagai  ketentuan  dan  persoalan  mengenai  kedudukan  hukum  adat  di Aceh,  maka  pemerintah  mengesahkan  beberapa  ketentuan  adat  yang  diatur  dalam  undang- undang  dan  peraturan  daerah  lainnya  yang  berlaku.  Undang-Undang  yang  pertama  mengenai hukum  adat  di  Aceh  yaitu  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1999  tentang  Pemerintahan Daerah  dan  Undang-Undang  Nomor  44  Tahun  1999  tentang  Penyelenggaraan  Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentan  Pemerintahan  Daerah  dan  diikuti  dengan  lahirnya  Undang-Undang  Nomor  44  Tahun 1999  tentang  Penyelenggaraan  Keistimewaan  Provinsi  Daerah  Istimewa  Aceh,  membuka peluang untuk menghidupkan kembali lembaga adat dan memfungsikannya dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Aceh.
Pada  hakikatnya,  lahirnya  undang-undang  tersebut  memberikan  keistimewaan  bagi  Aceh yang  merupakan  salah  satu  bentuk  pengakuan  pemerintahan  pusat  terhadap  nilai-nilai  hakiki masyarakat  Aceh  yang  telah  hidup  dan  dipelihara  secara  turun  temurun.  Nilai-nilai  ini  berupa aturan-aturan peradaban yang sampai batas-batas tertentu telah mampu  memelihara kerukunan hidup  warganya.  Bukan  itu  saja,  tapi  adat  jualah  yang  terlebih  dahulu  hingga  sekarang  telah menjamin  keserasian, memelihara kedamaian dan menghidupkan kebersamaan diantara sesama sehingga menimbulkan kesan bahwa mereka berada dalam suatu kehidupan yang harmonis.
Selain  undang-undang  diatas,  adanya  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2001  tentang Otonomi  Khusus  Nanggroe  Aceh  Darussalam  telah  memberikan  landasan  yuridis  bagi pelaksanaan  syari’at  Islam  di  Provinsi  Aceh.  Keberadaan  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun 2001  ini  menetapkan  struktur  kelembagaan  pemerintahan  di  Provinsi  Aceh    mulai  dari walinaggroe,  tuha  nanggroe ,  gubernur,  bupati/ wali  sago ,  wali  kota/ wali  banda ,  camat  untuk sagoe cut, imum mukim untuk kemukiman dan keuchik untuk gampong. 4
Terakhir,  lahirnya  Undang-Undang  Nomor  11  tahun  2006  tentang  Pemerintahan  Aceh, dimana pada pasal 1 bab 1 menyebutkan bahwa Aceh adalah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus  untuk mengatur dan mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat  setempat  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
3 Badruzzaman  Ismail ,  Membangun  Keistimewaan  Aceh  dari  Sisi  Adat  dan  Budaya  ( MAA:Historis dan Sosiologisnya) , Banda Aceh , Majlis Adat Aceh, 2007, hlm. 89
4 I bid ., hlm. 89
(NKRI)  dan  UUD  1945,  yang  dipimpin  oleh  seorang  gubernur.  Selanjutnya,  dikatakan  bahwa pemerintah daerah Aceh yang selanjutnya disebut pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan yang terdiri atas gubernur dan perangkat daerah, hal ini berarti Provinsi Nanggroe Aceh  Darussalam  diganti  dengan  Provinsi  Aceh.  Penyebutan  lembaga wali  nanggroe adalah lembaga kepemimpinan adat. 5
Kehadiran  undang-undang  diatas, telah  membuka  kesempatan  luas  bagi  masyarakat  Aceh untuk melaksanakan syari’at Islam secara sempurna ( kaffah ). Pelaksanaan syariat Islam di Aceh sebetulnya bukanlah hal yang baru, karena masyarakat Aceh adalah masyarakat yang telah lama menjadikan  Islam  sebagai  aturan  yang  mengatur  kehidupan  sehari-hari. 6 Maka  dapat disimpulkan  bahwa,  hukum  adat  dan  lembaga  adat  di  Aceh  memiliki  herarki  yang  sangat signifikan  dalam  kerangka  status  otonomi  daerah.  Artinya,  Provinsi  Aceh  sangat memperhatikan tatanan kehidupan masyarakat adat yang bersumber dari Syari’at Islam.

## 2.1. Jenis-Jenis Lembaga Adat Dalam Masyarakat Aceh
Lembaga Adat di Aceh selama ini dianggap telah lemah atau bahkan hilang dari peredaran masa. Hal ini terjadi karena asumsi bahwa lembaga adat tidak begitu penting bagi  masyarakat saat  ini,  karena  telah  ada  lembaga-lembaga  pemerintah  dan  badan  hukum  lainnya.  Tidak disadari bahwa, kehadiran lembaga adat itu sama sekali tidak menjadi penghalang dan bukanlah tandingan terhadap lembaga-lembaga yang telah dibangun pemerintah seperti lembaga hukum, lembaga kehakiman, kepolisian dan sebagainya. Adapun jenis-jenis lembaga adat yang terdapat di tengah-tengah masyarakat Aceh adalah:
a. Majlis Adat Aceh (MAA)
Majlis  Adat  Aceh  (MAA)  sebagai  wujud  pengganti  dari  Lembaga  Adat  Kebudayaan Aceh yang diganti pada Kongres Adat Aceh pada tanggal 24-28 September Tahun 2002. Majlis  Adat  Aceh  merupakan  organisasi  masyarakat  yang  memiliki  visi  membangun masyarakat  Aceh  yang  bermartabat  berlandaskan  adat  istiadat  yang  bersendikan  ajaran Islam.  Bentuk  struktur  organisasi  MAA  berada  pada  tingkat  provinsi,  kabupaten, kecamatan, mukim , gampong serta perwakilan MAA diluar daerah. 7
b. Imum Mukim M ukim menurut  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2001  tentang  Otonomi  Khusus Daerah  Istimewa  Aceh  sebagai  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam  menentukan kesatuan  masyarakat  hukum  kemukiman  dalam  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam yang  terdiri  atas  gabungan  beberapa gampong yang  mempunyai  batas  wilayah  tertentu dan harta kekayaan sendiri, kedudukan langsung dibawah kecamatanatau nama lain yang dipimpin oleh Imum Mukim atau nama lain. 8
Dalam  Qanun  Nomor  4  Tahun  2003  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam  Tentang Pemerintahan Mukim, perangkat mukim memiliki fungsi:
- Penyelenggaraan  pemerintahan  baik  berdasarkan  asas  desentralisasi,  dekontralisasi dan urusan serta membantu segala urusan pemerintahan lainnya
- Pelaksanaan pembangunan baik pembangunan ekonomi, fisik maupun pembangunan mental spiritual
- Pembinaan  masyarakat  dibidang  peaksanaan  syari’at  Islam,  pendidikan,  peradatan, sosial budaya, ketentraman dan ketertiban masyarakat
- Peningkatan percepatan pelayanan kepada masyarakat
5 Tim Peneliti IAIN Ar-RAniry, Op.,Cit , hlm.114
6 Hasnul  Arifin  Melayu, Antara  Adat  dan  Syari‟at  (Sebuah  Kajian  Kritis  dalam  Masyarakat Aceh) , Banda Aceh, Ar-Raniry Press, 2004, hal. 45.
7 I bid ., hlm. 89 8 Badruzzaman Ismail, Bunga Rampai Hukum Adat , Banda Aceh: Gua Hira’, 2003, hlm. 65
- Penyelesaian  dalam  rangka  memutuskan  dan  menetapkan  hukum  dalam  hal  adanya persengketaan atau perkara adat atau hukum adat.
c. Keuhik
K euchik adalah  orang  dipilih  oleh  masyarakat  atas  dasar  kepercayaan  dianggap  orang yang  dituakan  serta  memiliki  kearifan,  keteladanan  dan  kemampuan  dalam memimpin.Atas dasar pemilihan dan kepercayaan ini, ia diangkat oleh pemerintah daerah untuk  memegang  amanah  sebagai  orang  yang  bertanggung  jawab  dalam  melaksanakan pemerintahan gampong .  Sebagai  sebuah  lembaga  adat, keuchik memiliki  otoritas  dalam bidang pemerintahan, termasuk memelihara adat istiadat. Daerah kekuasaan keuchik adalah gampong . G ampong merupakan suatu kawasan wilayah territorial  kelompok  penduduk  yang  berbatasan  dengan  wilayah  territorial  kelompok penduduk lainnya. G ampong merupakan kesatuan masyarakat hukum terkecil yang berada dibawah mukim yang menepati wilayah tertentu. G ampong memiliki kewenangan penuh untuk  mengembangkan  adat  dan  istiadat  setempat,  bahkan  berfungsi  menyelenggarakan “peradilan adat” sesuai dengan tatanan adat yang mereka miliki.
K euchik sebagai  ketua  adat  masyarakat gampong yang  dipilih  oleh  rakyat  secara langsung, dahulu masa jabatan keuchik tidak ada batas, selama tidak mengundurkan diri atau  tidak  disenangi  lagi  oleh  masyarakat,  tetapi  sekarang  sudah  dibatasi  oleh  qanun untuk  masa  jabatan  5  tahun  namun  dapat  dipilih  kembali.  Dalam  menjalankan tugasnya keuchik dibantu oleh “ tuha peut gampong” dan “ tuha lapan gampong” sebagai intitusi gampong yang berfungsi membina dan mempertimbangkan dalam hal ikhwal dan masalah  masyarakat  kepada keuchik secara  aktif  atau  melalui  persidangan  atau musyawarah.  K euchik dalam  masyarakat  Aceh,  harus  mampu  mengembangkan  tiga fungsi  yaitu  fungsi  legislatif  (membuat  peraturan  adat),  fungsi  eksekutif  (melaksanakan peraturan adat) dan fungsi yudikatif (menegakkan dan mengawasi peraturan adat). 9 d. Tuha Peut
T uha  peut adalah  satu  badan  kelengkapan  gampong  dan  mukim  yang  terdiri  dari  unsur pemerintah,  unsur  agama,  unsur  pimpinan  adat,  unsur  cerdik  pandai  yang  berada di gampong dan mukim yang berfungsi memberi nasehat kepada keuchik dan imum mukim dalam  bidang  pemerintahan,  hukum  adat,  adat  istiadat  dan  kebiasaan  kebiasaan masyarakat serta menyelesaikan segala sengketa di gampong dan mukim. 10
Lembaga tuha peut ini sangat penting kedudukannya dalam pemerintahan adat gampong . Sebagai  lembaga  musyawarah, tuha  peut merupakan  badan  yang  merumus  kebijakan- kebijakan yang akan dijalankan oleh keuchik . Lembaga ini juga merupakan wadah tempat warga  mengusulkan  suatu  program    atau  kebijaksanaan  yang  patut  dijalankan  oleh keuchik .  Semua  persoalan-persoalan  rumit  dan  berat  baik  menyangkut  urusan pemerintahan atau peradilan ataupun urusan-urusan dibicarakan di dewan tersebut untuk diambil  keputusan  bersama  secara  arif  dan  bijak  sehingga  semua  hal  tidak  ada  yang berjalan diluar pengetahuan tuha peut . 11
e. Tuha Lapan
T uha lapan adalah suatu badan kelengkapan gampong dan mukim yang terdiri dari unsur pemerintah, unsur agama, unsur pimpinan adat, pemuka masyarakat, unsur cerdik pandai, unsur pemuda/wanita, unsur kelompok organisasi masyarakat. Lembaga musyawarah ini penting  wujudnya  ditengah  tengah  masyarakat  dalam  rangka  memberi  inspirasi  yang menyeluruh dan tepat terhadap kebutuhan seluruh komponen masyarakat. 12 f. Imum Meunasah
9 Badruzzaman Ismail, Op.,Cit, hlm.44 10 I bid , hlm. 200 11 Tim Peneliti IAIN Ar-Raniry, Op.,Cit , hlm. 78 12 I bid ., hlm.79
I mum  Meunasah dipilih  oleh  masyarakat  gampong  mereka  yang  lebih  paham  terhadap agama Islam, disamping memiliki kebijakan dan kecerdasan dalam memutuskan perkara, terutama menyangkut dengan permasalahan keagamaan. Kedudukan Imum Meunasah di sebuah gampong lebih  terarah  pada  persoalan-persoalan  agama  atau  adat  yang  terkait dengan  agama, imum  meunasah adalah  pimpinan  yang  lebih  bertanggung  jawab  pada pelaksanaan  syari’at  Islam  di gampong tersebut.  Meskipun  tanggungjawab  sudah  jelas, namun  setiap  masalah  yang  sifatnya  kepentingan  umum  atau  menyangkut  dengan kepentingan  anggota  masyarakat  maka  akan  disikapi  bersama  oleh keuchikdan  imum meunasah . Setiap persoalan yang menyangkut dengan urusan dunia merupakan tanggung jawab keuchik ,  namun  sebelum  dilaksanakan  pekerjaan  tersebut keuchik terlebih  dahulu berunding dengan teungku imum meunasah , dengan demikian setiap keputusan yang telah disetujui  oleh keuchik dan imum  meunasah akan  dianggap  keputusan  bersama  oleh masyarakat sepenuhnya. 13 g. Keujreun Blang K eujreun  blang adalah  orang  yang  membantu keuchik dan imum  mukim dibidang pengaturan dan penggunaan air irigasi untuk persawahan. Pada umumnya setiap gampong memiliki  area  perswahan  tetap  memiliki  lembaga  adat keujreun  blang .  Keberadaan lembaga  adat keujreun  blang telah  memberikan  makna  yang  cukup  bernilai  bagi kehidupan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup mereka dan juga bagi  pemerintah  dalam  mendapatkan  pendapatan  negara,  karena  setiap  produktifitas rakyat pasti memberi dampak positif pula bagi suatu pemerintah. 14 h. Panglima Laot
L aot dalambahasa  Aceh  bermakna  laut  dan  panglima  adalah  pemimpin,  maka  panglima laut dapat diterjemahkan sebagai pemimpin kelautan. Dalam hal ini panglima laot adalah orang  yang  memimpin  adat  istiadat,  kebiasaan-kebiasaan  yang  berlaku  dibidang penangkapan ikan dilaut termasuk  mengatur tempat penangkapan ikan dan penyelesaian sengketa  yang  terjadi  antar  nelayan.  Secara  umum panglima  laot memiliki  kewenangan dalam  bidang  pengembangan  dan  penegakan  adat laot ,  peraturan  dan  pemanfaatan sumberdaya  kelautan  dan  peradilan  adat laot .  P anglima  laot memiliki  tugas  dan  fungsi tersendiri sebagai berikut :
- Memelihara dan mengawasi ketentuan hukum adat laot
- Mengkoordinir setiap usaha penangkapan ikan di laut
- Menyelesaikan  perselisihan  /  sengketa  yang  terjadi  sesama  anggota  nelayan  atau kelompoknya
- Mengawasi dan menyelenggarakan upacara adat laot
- Menjaga dan mengawasi pohon-pohon ditepi pantai supaya jangan ditebang
- Sebagai badan penghubung antara nelayan dengan pemerintah. 15
i. Peutua Seunebok
S euneubok adalah  daerah  yang  dijadikan  oleh  penduduk  sebagai  areal  perkebunan  dan biasanya  terletak  didekat  pergunungan  tapi  belum  mencapai  pergunungan.  P etua adalah orang yang dituakan, maka petua seuneubok dapat diterjemahkan sebagai pemimpin areal perkebunan.  P eutua  seuneubok adalah  sebuah  lembaga  adat  yang  membidangi  dan menangani  bidang  perkebunan,  ia  mengurus  sejumlah  aturan  terkait  dengan  perkebunan mulai dari peraturan pengelolaan lahan yang ada, mengatur masalah perizinan pembukaan lahan baru atau tanah negara yang belum dikerjakan  untuk dijadikan areal perkebunan.
j. Haria Peukan
13 I bid .,hlm.80 14 Tim Peneliti IAIN Ar-Raniry, Op.,Cit , hlm.82
15 M. Zainuddin, Tarich Aceh dan Nusantara , Medan, Pustaka Iskandar Muda, 1961, hlm. 376
H aria  peukan adalah  orang  yang  mengatur  ketertiban,  keamanan  dan  kebersihan  pasar serta  mengutip  restribusi  pasar gampong .  Dalam  kehidupan  masyarakat  Aceh  dikenal dengan  pasar  mingguan  atau  hari  pekan  pada  kedai  kecamatan  atau  kedai  yang  agak ramai mendapat giliran sebagai pusat pembelanjaan pada hari yang telah ditetapkan oleh pemerintah  setempat.  Adanya  ketentuan-ketentuan  hari  pekan  ini  untuk  menumbuhkan pasar-pasar  strategis  bagi  perkembangan  lalu  lintas  niaga/jual  beli  barang  rakyat. Lembaga haria peukan ini masih berjalan hamper di seluruh Aceh. 16
k. Syahbanda S yahbanda adalah  orang  yang  memimpin  dan  mengatur  tambatan  kapal/perahu,  lalu lintas keluar masuk kapal/perahu dibidang angkutan laut, danau dan sungai. Lembaga ini sudah  sagat  tua  dalam  masyarakat  Aceh,  karena syahbanda sudah  ada  sejak  zaman kerajaan  Pasai  yaitu  ketika  Ibnu  Bathutah  singgah  di  Pasai  pada  tahun  1354  M,  diatur perjalanannya  ke  istana  oleh syahbandar .  Hal  ini  cukup  wajar  mengingat  daerah  Aceh adalah  wilayah  seputar  pantai  dan transportasi  hubungan  keluar  negeri  ketika  itu  adalah melaui laut. Maka cukup beralasan kalau kota-kota pelabuhan didapati seorang pengatur yang disebut dengan syahbanda .
Demikian lembaga-lembaga adat yang terdapat dalam masyarakat Aceh sejak dahulu dan sebagiannya  tetap  eksis  sampai  sekarang.  Lembaga-lembaga  ini  perlu  ditumbuhkembangkan kembali dalam rangka mengatur negara ini agar lebih tertib dengan aturan-aturan hukum lokal sekaligus  menunjukkan  kekayaan  hukum  sendiri  yang  berwibawa,  dekat  dengan  kehidupan masyarakat.

## 3. METODE PENELITIAN

## 1.1. Metode pendekatan
Jenis  penelitian  ini  menggunakan  yuridis  normatif,  yaitu  kajian  berupa  perundang- undangan, asas hukum, norma, dan lain-lain. Penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dipandang dari sisi normatifnya. 17 Dalam pembahasan ini metode yang digunakan adalah deskriptif normatif, yakni menggambarkan  dan  menganalisis  data  mengenai    peran  dan  fungsi  lembaga  adat  dalam penanganan pelanggaran syari’at Islam di Aceh.
1.2. Sumber Data
Sumber data utama dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, antara lain terdiri dari  aturan  hukum,  bahan  hukum  sekunder,  antara  lain  berupa  tulisan-tulisan  dari  para  pakar yang  berhubungan  dengan  permasalahan  yang  diteliti  ataupun  yang  berkaitan  dengan  bahan hukum  primer,  meliputi  literatur-literatur  yang  berupa  buku,  makalah,  jurnal  dll  dan  bahan hukum  tersier,  antara  lain  berupa  bahan-bahan  yang  bersifat  menunjang  bahan  hukum  primer dan  sekunder  seperti  kamus  hukum,  kamus  bahasa,  artikel-artikel  pada  koran/surat  kabar  dan majalah-majalah.
1.3. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan  data  dilakukan  melalui  studi  kepustakaan  melalui  penelusuran  bahan pustaka, yang meliputi bahan hukum primer berupa ketentuan yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku-buku literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
1.4. Analisis Data
Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan meng-urutkan data ke dalam pola, katagori,  dan  satuan  uraian  dasar  sehingga  dapat  ditemukan  tema  dan  dapat  dirumuskan
16 Sanusi M. Syarif , Riwang U Laot (Leuen Pukat Panglima Laot dalam Kehidupan Nelayan di Aceh , Jakarta, Yayasan Rumpun Bambu, 2003, hlm.44
17 Johny  Ibrahim, Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif ,  Surabaya,  Bayu  Media Publishing, 2005, hlm. 46.
hipotesis  kerja  seperti  yang  disarankan  data. 18 Analisa  data  sekunder  dan  data  primer  yang diperoleh  dari  penelitian  yang  sifatnya  deskriptif  analitis  dengan  pendekatan  yuridis  normatif dilakukan  secara  kualitatif  melalui  metode  analisis  dan  preskriptis.  Kesimpulan  yang  ditarik oleh peneliti dari hasil penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode normatif deskriptif yang bersifat kualitatif.

## 2. HASIL DAN PEMBAHASAN
Simbolisme  kultural  masyarakat  Aceh  memberikan  sebuah  gambaran  sejarah  masa  lalu bahwa pelaksanaan hukum atau syari’at Islam dalam masyarakat sudahmelembaga dan syariat itu  sendiri  bukan  hanya  berada  pada  tataran  sebuah  norma  melainkan  sudah  mentradisi  atau dalam bahasa lain sudah mengadat. Dengan demikian, sah jika dikatakan bahwa syari’at Islam bagi masyarakat Aceh bagian yang tidak dipisahkan dari kehidupan. Dalam bahasa lain, kualitas pelaksanaan syari’at Islam cukup menggembirakan.
Sebagaimana  telah  dijelaskan,  bahwa  adat  mempunyai  ciri  khas  tersendiri.Untuk masyarakat  Aceh  hokum  adat  itu  telab  berbaur  dengan  hokum  Islam.Sehingga  saat  ini  sulit untuk dibedakan antara hokum adat dan hokum Islam. Justru itu kalau ada subjek hokum yang bertingkah  laku  menyimpang,  orang  akan  lebih  mudah  menyebut  bertentangan  dengan  adat istiadat. Seperti memakai celana pendek didepan umum, tidak menutup kepala bagi wanita atau aib-aib lainnya disebuat orang yang tidak tau adat.
Lembaga adat memiliki peran yang sangat penting dalam penanganan pelanggaran syari’at Islam  di  Aceh  Dasar  hukum  yang  digunakan  untuk  penyelesaian  pelanggaran  syari’at  Islam secara  adat  (pendekatan  informal)  diantaranya  adalah  Qanun  Nomor  5  Tahun  2003  tentang Pemerintahan Gampong dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. 19
Dalam  Qanun  Nomor  5  Tahun  2003  terdapat  ketentuan  mengenai  dasar  hukum penyelesaian pelanggaran syari’at secara adat ini antara lain:
Pasal  6:  Lembaga  adat  sebagaimana  dimaksud  pada  pasal  5  berfungsi  sebagai  alat  kontrol keamanan, ketertraman, kerukunan serta ketertiban masyarakat, baik preventif maupun represif , antara lain:
1. Menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan
2. Penengah (hakim perdamaian) mendamaikan sengketa yang timbul di masyarakat. Pasal 10 mengenai penyelesaian sengketa: Aparat penegak hukum  memberi kesempatan terlebih  dahulu  kepada  keuchik  dan  imum  mukim  untuk  menyelesaikan  sengketa- sengketa/perselisihan di gampong/mukim masing-masing.
Pasal 11 ayat (1):Keuchik berwenang untuk menyelesaikan perselisihan persengketaan/permasalahn  yang  terjadi  di  gampong,  baik  masalah-masalah  dalam  keluarga, antar  keluarga  dan  masalah-masalah  sosial  yang  timbul  di  masyarakat  dalam  suatu  rapat  adat gampong;  ayat  (2)  apabila  dalam  jangka  waktu  dua  bulan  perselisihan  tersebut  tidak  dapat diselesaikan digampong atau para pihak yang bersengketa tidak dapat menerima keputusan adat tingkat  gampong,  maka  perselisihan  sengketa  tersebut  diselesaikan  oleh  imum  mukim  dalam rapat adat mukim.
Acara  pemeriksaan  oleh  rapat  adat  gampong  dilakukan  secara  panel,  karena  kesemua anggota forum hakikatnya juga bertindak sebagai dewan hakim karena jumlahnya banyak, maka setiap hakim diberikan hak untuk bertanya dan menggali jawaban dari pelaku/ terdakwa. Setelah proses  Tanya  jawab  ini  maka  akan  diambil  keputusan  tentang  jenis  hukuman  yang  dijatuhkan kepada  pelaku.  Dalam  penetapan  hukuman  yang  akan  dijatuhkan,  dewan  hakim  memilih
18 Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta, Rajawali Press, 1990, hlm.41.
19 Al-yasa’  Abu  bakar  dan  Marah  Halim, Hukum  Pidana  Islam  di  Provinsi  NAD,  Cet.II ,  Banda Aceh, Dinas Syari’at islam NAD, 2007, hlm. 127.
hukuman yang dapat membuat jera pelaku, dengan mempertimbangkan kadar berat ringan dan volume pelanggaran yang dilakukan.
Terhadap  kasus-kasus  yang  tidak  dapat  diselesaikan  oleh  rapat  adat  gampong  atau  rapat adat mukim, maka aturan hukum memberikan ketentuan-ketentuan bahwa kasus tersebut dapat diajukan  kepada  aparat  penegak  hukum  lainnya  seperti  kepolisian  dan  Mahkamah  Syari’ah untuk diputuskan hukumnya.

## 3. SIMPULAN

## 3.1. Kesimpulan
Peran dan fungsi lembaga adat terhadap pelanggaran Syari’at Islam di Aceh yaitu sebagai alat  control,  pencegahan,  pembinaan  dan  sebagai  hakim  perdamaian  di  tingkat  gampong. Apabila secara adat tidak selesai maka lembaga adat wajib memberitahukan kepada pihak yang berwajib  atau  jika  pada  lembaga  adat  tidak  mampu  menyelesaikan  secara  adat  maka  harus penyelesaiannya di limpahkan pada pihak yang berwenang.Dasar hukum yang digunakan untuk penyelesaian pelanggaran syari’at Islam secara adat (pendekatan informal) diantaranya adalah Qanun  Nomor  5  Tahun  2003  tentang  Pemerintahan  Gampong  dalam  Provinsi  Nanggroe  Aceh Darussalam, dalam qanun tersebut penyelesaian perkara dilakukan melalui rapat adat gampong.
3.2. Saran
Kepada pemangku adat diharapkan agar penyelesaian perkara pelanggar syari’at Islam di Aceh  mengacu  pada  ketentuan  hukum  Islam  dan  apabila  tidak  mampu  diselesaikan  melalui rapat adat gampong tidak segan melaporkan kepada pihak yang berwenang untuk diselesaikan secara hukum yang berlaku.

## 4. REFERENSI

## Buku
Al-yasa’  Abu  bakar  dan  Marah  Halim, Hukum  Pidana  Islam  di  Provinsi  NAD,  Cet.II ,  Banda Aceh, Dinas Syari’at Islam NAD, 2007.
Badruzzaman  Ismail ,  Membangun  Keistimewaan  Aceh  dari  Sisi  Adat  dan  Budaya( MAA:Historis dan Sosiologisnya) , Banda Aceh , Majlis Adat Aceh, 2007. Badruzzaman Ismail, Bunga Rampai Hukum Adat , Banda Aceh: Gua Hira’, 2003. Hasnul  Arifin  Melayu, Antara  Adat  dan  Syari‟at  (Sebuah  Kajian  Kritis  dalam  Masyarakat Aceh) , Banda Aceh, Ar-Raniry Press, 2004. Johny  Ibrahim, Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif ,  Surabaya,  Bayu  Media Publishing, 2005.
M. Zainuddin, Tarich Aceh dan Nusantara , Medan, Pustaka Iskandar Muda, 1961.
Sanusi  M.  Syarif ,  Riwang  U  Laot  (Leuen  Pukat  Panglima  Laot  dalam  Kehidupan  Nelayan  di Aceh , Jakarta, Yayasan Rumpun Bambu, 2003. Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamuji, Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan  Singkat, Jakarta, Rajawali Press, 1990.
Tim Peneliti IAIN AR-Raniry dan Biro Keistimewaan Aceh Provinsi NAD, Kelembagaan Adat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam , Banda Aceh, Ar-Raniry Press, 2006.