## Eksis: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis
Online ISSN: 2580-6882, Print ISSN: 2087-5304 http://eksis.unbari.ac.id, DOI 10.33087/eksis.v15i1.421

## Analisis Kinerja Keuangan pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2020-2022

## Jenita Sinaga*, Rico Wijaya Z, Riski Hernando
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi *Correspondence: jenitasinaga11@gmail.com
Abstrak. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi sepanjang  periode  2020-2022  yang  diukur  menggunakan  Rasio  Derajat  Desentralisasi,  Rasio  Ketergantungan Keuangan Daerah, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, serta Rasio Efisiensi Belanja. Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kuantitatif dengan pemakaian data sekunder dari Laporan  Realisasi  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  yang  telah  diaudit.  Hasilnya memperlihatkan  pola  kinerja  keuangan  yang  beragam:  mayoritas  pemerintah  Kabupaten/Kota  mempunyai Derajat  Desentralisasi  yang  Sangat  Kurang,  Kemandirian  Keuangan  Daerah  cenderung  Rendah  Sekali  dengan pola  hubungan  instruktif,  Ketergantungan  Keuangan  Daerah  umumnya  tinggi,  Efektivitas  Pendapatan  Asli Daerah  mayoritas  Sangat  Efektif  dengan  distribusi  yang  beragam,  dan  Efisiensi  Belanja  umumnya  tergolong Efisien.
Kata kunci : Analisis Rasio Keuangan; Kinerja Keuangan Daerah
Abstract. This study aims to evaluate the financial performance of district/city governments in the province of Jambi during the period of 2020-2022, measured using the Degree of Decentralization Ratio, Local Financial Dependency  Ratio,  Local  Financial  Independence  Ratio,  Local  Own  Revenue  Effectiveness  Ratio,  and Expenditure Efficiency Ratio. This research is a descriptive quantitative study that utilizes secondary data from audited  Local  Government  Budget  Realization  Reports.  The  results  show  diverse  patterns  of  financial performance:  the  majority  of  district/city  governments  have  a  Very  Low  Degree  of  Decentralization,  Local Financial  Independence  tends  to  be  Extremely  Low  with  an  instructive  relationship  pattern,  Local  Financial Dependency  is  generally  high,  Local  Own  Revenue  Effectiveness  is  mostly  Very  Effective  with  diverse distributions, and Expenditure Efficiency is generally categorized as Efficient.

## Keywords : Financial Ratio Analysis; Regional Financial Performance

## PENDAHULUAN
Penetapan UU No. 23 Tahun 2014 terkait Pemerintahan  Daerah  menjadi  landasan  hukum bagi perkembangan otonomi daerah di Indonesia serta  satu  di  antara  kebijakan  Pemerintah Indonesia yang memposisikan daerah pada fokus pembangunan.  Pemerintah  daerah  (Pemda) diberi  kewenangan  untuk  mengatur  urusan pemerintahannya  sendiri  lewat  diterapkannya otonomi  daerah.  Evaluasi  kinerja  Keuangan (Pemda)  menjadi  krusial  sekali  sebab  Pemda mempunyai  tanggung  jawab  besar  terkait pengelolaan pengeluaran, pendapatan, pembangunan  infrastruktur  serta  pelayanan kepada masyarakat.
Kinerja keuangan mencerminkan kemahiran  suatu  pemerintah  daerah  perihal mengelola  secara  menyeluruh  sumber  daya keuangannya  sendiri  guna  mencapai  keperluan lokalnya.  Kinerja  keuangan  yang  optimal tercermin dari efektivitas Pemda dalam memanfaatkan  secara  maksimal  potensi  lokal,
kontribusi  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  yang dominan untuk mendukung pembangunan lokal, serta  rendahnya  tingkat  ketergantungan  pada pemerintah  pusat  (Zulkarnain,  2020).  Namun, hasil  investigasi  Badan  Pemeriksa  Keuangan pada  503  Pemerintah  Daerah  tahun  2020 memperlihatkan  fakta  yang  berbeda.  Laporan Hasil  Pemeriksaan  Atas  Laporan  Keuangan Pemerintah  Daerah  menegaskan  terkait  perihal tidak  adanya  satupun  Pemda  yang  mampu meraih  Indeks  Kemandirian  Fiskal  (IKF) "Sangat
Mandiri". Mayoritas Pemda dikategorikan  sebagai  "Belum  Mandiri",  yakni 443 Pemda (88,07%). Menkeu Sri Mulyani memberikan informasi  perihal  ketergantungan  daerah  pada Transfer  ke  Daerah  dan  Dana  Desa  (TKDD) yang masih tinggi. Secara keseluruhan di tingkat nasional, rerata ketergantungan Anggaran Pendapatan  serta  Belanja  Daerah  (APBD) terhadap TKDD meraih 80,1%, sedangkan untuk
kontribusi  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) 12,87% saja (Olivia, 2018).
Provinsi  Jambi  termasuk  daerah  yang diberikan  otonomi  oleh  pemerintah  pusat, sehingga  atas  penerimaan  kewenangan  tersebut pemerintah provinsi serta kabupaten/kota dituntut  menghasilkan  kinerja  positif  selama dijalankannya otonomi daerah.
Penerimaan  daerah  merupakan  sumber pembiayaan  yang  diterima  dari  kemampuan keuangan  daerah  dalam  bentuk  PAD,  diperoleh dari  APBN  ataupun  APBD  antar  daerah  dalam bentuk  Pendapatan  Transfer,  dan  pemasukan lainnya yang diterima daerah mengacu ketentuan perundang-undangan dalam bentuk lain Pendapatan Yang Sah.
Berikut  gambaran  realisasi  pendapatan daerah, PAD, serta pendapatan transfer Provinsi Jambi periode 2020-2022.
0 1,000,000,000,000 2,000,000,000,000 3,000,000,000,000 4,000,000,000,000 5,000,000,000,000 2020 2021 2022

## Sumber: LRA Provinsi Jambi
Gambar 1 Realisasi APBD Provinsi Jambi Tahun 2020-2022
Grafik  terkait  memperlihatkan  fluktuasi pada realisasi pendapatan daerah Provinsi Jambi sepanjang periode 2020-2022. Meskipun kenaikkan kontribusi PAD terjadi tiap tahunnya, namun  mendominasinya  pendapatan  transfer pada  total  pendapatan  daerah  menandakan bahwa  kontribusi  PAD  masih  belum  optimal. Kondisi  ini  mengindikasikan  bahwa  Provinsi Jambi belum sepenuhnya memanfaatkan potensi pendapatan lokalnya, sehingga masih kebergantungan  pada  bantuan  dari  pemerintah pusat untuk pemenuhan keperluan daerahnya.
Berlandaskan  kajian  Zulkarnain  (2020) terkait kinerja keuangan pemerintah Kabupaten/Kota  di  Jawa  Barat,  diketahui bahwasanya ketergantungan secara rasio dikategorikan  sebagai  rendah.  Namun,  temuan yang  berbeda  terungkap  dalam  penelitian  Yanti
dan  Silitonga  (2022)  terkait  pemerintah  Kota Medan yang memperlihatkan tingkat ketergantungan yang tinggi.
Mengingat  relevansi  serta  pentingnya analisis  kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah, munculnya  kebutuhan  untuk  mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi  Jambi  sepanjang  periode  2020-2022. Penilaian  ini  akan  memakai  beberapa  rasio, termasuk “ Kemandirian  Keuangan  Daerah, Ketergantungan  Keuangan  Daerah,  Derajat Desentralisasi,  Efektivitas  Pendapatan  Asli Daerah, serta Efisiensi Belanja. ”.

## Tinjauan Pustaka

## Pemerintahan Daerah
Mengacu  UU  No.  23  Tahun  2014  terkait Pemerintahan  Daerah,  “Pemerintah  daerah adalah  penyelenggaraan  urusan  pemerintahan oleh  pemerintah  daerah  dan  Dewan  Perwakilan Rakyat  Daerah  (DPRD)  menurut  asas  otonomi dan  tugas  pembantuan  dengan  prinsip  otonomi seluas-luasnya  dalam  sistem  dan  prinsip  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  sebagaimana dimaksud  dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

## Otonomi Daerah
Otonomi  daerah  pada  dasarnya  adalah pengalihan  wewenang  beserta  tanggung  jawab dari  pemerintah  pusat  pada  Pemda.  Pemerintah pusat  sebelumnya  menyelenggarakan  program yang  seragam  pada  seluruh  wilayah  di Indonesia.  Namun,  hadirnya  otonomi  daerah memberikan  daerah  kekuasaan  untuk  mengatur wilayah  mereka  secara  mandiri,  sehingga memberikan  fleksibilitas  yang  lebih  besar  dan pendekatan yang disesuaikan dengan pemerintahan daerah.

## Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
Kinerja  keuangan  pemerintah  daerah mencerminkan  keandalan  suatu  daerah  untuk mengelola  serta  mengoptimalkan  sumber  daya keuangan  lokalnya  guna  mencapai  keperluan daerahnya. Ada 3 alasan pentingnya dilaksanakan  pengukuran  kinerja  Keuangan Pemerintah Daerah yakni membantu Pemda agar mampu  memfokuskan  diri  pada  tujuan  dan sasaran  yang  sudah  diatur,  menjadi  sarana Pemda  dalam  pengalokasian  sumber  daya  dan pemilihan  keputusan,  dan  menjadi  wujud akuntabilitas publik serta meningkatkan komunikasi kelembagaan (Mardiasmo, 2021).
Jenita  Sinaga  et  al.,  Analisis  Kinerja  Keuangan  pada  Pemerintah  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jambi  Tahun 2020-2022

## Analisis Keuangan Daerah
Analisis  laporan  keuangan  merupakan penilaian dan kontras berbagai elemen data yang diuraikan  dalam  laporan  keuangan  (Mahmudi, 2019). Pemanfaatan rasio keuangan daerah dapat dijadikan  sebagai  salah  satu  metode  penilaian dalam  mengukur  kinerja  Keuangan  Pemerintah Daerah.  Rasio-rasio  tersebut  yakni  Rasio Kemandirian
Keuangan Daerah,
Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio Efektivitas
Pendapatan  Asli  Daerah,  serta  Rasio  Efisiensi Belanja.

## Rasio Derajat Desentralisasi
Derajat  desentralisasi  menggambarkan keandalan  daerah  atas upaya  menaikkan pendapatan asli daerah,  yang merupakan  satu di antara  aspek  krusial  dalam  implementasi otonomi  daerah  secara  keseluruhan.  Tingkat kontribusi  pendapatan  asli  daerah  pada  total pendapatan  daerah  tercermin  dengan  derajat desentralisasi. Kemampuan Pemda dalam meningkatkan desentralisasi selaras pada kontribusi  pendapatan  asli  daerah.  Formula  dan kriteria  penilaian  rasio  derajat  desentralisasi yakni:

## Tabel 1 Kriteria Penilaian Derajat Desentralisasi
Kemampuan Daerah Rasio Derajat Desentralisasi (%) Sangat Kurang 0 - 10 Kurang 10 - 20 Cukup 20 - 30 Sedang 30 - 40 Baik 40 - 50 Sangat Baik >50 Sumber: Utari, dkk (2023)

## Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Tingkat  kemandirian  keuangan  daerah memperlihatkan  seberapa  baik  suatu  pemda dalam membiayai sendiri aktivitas pemerintahan, pembangunan, maupun pelayanan
masyarakat  dalam  kerangka  otonomi  daerah. Keberhasilan pada kondisi itu bisa tergambarkan lewat  kenaikkan  rasio  kemandirian  keuangan daerah.  Formula  dan  kriteria  penilaian  rasio kemandirian keuangan yakni:

## Tabel 2 Kriteria Penilaian Kemandirian Keuangan Daerah
Kemampuan Daerah Rasio Kemandirian Keuangan (%) Pola Hubungan Rendah Sekali 0 – 25 Instruktif Rendah 25 – 50 Konsultatif Sedang 50 – 75 Partisipatif Tinggi 75 - 100 Delegatif Sumber: Halim (2008)

## Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah
Daerah  yang  sangat  ketergantungan  pada pendanaan pemerintah pusat dipandang keuangannya  tidak  mandiri.  Tingginya  nilai rasio  ketergantungan  keuangan  memperlihatkan
semakin besarnya ketergantungan Pemda terhadap  sumber  pendanaan  eksternal.  Formula dan  kriteria  penilaian  rasio  ketergantungan keuangan yakni:
Jenita  Sinaga  et  al.,  Analisis  Kinerja  Keuangan  pada  Pemerintah  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jambi  Tahun 2020-2022
Tabel 3 Kriteria Penilaian Ketergantungan Keuangan Daerah Ketergantungan Daerah Rasio Ketergantungan Keuangan (%) Sangat Rendah 0 - 25 Rendah 25 - 50 Sedang 50 - 75 Tinggi 75 - 100 Sumber: Bangga (2017)

## Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah
Efektivitas pelaksanaan anggaran menjadi tolok  ukur  keberhasilan  suatu  daerah  dalam penyelenggaraan  pemerintahan.  Kondisi  itu menentukan apakah tujuan yang ditetapkan telah
terlaksana, dan memperlihatkan tingkatan efektivitas  yang  maksimal  atas  implementasi tersebut    jika  tercapai.  Rumus  dan  kriteria penilaian rasio efektivitas pendapatan asli daerah yakni:

## Tabel 4 Kriteria Penilaian Efektivitas Pendapatan Asli Daerah
Efektivitas PAD Rasio Efektivitas PAD (%) Sangat Efektif >100 Efektif 100 Cukup Efektif 90 - 99 Kurang Efektif 75 - 89 Tidak Efektif < 75 Sumber: Mahmudi (2019)

## Rasio Efisiensi Belanja
Setiap  tindakan  yang  diambil  oleh pemerintah  harus dilaksanakan dengan efisiensi. Rasio  efisiensi  belanja  menjadi  alat  untuk menilai  seberapa  efisien  pengeluaran  dalam suatu  aktivitas  pemerintahan.  Jika  rasio  ini  di
bawah 100% memperlihatkan kapabilitas Pemda yang  telah  mengelola  anggaran  dengan  efisien, sedangkan  jika  lebih  dari  100%  menandakan adanya potensi pemborosan anggaran (Mahmudi,  2019).  Berikut  formula  untuk menghitung rasio efisiensi belanja.

## METODE
Penelitian ini menerapkan metode kualitatif deskriptif, yang melibatkan penggunaan rumus-rumus rasio untuk menganalisis  kinerja  keuangan.  Data  yang dipakai  bersumber  dari  Laporan  Keuangan Pemerintah  Daerah  tahun  2020-2022  yang  telah diaudit,  khususnya  Laporan  Realisasi  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  dari  semua Kabupaten-Kota di Provinsi Jambi.

## HASIL
Gambaran Umum Objek Penelitian
Provinsi  Jambi  terletak  di  tengah  Pulau Sumatera  dan  menjadi  salah  satu  provinsi  di Indonesia.  Provinsi  Jambi  tersusun  oleh  9 kabupaten  serta  2  kota,  dengan  total  144 kecamatan  dan  1.562  desa/kelurahan.  Selain  itu posisi  Provinsi  Jambi  juga  strategis  karena berada dalam kawasan ASEAN dan Interregional Sumatera.

## Analisis Rasio Derajat Desentralisasi
Rasio Derajat Desentralisasi
memperlihatkan  tingkat  kontribusi  PAD  dalam penyediaan  dana  pengeluaran  ataupun  belanja daerahnya.
Tabel 5 Rasio Derajat Desentralisasi Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi Tahun 2020-2022
No Nama Pemda 2020 2021 2022 Rasio Prkt Rasio Prkt Rasio Prkt 1 Kab. Batanghari 8,70 3 11,04 3 8,46 5 2 Kab. Bungo 9,90 2 15,22 2 11,11 2 3 Kab. Kerinci 6,79 8 5,64 10 3,85 11 4 Kab. Merangin 7,32 5 7,84 7 8,79 4 5 Kab. Muaro Jambi 7,01 7 7,98 5 8,02 6 6 Kab. Sarolangun 6,07 9 5,56 11 5,88 9 7 Kab. Tanjung Jabung Barat 8,13 4 7,69 8 7,84 7 8 Kab. Tanjung Jabung Timur 4,72 10 7,02 9 5,24 10 9 Kab. Tebo 7,23 6 7,96 6 7,33 8 10 Kota Jambi 21,93 1 22,11 1 26,19 1 11 Kota Sungai Penuh 3,88 11 8,56 4 8,93 3
Sumber: Data Diolah (2024)
Tabel 5 memperlihatkan Kota Jambi yang konsisten  selama  tiga  tahun  (2020-2022)  berada di  peringkat  pertama  atas  perolehan  persentase Rasio  Derajat  Desentralisasi  terbesar.  Selain  itu sepanjang  periode  tersebut  Kabupaten  Bungo turut  konsisten  meraih  peringkat  kedua,  dan  di
peringkat  ketiga  diraih  Kabupaten  Batanghari pada  tahun  2020-2021  dan  Kota  Sungai  Penuh berhasil menyalib di tahun selanjutnya. Peringkat  keempat  dan  seterusnya  cenderung ditempati oleh daerah yang berfluktuasi.
Gambar 2 Grafik Rata-Rata Rasio Derajat Desentralisasi Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi
Tahun 2020-2022 Terlihat rata-rata Rasio Derajat
Desentralisasi  terbesar  terjadi  pada  tahun  2021. Hal  tersebut  terjadi  karena  kenaikkan  sebesar 1,36%  dari  tahun  sebelumnya.  Namun,  terjadi
penurunan  di  tahun  berikutnya  sejumlah  0,45%, sehingga menjadi 9,24%. Penurunan ini mengindikasikan menurunnya kinerja kabupaten-kota di Provinsi Jambi.
Tabel 6 Pengklasifikasian Kemampuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Mengacu Skala Interval Rasio Derajat Desentralisasi Tahun 2020-2022
Rasio Derajat Desentralisasi (%) Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 0-10 Sangat Kurang (1) Kab. Batanghari, (2) Kab. Merangin, (3) Kab. Tanjung Jabung Barat, (4) Kab. Muaro Jambi, (5) Kab. Tebo, (6) Kota Sungai Penuh, (7) Kab. Sarolangun, (8) Kab. Tanjung Jabung Timur, (9) Kab. Kerinci 10-20 Kurang (1) Kab. Bungo 20-30 Cukup (1) Kota Jambi 30-40 Sedang - 40-50 Baik - >50 Sangat Baik - Sumber: Data Diolah (2024)
Berlandaskan  tabel  6  diketahui  daerah dengan kemampuan keuangan “Cukup” ditempati  Kota  Jambi.  Sebanyak  1  daerah memiliki  kemampuan  “Kurang”  dan  9  daerah dengan kemampuan “Sangat Kurang”  atau 81% dari  jumlah  kabupaten-kota  di  Provinsi  Jambi selama  tiga  tahun  berturut-turut.  Penyebab utama  rendahnya  kemampuan  keuangan  ini adalah  relatif  kecilnya  sumbangsih  PAD  pada total pendapatan daerah.
Strategi  yang  dapat  dilakukan  terkait kebijakan  pengelolaan  keuangan  daerah  guna
menaikkan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) kedepannya demi kesuksesan program pembangunan  daerah  meliputi  kebijakan  yang memfokuskan  pada  optimalisasi  pengelolaan aset  daerah  dan  naikknya  pemanfaatan  sumber pajak  daerah  melalui  evaluasi  ulang  regulasi pajak  daerah  serta  kesadaran  masyarakat  dalam membayar pajak yang meningkat.

## Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Rasio  Kemandirian  Keuangan  Daerah mencerminkan
seberapa baik Pemda mampu mengelola keuangannya secara independen pada konteks otonomi daerah.
Tabel 7 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi
Tahun 2020-2022 No Nama Pemda 2020 2021 2022 Rasio Prkt Rasio Prkt Rasio Prkt 1 Kab. Batanghari 9,94 3 12,84 3 9,56 5 2 Kab. Bungo 11,64 2 17,19 2 12,57 2 3 Kab. Kerinci 7,64 8 6,17 10 4,02 11 4 Kab. Merangin 8,27 5 8,88 6 9,65 4 5 Kab. Muaro Jambi 7,89 7 9,02 5 8,72 6 6 Kab. Sarolangun 6,77 9 6,16 11 6,26 9 7 Kab. Tanjung Jabung Barat 9,20 4 8,62 7 8,50 7 8 Kab. Tanjung Jabung Timur 5,14 10 7,77 9 5,53 10 9 Kab. Tebo 8,25 6 9,13 4 8,01 8 10 Kota Jambi 29,81 1 31,90 1 35,51 1 11 Kota Sungai Penuh 4,10 11 8,56 8 9,81 3 Sumber: Data Diolah (2024)
Tabel  7  memperlihatkan  terkait  sebagian besar  pemerintah  Kabupaten-Kota  di  Provinsi Jambi menghasilkan persentase Rasio Kemandirian  Keuangan  Daerah  yang  rendah secara  konsisten  selama  3  tahun  berturut-turut.
Peringkat  pertama  ditempati  Kota  Jambi  atas persentase  tertinggi  yang  dihasilkan  selama periode  tersebut.  Persentase  terendah  diraih Kabupaten  Muaro  Jambi  di  tahun  2022  yang hanya mencapai 4,02%.

## Gambar 3 Grafik Rata-Rata Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2020-2022
Terlihat  rata-rata  Rasio  Kemandirian Keuangan tertinggi terjadi pada tahun 2021. Hal tersebut terjadi karena kenaikkan sebesar 1,74%
dari tahun sebelumnya. Namun, terjadi penurunan  di  tahun  berikutnya  sejumlah  0,88%, sehingga menjadi 10,74%. Kondisi ini
Jenita  Sinaga  et  al.,  Analisis  Kinerja  Keuangan  pada  Pemerintah  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jambi  Tahun 2020-2022
menandakan  kinerja  kabupaten-kota  di  Provinsi Jambi yang menurun.
Tabel 8 Pengklasifikasian Kemampuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Mengacu Skala Interval Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Tahun 2020-2022
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (%) Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah Pola Hubungan Kabupaten/Kota 0-25 Rendah Sekali Instruktif (1) Kab. Bungo, (2) Kab. Batanghari, (3) Kab. Merangin, (4) Kab. Tanjung Jabung Barat, (5) Kab. Muaro Jambi, (6) Kab. Tebo, (7) Kota Sungai Penuh, (8) Kab. Sarolangun, (9) Kab. Tanjung Jabung Timur, (10) Kab. Kerinci 25-50 Rendah Konsultatif (1) Kota Jambi 50-75 Sedang Partisipatif - 75-100 Tinggi Delegatif - Sumber: Data Diolah (2024)
Berlandaskan  tabel  8  diketahui  daerah dengan kemampuan keuangan “Sedang” dengan pola  hubungan  “konsultatif”  ditempati  Kota Jambi. Sebanyak 10 daerah memiliki kemampuan  “Rendah  Sekali”  dengan  pola hubungan  “Instruktif”  atau  91%  dari  jumlah kabupaten-kota  di  Provinsi  Jambi  selama  tiga tahun  berturut-turut.  Hal  ini  mencerminkan kurangnya  kemandirian  daerah  atas  aspek finansial  dan  keterlibatan  sumber  pendanaan eksternal  yang  masih  besar  dalam  menjalankan otonomi.
Penyebab  utama  rendahnya  kemampuan keuangan  ini  adalah  sumbangsih  dana  yang berasal  dari  eksternal  masih  sangat  tinggi  bila dibandingkan  dengan  dana  yang  berasal  dari daerahnya.
Langkah-langkah  yang  perlu  di  ambil Kabupaten-Kota di Provinsi Jambi agar keterlibatan  sumber  dana  oleh  pemerintah  pusat dan/atau  provinsi  dapat  di  minimalisir  yakni melalui  identifikasi  potensi-potensi  baru  yang dapat  menjadi  sumber  pendapatan,  selain  itu sumber  pendapatan  yang  sudah  dimiliki  dapat dikembangkan lebih lanjut.

## Analisis  Rasio  Ketergantungan  Keuangan Daerah
Rasio  Ketergantungan  Keuangan  Daerah mencerminkan  sebesar  apa  ketergantungan Pemda  pada  pendanaan  yang  berasal  dari transfer  pemerintah  pusat  atauupun  dari  daerah lain.

## Tabel 9 Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi
Tahun 2020-2022 No Nama Pemda 2020 2021 2022 Rasio Prkt Rasio Prkt Rasio Prkt 1 Kab. Batanghari 87,58 3 85,98 3 88,54 3 2 Kab. Bungo 85,10 2 88,54 7 88,37 2 3 Kab. Kerinci 88,84 7 91,49 11 95,76 11 4 Kab. Merangin 88,50 6 88,35 5 91,06 4 5 Kab. Muaro Jambi 88,88 8 88,46 6 91,97 7 6 Kab. Sarolangun 89,62 9 90,25 9 93,92 9 7 Kab. Tanjung Jabung Barat 88,39 5 89,26 8 92,15 8 8 Kab. Tanjung Jabung Timur 91,77 10 90,28 10 94,76 10 9 Kab. Tebo 87,62 4 87,16 4 91,51 6 10 Kota Jambi 73,56 1 69,30 1 73,76 1 11 Kota Sungai Penuh 91,97 11 85,88 2 91,07 5
Sumber: Data Diolah (2024)
Tabel  9  memperlihatkan  ketergantungan Kota  Jambi  yang  paling  baik  dan  konsisten selama  tiga tahun  (2020-2022)  sehingga
menempatkannya  pada  peringkat  pertama  atas perolehan  persentase  Rasio  Ketergantungan Keuangan  Daerah  terendah.  Sepanjang  periode
tersebut  Kabupaten  Batanghari  turut  konsisten meraih  peringkat  ketiga,  namun  di  peringkat kedua  dan  seterusnya  terjadi  ketidakkonsistenan daerah yang menempati posisi tersebut.
Persentase terburuk (tertinggi) dihasilkan Kabupaten Kerinci yang mencapai ketergantungan sebesar 95,76%.

## Gambar 4 Grafik Rata-Rata Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2020-2022
Terlihat  rata-rata  Rasio  Ketergantungan Keuangan  terbaik  terjadi  pada  tahun  2021.  Hal tersebut terjadi karena penurunan sebesar 0,63% dari tahun sebelumnya. Namun, terjadi kenaikan
di  tahun  berikutnya  yang  cukup  besar  sehingga menjadi  90,26%.  Perubahan  ini  mengindisikan menurunnya  kinerja  kabupaten-kota  di  Provinsi Jambi.

## Tabel 10 Pengklasifikasian Kemampuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Mengacu Skala Interval Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah
Tahun 2020-2022 Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah (%) Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 0-25 Sangat Rendah - 25-50 Rendah - 50-75 Sedang (1) Kota Jambi 75-100 Tinggi (1) Kab. Bungo, (2) Kab. Batanghari, (3) Kab. Tebo, (4) Kab. Merangin, (5) Kota Sungai Penuh, (6) Kab. Muaro Jambi, (7) Kab. Tanjung Jabung Barat, (8) Kab. Sarolangun, (9) Kab. Kerinci, (10) Kab. Tanjung Jabung Timur
Sumber: Data Diolah (2024)
Berlandaskan  tabel  10  diketahui  Kota Jambi  dengan  kemampuan  keuangan  “Sedang” dan  10  daerah  memiliki  kemampuan  “Tinggi” atau 91% dari jumlah kabupaten-kota di Provinsi Jambi  selama  tiga  tahun  berturut-turut.  Hal  ini mencerminkan  daerah  yang  masih  memiliki ketergantungan  tinggi  pada  pendanaan  yang berasal dari transfer.
Kemampuan  keuangan  yang  rendah  ini merupakan  akibat  optimaliasi  yang  dilakukan pemerintah masih sangat kurang dalam menurunkan kebergantungan daerahnya.
Peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD)  menjadi  harapan  yang  segera  harus dilaksanakan  pemerintah  kabupaten/kota  di Provinsi Jambi dan kedepannya sumber
pendanaan  tersebut  lebih  dapat  diunggulkan perihal pemenuhan keperluan daerahnya.
Analisis  Rasio  Efektivitas  Pendapatan  Asli Daerah
Rasio Efektivitas Pendapatan  Asli Daerah (PAD) mencerminkan seberapa efektif kemampuan keuangan Pemerintah Daerah perihal pendapatan asli daerah yang terealisasikan sudah sesuai dengan targetnya.
Tabel 11 Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi
Tahun 2020-2022 No Nama Pemda 2020 2021 2022 Rasio Prkt Rasio Prkt Rasio Prkt 1 Kab. Batanghari 75,64 11 107,56 4 67,46 11 2 Kab. Bungo 93,94 8 94,02 9 81,96 9 3 Kab. Kerinci 94,60 7 104,51 6 109,29 1 4 Kab. Merangin 99,91 4 96,96 8 82,97 8 5 Kab. Muaro Jambi 102,65 3 113,80 3 95,72 3 6 Kab. Sarolangun 79,38 10 82,96 11 86,48 7 7 Kab. Tanjung Jabung Barat 111,70 1 98,40 7 104,68 2 8 Kab. Tanjung Jabung Timur 89,17 9 146,09 1 89,60 6 9 Kab. Tebo 99,80 5 126,10 2 90,01 5 10 Kota Jambi 96,23 6 84,74 10 91,20 4 11 Kota Sungai Penuh 104,29 2 104,59 5 69,85 10 Sumber: Data Diolah (2024) Tabel  11  memperlihatkan  kecenderungan ketidakonsitenan  yang  terjadi  selama  tahun 2020-2022,  namun  tidak  dengan  Kabupaten Muaro Jambi berhasil mempertahankan peringkat ketiga setiap tahunnya.
Persentase  Rasio  Efektivitas  Pendapatan Asli  Daerah  (PAD)  paling  rendah  ditempati Kabupaten  Batanghari  tahun  2020  dan  2022 kemudian Kabupaten Sarolangun tahun 2021.
Gambar 5 Grafik Rata-Rata Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2020-2022
Terlihat rata-rata tertinggi Rasio
Efektivitas  Pendapatan  Asli  Daerah  terjadi  pada tahun  2021.  Hal  tersebut  terjadi  akibat peningkatan sebesar 10,22% dari tahun sebelumnya.  Namun,  di  tahun  berikunya  terjadi penurunan  persentase  yang  jauh  lebih  besar
dibandingkan  dengan  kenaikan  sebelumnya yang mencapai 17,32%.
Penurunan  ini  menandakan  pemerintah Kabupaten-Kota  di  Provinsi  Jambi  mengalami penurunan kinerjanya.
Tabel 12 Pengklasifikasian Kemampuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Mengacu Skala Interval Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah
Tahun 2020-2022 Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (%) Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota >100 Sangat Efektif (1) Kab. Tanjung Jabung Timur, (2) Kab. Tebo, (3) Kab. Tanjung Jabung Barat, (4) Kab. Muaro Jambi, (5) Kab. Kerinci 100 Efektif -
90-99 Cukup Efektif (1) Kab. Merangin, (2) Kota Sungai Penuh, (3) Kota Jambi 75-89 Kurang Efektif (1) Kab. Bungo, (2) Kab. Batanghari, (3) Kab. Sarolangun <75 Tidak Efektif -
Sumber: Data Diolah (2024)
Berlandaskan  tabel  12  diketahui  5 pemerintah  Kabupaten-Kota  di  Provinsi  Jambi berada  pada  kemampuan  keuangan  “Sangat Efektif”. Sebanyak 3 daerah memiliki kemampuan  “Cukup  Efektif”  dan  3  daerah lainnya  dengan  kemampuan  “Kurang  Efektif”. Hal ini mencerminkan belum berhasilnya Pemda perihal  pengoptimalisasi  efektivitas  PAD  yang terealisasikan yang sesuai dengan target.
Kondisi  ini  disebabkan  oleh  potensi daerah  yang  dikelola  dengan  belum  optimal serta  penetapan  target  yang  terlalu  ambisius. Meskipun beberapa daerah sudah mencapai hasil “Sangat  Efektif”,  namun  setelah  ditelusuri ternyata  realisasi  bantuan  yang  diterima  dalam
bentuk  transfer  masih  sangat  tinggi  jumlahnya jika dibandingkan target PAD Pemda.
Pemerintah  Kabupaten-Kota  di  Provinsi Jambi  kedepannya  harus  mengimplementasikan strategi  untuk  meningkatkan  efektivitas  PAD meliputi  pendataan  dan  evaluasi  potensi  pajak serta retribusi daerah, sehingga dapat membentuk  acuan  yang  lebih  kuat  untuk menetapkan  target  pendapatan  yang  lebih terfokus.

## Analisis Rasio Efisiensi Belanja
Rasio  Efisiensi  Belanja  memberikan informasi  seberapa  efisien  (hemat)  Pemda  atas anggaran belanja daerahnya.
Tabel 13 Rasio Efisiensi Belanja Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi Tahun 2020-2022
No Nama Pemda 2020 2021 2022 Rasio Prkt Rasio Prkt Rasio Prkt 1 Kab. Batanghari 92,99 8 95,60 10 80,23 1 2 Kab. Bungo 78,54 1 87,89 1 82,22 2 3 Kab. Kerinci 94,96 9 93,52 7 94,11 8 4 Kab. Merangin 86,93 2 94,08 9 94,28 9 5 Kab. Muaro Jambi 106,88 11 96,91 11 96,29 10 6 Kab. Sarolangun 91,35 6 89,31 3 90,66 4 7 Kab. Tanjung Jabung Barat 92,15 7 91,20 5 92,47 6 8 Kab. Tanjung Jabung Timur 95,45 10 90,58 4 92,86 7 9 Kab. Tebo 88,82 4 93,32 6 91,36 5 10 Kota Jambi 91,19 5 88,72 2 89,51 3 11 Kota Sungai Penuh 88,06 3 93,52 8 109,69 11
Sumber: Data Diolah (2024)
Tabel  13  memperlihatkan  Kabupaten Bungo  yang  menempati  peringkat  pertama  atas perolehan  persentase  Rasio  Efisiensi  Belanja paling  baik  tahun  2020-2021,  dan  Kabupaten Batanghari mampu menyalib di tahun
selanjutnya.  Selain  itu  sepanjang  periode tersebut peringkat kedua dan seterusnya cenderung  tidak  konsisten  dan  ditempati  oleh daerah yang bervariasi.
Gambar 6 Grafik Rata-Rata Rasio Efisiensi Belanja Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2020-2022
Terlihat  rata-rata  Rasio  Efisiensi  Belanja Keuangan selama tiga tahun (2020-2022) kurang dari  100%.  Persentase  terbesar  terjadi  pada tahun 2021. Hal tersebut terjadi karena kenaikan sebesar  1,6%  dari  tahun  sebelumnya.  Namun,
terjadi  penurunan  yang  relatif  kecil  di  tahun berikutnya  sejumlah  0,09%,  sehingga  menjadi 92,15%.  Kondisi  ini  menandakan  kinerja kabupaten-kota di Provinsi Jambi yang menurun tetapi tidak begitu besar.

## Tabel 14 Kemampuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Mengacu
Skala Interval Rasio Efisiensi Belanja Tahun 2020-2022 Rasio Efisiensi Belanja (%) Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota >100 Tidak Efisien (1) Kab. Muaro Jambi <100 Efisien (1) Kab. Bungo, (2) Kab. Batanghari, (3) Kota Jambi, (4) Kab. Sarolangun, (5) Kab. Tebo, (6) Kab. Merangin, (7) Kab. Tanjung Jabung Barat, (8) Kab. Tanjung Jabung Timur, (9) Kab. Kerinci, (10) Kota Sungai Penuh
Sumber: Data Diolah (2024)
Mengacu  dalam  tabel  14  diketahui sebagian  besar  Pemda  selama  tiga  tahun berturut-turut berada pada kemampuan keuangan yang “Efisien” yakni 10 daerah dan 1 Pemda  lain  yakni  Kabupaten  Muaro  Jambi dengan  kemampuan  “Tidak  Efisien”.  Hal  ini mencerminkan kapasitas pemerintah Kabupaten- Kota  di  Provinsi  Jambi  yang  dipandang  sudah mengelola  dengan  baik  atas  penggunaan anggaran  belanja  daerahnya  dan  kedepannya mampu mempertahankan kinerjanya.
Namun  Kabupaten  Muaro  Jambi  perlu meningkatkan  efisiensi  pengelolaan  belanja daerahnya dengan penggunaan anggaran seminimal mungkin dan mengacu pada kebutuhan  daerah  serta  memberikan  prioritas pada pelayanan publik.

## SIMPULAN
Mengacu  pada  hasil  penelitian  dan pembahasan  sebelumnya  terdapat  beberapa  hal yang  dapat  disimpulkan  berkenaan  dengan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi tahun 2020-2022 yakni:
1. Berdasarkan  Rasio  Derajat  Desentralisasi sebagian  besar  masuk  kategori  “Sangat Kurang”,  sebab  angka  rata-rata  yang dihasilkan <10%.
2. Berdasarkan  Rasio  Kemandirian  Keuangan Daerah  sebagian  besar  memperoleh  angka rata-rata  <25%,  sehingga  dikategorikan “Rendah Sekali” dengan pola hubungan yang “Instruktif”.
3. Berdasarkan
Rasio
Ketergantungan Keuangan  Daerah  sebagian  besar  masuk
kategori “Tinggi” dengan perolehan persentase rata-rata berada diatas 75%.
4. Berdasarkan  Rasio  Efektivitas  Pendapatan Asli  Daerah  mayoritas  masuk  kategori “Sangat  Efektif”  dengan  perolehan  rasio diatas  100%  dan  berdistribusi  seimbang antara  Pemda  yang  “Cukup  Efektif”  dengan Pemda yang “Kurang Efektif”.
5. Berdasarkan Rasio Efisiensi Belanja sebagian besar  masuk  kategori  “Efisien”,  sebab  rata- rata yang diperoleh kurang dari 100%.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
(2020).  Laporan  Hasil  Pemeriksaan  Atas Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah: Laporan  Hasil  Reviu  Atas  Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah.
Bangga,  W.  (2017). Administrasi  Keuangan Negara  Dan  Daerah .  Penerbit  Ghalia Indonesia.
Halim, A. (2008). Akuntansi Keuangan Dearah:
Akuntansi  Sektor  Publik (Edisi  Ketiga).
Penerbit Salemba Empat.
Mahmudi. (2019). Analisis Laporan Keuanggan Pemerintah  Daerah (Edisi  Keempat).
Penerbit UPP STIM YKPN. Mardiasmo,  M.  B.  A.  (2021). Akuntansi  Sektor Publik (Edisi Terbaru). Penerbit Andi. Olivia,  G.  (2018). Menkeu:  Ketergantungan APBD  pada  Dana  Transfer  Daerah Sangat Tinggi . Diakses pada 18 November 2023. https://nasional.kontan.co.id/news/menke uketergantungan-apbd-pada-dana- transferdaerah-sangat-tinggi.
Undang-Undang  Nomor 23  Tahun  2014  Terkait Pemerintahan Daerah. Utari, R., Nursyabani, A.,  In, H., & Kurniawan,
S.  (2023).  Analisis  Kinerja  Keuangan
Pemerintah  Daerah  Dilihat  Dari  Rasio
Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Kemandirian  Keuangan  Daerah  Serta Rasio  Efektivitas. Jurnal  Ekonomi  Bisnis Dan Manajemen (EKO-BISMA) , 2 (2). Yanti,  P.,  &  Silitonga,  A.  A.  (2022).  Analisis Rasio  Keuangan  APBD  Untuk  Menilai Kinerja  Keuangan  Daerah  Kota  Medan Tahun  2016-2020. Jurnal  Akuntansi Prima , 4 (1), 104–115.
Zulkarnain, Z. (2020). Analisis Rasio Keuangan
Daerah Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa  Barat. CAKRAWALA  –  Repositori IMW , 3 (1), 61–74.