## ANALISIS KEADILAN KEBIJAKAN INSENTIF PAJAK KEPADA UMKM DI ERA PANDEMI COVID 19: PERSPEKTIF KEADILAN HUKUM
Adinda Indra Ayu Pramitha 1) ; Andri Faizal Priyanto 2) ; Alfa Hamim Himawan 3) ; Ferry Irawan 4)
1) 4131210022_adinda@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN
2) 4131210006_andri@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN
3) 4121210003_alfa@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN
4) ferry.irawan@upnvj.ac.id, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

## Abstract
Covid 19 pandemic attacks that occur around the world including Indonesia have adversely affected the business sector,  especially  MSME.  The  government  has  made  various  efforts  as  a  form  of  recovery  of  the  Indonesian economy, through the Directorate General of Taxes under the Ministry of Finance has provided tax incentives for taxpayers affected by the Covid 19 pandemic, especially in the MSME sector. Taxes that are usually repaid by depositing  themselves  or  withheld  or  levied  by  cutters  or  collectors  amounting  to  0.5% of  gross  income,  with PMK-44/PMK.03/2020 being borne by the government means that income becomes not counted as income taxed in  april  2020  until  December  2020.  This  research  uses  qualitative  research  methods  with  juridical  normative approaches, namely by examining natural objects and using the applicable Law approach. The purpose of the study  was  to  analyze  the  effect  of  tax  incentives  on  legal  justice,  commutative  justice,  and  distributive  justice. Providing  tax  incentives  for  the  MSME  sector  is  considered  fair  enough  to  help  MSMEs  survive  during  the pandemic.
Keywords: Incentives, Justice, Law, MSME, Taxes

## Abstrak
Serangan pandemi Covid 19 yang terjadi di seluruh dunia termasuk Indonesia telah berdampak buruk pada sektor bisnis khususnya UMKM. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya sebagai bentuk pemulihan perekonomian Indonesia,  melalui  Direktorat  Jenderal  Pajak  dibawah  Kementrian  Keuangan  telah  memberikan  insentif  pajak untuk wajib pajak yang terdampak pandemi Covid 19 khususnya di sektor UMKM. Pajak yang biasanya dilunasi dengan  cara  setor  sendiri  atau  dipotong  maupun  dipungut  oleh  Pemotong  atau  Pemungut  sebesar  0.5%  dari penghasilan  bruto,  dengan  adanya  PMK-44/PMK.03/2020  menjadi  ditanggung  pemerintah  berarti  penghasilan tersebut menjadi tidak diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak masa pajak april 2020 sampai desember  2020.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  normatif  yuridis yakni dengan meneliti objek alamiah serta menggunakan pendekatan Undang-Undang yang berlaku. Tujuan dari penelitian  ini  untuk  menganalisis  pengaruh  pemberian  insentif  pajak  terhadap  keadilan  hukum,  keadilan komutatif, dan keadilan distributif. Pemberian insentif pajak untuk sektor UMKM dinilai sudah cukup adil untuk membantu UMKM bertahan selama pandemi.
Kata Kunci: Hukum, Insentif, Keadilan, Pajak, UMKM

## PENDAHULUAN
Pandemi Covid-19 telah berdampak besar pada masyarakat dan sektor-sektor yang ada di  Indonesia  begitu  juga  sektor  perekonomian.  Untuk  menstabilkan  kondisi  dan  kegiatan perekonomian di Indonesia, Pemerintah menetapkan berbagai kebijakan yang dapat membantu masyarakat  lebih  mudah  menjalankan  aktivitas  ekonominya.  Kebijakan-kebijakan  yang perlahan  ditetapkan  pemerintah  sebagai  upaya  pencegahan  penyebaran  Covid-19  yang  tak kunjung  reda.  Kebijakan-kebijakan  tersebut  dimulai  dari  disahkannya  Peraturan  Pemerintah Nomor 41 tahun 2020  tentang Pembatasan Sosial Berskala  Besar dalam  Rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Coronavirus Disease  2019  di  Wilayah  Jawa  dan  Bali,  Instruksi  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  14  Tahun 2021 tentang Pemberlakuan PPKM Mikro, PPKM level 1-4, dan Mikro lockdown, dan masih banyak  kebijakan  lain  dalam  rangka  pencegahan  penyebaran  Covid-19.  Kebijakan  tersebut sangat mempengaruhi sektor usaha di Indonesia, termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
yang merupakan sektor penopang utama perekonomian Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan jumlah UMKM di Indonesia mencapai 64,19 juta, dengan komposisi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) sangat  dominan yakni  64,13 juta (99,92%) dari keseluruhan sektor usaha  yang juga terkena imbas negatif pandemi (Bahtiar, 2021).
Pemerintah tentunya tidak boleh tinggal diam dengan imbas negatif pandemi yang turut menyerang UMKM  Indonesia. UMKM cenderung memiliki modal terbatas dibanding usaha besar lainnya. Hal ini bisa saja membawa perekonomian Indonesia dalam keterpurukan. Oleh karena  itu,  beberapa  kebijakan  juga  turut  diambil  dalam  rangka  membantu  UMKM  untuk bangkit dan kembali menjadi penopang utama perekonomian Indonesia. Beberapa kebijakan tersebut antara lain berupa pemberian bantuan sosial, insentif pajak, relaksasi dan rekturisasi kredit,  perluasan  pembiayaan  modal  kerja,  penyediaan  penyangga  produk,  serta  pelatihan secara daring yang diharapkan mampu membantu UMKM (Sugiri, 2020). Salah satu kebijakan berupa Insentif Pajak, padahal kita ketahui bersama bahwa pajak juga merupakan salah satu sumber  pendapatan  negara.  Kebijakan  insentif  pajak  yang  ditujukan  untuk  UMKM  salah satunya adalah insentif pajak penghasilan final yang ditetapkan melalui PMK Nomor 44 tahun 2020 berupa pajak penghasilan final  yang ditanggung pemerintah (Marlinah & Syahribulan, 2020).
Adam  Smith  berpendapat  bahwa  sistem  pajak  yang  baik  harus  memenuhi  empat prinsip,  salah  satunya  adalah  prinsip  keadilan  (Adam,  2011).  Sedangkan  adanya  kebijakan pemberian  insentif  pajak  penghasilan  final  ini  masih  menjadi  perdebatan  bagi  kalangan pengusaha yang menuai berbagai respon berbeda. Kita ketahui bahwa bukan hanya UMKM, tetapi seluruh sektor perusahaan di Indonesia merasakan dampak dari adanya pandemi ini. Hal ini yang menjadi suatu polemik, mengapa hanya kriteria UMKM saja yang mendapat insentif PPh Final DTP ini. Apakah dengan kebijakan tersebut pemberian insentif itu telah menerapkan prinsip  keadilan?  Dengan  adanya  perbedaan  pemahaman  mengenai  keadilan  pemberian insentif PPh Final kepada UMKM yang tertuang pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44 Tahun 2020 ini, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih lanjut keadilan pemberian insentif PPh Final ini dalam perspektif keadilan hukum.

## KAJIAN PUSTAKA Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  adalah  suatu  bentuk  usaha  ekonomi produktif  yang  dilakukan  oleh  orang  perseorangan  atau  badan  usaha  perorangan  yang memenuhi kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Anggraeni, dkk, 2013). Kriteria yang dimaksud dalam pengertian tersebut dijelaskan dalam pasal 1 bahwa UMKM adalah 1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. 2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki,  dikuasai,  atau  menjadi  bagian  baik  langsung  maupun  tidak  langsung  dari.  Usaha Menengah  atau  Usaha  Besar  yang  memenuhi  kriteria  Usaha  Kecil  sebagaimana  dimaksud dalam undang-undang ini. 3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tersebut.
Menurut  Undang-Undang  Nomor  20  tahun  2008,  Kriteria  UMKM  yang  dibahas sebelumnya dapat juga dilihat berdasarkan nilai modal dan penghasilannya sesuai tabel berikut.
Tabel 1. Kriteria UMKM Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008
Klasifikasi Usaha Kriteria UMKM Kepemilikan Kekayaan Bersih (Tidak termasuk tanah dan bangunan) Penjualan Tahunan Usaha Mikro Maksimal 50 juta Maksimal 300 juta Usaha Kecil 50 juta-500 juta 300 juta-2,5 miliar Usaha Menengah 500 juta-10 miliar 2,5 miliar-50 miliar
Sumber: UU 20/2008 (2008)
Namun  seiring  perkembangan  perekonomian,  peraturan  perundang-undangan  pun harus ikut direformasi. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) yang berlaku sejak 2 November 2020 telah mengubah beberapa ketentuan terkait kriteria UMKM. Ketentuan mengenai kriteria UMKM berdasarkan UU Cipta Kerja tersebut tertuang dalam  aturan  pelaksanaan  UU  Cipta  Kerja,  yaitu  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  7  Tahun  2021  (PP  7/2021)  tentang  Kemudahan,  Perlindungan,  dan  Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Berdasarkan PP 7/2021 Pasal 35 Ayat 1, yang mengakibatkan berubahnya kriteria modal dan nilai omset pada UMKM setiap klasifikasi UMKM seperti yang ditunjukkan di tabel berikut.

## Tabel 2. Kriteria UMKM Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 7 Tahun 2021 Klasifikasi Usaha Kriteria UMKM Modal Usaha (Tidak termasuk tanah dan bangunan) Penjualan Tahunan Usaha Mikro Maksimal 1 miliar Maksimal 2 miliar Usaha Kecil 1 miliar – 5 miliar 2 miliar – 15 miliar Usaha Menengah 5-10 miliar miliar 15 miliar-50 miliar
Sumber: PP 7/2021 (2021)
PP  7/2021  Pasal  36  menjelaskan  lebih  lanjut  bahwa  selain  kriteria  modal  usaha  dan hasil  penjualan  tahunan  sebagaimana  diuraikan  Tabel  II.2,  untuk  kepentingan  tertentu, kementerian/lembaga dapat menggunakan kriteria lainnya. Kriteria tersebut yaitu omzet usaha, net  asset,  total  pegawai,  penerapan  teknologi  ramah  lingkungan,  total  investasi,  kandungan lokal,  dan/atau  insentif  dan  disinsentif  berdasarkan  kriteria  masingmasing  bidang  usaha (Rahmawati, 2021).

## Insentif
Insentif telah banyak didefinisikan oleh para ahli. Hasibuan (2013, dikutip dalam Jurnal Ekonomi, Volume 20 Nomor 3, 2018) menyatakan “Insentif adalah tambahan balas jasa yang diberikan  kepada  karyawan  tertentu  yang  prestasinya  di  atas  prestasi  standar.  Insentif  ini merupakan alat yang dipergunakan pendukung prinsip adil dalam pemberian kompensasi” (p. 374). Insentif juga dapat didefinisikan sebagai motivasi kepada seseorang supaya dapat bekerja lebih  baik  dan  agar  mencapai  kinerja  yang  berkualitas  sesuai  dengan  tujuan  perusahaan (Sofyan,  2017).  Dapat  diambil  pengertian  bahwa  insentif  adalah  sesuatu  tambahan  yang diberikan kepada suatu pihak dalam rangka pemberian balas jasa atas prestasi maupun dengan tujuan agar pihak tersebut dapat meningkatkan kinerja lebih baik.

## Insentif Pajak
Salah satu bentuk yang lazim dilakukan oleh pemerintah dalam memberi bantuan di era pandemi  Covid-19  adalah  pemberian  insentif  pajak  kepada  wajib  pajak  yang  terdampak. Insentif pajak sendiri dapat dikategorikan menjadi lima kategori, yaitu tax holidays, investment allowances  and  tax  credits,  timing  differences,  reduced  tax  rates,  dan  free  economic  zone
(Holland D. & Vann R. J., 1998). Di era pandemi Covid-19 ini, di antara lima kategori tersebut, pemerintah  lebih  condong  kepada  kebijakan reduced  tax  rates ,  selain  juga  berbentuk administrative discretion (Wardana, 2021).
PPh Final bagi UMKM juga tidak luput mendapatkan insentif dari pemerintah. Menurut PMK  Nomor  149  Tahun  2021  pada  pasal  Bentuk  insentif  yang  diberikan  adalah  PPh  Final berdasarkan  PP  23  Tahun  2018  yang  dibayar  sendiri  oleh  wajib  pajak  menjadi  ditanggung pemerintah (Kementerian Keuangan, 2020). Menurut Kementerian Keuangan (2020) PPh final yang  dipotong  atau  dipungut  pihak  lain  akan  dibebaskan  asalkan  wajib  pajak  menyerahkan fotokopi  Surat  Keterangan.    Karena  bertujuan  dalam  rangka  pemulihan  ekonomi  semenjak Covid-19 ini, Insentif pajak yang diberikan hanyalah berlaku selama masa pandemi Covid-19. Berdasarkan  PMK  nomor  86  Tahun  2020  dapat  diketahui  bahwa  pemerintah  menetapkan insentif  berlaku  sejak  masa  April  2020  sampai  dengan  Desember  2020  (Kementerian Keuangan,  2020).  Namun,  ternyata  hingga  Desember  2020  pandemi  Covid-19  belum  juga selesai,  pemerintah  pun  akhirnya  memperpanjang  jangka  waktu  pemberian  insentif  sampai dengan masa pajak Juni 2021 (Kementerian Keuangan, 2021a). Penentuan besarnya insentif yang  diberikan  kepada  UMKM  berdasarkan  laporan  yang  harus  disampaikan  wajib  pajak secara online (Kementerian Keuangan, 2021b). Wajib pajak akan mendapatkan konsekuensi apabila  tidak  atau  terlambat  menyampaikan  laporan  tersebut  berupa  wajib  pajak  tidak  akan mendapatkan insentif pajak (Kementerian Keuangan, 2021b). Namun, bagi wajib pajak yang pada  suatu  masa  pajak  memang  tidak  terdapat  peredaran  usaha,  maka  tidak  perlu menyampaikan laporan (Wardana, 2020).

## Insentif Pajak ditanggung Pemerintah
Insentif  pajak  mempunyai  berbagai  macam  bentuk,  pemberian  insentif  pajak ditanggung pemerintah ini masuk kedalam bentuk kebijakan pengecualian pajak. Insentif pajak ditanggung  pemerintah  sebagai  bentuk  pembayaran  pajak  terutang  oleh  pemerintah  melalui penetapan  pagu  anggaran  pada  APBN  (Lili  Marlinah  dan  Syahribulan,  2020).  Penjelasan insentif pajak ditanggung pemerintah tersebut senada dengan pemaparan Samsuar Said (2008, dikutip  dalam  Hartini  2009)  pajak  ditanggung  pemerintah  adalah  pajak  terutang  yang ditanggung oleh pemerintah dengan cara mengalokasikan anggaran dalam bentuk pemberian subsidi  pajak.  Nilai  dari  DTP  akan  dicatat  sebagai  penerimaan  perpajakan  sekaligus  dicatat sebagai pengeluaran berupa subsidi pajak dengan nilai yang sama sehingga anggaran negara akan tetap (in-out ) dalam struktur APBN. Samsuar Said  (2008, dikutip  dalam Hartini 2009) juga  menambahkan  bahwa  pembayaran  pajak  tidak  benar-benar  dilakukan  oleh  pemerintah, tetapi  melalui  insentif  pajak  DTP,  pemerintah  memberikan  keringanan  pajak  kepada  Wajib Pajak yang menjadi sasaran pemberian insentif. Dapat diambil kesimpulan, insentif pajak DTP merupakan  insentif  pajak  yang  mengakibatkan  wajib  pajak  ajak  tidak  perlu  melakukan pembayaran  pajak  sebab  pajak  terutang  telah  dibebankan  pada  APBN.  Keberhasilan pemanfaatan  insentif  pajak  DTP  akan  menjadi  unsur  penerimaan  perpajakan  pada  struktur APBN (Rahmawati, 2021).

## Insentif Pajak Penghasilan Final DTP pada PMK 44 Tahun 2020
Bagi  Wajib  Pajak  UMKM  yang  menjalankan  kewajiban  perpajakan  berdasarkan  PP 23/2018  dan  terdampak  adanya  pandemi  COVID-19,  pemerintah  memberlakukan  kebijakan insentif  pajak  dalam  bentuk  pajak  ditanggung  pemerintah.  Ketentuan  tersebut  dituangkan dalam  beleid  PMK  Nomor  44/PMK.03/2020  tentang  Insentif  Pajak  untuk  Wajib  Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 yang berlaku untuk Masa Pajak April hingga Masa  Pajak  September  2020.  Pada  Masa  Pajak  Juli  2020,  PMK  Nomor  44/PMK.03/2020 dicabut  dan  digantikan  dengan  PMK  Nomor  86/PMK.03/2020  sebagaimana  telah  diubah dengan  (s.t.d.d)  PMK  Nomor  110/PMK.03/2020  tentang  Insentif  Pajak  untuk  Wajib  Pajak
Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019. PMK Nomor 86/PMK.03/2020 s.t.d.d PMK Nomor 110/PMK.03/2020 dan diperpanjang lagi oleh PMK Nomor 149 Tahun 2021.
Bagi UMKM yang menggunakan PP 23 tahun 2018 untuk menghitung PPh, pemerintah telah  memberikan  keleluasaan  selama  masa  pandemi  ini.  Tertuang  dalam  PMK  nomor 44/PMK.03/2021,  UMKM  tidak  perlu  membayar  PPh  Final  karena  ditanggung  pemerintah (Kementerian  Keuangan,  2021a).  Sedianya,  pemberlakuan  PPh  ditanggung  pemerintah  ini hanya  sampai  dengan  Juli  2021.  Dengan  pertimbangan  mempercepat  pemulihan  ekonomi nasional  dari  dampak  pandemi  Covid-19,  UMKM  masih  dapat  menikmati  insentif  PPh ditanggung pemerintah sampai dengan 31 Desember 2021 (Kementerian Keuangan, 2021b). Dibalik  pemberian  insentif  PPh  bagi  UMKM,  ternyata  tidak  secara  otomatis  dinikmati  oleh seluruh UMKM. Terdapat mekanisme pelaporan yang harus dilaksanakan UMKM setiap bulan untuk mendapatkannya (Kementerian Keuangan, 2021a). Berbeda dengan mekanisme PP 23 tahun  2018,  dimana  UMKM  cukup  membayar  PPh  Final  hasil  perhitungannya  tanpa  harus menyampaikan  laporan  ke  Kantor  Pelayanan  Pajak  (Pemerintah  Republik  Indonesia,  2018). Beberapa  penelitian  telah  membahas  penerapan  insentif  pajak  bagi  UMKM  selama  masa pandemi. Mayoritas UMKM menyambut baik bantuan pemerintah ini untuk mengurangi beban pajak  (Wardana,  2021).  Namun  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  kondisi  pandemi  tidak  selalu memberikan dampak negatif bagi UMKM. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa pandemi malah menyebabkan sektor tertentu mengalami pertumbuhan yang signifikan (Rosita, 2020). Implementasi PP 23 tahun 2018 sendiri masih menyisakan ruang perdebatan mengenai aspek keadilan  pajak.  Disaat  keadilan  pajak  diterjemahkan  sebagai  besaran  pajak  yang  sama  bagi penerima penghasilan yang identik, insentif pajak UMKM ini juga berpotensi mencederai asas keadilan  pajak  (Lindsay,  2016).  Bagaimana  tidak,  semua  UMKM  menjadi  target  dari pemberian insentif pajak tanpa memandang sektor maupun kondisi keuangan UMKM.

## Keadilan
Keadilan  merupakan  istilah  yang  digunakan  untuk  menggambarkan  kondisi  yang seimbang atau pun tidak memihak/berat sebelah. istilah keadilan biasanya digunakan dalam persoalan-persoalan  dalam  dunia  hukum.  Menurut  Aristoteles,  keadilan  merupakan  suatu kondisi dimana kita memberikan sesuatu kepada orang lain dengan apa yang kita dapatkan dari orang  lain.  Menurut  Thomas  Hobbes,  keadilan  merupakan  setiap  perbuatan  yang  dikatakan adil. Keadilan hanya tercipta ketika apa yang dikerjakan telah sesuai dengan perjanjian yang telah  dibuat  atau  pun  disepakati  sebelumnya.  Menurut  W.J.S  Poerwadaminto,  keadilan merupakan  suatu  kondisi  tidak  berat  sebelah  yang  sepatutnya  tidak  diputuskan  dengan  cara sewenang-wenang.

## METODE
Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini, yaitu metode penelitian kualitatif dengan  pendekatan  normatif  yuridis.  Metode  penelitian  kualitatif  adalah  penelitian  yang digunakan  untuk  meneliti  objek  yang  alamiah  dimana  peneliti  merupakan  instrumen  kunci, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara gabungan, analisis data bersifat induktif, dan hasil  dari  penelitian  kualitatif  lebih  menekankan  makna  daripada  generalisasi  (Sugiyono, 2007).
Sedangkan penelitian dengan pendekatan normatif yuridis adalah pendekatan terhadap undang-undang  yang  berlaku.  Pendekatan  normatif  yuridis  digunakan  dengan  melakukan kajian  peraturan  perundang-undangan  dengan  masalah  yang  diteliti  (Isnaini,  2017).  Dengan menganalisis  dan  membandingkan  antara  bahan  pustaka  dengan  memperhatikan  peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memperoleh hasil penelitian yang normatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada  tanggal  2  Maret  2020,  Presiden  Indonesia  secara  resmi  mengumumkan  bahwa terdapat dua orang dengan status positif Covid-19. Pandemi ini menyebabkan kondisi negara mengalami  perubahan  yang  signifikan  sehingga  dibutuhkan  kebijakan-kebijakan  yang  dapat yang dapat mengurangi penyebaran Covid-19.
Di  sisi  lain,  pembatasan  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  dalam  rangka  mengurangi penyebaran  Covid-19  menyebabkan  kegiatan  ekonomi  mengalami  penurunan.  Hal  itu berdampak  pada  usaha-usaha  yang  ada  di  Indonesia  karena  menurunnya  kegiatan  ekonomi menyebabkan  menurunnya  produksi  maupun  pendapatannya.  Terlebih  UMKM  yang mendominasi sektor usaha di  Indonesia, ada sekitar 64,19 juta UMKM di  Indonesia dengan 64,13 juta (99,92%) merupakan Usaha Mikro dan Kecil.
Dengan  adanya  pembatasan  aktivitas  yang  terjadi  karena  adanya  pandemi  pastinya memberikan  dampak  yang  kurang  baik  terhadap  aktivitas  usaha  yang  dilakukan  UMKM. Bahkan, dalam kondisi tersebut menyebabkan 63,9% dari UMKM yang terdampak mengalami penurunan omzet mencapai 30%, dan hanya 3,8% yang mengalami peningkatan omzet. Banyak UMKM  berusaha  mempertahankan  kegiatan  usahanya  dengan  melakukan  berbagai  cara, seperti menurunkan jumlah produksi barang dan jasa, mengurangi jam kerja, bahkan sampai mengurangi jumlah tenaga kerja (Bahtiar, 2021)
Dari berbagai kondisi yang dialami oleh pelaku UMKM, mayoritas pihak yang terkena dampak  merupakan  masyarakat  kelas  menengah  ke  bawah.  Oleh  karena  itu,  Pemerintah menetapkan berbagai kebijakan untuk membantu agar aktivitas UMKM tetap berjalan. Hal ini dibuktikan dari survei yang dilakukan BPS di masa pandemi Covid-19. Survei ini dilakukan pada  10  sampai  dengan  28  Juli  2020  dengan  cakupan  semua  lapangan  usaha  kecuali pemerintahan, aktivitas rumah tangga pemberi kerja, dan badan internasional.
Jumlah responden total 34.559 yang terdiri dari 25.256 UMK, 6.821 UMB, da 2.482 pertanian. Hasil dari survei yang berkaitan dengan sektor UMK dan UMB serta dapat menjadi bahan pertimbangan ada di dalam tabel berikut.
Tabel 3. Perbedaan Perubahan yang Dialami Sektor UMK dan UMB di masa
pandemic covid-19 Kepala Tabel Sektor Usaha Usaha Mikro Kecil (UMK) Usaha Menengah Besar (UMB) Pengurangan Pegawai 33,23% 46,64% Penurunan Pendapatan 84,20% 82,29 % Penurunan Permintaan 78,35% 80,24% Kendala Keuangan  terkait pegawai dan operasional 62,21% 53,17%

## Sumber: Badan Pusat Statistika (2020)
Dari tabel tersebut dapat dianalisis bahwa penurunan pegawai oleh UMB lebih besar persentasenya  dibanding  oleh  UMK.  Hal  ini  dikarenakan  jumlah  pegawai  UMB  memang dasarnya  lebih  besar  dari  UMK.  Penurunan  Pendapatan  UMK  lebih  besar  1,91%  dibanding UMB  sedangkan  penurunan  permintaan  UMB  lebih  besar  1,89%  dibanding  UMK.  Kendala keuangan  terkait  pegawai  dan  operasional  UMK  lebih  besar  9,04%.  Perbedaan  rasio  yang paling besar adalah di masalah kendala keuangan terkait pegawai dan operasional. Perbedaan rasio  yang besar ini menandakan bahwa Usaha  Mikro Kecil memiliki  lebih banyak kendala keuangan dibandingkan dengan Usaha Menengah Besar.
Selain  itu,  kita  telah  membahas  sebelumnya  bahwa  insentif  juga  merupakan  suatu bentuk balas jasa kepada pihak yang telah menghasilkan prestasi atau bekerja secara maksimal. Begitu juga dengan UMKM, telah dicatat bahwa jumlah UMKM pernah mencapai 64,2 juta dengan  kontribusi  terhadap  PDB  sebesar  61,07%  atau  senilai  8.573,89  triliun  rupiah. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia juga dapat menghimpun sampai 60,4% dari total investasi (Kementerian Koperasi dan UKM, 2018). Hal ini mengimplikasikan bahwa UMKM  Indonesia  memang  pernah  berkontribusi  besar  bagi  perekonomian  Indonesia  dan pernah  disebut  sebagai  penopang  utama  perekonomian  Indonesia.  Bukan  hanya  menjadi penopang  ekonomi  Indonesia,  sektor  UMKM  juga  menjadi  sektor  penyumbang  lapangan pekerjaan  terbesar  di  Indonesia.  Usaha  Mikro  menyerap  sekitar  107,2  juta  tenaga  kerja (89,2%),  Usaha  Kecil  5,7  juta  (4,74%),  dan  Usaha  Menengah  3,73  juta  (3,11%);  sementara Usaha  Besar  menyerap  sekitar  3,58  juta  jiwa.  Artinya  secara  gabungan  UMKM  menyerap sekitar  97%  tenaga  kerja  nasional,  sementara  Usaha  Besar  hanya  menyerap  sekitar  3%  dari total tenaga kerja nasional (Susanto, 2020). Hal ini juga menjadi nilai tambah bahwa UMKM memang  telah  banyak  membantu  Indonesia  di  berbagai  sektor  termasuk  sektor  sosial  yaitu pengurangan  pengangguran.  Maka  dari  itu,  sesuai  dengan  pengertian  insentif  yang  dibahas sebelumnya, UMKM dapat dikategorikan sebagai sektor yang berhak dan suatu hal yang adil jikamenerima insentif tersebut dibanding sektor-sektor lain yang juga terkena dampak. Dimana pasti timbul harapan besar dari pemerintah di balik pemberian insentif kepada UMKM yaitu agar sektor ini bisa bangkit lebih cepat dan menjadi penopang utama lagi seperti masa sebelum pandemi Covid-19.
Dilihat dari sisi prinsip pajak, yaitu prinsip keadilan yang juga berkaitan erat dengan nilai pancasila pada sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia dan juga gotong royong. John Rawls mengajukan dua prinsip keadilan. Pertama, adil berarti setiap orang harus mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar sesuai dengan kebebasan yang berlaku untuk  orang  lain.  Kedua,  ketidaksamaan  sosial  dan  ekonomi  harus  diatur  sedemikian  rupa sehingga kedua ketidaksamaan dapat menguntungkan semua orang. Pernyataan pertama dari John Rawls menunjukkan pengertian keadilan komutatif yaitu menyangkut mengenai masalah penentuan hak yang adil di antara beberapa manusia pribadi yang setara, baik diantara manusia pribadi fisik maupun antar pribadi non fisik. Sedangkan, pernyataan kedua lebih condong ke keadilan  distributif  yaitu  keadilan  yang  menuntut  bahwa  setiap  orang  mendapat  apa  yang menjadi haknya, jadi sifatnya proporsional. Di sini yang dinilai adil adalah apabila setiap orang mendapatkan  apa  yang  menjadi  haknya  secara  proporsional.  Di  dalam  konsep  keadilan distributif  muncul  pertanyaan  atau  masalahtentang  kapan  timbulnya  hak  tersebut  dan bagaimana pembagian hak itu, apa harus merata atau harus proporsional?
Bagaimana  jika  pajak  sendiri  diterapkan  dengan  pemukulan  rata  beban  pajak?  Hal tersebut pastinya akan menyulitkan pihak-pihak menengah ke bawah. Hal ini dapat dijadikan contoh bahwa pajak seharusnya condong kepada keadilan distributif dimana keadilan tersebut tidak  boleh  dipukul  rata  dan  mencerminkan  kesejahteraan  sosial.  Jadi,  negara  harus mendistribusikan  beban  pajak  secara  proporsional  sesuai  kapasitas  ekonomi  warga  dalam skema  penarikan  pajak.  Hal  tersebut  diperlukan  juga  karena  negara  harus  menciptakan kehidupan sosial ekonomi yang kondusif agar warga negara yang memenuhi persyaratan pajak dapat  melakukan  kewajiban  sosialnya  dengan  tertib  dan  merasa  mendapat  keadilan.  Hal  ini dapat  dikaitkan  dengan  keadilan  dalam  insentif  pajak  di  era  pandemi  Covid-19,  bahwa pengenaan insentif pajak tidak semudah dipukul rata dengan alasan semua pihak sama-sama merasakan  dampak  negatif  pandemi.  Namun,  harus  tetap  memperhatikan  prinsip  keadilan distributif  yang  proporsional.  Kebijakan  insentif  pajak  juga  sebaiknya  tidak  menghentikan aliran uang masuk ke kas negara di satu sisi. Di sisi lain, pajak juga harus dapat mengurangi beban masyarakat dengan tetap memperhatikan pengakomodasian wajib pajak. Kebijakan jalan
tengah ini diharapkan dapat membantu mempercepat penuntasan permasalahan bangsa karena beban ditanggung bersama dengan langkah yang sama antara pemerintah dan warga negara.
Sebelumnya  perlu  dipahami  lebih  lanjut  bahwa  pengenaan  insentif  pajak  ini  tidak semua  dikenakan  pada  seluruh  UMKM,  tetapi  diikuti  dengan  kriteria  wajib  pajak  usaha berdasarkan  besar  nilai  pendapatan  bruto.  Hal  ini  dapat  dilihat  dalam  Peraturan  Menteri Keuangan  Nomor  44  Tahun  2020  mengenai.  Tepatnya  pada  BAB  III  Pasal  5  ayat  6  yang berbunyi “PPh final sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditanggung Pemerintah.” Sedangkan ayat 1 yang dirujuk berbunyi “Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan  Pemerintah  Nomor  23  Tahun  2018,  dikenai  PPh  final  sebesar  0,5%  dari  jumlah peredaran bruto”. Dapat diartikan bahwa PPh Final DTP ini adalah berdasar perhitungan dari ketentuan PPh final dalam PP Nomor 23 Tahun 2018. Namun dengan ketentuan di pasal satu dimana wajib pajak yang dikenakan adalah Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang  dikenai  Pajak  Penghasilan  final  wajib  pajak  orang  pribadi;  dan  wajib  Pajak  badan berbentuk  koperasi,  persekutuan komanditer,  firma, atau perseroan terbatas,  yang menerima atau  memperoleh  penghasilan  dengan  peredaran  bruto  tidak  melebihi  Rp4.800.000.000,00 (empat  milyar  delapan  ratus  juta  rupiah)  dalam  1  (satu)  Tahun  Pajak.  Dari  pasal  dalam  PP Nomor  23  Tahun  2018  dapat  diambil  pengertian  bahwa  tidak  semua  UMKM  dapat menggunakan  kebijakan  insentif  PPh  Final.  UMKM  yang  dapat  menggunakan  hanyalah UMKM  yang  memperoleh  penghasilan  dengan  peredaran  bruto  tidak  melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat milyar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Penentuan syarat ini merupakan salah satu  penerapan  asas  keadilan  dimana  yang  lemah  dibantu  dan  dikuatkan  dan  yang  kuat membantu dan berkontribusi (Sri Mulyani, 2021).

## PENUTUP Simpulan
Banyak  kebijakan  yang  sudah  diterapkan  oleh  Pemerintah  untuk  membantu  pelaku usaha dan meningkatkan perkembangan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), salah satunya yaitu  kebijakan  pemberian  insentif  pajak  bagi  UMKM  yang  terdampak  pandemi  Covid-19. Kebijakan-kebijakan  untuk  UMKM  sebenarnya  sudah  diberikan  sejak  sebelum  pandemi Covid-19,  yaitu  ditetapkannya  PP  23  Nomor  2018  hingga  ditetapkannya  PMK  Nomor  44 Tahun 2020 dengan memperhatikan asas keadilan dan kepastian hukum.
Berdasarkan PMK Nomor 44 Tahun 2020 Tentang Insentif Wajib Pajak Untuk Wajib Pajak  Terdampak  Pandemi Corona  Virus  Disease  2019 ,  kebijakan  yang  ditetapkan  sudah sesuai untuk membantu UMKM di masa pandemi dengan mengurangi beban kewajiban yang harus  dilaksanakan.  Sisi  keadilan  yang  diharapkan  masyarakat  sudah  diterapkan  dengan menetapkan  ketentuan  bahwa  usaha  yang  dapat  memperoleh  insentif  pajak  tersebut,  yaitu usaha yang memiliki pendapatan bruto tidak lebih dari Rp4.800.000.000 dan memenuhi syarat- syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan insentif pajak tersebut.
Menurut  PMK  Nomor  44  Tahun  2020,  Wajib  pajak  UMKM  yang  memenuhi  syarat  PP  23 Tahun  2018  tersebut  dapat  mengenakan  insentif  PPh  Final  DTP  jika  telah  mengajukan permohonan  Surat  Keterangan  sebagaimana  telah  diatur  di  Peraturan  Menteri  dan  akan diberikan  berdasarkan  laporan  yang  disampaikan  wajib  pajak  sepanjang  telah  memiliki  SK. Kemudahan  administrasi  ini  dianggap  sangat  membantu  UMKM  dalam  menikmati  insentif pajak yang diberikan Pemerintah.
Meskipun peraturan kebijakan yang telah ditetapkan Pemerintah dianggap sudah adil namun Pemerintah  juga  harus  lebih  memastikan  bahwa  insentif  pajak  yang  diberikan  benar-benar dinikmati sesuai target, yaitu untuk pelaku usaha yang memiliki kesulitan lebih dan terdampak
Covid-19.  Seperti  pada  data  yang  diperoleh  bahwa  usaha  yang  mengalami  hal  tersebut didominasi  oleh  Usaha  Menengah  Kecil  dibandingkan  Usaha  Menengah  Besar  walaupun keduanya berhak mendapatkan insentif pajak jika memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan usaha tersebut benar-benar terdampak pandemi Covid-19.

## Saran
Pemberian insentif PPh Final DTP adalah salah satu kebijakan yang sangat membantu UMKM  di  masa  pandemi.  Pengenaan  insentif  ini  kepada  usaha  yang  memiliki  pendapatan bruto  di  bawah  Rp4.800.000.000  ditinjau  dari  sisi  keadilan  cukup  adil.  Namun,  apakah pelaksanaannya sendiri berjalan lancar dan sesuai yang diharapkan perlu lebih lanjut ditelaah. Dengan  begitu,  dapat  diketahui  apakah  tujuan  dari  pemberian  insentif  ini  tercapai  dan kebijakan  pemerintah  dimanfaatkan  dengan  baik.  Selain  itu,  sisi  keadilan  dari  kebijakan  ini juga akan terlihat dalam pengimplementasiannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Adam,  S.  (2011).  Tax  by  design: The  Mirrlees  review  (Vol.  2) .  Oxford:  Oxford  University Press.
Bahtiar, R. A. (2021).  Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah  serta  Solusinya. Bidang  Ekonomi  dan  Kebijakan  Publik  Kajian  Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis INFO SINGKAT, 19-24.
Feni  Dwi  Anggraeni,  dkk.  (2013).  Pengembangan  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah (UMKM)  melalui  Fasilitasi  Pihak  Eksternal  dan  Potensi  Internal  (Studi  Kasus  pada Kelompok Usaha “Emping Jagung” di Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing, Kota Malang). Jurnal Administrasi Publik (JAP), 1286-1295. Holland D. & Vann R. J. (1998). Income Tax Incentives for Investment. Tax Law Design and Drafting, 2-9.
Kementerian  Keuangan.  (2020).  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  86/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.
Kementerian  Keuangan.  (2020).  Peraturan  Menteri  KeuanganNomor  44/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.
Kementerian  Keuangan.  (2021a).  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  9/PMK.03/2021 Tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak TerdampakPandemi Corona Virus Disease 2019 (No. 9).
Kementerian  Keuangan.  (2021b).  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  82/PMK.03/2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (No. 82).
Lindsay, I. K. (2016). Tax Fairness by Convention: A defense of horizontal equity. Fla. Tax Rev., 19, 79.
Marlinah,  L.  &  Syahribulan.  (2020).  Peranan  Insentif  Pajak  Yang  Di  Tanggung  Pemerintah (DTP) Di Era Pandemi Covid 19. Economy Deposit Journal, 58-66. Pemerintah Republik Indonesia. (2018). PeraturanPemerintahNomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak  Penghasilan  atas  Penghasilan  dari  Usaha  yang  Diterima  atau  Diperoleh  Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
Pemerintah Republik  Indonesia (2021). Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021  tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Rahmawati, E. (2021). Insentif PPh Final ditanggung Pemerintah Selama Pandemi Covid-19 bagi  UMKM  yang  Memiliki  Peredaran  Bruto  Tertentu. Jurnal  Pajak  dan  Keuangan Negara, 81-97.
Rosita, R. (2020). Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap UMKM di Indonesia. Jurnal Lentera Bisnis, 109-120.
Sofyan,  A.  (2017).  Pengaruh  Pemberian  Insentif  terhadap  Kinerja  Karyawan  di  PT  SICPA Peruri Securink. Junal Manajemen & Bisnis Kreatif, 24-40 .
Sugiri,  D.  (2020).  Menyelamatkan  usaha  mikro,  kecil  dan  menengah  dari  dampak  pandemi Covid-19. Fokus Bisnis: Media Pengkajian Manajemen Dan Akuntansi, 76-86 . Susanto,  A.  D.  (2020).  Penggunaan  Informasi  Akuntansi  oleh  Pelaku  Usaha  Mikro  dalam Pengambilan Keputusan Usaha. Jurnal Akuntansi 2020, 1-11 .
Wardana. (2020). Fasilitas dan Biaya Pengurang PPh Badan. Klaten: Penerbit Lakeisha. Wardana,  A.  B.  (2021).  Menakar  Keadilan  Pajak  Penghasilan  dan  Insentif  bagi  UMKM  di Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Pajak Indonesia, 192-205.