Jurnal Pendidikan Universitas Garut Fakultas Pendidikan Islam dan Keguruan Universitas Garut p-ISSN: 1907-932X; e-ISSN: 2579-9274

## Manajemen Dana Bantuan Operasional Sekolah untuk Pencapaian Mutu Pembelajaran
Hani Latifah
Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Garut, Garut
Abstract. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) and its various polemic has always been a separate topic in education. The problems that arise in the implementation of government policies related to the BOS funds are very complex, both on a regional and national scale. This research uses descriptive method with qualitative approaches in  elementary  schools  in  Garut.  The  collection  of  data  is  carried  out  through observation, interviews, and documentation study. Specifically, the results showed: 1) the implementation of the management of BOS funds at the primary level in Garut has been grounded in legislation and regulations and technical guidelines that apply, but the result is not optimal because of the limited funds received by the school, with BOS the school is only able to meet operational needs daily course, unable to meet for other programs related to the achievement of the quality of schools. 2) The school seeks to prioritize the use of the budget on things that are important that have been designed previously in RKAS. However, in reality the principal difficult to use the funds  exactly  in  accordance  with  RKAS.The  school  principal  also  difficult  to innovate  because  the  use  of  the  funds  should  not  be  used  instead  of  the  13 components  that  have  been  specified  in  the  Technical  Handbook  (Technical Guidance)  use  of  the  funds.  3)  are  common  obstacles  and  constraints  in  the implementation of BOS funds in improving the quality of education in elementary school.  Primarily  associated  with  insufficient  funds  for  the  attainment  of  quality education with funds sourced from the BOS funds alone. Delays in the distribution of BOS funds be an obstacle big enough and the lack of awareness and understanding of the principals in managing the BOS funds are transparent and accountable. This makes is difficult to increase the quality of education. 4) Step forward improvements that  the  budget  allocation,  the  principal  is  attempting  to  establish  priorities,  the biggest allocation is to meet the standards development costs educators as well as the process of teaching and learning activities.
Kata kunci: manajemen, Bantuan Operasional Sekolah, mutu pembelajaran

## 1. Pendahuluan
Di negara maju, pendidikan selain sebagai aspek konsumtif juga diyakini sebagai investasi modal manusia  ( human capital investment )  dan  menjadi  “ leading sector ”.    Oleh  karena  perhatian pemerintahnya  terhadap  pembangunan  pada  sector  pendidikan  ini  sungguh-sungguh,  sehingga terwujud dengan adanya komitmen politik anggaran sector pendidikan tidak kalah dengan sektor lainnya, sehingga keberhasilan investasi pendidikan berkorelasi dengan kemajuan pembangunan makronya (Irianto, 2011).
Pemerintah Indonesia telah menyusun skala prioritas untuk mencerdaskan bangsa, dan bisa jadi hal  tersebut  berawal  dari  bertambahnya  anggaran  pendidikan  atau  terpenuhinya  anggaran pendidikan  sebesar  20  persen.    Selama  lebih  enam  dekade  pembangunan  pendidikan dilaksanakan, sudah banyak terobosan-terobosan berarti yang dilakukan pemerintah, baik dalam konteks  perluasan  akses,  peningkatan  mutu  maupun  konteks  membangun  citra  pendidikan nasional.    Untuk  kepentingan  tersebut,  pemerintah  mengeluarkan  dana  bantuan  operasional sekolah (BOS) untuk membantu kelancaran penyelenggaran pendidikan di sekolah.
Dana BOS beserta berbagai polemiknya selalu menjadi topik tersendiri dalam dunia pendidikan. Dilatar belakangi oleh rasa keingintahuan peneliti terhadap fungsi dan pemanfaatan dana BOS dalam peningkatan kualitas pendidikan, maka dari itu penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian  mengenai  manajemen  penggunaan  dana  bantuan  operasional  sekolah  (BOS)  untuk pencapaian mutu pembelajaran.

## 2. Metodologi
Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian desriptif. Metode ini digunakan karena peneliti  menginginkan  mendapatkan  hasil  penelitian  yang  mendalam,  terus  menerus, komprehensif,  kontekstual  serta  holistik.    Peneliti  menggunakan  pendekatan  kualitatif  karena peneliti  ingin  mengkaji  lebih  jauh  dan  menganalisis  apa  yang  menjadi  objek  penelitian,  tidak hanya sebatas menguji hipotesis. Peneliti juga bertujuan mempertahankan bentuk dan isi perilaku manusia  dan  menganalisis  kualitas-kualitasnya,  alih-alih  mengubahnya  menjadi  entitas-entitas kualitatif; tidak mengandalkan bukti-bukti berdasarkan logika matematis.  Dalam penelitian ini, peneliti  menggunakan beberapa teknik dalam upaya pengumpulan data yang dibutuhkan yaitu wawancara mendalam, analisis dokumen dan observasi

## 3. Hasil dan Pembahasan
Pendidikan yang bermutu menurut Mulyasana (2011) lahir dari system perencanaan yang baik ( good planning system ) dengan materi dan system tata kelola yang baik ( good governance system ) dan  disampaikan  oleh  guru  yang  baik  ( good teachers )  dengan  komponen  pendidikan  yang bermutu, khususnya guru.
Terkait  dengan good governance system ,  salah  satu  program  pemerintah  yang  mendorong kemajuan pendidikan adalah program dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Program BOS merupakan sebuah kebijakan sektor pendidikan dari pemerintah untuk melaksanakan amanat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, terutama pada Pasal 34 Ayat (2). Dan kemudian diatur ketentuan tentang wajib belajar ini dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 juga diatur mengenai Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa Pemerintah  dan  pemerintah  daerah  menjamin  terselenggaranya  wajib  belajar  minimal  pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah,  pemerintah  daerah,  dan  masyarakat.  Konsekuensi  dari  amanat  undang-undang tersebut adalah pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP) serta satuan pendidikan lain yang  sederajat.    Dukungan  pemerintah  merupakan  aspek  kunci  keberhasilan  pembangunan
(Ramdhani & Santosa, 2012), termasuk di dalamnya pada bidang pendidikan melalui dukungan dana BOS bagi sekolah.
BOS merupakan salah satu model pembiayaan pendidikan yang sangat popular di masyarakat, merakyat  dan  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  dalam  upaya  menuntaskan  Wajib  Belajar  9 tahun, pemerataan dan keadilan dalam bidang pendidikan serta upaya peningkatan mutu kegiatan belajar  mengajar.  Program  ini  dikomandani  oleh  Departemen  Pendidikan  Nasional  yang penyaluran,  penggunaan  dan  pertanggungjawabannya  dilaksanakan  secara  terpadu  oleh  pihak yang terkait dari  menteri  hingga  kepada Kepala Sekolah  sekolah  yang  berhak menerima BOS sebagai  pelaksana  di  lapangan.    Dengan  adanya  BOS,  diharapkan  siswa  dapat  memperoleh layanan pendidikan dasar yang lebih bermutu sampai tuntas Wajib Belajar 9 tahun.
Namun,  ternyata  pada  implementasinya,  guliran  dana  BOS  belum  mampu  membantu meningkatkan mutu pedidikan secara optimal. Hal ini terbukti dengan masih rendahnya Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Indonesia yaitu sebesar 7.5 tahun (Data UNDP Tahun 2013).  Angka ini menunjukkan,  penduduk  Indonesia  yang  berumur  15  tahun  ke  atas  sebagain  besar  hanya menamatkan pendidikan sekolah dasar (6 tahun) atau kurang.
Selain itu, di tahun 2015, Anis Baswedan membuat laporan pendidikan Indonesia. Dalam laporan tersebut Anies menunjukkan data buruknya wajah pendidikan di Indonesia selama beberapa tahun terakhir ( https://www.selasar.com ) diantaranya adalah sebanyak 75 persen sekolah di Indonesia tidak memenuhi standar layanan minimal pendidikan; nilai rata-rata kompetensi guru di Indonesia hanya 44,5. Padahal, nilai standar kompetensi guru adalah 75; Indonesia berada dalam peringkat 40 dari 40 negara, pada pemetaan kualitas pendidikan, menurut lembaga The Learning Curve; Indonesia menjadi peringkat 103 dunia, negara yang dunia pendidikannya diwarnai aksi suap- menyuap  dan  pungutan  liar.  Selain  itu,  Anies  mengatakan,  dalam  bulan  Oktober  hingga November 2015, angka kekerasan yang melibatkan siswa di dalam dan luar sekolah di Indonesia mencapai  230  kasus.    Kejahatan  terorganisir  juga  menjadi  masalah  dalam  pendidikan  di Indonesia.  Bahkan mengenai kejahatan terorganisir di bidang pendidikan ini Indonesia berada di peringkat 109 dunia.
Dari berbagai permasalahan di atas, penulis menggarisbawahi terkait 75% sekolah di Indonesia tidak memenuhi SPM juga rendahnya kualitas pendidikan Indonesia dan tingginya pungutan liar di dunia Pendidikan Indonesia. Yang mana dengan semua permasalahan tersebut terkait dengan salah  satu  kebijakan  pemerintah  yaitu  melalui  implementasi  dana  BOS.  Munculnya  kebijakan Dana  BOS  bukan  berarti  behentinya  permasalahan  pendidikan,  masalah  baru  muncul  terkait dengan  penyelewengan  dana  BOS,  dan  ketidakefektifan  pengelolan  dana  BOS,  tujuan  dari pemerintah sendiri baik, namun terkadang sistem yang ada menjadi bumerang dan menghadirkan masalah  baru,  selain  itu  pribadi  dan  budaya  manusia  Indonesia  ikut  berpengaruh  terhadap penyelewengan dan ketidakefektifan pengelolaan dana BOS.
Pada tahun 2015 dana BOS bagi siswa mengalami peningkatan sekitar 30%, namun tetap saja masih banyak persoalan yang dihadapi dalam implementasi penggunaannya. Permasalahan di atas hanyalah  sebagian  kecil  dari  permasalahan  yang  timbul  dalam  implementasi  dana  BOS.  Pada kenyataannya banyak masalah-masalah lainnya yang ditemukan dalam implementasi BOS.
Selain itu, berdasarkan observasi awal peneliti banyak menemukan masalah dalam implementasi dana BOS. Dana BOS rawan untuk diselewengkan, pengalokasian dana BOS yang tidak tepat sasaran,  pengalokasian  dana  BOS  dipukul  rata  untuk  semua  sekolah  di  seluruh  daerah  tanpa terkecuali, swasta dan negeri sama. Padahal, tiap sekolah memiliki kebutuhan dan masalah yang
berbeda.Masalah  lainnya  adalah  keterlambatan  penyaluran  dana  BOS.  Masalah  selanjutnya adalah masalah yang menjadi fokus utama penelitian ini yaitu terkait dengan pemenuhan mutu pembelajaran  Indonesia.  Permasalahan  yang  dihadapi  bangsa  ini  adalah  bahwa  mutu pembelajaran  di  sekolah  sampai  saat  ini  belum  relatif  sama  baik  proses  belajar-mengajarnya, kemampuan gurunya, sarana prasarananya, dan lain sebagainya. Rasanya tidak adil ketika setiap siswa/ sekolah harus menempuh soal yang sama dalam UN, sedangkan sarana prasarana di setiap sekolah  tidak  sama,  kemampuan  gurunya  juga  tidak  sama.UN  sebagai  salah  satu  barometer minimal bagi pembelajaran di sekolah.Apabila tidak ada barometer ini, sulit mengontrol mutu pembelajaran di sekolah. Selain itu, adanya perbedaan pemahaman istilah otonomi di sekolah, membuat mutu pembelajaran di sekolah semakin “tidak jelas”, bahkan tidak jarang ditemukan di rapor nilainya bagus, tetapi siswa yang bersangkutan masih belum bisa membaca, menulis, dan menghitung.
Pendidikan yang bermutu minimalnya harus memenuhi 8 SNP, dan banyak sekolah yang merasa dana BOS saja tidak cukup untuk memenuhi seluruh komponen tersebut. Penggunaan bantuan BOS hanya boleh digunakan pada 13 poin program penggunaan dana BOS. Sedangkan kebutuhan sekolah tidak hanya itu, terutama jika ingin memenuhi 8 standar SNP tersebut.
Dampaknya adalah sekolah akan sulit mencapai standar-standar yang telah ditetapkan dalam SNP akibat keterbatasan dana yang ada, sedangkan pungutan-pungutan dari siswa tidak diperbolehkan. Dan  tentunya  hal  itu  dapat  menghambat  tercapainya  tujuan  pendidikan  nasional  yang  pada akhirnya akan berpengaruh pada kualitas sumber daya manusia Indonesia.

## 3.1.  Program pemanfaatan dana BOS dalam upaya pencapaian mutu pembelajaran pada tingkat Sekolah Dasar di Kabupaten Garut
Sekolah  belum  dapat  sepenuhnya  membiayai  program  atau  aktivitas  yang  dapat  menciptakan KBM  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  belajar  peserta  didik,  sehingga  tujuan  pendidikan  belum tentu dapat tercapai sesuai dengan harapan.
Untuk  dapat  tercapainya  sekolah  yang  bermutu,  sekolah  menggunakan  Standar  Nasional Pendidikan  (SNP)  sebagai  acuan,  diawali  dengan  setiap  sekolah  perlu  menyusun  Rencana Pengembangan  Sekolah  (RPS)  atau  Rencana  Kegiatan  dan  Anggaran  Sekolah  (RKAS)  yang memuat upaya peningkatan mutu secara berkelanjutan. RKAS disusun secara partisipatif dengan melibatkan  semua  stakeholder  termasuk  kepala  sekolah/  madrasah,  guru,  komite  sekolah/ madrasah, dan orang tua siswa. RKAS akan menjadi acuan untuk melaksanakan perbaikan dalam proses pembelajaran, manajemen sekolah/ madrasah, sarana-prasarana dan aspek sekolah yang penting lainnya.
Penggunaan dana BOS tidak boleh keluar dari juknis yang telah ditetapkan. Kepala sekolah harus pandai membagi keuangan kepada komponen-komponen pemenuhan SNP yang telah ditetapkan. Delapan SNP memiliki keterkaitan satu sama lain dan sebagian standar menjadi prasyarat bagi pemenuhan standar yang lainnya. Dalam kerangka sistem, bagian yang termasuk pada komponen proses pembelajaran adalah Standar Isi, Standar Proses, dan Standar Evaluasi, sedangkan bagian yang termasuk pada komponen output adalah Standar Kompetensi Lulusan (SKL).
Tim  sekolah  sudah  menyusun  Rencana  Kerja  Sekolah  jangka  Menengah  dan  jangka  pendek sebagai  acuan  untuk  pengembangan  mutu  pembelajaran.  Adapun  untuk  program  peningkatan mutu dibagi ke dalam beberapa program, yaitu program pengembangan sumber daya manusia,
program pengajaran (kurikulum), program pengembangan model pembelajaran, program sistem evaluasi, program administrasi, program kegiatan bidang non akademik, program bidang sarana prasarana,  program  perpustakaan,  program  kegiatan  unit  kesehatan  sekolah,  program  kegiatan pembinaan rohani, program  hubungan  kemasyarakatan.  Setelah program tersusun, disesuaikan dengan  dana  yang  tersedia  kemudian  dituangkan  dalam  RKAS  (Rencana  Anggaran  Kegiatan Sekolah). Sejauh ini program yang dibuat sudah terlaksana hampir 75%, belum bisa mencapai 100%  karena  dananya  sendiri  tidak  mencukupi  untuk  mengimplementasikan  seluruh  program yang direncanakan.
Pada  kenyataannya  di  lapangan  sebagian  besar  sekolah  belum  bisa  memenuhi  mutu  sebagai sekolah yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan, jangankan SNP, untuk pemenuhan SPM (Sekolah Pelayanan Minimal) saja cukup sulit dengan indicator yang cukup banyak. Indikator SPM  Pendidikan  Dasar  yang  termuat  dalam  Permendikbud  23/  2013  mencakup  27  indikator, terdiri atas 14 indikator tanggung jawab kabupaten/ kota, 13 indikator tanggung jawab sekolah/ madrasah  ini  terkait  dengan  proses  belajar  mengajar  yang  bermutu,  mencakup  persyaratan minimal terkait dengan prasarana dan sarana, guru, kepala sekolah/ madrasah, pengawas sekolah/ madrasah,  buku,  media pembelajaran,  kurikulum, rencana pembelajaran,  proses  pembelajaran; manajemen sekolah/ madrasah; serta penjaminan mutu dan evaluasi pendidikan.

## 3.2  Strategi pemanfaatan dana BOS dalam upaya peningkatan mutu proses pembelajaran pada tingkat Sekolah Dasar di Kabupaten Garut
Adapun  langkah  awal  sebelum  implementasi  dana  BOS  adalah  penyusunan  RKAS  terlebih dahulu dengan mengacu kepada Rencana Pengembangan Sekolah (RPS). RKAS disusun sebagai acuan penggunaan dana BOS selama satu tahun berjalan. Penyusunan RKAS mengacu pada apa saja yang menjadi kebutuhan sekolah namun kenyataanya format RKAS masih bersifat top down . Padahal, tentunya kebutuhan masing-masing sekolah berbeda, terlebih untuk sekolah-sekolah di daerah terpencil. Hal ini berlaku di sekolah yang ada di kota juga yang ada di pelosok.  Tabel 1 menyajikan  pemetaan  standar cost biaya  operasional  sekolah  tingkat  sekolah  dasar.  Dengan pemetaan tersebut dapat memudahkan Kepala Sekolah dalam menyusun RKAS.
Tabel 1 Standar Cost Biaya Operasional Sekolah Tingkat Sekolah Dasar
No Unit Program Unit Cost
Komponen Kegiatan Pos Anggaran Satuan Anggaran 1 Pengembangan Perpustakaan Unit Sekolah a. Buku pegangan guru b. Buku baru peserta didik c. Ganti buku yang rusak d. Sampul buku e. langganan publikasi f. peningkatan kompetensi pustakawan g. Perawatan perabot dan ketatalaksanaan Biaya yang tidak teranggarkan dari pos anggaran lain (DAK/ APBD) Per Sekolah
Vol. 11; No. 02; 2017; 132-143
Tabel 1 Standar Cost Biaya Operasional Sekolah Tingkat Sekolah Dasar
No Unit Program Unit Cost Komponen Kegiatan Pos Anggaran Satuan Anggaran 2. Kegiatan Penerimaan Peserta didik baru Jumlah peserta didik baru a. Kelengkapan perangkat pendaftaran b. Penggandaan formulir dapodik c. Daftar ulang d. Spanduk e. Penyusunan RKA/
RKAS f. kegiatan lain.
a. ATK b. Konsumsi c. Uang lembur Per Siswa/ peserta didik 3. Kegiatan Pembelajaran ekstra kurikuler peserta didik Jumlah kegiatan a. Pakem b. Pendidikan Karakter c. Pembelajaran remedial
d. Pembelajaran pengayaan e. Olah Raga/ Kesenian f. KIR, Pramuka, PMR dll g. UKS a. Honor diluar jam mengajar
b. Biaya akomodasi transportasi peserta didik dalam rangka lomba.
c. Membeli alat dan pendaftaran dalam lomba
d. Foto copy/ ATK Per Kegiatan 4. Kegiatan
Evaluasi (ulangan dan Ujian Jumlah peserta didik Jumlah peserta ujian a. Ulangan Harian
b. UTS c. UAS/ UKK
d. Ujian Sekolah a. Fotocopy/ soal (penggandaan) b. Biaya koreksi ujian
c. pembuatan laporan hasil ujian ke orang tua. d. Transportasi pengawas di luar tempat mengajar
Per Peserta
5. Kegiatan Proses Pembelajaran di kelas (Pembelian bahan-bahan habis pakai)
Jumlah rmbongan belajar a. Bahan habis pakai b. Alat pembelajaran
c. Alat kebersihan kelas
d. Alat penerangan kelas a. alat tulis (kapur spidol) b. alat pembela- jaran (penghapus board, mistar c. Bahan praktikum
Per Rombonga n belajar 6. Langganana daya dan Jasa Unit Sekolah a. Pembayaran daya b. Pembayaran Jasa a. Daya listrik b. Jasa Air c. Jasa lain Per sekolah
Tabel 1 Standar Cost Biaya Operasional Sekolah Tingkat Sekolah Dasar
No Unit Program Unit Cost Komponen Kegiatan Pos Anggaran Satuan Anggaran 7. Perawatan Sekolah Jumlah ruang kelas Bangunan/ lap Fasilitas penunjang a. perawatan bangunan ruang kelas, perawatan kelas penunjang (Perpustakaan, ruang guru, WC, dll) b. perawatan lapangan c. perawatan pagar a. Pengecatan b. perbaikan fisik bangunan ringan. c. pemeliharaan
taman
d. pemelihaan lapang Olah Raga/ Upacara e. perbaikan pagar sekolah
Per ruang kelas/ fasilitas 8. Pembayaran guru honorer Dan tenaga kependidikan honorer Jumlah orang (tenaga pendidik) a. guru tidak tetap b. tenaga tidak tetap lainnya. a.honor/ insentif. Per orang/ tenaga pendidik 9. Pengembangan Profesi guru Jumlah peserta a. Kegianatan KKG/ MBMP b. Kegiatan KKKS/ MKKS c. Mengikuti diklat d. Mengikuti Seminar a. Biaya Pendaftaran b. Transportasi c. Akomodasi Per peserta (maksimal jumlah tertentu tiap sekolah) 10. Membantu peserta didik miskin Jumlah peserta didik miskin a. Bantuan biaya a. Transportasi b. Alat transportasi. c. Seragam Sekolah Per-pesrta didik yang miskin (maksimal prosentase tertentu jumlah peserta didik persekolah ) 11. Pembiayaan pengelolaan BOS Unit sekolah a. Penyusunan anggaran b. Pengelolaan/ monitoring c. Pelaporan d. Perawatan computer e. Kebutuhan tatalaksana sekolah lainnya a. ATK b. Penggandaan
(fotocopy,CD, Flashdisk)
c. Transportasi
d. Honor pengelola
Persekolah 12 Pembelian dan Perawatan Perangkat komputer/ Kebutuhan tatalaksana sekolah Unit Sekolah Masuk pada point .11 Persekolah
Vol. 11; No. 02; 2017; 132-143
Tabel 1 Standar Cost Biaya Operasional Sekolah Tingkat Sekolah Dasar
No Unit Program Unit Cost Komponen Kegiatan Pos Anggaran Satuan Anggaran 13 Pemanfaatan Sisa dana BOS Unit Sekolah Dibelikan kepada belanja Modal/ barang inventaris a. Inventaris Sekolah b. Perbaikan rusak berat bangunan Diketahui pada saat akhir tahun pelajaran (Saldo)
Banyak  komponen  yang  harus  dipenuhi  untuk  tercapainya  pemenuhan  standar  proses pembelajaran. Diantaranya sarana dan prasarana juga turut mendukung pemenuhan standar proses pembelajaran, namun dalam hal ini penggunaan dana BOS tidak boleh untuk pemenuhan sarana dan prasarana yang membutuhkan biaya besar, hanya lebih kepada pemeliharaan dan perbaikan saja. Selain itu faktor SDM juga sangat penting. Tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan faktor lingkungan  meerupakan  faktor  utama  ketercapaian  proses  pembelajaran  yang  bermutu (Ramdhani, 2014).
Sekolah  berupaya  meningkatkan  kualitas  tenaga  kependidikannya  melalui  pelatihan,  diklat, MGMP, workshop, dsb.Kegiatan tersebut cenderung rutin dilakukan seperti kegiatan pembinaan tenaga  kependidikan  yang  dilakukakan  oleh  pengawas  binaan  setempat.Namun,  jarang  sekali diikutkan  pembinaan  atau  pelatihan  ke  kabupaten  atau  tingkat  provinsi.  Sehingga,  kadang sekolah-sekolah  di  daerah  cukup  tertinggal  akan  informasi-informasi  yang up to date tentang pendidikan.
Komponen  penting  lainnya  dalam  peningkatan  mutu  proses  pembelajaran  adalah  adanya pemenuhan alat peraga (Ramdhani & Muhammadiyah, 2015). Komponen ini cukup sulit dipenuhi karena  tidak  adanya  ketersediaan  di  sekolah,  sekolah  jarang  menganggarkan  dana  untuk pembelian  alat-alat  peraga  karena  dianggap  guru  cukup  memenuhi  aktivitas  belajar  dengan menggunakan buku saja. Buku referensi pun belum terlalu banyak dipakai karena sekolah tidak memiliki tempat yang cukup untuk menyimpan buku-buku tersebut, sehingga buku-buku yang ada lebih banyak disimpan dan ditumpuk di kantor.
Penyediaan bahan ajar dan perangkat administrasi guru juga merupakan komponen yang penting dalam memenuhi standar proses pembelajaran yang bermutu. Dalam hal ini guru merasa kesulitan karena terlalu banyaknya administrasi yang harus disiapkan sehingga tidak semuanya terpenuhi. Ketika anggaran sudah disediakan pun, tidak terlaksana Karena tidak dibuat oleh guru.  Ketika ada pemeriksaan, suvervisi atau akreditasi baru mereka memenuhinya.
Salah satu indicator ketercapaian hasil belajar adalah dengan melihat nilai US (Ujian Sekolah) Nasional. Permasalahan yang terjadi adalah bahwa mutu pembelajaran di sekolah sampai saat ini belum relatif sama baik proses belajar-mengajarnya, kemampuan gurunya, sarana prasarananya, dan lain sebagainya. Belum tentu sama makna nilai 9 di sekolah yang satu dengan sekolah yang lainnya, baik di tingkat rayon/ kecamatan, kabupaten, provinsi, dan nasional karena kemampuan menyusun soal dan soal atau tesnya sendiri berbeda-beda di setiap sekolah.
3.3  Permasalahan dalam implementasi dana BOS dalam upaya peningkatan mutu pembelajaran pada tingkat Sekolah Dasar di Kabupaten Garut
Terkait  dengan  implementasi  program  pencapaian  mutu  pembelajaran,  masalah yang  dihadapi adalah diantaranya factor guru yang kurang kompeten di bidangnya. Selain itu, perencanaan yang kurang matang, guru-guru terkesan mengajar apa apadanya, RPP tidak dijadikan pijakan untuk bahan  ajar.  Selanjutnya  kelengkapan  sarana  prasarana  juga  penting  dalam  upaya  pencapaian tujuan  pendidikan  yang  menghasilkan  pendidikan  yang  bermutu  yang  mana  pada implementasinya  kepala  sekolah  sulit  untuk  melengkapi  sarana  prasarana  tersebut.  Kepala sekolah tidak leluasa menggunakan anggaran untuk pengadaan sarana prasarana yang lengkap karena jika yang dibutuhkan ternyata tidak ada dalam juknis penggunaan dana BOS. Komitmen pekerja  (tenaga  pendidik  dan  kependidikan)  merupakan  hal  yang  harus  diperbaiki  sedimikian rupa, sehingga penggunaan dana BOS dapat berjalan secara efektif dan efisien.  Budaya organisasi dan  komitmen  pekerja  merupakan  faktor  penting  dalam  mewujudkan  keunggulan  kualitas organisasi (Ramdhani et. al., 2017).
Selain  itu,  masalah  yang  krusialnya  adalah  banyak  pihak  mengeluhkan  bahwa  sebagian  besar siswa sekolah yang sekarang ini kurang terampil dan tidak mampu berpikir kritis. Sebagian besar siswa tidak mampu berpikir sesuai dengan masalah yang disodorkan kepadanya, dan tidak mampu mencari  pemecahan  maslahnya  dengan  cara  sendiri.Sementara  itu  karena  terkait  system pendidikan Indonesia juga, akhirnya sekolah lebih banyak untuk  melatih anak dengan  metode drill, anak dipacu untuk mengerjakan test tertulis berupa tes pilihan berganda, sedangkan tes lain seperti tes lisan ( oral test ), tes prilaku atau tampilan ( performance test ) kurang diperhatikan dalam penilaian  siswa,  sehingga  proses  pembelajaran  hanya  terfokus  pada  aspek  kognitif  saja, sedangkan pada aspek afektif dan psikomotor masih terabaikan.
Dalam  implemetasi  penggunaan  dana  BOS,  terdapat  ketidaksesuaian  antara  RKAS  dan implementasi. Hal ini disebabkan karena terkadang pada waktu pelaksanaannya, banyak anggaran yang tiba-tiba diperlukan dan mendesak, namun tidak termuat dalam RKAS. Bahkan seringkali ada  pungutan  atau  ada  yang  harus  dibayarkan  ke  dinas  pendidikan  tingkat  kecamatan  atau kabupaten yang tidak bisa di SPJ kan.
Masalah lainnya adalah factor SDM sebagai pengelola BOS, masih banyak ditemukan Kepala Sekolah yang kurang faham atau kurang mengerti akan juknis BOS, menggunakan dana tidak sesuai juknis BOS dan RKAS sekolah, bahkan RKAS nya pun copy paste dari sekolah lain.
Hambatan lainnya adalah yang cukup menyulitkan adalah proses pencairan dana yang tidak tepat waktu. Selain itu, akses menuju Bank Jabar sebagai tempat pencairan dana BOS juga menjadi masalah bagi sekolah terpencil. Untuk masalah pencairan, mekanisme tahun 2015 ini mengalami beberapa perubahan, diantaranya adalah jumlah pencairan dana BOS tergantung kepada data yang dimasukkan  ke  dalam  dapodik  (data  pokok  pendidikan),  Hal  ini  cukup  menyulitkan,  terlebih sosialisasinya  juga  terlambat.  Selain  itu,  di  daerah  terpencil  sulit  sekali  mendapatkan  akses internet.
Hambatan lainnya monitoring dan evaluasi dilakukan tidak secara berkala dan minimnya jumlah petugas  yang  melakukan  monitoring  dan  evaluasi  tersebut.    Belum  adanya  transparansi penggunaan dana BOS merupakan temuan dalam penelitian ini. Sebagaimana yang seharusnya dilakukan,  laporan  penggunaan  dana  BOS  seharusnya  diketahui  oleh  seluruh stakeholder , terutama  orang  tua  peserta  didik,  komite  dan  sebagainya.  Namun,  kenyataannya  di  lapangan,
orang  tua  cenderung  tidak  tahu  untuk  apa  saja  dana  BOS  digunakan  bahkan  kepala  sekolah enggan memperlihatkan SPJ BOS kepada pihak lain yang dianggapnya tidak berkepentingan.
3.4  Langkah perbaikan ke depan dalam upaya mencapai optimalisasi pemanfaatan dana BOS untuk peningkatan mutu proses pembelajaran tingkat Sekolah Dasar di Kabupaten Garut
Terkait dengan implementasi pencapaian mutu pembelajaran, langkah yang telah diambil sekolah sebagai upaya perbaikan adalah sebagai berikut.Untuk kompetensi SDM, pihak UPTD, pengawas juga sekolah melakukan supervise secara berkala yaitu minimalnya tiap awal semester melakukan kunjungan ke sekolah untuk memberikan pengarahan, pembinaan dan penilaian pembelajaran, Selain  itu  guru  juga  diikutsertakan  dalam  seminar  dan  pelatihan-pelatihan  yang  dapat meningkatkan  kompetensi.  Terkait  dengan  pemenuhan  sarana  dan  prasarana,  sekolah  secara berkala dan bertahap memenuhi kebutuhan sekolah yang tentunya sesuai juknis dapat bersumber dari dana BOS, seperti pembelian buku penunjang pembelajaran, alat peraga dan lain sebagainya. Intinya dalam hal ini kepala sekolah harus cerdas dan cermat memanajemen dana BOS agar tepat sasaran.
Terkait  dengan  peningkatan  hasil  US  sebagai  salah  satu  indicator  keberhasilan  pembelajaran, sekolah  terus  berupaya  untuk  memperbaiki  hal-hal  yang  menjadi  berpengaruh  pada  perolehan nilai US, diantaranya dengan pemantapan mata pelajaran US, siswa terlatih mengikuti try out, guru-guru diikutsertakan dalam berbagai pelatihan pembelajaran PAIKEM.
Terkait  dengan  aspek  penilaian  di  sekolag yang  cenderung  lebih  pada  mengukur  keberhasilan pada aspek kognitifsaja, sekolah telah membuat berbagai program supaya siswa ikut aktif dalam pembelajaran, sehingga terasah aspek lainnya yaitu aspek psikomotorik dan afektifnya.Penilaian tidak  hanya  melalui  tes  tertulis,  tapi  juga  melalui  tes  lisan  serta  pembuatan  proyek.Selain  itu, melalui kegiatan ekstrakulikuler juga diharapkan dapat  membantu peserta didik meningkatkan keterampilannya sesuai minat dan bakatnya masing-masing.
Implementasi  penggunaan  dana  BOS  diupayakan  sesuai  dengan  rancangan  yang  telah  dibuat dalam  RAKS  supaya  apa  yang  menjadi  kebutuhan  sekolah  yang  telah  dirancang  sebelumnya dapat  terpenuhi  dengan  baik.    Terkait  dengan  pencairan  dana  BOS  pencairan  yang  seringkali terlambat diantisipasi  dengan  melakukan  pinjaman  pada  pihak  ketiga atau  menggunakan dana pribadi, sehingga tidak menghambat proses pembelajaran di sekolah.
Untuk kemajuan sekolah, kepala sekolah dituntut menyusun visi dan misi sebaik mungkin supaya dijadikan acuan tujuan sekolah yang ingin dicapai.Kemudian Kepala sekolah menjabarkan visi dan misi tersebut kedalam program yang berkesinambungan dan mensosialisasikannya kepada semua stakeholder ,  sehingga  seluruh  pihak  terkait  dapat  melaksanakan  tugas  dan  fungsinya masing-masing.

## 5. Kesimpulan
Adapun simpulan secara khusus merujuk pada tujuan penelitian adalah sebagai berikut:
1. Implementasi pengelolaan dana BOS pada tingkat sekolah dasar di Kabupaten Garut sudah berpijak pada perundang-undangan serta peraturan dan petunjuk teknis yang berlaku, namun hasilnya belum optimal karena adanya keterbatasan dana yang diterima oleh pihak sekolah,
dengan dana BOS pihak sekolah hanya mampu mencukupi kebutuhan operasional sehar-hari saja, yaitu terkait dengan proses pembelajaran, itu pun baru sebatas implementasi rutinitas saja, masih belum bisa memenuhi standar mutu yang ditetapkan.
2. Sebagian  pihak  sekolah  belum  memprioritaskan  penggunaan  anggaran  pada  hal-hal  yang sifatnya  penting  terkait  dengan  proses  belajar  mengajar  peserta  didik,  masih  kepada pemenuhan operasional sehari-hari saja. Selain itu, kepala sekolah sulit melakukan inovasi karena penggunaan dana BOS tidak boleh digunakan selain dari 13 komponen yang telah ditetapkan dalam Buku Petunjuk Teknis (Juknis) penggunaan dana BOS.
3. Permasalahan dalam implementasi dana BOS dalam upaya pencapaian mutu pembelajaran tingkat Sekolah Dasar cukup banyak dirasakan oleh pihak sekolah. Sistem pendidikan dan penilaian cenderung pada hasil kognitif saja dan mengabaikan ranah yang lain. Dana BOS saja  tidak  mencukupi  untuk  pencapaian  pembelajaran  yang  bermutu.  Keterlambatan pencairan dana BOS menjadi hambatan yang cukup besar serta kurangnya kesadaran dan pemahaman kepala sekolah dalam mengelola dana BOS yang transparansi dan akuntabel. Terjadi kesenjangan kebutuhan dana di Kota dan di Pelosok daerah, hal tersebut membuat pemerataan pendidikan sulit ditingkatkan.
4. Langkah perbaikan ke depan, kepala sekolah berupaya membuat skala prioritas, yang paling besar peruntukannya adalah untuk pemenuhan biaya pengembangan standar pendidik dan kependidikan  serta  proses  kegiatan  belajar  mengajar  serta  standar  kelulusan.  Pemerintah mengkaji  kenaikan  dana  BOS  secara  berkala.  Kompetesi  para  pelaksana  di  sekolah  perlu ditingkatkan dengan pelatihan dan sosialisasi. Peruntukan dana BOS diperluas sehingga bisa memenuhi kebutuhan sekolah lainnya.

## Daftar Pustaka
Abubakar & Kurniatun, T. C. (2009). Manajemen Pendidikan . Bandung: Alfabeta Banstian, I. 2007. Akuntansi Yayasan dan Lembaga Publik . Jakarta: Erlangga
Buku Petunjuk dan Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2013. Kemendikbud
Buku Petunjuk dan Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2014. Kemendikbud
Buku Petunjuk dan Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2015. Kemendikbud
Dinas Pendidikan Kabupaten Garut. LAKIP Tahun 2014.
Draf  Lampiran  Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional  Nomor  41  Tahun  2007  Tanggal  23
November 2007 Standar Proses Untuk Satuan PendidikanDasar Dan Menengah
Fajar,  Shadiq  dan  Amini  Mustajab.  2011.  Penerapan  Teori  Belajar  dalam  Pembelajaran Matematika di SD. Modul Matematika SD Program Bermutu. Jakarta
Fattah, N. (2000). Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan . Bandung: Remaja Rosdakarya Gintings, Abdorrakhman. 2008. Esensi Praktis Belajar dan Pembelajaran . Bandung: Humaniora Irianto, Agus. 2011. Pendidikan Sebagai Investasi Dalam Pembangunan Suatu Bangsa . Jakarta: Kencana Prenada Media Group
Irianto,  Yoyon  Bahtiar.  2012. Kebijakan Pembaruan Pendidikan, Konsep, Teori dan Model . Jakarta: Rajawali Pers
Lexy, J. M.  (2004). Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: Remaja Rosdakarya. Mulyana, D. 2001. Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
Vol. 11; No. 02; 2017; 132-143
Mulyasana, D. 2012. Pendidikan Bermutu dan Berdaya Saing . Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Nurkolis.  2002. Pendidikan Sebagai. Investasi Jangka Panjang. Retrieved  from http://artikel.us/nurkolis5.html
Pedoman Manual Mutu Pada Sekolah Dasar (SD)/ Madrasah Ibtidaiyah (MI). Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan, Badan Pengembangan Sumberdaya ManusiaPendidikan Dan Kebudayaan Dan Penjaminan Mutu Pendidikan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2012
Peraturan  Pemerintah  Nomor  19  Tahun  2005  tentang  Standar  Nasional  Pendidikan,  Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2005
Ramdhani, A., Ramdhani, M. A., & Ainisyifa, H. (2017). Conceptual Framework of Corporate Culture  Influenced  on  Employees  Commitment  to  Organization. International Business Management , 11(3), 826-803.
Ramdhani,  M.  A.  (2014).  Lingkungan  Pendidikan  dalam  Implementasi  Pendidikan  Karakter.
Jurnal Pendidikan Universitas Garut , 8(1), 27-36.
Ramdhani, M. A., & Muhammadiyah, H. (2015). The Criteria of Learning Media Selection for Character Education in Higher Education. International Conference of Islamic Education in Southeast Asia . Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
Ramdhani, M. A., & Santosa, E. (2012). Key Succes Factors for Organic Farming Development.
International Journal of Basic and Applied Science , 1(1), 7-13.
Ramdhani, A., Ramdhani, M. A., & Amin, A. S. (2014). Writing a Literature Review Research Paper: A step-by-step approach. International Journal of Basic and Applied Science , 3(1), 47-56.
Ramdhani, M. A., & Ramdhani, A. (2014). Verification of Research Logical Framework Based on Literature Review. International Journal of Basic and Applied Science , 3(2), 11-19.
Sa’ud, U.S. 2010. Inovasi Pendidikan . Bandung: Alfabeta Sallis, Edward. 2012. Total Quality Management in Education (Manajemen Mutu Pendidikan) . Yogyakarta: IRCiSoD
Siregar, E dan Nara, H. 2011. Teori Belajar dan Pembelajaran . Bogor: Ghalia Indonesia Suhardan, Dadan, Riduwan dan Enas. 2012. Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan . Bandung: Alfabeta
Surya, M. 2003. Psikologi Pembelajran dan Pengajaran . Bandung: Pustaka Bani Quraisy. Thobroni, Mohammad dan Arif Mustofa. 2011. Belajar dan Pembelajaran . Jogjakarta: Ar-Ruzz Media
Todaro, M. P. 2000. Economic Development .Seventh Edition. Longman Wicaksono,  Teguh  Yudo.  2004.  Besarkah  Manfaat  Pendidikan  Tinggi  terhadap  Pembangunan Ekonomi?.   Retrieved from http:// www.csis.or.id .