## BANALITAS KEJAHATAN KORUPSI DAN AKTIVITAS BERPIKIR

## Yosef Keladu Koten*

## (*dosen STFK Ledalero, Maumere, Flores)

## Abstract
Corruption, understood as the misuse of entrusted power for private gain, has spread to every corner of Indonesia and become engrained in our daily lives. This is partly caused by the failure to think critically and the fear of judging representatively. It seems that members of our society have become thoughtless and are enslaved by human-made systems or rules. They blindly and uncritically follow the rules to the point where stealing money from those who really need it is considered perfectly normal. Here, corruption is an evil that is called banal. Therefore, following Arendt’s way of thinking, this article suggests the enhancement of critical thinking accompanied by an ability of judging representatively in the midst of the homogenization of the process of thinking as a way of reducing or even eradicating corruption.
Kata-kata Kunci: B analitas kejahatan, korupsi, berpikir kritis, pemikiran representatif, rasa bersalah

## Pendahuluan
Korupsi, penggunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi, merefleksikan keburukan bukan hanya pelaku-pelaku secara individual, tetapi juga kelompok atau organisasi, entah itu privat ataupun publik. Justru yang terakhir inilah yang paling berbahaya karena melibatkan banyak orang dari berbagai level dan berkaitan dengan sistem organisasi. Di sini, korupsi bersifat sistemis karena sudah menjadi bagian utuh atau sesuatu yang inheren dalam sistem organisasi pelayanan publik, sehingga orang yang terlibat dalam sistem yang korup itu tidak lagi menyadari
Banalitas Kejahatan Korupsi dan Aktivitas Berpikir (Yosef Keladu Koten)
bahwa apa yang dibuatnya merupakan tindakan korupsi. Karena itu tidak mengherankan kalau banyak orang yang baik, jujur, sopan, berintegritas dan taat beragama terjerumus ke dalam tindakan pidana korupsi ketika mereka masuk ke dalam birokrasi atau terjun ke dunia politik praktis entah sebagai anggota dewan ataupun pejabat publik lainnya. Sistem yang korup mengkondisikan orang untuk terlibat dalam tindakan-tindakan korupsi.
Namun, apakah itu valid untuk mempersalahkan sistem organisasi publik dalam negara atau birokrasi sebagai penyebab merajalelanya korupsi? Atau, apakah itu logis untuk mengatakan bahwa korupsi itu bukanlah sebuah persoalan karena hal itu merupakan bagian integral dari hukum dan institusi yang mengatur komunitas nasional dan internasional dan banyak dari kita akan menjadi terbiasa dengan itu? Barangkali terlalu naif kalau kita mempersalahkan sistem karena sistem adalah ciptaan manusia dan bisa dirubah kapan saja kalau orang-orang yang berada di dalamnya berkemauan baik untuk menata organisasi publik ke arah yang baik dan sehat. Karena itu, yang harus bertanggungjawab atas merebaknya korupsi adalah orang-orang yang berada dalam sistem – khususnya para politisi dan pejabat publik—karena ketidakmampuan mereka untuk berpikir kritis dan representatif ketika berhadapan dengan sistem yang tidak kondusif dan karena menyebarluasnya ketakutan menilai. Karena ketidakmampuan berpikir dan ketakutan menilai seperti ini, para politisi dan pejabat publik seolah-olah diperbudak oleh sebuah sistem yang merupakan ciptaan manusia sendiri. Dalam konteks ini, para koruptor tidak lain adalah pribadi-pribadi yang ‘ thoughtless” dan sekaligus berkarakter mekanis karena mereka tidak menyadari apa yang dilakukan dan mengikuti saja pola kerja yang ada.
Lalu, apa yang harus dibuat untuk mengurangi atau memberantas korupsi yang sudah sistemis seperti itu? Atau, pertanyaan yang lebih tepat adalah model pribadi seperti apa yang mampu menghindari diri dari tindakan korupsi ketika hampir sebagian besar orang yang ada dalam organisasi publik secara implisit mendukungnya? Haryatmoko mengusulkan pentingnya membangun budaya etika dalam organisasi
ataupun negara, di mana sistem organisasi diubah dengan mengintegrasikan etika publik ke dalam organisasi pelayanan publik. Standar etis dalam menilai sebuah organisasi atau kebijakan publik mencakupi, antara lain: aspek tujuan, yaitu pelayanan publik yang berkualitas; aspek sarana, yang berkaitan dengan akuntabilitas, transparansi dan netralitas; dan aspek perilaku individual seorang pejabat publik yang berintegritas. 1
Solusi yang ditawarkan oleh Haryatmoko sangat tepat dan relevan, tetapi belumlah cukup karena sekalipun sistem sudah dirubah sesuai dengan standar etis dan orang-orang yang ditempatkan dalam sistem tersebut berintegritas tetapi kalau oknum-oknum tersebut tidak mempunyai kemampuan untuk berpikir alternatif dan representatif, mereka akan mengikuti sistem secara tidak kritis dan cenderung untuk menjustifikasi diri dengan beragumen bahwa mereka mengikuti sistem yang ada. Menurut hemat saya, solusi tersebut di atas mengabaikan salah satu aspek yang sangat mendasar yaitu kemampuan orang-orang yang berada dalam sistem untuk berpikir kritis dan menilai dari perspektif korban. Karena itu, mengacu pada etika politiknya Hannah Arendt, penulis menganjurkan pentingnya meningkatkan kemampuan berpikir alternatif yang disertai dengan kemampuan menilai representatif dalam sistem pendidikan kita di tengah penyeragaman pola pikir, khusus yang dihadapi oleh pejabat publik kita.

## Korupsi: Banalitas Kejahatan

## Apa itu Banalitas Kejahatan?
Frase banalitas kejahatan diperkenalkan oleh Hannah Arendt dalam analisisnya tentang Adolf Eichmann, salah seorang tokoh kunci dalam proses deportasi orang-orang Yahudi dari kota-kota di Jerman dan negara sekitarnya ke kamp konsentrasi Auzschwitz selama Perang Dunia II. Ketika menyaksikan sendiri pribadi Eichmann selama pengadilan di Yerusalem, Arendt melihat bahwa dia bukanlah “an innerer Schweinehund, a dirty bastard in the depths of his heart.” 2 Sebaliknya, dia adalah seorang
1 Haryatmoko, Etika Publik untuk Integritas Pejabat Publik dan Politisi (Yogyakarta: Penerbit Kanisius), 2015, hlm. 6; 248.
2 Hannah Arendt, Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil (New York: Viking Press), 1963, hlm. 25.
Banalitas Kejahatan Korupsi dan Aktivitas Berpikir (Yosef Keladu Koten)
warga negara yang patuh pada hukum dan tidak memiliki kebencian terhadap orang-orang Yahudi. Tidak ada pemikiran fanatis dan kejam yang tampak dari raut wajahnya. Dia adalah orang biasa yang mampu mengemukakan pernyataan-pernyataan normatif. Misalnya, di hadapan para hakim, Eichmann secara konstan mengatakan bahwa sesuai dengan sistem internal partai Nazi yang sedang berkuasa pada waktu itu, dia merasa tidak melakukan sesuatu yang salah. Apa yang dituduhkan kepadanya bukanlah suatu kejahatan tetapi ‘acts of state,’over which no other state has jurisdiction (par in parem imperium non habet) that it had been his duty to obey ...” 3
Kepatuhan atau ketaatan Eichmann, menurut Arendt, merupakan sebuah kebajikan yang disalahgunakan oleh para pemimpin Nazi. Dalam kesaksian entah di pengadilan atau di hadapan polisi, dia berulang kali menegaskan kepatuhannya pada perintah partai dan bahwa keterlibatannya hanya demi kebaikan dan pembangunan negara Jerman. Dia mengakui bahwa apa yang dilakukannya semata-mata menjadi kekuasaan partai. Tidak ada harapan dan pilihan pribadinya. Tetapi justru inilah letak kesalahannya. Ketaatan buta atau tidak kritis merupakan sumber kesalahannya dan karena itu dia sesungguhnya adalah seorang korban. Arendt menulis: “ His guilt came from his obedience, and obedience is praised as a virtue. His virtue has been abused by the Nazi leaders. But he was not one of the ruling clique, he was a victim, and only the leaders deserved punishment .” 4
Berkaitan dengan ini Arendt lalu melihat apa yang dilakukan oleh Eichmann dalam konteks yang lebih luas yaitu sistem totalitarianisme yang diterapkan di Jerman pada waktu, sebagaimana muncul dalam inti pembelaan diri Eichmann sendiri. Pembelaan dirinya berpusat pada klaim bahwa dia, seperti banyak orang lain, hanyalah ‘ cog ’ (roda penggerak) dalam sistem birokrasi Hitler. Hal ini bisa dimengerti kalau kita memperhatikan sebuah sistem politik – bagaimana sistem itu berfungsi dan relasi antara berbagai cabang dari pemerintahan – sangatlah mungkin untuk
3 Ibid., hlm. 21.
4 Ibid., hlm. 2247.
mengatakan semua yang ada dalam sistem tersebut berfungsi sebagai roda penggerak demi mempertahankan kelangsungan pemerintahan. Arendt melihat bahwa setiap roda, setiap pribadi, termasuk Eichmann, harus bisa dikorbankan tanpa mengubah sistem, sebuah asumsi yang berlaku dalam semua hampir semua birokrasi dan negara di dunia. 5
Namun, apakah dengan mempertimbangkan Eichmann dari perspektif ini, lalu dia dibebaskan dari tanggungjawab pribadinya dalam kejahatan kemanusiaan? Apakah benar Arendt, sebagaimana dituduhkan banyak pemerhati Yahudi pada waktu, membela Eichmann sebagai seorang yang inosen atau tidak bersalah? Jawabannya sama sekali tidak. Arendt menilai bahwa dia tetap bersalah, tetapi kesalahannya bukan terletak pada motif atau karakternya yang jahat, tetapi pada ketidakmampuan atau kegagalannya untuk berpikir kritis dan mandiri. Dari perspektif Arendt sebagaimana ditegaskan oleh Monica Mueller, ada dua cara bagaimana kegagalan berpikir dapat mengintervensi dan mengarahkan tindakan manusia kepada kejahatan. 6 Pertama, kegagalan menguji atau mengeksaminasi alasan- alasan. Eichmann gagal untuk bertanya diri mengapa dia harus terlibat dan untuk apa orang-orang Yahudi dideportasi ke Auschwitz? Kegagalan seperti ini mengantarnya kepada kesepakatan jahat melawan kemanusiaan. Kedua, adanya obsesi terhadap teori atau ide tertentu yang membutakan orang akan realitas sekitar. Sebuah ide atau teori dalam dirinya dapat mengabstraksi terlalu jauh dari realitas dan karena itu menjadikan dirinya hegemonis dan ideologis. Tindakan yang merupakan akibat dari model berpikir yang terlalu terikat pada ide atau teori seperti ini memiliki kemungkinan untuk korup dan tidak adil. Bandingkan saja dengan Eichmann yang bertindak karena ideal-ideal yang didapatkan dari orang lain tanpa ada upaya untuk memahaminya. Misalnya, dia terlibat dalam tindakan pembunuhan massal terhadap orang Yahudi karena ideal untuk menjadi penguasa segala- galanya (mahakuasa) sebagaimana diajarkan secara paksa oleh Hitler dan pembantu-pembantunya.
5 Hannah Arendt, Responsibility and Judgment , Jerome Kohn (ed.) (New York: Schocken Books), 2003, hlm. 29.
6 Monica Mueller, Contrary to Thoughtlessness: Rethinking Practical Wisdom (London: Lexington Books), 2015, hlm. 3.

## Banalitas Kejahatan Korupsi dan Aktivitas Berpikir (Yosef Keladu Koten)
Eichmann adalah contoh orang yang tercerabut dari individualitasnya sebagai seorang pribadi yang bebas dan mampu berpikir. Sekalipun dia tampak sebagai seorang pribadi yang normal, entah selama peristiwa Holocaust atau pada saat pengadilan di Yerusalem, kenyataan menunjukan bahwa dia tidak mempunyai kemampuan berpikir atau memahami. Dia adalah seorang manusia biasa, tetapi ketidakmampuan berpikir kritis telah menjadikan dia seorang penjahat yang menakutkan. 7
Di samping ketidakmampuannya berpikir kritis, Eichmann juga dianggap tidak memiliki imaginasi, sebuah kemampuan untuk merefleksikan dan merenungkan tindakan, serta membayangkan akibat-akibat dari tindakan tertentu.
Ketiadaan imaginasi menyebabkan kegagalan Eichmann untuk menilai konsekuensi dari tindakannya atau membayangkan akibat-akibat negatif yang mungkin dialami oleh orang lain karena perbuatannya sendiri. Dia menjadi pribadi yang ‘ hollow ’ karena dia tidak tahu apa yang diperbuatnya dan karena itu tidak mampu mengantisipasi akibat negatif dari tindakannya atas orang lain. Dalam konteks ini, pelaku kejahatan adalah seorang “ hollow man, ‘emptied of whatever it is that distinguishes human beings as human’ dan the consequences of a hollow man’s act is called banality, the sheer mechanical thoughtlessness.” 8 Karena itu untuk Eichmann, kalau seandainya dia berpikir kritis dan menilai tindakannya dari perspektif korban, jutaan orang Yahudi yang dihantar tempat pembantaian, maka dia pasti bertindak sebaliknya. Dia akan menolak untuk berpartisipasi dalam kebijakan negara yang tidak manusiawi tersebut.
Ketidakmampuan berpikir dan kegagalan menilai telah membutakan hatinurani Eichmann untuk merefleksikan diri secara jujur dan mengakui kesalahannya sendiri. Akibatnya, dia tidak beranggapan bahwa apa yang dilakukannya adalah suatu kejahatan kemanusiaan, tetapi sebaliknya adalah sesuatu yang normal, wajar, dan biasa. Tidak ada lagi rasa bersalah
7 Arendt menulis tentang Eichmann sebagai berikut: “However monstrous the deeds were, the doer was neither monstrous nor demonic, and the only specific characteristic one could detect in his past as well as in his behaviour during the trial and the preceding police examination was something entirely negative it was not stupidity but a curious, quite authentic inability to think .” Ibid., 159.
8 Berel Lang, “Hannah Arendt and the Politics of Evil,” dalam Judaism , Vol 37. No. 3, 1988, hlm., 269.
dalam dirinya. Kalaupun menganggap dirinya bersalah, itu tidak lebih dari sebuah pembelaan diri bahwa dia adalah satu dari sekian ‘roda penggerak’ yang vital untuk mendukung berfungsi sistem Nazi yang terkonstruksi secara mapan yang menuntut kepatuhan total. Penampilan yang polos dan lugu, raut wajah yang tidak menunjukkan penyesalan, jawaban- jawaban klise untuk menemukan kedamaian dengan korban merupakan indikasi kenormalan atau kewajaran tindakan. Dia beranggapan bahwa keterlibatannya dalam mengorkestrai pembunuhan massal adalah suatu keharusan dan tidak bisa dihindari. Dari sinilah muncul frase banalitas kejahatan, yang dari perspektif Arendt, dimengerti sebagai sebuah situasi dimana kejahatan tidak lagi dirasa sebagai sesuatu yang salah, tetapi sebaliknya sebagai suatu yang biasa-biasa saja atau yang wajar.

## Korupsi sebagai Kejahatan yang Banal
Korupsi telah menjadi salah satu persoalan politik yang sangat rumit dan kompleks karena berhubungan timbal balik dengan berbagai persoalan lainnya. Pada level global, misalnya, korupsi berkaitan dengan kapitalisme, sebuah sistem perekonomian yang menekankan penanaman dan akumulasi modal atau kekayaan. Dalam sistem kapitalisme, terjadi kompetisi antara individu khususnya kaum kapitalis demi mendapatkan keuntungan ekonomis sebesar-besarnya. Akibatnya, untuk hidup dalam komunitas kapitalis, orang harus mengadopsi pola pikir ‘saya yang pertama, sekalipun dengan itu saya harus menyingkirkan orang lain’. Inilah pola pikir selfish yang telah menginfiltrasi tindakan manusia modern dan sekaligus mendorong perilaku koruptif. Karena itu benar apa yang dikatakan oleh N. Vittal, seorang mantan ketua komisi pengawasan di India, bahwa salah satu penyebab utama korupsi adalah adiksi terhadap etos konsumeristis atau perbudakan pada gratifikasi dan sukses material. 9
Di samping kapitalisme, korupsi juga berkaitan erat dengan sistem politik dinasti, yang merupakan ‘anak kandung’ dari apa yang disebut oleh Arendt sebagai fenomena kolonialisasi ruang publik oleh ruang privat atau ekspansi ruang privat untuk mencakupi juga ruang publik. Kolonialisasi atau ekspansi seperti ini disebabkan oleh munculnya sfer sosial, sebagai
9 N. Vittal, Corruption in India (India: Academic Foundation), 2003, hlm. 12.
Banalitas Kejahatan Korupsi dan Aktivitas Berpikir (Yosef Keladu Koten)
sebuah sfer yang terpisah atau otonom, sebuah pemisahan yang tidak ditemukan dalam pemikiran Yunani kuno. 10 Munculnya sfer sosial dan hilangnya distingsi antara sfer privat dan publik mengakibatkan, apa yang seharusnya ada dalam ruang privat dijadikan publik atau memperoleh signifikansi publik. Atau, kategori keluarga berekspansi ke dalam ruang publik, di mana persoalan yang bersifat pribadi dan terbatas dalam keluarga mendapat nilai publik.Dari sinilah muncul fenomena politik dinasti, sebuah bentuk monopoli kekuasan politik dan kepemilikan jabatan publik oleh politisi yang didasarkan atas relasi keluarga. Penyebab utama munculnya politik dinasti adalah kemampuan politisi untuk menciptakan sebuah ‘ uneven playing field’ dengan mengeksploitasi jaringan keluarga dan kekayaan material untuk membantu anggota keluaga demi mendapatkan jabatan publik. 11
Terlepas dari pro dan kontra akan munculnya dinasti politik ini, satu poin yang jelas dan tidak bisa disangkal adalah bahwa politik dinasti pada dasarnya bertentangan dengan politik, yang sejak zaman Yunani kuno dimengerti sebagai segala aktivitas yang berkaitan erat kepentingan umum atau publik, karena yang menjadi dasar dan tujuannya adalah kepentingan pribadi dan kelompok keluarga. Bahayanya, karena dalam politik dinasti, kekuasaan didistribusikan dan dilaksanakan oleh sekelompok kecil elite penguasa dan pengusaha yang mempunyai hubungan kekeluargaan maka kontrol menjadi lemah dan tidak efektif. Situasi inilah yang membuka kesempatan bagi korupsi, kolusi dan nepotisme.
Kompleksitas persoalan korupsi mendorong kita untuk menganalisis situasi dan kondisi, dalamnya korupsi tersebut terjadi. Akibatnya,
10  Aristoteles, misalnya, mengakui hanya ada dua sfer yang yang berbeda atau bertentangan satu sama lain tetapi keduanya merupakan kondisi fundamental bagi eksistensi manusia, yaitu ruang privat ( oikos ) dan publik ( polis ). Ruang privat menunjuk pada asosiasi alamiah yang berpusat dalam keluarga ( oikia ). Dalam rumah tangga manusia hidup bersama untuk memenuhi kebutuhan biologis demi mempertahankan keturunan atau hidup. Karena itu, penggerak utama munculnya rumah tangga adalah keharusan untuk mempertahankan hidup. Sedangkan ruang publik muncul dari rumah tangga dan sekaligus bertentangan dengan itu. Publik mengisyaratkan dunia itu sendiri sejauh publik itu umum untuk semua. Ruang publik adalah sfer pluralitas, kebebasan dan kesamaan. Itulah sfer di mana orang menampakan diri di hadapan satu sama lain untuk mengungkan kekhasan dan keunikan diri masing-masing dalam tindakan dan pembicaraan. Bdk. Hannah Arendt, The Human Condition (Chicago: The University of Chicago Press), 1958, hlm. 28-30. 11  Yoes C. Kenawes, “The Rise of Political Dynasties in A Democratic Society,” dalam www.isrsf.org , hlm. 2-4.
pertanyaan yang harus diajukan adalah melampaui korupsi, apa yang kita lihat? Kita melihat sebuah simpton dari sistem, sebuah sistem yang kompleks karena ditandai oleh keserakahan kapitalis, perilaku hidup konsumeristis, dan nepotisme politis. Di samping itu, kita juga menyaksikan sebuah sistem birokrasi dan pelayanan publik yang mengharapkan dan bahkan mendorong tindakan korupsi serta mempermudah orang-orang yang ada di dalamnya untuk melakukan tindakan korupsi. Di atas segala- galanya, melampaui korupsi kita menyaksikan sebuah masyarakat yang tidak kritis, tidak mampu berpikir mandiri dan karena itu terbelenggu atau diperbudak oleh sistem yang mereka ciptakan sendiri.
Penulis tertarik untuk menganalisis poin terakhir ini karena ketika orang tidak kritis berpikir dan menilai sistem di mana mereka hidup dan bekerja, mereka akan dengan gampang terjerumus dalam tindakan kejahatan, termasuk korupsi. Atau, kegagalan berpikir kritis mengantar orang pada perilaku koruptif. Coba perhatikan alasan-alasan korupsi pada skala kecil berikut ini: seorang polisi lalulintas menerima suap dengan alasan gaji kecil, atau seorang sopir yang tertangkap melanggar lalulintas memilih menyogok polisi karena tidak mau repot ke pengadilan. Semua alasan ini normal dan masuk akal dan semua orang berkecenderungan untuk melakukannya kalau berada dalam situasi yang sama. Tampaknya, sogok menyogok merupakan hal yang biasa, normal atau banal dan bahkan dianggap sebagai suatu keharusan untuk mencapai kesuksesan dalam hidup. Fenomena sogok menyogok, khusus pada skala kecil seperti di atas mentransformasi moralitas masyarakat biasa kepada netralitas etis sehingga mereka beranggapan bahwa tindakan tersebut merupakan paspor menuju kesuksesan. Polisi dan sopir hanyalah segelintir contoh orang yang mengikuti kebiasaan masyarakat. Mereka bukanlah orang jahat, tetapi orang yang tidak kritis dan mengikuti saja apa yang dipraktikkan oleh orang lain.
Berbeda dengan ini ada skenario korupsi berskala besar, misalnya, para politisi dan pejabat publik yang mencuri uang dari dana pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan lain-lain untuk memperkaya diri dan keluarga serta hidup berfoya-foya. Para koruptor menikmati secara bebas
hasil kerja keras rakyat. Mereka memberikan janji-janji kosong dan tidak memperhatikan siapapun juga, selain diri mereka sendiri. Dalam konteks ini, para koruptor adalah orang-orang yang anti-negara, anti- pembangunan dan anti-orang-orang miskin. 12 Orang-orang seperti ini jahat dan tidak berperikemanusiaan karena mereka mencuri uang dari masyarakat yang sangat membutuhkan uang tersebut dan sama sekali tidak memperdulikan nasib masyarakat yang mereka wakili dan karena itu tindakannya tidak bisa dimaafkan dengan alasan apapun juga.
Dengan membedakan korupsi berskala kecil dan besar di atas, penulis tidak berintensi untuk mentolerir korupsi berskala kecil karena korupsi tetaplah korupsi dan karena itu tidak dapat diterima atau dibenarkan dengan alasan apapun juga, tetapi hanya mau menunjukkan bahwa korupsi telah menyebarluas ke semua tingkatan dan berurat-berakar dalam keseharian hidup kita. Bahkan, korupsi seakan-akan sudah membudaya karena melibatkan banyak orang dan dituruntemurunkan dari satu generasi ke generasi yang lain. Akibatnya, korupsi dianggap biasa dan orang tidak lagi merasa bersalah terlibat dalam tindakan tersebut. Dalam konteks inilah korupsi dikategorikan sebagai sebuah kejahatan banal. Inilah banalitas kejahatan, situasi dimana korupsi tidak lagi dirasa sebagai kejahatan, tetapi sebagai suatu yang biasa-biasa saja atau yang wajar.
Figur Eichmann, sebagaimana digambarkan di atas, mewakili para koruptor ‘kerah putih’, yang pada umumnya adalah orang-orang berpendidikan, tetapi tidak mampu berpikir. Seperti ditegaskan Arendt di atas, orang yang tidak berpikir bukanlah orang bodoh karena orang bisa saja sangat pintar atau cerdas tetapi karena godaan untuk larut dalam tugas-tugas rutin dan perilaku mekanistis, mereka tidak mampu berpikir kritis dan mandiri dan menilai sesuatu secara komprehensif. Salah satu alasan yang sering kali dipakai oleh para koruptor untuk membela diri adalah bahwa apa yang mereka buat merupakan bagian dari sistem dan mereka hanya mengikuti atau melaksanakan saja perintah atasan. 13 Jadi, orang yang tidak mampu berpikir adalah orang yang tidak menggunakan
12   N. Vittal, op. cit., hlm. 12.
13  Eko Wijayanto, “Banalitas Kejahatan Korupsi,” dalam Kompas , 17 Juni 2005.
kemampuan kritisnya untuk menguji atau memeriksa alasan-alasan di balik tindakannya. Misalnya, seorang kepala dinas menandatangani saja sebuah usulan proyek tanpa membaca, mengoreksi dan mempertanyakan secara teliti proposal, atau seorang bendahara kantor mengeksekusi memo dari atasannya untuk mengeluarkan uang tanpa mempertanyakan alasan dan tujuan pengeluaran uang tersebut. Di samping itu, orang yang tidak mampu berpikir adalah orang-orang yang miskin imajinasi sehingga tidak mampu membayangkan perasaan orang-orang miskin yang sangat membutuhkan uang untuk mempertahankan hidup.

## Aktivitas Berpikir dan Upaya Pemberantasan Korupsi
Untuk memahami aktivitas berpikir sebagai alternatif dalam upaya untuk mengurangi atau bahkan memberantas sama sekali korupsi, kita harus melihat apa yang dimaksudkan dengan berpikir itu sendiri. Arendt sendiri membingkai penelitiannya seperti tertuang dalam buku The Origins of Totalitarianism , sebagai sebuah upaya pemahaman ( comprehension ), yang dimengerti sebagai “ unpremeditated, attentive facing up to, and resisting of, reality—whatever it may be. ” 14 Sedangkan dia menjelaskan proyeknya menyusun The Human Condition , sebagai ‘persoalan pemikiran’ yang bertentangan dengan ketidakmampuan berpikir sebagaimana. Menurutnya, berpikir merupakan jaringan yang paling aman melawan kejahatan yang mengancam dunia modern, seperti juga korupsi yang merajalela hampir di seluruh dunia sekarang ini.
Apa itu berpikir dalam perspektif Arendt? Arendt membedakan berpikir dari rasionalisasi. Menurutnya, rasionalisasi bersifat seduktif karena dalam proses itu orang berusaha untuk menemukan sebanyak mungkin jawaban untuk membenarkan perilaku, tindakan dan keyakinan mereka sendiri. Dalam rasionalisasi, akal budi dimanfaatkan sebagai alat atau instrumen demi demi tujuan justifikasi diri dan tindakan. Inilah yang disebut dengan rasionalitas instrumental. Orang-orang biasa berasionalisasi untuk membenarkan apa yang seharusnya tidak apat dipikirkan ( unthinkable ). Misalnya, kaum Nazi membenarkan tindakan
14  Hannah Arendt, The Origins of Totalitarianism (New York: A Harvest Book and Hartcourt Inc., 1951), hlm., viii.
Banalitas Kejahatan Korupsi dan Aktivitas Berpikir (Yosef Keladu Koten)
jahat mereka dengan beragumen bahwa mereka hanya mengikuti perintah dari atas. Hal yang sama terjadi dengan kaum teroris yang beralasan bahwa tindakan kekerasan mereka sesuai dengan perintah agama atau ideologi yang mereka anuti. Dalam konteks ini, akal budi beresiko memasukkan orang ke dalam ‘ the iron band of terror’. 15 Di samping seduktif, rasionalisasi juga bersifat rahasia ( secretive ). Arendt menyebutnya sebagai “ ice-cold reasoning ” karena dilakukan dalam kesepian ( loneliness ) di mana orang bergantung hanya pada diri mereka sendiri dan tidak mempunyai relasi dengan orang lain. Dalam konteks ini, akal budi digunakan sebagai ‘ inner coercion’ (paksaan dari dalam) demi pembenaran diri atau konfirmasi diri. Dengan demikian, akal budi memasukkan orang ke dalam “ the iron band of terror. ” 16
Berbeda dengan rasionalisasi, persyaratan utama aktivitas berpikir adalah solitude (kesunyian), yang dibedakan dari kesepian ( loneliness ). Orang yang berada dalam kesunyian adalah orang yang berada dengan dirinya sendiri; sedangkan orang yang kesepian adalah orang yang, sekalipun berada di tengah orang lain, telah kehilangan pengalaman berada bersama orang lain. Bagi Arendt, hanya dalam kondisi kesunyian orang mengaktualisasikan kemampuan berpikir mereka. Berpikir dilakukan dalam kesunyian ketika orang berdialog atau berbicara dengan dirinya sendiri. Sekalipun demikian, dialog ini tidak hilang kontak dengan dunia sesama manusia karena mereka dihadirkan dalam diri dengannya kita berdialog (Arendt, 1951, p. 476). Sesama manusia merupakan alter-ego, dengannya kita berkomunikasi atau berdialog. Jadi, aktivitas berpikir yang selalu mempertimbangkan realitas di sekitar kita—khususnya makhluk intensional—disebut sebagai model pemikiran dialogis.
Ada beberapa poin penting yang ditekankan Arendt dalam deskripsinya tentang aktivitas berpikir yang sangat krusial dalam upaya memberantas kejahatan korupsi, seperti: berpikir sebagai dialog atau berbicara dengan diri sendiri; aktivitas berpikir yang selalu terikat dengan realitas dunia manusia sehingga pemikiran bersifat representatif; dan yang terakhir,
15  Ibid., hlm., 478. 16  Ibid., hlm. 478.
berpikir memampukan orang mengambil jarak dengan para koruptor dan juga dengan sistem yang korup.

## Berdialog dengan Diri Sendiri
Sebagaimana pemikir yang lain, Arendt juga mengartikan berpikir sebagai dialog atau berbicara dengan diri sendiri. Untuk menjelaskan definisi ini dia berbalik ke figur Socrates yang dalam dialog-dialog Plato, ditampilkan sebagai orang yang tahu dirinya sendiri sebelum terlibat dalam dialog dengan orang lain. Itu berarti bahwa mengetahui diri sendiri adalah prasyarat utama sebelum seseorang tahu untuk hidup bersama orang lain. 17 Mengetahui diri sendiri hanya mungkin kalau orang berdialog dengan dirinya sendiri, seperti yang dilakukan Socrates. Dalam kesunyian, Socrates tidak sendirian tetapi dengan dirinya sendiri karena dia berada dalam sebuah situasi dialog tetap ‘ two-in-one’ . Dalam dialog dengan diri sendiri dalam kesunyian, Socrates menghadirkan dirinya sebagai seorang pribadi yang unik di tengah pluralitas manusia.
Hanya orang yang berbicara dengan dirinya sendiri akan merasa cemas bahwa dalam bertindak secara tidak etis, dia akan hidup dengan seorang kriminal. Sokrates terbiasa untuk berpikir dengan dirinya sendiri yang lain, daimon , yang mendorongnya untuk mengklaim: “Adalah lebih baik bagiku kalau banyak orang tidak sepaham dengan saya dan menentang saya daripada, saya, bertentangan dengan diriku sendiri.” Arendt berulang kali mengutip ini dan menegaskan bahwa seorang pribadi individual, sekalipun satu, dapat bertentangan dengan dirinya sendiri. Jika saya bertentangan dengan orang lain, saya bisa meninggalkan mereka. Tetapi, saya tidak bisa meninggalkan diri saya sendiri, kecuali kalau saya berhenti berdialog dengan diri sendiri. Karena aktivitas berpikir berarti bahwa saya harus hidup dengan diri sendiri—dengan diri saya yang lain ( daimon )— berpikir adalah satu aktivitas yang dapat mencegah orang melakukan kejahatan.
Bertolak dari pemahaman tentang aktivitas berpikir sebagai berbicara dengan diri sendiri, Arendt lalu menegaskan bahwa sebuah proposisi
17  Hannah Arendt, The Promise of Politics (New York: Schocken Books), 2005, hlm. 21.
Banalitas Kejahatan Korupsi dan Aktivitas Berpikir (Yosef Keladu Koten)
moral hendaknya mengambil standarnya dari perjumpaan orang dengan dirinya sendiri dalam dialog tersebut. Yang dimaksudkan di sini adalah bahwa standar moral hendaknya ditarik dari diri, makhluk duniawi yang menampakkan diri dan berpikir. Akibatnya, etika Arendt tidaklah legalistik, sebagaimana ditemukan dalam imperatif kategorisnya Kant: “Bertindaklah sedemikian rupa sehingga maksim dari tindakanmu menjadi hukum umum untuk semua makhluk inteligibel.” Menurut Arendt, proposisi di atas bisa dilihat sebagai sebuah ‘pernyataan’ kategoris dan bukan saja ‘imperatif’ kategoris, yang mengimplikasikan sanksi dari luar entah dari Allah atupun dari komunitas. Karena, dengan memperlakukan proposisi tersebut sebagai pernyataan kategoris, maka sanksi datang dari dalam diri kita sendiri. Inilah yang disebut dengan penghukuman diri sendiri, yang disebut oleh Kant sebagai ‘ self-contempt’ dan Sokrates menyebutnya ‘ self-contradiction’ .
Menghukum diri sendiri ini hanya mungkin untuk orang yang hidup dan berdialog dengan dirinya sendiri secara tetap. Orang yang berbicara dengan dirinya sendiri akan menemukan dalam dirinya apa yang baik dan buruk dan menghukum diri mereka sendiri atas kesalahan yang mereka lakukan sendiri. Argumen ini lemah dan kurang menyakinkan karena dia mengabaikan pentingnya sanksi eksternal, tetapi pada hemat saya, posisi Arendt ini hendaknya dimengerti dalam konteks penekanannya pada pentingnya bersikap kritis terhadapi tradisi, hukum atau kewajiban yang datang dari luar. Dia menantang kita untuk menjadikan sanksi dari luar sebagai sanksi dari diri sendiri karena setiap sanksi dijadikan pernyataan kategoris kita sendiri.
Kalau kita memikirkan sebuah persoalan, misalnya tentang korupsi, secara serius, khususnya berpikir dan menilai dari perspektif korban, orang-orang kecil dan sederhana yang sangat membutuhkan uang untuk mencukupi kebutuhan dasar hidup mereka, maka kita akan merasakan penderitaan begitu banyak orang. Akibatnya, muncullah rasa bersalah dalam diri kita; dan kalau ada rasa bersalah berarti kita juga turut serta merasakan ‘sakit’ dari dalam sebagai akibat dari rasa bersalah
tersebut. 18 Dan justru rasa bersalah dan sakit ketika memikirkan tindakan korupsi inilah yang mencegah orang untuk tidak melakukan hal serupa. Atau dengan kata lain, perasaan sakit akibat rasa bersalah membantu kita untuk mengeliminasi pilihan-pilihan tindakan yang secara moral tidak baik. 19 Dalam konteks ini, rasa bersalah berfungsi sebagai ‘ interrupt mechanism ’ atau internal sanction , yang mencegah dan menghentikan perilaku korupsi.

## Pemikiran Representatif
Butir lain yang muncul dari deskripsi Arendt tentang berpikir adalah kenyataan bahwa walaupun dialog dengan diri dilakukan dalam kesunyian ketika orang berada dengan dirinya sendiri, tetapi dialog ini tidak hilang kontak dengan realitas dunia. Arendt membandingkan aktivitas berpikir ini dengan para penonton sebuah drama. Penonton berkontemplasi atau memikirkan permainan sebagai orang luar. Mereka tidak mengambil bagian dalam permainan. Mereka hanya menarik diri tetapi tidak meninggalkan teater atau permainan. Dengan itu, mereka bisa melihat, menilai dan mengerti permainan secara keseluruhan. Demikian halnya dengan aktivitas berpikir. Berpikir sebagai sebuah aktivitas soliter harus selalu berkaitan dengan pluralitas manusia yang juga adalah makhluk berpikir. Supaya bisa berpikir seseorang harus menarik diri dari aktivitas sehari-hari atau rutinitas. Tetapi, dia hanya mengambil jarak dan bukannya meninggalkan aktivitas hariannya karena dengan mengambil jarak, seseorang bisa menilai dan mengerti sesuatu secara komprehensif.
Aktivitas berpikir seperti ini tidak membutuhkan pilar, standar atau tradisi, tetapi hanya melihat realitas sekitar kita. Jadi yang menjadi titik tolak dari aktivitas berpikir adalah realitas sekitar kita. Atau dengan kata lain, pemikiran adalah sebuah aktivitas yang selalu mempertimbangkan realitas di sekitar kita. Di sini, Arendt mengagumi Karl Jaspers, yang sekalipun hidup terpisah, bebas dan sendirian dalam masa kegelapan akibat horor Hitler, tetapi dalam kesunyian dia berpikir tentang persoalan-
18  Baumeister R., cs, “How Emotion Shapes Behavior: Feedback, Anticipation, Rather than Direct Causation,” dalam Social Psychology Review , 2007, hlm. 173.
19  Cohen T., cs., “Guilt Proneness and Moral Character,” dalam Current Directions Psychological Science ,
2012, www.repsitory.cmu.edu., hlm. 7-8.
Banalitas Kejahatan Korupsi dan Aktivitas Berpikir (Yosef Keladu Koten)
persoalan publik yang berkaitan dengan humanitas secara keseluruhan. Dengan cara ini, Jaspers merepresentasikan para filsuf yang menjadikan pikiran sebagai dunia atau rumah mereka, tetapi pemikiran mereka, sekalipun bersifat parsial, tetap terikat dengan dunia dan orang-orang lain yang ada di dalamnya. 20 Kesunyian bagi Jaspers adalah, seperti dikatakan oleh Berkowitz, “sebuah tempat perlindungan yang mengandung ruang yang tepat untuk berpikir. ... Tindakan berpikir sendirian adalah, bagi Arendt, sebuah aktivitas politik yang tak bisa dielakan.” 21
Model berpikir yang selalu mempertimbangkan realitas sekitar, khususnya sesama manusia, mengindikasi kepercayaan kepada kemampuan orang lain untuk berpikir dan menilai serta respek atau penghormatan terhadap pluralitas perspektif. Dalam wawancara dengan Gunther Gauss, Arendt mengklaim bahwa pemikirannya selalu didasarkan atas ‘ trust in people’ , sikap percaya, sesuatu yang sulit diformulasikan tetapi sangat fundamental, akan apa yang manusiawi dalam semua manusia.” 22 Keyakinan ini mengindikasikan bahwa semua manusia mempunyai kemampuan yang umum dan karena itu dapat menilai dari posisi yang berbeda dalam dunia. Dalam konteks ini, Arendt mengadopsi ide Kant tentang ‘ enlarged mentality’, yang disebutnya sebagai “ the train of one’s imagination to go visiting ” 23 atau ‘ representative thinking’ , yang berarti pembentukan sebuah pendapat dengan mempertimbangkan isu yang ada dari sudut pandang yang berbeda atau dengan menghadirkan ke dalam pemikiran kita sendiri sudut pandang dari orang-orang lain. Di sini, imparsialitas menjadi syarat utama agar orang mampu menilai secara representatif, mempertimbangkan penilaian orang lain juga. Jadi, ketika orang berpikir, dia memperluas mentalitasnya untuk bisa mempertimbangkan atau memasukkan perspektif orang lain dalam
20  Hannah Arendt, Men in Dark Times (New York: A Harvest Book, Harcourt Brace & Company), 1955, hlm. 79.
21  Roger Berkowitz, “Solitude and the Activity of Thinking,” dalam Thinking in Dark Times: Hannah Arendt on Ethics and Politics, Roger Berkowitz, cs., (eds.) (New York: Fordham University Press), 2010, hlm., 241.
22  Hannah Arendt, Essays in Understanding , New York: Schocken Books, 1994, hlm., 23.
23  Hannah Arendt, Lectures on Kant’s Political Philosophy , Ronald Beiner (ed.) (Chicago: The University of Chicago Press), 1992, hlm. 43.
pemikirannya. Inilah yang disebut dengan pemikiran representatif yang merupakan ciri khas pemikiran politis.
Pemikiran politik adalah representatif. Saya membentuk sebuah pendapat lewat mempertimbangkan isu yang diberikan dari sudut pandang yang berbeda, lewat menghadirkan kepada pikiran saya sudut padang orang yang tidak hadir, yaitu, saya mewakili mereka. Makin banyak sudut pandang orang yang saya hadirkan dalam pikiran sementara saya memikirkan isu yang diberikan, dan semakin baik saya membayangkan bagaimana saya akan merasakan dan memikirkan jika saya ada dalam tempat mereka, semakin kuat kehendak menjadi kemampuan saya demi pemikiran representatif dan semakin valid kesimpulan saya, pendapat saya. Pemikiran representatif tidak sama dengan kontemplasi teoretis karena obyeknya adalah dunia nyata, dunia yang dimiliki bersama- sama, dunia sebagai jaringan relasi antara manusia. Pemikiran model ini berkaitan dengan perspektif alternatif yang dikembangkan seseorang dalam dialog dengan orang lain dan ditarik dari pengalaman.
Banyak pejabat publik dan anggota dewan yang terlibat dalam kejahatan korupsi karena mereka tidak memiliki imajinasi untuk membayangkan bagaimana kalau mereka berada pada posisi orang yang dilayani atau diwakili. Di samping itu, mereka juga tidak kritis melihat kondisi negara dan masyarakat secara menyeluruh. Seandainya para koruptor mempertimbangkan tindakan mereka dari perspektif korban, orang-orang di pedalaman yang kesulitan mendapatkan akses ke kota karena transportasi jalan yang jelek, air bersih, listrik, dan berbagai kebutuhan pokok lain, mereka pasti akan bertindak sebaliknya. Kalaupun mereka tidak bertindak sebaliknya, sekurang-kurangnya mereka merasa bersalah, tersiksa, dan akan selalu berada dalam dilema.
Karena itu, pada hemat saya, penekanan Arendt tentang pemikiran representatif sangat penting dalam upaya pencegahan tindakan korupsi tersebut. Seorang yang berpikir akan selalu mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan hatinurani yang sudah diperluas ( enlarged mentality ) mencakupi perspektif dan mempertimbangkan nasib orang banyak. Atau, pejabat publik atau anggota dewan yang berpikir akan
Banalitas Kejahatan Korupsi dan Aktivitas Berpikir (Yosef Keladu Koten)
selalu membayangkan kesusahan dan penderitaan, keprihatinan dan kecemasan, serta perjuangan untuk mempertahankan hidup dari orang yang dilayani atau para konstituen yang telah memilih mereka. Dengan demikian, mereka akan mampu mengevaluasi diri sehingga tidak terjebak dalam banalitas kejahatan korupsi.

## Berpikir: Menghalau Sikap Kompromistis
Orang yang berpikir dapat menghindari dirinya dari konformitas. Sekalig lagi Arendt menjadikan Socrates sebagai contoh karena dianggapnya sebagai seorang pemikir murni, yang pemikirannya menginterupsi kehidupan warga negara dan menjauhkan mereka dari konformitas, entah dengan pendapat umum ( doxa ) ataupun dengan norma-norma yang diterima secara sosial. Dia secara tetap berdialog dengan diri sendiri tetapi hasil dari dialog itu menyengat warga negara dan membangunkan mereka dari tidur lelap konformitas. 24 Pengadilan dan kematian Socrates berbicara dengan jelas tentang hal ini. Ketimbang menyesuaikan diri dengan pendapat umum yang dipertahankan dan dipromosikan oleh kau Sofist dan otoritas politik lain di Athena, Socrates memilih berpikir terus menerus dengan menantang warga negara, khususnya orang muda untuk menemukan kebenaran dalam pendapat mereka sendiri. Jadi, kekuatan utama berpikir terletak dalam kemampuannya untuk membebaskan kita dari keyakinan yang tidak teruji sekaligus memungkinkan kita untuk memiliki akses kepada aktualitas.
Apa yang dibutuhkan dalam masa-masa kegelapan ketika kejahatan merajalela adalah orang yang berpikir, dan berpikir memungkinkan atau membuka ruang untuk menilai. Arendt melihat bahwa salah satu kondisi yang menciptakan kejahatan adalah menyebarluasnya ketakutan menilai, yang muncul dari dua sebab yang sama. Pertama, ketakutan menilai berakar pada munculnya ilmu-ilmu sosial dan determinisme, praktik- praktik yang mereduksi kebebasan manusia pada konformitas dengan norma-norma dan kemungkinan-kemungkinan. Semakin tindakan pribadi dapat dikalkulasikan, diprediksi dan dimanipulasi lewat norma-norma sosial, orang kurang bertanggungjawab terhadap perbuatan mereka.
24  Hannah Arendt, The Origins of Totalitarianism , op. cit., hlm. 241.
Menghilangnya tanggungjawab mengantar orang kepada ketidakmauan untuk menilai. Kedua, dasar dari ketakutan menilai adalah keyakinan modern akan kesamaan. Penilaian mengandaikan keyakinan dan kebanggaan diri. Hanya orang yang percaya akan haknya sendiri dapat menilai yang lain; karena itu, penilaian mengandaikan sebuah otoritas dan superioritas. Orang harus memiliki perasaan kuat akan distingsinya, bahwa dia berbeda dari yang lain. Inilah yang disebut Nietzsche sebagai ‘ pathos of difference’ . Dibutuhkan ‘arogansi’ dalam pengertian positif agar orang bisa menilai secara obyektif.
Berhadapan dengan menyebarluasnya fenomena ketakutan menilai, Arendt menekankan pentingnya penilaian reflektif, sebuah model penilaian yang bertitik tolak dari peristiwa partikular dan bukannya dari standar-standar universal dan absolut. Penekanan Arendt bahwa penilaian reflektif berawal dari peristiwa partikular yang terjadi dalam dunia dan bukan dari standar universal, juga dapat diaplikasikan ke dalam moralitas. Kenyataannya, dia mengklaim bahwa standar absolut moral telah runtuh dalam tragedi Holocaust. 25 Keruntuhan ini memberikan kesan bahwa apa yang kita sebut moralitas mengandung semata-mata ‘kebiasaan’ dan tidak lebih dari satu kumpulan kebiasaan, perilaku yang dapat diubah dengan kumpulan lain. Kumpulan kebiasaan ini cenderung secara tidak kritis diterima karena masyarakat tidak pernah meragukan apa yang telah diajarkan kepada mereka.Yang memprihatinkan Arendt adalah pemikiran tidak kritis yang ada dalam diri manusia karena kecenderungan untuk menerima standar moral yang diberikan kepada mereka. Baginya, mengikuti standar moral mempunyai kemungkinan untuk menutup proses berpikir. Hal ini dapat dilihat dalam diri Adolf Eichmann, yang digambarkan oleh Arendt sebagai seorang yang tidak mampu berpikir
25  Dalam eseinya “Some Questions of Moral Philosophy,” Arendt menganalisis moralitas tradisional seperti ditemukan dalam Marxisme dan Nazisme.Tentang Marxisme, dikatakan bahwa karakteristik dari moralitas Lenin adalah bahwa itu sebuah “keyakinan naif bahwa sekali keadaaan sosial diubah lewat revolusi, manusia akan mengikuti secara otomatis beberapa peraturan moral yang telah diketahui dan diulang sejak permulaan sejarah manusia”. Sedangkan tentang Nazisme, Arendt mengatakan bahwa rezim totaliter Hitler mengubah standar moral dari ‘jangan membunuh’ dan ‘jangan menipu’ menjadi ‘boleh membunuh’ dan ‘boleh menipu’. Hal membuktikan bahwa standar moral juga gampang diubah sesuai dengan keinginan dan selera manusia, seperti yang dibuat Hitler. Bdk. Hannah Arendt, Responsibility and Judgment , op. cit., hlm. 23-24.
Banalitas Kejahatan Korupsi dan Aktivitas Berpikir (Yosef Keladu Koten)
karena dalam pengadilan dia selalu mengulangi frase-frase yang sama untuk menemukan keadamaian dengan musuh-musuhnya. 26
Sebagaimana dikatakan di atas, tindakan korupsi di Indonesia sudah bersifat sistemik karena tindakan itu berurat-berakar dalam keseharian hidup kita, terutama dalam sistem kerja di birokrasi kita. Orang-orang yang ada dalam birokrasi, misalnya, terlibat dalam korupsi, karena ketidakmampuan mereka untuk: mengambil jarak dari hal-hal yang bersifat sistemik tersebut, untuk menjadikan diri mereka beda dari orang lain, untuk menanggung konsekuensi-konsekuensi negatif seperti pemindahan atau bahkan tidak diberi pekerjaan karena pemikiran kritis mereka. Eichmann juga secara tidak kritis mengikuti perintah Hitler karena salah satu alasannya tidak mau kehilangan jabatan di birokrasi. Karena itu, jelas bahwa hanya dengan berpikir kritis dan menilai secara reflektif orang akan ‘tampil beda’ dan menjadi pembaharu bagi sebuah sistem yang korup.
Atau, ketika kesepakatan jahat dan tindakan korupsi merajalela kita membutuhkan orang-orang—entah itu pejabat publik, anggota dewan, ataupun semua masyarakat—yang mampu berpikir kritis, yakni orang yang selalu mempertanyakan alasan tindakannya atau yang selalu ‘mencurigai’ sebuah perintah: mengapa saya harus mengeluarkan uang sebanyak ini, ada apa dengan memo-memo ini, serta sejumlah pertanyaan dan kecurigaan lain. Di samping itu, dituntut juga orang yang mampu menilai secara reflektif, dalam arti menilai sesuatu dari atau dengan mempertimbangkan perspektif orang lain. Orang-orang seperti inilah yang akan mampu menghindari diri dari simplifikasi, kompromi dan konvensi. Arendt menegaskan: “Ketika semua orang dihanyutkan secara tidak terpikirkan oleh apa yang semua orang lakukan atau percaya, orang yang berpikir ditarik keluar dari persembunyian karena penolakan mereka untuk bergabung dalam kesepakatan jahat dan dengan demikian menjadi sebuah model tindakan. Pemikir adalah orang yang berdiri sebagai sebuah suar atau menara api bukan untuk beberapa ideologi atau kebijakan
26  Hannah Arendt, The Life of the Mind , op. cit., hlm. 4.
tertentu, tetapi untuk mengikuti hatinurani seseorang.” 27
Mengikuti alur pemikiran Arendt tentang banalitas kejahatan, kita boleh mengatakan bahwa korupsi merupakan sebuah bentuk kejahatan yang banal karena orang-orang yang terlibat di dalamnya tidak mampu berpikir kritis dan menilai secara reflektif dan representatif. Mereka taat secara buta pada perintah atasan dan pada aturan atau sistem kerja lama yang korup. Memang benar, mendorong orang untuk mengikuti aturan-aturan atau norma-norma adalah sebuah permulaan yang bagus untuk memupuk sensibilitas etis. Tetapi, mengikuti peraturan tidaklah cukup untuk membentuk pribadi yang bajik karena seseorang bisa mengikuti peraturan secara gampang tetapi bertindak secara sangat tidak baik. Atau, taat pada aturan bisa mengantar orang kepada kekeliruan. Karena itu untuk mengurangi dan bahkan memberantas korupsi dibutuhkan model pendidikan yang lebih menekankan berpikir kritis dan reflektif dan bertindak dan memahami berbagai masalah sosial kemasyarakatan. Orang yang berpikir kritis dan representatif adalah orang yang mampu mengambil jarak dari orang-orang jahat atau koruptor, dari sistem yang tidak sehat dan dari setiap peristiwa yang dialami dan bertentangan dengan hatinuraninya, serta orang yang mampu menempatkan dirinya pada posisi orang lain yang dilayani atau diwakili.

## Daftar Rujukan
Arendt, Hannah. The Origins of Totalitarianism . New York: A Harvest Book and Hartcourt Inc., 1951.
----------. Men in Dark Times . New York: A Harvest Book, Harcourt Brace & Company, 1955.
----------. Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil . New York, Viking Press, 1963.
----------. The Life of the Mind. New York and London: A Harvest Book andHarcourt, Inc., 1978.
Arendt, Hannah. Lectures on Kant’s Political Philosophy , Ronald Beiner (ed.), Chicago: The University of Chicago Press, 1992.
Arendt, Hannah. Essays in Understanding . New York: Schocken Books,
1994.
27  Hannah Arendt, Responsibility and Judgment , op. cit., hlm. 25.
Banalitas Kejahatan Korupsi dan Aktivitas Berpikir (Yosef Keladu Koten)
Arendt, Hannah. Responsibility and Judgment . Jerome Kohn (ed.). New York: Schocken Books, 2003.
Arendt, Hannah. The Promise of Politics . New York: Schocken Books, 2005.
Baumeister R., cs. “How Emotion Shapes Behavior: Feedback, Anticipation, Rather than Direct Causation.” Dalam Social Psychology Review , 2007.
Berkowitz, Roger. “Solitude and the Activity of Thinking.” Dalam Thinking in Dark Times: Hannah Arendt on Ethics and Politics, Roger Berkowitz, cs., (eds.). New York: Fordham University Press, 2010.
Cohen T., cs. “Guilt Proneness and Moral Character.” Dalam Current Directions Psychological Science , 2012. www.repsitory.cmu.edu. Haryatmoko. Etika Publik untuk Integritas Pejabat Publik dan Politisi. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2015.
Kenawes, Yoes C. “The Rise of Political Dynasties in A Democratic Society.” Dalam www.isrsf.org.
Lang, Berel. “Hannah Arendt and the Politics of Evil.” Dalam Judaism , Vol 37. No. 3, 1988.
Mueller, Monica . Contrary to Thoughtlessness: Rethinking Practical Wisdom. London: Lexington Books, 2015.
Vittal, N. Corruption in India . India: Academic Foundation, 2003.
Wijayanto, Eko. “Banalitas Kejahatan Korupsi”, dalam Kompas , 17 Juni 2005.