## KONSEP HUKUM PROSEDUR MENGAJUKAN IZIN POLIGAMI PADA PENGADILAN AGAMA BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA
Oleh : Aisyah SH., MH.
Dosen Tetap Universitas Prima Indonesia

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bersifat  normatif  yakni  penelitian  terhadap  masalah  dengan  melihat  sumber  hukum peraturan - peraturan yang berlaku. Manfaat yang akan diterima dari hasil penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menggunakan kajian ini sebagai dasar dan teori dalam hal Konsep Hukum Prosedur Mengajukan Izin Poligami Pada Pengadilan Agama Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan  bahwa Ketentuan hukum  yang berlaku di  negara  republik indonesia tidak melarang dilangsungkannya perkawinan poligami, akan tetapi juga tidak membiarkannya bebas tanpa aturan, ketentuan peraturan perundang-undangan telah mengaturnya secara tegas dan jelas. Seorang suami  dapat  melakukan  poligami  dengan  ketentuan  utama  yaitu  suami  harus  mampu  berlaku  adil terhadap istri-istrinya, jika suami khawatir tidak dapat berlaku adil, maka hendaknya beristri seorang saja.  Prosedur  Mengajukan  Izin  Poligami  Pada  Pengadilan  Agama  yaitu  Seorang  suami  yang bermaksud  untuk  beristri  lebih  dari  seorang  maka  wajib  mengajukan  permohonan  secara  tertulis kepada  pengadilan  sebagaimana  ketentuan  pasal  40  dan  41  PP  Nomor  9  Tahun  1975,  kemudian Pengadilan  dalam  melakukan  pemeriksaan  mengenai  hal-hal    yang  telah  disebutkan  diatas  harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan. Pemeriksaan Pengadilan untuk itu dilakukan oleh Hakim  selambat-lambatnya  30  (tiga  puluh)  hari  setelah  diterimanya,  surat  permohonan  beserta lampiran - lampirannya. Apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya berupa izin untuk beristri lebih dari seorang.
Kata Kunci: Konsep Hukum, Prosedur, Izin Poligami,

## I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Poligami  merupakan  salah  satu  bentuk perkawinan  yang  sering  diperbincangkan dalam masyarakat karena mengundang pandangan  yang  kontroversial.  Menurut Kamus  Ilmiah,  poligami  adalah  perkawinan antara  seorang  dengan  dua  orang  atau  lebih, namun cenderung diartikan sebagai perkawinan satu orang suami dengan dua istri atau lebih.
Kata poligami,  secara  etimologi berasal dari  bahasa  Yunani,  yaitu  polus  yang  berarti banyak  dan  gamos  yang  berarti  perkawinan.
Bila  pengertian  kata  ini  digabungkan,  maka poligami  akan  berarti  suatu  perkawinan  yang banyak atau lebih dari seorang.
Ketentuan hukum yang berlaku di negara republik indonesia tidak melarang dilangsungkannya perkawinan poligami, akan tetapi  juga  tidak  membiarkannya  bebas  tanpa aturan, ketentuan peraturan perundang- undangan telah mengaturnya secara tegas dan jelas.  Seorang  suami  dapat  melakukan poligami dengan ketentuan utama yaitu suami harus  mampu  berlaku  adil  terhadap  istri- istrinya,  jika  suami  khawatir  tidak  dapat
berlaku adil, maka hendaknya beristri seorang saja.
Agama  Islam  juga  tidak  melarang adanya  poligami,  akan  tetapi  juga  tidak membiarkannya  bebas  tanpa  aturan,  Islam mengaturnya  dengan  syarat-syarat  imaniyah yang jelas disebutkan dalam hukum-hukum al- Qur’an.  Seorang  suami  dapat  melakukan poligami dengan ketentuan utama yaitu suami harus  mampu  berlaku  adil  terhadap  istri- istrinya,  jika  suami  khawatir  tidak  dapat berlaku adil, maka hendaknya beristri seorang saja.
Bagi ummat islam, ketentuan boleh atau tidaknya untuk berpoligami disebutkan dalam Alqur’an  Surat  An-Nisa’  ayat  3  yang maknanya  :”dan  jika  kamu  takut  tidak  akan dapat  Berlaku  adil  terhadap  (hak-hak) perempuan  yang  yatim  (bilamana  kamu mengawininya),  Maka  kawinilah  wanita- wanita  (lain)  yang  kamu  senangi  :  dua,  tiga atau  empat.  kemudian  jika  kamu  takut  tidak akan  dapat  Berlaku  adil    maka  (kawinilah) seorang saja.”
Senada dengan pendapat diatas, Kompilasi  Hukum  Islam  (Pasal  55)  juga memberikan  syarat  yang  sama  bagi  seorang laki-laki untuk beristeri lebih satu orang pada waktu  bersamaan  sampai  dengan  jumlah empat isteri dengan ketentuan bahwa seorang suami  harus  mampu  berlaku  adil  terhadap ister-isteri  dan  anak-anaknya.  ketentuan tersebut tentunya akan terhalang apabila syarat utama tidak mungkin dipenuhi.
Syarat  utama  yang  telah  disebutkan diatas harus dibarengi dengan syarat administrasi yaitu suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan  izin  dari  Pengadilan  Negeri  bagi  yang selain beragama Islam. Pengajuan permohonan Izin dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemeritah No.9 Tahun 1975. Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat yang tidak  memiliki  izin  dari  Pengadilan  Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.
Untuk mendapatkan izin dari Pengadilan Agama, harus memenuhi syarat-syarat tertentu disertai dengan alasan yang dapat dibenarkan. Pengadilan  Agama secara  yuridis  hanya akan memberikan  izin  kepada  suami  untuk berpoligami  apabila  ada  alasan  bahwa  isteri tidak  dapat  menjalankan  kewajiban  sebagai isteri,  isteri  mendapat  cacat  badan  atau penyakit  yang  tidak  dapat  disembuhkan  serta isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
Selain  syarat  utama  yang  disebutkan diatas, maka untuk memperoleh izin Pengadilan  Agama,  harus  pula  dipenuhi syarat-syarat  yang  ditentukan  pada  pasal  5 Undang-Undang  No.1  Tahun  1974  yaitu  : adanya  pesetujuan  isteri  serta  adanya kepastian  bahwa  suami  mampu  menjamin keperluan hidup ister-isteri dan anak-anak mereka.
Persetujuan isteri atau isteri-isteri terhadap suami yang ingin beristeri lebih dari seorang  dapat  diberikan  secara  tertulis  atau
dengan lisan yang selanjutnya harus dipertegas dengan  persetujuan  lisan  isteri  pada  sidang Pengadilan  Agama  /  Pengadilan  Negeri. Manakala  persetujuan  tidak  diperlukan  bagi seorang  suami  apabila  isteri  atau  isteri- isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak  dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari  isteri  atau  isteri-isterinya  sekurang- kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.
Istri  yang  tidak  mau  memberikan persetujuan  untuk  beristeri  lebih  dari  satu orang, akan tetapi permohonan izin berdasarkan  salah  satu  alasan  yang  diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57 telah terpenuhi, Pengadilan Agama / Pengadilan Negeri dapat menetapkan pemberian izin setelah memeriksa dan  mendengar  isteri  yang  bersangkutan  di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan  ini  isteri  atau  suami  dapat mengajukan banding atau kasasi.
Apabila  diperhatikan  ketiga  alasan pemberian  izin  melakukan  poligami  diatas, dapat  dipahami  bahwa  alasannya  mengacu kepada  tujuan  pokok  perkawinan  yakni membentuk  rumah  tangga  yang  bahagia  dan kekal  (sakinah,  mawaddah  dan  rohmah) berdasarkan  ketuhanan  yang  Maha  Esa. Apabila  tiga  alasan  yang  disebutkan  diatas menimpa  suami  istri  maka  dapat  dikatakan rumah tangga tersebut tidak mampu menciptakan keluarga bahagia.
Penomena yang sering terjadi dikalangan masyarakat bahwa adanya tindakan
laki-laki  yang  melangsungkan  perkawinan untuk  yang  kedua  atau  ketiga  kalinya  tanpa didasari dengan persetujuan dari istri pertama atau  izin  dari  pengadilan  setempat.  Tindakan ini tentunya akan merugikan pihak perempuan jika  tidak  dilandasi  dengan  ketentuan  hukum yang  memberikan  perlindungan  terhadap posisi perempuan.
Untuk itu, berdasarkan uraian yang telah dikemukakan  diatas  maka  penting  untuk dilakukan pengkajian tentang Prosedur Mengajukan  Izin  Poligami  Pada  Pengadilan Agama yang selanjutnya penulis menuangkan dalam  penelitian  skripsi  yang  berjudul: “KONSEP
HUKUM PROSEDUR MENGAJUKAN  IZIN  POLIGAMI  PADA PENGADILAN AGAMA

## BERDASARKAN  HUKUM  POSITIF  DI
INDONESIA”.

## 1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  masalah yang  telah  diuraikan,  maka  perumusan masalah penelitian sebagai berikut:
1. Bagaimana Ketentuan Poligami berdasarkan Ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan?
2. Bagaimana  Prosedur  Mengajukan  Izin Poligami Pada Pengadilan Agama?
1.3 Tujuan Penelitian
Berdasarkan  Sesuai  dengan  rumusan masalah  yang  telah  dikemukakan  maka  yang menjadi  tujuan  dalam  penelitian  ini  adalah sebagai berikut:
1. Untuk  mengetahui  dan  menganalisis
Ketentuan Poligami berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan;
2. Untuk  mengetahui  dan  menganalisis Prosedur Mengajukan Izin Poligami Pada Pengadilan Agama

## II. TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1 Pengertian Poligami
Kebijakan  Poligami  merupakan  salah satu bentuk perkawinan yang sering diperbincangkan  dalam  masyarakat  karena mengundang  pandangan  yang  kontroversial. Menurut  Kamus  Ilmiah,  poligami  adalah perkawinan  antara  seorang  dengan  dua  orang atau lebih, namun cenderung diartikan sebagai perkawinan satu orang suami dengan dua istri atau lebih. 1
Kata poligami,  secara  etimologi berasal dari  bahasa  Yunani,  yaitu  polus  yang  berarti banyak  dan  gamos  yang  berarti  perkawinan. Bila  pengertian  kata  ini  digabungkan,  maka poligami  akan  berarti  suatu  perkawinan  yang banyak atau lebih dari seorang. 2
Siti  Musda  Mulia  dalam  bukunya  yang berjudul  Pandangan  Islam  tentang  Poligami mendefinisikan  poligami  sebagai  ikatan perkawinan yang salah satu (suami) mengawini  beberapa  (lebih  dari  satu)  istri dalam waktu yang bersamaan. Laki-laki yang
1 M.  Dahlan  Al  Barry,  Kamus  Ilmiah  Popular, (Surabaya: Arkola, 1994), hal. 606.
2 Supardi  Mursalin,  Menolak  Poligami,  Studi tentang Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hal. 15.
melakukan  bentuk  perkawinan  seperti  itu dikatakan bersifat poligami. 3
Pendapat yang telah dikemukakan diatas memberikan  makna  bahwa  poligami  dapat diartikan sebagai perkawinan seorang laki-laki dengan  lebih  dari  seorang  perempuan    yang sah dalam satu waktu yang bersamaan.
2.2 Alasan dan Syarat-Syarat Berpoligami Agama  Islam  tidak  melarang  adanya poligami, akan tetapi juga tidak membiarkannya  bebas  tanpa  aturan,  Islam mengaturnya  dengan  syarat-syarat  imaniyah yang jelas disebutkan dalam hukum-hukum al- Qur’an.  Seorang  suami  dapat  melakukan poligami dengan ketentuan utama yaitu suami harus  mampu  berlaku  adil  terhadap  istri- istrinya,  jika  suami  khawatir  tidak  dapat berlaku adil, maka hendaknya beristri seorang saja.
Ketentuan  boleh  atau  tidaknya  untuk berpoligami disebutkan dalam Alqur’an Surat An-Nisa’  ayat  3  yang  maknanya  :”dan  jika kamu  takut  tidak  akan  dapat  Berlaku  adil terhadap  (hak-hak)  perempuan  yang  yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah  wanita-wanita  (lain)  yang  kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu  takut  tidak  akan  dapat  Berlaku  adil maka (kawinilah) seorang saja.”
3 Siti  Musda  Mulia,  Pandangan  Isam  Tentang Poligami,  (Jakarta,  Lembaga  Kajian  Agama  dan Gender: 1999), hal. 2.
Senada dengan pendapat diatas,
Kompilasi  Hukum  Islam  juga  memberikan syarat yang sama bagi seorang laki-laki untuk beristeri  lebih  satu  orang  pada  waktu bersamaan sampai dengan jumlah empat isteri dengan ketentuan bahwa seorang suami harus mampu  berlaku  adil  terhadap  ister-isteri  dan anak-anaknya.  ketentuan  tersebut  tentunya akan  terhalang  apabila  syarat  utama  tidak mungkin dipenuhi. 4
Syarat  utama  yang  telah  disebutkan diatas harus dibarengi dengan syarat administrasi yaitu Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan  Agama.  Pengajuan  permohonan Izin dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemeritah No.9 Tahun 1975.  Perkawinan  yang  dilakukan  dengan isteri  kedua,  ketiga  atau  keempat  yang  tidak memiliki  izin  dari  Pengadilan  Agama,  tidak mempunyai kekuatan hukum.
Untuk mendapatkan izin dari Pengadilan Agama, harus memenuhi syarat-syarat tertentu disertai dengan alasan yang dapat dibenarkan. Pengadilan  Agama secara  yuridis  hanya akan memberikan  izin kepada  suami  untuk berpoligami apabila ada alasan: 5
a. isteri  tidak  dapat  menjalankan  kewajiban sebagai isteri;
b. isteri  mendapat  cacat  badan  atau  penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
Selain  syarat  utama  yang  disebutkan diatas, maka untuk memperoleh izin Pengadilan  Agama,  harus  pula  dipenuhi syarat-syarat  yang  ditentukan  pada  pasal  5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu :
a. adanya pesetujuan isteri;
b. adanya  kepastian  bahwa  suami  mampu menjamin  keperluan  hidup  ister-isteri  dan anak-anak mereka.
Persetujuan isteri atau isteri-isteri terhadap suami yang ingin beristeri lebih dari seorang  dapat  diberikan  secara  tertulis  atau dengan lisan yang selanjutnya harus dipertegas dengan  persetujuan  lisan  isteri  pada  sidang Pengadilan  Agama.  Manakala  persetujuan tidak  diperlukan  bagi  seorang  suami  apabila isteri  atau  isteri-isterinya  tidak  mungkin dimintai  persetujuannya  dan  tidak    dapat menjadi  pihak  dalam  perjanjian  atau  apabila tidak  ada  kabar  dari  isteri  atau  isteri- isterinyasekurang-kurangnya  2  tahun  atau karena  sebab  lain  yang  perlu  mendapat penilaian Hakim.
Istri  yang  tidak  mau  memberikan persetujuan  untuk  beristeri  lebih  dari  satu orang, akan tetapi permohonan izin berdasarkan  salah  satu  alasan  yang  diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57 telah terpenuhi, Pengadilan Agama dapat menetapkan pemberian  izin  setelah  memeriksa  dan mendengar  isteri  yang  bersangkutan  di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap
5 Lihat Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam
penetapan  ini  isteri  atau  suami  dapat mengajukan banding atau kasasi.
Apabila  diperhatikan  ketiga  alasan pemberian  izin  melakukan  poligami  diatas, dapat  dipahami  bahwa  alasannya  mengacu kepada  tujuan  pokok  perkawinan  yakni membentuk  rumah  tangga  yang  bahagia  dan kekal  (sakinah,  mawaddah  dan  rohmah) berdasarkan  ketuhanan  yang  Maha  Esa. Apabila  tiga  alasan  yang  disebutkan  diatas menimpa  suami  istri  maka  dapat  dikatakan rumah tangga tersebut tidak mampu menciptakan keluarga bahagia.
Undang-Undang  Perkawinan  No.  1 Tahun 1974, menganut adanya asas monogami dalam  perkawinan.  Hal  ini  tercantum  dengan jelas dalam pasal 3 ayat 1 yang menyebutkan bahwa pada asasnya seorang pria hanya boleh mempunyai  seorang  istri  dan  seorang  wanita hanya  boleh  mempunyai  seorang  suami. Ketentuan  adanya  asas  monogami  tidaklah bersifat  limitatif,  karena  ketentuan  Undang- Undang  Perkawinan  No.  1  Tahun  1974  juga menyebutkan  Pengadilan  dapat  memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari  seorang  apabila  dikehendaki  oleh  para pihak yang bersangkutan. Seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan  permohonan  kepada  Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
6 Lihat  pasal  56,  57  dan  58  Kompilasi  Hukum Islam

## III. ANALISIS
Seorang  suami  yang  bermaksud  untuk beristri  lebih  dari  seorang,  wajib  mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan. Ketentuan tersebut  sebagaimana  diatur dalam pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
Pengajuan  permohonan  izin  seorang suami  yang  hendak  beristri  lebih  dari  satu orang dilakukan menurut tata cara sebagimana diatur  dalam  bab  Bab  VIII  Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat  tanpa  izin  dari  Pengadilan  Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum. 6
Tata cara teknis pemeriksaanya menurut Pasal  42  PP  Nomor  9  Tahun  1975  adalah sebagi berikut :
1) Dalam  melakukan  pemeriksaan  mengenai hal-hal  pada  pasal  40  dan  41,  Pengadilan harus  memanggil  dan  mendengar  isteri yang bersangkutan.
2) Pemeriksaan Pengadilan untuk itu
dilakukan  oleh  hakim  selambat-lambatnya 30  (tiga  puluh)  hari  setelah  diterimanya surat permohonan
beserta lampiranlampirannya.
Seorang  istri  yang  tidak  memberikan persetujuan  sebagai  salah  satu  alasan  yang diatur  dalam  Pasal  55  ayat  (2)  dan  pasal  57, Pengadilan Agama dapat menetapkan pemberian  izin  setelah  memeriksa  dan mendengar  istri  yang  bersangkutan  di
persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan  ini  istri  atau  suami  dapat mengajukan  banding  atau  kasasi  (Pasal  59 KHI).
Apabila Keputusan hakim pada tingkatan  akhir  peradilan  yang  mempunyai kekuatan  hukum  tetap  izin  pengadilan melakukan  poligami  tidak  diperoleh,  maka Pegawai Pencatat nikah / catatan sipil dilarang untuk  melakukan  pencatatan  perkawinan seorang  suami  yang  akan  beristri  lebih  dari seorang  sebelum  adanya  izin  Pengadilan seperti  yang  dimaksud  dalam  pasal  43  PP Nomor 9 Tahun 1975. 7
Seorang  suami  yang  bermaksud  untuk beristri  lebih  dari  seorang  maka  wajib mengajukan  permohonan  secara  tertulis kepada  pengadilan.  Pengadilan  kemudian memeriksa mengenai : 8 a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan  seorang  suami  kawin  lagi seperti  :  istri  tidak  dapat  menjalankan kewajibannya  sebagai  istri,  istri  mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan atau istri tidak dapat melahirkan keturunan,
b. Ada  atau  tidaknya  persetujuan  dari  istri, baik  persetujuan  lisan  maupun  tertulis, apabila  persetujuan  itu  merupakan  lisan, persetujuan  itu  harus  diucapkan  di  depan sidang pengadilan,
c. Ada  atau  tidak  adanya  kemampuan  suami untuk  menjamin  keperluan  hidup  istri-istri
7 Lihat pasal 44 PP Nomor 9 Tahun 1975
8 Lihat pasal 40 dan 41 PP Nomor 9 Tahun 1975
dan  anak-anak,  dengan  memperlihatkan  : surat  keterangan  mengenai  penghasilan suami  yang  ditanda-tangani  oleh  badan tempat bekerja; atau surat keterangan pajak penghasilan;  atau  surat  keterangan  lain yang dapat diterima oleh Pengadilan,
d. Ada  atau  tidaknya  jaminan  bahwa  suami akan  berlaku  adil  terhadap  istri-istri  dan anak-anak  mereka  dengan  pernyataan  atau janji  dari  suami  yang  dibuat  dalam  bentuk yang ditetapkan untuk itu.
Pengadilan dalam melakukan pemeriksaan  mengenai  hal-hal    yang  telah disebutkan  diatas  harus  memanggil  dan mendengar istri yang bersangkutan. Pemeriksaan  Pengadilan  untuk  itu  dilakukan oleh  Hakim  selambat-lambatnya  30  (tiga puluh) hari setelah diterimanya, surat permohonan  beserta  lampiran  -  lampirannya. Apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya berupa izin untuk beristri lebih dari seorang. 9
Pegawai Pencatat dilarang untuk melakukan  pencatatan  perkawinan  seorang suami  yang  akan  beristri  lebih  dari  seorang sebelum  adanya  izin  Pengadilan  berupa putusan yang menyatakan suami memiliki izin untuk beristri lebih dari seorang.
Prosedur-prosedur  hukum  yang  telah disebutkan diatas haruslah dilalui oleh seorang suami yang akan berpoligami, tanpa prosedur
9 Lihat pasal 42 dan 43 PP Nomor 9 Tahun 1975
diatas Pengadilan Agama tidak akan mengesahkan  perkawinan  poligami  suami dengan istri kedua dan seterusnya.
Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua,  ketiga  atau  keempat  tanpa  izin  dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum, akibatnya akan berimplikasi bagi  istri  seperti  tidak  mempunyai  kekuatan hukum  untuk  melakukan  gugatan  terhadap suamibila  suatu  saat  suami  menceraikannya, harta  gono  -  gini,  serta  hak  pembiayaan terhadap anaknya.
Konsekuensi  lainnya  adalah,  bahwa seorang  anak  akan  tidak  mempunyai  akta kelahiran yang dicatatkan di catatan sipil yang menunjukkan bahwa anak tersebut adalah lahir dari perkawinan yang sah yang pada akhirnya seorang  anak  hanya  mempunyai  pertalian hukum dengan ibunya saja yang juga berakibat seorang anak tidak akan mendapatkan warisan dari  ayahnya  tersebut,  karena  tidak  adanya catatan  hukum  yang  menghubungkan  dari keduanya.

## IV. KESIMPULAN
Berdasarkan  uraian  dari  bab-bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Ketentuan  hukum  yang  berlaku  di  negara
republik indonesia tidak melarang dilangsungkannya  perkawinan  poligami, akan  tetapi  juga  tidak  membiarkannya bebas  tanpa  aturan,  ketentuan  peraturan perundang-undangan  telah  mengaturnya secara tegas dan jelas. Seorang suami dapat
melakukan  poligami  dengan  ketentuan utama  yaitu  suami  harus  mampu  berlaku adil  terhadap  istri-istrinya,  jika  suami khawatir  tidak  dapat  berlaku  adil,  maka hendaknya beristri seorang saja.
2. Prosedur  Mengajukan  Izin  Poligami  Pada Pengadilan  Agama  yaitu  Seorang  suami yang  bermaksud  untuk  beristri  lebih  dari seorang maka wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan sebagaimana ketentuan pasal 40 dan 41 PP Nomor 9 Tahun 1975, kemudian Pengadilan  dalam  melakukan  pemeriksaan mengenai  hal-hal    yang  telah  disebutkan diatas harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan. Pemeriksaan Pengadilan untuk itu dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya  30  (tiga  puluh)  hari setelah  diterimanya,  surat  permohonan beserta  lampiran  -  lampirannya.  Apabila Pengadilan  berpendapat  bahwa  cukup alasan  bagi  pemohon  untuk  beristri  lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya berupa izin untuk beristri lebih dari seorang.

## DAFTAR PUSTAKA

## 1. BUKU
M.  Dahlan  Al  Barry,  Kamus  Ilmiah  Popular, Surabaya: Arkola, 1994;
Supardi  Mursalin,  Menolak  Poligami,  Studi tentang  Undang-Undang  Perkawinan dan Hukum Islam, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007;

## Siti  Musda  Mulia,  Pandangan  Isam  Tentang
Poligami,  Jakarta,  Lembaga  Kajian Agama dan Gender: 1999;

## 2. Peraturan Perundang-undangan
Undang – undang No. 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan Undang  –  undang  No.  23  Tahun  2002  jo Undang  –  undang  No.  35  Tahun  2014 Tentang Perlindungan Anak Kompilasi Hukum Islam (KHI)