Volume 12, No. 2, Agustus 2020, pp. 138-149 e-ISSN: 2502-5449 p-ISSN: 2085-2266 DOI : 10.30998/sosioekons.v12i02.5124

## PERAN PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN OBJEK WISATA YENDI BEACH PADA KAMPUNG YENDIDORI DISTRIK YENDIDORI

## KABUPATEN BIAK NUMFOR

## Djamil Hasim
Program Studi Administrasi Publik, IISIP Yapis Biak Email: karsipapua10@gmail.com
Diterima: 31 Oktober 2019; Direvisi: 29 Juli 2020; dipublikasikan: 28 Agustus 2020

## ABSTRAK
Sasaran pembangunan pariwisata pada dasarnya adalah untuk meningkatkan status pariwisata dari subsector  pembangunan  menjadi  sektor  pembangunan  andalan  yang  mampu  menggiatkan perekonomian dan sektor-sektor lain yang terkait. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  Peran Pemerintah  dalam  Pengembangan  Objek  Wisata  Yendi  Beach  pada  Kampung  Yendidori  Distrik Yendidori Kabupaten  Biak  Numfor.  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan,  seperti  observasi, wawancara,  dan  dokumentasi.  Metode  analisis  yang  digunakan  adalah  analisis  kualitatif.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  Peran  Dinas  Pariwisata  dalam  Pengembangan  Potensi  Pariwisata Yendi Beach Kampung Yendindori di Kabupaten Biak Numfor dominan sebagai motivator. Dinas Pariwisata  sebagai  salah  satu  stakholder  pariwisata  di  Kabupaten  Biak  Numfor  dibutuhkan perannya dalam rangka memotivasi masyarakat, investor, dan pengusaha wisata.
Kata Kunci: Peran, Pemerintah, Pengembangan.

## ABSTRACT
The goal of tourism development is basically to improve the status of tourism from the development sub-sector to the mainstay development sector that is able to activate the economy and other related sectors.  This  study  aims  to  determine  the  Government's  Role  in  the  Development  of  Yendi  Beach Tourism  Object  in  Yendidori  Village,  Yendidori  District,  Biak  Numfor  District.  Data  collection techniques used such as; observation, interview and documentation. The analytical method used is qualitative analysis. The results showed that the role of the Tourism Office in the Development of Yendi  Beach  Tourism  Potential  Yendindori  Village  in  Biak  Numfor  Regency  was  dominant  as  a motivator where the Tourism Office as a tourism stakholder in Biak Numfor District needed its role in motivating the community, investors and tourism entrepreneurs.
Keywords: Role, Government, Development.
Volume 12, No. 2, Agustus 2020, pp. 138-149 e-ISSN: 2502-5449 p-ISSN: 2085-2266 DOI : 10.30998/sosioekons.v12i02.5124

## PENDAHULUAN
Secara  mendasar,  salah  satu  tugas  dan  kewajiban  pemerintah  adalah  meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia karena secara tegas telah dinyatakan dalam pembukaan UUD 1945, bahwa  pemerintah  Negara  Republik  Indonesia  berkewajiban  untuk  melindungi  segenap  bangsa Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia  dan  untuk  memajukan  kesejahteraan  umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia (Muh Asran Z Labaran, Lukman  Hakim,  2014).  Lebih  lanjut,  Pernyataan  tersebut  memberi  arti  bahwa  pemerintah mempunyai  peranan  sentral  baik  secara  perencana,  penggerak,  pengendali,  dan  pengawas  dalam pelaksanaan pembangunan nasional (Muh Asran Z Labaran, Lukman Hakim, 2014). Pengembangan sektor pariwisata merupakan suatu tindakan yang realistis dan logis, mengingat dampak positif yang ditimbulkan  di  antaranya  semakin  meluasnya  kesempatan  usaha,  baik  hotel,  biro  perjalanan,  toko cinderamata maupun meningkatnya pendapat masyarakat dan mendorong terpeliharanya keamanan dan  ketertiban  walaupun  sebenarnya  “juga”  ada hal-hal  yang  berdampak  negatif  (Harnida,  2012). Adanya otonomi daerah sangat diharapkan daerah mampu memainkan peranannya dalam membuka peluang memajukan daerahnya dengan melakukan identifikasi dan mengelola sumber-sumber yang berpotensi  untuk  dapat  meningkatkan  pendapatan  asli  daerah,  karena  besar  kecilnya  pendapat daerah  sangat  berefek  kepada  keberhasilan  pelaksanaan  otonomi  tersebut.  Hal  ini  berkaitan  erat dengan  konsep  otonomi  dan  desentralisasi  yang  pada  hakikatnya  memberikan  kekuasaan, kewenangan, dan keleluasaan kepada pemerintah daerah (Harnida, 2012).
Pengembangan  pariwisata  pada  hakikatnya  merupakan  bagian  dari  upaya  pembangunan nasional  untuk  mewujudkan  kesejahteraan  lahir  dan  batin  bagi  seluruh rakyat  Indonesia, sehingga kekayaan  wilayah  nusantara  sebagai  modal  dan  landasan  pengembangan  budaya  bangsa  secara keseluruhan dapat dinikmati oleh  masyarakat  (Masita  Hi.Modim,  Andi  Samsu  alam,  2010).  Lebih lanjut, terdapat dua hal yang harus dilaksanakan oleh pemerintah dalam pembangunan, pemerintah perlu  mengetahui  yang  dibutuhkan  oleh  rakyatnya  serta  mau  mendengarkan  kemauannya,  serta pemerintah  perlu  melibatkan  segenap  kemauan  dan  kemampuan  yang  dimiliki  oleh  masyarakat dalam  melaksanakan  pembangunan.  Dengan  kata  lain,  pemerintah  perlu  menempatkan  rakyat sebagai  subjek  pembangunan,  bukan  hanya  sebagai  objek  pembangunan  (Husnul  Imtihan, Wahyunadi,  2017).    Kebijakan  pemerintah  daerah  dalam  pembangunan  pariwisata  sangat  penting perananya  dalam  menunjang  keberhasilan  pembangunan  pariwisata  nasional.  Perkembangan  dan pertumbuhan  pariwisata  perlu  diantisipasi  agar  perkembanganya  tetap  pada  jalurnya  dan  daya dukunganya. Pembangunan dalam wilayah objek wisata akan memberikan sumbangan yang sangat besar  apabila  dikelola  secara  profesional,  karena  sumbangan  bagi  daerah  yang  bersangkutan, pariwisata dapat memacu pertumbuhan kawasan sekitar objek wisata tersebut (Taufik, 2013).
Menurut Ndraha (dalam Soares et al., 2015) bahwa peranan pemerintah dalam pembangunan masyarakat amat luas, berawal dari hal yang bersifat pelayanan operasional sampai pada hal yang bersifat  ideologi  dan  spiritual  dengan  ini  peran  pemerintah  akan  mempunyai  wewenang  dan kemampuan  seseorang  tersendiri  untuk  melaksanakan  tugas  pokok  dan  fungsinya  seorang pemimping, karena tuntutan dari tugas pokok dan fungsinya sendiri bisa menyelesaikan persoalan- persoalan  di  lingkungan  masyarakat  maupun  pemerintah.  Kepemimpinan  yang  tepat  juga mendukung  proses  pembangunan  pada  suatu  pemerintahan,  dimana  ketepatan  dalam  proses pembaginan tugas dan wewenang secara tepat secara langsung akan  membantu proses pencapaian tujuan  pembangunan  daerah  yang  telah  ditetapkan  (Edyanto,  2018).  Lebih  lanjut,  kepemimpinan yang tepat juga mendukung proses pembangunan pada suatu pemerintahan, dimana ketepatan dalam
Volume 12, No. 2, Agustus 2020, pp. 138-149 e-ISSN: 2502-5449 p-ISSN: 2085-2266 DOI : 10.30998/sosioekons.v12i02.5124
proses  pembaginan  tugas  dan  wewenang  dengan  tepat  secara  langsung  akan  membantu  (Rasyid, dalam Edyanto, 2018).
Kepemimpinan  merupakan  proses  atau  serangkaian  kegiatan  yang  saling  berhubungan  satu dengan yang lain berisi menggerakkan, membimbing, dan mengarahkan serta mengawasi orang lain dalam  berbuat  sama.  Seluruh  kegiatan  itu  dapat  disebut  sebagai  usaha  mempengaruhi  perasaan, pikiran, dan tingkah laku orang lain ke arah pencapaian tujuan. Kepemimpinan juga bisa diartikan proses  interaksi  antara  pemimpin  dengan  pegawainya  untuk  berbuat  sesuatu  yang  sesuai  dengan tujuan  organisasi.  Kepemimpinan  pada  suatu  organisasi  sangat  ditentukan  oleh  cara  pimpinan mampu  menerapkan  gaya  kepemimpinan  yang  tepat.  Kepemimpinan  dibutuhkan  manusia  karena adanya suatu keterbatasan dan kelebihan-kelebihan tertentu pada manusia. Di satu pihak,  manusia terbatas kemampuannya untuk memimpin dan di pihak lain ada orang yang mempunyai kelebihan kemampuan untuk memimpin. Di sinilah timbulnya kebutuhan akan pemimpin dan kepemimpinan. Lebih  lanjut,  Kepemimpinan  merupakan  perilaku  mempengaruhi  pengikutnya  untuk  mencapai tujuan yang hendak dicapai secara efektif dan efisien (Eko Purnomo, 2018).
Betapa  pentingnya  pemimpin  dan  kepemimpinan  dalam  suatu  kelompok  jika  terjadi  suatu konflik  atau  perselisihan  di  antara  orang-orang  dalam  kelompok,  orang-orang  mencari  cara pemecahan supaya terjamin keteraturan dan dapat ditaati bersama. Kepemimpinan yang tepat juga mendukung  proses  pembangunan  pada  suatu  pemerintahan,  ketepatan  dalam  proses  pembagian tugas  dan  wewenang  secara  tepat  dan  langsung  akan  membantu  proses  pencapaian  tujuan pembangunan  daerah  yang  telah  ditetapkan.  Faktor  yang  sangat  menentukan  dalam  pembangunan tersebut  adalah  faktor  kepemimpinan.  Dalam  hal  ini,  pemimpin  yang  menjadi  lokomotif  ke  arah daerah akan dibawa. Kepemimpinan juga merupakan sebuah hubungan yang saling mempengaruhi di  antara  pemimpin  dan  pengikut  atau  bawahan  yang  menginginkan  perubahan  nyata  yang mencerminkan  tujuan  bersamanya.  Dengan  demikian,  seorang  pemimpin  harus  memiliki kemampuan menciptakan budaya organisasi dan komunikasi yang berkualitas, sehingga menunjang terciptanya tujuan organisasi. Kepemimpinan merupakan aktivas orang-orang yang terjadi di antara orang-orang,  dan  bukan  sesuatu  yang  dilakukan  untuk  orang-orang  sehingga  kepemimpinan melibatkan  pengikut  atau Followers .  Proses  kepemimpinan  juga  melibatkan  keinginan  dan  niat, keterlibatan  yang  aktif  antara  pemimpin  dan  pengikut  untuk  mencapai  tujuan  yang  diinginkan bersama.  Dengan  demikian,  baik  pemimpin  ataupun  pengikut  mengambil  tanggung  jawab  pribadi atau personal responsibility untuk mencapai tujuan bersama.
Kepemimpinan adalah sebuah topik yang masih sangat menarik untuk diteliti Kepemimpinan itu esensinya adalah pertanggungjawaban. Lebih lanjut, Kepemimpinan adalah kemampuan positif memengaruhi orang dan sistem untuk memberikan dampak yang berguna dan mencapai hasil-hasil yang  diinginkan  (Washua,  2017).  Masalah  kepemimpinan  masih  sangat  baik  untuk  diteliti  karena tiada  habisnya  untuk  dibahas  di  sepanjang  peradaban  umat  manusia.  Ibaratnya,  semakin  sulit mencari pemimpin yang baik (good leader ). Kesuksesan atau kegagalan suatu organisasi ditentukan oleh  banyak  hal,  salah  satunya  adalah  kepemimpinan  yang  berjalan  dalam  organisasi  tersebut. Pemimpin  yang  sukses  adalah  pemimpin  tersebut  mampu  menjadi  pencipta  dan  pendorong  bagi bawahanya  dengan  menciptakan  suasana  dan  budaya  kerja  yang  dapat  memacu  pertumbuhan  dan memberikan  pengaruh  positif  bagi  karyawannya  untuk  melakukan  pekerjaan  sesuai  dengan  yang diarahkan dalam rangka  mencapai tujuan yang di tetapkan.  Salah satu pendukung terciptanya etos kerja yang tinggi adalah peran pemimpin yang mampu menampilkan kepemimpinan yang baik dan tepat.  Eksistensi  pemimpin  makin  penting  ketika  dihadapkan  pada  situasi  dengan  keragaman karakteristik dan kemampuan yang dimiliki anggota organisasi.
Volume 12, No. 2, Agustus 2020, pp. 138-149 e-ISSN: 2502-5449 p-ISSN: 2085-2266 DOI : 10.30998/sosioekons.v12i02.5124
Kepemimpinan  adalah  faktor  yang  sangat  penting  dalam  sebuah  organisasi.  Kepemimpinan adalah masalah relasi dan pengaruh antara pemimpin dan yang dipimpin. Kepemimpinan tersebut muncul  dan  berkembang  sebagai  hasil  dari interaksi otomatis di  antara  pemimpin  dan  individu- individu  yang  dipimpin  (ada  relasi  interpesonal).  Kepemimpinan  ini  bisa  berfungsi  atas  dasar kekuasaan  pemimpin  untuk  mengajak,  mempengaruhi,  dan  menggerakkan  orang-orang  lain  guna melakukan  sesuatu,  demi  pencapaian  satu  tujuan  tertentu.  Lebih  kanjut  kepemimpinan  adalah kegiatan  untuk  mempengaruhi  orang  lain  atau  seni  untuk  mempengaruhi  perilaku  manusia,  baik secara perseorangan maupun kelompok.
Kepemimpinan  sebagai  proses  mempengaruhi,  yang  mempengaruhi  interpretasi  mengenai peristiwa-peristiwa  bagi  para  pengikut,  pilihan  dari  sasaran  bagi  kelompok  atau  birokrasi, pengorganisasian  dari  aktivitas-aktivitas  kerja  untuk  menggapai  sasaran-sasaran  tersebut,  motivasi dari para pengikut untuk mencapai sasaran dan pemeliharaan.  Fungsi kepemimpinan berhubungan langsung  dengan  situasi  sosial  dalam  kehidupan  kelompok/organisasi  masing-masing,  yang mengisyaratkan  bahwa  setiap  pemimpin  berada  dalam  dan  bukan  di  luar  situasi  itu.  Fungsi kepemimpinan merupakan gejala sosial, karena harus mewujudkan dalam interaksi antara individu di  dalam  situasi  sosial  suatu  kelompok/organisasi.  Tugas  pokok  kepemimpinan  yang  serupa mengantarkan, mengelompokkan, memberi petunjuk, mendidik, membimbing, dan sebagainya yang secara singkat menggerakkan enam. Agar para bawahan mengikuti jejak pemimpin mencapai tujuan organisasi,  hanya  dapat  melaksanakan  secara  baik  bila  seorang  pemimpin  menjalankan  fungsinya sebagaimana mestinya.
Berbicara  pariwisata  yang  terletak  di  kawasan  timur,  Papua  adalah  wilayah  yang  paling menarik karena mempunyai potensi alam yang luar biasa. Salah satunya adalah Yendi Beach yang ada  di  Kampung  Yendidori  Distrik  Yendidori  Kabupaten  Biak  Numfor.  Potensi  tersebut,  dengan keunikan  dan  kecantikan  yang  dimilikinya  menjadi  modal  berharga  untuk  memajukan  sektor pariwisata  di  Biak  Numfor.  Pembangunan  pariwisata  yang  maju  tidak  akan  berjalan  sukses  tanpa dukungan  semua  pihak.  Mengingat  masih  belum  berkembang  maka  memerlukan  pengembangan objek  wisata  serta  mengikutsertakan  partisipasi  masyarakat  dalam  pengembangan  Area  Yendi Beach yang lebih baik lagi dengan menitikberatkan pada aspek berkelanjutannya.
Dalam  mendukung  destinasi  kepariwisataan  di  Biak  Numfor  yang  ada  di  Kampung Yendidori, Pemerintah Kabupaten Biak Numfor diharapkan dapat menyediakan beberapa fasilitas, sebagaimana  dijelaskan  dalam  Peraturan  Daerah    Kabupaten  Biak  Numfor  Nomor  3  Tahun 2011tentang  kepariwisataan  Pasal  38  menyebutkan  bahwa  fasilitas  kepariwisataan  milik  daerah terdiri  dari  fasilitas    usaha  akomodasi,  usaha  rekreasi  dan  hiburan,  atraksi  wisata,  wisata  bahari, pelatihan  kepariwisataan  dan  pelayanan  informasi  kepariwisataan.  Oleh  sebab  itu,  fasilitas penunjang  diharapkan  dapat  tersedia  agar  para  wisatawan  tertarik  untuk  melakukan  kunjugan wisata,  karena  penyebab  sepinya  kunjungan  pariwisata  di  Papua  Khususnya  di  Kabupaten  Biak Numfor jika dibandingkan dengan daerah lain, meski nilai tawar pariwisatanya begitu menggiurkan, namun untuk melakukan perjalanan ke papua masih dianggap mahal, baik secara finansial maupun secara fisik. Hasil pengamatan peneliti pada objek yang diteliti, pengembangan dalam pengelolaan objek  wisata  yang  ada  di  kampung  Yendidori  belum  maksimal,  sehingga  memberikan  pengaruh yang  besar juga  kepada  masyarakat  yang  kepedulian  masyarakat  yang  ada  di  kampung  Yendidori dalam  mengembangkan  objek  wisata  tidak  maksimal  dan  membiarkan  objek  wisata tersebut  tidak terurus, sehingga minat wisatawan masih kurang.
Kurangnya  kepedulian  masyarakat  dalam  mengembangkan  objek  wisata  ini,  antara  lain membiarkan  fasilitas  yang  ada  di  objek  wisata  tersebut  rusak,  tidak  membersihkan  lingkungan objek wisata, kurangnya akses komunikasi yang baik, kurangnya transportasi yang memadai, serta
Volume 12, No. 2, Agustus 2020, pp. 138-149 e-ISSN: 2502-5449 p-ISSN: 2085-2266 DOI : 10.30998/sosioekons.v12i02.5124
penginapan  yang  kurang  memadai,  sehingga  wisatawan  merasa  tidak  nyaman.  Adapun  yang berkaitan  dengan  kurangnya  minat  wisatawan  untuk  berkunjung  ke  objek  wisata  Yendi  Beach penyebabnya  antara  lain  kurangnya  spot  foto  yang  merupakan  tempat  untuk  berfoto  bagi  para wisatawan, kurang tereksposnya objek wisata Yendi Bech di media massa atau media sosial.
Dari  latar  belakang  tersebut  di  atas  itulah  membuat  peneliti  tertarik  untuk  melakukan penelitian  pada  Objek  Wisata  di  Kampung  Yendidori  Distrik  Yendidori  Kabupaten  Biak  Numfor dengan  mengangkat  judul  utama. “ Peran  Pemerintah  dalam  Pengembangan  Objek  Wisata  Yendi Beach pada Kampung Yendidori Distrik Yendidori Kabupaten Biak .

## METODE
Metode  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  deskriptif  kualitatif  dengan  jenis  penelitian studi  kasus.  Pada  tahap  awal  penelitian  ini  akan  melakukan  wawancara  mendalam  terhadap informan.  Adapun  yang  dijadikan  sebagai  informan  penelitian,  yaitu  pihak  Dinas  Pariwisata Kabupaten  Biak  Numfor,  Kepala  Kampung,  dan  dari  BAMUSKAM  Kampung  Yendidori,  serta pemilihan  informan  melalui purposive  sampling .  Penelitian  ini  menggunakan  teknik  analisis  data deskriptif    kualitatif,  teknik  analisis  data  kualitatif,  yaitu  menurut  Miles  dan  Huberman    dalam Sugiyono  (2007:  246)  mengemukakan  bahwa  aktivitas  dalam  analisis  data  kualitatif  dilakukan secara interaktif.
Sumber  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  wawancara  langsung  dengan informan dalam bentuk cacatan dan rekaman, dokumentasi atau foto objek, yang berkaitan dengan penelitian  serta  mencari  melalui  literatur  yang  ada  di  perpustakaan,  dokumen-dokumen,  jurnal, artikel,  dan  situs  internet  yang  berkenaan  dengan  penelitian.Teknik  pengumpulan  data,  melalui observasi, wawancara dan studi kepustakaan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Peran  Pemerintah  Dalam  Pengembangan  Objek  Wisata  Yendi  Beach  Pada  Kampung Yendidori
Pemerintah  negara  pada  hakikatnya  berfungsi  untuk  mengatur  dan  melayani.  Fungsi pengaturan  biasanya  dikaitkan  dengan  hakikat  negara  modern  sebagai  suatu  negara  hukum (legalstate)sedangkan  fungsi  pelayanan  dikaitkan  dengan  hakikat  negara  sebagai  suatu  Negara kesejahteraan (welfare state). Di sini terlihat jelas bahwa peran pemerintah dipahami sebagai upaya yang  dilakukan  pemerintah  untuk  mengatur  maupun mengelola  masyarakat  di  dalam  suatu  negara dengan  tujuan  untuk  menegakkan  hukum  dan  menciptakan  kesejahteraan  bagi  masyarakatnya. Secara lebih jelas dan detail, peran pemerintah dalam pembangunan, yaitu pemerintah memainkan peranan yang dominan dalam proses pembangunan. Peran yang disoroti adalah sebagai stabilisator, inovator, modernisator, pelopor, dan pelaksana sendiri kegiatan pembangunan tertentu.
Pengembangan  Objek  Wisata  Yendi  Beach  pada  Kampung  Yendidori  Distrik  Yendidori Kabupaten Biak Numfor yang berfokus pada Pemerintah Kampung Yendidori dan Dinas Pariwisata yang  mempunyai  tugas  melaksanakan  urusan  pemerintahan  daerah  di  bidang  Pariwisata. Pemerintah  mempunyai  peranan  sentral,  baik  secara  perencana,  penggerak,  pengendali,  maupun pengawas  dalam  pelaksanaan  pembangunan  nasional  (Muh  Asran  Z  Labaran,  Lukman  Hakim, 2014).  Sebagaimana  dikatakan  bahwa  Pariwisata  menurut  UU  No.9  Tahun  1990  adalah  segala
Volume 12, No. 2, Agustus 2020, pp. 138-149 e-ISSN: 2502-5449 p-ISSN: 2085-2266 DOI : 10.30998/sosioekons.v12i02.5124
sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusahaan, daya tarik, dan atraksi wisata serta usaha–usaha  yang  berhubungan  dengan  penyelenggaraan  pariwisata.  Pengertian  tersebut  meliputi semua kegiatan yang berhubungan dengan perjalanan wisata, sebelum dan selama dalam perjalanan dan kembali ketempat asal, pengusahaan daya tarik atau atraksi wisata, (pemandagan alam, taman rekreasi,  peninggalan  sejarah,  penggelaran  seni  budaya).  Usaha  dan  sarana  wisata,  berupa  usaha jasa,  biro  perjalanan,  pramuwisata,  usaha  sarana,  akomodasi  dan  usaha–usaha  lain  yang  berkaitan dengan pariwisata.
Adanya  Undang-undang  No.32  Tahun  2004  menyebabkan  adanya  pendelegasian  dan pengaturan sektor-sektor tertentu pada satuan tingkat daerah. Begitu pula dengan bidang pariwisata, organisasi  pemerintah  yang  bertanggung  jawab  dalam  bidang  pariwisata  adalah  Dinas  Pariwisata. Secara  garis  besar  Peran  Dinas  Pariwisata  adalah  melakukan  tugas  pemerintah  dengan  mengelola pariwisata  yang  ada  di  suatu  daerah.  Secara  spesifik  adalah  memberdayakan  masyarakat  untuk bersama mengembangkan pariwisata yang ada di daerah. Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh ahli, maka peneliti bisa menyimpulkan bahwa peran pemerintah dalam pengembangan objek wisata mencakup pendorong bagi masyarakat lokal agar senantiasa mendukung perkembangan pariwisata di wilayahnya (motivator), penyediaan fasilitas pendukung pariwisata (fasilitator), kerjasama yang sinergis  dengan  berbagai  kelompok  kepentingan  (stakeholder)  pariwisata  (dinamisator).  Tujuan merupakan hasil yang ingin dicapai suatu organisasi/instansi. Penetapan tujuan dan sasaran Jangka Menengah  Pembangunan  Pariwisata  Kabupaten  Biak  Numfor  didasarkan  pada  bidang-bidang strategis.  Memahami  kepemimpinan  tidak  lepas  dari  perilaku,  karakter,  gaya  memimpin  dari individu yang diserahi tugas dan tanggung jawab untuk memimpin. Dari aspek etimologi leadership dapat  ditelusuri  maknanya  dengan  mengupas  secara  harfiah.  Pemaknaan  secara  harfiah  lebih cenderung  menelusuri  asal  muasal  kata  pembentuk  konsep tersebut. Kepemimpinan  adalah  proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas yang berkaitan dengan pekerjaan dari anggota kelompok.
Pada dasarnya, tujuan pengembangan setiap kawasan wisata yang ada di  Kabupaten  Biak  Numfor  khususnya  kawasan  objek  wisata  Yendi  Beach  pada  Kampung Yendidori  Distrik  Yendidori  Kabupaten  Biak  Numfor  memberikan  manfaat  atau  keuntungan  bagi pemerintah,  wisatawan,  dan  terutama  warga  atau  masyarakat  setempat.  Dengan  pengembangan yang  dilakukan,  memberikan  manfaat  yang  sangat  besar  terutama  masyarakat  setempat  melalui peningkatan  ekonomi  yang  mereka  dapatkan.  Hal  ini  juga  ditambahkan  oleh  Kepala  Seksi  Objek dan Daya Tarik Wisatayang menyatakan :
“...........Peran pemerintah khususnya dari dinas pariwisata untuk yendidori itu tahun 2007- 2008  sudah  ditetapkan  sebagai  objek  wisata.  Kita  dari  pemerintah  mulai  dari  pariwisata, kita  sudah  mulai  bikin  pondok-pondok  disana  jadi  kita  adakan  pondok-pondok  wisata disana terus kita serahkan kemasyarakat untuk dikelolah untuk wisatawan yang datang dan dari pemerintah kabupaten biak numfor khususnya dari dinas pariwisata. Kita untuk objek wisata yendidori itu ada suatu perencanaan, jadi perencanaan itu dikhususnya yendidori itu pengelolahan  lahan,  insfrastruktur  yang  disana  untuk  masyarakat  sana  jadi  pengelolahan disana  harus  sebenarnya  kalau  sekarang  juga  harus  bebas  tapi  sampai  sekarang  ini masyarakat  Biak agak-agak  susah jadi tanah atau lahan itu masih bergandengan jadi hak wilayah  masih  kuat  kayak  fam.  Untuk  sekarang  khususnya  dana  DAK  sampai  2019  ini untuk  pembangunan  harus  bebas  lahan  jadi  harus  hak  wilayah  bebas  baru  dibangun  tapi sampai  saat ini  masih berapa  persen  yang  mempunyai  bebas lahan jadi semua  masih  fam, jadi itu yang kita rencanakan”. ( Hasil wawancara, 10 Juli 2019 ).
Volume 12, No. 2, Agustus 2020, pp. 138-149 e-ISSN: 2502-5449 p-ISSN: 2085-2266 DOI : 10.30998/sosioekons.v12i02.5124
Ketua  Bamuskam  Kampung  Yendidori  juga  mengemukakan  bahwa  Peran  Pemerintah Dalam Pengembangan Wisata Yendi Beach :
“.........Untuk pariwisata sementara ini sudah berjalan, cuma kami punya pantai ini dulu kan anak-anak IISIP YAPIS sendiri yang rehap itu pantai disana dan sudah jalan dengan baik. Sementara ini lagi dipakai tapi ya begitulah karena dari pemerintah juga belum begitu serius menanggapi,  apa  itu  menangani  kampung  ini  dengan  apa  itu  kebutuhan-kebutuhan  lain, cuma ini hanya dari pemimpin dari desa saja yang selama ini menangani pantai  ini”. ( Hasil wawancara,11 Juli 2019 )
Dari pernyataan Kepala Seksi Objek dan Daya Tarik Wisata dan Ketua Bamuskam Kampung Yendidori  dapat  dijelaskan  bahwa  pengembangan  yang  dilakukan  Dinas  Kebudayaan  dan Pariwisata  selain  untuk  melestarikan  kawasan  wisata  juga  dapat  menunjang  perekonomian masyarakat  kecil,  sehingga  pengembangan  yang  dilakukan  sangat  bermanfaat  bagi  pemerintah, wisatawan  dan  terutama  masyarakat  perekonomian  kecil  dimana  mereka  dapat  menumbuhkan pendapatan  ekonomi  mereka.  Namun,  masih  terdapat  kendala  yang  perlu  dibenahi,  yakni pemanfaatan  lahan  wisata  secara  maksimal  serta  melibatkan  masyarakat  dalam  pengelolaan  objek wisata.  Seperti  halnya  yang  dikatakan  oleh  Kepala  Bidang  Pengembangan  Usaha  Wisata menambahkan :
“.........Peran  Pemerintah  dalam  pengembangan  objek  wisata  bertujuan  untuk  meningkatkan pendapatan asli daerah”. (Hasil wawancara,  12 Juli 2019).
Dalam  hal  pengembangan  potensi  wisata  Yendi  Beach  pengembangan  potensi  wisata  akan membuat pendapatan asli daerah meningkat. Hal ini disebabkan oleh seiring pengembangan potensi wisata  dalam  hal  ini  Yendi  Beach  Kampung  Yendidori  dilakukan,  secara  otomatis  pelayanan administrasi,  sarana  prasarana,  dan  produk  pariwisata  khas  akan  ditingkatkan  guna  menarik pengunjung/wisatawan untuk berkunjung ke tempat wisata ini.
Dengan  usaha-usaha  pengembangan  tersebut  di  atas,  sesuai  dengan  harapan  akan  terjadi kenaikan  jumlah  wisatawan  yang  akan  berdampak  pada  penjualan  tiket  (Retribusi)  yang  akan berkontribusi pada peningkatan jumlah Pendapatan Asli Daerah. Di dalam konsep pengembangan, peran pemerintah sangat menentukan keberhasilan suatu pembangunan wisata dan juga tentu akan menggerakkan  perekonomian  lokal  daerah  tersebut.  Usaha Mikro Kecil Menengah  (UMKM) juga akan  tumbuh,  sehingga  pemberdayaan  masyarakat  lokal  akan  berdampak  positif.  Konsep pengembangan  Yendi  Beach  Kampung  Yedindori  yang  menjadi  tempat  wisata  nyaman  dengan segala  pelayanan,  keindahan  dan  cinderamata  yang  ditawarkan  akan  langsung  berdampak  pada kenaikan pendapatan asli daerah secara signifikan.
Tak  hanya  sampai  di  situ  peran  pemerintah  juga  dapat  menentukan  arah  dan  partisipasi masyarakat yang ada di sekitar daerah objek wisata dan mencakup keseluruhan dari berbagai adat dan  budaya  yang  ada  di  Kampung  Yedindori  terutama  di  Kabupaten  Biak  Numfor  untuk meningkatkan  kesadaran  masyarakat  akan  penghargaan  terhadap  budaya  dan  kelestarian  alam setempat.  Jika  hal  ini  dilakukan  oleh  pemerintah  dalam  hal  ini  pemerintah  daerah  terus ditingkatkan,  bukan  hal  mustahil  daerah  di  sekitar  Yendi  Beach  akan  menjadi daerah  wisata  yang berkembang  dan  mandiri.  Oleh  karena  itu,  untuk  melihat  peran  pemerintah  dalam  pengembangan objek  wisata  Yendi  Beach  maka  kita  dapat  lihat  konsep  yang  ditawarkan  pemerintah,  untuk  itu penulis  mencoba  menggambarkan  peran  pemerintah  berdasarkan  teori  yang  dikemukakan  ahli, seperti  motivator,  fasilitator  dan  dinamisator.  Pengembangan  kesetiaan  ini  tidak  saja  di  antara pengikut,  tetapi  juga  untuk  para  pemimpin  tingkat  rendah  dan  menengah  dalam  organisasi  untuk mencapai  kesetiaan  ini,  seorang  pemimpin  sendiri  harus  memberi  teladan  yang  baik,  dalam pemikiran  kata-kata  dan  tingkah  laku,  sehari-hari  yang  menunjukkan  kepada  anak  buahnya.
Volume 12, No. 2, Agustus 2020, pp. 138-149 e-ISSN: 2502-5449 p-ISSN: 2085-2266 DOI : 10.30998/sosioekons.v12i02.5124
Pemimpin  sendiri  pernah  mengingkari  dan  menyeleweng  dari  loyalitas  segala  sesuatu  tidak  akan dapat berjalan sebagaimana mestinya.

## 1. Memberikan Motivasi
Pemerintah  dapat  menciptakan  semangat  atau  spirit  untuk  mendorong  pencapaian pertumbuhan  ekonomi  yang  cepat  dan  tidak  hanya  memerlukan  pengembangan  faktor  penawaran saja yang menaikkan kapasitas produksi masyarakat, yaitu sumber daya manusia dan sumber daya alam,  kapital  dan  teknologi,  tetapi  juga  faktor  permintaan  luar,  tanpa  kenaikan  potensi  produksi tidak  dapat  direalisasikan.  Kepemimpinan  adalah  sebagai  proses  mempengaruhi  orang  lain  untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi yang relevan. Kepemimpinan berbeda dengan pimpinan. Pimpinan adalah seseorang yang bertugas untuk memimpin di suatu organisasi/instansi atau sering disebut sebagai seorang manajer, sedangkan kepemimpinan adalah suatu proses kegiatan seseorang untuk menggerakkan orang lain dengan memimpin, membimbing, mempengaruhi orang lain, untuk melakukan  sesuatu  agar  dicapai  hasil  yang  diharapkan.  Dalam  suatu  organisasi,  faktor kepemimpinan memegang peranan yang penting karena pemimpin itulah yang akan menggerakkan dan  mengarahkan  organisasi  dalam  mencapai  tujuan  dan  sekaligus  merupakan  tugas  yang  tidak mudah.  Tidak  mudah,  karena  harus  memahami  setiap  perilaku  bawahan  yang  berbeda-beda. Berdasarkan  hasil  penelitian  (Edyanto,  2018),  bahwa  pemimpin  hendaknya  mempunyai  visi  yang menarik untuk masa depan, serta menetapkan standar yang tinggi bagi para bawahan, optimis dan memiliki  antusiasme,  memberikan  dorongan  dan  arti  terhadap  apa  yang  perlu  dilakukan.  Dalam kepemimpinannya mampu menerapkan standar yang tinggi sekaligus mampu mendorong bawahan untuk  mencapai  standar  tersebut.  Karakter  seperti  ini  mampu  membangkitkan  rasa  optimis  untuk membangun.
Untuk  itu,  pemerintah  harus  melakukan  perubahan  dan  menciptakan  suatu  pemikiran,  cara menciptakan  lapangan  kerja  supaya  bisa  mengurangi  pengangguran  dan  bisa  meningkatkan kesejahteraan  sosial  masyarakat,  khususnya  yang  ada  Kampung  Yedindori  Kabupaten  Biak Numfor.  Konsep  motivator  ini  sangat  penting  untuk  dilakukan  oleh  pemerintah  dalam meningkatkan  motivasi  masyarakat,  sehingga  dapat  mempengaruhi  tingkat  kesadaran  masyarakat untuk lebih mencintai wilayah pembangunan wisata yang ada. Olehnya, itu peran pemerintah sangat penting  dalam  mengembangkan  objek  wisata  Yendi  Beach  dan  melibatkan  masyarakat  serta memberikan motivasi kepada seluruh jajaran pemerintah untuk lebih aktif dalam mengembangkan produk  wisata  yang  ada.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  hasil  wawancara  Tokoh  Masyarakat  Kampung Yendindori menyatakan :
“........Harapan kami secara khusus untuk aparat pemerintah kampung harapan kami selaku warga masyarakat mengharapkan agar dana yang diberikan oleh pemerintah ini agar lebih dimanfaatkan  dengan  baik  sehingga  yang  tadinya  wisata  yang  dikampung  yendidori  ini sementara  mau  dikembangkan  kedepan  lebih  berkembang  dan  lebih  baik  lagi  dari  tahun- tahun sebelumnya karena merupakan pantai yendidori salah satu ikon wisata di Kabupaten Biak  Numfor  yang  juga  merupakan  aset  bagi  kampung  ini  untuk  menambah  inkam  dari kampung ini”. ( Hasil wawancara,13 Juli 2019 )
Kepala Seksi Pendapatan Dan Perencanaan juga menambahkan bahwa :
“.........Memang untuk SDM didinas pariwisata sendiri sudah siap, Cuma yang masih kami genjot  adalah  SDM  masyarakat  karena  kita  punya  masyarakat  ini,  masyarakat  petani, nelayan,  yang  mau  kita  atur  untuk  menjadi  wiraswastawan  dibidang  pariwisata.  Ini  butuh
Volume 12, No. 2, Agustus 2020, pp. 138-149 e-ISSN: 2502-5449 p-ISSN: 2085-2266 DOI : 10.30998/sosioekons.v12i02.5124
waktu  dan  kita  sudah  mulai  dengan  kelompok-kelompok  sadar  wisata  yang  kita  buat  dari pariwisata  dan  kelompok-kelompok  ini  kita  binah  beberapa  kali  kita  libatkan  dalam kegiatan  latihan  dan  kita  harap  sebagai  jembatan  penghubung  pariwisata  dikelompok- kelompok yang ada”. ( Hasil wawancara,10 Juli 2019).
Dari  pernyataan  di  atas  dapat  dijelaskan  bahwa  Pengembangan  di  dalam  sektor  parawisata akan  berhasil  dengan  baik  jika  masyarakat  luas  dapat  berperan  atau  ikut  secara  aktif.  Agar masyarakat luas dapat berperan dalam pembangunan keparawisataan, masyarakat diberi kepahaman tentang  yang  dimaksud  dengan  parawisata  serta  manfaat  dan  keuntungan  yang  diporoleh.  Di samping  itu,  masyarakat  juga  harus  mengetahui  hal-hal  yang  dapat  merugikan  yang  diakibatkan oleh masyarakat tersebut.

## 2. Memberikan Pelatihan dan Pendidikan Kepada Pengelola Objek Wisata
Beberapa  masalah  yang  dihadapi  dalam  dunia  pariwisata  pada  saat  ini.  Satu  di  antaranya adalah  bahwa  situasi  informasi  dan  dokumentasi  tentang  pariwisata  pada  umumnya,  khususnya dokumentasi  tentang  wisata  budaya,  masih  belum  lengkap  dan  tertata  dengan  baik.  Industri pariwisata  sepenuhnya  adalah  industri  jasa (service  industry) yang  tergantung  pada  mutu  tenaga kerja. Juga industri ini padat informasi dan padat tenaga berketerampilan (skills). Masa kini adalah suatu  periode  informasi  pada  umumnya  sangat  penting.  Dengan  laju  pertumbuhan  yang  tinggi, perpindahan  informasi  pada  tingkat  internasional  tenaga  kerja  profesional  sangat  penting.  Oleh karena itu, industri pariwisata mempunyai kebutuhan yang lebih luas dalam rangka memaksimalkan hasilnya.  Salah  satu  sarana  penunjang  adalah  tersedianya  suatu  sistem  dokumentasi  yang  dapat menghemat waktu dan menyediakan bahan yang tepat menurut bidang tertentu.
Berkembangnya  industri  pariwisata  yang  semakin  pesat  sebaiknya  juga  diimbangi  dengan pengembangan  sumber  daya  manusianya,  karena  manusia  merupakan  penggerak  seluruh  kegiatan kepariwisataan dan menjadi faktor terpenting. Lebih lanjut, hasil penelitian (Purmada et al., 2016) bahwa  pengelolaan  sumber  daya  pariwisata  untuk  mencapai  tujuan  pariwisata  yang  berkelanjutan secara sosial, ekonomi, dan lingkungan, pengelola wajib melakukan manajemen sumber daya yang efektif.  Manajemen  sumberdaya  digunakan  untuk  menjamin  perlindungan  terhadap  ekosistem  dan degradasi  kualitas  lingkungan.  Sumber  daya  manusia  dalam  bidang  pariwisata  meliputi  pengelola kawasan  wisata,  pemandu  wisata,  dan  semua  yang  terlibat  dalam  pengelolaan  kawasan  wisata. Kinerja  SDM  merupakan  salah  satu  faktor  terpenting  yang  perlu  diperhatikan  untuk  mencapai keberhasilan  dalam  pengelolaan  pariwisata.  Hal  ini  oleh  pengelola  Wisata  Yendi  Beach mengemukakan bahwa:
“Yang mungkin kami sampaikan ini lewat dinas pariwisata yang mana sudah beberapa kali memberikan materi maupun peraktek yaitu mnegenai pengetahuan pengelolah pantai, banyak yang  kami  sudah  ikuti  dan  juga  beberapa  anggota  yang  sudah  paham  tentang  itu,  sehingga yang kami sampaikan bahwa mereka bisa bekerja”. ( Hasil wawancara, 8 Juli 2019). Hasil wawancara dengan Sekretaris  Kampung Yendidori mengemukakan bahwa : “.........Yang  saya  tahu  sampai  saat  kita  bicara  ini  belum  ada  dari  pariwisata  yang  datang langsung  untuk  penyuluhan  bagaimana  dengan  kita  punya,  atau  harus  siapkan  objek  wisata itu seperti apa itu sampai sekarang belum”.(Hasil wawancara, 11 Juli 2019).
Hasil  wawancara  di  atas  dapat  dianalisis  dan  diuraikan  bahwa  pemberian  pelatihan  dan pendidikan  kepada  masyarakat  dalam  hal  ini  pengelola  objek  wisata  Yendi  Beach  belum  optimal, hal ini terlihat bahwa kualitas SDM yang ada belum mampu menerapkan proses pengelolaan objek wisata  yang  baik,  sehingga  pemasaran  wisata  terkendala  karena  masyarakat  belum  memiliki
Volume 12, No. 2, Agustus 2020, pp. 138-149 e-ISSN: 2502-5449 p-ISSN: 2085-2266 DOI : 10.30998/sosioekons.v12i02.5124
keterampilan  dalam  mengembangkan  objek  wisata  yang  ada,  terutama  kinerja  pengelola  wisata karena  mereka  merupakan  orang  yang  pertama  kali  dijumpai  oleh  wisatawan.  Pengelola  objek wisata  memiliki  peranan  yang  sangat  penting  karena  selama  dalam  masa  liburannya  wisatawan lebih  banyak  bersinggungan  atau  beradaptasi  dengan  pengelola  sekaligus  pemandu  wisata.  Baik buruknya kesan yang diterima wisatawan banyak ditentukan oleh peran seorang pemandu wisata.

## 3. Pengembangan  Objek  Wisata  Yendi  Beach  Kampung  Yendidori  Distrik  Yendidori Kabupaten Biak Numfor
Disadari  bahwa  proses  pembangunan  adalah  suatu  proses  perubahan  masyarakat.  Proses perubahan ini mencerminkan suatu gerakan dari situasi lama (tradisional)menuju suatu situasi baru yang lebih maju (modern) dan belum dikenal oleh masyarakat. Perubahan yang dilakukan tersebut akan  melalui  proses  transformasi  dengan  mengenalkan  satu  atau  beberapa  fase  antara. Pembangunan masyarakat memerlukan suatu proses dan model tranformasi dari model lama menuju model baru (tujuan). Di sisi lain perlu pula untuk dipahami bahwa proses pembangunan merupakan suatu konsep yang optimistik dan memberikan pengharapan  kepada mereka yang secara  sukarela berpartisipasi  dalam proses pembangunan, sehingga perencanaan pembangunan baik sosial maupun budaya selalu perlu menyadari dan menemukan indikasi-indikasi perubahan tuntutan. Oleh karena itu,  pengembangan  suatu  kawasan  pariwisata  sangat  penting  dilakukan  oleh  pemerintah  dalam meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah  serta  pengenalan  budaya  sosial  masyarakat  secara  luas. Hasil  penelitian  dari    Staf  Dinas  Pariwisata  dalam  Pengembangan  Wisata  Yendi  Beach mengemukakan bahwa :
“..........Harapan ke depan yaitu bukan saja wisatawan lokal yang datang saja di papua, tetapi bisa  keluar  dari  Jawa  atau  kemancanegara  ada  yang  bisa  datang  untuk  mengikuti  event  Festival Biak  Munara  Wampasi  ini  sudah  masuk  dalam  kalender  event  nasional  dan  nanti  tahun  depan Festival Biak Munara Wampasi sudah masuk dalam kalender event nasional”. (Hasil wawancara, 8 juli 2019)
Hasil  wawancara  di  atas  diuraikan  bahwa  Pengembangan  Pariwisata  Yendi  Beach  belum optimal.  Hal  ini  terlihat  konsenstrasi  pemerintah  dalam  mengelolah  Wisata  Yendi  Beach  belum serius  karena  terlalu  banyak  objek  wisata  yang  lain  menjadi  fokus  pemerintah  sementara  Yendi Beach belum direncanakan pengembangannya.
Kepala Seksi Pendapatan dan Perencanaan Dinas Pariwisata Biak Numfor menyatakan: “...........Untuk  pengembangannya    itu  kita  masih  konsentrasi  di  Samber,  Padwa,  Adoki. Sementara  di  Yendidori  ya  kita  berharap  tahun-tahun  depan  itu  sudah  ada  pengembangan disana. Nah, mungkin pertama yang kami dari pariwisata menyampaikan terima kasih untuk lembaga pendidikan tinggi yang ada dibiak yang punya perhatian itu khususnya IISIP YAPIS BIAK sudah memulai dengan beberapa kegiatan yang ada disana terus yang sudah Nampak”
( Hasil wawancara, 10 Juli 2019).
Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pengembangan objek wisata Yendi Beach oleh  Dinas  Pariwisata  belum  terlihat.  Hal  ini  masih  mengharapkan  bantuan  dari  pihak  lain,  dan disebabkan oleh fokus pengembangan yang dilakukan oleh dinas terdapat di tempat lain, sehingga hal ini terlihat bahwa Pengembangan Objek Wisata Yendi Beach belum maksimal dilakukan. Oleh karena  itu,  Dinas  Pariwisata  harus  mampu  mengelola  dan  mempunyai  konsep  pengembangan pariwisata  yang  terarah  dan  punya  manajemen  yang  jelas  serta  berbasis  kemasyarakatan.  Hal  ini sejalan  dengan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Sefira  Ryalita  Primadany  dan  Mardiyono, (2013)  mengemukakan  bahwa  melaksanakan  fungsi  dan  peranannya  dalam  pengembangan pariwisata  daerah.  Pemerintah  daerah  harus  melakukan  berbagai  upaya  dalam  pengembangan
Volume 12, No. 2, Agustus 2020, pp. 138-149 e-ISSN: 2502-5449 p-ISSN: 2085-2266 DOI : 10.30998/sosioekons.v12i02.5124
sarana  dan  prasarana.  Sarana  sesuai  dengan  namanya  menyediakan  kebutuhan  pokok  yang  ikut menentukan keberhasilan suatu daerah menjadi daerah tujuan wisata. Fasilitas yang tersedia dapat memberikan pelayanan kepada para wisatawan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

## SIMPULAN
Peran  pemerintah  dalam  pengembangan  potensi  pariwisata  Yendi  Beach  di  Kampung Yedindori Kabupaten Biak Numfor dominan sebagai motivator dibandingkan dengan peran lainnya, yaitu sebagai fasilitator maupun sebagai dinamisator. Dalam hal ini, Dinas Pariwisata sebagai salah satu  stakholder  pariwisata  di  Kabupaten  Biak  Numfor  dibutuhkan  perannya  dalam  rangka memotivasi  masyarakat,  investor  dan  pengusaha  wisata.  Pentingnya  kesadaran  masyarakat Kabupaten Biak Numfor terhadap pengembangan pariwisata menuntut peran Dinas Pariwisata agar terus memberikan  motivasi, baik itu berupa sosialisasi, pelatihan maupun dana stimulan. Motivasi juga  perlu  untuk  terus  diberikan  kepada  para  investor  dan  pengusaha  wisata  di  Kabupaten  Biak Numfor agar investor dan pengusaha wisata tersebut tertarik mengembangkan usaha wisata Yendi Beach  di  Kampung  Yendidori  Kabupaten  Biak  Numfor,  dan  secara  tidak  langsung  juga  dapat meringankan beban anggaran dari Dinas Pariwisata dalam rangka pengembangan potensi pariwisata di Kabupaten Biak Numfor.

## DAFTAR RUJUKAN
Edyanto,  K.  (2018).  Leadership  Bupati  Dalam  Pembangunan  Di  Kabupaten  Tambrauw  (Studi Kepemimpinan Bupati Tambrauw). Sosio E-Kons , 10 (2), 143–149.
Eko  Purnomo.  (2018).  Pengaruh  Kepemimpinan  Terhadap  Komitmen  Organisasi. Sosio  E-Kons , 10 (1), 28–38.
Harnida, M. T. (2012). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Obyek Wisata Hutan Batu Rammang-rammang Di Kabupaten Maros. Otoritas , II (2).
Husnul  Imtihan,  Wahyunadi,  F.  (2017).  Peran  Pemerintah  Dan  Partisipasi  Masyarakat  Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. Neo-Bis , 11 (1).
Masita  Hi.Modim,  Andi  Samsu  alam,  A.  M.  R.  (2010).  Peran  Pemerintah  Daerah  Dalam Pemberdayaan Masyarakat ( Studi Kasus : Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Pariwisata  Panorama  Pantai  Disa,Kec.Sahu,  Kabupaten  Halmahera  Barat. Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan , 3 (1), 29–36.
Muh  Asran  Z  Labaran,  Lukman  Hakim,  R.  H.  (2014).  Peran  Pemerintah  Daerah  Dalam Pemberdayaan  Masyarakat  Petani  Kakao  Di  Desa  Taan  Kecamatan  Tapalang  Kabupaten Mamuju. Otoritas , IV (1).
Purmada,  D.,  Wilopo,  W.,  &  Hakim,  L.  (2016).  Pengelolaan  Desa  Wisata  Dalam  Perspektif Community  Based  Tourism  (Studi  Kasus  pada  Desa  Wisata  Gubugklakah,  Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang). Jurnal Administrasi Bisnis ( JAB) , 32 (2), 15–22.
Sefira  Ryalita  Primadany,  Mardiyono,  R.  (2013).  Analisis  Strategi  Pengembangan  Pariwisata Daerah (Studi Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Daerah Kabupaten Nganjuk). Jurnal Administrasi Publik , 1 (4), 135–143.
Soares, A., Nurpratiwi, R., & Makmur, M. (2015). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Daerah. JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik , 4 (2), 231–236.
Volume 12, No. 2, Agustus 2020, pp. 138-149 e-ISSN: 2502-5449 p-ISSN: 2085-2266 DOI : 10.30998/sosioekons.v12i02.5124
Sugiyono. (2009). Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung: Alfabeta.
Taufik.  (2013).  Analisis  Peran  Pemerintah  Daerah  Dalam  Pemberdayaan  Masyarakat  Pesisir  di Kecamatan  Polewali Kabupaten  Polewali Mandar. Government:  Jurnal  Ilmu  Pemerintahan , 6 (1), 61–70.
Washua,  O.  (2017).  Pengaruh  Kepemimpinan,  Diklat  dan  Budaya  Organisasi  Terhadap  Kinerja Pegawai Direktorat Jenderal Pembinaan PenempatanTenaga Kerja Kemenaketrans RI. Sosio E-Kons , 9 (1), 86–92.