## Rekomendasi Adaptasi dan Mitigasi Bencana Banjir di Kawasan Rawan Bencana (KRB) Banjir Kota Bima
Recommendations for Adaptation and Mitigation of Flood Disaster in Disaster Prone Areas of Bima City
Rizki Kirana Yuniartanti 1*
1 Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Jalan Raden Patah 1 Nomor 1, Jakarta Selatan 12014, Indonesia;
* Penulis korespondensi. e-mail : rizki.kirana@gmail.com (Diterima: 18 Maret 2018; Disetujui: 29 Juni 2018)

## ABSTRACT
Flood disaster occurred on December 21, 2016, December 23, 2016, and January 2, 2017 in Bima city area, covering  Mpunda district, Rasanae Timur district, Asakota district, Rasanae Barat district,  and  Raba  district.  The  urban  area  is  the  most  affected  area  of  flash  flood,  mainly residential  areas  that  are  located  more  than  50  meters  from  the  flood  plains,  with  flood  heights ranging from 1 to 4 meters. The main factor that caused flood disaster is high rainfall. In addition to the hydrometeorological factor, flood in Bima  city  was caused by various factors, including its location  at  a  basin  area,  flood  plains  that  are  utilized  for  settlements  nowadays,  silting downstreams,  poor  management  of  drainage  systems,  reduced  vegetation-cover  in  the  upstream, and narrowing of river bodies. Looking at the problems and challenges of the hydrometeorological disaster, this research aims to recommend adaptation and mitigation  for flood disaster and space utilization  conversion  in  disaster  prone  areas  of  Bima  city.  Analytical  methods  used  in  this research includes participatory mapping to delineate the flood affected area, HEC-RAS and HEC- GEORAS  to  map  and  model  flood  hazards,  and  quantitative  descriptive  to  describe  data  and information. Output of this research are adaptation and mitigation recommendations based on the mapping of flood hazard areas and the modeling of flood disaster prone areas.

## Keywords: adaptation, flood, mitigation

## ABSTRAK
Bencana  banjir  bandang  terjadi  pada  tanggal  21  Desember  2016,  23  Desember  2016  dan  2 Januari 2017 di Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat.  Kawasan perkotaan menjadi kawasan paling terdampak banjir bandang, terutama kawasan permukiman yang berjarak lebih dari 50 meter dari  sempadan  sungai,  dengan  ketinggian  genangan  banjir  bervariasi,  berkisar  1  hingga  4  meter. Faktor  utama  penyebab  banjir  adalah  curah  hujan  yang  tinggi.  Selain  faktor  hidrometeorologi, banjir di Bima disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya kawasan Kota Bima sebagai cekungan, hilangnya  fungsi  sempadan  sungai  yang  saat  ini  banyak  yang  menjadi  kawasan  permukiman, pendangkalan  pada  bagian  hilir  sungai,  sistem  drainase  perkotaan  yang  buruk,  berkurangnya tutupan  vegetasi  pada  bagian  hulu,  serta  penyempitan  badan  sungai.  Melihat  permasalahan  dan tantangan terhadap bencana hidrometeorologi yang  semakin meningkat, maka  kajian ini bertujuan untuk  memberikan  arahan  rekomendasi  adaptasi  dan  mitigasi  di  KRB  Banjir  Kota  Bima.  Metode analisis  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pemetaan  partisipatif  untuk  mendelineasi kawasan  terdampak  banjir,  pemetaan  dan  pemodelan  bahaya  banjir  dengan  HEC-RAS  dan  HEC-
GEORAS  untuk  menghasilkan  simulasi  debit  dan  juga  deskriptif  kuantitatif  untuk  mengulas  data dan  informasi  dalam  kajian  ini.  Kajian  ini  menghasilkan  keluaran  rekomendasi  adaptasi  dan mitigasi yang sesuai dengan pemetaan kawasan terdampak banjir dan pemodelan bahaya banjir.
Kata kunci: adaptasi, banjir, mitigasi

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  daerah  rawan bencana,  karena  letaknya berada di ring of fire (Soemabrata, et  al .,  2018),  sehingga  sangat berpotensi  akan  terjadinya  bencana  alam.  Pada umumnya  bencana  alam  di  Indonesia  meliputi bencana akibat faktor geologi (Arsyad & Riadi, 2013)  dan  bencana  akibat  hidrometeorologi (Adi, 2013; Yanto, et al ., 2017).
United Nations International Strategy for Disaster  Reduction (UNISDR)  menyatakan bahwa  bencana  hidrometeorologi  semakin meningkat  tiap  tahunnya  di  negara-negara  di Asia termasuk Indonesia. Curah hujan berskala normal  hingga  tinggi  terjadi  di  beberapa wilayah  Indonesia  pada  periode  2015  hingga 2016.  Pada  tahun  2016  curah  hujan  di  bawah normal dan normal terjadi di wilayah Indonesia bagian  tengah  dan  barat  dan  di  atas  normal untuk Indonesia bagian timur (Buletin Pemantauan  Ketahanan  Pangan  Indonesia: Fokus Utama Cuaca Ekstrim, 2016).
Efek  terbesar  dari  terganggunya  siklus hidrometeorologi adalah bencana banjir. Berdasarkan  Data  dan  Informasi  Bencana Indonesia  (BNPB,  2016),  total  kejadian  banjir di Indonesia tahun 2012 hingga 2016 sebanyak 3,062 kejadian. Akhir tahun 2016, terjadi hujan dengan  intensitas  tinggi  akibat  adanya  siklon tropis  Yvette  yang  posisinya  di  Samudera Hindia  Selatan  Bali,  sekitar  620  km  sebelah selatan  Denpasar  dengan  arah  dan  kecepatan gerak  Utara  Timur  Laut.  Adanya  siklon  tropis tersebut  menyebabkan  hujan  ekstrim  di beberapa  wilayah  di  Nusa  Tenggara  Barat (NTB) di antaranya Bima dan Sumbawa.
Bencana  banjir  bandang  di  Bima  terjadi pada tanggal 21 Desember 2016, 23 Desember 2016,  dan  2  Januari  2017.  Bencana  banjir bandang  mulai  menerjang  pada  pukul  15.30 WITA  di  Kota  Bima  dengan  ketinggian
genangan  1  sampai  dengan  4  meter.  Wilayah terdampak  di  Kota  Bima  adalah  Kecamatan Mpunda, Kecamatan
Rasanae Timur, Kecamatan  Asakota,  Kecamatan  Rasanae Barat,  dan  Kecamatan  Raba.  Kejadian  banjir pada 23 Desember 2016 disebabkan peningkatan  pertumbuhan  awan  yang  meluas, sehingga menyebabkan hujan dengan intensitas tinggi  di  seluruh  Kota  Bima.  Banjir  menerjang Kota  Bima  sejak  pukul  14.30  WITA.  Di  Kota Bima, banjir melanda lima wilayah kecamatan. Kejadian  banjir  berikutnya  terjadi  pada  2 Januari  2017,  dengan  dampak  tidak  separah banjir  tanggal  21  Desember  2016  dan  23 Desember 2016.
Kawasan  perkotaan  menjadi  kawasan paling  terdampak  banjir  bandang  tanggal  21 Desember  2016  dan  23  Desember  2016, terutama  kawasan  permukiman  yang  berjarak lebih  dari  50  meter  dari  sempadan  sungai, dengan  ketinggian  genangan  banjir  bervariasi, berkisar  1  sampai  dengan  4  meter.  Faktor utama penyebab banjir adalah curah hujan yang tinggi. Selain faktor hidrometeorologi, banjir di Bima  disebabkan  oleh  berbagai  faktor,  di antaranya kawasan Kota Bima sebagai cekungan,  hilangnya  fungsi  sempadan  sungai yang  saat  ini  banyak  yang  menjadi  kawasan permukiman,  pendangkalan  pada  bagian  hilir sungai,  sistem  drainase  perkotaan  yang  buruk, berkurangnya  tutupan  vegetasi  pada  bagian hulu,  serta  penyempitan  badan  sungai.  (Hasil pengamatan  Tim  Kaji  Cepat  Kementerian ATR/BPN, 28 Desember 2017).
Dengan melihat permasalahan dan potensi bencana di Kota Bima, maka kajian ini bertujuan  merumuskan  rekomendasi  adaptasi dan  mitigasi  sesuai  pemetaan  kawasan  rawan bencana banjir dan pemodelan bahaya banjir.

## METODOLOGI
Kajian  “Rekomendasi  Adaptasi  dan Mitigasi  di  Kawasan  Rawan  Bencana  (KRB) Banjir  Kota  Bima”  dilaksanakan  pada  tahun 2017.  Dengan  unit  pengelolaan  Daerah  Aliran Sungai  (DAS)  Rontu  dan  unit  administrasi Kota Bima seperti pada Gambar 1.
Dalam  kajian  ini  memerlukan  data primer  dan  sekunder  yang  didapatkan  dari observasi  lapangan  maupun  pengumpulan  data dar  Kementerian/Lembaga,  Pemerintah  Daerah Kota Bima, dan juga informasi dari masyarakat.  Data  primer  dan  sekunder  yang didapatkan  dari  Kementerian/Lembaga  dan Pemerintah Daerah Kota Bima berupa program kegiatan  penanggulangan  bencana,  potensi bencana  banjir,  dan  konsultasi  terhadap pemodelan  bahaya  banjir.  Informasi  dari masyarakat berupa historis banjir di Kota Bima.
Observasi  lapangan  bertujuan  untuk mengetahui  historis  dan  wilayah  terdampak banjir,  berupa  jejak  banjir  pada  tahun  2016 hingga  2017,  baik  ketinggian  genangan  dan dampak yang ditimbulkan.
Pemodelan  bahaya  banjir  Kota  Bima menggunakan  perangkat  lunak  HEC-RAS  dan HEC-GEORAS, sehingga menghasilkan simulasi  model  banjir  dalam  kala  ulang  Q5,  Q 25, Q50, dan Q100 beserta luasan genangannya.  Pemetaan  dan  pemodelan  ini menghasilkan  estimasi  dan  ketinggian  banjir pada  kala  ulang  tertentu  (Santosa,  2006). Pemodelan  berbasis  spasial  dapat  dilakukan dnegan  Sistem  Informasi  Geografis  (SIG) dengan  menggunakan  data  Idigital  Elevation Model  (DEM)  (Seniarwan et  al .,  2013).  Data yang digunakan dalam pemetaan dan pemodelan bahaya banjir dibedakan menjadi 2, yaitu  data  kualitatif,  untuk  mengidentifikasi karakteristik fisik perkotaan dan data kuantitatif, untuk merepresentasikan
penampang dan bantaran sungai.
Setelah  dilakukan  pemetaan  kawasan terdampak  dan  pemodelan  beserta  analisis spasial proyeksi genangan, maka dapat ditentukan  rekomendasi  adaptasi  dan  mitigasi bencana banjir di KRB banjir Kota Bima.
Tahapan  analisis  dalam  kajian  ini meliputi:
1. Identifikasi  karakterisitik  wilayah  Kota Bima beserta potensi dan masalah Kawasan Rawan Bencana (KRB) Bima
2. Inventarisasi  teori  dan  konsep  penataan ruang kawasan rawan bencana
3. Observasi lapangan dan pemetaan
partisipatif kawasan terdampak
4. Pengumpulan  data  guna flood  hazard mapping and modelling
5. Observasi  lapangan  kawasan  hulu  DAS untuk  mengidentifikasi  peruntukan  lahan eksisting  dan  indikasi  adanya  alih  fungsi lahan
6. Inventarisasi kegiatan dan program mitigasi struktural dan non struktural yang berasal  dari  Pemerintah  Pusat  maupun Pemerintah Daerah
7. Penyusunan  peta  kawasan  terdampak  dan pemodelan beserta analisis spasial proyeksi genangan
8. Rekomendasi  adaptasi  dan  mitigasi  di KRB banjir Kota Bima
Kajian  ini  juga  mengacu  pada  kebijakan pada  level  pusat  hingga  daerah  yang  mengatur tata ruang dan penanggulangan bencana, antara lain:
1. Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2007 tentang Penanggulangan Bencana
2. Undang-Undang  Nomor  26  Tahun  2007 tentang Penataan Ruang
3. Peraturan  Pemerintah  Nomor  21  Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
4. Peraturan  Pemerintah  Nomor  26  Tahun 2008    tentang    Rencana    Tata    Ruang Wilayah Nasional (RTRWN)
5. Peraturan  Pemerintah  Nomor  15  Tahun
2010    tentang    Penyelenggaraan  Penataan
Ruang
6. Peraturan  Daerah  Provinsi  Nusa  tenggara Barat  Nomor  3  Tahun  2010  tentang Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2029
7. Peraturan  Daerah  Kota  Bima  Nomor  4
Tahun  2012  tentang  Rencana  Tata  Ruang Wilayah Kota Bima Tahun 2011-2031
Gambar 1. Delineasi Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kota Bima dan daerah sekitarnya Sumber: Hasil Analisis Penulis, 2017

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada bagian hasil dan pembahasan terdiri atas  tiga  sub  bagian  yaitu:  A).  Pemetaan Kawasan  Terdampak  Banjir;  B).  Pemetaan  dan Pemodelan Bahaya
Banjir; dan C).
Rekomendasi  Adaptasi  dan  Mitigasi  dan  juga Perubahan  Peruntukkan  Ruang  di  KRB  Banjir Kota Bima.

## A. Pemetaan Kawasan Terdampak Banjir
Berdasarkan  hasil  observasi  lapangan untuk  mengetahui  historis  banjir  dan  kawasan terdampak  banjir  dan  juga  hasil  pemetaan partisipatif  maka  dapat  diketahui  kawasan terdampak  banjir,  ketinggian  banjir,  dan
ketinggian  genangan.  Ketinggian  genangan  di kawasan  terdampak  banjir  dapat  dilihat  pada tabel 1.
Tabel  1.  Klasifikasi  Luasan  dari  Ketinggian
Genangan  pada  Kawasan  Terdampak Banjir di Kota Bima No. Tinggi Genangan, Meter Luasan, Hektar 1. < 0.5 245.67 2. 0.51 – 1.5 924.70 3. 1.51 – 2.5 1,170.91 4. 2.51 – 3.5 225.42 5. > 3.51 6.03 Total 2,578.13 Sumber: Hasil Analisis Penulis, 2017
Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa
tinggi genangan yang memiliki daerah terdampak  paling  luas  adalah  1.51  hingga  2.50 m  dengan  luas  1,170.91  Ha.  Sedangkan,  tinggi genangan  lebih  dari  3.51  m  menjadi  yang luasannya  paling  kecil  sebesar  6.03  Ha.  Total luasan  daerah  terdampak  seluas  2,578.13  Ha. Kecamatan yang memiliki ketinggian genangan
kurang  dari  0.5  m  adalah  Kecamatan  Rasanae Timur dan Kecamatan Asakota.
Sedangkan,  kecamatan  yang  memiliki ketinggian  genangan  lebih  dari  3.51  m  adalah Kecamatan  Rasanae  Barat  dan  Kecamatan Mpunda.  Peta  ketinggian  genangan  pada kawasan  terdampak  banjir  di  Kota  Bima  dapat dilihat pada Gambar 2.
Gambar 2. Peta ketinggian genangan pada kawasan terdampak banjir di Kota Bima Sumber: Hasil Analisis Penulis, 2017

## B. Pemodelan Bahaya Banjir
Pemodelan bahaya banjir dilakukan pada segmen Sungai Melayu dan Sungai Padolo pada DAS  Rontu.  Dari  hasil  analisis  menunjukkan adanya  perbedaan  baik  luasan  yang  terdampak secara  umum  maupun  luasan  untuk  masing- masing  kedalaman.  Secara  signifikan  terlihat bahwa  pada  debit  banjir  100  tahunan  luas terdampak  banjir  akan  lebih  luas  dibandingkan dengan  luasan  wilayah  terdampak  pada  debit banjir  5  tahunan  dan  debit  banjir  25  tahunan, sehingga  dalam  merumuskan  rekomendasi dipilihkan  simulasi  genangan  banjir  Q100. Begitupun  luasan  daerah  terdampak  pada masing-masing kedalaman yang berbeda sangat jelas  terlihat  bahwa  semakin  besar  debit  banjir yang  disimulasikan  maka  luasan  pada  masing- masing  kedalamanpun  semakin  luas,  dengan kata lain sebagai  contoh  wilayah yang awalnya terdampak pada kedalaman antara 1 hingga 3 m
pada  debit  banjir  100  tahunan  bisa  berubah menjadi wilayah dengan kedalaman banjir lebih dari  lebih  dari  3  m,  seperti  pada  Gambar  3. Luasan daerah terdampak banjir  Sungai Pedolo dan  Sungai  Melayu  pada  simulasi  debit  Q5, Q25, Q50, dan Q100 dapat dilihat pada Tabel 2 dan Tabel 3.
Tabel  1.  Klasifikasi  Luasan  Daerah  Terdampak Banjir Sungai Padolo pada Simulasi Debit Q5, Q25, Q50, dan Q100
Sumber: Kajian Peningkatan Kualitas Tata Ruang Kawasan Rawan Bencana Banjir Banjir Kota Bima,
2017 No  Klasfikasi Luasan, Hektar Q5 Q25 Q50 Q100 1 < 1 m 72.5 78.6 81.8 85.6 2 1 m - 3 m 108.3 119.5 126.0  132.4 3 > 3 m 93.7 104.0 111.7  123.0 Total 274.4 302.1 319.5  341.1
Tabel  2.  Luasan  Daerah  Terdampak  Banjir  Sungai Melayu  pada  Simulasi  Debit    Q5,  Q25,
Q50, dan Q100 No  Klasfikasi Luasan, Hektar Q5 Q25 Q50 Q100 1 < 1 m 117.2 121.2  113.5 113,5 2 1 m - 3 m 51.2 59.6 76.2 82.6 3 > 3 m 2.2 2.2 2.4 Total 168.3 183.0  192.0 198.5 Sumber:  kajian  peningkatan  kualitas  tata  ruang kawasan  rawan  bencana  banjir  Kota  Bima, 2017

## C. Rekomendasi Adaptasi dan Mitigasi dan di Kawasan Rawan Bencana (KRB) Banjir
Seluruh  kawasan  Kota  Bima  menjadi kawasan  terdampak  banjir  berdasarkan  histori banjir tahun 2017. Oleh karena itu, perlu upaya adaptasi  dan  mitigasi  bencana  di  KRB  banjir yang  termasuk  dalam  bagian  dari  manajemen banjir terpadu (Eichhorst, Urda. 2010). Manajemen banjir terpadu merupakan penanganan  integral  yang  mengarahkan  semua stakeholder dari manjemen banjir sub sektor ke sektor  silang  (Kodoatie,  2010).  Upaya  adaptasi dapat  dilakukan  pada  kawasan  terdampak  yang
terdelineasi  sebagai  KRB  I  dan  KRB  II. Sedangkan perubahan peruntukan ruang dilakukan  pada  kawasan  terdampak  yang terdelineasi  sebagai  KRB  III  dan  juga  berada pada  dataran  banjir (Federal  Emergency Management Agency , 2011).
Upaya adaptasi dan mitigasi bencana dan perubahan peruntukan ruang di KRB berdasarkan hasil delineasi ketinggian genangan banjir  yang  terjadi  pada  Desember  2016. Berdasarkan  hasil  pemodelan  dan  proyeksi ketinggian  genangan  banjir  di  masa  yang  akan datang, kejadian banjir di Kota Bima diprediksi ketinggiannya  tidak  akan  melebihi  kejadian bencana banjir pada Desember 2016.
Oleh  karena  itu,  upaya  adaptasi  dan mitigasi  bencana  dan  perubahan  peruntukan ruang  ini  dapat  megacu  pada  hasil  pemodelan dan  proyeksi  ketinggian  bencana  banjir, sehingga  upaya  adaptasi  dan  mitigasi  bencana dan perubahan peruntukan  ruang  tersebut dapat direkomendasikan  hingga  jangka  panjang. Neuvel  dan  Van  Den  Brink  (2009)  dalam  Ran Jing (2016) berpendapat bahwa penataan ruang melalui adaptasi dan mitigasi yang tepat sebagai instrumen  untuk  mereduksi  dampak  banjir.
Gambar 3. Visualisasi ketinggian banjir berdasar hasil simulasi
Sumber: Hasil analisis kajian peningkatan kualitas tata ruang kawasan rawan bencana banjir

## Tabel 3. Luasan wilayah terdampak berdasarkan ketinggian banjir
Kecamatan Kelurahan Luas KRB Banjir Q100 (Ha) Total Luas (Ha) KRB I ( <1 m) KRB II (1 - 3 m) KRB III (> 3 m) ASAKOTA Jatibaru 19.80 14.97 34.77 Jatiwangi 32.36 30.14 0.13 62.64 Melayu 5.80 3.15 8.95 MPUNDA Lewirato 7.85 8.18 2.99 19.03 Mande 6.13 11.62 5.00 22.75 Manggemaci 2.85 6.75 8.70 18.30 Matakando 4.12 1.78 5.90 Monggonao 3.64 1.16 4.80 Panggi 7.47 14.20 9.15 30.81 Penatoi 12.63 3.63 0.43 16.68 Sadia 6.66 19.63 29.85 56.14 Sambinae 6.20 12.94 14.99 34.14 Santi 10.17 22.56 2.22 34.95 RABA Penanae 0.97 1.00 0.18 2.15 Penaraga 3.04 3.23 0.53 6.80 Rabadompu Timur 7.98 7.62 1.65 17.25 Rabangodu Selatan 2.15 2.43 0.69 5.26 Rabangodu Utara 2.17 2.02 0.23 4.42 Rite 0.45 0.46 0.00 0.91 Rontu 3.37 3.85 1.51 8.73 RASANAE BARAT Dara 2.28 2.91 2.43 7.61 Nae 7.14 0.32 7.46 Pane 2.33 1.55 0.08 3.97 Paruga 2.52 2.57 0.49 5.58 Sarae 14.12 5.73 19.84 Tanjung 4.68 0.00 4.68 RASANAE TIMUR Kodo 4.47 9.63 25.66 39.76 Kumbe 7.73 11.79 10.79 30.31 Lampe 6.46 6.25 4.44 17.14 Oi Fo'o 1.59 2.50 3.25 7.34 Total Luas (Ha) 199.11 214.56 125.40 539.07
Sumber: Hasil analisis penulis, 2017
Gambar 4. Peta kawasan rawan banjir di Kota Bima berdasarkan hasil pemodelan banjir pada Q100 Sumber: Hasil analisis penulis, 2017
Wilayah-wilayah yang berada pada KRB I  (ketinggian  genangan  <1  meter)  dan  KRB  II (ketinggian  genangan  1  hingga  3  meter) memerlukan  upaya  adaptasi.  Upaya  adaptasi yang  dilakukan  melalui  pembangunan  rumah dan  pengembangan  sistem  jaringan  drainase permeabel  dan  bioretensi.  Penggunaan  lahan pada  KRB  III  dapat  diarahkan  untuk  menjadi hutan kota, RTH, konservasi tanah dan air, dan daerah resapan air. Tabel 4 menunjukkan luasan wilayah  terdampak  berdasarkan  ketinggian banjir  dan  Gambar  4  hingga  Gambar  6  adalah peta  kawasan  Rawan  Banjir  di  Kota  Bima, Segmen  DAS  Melayu,  dan  Segmen  DAS Padolo
Wilayah-wilayah yang berada pada KRB tinggi,  memerlukan  perubahan  peruntukan ruang  sebagai  kawasan  lindung  KRB  banjir dilengkapi  dengan  ketentuan  pemanfaatan ruang  yang  lebih  rinci/ floodplain  zoning instrument .  Upaya  mitigasi  bencana  banjir dapat  diwujudkan  dalam  satu  kesatuan  DAS Rontu sesuai dengan program-program mitigasi
bencana  banjir  yang  telah  disepakati  lintas Kementerian/Lembaga  dan  Pemerintah  Kota Bima.
Wilayah yang terklasifikasi sebagai KRB I  yaitu  di  Kelurahan  Jatibaru,  Kelurahan Jatiwangi,  dan  Kelurahan  Melayu  (Kecamatan Asakota);  Kelurahan  Lewirato,  Kelurahan Mande,  Kelurahan  Manggemaci,  Kelurahan Matakando,  Kelurahan  Monggonao,  Kelurahan Panggi,  Kelurahan  Penatoi,  Kelurahan  Sadia, Kelurahan  Sambinae,  dan  Kelurahan  Santi (Kecamatan  Mpunda);  Kelurahan  Penanae, Kelurahan  Penaraga,  Kelurahan  Rabadompu Timur, Kelurahan Rabangodu Selatan, Kelurahan  Rabangodu  Utara,  Kelurahan  Rite, dan  Kelurahan  Rontu  (Kecamatan  Raba); Kelurahan  Dara,  Kelurahan  Nae,  Kelurahan Pane,  Kelurahan  Paruga,  Kelurahan  Sarae,  dan Kelurahan Tanjung (Kecamatan Rasanae Barat);  Kelurahan  Kodo,  Kelurahan  Kumbe, Kelurahan  Lampe,  dan  Kelurahan  Oi  Fo’o (Kecamatan  Rasanae  Timur).  Upaya  adaptasi yang  dilakukan  pada  KRB  I  adalah  kawasan
budi  daya  terbangun  dengan  mendisain  sistem jaringan  drainase  permeabel  dan  bioretensi  dan juga dianjurkan pembangunan kawasan terbangun  dengan  desain  rumah  panggung. Selain  itu,  pada  KRB  I  terdapat  upaya  mitigasi bencana  banjir  struktural  dan  non  struktural. Upaya  mitigasi  bencana  struktural  antara  lain rencana pembangunan sistem pengendali banjir, rencana  pembangunan  sistem  drainase,  rencana
pembangunan  waduk  retensi,  dan  rencana pengembangan sistem peringatan dini. Sedangkan upaya  mitigasi  bencana  non struktural  terdiri  atas  rencana  pembangunan dam  penahan  dan gully  plug ,  rencana pembangunan sumur resapan air, dan konservasi  hulu (KLHK, 2017). Tabel 5 adalah upaya  adaptasi  dan  mitigasi  bencana  di  KRB  I DAS Rontu.
Tabel 4. Upaya adaptasi dan mitigasi bencana di KRB I
Kecamatan Kelurahan Upaya Adaptasi Upaya Mitigasi Bencana Banjir Struktural Upaya Mitigasi Bencana  Banjir  Non Struktural Asakota Jatibaru Kawasan budi daya terbangun dengan mendesain sistem jaringan drainase permeabel dan bioretensi dan juga dianjurkan pembangunan  kawasan terbangun dengan desain rumah panggung Kelurahan Jatibaru: Rencana  pembangunan sistem pengendali banjir,  sistem  drainase, dan waduk retensi Kelurahan Jatiwangi: Rencana  pembangunan sistem pengendali banjir,  sistem  drainase, dan waduk retensi Kelurahan Jatibaru: Rencana pembangunan Dam Penahan  dan Gully Plug dan juga konservasi  huluDAS Rontu Kelurahan  Jatiwangi: Rencana pembangunan  sumur respan air dan konervasi  hulu  DAS Rontu
Jatiwangi
Rasanae Timur Dodu Kelurahan Dodu: Rencana  pembangunan sistem pengendali banjir,  sistem  drainase, dan waduk retensi Kelurahan Kodo: Rencana pembangunan sistem pengendali banjir dan sistem drainase Kelurahan Lampe: Rencana  pembangunan sistem pengendali banjir,  sistem  drainase, waduk retensi, dan sistem peringatan dini Kelurahan Nungga: Rencana  pembangunan sistem pengendali banjir,  sistem  drainase, dan  sistem  peringatan dini Kelurahan Dodu dan Keurahan Nungga : Rencana pembangunan Dam Penahan  dan Gully Plug Kelurahan Kodo: Rencana pembangunan sumber resapan air Kodo Lampe Nungga
Sumber: Hasil analisis penulis, 2017
Wilayah yang terklasifikasi sebagai KRB II  yaitu  di  Kelurahan  Jatibaru,  Kelurahan Jatiwangi,  dan  Kelurahan  Melayu  (Kecamatan Asakota);  Kelurahan  Lewirato,  Kelurahan Mande,  Kelurahan  Manggemaci,  Kelurahan Matakando,  Kelurahan  Monggonao,  Kelurahan Panggi,  Kelurahan  Penatoi,  Kelurahan  Sadia, Kelurahan  Sambinae,  dan  Kelurahan  Santi (Kecamatan  Mpunda);  Kelurahan  Penanae, Kelurahan  Penaraga,  Kelurahan  Rabadompu
Timur, Kelurahan Rabangodu Selatan, Kelurahan  Rabangodu  Utara,  Kelurahan  Rite, dan  Kelurahan  Rontu  (Kecamatan  Raba); Kelurahan  Dara,  Kelurahan  Nae,  Kelurahan Pane,  Kelurahan  Paruga,  Kelurahan  Sarae, Kelurahan Tanjung (Kecamatan Rasanae Barat),  Kelurahan  Kodo,  Kelurahan  Kumbe, Kelurahan  Lampe,  dan  Kelurahan  Oi  Fo’o (Kecamatan Rasanae Timur).
Gambar 5. Peta kawasan rawan banjir di Kota Bima berdasarkan hasil pemodelan banjir pada Q100 di segmen DAS Melayu Sumber: Hasil analisis penulis, 2017
Upaya  adaptasi  yang  dilakukan  pada KRB  II  adalah  kawasan  budi  daya  terbangun dengan  mendesain  sistem  jaringan  drainase permeabel  dan  bioretensi  dan  juga  diwajibkan pembangunan  kawasan  terbangun  dengan desain  rumah  panggung.  Selain  itu,  pada  KRB II  terdapat  upaya  mitigasi  bencana  banjir struktural dan non struktural.
Upaya  mitigasi  bencana  struktural  antara lain  rencana  pembangunan  sistem  pengendali
banjir,  rencana  pembangunan  sistem  drainase, rencana  pembangunan  waduk  retensi,  rencana pengembangan  sistem  peringatan  dini,  dan rencana pembangunan jetty pada muara sungai. Sedangkan,  upaya  mitigasi  bencana  non struktural  terdiri  atas  rencana  pembangunan Dam  Penahan  dan gully  plug, rencana pembangunan sumur resapan air, dan konservasi  hulu.  Tabel 6 adalah upaya adaptasi dan mitigasi bencana di KRB II DAS Rontu.

## Tabel 5. Upaya adaptasi dan mitigasi bencana di KRB II
Kecamatan Kelurahan Upaya Adaptasi Upaya Mitigasi Bencana Struktural Upaya Mitigasi Bencana Non Struktural Asakota Jatibaru Jatiwangi Melayu Kawasan budi daya terbangun  dengan mendesain  sistem jaringan drainase permeabel dan bioretensi  dan  juga diwajibkan pembangunan kawasan  terbangun dengan desain rumah panggung Kelurahan  Jatibaru,  Kelurahan Jatiwangi: Rencana pembangunan sistem pengendali banjir, sistem drainase, waduk retensi Kelurahan  Melayu:  Rencana pembangunan sistem pengendali banjir, sistem drainase, jetty Rencana pembangunan Dam Penahan  dan Gully Plug Konservasi  hulu  DAS Rontu Rencana pembangunan  sumur resapan air, Konservasi  hulu  DAS Rontu Mpunda Lewirato Mande Manggemaci Monggonao Panggi Penatoi Sadia Sambinae Santi Rencana  pembangunan  sistem pengendali  banjir  dan  sistem drainase - Raba Kendo Ntobo Penanae Rabadompu Barat Rabadompu Timur Rabangodu Selatan Rabangodu Utara Rite Rontu Seluruh kelurahan di Kecamatan Raba: Rencana pembangunan sistem pengendali banjir dan drainase Kelurahan Penaraga: pembangunan sistem pengendali banjir, drainase, dan waduk retensi Kelurahan Rabadompu Barat, Rabadompu Timur, dan Rabangodu Selatan: Rencana pembangunan  sumur resapan air Rasanae Barat Dara Nae Pane Paruga Sarae Tanjung Kelurahan Dara, Keluahan Nae, Kelurahan Pane, Kelurahan Sarae:  Rencana  pembangunan sistem  pengendali  banjir  dan drainase Kelurahan Paruga dan Kelurahan  Tanjung:  Rencana pembangunan sistem pengendali banjir, drainase, dan jetty - Rasanae Timur Dodu Kodo Kumbe Lampe Nungga Kelurahan Dodu dan Kelurahan Kumbe:  Rencana pembangunan sistem pengendali banjir, sistem drainase, waduk retensi Kelurahan Lampe dan Kelurahan  Nungga:  Rencana pembangunan sistem pengendali banjir, sistem drainase,  waduk  retensi,  dan sistem peringatan dini Kelurahan Kodo: Rencana pembangunan sistem pengendali  banjir  dan  sistem drainase Kelurahan  Dodu  dan Kelurahan Nungga: Rencana pembangunan Dam Penahan  dan Gully Plug Kelurahan Kodo: Rencana pembangunan  sumur resapan air
Wilayah yang terklasifikasi sebagai KRB III  yaitu  Kelurahan  Jatiwangi  (Kecamatan Asakota);  Kelurahan  Lewirato,  Kelurahan Mande,  Kelurahan  Manggemaci,  Kelurahan Panggi,  Kelurahan  Penatoi,  Kelurahan  Sadia, Kelurahan  Sambinae,  dan  Kelurahan  Santi (Kecamatan  Mpunda);  Kelurahan  Penanae, Kelurahan  Penaraga,  Kelurahan  Rabadompu Timur, Kelurahan Rabangodu Selatan, Kelurahan  Rabangodu  Utara,  Kelurahan  Rite, dan  Kelurahan  Rontu  (Kecamatan  Raba); Kelurahan Dara, Kelurahan Pane, dan Kelurahan  Paruga  (Kecamatan  Rasanae  Barat),
Kelurahan Kodo, Kelurahan Kumbe, Kelurahan
Lampe,  dan  Kelurahan  Oi  Fo’o  (Kecamatan Rasanae Timur).
Perubahan  peruntukan  ruang  dilakukan pada  KRB  III,  sehingga  masyarakat  yang tinggal  di  KRB  III  perlu  direlokasi.  Pada  KRB III  terdapat  upaya  mitigasi  bencana  banjir struktural  dan  non  struktural.  Upaya  mitigasi bencana struktural antara lain rencana pembangunan sistem pengendali banjir, rencana pembangunan  sistem  drainase,  dan  rencana pembangunan waduk retensi. Sedangkan, upaya mitigasi  bencana  non  struktural  terdiri  atas rencana  pembangunan  Dam  Penahan  dan  gully plug,  rencana  pembangunan  sumur  resapan  air, dan  konservasi  hulu.  Tabel  7  adalah  upaya adaptasi dan mitigasi bencana di KRB III DAS Rontu.
Gambar 6. Peta kawasan rawan banjir di Kota Bima berdasarkan hasil pemodelan banjir pada Q100 di segmen DAS Padolo Sumber: Hasil analisis penulis, 2017

## Tabel 6. Upaya adaptasi dan mitigasi bencana di KRB III
Kecamatan Kelurahan Perubahan Peruntukan Ruang Upaya Mitigasi Bencana Struktural Upaya  Mitigasi  Bencana Non Struktural Asakota Jatibaru Kawasan rawan bencana banjir sebagai kawasan lindung  KRB  banjir dilengkapi dengan ketentuan pemanfaatan ruang yang lebih rinci/ floodplain zoning instrument Seluruh  kelurahan  di Kecamatan Asakota: Rencana  pembangunan sistem pengendali banjir,  sistem  drainase, dan waduk retensi Kelurahan Jatibaru: Rencana  pembangunan Dam  Penahan  dan Gully Plug dan konservasi hulu DAS Rontu Kelurahan Jatiwangi: Rencana  pembangunan sumur  resapan  air  dan konservasi  hulu  DAS Rontu Jatiwangi Mpunda Lewirato Seluruh  kelurahan  di Kecamatan Mpunda: Rencana  pembangunan sistem pengendali banjir dan sistem drainase - Manggemaci Matakando Monggonao Penatoi Sadia Santi Raba Penaraga Kelurahan Penaraga: Rencana  pembangunan sistem pengendali banjir,  sistem  drainase, dan waduk retensi Kelurahan  Rabadompu Timur: Rencana pembangunan sistem pengendali  banjir  dan sistem drainase - Rabadompu Timur Kelurahan  Rabadompu Timur: Rencana pembangunan sumur resapan air Rasanae Barat Nae Kelurahan Nae dan Kelurahan Pane: Rencana  pembangunan sistem pengendali banjir dan sistem drainase - Pane
Sumber: Hasil analisis penulis, 2017

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Berdasarkan pemetaan
kawasan terdampak  dan  pemodelan  bahaya  banjir,  maka dapat ditentukan rekomendasi alternatif pemanfaatan lahan berbasis Pengurangan Risiko  Bencana,  yaitu  adaptasi,  mitigasi,  dan perubahan  peruntukan  ruang.  Upaya  adaptasi dan  mitigasi  dapat  dilakukan  pada  KRB  I  dan KRB  II.  Sedangkan  perubahan  peruntukan ruang dilakukan pada KRB III. Upaya adaptasi, mitigasi  dan  perubahan  peruntukan  ruang merupakan  bagian  dari  perwujudan  penataan ruang  berbasis  Pengurangan  Risiko  Bencana. Pemanfaatan  lahan  di  KRB  banjir  sebaiknya
mempertimbangkan tingkat kerawanan
bencana. Berdasarkan tingkat kerawanan bencana  maka  dapat  ditentukan  rekomendasi alternatif pemanfaatan lahan berbasis Pengurangan  Risiko  Bencana,  yaitu  adaptasi, mitigasi,  dan  perubahan  peruntukan  ruang. Upaya  adaptasi  dan  mitigasi  dapat  dilakukan pada KRB I dan KRB II. Sedangkan perubahan peruntukan  ruang  dilakukan  pada  KRB  III. Upaya  adaptasi,  mitigasi  dan  perubahan peruntukan  ruang  merupakan  bagian  dari perwujudan penataan ruang berbasis
Pengurangan Risiko Bencana.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  ucapkan  terima  kasih  kepada Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang/BPN yang  telah  memberikan  kesempatan  kepada penulis  untuk  berkontribusi  pada  kegiatan Peningkatan  Kualitas  Tata  Ruang  Kawasan Rawan  Bencana  (KRB)  Banjir  di  Kota  Bima. Hasil  dari  kegiatan  tersebut  menjadi  acuan dalam  kajian  ”Rekomendasi  Adaptasi  dan Mitigasi  di  Kawasan  Rawan  Bencana  (KRB) Banjir Kota Bima”.

## DAFTAR PUSTAKA
Arsjad, A. B. S. M. & Riadi, B. (2013). Potensi Risiko  Bencna  Alam  Longsor  terkait Cuaca  Ekstrim  di  Kabupaten  Ciamis,
Jawa Barat. Jurnal Ilmiah Geomatika , 19 (1), 57-63.
Badan  Meteorologi,    Klimatologi,    dan Geofisika.    (2016). Buletin  Pemantauan
Ketahanan    Pangan    Indonesia,    Fokus Utama  Cuaca  Ekstrim . Jakarta: BMKG Eichhorst,  U.  (2010).  Climate-Proof  Urban Transport  Planning:  Opprtunities  and Challenges    in    Developing    Cities.
Proceding    of    Global    Forum    2010 . New  York:  Spinger;  London:  Dordrecht Heidelberg.
Federal    Emergency    Management    Agency.
(2011). Flood    Zones,    Federal Emergency    Management    Agency (FEMA) .    U.S.    Department    of Homeland
Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang/BPN.
(2017). Peningkatan Kualitas Tata
Ruang  Kawasan  Rawan  Bencana  Banjir Kota Bima (tidak terpublikasi). Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan.  (2017). Mitigasi  Banjir  DAS Sari  melalui  Rehabilitasi  Hutan  dan Lahan (tidak terpublikasi).
Kodoatie,  R.  J.  &  Sjarief,  R.  (2010). Tata
Ruang Air . Andi Offset: Yogyakarta
Peraturan  Pemerintah  Nomor  21  Tahun  2008 tentang
Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  26  Tahun  2008 tentang    Rencana    Tata    Ruang  Wilayah Nasional (RTRWN).
Peraturan  Pemerintah  Nomor  15  Tahun  2010 tentang    Penyelenggaraan  Penataan Ruang.
Peraturan    Daerah    Provinsi    Nusa    Tenggara Barat    Nomor    3    Tahun    2010    tentang Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2029.
Peraturan    Daerah    Kota    Bima    Nomor    4
Tahun    2012    tentang    Rencana    Tata Ruang  Wilayah  Kota  Bima  Tahun  2011- 2031.
Ran,    J.  &    Zorica,    N.  (2014).    Integrating Spatial    Planning    and    Flood  Risk
Management: A New Conceptual Framework  for  The  Spatially  Integrated Policy Infrastructure. Computers, Environment  and  Urban  Systems , 57 (2016)
68–79 .
Santosa,  P.  B.  (2006).  The  Role  of  GIS  For Flood  Disaster  Management. Makalah pada    Pertemuan    Ilmiah    Tahunan    III. Teknik    Geomatika    Institut  Teknologi Sepuluh November . Surabaya Seniarwan, Baskoro, D. P. T., & Gandasasmita,
K.  (2013).  Model  Spasial  Genangan Banjir:  Studi  Kasus  Wilayah  Sungai Mangottong,  Kabupaten  Sinjai,  Provinsi Sulawesi Selatan. Globe, 15 (1), 62-67. Soemabrata,  J.,  Zubair,  A.,  Sondang,  I.  &
Suyanti, E. (2018). Risk Mapping Studies of  Hydro-Meteorological  Hazard  in Depok Middle City. International
Journal of GEOMATE, 14 (44), 128-133.
The  Office  of  Public  Works  Environment,
Heritage,  and  Local  Government  and Public    Works    of    Ireland.  (2009).    The Planning    System    and    Flood    Risk Management:  Guidelines  for  Planning Authorities
Yanto,  Livneh,  B.,  Rajagopalan,  B.,  &
Kasprzyk, J. (2017). Hydrological Model
Application  Under  Data  Scarcity  for
Multiple Watersheds, Java Island,
Indonesia. Journal of Hydrology:
Regional  Studies,  9 (Ferbruary  2017) 127-139. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. http://dibi.bnpb.go.id/data-bencana http://www.unisdr.org