Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Yang Melakukan Pekerjaan Bebas
Evi Anggraeni 1 , Khoirina Farina 2 – Universitas Trilogi

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  pengaruh  tingkat kesadaran membayar pajak, sosialisasi perpajakan, pengetahuan serta pemahaman tentang peraturan perpajakan, sanksi pajak dan peran  fiskus terhadap kepatuhan wajib  pajak  orang  pribadi  yang  melakukan  pekerjaan  bebas.  Sampel  penelitian adalah wajib pajak orang pribadi yang memiliki pekerjaan bebas di Agency Bigs Success  AIA  Central.  Dalam  penentuan  sampel  pada  penelitian  ini  dengan menggunakan  purposive  sampling.  Jumlah  sampel  terpilih  sebanyak  102 responden dengan kriteria yang ditentukan. Metode analisis data pada penelitian ini  yaitu  deskriptif  dan  menggunakan  program  smartPLS  2.0  M3.  Output penelitian ini menyatakan bahwa kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan  wajib  pajak  yang  melakukan  pekerjaan  bebas.  Sedangkan  sosialisasi perpajakan, sanksi pajak dan pelayanan fiskus tidak memiliki pengaruh.
Kata  Kunci : Kesadaran  Membayar  Pajak,  Sosialisasi,  Pengetahuan  dan Pemahaman,  Sanksi  Pajak,  Pelayanan  Fiskus,  Kepatuhan Wajib Pajak .

## PENDAHULUAN
Salah satu sumber pemasukan Pemerintah untuk mendanai pembiayaan pemerintah serta pembangunan  secara  nasional  adalah  pajak.  Perpajakan  berfungsi  sebagai  suatu  sumber pemasukan fiskal nasional juga besar peranannya dalam keuangan nasional serta pengembangan nasional. Output perpajakan  kemudian  dikelola  oleh  pemerintah  setelah  itu  digunakan  untuk Masyarakat.  Pajak  secara  tidak  langsung  diperuntukan  buat  tingkatkan  kemakmuran  serta kesejahteraan  warga.  Peran  perpajakan  begitu  berpengaruh  bagi  pemerintah,  sebab  itu  DJP merupakan instansi pemerintah keberadaannya di bawah Kemenkeu. Reformasi ditujukan untuk menyederhanakan sistem perpajakan, termasuk tarif pajak, PTKP, serta sistem pemungutan pajak. Peran perpajakan pada pendapatan negara secara keseluruhan mempunyai peningkatan dari tahun ke  tahun.  Berdasarkan  data  Kemenkeu  RI,  di  tahun  2018  total  pemasukan  pendapatan  pajak sebesar Rp. 1.518,8 triliun. Pada tahun 2019 total penerimaan pendapatan pajak negara mengalami kenaikan  yang  cukup  besar  yaitu  Rp.  1.786,4  triliun.  Dan  pada  tahun  2020  total  penerimaan

## JRAK JURNAL RISET AKUNTANSI DAN BISNIS

## VOLUME 8 NO 1
JANUARI 2022
jrak@plb.ac.id
| 38 pendapatan  pajak  Rp.  1.865,7  triliun  (www.data-apbn.kemenkeu.go.id,  2020).  Memang pemungutan  pajak  bukanlah  yang  mudah  selain  peran  aktif  fiskus,  kepatuhan  wajib  pajak  itu sendiri juga diperlukan. Indonesia menganut sistem o self assessment dalam o pemungutan o pajak, dimana o wajib o pajak o dipercayakan untuk o menghitung, menyetor o dan o melaporkan pajaknya sendiri. Oleh karena itu, ketepatan pembayaran pajak sangat tergantung pada kepatuhan o wajib pajak, terutama wajib o pajak o yang o melakukan o pekerjaan o bebas. Karena o wajib o pajak orang pribadi o yang o melakukan o pekerjaan o bebas o lebih o rentan o terhadap o pelanggaran o perpajakan dibandingkan dengan wajib o pajak o orang o pribadi o yango tidak o melakukan o pekerjaan o bebas (Amran, 2018).
Berdasarkan Pasal 1 No. 24 UU: Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pekerjaan bebas  adalah  pekerjaan  yang  dilakukan o orang  pribadi  yang o mempunyai o keahlian o khusus sebagai usaha memperoleh penghasilan yang tidak terikat suatu hubungan kerja. Contoh pekerja bebas  yaitu,  konsultan,  akuntan,  pengacara,  agen  asuransi,  dan  lain-lain.  Untuk  memperoleh penerimaan  pajak  yang  sebaik-baiknya,  wajib  pajak  harus  sadar  bahwa  mereka  harus mematuhi o kewajiban perpajakan o yang o berlaku.  Masalah  kepatuhan o pajak o telah o menjadi masalah  utama  di  Indonesia  karena o wajibo  pajak o tidak o patuh.  Hal  ini  dapat  menyebabkan keinginan  untuk  melakukan  tindakan  penghindaran  pembayaran  pajak,  penghindaran  pajak  dan kelalaian pajak, yaitu kurangnya penerimaan pajak.
Selain  sistem  pemungutan  dan  pengelolaan  pajak  yang  berbasis self  assessment ,  wajib pajak  orang  pribadi  yang o cenderung  tidak  melunasi  pajak  memiliki  beberapa  alasan  lain  tentu berpengaruh  untuk  disiplin  wajib  pajak  yang  mandiri  bekerja  serta  melunasi  pajak.  Kesadaran adalah  salah o satu o faktor o yang o dapat o mempengaruhi o kepatuhan o wajib o pajak o dalam membayarkan  pajak o penghasilannya.  Oleh  karena  itu,  kesadaran o wajib o pajak o mengenai perpajakan o amatlah o diperlukan o guna untuk o meningkatkan o kepatuhan wajib pajak. Penelitian (Listyowati,  2018) , hasil o penelitian o menunjukkan o bahwa o kesadaran o berpengaruh o positif secara signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak orang o pribadi . Sosialisasi  perpajakan merupakan o salah  satu  aspek  yang  sangat  terpenting  dalam o upaya o meningkatkan  kepatuhan wajib o pajak. Sosialisasi perpajakan merupakan upaya dari DJP untuk memberikan pengetahuan dan  pembinaan  kepada o wajib  pajak  agar  mengetahui  segala  sesuatu  tentang  perpajakan. Sosialisasi  bertujuan  untuk  meningkatkan  pengetahuan  wajib  pajak  itu  sendiri . Meningkatnya pengetahuan o yang o dimiliki o wajib o pajak, maka semakin tinggi tingkat kesadaran wajib o pajak untuk lebih patuh untuk memenuhi hak dan kewajibannya sebagai o wajib pajak o yaitu membayar pajak.  Penelitian  (Windiarni  et  al.,  2020),  menunjukan  bahwa  sosialisasi  mengenai  pajak berdampak positif terhadap wajib pajak UMKM di KPP Pratama Bandung Cicadas.
Adanya pengetahuan & pemahaman wajib pajak akan peraturan o perpajakan o yang o berlaku dapat  berkontribusi  untuk  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  dalam  membayarkan  pajak penghasilannya. Apabila setiap wajib pajak memiliki pengetahuan dan pemahaman  yang cukup tentang peraturan perpajakan, maka dapat dipastikan bahwa wajib pajak dengan sadar dan benar memenuhi kewajiban perpajakannya. Sehingga mereka pun akan terhindar dari pengenaan o sanksi perpajakan yang berlaku. Wajib o pajak o yang o mengerti o peraturan o perpajakan o lebih memilih untuk pembayaran pajak sehingga terhindar dari sanksi pajak. Selaras dengan studi oleh (As’ ari, 2017), mengatakan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan o wajib o pajak orang  pribadi  yang  terdaftar  di  Kecamatan  Rongkop.  Sebaliknya  penelitian  oleh  (Listyowati, 2018),  menunjukan o hasil  bahwa o pengetahuan o tentang  peraturan  perpajakan o tidak  memiliki pengaruh  positif  terhadap o kepatuhan o wajib o pajak.  Selain o pengetahuan  dan  pemahaman,
J R A K   J u r n a l   R i s e t   A k u n t a n s i   d a n   B i s n i s ,   V o l . 8 N o . 1   2 0 2 2 | 39 sanksi o pajak juga o dapat o meningkatkan  kepatuhan o wajib o pajak.  Sanksi o adalah o suatu tindakan o berupa hukuman o yang o diberikan o kepada o yang o melanggar o peraturan.
Sanksi  perpajakan  merupakan  jaminan  bahwa  ketentuan  peraturan  perundang  undangan perpajakan (norma) akan ditaati atau dipatuhi, dengan o kata o lain o sanksi o perpajakan o merupakan alat pencegah ( preventif ) agar o wajib o pajak tidak o melanggar o norma o perpajakan ( ( Mardiasmo, 2016) . Pada  hakikatnya  maksud  pemberian  denda  perpajakan  adalah  memberikan  peringatan pada o wajib pajak o ketika melanggar o peraturan o perundang-undangan perpajakan, dan membuat wajib pajak mematuhi tanggung jawabnya. Sehingga, edukasi bagi wajib pajak sangat diperlukan supaya  dapat  memahami  akibat  hukum  atas  pelanggaran  perpajakan.  Penelitian  sebelumnya (Nurlaela,  2017)  di  KPP  Garut yang  membuktikan  sanksi o pajak o memiliki  pengaruh positif o dan o signifikan  terhadap o kepatuhan o wajib o pajak.  Aspek  lainnya,  layanan perpajakan o yang  benar  menjadi  bagian  serius  dalam  menaikkan  kepatuhan o wajib o pajak. Pelayanan o perpajakan o secara efektif dan oo efisien memberikan kemudahan kepada wajib pajak. Pelayanan keuangan  yang responsif, benar, berpegang teguh aturan perpajakan, transparan, dan optimal, diharapkan persoalan kepatuhan wajib pajak dapat teratasi. Oleh karena itu, keramahan fiskus  serta  sistem  informasi  pajak  yang  mudah  termasuk  pelayanan  pajak  diharapkan  dapat membuat perubahan signifikan kepatuhan wajib pajak. Penelitian (Riani & Kurnia, 2018) di KPP Pratama  Surabaya  Gubeng  menunjukan  hasil  bahwa o pelayanan o fiskus o berpengaruh o positif terhadap o kepatuhan o wajib  pajak.  Berbanding o terbalik o penelitian o ( Listyowati,  2018) yang menunjukan  bahwa o pelayanan  fiskus  tidak o berpengaruh o positif o terhadap o kepatuhan  wajib pajak.  Tujuan  Penelitian : Untuk  mengetahui  pengaruh  kesadaran  membayar  pajak  terhadap kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi  yang  melakukan  pekerjaan  bebas,  untuk  mengetahui pengaruh  sosialisasi  perpajakan terhadap kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi  yang  melakukan pekerjaan  bebas,  untuk  mengetahui  pengaruh  pengetahuan  dan  pemahaman  tentang  peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas, untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan  bebas,  untuk  mengetahui  pengaruh  pelayanan  fiskus  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Pengertian Pajak
Menurut UU No.  28 Tahun 2007 Pasal  1  Tentang Ketentuan Umum o dan Perpajakan, pengertian adalah “Perpajakan o adalah o iuran wajib o orang o pribadi o atau o badan kepada negara, bersifat o wajib  dan  tidak o ada o imbalannya o secara o langsung,  digunakan o untuk memenuhi kebutuhan negara o yang sebesar-besarnya o untuk kemakmuran o rakyat ”. P erpajakan adalah iuran (pemaksaan)  dari  mereka  yang  wajib  membayar  sesuai  dengan  peraturan,  tanpa  memperoleh kembali kinerja, dan dapat ditunjuk secara langsung, dengan tujuan untuk mendanai pengeluaran umum.  Hal  ini  terkait  dengan  tugas  organisasi  nasional  dan  pemerintahan. Berdasarkan pembahasan  peneliti  diatas,  maka  didapat  kesimpulan  kalau  pajak  adalah  iuran  wajib  yang disetorkan  masyarakat  pada  pemerintah,  bersifat  memaksa  dengan  tidak  adanya  kontraprestasi, yang diperuntukan mendanai anggaran rumah tangga pemerintah, yaitu hasil yang berdampak baik untuk masyarakat umum.
J R A K   J u r n a l   R i s e t   A k u n t a n s i   d a n   B i s n i s ,   V o l . 8 N o . 1   2 0 2 2 | 40

## Kesadaran Membayar Pajak
Kesadaran  adalah  elemen  pemahaman  seseorang  tentang  realitas  dan  bagaimana menghadapinya. Kesadaran sudah ada pada manusia, termasuk kesadaran diri, kesadaran orang lain,  kemungkinan  masa  lalu  dan  masa  depan.  Pasal  1  Ayat  1  (UU  Nomor  28  Tahun  2007) ketentuan umum dan  tata cara o perpajakan menyebutkan o bahwa o pajak adalah kontribusi o wajib pajak kepada o negara o yang terutang
oleh orang o pribadi atau
badan yang o bersifat o memaksa o berdasarkan Undang-Undang,  dengan tidak mendapat imbalan o secara langsung dan o digunakan o untuk o keperluan negara o bagi sebesar-besarnya o kemakmuran rakyat .

## Sosialisasi perpajakan
Sosialisasi perpajakan adalah memberikan pengetahuan dan bimbingan kepada o wajib o pajak  agar o mengetahui o segala o sesuatu  tentang  perpajakan.  Sosialisasi o bagian proses  menyampaikan  informasi  perpajakan  yang  berguna  dalam  meningkatkan  pengetahuan wajib  pajak  terhadap  pajak  (Harto  &  Restia,  2017),  yang  kemudian  dapat o mempengaruhi kesadaran o wajib o pajak itu sendiri . Sosialisasi  adalah  suatu  konsep  umum  yang  dimaknakan sebagai proses belajar melalui interaksi dengan orang lain, tentang cara berfikir, merasakan dan bertindak  dimana  semuanya  itu  merupakan  hal-hal  yang  sangat  penting  dalam  menghasilkan partisipasi  sosial  yang  efektif  Maxuel  &  Primastiwi  (2021). Namun  sosialisasi  perpajakan diharapkan  dapat  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak,  sehingga  penerimaan  pajak  dapat meningkat sesuai target. Sosialisasi pajak adalah sarana untuk wajib pajak untuk mengumpulkan informasi terupdate tentang pajak, juga dapat dilihat dari berbagai media, seperti brosur, televisi, radio, surat kabar, spanduk di area jalan, atau sosialisasi  langsung dari pihak pajak. Wajib pajak dapat memperoleh informasi tentang perpajakan, seperti informasi tentang tata cara perpajakan, besaran pajak, prosedur melengkapi SPT dan diharapkan wajib pajak membuka pola pikir wajib pentingnya  menyampaikan  SPT  sebagai  bagian  kewajiban  perpajakannya  / deadline perpajakan (Chairani  &  Farina,  2021).  Kegiatan  sosialisasi  perpajakan  membantu  wajib  pajak  agar  tahu mengenai  pajak,  memahami  peran  dan  manfaat  perpajakan  pada  esensinya,  sistem  pajak  yang dipakai, aturan dasar, sanksi bagi yang lalai, serta sarana perpajakan lebih efektif .

## Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan
Pengetahuan perpajakan adalah proses perubahan sikap dan perilaku yang matang dari wajib  pajak  atau  kelompok  wajib  pajak  mengejar  orang  melalui  kegiatan  pengajaran  dan pelatihan. Memahami regulasi perpajakan publik dengan pendidikan formal dan informal tentunya berpengaruh  positif  pada  kesadaran  wajib  pajak.  Dengan  memahami o peraturan o perundang- undangan o pajak  dengan  sistem  yang o baru,  wajib  pajak  dapat  memperoleh  kepercayaan  yang sebesar-besarnya terhadap kerjasama negara melalui suatu sistem (self-assessment system) yang menghitung, membayar, serta melakukan pelaporan pajak terutang sendiri. Lewat cara ini, dengan harapan  wajib  pajak  mengetahui  manfaat  membayar  pajak.  Serta  berharap  keadilan  dalam perpajakan  dapat  dicapai.  Keadilan  di  sini  berarti  pajak  dihitung  sesuai  dengan  peraturan perpajakan,  serta  pemerintah  mengetahui  tata  kelolanya  untuk  membangun  negara  sesuai keperluan . Wawasan serta pemahaman o wajib o pajak o terhadap o perundang-undangan perpajakan berhubungan  dengan  cara o pandang  wajib o pajak o untuk  menentukan  perilakunya (perceptual control behavior) pada kesadaran perpajakan. Makin berkembangnya wawasan serta pemahaman wajib o pajak,  maka  semakin  baik  wajib  pajak  untuk  memilih  perilakunya  sesuai  peraturan perpajakan. Jelas, wajib pajak yang kurang pemahaman UU Pajak sering menjadi wajib pajak yang
| 41 tidak  disiplin.  Jelas,  semakin  wajib  pajak  memahami  aturan,  semakin  wajib  pajak  memahami denda  yang  mereka  hadapi,  jika  mengabaikan  kewajiban  perpajakannya.  Dimana  wajib  pajak sangat paham, maka akan mengetahui denda administrasi serta pidana terkait SPT dan NPWP .

## Sanksi Pajak
Sanksi o adalah o tindakan o menghukum o seseorang o yang o melanggar o aturan. Peraturan o atau  Undang-undang adalah tanda-tanda  bahwa seseorang melakukan sesuatu o dan apa o yang  tidak  boleh  dilakukan.  Sanksi  yang  diperlukan o untuk  menghindari  pelanggaran peraturan o atau  Undang-undang . Sanksi  pajak  merupakan  jaminan  bahwa  ketentuan  peraturan perundang-undangan  perpajakan  (norma  perpajakan)  akan  dituruti/ditaati/dipatuhi,  dengan  kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan dan tidak menganggap remeh denda yang kecil Rohemah & Rizki (2015). Wajib pajak akan taat untuk melaksanakan kewajibannya  apabila  sanksi perpajakan memberatkan  Mory (2015) . Jika makin  bertambah  sanksinya,  semakin  besar  kerugiannya  bagi  wajib  pajak.  Karena  itu,  sanksi perpajakan  tentu  sangat o mempengaruhi o tingkat  kepatuhan o wajib o pajak o ketika membayar o pajak .

## Pelayanan Fiskus
Menurut  Surat  Edaran  DJP  No.  SE-84/PJ/2011:  Pelayanan fiscus merupakan  pelayanan yang berkualitas dan bermutu  yang diberikan oleh fiskus kepada wajib pajak untuk memenuhi kebutuhan dan harapan wajib pajak dan bertujuan untuk mencapai tingkat keputusan  wajib pajak o yang tinggi atas pelayanan perpajakan . Dalam meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak (Harto, 2016) , pelayanan fiskus memiliki dampak yang besar terhadap pembayaran pajak wajib pajak. Sehingga fiskus diharuskan melayani dengan cara yang o ramah, adil, dan o tegas o kepada o wajib  pajak,  agar  dapat  memicu  serta  menyadarkan  masyarakat  akan kewajiban  pembayaran  pajak.  Petugas  pajak  memiliki  manfaat  yang  besar  dalam  memberikan pelayanan kepada wajib pajak, yaitu dapat meningkatkan o serta menyadarkan wajib o pajak o untuk menunaikan kewajiban pajaknya. Kesediaan fiskus o untuk berkorelasi secara baik bersama wajib pajak  menjadi  dasar  bagi  fiskus  untuk  melayani  wajib  pajak,  dengan  harapan  meningkatnya kepatuhan o wajib o pajak.

## Kepatuhan Wajib Pajak
Menurut o ( Marliana et al., 2017) kepatuhan o wajib o pajak o adalah o wajib o pajak o yang ditetapkan o oleh o Direktorat  Jenderal  Pajak  sebagai  wajib o pajak o yang o memenuhi o kriteria tertentu o yang o dapat o diberikan  pengembalian  pendahuluan  kelebihan o pembayaran o pajak . Kepatuhan ialah ketaatan atau disiplin, dalam kondisi ini kepatuhan pajak secara bebas diartikan sebagai  kepatuhan  terhadap  keseluruhan  aturan  perpajakan  serta mengandung  suatu  sikap  dan perilaku  yang  disebut  moralitas  pajak  (Rumaizha,  2018).  Kepatuhan  wajib  pajak  menurut (Nurlaela, 2017) bahwa kepatuhan wajib pajak mengenai perpajakan merupakan tindakan wajib pajak  dalam  pemenuhan  kewajiban  perpajakannya  (Hertati,  2021)  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.  Kepatuhan o juga o perilaku o yang o taat o hukum.  Secara o konsep,  kepatuhan diartikan o dengan adanya usaha dalam mematuhi peraturan hukum oleh seseorang atau organisasi.
J R A K   J u r n a l   R i s e t   A k u n t a n s i   d a n   B i s n i s ,   V o l . 8 N o . 1   2 0 2 2
| 42

## Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas
Wajib o pajak o berdasarkan (Thomas Sumarsan 2017, 9) wajib
pajak o adalah o orang o ataupun  badan,  meliputi o pembayaran pajak,  pemotongan pajak,  dan pemungutan pajak o yang mempunyai hak dan kewajiban
perpajakan sesuai o dengan o ketentuan o peraturan perundang-undangan o perpajakan.  Wajib o pajak o merupakan orang pribadi atau  badan  yang  bertekad  untuk  melakukan  kewajiban  perpajakan  sesuai  UU perpajakan, termasuk pajak serta pemotongan pajak tertentu. Menurut KUP No. 28 Tahun 2007: Wajib pajak orang pribadi adalah:  (1)  Orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan o bebas, (2) Orang pribadi o yang o tidak o menjalankan o usaha atau o pekerjaan bebas, yang memperoleh  penghasilan  diatas  penghasilan  tidak  kena  pajak  (PTKP),  (3)  Wanita kawin yang dikenakan pajak secara terpisah,  karena o hidup o terpisah o berdasarkan o putusan      hakim o atau dikehendaki o secara o tertulis o berdasarkan perjanjian o pemisahan penghasilan dan harta,  (4) Wajib o pajak orang pribadi o pengusaha o tertentu o yang    mempunyai    tempat o usaha o berbeda dengan o tempat tinggal, selain o wajib o mendaftarkan diri ke KPP yang o wilayah kerjanya meliputi tempat tinggalnya, juga o diwajibkan o mendaftarkan diri ke KPP yang wilayah kerjanya o meliputi o tempat kegiatan o usaha dilakukan.  Menurut  pasal  1  Angka  24:  Undang- undang o Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pekerjaan o bebas o adalah o pekerjaan o yang o dilakukan orang pribadi yang mempunyai keahlian o khusus o sebagai o usaha o memperoleh penghasilan yang o tidak terikat suatu hubungan kerja.  Berdasarkan pengertian o di  atas,  yang dimaksud dengan wajib pajak orang  pribadi yang melakukan pekerjaan bebas adalah wajib pajak o yang memperoleh penghasilan dengan menggunakan keahlian tanpa o adanya ikatan dengan suatu hubungan kerja .

## PEMBAHASAN

## Evaluasi Model Structural (Inner Model)
Pengujian inner model o atau model o struktural o dilakukan O untuk  melihat o hubungan antara konstruk,  nilai signifikansi dan R-square o dari o model o penelitian.  Model o struktural dievaluasi dengan menggunakan R-square o untuk o konstruk o dependen  uji-t  serta signifikansi o dari o koefisien o parameter jalur o struktural.

## Gambar Inner Model
Sumber: Data primer yang diolah menggunakan SmartPLS 2.0

## Uji Path Coefficient
Saat menguji path koefisien, kita dapat melihat seberapa besar pengaruh antara variabel independen o dan  variabel o dependen.  Koefisien o determinasi o (R-square)  dapat  digunakan untuk o menilai apakah pengaruh variabel o laten mempunyai pengaruh yang cukup besar.
Uji R-Square (R 2 ) Berdasarkan pengolahan data yang telah dilakukan dengan menggunakan program SmartPLS 2.0 M3 diperoleh nilai o R-Square sebagai berikut : Tabel Nilai R-Square Variabel R - Square Kepatuhan Wajib Pajak 0.703624 Sumber: Output SmartPLS yang diperoleh penulis
Berdasarkan data pada tabel o diatas dapat o diketahui bahwa nilai R-Square o untuk o variabel kepatuhan  wajib  pajak  adalah  0.703.  Perolehan nilai  tersebut  menjelaskan  bahwa  persentase besarnya kepatuhan wajibo pajak dapat o dijelaskan o oleh o variabel o kesadaran membayar  pajak, sosialisasi  perpajakan, pengetahuan o dan o pemahaman o tentang o perpajakan, sanksi  pajak o serta pelayanan o fiskus o sebesar  70,3%  dan  sisanya  29,7%  dijelaskan o oleh o faktor o lain yang o berada o di luar o model o penelitian o ini.

## Pengujian Hipotesis
Uji hipotesis pada o model o SEM o dengan o PLS o bertujuan o untuk o mengetahui o variabel independen terhadap variabel dependen. Penelitian o ini o menggunakan o tingkat o keyakinan o 95% dengan o tingkat o kesalahan o 5% (Ghozali, 2018). Dari jumlah data (n) = 102 dan jumlah variabel penelitian  (k)  =  4,  diperoleh  nilai  derajat  kebebasan  (df)  =  n-k  =  102-4  =  98  adalah  1,660. Pengujian o hipotesis o dengan o metode o SEM o PLS o dilakukan o dengan o cara o melakukan proses bootstrapping o dengan o bantuan o program o komputer o smartPLS o 2.0,  sehingga o hubungan antara o pengaruh o variabel o independen o dan dependen o adalah o sebagai o berikut:
Tabel Hasil Path Coefficients Dengan Bootstrapping Variable Original Sample (O) Sample Mean (M) Standard Deviation (STDEV) Standard Error (STERR) T Statistics (|O/STERR|) P Values KMP -> KWP 0.206619  0.217261  0.101563 0.101563 2.034.387 0,1549 SP -> KWP 0.162754  0.157939  0.111424 0.111424 1.460.675 0,5111 PPTP -> KWP 0.443853  0.439217  0.133498 0.133498 3.324.784 0.0006 SKP -> KWP 0.039273  0.036279  0.090104 0.090104 0.435858 2,3049 PF -> KWP 0.101077  0.104997  0.094408 0.094408 1.070.634 0,9958
Sumber: Output smartPLS yang diolah penulis
Hipotesis 1 ketahui nilai thitung 2,034387 > ttabel 1,660 dengan nilai signifikan 0,022 < α 0,05 sehingga hipotesis pertama (H1) diterima. Artinya kesadaran o membayar pajak o berpengaruh positif o terhadap o kepatuhan o wajib o pajak orang pribadi o yang o melakukan o pekerjaan bebas. Hal ini  karena  wajib pajak  telah sadar bahwa  pajak  yang  dibayarkan o untuk  pembangunan  negara, wajib  pajak  menyadari  bahwasannya  sebagai  warga  negara  yang  baik  kita  seharusnya  taat membayar pajak, apabila kita menunda membayar pajak maka akan merugikan negara, wajib pajak sadar  bahwa  pajak  yang  dibayarkan  dapat  dirasakan  manfaatnya  oleh  seluruh  masyarakat, dan o wajib o pajak o sadar o bahwa o pajak o merupakan penerimaan o negara o terbesar. Hal ini perlu dipertahankan oleh pihak-pihak yang terkait supaya wajib pajak tetap sadar akan pajak dan mereka telah  mempunyai  pandangan  positif  terhadap  pajak.  Hasil  penelitian  ini  didukung  dengan penelitian  oleh  (Listyowati,  2018),  yang  menunjukkan  hasil  bahwa  kesadaran  membayar  pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Surakarta.  Sebaliknya  penelitian  oleh  (As’  ari,  2017)  yang  menunjukkan  bahwa  kesadaran membayar  pajak  tidak  berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  orang pribadi di kecamatan Rongkop.
Hipotesis 2 diketahui t hitung 1.460675 < t tabel 1,660 dengan nilai signifikan 0,073 > α
0,05 sehingga hipotesis kedua (H2) ditolak. Hal tersebut menunjukkan bahwa o sosialisasi o perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang o melakukan o pekerjaan o bebas. Hal tersebut disebabkan karena ada sebagian responden yang merasa tidak mendapatkan sosialisasi atau informasi perpajakan dari website, billboard maupun spanduk  selain itu  responden  juga  merasa  tidak  terbantu  dengan  informasi  yang  diberikan  oleh petugas  pajak  dan  manfaat  adanya  sosialisasi  perpajakan.  Hasil  ini  didukung  penelitian  oleh Siahaan  &  Halimatusyadiah,  (2018)  yang  membuktikan  bahwa  sosialisasi  perpajakan  tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sebaliknya penelitian oleh Nopiana & Natalia,  (2018)  yang  menyatakan  bahwa  sosialisasi  dan  pemanfaatan  teknologi  informasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan SPT wajib pajak di Kepulauan Riau. Hipotesis 3 diketahui nilai o thitung o 3,324784 > ttabel o 1,660 dengan o nilai o signifikan o 0,000 < α 0,05 sehingga o hipotesis ketiga (H3) diterima. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pengetahuan wajib  pajak,  maka o semakin o tinggi o pula o tingkat o kepatuhan o wajib o pajak  yang melakukan o pekerjaan o bebas o di Bigs Succes.
Pengetahuan o dan  pemahaman  wajib  pajak terhadap  peraturan  perundang-undangan perpajakan o akan o sangat o mempengaruhi o kepatuhan o wajib o pajak.  Semakin o banyak informasi o yang o dimiliki  wajib o pajak,  semakin  baik  mereka o dapat o merespons.  Sebaliknya jika o wajib o pajak o tidak o memiliki pengetahuan dan o informasi, maka wajib o pajak o tidak akan merespon o permasalahan o yang o ada.  Namun  tidak  semua  informasi o yang o disebarluaskan  di media o massa o dapat  dijelaskan,  sehingga  banyak  wajib o pajak o yang o terpengaruh o oleh pandangan  negatif o wajib o pajak o terhadap o kepatuhan o pajak.  Oleh  karena  itu,  dapat disimpulkan o bahwa  pengetahuan  dan  pemahaman o tentang  peraturan o perundang-undangan perpajakan o akan o mempengaruhi o keputusan o wajib o pajak o untuk o memenuhi o kewajiban perpajakannya. Sejalan dengan penelitian oleh (Zahrani & Mildawati, 2019) menyatakan bahwa Pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan berpengaruh  positif.  Semakin  tinggi  tingkat  pemahaman  terhadap  peraturan  perpajakan,  maka semakin  tinggi  pula  kepatuhan  wajib  pajak  terhadap  peraturan  perpajakan.  Berbanding  terbalik penelitian oleh (Windiarni et al., 2020) bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang pajak tidak
J R A K   J u r n a l   R i s e t   A k u n t a n s i   d a n   B i s n i s ,   V o l . 8 N o . 1   2 0 2 2 | 45 berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  secara  signifikan.  Tingkat  pengetahuan  dan pemahaman wajib pajak akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajaknya
Hipotesis 4 diketahui nilai thitung 0,435858 < ttabel 1,660 dengan nilai signifikan 0.331 > α 0,05 sehingga hipotesis keempat (H4) tidak diterima. Artinya sanksi pajak o terhadap o kepatuhan wajib o pajak o tidak  berpengaruh  dan o tidak  signifikan.  Sanksi  perpajakan  yang  telah diberikan o secara o tegas o tidak menunjukkan peningkatan kepatuhan. Sanksi o yang o diatur o adalah sanksi o administrasi o berupa  denda o administrasi,  bunga o dan o kenaikan o pajak. Selain o sanksi o administrasi,  terdapat  sanksi o pidana,  antara lain  pidana  denda,  pidana o penjara, dan pidana o kurungan. Sanksi o tersebut o dapat o dikenakan kepada o Wajib o Pajak o yang o lalai membayar  pajak o tepat o waktu,  mengisi o SPT o dengan  tidak  jujur,  dan  tidak menyampaikan o SPT o tepat o waktu. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa sanksi o perpajakan o tidak diterapkan o secara o jelas kepada o wajib o pajak o yang tidak mematuhi aturan, sehingga wajib pajak tidak akan merasa jera dengan pelanggarannya . Hasil penelitian ini didukung  oleh  (Listyowati,  2018)  yang  menyatakan  sanksi  pajak  tidak  berpengaruh  terhadap kepatuhan  wajib  pajak  secara  signifikan.  Sebaliknya  penelitian  oleh  Amran  ;  Siahaan  & Halimatusyadiah (2018) bahwa o sanksi o pajak o berpengaruh o terhadap o kepatuhan o wajib pajak. Hipotesis 5 diketahui nilai thitung 1,070634 < ttabel 1,660 dengan o nilai o signifikan 0,143 > α 0,05  sehingga  hipotesis  kelima  (H 5 )  tidak  diterima.  Artinya  kepatuhan  wajib  pajak  tidak dipengaruhi  oleh  keandalan  fiskus  dalam  pelayanan,  dalam  menjaga o kerahasiaan o data o dari masing-masing wajib pajak, dan kecepatan petugas dalam merespon masalah yang dialami wajib pajak terkait o pembayaran pajak serta kenyamanan dengan fasilitas fisik yang tersedia o di o kantor pajak.  Wajib  pajak  melaksanakan o kewajiban o perpajakannya  karena  sadar  pajak telah o ditetapkan o dalam o undang-undang o perpajakan o yang o berlaku . Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian oleh  (Windiarni et al., 2020 ; Zahrani & Mildawati, 2019) yang menunjukan bahwa o pelayanan o fiskus o tidak  berpengaruh o terhadap o kepatuhan o wajib  pajak.  Sebaliknya penelitian  oleh  (Riani  &  Kurnia,  2018)  yang  menunjukkan  hasil  bahwa  pelayanan  fiskus berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  tentang pengaruh  kesadaran  membayar pajak, sosialisasi o perpajakan, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, sanksi pajak,  dan o pelayanan  fiskus  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  orang o pribadi,  maka  dapat disimpulkan  (1)  kesadaran o membayar o pajak o berdampak  terhadap o kepatuhan o wajib o pajak orang pribadi yang melaksanakan pekerjaan  mandiri  atau  bebas.  Hal o ini o berarti, kesadaran o wajib o pajak o akan  manfaat  bayar  pajak o semakin o meningkat,  sadar  pajak  yang dibayarkan untuk pembangunan negara, sadar  risiko keterlambatan bayar pajak akan merugikan negara, dan sadar kalau pajak merupakan asal pemasukan negara terbesar maka kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya semakin meningkat. (2) Wawasan serta pemahaman tentang UU perpajakan berdampak positif pada kepatuhan o wajib o pajak o orang o pribadi o yang melaksanakan pekerjaan o mandiri  atau  bebas.  Berarti  jika  wajib o pajak  mengetahui  dan  memahami peraturan o perpajakan o maka o wajib o memiliki  NPWP  serta  memahami  hak  juga  kewajiban sebagai wajib pajak, memahami prosedur pembayaran pajak serta memahami fungsi dan manfaat pajak yang dibayarkan o maka pengetahuan o serta pemahaman o mengenai peraturan o perpajakan
J R A K   J u r n a l   R i s e t   A k u n t a n s i   d a n   B i s n i s ,   V o l . 8 N o . 1   2 0 2 2 | 46 bisa  meningkatkan o kepatuhan o wajib o pajak o dalam o membayar o pajaknya.  (3)  Sosialisasi, sanksi  pajak  dan o peran  fiskus o tidak o berdampak  pada  kepatuhan o wajib o pajak o orang pribadi o yang  melakukan  pekerja  mandiri  atau  bebas.  Keterbatasan  penelitian  sebagai  yakni bertepatan  dengan  adanya  pademi  covid-19.  Sehingga  peneliti  mengalami  kesulitan o dalam memberikan  kuesioner  kepada orang  yang  dituju,  salah satunya  tidak  dapat  bertemu langsung o dengan responden .

## Saran
Saran  untuk  para  peneliti o selanjutnya o yang o terpikat  untuk  melaksanakan  penelitian dibidang yang sama  diharapkan  menambah o variabel o lain  yang o tidak  termasuk dalam o penelitian o ini  agar o dapat o memberikan o hasil o penelitian  yang  berbeda.  Seperti efektifitas  sistem  perpajakan,  tingkat  pendapatan,  dan  tarif  pajak.  Dengan  memperluas  wilayah populasi  untuk  melihat  perbandingan  hasil  dapat  dilakukan  penelitian  serupa  dengan  meneliti tenaga  ahli  atau  jasa  sehubungan  dengan  pekerjaan  bebas  lainnya  seperti  dokter,  akuntan, olahragawan, dll. Sehingga penelitian o dapat o digeneralisasi dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Amran, A. (2018). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendapatan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. ATESTASI: Jurnal Ilmiah Akuntansi , 1 (1), 1–15.
As’ ari, N. G. (2017). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran
Wajib  Pajak  Dan  Sanksi  Pajak Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi. Jurnal Ekobis Dewantara , 1 (6), 64–76.
Chairani,  H.,  &  Farina,  K.  (2021).  Pengaruh  Persepsi  Kebermanfaatan,  Persepsi  Kemudahan Sertakeamanan  Dan  Kerahasiaan  Terhadap  Penggunaan  E-Filingwajib  Pajak  Umkm. JRAK Jurnal RIset Akuntansi dan Bisnis, Vol 7 No 2, 71-84
Ghozali, I. (2018). Structural Equation Modeling Metode Alternatif dengan Partial Least Square (PLS). Semarang: BP Universitas Diponegoro .
Harto,  B.  (2016).  Pelaksanaan  Elektroniksystem  (E-System)  Danakuntansi  Pajak  Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan. JRAK Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis , Vol 2 No 1, 69- 84.
Harto,  B.,  &  Restia,  L.  (2017).  Optimalisasi  Pelayanan  Prima,  Penerimaan  Pajak  Dan Transformasi Informasi Penggalian Potensi Wajib Pajak Bagi Umkm. JRAK Jurnal RIset Akuntansi dan Bisnis , Vol 3 No 1.
Hertati,  L.  (2021).  Pengaruh  Tingkat  Pengetahuan  Perpajakan  Dan  Modernisasi  Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang  Pribadi. JRAK Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis , Vol 7 No 2, 59-70.
Listyowati, Y. C. S. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak. Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga , 3 (1). Mardiasmo, M. B. A. (2016). Perpajakan (Edisi Revisi). Penerbit Andi , 4.
Marliana,  R.,  Suherman,  M.,  &  Almunawwaroh,  M.  (2017).  Pengaruh  Penerapan  E-filingn terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (Spt) Tahunan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Tasikmalaya. Media Riset Akuntansi, Auditing
J R A K   J u r n a l   R i s e t   A k u n t a n s i   d a n   B i s n i s ,   V o l . 8 N o . 1   2 0 2 2 | 47
& Informasi , 15 (1), 49–64.
Maxuel,  A.,  &  Primastiwi,  A.  (2021).  Pengaruh  Sosialisasi  Perpajakan  Dan  Sanksi  Perpajakan Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Umkm  E-Commerce. Jurnal  Riset  Manajemen  Dan Bisnis , 16 (1), 21–29. Mory,  S.  (2015). Pengetahuan  Layanan  Kesadaran  Wajib  Pajak  dan  Kondisi  Keuangan  di Wilayah KPP Pratama Tanjung Balai Persandingan UU Perpajakan . Nopiana, P. R., & Natalia, E. Y. (2018). Analisis Sosialisasi Pajak dan Pemanfaatan Teknologi Informasi  Terhadap  Kepatuhan  Pelaporan  SPT  Wajib  Pajak  di  Kepulauan  Riau. Jurnal Benefita , 3 (2), 277–290.
Nurlaela, L. (2017). Pengaruh Self Assessment System dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Garut. Journal Wahana Akuntansi , 3 (1), 1–11. Riani, Y. Y., & Kurnia, K. (2018). Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus dan Penerapan Aplikasi E-system  Pajak  Terhadap  Tingkat  Kepatuhan  Wajib  Pajak. Jurnal  Ilmu  Dan  Riset Akuntansi (JIRA) , 7 (2).
Rohemah, R., & Rizki, S. (2015). Kesadaran Pembayaran Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Pajak, dan Kualitas Pelayanan Berpengaruh terhadap Kepatuhan Membayar Pajak .
Rumaizha,  R.  (2018).  Pengaruh  Reformasi  Administrasi  Pajak  Dan  Moralitas  Pajak  Terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak (Survey Pada  Wajib Pajak Orang Pribadi Di Bandung). JRAK Jurnal RIset Akuntansi dan Bisnis , Vol 4 No 2.
Siahaan,  S.,  &  Halimatusyadiah,  H.  (2018).  Pengaruh  Kesadaran  Perpajakan,  Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Jurnal Akuntansi , 8 (1), 1–14.
Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta . Windiarni,  R.  P.,  Majidah,  M.,  &  Kurnia,  K.  (2020).  Pengaruh  Sosialisasi  Perpajakan, Pengetahuan  Perpajakan,  Kualitas  Pelayanan,  Dan  Pemeriksaan  Perpajakan  Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Umkm Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Bandung Cicadas Tahun 2020). EProceedings of Management , 7 (2).
Zahrani, N. R., & Mildawati, T. (2019). Pengaruh Pemahaman Pajak, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA) , 8 (4).