Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039 Vol. 3, No. 2 – Mei 2022, Hal.229-234 | Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.55637/jph.3.2.4920.229-234

## KEDUDUKAN HUKUM CITIZEN JOURNALISM (JURNALIS WARGA NEGARA) DALAM PENYAMPAIAN BERITA KEPADA MASYARAKAT
Cokorda Gede Wirasatya Pradana, I Nyoman Putu Budiartha, I Wayan Arthanaya Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Bali, Indonesia cokdewirasatya@gmail.com budiarthaputu59@gmail.com arthanaya.wayan@gmail.com

## Abstrak
Jurnalis  adalah  profesi  yang  tugasnya  oleh  UU  Pers,  apabila  terjadi  permasalahan  dalam  proses  penyampaian berita maka dilindungi oleh Dewan Pers, berbeda dengan citizen journalism karena tidak termasuk perlindungan hukum  yang  diperuntukan  kepada  para  jurnalis  profesional.  Penelitian  ini  bertujuan  menganalisis  dan mendeskripsikan  kedudukan  hukum  dan  perlindungan  hukum citizen  journalism dalam  penyampaian  berita kepada  masyarakat.  Metode  penelitian  yang  digunakan  penelitian  hukum  normatif.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  kedudukan  hukum citizen  journalism dalam  penyampaian  berita  kepada  masyarakat hampir  sama  dengan  wartawan  profesional  karena  dilihat  dari  karakteristiknya,  namun  payung  hukum citizen journalism di Indonesia belum diatur dengan jelas. Perlindungan hukum citizen journalism dalam penyampaian berita kepada masyarakat bisa dilindungi oleh UU Pers selama berisi aspek kepentingan publik, edukasi untuk masyarakat,  mengandung  unsur  5W+1H,  dan  berdasarkan  proses  mencari,  dan  sesuai  prinsip  kode  etik jurnalistik maka dapat diberikan perlindungan.
Kata Kunci: citizen journalis, kedudukan, perlindungan hukum.

## Abstract
Journalism  is  a  profession  whose  duties  are  under  the  Press  Law,  if  there  is  a  problem  in  the  process  of delivering  news,  it  is  protected  by  the  Press  Council,  in  contrast  to  citizen  journalism  because  it  does  not include legal protection intended for professional journalists. This study aims to analyze and describe the legal position  and  legal  protection of  citizen  journalism  in  delivering  news  to  the  public.  The  study  method  used  is normative legal research. The results show that the legal position of citizen journalism in delivering news to the public is almost the same as that of professional journalists because of its characteristics, but the legal umbrella for citizen journalism in Indonesia has not been clearly regulated. The legal protection of citizen journalism in delivering  news  to  the  public  can  be  protected  by  the  Press  Law  as  long  as  it  contains  aspects  of  the  public interest,  education  for  the  community,  contains  elements  of  5W+1H,  and  based  on  the  search  process,  and according to the principles of the journalistic code of ethics, protection can be provided.
Keywords : citizen journalism, position, legal protection.

## I. PENDAHULUAN
Perkembangan teknologi serta informasi pada era ini merupakan suatu perkembangan yang dikatakan sangat  cepat,  dalam  perkembangan  teknologi  serta  informasi  tentunya  sangat  berdampak  bagi kehidupan  masyarakat.  Segala  aktivitas  masyarakat  saat  ini  tentunya  sangat  dipengaruhi  dengan kualitas  serta  manfaat  dari  adanya  teknologi  serta  informasi  yang  ada.  Dengan  adanya  berbagai dampak  yang  ditimbulkan  dari  perkembangan  teknologi  serta  informasi,  jika  dipandang  dari  segi pengolahannya,  maka  dapat  dikatakan  informasi  merupakan  suatu  hal  yang  lebih  cepat perkembangannya jika dibandingkan dengan bidang lainnya (Wahidin, 1959).
Perkembangan  informasi  yang  begitu  cepat  tentunya  dapat  dirasakan  setiap  individu  saat  ini, dapat  dilihat  bahwa  penyebaran  suatu  informasi  yang  pada  awalnya  berbentuk  lisan,  kemudian melalui  media  c.etak  berbentuk  tulisan  seperti  koran,  majalah  serta  sampai  saat  ini  segala  bentuk informasi dalam penyebarannya dapat diketahui melalui media elektronik.
Citizen journalism (jurnalisme warga) merupakan suatu istilah umum dimasyarakat. Jurnalisme warga telah dikenal melalui stasiun radio yang bernama Elshinta. Stasiun radio tersebut telah dikenal masyarakat  saat  era  tahun  2000.  Dalam  masa  itu  Elshinta  telah  mengijinkan  bagi  siapapun  yang
mendengar  siaran  tersebut  untuk  melaporkan  kejadian  yang  terjadi  disekitar  masyarakat,  dan diketahui saat ini Elshinta telah memiliki 100.000 reporter warga (Kurniawan, 2007) Di  Indonesia  saat  ini  kehadiran Citizen  Journalism mengalami  perkembangan  dengan  cukup baik.  Hal  ini  terbukti  dengan  keberadaan  banyak  aktivitas  penyebaran  informasi  yang  dibuat  oleh masyarakat  Indonesia.  Maka  hal  ini  menandakan Citizen  journalism menjadi  suatu  fenomena  yang digemari  sehingga  akan  terus  berkembang  dalam  kehidupan  masyarakat.  Dengan  adanya perkembangan  media online juga  semakin  memperkuat  perkembangan Citizen  journalism ,  karena pada saat ini media online menjadi pilihan utama bagi masyarakat dalam pengaksesan informasi. Namun, pada era ini jurnalis warga dapat dikatakan tidak memiliki suatu perlindungan hukum. Jurnalis  warga  dipandang  tidak  sama  dengan  wartawan  professional.  Dalam  pelaksanaanya  jurnalis warga  memiliki  posisi  yang  dapat  menimbulkan  masalah  hukum.  Hal  tersebut  tentunya  berbeda dengan wartawan, walaupun secara pelaksanaanya dapat dikatakan sebagai jurnalis, namun wartawan memiliki suatu perlindungan hukum yang pasti, serta jurnalis warga tidak dapat dikategorikan sebagai wartawan.  Padahal, tujuan  dari  adanya  perlindungan  hukum  adalah  mencegah  terjadinya  sengketa (Atmadja, 2018).
Dalam  melaksanakan  tugas-tugas  seorang  jurnalis  dilindungi  oleh  Undang-Undang  tentang Pers, sehingga apabila terjadi permasalahan baik berupa sengketa maupun permasalahan dalam proses penyampaian informasi maka akan dilindungi dan dimediasi oleh Dewan Pers, namun berbeda halnya dengan para Citizen journalism karena tidak termasuk dalam perlindungan hukum yang diperuntukan kepada  para  jurnalisme  profesional.  Hal  ini  sejalan  dengan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh (Trianto & Pudji Astuti, 2019) menyatakan bahwa kedudukan wartawan dan jurnalis warga berbeda. Meskipun  keduanya  melakukan  aktivitas  jurnalistik  yaitu;  mencari,  mengolah  dan  menyebarluaskan informasi.  Jurnalisme  warga  tidak  dibekali  pedoman/kode  etik  profesi  yang  diakui  sah.  Hal  itu dikarenakan  jurnalisme  warga  bukan  bagian  dalam  profesi  dan  dilakukan  warga  tanpa  keahlian khusus dan terverifikasi oleh lembaga khusus. Berbeda dengan wartawan profesional yang memiliki kode  etik  dan  diakui  keabsahannya  oleh  dewan  pers  yaitu  kode  etik  jurnalistik  (KEJ)  hal  tersebut karena  yang  dilakukan  wartawan  dalam  melakukan  aktivitas  jurnalistik  merupakan  bagian  dari profesi.
Karya  jurnalistik  dapat  dianggap  bersifat  melawan  hukum,  dalam  hal  ini  jika  karya  yang dihasilkan  jurnalis  itu  isinya  mengandung  unsur  tindak  pidana  dan  dipublikasikan.  Tindak  pidana mempublikasikan  berita  dengan  tulisan  yang  isinya  bersifat  melawan  hukum,  tersebar  di  KUHP maupun  perundang-undangan lainnya.  Kelompok  tindak  pidana  ini  dikenal  dengan  istilah  tindak pidana pers. Tindak pidana pers adalah sekelompok tindak pidana  yang dilakukan dengan perbuatan mempublikasikan  berita/informasi  ke  publik  dengan  menggunakan  barang  cetakan  atau  tulisan, dan citizen  journalism dapat  dipayungi  UU  Pers  selama  melakukan  kegiatan  jurnalistik  dan  karya yang dihasilkan berdasarkan prinsip etik jurnalisme dan kode etik jurnalistik (Asettyadi & Sumarwan, 2019). Menurut (Handayani, 2016) dalam penelitiannya menyatakan bahwa warga yang menjalankan tugas jurnalistik, belum mendapatkan perlindungan hukum. Untuk itu diharapkan akan segera dibuat oleh pemerintah aturan hukum yang melindungi jurnalis warga.
Adanya kondisi dimana tidak ditemukan pengaturan hukum kepada jurnalis warga negara atau Citizen  journalism di  dalam  perundang-undangan,  sehingga  para Citizen  journalism tidak  memiliki lembaga  perlindungan  hukum  yang  khusus.  Oleh  karena  itu  perlu  dikaji  mengenai  perlindungan hukum  bagi  para Citizen  journalism baik  dalam  bentuk  perundang-undangan  maupun  dalam  bentuk lembaga. Dengan adanya ketidakpastian hukum ini maka akan menghambat perkembangan aktivitas jurnalistik di berbagai media teknologi komunikasi di Indonesia.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian merupakan alat yang fundamental dalam pengembangan ilmu pengetahuan atau teknologi. Karena  penelitian  bertujuan  untuk  menemukan  kebenaran  secara  sistematis,  metodis  dan  konsisten (Soekanto & Sri Mamudji, 2013).
Berkaitan  dengan  permasalahan  yang  diangkat  dalam  penelitian,  tentunya  diperlukan  suatu metode  yang  digunakan  untuk  memecahkan.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum normatif  yaitu  penelitian  dengan  mengkaji  suatu  peraturan  perundang-undangan  ( law  in  books ) (Amiruddin & Asikin, 2018).
Penelitian ini juga disertai dengan tipe pendekatan yang dilakukan, Adapun pendekatan dalam penelitian  ini  menggunakan  Pendekatan  Kasus  ( The  Case  Approach );  Pendekatan  Perundang- undangan  ( The  Statue  Approach );  dan  Pendekatan  Konseptual  ( The  Conceptual  Approach ).  Pada penelitian ini didukung dengan adanya suatu bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum  sekunder,  dan  bahan  hukum  tersier  serta  teknik  pengumpulan  bahan-bahan  hukum  yang dipergunakan  dalam  penulisan  ini  dengan  menggunakan  teknik  studi  dokumen.  Bahan  hukum  yang telah  terkumpul  dianalisis  secara  sistematis  dengan  menggunakan  argumentasi  hukum  berdasarkan logika  hukum  deduktif,  induktif  kemudian  disusun  serta  dituangkan  secara  deskriptif (Soekanto, 2010).

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Kedudukan  Hukum  Citizen  journalism  (Jurnalis  Warga  Negara)  Dalam  Penyampaian  Berita Kepada Masyarakat
Perkembangan  teknologi  yang  sangat  canggih  pada  masa  sekarang  ini  membuat  masyarakat  lebih mudah dalam  mengakses apapun. Sehingga citizen journalism membuat akses informasi yang bebas untuk  dibuka  dan  sangat  bermanfaat  untuk  masyarakat. Citizen  journalism bertujuan  untuk  mencari informasi  atau  melangsungkan  peliputan,  dalam  hal  tersebut  bahwasannya Citizen  journalism tidak termasuk  didalam  pihak  jurnalis  yang  terlatih  yang  dimana  informasi  yang  disampaikan  memakai Bahasa  yang  tegas  dan  tidak  melewati  pengeditan  serta  tidak  adanya  keyakinan  public  terhadap permasalahan informasi yang disampaikan (Kaufhold et al., 2010). Dalam  kegiatan  yang  dilakukan citizen  journalism ini  banyak  mendapatkan  apresiasi  yang sangat  baik  dari  masyarakat  namun  selain  itu  ada juga  kritikus  yang  mengkritik  perkembangan  dari kegiatan citizen journalism . Citizen journalism memiliki tujuan untuk menyediakan informasi secara instan  serta  membuka  besar  masukan  suara  untuk  pihak  yang  tidak  memiliki  kesempatan  untuk berpendapat/bersuara.
Citizen  journalism memiliki  keberadaan  yang  sangat  menguntungkan  kepada  masyarakat apalagi  kegiatan Citizen  journalism langsung  dilakukan  oleh  warga  setempat  maka  informasi mengenai  suatu  permasalahan  yang  terjadi  di  daerah  warga  yang  melakukan  kegiatan Citizen journalism maka  akan  dijamin  informasi  yang  didapatkan  akan  lebih  jelas  serta  menjadi  informasi yang alternatif dari pada penyiaran informasi yang dilakukan oleh media konvensional. Keistimewaan dari citizen  journalism tidak  hanya  selalu  melibatkan  pembicara  dalam  membuat  berita  tetapi  juga membuat  perpindahan  terhadap  pembaca  yang  pasif  menjadi  pembaca  yang  aktif.  Melainkan  dari keistimewaan tersebut Citizen journalism sudah dianggap memiliki kesetaraan posisi dengan jurnalis profesional  yang  seharusnya  memiliki  penegakan  maupun  pengaturan  hukum  terhadap Citizen journalism dikarenakan  kegiatan Citizen  journalism mengandung  unsur  dalam  pembuatan  berita berita,  analisis  berita,  komentar,  reportase  serta  opini  yang  bisa  diperbaharui  secara  perseorangan menggunakan kolom komentar yang sudah disediakannya.
Undang-Undang  Pers  adalah  salah  satu  penegakan  hukum  terhadap suatu aktifitas  dari citizen journalism .  Penegakan  hukum citizen  journalism di  Indonesia  pengaturannya  belum  secara  tegas diatur  khususnya  terhadap  perlindungan  seseorang  yang  memberikan  informasi  atau  membuat  hasil informasi  tersebut  menjadi  berita  yang  ditayangkannya.  Ini  menjadi  pertanyaan  sekaligus kekhawatiran  bagaimanakah  pertanggung  jawabannya  serta  siapa  yang  menjadi  penanggung  jawab terhadap  seseorang  yang  melakukan  kegiatan  tersebut  ataupun  pembaca  serta  objek-objek  yang terkait.  Kekaburan  norma  seperti  ini  bisa  membuat  lambatnya  suatu  perkembangan  aktivitas jurnalistik  yang  dimana  pada  jaman  era  sekarang  sudah  memaksimalkan  kemanfaatan  terhadap keberadaan media teknologi khususnya komunikasi.
Demi melindungi kepentingan dari pers sangat memerlukan etika profesi sebagai penyeimbang keadilan  terhadap  masyarakat  selain  itu  juga  memerlukan  etika  pers  sebagai  penjaga  suatu  karya jurnalistik  pers  di  lingkungan  keberadaan  masyarakat  serta  negara.  Tanpa  adanya  etika  profesi terhadap kemerdekaan pers bisa menimbulkan suatu alat komunikasi yang  menghancurkan tata nilai dari  hukum  itu  sendiri,  etika,  moral  yang  telah  dijunjung  oleh  masyarakat (Trianto  &  Pudji  Astuti, 2019).
Citizen  journalism memiliki  fungsi  dari  adanya  kebebasan  pers  sesuai  dengan  aturan  yang berkembang  dalam  kehidupan  masyarakat  yang  dimana  pada  era  ini  masyarakat  bebas  dalam menyampaikan  suatu  pendapat  maupun  opini  melalui  media  atau  sarana  yang  ada.  Sistem citizen
journalism membawa  dampak  baik  bagi  masyarakat.  Dikarenakan  dengan  adanya  sistem citizen journalism merupakan  sebagai  pendorong  bagi  masyarakat  untuk  dapat  berani  mengemukakan pendapat  berkaitan  dengan  apa  yang  terjadi  dilingkungan  masyarakat.  Walaupun citizen  journalism merupakan  bagian  kebebasan  pers  namun  harus  dibatasi  dengan  adanya  etika  dan  hukum. Perkembangan  yang  ada  dalam citizen  journalism mendapatkan  banyak  kritikan  terkait  dengan operasionalisasi  yaitu  berkenaan  dengan  fakta-fakta,  akurasi  data,  serta  pertanggungjawaban  dari informasi yang diberikan.
Terhadap permasalahan tersebut menunjukkan bahwa sangat diperlukan suatu penegakan atau aturan hukum yang sangat jelas tentang citizen journalism khususnya kepada kedudukan dari citizen journalism , peran dari citizen journalism , profesi dari citizen journalism , dan juga kegiatan maupun hak  dan  kewajiban  yang  dimiliki  oleh citizen  journalism .  Yang  dimana  hal  tersebut  bisa  menjadi pembeda dari Citizen Reportage.
2. Perlindungan Hukum Citizen journalism (Jurnalis Warga Negara) Dalam Penyampaian Berita Kepada Masyarakat
Kegiatan  redaksi  di  Indonesia  dimulai  sejak  tahun  1998  pada  saat  era  reformasi.  Dimana  pada  saat tersebut  UU  Pers  mulai  digunakan  untuk  menjamin  suatu  kemerdekaan  kegiatan  jurnalistik  yang dilakukan oleh jurnalis. Definisi terkait dengan kebebasan pers telah diatur dalam Pasal 2. Selanjutnya penjelasan terhadap jaminan kemerdekaan pers lebih lanjut ada pada Pasal 4 Ayat (1) yang berbunyi: “Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara”. Adapun bunyi yang tercantum dalam pasal  memiliki  arti  sebagai  berikut:  “Pers  bebas  dari  tindakan  pencegahan,  pelarangan,  dan  atau penekanan  agar  hak  masyarakat  untuk  memperoleh  informasi  terjamin.  Kemerdekaan  pers  adalah kemerdekaan  yang  disertai  kesadaran  akan  pentingnya  penegakan  supremasi  hukum  yang dilaksanakan  oleh  pengadilan,  dan  tanggung  jawab  profesi  yang  dijabarkan  dalam  Kode  Etik Jurnalistik serta sesuai dengan hati nurani insan pers.”
Bunyi  Pasal  didalam  UU  Pers  secara  jelas  tidak  terdapat  uraian  mengenai citizen  journalism dimana  hal  tersebut  disebabkan  karena citizen  journalism mulai  muncul  pada  era  globalisasi  yang terjadinya perkembangan pesat pada penggunaan teknologi sedangkan UU Pers dibentuk pada tahun 1998.
Perlindungan hukum dalam UU Pers yang disangkutkan adalah wartawan. Bunyi dari Pasal 8 adalah  dalam  pelaksanaan  profesinya  seorang  wartawan  mendapat  hak  dalam  perlindungan  hukum. Perlindungan  hukum  yang  didapatkan  sesuai  dengan  pasal  8  adalah  penjaminan  perlindungan  yang diberikan  oleh  Pemerintah  hingga  masyarakat  didalam  pelaksaan  sebagai  wartawan  dengan  fungsi, hak,  kewajiban,  dan  peranan  yang  telah  ditetapkan  sesuai  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.
Wartawan  di  dalam  UU  Pers  sebagaimana  Pasal  1  angka  4  memiliki  arti  sebagai  orang  yang melaksanakan  kegiatan  jurnalistik.  Dilihat  dari  pengertiannya  dapat  diartikan  bahwa  setiap  warga yang  melakukan  kegiatan  jurnalistik  mendapatkan  perlindungan  yang  sama,  namun  sebenarnya wartawan  yang  dimaksud  dalam  hal  ini  ialah  seorang  yang  memiliki  profesi  sebagai  jurnalis  secara legal dan sah. Berkaitan dengan definisi perusahaan pers diatur berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU Pers.
Wartawan memiliki standar kompetensi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/II/2010 tentang Standar Kompetensi Wartawan. Citizen journalism yang tidak bernaung  di  bawah  perusahaan  pers,  dan  kebanyakan  bersifat  individu,  akan  sulit  dikatakan  sebagai wartawan. Citizen journalism tidak memiliki perlindungan hukum sebagaimana yang terdapat dalam UU Pers Pasal 8.
Pada  dasarnya  memiliki  hak  dalam  memberikan  pendapat  maupun  informasi  adalah  hak  dari setiap  orang  sesuai  dengan  aturan  dasar  setiap  orang.  Hal  tersebut  telah  diatur  sebagaimana  yang terdapat  dalam  Pasal  19  UU  ICCPR.  Kegiatan  tersebut  dapat  dilakukan  sesuai  dengan  hukum  dan Batasan tertentu yang diperlukan bertujuan untuk menghormati hak beserta nama baik orang lain, dan menjaga keamanan dan ketertiban secara nasional (Chazawi Adami et al., 2015).
Kebebasan  mengeluarkan pendapat  di  Indonesia secara  khusus  diatur  dalam  amandemen  kedua Pasal 28 F UUD NRI 1945. Citizen journalism adalah tergolong sebagai warga negara yang memiliki hak  dalam  mengeluarkan  pendapat  serta  untuk  memberikan  informasi.  UU  Pers adalah  suatu  aturan yang  dikhususkan  pada  pelaksanaan  kegiatan  jurnalistik  yang  mengatur  secara  tegas  dan  ringkas dalam  pelaksanaan  suatu  kegiatan  jurnalistik (Syahriar,  2015). Tercantum  dalam  Pasal  1  angka  1 dimana  kegiatan  jurnalistik  dijelaskan  sebagai  berikut:  “Pers  adalah  lembaga  sosial  dan  wahana
komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, dan gambar, serta  data  dan  grafik  maupun  dalam  bentuk  lainnya  dengan  menggunakan  media  cetak,  media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.”
Citizen  journalism tidak  dapat  dipisahkan  dari  karya  jurnalistik  selama  suatu  karya  jurnalistik yang  dihasilkan  oleh citizen  journalism sesuai  UU  Pers  dilakukan  dengan  melewati  proses  mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, hingga menyampaikan suatu informasi dalam bentuk lisan, tulisan, gambar, data dan grafik yang disebarkan  melalui media elektronik, cetak, dan lainnya maka dapat dinyatakan UU Pers dapat dijadikan sebagai rujukan suatu perlindungannya.
Pada UU Pers yang didalamnya tidak ada pengaturan tentang citizen journalism secara spesifik dan rinci, sehingga dapat dilihat secara kritis bahwa citizen journalism diatur dalam Pasal 17 ayat 1 UU Pers yang berbunyi: “Masyarakat dapat melakukan kegiatan untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan menjamin hak memperoleh informasi yang diperlukan.” Yang selanjutnya didalam Pasal 17 ayat  2  yang  lebih  rinci  dijabarkan  bahwa  Masyarakat  dapat  memantau  hingga  melaporkan  analisis mengenai pelanggaran hukum dan kekeliruan teknis dari informasi yang disalurkan oleh pers. Yang kedua  masyarakat  dapat  menyampaikan  suatu  usulan  dan  saran  kepada  dewan  pers  untuk meningkatkan serta menjaga kualitas pers secara nasional.
Karya  dari citizen  journalism diharapkan  sebagai  pelengkap  dan  menciptakan  unsur  berimbang dalam  sebuah  berita.  Unsur cover  both  side (unsur  berimbang) yang  terkandung  dapat  terpenuhi apabila beberapa orang memberitakan suatu obyek yang sama dengan dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Maka informasi yang disalurkan tidak hanya berupa both side hingga bisa mencapai kategori multi  side .  Pada  unsur  5W=1H  adalah  unsur  yang  harus  digunakan  oleh  seorang  jurnalis  dalam memberikan  suatu  informasi  dan  berita  dan  dapat  dilengkapi  oleh citizen  journalism yang  ingin mempublikasikan  objek  yang  serupa  sehingga  tidak  hanya  akan  menciptakan  5W+1H  namun  akan menciptakan informasi menjadi 5W+3H.
Berdasarkan  penjelasan  diatas,  dapat  dikatakan  bahwa citizen  journalism (jurnalis  warga negara)  seyogyanya  dalam  menyampaikan  berita  kepada  masyarakat  agar  tetap  berimbang  dan memperhatikan  unsur  5W+1H,  agar  kualitas  berita  yang  disampaikan  dapat  menjadi  berguna  bagi publik, dan tentunya citizen journalism agar layak diberikan perlindungan hukum oleh pemerintah.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN
1. S impulan
Berdasarkan  hasil  pembahasan,  maka  simpulan  dari  penelitian  ini  dapat  diuraikan  dalam  dua  poin sebagai berikut:
a. Kedudukan  hukum citizen  journalism (jurnalis  warga  negara)  dalam  penyampaian  berita kepada  masyarakat  hampir  sama  dengan  jurnalis/wartawan  profesional  oleh  karena  apabila dilihat  dari  karakteristiknya, citizen  journalism sama-sama  memberikan/menyiarkan  suatu berita/informasi kepada masyarakat layaknya jurnalis/wartawan professional.
b. Perlindungan  hukum  dari  kegiatan citizen  journalism di  negara  Indonesia  ini  belum mendapatkan  pengaturan  yang  jelas  sebagaimana  seharusnya  dalam  kedudukan  maupun perlindungan  bagi  seorang citizen  journalism yang  berhubungan  erat  dengan  kegiatan penyiaran  suatu  informasi.  Perlindungan  hukum citizen  journalism (jurnalis  warga  negara) dalam  penyampaian  berita  kepada  masyarakat  dapat  dipayungi  oleh  UU  Pers,  meskipun didalam  UU  Pers  dimana  tidak  adanya  pengaturan  secara  menyeluruh  tentang citizen journalism ,  namun  dalam  UU  Pers  tersebut  telah  mengatur  berlandaskan  aspek  kepentingan publik seperti edukasi kepada masyarakat, informasi mengandung 5W+1H, dan proses dalam pencarian  informasi  harus  berdasarkan  kode  etik  jurnalistik  sehingga  dapat  diberikan perlindungan.
2. Saran
Adapun saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:
a. Kepada pihak pemerintah diharapkan dapat memberi perlindungan hukum yang layak kepada citizen  journalism dimana  hal  ini  diharapkan  dilakukan  karena  pada  zaman  globalisasi  ini perlindungan tersebut adalah hak sipil dan juga politik dari setiap warga negara. Selanjutnya pemerintah  dalam  hal  ini  diharapkan  melakukan  revisi  kembali  serta  menyempurnakan  UU
Pers  tentang  kedudukan  dan  perlindungan citizen  journalism mengingat  berkembang  dan berubahnya keadaan pada zaman globalisasi ini.
b. Bagi masyarakat sebaiknya yang bertindak sebagai citizen journalism (jurnalis warga negara) dalam menyebarkan suatu informasi ke publik, khususnya sosial media, agar memperhatikan lagi apakah informasi tersebut fakta atau hoax (berita bohong), serta tetap berpedoman pada kode etik jurnalistik dan peraturan perundang-undangan.

## DAFTAR PUSTAKA
Amiruddin, & Asikin, Z. (2018). Pengantar Metode Penelitian Hukum . Raja Grafindo Persada, Jakarta. Asettyadi,  R.,  &  Sumarwan,  U.  (2019).  Tinjauan  Newsmaking  Criminology  dan  Perlindungan  Hukum  Bagi Citizen Journalism. Anomie , Vol.1 (1). Atmadja, I. D. G. dan I. N. P. B. (2018). Teori-Teori Hukum . Setara Press, Malang. Chazawi Adami, Djatmika, P., & Ferdian, A. (2015). Tindak Pidana Pers . CV. Mandar Maju, Bandung. Handayani, E. P. (2016). Perlindungan Hukum Jurnalisme Warga. Journal Diversi , Vol.2 (1).
Kaufhold,  K.,  Valenzuela,  S.,  &  Zúñiga,  H.  G.  De.  (2010).  Citizen  journalism  and  democracy:  How  user- generated news use relates to political knowledge and participation. PennState , Vol.87 (3–4).
Kurniawan,  M.  N.  (2007).  Jurnalisme  Warga  di  Indonesia,  Prospek  dan  Tantangannya. Makara  Human Behavior Studies in Asia , Vol.11 (2).
Soekanto, S. (2010). Pengantar Penelitian Hukum . UI-Press, Jakarta. Soekanto, S., & Sri Mamudji. (2013). Penelitian hukum normatif: suatu tinjauan singkat . Rajawali Pers, Jakarta. Syahriar, I. (2015). Penegakan Hukum Pers . Aswaja Pressindo, Surabaya. Trianto,  H.,  &  Pudji  Astuti.  (2019).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Jurnalisme  Warga  (Citizen  Journalism). Novum: Jurnal Hukum , Vol.6 (1). Wahidin, S. (1959). Hukum Pers . Pustaka Pelajar, Yogyakarta.