## ANALISIS IMPLEMENTASI  REFORMASI BIROKRASI   DALAM MEREALISASIKAN GOOD GOVERNANCE DAN PENCAPAIAN TARGET

## MILLENIUM DEVELOPMENT GOALS
(STUDI KASUS PADA PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA)
Wiwin Kurniasari
IAIN Salatiga wiwinkurniasar@yahoo.com

## ABSTRACT
This  report  aims  to  review  the  implementation  of  bureaucracy  reform  in  realizing  good governance  and  the  target  mdgs  the  city  government  yogyakarta  .This  research  is  considered  as policy  research  associated  with  bureaucracy  reform  based  on  the  minister  of  utilization  state apparatus and bureaucratic reform no. 11 years 2011 .The research is municipal yogyakarta that is city  administration  reward  challenged  the  highest  in  the  management  of  governance  se-indonesia given  by  the  indonesian  government  index  (  igi  )  since  2012-2014  with  with  get  a  rata-rata  6,8 index governance .The data in this research consisting of primary and secondary data .The method of analysis that used in this research is descriptive analytical , analysis techniques use also content analysis.  The  research  results  showed  that  the  implementation  of  good  governance  of  the Government of the city were in accordance with the regulations of the Minister for Administrative Reform and the bureaucratic State apparatus No. 11 in 2011.
Keyword: good  governance, indonesian government index

## PENDAHULUAN
Akhir  tahun  2008  para  pemimpin  negara kelompok  (G-20)  telah  melakukan  pertemuan dengan  agenda  khusus  yang  membahas  krisis global  yang    sedang  terjadi.  Pada  pertemuan tersebut  disepakati  5  (lima)  langkah  bersama, yakni  penguatan  transparansi  dan  akuntabilitas, penguatan  regulasi  (menyangkut  pengaturan, pengawasan  yang prudent, manajemen    resiko, dan penegakannya), mendorong integritas pasar keuangan, memperkuat kerja sama internasional, serta  reformasi  institusi  keuangan internasional.  Jika  dicermati  hampir  sebagian besar  langkah-langkah  tersebut  berkait  erat dengan  problem governance ,  baik  di  sektor korporasi  maupun  publik.  Ini  membuktikan sebagian besar negara masih meyakini jika akar permasalahan  terjadinya  krisis  global  saat  ini adalah problem governance. Problem governance itu  sendiri  sebenarnya  bukan masalah  baru  bagi  berbagai  negara  di  dunia termasuk  Indonesia.  Seiring  dengan  terjadinya krisis  multidimensi  yang  melanda  Indonesia pada  tahun  1997,  hampir  semua  pihak  sepakat pada  satu  hal  yaitu  salah  satu  penyebab  pokok terjadinya  krisis  adalah  buruknya  tata  laksana
pemerintahan  di  Indonesia  yang  dibuktikan dengan  tingginya  praktik  korupsi,  kolusi,  dan nepotisme  (KKN).  Pembangunan  yang  berjalan manipulatif dan tidak berpihak kepada kepentingan rakyat, hanya berpihak pada kroni- kroni  yang  berada    di  lingkaran  kekuasaan adalah merupakan bukti konkret bad governance di Indonesia.
Pada  perkembangannya,  perbaikan  sektor ekonomi  lebih  fokus  pada  upaya  perwujudan good    governance yang  diperkenalkan  Bank Dunia  pada  dekade  90-an  ketika  mengatasi kemiskinan di Afrika. Seiring dengan kegagalan Pemerintahan  Indonesia  menghadapi  krisis  di dunia  juga  mulai  terjadi  kristalisasi    paradigma yang  bermuara  pada  satu  pandangan  bahwa pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan  ekonomi  adalah  langkah  gagal dalam  mewujudkan  pemerataan  kesejahteraan seluruh rakyat, eksploitasi besar-besaran terhadap  sumber  daya  alam  untuk  menunjang pertumbuhan sangat berbanding terbalik dengan sektor-sektor  sosial  yang  cenderung  terabaikan. Dengan mengambil contoh negara-negara dunia ketiga,  badan-badan  keuangan  internasional mengambil prioritas untuk memperbaiki
birokrasi  pemerintahan  di  dunia  ketiga  dalam konsep good governance yang  mulai diperkenalkan.
Namun  berkali-kali  dalam progress report MDGs  di  kawasan  Asia  Pasifik, Indonesia  di  kategorikan  sebagai  negara  yang lamban  langkahnya dalam  mencapai MDGs di tahun 2015. Sumber pelambanannya ditunjukkan  dari  masih tingginya  angka kematian  ibu  melahirkan,  belum  tuntasnya  laju penularan  HIV-AIDS,  makin  meluasnya  laju deforestasi,  rendahnya  tingkat  pemenuhan  air minum  dan  sanitasi  yang  buruk,  serta  beban hutang  luar  negeri  yang  terus  menggunung (UNESCAP,  2010).  Fakta  muram  ini  juga diperkuat  dengan  merosotnya  kualitas  hidup manusia  Indonesia  sebagaimana  yang  di laporkan Human  Development  Index jika  pada tahun  2006  berada  di  posisi  107  tahun  2008  di posisi 109, tahun 2009 makin terpuruk di posisi 111,  dan  semakin  terperosok  di  peringkat  124 pada  tahun  2011.  Berdasarkan  survei  USAID kualitas  pelayanan  publik  di  Indonesia  saat  ini adalah sebagai berikut:
1. Indeks Pembangunan Manusia urutan ke 121 dari 188 Negara pada tahun 2013 (UNDP).
2. Governance  effectiveness  index  of  7  Asian Economies 1996-2012,  urutan  ke  7  setelah Vietnam.
3. Skor  efisiensi  birokrasi  negara-negara  asia, urutan 10 dari 12 negara yang disurvei tahun 2012. Skor tertinggi adalah Singapura.
4. Corruption  perception  index urutan  134  dari 175  negara  Asia  Pasifik  (2013,  Transparansi Internasional).
5. Kualitas  kesehatan  peringkat  ke  6  dan kesehatan ke-7 dari 10 negara Asia Tenggara di  bawah  Singapura,  Brunei  Darussalam, Malaysia, Vietnam, Filiphina.
Walaupun upaya-upaya menuju pencapaian  MDGs  tidak  harus  menunggu terwujudnya  prinsip-prinsip good    governance , namun  sulit  membayangkan  bahwa  MDGs dapat  tercapai  tanpa  diiringi  oleh  penerapan prinsip-prinsip good    governance .  Tata  kelola pemerintahan  adalah  proses  pembuatan  dan implementasi  kebijakan  melalui  interaksi  antar empat  arena  " governance "  yaitu  pemerintah ( government), birokrasi ( bureaucracy) , masyarakat  sipil  ( civil  soviety) ,  dan  masyarakat
ekonomi  ( economic  society ).  Oleh  karena  itu, kualitas  dan  kemajuan  suatu  tata  kelola pemerintahan  tidak  hanya  menjadi  tanggung jawab  pemerintah,  melainkan  juga  seberapa jauh  masing-masing  arena  mampu  menerapkan prinsip-prinsip partisipasi, akuntabilitas, keadilan, transparansi, efisiensi, dan efektivitas . Indonesian  Governance  Index (IGI) atau    hasil  pemeringkatan  yang  dituangkan dalam indeks tata kelola pemerintahan Indonesia  yang  menjadi  lembaga  indipenden non  pemerintahan partnership merupakan perangkat komprehensif, terukur, dan kaya data sehingga  perlu  didorong  untuk  bisa  menjadi rujukan bagi semua kalangan untuk mengevaluasi  sejauh  mana  keberhasilan  suatu pemerintahan  daerah  /kota  dalam  mengelola wilayahnya. Partnership for Governance Reform telah  melakukan  serangkaian  analisis data  publik  dan  persepsi  di  34  Provinsi  guna melihat sejauh mana kualitas sekaligus mengetahui kinerja implementasi good governance di  satu  daerah  dengan  daerah  lain. Proses dan hasil dari kegiatan tersebut disajikan dalam  sebuah  indeks  bernama  IGI  ( Indonesia Governance
Index ). Partnership for Governance  Reform (PGR)  di  Indonesia  telah melakukan pemeringkatan tata kelola pemerintahan  dengan  pengukuran  dilakukan terhadap  4  (empat)  sektor  pemerintahan  yaitu, Eksekutif,  Legislatif,  Birokrasi,  Masyarakat Sipil  dan  Dunia  Usaha.  Pengukuran  keempat sektor tersebut telah diukur dengan menggunakan  6  (enam)  parameter good governance yaitu  akuntabilitas,  transparansi, partisipasi,  keadilan,  efesiensi  dan  efektivitas. Pemerintah  Kota  Yogyakarta  menjelang  akhir 2014  dikukuhkan  sebagai  Pemerintah  Kota yang memiliki indeks tertinggi dalam pengelolaan  tata  pemerintahan  se-Indonesia. Penghargaan  ini  diberikan  oleh Indonesian Government  Indeks  (IGI ),  penghargaan  indeks tertinggi ini diberikan atas dasar survei langsung yang  dilakukan  lembaga  itu  sejak  2012-2013 dari  34  kabupaten/kota  yang  dinilai  lembaga tersebut, Pemerintah Kota Yogyakarta memperoleh indeks
tertinggi dengan mendapatkan  nilai  rata-rata  6,8  dalam  indeks tata  kelola  pemerintahan.  Sedangkan  nilai  rata- rata 34 kabupaten/kota yang dinilai adalah  4,9.
Makalah ini mencoba menelisik permasalahan  tentang  bagaimana  implementasi reformasi  birokrasi        dalam    merealisasikan good  governance dan  pencapaian  target  MDGs pada Pemerintah Kota Yogyakarta. Berdasarkan fokus  kajian  dan  tujuan  dari  penelitian,  maka diharapkan  penelitian  ini  dapat  memberikan manfaat sebagai berikut:
1. Kegunaan  teoritis,  penelitian  ini  diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi kementerian/lembaga  maupun  pemerintah daerah  dan  pemerintah  kota  dalam  upaya mewujudkan  reformasi  birokrasi        dalam merealisasikan good  governance dan pencapaian target MDGs.
2. Kegunaan  praktis,  hasil  penelitian  ini diharapkan menjadi wawasan pemikiran bagi pemerintah  daerah  dan  pemerintah  kota dalam upaya mewujudkan reformasi birokrasi        dalam    merealisasikan good governance dan  pencapaian  target  MDGs sehingga  dapat  meningkatkan  peringkat Indonesian Governance Index (IGI).
3. Kegunaan  akademis,  hasil  penelitian  ini diharapkan  dapat  menjadi  acuan  atau referensi untuk penelitian selanjutnya.

## LANDASAN TEORI
Konsep Good Governance
Pada pemahaman konsep good governance ,  pertama  kaili  diusulkan  oleh  Bank Dunia (World Bank), United Nation Development Programe (UNDP), Asian Development  Bank  (ADB)  disebutkan  bahwa tata  kepemerintahan  yang  baik  dalam  dokumen UNDP adalah penggunaan wewenang ekonomi, politik dan administrasi guna mengelola urusan- urusan  negara  pada  semua  tingkat.  Tata pemerintahan  mencakup  seluruh  mekanisme, proses,  dan  lembaga-lembaga  di  mana  warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan  kepentingannya,  menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani  perbedaan-perbedaan  di  antara warga  dan  kelompok  masyarakat  mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan di antara mereka. Definisi lain dari Krina (2003) menyebutkan governance adalah  mekanisme  pengelolaan  sumber  daya
ekonomi  dan  sosial  yang  melibatkan  pengaruh sektor  non  pemerintah  dalam  suatu  usaha kolektif.  Definisi  ini  mengasumsikan  banyak aktor yang terlibat dimana tidak ada yang sangat dominan  yang  menentukan  gerak  aktor  lain. Governace mengakui bahwa di dalam masyarakat terdapat pusat pengambilan keputusan yang bekerja pada tingkat berbeda.
Menurut    pemikiran  Meuthia  Ganie (1998)  yang  berangkat  dari  pendefinisian governance yang  diarahkan  sebagai  tradisi  dan institusi  yang  menjalankan  kekuasaan  di  dalam suatu  negara,  termasuk  (1)  proses  pemerintah dipilih,  dipantau,  dan  digantikan,  (2)kapasitas pemerintah untuk memfokuskan dan melaksanakan  kebijakan  secara  efektif,  dan  (3) pengakuan  masyarakat  dan    negara  terhadap terhadap  berbagai  institusi  yang  mengatur interaksi    antar  mereka.  Unsur  yang  terakhir dilakukan  melalui  tiga  struktur  komunikasi, yaitu  kewenangan,  legitimasi,  dan  representasi. Kewenagan  adalah  hak  pemerintah  untuk membuat  keputusan  dalam  bidang  tertentu. Walaupun  ini  merupakan  hak  dari  suatu pemerintah  modern,  namun  yang  terpenting adalah  bagaimana  melibatkan  persepsi  rakyat tentang tindakan yang perlu dilakukan pemerintah. Legitimasi diperoleh karena masyarakat  mengakui  bahwa  pemerintah  telah menjalankan  peranannya  dengan  baik,  atau kinerja  dalam  menjalankan    kewenangan  itu tinggi. Representasi diartikan sebagai hak untuk mewakili pengambilan keputusan bagi kepentingan  golongan  lain  dalam  kaitannya dengan  alokasi  sumber  daya.  Oleh  karena  itu good  governance pada  akhirnya    tidak  terbatas pada  menjalankan  wewenang  dengan  baik semata,  tetapi  lebih  penting  lagi  adalah bagaiman  masyarakat  dapat  berpartisipasi  dan mengontrol  pemerintah  untuk  menjalankan wewenang  tersebut  dengan  bik  ( accounta ble). Dengan  demikian  konsep good  governance yang    baik    akan  selalu  didasarkan  pada  tiga pilar  penyangga  yang  terdiri  dari  transparansi, akuntabilitas,  dan  partisipasi.  Ketiga  pilar tersebut  dilengkapi    oleh  Asian  Development Bank dengan  pilar keempat yaitu predictability. Meskipun  diyakini  oleh  sebagian  penulis bahwa istilah good governance telah digunakan jauh lebih awal, tetapi istilah ini baru kemudian

## JURNAL AKUNTANSI VOL. 4 NO. 1 JUNI 2016
menjadi  perhatian  berbagai  pihak  ketika  IMF, UNDP  dan  World  Bank memperkenalkannya. Berkenaan dengan pengertian good governance, UNDP, mendefinisikan good governance sebagai penggunaan wewenang politik, ekonomi dan  adminsitrasi  untuk mengelola  urusan  suatu bangasa  pada  semua  tingkatan  ( the  exercise  of political, economic, and administrative authority ). Sedangkan
World
Bank
mendefinisikannya  sebagai  cara  bagaimana kekuasaan  negara  digunakan  dalam  rangka mengelola  sumber  daya  ekonomi  dan  sosial untuk kepentingan pembangunan dan masyarakat  ( the  way  state  power  is  used  in managing  economic  and  social  resources  for development  and  society ). Bila  dicermati definisi di atas, tampak bahwa good gevernance menyiratkan bahwa pelaksanaan good governance hanya  melibatkan  pemerintah semata.  Hal  ini  tentu  menjadikan  pengertian governance menjadi lebih sempit,  terbatas pada pengelolaan  birokrasi  pemerintah.  Itu  sebabnya good  governance diterjemahkan  dalam  bahasa Indonesia  oleh  berbagai    penulis  dan  lembaga dengan  penyelenggaraan  pemerintahan  yang amanah,  pengelolaan  pemerintahan  yang  baik dan bertanggungjawab (LAN), atau pemerintahan  yang  bersih.  Tetapi,  kemudian untuk  kepentingan  yang  lebih  luas,  pengertian good  governance kemudian  mengalami perubahan orientasi menjadi lebih luas sehingga good  governance tidak  hanya  pengelolaan birokrasi  pemeritahan  tetapi  juga  pengelolaan secara  umum  yang  berkaitan  dengan  pelayanan publik. Hal ini dilakukan dengan meredefinisikan good  governance. Meuthia Ganie misalnya mendefinisikan good governance sebagai  kemekanisme  pengelolaan sumber  daya  ekonomi  dan  sosial  yang melibatkan  pengaruh  sektor  negara  dan  sektor non-pemerintah  dalam  suatu  usaha  kolektif. Sedangkan  Mardiasmo  mendefinsikan good governance sebagai  suatu  penyelenggaraan manajemen  pembangunan  yang  solid  dan bertanggungjawab  yang  sejalan  dengan  prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah  alokasi  dana  investasi,  dan  pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif,  menjalankan  disiplin  anggaran serta  penciptaan  legal  and political  framework
bagi  tumbuhnya  aktivitas  usaha"  Sebenarnya istilah good governance tidak hanya berkonotasi pengelolaan  birokrasi  pemerintahan  saja,  tetapi lebih  luas  dari  itu,  bisa  mencakup  seluruh pengelolaan  baik  pengelolaan  pemerintahan maupun  pengelolaan  instansi  atau  organisasi swasta  khususnya  yang  berkaitan  dengan pelayanan  umum.  Bahkan  istilah  inipun  juga dapat  digunakan  untuk  menyebut  pengelolaan organisasi  perusahan  bisnis  yang  berorientasi pencapaian profit dan untuk ini biasanya secara lengkap  disebut good  coorporate  governance . Dengan demikian sesunggunya istilah governance lebih  tepat  diterjemahkan  sebagai tata  kelola.  Namun  harus  diakui  bahwa  istilah good governance ini dalam pemakaian oleh para pengkaji  lebih  banyak  digunakan  dalam pembicaraan  tata  kelola  pemerintahan  yang baik.  Hal  ini  juga  disebabkan  oleh  karena diskusi tentang peran institusi dalam pembangunan didominasi oleh analisis mengenai  peran  negara.  Apa  yang  dapat ditangkap  dari  deskripsi  di  atas  ialah  bahwa pengertian good governance menyiratkan bahwa  penerepan  istilah  tersebut  dalam  kaitan perbaikan kondisi bangsa dari krisis multidimensional tidak hanya melibatkan pemerintah semata, tetapi juga seluruh komponen  bangsa;  pemerintah,  dunia  usaha, pegawai  negeri,  rakyat  dan  seluruh  komponen bangsa.    Dengan  demikian  banyak  aktor  yang terlibat dalam proses penerapan good governance sebagai upaya baru dalam membangun kembali bangsa dari krisis multidimensi.    Dengan  pemahaman  ini  berarti good gevernance adalah upaya seluruh komponen bangsa secara bersama-sama bersinergi  yang  dimotori  oleh  pemerintah melakukan  tata  kelola  yang  baik  dalam mengelola  sumber  daya  ekonomi  dan  sosial untuk tujuan pembangunan bangsa dan masyarakat.   Upaya bersama komponen bangsa bersama  pemerintah  dalam  mengelola  sumber daya  ekonomi  dan  sosial  dapat  berarti  bahwa peran  pemerintah  tereduksi  dalam  batas-batas tertentu  sehingga  pemerintah  lebih  berperan sebagai mediator dan fasilitator dalam mewujudkan kepentingan masing-masing komponen  bangsa.  Dan  sebaliknya  akan meningkatkan    peran  dan  partispasi  komponen
masyarakat  dalam  usaha  pembangunan  negara. Dengan demikian maka akan terjadi kesimbangan  dalam  melakukan  tata  kelola dalam  usaha  pencapaian  tujuan  negara.    Kata good sebagai kata sifat  yang diberika pada kata governance memberi  arti  bahwa  tata  kelola memiliki  karakter:  1)  nilai  yang  menjunjung tinggi  keinginan  atau  kehendak  rakyat  serta nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan  rakyat  dalam  mencapai  tujuan nasional,  kemandirian  pembangunan  yang berkelanjutan  dan  keadilan  sosial,  2)  aspek fungsional  dari  pemerintah  yang  efektif  dan efisien  dalam  pelaksanaan  tugasnya  untuk mewujudkan tujuan nasional.
Prinsip-Prinsip Good Governance
Seorang  pemerhati          persoalan        ini menginventarisir    beberapa        prinsip good governance dari  beberapa  lembaga.  UNDP misalnya, merekomendasikan beberapa karakteristik governance , yaitu legitimasi politik,  kerjasama  dengan  institusi  masyarakat sipil, kebebasan              berasosiasi  dan berpartisipasi,  akuntabilitas        birokratis      dan keuangan          ( financial ),  manajemen    sektor publik  yang efisien,  kebebasan  informasi  dan ekspresi,  sistem  yudisial  yang  adil  dan  dapat dipercaya.  World    Bank      mengungkapkan sejumlah        karakteristik good  governance antara  lain masyarakat  sipil  yang  kuat  dan partisipatoris,  terbuka,  pembuatan  kebijakan yang dapat diprediksi, eksekutif yang bertanggung  jawab,  birokrasi  yang  profesional dan    taat aturan    hukum.    Masyarakat Transparansi  Indonesia  menyebutkan  sejumlah indikator  seperti  :transparansi,  akuntabilitas, kewajaran  dan  kesetaraan,serta  kesinambungan. Sedangkan Asian  Development  Bank sendiri menegaskan  adanya  konsensus  umum  bahwa good governance dilandasi oleh 4 pilar yaitu: (1) Accountability,
(2)
Transparency,
(3)Predictability  ,  dan  (4)  Participation. Apa yang tampak dari  inventarisasi   prinsip-prinsip good      governance yang dinyatakan  oleh beberapa  lembaga  tersebut    adalah  bahwa prinsip-prinsip tersebut sangat beragam.
Good Governance di Indonesia Di  Indonesia  masalah governance di sektor  publik  sudah  mendapatkan  perhatian yang  cukup  mendalam  sejak  pertengahan
dekade  2000.  Komite  Nasional  Kebijakan Governance (KNKG), yang dibentuk berdasarkan surat keputusan Menteri Koordinator  Perekonomian  RI  No.  KEP- 49/M.EKON/II/  TAHUN  2004,tanggal  30 November  2004    mempunyai  tugas  untik memperluas cakupan tugas sosialisasi corporate governance bukan  hanya  di  sektor  korporasi tetapi  juga  di  sektor  publik.  Pada  tahun  2008 KNKG  berhasil  menerbitkan  Pedoman  Umum Good  Public Governance dengan  tujuan  untuk dijadikan  acuan  bagi  lembaga-lembaga  negara dan  lembaga  pemerintahan  di  Indonesia  dalam melaksanakan good  public governance antara lain  dalam  rangka  untuk  mendorong  efektifitas penyelenggaraan negara serta mendorong timbulnya  kesadaran  dan  tanggung  jawab  untu memajukan  dan  mengutamakan  kesejahteraan rakyat.
Selain KNKG, pihak dari luar pemerintahan pun telah melakukan upaya-upaya pengidentifikasian  prinsip-prinsip good  public governance antara  lain  yang  dilakukan  oleh
Kemitraan Bagi Pembaharuan
Tata
Pemerintahan (The Partnership for Governance Reform (PGR)  yang  bekerja  sama  dengan  The
Australian
Agency for
International Development (AusAID).  Hasil  kerja  mereka antara lain berupa Indonesian Govenance Index (IGI),  yaitu  indeks  kualitas  penerapan good governance pada  34  pemerintah  daerah  di Indonesia (Gismar et al, 2013).
Penelitian Terdahulu
Penelitian  yang  terkait governance antara lain  dilakukan  Heyer  (2011)  yang  menyatakan bahwa  yang  dimaksud  dengan  penerapan program new  public  management adalah melakukan  sesuatu  tindakan  yang  memang ditujukan  untuk  memperbaiki  efisiensi  dan efektifitas  layanan  publik  serta  organisasi layanan  publik  dengan  mempunyai  suatu pandangan  atau  nilai  yang  mengedapankan pertanggungjawaban  dan  perbaikan  pemberian layanan  publik.  Perkembangan  selanjutnya  dari new  public  management adalah  menuju  apa yang  disebut  dengan  nama new  public governance yang  diperkenalkan  sebagai  upaya untuk  menghadapi  permasalahan  penerapan kebijakan publik dan pemberian layanan publik yang  semakin  komplek  yang  tidak  bisa  diatasi

## JURNAL AKUNTANSI VOL. 4 NO. 1 JUNI 2016
dengan hanya menerapkan new public management .  Osborne  (2011:6)  membagi  inti perhatian public governance menjadi  lima sudut  pandang  yang  saling  berkaitan  satu dengan  yang  lain  yang  mempengaruhi  kualitas layanan  public,  yaitu  berupa:  (i) socio-political governance berfokus pada hubungan kelembagaan  di  dalam  masyarakat,  di  mana pemerintah  bukan  lagi  sebagai  pihak  yang paling  berkuasa  atau  yang  paling  menentukan dalam penyusunan kebijakan publik tetapi harus memperhatikan  masyarakat  dan  pelaku  lainnya agar diakui dan dipatuhi oleh semua pihak, serta dapat memberikan pengaruh terhadap lingkungannya;  (ii) public policy governance berfokus  pada  efektifitas  dalam  pelaksanaan administrasi publik sehingga dapat meliputi atau mencakup  kerumitan  permasalahan  yang  ada pada  semua  lini  atau  organisasi  pemerintahan; (iii) contract governance, berfokus  pada  tata kerja new  public  management khususnya berkaitan dengan hubungan kontrak pengelolaan dalam  pemberian  layanan  publik.  (iv) network governance, berfokus pada bagaimana pengorganisasian  secara  otomatis  jaringan- jaringan  antar  organisasi  dapat  berfungsi, dengan peranan atau tanpa peranan pemerintah, dalam pelaksanaan pemberian layanan publik.
Usaha  lainnya  dalam  pengidentifikasian good  public governance adalah  dilakukan  oleh The  International  Federation  of  Accountants (IFAC)  bekerja  sama  dengan The  Chartered Institute  of  Public  Finance Accountancy yang pada  bulan  Juni  2013  mengeluarkan draft dengan  judul an  International Framework  of Good  Governance  in  Public  Sector .  Prinsip- prinsp  penting good  public governance yang diperkenalkan melalui draft ini berupa komitmen  yang  kuat  terhadap  integritas,  nilai etika, dan ketaatan terhadap hokum serta adanya keterbukaan  dan  ketelitian  dalam  pelaksanaan tugas.  Selain  itu  draft  ini  mengidentifikasikan bahwa fungsi utama dari penerapan good public governance adalah  untuk  memastikan  bahwa organisasi  sektor  publik  senantiasa  bertindak bagi kepentingan masyarakat.
Earle  dan  Scott  (2010)  yang  meneliti pengaruh governance terhadap  usaha-usaha program  kemiskinan  dan  terhadap  hasil-hasil pembangunan di negara yang sedang
berkembang.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa governance yang  rendah  berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dan juga usaha-usaha pengurangan kemiskinan.
Menurut  penelitiannya,  Kaufman,  Kraay, dan  Zoido-Lobatón  (2009)  menyimpulkan bahwa terdapat hubungan langsung antara good governance,  stable  government ,  dan  kondisi sosial-ekonomi.  Riset  dilakukan  terhadap  lebih dari  150  negara  dengan  menggunakan  enam indikator,  yaitu:  (i) voice  &  accountability ,  (ii) political instability & violence, (iii) government effectiveness , (iv) regulatory burden, (v) rule of law  dan  (vi)  graft. Dari  berbagai  indikator  di atas,  diperoleh  ukuran  yang  disebut Worldwide Governance  Indicators (WGI),  yang  dapat memberikan  gambaran  perbandingan  antar negara  dalam  mengelola  pemerintahannya. Berdasarkan  penelitian  tersebut,  dapat  dilihat perkembangan good  governance Indonesia dalam  periode  1998–2010  dengan  enam indicator    utama    yakni control  of  corruption, political stability and absence of violence, voice accountability,  rule  of  law,  regulatory  quality dan government effectiveness.
Di  Indonesia  penelitian  yang  dilakukan oleh  Susanto  dkk  (2014)  memperlihatkan  hasil bahwa  kualitas  penerapan good  governance pada suatu pemerintah daerah provinsi merupakan  faktor  yang  berpengaruh  positif terhadap  kinerja  pemerintah  daerah  dalam pemberian layanaan masyarakat. Adapun kualitas  pemberian  layanan  publik  diukur dengan menggunakan data indeks pembangunan manusia (IPM). Selain itu pertumbuhan perekonomian  suatu  daerah  provinsi  dan realisasi belanja provinsi per kapita mempunyai pengaruh  positif  terhadap  kinerja  pemerintah daerah,  sedangkan  besarnya  produk  domestik bruto  (PDRB)  tidak  berpengaruh  terhadap kinerja pemerintah daerah provinsi.

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  ini  tergolong  sebagai  penelitian kebijakan  yang  terkait  dengan    reformasi birokrasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi  No. 11 Tahun 2011. Objek penelitian ini  adalah  Pemerintah  Kota  Yogyakarta  yang merupakan  Pemerintah  Kota    yang  memiliki
penghargaan indeks tertinggi dalam pengelolaan tata  pemerintahan  se-Indonesia  yang  diberikan oleh Indonesian Government Indeks (IGI ) sejak tahun 2012-2013-2014 dengan dengan mendapatkan  nilai  rata-rata  6,8  dalam  indeks tata  kelola  pemerintahan.  Sumber  data  dalam penelitian  ini  terdiri  dari  data  primer  dan sekunder.
Metode  analisis  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  bersifat  deskriptif  analitis,  karena penelitian  ini  merupakan  suatu  upaya  untuk mendeskripsikan  implementasi    dan  kendala yang  dihadapi  dalam  reformasi  birokrasi dalam    merealisasikan good  governance dan pencapaian target MDGs  pada Pemerintah Kota Yogyakarta  dengan  cara  mengungkapkan  dan memaparkan permasalahan, kemudian permasalahan  tersebut  akan  dibahas  dan dianalisa  dengan  kebijakan  reformasi  birokrasi berdasarkan    Peraturan  Menteri  Pendayagunaan Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi    No. 11  Tahun  2011  sehingga  dapat  memberikan gambaran  secara  menyeluruh  dan  sistematis. Analisis  proses  kebijakan  ( analysis  of  policy process ), dimana dalam pendekatan ini, analisis dilakukan  atas  proses  perumusan,  penentuan agenda, pengambilan keputusan, adopsi, implementasi  dan  evaluasi  dalam  proses kebijakan.  Jika  dilihat  dari  item  analisisnya, pendekatan  ini  lebih  melihat  kandungan ( content ) sebuah proses kebijakan. Terdapat tiga elemen  dalam  kebijakan  yang  menjadi  target analisis, yakni: (1) faktor determinan utama; (2) isi  kebijakan;  dan  (3)  dampak  kebijakan  baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan.
Teknik  analisis  yang  digunakan  juga melalui  analisis  isi  ( content  analysis )  adalah penelitian  yang  bersifat  pembahasan  mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam  media  massa.  Pelopor  analisis  isi  adalah Harold  D.  Lasswell,  yang  memelopori  teknik symbol  coding ,  yaitu  mencatat  lambang  atau pesan  secara  sistematis,  kemudian  diberi interpretasi.  Banyak  variasi  para  ahli  dalam memberi  pengertian  terhadap  analisis  isi ( content  analysis ),  secara  umum  diartikan sebagai  metode  yang  meliputi  semua  analisis mengenai  isi  teks,  tetapi  di  sisi  lain  analisis  isi juga digunakan untuk mendeskripsikan
pendekatan  analisis  yang  khusus.  Analisis  isi merupakan suatu metode yang diterapkan dalam komunikasi untuk menganalisis isi pesan (teks). Analisis  isi  bersifat  objektif,  sistematis  dan generalis.  Objektif  dalam  artian  menurut  aturan atau  prosedur  yang  apabila  dilaksanakan  oleh orang  (peneliti)  lain  dapat  menghasilkan kesimpulan  yang  serupa.  Sistematis  artinya penetapan  isi  atau  kategori  dilakukan  menurut aturan  yang  diterapkan  secara  konsisten, Generalis artinya penemuan data harus memiliki referensi teoritis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sasaran dan Indikator keberhasilan reformasi birokrasi berdasarkan  Peraturan Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan Reformasi Birokrasi  No. 11 Tahun 2011 : Indeks Persepsi Korupsi (IPK)
Transparency  International (TI)  yang berpusat  di  Berlin,  Jerman  setiap  tahun menerbitkan Corruption Perception Index (CPI) atau  Indeks  Persepsi  Korupsi  (IPK).  Peringkat IPK  menunjukkan  bagaimana  persepsi  korupsi sektor pemerintahan di suatu negara dibandingkan    negara  lainnya.  Skala  nilai  I berkisar    dari  0  sampai  dengan  10.  Nilai  0 berarti  dipersepsikan  paling  tinggi  korupsinya dan  nilai  10  dipersepsikan  paling  rendah korupsinya.
Survei  dan assesmen yang  digunakan untuk  menetapkan  IPK  meliputi  pertanyaan  – pertanyaan  yang  terkait  dengan  suap  ( bribery ) oleh  pejabat  publik,  komisi  ( kickbacks) dalam pengadaan  barang  dan  jasa,  penggelapan ( embezzlement )  dana-dana  publik  dan  kekuatan dan kefektifan upaya-upaya anti korupsi. Setiap tahun  TI-Indonesia  juga  menerbitkan  IPK terhadap kota-kota di Indonesia dan indeks suap atas institusi pelayanan publik.
Pemerintah  Kota  Yogyakarta  menduduki peringkat  keempat  dengan  nilai  IPK  sebesar 5,81. Namun hal tersebut tidak lantas menjadikan  kota  ini  puas  begitu  saja  dengan hasil  yang  telah  diperoleh.  Upaya  untuk meningkatkan  skor,  kedepannya,  menjadi  lebih penting  guna  mewujudkan  pemerintahan  yang lebih  bersih  dan  baik.  Selain  membentuk  unit pelayanan informasi keluhan masyarakat dengan  menyediakan  layanan  sms  serta hotline
khusus,  Pemerintah  Kota  Yogyakarta  juga berupaya  menerapkan  cara-cara  manusiawi melalui  pola  insentif-disentif  bagi  pegawai sebagai salah satu solusi untuk mengatasi tindak korupsi.

## Opini BPK
Opini  merupakan  pernyataan  profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan
keuangan  yang  didasarkan  pada  kriteria  (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan,  (ii)  kecukupan  pengungkapan ( adequate disclosures ), (iii)  kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv)
efektivitas  sistem  pengendalian  intern.  Kriteria opini  oleh  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK) adalah sebagai berikut: Tabel 1: Jenis Opini  Badan Pemeriksa Keuangan No Jenis Opini Keterangan 1 Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Auditor  tidak  memiliki  reservasi  tentang  laporan  keuangan pemerintah. Keempat kriteria di atas terpenuhi. WTP ini juga dikenal  sebagai  pendapat  bersih,  berarti  bahwa  laporan keuangan disajikan secara wajar ( fair ) . 2 Wajar Dengan Pengecualian (WDP) Masih  ada  penggunaan  keuangan  negara  yang  bersifat material yang menyimpang dari standar akuntansi pemerintahan dan peraturan perundangan yang berlaku.
3 Opini Tidak Wajar ( adversed opinion) Jenis  opini  audit  yang  menyatakan  bahwa  laporan    bahwa laporan  keuangan  tidak  menyajikan  secara  wajar  posisi keuangan, realisasi angaran, dan perubahan psosisi keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. 4 Pernyataan    Menolak Memberikan Opini (disclaimer  of  opinion) Banyak rekening/perkiraan pos/pos mata anggaran yang tidak didukung  denganbuku,  catatan,  dan  bukti  transaksi,  atau sekalipun  buku,  catatan,  dan  bukti  transaksi  ada,  pihak pemeriksa  mengalami  kesulitas  untuk  menelusuri  alur dokumen  ( flow  of  document )  dan  banyak  hal-hal  yang menyimpang dari peraturan dan perundangan yang ada.
Pemerintah Kota Yogyakarta masih mempertahankan  predikat  opini  Wajar  Tanpa Pengecualian  (WTP)  dari  Badan  Pemeriksa Keuangan (BPK) sejak tahun 2009 hingga 2015 ini.  Meskipun  demikian  Pemerintah  Kota Yogyakarta masih menyisahkan beberapa catatan  yang  dituangkan  dalam  paragraf penjelasan.    Laporan  yang  diserahkan  BPK terdiri  dari  tiga   laporan  yaitu  Laporan  Hasil Pemeriksaan  (LHP)  atas  Laporan  Keuangan, LHP  atas  Kepatuhan  terhadap  Peraturan Perundang-undangan,  dan  LHP  atas  Sistem Pengendalian Intern. BPK RI memberikan opini mengenai  kewajaran  informasi  yang  disajikan dalam  laporan  keuangan.  Pertimbangan  dalam pemberianan  opini  atas  laporan  keuangan antara lain kesesuaian dengan Standar Akutansi
Pemerintahan, kecukupan pengungkapan,  kepatuhan  terhadap  peraturan perundang-undangan  serta  efektivitas  sistem pengendalian  intern.

## Integritas  Pelayanan  Publik
Skor    integritas  ini  didasarkan  panda nilai  rata-rata  dari  dua  variabel,  6  (enam) indikator  dan  18  sub  indikator.  Kedua  variabel yang  digunakan  adalah  pengalaman  integritas ( experienced  integrity) dan  potensi  integritas ( potential  integrity) dengan  bobot  yang  telah ditentukan  dari  hasil    kompilasi  pendapat sejumlah pakar. Pengalaman integritas merefleksikan  pengalaman  faktor-faktor    yang berpotensi menjadi penyebab terjadinya korupsi berdasarkan pengalaman atau penilaian responden.  Secara  lebih  detail,  survei  KPK tersebut  menurunkan  kedua  variabel  di  atas menjadi 6 (enam) indikator yaitu: (1) pengalaman  korupsi,      (2)  cara  pandang terhadap  korupsi,    (3)  lingkungan  kerja,    (4) sistem  administrasi,    (5)  perilaku  individu,  dan (6)
pencegahan korupsi. Untuk mengoperasionalakan  ke-enam  indikator  di  atas KPK  menggunakan  18  sub  indikator  yang
terdiri dari: (1) frekuensi  pemberian gratifikasi, (2)  jumlah/besaran  gratifikasi  (3)  waktu pemberian  gratifikasi,    (4)  arti  pemberian gratifikasi,    (5)  tujuan    pemberian  gratifikasi, (6)  kebiasaan    pemberian  gratisikasi,  (7) kebutuhan  pertemuan  di  luar  prosedur,    (8) keterlibatan  calo,      (9)  fasilitas  di  sekitar lingkungan pelayanan,   (10) suasana/kondisi di sekitar  pelayanan,    (11)  kepraktisan  SOP,  (12) keterbukaan  informasi,    (13)  pemanfaatan teknologi  informasi,      (14)  keadilan  dalam layanan,  (15)  ekspektasi  petugas  terhadap
gratifikasi,  (16)  perilaku  pengguna  layanan, (17)  tingkat/upaya  anti  korupsi,  dan    (18) mekanisme pengaduan masyarakat.

## Peringkat  Kemudahan  Berusaha
World Bank melalui groupnya,
International Finance Corporation (IFC) mengadakan  survei  untuk  mengetahui  persepsi tentang  kemudahan  berusaha  di  suatu    negara. Survei  ini  sudah  dimulai  sejak  tahun  2004  dan menilai berbagai peraturan  yang mempengaruhi 10  aspek  bisnis sehari –  hari,  yaitu: Tabel 2: Aspek Bisnis No Aspek Bisnis Keterangan 1 Starting a business Aspek  ini  menilai  semua  prosedur  resmi  yang  diperlukan  bagi    pengusaha untuk  memulai  dan  mengoperasikan  sebuah  usaha  komersial.  Ini  termasuk waktu  yang  diperlukan  untuk  mendapatkan  semua  perijinan  untuk  memulai usaha. 2 Dealing with licenses Aspek ini mencatat semua prosedur yang diperlukan untuk bisnis di industri konstruksi untuk membangun sebuah gudang standar. Prosedur ini termasuk menyerahkan  semua  dokumen  proyek  spesifik  yang  relevan  (misalnya, rencana  pembangunan  dan  situ  peta)  kepada  pihak  yang  berwenang; memperoleh  semua  izin  yang  diperlukan,  dan  sertifikat;  menyelesaikan semua  pemberitahuan  yang  diperlukan,  dan  menerima  semua  pemeriksaan yang  diperlukan.    Aspek  ini  juga  menilai  prosedur  untuk  mendapatkan sambungan listrik, air, dan lahan. 3 Employing workers Aspek  ini  menilai  peraturan  perundang-undangan  tentang  tenaga  kerja, misalnya  peraturan  terkait  dengan  rekruitmen,  upah  minimum,  rigiditas  jam kerja, dan prosedur dan biaya pemberhentian tenaga kerja. 4 Registering property Aspek ini menilai prosedur  dan waktu  yang diperlukan oleh pembeli untuk membeli  sebuah  property  dan  perpindahan  hak  milik  untuk  nama  pembeli sehingga  pembeli  bisa  menggunakan  property  ini  untuk  mengembangkan usaha, menggunakan property sebagai jaminan dan menjual properti ke bisnis lain. 5 Getting credit
Aspek  ini  melihat  berfungsi  tidaknya  system  kolateral  dan  kepailitas  dalam mendukung  pembiayaan  usaha.  Ini  menyangkut  hak-hak  hukum  para peminjam dan  kreditur terhadap akses sumber-sumber keuangan. 6 Protecting investors Aspek  ini  pada  dasarnya  berisi  peraturan  atau  kebijakan  untuka  melindungi kepentingan  pemegang  saham  minoritas  akibat  penyalahgunaan  kekayaan perushaan  untuk  keuntungan    pribadi  dalam  perlindungan  kepentingan investor, transparansi atas transaksi yang saling berhubungan ( related – party transaction ),  kewajiban  direksi  dan  kemampuan  pemegang  saham  untuk menuntut direksi atas salah urus korporasi.
7 Paying taxes Aspek  ini  merupakan  seluruh  jenis  pajak  (pajak  peghasilan  korporasi,  pajak bumi  dan  bangunan,  pajak  deviden,  pajak  capital  gains,  aapajak  transaksi keuangan,  pajak  pemungutan  sampah,  pajak  kendaraan  dan    lain-lain, kewajiban  sosial  dan  beban  administrasi  ynag  harus  dibayar  oleh  usaha menengah dalam pereiode fiskal tertentu.

## JURNAL AKUNTANSI VOL. 4 NO. 1 JUNI 2016
8 Trading across borders Aspek  ini  aspek  berisi  prosedur,  persyaratan  (dokumen),  biaya,  dan  waktu yang diperlukan dalam ekspor dan  impor barang ke/dari  negara lain. Untuk barang ekspor menyangkut prosedur, persyaratan (dokumen), biaya dan waktu mulai  dari  penyiapan  barang  di  gudang  sampai  dengan  pengiriman  barang tersebut  dari  pelabuhan.  Sebaliknya  untuk  impor  barang  menyangkut prosedur, persyaratan (dokumen), biaya dan waktu sejak barang sudah sampai di pelabuhan sampai dengan ke gudang importer. 9 Enforcing
contracts
Aspek  ini  menyangkut  efisiensi  system  peradilan  berupa  lagkah-langkah, prosedur  formal  dan  peraturan  di  sebuah  negara  dalam  menyelesaiakan sengketa bisnis.
10 Closing a business Aspek ini merupakan system kepailitan dan penutupan sebuah usaha. Hal ini terkait  dengan  waktu,  biaya,  dan    hasil  ( outcome) dari  kebangkrutan  suatu usaha yang melibatkan institusi domestik.
Sumber: World Bank, 2009
Menurut  Bank  Dunia  (2009),  Indonesia dapat  menekan  jumlah  hari  untuk  memulai bisnis  dari  105  hari  pada  tahun  2008  menjadi 76  hari  pada  tahun  2009.  Biaya  yang  harus dikeluarkan  pengusaha  untuk  meulai  usaha  di Indonesia pun semakin rendah,  yaitu dari 80% income  per  kapita  di  tahun  2008  menjadi 77,9%  income  per  kapita  di  tahun  2009,  atau menurun  sebesar  2,62%  selama  periode  2008- 2009.  Sementara  dalam  hal  perdagangan internasional, Indonesia dapat menyederhanakan  jumlah  dokumen  yang dibutuhkan  dan  waktu  pengurusan  dokumen ekspor-impor,  yaitu  ekspor  dari  7  menjadi  5 dokumen  sehingga  dapat  memangkas  waktu ekspor dari 25 menjadi  21 hari dan impor dari 9  menjadi  5  dokumen  sehingga  dapat memangkas  waktu  impor  dari  30  menjadi  27 hari.

## Instansi  Pemerintahan yang Akuntabel
Ruang  lingkup  evaluasi  akuntabilitas kinerja  pemerintah  dilakukan  oleh  Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi  meliputi:
a. Evaluasi atas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja  Instansi  Pemerintah  (SAKIP)  dan pencapaian kinerja organisasi, dan
b. Penyusunan  pemeringkatan  hasil  evaluasi pemerintah pusat dan daerah.
Evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah  terdiri  atas  evaluasi  penerapan komponen  manajemen  kinerja  (Sistem  AKIP) yang  meliputi:  a.  perencanaan  kerja,  b. pengukuran  kinerja,  c.  evaluasi  kinerja,  d. pelaporan kinerja, e. capaian kinerja.
Komponen,  sub  komponen  dan  bobot untuk masing-masing komponen secara lengkap dapat terlihat pada tabel berikut: Tabel 3: Komponen dan Sub Komponen No Komponen Sub Komponen Bobot Penilaian 1 Perencanaan kinerja a. Rencana  strategis,  meliputi  pemenuhan renstra, kualitas dan implementasi renstra. b.Rencana  kinerja  tahunan  (RKT),  meliputi pemenuhan  RKT,  Kualitas  RKT,  dan implentasi RKT.
c. Penetapan kinerja (PK), meliputi: pemenuhan PK, kualitas PK, dan implementasi PK. 30 % 2 Pengukuran kinerja a. Pemenuhan pengukuran, b.Kualitas pengukuran, c. Implementasi pengukuran.
20 %
3 Pelaporan kinerja a. Pemenuhan pelaporan, b. Penyajian informasi kinerja, c. Pemanfaatan informasi kinerja. 10 % 4 Evaluasi kinerja a. Pemenuhan evaluasi, b. Kualitas evaluasi, c. Pemanfaatan hasil evaluasi. 20 % 5 Capaian kinerja a. Kinerja yang dilaporkan ( output ),
b. Kinerja yang dilaporkan ( outcome ), c. Kinerja lainnya. 20 %
Sumber: MenPAN No. 11 Tahun 2011
KESIMPULAN Kesimpulan dari
makalah ini memperlihatkan  pelaksanaan good  governance Pemerintah  Kota  Yogyakarta  telah  sesuai dengan  Peraturan  Menteri  Pendayagunaan Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi    No. 11 Tahun 2011 tentang Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Pemerintah  Kota  Yogyakarta  menduduki peringkat  keempat  dengan  nilai  IPK  sebesar 5,81. Namun hal tersebut tidak lantas menjadikan  kota  ini  puas  begitu  saja  dengan hasil  yang  telah  diperoleh.  Upaya  untuk meningkatkan  skor,  kedepannya,  menjadi  lebih penting guna mewujudkan pemerintahan yang lebih  bersih  dan  baik.  Selain  membentuk  unit pelayanan informasi keluhan masyarakat dengan  menyediakan  layanan  sms  serta hotline khusus,  Pemerintah  Kota  Yogyakarta  juga berupaya  menerapkan  cara-cara  manusiawi melalui  pola  insentif-disentif  bagi  pegawai sebagai salah satu solusi untuk mengatasi tindak korupsi. Opini oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)  Wajar  Tanpa  Pengecualian  (WTP), Integritas    Pelayanan    Publik Skala  penilaian dimulai  dari  angka  1  sampai  dengan  10. Interpretasi  dari  nilai  tersebut  adalah  semakin mendekati  angka  10  berarti  semakin  baik integritas  sektor  publik , Peringkat    Kemudahan Berusaha , Efektivitas  pemerintahan,  Instansi Pemerintahan  yang  Akuntabel  melalui  evaluasi akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah  terdiri atas  evaluasi  penerapan  komponen  manajemen kinerja  (Sistem  AKIP)  yang  meliputi:  a. perencanaan  kerja,  b.  pengukuran  kinerja,  c. evaluasi kinerja, d. pelaporan kinerja, e. capaian kinerja.

## DAFTAR PUSTAKA
Archon,  Fung  &  Erik  Olin  Wright,  (2003), Deepening Democracy :
Institutional Innovations in Empowered Participatory  Governance,  The  Real Utopias Project IV, London : Verso. Budiardjo  Miriam,  (2000),  Menggapai  Kedaulatan untuk Rakyat, Bandung : Mizan .
Citizen  Report  Card,  Panduan  Monitoring
Pelayanan Publik Berbasis Masyarakat,
Panduan Pelatihan (2009). Lokal Government Support Program (LGSP)-
An USAID Project.
Earle,  Lucy.,  dan  scott,  Zoe.  2010.  Assessing the  Evidance  of  Impact  of  Governance on Development Outcomes and Proverty  Reduction.  UK: Governance and  Social  Development  Resource Centre.
Gismar,  Abdul  Malik  et  al.,  2013  Towards  a
Well-Informed Society and Responsive Government: Executive Report
Indonesia  Governance  Index  2012. Jakarta  Indonesia: The  Patnership  for Governance Reform.
Heyer, Garth., 2011. New  Public Management, a  Stategy  for  Democratic  Police Reform in Transitioning and Developing  Countries. International Journal  of  Police  Strategies    & Management, 34(3):419-433.
International  Federation of Accountants (IFAC)
and  The  Chartered  Institute  of  Public Finance & Accoountancy. 2013. Consulting  Draft  Juni  2013: Good Governance  in  the  Public  Sector  an International Framework. Kaufman, D., Kraay, A. and Zoido-Lobatón, P., 2009, Agregating Governance

## JURNAL AKUNTANSI VOL. 4 NO. 1 JUNI 2016
Indicators , World Bank Report, Washington DC, USA . Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). 2008. Pedoman Umum Good Public Governance, http://knkg- indonesia.com/home/ ,  diunduh  pada tanggal 9 Mei 2015, pk.05.00.
Loina  Lalolo  Krina,  Indikator  dan  Alat  Ukur Prinsip  Akuntabilitas,  Transparansi, dan  Partisipasi  :  Sekretariat  Good
Public Governance badan Pembangunan Nasional, Jakarta. 2003:hal.3.
Meuthia  Ganie, Good  Governance dan  Tiga Struktur Komunikasi Rakyat dan Pemerintah,  makalah  yang  disajikan pada  Seminar Good  Governance dan Reformasi Hukum di Jakarta, 1998.
Osborne,  Stephen  P.,  2010.  The  New    Public Governance . Emerging Perspectives on The  Theory  and  Practice  of  Public Governance. London: Routledge.
Peters, B.Guy, (2000) The Politics of Bureaucracy, London : Routledge.
Rashidpour,  Ali.,  &  Mazaheri  M.Mahdi.,  2013. Evaluation of Agency and  Stewardship Approach  in  four  units  of  the  Islamic azad University and Prediction of Their Potential Productivity. Arabian Journal of  Bussiness,  and  Mnagement  Review , 3(5): 34-42.
Susanto,  Dwi.,  Yusuf,  Dian  Anggraeni.,  dan Rachmawati, Yuanita., 2014. Pengaruh Good  Governance terhadap  kualitas Pemberian  layanan  Publik.  Jurnal
Paradigma  Vol  12.  No.  02,  Agustus
2014 –januari 2015 :73. World Bank, Good Governanceand Development, Washington DC. 1992. Modul  Transparansi  dan  Akuntabilitas  (2010).
Basic  Education  Capacity  -  A  Wordl Bank Project.
Modul Standarisasi Layanan Pendidikan (2010).
Basic Education Capacity  -   A Wordl Bank Project.
Modul  Penganggaran  Berbasis  Kinerja  (2009).
Local  Government  Supoort  Program (LGSP) - An USAID Project.
Peraturan  Menteri  Negara  Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi  No.13    Tahun  2009  tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan  Publik  dengan  Partisipasi Masyarakat. Racmat  Kriyantono, Teknik  Praktis  Riset Komunikasi;  Disertai  Contoh  Praktis Riset Media, Public Relations, Advertising,  Komunikasi  Organisasi, Komunikasi Pemasaran , (Jakarta:
Kencana, 2008) h. 251 UNESCAP(United Nations Economic and Social  Commission  for  Asia  and Pacific), ADB(Asian Development Bank), UNDP(United Nations Development Programme),. Achieving  the  MDGs  in  Era  of Global Uncertainty. 2010