Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. III, No. 1, Juni 2019 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## TINDAK PIDANA PEMERASAN DENGAN ANCAMAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR
Hari Subeno 
Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Krisnadwipayana, Jakarta
Naskah diterima: 15 April 2019; revisi: 11 Mei 2019; disetujui: 10 Juni 2019

## Abstrak
The application of criminal sanctions and actions against children who commit criminal acts of extortion with threats in accordance with the provisions of Article 365 paragraph (1) 1st and 2nd KUHP 1 namely the imposition of  criminal sanctions or Article 368 paragraph (1) Jo. Article 55 paragraph (1) paragraph (1) 1st of the Criminal Code, memorizes Article 32 and Article 35 paragraph (1) of Law Number 11 of 2012 concerning Criminal Justice of the Nanak  System,  as  well  as  other  laws  and  judicial  legal  considerations  in  impose  criminal sanctions and actions against children who commit criminal acts of extortion by threat is to fulfill  all  elements  of  the  article  in  the  indictment,  as  well  as  witness  statements  and corresponding  statements  of  defendants  coupled  with  the  judge's  conviction.  In  addition,  in imposing criminal acts and actions the judge first considers matters that are burdensome and that are mitigating. The Judge's consideration in imposing a criminal offense on a child is to give a deterrent effect to the defendant and so that the defendant does not repeat his actions and to educate the defendant to be aware of his actions, but must pay attention to the rights and  needs  of  the  child  while  serving  the  sentence.  Then  the  age  and  consequences  of  the defendant's  actions  are  one  part  of  the  judge's  consideration  in  taking  action  against  the child in the form of a return to parents to be fostered, so that the future defendant can be a better child in all matters and not break the law anymore.

## Keywords: criminal academic; examination; children under the age
 Alamat korespondensi:
Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana Jalan Raya Jatiwaringin, RT. 03 / RW. 04, Jatiwaringin, Pondok Gede, Jaticempaka, Pondokgede, Kota Bekasi, Jawa Barat 13077 E-mail: harisubeno03@gmail.com
http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## PENDAHULUAN
Tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  anak  atau  dikenal  dengan juvenile  delinquency dewasa  ini  semakin  meluas  dan  beragam,  baik  frekuensi  maupun  dalam  keseriusan  kualitas kejahatannya.  Hal  ini  terlihat  dari  banyaknya  kasus  yang  terjadi  antara  lain  perkelahian, pemerasan/penodongan,  penganiayaan  dan  sebagainya.  Komnas  Perlindungan  Anak Indonesia  (KPAI)  mencatat  2.008  kasus  kriminalitas  yang  dilakukan  anak  usia  sekolah sepanjang kuartal  pertama Tahun 2011. Jumlah itu meliputi  berbagai  jenis kejahatan seperti pencurian,  tawuran,  penganiayaan  dan  pelecehan  seksual  yang  dilakukan  siswa  SD  hingga SMA. Angka itu meningkat setiap tahun. Tahun 2012 terjadi 2.413 kasus kriminal anak usia sekolah, selanjutnya Tahun 2013 yakni sebanyak 2.508 kasus. 1
Menurut  pendapat  W.A.  Gerungan,  bahwa  yang  cenderung  mengarah  pada  tindak kriminal yang dilakukan oleh anak tersebut dalam bentuk tindak pidana digolongkan sebagai kenakalan. 2 Kenakalan  tersebut  tampaknya  telah  mengganggu  ketertiban,  keamanan, kenyamanan  masyarakat  baik  di  kota-kota  besar  maupun  kota-kota  kecil.  Seperti  yang dimukakan oleh Y. Bambang Mulyono, Problema kejahatan anak bukan suatu masalah yang timbul dalam lingkup  kecil,  tetapi  hampir  terjadi baik di kota-kota besar maupun di kota- kota kecil. Sebenarnya hampir tiap negara di dunia ini mengalami atau menghadapi kejahatan yang dilakukan oleh anak. 3
Masalah sosial delinquency anak sejauh ini seperti tersebut di atas tidak hanya terjadi di negara-negara  yang  sedang  berkembang,  tetapi  juga  terjadi  di  negara-  negara  maju  seperti Amerika  Serikat.  Robert  Mevercic  Iver  dalam  bukunya “The  Prevention  and  Control  Of Delinquency” menyatakan bahwa berdasarkan data statistik delikuensi anak meningkat setiap tahunnya juga dinyatakan bahwa kenaikan itu cukup mencemaskan dan jika delikuensi anak itu dibiarkan maka hal itu akan meningkat menjadi kejahatan anak atau Adult Criminality . 4 Upaya pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak-anak memerlukan peran serta masyarakat,  baik  lembaga  perlindungan  anak,  lembaga  keagamaan,  lembaga  swadaya masyarakat,  organisasi  kemasyarakatan,  organisasi  sosial,  dunia  usaha,  media  massa  atau lembaga pendidikan. Apabila anak melakukan kesalahan dan tindak pidana, maka anak sudah sepatutnya  mendapatkan  perlindungan  dan  perlakuan  khusus  dalam  hal  proses  peradilannya sebagaimana  yang  diatur  oleh  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan Pidana Anak. 5
Persoalan hukum tidak hanya menimpa orang-orang dewasa, anak-anak juga seringkali terbentur  dengan  persoalan  hukum.  Seperti  halnya  orang  dewasa,  anak-  anak  juga  berhak mendapat perlindungan secara hukum. Perlindungan hukum ini tidak hanya diberikan kepada anak-anak  yang  menjadi  korban  dalam  suatu  masalah  hukum,  tapi  juga  kepada  anak-anak yang menjadi pelakunya. Dalam hukum nasional perlindungan khusus anak yang berhadapan dengan hukum juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo Undang-Undang Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perlindungan  Anak  dan  juga  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Banyaknya  masalah-masalah  terhadap  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum,  maka Pemerintah  telah  mengundangkan  dalam  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Peradilan anak bertujuan memberikan  yang paling baik bagi anak,  tanpa  mengorbankan  kepentingan  masyarakat  dan  tegaknya  suatu  keadilan.  Tujuan
1 Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia-home  page.  http://www.kpai.or.id/berita/  kriminalitasanak/ artikel.php. diakses tanggal 11 September 2017 Pkl. 17.00 WIB.
2 W.A Gerungan, Psikologi Sosial Suatu Ringkasan , Bandung: Penerbit Eresco, 1996, Hal. 27.
3 Bambang  Mulyono, Kenakalan  Remaja  Dalam  Persfektif  Pendekatan  Sosiologi  Psikologi  Dan Penanggulangannya , Gramedia, Jakarta: Penerbit Gramedia, 2006, Hal. 11.
4 Kartini Kartono, Patologi 2 kenakalan Remaja , Jakarta: Penerbit Rajawali Pers, 1992, Hal. 16.
5 Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. III, No. 1, Juni 2019 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Peradilan  Anak  tidak  berbeda  dengan  peradilan  lainnya,  yaitu  memeriksa,  memutus  dan menyelesaikan  perkara  anak.  Dalam  hal  ini,  pelaksanaan  pembinaan  dan  perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih baik dan mewadahi. 6
Adapun  rumusan  masalahnya  adalah  bagaimana  klasifikasi  penerapan  hukum  tindak pindana  pemerasan  dengan  ancaman  yang  dilakukan  oleh  anak  di  bawah  umur?  Dan bagaimana  penerapan  ketentuan  delik  tindak  pidana  pemerasan  dengan  ancaman  apabila dikaitkan dengan trend dan motif yang terus berkembang?

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif  dan  pendekatan  empiris. Merujuk  pada  tipologi  penelitian  menurut  Soerjono  Soekanto  menjelaskan  bahwa  studi pendekatan terhadap hukum yang normatif terhadap hukum yang normatif mengkonsepsikan hukum  sebagai  norma,  kaidah,  peraturan  dan  perundang-undangan  yang  berlaku  pada  suatu waktu  dan  tempat  tertentu  sebagai  produk  dari  suatu  kekuasaan  Negara  tertentu  yang berdaulat.  Permasalahan  pokok  dalam  penelitian  ini  adalah  tentang  pertanggungjawaban pidana  terhadap  anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana  pencurian  dengan  kekerasan  dan pemberatan  dalam  Penatapan  Hakim  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Selatan  Nomor  : 33/Pen.Pid.Sus.Anak/2017/PN.Jkt.Sel., dimaksudkan untuk menggali dan mengkaji peraturan perundang-undangan sebagai dasar berpijak dalam meneliti dalam persoalan yang kemudian berdasarkan hal tersebut peneliti melihat secara empiris dalam praktek pelaksanaannya.
Jenis  data  dapat  di  lihat  dari  sumbernya,  dapat  dibedakan  antara  data  yang  diperoleh langsung  dari  masyarakat  dan  data  yang  diperoleh  dari  bahan  pustaka. 25) Jenis  data  dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Penelitian ini meitikberatkan pada data sekunder, sedangkan data primer lebih bersifat sebagai penunjang.
Kajian  lebih  lanjut  penentuan  populasi  dan  sampel  sangat  penting  dalam  penelitian. Menurut pendapat Ronny Hanitijo Soemitro yang dimaksud dengan populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri dan karakteristik yang sama.
Dalam penelitian ini yang dijadikan populasi adalah pihak-pihak yang berkaitan dengan penegakan  hukum  pidana  terhadap  permasalahan  yang  terkait  dengan  pertanggungjawaban pidana  terhadap  anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana  perampasan  dengan  ancaman  dalam Penatapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan
Nomor : 33/Pen.Pid.Sus.Anak/2017/PN.Jkt.Sel.
Pengambilan  narasumber  merupakan  proses  dengan  memilih  suatu  bagian  yang mewakili  dari  sebuah  populasi.  Narasumber  adalah  sebagian  atau  wakil  dari  populasi  yang akan  diteliti.  Dalam  penelitian  ini  sampel  akan  diambil  dengan  menggunakan  teknik purposive  sampling.  Teknik  Purposive  sampling,  adalah  teknik  pengambilan  narasumber yang  dilakukan  dengan  cara  mengambil  subjek  bukan  didasarkan  atas  strata,  random,  atau daerah  tetapi  didasarkan  adanya  tujuan  tertentu. 7 Adapun  narasumber  dalam  penelitian  ini adalah  Hakim  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Selatan,  Jaksa  Kejaksaan  Negeri  Jakarta  Selatan, Penyidik PPA Polsek Cilandak Jakarta Selatan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Riwayat Hidup Dan Perkembangan Dari Anak Pelaku Tindak Pidana Pemerasan Dengan Ancaman
6 Suara Pembaruan,  “kejahatan anak”. http://www.prakarsarakyat.org/artikel/fokus/artikel. php?aid=29687. diakses tanggal 10 September 2017 Pkl. 16.00 WIB.
7 Ronny  Hanitijo  Soemitro, Metodologi  Penelitian  Hukum  Dan  Yurimetri ,  Jakarta:  Penerbit  Ghalia Indonesia, 2011, Hal. 11.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. III, No. 1, Juni 2019 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Pelaku  tindak  pidana  pemerasan  dengan  ancaman  yang  bernama  Rizky  Fadilla Rachman alias Beler Onge bin Nurachman, lahir di Yogyakarta pada tanggal 30 Maret 2003,  terlahir  dengan  kondisi  sehat  atas  bantuan  seorang  Bidan,  proses  persalinan normal, anak ke 4 (empat) dari 4 (empat) bersaudara pasangan Bapak Nurachman dan Ibu  Mardasih,  sejak  dilahirkan  dan  sampai  saat  yang  bersangkutan  melakukan  tindak pidana pemerasan dengan ancaman dapat dikatakan dalam keadaan sehat.
Rizky  Fadilla  Rachman  alias  Beler  Onge  bin  Nurachman  tumbuh  dengan  sehat, pertumbuhan  fisiknya  sejak  lahir  hingga  saat  melakukan  tindak  pidana  pemerasan dengan  ancaman  dalam  kondisi  baik  dan  sehat,  belum  pernah  mengalami  gangguan jiwa maupun sakit yang cukup serius, perilaku Sdr. Rizky Fadilla Rachman alias Beler Onge  bin  Nurachman  terlihat  mulai  berubah  sejak  bergaul  dengan  teman-temannya yang  tidak  baik  tanpa  sepengetahuan  orang  tuannya,  dan  mulai  sering  membatah  jika dinasehati oleh orang tuanya.
Rizky  Fadilla  Rachman  alias  Beler  Onge  bin  Nurachman  hidup  dalam  keluarga yang  cukup  dan  mampu  secara  ekonomi  dan  kedua  orang  tuanya  cukup  baik  dalam mendidik, yang bersangkutan juga memiliki potensi sebagai anak yang mandiri, terlihat dalam kehidupan dan perilaku sehari-hari yang tidak ketergantungan dengan orang lain.
Warga  masyarakat  sekitar  Rizky  Fadilla  Rachman  alias  Beler  Onge  bin Nurachman  tempat  tinggal  orang  tuanya  sebagian  besar  meruapakan  warga  pendatang yang  berasal  dari  berbagai  daerah,  singga  masyarakanya  hetrogen,  namun  diantara sesame  warganya  telah  terjalin  hubungan  kebersamaan  yang  baik  dan  dengan  rasa kekeluargaan  serta  kepedulian  dan  keluargaan  yang  cukup  baik,  yang  hidup  secara bergotong royong dan hamonis.
Rizky  Fadilla  Rachman  alias  Beler  Onge  bin  Nurachman,  ditangkap  pihak  yang berwajib  sebagai  terpidana  pemerasan  dengan  ancaman  yang  diatur  dalam  Pasal  368 KUHP  sesuai  dengan  Laporan  Polisi  Nomor:  LP/109/K/VIII/2017/Sek.Cil.  tangga  01 Agustus 2017.
Dengan latar belakang masalah yang mempengaruhi Rizky Fadilla Rachman alias Beler  Onge  bin  Nurachman,  melakukan  tindak  pidana  pemerasan  dengan  ancaman adalah sebagai berikut : 87)
1. Usia  Rizky  Fadilla  Rachman,  yang  masih  muda  dan  labil  sehingga  mudah terpengaruh  pergaulan  yang  tidak  baik,  dan  belum  bisa  memikirkan  akibat  dari perbuatannya.
2. Kurangnya  bimbingan  dan  pengawasan  orang  tuanya  terhada  pergaulan  dari Rizky Fadilla Rachman, dengan teman-temannya di luar lingkungan sekolah dan tempat tinggalnya.
3. Pengaruh  pergaulan  yang  tidak  baik  dengan  teman-temannya  di  luar  lingkungan sekolah dan tempat tinggalnya.
Kronologi kejadian pemerasan dengan ancaman sebagai berikut; bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2017, berawal dari Sdr. Rizky Fadilla Rachman nongkrong dengan  teman-temannya  di  daerah  Kebagusan  III  RT.002  RW.05,  Jakarta  Selatan, sekitar  pukul  01.30  WIB,  teman  Rizky  Fadilla  Rachman  yang  bernama  Adam Ardiansyah  berkata  kepada  teman  lainnya  yang  bernama  Muhammad  Ikhsan  Al  Fani atau biasa dipanggil Degel dengan kata; “jalan yuk bete nie,” lalu dijawab; “entar-entar aja  habis  subuh,”  kemudian  Degel  berkata;  “ya  udah  dah,”  kemdian  Adam  berkata; “ayuk  jalan  tapi  gue  pulang  dulu  ngambil  clurit,”  kemudain  Adam  kembali  dengan membawa clurit, melihat Adam membawa clurit kemudian Rizky Fadilla Rachman juga pamit pulang mengambil clurit milik ayah kandungnya yang disimpan di plafon kamar mandi tanpa sepengetahuan orang tuanya, kemudian kembali ketempat teman-temannya berkumpul,  setelah  itu  mereka  berempat  mengendari  2  (dua)  Motor  jenis  Mio,  sekitar
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. III, No. 1, Juni 2019 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
pukul  02.30  WIB  di  depan  isi  ulang  Kangen  Water  Jl.  Raya  Pinang  Kalijati  Sepan Perumahan  My  Fair  Kel.  Pondok  Labu,  Kec.  Cilanda,  Jakarta  Selatan,  telah  terjadi pemerasan disertai dengan ancaman yang dilakukan yang dilakukan oleh Rizky Fadilla Rachman  bersama  dengan  Muhammad  Ikhsan  Al  Fani  alias  Degel,  Adam  Ardiansyah alias Bodon, dan Rizky Redo Hidayat alias Bodong terhadap korban Suratman dengan barang  yang  diambil;  Sbuah  Han  Phone  Merk  OPPO  R1011  seharga  Rp.  1.500.000,- (satu  juta  lima  ratus  ribu  rupiah),  para  pelaku  melakukan  pemerasan  disertai  ancaman memakai  senjata  tajam  (clurit)  dan  dengan  mengendarai  Sepeda  Motor  Mio  warna hitam  yang  dating  dari  arah  Jl.  Andara  Ujung  dan  setibanya  di  deoan  Kangen  Water para  pelaku  melihat  korban  lalu  turun  dari  Motor  dan  mengeluarkan  celurit  dan langsung  menghampiri  korban  dengan  mengayunkan  clurit  terhadap  korban  meminta Hand  Phone  Merk  OPPO  R1011  warna  putih  yang  sedang  dipegang  ditangan  korban, setelah merampas Hand Phone para pelaku kabur dengan Sepeda Motor Mio kearah Jl. Andara,  kemudian  korban  mencoba  mengejar  pelaku  dengan  berlari  sambal  berteriak …  maling  …  maling  …  lalu  warga  sekitar  keluar  rumah  mengejar  pelaku,  lalu  salah seorang warga mengajak korban mengejar pelaku dengan Sepeda Motor namun pelaku tidak  terkejar,  kemudian  korban  dan  warga  masyarakat  kembali  ketempat  kejadian untuk  melihat  CCTV  yang  berada  di  perumahan  My  Fair  di  depan  isi  ulang  Kangen Water dan beberapa saat kemudian mendapatkan kabar dari salah satu warga yang turut mengejar bahwa salah satu pelaku tersebut bernama Rustam dan para pelaku ditangkap oleh  warga  karena  terjatuh  kegalian  Jl.  Tol  Andara  Pondok  Labu  Jakarta  Selatan, setelah korban dating ketempat pelaku ditangkap, korban melihat Hand Phone  Merek OPPO    R101    warna  putih  miliknya    ada    ditangan    pelaku    bersama    celuri    yang dipakai   pelaku   saat melakukan kejahatannya, selanjutnya para pelaku diserahkan ke Polsek Cilandak Jakarta Selatan.
B. Analisis  Penetapan  Hakim  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Selatan  Nomor: 33/Pen.Pid.Sus.Anak/2017/PN.Jkt.Sel. Dalam suatu perbuatan dapat dinamai suatu tindak pidana, peristiwa pidana atau delik,  apabila  perbuatan  tersebut  mengakibatkan  kerugian  bagi  orang  lain  atau masyarakat  baik  jasad  atau  anggota  badan  atau  jiwa,  harta  benda,  keamanan,  atau aturan  masyarakat,  nama  baik,  perasaan  atau  hal-hal  yang  harus  dipelihara  dan dijunjung  tinggi  keberadaannya.  Artinya,  tindak  pidana  adalah  dampak  dari  perilaku tersebut  yang  menyebabkan  kepada  pihak  lain,  baik  berbentuk  material  atau  jasad, nyawa  atau  harta  benda,  maupun  yang  berbentuk  non  materi  atau  gabungan  non  fisik seperti ketenangan, ketentraman, harga diri, adat istiadat dan sebagainya.
Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor :
33/Pen.Pid.Sus.Anak/2017/PN.Jkt.Sel. Hakim telah menguraikan beberapa pertimbangan  hukum  sebelum  memberi  hukuman  kepada  terdakwa  Rizky  Fadilla Rachman alias Beler Onge bin Nurachman, dari mulai dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Alat Bukti Saksi, dan barang bukti berupa 1(satu) unit Hand Phone Merk OPPO R1011 milik  sikorban,  sehingga  denga  bukti-bukti  yang  ada  terdakwa  dijatuhi  penetapan hukuaman penjara selama 10 (sepuluh)  hari.
Adapun  yang  manjadi  dasar  pertimbangan  Hakim  menjatuhkan  hukuman terhadap terdakwa Rizky Fadilla Rachman dalam penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta  Selatan  dengan  perkara  Nomor:  33/Pen.Pid.Sus.Anak/2017/PN.Jkt.Sel., sehingga  terdakwa  dikenakan  hukuman  penahanan  10  (sepuluh)  hari.  Hakim menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  hukum  yang  terungkap  di  persidangan, bahwa unsur-unsur pidana dakwaan penuntut umum Pasal 368 ayat (1), dan (2) KUHP adalah sebagai berikut:
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. III, No. 1, Juni 2019 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
1. Unsur Barang Siapa Bahwa unsur “barang siapa” dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) memberikan arah tentang subyek hukum yaitu setiap subjek hukum dalam hal ini yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya atau siapa saja yang menunjuk pada  “pelaku  tindak  pidana”  yaitu  siapa  saja  orang  yang  harus dipertanggungjawabkan  atas  perbuatan  yang  didakwakan  melakukan  tindak pidana  dan  dapat  atau  mampu  bertanggung  jawab  terhadap  perbuatannya  di persidangan.  Berdasarkan  keterangan  saksi-saksi  dan  keterangan  terdakwa  serta didukung adanya bukti, terungkap bahwa pelaku tindak pidana pemerasan dengan kekerasan  dengan  terdakwa  Rizky  Fadilla  Rachman  dan  terhadap  perbuatan terdakwa  tidak  ada  alasan  pembenar  atau  alasan  yang  dapat  menghapus pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.
2. Unsur  dengan  maksud  menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain  dengan melawan  hak.  Pembahasan  ini  adalah:  tersangka‚  Rizky  Fadilla  Rachman meminta Hand Phone Merk OPPO R1011 terhadap korban dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri yang mana uang tersebut setelah berhasil didapat dipergunakan untuk keperluan pribadinya.
3. Unsur  memaksa  orang  dengan  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan.  pembahasan ini  adalah:  tersangka  Rizky  Fadilla  Rachman  telah  memaksa  korban  dengan kekerasan yaitu dengan jalan ancaman kekerasan agar maksud mendapatkan uang tersebut tercapai.
4. Unsur  supaya  orang  itu  memberikan  barang  yang  sama  sekali  atau  sebagainya termasuk  kepunyaan  orang  itu  sendiri,  kepunyaan  orang  lain  atau  supaya  orang itu membuat utang atau menghapus piutang, pembahasan ini.
Beradasarkan  uraian  di  atas  maka  dapat  dianalisis  bahwa  pertanggungjawaban menurut  hukum  pidana  merupakan kemampuan  bertanggungjawab seseorang terhadap kesalahan. Dalam hukum pidana terhadap pelaku pidana untuk dapat dipertanggungjawabkan  maka  harus  ada  kesalahan,  karena  ada  asas  dalam  hukum pidana  yang  menyatakan  tiada  pidana  tanpa  kesalahan,  untuk  dapat  dipidana  harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana yaitu:
1. Ada subjek hukum (pelaku).
2. Ada perbuatan (aktif atau pasif).
3. Bersifat melawan hukum (asas legalitas).
4. Ada kesalahan (kesengajaan atau culpa).
5. Dapat dipertanggungjawabkan (tidak ada alasan pemaaf ataupun pembenar). 8
Seseorang  telah  melakukan  atau  tidak  melakukan  perbuatan  yang  dilarang undang-undang  dan  tidak  dibenarkan  oleh  masyarakat  atau  tidak  patut  menurut pandangan  masyarakat.  Melawan  hukum  dan  kesalahan  adalah  unsur-unsur  peristiwa pidana atau perbuatan pidana (delik) yang mempunyai hubungan erat. Tanggung jawab itu  selalu  ada,  meskipun  belum  pasti  dituntut  oleh  pihak  yang  berkepentingan  jika pelaksanaan  peranan  yang  telah  berjalan  itu  ternyata  tidak  mencapai  tujuan  yang diinginkan. Demikian pula dengan masalah terjadinya perbuatan pidana dengan segala faktor-faktor  yang  menjadi  pertimbangan  melakukan  pertanggungjawaban  dalam hukum  pidana.  Atas  faktor-faktor  itulah  tanggung  jawab  dapat  lahir  dalam  hukum pidana.
Tanggungjawab  pidana  dapat  diartikan  sebagai  akibat  lebih  lanjut  yang  harus ditanggung  oleh  orang  yang  telah  bersikap  tindak,  baik  bersikap  tindak  yang  selaras
8 R. Abdussalam, Sistem Peradilan Pidana , Jakarta: Penerbit Restu Agung, 2007, Hal. 61.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. III, No. 1, Juni 2019 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
dengan  hukum  maupun  yang  bertentangan  dengan  hukum.  Tanggung  jawab  pidana adalah akibat lebih lanjut yang harus diterima/dibayar/ditanggung oleh seseorang yang melakukan tindak pidana secara langsung atau tidak langsung.
Untuk  dapat  dipidana,  maka  perbuatannya  harus  memenuhi  unsur-unsur  tindak pidana. Apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur tindak pidana, maka kepada yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana secara yuridis.

## C. Tinjauan Dan Tujuan Pemidanaan
Pemidanaan  dalam  hukum  pidana  mencakup  dua  hal,  yaitu  pertama  pembalasan sebagai  pengimbangan  atas  dasar  tingkat  kesalahan  si  pelaku  dan  yang  kedua  tujuan pemidanaan  berupa  memelihara  solidaritas  masyarakat,  diarahkan  untuk  memelihara dan  mempertahankan  kesatuan  masyarakat.  Di  dalam  pemidanaan  terdapat  beberapa teori antara lain teori absolut, teori pembalasan, teori relatif, dan teori gabungan sebagai berikut:
1. Teori Absolut Atau Teori Pembalasan
Menurut  teori  ini  pidana  dijatuhkan  semata-mata  karena  orang  melakukan kejahatan  atau  tindak  pidana.  Pidana  merupakan  akibat  mutlak  yang  harus  ada sebagai  suatu  pembalasan  atau  tindak  pidana  yang  dilakukan  seseorang.  Ada pemidanaan  karena  ada  pelanggaran  hukum,  ini  merupakan  tuntutan  keadilan. Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak dari adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri,  terlepas  dari  manfaat  yang harus dicapai.  Menurut pendapat  Imanuel Kant,  bahwa  pidana  sebagai  “ Kategorische  Imperatif” yakni  seseorang  harus dipidana  oleh  hakim  karena  telah  melakukan  kejahatan,  sehingga  pidana menunjukkan suatu tuntutan. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat pada pendapat Imanuel Kant dalam teori “Philosophy of Law” sebagai berikut:
“...pidana  tidak  pernah  dilaksnakan  semata-mata  sebagai  sarana  untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat,  tetapi  dalam  semua  hal  harus  dikenakan  hanya  karena  orang  yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan.” 9

## 2. Teori Relatif
Menurut  teori  relatif  suatu  kejahatan  tidak  mutlak  harus  diikuti  dengan suatu  pidana.  Memidana  bukanlah  sekedar  untuk  pembalasan  saja  tetapi mempunyai  tujuan-tujuan  tertentu.  Pembalasan  itu  sendiri  tidak  memiliki  nilai tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Teori ini disebut  juga  sebagai  “teori  perlindungan  masyarakat” (the  theory  of  social defence). Karena  teori  ini  juga  memasyarakatkan  adanya  tujuan  dalam pemidanaan  maka  sering  juga  disebut  sebagai  teori  tujuan (utilitarian  theory) . Dasar  pembenaran  dari  adanya  pidana  menurut  teori  ini  terletak  pada  tujuanya. Pidana dijatuhkan bukan “quia peccatum est” (karena orang membuat kejahatan). Mengenai  tujuan  pidana  untuk  pencegahan  kejahatan  ini,  biasa  dibedakan menjadi dua istilah, yakni :
a. Prevensi/Pencegahan Umum (Generale Preventie)
Prevensi  umum  menekankan  bahwa  tujuan  pidana  adalah  untuk mempertahankan  ketertiban  masyarakat  dari  gangguan  penjahat.  Pengaruh pidana  ditujukan  terhadap  masyarakat  pada  umumnya  dengan  maksud untuk  menakut-nakuti.  Artinya  pencegahan  kejahatan  yang  ingin  dicapai oleh  pidana  dengan  mempengaruhi  tingkah  laku  anggota  masyarakat  pada
9 Erna Dewi, 2013, Hukum Penitensier Dalam Perspektif , Bandar Lampung: Penerbit Lembaga Penelitian Universitas Lampung, 2013, Hal. 29.
http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
umumnya  untuk  tidak  melakukan  tindak  pidana.  Menurut  Johan  Andreas terdapat tiga bentuk pengaruh dalam pengertian prevensi umum, yaitu : 1).   Pengaruh pencegahan.
2).   Pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral.
3).   Pengaruh untuk mendorong suatu kebiasaan perbuatan patuh terhadap hukum.
b. Prevensi/Pencegahan Khusus (Speciale Preventie)
Prevensi  khusus  dimaksudkan  pengaruh  pidana  ditujukan  terhadap terpidana,  yang  menekankan  tujuan  pidana  adalah  agar  terpidana  tidak mengulangi perbuatanya lagi. Fungsinya untuk mendidik dan memperbaiki terpidana untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, sesuai dengan harkat dan martbatnya. Teori tujuan pidana ini dikenal pula dengan sebutan reformation atau rehabilitation theory.
3. Teori Gabungan
Teori  gabungan  adalah suatu  kombinasi  dari teori  absolut  dan teori  relatif. Menuirut  teori  gabungan,  tujuan  pemidanaan  selain  membahas  kesalahan penjahat  juga  dimaksudkan  untuk  melindungi  masyarakat  dengan  mewujudkan ketertiban,  dengan  ketentuan  beratnya  pidana  tidak  boleh  melampaui  batas pembalasan  yang  adil.  Dalam  teori  gabungan  terdapat  tiga  aliran  yang mempengaruhi, yakni:
a. Teori gabungan menitik beratkan unsur pembalasan, tetapi sifatnya berguna bagi masyarakat.  Zeverbergen mengatakan, bahwa makna tiap- tiap pidana untuk melindungi tata hukum dan pemerintah.
b. Teori  gabungan  yang  menitikberatkan  pertahanan  tata  tertib  masyarakat. Pembalasan  adalah  sifat  suatu  pidana  tetapi  tujuanya  ialah  melindungi kesejahteraan  masyarakat.  Menurut  Vos,  pidana  berfungsi  sebagai pencegahan umum.
c. Teori  gabungan  yang  memandan  sama  pembalasan  dan  pertahanan  tata tertib masyarakat. 10
Upaya  pembaharuan  hukum  pidana  di  Indonesia  merupakan  salah  satu masalah  urgen  untuk  diperbaharui.  Oleh  sebab  itu,  dalam  pembaharuan  hukum pidana,  jenis  pidana  dan  aturan  pemidanaan  mengalami  perombakan  total  yang signifikan  serta  mengedepankan  aspek-aspek  sosial  kemanusiaan  dan  hak  asasi manusia.  Beberapa  perkembangan  mengenai  pidana  dan  pemidanaan  dalam pembaharuan hukum pidana di antaranya sebagai berikut: 11
a. Teori Tujuan Pemidanaan
Tujuan  pemidanaan  yaitu  untuk  mencegah  dilakukannya  tindak pidana  dengan  menegakkan  norma  hukum  demi  pengayoman  masyarakat, menyelesaikan  konflik  yang  ditimbulkan  oelh  tindak  pidana,  memulihkan keseimbangan, mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, memasyarakatkan  terpidana  dengan  mengadakan  pembinaan  sehingga menjadi  orang  baik  dan  berguna,  dan  membebaskan  rasa  bersalah  pada terpidana.
b. Teori Pedoman Pemidanaan
Pedoman  pemidanaan  yang  dapat  dijadikan  acuan  bagi  hakim  dalam memberikan  pidana.  Pedoman  pemidanaan  itu  adalah  hakim  harus memperhatikan  kesalahan  pelaku  tindak  pidana,  motif  dan  tujuan
10 Ibid. Hal. 30.
11 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006, Hal. 22.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. III, No. 1, Juni 2019 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
melakukan tindak pidana, cara melakukan tindak pidana, sikap batin pelaku tindak  pidana,  riwayat  hidup  dan  keadaan  sosial  ekonomi  pelaku  tindak pidana,  sikap  dan  tindakan  pelaku  sesudah  melakukan  tindak  pidana, pengaruh  pidana  terhadap  masa  depan  pelaku  tindak  pidana,  pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan, pengaruh tindak pidana terhadap  korban  atau  keluarga  korban,  apakah  tindak  pidana  dilakukan dengan berencana.

## D. Pengertian Hak Dan Kewajiban Anak Di Hadapan Hukum
1. Pengertian Anak Di Hadapan Hukum
Dalam  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan Pidana  Anak,  mengklarifikasikan  pengertian  anak  yang  berhadapan  dengan hukum  adalah  orang  yang  dalam  perkara  telah  mencapai  umur  delapan  tahun, tetapi belum mencapai umur delapan belas tahun dan belum pernah kawin. Anak yang  berhadapan  dengan  hukum  adalah  anak  yang  telah  mencapai  usia  12  (dua belas)  tahun  tetapi  belum  mencapai  usia  18  (delapan  belas)  tahun  dan  belum menikah, yaitu sebagai berikut:
a. Yang  diduga,  disangka,  didakwa,  atau  dijatuhi  pidana  karena  melakukan tindak pidana.
b. Yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana. 12
Anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  dapat  juga  dikatakan  sebagai  anak yang  terpaksa  berkontak  dengan  sistem  pengadilan  pidana  karena,  sebagai berikut:
a. Disangka,  didakwa,  atau  dinyatakan  terbukti  bersalah  melanggar  hukum; atau  telah  menjadi  korban  akibat  perbuatan  pelanggaran  hukum  yang dilakukan orang/kelompok orang/lembaga/negara terhadapnya.
b. Telah  melihat,  mendengar,  merasakan,  atau  mengetahui  suatu  peristiwa pelanggaran hukum. 13
Anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  dapat  juga  dikatakan  sebagai  anak yang  terpaksa  berkontak  dengan  sistem  pengadilan  pidana  karena,  sebagai berikut:
a. Disangka,  didakwa,  atau  dinyatakan  terbukti  bersalah  melanggar  hukum; atau  telah  menjadi  korban  akibat  perbuatan  pelanggaran  hukum  yang dilakukan orang/kelompok orang/lembaga/negara terhadapnya.
b. Telah  melihat,  mendengar,  merasakan,  atau  mengetahui  suatu  peristiwa pelanggaran hukum. 14
Berdasarkan ruang lingkupnya maka anak yang berhadapan dengan hukum dapat dibagi menjadi, sebagai berikut: 15
a. Pelaku atau tersangka tindak pidana.
b. Korban tindak pidana.
c. Saksi suatu tindak pidana.
12 Maidin  Gultom, Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  di Indonesia , Bandung: Penerbit Refika Aditama, 2008, Hal. 39.
13 Apong Herlina, dkk, Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum , Buku Saku untuk Polisi, Jakarta: Penerbit Unicef, 2004, Hal. 17.
14 M. Joni dan  Zulchaina  Z. Tanamas, Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak , Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 1995, Hal. 54.
15 Sri Widoyanti, Anak Dan Wanita Dalam Hukum , Jakarta: Penerbit Pradya Paramita, 1984, Hal. 52.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. III, No. 1, Juni 2019 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Anak sebagai pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum, dan memerlukan  perlindungan.  Anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  adalah  anak yang melakukan kenakalan, yang kemudian akan disebut sebagai kenakalan anak, yaitu kejahatan pada umumnya dan prilaku anak yang berkonflik dengan hukum atau  anak  yang  melakukan  kejahatan  pada  khusunya.  Kata  konflik  digunakan untuk  menunjukkan  adanya  suatu  peristiwa  yang  tidak  selaras  atau  terdapat pertentangan  dalam  suatu  peristiwa,  sehingga  dapat  dikatakan  sebagai permasalahan.  Oleh  karena  itu  pengertian  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum dapat  juga  diartikan  dengan  anak  yang  mempunyai  permasalahan  karena  suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau bisa juga dikatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak nakal. 16
Kenakalan  anak (juvenile  delinquency) bukan  kenakalan  yang  dimaksud  dalam Pasal  489  KUHP.  Juvenile  artinya  young,  anak-anak,  anak  muda,  ciri karakteristik  pada  masa  muda  sifat-sifat  khas  pada  periode  remaja,  sedangkan delinguency  artinya  doing  wrong,  terabaikan/mengabaikan,  yang  kemudian diperluas  artinya  menjadi  jahat,  a-sosial,  kriminal,  pelanggar  aturan,  pembuat ribut,  pengacau,  penteror,  tidak  dapat  diperbaiki  lagi,  durjana,  dursila,  dan  lain- lain. 17
Kenakalan anak dapat dilihat dalam 2 (dua) bentuk, yaitu sebagai berikut:
a. Kenakalan  Anak  sebagai  status  offences,  yaitu  segala  prilaku  anak  yang dianggap  menyimpang,  tetapi  apabila  dilakukan  oleh  orang  dewasa  tidak dianggap  sebagai  tindak  pidana,  misalnya  membolos  sekolah,  melawan orang tua, lari dari rumah.
b. Kenakalan  anak  sebagai  tindak  pidana,  yaitu  segala  prilaku  anak  yang dianggap  melanggar  aturan  hukum  dan  apabila  dilakukan  oleh  orang dewasa  juga  merupakan  tindak  pidana,  tetapi  pada  anak  dianggap  belum bertanggung jawab penuh atas perbuatannya. Misalnya; mencuri, memeras.
2. Pengertian Hak Dan Kewajiban Anak
Berdasarkan  ketentuan  dalam  Undang-Undang  Nomor:  35  Tahun  2014 tentang  Perlindungan  Anak,   maka   hak-haknya   anak   adalah sebagai berikut : a. Pasal 4 Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2014; bahwa setiap anak berhak untuk  hidup,  tumbuh,  berkembang,  dan  berpartisipasi  secara  wajar  sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatperlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
b. Pasal 5 Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2014, bahwa setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
c. Pasal 6 Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2014, bahwa setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
d. Pasal  7  ayat  (1)  dan  (2)  Undang-Undang  Nomor  :  35  Tahun  2014,  bahwa setiap  anak  berhak  untuk  mengetahui  orang  tuanya,  dibesarkan  dan  di asuholeh orang tuanya sendiri. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak  dapat  menjamin  tumbuh  kembang  anak  atau  anak.  Dalam  keadaan terlantar  maka  tersebut  berhak  di  asuh  atau  diangkat  sebagai  anak  angkat oleh  orang  lain  sesuai  dengan  ketentuan.  Peraturan  perundang-undangan yang berlaku.
16 M. Hassan Wadong, Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak , Jakarta: Grasindo, 2012, Hal. 46.
17 Wagiati Soetodjo, Hukum Pidana Anak , Bandung: Penerbit Refika Editama, 2006, Hal. 39.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. III, No. 1, Juni 2019 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
e. Pasal 8 Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2014, bahwa setiap anak berhak memperoleh  pelayanan  kesehatan  dan  jaminan  social  sesuai  dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan social.
f. Pasal  9  ayat  (1)  dan  (2)  Undang-Undang  Nomor  :  35  Tahun  2014,  bahwa setiap  anak  berhak  memperoleh  pendidikan  dan  pengajaran  dalam  rangka pengembangan  pribadinya  dan  ingkat  kecerdasan  sesuai  dengan  minat  dan bakatnya.  Khsusus  bagi  anak  penyandang  cacat  juga  berhak  memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.
g. Pasal  10  Undang-Undang  Nomor  :  35  Tahun  2014,  bahwa  setiap  anak berhak  menyatakan  dan  didengar  pendapatnya,  menerima,  mencari  dan memberikan  informasi  sesuai  dengan  tingkat  nilai-nilai  kesusilaan  dan kepatutan.
h. Pasal  11  Undang-Undang  Nomor  :  35  Tahun  2014,  bahwa  setiap  anak berhak  untuk  instirahat  dan  memanfaatkan  waktu  luang,  bergaual  dengan anaka sebaya, bermain,  berekreasi  sesuai  dengan minat,  bakat, dan tingkat kecerdasannya social (Pasal 11).
i. Pasal 12 Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2014, bahwa setiap anak yang menyandang  cacat  berhak  memperoleh  rehabilitasi,  bantuan  social,  dan pemeliharaan taraf kesejahteraan social.
j. Pasal 13 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2014, bahwa setiap  anak  selama  dalam  pengasuhan  orang  tua,  wali  atau  pihak  lain manapun  yang  bertangung  jawab  atas  pengasuhan,      berhak      mendapat perlindungan   dan   perlakuan diskriminasi,  eksploitasi,  baik  ekonomi maupun  seksual,  penelantaran,  kekejaman,  kekerasan,  dan  penganiayaan, ketidak adilan dan perlakuan itu di kenaakan pemberatan hukuman.
k. Pasal  14  Undang-Undang  Nomor  :  35  Tahun  2014,  bahwa  setiap  anak berhak  untuk  di  asuh  orang  tuanya  sendiri  kecuali  ada  alas  an  demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
l. Pasal  15  Undang-Undang  Nomor  :  35  Tahun  2014,  bahwa  setiap  anak berhak  untuk  memperoleh  perlindungan  dari  penyalah  gunaan  dalam kegiatan politik, pelibatan dalam rangka bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan  social,  pelibatan  yang  mengandug  unsure  kekerasan,  dan pelibatan dalam peperangan.
m. Pasal  16  ayat  (1),  (2),  dan  (3)  Undang-Undang  Nomor  :  35  Tahun  2014, bahwa  setiap  anak  berhak  memperoleh  perlindungan  dari  sasaran penganiayaan,penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak menusiawi. Setiap  anak  berhak  untuk  memperoleh  kebebasan  sesuai  dengan  hokum. Penangkapan pernahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila  sesuai  dengan  hokum  yang  berlaku  dan  hanya  dapat  seilakukan sebagai upaya terakhir.
n. Pasal 17 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2014,  bahwa setiap  anak  yang  di rampas kebebasannya berhak untuk mendapatkan  perlakuan  secara  manusiawi  dan  penempatanya  dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hokum atau bentuan lainya secara efektif dalam setiap tahapam upaya hokum yang berlaku, dan membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak  dalam  siding  tertutup  untuk  umum.  Setiap  anak  yang  menjadi korban  atau  pelaku  kekerasan  seksual  yang  berhadaan  dengan  hokum berhak di rahasiakan.
http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
o. Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2014, bahwa setiap anak yang menjadi  korban  atau  pelaku  tindak  pidana  berhak  mendapatkan  bantuan hokum dan bantuan lainya.
p. Pasal  19  Undang-Undang  Nomor  :  35  Tahun  2014,  bahwa  setiap  anak berkewajiban  untuk  menghormati  orang  tua,  wali  dan  guru  mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman, mencintai tanah air, bangsa, dan  Negara  menunaikan  ibadah  sesuai  dengan  ajaran  agamanya  dan melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

## E. Sanksi  Pidana  Dalam  Undang-Undang  Nomor  :  11  Tahun  2012  Tentang  Sistem Peradilan Pidana Anak
Sehubungan  deng  berlakunya  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  telah  menetapkan  apa  yang  dimaksud  anak  yang berkonflik dengan  hukum.  Terhadap  undang-undang  ini berlaku lexspecialis terhadap KUHP,  khususnya  yang  berkaitan  dengan  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  anak, dengan  adanya  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan Pidana  Anak,  menjadi  acuan  pula  dalam  perumusan  Konsep  KUHP  Tahun  2012 berhubungan dengan pidana dan tindak pidana bagi anak. Dengan demikian, tidak akan ada tumpang tindih atau saling bertentangan. 18
Dalam Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,  menyatakan  bahwa  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  yang  selanjutnya disebut  Anak  adalah  anak  yang  telah  berumur  12  (dua  belas)  tahun,  tetapi  belum berumur  18  (delapan  belas)  tahun  yang  diduga  melakukan  tindak  pidana,  yang dimaksud anak yang berkonflik dengan hukum adalah :
1. Anak yang melakukan tindak pidana.
2. Anak  yang  melakukan  perbuatan  yang  dinyatakan  terlarang  bagi  anak baikmenurut  peraturan  perundang-undangan  maupun  menurut  peraturan  hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. 19
Sehubungan dengan hal tersebut, jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan,  maka status anak   nakal tersebut berdasarkan putusan pengadilan dapat sebagai anak pidana atau anak negara.
Mengapa  disebut  anak  pidana  yaitu  anak  yang  berdasarkan  putusan  pengadilan menjalani  pidana  di  Lembaga  Pemasyarakatan  (LP)  paling  lama  sampai  berumur  18 (delapan  belas)  tahun.  Kemudian  sebagai  anak  negara  yaitu  anak  yang  berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada Negara untuk dididik dan ditempatkan di LP anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. 20
Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dapat dijatuhkan pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan atau tindakan. Ketentuan dalam Pasal 71  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  :  11  Tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan Pidana Anak, mengatur tentang pidana pokok dan pidana tambahan bagi anak anak yang berkonflik dengan hukum antara lain :
1. Pidana Pokok
Pidana pokok yang dijatuhkan kepada anak yang berkonflik dengan hukum ialah :
18 Darwan Prinst, Hukum Anak Indonesia, Bandung : Penerbit Citra Aditya Bakti, 2013, Hal. 43.
19 Gerson Bawengan, Penyidikan Perkara Pidana Dan Teknik Introgasi , Jakarta: Penerbit Pradya Paramita, 2012, Hal. 27.
20 Marlina, Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice, Bandung: Penerbit Refika Editama, 2009, Hal. 25.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. III, No. 1, Juni 2019 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
a. Pidana peringatan.
b. Pidana dengan syarat :
1).   Pembinaan di luar lembaga.
2).   Pelayanan masyarakat.
3).   Pengawasan.
c. Pelatihan kerja.
d. Pembinaan dalam lembaga.
e. Penjara.
2. Pidana Tambahan
Selain  pidana  pokok  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  71  ayat  (2)
Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa  terhadap  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  dapat  juga  dijatuhkan pidana tambahan, berupa :
a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.
b. Pemenuhan kewajiban adat. Berdasarkan  ketentuan  Pasal  82  ayat  (1)  Undang-Undang        Nomor  :  11
Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  tindakan  yang  dapat dijatuhkan kepada anak yang berkonflik dengan hukum ialah:
a. Pengembalian kepada orang tua/wali.
b. Penyerahan kepada seseorang.
c. Perawatan di rumah sakit jiwa.
d. Perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS).
e. Kewajiban  mengikuti  pendidikan  formal  dan/atau  pelatihan  yang  diadakan oleh pemerintah atau badan swasta.
f. Pencabutan surat izin mengemudi.
g. Perbaikan akibat tindak pidana. Selain tindakan di atas, Hakim dapat memberikan teguran dan menetapkan syarat  tambahan.  Teguran  adalah  peringatan  dari  hakim  baik  secara  langsung terhadap anak yang dijatuhi tindakan maupun secara tidak langsung melalui orang tua,  wali  atau  orang  tua  asuhnya  agar  anak  tersebut  tidak  mengulangi perbuatannya.  Syarat  tambahan  itu  misalnya  kewajiban  untuk  melapor  secara periodik kepada embimbing kemasyarakatan didasarkan pada penjelasan Pasal 73 ayat  (7)  Undang-Undang  Nomor  :  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan Pidana Anak. 21
Penjatuhan  tindakan  yang  dilakukan  oleh  hakim  dilakukan  kepada  anak yang  melakukan  perbuatan  yang  dinyatakan  terlarang  bagi  anak  menurut peraturan  perundang-undangan.  Namun,  terhadap  anak  yang  melakukan  tindak pidana,  hakim  menjatuhkan  pidana  pokok  dan  atau  pidana  tambahan  atau tindakan.  Pada  segi  usia,  pengenaan  tindakan  terutama  bagi  anak  yang  masih berusia  12  (dua  belas)  tahun.  Terhadap  anak  yang  telah  melampaui  umur  diatas 12 (dua belas) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun dijatuhkan pidana. Hal ini dilakukan mengingat  pertumbuhan  dan  perkembangan  fisik,  mental dan sosial anak. 22
Tujuan dan dasar pemikiran mengenai peradilan anak merupakan titik tolak pendekatan  yang  pertama  harus  diperhatikan  dalam  membicarakan  masalah perlindungan  hukum  bagi  anak  dalam  proses  peradilan.  Berdasarkan  titik  tolak
21 Rahardi Ramelan, Lembaga Pemasyarakatan Bukan Penjara , Jakarta: Penerbit Gramedia, 2012, Hal. 63.
22 Mahmul Siregar dkk., Pedoman Praktis Melindungi Anak Dengan Hukum Pada Situasi Emergensi Dan Bencana Alam, Medan: Penerbit Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA), 2007, Hal. 19.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. III, No. 1, Juni 2019 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
pendekatan  yang  berorientasi  pada  kesejahteraaan  anak  perlu  ada  pendekatan khusus dalam masalah perlindungan hukum bagi anak dalam proses peradilan. 23 Jenis  tindakan  yang dapat  dijatuhkan kepada anak  yang berkonflik dengan hukum  berdasarkan  Pasal  82  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  :  11  Tahun  2012 tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  ternyata  sedikit  lebih  luas  dibandingkan dengan  rumusan  Konsep  KUHP  Tahun  2012.  Rumusan  pengenaan  tindakan terhadap anak (Pasal 132 Konsep KUHP Tahun 2012) adalah:
a. Pengembalian kepada orang tua, wali atau pengasuhnya.
b. Pengembalian kepada pemerintah atau seseorang.
c. Keharusan  mengikuti  suatu  latihan  yang  diadakan  oleh  pemerintah  atau badan swasta.
d. Pencabutan surat izin mengemudi.
e. Rehabilitasi.
F. Pertimbangan  Hakim  Dalam  Penetapan  Tindak  Pidana  Pemerasan  Dengan Ancaman Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur
Pertimbangan  hukum  Hakim  dalam  memutus  penetapan  perkara  Nomor  : 33/Pen.Pid.Sus.Anak/2017/PN.Jkt.Sel.  tanggal  06  September  2017  atas  nama  Rizky Fadilla  Rachman  alias  Beler  Onge  bin  Nurachman,  umur  14  tahun,  tempat  tinggal  Jl. Kebagusan  III Gg. Cantik RT.10 RW.05 Kel. Kebagusan, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan, status pelajar.
Terdakwa  yang  bernama  Rizky  Fadilla  Rachman,  ditangkap  berdasarkan berdasrakan  surat  perintah  penangkapan  Nomor  :  S.Kap/107/VIII/2017/Res.Krim. tanggal  01  Agustus  2017,  telah  ditahan  berdasarkan  surat  perintah/penetapan penahanan, yaitu :
1. Penyidik sejak tanggal 02 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2017.
2. Pembantaran  oleh  Penyidik  sejak  tanggal  04  Agustus  2017  sampai  dengan tanggal 08 Agustus 2017 karena dirawat di Rumah Sakit Polri R. Sukanto Kramat Jati.
3. Pencabutan  Pembantaran  Penahanan  oleh  Penyidik  sejak  tanggal  04  Agustus 2017 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2017.
4. Penahanan Lanjutan oleh Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2017.
5. Perpanjangan  Penuntut  Umum  sejak  tanggal  29  Agustus  2017  sampai  dengan tanggal 04 September 2017.
6. Penuntut Umum sejak tanggal 05 September 2017 sampai dengan 09  September 2017.
Menimbang,  bahwa  terdakwa  Rizky  Fadilla  Rachman  telah  didakwa  melakukan tindak pidana sebagai berikut :
1. Pasal 365 ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHP.
2. Pasal 368 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Menimbang, bahwa guna kepentingan pemeriksaan maka dipandang perlu untuk mengeluarkan surat perintah penahanan terhadap terdakwa Rizky Fadilla Rachman. Mengingat  Pasal  32  dan  Pasal  35  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  :  11  Tahun 20012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  dan  perundang-undangan  lainnya  yang bersangkutan  atau  terkait,  maka  Hakim  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Selatan, memerintahkan  melakukan  penahanan  atas  terdakwa  Rizky  Fadilla  Rachman  alias
23 Nikmah  Rosidah, Budaya  Hukum  Hakim  Anak  Di  Indonesia,  Sebuah  Pendekatan  Hukum  Progresif, Semarang: Penerbit Pustaka Magister, 2014, Hal. 52.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. III, No. 1, Juni 2019 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Beler  Onge  bin  Nurachman,  dalam  Rumah  Tahanan  Polsek  Cilandak,  Jakarta  Selatan paling  lama  10  (sepuluh)  hari,  terhitung  sejak  06  September  2017  sampai  dengan  15 September  2017.  Memerintahkan  pula  agar  kepada  terdakwa  Rizky  Fadilla  Rachman alias  Beler  Onge  bin  Nurachman  atau  keluarganya  selekas  mungkin  diberikan  salinan dari penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor :
33/Pen.Pid.Sus.Anak/2017/PN.Jkt.Sel. tanggal 06 September 2017.

## G. Kasus Pembanding Dalam Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak
1. Kasus  Pencurian  Dengan   Kekerasan  Dan   Pemberatan   Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bandar Lampung
Fenomena  sosial  yang  terjadi  bahwa  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh anak (juvenile  delinquency) dewasa  ini  juga  terjadi  di  terjadi  di  wilayah  hukum Pengadilan  Negeri  Gunung  Sugih.  Tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  anak adalah  pencurian  dengan  kekerasan  dan  pemberatan  dalam  Putusan  Perkara Pengadilan Negeri  Gunung Sugih  Nomor :  07/ Pid.Sus/Anak/2014/PN.GS. Pada dasrnya  seorang  anak  belum  mampu  mempertanggungjawabkan  semua kesalahannya  karena  lingkungan  sekitarnya  juga  memberi  peluang  untuk melakukan  pelanggaran  hukum,  sehingga  proses  peradilannya  pun  mempunyai perbedaan  dengan  peradilan  pada  umumnya,  dikarenakan  demi  menghindari tekanan  psikologis  terhadap  anak  yang  telah  melanggar  norma  atau  pun  hukum yang  berlaku  sebagaimana  tercantum  dalam  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Fakta hukum yang terjadi dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pemberatan dalam Putusan Perkara Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor : 07/ Pid.Sus/Anak/2014/PN.GS. yang dilakukan oleh Terdakwa Boby Fernandes bin Anshori yang masih berusia 17 tahun telah terbukti melakukan tindak pidana pencurian  dengan  kekerasan    dan    pemberatan.    Secara      singkat    bahwa kronologi    dalam  perkara  tersebut  yakni  berawal  pada  hari  selasa  tanggal  09 September  2014  sekitar  pukul  15.30  WIB  di  Jalan  Lintas  Sumatera  Kabupaten Lampung  Tengah  atau  setidak-tidaknya  pada  suatu  tempat  lain  dalam  daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih Terdakwa Boby Fernandes Bin Anshori bersama-sama dengan saksi Pendi (berkas terpisah) dan Akub (DPO), melakukan pencurian  yang  didahului,  disertai  atau  diikuti  dengan  kekerasan  atau  ancaman kekerasan.
Terdakwa Boby  Fernandes Bin  Anshori  datang kerumah Akub (DPO) lalu terdakwa  saksi  Akub  main  kerumah  saksi  Pendi  sesampai  dirumah  saksi  Pendi Akub  mengajak  untuk  merampas  sepeda  motor  setelah  disepakati  bersama kemudian Terdakwa Boby Fernandes Bin Anshori, saksi Pendi dan Akub pergi ke arah Desa Buyut Udik untuk mencari korban tidak lama kemudian sepeda motor yang  dikendarai  oleh  saksi  korban  Gusti  Ayu  Artini  dan  saksi  Rahmawati melintas  di  jalan tersebut  dipepet  oleh sepeda motor  yang dikendarai  oleh Saksi Pendi  serta  mencabut  kontak  sepeda  motor  milik  saksi  korban  hingga  sepeda motor  yang  dikendarai  oleh  saksi  korban  terjatuh,  selanjutnya  kunci  kontak sepeda motor tersebut diberikan oleh saksi Pendi kepada terdakwa lalu diberikan oleh  terdakwa  kepada  Akub  setelah  itu  terdakwa  dan  Akub  turun  dari  sepeda motor  sedangkan  saksi  Pendi  menunggu  diatas  sepeda  motor  sambil  mengawasi situasi  sekitar  selanjutnya  Akub  mendekati  sepeda  motor  tersebut  dan memerintahkan  saksi  korban  Gusti  Ayu  Artini  dan  saksi  Rahmawati  untuk menjauh  sambil  mengancam  dengan  senjata  tajam  lalu  korban  Gusti  Ayu  Artini dan  saksi  Rahmawati  berlari  ketakutan  selanjutnya  sepeda  motor  milik  saksi
http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
korban  tersebut  diambil  oleh  Akub  dan  dibawanya  pergi  sedangkan  Terdakwa Boby  Fernandes  Bin  Anshori  dan  saksi  Pendi  membawa  sepeda  motor  yang dibawanya  tadi  kearah  Buyut  Udik  namun  sebelum  Terdakwa  Boby  Fernandes Bin Anshori dan saksi Pendi menyeberang rel sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan saksi Pendi tersebut putus rantai lalu dari arah belakang ada warga yang mengejar terdakwa dan saksi Pendi sambil berteriak begal hingga Terdakwa Boby Fernandes Bin Anshori dan saksi Pendi berhasil diamankan oleh warga dan dibawa ke Polres Lampung Tengah.
Tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pemberatan (gequalificeerde  diefstal) dalam  Putusan  Perkara  Pengadilan  Negeri  Gunung Sugih  Nomor  :  07/Pid.Sus/Anak/2014/PN.GS  Terdakwa  Boby  Fernandes  Bin Anshori  yang  masih  berusia  17  Tahun  dinyatakan  telah  dengan  sengaja melakukan  tindak  pidana  pencurian  dengan  kekerasan  dalam  keadaan memberatkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP. Majelis Hakim  Pengadilan  Negeri  Gunung  Sugih  menjatuhkan  pidana  kepada  Terdakwa Boby Fernandes Bin Anshori dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
2. Kasus Pemerkosaan Yang Dilakukan Oleh Anak  Di Banda Aceh
Bahwa    terdakwa      Muhammad    Rian    bin    M.  Daud    pada    waktu  dan tempat  sebagaimana  tersebut  dalam  dakwaan  pertama  primari,  dengan  sengaja melakukan  kekerasn  atau  ancaman  kekerasan,  memaksa,  melakukan  tipu muslihat,  serangkaian  kebohongan,  atau  membujuk  anak,  yakni  saksi  korban Nurul Makfira binti Muhammad Cut berusia 12 (dua belas) tahun 7 (tujuh) bulan, untuk  melakukan  atau  membiarkan  dilakukan  perbuatan  cabul,  yang  dilakukan terdakwa dengan denga kronologi sabagai berikut ;
Pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti, sekitar pertengahan  bulan  Januari  tahun  2013,  terdakwa  menghubungi  saksi  Nurul Makfira  binti  Muhammad  Cut  dan  mengajak  saksi  Nurul  untuk  melakukan hubungan badan atau bersetubuh  dengan terdakwa. Karena saksi  Nurul  menolak maka  terdakwa  membujuk  saksi  Nurul,  pada  pokoknya  dengan  kata-kata  “bila saksi Nurul mau melakukan hubungan badan terdakwa berarti saksi Nurul punya rasa  cinta  dengan  terdakwa,  tetapi  bila  saksi  Nurul  menolak  ajakan  terdakwa berarti  saksi  Nurul  tidak  tulus  mencintai  terdakwa”.  Disampng  itu  terdakwa sering  mengisi  pulsa  ke  handphone  milik  saksi  Nurul,  dan  terdakwa  ada memberikan hadiah berupa kalung fantasi, serta terdakwa juga berjanji pasti akan bertanggung  jawab  terhadap  aoa  yang  dilakukan  kepada  saksi  Nurul,  dengan menikahi  saksi  Nurul  kelak.  Atas  bujuk  rayu  terdakwa  tersebut,  saksi  Nurul terpengaruh  dan  bersedia  untuk  melakukan  hubungan  badan  dengan  terdakwa. Pada  hari  sabtu  tanggal  02  Pebruari  2013  sekira  pukul  19.30  Wib  atau  sekitar waktu tersebut terdakwa menjemput saksi Nurul Makfira Binti Muhammad Cut di tempat tinggal saksi, Lorong I Dusun Darussalam Desa Pusong Lama Kecamatan Banda  Sakti  Kota  Lhokseumawe.  Kemudian,  dengan  sepeda  motor,  terdakwa membawa saksi  Nurul ke Wilayah Kecamatan  Muara  Dua, tepatnya dipinggiran Jalan Desa Blang Crum Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe. Dalam  putusan  pidana  Nomor  :  60/Pid.B/2013/PN-LSM  Tanggal  29  Juli 2013, terdakwa dan korban sama-sama masih dalam kategori anak dibawah umur, dimana terdakwa baru berumur 17 tahun dan korban dan korban baru berumur 12 tahun 7 bulan, hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor  :  3  Tahun  1997  Tentang  Pengadilan  Anak,  menyebutkan:  “Anak  adalah orang  yang  dalam  perkara  anak  nakal  telah  mencapai  umur  8  (delapan)  tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.”
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. III, No. 1, Juni 2019 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Kemudian dalam ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyebutkan; “Anak adalah seseorang yang  belum  berusia  18  (delapan  belas)  tahun,  termasuk  anak  yang  masih  dalam kandungan.”
Analisa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tersebut dalam perspektif perlindungan anak, maka dapat disimpulkan bahwa  terdakwa  sebagai anak    nakal    yang    melakukan    tindak  pidana  sebagaimana  putusan  Nomor  : 60/Pid.B/2013/PN-LSM  Tanggal  29  Juli  2013,  ditemukan  fakta  hukum  bahwa dalam perkara terdakwa, Hakim dalam mengambil keputusan lebih terfokus pada hasil  pemeriksaan  didepan  sidang  pengadilan.  Hakim  berdasarkan  kenyataan yang  diperoleh  selama  persidangan  dalam  perkara  terdakwa,  Hakim  tidak menemukan  hal-hal  yang  dapat  melepaskan  terdakwa  dari  pertanggungjawaban pidana. Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus di pertanggungjawabkan kepadanya mengingat terdakwa mampu bertanggung jawab maka  terdakwa  dinyatakan  bersalah  atas  tindak  pidana  yang  didakwakan  atas pencabulan  terhadap  anak.  Selain  itu  dalam  mengambil  keputusannya  hakim berdasarkan  adanya  fakta  hukum  yang  ditemukan  bahwa  orangtua  pelaku  dan orang tua korban sudah ada perdamaian untuk menikahkan terdakwa dan korban. Jaksa  Penuntut  Umum  menyusun  dakwaannya  dalam  bentuk  kombinasi, maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan pertama primari, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:
a. Setiap orang.
b. Dengan sengaja.
c. Melakukan  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan,  memaksa,  melkukan  tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk.
d. Anak.
e. Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Putusan  Hakim,  bahwa  Pasal  82  Undang-Undang  Nomor  :  23  Tahn  2002 Tentang  Perlindungan  Anak,  serta  peraturan  lainnya  berkenaan  dengan  perkara ini:
a. Menyatakan  terdakwa  Muhammad  Rian  M.  Daud  sesuai  dengan  identitas tersebut  tidak  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan tindakan pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama sunsidair.
b. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan pertama primary.
c. Menyatakan  tedakwa  Muhammad  Rian  M.  Daud  sesuai  dengan  identitas tersebut,  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan tindakan  pidana  “pencabulan  terhadap  anak  “  sebagaimana  di  maksud dalam dakwaan pertama subsidair.
d. Menetapkan barang bukti berupa :
1).   1 (satu) helai kemeja perempuan lengan panjang warna ungu.
2).   1 (satu) helai celana panjang kain perempuan warna coklet.
3).   1 (satu) helai miniset warna hitam.
4).   1 (satu) helai celana dalam perempuan warna orange. Dikembalikan kepada saksi Nurul Makfira Binti Muhammad Cut.
e. Membebankan  terdakwa  untuk  membayar  biaya  perkara  sejumlah  Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. III, No. 1, Juni 2019 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## Kesimpulan
Berdasarkan  analisi  dan  hasil  penelitrian  serta  pembahadsan  dari  Tesis  ini,  maka  dapat disimpulkan  bahwa  tindak  pidana  pemerasan  dengan  ancaman  yang  dilakukan  oleh  anak  di bawah  umur  (Studi  Kasus  Penetapan  Hakim  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Selatan  Nomor  : 33/Pen.Pid.Sus.Anak/2017/PN.Jkt.Sel.), sebagai berikut :
1.  Pertanggungjawaban  pidana  terhadap  anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana  pemerasan dengan ancaman yaitu terdakwa Rizky Fadilla Rachman alias Beler Onge bin Nurachman terbukti melanggar Pasal 365 ayat  (1) ke-1 dan ke-2 KUHP,  atau Pasal  368 ayat  (1) Jo. Pasal  55  ayat  (1)  ke-1  KUHP,  selama  proses  peradilan  baik  dari  tingkat  penyidikan hingga tingkat  eksekusi terhadap terdakwa Rizky  Fadilla Rachman alias Beler Onge bin Nurachman, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani (tidak termasuk kualifikasi Pasal 44 KUHP)  serta  tidak  ditemukan  alasan  penghapus  pidana  dalam  hal  ini  baik  alasan pembenar  maupun  alasan  pemaaf  sehingga  dengan  demikian  sebagai  pertimbangan Hakim  maka  terdakwa  Rizky  Fadilla  Rachman  alias  Beler  Onge  bin  Nurachman, dikategorikan  mampu  bertanggungjawab  atas  perbuatan  yang  dilakukannya.  Hakim Pengadilan  Negeri  Jakarta  Selatan    yang      memeriksa      dan      mengadili      perkara      ini berdasarkan keyakinan dengan alat bukti yang cukup, guna mewujudkan cita-cita hukum yakni kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan hukum maka Terdakwa Rizky Fadilla Rachman alias  Beler Onge bin  Nurachman  yang  masih anak-anak harus tetap menjalani hukuman  sebagaimana  telah  ditetapkan  oleh  Hakim  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Selatan dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) hari sebagai pertanggungjawaban pidananya.
2.  Dasar  pertimbangan  hukum  Hakim  dalam  menjatuhkan  sanksi  pidana  terhadap  anak sebagai  pelaku  tindak  pidana  pemerasan  dengan  ancaman  adalah  dakwaan  Jaksa,  tujuan pemidanaan,  hal-hal  yang  meringankan  dan  memberatkan,  majelis  Hakim  cenderung tidak  menjatuhkan  pidana  maksimum,  harapan  pelaku  tidak  mengulangi  perbuatannya, motif  tindak  pidana,  sikap  pelaku  setelah  melakukan  tindak  pidana,  akibat  yang ditimbulkan,  serta  aplikasi  teori-teori  yang  berkaitan  dengan  dasar  pertimbangan  hakim dalam  memutus  perkara  dalam  sidang  pengadilan  yakni  kepastian  hukum,  kemanfaatan dan keadilan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA
BUKU : Apong Herlina, dkk, Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum , Buku Saku untuk Polisi, Jakarta: Penerbit Unicef, 2004.
Bambang  Mulyono, Kenakalan  Remaja  Dalam  Persfektif  Pendekatan  Sosiologi  Psikologi Dan Penanggulangannya , Gramedia, Jakarta: Penerbit Gramedia, 2006. Darwan Prinst, Hukum Anak Indonesia, Bandung : Penerbit Citra Aditya Bakti, 2013. Erna  Dewi, Hukum  Penitensier  Dalam  Perspektif ,  Bandar  Lampung:  Penerbit  Lembaga Penelitian Universitas Lampung, 2013.
Gerson  Bawengan, Penyidikan  Perkara  Pidana  Dan  Teknik  Introgasi ,  Jakarta:  Penerbit Pradya Paramita, 2012.
Kartini Kartono, Patologi 2 kenakalan Remaja , Jakarta: Penerbit Rajawali Pers, 1992. Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia , Bandung: Penerbit Refika Aditama, 2008.
M.  Joni  dan  Zulchaina  Z.  Tanamas, Aspek  Hukum  Perlindungan  Anak  Dalam  Perspektif Konvensi Hak Anak , Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 1995.
Marlina, Peradilan  Pidana  Anak  Di  Indonesia,  Pengembangan  Konsep  Diversi  dan Restorative Justice, Bandung: Penerbit Refika Editama, 2009.
M. Hassan Wadong, Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak , Jakarta: Grasindo, 2012.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. III, No. 1, Juni 2019 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Mahmul  Siregar  dkk., Pedoman  Praktis  Melindungi  Anak  Dengan  Hukum  Pada  Situasi Emergensi Dan Bencana Alam, Medan: Penerbit Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA), 2007.
Nikmah  Rosidah, Budaya  Hukum  Hakim  Anak  Di  Indonesia,  Sebuah  Pendekatan  Hukum Progresif, Semarang: Penerbit Pustaka Magister, 2014.
R. Abdussalam, Sistem Peradilan Pidana , Jakarta: Penerbit Restu Agung, 2007.
Rahardi  Ramelan, Lembaga  Pemasyarakatan  Bukan  Penjara ,  Jakarta:  Penerbit  Gramedia, 2012.
Ronny  Hanitijo  Soemitro, Metodologi  Penelitian  Hukum  Dan  Yurimetri ,  Jakarta:  Penerbit Ghalia Indonesia, 2011.
Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
Sri Widoyanti, Anak Dan Wanita Dalam Hukum , Jakarta: Penerbit Pradya Paramita, 1984. W.A Gerungan, Psikologi Sosial Suatu Ringkasan , Bandung: Penerbit Eresco, 1996. Wagiati Soetodjo, Hukum Pidana Anak , Bandung: Penerbit Refika Editama, 2006.

## Perundang-Undangan:
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Internet:
Komisi
Perlindungan Anak Indonesia-home page. http://www.kpai.or.id/berita/ kriminalitasanak/ artikel.php. diakses tanggal 11 September 2017 Pkl. 17.00 WIB.
Suara  Pembaruan,  “kejahatan  anak”.  http://www.prakarsarakyat.org/artikel/fokus/artikel. php?aid=29687. diakses tanggal 10 September 2017 Pkl. 16.00 WIB.