INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 10979-10990 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Memahami Penerapan Terhadap Ketentuan Pengelolaan  Kualitas Udara Di Dki Jakarta
Cesilia Aprianes 1 ✉ , Aiska Rahima Az-Zahra 2
Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta
Email: cesilia.205230118@stu.untar.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta  telah  mengeluarkan  sejumlah  kebijakan  untuk  mengendalikan pencemaran  udara,  namun  menghadapi  banyak  kendala  dalam  penerapannya.  Situasi  ini  menjadi perbincangan publik, terutama Masyarakat Daerah Khusus Ibukota DKI Jakarta. Pemerintah berusaha memperketat peraturan-peraturan agar pencemaran udara tidak semakin memburuk. Penelitian ini dimaksudkan untuk  memahami penerapan terhadap ketentuan dalam mengelola kualitas udara di perkotaan  terutama  dari  aspek  lalu  lintas  di  DKI  Jakarta  dengan  menggunakan  pendekatan  yang mengarah pada model sistem. Pengamatan dilakukan melalui faktor-faktor yang mencakup instrumen kebijakan, sumber daya dan manajemen. Selain itu, bertujuan untuk mengidentifikasi kendala-kendala dalam penanganan kasus pencemaran udara di DKI Jakarta. Observasi ini mengaitkan pendekatan kualitatif dan menggunakan data primer dengan yang diperoleh dari kegiatan wawancara,  sedangkan data  sekunder    bersumber  dari  observasi.  Wawancara  dilakukan  narasumber  yang  merupakan Pengurus Gereja Kristen dan Pengurus Masjid. Studi ini menemukan bahwa instrumen kebijakan sudah ada, namun dianggap hanya dapat diterapkan pada BPLHD (Badan Pengendalian Hidup Lingkungan Daerah). Penegakan hukum dianggap tidak efektif karena sistem dan koordinasi yang tidak sempurna. Sumber daya manusia dan keuangan yang defisit, perencanaan strategi tidak tersusun dengan baik, serta  arahan  yang  dilaksanakan  belum  maksimal.  Penerapan  ketentuan  terhadap  pengendalian kualitas udara perkotaan yang berhasil khususnya DKI Jakarta, pengambil dan  pelaku ketentuan harus mempertimbangkan faktor tersebut.
Kata Kunci : Kualitas udara; Penerapan; Kebijakan.

## Abstract
The DKI Jakarta Provincial Government has issued a number of policies to control air pollution, but faces many obstacles in implementing them. This situation has become a matter of public discussion, especially for the Special Capital Region of DKI Jakarta. The government is trying to tighten regulations so that air pollution does not get worse. This research is intended to understand the application of provisions in managing air quality in urban areas, especially from the traffic aspect in DKI Jakarta, using an approach that leads to a system model. Observations are made through factors that include policy instruments, resources and management. Apart from that, it aims to identify obstacles in handling air pollution cases in DKI Jakarta. This observation links a qualitative approach and uses primary data obtained from interviews, while secondary data comes from observation. Interviews were conducted by resource persons who are Christian Church Administrators and Mosque Administrators. This study found  that  policy  instruments  already  exist,  but  are  considered  to  only  be  applicable  to  BPLHD (Regional Environmental Control Agency). Law enforcement is considered ineffective due to imperfect systems and coordination. Human and financial resources are in deficit, strategic planning is not well structured,  and  the  directions  implemented  are  not  optimal.  In  the  successful  implementation  of provisions  for  controlling  urban  air  quality,  especially  in  DKI  Jakarta,  the  decision  makers  and implementers must consider these factors.
Keyword: causative Air quality; Application; Policy.

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Sejak lama Indonesia kerap dijuluki sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam, salah  satunya  adalah  pepohonan.  Namun  seiring  berjalannya  waktu,  populasi  penduduk yang  semakin  meningkat  kerap  kali  sebagian  masyarakat  zaman  dahulu  melakukan pembakaran pepohonan untuk mengusir serangga, dijadikan sebagai pupuk, dan perluasan lahan untuk tempat tinggal.
Pencemaran  udara  adalah  kondisi  dimana  zat  karbon  dioksida  (CO2)  mencemari lapisan Ozon yang pada akhirnya, lapisan tersebut mengalami penipisan oleh sebab adanya aktivitas  manusia  sehingga  menyebabkan  kualitas  udara  semakin  buruk.  Aktivitas  yang dilakukan  manusia  yang  berdampak  yaitu;  transportasi  pribadi  yang  berlebihan, pembakaran lahan secara ilegal, limbah industri dan limbah rumah tangga. (Linna, 2011)
Kadar  pencemaran  udara  yang  semakin  tinggi  menyebabkan  suhu  bumi  semakin panas, yang disebabkan oleh pembakaran batu-bara, pembakaran ruang terbuka hijau, dan zat polutan yang berasal dari industri. Pada awalnya, masyarakat sangat meremehkan hal tersebut. Dengan adanya peristiwa Global warming yang terjadi sekarang ini, pada masa kini masyarakat sudah mulai sadar dengan memberikan banyak kontribusi untuk memberikan
hal positif mengenai masalah lingkungan yang terjadi (Erwin M, 2008)
Hal ini menyebabkan paru-paru dunia tidak bekerja dengan baik dan menyebabkan lapisan ozon menipis, sehingga manusia mudah terserang penyakit pernapasan. Adapun itu, limbah industri menyebabkan polusi yang memiliki dampak paling besar. Cerobong asap pabrik  tentu  mengeluarkan  asap  yang  berisi  bahan  pencemar  berbahaya  seperti Hidrokarbon (HC) dan Karbonmonoksida (CO). Berikutnya adalah sampah rumah tangga, aktivitas  rumah  tangga  juga  mencemari  udara,  seperti  memasak  dengan  kayu  bakar, membakar  sampah,  hingga  penggunaan  alat  elektronik  yang  berlebihan  dapat menghasilkan zat polutan yang menganggu. (Erwin M, 2008)
Menurut  penelitian  para  ahli,  keberadaan  kendaraan  bermotor  menjadi  hal  utama yang harus dibenahi guna meningkatkan kualitas udara yang ada di Jakarta menjadi semakin baik. penelitian ini berujung terhadap hasil yang membuktikan bahwa tingkat pencemaran udara pada sarana mobilitas  Jakarta adalah (NO) 72,4%, (CO) 92,36%, (PM10) 57,99%, dan (PM2.5)  67,03%.  Pada  sisi  lain,  pabrik  pengolahan  merupakan  tempat  berasalnya pencemaran (SO2) yang paling berdampak kemudian sumber pencemaran (NO) terbesar kedua, (PM10), dan (PM2.5). Terbit Ingub Nomor 66 Tahun 2019, data uji emisi meningkat seiring dengan meredanya aktivitas masyarakat pada November 2021. Untuk meningkatkan emisi, Pemprov DKI menggandeng 401 bengkel mobil serta sepeda motor dalam menyajikan sarana  uji  emisi.  Dimana  terdapat  5  kota  di  DKI  Jakarta  yang  mempunyai  bengkel  uji emisinya masing-masing yang terbagi menjadi beberapa wilayah yaitu Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Jakarta Timur dan Jakarta Utara. (Bpk, subbag hukum, 2021)
World Health Organization mengklasifikasikan polusi udara menjadi dua kategori yakni gas  dan  partikel.  Polusi  gas  berasal  dari  sulfur  monoksida,  karbon  monoksida,  nitrogen monoksida. Pada saat  bersamaan polusi udara partikulat berasal dari PM 2.5 dan PM10. Menteri Kesehatan mengatakan bahwa terdapat  hal-hal yang dapat mengurangi partikel PM2.5 dan sumber pencemaran lainnya, dapat dihilangkan dengan segera melalui hujan deras dan angin kencang. (WHO)
Menurut WHO (2011) terdapat efek jika terpapar dalam jangka waktu yang lama dapat mempengaruhi  radang paru-paru, menurunnya fungsi paru-paru terutama pada anak-anak maupun  orang  dewasa.  ISPA  (infeksi  saluran  pernafasan  akut),  gangguan  pada  sistem kardiovaskuler bahkan kematian. (Inaku, 2020)
Tepatnya pada tanggal 10 Agustus 2023, kualitas udara Jakarta peringkat satu kota dengan kualitas udara terkotor di dunia dari segi kualitas udara. IQ Air menyebutkan bahwa PM2.5 sejauh ini tetap bertahan menjadi pencemaran utama di DKI Jakarta, dengan fokus utama sebanyak 58 mg per meter kubik standar. Nilai ini 11,6 kali lebih tinggi dibandingkan
tolak ukur kualitas udara tahunan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
Saat ini pencemaran udara bukan hanya muncul di luar ruangan saja, tetapi juga terjadi di  dalam  ruangan  (indoor  pollution)  dimana  pada  kondisi  ini  pecemaran  udara  sudah tersebar luas  dimana- mana.”Dr. Sri Aryanti, MM, M.Kes mahasiswa  program doktor ilmu lingkungan Universitas Lampung, mengatakan paparan polusi udara dalam jangka panjang dapat meningkatkan resiko Hipertensi. Oleh karena itu Pravalensi hipertensi terus meningkat sehingga hal ini menjadi tantangan besar terkait masalah Kesehatan. (Aryanti, 2019)
Penyebab utama pencemaran udara baik pada musim kemarau maupun hujan adalah emisi  berlebihan  dari  kendaraan  pribadi.  Program  pemerintah  untuk  memerangi  polusi udara di DKI Jakarta dimulai dengan perluasan jaringan transportasi umum dan peningkatan konektivitas pejalan kaki. Namun kunci penurunan emisi kendaraan terletak pada pemilik kendaraan  pribadi  itu  sendiri,  oleh  karena  itu  Kementrian  Kesehatan  diharapkan  lebih mengutamakan pelaksanaan uji emisi. Uji emisi merupakan bagian dari pelaksanaan putusan gugatan perdata mengenai pencemaran udara. Kebijakan ini, juga merupakan bagian dari upaya  penegakan  sanksi  terhadap  pelanggaran  emisi.  Adanya  penegakan  terhadap pelanggaran emisi tersebut tentu berhubungan dengan diterbitkannya Pergub DKI Jakarta No. 66 Tahun 2020, perihal Pengujian Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor. Hal tersebut sudah dilaksanakan sejak tahun lalu sebaga i bagian dari sosialisaisi”Pergub No. 66 Tahun 2020. (Bpk, subbag hukum, 2021)
Adapun  dasar  hukum  yang  menjadi  sandaran  berlakunya  ketentuan  tentang pencemaran udara, adalah sebagai berikut:
1.  Undang- undang  pasal  28  H  ayat  (1)  menyatakan,  “Setiap  warga  ne gara  berhak mendapatkan lingkungan baik dan sehat”.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara.
3. Peraturan daerah nomor 2 tahun 2005 tentang pengendalian pencemaran udara.
4. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1407 Tahun 2002.
5. Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2006.

## METODE PENELITIAN
Pengkajian  ini  menerapkan  metode  penelitian  hukum  empiris-sosiologis  guna memperoleh bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, dan tulisan berkaitan dengan penerapan terhadap ketentuan pengelolaan kualitas udara, sifat penelitian deskriptif (menggambarkan) gejala-gejala yang mengarah sifat eksplanatif (melaksanakan) terhadap sudut  pandang  beberapa  pihak,  berbasis  pada  data  primer  atau  (wawancara  dan pengamatan)  yang  diawali  dengan  pencarian  dokumen  (data  sekunder).  Penelitian  ini
bersifat  kualitatif  yang  mengutamakan  analisis  terhadap  fenomena  yang  terjadi.  Guna memiliki  pemahaman  tersendiri  terhadap  permasalahan  yang  diteliti  secara  spesifik. Pengumpulan,  pengolahan,  penganalisisan  data  dilakukan  secara  kualitatif  serta  disusun berdasarkan model Miles & Huberman.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
a. Alasan Pencemaran Udara di DKI Jakarta Kerap Berada di Ambang Toleransi.
Pada tanggal 25 September 2023 peneliti melakukan wawancara kepada salah satu Pengurus Gereja Kristen terkait pencemaran udara Di DKI Jakarta.  Menurut Desi Vivianti, selaku  kepala  pengurus  komisi  remaja  Gereja  Kristen  mengenai  tanggapan  terhadap pencemaran udara di DKI Jakarta yaitu sebagai seorang Kristen, ketika melihat pencemaran udara saat ini tentu memprihatinkan karena hal ini dapat mengganggu Kesehatan. Disisi lain pencemaran udara juga memperlihatkan kepada kita bahwa masih banyak manusia yang lalai  dalam  menjaga  dan  mengelola  alam  yang  telah  Tuhan  percayakan  (Kej.  1:28).  Cara internalisasi  kepada  jemaat  yaitu,  (a)  Mengkhotbahkan  pengajaran  tentang  peran  orang Kristen dalam menjaga dan memelihara alam. (b) Mendorong jemaat untuk mencintai alam melalui  Tindakan.  (c)  Jemaat  dapat  melakukan  gerakan  menanam  pepohonan.  Namun hambatan yang terjadi sampai sekarang yaitu, kesadaran jemaat dalam menjaga lingkungan masih kurang dan rasa empati yang masih kurang, karena menganggap bahwa itu tugas pemerintah.
Dalam Alkitab Kejadian 1:28 Firman Allah menyatakan bahwa Allah telah memberkati mereka dan memerintah mereka untuk memiliki banyak keturunan dan  berkuasa atas segala hewan di bumi. Artinya kita sebagai manusia diciptakan Allah yang berarti kita sebagai umat Kristen  harus  bisa  merangkul  satu  sama  lain  untuk  menciptakan  lingkungan  yang  sehat, menciptakan  keharmonisan  terhadap  sesama  serta  dapat  memelihara  alam  dengan sungguh-sungguh.
Febi  Taufik  (2023),  selaku  pengurus  Masjid  Al-Hidayah,  pencemaran  udara  di  DKI Jakarta.  sangat  merugikan  orang  lain  dan  lingkungannya.  Hal  tersebut  memperlihatkan bagaimana dari satu individu yang menyebabkan pencemaran udara yang terjadi, berimbas ke  individu  lainnya,  sehingga  semakin  menyebar  luas  dan  menyebabkan  polusi  udara. Kemudian, ada hadist yang menyatakan jika merugikan orang lain, maka dia akan mendapat ganjaran. (HR Muslim). Cara internalisasi yang akan diterapkan pada jemaah masjid adalah menanam rasa kepedulian terhadap lingkungan sekitar, menanam pohon, menggunakan masker, dan mengurangi kendaraan pribadi. Solusi untuk mengurangi pencemaran udara tersebut adalah: menggunakan kendaraan umum, mengecek secara berkala mesin-mesin
kendaraan, jika kendaraan sudah lama atau usang (sepuluh tahun lebih) diharapkan bisa mengecek emisinya.
Hadits Riwayat Muslim mengatakan  bahawa dalam Islam, menjaga  lingkungan dan kebersihan adalah tindakan yang sangat dianjurkan. Maka, ajaran Islam secara umum adalah menjaga alam dan sumber daya alam dengan bijak karena hal tersebut akan dipertanggung jawabkan saat di akhirat nanti. (Kumparan, 2023)
Di Indonesia sektor transportasi menjadi penyebab polusi udara kota yang tidak lepas dari  cara  dan  pola  pikir  masyarakat  dalam  bertransportasi,  mayoritas  Masyarakat  belum dapat  mengimplementasikan  transportasi  yang  memberikan  implikasi  jangka  panjang, hemat energi (BBM), dan  jalanan kota yang sering kali  padat hingga macet. Kementrian perhubungan  yang  dipercaya  pemerintah  untuk  memperbaiki  transportasi  umum  agar semakin memadai di tengah ketertinggalan infrastruktur transportasi ini dari negara-negara maju,  dalam  mengatasi  kemacetan  yang  kian  memburuk  dan  mengupayakan  agar masyarakat  mengikuti  budaya  baru  yakni,  bertransportasi  dengan  menggunakan transportasi  umum.  Hal  ini  harus  kita  atasi,  terutama  bagi  masyarakat  Indonesia  agar munculnya kesadaran dan perubahan budaya kolektif bangsa dengan memulai budaya baru yaitu menggunakan transportasi umum jika wilayah yang akan di jangkau memungkinkan agar polusi udara dapat ditekan dan menghindari kemacetan.
Berdasarkan  data  badan  pusat  statistik,  tentang  peningkatan  kapasitas  kendaraan menurut jenis (Unit), 2019-2021:
Tabel 1.
Sumber Tabel:Badan Pusat Statistik Jenis Kendaraan Bermotor Peningkatan Kapasitas kendaraan menurut jenis (unit) Mobil Penumpang Mobil Bis Mobil Barang Sepeda Motor Jumlah 2019 2020 2021 15.592.419 15.797.746 16.413.348 231.569 233.261 237.566 5.021.888 5.083.405 5.299.361 112.771.136 115.023.039 120.042.298 133.617.012 136.137.451 141.992.573
Dapat diketahui pada data badan pusat statistik diatas, bahwa peningkatan kapasitas kendaraan kian bertambah dari tahun ke tahun. Berlakunya Undang-undang pasal 28 H ayat (1)  menyatakan,“Setiap  warga  negara  berhak  atas  lingkungan  hidup  yang  baik  dan
sehat.”Dalam kehidupa n Masyarakat saat ini untuk mendapatkan kualitas udara yang baik sangat  sulit.  Polusi  udara  yang  bertebaran  akibat  kendaraan  bermotor,  memenuhi  alur transportasi yang menyebabkan presentase penggunaan kendaraan pribadi tidak banyak berkurang.  Uji  emisi  terus  dilakukan  sampai  saat  ini,  namun  kesadaran  Masyarakat  akan pentingnya mencegah pencemaran udara yang buruk dalam jangka panjang itu penting. Dengan mengintegrasikan transportasi umum  serta fasilitas yang lengkap maka Masyarakat akan beralih ke kendaraan umum dan akan meminimalisir penggunaan kendaraan pribadi. Dengan menggunakan transportasi umum maka fasilitas yang akan diperoleh murah, cepat, polusi udara berkurang, dan Masyarakat lebih nyaman. (Siti, 2023)
Setiap individu berhak atas kualitas udara yang baik. Hak atas kesehatan memerlukan perhatian khusus karena UU Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 mengenai Perlindungan dan  Pengelolaan  lingkungan  hidup  terdapat  poin  dimana  menjelaskan  bahwa    seluruh masyarakat  berhak atas lingkungan hidup yang  layak. Masyarakat Indonesia mempunyai lingkungan hidup yang layak dalam rangka perlindungan ekosistem, maka perlu dilakukan pembaharuan UU No.  23 Tahun 1997 mengenai Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Pada  awal  tahun  2021,  tepatnya  pada  bulan  Februari,  Peraturan  Pemerintah  (PP) Nomor  22  Tahun  2021  resmi  di  terbitkan.  PP/22/2021  mengatur  secara  rinci  tentang perlindungan dan pengelolaan kualitas air, kualitas udara, kualitas laut, dan pengendalian kerusakan lingkungan. Presiden RI Joko Widodo menekankan (PP NO.22/2021) pada tanggal 2 Februari untuk menggantikan PP No. 101 Tahun 2014 mengenai Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya  dan  Beracun.  Penjabat  Gubernur  (PJ)  DKI  Jakarta  Heru  Budi  Hartono mengharapkan agar Gedung-gedung tinggi di Jakarta memasang perangkat penyemprotan air untuk menekan polusi udara yang kian memburuk.
b. Faktor yang Menjadi Penghambat Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Udara di DKI Jakarta.
Kesulitan aparat penegak hukum dalam menangani kasus pencemaran polusi udara yaitu  minimnya  aparat  pemantau  atau  alat  bukti.  Dalam  kasus  ini  jika  pelaku  berhasil ditangkap secara langsung yakni dari Masyarakat sekitar atau para pekerja yang berperan sebagai pekerja harian. Pada umumnya dalam kasus seperti ini, pemilik Perusahaan selalu mendapatkan cara untuk lepas dari jeratan hukum. Negara seharusnya memiliki kekuatan dalam memutuskan atau mencabut izin konsensi atas perusahaan yang kawasannya berada di dekat titik api.  (Rende, J, 2018)
Hingga saat ini isu terkait polusi udara yang menyebar di DKI Jakarta menimbulkan permasalahan  yang  berkepanjangan.    Hal  ini  memperlihatkan  bahwa  frekuensi  isu
lingkungan hidup yang belum tuntas masih sangat tinggi. Polusi udara yang terus menerus memburuk  dapat  mempengaruhi  keseimbangan  alam.  Pertumbuhan  dan  rangkaian globalisasi  telah  menimbulkan  berbagai  isu  lingkungan  baik  dalam  negeri  maupun internasional. Permasalahan lingkungan hidup tentu tidak terlepas dari sikap egois oknum- oknum tidak mempedulikan lingkungan, disebabkan oleh ulah manusia yang mengacu pada perilaku  kurang  baik.  Peristiwa  ini  didefinisikan    sebagai  etika  lingkungan  hidup,  yang menyatakan  bahwa  hal  yang  berkaitan  dengan  lingkungan  hidup  harus  memperhatikan konsekuensi  yang  akan  terjadi  di  kemudian  hari.  Permasalahan  pencemaran  udara merupakan  permasalahan  yang  berkelanjutan  sehingga  memerlukan  upaya  besar  dari semua pihak baik pemerintah, Masyarakat, maupun diri kita sendiri. (Rasyid, 2014)
Peran negara sebagai pengambil kebijakan, melalui perantara harus memperhatikan kesetaraan dan keberlangsungan lingkungan hidup. Setiap peraturan yang diterapkan tentu mempunyai  akibat,  terutama  bagi  lingkungan.  Upaya  dalam  penanggulangan  mengenai permasalahan  pencemaran  lingkungan  masih  belum  dilirik  sepenuhnya  oleh  pihak  yang terkait  baik  dari  pihak  perangkat  hukum  dan  penegak  hukum,  selain  itu  minimnya pemahaman  serta  kesadaran  masyarakat  juga  membuat  keadaan  lingkungan  semakin buruk.
Dampak  pencemaran  udara  terkait  Kesehatan  manusia  tak  terbantahkan.  Dampak pencemaran  udara  terhadap  tubuh  manusia  dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor,  yaitu toksisitasnya, dan ukuran partikelnya. Oksidan seperti Ozon dan PAN (Peroxyacetylnitrate) dapat mengiritasi mukosa saluran pernapasan, yang menyebabkan penambahan insiden penyakit  saluran  pernapasan  kronis  non-spesifik,  seperti  Asma,  dan  Bronkitis.  Pada umumnya terdapat tiga faktor utama yang mempengaruhi masuknya polutan ke paru-paru, khususnya komposisi fisik, komposisi kimia dan faktor inang. (Budiyono, 2001)
Gas, debu dan uap merupakan contoh dari bahan-bahan dalam aspek komponen fisik. wujud dan besar kecilnya partikel memiliki pengaruh terhadap akumulasi virus di paru-paru. Beberapa  aspek  komposisi  kimia  zat  yang  dihirup  melalui  saluran  pernapasan  dapat menyebabkan  reaksi  langsung  terhadap  jaringan  yang  berada  disekitarnya.  Beberapa polutan  dapat  menyebabkan  fibrosis  paru,  sementara  polutan  lainnya  dapat  bertindak sebagai antigen dan menginduksi antinode  dalam tubuh. (Budiyono, 2001).

## SIMPULAN
UU  No.  23  Tahun  1997  mengenai  pengelolaan  lingkungan  hidup  dapat mengakomodasi permasalahan-permasalahan hukum yang timbul di era buruknya kualitas udara saat ini. Pertumbuhan indeks pemakaiaan alat transportasi pribadi kian bertambah
seiring  berjalannya  waktu,  konsumen  terus  bertambah  sehingga  kestabilan  akses  jalan bertambah buruk. Hadirnya pelaku-pelaku dengan perilaku egois, menyebabkan kesulitan dalam  mengatasi  pencemaran  udara  akibat  banyaknya  kendaran  pribadi.  Masifnya penggunaan  kendaraan  pribadi,  membuat  sistem  pengawasan  terhadap  pelaku  menjadi tidak  memadai,  sehingga  tidak  jarang  pelaku  pencemaran  udara  melanggar  hukum, sementara  Masyarakat    harus  menderita  akibat  polusi  udara  yang  buruk  hingga menyebabkan  gangguan  pernapasan.  Fenomena  polusi  udara  menjadi  salah  satu  isu lingkungan  yang  serius  di  DKI  Jakarta,  seiring  dengan  meningkatnya  jumlah  kendaraan pribadi.  Namun  kenyataannya  kesadaran  masyarakat  dalam  membatasi  penggunaan kendaraan  pribadi  masih  minim.  Apabila  adanya  penyediaan  transportasi  umum  yang memadai oleh pemerintah maka akan menciptakan kualitas udara yang baik, dengan adanya transportasi umum yang memadai maka presentase penggunaan kendaraan pribadi akan berkurang. Masyarakat diharapkan untuk memperhatikan penggunaan kendaraan pribadi, perawatan kendaraan dan lingkungan hidup. kerusakan lingkungan dari polusi emisi dapat dicegah  agar  tidak  melebihi  baku  mutu  dan  kebersihan  udara  dengan  dilakukan pemantauaan kualitas udara secara berskala.
Kendaraan bermotor menjadi salah satu dampak yang paling besar dalam pencemaran udara,  jumlahnya  yang  banyak  menyebabkan  polusi-polusi  yang  bertebaran  semakin memburuk.  Polutan  yang  meningkat  akan  berpotensi  menurunkan  kualitas  udara, khususnya  di  DKI  Jakarta.  Masyarakat  ikut  berperan  dalam  menyosialisasikan  kebijakan dalam  pelaksanaan  uji  emisi  kendaraan  secara  serentak  dan  juga  dapat  memberikan berbagai  penyuluhan  terkait  dampak  buruk  dari  pencemaran  udara.  Pemerintah  dapat menerapkan  aturan  baru  mengenai  syarat  perpanjang  STNK,  yaitu  wajib  melampirkan sertifikat lulus uji emisi. Peraturan pengelolaan kualitas udara di DKI Jakarta mengacu pada isu yang di keluarkan oleh lembaga terkait. Oleh karena itu, peraturan ini dapat dijadikan acuan  umum.  Saat  itu  juga,  pengembangan  Kawasan  strategis  harus  dilakukan  secara Bersama-sama dengan peran serta seluruh intansi terkait dan memerlukan stabilitas dalam penerapan strategi pengurangan polusi udara di DKI Jakarta. Kesadaran dari Masyarakat yang  kurang  empati  terhadap  kualitas  udara  di  lingkungan  merupakan  hal  yang  sangat disayangkan, hal ini jika terus menerus terjadi maka akan berdampak buruk bagi Kesehatan. Oleh karena itu sangat diharapkan agar Masyarakat dapat memulai mengatasi pencemaran yang  terus  menerus  dengan  mengurangi  penggunaan  transportasi  pribadi  dikarenakan peningkatan terus terjadi secara signifikan di setiap tahun.

## DAFTAR PUSTAKA
Admin. (2023). Hadits Mempersulit Orang Lain dan Balasan Bagi Pelakunya dalam Islam. Diakses  pada  17  September  2023  melalui  https://kumparan.com/berita-hari- ini/hadits-mempersulit-orang-lain-dan-balasan-bagi-yang-pelakunya-dalam- islam-1zZU2z4glad/full.
Admin. (2002). Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1407. Diakses pada 29 Agustus
2023 melalui https://indok3ll.com/keputusan-menteri-kesehatan-republik- indonesia-nomor-1407-menkes-sk-xi-
2002/#:~:text=Udara%2C%20Kebisingan%20%26%20Getaran- ,KEPUTUSAN%20MENTERI%20KESEHATAN%20REPUBLIK%20INDONESIA%20N OMOR%201407%2FMENKES%2FSK%2F,PEDOMAN%20PENGENDALIAN%20DA MPAK%20PENCEMARAN%20UDARA&text=MENTERI%20KESEHATAN%20REPU BLIK%20INDONESIA .
Admin.  (2023).  Tabel  Peningkatan  Kapasitas  Kendaraan  Menurut    Jenis  Unit  (2019-
2021).Diakses pada 17 September 2023 melalui https://www.bps.go.id/indicator/17/57/1/jumlah-kendaraan-bermotor.html.
Aryanti, S. (2019, Desember 20). Pencemaran Udara (Polusi Udara) Yang Berdampak Terhadap  Penyakit  Hipertensi.  Diakses  pada  29  Agustus  2023  melalui https://p2ptm.kemkes.go.id/post/dampak-pencemaran-udara-polusi-udara- terhadap-penyakit-hipertensi.
Bimtek Aparat Pemda. PP No. 22 Tahun 2021 tentang Implementasi PP 22 Tahun 2021 Serta Peraturan Turunannya.
BPK, (2021). Pengendalian Pencemaran Udara Di Provinsi DKI Jakarta. Diakses pada 30
Agustus 2023 melalui https://jakarta.bpk.go.id/wp- content/uploads/2021/12/Catber-Pengendalian-Pencemaran-Udara-Jakarta.pdf.
Budiyono  A.  (2021)  “ Dampak  Pencemaran  Udara  pada  Lingkungan ”.    Jurnal  Lapan, volume 2, jurnal No. 1, nomor halaman 21-22.
CIS. (2023). Polusi Udara Jakarta: Presiden Batuk , Ribuan Warga bisa Tewas. Diakses pada 30 Agustus 2023 melalui https://www.cnbcindonesia.com/research/20230820230330-128-464477/polusi- udara-jakarta-presiden-batuk-ribuan-warga-bisa-tewas.
Erwin,  M.  (2008).  Hukum  Lingkungan:  “ Sistem  Kebijaksanaan  Pembangunan Lingkungan Hidup ”. Rafika Aditama, Bandung.
Ikhwan, Y. (2021). Pengendalian Pencemaran Udara di Provinsi DKI Jakarta. Subbagian Hukum  BPK  Perwakilan  Provinsi  DKI  Jakarta.  Diakses  pada  29  Agustus  2023
melalui https://jakarta.bpk.go.id/wp-content/uploads/2021/12/Catber- Pengendalian-Pencemaran-Udara-Jakarta.pdf .
Ilmi, Z.A, (2020). Meningkatkan Penggunaan Kendaraan Pribadi Menyebabkan Masalah Lalu Lintas, Jurnal Ilmiah(Pengajaran Mikro), Banjarmasin.
Inaku, A.H.R, (2020). Studi Identifikasi Pencemaran Udara Di Kawasan Terbuka Ramah Anak Di Dki Jakarta, hal. 12.
Johny, R. (2018). “ Hambatan Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup ”. Jurnal Unpi, Volume 6, Jurnal No.3, halaman 19.
Kemenkuham.  (2005). Peraturan  Daerah  Provinsi  Ibukota  Jakarta,  Nomor  2.  Diakses pada 29 Agustus 2023 melalui http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/files/ld/2005/perdadki2-2005.pdf. Menlhk.  (1999). Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  No.  41.  Diakses  pada  29
Agustus 2023 melalui https://ppkl.menlhk.go.id/website/filebox/793/191001095748PP%20Nomor%2041 %20Tahun%201999%20tentang%20Pengendalian%20Penecemaran%20udara.pd
f.
Pramesti, T. J. A. (2017). “ Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2006 ”. Diakses pada 2
September 2023
melalui https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/25340/peraturan-gubernur- provinsi-dki-jakarta-nomor-52-tahun-2006.
Rasyid,  F.  (2014). Permasalahan  dan  Dampak  Kebakaran  Hutan.  Jurnal  Lingkar Widyaisara, Banten, hal. 48.
Yunus,  et.al.  (2005). Resume  Permohonan  Perkara.  Diakses  pada  31  Agustus  2023 melalui
https://mkri.id/index.php?page=download.Resume&id=76#:~:text=Pasal%2028
H%20ayat%20(1),serta%20berhak%20memperoleh%20pelayanan%20kesehatan.
Sandri, et.al. (2011). “ Tingkat Pencemaran Udara CO Akibat Lalu Lintas dengan Model Prediksi  Polusi  Udara  Skala  Mikro ”.  Diakses  pada,  28  Agustus  2023  melalui https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jime/article/view/4218.
Siti, CNBC Indonesia. (21 Agustus 2023).  Terungkap Biang Kerok Polusi Udara Jakarta [Video]. YouTube. https://youtu.be/moelQ20gBq0?si=ItFjdl8mbq5S_nVL Menlhk. (1999). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41. Diakses pada 29 gust melalui
https://ppkl.menlhk.go.id/website/filebox/793/191001095748PP%20Nomor%2041
%20Tahun%201999%20tentang%20Pengendalian%20Penecemaran% 20udara.pdf .