Perjanjian  Pemborongan  Pekerjaan  Pembangunan  Jembatan  Pademan Desa  Lubuk  Mandarsah  Antara  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Penataan  Ruang dengan CV. Surya Citra Persada di Kabupaten Tebo
Jufira Nur Annisa Litama Jufiranurannisa48@gmail.com
Lili Naili Hidayah lilinailihidayah@unja.ac.id

## Fakultas Hukum Universitas Jambi
Article History:
Submitted : 18 Nopember 2021; Accepted: 14 Februari 2022; Published: 14 Februari 2022

## Abstract
The  contract  agreement  for  the  construction  of  the  ipademan  bridge  in  Lubuk Mandarsah Village between the Public Works and Spatial Planning Office and CV. Surya iCitra  iPersada,  Tebo  Regency,  there  is  a  discrepancy  between  field  conditions  and planning, thus changing the plans that have been made by the contractor. This study aims to determine and analyze the implementation of the rights and obligations of the parties  in  the  construction  work  of  the  Pademan  bridge  in  the  village  of  Lubuk Mandarsah, and to find out and analyze the efforts to resolve the default by CV. Surya Citra  Persada  in  a  charter  agreement.  The  research  method  is  empirical  juridical, namely  research  conducted  to  examine  and  examine  ii  Contracting  Agreements  for Bridge Construction Works ii Pademan, Lubuk Mandarsah Village Between the Public Works and Spatial Planning Service with CV. Surya Citra Persada, Tebo Regency. The results of this study indicate that the contracting agreement does not work properly, seen  from  the  field  conditions  that  are  not  in  accordance  with  the  plan  so  that  less work must be done and a Contract Addendum is held through a deliberation meeting conducted  by  the  parties  related  to  the  pademan  bridge  construction  agreement, Lubuk Mandarsah Village, Kabupaten Tebo.
Keywords: Job Chartering, Agreement

## Abstrak
Perjanjian pemborongan pekerjaan pembangunan jembatan i pademan Desa Lubuk Mandarsah antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan CV. Surya i Citra i Persada Kabupaten Tebo ada ketidaksesuaian antara kondisi lapangan dengan perencanaan, sehingga merubah perencanaan yang sudah di buat oleh pihak pemborong. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak dalam pekerjaan pembangunan jembatan pademan desa
Volume 3 Nomor 1 Februari 2022     Halaman111 - 128
Editorial Office : Faculty of Law, Jambi University, Jalan Lintas Sumatera, Jambi 36122, Indonesia. zaaken@unja.ac.id http://online-journal.unja.ac.id/zaaken
ISSN Print   : 2721-5318 ISSN Online: 2721-8759
lubuk  mandarsah,  dan  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  upaya  penyelesaian terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh CV. Surya Citra Persada dalam perjanjian pemborongan.  Metode penelitian adalah yuridis empiris  yaitu  penelitian  yang dilakukan  untuk  mengkaji  dan  meneliti ii Perjanjian  Pemborongan  Pekerjaan Pembangunan Jembatan ii Pademan Desa Lubuk Mandarsah Antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan CV. Surya Citra Persada Kabupaten Tebo. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa perjanjian pemborongan tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya  dilihat dari kondisi lapangan  yang  tidak  sesuai  dengan  perencanaan sehingga harus dilakukan pekerjaan tambah kurang dan di adakan Addendum Kontrak melalui rapat musyawarah yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait perjanjian pembangunan jembatan pademan Desa Lubuk Mandarsah Kabupaten Tebo. i i
Kata i kunci: Pemborongan Pekerjaan, Perjanjian

## A. PENDAHULUAN
Bagi  negara-negara  berkembang  seperti  Indonesia pembangunan  merupakan langkah awal yang  dilakukan  untuk tercapainya peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pembangunan adalah usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Maka dari itu hasil-hasil dari pembangunan harus dapat dinikmati seluruh rakyat sebagai peningkatan kesejahteraan lahir dan bathin secara merata. Berhasilnya pembangunan tergantung partisipasi seluruh rakyat, yang berarti pembangunan harus dilaksanakan secara merata oleh segenap lapisan masyarakat. 1
Untuk ii menguatkan iihubungan ii kerja ii dan ii adanya ii kepastian ii hukum, hubungan hukum antar mereka dibuatlah sebuah perjanjian tertulis, dengan jenis perjanjian pemborongan pekerjaan. Sebagai suatu perjanjian bernama, maka perjanjian pemborongan pekerjaan yang dilaksanakan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 2 iI
Pengertian Perjanjian pada umumnya diatur di dalam Pasal 1313 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Di setiap perbuatan itu melahirkan bukti tentang adanya hak dan kewajiban yang akan mengikat kedua belah pihak.
Sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagaimana undang-undang bagi mereka yang membuatnya.  Menurut  Subekti,  suatu  perjanjian  merupakan  suatu  peristiwa  dimana
1 FX. Djumialdji, Perjanjian Pemborongan , Rineka Cipta, Jakarta, 1995, hal. 1
2 H. Abdul Haris , “Tinjauan Yuridis Aspek Hukum Dalam Surat Perjanjian Kerja Ditinjau Dari Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Di Tanjung Jabung Barat,” Jurnal Ilmiah Universitas Batang hari Jambi, Vol.16, No.1, 2011
seseorang  berjanji  kepada  orang  lain,  atau  dimana  dua  orang  saling  berjanji  untuk melaksanakan sesuatu hal.
Pelaksanaan  pembangunan  jembatan  merupakan  perjanjian  yang  termasuk  ke dalam perjanjian timbal balik yaitu perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak. Perjanjian timbal balik merupakan perjanjian yang paling umum terjadi dalam  kehidupan  masyarakat.  Dalam  pembuatan  jembatan  diperlukan  suatu  perjanjian yang  dibuat  antara  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  perusahaan  atau  kontraktor  yang  akan menjalankan pekerjaan.
Dalam pelaksanaannya,  pembangunan proyek-proyek ini melibatkan berbagai pihak, seperti pemberi tugas (bouwheer), i pemborong, arsitek, agraria, pemda, dan sebagainya. Selain itu, dalam pelaksanaan pembangunan kita dihadapkan pada peralatan- peralatan yang mutakhir dan canggih yang perlu diperhatikan. 3 Terdapat dua pihak yang terlibat dalam suatu pembangunan yakni memilik pekerjaan (owner/bowheer) dan pemborong. Pihak-pihak tersebut di jembatani oleh suatu  perjanjian yang biasa dikenal
dengan perjanjian pemborongan kerja.
Pemborongan pekerjaan diatur di dalam Pasal 1601 KUH Perdata yang mengatur
bahwa pemborongan kerja sebagai suatu persetujuan. Dimana pihak pemborong mengikatkan diri kepada pihak pemberi borongan untuk menyelesaikan suatu  borongan tertentu, dan sebagai imbalan atas penyelesaian tersebut, pihak pemborong pun mendapat harga tertentu sebagai upah.
Saat ini pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang dan jasa termasuk di dalamnya jasa  pemborongan,  yang  seluruh  biayanya  dibebankan  kepada  Anggaran  Pendapatan Belanja  Negara  (APBN)  maupun  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Daerah  (APBD),  harus mengacu  kepada  peraturan  perundang-undangan  yaitu  Peraturan  Presiden  Nomor  12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Dengan adanya perjanjian pemborongan antara pihak pemerintah dan pihak swasta, maka pihak pemerintah dan pihak swasta yang berkaitan menjadi terikat untuk prestasinya masing-masing yang sebelumnya telah melalui proses lelang (tender) dan telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh  pihak pemerintah demi menjaga kualitas serta
3 FX. Djumiladi, Hukum Bangunan , Dasar-dasar Hukum Dalam Proyek Dan Sumber Daya Manusia , Rineka Cipta,  Jakarta, 1995, hal. 2
pertanggung jawaban terhadap hasil kerja, selain pihak-pihak tersebut, ada juga  pihak- pihak lain yang secara tidak langsung terikat dengan adanya perjanjian pemborongan. Baik pihak-pihak yang terikat maupun  yang secara tidak langsung terikat dengan adanya perjanjian pemborongan tersebut sebagai peserta didalam perjanjian pemborongan. 4
Seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tebo melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tebo dengan  CV. Surya Citra  Persada. Perjanjian pemborongan tersebut yakni Pembangunan Jembatan Desa Pademan Lubuk Mandarsah Kabupaten Tebo.
Proses pengadaan perusahaan jasa konstruksi ini di atur oleh Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  terutama  digunakan  di  lingkungan  proyek pemerintah.  Pengadaan  barang/jasa  dalam  proyek  kontruksi  dapat  dilakukan  dengan cara/metode, antara lain pelelangan.
Dinas  Pekerjaan Umum Dan  Penataan  Ruang  Kabupaten  Tebo  dalam  pembukaan penawaran lelang tender yang diikuti oleh 10 peserta pemborong yang mendaftar yaitu :
1. CV Three Putra Malindo
2. CV. Surya Citra Persada
3. CV. Arima Teknik
4. PT. Citra Indo Karya
5. CV. Andhika Pratama
6. CV. Siguntang Jaya
7. CV. Setia Kawan
8. CV. Rheani Kencana Mandiri
9. CV. Putra Bintang
10. i PT. i Putra i Erha i Mandiri.
Pengadaan Penawaran lelang ini berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Ke Dua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang iPengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah.  Proses  pelaksanaan  perjanjian  pemborongan
4 Mateus Maghu Ate, Tinjauan Yuridis Tentang Perjanjian Pemborongan Antara Pemerintah Dan Swasta ,  Jurnal Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2017, hal. 5
pekerjaan Pembangunan Jembatan Pademan Desa Lubuk Mandarsah Kabupaten Tebo yaitu :
Pihak  pemberi  pekerjaan  mengadakan  pelelangan  umum  untuk  penyedia barang/jasa  pemborongan  konstruksi  bidang  pembangunan  jembatan.  Dari  semua  calon rekanan yang mendaftar, yang lolos kualifikasi ada 1 rekanan yaitu CV.Surya Citra Persada yang  memasukan  dokumen  penawaran  dengan  metode  evaluasi  harga  terendah  sistem gugur. Dalam proses pelelangan tersebut, CV. Surya Citra Persada melakukan penawaran harga  sebesar  Rp  3.418.613.894,64,-  (Tiga  Milyar Empat  Ratus  Delapan  Belas  Juta Enam Ratus  Tiga  Belas  Ribu  Delapan  Ratus  Sembilan  Puluh  Empat  Koma  Enam  Puluh  Empat Rupiah) yang telah ditetapkan dengan surat penetapan Nomor 630/51/SP/JBT-JPDLB/BM- DPUPR/2019  tentang  Pembangunan  Jembatan  Pademan  Desa  Lubuk  Mandarsah Kabupaten Tebo tertanggal 01 Juli 2019.
Telah disepakatinya suatu perjanjian yang dibuat antara CV.Surya Citra Persada dan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Tebo tersebut, semua perjanjian yang  dibuat secara  sah  berlaku sebagai iundang-undang  bagi  mereka  yangimembuatnya, sehingga  para  pihak  yang  membuat  perjanjian  harus  mematuhi  kesepakatan  perjanjian tersebut. Kesepakatan perjanjian tersebut menimbulkan hak dan kewajiban yang melekat pada  masing-masing  pihak  sebagaimana  seperti  yang  tercantum  pada  perjanjian (perjanjian terlampir).
Rencana  pekerjaan  pembangunan  jembatan  dengan  biaya  yang  telah    disepakati, maka pembangunan tersebut diperjanjikan dalam jangka waktu 165 (seratus enam puluh lima)  hari  kalender,  masa  pemeliharaan  ditentukan  dalam  syarat-syarat  khusus  kontrak terhitung sejak penyerahan pertama pekerjaan sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan selama 180 (seratus delapan puluh)  hari kalender. Dan tidak ada kendala dalam pelaksanaan pembangunan jembatan.
Dalam  melaksanakan  perjanjian  pekerjaan  pemborongan,  tidak  menutup kemungkinan masih adanya kendala atau hambatan, seperti pelaksanaan perjanjian pada umumnya  dimana  hak  dan  kewajiban  sering  menjadi  suatu  permasalahan.  Pada kenyataannya  sehubungan  dengan  telah  dilaksanakannya  Pekerjaan  Pembangunan Jembatan  Pademan  Desa  Lubuk  Mandarsah,  ditemukan  ketidaksesuaian  antara  kondisi lapangan dengan perencanaan yang telah disepakati di dalam kontrak.
Dalam  melaksanakan  perjanjian  pekerjaan  pemborongan,  tidak  menutup kemungkinan masih adanya kendala atau hambatan, seperti pelaksanaan perjanjian pada umumnya  dimana  hak  dan  kewajiban  sering  menjadi  suatu  permasalahan.  Pada kenyataannya  sehubungan  dengan  telah  dilaksanakannya  Pekerjaan  Pembangunan Jembatan  Pademan  Desa  Lubuk  Mandarsah,  ditemukan  ketidaksesuaian  antara  kondisi lapangan dengan perencanaan yang telah disepakati di dalam kontrak.
Berdasarkan berita acara pemeriksaan pada tanggal 05 Juli 2019 telah dilaksanakan pemeriksaan bersama terhadap pekerjaan Pembangunan Jembatan Pademan Desa Lubuk Mandarsah  berdasarkan  Kontrak  Nomor  :  630/51/SP/JBT-JPDLB/BM-DPUPR/2019 berikut hasil pemeriksaan bersama dilapangan sebagai berikut :
a) Adanya  pekerjaan  jembatan  darurat,  maka  dari  itu  pekerjaan  jembatan  darurat harus dihilangkan karena pembuatan jembatan darurat tersebut tidak diperlukan.
b) Adanya penambahan volume pekerjaan pada pekerjaan galian biasa maka dari itu perhitungan ulang.
c) Terjadi penambahan volume pekerjaan pada pekerjaan galian struktur 02 M
d) Pekerjaan  timbunan  biasa  dari  sumber  galian  terjadi  pengurangan  volume pekerjaan.
e) Pekerjaan lapis pondasi agregat tanpa penutup aspal terjadi penambahan volume pekerjaan.
f) Pekerjaan beton mutu sedang fc’15 terjadi penambahan volume   pekerjaan.
g) Pekerjaan beton mutu rendah fc’20 terjadi pengurangan volume pekerjaan.
h) Pekerjaan baja tulangan U 24 polos terjadi pengurangan volume pekerjaan.
i) Pekerjaan baja tulangan U 32 ulir terjadi penambahan volume pekerjaan.
j) Penyediaan  cerucuk  penyediaan  dan  pemancangan  terjadi  penambahan  volume pekerjaan.
k) Pekerjaan besi siku trotoar (50x50x5mm) terjadi penambahan volume  pekerjaan.
Pihak  pemborong  mendapat  teguran  dari  pihak  penyedia  bahwa  terdapat wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian  yaitu  ketidaksesuaian  kondisi  pekerjaan dilapangan  dengan  perencanaan  yang  tertera  di  kontrak,  maka  dari  itu  perlu  adanya pekerjaan  tambah  kurang  sebagaimana  daftar  perubahan  kuantitas  pekerjaan  dan  perlu diadakan  adendum  kontrak.  Apabila  pihak  pemborong  tidak  melaksanakan  perubahan kontrak tersebut maka pihak pemborong dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dalam Perundang-undangan  terkait  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah.  Berdasarkan  uraian
diatas,  penulis  tertarik  untuk  meneliti  lebih  lanjut  dan  menuangkannya  dalam  bentuk skripsi  yang  berjudul:  “ Perjanjian  Pemborongan  Pekerjaan  Pembangunan  Jembatan Pademan  Desa  Lubuk  Mandarsah  Antara  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Penataan Ruang Dengan CV. Surya Citra Persada Kabupaten Tebo”

## B. METODE PENELITIAN
Metode ii Penelitian ii pada ii penelitian ii ini, ii antara ii lain ii sebagai ii berikut :
1. ii Lokasi ii Penelitian ii di ii wilayah ii hukum ii Kabupaten ii Tebo ii
2. ii Tipe ii Penelitian
Tipe ii penelitian ii yang ii digunakan ii penulis ii pada ii penelitian ii ini ii adalah ii penelitian ii yuridis ii empiris. iiIlmu ii hukum ii empiris ii bertugas ii memaparkan ii fakta ii dan ii menjelaskannya ii dengan ii bantuan ii hipotesis ii yang ii sesuai ii dengan ii hukum ii yaitu ii menjelaskan ii fakta ii sosial ii melalui ii bantuan ii hukum, ii atau ii sebaliknya ii norma ii hukum ii dijelaskan ii dengan ii bantuan ii fakta ii sosial. ii Atas ii dasar ii itu ii obyek ii kajian
ii ilmu ii hukum ii empiris ii adalah ii fakta ii sosial. ii Sifat ii atau ii ciri-ciri ii ilmu ii hukum ii empiris ii dapat ii di ii amati, ii antara ii lain ii :
a. ii ii Membedakan ii fakta ii dari ii norma;
b. ii ii Gejala ii hukum ii harus ii murni ii empiris, ii yaitu ii fakta ii sosial;
c. ii ii Metodologinya, ii metode ii ilmu-ilmu ii empiris;
d. ii ii Bebas ii nilai. 5
Dari iipenjelasan ii diatas ii maka ii jelas ii dalam ii penelitian ii skripsi ii ini ii mengkaji ii dan ii meneliti ii Perjanjian ii Pemborongan ii Pekerjaan ii Pembangunan ii Jembatan ii Pademan ii Desa ii Lubuk ii Mandarsah ii Antara ii Dinas ii Pekerjaan ii Umum ii dan ii Penataan ii Ruang ii dengan ii CV. ii Surya ii Citra ii Persada ii Kabupaten ii Tebo
3. ii Spesifikasi ii penelitian Sesuai ii dengan ii masalah ii yang ii diteliti, ii maka ii spesifikasi ii penelitian ii yang ii penulis ii lakukan ii adalah ii metode ii penelitian ii yang ii bersifat ii deksriptif, ii yaitu ii dengan iimenggambarkan ii tentang ii Perjanjian ii Pemborongan ii Pekerjaan ii Jembatan ii Pademan ii Desa ii Lubuk ii Mandarsah ii Antara ii Dinas ii Pekerjaan ii Umum ii dan ii Penataan ii Ruang ii dengan ii CV. ii Surya ii Citra ii Persada ii Di ii Kabupaten ii Tebo
4. ii Populasi ii dan ii sample ii penelitian a. ii Populasi
5 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum , Mandar Maju, Bandung, 2016, Cet. 2, hal.82.
Adapun ii yang ii menjadi ii responden ii dalam ii penelitian ii ini ii adalah:
1). 1 orang pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tebo ii
2). 1 orang direktur CV. Surya Citra Persada ii .
b. ii Sample penelitian dan Teknik Penarikan Sample Sample dalam penelitian ini diambil dari jumlah populasi dengan menggunakan teknik penarikan sample purposive sample , Adapun pengertian
ii purposive sample menurut Bahder Johan Nasution ii : ii ii Purposive sample disebut sampel bertujuan, artinya memilih sample berdasarkan penilaian tertentu karena unsur-unsur, atau unit-unit yang dipilih dianggap mewakili populasi. Pemilihan terhadap unsur-unsur, unit-unit yang dijadikan sampel harus berdasarkan pada alasan yang logis, seperti tingkat hegemonitas yang tinggi atau karakterisktik sampel terpilih mempunyai kesamaan dengan karakteristik populasi. Artinya dalam pengambilan sampel diambil unit- unit i sampel sedemikian rupa,sehingga sampel tersebut benar-benar mencerminkan ciri-ciri dari i populasi yang sudah ditentukan i sebelumnya. 6
Berdasarkan teknik penarikan sample purposive maka sampel dalam penelitian ini yakni ii : ii a. 1 Orang Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tebo. ii b. 1 i Orang i Direktur i Perusahaan CV. Surya Citra Persada. ii
5. ii Metode ii Pengumpulan ii Data
ii ii ii ii Dalam ii penelitian ii ini ii data ii yang ii didapat ii penulis ii dengan ii cara ii :
a. Data ii Primer
Data primer adalah sumber data yang diperoleh i langsung dari sumber aslinya. Data primer berupa opini subjek, hasil observasi terhadap suatu kejadian, kegiatan terhadap suatu benda. Didalam penelitian ini dilakukan ii wawancara secara i mendalam yang dikemukakan oleh Bahder Johan Nasution :
Wawancara langsung dalam pengumpulan fakta sosial sebagai kajian ii ilmu hukum
empiris, dilakukan dengan cara tanya jawab secara ii langsung dimana semua pertanyaan
disusun secara sistematik, jelas dan ii terarah sesuai isu hukum yang diangkat dalam
6 Ibid, hal.160.
penelitian. Wawancara ii langsung ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang benar dan ii akurat dari sumber yang ditetapkan sebelumnya. Dalam wawancara ii tersebut semua keterangan atau jawaban diperoleh i mengenai apa yang ii diinginkan dicatat i dan atau direkam dengan baik. 7
Data pada penelitian ii ini ii diperoleh ii langsung ii dari wawancara ii dengan
ii Direktur CV. Surya Citra Persada dan Pejabat pembuat komitmen Bidang Bina ii Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tebo terkait ii dengan Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Pademan ii Lubuk Mandarsah Antara Dinas Pekerjaan  Umum dan Penataan Ruang Dengan ii CV. Surya Citra Persada Kabupaten i Tebo.
b. ii Data ii Sekunder
Untuk ii memperoleh ii data ii sekunder ii pada ii penelitian ii ini ii penulis dengan ii menggunakan ii metode ii pengumpulan ii data ii studi ii dokumen ii dan literatur ii dengan ii melakukan ii studi ii kepustakaan ii terkait ii dengan ii bahan-bahan ii hukum ii primer, ii bahan ii hukum ii sekunder ii dan ii bahan ii hukum tersier ii yang ii berhubungan ii dengan ii objek ii penelitian ii ini.
c. Teknik Analisis Data
Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan data yang tersedia baik data primer ataupun data sekunder yang telah dikumpulkan. Penganalisaan disajikan dalam bentuk deskriptif menggambarkan sesuai kenyataan yang terjadi dilapangan  dalam perjanjian pemborongan pekerjaan jembatan pademan desa lubuk mandarsah antara dinas pekerjaan umum dan penataan ruang dengan CV. Surya Citra Persada Di Kabupaten Tebo.

## C. PEMBAHASAN
1. ii Pelaksanaan i Hak i dan i Kewajiban i Para i Pihak i dalam ii Perjanjian ii Pemborongan ii Pekerjaan ii Pembangunan ii Jembatan i Pademan ii Desa ii Lubuk ii Mandarsah ii Kabupaten ii Tebo.
Pelaksanaan i perjanjian ii pemborongan ii bangunan ii antara ii CV. ii Surya Citra ii Persada ii dengan ii pihak ii pemberi ii kerja ii atau ii tugas ii diikat dengan i suatu perjanjian pemborongan i dimana i masing-masing i pihak mempunyai i hak ii dan ii kewajiban. ii
Sebagaimana perjanjian pemborongan, ketentuan yang i harus dilaksanakan adalah wujud memberikan sesuatu dan berbuat sesuatu sesuai dengan isi perjanjian pemborongan pekerjaan yang dinyatakan secara tegas oleh kedua belah pihak mengenai hak dan
7 Ibid , hal.168
kewajiban dalam perjanjian dan pihak pemberi kerja wajib memberikan kontra prestasinya berupa upah yang telah disepakati atas pekerjaan yang telah dikerjakan oleh pihak CV.
Surya Citra Persada selaku pemborong. 8
Sifat perjanjian pemborongan pekerjaan dalam melaksanakan prestasi terbeban pada kedua belah pihak secara timbal balik, masing masing mempunyai hak dan kewajiban dalam bentuk prestasi, sehingga demikian kewajiban CV. Surya Citra Persada merupakan hak dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tebo sebagai pemberi pekerjaan begitupun sebaliknya. i
Hak dan kewajiban timbal balik antara Pejabat Pembuat Komitmen i (PPK) i dan Pemborong i yaitu i :
a. Pejabat i Pembuat i Komitmen i mempunyai i hak i dan i kewajiban i untuk:
1. Mengawasi dan i memeriksa i pekerjaan i yang i dilaksanakan i oleh penyedia.
Pejabat pembuat komitmen bersama pengawas lapangan Dinas PUPR bekerja sama untuk mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan penyedia dan hasil dari pekerjaan yang di awasi dan di diperiksa tersebut di analisa dan di kaji kembali oleh konsultan pengawas yang ditunjuk oleh pejabat pembuat komitmen guna  mengetahui  ada  atau  tidaknya  kendala  dalam  pekerjaan  pembangunan jembatan tersebut.
2. Meminta i laporan-laporan i secara i periodik i mengenai i pelaksanaan pekerjaan i yang i dilaksanakan i oleh i penyedia.
Pejabat Pembuat Komitmen meminta penyedia untuk menyampaikan laporan harian, mingguan dan bulanan yang dilaksanakan oleh penyedia, guna untuk mengetahui perkembangan dari pekerjaan pembangunan jembatan.
3.  Memberikan i fasilitas i berupa i sarana i dan i prasarana i yang i dibutuhkan oleh i penyedia i untuk i kelancaran i pelaksanaan i pekerjaan i sesuai ketentuan kontrak.
Pejabat pembuat komitmen telah memberikan fasilitas sarana dan prasarana yang lengkap terhadap pekerja yang bekerja dalam pembangunan jembatan tersebut dan adanya petugas K3 di lapangan.
4. Membayar i pekerjaan i sesuai i dengan i harga i yang i tercantum i dalam kontrak i yang i telah i ditetapkan i kepada i penyedia.
8 Wawancara, Sudarsono, 22 Maret 2021.
Pejabat pembuat komitmen membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak senilai Rp. 3.418.613.894,64 (Tiga  milyar  empat  ratus delapan belas juta enak ratus tiga  belas  ribu delapanratus sembilan puluh  empat koma  enam  puluh  empat  rupiah)  untuk  pelaksanaan  pekerjaan  pembangunan jembatan kepada penyedia.
b. Penyedia i mempunyai i hak i dan i kewajiban i untuk i :
1. Menerima i pembayaran i untuk i pelaksanaan i pekerjaan i sesuai i dengan harga i yang i telah i ditentukan i dalam i kontrak.
Dalam  pelaksanaan  pekerjaan  pembangunan  jembatan  tersebut,  pihak  penyedia menerima pembayaran yang berikan oleh pihak pejabat pembuat komitmen guna untuk kelancaran pelaksaan pembangunan jembatan tersebut sesuai dengan harga yang ditentukan dalam kontrak.
2. Meminta i fasilitas-fasilitas i dalam i bentuk i sarana i dan i prasarana i dari PPK i untuk i kelancaran i pelaksanaan i pekerjaan i sesuai i ketentuan i kontrak.  Pihak  penyedia telah menerima fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana yang berikan oleh pihak pejabat pembuat komitmen dan pihak pejabat pembuat komitmen telah memberikan perintah kepada petugas K3 untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan.
3. Melaporkan i pelaksanaan i pekerjaan i secara i periodik i kepada i PPK.
Pihak  penyedia  melaporkan  pelaksanaan  pekerjaan  secara  periodik  kepada  PPK yakni  laporan  harian,  laporan  mingguan,  bahkan  laporan  bulanan,  untuk mengetahui  perkembangan  pekerjaan  pembangunan  jembatan  yang  sedang dilaksanakan.
4. Melaporkan i pelaksanaan i penggunaan i produksi i dalam negeri/TKDN secara i periodik i kepada i PPK.
Pihak penyedia melaporkan rekapitulasi perhitungan TKDN secara periodik kepada pihak PPK berupa biaya material langsung (bahan baku), peralatan (barang jadi), manajemen  proyek  dan  perekayasaan,  alat  kerja/fasilitas  kerja,  konstruksi  dan pabrikasi, dan jasa lainnya dari dalam negeri.
5.  Melaksanakan i dan i menyelesaikan i pekerjaan i sesuai i dengan i jadwal pelaksanan i pekerjaan i yang i telah i ditetapkan i dalam i kontrak.
Pihak  penyedia  telah  melaksanakan  dan  menyelesaikan  pekerjaan  sesuai  dengan jadwal  pelaksanaan  pekerjaan  yang  telah  ditetapkan  dalam  kontrak  yaitu selama 165 (seratus enam puluh lima) hari kalender.
6.  Melaksanakan i dan i menyelesaikan i pekerjaan i secara i cermat, i akurat i dan penuh tanggung jawab dengan i menyediakan i tenaga i kerja, i bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan i dan i segala pekerjaan permanen i maupun i sementara.
Penyedia  telah  melaksanakan  dan  menyelesaikan  pekerjaan  secara  cermat  ,tepat waktu  dan  penuh  tanggung  jawab  dengan  menyediakan  tenaga  kerja  yang berkompeten  bersertifikat,  bahan-bahan  material  yang  memenuhi  standar  mutu, peralatan  yang  memenuhi  standar  kelaiakan,  memenuhi  ketentuan  keselamatan dan  kesehatan  kerja(K3)  Konstruksi,  menggunakan  teknologi  yang  memenuhi standar kelaiakan dan melaksanakan standar operasional dan prosedur (SOP).
1. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan i untuk i pemeriksaan pelaksanaan i yang i dilakukan i PPK.
Penyedia  memberikan  keterangan-keterangan  yang  diperlukan  terhadap pelaksanaan pekerjaan pembangunan jembatan jika PPK melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan pembangunan jembatan.
2. Menyerahkan i hasil i pekerjaan i sesuai i dengan i jadwal i penyerahan pekerjaan i yang i telah i ditetapkan i dalam i kontrak.
Penyedia  menyerahkan  hasil  pekerjaan  sesuai  dengan  jadwal  penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak selama 165 hari yaitu pada tanggal 12 Desember 2019.
3. Mengambil langkah-langkah i yang i cukup i memadai i seperti i menerapkan sistem i manajemen i keselamatan i dan i kesehatan i kerja i untuk i melindungi lingkungan i tempat i kerja, i serta i membatasi i perusakan i dan i gangguan kepada i masyarakat i maupun i miliknya i akibat i kegiatan i penyedia.
Penyedia telah mengambil langkah-langkah yang cukup memadai terhadap sistem manajemen  keselamatan  dan  kesehatan  kerja  yang  telah  sesuai  standar  untuk melindungi  tempat  kerja,  serta  telah  telah  membatasi  perusakan  dan  gangguan kepada masyarakat akibat kegiatan yang dilakukan penyedia.
Untuk lebih memaksimalkan pekerjaan, tim v pengawas secara berkala melakukan pengawasan secara langsung maupun tidak langsung. Dalam memudahkan pekerjaan ini dibantu pula dengan jasa konsultan pengawas yaitu  CV. Bagaskara Engineering. Pejabat pengawas yang dipegang oleh Bapak Haviz Afandi, S.T dan Bapak Wibelson, A.Md sebagai
pejabat pelaksana teknis kegiatan. 9 Dalam melaksanakan pekerjaan pengawasan tersebut didukung juga dengan laporan-laporan secara periodik hasil pekerjaan.
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pekerjaan Pembangunan Jembatan Pademan Desa Lubuk Mandarsah berdasarkan kontrak nomor 630/51/SP/JBT-JPDLB/BM- DPUPR/2019 tanggal 01 Juli 2019 Dari laporan periodik hasil pemeriksaan pekerjaan yang dilakukan di lokasi pekerjaan Pembangunan Jembatan Pademan Desa Lubuk Mandarsah dan hasil pembahasan antara ii Panitia,  Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Konsultan Pengawas, dan Penyedia Jasa, bahwa  pelaksanaan  hak  dan  kewajiban  para  pihak  dalam perjanjian pemborongan antara CV. Surya Citra Persada dengan pihak pemberi kerja belum sesuai  dengan  apa  yang  diperjanjian,  seperti  adanya  ketidaksesuaian antara kondisi lapangan dengan perencanaan yang telah disepakati. Maka dari itu dilakukan Contrac Change Order (CCO) pada pekerjaan pembangunan Jembatan  Pademan Desa Lubuk Mandarsah. 10 Ketidaksesuaian  tersebut bisa berdampak negatif pada proyek yang  sedang  berjalan,seperti  alur  pekerjaan  pembangunan menjadi terganggu,serta penyesuaian waktu terhadap pelaksanaan pekerjaan akibat adanya pekerjaan tambah kurang.
Berdasarkan berita acara pemeriksaan pada tanggal 05 Juli 2019 telah dilaksanakan pemeriksaan bersama terhadap pekerjaan pembangunan  jembatan  pademan  desa lubuk Mandarsah  berdasarkan Kontrak Nomor: 630/51/SP/JBT-JPDLB/BM-DPUPR/2019 berikut hasil pemeriksaan bersama dilapangan sebagai berikut :
a. Adanya pekerjaan jembatan ii darurat, maka dari itu pekerjaan jembatan darurat harus dihilangkan karena pembuatan jembatan darurat tersebut tidak
diperlukan karena terdapat akses jalan lain untuk masyarakat berpergian.
b. Adanya penambahan volume pekerjaan pada pekerjaan galian biasa maka ii dari itu perhitungan ii ulang.
c. Terjadi ii penambahan ii volume ii pekerjaan ii pada ii pekerjaan ii galian struktur 0-2 i M.
d. Pekerjaan i timbunan biasa dari sumber galian  terjadi pengurangan volume i pekerjaan.
e. Pekerjaan lapis pondasi agregat tanpa penutup aspal terjadi penambahan ii volume ii pekerjaan.
f. Pekerjaan beton mutu sedang fc’15 terjadi penambahan i volume pekerjaan.
9 Wawancara, Sudarsono, 22 Maret 2021
10 Wawancara, Sobirin.S.T, 24 Maret 2021
g. Pekerjaan beton mutu rendah fc’20 i terjadi i pengurangan volume pekerjaan. h. Pekerjaan baja tulangan U 24 polos terjadi pengurangan ii volume pekerjaan. i. Pekerjaan baja tulangan U 32 ulir terjadi i penambahan i volume pekerjaan. j. Penyediaan cerucuk penyediaan dan pemancangan i terjadi penambahan volume pekerjaan.
k. Pekerjaan besi siku trotoar (50x50x5mm) terjadi penambahan volume pekerjaan. 11
Berdasarkan hasil pemeriksaan maka pekerjaan pembangunan Jembatan Pademan Desa Lubuk Mandarsah harus dilakukan pengecekan ulang keseluruhan item pekerjaan dan harus i dilakukan perhitungan ulang oleh kontraktor pelaksana dan konsultan pengawas sebagai dasar untuk melakukan pekerjaan tambah kurang (CCO) agar tidak bertambah lagi ketidaksesuaian antara kondisi lapangan dengan perencanaan yang telah disepakati. Belum terlaksana dengan sempurna pekerjaan tersebut masuk dalam kategori wanprestasi dengan bentuk wanprestasi yang memenuhi wanprestasi secara tidak baik yang artinya pihak pemborong melaksanakan apa yang telah diperjanjikan tidak sebagaimana mestinya yang telah ditentukan dalam perjanjian, bisa dikatakan tidak sesuai dengan yang telah ditentukan dalam kesepakatan perjanjian antara kedua belah  pihak, sehingga perlu perbaikan pada saat berlangsungnya pembangunan dengan dilakukannya penyesuaian/perubahan perjanjian. Namun perlu diperhatikan bahwa wanprestasi itu tidak dengan sendirinya ada,
melainkan harus dinyatakan dahulu bahwa pihak itu  melakukan  kesalahan  ataupun kelalaian terhadap pelaksanaan pekerjaan yang telah ditentukan dalam perjanjian. Di dalam perjanjian pemborongan ini penyelesaian sengketa yang dilakukan  untuk menyelesaikan wanprestasi  yaitu penyelesaian sengketa i diluar  pengadilan i melalui i mediasi i yang i dilakukan oleh beberapa i pihak i agar i tercapai kesepakatan i bersama.
2. Upaya ii Penyelesaian ii Terhadap i Wanprestasi i Dalam ii Pelaksanaan ii Perjanjian ii Pemborongan ii Pekerjaan ii Pembangunan ii Jembatan ii Pademan ii Desa ii Lubuk ii Mandarsah. i
Mekanisme pada pelaksanaan pekerjaan pembangunan jembatan pademan desa lubuk mandarsah kabupaten tebo sehingga diadakan rapat MC.0 (mutual
11 Wawancara Sobirin.S.T, 24 Maret 2021.
check/pemeriksaan bersama) membahas ketidaksesuaian volume kontrak dengan kondisi dilapangan sebagai berikut . Pada tanggal 03 Juli 2019 CV. Surya Citra Persada mengajukan surat permohonan dengan Nomor: 017/SCP-JBI/JBT/2019 kepada Pejabat Pembuat Komitmen tentang permohonan mutual check 0% (Pemeriksaan Lapangan) untuk menyesuaikan kondisi
dilapangan dengan volume yang tertera didalam kontrak.
Pada tanggal 05 Juli 2019 Pejabat  Pembuat
Komitmen  mengadakan rapat pembahasan MC.0 (pemeriksaan bersama) Pekerjaan Pembangunan Jembatan Pademan Desa Lubuk Mandarsah dalam rangka penyesuaian volume kontrak dengan kondisi dilapangan maka perlu dilakukan pemeriksaan bersama untuk melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi lokasi serta perhitungan ulang volume pekerjaan. 12 Pada tanggal 05 Juli 2019 Pejabat Pembuat i Komitmen menginstruksikan kepada Pelaksana dan Konsultan Pengawas agar melakukan analisis untuk  mengecek ulang keseluruhan item pekerjaan dan perhitungannya sesuai ii dengan ii hasil ii pemeriksaan ii bersama (mutual i check). 13 I
Di hari yang sama, Kontraktor Pelaksana bersama Konsultan Pengawas ii telah mengadakan analisa dan kajian terhadap kemungkinan ii adanya ii pekerjaan ii tambah kurang terhadap Pembangunan Jembatan Pademan Desa Lubuk ii Mandarsah. Berdasarkan kajian terhadap RAB, gambar rencana dan juga ii pengamatan di lapangan terhadap perubahan volume pekerjaan terlampir, ii terdapat i catatan dari kajian tersebut adalah ii :
1. Total Nilai Kontrak Tidak Mengalami Perubahan
2. Terjadi Pekerjaan Tambah Kurang pada beberapa item pekerjaan.
3. Mutual Check 0% ini dibuat dengan pertimbangan i dan memperhatikan ii dokumen kontrak tentang hak dan kewajiban para pihak.
4. Justifikasi terlampir
5. Selengkapnya hasil perhitungan teknis terlampir.
Berdasarkan  kajian-kajian  yang  disebutkan  di  atas  maka  pembangunan  tersebut yang  diperjanjikan  dalam  jangka  waktu  165  (seratus  enam  puluh  lima  hari)  kalender, termasuk  masa  pemeliharaan  yang  ditentukan  terhitung  sejak  penyerahan  pertama pekerjaan  sampai  dengan  tanggal  penyerahan  akhir  pekerjaan  menjadi  185  (seratus delapan  puluh  lima)  hari  kalender.  maka  dari itu  pekerjaan  pembangunan  jembatan
12 Wawancara, Sudarsono, Tanggal 23 Maret 2021
13 Wawancara, Sobirin.S.T, Tanggal 26 Maret 2021
tersebut  adanya  penambahan  waktu.  Maka  dari  itu    kontraktor pelaksana pekerjaan pembangunan jembatan pademan desa lubuk mandarsah mengajukan permohonan pekerjaan tambah kurang.
Pada tanggal 10 Juli 2019 diadakan rapat peneliti pelaksanaan Kontrak ii Pekerjaan Pembangunan Jembatan Pademan Desa Lubuk Mandarsah, dan pada ii tanggal 11 Juli 2019 terdapat hasil pembahasan/evaluasi i laporan-laporan i yaitu : ii Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan pada  Pekerjaan Pembangunan ii Jembatan Pademan Desa Lubuk Mandarsah, kegiatan pembangunan jembatan ii tersebut perlu dilakukan perubahan volume pekerjaan dan perlu diadakan ii Adendum Kontrak.
Upaya penyelesaian terhadap wanprestasi  dalam pelaksanaan perjanjian pemborongan  pekerjaan jembatan pademan desa  lubuk mandarsah yaitu dengan cara dilaksanakan i nya rapat musyawarah yang  dilakukan selama beberapa hari dan dihadiri oleh beberapa pihak terkait dengan Pelaksanan Pembangunan Jembatan Pademan Desa Lubuk Mandarsah, hasil dari rapat tersebut dilakukan pekerjaan tambah kurang terhadap pekerjaan pembangunan jembatan diadakan Adendum kontrak No. 630/61.2/AD/SP/JBT-
JPDLB/BM-DPUPR/2019 Tanggal 16 Juli 2019 yang sesuai dengan berita acara perubahan kontrak Nomor : 630/35/BA-PPPk/JBT-JPDLB/BM-DPUPR/2019 tanggal 11  Juli 2019 sebagai lampiran proses pemeriksaan oleh panitia peneliti pelaksanaan kontrak.

## D. PENUTUP
1. Kesimpulan ii
a. Bahwa pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pemborongan antara CV. Surya citra persada dengan pihak pemberi kerja belum sesuai dengan apa yang diperjanjikan seperti adanya ketidaksesuaian antara kondisi dilapangan dengan perencanaan yang telah disepakati maka dari itu ketidaksesuaian tersebut bisa  berdampak negatif pada proyek yang sedang  berjalan  baik  secara  langsung maupun tidak langsung.
b. Upaya  penyelesaian  terhadap  wanprestasi  dalam  pelaksanaan  perjanjian pemborongan  pekerjaan  pembangunan  jembatan  yaitu  dilaksanakannya i rapat musyawarah mediasi yang  dilakukan selama beberapa hari dan  dihadiri oleh beberapa pihak terkait dan hasil dari  rapat tersebut adalah dilakukan pekerjaan tambah kurang terhadap pekerjaan pembangunan i jembatan pademan desa i lubuk mandarsah dan diadakan  Adendum Kontrak Nomor:  630/61.2/AD/SP/JBT-
JPDLB/BM-DPUPR/2019 Tanggal 16 Juli 2019 .
2. Saran
a. Pemerintah i dalam i hal i Dinas i Pekerjaan i Umum i dan i Penataan i Ruang untuk i berkomunikasi lebih dan koordinasi yang baik antara pemberi tugas, pemborong, perencana dan pengawas dalam pelaksanaan pemborongan pembangunan i agar i tidak i terjadi i ketidaksesuaian i di i tengah pekerjaan telah berjalan.
b. Ketika i pemborong i melaksanakan i pekerjaan, i maka pihak Pemerintah harus nya memberitahu lebih awal agar tidak mengalami wanprestasi disaat proyek ii berjalan.
I

## DAFTAR ii PUSTAKA
Buku-buku
Djumiladi, ii FX, ii Perjanjian ii Pemborongan , ii Rineka ii Cipta ii Karya, ii Jakarta, ii 1995. Jimmy ii P,dan ii Marwan, ii Kamus ii Hukum , i Surabaya, ii 2009. Djumiladi, ii FX, ii Hukum ii Bangunan , ii Dasar-dasar ii Hukum ii Dalam ii Proyek i dan ii Sumber ii Daya ii Manusia , ii Rineka ii Cipta, ii Jakarta, ii 1995. Subekti, ii R, ii Pokok-Pokok ii Hukum ii Perdata, ii PT. ii Intermasa, ii Jakarta, ii 2001. Sutedi, ii Adrian, ii Aspek ii Hukum ii Pengadaan ii Barang ii dan ii Jasa , ii Sinar ii Grafika, ii Jakarta, ii 2012. Suharnoko, ii Hukum ii Perjanjian ii dan ii Analisa ii Kasus , ii Prenada ii Media, ii Jakarta, ii 2004. Prodjodikoro, ii R. ii Wirjono, ii Azas-azas ii Hukum ii Perjanjian , ii Madar ii Maju, ii Bandung, ii 2011 Subekti, ii Hukum ii Perjanjian , ii PT.Intermasa, ii Jakarta, ii 1990. Prodjodikoro, ii Wirjono, ii Hukum ii Perdata ii Tentang ii Persetujuan-Persetujuan ii Tertentu , ii Sumur ii Bandung, ii Bandung, ii 1981. Setiawan, ii R, ii Pokok-Pokok ii Hukum ii Perikatan , ii Bina ii Cipta, ii Bandung, ii 1994. Patrik, ii Purwahid, ii Dasar-Dasar ii Hukum ii Perikatan , ii CV. ii Mandar ii Maju, ii Bandung, ii 1994. Setiawan, ii I ii Ketut ii Oka, ii Hukum ii Perikatan , ii Sinar ii Grafika, ii Jakarta, ii 2016. Muhammad, ii Abdulkadir , ii Hukum ii Perjanjian ii Di ii Indonesia , ii PT. ii Rineka ii Cipta, ii Jakarta, ii 2003. Nasution, ii Bahder ii Johan, ii Metode ii Penelitian ii Ilmu ii Hukum , ii Mandar ii Maju, ii Bandung, ii ii ii ii 2016. Fuady, ii Munir, ii Hukum ii Kontrak ii ( ii Dari ii Sudut ii Pandang ii Hukum ii Bisnis ii ) , ii PT. ii Citra ii Aditya ii Bakti, ii Bandung, ii 2001. Salim, ii Hukum ii Kontrak ii Teori ii dan ii Praktik ii Penyusunan ii kontrak , ii Sinar ii Grafika, ii Jakarta, ii 2015. Budiono, ii Herlien, ii Ajaran ii umum ii Hukum ii Perjanjian ii dan ii Penerapannya ii di Bidang
Kenotariatan , PT. Citra ii Aditya ii Bakti, ii Bandung, ii 2010. Mertokusumo, ii Sudikno, ii Mengenal ii hukum ii Suatu ii Pengantar , ii Liberty, ii Yogyakarta, ii 2005. Sofwan, ii Sri ii Soedewi ii Mascjhun, ii Hukum ii Bangunan, ii Perjanjian ii Pemborongan ii bangunan , ii Liberty, ii Yogyakarta, ii 1982. Badrulzaman, ii Mariam ii Darus, ii Aneka ii Hukum ii Bisnis , ii Alumni, ii Bandung, ii 1994.
i Undang-Undang
Republik ii Indonesia. Pengadaan Barang/Jasa i Pemerintah . ii Peraturan ii Presiden ii Nomor ii 12 Tahun 2021. LNRI ii Tahun ii 2021 ii Nomor ii 63.
Republik ii Indonesia. Undang-Undang Tentang i Jasa Konstruksi . UU Nomor 2 ii Tahun 2017.
LNRI Tahun 2017 Nomor 11. i TLNRI ii Nomor ii 6018. Ii
i Jurnal ii Ilmiah
Haris, H. Abdul, “ Tinjauan Yuridis Aspek Hukum Dalam ii Surat ii Perjanjian ii Kerja Ditinjau Dari ii Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2011 ii Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Di Tanjung ii Jabung ii Barat”. ii Jurnal Ilmiah Universitas i Batanghari i Jambi Nomor 1 Tahun ii 2011 , ii Jambi
Ate, Mateus Maghu,“ Tinjauan Yuridis Tentang Perjanjian Pemborongan ii Antara Pemerintah Dan Swasta”. Jurnal Universitas i Atmajaya ii Halaman 5 , Yogyakarta Muskibah, i Lili i Naili i Hidayah, i “ i Penerapan i Prinsip i Kebebasan i Berkontrak i Dalam i Kontrak i Standar i Pengadaan i Barang i dan i Jasa i Pemerintah i Di i Indonesia.” i Jurnal i Ilmu i Hukum , i Vol.4, i Nomor i 2, i April i 2012, i Jambi
Talib, i Idris, i “ i Bentuk i Penyelesaian i Sengketa i Berdasarkan i Mediasi.” , i Lex i Et i Societatis , i Vol. i 1 i Nomor i 2, i Januari-Maret i 2013
Akses ii Internet
https://wartawarga.gunadarma.ac.id/2015/05/pembatalan-dan-pelaksanaan-suatu- perjanjian/ ii diakses pada tanggal 14 Februari 2017.
http://nx-yz.blogspot.com/2019/06/momentum-terjadinya-perjanjiankontrak.html?m=1 diakses pada tanggal 19 Juni 2019