## Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Pelaksanaan Bongkar Muat Barang Pada Perusahaan Bongkar Muat Barang Di Kota Jambi
Amanysiwiokta Erlangga, Achmad Busro, Irawati Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Email: amanysiwii@gmail.com

## Abstract
Discusses consumer protection in the implementation of loading and unloading activities carried out by loading and unloading companies (PBM), which are engaged in loading and unloading goods from ships (unloading), in which there are consumers (service users). and producers (business actors). The existence of  consumer protection plays an important role, this is  regulated in  Law Number 8 of 1999  concerning Consumer Protection, which aims to create protection for consumers with legal certainty. The method used in this research is juridical normative, by examining library materials or secondary data obtained. The results  show  that  the  loading  and  unloading  company  (PBM)  has  responsibility  for  what  happens  to consumer goods, including the losses suffered by consumers. This loss can be caused by several factors, including  negligence  of  the  loading  and  unloading  workers  (TKBM),  weather  /  natural  conditions,  and negligence  on  the  part  of  land  transportation.  Responsibility  for  goods  during  loading  and  unloading basically  includes  protection  that  is  administrative  in  nature  and  protection  that  is  physical  in  nature. Conflicts  or  disputes  between  business  actors  and  consumers  in  the  implementation  of  loading  and unloading are generally based on things that both parties do not want, even the consumers did not expect beforehand.
Keywords: legal protection; consumer; responsible

## Abstrak
Membahas  tentang  perlindungan  konsumen  dalam  pelaksanaan  kegiatan  bongkar  muat  barang  yang dilakukan oleh Perusahaan Bongkar Muat (PBM), yang bergerak di bidang jasa pemuatan barang ke kapal ( loading )  dan  pembongkaran  barang  dari  kapal  ( un  loading ),  dalam  pelaksanaannya  ada  konsumen (pengguna  jasa)  dan  produsen  (pelaku  usaha).  Keberadaan  perlindungan  terhadap  konsumen  sangat berperan penting, ini diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, bertujuan untuk menciptakan perlindungan terhadap para konsumen dengan adanya kepastian hukum. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative, dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder yang diperoleh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan bongkar muat (PBM) memiliki tanggung jawab atas apa yang terjadi terhadap barang konsumen, termasuk kerugian yang dialami oleh konsumen.  Kerugian ini bisa disebabkan beberapa faktor antara lain karena  kelalaian Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM), keadaan cuaca/alam, dan kelalaian dari pihak pengangkutan darat. Tanggung jawab terhadap barang dalam pelaksanaan bongkar muat pada dasarnya meliputi perlindungan yang bersifat administratif dan perlindungan yang sifatnya fisik. Konflik atau sengketa antara pelaku usaha dan  konsumen  pada  pelaksanaan  bongkar  muat  pada  umunya  didasarkan  pada  hal-hal  yang  tidak dikehendaki kedua belah pihak bahkan tidak diduga oleh para konsumen sebelumnya.
Kata kunci: perlindungan hukum; konsumen; tanggung jawab

## A. PENDAHULUAN

## 1. Latar Belakang
Dalam  perkembangan  kebutuhan  manusia,  timbul  adanya  hubungan  antara  pemberi  dan penerima  kebutuhan.  Hubungan  ini  dapat  dilihat  dari  adanya  sikap  saling  melengkapi  antara produsen  dan  konsumen.  Dalam  istilah  yuridis  produsen  disebut  pelaku  usaha,  memproduksi barang  dan  jasa  dengan  tujuan  mendapatkan  keuntungan  sebesar-besarnya.  Sedangkan konsumen  adalah  pihak  yang  membeli  atau  menggunakan  jasa  dari  para  pelaku  usaha  serta mengeluarkan sejumlah uang untuk menikmatinya. Selain barang, jasa merupakan suatu produk yang  dihasilkan  oleh  produsen,  Meskipun  tidak  terlihat  secara  fisik  namun  memungkinkan terselenggaranya  urusan  atau  kepentingan  seseorang  konsumennya  memerlukannya,  misalkan mengenai  jasa  bongkar  buat  barang  yang  dibahas  dalam  penulisan  ini  (Rahmawati  &  Lubis, 2014).
Dalam  Pasal  31  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2008  tentang  Pelayaran,  terdapat beberapa  kegiatan  usaha  jasa  di  pelabuhan  sebagai  penunjang  kegiatan  angkutan  laut  salah satunya yaitu kegiatan bongkar muat barang.  Perusahaan dengan jasa di bidang bongkar muat biasa disebut PBM. Kegiatan bongkar muat diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010  Tentang  Angkutan  di  Perairan.  Perusahaan  Bongkar  Muat  adalah:  “perusahaan  yang berbadan hukum yang melakukan kegiatan bongkar muat barang dari dan atau ke kapal meliputi kegiatan  pembongkaran  barang  dari  palka  kapal  ke  atas  Dermaga  di  lambung  kapal  atau sebaliknya  ( stevedoring ),  kegiatan  pemindahan  barang  dari  Dermaga  di  Lampung  kapal  ke Gudang  atau  lapangan  penumpukan  atau  sebaliknya  ( cargodoring )  dan  kegiatan  pengambilan barang  dari  gudang  atau  lapangan  dibawa  ke  atas  truk  atau  sebaliknya  ( receiving/delivery ) (Hasan, 2011).”
Setiap kegiatan usaha pasti ada yang namanya resiko dan tanggung jawab dalam kegiatan di lapangan, begitu pula dengan usaha bongkar muat barang angkutan laut yang memiliki resiko yang sangat tinggi. Pelaksanaan bongkar muat tidak selamanya berjalan dengan lancar, dan bisa menimbulkan kerugian bagi konsumen. Bahkan hak-hak konsumen terkadang tidak terpenuhi. Menimbulkan  perkara  dan  membuat  konsumen  meminta  ganti  rugi.  PBM  memiliki  tanggung jawab terhadap kerugian yang timbul dikarenakan kelalaiannya melalui mekanisme musyawarah (joint survey) pada proses bongkar muat barang yang meliputi stevedoring, cargodoring, maupun
receiving/delivery. Perusahaan bongkar muat dapat membuat laporan kegiatan dan bekerja sama dengan  pihak-pihak  pelabuhan  untuk  menghindari  hal-hal  yang  tidak  diinginkan  dalam pelaksanaan bongkar muat barang (Rahmadhani, 2018).
Dalam  pelaksaaan  bongkar  muat  ini  ada  beberapa  factor  yang  menyebabkan  terjadinya hak-hak  konsumen  tidak  terpenuhi  yaitu  karena  factor  cuaca/alam,  kelalaian  Tenaga  Kerja Bongkar Muat (TKBM), keterlambatan dari perusahaan ekspedisi yang membawa barang dari gudang ke pelabuhan, serta alat bantu bongkar muat yang minim di pelabuhan.
Adanya  hubungan  antara  produsen  dan  konsumen  maka  menimbulkan  perlindungan hukum  terhadap  konsumen.  Perlindungan  konsumen  banyak  mendapat  sorotan  karena menyangkut  aturan  untuk  mensejahterakan  masyarakat,  bukan  hanya  masyarakat  selaku konsumen saja yang mendapatkan perlindungan, tetapi pelaku usaha pun juga mempunyai hak yang sama untuk  mendapat  perlindungan, masing masing ada hak dan kewajiban. Pemerintah berperan  penting  untuk  mengatur,  mengawasi,  dan  mengontrol,  agar  terciptanya  system  yang kondusif satu sama lain. Dengan demikian tujuan mensejahterakan masyarakat dapat tercapai. Lemahnya  posisi  konsumen  untuk  mendapatkan  perlindungan  hukum  terhadap  pelaku  usaha, disebabkan  oleh  perangkat  hukum  yang  melindungi  konsumen  belum  bias  memberikan  rasa aman,  atau  kurang  memadai  untuk  cari  langsung  melindungi  kepentingan  konsumen  (Hamid, 2017).
Berdasarkan  uraian  di  atas  maka  penulis  tertarik  untuk  meneliti  permasalahn  ini  dalam sebuah  artikel  yang  berjudul  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Konsumen  Dalam  Pelaksanaan Bongkar Muat Barang Oleh Perusahaan Bongkar Muat Barang di Kota Jambi“. Dengan rumusan masalah yang akan dibahas sehubungan dengan hal di atas adalah, bagaimana tanggung jawab Perusahaan Bongkar Muat (PBM) jika terjadi kerugian yang dialami konsumen dan bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen dalam pelaksanaan bongkar muat.

## 2. Kebaruan/orisinalitas Hasil Penelitian
Berdasarkan  penelusuran  kepustakaan,  penulis  mengambil  beberapa  macam  penelitian yang sudah ada untuk panduan maupun contoh untuk penelitian yang dilakukan yang nantinya akan menjadi acuan dan perbandingan dalam penelitian ini. Ada 3 (tiga) jurnal sebagai  acuan dalam pembuatan jurnal ini, yaitu:
a. Menurut  Fadhilah  Harmain  dalam  jurnal  yang  berjudul  “Tinjauan  Yuridis  Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Baku Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor
8  Tahun  1999”  (Harmain,  2020)  membahas  tentang  perlindungan  hukum  terhadap konsumen  dalam  penerapan  perjanjian  baku,  agar  tidak  terjadinya  kerugian  atau  sesuatu yang  tidak  diinginkan  oleh  konsumen  dalam  pelaksanaan  transasksi  apapun  itu.  Serta memberikan keadilan dan keseimbangan antara antara produsen dan konsumen.
b. Menurut  Mudjiastuti  Handajani  dan  Yoeli  Janto  dalam  jurnal  yang  berjudul  “Tingkat Kepuasan Konsumen Terhadap Pelayanan Bongkar Muat Barang Pada Terminal Peti Kemas Semarang” (Handajani et al, 2015) membahas tentang tingkat harapan konsumen dan kinerja layanan  serta  tingkat  kepuasan  pengguna  jasa  bongkar  muat  pada  Terminal  Peti  Kemas Semarang.  Dan  faktor  apa  saja  yang  harus  dipertahankan,  prioritas  utama  dan   prioritas rendah dari kepuasan konsumen.
c. Menurut Adam Setiawan dalam jurnal yang berjudul “Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Perkapalan  Terhadap  Pengguna  Jasa  Angkutan  Perairan  Pedalaman”  (Setiawan,  2017) membahas tentang tanggung jawab perusahaan jika terjadi kecelakaan dalam pelaksanaan pengangkutan dan syarat kelayakan kapal perairan sebagai alat angkutan.
Dalam  penulisan  ini,  penulis  membahas  mengenai  perlindungan  hukum  terhadap konsumen dalam pelaksanaan bongkar muat barang yang dilaksanakan oleh perusahaan bongkar muat. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya mengenai perlindungan hukum bagaimana yang seharusnya  dilakukan  terhadap  konsumen  jika  mengalami  kerugian  serta  tanggung  jawab  apa yang dilakukan perusahaan bongkar muat.

## B. METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif (metode penelitian normatif). Metode penelitian  yuridis  normatif  adalah:  “penelitian  hukum  kepustakaan  yang  dilakukan  dengan  cara meneliti  bahan-bahan  kepustakaan  atau  data  sekunder  (Soekanto  &  Mamudji,  2003).”  Pendekatan yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  perundang-undangan  ( statute  approach ) yaitu: “pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisa atau dan regulasi yang berkaitan dengan isu  hukum  tersebut.”  dan  Pendekatan  kasus  ( case  approach )  yaitu:  “pendekatan  yang  dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi.” Data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini dikumpulkan dengan cara pengumpulan data sekunder dan data primer. Penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan, bahan-bahan hukum yang dikumpulkan meliputi bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang meliputi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen;  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2008  Tentang  Pelayaran;  Peraturan  Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang  dari  dan  ke  Kapal.  Kemudian  ada  bahan  hukum  sekunder  yaitu,  buku-buku  literatur  yang membahas tentang perlindungan konsumen dan bongkar muat barang di kapal, dan hasil penelitian. Sumber data dalam penelitian adalah data primer yang didapat melalui penelitian di lapangan yaitu diperoleh dari hasil wawancara dengan subjek yang diteliti yaitu salah satu Perusahaan Bongkar Muat di  Kota  Jambi  yaitu  PT.  Satya  Batanghari  Gemilang.  Teknik  analisis  data  yang  digunakan  adalah secara  kualitatif  yaitu:  :metode  analisis  data  dengan  cara  menseleksi  data  yang  diperoleh  dari penelitian  lapangan  menurut  kualitas  dan  kebenarannya  kemudian  disusun  secara  sistematis,  yang sleanjutnya dikaji dengan metode berpikir secara deduktif dihubungkan dengan teori-teori dari studi kepustakaan (data sekunder), kemudian dibuat kesimpulan yang berguna untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Tanggung  Jawab  Perusahaan  Bongkar  Muat  (PBM)  Terhadap  Kerugian  yang  Dialami Konsumen
Charlie Rudyat dalam kamus hukum menyebutkan bahwa menurut hukum tanggung jawab adalah  “suatu  akibat  atas  konsekuensi  kebebasan  seseorang  terhadap  perbuatannya  yang berkaitan  dengan  etika  atau  moral  dalam  melakukan  suatu  perbuatan.”  Tanggung  jawab merupakan  hal  yang  sangat  penting  dalam  hukum  perlindungan  konsumen.  Pada  kasus pelanggaran  hak  konsumen  diperlukan  kehati-hatian  dalam  menganalisis  siapa  yang  harus bertanggungjawab  dan  sampai  mana  tanggungjawab  dapat  dibebankan  kepada  pihak-pihak terkait  (Shidarta,  2000).  Peraturan  perundang-undangan  dan  perjanjian  standar  dilapangan hukum  ke  perdata  memberikan  batasan  terhadap  tanggung  jawab  pelanggaran  hak  konsumen (Kristiyanti,  2017).  Bongkar  muat  masih  termasuk  dalam  ranah  hukum  pengangkutan,  dalam hukum  pengangkutan  dikenal  tiga  prinsip  tanggung  jawab,  yaitu:  “Tanggung  jawab  karena kesalahan  ( Fault  liability );  Tanggung  jawab  karena  praduga  ( Presumtion  liability );  dan Tanggung jawab mutlak ( Absolute liability ).”
Jika  konsumen  atau  penggua  jasa  mengalami  kerugian  maka  pelaku  usaha  wajib bertanggung  jawab  sesuai  dengan  aturan  yang  telah  ditetapkan  yaitu  dalam  Pasal  7  Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang berisi tentang kewajiban pelaku usaha, yaitu adalah:
“Beritikat baik dalam melakukan kegiatan usahanya; Memberikan informasi yang benar, jelas,  dan  jujur  mengenai  kondisi  dan  jaminan  barang  dan/atau  jasa  serta  memberi penjelasan  penggunaan,  perbaikan,  dan  pemeliharaan;  Memperlakukan  atau  melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau  jasa  yang  berlaku;  Memberi  kesempatan  kepada  konsumen  untuk  menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atau barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan; Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau  penggantian  atas  kerugian  akibat  penggunaan  pemakaian,  dan  pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.”
Ada beberapa hal yang dijadikan pedoman dalam pembagian/pemisahan tanggung jawab dalam  pelaksanaan  bongkar  muat,  yaitu:  “Perusahaan  bongkar  muat  (PBM);  Perusahaan Pelayaran;  dan  Ekspedisi  Muatan  Kapal  Laut  (EMKL)”.  Perusahaan  Bongkar  Muat  (PBM) dalam melaksanakan kegiatan tidak luput dari berbagai risiko, Baik yang berasal dari kelalaian Tenaga  Kerja  Bongkar  Muat  (TKBM),  Perusahaan  pengangkut  barang  yang  akan  di  bongkar muat,  alat  pelaksanaan  bongkar  muat,  maupun  keadaan  cuaca/alam.  PBM  bertanggung  jawab atas  barang  terhadap  kehilangan  dan  kerusakan  serta  keterlambatan  sampai  di  tempat  tujuan sepanjang  kelalaian  atau  kesalahan  tersebut  dilakukan  oleh  pihak  perusahaan,  namun  PBM biasanya membatasi tanggungjawabnya apabila kesalahan tersebut tidak dilakukan (Prabowo & Pujiono, 2016). Batas-batas tanggung jawab PBM dalam menyelenggarakan kegiatan bongkar muat di pelabuhan adalah:
“Tercapainya kelancaran dan keselamatan kegiatan bongkar muat barang angkutan, berikut penyerahan barang dan penerimaan barang angkutan; Keselamatan kerja dari para TKBM dalam  pelaksanaan  kegiatan  bongkar  muat  barang  terjamin;  Adanya  peralatan  dan perlengkapan  yang  memadai  untuk  melaksanakan  kegiatan  bongkar  muat  barang; Terselesaikannya kewajiban PBM terhadap Perum Pelabuhan; Kebenaran dari isi laporan kegiatan bongkar muat barang angkutan harus benar.”
Tanggung  jawab  PBM  terhadap  barang  muatan  kapal  dimulai  pada  saat  barang dibongkar/dimuat dari dan ke kapal, baik dari dan ke Gudang Lini I maupun langsung ke alat angkut atau pemilik barang dan berakhir setelah barang diterima dengan selamat oleh pemilik barang atau konsumen. Dimulainya tanggung jawab PBM, harus diperlukan hubungan dengan lingkup  kegiatan  operator  terminal,  sehingga  tanggung  jawab  tersebut  dapat  sejalan  dengan barang  diterima/diserahkan  dari  atau  kepada  pemilik  barang  atau  konsumen,  selama  barang
dalam  penyimpanan/pengangkutan  sampai  barang  dibongkar/dimuat  dari  dan  ke  kapal  atau gudang.
PBM berkewajiban melakukan tugasnya dengan hati-hati guna menjaga keselamatan dan keamanan  barang  muatan  kapal  yang  di  Percayakan  pada  perusahaannya  untuk  dilakukan pembongkaran/pemuatan  barang  dalam  waktu  yang  sesuai  dengan  permintaan  pemakai jasa/konsumen.  Jika  PBM  tidak  berhati  hati  dalam  melaksanakan  kegiatan  maka  akan menyebabkan  rusaknya  atau  hilangnya  barang  muatan  kapal,  maka  pengguna  jasa  bisa melakukan pengajuan atau meminta ganti rugi kepada PBM. Pada Pasal 16 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang dari dan ke Kapal, menyebutkan:
“Untuk mengurangi resiko tanggung jawab serta menjamin pihak-pihak yang dirugikan, perusahaan bongkar muat wajib mengasuransikan tanggung jawabnya dan menggunakan anggota Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) dan koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM)  yang  sudah  diregistrasi  oleh  Penyelenggara  Pelabuhan  setempat  dan  memiliki jaminan social.”
Dalam  UUPK  mengenai  tanggung  jawab  pelaku  usaha  terdapat  pada  Pasal  19, menyebutkan bahwa :
“Pelaku  usaha  bertanggung  jawab  memberikan  ganti  rugi  atas  kerusakan,  pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan; Ganti rugi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau  perawatan  kesehatan  dan/atau  pemberian  santunan  yang  sesuai  dengan  ketentuan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku;  Pemberian  ganti  rugi  dilaksanakan  dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi; Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan; Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.”
Dari kutipan diatas diambil kesimpulan bahwa tanggung jawab pelaku usaha dalam Pasal 19 UUPK yaitu:  “Tanggungjawab ganti kerugian atas kerusakan; Tanggungjawab ganti kerugian atas  pencemaran;  Tanggungjawab  ganti  kerugian  atas  kerugian  konsumen  (Ahmadi  Miru  & Sutarman Yodo, 2004).”
Sudah  sangat  jelas  dalam  Pasal  19  bahwa  apa  saja  yang  terjadi  yang  mengakibatkan kerugian kepada pengguna jasa atau konsumen menjadi tanggungjawab dari pelaku usaha atau PBM. Tanggung jawab pada dasarnya terdiri dari 2 (dua) aspek, yaitu: "Tanggung jawab yang
bersifat kewajiban yang harus dilaksanakan sebaik-baiknya ( responsibility ) dan tanggung jawab ganti  rugi  ( liability ),  yaitu  kewajiban  untuk  memberi  ganti  rugi  kepada  pihak  yang  dirugikan (Setiawan, 2017).”
Berdasarkan hasil penelitian ini, kekurang hati-hatian PBM dalam melaksanakan tugasnya dapat menyebabkan rusaknya atau hilangnya barang muatan  kapal, itu membuat pemakai jasa atau  konsumen  dapat  mengajukan  klaim/tuntutan  ganti  rugi  kepada  PBM.  Penuntutan  dapat dilakukan  jika  kerusakan  atau  kehilangan  tersebut  terjadi  selama  pelaksanaan  bongkar  muat barang, namun sebelum penuntutan itu harus diketahui dulu apa penyebab dari kerusakan atau kehilangan  barang  tersebut  maka  dapat  dilakukan  penuntutan  dan  siapa  yang  semestinya bertanggungjawab untuk kerusakan atau kehilangan barang tersebut.
Pengajuan tuntutan ganti rugi dapat dilakukan oleh pihak mana saja. Pihak PBM maupun TKBM  bisa  juga  menuntut  pemakai  jasa  jika  barang  muatan  yang  dilakukan  bongkar  muat ternyata adalah barang berbahaya atau mudah pecah dan sebagainya. Kerusakan barang muatan yang disebabkan karena kelalaian dari TKBM, maka yang bertanggung jawab adalah PBM dan Koperasi TKBM. Ini disebabkan karena PBM yang menghubungi dan mengkonfirmasi koperasi untuk  menyediakan  tenaga  kerja  dalam  pelaksanaan  bongkar  muat  barang  ini  apabila  terjadi kecelakaan  maka  akan  ditanggung  bersama.  Jika  pembongkaran  dan  pemuatan  barang  atas kemauan pemilik barang dan tidak memperhatikan keadaan cuaca atau alam, maka jka terjadi kecelakaan atau kerusakan maka itu bukan tanggung jawab PBM, tetap apa bila kemauan pihak PBM maka itu menjadi tanggung jawab PBM.
Kehilangan atau kerusakan barang muatan kapal pada saat dilakukan proses bongkar muat belum  begitu  merugikan  pemilik  barang  atau  pengguna  jasa  bongkar  muat,  sehingga penyelesaiannya  dapat  diselesaikan  dengan  musyawarah  dan  kekeluargaan  belum  ada  yang sampai ke pengadilan, karena dalam prakteknya  baik  dari pihak PBM maupun pengguna jasa tidak  mau  berurusan  Panjang  dengan  prosedur  yang  berbelit-belit,  sehinggat  setiap  terjadi sengketa  diselesaikan  dengan  musyawarah  dengan  tetap  memperhatikan  hak  dan  kewajiban masing-masing pihak.
2. Perlindungan  Hukum  Terhadap  Konsumen  Jika  Terjadi  Kerugian  Yang  dialaminya Dalam Pelaksanaan Bongkar Muat
Perlindungan  konsumen  diatur  dalam  undang-undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang Perlindungan  Konsumen.  Perlindungan  konsumen  menurut  rosmawati  dalam  bukunya  yang berjudul Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut:
“Segala  upaya  yang  menjamin  adanya  kepastian  hukum  untuk  memberi  perlindungan kepada  konsumen.  Konsumen  adalah  setiap  orang  atau  badan  pengguna  produk,  baik berupa  barang  maupun  jasa  dengan  berpegang  Teguh  pada  ketentuan  ketentuan  yang berlaku” (Rosmawati, 2018).
Sedangkan  konsumen  menurut  Pasal  1  ayat  (2)  adalah:  “setiap  orang  pemakai  barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”
Cakupan  perlindungan  konsumen  dapat  dibedakan  menjadi  2  (dua)  aspek,  yaitu: “Perlindungan  terhadap  kemungkinan  barang  yang  diserahkan  kepada  konsumen  tidak  sesuai dengan  apa  yang  telah  disepakati;  Perlindungan  terhadap  diberlakukannya  syarat  syarat  yang tidak adil kepada konsumen” (Rosmawati, 2018).
Mengenai  asas  diatur  dalam  Pasal  2  UUPK  yaitu  asas  manfaat,  asas  keadilan,  asas keseimbangan,  asas  keamanan  dan  asas  keselamatan  konsumen,  serta  asas  kepastian  hukum. Sedangkan Hak konsumen tertuang dalam Pasal 4 UUPK yaitu:
“Hak atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/jasa; Hak untuk memilih  barang  dan/atau  jasa  serta  mendapatkan  barang  dan/atau  jasa  tersebut  sesuai dengan  nilai  tukar  dan  kondisi  serta  jaminan  yang  dijanjikan;  Hak  atas  informasi  yang benar,  jelas  dan  jujur  mengenai  kondisi  dan  jaminan  barang  dan/atau  jasa;  Hak  untuk didengar  pendapat  dan  keluhannya  atas  barang  dan/jasa  yang  digunakan;  Hak  untuk mendapatkan  Advokasi  perlindungan  dan  upaya  penyelesaian  sengketa  perlindungan konsumen secara patut; Hak untuk mendapat pembinaan dan Pendidikan konsumen; Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan lainnya.”
Selain hak-hak dalam Pasal  4 diatas, dalam Pasal  7 mengatur tentang kewajiban pelaku usaha. Kewajiban dan hak merupakan antinomi dalam hukum, jadi kewajiban pelaku usaha dapat dilihat  sebagai  hak  konsumen.  Hak  dan  kewajiban  harus  dijalankan  secara  seimbang.  Dalam Pasal  2 UUPK menyebutkan: “Bahwa pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas,  dan jujur mengenai  kondisi  dan jaminan barang dan/auat  jasa serta  memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan (Miru & Yodo, 2000).”
Az. Nasution menjelaskan beberapa Batasan tentang konsumen yaitu:
“Konsumen  adalah  setiap  orang  yang  mendapatkan  barang  atau  jasa  digunakan  untuk tujuan tertentu, konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa untuk  digunakan  dengan  tujuan  membuat  barang  atau  jasa  lain  untuk  diperdagangkan (tujuan  komersil),  konsumen  akhir,  adalah  setiap  orang  alami  yang  mendapat  dan menggunakan  barang  atau  jasa  untuk  tujuan  memenuhi  kebutuhan  hidupnya  pribadi, keluarga  atau  rumah  tangga  dan  tidak  untuk  diperdagangkan  kembali  (non  komersial) (Nasution, 2000).”
Sekarang  ini  banyak  sekali  transaksi  antara  para  produsen  dan  konsumen  maka  adanya perlindungan terhadap konsumen ini sangatlah penting. Perlindungan konsumen memilik tujuan untuk melindungi diri, meningkatkan kemampuan, kesadaran, dan kemandirian konsumen, serta menciptakan  sistem  perlindungan  konsumen  yang  mengandung  unsur  kepastian  hukum  dan keterbukaan  informasi  serta  akses  untuk  mendapatkan  informasi  dan  juga  untuk  menemukan kesadaran produsen mengenai pentingnya pemenuhan konsumen sehingga tubuh sikap jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
Perlindungan hukum terhadap konsumen dapat dibedakan atas 2 (dua) yaitu yang pertama perlindungan  hukum  preventif  yang  artinya  “perlindungan  hukum  yang  diberikan  oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadi pelanggaran, hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau Batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.” Kemudian yang kedua yaitu perlindungan hukum refresif yang menurut Satjipto Rahardjo dalam bukunya yang berjudul Ilmu Hukum yang artinya “Memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan  orang  lain  dan  perindungan  itu  diberikan  kepada  masyarakat  agar  dapat  menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Perlindungan hukum ini adalah untuk menyelesaikan sengketa.”
Penyelesaian  sengketa  dapat  dilakukan  dengan  litigasi  dan  non  litigasi.  Penyelesaian sengketa dengan litigasi diselesaikan melalui Pengadilan dan penyelesaian sengketa non litigasi dengan  bentuk  Badan  Perlindungan  Konsumen  Nasional.  Lembaga  Perlindungan  Konsumen Swadaya Masyarakat, dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).
“Badan  Perlindungan  Konsumen  Nasional  bertugas  untuk  memberikan  saran  dan rekomendasi  kepada  pemerintah  dalam  rangka  menyusun  kebijaksanaan  di  bidang perlindungan  nasional.  Lembaga  Perlindungan  Sengketa  Konsumen  mempunyai  tugas yaitu  menyebarluaskan  informasi  untuk  meningkatkan  keasadaran  tentang  perlindungan konsumen. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen mempunyai tugas yaitu menangani penyelesaian  sengketa  konsumen  dengan  cara  mediasi  atau  konsilidasi  atau  arbitrase,
memberikan  konsultasi  perlindungan  konsumen,  dan  melakukan  pengawasan  terhadap pencantuman klasul baku.”
Dunia perdagangan dan bisnis sekarang sangat maju pesat, ekspor dan impor pun semakin merajalela.  Perusahaan  Bongkar  Muat  (PBM)  sekarang  semakin  banyak  melaksanakan kegiatannya dan konsumen atau pengguna jasa berdatangan. Jika terjadi pelanggaran oleh PBM maka  itu  tentu  saja  sudah  melanggar  dan  pelaksanaannya  tidak  sesuai  dengan  UUPK.  Selain melanggar beberapa pasal dalm UUPK tentu juga melanggar Undang-undang Pelayaran Nomor 17 Tahun 2008.  Pelanggaran ini dapat  diselesaikan melalui pengadilan atau diluar pengadilan sesuai  dengan ketentuan yang diatur didalam  UUPK.  Dalam Pasal  45 ayat  (2)  UUPK apabila terjadi  sengketa  maka  penyelesaian  sengketa  konsumen  dapat  dilakukan  dengan  2  (dua)  cara, yaitu sebagai berikut: “Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa”.
Dalam Pasal 45 ayat (3) dan (4) dijelaskan bahwa:
“Penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  tidak menghilangkan  tanggung  jawab  pidana  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-undang. Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan,gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidakb erhasil oleh salah satu pihak atau oleh pihak yang bersengketa.”
Penyelesaian  sengketa  diluar  pengadilan  yaitu  penyelesaian  sengketa  secara  damai  oleh para pihak yang bersengketa dengan dilakukan musyawarah ataupun secara kekeluargaan, jika penyelesaian secara damai ini tidak bisa beri selesaikan maka selanjutnya para pihak memilih untuk  menyelesaikan  sengketa  melalui  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK) (Nugroho, 2008). Bagi konsumen yang merasa dirugikan dapat melaporkan masalahnya kepada BPSK.BPSK diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian, dan memastikan agar tidak terjadi kembali atau tidak akan diulang lagi kerugian yang dialami para konsumen.
Metode yang digunakan dalam menyesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan yaitu mediasi,  arbitrase  atau  konsiliasi,  mediasi  sesuai  kehendak  pihak-pihak  yang  bersengketa. Konsiliasi menurut Mutia Raras Respati dalam jurnalnya yang berujudul “Analisis Pengaturan Arbitrase Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999” yaitu:
“Proses  penyelesaian  sengketa  konsumen  di  luar  pengadilan  dengan  perantaraan  BPSK untuk  mempertemukan  para  pihak  yang  bersengketa,  dan  penyelesaiannya  diserahkan kepada para pihak. Pilihan kedua yaitu mediasi, merupakan penyelesaian sengketa dengan
perantaraan  BPSK  sebagai  penasihat  dan  penyelesaiannya  diserahkan  pada  para  pihak. Cara  ketiga  yaitu  melalui  arbitrase,  dalam  proses  ini  para  pihak  yang  bersengketa menyerahkan  sepenuhnya  penyelesaian  sengketa  kepada  BPSK”  (Mutia  Raras  Respati, 2018).

## D. SIMPULAN
Dari semua yang telah diuraikan di atas mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen dan tanggung  jawab  pelaku  usaha  dalam  kerugian  bongkar  muat  barang,  dapat  disimpulkan  bahwa tanggung jawab perusahaan bongkar muat harus benar-benar diterapkan dan dipertanggung jawabkan sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  telah  diatur.  Tanggung  jawab  PBM  terhadap barang muatan kapal dimulai pada saat barang dibongkar/dimuat dari dan ke kapal, baik dari dan ke Gudang  Lini  I  maupun  langsung  ke  alat  angkut  atau  pemilik  barang  dan  berakhir  setelah  barang diterima  dengan  selamat  oleh  pemilik  barang  atau  konsumen.  Batas  tanggung  jawab  PBM  dalam menyelenggarakan  kegiatannya  adalah:  “berjalan  dengan  lancar  dan  keselamatan  barang  selama kegiatan  bongkar  muat  barang  terjamin  sampai  pada  penyerahan  barang  dan  penerimaan  barang; Keselamatan kerja dari para TKBM selama melaksanakan kegiatan bongkar muat barang angkutan terjamin; Peralatan dan perlengkapan untuk melaksanakan kegiatan bongkar muat barang angkutan yang memadai; Kewajiban PBM terhadap Perum Pelabuhan selesai; dan Kebenaran dari isi laporan kegiatan bongkar muat barang angkutan sesuai dengan apa yang dilaksanakan di lapangan.”
Pengguna jasa atau konsumen dalam pelaksanaan bongkar muat barang yang merasa dirugikan dan  merasa  haknya  dilanggar  dalam  pelaksanaan  bongkar  muat  ini  maka  mengelesaikan  sengketa melalui  pengadilan  atau  diluar  pengadilan  sesuai  dengan  ketentuan  yang  diatur  dalam  Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Di luar pengadilan dengan perantara BPSK dan kemudian bias dengan cara konsiliasi, Mediasi atau arbitrase. Bisa juga melaporkan ke dinas  perhubungan  setempat  dengan  perihal  pelanggaran  kewajiban  PBM.  Ini  merupakan  upaya hukum yang bisa dilaksanakan sebagai bentuk pelindungan hukum bagi para konsumen.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Hamid, H. (2017). Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia . Makassar: Sah Media.
Kristiyanti, C. T. S. (2017). Hukum Perlindungan Konsumen (1st ed.; Tarmizi, Ed.). Jakarta: Sinar Grafika.
Miru, A., & Yodo, S. (2000). Hukum Perlindungan Konsumen . Jakarta: Diadit Media.
Nasution, A. (2000). Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar . Jakarta: Diadit Media.
Nugroho,  S.  A.  (2008). NProses  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  Ditinjau  Dari  Hukum  Acara  Serta Kendala Implementasinya . Jakarta: Prenada Media Group.
Prabowo, S., & Pujiono. (2016). Buku Ajar Hukum Dagang (1st ed.; D. Sulistianingsih, Ed.). Yogyakarta: Rangkang Education.
Rahmawati,  I.  N.,  &  Lubis,  R.  (2014). Win-Win  Solution  Sengekta  Konsumen .  Yogyakarta:  Pustaka Yustisia.
Rosmawati. (2018). Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen . Jakarta: Prenadamedia Group. Shidarta. (2000). Hukum Perlindungan Konsumen . Jakarta: Grasindo.
Soekanto, S., & Mamudji, S. (2003). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat . Jakarta: Raja Grafindo Persada.

## Artikel Jurnal:
Handajani, M., Sekolah, Y. J., Maritim, T., Transpor, D., & Amni. (2015). Tingkat Kepuasan Konsumen Terhadap  Pelayanan  Bongkar-Muat  Barang  Pada  Terminal  Peti  Kemas  Semarang.  In Jurnal Transportasi (Vol. 15). doi.org/10.26593/JT.V15I1.1847.%P
Harmain, F. (2020). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Baku Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. In Lex Privatum (Vol. 7).
Rahmadhani, F. (2018). Tanggung Jawab Perusahaan Bongkar Muat Atas Terjadinya Kekurangan Barang Muatan Dalam Pelaksanaan Bongkar Muat Barang di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta .
Respati.  (2021).  Analisis  Pengaturan  Arbitrase  Dalam  Undang-Undang  No.  8  Tahun  1999  Tentang Perlindungan Konsumen Dikaitkan Dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa . Pakuan Law Review. (n.d.).
Setiawan,  A.  (2017). Tanggung  Jawab  Hukum  Perusahaan  Perkapalan  Terhadap  Pengguna  Jasa Angkutan Perairan Pedalaman .

## Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan di Perairan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang dari dan ke Kapal

## Sumber Online:
Hasan, L. (2011). Apa itu Perusahaan Bongkar Muat? | stevedoring. (n.d.). Retrieved February 3, 2021, from https://stevedoring.wordpress.com/about/