Copyright© Creative Commons Attribution 4.0 International License
Program Studi Manajemen Universitas Muhammadiyah Gresik Jawa Timur Indonesia

## INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP LAYANAN INFRASTRUKTUR DI KECAMATAN UJUNG PANGKAH KABUPATEN GRESIK
Roziana Ainul Hidayati
Departemen Manajemen, Universitas Muhammadiyah Gresik, Gresik, Indonesia roziana@umg.ac.id

## Abstract
Background - Based on the results of research in the coastal area of Gresik Regency in Ujungpangkah  and Panceng subdistricts, it is known  that  there are several categories of developing villages. Meanwhile, Sekapuk Village is the  only  independent  village  in  Ujungpangkah  District.  Meanwhile, Kebonagung  Village  is  the  only  Disadvantaged  Village  in  Ujungpangkah District.  The  average  IPD  variable  whose  condition is  lagging  and not yet independent occurs in almost all villages in Ujung Pangkah District. Based on this, the researcher intends to follow up by measuring community satisfaction with the availability of infrastructure in Ujung Pangkah District. Purpose  - The  measurement  of  community  satisfaction  is  intended  to  find  out  how  far  the  actual  level  of community satisfaction with the availability of infrastructure is still minimal.
Design/  Methodology/  Approach -  Research  by  taking  the  research  area  is  all  villages  in  Ujung  Pangkah District except Sekapuk Village using descriptive quantitative methods. Result and Discussion - The results of the study indicate that the Road Infrastructure Service Satisfaction Index obtained a value of 79.03 with service quality category B (Good). The land transportation infrastructure service  satisfaction  index  obtained  a  value  of  68.06  with  the  quality  of  service  included  in  category  C  (less good).  The  Health  Infrastructure  Service  Satisfaction  Index  obtained  a  value  of  77.92  with  service  quality including category B (Good). The Education Infrastructure Service Satisfaction Index obtained a value of 76.39 with service quality including category C (less good). The Clean Water Infrastructure Service Satisfaction Index obtained a value of 82.22 with service quality including category B (Good). The Housing Infrastructure Service Satisfaction Index obtained a value of 74.31 with service quality including category C. (less good).
Conclusion: The  Road  Infrastructure  Service  Satisfaction  Index  category  B.  The  land  transportation infrastructure  service  satisfaction  index  category  C.  The  Health  Infrastructure  Service  Satisfaction  Index category B. The Education Infrastructure Service Satisfaction Index category C (less good). Research Limitation - The research area is all villages in Ujung Pangkah District except Sekapuk Village Research Implication - These results imply that it is necessary for the sub-district and related agencies to repair infrastructure whose value is still category C or less good, and infrastructure that has a value of category B, can be improved again to a better service or Category A Acknowledgement  - This  research  was  carried  out  in  collaboration  with  UjungPangkah  District  and  was funded by the Institute for Research and Community Service (LPPM) Universitas Muhammadiyah Gresik . Keywords : IKLI, Infrastructure, IPD

## Abstrak
Latar Belakang - Berdasar hasil penelitian di daerah pesisir Kabupaten Gresik di Kecamatan Ujungpangkah dan  Kecamatan  Panceng  diketahui  bahwa  terdapat  beberapa  termasuk  Kategori  Desa  Berkembang. Sedangkan  Desa  Sekapuk  menjadi  satu-satunya  Desa  yang  Mandiri  di  Kecamatan  Ujungpangkah. Sementara Desa Kebonagung menjadi satu-satunya Desa Tertinggal di Kecamatan Ujungpangkah. Rata-rata variable Indeks Pembangunan Desa (IPD) yang kondisinya tertinggal dan belum mandiri terjadi di hampir seluruh desa di Kecamatan Ujung Pangkah. Berdasarkan hal tersebutlah maka peneliti bermaksud untuk
Diterima : 13 Juli 2021 Direview : 13 Juli 2021 Direvisi : 30 September 2021
Disetujui : 30 September 2021
Copyright© Creative Commons Attribution 4.0 International License
Program Studi Manajemen Universitas Muhammadiyah Gresik Jawa Timur Indonesia
menindaklanjuti  dengan  mengukur  kepuasan  masyarakat  atas  ketersediaan  infrastruktur  di  Kecamatan Ujung Pangkah.
Tujuan  - Pengukuran  kepuasan  Masyarakat  tersebut  di  maksudkan  untuk  mengetahui  sejauh  mana sesungguhnya tingkat kepuasan masyarakat dengan ketersediaan infrastruktur yang masih minim tersebut. Desain/Metodologi/Pendekatan - Penelitian mengambil area penelitian adalah seluruh desa di Kecamatan Ujung Pangkah kecuali Desa Sekapuk dengan menggunakan metode kuatitatif deskriptif.
Hasil  dan  Pembahasan -  Adapun  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  Indeks  Kepuasan  Layanan Infrastruktur  jalan  diperoleh  nilai  79,03  dengan  mutu  pelayanan  kategori  B  (Baik).  Indeks  Kepuasan Layanan Infrastruktur transportasi darat diperoleh nilai 68,06 dengan mutu pelayanan termasuk kategori C  (Kurang  Baik).  Indeks  Kepuasan  Layanan  Infrastruktur  Kesehatan  diperoleh  nilai  77,92  dengan  mutu pelayanan termasuk kategori B (Baik). Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Pendidikan diperoleh nilai 76,39 dengan mutu pelayanan termasuk kategori C (kurang Baik). Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Air  Bersih  diperoleh  nilai  82,22  dengan  mutu  pelayanan  termasuk  kategori  B  (Baik).  Indeks  Kepuasan Layanan  Infrastruktur  Perumahan  diperoleh  nilai  74,31  dengan  mutu  pelayanan  termasuk  kategori  C. (kurang Baik). Kesimpulan - Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur jalan kategori B  (Baik).  Indeks  Kepuasan  Layanan  Infrastruktur  transportasi  darat  kategori  C  (Kurang  Baik).  Indeks Kepuasan  Layanan  Infrastruktur  Kesehatan  kategori  B  (Baik).  Indeks  Kepuasan  Layanan  Infrastruktur Pendidikan kategori C (kurang Baik). Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Air Bersih kategori B (Baik). Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Perumahan kategori C. (kurang Baik).
Batasan Penelitian - Penelitian dilakukan di wilayah Kecamatan Ujung Pangkah kecuali Desa Sekapuk Implikasi Penelitian - Hasil tersebut memberikan implikasi bahwa perlu kiranya kecamatan beserta dinas terkait untuk memberbaiki ifrastruktur yang nilainya masih kategori C atau kurang baik, dan infrastruktur yang memiliki nilai dengan kategori B, bisa ditingkatkan Kembali layanannya kearah yang lebih baik atau Kategori A Acknowledgement  - Penelitian  ini  terlaksana  atas  kerja  sama  dengan  Kecamatan  UjungPangkah  dan didanai oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masayarakat (LPPM) Universitas Muhammadiyah Gresik
Kata Kunci : IKLI, Infrastruktur, IPD

## PENDAHULUAN
Berdasarkan  Tabel  1,  maka  terlihat  bahwa maka  klasifikasi  desa  di  Kecamatan  Ujung Pangkah  rata-rata  masuk  kategori  Desa Berkembang yaitu diantaranya Desa Pangkah Kulon,  Desa  Banyu  urip,  Desa  Bolo,  Desa Pangkah Wetan, Desa Gosari, Desa Cangaan, Desa  Karangrejo,  Desa  Tanjang  awan,  Desa Glatik,  Desa  Ketapang  Lor  dan  Desa Ngemboh. Sedangkan Desa Sekapuk menjadi satu-satunya Desa yang Mandiri di
Kecamatan  Ujungpangkah.  Sementara  Desa
Kebonagung  menjadi  satu-satunya  Desa Tertinggal  di  Kecamatan  Ujungpangkah (Hidayati, 2019). Sehingga dapat disimpulkan bahwa  Sebagian  besar  kondisi  desa  di Kecamatan  Ujung  Pangkah  berdasarkan Indeks  Pembangunan  Desa  masih  banyak yang belum mandiri yakni ada 12 desa.
Tabel  2  menunjukkan  bahwa  di  seluruh desa di Kecamatan Ujung Pangkah kenyataannya  memiliki  variable  tertinggal (warna  merah)  terutama  untuk  variable

## Copyright© Creative Commons Attribution 4.0 International License
Program Studi Manajemen Universitas Muhammadiyah Gresik Jawa Timur Indonesia
infrastruktur  ekonomi,  infrastruktur  sarana transportasi  dan  olah  raga  serta  layanan Kesehatan,  aksebilitas  transportasi  dan kemandirian.  Masih  banyak  juga  variable yang belum mandiri (kuning) kecuali variabel Kesehatan Masyarakat, variabel infrastruktur energi  dan  kualitas  SDM  yang  hampir  di seluruh  desa  di  Kecamatan  Ujung  Pangkah sudah pada kondisi mandiri dan hanya 1 desa yang berkembang, tidak ada yang tertinggal. Rata-rata  di  Kecamatan  Ujung  Pangkah memang Ketersediaan pertokoan, minimarket,  toko  kelontong,  Ketersediaan restoran, rumah makan, Ketersediaan akomodasi  hotel  atau  penginapan  dan Ketersediaan Bank sangatlah minim mengingat  daerah  tersebut  memang  daerah nelayan  jadi  ketersediaan  infrastruktur ekonomi  yang  ada  sebatas  pasar  tradisional atau  tempat  pelelangan  ikan,  begitu  pula dalam hal sarana transportasi dan olah raga. Rata-rata kondisi jalan dan lalu lintas di desa
tersebut  memang  sudah  cukup  baik  akan tetapi  ukuran  jalan  tidak  lebar.  Sedangkan angkutan  umum  juga  masih  terbatas  di waktu tertentu. Fasilitas olah raga juga  bisa dikatakan terbatas, hanya sebatas memanfaatkan lahan kosong yang ada. Tabel  3  menjelaskan  bahwa  di  seluruh desa di Kecapatan Ujung Pangkah penyelenggaraan  pemerintahan  di  desa-desa tersebut  sudah  cukup  baik  hal  tersebut ditunjukkan  dengan  tidak  adanya  warna merah bahkan beberapa desa sudah mandiri dalam  penyelenggaraan  pemerintahannya yaitu  Desa  Sekapuk,  Desa  Banyuurip,  Desa Bolo, Desa Pangkahwetan, Desa Gosari, Desa Cangaan, Desa Karangrejo dan Desa Tanjang Awan.  Sedangkan  dimensi  yang  harus menjadi  perhatian  serius  adalah  pelayanan dasar  dan  kondisi  infrastruktur  di  Desa Kebon  Agung,  aksebilitas  transportasi  dan pelayanan  umum  di  Desa  Cangaan  dan Tanjang Awan

## Tabel 1 Klasifikasi Desa di Kecamatan Ujung Pangkah
Sumber : Hidayati (2019)
TERTINGGAL BERKEMBANG MANDIRI
PANGKAH KULON KEBON AGUNG
SEKAPUK BANYU URIP BOLO PANGKAH WETAN GOSARI CANGAAN KARANGREJO TANJANGAWAN GLATIK KETAPANGLOR
NGEMBOH KATAGORI DESA NAMA DESA
Copyright© Creative Commons Attribution 4.0 International License
Program Studi Manajemen Universitas Muhammadiyah Gresik Jawa Timur Indonesia
Tabel 2

## Capaian IPD variable desa di Kecamatan Ujung Pangkah
Sumber : Hidayati (2019)
Tabel 3

## Capaian IPD Dimensi Desa di Kecamatan Ujung Pangkah
Sumber : Hidayati (2019)
Berdasar latar  belakang  tersebut  di atas maka  penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui dan menganalisis besaran Indeks
Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan  Infrastruktur  di  Kecamatan  Ujung Pangkah  Kabupaten  Gresik,  yang  nantinya hasilnya diharapkan dapat digunakan sebagai  Bahan  masukan  bagi  Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Gresik tentang kondisi kepuasan masyarakat akan Layanan Infrastruktur  di  Kecamatan  Ujung  Pangkah Kabupaten  Gresik.  Selain  itu  juga  dapat menjadi  masukan  bagi  Badan  Perencanaan
VARIABEL PANGKAH KULON KEBON AGUNG SEKAPUK BANYU URIP BOLO PANGKAH WETAN GOSARI CANGAAN KARANGREJO TANGJANGAWAN GLATIK KETAPANGLOR NGEMBOH PELAYANAN PENDIDIKAN MANDIRI BERKEMBANG MANDIRI BERKEMBANG MANDIRI MANDIRI MANDIRI MANDIRI TERTINGGAL BERKEMBANG MANDIRI MANDIRI MANDIRI PELAYANAN KESEHATAN BERKEMBANG TERTINGGAL  BERKEMBANG BERKEMBANG BERKEMBANG BERKEMBANG MANDIRI MANDIRI TERTINGGAL BERKEMBANG BERKEMBANG MANDIRI BERKEMBANG INFRASTRUKTUR EKONOMI TERTINGGAL TERTINGGAL MANDIRI BERKEMBANG TERTINGGAL BERKEMBANG BERKEMBANG TERTINGGAL TERTINGGAL TERTINGGAL TERTINGGAL TERTINGGAL TERTINGGAL INFRASTRUKTUR ENERGI MANDIRI BERKEMBANG MANDIRI MANDIRI MANDIRI MANDIRI MANDIRI MANDIRI MANDIRI MANDIRI MANDIRI MANDIRI MANDIRI INFRASTRUKTUR AIR BERSIH DAN SANITASI MANDIRI TERTINGGAL MANDIRI MANDIRI MANDIRI MANDIRI MANDIRI MANDIRI MANDIRI MANDIRI MANDIRI MANDIRI MANDIRI INFRASTRUKTUR KOMUNIKASI DAN INFORMASI MANDIRI BERKEMBANG BERKEMBANG BERKEMBANG TERTINGGAL MANDIRI BERKEMBANG BERKEMBANG MANDIRI BERKEMBANG BERKEMBANG MANDIRI MANDIRI SARANA TRANSPORTASI TERTINGGAL BERKEMBANG MANDIRI TERTINGGAL TERTINGGAL TERTINGGAL TERTINGGAL TERTINGGAL BERKEMBANG TERTINGGAL TERTINGGAL TERTINGGAL TERTINGGAL AKSEBILITAS TRANSPORTASI MANDIRI MANDIRI MANDIRI BERKEMBANG BERKEMBANG TERTINGGAL BERKEMBANG TERTINGGAL MANDIRI TERTINGGAL TERTINGGAL BERKEMBANG TERTINGGAL KESEHATAN MASYARAKAT MANDIRI MANDIRI MANDIRI MANDIRI MANDIRI MANDIRI MANDIRI MANDIRI MANDIRI MANDIRI MANDIRI MANDIRI MANDIRI OLAH RAGA BERKEMBANG BERKEMBANG TERTINGGAL TERTINGGAL TERTINGGAL TERTINGGAL TERTINGGAL TERTINGGAL TERTINGGAL TERTINGGAL TERTINGGAL TERTINGGAL TERTINGGAL KEMANDIRIAN TERTINGGAL TERTINGGAL  BERKEMBANG BERKEMBANG BERKEMBANG BERKEMBANG BERKEMBANG BERKEMBANG BERKEMBANG BERKEMBANG TERTINGGAL TERTINGGAL TERTINGGAL KUALITAS SDM MANDIRI BERKEMBANG MANDIRI MANDIRI MANDIRI MANDIRI MANDIRI MANDIRI MANDIRI MANDIRI MANDIRI MANDIRI MANDIRI
Copyright© Creative Commons Attribution 4.0 International License
Program Studi Manajemen Universitas Muhammadiyah Gresik Jawa Timur Indonesia
Pembangunan  Daerah  (Bappeda)  Kabupaten Gresik  tentang  strategi  yang  tepat  bagi pembangunan  dan  peningkatan  layanan infrastruktur  di  Kecamatan  Ujung  pangkah Kabupaten Gresik

## TINJAUAN PUSTAKA
Menurut  Kartasasmita  (2001),  dalam  ilmu ekonomi, arti infrastruktur ialah wujud modal publik “public capital” yang terdiri dari jalan umum, jembatan, sistem saluran
pembuangan  dan  lainnya,  sebagai  investasi yang  dilakukan  oleh  pemerintah.  Beberapa jenis infrastruktur menurut Riani (2020)
1. Infrastruktur keras
Adalah  infrastruktur  yang  terlihat  dari bentuk  fisiknya  yang  berupa  bentuk nyata  yang  mencakup  pelabuhan,  jalan raya,  saluran  irigasi,  bandara,  dan  jenis fasilitas publik lainnya.
2. Infrastruktur keras non fisik
Menurut bentuk jenisnya sebagai
infrastruktur non fisik, hal ini mencakup berbagai  upaya  yang  dilakukan  guna mendukung sarana dan prasarana umum guna  mendukung  kegiatan  sosial  dan ekonomi masyrakakat luas seperti pengadaan air bersih, penyediaan pasokan listrik dan jaringan telekomunikasi, serta upaya yang berkaitan  dengan  pengadaan  sumber pasokan energi sebagai beberapa contohnya.
3. Infrastruktur lunak
Infrastruktur  lunak  adalah  segala  hal penunjang  kelancaran  kegiatan  sosial dan  ekonomi  khalayak  luas,  yang  mana tidak  terlihat  wujud  dan  bentuknya secara  kasat  mata.  Biasanya  hal  ini bergerak dalam suatu sistem, aturan, dan juga  norma  yang  disediakan  oleh pemerintah  atau  pihak  NGO  lainnya. Sebagai contohnya, penerapan etika kerja yang  baik,  pelayan  publik,  peraturan pemerintah mencakup undang – undang terlebih  dalam  spesifikasinya  terkait hukum perdagangan, dan lainnya
Studi  Marketing  Bisnis  (2020)  komponen infrastruktur  dikategorikan  menjadi  3  (tiga) jenis kelompok, yakni :
1. Komponen  infrastruktur  yang  memiliki input Karakteristik dari komponen ini berfokuskan  pada  jenis  infrastruktur yang  dapat  memberikan  masukan/hasil bagi kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Contohnya, pasokan sumber listrik  dan  air  bersih  dalam  kehidupan sehari – hari masyarakat umum.
2. Komponen  karakteristik  infrastruktur yang mengambil output
310
Copyright© Creative Commons Attribution 4.0 International License
Program Studi Manajemen Universitas Muhammadiyah Gresik Jawa Timur Indonesia
Karakteristik dari komponen ini berfokuskan  pada  pengambilan  output yang dihasilkan dari kegiatan masyarakat. Contohnya, sistem pembuangan sampah atau limbah, sistem pendukung  saluran  air/drainase,  dan lainnya.
3. Komponen  infrastruktur  gabungan  dari keduanya Karakteristik dari komponen ini
berfokuskan  pada  gabungan  dari  dua karakteristik  sebelumnya.  Karakteristik komponen  ini  fokus  pada  proses pemberian dan pengambilan sesuatu dari kehidupan  sehari – hari  masyarakat seperti penggunaan jaringan telekomunikasi sebagai contohnya. Masyarakat  memberikan  input  untuk mengakses komponen infrastruktur yang menopang kegiatan sosial dan ekonominya,  yakni  membayar  tagihan telepon. Dan masyarakat pun mendapatkan  outputnya  yakni  akses jaringan telekomunikasi sebagai
penopang  kegiatannya  di  bidang  sosial dan ekonomi.
Kepuasan  Masyarakat  terhadap  kinerja pelayanan  pemerintah  perlu  untuk  terus diukur  dan  dibandingkan.  Salah  satu  cara yang  dapat  dilakukan  untuk  mengukur kepuasan  masyarakat  terhadap  pelayanan
pemerintah  adalah  dengan  menggunakan Indeks  Kepuasan  Masyarakat.  Menurut
Nugraheni (2015) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (KEPMENPAN)  Nomor  25  Tahun  2004 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi  Pemerintah  menyebutkan  Indeks Kepuasan  Masyarakat  adalah:  Data  dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat  yang  diperoleh  dari  hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan public. Lebih  lanjut  dalam  Keputusan  Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (KEPMENPAN)  Nomor  25  Tahun  2004 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan
Instansi Pemerintah menyebutkan, “Sasaran dari  Indeks  Kepuasan  Masyarakat  adalah tingkat  pencapaian  kinerja  unit  pelayanan instansi  pemerintah  dalam  memberikan pelayanan  kepada  masyarakat”. Menurut KEPMENPAN  Nomor  25  tahun  2004  tentang
Pedoman Umum Penyusunan
Indeks Kepuasan  Masyarakat,  “Indeks  kepuasan masyarakat juga ditujukan sebagai penataan sistem,  mekanisme  dan  prosedur  pelayanan sehingga  pelayanan  dapat  dilaksanakan
Copyright© Creative Commons Attribution 4.0 International License
Program Studi Manajemen Universitas Muhammadiyah Gresik Jawa Timur Indonesia
secara  lebih  berkualitas,  berdaya  guna  dan berhasil  guna”.  Selain  itu, sasaran  lainnya dari  Indeks  Kepuasan  Masyarakat  adalah tumbuhnya  kreativitas,  prakarsa  dan  peran serta  masyarakat  dalam  upaya  peningkatan kualitas  pelayanan  publik.  Berdasarkan penjabaran  tersebut,  dapat  disimpulkan bahwa  Indeks  Kepuasan  Masyarakat  adalah data  informasi  mengenai  tingkat  kepuasan pelanggan terhadap pelayanan yang diberikan oleh sebuah instansi pemerintahan. Berdasarkan prinsip pelayanan sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri PAN Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003  tentang  Pedoman
Umum  Penyelenggaraan  Pelayanan  Publik, yang  kemudian  dikembangkan  menjadi  14 unsur yang relevan, valid dan reliabel, sebagai unsur minimal yang harus ada  untuk dasar pengukuran  Indeks  Kepuasan  Masyarakat, dapat disebutkan sebagai berikut:
1. Prosedur  pelayanan,  yaitu  kemudahan tahapan  pelayanan  yang  diberikan kepada  masyarakat  dilihat  dari  sisi kesederhanaan alur pelayanan
2. Persyaratan Pelayanan, yaitu persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan untuk  mendapatkan  pelayanan  sesuai dengan jenis pelayanannya
3. Kejelasan  petugas  pelayanan,  yaitu keberadaan  dan  kepastian  petugas  yang
memberikan  pelayanan  (nama,  jabatan serta kewenangan dan tanggung jawabnya)
4. Kedisiplinan  petugas  pelayanan,  yaitu kesungguhan petugas dalam memberikan pelayanan terutama terhadap konsistensi waktu  kerja  sesuai  ketentuan  yang berlaku
5. Tanggung jawab petugas pelayanan, yaitu kejelasan wewenang dan tanggung jawab petugas  dalam  penyelenggaraan  dan penyelesaian pelayanan
6. Kemampuan  petugas  pelayanan,  yaitu tingkat  keahlian  dan  keterampilan  yang dimiliki petugas dalam
memberikan/menyelesaikan  pelayanan kepada masyarakat
7. Kecepatan pelayanan, yaitu target waktu pelayanan  dapat  diselesaikan  dalam waktu  yang  telah  ditentukan  oleh  unit penyelenggara pelayanan
8. Keadilan  mendapatkan  pelayanan,  yaitu pelaksanaan  pelayanan  dengan  tidak membedakan golongan/ status masyarakat yang dilayani 9. Kesopanan  dan  keramahan  petugas,
yaitu  sikap  dan  perilaku  petugas  dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat  secara  sopan  dan  ramah serta saling menghargai dan menghormati
Copyright© Creative Commons Attribution 4.0 International License
10. Kewajaran biaya pelayanan, yaitu keterjangkauan  masyarakat  terhadap besamya biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan 11. Kepastian biaya pelayanan, yaitu kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan 12. Kepastian jadwal pelayanan, yaitu
pelaksanaan  waktu  pelayanan,  sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan 13. Kenyamanan  lingkungan,  yaitu  kondisi sarana  dan  prasarana  pelayanan  yang bersih,  rapi,  dan  teratur  sehingga  dapat memberikan rasa nyaman kepada penerima pelayanan
14. Keamanan  Pelayanan,  yaitu  terjaminnya tingkat  keamanan  lingkungan  unit penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang  digunakan,  sehingga  masyarakat merasa  tenang  untuk  mendapatkan pelayanan  terhadap  risiko-risiko  yang diakibatkan  dari  pelaksanaan  pelayanan (Nugraheni, 2015).
Berdasarkan penjabaran mengenai unsur-unsur  penilaian  Indeks  Kepuasan Masyarakat  tersebut,  dapat  disimpulkan bahwa  terdapat  14  unsur  pokok  yang digunakan dalam penyusunan Indeks
Kepuasan  Masyarakat.  Indeks  Kepuasan
Layanan  Infrastruktur  (IKLI)  merupakan ukuran  umpan  balik  untuk  mengetahui
tingkat kepuasan masyarakat atas pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah (Bappeda  Kaltim,  2014).  Selain  mengukur kepuasan masyarakat, juga akan diinventarisasi  keinginan  serta  harapan  dari masyarakat terhadap
pembangunan infrastruktur.  IKLI  disusun  sebagai  salah satu  dasar  untuk  mengukur  pencapaian sasaran  pembangunan  berdasarkan  atas suara pengguna produk infrastruktur secara langsung. Indeks ini juga diharapkan menjadi suatu  tools  yang  menghasilkan  gambaran untuk  mengetahui  perspektif  masyarakat secara  obyektif,  komprehensif,  dan  kredibel baik  pembangunan  fisik  maupun  aspek manfaat (outcome). Pengukuran akan dilakukan secara agregat per-jenis
infrastruktur  sehingga  kelemahan  maupun kelebihan  suatu  Program/Kegiatan  dapat diidentifikasi.

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian  ini  adalah  deskriptif  dengan pendekatan  kuantitatif  (Sugiyono,  2015). Unsur-unsur  yang  akan  dinilai  dari layanan infrastruktur dalam penelitian ini adalah:
1. Unsur Ketersediaan Fisik
2. Unsur Kualitas Fisik
3. Unsur  Kesesuaian  dengan  Kebutuhan Masyarakat
Copyright© Creative Commons Attribution 4.0 International License
Program Studi Manajemen Universitas Muhammadiyah Gresik Jawa Timur Indonesia
4. Unsur Tingkat Pemanfaatan 5. Unsur Konstribusinya dalam Pembangunan Desa/Kecamatan Sedangkan  Jenis-Jenis  Infrastruktur yang  dinilai  indeks  kepuasan  layanannya (Moleong, 2010) adalah :
1. Infrastruktur Jalan (jalan desa atau jalan kecamatan) 2. Infrastruktur Transportasi Darat (angkutan umum, ojek dll) 3. Infrastruktur Kesehatan (bangunan, peralatan dll) 4. Infrasrtuktur  Pendidikan  (bangunan,
laboratorium dll)
5. Infrastruktur  Air  Bersih  (sumber  air, pengolahan air dll)
6. Infrastruktur
Perumahan (sampah, sanitasi, drainase, listrik dll)
Jenis  data  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah  data primer, yaitu data yang diperoleh peneliti dari responden berupa data berupa penilaian kepuasan masyarakat sebagai responden tentang Layanan
Infrastruktur  (Nazir,  2011)  di  Kecamatan Ujung Pangkah. Populasi penelitian ini warga desa yang ada di Kecamatan Ujung Pangkah kecuali  Desa  Sekapuk  mengingat  Desa Sekapuk  merupakan  Desa  Mandiri  yang usianya  di  atas  17  tahun.  Jadi  keseluruhan desa  Penelitian  ada  12  desa.    Sedangkan sampelnya  adalah  Sebagian  dari  populasi dengan  jumlah  lebih  dari  30  orang.  Dalam menganalisis  data  pada  penelitian  ini digunakan  teknik  penghitungan  Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI).

## Tabel 4 Kriteria IKLI
Nilai Persepsi Nilai Interval IKLI Nilai Komversi IKLI Mutu Layanan Kinerja Layanan 1 1,00 – 2,5996 25 – 64,99 D Tidak Baik 2 2,6 – 3,0644 65,00 – 76,60 C Kurang Baik 3 3,0644 – 3,5324 76,61 – 88,30 B Baik 4 3,5324 – 4,00 88,30 – 100,00 A Sangat Baik

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Karakteristik Responden
Responden  penelitian  adalah  masyarakat kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik orang yang terdiri dari 36 orang. Berdasarkan
tabel 5 diketahui bahwa frekuensi
karakteristik  responden  berdasarkan  umur terendah terdapat pada interval umur 25 – 31 tahun  sebanyak  1  orang  dengan  proporsi 2,8%. Sedangkan frekuensi tertinggi terdapat pada interval umur 18 – 24 tahun sebanyak
Copyright© Creative Commons Attribution 4.0 International License
Program Studi Manajemen Universitas Muhammadiyah Gresik Jawa Timur Indonesia
23  orang  dengan  proporsi  63,9  %. Berdasarkan  tabel  6  diketahui  bahwa frekuensi
karakteristik responden berdasarkan  Jenis  Kelamin  maka  mayoritas jenis kelamin responden dalam penelitian ini adalah  Perempuan  sebanyak  27  orang  atau sekitar 75% dari total responden.
Berdasarkan  tabel  7  diketahui  bahwa
frekuensi karakteristik
responden berdasarkan  jenjang  Pendidikan  terakhir yang paling sedikit adalah jenjang Pendidikan SMP sebanyak 1 orang dengan proporsi 2,8%. Sedangkan frekuensi tertinggi terdapat pada jenjang  Pendidikan  terakhir  SMA/SMK sebanyak 18 orang dengan proporsi 50 %.
Tabel 5

## Karakteristik responden berdasar umur
Kelompok Usia Frekuensi Persentase (%) 18 – 24 23 63,9 25 – 31 1 2,8 32 – 38 3 8,3 39 – 45 3 8,3 46 – 51 4 11,1 51 - 57 2 5,6 TOTAL 36 100,0 Tabel 6 Karaktersitik Responden Berdasar Jenis Kelamin Jenis Kelamin Frekuensi Persentase (%) Laki - Laki 9 25,0 Perempuan 27 75,0 TOTAL 36 100,0 Sumber : Hasil Olah Penelitian, 2021 Tabel 7 Karaktersitik Responden Berdasar Jenjang Pendidikan Terakhir Jenjang Pendidikan Frekuensi Persentase (%) SMP 1 2,8 SMA/SMK 18 50,0 Diploma 2 5,6 S1/Sarjana 13 36,0 S2/Magister 2 5,6 TOTAL 36 100,0 Sumber : Hasil Olah Penelitian, 2021
Copyright© Creative Commons Attribution 4.0 International License
Program Studi Manajemen Universitas Muhammadiyah Gresik Jawa Timur Indonesia

## Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur
Standar Pelayanan Minimal dalam penyediaan Infrastruktur jalan adalah ketersediaan  jalan  desa  maupun  jalan kecamatan  dengan  kualitas  yang  baik  guna memperlancar  mobilitas  mereka  sehari  hari berdasarkan  harapan  masyarakat.  Standar
Pelayanan Minimal ini selanjutnya dikembangkan menjadi unsur-unsur kepuasan masyarakat terhadap infrastruktur jalan menyangkut ketersediaan fisik, kualitas fisik, kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat, tingkat pemanfaatan dan kontribusinya  terhadap  pembangunan  desa maupun kecamatan.
Hasil tabulasi data kepuasan masyarakat terhadap  infrastruktur  jalan  (tabel  8) menunjukan bahwa Indeks
Kepuasan Layanan  Infrastruktur  jalan  diperoleh  nilai 79,03  dengan  mutu  pelayanan  termasuk kategori B. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa  kinerja  pelayanan  infrastruktur  jalan pada  tahun  2021  termasuk  dalam  kondisi yang  Baik.  Skor  kinerja  atau  kepuasan masyarakat  tertinggi  terdapat  pada  unsur tingkat pemanfaatan jalan dengan nilai rata- rata  3,64.  Hal  ini  menunjukan  bahwa sebagian  responden  menyatakan  bahwa infrastruktur jalan yang ada telah termanfaatkan  dengan  sangat  baik  atau dengan  kata  lain  infrastruktur  jalan  yang
dibangun telah dimanfaatkan dengan sangat baik oleh masyarakat. Sementara itu kinerja terendah  yang  masih  dirasakan  oleh masyarakat  terdapat  pada  unsur  kualitas fisik infrastruktur jalan dengan nilai rata-rata sebesar  2,81.  Masyarakat  menilai  bahwa infrastruktur  jalan  yang  ada  masih  kurang berkualitas.
Standar Pelayanan Minimal dalam penyediaan  Infrastruktur  transportasi  darat adalah  ketersediaan  transportasi  darat seperti  ojek,  angkutan  umum  dan  lain-lain yang membantu mobilitas warga dari dan ke tempat  yang  di  tuju  sehingga  mempercepat aktifitasnya  dengan  kualitas  yang  baik berdasarkan  harapan  masyarakat.  Standar
Pelayanan Minimal ini selanjutnya dikembangkan menjadi unsur-unsur
kepuasan masyarakat terhadap infrastruktur transportasi  darat  menyangkut  ketersediaan fisik,  kualitas  fisik,  kesesuaian  dengan kebutuhan masyarakat, tingkat pemanfaatan dan  kontribusinya  terhadap  pembangunan desa maupun kecamatan.
Hasil tabulasi data kepuasan masyarakat terhadap  infrastruktur  transportasi  darat
(tabel 9) menunjukan bahwa Indeks
Kepuasan Layanan Infrastruktur transportasi darat  diperoleh  nilai  68,06  dengan  mutu pelayanan  termasuk  kategori  C.  Dengan demikian  dapat  dikatakan  bahwa  kinerja
Copyright© Creative Commons Attribution 4.0 International License
Program Studi Manajemen Universitas Muhammadiyah Gresik Jawa Timur Indonesia
pelayanan  transportasi  darat  pada  tahun 2021  termasuk  dalam  kondisi  yang  kurang Baik. Skor kinerja atau kepuasan masyarakat tertinggi  terdapat  pada  unsur  tingkat pemanfaatan transportasi darat dengan nilai rata-rata  2,89.  Hal  ini  menunjukan  bahwa sebagian  responden  menyatakan  bahwa infrastruktur  transportasi  darat  yang  ada kurang  termanfaatkan  dengan    baik  atau dengan  kata  lain  infrastruktur  transportasi darat  yang  tersedia  kurang  dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat. Sementara itu kinerja  terendah  yang  masih  dirasakan  oleh masyarakat  terdapat  pada  unsur  kualitas fisik infrastruktur transportasi darat dengan nilai  rata-rata  sebesar  2,56.  Masyarakat menilai  bahwa  infrastruktur  transportasi darat  yang  ada  masih  sangat  kurang berkualitas, oleh karena itulah maka kondisi tersebut  menyebabkan  transportasi  darat  di kecamatan Ujung Pangkah kurang dimanfaatkan. Standar Pelayanan Minimal dalam penyediaan  Infrastruktur  kesehatan  adalah ketersediaan tempat layanan Kesehatan  dan fasilitas lainnya seperti kelengkapan peralatan medis dan penunjang lainnya yang memadai  dengan  kualitas  yang  baik berdasarkan  harapan  masyarakat.  Standar
Pelayanan Minimal ini selanjutnya dikembangkan
menjadi unsur-unsur
kepuasan masyarakat terhadap infrastruktur transportasi  darat  menyangkut  ketersediaan fisik,  kualitas  fisik,  kesesuaian  dengan kebutuhan masyarakat, tingkat pemanfaatan dan  kontribusinya  terhadap  pembangunan desa maupun kecamatan.
Hasil tabulasi data kepuasan masyarakat terhadap  infrastruktur  Kesehatan  (tabel  10) menunjukan bahwa Indeks Kepuasan Layanan  Infrastruktur  Kesehatan  diperoleh nilai 77,92 dengan mutu pelayanan termasuk kategori B. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa  kinerja  pelayanan  Kesehatan  pada tahun  2021  termasuk  dalam  kondisi  yang cukup  Baik.  Skor  kinerja  atau  kepuasan masyarakat  tertinggi  terdapat  pada  unsur tingkat pemanfaatan infrastruktur kesehatan dengan  nilai  rata-rata  3,47.  Hal  ini menunjukan  bahwa  sebagian  responden menyatakan  bahwa  infrastruktur  Kesehatan yang  ada  dapat  termanfaatkan  dengan  baik atau dengan kata lain infrastruktur kesehatan yang tersedia cukup dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat. Sementara itu kinerja  terendah  yang  masih  dirasakan  oleh masyarakat terdapat pada unsur kesesuaian dengan  kebutuhan  masyarakat  dengan  nilai rata-rata  sebesar  2,94.  Masyarakat  menilai bahwa  ketersediaan  yang  ada  belum  sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Kecamatan Ujung  Pangkah  apalagi  saat  ini  kondisi
Copyright© Creative Commons Attribution 4.0 International License
Program Studi Manajemen Universitas Muhammadiyah Gresik Jawa Timur Indonesia
pandemic  Covid  19  yang  mana  Kesehatan adalah  kebutuhan  yang  menjadi  prioritas warga,  sehingga  harapannya  ketersediaan
tempat Kesehatan dan pendukungnya memadai. Tabel 8

## Capaian IKLI Jalan
No. Unsur Layanan Nilai Rata - Rata Kinerja Unsur Nilai Rata – Rata Tertimbang 1 Ketersediaan Fisik 3,28  Cukup Tersedia 0,66 2 Kualitas Fisik 2,81  Kurang Berkualitas 0,56 3 Kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat 3,03  Sesuai 0,61 4 Tingkat pemanfaatan 3,64  Sangat dimanfaatkan 0,73 5 Kontribusi dalam Pembangunan 3,06  Berkontribusi pada pembangunan 0,61 Jumlah Rata-rata Tertimbang 3,16 IKLI Jalan 79,03 Mutu Layanan B Kinerja Layanan Infrastruktur BAIK
Sumber : Hasil Olah Penelitian, 2021
Tabel 9

## Capaian IKLI Transportasi Darat
No. Unsur Layanan Nilai Rata - Rata Kinerja Unsur Nilai Rata – Rata Tertimbang 1 Ketersediaan Fisik 2,75  Kurang Tersedia 0,55 2 Kualitas Fisik 2,56  Sangat tidak Berkualitas 0,51 3 Kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat 2,75  Kurang Sesuai 0,55 4 Tingkat pemanfaatan 2,89  Kurang dimanfaatkan 0,58 5 Kontribusi dalam Pembangunan 2,67  Kurang Berkontribusi pada pembangunan 0,53 Jumlah Rata-rata Tertimbang 2,72 IKLI Transportasi Darat 68,06 Mutu Layanan C Kinerja Layanan Infrastruktur KURANG BAIK
Sumber : Hasil Olah Penelitian, 2021
Copyright© Creative Commons Attribution 4.0 International License
Program Studi Manajemen Universitas Muhammadiyah Gresik Jawa Timur Indonesia
Tabel 10 Capaian IKLI Kesehatan No. Unsur Layanan Nilai Rata - Rata Kinerja Unsur Nilai Rata – Rata Tertimbang 1 Ketersediaan Fisik 3,19  Cukup Tersedia 0,64 2 Kualitas Fisik 3,00  kurang Berkualitas 0,60 3 Kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat 2,94  Kurang Sesuai 0,59 4 Tingkat pemanfaatan 3,47  Cukup dimanfaatkan 0,69 5 Kontribusi dalam Pembangunan 2,97  Kurang Berkontribusi pada pembangunan 0,59 Jumlah Rata-rata Tertimbang 3,12 IKLI Kesehatan 77,92 Mutu Layanan B Kinerja Layanan Infrastruktur BAIK Sumber : Hasil Olah Penelitian, 2021 Standar Pelayanan Minimal dalam
penyediaan  Infrastruktur  Pendidikan  adalah ketersediaan  fasilitas  Pendidikan  baik  fisik gedungnya,  maupun  penunjangnya  seperti laboratorium,  perpustakaan  dan  lain-lain dengan  kualitas  yang  baik  berdasarkan harapan  masyarakat.  Standar  Pelayanan Minimal  ini  selanjutnya  dikembangkan menjadi  unsur-unsur  kepuasan  masyarakat terhadap  infrastruktur  transportasi  darat menyangkut ketersediaan fisik, kualitas fisik, kesesuaian  dengan  kebutuhan  masyarakat, tingkat  pemanfaatan  dan  kontribusinya terhadap pembangunan desa maupun kecamatan
Hasil tabulasi data kepuasan masyarakat terhadap  infrastruktur  transportasi  darat (tabel  11)  menunjukan  bahwa  Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Pendidikan
diperoleh nilai 76,39 dengan mutu pelayanan termasuk kategori C. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kinerja pelayanan Pendidikan pada tahun 2021 termasuk dalam kondisi yang kurang Baik. Skor kinerja atau kepuasan masyarakat tertinggi terdapat pada unsur tingkat pemanfaatan fasilitas pendidikan  dengan  nilai  rata-rata  3,44.  Hal ini  menunjukan  bahwa  sebagian  responden menyatakan bahwa infrastruktur Pendidikan yang ada cukup dirmanfaatkan dengan  baik atau dengan kata lain infrastruktur pendidikan  yang  tersedia  meskipun  kurang sesuai  dengan  harapan  warga  baik  dari jumlah maupun kualitas, akan tetapi karena Pendidikan  menjadi  hal  sangat  untuk peningkatan kualitas
SDM maka
keberadaannya  cukup  dimanfaatkan  oleh masyarakat  di  Kecapatan  Ujung  Pangkah.
Copyright© Creative Commons Attribution 4.0 International License
Program Studi Manajemen Universitas Muhammadiyah Gresik Jawa Timur Indonesia
Sementara  itu  kinerja  terendah  yang  masih dirasakan  oleh  masyarakat  terdapat  pada unsur ketersediaan infrastruktur pendidikan dengan nilai rata-rata sebesar 2,89. Masyarakat  menilai  bahwa  infrastruktur Pendidikan secara jumlah baik itu gedungnya maupun fasilitas penunjangnya ketersediaannya di rasa masih kurang. Standar Pelayanan Minimal dalam penyediaan  Infrastruktur  Air  Bersih  adalah ketersediaan sumber air bersih dan pengelolaan  air  bersih  dengan  kualitas  yang baik  berdasarkan  harapan  masyarakat. Standar  Pelayanan  Minimal  ini  selanjutnya dikembangkan
menjadi unsur-unsur kepuasan masyarakat terhadap infrastruktur Air  Bersih  menyangkut  ketersediaan  fisik, kualitas fisik, kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat, tingkat pemanfaatan dan kontribusinya  terhadap  pembangunan  desa maupun kecamatan.
Hasil tabulasi data kepuasan masyarakat terhadap  infrastruktur  Air  Bersih  (tabel  12) menunjukan bahwa Indeks
Kepuasan Layanan  Infrastruktur  Air  Bersih  diperoleh nilai 82,22 dengan mutu pelayanan termasuk kategori B. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa  kinerja  pelayanan  Air  Bersih  pada tahun  2021  termasuk  dalam  kondisi  yang cukup  Baik.  Skor  kinerja  atau  kepuasan masyarakat  tertinggi  terdapat  pada  unsur
tingkat  pemanfaatan  air  bersih  dengan  nilai rata-rata  3,53.  Hal  ini  menunjukan  bahwa sebagian  responden  menyatakan  bahwa infrastruktur Air Bersih yang ada
dimanfaatkan  dengan  sangat  baik  atau dengan  kata  lain  infrastruktur  Air  Bersih yang  ada  sangat  penting  bagi  masyarakat. Sementara  itu  kinerja  terendah  yang  masih dirasakan  oleh  masyarakat  terdapat  pada unsur  kontribusi  terhadap  pembanguna dengan nilai rata-rata sebesar 3,14. Masyarakat  menilai  bahwa  infrastruktur  Air Bersih  yang  ada  memang  penting  bagi kebutuhan warga akan tetap tidak berdampak  signifikan  pada  pertumbuhan pembangunan secara umum dikarenakan air bersih  lebih  merupakan  kebutuhan  rumah tangga/ warga secara personal.
Standar Pelayanan Minimal dalam penyediaan Infrastruktur Perumahan adalah ketersediaan  tempat  tinggal  yang  memadai sesuai dengan standar hunian layak baik itu fisiknya, drainasenya, sanitasi, listrik maupun ketersediaan pembuangan sampahnya  yang  membuat  warga  menjadi nyaman  tinggal  di  lingkungannya.  Standar Pelayanan Minimal ini selanjutnya dikembangkan menjadi unsur-unsur
kepuasan masyarakat terhadap Infrastruktur Perumahan  menyangkut  ketersediaan  fisik, kualitas fisik, kesesuaian dengan kebutuhan
Copyright© Creative Commons Attribution 4.0 International License
Program Studi Manajemen Universitas Muhammadiyah Gresik Jawa Timur Indonesia
masyarakat, tingkat pemanfaatan dan kontribusinya  terhadap  pembangunan  desa maupun kecamatan.
Hasil tabulasi data kepuasan masyarakat terhadap Infrastruktur Perumahan (tabel 13) menunjukan bahwa Indeks Kepuasan
Layanan  Infrastruktur  Perumahan  diperoleh nilai 74,31 dengan mutu pelayanan termasuk kategori C. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa  kinerja  pelayanan  Infrastruktur Perumahan  pada  tahun  2021  termasuk dalam kondisi yang kurang Baik. Skor kinerja atau kepuasan masyarakat tertinggi terdapat pada unsur tingkat pemanfaatan infrastruktur perumahan. Hal ini menunjukan  bahwa  sebagian  responden menyatakan bahwa Infrastruktur Ketersediaan  hunian  yang  ada  cukup dimanfaatkan oleh warga meskipun Perumahan  yang  ada  kurang  sesuai  dengan harapan  masyarakatnya  baik  dari  sisi kualitas dan ketersediaannya. Sementara itu kinerja  terendah  yang  masih  dirasakan  oleh masyarakat  terdapat  pada  unsur  kualitas fisik  Infrastruktur  Perumahan  dengan  nilai rata-rata  sebesar  2,81.  Masyarakat  menilai bahwa  Infrastruktur  Perumahan  yang  ada masih kurang berkualitas, akan tetapi karena rumah  merupakan  kebutuhan  pokok  maka bagaimanapun ketersediaan dan kualitasnya, masyarakat tetap memanfaatkan infrastruktur tersebut dengan baik. Tabel 11

## Capaian IKLI Pendidikan
No. Unsur Layanan Nilai Rata - Rata Kinerja Unsur Nilai Rata – Rata Tertimbang 1 Ketersediaan Fisik 2,89  Kurang Tersedia 0,58 2 Kualitas Fisik 2,97  Kurang Berkualitas 0,59 3 Kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat 2,94  Kurang Sesuai 0,59 4 Tingkat pemanfaatan 3,44  cukup dimanfaatkan 0,69 5 Kontribusi dalam Pembangunan 3,03  Kurang Berkontribusi pada pembangunan 0,61 Jumlah Rata-rata Tertimbang 3,06 IKLI Pendidikan 76,39 Mutu Layanan C Kinerja Layanan Infrastruktur KURANG BAIK
Sumber : Hasil Olah Penelitian, 2021
Copyright© Creative Commons Attribution 4.0 International License
Program Studi Manajemen Universitas Muhammadiyah Gresik Jawa Timur Indonesia
Tabel 12 Capaian IKLI Air Bersih No. Unsur Layanan Nilai Rata - Rata Kinerja Unsur Nilai Rata – Rata Tertimbang 1 Ketersediaan Fisik 3,39  Cukup Tersedia 0,68 2 Kualitas Fisik 3,19  cukup Berkualitas 0,64 3 Kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat 3,19  Cukup Sesuai 0,64 4 Tingkat pemanfaatan 3,53  Sangat dimanfaatkan 0,71 5 Kontribusi dalam Pembangunan 3,14  Berkontribusi pada pembangunan 0,63 Jumlah Rata-rata Tertimbang 3,29 IKLI Air Bersih 82,22 Mutu Layanan B Kinerja Layanan Infrastruktur BAIK
Sumber : Hasil Olah Penelitian, 2021
Tabel 13

## Capaian IKLI Perumahan
No. Unsur Layanan Nilai Rata - Rata Kinerja Unsur Nilai Rata – Rata Tertimbang 1 Ketersediaan Fisik 2,83  Kurang Tersedia 0,57 2 Kualitas Fisik 2,81  Kurang Berkualitas 0,56 3 Kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat 2,89  Kurang Sesuai 0,58 4 Tingkat pemanfaatan 3,28  cukup dimanfaatkan 0,66 5 Kontribusi dalam Pembangunan 3,06  Berkontribusi pada pembangunan 0,61 Jumlah Rata-rata Tertimbang 2,97 IKLI Perumahan 74,31 Mutu Layanan C Kinerja Layanan Infrastruktur KURANG BAIK
Sumber : Hasil Olah Penelitian, 2021

## KESIMPULAN
Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur jalan diperoleh nilai 79,03 dengan mutu pelayanan termasuk kategori B. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kinerja pelayanan
infrastruktur  jalan  pada  tahun  2021 termasuk  dalam  kondisi  yang  Baik.  Indeks
Kepuasan Layanan Infrastruktur transportasi darat  diperoleh  nilai  68,06  dengan  mutu pelayanan  termasuk  kategori  C.  Dengan demikian  dapat  dikatakan  bahwa  kinerja pelayanan  transportasi  darat  pada  tahun 2021  termasuk  dalam  kondisi  yang  kurang Baik.
Indeks Kepuasan Layanan
Copyright© Creative Commons Attribution 4.0 International License
Program Studi Manajemen Universitas Muhammadiyah Gresik Jawa Timur Indonesia
Infrastruktur Kesehatan diperoleh nilai 77,92 dengan mutu pelayanan termasuk kategori B. Dengan  demikian  dapat  dikatakan  bahwa kinerja  pelayanan  Kesehatan  pada  tahun 2021  termasuk  dalam  kondisi  yang  cukup
Baik. Indeks Kepuasan Layanan
Infrastruktur  Pendidikan  diperoleh  nilai 76,39  dengan  mutu  pelayanan  termasuk kategori C. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa  kinerja  pelayanan  Pendidikan  pada tahun  2021  termasuk  dalam  kondisi  yang kurang  Baik.  Indeks  Kepuasan  Layanan Infrastruktur Air Bersih diperoleh nilai 82,22 dengan mutu pelayanan termasuk kategori B. Dengan  demikian  dapat  dikatakan  bahwa kinerja pelayanan Air Bersih pada tahun 2021 termasuk  dalam  kondisi  yang  cukup  Baik. Indeks  Kepuasan  Layanan  Infrastruktur Perumahan  diperoleh  nilai  74,31  dengan mutu  pelayanan  termasuk  kategori  C. Dengan  demikian  dapat  dikatakan  bahwa kinerja  pelayanan  Infrastruktur  Perumahan pada  tahun  2021  termasuk  dalam  kondisi yang kurang Baik

## IMPLIKASI PENELITIAN
Hasil  penelitian  ini  dapat  menjadi  rujukan untuk nantinya perlu ada perbaikan layanan infrastruktur  transportasi  darat  terutama dalam kualitas infrastruktur dan
ketersediaanya dengan cara kerja sama serta
koordinasi  yang  baik  antara  kecamatan dengan Dinas Perhubungan
untuk meningkatkan  kualitas  layanan  angkutan pedesaan  misalnya  dengan  memperbaiki tatanan  trayek  dan  mengurangi  biaya administrasi  ijin  trayek.  Disamping  itu  juga perlu  kiranya  Pemerintah  Kabupaten  Gresik khususnya Dinas Pendidikan mempertimbangkan untuk menambah ketersediaan Lembaga Pendidikan di kecamatan  Ujung  Pangkah  agar  sesuai dengan kebutuhan masyarakat akan Pendidikan.  Pemerintah  daerah  juga  harus mulai  memikirkan  ketersediaan  perumahan yang  memadai  baik  Gedung  maupun kelengkapannya seperti drainase, ketersediaan  jaringan  telekomunikasi    dan listrik  yang  bagus  sangat  dibutuhkan  oleh masyarakat  Ujung  Pangkah  sehingga  perlu kiranya  pihak  pemerintah  bekerja  sama dengan dinas-dinas terkait mulai memikirkan untuk  memenuhi  kekurangan-kekurangan tersebut  mengingat  hunian  merupakan kebutuhan vital bagi warga.
Masih  rendahnya  layanan  infrastruktur secara  umum  di  desa,  hal  tersebut  sejalan dengan  penelitiannya  Riani  (2017)  tentang Layanan  Infrastruktur  di  Desa  Cilenungsir, Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis. Hasil penelitiannya  menyatakan  bahwa  Indeks kepuasan  masyarakat  dalam  pembangunan

## Copyright© Creative Commons Attribution 4.0 International License
Program Studi Manajemen Universitas Muhammadiyah Gresik Jawa Timur Indonesia
infrastruktur  di  Desa  Cileungsir  Kecamatan Rancah  Kabupaten  Ciamis  secara  umum masih  rendah.  Hal  ini  ditunjukan  dengan
jawaban  informan  yang  sebagian  besar menyatakan  pembangunan  infrastruktur dilaksanakan dengan kurang baik

## DAFTAR PUSTAKA
Hidayati, Roziana Ainul, (2019) Analisis Tipologi Desa Di Daerah Pesisir Kabupaten Gresik
Kartasasmita,  Ginandjar,  2001.  Pembangunan  Untuk  Rakyat:  Memadukan  Pertumbuhan  Dan Pemerataan, Jakarta : Pustaka CIDESINDO.
Moleong, L.J., Metodologi Penelitian Kualitatif, 2010, metodologi penelitian kualitatif. Bandung: PT. remaja rosdakarya..cet 2
Nazir.Mohammad,Ph.D.(2011). Metode Penelitian. Jakarta : Ghalia Indonesia
Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&B. Bandung: Aflabeta.
Keputusan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  Nomor:  KEP/25/M.PAN/2/2004  tentang Pedoman  Umum  Penyusunan  Indeks  Kepuasan  Masyarakat.  Keputusan  Menteri Pendayagunaan  Aparatur  Negara  Nomor  63/KEP/M.PAN/7/2003  tentang  Pedoman  Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik
https://bappedakaltim.com/index.php/berita/658-indeks-layanan-infrastruktur, 2014
Nugraheni, Zulfi Ahaditya Arif (2015), Analisis Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik berdasar IKM Kantor Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang
Riani, Dessy, ( 2020), Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Celeungsir Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis Tahun 2014 – 2017, PENELITIAN%202020/contoh%20jurnal.pdf
https://idcloudhost.com/mengenal-apa-itu-infrastruktur-arti-jenis-komponen-dan-contoh- infrastruktur/, Bisnis Marketing, 2020