Volume  3  Issue  2,  September  2019:  pp.  236-251.  Copyright  ©  2019 HOLREV.  Faculty  of  Law,  Halu  Oleo  University,  Kendari,  Southeast  Sulawesi, Indonesia.  ISSN:  2548-1762  |  e-ISSN:  2548-1754.  Open  Access  at: http://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/
Halu  Oleo  Law  Review  is  licensed  under  a  Creative  Commons  Attribution  4.0  International  License,  which  permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

## Analisis Yuridis Tentang Penerapan Kuota Taksi Online

## Juridical Analysis of the Implementation of Online Taxi Quota

## Pradita Desyanti
Universitas Airlangga E-mail: pradipta.desyanti@fh.unair.ac.id
Hilda Yunita Sabrie Universitas Airlangga E-mail: hilda.sabrie@fh.unair.ac.id
Yusuf Arif Utomo Universitas Brawijaya E-mail: yusuf24_arif21@yahoo.com
Abstract: Ages has carried the world in the era of globalization. Globalization is well- known  with  what  is  called  convenience,  high  speed  and  closely  related  with technology and innovation. Now days, online transportation, especially online taxies become a popular land transportation in public. In order to accommodate the online taxi  service,  the  Government  through  the  Minister  of  Transportation  issued Ministerial  Regulation  Number  26  of  2017  (currently  known  as  the  Minister  of Transportation Regulation Number 118 of 2018) concerning the Implementation of Special Rental Transportation as a law for online taxies. In the regulation, there is one Article about quota of online taxi. As it is known that the existence of quota will cause limitation on the number of taxis online which lead to causes pro and cons. Therefore, the questions are how important regulations regarding quota are needed and  how  to  set  the  quotas  to  what  efforts  are  made  by  the  Government  in implementing the limitation of the quota. Moreover, in terms of applying the quota, online  taxi  drivers  and  their  users  will  certainly  be  affected,  either  positively  and negatively.
Keyword: Quota Limitation; Online Taxies; Quota effect
Abstrak: Perkembangan zaman telah menghantarkan dunia pada era globalisasi. Globalisasi identik dengan yang namanya kemudahan, kecepatan, dan berhubungan erat dengan teknologi serta inovasi. Salah satu perkembangan pada era globalisasi adalah sektor transportasi. Jika dulu masyarakat memilih taksi konvensional untuk mendapatkan sarana fasilitas yang aman dan nyaman, maka lain halnya dengan saat  ini  karena  transportasi online khususnya  taksi online menjadi  sarana transportasi  darat  yang  sedang  digemari  oleh  masyarakat.  Hal  tersebut  sempat
menimbulkan  pro  dan  kontra  di  antara  para  pengemudi.  Guna  mengakomodasi layanan taksi online tersebut Pemerintah melalui Menteri Perhubungan membuat Peraturan  Menteri  Nomor  118  Tahun  2018  tentang  Penyelenggaraan  Angkutan Sewa Khusus sebagai payung hukum dari taksi online . Dalam Peraturan tersebut ada  salah  satu  Pasal  yang  mengatur  mengenai  kuota  taksi online .  Sebagaimana diketahui bahwa adanya kuota akan menyebabkan pembatasan jumlah kendaraan. Kemudian  sejauh  apa  peraturan  mengenai  penetapan  kuota  ini  dibutuhkan, bagaimana  cara  menetapkan  kuota  dan  upaya  apa  saja  yang  dilakukan  oleh Pemerintah  dalam  mengimplementasikan  penetapan  kuota  tersebut.  Selain  itu dampak  apa  saja  yang  akan  dialami  oleh  pengemudi  dan  pengguna  dari  adanya penerapan kuota.
Kata kunci: Penetapan Kuota; Taksi Online; Efek Kuota

## PENDAHULUAN
Perkembangan zaman telah mengubah dunia ke era globalisasi. Globalisasi identik dengan yang namanya kemudahan dan kecepatan. Dampak dari globalisasi hampir pasti dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat dalam setiap aktivitas kehidupan salah satunya dalam hal mobilitas. Dalam melakukan mobilitas tersebut masyarakat membutuhkan transportasi. Saat  ini  bidang  transportasi  dipadukan  dengan  teknologi smartphone yang  memiliki banyak  sekali  keunggulan.  Dari  perpaduan  tersebut  kemudian  menghasilkan  sebuah inovasi di bidang transportasi yang biasa disebut dengan transportasi online . Transportasi online pertama  kali  diperkenalkan  di  Amerika  dengan  sebutan Transportation  Network Companies (TNC) yang menyediakan kendaraan berupa mobil atau taksi. 1 Jika di negara asalnya hanya terdiri dari mobil dan taksi, di Indonesia, transportasi online yang dinaungi oleh Go-Jek dan Grab memiliki banyak variasi mulai layanan transportasi baik kendaraan sepeda  motor  maupun  mobil  sekaligus  layanan  lain  seperti  pesan  antar  makanan  dan logistik.
Kehadiran  taksi online disambut  baik  oleh  masyarakat.  Hal  ini  dapat  dibuktikan dengan data dari CNN Indonesia yang menyatakan bahwa aplikasi Go-Jek dan Grab masuk dalam  20  aplikasi  terbanyak  diunduh  di  Indonesia. 2 Dengan  membawa  model  bisnis sharing economy dalam artian konsumen yang memiliki sumber daya kendaraan pribadi dan  kemampuan  mengemudi  saling  terikat  dengan  konsumen  yang  membutuhkan
1 Aprima  Syafrino, Efektifitas  dan  Dampak  Ojek  Online  Terhadap  kesempatan  Kerja  dan  Kesejahteraan , Skripsi, Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2017, hlm. 1.
2 CNN  Indonesia, Geliat  Bisnis  Transportasi  Online ,  YouTube,  https://www.youtube.com/ watch?v=oDEQIPr5m0U. 21 Maret 2017, diakses pada tanggal 17 Juni 2018.
pelayanan jasa yang berupa transportasi dengan memberikan nilai transaksi yang wajar 3 membuat masyarakat tertarik untuk menjadi pengemudi taksi online . Terlebih menjadi pengemudi taksi online memiliki berbagai keuntungan seperti waktu kerja fleksibel, tidak menghabiskan waktu di jalan, dapat menunggu penumpang di mana pun bahkan di rumah, dan berbagai keuntungan lain yang mungkin tidak didapatkan ketika menjadi pekerja di sebuah perusahaan.
Kehadiran transportasi online memang menuai pro dan kontra, pasalnya sejak ada transportasi online (pembahasan  ini  akan  difokuskan  kepada  taksi online )  angkutan umum  lain  dan  taksi  konvensional  mengalami  penurunan  penumpang.  Akibatnya pendapatan  mereka  menjadi  berkurang.  Kondisi  ini  sempat  menyebabkan  pengemudi taksi online melakukan aksi demonstrasi. Terlebih payung hukum taksi online pada saat itu belum tersedia sehingga adanya taksi online dianggap sebagai sesuatu yang ilegal. Guna menjawab  persoalan  tersebut  Pemerintah  melalui  Kementerian  Perhubungan (Kemenhub) akhirnya merespons hal tersebut dengan memasukkan aturan taksi online dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek (PM 26/2017). Namun,  tidak  beberapa  waktu  kemudian  beberapa  Pasal  dalam  peraturan  tersebut dibatalkan  oleh  Mahkamah  Agung  (MA)  sehingga  Kemenhub  kembali  memperbarui dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108/2017 (PM 108/2017) yang merevisi ketentuan seperti argometer, tarif, wilayah operasi, kuota atau perencanaan kebutuhan, persyaratan minimal 5 kendaraan, bukti kepemilikan kendaraan bermotor, domisili tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB), sertifikasi uji tipe dan peran aplikator. Meski telah diperbarui,  MA  kembali  membatalkan  beberapa  Pasal  yang  tercantum  dalam  Putusan Mahkamah  Agung  Nomor  15/P/HUM  2018.  Baru-baru  ini  Kemenhub  kembali mengeluarkan  peraturan  baru  yang  mengakomodasi  taksi online .  Peraturan  tersebut adalah  Peraturan  Menteri  Nomor  118  Tahun  2018  tentang  Penyelenggaraan  Angkutan Sewa Khusus. Salah satu hal yang menurut penulis menarik untuk dikaji adalah penetapan kuota taksi online yang ketentuannya diatur dalam pasal 8 sampai Pasal 10 PM 118/2018.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## Urgensi Penetapan Kuota Taksi Online
Pesatnya pertumbuhan transportasi online di Indonesia khususnya taksi online dianggap menjadi  salah  satu  kesempatan  bagi  sebagian  orang  untuk  mencari  penghasilan  atau bahkan  menambah  penghasilan.  Kehadiran  jasa  transportasi on  demand secara online telah  mengubah  wajah  industri  transportasi.  Jika  dulu  perusahaan  transportasi konvensional  mampu  mengusai  sebuah  kota  dan  bersaing  dengan  sesama  taksi konvensional, maka lain halnya dengan saat ini ketika mereka harus berhadapan dengan aplikator yang bermodalkan teknologi sebagaimana yang diinginkan oleh konsumen. 4
Merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas  dan  Angkutan  Darat  (UU  LLAJ)  Pasal  140  mengenai  angkutan  orang  dengan kendaraan bermotor yang terdiri dari 2 kategori yakni angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek dan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek. Dalam penjelasannya, yang dimaksud dengan “trayek” adalah lintasan Kendaraan  Bermotor  Umum  untuk  pelayanan  jasa  angkutan  yang  mempunyai  asal  dan tujuan perjalanan tetap, serta lintasan tetap, baik berjadwal maupun tidak. Sehingga yang dimaksud dengan tidak dalam trayek adalah pelayanan jasa angkutan yang mempunyai asal  dan  tujuan  perjalanan  tidak  tetap.  Melihat  karakteristik  taksi online yang  tidak memiliki  asal  yang  tetap  serta  tujuan  perjalanan  yang  bervariasi  bergantung  pada pemesanan  yang  dilakukan  konsumen,  maka  taksi online dapat  dikategorikan  sebagai angkutan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek.
Beberapa  jenis  angkutan  kendaraan  bermotor  umum  tidak  dalam  trayek  diatur dalam Pasal 151 yakni:
Pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam trayek sebagaimana diatur dimaksud dalam Pasal 140 huruf b terdiri atas:
(a) Angkutan orang dengan menggunakan taksi;
(b) Angkutan orang dengan tujuan tertentu;
(c) Angkutan orang untuk keperluan pariwisata; dan
(d) Angkutan orang di kawasan tertentu.
Taksi online dikategorikan sebagai angkutan sewa khusus yang masuk dalam jenis angkutan  orang  dengan  tujuan  tertentu  karena  taksi  adalah  angkutan  umum  yang melayani penumpang tidak dalam trayek serta memiliki ciri-ciri kendaraan berpelat hitam,
4 Ahmad Bambang, Marketing Platform for BUMN: d;Gil! Marketing 2 , Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017. hlm. 56.
tidak  memakai  argometer,  dan  tidak  memiliki  identitas  khusus.  Sedangkan  taksi konvensional yang kita kenal selama ini memiliki ciri-ciri seperti pelat kuning, memakai argometer serta ident ifikasi “taksi” pada bodi kendaraan. Guna tetap mengakomodasi jenis angkutan  taksi online maka  dibuatlah  nomenklatur  angkutan  sewa  khusus  atau  bisa disebut  juga  angkutan  sewa online .  Artinya  secara  hukum  Pemerintah  mengakui keberadaan angkutan yang berbasis aplikasi tersebut. 5
Banyaknya  pengemudi  taksi online saat  ini  membuat  Pemerintah  mengeluarkan regulasi  terkait  rencana  kebutuhan  kendaraan  yang  diperuntukkan  untuk  transportasi online roda  empat  atau  taksi online (penetapan  kuota).  Menurut  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia (KBBI) definisi kuota adalah jumlah yang sudah ditentukan. 6 Peraturan tentang kuota diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif untuk menekan jumlah pengemudi taksi online yang semakin lama semakin meningkat dan dapat berdampak pada semakin banyaknya volume kendaraan. Padahal salah satu yang menjadi nilai plus dari hadirnya transportasi online ini adalah karena masyarakat sudah jenuh dengan kondisi lalu lintas yang cukup padat dan melelahkan.
Peraturan  mengenai  taksi online diatur  dalam  PM  118/2018.  Definisi  dari  taksi online atau yang disebut angkutan sewa khusus dalam PM ini adalah:
“pelayanan  angkutan  dari  pintu  ke  pintu  dengan  pengemudi,  memiliki  wilayah operasi dalam wilayah perkotaan, dari dan ke bandar udara, pelabuhan, atau simpul transportasi  lainnya  serta  pemesanan  menggunakan  aplikasi  berbasis  teknologi informasi, dengan besaran tarif tercantum dalam aplikasi”.
Berkaitan  dengan  wilayah  maka  Pasal  7  mengakomodasi  taksi online agar  tidak terjadi  kepadatan  di  satu  titik  tertentu  pada  jam  tertentu  dengan  mempertimbangkan beberapa hal di bawah ini seperti:
a. Penetapan klasifikasi kawasan perkotaan;
b. Perkiraan kebutuhan jasa angkutan sewa khusus;
c. Perkembangan daerah kota atau perkotaan; dan
d. Tersedianya prasarana jalan yang memadai.
5 Biro  Komunikasi  dan  Informasi  Publik,  Mengenal  Dan  Memahami  PM  108  Tahun  2017,  Kementerian Perhubungan  Republik  Indonesia,  http://dephub.go.id/post/read/mengenal-dan-memahami-pm-108- tahun-2017, diakses pada tanggal 17 Juni 2018.
6 Badan  Pengembangan  dan  Pembinaan  Bahasa, Kuota ,  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI)  Daring, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kuota, diakses pada tanggal 12 Oktober 2018.
Wilayah operasi tersebut ditetapkan Menteri untuk wilayah operasi angkutan sewa khusus yang melampaui 1 (satu) daerah provinsi dan melampaui 1 (satu) daerah provinsi di wilayah Jabodetabek serta Gubernur untuk wilayah operasi yang melampaui 1 (satu) daerah  kabupaten/kota  daerah  provinsi.  Wilayah  operasi  ini  maksudnya  adalah  taksi online hanya  diperbolehkan  mengambil  penumpang  sesuai  dengan  pelat  kendaraannya sehingga pengaturannya diharapkan dapat mewujudkan situasi transportasi darat yang lebih baik dan tertib. 7
Peraturan  mengenai  kuota  tercantum  dalam  Pasal  8  sampai  10  PM  118/2018. Berdasarkan Pasal 8 bahwa untuk memenuhi kebutuhan pelayanan angkutan sewa khusus perlu disusun rencana kebutuhan kendaraan yang paling sedikit meliputi kegiatan:
a. Penelitian potensi bangkitan perjalanan;
b. Penentuan variabel yang berpengaruh terhadap bangkitan perjalanan;
c. Penentuan model perhitungan bangkitan perjalanan;
d. Perhitungan bangkitan perjalanan untuk kondisi sekarang dan 5 (lima) tahun yang akan datang; dan
e. Pengkonversian jumlah kendaraan bermotor umum dengan
mempertimbangkan:
1. Tingkat penggunaan kendaraan bermotor umum; dan
2. Kapasitas kendaraan bermotor umum yang akan melayani.
Kemudian  dalam  Pasal  9  Perencanaan  kebutuhan  kendaraan  angkutan  sewa khusus yang ditetapkan oleh Menteri dan Gubernur sesuai dengan kewenangannya setelah dilakukan kajian dengan pemangku kepentingan yang paling sedikit memuat perkiraan kebutuhan jasa angkutan sewa khusus, kebutuhan kendaraan bermotor umum angkutan sewa  khusus  untuk  melayani  permintaan  jasa  angkutan  orang  dan  alokasi  kebutuhan untuk  masing-masing  daerah.  Rencana  kebutuhan  tersebut  wajib  diumumkan  kepada masyarakat dan digunakan sebagai dasar dalam pembinaan dan dapat dilakukan evaluasi berdasarkan Pasal 10.
Dalam implementasinya ada beberapa Provinsi yang sudah menetapkan kuota taksi online . Salah satunya adalah Provinsi Jawa Timur. Ketentuan tersebut yang diatur dalam Keputusan  Gubernur  Jawa  Timur  Nomor  188/375/KPTS/013/2017  tentang  Penetapan
7 Biro Komunikasi dan Informasi Publik (selanjutnya disebut Biro Komunikasi dan Informasi Publik II), Pemerintah Beri Kepastian Hukum Melalui Aturan Angkutan Sewa Khusus ,  Kementerian Komunikasi dan Informatika  Republik  Indonesia,  https://www.kominfo.go.id/content/detail/11395/pemerintah-beri- kepastian-hukum-melalui-aturan-angkutan-sewa-khusus/0/berita. diakses pada tanggal 9 Januari 2019.
Alokasi Jumlah Kebutuhan Kendaraan Angkutan Sewa Khusus Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi ( Online ) di Provinsi Jawa Timur. Kuota yang ditetapkan yakni sebanyak 4.445 Berbagai  pertimbangan  yang  dikombinasikan  untuk  menentukan  jumlah  kuota tersebut adalah jumlah penduduk, pendapatan per kapita, jumlah angkutan umum yang ada  di  daerah  tersebut  serta  kondisi  wilayah,  analisa  bangkitan  perjalanan  (berapa masyarakat yang melakukan perjalanan di daerah), trip assignment (rutenya ke mana saja) serta distribusi perjalanan (pergerakannya ke mana saja) moda speed (penggunaan moda) yang dapat dilihat dari jumlah motor, jumlah mobil, jumlah bis dan lainnya. 8
Wilayah  operasi  dan  kuota  adalah  dua  elemen  yang  baik  untuk  diatur  dan dijalankan karena apabila wilayah operasi sudah ditetapkan, tetapi disisi lain pengemudi terus  bertambah  dan  tidak  dibatasi  maka  ruang  lalu  lintas  menyempit.  PM  ini  adalah bagian  dari  bentuk  kepastian  hukum,  usaha,  dan  perlindungan  yang  diberikan  oleh Pemerintah  kepada  para  pihak  dalam  bisnis  taksi online sehingga  mereka  akan mendapatkan  perlindungan  dan  legitimasinya. 9 Kembali,  Arjani  mengatakan  dalam  hal menyikapi transportasi online Pemerintah tidak hanya mengatur mengenai keselamatan dalam segi transportasi tetapi juga dalam segi finansial untuk tetap menjaga pendapatan pengemudi.  Dari  pernyataan  tersebut  dapat  diketahui  pula  bahwa  regulasi  mengenai kuota  dimaksudkan  untuk  menjaga  keseimbangan  antara  kesediaan  dan  permintaan ( supply dan demand ) yang dinilai sangat penting. Penetapan kuota bukan hanya menjaga kepentingan  konsumen,  tetapi  juga  penyedia  jasa  termasuk  pengemudi  karena  jika wilayah operasi tidak diatur dan jumlah kendaraan tidak dibatasi maka yang terjadi adalah over supply . Selain menambah beban jalan, penghasilan pengemudi juga akan menurun apabila banyak angkutan sejenisnya yang beroperasi.
Dalam mengimplementasikan kuota Pemerintah telah membuat arahan mengenai pemberhentian  (moratorium)  pendaftaran  mitra  taksi online untuk  menekan  jumlah pengemudi  yang  semakin  lama  semakin  meningkat.  Hingga  saat  ini  jumlah  pengemudi taksi online mencapai 175.000 pada satu aplikator di Jabodetabek. Padahal keberadaan taksi online tidak  hanya  di  Jabodetabek.  Fakta  ini  menjadi  bukti  bahwa  pertumbuhan pengemudi taksi online sangat pesat. Jika perekrutan terus dilakukan maka yang terjadi adalah  jumlah  pengemudi  terus  bertambah  dan  dapat  mengakibatkan  persaingan  di
8 Wawancara dengan Arjani Hia Putra Ketua Bidang Angkutan dan Keselamatan Jalan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, 21 November 2018.
9 Biro Komunikasi dan Komunikasi Publik II, Loc. cit .
antara para pengemudi taksi online . 10 Salah satu aplikator yakni Grab melalui Managing Director mengatakan sudah tidak membuka perekrutan untuk pengemudi. Grab sedang menjalankan  penyesuaian  di  beberapa  daerah  secara  bertahap.  Moratorium  ini  akan dicoba  selama  satu  bulan,  apabila  ada  aplikator  yang  tidak  memenuhi  peraturan  maka Pemerintah  akan  memberikan  sanksi. 11 Terkait  sanksi  apa  yang  akan  diberikan Pemerintah kepada aplikator yang masih membuka rekrutmen pengemudi baru memang belum ditetapkan. Namun, di dalam PM 118/2018 khususnya Bab IX Ketentuan Peralihan ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) juga telah mengatur bahwa Perusahaan Aplikasi (aplikator) dilarang membuka pendaftaran pengemudi baru setelah ditetapkan besaran kuota, tetapi hal  tersebut  tidak  berlaku  apabila  terjadi  adanya  penggantian  kendaraan,  terputusnya kemitraan.  Artinya  ketika  terdapat  hal-hal  yang  menyebabkan  jumlah  pengemudi berkurang padahal jumlah kuota masih belum terpenuhi maka aplikator boleh melakukan pendaftaran  kemitraan  baru,  tetapi  pendaftaran  kemitraan  baru  tersebut  baru  dapat dilaksanakan kembali setelah adanya evaluasi dari Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya.
Selain  melakukan  moratorium,  Kementerian  Perhubungan  (Kemenhub)  bekerja sama  dengan  Kementerian  Komunikasi  dan  Informasi  (Kominfo)  mengenai  sistem pemantau  yang  dapat  menampilkan  taksi online yang  aktif  dan  beroperasi.  Sistem pemantau  tersebut  akses  dan  otorisasinya  akan  diberikan  ke  Kemenhub  dan  Dishub tingkat  Provinsi  dan  kemudian  akses  tersebut  dapat  menuju  domain  Kominfo.  Setelah masuk sistem pemantau, pengakses dapat melihat berbagai platform seperti Go-Jek dan Grab.  Dinas  Perhubungan  tingkat  Provinsi  dapat  melihat  sistem  pemantau  sesuai wilayahnya masing-masing. 12 Berdasarkan Pasal 28 ayat (2) PM 118/2018 akses digital dashboard paling  sedikit  memuat  nama  perusahaan,  penanggung  jawab,  dan  alamat perusahaan aplikasi, data seluruh perusahaan angkutan sewa khusus yang bekerja sama,
10 Fadhly  F  Rachman, Lampaui  Kuota,  Sopir  Taksi  Online  Capai  175  ribu  per  Operator ,  Detikcom, https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3912235/lampaui-kuota-sopir-taksi- online -capai- 175-ribu-per-operator., diakses pada tanggal 20 Oktober 2018.
11 Chitra  Paramaesti, Grab  Tidak  Buka  Perekrutan  Driver  Lagi ,  Tempo,  https://bisnis.tempo.co/read/ 1072551/grab-tidak-buka-perekrutan- pengemudi -lagi/full&view=ok., diakses pada tanggal 28 Oktober 2018.
12 Biro Humas Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kesepakatan Dashboard Transportasi Online antara Kementerian  Kominfo  dan  Kementerian  Perhubungan  (Siaran  Pers  No.  43/HM/KOMINFO/02/2018 , Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika  Republik  Indonesia,  https://kominfo.go.id/content/detail/ 12609/siaran-pers-no-43hmkominfo022018-tentang-kesepakatan-dashboard-transportasi- online - antara-kementerian-kominfo-dan-kementerian-perhubungan/0/siaran_pers,  diakses  pada  tanggal  26 Oktober 2018.
data seluruh kendaraan dan pengemudi, akses monitoring operasional pelayanan berupa data transaksi pemesanan melalui aplikasi termasuk asal dan tujuan perjalanan dan tarif, layanan pengaduan konsumen berupa telepon dan surat elektronik perusahaan aplikasi.

## Dampak Penerapan Kuota Bagi Pengemudi dan Pengguna Taksi Online
Kewajiban  pengemudi  sebagai  pengangkut  dalam  pengangkutan  di  darat  secara lex generalis tunduk pada Burgelijk Wetboek (BW) yang tercantum dalam Pasal 1234 sampai dengan Pasal 1338 BW yang kemudian dipertegas dalam Pasal 91 dan 92 Wetboek Van Koophandel atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) sebagai lex specialis . 13
Pasal 1338 BW mengatur bahwa:
(1) Semua Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;
(2) Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu;
(3) Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.
Berdasarkan  ayat  terakhir  maka  pengangkut  berkewajiban  untuk  beritikad  baik dalam suatu perjanjian pengangkutan. Dalam perjanjian pengangkutan penumpang taksi online maka pengemudi wajib mengambil pesanan/mengorder dengan itikad baik. Selain itu  berdasarkan  Pasal  1243,  1244,  1245  BW  juga  perlu  dicermati  mengenai  kewajiban pengangkut dalam hal mengganti kerugian bila terjadi kerugian pada yang diangkutnya maka pengangkut wajib mengganti kerugian tersebut kecuali adanya kerugian disebabkan oleh keadaan atau situasi di luar kehendak pengemudi ( overmacht ). Lebih jelasnya 1244 BW  mengatur  bahwa  pengangkut  berkewajiban  mengganti  kerugian  apabila  tidak memenuhi perikatan kecuali terdapat alasan yang dapat membebaskan pengangkut untuk tidak  mengganti  kerugian  seperti  saat  pengangkut  dalam  keadaan overmacht .  Keadaan overmacht adalah  keadaan  yang  tidak  dapat  dihindari  oleh  manusia  pada  umumnya. Namun, Sukardono memberikan batasan penafsiran berbeda. Bahwa tidak setiap terjadi keadaan overmacht dan  pengangkut  dapat  membuktikan  bahwa  kerugian  tersebut diakibatkan dari bahaya overmacht kemudian pengangkut tersebut bebas dari tanggung jawab.  Lebih  dari  itu overmacht harus  dimaknai  secara  objektif  dan  subjektif.  Secara
13 Wuri  Adriyani  dan  Samzari  Boentoro, Buku  Ajar  Hukum  Pengangkutan ,  Surabaya:  Fakultas  Hukum Universitas Airlangga, 2007, hlm. 23.
objektif  yaitu  harus  terjadi overmacht suatu  bahaya  yang  tidak  dapat  dicegah  akan terjadinya  misalnya  ketika  terjadi  gempa  secara  tiba-tiba.  Selanjutnya  secara  subjektif yaitu  pengangkut  harus  berupaya  dalam  hal  terjadi overmacht untuk  mencegah, mengurangi,  dan  memperkecil  terjadinya  kerugian  misalnya  untuk  mengurangi  risiko kecelakaan  pengemudi  harus  rutin  memeriksa  kondisi  kendaraannya.  Di  sinilah  dapat dilihat apakah ganti rugi akibat overmacht perlu dibebankan atau tidak. 14
Berkaitan dengan Pasal 1367 ayat (1) BW yang mengatur bahwa
“seseorang  tidak  hanya  bertanggung  jawab  atas  kerugian  yang  disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian disebabkan perbuatan orang- orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya”.
Berdasarkan ketentuan tersebut maka pihak aplikator sebagai penyedia jasa yang menaungi para pengemudi taksi online juga dapat dikenai tanggung jawab atas kelalaian yang dilakukan oleh pengemudi. Hal tersebut juga tercantum dalam Pasal 17 huruf g PM 118/2018: Perusahaan angkutan sewa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) harus:
g. Mengasuransikan  tanggung  jawab,  yaitu  berupa  iuran  wajib  dan  tanggung jawab pengangkut.
Grab  sendiri  memberikan  gambaran  umum  asuransi  kecelakaan  dalam website resminya. Grab menanggung polis bagi pengemudi yang memenuhi syarat dan penumpang yang memesan dan membayar yang telah memesan dan berkendara dengan Grab. Dalam kebijakan  tersebut  Grab  merancang  untuk  memberikan  kompensasi  bergantung  pada cedera tubuh yang timbul akibat kecelakaan saat berkendara menggunakan Grab terlepas dari siapa yang salah. Rinciannya adalah kematian pengemudi 25.000.000 dan penumpang 50.000.000.  Cacat  permanen  masing-masing  25.000.000  dan  biaya  pengobatan  akan diganti maksimal 25.000.000 baik untuk pengemudi maupun penumpang. 15
Dengan  demikian  maka  kewajiban  pengangkut  secara  umum  adalah menyelenggarakan  pengangkutan  dengan  aman  dan  selamat  sampai  tujuan  serta mengganti  kerugian  apabila  terjadinya  kerugian  dapat  dibuktikan  bahwa  kejadian tersebut  akibat  dari  lalainya  pengangkut. 16 Setelah  menjalankan  kewajibannya  maka
14 Ibid, hlm. 25.
15 Grab, Gambaran Umum Asuransi Kecelakaan Personal Grab! , Grab, https://www.grab.com/id/insurance/, diakses pada 9 Januari 2019.
16 Wuri Adriyani dan Samzari Boentoro, Loc. cit .
sebagai penyeimbang atas prestasi yang dilakukan pengemudi maka pengemudi selaku pengangkut berhak memperoleh upah angkutan sebagaimana yang telah disetujui dalam perjanjian  pengangkutan.  Dalam  hal  ini  Pasal  94  KUHD  menjamin  pengangkut  untuk mendapatkan upah angkutan. Selain itu pengangkut juga berhak untuk menolak pengajuan ganti  rugi  oleh  penumpang  dengan  alasan  atau  bukti-bukti  bahwa  kerugian  tersebut disebabkan  bukan  karena  kesalahannya. 17 Sejalan  dengan  Pasal  234  UU  LLAJ  bahwa pengemudi,  pemilik  kendaraan  bermotor,  dan/atau  perusahaan  angkutan  bertanggung jawab atas kerugian yang diderita penumpang dan/atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga  karena  kelalaian  pengemudi  kecuali  jika  kerugian  tersebut  diakibatkan  karena adanya keadaan memaksa yang tidak dapat diprediksi, disebabkan oleh perilaku korban sendiri  atau  pihak  ketiga  yang  bersangkutan  dan/atau  disebabkan  gerakan  orang dan/atau hewan walaupun telah diambil tindakan pencegahan.
Sebagai suatu perjanjian kewajiban utama dari para  pihak adalah melaksanakan perjanjian  dengan  itikad  baik.  Kemudian  mengingat  taksi online menggunakan  sistem aplikasi  maka  perlu  juga  merujuk  pada  Undang-undang  Nomor  11  tahun  2008  tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (UU  ITE)  sebagaimana  telah  diubah  oleh  Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam Pasal 1 angka 2 UU ITE transaksi elektronik  adalah  perbuatan  hukum  yang  dilakukan  dengan  menggunakan  komputer, jaringan,  komputer,  maupun  media  elektronik.  Definisi  tersebut  sesuai  dengan  proses pemesanan taksi online yang menggunakan jaringan internet melalui perangkat elektronik yaitu smartphone . Pasal 17 (2) UU ITE juga menegaskan bahwa para pihak yang melakukan transaksi  elektronik  wajib  beritikad  baik.  Jika  pengangkut  berhak  mendapatkan  upah angkutan  sebagai  ganti  atas  prestasi  mengangkut  maka  penumpang  wajib  membayar biaya  angkutan  tersebut.  Kemudian  apabila  pengangkut  wajib  memberikan  pelayanan yang aman dan selamat maka hak penumpang adalah mendapatkan pelayanan angkutan yang aman dan selamat. Terakhir, jika pengangkut berkewajiban mengganti kerugian saat dapat  dibuktikan  kesalahan  maka  sebaliknya  penumpang  berhak  memperoleh  ganti kerugian akibat kesalahan pengangkut. 18
17 Ibid, hlm. 27.
Selanjutnya  berkaitan  dengan  kuota  taksi online ,  penulis  mencoba  menjabarkan dampak apa saja yang akan dirasakan oleh pengemudi dan pengguna aplikasi dari adanya peraturan kuota taksi online .
Berikut uraian dampak yang dirasakan oleh pengemudi dan pengguna berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh penulis:

## Dampak Positif Penetapan Kuota Bagi Pengemudi

## Pengemudi dapat menerima order secara maksimal
Saat ini jumlah pengemudi yang banyak membuat pengemudi harus menunggu lebih lama order yang masuk karena aplikator harus membagi order kepada beberapa pengemudi. Akibatnya  penghasilan  pengemudi  menurun  (khususnya  bagi pengemudi  lama).  Jika  di bab sebelumnya menjadi pengemudi taksi online dapat mengantongi jumlah yang cukup banyak, maka berbeda dengan kondisi saat ini. Banyak pengemudi lama taksi online yang mengaku sudah jarang bahkan tidak pernah lagi memperoleh penghasilan seperti awal mereka bergabung dengan perusahaan taksi online . Hal ini tentu menjadi aspek konkret mengapa Pemerintah perlu membuat penetapan kuota. Ada tiga pengemudi yang berhasil diwawancara oleh penulis. Ketiganya adalah Joko Dwi Ratnowo (pengemudi Grab), Rudi Hermawan (pengemudi Go-Car) dan Naswa Agus (pengemudi Grab). Menurut Joko saat ini dirinya sulit mendapatkan order karena sudah banyak pengemudi taksi online . Lain halnya dengan Rudi yang mengatakan bahwa saat ini order sudah diacak oleh pusat. Jadi semakin aktif  seorang  pengemudi  maka  semakin  banyak  pula  order  yang  akan  masuk  dan sebaliknya. Sehingga daya saing di sini akan diperhatikan. Bagi pengemudi yang memiliki pekerjaan lain mungkin akan kesulitan, tetapi bagi yang menjadikan taksi online sebagai lapangan pekerjaan tentu mereka akan mendapatkan hasil maksimal. Lain halnya dengan Naswa yang menjelaskan bahwa pengemudi dalam Grab dikategorikan dalam beberapa bagian.  Semakin  baik  kategori  pencapaian  berdasarkan  bintang  yang  didapat  oleh pengemudi maka order yang masuk akan semakin banyak, tetapi Naswa tidak menyangkal bahwa  jika  dibandingkan  dengan  dua  tahun  lalu  saat  awal-awal  dirinya  menjadi pengemudi, tentu saat ini pendapatannya tidak sebanyak dulu.

## Dampak Negatif Penetapan Kuota Bagi Pengemudi

## Mekanisme Belum Jelas
Sampai  saat  ini  penetapan  kuota  diterapkan  secara  perlahan  di  berbagai  Provinsi termasuk Jawa Timur. Jawa Timur menetapkan kuota sebanyak 4.445. Namun, hanya 140
unit  yang  sudah  mendapatkan  izin.  Padahal  taksi online yang  beredar  di  Jawa  Timur diperkirakan  ada  10.000  unit 19 .  Hal  ini  dapat  menjadi  sesuatu  yang  kurang  adil  bagi pengemudi  yang  bersungguh-sungguh  untuk  mematuhi  kebijakan  Pemerintah  karena dalam praktiknya para pengemudi yang belum memenuhi persyaratan pun masih dapat beroperasi. Sehingga dapat dikatakan implementasi kuota saat ini masih belum maksimal.

## Kehilangan Pekerjaan
Telah  dijelaskan  sebelumnya  bahwa  jumlah  taksi online yang  beroperasi  saat  ini diperkirakan mencapai 10.000. Padahal kuota yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Jawa Timur  hanya  4.445.  Sehingga  dengan  adanya  penetapan  kuota  maka  sebanyak  5.455 pengemudi taksi online berpotensi tidak akan dapat menerima order lagi, tetapi yang perlu diingat 10.000 pengemudi tersebut adalah jumlah secara keseluruhan karena tidak semua pengemudi menjadikan taksi online sebagai lahan pekerjaan utama bagi mereka.

## Dampak Positif Penetapan Kuota Bagi Pengguna

## Pelayanan Lebih Maksimal
Ketika  ditetapkan  kuota  maka  pengemudi  akan  mematuhi  berbagai  persyaratan  yang ditetapkan oleh Pemerintah agar pengemudi dapat masuk dalam pemenuhan kuota. Dalam hal ini pengguna menjadi diuntungkan karena hanya pengemudi yang memenuhi syarat yang  akan  mendapat  legalitas  untuk  beroperasi.  Sehingga  keamanan  penumpang  lebih terjamin.

## Dampak Negatif Penetapan Kuota Bagi Pengguna

## Waktu Tunggu Lebih Lama
Konsekuensi  logis  dari  adanya  penetapan  kuota  adalah  jumlah  pengemudi  yang berkurang.  Dengan  jumlah  pengguna  yang  banyak  maka  perlu  diseimbangkan  dengan jumlah  pengemudi  yang  ada.  Jika  Pemerintah  hanya  akan  memberikan  izin  kepada pengemudi yang telah memenuhi persyaratan maka hanya ada 140 pengemudi yang dapat beroperasi.  Padahal  jumlah  pengguna  dipastikan  lebih  dari  angka  tersebut.  Ketika permintaan  lebih  banyak  daripada  penawaran  maka  yang  terjadi  adalah over  demand .
19 Wijayanto, Belum Ditindak, Dishub Baru Lakukan Pendataan , Radar Surabaya, https://radarsurabaya.jawapos.com/read/2018/02/08/47454/belum-ditindak-dishub-baru-lakukan- pendataan. diakses pada tanggal 8 November 2018.
Dengan  demikian  calon  penumpang  harus  menunggu  lebih  lama  bahkan  sangat  lama untuk memastikan pengemudi mengambil order mereka. Beberapa pengguna taksi online mengatakan bahwa mereka sempat kesulitan mendapatkan pengemudi di tempat-tempat tertentu  serta  membutuhkan  waktu  lebih  lama  untuk  mendapatkan  pengemudi dibandingkan dengan awal kemunculan taksi online .
Dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan tiga pengemudi yang masih sama dengan sebelumnya dua di antaranya tidak mengerti mengenai kuota, hanya Naswa yang  memahami  bahkan  mengikuti  perkembangan  regulasi  mengenai  taksi online sehingga diperlukan berbagai upaya guna memantau para pengemudi agar tidak berhenti menjadi mitra begitu saja ketika mereka mengetahui berbagai kebijakan yang dirasa sulit, karena ketika ada pengemudi yang berhenti maka kuota yang sudah ditetapkan menjadi berkurang  dan  efeknya  dapat  memengaruhi  waktu  tunggu  pengguna  saat  melakukan pemesanan taksi online . Kondisi sebaliknya yakni apabila penetapan kuota tidak berlaku efektif maka peraturan ini berdampak pada pengemudi yang sudah berusaha mengikuti peraturan  Pemerintah  agar  mereka  dapat  dimasukkan  dalam  pemenuhan  kuota  yang artinya mereka telah mengeluarkan biaya untuk hal itu.

## KESIMPULAN
Penetapan  kuota  dihitung  oleh  Dinas  Perhubungan  Kota/Kabupaten  berdasarkan beberapa  pertimbangan  yang  bertujuan  untuk  menjaga  keselamatan  penumpang  dan mempertahankan  pendapatan  pengemudi.  Hingga  saat  ini  upaya  yang  telah  dilakukan Pemerintah  untuk  mengimplementasikan  kuota  adalah  moratorium  dan  pemantauan melalui  akses dashboard .  Namun,  proses  implementasi  kuota  tersebut  masih  terdapat kendala  salah  satunya  adalah  penerapan  kuota  pada  lingkup region .  Dengan  demikian maka peraturan mengenai penetapan kuota memang perlu dilakukan untuk tetap menjaga supply dan demand khususnya  di  masing-masing  wilayah  karena  kuota  erat  kaitannya dengan  wilayah  operasi.  Secara  keseluruhan  dapat  dikatakan  bahwa  ketika  penetapan kuota  berlaku  efektif  maka  pengemudi  akan  lebih  maksimal  dalam  menerima  order artinya mereka akan memperoleh penghasilan yang cukup besar. Kemudian pada sisi lain penumpang  juga  akan  mendapatkan  pelayanan  terbaik  karena  hanya  pengemudi  taksi online yang memenuhi kriteria yang dapat beroperasi. Namun, yang perlu diperhatikan adalah untuk menjadikan regulasi kuota efektif diperlukan mekanisme yang tidak mudah
mengingat  tidak  semua  orang  menjadikan  taksi online sebagai  satu-satunya  lahan pekerjaan mereka.

## Daftar Pustaka
Buku
Adriyani, Wuri dan Samzari Boentoro, Buku Ajar Hukum Pengangkutan , Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2007.
Bambang,  Ahmad, Marketing  Platform  for  BUMN:  d;Gil!  Marketing  2 ,  Jakarta:  Gramedia Pustaka Utama, 2017.
Syafrino,  Aprima, Efektifitas  dan  Dampak  Ojek  Online  Terhadap  kesempatan  Kerja  dan Kesejahteraan , Skripsi, Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2017.

## Situs Web
Badan  Pengembangan  dan  Pembinaan  Bahasa, Kuota ,  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia (KBBI) Daring, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kuota, diakses pada tanggal 12 Oktober 2018.
Biro Humas Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kesepakatan Dashboard Transportasi Online antara Kementerian Kominfo dan Kementerian Perhubungan (Siaran Pers No. 43/HM/KOMINFO/02/2018 ,  Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika  Republik Indonesia,  https://kominfo.go.id/content/detail/12609/siaran-pers-no-43hmko minfo022018-tentang-kesepakatan-dashboard-transportasi- online -antara-kemen terian-kominfo-dan-kementerian-perhubungan/0/siaran_pers, diakses pada tanggal 26 Oktober 2018.
Biro  Komunikasi  dan  Informasi  Publik  (selanjutnya  disebut  Biro  Komunikasi  dan Informasi  Publik  II), Pemerintah  Beri  Kepastian  Hukum  Melalui  Aturan  Angkutan Sewa  Khusus ,    Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika  Republik  Indonesia, https://www.kominfo.go.id/content/detail/11395/pemerintah-beri-kepastian- hukum-melalui-aturan-angkutan-sewa-khusus/0/berita.  diakses  pada  tanggal  9 Januari 2019.
Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Mengenal Dan Memahami PM 108 Tahun 2017,
Kementerian  Perhubungan  Republik  Indonesia,  http://dephub.go.id/post/read/ mengenal-dan-memahami-pm-108-tahun-2017, diakses pada tanggal 17 Juni 2018.
CNN  Indonesia, Geliat  Bisnis  Transportasi  Online ,  YouTube,  https://www.youtube.com/ watch?v=oDEQIPr5m0U. 21 Maret 2017, diakses pada tanggal 17 Juni 2018.
Grab, Gambaran Umum Asuransi Kecelakaan Personal Grab! , Grab, https://www.grab.com/id/insurance/, diakses pada 9 Januari 2019.
Paramaesti,  Chitra, Grab Tidak  Buka  Perekrutan  Driver  Lagi ,  Tempo, https://bisnis.tempo.co/read/  1072551/grab-tidak-buka-perekrutan- pengemudi - lagi/full&view=ok., diakses pada tanggal 28 Oktober 2018.
Rachman,  Fadhly  F., Lampaui  Kuota,  Sopir  Taksi  Online  Capai  175  ribu  per  Operator , Detikcom,  https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3912235/lampaui- kuota-sopir-taksi- online -capai-175-ribu-per-operator.,  diakses  pada  tanggal  20 Oktober 2018.
Wijayanto, Belum  Ditindak,  Dishub  Baru  Lakukan  Pendataan ,  Radar  Surabaya, https://radarsurabaya.jawapos.com/read/2018/02/08/47454/belum-ditindak- dishub-baru-lakukan-pendataan. diakses pada tanggal 8 November 2018.