HUKMY : Jurnal Hukum Volume 2, No. 1, April 2022 ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508

## PENGATURAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN TERHADAP OBJEK WARIS YANG BELUM DIBAGI MENURUT HUKUM ADAT

## Mochamad Icksan
Magister Ilmu Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Jember, Jawa Timur
Email: icksanmochamad44@gmail.com

## Abstraks
Seringkali terlihat dan terdengar berita pembagian harta warisan yang tidak adil sehingga  salah  satu  ahli  waris  menggunakan  perbuatan  kriminal  demi mendapatkanharta  warisan sesuai keinginan,  atau  pembagian dan permasalahan harta  warisan  yang  diselesaikan  dengan  bantuan  jalur  hukum  yaitu  melalui lembaga  pengadilan,  semua  ini  dilakukan  demi  tercapainya  keadilan,  dan kesepakatan  dalam  pembagian  maupun  meyelesaikan  masalah  lain  yang berhubungan dengan harta peninggalan. Penulisan jurnal ini dilatarbelakangi oleh adanya  perselisihan  antara  anggota  keluarga  mengenai  pembagian  harta  waris, yang  dimana  ada  harta  waris  dari  orang  tua  mereka  yang  belum  dibagi  waris tetapi  dikuasai  oleh  salah  satu  waris.  Tujuan  penulisan  jurnal  ini  yaitu  untuk mengetahui  bagaimana  pembagian  objek  warisan  yang  belum  dibagi.  Metode penelitian  yang  digunakan  dalam  penulisan  jurnal  ini  adalah  metode  penelitian yuridis  normatif  dengan  pendekatan  masalah  menggunakan  pendekatan peraturan perundang-undangan yaitu menggunakan Kitab UndangUndang Hukum Perdata  dalam  jurnal  ini  penulis  mengkaji  Putusan  Pengadilan  Negeri  Medan Nomor  :  653/Pdt.  G/2017/PN.  Mdn.  bahan  hukum  yang  digunakan  yaitu  bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa  pembagian  warisan  yang  dilakukan  oleh  majelis  hakim  terhadap pembagian  obyek  warisan  sebagaimana  yang  terjadi  pada  perkara Nomor:653/Pdt. G/2017/PN. MDN adalah pembagian yang tepat menurut hukum yang  berlaku  di  Indonesia  dan  pertimbangan  hakim  dianggap  telah  memenuhi keadilan bagi ahli waris dikarenakan ahli waris memiliki hak milik secara bersama dan tidak ada yang dirugikan. Diharapkan pada ahli waris yang ditinggal mati oleh pewaris,  membagi  harta  warisan  secara  adil  sesuai  dengan  kesepakatan  dan ketentuan yang berlaku agar tidak terjadi konflik sesama ahli waris.
Kata Kunci : Objek Warisan, Ahli Waris.

## Pengaturan Pembagian Harta Warisan Terhadap Objek Waris yang Belum Dibagi Menurut Hukum Adat

## Abstract
Often look and there was news lest you go astray that is not fair so that one the heirs use criminal actions by inheritance according to desire , or division of and problems associated  with  the  estate  of  inheritance  which  ended  with  a  legal  assistance  for example through court institutions , all this aimed to achieve justice , and agreement in sharing and completing administrative another problem that deals with what they have  left  behind  .The  writing  of  this  journal  against  the  backdrop  of  the  disputes between  members  of  the  family  the payment  inheritance  ,  one  in  which  there  was a treasure that heir of their parents has not yet been divided heirs but is controlled by one of heirs .The  purpose of writing this journal that is, to know how the division of object inheritance that has not yet been divided .Research methods that were used in writing this journal is the method juridical normative with research an approach to a problem that is used the legislation.
Keywords : Object, Ascribed.

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Pembentukan  regulasi  nasional  khususnya  untuk  memenuhi  keinginan- keinginan  kejahatan  bagi  manusia  Indonesia  di  dalam  karunia  dan  di  dalam  masa depan datang, pada saat yang sama dalam konteks membangun masyarakat yang adil dan  jujur  kaya  terutama  berdasarkan  pancasila  dan  UUD  1945,  itu  sangat diperlukangaya  hidup  konsepsi  kejahatan  dan  ide-ide  yang  berasal  dari  peraturan standar.Peraturan  adat  merupakan  salah  satu  aset  penting  untuk  memperoleh substansi  untuk  perbaikan  peraturan  di  seluruh  negeri  lebih  dekat  dengan penyatuan  kejahatan  untuk  dilakukan  melalui  pembuatan  undang-undang.  Adanya Hukum  Adat  sebagai  landasan  pembentukan  pedoman  dan  peraturan  hukum  yang beragam  keberadaan  dan  pencerminan  sifat-sifat  Indonesia  dapat  dipahami  yang mengakui  pluralisme  kejahatan  meskipun  pada  kenyataannya  peraturan  baku maksimum tidak tertulis 1
Indonesia  sudah  cukup  baik  buru-buru  menyerukan  asosiasi  bidang  tulisan yang  beragam.  Ini  sejalan  dengan  keyakinan  kerajaan  kesejahteraan  yang membutuhkan keamanan dan kesejahteraan besar bagi gaya hidup masyarakat dan individu. Campuran yang sangat besar uluran tangan pemerintah dalam mengetahui
1 Sigit Sapto Nugroho, Hukum Waris Adat di Indonesia, (Madiun, Penerbit Pustaka Iltizam, 2017), hal 7
HUKMY : Jurnal Hukum Volume 2, No. 1, April 2022 ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
keselamatan dan kesejahteraan trendi ini ditanggung melalui dia dalam gaya hidup mutakhir sekarang panggilan untuk semakin banyak pedoman dan peraturan hukum tertulis.  Sekarang  tidak  mungkin  lagi  kebutuhan  akan  keselamatan  dan kesejahteraan  diserahkan  kepada  persiapan  dan  diskresi  terutama  didasarkan sepenuhnya  pada  peraturan  tidak  tertulis.  Di  masa  lalu  Kemunculan  penjajah Belanda,  manusia  Indonesia  kini  tak  lagi  mengenal  bentuk  criminal  ditulis  melalui kodifikasi.  Pada  saat  itu,  gaya  hidup  manusia  Indonesia  tentunya  pada  dasarnya menganut  paham  seperti  dalam  masyarakat  komunal  yang  menganut  bukan  mesin pengatur  tempat  biasa.  Dalam  perkembangannya  setelah  datangnya  Belanda pengaruh  yang  memprioritaskan  mesin  regulasi  undang-undang  mungkin  sangat besar, namun Jadi mesin pengatur tempat yang tidak biasa tetap ada  dan bertahan dan  bekerja  bahu  membahu  dengan  mesin  regulasi  undang-undang.  Dalam perbaikannya sampai sekarang polanya penganut masing-masing sistem, tetap hidup dan  sehat.  Meskipun  pada  dasarnya  didasarkan  sepenuhnya  pada  peraturan perundang-undangan  yang  diatur  dalam  Pasal  lima  dan  Pasal  20  UUD  1945  selain dalam  TAP  MPR  yang  beragam  mengingat  tahun  1973,  selengkapnya  memiliki kecenderungan untuk tetap berpegang pada mesin regulasi undang-undang, namun itu  tidak  mengabaikan  bukan  mesin  pengatur  tempat  biasa.  Pelaksanaan pengadilan/peradilan  itu  sendiri  tetap  melestarikan  dan  mencermati  nilai-nilai Hukum  Adat  dalam  menyelesaikan  perselisihan  di  bidang  positif.  Unsur  Psikologis Hukum  Adat  yang  memiliki  karakter  tengah  negara  Indonesia  ingin  diliput  dalam lembaga baru, agar peraturan baru tersebut sesuai dengan fokus keadilan dan pidana manusia Indonesia. 2
Salah satu inti dari unsur-unsur Hukum Adat guna pembinaan Hukum Waris Nasional adalah Hukum Waris Adat. Oleh karenanya bahan-bahan hukum waris adat perlu  diketengahkan  dengan  jalan  melakukan  penelitian  kepustakaan  yang  ada maupun  penelitian  di  lapangan  untuk  dapat  mengetahui  dari  berbagai  sistem  dan asas-asas hukum waris adat yang terdapat di seluruh Nusantara ini dapat dicari titik temu  dan  kesesuaiannya  dengan  kesadaran  hukum  nasional.  Sebagaimana  kita
2 Ibid, Hal 8

## Pengaturan Pembagian Harta Warisan Terhadap Objek Waris yang Belum Dibagi Menurut Hukum Adat
ketahui  dalam  materi  Hukum  Adat,  bahwa  di  dalam  masyarakat  Indonesia  tidak terdapat  satu  sifat  kekerabatan/kekeluargaan  yang  sama.  Di  dalam  masyarakat Indonesia  terdapat  berbagai  sifat  kekerabatan  yang  dapat  dimasukkan  dalam  tiga macam golongan, yaitu:
a. Sistem matrilineal, yaitu sistem pewarisan yang menarik garis keturunan selalu menghubungkan  dirinya  kepada  ibunya,  seterusnya  ke  atas  kepada  ibunya  ibu sampai  kepada  seorang  wanita  yang  dianggap  sebagai  marganya,  di  mana  klan ibunya berasal dan keturunannya, mereka semua menganggap satu klan ibunya, misalnya di Minangkabau, Enggano dan Timor.
b. Sistem  patrilineal,  yaitu  sistem  pewarisan  yang  menarik  garis  keturunan  dan hanya  menghubungkan  dirinya  kepada  ayah,  ke  atas  kepada  ayahnya  ayah,  hal demikian  terdapat  dalam  sistem  patrilineal  murni  seperti  di  tanah  Batak,  atau pada  sistem  patrilineal  yang  beralih-alih,  yaitu  di  mana  setiap  orang menghubungkan dirinya kepada ayahnya atau kepada ibunya tergantung kepada bentuk perkawinan orangtuanya, misalnya di Lampung dan Rejang.
c. Sistem bilateral atau parental, di mana setiap orang itu menghubungkan dirinya dalam hal keturunan baik kepada ibunya maupun kepada ayahnya.
Kalau  kita  membicarakan  salah  satu  bidang  Hukum  Adat,  misalnya  Hukum Adat  Waris  maka  akan  selalu  dipengaruhi  oleh  sistem/  sifat  kekerabatan  di  atas tersebut.  Sedangkan  kalau  kita  lihat  masing-masing  sistem  kekerabatan  tersebut yang  tentunya  juga  mempengaruhi  hukum  warisnya  akan  terlihat  perbedaan- perbedaannya. Kalau kita lihat dari jumlah (kuantitas) dan juga kita lihat dari sisi dan perasaan keadilan dan kesadaran hukum nasional, maka sistem parental yang tidak membedakan kedudukan antara hak pria dan wanita dalam hal pembagian warisan adalah  yang  paling  tepat  dipakai,  dan  diharapkan  menjadi  acuan  dalam  rangka pembentukan Hukum Waris Nasional. 3
Masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, agama, dan ras yang berbedabeda membuat setiap kelompok masyarakat mempunyai hukum sendiri dan hukum  adat  yang  berbeda-beda.  “Adat  adalah  kebiasaan  suatu  masyarakat  yang
3 Maman Suparman, Hukum Waris Perdata, (Jakarta, Penerbit Sinar Grafik, 2015), hal.1.
HUKMY : Jurnal Hukum Volume 2, No. 1, April 2022 ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
bersifat  ajeg  (dilakukan  terus-menerus),  dipertahankan  oleh  para  pendukungnya. Kebiasaan merupakan cerminan kepribadian suatu bangsa”. 4
Pengaturan pewarisan adat itu sendiri merupakan kebijakan pidana tentang bagaimana dari abad ke abad perpindahan dan peralihan harta benda yang bersifat eksak dan tidak berwujud dari zaman ke zaman. 5 Secara umum, sila pewarisan yang digunakan dalam masyarakat hukum adat bertumpu pada bentuk gawai kekerabatan yang  dianut.  Tapi  itu  bukan  paten.  Artinya,  sila  tersebut  kini  tidak  lagi  selalu menyiratkan  bentuk  masyarakat  di  mana  peraturan  waris  itu  berlaku.  Misalnya, aturan pribadi tidak lebih ditentukan pada orang yang menganut perangkat bilateral, tetapi  juga  ditentukan  pada  orang  yang  menganut  ajaran  patrilineal,  misalnya  di dalam  jaringan  Batak  yang  menganut  perangkat  patrilineal,  tetapi  dalam  hal pewarisan menggunakan sila orang. Laki-laki atau perempuan yang meninggal dunia warisannya dapat dibagikan sesuai dengan aturan pewarisan yang dianggap sebagai keadilan bagi para ahli waris.
Objek  pewarisan  menurut  hukum  adat  adalah  harta  benda  baik  berwujud materi  maupun  harta  non  materi.  Yang  berwujud  materi  seperti  tanah,  rumah, ternak,  tumbuhtumbuhan,  dan  perhiasaan,  serta  benda  magis  seperti  keris  pusaka, tombak, atau gong/gendang. Tetapi, ada juga yang tidak berwujud benda/immateri seperti gelar kebangsawanan, mitos, nama baik keluarga, dan tata nilai (kepercayaan, adat istiadat, hukum adat, ritual, Bahasa. 6
Kasus tentang waris seringkali terdengar terutama masalah pembagian harta warisan yang dianggap tidak adil, tidak sesuai porsinya, dan lain sebagainya sehingga menyebabkan konfllik dalam keluarga atau para ahli waris. Masalah warisan adalah masalah  yang  rentan  memicu  konflik  tetapi  dapat  diselesaikan  dengan  cara kekeluargaan  yaitu  memanggil  orang  seperti  tetua-tetua  adat  dan  perangkat  desa serta  orang  yang  dianggap  paham  dalam  proses  pembagian  harta  warisan,  tujuan dipilihnya  cara  kekeluargaan  adalah  untuk  mencapai  kesepakatan  dan  keadilan
4 Dominikus Rato, Hukum Adat di Indonesia (Suatu Pengantar), (Laksbang Justitia, Surabaya, 2014), hal 87
5 Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Islam, (Bandar Lampung, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti), 1991, hal. 6.
6 Dominikus Rato, Hukum Perkawinan dan Waris Adat, (Laksbang Yustitia, Surabaya,2011), hal 183-184.

## Pengaturan Pembagian Harta Warisan Terhadap Objek Waris yang Belum Dibagi Menurut Hukum Adat
antara para ahli waris, namun jalan keluar dengan cara kekeluargaan puntidak selalu dianggap  sebagai  jalan  keluar  yang  adil  dan  mencapai  kesepakatan.  Seringkali terlihat dan terdengar berita pembagian harta warisan yang tidak adil sehingga salah satu ahli waris menggunakan perbuatan kriminal demi mendapatkan harta warisan sesuai  keinginan,  atau  pembagian  dan  permasalahan  harta  warisan  yang diselesaikan dengan bantuan jalur hukum yaitu melalui lembaga pengadilan, semua ini dilakukan demi tercapainya keadilan, dan kesepakatan dalam pembagian maupun meyelesaikan  masalah  lain  yang  berhubungan  dengan  harta  peninggalan. Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk mengangkat jurnal dengan tema  Pengaturan  Pembagian  Harta  Warisan  Terhadap  Objek  Waris  Yang  Belum Dibagi Menurut Hukum Adat.

## B. Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  dikemukakan  diatas,  maka  dapat diidentifikasikan  masalah-masalah  yang  akan  diteliti  dan  dianalisa  adalah: Bagaimana pengaturan pembagian harta warisan  terhadap objek waris yang belum dibagi menurut hukum adat? Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 653/Pdt.G/2017/PN.MDN?

## C. Motode Penelitian
Suatu penulisan harus mempergunakan metode penulisan yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah mengandung  kesesuaian  dan  mengandung  kebenaran  yang  dapat  dipertanggung jawabkan. 7 Tipe  penelitian  yang  digunakan  adalah  Yuridis  Normatif  (Legal Research).  Pengertian  penelitian  tipe  Yuridis  Normatif  adalah  penelitian  yang dilakukan  dengan  mengkaji  dan  menganalisa  substansi  peraturan  perundang- undangan,  literaturliteratur  yang  bersifat  konsep  teoritis  atas  pokok  permasalahan atau  isu  hukum  dalam  konsistensi  dan  kesesuaian  dengan  asas-asas  dan  norma hukum  yang  ada. 8 Penulis  dalam  tesis  ini  mengunakan  3  (tiga)  bentuk  pendekatan masalah,  yaitu  pendekatan  perundang-undang  (statute  approach),  pendekatan
7 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Revisi Cetakan ke 9, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group 2014). Hal 60
8 Ibid,
ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
konseptual  (conceptual  approach),  dan  pendekatan  kasus  (case  approach)  yang diuraikan sebagai berikut :
1.  Pendekatan  undang-undangan  (Statute  Approach),  yaitu  suatu  pendekatan  yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang tersangkut paut dengan isu hukum yang sedang dihadapi. 9
2. Pendekatan Konseptual (conseptual approach), adalah pendekatan yang beranjak pada  pandangan-pandangan  dan  doktrin-doktrin  yang  berkembang  dari  ilmu hukum,  sehingga  dengan  mempelajari  pandangan-pandangan  dan  doktrin  yang berkembang dalam ilmu hukum, konsep-konsep hukum dan asasasas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi. 10
3.  Pendekatan  kasus  (case  approach)  adalah  suatu  pendekatan  yang  mengkaji beberapa kasus untuk referensi bagi suatu isu hukum. Berbeda dengan penelitian sosial, pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan  norma-norma  atau  kaidah  hukum  yang  dilakukan  dalam  praktek hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputuskan sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian. 11
Sedangkah  bahan  hukum  primer  yang  digunakan  penulis  dalam  penulisan tesis ini yang meliputi :
1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
2. Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 653/Pdt. G/2017/PN.Mdn
Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks hukum, kamus-kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum, bahan – bahan cetakan (print out). 11 Pertama, mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak  relevan  untuk  menetapkan  isu  hukum  yang  hendak  dipecahkan;  Kedua, pengumpulan  bahan-bahan  hukum  dan  sekiranya  dipandang  mempunyai  relevansi
9 Ibid, hal 134
10 Ibid, hal 135-136
11 Herowati Poesoko, (Parate Executi obyek Hak Tanggungan (inkonsistensi, konflik norma dan kesatuan penalaran dalam UUHT), Yogjakarta : Laksbang Pressindo, 2008), hal 38-39

## Pengaturan Pembagian Harta Warisan Terhadap Objek Waris yang Belum Dibagi Menurut Hukum Adat
juga  bahan-bahan  non  hukum;  Ketiga,  melakukan  telaah  atas  isu  hukum  yang diajukan  berdasarkan  bahan-bahan  yang  telah  dikumpulkan;  keempat,  menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan yang kelima, memberikan  preskripsi  berdasarkan  argumentasi  yang  telah  dibangun  di  dalam kesimpulan.12  Kemudian  langkah-langkah  selanjutnya  yang  dipergunakan  dalam suatu  penelitian  hukum  adalah  melakukan  telaah  atas  isu  hukum  yang  telah dirumuskan  dalam  rumusan  masalah  untuk  menarik  kesimpulan  berdasarkan bahan-bahan hukum.

## PEMBAHASAN

## Pengaturan Pembagian Harta Warisan Terhadap Objek Waris Yang Belum Dibagi Menurut Hukum Adat
Kendala-kendala  yang  terjadi  dalam  kehidupan  keluarga  khususnya  dibidang warisan  haruslah  diselesaikan  dengan  cara  kekeluargaan  antara  ahli  waris  yang  akan menerima  bagian  dengan  mengacu  pada  musyawarah  mufakat.  Namun  apabila perselihian tersebut tidak menempuh titik temu antara ahli waris, maka dapat diajukan ke  Lembaga  Peradilan  untuk  memperoleh  keadilan.  Walaupun  demikian  para  pihak yang berperkara di Pengadilan juga terkadang tidak memperoleh keadilan.
Setelah pembagian yang telah ditentukan oleh hasil putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 653/Pdt. G/2017/PN.MDN para ahli waris dapat membagi harta warisan sesuai persentasi yang telah ditentukan hakim. Dalam hal pembagian ini dapat dilihat dari penggolongan ahli waris golongan I (Pertama).
Karena  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  Tergugat  yang  melawan  hukum  ingin menguasai  harta  peninggalan  yang  belum  dibagi  waris,  yang  mana  menyebabkan kerugian pada Penggugat. Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum memegang peranan penting dalam Hukum Perdata.
Dalam  Pasal  1365  KUHPerdata  tersebut  memuat  ketentuan  sebagai  berikut: “Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan  kerugian pada orang  lain,  mewajibkan  orang  yang  karena  kesalahannya  menyebabkan  kerugian  itu mengganti kerugian.” Dari Pasal tersebut dapat kita lihat bahwa untuk mencapai suatu hasil  yang  baik  dalam  melakukan  gugatan  berdasarkan  perbuatan  melawan  hukum maka harus dipenuhi syaratsyarat atau unsur-unsur sebagai berikut:
HUKMY : Jurnal Hukum Volume 2, No. 1, April 2022 ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
a. Perbuatan yang melawan hukum, yaitu perbuatan yang melanggar hak subyektif orang  lain  atau  yang  bertentangan  dengan  kewajiban  hukum  dari  si  pembuat sendiri yang telah diatur dalam undang-undang dengan perkataan  lain melawan hukum ditafsirkan sebagai melawan undangundang.
b. Harus ada kesalahan, syarat kesalahan dapat diukur secara:
1) Obyektif yaitu dengan dibuktikan bahwa dalam keadaan seperti manusia yang normal dapat menduga kemungkinan timbulnya akibat
2)  Subyektif  yaitu  dengan  dibuktikan  bahwa  apakah  sipembuat  kesalahan berdasarkan  keahlian  yang  ia  miliki  dapat  menduga  akan  akibat  dari perbuatannya.
Selain  itu  orang  yang  melakukan  perbuatan  melawan  hukum  harus  dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, karena orang yang tidak tahu apa yang ia lakukan tidak wajib membayar ganti rugi. Harus ada kerugian yang ditimbulkan. Dalam pengertian  bahwa  kerugian  yang  disebabkan  oleh  perbuatan  melawan  hukum  dapat berupa: Kerugian materil, dimana materil dapat terdiri dari kerugian yang diderita dan keuntungan  yang  harusnya  diperoleh.  Jadi  umumnya  diterima  bahwa  si  pembuat perbuatan melawan hukum pun dapat menimbulkan kerugian seperti ketakutan, sakit dan kehilangan kesenangan hidup. Untuk menentukan luasnya kerugian kerugian yang harus diganti umumnya harus dilakukan dengan menilai kerugian tersebut ,
Untuk  itu  pada  azasnya  yang  dirugikan  harus  sedapat  mungkin  ditempatkan dalam  keadaan  seperti  keadaan  jika  terjadi  perbuatan  melawan  hukum.  Pihak  yang dirugikan  berhak  menuntut  ganti  rugi tidak  hanya  kerugian  yang  telah  ia  derita  pada waktu diajukan tuntutan akan tetapi juga apa yang akan ia derita pada waktu yang akan datang. Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa akibat hukum dijatuhkannya putusan oleh Pengadilan Negeri Medan Nomor: 653/Pdt. G/2017/PN.MDN atas gugatan Penggugat adalah bahwa para pihak yang bersengketa harus tunduk dan mematuhi isi putusan.  Hal  itu  karena  melalui  putusan  Pengadilan  Negeri  Medan  Nomor: 653/PDT.G/2017/PN.MDN.
Berdasarkan hal itu, maka secara yuridis para pihak seharusnya tunduk pada isi amar  putusan  Pengadilan  Negeri  Medan  Nomor:  653/Pdt.  G/2017/PN.  MDN.  dengan
demikian,  maka  penyelesaian  perkara  pengajuan  gugatan  pembagian  harta  warisan terhadap obyek hukum waris adat yang belum dibagi telah selesai.

## Pertimbangan  Hukum  Hakim  Dalam  Putusan  Pengadilan  Negeri  Medan  Nomor
653/Pdt.G/2017/Pn.Mdn
Pembagian  harta  warisan  sangat  berhubungan  dengan  susunan  kekeluargaan yang  ada  pada  masyarakat  adat  di  Indonesia.  Ahli  waris  sebagai  penerima  waris  dari pewaris  terjadi  peralihan  hak  milik  berdasarkan  warisan.  Bahwa  dalam  pelaksanaan pembagian  waris  harus  didasari  dengan  musyawarah  bersama  antara  keluarga  atau antara  para  ahli  waris  yang  bersangkutan  terhadap  harta  warisan  tersebut.  Menurut ketentuan Pasal 833 ayat (1) KUHPerdata, semua ahli waris dengan sendirinya karena hukum  memperoleh  hak  milik  atas  segala  harta  kekayaan  peninggalan  pewaris. Berdasarkan  ketentuan  Pasal  874  KUHPerdata  juga  menentukan  bahwa  segala  harta kekayaan peninggalan pewaris adalah milik semua ahli waris sesudah dikurangi wasiat berdasar  pada  ketetapan  yang  sah.  Terdapat  unsur-unsur  hukum  waris  dalam KUHPerdata, yakni pewaris, ahli waris dan harta warisan.
Ketentuan  tentang  pembagian  warisan  (boedel  scheiding)  sebagaimana  yang disebutkan  dalam  Pasal  1069  KUHPerdata,  sesungguhnya  bukan  semata-mata menyangkut  pembagian  warisan,  tetapi  juga  berarti  pemisahan  harta  boedel,  yaitu harta kekayaan bersama yang belum terbagi, yaitu berupa harta bersama perkawinan dan  harta  warisan. 12 Dalam  hal  pewarisan,  apabila  semua  ahli  waris  dapat  bertindak bebas  dengan  harta  benda  mereka  dan  para  waris  itu  semua  berada  di  tempat,  maka pembagian  harta  warisan  itu  dilakukan  dengan  cara  sedemikian  rupa  oleh  para  ahli waris  sendiri.  Masalah  waris  sering  kali  menimbulkan  masalah  dalam  kehidupan sehari-hari.  Masalah  ini  sering  kali  muncul  karena  adanya  salah  satu  ahli  waris  yang merasa tidak puas dengan pembagian warisan yang diterimanya Hal ini timbul dari sifat serakah  manusia  yang  berkeinginan  untuk  selalu  mendapatkan  yang  lebih  dari  apa yang telah diperoleh.
Proses  penyelesaian  perkara  pembagian  harta  warisan,  apabila  ada  salah  satu diantara  ahli  waris  lainnya  untuk  mendapatkan  harta  warisan  sesuai  dengan  jumlah yang  diinginkan  dengan  menempuh  jalan  dengan  melawan  ahli  waris  yang  merasa
12 Hilman Hadikusuma, Op Cit, hal 98
HUKMY : Jurnal Hukum Volume 2, No. 1, April 2022 ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
dirugikan  agar  dapat  memperoleh  hak  warisnya  dapat  mengajukan  gugatan  ke Pengadilan  sesuai  dengan  kewenangan  Pengadilan  yang  menyangkut  pemberian kekuasaan  untuk  mengadili,  pembagian  kekuasaan  mengadili  antar  badan  peradilan yang sama tergantung pada domisili atau tempat tinggal para pihak terutama tergugat. Pengaturan mengenai kewenangan relatif ini diatur dalam Pasal 118 HIR, kewenangan relatif  ini  menggunakan  asas  actor  sequitor  forum  rei  yang  berarti  yang  berwenang adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal tergugat.
Dalam  Pasal  834  KUHPerdata  yang  berbunyi:  “Tiap-tiap  waris  berhak mengajukan  gugatan  guna  memperjuangkan  hak  warisnya,  terhadap  segala  mereka, yang  baik  atas  dasar  hak  yang  sama,  baik  tanpa  dasar  sesuatu  hak  pun  menguasai seluruh atau sebagian harta peninggalan, seperti pun terhadap mereka yang licik telah menghentikan  penguasaannya…”.  Alasan  yang  dapat  digunakan  untuk  mengajukan gugatan pembagian harta warisan yang belum dibagi adalah adanya harta warisan yang ditinggal  mati  oleh  pewaris  belum  dibagi  semua  ahli  waris.  Ahli  waris  yang  tidak mendapat  bagian  dari  harta  warisan  yang  belum  dibagi  sudah  meminta  agar  harta warisan  dibagi  sama  rata  kepada  semua  ahli  waris,  adanya  itikad  tidak  baik  dari  ahli waris yang menguasai harta warisan yang belum dibagi.
Pembagian  obyek  warisan  sebagaimana  yang  terjadi  pada  perkara  Nomor: 653/Pdt. G/2017/PN. MDN adalah pembagian warisan yang tepat menurut hukum yang berlaku di Indonesia dan pertimbangan hakim dianggap telah memenuhi keadilan bagi ahli waris dikarenakan ahli waris memiliki hak milik secara bersama dan tidak ada yang dirugikan,  disebabkan  dengan  apa  yang  dilakukan  oleh  salah  satu  ahli  waris  setelah melakukan  tindakan  yang  tidak  sewajarnya  terhadap  ahli  waris  lainnya  terkait  obyek warisan  yang  belum  dibagi  dan  untuk  mendapatkan  hak  masing-masing  sebagai  ahli waris dan sesuai dengan ketentuan Pasal 850 ayat 2 KUHPerdata untuk mendapatkan bagian  yang  sama  besarnya  sesama  ahli  waris,  maka  sesuai  dengan  Permohonan (petitum) ke-5 dari penggugat agar menyatakan masing-masing ahli waris memperoleh bagian  yang  sama  dan  tergugat  tidak  membantah  atas  Permohonan  (Petitum)  ke-5 tersebut dan Universitas Sumatera Utara juga dalam Permohonannya agar diputuskan Pengadilan untuk memperoleh bagian yang sama terhadap harta peninggalan (warisan) orangtua Penggugat dan Tergugat dengan bagian/hak sebesar masing-masing 50 %.

## Pengaturan Pembagian Harta Warisan Terhadap Objek Waris yang Belum Dibagi Menurut Hukum Adat
Dalam  ruhut-ruhut  ni  adat  Batak  (Peraturan  Adat  Batak)  pembagian  harta warisan,  yang  paling  banyak  mendapatkan  warisan  adalah  anak  bungsu  atau  disebut Siapudan  yaitu  berupa  tanah  dan  rumah  induk  atau  rumah  peninggalan  orangtua karena anak siapudan sudah dianggap sebagai penerus ayahnya, misalnya jika ayahnya Raja  Huta  atau  Kepala  Kampung,  maka  itu  turun  kepada  anak  bungsunya  (Siapudan). Akibat dari perubahan zaman, peraturan adat tersebut tidak lagi banyak dilakukan oleh masyarakat  batak  khususnya  yang  sudah  lama  merantau.  Maka  pembagian  warisan dalam adat batak saat ini sudah mengikuti kemauan dari orang yang ingin memberikan warisan dan menurut hukum perdata nasional yang dianggap lebih adil.

## KESIMPULAN
Pertama, Hukum waris adat sendiri adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud  dan  tidak  berwujud  dari  generasi  ke  generasi.  Masyarakat  adat  Batak mengedepankan persekutuan hukum berdasarkan garis laki-laki atau patrilineal. Garis laki-laki  menjadi  penentu  utama  untuk  menentukan  pihak  yang  menerima  hak pewarisan dari sebuah perkawinan pada masyarakat batak. pembagian warisan dalam masyarakat  batak,  yang  mendapatkan  warisan  adalah  anak  laki-laki  karena  dianggap sebagai  penerus  marga  dari  orangtuanya,  sedangkan  anak  perempuan  mendapatkan bagian  dari  orangtua  suaminya.  Adanya  pembagian  harta  warisan  tersebut,  maka kedudukan anak laki-laki menjadi lebih dominan dibandingkan anak perempuan untuk mendapatkan hak waris yang diterima dari harta orang tuanya yang sudah meninggal dunia.
Kedua,  Pertimbangan  hukum  Majelis  hakim  dalam  putusan  Pengadilan  Negeri Medan Nomor: 653/Pdt. G/2017/PN. MDN adalah berdasarkan Pasal 833 KUHPerdata; Pasal  852  ayat  2  KUHPerdata;  dan  atas  pertimbangan-pertimbangan  tersebut  majelis hakim  mengabulkan  sebagian  dari  gugatan,  menolak  menghukum  Tergugat  untuk membayar  uang  paksa  (dwangsom)  karena  tidak  memenuhi  syarat-syarat  Pasal  191 Rbg/180  HIR.  Pembagian  obyek  warisan  sebagaimana  yang  terjadi  pada  perkara Nomor:653/Pdt. G/2017/PN. MDN adalah pembagian yang tepat menurut hukum yang berlaku di Indonesia dan pertimbangan hakim dianggap telah memenuhi keadilan bagi ahli waris dikarenakan ahli waris memiliki hak milik secara bersama dan tidak ada yang dirugikan,  disebabkan  dengan  apa  yang  dilakukan  oleh  salah  satu  ahli  waris  setelah
HUKMY : Jurnal Hukum Volume 2, No. 1, April 2022 ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
melakukan tindakan yang tidak sewajarnya terhadap obyek warisan yang belum dibagi. Untuk mendapatkan hak masing-masing sebagai ahli waris sesuai ketentuan Pasal 850 ayat 2 KUHPerdata untuk mendapatkan bagian yang sama besarnya sesama ahli waris, maka sesuai dengan Permohonan (petitum) ke-5 agar menyatakan masing-masing ahli waris memperoleh bagian yang sama dan tergugat tidak membantah atas Permohonan (Petitum)  ke-5  tersebut  dan  juga  dalam  Permohonannya  (Petitum)  agar  diputuskan Pengadilan untuk memperoleh bagian yang sama terhadap harta peninggalan (warisan) orangtua Penggugat dan Tergugat dengan bagian/hak sebesar masing-masing 50 %.

## DAFTAR PUSTAKA
Dominikus  Rato,  Hukum  Adat  di  Indonesia  (Suatu  Pengantar),  Laksbang  Justitia, Surabaya
Dominikus Rato, Hukum Perkawinan dan Waris Adat, Laksbang Yustitia, Surabaya
Herowati Poesoko, Parate Executi obyek Hak Tanggungan (inkonsistensi, konflik norma dan kesatuan penalaran dalam UUHT), Yogjakarta : Laksbang Pressindo, 2008.
Hilman, Hadikusuma , Hukum Waris Adat, Bandung. Citra Aditya Bakti 1993.
Maman Suparman , Hukum Waris Perdata, Jakarta: Sinar Grafik. 2015.
Peter Mahmud, Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana. 2014.
Sigit Sapto Nugroho, Hukum Waris Adat di Indonesia, Madiun: Pustaka Iltizam. 2017.

## Peraturan Perundang – Undangan
Kitab Undang-undang Hukum Perdata
Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 653/Pdt. G/2017/PN.Mdn.