SULTAN JURISPRUDENCE
Jurnal Riset Ilmu Hukum

## SULTAN JURISPRUDANCE: JURNAL RISET ILMU HUKUM
Volume 1 Nomor 1, Juni 2021, hlm. (44-53) Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang-Banten, Indonesia P-ISSN: 2789-5598| E-ISSN: 2798-2130 https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jurisprudence/index
Indikator Kinerja Pembangunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Serang Tahun 2018-2023

## Lili Suriyanti
Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jl. Raya Jakarta KM 4 Pakupatan, Serang, Banten email: lilisuriyanti@untirta.ac.id

## Ade Marpudin
Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jl. Raya Jakarta KM 4 Pakupatan, Serang, Banten email: ade_marpudin@untirta.ac.id

## Mirdedi
Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jl. Raya Jakarta KM 4 Pakupatan, Serang, Banten email: mirdedi@untirta.ac.id
DOI: http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v1i1.11472
Info Artikel
|Submitted : 02 Juni 2021 |Revised : 21 Juni 2021 |Accepted : 25 Juni 2021
How  to  cite:  Lili  Suriyanti,  Ade  Marpudin,  Mirdedi, “ Indikator  Kinerja Pembangunan  Dinas  Komunikasi  dan  Informatika  Kota  Serang  Berdasarkan Peraturan  Daerah  Kota  Serang  Nomor  3  Tahun  2019  tentang  Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah  Kota  Serang  Tahun  2018-2023 ”, Sultan Jurisprudance: Jurnal Riset Ilmu Hukum , Vol. 1 No. 1, (Juni, 2021), hlm. 43-53.

## ABSTRACT
The Office of Communication and Information (Diskominfo) Serang City is an assistant element of the mayor organizing the Regional Government in Serang City. Discominfo goal is to achieve the vision and mission of Serang City. As stated in the Serang  City RPJMD, 2018-2023 based on Serang City Regional Regulation Number 3 of 2019 concerning Regional Medium-Term Development Plans Serang City in 2018- 2023. The work program of the Diskominfo Serang City refers to the performance indicators that have been set in the RPJMD. The establishment of Development Performance Indicators aims to provide an overview of the measure of success in achieving the vision and mission of regional heads and deputy regional heads. The indicators are set to become Development Performance Indicators compiled in the Strategic Plan (Renstra) guided  by  the  Regional  Medium-Term  Development  Plan  (RPJMD).  Qualitative  research  methods  with  a normative juridical approach and a statutory approach. Secondary data is used with 3 (three) legal materials, namely primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The achievements of the  Serang  City  Development  Performance  Indicators  in  2020  for  the  field  of  statistics  and  coding  have exceeded  the  RPJMD  targets,  but  for  communications  and  informatics  matters  for  the  coverage  of development and empowerment of KIM at the sub-district level and the proportion of households owning a personal  computer  has  not  been  achieved.  As  stated  from  the  RPJMD  target  in  2020,  for  the  coverage  of telecommunication services, the percentage of the population using cellphones/telephones and the proportion of households with internet access has exceeded the target of the RPJMD in 2020.
Keywords : Performance Indicator, Communication, Information and RPJMD

## ABSTRAK
Dinas  Komunikasi  dan  Informatika  (Diskominfo)  Kota  Serang  merupakan  unsur pembantu  Walikota  dalam  menyelenggarakan  Pemerintahan  Daerah  di  Kota  Serang    untuk mencapai  visi  dan  misi  Kota  Serang  yang  tertuang  dalam  RPJMD  Kota  Serang  2018-2023 berdasarkan  Perda  Kota  Serang  Nomor  3  Tahun  2019  tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah  Daerah  Kota  Serang  Tahun  2018-2023 . Program  kerja  dari  Diskominfo  Kota  Serang mengacu  kepada  indikator  kinerja  yang  telah  ditetapkan  dalam  RPJMD.  Penetapan  indikator kinerja  pembangunan  bertujuan  untuk  memberikan  gambaran  tentang  ukuran  keberhasilan pencapaian  visi  dan  misi  kepala  daerah  dan  wakil  kepala  daerah  yang  ditetapkan  menjadi Indikator  Kinerja  Pembangunan  yang  disusun  dalam  Rencana  Strategis  (Renstra)  dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).  Metode Penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan perundang-undangan. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan 3 (tiga) bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Kota Serang pada tahun 2020 untuk bidang urusan statistik dan persandian telah melampau target RPJMD tapi untuk  urusan  komunikasi  dan  informatika  untuk  cakupan  pengembangan  dan  pemberdayaan KIM di tingkat kecamatan dan Proporsi rumah tangga memiliki komputer pribadi belum tercapai dari  target    RPJMD  pada  tahun  2020  sedangkan  untuk  cakupan  layanan  telekomunikasi, persentase  penduduk  menggunakan  hp/telepon  dan  Proporsi  rumah  tangga  dgn  akses  internet telah melebihi target dari RPJMD pada tahun 2020.
Kata Kunci : Indikator kinerja, statistik, persandian, komunikasi, informatika dan RPJMD
Indikator Kinerja Pembangunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Serang Tahun 2018-2023

## Pendahuluan
Kebijakan Otonomi Daerah sebagaimana  yang  diamanatkan  dalam Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengakibatkan  suatu  perubahan  yang signifikan  baik  dalam  tatatan  maupun sistem  pemerintahan,  terutama  dalam perubahan paradigma pemahaman konsep dan implementasi penyelenggaraan  pemerintahan  yang harus selalu berorientasi pada peningkatan  kesejahteraan  masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan  dan  aspirasi  yang  tumbuh dalam masyarakat. Sehingga pembangunan  di  daerah  dapat  berjalan maksimal. Peranan  pemerintah  daerah  dalam perencanaan pembangunan daerah merupakan pemerintah yang mempunyai  kewenangan  yang  sangat strategis  dan  kedudukan  yang  strategis hal  ini  berkaitan  dengan  fungsinya selaku “pelayanan publik” guna meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran,  keamanan,  keadilan  dan ketenteraman  bagi  masyarakat.  Sebab perencanaan pembangunan daerah adalah suatu kegiatan untuk
dilakasanakan  dimasa  depan  dalam  hal ini berawal dari tahapan-tahapan proses penyusunan program dan aktivitas yang melibatkan berbagai elemen didalamnya, demi  pemanfaatan  dan  pengalokasian sumber-daya-sumber  daya  yang  ada dengan  tujuannya  untuk  menigkatkan kesejahteraan
masyarakat pada umumnya dalam suatu lingkungan atau wilayah  yang  direncanakan  dalam jangka waktu tertentu. 1
Penyelenggaraan  pemerintahan harus  mengacu  kepada  Prinsip Good Governance . Prinsip Good Governance atau kepemerintahan  yang  baik  merupakan
1 Riyadi  &  Deddy  Bratakusumah, Perencanaan Pembangunan Daerah (Strategi
Menggali  Potensi  Dalam  Mewujudkan  Otonomi Daerah ),  PT  Gramedia  Pustaka  Utama,    Jakarta, 2003, hlm 8
suatu komitmen yang harus dilaksanakan  dalam  penyelenggaraan pemerintahan dengan bercirikan
profesionalisme, transparan, efektif, efesien,  akuntabel,  demokratis  dengan tetap menjunjung supremasi hukum.
Salah  satu  bentuk  pertanggung jawaban  dan  pelaksanaan  pencapaian good governance ialah dengan melaporkan pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan. Dalam melakukan evaluasi dan pelaporan tentunya memerlukan suatu standar atau indikator  yang  dijadikan  tolak  ukur keberhasilan dari suatu proses pembangunan atau kinerja dilaksanakan. Sebagai  bentuk  pertanggungjawaban kepada  publik  atas  kinerja  pemerintah, maka  diperlukan  suatu  pengukuran kinerja  untuk  menunjukan  apakah sasaran  atau  kegiatan  telah  berhasil dicapai,  yang  kemudian  dituangkan dalam Indikator Kinerja Pembangunan.
Penetapan indikator kinerja pembangunan bertujuan
untuk memberikan  gambaran  tentang  ukuran keberhasilan  pencapaian  visi  dan  misi kepala  daerah  dan  wakil  kepala  daerah yang  ditetapkan  menjadi  Indikator Kinerja  Pembangunan  yang  disusun dalam  Rencana  Strategis  (Renstra) dengan  berpedoman  pada  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Kota  Serang  merupakan  daerah otonom baru yang terbentuk pada tahun 2007 dan telah mengalami beberapa kali periodisasi  kepala  daerah  dan  wakil kepala daerah yang dalam penyelenggaraan pemerintahannya dibantu  oleh  Perangkat  Daerah.  Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Serang selaku Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD) yang  merupakan  unsur  pembantu Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah (DPRD)  dengan  Walikota  dan  Wakil Walikota  Serang  dalam  bidang  urusan statistik,  persandian,  komunikasi  dan informatika.
Pelaksanaan  pemerintahan  yang baik selalu berpatokan pada tugas pokok dan  fungsi  yang  diatur  oleh  peraturan yang  ditentukan  dan  pelaksanaan  tugas pokok  dan  fungsinya  tergantung  pihak pemimpinnya  sendiri.  Dalam  hal  ini kegiatan  yang  harus  dilaksanakan  / dijalankan  terdapat  tiga  fungsi  yang hakiki  yaitu  :  pelayanan  (service), pemberdayaan  (empowerment),  dan pembangunan  (de velopment).”  dalam hubungan  tersebut  menegaskan  bahwa, pelayanan yang baik akan membuahkan keadilan  bagi  masyarakat  bangsa  dan negara, sedangkan pemberdayaan adalah mendorong kemandirian masyarakat  dan  pembangunan  akan menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran dalam masyarakat. 2 Dinas Komunikasi dan Informatika  Kota  Serang  merupakan Dinas Komunikasi dan Informatika yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota  Serang  Nomor  9  Tahun  2020 tentang  Perubahan  Atas  Peraturan
Daerah  Kota  Serang  Nomor  7  Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang. Diskominfo  Kota  Serang  berlandaskan pada  tugas  pokok  yaitu  melaksanakan urusan pemerintahan dibidang komunikasi dan informatika, persandian dan  statistik  berdasarkan  asas  otonomi dan  tugas  pembantuan  sesuai  dengan visi,  misi  dan  program  Walikota sebagaimana  dijabarkan  dalam  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Diskominfo  Kota  Serang  dalam melaksanakan  tugas  dan  fungsinya dalam  bidang  statistik,  persandian, komunikasi  dan  informatika  harus menetapkan  suatu  Indikator  Kinerja Pembangunan yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi dari Dinas Komunikasi dan  Informatika  dengan  berpedoman
2 Rasyid  Ryaas, Otonomi  Daerah  Dalam
Kesatuan , Yogyakarta, 2000, hlm 48
kepada  RPJMD  Kota  Serang  2018-2023, yang  RPJMD  tersebut  mengacu  kepada RPJPD Kota Serang 2008 -2025.
Visi  Pembangunan  Kota  Serang Tahun  2008-2025  sebagaimana  tertuang dalam  dokumen  RPJPD  Kota  Serang 2008- 2025  adalah    ”Terdepan  Sebagai
Pusat Pendidikan, Jasa, dan Perdagangan  Menuju  Kota  Serang SMART  2025”  dengan  rumusan  misi sebagai berikut:
1. Mewujudkan Masyarakat Yang Berakhlak Mulia, Berbudaya, Bekualitas dan Berdaya Saing;
2. Mewujudkan  Perekonomian  Yang Mandiri, Unggul dan Berdaya Saing;
3. Mewujudkan  Pelayanan  Sarana  dan
Prasarana Kota yang Berkualitas; 4. Mewujudkan Keserasian Tata Ruang,  Sumber  Daya  Alam  dan Lingkungan Yang Asri; 5. Mewujudkan
Penyelenggaraan
Pemerintahan  Yang  Bersih,  Baik,
Transparan dan Berwibawa.
Adapun  prioritas  pembangunan RPJPD  Kota  Serang  Tahun  2008-2025 adalah sebagai berikut :
1. Penanggulangan  Kemiskinan  dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial
2. Peningkatan  Kualitas  dan  Daya Saing Sumber Daya Manusia
3. Peningkatan  Kualitas,  Pemerataan dan Daya Saing Perekonomian
4. Peningkatan  Kualitas  dan  Daya Saing  Pelayanan  Prasarana,  Sarana dan Fasilitas Kota
5. Pengelolaan  Tata  Ruang,  Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
6. Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bersih Visi  misi  RPJPD  tersebut  telah diturunkan dalam Visi Misi RPJMD Kota Serang 2018-2023 sebagai berikut : Visi  :  Terwujudnya  Kota  Peradaban
Yang Berdaya dan Berbudaya Misi  :  1.  Menguatkan peradaban berbasis nilai-nilai kemanusiaan.
Indikator Kinerja Pembangunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Serang Tahun 2018-2023
2. Meningkatkan sarana prasarana daerah yang berwawasan lingkungan. 3. Meningkatkan  perekonomian daerah  dan  pemberdayaan masyarakat  yang  berdaya saing.
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Diskominfo  Kota  Serang  harus mendukung  visi  dan  misi  Kota  Serang dengan fokus kepada Misi no 2 dan no 4. Untuk  terwujudnya  visi  dan  misi  no  2 dan  no  4  tersebut,  Diskominfo  Kota Serang  harus  mencapai  target  layanan tiap tahun yang ada dalam RPJMD Kota Serang  tahun  2018-2023  dalam  urusan bidang informasi,
informatika, persandian  dan  statistik.  Capaian layanan  sesuai  target  atau  tidak  dapat diperoleh  melalui  indicator  kinerja pembangunan Diskominfo Kota Serang.
Berdasarkan  hal  tersebut  maka perlu  disusun  data-data  indikator kinerja  pembangunan  pada  Dinas Komunikasi  dan  Informatika    Kota Serang  yang  dapat  menggambarkan hasil  Kinerja  Dinas  serta  menunjukan peran  serta  eksistensi  Dinas  sesuai dengan tugas dan fungsi yang dibebankan pada Dinas tersebut. Indikator Kinerja yang ditetapkan selain digunakan untuk mengukur
keberhasilan  kinerja  suatu  Perangkat Daerah,  ukuran  tersebut  merupakan suatu  bentuk  pertanggung  jawaban dinas pada masyarakat. Indikator kinerja Pembangunan  Dinas  Komunikasi  dan Informatika  (Diskominfo)  Kota  Serang yang akan didata dalam kajian ini adalah indikator  kinerja  dibidang  komunikasi, informatika dan persandian saja.
Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan
perundang-undangan. 3
3 Ahmad  Fajar  Herlin,  “Pilihan  Forum Penyelesaian Sengketa Investasi,” Nurani Hukum :
Pendekatan  ini  dilakukan  berdasrkan bahan  hukum  utama  dengan  cara menelaah  teori-teori,  konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan.
4 Metode  yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka  yang  menelaah  (terutama)  data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, putusan
pengadilan,  perjanjian,  kontrak,  atau dokumen  hukum  lainnya,  serta  hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya.  Metode yuridis normatif  dapat  dilengkapi  dengan wawancara  dan  pengamatan  untuk mendapatkan  data  faktor  nonhukum yang  terkait  dan  yang  berpengaruh terhadap peraturan perundang-
undangan yang diteliti. Wawancara  dilakukan  untuk memperoleh  keterangan  secara  lisan guna mencapai tujuan yaitu mendapatkan informasi yang akurat dari narasumber yang
berkompeten. 5 Pengamatan  atau  observasi  adalah aktivitas yang dilakukan terhadap suatu proses  atau  objek  dengan  maksud merasakan  dan  kemudian  memahami pengetahuan  dari  sebuah  fenomena berdasarkan  pengetahuan  dan  gagasan yang  sudah  diketahui  sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang  dibutuhkan  untuk  melanjutkan suatu penelitian.
Data  sekunder  adalah  data-data yang  diperoleh  dari  buku-buku  sebagai data  pelengkap  sumber  data  primer. Sumber  data  sekunder  penelitian  ini adalah data-data yang diperoleh dengan
Jurnal  Ilmu  Hukum 3,  no.  2  (2020):  51, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.51825/nhk. v3i2.9205.
4 Devi  Andani,  “Tinjauan  Hukum Investasi  Dampak  Judicial  Review  Undang- Undang  Nomor  25  Tahun  2007  Tentang Penanaman  Modal,” Nurani  Hukum :  Jurnal  Ilmu Hukum,  Vol.  2  No.2 2,  no.  2  (2019):  17, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.51825/nhk. v2i2.8431.
5 Burhan  Ashshofa, Metode  Penelitian Hukum , n.d.
melakukan  kajian  pustaka  seperti  buku- buku  ilmiah,  hasil  penelitian,  Peraturan Perundang-undangan,
internet dan sebagainya. 6 Data  sekunder  mencakup dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian  yang  berwujud  laporan,  dan seterusnya. 7 Adapun  data  sekunder  yang kami  gunakan  meliputi  3  (tiga)  bahan hukum yaitu:
1. Bahan hukum primer : a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan  Kota  Serang  Di Provinsi Banten; b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; d. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor  86  Tahun  2017  tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan  Daerah,  Tata  Cara Evaluasi  Rancangan  Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan  Jangka  Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan  Jangka  Panjang Daerah,  Rencana  Pembangunan Jangka  Menengah  Daerah,  Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; e. Peraturan  Daerah  Kota  Serang
Nomor  3  Tahun  2019  tentang Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah  Daerah  Kota  Serang Tahun 2018-2023;
6 Marzuki, Metodologi  Riset (Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, 1983). hlm. 56.
7 Soerjono  Soekanto, Pengantar  Penelitian Hukum (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986). hlm. 12.
f. Peraturan  Daerah  Kota  Serang Nomor  9  Tahun  2020  tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah  Kota  Serang  Nomor  7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang. 2. Bahan hukum sekunder Sebagai  bahan  hukum  sekunder
yang  terutama  adalah  buku-buku hukum  dan  jurnal-jurnal  hukum.  Di samping  itu  kami  juga  menggunakan artikel yang berkaitan dengan pandangan Hukum dan sebagainya .
3. Bahan hukum tersier Sebagai  bahan  hukum  tersier
kami  menggunakan  bahan-bahan  data yang  memberikan  informasi  tentang hukum primer dan sekunder. Diantaranya  kamus  bahasa  hukum,  dan internet.

## Indikator  Kinerja  Pembangunan  Dinas
Komunikasi  dan  Informatika  Kota Serang  Berdasarkan  RPJMD  Kota Serang
Permendagri  Nomor  86  Tahun 2017  tentang  tentang  Tata  Cara
Perencanaan, Pengendalian Dan
Evaluasi  Pembangunan  Daerah,  Tata Cara  Evaluasi  Rancangan  Peraturan Daerah  Tentang  Rencana  Pembangunan Jangka  Panjang  Daerah  Dan  Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah,  Serta  Tata  Cara  Perubahan Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang Daerah,  Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah  Daerah,  Dan  Rencana  Kerja Pemerintah  Daerah,  Diskominfo  Kota Serang  memiliki  4  (empat)  urusan  yang menjadi  kewenangannya  yaitu  urusan bidang statistik, urusan bidang komunikasi  dan  informatika  serta urusan bidang persandian yang semuanya  tertuang  dalam  RPJMD  Kota Serang 2018-2023.
Ke  empat  urusan  yang  menjadi kewenangan  Diskominfo  Kota  Serang tersebut  merupakan  Indikator  Kinerja Pembangunan  Daerah  yang  harus
Indikator Kinerja Pembangunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Serang Tahun 2018-2023
tercapai sesuai target tiap tahunnya yang ada  dalam  RPJMD  Kota  Serang.
Kewenangan yang dimiliki oleh Diskominfo  Kota  Serang  yaitu  statistik dan persandian merupakan kewenangan yang  masuk  dalam  urusan  wajib  yang bukan  merupakan  pelayanan  dasar berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah.
Pembagian  urusan  kewenangan yang  dimiliki  oleh  Kota  Serang  dalam bidang  statistik,  bidang komunikasi  dan informatika serta urusan bidang
persandian adalah sebagai berikut :
1. Statistik  meliputi  p enyelenggaraan
statistik  sektoral  di  lingkup  Daerah kabupaten/kota.
2. Persandian meliputi penyelenggaraan  persandian  untuk pengamanan  informasi  Pemerintah Daerah kabupaten/kota dan penetapan pola hubungan komunikasi  sandi  antarPerangkat
Daerah kabupaten/kota.
Berikut  ini  adalah  tabel  target capaian  Indikator  Kinerja  Pembangunan Daerah  Diskominfo  Kota  Serang  pada tahun  2020  berdasarkan  RPJMD  Kota Serang Tahun 2018-2023.

## Tabel 1
Indikator Kinerja Pembangunan Diskominfo Kota Serang Berdasarkan RPJMD Kota Serang Tahun 2020 No Indikator Target RPJMD Capai an I Bidang Urusan Statistik 1 Tersedianya Sistem  Data  dan Statistik yang Terintegrasi Ada Ada 2 Buku Kota Serang Dalam Angka Ada Ada 3 Buku PDRB Kota Serang Ada Ada II  Bidang  Urusan  Komunikasi  dan Informatika
1 Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat ditingkat Kecamatan 82 74,63 2 Cakupan Layanan Telekomunikasi 82 100 3 Persentase Penduduk  yang Menggunakan HP/Telepon 70 96,87 4 Proporsi  Rumah Tangga  dengan Akses Internet 82 94 5 Proporsi  Rumah Tangga yang Memiliki Komputer Pribadi 45 29,63 III  Bidang Urusan Persandian 1 Persentase    OPD yang Telah Menggunakan Sandi dalam Komunikasi OPD 20 39
Persandian  dalam  organisasi merupakan  salah  satu  sistem  untuk mempermudah pekerjaan, contoh: Tanda Tangan Digital. Dengan metode penulisan  rahasia  sehingga  menjadi  tata tujuan  yang  berlainan  dan  tidak bermakna.  Persandian  sangat  penting untuk mengamankan data dan informasi yang  bersifat  penting  dan  rahasia  yang ada  di  OPD.  Persandian  juga  di  anggap sebagai  metode  penulisan  rahasia sehingga  menjadi  tata  tujuan  yang berlainan  dan  tidak  bermakna,  untuk memudahkan semua pelayanan.
Persandiaan  juga  di  pandang sebagai  maupun  pengaman  informasi terhadap informasi yang bersifat rahasia, baik  berupa  elektronik  tidak,  untuk
statistik dan persandian menjadi wewenang diskom info kota serang yang menangani urusan data, untuk pengamanan  data  yang  bersifat  rahasia, untuk memudahkan dalam menggunakan kode-kode dalam penyampaian  baik  ke  pusat  maupun internal daerah. Persandian dalam rangka pengamanan informasi sangat diperlukan  baik  antar  OPD  maupun dengan pimpinan, perlu dibenruk jaring komunikasi  sandi  (JKS),  persandian adalah  sistem  informasi  yang  bersifat rahasia. Pengamanan persandian Sebagaimana  termuat  dalam  pasal  1 angka  3  Perpres  No  79  tahun  2008 tentang Tunjangan Pengamanan Persandian, persandian Sanditel Tentang pengolahan  faximile  ,  dan  informasi lainnya dari luar.
Persandian  adalah  urusan  wajib yang  dilaksanakan  dinas  tertentu,
persandian adalah menyembunyikan/merahasiakan berita/informasi,  persandian  perangkat daerah memiliki peran sebagai perlindungan  informasi  suatu  instansi, membantu komunikasi intern Organisasi perangkat  daerah  untuk  memberikan pelayanan kepada masyaraka, pengamanan kegiatan komunikasi, merahasiakan dokumen yang penting.
Persandian  di  OPD  meliputi kodefikasi  kode  rekening  seperti  kode rekening  program  kegiatan  dan  rincian, persandian  dalam  opd  adalah  cara  / sistem  dalam  hal  komunikasi  dalam internal  OPD  maupun  external  OPD dengan  menggunakan  bahasa  sandi tertentu,  bahasa  komunikasi  yang bersifat  rahasia,  persandian  merupakan cara/  metode  dalam  OPD  untuk mengamankan  data-data/  arsip/hal yang bersifat penting atau rahasia.
Persandian  merupakan  salasatu alat  untuk  mengevaluasi  beberapa indikator  tapi  di  pemerintahan  kota belum  ada  penjelasan  tersebut  .  Dan belum ada realisasinya, sistem
pengamanan pada jaringan telekomunikasi berbasis internet persandian  di  perlukan  dalam  rangka menjaga kerahasiaan.
Tabel 2
OPD  Yang Menggunakan Persandian No Nama OPD Dalam Hal 1 Diskominfo Kota Serang Intramail Sanapati dari Pemerintah  Pusat (BIJN) ke Pemerintah  Kota Serang, antar OPD Kota Serang 2 Dinas Perhubungan Kota Serang Pada Setiap Aplikasi yang digunakan OP, seperti: Simral. ATISISBADA, Rabeg dll) terdapat Password  untuk mengakses. 3 Kecamatan Cipocok Jaya Internet kecamatan dan website PPAT 4 DPMPTSP Kota Serang Sertifikat Elektronik/ Tanda Tangan Digital 5 Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Penerimaan Berita Via Email Sanapat 6 Bagian Tata Usaha dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Serang Hanya  meliputi surat menyurat 7 Bagian Sekretariat Daerah Kota Serang Sistem monitoring dan evaluasi pengawasan realisasi anggaran 8 BAPPEDA kota Serang Dalam identifikasi kode rekening 9 Dinas Aplikasi
Indikator Kinerja Pembangunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Serang Tahun 2018-2023
Kependuduka n  dan  Catatan Sipil Kota Serang Pelayanan 10  Kecamatan Curug Penggunaan Komputer,  Email dan Aplikasi 11  Kecamatan Kasemen Dalam hal informasi dan pengaksesan informasi  seperti pada aplikasi website dan Rabeg 12  Sekretariat DPRD Kota Serang Seperti Sandi pada computer pribadi  di  kantor dan  sandi  dalam website sismed dan aplikasi lainnya 13  Kecamatan Taktakan Sim  Gaji,  Simral, SIUP, Atisistada 14  Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Rabeg, SIRUP, LPSE, Simral, Antisistada,  WEB, SPPD 15  Bagian Perencanaan dan  Anggaran Sekretariat Daerah Kota Serang Persandian Sanditel
Penutup Capaian Indikator Kinerja Pembangunan  Kota  Serang  pada  tahun 2020  untuk  bidang  urusan  komunikasi dan  informatika  berdasarkan  RPJMD Kota  Serang  2018-2023  adalah  sebagai berikut :
1. Cakupan pengembangan dan pemberdayaan  KIM  di  tingkat kecamatan  baru  mencapai  74,63% sehingga  belum  tercapai  dari  target
RPJMD pada tahun 2020 seharusnya 82 %;
2. Cakupan  layanan  telekomunikasi telah  mencapai  100  %  melebihi  dari target  RPJMD  pada  tahun  2020 seharusnya 82%;
3. Persentase penduduk menggunakan hp/telepon  telah  mencapai    96,87% melebihi  target  dari  RPJMD  pada tahun 2020 seharusnya 70%;
4. Proporsi  rumah  tangga  dgn  akses internet telah mencapai 94% melebihi  target  dari  RPJMD  pada tahun 2020 seharusnya 82%; dan
5. Proporsi  rumah  tangga  memiliki komputer  pribadi  baru  tercapai 29,63% sehingga belum tercapai dari target  RPJMD  pada  tahun  2020 seharusnya 45%. Capaian Indikator Kinerja
Pembangunan  Kota  Serang  pada  tahun 2020  untuk  bidang  urusan  persandian berdasarkan  RPJMD  Kota  Serang  2018- 2023 adalah persentase perangkat daerah yang  menggunakan  persandian  telah mencapai  39%  melebihi  target  RPJMD pada tahun 2020 seharusnya 20%.
Capaian Indikator Kinerja Pembangunan  Kota  Serang  pada  tahun 2020  untuk  bidang  urusan  statistik berdasarkan  RPJMD  Kota  Serang  2018- 2023  adalah  tersedianya  buku  Kota Serang  Dalam  Angka  dan  PDRD  Kota Serang  yang  setiap  tahunnya  selalu tersedia sehigga tercapai 100 %.

## Daftar Pustaka
Andani, Devi. “ Tinjauan Hukum
Investasi  Dampak  Judicial  Review Undang-Undang  Nomor  25  Tahun 2007  Tentang  Penanaman  Modal.” Nurani  Hukum :  Jurnal  Ilmu  Hukum, Vol.  2  No.2 2,  no.  2  (2019):  17. https://doi.org/http://dx.doi.org/ 10.51825/nhk.v2i2.8431.
Ashshofa,  Burhan. Metode  Penelitian Hukum , n.d.
Herlin,  Ahmad  Fajar.  “Pilihan  Forum Penyelesaian  Sengketa  Investasi.” Nurani  Hukum :  Jurnal  Ilmu  Hukum 3, no. 2 (2020): 51. https://doi.org/http://dx.doi.org/
10.51825/nhk.v3i2.9205.
Marzuki. Metodologi  Riset .  Yogyakarta:
PT. Hanindita Offset, 1983. Soekanto,  Soerjono. Pengantar  Penelitian Hukum . Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.
Riyadi.  Deddy  Bratakusumah, Perencanaan
Pembangunan  Daerah  (Strategi  Menggali Potensi  Dalam  Mewujudkan  Otonomi  Daerah ). Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,  2003. Ryaas,  Rasyid. Otonomi  Daerah  Dalam  Kesatuan , Yogyakarta, 2000.