Corresponding Author: tamsiragung9@gmail.com
Movere Journal Vol 1 No. 1 Januari 2019 Hal 102-110

## MOVERE JOURNAL
http://ojs.stie-tdn.ac.id/index.php/mv
EFEKTIVITAS PENGELOLAAN MANAJEMEN KEUANGAN SEKOLAH PADA MTs SALILAMA KECAMATAN MANANGGU KABUPATEN BOALEMO

## Tamsir

## STIE Ichsan Pohuwato Gorontalo
Abstrak : Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  efektivitas pengelolaan  keuangan  sekolah  pada  MTs  Salilama    Kecamatan  Mananggu  Kabupaten Boalemo.  Berdasarkan  pada  hasil  olahan  data  dengan  menggunakan  metode  persentase  Dari hasil olahan data hasil perhitungan menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan MTs Salilama Kecamatan Mananggu sudah efektif sebab dalam hal ini  Lembaga pendidikan MTs Salilama dalam menyusun perencanaan keuangan sekolah dilakukan ketika akan memasuki awal tahun pembelajaran  baru  dimulai  dengan  melibatkan  tenaga  pendidik  terkait  dan  komite  sekolah serta  dalam  penyusunan  perencanaan  keuangan  sekolah  atau  Rancangan  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Sekolah  (RAPBS)  pihak  pengelola  MTs  Salilama  nampaknya berusaha  untuk  menyusun  Rancangan  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Sekolah  (RAPBS) berdasarkan pada efektif dan efesien yang sesuai dengan tanggapan responden sebesar 100%. Namun  dalam  pelaksanaan  manajemen  keuangan  sekolah  yang  berlaku  pihak  manajemen keuangan  sekolah  mengalami  sedikit  kendala,  namun  kendala  yang  dihadapi  pihak manajemen  sekolah  mengadakan  pertemuan  guna  mendapatkan  solusi  yang  terbaik,  hal  ini terlihat pada hasil tanggapan responden sebesar 71%.
Kata kunci: efektivitas, pengelolaan keuangan sekolah

## PENDAHULUAN
Sekolah  adalah  sebuah  aktifitas  besar yang di dalamnya ada empat komponen  yang  saling  berkaitan. Empat  komponen  yang  di  maksud adalah  Staf  Tata  laksana  Administrasi, Staf  Teknis  pendidikan  didalamnya ada Kepala Sekolah dan Guru, Komite sekolah  sebagai  badan  independent yang membantu terlaksananya operasional  pendidikan,  dan  siswa sebagai  peserta  didik  yang  bisa  di tempatkan  sebagai  konsumen  dengan tingkat pelayanan yang harus memadai. Hubungan keempatnya harus sinergis, karena keberlangsungan operasioal  sekolah  terbentuknya  dari hubungan
“simbiosis mutualis”
keempat  komponen  tersebut  karena kebutuhan  akan  pendidikan  demikian tinggi,  tentulah  harus  dihadapi  dengan kesiapan  yang  optimal  semata-mata demi kebutuhan anak didik.
Salah  satu  unsur  yang  penting dimiliki  oleh  suatu  sekolah  agar menjadi  sekolah  yang  dapat  mencetak anak  didik  yang  baik  adalah  dari  segi keuangan. Manajemen keuangan sekolah  sangat  penting  hubungannya dalam  pelaksanaan  kegiatan  sekolah, demikian  halnya  pada  MTs  Salilama Kecamatan Mananggu Kabupaten
Boalemo.
Ada  beragam  sumber  dana  yang dimiliki  oleh  suatu  sekolah,  baik  dari pemerintah  maupun  pihak  lain.  Ketika
Corresponding Author: tamsiragung9@gmail.com
dana  masyarakat  atau  dana  pihak ketiga  lainnya  mengalir  masuk,  harus dipersiapkan sistem pengelolaan keuangan  yang  professional  dan  jujur. Pengelolaan  keuangan  secara  umum sebenarnya  telah  dilakukan  dengan baik  oleh  semua  sekolah.  Hanya kadang substansi implementasinya yang beragam antara sekolah yang satu dengan yang lainnya.
Adanya keragaman ini bergantung kepada  besar  kecilnya  tiap  sekolah, letak  sekolah  dan  julukan  sekolah. Pada  sekolah-sekolah  biasa  yang  daya dukung masyarakatnya masih tergolong rendah,
pengelolaan keuangannya  pun  masih  sederhana. Sedangkan, pada sekolah-sekolah biasa yang  daya  dukung  masyarakatnya besar,  bahkan  mungkin  sangat  besar, tentu  saja  pengelolaan  keuangannya cenderung menjadi lebih rumit. Kecenderungan  ini  dilakukan  karena sekolah  harus  mampu  menampung berbagai kegiatan yang semakin banyak dituntut oleh masyarakatnya. Adapun rumusan masalahnya adalah:“Apakah  pengelolaan  keuangan sekolah pada MTs Salilama Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo sudah berjalan dengan efektif”.

## LANDASAN TEORI Manajemen Keuangan Sekolah
Pendidikan  adalah  salah  satu bidang yang didesentralisasikan
pengelolaannya
kepada daerah,
sehingga kepala sekolah selaku pengendali  manajemen  pengelolaan keuangan  pendidikan/sekolah  harus bertanggung jawab kepada
Bupati/Walikota  melalui  kepala  satuan kerja perangkat daerah yang membidanginya. Keuangan dan
pembiayaan  merupakan  salah  satu sumber  daya  yang  secara  langsung menunjang  efektifitas  dan  efisiensi pengelolaan pendidikan.
Hal  tersebut  lebih  terasa  lagi dalam implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), yang menuntut  kemampuan  sekolah  untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi  serta  mempertanggung jawabkan  pengelolaan  dana  secara transparan  kepada  masyarakat  dan pemerintah  (Suryana  2008:19).  Dalam penyelenggaraan pendidikan, keuangan dan  pembiayaan  merupakan  potensi yang sangat menentukan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan  dalam  kajian  manajemen pedidikan. Komponen keuangan
dan pembiayaan pada suatu sekolah merupakan  komponen  produksi  yang menentukan  terlaksananya  kegiatan belajar  mengajar  di  sekolah  bersama dengan  komponen-komponen  yang lain.  Dengan  kata  lain  setiap  kegiatan yang  dilakukan  sekolah  memerlukan biaya,  baik  itu  disadari  maupun  yang tidak  disadari.  Komponen  keuangan dan  pembiayaan  ini  perlu  dikelola sebaik-baiknya,  agar  dana  yang  ada dapat  dimanfaatkan  secara  optimal untuk  menunjang  tercapainya  tujuan pendidikan.
Hal  ini  penting,  terutama  dalam rangka MBS, yang memberikan kewenangan  kepada  sekolah  untuk mencari  dan  memanfaatkan  berbagai sumber  dana  sesuai  dengan  kebutuhan masing-masing  sekolah  karena  pada umumnya  dunia  pendidikan  selalu dihadapkan  pada  masalah  keterbatasan dana,  apa  lagi  dalam  kondisi  krisis pada sekarang ini (Mulyasa 2007:37). Menurut Suryana (2008:21) bahwa sumber  keuangan  dan  pembiayaan pada  suatu  sekolah  secara  garis  besar dapat dikelompokkan atas tiga sumber, yaitu  (1)  pemerintah,  baik  pemerintah pusat,  daerah  maupun  kedua  duanya, yang  bersifat  umum  atau  khusus  dan diperuntukkan bagi kepentingan pendidikan;  (2)  orang  tua  atau  peserta didik;  (3)  masyarakat,  baik  mengikat
Corresponding Author: tamsiragung9@gmail.com
maupun  tidak  mengikat.  Berkaitan dengan  penerimaan  keuangan  dari orang  tua  dan  masyarakat  ditegaskan dalam  Undang-Undang  No.  20/2003 tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional bahwa karena keterbatasan kemampuan pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan dana pendidikan,  tanggung  jawab  atas pemenuhan dana pendidikan merupakan  tanggung  jawab  bersama antara  pemerintah,  masyarakat  dan orang tua.
Dimensi pengeluaran meliputi biaya  rutin  dan  biaya  pembangunan. Biaya  rutin  adalah  biaya  yang  harus dikeluarkan  dari  tahun  ke  tahun, seperti  gaji  pegawai  (guru  dan  non guru),  serta  biaya  operasional,  biaya pemeliharaan  gedung,  fasilitas  dan alat-alat  pengajaran  (barang-barang habis pakai).
Sementara biaya pembangunan misalnya biaya
pembelian  atau  pengembangan  tanah, pembangunan  gedung,  perbaikan  atau rehab  gedung,  penambahan  furnitur, serta biaya atau pengeluaran lain untuk barang-barang yang tidak habis pakai. Dalam implementasi MBS, manajemen komponen keuangan harus dilaksanakan  dengan  baik  dan  teliti mulai dari tahap penyusunan anggaran, penggunaan,  sampai  pengawasan  dan pertanggungjawaban  sesuai  dengan ketentuan  yang  berlaku  agar  semua dana sekolah benar-benar dimanfaatkan  secara  efektif,  efisien, tidak  ada  kebocoran,  serta  bebas  dari penyakit korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) Suryana (2008:26).
Tujuan Manajemen Keuangan Sekolah
Melalui kegiatan manajemen keuangan  maka  kebutuhan  pendanaan kegiatan  sekolah  dapat  direncanakan, diupayakan  pengadaannya,  dibukukan secara transparan, dan digunakan untuk membiayai pelaksanaan program sekolah  secara  efektif  dan  efisien.
Untuk itu tujuan manajemen keuangan
sekolah  menurut  Suryana  (2008:37) adalah :
1) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan sekolah.
2) Meningkatkan  akuntabilitas  dan transparansi keuangan sekolah.
3) Meminimalkan penyalahgunaan anggaran sekolah.
Disamping  itu  sekolah  sebagai organisasi  nirlaba/non  bisnis  dalam rangka  transparansi  dan  akuntabilitias pengelolaan  keuangan,  sekolah  harus menyusun  laporan  keuangan  sesuai dengan  tujuan  laporan  keuangan  yang dirumuskan oleh Financial Accounting Standarts  Board (FASB,1980)  yang telah  mengeluarkan Statement  Of Financial  Accounting  Concepts No.4
(SFAC 4) sebagai berikut : (Mardiasmo 2002) 1) Laporan  keuangan  organisasi  non bisnis hendaknya dapat
memberikan informasi yang
bermanfaat  bagi  penyedia  dan calon  penyedia  sumberdaya,  serta pemakai dan calon pemakai lainnya dalam pembuatan keputusan  yang  rasional  mengenai alokasi sumber daya organisasi.
2) Memberikan informasi untuk
membantu para penyedia dan calon penyedia sumberdaya serta pemakai dan calon pemakai lainnya  dalam  menilai  pelayanan yang diberikan oleh organisasi non bisnis  serta  kemampuannya  untuk melanjutkan  memberi  pelayanan tersebut.
3) Memberikan informasi yang bermanfaat  bagi  penyedia  dan calon  penyedia  sumber  daya  serta pemakai dan calon pemakai lainnya  dalam  menilai  kinerja manajer  organisasi  non  bisnis  atas pelaksanaan tanggungjawab pengelolaan  serta  aspek  kinerja lainnya.
4) Memberikan  informasi  mengenai sumberdaya  ekonomi,  kewajiban
Corresponding Author: tamsiragung9@gmail.com
dan  kekayaan  bersih  organisasi  , serta  pengaruh  dari  transaksi, peristiwa  dan  kejadian  ekonomi yang  mengubah  sumberdaya  dan kepentingan sunberdaya tersebut.
5) Memberikan  informasi  mengenai kinerja  organisasi  selama  satu periode. Pengukuran secara periodik atas perubahan jumlah dan keadaan/kondisi  sumber  kekayaan bersih  organisasi  non  bisnis  serta informasi  mengenai  usaha  dan hasil  pelayanan  organisasi  secara bersama-sama yang dapat menunjukkan informasi yang berguna untuk meniliai kinerja.
6) Memberikan  informasi  mengenai bagaimana  organisasi  memperoleh dan membelanjakan kas atau sumberdaya  kas,  mengenai  utang dan  pembayaran  kembali  utang, dan  mengenai  faktor-faktor  lain yang dapat mempengaruhi likuiditas organisasi. 7) Memberikan penjelasan dan interpretasi untuk membantu pemakai dalam memahami informasi keuangan yang diberikan. Untuk  mencapai  tujuan  tersebut,
maka  dibutuhkan  kreativitas  kepala sekolah  dalam  menggali  sumber- sumber dana, menempatkan
bendaharawan  yang  menguasai  dalam pembukuan  dan  pertanggungjawaban keuangan serta memanfaatkannya secara benar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Komponen Utama Manajemen
Keuangan Sekolah
Pelaksanaan manajemen keuangan menganut azas pemisahan tugas antara fungsi otorisator, ordonator dan bendaharawan. Otorisator adalah pejabat  yang  diberi  wewenang  untuk mengambil tindakan terkait penerimaan dan pengeluaran anggaran. Ordonator  adalah  pejabat  yang berwenang  melakukan  pengujian  dan memerintahkan pembayaran atas
segala tindakan yang dilakukan berdasarkan otorisasi yang telah ditetapkan. Adapun bendaharawan adalah pejabat yang berwenang melakukan  penerimaan,  penyimpanan dan  pengeluaran  uang  atau  surat-surat berharga  lainnya  yang  dapat  dinilai dengan uang serta diwajibkan membuat perhitungan dan pertanggung jawaban  (Suryana  2008:38).  Kepala sekolah dalam hal ini sebagai manajer, berfungsi sebagai otorisator, dan dilimpahi  fungsi  ordonator  untuk memerintahkan  pembayaran.  Namun, tidak  dibenarkan  melaksanakan  fungsi bendaharawan  karena  berkewajiban melakukan  pengawasan  ke  dalam. Bendaharawan,  disamping  mempunyai fungsi-fungsi bendaharawan, juga dilimpahi  fungsi  ordonator  untuk menguji hak atas pembayaran.
Adapun  komponen  manajemen keuangan (Suryana 2008:39) meliputi :
1) prosedur anggaran
2) prosedur akuntansi keuangan,
3) pembelajaran,  pergudangan  dan prosedur pendistribusian,
4) prosedur investasi, dan
5) prosedur pemeriksaan

## Prinsip-prinsip pengelolaan Manajemen Keuangan Sekolah
Penggunaan anggaran dan keuangan dari  sumber  manapun,  apakah  itu  dari pemerintah  ataupun  dari  masyarakat perlu  didasarkan  pada  prinsip-prinsip umum  pengelolaan  keuangan,  adapun prinsip-prinsip  pengelolaan  keuangan pendidikan menurut Suryana (2008:41) sebagai berikut:
1) Hemat,  tidak  mewah,  efisien  dan sesuai  dengan  kebutuhan  teknis yang disyaratkan.
2) Terarah  dan  terkendali  sesuai dengan rencana, program/kegiatan.
3) Terbuka  dan  transparan,  dalam pengertian  dari  dan  untuk  apa keuangan  lembaga  tersebut  perlu dicatat dan dipertanggungjawabkan serta disertai bukti penggunaannya.
Corresponding Author: tamsiragung9@gmail.com
4) Sedapat  mungkin  menggunakan kemampuan/hasil  produksi  dalam negeri sejauh hal ini dimungkinkan. Rencana Anggaran Pendapatan Dan

## Belanja Sekolah (RAPBS)
Implementasi
prinsip-prinsip keuangan  di  atas  pada  pendidikan, khususnya  di  lingkungan  sekolah  dan keserasian  antara  pendidikan  dalam keluarga,  dalam  sekolah,  dan  dalam masyarakat,  maka  untuk  sumber  dana sekolah,  sekolah  itu  tidak  hanya memperoleh anggaran dan fasilitas dari pemerintah  atau  penyandang  dana tetap  saja,  tetapi  dari  sumber  dari ketiga  komponen  di  atas.  Untuk  itu  di sekolah sebenarnya juga perlu dibentuk  organisasi  orang  tua  siswa yang implementasinya dilakukan dengan  membentuk  komite  sekolah. Komite  tersebut  beranggotakan  wakil orang tua/wali siswa, tokoh masyarakat, pengelola, wakil
pemerintah  dan  wakil  ilmuwan/ulama di  luar  sekolah  dan  dapat  juga memasukkan  kalangan  dunia  usaha dan  industri  (Permendiknas  No.44 Tahun 2003). Sekolah  bersama  komite  atau majelis sekolah pada setiap awal tahun anggaran perlu bersama-sama merumuskan Rencana Anggaran Pendapatan  Dan  Belanja  Sekolah (RAPBS) sebagai acuan bagi pengelola sekolah dalam
melaksanakan manajemen  keuangan  sekolah  yang baik.

## Pengertian RAPBS
Menurut Suryana (2008) anggaran adalah  rencana  yang  diformulasikan dalam  bentuk  rupiah  dalam  jangka waktu  atau  periode  tertentu,  serta alokasi  sumber-sumber  kepada  setiap bagian  kegiatan.  Anggaran  memiliki peran  penting  di  dalam  perencanaan, pengendalian  dan  evaluasi  kegiatan yang dilakukan sekolah. Maka seorang penanggungjawab program kegiatan di
sekolah  harus  mencatat  anggaran  serta melaporkan realisasinya sehingga dapat  dibandingkan  selisih  antara anggaran  dengan  pelaksanaan  serta melakukan tindak lanjut untuk perbaikan.  Masih  menurut  Suryana (2008:41),  ada  dua  bagian  pokok anggaran  yang  harus  diperhatikan dalam penyusunan RAPBS, yaitu:
1) Rencana sumber atau target penerimaan/pendapatan  dalam  satu tahun yang bersangkutan, termasuk di  dalamnya  keuangan  bersumber dari:
a) kontribusi orang tua siswa,
b) sumbangan  dari  individu  atau organisasi,
c) sumbangan dari pemerintah,
d) dari hasil usaha
2) Rencana  penggunaan  keuangan dalam satu tahun yang bersangkutan,  semua  penggunaan keuangan sekolah dalam satu tahun anggaran perlu direncanakan dengan baik agar kehidupan sekolah dapat berjalan dengan baik pula.
Langkah-langkah Penyusunan RAPBS Dalam penyusunan RAPBS adalah  harus  menerapkan  prinsip anggaran  berimbang,  artinya  rencana pendapatan  dan  pengeluaran  harus berimbang dan diupayakan tidak terjadi  anggaran  pendapatan  minus. Dengan  anggaran  berimbang  tersebut maka kehidupan sekolah akan menjadi solid dan benar-benar kokoh dalam hal keuangan,
maka sentralisasi
pengelolaan
keuangan perlu
difokuskan pada bendaharawan sekolah, dalam rangka untuk mempermudah  pertanggung  jawaban keuangan.  Adapun  langkah-langkah penyusunan  RAPBS  menurut  Suryana (2008:44) adalah sebagai barikut :
1) Menginventarisasi  rencana  yang akan dilaksanakan.
2) Menyusun  rencana  berdasarkan skala prioritas pelaksanaannya.
Corresponding Author: tamsiragung9@gmail.com
3) Menentukan  program  kerja  dan rincian program.
4) Menetapkan kebutuhan untuk pelaksanaan rincian program.
5) Menghitung dana yang dibutuhkan.
6) Menentukan  sumber  dana  untuk membiayai rencana.
Rencana  tersebut  setelah  dibahas dengan  pengurus  dan  komite  sekolah, maka  selanjutnya  ditetapkan  sebagai anggaran  pendapatan  dan  belanja sekolah  (APBS)  setelah  dilakukan pemeriksaan  oleh  Dinas  Pendidikan  di tingkat  Kabupaten/Kota.  Pada  setiap anggaran yang disusun perlu dijelaskan apakah  rencana  anggaran  yang  akan dilaksanakan  merupakan  hal  baru  atau kelanjutan  atas  kegiatan  yang  telah dilaksanakan dalam periode
sebelumnya  dengan  menyebut  sumber dana sebelumnya.
Dalam  setiap  anggaran  yang disusun  untuk  kegiatan-kegiatan  di lingkungan  sekolah,  menurut  Suryana (2008:45) paling tidak harus memuat 6 hal atau informasi sebagai berikut:
1) Informasi rencana kegiatan : sasaran,  uraian  rencana  kegiatan, penanggungjawab,  rencana  baru atau lanjutan.
2) Uraian  kegiatan  program,  program kerja, rincian program.
3) Informasi  kebutuhan  :  barang/jasa yang dibutuhkan, volume kebutuhan.
4) Data  kebutuhan  harga  satuan, jumlah  biaya  yang  dibutuhkan untuk seluruh volume kebutuhan.
5) Jumlah anggaran : jumlah anggaran untuk masing-masing rincian program, program, rencana kegiatan,  dan  total  anggaran  untuk seluruh rencana kegiatan.
6) Sumber  dana  :  total  sumber  dana, masing-masing  sumber  dana  yang mendukung pembiayaan program.

## Realisasi APBS
Dalam pelaksanaan kegiatan, jumlah  yang  direalisasikan  bisa  terjadi tidak sama dengan rencana
anggarannya,  bisa  kurang  atau  lebih dari jumlah yang telah dianggarkan. Ini dapat  terjadi  karena  beberapa  sebab (Suryana 2008:52) :
1) Adanya  efisiensi  atau  inefisiensi pengeluaran
2) Terjadinya penghematan atau
pemborosan 3) Pelaksanaan  kegiatan  yang  tidak sesuai dengan yang telah diprogramkan
4) Adanya  perubahan  harga  yang tidak terantisipasi.
5) Penyusunan  anggaran  yang  kurang tepat.

## Pertanggung  Jawaban  Keuangan Sekolah
Semua pengeluaran keuangan sekolah  dari  sumber  manapun  harus dipertanggungjawabkan,  hal  tersebut merupakan  bentuk  transparansi  dalam pengelolaan keuangan. Namun demikian  prinsip  transparansi  dan kejujuran  dalam  pertanggungjawaban tersebut  harus  tetap  dijunjung  tinggi. Dalam  kaitan  dengan  pengelolaan keuangan tersebut, yang perlu diperhatikan oleh bendaharawan menurut Suryana (2008:58) adalah:
1) Pada  setiap  akhir  tahun  anggaran, bendahara  harus  membuat  laporan keuangan  kepada  komite  sekolah untuk dicocokkan dengan RAPBS.
2) Laporan  keuangan  tersebut  harus dilampiri  bukti-bukti  pengeluaran yang ada.
3) Kwitansi atau bukti pembelian atau bukti penerimaan dan bukti pengeluaran lain.
4) Neraca keuangan juga harus ditunjukkan  untuk  diperiksa  oleh tim  pertanggungjawaban  keuangan dari komite sekolah.

## METODE PENELITIAN

## Desain penelitian
Menurut  M.  Nazir  (2005  :  36), bahwa  desain  penelitian  adalah  suatu
Corresponding Author: tamsiragung9@gmail.com
rencana  kerja  yang  terstruktur  dan konprehensif mengenai hubungan- hubungan antar variabel yang disususn sedemikian rupa agar hasil
penelitiannya dapat memberikan jawaban  atas  pertanyaan-pertanyaan penelitian.
Dalam perencanaan tersebut  mengcakup  hal-hal  yang  akan dilakukan peneliti mulai dari membuat hipotesis  dan  implikasinya  secara operasional sampai pada analisis akhir.

## Metode Pengumpulan Data
1. Interview,    yaitu    pengumpulan data    yang    dilakukan      cara melakukan  wawancara  langsung dengan pihak-pihak yang mengetahui  tentang  masalah  yang diteliti.
2. Dokumentasi,  yaitu  pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang  ada  hubungannya  dengan masalah yang diteliti.
3. Kuisioner, yaitu menyebarkan angket  yang  berisi  pertanyaan- pertanyaan atau pernyataan- pernyataan yang memiliki hubungan  dengan  masalah  yang diteliti.    Kusioner  ini  bertujuan untuk  mengumpulkan  data  primer yang akan dianalisis.

## Jenis dan Sumber Data
1. Data  primer,  yaitu  data  yang bersumber  dari  lokasi    penelitian berupa  data  utama  yang  akan dianalisis,  dalam  hal  ini  data  yang diperoleh melalui pembagian angket  atau  kuisioner  kepada responden.
2. Data  sekunder,  yaitu  data  kedua dan berfungsi sebagai data pendukung  dalam  memecahkan pokok  permasalahan  yang  menajdi obyek penelitian.

## Populasi
Populasi  dalam  penelitian  ini adalah seluruh guru dan staf tata usaha yang  ada  di  pada  MTs  Salilama
Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo  yang  berjumlah  14  orang responden. Metode pengambilan
sampel dalam penelitian ini
menggunakan sampling jenuh (sensus). Menurut Sugiyono (2004:44) sampling jenuh  adalah  teknik  pengambilan sampel  bila  semua  anggota  populasi digunakan  sebagai  sampel  karena jumlah  populasi  kecil  dan  relatif heterogen.

## Metode Analisis
Analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis  data  yang  diperoleh  dari observasi (catatan lapangan), wawancara,  dan  dokumentasi  dengan cara  mengorganisasikan  data ke dalam kategori,  menjabarkan  ke  dalam  unit- unit,  melakukan  sintesa,  menyusun  ke dalam  pola,  memilih  mana  yang penting  dan  yang  akan  dipelajari,  dan membuat  kesimpulan  sehingga  mudah difahami  oleh  diri  sendiri  maupun orang lain. Setelah data terkumpul dari pengumpulan  data,  maka  penulis segera menganalisa data. Untuk menganalisa
data, penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :
1. Editing.  Setelah  penelitian  selesai menghimpun data di lapangan data tersebut perlu diedit terlebih dahulu sebelum  data  diolah,  dengan  kata lain,  data  atau  keterangan  yang telah  dikumpulkan  dalam  record book,  daftar  pertanyaan  ataupun pada  interview  guide  perlu  dibaca sekali  lagi  dan  diperbaiki  jika masih  terdapat  hal-hal  yang  masih meragukan, Sugiyono (2005:89).
2. Pengkodean.  Setelah  tahap  editing selesai dilakukan, kegiatan berikutnya adalah mengklasifikasikan data-data
tersebut  melalui  tahapan  koding. Maksudnya  bahwa  data  yang  telah diedit  tersebut  diberi  identitas
Corresponding Author: tamsiragung9@gmail.com
sehingga  memiliki  arti  tertentu pada saat dianalisis.
3. Tabulasi (Proses Pembeberan). Tabulasi  merupkan  bagian  terakhir dari  pengolahan  data.  Dengan memasukkan  data  pada  tabel-tabel tertentu dan mengatur angka-angka sehingga  dapat  dihitung  jumlah kasus dalam berbagi kategori. F P =        X 100% N Keterangan:
P = Angka persentase F=Frekuensi (Jumlah responden) jawaban
N=Number of cases (jumlah responden) Penafsiran Data. Merupakan penjelasan  yang  terperinci  tentang  arti yang  sebenarnya  dari  materi  yang dipaparkan.  Data  yang  telah  dalam bentuk tabel, misalnya, perlu diberikan penjelasan yang terperinci.

## PEMBAHASAN
Lembaga  pendidikan  MTs  Salilama dalam menyusun perencanaan
keuangan  sekolah  dilakukan  ketika akan memasuki awal tahun pembelajaran  baru  dimulai  dengan melibatkan  tenaga  pendidik  terkait serta  dalam  penyusunan  perencanaan keuangan  sekolah  atau  Rancangan Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Sekolah  (RAPBS)  pihak  pengelola MTs  Salilama  nampaknya  berusaha untuk  menyusun  Rancangan  Anggaran Pendapatan  Belanja  Sekolah  (RAPBS) berdasarkan  pada  efektif  dan  efesien. Hal  ini  menunjukkan  bahwa  MTs Salilama telah memperhitungkan segala bentuk kebutuhan dengan cermat  dan  tepat  guna  sehingga terwujudnya proses pembelajaran yang telah ditetapkan. Pihak Pengelola  MTs Salilama senantiasa berkoordinasi kepada  pihak  komite  sekolah  baik mengenai  kebutuhan  dana  maupun mengenai  kegiatan  lainnya.  Hal  ini
menunjukkan  adanya  hubungan  yang harmonis  antara  pihak  pengelola  MTs Salilama dengan pihak komite sekolah. Dengan terjalinnya hubungan yang  harmonis  akan  lahir  program- program  unggulan,  dengan  adanya program-program  unggulan.  Setelah penyusunan  RAPBS  selesai  dibuat, maka  pihak  pengelola  MTs  Salilama menyerahkan kepada penanggung
jawab keuangan pada MTs Salilama. Dalam  hal  ini  menunjukkan bahwa  pola  pengelolaan  keuangan sekolah yang terkoordinir serta terencana  inilah  menjadi  salah  satu bagian  dari  faktor  yang  membesarkan nama MTs Salilama. Kegiatan evaluasi keuangan sekolah yang berlaku hingga penulisan  ini  berlangsung  dilakukan pada akhir semester dengan melibatkan tenaga  terkait  penggunaan  keuangan sekolah.
Pembuatan  laporan  pertanggung jawaban  atas  penggunaan  keuangan sekolah yang berlaku di  MTs Salilama maksimal  10  hari  kerja,  hal  ini diberlakukan sebagai wujud pembuktian  dan  penentuan  bahwa  apa yang  dimaksud  sesuai  dengan  yang dilakukan,  sedang  bahwa  apa  yang dilakukan sesuai dengan tugas.
Laporan  pertanggungjawaban  yang telah  dipelajari  dan  dikaji  oleh  pihak manajemen  MTs  Salilama  dengan bagian  Keuangan  dijadikan  sebagai bahan  referensi  dalam  meningkatkan efektif dan efesien baik ketika penyusunan maupun ketika pengelolaan keuangan tersebut.
Dalam  pelaksanaan  manajemen keuangan  sekolah  yang  berlaku  pihak manajemen keuangan sekolah terkadang  mengalami  kendala  sebesar 29%,  namun  kendala  yang  dihadapi pihak manajemen sekolah mengadakan pertemuan  guna  mendapatkan  solusi yang  terbaik  hal  ini  terlihat  dari  hasil analisa data sebesar 71%.
Corresponding Author: tamsiragung9@gmail.com

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pembahasan  dapat  disimpulkan  bahwa Pengelolaan  keuangan  sekolah  pada MTs  Salilama  Kecamatan  Mananggu Kabupaten  Boalemo  sudah  efektif, sebab dalam hal ini Lembaga pendidikan MTs Salilama dalam menyusun perencanaan keuangan
sekolah dilakukan ketika akan memasuki  awal  tahun  pembelajaran baru dimulai dengan melibatkan tenaga pendidik  terkait  dan  komite  sekolah serta  dalam  penyusunan  perencanaan keuangan  sekolah  atau  Rancangan Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Sekolah  (RAPBS)  pihak  pengelola MTs  Salilama  nampaknya  berusaha untuk  menyusun  Rancangan  Anggaran Pendapatan  Belanja  Sekolah  (RAPBS) berdasarkan  pada  efektif  dan  efesien yang sesuai dengan tanggapan responden sebesar 100%. Namun dalam
pelaksanaan manajemen  keuangan  sekolah  yang berlaku  pihak  manajemen  keuangan sekolah  mengalami  sedikit  kendala, namun  kendala  yang  dihadapi  pihak manajemen sekolah mengadakan pertemuan  guna  mendapatkan  solusi yang terbaik, hal ini terlihat pada hasil tanggapan responden sebesar 71%.

## DAFTAR PUSTAKA
Bastian. Indra. 2007. Akuntansi
Pendidikan. Penerbit  Erlangga.
Jakarta
Depdiknas Didasmen TK & SD,
Manajemen Berbasis Sekolah untuk Sekolah Dasar .  Jakarta: Depdiknas, 2002. Irham  Fahmi.  2011. Analisis  Laporan
Keuangan. Alfabeta, Bandung.
Mardiasmo .“Otonomi  Daerah  sebagai
upaya memperkokoh Perekonomian  Daerah” ,  Jurnal Ekonomi Rakyat Th I No. 4, Juni
2002
Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah . 2007. Bandung. Remaja
Rosda Karya.
Nasir.  M.  2005, Metode  Skripsi , Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor Permendiknas  Nomor  44  Tahun  2003,
Tentang Pedoman  Pembentukan
Dewan  Pendidikan  dan  Komite Sekolah Sagala, S. (2008). Manajemen Strategik  dalam  Peningkatan Mutu Pendidikan . Bandung: Alfabeta
Sugiyono, Metode  Skripsi  Kuantitatif, Kualitatif  Dan  R  &  D ,  2005, Alfabeta Bandung Suryana.  Deden,  2008. Manajemen
Keuangan Sekolah , Oktober. Undang-Undang  Nomor  20  Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.