ISSN 2579-5791 (Paper) ISSN 2550-0856 (Online) Vol. 2, No. 2, 2018, pp. 62 – 69 DOI: 10.26805/jmkli.v2i2.15
J-MKLI Vol. 2, No. 2, Oktober 2018, pp: 62 - 69
Jurnal Manajemen dan Kearifan Lokal Indonesia
https://journal.apmai.org/v2/index.php/jmkli

## KINERJA  PENGELOLAAN  ALOKASI  DANA  DESA  DAN  DANA  DESA (STUDI DI KECAMATAN AMPIBABO, KABUPATEN PARIGI MOUTONG PROVINSI SULAWESI SELATAN)
Rudin M 1  ., Bakarbessy M.L.F 2
1. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Panca Bhakti, Palu, Indonesia
2. Universitas Muhammadiyah, Ternate, Indonesia

## Info Artikel
________________ Sejarah Artikel: Diterima 2018-07-12 Disetujui 2018-09-11 Dipublikasikan 2018-10-31 ________________ Keywords:
Alokasi dana, dana desa, kinerja. ____________________

## Abstrak
___________________________________________________________________ Besarnya  alokasi  Dana  Desa  yang  dikucurkan  pemerintah  memerlukan  kesiapan  pelaksana dilapangan.  Banyak  terjadi  penyimpangan  dan  pelaksanaan  yang  tidak  efektif  dalam prakteknya.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  dan  menganalisa  kinerja pengelolaan alokasi dana desa dan dana desa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan  mengacu  pada  Undang-undang  No.  6  Tahun  2014  tentang  desa  dan  Permenkeu 241/PMK  07/2014  tentang  pelaksanaan  dan  pertanggunng  jawaban  transfer  ke  daerah  dan dana  desa,  sebagai  dasar  rujukan.  Hasil  penelitian  disimpulkan  sebagai  berikut:  (1)  kinerja pengelolaan  alokasi  dana  desa  di  Kecamatan  Ampibabo  Kabupaten  Parigi  Moutong Provinsi  Sulawesi  Tengah    belum  baik,    hal  ini  terlihat  dari    laporan  realisasi  dan  laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APB desa tidak diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan tidak ditulis  melalui media  informasi  yang  mudah  diakses oleh  masyarakat.  (2) kinerja pengelolaan dana desa di Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah belum baik.

## Abstract
___________________________________________________________________
The  amount  of  Village  Fund  allocation  that  the  government  disbursed  requires implementing  readiness  in  the  field.  There  are  many  deviations  and  implementations  that are  not  effective  in  practice.  The  purpose  of  this  study  was  to  find  out  and  analyze  the performance of the management of village fund allocation and village funds. This research uses  qualitative  methods  and  refers  to  Law  No.  6  of  2014  concerning  villages  and Permenkeu  241  /  PMK  07/2014  concerning  the  implementation  and  accountability  of transfers to the regions and village funds, as a reference basis. The results of the study are summarized  as  follows:  (1)  the  performance  of  village  fund  allocation  management  in Ampibabo  Subdistrict,  Parigi  Moutong  District,  Central  Sulawesi  Province  has  not  been good, this can be seen from the realization reports and  APB village’s accountability report not  informed  to  the  public  in  writing  and  not  written  through  information  which  is  easily accessible  to  the  public.  (2)  the  performance  of  village  fund  management  in  Ampibabo District, Parigi Moutong Regency, Central Sulawesi Province has not been good.
 Alamat korespondensi : rudin.ternate@gmail.com
ISSN 2579-5791 (Paper) ISSN 2550-0856 (Online) Vol. 2, No. 2, 2018, pp. 62 - 69

## PENDAHULUAN
Implementasi pemerintahan  daerah dalam Negara Kesatuan  Republik Indonesia sekarang ini mengacu pada Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang  pemerintah daerah,  yang  dalam  pasal  1  ayat  6  menyatakan:  bahwa  pelaksanaan  otonomi  daerah merupakan  hak,  wewenang,  dan  kewajiban  daerah  otonomi  untuk  mengatur  dan mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat  setempat  dalam sistem Negara Kesatuan Republik  Indonesia.
Strategi  pemerintah  dalam  mengatasi  ketimpangan  pembangunan  yaitu  dengan melaksanakan  pembangunan  nasional  yang  menaruh  perhatian  besar  terhadap  pembangunan desa.  Pembangunan  desa  mempunyai  peranan  yang  sangat  penting  dan  strategis  dalam rangka  pembangunan  nasional  dan  pembangunan  daerah,  karena  di  dalamnya  terkandung unsur  pemerataan  pembangunan  dan  hasil-hasilnya  serta  menyentuh  secara  langsung kepentingan  sebagian  besar  masyarakat  yang  bermukim  di  pedesaan  dalam  rangka meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  desa.  Dalam  pembangunan  desa,  pemerintahan  desa berkedudukan  sebagai  subsistem  dari  sistem  penyelenggaraan  pemerintahan  di  Indonesia, sehingga  desa  memiliki  tugas  dan  kewajiban  untuk  mengatur  dan  mengurus  kepentingan masyarakatnya  sendiri.  Dalam menyelengarakan kewenangan, tugas, dan kewajiban desa  dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan maka dibutuhkan sumber pendapatan desa.
Pemerintah  desa  mendapatkan  dukungan  keuangan  dari  pemerintah,  salah  satunya berasal dari dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah minimal 10% diperuntukkan bagi desa yang  disebut Alokasi Dana Desa (ADD). Maksud pemberian alokasi  dana  desa  (ADD)  sebenarnya  adalah  sebagai   bantuan  stimulan  atau  dana perangsang  untuk  mendorong  dalam  membiayai  program  pemerintah  desa  yang ditunjang  dengan  partisipasi  swadaya  gotong  royong  masyarakat  dalam  melaksanakan kegiatan   pemerintahan  dan  pemberdayaan  masyarakat.  Pengelolaan  yang  baik  dari pemerintah desa diharapkan dapat sesuai dengan tujuan ADD.  Pengelola alokasi dana desa di desa  adalah  Kepala  Desa,  Pelaksana  Teknis  Pengelolaan  Keuangan  Desa  (PTPKD),  dan Bendahara Desa.
Pengelolaan  alokasi  dana  desa  akan  menjadi  kekuatan  bagi  pemerintah  desa untuk  mengurus,  mengatur  dan  menyelenggarakan  rumah  tangganya  sendiri,  sekaligus bertambah  pula  beban  tanggung  jawab  dan  kewajiban  desa.  Namun  demikian penyelenggaraan pemerintahan tersebut tetap harus dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban  yang  dimaksud  diantaranya  adalah  pertanggungjawaban  dalam pengelolaan anggaran desa. Untuk saat ini kendala umum yang dirasakan oleh sebagian besar  desa  terkait  keterbatasan  dalam  keuangan  desa.  Seringkali  anggaran  pendapatan dan belanja desa tidak berimbang, antara penerimaan dengan pengeluaran desa.
Pengertian  alokasi dana desa (ADD) dalam PP No. 72 tahun 2005 adalah dana yang  dialokasikan  oleh  Pemerintah  Kabupaten/Kota  untuk  desa,  yang  bersumber  dari bagian  dana  perimbangan  keuangan  pusat  dan  daerah  yang  diterima  oleh Kabupaten/Kota di Indonesia bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang  diterima  oleh  Kabupaten/Kota  untuk  desa  paling  sedikit  10%  dibagikan  secara proporsional  ke  setiap  desa.  Perhitungan  besaran  anggaran  ADD  yang  harus dialokasikan daerah untuk diteruskan ke rekening desa.
Berdasarkan  Undang-undang  No.  6  tahun  2014  tentang  desa  disebutkan  bahwa sumber pembiayaan pembangunan dapat  diperoleh desa melalui  Pendapatan Asli  Desa (PADesa).  Sumber pendapatan  asli desa (PADesa) berasal dari hasil usaha, hasil aset, swadaya  dan  partisipasi,  gotong  royong,  dan  lain-lain  pendapatan  asli  desa.  Berbagai jenis  pengelolaan  pembangunan  dan  aset  yang  dimiliki  desa  berpotensi  menghasilkan berbagai jenis pendapatan desa, (KPK 2015: 21).
Kewenangan  desa  untuk  mengusahakan  pendapatannya  secara  swakelola tersebut  diatur  lebih  lanjut  dalam  Permendes  No.  1  tahun  2015  tentang  pedoman
ISSN 2579-5791 (Paper) ISSN 2550-0856 (Online) Vol. 2, No. 2, 2018, pp. 62 - 69
kewenangan  berdasarkan  hak  asal  usul  dan  kewenangan  lokal  berskala  desa.  Dalam Pasal 22, berdasarkan Permendes No. 1 tahun 2015 disebutkan bahwa: (1) desa dilarang melakukan  pungutan  atas  jasa  layanan  administrasi  yang  diberikan  kepada  masyarakat desa. (2) jasa layanan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:  surat pengantar; surat rekomendasi; dan surat keterangan. Meskipun telah dikeluarkan aturan tersebut,  namun  hingga  saat  ini,  rata-rata  pemasukan  desa  dari  pungutan  yang  paling signifikan justru berasal dari pungutan atas jasa layanan administrasi pada pemerintahan desa.
Pelaksanaan  pembangunan  desa  harus  menerapkan  prinsip-prinsip  transparansi serta  pelibatan  partisipasi  masyarakat  baik  dalam  perencanaan,  pelaksanaan  maupun dalam  pengawasan  dan  pemantauan.  Dalam  kerangka  UU  Desa,  siklus  pembangunan desa  mencakup  3  (tiga)  tahap  penting  yaitu  perencanaan,  pelaksanaan  dan pertanggungjawaban,  diuraikan  sebagai  berikut:  perencanaan  pembangunan  desa mengacu  pada  konsep  membangun  desa  dan  desa  membangun.  Konsep  membangun desa  dalam  konteks  perencanaan  adalah  bahwa  dalam  merencanakan  pembangunan, desa perlu mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.
Pada  UU  Desa,  untuk  mengakomodir  asas  demokrasi,  kemandirian,  partisipasi, kesetaraan  dan  pemberdayaan,  perencanaan  pembangunan  desa  tidak  semata-mata bersifat top  down ,  namun  juga  mengusung  konsep  desa  membangun.  Konsep  desa membangun ini mengedepankan musyawarah desa untuk mengakomodir kebutuhan riil masyarakat desa.
Berdasarkan  peraturan  pemerintah  No.  60  tahun  2014  tentang  dana  desa  yang bersumber  dari  APBN  dan  peraturan  pemerintah  No.  43  tahun  2014  tentang  peraturan pelaksanaan  undang-undang  nomor  6  tahun  2014  tentang  desa  telah  diatur  beberapa pokok  penggunaan  keuangan  desa.  Pada  pasal  100  PP  No.  43  tahun  2014  disebutkan bahwa belanja desa yang ditetapkan dalam APBDesa.
Dalam melaksanakan kegiatan dengan menggunakan APBDesa, pemerintah desa juga  dapat  melakukan  pengadaan  barang  dan  jasa.  Pengaturan  terhadap  proses pengadaan  barang  dan  jasa  di  tingkat  desa  diatur  lebih  lanjut  dengan  Peraturan Bupati/Walikota  dengan  berpedoman  pada  peraturan  perundangan  yang  berlaku.  Hal yang  belum  banyak  tersentuh  dalam  pengaturan  penggunaan  APBDesa  adalah  terkait standar  harga  barang  dan  jasa  serta  pengeluaran  lainnya.  Hal  ini  sangat  penting  bagi pemerintah desa dalam merencanakan anggaran dan sebagai upaya preventif terjadinya korupsi dan fraud dalam pelaksanaan anggaran.
Pelaporan dan pertanggungjawaban yang keluar dari ketentuan PP No. 43 tahun 2014  adalah  ketentuan  pada  PP  No.  60 tahun  2014  tentang  dana  desa  yang  bersumber dari  anggaran  pendapatan  dan  belanja  negara.  Dalam  PP  tersebut,  kepala  desa diharuskan  membuat  laporan  pertanggungjawaban  khusus  dana  desa  yang  bersumber dari  APBN.  Hal  ini  berarti  di  luar  dari  laporan  pertanggungjawaban  penggunaan APBDesa  secara  keseluruhan.  Padahal  dana  desa  sudah  termasuk  dalam  salah  satu sumber dana yang masuk dalam APBDesa.  Secara siklus, laporan pertanggungjawaban penggunaan  dana  desa  yang  bersumber  dari  APBN  sama  dengan  laporan pertanggungjawaban keuangan desa yaitu setiap semester. Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa juga ditujukan kepada Bupati/Walikota melalui Camat.
UU  Desa  meletakkan  prinsip  dasar  untuk  peneyelenggaraan  pengawasan  dan pemantauan pembangunan desa yang meliputi pengawasan oleh supra-desa ( downward accountability ),  pengawasan  oleh  lembaga  desa  dan  pengawasan  dari  masyarakat ( upward accountability ). Selanjutnya UU Desa mengamanatkan pembentukan peraturan yang lebih terperinci mengenai tata cara pelaksanaannya melalui  peraturan pemerintah dan  peraturan  di  tingkat  menteri  termasuk  menyangkut  sanksi  jika  terjadi  pelanggaran atau  pelaksanaan  yang  tidak  sejalan  dengan  prinsip  dan  tujuan  pembangunan  desa. Khusus pengelolaan dana desa, dalam PP No. 22 tahun 2015, disebutkan adanya sanksi
ISSN 2579-5791 (Paper) ISSN 2550-0856 (Online) Vol. 2, No. 2, 2018, pp. 62 - 69
bagi  daerah  dan  desa  yang  tidak  mengelola  dana  desa  dengan  baik  atau  kinerja  desa tidak baik.
Penilaian kinerja digunakan untuk menilai kemajuan pekerjaan atas pencapaian tujuan  dan  sasaran  yang  ditentukan,  termasuk  informasi  efisiensi    penggunaan  sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa, kualitas barang  dan jasa, perbandingan hasil dan  target,  dan  efektivitas  tindakan  dalam  mencapai  tujuan.  Penilaian  kinerja  adalah salah  satu tugas  penting  untuk  dilakukan  oleh  seseorang  pimpinan.  Kegiatan  penilaian ini penting, karena dapat digunakan untuk memperbaiki keputusan-keputusan personalia dan memberikan  umpan balik kepada para pegawai tentang kinerja mereka.
Penilaian  kinerja  merupakan  bagian  dari proses  pengendalian  manajemen  yang dapat  digunakan  sebagai  alat  pengendalian.  Pengendalian  manajemen  melalui  sistem penilaian  kinerja  dilakukan  dengan  cara  menciptakan  mekanisme reward dan punishment .  Sistem  pemberian  penghargaan  ( reward )  dan  hukuman  ( punishment ) digunakan  sebagai  pendorong  bagi  perencanaan  strategi.  Sistem  penilaian  kinerja  dan mekanisme rewards dan punishment harus  didukung  dengan  manajemen  kompensasi yang  memadai.  Manajemen  kompensasi  merupakan  mekanisme  penting  untuk mendorong dan memotifasi manajer untuk mencapai tujuan organisasi. Insentif negatif jika tujuan tidak tercapai disebut hukuman ( punishment ).
Peran  penting  adanya  penghargaan  ( reward )  dalam  sebuah  organisasi  adalah untuk  mendorong  tercapainya  tujuan  organisasi  dan  untuk  menciptakan  kepuasan bagi setiap  individu.  Penilaian  kinerja  diperlukan  untuk  menentukan  tingkat  kontribusi individu  atau tingkat kinerja individu.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  pada  dasarnya  merupakan  cara  ilmiah  untuk  mendapatkan data  dengan  tujuan  dan  kegunaan  tertentu.  Cara  ilmiah  berarti  kegiatan  penelitian tersebut  didasarkan  pada  ciri-ciri  keilmuan  yaitu,  rasional,  empiris  dan  sistimatis. Rasional  berarti  kegiatan  penelitian  itu  dilakukan  dengan  cara-cara  yang  masuk  akal, sehingga  terjangkau  oleh  penalaran  manusia.  Empiris  berarti  cara-cara  yang  dilakukan itu dapat diamati indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati  dan mengetahui cara-cara  yang  digunakan.  Sistematis  artinya  proses  yang  digunakan  dalam  penelitian tersebut menggunakan langkah-langkah yang bersifat logis (Sugiyono 2002: 1).
Teknik  penentuan  sampel  dalam  penelitian  ini  adalah  dengan  menggunakan purposive sampling . Menurut  Siregar (2010 : 148) “ Purposive sampling adalah metode penetapan  sampel  dalam  suatu  penelitian  yang  berdasarkan  pada  kriteria-kriteria tertentu.”  Adapun kriteria-kriteria yang dipilih adalah sebagai berikut:
1. Desa yang berada di wilayah  Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong.
2. Desa yang menerima alokasi dana desa dan dana desa periode  tahun 2014 – 2016.
3. Desa  yang  mendapat  alokasi  dana  desa  dan  dana  desa  yang  paling  tinggi  dan  yang paling rendah pada tahun 2014 - 2016.
Berdasarkan  kriteria  di  atas  maka  jumlah  sampel  dalam  penelitian  ini  adalah sebanyak  3  desa  yaitu  Desa  Lemo,  Desa  Ampibabo  Timur  dan  Desa  Sidole  Barat  di Kecamatan  Ampibabo  dengan  informan  yang  diwawancarai  sebanyak  3  orang  dengan rincian 1 orang setiap desa.
Pengolahan  data  berfokus  pada  data-data  yang  diperoleh    melalui  wawancara dan  dokumen  lainnya.  Analisis  data  dilakukan  selama  pengumpulan  data  di  lapangan dan setelah semua data terkumpul dengan teknik analisis model interaktif. Analisis data berlangsung  secara  simultan  yang  dilakukan  bersamaan  dengan  proses  pengumpulan data  dengan  alur  tahapan:  pengumpulan  data ( data  collection ),  reduksi  data  ( data reduction ),  penyajian  data  ( data  display ),  dan  kesimpulan  atau  verifikasi  ( conclution drawing & verifying ).
ISSN 2579-5791 (Paper) ISSN 2550-0856 (Online) Vol. 2, No. 2, 2018, pp. 62 - 69

## HASIL DAN PEMBAHASAN Kinerja  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  di  Kecamatan  Ampibabo    Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah
Alokasi  Dana  Desa  sangat  penting  guna  pembiayaan  pengembangan  wilayah- wilayah  tertinggal  dalam  suatu  sistem  wilayah  pengembangan.  Pelaksanaan  Alokasi Dana Desa ini ditujukan untuk program-program fisik dan non fisik yang berhubungan dengan indikator Perkembangan Desa, meliputi tingkat pendidikan, tingkat pendapatan masyarakat,  dan  tingkat  kesehatan.  Hakekat  pembangunan  desa  bertujuan  untuk memperbaiki  kondisi  dan  taraf  hidup  masyarakat.  Di  samping  itu  pemerintah  desa merupakan suatu strategi pembangunan yang memungkinkan pemerataan pembangunan dan  hasil-hasilnya  dinikmati  oleh  rakyatnya  dan  pertumbuhan  ekonomi  yang  cukup tinggi dan tercapainya stabilitas keamanan wilayah yang sehat dan dinamis.  Pemerintah desa sebagai alat untuk mencapai tujuan administrasi negara, berfungsi sebagai tangan panjang  pemerintah  dalam  rangka  pembangunan  nasional  demi  tercapainya kesejahteraan rakyat yang merata.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk mengetahui kinerja alokasi dana desa  maka harus diteliti tahap-tahap sebagai berikut:

## Penyaluran alokasi dana desa
Penyaluran  alokasi  dana  desa  dilakukan  secara  bertahap  sesuai  dengan  yang diamanatkan  oleh  Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2014  Pasal  99  ayat  (1)  dan selanjtunya diatur dengan Peraturan Bupati. Penyaluran alokasi dana desa dan bagi hasil pajak  dan  retribusi  daerah  ke  desa  harus  mempertimbangkan  estimasi  kemampuan  di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) khusus untuk alokasi dana desa.
Berkaitan dengan penyaluran alokasi dana desa di Desa Lemo sudah baik, hal ini diakui  oleh  bapak  DBS  selaku  Kaur  Keuangan  Desa  Lemo  yang  diwawancarai    pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017,  Pukul 11 00 – 12.10 WITA, sebagai berikut:
“  Menurut  saya  masalah  pembagian  atau  penyaluran  alokasi  dana  desa  di  desa kami sudah proporsional karena kami membagikan dana alokasi dana desa sudah sesuai  posnya,  karena  di  desa  kami  dana  alokasi  dana  desa  hanya  diperuntukkan untuk gaji kepala desa dan aparat desa seperti  honor pegawai dan gaji aparat desa yang  lain”.  (wawancara  dilakukan  di  rumah  informan  di  Desa  Lemo  Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong).
Pendapat informan tersebut sesuai dengan  Peraturan Bupati yang mengatur  tata cara  pengalokasi  alokasi  dana  desa,  harus  mempedomani  aturan-aturan  lainnya  seperti Peraturan  Menteri  Keuangan  tentang  pelaksanaan  dan  pertanggungjawaban  transfer  ke daerah dan dana desa pada tahun 2015 menggunakan PMK Nomor 241/PMK.07/2014. Serta menggunakan PMK  Nomor 250/PMK.07/2014 tentang  pengalokasian  transfer ke daerah dan dana desa. Kedua aturan tersebut harus menjadi pertimbangan karena dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah diatur oleh dua peraturan tersebut. Oleh karena itu,  dalam  Peraturan  Bupati  mengenai  tata  cara  alokasi  dana  desa  diatur  mekanisme mengikuti dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah.
Pengelolaan Alokasi Dana Desa
Pengelolaan  keuangan  alokasi  dana  desa merupakan  bagian  penting  yang  tidak dipisahkan  dari  pengelolaan  keuangan  desa  dalam  APBDesa.  Seluruh  kegiatan  yang didanai  oleh  Alokasi  Dana  Desa  direncanakan,  dilaksanakan  dan  dievaluasi  secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan  secara  administratif,  teknis  dan  hukum  (Aprisiami  Putriyanti  : 2012).
Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa
Tata  cara  pelaporan  alokasi  dana  desa  dan  dana  desa  diatur  dengan  Peraturan Bupati.  Tata  cara  pelaporan  dan  penggunaan  dana  diatur  sesuai  dengan  ketentuan
ISSN 2579-5791 (Paper) ISSN 2550-0856 (Online) Vol. 2, No. 2, 2018, pp. 62 - 69
pengelolaan  keuangan  daerah  dan  keuangan  desa.  Khusus  pelaporan  dana  desa  untuk semester  I  dilakukan  paling  lambat  minggu  keempat  bulan  Juli,  sedangkan  untuk semester  II  paling  lambat  minggu  keempat  bulan  Januari  tahun  berikutnya.  Kepala daerah  menyampaikan  laporan  konsolidasi  penyaluran  dana  desa  dengan  tembusan  ke kementerian paling lambat minggu keempat bulan Maret tahun anggaran berikutnya.
Berkaitan dengan pertanggung jawaban  alokasi dana desa di Desa  Lemo,  dapat dikatakan  belum  baik,  hal  ini  diakui  oleh  bapak  DBS  selaku  Kaur  Keuangan  Desa yang  diwawancarai  pada  hari  Selasa  tanggal  14  Maret  2017,  Pukul  11.00  –  12.10 WITA, sebagai berikut:
“Masalah pertanggung jawaban dana alokasi desa di Desa Lemo kami melaporkan setiap triwulan sedangkan untuk melaporkan kepapan informasi  sejauh ini kami belum  melakukan  pelaporan  tersebut tetapi  kami  sudah  merencanakan  untuk membuat  papan  informasi  dan  melaporkan  setiap  pertanggung  jawaban. (Wawancara  dilakukan  di  rumah  informan  di  Desa  Lemo  Kecamatan  Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong).
Pendapat informan lain yaitu bapak BDN selaku kepala desa dari Desa Sidole Barat dan bapak  UDN  dari  Desa  Ampibabo  Timur  tidak  dimasukan  dalam  pembahasan  karena sama.

## Kinerja  Pengelolaan  Dana  Desa  di  Kecamatan  Ampibabo  Kabupaten  Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah
Berdasarkan  Permendesa  nomor  5  Tahun  2015  tentang  penetapan  prioritas penggunaan  dana  desa  bahwa  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa  adalah  upaya mengembangkan  kemandirian  dan  kesejahteraan  masyarakat  dengan  meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan  sumber  daya  melalui  penetapan  kebijakan,  program,  kegiatan,  dan pendampingan  yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
Penyaluran Dana Desa
Penyaluran dana desa bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat desa  merujuk pada  serangkaian  tindakan  yang  dilakukan  secara  sistematis  dan  mencerminkan pertahapan kegiatan atau upaya mengubah masyarakat yang kurang ataubelum berdaya, berkekuatan,  dan  berkemampuan  menuju  keberdayaan.  Makna  “memperoleh”  daya, kekuatan  atau  kemampuan  merujuk  pada  sumber  inisiatif  dalam  rangka  mendapatkan pendapatan  desa  oleh  karena  itu,  masyarakat  harus  menyadari  akan  perlunya memperoleh  daya  tahu  kemampuan.  Makna  kata  “pemberian”  menunjukkan  bahwa sumber inisiatif bukan dari masyarakat.  Inisiatif untuk  mengalihkan daya, kemampuan atau  kekuatan  adalah  pihak-pihak  lain  yang  memiliki  kekuatan  dan  kemammpuan, misalnya pemerintah atau agen-agen pembanguan lainnya untuk kegiatan dana desa.
Berkaitan  dengan  penyaluran  dana  desa  di  Desa  Ampibabo  Timur  maka dituliskan  hasil  wawancara  dengan  bapak  UDN  selaku  Sekretaris  Desa  Ampibabo Timur yang diwawancarai pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2017, Pukul 13.00 – 14.10 WITA, sebagai berikut:
“Penyaluran  dana  desa  selama  ini  di  Desa  Ampibabo  Timur  dapat  dikatakan sudah  baik.  Saya  katakan  demikian  karena  pembagian  dana  desa  di  desa  kami sudah  cukup  adil  dan  tepat  pada  sasarannya”.  (wawancara  dilakukan  di  rumah informan  di  Desa  Ampibabo  Timur  Kecamatan  Ampibabo  Kabupaten  Parigi Moutong).
Pengelolaan Dana Desa
Dalam  rangka  penyelenggaraan  pemerintah  desa  disusun  perencanaan pembangunan  desa  sebagai  kesatuan  dalam  sistem  perencanaan  pembangunan  daerah.
ISSN 2579-5791 (Paper) ISSN 2550-0856 (Online) Vol. 2, No. 2, 2018, pp. 62 - 69
Dengan  adanya  perencanaan  pembangunan  desa  yang  terpadu  dengan  sistem perencanaan    desa    diharapkan   semua    program  yang  disusun  dan  dilaksanakan  dapat tepat sasaran dalam pembangunan masyarakat desa.
Berkaitan  dengan  pengelolaan  keuangan  desa  khusus  dana  desa  di  Desa  Lemo maka dituliskan hasil wawancara dengan bapak DBS selaku Kaur Keuangan Desa  yang diwawancarai  pada  hari  Selasa  tanggal  14  Maret  2017,  Pukul  11.00  –  12.10  WITA, sebagai berikut:
“Pengelolaan  dana  desa  khususnya  di  desa  Lemo  menurut  bapak  DBS  khusus dana  desa  pengelolaannya  terdiri  dari  40  %  untuk  biaya  penyelenggaraan  dana desa kemudian untuk biaya pelaksanaan pembangunan desa adalah sebesar 60 % dari total jumlah dana desa yang disalurkan dari pemerintah pusat”.  (wawancara dilakukan  di  rumah  informan  di  Desa  Lemo  Kecamatan  Ampibabo  Kabupaten Parigi Moutong).
Pendapat  informan  lain  yaitu  bapak  BDN  selaku  kepala  desa  dari  desa  Sidole Barat dan bapak UDN dari desa Ampibabo Timur tidak dimasukan dalam pembahasan karena sama. Pendapat informan tersebut terlampir di manuskrip hasil wawancara.
Pertanggung Jawaban Dana Desa
Berkaitan dengan pertanggung jawaban dana desa di Desa Sidole Barat, berikut ini  dituliskan  hasil  wawancara  dengan  bapak  BDN  selaku  Kepala  Desa  yang diwawancarai  pada  hari  Selasa  tanggal  11  April  2017,  Pukul  10.00  –  11.20  WITA, sebagai berikut:
“Pertanggung  jawaban  berupa  pembuatan  laporan  keuangan  desa  khususnya  di desa  Sidole  Barat  yaitu  laporan  keuangan  disampaikan  kepada  pemerintah  pusat untuk  kegiatan  pembangunan  kami  sampaikan  setiap  akhir  tahun.  Kemudian untuk  pemberdayaan  masyarakat  kami  laporkan  setiap  triwulan  kepada pemerintah  daerah.”  (wawancara  dilakukan  di  rumah  informan  di  Desa  Sidole Barat, Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong).
Pemberdayaan  masyarakat,  dilakukan  melalui  pengawasan  dan  pemantauan penyelenggaraan  pemerintahan  desa  dan  pembangunan  desa  yang  dilakukan  secara partisipatif  oleh  masyarakat  Desa.  Masyarakat  desa  berhak  melakukan  pemantauan terhadap  pelaksanaan  pembangunan  desa.  Berdasarkan  Permendesa  no.  1  tahun  2015 tentang kewenangan lokal berskala desa bidang pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  7  huruf  d  antara  lain:  pengembangan  seni  budaya  lokal, pengorganisasian  melalui  pembentukan  dan  fasilitasi  lembaga  kemasyarakatan  dan lembaga  adat,  fasilitasi  kelompok-kelompok  masyarakat  melalui:  kelompok  tani, kelompok nelayan, kelompok seni budaya; dan kelompok masyarakat lain di desa.

## KESIMPULAN
Berdasarkan    pembahasan  dan  analisis  yang  dilakukan  peneliti  tentang  kinerja pengelolaan alokasi dana desa dan dana desa di Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong  Provinsi  Sulawesi  Tengah  disimpulkan  sebagai  berikut:  Pertama,  kinerja pengelolaan  alokasi  dana  desa  di  Kecamatan  Ampibabo  Kabupaten  Parigi  Moutong Provinsi Sulawesi Tengah belum baik hal ini terlihat dari laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban  realisasi  pelaksanaan  APBDesa  tidak  diinformasikan  kepada masyarakat secara tertulis dan tidak ditulis melalui media informasi yang mudah diakses oleh  masyarakat.  Kedua,  kinerja  pengelolaan  dana  desa  di  Kecamatan  Ampibabo Kabupaten  Parigi  Moutong  Provinsi  Sulawesi  Tengah  belum  baik  hal  ini  terlihat  dari pemberdayaan masyarakat yang dibiayai oleh dana desa masih kurang.
Kepada  pemerintah  desa  di  Kecamatan  Ampibabo  Kabupaten  Parigi  Moutong Provinsi  Sulawesi  Tengah  disarankan  agar  meningkatkan  kinerja  pengelolaan  alokasi dana  desa  melalui  pertanggungjawaban  alokasi  dana  desa  baik  secara  teknis  maupun
ISSN 2579-5791 (Paper) ISSN 2550-0856 (Online) Vol. 2, No. 2, 2018, pp. 62 - 69
administrasi  yang  harus  sesuai  peraturan  yang  berlaku  dan  diinformasikan  kepada masyarakat secara tertulis.
Kepada  pemerintah  Desa  di  Kecamatan  Ampibabo  Kabupaten  Parigi  Moutong Provinsi  Sulawesi  Tengah  agar  memperbaiki  kinerja  dana  desa  melalui  pemberdayaan masyarakat yang dibiayai oleh dana desa.

## DAFTAR PUSTAKA
Budiarto,  Bambang.  2007.  Pengukuran  Keberhasilan  Pengelolaan    Keuangan  Daerah. Seminar Otonomi Daerah . Surabaya.
Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK. 2015. Laporan Hasil Kajian Pengelolaan Keuangan Desa: Alokasi Dana Desa dan Dana Desa. Jakarta.
Kaho, Yosef Riwu. 1997. Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia . PT. Gravindo Persada, Jakarta.
Mahfuz.    2009.  Meneliti  Tentang  Analisis  Dampak  Alokasi  Dana  Desa  (ADD) Terhadap  Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Kelembagaan  Desa  di  Kabupaten  X . Jurnal  Organisasi  dan  Manajemen. Vol.  5.  No.  1,  hal.  10-22,  Universitas Diponegoro Semarang.
Mahmudi. 2007. Manajemen Kinerja Sektor Publik . UPP STIM YKPN: Yogyakarta.
Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia.  2014.    Nomor  241  Tahun  2014 Tentang Pelaksanaan dan Pertanggunng Jawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa