## STRATEGI SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL BIDANG KETENAGAKERJAAN DALAM UPAYA PELINDUNGAN PEKERJA DI KOTA SURABAYA DAN KOTA PEKANBARU
The Strategy of Employment Social Security System Concerning the Protection of Workers in Surabaya City and Pekanbaru City

## Hartini Retnaningsih
Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Jl. Gatot Subroto Senayan Jakarta
Naskah diterima: 25 September 2016 Naskah dikoreksi: 19 November 2016 Naskah diterbitkan: 22 Desember 2016
Abstract: The  background  of  this  research  is  the  institutional  transition  period  of  PT  Jamsostek  to  BPJS Ketenagakerjaan (BPJS TK ). The problem is the constraints BPJS TK in their duty to provide labour protection. The methode of this research is qualitative, and the analysis was based on the theory of workers social security. Aims of research are to find out the obstacles and strategy in protecting on workers. The conclusion of researh are: First, the obstacles is Jaminan Hari Tua ( JHT) cash flow chaos of BPJS TK; Second, the low of public awareness on BPJS TK as confusing by BPJS Health; Third, so many rules of the Central Government and Local Government are not in line; and fourth, the lack of the coordination among related agencies.That is why, it was need strategy to protect workers by strengthen the coordination among regulation and related institution.
Keywords: obstacles, Employment Social Security System, workers protection.
Abstrak: Latar  belakang  penelitian  ini  adalah  masa  transisi  kelembagaan  dari  PT  Jamsostek  ke  BPJS  TK yang  mengelola  jaminan  sosial  tenaga  kerja.  Permasalahannya  adalah  kendala  BPJS  TK  dalam  menjalankan tugasnya  memberikan  pelindungan  kepada  tenaga  kerja.  Metode  penelitian  ini  adalah  kualitatif  dan  analisis didasarkan pada teori jaminan sosial. Tujuan penelitian adalah mengetahui kendala dan strategi SJSN Bidang Ketenagakerjaan  dalam  upaya  pelindungan  pekerja.  Kesimpulan  penelitian  adalah:  pertama,  ketentuan  JHT mengakibatkan kekacauan cash flow BPJS TK; kedua, masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap BPJS TK karena rancu dengan BPJS Kesehatan; ketiga, banyaknya aturan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang  tidak  sejalan;  Keempat,  kurangnya  koordinasi  antarinstansi  terkait.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  strategi untuk melindungi pekerja melalui penguatan koordinasi antar berbagai regulasi dan lembaga terkait.
Kata kunci: kendala, SJSN Bidang Ketenagakerjaan, pelindungan pekerja.

## Pendahuluan
SJSN Bidang Ketenagakerjaan yang merupakan amanat dari UU SJSN dan UU BPJS baru dimulai operasinya  pada  1  Juli  2015,  dan  hingga  saat  ini masih terjadi transisi tata cara perlindungan sosial bagi  pekerja  dari  sistem  lama  (yang  dikelola  PT Jamsostek)  menuju  sistem  baru  (yang  dikelola BPJS  Ketenagakerjaan/BPJS  TK).  SJSN  Bidang Ketenagakerjaan  merupakan  sistem  baru  yang diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada pekerja secara lebih baik dibanding sistem lama.
Berdasarkan  data  BPJS  Ketenagakerjaan  per Oktober  2015,  sebanyak  19,034  juta  pekerja  telah aktif menjadi peserta. Tumbuh 116,51% ketimbang periode yang sama tahun lalu sebanyak 16,337 juta pekerja.  Jumlah  kepesertaan  aktif  sebesar  19,034
juta  pekerja  itu  setara  99,66%  dari  target  2015. Lonjakan  juga  terjadi  di  kepesertaan  korporasi. Per  Oktober,  BPJS  ketenagakerjaan  sudah  diikuti 275.888  perusahaan  atau  109,65%  di  atas  target 2015. Dibandingkan tahun lalu, terjadi peningkatan sebesar  133,29%  dari  sebelumnya  206.988 perusahaan. Pertumbuhan kepesertaan ini otomatis mendorong  lonjakan  pembayaran  iuran.  Tercatat, per  Oktober  2015,  sebesar  Rp  27,8  triliun  atau tumbuh 122,41% dibandingkan periode sama tahun lalu sebesar Rp22,7 triliun.
Ada  beberapa  kendala  selama  transisi kelembagaan  BPJS  TK,  salah  satunya  adalah ketentuan tentang Jaminan Hari Tua (JHT). Setelah mendapatkan  banyak  tuntutan  dari  pihak  pekerja, akhirnya  Pemerintah  merevisi  PP  No.  46/2015
tentang  Jaminan  Hari  Tua  (JHT)  dan  berlaku mulai  1  September  2015.  Para  pekerja  yang  ingin mengajukan  pencairan  hanya  perlu  menyediakan kartu  keanggotaan  BPJS,  Kartu  Tanda  Penduduk (KTP),  Kartu  Keluarga,  Surat  Berhenti  Kerja, dan  fotokopi  surat  keterangan  berhenti  kerja  dari perusahaan.  Setelah  persyaratan  dipenuhi,  dana dapat  dicairkan  satu  hari  kemudian.  Menurut Menaker,  revisi  ini  bukan  untuk  memperbaiki kekeliruan pemerintah, melainkan untuk mengakomodir keluhan atau aspirasi para pekerja. Sebelumnya,  sempat  terjadi  protes  terhadap kebijakan  pemerintah  yang  mengharuskan  peserta mengambil  uang  tabungan  Jaminan  Hari  Tua (JHT)  setelah  10  tahun.  Peraturan  tersebut  dinilai melanggar hak pekerja.
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif yang  menurut  Neuman  (2006:157)  memiliki  ciri- ciri di antaranya peneliti sangat intens terhadap data yang diteliti. Dalam hal ini data bisa dalam bentuk kata-kata  yang  berasal  dari  dokumen,  observasi, maupun  transkrip.  Selain  itu,  dalam  penelitian kualitatif teori yang digunakan dapat bersifat kausal atau  nonkausal  dan  sering  bersifat  induktif  dan karena  menggunakan  prosedur  penelitian  tertentu maka  replikasi  sangat  jarang  terjadi.  Penelitian ini  mengambil  lokasi  di  Kota  Surabaya  dan  Kota Pekanbaru  dengan  alasan  kedua  kota  tersebut merupakan  kota  dengan  banyak  perusahaan  yang terdapat ribuan pekerja di dalamnya.
Metode kualitatif cukup menarik dan relevan, karena  sebagaimana  menurut  Rubin  dan  Babbie (2008:417), “ Qualitative research is not only a data collecting activity, but also frequently, and perhaps typically,  a  theory-generating  activity ”.  Jadi penelitian kualitatif bukan sekedar mengumpulkan data,  namun  juga  memungkinkan  terjadinya pengembangan  teori.  Dalam  hal  ini  SJSN  Bidang Ketenagakerjaan  merupakan  sesuatu  yang  baru diterapkan di Indonsia (tranformasi dari jamsostek yang ada sebelumnya), sehingga penelitian kualitatif diharapkan  bisa  memberikan  suatu  pengetahuan baru di bidang ketenagakerjaan.
Dalam  pelaksanaan  perlindungan  pekerja melalui  SJSN  Bidang  ketenagakerjaan,  BPJS  TK harus  mengoperasionalkan  berbagai  peraturan yang  diamanatkan  UU  SJSN,  sehingga  dalam penelitian ini ditemukan banyak hal baru yang perlu diinterpretasikan. Hal ini sesuai dengan salah satu ciri  penelitian  kualitatif  yang  bersifat  interpretatif sebagaimana  menurut  Wolcott  (dalam  Creswell, 2003:182), bahwa dalam penelitian kualitatif peran peneliti sangat penting dalam menginterpretasikan data.  Selain  itu,  penelitian  kualitatif  dapat digunakan  untuk  melihat  proses  sosial  dari  suatu
peristiwa,  sebagaimana  dikemukakan  Cresswell (2003:  182).  Pentingnya  peran  peneliti  dalam menginterpretasikan data dan menyimpulkan hasil penelitian  juga  sejalan  dengan  Rubin  dan  Babbie (2008: 417). Dalam penelitian ini, metode kualitatif digunakan untuk menganalisis implementasi SJSN Bidang Ketenagakerjaan, guna melihat sejauh mana SJSN  tersebut  dapat  memberikan  perlindungan yang layak bagi pekerja.
Waktu  keseluruhan  penelitian  ini  adalah  10 bulan (Januari-Oktober 2016), penelitian lapangan di  Kota  Surabaya  dilakukan  pada  tanggal  11- 20  April  2016  dan  penelitian  lapangan  di  Kota Pekanbaru  pada  tanggal  16-25  Mei  2016.  Kota Surabaya  dipilih  karena  di  wilayah  ini  terdapat banyak perusahaan dan 4 kantor cabang BPJS TK.
Ketepatan dalam penentuan informan sangat  mempengaruhi  hasil  penelitian  kualitatif, sehingga  dalam  penelitian  ini  penentuan  informan dilakukan  secara  hati-hati.  Penentuan  informan menggunakan  teknik purposive  sampling yang menurut  Silalahi  (2012:272)  juga  disebut  sebagai judgement  sampling ,  yang  merupakan  pemilihan siapa  subjek  yang  ada  dalam  posisi  terbaik  untuk memberikan  informasi  yang  dibutuhkan.  Oleh karena itu, penentuan informan dalam penelitian ini adalah  sebagai  berikut:  Kepala  BPJS  TK  Kanwil Jawa Timur dan Kepala BPJS TK Kanwil Sumatera Barat  Riau;  Kepala  BPJS  TK  Kota  Surabaya  dan Kepala  BPJS  TK  Kota  Pekanbaru;  Kepala  BPJS Watch  Jawa  Timur;  Kepala  Dinas  Tenaga  Kerja Provinsi  Jawa  Timur  dan  Kepala  Dinas  Tenaga Kerja  Provinsi  Riau;  Kepala  Dinas  Tenaga  Kerja Kota  Surabaya  dan  Kepala  Dinas  Tenaga  Kerja Kota Pekanbaru; dan unsur masyarakat.
Untuk  mendapatkan  hasil  penelitian  dengan simpulan  yang  akurat,  diperlukan  pengumpulan data dan analisis yang tepat pula. Pengumpulan data dalam penelitian ini melalui tiga cara, sebagaimana menurut  Patton  (2002:4),  “ Qualitative  findings grows out of three kinds of data collecion: (1) in- depth, opended interviews; (2) direct observation; and  (3)  written  documents ”.  Dengan  demikian, hasil  penelitian  ini  merupakan  pengembangan dari  temuan-temuan  yang  dilakukan  melalui wawancara  mendalam,  observasi  langsung,  dan mempelajari dokumen-dokumen. Sedangkan teknik pengumpulkan  data  dalam  penelitian  ini  adalah: 1)  Studi  kepustakaan,  dilakukan  sebelum  dan selama berlangsungnya proses penelitian; 2) Studi lapangan, dilakukan pada bulan April dan Mei 2016.
SJSN  Bidang  Ketenagakerjaan  merupakan sistem  perlindungan  sosial  untuk  pekerja  di seluruh  Indonesia,  baik  pekerja  formal  maupun pekerja  informal.  Dalam  rangka  melaksanakan
SJSN tersebut, BPJS TK merupakan lembaga yang diberi  wewenang  untuk  menangani  jaminan  sosial bagi  pekerja.  Saat  ini  merupakan  masa  transisi kelembagaan dari PT Jamsostek menuju BPJS TK sehingga  ada  beberapa  kendala  di  lapangan.  Kota Surabaya dan Kota Pekanbaru merupakan wilayah yang  memiliki  banyak  perusahaan  dengan  ribuan pekerja sebagai peserta BPJS TK. Saat ini di Kota Surabaya  terdapat  15.632  perusahaan  dan  di  Kota Pekanbaru terdapat 2.094 perusahaan. Ada dua hal yang ingin diketahui dalam penelitian ini yaitu: 1) Apa  saja  kendala  SJSN  Bidang  Ketenagakerjaan dalam upaya perlindungan pekerja di Kota Surabaya dan Kota Pekanbaru?; 2) Bagaimana strategi SJSN Bidang Ketenagakerjaan dalam upaya perlindungan pekerja di Kota Surabaya dan Kota Pekanbaru?
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui dan menganalis kendala-kendala SJSN Bidang Ketenagakerjaan dalam upaya perlindungan pekerja  di  Kota  Surabaya  dan  Kota  Pekanbaru dan  strategi  SJSN  Bidang  Ketenagakerjaan  dalam upaya perlindungan pekerja di Kota Surabaya dan Kota Pekanbaru.
Sedangkan  kegunaan  penelitian  ini  adalah sebagai masukan bagi DPR RI khususnya Komisi IX dalam rangka tugas pengawasan dan penganggaran terkait  implementasi  SJSN  khususnya  di  bidang ketenagakerjaan.  Selain  itu  hasil  penelitian  juga diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi penelitian lebih lanjut tentang SJSN Bidang Ketenagakerjaan dan perlindungan pekerja di Indonesia.

## Konsep Jaminan Sosial
Jaminan  sosial  merupakan  bagian  dari perlindungan  sosial  ( social  security ),  di  mana  ada dua jenis perlindungan sosial, yaitu bantuan sosial ( public  assistance )  dan  jaminan  sosial  ( social insurance ).  Menurut  Theobold  (Friedlander, 1980:256)  “ There  are  two  main  systems  of achieving economyc security: a program of public assistance (or social assistance), which is financed by  taxation,  and  a  program  of  social  insurance financed.... by contributions of the beneficiary and his or her employer ”. Jadi ada dua cara pendanaan perlindungan  sosial,  yaitu  pendanaan  oleh  negara melalui pajak dan pendanaan oleh iuran peserta atau majikannya
Menurut Warrent (Irene-Quiero-Tajalli dan  Campbell,  2002:223),  ada  enam  dimensi dalam  perubahan  sosial,  yaitu:  1)  Identifikasi tujuan  perubahan,  perubahan  yang  diperlukan; 2)  Identifikasi  sistem  target,  apakah  itu  individu, komunitas,  atau  organisasi;  3)  Memutuskan  apa yang direncanakan untuk mencapai tujuan bersama; 4) Memilih strategi yang akan bekerja terbaik untuk
perubahan,  seperti  kerja  sama,  kampanye  media, atau fisik dan kontes verbal; 5) Memperhitungkan resistance yang menolak perubahan; 6) Stabilisasi perubahan, atau mengembangkan mekanisme untuk memastikan bahwa perubahan akan tetap stabil.
Menurut  Thelen  (Beckmann,  2014:  326), jaminan  sosial  terkait  dengan  sirkulasi  jaringan dukungan  untuk  masyarakat,  di  mana  jaminan sosial tersebut merupakan bagian dari upaya untuk memenuhi  kebutuhan  masyarakat.  Jaminan  sosial merupakan motivasi penting bagi masyarakat yang memiliki dampak solidaritas yang mendalam.
Konsep  jaminan  sosial  terkait  erat  dengan masalah  kesejahteraan  di  mana  jaminan  sosial dimaksudkan  untuk  membantu  seseorang  atau sekelompok  orang  dalam  memenuhi  kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar merupakan pintu utama untuk  mencapai  tingkat  kesejahteraan  yang  lebih tinggi.  Dengan  demikian,  jaminan  sosial  tenaga kerja merupakan sesuatu yang sangat penting bagi pekerja  agar  memiliki  kemampuan  mengatasi masalah diri dan keluarganya terutama saat terjadi musibah  yang  mengganggu  aktivitasnya  sebagai pencari nafkah. Dalam konsep kesejahteraan setiap manusia akan selalu berupaya untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, sehingga mereka akan merasakan kesejahteraan yang meliputi kecukupan kebutuhan baik lahir maupun batin.
Berdasarkan  Midgley  (1995:14),  kesejahteraan sosial  mengandung  elemen-elemen,  yaitu:  pertama, sejauh mana masalah sosial dikelola, kedua, sejauh mana  kebutuhan  terpenuhi  dan;  akhirnya,  sejauh mana  peluang  untuk  kemajuan  disediakan.  Ketiga unsur  berlaku  untuk  individu,  keluarga,  kelompok, dan  bahkan  seluruh  masyarakat.  Jadi  kondisi sejahtera menyangkut seberapa jauh masalah sosial seseorang  dikelola,  seberapa  jauh  kemampuan seseorang mengatasi masalah sosialnya, dan seberapa jauh kemungkinan masalah sosial akan terselesaikan. Dalam hal ini, kesejahteraan pekerja terkait dengan seberapa jauh SJSN Bidang Ketenagakerjaan dapat memberikan  perlindungan  yang  berdampak  pada kesejahteraan pekerja.
Berdasarkan  Wibhawa,  Raharjo,  dan  Budiarti (2010:24-25),  pembangunan  kesejahteraan  bertujuan untuk  meningkatkan  kualitas  hidup  masyarakat, melalui  peningkatan  modal  ekonomi  ( economic capital ), manusia ( human capital ), kemasyarakatan ( human  capital ),  dan  perlindungan  ( security capital ) secara terintegrasi dan berkesinambungan”. Dalam hal ini SJSN Bidang Ketenagakerjaan dapat dipandang  sebagai  upaya  perlindungan  sosial ( social security ) bagi pekerja yang diselenggarakan secara sistematis dan berkesinambungan.
Titmuss  (Huda,  2009:72-73),  melawankan kesejahteraan dengan ketidaksejahteraan. Lawan  dari  kesejahteraan  adalah  ‘ social  illfare ’ (ketidaksejahteraan  sosial).  Apabila  salah  satu syarat  kesejahteraan  tidak  terpenuhi,  hal  itu  dapat menyebabkan  ‘ social  illfare ’  dalam  masyarakat. Dalam konteks pekerja, kesejahteraan adalah suatu kondisi yang membahagiakan terkait pekerjaannya. Seorang  pekerja  dianggap  sejahtera  jika  ia  dapat merasakan  manfaat  atas  pekerjaannya  seperti terkait  gaji,  fasilitas,  bonus,  serta  jaminan  sosial yang  dimilikinya  seperti  jaminan  hari  tua  (JHT), jaminan  pensiun  (JP),  jaminan  kecelakaan  kerja (JKK), jaminan kematian (JKN), dan sebagainya.
Menurut Adi (2008:44), kesejahteraan mencakup  berbagai  tindakan  yang  dilakukan manusia  untuk  mencapai  taraf  kehidupan  yang lebih  baik.  Taraf  kehidupan  yang  lebih  baik  ini tidak hanya diukur secara ekonomi dan fisik belaka, tetapi juga ikut memerhatikan aspek sosial, mental, dan segi kehidupan spiritual. Berdasarkan Adi, rasa sejahtera diharapkan dapat terwujud dengan adanya SJSN Bidang Ketenagakerjaan yang memadai.
Menurut  Barker  (Kirst-Ashman,  2007:  6), “ Social  welfare  is  a  nation’s  system  of  programs, benefits,  and  services  that  help  people  meet  those social,  economic,  educational,  and  health  needs that are fundamental to the maintenance of society”. Jadi kesejahteraan sosial merupakan gagasan yang diturunkan  ke  program-program  pelayanan  sosial oleh  pemerintah,  agar  masyarakat  merasakan manfaatnya.  Menurut  Kirst-Ashman  (2007:6), “Social  welfare,  then,  is  a  broad  concept  related to the general well-being of all people in a society. Inherent in the definition are two basic dimensions: (1) what people get in society (in terms of programs, benefits,  and  services)  and  (2)  how  well  their needs  (including  social,  economic,  educational, and  health)  are  being  met”. Jadi  kesejahteraan sosial  adalah  konsep  yang  terkait  dengan  kondisi kesejahteraan  masyarakat  secara  umum.  Ada  dua dimensi  yang  melekat  di  dalamnya  yaitu:  1)  Apa yang diperoleh masyarakat (dari program, manfaat, dan  pelayanannya);  2)  Sejauh  mana  kebutuhan mayasrakat (termasuk sosial, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan) dapat dipenuhi. Dalam hal ini SJSN Bidang  Ketenagakerjaan  merupakan  bagian  dari upaya  kesejahteraan  pekerja,  untuk  membantu pekerja  mengelola  keuangan  dan  mengarahkan pemanfaatannya untuk masa depan.
Menurut  Jordan  (1998:1),  politik  baru kesejahteraan  jauh  lebih  dari  sebuah  rencana untuk  mereformasi  pelayanan  sosial.  Dibutuhkan landasan  moral  yang  tinggi,  dan  memobilisasi warga  di  dorong  untuk  regenerasi  nasional.  Ini
berkaitan dalam prinsip-prinsip etika, dan menarik bagi  tanggung  jawab  sipil  dan  kebaikan  bersama. Di  atas  semua  itu,  tawaran  untuk  menciptakan sebuah komunitas yang kohesif, melalui nilai-nilai disiplin diri, solidaritas keluarga dan menghormati otoritas hukum. Berdasarkan Jordan, SJSN Bidang Ketenagakerjaan  merupakan  sistem  baru  dalam politik kesejahateraan sosial di Indonesia. Meskipun gagasannya telah tercantum dalam konstutisi sejak Indonesia merdeka, namun UU SJSN dan UU BPJS baru  lahir  setelah  reformasi  tahun  1998.  SJSN Bidang  Ketenagakerjaan  merupakan  pembaruan sistem  pelayanan  jaminan  sosial  pekerja  yang diharapkan  dapat  meningkatkan  kesejahteraan pekerja. Bahkan dalam sistem ini masyarakat yang bekerja  di  sektor  informal  (bukan  penerima  upah) pun bisa menjadi peserta BPJS TK.

## Konsep Ketenagakerjaan
Ada  beberapa  konsep  yang  dapat  digunakan untuk  memahami  apa  itu  tenaga  kerja.  Menurut Pasal  1  Ayat  (2)  UU  No.  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan,  tenaga  kerja  adalah  setiap orang  yang  mampu  melakukan  pekerjaan  guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
Menurut  Mulyadi  (Mahendra,  2014),  tenaga kerja adalah penduduk dalam usia kerja (berusia 15- 64 tahun) atau jumlah penduduk dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga kerja mereka dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktifitas tersebut. Sedangkan BPS (Mahendra, 2014) membagi tenaga kerja (employed) atas  3  macam,  yaitu:  1)  Tenaga kerja  penuh (full  employed) ,  adalah  tenaga  kerja yang mempunyai jumlah jam kerja >35 jam dalam seminggu dengan hasil kerja tertentu sesuai dengan uraian  tugas;  2)  Tenaga  kerja  tidak  penuh  atau setengah  pengangguran (under  employed) ,  adalah tenaga kerja dengan jam kerja <35 jam seminggu; 3) Tenaga kerja yang belum bekerja atau sementara tidak  bekerja (unemployed) ,  adalah  tenaga  kerja dengan jam kerja 0 - 1 jam per minggu.
Menurut  Sumarsono  (Martini,  2016),  tenaga kerja  di  Indonesia  tidak  menganut  batas  umur maksimum,  karena  Indonesia  belum  mempunyai jaminan  sosial  nasional.  Hanya  sebagian  kecil penduduk  Indonesia  yang  menerima  tunjangan  di hari tua yaitu pegawai negeri dan sebagian pegawai swasta.  Bagi  golongan  ini  pun,  pendapatan  yang mereka terima tidak mencukupi kebutuhan sehari- hari. Oleh karena itu, mereka yang telah mencapai usia  pensiun  biasanya  masih  tetap  harus  kerja. Dengan kata lain, sebagian besar dalam dalam usia pensiun  masih  aktif  dalam  kegiatan  ekonomi  dan
oleh  sebab  itu  meraka  tetap  digolongkan  sebagai tenaga kerja.
Tenaga kerja merupakan sumber daya manusia yang nota bene membutuhkan kehidupan yang layak dan bahkan kesejahteraan yang maksimal yang bisa diraihnya.  Harapan  untuk  mencapai  kesejahteraan tersebut tercermin dari kemauannya untuk bekerja. Menurut Hendytio dan Babari (Prijono & Pranarka, 1996:176),  “Setiap  usaha  peningkatan  kehidupan pekerja  harus  menyertakan  pekerja  itu  sendiri. Pekerja baik perseorangan maupun secara kelompok seperti  serikat  pekerja  harus  dilibatkan  dalam semua kegiatan untuk mencapai keadaan yang lebih baik”. Dalam hal ini SJSN Bidang Ketenagakerjaan mengajak  para  pekerja  untuk  mempersiapkan  hari tua  dengan  cara  menjadi  peserta  jaminan  sosial berupa jaminan hari tua dan jaminan pensiun.
Jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek) terkait dengan upaya perlindungan bagi para pekerja. SJSN Bidang  Ketenagakerjaan  merupakan  transformasi dari  regulasi  sebelumnya  yaitu  UU  No.  3  Tahun 1992 tentang Jaminan Sosisal Tenaga Kerja. Pasal 1 Angka 1 UU tersebut menyatakan bahwa “Jaminan sosial tenaga kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga  kerja  dalam  bentuk  santunan  berupa  uang sebagai  pengganti  sebagian  dari  penghasilan  yang hilang  atau  berkurang  dalam  pelayanan  sebagai akibat  yang  dialami  oleh  tenaga  kerja  berupa kecelakaan  kerja,  sakit,  bersalin,  hari  tua,  dan meninggal dunia”.
Menurut  Tunggal  (2009:223-234)  Program Jamsostek  adalah  program  pemerintah  untuk memberikan  perlindungan  dasar  bagi  tenaga  kerja guna  menjaga  harkat  dan  martabatnya  sebagai manusia dalam mengatasi risiko-risiko yang timbul di dalam hubungan kerja. Perlindungan dasar adalah perlindungan  secukupnya  yang  dapat  menjangkau seluruh  lapisan  tenaga  kerja  peserta  jamsostek. Oleh  karena  itu,  sistem  penyelenggaraan  program jamsotek  berprinsip  gotong  royong,  di  mana  yang sehat membantu yang sakit, yang muda membantu yang tua, dan yang berpenghasilan tinggi membantu yang berpenghasilan rendah.
Berdasarkan  Ashyhadie  (2013:160),  jaminan hari  tua  merupakan  tabungan  wajib  berjangka panjang  yang  iurannya  ditanggung  oleh  pekerja/ buruh  dan  pengusaha,  namun  pembayarannya kembali  hanya  dapat  dilakukan  apabila  telah memenuhi syarat-syarat tertentu”.
Menurut  Simanjuntak  (Husni,  2015:  28-29), pengertian tenaga kerja atau manpower mencakup penduduk  yang  sudah  atau  sedang  bekerja,  yang mencari  kerja  dan  yang  melakukan  pekerjaan lain  seperti  sekolah  dan  mengurus  rumah  tangga. Jadi  semata-mata  dilihat  dari  batas  umur,  untuk
kpentingan sensus di Indonesia menggunakan batas umur minimum 15 tahun dan batas umur maksimum 55 tahun.
Jamsostek merupakan isu yang tak pernah aus karena  terkait  dengan  motivasi  dan  produktivitas tenaga  kerja.  Upaya  perlindungan  pekerja  melalui jaminan sosial ummnya merupakan perjungan keras di  banyak  negara  terutama  negara  berkembang. Sebagaimana  digambarkan  Ramesh  (2014:45), setelah  bertahun-tahun  diskusi  yang  berlarut- larut,  akhirnya  pemerintah  menyetujui  UU  BPJS yang  di  dalamnya  terdapat  BPJS  Kesehatan  yang melayani kesehatan masyarakat dan BPJS TK yang menyelenggarakan  jaminan  sosial  bagi  pekerja. Selain  itu  jaminan  sosial  juga  terkait  dengan komitmen  negara,  sebagaimana  menurut  Chopra (2015: 575), bahwa UU Perlindungan Sosial terbaru di  India  dan  Indonesia  menandai  tahapan  baru dalam  perdebatan  tentang  apakah  hak-hak  sosial dan  hak-hak  ekonomi  dapat  dilaksanakan,  dan  ini menunjukkan  adanya  “legalisasi”  dari  kebijakan kesejahteraan.

## SJSN Bidang Ketenagakerjaan di Kota Surabaya
Menurut  Dinas  Tenaga  Kerja  Provinsi  Jawa Timur,  Kota  Surabaya  adalah  kota  dengan  UMK tertinggi  di  wilayahnya,  yaitu  Rp3.045.000, yang  disusul  daerah  lainnya  yaitu  Kab.  Gresik Rp3.042.500,-;  Kab.  Sidoarjo  Rp3.040.000,-; Kab.  Pasuruan  Rp3.037.500;  dan  Kab.  Mojokerto Rp3.030.000,-. (KS-2). Menurut Pimpinan BPJS TK Kanwil Jatim, terkait SJSN Bidang Ketenagakerjaan, Pemerintah  memiliki  tujuan  mulia  dan  berpihak kepada  rakyat,  namun  dalam  ketentuan  petunjuk teknis  masih  terdapat  kendala  di  lapangan  yaitu: a)  Pemerintah  seringkali  menerbitkan  peraturan dengan  masa  berlakunya  sangat  mepet,  sehingga waktu  untuk  sosialisasi  kepada stakeholder sangat minim;  b)  Penerbitan  peraturan  bersifat  populis. (KS-5).  Sedangkan  menurut  Pimpinan  BPJS TK  Karimunjawa,  Kebijakan  pemerintah  pusat dan  daerah  masih  tidak  sejalan.  Contoh:  untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Ayat (2) UU SJSN dan Pasal 15 Ayat (3) UU BPJS perlu menetapkan Perpres  No.  109  Tahun  2013  tentang  Penahapan Kepesertaan. Pasal 5 Ayat (1) bertentangan dengan PP 70 Tahun 2015 bahwa PNS mejadi kepesertaan PT Taspen. (KS-4).
Menurut  Pimpinan  BPJS  TK  Kanwil  Jatim, seluruh  jajarannya  telah  berupaya  melakukan sosialisasi  dengan  seluruh stakeholder ,  untuk peningkatan  kepesertaan  4  program  (JKK,  JHT, JKM  dan  JP)  dan  memberikan  pelayanan  prima dalam pengelolaan program-program tersebut serta pelayanan  kepada  peserta  baik  dalam  pemberian
informasi  dan  pembayaran  klaim  kepada  peserta penerima  upah  (PU)  dan  peserta  bukan  penerima upah (BPU).(KS-5). Bahkan selama ini BPJS telah didukung  oleh  SDM  yang  handal,  yang  diseleksi dengan ketat sesuai kompetensinya. Penyelenggara BPJS TK total karyawan 406 orang. Namun setelah dicermati, untuk menjalankan tugasnya yang penuh tantangan,  BPJS  TK  BPJS  Kanwil  Jatim  masih kekurangan 70 personel. (KS-5). BPJS TK Kanwil Jatim  memiliki  16  Kantor  Cabang  dan  20  Kantor Cabang  Perintis  serta  titik  pelayanan Chanelling SPO  BRI.  Ruang  Pelayanan  masing-masing  unit
kerja  kurang  optimal  terkait  pemberlakukan  PP No.  60  Tahun  2016  dan  Permenakertrans  No. 19  Tahun  2015  sehingga  menimbulkan rush pengambilan  klaim  JHT.  Terkait  Dana/Anggaran BPJS  TK , Kantor  Daerah  melakukan  penyusunan dan pengusulan ke Kantor Pusat selanjutnya tingkat Kantor Pusat melalui persetujuan Pemerintah. (KS- 5).
Menurut  Pimpinan  BPJS  TK  Karimunjawa, hingga  kini  masih  banyak  perusahaan  di  Kota Surabaya yang belum mengikuti program BPJS TK, terlihat  dari  masih  banyaknya  badan  usaha  yang mengajukan  izin  ke  PTSP  Kota  Surabaya  namun masih  belum  menjadi  peserta.  (KS-4).  Menurut Pimpinan  BPJS  TK  Kanwil  Jatim,  kepatuhan  dan kesadaran masih perlu ditingkatkan melalui sosialisasi maupun law inforcement , hal ini terlihat sangat jelas dengan  masih  terdapat  PWBD  (Perusahaan  Wajib Belum  Daftar),  PDS  (Perusahaan  Daftar  Sebagian) TK serta PDS program maupun tunggakan. (KS-5).
Berdasarkan  Data  Statistik  Pekerja  di  Jawa Timur,  kepesertaan  sd.  Maret  2016,  terdapat sebanyak  20.692.410  angkatan  kerja  yang  terdiri dari  7.000.390  pekerja  formal  dan  12.870.000, sehingga  total  19.800.390  angkatan  kerja.  Dari jumlah tersebut, peserta BPJS TK adalah 1.438.183 pekerja yang terdiri dari 1.413.078 pekerja formal (PU) dan 25.105 pekerja informa (BPU). (KS-5).
Tabel 2. Perusahaan dan Kepesertaan pada BPJS TK di Kota Surabaya
No. Cabang Surabaya S/D 2014 S/D 2015 PERSH TK PU PERSH TK PU 1. Karimunjawa 2.746 113.305 3.683 179.965 2. Darmo 1.641 69.781 2.084 95.294 3. Rungkut 1.741 71.860 2.252 100.798 4. Tanjung Perak 1.167 52.529 1.596 64.636 TOTAL 7.295 307.475 9.615 440.693
Sumber: BPJS TK Karimunjawa, Surabaya.
Tabel 3. Data Statistik Pekerja di Jawa Timur
Data Statistik Maret 2015 Peserta BPJS Ketenagakerjaan Jumlah Angkatan Kerja Jumlah Bekerja PU (Formal) BPU (Informal) Total Formal Informal Total 20.692.410 7.000.390 12.800.000 19.800.390 1.413.078 25.105 1.438.183
Sumber Potensi: Sakemas BPS Februari 2015 *Data BPJS Ketenagakerjaan Jatim Maret 2016
Tabel 1. Data Personel BPJS TK Kanwil Jatim Nonstruktural Struktural Pemasaran 100 Kakanwil 1 Pelayanan 65 Kabag 5 Keuangan & TI 42 Kakacab 16 Umum & SDM 47 Kabid 65 MMR 16 Kcp 20 KCP 28 Jumlah 107 Jumlah 298
Rincian kepesertaan BPJS di Jatim adalah 70% sebagaimana terlihat dalam tabel berikut:
Menurut Pimpinan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa  Timur,  BPJS  TK  jauh  lebih  baik  dibanding Jamsostek,  namun  lebih  memberatkan  pengusaha. Saat  ini  di  Jawa  Timur  sedang  dilakukan  upaya percepatan  kepesertaan  BPJS  TK,  dan  Gubernur sebagai ketua tim percepatan itu. (KS-2).
Menurut  Pimpinan  PT  Vitapharm,  keberatan pengusaha  adalah  masalah  pesangon,  JHT,  dan JP  di  mana  ketiganya  sebenarnya  adalah  sama (uang  pensiun),  hanya  cara  memberikannya  yang berbeda  (langsam  atau  berkala).  Sejak  berlakunya BPJS TK beban pengusaha bertambah karena harus membayar iuran JP. (KS-6).
Namun menurut seorang aktivis Serikat Pekerja (SP),  masih  banyak  perusahaan  yang  belum  ikut BPJS  TK,  karena  pemahaman  yang  salah  tentang pesangon,  JHT,  dan  JP.  Mereka  beranggapan ketiganya  sama,  padahal  jelas  berbeda.  Pesangon adalah  uang  pisah  dari  perusahaan  setelah  orang berhenti  bekerja,  JHT  adalah  tabungan  yang terprogram  untuk  hari  tua,  dan  JP  adalah  pensiun yang  diterima  setiap  bulan  setelah  orang  tidak bekerja.  JP  merupakan  cita-cita  luhur,  untuk keadilan sosial. Iuran JP yang ideal sekitar 8-12% gaji dengan minimal 15 tahun pembayaran. Dengan iuran  tersebut  besarnya  uang  pensiun  per  bulan mencapai  Rp1-Rp1,2  Juta.  Namun  iuran  yang disepakati saat ini adalah 3%. JKK memang lebih baik  dibanding  pada  masa  Jamsostek.  Dulu  JKK maksimal haya Rp20 juta, tapi sekarang unlimited . JKM ada penambahan, salah satunya santunan anak 12 jt. Sedang JHT tetap dengan iuran 5,7% (3,7% dibayar pengusaha dan 2% dibayar pekerja). Namun jika dulu usia pensiun adalah 55 tahun, sekarang 56 tahun. (KS-7).
Menurut Pimpinan BPJS Wacth, bahwa BPJS TK jauh lebih baik karena manfaatnya lebih banyak. Bahkan  JKK  dan  JKM  pada  BPJS  TK  ini  dapat diikuti  oleh  mayarakat  umum  (bukan  penerima upah).  JP  adalah  program  baru,  jadi  belum  bisa
dilihat  manfaatnya  saat  ini.  Namun  berdasarkan perhitungan  yang  cermat,  seharusnya  iuran  JP ditingkatkan menjadi 8-12%, karena angka itu baru bisa memenuhi kebutuhan hidup layak bagi pekerja yang pensiun. Dalam hal ini sharing bisa dilakukan, misalnya  iuran  JP  di  angka  10%,  maka  pekerja membayar  7%  dan  pengusaha  3%.  Diharapkan pekerja  nantinya  mendapatkan  pensiun  sebesar minimal 75% dari gaji terakhir. (KS-1).

## SJSN Ketenagakerjaan di Kota Pekanbaru
Menurut  Pimpinan  BPJS  Kota  Pekanbaru, sampai  saat  ini  ada  4009  perusahaan  yang  aktif di  Kota  Pekanbaru,  dengan  pekerja  yang  aktif terlindungi sekitar kurang lebih 2000. Pasar tenaga kerja  di  Kota  Pekanbaru  didominasi  perusahaan pertambangan  dan  perkebunan  (sawit).  BPJS  TK Kota  Pekanbaru  saat  ini  sedang  mengolah  potensi perusahaan menengah ke bawah dan pekerja bukan penerima upah. Untuk itu BPJS TK aktif melakukan sosialisasi dan edukasi. Dukungan Pemerintah Kota Pekanbaru  dalam  hal  ini  cukup  positif,  sehingga sosialisasi  berjalan  baik.  Sejak  berlakunya  UU BPJS,  ada  beberapa  perubahan  manfaat  asuransi peserta.  Saat  masih  dikelola  Jamsostek,  manfaat terbatas,  tapi  sekarang  semua  kebutuhan  medis dijamin. Selain itu JP dan beasiswa Rp12 juta bagi anak yang orang tuanya (pekerja) meninggal karena kecelakaan kerja (KK). (KP-4). Berikut adalah data kepesertaan BPJS TK di Kota Pekanbaru.(KP-4).
Tabel 5. Perusahaan Aktif Januari-Maret 2016
No. Kacab Aktif 1 Padang 3,039 2 Bukittinggi 1,890 3 Solok 993 4 Pekanbaru Kota 4,065 5 Tanjung Pinang 3,365 6 Batam Nagoya 4,301 7 Dumai 1,624

## Tabel 4. Rincian Kepesertaan di Jatim: Program
Akumulasi Perusahaan JKK 38.839 JHT 37.023 JKM 38.839 JPN 5.608 Akumulasi TK JKK 1.413.762 JHT 1.331.954 JKM 1.413.762 JPN 650.192
No. Kacab Aktif 8 Rengat 1,002 9 Duri 938 10 Pekanbaru Panam 1,376 11 Batam Sekupang 1,785 SE-KANWIL 24,378 Tabel 6. Tenaga Kerja Aktif Januari-Maret 2016 NO KACAB TENAGA KERJA AKTIF PU BPU JAKON 1 Padang 77,888 5,778 18,727 2 Bukittinggi 35,429 4,660 13,138 3 Solok 22,494 2,223 800 4 Pekanbaru Kota 203,294 3,719 55,508 5 Tanjung Pinang 30,112 1,990 8,543 6 Batam Nagoya 182,743 5,365 3,963 7 Dumai 34,510 3,148 365.660 8 Rengat 62,187 6,132 514 9 Duri 33,638 55 1,600 10 Pekanbaru Panam 47,869 1,766 856 11 Batam Sekupang 49,732 91 2,232 SE-KANWIL 779,886 34,927 471,541
Menurut  Ketua  KSBSI  Sumbar  Riau,  sejak berlakunya  BPJS  TK  banyak  perubahan  terhadap jaminan  sosial  pekerja.  BPJS  TK  sangat  baik khususnya  dengan  adanya  program  terbaru  yaitu JP.  Selama  ini  KSBSI  bisa  berkomunikasi  dan koordinasi dengan BPJS TK, namun KSBSI menilai Dinas  Tenaga  Kerja  Provinsi  Riau  dan  Dinas Tenaga  Kerja  Kota  Pekanbaru  kurang  responsif terhadap  masalah  perlindungan  pekerja.  Selama ini  hubungan  KSBSI  dengan  kedua  dinas  tersebut kurang harmonis. (KP-5).
Terkait  jaminan  pensiun,  Pimpinan  BPJS  TK Kota  Pekanbaru  menyatakan  bahwa  Program  JP baru  saja  dimulai.  Konsepnya  adalah  bagaimana setiap masyarakat mempunyai jaminan di hari tua, yaitu  memunyai  uang  secara  rutin  setiap  bulan. Setelah dihitung oleh aktuaris, iuran 3%, dapatnya paling  rendah  Rp300  ribu  per  bulan  dan  paling besar Rp3,6 juta, berlaku 15 tahun kemudian. Kalau peserta mengiur 15 tahun, ia akan mendapat manfaat pensiun  berkala,  tetapi  kalau  mengiur  kurang  dari 15  tahun,  uang  pensiun  hanya  dapat  diberikan secara  langsam.  Pensiun  berkala  akan  diterima
sampai  seseorang  meninggal  dan  akan  diwariskan kepada  istri  atau  anaknya  jika  yang  bersangkutan meninggal. Jika tidak punya istri atau anak, pensiun bisa diterima kerabat atau orang lain yang ditunjuk. Jadi  orang  hanya  perlu  menyisishkan  iuran  3% dari gaji maka sudah dapat pensiun. Khusus untuk peserta  (minimal  satu  tahun)  yang  meninggal karena kecelakaan kerja (KK), dia berhak langsung menerima  uang  pensiun.  Untuk  orang  yang  cacat total tetap dapat hak pensiun, tapi kalau cacat tidak total tetap, dia harus melanjutkan iurannya. (KP-4).
Menurut  Pimpinan  PT  Indofood  Sukses Makmur, Tbk., semua karyawan di perusahaannya telah  menjadi  peserta  BPJS  TK.  Namun  ada beberapa  kendala  dalam  implementasi,  misalnya sering  terjadi  keterlambatan  pemerintah  dalam menyampaikan informasi ketenagakerjaan. (KP-1).
Yang  juga  menjadi  kendala  dalam  upaya pelindungan  pekerja  adalah  kurangnya  jumlah pengawas tenaga kerja. Menurut Pimpinan Pegawai Pengawas  Dinas  Tenaga  Kerja  Kota  Pekanbaru, di  kantornya  terdapat  8  (delapan)  orang  Pegawai Pengawas,  namun  di  antara  jumlah  itu  baru  satu orang  yang  telah  mendapat  legalisasi.  Padahal perusahaan  yang  ditangani  sangat  banyak  (saat ini  ada  4000  perusahaan),  sehingga  sangat  tidak sebanding  antara  jumlah  Pegawai  Pengawas  dan jumlah perusahaan yang harus diawasi. (KP-2).
Yang dikeluhkan, sejak berlakunya BPJS TK, kewenangan Pegawai Pengawas TK tidak ada lagi, karena  tidak  bisa  lagi  memberikan  sanksi  kepada pengusaha  yang  nakal.  Padahal  dulu,  berdasarkan UU  Jamsostek,  para  Pegawai  Pengawas  TK memiliki kewenangan untuk menindak. Selama ini ada pengaduan-pengaduan ke Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru, namun tidak dapat ditindaklanjuti. Misanya tentang pekerja yang tidak diikutkan dalam BPJS  TK  oleh  perusahaan,  padahal  kepesertaan BPJS TK merupakan salah satu syarat Wajib Lapor TK bagi perusahaan. (KP-2)
Perbandingan  SJSN  Ketenagakerjaan  di  Kota Surabaya dan Kota Pekanbaru
Jika dilihat operasional kelembagaannya yang telah berlangsung sejak 1 Juli 2015 sampai dengan saat ini, maka BPJS TK Kota Surabaya dan BPJS TK Kota Pekanbaru dapat dikatakan telah berupaya menjalankan fungsinya untuk memberikan perlindungan  kepada  pekerja  melalui  berbagai pelayanannya.  Berdasarkan  Midgley  (1995:14), pelaksanaan SJSN Bidang Ketenagakerjaan di Kota Surabaya  dan  Kota  Pekanbaru  merupakan  bagian dari upaya mengatasi masalah sosial para pekerja. Dalam hal ini BPJS TK Kota Surabaya dan BPJS Kota  Pekanbaru  berupaya  memberikan  jaminan
bagi pekerja untuk menghadapi hari tuanya setelah pensiun.
BPJS  TK  Kota  Surabaya  dan  BPJS  Kota Pekanbaru  telah  berupaya  melaksanakan  SJSN Bidang  Ketenagakerjaan  dalam  rangka  kehidupan pekerja  yang  lebih  baik.  Berdasarkan  Wibhawa, Raharjo,  dan  Budiarti  (2010:24-25),  BPJS  TK merupakan bagian dari pembangunan kesejahteraan, yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  kualitas hidup  para  pekerja  melalui  program-programnya. SJSN  Bidang  Ketenagakerjaan  dapat  dipandang sebagai upaya perlindungan sosial ( social security ) pekerja yang diselenggarakan secara sistematis dan berkesinambungan. SJSN Bidang Ketenagakerjaan seharusnya memberi manfaat yang lebih baik.
SJSN Bidang Ketenagakerjaan dapat dipandang sebagai proyeksi kesejahteraan pekerja. Berdasarkan Titmuss (Huda, 2009:72-73), BPJS TK Kota Surabaya dan Kota Pekanbaru telah berupaya menghilangkan  kekhawatiran  pekerja  menghadapi persoalan  hari  ini  (saat  bekerja)  dan  saat  nanti (hari  tua)  untuk  menghilangkan  ‘ social  illfare ’ (ketidaksejahteraan  sosial).  Tujuannya  adalah untuk mencapai kesejahteraan pekerja, yaitu suatu kondisi yang membahagiakan terkait pekerjaannya, yakni ketika pekerja dapat merasakan manfaat atas pekerjaannya terkait gaji, fasilitas, bonus, jaminan pensiun,  dan  sebagainya.  Sedangkan  berdasarkan Adi (2008: 44), BPJS TK Kota Surabaya dan BPJS Kota  Pekanbaru  telah  berupaya  untuk  mencapai kesejahteraan dan taraf kehidupan pekerja yang lebih baik. Dalam hal ini, rasa sejahtera diharapkan akan muncul  dengan  adanya  jaminan  hari  tua,  jaminan pensiun,  jaminan  kesehatan,  dan  sebagainya  yang mampu memenuhi kebutuhan para pekerja.
BPJS  TK  Kota  Surabaya  dan  BPJS  TK Kota  Pekanbaru  telah  berupaya  mewujudkan kesejahteraan pekerja melalui program- programnya. Program BPJS TK adalah operasionalisasi dari gagasan tentang kesejahteraan pekerja  yang  ditetapkan  oleh  negara.  Berdasarkan Barker  (dalam  Kirst-Ashman,  2007:  6),  BPJS  TK Kota  Surabaya  dan  BPJS  Kota  Pekanbaru  telah berupaya  mengoperasionalkan  program-program pelayanan  sosial  ketenagakerjaan,  dalam  rangka mewujudkan gagasan negara tentang kesejahteraan pekerja,  agar  masyarakat  merasakan  manfaatnya. Dalam hal ini BPJS TK Kota Surabaya dan BPJS TK  Kota  Pekanbaru  berupaya  mewujudkan kesejahteraan pekerja melalui dua dimensi yaitu: 1) Apa yang diperoleh pekerja sebagi konsekuensi dari kepesertaan  BPJS  TK;  2)  Sejauh  mana  kebutuhan pekerja  (JKK,  JHT,  JKM  dan  JP)  dapat  dipenuhi. Dalam  hal  ini  SJSN  Bidang  Ketenagakerjaan merupakan  bagian  dari  upaya  negara  dalam
memberikan  kesejahteraan  bagi  pekerja  terkait keuangannya di masa depan.
Berdasarkan  Jordan  (1998:1),  SJSN  Bidang Ketenagakerjaan  merupakan  sistem  baru  dalam politik kesejahteraan sosial di Indonesia. Meskipun gagasannya telah tercantum dalam konstutisi sejak Indonesia merdeka, namun UU SJSN dan UU BPJS baru  lahir  setelah  reformasi  tahun  1998.  SJSN Bidang  Ketenagakerjaan  merupakan  pembaruan sistem  pelayanan  jaminan  sosial  pekerja,  dan bahkan masyarakat yang bekerja di sektor informal (bukan  penerima  upah)  pun  bisa  menjadi  peserta. Dengan  demikian,  SJSN  Bidang  Ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh BPJS TK baik di Kota Surabaya  maupun  di  Kota  Pekanbaru  diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja.

## Kendala  dalam  Pelindungan  Pekerja  di  Kota Surabaya
Menurut  pimpinan  BPJS  TK  Karimunjawa, beberapa  hal  yang  menjadi  kendala  dalam implementasi  BPJS  TK  di  Kota  Surabaya  antara lain:  1)  Belum  ditandatanganinya  Mou  dengan Walikota  Surabaya  terkait  Kewajiban  Pendaftaran Badan  Usaha  kepada  program  BPJS  TK;  2) Perusahaan  masih  merespon  bahwa  kepesertaan program  BPJS  TK  sebagai cost tambahan  bagi operasional  perusahaan;  3)  Tenaga  kerja  sangat merespon  baik  atas  kepesertaan  BPJS  TK  sebagai upaya  untuk  mendapatkan  kepastian  perlindungan atas resiko sosial yang akan timbul akibat hubungan kerja.  Pihak  perusahaan  masih  belum  peduli.Ada beberapa  upaya  yang  telah  dilakukan,  yaitu:  1) Sosialisasi terus menerus kepada Pemerintah Kota Surabaya  agar  segera  melakukan  tanda  tangan atas  MoU  bersama  BPJS  TK  dalam  memberikan perlindungan kepada tenaga kerja di Kota Surabaya; 2) Sosialisasi bersama dengan instansi terkait baik kejaksaan,  mitra  perbankan,  serikat  pekerja,  dan lain-lain. (KS-4).
Pimpinan Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya menyatakan bahwa pihaknya tidak dapat melakukan pengawasan secara optimal karena terjadi overlaping tugas dengan Dinas Tenaga Kerja Provinsi. Karena itu,  Walikota  mengirim  surat  kepada  Presiden  RI (Surat  Walikota  Surabaya  kepada  Presiden  RI No.  560/4980/436.6.12/2015  Perihal  Permohonan Penyelenggaraan  Pengawasan  Ketenagakerjaan Tetap  Menjadi  Kewenangan  Pemerintah  Kota Surabaya Tanggal 25 September 2015) yang intinya ingin  menarik  kembali  kewenagan  pengawasan ketenagakerjaan dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi ke Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya.(KS-3).
Bagi  Pimpinan  BPJS  Watch,  yang  menjadi kendala  adalah  tidak  adanya  petunjuk  teknis
pelaksanaan  jaminan  sosial  ketenagakerjaan. Misalnya  dalam  UU  BPJS  disebutkan  bahwa  jika tidak didaftarkan oleh pengusaha, maka pekerja bisa mendaftar sendiri ke BPJS TK. Dalam hal ini tidak ada  petunjuk  teknis  siapa  yang  akan  bertanggung jawab  untuk  membayar.  Jika  pendaftaran  itu disampaikan  ke  perusahaan,  sudah  pasti  pekerja tersebut akan dipecat. (KS-1).

## Kendala  dalam  Pelindungan  Pekerja  di  Kota Pekanbaru
Menurut Pimpinan BPJS TK Kota Pekanbaru, ada sejumlah kendala di antaranya adalah sulitnya memberikan edukasi kepada pekerja bukan penerima upah,  karena  BPJS  TK  belum  dianggap  sebagai kebutuhan pokok. Oleh karena itu, BPJS TK Kota Pekanbaru bekerja sama dengan BPJS Kesehataan untuk  sosialisasi.  Koordinasi  antarinstansi  juga menjadi kendala, karena regulasi pusat dan daerah tidak  sejalan.  Misalnya  terkait  JKK,  pekerja  yang mengalami kecelakaan kerja tidak bisa dilayani RS yang belum bekerja sama dengan BPJS TK. Kalau kecelakaan  kerja  terjadi  di  lokasi  yang  tidak  ada jaringan,  pekerja  harus reimburs .  Jadi  seharusnya seluruh  RS  bekerja  sama  dengan  BPJS  TK  dan ada  MoU  untuk  melayani  JKK.  Namun  hingga kini  sulit  dilakukan,  karena  pemerintah  setempat belum memerintahkan. BPJS TK Kota Pekanbaru, sudah  sering  sosialisasi,  namun  masih  banyak  RS yang belum bergabung. Ini berbeda dengan di Aceh misalnya,  yang  para  pejabatnya  bersedia  bicara tentang  pentingnya  BPJS  TK.  Selain  itu,  juga  ada beberapa  daerah  lain  yang  memiliki  Perda  terkait BPJS  yang  intinya  mewajibkan  perusahaan  dan RS  bekerja  sama  dengan  BPJS  TK.  Seharusnya pemerintah  pusat  melakukan  evaluasi,  sehingga setiap  kepala  daerah  diwajibkan  mengikuti  BPJS TK, karena ini adalah program negara. Kalau bisa, kepesertaan BPJS TK dijadikan salah satu indikator bagi kesuksesan kepala daerah. Memang sudah ada MoU antara BPJS TK dan Kemendagri terkait ASN, PTSP,  dan  perizinan,  namun  implementasinya terganjal  UU  Otonomi  Daerah  dan  ego  sektoral. Artinya harmonisasi aturan itu penting. Kendala lain adalah  rendahnya  pemahaman  masyarakat  tentang BPJS  TK,  karena  rancu  dengan  BPJS  Kesehatan. Setiap  mendengar  kata  BPJS,  pemahaman masyarakat langsung tertuju pada BPJS Kesehatan. Padahal  BPJS  Kesehatan  dan  BPJS  TK  sangat berbeda, di mana BPJS Kesehatan untuk masa kini dan BPJS TK untuk masa depan. (KP-4).
Selain itu, menurut Pimpinan BPJS TK Kanwil Riau,  yang  menjadi  kendala  dalam  implementasi SJSN  Bidang  Ketenagakerjaan  adalah  SPTSP belum berjalan efektif. (KP-5).
Menurut Pimpinan BPJS TK Kota Pekanbaru, jumlah penduduk Kota Pekanbaru sekitar 1.200.000 jiwa  dan  sekitar  300.000  sudah  terlindungi  BPJS TK  (semua  adalah  pekerja  penerima  upah),  dan selebihnya  masih  merupakan  potensi  yang  harus diolah  BPJS  TK.  Sejak  berlakunya  PP  No.  60 Tahun  2015  tentang  Penyelenggaraan  Program JHT,  kondisi  keuangan  BPJS  TK  mengalami perubahan  drastis.  Berdasarkan  PP  No.  60  Tahun 2015  pekerja  dapat  mengambil  uang  JHT  sebulan setelah  berhenti  bekerja.  Padahal  pada  masa Jamsostek  JHT  dicairkan  setelah  usia  pensiun. Sekarang  setiap  saat  orang  bisa  mencairkan  uang JHT,  karena  dalam  Penjelasan  Pasal  26  Ayat  (1) Huruf a PP No. 60 Tahun 2015 dinyatakan bahwa yang  dimaksud  dengan  ‘mencapai  usia  pensiun” termasuk  peserta  yang  berhenti  bekerja.  Hal  ini diperkuat dengan Permenaker No. 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembayaran Manfaat JHT, yang dalam Pasal 3 Ayat (2) menyatakan: “Manfaat JHT bagi  Peserta  mencapai  usia  pensiun  sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) termasuk juga Peserta yang berhenti bekerja”. Hal ini berbeda dengan ketentuan pada  masa  Jamsostek  yang  lebih  memiliki  filosofi tentang Jaminan Hari Tua (JHT). Bedasarkan Pasal 14 Ayat (1) UU Jamsostek, JHT dibayarkan secara sekaligus, atau berkala, atau sebagian dan berkala, kepada tenaga kerja karena: a. Telah mencapai usia 55 tahun, atau b. Cacat total tetap setelah ditetapkan oleh dokter. Kemudian dalam Pasal 15 UU No. UU Jamsostek dinyatakan bahwa JHT dapat dibayarkan sebelum  tenaga  kerja  mencapai  usia  55  tahun, setelah  mencapai  masa  kepesertaan  tertentu,  yang diatur  dengan  Peraturan  Pemerintah.  Berlakunya PP  No.  60  Tahun  2015  tentang  Penyelenggaraan Program  JHT  mengakibatkan  keuangan  BPJS  TK menjadi kacau, karena setiap saat terjadi pencairan uang JHT, sehingga uang yang dikelola BPJS TK tidak  dapat  diinvestasikan  dalam  jangka  panjang, dan  ini  menyimpang  dari  tujuan  awal  Program JHT.  Selain  itu,  masalah  pajak  JHT  juga  sering menjadi  kendala,  banyak  pekerja  kecewa  karena pajak  JHT  yang  besar.  Selama  ini  pemerintah kurang sosialisasi terkait pajak JHT, bahwa ada dua tahap  pengambilan  JHT.  Jika  JHT  hanya  diambil sekali maka hanya kena pajak sebesar 5%, namun jika  diambil  dua  kali,  maka  pengambilan  pertama kena pajak 5% dan pengambilan kedua kena pajak progresif sampai dengan 20%. (KP-4).
Menurut  Pimpinan  Pegawai  Pengawas  Dinas Tenaga Kerja Provinsi Riau, sejak otonomi daerah peran Dinas Tenaga Kerja Provinsi diabaikan karena sebagian  besar  diambil  alih  Dinas  Tenaga  Kerja Kabupaten/Kota.  Selain  itu  dengan  adanya  UU No. 2 Tahun 2004 tentang Perselisihan Hubungan
Industrial (UU PHI) peran Pegawai Pengawas juga semakin  berkurang,  bahkan  kewenangan  mereka seperti  dilucuti,  karena  kasil  karya  mereka  tidak berkekuatan hukum untuk ditindaklanjuti. Saat ini ada  34  Pegawai  Pengawas  di  Dinas  Tenaga  Kerja Provinsi  yang  bertugas  melayani  sekitar  4000 perusahaan,  sehingga  perbandingannya  adalah  1 Pegawai  Pengawas  per  700  perusahaan.  (1:700). Dalam  UU  BPJS  tenaga  kerja  tidak  diawasi  oleh Pegawai  Pengawas,  namun  kemudian  ada  PP tentang Pegawai Pengawas yang harus melakukan pengawasan dan pembinaan. Masalahnya, kekuatan kewenangan  pengawasan  ada  di  UU,  jadi  PP  ini kurang  efektif.  Sekarang  jika  temuan  Pegawai Pengawas  tidak  ditindaklanjuti,  pilihannya  hanya satu, yaitu menggugat ke pengadilan (PHI). Namun masalahnya,  banyak  pekerja  tidak  paham  proses PHI. (KP-2).
Menurut  Pimpinan  PT  Indofood  Sukses Makmur, Tbk., kendala dalam pencairan JHT adalah kurangnya koordinasi antarlembaga di mana BPJS TK meminta rekomendasi Dinas Tenaga Kerja bagi pekerja yang mencairkan JHT, padahal seharusnya hal itu tak perlu, karena ada peraturan menteri yang mengaturnya. (KP-1).
Terkait  hal  ini,  menurut  Pimpinan  BPJS  TK Kota  Pekanbaru,  telah  terjadi  salah  paham  antara dua lembaga. BPJS TK membutuhkan filter untuk mengontrol orang yang berhak mencairkan JHT dan ini adalah tugas Dinas Tenaga Kerja. Namun Dinas Tenaga  Kerja  menolak  dengan  alasan  itu  bukan tugasnya (berdasarkan Permenaker). Menurut pihak BPJS  TK,  memang  ketentuan  ini  tidak  ada  dalam Permenaker, namun hal itu diatur dalam Peraturan Direktur  (Perdir)  BPJS  TK.  Jadi,  kalaupun  tidak ada  di  Permenaker,  seharusnya  Dinas  Tenaga Kerja  dapat  memasukkannya  ke  petunjuk  teknis mereka. Hal ini telah dibicarakan kedua pihak dan kemudian  disepakati  bahwa  Dinas  Tenaga  Kerja cukup memberikan paraf saja untuk pencairan JHT pekerja. (KP-1).
Perbandingan  Kendala  dalam  Pelindungan Pekerja di Kota Surabaya dan Kota Pekanbaru
Karena BPJS TK Kota Surabaya dan BPJS Kota Pekanbaru  merupakan  bagian  dari  SJSN  Bidang ketenagakerjaan  yang  notabene  adalah  program nasional,  maka  keduanya  memiliki  persoalan serupa  terkait  peraturan-peraturan  yang  belum harmonis antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Hal ini tentu akan mengurangi rasa nyaman pekerja  yang  berusaha  mendapatkan  hak-haknya. Kenyataan  ini  juga  bertentangan  dengan  gagasan tentang  jaminan  sosial  yang  merupakan  bagian dari  upaya  perlindungan  sosial  ( social  security ).
Berdasarkan  Theobold  (Friedlander,  1980:  256), ada  dua  cara  pendanaan  perlindungan  sosial, yaitu  pendanaan  oleh  negara  melalui  pajak  dan pendanaan oleh iuran peserta. Dalam hal ini SJSN Ketenagakerjaan  merupakan  bagian  dari  skema perlindungan  sosial  yang  diberlakukan  untuk para  pekerja.  Implementasi  perlindungan  sosial ketenagakerjaan  oleh  BPJS  TK  Kota  Surabaya dan BPJS TK Kota Pekanbaru akan lebih baik jika ada harmonisasi dan koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
BPJS  TK  Kota  Surabaya  dan  BPJS  TK  Kota Pekanbaru  selama  ini  masih  mengalami  banyak kendala  sehingga  kedua  lembaga  tersebut  belum sepenuhnya  mampu  mewujudkan  harapan  bagi kesejahteraan  pekerja  yang  menjadi  pesertanya. Padahal  SJSN  Bidang  Ketenagakerjaan  yang diselenggarakan  BPJS  TK  Kota  Surabaya  dan BPJS  TK  Kota  Pekanbaru  adalah  skema  nasional dari  negara  untuk  mengubah  kesejahteraan pekerja  menjadi  lebih  baik.  Berdasarkan  Warrent (dalam  Irene-Quiero-Tajalli  dan  Campbell,  2002 :  223),  SJSN  Bidang  Ketenagakerjaan  yang diselenggarakan oleh BPJS TK Kota Surabaya dan BPJS Kota Pekanbaru dapat dinilai telah memenuhi enam  dimensi  perubahan  sosial.  Namun  dalam praktiknya, BPJS TK Kota Surabaya dan BPJS TK Kota Pekanbaru masih mengalami banyak kendala dan  tantangan  karena  selain  masih  rendahnya pemahaman  terhadap  sistem  baru,  juga  karena adanya  resistensi  dan  kekecewaan  pihak  yang merasa dirugikan dengan adanya sistem baru SJSN Bidang Ketenagakerjaan.

## Strategi Pelindungan Pekerja di Kota Surabaya
Menurut  Pimpinan  BPJS  TK  Kanwil  Jatim, Strategi BPJS TK dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja  di  wilayah  Jatim  adalah:  1)  Memberikan sosialisasi  masif  terkait  manfaat  program-program BPJS TK secara massal kepada seluruh stakeholder ; 2) Menyalurkan  semua  program-program  peningkatan kesejahteraan peserta. Masukan untuk memperbaiki implementasi  SJSN  Bidang  Ketenagakerjaan  ke depan  adalah:  1)  Dukungan  pemerintah  dalam  hal penegakan  peraturan  perundang-undangan  terkait kepatuhan para pengusaha mendaftarakan pekerjanya pada progra BPJS TK, tidak melakukan PDS Upah, TK dan program, dan pemberian sanksi sesuai PP No. 86 Tahun 2013; 2) Stakeholder lainnya (pengusaha, pekerja  dan  pihak-pihak  lain)  harus  mendukung pelaksanaan  dan  implementasi  jaminan  sosial khususnya  bidang  ketenagakerjaan;  3)  Mengkaji ulang PP No. 60 tahun 2015 tentang Perubahan PP 46 Tahun 2015 yaitu perihal Penyelenggaraan JHT dan  Permenakertrans  No.  19  Tahun  2015  tentang
Tata Cara & Persyaratan Pembayaran Manfaat JHT; 4)  Mempermudah  terjalinnya  koordinasi  dengan pihak-pihak  lainnya  terkait  koordinasi  pelayanan dan koordinasi manfaat, agar persyaratan pengajuan klaim dikolaborasikan untuk mempermudah peserta. (KS-5).
Menurut  pimpinan  BPJS  TK  Karimunjawa, strategi  yang  sudah  dilakukan  selama  ini  adalah bermitra dengan pihak perbankan, Apindo, serikat pekerja  dan stakeholder lainnya  yang  memiliki potensi  kepesertaan  proram  BPJS  TK.  Saran untuk peningkatan kesejahteraan pekerja ke depan adalah agar Pemerintah Kota Surabaya lebih peduli atas  perlindungan  para  pekerja  di  Kota  Surabaya sehingga semakin banyak pekerja di Kota Surabaya yang terlindungi. (KS-4).
Menurut  Pimpinan  Dinas  TK  Kota  Surabaya, Walikota  Surabaya  telah  dua  kali  menulis  surat kepada  Presiden  untuk  menyampaikan  aspirasi para  pekerja.  Surat  Pertama  adalah  Surat  No. 560/3896/436.6.12/2014  Perihal  Iuran  Jaminan Kesehatan  bagi  Peserta  Buruh/Pekerja  Penerima Upah  pada  Perusahaan  Swasta  Tanggal  7 Agustus  2014,  yang  disusul  dengan  Surat  No. 560/5997/436.6.12/2014  Perihal  Iuran  Jaminan Kesehatan  bagi  Peserta  Buruh/Pekerja  Penerima Upah  pada  Perusahaan  Swasta  Tanggal  11 Nopember 2014, yang intinya ingin mengembalikan ketentuan  semula  (sebelum  berlakunya  UU  BPJS) dengan poin sebagai berikut:
– Untuk jangka pendek, mengusulkan perubahan terhadap  materi  Perpres  No.  12  Thaun  2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah  dengan  Perpres  No.  111  Tahun  2013, khsususnya  yang  mengatur  mengenai  iuran jaminan  kesehatan  bagi  peserta  penerima upah  (pekerja/buruh)  yang  akan  dibayarkan mulai tanggal 1 Juli 2015 sebesar 5% dari gaji atau  upah  per  bulan  dengan  ketentuan:  4% dibayarkan oleh pemberi kerja; dan 1% dibayar oleh peserta, diubah menjadi: 4,5% dibayarkan oleh  pemberi  kerja;  dan  0,5%  dibayar  oleh peserta
– Untuk jangka panjang, mengusulkan perubahan terhadap  materi  UU  SJSN  dan  UU  BPJS, menghapus  kewajiban  peserta  penerima  upah (pekerja/buruh)  dalam  hal  membayar  iuran jaminan kesehatan, dan untuk selanjutnya iuran jaminan kesehatan bagi peserta penerima upah (pekerja/buruh)  dibayarkan  dan  ditanggung oleh pengusaha. (KS-5).

## Strategi Pelindungan Pekerja di Kota Pekanbaru
Menurut Pimpinan BPJS TK Kota Pekanbaru, ke  depan  perlu  penggantian  nama  (nomenklatur)
BPJS  TK,  agar  masyarakat  tidak  rancu.  Selain itu  juga  perlu  cara  yang  tepat  untuk  mengedukasi masyarakat  tentang  pentingnya  jaminan  sosial tenaga  kerja.  Dalam  bisnis  masalah  ‘ branded ’ sangat penting. Ke depan perlu dilakukan koordinasi yang  lebih  baik  antarinstansi  terkait.  Sanksi  bagi pengusaha yang melakukan pelanggaran BPJS TK hingga  saat  ini  sulit  ditindaklanjuti,  karena  tidak ada koordinasi yang baik. Demikian juga masalah izin  usaha  yang  mensyaratkan  kepesertaan  BPJS TK, belum dapat berjalan. Karena itu perlu kajian kembali  tentang  siapa  yang  memiliki  kewenangan untuk  memberikan  sanksi  tersebut.  Ke  depan, ketentuan  pencairan  JHT  sebaiknya  dikembalikan seperti  semula  (diambil  pada  usia  pensiun,  atau setidaknya  5  tahun  setelah  berhenti  kerja).  Sistem pencairan  JHT  saat  ini  selain  mengakibatkan terjadinya rush keuangan,  juga  mengakibatkan terjadinya  lonjakan  pelayanan  di  BPJS  TK.  Ke depan  pajak  JHT  juga  perlu  direvisi,  karena karena  sudah  tidak  sesuai  dengan  kondisi  terkini, di  mana  setiap  saat  orang  bisa  mencairkan  uang JHT. JHT itu sifatnya tabungan, namun dikenakan pajak  yang  berbeda  Seharusnya  seperti  menabung di  bank,  hanya  dikenakan  pajak  bunga,  bukan pokoknya.  Selain  itu  JHT  ditabung  dalam  waktu lama,  sedangkan  tabungan  di  bank  dapat  diambil setiap saat dan berkali-kali, ini tidak adil. Ke depan sebaiknya  tidak  ada  pajak  untuk  JHT,  JP,  JKK, JKM, karena ini adalah jaminan sosial. (KP-4).
Ke  depan  perlu  dilakukan  sosialisasi  yang lebih  baik,  karena  SJSN  Bidang  Ketenagakerjaan adalah  program  negara  yang  bersifat  nasional. Saat  ini  BPJS  TK  tidak  punya  instrumen  untuk memaksa  kepesertaan.  BPJS  TK  mengalami kesulitan  memperluas  kepesertaan,  karena  belum adanya  pemahaman  masyarakat  yang  memadai. Diperlukan pemahaman konsep jaminan sosial dan kesejahteraan  dalam  setiap  sosilasisasi  BPJS  TK. Dalam  penyusunan  Anggaran  Pemerintah  perlu dimasukkan  “item”  ‘Sosialisasi  Jaminan  Sosial dan  Kesejahteraan’.  (KP-4).  Selain  itu,  ke  depan juga  diharapkan  tidak  lagi  terjadi  keterlambatan dalam  sosialisasi  atau  penyampaian  informasi ketenagakerjaan. (KP-1).

## Perbandingan  Strategi  Pelindungan  Pekerja  di Kota Surabaya dan Kota Pekanbaru
Berdasarkan  data  dan  fakta  di  lapangan, maka ke depan diperlukan strategi yang lebih baik untuk  pelindungan  pekerja.  Ke  depan  diperlukan strategi yang lebih baik dalam rangka peningkatan kualitas layanan jaminan sosial bagi pekerja. BPJS TK Kota Surabaya dan BPJS TK Kota Pekanbaru perlu  bekerja  keras  untuk  meningkatkan  kualitas
program-programnya.  Salah  satu  cara  untuk meningkatkan  mutu  pelayanan  adalah  dengan mendengarkan  masukan  dan  kritik  dari  para pekerja  baik  terkait  pelayanan  maupun  substansi programnya. Untuk itu kedua BPJS TK perlu sering menjalin komunikasi dan koordinasi dengan Serikat Pekerja  yang  ada  di  wilayahnya.  Komunikasi  dan koordinasi  yang  telah  dilakukan  BPJS  TK  Kota Surabaya  dan  BPJS  TK  Kota  Pekanbaru  selama ini, perlu ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya di masa  depan.  Hal  ini  sejalan  dengan  Hendytio  dan Babari  (Prijono  &  Pranarka,  1996:176),  bahwa setiap  usaha  peningkatan  kehidupan  pekerja  harus menyertakan  pekerja  itu  sendiri.  Pekerja  baik perseorangan  maupun  secara  kelompok  (serikat pekerja)  harus  dilibatkan  dalam  semua  kegiatan untuk  mencapai  keadaan  yang  lebih  baik.  Dalam hal  ini  SJSN  Bidang  Ketenagakerjaan  diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja.
Berdasarkan  kenyataan  yang  ada,  di  Kota Surabaya  dan  Kota  Pekanbaru  masih  terdapat banyak  kendala  dalam  implementasi  SJSN Bidang  ketenagakerjaan,  sehingga  ke  depan  perlu ditingkatkan  lagi  kualitas  pelayanannya  dan  juga semakin  diperluas  kepesertaan  BPJS  TK-nya. Banyak  cara  yang  dapat  dilakukan  yang  salah satunya  adalah  merangkul  pemerintah  setempat (Dinas  Tenaga  Kerja)  untuk  bekerja  sama.  Selain itu  kedua  BPJS  TK  juga  perlu  memanfaatkan berbagai  celah  dalam  memperluas  kepesertaan misalnya  dengan  sosialisasi  bersama  BPJS Kesehatan  yang  memiliki  banyak  jaringan  sosial hingga ke pelosok nusantara. Selain itu kedua BPJS TK  juga  perlu  meningkatkan  kualitas  pelayanan JKK melalui kerja sama dengan RS. Hal ini sejalan dengan Midgley (Payne, 2005:219), di mana SJSN Bidang Ketenagakerjaan didesain untuk melindungi para pekerja sejak yang bersangkutan aktif bekerja hingga berhenti nantinya.
Ke depan, pelaksanaan SJSN Ketenagakerjaan harus  lebih  baik,  agar  pelayanan  yang  diberikan dapat  meningkatkan  kesejahteraan  pekerja.  Upaya meningkatkan  kesejahteraan  pekerja  merupakan bagian  dari  perubahan  sosial  yang  direncanakan. Berdasarkan  Karsidi  (Nawawie  &  Nurcholish, 2010:50),  perubahan  sosial  dapat  terjadi  pada berbagai tingkat kehidupan manusia. Ruang gerak perubahan itu pun juga berlapis-lapis, dimulai dari kelompok  kecil  atau  mulai  dari  tingkat  individu, keluarga hingga tingkat dunia. Dalam hal ini BPJS TK Kota Surabaya dan BPJS TK Kota Pekanbaru menjadi  bagian  penting  dari  upaya  mewujudkan SJSN  Bidang  Ketenagakerjaan  yang  lebih  banyak manfaatnya bagi pekerja. Hal ini juga sejalan dengan Thompson  (2005:39),  bahwa  kebijakan  sosial
mencakup  lima  area  yaitu  masalah  pendapatan, perumahan,  pendidikan,  kesehatan,  dan  pelayanan sosial.

## Penutup

## Simpulan
Ada  sejumlah  kendala  yang  dihadapi  dalam pelaksanaan SJSN Bidang Ketenagakerjaan di Kota Surabaya dan Kota Pekanbaru.
Masalah  maraknya  pencairan  JHT  yang mengakibatkan rush cash flow pada institusi BPJS TK Kota Surabaya dan BPJS TK Kota Pekanbaru. Hal  ini  dikarenakan  adanya  PP  No.  60  Tahun 2015 yang merupakan revisi atas PP No. 46 Tahun 2015  tentang  Penyelenggaraan  Program  JHT tentang  ketentuam  pencairan  JHT  pekerja.  Revisi PP  tersebut  mengakibatkan  kekacauan cash  flow yang  terus-menerus  dan  berpotensi  bahaya  bagi kelanjutan  operasional  BPJS  TK.  Jika  dulu  pada masa PT Jamsostek dana pekerja disimpan sampai lama  (diambil  ketika  pensiun  atau  setidaknya  5 tahun  setelah  berhenti  bekerja  bagi  yang  belum berusia  pensiun),  kini  dengan  PP  No.  60  Tahun 2015  setiap  pekerja  yang  mengalami  PHK  dapat mengambil  uangnya  sebulan  setelah  berhenti bekerja.  Hal  ini  menyebabkan  aliran  dana  yang keluar  sangat  banyak  dan  BPJS  TK  tidak  dapat mengelola  secara  leluasa  dana  pekerja,  karena sebagian  besar  dana  diambil  segera  oleh  peserta setelah  berhenti  bekerja,  sehingga  dana  yang  ada tidak  dapat  diinvestasikan  dalam  jangka  panjang, karena  khawatir  setiap  saat  orang  mencairkan JHT. PP No. 60 Tahun 2015 telah mengakibatkan hilangnya  roh  atau  filosofi  JHT  yang  sebenarnya dimaksudkan untuk mempersiapkan keuangan masa depan  pekerja.  Program  JHT  sebenarnya  adalah upaya  untuk  mewujudkan  kesejahteraan  pekerja setelah pensiun atau pada saat usia tua.
Dalam  praktik  penyelenggaraan  jaminan sosial pekerja oleh BPJS TK di Kota Surabaya dan Kota Pekanbaru selama ini telah terjadi kerancuan pemahaman  masyarakat  terhadap  BPJS  TK,  di mana  banyak  masyarakat  yang  mengira  bahwa BPJS  TK  sama  dengan  BPJS  Kesehatan.  Bagi BPJS TK hal ini dinilai sangat mengganggu dalam upayanya  memperluas  kepesertaan,  mengingat dalam  kenyataan  selama  ini  banyak  masyarakat yang kecewa terhadap pelayanan BPJS Kesehatan. Oleh karena itu, perlu pemikiran untuk mengubah branded BPJS  TK,  agar  masyarakat  dapat  dengan jelas  membedakan  antara  BPJS  TK  dan  BPJS Kesehatan.
Dalam penyelenggaraan jaminan sosial pekerja oleh BPJS TK Kota Surabaya dan BPJS TK Kota Pekanbaru selama ini, banyak peraturan Pemerintah
Pusat yang tidak dapat dioperasionalkan di lapangan karena  tidak  sejalan  dengan  peraturan  Pemerintah Daerah. Akibat kebijakan otonomi daerah, banyak Pemerintah  Kabupaten/Kota  yang  memiliki kebijakannya  sendiri  yang  seringkali  bertentangan dengan  peraturan  yang  lebih  tinggi,  walau  hal  ini tidak  seharusnya  terjadi.  Meskipun  SJSN  Bidang Ketenagakerjaan  adalah  program  nasional  yang diamanatkan  oleh  UU  SJSN  dan  UU  BPJS, namun  dalam  kenyataan  tidak  semua  Pemerintah Kabupaten/Kota  memiliki  komitmen  yang  sama dalam  mendukung  pelaksanaan  SJSN  Bidang Ketenagakerjaan.  Bahkan  banyak  Pemerintah Kabupaten/Kota menganggap bahwa SJSN Bidang Ketenagakerjaan  hanyalah  urusan  Pemerintah Pusat.
Masalah koordinasi antaralembaga terkait juga menjadi  kendala  dalam  tugas  operasional  BPJS TK Kota Surabaya dan BPJS TK Kota Pekanbaru. Dalam era otonomi daerah sekarang ini, pelaksanaan SJSN Bidang Ketenagakerjaan menghadapi banyak kendala  karena  kurangnya  koordinasi.  BPJS  TK Kota  Surabaya  dan  BPJS  Kota  Pekanbaru  telah berupaya melakukan berbagai cara dan pendekatan untuk koordinasi, namun tidak semua instansi terkait menyambut baik hal tersebut, karena masalah ego sektoral  di  mana  SJSN  Bidang  Ketenagakerjaan dianggap tanggung jawab Pemerintah Pusat.
Karena  adanya  berbagai  kendala  tersebut, maka BPJS TK Kota Surabaya dan BPJS TK Kota Pekanbaru memandang perlu adanya strategi untuk mengatasinya.  Strategi  tersebut  adalah  dengan mengedepankan  pendekatan  terhadap  berbagai pihak  dalam  rangka  memberikan  layanan  dan memperluas kepesertaan. BPJS TK terus berupaya melakukan  evaluasi  dan  akan  melakukan  upaya harmonisasi  berbagai  peraturan  serta  membangun koordinasi yang lebih baik dengan instansi terkait. Hal ini penting dilakukan dalam rangka memberikan perlindungan kepada pekerja.

## Saran
Berdasarkan simpulan di atas, maka disarankan agar ketentuan pencairan JHT dikembalikan seperti semula, sesuai filosofi bahwa JHT adalah tabungan untuk  hari  tua.  Dengan  demikian  uang  JHT  yang dikelola  BPJS  TK  Kota  Surabaya  dan  BPJS  TK Kota Pekanbaru dapat diinvestasikan dalam jangka panjang  dan  keuntungannya  dapat  dimanfaatkan untuk  menambah  manfaat  jaminan  sosial  bagi kesejahteraan pekerja.
Selanjutnya  agar  dilakukan  peninjauan kembali masalah branded , di mana perlu dipikirkan perubahan nomenklatur BPJS TK, agar tidak terjadi kerancuan pemahaman masyarakat, agar masyarakat
memahami bahwa BPJS TK berbeda dengan BPJS Kesehatan. BPJS TK adalah perecanaan masa depan melalui  menabung,  sedangkan  BPJS  Kesehatan adalah masalah penanganan masa kini yang banyak mengeluarkan  biaya  untuk  kesehatan.  Dengan demikian, BPJS TK Kota Surabaya dan BPJS TK Kota Pekanbaru akan dapat berkembang lebih baik.
Harmonisasi  berbagai  peratuan  terkait  SJSN Bidang  Ketenagakerjaan  perlu  dilakukan,  agar tidak  terjadi ovelapping ketentuan  yang  dapat mengganggu  operasional  BPJS  TK.  Sebagai program  Pemerintah  Pusat,  seharusnya  SJSN Bidang  Ketenagakerjaan  memiliki  posisi  tawar yang tinggi untuk dilaksanakan di seluruh wilayah Indonsia.  Dengan  demikian  berbagai  instansi terkait perlu melakukan harmonisasi peraturan yang bertentangan atau bersinggungan dengan UU SJSN dan UU BPJS beserta semua peraturan di bawahnya. Demikian  pula  Pemerintah  Kabupaten/Kota  wajib mendukung  SJSN  Bidang  Ketenagakerjaan, dengan  tidak  membuat  Perda/Perwako  yang  tidak sejalan.  Dengan  demikian  diharapkan  BPJS  TK Kota  Surabaya  dan  BPJS  TK  Kota  Pekanbaru tidak  lagi  menghadapi  banyak  kendala  dalam mengimplementasikan  kebijakan  nasional  berupa program jaminan sosial bagi pekerja.
Lebih  lanjut  lagi disarankan  agar  terus dilakukan koordinasi yang lebih baik antara BPJS TK Kota Surabaya dan BPJS TK Kota Pekanbaru dengan  berbagai  instansi  terkait  di  wilayahnya, dalam  rangka  memberikan  layanan  jaminan  sosial yang  berkualitas  serta  memperluas  kepesertaan jaminan  sosial  tenaga  kerja.  Dengan  demikian diharapkan  program  jaminan  sosial  nasional yang  telah  dicanangkan  Pemerintah  Pusat  dapat dilaksanakan di daerah, dan dapat bermanfaat bagi setiap upaya perlindungan pekerja.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Adi, Isbandi Rukminto. 2008. Komunitas: Pengembangan Masyarakat  sebagai  Upaya  Pemberdayaan Masyarakat . Jakarta: Rajawali Press.
Ashyhadie,  Zaeni.  2013. Aspek-Aspek  Hukum  Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonsia , Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers.
Creswell, John W. 2003. Research Design: Qualitative, Quantitative,  and  Mixed  Methods  Approaches .
Second Edition. California: Sage Publication Inc.
Friedlander,Walter  A.  1980.  Introduction  to  Social Welfare. 5 th Ed. New Jersey: Prentice Hall, Inc.
Hendytio, Midelina K. & Babari, J. 1996. ”Pemberdayaan Kelompok  Pekerja,”  dalam  Prijono,  Onny  S.  & Pranarka,  A.M.W.  (Penyunting ).  Pemberdayaan, Konsep,  Kebijakan  dan  Implementasi .  Jakarta: CSIS.
Huda,  Miftachul.  2009. Pekerjaan  Sosial  dan Kesejahteraan Sosial: Sebuah Pengantar .
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Husni, Lalu. 2015. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan , Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers.
Irene-Quiero-Tajalli  &  Campbell,  Craig.  2002. ‘Resilience  and  Violance  at  the  Macro  Level”,  in Greene, Roberta R., Ed ., Resiliency: An Integrated Approach  to  Practice,  Policy,  and  Research . Washington DC: NAWS Press.
Jordan,  Bill.  1998. The  New  Politics  of  Welfare. California: Sage Publication, Ltd.
Kirst-Ashman,  Karen  K.  2007. Introduction  to  Social Work  &  Social  Welfare:  Critical  Thinking Perspectives. Second Edition. California: Thomson Higher Education.
Midgley,  James.  1995. Social  Development:  The Developmental  Perspective  in  Social  Welfare . London: Sage Publications Ltd.
Nawawie,  Hasyim  &  Nurcholish.  2010. Kekerasan terhadap  Pekerja  Anak:  Perspektif  Ilmu  Sosial . Yogyakarta: Teras.
Neuman, W. Lawrence. 2006. Social Research Method: Qualitative  and  Quantitative  Approaches .  Sixth Edition. USA: Pearson International Edition, Inc.
Patton,  Michael  Quinn.  2002. Qualitaive  Research  & Evaluation  Methodes .  3 d Edition.  California:  Sage Publication Inc.
Payne,  Malcom.  2005. Modern  Social  Work  Theory . Third Edition. New York: Palgrave MacMillan.
Rubin, Allen & Babbie, Earl R. 2008. Research Methods for Social Work . Sixth Edition. International Student Edition. California: Thompson Brooks/Cole.
Silalahi, Uber. 2012. Metode Penelitian Sosial . Bandung: PT Refika Aditama.
Thompson,  Neil.  2005. Understandin  Social  Work: Preparing for Practice . Second Edition. New York: Palgrave MacMillan.
Tunggal,  Iman  Sjahputra.  2009. Pokok-Pokok  Hukum Ketenagaerjaan . Jakarta: Harvarindo.
Wibhawa, Budhi & Raharjo, Santoso T. & Budiarti S.,
Meilany.  2010. Dasar-Dasar  Pekerjaan  Sosial , Bandung: Widya Padjadjaran.

## Jurnal
Beckmann, Keebet Von Benda. 2014. “Social Security, Personhood,  and  the  State”.  Professor  Emeritus, Martin  Luther  University  Halle/Wittenberg,  and Associate,  Department  of  Law  and  Anthropology, Max  Planck  Institute  for  Social  Anthropology ,
Halle, Germany. Page 326.
Chopra,  Surabhi.  2015.  “Legislating  Safety  Nets:
Comparing Recent Social Protection Laws in Asia”. Indiana  Journal  of  Global  Legal  Studies Vol.  22 #2  (Summer  2015)©  Indiana  University  Maurer School of Law. Page 575.
Ramesh,  M.  2014.  “Social  Protection  in  Indonesia  and the  Philippines  Work  in  Progress”. Journal  of Southeast Asian Economies Vol. 31, No. 1 (2014), pp. 40–56 ISSN 2339-5095 print / ISSN 2339-5206 electronic© 2014 JSEAE

## Skripsi
Mahendra,  Adya  Dwi.  2014.  Analisis  Pengaruh Pendidikan,  Upah,  Jenis  Kelamin,  Usia,  dan Pengalaman  Kerja  terhadap  Produktivitas  Tenaga Kerja.  (Studi  di  Industri  Kecil  Tempe  di  Kota Semarang) . Skripsi .  Universitas  Diponegoro: Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
Martini.  2016.  Rata-Rata  Upah  Minimum  Provinsi  dan Investasi  terhadap  Penyerapan  Tenaga  Kerja  di Indonesia  2006-2013. Skripsi .  Universitas  Negeri Yogyakarta: Fakultas Ekonomi.

## Peraturan
UU  No.  24  Tahun  2011  tentang  Badan  Penyelenggara
Jaminan Sosial.
UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
UU  No.  3  Tahun  1992  tentang  Jaminan  Sosial  Tenaga Kerja.
Lampiran:
Koding Wawancara No KS No KP 1 BPJS Watch, 11 April 2016 1 PT Indofood Sukses Makmur, Tbk., 17 Mei 2016 2 Dinas TK Prov Jatim, 12 April 2016 2 PNS Pengawas TK Prov Riau, 18 Mei 2016. 3 Dinas TK Kota Surabaya, 12 April 2016 3 PNS Pengawas TK Kota Pekanbaru, 18 Mei 2016 4 BPJS TK Karimunjawa, 13 April 2016. 4 BPJS TK Kota Pekanbaru, 19 Mei 2016. 5 BPJS TK Kanwil Jatim, 14 April 2016. 5 Ketua KSBSI Kanwil Riau, 19 Mei 2016. 6 PT Vitapharm, 15 April 2016. 6 BPJS TK Kanwil Riau, 23 Mei 2016. 7 Serikat Pekerja, 19 April 2016. 7 Peserta BPJS TK Kota Pekanbaru, 24 Mei 2016.