## EVALUASI PENERAPAN SKEMA PPH 25 ATAS WAJIB PAJAK

## ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU SESUAI PP NOMOR 23 TAHUN 2018 DALAM UPAYA PENINGKATAN KEPATUHAN PERPAJAKAN PADA UMKM KOTA TANGERANG SELATAN

## Budi Setyawan
Email : dosen01453@unpam.ac.id
Prodi Akuntansi D3/Fakutas Ekonomi/Universitas Pamulang Jl.Surya Kencana No.1, Tangerang Selatan

## Sukarno
Email : dosen01565@unpam.ac.id
Prodi Akuntansi D3/Fakutas Ekonomi/Universitas Pamulang Jl.Surya Kencana No.1, Tangerang Selatan

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengevaluasi  kepatuhan  perpajakan  Wajib  Pajak  Orang Pribadi (WPOP) Pengusaha Tertentu yang menggunakan tarif pajak umum yaitu PPh 25 dengan tarif 0,75% yang dapat dikreditkan di akhir tahun pajak, sehubungan dengan adanya penurunan tarif PPh Final    dari  1%  menjadi  0,5%  dengan  diterbitkannya  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  23  tahun 2018. Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) Pengusaha Tertentu juga dipersiapkan untuk lebih tertib dan disiplin dalam menyelenggarakan pembukuan untuk menyusun laporan keuangannya agar dapat menentukan  pajak  terutang  menggunakan  skema  PPh 25  dengan  lebih  tepat.  Terutama  bagi  WPOP Pengusaha Tertentu yang sudah memiliki omzet lebih dari Rp 4.800.000.000,- (Empat Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah) dalam satu tahun pajak. Metode yang digunakan adalah Metode Studi Lapangan (Field  Research)  dengan  terjun  langsung  ke  lapangan.  Data  penelitian  diperoleh  observasi, dokumentasi  dan  wawancara  langsung  para  pelaku  UMKM  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  (WPOP) Pengusaha  Tertentu  di  Kota  Tangerang  Selatan  dan  melalui  data  sekunder  melalui  studi  literatur. Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  deskriptif  kualitatif.  Peneliti  menggunakan  metode  penelitian deskriptif kualitatif karena penelitian ini mengeksplor fenomena peningkatan kepatuhan perpajakan dan  proses  penyusunan  pembukuan  para  pelaku  UMKM  WPOP  Pengusaha  Tertentu  di  Kota Tangerang  Selatan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  Penerapan  Skema  PPh  Pasal  25  Atas  WPOP Pengusaha  Tertentu  sesuai  PP  Nomor  23  Tahun  2018  pada  UMKM  Kota  Tangerang  Selatan  yang terdaftar  di  KPP  Pratama  Serpong  dan  KPP  Pratama  Pondok  Aren  tidak  maksimal  karena  wajib pajak  cenderung  menggunakan  tarif  PPh  Final  0,5%  dan  tidak  efektif  dalam  meningkatkan  tingkat kepatuhan  WPOP Pengusaha Tertentu.
Kata Kunci: PPh 25, PPh Final, Kepatuhan, dan UMKM

## ABSTRACT
This study aims to evaluate the tax compliance of certain individual taxpayers (WPOP) using general tax rates, namely PPh 25 at a rate of 0.75%, which can be credited at the end of the tax year, in connection  with  a  reduction  in  the  Final  Income  Tax  rate  from  1%  to  0.  ,  5%  with  the  issuance  of Government  Regulation  (PP)  Number  23  of  2018.  Individual  Taxpayers  (WPOP)  Certain Entrepreneurs are also prepared to be more orderly and disciplined in keeping track of their financial statements to determine payable taxes using the PPh 25 scheme more precisely. Especially for Certain Entrepreneur  WPOPs  who  already  have  a  turnover  of  more  than  IDR  4,800,000,000  -  (Four  Billion Eight  Hundred  Million  Rupiah)  in  one  tax  year.  The  method  used  is  the  Field  Research  Method  by going  directly  to  the  field.  Research  data  is  obtained  by  observation,  documentation,  and  direct
interviews of SME actors Individual Taxpayers (WPOP), Certain Entrepreneurs in South Tangerang City, and secondary data through literature studies.  This type of research is a qualitative descriptive study.  The  researcher  uses  a  qualitative  descriptive  research  method  because  it  explores  the phenomenon of increasing tax compliance and the bookkeeping process of individual entrepreneurs in South Tangerang. The results showed that the application of the PPh Article 25 Scheme on the WPOP of  Certain  Entrepreneurs  by  Government  Regulation  Number  23  of  2018  at  South  Tangerang  City MSMEs registered at KPP Pratama Serpong and KPP Pratama Pondok Aren is  not optimal because taxpayers tend to use a Final PPh rate of 0.5% and not. Useful in increasing the level of compliance of certain employers' WPOP.
Keywords: PPh 25, Final Income Tax, Compliance, and MSMEs.

## PENDAHULUAN
Sumbangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap output nasional (PDRB) sebesar 56,7 persen, UMKM juga memberikan kontribusi sekitar 99 persen dalam jumlah  badan  usaha  di  Indonesia  serta  mempunyai  andil  99,6  persen  dalam  penyerapan tenaga  kerja.  Pengembangan  Usaha  Kecil  dan  Menengah  juga  perlu  lebih  diperhatikan karena  mengemban  misi  menciptakan  pemerataan  kesempatan  kerja  dan  berusaha, melestarikan  budaya,  dan  mendukung  ekspor  nasional  (Goso  &  Bachri,  2015),  selain  itu lingkungan bisnis sangat dinamis dan kompetitif, sehingga UMKM dituntut untuk mampu beradaptasi, memiliki agility agar meraih keunggulan kompetitif yang berkelanjutan (Suci, Hermawati, & Suwarta, 2019).
Menurut  Direktorat  Jenderal  Pajak  (Ditjen  Pajak)  Kementerian  Keuangan menyatakan, sampai dengan saat ini masih sedikit pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) yang terdaftar sebagai wajib pajak. Setidaknya ada 1,8 juta pelaku UMKM wajib pajak  yang  terdaftar  hingga  2019    (Movanita,  2019) . Masih  banyak  pelaku  UMKM  yang belum  memiliki  kepatuhan  dalam  melaksanakan  kewajiban  perpajakannya.  Untuk meningkatkan  kepatuhan  perpajakan  dari  para  pelaku  UMKM  maka  pemerintah menerbitkan PP No. 23 tahun 2018 yang menurunkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM dari 1% menjadi 0.5%, yang berlaku mulai 1 Juli 2018.
Pemerintah  perlu  memberikan  perhatian  yang  lebih  terhadap  peningkatan pertumbuhan UMKM, hal ini sesuai dengan penelitian (Ikbal, Mustafa, & Bustami, 2018) dengan menurunnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah begitu pula Pengangguran di Kota Palopo  akan  meningkat  diikuti  dengan  perubahan  peningkatan  signifikan.  Maka diharapkan  kebijakan  perpajakan  yang  baru  justru  dapat  meningkatkan  pertumbuhan UMKM  di  seluruh  wilayah  di  Indonesia  agar  tingkat  pengangguran  dapat  ditekan  atau menurun.
Penelitian  (Putri,  Saerang,  &  Budiarso,  2019)  menyatakan  sehubungan  adanya penurunan tarif SPT 25 PPh Final menjadi 0,5% tersebut menunjukkan bahwa para pelaku UMKM  di  Tomohon  menunjukkan  tingkat  kepatuhan  yang  masih  rendah. Di  tahun  2019 pemerintah  kembali  membuat  reformasi  perpajakan  dengan  dicabutnya  Peraturan  Dirjen Pajak  Nomor  PER-32/PJ/2010  tentang  Pelaksanaan  Pengenaan  Pajak  Penghasilan  (PPh) Pasal 25 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) Pengusaha Tertentu.
Sebagian pelaku UMKM WPOP pengusaha tertentu yang baru memulai usaha akan cenderung lebih memilih menggunakan tarif PPh Final 0,5% karena alasan kesederhanaan dalam  pengenaan  pajaknya,  yaitu  diambil  dari  peredaran  bruto  selama  sebulan  dikalikan 0,5%. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian (Sukarno, Wifasari, & Setyawan, 2019) yang menyatakan  bahwa  aturan  perpajakan  yang  lebih  sederhana  dan  mudah  untuk dilaksanakan,  akan  memacu  para  pelaku  UMKM  untuk  melaksanakan  kewajiban perpajakannya.  Hal  ini  sejalan  dengan  temuan  penelitian  (Putri  et  al.,  2019)  yang menyatakan  pemenuhan  kewajiban  menghitung,  membayar  dan  melaporkan  wajib  pajak UMKM masih rendah, berbanding terbalik dengan kemauan wajib pajak yang berkemauan untuk melaksanakannya namun terbentur dengan pengetahuan yang seadanya.
Tentu  dapat  dimaklumi  karena  para  pelaku  usaha  UMKM  yang  baru  pasti  akan mengalami  kesulitan  dalam  menyusun  pembukuannya.  Namun  para  pelaku  UMKM  yang sudah lama akan lebih memilih tarif PPh PPh Pasal 25 Tidak Final sebesar 0,75% karena pengenaan  pajaknya  diambil  dari  penghasilan  bersih  dikurangi  Penghasilan  Tidak  Kena Pajak  (PTKP)  selama  sebulan.  Untuk  mendapatkan  angka  yang  tepat  dan  benar sehubungan  penghasilan  bersih,  dibutuhkan  penyusunan  pembukuan  oleh  para  pelaku UMKM  WPOP  Pengusaha  Tertentu  agar  dapat  menghitung  jumlah  PPh  25  Tidak  Final setiap bulan yang harus dibayarkan dengan tepat.

## METODE PENELITIAN Jenis Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  Penelitian  Lapangan  ( Field  Research ), menurut  (Sunyoto,  2013)  yaitu  penelitian  yang  dilakukan  untuk  memperoleh  data  primer dan  data  sekunder  yaitu  dengan  observasi.  Penulis  mengadakan  pengamatan  secara langsung terhadap masalah apa yang dihadapi, sehingga dari pengamatan tersebut penulis dapat memperoleh data yang akurat dan kongkrit.
Metode  yang  digunakan  adalah  deskriptif  kualitatif,  menurut  (Sugiyono,  2018) Pendekatan  deskriptif  dalam  metode  ini  dilakukan  bertujuan  untuk  menggambarkan, meringkas  kondisi,  situasi  dan  fenomena  yang  ada  pada  lingkungan  hidup  di  sekitar masyarakat untuk digunakan sebagai objek penelitian.
(Sugiyono,  2018)  mengatakan  bahwa:  “Metode  penelitian  kualitatif  sering  disebut metode  penelitian  naturalistik  karena  penelitiannya  dilakukan  pada  kondisi  yang  alamiah ( natural  setting );  atau  disebut  juga  sebagai  metode etnography ,  karena  pada  awalnya metode  ini  lebih  banyak  digunakan  untuk  penelitian  bidang  antropologi  budaya;  disebut sebagai  metode  kualitatif,  karena  data  yang  terkumpul  dan  analisisnya  lebih  bersifat kualitatif”.

## Lokasi dan Waktu Penelitian
Lokasi  yang  digunakan  dalam  penelitian  yaitu  wilayah  Kota  Tangerang  Selatan dengan  subjek  penelitian  Orang  Pribadi  Pengusaha  Tertentu  pelaku  UMKM  yang berdomisili  Kota  Tangerang  Selatan  dan  menggeluti  usaha  UMKM  lebih dari  satu  tahun. Sedangkan waktu penelitian dimulai pada bulan Agustus 2019 sampai dengan Juli 2020.

## Jenis dan Sumber Data
Sumber data untuk penelitian ini adalah berasal dari dua sumber yaitu sumber data primer  dan  data  sekunder.  Dan  untuk  jenis  perolehan  data  pada  penelitian  ini  adalah dengan  Studi  Lapangan  ( Field  Research )  dan  Studi  Literatur.  Dilakukan  menggunakan metode  wawancara  dengan  pihak-pihak    yang  terkait    dengan  pembahasan  masalah penelitian  serta  dilakukan  mendalam  untuk  mendapatkan  informasi  yang  diinginkan. Termasuk dengan pihak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Serpong dan KPP Pondok Aren di Wilayah  Kota  Tangerang  Selatan.  Sementara  studi  literatur  diperoleh  melalui  buku  dan jurnal penelitian.

## Metode Pengumpulan Data
Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu :
1. Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  yang  berada  di  Kota  Tangerang  Selatan. Khususnya  UMKM  yang  berada  di  Wilayah  Kecamatan  Setu,  Serpong,  dan  Serpong Utara, Pondok Aren, Ciputat, Ciputat Timur dan Pamulang.
2. Teknik  pengambilan  sampel  menggunakan  populasi  50  UMKM,  sehingga  jumlah sampel yang diambil sebanyak 30% dari jumlah  populasi yaitu sebanyak  15 UMKM
pada  Wilayah  Wilayah  Kecamatan  Setu,  Serpong,  dan  Serpong  Utara,  Pondok  Aren, Ciputat, Ciputat Timur dan Pamulang.

## Teknik Pengambilan Data
Adalah teknik atau cara-cara yang digunakan oleh peneliti untuk pengumpulan data (Sugiyono,  2018).  Dalam  penelitian  ini,  pengambilan  data  dilakukan  dengan  cara observasi,  wawancara  langsung  kepada  sumber  yang  sudah  ditetapkan  dan  melakukan dokumentasi.  Dengan  demikian  penelitian  ini  akan  menghasilkan  suatu  penelitian  yang bersifat naturalistic dikarena penelitian yang dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting) , maka dari itu data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.

## Unit Analisis
Unit analisis adalah satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai subjek penelitian. Dalam pengertian yang lain, unit analisis diartikan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan fokus/komponen  yang  diteliti.    (Arikunto,  2010).  Dalam  penelitian  ini  Unit  analisisnya adalah  Orang  Pribadi  Pengusaha  Tertentu  pelaku  bisnis  UMKM  di  Kota  Tangerang Selatan.

## Teknik Analisis Data
(Milles,  Huberman,  &  Saldana,  2014)  berpendapat  bahwa    dalam  penelitian kualitatif  pada  dasarnya  analisis  data  menggunakan  pemikiran  logis,  analisis  dengan logika,  dengan  induksi,  deduksi,  analogi,  komparasi  dan  sejenisnya.  terdapat  tiga  teknik analisisi data kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## Gambar 1 Teknis Analisis Data Kualitatif Miles dan Huberman (2014) HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil
Penerapan  Skema  PPh  Pasal  25  Atas  WPOP  Pengusaha  Tertentu  sesuai  PP  Nomor

## 23 Tahun 2018 pada UMKM Kota Tangerang Selatan
Dalam  rangka  mengetahui  penerapan  Skema  PPh  Pasal  25  Atas  WPOP  Pengusaha Tertentu  pelaku  UMKM  di  Kota  Tangerang  Selatan,  maka  dapat  dilihat  berdasarkan
jumlah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Serpong dan KPP Pratama Pondok Aren menggunakan  kriteria  WPOP  Pengusaha  Tertentu  yang  pembukuan  dan  non  pembukuan selama kurun waktu 3 tahun yaitu tahun 2017, 2018, 2019 sesuai dengan tabel berikut ini:
Tabel 1 Data WPOP Pembukuan dan Non Pembukuan Yang terdaftar di KPP Pratama Serpong Tahun Jumlah WPOP Pembukuan Jumlah WPOP Non Pembukuan Total Perbandingan (%) 2017 293 1.223 1.516 417,41 2018 307 1.252 1.559 407,82 2019 328 1.417 1.745 432,01

## Sumber: KPP Pratama Serpong 2020
Berdasarkan  tabel  1,  data  WPOP  pembukuan  dan  non  pembukuan  yang  tercatat pada KPP Pratama Serpong selama tahun 2017 sampai dengan 2019 terdapat ketimpangan yang  cukup  mencolok,  yaitu  pada  tahun  2017  WPOP  Pembukuan  sebanyak  293  WPOP dan  WPOP  Non  Pembukuan  sebanyak  1.223  atau  perbandingannya  mencapai  417,41%. Tahun  2018  WPOP  Pembukuan  sebanyak  307  WPOP  dan  WPOP  Non  Pembukuan sebanyak 1.252  atau perbandingannya mencapai  407,82%. Sedangkan tahun 2019 WPOP Pembukuan  sebanyak  328  WPOP  dan  WPOP  Non  Pembukuan  sebanyak  1.417  atau perbandingannya mencapai 432,01%.
Dari data di atas maka terlihat bahwa terdapat kenaikan yang cukup siqnifikan untuk jumlah  WPOP  Non  pembukuan  dibandingkan  WPOP  Pembukuan.      Kita  bisa  melihat WPOP Non Pembukuan di tahun 2018 meningkat saebanyak 29 WPOP dan di tahun 2019 meningkat sebanyak 165 WPOP, sedangkan untuk WPOP Pembukuan di tahun 2018 hanya naik sebanyak 14 WPOP dan di tahun 2019 naik hanya sebanyak 21 WPOP.
Secara  presentase  tingkat  kenaikan  WPOP  Pembukuan  dapat  dilihat  pada  tabel dibawah ini:

## Tabel 2. Tingkat Kenaikan WPOP Pembukuan
Tahun Jumlah WPOP Pembukuan Selisih ke Tahun Berikutnya Kenaikan (%) 2017 293 - - 2018 307 14 4,7 2019 328 21 6,8
Sumber: Data KPP Pratama Serpong 2020
Berdasarkan  tabel  2,  dapat  dijelaskan  bahwa  jumlah  WPOP  Pengusaha  Tertentu yang  melakukan  pembukuan  setiap  tahunnya  mengalami  kenaikan,  sesuai  data  KPP
Pratama  Serpong,  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  (WPOP)  Pengusaha  Tertentu  yang menyelenggarakan  pembukuan  mengalami  peningkatan  dari  tahun  2017  yang  berjumlah 293 wajib pajak (WP) meningkat  di  tahun 2018 menjadi  307 WP  atau naik  sebesar 4,7% dan  dari  tahun  2018  ke  tahun  2019  sebanyak  328  WP  atau  naik  6,8%.  Walaupun  secara presentase  masih  terlalu  kecil  dibandingkan  dengan  WPOP  Non  Pembukuan.  Sedangkan presentase tingkat kenaikan WPOP Pengusaha Tertentu yang non pembukuan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
Tabel 3. Tingkat Kenaikan WPOP Non Pembukuan
Tahun Jumlah WPOP Pembukuan Selisih ke Tahun Berikutnya Kenaikan (%) 2017 1.223 - - 2018 1.252 29 2,4 2019 1.417 165 13,2
Sumber: Data KPP Pratama Serpong 2020
Sesuai  tabel  3,  data    WPOP  Pengusaha  Tertentu  yang  non  pembukuan  yang terdapat  pada  KPP  Pratama  Serpong  pada  tahun  2017  sebesar  1.223  WP  dan  tahun  2018 sebanyak 1.252 atau naik sebesar 2,4% sementarara untuk tahun 2019 sebanyak  1.417 WP atau naik dari tahunsebelumnya sebesar 13,2% sehingga tingkat kenaikannya sedikit lebih tinggi  dibandingkan  tingkat  kenaikan  pada  Wajiab  Pajak  Orang  Pribadi  Pengusaha Tertentu yang pembukuan.
Berlakunya PP No. 23 Tahun 2018 sehubungan penurunan tarif Pajak Final UMKM dari  1%  menjadi  0,5%  pada  tanggal  1  Juli  2018  terlihat  mempengaruhi  secara  siqnifikan justru  bagi  WPOP  Non  Pembukuan  di  Wilayah  KPP  Serpong  pada  tahun  2019.  Ini membuktikan  bahwa  banyak  WPOP  Pengusaha  Tertentu  di  Wilayah  KPP  Serpng  justru lebih  memilih  pembayaran  pajaknya  menggunakan  Pajak  Final  sebesar  0,5%  persen  dari pada  menerapkan  skema  PPh  Pasal  25  Tidak  Final  dengan  tarif  0,75%  yang  dapat dikreditkan pembayaran pajaknya di akhir tahun.
Sedangkan  data  yang  diperoleh  peneliti  dari  KPP  Pratama  Pondok  Aren  adalah seperti terdapat pada tabel berikut ini:
Tabel 4
Data WPOP Pembukuan dan Non Pembukuan
Yang terdaftar di KPP Pratama Pondok Aren Tahun Jumlah WPOP Pembukuan Jumlah WPOP Non Pembukuan Total Perbandingan (%) 2017 479 3.591 4.070 749,70 2018 443 3.783 4.226 853,95
Budi Setyawan dan Sukarno 163
2019 445 4.207 4.652 1.045,39
Sumber: KPP Pratama Pondok Aren 2020
Jika dilihat pada tabel 4, data WPOP pembukuan dan non pembukuan yang tercatat pada  KPP  Pratama Pondok  Aren selama  tahun  2017  sampai  dengan  2019  juga  terdapat perbedaan  yang cukup signifikan, yaitu pada tahun 2017 WPOP Pembukuan sebanyak 479 WPOP  dan  WPOP  Non  Pembukuan  sebanyak  3.591  atau  perbandingannya  mencapai 749,70%.  Tahun  2018  WPOP  Pembukuan  sebanyak  443  WPOP  dan  WPOP  Non Pembukuan  sebanyak  3.783  atau  perbandingannya  mencapai  853,95%.  Sedangkan  tahun 2019  WPOP  Pembukuan  sebanyak  445  WPOP  dan  WPOP  Non  Pembukuan  sebanyak 4.207 atau perbandingannya mencapai 1.045,39%.
Kita  dapat  melihat  tingkat  kenaikan/penurun  WPOP  Pembukuan  yang  terdaftar pada KPP Pratama Pondok Aren seperti pada tabel dibawah ini:

## Tabel 6 Tingkat Kenaikan WPOP Pembukuan
Tahun Jumlah WPOP Pembukuan Selisih ke Tahun Berikutnya Kenaikan (%) 2017 479 - - 2018 443 -36 -7,5% 2019 445 2 0,5%.
Sumber: Data KPP Pratama Pondok Aren 2020
Mencermati  tabel  6,  sesuai  data  KPP  Pratama  Pondok  Aren  WPOP  Pengusaha Tertentu yang menyelenggarakan pembukuan justru mengalami penurunan dari tahun 2017 yang berjumlah 479 WP menurun di tahun 2018 menjadi 443 atau turun sebesar 7,5% atau turun sebanyak 36 (tiga puluh enam) WPOP dan meningkat sedikit sebanyak 445 di tahun 2019 atau naik sebesar 0,5% atau sebanyak 2 (dua) WPOP. .
Selanjutnya kita dapat melihat tingkat kenaikan/penurunan WPOP Non Pembukuan yang terdaftar pada KPP Pratama Pondok Aren seperti pada tabel dibawah ini:

## Tabel 7. Tingkat Kenaikan WPOP Non Pembukuan
Tahun Jumlah WPOP Non Pembukuan Selisih ke Tahun Berikutnya Kenaikan (%) 2017 3.591 - - 2018 3.783 192 5,35 2019 4.207 424 10,08
Sumber: Data KPP Pratama Pondok Aren 2020
Berdasarkan  tabel  7,  KPP  Pratama  Pondok  Aren  mencatat  WPOP  Pengusaha Tertentu  Non  Pembukuan  tahun  2017  yang  berjumlah 3.591 wajib  pajak  dan  tahun  2018 sebanyak  3.783  wajib  pajak  atau  naik  sebesar  5,35%  atau  sebanyak  192  WPOP  serta  di
tahun  2019  sebesar  4.207  wajib  pajak  atau  naik  sebesar  10,08%  atau  sebanyak  424 WPOP..
Berlakunya PP No. 23 Tahun 2018 sehubungan penurunan tarif Pajak Final UMKM dari  1%  menjadi  0,5%  pada  tanggal  1  Juli  2018  terlihat  mempengaruhi  secara  siqnifikan justru bagi WPOP Non Pembukuan di Wilayah KPP Pondok Aren baik di tahun 2018 dan tahun 2019. Ini membuktikan bahwa banyak WPOP Pengusaha Tertentu di Wilayah KPP Pondok  Aren  langsung  bereaksi  terhadap  berlakunya  PP  No.  23  Tahun  2018.  Mereka memilih  pembayaran  pajaknya  menggunakan  Pajak  Final  sebesar  0,5%  persen  dari  pada menerapkan  skema  PPh  Pasal  25  Tidak  Final  dengan  tarif  0,75%  dan  biusa  dikreditkan pembayaran pajakanya di akhir tahun.
Maka  berdasarkan  data  yang  tersaji  dari  masing-masing  tabel  diatas,  wajib  pajak masih  banyak  yang  mengabaikan  pentingnya  pembukuan  dalam  menjalankan  usahanya, karena rata-rata dari Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu pelaku UMKM bukan berlatarbelakang  ilmu  akuntansi,  serta  merasa  enggan  ketika  harus  menggunakan pembukuan.
Berlakunya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 yang berlaku di bulan Juli 2018 yang didalamnya mengatur penurunan tarif PPh Final dari dari 1% menjadi 0,5% memberikan kesempatan kepada setiap wajib pajak untuk dapat dengan mudah menghitung pajak  terutangnya,  tanpa  harus  menyusun  laporan  keuangan  karena  hanya  dengan mengalikan antara omzet per bulan dengan tarif 0,5%.
Dengan demikian sesuai data di atas, Penerapan Skema PPh Pasal 25 Atas WPOP Pengusaha  Tertentu  sesuai  PP  Nomor  23  Tahun  2018  pada  UMKM  Kota  Tangerang Selatan  yang  terdaftar  di  KPP  Pratama  Serpong  dan  KPP  Pratama  Pondok  Aren  tidak maksimal  karena  wajib  pajak  cenderung  menggunakan  tarif  PPh  Final  0,5%,  hal  tersebut dapat  diketahui  dari  presentase  perbandingan  antara  yang  menyelenggarakan  pembukuan sebagai  dasar  dalam  menggunakan  PPh  tarif  umum  (PPh  Pasal  31  E)  yang  digunakan sebagai  dasar  perhitungan  dalam  melakukan  pembayaran  angsuran  pajak  setiap  bulan menggunakan  PPh  Pasal  25  dibandingkan  dengan  WPOP  Pengusaha  tertentu  yang  tidak menyelenggarakan pembukuan.
Efektifitas Peningkatan Kepatuhan Perpajakan WPOP Pengusaha Tertentu Melalui Penerapan Skema PPh Pasal 25 Sesuai PP Nomor 23 Tahun 2018 Pada UMKM Kota Tangerang Selatan
Peningkatan kepatuhan WPOP Pengusaha Tertentu dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya  dapat  dilihat  dari  tingkat  pembayaran  dan  tingkat  penyampaian  SPT Tahunan.
Dimulai  dari  data  penerimaan  pajak  yang  diperoleh  dari  KPP  Pratama  Serpong selama tahun 207, 2018 da 2019.
Tabel 8 Data Penerimaan Pajak KPP Pratama Serpong Tahun 2017-2019 Tahun WPOP PT PPh Pasal 25 (Rp) WPOP PT PPh Final (Rp) Total (Rp) 2017 20.373.283.353 14.127.930.877 34.501.214.230 2018 17.887.930.121 17.641.705.143 35.529.635.264 2019 16.866.742.658 21.382.228.370 38.248.971.028 Total 55.127.956.132 53.151.864.390 108.279.820.522

## Sumber: KPP Pratama Serpong
Berdasarkan  data  pada  Tabel  8,  total  tingkat  penerimaan  pajak  dari  WPOP  yang tercatat di KPP Pratama Serpong setiap tahun selalu mengalamai kenaikan. Namun dilihat dari  klasifikasi  berdasarkan  skema  pembayaran  PPh  nya  maka  dapat  dilihat  bahwa  dari WPOP  yang  menggunakan  Skema  PPh  Pasal  25  mengalami  tren  penurunan  setiap tahunnya.  Hal  ini  disebabkan  oleh  beberapa  faktor  salah  satunya  adalah  terkendala sumberdaya  manusia  yang  menguasai  pembukuan.  Seperti  perolehan  pajak  tahun  2017 sebesar Rp 20.373.283.353 menurun di tahun 2018 sebesar Rp 17.887.930.121 atau turun senilai  Rp 2.485.353.232 dan ditahun 2019 sebesar Rp 16.866.742.658 atau turun senilai Rp 1.021.187.463.
Sebaliknya  penerimaan  pajak  dari  WPOP  yang  menggunakan  Skema  PPh  Final justru  mengalami  tren  kenaikan.  Hal  itu  terlihat  dari  perolehan  di  tahun  2017  sebesar 14.127.930.877  dan  tahun  2018  sebesar  Rp  17.641.705.143  atau  naik  senilai    Rp 3.513.774.266 lalu perolehan tahun 2019 sebesar Rp 21.382.228.370 atau naik senilai  Rp 3.740.523.227.  Namun  sayangnya  nilai  penerimaan  ini  tidak  dipisahkan  antara  WPOP Pengusaha Tertentu dengan WPOP lainnya, jadi penerimaan yang bersifat global.
Dengan berlakunya PP No. 23 Tahun 2018 pada tanggal 1 Juli 2018 justru terdapat kejadian  yang  kontras,  dimana  jumlah  penerimaan  Pajak  di  Wilayah  KPP  Serpong  untuk WPOP  yang  memilih  PPh  Pasal  25  atau  Pajak  Tidak  Final  atau  Pembukuan,  penerimaan pemnbayaran  pajaknya  terus  menurun  baik  di  tahun  2018  maupun  di  tahun  2019. Sedangkan untuk  WPOP  yang memilih  Pajak Final terlihat  naik  terus baik di  tahun 2018
dan di tahun 2019. Hal ini menunjukkan terdapat pengaruh yang sangat siqnifikan terhadap berlakunya PP No. 23 tahun 2018 yang menurunkan tarifnya dari 1% menjadi 0,5%. Jadi WPOP  Pengusaha  Tertentu  langsung  bereaksi  terhadap  keuntungan  penurunan  tarif  ini. Bisa jadi terdapat WPOP PT Pembukuan  yang beralih dari menggunakan pembukuan ke non pembukuan di Wilayah KPP Serpong.
Sementara  dari  data  pelaporan  SPT  Tahunan  yang  tercatat  pada  KPP  Pratama Serpong dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
Tabel 9. Data Pelaporan SPT Tahunan WPOP PT Skema PPh 25 Keterangan 2017 2018 2019 WP Lapor 178 219 241 WP Tdk Lapor 115 88 87 Jumlah 293 307 328 Tingkat Kepatuhan 60,75% 71,33% 73,48%
Sumber: KPP Pratama Serpong, 2020
Berdasarkan tabel 9, data pelaporan SPT Tahunan dari WPOP Pengusaha Tertentu pengguna  Skema  PPh  25  yang  melaksanakan  kewajiban  perpajakannya  lebih  tinggi dibanding  yang  tidak  melaksanakan  kewajiban  perpajakannnya  sekaligus  mengalami kenaikan setiap tahunnya, seperti data tahun 2017 WPOP Lapor sebanyak 178 wajib pajak dan  WPOP  Tidak  Lapor  sebanyak  115,  tingkat  kepatuhan  mencapai  60,75%,  lalu  tahun 2018  WPOP  Lapor  sebanyak  219  dan  WPOP  Tidak  Lapor  sebanyak  88  atau  tingkat kepatuha mencapai 71,33% sedangkan data tahun 2019 WPOP Lapor sebanyak 241 wajib pajak  dan  WPOP  Tidak  Lapor  sebanyak  87,  atau  tingkat  kepatuhan  mencapai  73,48%. Sementara data pelaporan SPT Tahunan dari WPOP Pengusaha Tertentu pengguna Skema PPh Final seperti terlihat pada tabel dibawah ini:
Tabel 10. Data Pelaporan SPT Tahunan
WPOP PT Skema PPh Final 0,5% Keterangan 2017 2018 2019 WP Lapor 362 407 530 WP Tdk Lapor 861 845 887 Jumlah 1.223 1.252 1.417 Tingkat Kepatuhan 29,60% 32,50% 37,40%

## Sumber: KPP Pratama Serpong, 2020
Dilihat dari tabel 10. Data pelaporan SPT Tahunan dari WPOP Pengusaha Tertentu pengguna Skema PPh Final ternyata justru mengalalmi tingkat penurunan yang signifikan. yang  melaksanakan  kewajiban  perpajakannya  lebih  rendah  dibanding  yang  tidak
melaksanakan  kewajiban  perpajakannnya  dan  setiap  tahun  mengalami  penurunan  yang cukup drastis, seperti data tahun 2017 WPOP Lapor sebanyak 362 wajib pajak dan WPOP Tidak Lapor sebanyak 861, tingkat kepatuhan hanya 29,60% lalu tahun 2018 WPOP Lapor sebanyak  407  dan  WPOP  Tidak  Lapor  sebanyak  845    atau  tingkat  kepatuhan  32,50% sedangkan  data  tahun  2019  WPOP  Lapor  sebanyak  530  wajib  pajak  dan  WPOP  Tidak Lapor sebanyak 887, atau tingkat kepatuhan 37,40%.
Jadi  tingkat  kepatuhan  pajak  untuk  WPOP  yang  menyelenggarakan  Pembukuan lebih  tinggi  atau  lebih  baik  dari  pada  WPOP  yang  Non  Pembukuan  di  Wilayah  KPP Serpong,  baik  di  tahun  2017,  2018  dan  2019.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa    penerapan pembukuan  pada  WPOP  Pengusaha  Tertentu  di  Wilayah  KPP  Serpong  turut  membantu dalam melaksanakan kepatuhan pelaporan SPT WPOP di akhir tahun.
Sementara itu data penerimaan pajak pada KPP Pratama Pondok Aren dapat dilihat dari tabel berikut ini:
Tabel 11 Data Penerimaan Pajak KPP Pratama Pondok Aren Tahun 2017-2019 Tahun WPOP PT PPh Pasal 25 WPOP PT PPh Final Total 2017 7.356.076.370 10.541.564.536 17.897.640.906 2018 10.982.327.745 10.407.418.370 21.389.746.115 2019 12.583.383.503 8.748.829.416 21.332.212.919 Total 30.921.787.618 29.697.812.322 60.619.599.940
Sumber: KPP Pratama Pondok Aren.2020
Sesuai  data  pada  tabel  11,  tingkat  penerimaan  pajak  dari  WPOP  yang  tercatat  di KPP  Pratama  Pondok  Aren  yang  menggunakan  Skema  PPh  Pasal  25  mengalami  tren kenaikan  setiap  tahunnya.  Sedangkan  berdasarkan  skema  pembayaran  PPh  final  justru mengalami  tren  penurunan.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  perolehan  pajak  berdasrkan  Skema PPh  Pasal  25  tahun  2017  sebesar  Rp  7.356.076.370  naik  di  tahun  2018  sebesar  Rp 10.982.327.745  atau  naik  senilai    Rp    3.626.251.375    dan  ditahun  2019  sebesar  Rp 12.583.383.503 atau naik senilai Rp  1.601.055.758.
Sementara  penerimaan  pajak  dari  WPOP  yang  menggunakan  Skema  PPh  Final terlihat  dari  perolehan  di  tahun  2017  sebesar  10.541.564.536  dan  tahun  2018  sebesar  Rp 10.407.418.370  atau turun senilai  Rp 134.146.166  lalu perolehan tahun 2019 sebesar Rp 8.748.829.416 atau turun senilai  Rp 1.658.588.954.
Dengan  berlakunya  PP  No.  23  Tahun  2018  pada  tanggal  1  Juli  2018  di  Wilayah  KPP Pondok Aren justru terjadi sebaliknya dengan yang  terjadi di Wilayah KPP Serpng dimana untuk
WPOP  yang  memilih  PPh  Pasal  25  atau  Pajak  Tidak  Final  atau  Pembukuan,  penerimaan pembayaran pajaknya terus naik sejak tahun 2017, 2018 dan 2019. Sedangkan untuk WPOP yang memilih  Pajak  Final  terlihat  terus  menurun  sejak  tahun  2017,  2018  dan    tahun  2019.  Hal  ini menunjukkan tidak terdapat pengaruh yang siqnifikan terhadap kepatuhan WPOP PT Pembukuan terhadap  berlakunya  PP  No.  23  tahun  2018  yang  menurunkan  tarifnya  dari  1%  menjadi  0,5%  di Wilayah  KPP  Pondok  Aren.  Jadi  WPOP  Pengusaha  Tertentu  Pembukuan  tidak  beralih  dari menggunakan pembukuan ke non pembukuan di Wilayah KPP Pondok Aren.
Tabel 12. Data Pelaporan SPT Tahunan WPOP PT Skema PPh 25 Keterangan 2017 2018 2019 WP Lapor 419 397 413 WP Tdk Lapor 60 46 32 Jumlah 479 443 445 Tingkat Kepatuhan 87,47% 89,61% 92,80%

## Sumber: KPP Pratama Pondok Aren. 2020
Berdasarkan  tabel  12.  Data  pelaporan  SPT  Tahunan  dari  WPOP  Pengusaha Tertentu  pengguna  Skema  PPh  25  yang  melaksanakan  kewajiban  perpajakannya  lebih tinggi dibanding yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannnya sekaligus mengalami kenaikan setiap tahunnya, seperti data tahun 2017 WPOP Lapor sebanyak 419 wajib pajak dan  WPOP  Tidak  Lapor  sebanyak  60,  tingkat  kepatuhan  mencapai  87,47%,  lalu  tahun 2018  WPOP  Lapor  sebanyak  397  dan  WPOP  Tidak  Lapor  sebanyak  46  atau  tingkat kepatuha mencapai 89,61% sedangkan data tahun 2019 WPOP Lapor sebanyak 413 wajib pajak dan WPOP Tidak Lapor sebanyak 32, atau tingkat kepatuhan mencapai 92,80%
Tabel 12. Data Pelaporan SPT Tahunan WPOP PT Skema PPh Final 0,5% Keterangan 2017 2018 2019 WP Lapor 2.329 1.541 894 WP Tdk Lapor 1.262 1.242 3.313 Jumlah 3.591 3.783 4.207 Tingkat Kepatuhan 64,85% 40,73% 21,25%

## Sumber: KPP Pratama Pondok Aren
Berdasarkan tabel 12, data pelaporan SPT Tahunan dari WPOP Pengusaha Tertentu pengguna  Skema  PPh  Final  ternyata  cukup  fluktuaktif.  seperti  data  tahun  2017  WPOP Lapor  sebanyak  2.329  wajib  pajak  dan  WPOP  Tidak  Lapor  sebanyak  1.262,  tingkat kepatuhan  mencapai  64,85%  kemudian  tahun  2018  WPOP  Lapor  sebanyak  1.541  dan WPOP  Tidak  Lapor  sebanyak  1.242    atau  tingkat  kepatuhan  40,73%  atau  mengalami
penurunan sedangkan data tahun 2019 WPOP Lapor sebanyak 894 wajib pajak dan WPOP Tidak Lapor sebanyak 3.313, atau tingkat kepatuhan 21,25%.
Menurut  data  KPP  Pratama  Pondok  Aren  WPOP  Pengusaha  Tertentu  yang menyelenggarakan  pembukuan  justru  mengalami  penurunan  dari  tahun  2017  yang berjumlah  479  WP  menurun  di  tahun  2018  menjadi  443  dan  meningkat  sedikit  sebanyak 445  di  tahun  2019.  Perilaku  WPOP  Pengusaha  tertentu  di  KPP  Pondok  Aren  bertolak belakang  dengan  perilaku  WPOP  Pengusaha  Tertentu  di  KPP  Pratama  Serpong,  dimana terdapat  7,5%  yang  beralih  menerapkan  PPh  Final  0,5%  di  tahun  2018  dan  sebanyak menipis sedikit menjadi 7,1% penurunannya di tahun 2019.
Jadi  tingkat  kepatuhan  pajak  untuk  WPOP  yang  menyelenggarakan  Pembukuan juga lebih tinggi atau lebih baik dari pada WPOP yang Non Pembukuan di Wilayah KPP Pondok Aren, baik di tahun 2017, 2018 dan 2019. Dengan angka yang sangat baik di atas 87%. Hal ini menunjukkan bahwa  penerapan pembukuan pada WPOP Pengusaha Tertentu di  Wilayah  KPP  Pondok  Aren  juga  turut  membantu  dalam  melaksanakan  kepatuhan pelaporan SPT WPOP di akhir tahun.
Dengan demikian efektifitas  peningkatan kepatuhan perpajakan WPOP  Pengusaha Tertentu  melalui  penerapan  skema  PPh  Pasal  25  sesuai  PP  Nomor  23  Tahun  2018  pada UMKM  Kota  Tangerang  Selatan  sesuai  dengan  hasil  penelitian  menjadi  tidak  efektif, karena  WPOP  Pengusaha  Tertentu  pelaku  UMKM  cenderung  memilih  memanfaatkan kemudahan  yang  berikan  pemerintah  melalui  PP  23  Tahun  2018  dengan  menggunakan tarif PPh Final 0,5% dalam melakukan perhitungan pajaknya daripada menggunakan tarif umum yang kemudian digunakan sebagai dasar untuk menentukan angsuran PPh Pasal 25.

## KESIMPULAN
1. WPOP  Pengusaha  Tertentu  pelaku  UMKM  yang  tercatat  di  KPP  Pratama  Serpong dan  KPP  Pratama  Pondok  Aren  yang  memanfaatkan  penurunan  tarif  1%  menjadi 0,5%  mulai  bulan  Juli  2018  sesuai  yang  tercantum  dalam  PP  No.  23  Tahun  2018 (tidak  menyelenggarakan  pembukuan),  mengalami  peningkatan.  Sedangkan  hal sebaliknya terjadi pada penggunaan skema tarif PPh 25 yang mengalami penurunan setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan wajib pajak tidak harus menyampaikan laporan keuangan  sebagai  dasar  pelaporan  pajaknya,  namun  cukup  menghitung  pajak terutangnya dengan cara mengalikan omzet perbulan dengan tarif PPh Final 0,5%.
2. Penerapan  Skema  PPh  Pasal  25  Atas  WPOP  Pengusaha  Tertentu  sesuai  PP  Nomor
23 Tahun 2018 pada UMKM Kota Tangerang Selatan yang terdaftar di KPP Pratama Serpong dan KPP Pratama Pondok Aren tidak maksimal karena tidak menjadi pilihan utama bagi  wajib pajak, walaupun pembayaran atas PPh Pasal 25 dapat dikreditkan pada  akhir  tahun  pajak  hal  tersebut  dapat  diketahui  dari  presentase  perbandingan antara  yang  menyelenggarakan  pembukuan  sebagai  dasar  dalam  menggunakan  PPh tarif  umum  (PPh  Pasal  31  E)  dengan  WPOP  Pengusaha  tertentu  yang  tidak menyelenggarakan pembukuan atau menggunakan tarif PPh Final 0,5%.
3. WPOP  Pengusaha  Tertentu  pelaku  UMKM  cenderung  memilih  memanfaatkan kemudahan  yang  berikan  pemerintah  melalui  PP  23  Tahun  2018  dengan menggunakan tarif PPh Final 0,5% dalam melakukan perhitungan pajaknya daripada menggunakan  tarif  umum  yang  kemudian  digunakan  sebagai  dasar  untuk menentukan  angsuran  PPh  Pasal  25.  Dengan  demikian  efektifitas  peningkatan kepatuhan  perpajakan  WPOP  Pengusaha  Tertentu  melalui  penerapan  skema  PPh Pasal  25  sesuai  PP  Nomor  23  Tahun  2018  pada  UMKM  Kota  Tangerang  Selatan sesuai dengan hasil penelitian menjadi tidak efektif.

## DAFTAR PUSTAKA
Arikunto, S. (2010). Prosedur Penelitian Ilmiah . Jakarta: Rineka Cipta.
Goso, & Bachri, S. (2015). Implementasi Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM). Jurnal Manajemen STIEM Palopo , 02 (01), 1–10.
Ikbal,  M.,  Mustafa,  S.  W.,  &  Bustami,  L.  (2018).  Peran  Usaha  Mikro,  Kecil  Dan Menengah  Dalam  Mengurangi  Pengangguran  Di  Kota  Palopo. Jurnal  Ekonomi Pembangunan
STIE Muhammadiyah Palopo , 4 (1), 35–46. https://doi.org/10.35906/jep01.v4i1.293
Milles,  M.  B.,  Huberman,  M.  A.,  &  Saldana,  J.  (2014).  Qualitative  Data  Analysis  A methods  Sourcebook  Edition  3  (Terjemahan  Tjetjep  Rohindi  Rohidi).  In Sage Publications, Inc .
Movanita, A. N. K. (2019). Dari Hampir 60 Juta UMKM, Baru 1,8 Juta Terdaftar sebagai Wajib Pajak.
Putri,  T.,  Saerang,  D.  P.  E.,  &  Budiarso,  N.  S.  (2019).  Analisis  Perilaku  Wajib  Pajak Umkm  Terhadap  Pelaksanaan  Pemungutan  Pajak  Dengan  Menggunakan  Self Assessment  System  Di  Kota  Tomohon. Going  Concern :  Jurnal  Riset  Akuntansi , 14 (1), 130–136. https://doi.org/10.32400/gc.14.1.22321.2019
Suci,  R.  P.,  Hermawati,  A.,  &  Suwarta.  (2019).  Pentingnya  Analisis  Swot  Untuk Meningkatkan  Kinerja  SDM  (Studi  Kasus  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah Malang). Jurnal Manajemen STIEM Palopo , 5 (2), 24–27.
Budi Setyawan dan Sukarno
Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif dan R&D. Ke-26 .
Sukarno,  Wifasari,  S.,  &  Setyawan,  B.  (2019).  Upaya  Peningkatan  Penerimaan  Pajak Melalui  Penjualan  Berbasis  E  Commerce  Pada  UMKM  Kota  Tangerang  Selatan. Jurnal Mitra Manajemen , 3 (9), 903–917.
Sunyoto,  D.  (2013).  Manajemen  Sumber  Daya  Manusia. Yogyakarta:  CAPS  (Center  Of Academic Publishing Service) .