Vol.  5 No. 2 Januari  2019 ISSN : 2356-1939

## PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN BATU BARA BERDASARKAN PRINSIP KEADILAN DI KALIMANTAN TIMUR
COMMUNITY EMPOWERMENT IN COAL MINING BUSINESS ACTIVITIES BASED ON JUSTICE PRINCIPLES IN EAST KALIMANTAN

## Sri Ayu Astuti, Agustinus Simandjuntak
Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Balikpapan Jalan Pupuk Raya Kelurahan Damai, Balikpapan, Kalimantan Timur Email: sriayu@uniba-bpn.ac.id

## Abstrak
Tidak  adanya  parameter  obyektif  mengenai  wujud  dari  pelaksanaan  pengembangan  dan pemberdayaan  masyarakat  yang  tepat,  tidak  jelasnya  bentuk  partisipasi  aktif  masyarakat dalam  menetapkan  bentuk  dan  jenis  kegiatan  menyangkut  pengembangan  dan pemberdayaan  masyarakat  sesuai  dengan  sifat  dan  karakteristik  masyarakat  serta  tidak jelasnya  mekanisme  pengawasan  dari  pemerintah  dianggap  sebagai  penyebab  tidak efektifnya  pelaksanaan  program  pengembangan  dan  pemberdayaan  masyarakat  dalam usaha  pertambangan.  Untuk  menjawab  berbagai  permasalahan  tersebut  maka  pemerintah menerbitkan  peraturan  pelaksana  yang  khususmengatur  konsep  pengembangan  dan pemberdayaan  masyarakat  dalam  usaha  pertambangan.  Peraturan  pelaksana  itu  ialah Peraturan  Menteri  Energi  Sumber  Daya  Mineral  Nomor  41  Tahun  2016  tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyrakat pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Pendekatan masalah yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan yuridis empiris  pendekatan  masalah  yang  diteliti  dengan  sifat  hukum  yang  nyata  atau  sesuai dengan  kenyataan  yang  hidup  dalam  masyarakat  harus  dilakukan  di  lapangan  dengan menggunakan  metode  dan  teknik  penelitian  lapangan,  mengadakan  kunjugan  kepada masyarakat  dan  berkomunikasi  dengan  para  anggota  masyarakat.  Pemberdayaan masyarakat dalam  kegiatan usaha pertambangan batu bara berdasarkan prinsip keadilan  di Kalimantan Timur, adalah pada kegiatan usaha pertambangan di Indonesia berakar dari dua konsepsi  berbeda  yang  dikembangkan  oleh  para  pemikir  Barat,  yang  terdiri  dari  konsep pengembangan  masyarakat (Community  Development )  dan  konsep  pemberdayaan (Empowerment).
Kata Kunci : Pembardayaan Masyarakat; Usaha Pertamabangan; Keadilan.

## Abstract
The  absence  of  objective  parameters  regarding  the  form  of  the  implementation  of development  and  proper  community  empowerment,  the  unclear  form  of  active  community participation  in  determining  the  forms  and  types  of  activities  related  to  community development  and  empowerment  in  accordance  with  the  nature  and  characteristics  of  the community  and  the  unclear  mechanism  of  government  oversight  are  considered  to  be  the causes  of  ineffectiveness  implementation  of  community  development  and  empowerment programs in the mining business. To answer these various problems, the government issues implementing regulations that specifically regulate the concept of community development
and empowerment in the mining business. The implementing regulation is Regulation of the Minister  of  Energy  and  Mineral  Resources  Number  41  of  2016  concerning  Community Development  and  Empowerment  in  Mineral  and  Coal  Mining  Business  Activities.  The problem  approach  used  by  the  author  is  an  empirical  juridical  approach  to  the  problem approach that is investigated with the nature of the law that is real or in accordance with the  reality  that  lives  in  the  community  must  be  done  in  the  field  using  methods  and techniques  of  field  research,  holding  visits  to  the  community  and  communicating  with community members. Community empowerment in coal mining business activities based on the  principle  of  justice  in  East  Kalimantan,  is  in  mining  business  activities  in  Indonesia rooted  in  two  different  conceptions  developed  by  Western  thinkers,  which  consist  of  the concept  of  community  development  (Community  Development)  and  the  concept  of empowerment (Empowerment) . Keywords: Community Development; Mining Business; Justice.

## I. Pendahuluan

## 1. Latar Belakang Masalah
Pengelolaan  sumber  daya  alam  merupakan  salah  satu  cara  untuk mencapai  kesejahteraan  masyarakat.  Hal  ini  dapat  dilihat  bahwa  pengelolaan sumber daya alam di atur dalam Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  (UUD  NRI  Tahun  1945)  yang  berbunyi, “Bumi,  air,  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya  dikuasai  oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”, serta dalam berbagai peraturan perundang-undangan lintas sektor.
Pemanfaatan sumber daya alam untuk pembinaan kesejahteraan sosial di Indonesia  secara  tersirat  juga  dituangkan  dalam  tujuan  bernegara  di  dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang meliputi, “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah  darah  Indonesia  dan  untuk  memajukan  kesejahteraan  umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. 1
Provinsi  Kalimantan  Timur  merupakan  provinsi  yang  kaya  dengan sumberdaya  alam.  Sumberdaya  alam (baik  renewable  dan  non  renewable) merupakan  sumberdaya  yang  esensial  bagi  kelangsungan  hidup  manusia. Hilangnya  atau  berkurangnya  ketersediaan  sumberdaya  tersebut  akan berdampak sangat besar  bagi kelangsungan  hidup bagi  masyarakat Kalimantan Timur.
Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2009  tentang  Pertambangan  Mineral dan  Batubara  mewajibkan  perusahaan  pertambangan  untuk  melakukan reklamasi dan kegaiatan pasca tambang atas areal tambang yang diusahakannya. Untuk  memberikan  kepastian  hukum  bagi  para  pengusaha  pertambangan  guna melakukan  reklamasi,  para  pengusaha  tersebut  diwajibkan  untuk  menyerahkan
1 Moh. Mahfud MD, 2011, Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 17.
sejumlah  uang  sebagai  jaminan  reklamasi,  yang  harus  ditempatkan  sebelum perusahaan melakukan kegiatan operasi produksi.
Pertambangan  adalah  salah  satu  sektor  perekonomian  nasional  yang menguasai  hajat  hidup  masyarakat  Indonesia.  Sebagai  salah  satu  sektor perekonomian  nasional  yang  menguasai  hajat  hidup  masyarakat  Indonesia  dan banyak  mempergunakan  kekayaan  alam  yang  dimiliki  Negara  Indonesia  untuk memperoleh  keuntungan  dalam  memenuhi  kebutuhan  ekonomisnya,  sudah seharusnya  masyarakat  Indonesia  merasakan  dampak  positif  dari  pelaksanaan pertambangan  yang  diselenggarakan  di  wilayah  Indonesia.  Hal  ini  sangat sejalan  dengan  yang  tertuang  dalam  Pasal  33  ayat  (2)  dan  Pasal  33  ayat  (3) Undang  Undang  Dasar  1945  Negara  Republik  Indonesia  yang  menyatakan antara  lain  sebagai  berikut.  “(2)  Cabang-cabang  produksi  yang  penting  bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. (3) Bumi  dan  air  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya  dikuasai  oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”
Namun  dalam  pelaksanaannya  masyarakat  Indonesia  justru  mendapat kerugian  yang  sangat  besar.  Kerusakan  lingkungan  yang  diakibatkan  oleh perusahaan pertambangan karena melakukan eksploitasi yang tidak proporsional terhadap  alam  Indonesia  serta  makin  besarnya  kesenjangan  sosial  yang terbentuk di dalam kehidupan masyarakat akibat adanya kegiatan pertambangan merupakan  sebagian kecildampak  negatif dari pelaksanaan pertambangan  yang tidak  sesuai  dengan  nilai-nilai  Pancasila.  Pancasila  adalah  ideologi  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI)  yang  berasal  dari  kristalisasi  nilai-nilai luhur  yang  ada  di  Nusantara  berabad-abad  tahun  lamanya. 2 Sebagai  sebuah ideologi yang telah disepakati oleh seluruh rakyat Indonesia, sudah sewajarnya nilai-nilai  Pancasila  juga  diimplementasikan  dalam  berbagai  kebijakan Pemerintah  Indonesia  khususnya  kebijakan  yang  berdampak  langsung  kepada masyarakat.
Konsep pengembangan dan pemberdayaan masyarakat atau biasa dikenal dengan  istilah  comunnity  development  merupakan  sebuah  konsep  yang  dapat mewujudkan  suatu sinergi  yang saling  menguntungkan  antara dunia usaha dan masyarakat  sehingga  dapat  meminimalisir  bahkan  menyelesaikan  konflik- konflik yang terjadi antara dunia usaha dengan masyarakat. 3
Konsep  ini  lahir  seiring  dengan  tumbuhnya  kesadaran  kolektif  dalam dunia bisnis bahwa keberlanjutan pertumbuhan dunia usaha dapat terwujud jika ada  dukungan  masyarakat  dan stakeholders lain  yang  terkait.  Hal  ini  sejalan dengan  yang  diungkapkan  oleh  Keith  Davis  bahwa  “ social  responsibilities  of businessmen  need  to  be  commensurate  with  their  social  power”, sehingga dalam  jangka  panjang  pengusaha  yang  tidak  menjalankan  tanggung  jawab
2 Kaelan, Negara Kebangsaan Pancasila, (Yogyakarta: Paradigma, 2013), hlm. 40
3 Syaiful  Watni,  Suradji,  dan  Sutriya,  eds.,  Analisis  dan  Evaluasi  Hukum TentangPengembangan Masyarakat (Community Development) dalam Kegiatan Usaha Pertambangan,  (Jakarta:  Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional  Departemen  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia RI, 2007), hlm. 8.
Vol.  5 No. 2 Januari  2019 ISSN : 2356-1939
sosialnya sesuai dengan keinginan masyarakat akan kehilangan kekuasaan yang mereka miliki. 4
Penerapan  konsep  pengembangan  dan  pemberdayaan  masyarakat  yang sesuai dengan karakteristik dan corak hidup masyarakat lokal sangatlah sejalan dengan  nilai-nilai  kemanusiaan  dan  nilai-nilai  keadilan  sosial  yang  terkandung dalam  Pancasila.  Konsep  pengembangan  dan  pemberdayaan  masyarakat  di sektor  pertambangan  Indonesia  telah  tersebar  dalam  berbagai  peraturan perundangundangan  Indonesia  dan  substansi  Kontrak  Karya  yang  disepakati oleh Pemerintah Indonesia dengan perusahaan pertambangan yang beroperasi di Indonesia.
Meskipun  dalam  berbagai  peraturan  perundang-undangan  dan  dalam dokumen  Kontrak  Karya  di  bidang  pertambangan  terdapat  kewajiban  bagi perusahaan  tambang  untuk  melaksanakan  pengembangan  dan  pemberdayaan masyarakat, namun dalam pelaksanaannya banyak dirasakan tidak memuaskan. Di satu sisi pihak perusahaan tambang merasa bahwa mereka telah menyisihkan dana  yang  cukup  untuk  melaksanakan  pengembangan  dan  pemberdayaan masyarakat sesuai dengan penilaian mereka, di lain sisi pihak masyarakatmenganggap  bahwa  apa  yang  telah  dilakukan  oleh  perusahaan tambang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat tersebut.
Selain  itu  tidak  adanya  parameter  obyektif  mengenai  wujud  dari pelaksanaan  pengembangan  dan  pemberdayaan  masyarakat  yang  tepat,  tidak jelasnya bentuk partisipasi aktif masyarakat dalam menetapkan bentuk dan jenis kegiatan  menyangkut  pengembangan  dan  pemberdayaan  masyarakat  sesuai dengan  sifat  dan  karakteristik  masyarakat  serta  tidak  jelasnya  mekanisme pengawasan  dari  pemerintah  dianggap  sebagai  penyebab  tidak  efektifnya pelaksanaan  program  pengembangan  dan  pemberdayaan  masyarakat  dalam usaha  pertambangan.  Untuk  menjawab  berbagai  permasalahan  tersebut  maka pemerintah  menerbitkan  peraturan  pelaksana  yang  khususmengatur  konsep pengembangan  dan  pemberdayaan  masyarakat  dalam  usaha  pertambangan. Peraturan  pelaksana  itu  ialah  Peraturan  Menteri  Energi  Sumber  Daya  Mineral Nomor  41  Tahun  2016  tentang  Pengembangan  dan  Pemberdayaan  Masyrakat pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
Salah satu daerah yang menjadi wilayah pertambangan dari 76 Izin Usaha Pertambangan  (IUP)  yang  dikeluarkan  Pemerintah  Kota  Samarinda  adalah kelurahan  Makroman,  adalah  sebuah  daerah  transmigran  di  Kota  Samarinda, Kalimantan  Timur  yang  dibuka  sejak  tahun  1957.  Pada  tahun  1982,  warga transmigran  berhasil  membuat  sawah  walaupun  hanya  bisa  ditanami  sekali dalam  setahun.  Sepanjang  tahun  1999  hingga  tahun  2006,  Makroman  menjadi kawasan  percontohan  pertanian  yang  berhasil.  Tetapi  perusahaan  tambang batubara  masuk  pada  tahun  2007  yaitu  CV.  Arjuna  dengan  luas  konsesinya
4 Ujianto  Singgih.,  Pemberdayaan  Masyarakat  Mimika,  (  Jakarta:  Pusat  Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi Sekretariat jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2011), hlm. 3.
1.589  hektar,  membongkar  bukit-bukit  sekeliling  Makroman.  Dan  pada  akhir tahun  2008  penampungan  limbah  pencucian  batubara  perusahaan  jebol,  dan mencemari  sumber  air  dan  masuk  ke  dalam  kolam  ikan  dan  sawah.  Sejak  itu penghasilan warga mulai susut. Bibit ikan tak mau tumbuh, sementara bibit padi di  sawah  tertimbun  lumpur  bahkan  air  masuk  kedalam  rumah  warga.  Dan sampai  sekarang,  banjir  lumpur  terus  terulang  menyerang  Kelurahan Makroman,  yang  menggenangi seluruh areal persawahan seluas 383,87  hektar, yang  menghidupi 1.905 keluarga di  Kelurahan  Makroman. Bahkan perusahaan terus  meluaskan  pengerukannya  hingga  areal  persawahan  masyarakat  di Kelurahan Makroman.
Kelurahan  Makroman  yang  dikepung  areal  pertambangan  batubara, belum  tentu  menjadi  garansi  kesejahteran  sosial  ekonomi  masyarakat.  Karena itu,  penelitian  ini  ingin  melihat  dampak  kebijakan  pertambangan  bagi masyarakat  dengan  masalah  penelitian  yaitu:  dampak  kebijakan  pertambangan terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat di Kelurahan Makroman.
2. Rumusan Masalah
1. Bagaimanakah pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan usaha pertambangan batu bara berdasarkan prinsip keadilan di Kalimantan Timur ?
2.  Bagaimanakah  peran  dan  tanggung  jawab  pemerintah  daerah,  perusahaan tambang  dan  masyarakat  dalam  pemberdayaan  masyarakat  pada  kegiatan usaha pertambangan batu bara di Kalimantan Timur ?
3. Metode Penelitian
Pendekatan  masalah  yang  digunakan  oleh  penulis  adalah  pendekatan yuridis  empiris  pendekatan  masalah  yang  diteliti  dengan  sifat  hukum  yang nyata  atau  sesuai  dengan  kenyataan  yang  hidup  dalam  masyarakat  harus dilakukan  di  lapangan  dengan  menggunakan  metode  dan  teknik  penelitian lapangan,  mengadakan  kunjugan  kepada  masyarakat  dan  berkomunikasi dengan para anggota masyarakat. 5
Selain  itu  akan  digunakan  pendekatan  analitis (analitical  approach ), maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang dikandung  oleh  istilah-istilah  yang  digunakan  dalam  aturan  perundang- undangan  secara  konsepsional,  sekaligus  mengetahui  penerapannya  dalam praktik hukum.
4. Tinjauan Pustaka
Penegakan  hukum  adalah  proses  dilakukannya  upaya  untuk tegaknya  atau  berfungsinya  norma-norma  hukum  secara  nyata  sebagai pedoman  perilaku  dalam  lalu  lintas  atau  hubungan-hubungan  hukum dalam  kehidupan  bermasyarakat  dan  bernegara.  Ditinjau  dari  sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan  dapat  pula  diartikan  sebagai  upaya  penegakan  hukum  oleh  subjek dalam  arti  yang terbatas  atau sempit.Dalam  arti  luas, proses penegakan
5 .  Hilman  Hadikusuma,  Metode  Pembuatan  Kertas  Kerja  atau  Skripsi  Ilmu  Hukum, Bandung: Mandara Maju, 2013, hlm. 60.
Vol.  5 No. 2 Januari  2019 ISSN : 2356-1939
hukum  itu  melibatkan  semua  subjek  hukum  dalam  setiap  hubungan hukum.
Siapa  saja  yang  menjalankan  aturan  normatif  atau  melakukan sesuatu  atau  tidak  melakukan  sesuatu  dengan  mendasarkan  diri  pada norma  aturan  hukum  yang  berlaku,  berarti  dia  menjalankan  atau menegakkan  aturan  hukum.  Dalam  arti  sempit,  dari  segi  subjeknya  itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum  tertentu  untuk  menjamin  dan  memastikan  bahwa  suatu  aturan hukum  berjalan  sebagaimana  seharusnya.Dalam  memastikan  tegaknya hukum  itu,  apabila  diperlukan,  aparatur  penegak  hukum  itu diperkenankan  untuk  menggunakan  daya  paksa.  Pengertian  penegakan hukum  itu  dapat  pula  ditinjau  dari  sudut  objeknya,  yaitu  dari  segi hukumnya.Dalam  hal  ini,  pengertiannya  juga  mencakup  makna  yang luas  dan  sempit.Dalam  arti  luas,  penegakan  hukum  itu  mencakup  pula nilai-nilai  keadilan  yang  terkandung  di  dalamnya  bunyi  aturan  formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.
Tetapi,  dalam  arti  sempit,  penegakan  hukum  itu  hanya menyangkut penegakan peraturan  yang  formal dan tertulis saja. Karena itu,  penerjemahan  perkataan ‘law  enforcement’ ke  dalam  bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan ‘ penegakanhukum’ dalam  arti luas dan dapat pula digunakan istilah ‘penegakan peraturan’ dalam arti sempit. Pembedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupannilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa  Inggeris  sendiri  dengan  dikembangkannya  istilah ‘the  rule  of law’ versus ‘ the rule of just law’ atau dalam istilah ‘ the rule of law and not of man’ versus istilah ‘the rule by law’ yang berarti ‘therule of man by law’ . Dalam istilah ‘the rule of law’ terkandung makna pemerintahan oleh  hukum,  tetapi  bukan  dalam  artinya  yang  formal,  melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya.Karena itu, digunakan istilah ‘the rule of justlaw ’.Dalam istilah ‘the rule of law and  not  of  man’ dimaksudkan  untuk  menegaskan  bahwa  pada hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum,  bukan  oleh  orang.Istilah  sebaliknya  adalah ‘the  rule  by  law’ yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka.
Penegakan  hukum  adalah  proses  dilakukannya  upaya  untuk tegaknya  atau  berfungsinya  norma-norma  hukum  secara  nyata  sebagai pedoman  perilaku  dalam  lalu  lintas  atau  hubungan-hubungan  hukum dalam  kehidupan  bermasyarakat  dan  bernegara.  Ditinjau  dari  sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan  dapat  pula  diartikan  sebagai  upaya  penegakan  hukum  oleh  subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum  itu  melibatkan  semua  subjek  hukum  dalam  setiap  hubungan hukum.
Menurut  Abdurrrahman,  konsep  budaya  hukum  untuk  pertama kalinya  diperkenalkan  oleh  Lawrence  M.  Friedman  yang  kemudian dikembangkan  oleh  Daniel  S.  Lev  khusus  di  Indonesia  konsep  ini dikemukakan  oleh  Satjipto  Rahardjo  bersamaan  dengan  usaha pengembangan studi hukum dan masyarakat. 6
Masalah  budaya  hukum  tidak  bisa  terlepas  dari  masalah penegakkan  hukum  sangat  bergantung  kepada  budaya  hukum  dari masyarakat  yang  bersangkutan,  untuk  dapat  fungsinya  hukum  dalam masyarakat  salah  satu  yang  berpengaruh  adalah  tentang  kesadaran hukum  masyarakat.  Kesadaran  hukum  disini  dipakai  dalam  arti kesadaran  untuk  bertindak  sesuai  dengan  ketentuan  hukum.  Ini  berarti bahwa kesadaran hukum merupakan suatu jembatan yang menghubungkan antara peraturan-peraturan hukum dengan tingkah laku anggota  masyarakat,  hal  yang  demikian  inilah  yang  disebut  sebagai kultur  hukum,  yaitu  nilai-nilai,  sikap  yang  mempengaruhi  bekerjanya hukum.
Penegakkan  hukum  yang  mendekatkan  hukum  sebagai  suatu sollen  gesetze  dalam  kehidupan  sehari-hari,  maka  pada  saat  itulah hukum  itu  diuji  oleh  dan  diterapkan  pada  dunia  kenyataan  sehari-hari, sehingga terjadi proses interaksi yang melibatkan empat unsur:
1. kemauan hukum, artinya tujuan-tujuan dan janji-janji yang tercantum dalam peraturan hukum.
2. Tindakan para penegak hukum.
3. Struktur penegakkan hukum
4. Pengaruh  atau  bekerjanya  kekuatan-kekuatan  yang  berasal  dari kenyataan kehidupan sehari-hari . 7
Selanjutnya dalam lingkup bekerjanya hukum dalam masyarakat, Robert B. Seidmen mengajukan 3 (tiga) komponen inti yang mendukung bekerjannya hukum dalam masyarakat (termasuk penegakkanya),  ketiga  unsur  tersebut  adalah:  (1)  lembaga  pembuat peraturan;  (2)  lembaga  penerap  peraturan,  dan  (3)  pemegang  peran  itu sendiri. 8 Masalah  berfungsinya  hukum pada prinsipnya  berpegang pada paling sedikit (4) faktor yaitu:
1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Petugas yang menegakkan atau yang menerapkan;
6 .  Abdurrahman,  1986, Tebaran  pikiran  tentang  Studi  Hukum  dan  Masyarakat ,  Media Sarana Press, Jakarta, hal.35
7 Rahardjo, Satjipto, 1983, Masalah Penegakkan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologi , Sinar Baru, Bandung,  hal. 26
8 Rahardjo, Satjipto, Ibid, hal.27
3. Fasilitas yang diharapkan akan dapat mendukung pelaksanaan kaidah hukum;
4. Warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan tersebut. 9

## II Pembahasan
A. Pemberdayaan  masyarakat  dalam  kegiatan  usaha  pertambangan  batu bara berdasarkan prinsip keadilan di Kalimantan Timur
Pelaksanaan  kebijakan  investasi  pada  sektor  pertambangan  adalah terpusatnya  kewenangan  tersebut  pada  Pemerintah  Pusat.  Akibat  dari  situasi tersebut  adalah  timbulnya  berbagai  keluhan  masyarakat  setempat  di  mana kegiatan  usaha  pertambangan  dilakukan.  Keluhan  mereka  adalah  kegiatan pertambangan di daerah mereka tidak membawa dampak positif yang langsung terhadap  kehidupan  dan  tingkat  kesejahteraan  mereka.  Demikian  pula  tingkat pendidikan  masyarakat  setempat  yang  relatif  masih  rendah  tidak  membuka kesempatan  yang  luas  kepada  masyarakat  setempat  untuk  mengisi  lapangan kerja sesuai dengan kebutuhan kegiatan pertambangan.
Biasanya  program community  development ini  didasarkan  pada  prinsip inti:
1.  Berkesinambungan,  bertujuan  untuk  menciptakan  masyarakat  yang  mandiri dan menciptakan manfaat yang berkelanjutan melampaui usia tambang.
2. Kemitraan, menekankan pada konsultasi aktif, kolaborasi, kemitraan dengan masyarakat, pemerintah,  Lembaga Swadaya Masyarakat, dan  lembaga  lokal lainnya. 10
Mengingat suatu korporasi  biasanya didirikan atas dasar  hukum dari suatu negara tertentu, maka akibat hukum dari kegiatan yang dilakukan oleh korporasi  tersebut  akan  menyangkut  tanggung  jawab  dari  negara  yang bersangkutan.  Inilah  yang  dikenal  dengan  konsep  Tanggung  Jawab  Negara (State Responsibility) yang telah dikenal dalam hukum Internasional. Dalam Hukum  Internasional,  selain  dikenal  adanya  konsep Subjective  State Responsibility di  mana  negara  bertanggung  jawab  atas  apa  yang  dilakukan oleh  badan  hukumnya  (baik  pemerintah  maupun  non  pemerintah)  apabila perbuatan  tersebut  melanggar  suatu  perjanjian  internasional  ataupun  karena adanya  unsur  kesalahan,  namun  dalam  konsep “Objective  Theory  of  State Responsibility ”,  negara  tetap  bertanggung  jawab  meskipun  tidak  terbukti adanya unsur kesalahan tersebut.
Dalam konteks tersebut misalnya, negara yang membiarkan korporasi yang tunduk pada hukum nasionalnya menimbulkan pencemaran lingkungan yang  bersifat  trans-nasional  harus  bertanggung  jawab  secara  internasional atas  kejadian  tersebut.  Oleh  karena  itu  dalam  kebijakan  dan  pengaturan nasionalnya  negara  perlu  menerapkan  ketentuan-ketentuan  mengenai  CSR
9 Rahardjo, Satjipto, Op-Cit, hal.28
10 Program Pengembangan Masyarakat, http://www.newmont.co.id/Indonesia/nusatenggara/about/ community.php, diakses tanggal. 22 Juni 2019
yang  berlaku  atau  telah  menjadi  praktik  internasional  untuk  mencegah  dan meminimalisir tanggung jawab negara yang harus dipikulnya kelak.
Konsep  pengembangan  masyarakat  yang  dilakukan  oleh  perusahaan tambang masih dilihat sebagai suatu bagian yang terpisah dari seluruh proses kegiatan  pertambangan,  mulai  dari  penyelidikan  umum  hingga  produksi. Fakta  yang  biasanya  terjadi  adalah  perusahaan  baru  akan  sudah  terbangun dengan  baik  dan  tahapan  kegiatan  pertambangannya  sudah  memasuki tahapan  prosuduksi.  Jika  perusahaan  ingin  menerapkan  konsep Corporate Social Responsibility secara benar, maka seharusnya sejak perusahaan datang sudah  menjalin  hubungan  baik  dengan  warga  dan  menjalankan  program pengembangan  masyarakat  serta  tidak  merugikan  warga.  Bagaimana mungkin  satu  perusahaan  dikatakan  memiliki  tanggung  jawab  sosial  jika kehadirannya  justru  membuat  warga  setempat  kehilangan  tempat  tinggal, mata  pencaharian,  dan  ketentraman.  Seringkali  masyarakat  korban  memilih perusahaan tidak usah datang ke wilayahnya.
Kebijakan pemerintah terhadap perusahaan untuk  melakukan konsep pengembangan  masyarakat  tidak  secara  tegas  diatur  di  dalam  peraturan khsusus  yang  membahas  mengenai  hal  tersebut  (menjadi  kewajiban perusahaan). Kalaupun ada, itupun hanya merupakan satu bagian dari aturan yang  lain,  tapi  selanjutnya  tidak  ada  aturan  dan  mekanisma  yang  sifatnya lebih teknis, sehingga dapat dipakai  menjadi  satu ukuran standar  yang  baku bagi setiap perusahaan yang melakukan pengembangan masyarakat.
Implementasi  dari  pengembangan  masyarakat  hanya  dirasakan  oleh segelitir  orang  yang  kebanyakan  berasal  dari  golongan  ekonomi  menengah ke  atas,  padahal  konsep  pengembangan  masyarakat  hendaknya  dapat dirasakan  oleh  suatu  komunitas  masyarakat,  bukan  perorangan  yang  benar- benar tinggal di wilayah sekitar lokasi penambangan tersebut.
Konsep  pengembangan  masyarakat  yang  selama  ini  diterapkan  oleh perusahaan  tambang  jutru  melemahkan  posisi  tawar  masyarakat,  sebab mereka  mau  tidak  mau,  suka  atau  tidak  suka,  harus  menerima  program pengembangan  masyarakat  yang  telah  disiapkan  oleh  perusahaan,  tanpa dilakukan  dialog  ataupun  diskusi  yang  jelas  dan  transparan.  Inilah  yang menyebabkan  program  tersebut  menjadi  sia-sia,  bahkan  tidak  menjawab persoalan yang terjadi.
Kebanyakan  perusahaan  tambang  hanya  menyasar  tiga  sektor  dalam konsep  pengembangan  masyarakat.  Sektor-sektor  yang  menjadi  prioritas tersebut,  yaitu  sektor  ekonomi  UKM  (Usaha  Kecil  Menengah),  sektor pendidikan,  dan  kesehatan.  Sayangnya,  perusahaan  tambang  sangat  jarang membuat  konsep  pengembangan  masyarakat  yang  menitikberatkan  pada resiko-resiko  yang  ditimbulkan  oleh  kegiatan  pertambangan  seperti  konsep pengembangan masyarakat yang telah kehilangan wilayah kelolanya.
Terkadang  perusahaan  penambangan  juga  melibatkan  pihak-pihak lain untuk mendukung implementasi dari konsep pengembangan masyarakat itu  sendiri,  misalnya LSM, atau pihak-pihak  lain (multi-stake holders) yang
dapat  melancarkan  pelaksanaan  konsep  pengembangan  masyarakat  dari perusahaan  sampai  ke  masyarakat  dengan  baik.  Namun  fakta  yang  terjadi, pelibatan  LSM  atau  pihak-pihak  lain  itu  justru  tidak  membuat  pelaksanaan konsep  pengembangan  masyarakat  makin  baik,  malah  cendrung  makin buruk. Mengapa demikian:
1.    kebanyakan  LSM  yang  ditunjuk  oleh  perusahaan  tambang  adalah  LSM  yang dibentuk  oleh  perusahaan  itu  sendiri,  sehingga  konsep  pengembangan masyarakat  yang  dianut  oleh  LSM  itu  juga  tetap  berkiblat  pada  konsep pengembangan masyarakat yang dianut oleh perusahaan tambang tersebut, bukan lahir dari kebutuhan yang paling mendesak yang dibutuhkan oleh masyarakat.
2.  Dana-dana  pengembangan  masyarakat  yang  dialirkan  melalui  LSM-LSM tersebut, juga cendrung disalahgunakan oleh LSM yang menerima dana tersebut, sehingga  banyak  LSM  yang  makin  “makmur”,  sementara  masyarakat  makin “dimiskinkan”. 11
Dalam menjalankan  tanggung jawab  sosialnya,  perusahaan memfokuskan  perhatiannya  kepada  tiga  hal,  yaitu  profit  (laba),  planet (lingkungan)  dan  people  (masyarakat).  Dengan  diperolehnya  laba, perusahaan dapat memberikan dividen bagi pemegang saham, mengalokasikan sebagian laba yang diperoleh guna membiayai pertumbuhan  dan  mengembangkan  usaha  di  masa  depan,  serta  membayar pajak kepada pemerintah. Dengan memberikan perhatian kepada lingkungan sekitar,  perusahaan  dapat  ikut  berpartisipasi  dalam  usaha-usaha  pelestarian lingkungan  demi  terpeliharanya  kualitas  kehidupan  umat  manusia  dalam jangka panjang.
Usaha-usaha pelestarian lingkungan sebagai tindakan preventif untuk meminimalisir  bencana.  Perhatian  terhadap  masyarakat,  dapat  dilakukan dengan  cara  melakukan  aktivitas-aktivitas  serta  pembuatan-pembuatan kebijakan-kebijakan  yang dapat meningkatkan kompetensi  yang dimiliki di berbagai  bidang,  seperti  pemberian  beasiswa  bagi  pelajar  di  sekitar perusahaan,  pendirian  sarana  pendidikan  dan  kesehatan,  dan  penguatan ekonomi lokal.
Dalam  menjalankan  tanggung  jawab  sosial,  perusahaan  diharapkan tidak  hanya  mengejar  keuntungan  jangka  pendek,  namun  juga  turut memberikan  kontribusi  bagi  peningkatan  kesejahteraan  dan  kualitas  hidup masyarakat serta lingkungan sekitar dalam jangka panjang.
Pelaksanaan  CSR  secara  konsisten  dalam  jangka  panjang  akan menumbuhkan  rasa  keberterimaan  masyarakat  terhadap  kehadiran perusahaan.  Kondisi  seperti  itulah  yang pada gilirannya dapat  memberikan keuntungan ekonomibisnis kepada perusahaan yang bersangkutan.
CSR  tidaklah  harus  dipandang  sebagai  tuntutan  represif  dari masyarakat,  melainkan  sebagai  kebutuhan  dunia  usaha.  Economic
11 Hasil  wawancara  Sayid  Awaludin  Pjt.  Sekretaris  Dinas  Penanaman  Modal  Dan Pelayanan  Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), 30 Januari 2019
Vol.  5 No. 2 Januari  2019 ISSN : 2356-1939
Sustainability menurut
World  Business  Council  for  Sustainable Development mendefinisikan  CSR  sebagai  komitmen  bisnis  untuk memberikan  kontribusi  pada  pembangunan  ekonomi  berkelanjutan  dengan memperhatikan  para  karyawan  dan  keluarganya,  masyarakat  sekitar  serta publik pada umumnya guna meningkatkan kualitas hidup mereka.
dalam  hal  ini  telah  melaksanakan  kegiatan  tersebut  dilihat  dari program-program  yang  mereka  sampaikan.  Dari  segi  ekonomi,  lingkungan dan  sosial  budaya  beberapa  kegiatan  telah  dilakukan  Perusahaan Pertambangan  Batu  Bara  sesuai  UUPT  2007  dalam  Pasal  1  angka  3 menyebutkan  tanggungjawab  sosial  dan  lingkungan  adalah  komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna  meningkatkan  kualitas  kehidupan  dan  lingkungan,  yang  bermanfaat bagi  Perseroan  sendiri,  komunitas  setempat,  dan  masyarakat  pada umumnya.
Anggaran  CSR  yang  disediakan  pihak  mitra  bestari  (perusahaan) untuk  masyarakat  sekitarnya  adalah  meliputi  pengembangan  ekonomi, pendidikan,  lingkungan  dan  sosial  budaya.  Program  pengembangan ekonomi  masyarakat  dibidang  pertanian/perkebunan  cukup  meningkat dengan bertambahnya area perluasan lahan.
Namun  perluasan  lahan  pertanian/  perkebunan  ini  menimbulkan konflik  antara  masyarakat  dengan  perusahaan  dimana  terjadi  tupang  tindih perebutan  lahan  pertanian  dan  perkebunan  masyarakat  sehingga  timbul kecemburuan  sosial.  Program  dibidang  sosial  dan  budaya  cukup berkembang  terutama  dibidang  kesenian  dan  kebudayaan  lokal  dimana dapat dipromosikan ketingkat Kabupaten dan Provinsi.

## III. PENUTUP

## A. Kesimpulan
1. Pemberdayaan  masyarakat  dalam  kegiatan  usaha  pertambangan  batu  bara berdasarkan  prinsip  keadilan  di  Kalimantan  Timur,  adalah  pada  kegiatan usaha  pertambangan  di  Indonesia  berakar  dari  dua  konsepsi  berbeda  yang dikembangkan  oleh  para  pemikir  Barat,  yang  terdiri  dari  konsep pengembangan  masyarakat (Community  Development )  dan  konsep pemberdayaan (Empowerment).  Community  Development adalah  suatu gerakan  yang  dirancang  guna  meningkatkan  taraf  hidup  keseluruhan masyarakat melalui partisipasi aktif dan inisiatif dari masyarakat. Sedangkan secara  sederhana  konsep Empowerment adalah  konsep  pembangunan  yang merangkum  nilai-nilai sosial. Seiring perjalanan  waktu, dua konsep tersebut mengalami peleburan dan diadopsi dalam dunia  bisnis  internasional  sebagai bentuk  kesadaran  kolektif  terhadap  keadaan  ekonomi,  sosial  dan  budaya masyarakat  lokal  yang  turut  berperan  besar  terhadap  keberlanjutan usahanya.Dalam  dunia  bisnis,  konsep  ini  diprioritaskan  untuk  masyarakat yang terkena dampak dari kegiatan operasional perusahaaan.
2. Peran  dan  tanggung  jawab  pemerintah  daerah,  perusahaan  tambang  dan masyarakat  dalam  pemberdayaan  masyarakat  pada  kegiatan  usaha pertambangan  batu  bara  di  Kalimantan  Timur  adalah  pelaksanaan  program PPM tersebut, maka dapat dilihat  bahwa ada tiga subjek  hukum  yang dapat mendorong  pelaksanaan  program  PPM  tersebut  yakni  Pemerintah  yang mengatasnamakan nama Negara Indonesia, para pelaku usaha pertambangan minerba  yang  memiliki  IUP  dan  IUPK,  dan  masyarakat  sekitar  tambang. Secara  garis  besar  ada  3  fungsi  dan  peranan  pemerintah  dalam  pelaksanaan program  PPM  pada  kegiatan  usaha  pertambangan  minerba  yaitu  fungsi mengatur  (regelen),  fungsi  mengurus  (besturen)  dan  fungsi  pengawasan. Semua  fungsi  tersebut  diterapkan  sebagai  bentuk  tanggung  jawab  negara terhadap  pelaksanaan  program  PPM.  Sementara  itu  para  pelaku  usaha tambang  minerba  hanya  memiliki  fungsi  eksekusi  dan  fungsi  konsultasi dalam pelaksanaan program PPM. Sedangkan fungsi dan peranan masyarakat hanya  lah  sebatas  fungsi  eksekusi  saja.  Dalam  Peraturan  Menteri  ESDM Nomor 41 tahun 2016, masyarakat lokal hanya dijadikan target pelaksanaan program  PPM  saja.  Hal  ini  terlihat  dari  seluruh  rumusan  Peraturan  Menteri ESDM  nomor  41  tahun  2016  yang  menekankan  bahwa  masyarakat  hanya dapat memberikan konsultasi dan memberikan usulan program PPM kepada perusahaan  tambang  melalui  gubernur.  Masyarakat  tidak  dilibatkan  dalam proses  monev  yang  diadakan  oleh  Pemerintah  bersama  perusahaan pertambangan. Padahal untuk dapat mecapai dan  mewujudkan tujuan utama pelaksanaan  program  PPM  pada  kegiatan  usaha  pertambangan  minerba, pihak  pemerintah  dan  pihak  perusahaan  harus  memberikan  ruang  bagi masyarakat  untuk  berperan  serta  dalam  tahap  penyusunan  hingga  tahap monitoring dan evaluasi program PPM.
B. Saran
1.  Menyarankan  kepada  pemerintah  untuk  mengawasi  pelaksanaan  program PPM  sesuai  dengan  ketentuan  dalam  Peraturan  Menteri  ESDM  Nomor  41 Tahun  2016  sehingga  pelaksanaan  program  PPM  dapat  berorientasi  kepada kebutuhan masyarakat sekitar tambang. Selain itu, penulis juga menyarankan kepada  masyarakat  untuk  mempercayakan  para  penegak  hukum  dan menempuh  jalur  hukum  dalam  mengatasi  kelalaian  dan  pelanggaran  yang dilakukan oleh perusahaan tambang dalam rangka penerapan program PPM.
2.  Menyarankan  kepada  pemerintah  dan  pengusaha  tambang  minerba  untuk mensosialisasikan  program-program  PPM  yang  telah  dirumuskan  dan ditetapkan  oleh  Pemerintah  kepada  masyarakat  sekitar  tambang  supaya masyarakat  dapat  mengetahui  secara  keseluruhan  program-program  PPM yang akan diterapkan oleh perusahaan tersebut. Menurut penulis hal ini akan meminimalisir penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh Perusahaan tambang selaku eksekutor program PPM tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Afan Gafar dan Arbi Sanit “ Politik Pembangunan Hukum Nasional ” . Penyuting Moh. Busyro Muqoddas, UII Press, Yokyakarta, 1992
Ateng Syafrudin, 2004, Perizinan Untuk Berbagai kegiatan, Yuridika, Surabaya Ahmad Ali, Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis, Sosiologis, (Jakarta: Gunung Agung, 2002)
Abdurrahman, Aneka  Masalah  Hukum  Dalam  Pembangunan  di  Indonesia . Alumni, Bandung, 1979
-----------------,  1986, Tebaran  pikiran  tentang  Studi  Hukum  dan  Masyarakat , Media Sarana Press, Jakarta
Bernard L. Tanya, dkk, Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan generasi, (Surabaya: CV. Kita, 2007)
Bertindak sendiri, Kamus Istilah Hukum Belanda – Indonesia . Penerbit, Binacipta, Jakarta, 1983
Dudu  Duswara  Machmudin, Pengantar  Ilmu  Hukum  Sebuah  Sketsa, (Bandung: Refika Aditama, 2000)
Gatot  Supramono,  2012,  Hukum  Pertambangan  Mineral  dan  Batu  Bara  di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta
Hans Kelsen, General Theory of Law and State, (bandung: Nusa Media, 1971)
Ismail  Suny, Pembangunan  Hukum  Nasional  Dalam  Pembangunan  Jangka Panjang . Penerbit, UII Press, Yokjakarta, 1992
Kaelan, Negara Kebangsaan Pancasila, (Yogyakarta: Paradigma, 2013)
Moh.  Mahfud  MD,  2011,  Membangun  Politik  Hukum  Menegakkan  Konstitusi, Rajawali Press, Jakarta.
Mochtar  Kusumaatmadja, Pembinaan  Hukum  Dalam  Rangka  Pembangunan Nasional , Binacipta, Bandung, 1986
Notonagoro, Politik Hukum dan Pembangunan Agraria . Bina Aksara. Jakarta 1984
N. M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, 1993, Pengantar Hukum perizinan, disunting oleh Philipus M. Hadjon, Yuridika, Surabaya
Otje  Salman,  et  al. Konsep-konsep  Hukum  Dalam  Pembangunan ,  Alumni, Bandung, 2002
P.L. Coutier, Hak Penguasaan Negara atas Bahan Galian Pertambangan Dalam Perspektif Otonomi Daerah . Makalah, Makasar, 2001.
Sadjijono,  2008, Memahami  Beberapa  Bab  Pokok  Hukum  Administrasi , Laksbang Pressindo, Yogjakarta
Philipus  M.  Hadjon,  dkk.,  2005, Pengantar  Hukum  Administrasi  Indonesia (Introduction  to  the  Indonesian  Administrative  Law) Gajahmada University Press, Yogjakarta, Cet. Kesembilan
Riawan, 2009, Hukum Pemerintahan Daerah, Citra Aditya Bakti, Bandung
Rahardjo, Satjipto, 1983, Masalah Penegakkan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologi , Sinar Baru, Bandung
Syaiful  Watni,  Suradji,  dan  Sutriya,  eds.,  Analisis  dan  Evaluasi  Hukum TentangPengembangan Masyarakat (Community Development) dalam Kegiatan  Usaha  Pertambangan,  (Jakarta:  Badan  Pembinaan  Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2007)
S.F.  Marbun, Peradilan  Administrasi  Negara,  dan  Upaya  Administrasi  di Indonesia, (Yogyakarta: Liberty)
Satjipto  Rahardjo, Sosiologi  Hukum,Perkembangan  Metode  dan  Pilihan Masalah, (Surakarta: muhammadiyah University Press, 2002)
Satjipto  Rahardjo, Hukum  Dalam  Perspektif  Sejarah  dan  Perubahan  Sosial, dalam  Pembangunan  Hukum  Dalam  Perspektif  Politik  Hukum Nasional, (Jakarta: Rajawali, 1986)
Sunaryati Hartono, Beberapa Masalah Transnasional Dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia , Alumni, Bandung, 1972
Sunaryati  Hartono, Politik  Hukum  Menuju  Suatu  Sistem  Hukum .  Alumni, Bandung, 1991
Thomas  Hobbes, Mengenai  Manusia  dan  Negara,  Hukum  dan  politik,  Bacaan Mengenai Pemikiran Hukum dan Politik, ( Bandung: Tarsito, 1986)
Teguh  Prasetyo,  Hukum  dan  Sistem  Hukum  Berdasarkan  Pancasila,  Media Perkasa, Yogyakarta, 2013
---------------------,  DKPP  RI,  Penegak  Etik  Penyelenggaraan  Pemilu Bermartabat, PT RajGrafindo Persada, Depok, 2018
Ujianto Singgih., Pemberdayaan Masyarakat Mimika, (Jakarta: Pusat Pengkajian Pengolahan  Data  dan  Informasi  Sekretariat  jenderal  Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2011)

## B. Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup
Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  2007  Tentang  Pengelolaan  Wilayah  Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

## C. Sumber Lain
Bertindak sendiri, Kamus Istilah Hukum Belanda – Indonesia . Penerbit, Binacipta, Jakarta, 1983