TEKNIK, 43 (2), 2022, 112-123
doi: 10.14710/teknik.v43i2.38536               Copyright © 2022, TEKNIK, p-ISSN: 0852-1697, e-ISSN: 240-9919
Indikator Penentu Kepuasan dalam Penilaian Kota Layak Huni Menggunakan Metode Important Performance Analysis
Edi Purwanto * , Very Darmawan
Departemen Arsitektur Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro, Jl. Prof. Soedarto, SH, Kampus UNDIP Tembalang, Semarang, Indonesia 50275

## Abstrak
Membangun  kota  yang  layak  huni  telah  menjadi  tujuan  penting  sebagai  dampak  dari  urbanisasi  yang terjadi di kota-kota besar di Indonesia. Upaya untuk mengukur kepuasan masyarakat terhadap kota layak huni  di  kota-kota  besar  tersebut  bermanfaat  untuk  perencanaan  dan  perancangan  kota  serta  untuk pembuatan kebijakan mengenai pembangunan kota layak huni kedepannya. Namun demikian bukti ilmiah tentang  seberapa  besar  tingkat  kepuasan  masyarakat  terhadap  kota  layak  huni  yang  mereka  tempati masih  belum  banyak.  Penelitian  ini  bertujuan  menganalisis  indikator  penentu  kepuasan  dalam  menilai kota  layak  huni  dengan  mengambil  objek  kota  Semarang  dengan    menggunakan  metode  Importance Performance  Analysis.  Temuan  penelitian  memberikan  penjelasan  bahwa  tingkat  kepuasan  responden terhadap status kota Semarang sebagai kota layak huni secara  total sebesar 64,61%. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, dari 30 indikator kota layak huni, terdapat 11 indikator dengan prioritas tinggi dengan kinerja kepuasan rendah dan menjadi prioritas perhatian pemerintah kota Semarang.
Kata kunci : kota layak huni; tingkat kepuasan; importance performance analysis; kinerja indikator

## Abstract
[Title: Satisfaction  Indicators    in  the  Assessment  of  Livable  City  Using  Importance  Performance Analysis  Method] Establishing  a  livable  city  has  become  a  significant  objective  for  many  big  cities  in Indonesia  that  are  impacted  by  urbanization.  Therefore,  comprehending  the  community  satisfaction toward livable cities is helpful for urban planning and policy making regarding the development of livable cities in the future. Even so, the lack of scientific evidence about the community satisfaction level towards the livable city they live in is another fact. This study aims to analyze the determinants of satisfaction in assessing  a  livable  city  by  taking  the  object  of  the  city  of  Semarang  using  the  Importance  Performance Analysis method. In general, the results showed that the level of respondent satisfaction toward the status of Semarang as a livable city was 64.61%. Based on the research findings obtained, out of 30 livable city indicators,  there  are  11  indicators  with  a  high  priority  with  low  satisfaction  performance,  and  those become a priority for the Semarang city government to focus on.
Keywords : livable city; satisfaction level; importance performance analysis; performance indicators

## 1. Pendahuluan
Perwujudan  kota  layak  huni  bagi  mayoritas masyarakat  perkotaan  menjadi  fokus  utama  banyak Negara,  termasuk  Indonesia.  Badan  Pusat  Statistik (BPS)  memperkirakan  sebanyak  56,7%  penduduk Indonesia tinggal di wilayah perkotaan pada tahun 2020, dan diprediksi terus meningkat menjadi 66,6% pada tahun
2035.  Pemerintah  Indonesia  menjadi  salah  satu  sekian banyak  negara  lain  di  dunia  yang  telah  menandatangani kesepakatan  bersama  pada  bulan  September  2015  terkait Sustainable  Development  Goals 2030  (SDGs).  SDGs memuat  17  tujuan  pembangunan.  Salah  satu  dari  tujuan ke 11 terkait dengan Sustainable Cities and Communities yang  jika  dijabarkan  “Menjadikan  Kota  dan  Pemukiman Inklusif, Aman, Tangguh, dan Berkelanjutan”. Pada bulan Oktober 2016 Pemerintah Indonesia juga menandatangani kesepakatan New  Urban  Agenda (NUA)  2036  yang
------------------------------------------------------------------ *) Penulis Korespondensi. E-mail: edipurwanto@lecturer.undip.ac.id

## TEKNIK, 43 (2), 2022, 113
doi: 10.14710/teknik.v43i2.38536               Copyright © 2022, TEKNIK, p-ISSN: 0852-1697, e-ISSN: 240-9919
merupakan  hasil  dari  pertemuan  Habitat  III. New  Urban Agenda menjadi tujuan jangka panjang bagi perkembangan  kota-kota  baru  di  Indonesia  (Joga,  2017). Dalam  konteks  ini,  pemenuhan  kota  layak  huni  menjadi sangat terkait dengan dua agenda tersebut di atas, dan hal ini  menjadi  tanggung  jawab  pemerintah  bersama masyarakat dan pihak lain terkait untuk mewujudkannya.
Berdasarkan perkembangannya, saat ini kota telah berkembang menjadi pusat inovasi dan budaya (Athey et al.,  2007;  Vojnovic,  2014).  Kota  adalah  sarana  sebagai tempat manusia dapat menjalani gaya hidup berkelanjutan,  menyeimbangkan  prioritas  lingkungan, ekonomi  dan  sosial,  memanfaatkan  skala  ekonomi  dan efisiensi  yang  menyertainya  (Dodman,  2009;  Klopp  & Petretta, 2017). Sebagai pemegang jejak permintaan yang besar  (Folke  et  al.,  1997),  kota  adalah  sarana  yang digunakan  manusia  untuk  menjalani  kehidupan  yang berkelanjutan di masa depan yang sehat, dan layak huni.
Kota layak huni merupakan konsep beragam, yang terkait  dengan  banyak  domain  lingkungan  hidup  di kawasan perkotaan, yang melibatkan lingkungan fisik dan sosial  budaya  (Kashef,  2016;  Norouzian  Maleki  et  al., 2015).  Beberapa  studi  sebelumnya  telah  memberikan pemahaman yang lebih baik tentang penilaian dan faktor- faktor yang mempengaruhi kualitas lingkungan perkotaan (Mahmoudi, Ahmad, & Abbasi, 2015; Saitluanga, 2013).
Persoalan  kota  layak  huni  di  Indonesia  secara umum  hampir  mirip  dengan  kota-kota  besar  lain  di belahan dunia. Dampak dari urbanisasi di kota-kota besar di dunia telah menyebabkan kota-kota tersebut mengalami tekanan karena pertambahan jumlah penduduknya.  Berdasarkan  survey  yang  dilakukan  oleh Ikatan Ahli Perencana Kota (Indonesia Most Livable City Index,  2017),  bahwa  saat  ini  kota-kota  di  Indonesia mengalami kepadatan penduduk yang tinggi. Di sisi lain, ketersediaan  lahan  perkotaan  yang  semakin  terbatas menjadi  permasalahan  krusial  bagi  perkotaan.  Tercatat setengah jumlah penduduk Indonesia berada di perkotaan dan akan selalu bertambah setiap tahunnya. Pertambahan jumlah  penduduk  mengakibatkan  permintaan  hunian menjadi  meningkat,  demikian  halnya  dengan  kebutuhan fasilitas  perkotaan.  Persoalan  ini  bagaimanapun  juga harus dihadapi dan mendapatkan solusinya. Jika masalah ini  tidak  ditangani  maka  akan  berkembang  menjadi masalah  yang  kompleks  dan  berimbas  pada  kenyamanan masyarakat terkait kelayakan huni sebuah kota.
Sebagai  salah  satu  elemen  paling  penting  dari kualitas  hidup  perkotaan  dan  daya  tarik  kota,  kota  layak huni  telah  menerima  perhatian  yang  meningkat  di berbagai  bidang  (Pacione,  1990;  Badland  et  al.,  2014; Norouzian-Maleki  et  al.,  2015).  Namun,  sampai  saat  ini masih  belum  ada  definisi  terpadu  dan  pengukuran  kota layak huni dalam literatur karena sifatnya yang kompleks dan  multi-dimensi.  Sebagai  contoh,  layak  huni  telah didefinisikan  sebagai  kesesuaian  untuk  kehidupan
manusia  (Merriam-Webster  dalam  Zhan  et  al.,  2018), kualitas  hidup  yang  dialami  oleh  penduduk  kota  atau wilayah  (Timmer  &  Seymoar,  2005),  dan  standar  hidup atau  kesejahteraan  umum  masyarakat.  populasi  di  suatu daerah  (Okulicz-Kozaryn,  2011).  Semua  definisi  ini menunjukkan  bahwa  layak  huni  adalah  istilah  luas  yang mencakup  sejumlah  karakteristik  lingkungan  perkotaan yang mempengaruhi daya tarik suatu tempat (Norouzian- Maleki  et  al.,  2015).  Beberapa  ahli  lainnya    mengklaim bahwa  layak  huni  mengacu  pada  kebutuhan  manusia untuk  kemudahan  sosial,  kesehatan,  dan  kesejahteraan, dan  mencakup  kesejahteraan  individu  dan  masyarakat (Newman, 1999). Beberapa ahli berpendapat bahwa  kota yang  layak  huni  memfasilitasi  kehidupan  yang  sehat, meningkatkan  peluang  mobilitas  yang  mudah,  dan berfungsi  sebagai  kota  untuk  semua  orang  (Hahlweg, 1997). Sementara itu, yang lain berpendapat bahwa mata pencaharian  dan  keberlanjutan  ekologis  sangat  penting untuk membuat kota layak ditinggali (Evans, 2002; Zhan et  al.,  2018).  Dalam  penelitian  ini,  kota  layak  huni didefinisikan  sebagai  kualitas  hidup  perkotaan  yang memenuhi  syarat  bagi  kesejahteraan  masyarakat  dalam mendiami  lingkungan  perkotaan  tersebut,  dan  tingkatnya diukur  dengan  perbedaan  antara  kualitas  lingkungan perkotaan yang nyata dan yang diharapkan seseorang dari perspektif kepuasan.
Akar  permasalahan  kota  Semarang  yang  sedang dihadapi  sekarang  adalah  pada  dampak  urbanisasi  dan pertambahan  penduduk.  Ini  berimbas  pada  permasalahan lainnya  seperti  munculnya  permukiman  kumuh,  baik dalam  kategori slums maupun squatter ;  kepadatan  lalu lintas  dan  kemacetan;  ketersediaan  ruang  terbuka  hijau; ketersediaan  ruang  publik  yang  ramah;  pemenuhan standar  pelayanan  minimal  yang  belum  terjangkau sepenuhnya  (air  bersih,  pengelolaan  sanitasi,  pengelolaan sampah); konsistensi penerapan tata ruang, dan sebagainya.  Permasalahan  tersebut  sudah  barang  tentu akan berpengaruh pada pencapaian indeks kota Semarang sebagai kota layak huni. Alasan pemilihan kota Semarang sebagai  objek  penelitian  karena  menjadi  bagian  dari  kota sedang yang menuju menjadi kota besar.
Berdasarkan  penjelasan  permasalahan  yang  telah dijabarkan  pada  uraian  sebelumnya,  penelitian  ini bertujuan  mengukur  tingkat  kepuasan  masyarakat terhadap  kota  Semarang  sebagai  kota  layak  huni  dengan menggunakan Importance  Performance  Analysis (IPA) berdasarkan  30  indikator.  Hasil  pengukuran  digunakan sebagai  dasar  untuk  menentukan  kebijakan  bagi Pemerintah Kota Semarang.

## 2. Metode Penelitian
Untuk menjelaskan sistematika penelitian dijabarkan melalui enam tahapan-tahapan sebagai berikut:
2.1. Tahap Persiapan
Penelitian dilakukan berdasarkan rumusan masalah
doi: 10.14710/teknik.v43i2.38536               Copyright © 2022, TEKNIK, p-ISSN: 0852-1697, e-ISSN: 240-9919
Gambar 1 . Peta Tematik Pembagian Kecamatan di Kota Semarang
Tabel  1 .  Proporsi Jumlah  Sampel  Responden  masing- masing Kecamatan kota Semarang No Kecamatan % Jumlah Penduduk Proporsi Jumlah Sampel 1  Mijen 4,19 11 2  Gunungpati 6,55 17 3  Banyumanik 9,09 24 4  Gajah Mungkur 3,34 9 5  Semarang Selatan 3,89 10 6  Candisari 4,24 11 7  Tembalang 11,55 29 8  Pedurungan 11,83 30 9  Genuk 6,56 17 10  Gayamsari 4,57 12 11  Semarang Timur 4,18 11 12  Semarang Utara 6,60 17 13  Semarang Tengah 3,37 9 14  Semarang Barat 9,10 24 15  Tugu 1,84 5 16  Ngaliyan 9,10 24 Total 100,00 260
pentingnya  mengukur  tingkat  kepuasan  masyarakat terhadap  kelayakan  huni  kota  Semarang.  Tahap  pertama yang  dilakukan  adalah  memahami  karakteristik  populasi responden.  Mengingat  objek  kajian  penelitian  adalah wilayah  kota  Semarang  sehingga  penentuan  sampel  akan disesuaikan dengan  karakteristik populasi tersebut. Tahap kedua  adalah  menyusun  kuesioner  berdasarkan  rumusan indikator-indikator variabel kota layak huni dan kepuasan. Tahap  ketiga  melakukan  uji  validitas  dan  reliabilitas kuesioner  kepada  sejumlah  sampel/responden.  Tahap keempat  melakukan  penggalian  data  melalui  penyebaran kuesioner,  mengingat  kondisi  pandemi  Covid-19  maka strategi penyebaran kuesioner dilakukan dengan meminimalkan kontak langsung dengan sampel/ responden,  salah satunya dengan  komunikasi  melalui alat bantu  telepon  rumah  dan  surat  elektronik  (email).  Tahap kelima,  setelah  semua  proses  penyebaran  kuesioner mendapatkan  hasil,  dilakukan  proses  analisis  data menggunakan  instrumen  statistik  yang  sudah  disesuaikan dengan importance performance analysis.

## 2.2. Penentuan Jumlah Sampel Penelitian
Penelitian ini melibatkan populasi penduduk kota Semarang  dengan  mengacu  data  tahun  2019.  Karena jumlah  populasi  dalam  jumlah  yang  besar,  serta mempertimbangkan  kondisi  pandemi  Covid-19,  maka penentuan  sampel   menggunakan teknik sampling area . Sampling  area dihitung  jumlah  kecamatan  di  kota Semarang  yaitu  sebanyak  16  dan  tiap  kecamatan penentuan  sampel  dilakukan  terhadap  masyarakat  yang tinggal  di  ibukota  kecamatan  dengan  kriteria  sebagai kepala  keluarga  dan  sudah  bekerja.  Oleh  karenanya penentuan jumlah sampel ditentukan secara proporsional yaitu  sebanyak  260  berdasarkan  proporsi  persentase jumlah  populasi  masing-masing  kecamatan  terhadap jumlah  populasi  kota  Semarang,  seperti  yang  terlihat
pada  Gambar  1  dan  Tabel  1.  Kriteria  sampel  atau responden  adalah  kelompok  masyarakat  berusia  di  atas 21 tahun, menetap di kota Semarang dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dan sudah bekerja.
2.3. Penyusunan Kuesioner
Kuesioner disusun berdasarkan indikator kepuasan  yang  berkaitan  dengan  kota  layak  huni,  yakni berdasarkan kriteria yang disusun oleh Hahlweg (1997), Evans (2002), Ruth & Franklin  (2014), Sofeska  (2017); Badland  et  al.  (2014),  Saitluanga  (2013);  Global Livability  Unit  Economist  Intelligence  Unit  (EIU), Wheleer  (2004),  dan  Ikatan  Ahli  Perencana  Indonesia (2017). Hasilnya kemudian dirumuskan dalam Tabel 2.
Dalam  penelitian  juga  digunakan  instrumen untuk  mengukur  tingkatan  kepentingan  dan  tingkatan kinerja  kepuasan    dengan  menggunakan  matriks panduan  skoring  berdasarkan  skala  tingkatannya  (lihat Tabel 3).

## 2.4. Uji Validitas dan Reliabilitas
Sebelum  kuesioner  disebar  kepada  semua responden,  diperlukan  uji  coba  ( try  out )  kepada  10 responden  untuk  mengukur  uji  validitas  dan  uji reliabilitas. Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau  valid  tidaknya  suatu  kuesioner.  Hasil  penelitian dianggap  valid  apabila  terdapat  kesamaan  antara  data yang  terkumpul dengan data  yang  sesungguhnya terjadi pada  objek  yang  diteliti  (Sugiyono,  2019).  Data  yang dikumpulkan  harus  divalidasi  terlebih  dahulu.  Pada setiap komponen kuesioner akan dianalisa menggunakan correlate  bivariate yang  terdapat  pada software SPSS. Apabila  hasil  R  hitung  komponen  variabel  lebih  kecil dari  pada  R  tabel,  maka  komponen  tersebut  dianggap
Tabel 2 . Indikator Kota layak Huni
Aspek No. Indikator Koding Hukum 1 Kepatuhan pemerintah kota dalam membangun dan menata kota berdasarkan RTRWK x1.1 2 Konsistensi aparat dalam menegakkan peraturan diberbagai bidang x1.2 3 Jaminan rasa aman bagi masyarakat x1.3 Tata ruang 4 Ketersediaan dokumen tata ruang sesuai dengan hirarkinya x2.1 5 Ketersediaan ruang terbuka hijau perkotaan yang merata diseluruh kota x2.2 6 Ketersediaan kualitas ruang terbuka publik yang nyaman, aman, bersih, menarik, dan merata diseluruh kota x2.3 Lingkungan  7 Perhatian pemerintah kota terhadap kebersihan kota dan lingkungan x3.1 8 Perhatian pemerintah kota terhadap penanganan pencemaran lingkungan x3.2 9 Konsistensi pemerintah kota dalam menangani banjir dan rob x3.3 10 Perhatian pemerintah kota terhadap penanganan kemacetan lalu lintas x3.4 Sosial budaya 11 Komitmen pemerintah kota dalam hal perlindungan bangunan bersejarah x4.1 12 Komitmen pemerintah kota dalam menjaga dan mengembangkan budaya lokal x4.2 13 Penanganan pemerintah kota terhadap pengemis, gelandangan, dan pengamen x4.3 Sosial ekonomi 14 Komitmen pemerintah kota dalam menyediakan penghidupan yang layak x5.1 15 Ketersediaan lapangan pekerjaan bagi usia kerja/produktif x5.2 16 Komitmen pemerintah kota mengendalikan biaya hidup x5.3 Pelayanan 17 Ketersediaan media komunikasi mudah diakses oleh warga untuk menyampaikan keluhannya x6.1 18 Tingkat kecepatan respon yang diberikan dalam menanggapi keluhan warga x6.2 19 Ketersediaan fasilitas petunjuk/informasi perkotaan x6.3 Fasilitas 20 Ketersediaan angkutan umum yang berkualitas, nyaman, aman, merata dengan waktu tunggu yang tidak lama x7.1 21 Ketersediaan kualitas jalan perkotaan sampai dengan jalan lingkungan yang memenuhi syarat x7.2 22 Kualitas fasilitas pejalan kaki yang disediakan x7.3 23 Ketersediaan fasilitas kesehatan yang berkualitas, nyaman, mudah dijangkau, dan merata diseluruh kota x7.4 24 Ketersediaan fasilitas pendidikan yang berkualitas, nyaman, mudah dijangkau, dan merata di seluruh kota x7.5 25 Ketersediaan fasilitas rekreasi yang berkualitas, menarik, nyaman digunakan, dan merata diseluruh kota x7.6 26 Ketersediaan fasilitas untuk kaum difabel yang berkualitas, aman dan nyaman, merata diseluruh kota x7.7 Utilitas 27 Ketersediaan energi listrik dan telekomunikasi untuk keperluan sehari-hari x8.1 28 Sistem pengelolaan persampahan yang memenuhi syarat x8.2 29 Ketersediaan air bersih yang memenuhi syarat konsumsi dan mengalir secara berkesinambungan x8.3 30 Ketersediaan sanitasi yang berkualitas, merata diseluruh kota x8.4
tidak  valid.  Apabila  didapat  komponen  variabel  yang tidak  valid  maka  komponen  tersebut  akan  dihilangkan dan  tidak  dilanjutkan  ke  tahap  penyebaran  kuesioner selanjutnya.  Untuk  melakukan  uji  coba  ( try  out ) ditetapkan  jumlah  responden  (N)  sebanyak  10  dengan nilai R tabel = 0,576, sedangkan hasil R hitung untuk 30 butir  kuesioner  semuanya  diatas  angka  R  tabel,  bahkan jika dirata-rata sebesar 0,672. Uji validitas menggambarkan  semua  butir-butir  kuesioner  dianggap valid untuk dilanjutkan kepada semua responden.
Uji  reliabilitas  digunakan  untuk  mengukur konsistensi  butir-butir  pertanyaan  kuesioner  penelitian. Suatu  kuesioner  dikatakan  reliabel  jika  jawaban responden  terhadap  pertanyaan dalam kuesioner
cenderung  konsisten  dan  stabil.  Uji  reliabilitas  dapat dilakukan  dengan  Alpha  Cronbach.  Kriteria  koefisien reliabilitas dapat dilihat pada Tabel 4.
Hasil  uji  reliabilitas  terhadap  10  responden, semua  butir-butir  kuesioner  mempunyai  nilai  Alpha Cronbach  rata-rata  pada  angka  0,812,  dengan  demikian termasuk  dalam  kelompok  yang  memiliki  reliabilitas tinggi,  dengan  demikian  kuesioner  dianggap  reliabel untuk dilanjutkan kepada semua responden.

## 2.5.  Penggalian Data
Berhubung  dalam  masa  pandemi  Covid-19, penyebaran  kuesioner  kepada  responden  dilakukan melalui  gabungan  tiga  cara,  yaitu  (1)  dengan  metode komunikasi  menggunakan  telepon  rumah,  yaitu  masing-
Tabel 3 . Matrik untuk mengukur tingkatan kinerja kepuasan dan kepentingan
Tabel 4. Kriteria Koefisien Reliabilitas Skor/ Nilai Aspek Kepentingan Aspek Kepuasan Nilai r Keterangan 6 Sangat penting Sangat Puas r< 0,20 Sangat rendah 5 Penting Puas 0,20 < r< 0,40 Rendah 4 Agak penting Agak puas 0,40 < r < 0,70 Sedang 3 Agak tidak penting Agak tidak puas 0,70 < r < 0,90 Tinggi 2 Tidak penting Tidak Puas 0,90 < r < 1,00 Sangat Tinggi 1 Sangat tidak penting
Sangat Tidak Puas
Gambar 2 . Kuadran Cartesius
masing  telepon  rumah  didapatkan  datanya  melalui  buku telepon,  tim  survei  akan  memandu  responden  mengisi kuesioer  melalui telepon, setelah reponden jelas diminta memilih  jawaban  dan  tim  surve  yang  akan  menandai jawaban  tersebut;  (2)  mengirimkan  kuesioner  melalui google  form bagi  responden  yang  sudah  dikenal  atau mendapat  rekomendasi  dari  responden  sebelumnya;  dan (3) bertemu langsung dengan responden, namun cara ini hanya  dilakukan  kepada  sedikit  jumlah  responden. Kendala  yang  muncul  kaitannya  dengan  penyebaran kuesioner  adalah  waktu  yang  lebih  lama  terutama menyeleksi  responden  berdasarkan  kriteria  yang  telah ditetapkan dan pengisian kuesioner menggunakan google form karena responden cenderung tidak cepat merespon.
2.6.  Analisis Hasil Menggunakan Metode Importance Performance Analysis
Setelah  data  yang  didapatkan  melalui  kuesioner terkumpul semuanya,  kemudian dianalisis  menggunakan metode Importance  Performance  Analysis .  Martilla  dan James  (1977)  merupakan  dua  orang  ahli  yang  pertama kali memperkenalkan metode ini ketika digunakan untuk mengukur persepsi kepuasan konsumen dengan memperhatikan  prioritas  pada  peningkatan  kualitas produk  jasa.  Untuk  mengetahui  prioritas  peningkatan kualitas produk, ahli lainnya yang bernama Brand (2000) dan  Latu  &  Everett  (1977)  memperkenalkan  teknik quadrant analysis . Dalam penelitian ini, penggunaan metode importance performance analysis
mengalami penyesuaian karena objek yang menjadi fokus penelitian adalah  kota  layak  huni.  Aspek  yang  dibahas  adalah kepuasan  masyarakat.  Dalam  konteks  ini,  metode importance  performance  analysis mempunyai  fungsi utama untuk menampilkan tingkat  kepuasan masyarakat terhadap kota Semarang berdasarkan indikator kelayakan  huni.  Berdasarkan  penilaian  kepuasan tersebut  akan  diketahui  indikator-indikator  yang  perlu ditingkatkan  yang  selama  ini  dianggap  oleh  masyarakat masih  sangat  kurang  dalam  memenuhi  kriteria  sebagai kota  layak  huni.  Untuk  mengetahui  indikator-indikator mana  yang  masih  belum  memenuhi  kriteria  dan seterusnya,  kuadran  Cartesius  akan  menggambarkan
posisi  aspek  kepentingan  ( importance )  yang  disebut dengan  sumbu  Y  dan  rata-rata  aspek  kepuasan ( performance )  yang  disebut  sebagai  sumbu  X.  Kuadran Cartesius digambarkan dalam Gambar 2.

## 3. Hasil dan Pembahasan
Setelah  dilakukan  analisis  data  kuesioner  dengan menggunakan instrumen SPSS, penelitian ini mendapatkan  temuan  penelitian  yang  dibagi  dalam  2 kelompok,  yaitu  (1)  tingkat  kepuasan  masyarakat  yang dihasilkan  dari  teknik  analisis importance  performance analysis dan  (2)  diagram  kuadran  Cartesius  yang menggambarkan posisi indikator-indikator dalam kuadran I, II, III, dan IV. Untuk  mengetahui penjabaran dari dua temuan penting tersebut akan diuaraikan dalam penjelasan berikut ini:
3.1.  Pengukuran  Kinerja  Kepuasan  menggunakan Importance Performance Analysis
Berdasarkan
hasil perhitungan kinerja ( performance )  dan  kepentingan  ( importance )  dari masing-masing  aspek  hukum,  tata  ruang,  lingkungan, sosial  budaya,  sosial  ekonomi,  fasilitas,  d a n   utilitas maka  besaran  nilai  kinerja/ performance (x)  dan  nilai kepentingan/ importance (y) djelaskan dalam Tabel 5. Tabel  5  memberikan  penjelasan  bahwa  tingkat kepuasan  rata-rata  masyarakat  terhadap  kota  Semarang sebagai  kota  layak  huni  sebesar  64.61%.  Angka
doi: 10.14710/teknik.v43i2.38536               Copyright © 2022, TEKNIK, p-ISSN: 0852-1697, e-ISSN: 240-9919
Tabel  5 .  Nilai  Kinerja/ Performance (X)  dan  Nilai Kepentingan/ Importance (Y)
Koding Indikator Importance Performance Tingkat Kesesuaian (%) Analysis X Y x1.1 2.74 4.94 55.47 x1.2 2.35 4.96 47.38 x1.3 2.95 4.96 59.48 x2.1 3.91 4.93 79.31 x2.2 3.56 4.98 71.49 x2.3 2.85 4.98 57.23 x3.1 3.92 4.98 78.71 x3.2 2.51 4.92 51.02 x3.3 2.90 4.97 58.35 x3.4 2.55 4.96 51.41 x4.1 3.80 4.97 76.46 x4.2 2.42 4.93 49.09 x4.3 3.20 4.94 64.78 x5.1 2.85 4.95 57.58 x5.2 2.55 4.98 51.20 x5.3 2.61 4.96 52.62 x6.1 3.64 4.98 73.09 x6.2 3.95 4.95 79.80 x6.3 3.52 4.93 71.40 x7.1 2.40 4.94 48.58 x7.2 3.72 4.98 74.70 x7.3 3.90 4.97 78.47 x7.4 3.75 4.96 75.60 x7.5 3.85 4.97 77.46 x7.6 2.35 4.98 47.19 x7.7 2.21 4.95 44.65 x8.1 3.65 4.92 74.19 x8.2 3.85 4.92 78.25 x8.3 3.65 4.93 74.04 x8.4 3.92 4.94 79.35 Rata-rata 3.20 4.95 64.61 Gambar  3 .  Tingkat  kesesuaian  masing-masing indikator berdasarkan persentase (%).
persentase  ini  pada  dasarnya  masih  termasuk  dalam golongan  sedang.  Jika  dirinci  tiap  butir,  kepuasan terendah  pada  indikator  x7.7  (ketersediaan  fasilitas untuk kaum difabel yang berkualitas, aman dan nyaman, merata diseluruh kota) yaitu sebesar 44,92%. Sedangkan tingkat  kepuasan  tertinggi  pada  indikator  x6.2  (tingkat kecepatan  respon  yang  diberikan  dalam  menanggapi keluhan  warga ) sebesar  79.8%.  Rincian  secara  lengkap tingkat  kesesuaian  masing-masing  indikator  yang diwujudkan  dalam  bentuk  persentase  (%)  dilihat  dalam Gambar 3.
3.2. Hasil Analisis Kuadran Cartesius
Hasil analisis Kuadran Cartesius menggambarkan butir-butir  tingkatkan  kinerja ( kepentingan  tinggi  & kinerja rendah ), pertahankan kinerja (kepentingan tinggi dan kinerja tinggi), prioritas rendah (kepentingan rendah dan  kinerja  rendah),  dan  cenderung  berlebihan (kepentingan  rendah  dan  kinerja  tinggi)  digambarkan
dalam Gambar 4. Untuk menguaraikan rincian indikator- indikator yang termasuk dalam masing-masing kuadran, dirumuskan  dalam  Tabel  6.  Berdasarkan  Gambar  4  dan Tabel  6,  terdapat  11  indikator  dalam  kuadran  I,  9 indikator  dalam  kuadran  II,  4  indikator  dalam  kuadran III, dan 6 indikator dalam kuadran IV.
Terdapat  11  indikator  dalam  kuadran  I  dengan prioritas  tinggi  namun  dengan  kinerja  yang  rendah. Kuadran  ini  berisi  kinerja  kepuasan  yang  dianggap sangat  penting,  namun  kinerja  kepuasannya  masih dianggap  rendah  oleh  masyarakat.  Hal  ini  menjadi tantangan pemerintah kota Semarang untuk memperbaiki  kinerja  dari  11  indikator  tersebut. Beberapa  foto  yang  menggambarkan  kondisi  di lapangan  berkaitan  dengan  indikator  yang  berada  di
doi: 10.14710/teknik.v43i2.38536               Copyright © 2022, TEKNIK, p-ISSN: 0852-1697, e-ISSN: 240-9919
Gambar  4. Posisi  Indikator  terhadap  Kuadran Cartesius
kuadran I diantaranya adalah: ketersediaan ruang publik, persoalan  banjir  dan  rob,  kemacetan  lalu-lintas, ketersediaan  angkutan  umum,  ketersediaan  fasilitas rekreasi,  dan  ketersediaan  fasilitas  bagi  difabel  dapat dilihat dalam Gambar 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Terdapat  9  indikator  dalam  kuadran  II  dengan prioritas  tinggi  namun  mempunyai  kinerja  yang  tinggi. Indikator  kepuasan  yang  terdapat  dalam  kuadran  II dianggap penting dan bernilai tinggi oleh masyarakatnya,  serta  mempunyai  tingkat  kepuasannya relatif tinggi. Hal ini menjadi tantangan pemerintah kota Semarang untuk mempertahankan sekaligus meningkatkan kinerja dari 9 indikator tersebut.
Terdapat  4 indikator  yang berada dalam  kuadran III  dengan  prioritas  rendah  dan  berkinerja  rendah. Indikator tersebut dianggap mempunyai prioritas rendah karena  masyarakat  menganggap  untuk  saat  ini  belum membutuhkannya. Hal ini menjadi tantangan pemerintah kota  Semarang  apakah  4  indikator  tersebut  masih diperlukan  sebagai  penentu  dalam  menilai  kelayakan huni kota Semarang
Terdapat  6 indikator  yang berada dalam  kuadran IV  dengan  prioritas  rendah  namun  kinerjanya  tinggi. Apabila  dicermati  lagi  dengan  6  indikator  tersebut, seharusnya menjadi prioritas.  Hal ini menjadi tantangan pemerintah kota Semarang untuk memberikan sosialisasi dan  pemahaman  kepada  masyarakat  bahwa  6  indikator tersebut pada dasarnya mempunyai prioritas yang tinggi. 3.3.  Pembahasan Pembahasan temuan penelitian dilakukan menggunakan  metode  dialog/diskusi  dengan  hasil penelitian lain yang membahas permasalahan yang mirip dan  relevan  untuk  mengetahui  kelebihan  serta  posisi penelitian  ini  terhadap  permasalahan  kota  layak  huni secara umum.
Masih  rendahnya  tingkat  kepuasan  masyarakat terhadap kota Semarang sebagai kota layak huni ternyata
menjadi  persoalan  yang  secara  umum  juga  terjadi  di kota-kota lain di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian kota  layak  huni  yang  dilakukan  oleh  Ikatan  Ahli Perencana  (IAP)  pada  tahun  2017  terhadap  26  kota  di Indonesia, didapatkan hasil penilaian bahwa indeks kota layak  huni  mempunyai  rentang  antara  55,7%-66,9% (Ikatan Ahli Perencana, 2017). Secara umum indeks kota layak  huni  di  Indonesia  masih  dibawah  70%. Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  IAP tersebut  kota  Solo  berada  pada  posisi  teratas  dengan indeks  66,9%,  sedangkan  kota  Semarang  berada  pada posisi  keenam  dengan  indeks  65,4%.  Berdasarkan analisis  dan  kajian  terhadap  permasalahan  kota-kota  di Indonesia sebagai kota layak  huni mempunyai permasalahan  yang  relatif  sama,  yaitu  (1)  diperlukan rumusan indikator penilaian yang disesuaikan berdasarkan  karakteristik  dan  tipologi  masing-masing kota;  (2)  belum  tersedianya  sumber  daya  yang  cukup; dan (3) peran pemangku kepentingan dalam mewujudkan  kota  layak  huni.  Oleh  karena  itu  dalam pembahasan berikutnya, tiga permasalahan tersebut akan menjadi domain kajian berikut ini.
a).  Diperlukan  rumusan  indikator  kota  layak  huni yang sesuai dengan masing-masing tipologi kota
Penelitian ini telah memberikan gambaran bahwa belum  ada  rumusan  yang  baku  terhadap  indikator- indikator  kota  layak  huni.  Berdasarkan  hasil  temuan penelitian,  terdapat  4  indikator  yang  dianggap mempunyai  prioritas  rendah.  Yang  menjadi  pertanyaan apakah  indikator tersebut  masih layak digunakan dalam menilai  kelayakan  huni  sebuah  kota.  Menurut  Weziak- Bilowolska (2016), indikator-indikator  yang dibutuhkan dalam  mengukur  maupun  menentukan  kota  layak  huni berbeda-beda  tergantung  skala  kota.  Secara  umum terdapat  beberapa  kesamaan  indikator  kota  layak  huni yang  bersifat  tetap  namun  terdapat  pula  indikator  yang disesuaikan  dengan  kondisi  masing-masing  kota.  Oleh karenanya  diperlukan  konsensus  bagaimana  mengukur kota  layak  huni  sampai  saat  ini.  Ini  mungkin  karena kriteria  evaluasi  kota  layak  huni  bervariasi  di  berbagai tempat (Ruth & Franklin, 2014) dan orang yang berbeda sesuai  dengan  kepribadian,  budaya,  latar  belakang nasional,  tradisi,  dan  harapan  mereka  (Sofeska,  2017). Sebuah studi kasus di Australia, misalnya, menunjukkan bahwa penilaian kota layak huni terdiri dari 11 indikator spesifik,  yang  melibatkan  lingkungan  alam,  kejahatan dan keselamatan, pendidikan, pekerjaan dan pendapatan, layanan  kesehatan  dan  sosial,  perumahan,  rekreasi  dan budaya,  makanan  lokal  dan  barang-barang  lainnya, ruang terbuka publik, kohesi sosial dan demokrasi lokal, dan transportasi (Badland et al., 2014). Dalam kasus lain tentang  kota  layak  huni  di  India,  indikator  objektif seperti ekonomi, sosial, dimensi dan aksesibilitas rumah tangga,  serta  indikator  subjektif  seperti  kepuasan  dari lingkungan sosial-ekonomi dan kepuasan dari
Tabel 6 . Kategorisasi Indikator Kota Layak Huni berdasarkan Kuadran Cartesius
Kuadran Kode Indikator I x1.2 Konsistensi aparat dalam menegakkan peraturan diberbagai bidang
x1.3 Jaminan rasa aman bagi masyarakat
x2.3 Ketersediaan kualitas ruang terbuka publik yang nyaman, aman, bersih, menarik, dan merata diseluruh kota x3.3 Konsistensi pemerintah kota dalam menangani banjir dan rob
x3.4 Perhatian pemerintah kota terhadap penanganan kemacetan lalu lintas x5.1 Komitmen pemerintah kota dalam menyediakan penghidupan yang layak
x5.2 Ketersediaan lapangan pekerjaan bagi usia kerja/produktif
x5.3 Komitmen pemerintah kota dalam mengendalikan biaya hidup x7.1 Ketersediaan angkutan umum yang berkualitas, nyaman, aman, merata dengan waktu tunggu yang tidak lama x7.6 Ketersediaan fasilitas rekreasi yang berkualitas, menarik, nyaman digunakan, dan merata diseluruh kota
x7.7 Ketersediaan fasilitas untuk kaum difabel yang berkualitas, aman dan nyaman, merata diseluruh kota II x2.2 Ketersediaan ruang terbuka hijau perkotaan yang merata diseluruh kota x3.1 Perhatian pemerintah kota terhadap kebersihan kota dan lingkungan
x4.1 Komitmen pemerintah kota dalam hal perlindungan bangunan bersejarah x6.1 Ketersediaan media komunikasi yang dapat diakses dengan mudah oleh warga untuk menyampaikan keluhannya
x6.2 Tingkat kecepatan respon yang diberikan dalam menanggapi keluhan warga
x7.2 Ketersediaan kualitas jalan perkotaan sampai dengan jalan lingkungan yang memenuhi syarat x7.3 Kualitas fasilitas pejalan kaki yang disediakan x7.4 Ketersediaan fasilitas kesehatan yang berkualitas, nyaman, mudah dijangkau, dan merata diseluruh kota x7.5 Ketersediaan fasilitas pendidikan yang berkualitas, nyaman, mudah dijangkau, dan merata di seluruh kota
III x1.1 Kepatuhan pemerintah kota dalam membangun dan menata kota berdasarkan RTRWK x3.2 Perhatian pemerintah kota terhadap penanganan pencemaran lingkungan x4.2 Komitmen pemerintah kota dalam hal menjaga dan mengembangkan budaya lokal
x4.3 Penanganan pemerintah kota terhadap pengemis, gelandangan, dan pengamen
IV x2.1
Ketersediaan dokumen tata ruang sesuai dengan hirarkinya
x6.3 Ketersediaan fasilitas petunjuk/informasi perkotaan
x8.1 Ketersediaan energi listrik dan telekomunikasi untuk keperluan sehari-hari
x8.2 Sistem pengelolaan persampahan yang memenuhi syarat x8.3 Ketersediaan air bersih yang memenuhi syarat konsumsi dan mengalir secara berkesinambungan
x8.4 Ketersediaan sanitasi yang berkualitas, merata diseluruh kota
lingkungan  fisik  dan  infrastruktur  digabungkan  dalam penelitian ini (Saitluanga, 2013).
Selain  itu,  banyak  organisasi  juga  memfokuskan kepada  pemeringkatan  kota  dunia  yang  layak  huni menggunakan  kriteria  evaluasi  yang  berbeda.  Sebagai contoh,  peringkat  Global  Livability  Unit  Economist Intelligence  Unit  (EIU)  memasukkan  30  indikator kualitatif  dan  kuantitatif  dari  5  dimensi  stabilitas, kesehatan,  budaya  dan  lingkungan,  pendidikan,  dan infrastruktur (EIU, 2017).  Menurut Mercer (dalam Zhan et  al.,  2018)  tingkat  kehidupan  layak  menurut  ke  39 faktor  yang  dikelompokkan  dari  10  dimensi,  termasuk lingkungan  politik  dan  sosial,  lingkungan  ekonomi, lingkungan  sosial  budaya,  pertimbangan  medis  dan kesehatan,  sekolah  dan  pendidikan,  layanan  publik  dan transportasi, rekreasi, barang-barang konsumsi, perumahan, dan lingkungan alam. Meskipun perdebatan terus-menerus  tentang  pengukuran  kota  layak  huni dalam  literatur  akademik  dan  organisasi,  kriteria evaluasi  mereka  sebagian  besar  mirip,  jikalau  tedapat perbedaan  tidaklah  terlalu  besar.  Dalam  kebanyakan kasus,  baik  lingkungan  fisik  dan  lingkungan  sosial budaya  telah  dipertimbangkan  ketika  mengevaluasi
tingkat  layak  huni  sebuah  kota,  termasuk  aspek pembangunan ekonomi, keamanan perkotaan, penyediaan  fasilitas  publik,  kondisi  lalu  lintas, kemudahan lingkungan, dan lingkungan sosial budaya.
Menurut  Zhan  et  al.  (2018)  dalam  penelitiannya yang  dilakukan  di  beberapa  kota  di  Cina,  bahwa  faktor penentu  kepuasan  penduduk  terhadap  kota  yang  layak huni  sangat  dipengaruhi  oleh:  (1)  keamanan  kota,  (2) kenyamanan fasilitas umum, (3) kemudahan lingkungan, (4)  transportasi  yang  nyaman,  (5)  lingkungan  sosio kultural,  dan  (6)  atribut  sosial  ekonomi  individu.  Lebih lanjut menurut Zhang, jika faktor penentu tersebut dapat dipenuhi maka akan didapatkan kepuasan penduduknya.
Berdasarkan  pembahasan  tentang  indikator  kota layak  huni,  beberapa  indikator  yang  digunakan  dalam mengukur  tingkat  kepuasan  masyarakat  terhadap  kota Semarang  mempunyai  kesamaan,  namun  disisi  lain terdapat  indikator  lain  yang  disesuaikan  dengan  skala dan  karakteristik  kotanya.  Aspek  kepuasan  masyarakat terhadap  kota  yang  dihuni  apakah  layak  atau  tidak, sangat  tergantung  pada  cara  mengevaluasi  berdasarkan metode pengukurannya. Karena mempersoalkan persepsi dan  cara  pandang  masyarakat  yang  mungkin  saja
doi: 10.14710/teknik.v43i2.38536               Copyright © 2022, TEKNIK, p-ISSN: 0852-1697, e-ISSN: 240-9919
Gambar 5 . Ketersediaan ruang publik yang masih kurang kualitas dan kuantitas
Gambar 6 . Persoalan banjir dan rob yang rutin terjadi dan belum tertangani secara tuntas.
Gambar 7 . Kemacetan lalu lintas di beberapa titik wilayah dan ruang jalan
Gambar 8 . Ketersediaan angkutan umum yang masih kurang berdasarkan kualitas dan kuantitas.
Gambar 9 . Ketersediaan fasilitas rekreasi yang masih kurang dan merata berdasarkan kualitas dan kuantitas.
Gambar 10 . Ketersediaan fasilitas untuk masyarakat difabel yang masih kurang berdasarkan kualitas dan kuantitas.
berbeda-beda,  maka  memahami  kepuasan  penghuni dengan  kota  layak  huni  akan  sangat  bermanfaat  untuk perencanaan  dan  perancangan  kota  dan  terutama  dalam pembuatan kebijakan mengenai pembangunan kota layak huni kedepannya (Zhan et al., 2018).
b). Pentingnya sumber daya dalam mewujudkan kota layak huni
Permasalahan  mendasar  yang terjadi di kota-kota
besar  di  Indonesia  adalah  belum  mampu  mewujudkan kota  layak  huni  adalah  karena  peningkatan  urbanisasi namun tidak diimbangi dengan peningkatan infrastruktur perkotaan  dan  ketersediaan  pembiayaan  yang  memadai. Berdasarkan  pada  pertumbuhan  ekonomi  dan  urbanisasi yang  cepat  di  kota-kota  besar,  beberapa  dekade  terakhir telah  menyaksikan  perubahan  besar  dalam  lingkungan binaan  dan  sosiokultural  di  daerah  perkotaan  di

## TEKNIK, 43 (2), 2022, 121
Indonesia.  Permasalahan  tersebut  juga  terjadi  di  kota- kota  besar  lain  di  Asia,  hal  ini  diperkuat  oleh  pendapat Ouyang  et  al.  (2017);  Li  &  Wu.  (2007);  Zhang  &  Gao (2008)  bahwa  perkembangan  pesat  di  banyak  kota  di Asia juga telah menyebabkan banyak masalah perkotaan, seperti  kejahatan,  polusi  udara,  kemacetan  lalu  lintas, dan  fasilitas  publik  yang  tidak  memadai  serta kesenjangan  sosial-spasial  di  wilayah  metropolitan. Namun  demikian,  hasil  penelitian  telah  menyarankan bahwa  kualitas  lingkungan  perkotaan  secara  positif terkait dengan kesejahteraan individu (Kytta et al., 2016; Dong  &  Qin,  2017)  dan  daya  saing  perkotaan  (Dragin- Jensen,  et  al.,  2016).  Pernyataan  tersebut  memberikan gambaran  bahwa  hakekat  kota  layak  huni  sangat dibutuhkan Song (2011) dan Urbis (2008), namun terkait erat  dengan  kondisi  yang  secara  umum  dihadapi  oleh kota-kota  besar  lain  di  Asia  maupun  belahan  dunia lainnya yaitu keterbatasan sumber daya untuk memenuhi kota layak huni.

## c).  Pentingnya  peran  masyarakat  dan  pemangku kepentingan
Hal  terpenting  dalam  mewujudkan  kota  layak huni  adalah  peran  aktif  masyarakat.  Partisipasi  mereka menjadi  komponen  yang  penting  karena  partisipasi bukan  hanya  menjadi  tujuan  membangun  kota  layak huni  secara  fisik,  namun  suatu  bagian  integral  dari menciptakan kota layak huni berbasis komunitas. Proses partisipasi  masyarakat  dalam  mewujudkan  kota  layak huni juga memperkuat sense of community dan sense of belonging sehingga  masyarakat  merasa  bertanggung jawab  terhadap  kondisi  dan  situasi  lingkungan  kotanya. Pernyataan  ini  diperkuat  oleh  pendapat  Surjono  et.al (2020) bahwa peran  masyarakat  menjadi sangat penting dalam  mewujudkan  kota  layak  huni.  Masyarakat  diajak berpartisipasi  dalam  mewujudkan  kota  layak  huni, dengan  melibatkan  masyarakat  dapat  mengetahui  apa saja  yang  dibutuhkan;  seberapa  besar  kapasitasnya; sehingga dapat mengidentifikasi alternatif pemecahannya  yang  sesuai  dengan  kapasitas  dan kemampuannya.  Pelibatan  masyarakat  dalam  setiap kerja  perencanaan  dan  perancangan  disebut  sebagai perencanaan  partisipasi    (Purwanto  et.al.,  2017; Purwanto, 2021). Perencanaan partisipasi   mengajarkan bahwa  kota  yang  layak  huni  adalah  kota  yang berkembang  dari  dalam,  karena  perkembangannya dibutuhkan dan diinginkan oleh masyarakatnya (Sudaryono dalam Purwanto, 2021).
Masyarakat  tidak  hanya  dilibatkan  dalam  tahap menyusun  konsep  dalam  perencanaan,  namun  juga dalam  tahap  merawat  dan  evaluasi.  Kegiatan  evaluasi dilakukan  dengan  menggunakan  pendekatan  penelitian berdasarkan aspek dan atribut kebutuhan evaluasi,  salah satunya  dengan  mengukur  tingkat  kepuasan  masyarakat terhadap kota layak huni (Wheeler, 2004).
Dalam  mewujudkan  kota  yang  layak  huni,  hal penting  yang  harus  diperhatikan  adalah  kesamaan  cara pandang,  tujuan  dan  kerjasama  yang  kuat  antar pemangku  kepentingan  ( stake  holder ).  Menurut  Joga (2017),  kota  layak  huni  tidak  mungkin  terwujud  jika tidak  ada  visi  yang  sama  antar  pemangku  kepentingan. Dibutuhkan sebuah rumusan arah yang jelas, fokus, dan terukur  untuk  membangun  konsep,  rencana,  dan rancangan kota layak huni.
Melalui fasilitasi pemerintah, masyarakat didorong  untuk  membangun  jejaring  sosial,  karena terbangunya jejaring sosial di masyarakat yang kuat juga menjadi  salah  satu  faktor  untuk  mewujudkan  kota  yang layak huni (Joga, 2017).

## 4. Kesimpulan
Penggunaan  indikator  penentu  kepuasan  dalam menilai  sebuah  kota  layak  huni,  sangat  tergantung  pada skala  dan  fungsi  kota  itu  sendiri.  Kota  Semarang merupakan  kota  skala  besar  dengan  fungsi  utama  jasa perdagangan  akan  mempunyai  indikator  penentu kepuasan  yang  lebih  kompleks  jika  dibandingkan dengan  kota  skala  kecil/skala  ibukota  Kabupaten.  Hasil temuan  penelitian  telah  memberikan  gambaran  jelas bahwa  terdapat  9  indikator  dengan  prioritas  tinggi dengan  indeks  kinerja  tinggi,  11  indikator  dengan prioritas  tinggi  dengan  indeks  kinerja  rendah,  dan  10 indikator  dengan  prioritas  sedang-tinggi  dengan  indeks kinerja sedang. Faktor penyebab belum terpenuhinya 11 indikator  kepuasan  dengan  prioritas  tinggi  namun dengan  indeks  kinerja  yang  tinggi  karena  infrastruktur perkotaan  yang  mendukung  kota  layak  huni  belum semuanya memenuhi standar minimal yang dipersyaratkan.  Sedangkan  untuk  4  indikator  yang dianggap  mempunyai  prioritas  rendah  dan  dengan kinerja rendah, menjadi perhatian pihak pemerintah kota Semarang  apakah  masih  layak  digunakan  sebagai indikator penilaian kelayakan huni kota Semarang. Hasil penelitian  lainnya  adalah  peningkatan  kesadaran masyarakat  untuk  merawat  infrastruktur  perkotaan dengan  penuh  tanggung  jawab  dan  rasa  memiliki menjadi  sebuah  keniscayaan.  Penelitian  ini  membuka peluang  untuk  dikembangkan  dengan  objek  kota-kota kecil  skala  ibukota  kabupaten,  tentunya  dengan melakukan  modifikasi  indikator  kinerja  kepuasannya karena  perbedaan  karakteristik  dan  skala  kota  sudah barang  tentu  akan  mempengaruhi  hasil  kelayakan huninya.  Tantangan  penelitian  ini  adalah  terkait  dengan jumlah  responden  yang  dilibatkan  karena  menyangkut populasi  penduduk  sebuah  kota  yang  jumlahnya  cukup besar. Oleh karena itu teknik penentuan sampel menjadi sangat penting dan strategis untuk diperhatikan.
Ucapan Terima Kasih Ucapan  Terima kasih  kepada  Fakultas  Teknik Universitas Diponegoro yang telah membiayai penelitian ini  melalui skema  Penelitian Strategis RKAT Fakultas Teknik Universitas Diponegoro tahun 2020.

## Daftar Pustaka
Athey,  G.,  et  al.  (2007).  Innovation  and  the  city:  How innovation  has  developed  in  five  cityregions. London: Nesta.
Badland,  H.,  et  al.  (2014).  Urban  liveability:  Emerging lessons from Australia for exploring the potential for indicators to  measure the  social determinants of health. Social Science & Medicine, 111, 64–73
Dodman, D. (2009). Blaming cities for climate change?
An  analysis  of  urban  greenhouse  gas  emissions inventories.  Environment  &  Urbanization,  21(1), 185–201.
Dong,  H.,  &  Qin,  B.(2017).  Exploring  the  link  between neigborhood environment and mental wellbeing: A case  study  in  Beijing,  China. Landscape  and Urban Planning . 164, 71-80.
Dragin-Jensen,  C.,  Schnittka,  O.,  &  Arkil,  C.  (2016). More  options  do  not  always  create  perceived variety  in  life:  Attracting  new  residents  with quality-  vs.  quantity-oriented  event  portfolios. Cities , 56, 55–62.
Evans, P. B. (2002). Livable cities?: Urban struggles for livelihood and sustainability. Berkeley: University of California Press.
Folke,  C.,  Jansson,  A.,  Larsson,  J.,  &  Costanza,  R. (1997).  Ecosystem  appropriation  by  cities. Ambio, 26(3), 167–172.
Hahlweg,  D.  (1997).  The  City  as  a  family.  In  S.  H. Lennard,  S.  von  Ungern  Sternberg,  H.  L. Lennard,  &  M.  C.  Livable  (Eds.).  International making  cities  livable  conferences.  Gondolier Press.
Ikatan  Ahli  Perencanaan  Indonesia.  (2017).  Indonesia Most Livable City Index 2017
Joga,  N.  (2017). Membangun  Kota  Untuk  Generasi Mendatang .  Penerbit:  PT.  Gramedia  Pustaka Utama.
Kashef,  M.  (2016).  Urban  livability  across  disciplinary and  professional  boundaries.  Frontiers  of Architectural Research, 5(2), 239–253.
Klopp,  J.  M.,  &  Petretta,  D.  L.  (2017).  The  urban sustainable development goal: Indicators, complexity  and  the  politics  of  measuring  cities. Cities, 63, 92–97.
Kytta,  M.  et  al.  (2016).  Urban  happiness:  Context sensitive  study  of  the  social  sustainability  of
urban  settings.  Environment  and  Planning.  B Planning & Design. 43(1), 34-57
Latu,  T.M.  and  Everett,  A.M.,  (2000).  Review  of satisfaction research and measurement approaches.  Wellington,  NZ:  Department  of Conservation
Mahmoudi,  M.,  Ahmad,  F.,  &  Abbasi,  B.  (2015). Livable streets: The effects of physical problems on  the  quality  and  livability  of  Kuala  Lumpur streets. Cities, 43, 104–114.
Martilla,  J.A.  and  James,  J.C.,  (1977).  Importance performance  analysis.  The  journal  of  marketing, pp.77-79
Norouzian-Maleki,  S.,  et  al.  (2015).  Developing  and testing  a  framework  for  the  assessment  of neighbourhood  liveability  in  two  contrasting countries: Iran and Estonia. Ecological Indicators, 48, 263–271.
Okulicz-Kozaryn,  A.  (2011).  City  life:  Rankings (livability)  versus  perceptions  (satisfaction). Social Indicators Research, 110(2), 433–451.
Ouyang,  W.,  et  al.  2017.  Spatial  deprivation  of  urban public  services  in  migrant  enclaves  under  the context  of  a  rapidly  urbanizing  China:  An evaluation  based  suburban  Shanghai. Cities ,  60, 436-445.
Pacione, M. (1990). Urban liveability:  A review. Urban Geography, 11(1), 1–30.
Purwanto,  Edi.,  Sugiri,  Agung.,  Novian,  Rony.  (2017). Determined  Slum  Upgrading:  A  Challenge  to Participatory  Planning  in  Nanga  Bulik,  Central Kalimantan, Indonesia. Sustainability , July 2017, Vol. 9, Issue: 7
Purwanto,  Edi.  2021.  Mengembangkan  Vitalitas  dalam Ruang Publik Perkotaan. Undip Press.
Ruth,  M.,  &  Franklin,  R.  S.  (2014).  Livability  for  all? Conceptual  limits  and  practical  implications. Applied Geography, 49, 18–23.
Saitluanga,  B.  L.  (2013).  Spatial  pattern  of  urban livability in Himalayan region: A case of Aizawl City,  India.  Social  Indicators  Research,  117(2), 541–559.
Sofeska, E. (2017). Understanding the livability in a city through  smart  solutions  and  urban  planning toward  developing  sustainable  livable  future  of the  City  of  Skopje.  Procedia  Environmental Sciences, 37, 442–453.
Song.  (2011).  Ecological  City  and  Urban  Sustainable Development. Elseveier:  Procedia  Engineering 21. 142-146.
Sugiyono  (2019).  Metode  Penelitian  Kuantitatif. Penerbit: Alfabeta. Yogyakarta.
Surjono, Yudono A., Setyono, DA., Rahman, K. (2020). Kota  Layak  Huni  dan  Ketahanan  Masyarakat . Penerbit: AE Merdeka Grafika.
doi: 10.14710/teknik.v43i2.38536               Copyright © 2022, TEKNIK, p-ISSN: 0852-1697, e-ISSN: 240-9919
Timmer, V., & Seymoar, N. K. (2005). The livable city.
Vancouver  working  group  discussion  paper,  the world urban forum 2006.
Urbis.  (2008),  Enhancing  Victoria’s  Liveability,
Victorian Competition and Efficiency Commission, Melbourne. Procedia Engineering . Vojnovic,  I.  (2014).  Urban  sustainability:  Research, politics, policy and practice. Cities, 41, S30–S44. Weziak-Bialowolska,  D.  (2016).  Quality  of  Life  in Cities  –  Empirical  evidence  in  Comparative Eropean Perspective. Cites -Elseveier 58. 87-96
Wheeler, Stephen M. (2004). Planning For Sustainability,  Creating  Livable,  Equitable,  And Ecological Communities. New York: Routledge.
Zhan, D., Kwanc Mei-Po, Zhanga, W., Fana, J., Yua, J., Dang, Y. (2018). Assessment and determinants of satisfaction with urban livability in China. Cities. 79, 92-101.
Zhang, W. & Gao, X. (2008). Spatial differentiations of traffic  satisfaction  and  its  policy  implication  in Beijing. Habitat International . 32(4), 437-451.