## Published by Jurusan Pendidikan Ekonomi
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang,
Indonesia
Vol. 5 No. 1, 2022
Page 37-45

## Pengaruh Sosioekonomi terhadap Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Laporan Keuangan di Pemerintahan Provinsi Sumatra Barat

## Nela Hajrianti
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas *Corresponding Author , hajriyantiunand@gmail.com
Abstract : The purpose of this study is to identify socio-economic factors on the level of  compliance  with financial  statement  disclosures in the  West  Sumatra Provincial Government. In particular, this study examines the effect of regional independence, Prosperity level, and region's size on the level of compliance with the disclosure of regional government financial statements. The unit of analysis in  this  study  is  the  regional  government  of  West  Sumatra,  totaling  19 cities/districts in 2018-2020. The results of this study indicate an influence of regional independence, level of welfare, and regional size on the compliance of regional  financial  statement  disclosures  in  city/district  governments  in  West Sumatra. These results indicate that the socioeconomic factors can be used as a benchmark  for  disclosure  compliance  with  local  government  accounting practices.
Keywords Regional independence; Prosperity level; Region Size;
This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2021 by author.

## PENDAHULUAN
Standar “ Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah disusun merupakan pedoman bagi pemerintah untuk penyusunan laporan keuangannya. Namun demikian, setelah beberapa tahun ditetapkan, masih ada pemerintah daerah yang belum mampu menerapkan standar akuntansi pemerintahan dengan baik (Maranatal & Ratmono, 2017). Hal ini dibuktikan berdasarkan hasil pemeriksaan  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK)  atas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah (LKPD)  Tahun  2018  menemukan  12.117  permasalahan  yang  terdiri  dari  5.858  permasalahan Sistem Pengendalian Intern (SPI), dan 6.259 permasalahan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sebesar Rp2,19 triliun. Kemudian, kesesuaian penyajian laporan keuangan dengan  standar  akuntansi  pemerintahan  (SAP)  juga  menjadi  dasar  diberikannya  opini  atas laporan keuangan pemerintah (Widyastuti, Sujana, & Adiputra, 2015). Berdasarkan Laporan BPK atas LKPD Tahun 2018 mengungkapkan masih terdapat daerah yang belum mendapatkan opini Wajar  Tanpa  Pengecualian  (WTP),  terdapat  86  LKPD  menerima  opini  Dengan  Pengecualian (WDP),  dan  13  LKPD  masih  berstatus  opini  tidak  memberikan  Pendapat  (Disclaimer).    Oleh
sabab  itu,  masih  terdapat  permasalahan  tata  kelola  dan  ketidak  patuhanan  praktik  akuntansi keuangan pemerintah daerah. ”
Selain  permasalahan  tata  kelola  dan  ketidak  patuhan  praktik  akuntansi,  beberapa pemerintah daerah di Indonesia belum sepenuhnya mengungkapkan item pengungkapan wajib dalam laporan keuangannya terhadap standar akuntansi pemerintahan (SAP). Setyaningrum & Syafitri  (2012)  membuktikan  tingkat  pengungkapan  LKPD  di  indonesia  memperoleh  rata-rata 52.09%  berdasarkan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  (PP  No.  24/2005).  Hal  ini  menunjukkan bahwa masih rendahnya tingkat kepatuhan dalam praktek pengungkapan LKPD di Indonesia berdasarkan  standar  akuntansi  pemerintah  (SAP)  yang  telah  ditetapkan.  Informasi  yang diungkapkan pemerintah daerah pada LKPD seharusnya diungkapkan dengan lengkap sesuai Standar  Akuntansi  Pemerintahan  karena  akan “ digunakan  masyarakat  untuk  menilai  kinerja pemerintah daerah dan merupakan pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada masyarakat serta pihak ketiga yang memberikan pembiayaan (Rahim & Martani, 2016), dalam prespektif lain sektor  swasta  instrument  kinerja  ini  juga  merupakan  hal  yang  penting  untuk  kepentingan pemilik perusahaan (Putra & Rahayu, 2020). Dalam pembukaan UUD 1945 bahwa pemerintahan Indonesia  dibentuk  untuk  memajukan  kesejahteraan  umum,  maka  pelaksanaan  pemerintahan harus  didasarkan  kepada  tujuan  tersebut.  Namun  seringkali  pelaksanaan  pemerintah  hanya berfokus  kepada  kepentingan  aparat  pemerintah  itu  sendiri  sehingga  tujuan  pelaksanaan pemerintahan tidak tercapai. ”
Fenomena  hubungan  antara  pemerintah  daerah  dengan  masyarakat  tersirat  dalam Agency  theory  yang  menjabarkan “ hubungan  antara dua  pihak,  dimana  satu  pihak  bertindak sebagai  agent  yang  beraktivitas  atas  kepentingan  pihak  lainnya  sebagai  principal  (Jensen  & Meckling,  1976).  Pada  sektor  swasta  nilai  informasi  sangat  penting  untuk  keberlanjutan perusahaan  (Syofyan  et  al.,  2021;  Sofyan  et  al.,  2020).  Jika  dikaitkan  ke  dalam  bidang pemerintahan,  pemerintah  dapat  dikategorikan  sebagai  agent  sedangkan  masyarakat  sebagai principal,  sehingga  informasi  mengenai  pelaksanaan  pemerintah  daerah  harus  tersedia  bagi masyarakat  (Rahim  &  Martani,  2016).  Masyarakat  ingin  mengetahui  bagaimana  pemerintah daerah  mengelola  daerahnya.  Informasi  pengelolaan  daerah  digunakan  masyarakat  untuk menilai  kinerja  pemerintah  daerah  dan  merupakan  pertanggungjawaban  pemerintah  daerah kepada masyarakat serta pihak ketiga yang memberikan pembiayaan. Kewajiban pelaporan ini dimandatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dalam bentuk  Laporan  Pelaksanaan  Pemerintah  Daerah  (LPPD)  dan  Laporan  Keuangan  Pemerintah Daerah (LKPD). ”
Rendahnya  tingkat  kepatuhan  dalam  praktek  pengungkapan  akuntansi  pada pemerintah daerah dapat disebabkan berbagai kondisi dan faktor tertentu yang mempengaruhi penyusunan  laporan  keuangan  pemerintahan  tersebut.  Hendry  (2000)  menyebutkan  bahwa kondisi sosioekonomi suatu daerah seperti ketersediaan sumber daya, kapasitas pemerintah, dan pendapatan  sangat  mempengaruhi  pemerintah  dalam  mengimplementasikan  aturan  maupun berbagai  kebijakan-kebijakan.  Kemudian, “ Suhardjanto  &  Yulianingtyas  (2011)  menyatakan organisasi  besar  lebih  cenderung  memiliki  banyak  aturan  dan  ketentuan  daripada  organisasi kecil. Hal ini menyiratkan bahwa pemerintah daerah yang memiliki ukuran besar dituntut untuk melakukan  transparansi  atas  pengelolaan  keuangannya  sebagai  bentuk  akuntabilitas  publik melalui pengungkapan informasi yang lebih banyak dalam  laporan keuangan. Senada dengan hal  ini,  Christiaens  &  Peteghem  (2007)  meneliti  reformasi  akuntansi  pemerintah  daerah,  dan menemukankan  bukti  bahwa  daerah  yang  lebih  besar  akan  semakin  unggul  terhadap  tingkat kepatuhan  pengunggkapan  informasi  akuntansi.  Kemudian,  Patrick  (2007)  menemukan  bukti bahwa ukuran organisasi berpengaruh positif terhadap penerapan sebuah inovasi administratif
Governmental Accounting Standards Board (GASB) 34. Oleh sebab itu, dari prespektif keberhasilan penerapan  Peraturan  Pemerintah  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  (SAP)  yang  akan diimplementasikan oleh masing-masing pemerintah daerah dan praktek akuntansi pemerintah daerah secara kesulurahan dapat dipengaruhi oleh kondisi sosioekonomi daerah tersebut. ” Penelitian  ini  akan  mengindentifikasi  faktor  Sosioekonomi  berdasarkan  Kemandirian daerah, Tingkat kesejahteraan, dan Ukuran Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan Informasi Akuntansi di Pemerintahan Sumatra Barat. Hendry (2000) mengungkapkan bahwa ketersediaan sumber daya dan kapasitas pemerintah untuk mengimplementasikan aturan maupun kebijakan sangat  dipengaruhi  oleh  kondisi  sosioekonomi  suatu  daerah  (Hendry,2000),  oleh  sebab  itu penelitian  ini  akan  mengidentifikasi  Provinsi  Sumatra  Barat.  Sumatra  Barat  terdiri  dari  12 Kabupaten dan 7 kota, dengan demikian terdapat 19 Kabupaten/Kota di pemerintahan Provinsi Sumatra Barat, maka masing-masing kota/kabupaten harus mempersipakan laporan keuangan pemerintah  daerah.  Berkaitan  dengan  itu  Yulianingtyas  (2010)  menyebutkan  semakin  besar “ ukuran  pemerintah  daerah  yang ditandai dengan besarnya jumlah aset pemerintah daerah, dan  struktur  suatu  daerah  maka  akan  semakin  tinggi  kinerja  pemerintah  daerah  tersebut, sehingga Kabupaten/Kota dengan aset yang  lebih  besar  akan  lebih  mungkin  untuk  memenuhi SAP  daripada  pemerintah daerah dengan aset daerah yang lebih kecil. Oleh karena itu kondisi sosioekonomi  Provinsi  Sumatra  Barat  terhadap  pengungkapan  informasi  akuntansi  penting untuk diidentifikasi. ”
Penelitian  sebelumnya,  Christiaens  &  Peteghem  (2007)  meneliti  reformasi  akuntansi pemerintah  daerah,  dan  menemukankan  bukti  bahwa  daerah  yang  lebih  besar  akan  semakin unggul  terhadap  tingkat  kepatuhan  pengungkapan  informasi  akuntansi.  Sejalan  dengan  itu, Patrick  (2007)  menemukan  bukti  bahwa  ukuran  organisasi  berpengaruh  positif  terhadap penerapan  sebuah  inofasi  administratif Governmental  Accounting  Standards  Board  (GASB) 34. Selanjutnya, Fitriyani & Yuliana (2010) meneliti praktik akuntansi pemerintah Kabupaten Kota di  Provinsi  Jambi.  Meraka  menemukan  bukti  bahwa  kondisi  Kemandirian  daerah,  Tingkat kesejahteraan, dan Ukuran Daerah berpengaruh terhadap praktik akuntansi yang sesuai dengan Standar  Akuntansi  Pemerintah  (SAP)  daerah  diukur  dari  tingkat  kesejahteraan  daerah  dan kemandirian daerah. Dalam nada yang sama, Maulana (2015) menemukan bukti bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di pulau Jawa. Selanjutnya, Hendriyani & Tahar (2015) menemukan bukti bahwa jumlah  penduduk  atau  populasi  daerah  berpengaruh  positif  terhadap  tingkat  pengungkapan laporan  keuangan  pemerintah  provinsi  di  Indonesia.  Berdasarkan  prespektif Agency  theory beserta  dokumentasi  penelitian  terdahulu  menunjukan  bahwa  secara  umum  kondisi sosioekonomi  akan  memberikan  pengaruh  terhadap  kepatuhan  pengungkapan  informasi akuntansi.

## METODE PENELITIAN
Unit “ analisis  dalam  penelitian  ini  adalah  pemerintahan  daerah  Kabupaten/Kota  di Sumatra  barat,  Kota/Kabupaten  yang  terletak  di  Propinsi  Sumatera  Barat  berjumlah  19 Kota/Kabupaten.  Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  Laporan  Keuangan Pemerintahan Daerah tahun 2018-2020 yang diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik
Indonesia (BPK-RI) dan berbagai data lainnya. Alasan pemilihan tahun 2018-2020 adalah karena tahun  terbaru  yang  memiliki  data  hasil  pemeriksaan  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah. Variabel  dependen  dalam  penelitian  ini  adalah  praktik  akuntansi  pemerintahan  daerah  yang diukur dengan compliance index (indeks kepatuhan). Indeks kepatuhan yang digunakan diadopsi dari indeks yang dikembangkan oleh Christiaens (1999) dengan berbagai penyesuaian dengan kondisi dan regulasi di Indonesia. ”
Ukuran  adalah  jumlah  penduduk  atau  populasi  sebagai  proksi  untuk  ukuran pemerintahan daerah, Cheng (1992). Daerah dengan populasi yang semakin besar diasumsikan akan semakin tinggi kompleksitas. Hendry (2000) mengasumsikan semakin tinggi kompleksitas diprediksikan  akan  menggunakan  sumber  pendanaan  eksternal  lebih  besar  pula.  Ukuran sosioekonomi  berikutnya  dalam  penelitian  ini  adalah  pendapatan  per  kapita,  Cheng  (1992) menggunakan pendapatan per kapita sebagai indikator perkembangan sosioekonomi. Penelitian sebelumnya  (Hendry,  2000)  berasumsi  bahwa  pendapatan  per  kapita  yang  semakin  tinggi memberikan sinyal peningkatan kapasitas untuk meghasilkan pendapatan secara internal yang lebih besar.
“ Penelitian ini menggunakan analisis regresi partial (Partial Keast Square/ PLS) untuk menguji  ketiga  hipotesis  yang  diajukan  dalam  penelitian  ini.  Masing-masing  hipotesis  akan dianalisis  menggunakan software SmartPLS  3.0  untuk  menguji  hubungan  antar  variable.  PLS adalah teknik statistika  multivariat yang melakukan  pembandingan antara variabel dependen berganda  dan  variabel  independen  berganda.  PLS  adalah  salah  satu  metoda  statistika  SEM berbasis  varian  yang  didesain  untuk  menyelesaikan  regresi  berganda  ketika  terjadi permasalahan  spesifik  pada  data,  seperti  ukuran  sampel  penelitian  kecil,  adanya  data  yang hilang  dan  multikolonieritas  (Putra  et  al.,  2021).  Pemilihan  metode  PLS  didasarkan  pada pertimbangan  bahwa  dalam  penelitian  ini  terdapat  tiga  variabel  laten  yang  dibentuk  dengan indikator formative .  Model  formative  mengasumsikan  bahwa  setiap  indikatornya  menjelaskan karakteristik  konstruknya,  dimana  arah  hubungan  dari  indikator  ke  konstruk  (Ghozali,  2015). Model penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1. ”
Gambar 1. Model Penelitian
Sumber : Data Diolah 2022

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis  statistik  deskriptif  dalam  penelitian  ini  digunakan  untuk  mengetahui  berapa nilai  tertinggi,  terendah,  rata-rata  dan  standar  deviasi  dari  masing-masing  variabel.  Statistik deskriptif terlihat pada Tabel 1.

## Tabel 1. Statistik Deskriptif
N Mean Median Min Max Standard Deviation Ukuran_Daerah 57 374446 278480 54571 3239464 362326 Tingkat_Sejahtera 57  26853421  16523041 1086961  333582351 31893256 Kemandirian_Daerah 57 0.122 0.11 0.3 0.93 0.108 Kepatuhan Pemerintahan 57 0.712 0.85 0.62 0.90 0.067
Sumber : Data Diolah 2022
Sebagaimana  dilihat  pada Tabel  1  bahwa  Kepatuhan  pemerintahan  laporan  keuangan daerah  di  19    Kabupaten/Kota  se-Sumatera  pada  tahun  2018-2020  adalah  0.712  atau  71.2  %. Tingkat  kepatuhan  pemda  terendah  adalah  sebesar  0.61  atau  61%  yaitu  pada  Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Nilai Tingkat kepatuhan pemda tertinggi mencapai 0.90 atau 90% pada Kota Bukittinggi. Dapat dilihat bahwa rata-rata ukuran daerah di 57 Kabupaten/Kota di  Sumatra  Barat  pada  tahun  2018-2020  adalah  sebesar  374446.  Nilai  standar  deviasi  ukuran daerah  sebesar  362326.  Ukuran  daerah  terendah  adalah  sebesar  54571  yaitu  pada  Pemerintah Kota Mentawai. Nilai ukuran daerah tertinggi mencapai 3239464 pada Kota Solok.
Penelitian ini menggunakan alat uji hipotesis dengan teknik analisis Partial Least Square (PLS) melalui program smartPLS 3.0. Model pada pengujian Partial Least Square ditunjukkan pada Measurement model . Measurement model adalah suatu proses dari confirmatory factor analysis (CFA). CFA digunakan untuk mengidentifikasi hubungan pada setiap indikator dari variabel penelitian dengan  masing-masing  variabel  lainnya  dengan  menggunakan  uji  validitas  dan  uji  reabilitas. Discriminant validity dapat dilakukan dengan membandingkan nilai akar AVE setiap konstruk dengan korelasi antar konstruk dapat dilihat dari Tabel 2.
Tabel 2. Outer Model Cronbach's Alpha rho_A Composite Reliability Average Variance Extracted (AVE) Ukuran_Daerah 1.000 1.000 1.000 1.000 Tingkat_Sejahtera 1.000 Kemandirian_Daerah 1.000 1.000 Kepatuhan Pemerintahan 1.000 1.000 1.000
Sumber : Data Diolah 2022
“
Dari  tabel  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  akar  AVE  konstruk  1,000  lebih  tinggi daripada  korelasi  konstruk.  Jadi  semua  konstruk  dalam  model  yang  diestimasi  memenuhi kriteria discriminant validity . Setelah pemeriksaan outer model terpenuhi, selanjutnya melakukan penilaian terhadap inner model. Pemeriksaan ini meliputi signifikansi hubungan jalur dan nilai
R Square (R2) untuk melihat hasil evaluasi model structural. Nilai R2 bertujuan untuk mengetahui seberapa besar variabel independen memengaruhi variabel dependennya. Nilai R2 dapat dilihat pada tabel dibawah ini: ”
Tabel 3. Hasil Uji R Square
R Square R Square Adjusted Kepatuhan Pemerintahan 0.471 0.451
Sumber : Data Diolah 2022
Berdasarkan  Tabel  diatas  menunjukkan  bahwa  Nilai R-square variabel  praktik  akuntansi pemerintah  daerah  (Y)  dijelaskan  sebesar  0,471.  Hal  ini  berarti  bahwa  variabel  kepatuhan dijelaskan oleh variabel sosio ekonomi, politik dan eksternal sebesar 47,1%, sedangkan sebesar 53,9% dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian ini.
“ Penilaian terhadap inner weight dapat dilakukan dengan melihat hubungan antar konstruk laten dengan  memperhatikan  hasil  estimasi  koefisien  parameter  path dan  tingkat  signifikansinya. Inner  weight juga  menunjukkan  hasil  pengujian hipotesis.  Untuk  menguji  hipotesis  yang diajukan, dapat dilihat besarnya nilai t statistik. Apabila nilai t statistik > t tabel, maka hipotesis akan diterima. Hasil estimasi t-statistik dapat dilihat pada result for inner weight yang disajikan pada Tabel 4 berikut ini. ”
Tabel 4. Path Coefficients
P Values Kemandirian Daerah -> Kepatuhan Pemerintahan 0.002 Tingkat_Sejahtera -> Kepatuhan Pemerintahan 0.025 Ukuran Daerah -> Kepatuhan Pemerintahan 0.013
Sumber : Data Diolah 2022
Hipotesis  pertama  menguji  kemandirian  daerah  terhadap  tingkat  kepatuhan pengungkapan Laporan keuangan Pemerintahan Daerah. Hasil pengujian menunjukkan nilai p- value kemandirian daerah terhadap tingkat kepatuhan sebesar 0,002. Dari hasil ini dinyatakan t- statistik  signifikan  karena  p-value    <  0,05  (0,002  <  0,05)  sehingga  hipotesis  pertama  diterima. Hipotesis  kedua  menguji  Tingkat  kesejahteraan  Daerah  berpengaruh  terhadap  tingkat kepatuhan  pengungkapan  Laporan  keuangan  Pemerintahan  Daerah.  Hasil  pengujian menunjukkan  nilai  p-value  tingkat  kesejahteraan  terhadap  tingkat  kepatuhan  sebesar  0.025. “ Dari  hasil  ini  dinyatakan  t-statistik  signifikan  karena  p-value  <  0,05  (0,025  <  0.05)  sehingga hipotesis kedua diterima. Hipotesis ketiga menguji ukuran daerah berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil pengujian menunjukkan nilai p-value ukuran daerah  terhadap  Hal tersebut membuktikan bahwa politik  tidak terbukti memiliki pengaruh terhadap praktik akuntansi pemerintah daerah sebesar 0.013. Dari hasil ini dinyatakan  p-value  <  0,05  (0.013  <  0.05)  sehingga  hipotesis  ketiga  diterima.  Hal  tersebut
membuktikan  bahwa  faktor  sosio  ekonomi  terbukti  memiliki  pengaruh  terhadap  praktik akuntansi pemerintah daerah. ”
Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa sosio ekonomi terbukti memiliki pengaruh terhadap  tingkat  kepatuhan  pengungkapan  Laporan  keuangan  Pemerintahan  Daerah.  Hasil temuan  ini  mendukung  temuan  penelitian  sebelumnya  yang  menemukan  bukti  bahwa Kesejahteraan  daerah,  Kemandirian  daerah  (Fitriyani  &  Yuliana,  2010),  dan  ukuran  daerah (Maulana, 2015; Hendriyani & Tahar, 2015) berpengruh terhadap praktik akuntansi yang sesuai dengan  Standar  Akuntansi  Pemerintah  (SAP).  Semakin  mandiri  suatu  daerah,  semakin  tinggi tingkat kesejahteraan, dan semakin luas ukuran daerah maka akan dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan mereka dalam mengungkapkan Laporan keuangan Pemerintahan Daerah. Hasil ini menunjukkan  bahwa  faktor  sosioekonomi  suatu  daerah  dapat  menjadi  tolok  ukur  kepatuhan pengungkapan pada praktik akuntansi pemerintah daerah .
“ Tingkat kesejahteraan dan kemandirian yang tinggi mencerminkan bahwa pemerintah daerah  tersebut  memiliki  pertumbuhan  ekonomi  dan  investasi  yang  baik  sehingga  dapat menyejaterahkan  masyarakat.  Hal  ini  menjelaskan  bahwa  secara  tidak  langsung  pemerintah daerah juga memiliki  kewajiban  untuk  mematuhi  standar  akuntansi  pemerintahan karena memiliki  tanggung  jawab  untuk  menyampaikan  laporan  dan  kewajibannya.  Oleh  sebab  itu kabupaten/kota akan melaporkan kinerja dan pengelolaan keuangan mereka dengan lebih baik dan tidak memanfaatkan keuntungan potensi skala ekonomi dari pelaporan keuangan yang lebih baik. Berdasarkan teori  keagenan Jensen &  Meckling  (1976) akan  timbul  masalah moral  hazard karena  pemerintah  daerah  sebagai agent tidak  melaksanakan  hal-hal  yang  telah  disepakati dengan  masyarakat  melalui  peraturan  perundang-undangan.  Masyarakat  sebagai principal berhak mengetahui seluruh informasi yang  mengenai  penggunaan  sumber  daya  yang  telah dipercayakan  ke agent sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi. ”

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini, rata-rata tingkat praktik akuntansi  keuangan  pada  pemerintah  daerah  berada  dalam  kondisi  yang  cukup  memuaskan yaitu  2018-2020  adalah  0.712  atau  71.2.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  terdapat  perbedaan pengungkapan  laporan  keuangan  daerah  pada  awal  masa  reformasi  standar  akuntansi pemerintahan (SAP) berbasis akrual yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 71  tahun  2010  dibandingkan  saat  ini  yang  dimana  tren  persentasi  indeks  kepatuhan pengungkapan  pada  LKPD  secara  rata-rata  meningkat  menjadi  lebih  baik  setiap  tahunnya. Terdapat  pengaruh  variabel  Kemandirian  daerah,  Tingkat  kesejahteraan,  dan  Ukuran  Daerah terhadap kepatuhan pengungkapan laporan keuangan daerah di pemerintahan kota/kabupaten di Sumatra barat.
Hasil penelitian dapat bermanfaat sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam penyusunan laporan keuangan, sehingga pelaporan keuangan yang disampaikan dapat berfungsi  secara  maksimal  sebagai  salah  satu  media  pertanggungjawaban  ( accountability )  dan transparansi pengelolaan keuangan oleh pemerintah daerah. Dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum, pemerintah daerah
hendaknya  mempertimbangkan  berbagai  faktor  yang  ikut  mendukung  dan  mempengaruhi praktik tersebut. Keterbatasan penelitian ini yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan. yaitu jumlah  pemerintah  daerah  yang  diteliti  masih  belum  menyeluruh  kepada  seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota se-Indonesia karena hanya pada kawasan saja yaitu Sumatra barat. kemungkinan  terdapat perbedaan kondisi  geografis dan kondisi ekonomi di wilayah provinsi lainya,  sehingga  untuk  penelitian  selanjutnya  dapat  mendeskripsikan  provinsi  lain  belum dipertimbangkan dalam penelitian ini untuk dapat menjelaskan secara luas dalam memberikan gambaran yang lebih baik terkait praktik akuntansi keuangan pemerintah daerah di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Christiaens,  J.  (1999).  Financial  accounting  reform  in  Flemish  municipalities:  An  empirical investigation. Financial Accountability & Management , 15 (1), 21-40.
Christiaens,  J.,  &  Van  Peteghem,  V.  (2007).  Governmental  accounting  reform:  evolution  of  the implementation in Flemish municipalities. Financial Accountability & Management , 23 (4), 375-399.
Cheng, R. H. (1992). An empirical analysis of theories on factors influencing state government accounting disclosure. Journal of Accounting and Public Policy , 11 (1), 1-42.
Fitriyani, D., & Yuliana (2010). Analisis Praktek Akuntansi pada Pemerintah Kota dan Kabupaten di  Provinsi  Jambi  Berdasarkan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan. Jurnal  Penelitian Universitas Jambi: Seri Humaniora , 12 (2), 9-16.
Ghozali,  I.,  &  Latan,  H.  (2015).  Konsep,  teknik,  aplikasi  menggunakan  Smart  PLS  3.0  untuk penelitian empiris. BP Undip. Semarang .
Henry,  B.  K.  (2000).  An  empirical  investigation  of  the  initial  production  of  state  government financial  reports  in  conformance  with  generally  accepted  accounting  principles (GAAP).
Hendriyani,  R.,  &  Tahar,  A.  (2015).  Analisis  faktor-faktor  yang  memengaruhi  tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi di Indonesia. Jurnal Bisnis Dan Ekonomi , 22 (1).
Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. Journal of financial economics , 3 (4), 305-360.
Maulana, C., & Handayani, B. D. (2015). Pengaruh Karakteristik, Kompleksitas Pemerintahan dan Temuan  Audit  Terhadap  Tingkat  Pengungkapan  Wajib  LKPD. Accounting  Analysis Journal , 4 (4), 1-11.
Maranatal,  L.,  &  Ratmono,  D.  (2017).  Analisis  Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi  Kepatuhan terhadap Sap oleh Pemerintah Daerah. Diponegoro Journal of Accounting , 6 (1), 244-255. Patrick, P. A. (2007). The determinants of organizational innovativeness: The adoption of GASB 34 in Pennsylvania local government (Doctoral dissertation, Pennsylvania State University).
Putra,  D.  G.,  &  Rahayu,  R.  (2020).  Peranan  implementasi  tata  kelola  teknologi  informasi  (IT governance)  sebagai  faktor  penting  dalam  meningkatkan  kinerja  perusahaan. Jurnal Inovasi Pendidikan Ekonomi (JIPE) , 10 (1), 01-07.
Putra, D. G., Rahayu, R., & Putri, A. (2021). The influence of Enterprise Resource Planning (ERP) implementation  system  on  company  performance  mediated  by  organizational capabilities. Journal of Accounting and Investment , 22 (2), 221-241.
Rahim, W. M., & Martani, D. (2016). Analisis pengaruh tingkat akses internet, kompetisi politik, opini  audit,  karakteristik  Pemerintah  Daerah,  dan  karakteristik  demografi  terhadap pengungkapan  informasi  keuangan  dan  non-keuangan  website  Pemerintah Daerah. Simposium Nasional Akuntansi XIX Lampung , 24-27.
Sofyan, R., Putra, D. G., & Aprayuda, R. (2020, November). Does the Information on the Internet Media  Respond  to  the  Stock  Market?.  In The  Fifth  Padang  International  Conference  On Economics  Education,  Economics,  Business  and  Management,  Accounting  and Entrepreneurship (PICEEBA-5 2020) (pp. 510-520). Atlantis Press.
Syofyan,  R.,  Putra,  D.  G.,  &  Aprayuda,  R.  (2020).  Influence  Of  Company  Value  Information,
Dividend  Policy,  And  Capital  Structure  On  Stock  Price. SAR  (Soedirman  Accounting Review): Journal of Accounting and Business , 5 (2), 152-169.
Suhardjanto, D., & Yulianingtyas, R. (2011). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kepatuhan Pengungkapan Wajib Dalam Laporan, Jurnal Akuntansi dan Auditing, 8 (1), 1-18.
Widyastuti,  N.  M.  A.,  Edy  Sujana,  S.  E.,  Adiputra,  I.  M.  P.,  &  SE,  S.  (2015).  Analisis  Kesiapan Pemerintah  Daerah  Dalam  Menerapkan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  Berbasis Akrual  Di  Kabupaten  Gianyar. JIMAT  (Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Akuntansi) Undiksha , 3 (1). 1-21.
Yulianingtyas,  R.  R.  (2010).  Pengaruh  karakteristik  pemerintah  daerah  terhadap  kepatuhan pengungkapan wajib dalam laporan keuangan pemerintah daerah (Studi empiris pada kabupaten/kota di Indonesia).