## Kesejahteraan Rakyat dan Implementasi Kebijakan Transportasi Laut di Jawa Barat
Awing Asmawi Universitas Padjadjaran awingasmawi@ymail.com

## Abstract
This article discusses how public policy on transport can have a welfare impact on society. The study of marine transportation is conducted in West Java, Indonesia. This is important because the development of marine transportation services can have a very close relationship with social welfare and economic  growth  of  a  region.  This  study  uses  a  case  study  method  of  activities  which  is  the implementation  of  the  West  Java  government  program  to  its  people  regarding  sea  transportation. Interview, observation, and document analysis are used to collect data. A face-to-face interview using a questionnaire has been developed for this study. The study findings show that in addition to designing and implementing the sea transportation development plan in West Java, the marine transportation policy also involves the national government of Indonesia. All marine transportation policy is intended primarily for the welfare of the community. However, here and there there are still shortcomings that need to be improved
Keywords: Public policy, sea transportation, West Java, policy implementation

## Abstrak
Artikel  ini  membahas  bagaimana  kebijakan  publik  tentang  transportasi  dapat mempunyai dampak kesejahteraan bagi masyarakat. Kajian tentang transportasi laut ini dilakukan  di  Jawa  Barat,  Indonesia.  Hal  ini  penting  karena  pembangunan  layanan transportasi  laut  dapat  memiliki  keterkaitan  yang  sangat  erat  dengan  kesejahteraan sosial dan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Kajian ini menggunakan metode kajian kasus  tentang  kegiatan-kegiatan  yang  merupakan  implementasi  dari  program pemerintah Jawa Barat kepada masyarakatnya mengenai transportasi laut. Wawancara, pengamatan, dan analisis dokumen digunakan untuk mengumpulkan data. Wawancara tatap muka memakai daftar pertanyaan telah dikembangkan untuk kajian ini. Temuan kajian  menunjukkan  bahwa  selain  merancang  sendiri  dan  melaksanakan  rencana pembangunan  transportasi  laut  di  Jawa  Barat,  kebijakan  transportasi  laut  pun melibatkan  pemerintah  nasional  Indonesia.  Kesemua  kebijakan  transportasi  laut tersebut ditujukan terutama untuk kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, di sana- sini masih ada kekurangan yang harus terus diperbaiki.
Kata Kunci: Kebijakan publik, transportasi laut, Jawa Barat, implementasi kebijakan

## A. PENDAHULUAN
Di  beberapa  daerah  di  Indonesia  penyediaan  layanan  transportasi,  termasuk transportasi laut, masih terkendala dengan jumlah alokasi anggaran yang terbatas. Hal ini mengingat karena sebagian anggaran banyak dialokasikan untuk membiayai belanja pegawai  pada  daerah  masing-masing  ( www.jabarprov.go.id ,  2014).  Keberadaan
pelabuhan  untuk  melayani  transportasi  laut  masih  terbatas  pada  pelayaran  lokal dan regional. Tercatat lima pelabuhan  yang  terdapat  di  Jawa Barat,  yaitu  Pelabuhan Cirebon,  Pelabuhan  Indramayu,  Pelabuhan  Pangandaran,  Pelabuhan  Pamanukan, dan    Pelabuhan    Ratu.    Secara  umum  terdapat  peningkatan  pada  jumlah  kapal  dan bongkar barang, namun terdapat penurunan pada jumlah penumpang yang naik dan turun. 1
Sementara  itu,  salah  satu  tolok  ukur  keberhasilan  pembangunan  di  bidang ekonomi yang diperlukan untuk evaluasi dan perencanaan ekonomi makro, biasanya dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang tercermin dari nilai Produk Domestik Regional Bruto  (PDRB),  baik  atas  dasar  harga  berlaku  maupun  atas  dasar  harga  konstan. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat, cenderung melambat, yaitu sebesar 6,33% di  Tahun  2013  menjadi  5,07%  di  Tahun  2014.  Pertumbuhan  terjadi  pada  seluruh lapangan  usaha.  Informasi  dan  Komunikasi  merupakan  lapangan  usaha  yang mengalami  pertumbuhan  tertinggi  sebesar  17,47  persen,  diikuti  oleh Jasa  Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 15,78 persen dan Jasa Pendidikan sebesar 14,43 persen. Struktur  perekonomian Jawa  Barat  menurut  lapangan  usaha  tahun  2014  didominasi oleh tiga lapangan usaha utama yaitu: Industri Pengolahan (43,57 persen); Perdagangan Besar-Eceran  dan  Reparasi  Mobil-Sepeda  Motor  (15,24  persen)  dan  Pertanian,
Kehutanan dan Perikanan (8,72 persen) ( www.jabar.bps.go.id ., 2016).
Di samping fakta tersebut di atas kondisi perekonomian yang tercermin dari nilai PDRB atas dasar harga konstan Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2016 menempati urutan yang ke-22 secara nasional ( www.id.wikipedia.org ) namun kondisi tersebut tidak serta merta mencerminkan tingkat kesejahteraan yang tergambar dari nilai IPM Provinsi Jawa Barat yang menempati peringkat ke-12 secara nasional ( www.bps.go.id ., 2016).
Nilai IPM merupakan salah satu alat ukur yang dianggap dapat merefleksikan status pembangunan  manusia  atau  kesejahteraan  manusia.  IPM  merupakan  suatu  indeks komposit yang mencakup tiga komponen pembangunan manusia yang dianggap sangat mendasar  yaitu  angka  harapan  hidup  (longevity), pengetahuan  (knowledge),  dan  standar hidup  layak  (decent  living).  Dengan  demikian,  nilai  PDRB  suatu  daerah  belum  tentu mengambarkan kondisi kesejahteraan rakyat di daerah tersebut yang tercermin dari nilai
1 http://www.jabarprov.go.id/root/rpjmd/PerubahanRPJMDBABII.doc [7/6/17].
IPM (Asmawi et.al., 2018). Kondisi demikian diduga terjadi disebabkan oleh kualitas dan  kuantitas  layanan  transportasi  yang  belum  sesuai  dengan  harapan  yang  pada akhirnya akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat.

## B. LANDASAN TEORI
Transportasi adalah seperangkat fasilitas berupa barang dan jasa yang disediakan untuk kepentingan publik atau masyarakat dalam layanan pengangkutan. Transportasi adalah saham atas layanan atau fasilitas dasar dan peralatan modal pengangkutan yang dibutuhkan  oleh  masyarakat  sebagai  pelaksanaan  fungsi  suatu  negara  atau  daerah, sebagai  contoh  penyediaan transportasi  darat,  laut dan  udara,  dan pekerjaan  umum yang  sama  yang  diperlukan  dalam  sistem  transportasi  (Srinivasu,  2013:  82;  Asmawi et.al., 2018).
Sebetulnya, hakekat proyek-proyek pembangunan yang dilaksanakan pemerintah adalah  dalam  rangka  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat.  Kesejahteraan masyarakat akan naik apabila ada kenaikan nilai produk suatu barang dan jasa yang dihasilkan  oleh  kegiatan-kegiatan  pembangunan  seperti proyek  transportasi (Anwar, 2011: 52; Asmawi et.al., 2017).
Transportasi  yang  baik  membantu  untuk  meningkatkan  produktivitas  dan menurunkan  biaya  dalam  kegiatan  langsung  produktif  ekonomi.  Penyediaan  yang memadai atas transportasi yang baik dapat membantu meningkatkan produktivitas dan menurunkan  biaya  langsung  produksi  yang  lebih  rendah,  yang  selanjutnya  dapat memperluas atau meningkatkan pertumbuhan (Gopalakrishna dan Leelavathi, 2011).
Transportasi berpengaruh pada investasi dan pertumbuhan melalui peningkatan produktivitas dan efisiensi. Pembangunan transportasi akan meningkatkan keuntungan bagi perusahaan karena adanya penurunan biaya produksi dan meningkatkan perluasan pasar. Dengan adanya perluasan produksi tersebut maka berdampak pada peningkatan pertumbuhan yang selanjutnya akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan (Srinivasu, 2013: 86).
Untuk  melihat  hal  ini,  diperlukan  teori-teori  ekonomi  dan  sosial  seperti  teori ketergantungan  sumber  daya.  Menurut  teori  ini,  suatu  organisasi  akan  mempunyai serangkaian hubungan-hubungan dan akan diikat oleh hubungan-hubungan lain atau oleh  posisinya  dalam  sistem  jaringan  yang  lebih  luas.  Organisasi-organisasi  melekat
secara khas dalam jaringan ganda. Seringkali jaringan-jaringan tersebut tumpang tindih satu  sama  lain.  Perspektif  kelas  sosial  dalam  analisis  jaringan  sosial  mempercayai argumentasi  bahwa  hubungan  ekonomi,  politik  dan  sosial  di  antara  kelompok  elit menciptakan suatu kekuasaan elit yang padu (Mills, 1959). Perspektif ketergantungan sumber daya melihat organisasi sebagai aktor dan individu utama sebagai agen secara simbolik; sedangkan menurut perspektif kelas sosial, individu dipandang sebagai aktor utama  dan  organisasi  sebagai  sarana.  Jaringan  antar-organisasi  yang  dibentuk  dari asosiasi  ini  merupakan  kendaraan  untuk  memperkuat  integrasi  elit  kekuasaan  dan mempertahankan  kendali  institusi  sosial  kunci  (Perry,  2002:  16).  Itulah  gambaran tentang  keterlibatan  pemerintah  dalam  bidang  transportasi,  yaitu  bagaimana pemerintah dapat mengendalikan masalah transportasi ini.
Secara teoretis, dalam rangka integrasi elit dan kekuasaan seperti tersebut di atas, lembaga-lembaga  (institutions) berinteraksi  dengan  jaringan  sosial  (social  networks)  dan norma  yang  ada  untuk  membentuk  tindakan  ekonomi  (economic  action).  Victor  Nee (2005: 52) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan institusi adalah sistem dominan dari elemen-elemen yang bersifat formal dan informal seperti kebiasaan, kesepakatan- kesepakatan, norma-norma, dan kepercayaan bersama (shared beliefs), di mana para aktor mendasarkan  tindakannya  ketika  memenuhi  kepentingan-kepentingannya.  Melalui definisi ini, Victor Nee (2005: 56) memandang institusi sebagai struktur-struktur sosial yang  menyediakan  pedoman  untuk  tindakan  bersama  dengan  cara  mengatur kepentingan masing-masing orang dan memperkuat hubungan antar mereka, karena perilaku  seseorang  dipengaruhi  oleh  orang  lain.  Kerangka  institusi  inilah  yang membentuk  perilaku  ekonomi  masyarakat.  Melalui  konsepsi  ini,  Victor  Nee memperbaiki  konsep  yang  dirintis  Douglas  C.  North  yang  terlalu  menggunakan perspektif  ekonomi  dalam  melihat  bahwa  perilaku  ekonomi  tidak  dipengaruhi  oleh pihak lain, selain pasar (market) dan negara (state) (Toboso, 2001: 765-784).
Victor  Nee  (2005:  55-57),  yang  merupakan  generasi  mutakhir  dalam  teori institusional  baru  ini  (new  institutionalism),  menjelaskan  bahwa  perubahan  institusi (institutional change) tidak hanya melibatkan pembentukan ulang aturan-aturan formal tapi  secara  fundamental  menuntut  adanya  pengaturan  kembali  (rearrangement)  dari kepentingan-kepentingan, norma-norma, dan kekuasaan. Semua proses kemunculan, penolakan  (resistensi),  dan  transformasi  dari  struktur  institusi  ini  berdasarkan  pada
rasionalitas yang kontekstual (context-bond rationality), yaitu rasionalitas yang berdasarkan konteks masyarakat tertentu dan tertanam dalam hubungan-hubungan interpersonal.
Oleh  karena  itu,  demi  mengawal  fungsi  institusi-institusi  ini,  implementasi kebijakan  publik  seperti  masalah  transportasi,  perlu  dilandasi  dengan  teori  sistem (systems theory). Di  sini,  fungsi  adalah  “suatu  proses yang  bertugas  memelihara  suatu sistem yang lebih besar di mana ia jumpai, atau untuk mempertahankan unsur atau subsistem, atau tujuan suatu subsistem di dalam mengejar tujuan suatu sistem, atau tujuan  subsistem  di  dalamnya”  (Deutsch,  1986).  Lebih  jauh  Deutsch  menjelaskan tentang fungsi negara yang dapat diidentifikasi dalam sembilan (9) fungsi mulai dari fungsi pemeliharaan tatanan, pengejaran kekuasaan, kemakmuran dan kedudukan yang lebih  tinggi,  pengaturan  kesejahteraan  melalui  pelayanan  sosial,  peningkatan kemampuan  masyarakat  sampai  dengan  pencapaian  tujuan  tertentu  seperti kemerdekaan.  Dalam  kaitannya  dengan  fungsi  memelihara  tatanan  dan mempertahankan  kekuasaan,  maka  komunikasi  politik  yang  dijalankan  elite  negara, menjadi sangat menentukan dalam mencapai kedua tujuan tersebut.
Fungsi  memang  bagian  pokok  dari  teori  sistem.  Sistem sendiri  adalah  suatu kesatuan yang terdiri komponen-komponen atau elemen- elemen yang dihubungkan  bersama  untuk  memudahkan  aliran informasi , materi atau energi . Kata  ‘sistem’  yang  berasal  dari bahasa  Latin (systēma)  dan bahasa  Yunani (sustēma) ini sering dipergunakan untuk menggambarkan suatu set entitas yang berinteraksi, di mana suatu model matematika seringkali bisa dibuat.
Ciri kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang mempunyai fungsi masing- masing ini memang inti dari pengertian sistem. Ludwig Von Bertalanffy menyatakan bahwa  sistem  adalah  seperangkat  unsur-unsur  yang  terikat  dalam  suatu  antar relasi. Begitu  pula  Anatol  Rapoport  yang  menjelaskan  bahwa  sistem  adalah  suatu kumpulan kesatuan dan perangkat yang berhubungan satu sama lain. Selanjutnya, L. Ackof  menyatakan  bahwa,  sistem  adalah  setiap  kesatuan,  secara  konseptual  atau fisik, yang terdiri dari bagian-bagian dalam keadaan saling tergantung (inter-dependent) satu sama lain (Mustari & Rahman, 2010).
Teori sistem memang lebih banyak dipergunakan pada kajian organisasi atau kelembagaan.  Namun,  untuk  lebih  dapat  mendalami  suatu  kebijakan,  maka  teori sistem  juga  dapat  dipergunakan  untuk  mendalami  dan  mengevaluasi  sebuah
kebijakan  publik.  Demikianlah  sehingga  terurai  bagaimana  tujuan  dari  kebijakan publik itu, input untuk kebijakan publik itu, bagaimana suatu kebijakan publik itu lahir yang menunjukkan prosesnya, bagaimana output kebijakan publik, apa batas- batas suatu kebijakan publik, bagaimana mekanisme pengendalian atau umpan balik untuk  suatu  kebijakan  publik,  bagaimana  lingkungan  suatu  kebijakan  publik,  dan bagaimana subsistem dan supersistem dari kebijakan publik tersebut.
Misalnya,  mengenai  kebijakan  transportasi  di  Jawa  Barat,  dapat  ditanyakan bagaimana tujuan dari kebijakan transportasi di Jawa Barat itu, input apa saja untuk kebijakan transportasi di Jawa Barat itu, bagaimana kebijakan transportasi di Jawa Barat  itu  lahir  yang  menunjukkan  prosesnya,  bagaimana  output  kebijakan transportasi  di  Jawa  Barat,  apa  batas-batas  kebijakan  transportasi  di  Jawa  Barat, bagaimana mekanisme pengendalian atau umpan balik untuk kebijakan transportasi di  Jawa  Barat,  bagaimana  lingkungan  kebijakan  transportasi  di  Jawa  Barat,  dan bagaimana subsistem dan supersistem dari kebijakan transportasi di Jawa Barat.
Ada  beberapa  acuan  untuk  dijadikan perbandingan bagi  kajian transportasi. Misalnya  kajian  Amrul  Alam  (2011)  yang  berjudul  “Analisis  Prioritas  Kebijakan Transportasi  Kota  Tangerang”.  Tesis  Magister  Perencanaan  dan  Kebijakan  Publik, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia ini menyatakan bahwa pertumbuhan jalan dan pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang sangat tidak seimbang menjadikan turunnya fungsi jalan itu sendiri. Dikatakan juga bahwa rendahnya kinerja dan kualitas transportasi public disebabkan banyaknya trayek angkutan umum dan angkutan barang yang  beroperasi  di  wilayah  Kota  Tangerang.  Terakhir,  terjadinya  ketidakefisienan system transportasi antara lain disebabkan oleh tidak adanya integrasi yang baik antara sub-sistemnya.
Edy Sumirat (2011) berjudul “Dampak Kebijakan Perikanan terhadap Pemberdayaan Masyarakat  Nelayan  (Studi  Kasus  Wilayah  Provinsi  Banten)”.  Tesis  Program  Kajian Strategik  Ketahanan  Nasional  Universitas  Indonesia  ini  mengungkapkan  bahwa: permasalahan umum pemberdayaan masyarakat pesisir adalah kurangnya modal usaha masyarakat nelayan; rendahnya sumber daya manusia yang ada; kurangnya pemahaman terhadap nilai sumber daya kelautan; kurangnya peran aktif kelembagaan yang ada di wilayah pesisir; masalah lain dalam pembangunan dan pengembangan wilayah pesisir adalah  kurangnya  pelibatan  instansi  yang  membidangi  teknis  pemberdayaan
masyarakat, sehingga program-program di wilayah pesisir tidak berjala secara optimal. Kebijakan pemerintah provinsi terhadap dukungan kegiatan pemberdayaan di wilayah pemerintah  Provinsi  telah  mengalokasikan  dana  untuk  diberikan  langsung  kepada setiap  kabupaten.  Zona  perairan  di  wilayah  Banten  pasca  otonomi  daerah  tingkat kerawanan terhaap konflik-konflik antar daerah semakin meningkat seperti perbatasan wilayah penangkapan ikan antar kabupaten.
Samsi  AM  (2006)  melakukan  penelitian  disertasi  berjudul  "Pengaruh  Komitmen Pimpinan,  Komitmen  Karyawan,  Motivasi  Kerja,  Kepuasan  Kerja  Terhadap  Kinerja  Karyawan pada PT Persero Pelabuhan Indonesia III". Disertasi pada Program Pascasarjana Universitas Brawijaya  ini  menyatakan  bahwa  sebagai  badan  usaha  milik  negara  dari  sektor perhubungan  laut,  PT  Persero  Pelabuhan  Indonesia  III  berorientasi  pada  laba, sehingga kinerjanya harus selalu ditingkatkan. Menurut Samsi, agar kinerja karyawan, motivasi kerja, kepuasan kerja dan komitmen karyawan meningkat, maka komitmen pimpinan  perlu  ditingkatkan.  Komitmen  pimpinan  dalam  hal  ini  berkait  dengan pengembangan karyawan, menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan memenuhi kebutuhan/kesejahteraan pegawai. Selain itu Samsi menyarankan agar pimpinan PT Pelindo  III  membuat  peraturan  yang  bersifat  fleksibel  dalam  hal  kebijakan pengembangan  karyawan,  pemberian  kompensasi,  serta  pemberian  penghargaan seperti promosi (non finansial) maupun finansial.

## C. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  pendekatan  kualitatif.  Pendekatan  kualitatif memusatkan  perhatiannya  pada  prinsip-prinsip  umum  yang  mendasari  gejala-gejala sosial dalam masyarakat. Objek analisis dalam pendekatan kualitatif adalah makna dari gejala-gejala  sosial  dan  budaya  dengan  menggunakan  kebudayaan  dari  masyarakat bersangkutan  untuk  memperoleh  gambaran mengenai  kategorisasi  tertentu (Bungin, 2009:302).
Menurut Creswell (2012) paradigma penelitian kualitatif pada hakikatnya berasal dari Antropologi Budaya dan Sosiologi Amerika. Hanya baru-baru ini saja paradigma tersebut diadopsi oleh para peneliti pendidikan (Borg & Gall, 1989). Tujuan penelitian kualitatif adalah memahami situasi, peristiwa, kelompok, atau interaksi sosial tertentu (Locke,  Spirduso,  &  Silverman,  1987).  Penelitian  ini  dapat  diartikan  sebagai  proses
investigatif yang di dalamnya peneliti secara perlahan-lahan memaknai suatu fenomena sosial  dengan  membedakan,  membandingkan,  menggandakan,  mengatalogkan,  dan mengklasifikasikan objek penelitian (Miles & Huberman, 1994). Marshall dan Rossman (1989)  menyatakan  bahwa  penelitian  ini  melibatkan  peneliti  untuk  menyelami  setting peneliti.  Peneliti  memasuki  dunia  informan  melalui  interaksi  berkelanjutan,  mencari makna-makna dan perspektif-perspektif informan.
Dalam upaya mendapatkan data dan informasi baik data primer maupun sekunder yang  akurat  terkait  dengan  indikator  yang  dikaji  dalam  penelitian  digunakan  teknik pengumpulan data melalui pengamatan, wawancara, dan dokumentasi tentang objek penelitian  yang  meliputi  tema,  kebijakan,  dan  penyelenggaraan  pelayanan  informasi kepada publik Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN
Jawa Barat merupakan  salah satu provinsi yang memiliki kondisi alam dengan struktur geologi yang kompleks,  dengan luas 35.377,76 KM2. Di wilayah tengah dan selatan Jawa Barat terdapat pegunungan, sementara di bagian utara merupakan dataran rendah. Jawa Barat memiliki hutan yang luasnya mencapai 22,10% dari luas Jawa Barat, hutan-hutan  tersebut  memiliki  fungsi  sebagai  hutan  konservasi,  hutan  lindung,  dan hutan produksi.  Sebagian besar wilayah Provinsi Jawa Barat berbatasan dengan laut sehingga memiliki garis pantai cukup panjang yaitu 755,83 Km. Karena itulah Jawa Barat  menawarkan  banyak  pilihan  pantai  wisata,  Pilihan  destinasi  pantai  wisata  ini hampir ada di semua kabupaten di wilayah Jawa Barat. Setidaknya ada 34 pantai wisata yang bisa dikunjungi di seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat.
Dengan kondisi geografis yang dimiliki oleh Jawa Barat perlu adanya terobosan cepat  untuk  membuka  akses  ekonomi  ke  berbagai  wilayah  yang  ada  di  Jawa  Barat. Dalam wilayah laut, pembangunan pelabuhan-pelabuhan baru di berbagai wilayah Jawa Barat merupakan salah satu solusi untuk membuka akses baru sehingga muncul sentra ekonomi baru.
Pembangunan  dan  perbaikan  infrastruktur  kelautan  merupakan  solusi berkelanjutan dari Pemerintah Provinsi Jabar yang memiliki efek berantai positif bagi masyarakat Jabar. Hal ini dikarenakan biaya transportasi akan lebih efisien, pergerakan
orang dan barang akan semakin baik dan lancar, dan juga akan meningkatkan investasi baru yang diharapkan akan memicu percepatan pembangunan di daerah sekitar.
Dalam  hal  ini,  Gubernur  Jawa  Barat,  Ahmad  Heryawan  pun  menyahuti permasalahan  tersebut.  Berdasarkan  Peraturan  Gubernur  Jawa  Barat  No.59  Tahun 2016 Pasal 12 tentang Tugas, Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Bidang Transportasi Laut dan ASDP (Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan) ada beberapa hal yang harus diperhatikan seperti berikut ini:
1. Bidang  Transportasi  Laut  dan  ASDP  mempunyai  tugas  pokok menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  bidang  perhubungan  aspek Trasportasi Laut dan ASDP, meliputi kepelabuhanan, lalu lintas angkutan laut dan ASDP serta perkapalan dan kenavigasian.
2. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Transportasi Laut dan ASDP mempunyai fungsi :
a. penyelenggaraan  koordinasi  penyusunan  dan  menghimpun  bahan kebijakan teknis transportasi laut dan ASDP;
b. penyelenggaraan transportasi laut dan ASDP meliputi kepelabuhanan, lalu lintas angkutan laut dan ASDP serta perkapalan dan kenavigasian;
c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang; dan
d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
3. Rincian Tugas Bidang Transportasi Laut dan ASDP:
a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Transportasi Laut dan ASDP;
b. menyelenggarakan  koordinasi  penyusunan  dan  menghimpun  bahan kebijakan teknis bidang Transportasi Laut dan ASDP;
c. menyelenggarakan pengkajian bahan Seksi Kepelabuhanan;
d. menyelenggarakan pengkajian bahan Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut dan ASDP;
e. menyelenggarakan  pengkajian  bahan  Seksi  Perkapalan  dan Kenavigasian;
f. menyelenggarakan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Bidang;
g. menyelenggarakan  penyusunan  bahan  verifikasi,  rekomendasi  dan menyelenggarakan  pemantauan  terhadap  permohonan  dan  realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang perhubungan;
h. menyelenggarakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai bidang penataan ruang sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
i. memimpin seluruh kegiatan Bidang;
j. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Dinas;
k. menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD;
l. menyelenggarakan  telaahan  staf  sebagai  bahan  pertimbangan pengambilan kebijakan;
m. menyelenggarakan  evaluasi  dan  pelaporan  Bidang  Transportasi  Laut dan ASDP; dan
n. menyelenggarakan  fungsi  lain  sesuai  dengan  tugas  pokok  dan fungsinya.
4. Bidang Transportasi Laut dan ASDP, membawahkan :
a. Seksi Kepelabuhanan;
b. Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut dan ASDP
c. Seksi Perkapalan dan Kenavigasian (seperti dikatakan Kepala Bidang Transportasi Laut dan ASDP:  H. IDAT ROSANA, S.Sos., M.Si.).
Berikut  adalah  program-program  unggulan  transportasi  kelautan  Dinas Perhubungan Jawa Barat:
1. Kegiatan pengembangan fasilitas pelabuhan penyeberangan dan ASDP di Jawa Barat.
2. Kegiatan  penyusunan  dokumen  kerjasama  pembangunan  pelabuhan  laut  di Jawa Barat (Bagian Utara dan Selatan).
3. Kegiatan  penyusunan  DED  (Detail  Engineering  Design)  pembangunan Pelabuhan ASDP di Waduk Cirata.
4. Kegiatan  penyusunan  AMDAL  (Analisis  Mengenai  Dampak  Lingkungan Hidup)  pembangunan  dermaga  kapal  wisata  (Teluk  Palangpang)  Kabupaten Sukabumi.

## ARTIKEL
5. Kegiatan  penyusunan  DED  pembangunan  dermaga  kapal  wisata  (Teluk Palangpang) Kabupaten Sukabumi.
6. Kegiatan  penyusunan  dokumen  pemantauan  dan  pengelolaan  lingkungan pembangunan pelabuhan laut pengumpan regional di Jawa Barat.
7. Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana keselamatan pelayaran di sungai dan danau di Jawa Barat.
8. Kegiatan  penyusunan  dokumen  upaya  pengelolaan  lingkungan  hidup  dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL/UPL).
9. Kegiatan  penyusunan  kajian  penyelenggaraan  kenavigasian  pelabuhan pengumpan regional di Teluk Palangpang Kabupaten Sukabumi.
Pemerintah  Provinsi  Jawa  Barat  tertarik  dengan  sistem  transportasi  yang diterapkan  di  Propinsi  Guangxi  Zhuang,  Tiongkok,  antara  lain  mengenai pemberlakuan  motor  listrik  di  perkotaan.  Pemprov  Jabar  juga  akan  menawarkan pengembangan  sistem  transportasi  di  Bandara  Internasional  Jawa  Barat  (BIJB)   ke Provinsi Guangxi Zhuang. Dalam hal transportasi laut, dikatakan bahwa pelabuhan terbesar di Tiongkok juga berada di provinsi itu.
Hal itu mengemuka di sela-sela penandatangan nota kesepahaman kerja sama sister  province  antara  Provinsi  Jawa  Barat  dan  Propinsi  Guangxi Zhuang,   di   Nanning,   Tiongkok  ,  Jumat,  5  Mei  2017.  Selain   bidang transportasi,  Jabar dan Guangxi Zhuang  juga akan menjalin kerja sama dalam  bidang pariwisata, pendidikan, budaya, perdagangan dan teknologi. "Mudah-mudahan (MoU) ini tonggak kerja sama dengan baik dan disusul kerja sama-kerja sama lainnya," kata Ahmad Heryawan (Aher) sebelum penandatanganan nota kesepahaman.
Ahmad Heryawan menuturkan, pihaknya juga siap menjalin kerja sama di bidang informatika  karena  Jabar  memiliki  pakar  di  bidang  tersebut.  "Setelah agreement ini, mudah-mudahan ketemu lagi pada peresmian pabrik di Bekasi.   Nanti dibentuk tim bersama antara Guangxi dan Jabar untuk merumuskan kerja sama yang lebih nyata,” tuturnya.
Khusus mengenai transportasi laut, Kepala Dinas Perhubungan Jawa Barat Dedi Taufik  mengatakan  pihaknya  akan  menawarkan  kerja  sama  pembangunan  sejumlah pelabuhan  di  Jabar  ke  pihak  Guangxi  Zhuang.   "Kita  ada  Pelabuhan  Patimban, Pelabuhan  Ratu  Regional  Seaport,  Cirebon,  Seaport  Cikarang-Bekasi-Laut  Inland
Waterways,  Bojong  Salawe  Regional  Seaport,  dan  Palangpang  Local  di  Ciletuh," katanya.
Wakil Gubernur Guangxi Zhuang, Zhang Xiaoqin, mengapresiasi  kerja sama dengan  Jabar  ini.  Menurut  dia,   provinsinya  merupakan  satu-satunya  provinsi  yang berbatasan dengan lautan dan daratan dengan Asean. "Sejak tahun100 SM, kapal-kapal China  sudah  ke  Asean  dari  pelabuhan  ini.  Kami  sekarang  sedang  membangun penghubung jalan laut dan infomasi di Asean atau konektivitas dengan negara-negara Asean," katanya.
Terjadinya  mobilitas  yang  tinggi  membuat  masyarakat  terbuka  dengan hal-hal yang baru dan peka terhadap informasi serta teknologi. Transportasi Bandung-Jakarta, misalnya, sedang dibangun kereta api cepat berteknologi tinggi (Asmawi et.al., 2018). Begitu juga halnya dengan kesenian. Kebijakan transportasi yang artistik seperti jalan- jalan layang di Bandung mendapatkan respon masyarakat yang positif.
Begitulah,  kebijakan  transportasi  itu  secara  sosiologis  telah  menimbulkan  tiga interaksi yakni interaksi bisnis, interaksi politik, dan interaksi kultural. Interaksi bisnis adalah interaksi tempat kegiatan ekonomi yang menjadi basis materialnya dan ukuran- ukuran yang digunakan adalah ukuran-ukuran yang bersifat ekonomi. Interaksi politik adalah interaksi yang hubungan budayanya dapat membuat ketergantungan dari suatu budaya terhadap budaya lain. Interaksi kultural adalah sebagai suatu bentuk hubungan dimana basis sosial budaya yang menjadi modalnya. Dalam dimensi interaksi kultural dimungkinkan adanya pertemuan antara dua atau lebih individu pendukung dari unsur kebudayaan  yang  berbeda.  Pertemuan  ini  mengakibatkan  saling  sentuh,  saling mempengaruhi dan saling mempererat hingga bisa terbentuk suatu kebudayaan baru (Anwar et.al., 2018).
Pembangunan ekonomi bidang maritim merupakan salah satu prioritas program kerja  pembangunan.  Sasaran  pengembangan  ekonomi  maritim  dan  kelautan diantaranya termanfaatkannya sumber daya kelautan, tersedianya data dan informasi sumber daya kelautan terintegrasi untuk mendukung pengelolaan sumber daya pesisir dan laut, terwujudnya tol laut dan upaya meningkatkan pelayanan angkutan laut dan konektivitas  laut.  Untuk  mewujudkan  sasaran    tersebut,    wilayah    dengan    potensi maritim  besar  perlu  didorong  untuk  melakukan percepatan pengembangan ekonomi kelautan (Agraria & Tata Ruang, 2016). Letak Provinsi Jawa Barat berhadapan dengan
Laut  Jawa  dan  Samudera  Indonesia  sehingga  keberadaan  transportasi  laut  sangat penting untuk membuka jalur tranasportasi provinsi dan negara tetangga di Jawa Barat. Selain  itu  Jawa  Barat  juga  memiliki  potensi  perikanan  yang  besar  dan  perlu dikembangkan. Keberadaan infrastruktur pelabuhan perlu  dibangun dengan kualitas dan  jumlah  yang  memadai  untuk  menunjang  berkembangnya  sektor  maritim  dan kelautan.
Dalam kaitannya  dengan pengembangan pelabuhan untuk menunjang kegiatan maritim,  beberapa  indikator  bisa  menggambarkan  kondisi  pelabuhan  laut,  meliputi kegiatan bongkar muat barang, kunjungan kapal, serta jumlah penumpang di pelabuhan umum. Pelabuhan laut di Jawa Barat berada di Kabupaten Sukabumi, Ciamis, Subang, Indramayu, Karawang, Bekasi, dan Kota Cirebon. Pelabuhan Muara  Jati  di Cirebon meruupakan pelabuhan yang diusahakan di bawah Pelndo II sementara pelabuhan lain diusahakan  departemen  perhubungan.  Seluruh  pelabuhan  laut  di  Jawa  Barat merupakan  pelabuhan  perikanan  kecuali  Pelabuhan  Balongan  di  Indramayu  yang merupakan pelabuhan khusus milik Pertamina.   Kegiatan di pelabuhan laut Jawa Barat meliputi  kegiatan  angkutan  barang  terutama  hasil  tangkapan  ikan,  minyak  bumi (Balongan),   dan   barang   lainnya,   bukan   melayani   angkutan   penumpang.   Secara umum kunjungan kapal di Pelabuhan Jawa Barat sampai akir tahun 2014 tercatat 5.910 unit dengan total GRT sebesar 24.953.610 GT
Jawa Barat   juga   memiliki potensi sumber daya besar pada wilayah pesisir dan laut.  Jenis  barang  yang  dibongkar  di  Pelabuhan  yang  tidak  diusahakan  khususnya pelabuhan perikanan di Jawa Barat adalah ikan dan hasil tangkapan lainnya. Sebagian besar  produksi  ikan  terbanyak  berasal  dari  budidaya  ikan  di  kolam  yaitu  sebanyak 466.638,06 ton dengan nilai produksi sebesar Rp. 7.609.974.149. Produksi ikan yang berasal berasal dari penangkapan, terbanyak berasal dari laut sebanyak 206.156,68 ton dengan  nilai  produksi  sebesar  3.347.090.436  rupiah.  Jika  dilihat  dari  jumlah  Rumah tangga perikanan, terdapat 2 cara yang dilakukan yaitu dengan cara penangkapan dan dengan budidaya. Berdasarkan data dari dinas  perikanan  provinsi  Jawa  Barat  pada tahun 2014 yang melakukan penangkapan ikan di laut sebanyak 18.265 orang/kk dan yang melakukan penangkapan di perairan umum sebanyak 24.532.  Sedangkan  yang melakukan  budidaya  ikan  sebagian  besar  penduduk lebih  memilih budidaya ikan di laut dan kolam masing-masing sebanyak 376.142 kk dan 267.750 kk.

## ARTIKEL

## E. KESIMPULAN
Berdasarkan uraian  dan  penjelasan di atas, dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Apa  yang  muncul  ke  permukaan,  melalui  media  massa,  masyarakat  Jawa  Barat kebanyakannya menyambut baik kebijakan-kebijakan yang mendukung mudahnya transportasi kelautan.
2. Dengan  berbagai  kemajuan  transportasi  kelautan  telah  terjadi  perubahan- perubahan dari aspek sosial, budaya, bahkan teknologi.
3. Secara  sosiologis,  kebijakan-kebijakan  transportasi  di  Jawa  Barat  telah mengakibatkan interaksi bisnis, interaksi politik, dan interaksi budaya.
4. Selain  bersifat  ekonomi,  sosial,  budaya,  dan  teknologi,  kebijakan-kebijakan transportasi pun dapat menambah cita rasa seni masyarakat.
5. Kebijakan transportasi di Jawa Barat bersifat sistemik, yaitu perubahan satu hal akan berakibat pada hal lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Agraria, K. and Tata Ruang, R.I., 2016. Pengembangan Kawa-san Ekonomi Maritim. Anwar,  Nurul.  2011.  Evaluasi  Proyek-Proyek  Pembangunan  Pemerintah,  Purwokerto:
Percetakan dan Penerbitan UNSOED.
Anwar, R.K., Rusmana, A. and Rahman, M.T., 2018. The Politics Of Information On Traditional  Medical  Practices  In  Bandung  Barat. MIMBAR,  Jurnal  Sosial  dan Pembangunan, 34(1).
Asmawi, A., Mariana, D. and Sjoraida, D.F., 2018, March. Socializing the policy on public  transportation  to  the  community.  In IOP  Conference  Series:  Earth  and Environmental Science (Vol. 126, No. 1, p. 012168). IOP Publishing.
Asmawi, A., Sjoraida, D.F. and Anwar, R.K., 2017. MASALAH DAN DINAMIKA IMPLEMENTASI  KEBIJAKAN  PUBLIK  TENTANG TRANSPORTASI (Kajian Di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat). CosmoGov, 3(2), pp.205-218.
Badan  Pusat  Statistik  (BPS).  2014.  Jawa  Barat  Dalam  Angka  (Tahun  2008-2013).
Bandung: Bappeda Jawa Barat dan Badan Pusat Statistik Propinsi Jawa Barat.
Chotim, E. R. (2018). KEBIJAKAN BANDUNG TRANSIT AREA (BTA) UNTUK PENINGKATAN  KUNJUNGAN  WISATA. TEMALI:  Jurnal  Pembangunan Sosial, 1(1), 33-57.
Deutsch, Karl W. 1986. “The Crisis of State, Government and Opposition” dalam Roy C.  Micridis,  “Comparative  Politics”  dalam  A.R.  Henry  Sitanggang,  (terj.) Perbandingan Politik, Jakarta: Erlangga.
Gopalakrishna  and Leelavathi, D.S. 2011. “ Infrastructure and Human development in  India:  An  Inter-state  comparison.  Journal  of  Global  Economy  (ISSN  0975- 3931), Volume 7 No 4, October-December, 2011.
http://dispenda.jabarprov.go.id/2016/05/28/pad-dan-peningkatan-infrastruktur-di- jawa-barat/ .
Jabarprov.go.id.  2014.Panjang  Jalan  Menurut  Kondisi  Jalan  dan  Tingkat Kewenangan. http://perwakilan.jabarprov.go.id/artikel/datajabar/25 .
Mustari,  M.  and  Rahman, M.T.,  2010. Peranan  pesantren  dalam  pembangunan  pendidikan masyarakat desa. MultiPress.
Nee, Victor. 2005. The New Institutionalism in Economics and Sociology. Center for economy and Society. Ithaca: Cornell University.
Rahman, M. T. (2016). ISLAM AS AN IDEAL MODERN SOCIAL  SYSTEM (A Study of Ali Shariati’s Thought). JISPO: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 6(1), 42-51.
Sari,  A.  L.  (2017).  THE  ROLE  OF  SOCIAL  WORKERS  IN  THE DEVELOPMENT OF TOURISM VILLAGES. JISPO: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 7(2), 1-23.
Srinivasu, B. 2013. Infrastructure of Development and Economic Growth: Prospects and Perspective. Dalam Journal of Business Management & Social Sciences Research (JBM&SSR). ISSN No: 2319-5614 Volume 2.
www.bps.go.id ., 2016.
www.id.wikipedia.org. www.jabar.bps.go.id ., 2016.