Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039 Vol. 2, No. 2 – Juli 2021, Hal. 223-227| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum
DOI: https://doi.org/ 10.22225/jph.2.2.3292.223-227

## TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENGGELAPAN SERTIFIKAT HAK MILIK STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR
733/PID.B/2018/PN.DPS.
Made Fiorentina Yana Putri, I Made Minggu Widyantara, Luh Putu Suryani Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia putridian58@gmail.com, mademinggu2 i@gmail .com, putusuryani099@gmail.com

## Abstrak
Tindak pidana penggelapan adalah salah satu bentuk kejahatan terhadap kekayaan manusia yang diatur dalam Kitab Undang-undang  Pidana  (KUHP).  Tindak  pidana  penggelapan  sering  terjadi  di  segala  bidang  bahkan  pelakunya  di berbagai lapisan masyarakat, dari lapisan terbawah sampai lapisan teratas bisa melakukan tindak pidana penggelapan yang  merupakan  kejahatan  yang  bermula  dari  adanya  suatu  kepercayaan  pada  orang  lain  sehingga  kepercayaan tersebut lenyap karena lemahnya suatu kejujuran. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum tindak pidana  penggelapan  dan  mengananlisis  pertimbangan  hukum  hakirn  dalam  menjatuhkan  putusan  terhadap  pelaku penggelapan surat  sertifikat  hak  milik  yang  dapat  mengakibatkan  kerugian. Metode  yang  dipakai  adalah  penelitian hukum  normatif  dengan  pendekatan  Perundang-undangan,  kasus  serta  konseptual.  Sumber  data  yang  digunakan adalah bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi serta pencatatan. Hasil penelitian menunjukkan Pada perkara No.733/Pid.B/2018/PNDPS, diketahui telah memenuhi unsur- unsur  pada  pasal  372  karena  memenuhi  unsur  tindak  pidana  penggelapan  pelaku  dikenakan  sanksi,  Pelaku  dijerat dengan  pasal  372  KUHP  dimana  ancaman  hukumannya  adalah  maksimal  empat  tahun  penjara  dan  denda  paling banyak  sembilan  ratus  rupiah.  Pertimbangan  hukum  oleh  hakim  dalam  menjatuhkan  putusan  dalam  perkara No.733/Pid.B/2018/PNDPS sudah sesuai dengan peraturan hukum yang ada, berlandaskan pada alat-alat bukti yakni keterangan saksi dan keterangan terdakwa dalam berjalannya sidang. Majelis Hakim diharapkan berlandaskan fakta yang diungkapkan selama persidangan dan  menilai memang terdakwa dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya, bahwa terdakwa melancarkan perbuatannya pada kondisi yang sehat rohani maupun jasmani Kata Kunci: Tindak Pidana, Penggelapan, Sertifikat Hak Milik

## Abstract
The crime of embezzlement is a form of crime against human assets, which is regulated in the Criminal Code. The crime of embezzlement often occurs in all fields, even the perpetrators at various levels of society, from the lowest level to the top layer, can commit the crime of embezzlement, which is a crime that starts with a belief in other people so that trust disappears because of the weakness of honesty. This study aims to examine the legal arrangements for embezzlement and to analyze the legal considerations in imposing a verdict on the embezzler of title deeds that may result in losses. The method used was normative legal research with the statutory, case, and conceptual approaches. Sources  of  data  were  sourced  from  primary  and  secondary  legal  materials  obtained  through  interviews  and documentation and recording. The results showed that in case No.733 / Pid.B / 2018 / PNDPS, it was found that it had fulfilled the elements in article 372 because it fulfilled the elements of embezzlement, the perpetrator was subject to sanctions, the perpetrator was charged with article 372 of the Criminal Code where the threat of punishment is a maximum of four years in prison and a maximum fine of nine hundred rupiahs. The legal considerations by the judge in  making  the verdict in  case No.733 /  Pid.B /  2018 /  PNDPS  were in  accordance  with existing legal  regulations, based on evidence, namely, witness testimony and the defendant's testimony during the trial. The Panel of Judges is expected to be based on the facts revealed during the trial and to judge that the defendant can be held accountable for his actions, that the defendant carried out his actions in a condition that was both mentally and physically healthy Keywords : Crime, Embezzlement, Property Rights Certificate

## I. PENDAHULUAN
Indonesia sangat terkenal dengan sistim Negara hukum, setiap aktivitas mausia sebagai warga negara wajib mengikuti  kaidah  dan  pedoman  yang  berlaku  dalam  masyarakat  yang  mengatur  tindakan  dan  perilaku berdasarkan Undang-undang guna memelihara, mendatangkan, menjaga kedamaian, agar sejalan dengan Pancasila dan UUD 1945. Berdasarkan Undang-undang tujuan utma Negara menjamin  kehidupan  setiap orang  merasakan  aman  dan  terbebas  dari  semua  wujud  kejahatan.  Kejahatan  merupakan  kejadian  dalam masyarakat  yang  dilihat  dari  beragam  perspektif  dan  bisa  terjadi  setiap  waktu (Erlina,  2014) .  Alasan bertambahnya  angka  kejahatan  dikarenakan  beberapa  segi  yakni  segi  politik,  ekonomi  dan  kebudayaan. Beberapa segi itulah yang merupakan penyakit dalam badan rakyat, sampai membinasakan aktivitas dan menyebabkan kemudaratan (Purwanti & Widyaningsih, 2019) .
Dalam buku 11 Bab XXIV KUHP yang berjudul penggelapan, penggelapan tertera pada pasal 372 yang memiliki unsur-unsur yaitu dengan sengaja , barang siapa, menguasai secara melawan hukum, sesuatu benda, sebagian atau seluruhnya, berada padanya bukan karena kejahatan. Bilamana benda yang kekuasaan orang  bukan  akibat  tindak  pidana  melainkan  akibat  suatu  tindakan  yang  valid,  perumpaan  atas penyimpanan,  kesepakatan penitipan benda, dan lain-lain. Lalu orang  yang dipercaya  untuk  menyirnpan atau mendominasi suatu benda untuk diri sendiri melawan hukurn, berarti melakukan penggelapan (Tongat, 2006) .  Suatu  perbuatan  yang  dibentuk  menjadi  kejahatan  berbahaya  bagi  kepentingan  hukum,  Adanya pantangan  untuk  melakukan  perbuatan  dan  dikenai  sanksi  kepada  siapapun  yang  melanggar  dan  tidak menaati  hukum,  Undang-undang  sudah  berupaya  dalam  melindungi  hukum.  Perlindungan  hukum  yakni merupakan hukum pidana mengelola dan melaksanakan kehidupan bermasyarakat. Perkembangan tindak krirninal  sangat  meningkat,  perubahan  yang  mencolok  dalam  bentuk  ide  atau  teknologi  mempengaruhi berbagai pihak menghalalkan berbagai cara dalam memenuhi keinginan yang akan berimbas pada kerugian seseorang. Bentuk kerugian yang dialami seseorang dan menyebabkan kerugian dari segi harta kekayaan, dan tertera dalam KUHP Buku II Bab XXIV hal ini disebut sebagai Penggelapan.
Ada  beberapa  penelitian  terdahulu  yang  relevan  dengan  penelitian  ini  yaitu Anhar,  (2014) Pertimbangan hukum dalam memutus perkara terkait penggelaan harus mempertimbangkan analisis yuridis dengan  melihat  fakta-fakta  persidangan,  alat  bukti  baik  berupa  keterangan  saksi-saksi,  barang  bukti, keterangan  terdakwa,  petunjuk  serta  diperkuat  dengan  keyakinan  hakim  sendiri.  Terjadinya  tindak penngelapan  disebabkan  beberapa  faktor  yaitu  ekonomi,  pendidikan,  lingkungan,  lemahnya  sistem pengawasan dan kendali dari pemberi jaminan (Rahma & Rismawati, 2020) . Penelitia suatu akta hak milik yang  diperkirakan  mengandung  unsur  cacat  hukum  biasa  dibaharui  atau  didegradasikan  ulang  kekuatan pembuktiaanya,  akta  yang  cacat  hukum  cenderung  menimbulkan  tindak  penngelapan,  oleh  karenannya harus dibatalkan demi hukum (Estiani & Prabandari, 2019) .
Salah  satu  kasus  penggelapan  yaitu  penggelapan  sertifikat  hak  milik  yang  dilakukan  oleh  lwan Dharmadi Wangsa. Berawal dari lwan Dharmadi Wangsa yang memiliki sebidang tan ah seluas 4 .250m2 sesuai dengan sertifikat hak rnilik nomor 841 bertempat di Desa Lukluk Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung yang dijual kepada I Wayan Sudina, berselang beberapa lama I Wayan Sudina bermaksud untuk menjual kembali tanah tersebut, pada saat yang bersamaan Iwan Dharmadi Wangsa menyampaikan kepada I Wayan Sudina bahwa diam mempunyai calon pembeli, guna meyakinkan calon pembeli tanah tersebut lwan  Dharmadi  Wangsa  meminjam  sertifikat  hak  milik  atas  nama  I  Wayan  Sudina  yang  asli  untuk ditunjukkan  kepada  calon  pembeli  dan  I  Wayan  Sudina  menyetujui,  dimana  penyerahan  (penitipan) sertifikat  hak  milik  dan  dibuktikan  dengan  tanda  terima.  Namun  lwan  Dharmadi  Wangsa  tidak  pernah memberitahukan apakah tanah tersebut sudah laku terjual atau belum, dan pada tanggal 8 Januari 2016 I Wayan Sudina meninggal dunia, setelah meninggal dunia Iwan Dharmadi Wangsa sama sekali tidak pernah memberitahukan kepada ahli waris Alm. I Wayan Sudina yaitu Tri Wahyuni Sudina (istri dari Alm. I Wayan Sudina). Berdasarkan uraian kasus di atas , maka peneitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum tindak  pidana  penggelapan  dan  mengananlisis  pertimbangan  hukum  hakirn  dalam  menjatuhkan  putusan terhadap pelaku penggelapan surat sertifikat hak milik yang dapat mengakibatkan kerugian

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian ini dikajji menggunakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang menganalisa peraturan Perundang-undangan  atau  diimplementasikan  kepada  suatu  permasalahan  hukum  tertentu (Soejono  & Abdurrahman,  2003) .  Mengkaji  ulang  putusan  yang  sudah  dibuat  dengan  berpedoman  pada  peraturan perundang-undangan yang ada dengan tujuan memastiak keabsahan dari peraturan tersebut. Karena terkait pengkajian  ulan  maka  pendekatan  yang  tepat  adalah  penedekatan  Perundang-undangan,  kasus  serta konseptual. Sumber bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini adalah sumber bahan hukum sekunder , sumber bahan  hukum primer,  serta sumber  bahan  hukum tersier, bahan  hukum primer  yang digunakan seperti KUHP dan PP No XXIV Tahun 1997 sedangkan bahan hukum sekunder yang dipakai yakni buku- buku kepustakaan, internet, artikel serta bah an hukum tersier yaitu kamus, ensiklopedia yang berhubungan dengan pembahasan penelitian inidata dikumpulkan melalui teknik studi pustaka, yakni menelaah informasi dari bahan hukum primer yakni peraturan Perundang-undangan, bahan hukum sekunder yakni artikel, buku, internet serta bahan hukum tersier yakni kamus yang berhubungan dengan penggelapan sertifikat hak milik. Setelah  data  semuanya  terkumpul  tahap  selanjutnya  melakukan  analisis  data  menggunakan  nalisis deskriptif kualitatif.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Penggelapan
Strafbaarfeit artinya  tindak  pidana  dimana  definisi  strafbaarfeit  yakni  secara  teori  melakukan  pidana pelanggaran norma yang dilaksanakan karena pelanggar melakukan kesalahan dan pantas dikenakan sanksi untuk  menegakkan  ketentuan  hukum  dan  memelihara  ketentraman,  kelakuan  atas  kesatuan  melawan hukum, kesalahan yang bisa dicela dan dipidana (Hiariej, 2018) . Strafbaarfeit dalam hukum positif ialah suatu  perbuatan  dalam  Undang-undang  bisa  dikatakan  tindakan  yang  bisa  dihukum.  Penggelapan  yang sering  dipakai  orang  untuk  mengatakan  bentuk  kejahatan  tertera  dalam  Buku  II  Bab  XXIV  KUHP merupakan Yerduistering dalam bahasa Belanda.
Penggelapan  sendiri  diartikan  digelapkannya  sesuatu  benda  yang  masih  belum  sah  jadi kepunyaannya  untuk  mancapai  kekuasaan  penuh  dengan  berbagai  upaya  separti  kejahatan  yang  sering disebut penggelapan, maka benda yang dipercayakan kepada pelaku, ia tidak menjaga kepercayaan yang diberi yang berhak atas suatu benda (Bassar, 1984) . Sesuai pasal 1 ayat 20 PP No 24 Tahun 1997 merupakan dokumen yang sudah terdaftar yang sudah ada haknya. Sertifikat adalah bukti kuat dari segi subjek maupun objek  hak  atas  tanah.  Ada  tiga  jenis  sertifikat  yakni  sertifikat  hak  atas  tanah,  122).  Tindak  pidana penggelapan terdiri dari 5 pasal yaitu pasal 372-376 KUHP, salah satunya yaitu pasal 372 yang mempunyai unsur-unsur  yaitu  barang  siapa,  dengan  sengaja  dan  dengan  melawan  hukum,  memiliki  sesuatu  barang, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Adapun sanksi dalam tindak pidana penggelapan, dimana sanksi bersifat memaksa. Sanksi dalam hukum pidana ada dua  yakni Sanksi pidana  yang peka pada suatu tindakan, ditujukan pada tindakan  yang  tidak benar  dimana  seseorang  mengalami  penderitaan  yang  sengaja  dibebankan  pelaku  dan  menjadi  jera  dan Sanksi tindakan yang anisipatif kepada pelaku tindakan tersebut, sanksi tindakan lebih terarah, memberi bantuan  kepada  pelaku  agar  tidak  mengulangi  kejadian  yang  sama.  Tujuan  dari  pemidanaan  itu  sendiri bersifat plural dan tercapai yaitu pencegahan, perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat dan pertimbangan (Narendra et al., 2020) .

## 2. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Tindak Pidana Penggelapan Sertifikat Hak Milik yang Dapat Menyebabkan Kerugian
Terdakwa  dinyatakan  bersalah  apa  bila  semua  unsur  dan  pasal  yang  didakwakan,  diajukan  dalam persidangan dengan dakwaan tunggal sebagaimana dalam Pasal 372 KUHP dengan unsur-unsur yakni 1. Barang siapa
2. Dengan sengaja dan melawan hukum
3. Memiliki sesuatu barang
4. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
5. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan
Majelis akan mempertimbangkan unsur di atas dihubungkan dengan fakta yuridis yang diperoleh selama persidangan perkara sebagaimana terurai di bawah ini 1. Barang siapa
Hal ini menunjuk pada orang sebagai subyek hukum, dan dipandang cakap dan mampu bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya. lwan Dharmadi Wangsa selama persidangan dalam pengamatan Majelis terdakwa  dapat  secara  lancar  menjawab  semua  pertanyaan  serta  bantahan-bantahan  yang  diajukannya dalam  menanggapi  keterangan  para  saksi  yang  menurutnya  tidak  benar,  hal  ini  menunjukkan  bahwa terdakwa ada dalam keadaan sehat rohani dan jasmani, jadi secara hukum ia terdakwa cakap untuk bertindak dan bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan, sehingga unsur ini sudah terpenuhi. 2. Dengan sengaja dan dengan melawan hukum
Secara teoritis kesengajaan  ada dua  yaitu  teori kehendak (wilstheoriey yang mana merupakan keinginan mewujudkan  unsur-unsur  delik,  dan  teori  pengetahuan  (voorstelling  theories  yang  merupakan akibattimbulnya  dari  perbuatannya.  Teori  ini  hanya  diketahui  pelaku  dan  apa  yang  timbul  dari  tindakan pelaku.
3. Memiliki barang sesuatu
Bahwa  yang  dimaksud  dengan  unsur  ini  yaitu  setiap  tindakan  yang  melangsungkan  keinginan  untuk melakukan kekuasaan yang jelas atas barang sehingga tindakan itu perbuatan sebagai pernilik atas barang tersebut.  Sedangkan  unsur  barang  sesuatu  benda  berwujud  maupun  benda  tidak  terlihat  yang  memiliki taksiran  ekonomis.  Berdasarkan  fakta-fakta  yuridis,  bahwa  yang  menjadi  inti  dari  permasalahan  adalah adanya barang berupa Sertifikat Hak Milik ada ditangan lwan Dharmadi Wangsa dan oleh istri dari I Wayan Sudina telah berusaha untuk ditarik kembali tetapi tidak diberikan. Jelaslah niat untuk memiliki sertifikat tersebut memang terbukti sehingga unsur ini telah terpenuhi 4. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Bahwa  yang  dimaksud  dengan  unsur  ini  yaitu  bahwa  barang  tidak  harus  punya  orang  lain  secara keseluruhannya  melainkan  bila  sebagian  dari  barang  saja  merupakan  kepunyaan  orang  lain  cukup  untuk dapat menjadi objek dari perbuatan tersebut dilakukan. Berdasarkan fakta-fakta yuridis sebagaimana telah dipertimbangakn didalam pertimbangan unsur kesengajaan di atas telah dengan jelas terungkap bahwa yang menjadi persoalan dalam perkara aquo adalah sertifikat hak milik nomor 841 atas tanah yang bertempat di Desa Lukluk Kecamatan mengwi kabupaten Badung atas nama I Wayan Sudina, yang mana tanah tersebut dibeli oleh I Wayan Sudina dari terdakwa sebagaimana Akta Perjanjian Nomor 55 tahun 2014 dan Akta Kuasa Menjual Nomor 56 tahun 2014 yang  dibuat dihadapan Notaris  I Wayan Setia Darmawan. Bahwa dari fakta tersebut menurut Majelis status hukum kepemilikan sertifikat tersebut sudah jelas, sehingga unsur ini pun telah terbukti dan terpenuhi.
5. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan Bahwa  yang  dimaksud  dengan  unsur  ini  yakni  ada  pada  kekuasaannya  bukan  karena  kejahatan  berarti pelaku  menguasai  barang  berdasarkan  kepercayaan  yang  diberikan  oleh  pemilik  barang,  maka  barang dibawa pelaku sah dan bukan karena kejahatan. Bahwa I wan Dharrnadi Wangsa menguasai barang tersebut berdasarkan  kepercayaan  yang  diberikan  oleh  I  Wayan  Sudina  pemilik  Sertifikat  Hak  Milik  tersebut, sehingga barang yang ada pada lwan Dharrnadi Wangsa secara sah bukan karena kejahatan. Berdasarkan beberapa  pertimbangan  tersebut  mengenai  bantahan  terdakwa  melalui  Penasihat  Hukumnya,  Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa tidak berhasil membuktikan bantahannya sehingga patut dikesampingkan.
Semua unsur-unsur pasal terpenuhi secara keseluruhan, lalu atas perbuatan terdakwa sudah terbukti melakukan  perbuatan  penggelapn.  Karena  selama  berjalannya  persidangan  tidak  didapati  adanya  faktor- faktor yang mengatakan alasan pembenar (rechtvaardigingsgrond) dan alasan pemaaf (schulduitsluuingsgrondy yang bisa menghapuskan kesalahan yang diperbuat, dan karena itu terdakwa patut dinyatakan  berkewajiban  menanggung  kesalahannya.  Keputusan  Majelis  yakni  terdakwa  sudah  terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggelapan maka terdakwa patut dihukum sebanding dengan apa yang diperbuat.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN
1. Simpulan
Berdasarkan  hasil  nalisis  data  secara  menyeluruh,  dapat  disimpulkan  bahwa  Pada  perkara No.733/Pid.B/2018/PNDPS, diketahui telah memenuhi unsur-unsur pada pasal 372 karena memenuhi unsur tindak  pidana  penggelapan  pelaku  dikenakan  sanksi,  Pelaku  dijerat  dengan  pasal  372  KUHP  dimana ancaman  hukumannya  adalah  maksimal  empat  tahun  penjara  dan  denda  paling  banyak  sembilan  ratus rupiah. Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara No.733/Pid.B/2018/PNDPS sudah sesuai dengan peraturan hukum yang ada, berlandaskan pada alat-alat bukti yakni keterangan saksi dan keterangan terdakwa dalam berjalannya sidang. Majelis Hakim diharapkan berlandaskan  fakta  yang  diungkapkan  selama  persidangan  dan  menilai  memang  terdakwa  dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya, bahwa terdakwa melancarkan perbuatannya pada kondisi yang sehat rohani maupun jasmani

## 2. Saran
Dari  simpulan  penelitian  di  atas  disarankan  Kepada  Jaksa  Penuntut  Umum  untuk  mempertegas  dalam menentukan  ketentuan  pidana  yang  seimbang  sesuai  dengan  apa  yang  terdakwa  lakukan  dan  disesuiakn secara  formil  dan  materil  supaya  tidak  terjadi  kesalahan  dalam  menentukan  ketentuan  pidana.  Kepada seluruh  masyarakat  agar  selalu  berhati-hati  dalam  membuat  perjanjian  kerja  sama,  dan  jangan  mudah memberi kepercayaan kepada orang apalagi orang yang tidak dikenal supaya kejadian seperti dalam perkara ini tidak terjadi lagi. Karena kajian penelitian ini terbata pada kajian sanksi dan pertimbangan haki, maka disarankan pada penelitian berikutnya untuk melakukan penelitian terkait masalah ini dari sudut pandang yang berbeda.

## DAFTAR PUSTAKA
Anhar. (2014). Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penggelapan dengan Pemberatan yang Dilakukan secara Berlanjut. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion , 2 (1–10). Bassar, M. S. (1984). Tindak-tindak Pidana Tertentu dalam Hukum KUHP . Bandung. Remaja Karya. Erlina. (2014). Analisa Kriminologi terhadap Kekerasan dalam Kejahatan. Jurnal Al-Daulah , 3 (2), 217– 228.
Estiani, & Prabandari,  A. P. (2019). Yuridis terhadap Penerbitan  Sertifikat Hak atas  Tanah Berdasarkan Akta Cacat Hukum. Juranal Notarius , 12 (2), 811–823.
Hiariej, E. O. . (2018). Prinsip-prinsip Hukum Pidana . Yogyakarta. Cahaya Atma Pustaka. Narendra, A. A. G. W., Suryawan, I. G. B., & Widyantara, I. M. M. (2020). Pertimbangan Hukum terhadap Putusan  Lepas  dari  Segala  Tuntutan  Hukum  (Ontslag  Van  Rechtsvervolging). Jurnal  Konstruksi Hukum , 1 (2), 243–250.
Purwanti, E. Y., & Widyaningsih, E. (2019). Analisis Faktor Ekonomi yang Mempengaruhi Kriminalitas di Jawa Timur. Jurnal Ekonomi-QU , 9 (2), 154–177.
Rahma, A., & Rismawati, N. (2020). Tinjauan Yuridis tindak Pidana Penggelapan Jaminan Fidusial di Kota Makassar. Journal Alauddin Law Development , 2 (3), 316–327. Soejono, & .Abdurrahman, H. (2003). Metode Penelitian Hukum . Jakarta. Rineka Cipta.
Tongat. (2006). Hukum Pidana Materiil . Malang. UMM Press.