Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law September-2022, Vol.7, No.2, hal.95-110 ISSN(P): 2541-0105 ; ISSN(E): 2541-3910 ©2016 Hukum Ekonomis Syariah, IAIN Palopo. http://ejournal-iainpalopo.ac.id/alamwal

## AKIBAT HUKUM PEMBERI KERJA MEMFASILITASI PENERJEMAH BAGI TENAGA KERJA ASING
1 Wawan Haryanto
1 Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo E-mail: wawanharyanto@iainpalopo.ac.id

## Abstract
Foreign  workers  are  generally  not  able  to  speak  Indonesian  so  some  foreign  worker employers facilitate foreign workers with interpreters. considering that interpreters are very helpful in bridging communication between foreign workers and local workers. However, on the  other  hand,  the  main  obligation  of  employers  of  foreign  workers  related  to  language issues is to facilitate Indonesian language education and training for foreign workers. This study uses a normative method with library research data collection techniques. The results show  that  in  the  provisions  for  the  use  of  foreign  workers,  there  is  no  obligation  for employers  to  facilitate  foreign  workers  with  interpreters,  besides  that  there  is  also  no prohibition for employers of foreign workers to facilitate interpreters, this then shows that there  are  no  explicit  provisions  regulates  the  position  of  interpreters  in  accompanying foreign workers so that the involvement of translators accompanying foreign workers does not have legal consequences for employers who employ foreign workers.
Keywords : Employers, Foreign Workers, Translators.

## Abstrak
Tenaga  kerja  asing  umunya  belum  mampu  berbahasa  Indonesia,  sehingga  hal  ini kemudian oleh beberapa pemberi kerja tenaga kerja asing memfasilitasi tenaga kerja asing dengan  penerjemah.  mengingat  penerjemah  sangat  membantu  dalam  menjembatangi komunikasi antara tenaga kerja asing dan tenaga kerja lokal. Namun di sisi lain kewajiban utama  bagi  pemberi  kerja  tenaga  kerja  asing  terkait  dengan  persoalan  Bahasa  adalah memfasilitasi pendidikan dan pelatihan Bahasa Indonesia bagi tenaga kerja asing, hal ini tentunya  kemudian  menjadi  persolan  terkait  keberadaan  penerjemah  yang  kemudian terlibat dalam pendampingi tenaga kerja asing di perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode  normatif  dengan  Teknik  pengumpulan  data  studi  kepustakaan.  Hasil menunjukkan  bahwa  di  dalam  ketentuan  penggunaan  tenaga  kerja  asing  tidak  terdapat kewajiban bagi pemberi kerja untuk memfasilitasi tenaga kerja asing dengan penerjemah, selain  itu  juga  tidak  terdapat  larangan  bagi  pemberi  kerja  tenaga  kerja  asing  untuk memfasilitasi  penerjemah,  hal  ini  kemudian  menunjukkan  tidak  ada  ketentuan  yang secara eksplisit mengatur kedudukan penerjemah dalam mendampingi tenaga kerja asing, sehingga  pelibatan  penerjemah  mendampingi  tenaga  kerja  asing  tidak  memberikan konsekuensi hukum bagi pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing.
Kata Kunci :Pemberi Kerja, Tenaga Kerja Asing, Penerjemah.

## PENDAHULUAN
Bahasa  menjadi  sarana  utama  dalam  berkomunikasi  untuk  menyampaikan informasi,  maupun  maksud  dan  tujuan  dari  pembicara.  Setiap  negara  memiliki bahasanya  masing-masing,  sehingga  untuk  dapat  berkomunikasi  dengan  warga negara yang lain, maka dibutuhkan kesamaan bahasa sebagai sarana agar supaya komunikasi dapat terjalin dengan baik. Komunikasi sering menjadi kendala dalam menyampaikan  informasi  utamanya  ketika  diperhadapkan  dengan  lawan  bicara yang  memiliki  Bahasa  yang  berbeda 1 .    Permasalahan  Perbedaan  Bahasa  juga berdampak  pada  sektor  kerja  yang  ada  di  indonesia.  Tenaga  kerja  yang  ada  di Indonesia saat ini tidak hanya tenaga kerja local, melainkan terdapat pula tenaga kerja  asing  yang  berasal  dari  mancanegara,  beberapa  diantaranya  berasal  dari Amerika,  Australia,  India,  Inggris,  Jepang  Korea  Selatan,  Malaysia,  Philippina, Republik  Rakyat  Cina,  Singapura,  dan  beberapa  negara  lainnya.  Dimana  jumlah tenaga  kerja  asing  terbanyak  berasal  dari  Republik  Rakyat  Cina  ,  Jepang,    Korea Selatan, India,  Philippina, Malaysia 2 .
Perlu  diperhatikan  bahwa  pemerintah  telah  mengatur  regulasi  tentang ketentuan  pemberi  kerja  tenaga  kerja  asing  wajib  untuk  memfasilitasi  dan meberikan  Pendidikan  Bahasa  Indonesia  kepada  tenaga  kerja  asing 3 ,  yang  mana tata  cara  pelaksanannya  dapat  dilakukan  oleh  pemberi  kerja  tenaga  kerja  asing ataupun bekerjasama dengan lembaga Pendidikan atau Lembaga pelatihan Bahasa Indonesia 4 .  Sangat  penting  untuk  menjadi  perhatian  bahwa  setiap    tenaga  kerja asing yang bekerja di Indonesia perlu memiliki keterampilan berbahasa Indonesia agar  dapat  berkomunikasi  dengan  baik    utamanya  di  linkungan  tempat  bekerja baik dalam situasi formal maupun informal 5 .  Namun dalam praktinya hal ini masih menjadi  persoalan,  karena  komunikasi  antara  tenaga  kerja  lokal  dengan  tenaga kerja asing tidak terjalin dengan baik. Walaupun sudah sangat tegas di atur bahwa Bahasa Indonesia menjadi Bahasa yang wajib digunakan dalam komunikasi resmi di lingkungan pemerintah dan swasta 6 .
Sejalan dengan itu, hal ini kemudian berdampak pada pola komunikasi yang terjadi  antara  tenaga  kerja  local  dan  tenaga  kerja  asing.  gangguan  perbedaan
1 Reza Kristiani and Lusia Savitri Setyo Utami, “Hambatan Komunikasi Antarbudaya Pekerja Asing Yang Bekerja Di Jakarta,” Koneksi 3, no. 2 (2020): 336, doi:10.24912/kn.v3i2.6370.
2 Kementerian  Ketenagakerjaan  R.I.  Ditjen  Binapenta  dan  PKK,  Direktorat  Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing, “Data Pengesahan RPTKA Yang Berlaku Periode 2022,” 2022.
3 Pasal 7 Ayat 2, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
4 Ibid, Pasal 30.
5 E Budihastuti, “Penggunaan Bahasa Indonesia Tenaga Kerja Asing Di Indonesia: Tantangan Bagi Pengajar
Bipa,” Kipbipa.Appbipa.or.Id , no. 1 (n.d.): 201 – 15,
http://kipbipa.appbipa.or.id/unduh/prosiding_kipbipa11/6  Exti Budihastuti.pdf.
6 Pasal 33 Ayat 1, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan. LN RI Tahun 2019 No. 109.

## 96 | Wawan Haryanto
Bahasa  tersebut  menyebabkan  penggunaan  Bahasa  non  verbal  (isyarat)  lebih sering  digunakan  daripada  Bahasa  verbal  karna  lebih  memudahkan  untuk berkomunikasi, namun hal ini justru  menimbulkan masalah dimana sering terjadi miss communication antara tenaga kerja asing dan tenaga kerja lokal 7 . Tidak hanya itu,  kesalahan  interpretasi  antara  tenaga  kerja  asing  dan  lokal  ini  juga  menjadi pemicu  terjadinya  konflik  di  tempat  kerja 8 .  Seperti  permasalahan  yang  dialami oleh beberapa tenaga kerja lokal Ketika berkomunikasi dengan tenaga kerja asing yang  bersal  dari  tiongkok,  dimana  mereka    tidak  dapat  menggunakan  Bahasa Indonesia,    apalagi  berbahasa  inggris 9 .  sehingga  hal  ini  perlu  menjadi  perhatian khususnya  bagi  pemberi  kerja  untuk  mempersiapkan  dengan  baik  tenaga  kerja asing  yang  akan  bekerja  di  Indonesia  utamanya  dalam  hal  kesiapan  bahasa. Disamping hal ini merupakan amanat peraturan perundang-undangan. di sisi lain juga  perlu  pertimbangkan  resiko  aspek  sosialnya  agar  intaraksi  yang  baik  di linkungan kerja dapat berjalan dengan baik dan efektif tanpa ada gangguan dalam hal Bahasa 10 .
Melihat  pentingnya  untuk  mengatasi  persoalan  bahasa  di  perusahaan  yang menggunaka  tenaga  kerja  asing.  Maka  pemberi  kerja  wajib  memfasilitasi Pendidikan  dan  pelatihan  Bahasa  Indonesia  bagi  tenaga  kerja  asing  yang dipekerjakannya 11 .  Akan  tetapi  dalam  beberapa  kasus  tertentu  ada  perusahaan yang  kemudian  melibatkan  penerjemah  untuk  mendampingi  tenaga  kerja  asing. Hal  ini  dilakukan  dengan  maksud  untuk  mengatasi  persoalan  komunikasi  antara tenaga  kerja  asing  dan  tenaga  kerja  lokal,  dimana  kemudian  pemberi  kerja memanfaatkan peran penerjemah bahasa asing untuk menjembatangi komunikasi antara  tenaga  kerja  asing  dan  tenaga  kerja  lokal.    Beberapa  diantaranya  yang dilakukan  di  PT.  Vitue  Dragon  Nickel  Industry  yang  menggunakan  penerjamah baik  di  office  maupun  di  lapangan, 12 kemudian  di  PT.  Langgeng  Sejahtera Indonesia  dimana  penerjemah  mendampingi  teknisi  yang  berasal  dari  tiongkok untuk menerjemahkan  Bahasa mandarin pada pekerja lokal yang ada pada divisi
7 Syahruddin,  Abdul  Sarlan  Menungs a,  and  Paramitha  Purwita  Sari,  “Model  Komunikasi  Tenaga Kerja  Asing  Dan  Tenaga  Kerja  Lokal  Pada  Kawasan  Tambang  Di  Pulau  Kabaena,” Jurnal  Ilmu Komunikasi Dan Media Sosial (JKOMDIS) 3, no. 1 (2023): 137 – 45.
8 Dian  Trianita  Lestari  and  Rahman  Ako,  “Model  Komunikasi  Pekerja  Lokal  Dan  Asing  Pada  PT  . Virtue Dragon Nickel Industry Communication Model For Local And Foreign Workers At Pt . Virtue Dragon  Nickel  Industry  Percepatan  Pembangunan  Indonesia  Secara  Merata  Dari  Sabang  Sampai Merauke Saat Ini Sed,” Jurnal Communio : Jurnal Ilmu Komunikasi 12, no. 1 (2023).
9 Ibid.
10 Aldilal,  Andi  Alimuddin  Unde,  and  Jeanny  Maria  Fatimah,  “Prasangka  Konflik  &  Kecemburuan Sosial  Antara  Pekerja  China  Dan  Masyarakat  Lokal  Di  Pt.  Virtue  Dragon  Nikel  Industri  Sulawesi Tenggara,” J-Ika 7, no. 2 (2020): 155 – 65, doi:10.31294/kom.v7i2.9025.
11 Pasal  7  Ayat  2,  Peraturan  Pemerintah  No.  34  Tahun  2021  Tentang  Penggunaan  Tenaga  Kerja Asing. LN RI Tahun 2021 No. 44.
12 Lestari  and  Ako,  “Model  Komunikasi  Pekerja  Lokal  Dan  Asing  Pada  PT  .  Virtue  Dragon  Nickel Industry  Communication  Model  For  Local  And  Foreign  Workers  At  Pt  .  Virtue  Dragon  Nickel Industry Percepatan Pembangunan Indonesia Secara Merata Dari Sabang Sampai Merauke Saat Ini Sed.”
perbaikan 13 , PT. Netmarble Indonesia dimana terdapat 5 tenaga kerja asing yang berasal dari korea telah bekerja selama lima tahun tidak terkendala Bahasa karena adanya  penerjemah 14 ,  selain  itu  dalam  produksi  kaos  kerah  di  PT.  Sansan Saudaratext  Jaya  yang  dalam  hal  komunikasi  tertentu  antara  tenaga  kerja  asing tiongkok  dengan  tenaga  kerja  lokal  memerlukan  peran  penerjemah  Bahasa mandarin 15 .  keberadaan  penerjamah  pada  kenyataanya  memiliki  peran  sentral yang sangat penting dalam mendampingi tenaga kerja asing di perusahaan karena penerjemah  dapat  menjembatangai  komunikasi  antara  tenaga  kerja  asing  dan tenaga  kerja  lokal.  Namun,  hal  ini  perlu  dikaji  lebih  lanjut  terkait  sejauh  mana ketentuan  hukum  yang  mengatur  penerjemah  dalam  mendampingi  tenaga  kerja asing  di  perusahaan,  selain  itu  perlu  ditinjau  konsekuensi  hukum  bagi  pemberi kerja yang memfasilitasi tenaga kerja asing dengan penerjemah.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  dalam  penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  normatif. Penelitian  ini  difokuskan  kepada  kedudukan  penerjemah  dalam  mendampimgi tenaga  kerja  asing  di  perusahaan  swasta.  teknik  pengumpulan  data  dalam penelitian  ini  menggunakan  studi  kepustakaan,  yang  selanjutkan  data  yang diperlah  akan  diolah  dengan  metode  editing,  reconstructing,  dan  systematizing. Kemudia pada akhirnya akan dianalisi secara kualitatif deskriptif.

## PEMBAHASAN

## Profesi Pengalihbahasa (Penerjemah)
Penerjemahan diartikan sebagai suatu proses pengalihan makna dari Bahasa sumber  (BSu)  ke  Bahasa  Sasaran  (BSa)  sesuai  dengan  struktur  gramatikal  dan konteks  budaya  target  Bahasa.  Bahasa  sumber  merupakan  Bahasa  pertama  yang akan  di  terjemahkan,  sedangkan  Bahasa  sasaran  adalah  Bahasa  hasil  terjemahan dari  Bahasa  sumber,  meskipun  tidak  sepenuhnya  diterjemahkan  secara  kata  per kata,  tetapi  dapat  diterjemahkan  sesuai  budaya  dan  target  Bahasa,  yang  pada intinya  menerjemahkan  ialah  proses  mengalihkan  makna,  bukan  kata 16 . Dalam proses alih Bahasa dikenal ada dua jenis profesi yang berkaitan dengan alih Bahasa yaitu  penerjemah  dan  juru  Bahasa.  Penerjemah  berasal  dari  kata  Bahasa  inggris
13 Stephanie Phanata,  B.Ed,  M.TCSOL  and  Kuni  Miftahatussa’adah  Nurwidodo,  “Teknik Penerjemahan  Kosakata  Bahasa  Mandarin  Peralatan  Mesin  Industri  Mebel  Guna  Melancarkan Proses Perbaikan Mesin Wbs (Wide Belt Sander),” Jurnal Cakrawala Mandarin 6, no. 2 (2022): 14, doi:10.36279/apsmi.v6i2.205.
14 Budihastuti,  “Penggunaan  Bahasa  Indonesia  Tenaga  Kerja  Asing  Di  Indonesia:  Tantangan  Bagi Pengajar Bipa.”
15 Lestari  Yunita  Sari,  “PENGGUNAAN  BAHASA  MANDARIN  DALAM  OPERASIONAL  PRODUKSI KAOS KERAH DI PT SANSAN SAUDARATEX JAYA” (Universitas Gajah MAda, 2017).
16 Ahmad Muam and Cisya Dewantara Nugraha, Pengantar Penerjemahan (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2021).

## 98 | Wawan Haryanto
yaitu  “translator”  sedangkan  juru  Bahasa  berasal  dari  kata  Bahasa  inggris  yaitu “interpreter”. Perbedaan antara penerjemah dan juru Bahasa adalah terdapat pada aspek media yang digunakan, produk yang dihasilkan, cara kerja, situasi kerja, dan sasaran. Perbedaanya akan ditunjukkan pada tabel dibawah.
PENERJEMAH JURU BAHASA MATERI  DAN PRODUK YANG DIHASILKAN Teks Tertulis Teks Lisan CARA KERJA Dapat  menggunakan kamus  dan  bahan referensi lainnya selama  dalam  proses penerjemahan Tidak dapat menggunakan  kamus atau  referensi  lainnya selama proses pengalihan pesan SITUASI KERJA Waktu  yang  fleksibel untuk memproses informasi yang terbaca Waktu  yang  sangat terbatas untuk memproses  informasi yang  terdengar  atau terlihat MEDIA  YANG DIGUNAKAN Memerlukan  bantuan peralatan konvensional (alat tulis, kamus, thesaurus, dan jurnal) dan peralatan modern (kamus elektronik, perangkat lunak computer, internet, dll) Memerlukan Pensil, handphone, dan mikrofon. SASARAN Perlu mempertimbangkan siapa pembacanya Perlu mempertimbangkan siapa pendengarnya
Dapat  dikatakan  bahwa  Penerjemah  merupakan  orang  yang  mengalihkan teks tertulis dari suatu Bahasa ke Bahasa lain, sedangkan juru Bahasa adalah orang yang mengalihkan bahas lisan dari suatu Bahasa ke Bahasa yang lain 17 .  Terdapat pula istilah lain yaitu penerjemah tertulis dan penerjemah oral, penerjemah tulis lebih  dikenal  denga  penerjemah  dokumen  baik  itu  dokumen  hukum  maupun dokumen umum, sedangkan penerjemah lisan umumnya disebut interpreter , yang mana pekerjaan interpretasi ini tebagi menjadi 2 macam yaitu interpreter simultan dan  interpreter  konsekutif. Interpreter sangat  dibutuhkan  untuk  menjembatangi perbedaan  Bahasa  yang  mana  merupakan  sarana  utama  dalam  melakukan
17 https://balaibahasajateng.kemdikbud.go.id/2014/02/perbedaan-penerjemah-dan-juru-bahasa/ diakses pada 17 April 2023.
komunikasi 18 .    Menurut  Franz  Pockhacker,  terdapat  beberapa  bidang    profesi penerjemah  lisan  diantaranya  dalam  bidang  hukum  terdiri  atas  diplomatic interpreting,  legal  interpreting  and  courtroom  interpreting,  sedangkan  diluar bidang  hokum  terdapat  educational  interpreting  (dalam  hal  pelatihan  karyawan maupun  Pendidikan  pada  umumnya),  healthcare  interpreting,  medical interpreting, dan hospital interpreting 19 , ada pula Bussines Setting, yaitu pengalih bahasaan dalam bidang bisnis yang membantu pembicaraan bisnis yang dilakukan tidak hanya dikantor, tetai dapat terjadi di pabrik, dalam pesawat, perkebunan dan restoran 20 .
Penerjemah dapat diklasifikasikan pula  dengan melihat pada status profesi dan  sifat  kerja  mereka.  Menurut  status  profesinya  penerjemah  digolongkan  ke dalam  penerjemah  amatir,  penerjemah  professional  dan  penerjemah  semi professional.  Penerjemah  amatir  adalah  penerjemah  yang  melakukan  tugas penerjemahan  sebagai  hobi.  Selanjutnya  penerjemah  professional  adalah penerjemah  yang  menghasilkan  terjemahan  professional  bukan  demi  hobi  tapi demi uang. Penerjemah semi professional ialah  penerjemah yang melakukan tugas penerjemahan  untuk  memperoleh kesenangan  diri  dan  uang 21 .  Berdasarkan  sifat keja  sehari-hari  penerjemah  digolongkan  dalam  penerjemah  paruh  waktu  dan penerjemah  penuh  waktu.  Penerjemah  paruh  waktu  melakukan  tugas penerjemahan  sebagai  tugas  samoingan.  Sedangkan  penerjemah  penuh  waktu melakukan tugas itu sebagai pekerjaan utama untuk mencari uang. Dalam kategori ini  pekerja  paruh waktu dapat  disebutkan  sebagai  penerjemah  semi professional dan pekerja penuh waktu disebut sebagai penerjemah professional 22 .
Penerjamah  di  indonesa  merupakan  profesi  yang  sejajar  dengan  profesi lainnya  seperti  dokter,  advokat,  akuntan.  Psikolog,  guru,  arsitek,  apoteker,  dan lain-lain. Namun  profesi penerjemah belum begitu teregulasi Ada dua peraturan pemerintah  yang  berkaitan  dengan  profesi  ini.  Yang  pertama  adalah Permenkumham  Nomor  29  Tahun  2016  tentang  Syarat  dan  Tata  Cara Pengangkatan,  Pelaporan,  dan  Pemberhentian  Penerjemah  Tersumpah.  Yang kedua  adalah  Peraturan  Bersama  Mensesneg  Nomor  1  Tahun  2017  dan  Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan  Fungsional  Penerjemah  dan  Angka  Kreditnya.  Dengan  adanya  kedua
18 https://id.scribd.com/doc/57637232/Biro-Penerjemah , diakses pada 17 April 2023.
19 Rifa Asyah Ningrum and Efik Yusdiansyah, “Pengaturan Profesi Penerjemah Yang Imparsial Dan Independen Dihubungkan Dengan Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan Yang Baik  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  Tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang- Undangan An Impartial and In,” Prosiding Ilmu Hukum UNISBA 4, no. 1 (2018): 187 – 94.
20 Havid  Ardi,  “Kategori  Penerjemahan  Lisan :  Suatu  Tinjauan  Ulang  (  Interpreting  Category :  An Critical Review ),” Kalamistics 1, no. 1 (2009): 29 – 58. 21 Aris  Wuryantoro, Pengantar  Penerjemahan ,  Desember  2  (Yogyakarta:  PENERBIT  DEEPUBLISH, 2018).
peraturan  ini,  status  penerjemah  tersumpah 23 dan  penerjemah  dalam kepegawaian sebenarnya cukup jelas, yang belum jelas adalah status penerjemah sebagai  sebuah  profesi.  Akan  tetapi,  penerjemah  sudah  memiliki  asosiasi  profesi yaitu  Himpunan  Penerjemah  Indonesia  (HPI)  dan  sudah  mempunyai  program sertifikasi  penerjemah yaitu  TSN  (Tes  Sertifikasi  Nasional).  Namun    sertifikat  ini belum  terlalu  dikenal  di  kalangan  masyarakat  dan  pemerintah.  Pemerintah  baru mengakui  sebatas  penerjemah  tersumpah  mengikuti  peninggalan  perangkat hukum  zaman  Hindia  Belanda 24 .  Meskipun  profesi  penerjemah  belum  begitu teregulasi,  akan  tetapi  Profesi  penerjemah  tetap  memainkan  peranan  penting dalam pembangunan bangsa khususnya dalam bidang alih ilmu pengetahuan dan teknologi  dari  negara  maju  ke  Indonesia  yang  tidak  lepas  dari  kegiatan menerjemahkan dan peranan penerjemah, keadaan tersebut menempatkan profesi penerjemah  sebagai  posisi  yang  sangat  strategis 25 .  Hal  ini  dapat  kita  lihat  pula pada umumnya penerjemah menjadi profesi yang sangat dibutuhkan dalam proses pengalih  bahasaan  di  berbagai  bidang,  khususnya  dalam  bidang  ketenagakerjaan dimana banyak yang menggunakan penerjemah untuk mendampingi tenaga kerja asing di perusahaan.

## Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing
Tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia pada tahun 2022 menunjukkan angka  11.537  orang,  yang  berasal  dari  beberapa  negara  seperti  Amerika  Serikat, Australia,  India,  Inggris,  Jepang,  Korea  Selatan,  Malaysia,  Philippina,  Republik Rakyat China, Singapore, dan lainnya. Tenaga kerja asing terbanyak itu berasal dari Republik  Rakyat  China  dengan  jumlah  tenaga  kerja  asing  sebesar  52.937  orang, Jepang sebanyak 11.152 orang, dan Korea Selatan sebanyak 10.007 orang. Tenaga Kerja  Asing  ini  umunya  menduduki  jabatan  sebagai Advisor/Consultant sebanyak 23.421,    Direksi  sebanyak  9.686,  Komisaris  sebanyak  767,  Manager  23.479,  dan Profesional  sebanyak  54.184.  yang  semuanya  tersebar  di  seluruh  provinsi  yang ada  di  Indonesia 26 .  Tujuan  utama  dari  tenaga  kerja  asing  di  Indonesia  tidak  lain
23 Penerjemah  Tersumpah  adalah  orang  atau  individu  yang  mempunyai  keahlian  dalam menghasilkan terjemahan, yang telah diangkat sumpah oleh Menteri yang meyelenggarakan urusan pemerintahan  di  bidang  hukum  dan  hak  asasi  manusia  dan  terdaftar  pada  kementerian  yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia (Pasal 1 Ayat 1 PERMENKUHMAN NO. 04 Tahun 2019)
24 Oni  Suryaman,  “Prosiding  Seminar  Nasional  Penerjemahan  2017  ‘Menilik  Ulang  Teori  Dan Praktik  Penerjemahan, ’”  in MENCARI  FORMAT  IDEAL  PENDIDIKAN  PROFESI  PENERJEMAH ,  ed. Stephanie Permata Putri, Stefani Veronika, and Harris Hermansyah Setiajid (Yogyakarta: Fakultas Sastra, Universitas Sanata Dharma, 2017), 227 – 34.
25 Ningrum  and  Yusdiansyah,  “Pengaturan  Profesi  Penerjemah  Yang  Imparsial  Dan  Independen Dihubungkan  Dengan  Asas-Asas  Pembentukan  Peraturan  Perundang-  Undangan  Yang  Baik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan An Impartial and In.”
26 Ditjen  Binapenta  dan  PKK,  Direktorat  Pengendalia n  Penggunaan  Tenaga  Kerja  Asing,  “Data Pengesahan RPTKA Yang Berlaku Periode 2022.”
dalam  rangka  untuk  melakukan  alih  teknologi  dan  alih  keahlian 27 .  Namun  tidak semua tenaga kerja asing yang di Indonesia ditujukan untuk alih keahlian dan alih teknologi,  khususnya  untuk  jabatan  tertentu  seperti  direksi/komisaris,  kepala kantor  perwakilan,  Pembina/pengurus/pengawas  Yayasan,  dan  TKA  yang dipekerjakan untuk pekerjaan yang bersifat sementara.
Kebutuhan  terhadap  tenaga  kerja  asing  bukanlah  sesuatu  yang  tidak  dapat dihindarkan mengingat perlunya peningkatan usaha yang perlu di barengi dengan peningkatan  kapasitas  tenaga  kerja.  umunya  untuk  teknologi  tertentu  beberapa keahlian masih perlu dipelajari dari negara-negara yang sudah maju yang memang memiliki tenaga professional di bidangnya. Namun di sisi lain perlu untuk menjadi perhatian  bahwa  keberadaan  tenaga  kerja  asing  haruslah  tetap  memperhatikan regulasi  yang  ada  agar  tidak  memberikan  dampak  negatif  terhadap  pasar  kerja yang ada di Indonesia. Sehingga untuk menjaga lalu lintas tenaga kerja asing yang masuk di Indonesia perlu ada kontrol yang dilakukan oleh pemerintah agar supaya tenaga kerja asing masuk ke Indonesia benar-benar merupakan tenaga kerja asing yang  professional  di  bidangnya.  Oleh  karenanya  pemerintah  dalam  hal  ini Kementerian  Ketenagakerjaan  telah  melakukan  upaya  melalui  instrument perizinan sebagai upaya untuk mengendalikan penggunaan tenaga kerja asing 28 . ketentuan  tentang  penggunaan  tenaga  kerja  asing  telah  diatur  di  dalam  undang- undang  No.  6  Tahun  2003  Tentang  Peraturan  Pemerintah  Penggangi  Undang- undang  Nomor  2  Tahun  2022  Tentang  Cipta  Kerja  menjadi  Undang-undang, dimana ketentuan ini diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun  2021  Tentang  Penggunaan  Tenaga  Kerja  Asing,  dan  Peraturan  Menteri Tenaga  Ketenagakerjaan  Nomor  8  Tahun  2021  Tentang  Peraturan  Pelaksana Peraturan  Pemerintah  Nomor  34  Tahun  2021  Tentang  Tenaga  Kerja  Asing. Beberapa  ketentuan  umum  yang  perlu  diperhatikan  dalam  penggunaan  tenaga kerja asing di Indonesia. Seperti Pemberi kerja haruslah merupakan badan hukum yang  didirikan  berdasarkan  hukum  Indonesia  atau  badan  lainnya  yang mempekerjakan  tenaga  kerja  asing  dengan  membayar  upah  atau  imbalan  dalam bentuk lain 29 . Pemberi kerja yang dimaksud adalah sebagai berikut 30 :
a. instansi pemerintah, perwakilan negara asing, dan badan internasional;
27 Ahmad  Jazuli,  “Eksistensi  Tenaga  Kerja  Asing  Di  Indonesia  Dalam  Perspektif  Hukum Keimigrasian,” Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum , 2018, doi:10.30641/kebijakan.2018.v12.89-105.
28 Wawan Haryanto, Fitriani Jamaluddin, and Rizka Amelia Armin, “Supervision and Enforcement of Labor  Sanctions  Against  Violations  of  Permits  To  Use  Foreign  Workers  in  the  Province  of  South Sulawesi,” Constitutional Law Society 1, no. 1 (2022): 17 – 24, doi:10.36448/cls.v1i1.5.
29 Pasal  1  Angka  1,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  34  Tahun  2021  Tnetang  Penggunaan  Tenaga Kerja Asing. LN RI Tahun 2021 No. 44.
30 Pasal  3  Ayat  (1),  Peraturan  Pemerintah  Nomor  34  Tahun  2021  Tnetang  Penggunaan  Tenaga Kerja Asing. LN RI Tahun 2021 No. 44.
b. kantor  perwakilan  dagang  asing,  kantor  perwakilan  perusahaan  asing, dan kantor berita asing yang melakukan kegiatan di Indonesia;
c. perusahaan swasta asing yang berusaha di Indonesia;
d. badan  hukum  dalam  bentuk  perseroan  terbatas  atau  Yayasan  yang didirikan  berdasarkan  hukum  Indonesia  atau  badab  usaha  asing  yang terdaftar di instansi yang berwenang
e. Lembaga sosial, keagamaan, Pendidikan, dan kebudayaan
f. usaha jasa impressariat
g. badan  usaha  sepanjang  diperbolehkan  oleh  undang-undang  untuk menggunakan TKA.
Namun  ada  pengecualian  bagi  pemberi  kerja  yaitu  perseroan  terbatas  yang berbentuk badan hukum perseorangan dikecualikan dari Pemberi kerja 31 . Pemberi kerja  yang  akan  mempekerjakan  tenaga  kerja  asing  wajib  untuk  memperhatikan kondisi  pasar  kerja  yang  ada  di  dalam  negeri,  sehingga  pemberi  kerja  wajib mengutamakan  penggunaan  tenaga  kerja  Indonesia  untuk  semua  jenis  jabatan yang  tersedia,  kecuali  jabatan  tersebut  belum  dapat  diduduki  oleh  tenaga  kerja Indonesia  barulah  jabatan  tersebut  dapat  diduduki  oleh  tenaga  kerja  asing  ( vide Pasal  2  PP.  No.  34/2021).  Tenaga  Kerja  Asing  yang  dapat  dipekerjakan  oleh pemberi kerja dalam hubungan kerja hanyalah untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu,  serta  memiliki  kompetensi  sesuai  dengan  jabatan  yang  didudukinya. Kompetensi  atau  pegalaman  kerja  paling  sedikit  5  (lima)  Tahun,  dan  kesesuaian antara  pendidikan  dengan  kualifikasi  jabatan  yang  akan  diduduki  ( vide Pasal  4 PERMENAKER  No.  8/2021).  Selain  itu  bagi  Pemberi  kerja  Tenaga  Kerja  Asing dapat mempekerjakan Tebaga Kerja Asing yang sedang dipekerjakan oleh Pemberi kerja  Tenaga  kerja  Asing  lainnya  untuk  jabatan  yang  sama  sebagai direksi/komisaris,  atau  tenaga  kerja  asing  pada  sector  Pendidikan  vokasi  dan pelatihan vokasi, sector ekonomi digital, dan sector migas bagi kontraktor kontrak kerja  sama.  kemudian  wajib  memperoleh  persetujuan  dari  pemberi  kerja  tenaga kerja  asing  pertama  dan  jangka  waktu  berakhirnya  tenaga  kerja  asing  yang dipekerjakan  sampai  maksimal  sampai  jangka  waktu  pemberi  kerja  tenaga  kerja asing pertama. Namun untuk jabatan tertentu pada sector Pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi, sector ekonomi digital, dan sector migas bagi kontraktor kontrak kerja  sama  harus  mendapatkan  penetapan  Menteri  setelah  menimbang  masukan dari Kementeria atau Lembaga terkait ( vide Pasal 5 PP No. 34/2021).
31 Pasal  3  Ayat  (2),  Peraturan  Pemerintah  Nomor  34  Tahun  2021  Tnetang  Penggunaan  Tenaga Kerja Asing. LN RI Tahun 2021 No. 44

## Kewajiban Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing
Kewajiban  pemberi  kerja  tenaga  kerja  asing  jika  merujuk  pada  peraturan pemerintah  Nomor  34  Tahun  2021  Tentang  Penggunaan  Tenaga  Kerja  Asing,  di dalamnya mengatur beberapa ketentuan yang wajib dipenuhi oleh pemberi kerja Tenaga kerja asing. Kewajiban tersebut diatur dalam beberapa pasal diantaranya sebagai berikut :

## Pasal 6
(1)  Setiap  Pemberi  Kerja  TKA  yang  mempekerjakan  TKA wajib memiliki RPTKA yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditujuk.
(2)  Dalam hal Pemberi Kerja TKA akan mempekerjakan TKA yang sedang dipekerjakan oleh Pemberi Kerja TKA lain, masing-masing  Pemberi  Kerja  TKA  wajib  memiliki Pengesahan RPTKA
(3)  Pemberi  Kerja  TKA  sebagaiaman  dimaksud  pada  Ayat (1)  dan  ayat  (2)  wajib  mempekerjakan  TKA  sesuai dengan pengesahan RPTKA.
Pasal 7 (1)  Pemberi Kerja TKA wajib :
a. Menunjuk  tenaga  kerja  warga  negara  Indonesia sebagai  Tenaga  Kerja  Pendamping  TKA  yang dipekerjakan  untuk  alih  teknologi  dan  alih keahlian dari TKA; b. Melaksanakan  Pendidikan  dan  pelatihan  kerja bagi Tenaga Kerja Pendaming TKA sebagaiaman dimaksud pada huruf a sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh TKA; dan c. Memulangkan  TKA  ke  negara  asalnya  setelah perjanjian kerjanya berakhir. (2)  Selain  kewajiban  Pemberi  Kerja  TKA  sebagaiaman dimaksud  pada  ayat  (1),  pemberi  kerja  TKA  wajib memfasilitasi  pendidikan  dan  pelatihan  Bahasa Indonesia kepada TKA.
(3)  Ketentuan sebagaiaman dimaksud apada ayat (1) huruf a, huruf b, dan ayat (2) tidak berlaku bagi :
a. Direksi dan komisaris;
b. Kepala kantor perwakilan;
c. Pembina, pengurus, dan pengawas Yayasan; dan d. TKA  yang  dipekerjakan  untuk  pekerjaan  yang bersifat sementara. Pasal 8 (1)  Pmberi  Kerja  wajib  mendaftarkan  TKA  dalam  program jaminan  sosial  nasional  TKA  yang  bekerja  lebih  dari  6
(enam)  bulan  atau  program  asuransi  pada  perusahaan

## 104 | Wawan Haryanto
asuransi  bagi  TKA  yang  bekerja  kurang  dari  6  (enam) bulan.
(2)  Program  Asuransi  bagi  TKA  yang  yang  bekerja  kurang dari  6  (enam)  bulan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1)  paling  sedikit  menjamin  untuk  jenis  resiko kecelakaan kerja.
RPTKA  atau  Rencana  Penggunaan  Tenaga  Kerja  Asing  merupakan  rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu  dan pada jangka waktu tertentu.  RPTKA inilah  yang  kemudian  akan  di  sahkan  oleh  Menteri  atau  Pejabat  yang  ditunjuk untuk  mendapatkan  persetujuan  penggunaan  TKA.  Sedangkan  pekerjaan  yang bersifat  sementara  maksudnya  adalan  pekerjaan  yang  mendapatkan  pengesahan RPTKA diberikan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan dan tidak dapat diperpanjang.

## Larangan Bagi Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing
Selain kewajiban yang perlu dipenuhi oleh pemberik kerja tenaga kerja asing sebagaiamana disebutkan pada ketentuan tersebut di atas, terdapat pula larangan yang harus dipatuhi oleh pemberi kerja tenaga kerja asing, hal ini diatur di dalam Peraturan  Pemerintah  Nomor  34  Tahun  2021  Tentang  penggunaan  tenaga  kerja asing.

## Pasal 9
Pemberi  kerja  orang  perseorangan  dilarang  mempekerjakan TKA Pasal 10 Pemberi  kerja  TKA  dilaranag  mempekerjakan  TKA  rangkap jabatan dalam perusahaan yang sama Pasal 11
(1)  Pemberi Kerja TKA dialarang mempekerjakan TKA pada jabatan yang mengurusi personalia
(2)  Jabatan  yang  mengrusi  personalia  sebagaiaman dimaksud oada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapatkan  masukan  dari  Kementerian/Lembaga terkait.
Kentuan peraturan pemerintah nomor 34 tahun 2021  Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, selain mengatur kewajiban dan larangan pemberi kerja, juga memuat Saksi. Sanksi yang diatur merupakan sanksi administrastif, berupa denda, penghenstian  sementara  proses  permohonan  Pengesahan  RPTKA,  dan/atau pencabutan  pengesahan  RPTKA  bagi  yang  melanggar  ketentuan-ketentuan termasuk  yang  berkaitan  dengan  Kewajiban  dan  larangan  bagi  pemberi  kerja tenaga kerja asing (vide Pasal 36 PP No. 34/2021).

## Peran Penerjemah bagi perusahaan yang menggunakan TKA
Permasalahan  yang  umum  dihadapi  tenaga  kerja  asing  yang  bekerja  di Indonesia  ialah  kesulitan  untuk  berkomunikasi  dengan  Tenaga  kerja  Lokal, sehingga  untuk  berkomunikasi  tidak  jarang  komunikasi  ini  kemudian  dilakukan dengan  menggunakan  Bahasa  non  verbal  (isyarat)  agar  informasi  yang disampaikan  oleh  tenaga  kerja  asing  dapat  ditangkap  oleh  tenaga  kerja  lokal, begitupun  sebaliknya.  Sehingga  komunikasi  kemudian  menjadi  tidak  efektif  dan pada  akhirnya  sering  menimbulkan  kesalahan  interpretasi  diantara  tenaga  kerja asing dan tenaga kerja lokal 32 .
Kondisi  tersebut  tentunya  akan  menghambat  proses  kegiatan  dalam malaksanakan  aktivitas  bekerja  di  perusahaan.  Untuk  mengatasi  hal  tersebut, Beberapa  perusahaan  diantaranya  kemudian  ada  yang  menggunaka  penerjemah. Penerjemah  kemudian  berperan  sebagai  pihak  yang  akan  mengatasi gap dalam berkomunikasi    antara  tenaga  kerja  asing  dan  tenaga  kerja  lokal.  Peran penerjemah kemudian menjadi sangat penting karena mempermudah komunikasi antara  tenaga  kerja  asing  dan  tenaga  kerja  lokal  sehingga  komunikasinya kemudian  dapat  terbangun  dengan  baik  dan  lebih  efektif.    Beberapa  perusahaan yang  ada  di  Indonesia  kemudian  memanfatkan  penerjemah  Bahasa  untuk menfasilitasi  tenaga  kerja  asing  dan  tenaga  kerja  lokal  untuk  berinteraksi  satu sama  lain.  Seperti  yang  terjadi  di  PT.  Langgeng  Sejahtera  Indonesia  yang merupakan  perusahaan  PMA  (Penanaman  Modal  Asing)  milik  warga  negara Taiwan  yang  bergerak  di  bindang  furniture,  dimana  teknisi  mesin  utamanya adalah  orang  tiongkok  dan  dibantu  oleh  tenaga  kerja  lokal  yang  tidak  bisa berbahasa  mandarin.  Peran  penerjemah  Bahasa  mandarin  kemudian  berperan penting karena menjembatani  komunikasi anatara tenaga kerja lokal dan tenaga kerja  asing  yang  berasal  dari  tiongkok.  Dimana  penerjemah  lebih  banyak dilakukan  secara  lisan  karena  divisi  perbaikan  mesin  harus  terus  mendampingi teknisi  tiongkok  di  lapangan  untuk  menerjemahkan  arahan  dalam  Bahasa mandarin dari teknisi tiongkok dan menyambungkan percakapan ke tenaga kerja lokal 33 . Selain itu ada PT. Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI), beberapa tenaga kerja  asing  yang  ada  di  perusahaan  tersebut  berasal  dari  Tiongkok  yang disebutkan  tidak  dapat  berbahasa  Indonesia  bahkan  berbahasa  Inggris  sehingga baik dari pihak pekerja lokal sulit untuk berkomunikasi dengan para tenaga kerja asing. Untuk mengatasi hal tersebut, perusahaan kemudian memakai penerjemah
32 Syahruddin, Menungsa, and Sari, “Model Komunikasi Tenaga Kerja Asing Dan Tenaga Kerja Lokal Pada Kawasan Tambang Di Pulau Kabaena.”
33 Phanata,  B.Ed,  M.TCSOL  and  Nurwidod o,  “Teknik  Penerjemahan  Kosakata  Bahasa  Mandarin Peralatan  Mesin  Industri  Mebel  Guna  Melancarkan  Proses  Perbaikan  Mesin  Wbs  (Wide  Belt Sander).”
baik  dilapangan  maupun  di  kantor  (office) 34 .  Selanjutnya  PT.  Surya  Saga  Utama, diamana Tenaga kerja asing yang bekerja di perusahaan ini berasal dari Hongkong dan  Rusia,  Pemimpin  perusahaan  memfasilitasi  karyawan  dengan  seorang penerjemah  supaya  tercipta  komunikasi  yang  efektif  dan  tidak  terjadi  kesalahan informasi,  maupun  membuat  panduan-panduan  secara  tertulis.  Selain  itu  agar tidak  terjadi miss-communication diantara  karyawan 35 .  Penerjemah  pada perusahaan  tersebut  di  atas  memberikan  gambaran  bahwa  penerjemah  menjadi peran  yang  sangat  penting  kemudian  untuk  mengefektifkan  komunikasi  antara tenaga  kerja  asing  dan  tenaga  kerja  lokal  dalam  melakukan  aktifitas  di  tempat bekerja.  Hal  ini  jika  dilihat  dari  aspek  kemanfatannya  maka  penerjemah  akan sangat  membantu  tenaga  kerja  lokal  untuk  memperoleh  informasi  dari  tenaga kerja asing. Hal ini pula akan menghidarkan dari kesalahan interpretasi yang bisa saja menimbulkan masalah.

## Pemberi Kerja yang memfasilitasi Penerjemah Bagi Tenaga Kerja Asing
Kedudukan  penerjemah  di  perusahaan  swasta  kemudia  jika  dilihat  dari perspektif  utilitas  atau  kemanfaatannya,  tentu  sangat  besar  kemanfaatan  yang diberikan dengan adanya penerjamah di perusahaan swasta (pemberi kerja) yang mempekerjakan tenaga kerja asing. Namun hal ini kemudian jika di analasis lebih jauh, ada persinggungan dengan kewajiban pemberi kerja yang berkaitan dengan persoalan  komunikasi  antara  tenaga  kerja  asing  dan  tenaga  kerja  lokal.  Hal  ini berkaitan  dengan  penggunaan  Bahasa  Indonesia.  Ketentuan  tentang  penggunaan Bahasa Indonesia, sebagaiaman di sebutkan dalam Undang-undang No. 24 Tahun 2009  Tentang  Bendera,  Bahasa,  dan  lambing  negara,  serta  lagu  kebangsaan. Menyebutkan bahwa Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam komunikasi resmi di  lingkungan  kerja  pemerintah  dan  swasta,  dan  bagi  pegawai  di  lingkungan Pemerintah dan swasta yang belum mampu berbahasa Indonesia wajib mengikuti dan  diikut  sertakan  dalam  dalam  pembelajaran  untuk  meraih  kemampuan berbahasa Indonesia 36 . Lingkungan kerja swasta yang termasuk dalam ketentuan ini adalah perusahaan yang berbadan hukum Indonesia dan perusahaan asing yang beroperasi  di  Indonesia.  Namun,  di  dalam  ketentuan  ini  tidak  diatur  lebih  lanjut mengenai  tata  cara  pelaksanaanya  dan  pegawai  swasta  yang  dimaksud  tidak secara spesifik menyebutkan tenaga kerja asing.
34 Lestari  and  Ako, “Model  Komunikasi  Pekerja  Lokal  Dan  Asing  Pada  PT  .  Virtue  Dragon  Nickel Industry  Communication  Model  For  Local  And  Foreign  Workers  At  Pt  .  Virtue  Dragon  Nickel Industry Percepatan Pembangunan Indonesia Secara Merata Dari Sabang Sampai Merauke Saat Ini Se d.”
35 Syahruddin, Menungsa, and Sari, “Model Komunikasi Tenaga Kerja Asing Dan Tenaga Ke rja Lokal Pada Kawasan Tambang Di Pulau Kabaena.”
36 Pasal  33,  Undang-undang  No.  24  Tahun  2009  Tentang  Bendera,  Bahasa,  dan  lambing  negara, serta lagu kebangsaan
Ketentuan tentang tentang bahasa Indonesia bagi tenaga kerja asing diatur secara spesifik  dalam  Peraturan  Pemerintah  No.  34  Tahun  2021  tentang  Penggunaan Tenaga  Kerja  Asing.  Sebagaiaman  disebutkan  di  dalam  Pasal  7  ayat  (2) menyebutkan  bahwa  “…. pemberi  kerja  TKA  wajib  memfasilitasi  pendidikan dan  pelatihan  Bahasa  Indonesia  kepada  TKA .”.  memfasilitasi  pendidikan  dan pelatihan  bagi  tenaga  kerja  asing  dapat  dilakukan  dengan  2  (dua)  cara  yaitu P ertama ,  pendidikan  dan  pelatihan  bahasa  Indonesia  kepada  tenaga  kerja  asing yang dilakukan oleh Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing; Kedua ,  atau dilaksanakan melalui  kerjasama  dengan  lembaga  pendidikan  atau  lembaga  pelatihan  bahasa Indonesia paling rendah terakreditasi B 37 . akan tetapi ketentuan ini tidak berlaku bagi seluruh tenaga asing yang bekerja di Indonesia, ada beberapa pengecualian. Tenaga  kerja  asing  yang  tidak  wajib  untuk  difasilitasi  Pendidikan  dan  pelatihan Bahasa  asing  ialah  tenaga  kerja  asing  yang  menduduki  jabatan  direksi  dan komisaris; Kepala Kantor Perwakilan, Pembina, pengurus, dan pengawas Yayasan; dan  TKA  yang  dipekerjakan  untuk  pekerjaan  yang  bersifat  sementara 38 .  Tenaga kerja yang dipekerjakan untuk pekerjaan yang besifat sementara adalah pekerjaan yang  sifatnya  sementara  waktu  yaitu  pekerjaan  yang  sekali  selesai  atau  tidak melebihi 6 (enam) bulan dan tidak dapat diperpanjang. Yang mana jenis pekerjaan ini  antara  lain  pembuatan  filem  komersil,  audit  cabang  perusahaan  di  Indonesia, pemasangan  mesin,  elektrikal,  layanan  purna  jual,  produk  masa  penjajakan, maupun  usaha  jasa  impresariat.  ( vide Pasal  8  PERMENAKER  No.  8/2021). Sedangkan yang wajib yaitu tenaga kerja asing yang selain ketentuan di atas yang bekerja lebih dari 6 (enam) bulan dengan jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun yang masa kerjanya dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan di undang-undang di bidang imigrasi. ( vide Pasal 20 PERMENAKER No. 8/2021).
Keberadaan  penerjemah  dalam  mendampingi  tenaga  kerja  asing  untuk menjadi  jembatan  dalam  berkomunikasi  dengan  tenaga  kerja  lokal  kemudian menjadi  perlu  untuk  dianalisis  karena  hal  ini  bersinggungan  kewajiban  bagi pemberi kerja untuk memfasilitasi dan memberikan Pendidikan Bahasa Indonesia bagi tenaga kerja asing, namun di sisi lain keberadaan penerjemah  menimbulkan pertanyaan,  bagaimana  kedudukannya  dalam  ketentuan  peraturan  pemerintah yang mengatur tentang penggunaan tenaga kerja asing. Analisis ini kemudian akan diajukan  dalam  beberapa  kondisi  yang  memungkinkan  keberadaan  penerjemah dalam mendampingi tenaga kerja asing,  sebagai berikut :
1. Pertama ,  Penerjemah  merupakan  profesi  di  mana  orang  bertugas mengalihkan  bahasa  asing  ke  dalam Bahasa  Indonesia  baik  secara  tertulis maupun  lisan.  Penerjemah  pada  perusahaan  yang  mempekerjakan  tenaga kerja  asing  kemudian  berperan  menjadi  fasilitator  untuk  menjembatangi komunikasi antara tenaga kerja asing dan tenaga kerja lokal. Pemberi kerja wajib memfasilitasi pelatihan dan Pendidikan Bahasa Indonesia bagi tenaga kerja  asing,  namun  dikecualikan  bagi  tenaga  kerja  asing  untuk  jabatan
37 Pasal 43, Peraturan Menteri Keenagakerjaan No. 18  Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 34 TAhun 2021 Tentang PEnggunaan Tenaga Kerja Asing
38 Pasal 7 Ayat 3, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 Tnetang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. LN RI Tahun 2021 No. 44

## 108 | Wawan Haryanto
tertentu  dan  masa  kerja  tertentu.  Jika  kemudian  penerjemah  yang mendampingi  tenaga  kerja  asing  yang  menurut  ketentuannya  tidak termasuk  dalam  tenaga  kerja  asing  yang  wajib  mengikuti  pelatihan  dan Pendidikan  Bahasa  Indonesia  yang  difasilitasi  oleh  pemberi  kerja,  maka kedudukan penerjemah dapat lihat sebagai penerjemah yang  mendampingi tenaga kerja asing yang masa kerjanya sementara.
2. Kedua ,  Pemberi  kerja  dalam  memfasilitasi  tenaga  kerja  asing  dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu dilakukan oleh pemberi kerja sendiri atau  bekerjasama  dengan  Lembaga  Pendidikan  Bahasa  Indonesia  minimal terakreditasi  B.  jika  kemudian  pemberi  kerja memilih  untuk  memfasilitasi sendiri  pelatihan  dan  pendidikan  bahasa  Indonesia,  ini  berarti  bahwa pemeberi  kerja  akan  menyediakan  segala  sarana  dan  prasana  untuk memberikan pelatihan dan Pendidikan Bahasa Indonesia bagi tenaga kerja asing di lingkungan perusahaan. Namun, ketentuan lanjut tentang tata cara pelaksanaan  pendidikan  dan  pelatihan  Bahasa  yang  dilaksanakan  oleh pemberi  kerja  tidak di  atur  di  dalam  Peraturan  pemerintah  No.  34  Tahun 2021,  maupun  di  dalam  Peraturan  Menteri  Ketenagakerjaan  No.  8  Tahun 2021. Hal ini berarti ketentuan tentang tata cara pendidikan dan pelatihan Bahasa  Indonesia  bagi  tenaga  kerja  asing  oleh  pemberi  kerja memungkinkan  untuk  diatur  masing-masing  oleh  pemberi  kerja  tenaga kerja  asing.  Jika  kemudian  pendidikan  dan  pelatihan  Bahasa  bagi  tenaga kerja  asing  dilaksanakan  sendiri  oleh  perusahaan  (pemberi  kerja)  maka seharusnya pemberi kerja harus mengikuti standar umum Pendidikan dan pelatihan  Bahasa  Indonesia,  artinya  hal  ini  harus  dilakukan  oleh  pihak professional pada bidang Bahasa yang secara khusus memiliki kemampuan dalam memberikan  Pendidikan  dan pengajaran  bagi  orang  asing (BIPA) 39 . Jika  kemudian  pemberi  kerja  menempatkan  penerjemah  sebagai  sebagai pendidik dan  pelatih bahasa  Indonesia  bagi  Tenaga  Kerja  Asing,  maka  hal ini  bisa  saja  dimungkinkan.  Akan  tetapi  perlu diperhatikan  bahwa  apakah penerjemah  tersebut  memiliki  kompetensi  untuk  dapat  melakukan  hal tersebut. Artinya pada posisi ini kemudian kedudukan penerjamah berada pada  peran  ganda,  dimana  selain  menjadi  penerjemah,  juga  berperan sebagai pendidik dan pelatih bahasa Indonesia bagi tenaga kerja asing.
3. Ketiga ,  pemberi  kerja  selain  memfasilitasi  Pendidikan  dan  pelatihan Bahasa  Indonesia  bagi  tenaga  kerja  asing,  juga  kemudian  memfasilitasi tenaga kerja asing dengan penerjemah. maka disini kedudukan penerjemah berada pada posis sebagai professional penerjemah bagi tenaga kerja asing, artinya pemberi kerja memberikan dua fasilitas kepada tenaga kerja asing yaitu professional penerjemah, dan profesional pendidik dan pelatih Bahasa Indonesia.
39 Budihastuti, “Penggunaan Bahasa Indonesia Tenaga Kerja Asing Di Indonesia: Tanta ngan Bagi Pengajar Bipa.”
Berdasarkan  skema  yang  telah  diajukan  diatas,  dapat  kita  lihat  bahwa  ada beberapa  kemungkinan  untuk  melihat  kedudukan  penerjemah  dalam mendampingi  tenaga  kerja  asing  di  perusahaan.  Namun  yang  perlu  diperhatikan kemudian  bahwa  menfasilitasi  penerjemah  bagi  tenaga  kerja  asing  bukan merupakan kewajiban bagi pemberi kerja. sehingga apabila hal ini kemudian tidak dilakukan  oleh  pemberi  kerja  maka  tidak  ada  konsekuensi  hukum  yang  harus dihadapi  oleh  pemberi  kerja.  sebaliknya  memfasilitasi  penerjemah  untuk mendampingi  tenaga  kerja  asing  juga  bukan  merupakan  suatu  larangan  bagi pemberi kerja, karena penerjemah yang mendampingi tenaga kerja asing bukanlah merupakan  termasuk  larangan  bagi  pemberi  kerja.  sehingga  memfasilitasi penerjemah untuk keperluan memudahkan komunikasi antara tenaga kerja asing dan  tenaga  kerja  lokal  tidaklah  melanggar  ketentuan  sebagaiamana  diatur  di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja  Asing,  maupun  turunannya.  Memfasilitasi  penerjemah  sepanjang  tidak melanggar  ketentuan  tentang  penggunaan  tenaga  kerja  asing,  bukanlah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

## PENUTUP
Keberadaan penerjemah pada perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing merupakan sebuah keniscayaan karena peran penerjemah membantu komunikasi antara  tenaga  kerja  asing  dan  tenaga  kerja  lokal.  Akan  tetapi  Kedudukan penerjemah  dalam  mendampingi  tenaga  kerja  asing  tidak  di  atur  secara  tegas dalam ketentuan tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. tidak terdapat larangan bagi  pemberi  kerja  untuk  memfasilitasi  penerjemah  bagi  tenaga  kerja  asing, begitupun sebaliknya tidak ada kewajiban bagi pemberi kerja untuk memfasilitasi tenaga  kerja  asing  dengan  penerjemah.  Jika  kemudian  pemberi  kerja  melibatkan penerjemah  dalam  pendampingan  terhadap  tenaga  kerja  asing,  maka  tidak terdapat sanksi bagi pemberi kerja karena memfasilitasi penerjemah bagi tenaga kerja asing.

## 110 | Wawan Haryanto

## DAFTAR PUSTAKA
Aldilal,  Andi  Alimuddin  Unde,  and  Jeanny  Maria  Fatimah.  “Prasangka  Konflik  & Kecemburuan Sosial Antara Pekerja China Dan Masyarakat Lokal Di Pt. Virtue Dragon  Nikel  Industri  Sulawesi  Te nggara.” J-Ika 7,  no.  2  (2020):  155 – 65. doi:10.31294/kom.v7i2.9025.
Ardi,  Havid.  “Kategori  Penerjemahan  Lisan :  Suatu  Tinjauan  Ulang  (  Interpreting Category : An Critical Review ).” Kalamistics 1, no. 1 (2009): 29 – 58.
Budihastuti,  E.  “Penggunaan  Bahasa  Indonesia  Tenaga  Kerja  Asing  Di  Indonesia: Tantangan  Bagi  Pengajar  Bipa .” Kipbipa.Appbipa.or.Id ,  no.  1  (n.d.):  201 – 15. http://kipbipa.appbipa.or.id/unduh/prosiding_kipbipa11/6 Exti
Budihastuti.pdf.
Ditjen  Binapenta  dan  PKK,  Direktorat  Pengendalian  Penggunaan  Tenaga  Kerja Asing,  Kementerian  Ketenagakerjaan  R.I.  “Data  Pengesah an  RPTKA  Yang Berlaku Periode 2022,” 2022.
Haryanto, Wawan, Fitriani Jamaluddin, and Rizka Amelia Armin. “Supervision and Enforcement of Labor Sanctions Against Violations of Permits To Use Foreign Workers in the Province of South Sulawesi.” Constitutional Law Society 1, no. 1 (2022): 17 – 24. doi:10.36448/cls.v1i1.5.
Jazuli,  Ahmad.  “Eksistensi  Tenaga  Kerja  Asing  Di  Indonesia  Dalam  Perspektif
Hukum Keimigrasian.” Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum , 2018. doi:10.30641/kebijakan.2018.v12.89-105.
Kristiani, Reza, and Lusia Savitri Setyo Utami. “Hambatan Komunikasi Antarbudaya Pekerja  Asing  Yang  Bekerja  Di  Jakarta.” Koneksi 3,  no.  2  (2020):  336. doi:10.24912/kn.v3i2.6370.
Lestari,  Dian  Trianita,  and  Rahman  Ako.  “Model  Komunikasi  Pekerja  Lokal  Dan Asing  Pada  PT  .  Virtue  Dragon  Nickel  Industry  Communication  Model  For Local And Foreign Workers At Pt . Virtue Dragon Nickel Industry Percepatan Pembangunan Indonesia Secara Merata Dari Sabang Sampai Merauke Saat Ini Sed.” Jurnal Communio : Jurnal Ilmu Komunikasi 12, no. 1 (2023).
Muam,  Ahmad,  and  Cisya  Dewantara  Nugraha. Pengantar  Penerjemahan . Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2021.
Ningrum, Rifa Asyah, and Efik Yusdiansyah. “Pengaturan Profesi Penerjemah Yang Imparsial  Dan  Independen  Dihubungkan  Dengan  Asas-Asas  Pembentukan Peraturan  Perundang-  Undangan  Yang  Baik  Berdasarkan  Undang-Undang Nomor  12  Tahun  2011  Tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- Undangan An Impartial and In.” Prosiding Ilmu Hukum UNISBA 4, no. 1 (2018):
187 – 94.
Phanata,  B.Ed,  M.TCSOL,  Stephanie,  and  K uni  Miftahatussa’adah  Nurwidodo. “Teknik  Penerjemahan  Kosakata  Bahasa  Mandarin  Peralatan  Mesin  Industri
Mebel  Guna  Melancarkan  Proses  Perbaikan  Mesin  Wbs  (Wide  Belt  Sander).” Jurnal Cakrawala Mandarin 6, no. 2 (2022): 14. doi:10.36279/apsmi.v6i2.205.
Sari, Lestari  Yunita.  “PENGGUNAAN  BAHASA  MANDARIN  DALAM  OPERASIONAL PRODUKSI  KAOS  KERAH  DI  PT  SANSAN  SAUDARATEX  JAYA.”  Universitas Gajah MAda, 2017.
Suryaman,  Oni.  “Prosiding  Seminar  Nasional  Penerjemahan  2017  ‘Menilik  Ulang Teori Dan Praktik Penerjemahan.’” In MENCARI FORMAT IDEAL PENDIDIKAN PROFESI  PENERJEMAH ,  edited  by  Stephanie  Permata  Putri, Stefani  Veronika, and  Harris  Hermansyah  Setiajid,  227 – 34.  Yogyakarta:  Fakultas  Sastra, Universitas Sanata Dharma, 2017.
Syahruddin,  Abdul  Sarlan  Menungsa,  and  Paramitha Purwita  Sari.  “Model Komunikasi  Tenaga  Kerja  Asing  Dan  Tenaga  Kerja  Lokal  Pada  Kawasan Tambang  Di  Pulau  Kabaena.” Jurnal  Ilmu  Komunikasi  Dan  Media  Sosial (JKOMDIS) 3, no. 1 (2023): 137 – 45.
Wuryantoro,  Aris. Pengantar  Penerjemahan .  Desember  2.  Yogyakarta:  PENERBIT DEEPUBLISH, 2018.