## Analisis Performa Keuangan Aspek Likuiditas dan Kinerja Layanan BLU Universitas Brawijaya Tahun 2017-2020
Pradita Galih Sekar Palupi, Muhammad Fawwaz Ananda, Dani Sugiri *
Program Studi D-IV Manajemen Keuangan Negara, Politeknik Keuangan Negara STAN, Indonesia *penulis korespondensi: danisugiri@pknstan.ac.id

## Kata Kunci:
BLU, kinerja keuangan, kinerja layanan
Keywords: Public Service Agency (PSA), financial performance, service performance

## ABSTRAK
Perguruan  Tinggi  Negeri  (PTN)  merupakan  salah  satu  institusi  yang  memberikan pelayanan  publik  di  bidang  pendidikan.  Dalam  rangka  meningkatkan  kualitas layanan  publik  di  Indonesia,  diperkenalkan  Pola  Pengelolaan  Keuangan  Badan Layanan Umum (PPK BLU). Universitas Brawijaya (UB) mengadopsi PPK BLU sejak tanggal 17 Desember 2008. Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, UB sebagai BLU  belum  pernah  dilakukan  penilaian  kinerja  keuangan  yang  berpedoman  pada PER-28/PB/2019.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif  deskriptif  yang bertujuan  untuk  mengetahui  kinerja  keuangan  BLU  UB    selama  kurun  waktu  4 (empat)  tahun  yaitu  sejak  tahun  2017–2020.  Berdasarkan  analisis  rasio  keuangan menurut PER-28/PB/2019, dari aspek likuiditas dan kinerja layanan menunjukkan bahwa kinerja BLU UB semakin membaik dari tahun ke tahun. Rasio keuangan BLU UB  untuk  aspek  likuiditas  selama  tahun  2017  –  2020  memperoleh  kriteria  tinggi untuk  rasio  kas  dan  rasio  lancar.  Sedangkan  periode  penagihan  piutang  BLU  UB termasuk  dalam  kriteria  cepat  yang  mencerminkan  peningkatan  kemampuan  BLU untuk  mengkonversi  piutang  yang  dimiliki  menjadi  kas.  Selanjutnya  dari  aspek kinerja  layanan,  BLU  UB  memiliki  kemandirian  tinggi  dalam  kurun  waktu  empat tahun  sehingga  mampu  meningkatkan  kinerja  operasional  yang  efisien  dalam memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat.  Penelitian  ini  memberikan  pelajaran bahwa  pengimplementasian  pengelolaan  keuangan  BLU  dapat  meningkatkan kinerja keuangan satuan kerja penyedia layanan publik.

## Diterima:
9 April 2023 Disetujui: 28 April 2023 Dipublikasikan: 30 April 2023

## ABSTRACT
State Universities (PTN) are one of the institutions that provide public services in the field  of  education.  In  order  to  improve  the  quality  of  public  services  in  Indonesia,  a Public  Service  Agency  Financial  Management  Pattern  (PPK  BLU)  was  introduced. Brawijaya University (UB) has adopted PPK BLU since December 17, 2008. Based on several  previous  studies,  UB  as  a  BLU  has  never  conducted  a  financial  performance assessment  based  on  PER-28/PB/2019.  This  research  is  a  descriptive  qualitative research that aims to determine the financial performance of UB as a BLU for a period of four years starting from 2017 - 2020. Based on financial ratio analysis which refers to PER-28/PB/2019 in terms of liquidity and service performance, it shows that the performance of UB is getting better from year to year. The liquidity aspect of BLU's financial ratios during 2017 – 2020 obtained high criteria for cash ratios and current ratios.  Meanwhile,  BLU's  receivable  collection  period  includes  quick  criteria  which reflects the increase in BLU's ability to convert its receivables into cash. Furthermore, from the aspect of service performance, BLU has high independence within a period of 4  (four)  years  so  that  it  is  able  to  improve  its  efficient  operational  performance  in providing  services  to  the  community.  This  research  provides  a  lesson  that implementing  BLU financial  management can  improve the financial performance  of work units providing public services.
© 2023 The Author(s): This article is distributed under a Creative Commons Attribution ShareAlike (CC BYSA 4.0)

## 1. PENDAHULUAN
Reformasi birokrasi pelayanan publik senantiasa mengalami perubahan ke arah yang lebih baik agar tercapai birokrasi sektor publik yang efisien dan efektif. Salah satu caranya yaitu dengan mengadopsi New  Public  Management (NPM).  NPM  memberikan  penekanan  terhadap transaparansi,  manajemen  kinerja,  dan  akuntabilitas  pegawai  dan  manajer  sektor  publik (Leishman  et.  al.,  1996  dalam  Puspawati,  2016).  Praktiknya,  beberapa  negara  yang  berhasil menerapkan NPM antara lain Amerika Serikat, Australia, Selandia Baru, dan Inggris (Choi 2015 dalam  Efrina  S  et  al.,  2019).  Indonesia  juga  melakukan  reformasi  birokrasi  melalui  Undang- Undang  (UU)  yang  mengatur  tentang  keuangan  negara  antara  lain UU Nomor  17  Tahun  2003, UU Nomor 1 Tahun 2004, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 (Efrina S et al., 2019).
Indonesia  pada  tahun  2015  memulai  pelaksanaan  Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019 sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 (Republik  Indonesia,  2015).  Pembangunan  nasional  yang  kuat  didasari  dengan  peningkatan kualitas  pelayanan  publik  yang  didukung  oleh  birokrasi  yang  transparan,  efektif,  dan  efisien. Namun menurut Triprasetya et al., (2014) pelayanan publik di Indonesia masih belum efektif, efisien,  serta  sumber  daya  pegawai  belum  memadai  sehingga  masih  muncul  keluhan  dan pengaduan  dari  masyarakat  sebagai  pengguna  layanan  yang  selanjutnya  dilaporkan  ke Ombudsman, sebagai pengawas pelayanan publik.
Dengan  makin  meningkatnya  tuntutan  publik  akan  kualitas  pelayanan,  maka pemerintah  perlu  lebih  optimal  dalam  mendorong  perbaikan  kinerja  pelayanan.  Gambar  1 menunjukkan  bahwa  jumlah  laporan  masyarakat  melalui  Ombudsman  Republik  Indonesia mengalami  peningkatan  sejak  tahun  2010  hingga  tahun  2015.  Pada  tahun  2015,  Ombudsman Republik  Indonesia  menerima  pengaduan  masyarakat  atas  dugaan  maladministrasi  terhadap pelayanan  publik  dengan  total  6.859  laporan.  Hal  ini  menunjukkan  urgensi  dari  penerapan reformasi  dalam  birokrasi  pelayanan  publik  agar  pelayanan  menjadi  lebih  transparan,  efisien, dan efektif.

## Sumber: Ombudsman Republik Indonesia (2015).

## Gambar 1. Jumlah Laporan Masyarakat Tahun 2010 - 2015
Dalam rangka mewujudkan pengelolaan pelayanan publik yang fleksibel maka dibentuk suatu  Pola  Pengelolaan  Keuangan  Badan  Layanan  Umum  (PPK  BLU)  yang  diatur  dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU. PP ini selanjutnya  mengalami  perubahan  dengan  ditetapkannya  PP  Nomor  74  tahun  2012.  Badan Layanan  Umum  didefinisikan  dalam  PMK  Nomor  220/PMK.05/2016  pasal  1  (1),  BLU merupakan  instansi  di  lingkungan  pemerintah  yang  dibentuk  untuk  memberikan  pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan
1054 1544 1588 4964 6679 6859 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3
2 0 1 4 2 0 1 5
mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas  (Kementerian  Keuangan,  2016).  PPK  BLU  memberikan  fleksibilitas  dalam pengelolaan  pelayanan  publik  untuk  menerapkan  praktik  bisnis  yang  sehat  sehingga diharapkan  dapat  meningkatkan  pelayanan  terhadap  masyarakat  sebagai  pengguna  layanan (Kementerian Keuangan, 2016; Pemerintah RI, 2012).
Pembentukan  BLU  berlandaskan  tujuan  bernegara  yaitu  memajukan  kesejahteraan umum,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa  serta  diharapkan  mampu  meningkatkan  pelayanan kepada  masyarakat  (Pemerintah  RI,  2012).  Agar  pelayanan  tersebut  lebih  fleksibel  maka diperlukan  fleksibilitas  dalam  pengelolaan  keuangan  BLU  sesuai  dengan  amanat  pasal  69  UU Nomor  1  Tahun  2004  (Pemerintah  RI,  2004).  Fleksibilitas  dalam  PPK  BLU  mencakup pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas serta pengadaan barang dan/atau jasa. Fleksibilitas PPK BLU  tercermin  dalam  Pasal  14  Peraturan  Pemerintah  Nomor  74  Tahun  2012,  yang menyebutkan  bahwa  penerimaan  BLU  yang  berasal  dari  APBN/APBD,  jasa  layanan  yang diberikan,  hibah  tidak  terikat,  hasil  kerjasama  dan/atau  hasil  usaha  lainnya  dapat  digunakan langsung untuk membiayai belanja BLU. PPK BLU wajib menerapkan praktik bisnis yang sehat dengan  menyelenggarakan  fungsi  BLU  sesuai  dengan  kaidah-kaidah  manajemen  yang  baik dalam memberikan pelayanan bermutu dan berkelanjutan (Pemerintah RI, 2012).
Salah satu institusi yang memberikan pelayanan publik adalah Perguruan Tinggi Negeri (PTN).  Tugas  PTN  yaitu  mengembangkan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  sesuai  dengan perkembangan  zaman  (Amirya  et  al.,  2012).  PTN  membutuhkan  pendanaan  untuk melaksanakan  tugas  yang  semakin  kompleks  tiap  tahunnya.  Menurut  Kamars  (1989),  kondisi keuangan  Perguruan  Tinggi  menentukan  kualitas  sumber  daya  manusia  yang  dicetaknya. Alokasi dana pendidikan dalam APBN dan APBD sebesar 20% dinilai masih belum mencukupi untuk memenuhi pengeluaran PTN (Andriani, 2007). Oleh karena itu, PTN mengadopsi PPK BLU untuk meningkatkan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangannya dengan berpedoman kepada paket  peraturan  keuangan  negara.  PTN  dengan  status  BLU  tidak  diperkenankan  mengeruk keuntungan dari uang kuliah tunggal yang disetorkan mahasiswanya (Maulana, 2019).
Keluwesan PPK BLU tidak luput untuk diseimbangkan dengan PP Nomor 74 Tahun 2012 yang  mengatur  proses  perencanaan,  penganggaran,  hingga  pertanggungjawaban  dalam implementasi  PPK  BLU.  Satuan  kerja  yang  menerapkan  PPK  BLU  tetap  menjadi  instansi pemerintah  yang  tidak  dipisahkan.  Oleh  karena  itu,  seluruh  pendapatan  yang  bersumber  dari selain  APBN/APBD  harus  dilaporkan  sebagai  bagian  dari  pertanggungjawaban  APBN/APBD (Pemerintah RI, 2012).
Fleksibilitas dalam PPK BLU berdampak terhadap meningkatnya kemampuan keuangan BLU  (Pasaribu,  2014).  Performa  keuangan  BLU  pada  kurun  waktu  tertentu  tercermin  dari kemampuan  keuangannya.  Performa  keuangan  ditunjukkan  mulai  dari  proses  menghimpun hingga  menyalurkan  pendapatan  yang  diukur  dengan  indikator  kecukupan  modal,  likuiditas, serta profitabilitas (Jumingan, 2006). Iswahyudi (2018) menambahkan bahwa kinerja keuangan mencerminkan  prestasi  dan  kesehatan  kemampuan  keuangan  suatu  entitas  pada  periode tertentu.
Menurut  Sari  et  al.  (2019),  laporan  keuangan  disusun  untuk  menyajikan  informasi terkait  dengan  kinerja  dan  posisi  keuangan  suatu  entitas.  Komponen  laporan  keuangan  (LK) BLU  sesuai  PMK  Nomor  220/PMK.05/2016  yang  telah  diubah  dengan  PMK  Nomor 42/PMK.05/2017 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU terdiri dari Laporan Arus Kas, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih,  Laporan  Perubahan  Ekuitas, Neraca,  dan Catatan  atas  Laporan Keuangan  (Kementerian Keuangan, 2016).
Pemerintah melalui KMK Nomor 361/KMK.05/2008 menetapkan Universitas Brawijaya sebagai salah  satu  PTN  dengan  status  BLU  di  Provinsi  Jawa  Timur  pada  tanggal  17  Desember 2008  (Amirya  et  al.,  2012).  Dengan  ditetapkannya  Universitas  Brawijaya  sebagai  entitas  BLU, maka  dapat  diterapkan  PPK  BLU  dalam  pengelolaan  keuangan,  pengembangan  aset,  serta layanannya  kepada  masyarakat  sebagai  pengguna  layanan.  Universitas  Brawijaya  juga menyandang  gelar  sebagai  universitas  negeri  terbaik  ketiga  di  Indonesia  versi  Webometrics tahun 2022 (Septiana, 2022).
Kinerja keuangan BLU bidang layanan pendidikan perlu dilakukan penilaian. Penelitian yang  dilakukan  oleh  Maharani  (2013)  terhadap  Universitas  Sebelas  Maret  yang  berstatus sebagai BLU, menunjukkan bahwa terjadi peningkatan dalam kinerja keuangan dan pelayanan yang  terlihat  secara  signifikan.  Efrina  S  et  al.,  (2019)  telah  melakukan  penelitian  untuk mengevaluasi kinerja keuangan dan pelayanan Universitas Jambi dalam menerapkan PPK BLU. Dalam  penelitian  tersebut  menghasilkan  informasi  terkait  kinerja  keuangan  Universitas  Jambi cukup  baik  dan  telah  memenuhi  target  yang  telah  ditentukan.  Sedangkan  penelitian  yang dilakukan  oleh  Syahromi  &  Cheisviyanny  (2020)  terhadap  penerapan  PPK  BLU  di  Universitas Negeri  Padang  menjelaskan  bahwa  terjadi  dampak  positif  setelah  diterapkannya  PPK  BLU antara  lain  dalam  aspek  fleksibilitas  dalam  manajemen  keuangan,  perencanaan  keuangan, penggunaan dana, dan pelaporan keuangan.
LK BLU dilakukan analisis menggunakan teknik tertentu untuk mendapatkan informasi terkait  kinerja  dan  posisi  keuangan  BLU  (Kementerian  Keuangan,  2019).  Iswahyudi  (2018) menjelaskan bahwa alat yang dapat digunakan untuk melakukan analisis keuangan yaitu rasio keuangan.  Hal  ini  diperkuat  dengan  pasal  1  Peraturan  Direktur  Jenderal  Perbendaharaan tentang Pedoman Penilaian Kinerja BLU Bidang Layanan Pendidikan, penilaian aspek keuangan BLU yaitu dengan melakukan penilaian kinerja BLU berdasarkan analisis data laporan keuangan dan  kepatuhan  terhadap  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Pasal  4  menyebutkan bahwa  untuk  melakukan  penilaian  keuangan  BLU  bidang  layanan  pendidikan  dapat menggunakan rasio dengan cara membandingkan data-data keuangan dalam tiap-tiap pos pada LK  (Kementerian  Keuangan  Republik  Indonesia,  2015).  Analisis  LK  akan  menghasilkan  suatu informasi yang selanjutnya dapat digunakan dalam pengambilan keputusan suatu entitas  (Sari et al., 2019).
Beberapa  penelitian  terdahulu  di  atas  belum  menggunakan  PER-28/PB/2019  sebagai pedoman dalam analisis likuiditas dan kinerja layanan BLU. Penelitian ini menggunakan sampel yaitu UB sebagai fokus penelitian. Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, UB sebagai BLU belum pernah dilakukan penilaian kinerja keuangan yang berpedoman pada PER-28/PB/2019. Sehingga  penelitian  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  kinerja  keuangan  BLU  Universitas Brawijaya selama kurun waktu 4 (empat tahun) yang dimulai dari tahun 2017 – 2020.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif  deskriptif.  Pendekatan  kualitatif  deksriptif digunakan  untuk  mengumpulkan,  menyusun,  serta  menganalisis  data  yang  diperoleh  untuk mendapatkan kesimpulan atau informasi baru (Putri & Sugiri, 2021).
Metode  pengumpulan  data  menggunakan  studi  kepustakaan,  yaitu  proses  bertahap, dimulai  dari  identifikasi  sumber  data  sekunder  baik  yang  dipublikasikan  maupun  tidak  dan berkaitan dengan penelitian (Sekaran & Bougie, 2013). Penelitian menggunakan data sekunder yaitu LK Universitas Brawijaya yang telah melalui tahapan audit periode tahun 2017 – 2020.
Analisis  data  menggunakan  metode  komparatif,  membandingkan  rasio  LK  Universitas Brawijaya  tahun  2017  –  2020.  Analisis  kinerja  keuangan  BLU  Universitas  Brawijaya  (UB)
menggunakan  pedoman  PER-28/PB/2019.    Rasio  keuangan  yang  digunakan  dalam  penelitian ini  yaitu  untuk  mengukur  kinerja  dan  posisi  keuangan  dari  aspek  likuiditas  serta  kinerja layanan (Kementerian Keuangan, 2019).

## a. Rasio Keuangan (Aspek Likuiditas)
Parameter Rasio Keuangan yang digunakan dalam analisis kinerja pada aspek likuiditas adalah Rasio Kas (RK), Rasio Lancar (RL), Periode Penagihan Piutang (PPP). Formula RK, RL dan PPP sebagaimana ditunjukkan oleh persamaan (1), persamaan (2), dan persamaan (3).

## b. Rasio Keuangan (Aspek Kinerja Layanan)
Parameter  Rasio  Keuangan  yang  digunakan  dalam  analisis  kinerja  pada  aspek  kinerja layanan  adalah  Rasio  Pendapatan  Operasional  terhadap  Belanja  Operasional  (POBO),  Rasio Belanja Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), Rasio Imbal Jasa Layanan, Rasio Imbalan Ekuitas, dan Rasio Belanja Pegawai. Formula Rasio POBO, Rasio BOPO, Rasio Imbal Jasa Layanan,  Rasio  Imbalan  Ekuitas,  dan  Rasio  Belanja  Pegawai  sebagaimana  ditunjukkan  oleh persamaan (4) sampai dengan persamaan (8).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Atas  Laporan  Keuangan  BLU  Universitas  Brawijaya  tahun  2017  sampai  dengan  tahun  2021 dilakukan analisis menggunakan metode  komparatif. Analisis  dilakukan dengan membandingkan rasio LK Universitas Brawijaya tahun 2017 – 2020. Analisis kinerja keuangan
……………………… (1)
……………………… (2)
……………………… (3)
……………… (4) ……………… (5) ……………… (7) ……………… (8) ……………… (6)
atas laporan tersebut dilakukan  menggunakan ukuran kinerja dan posisi keuangan dari aspek likuiditas serta kinerja layanan menurut ketentuan PER-28/PB/2019.

## a. Rasio Kas
Rata-rata rasio kas BLU Universitas Brawijaya dari tahun 2017 – 2020 sebesar 1,8. Hal ini berarti kurang lebih terdapat 1,8 rupiah kas dan setara kas yang tersedia untuk membayar setiap  rupiah  kewajiban  jangka  pendek  yang  dimiliki.  Dengan  kata  lain,  setiap  1  rupiah kewajiban jangka pendek yang dimiliki oleh BLU, dijamin pembayarannya sebesar 1,8 kali dari jumlah  kas  dan  setara  kas  yang  dimiliki  oleh  BLU  Universitas  Brawijaya.  Pada  tahun  2020 terlihat penurunan rasio kas BLU Universitas Brawijaya. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah  kewajiban  jangka  pendek  BLU  Universitas  Brawijaya.  Kondisi  ini  masih  dapat  diatasi dengan  tersedianya  likuiditas  yang  berlebih  sehingga  BLU  Universitas  Brawijaya  mampu membayar seluruh  kewajiban  jangka  pendek  yang  dimiliki.  Tabel 1  menyajikan  rasio  kas  BLU Universitas Brawijaya tahun 2017-2021.
Tabel 1. Rasio Kas BLU Universitas Brawijaya Tahun 2017 – 2020 Tahun Nilai Rasio Kas Kriteria (PER-28/PB/2019) 2017 1,86 Tinggi 2018 1,4 Tinggi 2019 2,28 Tinggi 2020 1,66 Tinggi
Sumber: Data diolah (2021)

## b. Rasio Lancar
Rata-rata  rasio  lancar  BLU  Universitas  Brawijaya  dari  tahun  2017  –  2020  sebesar  3,2. Rasio  lancar  ini  mengindikasikan  kemampuan  BLU  Universitas  Brawijaya  dalam  memenuhi kewajiban  jangka  pendeknya  sebesar  3,2  terhadap  total  aset  lancar  yang  dimiliki.  Hal  ini menunjukkan bahwa setiap 1 rupiah kewajiban jangka pendek BLU dijamin sebesar 3,2 kali aset lancar dan menjelaskan bahwa tingkat kesehatan keuangan yang dimiliki BLU tinggi. Pemicunya bersumber  dari  peningkatan  aset  lancar  di  tahun  2020  pada  kas  dan  setara  kas,  piutang  dari kegiatan  operasional  BLU,  pos  investasi  jangka  pendek,  serta  pendapatan  yang  masih  harus diterima. Tabel 2 menyajikan rasio lancar BLU Universitas Brawijaya tahun 2017-2021.
Tabel 2. Rasio Lancar BLU Universitas Brawijaya Tahun 2017 – 2020 Tahun Nilai Rasio Lancar Kriteria (PER-28/PB/2019) 2017 3,15 Tinggi 2018 2,52 Tinggi 2019 3,31 Tinggi 2020 3,8 Tinggi Sumber: Data diolah (2021)

## c. Periode Penagihan Piutang
Rata-rata periode penagihan piutang BLU Universitas Brawijaya dari tahun 2017 – 2020 adalah  5,89.  Tren  periode  penagihan  piutang  mengalami  penurunan  di  tahun  2018  dan  2019 dan  membaik  di  tahun  2020.  Peningkatan  ini  menunjukkan  bahwa  kemampuan  BLU  dalam mengkonversi piutang menjadi kas semakin cepat. Hal ini dapat dianggap sebagai peningkatan
kinerja BLU dalam pengelolaan piutang dari layanan yang telah disediakan. Tabel 3 menyajikan periode penagihan piutang BLU Universitas Brawijaya tahun 2017-2021.
Tabel 3. Periode Penagihan Piutang BLU Universitas Brawijaya Tahun 2017 – 2020 Tahun Periode Penagihan Piutang (Hari) Kriteria (PER-28/PB/2019) 2017 11,26 Cepat 2018 5,74 Cepat 2019 2,56 Cepat 2020 3,98 Cepat
Sumber: Data diolah (2021)

## d. Rasio POBO
Rata-rata  rasio  POBO  BLU  Universitas  Brawijaya dari  tahun  2017  –  2020 sebesar  1,11 dan  menunjukkan  tingkat  kemandirian  BLU  tergolong  tinggi  dalam  4  (empat)  tahun  terakhir. Tingkat  kemandirian  tertinggi  dicapai  pada  tahun  2020.  Semakin  tinggi  kemandirian  BLU menunjukkan  BLU  semakin  efektif  dan  mandiri  dalam  menjalankan  kegiatan  operasionalnya serta mampu mengurangi ketergantungan BLU terhadap APBN. Tabel 4 menyajikan rasio POBO BLU Universitas Brawijaya tahun 2017-2021.
Tabel 4. Rasio POBO BLU Universitas Brawijaya Tahun 2017 – 2020 Tahun Nilai Rasio POBO Kriteria (PER-28/PB/2019) 2017 1,11 Tinggi 2018 1,04 Tinggi 2019 1,07 Tinggi 2020 1,2 Tinggi Sumber: Data diolah (2021)

## e. Rasio BOPO
Tren  rasio  BOPO  BLU  Universitas  Brawijaya  mengalami  penurunan  dari  tahun  2017  – 2020.  Penurunan  nilai  rasio  BOPO  mencerminkan  peningkatan  efisiensi  BLU  Universitas Brawijaya dalam menyediakan pelayanan kepada masyarakat. Tabel 5 menyajikan rasio BOPO BLU Universitas Brawijaya tahun 2017-2021.
Tabel 5. Rasio BOPO BLU Universitas Brawijaya Tahun 2017 – 2020 Tahun Nilai Rasio BOPO Kriteria (PER-28/PB/2019) 2017 0,9 Cukup 2018 0,96 Cukup 2019 0,93 Cukup 2020 0,83 Cukup Sumber: Data diolah (2021)

## f. Rasio Imbal Jasa Layanan
Rasio imbal jasa layanan BLU Universitas Brawijaya tahun 2017 – 2020 bernilai positif dengan nilai yang fluktuatif. Rasio imbal jasa layanan dengan hasil positif menunjukkan bahwa kegiatan operasional  BLU  Universitas  Brawijaya  pada  tahun  2017  –  2020  telah  mampu  menghasilkan surplus.  Tabel  6  menyajikan  rasio  imbal  jasa  layanan  BLU  Universitas  Brawijaya  tahun  2017- 2021.
Tabel 6. Rasio Imbal Jasa Layanan BLU Universitas Brawijaya Tahun 2017 – 2020 Tahun Rasio Imbal Jasa Layanan 2017 0,10 2018 0,04 2019 0,07 2020 0,17 Sumber: Data diolah (2021)

## g. Rasio Imbalan Ekuitas
Rasio imbalan ekuitas BLU  Universitas Brawijaya mengalami penurunan menjadi 1% di tahun 2018  –  2019  dan  meningkat  menjadi  3%  di  tahun  2020.  Peningkatan  rasio  imbalan  ekuitas mencerminkan modal yang dimiliki oleh BLU UB mampu dikelola dengan baik oleh manajemen untuk  meningkatkan  kinerja  BLU  Universitas  Brawijaya.  Tabel  7  menyajikan  rasio  imbalan ekuitas BLU Universitas Brawijaya tahun 2017-2021.
Tabel 7. Rasio Imbalan Ekuitas BLU Universitas Brawijaya Tahun 2017 – 2020
Tahun Rasio Imbal Ekuitas (%) 2017 3 2018 1 2019 1 2020 3 Sumber: Data diolah (2021)

## h. Rasio Belanja Pegawai
Rasio  belanja  pegawai  BLU  Universitas  Brawijaya  dari  tahun  2017  –  2020  berada  di  kisaran 43,5%.  Nilai  ini  menunjukkan  bahwa  belanja  pegawai  dibiayai  oleh  pendapatan  operasional BLU Universitas Brawijaya dikisaran 40%. Namun berdasarkan rasio BOPO dan rasio imbal jasa layanan dijelaskan bahwa terjadi peningkatan efisiensi BLU serta kegiatan operasional BLU di tahun  2017  –  2020  sehingga  BLU  Universitas  Brawijaya  mampu  menghasilkan  surplus.  Oleh karena itu, belanja pegawai yang dilakukan oleh BLU Universitas Brawijaya dinilai masih efisien dalam rangka menjalankan kegiatan operasional BLU. Tabel 8 menyajikan rasio belanja pegawai BLU Universitas Brawijaya tahun 2017-2021.
Tabel 8. Rasio Belanja Pegawai BLU Universitas Brawijaya Tahun 2017 – 2020
Tahun Rasio Belanja Pegawai (%) 2017 44 2018 45 2019 42 2020 43

## Sumber: Data diolah (2021)
Secara  keseluruhan,  hasil  penelitian  menunjukkan  hasil  yang  sejalan  dengan  penelitian Maharani (2013) dengan objek BLU UNS, dan penelitian Efrina S et al., (2019) dengan objek BLU Universitas  Jambi.  Secara  umum  penelitian  juga  menguatkan  hasil  penelitian  Syahromi  & Cheisviyanny  (2020)  atas  penerapan  PPK  BLU  di  Universitas  Negeri  Padang  serta  penelitian Sari  et  al.  (2019)  yang  meneliti  mengenai  kinerja  dan  keuangan  BLU  bidang  Pendidikan. Implementasi  pengelolaan  BLU  memberi  dampak  positif  fleksibilitas  keuangan  serta  kinerja keuangan organisasi.

## 4. KESIMPULAN
Universitas  Brawijaya  mengadopsi  PPK  BLU  sejak  2008  hingga  tahun  2021  dengan  maksud dapat  meningkatkan  pelayanan  dan  kinerja  melalui  pemanfaatan  fleksibilitas  pengelolaan keuangan  dengan  berpedoman  kepada  paket  peraturan  keuangan  negara.  Berdasarkan perhitungan analisis rasio keuangan yang mengacu pada PER-28/PB/2019 ditinjau dari aspek likuiditas  dan  kinerja  layanan  menunjukkan  kinerja  BLU  Universitas  Brawijaya  semakin membaik dari tahun ke tahun. Rasio keuangan BLU aspek likuiditas selama tahun 2017 – 2020 memperoleh  kriteria  tinggi  untuk  rasio  kas  dan  rasio  lancar.  Sedangkan  periode  penagihan piutang BLU termasuk kriteria cepat yang mencerminkan peningkatan kemampuan BLU untuk mengkonversi  piutang  yang  dimiliki menjadi  kas. Selanjutnya  dari  aspek  kinerja  layanan,  BLU memiliki  kemandirian  tinggi  dalam  kurun  waktu  4  (empat)  tahun  sehingga  mampu meningkatkan  kinerja  operasional  yang  efisien  dalam  memberikan  pelayanan  kepada masyarakat.  Dengan  demikian,  dapat  dikatakan  bahwa  implementasi  PPK  BLU  terbukti mendorong peningkatan kinerja likuiditas dan kinerja keuangan BLU Universitas Brawijaya.

## 5. SARAN
Penelitian  selanjutnya  disarankan  melaluikan  pembuktian  hasil  penelitian  dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian lebih luas dapat dilakukan dengan melibatkan beberapa  PTN  berstatus  BLU.  Dengan  perubahan  status  badan  hukum  Universitas  Brawijaya dari BLU menjadi PTN Badan Bukum (PTN BH) pada tahun 2021, makan penelitian selanjutnya juga  dapat  membandingkan  kinerja  keuangan  sebelum  dan  sesudah  Universitas  Brawijaya sebelum dan sesudah perubahan status badan hukum.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Amirya, M., Djamhuri, A., & Ludigdo, U. (2012). PENGEMBANGAN SISTEM ANGGARAN DAN  AKUNTANSI  BADAN  LAYANAN  UMUM  UNIVERSITAS  BRAWIJAYA: PERSPEKTIF INSTITUSIONALIS. Jurnal Akuntansi Multiparadigma , 3 (3), 334–501.
Andriani,  D.  E.  (2007).  Pengembangan  Sumber-Sumber  Pendapatan  Perguruan  Tinggi. Jurnal Manajemen Pendidikan , 44–55.
Efrina  S,  L.,  Diah  P  A, E.,  & Aurora  L,  T.  (2019).  Evaluasi  Kinerja  Keuangan  dan  Pelayanan Universitas Jambi Dalam Penerapan Pola Keuangan Badan Layanan Umum. Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja , 4 (3), 53–67. https://doi.org/10.22437/jaku.v4i3.8137.
Iswahyudi,  T.  N.  (2018).  Analisis  Kinerja  Keuangan  BLU  pada  Rumah  Sakit  Umum  Daerah. Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman , 3 (4), 22.
Jumingan. (2006). Analisa Laporan Keuangan . Bumi Aksara.
Kamars, H. M. D. (1989). Sistem Pendidikan Dasar, Menengah, dan Tinggi, Suatu Studi Perbandingan Antar Beberapa Negara . Depdikbud, Dirjen Dikti, P2LPTK.
Kementerian  Keuangan.  (2016). Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor 220/PMK.05/2016  tentang  Sistem  Akuntansi  dan  Pelaporan  Keuangan  Badan  Layanan  Umum . https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2016/220~PMK.05~2016Per.pdf.
Kementerian  Keuangan.  (2019). Peraturan  Direktur  Jenderal  Perbendaharaan  Nomor  PER- 28/PB/2019  tentang  Pedoman  Telaah  dan  Analisis  Laporan  Keuangan  BLU  oleh  Kantor  Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan .
Kementerian  Keuangan  Republik  Indonesia.  (2015). Peraturan  Direktur  Jenderal  Perbendaharaan Nomor  PER-21/PB/2015  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Direktur  Jenderal  Perbendaharaan Nomor  PER-32/PB/2014/  tentang  Pedoman  Penilaian  Kinerja  Badan  Layanan  Umum  Bidang Layanan Pendidikan .
Maharani,  A.  (2013).  Analisis  Kinerja  Keuangan  Sebelum  dan  Sesudah  Penerapan  Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Jupe UNS , 1 (3), 1–10.
Maulana,  M.  S.  (2019).  Menristekdikti:  BLU  Harus  Menjadi  Praktik  Bisnis  yang  Sehat. Profesi- UNM . https://profesi-unm.com/2019/04/27/menristekdikti-blu-harus-menjadi-praktik- bisnis-yang-sehat/.
Ombudsman  Republik  Indonesia.  (2015). Laporan  Tahunan  2015 .  Ombudsman  Republik Indonesia.
Pasaribu,  M.  (2014). Analisis  Terhadap  Pola  Pengelolaan  Keuangan  Badan  Layanan  Umum:  Isu  dan Tantangannya . Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU.
http://blu.djpbn.kemenkeu.go.id/index.php?r=publication/article/view&id=4.
Pemerintah  RI.  (2004). Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2004  tentang  Perbendaharaan  Negara . https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40446/uu-no-1-tahun-2004.
Pemerintah RI. (2012). Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum . Puspawati,  A.  A.  (2016).  PENERAPAN  NEW  PUBLIC  MANAGEMENT  (NPM)  DI INDONESIA  (Reformasi  Birokrasi,  Desentralisasi,  Kerjasama  Pemerintah  dan  Swasta Dalam  Meningkatkan  Pelayanan  Publik). PUBLISIA  (Jurnal  Ilmu  Administrasi  Publik) , 1 (1),
38–53.
Putri, S., & Sugiri, D. (2021). Menilik Kontribusi dan Efektivitas Penerimaan PBB-P2 untuk Peningkatan PAD  dalam  Masa  Pandemi  COVID-19:  Studi  Kasus  Kota  Bandar  Lampung . 10 (2),  15. https://doi.org/10.32639/jiak.v10i2.864.
Republik  Indonesia.  (2015). Peraturan  Presiden  Nomor  2  Tahun  2015  tentang  Rencana  Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015—2019 . https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/41718/perpres-no-2-tahun-2015.
Sari,  Y.,  Masnila,  N.,  Widyastuti,  E.,  &  Wahyudi,  R.  (2019).  ANALISIS  KOMPARASI  ATAS KINERJA DAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM BIDANG PENYEDIAAN JASA PENDIDIKAN. JOURNAL OF APPLIED BUSINESS ADMINISTRATION , 3 (2),
271–280. https://doi.org/10.30871/jaba.v3i2.1728.
Sekaran, U., & Bougie, R. (2013). Research Methods for Business (6 ed.). John Wiley and Sons Inc.
Septiana, T. (2022). 15 Universitas Negeri Terbaik Indonesia Versi Webometrics 2022, Kampus Ini  Nomor  1. Kontan .  https://lifestyle.kontan.co.id/news/15-universitas-negeri-terbaik- indonesia-versi-webometrics-2022-kampus-ini-nomor-1.
Syahromi,  M.,  &  Cheisviyanny,  C.  (2020).  Analisis  Kinerja  Keuangan  Sebelum  Dan  Sesudah Penerapan  Pola  Pengelolaan  Keuangan  Badan  Layanan  Umum  Di  Universitas  Negeri Padang.
JURNAL EKSPLORASI AKUNTANSI , 2 (2), 2839–2860. https://doi.org/10.24036/jea.v2i2.253.
Triprasetya,  A.  S.,  Laksono,  T.,  &  Putu  Eka,  N.  L.  (2014).  Analisis  Kesiapan  Penerapan Kebijakan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas Di KabupatenKulon Progo (Studi Kasus Di Puskesmas Wates Dan Puskesmas Girimulyo II Kabupaten Kulon Progo. Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia , 3 (3), 124–137. https://doi.org/10.22146/jkki.36376.