## RESEARCH ARTICLE

## TINDAK PIDANA GRATIFIKASI DI INDONESIA DITINJAU DARI ASPEK BUDAYA HUKUM
Tigana Barkah Maradona 1 
1 Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia Jln. Ir. Sutami, No. 36A, Surakarta, Jawa Tengah 57126- Phone 0271-642595  maradona.tigana@gmail.com

## ABSTRACT
Seeing definition of meaningful gratification neutral provision, then the implementation of cultural value system  of  plant  cultivation  and  reciprocation  in  the  form  of  gift-giving  when  it  is  done  the  work environment of government, civil service, and organizers of the State, can be interpreted as a form of modus operandi of the practice of gratuities. Gratuity is a form of criminalization of cultural values reciprocation that basically prohibited is a gift related to their occupation, position or influence. Setting the Crime of Bribery in the formulation of the United Nations Convention against Corruption and the exclusion of the elements of the acceptance of gifts as a form of crime.
Keywords : Social system, Reciprocation, Gifts, Gratuities.
Melihat  definisi  gratifikasi  yang  bermakna  pemberian  yang  bersifat  netral,  maka Implementasi sistem nilai budaya menanam budi dan balas budi dalam bentuk pemberian hadiah  jika  dilakukan  dilingkungan  kerja  pemerintahan,  pengawai  negeri,  dan penyelenggara  Negara,  dapat  ditafsirkan  sebagai  bentuk  modus  operandi  dari  praktek gratifikasi.  Gratifikasi  merupakan  bentuk  kriminalisasi  terhadap  nilai  budaya  balas  budi yang  pada  dasarnya  yang  dilarang  adalah  hadiah  yang  berhubungan  dengan  pekerjaan, jabatan atau pengaruhnya. Pengaturan Tindak Pidana Penyuapan dalam rumusan United Nations  Convention  Against  Corruption  dan  tidak  dimasukkannya  unsur-unsur penerimaan hadiah sebagai bentuk tindak pidana.
Kata Kunci : sistem sosial, balas budi, hadiah, gratifikasi.

## I NTRODUCTION
Sistem  hukum  di  Indonesia  menganut  konsep  negara  hukum  bersumber  dari Undang-Undang  Dasar  1945  dan  negara  Indonesia  ialah  negara  yang  berdasarkan  atas hukum ( recht staat ), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka ( machtsstaat ). 1 Negara hukum
1 Muhammad Taher Azhary, 2010, Negara Hukum, Suatu Study Tentang Suatu Prinsip-Prinsipnya Diklat dari Segi Hukum Islam, Implementasi pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini , Bulan Bintang, Jakarta, hlm. 95
menurut  pandangan  Oemar  Senoadji  bahwa  Negara  hukum  Indonesia  memiliki  ciri-ciri khas  Indonesia. 2 Karena  Pancasila  harus  diangkat  sebagai  dasar  pokok  dan  sumber hukum, maka Negara Hukum Indonesia dapat pula dinamakan Negara Hukum Pancasila. Salah  satu  ciri  pokok  dalam  Negara  Hukum  Pancasila  ialah  adanya  jaminan  terhadap freedom of religion atau kebebasan beragama. Tetapi, kebebasan beragama di Negara Hukum Pancasila  selalu  dalam  konotasi  yang  positif,  artinya  tiada  tempat  bagi  ateisme  atau propaganda anti agama di bumi Indonesia. 3
Hal ini sangat berbeda dengan misalnya di Amerika Serikat yang memahami konsep freedom of religion baik dalam arti positif maupun dalam arti negatif, seperti yang dirumuskan oleh Sir Alfred Denning sebagaimana yang dikutip Senoadji sebagai berikut : “Freedom of religion means that we are free to worship or not to worship, to affirm the existence of God or deny it, to believein Christin religion or any other religion or in none, a s wewenang choose”. 4 Pandangan Oemar Senoadji  tentang  hubungan  antara  agama  dan  negara  di  Indonesia,  menurutnya  tidak menunjukkan  suatu  pemisahan  yang  rigid  (kaku)  dan  mutlak,  maka  pada  pandangan penulis rumusan ini dapat menimbulkan kesan seolah-olah mungkin ada pemisahan antara negara  dan  agama  di  Negara  Hukum  Pancasila  secara  tidak  rigid  dan  nisbi.  Penulis memahami bahwa dalam Negara Hukum Pancasila tidak boleh terjadi pemisahan antara agama  dan  negara  baik  secara  mutlak  maupun  secara  nisbi.  Karena  hal  itu  akan bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. 5
Terkait dengan sistem hukum pidana, banyak pendapat yang mengacu kepada teori Friedman  yang  menyebutkan  adanya  tiga  unsur  dari  sistem  hukum  yaitu substance (materi/substansi), stucture (struktur),  dan culture (budaya).  Akan  tetapi  ada  juga  yang mengembangkannya  menjadi  lebih  dari  tiga,  misalnya  GBHN-GBHN  Indonesia menjelang  masa  akhir  orde  baru  dalam  politik  pembangunan  hukumnya  misalnya menyebutkan empat unsur yaitu isi, aparat, budaya dan sarana-prasarana. 6
Lawrence W. Friedman menyebutkan bahwa sebuah sistem hukum memiliki unsur- unsur: 7
1. Struktur  hukum, yaitu  kerangka  skeletalnya;  bentuk  permanennya,  badan kepranataan sistem, tulang-tulang keras dan kaku yang menjaga proses untuk tetap mengalir dalam batas-batasnya.
2. Substansi  hukum , yang terbentuk dari: (a) aturan-aturan substantif, dan (b) aturan- aturan tentang bagaimana pranata-pranata hukum harus berprilaku.
3. Kultur  hukum, sebagai  unsur  dari  sikap  dan  nilai  sosial;  sebagai  bagian  dari  kultur hukum, yang mencakup kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara-cara bertindak dan berfikir,  yang  membelokkan  kekuatan-kekuatan  sosial  mendekat  dan  menjauhi undang-undang  dengan  cara-cara  tertentu.  Kultur  hukum  mencakup  :  (a)  sikap-
2 Ibid , hlm. 95
3 Suprianto,  Agus  Riwanto,  and  Sunny  Ummul  Firdaus,  ‘Implementasi  Peraturan  Pemerintah  Nomor  18 Tahun  2016  Tentang  Perangkat  Daerah  Terhadap  Efektivitas  Kinerja  Pegawai  Sekretariat  Daerah  Dewan Perwakilan’, Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS , VII.1 (2019), 134 – 43.
4 Ibid . 5 Ibid . 6 Moh.  Mahfud    MD,  2006, Membangun  Politik  Hukum,  Menegakkan  Konstitusi ,  Pustaka  LP3ES  Indonesia, Jakarta, hlm. 21
7 Lawrence M. Friedmann, 1975, The Legal System, A. Social Perpective , Russel Sage Foundation, New York, hlm. 171
sikap  terhadap  apakah  sesuatu  itu  salah  atau  benar,  dan  (b)  sikap-sikap  tentang apakah bermanfaat untuk berperkara di pengadilan.
Jika  mengacu  kepada  teori  Friedman  yang  menyebutkan  tiga  unsur  dari  sistem hukum, maka unsur-unsur dalam sistem hukum pidana, adalah substance yang merupakan materi atau substansi hukum pidana baik materil maupun formil, structure yang merupakan sistem  peradilan  pidana,  dan culture yang  mencakup  akseptasi,  kesadaran  hukum  dan perasaan hukum masyarakat terhadap kebijakan hukum pidana. 8
Antara  unsur  yang  satu  dengan  yang  lain  saling  mempengaruhi.  Substansi  hukum akan  menentukan  arah  penegakan  hukum  yang  akan  dilakukan  oleh  sistem  peradilan pidana, sedangkan output dari sistem peradilan pidana mempengaruhi tingkat kepercayaan dan  akseptasi  masyarakat.  Demikian  juga,  tingkat  kepercayaan  masyarakat  akan mempengaruhi  politik  hukum  dalam  menentukan  aspek  perubahan  substansi  hukum pidana  itu  sendiri.  Demikianlah,  sehingga  tiap  unsur  mempunyai  peranan  yang  penting dan  mempengaruhi  unsur  yang  lain  sebagai  suatu  kesatuan  yang  utuh  dalam  rangka mewujudkan tujuan dari hukum pidana sebagai suatu sistem hukum pidana. 9
Salah satu modus operandi Korupsi yang berkembang dalam sistem hukum pidana di  Indonesia  adalah  Gratifikasi.  Pembahasan  mengenai  tindak  pidana  Gratifikasi  tidak dapat  dipisahkan  dengan  pembahasan  tentang  Tindak  Pidana  Korupsi  secara  umum. Mengingat  bahwa  Gratifikasi  merupakan  salah  satu  bentuk modus  operandi dari  tindak pidana  korupsi  itu  sendiri.  Pada  unsur  substansi  hukum,  khususnya  sibstansi  hukum materil tindak pidana korupsi, maka menurut hemat penulis pada dasarmya tidak terdapat kelemahan  yang  berdampak  sebagai  kendala  dalam  proses  penyidikan  terhadap  tindak pidana Korupsi. Akan tetapi pada substansi hukum formil terutama yang terkait dengan kelembagaan  struktur  hukum  penyidik,  menimbulkan  berbagai  kendala  pada  tahap implementasinya. 10
Tindak Pidana Penyuapan dalam rumusan United Nations Convention Against Corruption selalu diikuti dengan unsur-unsur kunci yaitu : a. act or refrain from acting in the execution of his official  duties (bertindak  atau  berhenti  bertindak  dalam  pelaksanaan  tugas  resmi  nya);  b. Trading  in  influence (Mempengaruh  jabatan);  c. misappropriation  of  influence (Penyalahgunaan pengaruh);  d. Abuse  of  functions (Penyalahgunaan  fungsi  jabatan);  e. Trading  in  influence (Mempengaruh jabatan); dan f. Illicit enrichment (Memperkaya diri secara illegal).

## DISCUSSION
Lawrence  M.  Friedman  mengatakan  bahwa  sistem  hukum  tidak  saja  merupakan serangkaian  larangan  atau  perintah,  tetapi  juga  sebagai  aturan  yang  bisa  menunjang, meningkatkan,  mengatur,  dan  menyunguhkan  cara  mencapai  tujuan. 11 Friedman  juga percaya bahwa hukum tidak saja mengacu pada peraturan tertulis atau kontrol sosial resmi
8 Farid Achmad and Supanto, ‘Urgensi Penguatan Peran Penuntut Umum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia’, Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS , VII.1 (2019), 1 – 14.
9 Achmad and Supanto.
10 Wijiatmo and Supanto, ‘Kebijakan Hukum Pidana Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Guru Dalam Hal Kedispli nan’, Pasca Sarjana Hukum UNS , 7.1 (2019), 85 – 92.
11 Lawrence M. Friedman, 1984, American Law: An Introduction , W.E. Norton & Company, New York, hlm.
dari  pemerintah,  tetapi  juga  menyangkut  peraturan  tidak  tertulis  yang  hidup  ditengah masyarakat (living  law), menyangkut  struktur,  lembaga  dan  proses  sehingga  berbicara tentang  hukum,  kita  tidak  akan  terlepas  dari  pembicaraan  tentang  sistem  hukum  secara keseluruhan”  bahwa  sistem  haruslah  ditelaah  sebagai  su atu  kesatuan  yang  meliputi tindakan re-evaluasi,  reposisi, dan  pembaharuan  (reformasi)  terhadap  struktur  ( structure ), substansi  ( substance )  hukum,  dan  budaya  hukum  ( legal  culture ).  Keterpaduan  (“ integrated ”) dari sistem hukum tersebut selayaknya dilakukan secara simultan, integral, dan paralel. 12

## 1. Sistem Sosial
Kultur  adalah  pola  perilaku  yang  integratif  dalam  diri  setiap  orang  baik  yang muncul  pada  fikiran,  perkataan,  perbuatan  dan  artifak  orang,  yang  kesemuanya tergantung pada program sosialisasi budaya dan kemampuan tiap orang untuk belajar, menginternalisasikan  memperoleh  insentif  dan  disinsentif  dalam  menyebarkan pengetahuan tersebut pada sesamanya atau generasi berikutnya. 13
Menurut  Sudikno  Mertokusumo,  bahwa  ilmu  hukum  tidak  melihat  hukum sebagai suatu chaos atau “ mass of rules ”, tetapi melihatnya. sebagai suatu “ stuctured whole ” atau  sistem.  Lebih  lanjut  dikatakan  bahwa  “hukum  merupakan  sistem,  artinya  bahwa hukum itu merupakan tatanan, merupakan suatu kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian  atau  unsur-unsur  yang  saling  berkaitan  erat  satu  sama  lain. 14 Artinya bahwa bahwa sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut.
Kees Schuyt dalam bukunya “ recht en samenleving ” seperti yang dikutip o leh Arief Sidharta mengemukakan teori yang menguraikan tentang hal-hal apa saja yang masuk dalam  suatu  sistem  hukum  dengan  bertolak  dari  kenyataan  kemasyarakatan  sebagai landasan  analisis,  yaitu  bahwa  sebuah  sistem  hukum  terdiri  atas  tiga  unsur  yang memiliki  kemandirian  tertentu  (memiliki  batas-batas  yang  relative  jelas)  yang  saling berkaitan,  dan  masing-masing  dapat  dijabarkan  lebih  lanjut. 15 Unsur-unsur  yang mewujudkan sistem hukum itu adalah :
a. Unsur idiil, yaitu unsur yang terbentuk dari sistem makna dari hukum, yang terdiri atas aturan-aturan, kaidah-kaidah, dan asas-asas. Unsur inilah yang oleh para yuris disebut “sistem hukum” bagi para psikolog masih ada unsur la innya.
b. Unsur operasional, yaitu Unsur yang terdiri dari keseluruhan organisasi-organisasi dan lembaga-lembaga, yang didirikan dalam suatu sistem hukum. Yang termasuk dalam  unsur  ini  adalah  pengembang  jabatan  ( ambtsdrager ),  yang  berfungsi  dalam kerangka suatu organisasi atau lembaga.
c. Unsur  actual,  yaitu  keseluruhan  putusan-putusan  dan  perbuatan-perbuatan konkret  yang  berkaitan  dengan  sistem  makna  dari  hukum,  baik  dari  para pengembang  jabatan  maupun  dari  para  warga  masyarakat,  yang  di  dalamnya terdapat sistem hukum itu
Hukum merupakan suatu sistem norma-norma. Sebagai sistem, hukum memiliki sifat umum dari suatu sistem, paling tidak ada tiga ciri : menyeluruh ( wholes ), memiliki
12 Sudikno Mertokusumo, 1996, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar , Liberty, Yogyakarta, hlm. 4
13 A. Kadarmanta, 2007, Membangun Kultur Kepolisian , PT. Forum Media Utama, Jakarta, hlm. 88
14 Soedikno Mertokusumo, Op.Cit , hlm. 115
15 Arief Sidharta B, 1999, Refleksi tentang Hukum , Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 140
beberapa  elemen  ( elements ),  semua  elemen  saling  terkait  ( relation )  dan  kemudian membentuk ( structure ). Oleh sebab itu, sistem hukum memiliki cara kerja sendiri untuk mengukur validitas sesuatu dalam suatu sistem hukum tersebut. 16
Sistem  hukum  tersusun  atas  sejumlah  subsistem  sebagai  komponennya  yang saling  terkait  dan  berinteraksi.  Mochtar  Kusumaatmadja28  memandang  komponen sistem  hukum  itu  terdiri  atas  :  1).  Asas-asas  dan  kaidah-kaidah;  2).  Kelembagaan hukum; 3). Proses-proses perwujudan kaidah-kaidah dalam kenyataan. Mengenai sistem hukum  ( legal  system ). 17 Friedman  menyatakan  bahwa  sistem  hukum  terdiri  dari  tiga elemen,  yaitu  elemen  struktur  hukum  ( legal  structure ),  substansi  hukum  ( legal  substance ), dan  budaya  hukum  ( legal  culture ). 18 Struktur  hukum  adalah  pola  yang  memperlihatkan tentang bagaimana hukum itu dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya, yaitu memperlihatkan  bagaimana  proses  hukum  itu  berjalan  oleh  aparat  penegak  hukum; Substansi  hukum  adalah  peraturan-peraturan  yang  dipakai  oleh  para  pelaku  hukum pada  waktu  melakukan  perbuatan-perbuatan  dan  hubungan-hubungan  hukum; sedangkan  kultur  hukum  adalah  tuntutan  atau  permintaan  yang  menghendaki penyelesaian masalah-masalah hukum melalui institusi hukum. 19
Sistem hukum nasional Indonesia adalah sistem hukum yang berlaku di seluruh Indonesia  yang  meliputi  semua  unsur  hukum  (seperti  isi,  struktur,  budaya,  sarana, peraturan  perundang-undangan,  dan  semua  sub  unsurnya)  yang  antara  yang  satu dengan  yang  lain  saling  bergantung  dan  yang  bersumber  dari  pembukaan  dan  pasal- pasal UUD 1945. Mengacu pada teori Friedman tentang  sistem hukum, maka  sistem hukum dibagi menjadi tiga unsur yakni Substance (materi/substansi), structure ( struktur), dan culture (budaya). 20
Sistem hukum merupakan sistem yang abstrak dan terbuka artinya bahwa sistem hukum  itu  terdiri  dari  unsur-unsur  yang  tidak  konkrit,  tidak  menunjukkan  Kesatuan yang  dapat  di  lihat,  dan  unsur-unsur  itu  mempunyai  hubungan  timbal  balik  dengan lingkungannya,  serta  unsur-unsur  lain  yang  tidak  termasuk  dalam  sistem  mempunyai pengaruh terhdap unsur-unsur dalam sistem. 21 Scolten menyatakan bahwa hukum itu merupakan  sistem  terbuka  yang  sifatnya  tidak  lengkap  dan  tidak  mungkin  lengkap. 22 Oleh  karena  sistem  hukum  pidana  adalah  sistem  terbuka,  maka  selalu  membutuhkan masukan untuk penyempurnaan.
Sistem hukum terbuka bukan berarti bahwa terdapat kebebasan untuk melakukan perubahan-perubahan  atau  pembentukan  hukum  baru  dalam  sistem  itu,  akan  tetapi dikatakan terbuka karena sistem hukum itu tidak lengkap dan rumusan-rumusan dalam ketentuan  hukum  pada  umumnya  bersifat  norma  kabur,  terutama  mengenai  istilah- istilah yang dapat memberikan penafsiran yang sangat luas. Sehingga keterbukaan dari sistem hukum ini dimaksudkan adalah istilah-istilah yang mengandung penafsiran yang sangat luas. Meskipun demikian, Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa “meskipun
16 Mudzakir, 2001, Posisi Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana, Disertasi, Universitas Indonesia , Jakarta, hlm. 21 17 Arief Sidharta, Op.Cit , hlm. 75
18 Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 154
19 Ibid , hlm. 154
20 Harian Kedaulatan Rakyat, 2006, Hukum Nasional Menganut Prismatik Pancasila , Jakarta, hlm. 21
21 Sudikno Mertokusumo, Op.Cit , hlm. 117
22 Ibid .
sistem hukum itu dikatakan terbuka, akan tetapi di dalam sistem hukum itu ada bagian- bagian  yang  sifatnya  tertutup,  yang  berarti  bahwa  pembentuk  UU  tidak  member kebebasan untuk pembentukan hukum. 23
Berbagai  macam  sistem  hukum  yang  tumbuh  dalam  lembaga  hukum  yang mengatur kehidupan manusia seperti Common Law System , Civil Law System , Sosialis Legal System , Chenese  Law  System dan Moslem  Law  System ,  dalam  perkembangan  hukum  di Indonesia,  telah  terjadi  sinergi  dari  berbagai  sistem  hukum  tersebut  sehingga menimbulkan  persoalan  dalam  menentukan  sistem  hukum  yang  berlaku  Indonesia. Indonesia  sebagai  negara  hukum  yang  berdasarkan  Undang-Undang  Dasar  1945 dengan  groundnorm  Pancasila, 24 mewarisi Civil  Law  System atau  sistem  Eropa Kontinental dari sistem hukum Belanda yang pernah menjajah Indonesia. Akan tetapi dalam praktek hukum dalam system peradilan misalnya, hakim seringkali mengacu pada putusan hakin yang terdahulu ( yurisprudensi ) yang merupakan metode system peradilan dalam Common Law System atau sistem peradilan anglo saxon . 25
2. Gratifikasi Arti gratifikasi dapat diperoleh dari Penjelasan Pasal 12B UU No. 20 Tahun 2001, yaitu pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat ( discount ), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri  maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. 26
Definisi di atas menunjukkan bahwa gratifikasi sebenarnya bermakna pemberian yang bersifat netral. Suatu pemberian menjadi gratifikasi yang dianggap suap jika terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugas penerima. 27 Ketentuan tentang gratifikasi yang dianggap suap seperti diatur pada Pasal 12B dan 12C UU No. 20  Tahun  2001  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut berbeda dengan suap. Hal ini perlu  ditegaskan  mengingat  selama  ini  masih  terdapat  kerancuan  berpikir  seolah-olah delik  gratifikasi  merupakan  bentuk  lain  dari  suap  atau  menyamakan  delik  gratifikasi dengan suap.
Menurut  Eddy  Omar  Syarif,  Guru  Besar  Hukum  Pidana  Fakultas  Hukum Universitas  Gadjah  Mada,  mengungkapkan  bahwa  perbedaan  gratifikasi  dan  suap terletak  pada  ada  atau  tidak meeting  of  mind pada  saat  penerimaan.  Pada  tindak  pidana suap, terdapat meeting of mind antara pemberi dan penerima suap, sedangkan pada tindak pidana gratifikasi tidak terdapat meeting of mind antara pemberi dan penerima. Meeting of mind merupakan nama lain dari konsensus atau hal yang bersifat transaksional. 28 Drs.  Adami  Chazawi,  SH.,  Dosen  Fakultas  Hukum  Pidana  Universitas Brawijayam,  memberikan  penajaman  perbedaan  delik  gratifikasi  dengan  suap,  bahwa
23 Ibid .
24 H. Mohammad Daul Ali, 1994, Hukum Islam , PT. Raya Carafindo, Jakarta, hlm. 39
25 Salma Suroyya Yuniyanti, ‘The Philosophical Foundation  of the Coherence of  Regulations Concern ing Apartment  in  Indonesia’, Journal  of  Morality  and  Legal  Culture  (  JMCL  ) ,  1.1  (2020),  18 – 23 <https://doi.org/10.20961/jmail.17i1.41087>.
26 Komisi Pemberantasan Korupsi, 2015, Pedoman Pengendalian Gratifikasi , KPK, Jakarta, hlm. 9 27 Ibid , hlm. 9 28 Ibid .
pada ketentuan tentang gratifikasi belum ada niat jahat (mens rea) pihak penerima pada saat  uang  atau  barang  diterima.  Niat  jahat  dinilai  ada  ketika  gratifikasi  tersebut  tidak dilaporkan dalam jangka waktu 30 hari kerja, sehingga setelah melewati waktu tersebut dianggap suap sampai dibuktikan sebaliknya. Sedangkan pada ketentuan tentang suap, pihak penerima telah mempunyai niat jahat pada saat uang atau barang diterima. 29
Djoko  Sarwoko,  SH,  MH,  Mantan  Ketua  Muda  Pidana  Khusus  dan  Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, menjelaskan bahwa : “Suap dan Gratifikasi berbeda. Dalam kasus tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK, ketika tersangka melaporkan setelah ditangkap KPK sedangkan perbuatan yang mengindikasikan meeting  of mind sudah terjadi  sebelumnya,  maka itu tidak bisa disebut gratifikasi. Pelaporan gratifikasi dalam jangka waktu 30 hari tersebut harus ditekankan pada  kesadaran  dan  kejujuran  dengan  itikad  baik.  Dalam  suap  penerimaan  sesuatu dikaitkan  dengan  untuk  berbuat  atau  tidak  berbuat  yang  terkait  dengan  jabatannya. Sedangkan  gratifikasi  dapat  disamakan  dengan  konsep self  assessment seperti  kasus perpajakan yang berbasis pada kejujuran seseorang.” 30
Gratifikasi  merupakan  pemberian  dalam  arti  luas.  Pengaturan  dan  penyebutan gratifikasi  secara  spesifik  dikenal  sejak  disahkannya  UU  No.  20  Tahun  2001  tentang Perubahan  atas  Undang-undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi  (UU  Tipikor).  Undang-undang  memberikan  kewajiban  bagi pegawai  negeri  atau  penyelenggara  negara  untuk  melaporkan  pada  KPK  setiap penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas atau kewajiban penerima. Jika gratifikasi yang dianggap pemberian suap tersebut tidak dilaporkan  pada  KPK,  maka  terdapat  resiko  pelanggaran  hukum  baik  pada  ranah administratif ataupun pidana. 31
Mencermati pengertian Gratifikasi sebagaimana diuraikan di atas, maka menurut hemat  penulis  bahwa  gratifikasi  pada  dasarnya  adalah  merupakan  pemberian  dari seseorang  kepada  orang  lain  (pengawai  negeri,  pejabat  penyelenggara  negara)  sebagai balas budi atas perbuatan yang dilakukan atau tidak dilakukan yang menguntungkan si pemberi  hadiah.  Pengertian  ini,  pada  dasarnya  merupakan  pengertian  suap  menyuap, yang membedakan adalah meeting of mind yaitu pada suap ada kesepakatan atau niat dan permintaan dari penerima suap, dan biasanya dilakukan sebelum perbuatan dilakukan. Sedangkan  dalam  gratifikasi,  biasanya  inisiatif  hadiah  datang  dari  si  pemberi  hadiah sebagai balas budi dan tanda terima kasih atas bantuan yang diterimanya. Akan tetapi, yang  dilarang  dalam  perkara  gratifikasi  adalah  perbuatan  menerima  hadiah,  bukan memberikan hadiah.
3. Nilai Budaya Balas Budi
Pengertian Nilai ( value ) adalah kemampuan yang dipercayai ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia. Jadi nilai itu pada hakikatnya adalah sifat dan kualitas yang melekat  pada  suatu  obyek.  Dengan  demikian,  maka  nilai  itu  adalah  suatu  kenyataan yang  tersembunyi  dibalik  kenyataan-kenyataan  lainnya.  Menilai  berarti  menimbang,
29 Ibid .
30 Ibid , hlm. 10 31 Sara  Hersria vita,  ‘UPAYA  PENGEMBALIAN  KERUGIAN  NEGARA  DARI  PERKARA  TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KEJAKSAAN NEGERI SUKOHARJO’, Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi , 7.1 (2019), 15 – 28.
suatu  kegiatan  manusia  untuk  menghubungkan  sesuatu  dengan  sesuatu  yang  lain kemudian untuk selanjutnya diambil keputusan. 32
Max  Scheler43  menyatakan  bahwa  nilai-nilai  yang  ada  tidak  sama  tingginya  dan luhurnya. Menurutnya nilai-nilai dapat dikelompokan dalam empat tingkatan yaitu : 33
a. Nilai  kenikmatan  adalah  nilai-nilai  yang  berkaitan  dengan  indera  yang memunculkan rasa senang, menderita atau tidak enak;
b. Nilai  kehidupan  yaitu  nilai-nilai  penting  bagi  kehidupan  yakni:  jasmani, kesehatan serta kesejahteraan umum;
c. Nilai  kejiwaan  adalah  nilai-nilai  yang  berkaitan  dengan  kebenaran,  keindahan dan pengetahuan murni;
d. Nilai  kerohanian  yaitu  nilai  yang  berkaitan  dengan  tingkatan  modalitas  dari yang suci.
Budaya  adalah  suatu  cara  hidup  yang  berkembang  dan  dimiliki  bersama  oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. 34 Budaya terbentuk dari banyak unsure yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas,  pakaian,  bangunan,  dan  karya  seni.  Bahasa,  sebagaimana  juga  budaya, merupakan bagian tak terpisahkan dari diri manusia sehingga banyak orang cenderung menganggapnya  diwariskan  secara  genetis.  Ketika  seseorang  berusaha  berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda budaya dan menyesuaikan perbedaan-perbedaannya, membuktikan  bahwa  budaya  itu  dipelajari.  Budaya  adalah  suatu  pola  hidup menyeluruh.  budaya  bersifat  kompleks,  abstrak,  dan  luas.  Banyak  aspek  budaya  turut menentukan perilaku komunikatif. Unsur-unsur sosio-budaya ini tersebar dan meliputi banyak kegiatan sosial manusia. 35
Beberapa  alasan  mengapa  orang  mengalami  kesulitan  ketika  berkomunikasi dengan  orang  dari  budaya  lain  terlihat  dalam  definisi  budaya:  Budaya  adalah  suatu perangkat  rumit  nilai-nilai  yang  dipolarisasikan  oleh  suatu  citra  yang  mengandung pandangan atas keistimewaannya sendiri."Citra yang memaksa" itu mengambil bentuk- bentuk  berbeda  dalam  berbagai  budaya  seperti  "individualisme  kasar"  di  Amerika, "keselarasan individu dengan alam" d Jepang dan "kepatuhan kolektif" di Cina. 36 Citra budaya  yang  bersifat  memaksa  tersebut  membekali  anggota-anggotanya  dengan pedoman  mengenai  perilaku  yang  layak  dan  menetapkan  dunia  makna  dan  nilai  logis yang dapat dipinjam anggota-anggotanya yang paling bersahaja untuk memperoleh rasa bermartabat  dan  pertalian  dengan  hidup  mereka.  Dengan  demikian,  budayalah  yang menyediakan  suatu  kerangka  yang  koheren  untuk  mengorganisasikan  aktivitas seseorang dan memungkinkannya meramalkan perilaku orang lain. 37
Nilai  moral  individual  adalah  nilai  moral  yang  menyangkut  hubungan  manusia dengan kehidupan  diri  pribadi sendiri atau cara manusia memperlakukan diri pribadi.
32 Yoga  Permana  Wijaya, Hakekat  Nilai  Dan  Moral  Serta  Sosialisasinya  Dalam  Kehidupan  Manusia , <https://yogapermanawijaya.wordpress. com/2014/05/18/hakekat-nilai-dan-moral-serta-sosialisasinya-dalam- kehidupan-manusia/>, diakses tanggal 11 Juni 2021.
33 Ibid . 34 Cecunguk.blogspot, Nilai Moral Sebagai Sumber Budaya Dan Kebudayaan, <http://cecungukhidupdalamkedamaian.blogspot.co.id/ 2011/06/nilai-moral-sebagai-sumber-budaya-dan.html>, diakses tanggal 11 Juni 2021.
35 Ibid 36 Ibid 37 Ibid
Nilai moral tersebut mendasari dan menjadi panduan hidup manusia yang merupakan arah dan aturan yang perlu dilakukan dalam kehidupan pribadinya. Adapun nilai moral individual,  meliputi: 38 1.  Kepatuhan;  2.  pemberani;  3.  rela  berkorban;  4.  Jujur;  5.  adil dan bijaksana; 6. meng- hormati dan menghargai; 7. bekerja keras; 8. menepati janji; 9. tahu  Balas  Budi;  10.  baik  budi  pekerti;  11.  rendah  hati,  dan  12.  hati-hati  dalam bertindak.
Nilai  budaya  merupakan konsep dasar yang bersifat umum yang sangat penting dan bernilai bagi kehidupan masyarakat. Selain itu nilai budaya menjadi acuan tingkah laku  sebagian  besar  anggota  masyarakat  sebagai  hasil  belajar  sejak  masa  kanak-kanak sampai  dewasa.  Berbagai  suku  bangsa  memiliki  dan  mengamalkan  nilai-nilai  seperti gotong  royong,  musyawarah,  setia  kawan,  harga  diri,  dan  sebagainya  yang  tercermin dalam berbagai kebudayaan sebagai hasil proses pembelajaran. 39
a. Prinsip balas budi ( ongaeshi ) Jepang
Orang  Jepang  mengenal  istilah on atau ongaeshi yang  berarti  balas  budi. Orang  Jepang  merasa  berhutang  budi  atas  segala  kebaikan  yang  diterimanya. Maka dari itu, ia akan menolak sebisa  mungkin kebaikan yang kita tawarkan. Jikapun  “terpaksa”  menerima  tawaran  tersebut,  maka  akan  ia  ingat  terus sampai ia bisa membalas kebaikan yang diterimanya. 40
Orang  Jepang  tetap  memerhatikan  kultur,  sekalipun  menjadi  negara maju.  Kultur  tersebut  tidak  kemudian  ikut  tergerus  dan  memudar.  Setiap kebaikan  apapun  yang  diterimanya,  harus  segera  dibalas.  Juga  saat  kita menerima  kebaikan  apapun  dari  orang  lain,  sebenarnya  harga  diri  kita  jatuh dan “tertawan” sampai kemu dian kita bisa membalas kebaikan tersebut. 41
Ajaran  untuk  membalas  budi  merupakan  perwujudan  konsep  giri  dan ninjou yang menjadi ciri khas budaya Jepang. Kata giri, memiliki beberapa arti, antara lain „jalan yang benar untuk melakukan sesuatu hal a tau perkara, budi pekerti ‟ .  Konsep  ini  berawal  dari  ajaran  konghuchu  yang  merupakan  dasar ajaran  Shinto.  Konsep  giri  ini  dipakai  dalam  hubungan  antar  individu,  dan merupakan  tradisi  yang  sudah  lama  menyatu  pada  diri  masyarakat  Jepang, terutama pada masyarakat petani pedesaan. 42
Pada  waktu  menanam  padi,  jika  seserang  mendapatkan  bantuan  dari orang lain, maka dia mempunyai „kewajiban ‟ untuk membalasnya. Konsep giri merupakan  akar  terbentuknya  perasaan „ berhutang  budi ‟ .  Sedangkan  ninjou berarti  kebaikan  hati,  kasih  saying,  tenggang  rasa  sebagai  kodrat  manusia. Ninjou menggambarkan pemahaman, pengertian terhadap kehidupan manusia di alam semesta ini. Para ahli berpendapat bahwa giri dan ninjou adalah satu kesatuan, namun ada ahli yang berpendapat bahwa giri dan ninjou merupakan
38 Dwi  Sulistyarini, Nilai  Moral  dalam  Cerita  Rakyat  Sebagai  Sarana  Pendidikan  Budi Pekerti ,<http://kidemang.com/kbj5/index.php/makalah-komisi-b/1147-13-nilai-moral-dalam-cerita-rakyat-sebagai- sarana-pendidikan-budi-pekerti/>, diakses tanggal 11 Juni 2021
39 Benedict, Ruth, 1982, Pedang Samurai dan Bunga Seruni : Pola- Pola Kebudayaan Jepang . Sinar Harapan, Jakarta, 1982, h. 105.
40 Rizaldwiprayogo, Prinsip Balas Budi Orang Jepang , <https://rizaldp.wordpress.com/ 2012/10/31/prinsip- balas-budi-orang-jepang/>, diakses tanggal 11 Juni 2011.
41 Ibid 42 Sriwahyu  Istana  Trahutami,  2015, Nilai  Sosial  Budaya  Jepang  Dalam  Peribahasa  Jepang  Yang  Menggunakan Konsep Binatang , Jurnal Izumi Program Studi Bahasa dan Sastra Jepang, Volume 5, No. 1
hubungan  timbal  balik,  atau  saling  berlawanan.  Penempatan  giri  dan  ninjou yang  saling  berlawanan  ini  dimaknai  sebagai  hubungan  timbal  balik  antara pribadi dan umum dalam struktur masyarakat Jepang. Konsep giri ditempatkan lebih  tinggi  daripada  ninjou.  Konsep  giri  dan  ninjou  inilah  yang  melahirkan kewajiban  moral  yang  terdapat  dalam  kehidupan  sosial  masyarakat  Jepang. Agar  hubungan  berjalan  harmonis,  jika  seseorang  mendapat  kebaikan  dari orang lain, maka dia mempunyai kewajiban moral untuk membalasnya. Sikap membalas budi terdapat pada data : 43
1) Kai inu nite o kamareta , kebajikan dibalas kejahatan
2) Inuwa mikka kaeba sannen on o wasurenu, orang yang tahu balas budi.
3) Nekowa sannen on omikkade wasureru, orang yang tidak tahu membalas budi.
Konsep  hutang  yang  dikenal  di  Jepang  yaitu on memiliki  persamaan dengan konsep hutang di Bali yaitu Tri Rna . On merupakan beban atau hutang yang  wajib  dibayarkan  kembali  oleh  seseorang.  On  juga  merupakan  konsep yang  menunjuk  kepada  hutang  psikologis  dan  sosial  yang  dikenakan  kepada seseorang  atas  kebaikan-kebaikan  yang  diterimanya  dari  orang  lain.54 sedangkan Tri Rna memiliki arti yaitu tiga jenis hutang atau tiga jenis kewajiban yang harus dibayar manusia. Hutang dalam konsep Tri Rna dibedakan menjadi tiga  yaitu  Dewa  Rna,  Pitra  Rna,  dan  Rsi  Rna.  Dewa  Rna  merupakan  hutang manusia  kepada  Tuhan  karena  Tuhan  telah  memberikan  Roh  sehingga manusia  bisa  hidup.  Hutang  ini  nyata  tetapi  tidak  bisa  dilihat.  Pitra  Rna merupakan  hutang  kepada  leluhur,  orang  tua,  ayah  atau  ibu  yang  telah mendidik,  merawat,  dan  membesarkan  manusia  dari  sejak  dalam  kandungan sampai  lahir  dan  menjadi  dewasa.  Hutang  yang  terakhir  yaitu  Rsi  Rna merupakan  hutang  kepada  para  maharesi  yang  selalu  memberikan  ilmunya, sehingga  manusia  menjadi  mengerti  mana  yang  merupakan  perbuatan  baik, dan  mana  yang  merupakan  perbuatan  yang  buruk  sehingga  bisa  hidup berdasarkan ajaran agama. 44 Hutang dalam konsep masyarakat Jepang dan Bali sama-sama  wajib  dibayar  sesuai  dengan  jenis  hutang  yang  dimiliki.  Dalam masyarakat  Jepang,  konsep  hutang  yaitu  on  dibayar  dengan  cara  melakukan sesuatu atau membalas budi baik seseorang dengan jalan kesetiaan, kepatuhan, dan  ketaatan  terhadap  kewajiban  yang  harus  dibayarkan  akibat  dikenakannya on tersebut. Dalam masyarakat Bali, terdapat konsep hutang yang dibawa sejak manusia  lahir  yaitu  Tri  Rna  dibayarkan  dengan  cara  melakukan  upacara keagamaan. Dalam dongeng Bali terdapat hutang yang dimiliki kepada Tuhan yang  disebut  dengan  Dewa  Rna.  Pembayaran  kewajiban  tersebut  dilakukan dengan melaksanakan upacara Dewa Yadnya dan Bhuta yadnya. Dewa Yadnya dan  Bhuta  Yadnya  dilakukan  sebagai  rasa  hormat  dan  untuk  membayar kewajiban kepada Tuhan sebagai umat manusia.
b. Prinsip menanam budi
43 Ibid
44 Setiadi Elly, 2011, Pengantar Sosiologi , Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 127
Menanam  budi  disebut  juga  membuat  budi  atau  menabur  budi.  Orang yang  menanam  budi  disebut  penanam  budi.  Menanam  budi  yang  dilakukan oleh  si  penanam  budi  bertujuan  untuk  berbuat  baik.  Si  penanam  budi memberikan  sesuatu  yang  dimiliki  yang  dipandangnya  layak  disertai  dengan niat ikhlas untuk memberikan sesuatu kepada seseorang yang dinilai patut atau layak. Adapun jenis-jenis budi yang biasa diberikan mencakup benda, tenaga, sopan-santun,  tutur-bahasa  dan  tegur-sapa,  kunjung-mengunjungi,  pinjam- meminjam,  tanda  mata,  menjemput  makan,  suruh  seraya,  mintak  pialang, mintak bagi.
Dalam kedua belas situasi interaksi tersebut seseorang memiliki peluang untuk  menanamkan  budinya  kepada  orang  lain.  Kedua  belas  situasi  tersebut dapat  dibagi  dalam  dua  kategori,  yaitu  (a)  pemberian  yang  diberikan  oleh  si penanam  budi  dan  (b)  pemberian  yang  diminta  oleh  orang  yang  ingin menerima  budi.  Pada  kategori  pertama,  kegiatan  menanam  budi  (memberi) secara aktif datang dari si penerima budi. Kategori ini meliputi memberi benda, tenaga  (diberi  atau  diminta),  sopan-santun,  tutur-bahasa  dan  tegur-sapa, kunjung-mengunjungi, pinjam-meminjam, tanda mata, dan menjemput makan. Pada  kategori  kedua,  kegiatan  menanam  budi  (memberi)  diminta  dengan sengaja  oleh  si  penerima  budi.  Jenis  yang  termasuk  dalam  kategori  ini  antara lain suruh seraya, mintak pialang, mintak bagi,  dan mintak. Agar kedua belas situasi di atas jelas, maka berikut ini diuraikan satu persatu secara singkat. Memberi  benda. Benda yang biasa diberikan sebagai alat penanam budi adalah  makanan,  buah-buahan,  hasil  bumi,  hasil  laut,  hasil  perburuan,  dan oleh-oleh.  Pemberian  harus  memperhatikan  kualitas,  kelangkaan,  perasaan kebersamaan, dan tanda ingat. Faktor kualitas perlu diperhatikan, agar bentuk, rasa,  dan  rupa  benda  yang  diberikan  dalam  keadaan  baik.  Pepatah  Melayu mengatakan nilai budaya seperti prinsip menanam budi dan prinsip membalas budi  merupakan  bagian  dari  nilai-nilai  kearifan  local  budaya  di  Indonesia. Hampir  semua  struktur  budaya  lokal  mengandung  nilai  tersebut.  Keagungan nilai budaya ini mewarnai kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Nilai  budaya  ini  pulalah  yang  melahirkan  sistem  nilai  tenggang  rasa  dan gotong-royong.
Implementasi sistem nilai budaya menanam budi dan balas budi ini, jika dilakukan  dilingkungan  kerja  pemerintahan,  pengawai  negeri,  dan penyelenggara Negara,  dapat ditafsirkan sebagai bentuk modus operandi dari praktek  gratifikasi.  Istiah  seperti  “ucapan  terima  kasih”  dengan  memberikan sesuatu barang kepada orang lain sebagai bentuk balas budi atas bantuan dan kejasama yang dinilai memberikan manfaat bagi orang tersebut, adalah bentuk ungkapan nilai balas budi. Akan tetapi dalam rumusan unsur-unsur gratifikasi, hal tersebut memenuhi unsur sebagai tindak pidana.
4. Pengaruh Budaya Balas Budi Terhadap Gratifikasi Nilai  budaya  seperti  prinsip  menanam  budi  dan  prinsip  membalas  budi  yang merupakan bagian dari nilai-nilai kearifan local budaya di Indonesia melahirkan sistem nilai tenggang rasa dan gotong-royong. Sistem nilai budaya ini mearnai struktur sosial
masyarakat  dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara.  Pemberian  hadiah  yang dikriminalisasi  menjadi  tindak  pidana  gratifikasi  yang  merupakan  salah  satu  modus operandi  dari  tindak  pidana  korupsi,  merupakan  salah  satu  wujud  dari  nilai  budaya balas  budi.  Akan  tetapi,  dalam  perspektif  hukum  pidana  pemberian  hadiah  tersebut dipandang  sebagai  tindak  pidana  yang  memenuhi  unsur  Pasal  12B  dan  12C  Undang- Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Gratifikasi  merupakan  pemberian  dalam  arti  luas.  Pengaturan  dan  penyebutan gratifikasi  secara  spesifik  dikenal  sejak  disahkannya  UU  No.  20  Tahun  2001  tentang Perubahan  atas  Undang-undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi  (UU  Tipikor).  Undang-undang  memberikan  kewajiban  bagi pegawai  negeri  atau  penyelenggara  negara  untuk  melaporkan  pada  KPK  setiap penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas atau kewajiban penerima. Jika gratifikasi yang dianggap pemberian suap tersebut tidak dilaporkan  pada  KPK,  maka  terdapat  resiko  pelanggaran  hukum  baik  pada  ranah administratif  ataupun  pidana.  Melihat  definisi  gratifikasi  yang  bermakna  pemberian yang bersifat netral, sehingga dibedakan dengan suatu pemberian yang terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugas penerima atau suap, 45 maka jelas dapat  dipahami  bahwa  kriminalisasi  terhadap  gratifikasi  merupakan  bentuk kriminalisasi  terhadap  nilai  budaya  balas  budi.  Pada  dasarnya  prinsip  balas  budi  yang dilarang dalam tindak pidana gratifikasi, sesungguhnya adalah balas budi dalam bentuk hadiah  kepada  pegawai  negeri  atau  pejabat  penyelenggara  negara,  terutama  jika  balas budi  dalam  bentuk  hadiah  tersebut  berhubungan  dengan  pekerjaan,  jabatan  atau pengaruhnya. Alasan kriminalisasi terhadap perbuatan balas budi dalam bentuk hadiah kepada pegawai negeri atau pejabat penyelenggara negara, adalah antara lain :
a. Pegawai  negeri  tersebut  memiliki  tanggungjawab  kewajiban  untuk  melayani masyarakat,  dan  telah  diberikan  gaji  oleh  negara  sesuai  dengan tanggungjawabnya tersebut.
b. Pelayanan  prima  harus  dilandaskan  pada  keikhlasan  dan  ketulusan  untuk berbuat atau tidak berbuat (tampa pamrih atau imbalan).
c. Setiap warga negara/Masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan dari  negara  melalui  aparaturnya  (pegawai  negeri  atau  pejabat  penyelenggara negara),  dan  karena  itu  Setiap  warga  negara/Masyarakat  telah  menunaikan kewajibannya  membayar  pajak  yang  salah  satu  fungsinya  adalah  untuk  gaji aparatur pemerintah tersebut.
d. Menerima  hadiah  bagi  pegawai  negeri  atau  pejabat  penyelenggara  negara merupakan  perbuatan  curang  atau  tidak  fair,  karena  telah  mendapatkan  gaji dan tunjangan dari negara sesuai dengan tanggungjawab jabatannya.
Pengaturan  Tindak  Pidana  Penyuapan  dalam  rumusan United  Nations  Convention Against  Corruption dan  tidak  dimasukkannya  unsur-unsur  penerimaan  hadiah  sebagai bentuk  tindak  pidana,  menurut  hemat  penulis  adalah  sudah  tepat  oleh  karena memberikan hadiah sebagai wujud dari nilai budaya balas budi tidak dapat dipandang sebagai kejahatan sepanjang tidak terdapat mens rea yang berhubungan dengan jabatan, kewajiban  hukum  dan  pengaruh  untuk  melakukan  kecurangan.  Oleh  karena  itu,
45 Komisi Pemberantasan Korupsi, Op.Cit , hlm. 9
menurut penulis bahwa seharusnya unsur-unsur gratifikasi diadopsi atau dilebur masuk dalam unsur-unsur tindak pidana suap. Dengan demikian, aspek nilai budaya balas budi tidak dikriminalisasi dalam bentuk gratifikasi, tetapi upaya pemberantasan korupsi tetap dilakukan melalui pemberantasan suap-menyuap. 46
.

## C ONCLUSION
Sebagai kesimpulan dalam tulisan ini adalah bahwa Melihat definisi gratifikasi yang bermakna  pemberian  yang  bersifat  netral,  maka  Implementasi  sistem  nilai  budaya menanam  budi  dan  balas  budi  dalam  bentuk  pemberian  hadiah  jika  dilakukan dilingkungan  kerja  pemerintahan,  pegawai  negeri,  dan  penyelenggara  Negara,  dapat ditafsirkan sebagai bentuk modus operandi dari praktek gratifikasi. Gratifikasi merupakan bentuk  kriminalisasi  terhadap  nilai  budaya  balas  budi  yang  pada  dasarnya  yang  dilarang adalah hadiah yang mempengaruhi seorang penyelenggara negara untuk berbuat atau tidak berbuat seuatu yang menguntungkan bagi si pemberi hadiah.

## R EFERENCES
Achmad, Farid, and Supanto, ‘ Urgensi Penguatan Peran Penuntut Umum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia’, Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS , VII.1 (2019), 1 – 14 Hersriavita,  Sara,  ‘UPAYA  PENGEMBALIAN  KERUGIAN  NEGARA  DARI PERKARA  TINDAK  PIDANA  KORUPSI  OLEH  KEJAKSAAN  NEGERI SUKOHARJO’, Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi , 7.1 (2019), 15 – 28 Suprianto,  Agus  Riwanto,  and  Sunny  Ummul  Firdaus,  ‘Implementasi  Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah Terhadap Efektivitas Kinerja Pegawai  Sekretariat Daerah Dewan Perwakila n’, Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS , VII.1 (2019), 134 – 43
Tanjung,  Ahmad  Kodir  Jailani,  Hari  Purwadi,  and  Hartiwiningsih,  ‘Paradigma  Hakim Dalam Memutuskan Perkara Pidana Di Indonesia’, Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS , 7.1 (2019), 39 – 51 <https://jurnal.uns.ac.id/hpe/article/view/29178> Wijiatmo,  and  Supanto,  ‘Kebijakan  Hukum  Pidana  Dalam  Memberikan  Perlindungan Hukum  Terhadap  Guru  Dalam  Hal  Kedisplinan’, Pasca  Sarjana  Hukum  UNS ,  7.1 (2019), 85 – 92 Yuniyanti,  Salma  Suroyya,  ‘ The  Philosophical  Foundation  of  the  Coherence  of Regulations Concerning Apartment in Indonesia’, Journal of Morality and Legal Culture ( JMCL ) , 1.1 (2020), 18 – 23 <https://doi.org/10.20961/jmail.17i1.41087>
Ali, H. Mohammad Daul, 1994, Hukum Islam, PT. Raya Carafindo, Jakarta.
46 Ahmad Kodir Jailani Tanjung, Hari Purwadi, and Hartiwiningsih, ‘Paradigma Hakim Dalam Memutuskan Perkara Pidana Di Indonesia’, Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS , 7.1 (2019), 39 – 51
<https://jurnal.uns.ac.id/hpe/article/view/29178>.
Azhary, Muhammad Taher, 2010, Negara Hukum, Suatu Study Tentang Suatu Prinsip-Prinsipnya Diklat  dari  Segi  Hukum  Islam,  Implementasi  pada  Periode  Negara  Madinah  dan  Masa Kini, Bulan Bintang, Jakarta.
B, Arief Sidharta, 1999, Refleksi tentang Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung.
Benedict, Ruth, 1982, Pedang Samurai dan Bunga Seruni : Pola- Pola Kebudayaan Jepang. Sinar Harapan, Jakarta.
Elly, Setiadi, 2011, Pengantar Sosiologi, Prenada Media Group, Jakarta.
Friedmann, Lawrence M, 1975, The Legal System, A. Social Perpective, Russel Sage Foundation, New York
_________, 1984, American Law: An Introduction, W.E. Norton & Company, New York Harian Kedaulatan Rakyat, 2006, Hukum Nasional Menganut Prismatik Pancasila, Jakarta. Kadarmanta, A., 2007, Membangun Kultur Kepolisian, PT. Forum Media Utama, Jakarta. Komisi Pemberantasan Korupsi, 2015, Pedoman Pengendalian Gratifikasi, KPK, Jakarta. MD, Moh. Mahfud, 2006, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta.
Mertokusumo, Mertokusumo, 1996, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Liberty, Yogyakarta.
Mudzakir,  2001,  Posisi  Hukum  Korban  Kejahatan  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana,  Disertasi, Universitas Indonesia, Jakarta
Rahardjo, Satjipto, 2000, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung JURNAL :
Trahutami,  Sriwahyu  Istana,  2015,  Nilai  Sosial  Budaya  Jepang  Dalam  Peribahasa  Jepang  Yang Menggunakan Konsep Binatang, Jurnal Izumi Program Studi Bahasa dan Sastra Jepang, Volume 5, No. 1 Cecunguk.blogspot,
Nilai Moral Sebagai Sumber Budaya Dan Kebudayaan, <http://cecungukhidupdalamkedamaian.blogspot.co.id/ 2011/06/nilai-moral-sebagai- sumber-budaya-dan.html>, diakses tanggal 11 Juni 2021
Dwiprayogo,  Rizal,  Prinsip  Balas  Budi  Orang  Jepang,  <https://rizaldp.wordpress.com/ 2012/10/31/prinsip-balas-budi-orang-jepang/>, diakses tanggal 11 Juni 2011.
Sulistyarini,  Dwi,  Nilai  Moral  dalam  Cerita  Rakyat  Sebagai  Sarana  Pendidikan  Budi Pekerti,<http://kidemang.com/kbj5/index.php/makalah-komisi-b/1147-13-nilai-moral- dalam-cerita-rakyat-sebagai-sarana-pendidikan-budi-pekerti/>,  diakses  tanggal  11  Juni 2021
Wijaya, Yoga Permana, Hakekat Nilai Dan Moral Serta Sosialisasinya Dalam Kehidupan Manusia, <https://yogapermanawijaya.wordpress. com/2014/05/18/hakekat-nilai-dan-moral- serta-sosialisasinya-dalam-kehidupan-manusia/>, diakses tanggal 11 Juni 2021