## El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 3 Nomor 2 Desember 2021 Halaman 216-223

## TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KREDIT HAJI DAN UMRAH

## Harzaila Nur Ayunita Hamzah, Muh Yaasiin Raya
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Email: harzailanurayunitah@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  berjudul  tinjauan  hukum  Islam  terhadap  kredit  haji  dan  Umrah  pada FIFGROUP cabang Makassar, dengan rumusan masalah (1) bagaimana mekanisme kredit haji dan Umrah pada FIFGROUP ? (2) bagaimana ketentuan hukum Islam mengenai kredit haji  dan  Umrah?  Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  deskriptif kualitatif  yang  menguraikan  data  yang  diperoleh  saat  penelitian  berlangsung  di  lapangan dan  apa  yang  sebenarnya  terjadi  dengan  jenis  penelitian  lapangan.  Dalam  penelitian  ini yang  dilakukan  untuk  mengumpulkan  data  yaitu  dengan  cara  wawancara  langsung  dan dokumentasi  kepada  pihak  FIFGROUP  yang  dikumpulkan  langsung  dari  tempat penelitian.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  (1)  mekanisme  pembiayaan  (kredit) Umrah  dan  haji  di  FIFGROUP  Makassar  yaitu  penerapan  ijarah  multijasa  sebagai  akad dari pembiayaan Umrah dan haji dikarenakan komponen paket dari Umrah dan haji adalah dominan  berupa  jasa  dan  sisanya  berupa  barang.  Sebelum  menggunakan  akad  ijarah multijasa,  sharia  multifinance  astra  menggunakan  akad  kafalah  bil  ujrah  namun  dinilai belum  tepat.  (2)  Dalam  Islam  praktek  perkreditan  (pinjam-meminjam)  tidak  dilarang, bahkan  dianjurkan  agar  terjadi  hubungan  saling  menguntungkan  yang  pada  gilirannya berakibat  pada  hubungan  persaudaraan.  Pandangan  hukum  Islam  tentang tinjauan hukum Islam  terhadap  kredit  haji  dan  Umrah  pada  FIFGROUP  cabang  Makassar,  tidak bertentangan  dengan  hukum  Islam  adapun  landasan  hukum  yang  digunakan  yaitu  dalam surah  QS.  al-Baqarah/2:196.  Implikasi  dari  penelitian  ini  ialah  FIFGROUP  perlu memberikan  kejelasan  akad  yang  digunakan  untuk  produk  dana  talangan  Umrah,  dan memberikan  kejelasan  kepada  nasabah  untuk  akad  kafalah  bil  ujrah atau  Ijarah multijasa yang  telah  ditentukan  dan  sebaiknya  FIFGROUP  dalam  pemberangkatan  jamaah  Umrah dan  haji  para  nasabah  diwajibkan  terlebih  dahulu  melunasi  sisa  tanggungan pemberangkatan Umrah dan haji.
Kata Kunci : Hukum Islam, Kredit Haji, Umrah

## Abstract
The  title  of  this  research  is  a  review  of  Islamic  law  on  Hajj  and  Umrah  credit  at FIFGROUP  Makassar  branch,  with  the  formulation  of  the  problem  (1)  what  is  the mechanism  for  Hajj  and  Umrah  credit  at  FIFGROUP?  (2)  what  are  the  provisions  of Islamic law regarding Hajj and Umrah credits? The type of research used in this research is descriptive qualitative which describes the data obtained during the research in the field and  what  actually  happened  with  the  type  of  field  research.  In  this  study,  which  was conducted to collect data, namely by means of direct interviews and documentation to the FIFGROUP  which  were  collected  directly  from  the  research  site.  Umrah  and  Hajj financing because the package components of Umrah and Hajj are dominant in the form of

## El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Halaman 216-223
services and the rest in the form of goods. Prior to using the multi-service irang contract, sharia  multi-finance  astra  used  the  kafalah  bil  ujrah  contract  but  it  was  deemed  not appropriate.  (2)  In  Islam,  the  practice  of  credit  (borrowing  and  borrowing)  is  not prohibited, it is even recommended that a mutually beneficial relationship occurs which in turn results in brotherly relations. The view of Islamic law regarding the review of Islamic law  on  hajj  and  Umrah  credit  at  the  Makassar  branch  of  FIFGROUP  does  not  conflict with Islamic law as for the legal basis used, namely in surah QS. al-Baqarah/2:196. The implication  of  this  research  is  that  FIFGROUP  needs  to  provide  clarity  on  the  contract used  for  the  Umrah  bailout  product,  and  provide clarity  to  customers  for  the  kafalah  bil ujrah  or  multi-service  Ijarah  contract  that  has  been  determined  and  FIFGROUP  should pay off the remaining balance. responsibility for the departure of Umrah and Hajj. Keywords: Hajj Credit, Islamic Law, Umrah

## A. PENDAHULUAN
Islam mewajibkan para penguasa dan pengusaha untuk berbuat adil, jujur dan amanah demi  terciptanya  kebahagiaan  manusia  (falah)  dan  kehidupan  yang  baik  (Hayatan Thayyibah)  yang  sangat  menekankan  aspek  persaudaraan  (Ukhuwah),  keadilan  sosio- ekonomi, dan pemenuhan kebutuhan spiritual umat manusia. Umat manusia yang memiliki kedudukan  yang  sama  di  sisi  Allah  sebagai  khalifah  sekaligus  sebagai  hambanya  tidak akan  dapat  merasakan  kebahagiaan  dan  ketenangan  batin  kecuali  bila  kebutuhan- kebutuhan  material  spiritual  telah  dipenuhi.  Tujuan  utama  syariat  adalah  memelihara kesejahteraan  manusia  yang  mencakup  perlindungan  keimanan,  kehidupan,  akal, keturunan dan harta benda mereka. Apa saja yang menjamin terlindunginya lima perkara ini adalah maslahat bagi manusia dan dikehendaki. 1
Ajaran  Islam  dikenal  sebagai  ajaran  penutup  pada  semua  kenabian  dan  kerasulan, selain  menurut  adanya  pemahaman  yang  benar  atas  statusnya  sebagai  ajaran  pamungkas atau penutup, yang tentunya mengakomodasi dan menuntaskan permasalahan ajaran-ajaran samawi sebelumnya. 2
Ajaran  Islam  dengan  hukum  Islamnya  diakui  tidak  saja  secara  konsepsional  dan teoritis akan tetapi juga dalam realitas adalah salah satu sistem hukum yang lengkap. Islam tidak hanya berisi ajaran teologis akan tetapi juga memiliki sistem nilai tentang peradaban. Sebuah  sistem  hukum  yang  sumber  hukumnya  termaktub  di  dalam  sumber  ajaran  Islam yaitu  al-Qur’an  dan  hadist  Nabi  Muhammad  saw.  Sebuah  kitab  suci  yang  tidak  hanya memiliki  kaidah-kaidah  hukum  tetapi  sekaligus  juga  bisa  menjadi  sumber  hukum  tidak hanya  didalam  proses  pembentukan  hukum-hukum  Islam  akan  tetapi  juga  di  dalam pembentukan  perundang-undangan  nasional,  terutama  sekali  berkaitan  dengan universalitas  agama  (Islam)  misalnya  tentang:  keadilan,  kepastian  hukum,  kemanfaatan, serta hak-hak asasi manusia. 3
Islam  menanggapi  penting  urusan  muamalah.  Islam  juga  mengatur  hubungan  antar manusia dengan manusia lainnya. Manusia diciptakan oleh sang pencipta dengan berakal kekuatan  yang  luar  biasa.  Namun,  kekuatan  itu  tersembunyi  dibalik  dari  manusia  itu sendiri.  Jika  kita  mengoptimalkan  kekuatan  yang  luar  biasa  tersebut  maka  bukan  tidak
1 Zainul Arifin, MBA, Dasar-dasar Bank Syariah , (Cet. III; Jakarta: Pustaka Alvabet, 2005) h. 85-86.
2 Andi Safriani, “Positivisasi Syariat Islam” Jurnal: Al-Qadau Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam, Vol. 4, No. 2, (Desember 2017).
3 Ahkam  Jayadi,  “Membuka  Tabir  Kesadaran  Hukum”, Jurnal:  Jurisprudentie, Vol.  4,  No.  2,  (2017), h.20.

## El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah

## Halaman 216-223
mungkin  kita  akan  menjadi  manusia  yang  luar  biasa. 4 Muamalah  adalah  kegiatan  yang hubungannya  manusia  dengan  manusia  serta  hubungan  manusia  dengan  lingkungannya kegiatan ini sama halnya dengan transaksi. 5 Manusia ciptaan Allah swt. sebagai makhluk sosial  yakni  selalu  berinteraksi  antar  manusia  lainnya,  inilah  yang  biasa  disebut  dengan hidup bermasyarakat, dimana status atau kedudukan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam  suatu  kelompok  sosial,  sehubungan  dengan  kelompok-kelompok  lain  didalam kelompok yang lebih besar lagi. 6
Perkembangan lembaga keuangan dalam perekonomian semakin  membludak,  apalagi di  era  modern  dan  serba  digital.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  adanya  perkembangan  di berbagai  lembaga  keuangan,  baik  dari  perbankan  maupun  pembiayaan  keuangan  yang lainnya.  Lembaga  keuangan  merupakan  bagian  dari  sistem  keuangan  dalam  ekonomi modern yang memberi pelayanan bagi masyarakat. Salah satu diantara beberapa lembaga keuangan yang hadir saat ini selain dari perbankan yakni sharia multifinance astra.
Hukum  Islam  sebagai  tatanan  hukum  yang  dipegang  (ditaati)  oleh  mayoritas penduduk  dan  rakyat  Indonesia  adalah  hukum  yang  telah  hidup  didalam  masyarakat, merupakan  sebagian  dari  ajaran  dan  keyakinan  Islam  dan  ada  dalam  kehidupan  hukum nasional  serta  merupakan  bahan  dalam  pembinaan  dan  pengembangannya. 7 Indonesia merupakan  Negara  dengan  mayoritas  penduduknya  memeluk  agama  Islam.  Mereka menjalankan segala aktifitas atas dasar paham agama atau sesuai dengan aturan dan ajaran Islam,  manusia  telah  dianugerahkan  sebuah  amanah  sebagai  khalifah  di  bumi,  status  ini menjadi  acuan  untuk  melakukan  segala  aktifitas  serta  kegiatan  masyarakat  dalam memenuhi kebutuhannya. 8
Pembiayaan  syariah  atau  kredit  syariah  biasanya  menggunakan  kartu  kredit  atau dengan kata lain dengan sistem di era modern saat ini pembiayaan syariah  juga mengikuti perkembangan  modern  yang  tengah  terjadi  belakangan  ini.  Sementara  ini,  kartu  kredit syariah  dapat  didefinisikan  berdasarkan  fatwa  No.  54/DSN-MUI/IX/2006,  kartu  kredit syariah  merupakan  kartu  yang  berfungsi  seperti  kartu  kredit  yang  hubungan  hukum (berdasarkan  sistem  yang  sudah  ada)  antara  para  pihak  berdasarkan  prinsip  syariah sebagaimana yang diatur dalam fatwa.
Kartu  kredit  syariah  tidak  memberlakukan  bunga  yang  identik  dengan  riba.  Oleh karenanya,  kartu  kredit  syariah  menggunakan  sistem  akad  yang  berdasarkan  prinsip syariah. Akad yang digunakan dalam kartu kredit syariah adalah kafalah, qardh dan ijarah. Di  dalam    kartu  kredit  syariah  terdapat  ketentuan  tentang  batasan,  yakni  tidak menimbulkan  riba,  tidak  digunakan  untuk  transaksi  yang  tidak  sesuai  dengan  prinsip syariah,  tidak  mendorong  pengeluaran  yang  berlebihan.  Pemegang  kartu  harus  memiliki kemampuan finansial untuk melunasi pada waktunya dan tidak memberikan fasilitas yang
4 Mahmudah  Mulia  Muhammad,  “Membentuk  Sumber  Daya  Manusia  Perbankan  Melalui  Manajemen Hati”, El-Iqtishaduna:  Jurnal  Hukum  Ekonomi  Syariah  Fakultas  Syariah  Dan  Hukum ,  Vol.  1  No.  2 (Desember 2019), h.33.
5 Nila  Sastrawati  dan  Muh.  Ansar  Aziz,  “Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Mekanisme  Pemberian Kredit  Produk  Amanah  di  Pegadaian  Syariah” .  Iqtishaduna:  Jurnal  Hukum  Ekonomi  Syariah  Fakultas Syariah Dan Hukum , Vol. 2 No. 1 (April 2021), h. 43.
6 Nila  Sastrawati,  “Konsumtivisme  Dan  Status  Sosial  Ekonomi  Masyarakat” El-iqtishaduna:  Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum , Vol. 2, No. 1 (Juni 2020), h. 22.
7 Darussalam Syamsuddin, “Transformasi Hukum Islam Di Indonesia,” Jurnal: Al-qadau Vol. 2 No. 1, (2015), h. 7-8.
8 Adi  Nur  Hani  Mufri,  Nur  Taufik  Sanusi,  Hadi  Daeng  Mapuna,  “Sistem  Pengawasan  Jasa  Keuangan Pada Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam” Iqtishaduna, Vol. 2 No. 2, (September 2020), h. 2.

## El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
bertentangan  dengan  syariah.  Di  Fifgroup  yang  berbasis  pembiayaan  syariah  juga menggunakan sistem kartu kredit syariah dengan mekanisme yang berpegang pada prinsip syariah.
Salah satu pembiayaan yang ada di Indonesia yang menyediakan pembiayaan syariah adalah  FIFGROUP  melalui  unit  usahanya  yang  bernama  Amitra.  Amitra  merupakan platform  syariah  yang  dikelola  FIFGROUP  untuk  menciptakan  dan  menggarap  potensi market syariah. Amitra melayani pembiayaan perjalanan religi seperti Umrah reguler dan Umrah  plus  yang  sesuai  dengan  syariah  Islam  dan  fatwa-fatwa  Dewan  Syariah  Nasional MUI.  Umrah  reguler  adalah  program  pembiayaan  perjalanan  religi  bekerjasama  dengan travel  agent  PPIU  (Penyelenggara  perjalanan  ibadah  Umrah)  resmi  untuk  dapat melaksanakan  rangkaian  ibadah  Umrah.  Umrah  plus  adalah  program  pembiayaan perjalanan religi bekerjasama dengan travel agent PPIU resmi untuk dapat melaksanakan rangkaian  ibadah  Umrah  ditambah  dengan  perjalanan  wisata  ke  kota  atau  Negara  lain (contoh: Turki, Dubai, Abu Dhabi, dan lain sebagainya). 9
Amitra  menggunakan  akad  ijarah  Multijasa,  yaitu  pemindahan  hak  guna  (manfaat) atas  suatu  barang  dalam  jangka  waktu  tertentu  dengan  pembayaran  sewa,  tanpa  diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Hal ini dikarenakan komponen paket Umrah  dan  Haji  adalah  dominan  berupa  jasa  oleh  karena  itu  Dewan  Pengawas  Syariah (DPS) Amitra merekomendasikan akad Ijarah Multijasa sebagai akad pembiayaan syariah yang  tepat.  Sebelumnya,  Amitra  menggunakan  akad  Kafalah  untuk  pembiayaan  Umrah dan akad Murobahah untuk pembiayaan Haji. Namun semenjak awal Oktober 2019, kedua pembiayaan baik Umrah maupun Haji menggunakan akad Ijarah Multijasa. 10

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian ini termasuk dari jenis penelitian lapangan ( field research ) yaitu salah satu jenis penelitian kualitatif dimana peneliti  mengamati dan berpartisipasi secara langsung di lokasi tempat data berada, baik dalam penelitian skala kecil maupun besar. 11 Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode penelitian kualitatif.
Metode  penelitian  kualitatif  merupakan  pengumpulan  data  pada  suatu  latar  alamiah dengan  maksud  menafsirkan  fenomena  yang  terjadi  dimana  peneliti  adalah  sebagai instrumen  kunci,  pengambilan  sampel  sumber  data  dilakukan  secara purposive dan snowbaal, teknik  pengumpulan  dengan  triangulasi  (gabungan)  analisis  data  bersifat induktif,  kualitatif,  dan  hasil  penelitian  kualitatif  lebih  menekankan  makna  daripada generalisasi. 12

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Mekanisme  Pembiayaan  (kredit)  Umrah  dan  Haji  Pada  FIFGROUP  Cabang Makassar
a. Penerapan ijarah Multijasa terhadap pembiayaan (kredit) Umrah dan Haji di Sharia Multifinance  Astra  FIFGROUP  Makassar.  Sharia  Multifinance  Astra  FIFGROUP
9 https://www.fifgroup.co.id/amitra/tentang-kami, Amitra,”Tentang Kami”, diakses pada 24 Juli 2021
10 Rachel  Aulia  Hastana, Penerapan  Akad  Ijarah  Multijasa  Pada  Pembiayaan  Umrah  dan  Haji Berdasarkan  Fatwa  DSN/MUI  NO.44/DSNMUI/VIII/2004  Tentang  Pembiayaan  Multijasa  (Studi  Kasus Amitra FIFGROUP Cabang Solo) , Fakultas Syariah, 2020, h.3-4.
11 Sugiarti, dkk., Desain Penelitian Kualitatif Sastra, (Cet.1; Malang: UMM, 2020), h. 39.
12 Albi  Anggito  dan  Johan  Setiawan, Metodologi  Penelitian  Kualitatif ,  (Cet.1;  Sukabumi:  CV  Jejak, 2018), h. 8.

## El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah

## Halaman 216-223
menggunakan  Ijarah  Multijasa  sebagai  akad  dari  pembiayaan  Umrah  dan  Haji dikarenakan komponen paket dari Umrah dan Haji adalah dominan berupa jasa dan sisanya  merupakan  barang.  Komponen  jasa  tersebut  yaitu  visa,  akomodasi  hotel, penerbangan,  transportasi  darat,  muthawwif  (pemandu),  ziarah  dan  wisata. Sebelum  menggunakan  akad  Ijarah  Multijasa.  Sharia  Multifinance  Astra FIFGROUP  menggunakan  akad  Murabahah  dan  Kafalah.  Namun  dinilai  belum tepat,  dengan  adanya  akad  Ijarah  Multijasa  maka  objek  merupakan  perpaduan barang dan jasa dimana komposisi dominan jasa. 13
b. Skema Akad Ijarah Multijasa
1. Permohonan  pembiayaan  Multijasa.  Customer  mengajukan  permohonan pembiayaan  (kredit)  Umrah  dan  Haji  ke  kantor  Sharia  Multifinance  Astra FIFGROUP Makassar atau bisa melalui MSO.
2. Proses  verifikasi  dan  persetujuan  pembiayaan  Ijarah  Multijasa.  Pihak  Sharia Multifinance  Astra  FIFGROUP  Makassar  akan  mengkonfirmasi  pengajuan tersebut untuk setelahnya dapat diproses dengan tahap-tahap selanjutnya.
3. Pembelian  obyek  jasa  atau  manfaat.  Apabila  disetujui,  pihak  Sharia Multifinance  Astra  FIFGROUP  Makassar  akan  melakukan  pre  order  ke  pihak lembaga.
4. Menyerahkan  paket  Multijasa  ke  pemohon  pembiayaan,  lembaga  akan memberikan fasilitas langsung ke customer.
5. Menerima paket Multijasa.
c.  Pembayaran kewajiban Ijarah Multijasa hingga lunas. 14
Apabila  wanprestasi  dilakukan  oleh  customer  maka  tidak  ada  denda  sama  sekali, melainkan  konfirmasi  melalui  sms,  chat-Whatsapp,  atau  telepon  untuk mengkonfirmasi  pembayaran.  Pihak  Sharia  Multifinance  Astra  FIFGROUP Makassar  akan  menanyakan  kapan  dan  dimana  customer  bisa  memenuhi kewajiban.  Kemudian  memberikan  surat  peringatan  sekurang-kurangnya  satu  kali dengan  jangka  waktu  pemenuhan  kewajiban  selambat-lambatnya  5  hari  kerja terhitung  sejak  tanggal  surat  peringatan  tersebut.  Jika  customer  sama  sekali  tidak bisa memenuhi kewajibannya, maka pihak FIFGROUP Makassar akan melakukan klaim ke asuransi sesuai dengan perjanjian di awal pendaftaran bahwa pembiayaan Umrah  dan  Haji  menggunakan  Asuransi  Syariah  yaitu  Asuransi  Siaga  Plus Amanah.  Asuransi  Siaga  Plus  Amanah  sendiri  menggunakan  3  akad  yaitu  akad Tabarru,  akad  Mudharabah,  dan  akad  Wakalah  bil  Ujrah. 15 Penyelesaian wanprestasi  yang  terus  berlanjut  atau  segala  perselisihan  yang  timbul  dari pelaksanaan  perjanjian  maka  para  pihak  memilih  domisili  hukum  yang  tetap  dan semuanya  di  kantor  panitera  pengadilan  agama  yang  wilayah  hukumnya  meliputi kantor  cabang  pihak  pertama.  Akibat  dari  wanprestasi  ini  bagi  customer,  catatan pembayaran angsurannya akan bisa di akses oleh penyedia jasa keuangan lain guna analisis permohonan kredit/pembiayaan yang diajukan olehnya.
13 Erik  Suryana  (41  tahun),  Bagian  MSO  (Marketing  Syariah  Official) FIFGROUP  Cabang  Makassar, Wawancara , Makassar 25 Juli 2021
14 Erik  Suryana  (41  tahun),  Bagian  MSO  (Marketing  Syariah  Official) FIFGROUP  Cabang  Makassar, Wawancara , Makassar 25 Juli 2021
15 Erik  Suryana  (41  tahun),  Bagian  MSO  (Marketing  Syariah  Official) FIFGROUP  Cabang  Makassar, Wawancara , Makassar 25 Juli 2021

## El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah

## Halaman 216-223

## 2. Ketentuan Hukum Islam dalam Pemberian Pinjam-Meminjam (kredit)
Berbicara tentang  bagaimana  pemberian kredit modal  kerja  untuk  usaha  kecil  berarti berbicara  masalah  bunga  yang  sejak  dulu  menjadi  perdebatan  dikalangan  ulama  dan cendikiawan  muslim.  Dalam  Islam  timbul  tiga  pendapat  yang  saling  berbeda  satu  sama lain. Diantara mereka ada yang memandang haram dan ada yang memandang syubhat dan ada  pula  yang  memandang  mubah.  Perdebatan  pendapat  ini  muncul  disebabkan  oleh perbedaan metode dan hukum yang digunakan.
Berdasarkan  undang-undang  Perbankan  di  Indonesia,  dapat  dikatakan  bahwa Indonesia menganut dua sistem Perbankan sekaligus ( dual banking system ) yaitu dengan adanya  model  perbankan  konvensional  dan  perbankan  dengan  prinsip-prinsip  syariah. Adapun ketentuan pada pasal 6 huruf (m) Undang-Undang Perbankan menentukan bahwa kegiatan  perbankan  berdasarkan  prinsip  syariah  yang  sebelumnya  hanya  terbatas  pada prinsip  bagi  hasil,  kini  diperluas  menjadi  kegiatan  apapun  dari  perbankan  berdasarkan prinsip  syariah  yang  ditetapkan  oleh  Bank  Indonesia.  Dalam  Undang-Undang  Perbankan menggunakan dua istilah yang berbeda untuk kegiatan kredit namun mengandung makna yang  sama  untuk  pengertian  kredit,  tergantung  kegiatan  usaha  yang  dijalankan,  apakah Bank  dijalankan  secara  konvensional  yang  dinamakan  kredit  atau  berdasarkan  prinsip Syariah.dikenal dengan nama pembiayaan. Menurut pasal 1754 sampai dengan pasal 1769 Buku  Ketiga  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata,  perjanjian  kredit  merupakan  salah satu dari bentuk perjanjian pinjam-meminjam. Namun demikian dalam perbankan modern hubungan  hukum  dalam  kredit/pembiayaan  tidak  lagi  semata-mata  berbentuk  hanya perjanjian-meminjam  saja  melainkan  adanya  campuran  dengan  berbentuk  perjanjian lainnya. 16
Dalam  Islam  Praktik  perkreditan  (pinjam-meminjam)  tidak  dilarang,  bahkan dianjurkan  agar  terjadi  hubungan  saling  menguntungkan  yang  pada  gilirannya  berakibat pada  hubungan  persaudaraan.  Dalam  perbankan  berdasarkan  prinsip  syariah,  sebenarnya penggunaan kata pinjam-meminjam kurang tepat digunakan disebabkan dua hal. Pertama, pinjaman  merupakan  salah  satu  metode  hubungan  finansial  dalam  Islam.  Masih  banyak metode yang diajarkan oleh Syariah selain pinjaman, seperti jual beli, bagi hasil, dan sewa. Kedua,  dalam  Islam  pinjam  meminjam  adalah  akad  sosial  bukan  akad  komersial, artinya bila seseorang meminjam sesuatu ia tidak boleh disyaratkan untuk memberikan tambahan atas  pokok  pinjamannya.  Hal  ini  didasari  atas  hadist  Nabi  saw.  yang  menyatakan  bahwa setiap  pinjaman  yang  menghasilkan  manfaat  adalah  riba.  Sedangkan  para  ulama  sepakat bahwa  riba  itu  haram.  Karena  itu,  dalam  perbankan  berdasarkan  prinsip  syariah  tidak disebut  kredit  tapi  pembiayaan  (financing).Berdasarkan  pada  firman  Allah  swt . QS.  al- Baqarah/ 2: 179
… ْمُكِلا َوْمَأ  ُس ْوُؤ ُر ْمُكَلَف ْمُتْبُت  ْنِإ َو
Terjemahnya:
“ Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu …” 17
16 Zulfi  Diane  Zaini, Perjanjian  Kredit  Perbankan  Berdasarkan  Prinsip  Syariah  Menurut  Undang- Undang Perbankan di Indonesia , h.32-33.
17 Kementerian Agama RI , al-Qur’an Terjemahnya, (Solo: PT. Maghfirah Pustaka, 2012), h. 27.

## El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Kemudian, tambahan itu bersifat mengikat dan diperjanjikan, sedangkan yang bersifat sukarela dan tidak diperjanjikan tidak termasuk riba. Disebutkan juga beberapa dalil yang mendasari haramnya riba, di antaranya ialah firman Allah, QS. al Baqarah/2: 275.
… او َب ِ رلا َم َّرَح َو َعْيَبلْا ُالله َّلَحَأ َو
Terjemahnya :
“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba … …” 18

## D. PENUTUP

## 1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian di atas mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kredit Haji dan Umrah Pada FIFGROUP Cabang Makassar, peneliti dapat menarik kesimpulan:
a. Mekanisme  pembiayaan  (kredit)  Umrah  dan  haji  dari  FIFGROUP  Cabang Makassar menggunakan Ijarah Multijasa sebagai akad dari pembiayaan Umrah dan haji dikarenakan komponen paket Umrah dan haji adalah dominan berupa jasa dan sisanya  merupakan  barang.  Sebelum  menggunakan  akad  Ijarah  Multijasa FIFGROUP  menggunakan  akad  wakalah  bil  ujrah  namun  dinilai  belum  tepat, dengan adanya akad Ijarah Multijasa maka objek merupakan perpaduan barang dan jasa dimana komposisi dominan jasa.
b. Dalam  Islam  Praktik  perkreditan  (pinjam-meminjam)  tidak  dilarang,  bahkan dianjurkan  agar  terjadi  hubungan  saling  menguntungkan  yang  pada  gilirannya berakibat pada hubungan persaudaraan. Pandangan hukum Islam tentang  Tinjauan Hukum  Islam  Terhadap  Kredit  Syariah  Pada  Fifgroup  Cabang  Makassar,  tidak bertentangan dengan hukum Islam. Adapun landasan hukum yang digunakan sharia multifinance astra yaitu dalam surah QS. al-Baqarah/2:196.
2.   Saran
a. Pada  FIFGROUP  Cabang  Makassar  perlu  memberikan  kejelasan  akad  yang digunakan untuk produk dana talangan Umrah, dan memberikan kejelasan kepada nasabah untuk akad kafalah bilujrah atau ijarah multijasa yang telah ditentukan dan dilakukan musyawarah terlebih dahulu sebelum melaksanakan ijab dan qabul.
b. Sebaiknya  FIFGROUP  cabang  Makassar  dalam  pemberangkatan  jamaah  Umrah para nasabah diwajibkan terlebih dahulu melunasi sisa tanggungan pemberangkatan Umrah, agar nasabah pulang dari Umrah tidak terbebani dalam pelunasan Umrah.
18 Kementerian Agama RI , al-Qur’an Terjemahnya , h. 47.

## El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah

## DAFTAR PUSTAKA
Buku: Anggito, Albi dan Johan Setiawan. “ Metodologi Penelitian Kualitatif”. Cet.1; Sukabumi: CV Jejak, 2018. Arifin, Zainul MBA, Dasar-dasar Bank Syariah , (Cet. III; Jakarta: Pustaka Alvabet, 2005. Kementerian Agama RI , al-Qur’an Terjemahnya, Solo: PT. Maghfirah Pustaka, 2012. Sugiarti, dkk. “ Desain Penelitian Kualitatif Sastra” .Cet.1; Malang: UMM, 2020. Zaini,  Zulfi  Diane “Perjanjian  Kredit  Perbankan  Berdasarkan  Prinsip  Syariah  Menurut Undang-Undang Perbankan di Indonesia”.

## Jurnal:
Jayadi,  Ahkam  ”Membuka  Tabir  Kesadaran  Hukum”, Jurnal:  Jurisprudentie, Vol.  4,  No. 2, (2017)
Mulia,  Muhammad  Mahmudah.  ”Membentuk  Sumber  daya  Manusia  Perbankan  Melalui Manajemen Hati” El-Iqtishaduna: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum , Vol. 1 No. 2. Desember 2019.
Nur,  Hani MufriAdi, Nur Taufik Sanusi, Hadi Daeng Mapuna. ”Sistem Pengawasan Jasa Keuangan Pada Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam” Iqtishaduna, Vol. 2 No. 2, September 2020.
Safriani,  Andi,  “Positivisasi  Syariat  Islam” Jurnal:  Al-Qadau  Peradilan  Dan  Hukum Keluarga Islam, Vol. 4, No. 2, Desember 2017.
Sastrawati,  Nila  dan  Muh.  Ansar  Aziz.  “Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Mekanisme Pemberian  Kredit  Produk  Amanah  Di  Pegadaian  Syariah” .  Iqtishaduna:  Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum , Vol. 2 No. 1. April 2021. Sastrawati,  Nila.  “Konsumtivisme  dan  Status  Sosial  Ekonomi  Masyarakat” El- Iqtishaduna: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum , Vol. 2, No. 1 Juni 2020.
Syamsuddin,  Darussalam.  “Transformasi  Hukum  Islam  Di  Indonesia  ” Jurnal:  Al-qadau Vol. 2 No. 1, 2015.

## Wawancara:
Wawancara  dengan  Erik  Suryana,  41  tahun,  Bagian  MSO  (Marketing  Syariah  Official) FIFGROUP Cabang Makassar, Makassar 25 Juli 2021.

## Website:
https://www.fifgroup.co.id/amitra/tentang-kami, Amitra, ”Tentang Kami”, diakses pada 24 Juli 2021.