p-ISSN : 2460-3562 / e-ISSN : 2620-8989

## Rancangan Sistem Pendeteksian Paspor Palsu: Solusi Pemeriksaan Keimigrasian di Indonesia
Wilonotomo a1 , Bagas Hidayat Putra a2 , Ridwan Arifin a3 a Manajemen Teknologi Keimigrasian, Politeknik Imigrasi
Jalan Raya Gandul No.4, Gandul-Cinere, Depok
1 wilo@poltekim.ac.id
2 bangbgs@gmail.com
3 ridwan.arifin@poltekim.ac.id

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menjawab  secara  empiris  salah  satu  tantangan  terbesar  yang  dihadapi keimigrasian  dalam  hal  penerapan  proses  pemeriksaan  keimigrasian  dalam  pendeteksian  paspor  palsu  terkait teknologi  informasi  yang  diterapkan  oleh  Direktorat  Jenderal  Imigrasi  di  TPI.  Tema  yang  dipilih  adalah implementasi cara kerja petugas imigrasi di TPI mengidentifikasi paspor palsu melalui APK dalam pemeriksaan keimigrasian  dan  cara  kerja  kesisteman  APK  di  TPI  dalam  mengidentifikasi  paspor  palsu .  Pembahasan  yang diangkat pada tema ini adalah ketimpangan permasalahan pemalsuan paspor yang tidak terdeteksi oleh sistem BCM  karena  belum  memiliki sistem  pendeteksian  paspor  palsu  dan  ditambah  dengan  fakta  bahwa  mayoritas petugas imigrasi sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditugaskan di TPI pun merupakan pegawai baru yang belum  pernah  mendapatkan  pelatihan  pemeriksaan  dokumen  palsu  atau document fraud examination training untuk  menganalisis  fitur  keamanan. Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  deskriptif  yang bertujuan  untuk  memberikan  hasil  evaluasi  terhadap  sistem  BCM  yang  telah  dianalisa  secara  deskriptif  dari berbagai  sumber.  Hasil  pengujian  dalam  penelitian  menunjukkan  bahwa  konsep  teknologi  informasi  tersebut telah terintegrasi dengan sistem aplikasi untuk proses pemeriksaan keimigrasian di  TPI Bandara Internasional di Indonesia, tetapi belum dapat mendeteksi paspor palsu. Kesimpulan yang didapatkan dalam penelitian  ialah telah ditemukannya informasi detil mengenai cara kerja petugas imigrasi dalam mendeteksi paspor palsu serta bagaimana  cara  kerja  sistem  APK  di  TPI  dalam  mengidentifikasi  paspor  palsu  dalam  proses  pemeriksaan keimigrasian  yang  hingga  saat  ini  belum  dapat  terealisasikan.  Riset  ini  memberikan  rekomendasi  sebuah rancangan  sistem  pendeteksian  paspor  palsu  yang  dipasang  di  sistem  BCM  yang  mencakup backend dan frontend .
Kata kunci: pemeriksaan keimigrasian, pendeteksian paspor palsu, teknologi informasi, rancangan sistem pendeteksian paspor palsu

## An Adoption of Auto-Detection System of Falsified Passports: A Solution for Immigration Control in Indonesia

## Abstract
This  research  aims  to  answer  empirically  one  of  the  biggest  challenges  faced  by  immigration  in  terms  of implementing the immigration control process in detecting falsified passports related to information technology implemented by the Directorate General of Immigration at TPI. The theme chosen was the implementation of the workings of immigration officers at TPI to  identify falsified passports through APK in immigration control and how the APK system at TPI worked in identifying falsified passports. The discussion raised on this theme is the inequality of the problem of passport forgery that is not detected by the BCM system because it does not have a falsified passport detection system and is added to the fact that the majority of immigration officers as State Civil Apparatus  (ASN)  assigned  to  TPI  are  also  new  employees  who  have  never  get  document  fraud  examination training to analysing security features. This  research uses descriptive qualitative research methods that aim to provide evaluation results of the BCM system that have been analysing descriptively from various sources. The test results in the study show that the information technology concept has been integrated with the application system for the immigration control process in TPI of International Airport in Indonesia, but has not been able to detect falsified passports.  The conclusion obtained  in the research is that detailed  information has been found about  how  immigration  officers  work  in  detecting  falsified  passports  and  how  the  APK  system  at  TPI  in identifying falsified passports in the immigration control process has yet to be realized. This research provides
recommendations for a falsified passport detection system design installed in the BCM system that includes the backend and frontend.
Keywords: immigration control, detecting falsified passport, information technology, falsified passport detection system design

## I. P ENDAHULUAN
Perkembangan  teknologi  informasi  dan  komunikasi dapat merambah ke sistem keamanan pelayanan publik di bidang  keimigrasian  yang  terus  memanfaatkan  kemajuan teknologi.  Perkembangan  teknologi  yang  semakin  maju menuntut manusia untuk menggunakan manfaat dari suatu teknologi  [1].  Perkembangan  teknologi  tersebut  pun secara  tidak  langsung  mendorong  manusia  agar  dapat lebih  giat  dan  kreatif  dalam  mengembangkan  teknologi yang  lebih  canggih,  efektif,  praktis,  serta  efisien  bagi kehidupan serta lingkungannya sehari-hari [2]. Peningkatan sistem keamanan berbasis teknologi informasi  dan  komunikasi  di  Tempat  Pemeriksaan Imigrasi  (TPI)  Indonesia  diterapkan  dalam  rangka menciptakan  keamanan  nasional  demi  menjaga  tegaknya kedaulatan negara.
Keamanan  merupakan  salah  satu  aspek  yang  sangat penting dalam pertukaran data dan informasi [3], sehingga sangat  diperlukannya  implementasi  peningkatan  sistem keamanan.  Fungsi  peningkatan  sistem  kemanan  tersebut memiliki  kaitan  dengan  teori fraud  awareness ,  yaitu menghindari  kecurangan  yang  dapat  terjadi  akibat pemalsuan  dokumen  demi  kepentingan  pribadi  atau kelompok  yang  dapat  mengancam  keamanan  negara,  lalu dijadikan  pembenaran  bahwa  kecurangan  merupakan  hal biasa yang boleh dilakukan [4].
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009, pasal  23  ayat  (4)  tentang  Pelayanan  Publik,  disebutkan bahwa:
“Penyelenggara  berkewajiban  mengelola  Sistem Informasi  yang  terdiri  atas  Sistem  Informasi  Elektronik atau  Non  Elektronik  yang  sekurang-kurangnya  meliputi, profil penyelenggara, profil pelaksana, standar pelayanan, maklumat  pelayanan,  pengelola  pengaduan  dan  penilaian kinerja [5]”.
Berkaitan  dengan  ketentuan  tersebut,  Direktorat Jenderal  Imigrasi  telah  mengimplementasikan  pembaruan Sistem Informasi dan Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) sebagai bagian dari pelayanan publik keimigrasian di TPI. Secara  luas,  penerapan  SIMKIM  sudah  dilakukan  di seluruh  Unit  Pelaksana  Teknis  Keimigrasian,  baik  di Kantor Imigrasi, TPI maupun Perwakilan Imigrasi di Luar Negeri  [6].  SIMKIM  merupakan  salah  satu  penerapan teknologi  informasi  yang  berinteraksi  langsung  dengan tata  kelola  teknologi  informasi,  yang  kemudian  dapat memengaruhi kinerja organisasi secara keseluruhan [7].
Contoh penerapan SIMKIM adalah dengan dibangunnya  sistem Border  Control  Management (BCM) di  TPI  di  seluruh  Indonesia.  Sistem  BCM  adalah  untuk mendukung  pemeriksaan  keimigrasian di bandara internasional,  pelabuhan  internasional,  dan  Pos  Lintas Batas  Negara  (PLBN)  agar  lebih  akurat,  efektif,  dan efisien.
Aplikasi  Perlintasan  Keimigrasian  (APK)  atau  yang disebut dengan sistem BCM merupakan sistem manajemen pengawasan wilayah perbatasan yang berbasis
teknologi  untuk  menyeleksi  dan  mengawasi  seluruh kegiatan  perlintasan  orang  di  TPI  [8].  APK  berfungsi untuk membantu petugas pemeriksa dalam pengidentifikasian  dokumen perjalanan,  paspor,  dan  visa. Selain  itu,  sistem  BCM  berfungsi  untuk  melakukan pengecekan  terkait  pencegahan  dan  penangkalan  di  TPI terhadap  orang  yang  sedang  bermasalah  dengan  hukum [9].
Dengan  adanya  APK,  petugas  Imigrasi  dapat  dengan mudah  merekam  dan  menentukan  apakah  orang  yang ingin  melewati  TPI  termasuk  dalam  daftar  pencegahan dan  penangkalan  atau  tidak,  sehingga  prinsip  kebijakan selektif  ( Selective  Policy )  dapat  diimplementasikan.  Hal tersebut dapat mengurangi angka kemungkinan masuknya warga  negara  asing  dalam  daftar  penangkalan  atau  yang dapat memberikan dampak buruk untuk negara Indonesia, serta  mengurangi  angka  kemungkinan  keluarnya  warga negara Indonesia yang masuk daftar pencegahan.
Melalui  APK,  petugas  melakukan  pemindaian  paspor penumpang pada halaman biodata paspor yang terdiri atas data,  foto,  dan  kolom Machine  Readable  Zone (MRZ). Paspor  penumpang  dipindai  dengan  alat  pemindai ( scanner )  khusus  yang  dapat  membaca  data  paspor, merekam  foto,  serta  data  MRZ.  Paspor  yang  dapat dipindai hanya paspor yang sesuai dengan standar produk dan  fitur  keamanan  yang  diterbitkan  oleh International Civil  Aviation  Organization (ICAO)  dalam  Doc.  9303 [10].  Akan  tetapi,  APK  dan  alat  pemindai  belum  dapat membaca  data  dalam chip paspor  elektronik  milik penumpang.
APK  secara  otomatis  melakukan  pengecekan  terhadap data  penumpang,  mencakup  data  dokumen  perjalanan, serta data nama penumpang dalam daftar pencegahan dan penangkalan melalui sistem Enhance Cekal System (ECS) yang hasilnya akan muncul pada kolom “ Result ”. Namun, pangkalan  data  penumpang  tersebut  bukan  data  data pencegahan kriminal di dunia atau international watchlist , melainkan  hanya  data  dokumen  perjalanan  yang  hilang dan dicuri dalam tercatat sistem I-24/7 SLTD ( Stolen and Lost Travel Documents ) milik INTERPOL [11].
Selain  itu,  APK  yang  dikembangkan  oleh  Direktorat Jenderal Imigrasi Indonesia belum memiliki sebuah sistem pendeteksian  paspor  palsu  baik  untuk  paspor  Indonesia maupun  paspor  asing.  Sebab,  kondisi  kesisteman  seperti ini  dapat  mengancam  keamanan  nasional  terhadap kejahatan  internasional.  Pemalsuan  paspor  merupakan sebuah kejahatan yang dilakukan dengan cara mengganti, mengubah  sebagian  atau  secara  keseluruhan  dari  sebuah paspor  atau  menggunakan  informasi  palsu  untuk menerima  paspor  [12].  Pemalsuan  paspor  termasuk  ke dalam kejahatan transnasional yang harus dihadapi secara penuh  kesadaran  dalam  dunia  yang  tengah  mengalami proses  kemajuan  dalam  perkembangan  teknologinya seperti saat ini [13].
Dalam  beberapa  kasus  pemalsuan  paspor,  tidak  sedikit kejahatan  penipuan  oleh  penyemu  atau impostor (penggunaan paspor orang lain) yang berasal
menggunakan  paspor  curian.  Penipuan  seperti  ini  disebut juga  dengan look-alike  fraud (penipuan  yang  mirip)  atau identity  fraud (penipuan  identitas).  Penipuan  ini  dapat terjadi  jika  paspor  resmi  dan  sah  milik  seseorang diberikan  kepada  orang  lain  secara  sukarela.  Misalnya, paspor  palsu  digunakan  untuk  masuk  ke  suatu  negara untuk  melakukan  kejahatan.  Secara  tradisional  paspor memiliki tiga persyaratan komponen keamanan, yaitu: 1) Keaslian dan integritas dokumen (beserta datanya);
2) Otorisasi, tergantung pada situasi penggunaan ( private key ); dan 3) Cocok atau sesuai dengan biometriknya [14]. Secara  resmi,  menurut  ICAO,  terdapat  lima  jenis pemalsuan paspor, yakni counterfeit documents ( penggunaan paspor palsu sepenuhnya), forged documents (penggunaan  paspor  dengan  teknik  ditempa), tampering with  the  contactless IC  (teknik  merusak  chip  kontak), imposters (penggunaan  paspor  milik  orang  lain),  dan pseudo documents (penggunaan paspor semu) [15].
Pemalsuan  paspor  tersebut  tidak  terdeteksi  oleh  sistem BCM karena belum ada sistem pendeteksian paspor palsu. Mayoritas petugas imigrasi sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN)  yang  ditugaskan  di  TPI  merupakan  pegawai  baru yang  belum  pernah  mendapatkan  pelatihan  pemeriksaan dokumen palsu atau document fraud examination training untuk  menganalisis  fitur  keamanan  paspor  [16].  Dalam implementasinya,  komponen  tersebut  merupakan  salah satu  kompetensi  dasar  yang  wajib  dimiliki  oleh  petugas imigrasi di TPI [17].
Secara  umum,  belum  pernah  ada  penelitian  mengenai rancangan  atau  rekomendasi  sistem  pendeteksian  paspor palsu  di  TPI.  Namun,  ada  penelitian  yang  membahas evaluasi  dan  pengembangan  sebuah  sistem  pendeteksian kesesuaian  dokumen  digital  proposal  yang  dilakukan dengan  metode extended  weighted  tree  similarity [18]. Penelitian tersebut menemukan beberapa poin permasalahan  dalam  sistem  yang  menghasilkan  suatu perencanaan  pengembangan  sistem  yang  akan  dilakukan lebih  lanjut  guna  meningkatkan  kualitas  dan  kinerja sistem tersebut.
Penelitian ini memiliki tujuan utama untuk mengetahui bagaimana  cara  kerja  petugas  imigrasi  di  TPI  dalam mengidentifikasi  paspor  palsu  melalui  APK  serta  untuk mengetahui bagaimana cara kerja kesisteman APK di TPI dalam mengidentifikasi paspor palsu. Pada  hasil akhirnya akan  ditemukan  sebuah  rancangan  sistem  pendeteksian paspor palsu yang diharapkan dapat menjadi sebuah solusi dalam pemeriksaan keimigrasian di Indonesia.
Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini telah menjawab  fenomena  di  atas  dengan  rumusan  masalah sebagai berikut:
1) Bagaimana  petugas  imigrasi  di  TPI  mengidentifikasi paspor  palsu  melalui  APK  dalam  pemeriksaan keimigrasian?
2) Bagaimana  cara  kerja  kesisteman  APK  di  TPI  dalam mengidentifikasi paspor palsu?

## II. M ETODOLOGI P ENELITIAN
Metode  penelitian  yang  dilakukan  dalam penelitian  ini adalah  metode  penelitian  kualitatif  yang  meliputi  studi
pustaka,  konsultasi,  dan  rekomendasi  pemodelan  sistem. Tiga  metode  penelitian  telah  dilaksanakan  sesuai  dengan kerangka kerja penelitian seperti berikut:
Gambar 1. Kerangka Kerja Penelitian
Tahap  pertama  adalah  dengan  melakukan  kajian terhadap  3  konsep  teori,  yakni Information  Technology , Fraud Awareness , dan System Modeling .
Tahap  kedua  adalah  dengan  studi  Pustaka,  yaitu pengumpulan  data  dengan  teknik document  analysis [19] mengumpulkan  literatur,  jurnal,  dan  bahan  penelitian lainnya yang memiliki kaitan dengan judul penelitian.
Tahap  ketiga  adalah  konsultasi,  yaitu  melakukan wawancara  dengan  petugas  imigrasi  yang  pernah  atau sedang  bertugas  di  TPI,  serta  memiliki  pemahaman  akan teknologi  informasi  sehingga  dapat  didapatkannya informasi yang dapat mendukung penelitian.
Tahap  keempat  adalah  hasil  penelitian  yang  berupa rekomendasi  rancangan  sistem  pendeteksian  paspor palsu yang  telah  dibuat  dalam  bentuk  diagram  alir  atau flowchart.  Hasil  rekomendasi  rancangan  diagram  alir tersebut  dibuat  berdasarkan  konsep System  Development Life  Cycle (SDLC).  Adapun  konsep  SDLC  yang digunakan  pada  penelitian  ini  berada  dalam  batasan communication , planning , dan modelling .
Penelitian  ini  menggunakan  teknik  pengumpulan  data wawancara  dan  studi  dokumentasi  yang  dilaksanakan dengan  fokus  dua  lokasi  penelitian  TPI  Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan TPI Bandara Internasional Sam Ratulangi sebagai contoh sampel.

## III. H ASIL DAN P EMBAHASAN

## A. Kajian Teori Sistem Identifikasi Paspor Palsu

## 1) Teori Information Technology
Teknologi  informasi  dan  komunikasi  merupakan  salah satu  bagian  utama  yang  saat  ini  menjadi  acuan  dalam perkembangan  hidup  manusia  dalam  berbagai  aspek kehidupan  yang  menekankan  sebuah  peran  komunikasi terpadu  dan  integrasi  antara  telekomunikasi,  komputer, serta  perangkat  lunak  [20].  Secara  umum,  teknologi informasi  komunikasi  dapat  diartikan  sebagai  ilmu pengetahuan  dalam  bidang  informasi  berbasis  komputer dan  digital  dengan  perkembangan  yang  pesat  [21]. Heinich menekankan bahwa teknologi informasi
merupakan  segala  bentuk  penggunaan  atau  pemanfaatan komputer  dan  internet  untuk  pembelajaran.  Bentuk penggunaan/pemanfaatan teknologi informasi yakni:
1. Tutorial , merupakan progam yang dalam penyampaian materinya  dilakukan  secara  tutorial,  yakni  suatu konsep yang disajikan dengan teks, gambar baik diam atau bergerak, dan grafik;
2. Praktik  dan  dan  latihan  ( drill  and  practice ),  yaitu untuk  melatih  subjek  sehingga  memiliki  kemahiran dalam suatu keterampilan atau memperkuat penguasaa suatu  konsep.  Progam  ini  biasanya  menyediakan serangkaian soal atau pertanyaan;
3. Simulasi ( simulation ), yaitu format ini bertujuan untuk mensimulasikan  tentang  suatu  kejadian  yang  sudah terjadi maupun yang belum dan biasanya berhubungan dengan  suatu  resiko,  seperti  pesawat  akan  jatuh  atau menabrak, terjadinya malapetaka dan sebagainya;
4. Percobaan  atau  eksperimen,  format  ini  mirip  dengan format  stimulasi,  namun  lebih  ditujukan  pada kegiatan-kegiatan eksperimen;dan
5. Permainan  ( game ),  yaitu  mengacu  pada  proses pembelajaran dengan sebuah program berformat [22].
Teori  tersebut  menjelaskan  bahwa  teknologi  informasi telah  menjadi  acuan  utama  bagi  kehidupan  manusia sehari-hari sebagai alat bantu untuk meningkatkan kualitas kinerja  dalam  berbagai  bidang.  Hal  tersebut  telah terimplementasikan  dalam  bidang  keimigrasian,  yakni imigrasi  memiliki  peran  penting  dalam  hal  pemeriksaan keimigrasian  yang bergantung  pada  satu  sistem  teknologi informasi  terpusat,  yaitu  SIMKIM  yang  berintegrasi dengan salah satu sistem pemeriksaan keimigrasian di TPI, yakni BCM.

## 2) Sistem  Informasi  Manajemen  Keimigrasian (SIMKIM)
SIMKIM  adalah  sistem  teknologi  informasi  dan komunikasi  yang  digunakan  untuk  mengumpulkan, mengolah  dan  menyajikan  informasi  guna  mendukung operasional,  manajemen,  dan  pengambilan  keputusan dalam melaksanakan Fungsi Keimigrasian.
SIMKIM pertama kali diterapkan pada tahun 2007 dan terus berkembang hingga saat ini. Fungsi dan tujuan kerja dari SIMKIM adalah untuk mencapai optimalisasi kinerja secara  efektif,  efisien  dan  professional  [23].  Melalui SIMKIM,  kinerja  Direktorat  Jenderal  Imigrasi  akan semakin optimal karena SIMKIM dapat mengintegrasikan seluruh  aplikasi  di  fungsi  keimigrasian  dengan  baik. Layaknya  sebuah  sistem  informasi  manajemen,  SIMKIM dapat mengumpulkan dan menyimpan data yang disimpan dengan pengamanan optimal dalam pusat data keimigrasian  serta  didukung  dengan  Disaster  Recovery Center (DRC) sebagai backup data. Selain mengumpulkan data dan menyimpannya, SIMKIM juga dapat mengambil data-data  tersebut  kembali  dan  dapat  diakses  oleh  pihak Direktorat  Jenderal  Imigrasi  sesuai  dengan  tugas  dan fungsinya masing-masing.

## 3) Border Control Management (BCM)
Sistem  BCM  atau  APK  merupakan  bagian  dari SIMKIM  substantif  berbasis  teknologi  informasi  dan komunikasi  yang  dibangun  dan  dikembangkan  oleh
Direktorat Jenderal Imigrasi. Sistem ini untuk mendukung tugas  pokok  dan  fungsi  dalam  perekaman  data  dan pemeriksaan  keimigrasian  terhadap  setiap  orang  yang masuk  dan  keluar  wilayah  Indonesia  melalui  Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI).
Sistem BCM terintegrasi dengan sistem aplikasi seperti sistem pencegahan dan penangkalan atau ECS, sistem data perlintasan  atau  PMS,  sistem  penerbitan  Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI), sistem Izin tinggal, dan sistem VISA untuk mendukung kegiatan pemeriksaan keimigrasian di TPI [24].

## 4) Teori Fraud Awareness
Penipuan  dilakukan  dengan  cara-cara  yang  hampir tidak  dapat  dilacak  sehingga  pelakunya  tidak  dapat dikenal,  meskipun  berbagai  upaya  dilakukan  oleh  aparat penegak  hukum  untuk  menemukan  dan  menghukum pelakunya.  Munculnya  era  digitalisasi  yang  mencakup luasnya  perkembangan  teknologi  informasi  seperti sekarang  ini  telah  menyebabkan  semakin  beragamnya model atau bentuk kejahatan penipuan maupun pemalsuan yang  dilakukan  oleh  oknum  kejahatan  yang  tidak bertanggung  jawab.    Dengan  adanya  perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tersebut, maka sangat diperlukan peningkatan akan kesadaran terhadap pemalsuan  suatu  barang,  dokumen,  dan  hal  lainnya, khususnya yang berbasis teknologi informasi [25]. Sebab, dengan  adanya  perkembangan  teknologi  seperti  sekarang ini  akan  meningkatkan  kasus  pemalsuan  yang  dilakukan oleh  orang-orang  yang  memanfaatkan  teknologi  dengan cara yang ilegal [26].
Dalam  implementasi  dan  keterkaitannya  dengan keimigrasian, kejahatan penipuan yang sering terjadi ialah kejahatan  dalam  bentuk  pemalsuan  paspor.  Berdasarkan fenomena tersebut sangat dibutuhkan sebuah implementasi nyata sebagai tindak pencegahan munculnya kejahatan  baru  terkait  pemalsuan  paspor,  salah  satunya adalah  dengan  cara  meningkatkan  kualitas  petugas imigrasi  di  TPI  dan  perancangan  rekomendasi  skema sistem pendeteksian paspor palsu.

## 5) Dokumen Perjalanan Republik Indonesia
Dokumen  perjalanan  atau  paspor  sangat  dibutuhkan sebagai  syarat  utama  untuk  melakukan  perjalanan antarnegara.  Di  dalam  ICAO Annex 9  – Facilitiation ( Border  Controls  and  Procedures )  dijelaskan  bahwa Dokumen  Perjalanan  adalah  paspor  atau document  of identity resmi  lainnya  yang  diterbitkan  oleh  negara  atau organisasi  yang  digunakan  oleh  pemegang  (yang  berhak) untuk melakukan perjalanan internasional [27].
Di  Indonesia,  Dokumen  Perjalanan  disebut  dengan Dokumen  Perjalanan  Republik  Indonesia.  Dokumen Perjalanan  Republik  Indonesia  adalah  Paspor  Republik Indonesia  dan  Surat  perjalanan  laksana  paspor.  Paspor Republik  Indonesia  adalah  Dokumen  yang  dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk  Warga Negara Indonesia  untuk  melakukan  perjalanan  antarnegara  yang berlaku selama jangka waktu tertentu.
Paspor terdiri atas paspor diplomatik, paspor dinas, dan paspor  biasa.  Paspor  biasa  diperuntukan  hanya  untuk Warga  Negara  Indonesia  dan  dapat  diajukan  pada  kantor
imigrasi di wilayah Indonesia serta perwakilan imigrasi di luar negeri [28] dengan melampirkan persyatan permohonan  paspor  sesuai  dengan  yang  dijelaskan  pada peraturan  perundang-undangan.  Paspor  diterbitkan  oleh Menteri Hukum dan HAM atau pejabat imigrasi di kantor imigrasi atau oleh pejabat imigrasi yang diberi wewenang untuk menjadi atase pada perwakilan Republik Indonesia. Dalam  hal  belum  terdapatnya  pejabat  imigrasi  pada perwakilan  Republik  Indonesia,  penerbitan  paspor  dapat dilimpahkan kepada Pejabat Dinas Luar Negeri.
Penerbitan  paspor  merupakan  salah  satu  bagian  dari fungsi  keimigrasian  yang  dijalankan  oleh  Direktorat Jenderal  Imigrasi  yaitu  pelayanan  keimigrasian.  Hal  ini dilakukan  untuk  memfasilitasi  masyarakat  yang  ingin melakukan perjalanan antar negara dengan cara menerbitkan  paspor  yang  digunakan  sebagai  dokumen resmi  dalam  melakukan  perjalanan  antar  negara  seperti yang  tertulis  di  dalam Annex 9  – Facilitiation ( Border Controls and Procedures ).

## 6) Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI)
TPI  adalah  tempat  pemeriksaan  di  pelabuhan  laut, bandara  udara,  pos  lintas  batas,  atau  tempat  lain  sebagai tempat  masuk  dan  keluar  wilayah  Indonesia  [29].  TPI merupakan pintu gerbang negara Indonesia, karena setiap orang  yang  ingin  masuk  atau  keluar  wilayah  Indonesia wajib  melewati  pemeriksaan  di  TPI  dengan  membawa Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku.
Terdapat  182  TPI  yang  menyebar  diseluruh  wilayah Indonesia,  dengan  rincian  sebanyak  90  TPI  laut,  37  TPI Udara,  11  Pos  Lintas  Batas  Internasional,  dan  44  Pos Lintas  Batas  Tradisional  [30].  Banyaknya  pembangunan TPI  disebabkan  karena  Letak  Geografis  dari  wilayah Indonesia  yang  terdiri  dari  pulau-pulau  dan  lautan. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki garis pantai yang  sangat  panjang,  bahkan  beberapa  pulau  milik Indonesia  berbatasan  langsung  dengan  negara  lain. Pelaksanaan  fungsi  keimigrasian  di  wilayah  perbatasan merupakan  kewenangan  instansi  imigrasi  atau  Direktorat Jenderal  Imigrasi.  Oleh  karena  itu,  untuk  meningkatkan pelayanan dan pengawasan Keimigrasian maka Direktorat Jenderal  Imigrasi  membangun  TPI  untuk  menghindari orang  yang  masuk  atau  keluar  di  luar  Indonesia  secara ilegal.

## 7) Petugas Imigrasi TPI
Merupakan  sumber  daya  manusia  yang  berada  pada ruang  lingkup  Direktorat  Jenderal  Imigrasi  dan  memiliki tugas  sebagai  pemeriksa  dalam  hal  pemeriksaan keimigrasian  terhadap  lalu  lintas  orang  di  TPI. Berdasarkan  survei  penilaian  yang  dilakukan  oleh National  Careers United  Kingdom,  seorang  petugas imigrasi  di  TPI  harus  memiliki  beberapa  keterampilan atau  keahlian  khusus  guna  bertugas  secara  maksimal  di TPI, beberapa keahlian tersebut antara lain:
1. Memiliki keahlian komunikasi verbal yang baik;
2. Memiliki keahlian customer service skill ;
3. Memiliki keahlian berbicara Bahasa inggris (wajib);
4. Memiliki  tingkat  konsentrasi  yang  baik  dalam  hal bekerja;dan
5. Handal dalam menggunakan perangkat komputer.
Selain  keahlian,  seorang  petugas  imigrasi  di  TPI memiliki  beberapa  poin  uraian  tugas  yang  umum  dan fundamental, seperti:
1. Melaksanakan  pemeriksaan  keimigrasian  dengan mengawasi  lalu  lintas  orang,  memeriksa  paspor  serta visa;
2. Melakukan  wawancara  singkat  dengan  menanyakan beberapa  pertanyaan  dasar  seperti  apa  tujuannya  di negara ini dan lainnya;dan
3. Melakukan pengumpulan informasi dengan mengawasi  lalu  lintas  orang  serta  informasi  detil mengenai  beberapa  orang  yang  memang  terindikasi menjadi target pencarian [31].
Perlu  ditegaskan  kembali  bahwa  petugas  Imigrasi melaksanakan  tugasnya  di  TPI  ialah  bukan  hanya  untuk aspek  pelayanan,  melainkan  juga  untuk  melakukan  aspek pemeriksaan.  Maka,  petugas  imigrasi  di  TPI  memiliki tugas  dan  tanggung  jawab  yang  berat  dalam  hal memeriksa  sedetil  mungkin  paspor  dan  visa  milik  warga negara asing maupun warga negara Indonesia yang keluar dan masuk wilayah Indonesia [32].
Berdasarkan  sebuah  hasil  studi  yang  dijelaskan  dalam European Intelligence and Security Informatics Conference ,  hingga  saat  ini  para  petugas  imigrasi  di  TPI pun  masih  seringkali  mengandalkan  pengalaman,  indera dan intuisi mereka dalam pemeriksaan keimigrasian untuk mengidentifikasi  paspor  palsu  [33].  Walaupun  sudah terdapat  teknologi  di  perbatasan,  tidak  menutup kemungkinan terkadang terjadi kesalahan pada sistem atau database  yang  tidak  dapat  muncul  secara  otomatis sehingga menghambat proses pemeriksaan keimigrasian.
Mayoritas  petugas  imigrasi  TPI  di  Indonesia  belum memiliki pengalaman yang cukup untuk mengidentifikasi paspor  palsu  dalam  proses  pemeriksaan  keimigrasian, bahkan  tidak  sedikit  juga  yang  belum  pernah  mengikuti pelatihan  pemeriksaan  dokumen  palsu  dikarenakan banyaknya  jumlah  ASN  imigrasi  baru  yang  ditempatkan di TPI pada dua tahun terakhir.

## 8) Teori System Modelling
Menurut  Azhar  Susanto,  sistem  adalah  kumpulan  dari sub sistem, bagian, dan komponen atau apapun baik fisik ataupun non fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan  dapat  bekerja  sama  untuk  mencapai  satu  tujuan tertentu  yang  terbuat  dari  beberapa  pemodelan  atau konsep pada suatu perangkat lunak [34].

## 9) Perangkat lunak (software)
Perangkat  lunak  adalah  program  komputer  yang berhubungan  dengan  dokumen  perangkat  lunak  (seperti dokumen persyaratan, model desain, dan cara menggunakannya.  Sebuah  program  komputer  tanpa terasosiasi  dengan  dokumentasinya  belum  dapat  disebut perangkat  lunak.  Perangkat  lunak  biasanya  disebut  juga dengan  sebuah  sistem  perangkat  lunak.  Sistem  mengacu pada kumpulan komponen yang saling berhubungan yang memiliki  tujuan  yang  dicapai.  Pada  awal  pengembangan perangkat  lunak,  para  pembuat  program  ( programmer ) langsung melakukan proses coding perangkat lunak tanpa menggunakan  prosedur  atau  tahapan  pengembangan perangkat  lunak.  Setelah  itu  ditemukanlah  kendala-
kendala seiring dengan perkembangan skala sistem-sistem perangkat yang semakin besar [35].

## 10) Database
Database secara  logis  terkait  pengumpulan  data  dan deskripsi  data,  yang  dirancang  untuk  menemukan informasi  yang  dibutuhkan  oleh  organisasi.  Dalam merancang database ,  salah  satu  hal  yang  perlu diperhatikan  ialah  efisiensi.  Banyaknya  data  yang redudansi  dapat  mengurangai  efisiensi  pada database sehingga  perlu  dilakukan  normalisasi. Database ini digunakan  tidak  hanya  oleh  satu  orang  maupun  satu departemen, database dapat  digunakan  oleh  seluruh departemen dalam perusahaan. Database ini akan menjadi sumber  data  yang  digunakan  secara  bersama  dalam perusahaan [36].

## 11) System Development Life Cycle (SDLC)
SDLC  adalah  proses  mengembangkan  atau  mengubah sistem  perangkat  lunak  menggunakan  model  dan  metode yang  digunakan  orang  untuk  mengembangkan  sistem perangkat  lunak  sebelumnya  (berdasarkan best  practice atau  cara-cara  yang  sudah  teruji  baik).  Seperti  proses metamorphosis,  kupu-kupu  yang  indah  membutuhkan beberapa  tahap  untuk  dilalui,  sama  halnya  dengan membuat  perangkat  lunak,  memiliki  alur  tahapan  yang dilalui  agar  menghasilkan  perangkat  lunak  yang berkualitas [37].

## B. Pemodelan Sistem Identifikasi Paspor Palsu di BCM
Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen
Keimigrasian  atau  SIMKIM  sejak  tahun  2007  sudah berlaku  hampir  di  seluruh  unit  pelaksana  teknis  (UPT) keimigrasian  di  Indonesia  maupun  di  perwakilan  RI  di luar  negeri.  Salah  satu  UPT  yang  menerapkan pemanfaatan  SIMKIM  adalah  kantor  imigrasi  yang membawahkan  TPI  di  seluruh  Indonesia  dengan  aplikasi BCM  di  tahun  2011  dan  aplikasi  APK  versi  2  di  tahun 2018.
Sistem BCM di TPI membuat pemeriksaan keimigrasian  atau  paspor  yang  lebih  aman  daripada pemeriksaan  dengan  cara  manual.  Sistem  BCM  secara otomatis  melakukan  pemeriksaan  terhadap  data  dalam paspor dan data diri penumpang yang setiap kali melewati TPI.  Petugas  imigrasi  di  TPI  dapat  memanfaatkan keberadaan sistem BCM dalam pemeriksaan paspor tanpa mengabaikan  nalurinya  sebagai  petugas  pemeriksa keimigrasian.
Sistem  BCM  digunakan  oleh  petugas  imigrasi  di  TPI yang  memiliki  kewenangan,  tugas  dan  tanggung  jawab dalam hal pemeriksaan, pengawasan, dan perekaman data lalu  lintas  orang  yang  masuk  atau  keluar  wilayah Indonesia.  Untuk  menggunakan  aplikasi  sistem  BCM, petugas  pemeriksa  keimigrasian  wajib  melakukan  login dengan mengisi nama akun dan kata sandi atua username dan  password.  Kemudian  petugas  harus  memilih  lokasi TPI  dan  jenis  pemeriksaan  keimigrasian.  Selain  itu,  saat pelaksanaan  pemeriksaan  keimigrasian  di  TPI,  petugas imigrasi  juga  memiliki  kewajiban  untuk  menjaga ketertiban  antrean  penumpang  di  konter  imigrasi  dan
menginformasikan kepada penumpang untuk  menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan.
Dokumen  yang  disiapkan  oleh  penumpang adalah dokumen  perjalanan  yang  sah  dan  masih  berlaku  paling singkat 6 (enam) bulan, visa yang sah dan berlaku kecuali yang termasuk dalam subjek bebas visa bagi orang asing, dan  memiliki  tiket  kembali  atau  tiket  terusan  ke  negara lain bagi orang asing.
Sistem BCM dapat membantu pemeriksaan keimigrasian  di  TPI  dengan  memberikan  beberapa informasi  terkait  warga  negara  asing  dan  warga  negara Indonesia  yang  melewati  Tempat  Pemeriksaan  Imigrasi. Untuk mendapatkan informasi tersebut, petugas pemeriksa keimigrasian  melakukan  pemindaian  MRZ  yang  terdapat di  dalam  halaman  identitas  pada  paspor  menggunakan Machine Reader Travel Document (MRTD).
Informasi yang ditampilkan pada sistem BCM meliputi dua  hal,  yaitu  biodata  penumpang  dan  data  perjalanan penumpang.  Informasi yang  ditampilkan  pada  bagian biodata meliputi:
a. Nomor Dokumen Perjalanan;
b. Tipe Dokumen Perjalanan;
c. Negara yang Mengeluarkan;
d. Tanggal Habis Berlaku;
e. Nama Depan;
f. Nama Keluarga;
g. Jenis Kelamin;
h. Tanggal Lahir;dan
i. Kewarganegaraan.
Selanjutnya,  sistem  akan  melakukan  pengecekan  data perjalanan dari orang tersebut, yang mencakup:
1. Data Dokumen Perjalanan;
2. Data Pergerakan Terakhir;dan
3. Nama  Penumpang  dalam  Daftar  Pencegahan  dan Penangkalan  melalui  sistem  ECS  yang  hasilnya  akan muncul pada kolom result.
Alur tersebut berisi beberapa hal yang harus dilakukan oleh  petugas  imigrasi  dalam  melakukan  pemeriksaan terhadap  paspor  milik  penumpang  yang  akan  melewati TPI.  Ada  beberapa  tahapan  yang  harus  dilakukan  oleh petugas imigrasi dalam melakukan pemeriksaan paspor di TPI.  Tahap  tersebut  dimulai  dari  pemindaian manual seperti  pemeriksaan  identitas,  apakah  paspor  tersebut  sah atau  tidak,  apakah  pemilik  paspor  tersebut  merupakan impostor  atau  bukan,  hingga  peneraan  cap  pada  paspor tersebut.
Terdapat  tujuh  komponen  pertanyaan  dalam  instrumen wawancara yang diberikan kepada responden terkait unsur BCM di TPI, yakni:
1. Bagaimana  cara  kerja  sistem  BCM  di  TPI  Udara (tempat responden bertugas);
2. Apa ada kendala yang seringkali dialami pada BCM di TPI Udara (tempat responden bertugas);
3. Apakah  sistem  BCM  dapat  mendeteksi  paspor  palsu secara akurat;
4. Apa  yang  telah  dilakukan  oleh  pihak  imigrasi  guna mengatasi kendala tersebut;
5. Apakah  ada  sebuah  inovasi  atau  wacana  perbaikan untuk mengatasi kendala tersebut;
6. Apakah  perlu  adanya  sebuah  sistem  pendeteksian paspor palsu pada sistem BCM;dan
7. Menurut saudara, apa saja
komponen utama/fundamental  yang  diperlukan  dalam  sebuah sistem pendeteksian paspor palsu.
Menurut  dua  responden,  ada  komponen  fundamental yang  sangat  diperlukan  dalam  membangun  suatu  sistem pendeteksian  paspor  palsu  di  TPI.  Komponen  tersebut ialah  komponen document  detection  system yang  cepat dan  akurat  dalam  mendeteksi  keaslian  sebuah  paspor. Selain  itu,  ada  komponen  non-teknis  yang  diperlukan, seperti  diwajibkannya  setiap  petugas  imigrasi  di  TPI untuk memiliki sertifikasi forensik paspor agar dapat lebih terjaminnya hasil kinerja dan kualitas pemeriksaan paspor di TPI.
Berdasarkan  hasil  wawancara,  pada  dasarnya  proses pemeriksaan  keimigrasian  dengan  sistem  BCM  dalam pendeteksian  paspor  palsu  di  TPI  oleh  petugas  imigrasi belum  berjalan  dengan  sangat  maksimal  keterbatasan keterbatasan  sistem  aplikasi,  waktu  proses  pemeriksaan, serta  kemampuan  analisis  pemeriksaan  setiap  petugas imigrasi yang berbeda-beda.
Hasil  penelitian  membuktikan  bahwa  jumlah  petugas imigrasi  TPI  yang  pernah  mendapatkan  pelatihan pemeriksaan  dokumen  palsu  pun  dapat  terbilang  sedikit. Hal  tersebut  secara  tidak  langsung  dapat  memengaruhi tindak kejahatan pemalsuan paspor yang melalui TPI akan terus meningkat. Pada prinsipnya, pemeriksaan keimigrasian  di  TPI  sangat  membutuhkan  keberadaan sistem  pendeteksian  paspor  palsu  yang  dapat  terintegrasi dengan sistem BCM secara langsung dan realtime . Penelitian  ini  menggambarkan  rancangan  sistem pendeteksian paspor palsu berdasarkan hasil pengumpulan data dengan metode analisis dokumen yang komprehensif dan detil dalam bentuk diagram alir.
Adapun  diagram  alir  pendeteksi  paspor  palsu  di  APK terbagi menjadi empat bagian:
1. Diagram Alir urutan keberangkatan;
2. Diagram Alir aktivitas keberangkatan;
3. Diagram Alir urutan kedatangan;dan
4. Diagram Alir aktivitas kedatangan [38].
Gambar 2. Rekomendasi Rancangan Proses Pemeriksaan saat Keberangkatan (urutan back end), Adopsi dari Patel et al, 2018
Gambar 3. Rekomendasi Rancangan Proses Pemeriksaan saat Kedatangan (aktivitas front end), Adopsi dari Patel et al, 2018
Gambar 4. Rekomendasi Rancangan Proses Pemeriksaan saat Kedatangan (urutan back end), Adopsi dari Patel et al, 2018
Gambar 5. Rekomendasi Rancangan Proses Pemeriksaan saat Kedatangan (aktivitas front end), Adopsi dari Patel et al, 2018
Empat  diagram  alir  tersebut  menjelaskan  bagaimana alur  sistem  BCM  akan  bekerja  dengan  integrasi  sistem terhadap pangkalan data paspor yang bekerja berdasarkan sistem  manajemen  pangkalan  data  atau database management  system [39]  (DBMS)  dalam  pendeteksian paspor  palsu  pada  alur  keberangkatan  dan  kedatangan penumpang. Masing-masing keberangkatan dan
kedatangan terbagi menjadi 2 jenis yakni diagram berbasis front end (aktivitas) dan back end (urutan).
Pada gambar 2, 3, 4, dan 5 menjelaskan alur urutan dan aktivitas  keberangkatan  serta  kedatangan  yang  memiliki sebuah local  ledger yang  berisi  biometrik  ataupun  data dukung para penumpang yang akan  melintas. Yang mana data dukung tersebut disediakan oleh Advanced Passenger Information System [40] (APIS).
Dalam  ilmu  teknologi  informasi, front  end merupakan kumpulan halaman-halaman situs atau aplikasi yang dapat diakses  pengunjung,  sedangkan back  end merupakan suatu hak akses yang biasa disebut dengan CMS ( content management  system )  atau  dapat  juga  disebut  dengan Admin Area yang berfungsi untuk memperbarui halaman- halaman front  end .  Maka,  halaman back  end pada umumnya  hanya  dapat  diakses  oleh  pemilik  atau pengelola  dengan username dan password yang  telah ditetapkan [41].
Gambar 6. Komponen DBMS, Connolly dan Begg, 2010
Data  yang  menjadi  acuan  pangkalan  data  rancangan tersebut berasal dari 3 (tiga) macam sumber, antara lain: 1. Spesimen paspor, merupakan diseminasi yang dilakukan  negara  atas  kerja  sama  bilateral,  dan  dapat berupa  pertukaran  database  paspor  di  negara  masing- masing.
2. Prado Passport , merupakan sumber database passport yang  telah  disediakan  oleh  European  Council  dan dapat
diakses
secara bebas (https://www.consilium.europa.eu/prado/en/).
3. Edison Travel Document , merupakan sumber database passport  yang  berisi  informasi  mengenai  paspor- paspor  asing  dari  berbagai  negara  dan  dapat  diakses secara bebas (http://www.edisontd.net/).
Proses  pemeriksaan  rancangan  sistem  pendeteksian paspor  tersebut  dapat  dilaksanakan  dengan  metode jaccard  measure (konsep auto  matching )  [42]  yang berfungsi  untuk  mengetahui  tingkat  kemiripan  dalam proses pemeriksaan paspor di TPI.
Hasil diagram alir ini dibuat berdasarkan metode SDLC dalam  batas communication , planning ,  dan modelling . Pada  setiap  alur  di  atas,  pengintegrasian  sistem pemeriksaan  paspor  palsu  telah  dirancang  secara mendasar  berdasarkan  kumpulan  pangkalan  data  paspor yang  telah  dibuat  secara  terpusat.  Dengan  adanya rancangan tersebut, maka proses pemeriksaan keimigrasian di TPI dapat dilakukan oleh petugas imigrasi secara otomatis melalui sistem pendeteksian paspor palsu (berdasarkan  rekomendasi  rancangan)  dengan  konsep verifikasi secara otomatis atau auto-matching system .

## IV. K ESIMPULAN
Penelitian  ini  memberikan  penjelasan  dan  fakta  bahwa peran  dan  cara  kerja  petugas  imigrasi  di  TPI  dalam
mengidentifikasi paspor palsu melalui sistem APK belum dapat menghasilkan suatu hasil yang optimal. Penyebabnya adalah keterbatasan sistem APK yang belum memiliki  sistem  pendeteksian  paspor  palsu,  sehingga petugas  imigrasi  mengandalkan  insting  dan  kemampuan analisis dalam pengidentifikasian keaslian suatu paspor.
Proses  pendeteksian  dan  verifikasi  keaslian  sebuah paspor  oleh  petugas  melalui  sistem  APK  belum memberikan  hasil  yang  akurat,  karena  waktu  proses pemeriksaan keimigrasian di konter imigrasi relatif sangat cepat  karena  jumlah  penumpang  yang  banyak.  Petugas imigrasi  di  TPI  tidak  memiliki  pangkalan  data  paspor  di berbagai negara sebagai data pembanding.
Peran  dan  cara  kerja  sistem  APK  di  TPI  belum  dapat mengidentifikasi paspor palsu. Sebab, pada implementasinya  sistem  APK  saat  ini  hanya  dapat mengidentifikasi  hasil  cekal  melalui  proses  pemindaian MRZ. Petugas imigrasi di TPI sangat dituntut untuk lebih fokus  dan  bergantung  pada  analisis  kemampuan  individu dalam  memeriksa  keaslian  paspor.  Padahal,  sistem  APK telah  dilengkapi  dengan  alat  pemindai  paspor  ( document reader / scanner )  yang  memiliki  sinar  UV,  infrared,  dan RFID.
Rancangan sistem pendeteksian paspor palsu yang telah menjadi  hasil  penelitian  masih  memerlukan  beberapa proses  implementasi  pengujian  serta  pembuatan  program versi  BETA  yang  mana  hal  tersebut  merupakan  sebuah keterbatasan  yang  terdapat  dalam  penelitian  ini. Keterbatasan  tersebut  menjadi  sebuah  tantangan  yang kemudian  dapat  dilaksanakan  pada  penelitian  selanjutnya untuk  mengimplementasikan  rancangan  model  sistem pendeteksian paspor palsu tersebut dalam bentuk fisik dan nyata.

## U CAPAN T ERIMA K ASIH
Ucapan  terima  kasih  kami  haturkan  kepada  Politeknik Imigrasi,  Depok,  Indonesia  sebagai  institusi  asal  tim penulis  yang  telah  memberikan  dukungan  kepada  tim penulis  melaksanakan  implementasi  Dharma  Perguruan Tinggi  penelitian  untuk  berkarya  sebagai  akademisi  di Indonesia. Kemudian ucapan terima kasih pun turut kami sampaikan  kepada  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia  yang  telah  memberikan  ruang  bagi  kami  untuk melakukan diseminasi ilmu pengetahuan.

## D AFTAR P USTAKA
[1] N. H. Pratama, Yulianti, and A. S. Sukamto, “Aplikasi Bank Materi Pembelajaran untuk Jenjang SMA,” J. Sist. dan Teknol. Inf. , vol. 8, no. 3, pp. 257–263, 2020, [Online]. Available: https://jurnal.untan.ac.id/index.php/justin/article/view/31984.
[2] Asbianto, H. Nasution, and M. A. Irwansyah, “Rancang Bangun Aplikasi Pengolahan Data Perusahaan Mining Consultan CV. Mitra Mineral,” J. Sist. dan Teknol. Inf. , vol. 8, no. 2, pp. 149–159, 2020, [Online]. Available:
https://jurnal.untan.ac.id/index.php/justin/article/view/37998.
[3] F. Triana, J. Endri, and I. Salamah, “Implementasi Teknik Kriptografi CAESAR CIPHER Untuk Keamanan Data Informasi Berbasis Android,” RESTI (Rekayasa Sist. dan Teknol. Informasi) , vol. 4, no. 4, pp. 627–634, 2020, [Online]. Available: http://jurnal.iaii.or.id/index.php/RESTI/article/view/1984.
[4] Association of Certified Fraud Examiners, “The Fraud Triangle,” 2020. https://www.acfe.com/fraud-triangle.aspx.
[5] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009
Tentang Pelayanan Publik . Indonesia, 2009.
[6] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian . Republik Indonesia, 2011.
[7] E. Nachrowi, Y. Nurhardryani, and H. Sukoco, “Evaluation of Governance and Management of Information Technology Services Using Cobit 2019 and ITIL 4,” RESTI (Rekayasa Sist. dan Teknol. Informasi) , vol. 4, no. 4, pp. 764–774, 2020, [Online]. Available:
http://jurnal.iaii.or.id/index.php/RESTI/article/view/2265.
[8] Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI.459.GR.01.02 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Border Control Management (BCM) . Indonesia, 2011.
[9] G. Budiartie, “Imigrasi Pasang Alat Baru untuk Cegah Penjahat Lolos ke Luar Negeri,” 2010. https://nasional.tempo.co/read/240842/imigrasi-pasang-alat- baru-untuk-cegah-penjahat-lolos-ke-luar-negeri/full&view=ok.
[10] International Civil Aviation Organization, ICAO Doc. 9303 . .
[11] The International Criminal Police Organization, Stolen and Lost Travel Documents Database . .
[12] F. Tri Ardiansyah, Imigrasi di Batas Imajiner . Tangerang, 2016.
[13] J. Tettey, “UNODC releases guide to strengthen examination of documents at borders,” 2011. https://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/2011/January/unod c-releases-guide-to-strengthen-border-examination-of- documents.html.
[14] B. Schouten and B. Jacobs, “Biometrics and their use in e- passports,” Image Vis. Comput. , vol. 27, 2011, [Online]. Available: www.elsevier.com/locate/imavis.
[15] H. Esteves, “Introduction to Fraudulent Methods used in Travel, Identity, and Visa Documents,” 2012.
[16] UNODC, “Border Management,” 2020. https://www.unodc.org/southeastasiaandpacific/en/what-we- do/toc/border-management.html.
[17] Tim Humas Kanwil NTB, “Kakanwil : Empat Hal Yang Wajib Diketahui dan Dikuasai Petugas Imigrasi di TPI,” 2017. https://ntb.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita- utama/2701-kakanwil-empat-hal-yang-wajib-diketahui-dan- dikuasai-petugas-imigrasi-di-tpi (accessed Mar. 31, 2020).
[18] W. Suharso, Q. A’yun, and D. Arifianto, “Pengembangan Sistem Deteksi Kesesuaian Dokumen Proposal Program Kreativitas Mahasiswa Dengan Metode Extended Weighted Tree Similarity,” JUSTINDO (Jurnal Sist. dan Teknol. Inf. Indones. , vol. 2, no. 2, pp. 84–91, 2017, doi: https://doi.org/10.32528/justindo.v2i2.1044.
[19] G. A. Bowen, “Document Analysis as a Qualitative Research
Method,” Qual. Res. J. , vol. 9, no. 2, pp. 27–40, 2009.
[20] J. Murray, “Cloud network architecture and ICT - Modern Network Architecture,” 2011.
[21] P. Diat Lantip and Riyanto, Teknologi Informasi Pendidikan . Yogyakarta: Gava Media, 2011.
[22] B. Warsita, “Landasan Teori dan Teknologi Informasi dalam
Pengembangan Teknologi Pembelajaran,” Teknodik , vol. XV, 2011, [Online]. Available: https://jurnalteknodik.kemdikbud.go.id/index.php/jurnalteknod ik/article/view/91.
[23] C. T. Wibowo, “Efektivitas Pelayanan Pembuatan Paspor Dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) Di Kantor Imigrasi Kelas I Kota
Tangerang,” Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2014.
[24] Direktorat Jenderal Imigrasi, “Pelaksanaan Sistem BCM sebagai Sarana Pencegahan Imigran Ilegal yang Handal,” 2010.
[25] L. Suprajadi, “Teori Kecurangan, Fraud Awareness dan Metodologi untuk Mendeteksi Kecurangan Pelaporan Keuangan,” Bina Ekon. Maj. llmiah Fak. Ekon. Unpar , 2014, [Online]. Available: https://www.onesearch.id/Record/IOS807.article-722/TOC.
[26] D. R. Cressey, Other People’s Money . Montclair, N.J.: Patterson Smith, 1973.
[27] International Civil Aviation Organization, International Civil Aviation Organization: Facilitation . 2015.
[28] Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor . Indonesia, 2014.
[29] Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 44 Tahun 2015
Tentang Tata Cara Pemeriksaan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia Di Tempat Pemeriksaan Imigrasi . Indonesia, 2015.
[30] G. Putri, “Dirjen Imigrasi Akui Banyak Celah Keluar Masuk Dimanfaatkan Oknum,” Law Justice , 2020. https://www.law- justice.co/artikel/89372/dirjen-imigrasi-akui-banyak-celah- keluar-masuk-dimanfaatkan-oknum/.
[31] National Career Services, “Immigration Officer,” 2020. https://nationalcareers.service.gov.uk/job- profiles/immigration-officer.
[32]
D. Romi, “Pejabat ini Tegaskan Fungsi Pemeriksaan Imigrasi,” Sumeks.Co , 2020. https://sumeks.co/pejabat-ini-tegaskan- fungsi-pemeriksaan-imigrasi/.
[33] M. Gariup and G. Soederlind, “Document Fraud Detection at the Border,” in European Intelligence and Security Informatics Conference , 2013, pp. 231–238, [Online]. Available: https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/6657173/.
[34] A. Susanto, Sistem Informasi Akuntansi . Bandung: Lingga Jaya, 2013.
[35] R. Ariani Sukamto and M. Shalahudin, Rekayasa Perangkat
Lunak Struktur dan Berorientasi Objek . Bandung: Informatika, 2014.
[36] T. Connolly and C. Begg, Database Systems: A Practical Approach to Design, Implementation, and Management . Pearson, 2010.
[37] R. Ariani Sukamto and M. Shalahudin, Rekayasa Perangkat
Lunak Struktur dan Berorientasi Objek . Bandung: Informatika,
2014.
[38] D. Patel, Balakarthikeyan, and V. Mistry, “Border Control and Immigration on Blockchain,” in International Conference on Blockchain , 2018, pp. 166–179, [Online]. Available: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-94478- 4_12.
[39] Sucipto, “Perancangan Active Database System pada Sistem Informasi Pelayanan Harga Pasar,” J. INTENSIF , vol. 1, no. 1, pp. 35–43, 2017, [Online]. Available: https://ojs.unpkediri.ac.id/index.php/intensif/article/download/ 562/435.
[40] V. Patel, “Airport Passenger Processing Technology: A Biometric Airport Journey,” Embry-Riddle Aeronautical University, 2018.
[41] T. P. D. Tjandra, “Pembuatan Website UD. Tjandra Utama Jaya,” Universitas Dinamika, 2012.
[42] R. Octaviana, “Sistem Auto Matching Dokumen Proposal Tugas Akhir Berbahasa Indonesia Menggunakan Jaccard Measure,” Universitas Muhammadiyah Jember, 2017.