## ANALISIS DEFINISI KAPAL (PENANGKAP) IKAN DALAM PERLINDUNGAN AWAK KAPAL PADA KONVENSI STCW-F
Arie Afriansyah*, Dewo Baskoro, Christou Imanuel Fakultas Hukum, Universitas Indonesia Jl. Prof. MR. Djokosoetono, Kampus UI Depok, Jawa Barat, 16424 arie.afriansyah@ui.ac.id

## Abstract
Since  1995,  the  international  community  has  realized  the  need  to  standardize  international certification  specifically  related  to  fishing  vessel  crew  certification  with  the  birth  of  the  1995 Standards of Training, Certification, and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel (STCW-F Convention). In the Indonesian context, different definitions of vessels are problematic issue in applying the STCW-F Convention into Indonesian legislation. This paper discusses the problem of fishing vessel coverage and its institutional authority according to regulations in Indonesia. This  study  uses  a  comparative  method  to  analyze  the  definitions  of  vessel  in  Indonesian regulations.  This  paper finds  that  there  are  overlapping  regulations  and  authorities  regarding the  certification  of  fishing  vessel  crews  which  leads  to  difficulties  in  implementation.  Thus, Indonesia should harmonize its regulations after its ratification to the STCW-F.
Keywords: STCW-F; Crew; Protection; Standardization.

## Abstrak
Sejak  tahun  1995,  dunia  internasional  menyadari  kebutuhan  untuk  melakukan  standardisasi sertifikasi  internasional  khusus  terkait  dengan  sertifikasi  awak  kapal  penangkap  ikan  dengan lahirnya Standards  of  Training,  Certification,  and  Watchkeeping  for  Fishing  Vessel  Personnel 1995 (Konvensi STCW-F). Khusus dalam konteks Indonesia, terdapat perbedaan definisi kapal yang  akan  menjadi  isu  masalah  dalam  menerapkan  Konvensi  STCW-F  ke  dalam  perundang- undangan  Indonesia.  Tulisan  ini  membahas  permasalahan  cakupan  Kapal  Penangkap  Ikan beserta kewenangan kelembagaannya sesuai regulasi di Indonesia. Penelitian ini  menggunakan metode  komparatif  untuk  menganalisis  definisi  kapal  dalam  regulasi  di  Indonesia.  Tulisan  ini menemukan adanya tumpang tindih peraturan terkait sertifikasi awak kapal penangkap ikan dan irisan  kewenangan  yang  berujung  kepada  sulitnya  implementasi.  Terkait  hal  tersebut, penyelarasan regulasi di Indonesia merupakan hal utama yang perlu dilakukan dalam peraturan nasional setelah Indonesia meratifikasi STCW-F.
Kata Kunci: STCW-F; Awak Kapal; Perlindungan; Standardisasi.

## A. Pendahuluan
Menangkap  ikan  merupakan  salah  satu aktivitas tertua yang dilakukan oleh manusia (Sahrhage, 1992). Awalnya manusia menangkap  ikan  dari  daratan  dan  perairan dangkal,  lalu  seiring  dengan  perkembangan teknologi,  manusia  mulai  melakukan penangkapan  ikan  dari  atas  kapal.  Dengan
terakumulasinya  pengalaman  dan  ilmu pengetahuan  manusia  akan  penangkapan ikan  di  atas  kapal,  ditemukan  bahwa penangkapan  ikan  di  atas  kapal  merupakan aktivitas  yang  berbahaya  yang  memakan banyak  korban  jiwa  dari  para  awak  kapal penangkap  ikan.  Untuk  itu,  diperlukan regulasi-regulasi  demi  menjamin  keamanan dan keselamatan awak kapal penangkap ikan
serta perlindungan terhadap lingkungan laut di  mana  salah  satunya  terkait  dengan sertifikasi awak kapal penangkap ikan.
Pada  awalnya,  standar  sertifikasi  awak kapal  penangkap  ikan  dilakukan  oleh masing-masing  negara  dan  tidak  diatur  di tingkat internasional (International Maritime Organization,  1978).  Hingga  pada  tahun 1978,  Konferensi  IMO  menghasilkan Konvensi Standards of Training, Certification, and Watchkeeping for Seafarers (STCW) yang mengatur mengenai kriteria  umum  pendidikan  dan  latihan (diklat), sertifikasi, dan dinas jaga bagi awak kapal  di  tingkat  internasional.  Namun, karena perbedaan interpretasi dan implementasi  yang  sulit,  Konvensi  STCW diamendemen  di  Konferensi  IMO  tahun 1995.
Di  dalam  Konferensi  IMO  tahun  1995 tersebut,  dunia  internasional  menyadari adanya kebutuhan untuk melakukan standardisasi  sertifikasi  internasional  secara khusus terkait dengan sertifikasi awak kapal penangkap  ikan.  Sebagai  bagian  dari rangkaian  amendemen  Konvensi  STCW 1978,  lahirlah  Konvensi Standards  of Training,  Certification,  and  Watchkeeping for  Fishing  Vessel  Personnel  1995 (Konvensi  STCW-F)  yang  mewajibkan adanya  sertifikasi  awak  kapal  penangkap ikan  bagi  seluruh  negara  yang  terikat  di dalam konvensi tersebut. Awalnya Konvensi ini  direncanakan  untuk  menjadi  protokol dari  STCW  yang  utama.  Karena  adanya beberapa  pertimbangan,  maka  dibuatlah konvensi  yang  terpisah  dari  Konvensi STCW  yang  utama  (Food  and  Agriculture Organization  of  The  United  Nation,  2018). Konvensi ini dirasa penting untuk dipisahkan  dari  STCW  utama  juga dikarenakan  aspek  teknis  dan  kenyataan lapangan dari kapal perikanan yang berbeda dengan  kapal-kapal  yang  lain  (International Maritime Organization, 1995).
Konvensi STCW-F ini sangat diperhatikan  oleh  Indonesia  sebagai  negara kepulauan  yang  memanfaatkan  potensi perikanan  dan  juga  banyak  warga  negara Indonesia  (WNI)  yang  menjadi  awak  kapal
ikan  di  luar  wilayah  Indonesia.  Indonesia telah  meratifikasi  Konvensi  STCW-F melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2019.  Dengan  demikian,  Indonesia  terikat dengan  seluruh  kewajiban  hukum  yang  ada dalam Konvensi tersebut. Sebagai konsekuensinya, Indonesia perlu
melaksanakan  konvensi  STCW-F  ini  dalam bentuk hukum nasionalnya. Terlebih khusus lagi,  perhatian  perlu  diberikan  kepada  isu bagaimana  Indonesia  bisa  melaksanakan standardisasi yang diwajibkan oleh konvensi tersebut terhadap Kapal Penangkap Ikan.
Konvensi STCW-F ini menjadi semakin penting bagi Indonesia mengingat banyaknya kasus-kasus yang menimpa Anak Buah  Kapal  (ABK)  Indonesia,  terutama  di kapal  perikanan.  Pada  Mei  2020,  terdapat kasus  pembuangan  ABK  asal  Indonesia  di kapal  milik  Tiongkok  Long  Xing  629 (Affan,  2020).  Meski  diklaim  sesuai prosedur,  kejadian  tersebut  membuka  fakta mengenai  kasus-kasus  lain  yang  menimpa ABK  Indonesia  di  kapal  asing.  Menurut laporan  BBC,  ABK  Indonesia  yang  bekerja di  kapal  tersebut  diperlakukan  tidak manusiawi  selama  bekerja.  Jam  kerja  yang panjang hanya menyisakan 3 jam untuk tidur dan beberapa menit untuk makan. Jam kerja yang  sangat  panjang  ini  merupakan  akibat dari  tidak jelasnya jam kerja  dalam  kontrak yang disepakati sebelum berangkat ke kapal perikanan  tersebut.  Selain  itu  ABK Indonesia  kerap  diberi  makan  ikan  umpan dan  diberi  minum  sulingan  air  laut.  Hal  ini dapat  dikatakan  telah  melanggar  hak  asasi manusia.
Kasus lain yang juga menarik perhatian publik  adalah  kasus  ABK  Indonesia bernama  Dedi  Ristiawan  dan  Sukendi. Keduanya    bekerja  untuk  kapal  ikan berbendera  Taiwan  yang  bernama  New  Bai 168  (Nurita,  2020).  Kedua  ABK  itu  tidak mendapat gaji  selama 8 bulan  dan akhirnya dapat  dipulangkan  dari  Senegal  pada  2015 lalu.  Sebelumnya,  pada  2012  pun  kejadian serupa  pernah  dialami  oleh  ABK  asal Indonesia  (Nurita,  2020).  Sejumlah  163 ABK  Indonesia ikut  terdampar di Trinidad- Tobago,  Amerika  Selatan  bersama  kapal
asal Taiwan milik PT Kwo Jeng. Anak buah kapal  itu  dijanjikan  akan  mendapat  gaji sebanyak  US$  240  atau  setara  Rp  2,3  juta untuk tiga bulan pertama sebagai bagian dari masa  percobaan.  Setelah  itu  mereka dijanjikan  akan  mengalami  kenaikan  gaji menjadi  US$  400  atau  setara  Rp  3,86  juta. Namun  hingga diselamatkan saat  terdampar gaji  yang  dijanjikan  tidak  dibayar  oleh perusahaan yang memperkerjakan mereka.
Beberapa  pihak  menyatakan  bahwa kasus  dan  konflik  yang  dialami  oleh  ABK Indonesia didasari oleh kurangnya kompetensi ABK Indonesia (Wijaya, 2020). Oleh  karenanya  Konvensi  STCW-F  yang mengatur  standar  kompetensi  ABK  ini menjadi  sangat  penting  guna  mencegah konflik  dan  permasalahan  lain  yang berpotensi  untuk  dialami  oleh  ABK Indonesia.
Selain  untuk  mencegah  konflik  bagi ABK Indonesia di kapal asing, konvensi ini menjadi  penting  juga  karena  Indonesia adalah  negara  yang  dilewati  oleh  kapal- kapal asing, dan tidak menutup kemungkinan  kapal  perikanan.  Dengan diratifikasinya  Konvensi  STCW-F  oleh Indonesia, inspeksi kapal perikanan asing di Indonesia  akan  menggunakan  pedoman  dan standar  yang  sama  dengan  yang  digunakan oleh  kapal  tersebut.  Namun,  karena konvensi ini erat berhubungan dengan kapal, timbul sebuah masalah mengenai pendefinisian kapal dalam Konvensi STCW- F dan hukum nasional Indonesia. Secara  definisi,  Kapal  Penangkap  Ikan yang  dimaksudkan  di  dalam  konvensi  ini adalah  kapal  yang  digunakan  secara komersial  untuk  menangkap  ikan  atau sumber daya laut hidup lainnya (International Maritime Organization, 1995). Pada  praktiknya,  kapal  perikanan  Indonesia masuk  dalam  definisi  yang  tercantum  pada Pasal 2 angka 7 dan 8 dari STCW-F. Maka terlihat  bahwa  cakupan  sertifikasi  menurut Konvensi  STCW-F  adalah awak dari  Kapal Penangkap  Ikan  yang  dimaksudkan  oleh konvensi  ini  seperti  yang  ditetapkan  pada Pasal  3  STCW-F.  Sampai  penelitian  ini ditulis, Indonesia memiliki berbagai regulasi
yang  tumpang  tindih  terkait  perikanan  di antaranya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah oleh  Undang-Undang  Nomor  45  Tahun 2009  (UU  Perikanan);  Undang-Undang Nomor  21  Tahun  1992  tentang  Pelayaran sebagaimana  telah  diganti  oleh  Undang- Undang  Nomor  17 Tahun  2008;  PP  Nomor 7  Tahun  2000;  PP  Nomor  62  Tahun  2014; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 9  Tahun  2005;  dan  Peraturan  Menteri Nomor  PER.7/MEN/2011.  Masing-masing dari  peraturan  ini  memiliki  definisi  Kapal Penangkap  Ikan  yang  berbeda.  Peraturan pelaksana pun masing-masing tentu memiliki  definisi  kapal  yang  berbeda mengingat  Undang-Undang  yang  menjadi dasar  peraturan  pelaksana  tersebut  telah memberikan definisi yang berbeda.
Dalam  UU  Perikanan,  kapal  perikanan didefinisikan sebagai kapal, perahu, atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan  ikan,  mendukung  operasi penangkapan  ikan,  pembudidayaan  ikan, pengangkutan  ikan,  pengolahan  ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi  perikanan.  Sedangkan dalam  Undang-Undang  Pelayaran,  kapal didefinisikan  sebagai  kendaraan  air  dengan bentuk  dan  jenis  tertentu,  yang  digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya,  ditarik  atau  ditunda,  termasuk kendaraan  yang  berdaya  dukung  dinamis, kendaraan  di  bawah  permukaan  air,  serta alat  apung  dan  bangunan  terapung  yang tidak  berpindah-pindah.  Kendaraan  bawah air  dan  bangunan  terapung  yang  tak berpindah  seperti  yang  tertuang  dalam definisi  kapal  Undang-Undang  Pelayaran tidak  masuk  dalam  definisi  kapal perikanan seperti  yang  tercantum  pada  Undang- Undang Perikanan.
Perbedaan  definisi  tersebut  dapat menjadi  masalah  di  dalam  menerapkan Konvensi  STCW-F  ke  dalam  hierarki perundang-undangan Indonesia karena definisi  Kapal  Penangkap  Ikan  akan menentukan  cakupan  sertifikasi  yang diwajibkan  olehnya.  Jika  cakupan  yang diatur  di  dalam  perundang-undangan  di
Indonesia  tidak  sesuai  dengan  Konvensi STCW-F,  terdapat  kemungkinan  Indonesia tidak  memenuhi  kewajiban  internasional sebagaimana  terkandung  di  dalam  konvensi tersebut.  Berbagai  masalah  koordinasi  antar lembaga  juga  dapat  timbul  di  dalam pelaksanaan sertifikasi Awak Kapal Penangkap Ikan di Indonesia yang bisa saja berpengaruh  terhadap  keabsahan  sertifikat tersebut  di  mata internasional.  Pada saat ini saja,  terdapat  dua  kementerian  yang memiliki  kewenangan  yang  beririsan  di dalam perikanan yaitu Kementerian Perhubungan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang diakibatkan oleh ketidakseragaman pengaturan terkait perikanan di Indonesia.
Tulisan  ini  akan  mencoba  untuk menjawab  pertanyaan  atas  definisi  Kapal Penangkap Ikan yang mana yang sebenarnya berlaku  di  Indonesia  dan  apakah  sertifikasi berdasarkan  definisi  Kapal  Penangkapan Ikan  tersebut  sesuai  dengan  Konvensi STCW-F. Tulisan ini akan fokus membahas permasalahan  cakupan  Kapal  Penangkap Ikan  beserta  kewenangan  kelembagaan terkait  perikanan  sesuai  dengan  perundang- undangan yang ada di Indonesia.
Sebelumnya, sudah ada beberapa tulisan terkait  keselamatan  kapal  penangkap  ikan. Akademisi  dari  berbagai  negara  telah menulis  terkait  masalah  implementasi STCW-F  di  negaranya  masing-masing seperti  implementasi  STCW-F  di  Malaysia Timur  (Zoelfakar,  M.R.,  M.D.  Syaifullah Manaf,  2017)  dan  di  Andalusia  (Piniella, 2017).  Kedua  tulisan  tersebut  menyebutkan tantangan  di  dalam  menerapkan  sertifikasi yang  memenuhi  standar  konvensi  STCW-F di  masing-masing  negara.  Melihat  dari tulisan-tulisan  tersebut,  patut  disimpulkan bahwa perlu adanya tulisan terkait STCW-F di dalam konteks Indonesia.
Dalam  konteks  Indonesia,  sebelumnya sudah ada tulisan oleh Djodjo Suwardjo dan Muhammad  Syarif  Budiman.  Di  dalam tulisan-tulisan  tersebut,  belum  dibahas implementasi STCW-F di Indonesia. Djodjo Suwardjo  dalam  artikelnya,  membahas aspek-aspek keselamatan di atas kapal yang
diatur di dalam  hukum nasional dan hukum internasional. Mereka berkesimpulan bahwa belum  ada  keseragaman  pengaturan  terkait kapal  penangkap  ikan.  Suwardjo  juga mengatakan  bahwa  diperlukan  pembahasan lebih  lanjut  terkait  harmonisasi  antara peraturan  nasional  terhadap  peraturan internasional  tentang  kapal  penangkap  ikan (Suwardjo,  2012).    Muhammad  Syarif Budiman  menyimpulkan  bahwa  sertifikat kompetensi  awak  kapal  penangkap  ikan Indonesia saat ini tidak memiliki kualifikasi sertifikat  kompetensi  sesuai  ketentuan perundangan yang berlaku (>90%) sehingga menjadi  salah  satu  pemicu  terjadi  IUU fishing di Indonesia (Budiman, M.S., 2016). Aspek  hukum  yang  termuat  di  dalam penelitian  yang  sudah  ada  sebelumnya hanya  berupa  deskripsi  regulasi  yang terdapat  di  hukum  nasional  dan  hukum internasional  dan  disertai  dengan  data empiris  pelaksanaan  sertifikasi  awak  kapal penangkap ikan di lapangan.
Berbeda  dari  literatur  sebelumnya, tulisan  ini  akan  membahas  secara  khusus cakupan  sertifikasi  awak  kapal  penangkap ikan di Indonesia dan masalah apa saja yang mungkin  timbul  dalam  rangka  memenuhi kualifikasi  yang  diatur  oleh  Konvensi STCW-F.  Selain  itu,  tulisan  ini  juga  akan membahas sertifikasi awak kapal penangkap ikan dari segi hukum. Oleh karena itu, yang akan  menjadi  pertanyaan  utama  dalam tulisan  ini  adalah  pengaturan  seperti  apa yang  tepat  untuk  dilakukan  sehingga sertifikasi  awak  kapal  penangkap  ikan sebagaimana  diatur  di  dalam  Konvensi STCW-F dapat diterapkan oleh Indonesia.
Tulisan  ini  berkesimpulan  bahwa penyelarasan regulasi di Indonesia
merupakan hal utama yang perlu disesuaikan dalam peraturan nasional setelah
Indonesia meratifikasi STCW-F ini.
Penelitian  ini  menemukan  adanya  tumpang tindih  peraturan  terkait  sertifikasi  awak kapal  penangkap  ikan  yang  menyebabkan permasalahan  cakupan  sertifikasi  dan  irisan kewenangan  yang  berujung  kepada  sulitnya implementasi.
Setelah  pendahuluan,  tulisan  ini  akan membahas  tentang  mandat  STCW-F  terkait keselamatan  Awak  Kapal  Penangkap  Ikan. Selanjutnya,  pembahasan  akan  difokuskan pada  cakupan  sertifikasi  awak  kapal penangkap  ikan  sebagaimana  diatur  di dalam  regulasi  nasional.  Bagian  ini diteruskan  dengan  observasi  atas  tumpang tindih  kewenangan  antar  lembaga  serta masalah-masalah  yang  dapat  timbul  jika penyelarasan  tidak  dilakukan.  Terakhir, ditutup  dengan  kesimpulan  dan  beberapa saran yang terkait.

## B. Pembahasan
1. Amanah  Konvensi  STCW-F  terkait Keselamatan Awak Kapal Penangkap Ikan
Regulasi  terkait  perikanan  sudah  ada sejak  peradaban  Sumeria  dan  Babilonia (Sahrhage,  1992).  Regulasi  yang  tercatat pada  masa  itu  terbatas  kepada  hak memancing  dan  pelanggaran  perjanjian. Hukum internasional baru mengatur mengenai  keselamatan  di  atas  kapal penangkap  ikan  belakangan  ini.  Sejak hukum  internasional  modern  dimulai  oleh Fransisco  de  Vittoria  setelah  pertemuan antara bangsa Spanyol dan India (Penduduk Asli  Amerika)  pada  abad  ke-15  (Anghie, 2004), regulasi internasional terkait keamanan  perikanan  di  atas  kapal  baru diawali  dengan Torremolinos  Internasional Convention for the Safety of Fishing Vessels pada  tahun  1977  (yang  ditegaskan  dan dimutakhirkan melalui Torremolinos Protocol pada  tahun  1993)  terkait  standar- standar kapal penangkap
ikan (Gudmundsson, 2006). Pada  tahun  1978,  IMO  membuat konvensi  STCW  yang  diharapkan  dapat meningkatkan  kualitas  keselamatan  di  atas kapal,  terutama  di  kapal  niaga  yang  dipicu oleh kecelakaan kapal tanker Torrey Canyon pada  tahun  1967  (Chae,  2011).  Kurangnya pelatihan  awak  kapal  dianggap  menjadi penyebab  utama  kecelakaan  tersebut, sehingga harus dibuat standarisasi internasional terkait keselamatan kapal.
Konvensi  ini  dianggap  gagal  karena pengaturan  standar  dan  pengawasan  yang tidak  spesifik  sehingga  menyebabkan interpretasi  yang  beragam,  kegagalan penegak  hukum  maritim  untuk  mengelola dan  menegakkan standar  yang  disepakati di dalam konvensi yang akhirnya menyebabkan  terjadinya  banyak  pemalsuan atau  sertifikat  resmi  namun  dengan  standar kompetensi yang kurang.
Sebagai  konsekuensinya,  pada  tahun 1995,  IMO  membuat  amandemen  konvensi STCW  dan  secara  terpisah  membentuk konvensi Standards of Training,
Certification, and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel yang mengatur standarisasi diklat, sertifikasi, dan dinas jaga untuk awak kapal penangkap ikan. Konvensi ini berlaku ( enter  into  force )  satu  tahun  setelah diratifikasi  oleh  15  Negara.  Pada  tahun 2001,  masyarakat  internasional  mendukung IMO  untuk  turut  lebih  aktif  di  dalam menjamin  keamanan  kapal  penangkap  ikan dan keselamatan awaknya dengan mendorong negara-negara untuk
mengadopsi Torremolinos  Protocol dan STCW-F  secepat  mungkin  (Gudmundsson, 2006),  mengingat  24.000  nyawa  melayang di dalam industri perikanan setiap tahunnya. Pada  tahun  2004,  seminar  pertama  terkait STCW-F  diselenggarakan  di  Busan,  Korea Selatan.  Konvensi  STCW-F  akhirnya berlaku sejak tahun 2012, satu tahun setelah STCW-F  diratifikasi  oleh  Republik  Palau (International Maritime Organization, 2011). Konvensi  STCW-F  telah  diratifikasi  oleh Indonesia pada tahun 2019, maka Indonesia sudah tunduk dengan pengaturan yang diatur oleh  STCW-F  dan  harus  segera  memenuhi kewajiban  yang  ditentukan  olehnya  sesuai dengan asas pacta sunt servanda .
Perkembangan  terakhir  dari  Konvensi STCW-F  adalah  munculnya  usulan-usulan amendemen dari  konvensi tersebut. Usulan- usulan tersebut datang dengan pertimbangan bahwa  konvensi  tersebut  harus  mengikuti perkembangan  industri  perikanan  terkini. Dalam salah satu ulasan yang dilakukan oleh Sub-komite Elemen Manusia, Pelatihan, dan Pemantauan, terdapat usulan untuk
menyertakan  pelatihan  mengenai  perikanan berkelanjutan,  terkhusus  mengenai  sampah plastik  dan  pengurangan  emisi  gas  CO2 (International Maritime Organization, 2020). Usulan ini dilayangkan oleh Belanda, FAO, dan  International  Transport  Workers’ Federation (ITF).
Konvensi  STCW-F  adalah  sebuah Konvensi  yang  pada  dasarnya  mengatur standarisasi  sertifikasi  serta  pelatihan  yang harus  dijalani  oleh  pelaut,  terkhusus  pelaut yang  bertugas  di  kapal  ikan.  Objektifnya adalah untuk menyamakan standar sertifikasi dan pelatihan pelaut kapal ikan di seluruh  dunia.  Objektif  ini  didasari  oleh tujuan  untuk  mendukung  keamanan  pelaut saat  bekerja  di  laut  serta  menunjang perlindungan  lingkungan  hidup  yang  ada di bawah laut. Konvensi  ini berlaku bagi anak buah  kapal,  terutama  nakhoda,  petugas bagian  mesin  dengan  mesin  penggerak bertenaga  lebih  dari  750  kW,  dan  petugas yang bekerja di bagian dek kapal berukuran lebih  panjang  dari  24  meter  dari  kapal perikanan  yang  berbendera  negara  anggota dari  konvensi  ini.  Implikasinya,  seluruh anak  buah  kapal  yang  berstatus  Warga Negara  Indonesia  (WNI)  yang  bekerja  di kapal  asing  dan  merupakan  anggota Konvensi  STCW-F  harus  juga  tunduk  pada konvensi ini.
Konvensi  ini  terbilang  cukup  singkat karena  hanya  terdiri  atas  15  Pasal.  Hal-hal teknis  dan  rinci  masuk  dalam  bagian lampiran  ( annex )  dari  konvensi  ini.  Bab  I dari  lampiran  teknis  membahas  pengaturan umum. Selanjutnya Bab II dari lampiran ini merincikan  sertifikasi  standar  yang  harus dimiliki  oleh  nakhoda,  petugas,  teknisi, dan petugas yang bertanggung jawab akan radio komunikasi.  Bab  III  memberikan  pedoman mengenai pelatihan-pelatihan dasar apa saja yang  perlu  dimiliki  oleh  semua  anak  buah kapal.  Beberapa  keahlian  yang  wajib dikuasai  berdasarkan  Bab  II  ini  adalah keahlian  teknik  bertahan  hidup  seperti pemakaian  pelampung  dan  pakaian  selam, keahlian pemadaman api, prosedur kedaruratan,  kemampuan  dasar  untuk pertolongan  pertama,  keahlian  pencegahan
polusi  laut,  dan  keahlian  pencegahan kecelakaan  kapal.  Selain  itu,  Konvensi STCW-F  juga  dilengkapi  dengan  tiga lampiran ( appendices ) dan sembilan resolusi.
Secara  umum  Konvensi  STCW-F dianggap  sangat  penting  karena  diharapkan dapat  menurunkan  risiko  kecelakaan  pada pekerjaan  di  kapal  perikanan  secara signifikan.  Dengan  anak  buah  kapal  yang terlatih  dengan  standar  yang  sama  serta memiliki  keahlian  yang  setara,  potensi kehilangan  nyawa  dapat  dikurangi.  Dengan begitu,  rasa  aman  di  atas  kapal  perikanan akan meningkat dan juga akan meningkatkan  produktivitas  dari  para pekerja  di  atas  kapal  perikanan  itu  sendiri. Dengan  semakin  banyaknya  negara  yang meratifikasi  konvensi  ini,  diharapkan pekerja  di  kapal  perikanan  dapat  memiliki mobilitas  yang  tinggi  antar  kapal  karena sudah  memiliki  sertifikasi  dan  pelatihan dengan standar yang sama.
Konvensi  ini  mewajibkan  Indonesia memberikan  Sertifikasi  bagi  Awak  Kapal Penangkap  Ikan  (International  Maritime Organization,  1995),  di  mana,  yang dimaksudkan dengan Kapal Penangkap Ikan adalah  kapal  yang  digunakan  secara komersial  untuk  menangkap  ikan  atau sumber  daya  laut  hidup  lainnya.  Untuk mendapatkan  sertifikasi  tersebut,  Awak Kapal  Penangkap  Ikan  wajib  telah mengikuti  Diklat  dan  lulus  ujian  yang diberikan  sesuai  dengan  kompetensi  dinas jaganya. Dengan demikian, cakupan sertifikasi  merupakan  pengaturan  yang paling  penting  karena  luas  cakupan sertifikasi yang diwajibkan akan menentukan  subjek  sertifikasi;  substansi kurikulum  Diklat;  jenis  sertifikat  yang diberikan sesuai dengan dinas jaga dan jenis kapal;  serta  lembaga  yang  berwenang menerbitkan  sertifikat  tersebut.  Salah  satu cara  untuk  mengetahui  luas  cakupan sertifikasi  yang  diatur  di  Indonesia  hingga penelitian  ini  ditulis  adalah  dengan  melihat definisi  Kapal  Penangkap  Ikan/  Kapal Perikanan  yang  digunakan  di  dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 50 No.2, April 2021, Halaman 209-221
2. Cakupan  Sertifikasi  Awak  Kapal Penangkap Ikan di Indonesia Orang-orang di Nusantara telah
melakukan  penangkapan  ikan  di  atas  kapal sejak masa immemorial . Sebelum kemerdekaan  Indonesia,  dapat  ditemukan regulasi-regulasi terkait penangkapan ikan di atas  kapal  sudah  ada  sejak  masa kolonialisme  Belanda  dan  melewati  masa pendudukan  Jepang.  Pada  tahun  1985, regulasi-regulasi  terkait  perikanan  diganti dengan  Undang-Undang  No.  9  Tahun  1985 tentang  Perikanan.  Selain  itu  Undang- Undang  Perikanan  juga  pernah  mengalami perubahan  pada  2004  dengan  Undang- Undang  Nomor  31  Tahun  2004  tentang Perikanan  dan  pada  tahun  2009  melalui Undang-Undang  Nomor  45  Tahun  2009. Dewasa  ini,  terdapat  beberapa  peraturan perundang-undangan  yang  mengatur  terkait dengan  Perikanan  dan  masing-masing memiliki substansi yang berbeda, khususnya terkait  dengan  sertifikasi  awak  kapal penangkap ikan. Dalam hal ini, terdapat tiga peraturan perundang-undangan yang berlaku di  Indonesia  terkait  dengan  sertifikasi  awak kapal  penangkap  ikan,  yaitu  Peraturan Menteri  Perhubungan  Nomor  KM  9  Tahun 2005, Peraturan Menteri Nomor PER.7/MEN/2011, dan Peraturan
Pemerintah  Nomor  62  Tahun  2014. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bagian ini  akan  fokus  mendeskripsikan  definisi Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Perikanan untuk  menentukan cakupan  sertifikasi  awak kapal  penangkap  ikan  di  peraturan perundang-undangan
Indonesia dan
penyesuaian apa saja yang harus dilakukan.
a.  Peraturan  Menteri  Perhubungan Nomor KM 9 Tahun 2005
Di  dalam  UU  No.  9  Tahun  1985, tidak ada istilah Kapal Penangkap Ikan. Istilah  yang  digunakan  adalah  Kapal Perikanan  yang  berarti  kapal  atau perahu  atau  alat  apung  lainnya  yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan  ikan,  termasuk  untuk melakukan  survei  atau  eksplorasi perikanan.  Namun,  substansi  dari
Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  1985 tidak  akan  dibahas  di  dalam  penelitian ini  karena  Undang-Undang  tersebut telah  dicabut  oleh  Undang-Undang Nomor  31  Tahun  2004  tentang Perikanan sebagaimana diubah oleh UU Nomor  45  Tahun  2009.  Istilah  ‘Kapal Perikanan’  di  dalam  Undang-Undang ini  sedikit  berbeda  dengan  Undang- Undang  sebelumnya,  yaitu:  kapal, perahu,  atau  alat  apung  lain  yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan  ikan,  mendukung  operasi penangkapan  ikan,  pembudidayaan ikan,  pengangkutan  ikan,  pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/ eksplorasi perikanan.
Penting  untuk  diketahui,  dasar hukum  dari  sertifikasi  Awak  Kapal Penangkap  Ikan  tidak  ditemukan  di dalam  Undang-Undang  Nomor  31 Tahun  2004  tersebut,  melainkan  dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran yang  diejawantahkan ke  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan yang mewajibkan sertifikasi bagi awak Kapal Penangkap  Ikan,  yang  mana  di dalamnya  Kapal  Penangkap  Ikan didefinisikan  sebagai  kapal  yang digunakan  sebagai  kapal  penangkapan ikan,  ikan  paus,  anjing  laut,  ikan duyung  atau  hewan  yang  hidup  di  laut. Peraturan  Pemerintah  ini  kemudian diatur  lebih  lanjut  ke  dalam  Peraturan Menteri  Perhubungan  Nomor  KM  9 Tahun  2005  dengan  definisi  Kapal Penangkap  Ikan  yang  sama.  Peraturan Menteri  ini  tetap  berlaku  meskipun Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran mencabut UU Nomor 21  Tahun  1992.    Hal  ini  didasari  oleh pengaturan  pada  Pasal  353  Undang- Undang  Nomor  17  Tahun  2008  yang menyatakan bahwa peraturan pelaksana dari  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun 1992 akan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan  atau  telah  digantikan  oleh Undang-Undang  Nomor  17  Tahun 2008.
b.  Peraturan  Menteri  Kelautan  dan Perikanan Nomor PER.7/MEN/2011 Peraturan  Menteri  Perhubungan
Nomor  KM  9  Tahun  2005  bukanlah satu-satunya  peraturan  yang  mengatur sertifikasi  awak  kapal  penangkap  ikan. Pada  tahun  2011,  terbitlah  Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.7/MEN/2011  yang  juga  mengatur mengenai sertifikasi awak kapal
penangkap  ikan  dengan  istilah  ‘Pelaut Kapal Penangkap Ikan.’ ‘Kapal
Penangkap  Ikan’  yang  dimaksudkan oleh Peraturan Menteri ini adalah kapal yang  secara  khusus  digunakan  untuk menangkap ikan, termasuk menampung, menyimpan,  mendinginkan,  dan/atau mengawetkan. Peraturan  Menteri  ini juga  memiliki  keterkaitan  dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan  Republik  Indonesia  Nomor 46/PERMEN-KP/2016,  tetapi  dalam aturan  pelaksanaan  ini  definisi  kapal perikanan  lebih  mengacu  pada  definisi yang  tercantum  dalam  Undang-Undang Perikanan.
Berdasarkan  peraturan  ini,  terlihat bahwa  terdapat  dua  penggunaan  istilah yang  digunakan  di  dalam  berbagai peraturan  perundang-undangan:  ‘Kapal Penangkap Ikan’ dan ‘Kapal Perikanan.’ Meskipun, secara gramatikal, ‘Kapal Perikanan’ memiliki makna  yang  lebih  luas  dibandingkan dengan istilah ‘Kapal Penangkap Ikan,’ istilah  ‘Kapal  Penangkap  Ikan’  yang dipakai  di  dalam  Peraturan  Menteri
Kelautan dan Perikanan Nomor
PER.7/MEN/2011  memiliki  pengertian “kapal  yang  secara  khusus  digunakan untuk  menangkap  ikan,  termasuk menampung,
menyimpan, mendinginkan,  dan/atau  mengawetkan”
sehingga  lebih  menyerupai  definisi sebuah  ‘Kapal  Perikanan.’  Dapat disimpulkan juga bahwa dengan adanya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan  Nomor  PER.7/MEN/2011, sejatinya  tidak  ada  perdebatan  lagi  di dalam  penggunaan  istilah,  perdebatan hanya  terdapat  di  dalam  penggunaan definisi Kapal Penangkap Ikan menurut Peraturan  Menteri  Perhubungan  Nomor KM  9  Tahun  2005  dengan  definisi Kapal  Penangkap  Ikan  berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan Nomor PER.7/MEN/2011.
c.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  62 Tahun 2014
Peraturan  Pemerintah  Nomor  62 Tahun  2014  sebagai  pengejawantahan dari  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun 2004 sebagaimana diubah oleh Undang- Undang  Nomor  45  Tahun  2009 menggunakan  istilah  Kapal  Perikanan dengan definisi: kapal, perahu, atau alat apung  lain  yang  digunakan  untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung  operasi  penangkapan  ikan, pembudidayaan  ikan,  pengangkutan ikan,  pengolahan  ikan,  pelatihan perikanan,  dan  penelitian/eksplorasi perikanan.  Terlihat  kembali  bahwa penggunaan  istilah  Kapal  Perikanan  di sini  memiliki  makna  yang  lebih  luas daripada  Kapal  Penangkap  Ikan  karena meliputi kapal-kapal lainnya yang tidak secara  langsung  berhubungan  dengan penangkapan ikan.
Berdasarkan  peraturan  yang  telah dibahas  di  atas,  dapat  disimpulkan, terdapat  tiga  definisi  Kapal  Penangkap Ikan  atau  Kapal  Perikanan  di  dalam peraturan perundang-undangan Indonesia  yang  tumpang  tindih  antara satu  dengan  yang  lainnya  sebagaimana diringkas melalui tabel berikut:
Tabel 1.

## Tiga Definisi Kapal Penangkap Ikan/Kapal Perikanan dalam Perundang-Undangan di
Indonesia No. Peraturan Peraturan Induk Istilah  dan definisi  yang digunakan 1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 9 Tahun 2005 a. Undang-Undang  Nomor  31  Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana  diubah  oleh  UU Nomor 45 Tahun 2009 b. Peraturan  Pemerintah  Nomor  7 Tahun 2000 Kapal  Penangkap  Ikan  adalah kapal  yang  digunakan  sebagai kapal  penangkapan  ikan,  ikan paus,  anjing  laut,  ikan  duyung atau hewan yang hidup di laut. 2. Peraturan Menteri Kelautan  dan  Perikanan Nomor PER.7/MEN/2011. a. Undang-Undang  Nomor  31  Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana  diubah  oleh  UU Nomor 45 Tahun 2009 b. Peraturan  Pemerintah  Nomor  7 Tahun 2000 Kapal  Penangkap  Ikan  adalah kapal yang secara khusus digunakan  untuk  menangkap ikan, termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2014 a. Undang-Undang  No.  31  Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana  diubah  oleh  Undang- Undang No. 45 Tahun 2009 Kapal  Perikanan  adalah  kapal, perahu, atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan  ikan,  mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan  ikan,  pengolahan ikan,  pelatihan  perikanan,  dan penelitian/eksplorasi perikanan.

## 3. Catatan  Kritis  atas  Problematika Definisi Kapal (Penangkap) Ikan
Setelah  mengetahui  perbedaan  definisi yang  digunakan  tersebut,  tulisan  akan memilah-milah  istilah  dan  definisi  mana yang sebenarnya dipakai dengan menggunakan  metode-metode  penemuan hukum  sistematis,  gramatikal,  dan  historis. Dengan  pendekatan  sistematis,  dapat diketahui  bahwa  definisi  kapal  penangkap ikan sebagaimana tertulis di dalam Peraturan Menteri  Perhubungan  Nomor  KM  9  Tahun 2005  tidak  dapat  dibaca  sendiri  tanpa melihat pasal yang lainnya. Pasal 1 Nomor 1 Peraturan  Menteri  ini  tidak  bisa  dilepaskan dari  Pasal  1  Nomor  2  di  peraturan  yang sama.  Karena  Kapal  Penangkap  Ikan menurut  Pasal  1  Nomor  1  adalah  “kapal yang  digunakan  sebagai  kapal penangkapan ikan,  ikan  paus,  anjing  laut,  ikan  duyung atau  hewan  yang  hidup  di  laut,”  harus diketahui terlebih dahulu apa yang dimaksud
dengan  ‘penangkapan  ikan.’  Definisi ‘penangkapan  ikan’  ini  dapat  ditemukan  di Pasal  1  Nomor  2,  yaitu:  kegiatan memperoleh  ikan  di  perairan  yang  tidak dalam  keadaan  dibudidayakan  dengan  alat atau  cara  apa  pun,  termasuk  kegiatan  yang menggunakan kapal untuk memuat,
mengangkut,  menyimpan,  mendinginkan, menangani mengolah, dan/atau mengawetkannya.  Maka  dapat  disimpulkan bahwa  meskipun  istilah  yang  digunakan  di dalam  Peraturan  Menteri  ini  adalah  Kapal Penangkap Ikan, jika dibaca bersama dengan Pasal  1  Nomor  2,  mencakup  kapal-kapal untuk  memuat,  mengangkut, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkan.
Jika  dibandingkan  dengan  definisi Kapal Penangkap Ikan yang digunakan oleh Peraturan  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan Nomor  PER.7/MEN/2011,  definisi  ‘Kapal Penangkap  Ikan’  yang  digunakan  oleh
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 9  Tahun  2005  tidak  meliputi  kapal  untuk menampung.  Namun,  Peraturan  Menteri Kelautan  dan  Perikanan  nomor  Per.7/MEN/ 2011  tidak  mencakup  kapal  untuk  memuat dan  mengangkut  ikan.  Perlu  dicatat  bahwa kedua peraturan Menteri ini telah diundangkan  dan  berlaku.  Lalu  untuk menjawab  definisi  kapal  penangkap  ikan yang  mana  yang  harus  digunakan,  tulisan perlu  menggunakan  pendekatan  historis, yuridis, dan gramatikal. Seperti  yang  sudah  dipaparkan  di  atas, kedua  peraturan  Menteri  tersebut  memiliki peraturan  induk  yang  sama,  yaitu  Peraturan Pemerintah  Nomor  7  Tahun  2000. Berdasarkan  Pasal  8  ayat  (1)  dan  ayat  (2) Undang-  Undang  Nomor  12  Tahun  2011, Peraturan  Menteri  merupakan  bagian  dari hierarki perundang-undangan selama dibentuk  atas  perintah  dari  undang-undang yang lebih tinggi, atau dibentuk berdasarkan kewenangan.  Menurut  A.  Hammid  S. Attamimmi,  hanya  terdapat  dua  jenis pembentukan  peraturan  yang  didasarkan kepada  kewenangannya,  yaitu  peraturan yang diatribusikan oleh perundang- undangan di atasnya dan atas dasar delegasi pembentukan peraturan perundang- undangan  (Attamimi,  1990).  Dari  Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  2011  dan pendapat  Attamimmi  tersebut,  tulisan  ini menyimpulkan  bahwa  pembuatan  peraturan Menteri  harus  diperintahkan  oleh  undang- undang  atau  didelegasikan  kewenangannya oleh undang-undang.
Selain  itu,  tulisan  ini  juga  menemukan bahwa  Peraturan  Menteri  Kelautan  dan Perikanan  Nomor  Per.  7/MEN/2011  tidak mendapatkan  amanah  tersebut  jika  melihat pasal  1  ayat  (8)  Peraturan  Pemerintah Nomor  7  Tahun  2000  karena  Menteri  yang dimaksudkan  untuk  mendapatkan  atribusi dari  Peraturan    ini  adalah  Menteri  yang bertanggung  jawab  di  bidang  Pelayaran. Perlu  ditekankan  bahwa  walaupun  kedua peraturan Menteri tersebut berlaku,
Peraturan  Menteri  Perhubungan  memiliki landasan hukum yang lebih kuat dibandingkan  dengan  Peraturan  Menteri
Kelautan dan Perikanan
Nomor Per.7/MEN/2011  yang  sewaktu-waktu  bisa diuji  keabsahannya  di  Mahkamah  Agung. Dengan  demikian,  tulisan  ini  akan  fokus dengan  Peraturan  Menteri  Perhubungan Nomor  KM  9  Tahun  2005  dan  Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2014.
Dengan  melihat  Pasal  7  ayat  (2)  UU Nomor  12  Tahun  2011,  sebuah  peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan  dengan  peraturan  perundang- undangan  di  atasnya  sesuai  dengan  hierarki perundang-undangan  yang  ada.  Dilihat secara hierarkis, Peraturan Menteri berada di bawah Peraturan Pemerintah. Sehingga, jika disandingkan  di  antara  keduanya,  Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2014 memiliki kekuatan  hukum  yang  lebih  tinggi.  Namun demikian,  di  dalam  Peraturan  Pemerintah Nomor  62  Tahun  2014  dapat  ditemukan ketentuan  peralihan  di  Pasal  47  yang berbunyi “Pada tanggal berlakunya Peraturan  Pemerintah  ini,  semua  peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dari peraturan  pemerintah  yang  mengatur ketentuan  tentang  kepelautan  dinyatakan tetap  berlaku  sepanjang  tidak  bertentangan atau  belum  diganti  dengan  yang  baru berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  ini” sehingga  patut  dipahami  bahwa  Peraturan Menteri  Perhubungan  Nomor  KM  9  Tahun 2005 tidaklah dicabut.
Dilihat  dari  pendekatan  gramatikal (Mertokusumo,  2010),  definisi  Kapal Penangkap Ikan di dalam Peraturan Menteri Perhubungan  Nomor  KM  9  Tahun  2005 memiliki  pengertian  yang  lebih  spesifik daripada  pengertian  Kapal  Perikanan  di dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  62 Tahun  2014  karena  tidak  mencakup  perahu dan  alat  apung  lainnya  serta  kapal  yang mendukung operasi pembudidayaan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan. Maka
tulisan  ini  berkesimpulan  bahwa,  dalam pendekatan  sistematis,  berlakulah  asas Lex Specialis  derogat  Legi  Generalis (Manan, 2004) . Sehingga  dalam  hal  kapal  yang memenuhi kualifikasi definisi Kapal
Penangkap Ikan di dalam Peraturan Menteri
Perhubungan  Nomor  KM  9  Tahun  2005, berlaku  aturan  yang  dicanangkan  peraturan Menteri  tersebut  dan  bagi  Kapal  Perikanan berdasarkan  PP  Nomor  62  Tahun  2014 selain  Kapal  Penangkap  Ikan  tersebut berlakulah  Peraturan  Pemerintah  Nomor  62 Tahun  2014,  dengan  catatan,  selama peraturan  di  dalam  Peraturan  Menteri Perhubungan  Nomor  KM  9  Tahun  2005 tidak  bertentangan  dengan  PP  Nomor  62 Tahun 2005.
Ditinjau  dari  definisi  kapal  penangkap ikan/kapal  perikanan  di  tiap-tiap  peraturan perundang-undangan di Indonesia, sertifikasi  diwajibkan  kepada  seluruh  awak dari kapal yang memenuhi kualifikasi Kapal Penangkap  Ikan  yang  dimaksud  oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 9  Tahun  2005  ditambah dengan  perahu  dan alat  apung  lainnya  yang  memenuhi kualifikasi sebagai Kapal Perikanan sebagaimana diatur di Peraturan Pemerintah Nomor  62  Tahun  2014.  Atau  dengan  kata lain,  sertifikasi  tidak  hanya  diwajibkan kepada  Awak  dari  ‘kapal  penangkap  ikan’ saja,  namun  juga  kepada  awak  kapal  yang berkaitan dengan penangkapan dan pengolahan ikan.
Indonesia  telah  meratifikasi  Konvensi STCW-F melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2019 sehingga norma-norma yang diatur di dalamnya masuk ke dalam struktur norma  hukum  di  Indonesia.  Sesuai  dengan Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011, Peraturan  Presiden  secara  hierarkis  lebih rendah  dibandingkan  dengan  Peraturan Pemerintah,  dan  lebih  tinggi  dibandingkan dengan Peraturan Menteri. Sehingga, secara substansi,  Peraturan  Presiden  Nomor  18 Tahun  2019  tidak  boleh  bertentangan dengan  peraturan  perundang-undangan  di atasnya. Walaupun demikian, demi memenuhi  Konvensi  STCW-F,  segala perundang-undangan yang ada harus disesuaikan  kepada  Peraturan  Presiden tersebut.
Sudah  dipaparkan  sebelumnya  bahwa
STCW-F mewajibkan Awak Kapal
Penangkap  Ikan  memenuhi  kualifikasi tertentu  yang  dibuktikan  melalui  proses
sertifikasi.  Penelitian  ini  juga  sudah menyimpulkan  bahwa  Sertifikasi  yang berlaku  di  Indonesia  diwajibkan  kepada Awak  dari  ‘Kapal  Penangkap  Ikan’  sesuai dengan  definisi  yang  terkandung  di  dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 9 Tahun 2005 dan ‘Kapal Perikanan’ sesuai dengan  definisi  yang  diatur  oleh  Peraturan Pemerintah  Nomor  62  Tahun  2014. Sedangkan  menurut  STCW-F,  ‘Kapal Penangkap  Ikan’  (atau  hanya  disebut sebagai  ‘kapal’)  adalah  kapal  yang digunakan secara komersial untuk menangkap  ikan  atau  sumber  daya  laut hidup  lainnya.  Perbedaan  antara  pengertian Kapal  Penangkap  Ikan  di  dalam  hukum Indonesia  dengan  Kapal  Penangkap  Ikan  di Konvensi  STCW-F  akan  berimbas  kepada perbedaan  cakupan  sertifikasi  Awak  Kapal Penangkap  Ikan  di  Indonesia  dengan Konvensi  STCW-F.  Di  dalam  Peraturan Pemerintah  Nomor  7  Tahun  2000, Sertifikasi  wajib  dimiliki  oleh  Awak  Kapal Penangkap Ikan yang di dalamnya termasuk kapal, perahu, dan alat apung yang berkaitan dengan  penangkapan  dan  pengolahan  ikan. Sehingga cakupan sertifikasi yang
diwajibkan  STCW-F  tidak  seluas  sertifikasi yang diwajibkan oleh ketentuan nasional.
Sebagaimana diketahui bahwa sertifikasi menurut konvensi STCW-F hanya kapal penangkap ikan dalam arti sempit saja, maka  tulisan  ini  menyimpulkan  bahwa Indonesia  bisa  fokus  untuk  menyesuaikan teknis  implementasi  sertifikasi  Awak  Kapal Penangkap Ikan yang sudah ditentukan oleh Konvensi  STCW-F.  Namun  hal  ini  tak semudah membalikkan telapak tangan.
Setelah  memahami  cakupan  sertifikasi di  atas,  dapat  terlihat  irisan  kewenangan antara  Kementerian  Perhubungan  dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Irisan kewenangan  ini  berpotensi  menimbulkan masalah di dalam implementasi STCW-F di Indonesia.  Untuk  itu,  perlu  dijelaskan terlebih dahulu  kewenangan  kedua  lembaga tersebut  terkait  sertifikasi,  dan  masalah  apa saja yang mungkin timbul.
Sebagaimana  sudah  dijelaskan  bahwa Peraturan  Menteri  Nomor  Per.7/MEN/2011
tidak  mendapatkan  amanah  tersebut  jika melihat  Pasal  1  ayat  (8)  Peraturan Pemerintah  Nomor  7  Tahun  2000  karena Menteri yang dimaksudkan untuk
mendapatkan  atribusi  dari  Peraturan    ini adalah  Menteri  yang  bertanggung  jawab  di bidang Pelayaran. Namun  hal tersebut  tidak secara langsung membuat Peraturan Menteri Nomor  Per.7/MEN/2011  tidak  berlaku sebagai  hukum  positif.  Hal  ini  berpotensi menimbulkan  masalah  di  dalam  teknis implementasi  sertifikasi  tersebut.  Lembaga yang  berbeda  tentunya  memiliki  sumber daya  dan  fasilitas  yang  berbeda  pula. Perbedaan  ini  disebabkan  oleh  perbedaan fungsi  dan  anggaran  yang  dialokasikan kepada  lembaga  yang  bersangkutan.  Irisan kewenangan ini juga
berpotensi menimbulkan kebingungan di antara aparatur  negara  yang  membuat  kebijakan- kebijakan mikro.

## C.   Simpulan
Berdasarkan  uraian  dan analisa  di  atas, tulisan ini menyimpulkan bahwa, dilihat dari peruntukannya,  hukum  Indonesia  yang  ada sebelum  ratifikasi  konvensi  STCW-F sebenarnya sudah sesuai dengan pengaturan di  dalam  konvensi  STCW-F,  hanya  saja cakupannya  lebih  luas  daripada  yang  diatur oleh  konvensi  STCW-F  sehingga  Indonesia dapat  fokus  untuk  menyesuaikan  sertifikasi Awak  Kapal  Penangkap  Ikan  dalam  arti sempit  saja  dalam  rangka  memenuhi ketentuan  di  konvensi  STCW-F.  Namun tumpang  tindihnya  peraturan  perundang- undangan  menimbulkan  tantangan  di  dalam menerapkan sertifikasi tersebut akibat irisan kewenangan di antara Kementerian Perhubungan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.  Tantangan  yang  timbul  di antaranya  adalah  permasalahan  sumber daya,  fasilitas,  dan  anggaran,  serta kebingungan di antara aparat pemerintah.
Selain itu, dapat disarankan juga bahwa meskipun kewajiban sertifikasi di Indonesia ditujukan kepada Kapal Penangkap Ikan/Kapal Perikanan secara luas, Indonesia harus memprioritaskan
standardisasi sertifikasi  Awak  Kapal  Penangkap  Ikan
dalam  arti  sempit  sehingga  kewajiban Indonesia  di  dalam  panggung  internasional terpenuhi. Untuk itu perlu dibuat penyelarasan  yang  menyeluruh  akan  semua peraturan  perundang-undangan  terkait  agar tantangan  irisan  antar-lembaga, serta masalah  yang  timbul  karenanya,  dapat dihindari.

## DAFTAR PUSTAKA
Affan,  H.  &  C.  W.  (2020).  ABK  Indonesia di  Kapal  China:  “Tidur  Hanya  Tiga Jam,  Makan  Umpan  Ikan”,  Hingga Pengalaman Pahit yang Sulit Dilupakan Melarung  Jenazah  Teman. BBC  News Indonesia .
Anghie, A. (2004). Imperialism, Sovereignty,  and  the  Making  of International Law . Cambridge University Press. Attamimi,  H.  (1990). Peranan  Keputusan
Presiden  Republik  Indonesia  Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan  Presiden  Yang  Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I – Pelita VI .
Budiman,  M.S.,    et.  al.  (2016).  Penataan Sertifikasi  Kompetensi  Awak  Kapal Penangkap  Ikan  di  Indonesia. Jurnal Teknologi  Perikanan  Dan  Kelautan , 7 (2), 146–152.
Chae,  C.  J.  (2011). The  STCW  Manila amendments:  its  challenges  to  the  Far East . World Maritime University.
Food  and  Agriculture  Organization  of  The United  Nation.  (2018). Safety  for Fishermen .  Food  and  Agriculture Organization  of  The  United  Nation. http://www.fao.org/fishery/safety-for- fishermen/51553/en/
Gudmundsson, A. (2006,
March). International  Instruments  on  the  Safety of  Fishing  Vessels  and Fishermen. Bay of Bengal News . https://www.bobpigo.org/img/uploaded/

## bbn/march_06/Page 18-22.pdf
International Maritime Organization. (1978).
International  Convention  on  Standards of Training, Certification and
Watchkeeping for Seafarers (STCW) .
International Maritime Organization. (1995). The  International  Convention  on Standards of Training, Certification and Watchkeeping  for  Fishing  Vessel Personnel (STCW-F) .
International Maritime Organization. (2011).
STCW-F  Convention  on  training  and certification for fishing vessel personnel to enter into force in 2012 .
International Maritime Organization. (2020). Draft amendments to provide sustainable  fisheries  training  for  all fishers .
Manan, B. (2004). Hukum Positif Indonesia . FH UII Press.
Mertokusumo, S. (2010). Mengenal Hukum .
Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
Nurita,  D.  (2020).  Kasus-kasus  Perbudakan ABK Indonesia di Kapal Asing. Tempo . https://nasional.tempo.co/read/1339726/ kasus-kasus-perbudakan-abk-indonesia-
di-kapal-asing
Piniella, F. (2017). Fishermen’s training and use  of  safety  equipment:  A  case-study of  the  Artisanal  Fleet  of  Andalusia. WMU J Marit Affairs , 6 , 105–121.
Sahrhage,  D.  (1992). A  History  of  Fishing . Springer Science & Business Media.
Suwardjo,  D.  et.  al.  (2012).  Keselamatan Kapal  Penangkap  Ikan,  Tinjauan  dari aspek Regulasi Nasional dan Internasional. Jurnal Teknologi Perikanan Dan Kelautan , 1 (1), 1–13.
Wijaya, C. (2020). ABK Indonesia di Kapal Asing:  Kekerasan  Dapat  Terus  Terjadi Tanpa  Mereka  Diberi  Pembekalan  Saat Direkrut,  ’Kami  ditendang,  dimaki ketika kelelahan. BBC  News  Indonesia . https://www.bbc.com/indonesia/indones ia-52541415
Zoelfakar, M.R., M.D. Syaifullah Manaf, A. H. Y. (2017). Issues faced by Fishermen on  the  Implementation  of  STCW-F 1995:  East  Malaysia. 2017  IEEE  7th International Conference on Underwater System Technology: Theory and Applications .