## MEMAHAMI PANCASILA SEBAGAI BAGIAN TAFSIR AJARAN ISLAM: DALIL TEKS DAN KONTEKS
Fathoni Universitas Lampung fathoni@fh.unila.ac.id
H.S. Tisnanta Universitas Lampung s.nymus@yahoo.co.id

## Abstract
Understanding  Pancasila  as  an  open  ideology,  certainly  can  not  be  separated  from  the interpretation (hermeneutics/tafsir) in the text and context. When reading is interpreted as  a  physical  process  of  scanning  a  line  of  words  in the  text  by  the  sense  of  sight  and digested by the brain, then understanding is the result of a set of reading processes to the text. There will always be a gap of understanding "intended" by both the author and the reader. This paper begins with the question: Why can Pancasila be categorized as part of Islamic  interpretation  (hermeneutics/tafsir)?  Can  Pancasila  indoctrination  use  the Islamic  approach?  This  paper  uses  philosophical  methods  and  discourse  analysis (language approach). Based on this method, it will get the art of understanding Pancasila as part of Islamic teachings to understand the text and its context. The research  results shows  that  Pancasila  is  not  contrary  to  the  teachings  of  Islam,  even  the  substance contained in the five principles of Pancasila are part of Islam itself. The indoctrination of Pancasila with an Islamic approach is relevant to be  taken in the midst of a radicalism movement  that  is  in  the  name  of  Islamic  interests.  There  is  a  paradox  between "accusations"  that  Islam  is  behind  the  radicalism  movement  against  the  Unitary Republic of Indonesia (NKRI) with the teachings of Islam itself that teaches that love of the homeland as a half of the faith (hubbul wathoni minal iman).
Keywords : Pancasila, Islam, Understanding, Context, Tafsir

## Abstrak
Memahami Pancasila sebagai ideologi terbuka, tentu tidak dapat dilepaskan dari tafsirnya (hermeneutic)  dalam  teks  maupun  konteks.  Apabila  membaca  dimaknai  sebagai  proses fisik memindai tulisan dalam teks oleh indra penglihatan dan dicerna secara bahasa oleh otak,  maka  pemahaman  adalah  hasil  dari  sekumpulan  proses  pembacaan  terhadap  teks. Akan selalu ada kesenjangan (gaps) pemahaman “yang dimaksudkan” oleh penulis dan pembaca.  Tulisan  ini  dimulai  dari  pertanyaan:  Mengapa  Pancasila  merupakan  bagian hermeneutika ajaran Islam? Dapatkah indoktrinasi Pancasila menggunakan pendekatan ajaran Islam? Metode yang dipakai dalam tulisan ini adalah metode filsafati dan analisis wacana  (pendekatan  bahasa).  Berdasarkan  metode  yang  dipakai,  maka  akan  didapatkan seni  memahami  Pancasila  sebagai  bagian  dari  ajaran  Islam  untuk  memahami  teks  dan konteksnya.  Temuan  penelitian  menunjukkan  bahwa  Pancasila  tidak  bertentangan dengan ajaran Islam, bahkan substansi yang terkandung di dalam kelima sila Pancasila merupakan  bagian  dari  ajaran  Islam  itu  sendiri.  Indoktrinasi  Pancasila  dengan pendekatan  ajaran  Islam  relevan  untuk  dilakukan  di  tengah  gencanya  gerakan radikalisme  yang  mengatasnamakan  kepentingan  Islam.  Terdapat  paradoks  antara “tuduhan”  bahwa  Islam  beradad  di  balik  gerakan  radikalisme  melawan  NKRI  dengan
NIZHAM, Vol. 06, No. 01 Januari-Juni 2018
ajaran Islam itu sendiri yang mengajarkan cinta tanah air sebagai separuh iman (hubbul wathoni minal iman).
Kata Kunci : Pancasila, Islam, Pemahaman, Konteks, Tafsir

## Pendahuluan
Memahami  Pancasila  sebagai  ideologi  terbuka,  tentu  tidak  dapat dilepaskan  dari  tafsirnya  dalam  teks  maupun  konteks.  Pemahaman  sebagai tahap kedua setelah pekerjaan membaca tentu memiliki  dimensi yang berbeda. Apabila  membaca  dimaknai  sebagai  proses  fisik  memindai  tulisan  dalam  teks oleh indra penglihatan dan  dicerna secara bahasa oleh otak, maka pemahaman adalah  hasil  dari  sekumpulan  proses  membaca  tadi.  Sebagaimana  suatu  hasil dari  sebuah  proses  panjang,  dapat  saja  pemahaman  si  penulis  berbeda  dengan pemahaman si pembaca. Akan selalu ada kesenjangan ( gaps ) pemahaman “yang dimaksudkan”  oleh  penulis  dan  pembaca.  Bahkan,  penulis  akan  punya pemahaman berbeda terhadap tulisannya sendiri. Ketika membaca tulisannya, ia yang  semula  berkedudukan  sebagai  penulis  akan  berkedudukan  sebagai pembaca. Hal  ini  akan  sangat  bergantung  pada faktor  internal  seperti:  suasana batin, pengetahuan yang berbeda, kondisi fisik dan psikis, atau faktor eksternal seperti:  orientasi  politik, berita,  arus pemikiran, dll.  Pendeknya, akan ada jarak antara teks sebagai objek dengan manusia sebagai subjeknya.
Tulisan ini tidak hendak mempertajam debat antara kesenjangan tersebut.
Pemahaman  Pancasila  sebagai  objek  kajian,  tentu  tidak  dapat  seluruhnya terekam  oleh  pemahaman  penulis.  Apalagi  tafsir  komprehensif  berkenaan dengan isi dan filosofi di balik teks Pancasila tersebut. Dengan kata lain, tulisan ini  tidak  hendak  “mensyarah”  teks  Pancasila.  Apalagi,  dalam  tulisan  ini, dikaitkan  antara  Pancasila  dengan  ajaran  Islam.  Tulisan  ini  dimulai  dari pertanyaan:  Mengapa  Pancasila  merupakan  bagian  hermeneutik  ajaran  Islam? Dapatkah indoktrinasi Pancasila menggunakan pendekatan ajaran Islam?
Perdebatan tentang Pancasila sebagai ideologi terbuka atau tertutup sudah terjawab  oleh  beberapa  peneliti  yang  memang  menggeluti  hal  ini.  Pancasila adalah ideologi yang terbuka 1 , meskipun pernah diperlakukan sebagai ideologi yang  tertutup  di  masa  Revolusi  dan  tafsir  tunggal  di  Era  Orde  Baru.  Dalam sejarahnya,  Tafsir  tentang  Pancasila  itu  sendiri  seringkali  berbeda,  tergantung pemerintahan  yang  sedang  berkuasa.  Pada  era  Orde  Baru,  misalnya,  Pancasila sangat luas diindoktrinasi kepada rakyat Indonesia sebagai ideologi yang hanya boleh  menggunakan  tafsir  pemerintah.  Kemesraan  Orde  Baru  dengan  Islam justru  terjadi  beberapa  tahun  sebelum  kejatuhannya.  Hal  ini  dapat  dipahami
1 Ideologi  terbuka  disini  dimaksudkan  bahwa  Pancasila  dapat  berinteraksi  dengan perkembangan  ideologi  lain  tanpa  kehilangan  jatidirinya.  Kebenaran  yang  ada  pada  Pancasila adalah  kebenaran  priori  yang  dapate    dibuktikan  secara  ilmiah,  bukan  dogma  yang  dipaksakan oleh  pemerintah  secara  totaliter.  Bagian  paling  penting  dari  ideologi  terbuka  adalah  bahwa ideologi ini berasal dari nilai yang hidup di masyarakat.
karena  semua  agama  yang  diakui  oleh  negara  berdiameter  sama  dengan Pancasila sebagai ideologi.
Nilai-nilai  dasar  dalam  Pancasila  yang  merupakan  nilai-nilai  universal berupa  nilai  Ketuhanan,  Keadilan,  Kesamaan,  Demokrasi  dan  Sosial  dianggap sebagai  ideologi  yang  terbuka  karena  mampu  menyesuaikan  dengan  tuntutan zaman tanpa kehilangan esensi nilainya. Pancasila tidak saja dipandang sebagai ideologi,  tapi  juga  filsafat  orang  Indonesia.  Pancasila  juga  merupakan  sumber dari  segala  sumber  hukum,  sehingga  segala  peraturan  perundang-undangan harus  bersetuju  dengannya.  Tidak  boleh  ada  peraturan  perundang-undangan dan kebijakan negara serta pemerintah yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang  Dasar  1945.  Telah  lahir  lembaga  yang  memiliki  wewenang menafsirinya,  yaitu  Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia.  Dengan demikian,  secara  normatif,  masalah  perbedaan  penafsiran  terhadap  Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 telah teratasi.
Hampir terjadinya dikotomi seolah ada jargon: “Pancasila Yes, Islam No”, atau sebaiknya, “Islam Yes, Pancasila No”dewasa ini adalah hasil dari kegagalan memahami  Pancasila  sebagai  bagian  hermeneutik  ajaran  Islam.  Kondisi  ini membahayakan,  karena  berpotensi  menimbulkan  perpecahan  di  antara  rakyat yang seharusnya saling menguatkan.Diperlukan penafsiran (hermeneutik) ajaran Islam  yang  selaras  dengan  Pancasila.  Hal  ini  tidak  dapat  diragukan,  karena substansi  Pancasila  bersetuju  dengan  ajaran  Islam  secara  teks  dan  konteks. Dengan demikian, ajaran Islam dapat digunakan untuk mendekati Pancasila dan mengajarkannya kepada masyarakat.

## Memahami Pancasila
Memahami  Pancasila  tentu  tidak  dapat  diseragamkan  bagi  setiap  subjek yang memahami, namun tentu negara punya tafsir terhadap Pancasila yang akan dijadikan sebagai pedoman, karena Pancasila adalah ideologi negara. Ketiadaan kesepakatan  bahwa  Pancasila  adalah  ideologi  tunggal  negara  mengakibatkan persaingan ideologi. Salah satu ideologi yang layak dijadikan “pesaing” adalah ideologi  liberal  yang  bertentangan  dengan  ideologi  Pancasila.  Ada  k alangan Islam radikal dan Islam liberal berusaha secara sistematis untuk meminggirkan Pancasila  dari  sistem  ekonomi,  politik,  dan  budaya. 2 Padahal,  Pancasila merupakan  kesepakatan  bersama  yang  harus  dipegang  teguh.  Hal  ini sebagaimana termaktub di dalam sebagian Q.S. Al-Maidah: 1, sebagai berikut:
ذِو نُ نُ وْا ذِاا نُ وْ يَاا نُييَآ يَي ذِ لَّاا يَ يُّ يَا يَ
Artinya:  “Hai  orang-orang  yang  beriman,  penuhilah  akad-akad  itu.”  (Q.S.  Al- Maidah: 1)
2 Said Aqil Siradj dan Mamang Muhammad Haerudin, Berkah Islam Indonesia,  Jalan Dakwah Rahmatan Lil‟âlamîn (Jakarta: Quanta, 2015), h. 123.
Makna  akad  disini  adalah  suatu  perjanjian/kesepakatan.  Dalam  konteks kenegaraan  Indonesia,  akad  tersebut  adalah  Pancasila  sebagai  dasar  negara, sehingga  kita  harus  berpegang  teguh  dan  menaatinya.  Jean-Jacques  Rousseau (1712–1778)  mengistilahkannya  dengan  “ du  Contrat  Social”. Perjanjian  Sosial, yaitu kesepakatan  yang  rasional  untuk  menentukan  seberapa  luas  kebebasan warga  (yang  pada  asasnya  tidak  terbatas)  dan  dilain  pihak  seberapa  besar kewenangan  pejebat  negara  (pada  asasnya  terbatas).  Kontrak  sosial  yang dibentuk atas kehendak bebas dari semua (the free will all), untuk mamantapkan keadilan dan pemenuhan moralitas yang tinggi.
J.J.  Rousseau  mengedepankan  konsep  tentang  kehendak  umum  ( volonte generale ) untuk membedakannya dari hanya kehendak semua ( omnes ut singuli ). J.J. Rousseau menyatakan bahwa kehendak bebas dari semua tidak harus tercipta oleh  jumlah  orang  yang  berkehendak  ( the  quantity  of  the  subjects ),  akan  tetapi harus  tercipta  oleh  kualitas  kehendaknya  ( the  quality  of  the  object sought ).Kehendak  umum  menciptakan  negara  yang  memungkinkan  manusia menikmati  kebebasan  yang  lebih  baik  daripada  kebebasan  yang  mungkin didapat dalam kondisi alamiah. Kehendak umum menentukan yang terbaik bagi masyarakat,  sehingga  apabila  ada  orang  yang  tidak  setuju  dengan  kehendak umum itu, maka perlu pemaksaan untuk tunduk terhadap kehendak itu. Karena alasan  pembentukan  negara  menurut  J.J.  Rousseau  adalah  sebagai  kekuatan memaksa yang bersifat legal.
Pancasila  yang  dipahami  sebagai  ideologi  terbuka  banyak  didukung  oleh tokoh  nasional,  salah  satunya  Nurcholish  Madjid  yang  berpandangan  bahwa Pancasila  telah  menunjukkan  keefektifannya  sebagai  penopang  bagibangsa  ini. Namun demikian Pancasila harus tetap lentur untuk  mengisi semangat zaman. Justru  aspek  penting  yang  seharusnya  dikembangkan  adalah  bagaimana Pancasila menjadi berfungsipenuh sebagai sumber untuk memacu masa depan. Untuk  mewujudkannyaadalah  dengan  menjadikan  Pancasila  sebagai  ideologi terbuka. 3

## Pancasila sebagai bagian dari ajaran Islam
Pada awal berdirinya negara ini, ada tarik menarik antara kekuatan yang belakangan  disebut  sebagai  kelompok  nasionalis  (banyak  juga  tokohnya  adaah muslim) dan kelompok Islam. Bahkan, ada beberapa pihak yang menginginkan Islam  menjadi  dasar  negara.  Namun,  karena  kearifan  Bapak  Pendiri  Bangsa (founding  fathers),  kemudian  disepakati  bahwa  Pancasila  adalah  jalan  tengah yang  dipakai  sebagai  dasar  negara.  Yudi  Latif,  misalnya,  mengutip  pidato  Ki Bagoes  Hadikoesoemo  (31  Mei)  yang  pokok  argumennya  menyatakan  bahwa “agama merupakan pangkal persatuan”, “Islam membangun pemerintahan yang adil  dan  menegakkan  keadilan,  berdasar  kerakyatan  dan  musyawarah  serta
3 Nurcholish Madjid, Islam , Kemodernan dan Keindonesiaan, (Bandung: Mizan, 2008), h. 15-17
NIZHAM, Vol. 06, No. 01 Januari-Juni 2018
kebebasan  memeluk  agama”,  “Islam  tidak  bertentangan,  bahkan  sangat  sesuai dengan kebangsaan kita”. 4
Konsep ajaran Islam yang sesuai dengan Pancasila tentu tidak serta merta diterima, baik oleh kalangan pemeluk Islam (muslim), dan pemeluk agama lain. Golongan kebangsaan menyatakan bahwa kemerdekaan merupakan jerih payah dan  bersama,  sehingga  Islam  tidak  dapat  dijadikan  satu-satunya  ajaran  agama yang  dijadikan  dasar  negara  (negara  sebagai  institusi  agama). 5 Islam  sebagai kepercayaan  ( aqidah )  memang  harus  dipegang  teguh  oleh  pemeluknya,  namun kesepakatan  bernegara  sebagai  kegiatan  kemasyarakatan  ( muammalah )  harus didasarkan pada konsensus. Tentu setiap pemeluk Islam meyakini bahwa ajaran Islam  adalah  ideologi 6 kehidupannya,  karena  memang  itu  yang  dituntut  bagi setiap muslim. Ini yang disebut fanatisme beragama dalam artian positif. Setiap agama mengajarkan hal ini: untuk hanya memahami aqidah-nya saja yang benar. Namun,  setiap  agama  juga  mengajarkan  tentang  hubungan  baik  dengan pemeluk  agama  lain  dalam  kehidupan  bermasyarakat.  Di  dalam  konsep  Islam kita kenal hal ini dengan istilah “ hablu mminallah dan hablu mminannaas”. Secara harfiah  dimaknai  tali  dari  Allah  dan  tali  dari  manusia.  Ikatan  dari  Allah  dan ikatan  dari  manusia.  Ikatan  dari  Allah  yang  pertama,  lalu  ikatan  dari  manusia yang kedua.
Koento Wibisono sebagaimana dikutip oleh Noor Ms Bakri  menyebutkan bahwa  setiap  ideologi  selalu  bertolak  dari  suatu  keyakinan  filsafati  tertentu, yaitu  pandangannya  tentang  apa,  siapa,  dan  bagaimana  manusia  itu  sebagai pendukungnya,  terutama  dalam  kaitannya  dengan  kebebasan  pribadi  dalam konteks  hak  dan  kewajibannya  terhadap  masyarakat  dan  negara,  baik  dalam dimensi  material  maupun  dimensi  spiritualnya. 7 Roeslan  Abdulgani,  juga menyebutkan  bahwa  filsafat  sebagai  pandangan  hidup  pada  hakikatnya merupakan sistem nilai yang secara epistemologis  kebenarannya telah diyakini sehingga  dijadikan  dasar  atau  pedoman  bagi  manusia  dalam  memandang realitas alam semesta, manusia, masyarakat, bangsa dan negara, tentang makna hidup  serta  sebagai  dasar  dan  pedoman  bagi  manusia  dalam  menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam hidup dan kehidupan. Filsafat dalam pengertian yang demikian ini telah menjadi suatu sistem cita-cita atau keyakinan-keyakinan ( belief  system )  yang  telah  menyangkut  praksis,  karena  dijadikan  landasan  bagi cara  hidup  manusia  atau  suatu  kelompok  masyarakat  dalam  berbagai  bidang
4 Yudi Latif, Negara Paripurna (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016) h. 70.
5 Ibid, h. 92. 6 Secara  harfiah,  ideologi  berarti  ilmu  pengetahuan  tentang  ide-ide  (the  science  of  ideas), atau  ajaran  tentang  pengertian-pengertian  dasar.  Dalam  pengertian  sehari-hari,  „idea‟  disamakan dengan  „cita-cita‟.  Lihat  Kaelan  MS, Filsafat  Pancasila:  Pandangan  Hidup  Bangsa  Indonesia , (Yogyakarta: Paradigma, 2002), h. 50-51.
7 Noor Ms Bakri, Pendidikan Pancasila,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 178
NIZHAM, Vol. 06, No. 01 Januari-Juni 2018
kehidupannya. Hal itu berarti bahwa filsafat telah beralih dan menjelam menjadi ideologi. 8
Pemikir  Islam,  Al-Ghazali  (1058  –  1111),  pandangan  bahwa  pada hakikatnya  manusia  adalah  makhluk  sosial  yang  tidak  dapat  hidup  sendirin. Pemikiran ini jauh lahir sebelum pandangan Thomas Hobbes (1588 – 1679) yang berpandangan  sebaliknya  dalam  bukunya  Levyathan  bahwa  “ The  condition  of man...  is  a  condition  of  war  of  everyone  against  everyone.” Al-Ghazali  berpendapat bahwa mengangkat seorang pemimpin negara (khalifah) tidak berdasarkan rasio, melainkan  wajib  syar‟i  karena  tugas  utama  khalifah  adalah  dalam  rangka memelihara  syariat.  Bertolak  dari  dasar  pemikirannya  ia  mengatakan  bahwa dunia  adalah  ladang  untuk  mengumpulkan  perbekalan  bagi  kehidupan  di akhirat,  dunia  merupakan  wahana  untuk  mencari  ridha  Tuhan,  sedangkan pemanfaatan  dunia  untuk  tujuan  ukhrawi  hanya  mungkin  kalau  terdapat ketertiban, keamanan dan kesejahteraan yang merata di dunia. Tujuan manusia dalam  bermasyarakat  dan  bernegara  tidak  semata-mata  untuk  memenuhi kebutuhan material dan duniawi yang tidak mungkin ia penuhi sendirian, tetapi lebih  dari  itu  untuk  mempersiapkan  diri  bagi  kehidupan  yang  sejahtera  di akhirat. Dan hal itu baru mungkin dalam suasana dunia yang tertib, aman dan tentram, dan untuk menciptakan dunia yang demikian yang diperlukan adalah kepala negara yang ditaati.
Al-Ghazali  mengibaratkan  agama  dan  sultan  sebagai  dua  anak  kembar, agama  adalah  pondasi,  sultan  adalah  penjaganya,  sesuatu  yang  tanpa  pondasi akan mudah runtuh, dan sesuatu tanpa penjaga akan hilang. Keberadaan sultan merupakan  keharusan  bagi  ketertiban  dunia,  ketertiban  dunia  merupakan keharusan bagi  ketertiban  agama,  dan  ketertiban  agama merupakan  keharusan bagi  tercapainya  kesejahteraan  akhirat.  Dengan  demikian  terdapat  ikatan  erat antara dunia dan agama bagi tegaknya wibawa dan kedaulatan negara melalui kepala  negara  yang  ditaati  dan  yang  mampu  melindungi  kepentingan  rakyat, baik duniawi maupun ukhrawi. 9 Al-Ghazali merupakan penganut Teokrasi yang meyakini  bahwa  pemerintah  (raja)  merupakan  pilihan  Tuhan,  sehingga  harus ditaati. Al-Ghazali mengatakan bahwa sumber kekuasaan dan kewarganegaraan kepala negara berdasarkan firman Allah:
مكنم رملأا ىنوأو لىسرنا اىعيطأو الله اىعيطأ اىنمآ نيذنا اهيأاي ( ءاسننا : 59 )
Artinya:  “Hai  orang-orang  yang  beriman,  taatilah  Allah  dan  Rasul-Nya, dan Ulil Amri (pemimpin) di antara kamu.” (Q.S. An-Nisa‟:59) Maka seharusnya tiap orang yang beragama mencintai pemimpinnya dan taat  kepada  semua  mereka  yang  perintahkan,  karena  Al-Ghazali  menyatakan bahwa  para  sultan  adalah  bayangan  Allah  di  atas  bumi-Nya,  maka  tidak
8 Kaelan, Filsafat… h. 55 9 Munawir  Sadzali, Islam  dan  Tata  Negara:  ajaran,  sejarah  dan  pemikiran, (Jakarta:  UI-press, 1991), h, 41-42.
NIZHAM, Vol. 06, No. 01 Januari-Juni 2018
dibenarkan menentang dan  tidak mengakui  perintah-Nya. Termasuk mencintai disini adalah menaati ideologi yang merupakan hasil konsensus bersama.

## Pancasila vs Neoliberalisme: Pembangunan
Beberapa  literatur  tentang  pembangunan  dan  tingkat  kemajuan  negara- negara  menggolongkan  Indonesia  sebagai  Negara  Dunia  Ketiga,  yaitu  negara yang  secara  ekonomi  masih  terbelakang,  miskin,  atau  belum  terindustrialisasi. Istilah “dunia ketiga” itu sendiri sebenarnya sudah tidak relevan untuk dipakai pada  saat  ini,  karena  istilah  tersebut  muncul  pada  masa  Perang  Dingin. Kelompok  Dunia  Ketiga  merupakan  sebutan  untuk  negara  yang  tidak  berada pada  salah  satu  Blok  Barat  (Amerika  Serikat  dan  Sekutunya)  dan  Blok  Timur (Uni Soviet dan Sekutunya). Kini, istilah “Dunia Ketiga” dilekatkan pada negara- negara yang dikelompokkan ke dalam negara berkembang ( developing countries ), termasuk  Indonesia  di  dalamnya,  sedangkan  Amerika  Serikat,  Eropa  dan sekutunya  kemudian  dikelompokkan  dalam  negara  maju  ( developed  countries ) yang  menguasai  hampir  seluruh  industri  dan  penciptaan  produk  yang dikonsumsi  masyarakat  dunia.  Namun,  pandangan  ini  sudah  hampri terbantahkan  dengan  kebangkitan  perekonomian  negara-negara  di  Asia,  yang paling  menonjol  adalah  Cina,  Korea,  Jepang,  dan  beberapa  negara  di  Asia Tenggara seperti Indonesia dan Thailand yang memberi sumbangan besar pada pembangunan dunia secara global.
Titik  berat  pada  pembangunan  global  tersebut  antara  lain  pengentasan kemiskinan,  penanganan  daerah  konflik,  pembangunan  sumber  daya  manusia, pembangunan infrastruktur, pengelolaan urbanisasi, pemberdayaan perempuan, pemanfaatan  teknologi  untuk  pembangunan  inklusif  dan  pengelolaan  dampak perubahan  iklim  di  dunia.  Menteri  Keuangan (Menkeu)  Sri  Mulyani  Indrawati menyampaikan pertemuan tahunan International Monetary Fund (IMF) – World Bank (WB) 2018 yang rencananya akan diselenggarakan di Nusa Dua, Bali pada 8-14 Oktober 2018 akan berfokus pada pembangunan global. 10
Mitos  tentang  kemajuan  ekonomi  yang  dicapai  oleh  negara-negara  yang disebut  negara  maju  ( developed  countries )  merupakan  hasil  dari  sebuah  teori tentang kemajuan pembangunan Neoklasik dan Neoliberalisme yang dipercaya dan merupakan pengalaman yang menunjukkan bahwa neoliberalisme berjalan dengan  baik.  Neoloberalisme  dipercaya  meraih  sukses  ketika  kebijakan  lain gagal.  Doktrin  tentang  pasar  bebas  yang  dianut  oleh  neoliberalisme  dikaitkan dengan para ekonom liberal klasik abad ke-18 dan 19 (seperti Adam Smith dan David  Ricardo).  Istilah  “Konsensus  Washington”  sering  disamakan  dengan neoliberalisme karena pemerintah Amerika Serikat, Dana Moneter Internasional
10 Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Annual Meetings IMF-WB 2018 Akan Bahas Pembangunan  Global,https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/annual-meetings-imf-wb- 2018-akan-bahas-pembangunan-global/ (04/06/2018 15:44:42)
NIZHAM, Vol. 06, No. 01 Januari-Juni 2018
(IMF), dan Bank Dunia (WB), yang semuanya berbasis di Washington DC, adalah pendukung  kuat  dari  reformasi  ini.  Mereka  aktif  melakukan  kampanye  untuk menyebarluaskan  neoliberalisme  kepada  pemerintah  dan  komunitas  bisnins  di berbagai negara industri, serta pembaharu di negara berkembang. 11
Neoliberalisme memiliki tiga komponen utama. Pertama, menaikkan peran pasar (melebihi peran pemerintah) dalam pengelolaan ekonomi dan mediasi arus barang  dan  modal  (melalui  penghapusan  bantuan  dan  patokan  harga, perdagangan  bebas,  nilai  tukar  yang  ditentukan  pasar,  dll);  Kedua, meningkatkan  peran  dan  lingkup  serta  hak  milik  sektor  swasta  (melalui swastanisasi,  deregulasi,  dll);  dan  ketiga,  menggemborkan  ide  “kebijakan ekonomi  yang  kuat”  melalui  anggaran  berimbang,  fleksibilitas  pasar  tenaga kerja,  inflasi  rendah,  dll. 12 Singkatnya,  para  penganut  neoliberalisme berkeyakinan bahwa konsep ini adalah satu-satunya jalan mencapa kemakmuran ekonomi  bagi  negara  berkembang  dalam  perekonomian  gobal  pada  saat  ini. Neoliberalisme  dipercaya  telah  meningkatkan  standar  hidup  masyarakat, memajukan demokrasi, dan transparansi selama dua dekade terakhir.
Dampak  negatif  dari  diterapkannya  neoliberalisme  mengakibatkan semakin  kecilnya  peran  negara  dalam  persaingan  bebas,  sehingga mengakibatkan  ketimpangan  ekonomi.  Pengalaman  menunjukkan  bahwa neoliberalisme ternyata gagal bahkan dalam pemahaman yang disusun oleh para penggagas  neoliberalisme  itu  sendiri.  Neoliberalisme  ternyata  tidaklah membawa pertumbuhan perekonomian. 13 Kegagalan neoliberalisme mendorong pertumbuhan  ekonomi  menunjukkan  bahwa  sistem  ini  bahkan  tidak  mampu menutupi  biaya-biaya  yang  ditimbulkannya.  Apalagi,  sistem  ini  justru memperlebar kesenjangan internal negara dan bahkan antar negara.
Belajar dari pengalaman negara-negara lain, Indonesia menerapkan prinsip jalan  tengah  dalam  segala  bidang,  termasuk  di  bidang  ekonomi.  Perkonomian Indonesia yang disusun sebagai usaha bersama dengan berasaskan kekeluargaan pada dasarnya “melawan” ajaran neoliberalisme. Bahkan, prinsip ini lebih dekat pada  prinsip  sosialisme  yang  di  Indonesia  lebih  tepat  disebut  Gotong  Royong. Demikian digagas dalam dalam UUD 1945 seperti dibahas pada bab sebelumnya. Dalam  teori  konstitusionalisme,  konstitusi  Indonesia  merupakan  konstritusi yang  anti  terhadap  penumpukan  modal  pada  satu  pihak  dengan  menindang pihak  yang  lain.  Prinsip  Kemanusiaan  yang  Adil  dan  Beradab,  Persatuan Indonesia,  dan  Keadilan  Sosial  bagi  Seluruh  Rakyat  Indonesia  telah  mewakili
11 Ha-Joon  Chang,  Ilene  Grabel, Membongkar  Mitos  Neolib:  Upaya  Merebut  Kembali  Makna Pembangunan (Penerj.: Muh Gusti Zainal ), INSISTPress, Yogyakarta, 2008, h. 11.
12 Ibid, h. 12. 13 Ahli  ekonomi  Universitas  Harvard,  Dany  Rodrik  (2002)  mengungkapkan  kenyataan bahwa  sepanjang  Tahun  1990an,  sebenarnya  tidak  terjadi  pertumbuhan  ekonomi  sebagaimana yang  digembor-gemborkan  oleh  para  pendukung  neoliberal.  Hanya  tiga  negara  saja,  yaitu Argentina,  Chili  dan  Uruguay  yang  naik  pertumbuhan  ekonominya  di  era  1990-an,  namun ketidaktepatan kebijakan yang diambil Argentina justru merugikan negara tetangganya, Uruguay.
NIZHAM, Vol. 06, No. 01 Januari-Juni 2018
prinsip  yang  bertentangan  dengan  neoliberalisme  tersebut.  Padahal,  Indonesia memiliki prinsip keadilan, prinsip jalan tengah yang terbiasa mengambil unsur terbaik dari setiap ajaran.
Prinsip jalan tengah ( ummatan wasathon ) ini dalam Islam diintrodusir dalam Q.S. Al-Baqarah: 143 sebagai berikut:
لِموَ لْنوَيلْنمَّ لِ وَنىكُسمَّرناكُعلِ مَّ وَيلْنوَ وَ وَهلْعوَنلِن مَّ لِااوَهلْيوَهوَعوَ لْنكُكيلِ مَّناوَ وَهلْ لِ لْنااوَنلْهوَعوَااوَموَواۗاةًييلِهوَ لْ كُكلْيوَهوَعكُنىكُسمَّرناوَوىكُكوَيوَىلِسامَّننا وَهوَ وَءاوَيوَهكُااىكُوىكُكوَ لِناةً وَسوَوةً مَّمكُ لْ كُااوَنلْهوَعوَ وَكلِن  وَذوَاوَو فٌميلِ وَرفٌووكُءوَروَهلِسامَّننالِ وَهمَّهنامَّولِ   لْ كُكوَواوَ يلِ وَعيلِ كُيلِهكُهمَّهناوَواوَااوَموَىاۗكُهمَّهنا وَيوَهوَنيلِذمَّنا وَهوَ  مَّ لِاةً وَريلِ وَكوَهلْ وَواوَكلْولِاوَى لِهلْيوَ لِ وَع  وَهوَعكُ
Artinya:
“Dan  demikian  (pula)  Kami  telah  menjadikan  kamu  (umat  Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu.  Dan  Kami  tidak  menetapkan  kiblat  yang  menjadi  kiblatmu (sekarang)  melainkan  agar  Kami  mengetahui  (supaya  nyata)  siapa yang  mengikuti  Rasul  dan  siapa  yang  membelot.  Dan  sungguh (pemindahan kiblat)  itu terasa  amat  berat,  kecuali  bagi  orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah; dan Allah tidak akan menyia- nyiakan  imanmu.  Sesungguhnya  Allah  Maha  Pengasih  lagi  Maha Penyayang kepada manusia.” (Q.S. Al-Baqarah: 143)
Dalam ayat tersebut terdapat istilah ummatan wasathan. Kata wasath berarti tengah, pertengahan, moderat, jalan tengah, seimbang antara dua kutub atau dua ekstrim  (kanan  dan  kiri). Ummatan  washatan adalah  umat  yang  bersikap, berpikiran, dan berperilaku moderasi, adil, dan proporsional antara kepentingan material dan spiritual, ketuhanan dan kemanusiaan, masa lalu dan masa depan, akal dan wahyu, individu dan kelompok, realisme dan idealisme, dan orientasi duniawi dan ukhrawi. Umat yang mengambil jalan tengah berarti tidak kikir dan tidak  boros,  tidak  berlebihan  sekaligus  tidak  berkekurangan.  Semuanya dilakukan secara seimbang, proporsional, dan adil, tidak berat sebelah, dan tidak zhalim.  Menurut  Ibn  Faris, wasath itu  menunjukkan  arti  adil  dan  pertengahan. Umat pilihan adalah umat yang berlaku adil. Ibn Katsir juga menyatakan yang dimaksud Q.S. Al-Baqarah:143 tersebut adalah al-khiyar wa al-ajwad (pilihan dan yang terbaik).

## Indoktrinasi Pancasila
Indoktrinasi merupakan proses untuk menanamkan suatu ideologi kepada masyarakat,  dalam  hal  ini  doktrinasi  Pancasila.  Merujuk  pada  pidato  Soekarno pada 1 Juni 1945:
“Kita  bersama-sama  mencari  persatuan philosophisce  grondslag ,  mencari “weltanschauung” yang kita semua setuju. Saya katakan lagi setuju! Yang Saudara  Yamin  setujui,  Ki  Bagoes  setujui,  yang  Ki  Hajar  setujui,  yang Saudara Sadoesi setujui, yang Saudara Abikoesno setujui,  yang Saudara Lim Koen Hian setujui, pendeknya kita semua mencari satu modus. Tuan
NIZHAM, Vol. 06, No. 01 Januari-Juni 2018
Yamin, ini bukan compromis, tetapi kita bersama-sama mencari satu hal yang kita bersama-sama setujui. 14
Kalimat  “kita  bersama-sama  mencari  satu  hal  yang  kita  bersama-sama setujui”dalam bahasa ilmu politik modern tidak lain adalah kontrak sosial. Pada dasarnya teori kontrak sosial berasal dari istilah yang diberikan oleh Al-Ghazali, kemudian  J.J.  Rousseau  mengistilahkannya  dengan  Du  Contrat  Social.  Berbeda dengan  Thomas  Hobbes  yang  memandang  perlunya  suatu  pemerintah  yang kuat,dan  John  Locke  yang  memandang  kebebasan  individu  perlu  dilindungi, Rousseau  lebih  menekankan  pada  keinginan  umum  ( general  will ).  Oleh  karena itu,  untuk  menciptakan  dan  memelihara  tertib  sosial,  lalu  dibentuk  suatu pemerintahan yang melaksanakan kewenangan berdasarkan kontrak sosial dan kehendak umum. 15
Awal  Tahun  1950-an  muncul  upaya  reinterpretasi  terhadap  Pancasila. Dalam  upaya  ini  terdapat  dua  golongan  yang  berbeda  dalam  memandang Pancasila.  Golongan  pertama  berusaha  menempatkan  Pancasila  lebih  dari sekadar  kompromi  politik  atau  kontrak  sosial.  Bagi  golongan  ini,  Pancasila adalah  filsafat  sosial  atau  “weltanschauung”  bangsa.  Pidato  Soekarno  pada  1 Juni  1945  menjadi  inspirasi  utama  meletakkan  pancasila  dalam  posisi  yang sangat  mendasar  itu.  Muhammad  Yamin,  salah  seorang  tokoh  nasional  yang mendukung pandangan ini, menyebutkan bahwa Pancasila adalah dasar rohani dan “ weltanschauung ”bangsa. 16
Presiden  Soekarno  berusaha  menekankan  bahwa  Pancasila  adalahsatu- satunya alat pemersatu dan jawaban terhadap berbagai persoalan bangsa. Pada dasarnya,  upaya  ini  sudah  dilakukan  Soekarno  sebelum  dekrit  1959.  Dalam sebuah kesempatan, Soekarno menyatakan:
“Tetapi  kecuali  Pancasila  adalah  satu  Weltanschauung,  satu  dasar falsafah, Pancasila adalah satu alat pemersatu, yang saya yakin seyakin- yakinnya  Bangsa  Indonesia  dari  Sabang  smapai  ke  Merauke  hanyalah dapat  bersatu  padu  di  atas  dasar  Pancasila  itu.  Dan  bukansaja  alat mempersatu untuk di atasnya kita letakkan Negara Republik Indonesia, tetapi juga pada hakikatnya satu alat mempersatu dalam perjoangan kita melenyapkan segala penyakit yang yang telah kita lawan berpuluh-puuh tahun  yaitu  penyakit  terutama  sekali,  Imperialisme.  Perjoangan  suatu bangsa,  perjoangan  melawan  imperialisme,  perjoangan  mencapai kemerdekaan, perjoangan sesuatu bangsa yang membawa corak sendiri- sendiri.  Tidak  ada  dua  bangsa  yang  cara  berjuangnya  sama.  Tiap-tiap bangsa  mempunyai  cara  berjuang  sendiri,  mempunyai  karakteristik
14 RM.  A.B  Kusuma,  Lahirnya  UUD  1945,  (Jakarta:  Badan  Penerbit  Fakultas  Hukum Universitas Indonesia, 2004), h. 1.
15 Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik (Jakarta: Grasindo, 2007), h. 28
16 As‟ad Said Ali, Negara Pancasila: Jalan Kemaslahatan Berbangsa, (Jakarta: LP3ES, 2009), h.
NIZHAM, Vol. 06, No. 01 Januari-Juni 2018
sendiri.  Oleh  karena  pada  hakikatnya,  bangsa  sebagai  individu mempunyai  keperibadian  sendiri.  Keperibadian  yang  terwujud  dalam pelbagai  hal,  dalam  kebudayaannya,  dalam  perekonomiannya,  dalam wataknya dan lain-lain sebagainya. (Soekarno, 1958).
Penekanan  ini  jelas  menunjukkan  bahwa  Soekarno  berusaha  meletakkan Pancasila  sebagai  sebuah  ideologi  yang  konklusif.  Soekarno  berusaha mengumpulkan  seluruh  kekuatan  politik  yang  saling  bersaing  dari  Demokrasi Terpimpin  dengan  jalan  turut  membantu  mengembangkan  kesadaran  akan tujuan-tujuan  nasional.  Ia  menciptakan  suatu  ideologi  nasional  yang mengharapkan seluruh warga negara memberi dukungan kesetiaan kepadanya. Penegasan  bahwa  Pancasila  sebagai  ideologi  negara  secara  tersirat termaktub dalam Ketetapan MPRS No XX/1966. Dalam ketetapan ini, Pancasila disebutkan sebagai “sumber dari segala sumber hukum”. Hal ini bisa dimaknai bahwa  nilai-nilai  Pancasila  sebagai  norma  dasar  paling  fundamental,  sehingga mampu menjadi pandangan hidup (world view)
dan visi masa depan. Artinya, Pancasila tidak hanya sekadar ditempatkan sebagai  “dasar  negara”  yang  akan  menjadi  nafas  dalam  hubungan  politik kenegaraan, tetapi juga sebagai pandangan hidup dan kepribadian bangsa. Indoktrinasi  Pancasila  ini  penting,  karena  dewasa  ini  telah  terjadi Radikalisme dalam artiannya yang negatif dan mengatasnamakan Islam, seperti Kelomok  Negara  Islam  Irak  dan  Suriah  (ISIS)  dan  sekutunya.Padahal,  Islam merupakan  agama  yang  mengajarkan Rahmatan  Lil  „Alamin. Kasih  sayang  dan cinta  untuk  semesta.  Sehingga,  tuduhan  bahwa  Islam  sebagai  agama  teroris harus  dibantah  dan  diluruskan.  Bagi  seseorang  yang  sedang  mengalami kerentanan  sosial  maupun  ekonomi  dan  keterasingan  hidup  yang  sudah  jenuh dengan  berbagai  posisi  hidupnya,  dan  karenanya  memerlukan  sandaran “spiritualitas”,  bisa  jadi  akan  serta  merta  menerima  sepenuh  hati  doktrin  yang bertentangan dengan ideologi negara.

## Penutup
Temuan  penelitian  menunjukkan  bahwa  Pancasila  tidak  bertentangan dengan  ajaran  Islam,  bahkan  substansi  yang  terkandung  di  dalam  kelima  sila Pancasila merupakan bagian dari ajaran Islam itu sendiri. Indoktrinasi Pancasila dengan  pendekatan  ajaran  Islam  relevan  untuk  dilakukan  di  tengah  gencanya gerakan  radikalisme  yang  mengatasnamakan  kepentingan  Islam.  Terdapat paradoks  antara  “tuduhan” bahwa  Islam  beradad  di  balik  gerakan  radikalisme melawan NKRI dengan ajaran Islam itu sendiri yang mengajarkan cinta tanah air sebagai separuh iman ( hubbul wathoni minal iman ).
Pancasila  yang  dipahami  sebagai  ideologi  terbuka  yang  berpandangan bahwa  Pancasila  telah  menunjukkan  keefektifannya  sebagai  penopang  bagi bangsa  ini.  Namun  demikian  Pancasila  harus  tetap  lentur  untuk  mengisi semangat  zaman.  Justru  aspek  penting  yang  seharusnya  dikembangkan  adalah
bagaimana  Pancasila  menjadi  berfungsi  penuh  sebagai  sumber  untuk  memacu masa  depan.  Untuk  mewujudkannya  adalah  dengan  menjadikan  Pancasila sebagai ideologi terbuka.
Ummat  Muslim  sebagai Ummatan  washatan adalah  umat  yang  bersikap, berpikiran, dan berperilaku moderasi, adil, dan proporsional antara kepentingan material dan spiritual, ketuhanan dan kemanusiaan, masa lalu dan masa depan, akal dan wahyu, individu dan kelompok, realisme dan idealisme, dan orientasi duniawi  dan  ukhrawi.  Ajaran  ini  diyakini  ummat  muslim  sebagai  bagian  dari keimanan,  yaitu  menaati  pemimpin  dan  kesepakatan  yang  telah  dibuat. Kesepakatan berbangsa dan bernegara itu adalah: Pancasila.

## Referensi
As‟ad  Said  Ali,  Negara  Pancasila:  Jalan  Kemaslahatan  Berbangsa,  (Jakarta: LP3ES, 2009)
Ha-Joon  Chang,  Ilene  Grabel, Membongkar  Mitos  Neolib:  Upaya  Merebut  Kembali Makna  Pembangunan  (Penerj.:  Muh  Gusti  Zainal ),  INSISTPress,  Yogyakarta, 2008
Kaelan  MS, Filsafat  Pancasila:  Pandangan  Hidup  Bangsa  Indonesia ,  (Yogyakarta: Paradigma, 2002)
Munawir Sadzali, Islam dan Tata Negara: ajaran, sejarah dan pemikiran, (Jakarta: UI- press, 1991)
Noor Ms Bakri, Pendidikan Pancasila,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) Nurcholish Madjid, Islam , Kemodernan dan Keindonesiaan (Bandung: Mizan, 2008) Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik (Jakarta: Grasindo, 2007)
RM. A.B Kusuma, Lahirnya UUD 1945, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004)
Said Aqil Siradj dan Mamang Muhammad Haerudin, Berkah Islam Indonesia, Jalan Dakwah Rahmatan Lil‟âlamîn (Jakarta: Quanta, 2015) Yudi Latif, Negara Paripurna (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016)