709-724

## MENAKAR UNDANG-UNDANG PORNOGRAFI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN MAQ ĀṢ ID AL-SYAR Īʿ AH

## Muhammad Ikhsan
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar
muhikhsan@stiba.ac.id

## Sa’adal Jannah
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar sa’adaljannah@stiba.ac.id

## Awal Rifai
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar
awalrifai@stiba.ac.id Keywords : ABSTRACT Pornography Law, Maq āṣ id al-
Syar īʿ ah, Islamic Law This  article  aimed  to  give  consideration  to  the  existence  of  the Pornography Law in Indonesia. This law should be appreciated as an effort to stem the flow of pornography which is supported by the fast current of technology. In this article, the Pornography Law will be  viewed  from  a  philosophical  perspective  on  Islamic  law, particularly  Maqasid  Syari’ah.  This  study  employed  a  qualitative descriptive research method that focuses on the study of script and using  a  normative  theological  approach.  The  result  of  the  study reveals  that  the  existence  of  the  pornography  law  must  be appreciated because it aims to improve the morals of the nation's children. From an Islamic perspective, the Pornography Law is seen from two aspects, namely Maqashid Syari’ah as the argumentative basis and hudud and ta’zir as the basis for imposing sanctions. The implication of the research is that application of the pornography law  can  be  maximized  and  is  able  to  see  things  that  need  to  be improved in it. Kata kunci : ABSTRAK Undang-Undang Pornografi, Maqa>>s}id al-Syari> ʿ ah, Hukum Islam Artikel  ini  bertujuan  untuk  memberikan  pertimbangan  terhadap kehadiran Undang-undang Pornografi di Indonesia. Undang-undang ini  patut  diapresiasi  sebagai  sebuah  upaya  pembendungan  arus pornografi yang didukung oleh arus teknologi yang deras. Di dalam artikel  ini,  UU  Pornografi  akan  ditinjau  dari  perspektif  filosofis Hukum  Islam,  khususnya maqa>>s}id  al-syari> ʿ ah.  Penelitian  ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang terfokus pada  studi  naskah  dan  teks  dengan  menggunakan  pendekatan teologis  normatif.  Hasil  penelitian  mengungkap  bahwa  kehadiran Undang-Undang  Pornografi  harus  diapresiasi  karena  bertujuan untuk  memperbaiki  moral  anak  bangsa.  Dalam  perspektif  Islam, Undang-Undang Pornografi dilihat dari dua aspek, yaitu maqa>>s}id al- syari> ʿ ah  sebagai  landasan  argumentatif,  dan  h}udu>d  dan  ta ʿ zi>r sebagai landasan dalam pemberian sanksi. Implikasi dari penelitian adalah  agar  penerapan  Undang-Undang  Pornografi  dapat dimaksimalkan, serta mampu melihat hal-hal yang perlu diperbaiki di dalamnya.
709-724

## PENDAHULUAN
Pornografi tidak akan menjadi masalah bila ia tidak membawa dampak negatif bagi  masyarakat.  Terlebih  bagi  masyarakat  yang  masih  menjunjung  tinggi  nilai-nilai kesusilaan dan moral agama seperti Indonesia. Faktanya, pornografi telah berpengaruh secara  signifikan  terhadap  rusaknya  moral  masyarakat,  khususnya  generasi  muda. Bahkan, pornografi dianggap sebagai salah satu pemicu berkembangnya perilaku seks yang menyimpang, seperti perilaku seks bebas dan homoseksual. Adapun dalam Islam, kedua perilaku tersebut merupakan perbuatan yang sangat tercela 1 .
Amerika Serikat merupakan negara yang paling parah, dari sisi perilaku amoral dan atau pornografi. Negara kampiun demokrasi itu menempati urutan pertama di dunia dalam hal angka pemerkosaan. Tindak pemerkosaan ini pun bisa menimbulkan dampak- dampak  emosional,  mental,  dan  psikologi  bagi  korban  dan  keluarganya.  Berdasarkan sensus di AS disebutkan bahwa terdapat 1,3 juta penduduk AS yang mengidap suatu penyakit akibat pemerkosaan yang dikenal dengan nama Rape Related Post Traumatic Disorder (RR-PTSD) 2 .
Perilaku  seks  bebas  yang  dipicu  oleh  maraknya  pornografi  juga  telah mengakibatkan  berbagai  masalah  kehidupan.  Tingginya  angka  aborsi, single  parents (tepatnya single mother), perceraian, dan AIDS termasuk di dalamnya. Di Inggris, pada tahun 1991 aborsi mencapai 180.000 kasus. Dari angka tersebut, 110.000 di antaranya terjadi  pada  perempuan  yang  tidak  menikah.  Hanya  1%  di  antaranya  yang  dilakukan karena alasan medis. Dua tahun kemudian, tahun 1993 aborsi meningkat pesat, hingga mencapai 819.000 aborsi. Lebih dari 3.000 aborsi dilakukan pada gadis berusia 15 tahun ke  bawah  (di  Inggris,  remaja  usia  16  tahun  dianggap  sudah  dewasa,  sehingga  boleh ‘menentukan  sendiri’  sesuatu  yang  dianggapnya  baik),  dan  lebih  dari  31.000  aborsi dilakukan pada gadis 19 tahun ke bawah 3 .
Bisnis  pornografi  dengan  segala  pendukungnya  telah  tampak  di  dunia  nyata maupun di dunia maya. Secara global ada 4,2 juta situs porno di internet. Bisnis ini dapat ditemukan di situs-situs porno, dan bisa mencapai US$ 97 miliar atau sekitar  96 triliun rupiah. Artinya, pendapatan sekitar 4,2 juta situs porno itu bisa mengalahkan pendapatan tiga perusahaan IT terbesar di dunia yakni Microsoft, Google, dan Yahoo. Yahoo, pada
1 Aswar, A., Mappiare-At, A., & Ramli, M., “Identifikasi Teknik-teknik Pengubahan Tingkah Laku dalam  Penerapan  Pemikiran  Ibnu  Qoyyim  Al-jauziyyah  untuk  Pengentasan  Korban  Seks  Bebas  dan Homoseks  (Kajian  Analisis  Hermeneutika  Bersusun)”, Jurnal  Pendidikan:  Teori,  Penelitian,  dan Pengembangan 1, no. 2 (2016): h. 192.
2 Ismail Ada Patel, Perempuan, Feminisme, dan Islam (Bandung: Rosda Karya, 2003), h.33; Faizatul Rosyidah, Memerangi Pornografi dan Pornoaksi, http://faizatulrosyidahblog.blogspot.com/2009/04/memerangi-pornografi-dan-pornoaksi_28.html.
Diakses pada 10 Mei 2011.
3 Ismail Ada Patel, Perempuan, Feminisme, dan Islam (Bandung: Rosda Karya, 2003), h.33; Faizatul
Rosyidah, Memerangi Pornografi dan Pornoaksi,
http://faizatulrosyidahblog.blogspot.com/2009/04/memerangi-pornografi-dan-pornoaksi_28.html. Diakses pada 10 Mei 2011.
709-724
tahun  2008  membukukan  pendapatan  sebesar  USD  7,22  miliar  atau  Rp.  79,4  triliun. Sedangkan Microsoft meraih pendapatan USD 60,42 miliar atau Rp. 664,6 triliun pada 2008. Dengan laba bersih USD 17,68 miliar atau Rp 194,5 triliun pada 2008. Sementara Google,  meraih  pendapatan  USD  16,6  miliar  atau  Rp.  182,5  triliun.  Adapun  laba bersihnya USD 4,23 miliar atau Rp 46,5 triliun 4 .
Atas  dasar  itu,  kehadiran  sebuah  aturan  hukum  yang  dapat  mencegah  atau meminamilisir  dampak-dampak  buruk  pornografi  dengan  semua  turunannya  sangat diperlukan.  Di  Indonesia  sendiri  kemudian  lahir  sebuah  undang-undang  bernama Undang-Undang  Pornografi  (UUP).  Sebagai  sebuah  undang-undang  yang  relatif  baru, tentu  saja  UUP  tersebut  tidak  serta  merta  dapat  dikatakan  sempurna.  Namun, eksistensinya jelas sangat diperlukan di negeri mayoritas kaum muslimin ini.
Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka tulisan ini dihadirkan untuk  menakar  dan  menelaah  tentang  posisi  UU  Pornografi  dalam  perspektif  hukum Islam, terkhusus dalam tinjauan maqa>>s}id al-syari> ʿ ah. Oleh karena itu, tulisan ini akan menguraikan:  (1)  Bagaimana  latar  belakang  kelahiran  Undang-Undang  Pornografi  di Indonesia?; (2) Bagaimana perspektif Islam dalam hal ini melalui tinjauan maqa>>s}id al- syari> ʿ ah terhadap Undang-Undang Pornografi?; (3) Bagaimana masa depan penerapan Undang-Undang  Pornografi  di  Indonesia.?.  Dengan  demikian,  tujuan  penelitian  ini adalah: (1) Untuk mengungkap latar belakang kelahiran Undang-Undang Pornografi di Indonesia,  dan  meninjau  Undang-Undang  Pornografi  dalam  perspektif  hukum  Islam khususnya  pada  prinsip maqa>>s}id  al-syari> ʿ ah;  dan  (3)  Untuk  mengetahui  penerapan Undang-Undang ini di masa mendatang.
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang terfokus pada studi naskah dan teks ( library research) dengan menggunakan pendekatan teologis normatif. Adapun  beberapa  hasil  penelitian  yang  relevan  dengan  Undang-Undang  Pornografi dalam perspektif hukum Islam, di antaranya: Pertama, penelitian oleh Lilik Andaryani dengan  judul,  “UU  Pornografi  dalam  Perspektif  Hukum  Islam”.  Hasil  penelitian  ini mengungkapkan  bahwa  meskipun  telah  lahir  regulasi  tentang  pornografi,  namun  dari substansinya, ternyata pasal-pasal UU Pornografi tersebut ternyata masih menimbulkan perdebatan, terutama dalam tinjauan hukum Islam 5 .
Kedua, penelitian oleh Said Firdaus Abbas dan Mohd. Din Iman Jauhari yang berjudul,  “Hukuman  Tindak  Pidana  Pornografi  dalam  Hukum  Pidana  Islam”.  Hasil penelitiannya adalah UU Pornografi sudah memiliki ketentuan yang jelas dalam konsep pornografi, dengan ancamannya yang tegas. Bentuk kriteria dalam hukum pidana Islam yang  dapat  dikategorikan  sebagai  tindak  pidana  pornografi  dengan  adanya  bentuk tingkah laku, sifat melawan hukum, kesalahan, akibat konstitutif, keadaan menyertai,
4 Hukum  Memble,  Pornografi  Semau  Gue,  http://www.mediaumat.com/media-utama/1712-39- hukum-memble-pornografi-semau-gue.pdf . Diakses pada 10 Mei 2011.
5 Lilik Andaryani, “UU Pornografi dalam Perspektif Islam” , Jurnal Mazahib 2, no.1 (2019): h. 34.
709-724
dan  syarat  tambahan  untuk  dapat  dituntut  pidana.  Penerapan  sanksi  tindak  pidana pornografi bisa dihukum dengan hukuman zina, ta ʿ z ī r, qis} ā s } , dan sebagainya 6 .
Ketiga,  penelitian  oleh  Abdul  Haris  Abbas  yang  berjudul,  “Telaah  terhadap Undang-Undang  Pornografi  Perspektif  Hukum  Islam”.  Hasil  penelitian  mengungkap bahwa  hasil  telaah  UU  No.  44  Tahun  2008  Tentang  Pornografi,  maka  sesungguhnya secara  unsur  formil  maupun  materil  (materi  hukum),  sudah  sangat  baik  dan  cukup komprehensif  untuk  digunakan  dalam mencegah  terjadinya  pornografi  dan  pornoaksi, namun dalam pelaksanaanya masih dirasa kurang efektif karena masih terdapat beberapa kelemahan baik yang bersifat teknis, maupun yang bersifat yuridis. Oleh sebab itu, perlu diusulkan untuk direvisi sesuai dengan temuan-temuan sebelumnya 7 .

## PEMBAHASAN
Latar Belakang Kelahiran Undang-undang Pornografi di Indonesia Undang-Undang  Pornografi  (sebelumnya  saat  masih  berbentuk  rancangan bernama  Rancangan  Undang-Undang  Antipornografi  dan  Pornoaksi,  disingkat  RUU APP,  dan  kemudian  menjadi  Rancangan  Undang-Undang  Pornografi)  adalah  suatu produk  hukum  berbentuk  undang-undang  yang  mengatur  mengenai  pornografi  (dan pornoaksi  pada  awalnya).  UU  ini  disahkan  menjadi  undang-undang  dalam  Sidang Paripurna DPR pada 30 Oktober 2008 8 .
Selama  pembahasannya  dan  setelah  diundangkan,  UU  ini  maraknya mendapatkan penolakan dari masyarakat 9 . Masyarakat Bali berniat akan membawa UU ini  ke  Mahkamah  Konstitusi.  Gubernur  Bali  Made  Mangku  Pastika  bersama  Ketua DPRD  Bali  Ida  Bagus  Wesnawa  dengan  tegas  menyatakan  menolak  Undang-Undang Pornografi ini 10 . Ketua DPRD Papua Barat Jimmya Demianus Ijie mendesak Pemerintah untuk  membatalkan  Undang-Undang  Pornografi  yang  telah  disahkan  dalam  rapat paripurna  DPR  dan  mengancam  Papua  Barat  akan  memisahkan  diri  dari  Indonesia 11 .
6 Said Firdaus, Mohd. Din, dan Iman Jauhari, “Hukuman Tindak Pidana Pornografi dalam Hukum Pidana Islam”, Kanun Jurnal Hukum Islam 21, no. 2. (Agustus, 2019), h. 251.
7 Abdul  Haris  Abbas,  “Telaah  terhadap  Undang-Undang  Pornografi  Perspektif  Hukum  Islam”, Jurnal Al ‘Adl 10, no. 1 (Januari, 2017), h. 66
8 Surat Kabar Sinar Harapan, RUU Pornografi, PDIP dan PDS Akan Walkout, 17 September 2008, http://www.sinarharapan.co.id/berita/0809/17/pol04.html. Diakses pada 10 Mei 2011.
9 Surat Kabar Kompas, RUU  Pornografi  Dinilai  Cacat  oleh  Banyak  Pihak,
http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/09/29/01342622/ruu.pornografi.dinilai.cacat.oleh.banyak.pihak.
Diakses pada 10 Mei 2011.
10 Majalah Tempo Interkatif, Ancaman atas Nama Pornografi,
http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2008/11/03/HK/mbm.20081103.HK128657.id.html.  Diakses pada 10 Mei 2011.
11 Majalah Tempo Interaktif, Tolak Undang-Undang Pornografi, Papua Barat Ancam Pisah dari NKRI,  http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2008/11/03/brk,20081103-143709,id.html.  Diakses pada 10 Mei 2011.
709-724
Gubernur  NTT,  Drs.  Frans  Lebu  Raya  menolak  pengesahan  dan  pemberlakuan  UU Pornografi 12 .
Pembahasan akan RUU APP ini sudah dimulai sejak tahun 1997 di DPR. Dalam perjalanannya draf RUU APP pertama kali diajukan pada 14 Februari 2006 dan berisi 11 bab dan 93 pasal. Pornografi dalam rancangan pertama didefinisikan sebagai “Substansi dalam media atau alat komunikasi yang dibuat untuk menyampaikan gagasan-gagasan yang mengeksploitasi seksual, kecabulan, dan/atau erotika” sementara pornoaksi adalah “Perbuatan mengeksploitasi seksual, kecabulan, dan/atau erotika di muka umum” 13 . Pada draf kedua, beberapa pasal yang kontroversial dihapus sehingga tersisa 82 pasal dan 8 bab. Di antara pasal yang dihapus pada rancangan kedua adalah pembentukan badan  antipornografi  dan  pornoaksi  nasional.  Selain  itu,  rancangan  kedua  juga mengubah definisi pornografi dan pornoaksi. Oleh karena definisi ini dipermasalahkan, maka disetujui untuk menggunakan definisi pornografi yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu porne  (pelacur)  dan  graphos  (gambar  atau  tulisan)  yang  secara  harafiah  berarti “tulisan atau gambar tentang pelacur”. Definisi pornoaksi pada draft ini adalah adalah “upaya mengambil keuntungan, baik dengan memperdagangkan atau mempertontonkan pornografi” 14 . Dalam draf yang dikirimkan oleh DPR kepada Presiden pada tanggal 24 Agustus 2007, RUU ini tinggal terdiri dari 10 bab dan 52 pasal. Judul RUU APP pun diubah sehingga menjadi RUU Pornografi. Ketentuan mengenai pornoaksi dihapuskan. Pada September 2008, Presiden menugaskan Menteri Agama, Menteri Komunikasi dan Informatika,  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia,  dan  Menteri  Negara Pemberdayaan  Perempuan  untuk  membahas  RUU  ini  bersama  Panitia  Khusus  DPR. Dalam draf final yang awalnya direncanakan akan disahkan pada 23 September 2008, RUU Pornografi tinggal terdiri dari 8 bab dan 44 pasal. 15
Pada  RUU  Pornografi,  definisi  pornografi  disebutkan  dalam  Pasal  1: 16 “ Pornografi adalah materi seksualitas yang dibuat oleh manusia dalam bentuk gambar, sketsa,  ilustrasi,  foto,  tulisan,  suara,  bunyi,  gambar  bergerak,  animasi,  kartun,  syair, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan komunikasi lain melalui berbagai bentuk media  komunikasi  dan/atau  pertunjukan di  muka  umum,  yang  dapat  membangkitkan hasrat seksual dan/atau melanggar nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat.” Definisi ini
12 Surat Kabar Kompas, Forum Masyarakat NTT Tolak UU Pornografi,
http://kompas.com/read/xml/2008/11/03/12430745/forum.masyarakat.ntt.tolak.uu.pornografi. Diakses pada 10 Mei 2011.
13 https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_Pornografi. Diakses pada 10 Mei 2011.
14 http://id.wikiquote.org/wiki/Rancangan_Undang-Undang_Antipornografi_dan%20Pornoaksi-. Diakses pada 10 Mei 2011.
15 Situs Detik, Inilah Isi RUU Pornografi,
http://www.detiknews.com/read/2008/09/16/080110/1006768/10/inilah-isi-ruu-pornografi.  Diakses  pada 10 Mei 2011.
16 Surat  Kabar  Kompas, Tidak  Dirancang  Dengan  Matang,  22  September  2008, http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/09/22/01083453/tidak.dirancang.dengan.matang.  Diakses  pada 10 Mei 2011.
709-724
menggabungkan  pornografi  dan  pornoaksi  pada  RUU  APP  sebelumnya,  dengan memasukkan “gerak tubuh” ke dalam definisi pornografi. Rancangan terakhir RUU ini masih  menimbulkan  kontroversi,  banyak  elemen  masyarakat  dari  berbagai  daerah (seperti Bali, NTT, Sulawesi Utara, Sumatra Utara, dan Papua), LSM perempuan yang masih menolak RUU ini 17 .
Definisi  pornografi  menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI)  adalah penggambaran  tingkah  laku  secara  erotis  dengan  lukisan  atau  tulisan  untuk membangkitkan  nafsu  berahi;  bahan  bacaan  yang  dengan  sengaja  dan  semata-mata dirancang  untuk  membangkitkan  nafsu  berahi  dalam  seks 18 .  Sehubungan  dengan  ini, pada tanggal 28 Oktober 2008, RUU Pornografi disepakati oleh 8 fraksi di DPR, atau sekitar  pukul  23.00  WIB,  mereka  menandatangani  naskah  yang  tinggal  menunggu pengesahannya di rapat paripurna, adapun 8 fraksi tersebut adalah FPKS, FPAN, FPD, FPG, FPBR, FPPP, dan FKB; Sedangkan 2 fraksi yakni FPDIP dan FPDS melakukan aksi ‘walk  out’;  dan  sebelumnya,  masing-masing  fraksi  menyampaikan  pandangan akhirnya,  hingga  kemudian,  mayoritas  fraksi  mencapai  kesepakatan,  “Kami  dari pemerintah  mewakili  Presiden  menyambut  baik  diselesaikannya  pembahasan  RUU Pornografi,”  ujar  Menteri  Agama  Maftuh  Basyuni  dalam  rapat  kerja  pansus  RUU Pornografi, di Gedung DPR, Senayan 19 .
Setelah melalui proses sidang yang panjang dan beberapa kali penundaan, pada tanggal 30 Oktober 2008 siang dalam Rapat Paripurna DPR, akhirnya RUU Pornografi disahkan.  Pengesahan  UU  tersebut  disahkan  minus  dua  Fraksi  yang  sebelumnya menyatakan ‘walk out’, yakni Fraksi PDS dan Fraksi PDI-P. Menteri Agama Maftuh Basyuni mewakili pemerintah mengatakan setuju atas pengesahan RUU Pornografi ini 20 . Pengesahan UU Pornografi ini juga diwarnai aksi ‘walk out’ dua orang dari Fraksi Partai Golkar (FPG) yang menyatakan ‘ walk out’ secara perseorangan. Keduanya 21 merupakan anggota DPR dari FPG yang berasal dari Bali, yakni Nyoman Tisnawati Karna dan Gde Sumanjaya  Linggih.  Setelah  disahkan,  maka  definisi  Pornografi  menjadi,  ” Pornografi
17 Situs Okezone, Komponen Rakyat Bali Tolak RUU Pornografi,
http://news.okezone.com/index.php/ReadStory/2008/09/13/1/145654/komponen-rakyat-bali-tolak-ruu- pornografi, Diakses pada 10 Mei 2011. Surat Kabar Kompas, Sulut Minta Pengecualiaan Penerapan UU Pornografi,http://www.kompas.com/read/xml/2008/09/18/06081210/sulut.minta.pengecualiaan.penerapa n.uu.pornografi. Diakses pada 10 Mei 2011.
18 Dendy Sugono. et.al, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008),  h. 1205
19 Situs Detik, 8 Fraksi Teken Draft RUU Pornografi, http://www.detiknews.com/read/2008/10/29/002128/1027546/10/8-fraksi-teken-draft-ruu-pornografi.
Diakses pada 10 Mei 2011.
20 Surat Kabar Kompas, Akhirnya RUU Pornografi Disahkan,
http://www.kompas.com/read/xml/2008/10/30/13264812/akhirnya.ruu.pornografi.disahkan. Diakses pada 10 Mei 2011.
21 Surat Kabar Kompas, Giliran Dua Anggota FPG Walk Out,
http://www.kompas.com/read/xml/2008/10/30/1200003/giliran.dua.anggota.fpg.  Diakses  pada  10  Mei 2011.
709-724
adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun,  percakapan,  gerak  tubuh,  atau  bentuk  pesan  lainnya  melalui  berbagai  bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi  seksual  yang  melanggar  norma  kesusilaan  dalam  masyarakat”.  Frase membangkitkan hasrat seksual dihilangkan kerena menimbulkan multitafsir.
Undang-Undang Pornografi dalam Perspektif Hukum Islam Jika ditinjau dari perspektif hukum Islam, maka Undang-undang Pornografi no. 44 Tahun 2008 dapat dilihat dari perspektif teori hukum Islam, yakni teori maqa>>s}id al- syari> ʿ ah. Apabila ditinjau dari urgensi eksistensinya, maka UUP no. 44 tahun 2008 dapat memperoleh  pembenaran  dari  teori maqa>>s}id  al-syari> ʿ ah  konvensional,  terutama  yang terkait dengan kewajiban untuk menjaga hal-hal yang bersifat fundamental ( al-D}ar ū riya>t al-Khamsah), bahwa syariat Islam diturunkan untuk menjaga kemaslahatan agama, jiwa, keturunan, akal dan harta manusia 22 . Adapun urgensi tersebut setidaknya dapat dilihat dari sisi-sisi berikut:
H{ifz}u al-‘Aql. Akal adalah salah satu instrumen asasi dalam kehidupan manusia sebagai hamba Allah. Akal bahkan dijadikan sebagai salah satu tolok ukur apa seseorang layak untuk mendapatkan beban takli>f.  Atas dasar itu, maka tidak mengherankan jika para  ulama  Islam  menyepakati  bahwa  penjagaan  terhadap  eksistensi  dan  fungsi  akal merupakan  salah  satu  tujuan  ( maqs}ad)  utama  syariat  Islam  yang  bersifat  d}aru>ri> 23 . Menurut Ibnu Taimiyah, upaya penjagaan akal dalam syariat Islam tidak hanya terbatas pada pengharaman terhadap hal-hal materil ( h}issiyah) yang dapat merusaknya, seperti khamar  dan  ragam  benda-benda  memabukkan  lainnya,  namun  juga  dengan mengharamkan hal-hal non materil ( ma ʿ nawiyah) yang dapat merusak kejernihannya 24 . Hal  lain  yang  juga  patut  diingat  bahwa  upaya  penjagaan  terhadap  akal- sebagaimana juga upaya penjagaan terhadap maqa>>s}id al-syari> ʿ ah lainnya dilakukan dari 2 sisi: (1) sisi jalbu al-mas}a>lih}; dan (2) sisi daf ʿ u al-mafa>sid, karena itu, upaya jalbu al- mas{a>lih}  terhadap akal dilakukan dengan memberikan dan merealisasikan semua yang bermanfaat dan memberikan kemaslahatan bagi akal sebagai instrumen ibadah kepada Allah.  Sementara  upaya daf ʿ u  l-mafa>sid  terhadap  akal  dilakukan  dengan  melakukan segala sesuatu yang dapat menghalangi kemafsadatan menyentuh akal manusia. Sebagai contoh, di dalam Al-Qur’an, Allah swt. berfirman dalam Qs. al-Nisa>’/4: 43,
َّتّاح ىارااكُس ْمُتْ ناأاو اة الََّصلا اوُبارْقا ت  الَ اوُناماآ انيِذَّلا ااهُّ ياأ ايَ انوُلوُقا ت اام اوُمالْعا ت
22 Sirajuddin,  S.,  Salenda,  K.,  &  Haddade,  A.  W.,  “Peniadaan  Salat  Jumat  dalam  Surat  Edaran Gubernur Sulsel Nomor:  451.11/2057/2020 Selama Pandemi Covid-19 Perspektif Maqāṣid al-Syarīah.”, NUKHBATUL'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam 6 no. 2 (2020): h. 296.
23 Abu Ishaq al-Syatibi, al-Muwafaqa>t, jilid 2 (Beirut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1415 H), h. 8-10; al-Amidi, al-Ih{ka>m fi> Us}u>l al-Ah}ka>m, jilid 3 (Beirut: Da>r al-Jail, 1400 H), h. 274-275.
24 Yusuf  Ahmad  al-Badawi, Maqa>s}id  al-Syari’ah  ‘Inda  Ibn  Taimiyah  (Yordania:  cet.  1;  Da>r  al- Nafa>’is, 1421 H), h. 466.
709-724
Terjemahnya:
“ Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian mendekati salat sementara kalian  dalam  keadaan  mabuk  sehingga  kalian  memahami  apa  yang  kalian ucapkan” 25 .
“Mabuk”  adalah  sebuah  kondisi  di  mana  seseorang  merasakan  kenikmatan terhadap suatu hal yang kemudian  menghalangi akal sehatnya untuk berfungsi  secara benar. 26 Untuk  itu,  Ibnu  Taimiyah  kemudian  menjelaskan  bahwa  perilaku  mabuk  itu setidaknya  terbagi  dua: 27 (1) Jusma>ni>,  yaitu  yang  disebabkan  dan  diakibatkan  oleh makanan  dan  minuman  yang  dikonsumsinya,  dan  inilah  yang  menjadi  alasan  utama kebanyakan  pecandu  barang-barang  memabukkan  mengkonsumsinya.  Ketika  akalnya kehilangan fungsi sejatinya, maka ia akan melupakan semua masalah dan kesedihannya; (2) Ma ʿ nawi>, yaitu mabuk yang disebabkan oleh sesuatu yang tidak dikonsumsi oleh tubuh.  Ibnu  Taimiyah  mencontohkannya  dengan  kegandrungan  pada  gambar-gambar wanita bagi kaum pria dan sebaliknya.
H{ifzu} al-A’ra>d} 28 . Menjaga kehormatan di dalam Islam memiliki banyak sekali implikasi. Menjaga kehormatan secara spesifik dimulai dari menjaga kemaluan ( al-Farju atau al-Bid} ʿ u)  yang  kemudian  berlanjut  dengan  terjaganya  keturunan  (al-Nasl),  lalu akhirnya  dengan  itu  semua  terwujudkan  penjagaan  terhadap  kehormatan.  Dalam  Al- Qur’an, Allah Ta’ ā la juga menyatakan pada Qs. Al-N ū r/24: 30,
اكْزاأ  اكِلاذ ْمُهاجوُرُ ف اوُظافْايَاو ْمِهِرااصْباأ ْنِم اوُّضُغا ي اينِنِمْؤُمْلِل ْلُق ٌيرِباخ اَّللَّا َّنِإ ْمُالَ ى
انوُعا نْصاي ااِبِ
Terjemahnya:
“ Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya,  dan  memelihara  kemaluannya;  yang  demikian  itu  adalah  lebih suci  bagi  mereka,  sesungguhnya  Allah  Maha  Mengetahui  apa  yang  mereka perbuat” 29 .
Ayat  ini  dengan  jelas  mengaitkan  antara  perintah  “menundukkan  pandangan” dari hal-hal yang haram untuk dilihat dengan “menjaga kemaluan” juga dari hal-hal yang diharamkan 30 . Keduanya memiliki hubungan yang sangat erat. Sesuatu yang tersentuh
25 Departemen  Agama  Republik  Indonesia, al-Qur’an  dan  Terjemahnya  (Solo:  Tiga  Serangkai, 2006), h. 85
26 Yusuf Ahmad al-Badawi, op.cit., h. 467.
27 Ibnu  Taimiyah, al-Istiqa>mah,  ed.  Muhammad  Rasyad Salim,  jilid  2 (Riyad:  Ja>mi’ah  al-Ima>m Muh}ammad bin Su’u>d, 1400 H), h. 144-148.
28 Terdapat beberapa istilah yang biasa digunakan oleh para ulama pada bagian ini. Al-Juwaini dan al-Gazali  misalnya  menggunakan  istilah al-Nasl  (keturunan),  atau  al-Farj  (kemaluan),  atau  al-Bid}’u (kemaluan). Adapula yang menggunakan istilah al-A’ra>d} dan al-Nasab, seperti al-Qarafi, al-Tufi dan al- Syaukani. Yusuf Ahmad al-Badawi, op.cit., h. 471.
29 Departemen Agama Republik Indonesia, op.cit., h. 353 30 Ibnu Katsir, Tafsi>r al-Qur’a>n al-‘Az}i>m, jilid 3, h. 32.
709-724
oleh  pandangan  mata  akan  memberikan pengaruh  yang  sangat  kuat  kepada  hati/jiwa, yang pada gilirannya memberikan dorongan kepada anggota tubuh yang lain, termasuk kemaluan.  Seturut  dengannya,  Aswar,  et.  al,  mengatakan  bahwa  perilaku  bermasalah seseorang dapat dianalisis bermula dari pandangan mata ke bisikan hati atau pikiran 31 . Oleh  karena  itu,  salah  satu  bentuk  penjagaan  terhadap  kemaluan  adalah  dengan konsisten menjaga pandangan. Hal ini berarti, bahwa salah satu jalan untuk mencapai tujuan hifz}u  al-a’ra>d}  adalah  dengan  menyiapkan  perangkat-perangkat  hukum  untuk menjaga dan mencegah pandangan mata masyarakat tertuju kepada hal-hal yang dapat melahirkan  kenistaan,  dan  UU  Pornografi  dapat  dikatakan  sedikit  banyaknya  telah memenuhi kebutuhan tersebut.
Selain  itu, hifz{u  al-a ʿ ra>d{  memiliki  keterkaitan  penting  dengan  penjagaan terhadap  agama  ( h}ifz}  al-Di>n)  dan  jiwa  (h}ifz}u  al-Nafs).  Pada  Al-Qur’an  misalnya dikatakan di dalam Qs. al-Furq ā n/25: 68,
الَاو اراخاآ اًالَِإ َِّللَّا اعام انوُعْداي  الَ انيِذَّلااو
ِتَّلا اسْفَّ نلا انوُلُ تْقا ي انوُنْزا ي  الَاو ِ قاْلِْبِ  َّلَِإ َُّللَّا امَّراح
Terjemahnya:
“ Dan orang-orang yang tidak berdoa bersama Allah dengan tuhan yang lain, tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan (alasan yang) haq, dan tidak pula berzina” 32 .
Ayat ini menunjukkan aplikasi penjagaan terhadap 3 (tiga) tujuan utama Syariat: menjaga agama (dengan larangan menyekutukan Allah), menjaga jiwa (dengan larangan membunuh suatu jiwa tanpa alasan yang ḥ aq) dan menjaga kehormatan (dengan larangan berzina) 33 .  Jelas  sekali  bahwa  masalah  perzinaan  menjadi  hal  yang  tidak  dapat diremehkan begitu saja, terutama ketika penyebutannya dalam ayat ini digandengkan dengan 2 (dua) perilaku yang sangat dikecam dalam Islam, yakni syirik dan pembunuhan terhadap jiwa yang tak berdosa.
Adapun  dari  sisi  ini,  UU  Pornografi  menjadi  penting  untuk  dicermati.  UU Pornografi  pasal  4  ayat  1  itu  menyebutkan:  “ Setiap  orang  dilarang  memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor,  menawarkan,  memperjualbelikan,  menyewakan,  atau  menyediakan pornografi  yang  secara  eksplisit  memuat:  Pengsenggamaan,  kekerasan  seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin, atau pornografi anak” 34 .
31 Aswar,  A.,  Usman,  M.  H.,  &  Iskandar,  A.,  “Strategi  Terapiutik  Korban  Homoseks:  Studi Terhadap  Pemikiran  Ibnu  Qayyim  al-Jauziyah”, Islamic  Counseling:  Jurnal  Bimbingan  dan  Konseling Islam 4, no. 2 (2020): h. 133.
32 Departemen Agama Republik Indonesia, op.cit., h. 235.
33 Ibnu Taimiyah, Majmu>’ al-Fata>wa>, ed. ‘Abd al-Rahman al-Qasim, jilid 18 (Riyad: Ja>mi’ah al- Ima>m Muh}ammad bin Su’u>d, 1400 H) h. 167.
34 Undang  – Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181).
709-724
Di dalam penjelasan UU itu sendiri disebutkan bahwa: “Yang dimaksud  dengan ‘membuat’  adalah  tidak  termasuk  untuk  dirinya  sendiri  dan  kepentingan  sendiri” 35 . Penjelasan  pasal  ini  sekaligus  memperjelas  batang  tubuh  ayat  tersebut  bahwa  yang dilarang  oleh  UU  ini  hanyalah  memproduksi  pornografi  untuk  kepentingan  publik. Segala  bentuk  zina  apapun  bila  dilakukan  suka  sama  suka  dan  diproduksi  untuk kepentingan sendiri, tidak melanggar hukum. Perzinaan itu pun tidak dihukumi oleh UU ITE.  Pasal  27  ayat  1  itu  berbunyi: “Setiap  orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak mendistribusikan  dan/atau  mentransmisikan  dan/atau  membuat  dapat  diaksesnya informasi  elektronik  dan/atau  dokumen  elektronik  yang  memiliki  muatan  yang melanggar kesusilaan” 36 . Demikian pula Pasal 282 KUHP tentang mempertunjukkan di muka umum tulisan, gambaran, atau benda yang isinya melanggar kesusilaan. Semuanya hanya soal penyebarluasan pornografi 37 .
Pasal mengenai perzinaan sebenarnya ada dalam KUHP yakni pasal 284. Namun, cakupannya sangat sempit. Zina diidentikkan dengan overspel yang pengertiannya jauh lebih  sempit  dari  pada  zina  itu  sendiri. Overspel  hanya  dapat  terjadi  jika  salah  satu pelaku atau kedua pelaku telah terikat tali perkawinan. Overspel dapat ditindak dengan hukum pidana jika ada pengaduan dari istri atau suami pelaku. Tanpa adanya pengaduan, atau tanpa diadukan oleh istri/suami, maka tindak pidana perzinaan bukan sebagai hal yang  terlarang.  Hukum  positif  yang  berlaku  di  Indonesia  memang  tidak  memberikan sanksi  kepada  pelaku  perzinaan  yang  dilakukan  oleh  pasangan  yang  belum  menikah. Tentu saja ini adalah sebuah persoalan yang serius dan tidak bisa dianggap remeh.
Teori H{udu>d dan Ta ʿ zi>r
Bagian  terpenting  dari  sebuah  aturan  hukum  termasuk  undang-undang  adalah bagaimana  bentuk  sanksi  dan  bentuk  pelaksanaanya.  Oleh  karena  itu,  aturan  apapun tanpa  adanya  unsur  sanksi  dan  hukuman,  maka  ia  tidak  memiliki  efek  jera  bagi  para pelakunya. Padahal salah satu tujuan utama peraturan hukum adalah untuk memberikan efek  jera  kepada  para  pelanggar  hukum.  Kejahatan  pornografi  sesuai  data-data  yang telah  diungkap  sebelumnya  sudah  tentu  sangat  mengkhawatirkan.  Lalu  bagaimana hukum Islam melihat berbagai fenomena kejahatan pornografi tersebut, terutama jika dibandingkan dengan UU Pornografi no. 44 tahun 2008?.
Hukuman kejahatan dalam perspektif hukum Islam setidaknya dikenal dengan 2 (dua)  istilah,  yakni H{udu>d  dan Ta ʿ zi>r. H{udu>d  adalah hukuman yang telah ditetapkan sifat  dan  kadarnya  oleh  nas-nas  syariat,  seperti qis} ā s }} dalam  kasus  pembunuhan  dan potong tangan bagi pelaku pencurian. Sementara Ta ʿ zi>r adalah:
35 Undang  – Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181).
36 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
37 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
709-724
ٍ يِماد ِلِاو َِِّللَّ اوُهاو اًبِلااغ اةاراَّفاك  الَاو ، ِهيِف َّداح  الَ  ٍبْناذ ىالاع ٌبيِدْاتَ

## 38
Artinya:
“ Hukuman terhadap satu dosa yang tidak ada (penjelasan) h{ad-nya dan tidak pula ada kaffarahnya, dan ia berkaitan dengan hak Allah dan manusia”.
Secara  singkat  dapat  dikatakan  bahwa  kejahatan-kejahatan  pornografi  dari perspektif  hukum  Islam  tinggal  dianalogikan  dengan  ketentuan-ketentuan  baku.  Jika kemudian  menyebabkan  terjadinya  perzinaan,  jika  memang  terbukti  dan  memenuhi syarat untuk h}udu>d, maka hukuman ini seharusnya dapat dilaksanakan. Sementara yang telah  terbukti  bersalah  namun  perbuatannya  tidak  terakomodir  melalui h}udu>d,  maka pintu ta ʿ zi>r  adalah  jalan  untuk  memberikan  efek  jera  terhadap  kejahatan  itu.  Syariat Islam memberikan peluang kepada seorang imam untuk melihat bentuk hukuman yang dipandang memberikan efek jera dengan landasan ta ʿ zi>r 39 ini. Dengan kata lain, syariat Islam  mendelegasikan  kepada  imam/hakim  untuk  menentukan  bentuk  dan  hukuman yang tepat bagi pelaku kejahatan.
Undang-Undang  Pornografi  dapat  dikatakan  telah  mengakomodir  teori  ini melalui  Bab  VII  tentang  Ketentuan  Pidana.  Namun,  mengingat  begitu  pesatnya perkembangan teknologi dan industri pornografi ini, bentuk-bentuk kejahatannya sudah tentu akan mengikut perkembangan tersebut. Dalam kondisi seperti ini, Hukum Islam sebenarnya memiliki celah untuk berperan melalui konsep RUU KUHP 1991/1992 Pasal 1  ayat  (1)  yang  masih  mempertahankan  asas  legalitas.  Pada  ayat  (3)  bunyinya: “ketentuan  dalam  ayat  (1)  tidak  mengurangi  berlakunya  hukum  yang  hidup  yang menentukan  bahwa  menurut  adat  setempat  seseorang  patut  dipidana  walaupun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan” 40 .
Dari hal tersebut, maka dapatlah dilihat bahwa ada kejahatan yang dapat dijerat dan  ada  yang  tidak,  maka  diperlukan  adanya  keberanian  hakim  untuk  menafsirkan undang-undang.  Dalam  Undang-Undang  Kekuasaan  Kehakiman,  tertera  jelas  bahwa hakim  sebagai  penegak  hukum  wajib  menggali,  mengikuti  dan  memahami nilai-nilai hukum  yang  hidup  di  masyarakat.  Ketentuan  ini  sesungguhnya  mendorong  bahkan memberikan justifikasi untuk interpretasi atau penafsiran terhadap ketentuan undang- undang, bahkan ada ancaman bila menolak dapat dituntut (dihukum). Untuk itu, seorang hakim muslim seharusnya dapat memanfaatkan peluang ini untuk menggali pandangan hukum Islam dalam kasus-kasus semacam ini.
38 Muhy al-Din al-Nawawi, Raud{ah al-T{a>libi>n, jilid 7 (Beirut: al-Maktab al-Isla>mi>, 1402 H), h. 147.
39 ‘Abd al-Qadir Awdah, al-Tasyri>’ al-Jina>’i> fi> al-Isla>m, jilid 2 (Beirut: Mu’assasah al-Risa>lah, 1410 H), h. 133.
40 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
709-724
Masa Depan Penerapan Undang-Undang Pornografi di Indonesia Keberadaan UU Pornografi di Indonesia sudah sepatutnya memberikan harapan bagi pemberantasan kejahatan pornografi di negara ini. Meskipun eksistensi UU tersebut belumlah dapat dikatakan sempurna atau telah sesuai dengan harapan. Namun, sesuai dengan kaidah yang biasa disebutkan oleh para ulama:
ُهُّلُك ُكاْتُْي  الَ ُهُّلُك ُكارْدُي  الَ اام 41
Artinya:
“ Sesuatu  yang  tidak  dapat  diraih  semuanya,  hendaknya  tidak  ditinggalkan semuanya”.
Dalam  hal  ini,  kesepakatan  bersama  untuk  menyelamatkan  moral  bangsa seharusnya  menjadi  spirit  utama  seluruh  pihak  ketika  membicarakan  dan  membahas Undang-undang  ini.  Oleh  sebab  itu,  alasan  bahwa  Undang-undang  ini  akan memberangus budaya masyarakat tertentu seharusnya tidak perlu menjadi argumentasi untuk  membatalkan  pemberlakuan  Undang-undang  yang  sangat  penting  ini.  Sebagai masyarakat  modern  yang  berpikir  maju,  seharusnya  kita  dapat  memahami  bahwa penerimaan dan pelestarian suatu budaya harus tetap berlandaskan pada asas maslahat dan mudarat.
Sebuah budaya tidak dapat dipertahankan hanya karena ia adalah sebuah budaya an  sich.  Ia  juga  tidak  bisa  dipertahankan  jika  pertimbangannya  hanya  sekedar pertimbangan materialistik semata, seperti alasan bahwa model budaya tertentu akan sangat  menarik  kunjungan  para  wisatawan  dan  itu  akan  menjadi  sumber  devisa  bagi negara. Bangsa ini telah mengalami sebuah kezaliman yang besar jika untuk kepentingan materialistik semacam itu, bangsa ini membiarkan saudara-saudaranya di Papua tetap mengenakan koteka, misalnya, dan tetap hidup sebagai masyarakat yang bodoh, karena pola  kehidupan  seperti  itu  akan  menarik  wisatawan  manca  negara  yang  datang  dari sebuah dunia modern untuk melihat sebuah kehidupan ala zaman purbakala di Indonesia.
Peran pemerintah sudah tentu harus lebih besar terhadap hal ini, sebab tanggung jawab pencegahan jelas sekali tertuang pada Bab IV dari Undang-undang ini. Pemerintah bertanggung  jawab  besar  untuk  memutuskan  jaringan  dan  melakukan  pengawasan terhadap semua mata rantai kejahatan pornografi ini. Dalam hal ini, di samping peran pemerintah  pusat,  peran  pemerintah  daerah  sebagai  pelaksana  di  lapangan  juga  harus dikritisi.  Kita  masih  sangat  jarang  mendengarkan  adanya  upaya-upaya  tegas  dari pemerintah daerah untuk menyeriusi pencegahan dan penindakan terhadap kejahatan ini.
Di samping itu, kepekaan dan kepedulian masyarakat juga masih sangat lemah untuk  ikut  serta  memberantas  kejahatan  pornografi  ini.  Masyarakat  umumnya  tidak terlalu  peduli  atau  tidak  terlalu  gusar,  semisal  dengan  menjamurnya  warung-warung
41 Al-Bahu>ti>, Mat}a>lib U>li al-Nuha> fi> Syarh{ Ga>yah al-Muntaha>, jilid IV (Beirut: Dar al-Kutub al- ‘Ilmiyyah, 1406 H), h. 433.
709-724
internet  di  berbagai  wilayah,  meskipun  mereka  mengetahui  bahwa  tempat-tempat tersebut  menjadi  lahan  subur  akses  pornografi  bagi  anak-anak  mereka.  Padahal ketidakpedulian  seperti  inilah  yang  menjadi  penyebab  utama  hancurnya  bangunan sebuah bangsa, seperti yang ditamsilkan oleh Rasulullah saw. dalam hadisnya:
ْلا  ِفِ ٍةانيِفاس ىالاع اوُماها تْسا ٍمْوا ق ِلاثاماك ااهيِف ِنِهْدُمْلااو َِّللَّا ِدوُدُح ىالاع ِمِئااقْلا ُلاثام انااكاف ااهالافْساأ ْمُهُضْعا ب ابااصاأاو ااه الَْعاأ ْمُهُضْعا ب ابااصاأاف ِرْحاب ِفِ انيِذَّلا  الااقا ف ااه الَْعاأ  ِفِ انيِذَّلا ىالاع انوُّبُصايا ف اءاامْلا انوُقا تْسايا ف انوُداعْصاي ااهِلافْساأ  ِفِ انيِذَّلا ا نوُذْؤُ تا ف انوُداعْصات ْمُكُعادان  الَ ااه الَْعاأ
الااقا ف اان
اان ْمُهوُعا ناماف ْمِهيِدْياأ ىالاع اوُذاخاأ ْنِإاف يِقاتْسانا ف ااهِلافْساأ ْنِم ااهُ بُقْ نا ن َّنَِّإاف ااهِلافْساأ  ِفِ انيِذَّلا اًعيِاجَ اوُقِراغ ْمُهوُكارا ت ْنِإاو اًعيِاجَ اْو
42
Artinya:
“ Perumpamaan  orang  yang  menegakkan  hukum  Allah  dan  orang  yang mengabaikannya adalah seperti suatu kaum yang mengendarai sebuah perahu di tengah lautan; sebagian dari mereka berada di bagian atasnya dan sebagian yang lain  berada  di  bawahnya.  Mereka  yang  di  bawah  selalu  naik  ke  atas  untuk mengambil  air,  sehingga  yang  berada  di  atas  merasa  terganggu,  dan  berkata: “Kami tidak akan membiarkan kalian bolak-balik ke atas hingga mengganggu kami!” Maka yang di bawah pun mengatakan: “Jika demikian kita akan membuat saja sebuah lubang untuk mengambil air.” Bila mereka (yang di atas) menahan tangan  dan  mencegah  mereka  (yang  di  bawah),  maka  mereka  semua  akan selamat. Namun, jika mereka (yang di atas) itu membiarkan, maka mereka semua akan tenggelam.”
Hadis  ini  menunjukkan  bahwa  pembiaran,  pengabaian  dan  ketidakpedulian terhadap sebuah kejahatan, sekecil apapun itu, akan menjadi sebuah bola salju yang akan semakin besar hingga menghancurkan siapa saja, yang salih maupun yang t}a>lih}.

## KESIMPULAN
Berdasarkan uraian dan pembahasan di atas, maka terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan:
1.  Kehadiran  Undang-Undang  Pornografi  di  Indonesia  dilatarbelakangi  oleh keprihatinan  yang  sangat  besar  terhadap  berbagai  upaya  penghancuran  moral  bangsa. Meski demikian, upaya melahirkan Undang-Undang ini tidaklah mudah. Perjalanannya cukup berliku-liku, bahkan menuai berbagai protes, kritik bahkan kecaman dan ancaman. Sebagian  pihak  yang  kontra  bahkan  meneriakkan  ancaman  akan  berpisah  dari  NKRI, persis seperti ketika 7 (tujuh) kata terkait syariat Islam termaktub dalam sila pertama Pancasila di awal zaman kemerdekaan.
2. Dalam perspektif hukum Islam, Undang-Undang Pornografi setidaknya dapat dilihat dari dua teori: teori maqa>>s}id al-syari> ʿ ah sebagai landasan argumentatif terhadap
42 Abu  ‘Isa  al-Tirmizi, Sunan  al-Tirmizi,  ed.  Ahmad  Syakir,  jilid  IV  (Beirut:  Dar  al-Kutub  al- ‘Ilmiyyah, 1409 H), h. 73.
709-724
pentingnya kelahiran Undang-Undang semacam ini, dan teori H{udu>d  dan Ta ʿ zi>r  sebagai landasan pemberian sanksi terhadap pelaku kejahatan pornografi.
3.  Di  masa  depan,  keseriusan  pemerintah  dan  kepedulian  masyarakat  menjadi faktor  paling  penting  dalam  menjalankan  Undang-Undang  ini.  Undang-Undang Pornografi  ini  perlu  untuk  segera  dijalankan  setidaknya  untuk  dua  alasan:  (a)  segera mencegah  penyebaran  kejahatan  pornografi  di  Indonesia,  dan  (b)  untuk  mengetahui bagian-bagian mana dari UU ini yang perlu untuk diperbaiki dan disempurnakan agar menjadi semakin efektif.
DAFTAR PUSTAKA Al-Amidi. (1400 H). al-Ih{ka>m fi> Us}u>l al-Ah}ka>m, Beirut: Da>r al-Jail. Al Badawi, Yusuf Ahmad. (1421 H). Maqa>s}id al-Syari’ah ‘Inda Ibn Taimiyah, Yordania: cet. 1; Da>r al-Nafa>’is.
Al-Bahu>ti>. (1406 H). Mat}a>lib U>li al-Nuha> fi> Syarh{ Ga>yah al-Muntaha>, Beirut: Dar al- Kutub al-‘Ilmiyyah.
Al- Nawawi, Muhy al-Din. (1402 H). Raud{ah al-T{a>libi>n, Beirut: al-Maktab al-Isla>mi>.
Al-Syatibi, Abu Ishaq. (1415 H). al-Muwafaqa>t, Beirut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah. Al-Tirmizi,  Abu  ‘Isa.  (1409  H). Sunan al-Tirmizi,  ed. Ahmad Syakir, Beirut: Dar al- Kutub al-‘Ilmiyyah.
Aswar,  A.,  Mappiare-At,  A.,  &  Ramli,  M.  (2016).  Identifikasi  Teknik-teknik Pengubahan Tingkah Laku dalam Penerapan Pemikiran Ibnu Qoyyim Al-jauziyyah untuk  Pengentasan  Korban  Seks  Bebas  dan  Homoseks  (Kajian  Analisis Hermeneutika Bersusun). Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, dan Pengembangan, 1(2), 196-202.
Aswar, A., Usman, M. H., & Iskandar, A. (2020). Strategi Terapiutik Korban Homoseks: Studi  Terhadap  Pemikiran  Ibnu  Qayyim al-Jauziyah. Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam, 4(2), 127-154.
Awdah, ‘Abd al-Qadir. (1410 H). al-Tasyri>’ al-Jina>’i> fi> al-Isla>m, Beirut: Mu’assasah al- Risa>lah.
Departemen  Agama  Republik  Indonesia.  (2006). Al-Qur’an  dan  Terjemahnya,  Solo: Tiga Serangkai.
Hukum  Memble,  Pornografi  Semau  Gue,  http://www.mediaumat.com/media- utama/1712-39-hukum-memble-pornografi-semau-gue.pdf. (Diakses pada 10 Mei 2011).
Ibnu Katsir. Tafsi>r al-Qur’a>n al-‘Az}i>m, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
Ibnu Taimiyah. (1400 H). Al-Istiqa>mah, ed. Muhammad Rasyad Salim, Riyad: Ja>mi’ah al-Ima>m Muh}ammad bin Su’u>d.
Ibnu  Taimiyah.  (1400  H). Majmu>’  al-Fata>wa>,  ed.  ‘Abd  al-Rahman  al-Qasim,  Riyad: Ja>mi’ah al-Ima>m Muh}ammad bin Su’u>d.
709-724
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Kejahatan E-Commerce Dihubungkan Dengan Hukum Positif dalam Rangka Penegakan Hukum  di  Indonesia,  http://balianzahab.wordpress.com/artikel/kejahatan-e- commerce-dihubungkan-dengan-hukum-positif-dalamrangka-penegakan-hukum- di-indonesia/. (Diakses 12 Maret 2011).
Majalah Tempo Interkatif, Ancaman atas Nama Pornografi, http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2008/11/03/HK/mbm.20081103.HK1 28657.id.html. Diakses pada 10 Mei 2011. Majalah Tempo Interaktif, Tolak Undang-Undang Pornografi, Papua Barat Ancam Pisah dari NKRI, http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2008/11/03/brk,20081103- 143709,id.html.  (Diakses pada 10 Mei 2011).
Patel, Ismail Ada. (2003). Perempuan, Feminisme, dan Islam, Bandung: Rosda Karya. Rosyidah, Faizatul. Memerangi Pornografi dan Pornoaksi, http://faizatulrosyidahblog.blogspot.com/2009/04/memerangi-pornografi-dan- pornoaksi_28.html. (Diakses pada 10 Mei 2011).
Sirajuddin,  S.,  Salenda,  K.,  &  Haddade,  A.  W.  (2020).  Peniadaan  Salat  Jumat  dalam Surat Edaran Gubernur Sulsel Nomor: 451.11/2057/2020 Selama Pandemi Covid- 19 Perspektif Maq āṣ id al-Syar ī ah. NUKHBATUL'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam, 6(2), 289-309. Situs Detik, Inilah Isi RUU Pornografi, http://www.detiknews.com/read/2008/09/16/080110/1006768/10/inilah-isi-ruu- pornografi. (Diakses pada 10 Mei 2011). Situs Okezone, Komponen Rakyat Bali Tolak RUU Pornografi, http://news.okezone.com/index.php/ReadStory/2008/09/13/1/145654/komponen- rakyat-bali-tolak-ruu-pornografi. (Diakses pada 10 Mei 2011). Situs Detik, 8 Fraksi Teken Draft RUU Pornografi, http://www.detiknews.com/read/2008/10/29/002128/1027546/10/8-fraksi-teken- draft-ruu-pornografi. (Diakses pada 10 Mei 2011).
Sugono,  Dendy  et.al.  (2008). Kamus  Bahasa  Indonesia,  Jakarta:  Pusat  Bahasa
Departemen Pendidikan Nasional. Surat  Kabar  Sinar  Harapan, RUU  Pornografi,  PDIP  dan  PDS  Akan  Walkout,  17
September 2008, http://www.sinarharapan.co.id/berita/0809/17/pol04.html.
(Diakses pada 10 Mei 2011).
Surat  Kabar  Kompas, RUU  Pornografi  Dinilai  Cacat  oleh  Banyak  Pihak, http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/09/29/01342622/ruu.pornografi.dinilai.ca cat.oleh.banyak.pihak. (Diakses pada 10 Mei 2011).
Surat  Kabar  Kompas, Forum  Masyarakat  NTT  Tolak  UU  Pornografi, http://kompas.com/read/xml/2008/11/03/12430745/forum.masyarakat.ntt.tolak.u u.pornografi. (Diakses pada 10 Mei 2011).
709-724
Surat  Kabar  Kompas, Tidak  Dirancang  Dengan  Matang,  22  September  2008, http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/09/22/01083453/tidak.dirancang.dengan. matang. (Diakses pada 10 Mei 2011).
Surat Kabar Kompas, Sulut Minta Pengecualiaan Penerapan UU Pornografi,http://www.kompas.com/read/xml/2008/09/18/06081210/sulut.minta. pengecualiaan.penerapan.uu.pornografi. (Diakses pada 10 Mei 2011). Surat Kabar Kompas, Akhirnya RUU Pornografi Disahkan, http://www.kompas.com/read/xml/2008/10/30/13264812/akhirnya.ruu.pornografi .disahkan. (Diakses pada 10 Mei 2011). Surat Kabar Kompas, Giliran Dua Anggota FPG Walk Out,
http://www.kompas.com/read/xml/2008/10/30/1200003/giliran.dua.anggota.fpg. (Diakses pada 10 Mei 2011).
Undang  –  Undang  Republik  Indonesia  Nomor  44  Tahun  2008  Tentang  Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181).
Undang-undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.