## IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PENANGGULANGAN BENCANA TERHADAP KORBAN BENCANA BANJIR DI KECAMATAN PALLANGGA
Eskawati Melinda Usman 1 , Muhammad Yaasiin Raya 2
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar eskawatimelindauu@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  membahas  tentang  Implementasi  Peraturan  Daerah  No.  1  Tahun  2013  Tentang Penanggulangan Bencana Terhadap Korban Bencana Banjir Tahun 2018 Di Kecamatan Pallangga. Dapat ditarik tujuan  penelitian  ini  yaitu  untuk  mengetahui  dan  memahami  tentang  Bagaimana  penanggulangan  korban bencana banjir  di Kecamatan Pallangga berdasarkan Peraturan Daerah Kab. Gowa No. 1 Tahun 2013 dan untuk mengetahui  efektivitas  Peraturan  daerah  tentang  penanggulangan  bencana  di  Kecamatan  Pallangga  Jenis Penelitian ini tergolong empiris atau lapangan dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis,  adapun  sumber  data  penelitian  ini  adalah  sumber  data  primer  dan  sekunder,  Selanjutnya  metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi.

## Kata Kunci : Implementasi, Peraturan Daerah, Penanggulangan

## Abstract
This  research  discusses  the  implementation  of  local  regulation  No.  1  year  2013  on  disaster  relief against flood victims  in 2018  in Pallangga District. Can be withdrawn the purpose of this research  is to know and understand about how to prevent victims of  flood disaster in Pallangga district based on district regulation of  Kab. Gowa No. 1  year 2013 and to know the  effectiveness of  local regulations on disaster  management  in Kecamatan Pallangga This type of research is classified as empirical or field with the research approach used is a  juridical  approach, as  for Data sources of this research are primary and secondary data sources, furthermore the methods of data collection used are interviews and documentation
Keywords : Implementation, Regional regulation, Disaster management

## PENDAHULUAN
Pelaksanaan  otonomi  daerah  yang  luas  dan  bertanggungjawab  sebagaimana  telah diatur dalam Undang-undang No. 23  Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menjelaskan bahwa  daerah  diberikan  kewenangan  untuk  mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan pemerintahannya.  Demi  tercapainya  kesejahteraan  masyarakat  di  daerah.  Pemerintah mengeluarkan  Undang-undang  No.  24  Tahun  2007  tentang  penanggulangan  bencana  yang merupakan  bentuk  kewajiban  dan  tanggung  jawab  pemerintah  dan  masyarakat  untuk  saling bersinerji  dalam  kesiapsiagaan.  Menuju  paradigma  mitigasi,  preventif  sekaligus  juga pembangunan  maka  perlunya  masyarakat  untuk  lebih  mengetahui  tentang  karakteristik wilayah masing masing khususnya tentang kebencanaan
Bencana merupakan kejadian akibat peristiwa alam atau karena perbuatan orang yang menimbulkan perubahan sifat fisik dan atau hayati pesisir, dan mengakibatkan korban jiwa, harta  dan  atau  kerusakan  di  wilayah  pesisir  dan  pulau-pulau  kecil  dalam  UU  No.24  tahun 2007 bencana alam yang terjadi sangat meresahkan kehidupan manusia serta membuat daerah yang  terkena  bencana  dapat  menghilangkan  harta  benda  dan  seluruh  kehidupan  tempat bergantung  manusia.  Adanya  perubuhan  iklim  antara  musim  hujan  dan  kemarau  serta perbuatan  tangan  manusia  yang  kurang  kesadaran  akan  pentingnya  menjaga  kelestarian lingkungan membuat frekuensi bencana semakin meningkat.
Berkaitan  dengan  itu,  Bencana  banjir  merupakan  fenomena alam  yang  sering  terjadi karena  disebabkan  salah  satunya  oleh  faktor  terjadinya  musim  penghujan.  Selain  karena dampak  dari  kesalahan  manusia  dalam  mengelola  sumber  daya  alam  dan  lingkungannya, Banjir dipandang sebagai salah satu bahaya yang paling banyak terjadi di belahan bumi. 1 .
Implementasi kebijakan Peraturan Daerah No. 1 tahun 2013 terhadap korban salah satunya di Kecamatan Pallangga  yang merupakan satu dari 18  Kecamatan di Kabupaten  Gowa dengan jumlah  Desa  dan  Kelurahan  terbesar  di  Gowa  dan  termasuk  kedalam  salah  satu  Kecamatan bertopografi  tanah  yang  datar  sehingga  memerlukan  pula  adanya  penanganan  banjir  serta perlunya  kesadaran  dari masyarakat  akan  pentingnya  menjaga  kelestarian  lingkungan  selain itu pengkajian harus dilakukan secara cepat dan tepat terhadap lokasi tempat terjadinya banjir di  Kecamatan  Pallangga.  Kebijakan  implementasi  penanggulangan  bencana  di  Kecamatan Pallangga  mengacu  pada  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Gowa  Nomor  1  Tahun  2013  tentang penanggulangan bencana Kabupaten Gowa.. 2
Masyarakat yang tinggal di daerah Kecamatan Pallangga khususnya di beberapa Desa yaitu di Desa Panakkukang dusun Paramma’lengu dan dusun kunjungmange, kemudian Desa Pallangga  di  dusun  Bontorea.  yang  setiap  musim  hujan  dengan  curah  hujan  yang  tinggi hingga menyebabkan air meluap dari jembatan dan saluran air, hingga  terjadi banjir  dengan ketinggian  air  hampir  mencapai  2  Meter  sehingga  kejadian  banjir  sudah  menjadi  kebiasaan yang dilalui oleh masyarakat,  setiap tahun  masyarakat selalu merasa khawatir ketika musim hujan tiba dan menyebabkan terjadi banjir di beberapa dusun yang rawan terjadi banjir, salah satu penyebabnya banjir juga karena saluran air dan tanggul yang mulai menyempit sehingga struktur penahan air tidak bisa lagi menampung jumlah debit air,  di dalam Perda pemerintah mengeluarkan  kebijakan  untuk  mengoptimalkan  pelayanan  kepada  korban  bencana  banjir
1. Muh Aris Marfai, Moralitas Lingkungan , Cet. 1,(Wahana hijau: Yogyakarta, 2005).hlm. 17.
2 Linggar Kukuh A.P, Skripsi, “ Lingkungan Hidup Dalam Pandangan Hukum Islam ”, hal.35
sesuai  dengan  yang  tertera  di  dalam  Peraturan  Daerah  Undang-Undang  No.  1  Tahun  2013 tentang  penanggulangan  bencana,  tampaknya  musibah  ini  belum  menjadi  perhatian  khusus bagi  Pemerintah  Kabupaten  Gowa  untuk  menangani  permasalahan  banjir  yang  meresahkan ketenangan  masyarakat  karena  menimbulkan  kehilangan  berupa  harta  benda  baik  benda hidup,  seperti  anggota  keluarga,  ternak,  tanaman  maupun  benda  mati  seperti  pekarangan rumah, sawah ataupun ladang.
Kejadian  bencana  banjir  yang  masih  sering  terjadi  di  Kecamatan  Pallangga merupakan  akibat  struktur  penahan  air  yang  mulai  menyempit.  Pada  kenyataannya Implementasi  penanggulangan  bencana  khususnya  banjir  masih  belum  optimal.  Sehingga dengan  permasalahan-permasalahan  di  atas  menarik  penulis  untuk  melakukan  penelitian mengenai  Implementasi  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Gowa  No.  1  tahun  2013terhadap korban dan bencana banjir tahun 2018 yang terjadi di Kecamatan Pallangga.

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini merupakan penelitian empiris atau biasa disebut dengan lapangan (feed research). Bila dilihat dari jenis datanya, penelitian ini termasuk penelitian yang bertitik tolak  dari  data  primer/dasar,  yakni  data  yang  diperoleh  langsung  dari  masyarakat  sebagai sumber  pertama  dengan  melalui  penelitian  lapangan,  yang  dilakukan  baik  melalui pengamatan (observasi), wawancara, ataupun penyebaran kuesioner. 3 Dalam penelitian ini di maksud  untuk  berupaya  melihat  hukum  dalam  artian  yang  nyata  atau  dapat  dikatakan melihat,  meneliti  bagaimana  bekerjanya  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Gowa  No.  1  Tahun 2013  terhadap  korban  bencana  banjir  Tahun  2018  yang  terjadi  di  Kecamatan  Pallangga. Untuk  memperoleh  data  dan  informasi  yang  dibutuhkan  maka  lokasi  penelitian  ini dilaksanakan di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan. Memilih lokasi  tersebut  karena  dengan  pertimbangan  bahwa  daerah  tersebut  khususnya  dibeberapa desa  di  Kecamatan  Pallangga  sering  terjadi  banjir  setiap  tahunnya  ketika  musim  penghujan tiba dengan ketinggian banjir hampir mencapai 2 yang meresahkan masyarakat,
Jadi  peneliti  menganggap  bahwa  lokasi  tersebut  sangat  tepat  untuk  melakukan penelitian yang menyangkut tentang “Implementasi peraturan daerah Kabupaten Gowa no. 1 tahun  2013  terhadap  korban  bencana  banjir  Tahun  2018  yang  terjadi  di  Kecamatan
3 Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris , Cet. II, kencana, Depok, 2018, hlm. 150
Pallangga’’. 4 Pendekatan  yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan  yuridis atau  pendekatan  Undang-undang  (statute  approach)  dilakukan  dengan  mengkaji  undang- undang  karena  dalam  membahas  permasalahan  penelitian  ini  menggunakan  bahan-bahan hukum,  seperti  bahan  hukum  tertulis,  dengan  menelaah  semua  peraturan  perundang- undangan.
Pendekatan  sosiologis  yaitu  penelitian  yang  dilakukan  terhadap  keadaan  sebenarnya atau  keadaan  nyata  yang    terjadi  di  masyarakat  dengan  maksud  untuk  mengetahui  dan menemukan  fakta-fakta  dan  data  yang  dibutuhkan  terkumpul  kemudian  menuju  kepada identifikasi  masalah  yang  pada  akhirnya  menuju  pada  penyelesaian  masalah 5 Sumber  Data primer  adalah  data  yang  didapat  dari  sumber  utama  baik  dari  individu  atau  perseorangan seperti hasil wawancara atau tanya jawab langsung dari responden yang bisa dilakukan oleh peneliti  dengan  memakai  pedoman  wawancara  yang  telah  dipersiapkan  sebelumnya  yang tidak  menyimpang  dari  permasalahan.  Sumber  Data  sekunder  adalah  data  bersifat  normatif sekaligus sebagai sebagai pendukung karena mempunyai daya mengikat.Data sekunder dalam penelitian  ini  yaitu  data  yang  langsung  di  kumpulkan  oleh  peneliti  sebagai  penunjang  dari sumber  pertama.Literatur-literatur  ilmiah  jurnal  dan  artikel-artikel  yang  dibuat  dalam berbagai  media  yang  berkaitan  dengan  permasalahan  yang  diteliti  untuk  digunakan  sebagai acuan dalam pembahasan lebih lanjut.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Pembahasan Pertama
Kecamatan  Pallangga  merupakan  satu  dari  18  Kecamatan  di  Kabupaten  Gowa, Pallangga  berada  pada  daerah  dataran  dimana  wilayahnya  berbatasan  dengan  beberapa kecamatan  lain  di  Gowa.  Berikut  batas-batas  wilayah  Kecamatan  Pallangga  Sebelah  utara berbatasan  dengan  Kecamatan  Sombaopu,  Sebelah  selatan  berbatasan  dengan  Kecamatan Bajeng , Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Barombong , Sebelah Timur berbatasan dengan  Kecamatan  Bontomarannu.  Secara  Administratif  Pallangga  terbagi  dalam  16  Desa dan  Kelurahan  terbesar  di  Gowa.Kecamatan  Pallangga  dibentuk  berdasarkan  Peraturan Daerah  Nomor  7  Tahun  2007  Tentang  pembentukan  kecamatan  di  Kabupaten  Gowa. Kecamatan  Pallangga. Berikut  ini  nama-nama  Desa  di  Kelurahan  di  Kecamatan  Pallangga sebagai berikut:Kelurahan Pangkabinanga , Kelurahan Mangngalli , Kelurahan Tetebatu , Desa
4 Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 1981), hal. 296 .
5 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek , (Jakarta, Sinar Grafika, 2002), h. 15
Bontoala , Desa Je’netallasa , Desa Julubori , Desa Julupamai , Desa Parangbanoa , Desa Taeng , Desa Taddotoa , Desa Bontoramba , Desa Kampili , Desa Julukanaya , Desa Pannakkukang , Desa Pallangga , Desa Bungaejaya
Ibu  Kota  kecamatan  berada  di  mangalli  berjarak  sekitar  tiga  km  sebelah  selatan Sungguminasa,  Ibu  kota  Kabupaten  Gowa.Jumlah  Penduduk  Kecamatan  Pallangga  pada tahun  2013  sebesar  101.371  jiwa,  terdiri  dari  laki-laki  sebesar  50.027  jiwa  dan  Perempuan sebesar  51.344  jiwa 6 .  Kecamatan  Pallangga  yang  merupakan  satu  dari  18  Kecamatan  di Kabupaten  Gowa  dengan  jumlah  Desa  dan  Kelurahan  terbesar  di  Gowa  dan  termasuk kedalam  salah  satu  Kecamatan  bertopografi  tanah  yang  datar  sehingga  memerlukan  pula adanya  penanganan  banjir  serta  perlunya  kesadaran  dari  masyarakat  akan  pentingnya menjaga kelestarian lingkungan selain itu pengkajian harus dilakukan secara cepat dan tepat terhadap lokasi tempat terjadinya banjir di Kecamatan Pallangga.
Kejadian  banjir  di  kecamatan  pallangga  setiap  tahun  terjadi  di  Desa  Pannakkukang Dusun  Paramma’lengu,  Dusun  Kunjungmange  dan  Dusun  Bontobiraeng.Kejadian  banjir terparah  terjadi  pada Tahun  2018  dengan  ketinggian  air  mencapi  2  meter  dan  menggenangi pemukiman  masyarakat.Ketika  hujan  turun  selama  satu  hari  satu  malam  maka  sudah dipastikan  terjadilah  banjir  sampai  sepinggang  orang  dewasa,  sedangkan  di  dusun kunjungmange  sampai  dada  orang  dewasa.  Serta  di  Dusun  Bontobiraeng  Masyarakat mengalami  kerugian  dalam  pertanian  karena  banyaknya  persawahan  dengan  luas  1  Hektar sampai 2 hektar sawah yang terkena dampak banjir selain itu dampak dari banjir telah  terjadi lebih  pada  100  Kepala  Keluarga  di  dua  dusun,  dan  kerugian  sawah  yang  terjadi  di  Dusun Bontobiraeng Masyarakat tidak hanya kehilangan ternak serta kerugian pada pertanian seperti persawahan yang telah ditanami padi, tetapi terkendala pada aktivitas kegiatan sehari-hari dan banjir  membuat  sulitnya  evakuasi  korban  bencana  sehingga  memerlukan  bantuan  rakit bambuu  untuk  mengungsikan  korban  bencana  banjir.  Kejadian  banjir  di  Dusun Paramma’lengu, dusun Kunjungmange dan Dusun Bontobiraeng terjadi selama 3 kali dalam setahun, dengan waktu banjir terjadi pada bulan Desember, Januari, dan Februari. Penyebab kejadian  banjir  yaitu  Pendangkalan  Sungai  dan  Penyempitan  Sungai,  Sungai  yang menghubungkan  Dusun  Kunjungmange  ke  Dusun  Paramma’lengu  dengan  panjang  sungai sepanjang  6  Km.  Penanggulangan  korban  bencana  banjir  di  Kecamatan  Pallangga berdasarkan Peraturan Daerah Kab. Gowa No. 1 Tahun 2013.
6 The Gowa Center, diakses dari http://thegowacenter.blogspot.com pada tanggal 1 Feruari 2020 Pukul 17:00.
Berdasarkan  hasil  wawancara  saya  dengan  Kepala  Desa  Pannakkukang  Bapak Zulkifli.  Penulis  menggali  informasi  bagaimanaPenanggulangan  bencana  sberdasarkan Peraturan  Daerah  Kabupaten  Gowa  No.  1  Tahun  2013  Tentang  Penanggulangan  Bencana, Menurut Bapak Zulkifli : “Penanggulangan bencana banjir di Desa Pannakkukang khususnya di tiga dusun  yaitu Dusun Paramma’lengu, Dusun  Kunjungmange dan Dusun Bontobiraeng dengan  cara  Pengerukan  sungai  dan  Gotong  royong  kerja  bakti  membersihkan  lingkungan, serta  jembatan  dan  saluran  air” 7 Adapun  Penanggulangan  Bencana  berdasarkan  Peraturan Daerah  No.  1  Tahun  2013  Tentang  Penanggulangan  bencana  adalah  sebagai  berikut  :  Pada pasal 27 Penanggulangan bencana dilakukan dengan tiga tahapan meliputi :Prabencana., Saat tanggap darurat, Pascabencana
Penanggulangan  bencana  berdasarkan  pasal  diatas  dimulai  dari  Prabencana berdasarkan Prabencana (Dalam situasi tidak terjadi bencana) : .Perencanaan penanggulangan bencana,  Pengurangan  resiko  bencana,  pencegahan,  pemanduan  dalam  rencana pembangunan, penyiapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana umum, persyaratan analisis risiko  bencana,  pelaksanaan  dan  penegakan  ketentuan  pendirian  pembangunan,  persyaratan standar  teknis  penanggulangan  bencana  dan  Pendidikan  dan  pelatihan.  Situasi  terdapat potensi  terjadi  banjirPenyelenggaraan  penanggulangan  bencana  dalam    situasi  terdapat potensi terjadi bencana dengan pengurangan resiko bencana, pemerintah menyediakan sarana dan prasarana pendukung untuk mendukung kesiapsiagaan, mitigasi bencana, peringatan dini dengan  ketentuan  yang  berlaku.  Dalam  hal  penyediaan  sarana  dan  prasarana  pemerintah daerah  dapat  menerima  bantuan  dari  masyrakat  maupun  sumber-sumber  lain  yang  sah  dan tidak  mengikat  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku.  Tanggap  Darurat:  Penyelenggaraan penanggulangan pada saat tanggap darurat  yaitu Pengkajian secara  cepat dan tepat terhadap lokasi  kerusakan  dan  sumber  daya  untuk  mengidentifikasi  cakupan  lokasi  bencana,  Jumlah korban, kerusakan prasarana, gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan, dan  kemampuan  sumber  daya  alam  maupun  buatan,  Penentuan  status  keadaan  darurat bencana,  Penyelamatan  dan  evakuasi  masyarakat  terkena  bencana  melalui  upaya  pencarian dan penyelamatan korban, pertolongan darurat, dan evakuasi korban. Pemenuhan kebutuhan dasar,  yang  meliputi  kebutuhan  air  bersih,  pangan  dan  sandang,  pelayanan  kesehatan, pelayanan  psikososial,  dan  pembangunan  dan  hunian.  Perlindungan  terhadap  kelompok rentan yaitu dengan memberikan prioritas kepada kelompok (bayi, balita, dan anak-anak, ibu yang  sedang  mengandung  atau  menyusui,  serta  penyandang  cacat  dan  orang  lanjut  usia.
7 Zulkifli, wawancara, Kepala Desa Pannakkukang, Pallangga, Pallangga 3 Februari 2020
Pemulihan  dengan  segera  prasarana  dan  sarana  vital  dilakukan  dengan  memperbaiki  atau mengganti kerusakan akibat bencana. Pascabencana: Rehabilitasi melalui kegiatan perbaikan lingkungan  daerah  bencana,  perbaikan  prasarana  dan  sarana  umum,  pemberian  bantuan perbaikan  rumah,  pemulihan  sosial,  rekonsiliasi  dan  resolusi  konflik,  pemulihan  sosial ekonomi budaya, pemulihan keamanan, pemulihan fungsi pemerintah, dan pemulihan fungsi pelayanan  publik.  Rekonstruksi,  pembangunan  kembali  prasarana  dan  sarana,  sarana  sosial masyarakat, penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana, partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyaraktan, dunia usaha, dan masyarakat, penigkatan fungsi pelayanan publik
Itulah  sedikit  penjelesan  mengenai  Penanggulangan  bencana,  Namun  pada kenyataannya  penanggulangan  bencana  berdasarkan  Peraturan  Daerah  No.  1  Tahun  2013 tidak  berjalan  sebagaimana  mestinya  terkhususnya  di  Desa  Pannakkukang  Dusun Paramma’lengu,  Dusun  Kunjungmange  dan  Dusun  Bontobiraeng  terbukti  dengan  masih banyaknya masyarakat yang mengeluh akan kejadian banjir yang setiap tahun terjadi dengan ketinggian air mencapai 2 sampai 3 meter dan kurangnya perbaikan sarana seperti jembatan dan  kurangnya  pengerukan  sungai  yang  terus  menerus  mengalami  pendakalan  dan penyempitan.Serta lambatnya bantuan masuk ke masyarakaat.Melihat banyaknya masyarakat yang mengeluh dengan kejadian banjir yang terjadi setiap tahun akibat pendangkalan sungai dan penyempitan jembatan. Menjadi alasan penulis untuk kemudian melanjutkan wawancara kepada  masyarakat  yang  tinggal  di  Desa  Pannakkukang,  khususnya  di  Dusun Paramma’lengu,  Dusun  Kunjungmange  dan  Dusun  Bontobiraeng  Ibu  Nurlia  salah  satu masyarakat  Desa  Pannakkukang  Dusun  Kunjungmange  mengungkapkan  :  “Dsini  setiap tahunki banjir, sebelumnya lagi tahun 2018 banjirmi, apalagi tahun 2018, kalau datngmi itu musim  hujan,  banjir  mi  itu,  saya  ini  hati-hatimha  klau  musim  hujanmi,  tidak  tenangkha, mauki  lari  nah  lanraikki  bulu’  lakalau’ki  tamparang,  jadi  tunggumhaki  bantuan,  jadi  saya tawakkal  saja,  itu  saja  kalau  nakasiki  bantuan  lamapi  baru  datangi  ta’  lima  haripi  baru datangi” 8 Penulis melakukan wawancara terpisah dengan Ibu ani salah satu masyarakat Desa Pannakkukang  Dusun  Kunjungmangemengungkapkan  :“Setiap  tahunmi  itu  nabilang pemerintah mau naperbaiki itu Jembatan, tapi sampai sekarang tidak adajhi perbaikan, itu lagi kita  disini  langganan  banjir  mhaki,  kalau  banjir  menunggu  mhaki  saja  bantuan,  Kejadian banjir waktu tahun 2018 memang parahki kah sampainya pinggang” 9
8 Ibu Nurlia, IRT, wawancara, Pallangga, 31 Januari 2020
9 Ibu Hamdani IRT, Wawancara, Pallangga 31 Januari 2020
Dari  hasil  wawancara  tersebut  penulis  mendapatkan  informasi  bahwa  pihak pemerintah, dalam hal Penanggulangan Bencana terhadap korban bencana banjir  tahun 2018 Berdasarkan  Peraturan  daerah  No.  1  Tahun  2013menurut  masyarakat  belum  sesuai,  tidak adanya  perbaikan  pembangunan  jembatan  yang  semakin  menyempit,  tidak  adanya pengenalan akan resiko bencana, tidak adanya peringatan dini dari pemerintah, tidak adanya pengurangan resiko bencana dengan program pembangunan, lambatnya bantuan datang.
Penulis  berpendapat  bahwa  Pemerintah  dalam  hal  ini  yang  diberi  kewenangan mengenai  tanggungjawabnya  dalam  hal  melaksanakan  Peraturan  Daerah  No.  1  Tahun  2013 Tentang  Penanggulangan  bencana  teuh  rhadap  korban  bencana  banjir  tahun  2018  di Kecamatan  Pallangga  khususnya  di  Desa  Pannakkukang  Dusun  Paramma’lengu,  Dusun Kunjungmange,  dan  Dusun  Bontobiraeng  justru  kurang  optimal  dalam  menjalankan  aturan tersebut sebagaimana mestinya Padahal dengan jelas tertuang dalam   pasal 10 ayat 1 Setiap orang berhak : “Mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana” Menyadari penanggulangan bencana tidak berjalan sebagaimana mestinya,  maka  bapak  zulkifli  selaku  kepala  Desa  Pannakkukang  memberikan  solusi  yaitu berikut penjelasannya : “Setiap tahun banjir di Dusun Pannakkukang, Dusun Kunjungmange, Dusun Bontobiraeng bahkan di tahun 2018, dalam setahun itu terjadi tiga kali banjir yaitu di bulan  Desember,  Januari,  Februari,  bergantung  sama  curah  hujannya,  solusi  yang  kami lakukan  adalah  dengan  Melakukan  pengerukan  sungai,  dan  kerja  bakti  di  sekitar  jembatan, tapi  tidak  lama  kemudian  kotor  lagi,  karena  masyarakat  buang  sampah  di  jembatan,  kami juga  sudah  kirim  proposal  ke  pusat  tentang  banjir  di  Desa  Pannakkukang,  tapi  sampai sekarang  belum  ada  balasan,  jadi  kami  lakukan  pengerukan  saja  untuk  mengurangi  resiko bencana, ” 10 Penulis akan membahas sedikit mengenai Penanggulangan Bencana berdasarkan Peraturan  Daereah  Kabupaten  Gowa  No.  1  Tahun  2013  Tentang  Penanggulangan  Bencana Adapun  pengertian  penanggulangan  bencana  berdasarkan  Peraturan  daerah  yaitu  :Pasal  1 “Serangkaian  upaya  yang  meliputi  penetapan  kebijakan  pembangunan  yang  beresiko timbulnya  bencana,  kegiatan  pencegahan  bencana,  tanggap  darurat,  rehabilitasi  dan rekonstruksi”
Dalam hal pengurangan resiko bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat 1 huruf  b  Pasal  38  Dilakukan  dengan  penyusunan  rencana  aksi  daerah  pengurangan  resiko bencana  yang  sekurang-kurangnya  berisi  kegiatan  sebagai  berikut  :Penengenalan  dan Pemantauan resiko bencana, Perencanaan Partisipatif penanggulangan bencana, Peningkatan
10 Zulkifli, Wawancara, Kepala Desa Pannakkukang, Pallangga 31 Januari 2020
komitmen  terhadap  pelaku  penanggulangan  bencana,  Penerapan  upaya  fisik,  non  fisik,  dan pengaturan penanggulangan bencana. Dalam hal Tanggap Darurat Pasal 48 Penyelenggaraan penanggulangan  bencana  pada  saat  tanggap  darurat  bencana  meliputi  :Pengkajian  secara cepat  terhadap  lokasi  kerusakan  dan  sumberdaya,  Penentuan  statuus  keadaan/darurat  , Penyelamatan  dan  evakuasi  masyarakat  terkena  bencana,  Pemenuhan  kebutuhan  dasar, Perlindungan  terhadap  kelompok  rentan,  Pemulihan  dengan  segera  sarana-sarana  vital, Penyelenggaraan fase akhir tahap tanggap darurat bencana Dalam hal pemenuhan dasar Pasal 52 Kebutuhan air bersih, sandang, pangan, pelayanan kesehatan, pelayanan ibadah, pelayanan psikososial, tempat hunian sementara. PascabencanaPasal 59Penyelenggaraan penanggulangan  bencana  pada  tahap  pasca  bencana  yaitu  Rehabilitasi  dan  rekonstruksi, Rehabilitasi  adanya  perbaikan  lingkungan  daerah  bencana,  perbaikan  prasarana,  perbaikan bantuan  rumah,  Pemulihan  sosial  psikologis  Pemulihan  fungsi  pelayanan  publik. Rekonstruksi  adalah  adanya  Pembangunan  kembali  sarana  dan  prasarana  Pembangunan kembali  sarana  sosial  masyarakat,  Pembangkitan  kembali  kehidupan  sosial  budaya, Peningkatan  fungsi  pelayanan  publik.  Berdasarkan  pasal  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa penanggulangan bencana meliputi tiga tapa yaitu :Prabencana, Tanggap Darurat, Pascabenca
Dalam  situasi  tidak  terjadi  bencana,  Perencanaan  penanggulangan  bencana  yaitu  : dengan  pengenalan  dan  pengkajian  ancaman  bencana,  pemahaman  tentang  kerentanan masyarakat,  analisis  kemungkinan  dampak  bencana.Pilihan  tindakan  pengurangan  resiko bencana, penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana, alokasi tugas dan kewenangan dan sumber daya  yang tersediaPenyelenggaraan penanggulangan  pada saat tanggap  darurat  yaitu  Pengkajian  secara  cepat  dan  tepat  terhadap  lokasi,  kerusakan  dan sumber  daya  untuk  mengidentifikasi  cakupan  lokasi  bencana  ,  jumlah  korban,  kerusakan prasarana,  gangguan  terhadap  fungsi  pelayanan  umum  serta  pemerintahan,  dan  kemampuan sumber  daya  alam  maupun  buatan  dan  Pascabencana  dilakukan  Rehabilitasi  dan Rekonstruksi.Pencegahan : Identifikasi dan pengenalan secara pasti terhadap sumber bahaya atau  ancaman  bencana,  Kontrol  terhadap  penguasaan  dan  pengelolaan  sumber  daya  alam yang secara tiba-tiba dan atau berpotensi menjadi sumber bencana, Pemantauan penggunaan tekhnologi  yang  secara  tiba-tiba  berpotensi  menjadi  sumber  bencana,  penataan  ruang  dan pengelolaan  lingkungan  hidup,  Penguatan  ketahanan  masyarakat.  Setelah  mendengar  solusi yang diberikan oleh Kepala Desa Pannakkukang patut untuk diapresiasi karena dengan cepat mengetahui hal-hal yang perlu diperbaiki dalam menanggulangi banjir di Desa Pannakkukang sehingga  mengupayakan  agar  sungai  di  keruk  dan  Jembatan  diperbaiki  sehingga  tidak  lagi
mengalami  penyempitan  yang  mengakibatkan  banjir,  hal  ini  termasuk  tindakan  yang  tepat dalam upaya pengerukan sementara dan kerja bakti.
Namun ada perlunya Pemerintah memberikan pemahaman kepada Mayarakat  tentang bencana  banjir  masih  kurang,  disebabkan  tidak  adanya  pengenalan  dan  pengkajian  yang diberikan  pemerintah  kepada  masyarakat  yang  tinggal  di  daerah  rawan  banjir,  Masyarakat hanya  waspada  dan  menunggu  bantuan  datang  apabila  banjir  tiba-tiba  datang  dengan ketinggian air yang bisa mencapai 2-3 meter bahkan sampai keatap rumah-rumah masyarakat. Kerentanan masyarakat terhadap banjir sangat rentan, Masyarakat di Dusun Paramma’lengu dan Dusun  Kunjungmange sera Dusun  Bontobiraeng berdekatan langsung dengan  Jembatan yang  sering  meluap  dikarenakan  masyarakat  membuang  sampah  jembatan  dan  kurangnya perhatian  untuk  memperbaiki  jembatan  penahan  air,  serta  sungai  yang  terus  mengalami pendangkalan  dan  penyempitan,  tindakan  dalam  hal  pengerukan  sungai  jarang  dilakukan sehingga  mempercepat  air  meluap  ke  pemukiman  warga.  Pemerintah  tidak  memperbaiki struktur jembatan yang sudah padat dengan tumbuhan liar dan sampah yang menggenang di area  jembatan.Pemerintah  belum  memahamkan  masyarakat  tentang  dampak  bencana sehingga  analisis  mengenai  dampak  bencana  belum  diketahui  masyarakat,  analisis  dampak bencana seharusnya perlu diperhatikan sehingga mengurangi resiko bencana.
Kepala Desa hanya melakukan pilihan tindakan pengurangan resiko bencana dengan bergotong  royong  dan  pengerukan  bersama  masyarakat  setempat  untuk  membersihkan sebagian  sampah-sampah  yang  dapat  menyumbat  aliran  sungai,  kegiatan  yang  dilakukan kepala desa dan masyarakat mengupayakan

## Pembahasan Kedua
Penghambat Penerapan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan Bencana Terhadap Korban Bencana Banjir Tahun 2018 di Kecamatan. Masyarakat tentunya memengaruhi  penegakan  suatu  aturan  perundang-undangan,  Masyarakat  yang  dimaksud adalah  masyarakat  yang  berada  di  Desa  Pannakkukang  Kecamatan  Pallangga  yang  belum sadar akan pentingnya menjaga lingkungan maka masyarakat harus sadar bahwa masyarakat hidup  dalam  wilayah    rawan    bencana.    Untuk    itu  perlu    menanamkan    pemahaman    dan pembelajaran    melalui      pendidikan        formal        maupun        non        formal,    sosialisasi  ke masyarakat umum untuk menambah  khasanah    pengetahuan  di  bidang    bencana  alam sehingga    diharapkan    mereka    dapat  berkontribusi  secara  proaktif.  Karena  Setiap  orang berhak untuk mendapatkan perlindungan sosial serta rasa aman khususnya masyarakat yang termasuk kedalam wilayah  yang rentan bencana agar tercapainya kehidupan  yang  seimbang
dengan  kelestarian  hidup  Rendahnya  pengetahuan  masyarakat  dapat  terlihat  dari ketidakpahaman  masyarakat  mengenai  Peraturan  Daerah  Nomor  1  Tahun  2013  tentang penanggulangan  bencana,  Masyarakat  belum  paham  bagaimana  resiko  dampak  banjir, masyarakat cenderung menunggu bantuan dari pemerintah. Kepala Desa telah mengerahkan masyarakat  untuk  kerja  bakti  membersihkan  sampah-sampah  yang  menumpuk  di  area jembatan  serta  memangkas  rumput-rumput  liar  yang  menghalangi  aliran  sungai,  namun masih  saja  ada  masyarakat  yang  membuang  sampah  di  Jembatan,  selokan  dan  menumpuk sampah di pinggiran jalan.
Menurut  masyarakat  yang  tinggal  di  Dusun  Kunjungmange  ibu...menungkapkan  : “Menunggu  jhaki  saja  bantuan,  palingan  kalau  datang  banjir  tidak  tahuki  mau  apa  kecuali menyelamatkan  diri  jhaki  saja  sama  barang-barang  berharga,  apalagi  waktunya  kejadian tahun  2018  parah  itu  sampai  di  dada  orang  dewasa” 11 Pemahaman  Masyarakat  tentang bencana  banjir  masih  kurang,  disebabkan  tidak  adanya  pengenalan  dan  pengkajian  yang diberikan  pemerintah  kepada  masyarakat  yang  tinggal  di  daerah  rawan  banjir,  Masyarakat hanya  waspada  dan  menunggu  bantuan  datang  apabila  banjir  tiba-tiba  datang  dengan ketinggian air yang bisa mencapai 2-3 meter bahkan sampai keatap rumah-rumah masyarakat. Faktor sarana dan Prasarana Pasal 62 menjelaskan
Mengenai  sarana  dan  prasarana    Rekonstruksi  Pembangunan  kembali  sarana  dan prasarana,  Pembangunan  kembali  sarana  sosial  masyarakat,  Pembangkitan  kembali kehidupan sosial budaya masyarakat, Penerapan rencana bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana sesuai dengan standar teknis yang berlaku, Peran serta  lembaga  dan  organisasi  kemayarakatan  dunia  usaha  dan  masyarakat,  Peningkatan kondisi pelayanan pendidikan, Peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya, Peningkatan fungsi  pelayanan  public  Peningkatan  pelayanan  utama  kepada  masyarakat.  Penulis berpendapat  bahwa  Pemerintah  dalam  hal  ini  yang  diberi  kewenangan  mengenai tanggungjawabnya  dalam  hal  melaksanakan  rekonstruksi  atau  perbaikan  berdasarkan Peraturan  Daerah  No.  1  Tahun  2013  Tentang  Penanggulangan  bencana  terhadap  korban bencana banjir tahun 2018 di Kecamatan Pallangga khususnya di Desa Pannakkukang Dusun Paramma’lengu,  Dusun  Kunjungmange,  dan  Dusun  Bontobiraeng  justru  kurang  optimal dalam menjalankan aturan tersebut sebagaimana mestinya.Faktor aparat penegak hukum :
Di dalam Peraturan daerah No. 1 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan Bencana
11 Ibu IRT,Wawancara, Pallangga 31 Januari 2020
Pasal  46:  Dalam  keadaan  tertentu  Bupati  dapat  mengambil  alih  komando  atau  menunjuk seseorang  pejabat  sebagai  komandan  penanganan  darurat  bencana  sesuai  sifat  dan  status bencana
Pemerintah  memiliki  peran  yang  sangat  penting  dalam  memberikan  pelayanan terhadap  masyarakat  di  Kecamatan  Pallangga  khususnya  di  Desa  Pannakkukang  Dusun Paramma’lengu, Dusun Kunjungmange dan Dusun Bontobiraeng.Pemerintah bertanggungjawab mengenai penanggulangan bencana sesuai sifat dan status bencana. penulis  mendapatkan  informasi  dari  kepala  Desa  dan  Masyarakat  bahwa  pihak  pemerintah, dalam hal Penanggulangan Bencana terhadap korban bencana banjir tahun 2018 Berdasarkan Peraturan  daerah  No.  1  Tahun  2013  menurut  masyarakat  belum  sesuai,  tidak  adanya perbaikan  pembangunan  jembatan  yang  semakin  menyempit,  tidak  adanya  pengenalan akan resiko  bencana,  tidak  adanya  peringatan  dini  dari  pemerintah,  tidak  adanya  pengurangan resiko bencana dengan program pembangunan, lambatnya bantuan dating, pemerintah belum optimal dalam menanggulangi bencana sesuai sifat dan status bencana

## KESIMPULAN
Pemerintah  dalam  melaksanakan  Penanggulangan  Bencana  berdasarkan  Peraturan  Daerah Nomor  1  Tahun  2013  Tentang  penanggulangan  bencana  tidak  berjalan  sesuai  aturan  yang terdapat  di  dalam  peraturan  daerah,  melihat  masih  banyaknya  masyarakat  yang  mengeluh akan tidak adanya perbaikan sarana penyebab banjir dan pengerukan sungai serta lambatnya bantuan  dating  ke  lokasi  bencana.  kurangnya  kesadaran  akan  pentingnya  penanggulangan bencana  di  daerah  rawan  bencana,  Pemerintah  memiliki  peran  yang  sangat  penting  dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Efendi,  Jonaedi  dan  Ibrahim  Johny, Metode  Penelitian  Hukum  Normatif  dan Empiris ,Kencana, Depok 2018
Fitrah, Muhammad dan Luthfiyah, Metode Penelitian , Cv Jejak, Jawa Barat 2006
Goulding,  Lothar .  Aspek  Hukum  Peran  serta  masyarakat  Dalam  Pengelolaan  Lingkungan Hidup . Gajah Mada Univercity Press,1995,
Kukuh A.P,Linggar  Skripsi, “ Lingkungan Hidup Dalam Pandangan Hukum Islam ”, 2015
Moenta, Pangerang Andi dan Pradana, Anugrah Syaf’at, Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah, PT Raja Grafindo, Depok 2018
Moelong, J. Lexy, Metodologi Penelitian Kualitatif , PT Remaja Rosdakarya, Bandung 2006 Manik, Pengelolaan Lingkungan Hidup , Prenadamedia Group, Jakarta 2016 Marfai, Muh Aris, Moralitas Lingkungan , Wahana Hijau, Yogyakarta 2005
Purwanto, Agus Erwan dan Sulistyastuti, Dyah Ratih. Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia . Gava Media, Yogyakarta 2012
Ripley,Rendal  B.  Dan  Franklin  Policy  , Grace  A  Implementation  and  Bureaucracy:  The Dorsey Press , Chicago-Illionis 1986
Robert, J. Kadaotie dan Sjarief Roestam, Pengeolaan Bencana Terpadu , Yarsif Watampone, Jakarta 2006
Ranggawidjaja  Rosjidi ,  Pengantar  Ilmu  Perundang-Undangan  Indonesia ,  Mandar  Maju, Bandung 1998
Siahan, Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan , Erlangga, Jakarta 2004
Supriadi, Hukm Lingkungan di Indonesia , Sinar Grafika, Jakarta 2006
Soekanto, Soejono  Pengantar Penelitian Hukum , UI Press, Jakarta 1984
Tauhid, A’raaf Fahmyddin, Perancangan Kota Ramaha Bencana , Alauddin University Press, Makassar, 2012.
Waluyo, Bambang Penelitian Hukum Dalam Praktek , Sinar Grafika, Jakarta 2002
Fuady,  M.  I.  N.  (2019).  Siri'Na  Pacce  Culture  in  Judge's  Decision  (Study  in  Gowa,  South Sulawesi Province). FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum , 13 (3), 241-254.
Syamsuddin,  R.,  &  Fuady,  M.  I.  N.  (2020).  Upaya  Penguatan  Badan  Penelitian  dan Pengembangan  serta  Inovasi  Daerah  di  Kota  Palopo. Jurnal  Wawasan  Yuridika , 4 (1), 63-79.
Fuady,  M.I.N.  (2020).  Moderasi  Beragama  Pada  Diskresi  Kepolisian  Dalam  Memberantas Kriminalitas Geng Motor. Makassar: Alauddin University Press.
Fuady, M.I.N. (2016). Diskresi Kepolisian Dalam Memberantas Aksi Kriminal Geng Motor. Master Thesis. Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin.

## Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang penanggulangan bencana
Pemerintah  Indonesia.  2006.  Undang-undang  No.  24  Tahun  2007  tentang  penanggulangan bencana.
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah.