Hendra,  Kewenangan  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  Dalam  Melakukan  Penyidikan  Terhadap  Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Bersumber Dari Tindak Pidana Asal, Halaman 391-411

## KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG BERSUMBER DARI TINDAK PIDANA ASAL

## Hendra
Fakultas Hukum Universitas Palembang E-mail: saidihendra51@yahoo.com

## Abstract
The  crime  of  money  laundering  is  a  crime  that  is  included  in organized  crime  and  therefore efforts  to  overcome  it  must  use  strong  legal instruments.  There  are  six  institutions  that  have the  authority  to  investigate  money  laundering  cases.  The  six  institutions  are  the  Indonesian National  Police,  the  Attorney  General's  Office,  the  Corruption  Eradication  Commission (CEC),  the  National  Narcotics  Agency  (NNA),  the  Directorate  General  of  Taxes  and  the Directorate  of  Customs  and  Excise  and  the  Ministry  of  Finance.  In  addition  to  the  six institutions  regulated  in  the  law  above,  there  are  still  institutions  that  have  the  authority  to investigate money laundering crimes that investigate  cases of predicate offence, namely civil servant  investigators.  Therefore,  the  focus  of  the  problem  is  what  is  the  position  of  Civil Servant Investigators (CSI) in the Justice System in Indonesia and how is the authority of Civil Servant  Investigators  (CSI)  in  conducting  investigations  of  money  laundering  crimes originating  from  predicate  crimes.  The  research  method  used  is  a  normative  legal  research method  by  taking  a  statutory  approach  and  a  case  approach.  Conclusions  are  drawn  using deductive logic. The results of the study show that based on the Criminal Procedure Code and other  laws  and  regulations,  Civil  Servant  Investigators  in  the  criminal  justice  system  in Indonesia  are  authorized  to  carry  out  investigations  according  to  the  law  which  is  the  legal basis,  and  in  carrying  out  their  duties  are  under  the  coordination  and  supervision  of  Polri investigators. The authority of PPNS to investigate money laundering crimes originating from predicate  crimes  is  in  accordance  with  the  laws  and  regulations  and  the  decision  of  the constitutional  court  number  15/PUU-XIX/2021  whose  decisions  are  final  and  binding. Therefore, all Civil Servant Investigators who have investigated predicate crimes given by law are authorized to investigate money laundering crimes.
Key words: Authority; Civil Servant Investigator; Money Laundering

## Abstrak
Tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana yang termasuk dalam kejahatan yang terorganisir  dan  oleh  sebab  itu  upaya  penanggulanganya  harus  menggunakan  instrument hukum  yang  kuat.  Terdapat  enam  lembaga  yang  memiliki  kewenangan  menyidik  perkara tindak pidana pencucian uang. Keenam lembaga tersebut yaitu Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), Direktorat  Jenderal  Pajak  dan  Direktorat  Bea  dan  Cukai  Kementerian  Keuangan.  Disamping enam  Lembaga  yang  diatur  dalam  undang-undang  tersebut  diatas    masih  ada  Lembaga  yang mempunyai wewenang yang dapat melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang yang menyidik  perkara  asalnya predicate  offence yaitu  penyidik  pegawai  negeri  sipil.  Oleh  sebab itu  fokus  permasalahannya  adalah  bagaimana  Kedudukan  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil (PPNS)  dalam  Sistem  Peradilan  di  Indonesia  dan  bagaimana  kewenangan  Penyidik  Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari  tindak  pidana  asal.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  penelitian  hukum normative  dengan  melakukan  pendekatan  perundang-undangan  dan  pendekatan  kasus. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan logika berfikir deduktif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Berdasarkan KUHAP dan peraturan perundang-undangan lainnya, PPNS dalam sistem peradilan  pidana  di  Indonesia  berwenang  melaksanakan  penyidikan  sesuai  undang-undang yang  menjadi  dasar  hukumnya,  dan  dalam  pelaksanaan  tugasnya  berada  dibawah  koordinasi
Hendra,  Kewenangan  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  Dalam  Melakukan  Penyidikan  Terhadap  Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Bersumber Dari Tindak Pidana Asal, Halaman 391-411
dan  pengawasan  Penyidik  Polri.  Kewenangan  PPNS  melakukan  penyidikan  tindak  pidana pencucian  uang  yang  berasal  dari  tindak  pidana  asal    adalah  sudah  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan  dan  putusan  mahkamah  konstitusi  nomor  15/PUU-XIX/2021 yang putusannya final dan binding. Maka semua PPNS yang telah menyidik tindak pidana asal yang diberikan  oleh  undang-undang    berwenang  melakukan  penyidikan  tindak  pidana  pencucian uang.
Kata Kunci : Kewenangan; Penyidik Pegawai Negeri Sipil; Tindak Pidana Pencucian Uang

## PENDAHULUAN
Pembaharuan hukum pidana nasional  di  Indonesia  telah lama  dikaji kalangan  akademisi  ataupun  praktisi. Pembaharuan  hukum  pidana  terjadi baik  hukum  pidana  formil,  hukum pidana  materil    maupun  hukum pelaksanaan  pidana.  Ketiga  bidang hukum  tersebut  bersama-sama  atau secara  integral  diperbaiki  agar  tidak terdapat kendala dalam pelaksanaannya. 1 Salah  satu  yang menjadi  pemicu  terhadap  perubahan hukum pidana adalah kemajuan
teknologi dan informasi. 2
Tindak  pidana  pencucian  uang atau lebih dikenal dengan istilah money loundering adalah suatu kejahatan yang termasuk dalam kejahatan serius
serious crime dan bersifat transnasional transnational  crimes yang dilakukan oleh  orang-perorangan  atau  korporasi
1 Lilik Mulyadi, Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi dan Victimologi, (Jakarta: Djambatan, 2007).
2 Yesmil  Anwar  dan  Adang, Pembaharuan Hukum Pidana, (Jakarta: Grasindo, 2008).
untuk  menyamarkan  hasil  dari  tindak pidana  menjadi  seperti  hasil  yang  sah. Dalam bahasa Indonesia, money laundering diterjemahkan dengan istilah  pencucian  uang  atau  pemutihan uang. Uang yang “dicuci” dalam istilah pencucian  uang  adalah  uang  yang berasal  dari  bisnis  kotor  ataupun  uang yang  berasal  dari  perbuatan  yang melawan  hukum  sehingga  uang  yang didapat dari kejahatan itu tidak terlihat sebagai  uang  yang  berasal  dari  hasil kejahatan,  melainkan  seperti  hasil  dari bisnis/usaha yang sah.
Money laundering atau pencucian  uang  merupakan  tindak pidana yang  melibatkan kegiatan keuangan  dalam  batasan  yang  sangat sulit  untuk  menentukan  keterlibatan pelaku  kejahatan,  melalui  perbankan yang selama ini dikenal sebagai sarana melakukan  penyamaran  asal-usul  dari tindak  pidana.  Istilah  pencucian  uang money loundering pertama kali muncul pada  tahun  1920-an  Ketika  para  mafia Amerika  Serikat  mengakuisisi  atau membeli  usaha  Laundromads  (mesin
Hendra,  Kewenangan  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  Dalam  Melakukan  Penyidikan  Terhadap  Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Bersumber Dari Tindak Pidana Asal, Halaman 391-411
Pencuci  otomatis).  Ketika  itu  anggota mafia mendapatkan uang dalam jumlah besar dari kegiatan pemerasan, prostitusi  dan  penjualan  minuman beralkohol  illegal  serta  perdagangan narkotika.  Oleh  karena  anggota  mafia diminta  menunjukkan  sumber  dananya agar  seolah-olah  sah  atas  perolehan uang tersebut maka mereka melakukan praktik pencucian uang. Salah satu cara yang  dilakukan  dengan  seolah-olah membeli  perusahaan-perusahaan  yang sah  dan  menggabungkan  uang  haram dengan uang yang diperoleh secara sah dari  kegiatan  (Laundromats)  tersebut. Alasan pemanfaatan usaha laundromats tersebut  karena  sejalan  dengan  hasil kegiatan  usaha  laundromats  yaitu dengan menggunakan uang tunai (cash). Cara  ini  ternyata  dapat  memberikan keuntungan  yang  menjanjikan  bagi pelaku  kejahatan  seperti  Alphonse Capone. 3
Tindak  pidana  pencucian  uang pertama  kali  diatur  dalam  undang- undang  nomor  15  tahun  2002  tentang tindak pidana pencucian uang sebagaimana  telah  diubah  dengan Undang-Undang  Nomor  25  Tahun 2003  tentang  Perubahan  atas  Undang-
3 The  Indonesia  Netherlands  National  Legal Reform Program (Jakarta, 2011).
Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  dan kemudian  dicabut  dan  di  ganti  dengan Undang-undang  Nomor  8  tahun  2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Tindak  pidana  pencucian  uang merupakan tindak pidana yang termasuk dalam kejahatan yang terorganisir  dan  oleh  sebab  itu  upaya penanggulannyapun harus menggunakan  instrument  hukum  yang kuat  .  Pemerintah  menimbang  bahwa tindak  pidana  Pencucian  Uang  tidak hanya mengancam stabilitas perekonomian  dan  integritas  sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan  sendi-sendi  kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara  berdasarkan  Pancasila  dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.
Terdapat  enam  lembaga  yang memiliki kewenangan menyidik perkara  tindak  pidana  pencucian  uang. Keenam lembaga tersebut yaitu
Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, Komisi
Pemberantasan  Korupsi  (KPK),  Badan Narkotika  Nasional  (BNN),  Direktorat Jenderal  Pajak  dan  Direktorat  Bea  dan
Hendra,  Kewenangan  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  Dalam  Melakukan  Penyidikan  Terhadap  Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Bersumber Dari Tindak Pidana Asal, Halaman 391-411
Cukai Kementerian Keuangan. Ketentuan  tersebut  tercantum  dalam penjelasan  Pasal  74  Undang  Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.
Disamping enam Lembaga yang  diatur  dalam  undang-undang tersebut  diatas    masih  ada  Lembaga yang  mempunyai  wewenang  yang dapat  melakukan  penyidikan  tindak pidana  pencucian  uang  yang  menyidik perkara asalnya predicate offence yaitu penyidik pegawai negeri sipil Kementrian  Kelautan  dan  Perikanan, penyidik pegawai negeri sipil Kementrian  Lingkungan  Hidup  dan Kehutanan.  Oleh  sebab  itu  penulis tertarik  untuk  menelaah  lebih  lanjut persoalan  tersebut  dalam  penulisan hukum  yang  berjudul  “Kewenangan
Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
Dalam
Melakukan
Penyidikan
Terhadap  Tindak  Pidana  Pencucian Uang  Yang  Bersumber  Dari  Tindak Pidana Asal.”
Permasalahan  dalam  penulisan ini  bagaimana  Kedudukan  Penyidik Pegawai  Negeri  Sipil  (PPNS)  dalam Sistem  Peradilan  di  Indonesia.  Selain itu juga membahas tentang kewenangan  Penyidik  Pegawai  Negeri Sipil (PPNS) dalam melakukan
penyidikan  tindak  pidana  pencucian uang  yang  bersumber  dari  tindak pidana asal.
Jenis  penelitian  ini  adalah penelitian hukum normatif disebut juga penelitian  hukum  doktrinal.  Menurut Peter  Mahmud  Marzuki,  penelitian hukum  normatif  adalah  suatu  proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu  hukum  yang  dihadapi. 4 Pada penelitian  hukum  jenis  ini,  seringkali hukum  dikonsepkan  sebagai  apa  yang tertulis  dalam  peraturan  perundang- undangan  atau  hukum  dikonsepkan sebagai  kaidah  atau  norma  yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. 5

## PEMBAHASAN
A. Kedudukan  Penyidik  Pegawai Negeri  Sipil  (PPNS)  Dalam Sistem Peradilan Indonesia
Pasal 6 ayat (1) undang-Undang No. 8 tahun 1981 menyatakan penyidik adalah  penyidik  Polri  dan  PPNS. Kemudian  dalam  Pasal  7  ayat  (1)
4 Peter  Mahmud  Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana Prenada, 2010).
5 Amiruddin  dan  H.  Zainal  Asikin, Pengantar Metode  Penelitian  Hukum (Jakarta:  PT.  Raja Grafindo Persada, 2006).
Hendra,  Kewenangan  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  Dalam  Melakukan  Penyidikan  Terhadap  Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Bersumber Dari Tindak Pidana Asal, Halaman 391-411
Undang-Undang  No.  8  tahun  1981 mengatur  mengenai  kewajiban  dan kewenangan penyidik yang berasal dari penyidik  Polri.  Kewenangan  tersebut teridiri  dari  penangkapan,  penahanan, penggeledahan, penyitaan, hingga memanggil  saksi  dan  ahli.  Kewajiban dan  kewenangan  tersebut  sangat  luas, proses  penyidikan  yang  dilakukan tersebut bukan merupakan proses yang sederhana,  oleh  karena  itu  Polri membutuhkan adanya PPNS. Selain hal tersebut diberikannya kewenangan PPNS dalam melakukan proses penyidikan tidak pidana tertentu dilatar belakangi  oleh  kondisi  faktual  Polri yang  memiliki  beberapa  keterbatasan sumber daya, diantaranya:
1. Sumber Daya Manusia.
Sampai saat ini sumber daya Polisi masih  menghadapi  kendala  dari segi  kualitas  dan  kuantitas,  belum seimbangnya  rasio  antara  jumlah anggota  Polri  dan  masyarakat berdampak pada minimnya personil  Polri  yang  kualifikasi sebagai penyidik, sedangkan secara  kuantitas  banyak  anggota Polri  yang  belum  memahami materi  (substansi)  tindak  pidana tertentu,  dan  sebagainya.  Oleh karena  itu  keterlibatan  PPNS
dalam  penyidikan  suatu  tidak pidana  tertentu  merupakan  upaya mengatasi kendala tersebut. 6
2. Sarana Dan Prasarana
Dalam tidak pidana tertentu, institusi  Polri  belum  memiliki sarana  dan  prasarana  penyidikan yang relatif memadai dibandingkan dengan PPNS, diantaranya dalam tindakan kepabeanan yang memerlukan sarana  prasarana  tertentu  (kapal motor)  dengan  kualifikasi  khusus, sementara  aparat  Polri  belum memiliki  kapal  dengan  kualifikasi tersebut sehingga memerlukan bantuan  Bea  dan  Cukai.  Hal  yang sama terjadi pula pada penyidikikan illegal fishing, hingga sekarang sarana dan prasarana  pendukung  penyidikan yang  dimiliki  Polri  masih  belum memadai  sehingga  memerlukan keterlibatan PPNS. 7

## 3. Anggaran
Anggaran yang dilokasikan khusus untuk  melakukan  tindak  pidana relatif kecil dibandingkan
6 Elisatris Gultom,  “Eksistensi  Pegawai  Negeri Sipil  dalam  Proses  Penegakan  Hukum  di Indonesia,”
2021, http://elisatris.wordpress.com/kedudukan - ppns-dalam-penegakan-hukum/. 7 Elisatris Gultom
Hendra,  Kewenangan  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  Dalam  Melakukan  Penyidikan  Terhadap  Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Bersumber Dari Tindak Pidana Asal, Halaman 391-411
kebutuhan  sebenarnya,  terutama jika  lokasi  penyidikan  saling berjauhan  dan  melintasi  batas wilayah,  karena  itu  keterlibatan
PPNS dalam melakukan penyidikan diharapkan dapat meminimalisasi kendala anggaran. 8 4. Pembatasan kewenangan penyidikan oleh peraturan perundang-undangan. Adanya  pembatasan  kewenangan penyidik  oleh  Polri  dapat  terjadi karena  telah  ditetapkan  oleh  suatu perundang-undangan, diantaranya :
1. Pasal  73  ayat  (2)  Undang-
Undang  No.  45  Tahun  2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Perikanan; Pada  ketentuan  diatas  diatur bahwa yang berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana dibidang perikanan yang terjadi  di  Zona  Ekonomi Eksklusif  Indonesia  adalah penyidik  TNI,  AL,  dan  PPNS Perikanan. Berdasarkan aturan tersebut  penyidik  Polri  tidak mempunyai  wewenang  untuk
8 Elisatris Gultom
melakukan  penyidikan  pada area  Zona  Ekonomi  Eksklusif Indonesia.
2. Pasal  112  Undang-Undang No.10  Tahun  1995  tentang
Kepabeanan; Ketentuan tersebut menyatakan bahwa PPNS dilingkungan
Direktorat Jendral  Bea  dan  Cukai  diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana
dibidang  Kepabeanan.  Atas ketentuan tersebut, Polri dibatasi dalam melakukan penyidikan terkait tindak pidana dibidang Kepabeanan. 9
Proses penyidikan tindak pidana merupakan salah satu subsistem dalam  sistem  peradilan  pidana  di Indonesia  sebagaimana  diatur  dalam KUHAP  dan  dalam  proses  penyidikan ini  sangat  perlu  adanya  sinkronisasi dan  keharmonisan  dalam  subsistem penyidikan  ini  sangat  perlu  adanya sinkronisasi  dan  keharmonisan  dalam subsistem  penyidikan  dalam  sistem peradilan pidana. Berdasarkan KUHAP dan  peraturan  perundang-undangan lainnya, PPNS berwenang melaksanakan penyidikan sesuai
9 Elisatris Gultom
Hendra,  Kewenangan  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  Dalam  Melakukan  Penyidikan  Terhadap  Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Bersumber Dari Tindak Pidana Asal, Halaman 391-411
undang-undang  yang  menjadi  dasar hukumnya,  dan  dalam  pelaksanaan tugasnya  berada  dibawah  koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri.
Konsepsi Sistem Peradilan Pidana  Terpadu  yang  dianut  oleh Indonesia  ini  menghendaki  adanya kerjasama  secara  terpadu  di  antara komponen-komponen yang terlibat dalam sistem peradilan pidana, mengingat dalam keterpaduan,
kegagalan  dari  salah  satu  komponen dalam sistem tersebut akan mempengaruhi  cara    dan  hasil  kerja dari  komponen  lain.  Selain  itu  konsep sistem  peradilan  pidana  terpadu  juga menghendaki  kesatuan  pola  pikir bahwa  keberhasilan  pelasanaan  tugas hanya  dapat  dicapai  karena  adanya kerjasama  di  antara  para  penegak hukum.  Untuk  itu  setiap  komponen penegak hukum, dalam rangka mewujudkan  sistem  peradilan  pidana terpadu hendaknya mampu mengembangkan pola pikir yang seragam  dalam  pelaksanaan  tugas masing-masing menuju penyelenggaraan  adminitrasi  negara yang  efesien  sebagaimana  cita-cita peradilan pidana Indonesia yaitu proses peradilan  yang  cepat,  sederhana  dan berbiaya  ringan  oleh  semua  lapisan
masyarakat pencari keadilan. Lemahnya  koordinasi  antar  instansi penegak  hukum  dapat  menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan kebijakan masing-masing pihak. Kondisi ini rawan menimbulkan konflik  kepentingan  antar  instansi penegak hukum.
Dalam menciptakan sinkronisasi  dan  keharmonisan  dalam pelaksanaan  penyidik  oleh  PPNS, pemerintah  telah  menetapkan  hal-hal sebagai berikut :
1. Pengangkatan  dan  pemberhentian

## PPNS
Penyidik mempunyai peranan penting  dalam  penegakan  hukum pidana, kinerja penyidik berpengaruh  besar  dalam  proses penanganan perkara pidana, sehingga perlu diatur tingkat kinerja dan  profesionalitas  penyidik  dalam melaksanakan  tugas,  fungsi,  dan wewenangnya. Untuk meningkatkan kinerja  dan  profesionalitas  PPNS, PP  No.  58  Tahun  2010  pada  Pasal 3A  s,d  Pasal  3A  Huruf  g  mengatur mengenai persyaratan seorang Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  untuk diangkat  dan  diberhentikan  sebagai PPNS.
Hendra,  Kewenangan  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  Dalam  Melakukan  Penyidikan  Terhadap  Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Bersumber Dari Tindak Pidana Asal, Halaman 391-411
Persyaratan PNS untuk dapat diangkat  sebagai  pejabat  PPNS,
harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
1) Masa  kerja  sebagai  pegawai negeri  sipil  paling  singkat  2 (dua) tahun.
2) Berpangkat paling rendah Penata Muda/ gologan III/a.
3) Berpendidikan  paling  rendah sarjana  hukum  atau  sarjan  lain yang setara.
4) Bertugas dibidang teknis operasional penegak hukum.
5) Sehat  jasmani  dan  rohani  yang dibuktikan dengan surat
keterangan  dokter  pada  rumah sakit pemerintah.
6) Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerja dalam Daftar  Penilaian  Pelaksanaan Pekerja  pegawai  negeri  sipil paling  sedikit  bernilai  baik dalam 2(dua) tahun terakhir.
7) Mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan dibidang penyidikan.
Pimpinan  kementrian  atau  lembaga pemerintahan  nonkementerian  yang membawahi PNS yang
bersangkutan mengajukan nama calon yang telah memenuhi
persyaratan  sebagaimana  disebut diatas  kepada  Kepala  Polri  untuk mengikuti  pendidikan  dan  pelatihan dibidang penyidikan. Selain memenuhi  persyaratan  diatas,  calon pejabat PPNS harus dapat pertimbangan  dari  Kepala  Polisi Negara  Indonesia  dan  Jaksa  Agung Republik Indonesia.
Pengangkatan  calon  pejabat  PPNS dilakukan  oleh  menteri  (Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan  di  bidang  hukum  dan hak  asasi  manusia)  atas  usul  dari pimpinan kementerian atau lembaga pemerintahan  nonkementerian  yang membawahi PNS tersebut. Wewenang pengangkatan oleh menteri  dapat  dilimpahkan  kepada pejabat  yang  ditunjuk  oleh  menteri. Sebelum  menjalankan  jabatannya, calon  pejabat  PPNS  wajib  dilantik dan  mengucapakan  sumpah  atau menyatakan  janji  sesuai  agamanya dan  diberikan  kartu  tanda  pengenal yang dikeluarkan oleh menteri. Untuk pemberhentian pejabat PPNS dapat dilakukan karena diberhentikan  sebagai  PNS,  tidak lagi bertugas dibidang teknis operasional  penegakan  hukum,  dan atas  permintaan  sendiri  secara
Hendra,  Kewenangan  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  Dalam  Melakukan  Penyidikan  Terhadap  Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Bersumber Dari Tindak Pidana Asal, Halaman 391-411
tertulis. Pemberhentian pejabat PPNS  diusulkan  oleh  pimpinan kementerian
atau lembaga pemerintahan  nonkementerian  yang membawahi  pejabat  PPNS  kepada Menteri  disertai  dengan  alasannya. Surat keputusan pemberhentian pejabat  PPNS  dikeluarkan  oleh menteri dalam waktu paling lama 30 (tiga  puluh)  hari  sejak  tanggal diterimanya surat pengusulan pemberhentian.
2. Koordinasi dan pengawasan PPNS
PPNS  berwenang  dalam  melakukan penyidikan  sesuai  dengan  Undang-
Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing, dan dalam  proses  penyidikan  perlu adanya sinkronisasi dan harmonisasi agar  tidak  terjadi  tumpang  tindih antara  Penyidik  Polri  dan  PPNS. Mekanisme  pelaksanaan  koodinasi dan  pengawasan  yang  dilakukan penyidik Polri terhadap PPNS dalam proses  penyidikan  diatur  dalam perundang-undangan  No.8  Tahun 1981, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002,  dan  peraturan  perundang- undangan  lainnya  yang  menjadi dasar hukum masing-masing PPNS. Pada  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun 2002 , PPNS membantu Polri
sebagai pengemban fungsi kepolisian  dan  hanya  berwenang melakuan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu sesuai dengan Undang-Undang yang menjadi dasar hukum  masing-masing  dan  dalam melaksanakan  tugasnya  berada  di bawah  koordinasi  dan  pengawasan Penyidik  Polri  (Pasal  7  ayat  (2)) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981. Mekanisme  pelaksanaan  koordinasi dan  pengawasan  yang  dilakukan penyidik  Polri  terhadap PPNS sebagaimana  diatur  dalam  Undang- Undang No. 8 Tahun 1981, yaitu ;
1) Untuk  kepentingan  penyidikan,
penyidik pada Polri
memberikan  petunjuk  kepada PPNS dan memberikan bantuan penyidikan  yang  diperlukan (Pasal 107 ayat (1)).
2) Dalam hal suatu peristiwa yang patut  diduga  merupakan  tindak pidana sedang dalam penyidikan  oleh  PPNS  dan kemudian ditemukan bukti yang kuat  untuk  di  ajukan  kepada penuntut umum, PPNS melapporkan  hal  itu  kepada penyidik  Polri  (Pasal  107  ayat (2))
Hendra,  Kewenangan  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  Dalam  Melakukan  Penyidikan  Terhadap  Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Bersumber Dari Tindak Pidana Asal, Halaman 391-411
3) Dalam  hak  tindak  pidana  telah selesai  disidik  oleh  PPNS,  ia segera menyerahkan hasil
penyidikannya  kepada  penuntut umum  melalui  Penyidik  Polri Pasal 107 ayat (3)) 4) Dalam hal penghentian penyidikan karena tidak
terdapat  cukup  bukti,  atau peristiwa tersebut ternyata bukan  merupakan  tidak  pidana, atau penyidikan dihentikan demi  hukum,  pemberitahuan mengenai hal itu segera disampaikan  kepada  penyidik dan  penuntut  umum,  tersangka atau  keluarganya  (Pasal  109 ayat (2)).
5) Dalam hal penghentian tersebut dilakukan oleh penyidik sebagaimana  dimaksud  dalam pasal  6  ayat  (1)  huruf  b, pemberitahuan mengenai hal itu segera disampaikan ke penyidik dan penuntut umum. Pengaturan  lebih  lanjut  mengenai kewajiban  Polri  untuk  melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan  teknis  terhadap  PPNS sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  14 ayat (1) huruf f Undang-Undang No 2 Tahun 2002, kemudian pada Pasal
16 ayat (1) huruf k Polri mempunyai wewenang untuk memberikan petunjuk  dan  bantuan  penyidikan PPNS, serta menerima hasil penyidikan  PPNS  untuk  diserahkan kepada penuntut umum.
Pengaturan teknis mengenai koordinasi  dan  pengawasan  PPNS lebih  lanjut  diatur  dalam  PP  No.  43 Tahun  2012  tentang  Tata  Cara
Pelaksanaan Koordinasi,
Pengawasan, dan Pembinaan Teknis
Terhadap Kepolisian Khusus,
Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil,  dan
Bentuk-Bentuk
Pengamanan Swakarsa.  PP  ini  bertujuan  untuk meningkatan  kerjasama,  menunjang kelancaran  pelaksanaan  tugas,  serta untuk menjamin  agar kegiatan yang dilakukan  dapat  berjalan  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Koordinasi dengan  instansi,  lembaga,  atau badan  pemerintahan  yang  memiliki PPNS dilaksanakan melalui kegiatan  operasional  penyidikan. Koordinasi  dibidang  operasional penyidikan  dilaksanakan  dengan cara :
1) Menerima  surat  pemberitahuan dimulainya penyidikan dari PPNS serta meneruskan kepada
Hendra,  Kewenangan  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  Dalam  Melakukan  Penyidikan  Terhadap  Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Bersumber Dari Tindak Pidana Asal, Halaman 391-411
Penuntut  Umum  sesuai  dengan ketentuan  peraturan  perundang- undangan.
2) Merencanakan  kegiatan  dalam rangka  pelaksanaan  penyidikan bersama  sesuai  kewenangan masing-masing.
3) Memberikan  bantuan  teknis, taktis,  tindakan  upaya  paksa, dan konsultasi penyidikan kepada PPNS
4) Menerima  berkas  perkara  hasil penyidikan  dari  PPNS  dan meneruskan  kepada  Penuntut
Umun  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan
5) Menghadiri atau menyelenggarakan gelar perkara  yang  ditangani  oleh PPNS 6) Menerima
pemberitahuan mengenai  penghentian  penyidik dari  PPNS  dan  di  teruskan  ke Penuntut Umum.
7) Tukar menukar data dan informasi mengenai dugaan tindak pidana yang
penyidikannya  dilakukan  oleh PPNS.
8) Menghadiri  rapat  berkala  yang diselenggarakan oleh PPNS
Dalam  pelakasaan  tugas  PPNS, Polri  juga  melakukan  pengawasan dan  pembinaan  teknis  terhadap PPNS,  agar  kegiatan  penyidikan yang  dilakukan  oleh  PPNS  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-udangan dan
meningkatkan kemampuan operasional penyidikan kepada PPNS.
B. Kewenangan  Penyidik  Pegawai
Negeri Sipil (PPNS) Dalam
Melakukan  Penyidikan  Terhadap Tindak  Pidana  Pencucian  Uang Yang  Bersumber  Dari  Tindak Pidana Asal
Penyidik  pegawai  negeri  sipil (PPNS) diatur diatur dalam pasal 6 ayat 1  huruf  b  Undang-undang  nomor  8 tahun  1981  yaitu  pejabat  pegawai negeri  sipil  tertentu  yang  diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Pada  dasarnya  kewenangan  penyidik pegawai negeri sipil tersebut bersumber  dari  ketentuan  undang- undang pidana khusus yang memberikan kewenangan untuk melakukan  penyidikan.  Pasal  2  huruf (b)  pasal  3  huruf  (b)  serta  pasal  3  ayat (3)  Peraturan  pemerintah  nomor  58 tahun  2010  tentang  perubahan  atas peraturan  pemerintah  nomor  27  tahun 1983 tentang pelaksanaan kitab
Hendra,  Kewenangan  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  Dalam  Melakukan  Penyidikan  Terhadap  Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Bersumber Dari Tindak Pidana Asal, Halaman 391-411
undang-undang  hukum  acara  pidana yang  merumuskan  mengenai  pejabat PPNS  adalah  pegawai  negeri  sipil tertentu  sebagaimana  dimaksud  dalam KUHAP.
Undang-undang  nomor  2  tahun 2002 tentang kepolisian negara republik Indonesia merumuskan Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  adalah pejabat  pegawai  negeri  sipil  tertentu yang berdasarkan peraturan perundang- undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan  penyidikan  tindak  pidana dalam  lingkup  undang-undang  yang menjadi  dasar  hukumnya  masing- masing.
Disamping  itu  juga  ada  fungsi koordinasi, pengawasan, dan pembinaan  teknis  terhadap  kepolisian khusus,  PPNS  dan  bentuk-bentuk pengamanan  swakarsa  yang  diatur  di Peraturan pemerintah
Republik
Indonesia  Nomor  43  tahun  2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Koordinasi, Pengawasan,
dan
Pembinaan  teknis  terhadap  Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa sebagai  bagian  dari  upaya dalam  melaksanakan  tugas  pokok kepolisian  negara  republik  Indonesia
dan Peraturan kepala kepolisian negara republik  Indonesia  nomor  20  tahun 2010  tentang  koordinasi,  pengawasan dan  pembinaan  penyidik  pegawai negeri sipil.
Undang-undang  pemberatasan tindak  pidana  pencucian  uang  yang diatur  dalam  undang  -undang  republik Indonesia  nomor  8  tahun  2010  tentang pencegahan  dan  pemberantasan  tindak pidana  pencucian  uang  menyatakan bahwa penyidik yang berwenang melakukan  penyidikan  terhadap  kasus tindak  pidana  pencucian  uang  adalah penyidik  yang  pertama  menangani kasus tersebut. Penyidik yang dimaksud dalam undang-undang nomor 8  tahun  2010  pasal  74  penyidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan  oleh  penyidik  tindak  pidana asal  sesuai  dengan  ketentuan  hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut undang- undang  ini.  Dan  di  didalam  penjelasan pasal 74 adalah Yang dimaksud dengan “penyidik  tindak  pidana  asal”  adalah pejabat dari instansi yang oleh undang- undang  diberi  kewenangan  untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan
Hendra,  Kewenangan  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  Dalam  Melakukan  Penyidikan  Terhadap  Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Bersumber Dari Tindak Pidana Asal, Halaman 391-411
Korupsi  (KPK),  Badan  Narkotika Nasional  (BNN),  serta  Direktorat Jenderal  Pajak  dan  Direktorat  Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia. PPNS dari kementrian  selain  yang  disebut  ditas tidak berwenang
melakukan penyidikan.
Yang  menjadi  problematika
saat ini adalah tidak menutup kemungkinan  selain  PPNS  yang  diberi kewenangan  melakukan  Penyidikan TTPU  tersebut  diatas  banyak  indikasi kasus  indikasi  TPPU  dalam  instansi lainnya  namun  terhalang  oleh  aturan yang  tidak  membolehkan  instansi tersebut  melakukan  Penyidikan  TPPU sebagai  contoh  PPNS  kehutanan  yang mempunyai  kewenangan  melakukan penyidikan  tindak  pidana  asal  yaitu tindak pidana kehutanan, tidak memiliki kewenangan dalam melakukan  penyidikan  TPPU.  Akan tetapi  di  dalam  melakukan  penyidikan tindak pidana kehutanan, tidak menutup  kemungkinan  adanya  PPNS Kehutanan menemukan adanya Potensi TPPU.
Adapun beberapa contoh perkara tindak pidana kehutanan sebagai  tindak  pidana  asal  yang penyidikannya  dilakukan  oleh  PPNS
kehutanan,  yang  berpotensi  adanya TPPU diantaranya sebagai berikut :
1) Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil
(PPNS) Ditjen Penegakan
Hukum
Lingkungan dan Kehutanan  (Gakkum  KLHK) menetapkan  3  (tiga)  direktur perusahaan  kayu  merbau  ilegal di  Jayapura  sebagai  tersangka. Ketiga  tersangka  sudah  ditahan untuk  penyidikan  lebih  lanjut. PPNS  Ditjen  Gakkum  KLHK menyita  140  (seratus  empat puluh)  kontainer  kayu  merbau ilegal  dari  tersangka.  Para tersangka  yakni  Direktur  PT MGM  berinisial  DG  dengan barang  bukti  61  (enam  puluh satu)  kontainer  kayu  merbau ilegal, Direktur PT EAJ berinisial  DT  dengan  barang bukti  31  (tiga  puluh  satu) kontainer  kayu  merbau  ilegal, dan  Direktur  PT  RPF  berinisial TS dengan barang bukti 38 (tiga puluh  delapan)  kontainer  kayu merbau  ilegal.  Penetapan  para tersangka merupakan hasil pengembangan 2 (dua)
penangkapan serta penyitaan 57 (lima  puluh  tujuh)  kontainer dan  199  (seratus  sembilan
Hendra,  Kewenangan  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  Dalam  Melakukan  Penyidikan  Terhadap  Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Bersumber Dari Tindak Pidana Asal, Halaman 391-411
puluh sembilan) kontainer kayu merbau  asal  Jayapura  diawal tahun 2019 lalu. 10
2) PPNS  Kehutanan  melalui  Tim
Operasi Pengamanan dan Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakkum LHK)  Wilayah  Maluku-Papua pada tanggal 3 Februari 2020 di Perairan Kalwal, Distrik Salawati,  Raja  Ampat,  telah mengamankan satu kapal pengangkut  kayu  ilegal  di  Raja Ampat,  Papua  Barat.  PPNS menangkap  2  (dua)  orang pelaku dan mengamankan barang  bukti  sebanyak  100M2 (seratus  meter  kubik)  kayu merbau. Kayu Merbau berbagai ukuran itu diangkut dengan KM Sumber  Harapan  III.  2  (dua) orang yang diamankan berinisial HN dan S selanjutnya ditetapkan  sebagai  tersangka,
masing-masing sebagai pengelola  hutan  dan  nakhoda
10 “Bos  Perusahaan  Pemilik  140  Kontainer Kayu Ilegal Jadi Tersangka,” 2021, https://news.detik.com/berita/d-4475665/3-bos- perusahaan-pemilik-140-kontainer-kayu- ilegaljadi-tersangka.
kapal. Pada operasi ini, tim juga mengamankan  3  (tiga)  alat tebang  berupa  chain  saw  serta sepeda modifikasi yang digunakan  para  pelaku  sebagai alat dorong kayu. 11
Sebagaimana langkah awal yang  dapat  dilihat  oleh  penyidik apakah tindak pidana kehutanan mempunyai  potensi  TPPU  melalui indikasi  adanya  Transaksi  Keuangan Mencurigakan menurut Undang- Undang  nomor  8  tahun  2010  tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, dengan ciri-ciri sebagai berikut :
a. Transaksi  Keuangan  yang menyimpang  dari  profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari
Pengguna Jasa
yang bersangkutan;
b. Transaksi  Keuangan  oleh
Pengguna  Jasa  yang  patut diduga  dilakukan  dengan tujuan  untuk  menghindari pelaporan  Transaksi  yang
11 “Dua  Pelaku  dan  Kapal  Pengangkut  Kayu Ilegal  Ditangkap  di  Raja  Ampat,”  2021, https://seputarpapua.com/view/10540dua_pela ku_dan_kapal_pengangkut_ kayu_ilegal_ditangkap_di_raja_ampat.html.
Hendra,  Kewenangan  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  Dalam  Melakukan  Penyidikan  Terhadap  Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Bersumber Dari Tindak Pidana Asal, Halaman 391-411
bersangkutan  yang  wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan  Undang-Undang ini;
c. Transaksi  Keuangan  yang
dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga
berasal  dari  hasil  tindak pidana; atau
d. Transaksi  Keuangan  yang diminta  oleh  PPATK  untuk dilaporkan oleh Pihak
Pelapor  karena  melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal  dari  hasil  tindak pidana. Dari beberapa ciri-ciri
Transaksi  Keuangan  Mencurigakan  di atas  pola  nomor  1  (satu)  yang  dapat dilakukan  langsung  oleh  penyidik,  dan untuk poin nomor 2 (dua) s/d 4 (empat), penyidik dapat meminta bantuan kepada  PPATK.  Berdasarkan  Tugas, Fungsi  dan  wewenang  PPATK  apabila penyidik  dalam  melakukan  penyidikan menemukan  adanya  potensi  TPPU, penyidik dapat melakukan pemeriksaan langsung  terhadap  tersangka  dengan
mengabaikan  prinsip  rahasia  bank  dan kerahasiaan  Transaksi  Keuangan  lain. Sebagaimana  disebutkan  dalam  UU nomor  8  tahun  2010  tentang  TPPU yaitu :
Pasal  72  ayat  (1)  :  “Untuk kepentingan pemeriksaan dalam  perkara  tindak  pidana pencucian  uang,  penyidik, penuntut  umum,  atau  hakim berwenang  meminta  Pihak Pelapor  untuk  memberikan keterangan  secara  tertulis mengenai  Harta  Kekayaan dari:
a. orang yang telah dilaporkan  oleh  PPATK kepada penyidik;
b. tersangka; atau
c. terdakwa.
Ayat  (2)  :  Dalam  meminta keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi penyidik,  penuntut  umum, atau  hakim  tidak  berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur  rahasia  bank  dan kerahasiaan Transaksi Keuangan lain.
Hendra,  Kewenangan  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  Dalam  Melakukan  Penyidikan  Terhadap  Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Bersumber Dari Tindak Pidana Asal, Halaman 391-411
Dengan  adanya  keistimewaan penyidik  dalam  melakukan  penyidikan TPPU  dengan  menerobos  prinsip rahasia bank dan kerahasiaan Transaksi Keuangan  lain,  sehingga  diharapkan pemenuhan alat bukti dalam penanganan  perkara  TPPU  dapat  lebih cepat  dan  komprehensif.  Dihubungkan dengan  contoh  kasus  di  atas,  PPNS dalam  melakukan  penyidikan  tindak pidana kehutanan, dapat melihat indikasi-indikasi adanya
TPPU
sebagaimana  telah  diuraikan  di  atas, baik  secara  langsung  maupun  dengan bantuan dari PPATK, menurut pendapat penulis terhadap contoh kasus di  atas  terdapat  adanya  Potensi  TPPU mengingat  kejahatan  telah  dilakukan berulang kali dan nilainya sangat tinggi. Seharusnya  dalam  penanganan  perkara ini hendaknya telah diterapkan penyidikan  secara  kumulatif  yaitu penyidikan  tindak  pidana  kehutanan dan penyidikan TPPU.
Penyidikan tindak pidana kehutanan bersamaan dengan penyidikan TPPU mempunyai
beberapa keuntungan yaitu : 12
12 Muhammad  Yusuf, Kapita  Selekta  TPPU (Jakarta, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)).
a. Secara  teknis,  penyidikan
TPPU  oleh  penyidik  tindak pidana asal akan mempercepat penanganan perkara dugaan TPPU sekaligus tindak pidana asalnya ;
b. Penyidik dapat memanfaatkan kelebihan yang  tercantum  dalam  UU TPPU  seperti  penerobosan prinsip kerahasiaan transaksi  keuangan,  sistem pembuktian  terbalik  dan perlindungan saksi dan pihak pelapor;
c. Pemberian kewenangan penyidikan  TPPU  kepada penyidik  tindak  pidana  asal akan  menciptakan  Multi Investigators  System  yang diharapkan  menumbuhkan semangat  kompetisi  yang positif diantara institusi penyidik yang akan
bermanfaat untuk
penegakan hukum.
Disamping sebagian data di atas, berdasarkan  hasil  konferensi  pers Direktur  Jenderal  Penegakan  Hukum Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan Rasio Rido Sani, sepanjang tahun 2016
Hendra,  Kewenangan  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  Dalam  Melakukan  Penyidikan  Terhadap  Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Bersumber Dari Tindak Pidana Asal, Halaman 391-411
telah  dilakukan  sebanyak  17  (tujuh belas) operasi dan 27 (dua puluh tujuh)
operasi tahun 2015, dengan memulihkan  sekitar  4.131.736  Hektar lahan. 13
Tindak pidana Kehutanan
sebagai  salah  satu  Tindak  pidana  asal (predicate  crime)  dari  TPPU  atau
(Money Laundering) berdasarkan
Undang-Undang  Republik  Indonesia
Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, tidak  menutup  kemungkinan  adanya
Tindak Pidana Pencucian Uang.
Pejabat PPNS kehutanan yang melakukan  penyidikan  mandiri  Tindak Pidana  Kehutanan,  berdasarkan  fakta- fakta  penyidikan  berdasarkan  bukti permulaan  yang  cukup,  tidak  menutup kemungkinan adanya TPPU atau
Money Laundering. Namun kewenangan  PPNS  kehutanan  selaku penyidik asal tindak pidana kehutanan, tidak  dapat  melakukan  Penyidikan TPPU  (Money  Laundering)  karena tidak  mempunyai  legalitas  dalam penyidikan  tindak  pidana  pencucian uangnya,  yang  terindikasi  adanya Transaksi  Keuangan  Mencurigakan yang menyimpang dari profil,
13 https://www.antaranews.com/berita/599508/k lhk-pulihkan-1059-juta-hektare sepanjang2016.
karakteristik atau kebiasaan pola Transaksi  dari  Pengguna  Jasa  yang bersangkutan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 74 Undang-undang Republik  Indonesia  Nomor  8  tahun
2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang,:
“Penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dilakukan oleh penyidik  tindak  pidana  asal sesuai dengan ketentuan hukum acara  dan  ketentuan  peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang ini.”
Berdasarkan  penjelasan  Pasal 74 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak
Pidana Pencucian Uang menyebutkan :
“Yang dimaksud dengan “penyidik  tindak  pidana  asal” adalah  pejabat  dari  instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan  penyidikan,  yaitu Kepolisian  Negara  Republik Indonesia,  Kejaksaan,  Komisi Pemberantasan  Korupsi  (KPK), Badan Narkotika Nasional
Hendra,  Kewenangan  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  Dalam  Melakukan  Penyidikan  Terhadap  Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Bersumber Dari Tindak Pidana Asal, Halaman 391-411
(BNN) : serta Direktorat
Jenderal  Pajak  dan  Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Pejabat  PPNS  dalam  hal  ini Pejabat PPNS kehutanan dapat bertindak secara mandiri dalam melakukan  proses  penyidikan  Tindak Pidana  Kehutanan  di  bawah  payung Direktorat  Penegakan  Hukum  Pidana pada  Kementerian  Kehutanan,  dapat bertindak  sesuai  dengan  kewenangan penyidik kepolisian mulai dari Penyelidikan  dan  Penyidikan  (BAP saksi,  ahli,  tersangka,  penahanan,) sampai  dengan  penyerahan  Tahap  II (Penyerahan  tersangka  dan  Barang Bukti kepada Penuntut Umum). Dalam melakukan serangkaian tindakan penyidikan  mulai  dari  Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Penuntut Umum, sampai dengan penyerahan tersangka dan barang bukti (tahap  dua)  sebagai  tanda  telah selesainya  penyidik  PPNS  melakukan penyidikan  (P-21).  Dalam  melakukan penyidikan,  Pejabat  Penyidik  Pegawai Negeri  Sipil  (PPNS)  kehutanan  tidak menutup  kemungkinan  menemukan adanya Transaksi mencurigakan
sebagai  bagian  dari  Tindak  Pidana Pencucian Uang (Money laundering).
Bahwa Pejabat PPNS Kehutanan dalam melakukan
penyidikan  tindak  pidana  kehutanan, berdasarkan fakta penyidikan mendapatkan  bukti  permulaan  yang cukup  dapat  menemukan  indikasi adanya  TPPU,  di  satu  sisi  PPNS Kehutanan  merupakan  penyidik  asal Tindak  Pidana  Kehutanan  akan  tetapi pada sisi lain Pejabat PPNS Kehutanan yang  menemukan  indikasi  adanya TPPU tidak dapat melakukan penyidikan  karena  PPNS  Kehutanan bukanlah  PPNS  yang  dikategorikan sebagai  PPNS  tindak  pidana  asal sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan  Pasal  74  Undang-undang Republik  Indonesia  Nomor  8  tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Setelah adanya putusan Mahkamah  Konstitusi  nomor  15/PUU- XIX/2021 menurut  Mahkamah,  frasa “penyidik pidana asal” dalam Pasal 74 UU  8/2010  memberikan  pengertian penyidik  tindak  pidana  asal  adalah pejabat dari instansi yang oleh undang- undang  diberi  kewenangan  untuk melakukan  penyidikan  sesuai  dengan
Hendra,  Kewenangan  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  Dalam  Melakukan  Penyidikan  Terhadap  Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Bersumber Dari Tindak Pidana Asal, Halaman 391-411
ketentuan  hukum  acara  dan  ketentuan peraturan  perundang-undangan  dalam hal  ini  adalah  semua  Penyidik  yang melakukan  penyidikan  tindak  pidana asal atau tindak pidana yang kemudian melahirkan  tindak  pidana  pencucian uang.  Dengan  kata  lain,  penyidik tindak  pidana  asal  adalah  siapa  saja pejabat  yang  oleh  undang-undang diberi  kewenangan  untuk  melakukan penyidikan tindak pidana yang kemudian  dari  tindak  pidana  yang dilakukan penyidikan tersebut melahirkan  adanya  tindak  pidana pencucian  uang  sebagaimana  diatur dalam  Pasal  2  ayat  (1)  UU  8/2010. Dengan  demikian,  telah  secara  jelas dan  tegas  ( expressis  verbis ),  tidak  ada pengecualian  siapapun  pejabat  yang melakukan  penyidikan  tindak  pidana karena  perintah  undang-undang  yang kemudian  melahirkan  tindak  pidana pencucian uang adalah penyidik tindak pidana  asal.  Oleh  karena  itu,  tidak  ada alasan  hukum  apapun  yang  dapat dibenarkan apabila kemudian penegasan  norma  Pasal  74  UU  8/2010 tersebut  dapat  dimaknai  menjadi  tidak semua pejabat yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk  melakukan  penyidikan  tindak pidana  yang  melahirkan  tindak  pidana
pencucian uang tidak serta merta dapat melakukan  penyidikan  tindak  pidana yang  berkaitan  dengan  tindak  pidana asal,  dalam  hal  ini  tindak  pidana pencucian uang. 14
Dalam Amar putusannya Mahkamah Konstitusi Menyatakan Penjelasan  Pasal  74  Undang-Undang Nomor  8  Tahun    2010  tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana  Pencucian  Uang  (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Nomor 5164)  sepanjang  kalimat  “Yang dimaksud  dengan  “penyidik  tindak pidana  asal”  adalah  pejabat  dari instansi  yang  oleh  undang-undang diberi  kewenangan  untuk  melakukan penyidikan,  yaitu  Kepolisian  Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan  Korupsi  (KPK),  Badan Narkotika  Nasional  (BNN),  serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat  Jenderal  Bea  dan  Cukai
Kementerian Keuangan Republik Indonesia”
bertentangan dengan Undang-Undang
Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  dan tidak memiliki kekuatan hukum
14 https://www.mkri.id/public/content/persidanga n/putusan/putusan_mkri_7942.pdf
Hendra,  Kewenangan  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  Dalam  Melakukan  Penyidikan  Terhadap  Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Bersumber Dari Tindak Pidana Asal, Halaman 391-411
mengikat  sepanjang  tidak  dimaknai “Yang  dimaksud  dengan  ‘penyidik tindak pidana asal’ adalah pejabat atau
instansi yang oleh peraturan perundang-undangan diberi kewenangan untuk melakukan
penyidikan.” 15

## KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Berdasarkan  KUHAP  dan  peraturan perundang-undangan  lainnya,  PPNS dalam  sistem  peradilan  pidana  di Indonesia  berwenang  melaksanakan penyidikan sesuai undang-undang yang menjadi  dasar  hukumnya,  dan  dalam pelaksanaan  tugasnya  berada  dibawah koordainasi  dan  pengawasan  Penyidik Polri.  Kewenangan  PPNS  melakukan penyidikan  tindak  pidana  pencucian uang  yang  berasal  dari  tindak  pidana asal    adalah  sudah  sesuai  dengan peraturan  perundang-undangan  dan putusan  mahkamah  konstitusi  nomor 15/PUU-XIX/2021 yang  putusannya final  dan  binding.  Maka  semua  PPNS yang telah menyidik tindak pidana asal yang  diberikan  oleh  undang-undang
15 https://www.mkri.id/public/content/persidanga n/putusan/putusan_mkri_7942.pdf
berwenang melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang.

## DAFTAR PUSTAKA
Amiruddin  dan  H.  Zainal  Asikin,
Pengantar  Metode  Penelitian Hukum , Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 2006. Elisatris  Gultom,  “Eksistensi  Pegawai Negeri Sipil dalam Proses
Penegakan Hukum di Indonesia,”
2021,
http://elisatris.wordpress.com/ked udukan  -ppns-dalam-penegakan- hukum/
https://news.detik.com/berita/d- 4475665/3-bos-perusahaan- pemilik-140-kontainer-kayu- ilegaljadi-tersangka. https://seputarpapua.com/view/10540d ua_pelaku_dan_kapal_pengangk ut_ kayu_ilegal_ditangkap_di_raja_a mpat.html.
https://www.antaranews.com/berita/59 9508/klhk-pulihkan-1059-juta- hektare sepanjang2016.
https://www.mkri.id/public/content/per sidangan/putusan/putusan_mkri_
7942.pdf
Lilik  Mulyadi, Kapita  Selekta  Hukum Pidana, Kriminologi dan Victimologi, Jakarta:  Djambatan,
2007.
Muhammad  Yusuf, Kapita  Selekta TPPU (Jakarta,  Pusat  Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)).
Hendra,  Kewenangan  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  Dalam  Melakukan  Penyidikan  Terhadap  Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Bersumber Dari Tindak Pidana Asal, Halaman 391-411
Peter  Mahmud  Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana
Prenada, 2010.
The  Indonesia  Netherlands  National
Legal  Reform  Program ,  Jakarta,
2011.
Yesmil Anwar dan Adang, Pembaharuan  Hukum  Pidana,
Jakarta: Grasindo, 2008.