Yuriska : Jurnal Ilmu Hukum https://journal.uwgm.ac.id/index.php/yuriska P-ISSN: 2085-7616; E-ISSN: 2541-0962 Februari 2023, Vol. 15 No. 1
P e r l i n d u n g a n   H a k   K o n s u m e n   d a l a m E - C o m m e r c e :   P e r s p ek t i f H u k u m   E m p i r i s
Hery Setiawan 1 , Moch.Ade Syukur Nur Alam 2 herysetiawan@gmail.com, Universitas Mayjend Sungkono, Indonesia 1 hukumlawrecht@gmail.com , Universitas Mayjend Sungkono, Indonesia 2

## Abstract
Background :
The development of modern technology is like two blades that require careful care from all angles. It cannot be denied that besides its advantages, the internet also has a number of unwanted and worrying side effects, such as pornography,  fraud  cases,  and  violent  crimes,  all  of  which  originate  in  the  online  world.  As  a  result,  legal protection is needed for the rights of affected customers in e-commerce, as well as for the leakage of e-commerce consumer data.

## Research Metodes:
This study uses a normative legal approach, in which the law under review conceptualizes the standards or norms adopted in society. In analyzing the problem, it is carried out by combining legal materials which are secondary data  with  primary  data  obtained  in  the  field  relating  to  the  Protection  of  Consumer  Rights  Aggrieved  in  E- Commerce.

## Findings:
Due to its cross-border nature, lack of face-to-face interaction between suppliers and customers, and reliance on online  media,  e-commerce  is  a  unique  type  of  commerce.  Articles  30  and  46  of  the  ITE  Law  also  provide guidelines  in  the  event of  a  leak  of  e-commerce  customer  data  and  how  legal  protection  can  be  exercised.  To encourage consumer protection, Law Number 11 of 2008 concerning  Information and Electronic Transactions (UU ITE) was passed. The ITE Law regulates all legal requirements for e-commerce transactions, including rights and responsibilities, torts, accountability, legal protection, legal remedies, and dispute resolution. The government needs to enact laws on personal data privacy because protecting online shoppers is not enough.

## Conclusion:
The current positive laws (UU ITE and UU PK) are considered ineffective because consumers who are harmed by the use of their personal data for the purpose of providing benefits to certain companies are not clearly stated to be protected, so that protection against e-Trade consumer data leaks still needs to be legally strengthened by the passage of the Personal Data Protection Bill.
Keywords : Legal Protection; Data Leakage; Consumers; E-Commerce.

## Abstrak

## Latar Belakang:
Perkembangan teknologi modern seperti dua mata pisau yang membutuhkan perawatan yang cermat dari segala sudut. Tidak dapat disangkal bahwa selain kelebihannya, internet juga memiliki sejumlah efek samping yang tidak diinginkan dan mengkhawatirkan, seperti pornografi, kasus penipuan, dan kejahatan kekerasan, yang semuanya berasal dari dunia online. Akibatnya, perlindungan hukum diperlukan untuk hak-hak pelanggan yang terpengaruh dalam e-commerce, serta untuk pembocoran data konsumen e-commerce.

## Metode Penelitian:
Tuliskan  Kajian  ini  menggunakan  pendekatan  hukum  normatif,  dimana  hukum  yang  ditinjau mengonseptualisasikan  standar  atau  norma  yang  dianut  dalam  masyarakat.  Dalam  menganalisis  permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer yang diperoleh di lapangan yang berkaitan dengan Perlindungan Hak-Hak Konsumen Yang Dirugikan Di E-Commerce.

## Hasil Penelitian:
Karena sifatnya lintas batas, kurangnya interaksi tatap muka antara pemasok dan pelanggan, dan ketergantungan pada media online, e-commerce adalah jenis perdagangan yang unik. Pasal 30 dan 46 UU ITE juga memberikan
pedoman jika terjadi kebocoran data pelanggan e-commerce dan bagaimana perlindungan hukum dapat dilakukan. Untuk mendorong perlindungan konsumen, disahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). UU ITE mengatur semua persyaratan hukum untuk transaksi  e-commerce, termasuk hak dan tanggung jawab, perbuatan melawan hukum, pertanggungjawaban, perlindungan hukum, upaya hukum,  dan  penyelesaian  sengketa.  Pemerintah  perlu  menetapkan  undang-undang  tentang  privasi  data  pribadi karena melindungi pembeli online saja tidaklah cukup.

## Kesimpulan:
Hukum  positif  saat  ini  (UU  ITE  dan  UU  PK)  dianggap  tidak  efektif  karena  konsumen  yang  dirugikan  oleh penggunaan  data  pribadinya  untuk tujuan  memberikan  keuntungan  pada  perusahaan  tertentu tidak  secara  jelas dinyatakan dilindungi, sehingga perlindungan terhadap e- Kebocoran data konsumen perdagangan masih perlu diperkuat secara hukum dengan disahkannya RUU Perlindungan Data Pribadi.
Kata kunci: Perlindungan Hukum; Kebocoran Data; Konsumen; E-Commerce.
DOI : - Received :  January Accepted :  January Published :  February Copyright Notice : Authors  retain  copyright  and  grant  the  journal  right  of  first  publication with  the work  simultaneously  licensed  under  a Creative  Commons  Attribution  4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.

## 1. PENDAHULUAN
Penggunaan teknologi internet memiliki dampak yang signifikan terhadap seluruh sektor ekonomi secara global. Internet telah memungkinkan seluruh ekonomi untuk bertransisi ke era baru  yang  dikenal  sebagai  ekonomi  digital.  Dalam  hal  kemajuan  dan  terobosan  teknologi, Internet bukan lagi inovasi mutakhir. Cara hidup orang Indonesia tertentu telah berubah secara signifikan sebagai akibat dari kemajuan teknologi yang pesat ini. Hampir semua arena, baik sosial,  budaya,  komersial,  dan  lain-lain,  menampilkan  pola  hidup  ini.  Karena  sifatnya  yang meningkatkan efisiensi, internet mulai banyak digunakan sebagai media kegiatan bisnis dalam dunia perdagangan.
Teknologi informasi (TI) telah mengubah masyarakat, menciptakan peluang bisnis baru, dan menghasilkan lapangan kerja dan profesi baru bagi para pekerja.  Internet ( interconnection networking ) merupakan salah satu bidang teknologi informasi yang paling cepat berkembang. Perusahaan dengan cepat menggunakan Internet untuk berbagai operasi komersial, meskipun pada awalnya dimaksudkan sebagai saluran pribadi untuk tujuan akademik dan ilmiah. Salah satu model bisnis tertua di internet saat ini adalah perdagangan elektronik. Business-to-business (transaksi  antar  pelaku  bisnis)  dan business-to-consumer (transaksi  antar  konsumen) e- commerce adalah dua kategori yang terbagi (perdagangan antara bisnis dan konsumen). Media

## Perlindungan Hak Konsumen dalam E-Commerce: Perspektif Hukum Empiris
Replace Hery Setiawan, Moch.Ade Syukur Nur Alam
online digunakan untuk meningkatkan jumlah aktivitas perusahaan. Misalnya, semakin banyak orang yang menggunakan e-commerce , atau pasar online, untuk membeli dan menjual barang. Sangat masuk akal mengingat pelanggan memiliki lebih banyak pilihan untuk memilih apa pun (barang  dan  jasa)  untuk  digunakan  di  Internet,  dengan  kualitas  dan  jumlah  yang  bervariasi berdasarkan preferensi mereka.  Pakar internet asal Indonesia bernama Budi Raharjo menilai pertumbuhan e-commerce di Indonesia sangat menjanjikan. Bersamaan dengan upaya untuk menciptakan institusi e-commerce , sejumlah kendala untuk perluasan e-commerce , termasuk infrastruktur yang tidak memadai, jaminan keamanan transaksi, dan khususnya sumber daya manusia, dapat diatasi.
Persentase pengguna internet di Indonesia termasuk yang tertinggi di dunia. Indonesia akan menempati posisi keempat pada tahun 2021 dengan total 171.260.000 pelanggan, prediksi internetworldstat.com . Amerika Serikat yang berada di peringkat ketiga, India yang berada di peringkat kedua, dan China yang berada di peringkat pertama, semuanya memiliki peringkat yang lebih tinggi dari ini. 1
Thailand menempati urutan pertama di antara negara-negara yang paling banyak terlibat dalam belanja online, menurut Digital 2022 Global Overview Report . 45,8% pengguna internet di  Thailand  biasanya  melakukan  pembelian  mingguan  secara  online,  menurut  temuan  jajak pendapat  tersebut.  Ini  menunjukkan  proporsi  terbesar  di  tingkat  global.  2.  Korea.  Dengan 43,1% pengguna internet beralih ke e-commerce , Korea Selatan menduduki peringkat kedua setelah  Thailand  dalam  hal  popularitas  pembelian  online.  Meksiko  berada  di  urutan  ketiga. Tempat  ketiga  dipegang  oleh  Meksiko.  Belanja  online  menyumbang  39,4%  dari  seluruh penggunaan  internet  di  negara  ini.  Turki  berada  di  posisi  empat.  Dengan  38,9%  pengguna internet  secara  teratur  membeli  secara  online,  Turki  berada  di  urutan  keempat.  Lima  dalam daftar adalah Indonesia. Dengan 36% pengguna internet terlibat dalam e-commerce , Indonesia berada di peringkat keenam dalam hal pembelian online yang paling sering. 2 Delapan puluh persen  dari  pengguna  internet  ini  adalah  remaja  berusia  15  hingga  19  tahun.  Indonesia menduduki peringkat keempat dunia untuk pengguna Facebook. Berikut proyeksi pengguna e- commerce di tahun 2022.
1 “ https://news.schoolmedia.id/lipsus/Indonesia-Peringkat-Empat-Pengguna-Internet-Dunia-Namun- Banyak-Penyalahgunaan-2600. ”
2 “ https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/14/daftar-negara-paling-sering-belanja-online- indonesia-peringkat-ke-5. ”
"Daftar E-Commerce dengan Pengunjung Terbanyak per Kuartal I/2022"

## Sumber: Iprice
Situs e-commerce atau marketplace online terpopuler di kuartal I 2022 masih Tokopedia. 157,23 juta orang mengunjungi halaman Tokopedia setiap bulan, menurut riset iPrice . Selama periode  yang  sama  tahun  lalu,  ada  135,08  juta  kunjungan,  yang  merupakan  peningkatan 16,40%. Jumlah keseluruhan pengunjung menurun dari 157,44 juta pada kuartal sebelumnya sebesar  0,13%.  Dengan  132,78  juta  pengunjung  bulanan,  Shopee  berada  di  urutan  kedua. Lazada  yang  berada  di  posisi  ketiga,  dengan  24,68  juta  pengunjung  bulanan,  adalah  yang berikutnya. Bukalapak juga menerima rata-rata 23,09 juta pengunjung setiap bulannya. Orami dan Blibli masing-masing memiliki 19,95 juta dan 16,32 juta pengunjung per bulan. Dengan 8,88 juta kunjungan bulanan, Ralali menempati urutan kesembilan. Sementara itu, dalam tiga bulan pertama tahun ini, Zalora memiliki 2,77 juta kunjungan bulanan. 3
Dapat  disimpulkan  bahwa  masyarakat  Indonesia  senang  melakukan  berbagai  aktivitas secara  online  saat  ini,  terutama  promosi  dan  transaksi  (penawaran/pembelian  produk), berdasarkan  data  dan  informasi  dari  banyak  penelitian  tersebut  (online). 4 Beberapa  aturan terkait e-commerce telah diatur dalam “ Undang-Undang Perdagangan (UU) Nomor 7 Tahun 2014  mengingat  pesatnya  pertumbuhan  industri  ini.  UU  Perdagangan  No.  7  tahun  2014 mengamanatkan regulasi e-commerce “ . 5
Karena  orang  dapat  berbelanja  tanpa  meninggalkan  rumah mereka  dan  dapat  memilih dari  berbagai  barang  dan  jasa  yang  ditawarkan  dengan  harga  yang  relatif  lebih  rendah, konsumen sangat diuntungkan dari ketersediaan e-commerce. Ini adalah tantangan yang baik
3 “ https://dataindonesia.id/digital/detail/daftar-ecommerce-dengan-pengunjung-terbanyak-per-kuartal- i2022 . ” 4 “ http://blog.indotrading.com/transaksi-e-commerce-terus-meningkat-tentukan-pilihan-anda- sekarang/, diakses pada tanggal 1 November 2022. ”
5 “ http://www.pajak.go.id/content/e-commerce-di-indonesia-sudah-diatur-dalam- uuperdagangan, diakses pada tanggal 1 November 2022. ”

## Perlindungan Hak Konsumen dalam E-Commerce: Perspektif Hukum Empiris
Replace Hery Setiawan, Moch.Ade Syukur Nur Alam
dan buruk. Karena kondisi ini memberikan kebebasan kepada klien untuk memilih produk atau layanan  yang  mereka  inginkan,  hal  itu  dianggap  positif.  Pelanggan  memiliki  pilihan  untuk memilih  jenis  dan  kualitas  barang  dan  jasa  yang  paling  sesuai  dengan  kebutuhan  mereka. Karena keadaan ini menempatkan klien pada posisi yang lebih buruk daripada pelaku usaha, yang dapat mengakibatkan ketidakbahagiaan dan kerugian, hal itu dipandang negatif. 6
Salah  satu  dari  berbagai  macam  faktor  yang  menyebabkan  tumbuhnya e-commerce di Indonesia adalah perkembangan internet yang semakin canggih. “ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik “ atau sering dikenal dengan UU ITE mengatur  tentang  perluasan e-commerce .  Sebagai  konsumen,  kita  harus  berhati-hati  saat melakukan pembelian. Transaksi e-commerce seringkali memerlukan kontrak antara klien dan pelaku  usaha. E-commerce pada  hakekatnya  merupakan  model  transaksi  jual  beli  kekinian yang  memanfaatkan  kemajuan  teknologi  seperti  internet  sebagai  media  transaksi.  Jual  beli adalah  jenis  perjanjian  yang  ditentukan  oleh  KUH  Perdata.  Landasan  pengikatan  perjanjian adalah  kehendak  para  pihak  yang  dituangkan  dalam  perjanjian;  wasiat  ini,  yang  dapat disampaikan  dalam  berbagai  bentuk,  baik  secara  sebuah  omongan  maupun  tulisan,  yang dimana mengikat para pihak terhadap segala akibat hukumnya. 7 Untuk memberikan kejelasan hukum  dalam  transaksi  elektronik,  telah disahkan “ Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008 tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (UU  ITE) “ .  Ini  melakukan  dua  tugas  utama: pertama,  mengklasifikasikan  perilaku  yang  memenuhi  syarat  sebagai  pelanggaran  hukum mengenai  eksploitasi  teknologi  informasi;  dan  kedua,  mengenal  transaksi  elektronik  dan dokumen  elektronik  dalam  konteks  perikatan  hukum  dan  hukum  pembuktian  (Teknologi Informasi). Kegiatan e-commerce kini memiliki landasan hukum sejak diakuinya transaksi dan dokumentasi elektronik.
Transaksi elektronik didefinisikan dalam Undang-Undang ITE yang secara resmi dikenal dengan “ Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, “ sebagai “kegiatan hukum yang  dilakukan  dengan  memanfaatkan  komputer,  komputer  elektronik,  dan/atau  media elektronik lainnya." Namun penting untuk mengingat masalah perlindungan informasi pribadi pengguna  internet.  Salah  satu  kategori  informasi  yang  harus  dilindungi  adalah  informasi pribadi tentang  konsumen.  Banyaknya  data  pribadi  konsumen  yang  digunakan  untuk  tujuan berbahaya tanpa persetujuan pemilik data menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia saat ini
6 “ Happy Susanto, Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan, Visi Media, Yogyakarta, 2008, hlm. 3. ” 7 “ Suharnoko, Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus, Kencana, Jakarta, 2004, hlm.3. ”
kurang  memiliki  perlindungan  yang  memadai  terhadap  hal  ini.  Karena  pelanggan  harus memberikan informasi seperti nama lengkap, nomor ponsel aktif, alamat rumah, dan alamat email mereka saat pertama kali mengaktifkan situs pembelian online yang dimaksud, informasi pribadi konsumen dicatat di situs tersebut. informasi yang bersifat digital. Bahkan jika klien ingin menggunakan situs dengan lebih banyak akses, ia harus mengunggah foto KTP dan foto dirinya  memegang  KTP.  Dalam  hal  ini,  pelanggan  telah  memberikan  informasi  pribadinya, yang dapat diakses dengan mudah oleh pengecer online tersebut. Untuk mencegah eksploitasi, informasi pribadi yang relevan dengan kewarganegaraan Indonesia, sebagaimana disebutkan sebelumnya (NIK, E-KTP, dan KK), diberikan prioritas tinggi. 8 Sejak penerapan program E- KTP,  dimana  pemerintah  mewajibkan  individu  Indonesia  untuk  memasukkan  data  pribadi sesuai dengan domisilinya selama proses pembentukan E-KTP, penyalahgunaan data pribadi menjadi kekhawatiran baru bagi Indonesia. Karena kurangnya keamanan, kebocoran data dapat terjadi  selama  proses  perekaman,  menempatkan  informasi  pribadi  dalam  bahaya  digunakan oleh pihak yang ceroboh. 9
Sekalipun  pelanggan  melakukan  ini  dengan  sadar  dan  atas  kehendak  bebas  mereka sendiri, toko online harus memastikan perlindungan informasi pribadi mereka. Jika diketahui bahwa  toko  online  tersebut  menjual  informasi  pribadi  pelanggan  dan  hal  tersebut mengakibatkan kerugian finansial, pelanggan dapat mengajukan tuntutan perdata atau pidana terhadap  toko  online  tersebut. 10 Sebaliknya,  metode  pembayaran  untuk  pembelian  online terhubung dengan informasi pribadi pelanggan. “ PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang PSTE, juga dikenal dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik “ , mengatur hal tersebut dalam Pasal 1 angka 29. Seperti yang terlihat pada  kasus  tahun  2020  di  Redmart  Lazada,  penyalahgunaan  data  pelanggan  dapat  terjadi konsekuensi negatif bagi pelanggan. Dalam hal ini, diketahui bahwa informasi pribadi hingga 1,1 juta pengguna situs web telah dicuri dan dijual secara online. Kenyamanan dan keamanan konsumen  dijaga  sebagai  bagian  dari  hak-hak  konsumen  berdasarkan “ Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 yang sering dikenal dengan UUPK “ .
Padahal  sudah  ada  Undang-Undang  yang  mengatur  transaksi  online.  Pelanggan, bagaimanapun,  tidak  selalu  dalam  posisi  yang  menguntungkan.  Faktor  utama  yang
8 “ Sautunnida, Lia. Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Studi Perbandingan Hukum Inggris dan Malaysia. Kanun Jurnal Ilmu Hukum 20,  No. 2 (2018): 369-384. https://doi.org/10.24815/kanun.v20i2.11159 ”
9 “ Aprilia, Mega Lois dan Prasetyawati, Endang. Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Pengguna Gojek. Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, No. 2 (2017): 90-105. https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.2202 ”
10 Ibid

## Perlindungan Hak Konsumen dalam E-Commerce: Perspektif Hukum Empiris
Replace Hery Setiawan, Moch.Ade Syukur Nur Alam
melemahkan  konsumen  biasanya  adalah  kurangnya  pengetahuan  hukum  dan  kesadaran konsumen  akan  hak-haknya;  Pelaku  usaha  memanfaatkan  skenario  ini  untuk  meningkatkan keuntungan  dengan  mengabaikan  kewajiban  yang  seharusnya  dibebankan  kepada  pelaku perusahaan. 11 Konsumen  harus  menikmati  perlindungan  hukum  yang  tidak  terbatas.  Ada Undang-Undang  perlindungan  konsumen,  tetapi  banyak  orang  tidak  menyadarinya.  mirip dengan bagaimana pembelian online atau e-commerce beroperasi. Jumlah toko online akhir- akhir  ini  semakin  meningkat,  dan  beberapa  di  antaranya  kini  menggunakan  jejaring  sosial untuk  aktivitas  jual  belinya  (jejaring  sosial).  Akibatnya,  banyak  yang  melakukan  penipuan untuk  keuntungan  pribadi.  Perkembangan  teknologi  modern  seperti  dua  mata  pisau  yang membutuhkan perawatan yang cermat dari segala sudut. Tidak dapat disangkal bahwa selain kelebihannya,  internet  juga  memiliki  sejumlah  efek  samping  yang  tidak  diinginkan  dan mengkhawatirkan,  seperti  pornografi,  kasus  penipuan,  dan  kejahatan  kekerasan,  yang semuanya berasal dari dunia online. 12 Akibatnya, perlindungan hukum diperlukan untuk hak- hak pelanggan yang terpengaruh dalam e-commerce , serta untuk pembocoran data konsumen e-commerce .

## 2. METODE PENELITIAN
Teknik  penelitian  terdiri  dari  dua  kata  yaitu  metode  dan  penelitian.  Teknik  dicirikan sebagai  cara  bekerja  dengan  sistem  yang  terkait  dengan  operasi  ilmiah  untuk  menemukan subjek atau objek studi sedemikian rupa sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, termasuk  validitasnya.  Sementara  penelitian  digambarkan  sebagai  proses  langsung pengumpulan  dan  analisis  data  untuk  mencapai  tujuan  tertentu  secara  metodis. 13 Kajian  ini menggunakan pendekatan hukum normatif, dimana hukum yang ditinjau mengonseptualisasikan standar atau norma yang dianut dalam masyarakat. Soerjono Soekanto dan  Sri  Mamudji  mendefinisikan  kajian  hukum  normatif  sebagai  kajian  hukum  dengan menggunakan  sumber  informasi  sekunder  seperti  literatur. 14 Strategi  ini  menggunakan pendekatan terhadap makalah, literatur, dan aturan serta regulasi terkait. Selain menggunakan sumber hukum utama, seperti peraturan perundang-undangan, sumber hukum sekunder yang
11 “ Lingga Ery Susanto, Perlindungan+konsumen, www.scribd.com, diakses pada tanggal 4 november 2022. ” 12 “ https://www.kominfo.go.id/content/detail/16770/kemkominfo-pertumbuhan-e-commerce- indonesiacapai-78-persen/0/sorotan_media. ”
13 “ Efendi, Jonaedi, and Ibrahim, Johnny. Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris (Jakarta, Prenada Media, 2018), 2-3. ”
14 “ Ishaq. Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi (Bandung, Penerbit Alfabeta, 2017), 66. ”
digali meliputi buku-buku hukum, jurnal hukum, dan teks atau artikel hukum, serta pandangan para profesional hukum yang diungkapkan di media. Pendekatan snow ball method digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum, dan teknik deskripsi digunakan untuk menganalisis bahan hukum,  yang  merupakan  metodologi  analisis  dasar  yang  tidak  dapat  dihindari.  Deskripsi mengacu pada istilah yang mendefinisikan bagaimana situasi atau posisi proposisi hukum atau non-hukum digambarkan sebagaimana adanya.

## 3. PEMBAHASAN

## 3.1 Tanggungjawab Para Pihak Dalam Transaksi Jual-Beli E- Commerce
Pada  hakekatnya  terdapat  hak  dan  kewajiban  tersendiri  bagi  setiap  orang  yang melakukan  perdagangan  elektronik.  Karena  penjual  ( merchant )  adalah  pihak  ketiga  yang menjual  barang  melalui  internet,  maka  ia  berkewajiban  untuk  memberikan  informasi  yang sebenarnya  dan  jujur  mengenai  komoditi  yang  dijualnya  kepada  pembeli  atau  konsumen. Pembeli/konsumen  wajib  membayar  penjual/pelaku  usaha.  Ia  juga  berhak  membela  barang yang  dijualnya  dari  tindakan  pembeli/konsumen  yang  mempunyai  maksud  jahat  dalam transaksi  jual  beli  yang  dilakukan  melalui  sarana  elektronik. 15 Dalam  operasi  jual  beli elektronik,  bank  berfungsi  sebagai  perantara,  memindahkan  uang  dari  pembeli  barang  ke penjual, atau lebih dikenal dengan buyer-sell , karena kemungkinan pembeli/konsumen yang ingin membeli produk dari penjual melalui internet berada di lokasi yang berbeda, sehingga mengharuskan  pembeli  tersebut  menggunakan  fasilitas  bank  untuk  melakukan  pembayaran atas harga produk yang dibeli dari penjual, seperti dengan cara transfer dana. Bahkan ketika pihak  terkait  tidak  bertemu  secara  fisik  tetapi  terhubung  melalui  media  online,  transaksi e- commerce dilakukan  oleh  pihak-pihak  tersebut.  Pihak  yang  menjual  barang  secara  online disebut  sebagai  penjual  atau  pelaku  usaha;  akibatnya,  penjual  bertanggung  jawab  untuk memberikan informasi yang akurat dan benar kepada pembeli atau konsumen tentang barang yang  mereka  jual.  Intinya,  setiap  pembeli  dan  penjual  elektronik  memiliki  serangkaian kewajiban yang unik. 16
Sistem pembayaran melalui internet merupakan salah satu permasalahan pada sistem e-commerce yang diterapkan. 17 Semua atau beberapa langkah ini harus disertakan dalam aliran pembayaran  yang  digunakan  oleh  sistem  pembayaran  online.  Perubahan  komunikasi  ini
15 “ Edmon Makarim, Kompilasi Hukum Telematika, Gravindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 77. ” 16 “ Pasal 9 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. ” 17 “ Indrajid, E-Commerce, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm. 80. ”

## Perlindungan Hak Konsumen dalam E-Commerce: Perspektif Hukum Empiris
Replace Hery Setiawan, Moch.Ade Syukur Nur Alam
menuntut  fokus  pada  peningkatan  keamanan  metode  pembayaran  di e-commerce agar  lebih aman dan terjamin. Akibatnya, diperlukan perantara (pihak ketiga) sebagai pendukung dalam transaksi e-commerce untuk  keamanan,  identifikasi,  dan  validasi. 18 Perintah  pembayaran ( payment  instruction )  digunakan  dalam  transaksi e-commerce berbasis  internet  oleh  pihak selain  pembeli  ( cardholder )  dan  vendor  ( merchant ). 19 Transaksi  online  menuntut  partisipasi pihak tambahan. Opsi pembayaran termasuk kartu debit, cek pribadi, transfer uang, dan kartu kredit seperti  BCA atau Master Card. Tempat di mana produk atau layanan dijual biasanya adalah tempat pembayaran dilakukan. 20 Kartu kredit diperlukan untuk transaksi online karena hampir semua teknologi yang tersedia saat ini memerlukan pembayaran kartu kredit. Pelanggan dan pengecer/pedagang terhubung melalui pihak ketiga seperti bank atau organisasi keuangan. Bank yang mengawasi rekening bank perusahaan akan menjembatani transaksi jika konsumen menggunakan  kartu  kredit  untuk  melakukan  pembelian  di  retailer  tertentu,  seperti www.ebay.com . 21
Saat melakukan pembayaran online, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain: 22
a) Security: Kata sandi dan informasi kartu kredit, misalnya, tidak boleh "dicuri" oleh orang yang tidak berwenang karena nantinya dapat digunakan untuk tujuan jahat.
b) Confidentiality :  Korporasi  harus  dapat  memastikan  bahwa  tidak  ada  orang  yang mengetahui  transaksi  tersebut,  selain  orang-orang  yang  diwajibkan  oleh  undang- undang untuk mengetahui informasi tersebut (misalnya bank).
c) Integrity: Sistem harus dapat memverifikasi keabsahan transaksi jual beli, yaitu bahwa harga  yang  disebutkan  dan  dibayarkan  hanya  berlaku  untuk  barang  dan  jasa  yang benar-benar diperoleh dan disepakati.
d) Authentication :  proses  pengecekan  kebenaran  secara  khusus.  Menurut  pernyataan masing-masing pihak, pembeli dan penjual adalah satu-satunya pihak dalam situasi ini yang dapat berdagang secara legal.
e) Authorization : sarana untuk menentukan keandalan dan daya beli pelanggan (ada dana yang dibutuhkan untuk melakukan transaksi jual beli).
18 “ Soon Yong Choi dkk, The Ekonomics of Electronic Commerce, Beijing, 2009, hlm. 412. ”
19 “ Muhammad Aulia Adnan, Aspek Hukum Protocol Pembayaran Visa/Mastercard Secure Elektronik Transaction (SET), 2008, hlm. 54. ”
20 “ www.articles mekanisme pembayaran internet.com, diakses tanggal 5 november 2022. ”
21 “ Jonathan Sarwono dan Tuty Martadiredja, Teori E-Commerce Kunci Sukses Perdagaangan di Internet, hlm. 89. ” 22 “ Indrajid, Op. Cit ., hlm. 8. ”
f) Assurance : Pelanggan dapat merasa yakin bahwa perusahaan saat ini memenuhi syarat untuk  melakukan  aktivitas  jual  beli  online  karena  persyaratan  ini  (tidak  melanggar hukum, memiliki sistem yang aman, dan sebagainya).
Pelaku usaha yang memasok barang melalui sistem elektronik wajib mengungkapkan informasi yang lengkap dan akurat tentang syarat-syarat kontrak, pembuat, dan produk yang dijual,  berdasarkan  Pasal  9  Undang-Undang  ITE.  Setiap  pelaku  usaha  yang  melakukan transaksi  elektronik  wajib  mengantongi  akreditasi  dari  lembaga  sertifikasi  yang  terpercaya, sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  10  ayat  (1)  Undang-Undang  ITE.  Selain itu,  saat  membuat situs  web e-commerce’ ,  penyelenggara  Agen  Elektronik  diharuskan  mematuhi  persyaratan tertentu, berikut: 23
a) kehati-hatian;
b) pengamanan dan terintegrasinya sistem Teknologi Informasi;
c) pengendalian pengamanan atas aktivitas Transaksi Elektronik;
d) efektivitas dan efisiensi biaya; dan
e) perlindungan konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Artinya, aturan tersebut di atas harus secara konsisten dan tepat diikuti oleh semua pihak  yang  terlibat  dalam  transaksi e-commerce .  Gagasan  utama  yang  memandu  transaksi online di Indonesia masih merupakan persoalan “kepercayaan” antara penjual dan pelanggan, menurut  pengamatan  dan  pengalaman.  Bagi  penjual  dan  pembeli,  khususnya  usaha  kecil, gagasan  tentang  keamanan  infrastruktur  transaksi  online,  seperti  konfirmasi  identitas penjual/pembeli, keamanan gateway pembayaran, serta keamanan dan keandalan situs web e- commerce ,  belum  menjadi  perhatian  utama.  perdagangan  nominal  yang  melibatkan  jumlah yang  relatif  kecil  hingga  perdagangan  bernilai  sedang-tinggi  (misalnya  transaksi  jual  beli melalui jejaring sosial, komunitas online, toko online, atau blog). Besarnya tuduhan penipuan adalah salah satu indikatornya berdasar apa yang disampaikan Kementerian Komunikasi dan Informatika  kepada  polisi  dan  penyidik  melalui  internet  dan  media  telekomunikasi  lainnya. Dalam kondisi seperti ini, sebaiknya kita lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi online, dengan  mengutamakan  faktor  keamanan  dan  kehati-hatian  bertransaksi  sebagai  perhatian utama dalam melakukan transaksi jual beli online. Dengan demikian para pihak harus berhati- hati dalam melakukan Transaksi Elektronik.memperhatikan: 24 a. kejujuran; b. prinsip kehati-
23 “ Pasal 38 ayat (1) PP Nomor 82 TAHUN 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik. ” 24 “ Pasal 46 ayat (2) PP Nomor 82 TAHUN 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik. ”

## Perlindungan Hak Konsumen dalam E-Commerce: Perspektif Hukum Empiris
Replace Hery Setiawan, Moch.Ade Syukur Nur Alam
hatian; c. keterbukaan; d. akuntabilitas; dan f. keadilan. Secara alami, pihak yang  dirugikan dapat menuntut ganti rugi dari orang yang melanggar aturan sebelumnya jika dilanggar atau diabaikan.  Penulis  mengklaim  bahwa  ketika  melakukan  transaksi  jual  beli  online,  pembeli harus  waspada,  teliti,  dan  mengetahui  penawaran  yang  dilakukan  oleh  pelaku  usaha.  Jarang sekali  pelaku  usaha  menyediakan  barang  fiktif  dengan  diskon  besar-besaran  dalam  upaya menjaring pembeli. Pelanggan harus memastikan vendor memiliki nomor telepon kontak selain alamat lengkap sebelum melakukan pemesanan. Pertama, hubungi jika Anda tertarik dengan hal-hal  yang  ditawarkannya.  Pelanggan  biasanya  langsung  menelepon  penjual  untuk memastikan bahwa produk tersebut ada sebelum meminta informasi lebih lanjut tentang produk yang ingin dibelinya. Sesuai kesepakatan, konsumen langsung mengirimkan harga barang dan menerimanya.  Pelanggan  dapat  mengurangi  dampak  kerugian  dengan  secara  konsisten berkomunikasi  atau  bertanya  tentang  barang  yang  ingin  mereka  peroleh  dari  pelaku perusahaan.  Selain  itu,  sesuai  dengan “ Pasal  49  PP  Nomor  82  Tahun  2012  tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik “ dan khususnya untuk memenuhi tuntutan pelaku usaha dalam transaksi e-commerce , khususnya yaitu:
1. Pelaku  Usaha  yang  bertransaksi  bisnis  secara  online  wajib  memberikan  informasi yang lengkap dan akurat mengenai syarat-syarat kontraknya, pemasoknya, dan barang yang dijualnya.
2. Pelaku  usaha  harus  memberikan  pengungkapan  yang  komprehensif  tentang penawaran kontrak atau iklan.
3. Jika klien ingin mengembalikan barang karena tidak memenuhi ketentuan perjanjian atau memiliki cacat tersembunyi, bisnis harus memberi mereka tenggat waktu.
4. Pelaku usaha wajib memberikan keterbukaan terkait barang yang dikirimkan.
5. Pelaku usaha tidak dapat memaksa pelanggan untuk membayar barang yang disuplai tanpa dasar kontrak.
Undang-Undang Perdagangan juga mengamanatkan bahwa semua pelaku bisnis yang menangani produk atau layanan melalui sistem elektronik menyediakan data yang akurat dan komprehensif  serta  informasi lainnya.  Setiap  pelaku  usaha  yang  melakukan  transaksi  bisnis harus  mematuhi  aturan  yang  digariskan  oleh  Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik,  yang  melarang  penggunaan  sistem  elektronik  yang  tidak  sesuai  dengan  data dan/atau  informasi.  Kemudian,  dalam  Pasal  12  ayat  (3),  Undang-Undang  ITE  menyatakan bahwa  barangsiapa  yang  melanggar  syarat-syarat  kewajiban  dalam  transaksi  elektronik bertanggung  jawab  atas  segala  kerugian  dan  akibat  hukum  yang  terkait.  Dengan  kata  lain,
setiap  orang  bertanggung  jawab  atas  segala  kerugian  yang  ditimbulkan  oleh  kelemahan keamanan  dalam  transaksi  elektronik  tersebut.  Semua  pihak  dalam  transaksi  elektronik diharuskan  untuk  selalu  bersikap  jujur.  Sistem  Elektronik  yang  telah  disepakati  tersebut selanjutnya harus digunakan oleh para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik. Kecuali para  pihak  secara  khusus  menyatakan  lain,  transaksi  elektronik  terjadi  ketika  penawaran transaksi  pengirim  diterima  dan  disetujui  oleh  penerima.  Pernyataan  penerimaan  elektronik diperlukan  untuk  menyetujui  penawaran  transaksi  elektronik. 25 Dokumen  elektronik  yang secara rutin dibuat oleh merchant dan memuat persyaratan yang harus dipatuhi oleh pelanggan dicantumkan  dalam  perjanjian,  namun  isinya  tidak  memberatkan  konsumen.  Perlindungan hukum kedua belah pihak juga memanfaatkan larangan dan pembatasan tersebut. Perlindungan hukum bagi kedua belah pihak antara lain sebagai berikut:
a. Perlindungan  hukum  bagi  pedagang  terutama  ditonjolkan  dalam  hal  pembayaran; pedagang meminta konsumen untuk menyelesaikan pembayaran penuh dan kemudian mengkonfirmasi pembayaran; barulah pengiriman barang pesanan akan dilakukan.
b. Pelanggan  dilindungi  secara  hukum  oleh  garansi,  yang  memungkinkan  mereka mengembalikan atau menukar barang jika tidak sesuai pesanan.
c. Privasi  Data  pribadi  pengguna  media  elektronik  harus  dilindungi  secara  hukum. Pemberian informasi tersebut harus disertai dengan persetujuan pemilik data pribadi tersebut.
Bagi  para  pihak  yang  melakukan  transaksi e-commerce ,  ini  semacam  perlindungan hukum, “ Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dikumpulkan menjadi karya intelektual, situs internet dan karya intelektual yang tergabung di dalamnya dilindungi sebagai hak atas kekayaan intelektual ,” menurut Pasal 25 Undang-Undang ITE.
Transaksi Elektronik dapat dilakukan oleh Pengirim atau Penerima secara langsung, melalui pihak yang diberi kuasa olehnya, atau melalui Agen Elektronik. Pihak yang bertanggung jawab atas  segala  akibat  hukum  dalam  penyelenggaraan  Transaksi  Elektronik,  sebaliknya,  diatur sebagai berikut: 26
a. Jika dilakukan sendiri, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab para pihak yang bertransaksi;
b. Jika  dilakukan  melalui  pemberian  kuasa,  segala  akibat  hukum  dalam  pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab pemberi kuasa; atau
25 “ Pasal 20 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. ” 26 “ Pasal 21 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. ”

## Perlindungan Hak Konsumen dalam E-Commerce: Perspektif Hukum Empiris
Replace Hery Setiawan, Moch.Ade Syukur Nur Alam
c. Jika  dilakukan  melalui  Agen  Elektronik,  segala  akibat  hukum  dalam  pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab penyelenggara Agen Elektronik.
Sementara itu, penyelenggara Agen Elektronik bertanggung jawab atas segala akibat hukum apabila suatu Transaksi Elektronik hilang karena tidak berfungsinya Agen Elektronik sebagai  akibat  perbuatan  langsung  pihak  ketiga  terhadap  Sistem  Elektronik.  Ketentuan  ini, bagaimanapun, tidak berlaku jika dapat dibuktikan bahwa ada kasus force majeure, kesalahan pengguna atau kelalaian besar di pihak mereka. 27

## 3.2 Upaya Hukum dalam Transaksi E-Commerce
Pengamanan  hukum  juga  dapat  diterapkan  untuk  melindungi  konsumen  dalam transaksi e-commerce .  Ketika  terjadi  konflik  antara  pelaku  korporasi  dan  pelanggan,  upaya hukum  ini  digunakan.  Menurut  Undang-Undnag  PK,  salah  satu  hak  konsumen  adalah memperoleh advokasi, perlindungan, dan penyelesaian sengketa secara efektif. 28 Memberikan imbalan,  kompensasi,  dan/atau  penggantian  atas  kerugian  yang  diderita  akibat  penggunaan barang  dan/atau  jasa  yang  diperdagangkan  merupakan  kewajiban  pelaku  usaha  lainnya. 29 Menurut  Pasal  23  Undang-Undang  PK,  Apabila  pelaku  usaha  manufaktur  dan/atau  pelaku usaha penyalur menolak untuk menanggapi dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen,  maka  konsumen  berhak  menggugat  para  pihak  yang  terlibat  dan  diselesaikan perselisihannya  melalui  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK)  atau  dengan mengajukan gugatan di pengadilan tempat tinggal mereka(konsumen).  Ada dua kemungkinan, menurut Undang-Undang PK, penyelesaian pengaduan nasabah yaitu: 30
1) “ Setiap  orang  dapat  mengajukan  gugatan  terhadap  pihak  yang  menyelenggarakan Sistem  Elektronik  dan/atau  menggunakan  Teknologi  Informasi  yang  menimbulkan kerugian .”
2) “ Masyarakat  dapat  mengajukan  gugatan  secara  perwakilan  terhadap  pihak  yang menyelenggarakan  Sistem  Elektronik  dan/atau  menggunakan  Teknologi  Informasi yang  berakibat  merugikan  masyarakat,  sesuai  dengan  ketentuan  Peraturan Perundang-undangan .”
Sesuai  dengan  Peraturan  Perundang-undangan,  anggota  masyarakat  dapat mengajukan gugatan secara class action terhadap pihak yang menguasai Sistem Elektronik atau
27 “ Pasal 21 ayat (4) dan (5) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. ” 28 “ Pasal 4 huruf e UU PK. ” 29 “ Az. Nasution, Konsumen dan Hukum, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hlm. 178. ” 30 “ Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, Hukum Perlindungan Konsumen, Madar Maju, Bandung, 2000, hlm. 63. “
menggunakan teknologi informasi untuk merugikan lingkungan sekitar. Tujuan dari gugatan perwakilan adalah untuk memungkinkan sekelompok orang yang memiliki kepentingan dalam suatu  masalah  untuk  mengajukan  tuntutan  atau  pembelaan  terhadap  seseorang  tanpa  harus menyertakan semua anggota kelompok. 31
Setelah itu, masalah perdata dapat diselesaikan melalui transaksi elektronik atau melalui organisasi lain untuk penyelesaian sengketa alternatif seperti arbitrase, negosiasi, mediasi, dan konsiliasi. Undang-Undang Arbitrase mengatur penyelesaian sengketa secara online melalui e- mail,  yang  memungkinkan  para  pihak  untuk  menyelesaikan  masalah  tersebut  tanpa  harus bertemu  langsung.  Kenyataannya,  penyelesaian  sengketa e-commerce Indonesia  tidak sepenuhnya  online. 32 Kriteria  berikut  harus  dipenuhi  agar  konsumen  dapat  mengajukan gugatan  dalam  sengketa  konsumen,  terlepas  dari  jenis  kerugian  yang  diderita  atau  besarnya kerugian, yang harus diingat:
1) Kepentingan penggugat (konsumen) tidak dapat ditentukan hanya oleh jumlah dolar dari kerusakan;
2) Setiap  orang,  termasuk  konsumen  kecil  dan  tidak  mampu,  harus  memiliki  akses terhadap keadilan; dan
3) Integritas badan peradilan harus dijaga.
4) Sebab,  Undang-Undang  PK  menganut  paham  tanggung  jawab  produk  yang dituangkan  dalam  Pasal  19  dan  28  Undang-Undang  PK.  Hal  ini  berbeda  dengan pengertian  beban  pembuktian  konvensional  yang  menyatakan  bahwa  merupakan tanggung jawab penggugat (pelanggan) untuk menetapkan adanya unsur kesalahan. Dengan adanya konsep tanggung jawab produk ini, maka konsumen yang menggugat pelaku usaha cukup membuktikan bahwa produk yang dibelinya dari pelaku dirugikan pada  saat  diserahkan  oleh  pelaku  dan  bahwa  kerugian  tersebut  menyebabkan konsumen mengalami kerugian atau kecelakaan. 33
Pernyataan  tersebut  di  atas  menunjukkan  bahwa  mengajukan  sengketa  konsumen mungkin tidak sesulit yang dipikirkan kebanyakan klien. Karena merupakan tanggung jawab pelaku usaha untuk membuktikan jika ada komponen kesalahan dalam penyelesaian gugatan konsumen di pengadilan. Tahap selanjutnya adalah membuat kasus hukum untuk itu. Alat bukti berikut dapat dimanfaatkan oleh konsumen di pengadilan karena alat bukti elektronik diakui
31 “ Tinjauan Mengenai Gugatan Class Actions dan Legal Standing Di Peradilan Tata Usaha Negara, http://wonkdermayu.wordpress.com, diakses pada tanggal 6 november 2022. ”
32 “ Karina Lesty WP, Perjanjian Jual Beli dalam Transaksi E-commerce, 2011, http://repository.unila.ac.id, diakses pada tanggal 6 november 2022. ” 33 “ N.H.T Siahaan , Op .Cit , hlm. 17. ”

## Perlindungan Hak Konsumen dalam E-Commerce: Perspektif Hukum Empiris
Replace Hery Setiawan, Moch.Ade Syukur Nur Alam
sebagai alat bukti yang sah di pengadilan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang ITE:
a. Bukti transfer atau bukti pembayaran.
b. SMS atau e-mail yang menyatakan kesepakatan untuk melakukan pembelian.
c. Nama, alamat, nomor telepon, dan nomor rekening pelaku usaha.
Padahal,  penulis  percaya  bahwa  keamanan  adalah  salah  satu  komponen  terpenting dalam transaksi internet. Keamanan dunia maya dapat dicapai dengan tiga cara berbeda: yang pertama adalah teknologi, yang kedua adalah sosiokultural-etis, dan yang ketiga adalah legal. Sangat  penting  untuk  memiliki  rencana  teknologi  untuk  menangani  gangguan  keamanan karena tanpanya, jaringan dapat dengan mudah dilanggar atau diakses secara ilegal dan tanpa otorisasi.  Oleh  karena  itu,  strategi  jenis  ketiga,  tindakan  legal  dan  sosiokultural-etis,  sangat penting.  Dalam  hal  terjadi  pelanggaran  maka  pendekatan  hukum  yaitu  dengan  adanya peraturan perundang-undangan yang menguntungkan akan memberikan kejelasan dan menjadi landasan  bagi  penegakan  hukum.  prinsip hukum  bahwa  setiap  orang  yang  merugikan  orang lain harus memikul tanggung jawab atas perbuatannya diadopsi. Dalam hal ini, nasabah dapat mengajukan tuntutan penggantian/ganti rugi kepada pelaku usaha, yang meliputi penerimaan uang kembali, barang atau jasa pengganti dengan kualitas yang sama atau lebih baik, perawatan medis, dan ganti rugi sesuai dengan persyaratan hukum. Namun, sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang, menyelesaikan konflik di luar pengadilan tidak membebaskan seseorang dari tanggung jawab pidana. Oleh karena itu, pelanggar dalam transaksi konsumen dapat dikenakan sanksi  baik  administratif  maupun  pidana.  Undang-Undang  ITE  memiliki  sanksi  pidana kumulatif,  yang  menggabungkan  waktu  penjara  dan  denda.  Secara  khusus,  larangan pelanggaran e-commerce Pasal 45 ayat (2) berbunyi sebagai berikut:
“ Setiap  Orang  yang  memenuhi  unsur  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  28  ayat  (1)  atau ayat (2) yaitu tentang Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan beritabohong dan  menyesatkan  yang  mengakibatkan  kerugian  konsumen  dalam  Transaksi  Elektronik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). ”
Setiap  orang  dengan  sengaja  memanipulasi,  membuat,  mengubah,  menghapus,  atau dengan  cara  lain  menghancurkan  informasi  dan/atau  dokumen  elektronik  secara  melawan hukum agar dianggap sebagai data asli. Pasal ini melakukan tindak pidana pengubahan data agar  menjadi  data  asli.  Siapa  pun  yang  melanggar  Undang-Undang  ini  diancam  dengan hukuman sel/penjara hingga 12 tahun dan/atau denda Rp. 12.000.000.000,00 baik. (12 miliar
rupiah). 34 Selain  sanksi  pidana,  pelanggar  juga  diberi  sanksi  administratif  sebagaimana dimaksud pada “ Pasal 84 ayat (2) PP No. 8 Tahun 2012 yang dapat berupa: “
a) teguran tertulis;
b) denda administratif;
c) penghentian sementara; dan
d) dikeluarkan dari daftar izin.
Tentunya, pengenaan denda, sanksi pidana, dan sanksi administratif bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan hukum dalam menjalankan perusahaannya melalui transaksi online akan  membatasi  dan mencegah  terulangnya  preseden  negatif  tersebut.  Seharusnya  tidak ada lagi penipuan transaksi online dengan penerapan UU ITE.

## 3.3 Perlindungan Hukum Terhadap Kebocoran Data Konsumen E-Commerce
Setiap  orang  memahami  pentingnya  melindungi  hak  privasi  mereka,  yang  dapat mengakibatkan  perselisihan  keputusan  pengadilan  di  Inggris  yang  kemudian  menyebar  ke Amerika Serikat. Rancangan paling awal dari undang-undang hak atas privasi, berjudul “ The Right to Privacy ”, ditulis oleh Samuel Warren dan Louis Brandels dan diterbitkan di Harvard Statute  Review  Vol.  IV  No.5  tanggal  15  Desember  1980.. 35 Dengan  merinci  jangkauan kekuasaan seseorang untuk melindungi hak pribadinya, William L. Prosser menyelesaikan draf yang dimulai oleh Samuel Warren dan Louis Brandels. Kebijakan privasi untuk data pribadi yang disampaikan oleh konsumen selama pendaftaran dalam aktivitas e-commerce telah dibuat untuk menunjukkan akuntabilitas saat melakukan pembelian online. Kebijakan privasi harus mudah  diakses  setiap  kali  Anda  menyelesaikan  transaksi  online  karena  berfungsi  sebagai aturan  perilaku  dalam  aktivitas  transaksi e-commerce yang  harus  diikuti  oleh  pengguna, pedagang, dan pemilik situs belanja online. 36
“ Undang-Undang  ITE  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2019  tentang Pengaturan  Pengawasan  PSTE  Kebijakan  Privasi  Pada  Situs  Jual  Beli  Online, ” Menurut Hukum  Positif  di  Indonesia.  Sedangkan  Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika  di Indonesia  membidangi e-commerce (Kemenkominfo).  Selanjutnya,  untuk  melindungi  data konsumen e-commerce melalui sistem kebijakan privasi pada situs belanja online, pemerintah sedang  menyusun  peraturan  perundang-undangan  yang  akan  lebih  khusus  mengatur
34 “ Pasal 51 UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE “
35 “ Djafar, W. Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Lanskap, Urgensi dan Kebutuhan Pembaruan. Seminar Hukum dalam Era Analisis Big Data, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum UGM 26 (2019): 1-14. ”
36 “ Indriani, M. Perlindungan Privasi dan Data Pribadi Konsumen Daring Pada Online Marketplace System. Justitia Jurnal Hukum 1, No. 2 (2017): 191-208. http://dx.doi.org/10.30651/justitia.v1i2.1152 “

## Perlindungan Hak Konsumen dalam E-Commerce: Perspektif Hukum Empiris
Replace Hery Setiawan, Moch.Ade Syukur Nur Alam
perlindungan  hak  privasi  konsumen,  antara  lain  Rancangan  Peraturan  Menteri  tentang Perlindungan  Data  Pribadi  yang  merupakan  kelanjutan  dari “ Peraturan  Pemerintah  No.  71 Tahun 2019, “ dan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. 37
Perlindungan  hukum  terhadap  kebocoran  data  konsumen e-commerce sudah seharusnya dijamin dalam Undang-Undang PK dalam Pasal 4 huruf a yang berbunyi “hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.” Hak pelanggan atas keamanan dan kenyamanan saat berbelanja dijamin oleh Undang-Undang PK, meskipun tidak disebutkan secara tegas bahwa data pelanggan harus diamankan. Jika hak-hak tersebut  tidak  ditegakkan,  ketentuan  Undang-Undang  PK  tentang  perlindungan  konsumen dilanggar. Selain itu, Pasal 30 Ayat 1 Undang-Undang ITE mengatur keamanan data konsumen yang  berbunyi “setiap  orang  dengan  sengaja  tanpa  hak  atau  melawan  hukum  mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun.” Selebihnya dilanjutkan dalam ayat (2)  yang  berbunyi “setiap  orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  atau  melawan  hukum mengakses  komputer  dan/atau  sistem  elektronik  dengan  cara  apapun  dengan  tujuan  untuk memperoleh  informasi  elektronik  dan/atau  dokumen  elektronik.” Lalu,  ayat  (3)  Pasal  yang sama  yang  berbunyi “Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  atau  melawan  hukum mengakses  Komputer  dan/atau  Sistem  Elektronik  dengan  cara  apa  pun  dengan  melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.” Dan mengenai hukuman pidana yang akan dijatuhkan jika terdapat pelanggaran terhadap Pasal 30 ayat (1), disebutkan dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang  ITE  yang berbunyi “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).” Dilanjutkan jika melanggar Pasal 30 ayat (2), disebutkan dalam Pasal 46 ayat (2) yang berbunyi “Setiap  Orang  yang  memenuhi  unsur  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  30  ayat  (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp700.000.000,00  (tujuh  ratus  juta  rupiah).” Terakhir  mengenai  pelanggaran  yang  terjadi pada Pasal 30 ayat (3), disebutkan hukum pidananya dalam Pasal 46 ayat (3) yang berbunyi “Setiap  Orang  yang  memenuhi  unsur  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  30  ayat  (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).” Ungkapan artikel memastikan bahwa hak-hak konsumen  dilindungi  secara  hukum  jika  terjadi  kebocoran  data.  Salah  satu  Undang-Undang
37 “ Dewi, Sinta, dan G. Gumelar. Perlindungan Privasi dan Data Pribadi Dalam Era Ekonomi Digital di Indonesia. Jurnal Vej 4, No. 1 (2018): 88-110. https://doi.org/10.25123/vej.2916 “
internasional yang mengatur e-commerce di Uni  Eropa,  yaitu European Union Directive  on Electronic  Commerce ,  juga  dikenal  sebagai EU  Directive  on  e-commerce ,  menetapkan pedoman bagi pihak yang terlibat dalam operasi belanja online ( Business to Business/B2B ). Ini berisi Ini informasi tentang strategi hukum yang akan diterapkan bagi para pihak di yurisdiksi dan  kekuasaan  kehakiman  jika  ada  masalah  hukum  dengan  aktivitas  pembelian  online. Cakupan wilayah yang diterapkan dengan interpretasi aturan ini dijelaskan dalam Pasal 3 (1) EU Directive on e-commerce , khususnya:
a) Peraturan hukum privat internasional yang biasa digunakan dalam transaksi jual beli online.
b) Aturan hukum perdata internasional berlaku untuk Aturan IPL dari negara pendirian penyedia layanan masyarakat informasi (ISSP), yang sering digunakan dalam setiap transaksi e-commerce.
c) Untuk  mencegah  penerapan atau  pelarangan  hukum  perdata  internasional,  topik ini telah diatur secara ketat oleh sistem hukum nasional yang berlaku bagi para pihak.
Hukum internasional yang mengatur perlindungan hak privasi dalam aktivitas belanja online diatur oleh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), sebuah organisasi antar pemerintah yang beranggotakan 29 negara dari Uni Eropa, Australia, Selandia Baru,  dan  Amerika  Serikat.  Serikat  menandatangani  perjanjian  yang  menciptakan  standar untuk perlindungan data pribadi selama aktivitas perdagangan elektronik di pasar internasional. Tujuan perjanjian tersebut adalah untuk mendorong semua anggota OECD untuk terlibat dalam pengembangan  peraturan  nasional  yang  mengartikulasikan  prinsip-prinsip  khusus  untuk melindungi  kebebasan  dan  privasi  pribadi  sehubungan  dengan  data  pengguna  yang dikumpulkan di situs Internet dan disimpan dalam cookie. Hal ini dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan  informasi.  Semua  anggota  OECD  diwajibkan  untuk  mematuhinya  karena merupakan kerangka hukum yang diakui secara internasional. Arahan, The EU Directive on the  Protection  of  Consumers  in  respect  of  Distance  Contracts ,  dan  perlindungan  konsumen dari ketentuan kontrak yang tidak adil, juga menjamin selama penjualan dengan munculnya Undang-Undang  yang  berlaku  di  Uni  Eropa.  ,  merupakan  peraturan  hukum  yang  memuat aturan tentang perlindungan data konsumen dalam kegiatan belanja online di Uni Eropa. Uni Eropa  diwajibkan  untuk  membuat  kebijakan  privasi  yang  membebankan  kewajiban  kepada para  pihak  untuk  menjunjung  tinggi  ketentuan  Petunjuk  UE  dan  melarang  tindakan  yang melanggar  hukum,  seperti  tidak  mengungkapkan  semua  informasi  yang  relevan  mengenai tujuan  dan  prosedur  pemrosesan  data  konsumen  secara  online.  Semua  bisnis  yang

## Perlindungan Hak Konsumen dalam E-Commerce: Perspektif Hukum Empiris
Replace Hery Setiawan, Moch.Ade Syukur Nur Alam
memproduksi barang untuk perdagangan online serta yang memproduksi kartu kredit tunduk pada  undang-undang  ini  (perusahaan).  Sebagaimana  disebutkan  dalam  rangkuman  di  atas, Undang-Undang  perlindungan  konsumen  Indonesia  dinilai  tidak  cukup,  dan  Rancangan Undang-Undang  Perlindungan  Data  Pribadi  diperlukan  karena  pelaku  korporasi  atau  orang yang  memanfaatkan  data  pribadi  konsumen  tidak  secara  eksplisit  menentukan  perlindungan mereka.  Akibatnya,  perlindungan  legislatif  terhadap  kebocoran  data  pelanggan e-commerce dianggap tidak efektif di Indonesia.

## 4. KESIMPULAN
Dari seluruh hasil yang tertera maka ditariklah kesimpulannya berikut teruraikan:
1) Terkait  dengan  definisi  “perdagangan  dengan  sistem  elektronik”,  aturan e-commerce Undang-Undang  ITE  telah  memberikan  kepastian  dan  kejelasan  kepada  pedagang, penyelenggara, dan klien. Para pihak dilindungi secara hukum oleh ketentuan perjanjian jual  beli  media  online,  khususnya  oleh  peraturan  pedagang  yang  diakui  bersama  dan Pasal 25 Undang-Undang ITE, yang mengatur penguasaan informasi pribadi konsumen dan pedagang.
2) Di  Indonesia,  konsumen  yang  dirugikan  dalam  transaksi  e-commerce  memiliki  dua pilihan untuk mendapatkan upaya hukum: non litigasi melalui lembaga nirlaba (YLKI), Direktorat Perlindungan Konsumen Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Badan Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK),  dan  pengusaha.  Pilihan  kedua  adalah menempuh  jalur  hukum,  yaitu  membuat  pengaduan  polisi  atau  mengajukan  kasus  ke pengadilan.
3) Pemilik layanan yang menekankan fungsionalitas di atas keamanan harus disalahkan atas pelanggaran data konsumen e-commerce karena mereka menciptakan kerentanan (celah) yang dapat digunakan untuk pencurian data konsumen e-commerce. Hukum positif saat ini  (Undang-Undang  ITE  dan  Undang-Undang  PK)  dianggap  tidak  efektif  karena konsumen  yang  dirugikan  oleh  penggunaan  data  pribadinya  untuk  tujuan memberikan keuntungan pada perusahaan tertentu tidak secara jelas dinyatakan dilindungi, sehingga perlindungan terhadap e- Kebocoran data konsumen perdagangan masih perlu diperkuat secara  hukum  dengan  disahkannya  Rancangan  Undang-Undnag  Perlindungan  Data Pribadi.

## 5. REFERENSI
Abdul Hakim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, Bisnis E-Commerce: Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.
Abdul  Wahid  dan  Mohhamad  Labib,  Kejahatan  Mayantara  (cyber  crime),  Refika  Aditama,
Malang, 2005.
Aco, Ambo, and Hutami Endang. "Analisis Bisnis E-Commerce pada Mahasiswa Universitas Islam  Negeri  Alauddin  Makassar."  Jurnal  INSYPRO  (Information  System  and Processing) 2, no. 1 (2017). 1-13. https://doi.org/10.24252/insypro.v2i1.3246
Ahmadi  Miru  dan  Sutarman  Yodo,  Hukum  Perlindungan  Konsumen,  PT.  Raja  Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
Aprilia, Mega Lois dan Prasetyawati, Endang. “Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen  Pengguna  Gojek.”  Mimbar  Keadilan  Jurnal  Ilmu  Hukum  Universitas  17 Agustus 1945 Surabaya, (2017). 90-105. https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.2202
Assafa Endeshaw, Hukum E-Commerce dan Internet Dengan Fokus di Asia Pasifik, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007.
Budhi,  G.  S.  “Analisis  Sistem  E-Commerce  Pada  Perusahan  Jual-Beli  Online  Lazada Indonesia.” Elinvo (Electronics, Informatics, and Vocational Education) 1, No. 2 (2016). 78-82. https://doi.org/10.21831/elinvo.v1i2.10880
Dewi,  Sinta,  and  G.  Gumelar.  "Perlindungan  Privasi  dan  Data  Pribadi  Dalam  Era Ekonomi Digital di Indonesia." Jurnal Vej 4, no. 1 (2018). 88-110. https://doi.org/10.25123/vej.2916
Dikdik  M.  Arief  Mansur  dan  Elisatris  Dultom,  Cyber  Law  :  Aspek  Hukum  Teknologi Informasi, Refika Aditama, Bandung,
Djafar, W. “Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Lanskap, Urgensi dan Kebutuhan Pembaruan.”  Seminar  Hukum  dalam  Era  Analisis  Big  Data,  Program  Pasca  Sarjana Fakultas  Hukum  UGM  26  (2019).  1-14.  Indriani,  M.  “Perlindungan  Privasi  dan  Data Pribadi Konsumen Daring Pada Online Marketplace System.”
Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Hukum tentang Perlindungan Konsumen, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.
Happy Susanto, Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan, Visi Media, Yogyakarta, 2008. Happy Susanto, Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan, Visi Media, Yogyakarta, 2008. Haris Faulidi Asnawi, Transaksi Bisnis e-commerce perspektif Islam, Magistra Insania Press,
Yogyakarta, 2004.
Replace Hery Setiawan, Moch.Ade Syukur Nur Alam
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/14/daftar-negara-paling-sering-belanja- online-indonesia-peringkat-ke-5
https://dataindonesia.id/digital/detail/daftar-ecommerce-dengan-pengunjung-terbanyak-per- kuartal-i2022 .
https://news.schoolmedia.id/lipsus/Indonesia-Peringkat-Empat-Pengguna-Internet-Dunia- Namun-Banyak-Penyalahgunaan-2600
https://www.kominfo.go.id/content/detail/16770/kemkominfo-pertumbuhan-e-commerce- indonesiacapai-78-persen/0/sorotan_media
Jimmy  Joses  Sembiring,  Cara  Menyelesaikan  Sengketa  di  Luar  Pengadilan,  Visi  Media,
Jakarta, 2011.
Justitia Jurnal Hukum 1, No. 2 (2017). 191-208. http://dx.doi.org/10.30651/justitia.v1i2.1152
M. Arsyad Sanusi, E-Commerce: Hukum Dan Solusinya, PT Mizan Grafika Sarana, Jakarta, 2007.
Munir  Fuady, Pengantar Hukum  Bisnis:  Menata Bisnis Modern di Era  Global, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
Oktavia, Adinda, Precia Jacey, and Zahra Latifah. "Pengaturan Safe Harbor Dan Privacy Shield Dalam  Perlindungan  Data  Privasi  Di  Uni  Eropa  Dan  Amerika  Serikat."  PROSIDING (2020). 208-229.
Onno W. Purbo dan Aang Arif Wahyudi, Mengenal e-Commerce, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2001. Rahayu Hartini, Hukum Komersial, UMM Press, Malang, 2006.
Peraturan Pemerintah Nomor  71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  82  tahun  2012  Tentang  Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik
Pradana, Mahir. “Klasifikasi Bisnis E-Commerce Di Indonesia.” MODUS Universitas Telkom 27, No. 2 (2015).
Ramli, Tasya Safiranita. "Prinsip Prinsip Cyber Law Pada Media Over The Top ECommerce Berdasarkan  Transformasi  Digital  Di  Indonesia."  Jurnal  Legislasi  Indonesia  16,  No.  3 (2019). 392-398. https://doi.org/10.54629/jli.v16i3.485
Reza, Faisal. "Strategi promosi penjualan online lazada. co. id." Jurnal kajian komunikasi 4, no. 1 (2016). 64-74. https://doi.org/10.24198/jkk.v4i1.6179
Robintan Sulaiman, Cyber Crimes : Perspektif E-Commerce Crime, PT. Deltacitra Grafindo, Jakarta, 2002.
Sanusi, M. Arsyad, E-Commerce Hukum dan Solusinya, PT. Mizan Grafika Sarana, Bandung,
2001.
Sautunnida,  L.  “Urgensi  Undang-Undang  Perlindungan  Data  Pribadi  di  Indonesia:  Studi Perbandingan  Hukum  Inggris  dan  Malaysia.”  Kanun  Jurnal  Ilmu  Hukum  20,  No.  2 (2018). 369-384. https://doi.org/10.24815/kanun.v20i2.11159
Shidarta,  Hukum  Perlindungan  Konsumen  Indonesia,  PT.Gramedia  Widiasarana  Indonesia,
2006.
Suyud  Margono,  ADR  (Alternative  Dispute  Resoluttion)  &  Arbitrase,  Ghalia,  Indonesia, Bogor, 2004.
Undang  Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UndangUndang  Nomor 11 Tahun  2008  tentang  Informasi  Dan  Transaksi  Elektronik,  Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Tahun  2016  Nomor  251.  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Nomor 5952.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Internet dan Transaksi Elektronik, gradient Meditama, Yogyakarta, 2009.
Undang-undang  Nomor  39  Tahun  1999  Tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian Sengketa.
Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Djambatan, Jakarta,
2000.
W. Purbo dan Aang Wahyudi, Mengenal E-Commerce, PT Elex Media Komputindo, 2000.
Wijayanto,  H.,  Muhammad,  A.  H.,  &  Hariyadi,  D.  “Analisis  Penyalahgunaan  Data  Pribadi Dalam Aplikasi Fintech Ilegal Dengan Metode Hibrid.” Jurnal Ilmiah Sinus 18, No. 1 (2020). 1-10. http://dx.doi.org/10.30646/sinus.v18i1.433
Yusuf  Shofie,  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  Menurut  Undang-Undang  Perlindungan Konsumen  (UU  PK)  Teori  dan  Praktek  Penegakan  Hukum,  PT.  Citra  Aditya  Bakti, Bandung, 2003.