## TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PASAL 332 KUHP TENTANG MELARIKAN PEREMPUAN DI BAWAH UMUR (Analisis Putusan PN.BA293/Pid/B/2015/PN.BNA)
Oleh: Misran & Arif Firmansyah

## ABSTRAK
Tindak  pidana  melarikan  perempuan  di  bawah  umur  merupakan  salah  satu  jenis kejahatan  delik  aduan  yang  diatur  dalam  KUHP,  yang  di  ancam  dengan  pasal  332 ayat  (1)  ke-1  dan  ke-2  dengan  hukumunnya  tujuh  tahun  penjara  dan  paling  lama sembilan  tahun  dalam  penjara.  Namun  dalam  putusan  Pengadilan  Negeri  Banda Aceh No.293/Pid/B/2015/PN.BNA, menyatakan bahwa terdakwa dibebaskan karena ada  alasan  pemaaf  dari  keluarga  korban  serta dengan  surat  perdamaian  dan pencabutan delik aduan dari keluarga korban. Oleh karena itu penelitian ini menarik diteliti untuk menjawab dua pertanyaan penelitian. Pertama, bagaimana dasar hukum dan  pertimbangan  hakim  dalam  putusan  Pengadilan  Negeri  Banda  Aceh No.293/Pid/B/2015/PN.BNA,  yang  kedua  bagaimana  tinjauan  hukum  pidana  Islam terhadap putusan hakim putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No.293/Pid.B/2015/PN.BNA. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan (Library Research) yaitu dengan mempelajari dan meneliti sejumlah  buku-buku,  karya  ilmiah,  dan  dokumen-dokumen  yang  ada  kaitannya dengan  topik  pembahasan  yang  diteliti.  Data-data  yang  telah  terkumpul  tersebut dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang berupaya menemukan fakta-fakta seadanya dan berusaha memberikan gambaran atau mendeskripsikan  suatu  permasalahan  yang  akan  dibahas.  Hasil  penelitian menunjukan  bahwa  dasar  hukum  putusan  Pengadilan  Negeri  Banda  Aceh No.293/Pid/B/2015/PN.BNA  yaitu,  pertama  putusan  bebas  pasal  191  ayat  (1) KUHAP,  kedua  putusan  pelepasan  dari  segala  tuntutan  hukum  pasal  191  ayat  (2) KUHAP, ketiga putusan pemidanaan pasal 193 ayat (1) KUHAP. Dan pertimbangan hakim  dalam  putusan  Pengadilan  Negeri  Banda  Aceh No.293/Pid/B/2015/PN.BNA yaitu, pertama putusan  diambil dengan suara terbanyak, kedua pendapat hakim yang paling  menguntungkan  bagi  terdakwa,  dan  disertai  dengan  adanya  alasan  pamaafan dari  keluarga  korban.  Bahwa  hukuman  bagi  pelaku  melarikan  perempuan  di bawah umur  dalam  KUHP  diancam  dengan  pasal  332  dalam  putusan  Pengadilan  Negeri Banda  Aceh  No.293/Pid/B/2015/PN.BNA,  dinyatakan  dengan  putusan  bebas  dari segala  tuntutan  karena  keluarga  korban  menyatakan  mencabut  pengaduan  disertai surat  perdamaian  dari  keluaga  korban  dan  alasan  pemaaf  dari  keluarga    korban. Tinjauan  hukum  pidana  Islam  terhadap  putusan  Pengadilan  Negeri  Banda  Aceh No.293/Pid/B/2015/PN.BNA, tidak bertentangan dengan hukum pidana Islam karena sesuai  dengan  konsep ta’z ir,  hukuman  dapat  gugur  apabila  adanya  perdamaian  dan pemaafan dari korban dan walinya.

## Kata Kunci: Melarikan-Perempuan-Bawah Umur

## A. Pendahuluan
Maksud  dari melarikan  perempuan  adalah  mengajak, meminta,  atau membujuk  orang  lain  untuk  meninggalkan  tempat  tinggalnya. Perbuatan  ini  harus merupakan  perbuatan  aktif,  tidak  cukup  dengan perbuatan  mengajak  belaka. Perempuan yang  akan  dilarikan  melakukan perbuatan  yang  aktif  juga,  hingga perbuatan melarikan  itu  harus  perbuatan bersama,  di  mana  pelaku  dan  korban bersama-sama  melakukan  perbuatan aktif.  Jadi  tidak  perlu  dipergunakan paksaan, bahkan bantuan  dari perempuan itu sendiri terdapat  dalam perbuatan melarikan itu. Perbuatan  melarikan  mulai  dari  tempat,  kemana  perempuan  itu  pergi untuk memungkinkan perbuatan itu. Jadi setiap perbuatan untuk mempermudah melarikan perempuan. 1
Perbuatan  melarikan  perempuan, perempuan  tersebut  tidak  mementingkan cara,  apakah  dengan  sukarela  atau  tidak,  bahkan  dengan  kemauan  perempuan  itu sendiri termasuk  dalam  pengertian  ini. Yang  dikatakan  di  bawah  umur  adalah  anak atau  yang  belum  dapat  dipertanggumgjawabkan  hukum,  anak  memiliki  arti  yang sangat luas, anak di kategorikan menjadi beberapa kelompok usia, yaitu masa anak- anak  (berumur  0-12  tahun),  masa  remaja  (berumur13-20  tahun),  dan  masa  dewasa (berumur 21-25 tahun). Pengertian anak menurut Udang-undang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk  anak  yang  masih  dalam  kandungan.  Jadi  yang  dikategorikan  yang  belum dewasa adalah mereka yang belum berusia 18 tahun. 2
1 H.A.K. Moch. Anwar, (Dading), 1994, Hukum Pidana Bagian Khusus ( KUHP BUKU II) Jilid I, PT. Citra Aditya Bakti,  Bandung, hlm. 124-126
2 Di  akses  melalui  situs  http:// www.hukumpedia.com/penacinta/bawa-kabur-pacar-diganjar- 7-tahun-penjara .  Tanggal  08 oktober 2017.
Sedangkan dalam Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak  pengertian perlindungan  anak  adalah  segala  kegiatan  untuk  menjamin  dan melindungi  anak  dan  hak-haknya agar  dapat  hidup,  tumbuh,  berkembang,  dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. (Pasal 1 butir ke 2 Undang- undang  nomor  23  Tahun  2002) dalam Undang-undang  ini  pula  diatur mengenai perlindungan  anak  yang  dalam  suatu  tindak  pidana  kesusilaan  sebagai  seorang korban ataupun pelakunya, hal ini ditegaskan dalam Pasal 17 ayat (2) yang berbunyi: “Setiap  anak  yang  menjadi  korban  atau  pelaku  kekerasan  seksual  atau  yang berhadapandengan hukum berhak dirahasiakan”. 3
Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana melarikan wanita yang belum  cukup  umur    menurut  KUHP  dapat  dikenakan  pidana  penjara  paling  lama tujuh tahun berdasarkan Pasal 332 ayat (1) ke- 1 KUHP berbunyi: Diancam dengan pidana  penjara  paling  lama  tujuh  tahun  barang  siapa  membawa  pergi  seseorang wanita yang belum cukup umur, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya,  dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita  itu,  baik  di dalam  maupun  di luar  pernikahan.  Delik  ini  merupakan  delik aduan  penuntutan    delik    aduan    hanya    dapat    diterima    apabila    telah    masuk pengaduan dari penderita atau dari seseorang yang berhak mengadu.
Tindak  pidana  pelarian  perempuan  di  bawah  umur  merupakan  suatu  delik aduan. Orang  yang  melarikan  wanita yang  belum  cukup  umur  baru  bisa mempertanggung jawabkan apabila telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
3 Undang-undang perlindungan anak terbaru. Pdf hlm, 1 dari 14.

## 1. Subjek
Pasal  332  ayat  (1)  menggunakan  subjek  “barangsiapa”  rumusan  subjek pasal  ini  menggunakan  kata  “barangsiapa”  ia  adalah  seorang  laki -laki sebagai pelakunya.
2. Objek
Laki-laki  merupakan  subjeknya  hal  ini  dapat  disimpulkan  obkeknya adalah  wanita  atau  perempuan  dan  terkandung  maksud  melakukan persetubuhan juga kemungkinan seorang wanita sebagai pelaku hanyalah jika ada seorang laki-laki sebagai pesertanya (bisa pelaku intelektual, atau yang mengerakkan, atau yang menyuruh).
3. Membawa pergi
Perbuatan  ”membawa  pergi”  yang  disebut  dalam  pasal  332  ayat  (1) berarti  memerlukan  tindakan  aktif  si  laki-laki.  Tidak  perlu  si  laki-laki melakukan  perjalanan  berdua  dan  pergi  bersama  dengan  perempuan  itu. Namun  pasal  ini  tidak  bisa  diterapkan  jika  yang  sangat  aktif  adalah  si perempuan, sedangkan laki-laki bersifat pasif.
Membawa  perempuan  lari  dari  rumahnya  biasanya  ditujukan  untuk “memiliki”  atau  “menguasai”  si  perempuan, baik  sementara  atau  selama  hidupnya. Penguasaan  atas  wanita  itu  tidak  diperlukan  adanya  penguasaan  kekuasaan  secara lama, namun tidak disebutkan secara tegas berapa lama waktu yang diperlukan agar memenuhi unsur membawa lari. 4
4 Diakses melalui situs: http://www.hukumonline.com/bahasa-hukum-melarikan-perempuan- di-bawah-umur . tanggal 08 oktober 2017.
B. Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 293/Pid.B/2015/PN-BNA
Pada  putusan  Pengadilan  Negeri  Banda  Aceh  No.293/Pid.B/2015/PN-BNA dengan  kasus melarikan  perempuan  di  bawah  umur  bahwa ia  terdakwa  ”NA”  sejak hari  Selasa  tanggal  25  Agustus  2015  sekira  pukul  20.30  wib  sampai  dengan  hari Sabtu  tanggal  29  Agustus  2015  sekira  pukul  19.00  wib  atau  setidak-tidaknya  pada suatu  waktu  di  tahun  2015,  bertempat  di  “Banda  Aceh”  atau  setidak -tidaknya  pada suatu  tempat  yang  termasuk  dalam  daerah  hukum  Pengadilan  Negeri  Banda  Aceh, telah membawa  pergi  seorang  wanita  yang  belum  dewasa yaitu juga  sebagai saksi korban yang  bernama  “Unik”  (nama  samaran ) umur  15  tahun  berdasarkan  kutipan akta  kelahiran  No.  AL  517  0096008  tanggal  26  April  2012  yang  dikeluarkan  oleh Pejabat  Pencatatan  Sipil  Kota  Banda  Aceh,  tanpa  dikehendaki  orang  tuanya  atau walinya  tetapi  dengan  persetujuannya,  dengan  maksud  untuk  memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :
Bahwa  pada  hari  Selasa  tanggal 25  Agustus  2015  sekira  pukul  20:30  wib, terdakwa  datan g  ke  rumah  korban  dan  juga  sebagai  saksi  “Unik” dengan menggunakan  sepeda  motor  Suzuki  nomor  polisi  BL-4482-JG. Saat  itu  terdakwa mengajak  saksi ”U nik ” untuk  makan  di rumah  makan dan  saksi  “U nik ” menyetujuinya. Ketika t erdakwa dan saksi “U nik ” akan berangkat, saksi “Ani” yang mer upakan  tante  saksi  “ Unik ” bertanya  kepada  terdakwa  “Mau  kemana?”  dan dijawab  oleh terdakwa  “Mau  keluar  sama  “U nik ”  makan”.  Kemudian  saksi Ani mengatakan  “Jangan  lama -lama nanti marah  Bapaknya”  selanjutnya  t erdakwa  dan saksi  “U nik ” langsung pergi dengan sepeda motor terdakwa. Sebelum terdakwa dan
saksi  “U nik ” menuju  ke rumah  makan, te rdakwa  dan  saksi  “U nik ” terlebih  dahulu berjalan-jalan di seputaran Kota Banda Aceh baru kemudian menuju rumah makan.
Saat sedang makan, saksi  “U nik ” mendapat tel epon dari orang tuanya namun saksi “U nik ”  tidak  mengangkat  tel epon  tersebut  karena  takut  dimarahi  oleh  orang tuanya.  Kemudian  terdakwa  mengatakan  “ ya s udah  pulang  aja  abang  antar”  aka n tetapi saksi “U nik ” mengatakan “ t idak mau nanti dipukul Bapak”. Dan saksi “U nik ” juga  mengatakan  “ k ita  jalan  jalan  aja  dulu  adek  gak  berani    pulang“.  Selanjutnya terdakwa membawa saksi “U nik ” kembali jalan -jalan di seputaran Kota Banda Aceh.
Saat  itu  ter dakwa  mengatakan  kepada  saksi    “U nik “ kalau tidak  berani  pulang  kita tidur dibawah jembatan saja”. 5
Kemudian sekira pukul 00: 00 wib terdakwa membawa saksi “Unik” menuju jalan seputaran Banda Aceh, dan terdakwa melihat ada sebuah gubuk dipinggir kali pada jalan tanggul, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi  “Unik” “kita tidur di  gubuk  itu  saja”  dan  saksi  “Unik”  menyetujuinya  sehingga  kemudian  mereka berdua  tidur  di  gubuk  tersebut  hingga  pagi.  Kemudian  keesokan  harinya  sampai dengan  tanggal  29  Agustus  2015,  terdakwa  tidak  juga  mengantarkan  saksi  “Unik” pulang  ke  rumahnya  namun  terdakwa  membawa  saksi  “Unik”  berjalan -jalan di seputaran  kota  Banda  Aceh  dan  Aceh  Besar  dan  pada  malam  harinya  terdakwa membawa sak si “Unik” tidur di gubuk itu lagi.
Hingga  kemudian  pada  hari  Sabtu  tanggal  29  Agustus  2015  sekira  pukul 13:00 wib saksi “Unik” mendapatkan sms dari saksi “Inem” yang merupakan nenek dari  Unik mengatakan “Unik” “cepat pulang  kasihan  mamakmu,  kalau  tidak berani pulang biar nenek aja yang antar pulang”. Selanjutnya terdakwa mengantarkan saksi
5 Salinan Putusan Pengadilan Negeri Banda No.293/Pid/B/2015/PN.BNA.
“U nik ”  kerumah  saksi  “inem”,  setelah itu  terdakwa  pergi.  Kemudian  sekira  pukul 19:00 wib, saksi “Inem " mengantarkan saksi “U nik ” ke rumah saksi “ Unik ”  bersama dengan orang tua terdakwa. Sekira pukul 20:00 wib, terdakwa datang ke rumah saksi “U nik ” dan langsung dibawa oleh petugas kepolisian dari Polresta Banda Aceh untuk di proses lebih lanjut.
Bahwa  terdakwa  membawa  saksi  “U nik ”  sejak  hari  Selasa  tanggal  25 Agustus  2015  sampai  dengan  hari  Sabtu  tanggal  29  Agustus  2015,  tanpa  diketahui ataupun  dikehendaki  oleh  orang  tua  saksi  “U nik ”. Serta  tujuan  terdakwa  membawa saksi “U nik ” adalah karena terdakwa sangat mencintai dan menyayan gi saksi “U nik ” dan terdakwa ingin selalu be rsama dengan saksi “U nik ”. Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 ayat (1)  ke-1 KUHP. 6
Menimbang,  bahwa  pada  hari  persidangan  yang telah  ditentukan,  saksi pelapor atau pengadu  menerangkan  secara  tegas  dipersidangan  bahwa  dia menyatakan  mencabut  pengaduannya  dalam  perkara  ini, hal  mana  didukung oleh surat  pelapor atau pengadu  tertanggal  21  September  2015  dan  antara  pelapor atau pengadu  dengan  pihak  terdakwa  telah  tercapai  kesepakatan  damai  terbukti  dengan surat perdamaian tertanggal 3 September 2015.
Menimbang,  bahwa  karena  ternyata  dakwaan  terhadap terdakwa  adalah merupakan delik aduan  dan  pihak pelapor atau  pengadu  telah  mencabut pengaduannya,  maka  penuntutan  terhadap terdakwa  harus  dinyatakan  tidak  dapat diterima.
6 Ibid., hlm. 3.
Menimbang,  bahwa  dalam  perkara  ini  terhadap  terdakwa  ternyata  dilakukan penahanan  dan  berdasarkan  uraian  pertimbangan  di atas  penuntutan  terhadap terdakwa  dinyatakan  tidak  dapat  diterima,  maka terdakwa  harus  dikeluarkan  dari dalam tahanan dan karenanya ongkos perkara dibebabankan kepada Negara.
Menimbang, bahwa    dalam    perkara    aquo    ternyata  juga  terdapat  barang bukti yang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki jenis Shogun 125 Warna Hitam  No.  Pol.  BL  4482  JG,  Noka  :  MH8BF45GA8J151494  dan  Nosin F4A1- 1D151573, yang berdasarkan surat persetujuan penyitaan di sita dari terdakwa.
Terhadap  barang  bukti  tersebut  Majelis  Hakim  berpendapat  harus dikembalikan kepada yang berhak (subhan). Mengingat  ketentuan Pasal 332 ayat (2) KUHP dan ketentuan lain yang berkaitan dengan itu, mengadili dengan menyatakan penuntutan terhadap terdakwa “NA” tidak dapat diterima.
Dan  memerintahkan  agar  terdakwa  segera dikeluarkan  dari  dalam  tahanan Dan menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki jenis Shogun 125 Warna Hitam No. Pol. BL 4482 JG, Noka: MH8BF45GA8J151494 dan Nosin F4A1-1D151573,  dikembalikan  kepada  yang  berhak  (subhan) dan membebankan ongkos perkara kepada Negara. 7

## C. Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan
Negeri Banda Aceh No. 293/Pid.B/2015/PN-BNA.

## Tinjauan Yuridis Terhahap Delik Aduan
Delik aduan merupakan pengaduan yang telah diajukan dapat ditarik kembali bilamana  masih  dalam  tenggang  waktu  3  (tiga)  bulan  setelah  pengaduan  diajukan (pasal  75).  “Orang  yang  mengajukan  pengaduan,  berhak  menarik  kembali  dalam
7 Ibid., hlm. 5.
waktu  tiga  bulan  setelah  pengaduan  diajukan”.  Dalam hal  berlakunya  tenggang waktu  tiga  bulan  itu  dihitung  mulai  keesokan  hari  dari  pengajuan  pengaduan. Ketentuan boleh ditariknya pengaduan ini memberikan kemungkinan apabila setelah pengajuan  diajukan,  si  pengadu  berubah  pikiran  karena  minsalnya  si  pembuat telah meminta  maaf  dan  menyatakan  penyesalannya  atau  istilah  dalam  praktik  “telah berdamai”,  maka  pengadu  dapat  menarik  kembali  pengaduannya  selama  masih dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan. Setelah pengajuan ditarek, maka tidak dapat di ajukan lagi.
Alasan  ini  juga  dapat  dibenarkan  apabila  dipandang  bahwa  penarikan pengaduan itu pada dasarnya adalah merupakan alasan peniadaan penuntutan pidana khusus  (untuk  kejahatan  aduan).  Dengan  adanya  penarikan  pengaduan,  maka  hak penuntutan  menjadi  hapus.  Dengan  hapusnya  hak  penuntutan  pidana,  maka penuntutan  yang  sedang  berjalan  menjadi  gugur.  Keadaan  ini  tidak  berbeda  dengan sebab meninggalnya terdakwa yang menghapuskan hak menuntut pidana. 8

## 1. Teori-teori Delik Aduan
a. Delik aduan obsolut
Merupakan suatu delik yang baru ada penuntutan apabila ada pengaduan dari  pihak  yang  dirugikan, dan  yang  diadukan  sifatnya  hanyalah perbuatannya saja atau kejahatannya saja. Dalam hal ini bahwa perbuatan dan  orang  yang  melakukan  perbuatan  itu  dianggap  satu  kesatuan  yang tetap  bermuara  pada  kejahatan  yang  dilakukan.  Oleh  karena  itu  delik
8 Adamin Ghazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 209-211.
aduan  absolute  ini  mempunyai  akibat  hukum  dalam  masalah  penuntutan tidak boleh dipisah-pisahkan. Seperti pasal 287, 293, 321,332.
b. Delik aduan relatif
Yaitu suatu  delik  yang  awalnya  adalah  delik  biasa,  namun  karena  ada hubungan  istimewa keluarga  yang  dekat  sekali  antara  si  korban  dan pelaku kejahatan  itu,  maka  sifatnya  berubah  menjadi  delik  aduan  atau hanya dapat dituntut jika diadukan oleh pihak korban.
Dalam  delik  ini,  yang  diadukan  hanya  orangnya  saja  sehingga  yang dilakukan penuntutan sebatas orang  yang diadukan saja meskipun dalam perkara tersebut terlibat beberapa orang lain. Seperti pasal 322, 367, 376. 9
2. Alasan Penghentian Tuntutan
a. Bahwa  saksi  pelapor  atau  pengadu  telah  menerangkan  secara  tegas  di persidangan bahwa dia telah menyatakan mencabut pengaduannya, dalam perkara ini dia juga dibuktikan dengan adanya surat kesepakatan damai.
b. Karena dakwaan terhadap terdakwa merupakan delik aduan, telah dicabut kembali  pengaduannya  maka  penuntutan  terhadap  terdakwa      harus dinyatakan tidak dapat diterima.

## D. Analisis Putusan Hakim
Putusan  pengadilan  negeri  Banda  Aceh  No.  293/Pid.B/2015/PN-BNA putusan  tersebut  terdakwa  tidak  dikenai  hukuman,  hal  ini  disebabkan  bahwa  saksi atau  pelapor  telah  mencabut  pengaduannya  dan  didukung  dengan  adanya  surat perdamaian antara korban dan terdakwa.
9 Frans Maramis, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia, (Jakarata: Rajawali Pers, 2013), hlm. 76-79.
Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  telah  menerangkan bahwa ada tiga macam tentang putusan pengadilan sebagai berikut:
1. Putusan bebas
Putusan  bebas  adalah  putusan  yang  dijatuhkan  oleh  hakim  yang  berupa pembebasan terdakwa dari suatu tindak pidana yang dituduhkan terhadapnya, apabila  dalam  dakwaan  yang  dijatuhkan  oleh  penuntut  umum  terhadap terdakwa di persidangan, ternyata setelah melalui proses pemeriksaan dalam persidangan  tidak  ditemukan  adanya  bukti-bukti  yang  cukup  yang menyatakan  bahwa  terdakwalah  yang  melakukan  tindak  pidana  dimaksud, maka  kepada  terdakwa  haruslah  dinyatakan  secara  sah  dan  menyakinkan bersalah  melakukan  tindak  pidana  sebagaimana  dalam  dakwaan  penuntut umum,  sehingga  oleh  karena  itu  terhadap  terdakwa  harus  dinyatakan  bebas dari  segala  dakwaan  (Pasal  191  ayat  (1)  KUHAP).  Jika  pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan  yang  didakwakan  kepadanya  tidak  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.
2. Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum
Putusan  pelepasan  terdakwa  dari  segala  tuntutan  hukum  dijatuhkan  oleh hakim  apabila  dalam  persidangan  ternyata  terdakwa  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan  bersalah  sebagaimana  dalam  dakwaan  Penuntut  Umum  tatapi, diketahui bahwa akan dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 ayat  (2)  KUHAP).  Jika  pengadilan  berpendapat  bahwa  perbuatan  yang didakwakan  kepada  terdakwa  terbukti,  tetapi  perbuatan  itu  tidak  merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.
3. Putusan pemidanaan
Dalam  hal  terdakwa  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah melakukan  tindak  pidana  sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  dakwaan penuntut umum, maka terhadap terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan  tindak  pidana  yang  dilakukannya  (Pasal  193  ayat  (1)  KUHAP).  Jika
pengadilan  berpendapat  bahwa  terdakwa  bersalah  melakukan  tindak  pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. 10
Oleh  karena  itu  dari  penjelasan  di  atas,  putusan  pengadilan  negeri  Banda Aceh No.  293/Pid.B/2015/PN-BNA termasuk  dalam  putusan  bebas  dikarenakan bukti-bukti  yang  tidak  cukup  dan  juga  karena  adanya  pencabutan  tuntutan  yang diberikan oleh pengaduan terhadap terdakwa.
Menurut salinan putusan pengadilan negeri Banda Aceh No.
293/Pid.B/2015/PN-BNA,  hakim  memutuskan  membebaskan  terdakwa  karena menimbang beberapa hal yaitu:
1. Bahwa  pada  hari  persidangan  yang telah  ditentukan,  saksi  pelapor atau pengadu  menerangkan  secara  tegas  di persidangan  bahwa  dia  menyatakan mencabut pengaduannya dalam perkara ini, hal mana didukung surat pelapor atau pengadu tertanggal 21 September 2015 dan antara pelapor atau pengadu dengan  pihak  terdakwa  telah  tercapai  kesepakatan  damai  terbukti  dengan surat perdamaian tertanggal 3 September 2015.
Hukum  pidana  ada  pembahasan  tentang  alasan  hapusnya  kewenangan menuntut  pidana  dan  menjalankan  pidana,  adapun  alasan  hapusnya  kewenangngan menuntut pidana sebagai berikut:
a. Tidak adanya pengaduan pada delik-delik Aduan
Di  dalam  KUHP  Buku  I  Bab  VIII  Pasal  72-75  diatur  mengenai  siapa  saja yang  mengadu  dan  tenggang  pengaduan.  Namun,  ada  pasal-pasal  khusus mengenai delik aduan ini, yaitu pasal 284 (perzinahan) yang berhak mengadu adalah suami atau istri. Dan pada pasal 332 (melarikan wanita)  yang berhak mengadu adalah jika belum cukup umur maka yang berhak mengadu wanita
10 Diakses  dari  https//Suduthukum.com/2016/11/jenis-jenis-putusan-hakim,  Tanggal  1 Desember 2017.
yang  bersangkutan  atau  orang  yang  memberikan  izin  bila  wanita  itu  kawin. Dan jika sudah cukup umur oleh wanita yang bersangkutan atau suaminya. b. Nebis in idem (telah dituntut untuk kedua kalinya)
Nebis  in  idem yang  diatur  dalam  Pasal  76  KUHP  ini  disyaratkan,  telah  ada putusan hakim yang berkekuatan tetap, terhadap siapa putusan itu dijatuhkan adalah  sama,  dan  perbuatan  yang  dituntut  adalah  sama  dengan  yang  pernah diputus terdahulu.
c. Matinya terdakwa (Pasal 77)
Kewenangan menuntut pidana hapus, jika tertuduh meninggal dunia tertuduh.
d. Kadaluwarsa
Pasal 78 mengatur tenggang waktu, yaitu sebagai berikut:
- Semua  pelanggaran  dan  kejahatan  dan  kejahatan  percetakan  sesudah  1 tahun
- Untuk  kejahaan  yang  diancam  dengan  denda,  kurungan,  atau  penjara maksimal 3 tahun, kadaluwarsanya sesudah 6 tahun.
- Untuk  kejahatan  yang  diancam  pidana  penjara  lebih  dari  3  tahun, kadaluwarsanya 12 tahun.
- Untuk  kejahatan  yang  diancam  dengan  pidana  mati atau  seumur  hidup, kadaluwarsanya sesudah 18 tahun.
e. Telah  adanya  pembayaran  denda  maksimum  kepada  pejabat  tertentu  untuk pelanggaran yang hanya diancam dengan denda saja.
f. Adanya abolisi dan amnesti
Dengan  pemberian  amnesti,  semua  akibat  hukum  pidana  dihapuskan, sedangkan dengan pemberian abolisi, hanya dihapuskan penuntutan terhadap mereka. Oleh karena itu, abolisi hanya dianjurkan sebelum adanya putusan. Adapun alasan hapusnya kewenangan menjalankan pidana sebagai berikut:
- Meninggalnya terdakwa (Pasal 83)
- Kedaluarsa atau verjaring (Pasal 84-85)
- Grasi,  grasi  tidak  menghilangkan  putusan  hakim  yang  bersangkutan, tetapi hanya menghapus, mengurangi, atau meringankan pidana.
- Nebis in idem. 11
Hal ini merupakan pertimbangan yang dipakai sebagai dasar bagi pembentuk Undang-undang (KUHP) untuk  menetapkan  pengaduan  sebagai  syarat  untuk dapatnya dituntut pidana terhadap si pembuat kejahatan aduan.
2. Bahwa  karena  ternyata  dakwaan  terhadap  terdakwa  adalah  merupakan  delik aduan  dan  pihak  pelapor  atau  pengadu  telah  mencabut  pengaduannya,  maka penuntutan terhadap terdakwa harus dinyatakan tidak dapat diterima.
3. Bahwa  dalam  perkara  ini  terhadap  terdakwa  ternyata  dilakukan  penahanan dan  berdasarkan  uraian  pertimbangan  di atas  penuntutan  terhadap terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima, maka terdakwa harus dikeluarkan dari dalam tahanan dan karenanya ongkos perkara dibebabankan kepada Negara.
4. Bahwa  dalam  perkara ini ternyata juga terdapat barang bukti yang berupa 1 (satu)  unit  sepeda  motor  merk  Suzuki  jenis  Shogun  125  Warna  Hitam  No. Pol.  BL  4482  JG,  Noka  :  MH8BF45GA8J151494  dan  Nosin F4A1- 1D151573,  yang  berdasarkan surat  persetujuan  penyitaan disita  dari terdakwa.
Bagian  yang  paling  penting  dari  tiap-tiap  proses  pidana  adalah,  persoalan mengenai  pembuktian,  karena  dari  jawaban  soal  inilah  tergantung  apakah  tertuduh akan  dinyatakan  bermasalah  atau  dibebaskan.  Untuk  kepentingan  pembuktian tersebut maka kehadiran benda-benda  yang menyangkut dalam suatu tindak pidana, sangat  diperlukan.  Benda-benda  dimaksud  lazim  dikenal  dengan  istilah  barang bukti. 12
11 Fitrotin Jamilah, KUHP, (Jakarta Timur: Dunia Cerdas, 2014), hlm. 145-151.
12 Ratna  Nurul  Afiah, Barang  Bukti  Dalam  Proses  Pidana, (Jakarta:  Sinar  Grafika,  Juni 1988), hlm. 14.
Dalam kamus hukum, barang bukti adalah barang atau benda yang digunakan untuk  menyakinkan  hakim  akan  kesalahan  terdakwa  terhadap  perkara  pidana  yang diturunkan kepadanya. 13
Adapun dasar pertimbangan hakim dalam putusan ada dua:
1. Putusan diambil dengan suara terbanyak artinya sesudah pemeriksaan ditutup, hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan setelah terdakwa,  saksi,  penasehat  hukum,  penuntup  umum,  dan  hadirin meninggalkan ruangan sidang.
2. Jika yang tersebut di huruf a tidak juga dapat diperoleh putusan, yang  dipilih ialah  pendapat  hakim  yang  paling  menguntungkan bagi  terdakwa.  Seperti yang  dijelaskan  dalam  pasal  182  (  ayat  1,  2,  3,  4,  5,  6,  7)  dan pasal  183 KUHAP. 14
Pada  uraian  di atas  dapat  dipahami  bahwa  dari  analisis  putusan  pengadilan negeri  Banda Aceh    mengenai  tindak  pidana  melarikan  perempuan  di  bawah  umur, kepada  terdakwa  hakim  menjatuhkan  hukuman  bebas  dari  dakwaan  yang dikarenakan  pihak  keluarga  korban  telah  menarik  kembali  delik  aduan  disertai dengan alasan telah ada perdamaian dengan pihak keluaga terdakwa.

## E. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 293/Pid.B/2015/PN-BNA
Dalam KUHP melarikan perempuan di bawah umur terdapat dalam pasal 332 mengenai jenis hukumannya sebagai berikut.
1. Bersalah melarikan wanita diancam dengan pidana penjara :
1). Paling  lama  tujuh  tahun,  barangsiapa  membawa  pergi  seorang  wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi
13 Sudarsono, Kamus Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 47.
14 Jur  Andi  Hamzah, Hukum  Acara  Pidana  Indonesia, (Jakarta:  Sinar  Grafika,  2014),  hlm. 285.
dengan  persetujuannya,  dengan  maksud  untuk  memastikan  penguasaan terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan;
2). Paling lama sembilan tahun, barangsiapa membawa pergi seorang wanita dengan  tipu  muslihat,  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan,  dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan.
2. Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan.
3. Pengaduan dilakukan:
1). Jika  wanita  ketika  dibawa  pergi  belum  dewasa,  oleh  dia  sendiri,  atau orang lain yang harus memberi izin bila dia kawin;
2). Jika wanita ketika dibawa pergi sudah dewasa, oleh dia sendiri atau oleh suaminya.
4. Jika yang membawa pergi lalu kawin dengan wanita yang dibawa pergi dan  terhadap  perkawinan  itu  berlaku  aturan-aturan Burgerlijk  Wetboek, maka  tidak  dapat  dijatuhkan  pidana  sebelum  perkawinan  itu  dinyatakan batal. 15
Apabila delik aduan telah dicabut oleh pihak keluarga korban, maka hukuman bagi pelaku mejadi batal karena ada pemaafan dari keluarga korban terhadap pelaku itu  sendiri,  begitu  halnya  dengan  hukum  pidana  Islam  juga  menjelaskan  tentang adanya  pembatalan  hukuman  (gugur)  hal  ini  dikarenakan  adanya  beberapa  sebab tertentu.  Akan  tetapi  sebab-sebab  ini  tidaklah  dapat  dijadikan  sebab  yang  bersifat umum  yang  dapat  membatalkan  seluruh  hukuman,  adapun  sebab-sebab  yang membatalkan hukuman sebagai berikut:
1. Meninggalnya pelaku tindak pidana
Hukuman  berupa  hukuman  badan  atau  hukuman  yang  berhubungan  dengan diri pelaku akan menjadi gugur atau batal dengan meninggalnya pelaku. Hal ini  dikarenakan  si  pelaku  telah  meninggal.  Akan  tetapi  apabila  hukumannya
15 F. Agsya, KUHP dan KUHAP, Pasal 332, Asa Mandiri, 2011.
itu  berupa  hukuman  denda, diat dan  penyitaan  harta,  maka  hukuman  tidak dapat  digugurkan  dikarenakan  yang  menjalankan  hukuman  bukanlah  diri sipelaku melainkan hartanya.
2. Hilangnya tempat melakukan qisas (anggota badan) yang akan di qisas. Yang dimaksud  dengan  hilangnya  objek  yang  akan  di qisas adalah  hilangnya anggota  badan  pelaku  yang  menjadi  objek  (tempat)  dilaksanakannya hukuman qishash dimana pelaku itu sendiri masih hidup.
3. Tobatnya pelaku tindak pidana
Sudah disepakati dalam hukum Islam bahwa tobat pelaku bisa membatalkan (menghapuskan)  hukuman  tindak  pidana  gangguan  keamanan  (hirabah), yaitu hukuman yang berhubungan dan menyentuh hak masyarakat.
4. Perdamaian
Perdamaian  yang  dilakukan  antara  pelaku  dan  korban  atau  walinya merupakan  salah  satu  sebab  yang  dapat  membatalkan  (menggugurkan) hukuman.
Seperti hadis tentang perdamaian:
ٌﺰِﺋﺎَﺟ ُﺢْﻠﱡﺼﻟ َ لﺎَﻗ ﻢﻠﺳو ﻪﻴﻠﻋ ﷲا ﻰﻠﺻ ِﻪﱠﻠﻟَا َلﻮُﺳَر ﱠنَأ ﻪﻨﻋ ﷲا ﻲﺿر ﱢﻲِﻧَﺰُﻤْﻟَا  ٍفْﻮَﻋ ِﻦْﺑ وِﺮْﻤَﻋ ْﻦَﻋ (
َوَر ﱡيِﺬِﻣْﺮﱢـﺘﻟَا ُﻩا )ﻦﻴِﻤِﻠْﺴُﻤْﻟَا َﻦْﻴَـﺑ
Artinya: Dari Amrum bin Auf Al-Muzanni bahwa Rasulullah bersabda, perdamaian itu boleh dilakukan di antara kaum muslimin. 16
5. Pengampunan
Pengampunan  merupakan  salah  satu  sebab  pembatalan  hukuman,  baik diberikan  oleh  korban,  walinya,  maupun  penguasa.  Pengampunan  bukanlah sebab  yang  bersifat  umum  yang  dapat  membatalkan  hukuman,  melainkan hanya merupakan  sebab khusus yang membatalkan hukuman sebagian tindak pidana.
16 Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Bulughul Maram dan Penjelasannya, (Jakarta: Ummul Qura, 2015), hlm. 638.

## 6. Diwarisi Qisas
Hukuman qisas menjadi  gugur  jika  hukuman  tersebut  diwariskan  kepada orang  yang  tidak  dapat  menjatuhkan qisas terhadap  pelaku  atau  jika  pelaku sendiri mewarisi seluruh qisas atau sebagiannya.
7. Kadaluwarsa
Yang  dimaksud  dengan  kadaluwarsa  di  sini  adalah  berlalunya  suatu  waktu tertentu  atas  putusan  adanya  hukuman  tanpa  dilaksanakannya  hukuman tersebut  sehingga  dengan  berlalunya  masa  tersebut,  pelaksanaan  hukuman menjadi terhalang. 17
Hukum pidana  Islam  (fiqih jinayah)  tidak  mengatur  secara  khusus  tentang melarikan  perempuan  di  bawah  umur.  Dari  literatur  bacaan  yang  di  dapat  dalam kasus melarikan perempuan di bawah umur dalam hukum Islam dapat dikatagorikan sebagai suatu perbuatan khalwat dan ikthilath yang dapat dikenakan hukuman ta’z ir.
Jadi,  dapat  kita  pahami  bahwa  dalam  perspektif  hukum  pidana  Islam  terdapat  tiga macam dalam menjatuhkan pidana terhadap suatu perbuatan kejahatan yaitu dengan dikenakan hukuman hudud, qisas-diat dan hukuman ta’ zir.
Sebagaimana  yang  telah  dijelaskan  dalam  hukum  Islam  tentang  adanya pembatalan  hukuman,  dalam  hal  ini  kaitannya  dalam  putusan  Pengadilan  Negeri Banda Aceh No. 293/Pid.B/2015/PN-BNA dengan hukum Islam yakni hukum Islam juga menjelaskan adanya pembatalan hukuman terhadap pelaku pidana tertentu yang dapat dibebaskan hukuman karena adanya perdamaian dan pengampunan.
17 Abdul Qadir Audah, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jld.III, (Bogor : Karisma Ilmu), hlm.165-172.
Tidak  dapat  dikenakan  hukuman  terhadap  pelaku  dikarenakan  adanya pedamaian  yang  diberikan  oleh  si  korban  maupun  dari  wali  atau  keluarga  korban. Dan diberikan pengampunan kepada pelaku dari korban, walinya, maupun penguasa, maka  hukuman  tidak  dapat  dilaksanakan.  Akan tetapi  hanya saja  dalam pengampunan  hukuman hudud dan qisas-diyat merupakan  hukuman  yang  tidak memiliki  pengaruh  apapun,  karena  hukuman  terhadap hudud dan qisas-diyat merupakan hukuman yang bersifat wajib dan harus dilaksanakan.
Adapun yang dimaksud dengan hudud adalah jarimah yang diancam dengan hukuman had yaitu hukuman yang telah ditentukan oleh syara’ dan merupakan hak Allah.  Dari  pengertian  ini  dapat  diketahui  bahwa  ciri  khas jarimah hudud ada  2 yaitu:
a. Hukuman tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukuman tersebut telah ditentukan oleh syara’ dan tidak ada batas minimal dan maksimal.
b. Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, atau kalau ada hak manusia di samping hak Allah maka hak Allah yang lebih dominan.
Oleh karena hukuman had itu merupakan hak Allah maka hukuman tersebut tidak  bisa  digugurkan  oleh  perseorangan  (orang  yang  menjadi  korban  atau keluarganya) atau masyarakat yang diwakili oleh negara.
Jarimah hudud ada tujuh macam, yaitu:
1. Jarimah zina 2. Jarimah qadzaf
3. Jarimah syurb al-khamr
4. Jarimah pencurian
5. Jarimah hirabah
6. Jarimah riddah
7. Jarimah pemberontakan
Adapun yang dikatakan jarimah qisas dan diat adalah jarimah yang diancam dengan  hukuman qisas atau diat.  Baik qisas maupun  diat  kedua-duanya  adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara’ . Perbedaan dengan hukuman had adalah bahwa  hukuman had merupakan  hak  Allah  (hak  masyarakat),  sedangkan qisas dan diat merupakan  hak  manusia  (hak  individu).  Di  samping  itu,  perbedaan  yang  lain adalah  karena  hukuman qisas dan diat merupakan  hak  manusia  maka  hukuman tersebut  bisa  dimaafkan  atau  digugurkan  oleh  korban  atau  keluarganya,  sedangkan hukuman had tidak bisa dimaafkan atau digugurkan.
Jarimah  qisas dan diat ini  hanya  ada  dua  macam,  yaitu  pembunuhan  dan penganiayaan. Namun apabila diperluas, jumlahnya ada lima macam, yaitu:
1. Pembunuhan sengaja
2. Pembunuhan menyerupai sengaja
3. Pembunuhan karena kesalahan
4. Penganiayaan sengaja
5. Penganiayaan tidak sengaja. 18
Dari  uraian  di atas  dapat  dipahamai  bahwa  ada  tiga  macam jarimah dalam hukum  pidana  Islam,  yaitu jarimah hudud, jarimah qisas-diat,  dan ta’z ir.  Dimana jarimah hudud hukuman sudah ditentukan oleh syara’ dan merupakan hak Allah, dan jarimah qisas-diat hukuman  yang sudah ditetapkan oleh syara’ dan merupakan hak manusia, sedangkan jarimah ta’z ir hukuman yang belum ditetapkan oleh syara’ , dan wewenang untuk menetapkan diserahkan kepada ulil amri. Dapat disimpulkan bahwa di dalam  hukuman hudud tidak  bisa  dimaafkan  atau  digugurkan.  Sedangkan qisas- diat hukuman  tersebut  dapat  dimaafkan oleh  korban  atau  keluarganya,  sehingga dengan  sendirinya  hukuman  menjadi  gugur.  Begitu  juga  dengan ta’z ir,  hukuman
18 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
ditentukan  oleh  ulil  amri  bisa  dalam  bentuk  perdamaian  bisa  juga  dalam  bentuk pengampunan, jarimah ta’z ir lebih elastis bila dibandingkan dengan jarimah hudud dan jarimah qisas-diat.
Dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh
No.293/Pid/B/2015/PN.BNA,  yang  memutuskan  hukuman  bebas  bagi  pelaku melarikan perempuan di bawah umur dengan adanya perdamaian dan pemaafan dari korban  dan  walinya  tidak  bertentangan  dengan  konsep ta’z ir dalam  hukum  pidana Islam, karena salah satu gugurnya hukuman dalam ta’z ir adalah perdamaian/pemaafan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Qadir Audah, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam  III,  Bogor:  PT.  Kharisma Ilmu.
Adamin  Ghazawi, Pelajaran  Hukum  Pidana  Bagian  2, Jakarta:  PT  RajaGrafindo Persada, 2002.
Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
Ahmad  Wardi Muslich ,Pengantar  dan  Asas Hukum Pidana  Islam  Fikih Jinayah,
Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
Anggota IKAPI, Hukum Pidana Materiil, Jakarta: Karya Unipress, 2003.
Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana, Bandung:  PT  Citra  Aditya  Bakti,
2005.
Dedi  Sumardi, Hukum  Pidana  Islam, Banda  Aceh:  Falkultas  Syari ’ ah  dan  Hukum UIN Ar-raniry, 2014.
Dinas Syariat  Islam Aceh, Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat, Banda Aceh: Naskah Aceh, 2015.
F. Agsya, KUHP dan KUHAP, Pasal 332, Asa Mandiri, 2011.
Frans Maramis, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia, Jakarata: Rajawali Pers, 2013.
H.A.K.  Moch.  Anwar,  (Dading),  1994, Hukum Pidana Bagian Khusus (  KUHP BUKU II) Jilid I, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
Ismail Muhammad Syah, Filsafah Hukum Islam, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
Jur Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
Ledeng Marpaung, Kejahatan Terhadap Kesusilaan  dan  Masalah Prevensinya, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
Moch. Faisal Salam, Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia, Bandung: Mandar Maju, 2005.
Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam (FiqhJinayah), Bandung: Pustaka Setia, 2000.
Ratna Nurul Afiah, Barang Bukti Dalam Proses Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, Juni 1988.
Salinan Putusan Pengadialan Negeri Banda No.293/Pid/B/2015/PN.BNA.
Soejono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan Singkat,Jakarta: Rajawali, 2011.
Sudarsono, Kamus Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Jakarta:  PT  Fajargrafindo Persada,  September, 2012.
Undang-undang perlindungan anak terbaru, Pdf. WahbahAz-Zuhaili, Fiqih Islam Jilid 7, Jakarta: Gema Insani, 2011.
Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar Grafika, Oktober, 2012.