## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 5 No. 4 November 2021 Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020) e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.36312/jisip.v5i4.2392/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Pelaksanaan Pembimbingan dan Pengawasan Klien Asimilasi Covid-19 di Balai Pemasyarakatan Kelas II Garut

## Regita Mauldi Pertiwi
Politeknik Ilmu Pemasyarakatan
Article Info Abstract Article history: Received 05 Oktober 2021 Publish 06 November 2021 The  emergence  of  a  very  dangerous  country  at  this  time  has  made  the  world experience the effects of epidemics in various fields. This pandemic is happening in every  country  in  the  world.  This  outbreak  is  known  as  the  Covid-19  Pandemic  or Corona Virus Disease (covid-19). As a form of preventing the spread of the corona virus  in  Correctional  Institutions,  the  Directorate  General  of  Corrections  through Circular of the Director General of Corrections Number: PAS-20.PR.01.01 of 2020 concerning Progressive Steps to Overcome the Spread of Corona Virus (Covid-19) in  Correctional  Technical  Implementing  Units  in  the  form  of  assimilation  and integration.  In  terms  of  supervising  and  supervising  supervision  and  children,  the Penitentiary Refers to a Community Advisor to carry out this obligation online. This study aims to provide an explanation of  the function of  the Correctional  Center as well as efforts to optimize it even as a supervising  institution that is assimilated at home in the Covid-19 pandemic situation. The study was conducted using qualitative methods by observation at the Garut Class II Correctional Center. The results of this study found that the correctional center was optimal in guiding and supervising the assimilation and integration of Covid-19 clients.
Keywords: Covid-19 Asimilation Correctional Guidence Info Artikel ABSTRACT Article history: Diterima 05 Oktober 2021 Publis 06 November 2021 Munculnya wabah yang sangat berbahaya saat ini membuat negara-negara di dunia mengalami dampak wabah di berbagai bidang. Pandemi ini terjadi di setiap negara di dunia.  Wabah  ini  dikenal  sebagai  Pandemi  Covid-19  atau  Penyakit  Virus  Corona (covid-19).  Sebagai  bentuk  untuk  mencegah  penyebaran  virus  corona  di  Lembaga Pemasyarakatan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melalui Surat Edaran Direktur Jenderal  Pemasyarakatan  Nomor:PAS-20.PR.01.01  Tahun  2020  Tentang  Langkah Progresif  Penanggulangan  Penyebaran  Virus  Penyakit  Corona  (Covid-19)  di  Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan narapidana dibebaskan dalam bentuk asimilasi dan integrasi.  Dalam  hal  mengawasi  dan  membimbing  narapidana  dan  anak-anak, Lembaga  Pemasyarakatan  merujuk  Penasihat  Komunitas  untuk  melaksanakan kewajiban  ini  secara online.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memberikan  penjelasan tentang  fungsi  Balai  Pemasyarakatan  serta  upaya  optimalisasi  perannya  sebagai lembaga yang mengawasi narapidana yang berasimilasi di rumah meski dalam situasi pandemi  Covid-19.  Penelitian  dilakukan  dengan  metode  kualitatif  yang  dilakukan dengan  cara  observasi  di  Balai  Pemasyarakatan  Klas  II  Garut.  Hasil  penelitian  ini menemukan bahwa balai pemasyarakatan sudah optimal dalam pembimbingan serta pengawasan klien asimilasi dan integrasi Covid-19.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi- BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Regita Mauldi Pertiwi, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Email: regitamauldi15@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Indonesia saat ini sedang mengalami bencana nasional non alam yaitu penyakit corona virus diseases (COVID19)  yang  telah  ditetapkan  sebagai  pandemi  dunia  sesuai  dengan  pernyataan  dari Organisasi  Kesehatan  Dunia  (WHO).  Menurut  Herninda  et  al  (2020)  virus  Covid-19  masuk  di Indonesia  dimulai  pada  bulan  Maret  2020.  Berbagai  upaya  dilakukan  oleh  pemerintah  Republik Indonesia termasuk Kebijakan yang dilakukan hampir oleh setiap unit sistem pemerintahan seperti Kementrian Kesehatan, Kementrian Hukum dan HAM.
Data per bulan Maret 2020  Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tercatat kondisi overcrowded dalam  Lembaga  Pemasyarakatan  mencapai  104%.  Di  Lembaga  Lembaga  Pemasyarakatan penyebaran  virus  corona  sangat  rawan  dalam  kondisi  seperti  ini  sehingga  pemerintah  melalui Kementerian Hukum dan Ham mengeltranslatetransuarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 mengenai syarat pemberian dan hak integrasi terhadap narapidana dan anak dalam rangka pencegahan serta penanggulangan penyebaran Covid- 19.
Penyebaran COVID-19 ternyata masih berlangsung hingga tahun 2021 sehingga pemerintah memperpanjang kebijakan penanganan melalui  Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik  Indonesia  Nomor  24  Tahun  2021  mengenai  syarat  dan  tata  cara  pemberian  asimilasi, pembebasan  bersyarat,  cuti  menjelang  bebas  dan  cuti  bersyarat  bagi  narapidana  dan  anak  dalam rangka pencegahan serta penanggulangan penyebaran Covid-19.
Pemberian asimilasi dan pelaksanaan integrasi secara besar-besaran ini memberikan dampak terhadap  tugas  dan  fungsi  Balai  Pemasyarakatan  (BAPAS)  untuk  melakukan  pembimbingan  dan pengawasan terhadap  klien pemasyarakatan yang berintegrasi di lingkungan masyarakat.
Pembimbingan dan pengawasan dari Balai Pemasyarakatan sangat penting untuk mencegah pengulangan tindak pidana kembali di masyarakat. Kegiatan ini seharusnya dapat dilakukan secara langsung,  namun  karena  kondisi  tidak  memungkinkan  pembimbingan  dan  pengawasan  terhadap klien pemasyarakatan harus dilaksanakan secara daring atau online.
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  mengetahui  bagaimana  pelaksanaan  pembimbingan  dan pengawasan  klien  pemasyarakatan  dimasa  COVID-19  yang  telah  dilaksanakan  oleh  Balai Pemasyarakatn Klas II Garut dan optimalisasi yang dilakukan.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  metode  kualitatif  yang  didasarkan  oleh  pengetahuan  yang bertujuan  untuk  menjelaskan  fenomena  yang  terjadi.  Penelitian  dilakukan  dengan  menggunakan metode observasi yang dilakukan di Balai Pemasyarakatan Kelas II Garut.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Balai  Pemasyarakatan  (BAPAS)  adalah  unit  pelaksana  teknis  dibawah  Direktorat  Jenderal Pemasyarakatan.  Menurut  Undang-Undang  Nomor:  12  Tahun  1995  Pasal  1  ayat  4  tentang pemasyarakatan  menjelaskan  bahwa  Balai  Pemasyarakatan  adalah  unit  pelaksana  yang melaksanakan fungsi bimbingan Klien Pemasyarakatan, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat 24 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa Balai Pemasyarakatan yang kemudian bisa disebut Bapas merupakan unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan.
Untuk  mencegah  pengulangan  tindak  pidana  ( residivi) ,  Balai  Pemasyarakatan  memiliki  peran pengawasan  bagi  klien  yang  sedang  menjalani    Asimilasi,  Pembebasan  Bersyarat  (PB),  Cuti Menjelang Bebas (CMB) dan Cuti Bersyarat (CB)
Kebijakan  pembebasan  narapidana  merupakan  upaya  pemerintah  untuk  meminimalisir penyebaran Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatn yang overcrowded melalui Kementrian Hukum
dan Hak Asasi Manusia. (Nurrohman, 2020). Narapidana yang dibebaskan selanjutnya menjadi tanggung jawab Balai Pemasyarakatan untuk pelaksanaan pengawasan dan pembimbingan.
Pembimbingan dan pengawasan  dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Menurut peraturan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia  Nomor:  22  tahun  2016  mengenai  Jabatan  Fungsional  Pembimbing  Kemasyarakatan Pejabat  fungsional  pembimbing  kemasyarakatan  merupakan  Pegawai  Negeri  Sipil  yang  diberi tugas,  tanggung  jawab,  dan  wewenang  guna  melaksanakan  kegiatan  dalam  bidang  bimbingan kemasyarakatan. Pembimbingan adalah pemberian bimbingan bagi klien pemasyarakatan untuk meningkatkan  kualitas  keimanan  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  pengetahuan,  sikap  dan perilaku,  profesionalisme,  serta  kesehatan  fisik  dan  mental  oleh  pembimbing  kemasyarakatan, sedangkan  Pengawasan  adalah  proses  mengamati  dan  mengevaluasi  pelaksanaan  program layanan,  pembinaan  serta  pembimbingan  warga  binaan  pemasyarakatan  berlandaskan  hasil pertimbangan laporan penelitian kemasyarakatan atau putusan hakim.
Pembimbingan  dan  pengawasan  klien  dimasa  COVID-19  tidak  dapat  dilaksanakan seacara  langsung  untuk  mengurangi  dampak  penyebaran  virus  corona  sehingga  Balai Pemasyarakatan memerlukan metode baru dalam pembimbingan dan pengawasan klien.
Metode  yang  dilaksanakan  oleh  Balai  Pemasyarakatan  Klas  II  Garut  sebagai  bentuk pembimbingan  dan  pengawasan  klien  di  masa  COVID-19  adalah  dengan  metode  daring  atau online . Pembimbingan dan pengawasan terhadap klien pemasyarakatan pada program Asimilasi COVID-19  dengan  metode  daring  atau online merupakan  kali  pertamanya  dilaksanakan  di seluruh Balai Pemasyarakatan di Indonesia termasuk Balai Pemasyarakatan Kelas II Garut.
Salah satu kegiatan program yang dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas II Garut berupa  komunikasi  melalui video  conference dan  grup whatshapp .  Selain  dengan  dilakukan secara  online  atau  dalam  jaringan  melalui  video  conference  ataupun  dengan  group  whatapps, upaya terakhir dalam program pembimbingan dan pengawasan ini dilakukan secara langsung atau home visit tetapi dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Hal ini dilakukan bagi klien yang tidak  memiliki  fasilitas  tang  memadai  untuk  melaksanakan  pembimbingan  dan  pengawasan dengan metode online.
Klien  yang  menjalani  integrasi  wajib  menghubungi  Pembimbing  Kemasyarakatan  satu bulan  sekali,  sedangkan  untuk  klien  asimilasi  di  rumah  wajib  melakukan  konseling  kepada Pembimbing  Kemasyarakatan  satu  minggu  sekali.  Kegiatan  lapor  diri  tersebut  berguna  untuk memastikan keberadaan klien, memantau kegiatan sehari-hari klien selama menjalani program asimilasi maupun integrasi, hubungan dengan keluarga dan lingkungan, serta kondisi kesehatan klien.
Sebagai  bentuk  pertanggungjawaban  serta  monitoring  terhadap  kinerja  Pembimbing Kemasyarakatan,  Pembimbing  Kemasyarakatan  wajib  menyusun  catatan  hasil  pembimbingan klien dan laporan pengawasan klien apabila selama menjalani pembimbingan terdapat kendala, maka hal tersebut di paparkan dalam Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) untuk bisa di diskusikan sehingga dapat ditemukan alternative pemecahan masalahnya.
Balai  Pemasyarakatan  Kelas  II  Garut  juga  bekerjasama  dengan  berbagai  pihak,  seperti membentuk Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan (Pokmas Lipas) di wilayah Priangan Timur. Pokmas Lipas dibentuk untuk mendukung tujuan Pemasyarakatan yaitu mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga negara yang baik dan mampu melaksanakan peran sosialnya di dalam masyarakat. Pokmas Lipas juga diharapkan dapat berperan dalam mengawasi klien Pemasyarakatan agar tidak lagi mengulangi tindak pidananya.
Pelaksanaan pembimbingan dan pengawasan secara online ini  akan terlaksana dengan baik jika dibantu dengan kerjasama masyarakat dan aparat penegak hukum lain dalam mengawasi klien di masyarakat.

## 4. KESIMPULAN
Berdasar pembahasan, dapat ditarik kesimpulan sebagaimana berikut ini:
1. Pada masa pandemi Covid-19 Balai Pemasyarakatan Kelas II Garut bertanggung jawab dalam pelaksanaan  pembimbingan  dan  pengawasan  klien  Asimilasi  dan  Integrasi  COVID-19  sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 24 Tahun 2021 mengenai Pengeluaran dan  Pembebasan  Narapidana  dan  Anak  melalui  Asimilasi  serta  Integrasi  dalam  rangka Pencegahan serta Penaggulangan Penyebaran Covid- 19.
2. Pembimbingan Serta pengawasan terhadap klien Asimilasi dan Integrasi COVID-19 dilakukan secara daring atau online melalui video call atau grup Whatssap.
3. Sebagai  bentuk  pertanggungjawaban  serta  monitoring  terhadap  kinerja  Pembimbing Kemasyarakatan,  Pembimbing  Kemasyarakatan  wajib  menyusun  catatan  hasil  pembimbingan klien dan laporan pengawasan klien.
4. Pembimbing  Kemasyarakatan  tetap  melaksanakan home  visit namun  dengan  menerapkan protokol kesehatan.
Adapun saran peneliti, sebagai berikut:
1. Harus  dilakukan  peningkatan  koordinasi  dengan  aparat  penegak  hukum  dan  masyarakat setempat untuk mencegah pengulangan tindak pidana.
2. Untuk meningkatkan kualitas pembimbing kemasyarakatan, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dapat melakukan pelatihan e-learning agar pelaksanaan pembimbingan dan pengawasan secara daring berjalan maksimal.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Nurrohman, T. I. (2020). Upaya Mengurangi Overcrowded  Lembaga Pemasyarakatan Pada Masa Pandemi Covid-19 dan Optimalisasi Pembinaan di Masa Mendatang. JUSTITIA, VII(4), 98-112.
Pitaloka, H., Al Umar,  A. U.  A.,  Hartati, E. R., & Fitria, D. (2020). The economic impact of the COVID-19 outbreak: Evidence from Indonesia. Jurnal Inovasi Ekonomi , 5 (02). Republik  Indonesia,  Undang-Undang  No.  12  tahun  1995  Tentang  Pemasyarakatan.  Badan Pemeriksa  Keuangan  Republik  Indonesia.  (Online),  tersedia:  http  ://www.bpk.go.id, diunduh 30 Maret 2021
Republik Indonesia. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.01.PR.07.03 Tahun 1997 Tentang Organisasi  Dan  Tata  Kerja  Balai  Bimbingan  Kemasyarakatan  Dan  Pengentasan  Anak. Badan Pembinaan Hukum Nasional (Online) tersedia: http://www.bphn.go.id, diunduh 12 April 2021
Republik Indonesia. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik  Indonesia  Nomor:  22  tahun  2016  tentang  Jabatan  Fungsional  Pembimbing Kemasyarakatan.  Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional  (Online)  tersedia:  tersedia: http://www.bphn.go.id, diunduh 12 April 2021
Sistem Database Pemasyarakatan http://sdp.ditjenpas.go.id/sdp_website/