INNOVATIVE:  Journal  Of  Social  Science  Research Volume 3 Nomor 3 Tahun 2023 Page 9577-9592 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Strategi Kontra Radikalisasi Di Kalangan Aparatur Sipil Negara Yang Dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi
Wiwik Dwijayanti 1 ✉ , Moch Djatmiko 2 , Winata 3
Sekolah Tinggi Intelijen Negara Email: wiwik.dj88@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor penyebab ASN terpapar paham radikal serta  menganalisis  strategi  Kementerian  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi dalam  kegiatan  kontra  radikalisasi  terhadap  ASN  yang  terpapar  paham  radikal.  Penelitian  ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang didasarkan dari pendapat. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan open ended question dan studi dokumen. Penelitian ini dilaksanakan di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, BIN, BNPT, dan Densus 88 AT Polri.  Untuk waktu penelitian direncanakan pada bulan Januari hingga Maret 2023. Hasil penelitian mengungkapkan  bahwa  faktor  penyebab  Aparatur  Sipil  Negara  terpapar  paham  radikal  atau radikalisme ada 6, yaitu faktor pemikiran, politik, ekonomi, sosial, psikologis, dan pendidikan. Akan tetapi, dalam perolehan data melalui wawancara mendalam, hanya ditemukan empat faktor penyebab Aparatur Sipil Negara menganut radikalisme, yaitu faktor sosial, faktor pemikiran, faktor pendidikan dan faktor ekonomi. Strategi Kontra Radikalisasi untuk ASN terpapar radikal dilakukan oleh Pemerintah melalui Satuan Tugas yang dibentuk melalui Surat Keputusan Bersama 11 Menteri Nomor 02 Tahun 2019. Setiap Kementerian dan Lembaga anggota Satgas berdasarkan SKB ini memiliki tugas dan peran masing-masing terkait penanganan radikalisme pada ASN yang kemudian diintegrasikan melalui rapat koordinasi dan alur tahapan hingga menghasilkan surat rekomendasi hukuman disiplin untuk ASN yang terpapar radikalisme.
Kata Kunci: ASN, Radikalisme, Kontra Radikalisasi

## Abstract
The purpose of this study was to analyze the factors that cause ASN to be exposed to radicalism and to analyze the strategy of the Ministry of Administrative Reform and Bureaucratic Reform in counter- radicalization activities against ASN exposed to radicalism. This study uses a descriptive qualitative approach based on opinion. The data used in this study are primary data and secondary data. Data collection was carried out through in-depth interviews with open ended questions and document studies.  This  research  was  conducted  at  the  Ministry  of  Administrative  Reform  and  Bureaucratic Reform, BIN, BNPT, and Densus 88 AT Polri. The research time is planned for January to March 2023. The results of the research reveal that there are 6 factors causing State Civil Apparatus to be exposed to  radicalism  or  radicalism,  namely  thought,  political,  economic,  social,  psychological,  and educational factors. However, in obtaining data through in-depth interviews, only four factors were found  that  caused  the  State  Civil  Apparatus  to  adopt  radicalism,  namely  social  factors,  thinking factors,  educational  factors  and  economic  factors.  The  Counter-Radicalization  Strategy  for  ASN exposed to radicals is carried out by the Government through a Task Force formed through the Joint Decree of 11 Ministers Number 02 of 2019. Each Ministry and Institution member of the Task Force based on this SKB has their respective duties and roles related to handling radicalism in ASN which is  then  integrated  through  coordination  meetings  and  flow  of  stages  to  produce  a  letter  of recommendation for disciplinary punishment for ASN exposed to radicalism.
Keywords: ASN, Radicalism, Counter-Radicalization

## PENDAHULUAN
Undang-Undang Aparatur Sipil Negara  No 5 Tahun 2014 menunjukkan Aparatur Sipil  Negara  atau  yang  setelahnya  disingkat  dengan  ASN  yakni  sebutan  untuk  suatu pekerjaan  dengan  beranggotakan  Pegawai  Negeri  Sipil  juga  Pegawai  Pemerintah  yang terikat perjanjian kerja dalam instansi pemerintah. Untuk mencapai tujuan negara sesuai dengan  UUD  1945,  dibutuhkan  ASN  yang  memiliki  integritas,  profesionalisme  dan  tidak melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan melayani publik serta berperan bagai elemen yang menyatukan serta mempersatukan bangsa sesuai amanat UUD 1945.
ASN,  sebagai  sebuah  profesi,  mendasarkan  dirinya  pada  prinsip-prinsip  seperti: mempertahankan ideologi Pancasila dan UUD 1945 serta ikut dan taat pada pemerintahan yang sah, mendedikasikan seluruh dirinya untuk kepentingan Bangsa, Negara dan rakyat Indonesia, Profesional,  memelihara  dan menjunjung tinggi  kode etik  serta perilaku ASN, berintegritas serta memegang teguh prinsip-prinsip pelayanan publik. Fungsi ASN dalam pemerintahan  adalah  menjadi  pelaksana  kebijakan  untuk  umum  yang  disusun  Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) berdasarkan regulasi, melayani secara profesional dan kualitas tinggi, juga menjalin kesatuan bangsa.
Tak  dapat  disangkal  bahwa  kedisiplinan  dalam  pelayanan  publik  oleh  ASN  masih sangat kurang, di mana banyak ASN melakukan pelanggaran disiplin (Hamirul, Masrun & Elsyra, 2018:133). Berdasarkan data Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), pada tahun 2021 telah terjadi kasus kode etik serta disiplin yakni korupsi berjumlah 2.496 orang, melanggar nilai dasar serta etika berjumlah 148 pelanggar serta pelanggaran netralitas berjumlah 1.588 pelanggar. Pada sisi lain, ASN berpotensi melakukan pelanggaran yang berkaitan dengan radikalisme sehingga mencederai wawasan kebangsaan.
ASN  dengan  pelanggaran  yang  berkaitan  dengan  radikalisme,  mencederai  wawasan kebangsaan,  dapat  dikatakan  sebagai  ASN  yang  telah  terpapar  paham  radikal.  Ideologi radikal yakni pandangan yang diciptakan kelompok dengan berkeinginan ntuk melakukan perubahan sosial serta politik dengan tindakan kekerasan (Eko Ariwidodo, 2017: 253).
Pembentukan  pola  pikir  ASN  yang  radikal  ditargetkan  pada  aspek  kognitif,  yaitu kesadaran dan pandangan mereka terhadap kondisi sekarang. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Fathali Moghadam (2005:162) dengan metafora tangga  menuju terorisme-nya yang menggambarkan bahwa proses seseorang dari mulai teradikalisasi hingga meakukan aksi terorisme diumpamakan seperti bagaimana orang memandang bangunan dan pintu yang menurut mereka terbuka untuk mereka. Saat individu menaiki tangga, mereka melihat semakin  sedikit  pilihan,  sampai  satu-satunya  kemungkinan  yang  keluar  adalah penghancuran orang lain, atau diri sendiri, atau keduanya.
Seseorang  dapat  memiliki  paham  radikal  karena  beberapa  faktor.  Adapun  indikator seseorang dikatakan memiliki paham radikal seperti dalam tabel berikut:
Tabel 1. Indikator Radikalisme Instansi BNPT POLRI Kemenag Indikator Intoleran Eksklusivitas Intoleransi Eksklusif Intoleran Menentang Pancasila dan NKRI Takfiri (Mengkafirkan Orang Lain) Fanatisme Memiliki Perilaku Memecah belah Bangsa Menikah Tanpa Wali yang sah; Revolusi

## Hanya mau
Shalat Jum’at di Masjid Kelompoknya (Sumber: BNPT, POLRI, Kemenag)
Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT)  membuktikan  beberapa  ciri  hal  patut  dicurigai  bahwa  suatu  kelompok  adalah kelompok  radikalisme  dan  terorisme,  di  antaranya  adalah  sikap  tidak  toleran,  ekslusif, menikah tanpa wali yang sah, menuduh pihak lain kafir, menolak untuk melaksanakan sholat Jum’at  di  luar  tempat  ibadah  kelompok  mereka (Ariefana,  2018).  Kombes  Sulistyo  Pudjo Hartono, Analis Kebijakan Divisi Humas Polri, menyatakan bahwa terdapat empat indikator yang  dapat  mendeteksi  publik  yang  terpengaruh  paham  radikal  yakni  ekslusivitas,  tidak toleran,  fanatisme  serta  revolusi  (Azizah,  2017).  Kemudian,  Kementerian  Agama mengkonfirmasi bahwa radikalisme melibatkan intoleransi, penentangan terhadap identitas Pancasila dengan NKRI, serta berperilaku memecah bangsa, hal yang serupa dengan ciri- ciri radikalisme yang telah diungkapkan oleh BNPT dan Polri. (Kemenag.go.id).
Dalam  hal  keberagaman  di  Indonesia,  ASN  yang  telah  terpengaruh  oleh  paham radikal dapat menjadi ancaman yang sangat berbahaya bagi integritas NKRI. Ancaman tidak berasal dari luar saja, tetapi mampu merusak melalui proses brainwashing oleh penganut radikalisme. Data menunjukkan berdasarkan hasil penelitian The Habibie Center tahun 2017 terdapat 30-40% ASN Indonesia yang terpapar paham radikal. Selain itu, dilansir dari laman nsional.tempo.co,  Pada  tahun  2019,  terdapat  seorang  ASN  yang  meninggalkan pekerjaannya dan kemudian bergabung dengan ISIS di Suriah, serta membawa keluarga intinya  (Riana,  2019).  Laporan  Badan  Kepegawaian  Nasional  (BKN)  dan  Kementerian Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  Republik  Indonesia (Kemenpanrb)  tahun  2020  membuktikan  tiap  bulannya  ada  beberapa  puluh  ASN terpengaruh  radikal  terorisme.  Dari  kasus  yang  terungkap  di  antaranya  mendapatkan hukuman ringan, sedang serta berat karena perbuatan tersebut (Kurniati, 2020). Tahun 2021 pihak kepolisian menginformasi ada tersangka teroris berprofesi ASN di Aceh Timur (Umar, 2021).
Sejak  SKB  diresmikan  sampai  akhir  2019,  Kominfo  menerima  94  laporan  yakni  33 laporan intoleransi, 5 laporan tentang penolakan terhadap Pancasila, 25 laporan tentang penolakan terhadap NKRI, dan 19 laporan tentang netralitas, hoaks, ujaran kebencian dan sejenisnya (Puspita, 2019). SKB 11 Menteri kemudian diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  79  Tahun  2021  Tentang  Upaya  Administratif  Dan  Badan
Pertimbangan  Aparatur  Sipil  Negara  (BPASN).  ASN  yang  mendapatkan  aduan  telah melakukan  pelanggaran  disiplin,  termasuk  di  antaranya  terpapar  radikalisme  dan  tidak menerima keputusan tersebut dapat mengajukan banding melalui  BPASN dimana tugas badan tersebut adalah menerima, memeriksa, dan memutuskan Banding Administratif yang diterima dari Pegawai ASN yang tak merasa puas dengan keputusan Pembina Kepegawaian (PPK)  yakni  pemberhentian  PNS  serta  pemutusan  hubungan  perjanjian  kerja  sebagai pegawai  pemerintah.  Kementarian  PAN-RB  melalui  pernyataan  Menteri  PAN-RB,  Tjahjo Kumolo  di  bulan  April  2021  lalu,  menyatakan  bahwa  tahun  2021  telah  diberhentikan sejumlah 30 hingga 40 orang setiap bulannya karena telah terbukti terpapar paham radikal (Fatin, 2022:7).
Untuk  mencegah  hal  tersebut,  Menurut  Teguh  Wijinarko,  Deputi  SDM  di Kementerian  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  (KemenPAN-RB), aktivitas  kontra  radikalisasi  untuk  ASN  diinisiasi  pada  saat  pembentukan  SKB  11  instansi pemerintah  pada  tahun  2019.  Badan  Nasional  Penanggulangan  Terorisme  (BNPT)  juga terlibat  pada  inisiatif  tersebut.  Meskipun  begitu,  pembinaan  bagi  pegawai  radikal  pada tingkat  rendah  sampai  sedang  dilakukan  institusi  masing-asing  serta  tiap  instansi  punya pembinaan yang beragam. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi  melakukan  program  kontra  radikalisasi  dengan  mengundang  BNPT  untuk melakukan pembinaan dan pencegahan ASN dari terpapar paham radikalisme. Apa yang dilakukan  oleh  Kementerian  PAN-RB  sejalan  dengan  rekomendasi  yang  diberikan  oleh Fathali Moghadam (2005:167) yaitu pencegahan merupakan solusi jangka panjang untuk terorisme.
Penelitian  tentang  kontra  radikalisasi  sebagai  upaya  pencegahan  tindak  pidana terorismes  maupun  radikalisasi  dan  ASN  telah  dilakukan  (Khoir,  2021;  Afifi,  2020; Ardianto,2020; Riyanta, 2020; Aisy dkk, 2019). Meskipun demikian, belum ada yang mengkaji secara khusus terkait kontra radikalisasi terhadap ASN dengan studi kasus KemenPAN-RB dan menggunakan perspektif intelijen, padahal data menunjukkan telah banyak ASN yang teradikalisasi,  bahkan  terlibat  dalam  tindak  pidana  terorisme,  tentunya  hal  ini  menjadi ancaman yang harus dicegah dan merupakan tugas dan fungsi intelijen. Oleh karena itu, pada riset ini penulis mengulas tentang strategi kontra radikalisasi di kalangan Aparatur Sipil Negara yang dilakukan oleh KemenPANRB.

## METODE PENELITIAN
Riset  ini  termasuk  dalam  pendekatan  kualitatif  deskriptif  yang  didasarkan  dari pendapat. Metode ini mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam kategori, satuan uraian  dasar,  dan pola sehingga dapat dilakukan analisa terhadap strategi deradikalisasi yang dilakukan oleh Kemenpan RB pada ASN-nya yang terpapar radikalisme. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data  dilakukan  melalui  wawancara  mendalam  dengan open  ended  question  dan  studi dokumen. Wawancara berguna untuk memperoleh narasi dari narasumber, wawancara juga penting  untuk  menelusuri  bagaimana  pemahaman  dan  interpretasi  narsumber  terhadap strategi  kontra  radikalisasi  pada  ASN  dengan  studi  kasus  KemenPAN  RB.  Riset  ini direncanakan dilaksanakan di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, BIN, BNPT, dan Densus 88 AT Polri.  Untuk waktu penelitian direncanakan pada bulan Januari hingga Maret 2023.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Aparatur Sipil Negara Terpapar Paham Radikal di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara
Aparatur  Sipil  Negara  adalah  gabungan  dari  Pegawai  Negeri  Sipil  serta  Pegawai Pemerintah  dengan  Perjanjian  Kerja  (P3K)  yang  bekerja  di  lembaga  atau  instansi pemerintah, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Regulasi tersebut melakukan pengaturan berbagai aturan yang harus dipatuhi ASN salah  satunya  kewajiban  teguh  memegang  ideologi  Pancasila  serta  NKRI  sebagai  dasar negara  yang  harus  menjadi  pedoman  dalam  kehidupan  bangsa  serta  negara.  Namun faktanya, terdapat kondisi bertentangan di mana terdapat beberapa oknum Aparatur Sipil Negara telah terbukti terlibat dalam upaya mengubah ideologi negara.
Data  dari  Kementerian  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi terkait jumlah ASN yang terpapar radikalisme seperti yang disampaikan oleh Ibu Rosdiana, Koordinator Manajemen Integritas, Kode Etik, dan Disiplin Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, pada 7 Maret 2023, yaitu “ Kementerian PANRB sebagai inisiator penanganan dan pencegahan ASN terpapar Radikalisme mempunyai data sebagai berikut:
Data  tersebut  menunjukkan  bahwa  pada  tahun  2020,  berdasarkan  aduan  yang masuk, terdapat 21 ASN yang diduga terpapar radikalisme dimana 11 di antaranya terbukti. Sementara di tahun 2021, ada kenaikan jumlah aduan dan dari 35 ASN yang diadukan, 27 di  antaranya  terbukti  terpapar  radikalisme.  Untuk  tahun  2022  mengalami  penurunan dimana hanya terdapat 2 ASN yang terbukti terpapar radikalisme.

## Faktor-Faktor Penyebab ASN terpapar radikalisme
1. Faktor Pemikiran
Salah satu  faktor yang menyebabkan ASN terpapar radikalisme adalah  faktor ideologi  atau  pemikiran.  Menurut  A  dari  BIN,  pada  tanggal  20  Maret  2023,  meski memegang  jabatan  penting  di  salah  satu  Kementrian  Kelembagaan,  beberapa  ASN bersedia  mengundurkan  diri  dari  pekerjaannya  dan  berangkat  ke  Suriah  bersama keluarganya.    Yang  bersangkutan  bersedia  melepaskan  segala  sesuatunya  karena menerima hadits tentang panji hitam di akhir zaman (ISIS) dan perintah hijrah dalam Surat Albaqarah ayat 218. Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa ketika seseorang sudah memiliki keyakinan akan suatu hal tertentu, dalam hal ini adalah ideologi  radikal,  maka  hal  lainnya  tidak  penting.  Segala  sikap,  perbuatan  maupun keputusan yang diambilnya benar-benar berdasarkan ideologi radikal yang diyakininya. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Andhika di atas, ASN yang terpapar radikalisme tersebut tidak memedulikan kehilangan pekerjaan dan jabatan demi keyakinannya.
2. Faktor Ekonomi
Selain sosial atau lingkungan, pemikiran atau ideologi, dan pendidikan, ekonomi juga jadi  salah  satu  faktor  penyebab  ASN  terpapar  radikalisme.  Hal  ini  dialami  oleh  WR,
Jumlah aduan ASN Non ASN ASN Terbukti ASN Tidak Terbukti 2020 93 21 72 11 10 2021 (tahap I) 77 23 54 17 6 2021 (tahap II) 25 12 13 10 2 2022 5 2 3 2 0 0 20 40 60 80 100
Mantan Narapidana Terorisme yang juga Mantan ASN Badan Pertanahan Nasional yang menyatakan  bahwa  dirinya  menjadi  radikal  karena  sangat  tertekan  oleh  masalah pinjaman  bank.    Penagih  utang  mengikutinya  pulang  tanpa  henti  sampai  ibunya menderita  serangan  jantung.    WR  menjadi  radikal  akibat  kejadian  ini  karena  ingin mengancam akan meledakkan bom sebagai pembalasan terhadap bank (Mandiri, BRI, dan  BCA).    Mengancam  akan  melakukan  pengeboman  atas  nama  ISIS.  Tujuannya adalah untuk menghentikan bank mencoba menagih pinjaman sekali lagi.  WR akhirnya ditangkap  dan  didakwa  melanggar  undang-undang  terorisme  setelah  pihak  bank akhirnya melaporkan kejadian ini.
Faktor ekonomi ini juga muncul dalam kasus-kasus yang ditangani oleh BPASN, sebagaimana  yang  disampaikan  oleh  A,  Wakil  Sekretaris  BPASN,  yaitu  Ketidakadilan ekonomi adalah alasan umum yang diberikan.  Namun, itu belum divalidasi oleh sains. Oleh  karena  itu,  jika  instrumen  BPASN  menunjukkan  telah  melakukan  persiapan- persiapan terkait dengan radikalisme, yang kemudian dapat memeriksa, memutuskan, pergi ke lapangan, dan mungkin meminta lebih banyak informasi.
Terkait  dengan  faktor  ekonomi  sebagai  penyebab  ASN  terpapar  radikalisme,
Horrace M. Kallen (dalam Septiana, 2019: 6-11) menyatakan bahwa penduduk Indonesia dianggap miskin jika pengeluaran perkapita mereka di bawah garis kemiskinan setara 2100 kilokalori per bulan. Data bPS per Maret 2021, menunjukkan prosentase penduduk miskin Indonesia adalah 10,14%  atau 27,54 juta orang.  Data tersebut menunjukkan bahwa kaum radikal dapat memanfaatkan pendekatan ekonomi untuk menyebarkan pemikiran dan  pemahamannya. Jika ada jaminan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk miskin di Indonesia, maka kaum radikal akan lebih mudah mempengaruhi mereka. Pendekatan ekonomi mudah diterima oleh masyarakat Indonesia yang ramah dan terbuka. Kaum radikal dapat mengklaim  bahwa sistem perekonomian Indonesia sekarang tidak memadai serta tidak memenuhi kebutuhan para penduduknya. Hal ini akan membuat mereka lebih mudah mempengaruhi orang-orang yang hidup dalam kondisi miskin dan memperkuat pengaruh mereka.
3. Faktor Politik
Sistem politik Indonesia adalah hasil dari interaksi sosial yang diwakili oleh nilai- nilai masyarakat dan negara Indonesia. Kemajemukan Indonesia juga mempengaruhi sistem  politik  dengan  faktor  seperti  nilai-nilai,  spiritualitas  bangsa,  politik,  falsafah negara,  ideologi,  dan  doktrin  politik.  Pemerintah  Indonesia  mengimplementasikan sistem  politik  ini  melalui  kebijakan  yang  bersifat  memaksa  untuk  mencapai  tujuan negara. Namun, kebijakan pemerintah seringkali tidak diikuti oleh masyarakat karena
dianggap tidak adil oleh sebagian kelompok atau pihak yang merasa tujuan mereka tidak terpenuhi. Akibatnya, muncul aksi-aksi radikal sebagai cara untuk menyampaikan tujuan  tersebut  kepada  masyarakat.  Orang  yang  terpapar  radikalisme  berpendapat bahwa  ideologi  Pancasila  tidak  lagi  sesuai  dengan  perkembangan  negara  Indonesia saat ini. Meskipun demikian, berdasarkan hasil wawancara mendalam, belum ditemukan ASN yang terpapar radikalisme karena faktor politik.
4. Faktor Sosial
Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  adalah  kelompok  orang  dengan  tugas  pelayan negara dalam mendukung pemerintah dalam menjalankan sistem pemerintahan yang bertujuan  untuk  mencapai  tujuan  nasional  sesuai  Pancasila  serta  UUD  1945.  Setiap kebijakan pemerintah harus diikuti oleh seluruh ASN, dan jika ada ASN yang terpapar radikalisme  tidak  mengikuti  kebijakan  pemerintah,  maka  harus  ada  alasan  yang melatarbelakangi tindakan tersebut. Alasan tersebut dapat dikatakan sebagai salah satu faktor penyebab ASN terpapar radikalisme.
Lingkungan  menjadi  salah  satu  faktor  penyebab  ASN  terpapar  radikalisme. Menurut Bapak RA, Kasi Media Literasi BNPT, pada 27 Maret 2023 menyatakan bahwa kemungkinan  pertama  ada  pada lingkungan terdekatnya  seperti bergabung dengan pengajian. Kedua, karena yang bersangkutan senang dengan kajian-kajian seperti itu atau  dari  latar  belakang  keluarga.  Setelah  keluarga  baru  merambah  ke  lingkup pertemanan.
Adapun menurut RA, Mantan Narapidana Terorisme, yang sebelumnya adalah Pejabat Eselon IV di Kementerian Kelautan dan Perikanan,  pada tanggal 17 Maret 2023 menyatakan bahwa dirinya tidak terpapar radikalisme, tetapi lebih karena saat peristiwa kerusuhan Ambon atas dasar solidaritas sesame Muslim dan melihat situasi dan kondisi yang sudah kacau dan berbahaya, dirinya merasa terpanggil untuk ikut berjuang  bersama  Muslim  lainnya  di  Ambon.  Atas  keterlibatannya  tersebut,  ia kemudian di tangkap dan dikenakan Undang-Undang Terorisme. Oleh karena itu, menurutnya  salah  satu  faktor  yang  membuat  ASN  terpapar  radikalisme  adalah lingkungan.  Melihat  saudara  seagamanya  menjadi  korban  pada  kerusuhan  di Ambon,  mereka  ikut  merasa  terpanggil.  Jika  tidak  melibatkan  diri  maka  mereka merasa akan mati. RA juga menyampaikan bahwa pada saat terjadi  kerusuhan di Ambon, tidak hanya masyarakat biasa maupun ASN yang terlibat, tetapi juga TNI dan POLRI, yang kemudian terpecah atas dasar Agama yang dianut karena memang kerusuhan di Ambon di picu oleh konflik Horizontal antara masyarakat Islam dengan masyarakat Nasrani.
Hal yang sama juga dialami oleh BI, Mantan Narapidana Terorisme yang pernah menjadi ASN di Kementerian Hukum dan HAM sebagai Sipir di Lapas Kerobokan, yaitu dirinya di dakwa terlibat dalam kasus bom bali dikarenakan dituduh membantu dengan memberikan laptop kepada IS,  A dan M yang  digunakan sebagai  pengendali  dalam peristiwa bom Bali.
Dari pernyataan kedua mantan narapidana terorisme tersebut, faktor lingkungan atau  faktor  sosial  yang  menjadi  penyebab  mereka  terpapar  radikalisme.  Menurut Horrace M. Kallen (dalam Septiana, 2019: 6-11) penyebaran paham radikal di masyarakat Indonesia  dapat  disebabkan  oleh  nilai  dan  norma  yang  dianut,  dimana  masyarakat mudah terpengaruh oleh gagasan yang dianggap membawa  perubahan bagi  hidup mereka tanpa mempertimbangkan apakah gagasan tersebut sejalan dengan ideologi Pancasila atau tidak. Kebiasaan silaturahmi yang menjadi budaya masyarakat Indonesia menciptakan hubungan persaudaraan yang kuat dan empati yang mendalam satu sama lain. Hal ini membuat masyarakat Indonesia mudah menerima gagasan baru, bahkan jika  gagasan  tersebut  bertentangan  dengan  ideologi  Pancasila  dan  disebarkan  oleh seseorang atau kelompok yang memiliki koneksi dengan mereka.
5. Faktor Psikologis
Kelompok  teroris  memiliki  pendekatan  psikologis  untuk  mempengaruhi seseorang,  dengan  menawarkan  bantuan  dalam  mengatasi  masalah  psikologis  yang dialami. Di Indonesia, mayoritas yang mengalami masalah psikologis adalah generasi muda, yang sedang mencari jati diri dan role model. Oleh karena itu, kelompok teroris mengincar sasaran ini sebagai cara masuk ke dalam pikiran mereka. Apabila sasaran bergabung dengan lingkungan radikal, nilai-nilai radikal akan mempengaruhi pola pikir dasar mereka. Mereka akan diarahkan untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang tepat, bukan dengan tindakan yang merugikan masyarakat. Meskipun demikian, dalam penelitian  ini  berdasarkan  hasil  wawancara  mendalam,  belum  ditemukan  ASN  yang terpapar radikalisme karena faktor psikologis.
6. Faktor Pendidikan
Menurut R, salah satu yang menyebakan ASN dapat terpapar radikalisme adalah kurang  pahamnya  dan  kurang  sosialisasi  tentang  paham  radikal  sehingga  masih ditemukan  pegawai  ASN  yang  terpapar.  Untuk  ini  dapat  masuk  ke  dalam  faktor pendidikan.  Menurut  Horrace  M.  Kallen  (dalam  Septiana,  2019:  6-11)  terkait  faktor pendidikan,  Pemerintah  melalui  Program  Indonesia  Pintar  yang  dikeluarkan  oleh Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Republik  Indonesia  berusaha  menerapkan wajib belajar 12 tahun bagi seluruh generasi muda Indonesia mulai usia 6 hingga 21
tahun. Namun, tidak semua siswa di seluruh Indonesia mendapatkan pengajaran yang merata  dari  tenaga  pendidik.  Jika  tenaga  pendidik  tersebut  terpapar  paham  radikal, maka materi yang disampaikan akan berisi unsur radikalisme dan dapat membuat pola pikir siswa bertentangan dengan ideologi Pancasila. Siswa yang belum memiliki dasar ideologi  Pancasila  akan  lebih  mudah  menerima  pola  pikir  tersebut  tanpa  mencari alternatif lain untuk mencari kebenaran. Hal ini dapat berdampak besar jika para siswa melakukan aksi ekstrem radikal. Selain siswa generasi muda, orang yang telah memiliki pendidikan tinggi juga berpotensi terpengaruh oleh paham radikal.
Strategi  Kementerian  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  Dalam Kegiatan Kontra Radikalisasi ASN yang Terpapar Paham Radikal
Keinginan  maupun  upaya  untuk  mengubah  ideologi  negara  menunjukkan  bahwa Aparatur Sipil Negara telah melanggar salah satu nilai dasar yang harus dipedomani, yaitu nilai nasionalisme. Selain itu, pudar atau hilangnya nasionalisme mengindikasikan bahwa ASN tersebut terpapar radikalisme. Upaya menangani Aparatur Sipil Negara yang terpapar radikalisme,  dibentuk  Surat  Keputusan  Bersama  Tahun  2019  tentang  Penanganan Radikalisme dalam Rangka Penguatan Wawasan Kebangsaan pada Aparatur Sipil Negara. Surat Keputusan Bersama tersebut dibentuk  untuk menindaklanjuti  pengaduan Aparatur Sipil  Negara  terkait  komitmen  kebangsaan  dan  tindakan  radikalisme  bersama  beberapa kementerian dan lembaga. Menurut Ibu Rosdiana, Koordinator Manajemen Integritas, Kode Etik, dan Disiplin Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, pada 7 Maret 2023, yaitu
“Dalam  pencegahan  terorisme,  termasuk  di  dalamnya  penanganan  radikalisme, Kementerian PANRB selalu bersinergitas sebagaimana Surat keputusan Bersama terlampir ”
Salah satu strategi pemerintah dalam upaya kontra radikalisasi di kalangan ASN ialah melalui pembentukan Surat Keputusan Bersama Nomor 02 Tahun 2019 yang beranggotakan 11  Kementerian,  yaitu  Kementerian  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi
Birokrasi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Intelijen Negara, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Badan Kepegawaian Negara, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, dan Komisi Aparatur Sipil Negara. Setiap Kementerian dan  Lembaga  ini  memiliki  peranan  dan  tugas  masing-masing  dalam  penanganan radikalisme. Ibu Rosdiana menyebutkan pembagian tugas setiap Kementerian dan Lembaga yang memiliki keterlibatan dalam SKB, yaitu
Tabel 2. Peran keterlibatan setiap Kementerian dan Lembaga
No Tahapan Penanganan PIC Kesepakatan Mekanisme & Ketentuan 1 . Membuka laporan pengaduan melalui portal aduanasn.id Kemenkominfo Aduan di luar sistem diserahkan kepada Kominfo untuk diinput ke dalam portal aduanasn.id 2 . Melakukan verifikasi laporan pengaduan apakah ybs ASN atau bukan BKN Apabila BKN ragu terhadap hasil verifikasi dapat bekerjasama dengan Kemendagri (Dukcapil) menggunakan
face recognition
3 . Melakukan profiling terhadap ASN tersebut Kemenkominfo, BIN, BNPT Proses profiling dan rapat maksimal 3 bulan sejak aduan masuk namun ada diskresi apabila dalam waktu 2 bulan sudah terdapat banyak aduan (minimal 15 aduan) 4 . Mendiskusikan hasil profiling beserta rekomendasi hukdis 1. Tim Kecil 5 K/L 2. Tim Satgas 11 K/L Jarak waktu sidang tim kecil dan tim satgas maksimal 2 minggu 5 . Membuat surat kepada PPK yang memiliki ASN terpapar radikalisme KemenPANRB 6 . Mengevaluasi hasil tindaklanjut PPK KASN • Memonitor hasil tindaklanjut surat rekomendasi hukdis terutama bagi PPK yang
belum menindaklanjut
Bapak  RA,  Kasi  Media  Literasi  BNPT,  pada  tanggal  27  Maret  2023  juga menyampaikan bahwa SKB merupakan gabungan dari Kementerian dan  Lembaga yang berperan pada penanganan radikalisme sesuai tupoksi, dimana BNPT di radikalisme, BIN di politik  dan  keamanan,  Kemenag  di  radikalisme  berbau  keagamaan,  Kemenpan  sebagai sector.
Senada dengan pernyataan dari Ibu R dan Bapak R, Bapak A, Wakil Sekretaris BPASN, pada 8 Maret 2023, juga menyebutkan terkait tugas dan peran setiap Kementerian Lembaga dalam  penanganan  radikalisme  sesuai  dengan  tugas  dan  fungsinya,  yaitu  BKN  punya kekuatan  di  data,  Menpan  diruang  kebijakan  untuk  ASN,  untuk  ranah  pidana  yaitu kejaksaan.
Berdasarkan pernyataan di atas, Kementerian dan Lembaga yang tergabung pada SKB penanganan radikalisme untuk penguatan wawasan kebangsaan ASN terlibat secara teknis sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan alur pengaduan yang masuk ditangani  oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi, kemudian status ASN yang masuk dalam aduan tersebut  akan  di  verifikasi  oleh  Badan  Kepegawaian  Negara  yang  bekerjasama  dengan Kementerian  Dalam  Negeri,  setelah  itu  dilakukan profiling  terhadap  ASN  tersebut  oleh BNPT,  BIN  dan  Kemenkominfo.  Hasil profiling  diteruskan  kepada  11  Kementerian  dan Lembaga yang tergabung dalam SKB untuk kemudian diberikan rekomen hukuman disiplin yang  akan  dijatuhkan  pada  ASN  tersebut.  Alur  selanjutnya  adalah  Kementerian Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  meneruskan  hail  rekomendasi tersebut melalui surat yang ditujukan kepada PPK dimana ASN tersebut bekerja. Selanjutnya KASN memonitor tindak lanjut surat rekomendasi tersebut, terutama untuk PPK yang belum melakukan aksi sesuai hasil rekomendasi, kemudian melaporkan hasilnya pada Tim Satgas yang tergabung dalam SKB 11 Menteri tersebut.
Adapun  untuk  penanganan  radikal  di  lingkup  ASN,  Kementerian  Pendayagunaan Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  tidak  memiliki  strategi  khusus.  Strategi  Kontra
i surat rekomendasi hukdis
• Hasil evaluasi KASN
disampaikan ke Tim Satgas
Radikalisasi yang dilakukan sesuai dengan strategi pemerintah yang dituangkan melalui SKB 11 Menteri tentang penanganan radikalisme dalam upaya pembinaan wawasan kebangsaan pada ASN.

## SIMPULAN
Faktor penyebab Aparatur Sipil Negara terpapar paham radikal atau radikalisme ada 6, yaitu faktor pemikiran, politik, ekonomi, sosial, psikologis, dan pendidikan. Akan tetapi, dalam  perolehan  data  melalui  wawancara  mendalam,  hanya  ditemukan  empat  faktor penyebab Aparatur Sipil Negara menganut radikalisme, yaitu faktor sosial, faktor pemikiran, faktor pendidikan dan faktor ekonomi.
Strategi  Kontra  Radikalisasi  untuk  ASN  terpapar  radikal  dilakukan  oleh  Pemerintah melalui Satuan Tugas yang dibentuk melalui Surat Keputusan Bersama 11 Menteri Nomor 02  Tahun  2019  yang  beranggotakan  Kementerian  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan Reformasi  Birokrasi,  Kementerian  Dalam  Negeri,  Kementerian  Hukum  dan  HAM, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Intelijen Negara, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Badan Kepegawaian  Negara,  Badan  Pembinaan  Ideologi  Pancasila,  dan  Komisi  Aparatur  Sipil Negara. Setiap Kementerian dan Lembaga anggota Satgas berdasarkan SKB ini memiliki tugas dan peran masing-masing terkait penanganan radikalisme pada ASN yang kemudian diintegrasikan  melalui  rapat  koordinasi  dan  alur  tahapan  hingga  menghasilkan  surat rekomendasi hukuman disiplin untuk ASN yang terpapar radikalisme.

## DAFTAR PUSTAKA
Ariefana,  Pebriansyah  (2018).  “5  Ciri  Orang  yang  Terpapar  Radikalisme  Versi  BNPT,” Suara.Com, last modified 2018, https://www.suara.com/news/2018/09/27/071500/ 5- ciri-orang-yang-terpapar-radikalisme-versibnpt.
Azizah,  Nur. (2017).  “Empat  Indikator  Warga  Terpapar  Radikalisme,”  Medcom.Id,  last modified  2017,  https://www.medcom.id/nasional/peristiwa/yb  DRGJPK-empat- indikator-warga-terpaparradikalisme.
Eko  Ariwidodo.  (2017).  Shifting  Paradigm  of  Modern  Islam  Fundamentalism  as  Islamized Space Autonomy in Indonesia, Kars Journal of Social and Islamic Culture, 249- 283 DOI: 10.19105.
Fatin, Rona Ghina. (2022). Peran Intelijen Dalam Pendeteksian Dan Pengamanan Aparatur Sipil Negara Yang Terpapar Paham Radikal. Skripsi. Sekolah Tinggi Intelijen Negara.
Hamirul, H., Masnun, A., & Elsyra, N. (2018). Profesionalisme Aparatur Sipil Negara dalam rangka mengatasi Patologi Pelayanan Publik. Jurnal Marketing, 2(2), 133- 148.
Kurniati,  P.  (2020). Puluhan  ASN  Terpapar  Radikalisme  Tiap  Bulan,  Menpan  RB  Ancam Pemecatan.
Retrieved
from https://regional.kompas.com/read/2020/12/17/10063261/puluhan-asn- terpaparradikalisme-tiap-bulan-menpan-rb-ancam-pemecatan?page=all.
Moghadam,  Fathali  M.  (2005).  The  Staircase  To  Terrorism  A  Psychological Exploration. American Psychologist Vol 60, No. 2, 161-169.
Puspita, R.(2019). Kemenpan-RB: SKB 11 Menteri Lindungi ASN Dari Radikalisme. Retrieved from https://nasional.republika.co.id/berita/q2akt6428/kemenpanrb-skb-11- menteri-lindungiasn-dari-radikalisme
Riana,  F.  (2019).  Kesaksian  Eks  PNS  Pendukung  ISIS  yang  Sempat  Menetap  di  Suriah. Retrieved from https://nasional.tempo.co/read/1214970/kesaksian-ekspns- pendukung-isis-yang-sempat-menetap-di-suriah/full&view=ok
Umar, R. (2021). Salah Satu Terduga Teroris di Aceh Berprofesi sebagai PNS. Retrieved April 5,  2021,  from  https://regional.kompas.com/read/2021/01/25/11520671/salah- satuterduga-teroris-di-aceh-berprofesi-sebagai-pns?page=all