## Pengaruh Infrastruktur dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kemandirian Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku
Bella Gita Sabono, Amrie Firmansyah
1,2) Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trisakti, Indonesia inbedetefal@gmail.com
*Corresponding Author Diajukan : 20 Januari 2024 Disetujui : 6 Februari 2024
Dipublikasi : 1 Juli 2024

## ABSTRAK
Penelitian  ini bertujuan  untuk  melihat  pengaruh infrastruktur  sektor  pariwisata  dan  kebudayaan, infrastruktur perumahan dan fasilitas umum dan ukuran pemerintah terhadap kemandirian daerah pada  tahun  2017  hingga  2022.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kuantitatif  dengan menggunakan data sekunder berupa data panel yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku, Badan Pemeriksaan Keuangan Provinsi Maluku dan laporan APBD yang dipublikasikan di  situs  resmi  Direktorat  Jenderal  Perimbangan  Keuangan.  Data  yang  diperoleh  diolah  dengan menggunakan Eviews 12. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial infrastruktur sektor pariwisata  dan  budaya  terhadap  kemandirian  daerah  mempunyai  pengaruh  negatif,  begitu  juga dengan  ukuran  pemerintah  daerah  terhadap  kemandirian  daerah  mempunyai  pengaruh  negatif. Sedangkan infrastruktur sektor perumahan dan fasilitas umum memiliki pengaruh positif terhadap kemandirian daerah.
Keywords: Infrastruktur, Sektor Pariwisata dan Budaya, Sektor Perumahan dan Fasilitas Umum, Ukuran Pemerintah Daerah, Kemandirian Daerah, Pendapatan Asli Daerah.

## PENDAHULUAN
Sebagaimana  amanat  Undang  -  Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah  pasal  1  ayat  5,  otonomi  daerah  adalah  hak,  wewenang,  dan  kewajiban  daerah  otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai  dengan  peraturan  perundang  -  undangan.  Pemerintah  Daerah  melaksanakan  bidang kewenangan  urusan  wajib  pelayanan  dasar  dan  non  dasar  serta  urusan  pilihan.  Secara  lebih spesifik pembagian urusan dimaksud diatur dalam Lampiran Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Penyelenggaraan urusan tersebut diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan, dimana penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas  beban  anggaran  pendapatan  dan  belanja  daerah,  sedangkan  penyelenggaraan  urusan pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan  Pemerintah  di  daerah  didanai  dari  dan  atas  beban anggaran  pendapatan  dan  belanja  Negara.  Pemberlakuan  UU  No.  33  tahun  2004  tentang Perimbangan  Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah  memberi  kesempatan mengoptimalkan  sumber  daya  yang  tersedia  sehingga  penerimaan  daerah  dapat  optimal. Penyusunan  penerimaan  daerah  meliputi  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  Dana  Perimbangan  , Pinjaman  Daerah,  dan  Lain-lain  Pendapatan  Daerah  yang  Sah  sehingga  Pembangunan  daerah dapat dibiayai oleh penerimaan tersebut.
Dalam  mengukur  kemandirian  keuangan  daerah  maka  hal  paling  penting  yaitu  peranan Penerimaan  Asli  Daerah  (PAD)  dalam  APBD,  semakin  besar  peranan  PAD  maka  dapat disimpulkan  bahwa  peranan  pemerintah  pusat  dalam  hal  ini  transfer  dana  ke  daerah  semakin
kecil. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengungkapkan baru ada 20 daerah mandiri di seluruh Indonesia yang tidak tergantung anggaran dari pemerintah pusat. Sebanyak 20 daerah itu terdiri dari 14 provinisi, 5 kota dan 1 kabupaten yakni Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Riau, Lampung,  Banten,  DKI  Jakarta,  Jawa  Barat,  Jawa  Tengah,  Jawa  Timur,  Kalimantan  Barat, Kalimantan  Selatan,  Kalimantan  Timur,  Sulawesi  Selatan,  Bali,  Batam,  Bekasi,  Tangerang, Semarang,  Surabaya  dan  Bandung  (Kemendagri,2022).  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  Maluku belum  dikatakan  mandiri.  Hal  ini  terlihat  juga  pada  kontribusi  PAD  terhadap  pendapatan pemerintah  Provinsi  Maluku  pada  tahun  2021  hingga  tahun  2022  berkisar  antara  17  sampai  21 persen,  sehingga  tingkat  kemandiran  Provinsi  Maluku  pada  tahun-tahun  tersebut  dikategorikan rendah sekali.
Pemerintah Provinsi Maluku terdiri dari 9 Kabupaten yaitu Kepulauan Tanimbar, Maluku Tenggara,  Maluku  Tengah,  Buru,  Kepulauan  Aru,  Seram  Bagian  Barat,  Seram  Bagian  Timur, Maluku Barat Daya, Buru Selatan dan 2 Kota yaitu Ambon dan Tual. Realisasi pendapatan dari masing-masing  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Maluku  sangat  berfluktuatif.  Rasio  kemandirian daerah  di  tahun  2022  bahwa  beberapa  kabupaten  dapat  dikatakan  sudah  dapat  mandiri  dalam mengelola sumber-sumber pendapat daerah tetapi beberapa kabupaten yang belum mencapai 50% dalam  mengelola  pendapatan  daerah  sehingga  dapat  dikatakan  belum  dapat  mandiri  dalam mengelola pemerintahan daerah, sedangkan pemerintah daerah dituntut untuk menjadi promotor dalam menggerakan perekonomian daerah masing-masing agar dapat terus tumbuh dari tahun ke tahun.
Sumber daya alam yang dimiliki oleh suatu daerah harus sangat diperhatikan agar dapat menciptakan  sumber  pendapatan  untuk  daerahnya  sendiri.  Seluruh  daerah  Provinsi  Maluku memiliki  banyak  sekali  daerah  wisata  yang  jika  dikelola  dengan  baik  akan  meningkatkan kemandirian  daerah,  salah  satunya  dengan  menganggarkan  belanja  infrastruktur  pariwisata  dan budaya  untuk  membangun  infrastruktur  di  setiap  tempat  wisata.  Infrastruktur  pariwisata  dan budaya  akan  menciptakan  tempat  wisata  serta  budaya  dari  suatu  daerah  menjadi  lebih  menarik untuk diketahui dan dikunjungi oleh masyarakat dalam daerah maupun luar daerah. Hal ini akan sangat mempengaruhi peningkatan pendapatan daerah.
Kemandirian daerah juga sangat berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat yang ada di dalam  suatu  daerah.  Salah  satu  wujud  kesejahteraan  yang  dirasakan  masyarakat  yaitu ketersediaan  perumahan  bagi  masyarakat  yang  tidak  mampu  dan  fasilitas  umum.  Belanja infrastruktur  perumahan  dan  fasilitas  umum  sangat  diperlukan  untuk  kelancaran  aktivitas masyarakat.  Apabila  pembangunan  infrastruktur  perumahan  dan  fasilitas  umum  diperhatikan dengan  baik  maka  seluruh  aktivitas-aktivitas  masyarakat  akan  berjalan  dengan  baik  dan  akan berdampak bagi pendapatan daerah.
Kemandirian  daerah  sangat  dipengaruhi  oleh  pembangunan daerah  khususnya  di  bidang infrastruktur  karena  infrastruktur  merupakan  salah  satu  aspek  penting  atau  prioritas  untuk mempercepat  proses  pembangunan  nasional.    Infrastruktur  juga  mempunyai  peran  penting sebagai  salah  satu  roda  penggerak  pertumbuhan  ekonomi  suatu  negara  maupun  daerah.  Hal  ini disebabkan  bahwa  pertumbuhan  ekonomi  suatu  negara  tidak  dapat  dipisahkan  dari  ketersediaan infrastruktur. Menurut pengukuran IKF, bila nilai berada di kisaran 0 sampai dibawah 0,25, maka provinsi  tersebut  masuk  kategori  belum  mandiri.  Berdasarkan  hasil  pengukuran  Indeks Kemandirian  Fiskal  Pemerintah  Kabupaten/Kota  Tahun  Anggaran  2013-2020,  seluruh Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Maluku  memiliki  nilai  IKF  dibawah  0,25    (BPK  RI,  2020).  Oleh karena  itu  diharapkan  pengelolaan  yang  baik  terhadap  sumber-sumber  kekayaan  alam  tersebut yang  akan  mempengaruhi  pendapatan  daerah.  Ulasan  atas  mengenai  seberapa  jauh  pengelolaan infrastruktur  untuk  mengelola  sektor-sektor  penghasil  pendapatan  daerah  menjadi  isu  menarik untuk diulas, sehingga penelitian atas pengujian pengaruh yaitu sektor pariwisata dan budaya juga sektor perumahan dan fasilitas umum terhadap kemandirian daerah perlu diinvestigasi.
Literatur  sebelumnya  yang  telah  menguji  kemandirian  daerah  diantaranya  dilakukan dengan  sektor  infrastruktur  (Hamzah  &  Setiawan,2019;  Putra,2019;  Dewi,  Indrawati,  & Septiani,2020;  M.  Harefa,2020;  Asima,  dkk  (2023),  sektor  pariwisata  (F.U.  Zakiah,2019; Kristianti  &  Bala,  2019;  Anggreini,  dkk,  2022;  Sunandar,  Jannah,  &  Raya,2023),  sektor
perdagangan (A.D. Wahyuningtias,2021; Diah & Heny, 2021) sektor transportasi dan komunikasi (V.  Anastasya  et  al,  2021),  sektor  perumahan  dan  fasilitas  umum  (Arrfah  A.P  &  Syafri,  2022; Aprillia  &  Amar,  2023)  Ukuran  Pemerintah  Daerah  (Rofiq  &  Arza,2021).  Penelitian-penelitian tersebut  menguji  infrastruktur  dalam  satu  pemerintah  daerah.  Terdapat  adanya  konsistensi  dari penelitian sebelumnya yang membuat penelitian ini menjadi perlu dilakukan kembali.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji  pengaruh  infratruktur  di  sektor  pariwisata  dan budaya,  sektor  perumahan  dan  fasilitas  umum,  ukuran  pemerintah  daerah  terhadap  kemandirian daerah di seluruh kabupaten/kota Provinsi Maluku Tahun 2017-2022. Pada penelitian sebelumnya pengujian  terhadap  kemandirian  daerah  belum  pernah  menggunakan  ukuran  pemerintah  daerah. Pada  penelitian  sebelumnya  ukuran  daerah  dipakai  untuk  mengukur  Indeks  Pembangunan Manusia. Penelitian sebelumnya juga tidak menggabungkan ketiga proksi yang digunakan dalam penelitian  ini  sebagai  pengukur  kemandiririan  daerah,  serta  lokasi  penelitian  yang  membahas kemandirian daerah belum pernah dilakukan belum pernah menggunakan lokasi Kabupaten/Kota di  Provinsi  Maluku.  Pengujian  ini  dilakukan  di  Maluku  terkenal  dengan  julukan  “Kepulauan Rempah”  selain  itu  juga  memiliki    alam  yang  indah  dan  berbagai  budaya  sehingga  sebagaian besar daerah di Kabupaten/Kota. Oleh karena itu dilakukan penelitian untuk melihat sejauh mana pemerintah  daerah  di  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Maluku  memperhatikan  infrastruktur  sebagai wadah pengelola dan penghasil pendapatan daerah untuk kemajuan kemandirian daerah masing- masing.  Selain  itu,  pengujian  terhadap  infrstruktur  di  sektor  pariwisata  dan  budaya,  sektor perumahan  dan  fasilitas  umum,  dan  ukuran  pemerintah  daerah  masih  jarang  digunakan  dalam pengujian terhadap kemandirian daerah.
Penelitian  ini  memiliki  kontribusi  dalam  pengembangan  literatur  dalam  bidang perencanaan, infrastruktur wilayah,  dan akuntansi sektor  publik.  Penelitian ini  diharapkan dapat melengkapi  literatur  terkait  dengan  kemandirian  daerah  di  Indonesia.  Selain  itu,  penelitian  ini diharapkan  dapat  digunakan  oleh  Kementerian  Dalam  Negeri  untuk  arah  pengembangan kebijakan  kawasan  khusus  dalam  mendorong  kemandirian  daerag  terutama  dalam  hal Pembangunan demi meningkatkan perekonomian.

## STUDI LITERATUR
Pemerintah  daerah  dimana  untuk  mewujudkan  kemandirian  daerah  yang  kuat  maka seluruh fokus pengelolaan seluruh sumber Pendapatan Asli Daerah berfokus pada kesejahteraan masyarakat.  Dimana  salah  satu  upaya  pemerintah  bertanggung  jawab  untuk  memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah dengan memperhatikan infrastruktur pada daerah. Dalam ilmu ekonomi infrastruktur  merupakan  wujud  dari  publik  capital  (modal  capital)  yang  dibentuk  dari  investasi yang  dilakukan  pemerintah  (Mankiw,2015:361).  Infrastruktur  didefenisikan  sebagai  seluruh struktur  dan  fasilitas-fasilitas  fisik  yang  dibangun  oleh  pihak  pemerintah,  perorangan  maupun perusahaan  guna  memenuhi  kebutuhan  atau  keperluan  masyarakat  dalam  lingkup  ekonomi  dan sosial.
Infrastruktur terdiri dari infrastruktur sosial dan infrastruktur ekonomi. Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor dari infrastruktur sosial yang jika diperhatikan dan dikelola dengan baik  akan  menjadi  salah  satu  sumber  pendapatan  bagi  suatu  daerah.  Secara  keseluruhan kabupaten/kota di Provinsi Maluku terkenal dengan alam yang indah, pantainya yang masih asli serta kehidupan lautnya yang yang unik sehingga banyak dijadikan rekomendasi bagi wisatawan untuk mengunjugi setiap daerah di Provinsi Maluku.
Menurut  Pasal  1,  Undang-Undang  Nomor  09  Tahun  1990  tentang  Kepariwisataan  , pariwisata  adalah  segala  sesuatu  yang  berhubungan  dengan  wisata,  termasuk  pengusaha  objek dan daya Tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut. Infrastruktur pariwisata di suatu daerah dilihat berdasarkan jenis-jenis usaha yang ada di daerah tersebut. Jenis-jenis usaha di  sektor  pariwisata  yaitu  penyediaan  akomodasi,  penyediaan  makan  dan  minum,  penyediaan angkutan wisata, penyediaan sarana wisata tirta, kawasan  pariwisata. Usaha di sektor pariwisata dapat  dilakukan  oleh  badan  usaha  atau  perseorangan  harus  tetap  memperhatikan  asas-asas pembangunan nasional.
Menurut  penelitian  Diah  &  Heny  (2021),  Sunandar  et  al  (2023)  menemukan  bahwa infrastruktur sektor pariwisata dan budaya berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah. Oleh karena itu pemerintah jika serius memperhatikan sektor pariwisata di daerahnya maka akan meningkatkan  pendapatan  sehingga  dapat  mewujudkan  kemandirian  daerahnya.  Bentuk  dari keseriusan pemerintah daerah terhadap sektor wisata dengan menyediakan belanja fungsi khusus untuk  sektor  pariwisata  dan  budaya,  terkhususnya  pembangunan  infrastruktur  untuk  sektor tersebut. pembangunan infrastruktur tersebut yang nantinya akan berfungsi sebagai wadah untuk pengelolaan sektor pariwisata dan budaya sehingga dapat meningkatkan pendapatann daerah. H1  :  Infrastruktur  sektor  pariwisata  dan  budaya  berpengaruh  positif  terhadap kemandirian daerah.
Anggaran  publik  dialokasi  perumahan  dan  infrastruktur  umum  akan  dirasakan manfaatnya  secara  langsung.  Terkhususnya  masyarakat  yang  mempunyai  status  ekonomi menengah  kebawah  akan  mendapatkan  rumah  yang  layak  dan  fasilitas  umum  sehingga  akan mempengaruhi  aktivitas  produksi  sehingga  perkembangan  kemandirian  daerah  akan  semakin meningkat.
Menurut  penelitian  Arrfah  &  Syafri  (2023)  belanja  pemerintah  terhadap  fungsi perumahan  dan  fasilitas  umum  berpengaruh  positif  terhadap  pertumbuhan  ekonomi.  Dengan demikian, pembangunan ekonomi daerah sebagai wujud kemandirian daerah kedepan tidak hanya memfokuskan  pada  aspek  pertumbuhan  ekonomi,  tetapi  juga  memperhatikan  pembangunan infrastruktur  perumahan  dan  fasilitas  umum.  Belanja  Daerah  yang  difokuskan  untuk  sektor perumahan dan fungsi dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur  yang berbasis ekonomi seperti  sarana  transportasi,  jalan,  terminal,  pasar  dan  gudang.  Maka  akan  meningkatkan produktivitas  masyarakat  sehingga  akan  menaikan  pendapatan  daerah  yang  nantinya  akan membantu meningkatkan kemandirian daerah.
H2  :  Infrastruktur  sektor  perumahan  dan  fasiilitas  umum  berpengaruh  positif  terhadap kemandirian daerah.
Ukuran pemerintah daerah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kemandirian daerah, semakin besar ukuran pemerintah daerah semakin besar peluang untuk pemerintah daerah melaksanakan  program  dan  kegiatan  serta  roda  pemerintahan  akan  berjalan  dengan  baik,  begitu juga  sebaliknya  apabila  ukuran  pemerintah  daerah  kecil  maka  dalam  pelaksanaan  kegiatan pemerintahan serta roda pemerintah daerah tidak dapat berjalan dengan lancar.
Ukuran pemerintah daerah dapat diproksikan dengan total asset yang dimiliki oleh daerah tersebut.  Menurut  Siburian  et  al  (2021),  Ukuran  pemerintah  daerah  merupakan  indikator kebesaran kekuasaan pemerintah daerah yang dapat diukur berdasarkan aset/pegawai/produktivitas.  Aset  pemerintah  daerah  dinilai  mampu  menjadi  fasilitas  yang memiliki nilai tambah dalam meningkatkan daya utilitas pelayanan publik.
H3 : Ukuran Pemerintah berpengaruh positif terhadap kemandirian daerah.
Gambar 2 Kerangka Penelitian
Infrastruktur Sektor
Pariwisata dan Budaya
Ukuran Pemerintah Daerah Infrastruktur Sektor
Pariwisata dan Budaya
Pendapatan Asli Daerah

## METODE
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  menggunakan  data  sekunder  yang  diperoleh dari  laporan  Badan  Pusat  Statistik  (BPS),  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK)  Provinsi  Maluku, dan  situs  internet  terkait  PAD,  Neraca,  dan  Belanja  Fungsi  sektor  pariwisata  dan  budaya  serta sektor  perumahan  dan  fasilitas  umum  di  9  Kabupaten  dan  2  Kota  di  Provinsi  Maluku.  Metode analisis  menggunakan  model  regresi  data  panel,  yaitu  analisis  yang  menggabungkan  data  time series  data  dengan  cross  section.  Analisa  data  panel  dalam  penelitian  ini  bertujuan  mengukur adanya  pengaruh  variabel  independent  yaitu  Infrastruktur  Sektor  Pariwisata  dan  Budaya  (X1), Infrastruktur  Sektor  Perumahan  dan  Fasilitas  Umum  (X2),  terhadap  variabel  dependent  yaitu Kemandirian Daerah (Y) berdasarkan data yang ada di kabupaten/kota di Provinsi Maluku tahun 2017 samapai tahun 2022.
Infrastruktur  sektor  Pariwisata  dan  Budaya  (X1)  mengacu  pada  seberapa  besar  alokasi Belanja  Fungsi  untuk  Pariwisata  dan  Budaya  di  seluruh  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Maluku. Proksi  sektor  pariwisata  dan  budaya  mengikuti  Hamzah  &  Setiawan  (2019),  M.  Harefa  (2020) Sunandar,  Jannah,  &  Raya  (2023).  Infrastruktur  Sektor  Perumahan  dan  Fasilitas  Umum  (X2) mengacu  pada  seberapa  besar  alokasi  Belanja  Fungsi  untuk  Perumahan  dan  Fasilitas  Umum  di seluruh  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Maluku.  Proksi  sektor  Perumahan  dan  Fasilitas  Umum mengikuti Aprillia & Amar (2023). Ukuran pemerintah daerah mengacu pada seberapa besar total asset yang dimiliki oleh setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku. Proksi ini mengikuti Rofiq & Arza,2021.  Kemandirian  Daerah  (Y)  mengacu  pada  penerimaan  Pendapatan  Asli  Daerah  oleh setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku.
Menurut  Iqbal  Alamsyah,  dkk  (2022)  terdapat  tiga  pendekatann  yang  digunakan  dalam mengestimasi  parameter  model  regresi  data  panel.  Perbedaan  yang  mendasari  pendekatan  ini yaitu  keberadaan efek spesifik individu. Selanjutnya peneliti merumuskan persamaan penelitian sebagai berikut :
Yit= βoi + βi PBit + β2 PFUit  + β3 UPit  + εit
Dimana :
Y = Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku PB = Sektor Pariwisata dan Budaya PFU = Sektor Perumahan dan Fasilitas Umum UP
= Ukuran Pemerintahan
βoi
= Konstanta/intercept ke-1 ββ2β3  = Koefisien regresi dari masing-masing variabel X ε = Tingkat kesalahan (standard error) i = Jumlah jenis kabupaten/kota
t = Jumlah periode waktu

## HASIL
Tabel  2 statistik deskriptif untuk  nilai  standar  devisiasi  yang lebih  kecil  dari  nilai mean bersifat homogen dan nilai standar devisiasi yang lebih besar dari nilai mean bersifat heterogen.
Tabel 2. Analisis Statistik Deskriptif PB PFU UP Kemandirian Daerah Mean 0.015260 0.113369 27.53468 0.048978 Median 0.006981 0.119042 28.08707 0.041315 Maximum 0.089649 0.254724 28.68256 0.160939 Minimum 0.000331 0.012111 0.018255 0.020041 Std. Dev 0.022498 0.062743 3.508859 0.029890
Sumber: Output Eviews 12, data diolah
Selanjutnya, uji pemelihan model dilakukan untuk menentukan model pengujian yang tepat untuk pengujian regresi data panel. Hasil uji pemelihan model dapat diringkas sebagai berikut:

## Tabel 3. Uji Normalitas
Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled Test cross-section fixed effects Effects Test Statistic d.f. Prob. Cross-section F 71.078054 (10,50) 0.0000 Cross-section Chi- square 179.673247 10 0.0000 Sumber: Output Eviews 12, data diolah
B erdasarkan  hasil  uji Chow ini,  model  yang  terbaik  adalah  model Fixed Effect Model (FEM) .
Setelah  dilakukan  pemilihan  model,  dilanjutkan  dengan  pengujian  asumsi  klasik.  Uji asumsi  klasi  yang  digunakan  adalah  multikolinieritas  dan  heterokedastisitas  (Napitupulu  et  al, 2021:120).  Hasil  uji  multikolineritas  dan  heterokedastisitas  disajikan  pada  tabel  dan  gambar sebagai berikut:
Tabel 4. Uji Multikolinearitas PB PFU UP PB 1.000000 0.209103 -0.007744 PFU 0.209103 1.000000 -0.138785 UP -0.007744 -0.138785 1.000000
Sumber: Output Eviews 12, data diolah
Berdasarkan  hasil  pengujian,  dapat  disimpulkan  bahwa  terbebas  multikolinearitas  atau lolos uji multikolinearitas.
Gambar 3. Uji Heterokedastisitas
-.02 -.01 .00 .01 .02 .03 .00 .04 .08 .12 .16 .20 1 - 1 7 1 - 2 0 2 - 1 7 2 - 2 0 3 - 1 7 3 - 2 0 4 - 1 7 4 - 2 0 5 - 1 7 5 - 2 0 6 - 1 7 6 - 2 0 7 - 1 7 7 - 2 0 8 - 1 7 8 - 2 0 9 - 1 7 9 - 2 0 10 - 1 7
10 - 2 0 11 - 1 7 11 - 2 0 Residual Actual
Fitted Sumber: Output Eviews 12, data diolah
Dari  grafik  menunjukkan  bahwa  tidak  terjadi  gejala  heterokedastisitas  atau  lolos  uji heterokedastisitas.
Selanjutnya  dilakukan  pengujian  hipotesis  untuk  mengetahui  pengaruh  antar  variabel bebas dan variabel terikat. Hasil pengujian hipotesis yaitu sebagi berikut :
Tabel 5. Uji Hipotesis Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 0.051466 0.009808 5.247191 0.0000 PB 0.021998 0.049258 0.446587 0.6570 PFU -0.039402 0.018910 -2.083681 0.0421 UKURAN_PEMDA 5.97E-05 0.000332 0.179562 0.8582 Effects Specification
Cross-section fixed (dummy variables) Root MSE 0.007559 R-squared 0.935056 Mean dependent var 0.048978 Adjusted R-squared 0.918820 S.D. dependent var 0.029890 S.E. of regression 0.008516 Akaike info criterion -6.507858 Sum squared resid 0.003771 Schwarz criterion -6.043386 Log likelihood 228.7593 Hannan-Quinn criter. -6.324323 F-statistic 57.59129 Durbin-Watson stat 1.452634 Prob(F-statistic) 0.000000 Root MSE 0.007559 R-squared 0.935056 Mean dependent var 0.048978 Adjusted R-squared 0.918820
Sumber: Output Eviews 12, data diolah

## PEMBAHASAN
Hasil pengujian menunjukkan bahwa tingkat kemandirian daerah di maluku sebesar 0.48 %. Dalam upaya peningkatan kemandirian daerah, pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku  dalam  pengelolaan  sektor  pariwisata  dan  budaya  masih  tergolong  rendah  yaitu  secara rata-rata sebesar 0.15%. Begitu juga dengan sektor Perumahan dan Fasilitas Umum pun tergolong rendah yaitu 0.11%.
Hasil  pengujian  hipotesis  menyimpulkan  bahwa  sektor  pariwisata  dan  budaya  tidak berpengaruh  terhadap  kemandirian  daerah.  Hasil  pengujian  ini  mengindikasikan  bahwa kemandirian  daerah  tidak  terkait  dengan  sektor  pariwisata  dan  budaya  yang  dijalankan  oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi maluku.
Apabila  dilihat  dari  teori stakeholder, tidak  adanya  pengaruh  sektor  pariwisata  untuk kemandirian  daerah menunjukan  bahwa  pemerintah  daerah  belum meletakan  perhatian  terhadap infrastruktur  pada  sektor  pariwisata  dan  budaya.  Pemerintah  belum  dapat  memanfaatkan  objek- objek wisata dan kebudayaan masing-masing daerah kabupaten/kota dengan baik.
Hasil  pengujian  hipotesis  menunjukan  bahwa  sektor  perumahan  dan  fasilitas  umum berpengaruh terhadap  kemandirian  daerah.  Dengan  demikian, semakin semakin  dikelola  dengan baik sektor perumahan dan fasilitas umum maka akan meningkatkan kemandirian daerah di tiap kabupaten/kota di Provinsi Maluku. Hal ini juga mendukung teori stakeholder, pemerintah untuk mencapai  tujuan  kemandirian  daerah  maka  pemerintah  perlu  memperhatikan  dan  bertanggung jawab  bukan  hanya  untuk  mencari  keuntungan  melainkan  bertanggung  jawab  terhadap kesejahteraan seluruh masyarakat yang ada di daerah kabupaten/kota.
Pemerintah  berupaya  untuk  meningkatkan  kemandirian  daerah  dengan  membangun tempat tinggal yang layak kepada masyarakat yang membutuhkan, ketersediaan akses transportasi yaitu  jalan  dan  terminal,  pasar,  serta  fasilitas  umum  lainnya  yang  dapat  digunakan  untuk meningkatkan produktivitas masyarakat sehingga dapat menaikkan kemandirian daerah.
Hasil  pengujian  menunjukkan  bahwa  ukuran  pemerintah  daerah  tidak  berpengaruh terhadap kemandirian daerah. Hasil hipotesis tersebut mengindikasikan bahwa pengelolaan aset di masing-masing daerah di kabupaten/kota belum dapat dikatakan baik. Hal ini disebabkan karena besar kecilnya ukuran pemerintah daerah dapat dilihat dari total aset yang diperoleh daerah dalam satu tahun. Apabila dikaitkan dengan teori stakeholder, jika pemerintah daerah memiliki ukuran pemerintahan  yang  besar  maka  akan  memberikan  kemudahan  dalam  kegiatan  bisnis  sehingga akan  memudahkan  dalam  memberikan  layanan  masyarakat.  Jadi,  jika  pengelolaan  aset pemerintah daerah yang tinggi akan meningkatkan kemandirian daerah.

## KESIMPULAN
Penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa  sektor  perumahan  dan  fasilitas  umum  dapat meningkatkan  kemandirian  daerah.  Upaya  untuk  meningkatkan  kemandirian  daerah  dengan membangun  tempat  tinggal  yang  layak  kepada  masyarakat  yang  membutuhkan,  ketersediaan akses  transportasi  yaitu  jalan  dan  terminal,  pasar,  serta  fasilitas  umum  lainnya  yang  dapat digunakan untuk meningkatkan produktivitas masyarakat sehingga dapat menaikkan kemandirian
daerah.  Sementara,  sektor  pariwisata  dan  budaya,  dan  ukuran  pemerintah  daerah  tidak berpengaruh terhadap kemandirian daerah.
Saran  untuk  peneliti  selanjutnya  dianjurkan  untuk  jangka  waktu  penelitian  yang  lebih panjang dan diharapkan dapat meneliti secara langsung dari setiap daerah agar lebih memperluas informasi  terkait infrastruktur  sektor  pariwisata  dan  budaya  juga  sektor  perumahan  dan  fasilitas umum  yang  ada  di  seluruh  Kabupeten/Kota  di  Provinsi Maluku.  Penelitian  ini mengindikasikan bahwa Kementerian Dalam Negeri perlu melakukan penelitian dan pengembangan inovasi untuk sumber-sumber  pendapatan  daerah  sehingga  seluruh  pemerintah  kabupaten/kota  di  Indonesia dapat  memahami  dengan  jelas  pengelolaan  dan  pengembangan  sumber-sumber  pendapatan daerah.

## REFERENSI
BPS Provinsi Maluku (2023). Statistik Keuangan Daerah Provinsi Maluku 2022
BPS Provinsi Maluku (2023). Provinsi Maluku Dalam Angka 2022
Agesti,  D.  W.  (2021).  Pengaruh  Pembangunan  Infrastruktur  Jalan,  Pertanian  dan  Kesehatan terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  di  Kabupaten  Simalungun. Journal  of Economic Research and Policy Studies , 1(1), 1-11.
Anggreini,  D.A.B.,  Riska,  O.,  Silvia,  S.,  Maya,  P.  (2022).  Analisis  Pembangunan  Infrastruktur Terhadap  Pembangunan  Ekonomi  Masyarakat  Pesisir  Sumatera  Utara.  Jurnal Pembelajaran dan Pengembangan Diri, 2(1), 150-155.
Apri,  P.A.,  &  Syafri  (2022).  Dampak  Belanja  Pemerintah  Daerah  Terhadap  Pembangunan Ekonomi Inklusif di Provinsi Sulawesi Tengah. Journal Info Artha , 6(2), 159-166.
Aprilian,  W.,  &  Syamsul,  A.  (2023)  Pengaruh  Pengeluaran  Pemerintah  Di  Sektor  Pendidikan, Kesehatan, Perumahan dan Fasilitas Umum Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Barat. Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan, 5(1) , 29-36.
Asep,  A.S.,  Mukhlishotul,  J.,  Fitri,  R.  (2023).  Pengaruh  Pembangunan  Infrastruktur  Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Serang Tahun 2015 – 2021. Jurnal Bisnis Manajemen , 1(2), 351-364.
Asima,  S.,  Tuahman,  S.,  Sarintan,  E.  D.,  Pinondang,  N.  (2023).  Pengaruh  Pembangunan Infrastruktur Jalan, Pertanian dan Kesehatan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Simalungun. Jurnal Regional Planning , 5(2), 79-89.
Astuti,  Wike  (2023).  Pengaruh  Sektor  Pertanian,  Sektor  Industri,  dan  Sektor  Perdagangan Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  di  Jawa  Tengah  Pada  Tahun  2015-2022. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam , 1-69.
Bawono,A.,  &  Shina  A.F.I.,  (2018).  Ekonometrika  Terapan  untuk  Ekonomi  dan  Bisnis  Islam dengan Eviews . LP2M IAIN Sll
Deby, L.D., Lucia, R.I., Yustirania, S. (2020). Analisis Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan, Jumlah Objek Wisata, Jumlah Hotel, dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah  (PAD)  di  Provinsi  Jawa  Tengah  Tahun  2014-2018. Journal  of  Economi ,  2(3), 647-658.
Fiqih,  U.Z  (2019).  Pengaruh  Sektor  Pariwisata  Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  dalam Membangun  Infrastruktur  Kota  Bandar  Lampung  ditinjau  berdasarkan  perspektif ekonomi islam periode 2010-2017. Journal of Economi , 2(3), 647-658.
Ika, K. & Meity, B. (2019). Pengaruh Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Selatan 2014 -2017 . Jurnal Akuntansi , 19(1), 35-45.
Imam,  R.H.,  &  Dedy,  S.  (2019).  Pengaruh  Infrastruktur  Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  di Sumatera Selatan 2014 -2017 . Jurnal Ilmiah Indonesia , 4(10), 47-60.
Inul,  R  &  Fefri,  I.A.  (2021).  Pengaruh  Ukuran  Pemerintah  Daerah,  Umur  Pemerintah  Daerah, Status  Pemerintah  Daerah,  Jumlah  Penduduk,  Jumlah  SKPD,  Belanja  Pegawai,  dan Leverage  terhadap  Kemandirian  Keuangan  Daerah. Jurnal  Eksplorasi  Akuntansi .  3(3), 705-719
Mandala,  H  (2020).  Dampak  Sektor  Pariwisata  Terhadap  Penerimaan  Daerah  di  Kabupaten Belitung . Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan . 11(1), 65-77.
Martin,  T.S.,  Muhammad,  A.A.,  Amrie,  F.  (2021)  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana Perimbangan, dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Tirtayasa Ekonomika, 16(1), 1-26.
Ni  Wayan,  D.M.K.D  &  Made  Heny,  U.D  (2021).  Pengaruh  Belanja  Daerah  dan  Pembangunan Infrastruktur  Terhadap  Pertumbuhan  dan  Kesejahteraan  Masyarakat  Kabupaten/Kota Provinsi Bali . Jurnal Ekonomi Pembangunan . 10(1), 334-360.
Olivia,  C.  (2020).  Pengaruh  Belanja  Daerah  dan  Pembangunan  Infrastruktur  Terhadap Pertumbuhan  dan  Kesejahteraan  Masyarakat  Kabupaten/Kota  Provinsi  Bali .  Fakultas Ekonomi. 1-56.
Rizky,  E.P  (2019).  Analisis  Kontribusi  Pajak  Hotel,  Pajak  Restoran  dan  Pajak  Hiburan  Dalam Meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  Kota  Batam  Tahun  2014-2018 .  Jurnal Akuntansi . 13(2), 131-141.
Violina, A., Try, M., Rina, R., & Eurico (2021).  Pengaruh Sektor Transportasi dan Komunikasi terhadap PDRB di Kota DKI Jakarta . Jurnal Indonesia Sosial Sains . 2(5), 846-851.
Anisa, I., (2022, 16 Desember). Kemendagri Sebut 20 Daerah yang “Mandiri”, Ada Kabupaten Meranti? . Diakses di https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d- 6465184/kemendagri-sebut-baru-20-daerah-yang-mandiri-ada-kabupaten-meranti tanggal 19 Januari 2024 pukul 19.30 WIB
Direktorat  Jenderal  Perimbangan  Keuangan.  2022. APBD,  Realisasi  APBD  Setalah  TA  2006 . Diakses  di https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=5412 tanggal  27  November  2023  pukul 01.13 WIB
BPK  RI.  2020. Laporan  Hasil  Pemeriksaan  Atas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Pusat  Tahun 2022.  Laporan  hasil  Reviu  Atas  Kemandirian  Fiskal Pemerintah  Daerah  Tahun  2020 . Diakses  di https://www.bpk.go.id/assets/files/lkpp/2020/lkpp_2020_1624341245.pdf tanggal 19 Januari 2024 pukul 19.30 WIB
Indonesia, Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1990 Tentang Kepariwisataan. Sekretariat Negara.
Jakarta.
Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004  Tentang  Perimbangan  Keuangan  antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sekretariat Negara. Jakarta.
Indonesia, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan. Sekretariat Negara. Jakarta