## Published every June and December

## JURNAL ASET (AKUNTANSI RISET)
ISSN:2541-0342 (Online). ISSN:2086-2563 (Print). http://ejournal.upi.edu/index.php/aset

## Optimalisasi Penggunaan Teknologi Informasi dalam Penatausahaan Asset/ Barang Milik Daerah
Rima Rachmawati 1 . Dini Arwati 2 . Shinta Dewi Herawati 3 . Sendi Gusnandar Arnan 4 Fakultas Ekonomi, Universitas Widyatama, Bandung, Indonesia
Abstract. The  purpose  of  this  study  is  to  find  out  the  effect  of  the  use  of  information  technology  in  the administration of Assets. Asset management is not just administrative but more than an asset manager's effort to improve  efficiency,  effectiveness  and  increase  asset  added  value  assets  itself.  Government  regulations  regulate asset  management  through  the  use  of  information  technology  in  the  administration  of  assets,  including bookkeeping,  inventory  and  reporting  activities.  This  research  was  conducted  in  the  regional  government  work unit  of  Garut  Regency  which  has  implemented  the  Regional  Goods  Cycle  Information  Technology  Application (ATISISBADA).  The  results  of  the  study  concluded  that  the  optimal  use  of  information  technology  in  the ATISISBADA  application  was  able  to  increase  the  effectiveness  of  assets  administration  activities.  The implications of the results of this study are efforts to solve the problems that occur, namely optimizing the use of ATISISBADA in asset management activities in regional government.
Keywords: administration of asset; bookkeeping; information technology; inventory; regional property.
Abstrak. Tujuan  penelitian  ini  ingin  mengetahui  pengaruh  penggunaan  teknologi  informasi  dalam penatausahaan  Asset/  Barang  Milik  Daerah  (BMD).  Penatausahaan  asset/  BMD  tidak  hanya  sekedar administratif tetapi lebih dari upaya pengelola asset untuk meningkatkan efesiensi, efektivitas dan meningkatkan nilai  tambah  asset/  BMD  itu  sendiri.  Peraturan  pemerintah  mengatur  pengelolaan  asset/  BMD  melalui penggunakan teknologi informasi dalam kegiatan penatausahaan asset/ BMD antara lain kegiatan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan. Penelitian ini dilakukan di SKPD Kabupaten Garut yang telah menerapkan Aplikasi Teknologi  Informasi  Siklus  Barang  Daerah  (ATISISBADA).  Hasil  penelitian  menyimpulkan  bahwa  penggunaan teknologi  informasi  secara  optimal  dalam  aplikasi  ATISISBADA  mampu  meningkatkan  keefektivan  kegiatan penatausahaan  asset/  BMD.  Implikasi  dari  hasil  penelitian  ini  adalah upaya  untuk  memecahkan  permasalahan yang  terjadi  yaitu  mengoptimalkan  penggunakan  ATISISBADA  dalam  kegiatan  pengelolaan  asset/  BMD  di pemerintahan daerah.
Kata Kunci: penatausahaan asset; pembukuan; inventarisasi; teknologi informasi; barang milik daerah.
Corresponding author. rima.rachmawati@widyatama.ac.id
How to cite this article. R, Rima, A Dini. , D, H, Shinta. S, A, Sendi (2018). Optimalisasi Penggunaan Teknologi Informasi  dalam    Penatausahaan  Asset/  Barah  Milik  Daerah . Jurnal  ASET  (Akuntansi  Riset). Program  Studi Akuntansi. Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia , 10 (2), 189–197.
History of article. Received: Juli 2018, Revision: September 2017, Published: Desember 2018 Online ISSN: 2541-0342. Print ISSN: 2086-2563. Copyright©2018. Jurnal ASET (Akuntansi Riset) Program Studi Akuntansi FPEB UPI
.
RIMA RACHMAWATI 1 . DINI ARWATI 2 . SHINTA DEWI HERAWATI 3 . SENDI GUSNANDAR ARNAN 4 /
Optimalisasi Penggunaan Teknologi Informasi dalam  Penatausahaan Asset/ Barang Milik Daerah

## PENDAHULUAN
Asset/ Barang
Milik daerah (BMD)
merupakan faktor terpenting yang dibutuhkan oleh  suatu  perusahaan  maupun  pemerintahan untuk  kelangsungan  operasional  perusahaan dan pemerintahan itu sendiri. Asset didefiniskan  sebagai  sumber  daya  atau kekayaan  yang  dimiliki  oleh  suatu  entitas/ perusahaan/  organisasi.  Oleh karena itu,  asset harus  dijaga,  dilindungi  dan  dikelola  secara profesional  agar  memiliki  usia  lebih  panjang dan tidak menyebabkan turunnya nilai jual.
Peraturan  Pemerintah  No.  6  Tahun  2006  jo, Peraturan  Pemerintah  No.  38  Tahun  2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara dan atau  Daerah  dan  ditetapkannya  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  No.  17  Tahun  2007 tentang  Pedoman  Teknis  Pengelolaan  Barang Milik  Daerah  serta  ditetapkannya  Peraturan Pemerintah  No.  27  Tahun  2014  tentang Pengelolaan  Barang  Milik  Negara/Daerah untuk  menggantikan  Peraturan  Pemerintah No.  6  Tahun  2006  jo  Peraturan  Pemerintah No.  38  Tahun  2008,  terakhir  ditetapkannya Peraturan  Menteri  dalam  Negeri  No.  19 Tahun  2016  tentang  Pedoman  Pengelolaan Barang  Milik  Daerah  sebagai  bukti  perhatian pemerintah  untuk  pengelolaan  barang  milik negara/daerah yang profesional.
Pemerintah  Daerah  (Pemda)  Garut  berdiri sebagai  wilayah/  daerah  yang  berpotensi menjadi  daerah  yang  tangguh  dan  mandiri dengan rasa kedaerahannya hal ini diwujudkan  oleh  pengelolaan  keuangan  yang memiliki  akuntabilitas  publik  yang  baik terbukti dengan mendapatkannya  opini Wajar Tanpa  Pengecualian  (WTP)  yang  sekarang menjadi  opini  Wajar  Tanpa  Modifikasi  dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Seiring  wangi  harum  WTP  namun  masih  ada terdengar  suara  sumbang  yang  merasa  belum puas,  seperti  yang  disampaikan  beberapa pakar  yang  menyatakan  masih  adanya kekurangan dan kelemahan dalam pengelolaan asset daerah di Kabupaten Garut. Seperti  yang  disampaikan  oleh  Mantan Anggota  DPRD  Garut  periode  1998-2009
yang  menyatakan  hasil  pemeriksaan  BPK  RI tahun  2013  asset  pemerintah  daerah  dinilai tidak  wajar,  diantaranya  Penyajian  Asset Tetap Tanah sebesar Rp22,8 miliar, Penyajian Asset Tetap, Peralatan dan Mesin pada Dinas Pendidikan  di  (Disdik)  Pemda  Garut  sebesar Rp120,9 miliar, Dinkes sebesar Rp48,8 miliar dan Dinas SDAP senilai Rp3,2 miliar.
Selain itu, Penyajian Asset Tetap Gedung dan Bangunan  yang  juga  tidak  dapat  diyakini kebenarannya  mencapai  Rp141,5  miliar, Penyajian  asset  tetap  Jalan,  Irigasi  serta Jaringan  sebesar  Rp249,9  miliar  dan  Belanja modal  minimal  sebesar  Rp5,5  miliar  belum dapat diakui sebagai asset tetap (Ferdiansyah, 2013).
Menurut  Praktisi  Hukum  Garut,  Cecep Suhardiman, pemeriksaan BPK ada kelemahan karena setiap item pemeriksaannya tidak dilakukan secara detail, namun dilakukan  secara  sampling  (pengambilan sebagian).  Baik  untuk  pendapatan,  belanja maupun penerimaan. Sehingga, tidak menutup kemungkinan  kendati  sudah  meraih  WTP namun  ada  persoalan  yang  terjadi.  Dari sebelas  Pemda  di  Provinsi  Jawa  Barat  yang mendapatkan  Predikat  opini  WTP,  Pemda (Kabupaten)  Garut  merupakan  salah  satu penerimanya. LHP BPK atas laporan keuangan Pemda Garut Tahun Anggaran 2015 memberikan  opini  WTP  yang  merupakan harapan  semua  institusi.  Mendapatkan  opini WTP  lanjut  Cecep,  bukan  membuat  bangga warga
Garut, justru malah
mempertanyakannya  karena  ternyata  masih ada  beberapa  temuan  terutama  pada  pos belanja  atau  tata  kelola  administrasinya  yang belum diselesaikan.
Semisal untuk pengelolaan asset masih belum beres (amburadul).  Sebagai  contoh,  permasalahan tanah  Pasar  Wanaraja  yang  di  klaim  milik Pemda,  tanpa  menunjukan  bukti  kepemilikan yang  sah  berupa  sertifikat  atas  nama  Pemda Garut  cq  Dinas  Perindustrian,  Perdagangan dan Pengelolaan Pasar (Disperindag PP). (Suhardiman, n.d.).
Pengelolaan  BMD  berdasarkan  Peraturan Bupati  Garut  dijelaskan  bahwa  pengelolaan
keuangan termasuk pengelolaan asset digunakan teknologi informasi dengan aplikasi yang diberinama ATISISBADA yaitu suatu software didalamnya mencatat, mengkalsifikasikan,  melaporkan  prihal  asset yang dimiliki pemerintah daerah.
ATISISBADA juga digunakan untuk merencanakan,mengadakan,  menatausahakan, memanfaatkan  asset  sampai  ganti  rugi  asset. Dengan  diterapkannya  teknologi  informasi diharapkan administrasi keuangan dan pengelolaan  asset  milik  daerah  dapat  tertib sehingga  membantu  pengelola  asset  dalam melaporakan  asset  dengan  akuntanbel  (Noor, 2017).
Strategi  harus  diterapkan  agar  pengelolaan dan  pengurusan  kekayaan  asset/  BMD  yang dimiliki setiap Pemda dapat optimal. Beberapa  strategi  untuk  mengoptimalkan pengelolaan kekayaan daerah sebagai berikut:
1. Melakukan  identifikasi  dan  inventarisasi nilai dan potensi asset/ BMD;
2. Menerapkan  sistem  informasi  manajemen asset/ BMD;
3. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan asset/ BMD;
4. Melibatkan  pihak  lain  yang  memiliki keahlian  dan  profesionalisme  di  bidang penilaian asset (Mahmud, 2016).
Penyebab  masih  amburadulnya  pengelolaan asset  adalah  belum  optimalnya  penggunaan ATISISBADA  disinyalir  sampai  saat  ini pengelolaan asset pada di beberapa Pemerintah  Daerah  belum  memanfaatkan teknologi informasi secara maksimal. Penerapan  teknologi  informasi  terkendala antara  lain  oleh  sumber  daya  manusia, jaringan,  dan  keterbatasan  dana.  Sehingga masih banyak SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang belum memanfaatkan ATISISBADA  untuk  melakukan  kegiatan pengelolaan  asset  daerah  secara  menyeluruh dan terintegrasi (Iis, 2016).
Nilai  asset  yang  cukup  besar  dan  tersebar,
Pemerintah
Kabupaten Garut perlu mengupayakan untuk mengoptimalkan
penggunaan teknologi informasi/ ATISISBADA  dengan  penggunaan  yang
optimal dengan cara mengintegrasikan bagian satu  dengan  bagian  lain  atau  SKPD  dengan SKPD  lainnya.  Berdasarkan  latar  belakang, penelitian ini akan menguji pengaruh teknologi informasi pada efektifitas penatausahaan asset/ BMD.

## KAJIAN LITERATUR

## Penatausahaan asset/ BMD
Penatausahaan merupakan suatu konsep untuk membuat  prosedur  atau  langkah-langkah kegiatan  pengelolaan  asser/  BMD.  Prosedur tersebut  mulai  dari  pembukuan,  inventarisasi, dan  pelaporan  asset/  BMD.  Prosedur  tersebut diatur  dengan  Undang-undang  dan  peraturan pemerintah  serta  pelaksanaannya  didasarkan pada  asas  fungsional,  kepastian  hukum, transparansi, efisiensi,  akuntabilitas  dan kepastian nilai.
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Garut  Tahun 2015  pada  Pasal  4    menyebutkan  yang  di maksud  asset/  BMD  adalah  asset/  BMD dimana pembeliannya menggunakan anggaran pendapatan  daerah  atau  dapat melalui pemberian/ hibah dari phak lain. Penatausahaan asset/ BMD merupakan bagian dari  penatausahaan  keuangan  suatu  daerah. Penatausahaan  keuangan  daerah  itu  sendiri bagian  yang  tidak  dapat  dilepaskan  dari pengelolaan  keuangan  pemerintah  daerah. Bagian yang perlu diperhatikan saat melakukan  penatausahan  keuangan  daerah bagaimana memahami asas dalam penatausahaan, bagaimana melaksanakan penatausahaan  dan  bagaimana  implementasi penerimaan/ pengeluaran penatausahaan.
Penatausahaan  asset  disebut  juga  dengan istilah  administrasi  pada  penelitian-penelitian luar negeri. Administrasi memiliki karakteristik perilaku pengorbanan diri, menyadari  kepentingan  public  dan  alturisme (Vandenabeele, 2007).
Penatausahaan diinterpretasikan sebagai konsep dalam merancang  pelayanan  kepada  publik  dengan prilaku pengorbanan diri, kesadaran perannya sebagai  pelayan  publik  dan  alturisme. Alturisme diartikan sebagai cara
RIMA RACHMAWATI 1 . DINI ARWATI 2 . SHINTA DEWI HERAWATI 3 . SENDI GUSNANDAR ARNAN 4 /
Optimalisasi Penggunaan Teknologi Informasi dalam  Penatausahaan Asset/ Barang Milik Daerah
mengutamakan perhatian pelayan publik pada kesejahteraan orang
lain dengan mengesampingkan kepentingan sendiri. Penatausahaan  asset/  BMD  dilaksanakan berdasarkan  tugas  dan  wewenang  pelaku bisnis, di pemerintahan daerah penatausahaan meliputi kegiatan pencatatan transaksi keuangan di pemerintahan daerah, inventarisasi asset/ BMD dan pelaporan asset/ BMD.

## Pemanfaatan Teknologi Informasi
Teknologi  informasi  didefinisikan  sebagai sarana  yang  digunakan  oleh  manusia  untuk mempercepat pengolahan data menjadi informasi. Teknologi informasi sering disebut juga teknologi komputer ( computing technology )  dan  teknologi  jaringan  atau teknologi  computer.  Teknologi  ini  digunakan tidak hanya mengubah data menjadi informasi tapi  juga  digunakan  untuk  menyebarkan informasi  kepada  setiap  pengguna  yang dituju,  informasi  tersebut  dapat  berupa informasi  keuangan  maupun  non  keuangan (Bodnar, William, & Hopwood, 1995).
Tujuan  perusahaan/  organisasi  menggunakan teknologi informasi antara lain untuk mempercepat
menemukan
solusi,
menciptakan kreativitas, efektivitas dan
efesiensi dalam pekerjaan.
Pendapat
(Thompson,  Higgins,  &  Howell,  1991) mendefinisikan pemanfaatan teknologi informasi  adalah  sebagai  pilihan  individu untuk  menggunakan  teknologi  informasi dalam  mendukung  pelaksanaan  tugasnya. Pemanfaatan  penggunaan  teknologi  informasi menunjukkan bahwa individu telah memutuskan  untuk  menggunakan  teknologi informasi  dalam  menyelesaikan  setiap  tugas- tugasnya atau dengan kata lain
Hal  senada  juga  didefinisikan    (Teddy  & Supomo,  2002)  bahwa  penggunaan  teknologi informasi  merupakan  perilaku  untuk  dalam menggunakan teknologi tersebut dalam rangka untuk mendukung pelaksanaan tugasnya,  atau  dengan  kata  lain  pemanfaatan teknologi informasi merupakan tingkat
integrasi teknologi informasi pada pelaksanaan tugas-tugas.
Hal  ini  juga  senada  dengan  pernyataan (Jogiyanto,  2005)  yang  menjelaskan  bahwa teknologi  informasi  memiliki  fungsi/  peran penting  di  dalam  organisasi  antara  lain  untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas; komunikasi;  dan  kompetitif  dalam  pekerjaan/ operasional perusahaan.
Pemerintah Daerah Kabupaten Garut menggunakan ATISISBADA sebagai software untuk melaksanakan kegiatan penatausahaan asset/ BMD. ATISISBADA ini memiliki  beberapa  aplikasi  siklus  antara  lain aplikasi untuk merencanakan kegiatan, mengadakan barang, menerima dan mengeluarkan  kas,  penatausahaan  asset/ BMD, memanfaatkan asset/ BMD, mengamankan  dan  memelihara  asset/BMD, menilai  asset/  BMD,  menghapuskan  asset/ BMD, memindahtanganan, siklus pembiayaan,  mencatat  ganti  rugi,  membina, mengawasi dan mengendalikan
Pemanfaatan Penggunaan Teknologi Informasi terhadap Efektifitas Penatausahaan Asset/ BMD
Penggunaan teknologi informasi untuk kebutuhan  operasional  perusahaan  di  era  ini sangat mempengaruhi kinerja perusahaan baik komersial  maupun  pemerintahan.  Kinerja yang dimaksud adalah kualitas informasi yang dihasilkan  oleh  teknologi/sistem  informasi dalam hal ini ATISISBADA, berbeda dengan tanpa penggunaan teknologi, kualitas informasi  yang  dihasilkan  akan  lambat  dan kurang memiliki keakurasian informasi.
ATISISBADA saat ini di pakai sebagai solusi diterapkannya teknologi informasi pada akuntansi  pemerintahan  daerah  khususnya untuk  melaksanakan  penatausahaan  asset/ BMD.  Banyak  kelebihan  yang  diperoleh  dari penggunakan  ATISISBADA  tersebut  antara lain  menghasilkan  informasi  keberadaan, jumlah,  jenis,  volume  asset/  BMD  yang  jelas dan  akurat  dan  diharapkan  dengan  informasi yang  jelas  dan  akurat  tersebut  dapat
mendukung  pengambilan  keputusan  yang tepat  selanjutnya  dapat  meningkatkan  kinerja manajemen pemerintahan daerah.
Pendapat    (Nelson,  Todd,  &  Wixom,  2005) menyatakan bahwa teknologi informasi mempengaruhi kualitas informasi yang dihasilkan.  Hal  senada  dengan,    (Stair  & Reynolds, 2010) menambahkan bahwa teknologi  informasi  berpengaruh  terhadap informasi sistem akuntansi (teknologi informasi) menyediakan semua jenis informasi  manajemen  untuk  mendukung peran manajemen dalam mengarahkan seluruh kegiatan organisasi.
Penelitian  tentang  penggunaan  teknologi informasi  di  pemerintahan  daerah  sudah banyak  dilakukan  antara  lain  (Rizki,  Domai, &  Wachid,  2006),  (Wahyuni,  Fadah,  & Sulianti, 2018), (Salamah, 2015), (Lantemona, Ilat,  &  Manossoh,  n.d.),  (Supit,  Tinangon,  & Mawikere, 2017) dengan penggunaan teknologi  informasi  dapat  meningkatkan efektifitas penatausahaan asset/ BMD. Senada dengan  penelitian  (Istiqomah,  2010)  bahwa teknologi  informasi  mampu  mempengaruhi kinerja individu unit analisis Dinas Pendapatan Daerah di Kota Mojokerto.
Hipotesis  yang  diajukan  adalah  terdapat pengaruh teknologi informasi terhadap efektifitas penatausahaan asset/ BMD. .

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif explanatory  dengan  Subjek  penelitian  pada Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD) Pemda  Kabupaten  Garut.  Tujuan  penelitian adalah  untuk  memperoleh  informasi  tentang faktor-faktor  yang  mempengaruhi  efektivitas penatausahaan  asset  tetap  pada  SKPD Pemerintah  Kabupaten  Garut.  Variabel  yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ; variabel independen dan variable dependen. Pemanfaatan  teknologi  informasi  disebut variable independen dan efektivitas penatausahaan  asset/  BMD  disebut  variabel dependen.  Variabel  pemanfaatan  teknologi
informasi  menggunakan  variabel  penelitian (Teddy  &  Supomo,  2002)  terdiri  dari indikator:  perangkat,  pengelolaan  data  dan perawatan. Sedangkan variabel penatausahaan asset/ BMD diukur dengan indikator pembukuan, inventarisasi dan pelaporan.
Unit  analisis  dalam  penelitian  ini  adalah pengurus barang pada SKPD Pemda Kabupaten  Garut.  Populasi  yang  digunakan adalah  pengurus  barang  pada  SKPD  pada Pemda  Kabupaten  Garut  sejumlah  75  orang yang  melaksanakan  kegiatan  penatausahaan asset  tetap.  Teknik  pengambilan  sampel menggunakan pendekatan
purposive sampling, dengan jumlah sampel 63.
Keabsahan  data  menggunakan  uji  validitas dan reliabilitas data. Uji validitas, menggunakan pendekatan construct item-item dengan  koefisien  korelasi product-moment dari pearson ,  Jika  r hitung ≥  r tabel maka dikatakan valid. Uji Reliabilitas menggunakan alpha  cronbach .  Jika  nilai alpha  cronbach > 0,6  artinya  variabel  dinyatakan  reliabel (Nazir, 2013).
Persamaan  untuk  uji  analisis  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah:
Keterangan: Y =  efektivitas penatausahaan asset tetap. X =   pemanfaatan teknologi informasi
=  koefisien regresi
a    =  konstanta
=  error estimation
Uji  Statistik  t (t-test), membandingkan  t hitung dengan  t tabel. Saat  t hitung lebih  besar  daripada t tabel maka  H 0 (H  null)  ditolak.  Selain menggunakan  uji  t  dapat  juga  digunakan  uji dengan  nilai  angka  probabilitas.    Jika  angka probabilitas  lebih  kecil  dari  angka  signifikan 0,05,  maka  variabel  pemanfaatan  teknologi informasi  berpengaruh  terhadap  variabel efektivitas penatausahaan asset/ BMD, dengan kata lain H 0 ditolak dan Ha diterima.
RIMA RACHMAWATI 1 . DINI ARWATI 2 . SHINTA DEWI HERAWATI 3 . SENDI GUSNANDAR ARNAN 4 /
Optimalisasi Penggunaan Teknologi Informasi dalam  Penatausahaan Asset/ Barang Milik Daerah

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  uji  keabsahan  data  melalui  uji  validitas dan reliabilitas.
Hasil  uji  validitas  menunjukkan  bahwa seluruh  item  pernyataan  pada  kuesioner  valid karena nilai r hitung lebih besar dari r tabel.  . Hasil uji  reliabilitas  menunjukkan  bahwa  seluruh variable reliabel dengan nilai alpha cronbach’s lebih  besar  dari  titik  kritis  0,6 (Nazir, 2013).

## Analisis Deskriptif
Hasil analisis deskriptif menunjukkan variabel pemanfaatan teknologi informasi dalam kategori kriteria cukup. Hal tersebut mengindikasikan  bahwa  masih  kurangnya kapasitas komputer yang dipergunakan belum menunjang tupoksi pengurus barang walaupun  pemanfaatan  komputer  juga  telah didukung dengan tersedianya jaringan internet di setiap unit kerja SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Garut.
Hasil  analisis  data  dengan  menggunakan regresi sederhana dijelaskan sebagai berikut:
Regression Statistics Multiple R 0.349724582 R Square 0.122307283 Adjusted R Square 0.107918878 Standard Error 0.40999848 Observations 63 Persamaan ini menjelaskan bahwa :
Konstanta: α = 2,2078 adalah nilai matematis dari efektivitas penatausahaan asset jika tidak ada pemanfaatan teknologi informasi. Koefisien regresi bernilai positif menunjukkan  semakin  baik  pemanfaatan teknologi informasi maka penatausahaan asset akan semakin efektif.
Coefficients Standard Error t Stat P-value Intercept 2.207865308 0.516252 4.276722 6.79E-05 X  Variable 1 0.4033921 0.138359 2.915546 0.004961
Pengujian Hipotesis
Uji t dengan tingkat kepercayaan 95%, nilai t statistik  >  t  table  serta  p-value  <  0,05  dapat diinterpretasikan  bahwa  H 0 di  tolak,  artinya pemanfaatan teknologi informasi di pemerintah daerah Kabupaten Garut
mempengaruhi efektivitas penatausahaan asset.
Nilai  adjusted  R  square  sebesar  0,1079 artinya  variabilitas  efektivitas  penatausahaan asset  pemerintah  daerah  Garut  dibangun/ dibentuk oleh variabilitas pemanfaatan teknologi informasi sebesar 10,79%. Pembahasan Hasil penelitian menyatakan bahwa penggunaan teknologi informasi mempengaruhi  kegiatan  penatausahan  asset daerah  di  Kabupaten  Garut  dengan  besarnya variabilitas teknologi informasi 10,79% terhadap  variabilitas  penatausahaan  asset daerah.
Kegiatan  pada  prosedur  penatausahaan  asset yang  terjadi  di  Kabupaten  Garut  dijelaskan sebagai berikut:
1. Dimulai dari petugas yaitu staf sub Bidang perencanaan  dan  Penatausahaan  BMD menerima  laporan  hasil  pencatatan  dan pembukuan  dari  masing-masing  SKPD. Dokumen  yang  diterima  antara  lain;  surat pengantar, Daftar Hasil Pengadaan Barang Kartu  Inventaris  Barang  KIB  A  sampai KIB  F,  Buku  Inventaris,  Laporan  Mutasi Barang,  Rekap  Laporan  Mutasi  Barang.
Sekaligus,  staf  ini  akan  mencatat  laporan ini ke dalam buku agenda.
2. Staf sub Bidang Perencanaan dan Penatausahaan BMD merekap dan menggabungkan  dengan  laporan  dari SKPD  lainnya,  selanjutnya  diserahkan kepada  Kepala  Sub  Bidang  Perencanaan dan Penatausahaan BMD untuk diverifikasi.
3. Hasil  verifikasi  diserahkan  ke  Kepala Bidang  Pengelolaan  Asset  untuk  disetujui atas  data  laporan  dari  SKPD.  Setelah disetujui  Laporan  diserahkan  kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Berikut contoh dokumen yang dimaksud pada prosedur di atas:
1. Daftar  Hasil  Pengadaan  Barang  Kartu Inventaris Barang (KIB) A sampai KIB F.
2. Buku/ Catatan Inventaris
3. Laporan Mutasi (perpindahan) Barang
4. Rekap Laporan Mutasi Barang
Diinterpretasikan bahwa penatausahaan
daerah  menurut  Permendagri  No  17  Tahun 2007,  kegiatannya  meliputi;  pembukuan, inventarisasi  dan  pelaporan  asset/  BMD.
Masing-masing  kegiatan  akan  dijelaskan sebagai berikut  (Jogiyanto, 2005):
1. Pembukuan BMD
2. Inventarisasi BMD . Kegiatan inventarisasi dilakukan untuk memutakhirkan kakayaan yang dimiliki pemerintahan daerah. Inventarisasi dilakukan dengan menggunakan  Buku  Inventaris  yang  akan
RIMA RACHMAWATI 1 . DINI ARWATI 2 . SHINTA DEWI HERAWATI 3 . SENDI GUSNANDAR ARNAN 4 /
Optimalisasi Penggunaan Teknologi Informasi dalam  Penatausahaan Asset/ Barang Milik Daerah
meninventalisir  kekayaan  pemerintahan daerah,  baik  asset  yang  bergerak  maupun asset yang tidak bergerak. Buku Inventalisir  berisi  data  lokasi  kekayaan/ BMD,  jenis/merk  type,  jumlah,  ukuran, harga,  tahun  pembelian,  asal  barang, keadaan barang dan sebagainya.
3. Pelaporan  BMD.  Pelaporan  BMD adalah kegiatan langkah-langkah
penyusunan  laporan  barang  setiap semester  dan  setiap  tahun  setelah dilakuka  inventalisir  dan  pencatatan.
Laporan penggunaan barang
disampaikan  oleh  pengguna  BMD dilaporkan  kepada  Kepala  Daerah melalui Pengelola.

## SIMPULAN
Amanah Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, Perda  Nomor  2  tahun  2015  dan  Perhub Nomor  14  tahun  2016  tentang  Sistem  dan Prosedur  Pengelolaan  BMD  menyatakan bahwa  penatausahaan  merupakan  ruhnya pengelolaan  keuangan  daerah.  Implementasi peraturan  tersebut  harus  diperhatikan  oleh Pengelola  set.  Pengelola  asset  harus  dapat menjaga  amanah  peraturan  tersebut  dan menjalankan tupoksinya. ATISISBADA salah satu upaya pengelolaan asset dengan pendekatan  penggunaan  teknologi  sebagai solusi  banyaknya  aktivitas  yang  harus dijalankan oleh pengelola asset.
Dalam prakteknya tidak mudah juga teknologi informasi  tersebut  dilakukan,  membutuhkan waktu  dan  tenaga  kerja  yang  handal  yang mana  tenaga  kerja  yang  handal  pun  masih minim keberadaannya.
Namun demikian, upaya implementasi ATISISBADA  tetap  harus  dijalankan  agar akuntabilitas  public  tetap  jadi  acuannya. Pemerintah Daerah Garut salah satu Kabupaten yang telah menerapkan ATISISBADA  dan  masih  terus  memerlukan pengembangan karena masih belum optimalnya penggunaan software tersebut. Berdasarkan uni analisis menyatakan optimalisasi
penggunaan Sim dapat mempengaruhi efektifitas penatausahaan asset/ BMD.
Adapaun variabilitas efektifitas penatausahaan asset/  BMD  dibentuk  oleh  variabilitas penggunaan  teknologi  informasi  sebesar 10.77%.

## DAFTAR PUSTAKA
Bodnar,  William,  &  Hopwood.  (1995).
Accounting  Information  System. New Jersey: Prentice Hall.
Ferdiansyah, F. (2013). Dana pengelolaan aset Pemkab  Garut  diselewengkan.  Retrieved from
https://daerah.sindonews.com/read/7738 57/21/dana-pengelolaan-aset-pemkab- garut-diselewengkan-1377081812 Iis  Rahmawati.  (2016). Pengaruh  Komitmen Pimpinan,  Kompetensi  Pengurus  Barang dan  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi terhadap Efektivitas Penatausahaan Aset Tetap  pada  Satuan  Kerja  Pemerintahan Daerah  (SKPD)  Pemerintah  Kabupaten
Garut. Bandung: Tesis Magister Akuntansi Universitas Widyatama.
Istiqomah,  I.  (2010).  Faktor-faktor  yang
Mempengaruhi  Pemanfaatan  Teknologi Informasi  dan  Pengaruh  Pemanfaatan Teknologi  Informasi  terhadap  Kinerja Individual. Jurnal Aset (Akuntansi Riset) ,
2 (1).
Lantemona,  I.,  Ilat,  V.,  &  Manossoh,  H.
(n.d.). Analisis  penatausahaan  barang milik  daerah  di  kabupaten  kepulauan talaud .
Mahmud.  (2016).  Aset  Daerah  Pilar  Utama Pendapatan  Asli  Daerah  -  Garut  News. Retrieved  October  28,  2018,  from http://garutnews.com/aset-daerah-pilar- utama-pendapatan-asli-daerah.html
Nelson,  R.R.,  Todd,  P.A.,  &  Wixom,  B.H.
(2005).  Antecedents  of  Information  and Systems Quality: an empirical examination  within  the  context  of  data. Journal  of  Management  Information Systems , 199-235.
Noor,  W.  (2017).  Kabid  BMD  DPKAD  Kab. Retrieved  October  28,  2018,  from http://news.juggala.co.id/kabid-bmd- dpkad-kab-garut-asep-herdiana-s-sos-m- si-penata-usahaan-adalah-ruh-
pengelolaan-barang-milik/
Rizki,  L.,  Domai,  T.,  &  Wachid,  A.  (2006).
Penatausahaan  Asset  Pemerintah  Daerah Melalui  Sistem  Informasi  Manajemen Barang  Daerah  (  Simbada  )  Di Kabupaten  Malang. Jurnal  Administrasi Publik , 1 (1), 93–101.
Salamah,  U.  (2015). Pemanfaatan  SABDA dalam  Inventarisasi  Aset  Daerah  Guna Mendukung  Penerapatan  E-Government di  Badan  Pengelolaan  Keuangan  dan Aset  Daerah  Kabupaten  Lamongan . Surabaya.
Suhardiman,  C.  (n.d.).  Berita  Garut  Terima Opini  WTP  Disaat  Pengelolaan  Aset Amburadul_.  Retrieved  October  28, 2018,  from  http://fokusjabar.com/berita- priangan/garut-terima-opini-wtp-disaat- pengelolaan-aset-amburadul- h48937.html Supit,  P.,  Tinangon,  J.,  &  Mawikere,  L.
(2017).  Evaluasi  Penatausahaan  Barang Milik Daerah Menurut PP No. 27 Tahun 2014  pada  Badan  Pengelola  Keuangan dan  Aset  Daerah  Kota  Manado. Jurnal Riset  Akuntansi  Going  Concern , 12 (2),
276–285.
Stair, R., & Reynolds, G. (2010). Principle of Information Systems. New York: Cengage Learning. Teddy,  J.,  &  Supomo,  B.  (2002).  Pengaruh Faktor Kesesuaian Tugas Teknologi dan Pemanfaatan TI terhadap Kinerja Akuntansi Publik. Jurnal Riset Akuntansi Indonesia, 5 (2), 214-228.
Thompson,  R.,  Higgins,  C.,  &  Howell,  J.
(1991).  Personal  Computing:  Toward  a Conceptual Model of Utilization.
Management Information Systems, 15 (1),
125-143.
Vandenabeele,  W.  (2007).  Toward  a  Public Administration Theory of Public Service Motivation. Public Management Review ,
9 (4),
546–556. https://doi.org/10.1080/14719030701726 697
Wahyuni, S., Fadah, I., & Sulianti, D. (2018).
Pengaruh  Kompetensi  Sumber  Daya Manusia  dan  Pemanfaatan  Teknologi Informasi  terhadap  Kualitas  Laporan Keuangan  melalui  Pengelolaan  Barang Milik Daera. Jurnal Bisnis Dan Manajemen , 12 (1), 66–80.

## Undang-undang
Peraturan  Pemerintah  Nomor  38  Tahun  2008 tentang  Pengelolaan Barang  Milik Negara/ Daerah.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  17 Tahun  2007  tentang  Pedoman  Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun  2014
tentang  Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah Penatausahaan. Peraturan  Menteri  dalam  Negeri  Nomor  19 Tahun 2016 tentang Pedoman
Pengelolaan Barang Milik Daerah.
.