## KEBIJAKAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA PASAR TIBAN JALAN LINGKAR SALATIGA
Bagus Trianggono Program Studi S2 Studi Pembangunan, Fakultas Interdisiplin Universitas Kristen Satya Wacana Email: bagust.0902@gmail.com

## Abstract
The  Salatiga  Ring  Road  (JLS)  was  built  with  the  aim  of  breaking  down congestion on the Salatiga City protocol road. However, since 2011 there has  been  an  anomaly  in  the  JLS  section  where  there  has  been  trading activity (tiban market) every Sunday. The existence of the JLS tiban market clearly violates many existing regulations. Therefore, this paper intends to investigate  the  process  of  the  emergence  of  the  tiban  market,  then  the position  of  the  tiban  market  in  the  context  of  public  policy  and  the implementation of policy products (Mayor's discretion) in structuring the tiban market street vendors. This research uses a qualitative approach and descriptive  explanatory  research  type.  The  results  showed  that  the  tiban market  emerged  on  the  initiative  of  the  local  community  who  saw  the economic potential on these roads. Furthermore, at the formal legal level the tiban market does not yet have permanent legal force, and for now it is still using the mayor's discretion from the 2014 hearing. So that discretion is  used  as  the  basis  for  structuring  the  street  vendors  (PKL)  in  the  tiban market. The institution in charge of overseeing the management of street vendors is the Civil Service Police Unit (Satpol PP) and is assisted by the PKL association.
Keywords : Arrangement, Discretion, Salatiga Ring Road, Tiban Market

## PENDAHULUAN
Urbanisasi  merupakan  salah  satu  dinamika  yang  ada  di  perkotaan 1 . Urbanisasi  dipicu  oleh  adannya  ketimpangan  sosial  dan  ketidakmerataan pembangunan fasilitas publik. khususnya antara daerah perdesaan dan perkotaan. Akibatnya, wilayah perkotaan menjadi magnet menarik bagi kaum urban untuk
1 Urbanisasi  menjadi  dinamika  karena hal  ini  akan  menimbulkan  berbagai  persoalan  baru  seperti meningkatnya angka pengangguran. Bahkan, diprediksi angka urbanisasi pada tahun 2025 mencapai 57,39 persen (Firman, 1996)
mencari pekerjaan (Harahap, 2013). Oleh karena itu, para urban 2 mengadu nasib di kota dengan harapan mendapatkan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan. Namun,  untuk  bekerja  di  sector  informal  di  kota,  di  butuhkan skill  yang mumpuni.  Dengan  pendidikan  rendah  dan skill  yang  kurang  mumpuni,  para urban akhirnya hanya bisa berkecimpung di sektor informal. Salah satu bentuk sektor informal yang digeluti oleh para urban adalah Pedagang Kaki Lima (PKL). Fenomena  PKL  memang  menjadi  hal  yang  tidak  ada  habisnya  untuk  di  bahas. Salah  satu  isu  yang  selalu  menjadi  pembahasan  terkait  dengan  PKL  adalah penataan.  Penataan  dalam  tataran  teoretis  adalah  upaya  yang  dilakukan  oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan, untuk melakukan pendataan, pendaftaran,  peremajaan,  pemindahan,  dan  penghapusan  lokasi  PKL  dengan memperhatikan  kepentingan  umum,  sosial,  estetika,  kesehatan,  ekonomi, keamanan,  ketertiban,  kebersihan  lingkungan  dan  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan (Raperda Kota Salatiga).
Dalam konteks penataan PKL diperlukan sebuah kebijakan yang adil bagi semua  pihak.  James  E.  Anderson  dalam  Indiahono  (2009)  menyatakan  bahwa kebijakan memang tidak lepas dari kaitan kepentingan antar kelompok, baik di tingkat pemerintahan maupun masyarakat secara umum. Oleh karena itu, perlu adanya  komunikasi  yang  intensif  antara  pemerintah  dan  masyarakat  agar kebijakan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dalam konteks penataan PKL, hal inilah  yang  nampaknya  selama  ini  terputus.  Pemerintah  terkesan  melakukan “pembiaran”  terhadap pelanggaran  yang  dilakukan  PKL.  Widjajanti  (2012) menemukan  bahwa  pertumbuhan  PKL  yang  semakin  besar  akan  menimbulkan masalah di masa yang akan datang. Selanjutnya Bakri, Asyik, dan Utami (2014) menemukan bahwa terjadi alih fungsi trotoar di Pagar Alam dari trotoar menjadi area  berdagang  PKL  dan  PKL  berpersepsi  bahwa  trotoar  adalah  lokasi  yang strategis.  Persepsi  semacam  inilah  yang  menjadi  pekerjaam  rumah  bagi  para pemangku  pentingan  artinya  bahwa  persepsi  ini  akan  menghambat  penertiban yang  akan  dilakukan.  Padahal,  penertiban  dilakukan  agar  tidak  terjadi kesemerawutan.
Salah  satu  faktor  yang  menghambat  penertiban  adalah  seringkali pemerintah daerah tidak menyiapkan lokasi relokasi yang tepat untuk para PKL. Penelitian Miranti dan Lituhayu (2012) menyatakan bahwa di Kabupaten Tegal tidak  tersedia  tempat  relokasi  yang  strategis  dan  kurangnya  modal  usaha  guna memfasilitasi sarana dagang PKL. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian bersama seluruh stakeholder  untuk  merumuskan  kebijakan  yang  adil  bagi  semua  pihak. Hal yang sama juga terjadi di DKI Jakarta, Oksimana (2016) menemukan bahwa
2 Urban mengacu pada masyarakat desa yang berpindah ke kota untuk mendapatkan pekerjaan yang layak.
kendala relokasi PKL KS Tubun adalah kondisi tempat relokasi yang tidak layak pakai. Disarankan untuk merevisi subtansi Pergub No. 10 Tahun 2015, dan dan Gubernur  sebagai  pemegang  saham  tertinggi  di  PD  Pasar  Jaya  Slipi  diharapkan untuk  menfasilitasi  melalui  kebijakan  dalam  pengawasan  dan  bantuan pembiayaan modal. Persoalan penertiban PKL tidak hanya terjadi di Kabupaten Tegal  dan  DKI  Jakarta,  namun  juga  di  Kota  Salatiga.  Di  Salatiga  ada  fenomena dimana di jalan arteri nasional yaitu Jalan Lingkar Salatiga (JLS) terjadi aktifitas jual beli setiap hari Minggu yang disebut Pasar Tiban JLS. Keberadaan Pasar Tiban jelas  akan  menyebabkan  kemecetan,  padahal  dalam  berbagai  aturan  jelas dikatakan bahwa jalan arteri nasional harus steril.
Dalam  tataran  normatif  jelas  bahwa  kawasan  JLS  merupakan  kawasan konservasi 3 .  Kemudian dalam Perda No. 4 Tahun 2000 pasal 53 ayat 2 4 juga telah dijelaskan kawasan-kawasan PKL. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan Pasar Tiban  jelas  tidak  sesuai  dengan  aturan  yang  ada.  Selain  Perda  Nomor  4  Tahun 2011, aturan lain yang melarang keberadaan Pasar Tiban Salatiga adalah  UU No. 38 Tahun 2004 tentang jalan, UU No. 22 Tahun tentang lalu lintas angkutan jalan, Perda No. 2 Tahun 2003 tentang PKL, dan Perwali No. 18 Tahun 2006 tentang PKL  (Pamulardi,  2014).  Hal  ini  juga  diperkuat  dengan  pernyataan  dari  Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Salatiga  bahwa :
“Wong kita bikin aturan Tata Ruang, lokasi tersebut bukan untuk pasar kok ada pasar kan gitu to mas.”
Berdasarkan  paparan  tersebut  menunjukkan  bahwa  Pasar  Tiban melanggar  berbagai  aturan.  Namun  demikian,  pasar  ini  hingga  kini  tetap  bisa beroperasi atas izin dari Walikota dengan berbagai syarat. Oleh karena itu, tulisan akan fokus pada tiga hal, yaitu  proses munculnya Pasar Tiban, kemudian posisi Pasar Tiban dalam konteks kebijakan publik dan implementasi produk kebijakan (diskresi Walikota) dalam penataan PKL Pasar Tiban. Penulis akan menggunakan konsep-konsep pendekatan sistem aktifitas untuk menganalisis mengenai proses munculnya  Pasar  Tiban  dan  kebijakan  publik  untuk  menganalisis  posisi  Pasar Tiban serta implementasi produk kebijakan penataan PKL Pasar Tiban.
3 Dalam  Perda  Nomor  4  Tahun  2011tertuang  bahwa  fungsi  Jalan  Lingkar  Selatan  (JLS)  Salatiga merupakan kawasan konservasi yang ditunjukkan dalam pasal 38 ayat 2 3 , pasal 40 ayat 5b 3 .
4 Masih dalam Perda Nomor 4 Tahun 2011, kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal sebagaimana dimaksud adalah (1) kawasan PKL Kridanggo di Kelurahan Kalicacing; (2)  kawasan PKL Lapangan Pancasila di Kelurahan Kalicacing; (3) kawasan PKL Jenderal Sudirman di Kelurahan Salatiga,  Kelurahan  Kutowinangun  dan  Kelurahan  Kalicacing;  (4)  kawasan  PKL  Pasar  Andong  di Kelurahan Mangunsari; dan (5) kawasan PKL Margosari di Kelurahan Salatiga.

## PEMBAHASAN

## Proses Munculnya Pasar Tiban
Sektor informal dapat dimaknai dari dua perspektif: pertama, bahwa sektor informal sebagai gejala transisi dalam proses pembangunan di negara berkembang; Kedua,  bahwa  sektor  informal  merupakan  gejala  adanya  ketidakseimbangan kebijakan pembangunan (Dimu, 2007). Pemaknaan kedua dalam konsep tersebut dapat  dimaknai  sebagai  kesenjangan  pembangunan  antara  pusat  kota  dan  di pinggiran.  Oleh  karena  itu,  sektor  informal  lebih  banyak  berkembang  di pinggiran.  Secara  geografis  letak  Pasar  Tiban  berada  di  pinggiran  kota  Salatiga. Namun,  keberadaan  pasar  tersebut  menimbulkan  persoalan  karena  melanggar berbagai  aturan  yang  ada.  Oleh  karena  itu,  pada  bagian  ini  akan  digambarkan proses munculnya Pasar Tiban.
Berdasarkan temuan lapangan Pasar Tiban Salatiga muncul secara alamiah. Hal tersebut dituturkan oleh B bahwa :
“ Niku lak ngaten ceritane mas, kulo cerito sejarah nggih mas. Riyen lak JLS niki  mpun  dadi  kan  kan  kathah  pejalan  kaki  mas,  la  pancen  kulo  sing memulai,  bojo  kulo  tak  kon  dodol  mas  teng  ngarepan  mriku.  Terus  kan riyen nggih mpun kathah tiyang dodol mas, tapi dodole sa karepe dewe mas, terus kulo  ngatur  supoyo  le  dodol  teng  caket  taman  niki  mas.  Tapi  riyen bebas  mas  lokasine  sadean  mas,  mereka  bebas  pilih.  Tapi  lama  kelamaan kathah  pendatang  niku  la  dados  Pasar  Tiban  niki  to  mas ”  (“Itu  gini  mas ceritanya, saya cerita sejarah ya mas. Dulu kan JLS ini sudah jadi dan banyak pejalan kaki, memang saya yang memulai mas, istri saya, saya suruh jualan di depan situ mas. Terus dulu sudah ada banyak penjual mas tapi jualannya semaunya sendiri, terus saya mengatur supaya berjualan di dekat taman ini mas.  Tapi  dulu  bebas  milih  lokasi  berjualan  mas.  Tapi  lama  kelamaan banyak pendatang jadi akhirnya menjadi Pasar Tiban ”).

## Penuturan yang sama juga dinyatakan K bahwa :
Dulu  karena  ada  sekelompok  masyarakat  yang  berjualan  mas,  mereka berjualan karena pada saat itu banyak pejalan kaki yang lewat. Karena jalan tersebut dilengkapi dengan view yang bagus maka banyak orang yang lewat di  sana.  Dulu  penjual  yang  berjualan  sedikit,  tapi  karena  makin  banyak pejalan  kaki  yang  lewat  maka  berkembanglah  pasar  tersebut  hingga  saat ini.”
Kedua petikan wawancara tersebut menunjukkan bahwa keberadaan Pasar Tiban muncul atas inisiatif warga setempat dan karena adanya motif ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa kemunculan PKL di Pasar Tiban terjadi karena adanya kekuatan-kekuatan sentrifugal (centrifugal forces) 5 . Kekuatan-kekuatan tersebut
5 Kekuatan sentrifugal ( centrifugal forces) merupakan salah satu penyebab munculnya urban sprawl adalah ribbon  development/  axial  development.  Tipe  ini  menunjukkan  ketidak-merataan perembetan areal kekotaan di semua bagian sisi-sisi luar dari pada daerah kota utama (Yunus, 1999).
terdiri atas faktor penarik dan faktor pendorong. Faktor yang menarik PKL adalah peningkatan  pendapatan;  dan  lokasi  ramai.  Kemudian  faktor  pendorong munculnya  PKL  di  Pasar  Tiban  adalah  semakin  sempitnya  ruang  di  pusat  kota untuk  mengembangkan  sektor  informal.  Dalam  hal  ini  terjadi  invasi-suksesi- klimaks.  Konteks  invasi  dalam  hal  ini  adalah  kemunculan  Pasar  Tiban  dan munculnya pertentangan tentang legalitas Pasar Tiban, kemudian suksesi adalah proses  di  mana  PKL  melakukan  audiensi  dengan  pihak  eksekutif,  dan  klimaks adalah munculnya diskresi Walikota, seperti Gambar 1 berikut ini.

## Gambar 1. Siklus Invasi-Suksesi-Klimaks (Yunus, 1999)
Berdasarkan  gambar  di  atas,  dijelaskan  bahwa  invasi  merupakan  proses awal dalam sebuah siklus konflik keruangan. Dalam konteks  Pasar Tiban proses ini dimulai ketika muncul anggapan bahwa  Pasar  Tiban JLS  Salatiga melanggar berbagai aturan, namun di sisi yang lain jumlah PKL semakin bertambah 6 . Hal ini menyebabkan  terjadinya  konflik  antara  PKL  dengan  Satpol  PP.  Satpol  PP berusaha membubarkan  Pasar Tiban karena tidak sesuai dengan aturan, namun PKL  tidak  mau  membubarkan  diri  karena  mereka  sudah  merasa  nyaman berdagang  ruas  JLS.  Sempat  ada  wacana  relokasi  para  PKL  Pasar  Tiban,  namun para pedagang menolak untuk direlokasi dengan alasan pendapatan mereka akan berkurang.  Wacana  relokasi  lah  yang  mendorong  munculnya  ide  untuk melakukan  audiensi  dengan  Walikota.  Tujuan  dari  audiensi  tersebut  adalah meminta  Walikota  memberikan  izin  terhadap  Pasar  Tiban  JLS  Salatiga.  Ide audiensi dicetuskan oleh komunitas PKL 7 yang kemudian difasilitasi oleh anggota DPRD Kota Salatiga 8 .
6 Hingga saat ini jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) mencapai 1.000 pedagang, namun yang terdafar di Paguyuban Margorejo adalah 124 pedagang (Peraturan Tata Tertib Pasar Tiban JB “Margorejo” Pulutan Salatiga).
7 Pedagang Kaki Lima (PKL) Pasar Tiban Jalan Lingkar Selatan Salatiga memiliki wadah yang berupa paguyuban yang bernama Paguyuban Margorejo.
8 Pihak DPRD yang memfasilitasi Pedagang Kaki Lima (PKL) melakukan audiensi dengan Walikota adalah  anggota  DPRD  yang  berasal  dari  wilayah  Kelurahan  Pulutan,  dan  merupakan  salah  satu penasehat Paguyuban Margorejo.
INVASI (Anomali aturan dan muncul
Pasar Tiban) SUKSESI
(Audiensi) KLIMAKS (Diskresi Walikota)
Suksesi  merupakan  tahap  lanjutan  dari  invasi.  Dalam  tahapan  ini  PKL Pasar  Tiban  Salatiga  dan  anggota  DPRD  melakukan  audiensi 9 dengan  Walikota Salatiga.  Dalam  audiensi,  pihak  yang  hadir  adalah  Walikota,  perwakilan  PKL Pasar Tiban, Kepala Satpol PP Salatiga, Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan  Koperasi  (DISPERINDAGKOP)  Salatiga,  Perwakilan  Dinas  Perhubungan Kota Salatiga dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
Terakhir, klimaks adalah hasil akhir dari proses invasi dan suksesi. Hasil audiensi  tersebut  adalah  Walikota  memberikan  diskresi 10 ,  dengan  memberikan izin  Pasar  Tiban  Salatiga  untuk  tetap  beroperasi,  namun  dengan  beberapa catatan 11 .
Berdasarkan  uraian  tersebut,  kemunculan  Pasar  Tiban  Salatiga  adalah fenomena alamiah dan motif utamanya adalah ekonomi. Posisi pasar ini menjadi legal karena izin dari Walikota. Proses perubahan status pasar yang awalnya ilegal menjadi  legal,  ditinjau  dari  konsep  kebijakan  publik  merupakan  bentuk pencapaian win win solution.
Diskresi sebagai Win Win Solution
Pasar Tiban Salatiga hingga saat ini belum memiliki status hukum yang jelas (dalam hal ini Perda ataupun Perwali). Untuk saat ini dasar yang digunakan oleh PKL adalah pernyataan Walikota pada saat audiensi tahun 2014. Secara legal formal posisi pernyataan Walikota tersebut bisa dikatakan sebagai sebuah diskresi karena  Walikota  telah  menggunakan  kewenangannya  untuk  memberikan  jalan tengah  terhadap  persoalan  ini.  Pengambilan  keputusan  tersebut  dalam  Bahasa J.B.J.M.  ten  Berge  (dalam  Ridwan,  2014)  Walikota  telah  menginterpretasi, mempertimbangkan,  dan  mengambil  kebijakan.  Interpretasi  dan  pertimbangan didasarkan pada pembicraan pada saat audiensi dan akhirnya muncul keputusan bahwa  Pasar  Tiban  bisa  beroperasi  dengan  berbagai  catatan.  Kemudian  untuk mengontrol pelaksanaan catatan tersebut Walikota memerintahkan Satuan Polisi Pamong  Praja  (Satpol  PP).  Dalam  kasus  ini  Walikota  telah  memberikan  ruang kepada Satpol PP untuk mengimplementasikan hasil audiensi dengan para PKL.
9 Audiensi dilakukan bulan Agustus 2014.
10 Diskresi adalah kewenangan yang diambil oleh pejabat atau implementer kebijakan di lapangan karena policy  guideline  tidak  mengatur  persoalan  yang  dihadapi  oleh  pejabat  dan  implementer tersebut (Purwanto dan Slistyastuti, 2012 : 173).
11 Catatan  yang  diberikan  oleh  Walikiota  adalah  sebagai  berikut:  taman/pembatas  jalan  ditengah tidak  digunakan  berjualan;  lokasi  perdagangan  diluar  badan  jalan;  lokasi  parkir  dilapangan  dan tempat lain yang tidak menganggu transportasi; tidak boleh ada kemacetan dijalan baru tersebut.
Namun,  dalam  aturan  legal  formal  tegas  dinyatakan  bahwa  ruas  JLS merupakan  jalan  arteri  nasional 12 dan  merupakan  kawasan  konservasi 13 .  Oleh karena  itu,  menjadi  hal  yang  menarik  ketika  Walikota  memberikan  sebuah keputusan yang justru bertentangan dengan aturan. Berdasarkan audiensi tahun 2014, pertimbangan dari Walikota adalah belum ada lokasi untuk merelokasi para PKL  Pasar  Tiban.  Sehingga  mereka  tetap  diperbolehkan  berdagang  dengan batasan  waktu  dan  harus  tertata  agar  tidak  merugikan  pengguna  jalan.  Dalam konteks  ini  dapat  dipahami  bahwa  diksresi  yang  diberikan  merupakan  jalan tengah bagi pemerintah dan pedagang. Oleh karena itu, hal ini perlu untuk dikaji lebih jauh menggunakan konsep kebijakan publik.
Dalam  tataran  konseptual  proses  perumusan  kebijakan  publik  menurut William N. Dunn dalam Nugroho (2012: 303) dimulai sejak tahapan perumusan masalah  ( forecasting),  rekomendasi  (recomendation),  monitoring,  dan  evaluasi. Namun, dalam konteks diskresi Pasar Tiban, Walikota memberikan rekomendasi (diskresi)  dengan  mempertimbangkan  pandangan-pandangan  dari  pihak-pihak terkait  seperti  Satpol  PP  Kota  Salatiga  sebagai  penegak  aturan  dan  Dinas Perdagangan  dan  Koperasi  (DISPERINDAGKOP)  Salatiga  sebagai  instansi  yang berhubungan langsung dengan PKL. Dalam konteks kebijakan publik proses ini jika digambarkan nampak seperti gambar 2 berikut :
Gambar 2 Siklus Kebijakan Publik Dalam Konteks  Perizinan Pasar Tiban berdasarkan Diskresi Walikota. Aadopsi model kebijakan publik Dunn (2004) dalam Nugroho
(2012:303)
12 Pemkot Salatiga sebelumnya melakukan pelarangan lantaran JLS merupakan area bebas PKL dan merupakan jalan arteri utama nasional (Cahyono, 2014).
13 Bunyi pasal 38 ayat 2 Perda No. 4 Tahun 2011 “ kawasan lindung yang dikelola oleh masyarakat sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  a  terletak  di  sebagian  Kelurahan  Bugel,  sebagian Kelurahan Blotongan, sebagian Kelurahan Sidorejo Kidul, sebagian Kelurahan Kutowinangun, dan di ruas Jalan Lingkar Salatiga di Kelurahan Kumpulrejo dan K elurahan Dukuh”
Forecasting (anomali pelaksanaan aturan, konflik
PKL dan Satpol PP, isu relokasi,
audiensi, Perbedaan pandangan antar dinas) Evaluation (mengevaluasi diskresi) Recomendation (Diskresi Walikota) Monitoring (mengontrol diskresi)

## Forecasting
Proses ini merupakan tahap perumusan masalah. Proses ini diawali dari konflik antara Satpol PP Salatiga dengan para PKL Pasar Tiban  karena keberadaan Pasar Tiban bertentangan dengan aturan. Kemudian wacana relokasi pedagang ke lapangan pulutan. Lapangan pulutan berada di timur lokasi Pasar Tiban, namun jarang dilalui oleh masyarakat umum. Para PKL menolak karena lokasi lapangan Pulutan  tidak  strategis  untuk  berdagang  (lihat  gambar  3).  Sehingga  wacana tersebut ditentang oleh para pedagang. Para pedagang akhirnya meminta audiensi dengan Walikota yang difasilitasi oleh anggota DPRD Kota Salatiga.

## Gambar 3. Lapangan Pulutan
Dalam audiensi tersebut terjadi adu argumentasi antara Satpol PP dengan perwakilan pedagang. Adu argumen yang lain juga terjadi antara kepala Satpol PP Salatiga  dengan  kepala  DISPERINDAGKOP  yang  berbeda  pandangan  tentang posisi  Pasar  Tiban.  Satpol  PP  tetap  menyatakan  larangan  karena  bertentangan dengan aturan, sedangkan DISPERINDAGKOP menyatakan tidak masalah karena menurutnya  membuat  sebuah  pasar  bukan  hal  yang  mudah.  Perbedaan pemahaman ini menunjukkan bahwa betapa lemahnya sinkronisasi antar dinas di Kota  Salatiga.  Isu-isu  tentang  konflik  SATPOL  PP  dengan  pedagang,  serta perbedaan pandangan antara pihak Satpol PP dan DISPERINDAGKOP menjadi tahapan  perumusan  masalah  dalam  pengambilan  keputusan.  Dalam  hal  ini Walikota adalah pihak yang berwenang mengambil keputusan, bentuk keputusan tersebut bisa berupa pembubaran pasar atau memberikan diskresi terhadap pasar tersebut.

## Recomendation
Tahap  ini  adalah  pengambilan  keputusan  setelah  persoalan  dirumuskan sekaligus implementasi hasil keputusan. Berdasarkan pandangan berbagai pihak yang  mengikuti  audiensi,  Walikota  akhirnya  memutuskan  bahwa  Pasar  Tiban tetap  bisa  beroperasi  dengan  syarat  harus  ditata  sesuai  dengan  kriteria:  (1)
Taman/pembatas  jalan  di  tengah  tidak  digunakan  berjualan;  (2)  Lokasi perdagangan  di  luar  badan  jalan;  (3)  Lokasi  parkir  di  lapangan  dan  tempat  lain yang tidak menganggu transportasi; (4) Tidak boleh ada kemacetan di jalan baru tersebut. Kemudian yang bertugas untuk mengawasi hasil audiensi tersebut adalah Paguyuban PKL Pasar Tiban  dan Satpol PP.

## Monitoring
Tahapan  monitoring  merupakan  tahapan  untuk  mengontrol  diskresi. Dalam hal ini yang bertugas mengawal adalah Satpol PP dan pelaksana dari hasil tersebut  adalah  Paguyuban  PKL  Pasar  Tiban.  Konsekuensi  dari  hal  ini  adalah apabila  terjadi  pelanggaran  terhadap  aturan  tersebut  Satpol  PP  berhak  untuk membubarkan pasar tersebut.
Evaluation
Tahapan ini merupakan tahapan terakhir dalam siklus kebijakan publik. Dalam  konteks  Pasar  Tiban  evaluasi  akan  dilakukan  bersama-sama  oleh  semua pihak  yang  berkepentingan  di  Pasar  Tiban.  Hal  yang  dievaluasi  adalah  apakah penataan  yang  dilakukan  sudah  sesuai  dengan  keputusan  Walikota  dalam audiensi.
Implementasi Penataan PKL Pasar Tiban Berdasarkan Diskresi Walikota
Pada bagian ini akan dibahas tentang penataan pedagang yang dilakukan oleh  paguyuban  sebelum  audiensi  dan  sesudah  audiensi.  Setelah  digambarkan bahwa  Pasar  Tiban  merupakan  fenomena  alamiah  hingga  diskresi  Walikota sebagai  klimaks  Pasar  Tiban.  Untuk  menjalankan  hasil  audiensi,  Paguyuban Pedagang bersama  Satpol PP  bertugas untuk melakukan penataan terhadap PKL. Dalam  implementasi  hasil  audiensi,  penulis  akan  menggunakan  model implementasi  George  Edward  III  sebagai  alat  analisis  untuk  melihat  penataan pedagang setelah audiensi. Model implementasi George Edward III nampak pada gambar 3 berikut :
Gambar 4 Model Implementasi George Edward III (Widodo, 2011 : 107)

## Communication
Dalam  konteks  penataan  PKL  Pasar  Tiban  Salatiga  komunikasi  menjadi hal yang utama. Komunikasi dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih fungsi antara  paguyuban  dan  Satpol  PP.  Dalam  audiensi  sudah  sangat  jelas  pembagian tugas  antara  paguyuban  dan  Satpol  PP.  Kemudian  juga  hasil  audiensi  harus dipahami oleh kelompok sasaran yaitu pedagang. Pedagang harus memahami hal ini agar pasar ini tidak dibubarkan. Berdasarkan hasil audiensi Satpol PP, penataan yang tidak sesuai dengan aturan atau dengan kata lain jika pedagang melakukan pelanggaran pasar ini bisa dibubarkan.

## Buraucratic Structure
Dalam  hal  ini  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  untuk  menata pedagang  ada  di  pihak  paguyuban.  Hal  ini  dikarenakan  memang  aturan  yang digunakan  belum  sah,  aturan  ini  hanya  bersifat  kebijakan  Walikota  dan  belum diubah  dalam  bentuk  Perwali  maupun  Perda.  Sehingga  hirarki  birokrasi  dalam konteks  penataan  pedagang  di  Pasar  Tiban  JLS  Salatiga  hanya  berkutat  antara paguyuban pedagang dengan Satpol PP.

## Resources
Sumber  daya  dalam  hal  ini  meliputi  Sumber  Daya  Manusia  (SDM), finansial,  informasi,  wewenang,  dan  fasilitas.  Dari  kelima  hal  tersebut,  ada  4 (empat)  unsur  yang  tercakup  berdasarkan  penelitian  ini  yaitu  SDM,  finansial, informasi, dan wewenang. Hal ini dikarenakan sifat kebijakan yang belum disusun sebagai aturan legal formal. Dalam konteks Sumber Daya Manusia (SDM), yang bekerja  untuk  menata  pedagang  adalah  divisi  parkir  dari  paguyuban  pedagang, mereka yang bertugas menentukan lokasi, menarik retribusi, dan menyelesaikan konflik antar pedagang. Kemudian dari sisi finansial, pendapatan PKL tetap stabil karena  adanya  diskresi  yang  diberikan.  Terkait  informasi  ,  paguyuban  menjadi perantara bagi PKL dengan Satpol PP untuk menegakkan aturan (diskresi). Terkait kewenangan,  ada  dua  institusi  yang  berwenang  untuk  mengatur  PKL  yaitu paguyuban PKL dan Satpol PP untuk memastikan diskresi berjalan sebagaimana mestinya.

## Disposition
Dalam  konteks  ini  implementator  diskresi  adalah  paguyuban  pedagang. Divisi  yang  bertugas  untuk  menata  pedagang  adalah  divisi  parkir.  Pelimpahan wewenang inilah yang disebut dengan disposisi dalam konteks penataan pedagang Pasar  Tiban.  Kemudian  pengelolaan  retribusi  juga  dilakukan  oleh  paguyuban dalam  hal  ini  adalah  Karang  Taruna  Kelurahan  Pulutan.  Artinya  paguyuban memiliki  kewenangan  penuh  untuk  menata  pedagang  yang  berdasarkan  pada
KRITIS, Jurnal Studi Pembangunan Interdisiplin, Vol. XXVIII No. 2, 2019: 114 - 126
hasil audiensi. Kemudian  Satpol PP bertugas mengawasi penataan yang dilakukan oleh  paguyuban,  apabila  ada  pelanggaran  Satpol  PP  memiliki  hak  untuk membubarkan pasar.
Berdasarkan  penjelaskan  tentang  model  implementasi  tersebut,  penulis juga mencoba menggambarkan penataan yang dilakukan oleh paguyuban sebelum audiensi dan sesudah audiensi. Dalam konteks penataan pedagang di Pasar Tiban JLS  Salatiga  divisi  parkir paguyuban  yang  bertugas  untuk  melakukan  penataan. Perbedaan pentaan pedagang Pasar Tiban nampak pada tabel 1 berikut :
Tabel 1. Perbedaan Penataan PKL Pasar Tiban Sebelum dan Sesudah Audiensi Dengan
Walikota Pembeda Sebelum Audiensi Setelah Audiensi Penetapan lokasi PKL bebas memilih tempat berdagang, dan tidak ada pengawasan dari paguyuban. PKL bebas memilih tempat berdagang, tapi PKL ada dalam pengawasan divisi parkir paguyuban. Pendataan Tidak ada pendataan Pendataan divisi parkir dari paguyuban dengan cara mengumpulkan KTP. Pendaftaran - - Peremajaan - - Pemindahan Lokasi PKL bebas berpindah lokasi. PKL tidak boleh berpindah lokasi. Penghapusan Lokasi Tidak ada penghapusan lokasi berjualan PKL. Ada penghapusan jika PKL melakukan pelanggaran.
Sumber : Analisis Data Primer 2015, diolah

## PENUTUP
Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan dapat disimpulkanan beberapa hal  antara lain: (1) Pasar Tiban muncul karena adanya motif  ekonomi dan muncul atas inisiatif warga setempat, (2) Pasar Tiban dapat beroperasi hingga saat ini karena diskresi yang diberikan oleh Walikota, (3) dalam diskresi tersebut Walikota mengizinkan Pasar Tiban tetap dapat beroperasi namun harus menaati hasil audiensi, (4) terjadi perbedaan  mencolok  dalam  penataan  PKL  Pasar  Tiban  sebelum  dan  sesudah audiensi.

## Implikasi Kebijakan
Pasar  Tiban  merupakan  fenomena  yang  terjadi  tidak  hanya  di  Kota Salatiga, oleh karenanya harus dilakukan berbagai langkah untuk mengatasi hal ini : (1) harus ada aturan (perda/perwali) yang jelas terkait status Pasar Tiban; (2) jika PKL harus direlokasi, pemerintah sedapat mungkin menyediakan lokasi pasar baru yang representatif serta strategis bagi pedagang dan pembeli.

## REFERENSI
Cahyono, Guruh. 2014 Walikota Izinkan PKL JLS Tetap Berjualan. Jurnal Warga. Salatiga. 28 Oktober 2014.
Darmawan,  Oksimana.  2016.  Kebijakan  Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta  Terhadap Relokasi  Pedagang  Kaki  Lima  Perspektif  Hukum  dan  HAM.  Jurnal  Penelitian
Hukum De Jure. Hal. 477-491. Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI. https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/195
Dimu,  Roland  Y.K.,  2007.  Implementasi  Kebijakan  Penataan  Pedagang  Kaki  Lima  Di Salatiga Pasca Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 18 Tahun 2006 . Skripsi. Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Kristen Satya Wacana. Salatiga.
Firman, Tommy. 1996. Pola Urbanisasi di Indonesia : Kajian Data Sensus Penduduk 1980 dan 1990. Kantor Menteri Negara Kependudukan dan Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
Harahap,  Fitri  Ramdhani.  2013.  Dampak  Urbanisasi  Bagi  Perkembangan  Kota  Di
Indonesia. Jurnal Society. Vol 1 No.1 hal. 35- 45.https://society.fisip.ubb.ac.id/index.php/society/article/view/40
Indiahono,  Dwiyanto.  2009.  Kebijakan  Public  Berbasis  Dynamic  Policy  Analisys.
Yogyakarta.Gava Media.
Bakri,  Istaslama,  Buchori  Asyik,  Rahma  Kurnia  Sri  Utami.  2014.  Alih  Fungsi  Trotoar
Menjadi  Tempat  Pedagang  Kaki  Lima  Jalan  Z.A.  Pagar  Alam  Bandar  Lampung. jurnal penelitian geografi, Unila, Vol. 2 No.5.
https://media.neliti.com/media/publications/250772-none-01a447dd.pdf
Miranti, Arlinda dan Dyah Lituhayu, 2012.  Evaluasi Program Penataan Pedagang Kaki Lima  Di Kabupaten Tegal. Journal of Public Policy and Management Review. Vol. 1 No. 1, https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/issue/view/64 .
Nugroho, Riant. 2012 . Public Policy. PT Elex Media Komputindo. Jakarta.
Pamulardi,  Bambang.  2014.  Dilema  PKL  Jalan  Lingkar    Salatiga.    Suara  Merdeka  18 September 2014
Peraturan Tata Tertib Pasar Tiban JB “Margorejo” Pulutan Salatiga.
PERDA Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Salatiga 2010-2030. Salatiga.
Purwanto,  Erwan  Agus  dan  Dyah  Ratih  Sulistyastuti.  2012.  Implementasi  Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya Di Indonesia. Gava Media. Yogyakarta.
Raperda Peraturan Daerah Kota Salatiga Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang
Kaki Lima.
Ridwan, 2014, Diskresi dan Tanggung Jawab Pemerintah, Penerbit FH UII, Yogyakarta
Widjajanti, Retno. 2012. Karakteristik Aktivitas Pedagang Kaki Lima di Ruang Kota (Studi Kasus:  Kawasan  Pendidikan  Tembalang,  Kota  Semarang).  Jurnal  Pembangunan
Wilayah & Kota.. Vol 8, no. 4 Desember 2012.
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/pwk/article/view/6498
Widodo,  Joko.  2011.  Analisis  Kebijakan  Publik  :  Konsep  dan  Aplikasi  Analisis  Proses Kebijakan Publik. Bayu Media. Malang.
Yunus, Hadi Sabari, 1999. Struktur Tata Ruang Kota. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.