E-ISSN  : 2541-7193 P-ISSN  : 2541-7185

## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PENGGUNA LISTRIK AKIBAT PEMADAMAN TANPA PEMBERITAHUAN DI WILAYAH JAWA BARAT

## Chairunnas Himawan, Sylvana Murni Deborah Hutabarat
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta chairunnashimawan@gmail.com

## ABSTRAK
Salah  satu  peran  negara  dalam  menjamin  kesejahteraan  dan  kemakmuran  rakyat  adalah  melalui penyediaan energi listrik melalui perusahaan PT PLN (Persero).  Di sisi lain pemberian pelayanan penyediaan listrik kepada masyarakat oleh PT PLN dinilai masih belum optimal. Masalah kemudian bertambah  ketika  masalah  pemadaman  listrik  mendadak  menambah  rumit  masalah  tersebut  dan menjadi  masalah  perdata  karena  dinilai  melanggar  hak-hak  konsumen,  salah  satunya  kasus pemadaman listrik tanpa pemberitahuan oleh PT PLN (Persero) wilayah Jawa Barat. Berdasarkan hasil  analisis  dan  pembahasan  yuridis  dalam  penelitian  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  kasus pemadaman  listrik  tanpa  pemberitahuan  yang  terjadi  di  wilayah  Banten,  DKI  Jakarta,  dan  Jawa Barat  yang  pada  bulan  Agustus  2019  tidak  termasuk  perbuatan  melanggar  hukum,  karena pemadaman listrik ini ini dinilai sebagai tindakan overmatch yang menyebabkan berlakunya klausa force majuere. Klausa force majuere ini pada akhirnya membebaskan PT PLN (Persero) terbebas dari  tuntutan  perdata  akibat  pemadaman  listrik  tanpa  pemberitahuan  ini.  Di  sisi  lain,  upaya pemberian  ganti  rugi  berupa  kompensasi  kepada  pelanggan  PLN  dinilai  merupakan  langkah penyelesaian masalah yang positif.
Kata kunci: Perlindungan Konsumen, Pemadaman Listrik, PT PLN.

## ABSTRACT
One of the roles of the state in ensuring the people's welfare and prosperity is through the provision of electrical energy through the company PT PLN (Persero). On the other hand, the provision of electricity supply services to the public by PT PLN is still considered not optimal. The problem then increases when the problem of a sudden blackout adds to the complexity of the problem and becomes a  civil  problem  because  it  is  considered  to  violate  consumer  rights,  one  of  which  is  the case  of blackout without notification by PT PLN (Persero) West Java. Based on the results of the analysis and  juridical  discussion in  this  study,  it  can  be  concluded  that  the  cases  of  unannounced  power outages that occurred in the Banten, DKI Jakarta and West Java areas which in August 2019 did not  constitute  an  offense, because  this blackout was  considered  an  overmatch.  causing the  force advanced clause to take effect. This force advanced clause ultimately freed PT PLN (Persero) from civil charges due to the blackout without this notification. On the other hand, the effort to provide compensation  in  the  form  of  compensation  to  PLN  customers  is  considered  a  positive  problem solving step.
Keyword: Consumer Protection, Power Outages, PT PLN.
Chairunnas H & Sylvana Murni D.H : Perlindungan...

## A. PENDAHULUAN
Negara  Indonesia  merupakan  negeri  hukum  bersumber  pada  dasar  Pancasila  serta Hukum Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Negara hukum Indonesia sebagai  halnya  diatur  dalam  Pasal  1  ayat  (3)  Hukum  Dasar  1945  memutuskan  kalau Indonesia  merupakan negara hukum.  Oleh  sebab  itu,  tiap  orang  serta  badan  di  Indonesia wajib menaati peraturan perundang-undangan di Indonesia.
Kusnardi  menyatakan  bahwa  salah  satu  fungsi  negara  adalah  menciptakan kesejahteraan.  Artinya,  negara  harus  melaksanakan  dan  menghendaki  kesejahteraan  serta kemakmuran rakyatnya. 1 Dari pernyataan seorang pakar hukum tata negara tersebut, negara Indonesia telah menyanggupi fungsi menciptakan kesejahteraan 2 , salah satu bentuk jaminan kesejahteraan  tersebut  adalah  penyediaan  energi  listrik  negara  melalui  perusahaan  PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero). Hampir seluruh kebutuhan energi listrik masyarakat Indonesia dipenuhi oleh adanya jasa distrubusi energi listrik yang disajikan oleh PT. PLN (Persero). Dengan kondisi tersebut, bisa dibilang bahwa pemenuhan kebutuhan energi listrik dalam  kehidupan  sehari-hari  masyarakat  Indonesia  sangat  bergantung  pada  PT.  PLN (Persero). Adapun beberapa pemanfaatan energi listrik masyarakat sehari-hari adalah dalam bidang penerangan, sumber daya, internet, memasak, dan banyak kebutuhan lainnya yang mengunakan  energi  listrik.  Oleh  karena  itu,  apabila  terjadi  pemadaman  listrik  di  suatu wilayah maka dampaknya akan sangat merugikan masyarakat di daerah tersebut.
Salah satu kasus pemadaman yang dirasakan masyarakat terjadi pada hari rabu tangal Minggu, 4 Agustus 2019 berlangsung pemadaman listrik dengan cara tiba-tiba di bermacam area  di  Banten,  DKI  Jakarta,  serta  Jawa  Barat.  Menurut  informasi,  rumah serta  kantor di Bandung, Jakarta, Banten, Bogor, serta sebagian wilayah lain di Jawa Barat hadapi gangguan listrik hari itu. Terjadi pemadaman listrik di sejumlah wilayah tersebut sekitar pukul 12.00 WIB.  Sementara  itu,  dalam  hal  ini,  pihak  PLN  Distribusi  Jawa  Barat  kemudian mengkonfirmasi melalui media sosial resminya bahwa sistem kelistrikan memang sedang gangguan.  Pihak  PLN  distribusi  Jawa  Barat  juga  menyampaikan  permohonan  maaf  atas ketidaknyamanannya  yang  disebabkan  oleh  gangguan  di  sistem  pembangkit  ( black  out ) tersebut.  Di  sisi  lain  berbagai  pihak  merasa  dirugikan  akibat  pemadaman  listrik  tanpa pemberitahuan ini.
1 Teuku Saiful Bahri Johan, Perkembangan Ilmu Negara Dalam Peradaban  Globalisasi Dunia , Ed.1,Cet.1, (Yogyakarta : Deepublish, Maret 2018), hlm. 18.
2 Widjaja, Gunawan & Ahmad Yani. Hukum tentang Perlindungan Konsumen , PT. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2001. Hlm. 19
Sebagai konsekuensi atas peristiwa ini PT PLN mendapatkan berbagai gugatan dari masyarkat.  Gugatan  dari  masyarakat  muncul  karena  kasus  pemadaman  listrik  tanpa peringatan  yang terjadi bulan Agustus 2019 dianggap telah merugikan masyarakat selaku konsumen. Salah satu gugatan class action muncul dari  Forum Advokat Muda Indonesia (FAMI) yang menuntut ganti rugi sebesar Rp 50 triliun. Gugatan class action dari FAMI ini sendiri  mengatasnamakan  ribuan  aduan  kerugian  dari  masyarakat  dampak  pemadaman listrik  tanpa  pemberitahuan  yang  dicoba  oleh  PT  PLN.  Gugatan  ini  pada  akhirnya  tidak berlanjut dan berakhir dengan diberikannya ganti rugi oleh PLN berupa kompensasi sebesar Rp 839,88 miliar kepada 21,98 juta pelanggan. 3
Sementara itu gugatan lain juga dilayang oleh JJ Rizal dan 2 anggota masyarakat lain yang merasa dirugikan karena puluhan ikan koi mereka mati akibat pemadaman listrik tanpa pemberitahuan dari PLN. Adapun dalam gugatan tersebut total permintaan ganti rugi  yang diminta adalah sebesar Rp 200 juta untuk ketiga pengusaha koi tersebut. Gugatan ini pada akhirnya ditolak  seluruhnya  oleh  PN  Jakarta  Selatan.  PLN  Jakarta  Selatan  berpandangan bahwa  dalam  Pasal  1365  KUH  Perdata  tergugat  tidak  bersifat  ilegal.  Dengan  demikian disimpulkan  bahwa  tidak  ada  kesalahan  dalam  perkara  yang  dibuat  oleh  PLN  sebagai tergugat, dan bahwa pasokan listrik sementara yang dihentikan pada hari Minggu, 4 Agustus 2019, tidak disangka selaku aksi melawan hukum karena tidak ada kelalaian yang disengaja maupun teknis. 4
Dalam hal ini peneliti menganalisis tinjauan yuridis terkait  kajian lebih lanjut guna menuntut hak perlindungan konsumen atas kerugian dan ketidaknyamanan yang disebabkan oleh pemadaman listrik tanpa pemberitahuan oleh PT PLN wilayah Jawa Barat. Tinjauan yuridis  ini  ditujukan  untuk  melihat  bagaimana  perlindungan  konsumen  dalam  kasus  ini, adakah  perbedaan  kasus  ini  dengan  kasus  sebelumnya,  apa  saja  faktor-faktor  yang dipertimbangkan di dalamnya, apakah respon pihak PLN wilayah Jabar sudah sesuai, Dan ada  tindakan  hukum yang dapat  diambil  dalam  hal  ini  untuk  menuntut  hak  perlindungan konsumen. Periset berusaha menganalisa peraturan perundang- undangan yang relevan serta terbaru dari ujung penglihatan yang lebih menyeluruh serta obyektif, ialah Pasal 4 Undang-
3 CNN  Indonesia.  2019.  Jabar  Paling  Banyak  Dapat  Kompensasi  Listrik  Padam.  Diakses  melalui https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190910170406-85-429171/jabar-paling-banyak-dapat- kompensasi-listrik-padam-pln pada tanggal 10 September 2020
4 Detik.com.  2019.  Hakim  Tolak  Gugatan  Warga  yang  Ikan  Koinya  Mati  karena  Listrik  Padam.  Diakses melalui https://news.detik.com/berita/d-4721225/hakim-tolak-gugatan-warga-yang-ikan-koinya-mati- karena-listrik-padam pada tanggal 18 September 2020
Chairunnas H & Sylvana Murni D.H : Perlindungan...
Undang  No  8  Tahun  1999  mengenai  Perlindungan  Konsumen  serta  Pasal  28  ayat  (1) Undang- Undang No 30 Tahun 2009 mengenai Ketenagalistrikan.
Dari  penjelasan  tersebut  peneliti  tertarik  untuk  meneliti  kesesuaian  peraturan perundang-undangan di daerah. Maka dari itu peneliti menciptakan judul penelitian tugas akhir  yang  berjudul  “PERLINDUNGAN  BAGI  KONSUMEN  PENGGUNA  LISTRIK AKIBAT PEMADAMAN TANPA PEMBERITAHUAN DI WILAYAH JAWA BARAT”.

## B. METODOLOGI PENELITIAN
Periset  memakai  tipe  riset  ini  sebagai  riset  hukum  normatif.  Tipe  riset  hukum normatif merupakan riset yang memakai pengenalan, penilaian serta analisa materi hukum penting  yang  berhubungan  dengan  riset.  Riset  yuridis  normatif  merupakan  riset  yang difokuskan pada penilaian hukum positif kepada pengertian standar ataupun norma. 5
Hukum yang digunakan dalam penyelidikan ini terutama bersifat primer, sekunder dan tersier. Undang-undang primer dicapai melalui kajian literasi hukum dan inventarisasi peraturan hukum pada lingkup penelitian, meliputi: (1) Undang-Undang No 8 Tahun 1999 mengenai  Proteksi  Pelanggan  serta  Undang-Undang  No  30  Tahun  2009  mengenai Ketenagalistrikan.  Hukum  Inferior  ialah  sesuatu  wujud  hukum  yang  dapat  menjelaskan hukum primer dan memantapkan persoalan hukum yang merupakan hukum primer, yaitu: (1)  Hasil  penelitian  dikemas  dengan  pasal  lunak  dan  tertulis  (2).  Salinan,  (3)  Buku  atau literatur penelitian dan (4) Pendapat ahli hukum. Sementara itu: (1) kamus hukum, (2) kamus besar bahasa Indonesia serta (3) ensiklopedia dipakai selaku materi hukum tersier.
Metode pencarian hukum yang dicoba dalam kategorisasi riset ini lewat riset pustaka yang berasal dari regulasi, buku, arsip sah, penerbitan serta temuan. Para peneliti melakukan analisis perpustakaan untuk memanfaatkan hukum yang dibutuhkan.
Metode  pendekatan  penelitian  ini  adalah  pendekatan  statuta  yang  menilai  hukum dalam bentuk negosiator dengan anggota resmi melalui aturan hukum positif. 6 Lebih lanjut, analisis  bahan  hukum  dilakukan  melalui  studi  dokumen  аkаn  diinventаrisаsi  dаn diidentifikаsi  untuk  selаnjutnyа  diаnаlisis  menggunаkаn  beberаpа  interpretаsi,  yаitu interpretаsi grаmаtikаl, teleologis, sistemаtis dаn аnаlogi.
5 Johnny Ibrаhim, Teori Metodelogi Penelitiаn Hukum Normаtif (Surаbаyа: Bаyumediа Publishing, 2006), hlm. 295.
6 Soerjono Soekаnto dаn Sri Mаmudji, Penelitiаn Hukum Normаtif; Suаtu Tinjаuаn Singkаt (Jаkаrtа: Rаjа Grаfindo Persаdа, 2011), hlm. 73.

## C. PEMBAHASAN
Perlindungan  Bagi  Konsumen  Pengguna  Listrik  akibat  Pemadaman  Tanpa Pemberitahuan Diwilayah Jawa Barat
Salah  satu  peran  negara  dalam  menciptakan  kesejahteraan  adalah  dengan menyediakan  energi  listrik  bagi  masyarakat  yangmana  di  Indonesia  peran  tersebut direalisasikan melalui perusahaan PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero). Hampir seluruh kebutuhan energi listrik sehari-hari masyarakat Indonesia didistribusikan dan dipenuhi oleh PT.  PLN  (Persero).  Namun,  di  sisi  lain,  pemberian  pelayanan  penyediaan  listrik  kepada masyarakat oleh PT  PLN dinilai masih belum optimal.  Selain pembangunan infrastruktur listrik yang belum optimal belum merata, masalah lain kemudian bertambah ketika terjadi pemadaman  listrik  mendadak  yang  menambah  rumit  masalah  energi  di  Indonesia.  Kasus pemadaman listrik sendiri menjadi masalah bagi PT PLN dan masuk dalam ranah perdata karena dinilai melanggar hak-hak konsumen.
Sejauh  ini,  tercatat  berkali-kali  kasus  pemadaman  listrik  terjadi  di  Indonesia  dan berkali-kali pula  dikaitkan dengan isu perlindungan konsumen. Banyak pula gugatan atas dasar  pelanggaran  hak  perlindungan  konsumen  dilayangkan  kepada  pihak  PLN  selaku penyedia  energi  listrik  atas  kasus-kasus  pemadaman  listrik  baik  itu  secara class  action maupun  secara  personal.  Sementara  itu  putusan  pengadilan  sangat  jarang  mengabulkan gugatan  semacam  itu  dengan  alasan  pemadaman  listrik  bukan  hal  yang  disengaja  atau merupakan kesalahan operasional dari pihak PLN sehingga tidak memenuhi termasuk dalam tindakan melawan hukum yang berakibat pada kerugian konsumen.
Kondisi  ini  jelas  tidak  bisa  dibiarkan  terus  menerus  dan  menjadi  polemik  yang seolah-olah  menempatkan  hukum  Indonesia  pada image yang  semu.  Untuk  itu,  peneliti merasa  perlu  melakukan  analisis  yuridis  terkait  hak  konsumen  dalam  transaksi  jual  beli pengadaan  tenaga  listrik  oleh  PT  PLN  dengan  masyarakat  agar  tercipta  keseimbangan perlindungan di mata hukum. Apabila tercapai keseimbangan perlindungan antara pelaku usaha  dan  konsumen,  maka  fungsi  hukum  akan  diperlihatkan  sebagai  alat  pengendali kehidupan  sosial  dengan  menyeimbangkan  kepentingan  sosial  atau  dengan  kata  lain keseimbangan perlindungan hukum bagi pelaku usaha dan konsumen tidak dapat dipisahkan. dan  regulasi  ada.  tentang  hubungan  hukum  antara  para  pihak. 7 Prinsip  ataupun  dasar independensi,  kesetaraan  serta  kebersamaan,  dasar  ataupun  dasar  independensi,  pada
7 Miru Ahmadi dan Yodo Sutarman, 2008. Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm 29
Chairunnas H & Sylvana Murni D.H : Perlindungan...
biasanya  jadi  dasar  untuk  ikatan  hukum  khalayak  serta  eksklusif;  subyek  hukum  leluasa melaksanakan  apapun  yang  mereka  mau,  dibatasi  oleh  kemauan  orang  lain  serta dipertahankan  oleh  tatanan  sosial. 8 Hal  inilah  yang  diharapkan  terwujud  dengan  adanya keseimbangan hukum termasuk dalam hal perlindungan hak konsumen terkait pemadaman listrik tanpa pemberitahuan.
Proteksi pelanggan ialah sebutan biasa yang dipakai buat melukiskan proteksi hukum pelanggan dalam usaha penuhi kebutuhannya kepada keadaan yang mudarat pelanggan itu sendiri. 9 Melindungi konsumen berarti melindungi seluruh masyarakat, memahami bahwa semua orang adalah konsumen. 10 Konsumen dalam hal ini dimaknai sebagai subyek hukum, sehingga  kepentingan  dan  keamanannya  harus  dilindungi  secara  hukum  dan  proses perlindungannya juga harus dipantau oleh penguasa. Dalam perihal ini produsen, agen, serta pedagang wajib waspada agar tidak merugikan konsumennya. Hal ini harus dipertimbangkan untuk memastikan bahwa produsen, pelapis, dan penjual bertanggung jawab jika konsumen dirugikan. 11
Data  mengenai  benda  serta/ataupun  pelayanan  ialah  keinginan  utama  untuk pelanggan. Pelanggan berkuasa mendapatkan data hal benda serta/ataupun pelayanan saat sebelum memakai pangkal dananya buat melaksanakan bisnis pelanggan yang berhubungan dengan  benda  serta  atau  ataupun  pelayanan. 12 Dalam  bisnis  pelanggan  ini  diharapkan terwujud  ikatan  hukum  antara  konsumen  dengan  pelaku  usaha  terkait  produk,  termasuk kejelasan  informasi  produk  /  jasa. 13 Informasi  ini  mencakup  ketersediaan  benda  ataupun pelayanan  pelanggan,  mutu  produk,  keamanan  produk,  persyaratan  harga,  dan  jaminan kualitas dan keandalan produk termasuk aksesibilitas purna jual, dan sebagainya. 14 Apalagi
8 Pieres Jhon dan Wiwik Sri Widiarty, 2007. Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen, Jakarta, Pelangi Cendekia.
9 Az.Nasution,  Hukum Perlindungan  Konsumen Suatu  Pengantar,  Cetakan  II.  Jakarta:  Diadit  Media,  2002, h.13
10 Arfan Setantoro; Fayreizha Destka Putri; Anisah Novitarani; dan Rinitami Njatrijani, Urgensi Perlindungan hukum Konsumen dan Penyelesaian Sengketa E-Commerce di Era Masyarakat Ekonomi  ASEAN, Jurnal Rechtsvinding Volume 7, Nomor 1, April 2018
11 Celina Tri Kristiayanti , Hukum Perlindungan Konsumen (Cet.III;Jakarta: Sinar Grafika, 2011), Hlm.22
12 Hanum Rahmaniar Helmi Eksistensi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Memutus Sengketa Konsumen Di Indonesia. Jurnal Hukum Acara Perdata (Adhaper), Vol.1,No.1 Januari-Juni 2015
13 Kurniawan,  Permasalahan  Dan  Kendala  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  Melalui  Badan  Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk). Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12 No. 1 Januari 2012
14 Dwi  Desi  Yayi  Tarina;  Sylvana  Murni  Deborah  Hutabarat;  Muthia  Sakti.  Implementation  of  Labeling Standards  for  Food  Packaging  Products  in  Indonesia.  International  Journal  of  Multicultural  and Multireligious Understanding (IJMMU), Vol. 6, Special Issue 1, February 2019.
ikatan pelanggan dengan pelakon upaya tidak dibatasi sekedar sebab bersumber pada akad bisnis, penjualan dan pembelian, tetapi karena seseorang bisa disebut konsumen. 15
Hal  itulah  yang  menjadi  fokus  utama  penelitian  ini.  Untuk  itu  dilakukan  analisis yuridis yang membahas secara komprehensif kasus pemadaman listrik tanpa pemberitahuan agar mendapatkan kejelasan di mata hukum. Analisis yuridis tersebut harus didasarkan dari berbagai disiplin pemahaman berbagai peraturan terutama terkait perlindungan konsumen dan terkait ketenagalistrikan.
Berdasarkan hasil wawancara kepada Muhammad Khadafi selaku Pelaksana Tugas Manajer Sub Bidang Perncanaan Pola Operasi dan Pemeliharaan Sistem  Distribusi di PT PLN (Persero), diketahui bahwa pemadaman listrik yang berlangsung di area Banten, DKI Jakarta serta Jawa Barat yang berdampak besar dan luas pernah terjadi pada bulan Agustus 2019  lalu.  Hal  ini  disebabkan  terjadinya  gangguan pada  saluran  transmisi  Saluran  Udara Tegangan Extra Tinggi (Sutet) 500 kV. Faktor penyebabnya yaitu dari sisi Eksternal yaitu Pohon Sengon mengenai Sutet sehingga menyebabkan terputusnya aliran listrik pada saluran transmisi. Saluran transmisi Sutet ini menghubungkan Pembangkit listrik berkapasitas besar dengan pusat beban, sehingga dengan adanya gangguan dan aliran pasokan listrik terputus maka berdampak kepada pemadaman luas dan membutuhkan waktu pemulihan yang cukup lama. 16 Keterangan  narasumber  tersebut  juga  sesuai  dengan  laporan  dari  Polri  yang menyebutkan  bahwa  pemadaman  listrik  terjadi  disebabkan  karena  adanya  gangguan transmisi  Sutet  500kV. 17 Dari  temuan  tersebut  dapat  diketahui  bahwa  pemadaman  listrik yang berlangsung di area Banten, DKI Jakarta, serta Jawa Barat yang pada bulan Agustus 2019 bukan disebabkan oleh kelalaian ataupun kesalahan teknis dari pihak PLN.
Di sisi lain, gugatan dari masyarakat masih saja ada karena kasus pemadaman listrik tanpa  peringatan  yang  terjadi  bulan  Agustus  2019  dianggap  telah  merugikan  masyarakat selaku  konsumen.  Salah  satunya  adalah  gugatan class  action dari  Forum  Advokat  Muda Indonesia (FAMI) yang menuntut ganti rugi sebesar Rp 50 triliun. Gugatan class action dari FAMI  ini  sendiri  mengatasnamakan  ribuan  aduan  kerugian  dari  masyarakat  akibat pemadaman  listrik  tana  pemberitahuan  yang  dilakukan  oleh  PT  PLN .  Gugatan  ini  pada
15 Siahaan N.H.T, 2005. Hukum Konsumen Perlindungan Konsumen Dan Tanggung Jawab Produk, Jakarta, Pantai Rei, 2005 hlm 22-24
16 Wawancara terhadap Muhammad Khadafi selaku Pelaksana Tugas Manajer Sub Bidang Perncanaan Pola Operasi dan Pemeliharaan Sistem Distribusi di PT PLN (Persero) pada tanggal 07 September 2020.
17 CNN  Indonesia.  2019.  Polri  Klaim  Sudah  Selesaikan  Investigasi  Kasus  Listrik  Padam.  Diakses  melalui https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190917174353-12-431300/polri-klaim-sudah-selesaikan- investigasi-kasus-listrik-padam pada tanggal 10 September 2020
Chairunnas H & Sylvana Murni D.H : Perlindungan...
akhirnya  tidak  berlanjut  dan  berakhir  dengan  diberikannya  ganti  rugi  oleh  PLN  berupa kompensasi sebesar Rp 839,88 miliar kepada 21,98 juta pelanggan. 18
Sementara itu gugatan lain secara personal juga dilayang kepada PT PLN yakni oleh JJ  Rizal  dan  2  anggota  masyarakat  lain  yang  merasa  dirugikan  karena  puluhan  ikan  koi mereka  mati  akibat  pemadaman  listrik  tanpa  pemberitahuan  dari  PLN.  Adapun  dalam gugatan tersebut total permintaan ganti rugi yang diminta adalah sebesar Rp 200 juta untuk ketiga pengusaha koi tersebut. Gugatan ini pada akhirnya ditolak seluruhnya oleh PN Jakarta Selatan. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan bahwa terdakwa dalam Pasal 1365 KUH  Perdata  tidak  melawan  hukum.  Dengan  demikian,  PLN  sebagai  tergugat  tidak melakukan kesalahan dan penghentian sementara pasokan listrik pada Minggu 4 Agustus 2019  tidak  dianggap  sebagai  perbuatan  melawan hukum  karena  terjadi  pemadaman yang disengaja. 19
Kajian analisis dimulai dalam penelitian hukum ini dengan menganalisis  hak serta peranan tiap-tiap pihak. Analisa hak serta peranan tiap-tiap pihak dilihat oleh stakeholders, yaitu  PLN  sebagai  pelaku  korporasi  dan  masyarakat  sebagai  konsumen.  Dalam  konteks kegiatan perusahaan hendak mencuat perdagangan, hak serta peranan antara pedagang serta konsumen  yang  pastinya  wajib  dipadati  oleh  para  pihak. 20 Hal  ini  berlaku  pula  dalam konteks aktivitas jual beli energi lirtrik. Namun, pada pelaksanaan perjanjian jual beli listrik di lapangan, jika pada proses pelayanannya terjadi pemadaman listrik  seringkali dianggap sebagai kerugian yang dialami oleh pelanggan. Dalam hal ini, PT PLN (Persero) dianggap sebagai pelaku usaha yang melanggar hak konsumen sebagaimana diatur  dalam Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  yaitu  Pasal  4  (1)  yang mengatur  tentang  hak  konsumen  untuk  mendapatkan  kenyamanan.  keamanan  dan keselamatan. Jasa dan / atau barang. Dengan adanya pemadaman listrik tanpa pemberitahuan yang  terjadi  maka  dapat  dikatakan  bahwa  PT  PLN  sebagai  pelaku  usaha  telah  gagal memberikan kenyamanan pelayanan pengadaan energi listrik bagi konsumen. Dalam hal ini, PT PLN juga dianggap melanggar kewajiban pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal
18 CNN  Indonesia.  2019.  Jabar  Paling  Banyak  Dapat  Kompensasi  Listrik  Padam.  Diakses  melalui https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190910170406-85-429171/jabar-paling-banyak-dapat- kompensasi-listrik-padam-pln pada tanggal 10 September 2020
19 Detik.com.  2019.  Hakim  Tolak  Gugatan  Warga  yang  Ikan  Koinya  Mati  karena  Listrik  Padam.  Diakses melalui https://news.detik.com/berita/d-4721225/hakim-tolak-gugatan-warga-yang-ikan-koinya-mati- karena-listrik-padam pada tanggal 18 September 2020
20 Ronny  Indrawan,  Pemidanaan  Sebagai  Ultimum  Remidium  Dalam  Memberikan  Perlindungan  Hukum Terhadap Hak-Hak Konsumen Pada Suatu Transaksi Elektronik, Jurnal ESENSI HUKUM, Vol. 1 No. 1, 2019, hlm. 40-50
7b  UUPK,  yang  melaporkan  kalau  peranan  pelakon  upaya  wajib  membagikan  data  yang betul, nyata serta jujur hal situasi serta penjagaan. benda serta atau ataupun pelayanan dan membagikan  uraian  pemakaian,  remediasi,  serta  perawatan.  Pada  poin  ini,  Tindakan pemadaman listrik tanpa pemberitahuan dianggap sebagai kelalaian PT PLN sebagai pelaku usaha dalam berikan uraian pemakaian, koreksi serta perawatan.
Dalam hal terjadi pelanggaran tersebut, PT PLN bertanggung jawab sebagai pelaku usaha  memberikan  ganti  rugi  begitu  juga  diatur  dalam  Pasal  19  (1)  UUPK  yang  menata kepada  pelakon  upaya  buat  membagikan  ubah  cedera  atas kehancuran,  kontaminasi  serta atau ataupun kehilangan kepada pengguna atas konsumsi barang. dan / atau jasa pembuatan atau  perdagangan.  Hal  tersebut  juga  menjadi  dasar  pengajuan  tuntutan  dari  beberapa konsumen  yang  dirugikan  kepada  PT  PLN  (Persero)  atas  kasus  pemadaman  listrik  tanpa pemberitahuan yang dianggap merugikan konsumen. Tanggung jawab pelaku usaha dalam hal ini bertumpu pada Kewajiban Kontraktual, yaitu pertanggungjawaban atas kesepakatan antara pelaku usaha dengan konsumen dalam rangka konsumsi barang yang dihasilkannya. Atau gunakan layanan yang disediakannya. 21
Dilihat dari perspektif hukum ketenagalistrikan, PT. PLN berstatus pemegang listrik. Pemegang tenaga listrik yang dimaksud adalah kewenangan pemerintah bagi  badan usaha kepunyaan negeri yang cuma bekerja menyelenggarakan upaya penyediaan daya listrik buat kebutuhan lazim dan diserahi tugas menyelenggarakan usaha penunjang ketenagalistrikan. Hal  tersebut  sesuai  dengan  UU  30  Tahun 2009  Pasal  28 ayat  (1)  yang  menata  mengenai peranan  pemegang  daya  listrik  yang  bersuara  "Pemegang  Izin  Usaha  Penyediaan  Daya Listrik harus sediakan daya listrik yang penuhi standar kualitas serta kehandalan yang legal". Pemadaman listrik mendadak di wilayah Jawa Barat, di sisi lain, mengindikasikan adanya pelanggaran  PT  PLN  dalam  penyediaan  listrik  yang  memenuhi  standar  kualitas  dan keandalan yang berlaku sesuai dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009.
Dalam hal ini, kasus pemadaman listrik tanpa pemberitahuan yang terjadi Agustus 2019 di wilayah Jawa Barat juga menunjukkan pelanggaran tanggung jawab PT PLN sebagai penyedia  layanan  ketenagalistrikan  berdasarkan  berbagai  peraturan  perundang-undangan lainnya.  Peraturan  Pemerintah  No  3  Tahun  2005  mengenai  Pergantian  atas  Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1989 mengenai Penyediaan serta Pemakaian Daya Listrik lebih
21 Muthia  Sakti,  Dwi  Aryanti R,  Yuliana  Yuli  W,  Perlindungan  Konsumen  Terhadap  Beredarnya  Makanan Tidak Bersertifikat Halal, Jurnal Yuridis Vol.2 No. 1 Juni 2015 : 62-77
Chairunnas H & Sylvana Murni D.H : Perlindungan...
lanjut  menerangkan  peranan  PT.  PLN  (Persero)  melaporkan  kalau  "daya  listrik  yang diadakan buat kebutuhan biasa wajib diadakan dengan mutu serta kehandalan yang bagus". Kemudian, juga berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Pasal 21 (1), yang menyebutkan bahwa pemegang Izin Usaha  Penyediaan  Tenaga  Listrik  wajib  menyediakan  tenaga  listrik  berkelanjutan  yang memenuhi standar kualitas dan keandalan tenaga listrik. Sedangkan komunitas sebagai klien PT. PLN dan pengguna jasa kelistrikan berhak sebagai konsumen untuk mendapatkan listrik dalam kondisi baik secara terus menerus. 22 Kalaupun ada gangguan, pelanggan tetap berhak mendapatkan  layanan  perbaikan  atas  gangguan  pasokan  listrik  atau  penyimpangan  dari kualitas pasokan listrik. 23
Selain itu, PT PLN juga berkewajiban selaku pemegang izin usaha penyediaan daya listrik buat memberikan informasi tentang pemadaman atau gangguan pasokan listrik kepada konsumen.  Hal  ini  sesuai  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  14  Tahun  2012  tentang Kegiatan  Usaha  Penyediaan  Tenaga  Listrik  Pasal  21  ayat  (3)  yang  menyatakan  bahwa pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik wajib memberitahukan kepada konsumen tentang adanya pemadaman listrik sementara paling lambat 24 jam. beberapa jam sebelum catu daya sementara mati. Notifikasi sebagai salah satu bentuk informasi merupakan salah satu hal terpenting untuk warga ataupun pelanggan yang menyambut produk serta pelayanan tidak cuma dari pelakon usaha. Data dari bermacam pangkal terpercaya yang lain juga dapat dilihat dan dimintai pertanggungjawaban sehingga pada akhirnya konsumen tidak dirugikan secara  materil  dan  materil  serta  tetap  terjaga  keselamatan  dan  kesehatan  konsumen  saat mengkonsumsi  atau  menggunakan  suatu  produk. 24 Informasi  publik  mengenai  isi  dan kualitas barang atau jasa yang mereka beli sudah benar, lengkap dan jelas. 25 Dalam kasus ini,  informasi  produk  yang  gagal  diberikan  oleh  PT  PLN  selaku  penyedia  energi  listrik negara adalah informasi terkait gangguan berupa pemadaman listrik yang terjadi.
22 Sudaryatmo, Masalah Perlindungan Konsumen di Indonesia, Cetakan Pertama, Bandung: Penerbit PT. Citrya Aditya Bakti, 1996, hal.51.
23 Wahyu Simon Tampubolon, Perlindungan Konsumen Terhadap Pembelian Barang melalui Media Jual Beli Online Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 07. No. 2, 2019, Hal. 98- 108
24 I Wayan Gede Asmara*, I Nyoman Sujana dan Ni Made Puspasutari, Perlindungan Hukum terhadap Hak Konsumen Atas Informasi Produk Import, Jurnal Analogi Hukum, Volume 1, Nomor 1, 2019
25 Alfina Julita Noor Asriani, Krisnhoe Kartika W, dan Agus Mardianto, Perlindungan Hukum Pada Konsumen Atas Pelaku Usaha Yang Tidak Mencantumkan Label pada Produk Gula Pasir Import Berdasarkan Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen  (Studi  Putusan  Nomor 310/Pid.Sus/2015/PN.Mpw), Jurnal S.L.R Vol.2 (No.2) : 444-455
Jika terjadi pemadaman listrik di wilayah Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat pada Agustus 2019, undang-undang nomor 30 tahun 2009 dilanggar dalam Pasal 28 ayat (1) sebab tidak  sanggup  membagikan  jasa  yang  terbaik  pada  pelanggan  serta  warga.  Selain  itu, pemadaman listrik yang tiba-tiba ini juga dianggap melanggar Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Pasal 29 (1) (b) karena PLN juga dianggap pemilik usaha ketenagalistrikan telah gagal  memasok  energi  secara  konstan  dengan  kualitas  dan  keandalan  yang  baik.  Artinya dalam  hal  ini  pemadaman  listrik  tanpa  pemberitahuan  termasuk  dalmam  pelanggaran kewajiban  PLN  selaku  pelaku  usaha  dan  melanggar  hak  yang  seharusnya  diperoleh konsumen. Adanya unsur tanpa pemberitahuan dalam kasus pemadaman di wilayah Jawa Barat pada Agustus 2019 juga menjadi salah satu pertimbangan lain yang memberatkan PLN dalam kelalaian mereka dalam menjalankan tugas sebagai pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik. Berdasarkan temuan tersebut dapat dikatakan bahwa pemadaman listrik tanpa pemberitahuan  oleh  PLN  dianggap  sebagai  pelanggaran  pelaksanaan  kewajiban  PLN terutama  pasal  29  ayat  (1)  UU  Nomor  30  tahun  2009  tentang  ketenagalistrikan  dan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen berdasarkan pasal 4 UU Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.
Di sisi lain, terdapat pertimbangan-pertimbangan lain yang perlu diperdalam dalam memahami  kasus  pemadaman  listrik  tanpa  pemberitahuan  oleh  PLN.  Pertimbangan  ini jugalah  yang  sering  digunakan  dalam  sidang  gugatan  pemadaman  listrik  tanpa pemberitahuan.  Dalam  hal  ini  UU  Ketenagalistrikan  Pasal  29  (1)  e  yang  mengacu  pada pengertian kasus pemadaman listrik bahwa konsumen sebenarnya berhak atas kompensasi pemadaman.  Namun  pasal  ini  mengacu  pada  pemadaman  listrik  yang  terjalin  sebab kekeliruan serta/ataupun kelengahan dalam pengoperasian pemegang izin penyediaan daya listrik  cocok  dengan  determinasi  yang  tertera  dalam  akad  jual  beli.  Sementara  kasus pemadaman listrik tidak selalu terjadi akibat kelalaian ataupun kesengajaan operasional.
Dalam  hal  ini,  perlu  dipahami  bahwa  pemadaman  tiba-tiba  merupakan  fenomena force  majeure  atau  overmacht,  atau  situasi  koersif  di  luar  niat  PLN.  Dalam  konsep  ini, penggugat  tidak  hanya  merasakan  efek  pemadaman  listrik,  tetapi  juga  tergugat  PLN. Kekuatan utama atau overmatch adalah konsep  hukum perdata serta diakui selaku negara hukum.  Mochtar  Kusumaatmadja  melaporkan  force  majeure  bisa  dikira  selaku  alibi  buat
Chairunnas H & Sylvana Murni D.H : Perlindungan...
tidak penuhi peranan yang mencuat dari lenyapnya atau lenyapnya barang ataupun tujuan yang sudah disetujui. 26
Adanya klausa force majeure dalam kasus pemadaman listrik tanpa pemberitahuan ini  menyebabkan  gugatan  perdata  atas  peristiwa  tersebut  ditolak. Force majeure sendiri dipahami  sebagai  kondisi  memforsir  serta  biasanya  tertuju  kepada  sesuatu  insiden  yang terletak di luar capaian orang buat menjauh dari insiden itu  sehingga akibat dari tindakan tersebut  tidak  dianggap  sebagai  pelanggaran  baik  secara  perdata  maupun  pidana. Pertimbangan klausa force majeure ini juga lah yang menyebabkan gugatan perdata terhadap kasus pemadaman listrik tanpa pemberitahuan selama ini ditolak oleh pengadilan. Misalnya gugatan class action kasus pemadaman listrik tanpa pemberitahuan yang terjadi di Lampung hingga  gugatan  ganti  rugi  ikan  Koi  akibat  pemadaman  listrik  tanpa  pemberitahuan  yang terjadi di Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat.
Dalam permasalahan pemadaman listrik yang terjalin di area Banten, DKI Jakarta, serta  Jawa  Barat  yang  pada  bulan  Agustus  2019,  dijelaskan  bahwa  penyebab  terjadinya pemadaman listrik tanpa pemberitahuan ini adalah faktor eksternal. Factor eksternal tersebut adalah  faktor  alam  yang  melibatkan  pohon  Sengon  hingga  mengenai  Sutet  sehingga menyebabkan  terputusnya  aliran  listrik  pada  saluran  transmisi  yang  menghubungkan pembangkit  listrik  berkapasitas  besar  dengan  pusat  beban,  sehingga  dengan  adanya gangguan dan aliran pasokan listrik terputus maka berdampak kepada pemadaman luas dan membutuhkan waktu pemulihan yang cukup lama. Dalam hal ini, kasus pemadaman listrik di area Banten, DKI Jakarta, serta Jawa Barat yang pada bulan Agustus 2019 tidak terbukti memiliki unsur kelalaian ataupun kesengajaan operasional sehingga dianggap sebagai kasus force majeure dan mau tidak mau harus dimaklumi semua pihak.
Tanggungjawab PT PLN (Persero) sebagai  Pelaku Usaha Pengadaan Listrik Negara terhadap  Pemadaman  Listrik  Tanpa  Pemberitahuan  yang  Terjadi  di  wilayah  Jawa Barat
Produsen atau pelakon usaha ialah salah satu bagian yang bertanggung jawab  atas tercapainya kesejahteraan perseorangan, khususnya yang berkaitan dengan kegiatan usaha,
26 Desy  Ary  Setyawati,  Dahlan,  M.  Nur  Rasyid.  PERLINDUNGAN  BAGI  HAK  KONSUMEN  DAN TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA DALAM PERJANJIAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. Syiah Kuala Law Journal : Vol. 1, No.3 Desember 2017
khususnya  perdagangan. 27 Peraturan  perundang-undangan  yang  berbeda  karenanya membebankan beberapa hak serta peranan dan keadaan yang jadi tanggung jawab penciptaan atau pelakon upaya. 28 Produsen / pelaku usaha bertanggung jawab secara hukum atas segala kesalahan  yang  dilakukannya  dalam  melaksanakan  kewajiban  tersebut.  Produsen  / perusahaan dapat dituntut karena kelalaian dalam memenuhi kewajiban tersebut. 29
Konsep tanggung jawab merupakan suatu kewajiban, maka perihal keandalan dan kualitas barang merupakan tanggung jawab produsen atau pelaku usaha. 30 Oleh karena itu, pelaku  korporasi  harus  menanggung  segala  kerugian  yang  diderita  konsumen  yang menyelenggarakan  transaksi  penjualan  dan  akuisisi. 31 Dalam  kasus  pemadaman  listrik (Black Out) yang terjadi di wilayah Jawa Barat yang pada bulan Agustus 2019, PLN tetap mengambil  langkah  pemberian  ganti  rugi  terhadap  masyarakat  selaku  konsumen.  Dalam kasus ini PLN memberikan ganti rugi berupa kompensasi sebesar Rp 839,88 miliar kepada 21,98 juta pelanggan. 32 Langkah ini perlu dipahami sebagai langkah positif dari PLN guna menjaga  kredibilitas  mereka  sebagai  pelaku  usaha  yang  bertanggungjawab  terhadap ketidaknyamanan  konsumennya  meskipun  secara  hukum  pemadaman  listrik  tanpa pemberitahuan tersebut tidak termasuk dalam bentuk pelanggaran hukum.
Meskipun tidak terbukti melakukan pelanggaran hukum, PLN selaku pelaku usaha dan  pemegang  kuasa  pendistribusian  energi  listrik  nasional  memang  memiliki tanggungjawab  moril  atas  ketidaknyamanan  dan  kerugian  masyarakat  akibat  pemadaman listrik  tanpa  pemberitahuan  tersebut.  PLN  selayaknya  melakukan  pendataan  terhadap masyarakat  yang  mengalami  kerugian agar  dapat  terlaksananya kompensasi  sebagaimana diatur dalam PERMEN ESDM Nomor 27 tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan Dan Biaya Yanng Terkait Dengan Penyaluran Tenaga Listrik Oleh PT PLN (Persero)
27 Ni Putu Lisna Yunita I Gede Putra Ariana. (2016). Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Produk Impor Yang  Tidak  Berlabel  Bahasa  Indonesia  Ditinjau  Dari  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang Perlindungan Konsumen, Jurnal Kertha Wicara. Vol 5. No 3.
28 Harry  Purwanto,  Keberadaan  Asas  Rebus  Sic  Stantibus  Dalam  Perjanjian  Internasional,  Jurnal  Mimbar Hukum Edisi Khusus, November 2011, hlm. 115.
29 Marcella Agustia Lestari, Andriyanto Adhi Nugroho, Tanggungjawab Angkutan Online terhadap Kehilangan Barang Konsumen, Jurnal Yuridis Vol. 6 No. 1, Juni 2019 : 112 - 131
30 Marianus  Gaharpung,  Perlindungan  Hukum  bagi  Konsumen  Korban  atas Tindakan  Pelaku  Usaha,  Jurnal Yustika Vol 3, 1 Juli 2000.
31 Marcella Agustia Lestari, Andriyanto Adhi Nugroho, Tanggungjawab Angkutan Online terhadap Kehilangan Barang Konsumen, Jurnal Yuridis Vol. 6 No. 1, Juni 2019 : 112 - 131
32 CNN  Indonesia.  2019.  Jabar  Paling  Banyak  Dapat  Kompensasi  Listrik  Padam.  Diakses  melalui https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190910170406-85-429171/jabar-paling-banyak-dapat- kompensasi-listrik-padam-pln pada tanggal 10 September 2020
Chairunnas H & Sylvana Murni D.H : Perlindungan...
Dalam  hal  ini,  pertanggungjawaban  atas  kerusakan  berarti  menormalkan  atau memulihkan kondisi yang rusak (tidak diimbangi karena distribusi benda ataupun pelayanan yang tidak penuhi impian pelanggan). Perihal ini legal buat produk yang mudarat pelanggan semacam kehilangan badaniah ataupun kehilangan diri (sakit, cacat, apalagi kematian). 33 Yang berakaitan dengan tanggung-jawab dari pelaku usaha tercantum pada Pasal 19 ayat (1) UUPK, yang berbunyi :
“Pelakon  usaha  bertanggung  jawab  buat  membagikan  imbalan  pada  pelanggan  atas kehancuran, kontaminasi, serta atau ataupun kehilangan yang diakibatkan oleh benda serta pelayanan yang dibuat ataupun diperdagangkan.”
Dalam Pasal 19 ayat (2) dinyatakan :
“Dalam wujud pengembalian duit ataupun penukaran benda serta pelayanan yang nilainya serupa ataupun sebanding, ataupun pemberian pemeliharaan kesehatan serta atau ataupun bantuan cocok dengan determinasi peraturan perundang- undangan yang legal, bantuan bisa berbentuk bantuan begitu juga diartikan pada ayat (1).”
Sebelum adanya Pasal 19 (1) dan (2), Peraturan Pertambangan dan Energi No. 02 sudah ada. P/451/M.PE/1991, Pasal 3 (1) Huruf e: “PLN memberikan kompensasi berupa pengurangan  jika  distribusi  tenaga  listrik  diputus  sementara  sampai  dengan  3  x  24  jam, dengan ketentuan peraturan pelaksanaannya berlaku tunduk pada ketentuan Pengusaha dan disahkan oleh Direktur Jenderal menteri energi dan pertambangan.
Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  kasus  pemadaman  listrik  tanpa pemberitahuan  yang  terjadi  di  wilayah  Jawa  Barat  yang  pada  bulan  Agustus  2019  tidak termasuk perbuatan melanggar hukum, tapi upaya pemberian ganti rugi berupa kompensasi kepada pelanggan PLN dinilai merupakan langkah penyelesaian masalah yang positif.

## D. KESIMPULAN
Berdasarkan perlindungan bagi konsumen pengguna listrik akibat pemadaman tanpa pemberitahuan  diwilayah  Jawa  Barat  yaitu  konsumen  berhak  memperoleh  ubah  cedera begitu  juga  tertera  dalam  UUPK  Pasal  19  ayat  (1).  Selain  itu  menurut  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Pasal 28 ayat (1) bahwa konsumen tidak diberikan pelayanan yang baik oleh PT PLN. Selanjutnya menurut Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2012 tentang
33 Herlin Setiani dan Muhammad Taufiq, Perlindungan Konsumen Atas Barang Tidak Sesuai dengan Perjanjian dalam  Perdagangan  Elektronik  Ddikaitkan  dengan  Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik, Jurnal Living Law, Vol. 10, No. 2, 2018 hlm. 114-127

## POSITUM, Vol.5, No.2, Desember 2020
Kegiatan  Usaha  Penyediaan  Tenaga  Listrik  Pasal  21  ayat  (3)  yang  menyatakan  bahwa konsumen seharusnya mendapatkan informasi pemadaman listrik sementara setidaknya 24 jam sebelum pemadaman terjadi. Artinya dalam hal ini kedua UU dan Peraturan Pemerintah ini selaras dan mendukung bahwa PT PLN (Persero) harus memberikan hak-hak konsumen atas  pemadaman  listrik  tersebut  dengan  pemberian  kompensasi  kepada  konsumen  yang dirugikan  karena  melakukan  pemadaman  dengan  tidak  adanya  pemberitahuan  24  jam sebelum penghentian listrik sementara. Walaupun pengadilan memutuskan bahwa kasus ini dinilai  sebagai  tindakan  overmatch  yang  menyebabkan  klausa  force  majeure  maka  PLN dinyatakan  tidak  bersalah  dalam  kejadian  pemadaman  tersebut,  namun  PT  PLN  tetap memperhatikan hak hak konsumen yang telah dirugikan karena terjadinya pemadaman ini.
Berdasarkan tanggungjawab PT PLN (Persero) sebagai pelaku usaha listrik negara terhadap pemadaman listrik tanpa pemberitahuan yang terjadi di wilayah Jawa Barat yaitu dalam tercantum dalam UUPK Pasal 19 ayat 1 bahwa konsumen mendapatkan ganti rugi yang  dimana  PLN  tetap  mengambil  langkah  untuk  memberikan  kompensasi  terhadap konsumen  walaupun  tidak  dinyatakan  bersalah.  Selanjutnya  dalam  UU  Ketenagalistrikan Pasal  29  ayat  1  huruf  e  bahwa  dalam  hal  ini  konsumen  telah  mendapatkan  haknya  yaitu berupa kompensasi yang di berikan PT PLN sebagai pertanggung jawaban atas pemadaman listrik. Dan dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 27 Tahun 2017 dalam hal ini konsumen juga telah mendapatkan ganti rugi berupa kompensasi yang diberikan PT PLN. Dalam kasus ini  konsumen  mendapatkan  kompensasi  sebesar  Rp  839,88  miliar  kepada  21,98  juta pelanggan. Upaya pemberian ganti rugi berupa kompensasi kepada pelanggan PLN dinilai merupakan langkah penyelesaian masalah yang positif. Dalam hal ini, PLN selaku pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik menunjukkan itikad baik dan bertanggung jawab dalam menyikapi kasus pemadaman listrik tanpa pemberitahuan.
Chairunnas H & Sylvana Murni D.H : Perlindungan...

## DAFTAR PUSTAKA

## Peraturan Perundang-Undangan
Republik Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun  1999,  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1999  Nomor  42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.
Republik Indonesia, Undang-Undang Ketenagalistrikan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052.
Republik Indonesia,  Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI No. 27 Tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang Terkait Dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).
Republik  Indonesia,  Peraturan  Menteri  Pertambangan  dan  Energi  RI  Nomor  :  02. P/451/M.PE/1991  tanggal  26  April  1991  tentang  Hubungan  Pemegang  Kuasa Usaha  Ketenagalistrikan  dan  Pemegang  Izin  Usaha  Ketenagalistrikan  untuk Kepentingan Umum dengan Masyarakat.
Republik  Indonesia,  Peraturan  Pemerintah  No.  3  tahun  2005  tentang  Perubahan  atas Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1989 Tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga  Listrik,  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2005  Nomor  5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4469.
Republik  Indonesia,  Peraturan  Pemerintah  No.  14  tahun  2012  tentang  Kegiatan  Usaha Penyedia Tenaga, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281.

## Buku
Ahmadi, Miru, dan Sutarman, Yodo. 2004. Hukum Perlindungan Konsumen . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Az.Nasution.  2002. Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar ,  Cet.II.  Jakarta: Diadit Media. Hlm.13
Ibrаhim,  Johnny.  2006. Teori  Metodologi  Penelitiаn  Hukum  Normаtif .  Surаbаyа  : Bаyumediа Publishing.
Johan,  Teuku  Saiful  Bahri.  2018. Perkembangan  Ilmu  Negara  Dalam  Peradaban Globalisasi Dunia. Yogyakarta : Deepublish.
John, Pieris., dan Wifiarty, Wiwik Sri. 2007. Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen.
Jakarta: Pelangi Cendekia.
Kristiayanti,  Celina  Tri.  2011. Hukum Perlindungan Konsumen ,  Cet.III.  Jakarta:  Sinar Grafika.
Siahaan N.H.T, 2005. Hukum Konsumen Perlindungan Konsumen Dan Tanggung Jawab Produk , Jakarta: Pantai Rei.
Soekаnto, Soerjono., dаn Mаmudji, Sri. 2011. Penelitiаn Hukum Normаtif; Suаtu Tinjаuаn Singkаt . Jаkаrtа: Rаjа Grаfindo Persаdа.
Sudaryatmo,  1996. Masalah Perlindungan Konsumen  di  Indonesia, Cetakan  Pertama, Bandung: Penerbit PT. Citrya Aditya Bakti.
Widjaja,  Gunawan  &  Ahmad  Yani.  2001. Hukum  tentang  Perlindungan  Konsumen, PT. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

## Karya Ilmiah
Alfina Julita Noor Asriani, Krisnhoe Kartika W, dan Agus Mardianto, Perlindungan Hukum Pada  Konsumen  Atas  Pelaku  Usaha  Yang  Tidak  Mencantumkan  Label  pada Produk Gula Pasir Import Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2015/PN.Mpw), Jurnal S.L.R Vol.2 (No.2) : 444-455
Arfan  Setantoro;  Fayreizha  Destka  Putri;  Anisah  Novitarani;  dan  Rinitami  Njatrijani, Urgensi  Perlindungan  hukum  Konsumen  dan  Penyelesaian  Sengketa  E- Commerce di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN, Jurnal Rechtsvinding Volume 7, Nomor 1, April 2018
Dwi Desi Yayi Tarina; Sylvana Murni Deborah Hutabarat; Muthia Sakti. Implementation of Labeling  Standards  for  Food  Packaging  Products  in  Indonesia.  International Journal  of  Multicultural  and  Multireligious  Understanding  (IJMMU),  Vol.  6, Special Issue 1, February 2019. Hlm 1-20.
Desy  Ary  Setyawati,  Dahlan,  M.  Nur  Rasyid.  PERLINDUNGAN  BAGI  HAK KONSUMEN  DAN  TANGGUNG  JAWAB  PELAKU  USAHA  DALAM PERJANJIAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. Syiah Kuala Law Journal : Vol. 1, No.3 Desember 2017
Harry  Purwanto,  Keberadaan  Asas  Rebus  Sic  Stantibus  Dalam  Perjanjian  Internasional, Jurnal Mimbar Hukum Edisi Khusus, November 2011
Gabriela  Patricia  Andrea,  “Perlindungan  Konsumen  Dalam  Pemadaman  Listrik  Sepihak Oleh  PT.  PLN  (Persero)”, Lex  Crimen, Vol.  V/No.  6/Ags/2016,  Manado  : Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi
Hanum  Rahmaniar  Helmi  Eksistensi  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  Dalam Memutus  Sengketa  Konsumen  Di  Indonesia.  Jurnal  Hukum  Acara  Perdata (Adhaper), Vol.1,No.1 Januari-Juni 2015
Herlin Setiani dan Muhammad Taufiq, Perlindungan Konsumen Atas Barang Tidak Sesuai dengan  Perjanjian  dalam  Perdagangan  Elektronik  Ddikaitkan dengan  Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Jurnal Living Law, Vol. 10, No. 2, 2018 hlm. 114-127
I Wayan Gede Asmara, I Nyoman Sujana dan Ni Made Puspasutari, Perlindungan Huk um terhadap Hak Konsumen Atas Informasi Produk Import, Jurnal Analogi Hukum,
Chairunnas H & Sylvana Murni D.H : Perlindungan...
Volume 1, Nomor 1, 2019Marcella Agustia Lestari, Andriyanto Adhi Nugroho, Tanggungjawab  Angkutan  Online  terhadap  Kehilangan  Barang  Konsumen, Jurnal Yuridis Vol. 6 No. 1, Juni 2019, Hlm 112 – 131
Kurniawan, Permasalahan Dan Kendala Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk). Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12 No. 1 Januari 2012
Marianus Gaharpung, Perlindungan Hukum bagi Konsumen Korban atas Tindakan Pelaku Usaha, Jurnal Yustika Vol 3, 1 Juli 2000.
Muthia  Sakti,  Dwi  Aryanti  R,  Yuliana  Yuli  W,  Perlindungan  Konsumen  Terhadap Beredarnya Makanan Tidak Bersertifikat Halal, Jurnal Yuridis Vol.2 No. 1 Juni 2015 : 62-77
Ni Putu Lisna Yunita I Gede Putra Ariana. (2016). Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Produk  Impor  Yang  Tidak  Berlabel  Bahasa  Indonesia  Ditinjau  Dari  Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Jurnal Kertha Wicara. Vol 5. No 3.
Rivia Nugraheni, Bambang Eko Turisno, Suradi, “Perlindungan Konsumen Listrik PT. PLN (Persero)  Terhadap  Harga  Listrik  Yang  Wajar”, Diponegoro  Law  Journal , Volume  6,  Nomor  1,  Tahun  2017,  Semarang  :  Fakultas  Hukum  Universitas Diponegoro
Ronny  Indrawan,  Pemidanaan  Sebagai  Ultimum  Remidium  Dalam  Memberikan Perlindungan  Hukum  Terhadap  Hak-Hak  Konsumen  Pada  Suatu  Transaksi Elektronik, Jurnal ESENSI HUKUM, Vol. 1 No. 1, 2019, hlm. 40-50
Sahoo Seetal & Chatterjee, Aman. Consumer Protection - Problems and Prospects. August 2009. SSRN Electronic Journal 7(7)
Wahyu Simon Tampubolon, Perlindungan Konsumen Terhadap Pembelian Barang melalui Media  Jual  Beli  Online  Ditinjau  dari  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016 tentang  Perubahan  atas  UU  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi Elektronik, Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 07. No. 2, 2019, Hal. 98- 108

## Sumber Lain
IDNtimes.  2019.  Pemerintah  dan  PLN  Resmi  Digugat  karena  Blackout  ke  Pengadilan
Bandung. Diakses melalui https://www.google.com/amp/s/jabar.idntimes.com/news/jabar/amp/galih/peme rintah-dan-pln-resmi-digugat-karena-blackout-ke-pengadilan-bandung pada tanggal 1 Mei 2020
Republika.  2019.  PLN  Lampung  Digugat  Rp  100  Miliar.  Diakses  melalui https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/16/03/21/o4e703361-pln- lampung-digugat-rp-100-miliar pada tanggal 9 April 2020
Republika. PLN Lampumg digugat Rp 100 Miliar. Diakses melalui https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/16/03/21/o4e703361-pln- lampung-digugat-rp-100-miliar Tribunjabar. BREAKING NEWS - Mati Listrik di Hampir Seluruh Bandung, Jakarta, dan Banten, Begini Penjelasan PLN . Diakses melalui https://jabar.tribunnews.com/2019/08/04/breaking-news-mati-listrik-di-hampir- seluruh-bandung-jakarta-dan-banten-begini-penjelasan-pln tanggal 1 Mei 2020.