http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i12.11752 E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia  p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 11, November 2022

## KEDUDUKAN  PENYELENGGARA  EQUITY  CROWDFUNDING  DITINJAU DARI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 37 TAHUN 2018 TENTANG EQUITY CROWDFUNDING

## Faustin Dwi Putri, Budi Santoso
Fakultas Hukum, Universitas Dipenogoro, Indonesia Email: faustindwiputrii@gmail.com

## Abstrak
Di  era  revolusi  industri  4.0,  perkembangan fintech semakin  meluas,  khususnya dalam  bidang  pasar  modal,  yang  melahirkan  berbagai  inovasi  terutama  dalam transaksi  jual  beli  saham  melalui  teknologi  informasi  ( Equity  Crowdfunding .) Berpedoman  pada  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  37  Tahun  2018 Tentang Equity  Crowdfunding ,  layanan  ini  melibatkan  3  (tiga)  pihak    yaitu Penyelenggara, Pemodal dan Penerbit. Setiap tugas yang diberikan kepada masing- masing pihak menimbulkan tanggung jawab yang harus dilaksanakan sepenuhnya dengan baik. Penelitian ini berfokus terhadap tanggung jawab yang dipegang oleh penyelenggara equity  crowdfunding beserta  pendukung  penyelenggara equity crowdfunding .  Tugas  penyelenggara  di  samping  menyediakan,  mengelola  dan mengoperasikan urun dana, penyelenggara juga dapat mengawasi jalannya kegiatan equity crowdfunding secara lebih terperinci yang bertujuan agar meringankan tugas dari  Lembaga  Otoritas  Jasa  Keuangan  serta  meningkatkan  kualitas equity crowdfunding .  Dalam  membuat  peraturan,  istilah  bahasa  asing  juga  harus diperhatikan dan dipertimbangkan secara matang agar tidak terjadi kesalahpahaman antara  pembuat  dan  pembaca  peraturan.      Penelitian  ini  dikaji  untuk  mengetahui kedudukan penyelenggara equity crowdfunding yang sebenarnya harus dijalankan dan  mengkritik  tanggung  jawab  yang  dipegang  penyedia  sistem robo-advisor sebagai pihak layanan pendukung berbasis teknologi informasi yang bekerjasama dengan penyelenggara equity crowdfunding .
Kata kunci : equity crowdfunding, penyelenggara, robo-advisor.

## Abstract
In the era of the industrial revolution 4.0, the development of fintech is increasingly widespread, especially in the field of capital markets, which gives birth to various innovations,  especially  in  stock  buying  and  selling  transactions  through information technology (Equity Crowdfunding.) Guided by the Financial Services Authority  Regulation  Number  37  of  2018  concerning  Equity  Crowdfunding,  this service involves 3 (three) parties, namely Organizers, Financiers and Issuers. Each task assigned to each party gives rise to responsibilities that must be fully carried out  properly.  This  research  focuses  on  the  responsibilities  held  by  equity crowdfunding organizers and supporters of equity crowdfunding organizers. The task  of  the  organizer  in  addition  to  providing,  managing  and  operating
crowdfunding, the organizer can also supervise the course of equity crowdfunding activities  in  more  detail  which  aims  to  ease  the  duties  of  the  Financial  Services Authority  Institution  and  improve  the  quality  of  equity  crowdfunding.  In  making regulations,  foreign  language  terms  must  also  be  considered  and  considered carefully so that there are no misunderstandings between the makers and readers of  the  rules.      This  study  was  studied  to  determine  the  position  of  equity crowdfunding  organizers  that  actually  must  be  carried  out  and  criticized  the responsibility  held  by  robo-advisor  system  providers  as  information  technology- based support services in collaboration with equity crowdfunding organizers.
Keywords: equity crowdfunding, organizer, robo-advisor.

## Pendahuluan
Tanpa disadari, kemajuan teknologi informasi yang berkembang demikian cepat pada masa kini, membawa pengaruh dalam kegiatan bisnis. Jika dalam beberapa waktu yang  lampau,  yang  menjadi  objek  transaksi  adalah  produk  yang  dihasilkan  oleh perusahaan.  Produk  tersebut  bisa  berupa  barang  dan/atau  jasa.  Pada  dekade  ini  yang menjadi  objek  transaksi  bisnis,  tidak  lagi  hanya  sekedar  itu,  akan  tetapi  yang  menjadi objek transaksi adalah perusahaan itu sendiri atau lebih tepatnya saham dari perusahaan tersebut  dijadikan  sebagai  objek  transaksi  (Kurniawan,  2018).  Perkembangan  dunia bisnis terus bergerak mengikuti arus zaman, namun ada satu hal, yang tampaknya hingga saat ini masih terus menjadi pembicaraan yakni masalah permodalan. Mengapa? Karena jika seseorang hendak melakukan suatu  kegiatan  bisnis, maka satu  hal  yang tidak bisa dihindari  adalah  ketersediaan  modal.  Namun,  dalam  hal  modal  sudah  tersedia,  apakah sudah memadai? Dalam suasana seperti ini, maka kehadiran lembaga pembiayaan di luar perbankan  yakni  lembaga  pasar  modal  ( capital  market )  menjadi  salah  satu  alternatif dalam mencari dana bagi perusahaan (Sembiring, 2010).
Keberadaan pasar modal di Indonesia merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan  perekonomian  nasional,  terbukti  telah  banyak  industri  dan  perusahaan yang menggunakan institusi ini sebagai media untuk menyerap investasi dan media untuk memperkuat posisi keuangannya. Secara faktual pasar modal telah menjadi pusat saraf finansial  ( financial  nerve  centre )  pada  dunia  ekonomi  modern  dewasa  ini,  bahkan perekonomian modern tidak mungkin dapat eksis tanpa adanya pasar modal yang tangguh dan berdaya saing global serta terorganisir dengan baik (Muklis, 2016). Tercatat hingga tahun  2020,  terdapat  677  perusahaan  yang  sudah  terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia (Murtini & Yonatan, 2021).
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (selanjutnya disebut UUPM)  menjelaskan  bahwa  pasar  modal  adalah  kegiatan  yang  bersangkutan  dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang  diterbitkannya,  serta  lembaga  dan  profesi  yang  berkaitan  dengan  efek  (Nurlita, 2015). Konteks pasar modal dalam ketentuan undang-undang ini memperlihatkan bahwa kegiatan  pasar  modal  adalah  penawaran  umum  maupun  perdagangan  efek.  Dalam Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2011  tentang  Otoritas  Jasa  Keuangan  (selanjutnya disebut  UU  OJK)  menyatakan  bahwa  pasar  modal  adalah  kegiatan  yang  bersangkutan dengan  penawaran  umum  dan  perdagangan  efek,  perusahaan  publik  yang  berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai pasar modal (Ong, 2020). Oleh
karena itu dapat disimpulkan bahwa kegiatan pasar modal berkaitan dengan penawaran umum dan perdagangan efek.
Di dalam UUPM, terdapat 7 lembaga yang mendukung pelaksanaan penawaran umum dan perdagangan efek, yaitu : 1) Emiten adalah pihak yang melakukan kegiatan penawaran efek untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam  UUPM  dan  peraturan  pelaksanaannya.  2)  Bursa  Efek  adalah  pihak  yang menyelenggarakan  dan  menyediakan  sistem  dan  atau  sarana  untuk  mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. Dengan adanya Bursa Efek Indonesia (selanjutnya disebut BEI) sebagai penyelenggara bursa yang memiliki kewenangan terhadap para anggota bursa dan emiten yang tercatat, juga menjadi alasan berinvestasi saham di Indonesia adalah instrumen yang aman.  3)  Lembaga  Kliring  dan  Penjaminan  adalah  pihak  yang  menyelenggarakan  jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa. Tugas utama dari lembaga kliring dan  penjaminan  adalah  mencatat  transaksi  yang  dilakukan  oleh  pialang.  Lembaga  ini hanya  ada  satu  di  Indonesia  yaitu  PT  Kliring  dan  Penjaminan  Efek  Indonesia  (KPEI). KPEI  berperan  untuk  memastikan  pencatatan  dilakukan  sebaik-baiknya  dari  ribuan bahkan jutaan transaksi yang terjadi dalam sehari perdagangan di bursa efek. 4) Lembaga penyelesaian  dan  penyimpanan  bertugas  untuk  menyelesaikan  semua  transaksi  yang dicatat oleh lembaga kliring dan penjaminan. Peran lembaga ini di Indonesia ditangani oleh  PT  Kustodian  Sentral  Efek  Indonesia  (KSEI).  5)  Pengertian  perusahaan  efek berdasarkan  UUPM  adalah  pihak  yang  melakukan  kegiatan  usaha  sebagai  Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek dan atau Manajer Investasi. 6) Lembaga Penunjang Pasar Modal, terdiri dari kustodian, biro administrasi efek, dan wali amanat. 7) Profesi Penunjang  Pasar  Modal,  yang  termasuk  dalam  Profesi  Penunjang  Pasar  Modal,  antara lain : akuntan, konsultan hukum, penilai dan notaris (Wijaya & Ananta, 2022).
Dari  ketujuh  lembaga  di  atas,  setiap  lembaga  memiliki  fungsi  dan  tanggung jawabnya masing-masing dalam melakukan kegiatan usaha di bidang pasar modal. Tentu saja  ketujuh  lembaga  ini  akan  lebih  efektif  berjalan  dengan  kehadiran  lembaga  resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang bertugas mengawasi kegiatan perdagangan efek di pasar  modal  agar  tidak  menyimpang  dari  peraturan  yang  ada.  Selain  itu,  OJK  juga melakukan pengujian terhadap semua personil yang menyandang profesi tertentu di pasar modal,  seperti  pialang,  manajer  investasi  dan  lain-lain  serta  memberikan  izin  pada perusahaan  yang  ingin  melakukan  kegiatan  di  pasar  modal  (Nurman,  2021).  Sehingga dapat  disimpulkan  bahwa  keterlibatan  lembaga-lembaga  tersebut  bertujuan  untuk menjamin tercapainya keamanan dalam berinvestasi di pasar modal.
Salah satu tujuan Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah memajukan kesejahteraan umum. Dalam mencapai  tujuan  tersebut,  Indonesia  menganut  filosofi  gotong  royong  dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Salah satu bentuk kegotongroyongan tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk pengumpulan dana dari masyarakat secara bersama-bersama atau  yang  dapat  kita  kenal  sebagai  urun  dana.  Kegiatan  pengumpulan  dana  dari masyarakat secara bersama-sama ini, khususnya dengan memanfaatkan teknologi internet disebut sebagai crowdfunding atau penggalangan dana secara kolektif.
Crowdfunding itu sendiri terbagi menjadi 4 (empat) jenis, yaitu Donation Based Crowdfunding , Reward Based Crowdfunding, Lending Based Crowdfunding, dan Equity Based Crowdfunding (selanjutnya disebut ECF) . Namun dari keempat jenis crowdfunding tersebut,  peneliti  hendak  meneliti  kegiatan  ECF  karena  proses  urun  dana  melalui  ECF melibatkan saham di dalamnya sebagai imbalan atas dana terkumpul oleh pemodal atau
investor. ECF  adalah  sebuah  konsep  pendanaan  perusahaan  yang  baru  di  mata  dunia, maka  dari  itu  pastinya  segala  informasi  yang  berkaitan,  akan  memiliki  tujuan  untuk mengajak masyarakat luas untuk berpartisipasi dalam berinvestasi (Karim et al., 2019). Di  Indonesia,  peraturan  terkait  dengan  ECF  diatur  dalam  Peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  37/POJK.04/2018  Tentang  Layanan  Urun  Dana Melalui  Penawaran  Saham  Berbasis  Teknologi  Informasi  ( Equity  Crowdfunding ) (selanjutnya disebut POJK ECF).
Kegiatan ECF melibatkan tiga pihak di dalamnya. Pertama, penyelenggara, yang menyediakan  fasilitas  dimana  saham  dibeli  dan  dijual.  Kedua,  penerbit,  yang  ingin mengumpulkan  dana  melalui  internet  dengan  menjual  saham.  Ketiga,  pemodal,  yang ingin  membeli  saham.  Sebelumnya  karya  penulisan  hukum  mengenai Crowdfunding sudah pernah ditulis oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, yakni I Dewa Ayu Praharviata Jayatiputri yang berjudul “Urgensi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan  Tentang Equity  Based  Crowdfunding dalam  Upaya  Memberikan Perlindungan  bagi  Investor” . Dalam  karya  ilmiah  tersebut  membahas  mengenai perlindungan  hukum  bagi  investor  dalam equity  based  crowdfunding ditinjau  dari peraturan yang ada di  Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas  Jasa  Keuangan,  serta  bagaimana  urgensi  pemerintah  untuk  mengeluarkan peraturan tersendiri tentang equity based crowdfunding. Dalam hal ini, peneliti akan lebih memfokuskan untuk membahas ECF dari sudut pandang penyelenggara.
Hadirnya  penyelenggara  dalam  layanan  urun  dana  penawaran  saham  berbasis teknologi  informasi  dilatarbelakangi  oleh  kebutuhan  dari  penerbit  sebagai  perusahaan yang  menawarkan  saham  serta  pemodal  yang  membeli  saham  penerbit,  untuk  mencari lembaga perantara demi lancarnya proses transaksi penawaran saham berbasis teknologi informasi.  Di  dalam  Pasal  7  POJK  ECF  disebutkan  bahwa  penyelenggara  merupakan badan  hukum  Indonesia  yang  menyediakan,  mengelola  dan  mengoperasikan Equity Crowdfunding yang terdaftar pada OJK, dapat berbentuk perseroan terbatas atau koperasi. Perseroan terbatas dapat berupa perusahaan efek yang telah memperoleh persetujuan dari OJK  untuk  melakukan  kegiatan  lain  sebagai  Penyelenggara.  Perusahaan  efek  yang dimaksudkan adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara  pedagang  efek,  dan/atau  manajer  investasi  (Karisma,  2022),  sama  halnya dengan  definisi  perusahaan  efek  di  bidang  pasar  modal  berdasarkan  Pasal  1  angka  21 UUPM (Prayitno, 2022).
Secara garis besar, antara penyelenggara ECF dengan penyelenggara pasar modal memiliki  fungsi  serupa  yakni  menyelenggarakan,  menyediakan  dan  mengelola  sistem dan/atau  sarana  untuk  mempertemukan  penjual  dan  pembeli.  Perbedaan  di  antara keduanya  terletak  pada  sarana  dalam  mempertemukan  penjual  dan  pembeli  dan  objek transaksi.  Dalam  pasar  modal,  sarana  yang  dimaksud  adalah  bursa  efek  yang  objek transaksinya terdiri dari saham, obligasi dan reksa dana. Sedangkan dalam ECF, objek yang  diperjualbelikan  hanyalah  saham,  di  mana  saham  dijual  secara  langsung  kepada pemodal melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.
Keberadaan penyelenggara ECF dinilai penting dalam bertransaksi saham melalui media  elektronik  oleh  karena  memudahkan  para  penerbit  untuk  menawarkan  saham secara  langsung  kepada  pemodal  melalui  platform  ECF  yang  bersifat  terbuka,  sesuai dengan ketentuan umum Pasal 1 angka 1 POJK ECF. Penawaran saham secara langsung berarti setiap pemodal dapat bertransaksi saham secara individual dengan menggunakan sarana  elektronik  seperti smartphone ataupun laptop tanpa  keterlibatan  pihak  lainnya layaknya  broker  di  pasar  modal.  Broker  yang  merupakan  seseorang  atau  firma  yang
menjadi  perantara  bagi  pemodal  dalam  bertransaksi  saham  di  pasar  modal  berfungsi memberikan  rekomendasi  kepada  pemodal  yang  menjadi  kliennya  untuk  membeli maupun  menjual  saham  (Subli,  2018),  sedangkan  penyelenggara  ECF  hanya  berfungsi menghubungkan atau menjembatani penjual dan pembeli saham. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 17 huruf d POJK ECF :
“Dalam menjalankan kegiatan usaha, Penyelenggara dilarang:
(d) memberikan nasihat investasi dan/atau rekomendasi kepada Pemodal dan/atau calon Pemodal untuk berinvestasi pada Penerbit;”(Satria, 2019).
Dalam  hal  ini,  proses  transaksi  saham  di  pasar  modal  lebih  rumit  dan membutuhkan proses yang cukup panjang dibandingkan dengan proses transaksi saham di  ECF  oleh  karena  ECF  tidak  membutuhkan  broker  melainkan  pihak  pemodal  harus dapat  menganalisis  sendiri  informasi-informasi  apa  saja  yang  dijabarkan  oleh  penerbit yang  ingin  menawarkan  sahamnya  kepada  pemodal,  melalui platform yang  telah disediakan.  Selain  itu,  berinvestasi  saham  melalui  ECF  lebih  menghemat  biaya  oleh karena tidak adanya keterlibatan broker di dalamnya.
Dengan menggunakan sistem online trading yang disediakan oleh penyelenggara ECF  dapat  dengan  mudah  digunakan  oleh  setiap  pemodal  dalam  bertransaksi  saham dimanapun  tanpa  meminta  persetujuan  OJK  terlebih  dahulu  dalam  setiap  penawaran sahamnya kepada publik. Sehingga, ECF dianggap jauh lebih efisien dan fleksibel bagi badan  usaha  yang  membutuhkan  penambahan  modal  melalui  penawaran  saham. Berdasarkan kelebihan-kelebihan yang telah dijabarkan di atas, dapat disimpulkan bahwa ECF tidak hanya membawa kemudahan para penerbit untuk menjual saham, namun juga memudahkan para pemodal dalam membeli saham penerbit. ECF membuka akses terkait dengan  pembelian  saham  bagi  siapa  saja  yang  tertarik  untuk  menanamkan  modalnya. Akan tetapi, penyelenggara ECF dalam menyelenggarakan layanan urun dana penawaran saham  juga tidak dapat  selalu menjamin bahwa pemodal dapat  bebas dari risiko-risiko yang akan dihadapi, antara lain risiko usaha, risiko kerugian investasi, risiko kekurangan likuiditas,  risiko  kelangkaan  pembagian  dividen,  dan  risiko  dilusi  kepemilikan  saham (Bahtiar et al., 2021).
Sehingga, sudah merupakan tugas penyelenggara ECF untuk memastikan bahwa semua transaksi di platform online berjalan dengan baik. Sehingga, penyelenggara ECF juga  memiliki  peran  yang  penting  dalam  mengawasi  pelaksanaan  kegiatan  ECF.  Pada dasarnya, tugas pengawasan dalam kegiatan industri jasa keuangan merupakan tugas dari OJK. Namun, penyelenggara ECF sebagai pihak yang memfasilitasi layanan urun dana juga seharusnya bertanggung jawab dalam melakukan  pengawasan. Dalam  POJK ECF tidak  disebutkan  secara  eksplisit  dasar  hukum  penyelenggara  ECF  melakukan pengawasan terhadap kegiatan ECF.
Dengan  demikian,  peraturan  yang  mengatur  tentang  ECF  harus  memiliki  dasar hukum yang kuat. Hal ini dikarenakan masih terdapat pengaturan yang belum jelas diatur dalam  POJK  ECF  khususnya  di  dalam  pasal  yang  menyangkut  tanggung  jawab  dari penyelenggara ECF. Oleh karena itu, terdapat hal yang harus lebih diketahui dan dikaji lebih dalam oleh peneliti mengenai topik yang akan dituangkan ke dalam suatu penelitian yang berjudul “Kedudukan Penyelenggara Equity Crowdfunding Ditinjau dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Equity Crowdfunding.” Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  kedudukan  penyelenggara Equity Crowdfunding dalam  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  37/POJK.04/2018 Tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi
dan untuk mengetahui tanggung jawab terhadap penyedia sistem robo-advisor di dalam kegiatan Equity Crowdfunding. Secara Teoritis Adapun  manfaat  penelitianHasil  penelitian  ini  bagi  pembangunan  ilmu  hukum, khususnya dalam bidang Hukum Pasar Modal dan hasil penelitian ini diharapkan dapat melengkapi literatur dan bahan untuk penelitian lebih lanjut.

## Metode Penelitian
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  peneliti  termasuk  ke  dalam  kategori  penelitian hukum dengan pendekatan Yuridis-Normatif dengan teori kebenaran koheren (Ibrahim, 2012). Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder  yang  mencakup  penelitian  terhadap  asas-asas  hukum,  sistematik  hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal,  perbandingan hukum dan sejarah hukum (Soekanto & Mamudji, 2015).
Penelitian hukum ini bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau  sampel  yang  telah  terkumpul  sebagaimana  adanya  tanpa  melakukan  analisis  dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum (Sugiyono, 2015). Dalam melengkapi metode Yuridis-Normatif , penelitian ini ditopang dengan metode penelitian inventarisasi hukum  dan  perbandingan  hukum.  Sedangkan  metode  penelitian  perbandingan  hukum senantiasa  bertitik-tolak  pada  paradigma  teoritis  maupun  kerangka  konsepsional (Gunawan, 2022).
Penelitian hukum ini didasarkan pengumpulan data dengan cara meneliti bahan pustaka  atau  data  sekunder.  Dalam  proposal  penelitian  ini  akan  menggunakan  data sekunder  yang  terkait  dengan  penelitian  ini  seperti  mempelajari  buku-buku,  peraturan perundang-undangan  dan  dokumen  lain  yang  ada  di  perpustakaan  dalam  lingkungan Universitas  Katolik  Parahyangan.  Sesuai  dengan  metode  penelitian  yang  digunakan, dalam penelitian ini akan digunakan data sekunder, di  mana data sekunder merupakan data yang tidak diperoleh langsung dari masyarakat, melainkan data yang diperoleh cukup dari bahan-bahan kepustakaan.
Jenis data dalam penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) sumber bahan hukum, yaitu :
1. Bahan hukum primer (Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 Tentang Pasar Modal &  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  37/POJK.04/2018  Tentang  Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi).
2. Bahan hukum sekunder;
a. Sentosa Sembiring. 2019. Hukum Pasar Modal. Bandung: Nuansa Aulia.
b. Faiza  Muklis.  2016.  Perkembangan  dan  Tantangan  Pasar  Modal  Indonesia. Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan . 1(1): 65-66
c. Gita  Widi  Bhawika.  2017.  Risiko  Dehumanisasi  pada  Crowdfunding  Sebagai Akses  Pendanaan Berbasis Teknologi di  Indonesia. Jurnal Sosial  Humaniora. 10(1): 47.
d. Cindy Indudewi Hutomo. 2019. Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi. Jurnal Perspektif 24(2): 65.
e. Endang  Retnowati.  2003.  Peranan  dan  Tanggung  Jawab  Manajer  Investasi dalam Mengelola Reksa Dana. Jurnal Perspektif 8(4): 358.
3. Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang menjadi penunjang dari bahan hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder.  Dimana  bahan  hukum  tersier mencangkup:  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI),  Ensiklopedia, Black’s Law
Dictionary .  Bahan-bahan  tersebut  digunakan  sebagai  referensi  untuk  mencari peristilahan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.
4. Metode analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode analisis data kualitatif. Artinya, dalam penelitian ini peneliti lebih menekankan pada data berupa tulisan dan tidak menggunakan data dalam bentuk angka-angka.

## Hasil dan Pembahasan
Analisis  Kedudukan Penyelenggara  Equity Crowdfunding Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Equity Crowdfunding
A. Kedudukan  Penyelenggara  Equity  Crowdfunding  Berdasarkan  Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37 Tahun 2018
Pada  era  teknologi  dan  digitalisasi  sekarang,  kebutuhan  masyarakat  yang meningkat  terhadap  kegiatan  sektor  jasa  keuangan  memperkuat  perkembangan Financial  Technology di  Indonesia.  Perkembangan Financial  Technology (selanjutnya disebut sebagai Fintech) di industri jasa keuangan menciptakan berbagai macam inovasi oleh berbagai perusahaan start-up dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK).
Saat ini, berdasarkan inovasi yang dilakukan oleh perusahaan start-up maupun PUJK,  perkembangan  Fintech  di  Indonesia  berkembang  pesat,  salah  satunya  di industri pembiayaan dan investasi. Pada sektor pasar modal, beberapa lembaga jasa keuangan sudah melakukan digitalisasi produk-produknya. Digitalisasi ini meliputi proses  pencarian  informasi,  pendaftaran,  pembukaan  rekening  hingga  pelaporan kegiatan investasi. Keseluruhan proses ini dilakukan tanpa adanya kunjungan tatap muka antara pihak konsumen dengan lembaga terkait (Jamaludin et al., 2015).
Salah  satunya  adalah  kehadiran  inovasi  ECF  berupa  kegiatan  jual  beli  saham melalui platform online di mana pembeli saham tidak perlu lagi untuk bertatap muka dengan  penjual  saham  seperti  umumnya  kegiatan  transaksi  saham  di  pasar  modal konvensional.  Pada  saat  penjual  maupun  pembeli  saham  ingin  mendaftarkan  diri sebagai pihak yang terlibat, mereka diberikan kemudahan dalam pengisian formulir dan dapat dilakukan dimanapun, berikut juga pengunggahan dokumen. Kemudahan ini membuat OJK harus membentuk suatu peraturan khusus terkait kegiatan transaksi saham melalui platform online atau ECF.
Sebagaimana yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya, bahwa ECF dibentuk dengan  tujuan  untuk  meningkatkan  modal  yang  dibutuhkan  dengan  memperoleh kontribusi  kecil  dari  sejumlah  besar  investor.  Untuk  itu,  dibutuhkan  adanya  suatu pengaturan  yang  mengatur  mengenai  penyelenggaraan  ECF  serta  keterlibatan  para pihak  agar  terjamin  pelaksanaannya.  Belakangan  ini,  OJK  mengeluarkan  peraturan mengenai ECF yaitu POJK Nomor 37 Tahun 2018. Berdasarkan POJK ECF, terdapat 3 (tiga) pihak yang terlibat di dalamnya yaitu penyelenggara, penerbit dan pemodal. Pada  subbab  ini  akan  dijelaskan  bagaimana  kedudukan  penyelenggara  di  dalam kegiatan ECF berdasarkan POJK ECF di Indonesia.
Penyelenggara  ECF  berdasarkan  peraturannya  di  dalam  POJK  berkedudukan sebagai penyedia sarana, pengelola dan mengoperasikan kegiatan urun dana di bidang teknologi informasi. Dalam hal ini, badan hukum Indonesia yang mendaftarkan diri sebagai penyelenggara kegiatan layanan urun dana harus mendapatkan izin dari OJK. Akan  tetapi,  terdapat  pernyataan  yang  dikemukakan  oleh  Deputi  Komisioner Pengawas Pasar Modal II OJK Fakhri Hilmi, bahwa Penyelenggara adalah pihak yang disebut OJK sebagai bursanya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) karena
mereka  yang  menjadi  fasilitator  sekaligus  pengawas  dalam  pelaksanaan  ECF (Rachmawati  &  Lantu,  2014) . Sehingga  pernyataan  ini  menimbulkan  pertanyaan, apakah posisi penyelenggara hanya sebatas menyediakan  dan mengelola urun dana berdasarkan POJK ECF. Bagaimana dengan OJK yang juga bertugas sebagai lembaga pengawas?  Kiranya  hal  ini  penting  untuk  diketahui  agar  tidak  terjadi  benturan kewenangan antara pihak satu dengan pihak yang lain.
Dilihat  dari  sisi  fungsi  dan  tugasnya,  OJK  berfungsi  menyelenggarakan  sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Sementara di dalam Pasal  6 UU OJK, tugas utama dari OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap:
a. kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
b. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal;
c. kegiatan  jasa  keuangan  di  sektor  Perasuransian,  Dana  Pensiun,  Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.
Dapat kita ketahui bahwa OJK mengawasi seluruh pelaksanaan kegiatan sektor jasa  keuangan.  Dengan  demikian,  OJK  juga  melakukan  pengawasan  terhadap kegiatan usaha ECF. Dalam penjelasan umum POJK  ECF, Otoritas Jasa Keuangan sebagai otoritas yang melakukan pengawasan atas kegiatan di sektor jasa keuangan menerapkan  pendekatan  pengawasan  berbasis market  conduct pada  kegiatan  Urun Dana. Pengawasan market conduct merupakan pengawasan terhadap perilaku PUJK dalam  mendesain,  menyusun,  menyampaikan  informasi  dan  menawarkan produk/layanan  jasa  keuangan  serta  membuat  suatu  perjanjian  dengan  konsumen termasuk penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa (Christiani et al., 2018). Dalam  hal  ini,  pengawasan market  conduct memberikan  fokus  pada  PUJK  dalam berhubungan  dengan  Pemodal.  Dengan  pendekatan  tersebut,  OJK  mendorong penerapan  keterbukaan  informasi  oleh  Penerbit,  terbentuknya  Penyelenggara  yang kredibel, serta terbangunnya sistem Teknologi Informasi yang aman dan andal dalam kegiatan Urun Dana.
Apabila penyelenggara ECF juga berkedudukan sebagai pengawas, pengawasan seperti apa yang diterapkan? Di dalam POJK ECF sama sekali tidak diatur secara jelas bahwa  penyelenggara  ECF  berwenang  dalam  melakukan  pengawasan.  Untuk  itu, peneliti akan membandingkan konsep pengawasan yang dimaksud dengan peraturan negara lain terkait dengan ECF, khususnya mengenai kedudukan penyelenggara.
Syarat  utama  bagi  penyelenggara  ECF  di  Amerika  Serikat  yang  ingin menyelenggarakan penawaran saham adalah harus terdaftar di Komisi Sekuritas dan Bursa  (SEC)  baik  sebagai  perantara  pialang  atau  sebagai  portal  untuk  menggalang dana.  Jika  calon-calon  penyelenggara  ECF  ingin  terlibat  dalam  kegiatan  tersebut, mereka harus mendaftar sebagai pialang/broker. Setelah terdaftar penyelenggara ECF harus mematuhi beberapa kewajiban, antara lain:
a. Memberikan materi pendidikan kepada para investor mengenai  proses untuk berinvestasi melalui platform yang ditawarkan. Penyelenggara ECF juga harus memberikan  semua  informasi  yang  harus  diungkapkan  oleh  penerbit  dan menyediakan  segala  informasi  yang  dimaksudkan  untuk  diumumkan  oleh penerbit.
b. Memiliki dasar yang masuk akal untuk menentukan bahwa penerbit mematuhi semua peraturan yang relevan.
c. Menyediakan saluran komunikasi pada platform ECF.
d. Menangani  uang  dengan  cara  yang  telah  ditentukan  serta  mendistribusikan uang kepada pihak ketiga yang memenuhi syarat.
Penyelenggara ECF juga diharuskan menjadi anggota Otoritas Pengatur Industri Keuangan  (FINRA).  FINRA  atau Financial  Industry  Regulatory  Authority adalah organisasi pengaturan mandiri yang ada di bawah Securities Exchange Act 1934, yang mengeluarkan  peraturan  lebih  lanjut.  Aturan  ini  berfokus  pada  pengaturan  lisensi portal, perilaku penyelenggara, pemantauan dan kepatuhan yang sedang berlangsung pada  kegiatan  urun  dana  ini.  Tujuan  dari  peraturan  ini  adalah  untuk  memastikan bahwa platform ECF mencerminkan standar tinggi integritas komersial dan prinsip- prinsip  perdagangan  yang  adil  dan  merata,  dan  tidak  terlibat  dalam  aktivitas  yang manipulatif  atau  menipu.  Sesuai  dengan  aturan  FINRA,  penyelenggara  ECF  harus membuat  sistem  pemantauan  internal  untuk  mengawasi  kegiatan  masing-masing orang terkait dari platform ECF (Levine & Feigin, 2014).
Secara teoritis, terdapat dua aliran dalam hal pengawasan lembaga keuangan. Di satu  pihak  terdapat  aliran  yang  mengatakan  bahwa  pengawasan  industri  keuangan sebaiknya  dilakukan  oleh  satu  institusi.  Di  pihak  lain  ada  aliran  yang  berpendapat pengawasan  industri  keuangan  lebih  tepat  apabila  dilakukan  beberapa  lembaga (Harahap, 2019). Perbedaan yang mendasar antara kedua lembaga ini adalah bahwa SEC  merupakan  salah  satu  dari  beberapa  lembaga  yang  melakukan  pengawasan  di industri keuangan, khususnya dalam bidang pasar modal. Sedangkan OJK merupakan lembaga yang mengawasi seluruh kegiatan industri jasa keuangan.
SEC  dapat  diibaratkan  seperti  lembaga  OJK  di  Indonesia  karena  mereka menetapkan  regulasi  terhadap  bidang-bidang  yang  akan  diawasi.  SEC  mengawasi suatu  organisasi  FINRA,  di  mana  FINRA  ini  merupakan  organisasi  nirlaba  yang bekerja di bawah pengawasan SEC yang secara aktif terlibat dan menyediakan alat penting bagi investor, perusahaan anggota, dan pembuat kebijakan (Oktavia, 2019). Kebijakan yang dibuat oleh FINRA salah satunya adalah mengenai ECF, oleh karena itu  penyelenggara  ECF  di  Amerika  Serikat  bertanggung  jawab  kepada  organisasi FINRA.  Bedanya  dengan  OJK,  OJK  membuat  kebijakan  langsung  mengenai  ECF yaitu POJK ECF, sehingga penyelenggara ECF bertanggung jawab langsung kepada OJK.
Kebijakan  FINRA terhadap penyelenggara  ECF  salah satunya yaitu pembuatan sistem  pemantauan  internal.  Sistem  pemantauan  internal  merupakan  bentuk  dari pengawasan  yang  dilakukan  oleh  penyelenggara.  FINRA Rule 3110  mensyaratkan penyelenggara ECF untuk membuat  sistem pengawasan terhadap aktivitas penerbit guna  mencapai  kepatuhan  Undang-Undang,  peraturan  sekuritas  yang  berlaku  serta aturan FINRA. Aturan tersebut mengandung persyaratan  bagi penyelenggara untuk memiliki prosedur pengawasan tertulis/ Written Supervisory Procedures (WSP) yang dirancang secara wajar dalam mengawasi kegiatan penerbit dengan jenis usaha yang dilibatkannya (Zeranski & Sancak, 2021).
Jika  sistem  pemantauan  internal  tersebut  diterapkan  di  Indonesia  khususnya dalam POJK ECF, akan menambah kejelasan tugas penyelenggara dalam mengelola kegiatan  urun  dana.  Setelah  dana  dari  pemodal  tersalurkan  kepada  penyelenggara, maka  penyelenggara  akan  mendistribusikan  dana  tersebut  ke  penerbit.  Dana  segar yang  didapatkan  dari  pemodal,  oleh  penerbit,  digunakan  untuk  mengembangkan usaha  yang  dirintis.  Dalam  hal  perkembangan  usaha  tersebut,  di  sinilah  tugas pengawasan  atau  pemantauan  akan  dilakukan.  Pengawasan  ini  akan  menghasilkan suatu pelaporan proyek yang seharusnya dilakukan secara berkala. Pelaporan proyek
akan  dilakukan  oleh  penerbit  kepada  penyelenggara  mengenai  perkembangan usahanya. Maka dari itu, keterbukaan informasi sangat diperlukan bagi penerbit yang terlibat.
Berdasarkan  Pasal  1  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  31  Tahun  2015 Tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik : Informasi atau fakta material adalah informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian atau fakta yang dapat mempengaruhi harga efek pada bursa  efek  dan/atau  keputusan  pemodal,  calon  pemodal,  atau  pihak  lain  yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut. Dalam hal ini, penerbit tidak boleh menutup  segala  informasi  mengenai  perusahaannya,  baik  dari  segi  positif  maupun negatif.  Hal  ini  bertujuan  untuk  memastikan  usaha  yang  sedang  dijalankan  oleh penerbit  berjalan  dengan  lancar  atau  tidak  serta  mewujudkan  adanya  perlindungan hukum  oleh  pemodal  yang  beritikad  baik  terhadap  dana  yang  telah  disetorkan  ke layanan urun dana berbasis teknologi informasi tersebut. Perlindungan hukum yang dimaksud merupakan upaya hukum yang ditujukan kepada pemodal supaya hak yang diperoleh tidak terganggu apabila terjadi sengketa serta memberikan rasa aman dari gangguan maupun ancaman pihak manapun.
Berdasarkan penjabaran di atas, pengaturan pengawasan terkait dengan kegiatan ECF di  Amerika Serikat  dalam FINRA Rule 3110 dapat  diadopsi oleh pemerintah. Tujuan diadopsikan peraturan ini adalah supaya dalam hal fungsi pengawasan yang dimaksud  sebelumnya  lebih  bersifat  spesifik  dibandingkan  dengan  fungsi pengawasan yang dilakukan oleh lembaga OJK yang mengawasi keseluruhan sektor industri  jasa keuangan.  Apabila penyelenggara  ECF memiliki wewenang di  bidang pengawasan atau pemantauan, kegiatan urun dana ini dapat lebih terkontrol dengan baik. Maka dari itu, model pengawasan yang dicetuskan dari organisasi FINRA bisa dijadikan  sebagai  bentuk  pertimbangan  terhadap  kegiatan  ECF  untuk  kedepannya. Oleh karena perkembangan masyarakat yang begitu dinamis diikuti dengan adanya perkembangan fintech yang dinamis pula.
B. Tanggung Jawab Terhadap Penyedia Sistem Robo-Advisor dalam Kegiatan

## Equity Crowdfunding
Di  era  revolusi  industri  4.0,  perkembangan  fintech  semakin  berkembang khususnya dalam bidang investasi, Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, ECF terdiri  dari  3  pihak  yang  terlibat,  yaitu  Penyelenggara,  Penerbit  dan  Pemodal. Penyelenggara  ECF  dapat  bekerjasama  dengan  melakukan  pertukaran  data  dengan penyelenggara  layanan  pendukung  berbasis  Teknologi  Informasi  dalam  rangka peningkatan  kualitas  Layanan  Urun  Dana,  yaitu  pihak  yang  mendukung penyelenggaraan Layanan Urun Dana. Salah satu contoh layanan pendukung berbasis Teknologi Informasi adalah robo-advisor.
Berdasarkan  bab  sebelumnya,  secara  terminologi robo-advisor didefinisikan sebagai  robot  penasihat  yang  menjalankan  tugasnya  secara  otomatis  sesuai  dengan sistem. Di dalam penjelasan Pasal 47 POJK ECF, robo-advisor merupakan layanan manajemen  investasi  berbasis  Teknologi  Informasi  yang  menyediakan  layanan manajemen  portofolio  secara  otomatis  berdasarkan  algoritma  untuk  membantu investor dalam mengelola keuangan dan investasi tanpa melibatkan manajer investasi manusia.
Terdapat pihak yang bertanggung jawab dalam menjalankan sistem robo-advisor , yaitu  penyedia  sistem robo-advisor .  Dalam  hal  ini,  penyedia  sistem robo-advisor
merupakan subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban terhadap sistem layanan robo-advisor dalam kegiatan ECF.
Menurut peneliti, tanggung jawab di dalam Penjelasan Pasal 47 POJK ECF tidak memberikan gambaran yang sesuai dengan istilah robo-advisor yang dimaksud. Oleh sebab  itu  menimbulkan  suatu  pertanyaan,  bagaimanakah  tanggung  jawab  penyedia sistem robo-advisor yang  tepat,  yang  dimaksud  dalam  Penjelasan  Pasal  47  POJK ECF?  Hal  tersebut  penting  untuk  diketahui  supaya  tidak  adanya  kesalahpahaman antara pembuat regulasi dengan pembaca regulasi. Pada subbab ini akan dijelaskan lebih lanjut mengenal hal tersebut yang akan dibandingkan dengan tanggung jawab manajer investasi dan penasihat investasi di bidang pasar modal.
Manajer Investasi yang merupakan badan hukum berbentuk PT mempunyai tugas dan tanggung jawab yang harus dipegang, salah satunya adalah pengelola reksa dana. Berdasarkan Pasal 1 angka 11 UUPM, Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk  para nasabah atau mengelola portofolio, investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi. Manajer investasi  sebagai  pengelola  reksa  dana  berkedudukan  sebagai  perantara  antara pemilik modal (pemodal) dengan pencari modal (penerbit), di mana ia bertanggung jawab mengelola portofolio untuk kepentingan investor berdasarkan pengalaman dan keahlian yang dimilikinya. Definisi dari Portofolio Efek menurut Pasal  1 angka 24 UUPM adalah kumpulan Efek yang dimiliki oleh Pihak. Efek yang dimaksud dapat berupa obligasi  maupun  saham.  Di sini, pemodal memberikan kepercayaan kepada manajer  investasi  dalam  menggunakan  dananya  untuk  diinvestasikan  oleh  manajer investasi melalui portofolio efek sehingga tujuan pemodal terpenuhi.
Pengaturan  mengenai  Manajer  Investasi  terdapat  dalam  UUPM  dari  Pasal  18 sampai  dengan  Pasal  28.  Dalam  pasal-pasal  tersebut  mengatur  bahwa pertanggungjawaban Manajer Investasi lebih mengarah kepada kegiatan reksa dana. Hal ini dibuktikan berdasarkan Pasal 18 ayat (4) UUPM. Pasal tersebut menyatakan bahwa Reksa Dana hanya dapat dikelola oleh Manajer Investasi berdasarkan kontrak. Perlu diketahui  bahwa reksa dana merupakan wadah untuk  menghimpun dana dari masyarakat pemodal. Dana yang terkumpul tersebut akan diinvestasikan oleh Manajer Investasi ke dalam beberapa instrumen investasi seperti saham, obligasi atau deposito. Reksa  dana  juga  diartikan  sebagai  salah  satu  alternatif  investasi  bagi  masyarakat Indonesia, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung risiko atas investasi mereka (Budiman & Hasanah, 2022).
Selain itu, dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) UUPM secara khusus mengatur tanggung  jawab  manajer  investasi,  ayat  (1)  menyatakan  bahwa  manajer  investasi wajib  dengan  itikad  baik  dan  penuh  tanggung  jawab  menjalankan  tugas  sebaik mungkin semata-mata untuk kepentingan Reksa Dana. Ayat (2) menyatakan dalam hal  manajer  investasi  tidak  melaksanakan  kewajibannya  sebagaimana  dimaksud dalam  ayat  (1),  manajer  investasi  tersebut  wajib  bertanggung  jawab  atas  segala kerugian yang timbul karena tindakannya.
Pasal  tersebut  memberi  makna  bagaimana  pemodal  mau  berinvestasi  melalui Reksa Dana serta tanggung jawab untuk memberikan perlindungan, yakni dalam hal manajer investasi menjalankan perannya mengelola portofolio investasi. Sementara dari sisi pemodal, tujuan utamanya adalah memperoleh hasil investasi saham dalam batas-batas  toleransi  risiko  yang  dihadapi  (Fattah,  2020).  Oleh  karenanya,  manajer investasi  harus  benar-benar  dapat  memahami  kebutuhan  investasi  pemodal,
berdasarkan pengalaman, kemampuan dan keahliannya dalam mendidik masyarakat untuk berinvestasi pada Reksa Dana serta mengenali risiko maupun konsekuensi yang akan dihadapi.
Selain  manajer  investasi,  ada  pula  pihak  penting  yang  dikenal  dengan  sebutan penasihat investasi. Baik manajer investasi dan penasihat investasi memang terdengar mirip,  namun  keduanya  memiliki  tugas  dan  tanggung  jawab  yang  cukup  berbeda. Apabila  dibandingkan,  istilah  manajer  investasi  relatif  lebih  populer  daripada penasihat  investasi.  Manajer  investasi  merupakan  perusahaan  yang  telah mendapatkan  izin  resmi  dari  OJK  dalam  mengelola  portofolio  efek,  portofolio investasi  kolektif atau kegiatan lain berdasarkan kebijakan Pengawas Pasar Modal. Secara umum, mereka bekerjasama dengan perusahaan penyedia investasi reksadana untuk mengelola aset-aset milik investor atau pemodal (Lubis, 2019).
Pengaturan mengenai tanggung jawab Penasihat Investasi terdapat dalam UUPM dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 Tahun 2019 Tentang  Perilaku  yang  Dilarang  bagi  Penasihat  Investasi.  Secara  umum,  penasihat investasi memberikan arahan dan panduan dalam memilih kombinasi investasi yang cocok  pagi  pemodal  dalam  bentuk  aset  keuangan  seperti  obligasi,  reksa  dana  dan saham. Para penasihat investasi akan membantu pemodal dalam memantau, membeli dan menjual aset keuangan pemodal untuk mencapai tujuan investasi dengan bayaran sebagai imbalannya (Fatihudin, 2017).
Sementara  itu,  merujuk  pada  Pasal  1  angka  14  UUPM,  penasihat  investasi diartikan sebagai pihak yang menyediakan nasihat kepada pihak lain terkait penjualan atau pembelian aset investasi. Sebagai gantinya, mereka akan mendapatkan imbalan jasa.  Ada  2  (dua)  hal  yang  perlu  diperhatikan  terhadap  definisi  tersebut.  Pertama, menyediakan  nasihat  terkait  penjualan  atau  pembelian  efek.  Kedua,  memperoleh imbalan jasa. Hal ini berarti jika suatu individu atau perusahaan memberikan nasihat untuk menjual atau membeli efek tanpa memperoleh imbalan jasa, maka ia tidak dapat disebut sebagai Penasihat Investasi. Berdasarkan definisi di atas, Penasihat investasi dapat  hadir  dalam  bentuk  individu  atau  perusahaan,  namun  keduanya  wajib mendapatkan izin dari OJK terlebih dulu agar bisa beroperasi. Tujuan utama penasihat investasi  adalah  membantu  individu  atau  badan  hukum  untuk  berinvestasi,  dengan mempertimbangkan  investasi  jangka  panjang  atau  pendek.  Dengan  demikian, kepercayaan menjadi landasan utama dalam hal ini.
Apabila dibandingkan dengan manajer investasi, penasihat investasi tidak hanya terpaku kepada kegiatan reksa dana, namun juga mencakup investasi lainnya seperti saham dan obligasi. Oleh karena itu, penasihat investasi lebih menerangkan tentang aset  investasi.  Hal  lain  yang  membedakan  penasihat  investasi  dengan  manajer investasi  adalah  dari  sisi  tanggung  jawab  yang  dipegang.  Dalam  hal  ini,  manajer investasi juga bertanggung jawab dalam memutuskan instrumen investasi mana yang dibeli, memutuskan kapan instrumen dijual atau dilepas serta melaporkan kondisi aset nasabah secara harian (Musdalifah Azis et al., 2015).
Berdasarkan Pasal 20 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43 Tahun 2015 Tentang  Pedoman  Perilaku  Manajer  Investasi,  manajer  investasi  dilarang memberikan saran atau rekomendasi kepada nasabah dalam bentuk jasa pengelolaan investasi  atau  jasa  konsultasi  pembelian,  penjualan  atau  pertukaran  dari  efek  tanpa dasar  pertimbangan  rasional.  Dengan  demikian,  tanggung  jawab  antara  manajer investasi  dengan  penasihat  investasi  jelas  sangat  berbeda,  oleh  karena  pengaturan
tersebut  telah  diatur  sedemikian  rupa  demi  mencegah  terjadinya  bentrokan kepentingan dan tanggung jawab di antara keduanya.
Terdapat dua pertimbangan apakah sistem robo-advisor dapat disamakan dengan manajer  investasi  dan  penasihat  investasi.  Pertama,  dari  sudut  pandang  penjelasan Pasal 47 POJK ECF di mana robo-advisor dapat disamakan dengan manajer investasi dan tidak dapat disamakan dengan penasihat investasi. Hal ini dikarenakan di dalam penjelasan Pasal 47 POJK ECF, terdapat frasa “tanpa melibatkan manajer investasi manusia”.  Frasa  tersebut  menunjukkan  bahwa robo-advisor menggantikan  fungsi peranan  manusia  dalam  mengelola  keuangan  dan  investasi.  Akan  tetapi,  hal  yang disamakan tersebut tidak mencakup jenis instrumen yang dikelola manajer investasi di bidang pasar modal, yaitu reksa dana, melainkan hanya berdasarkan sisi tanggung jawab  yang  dipegang  yaitu  mengelola  keuangan  dan  investasi.  Dalam  hal  ini, penyedia sistem robo-advisor bertanggungjawab mengelola keuangan dan investasi berupa saham.
Pertimbangan yang kedua adalah dari segi terminologi yang digunakan dalam kata robo-advisor ,  di  mana robo-advisor dapat  disamakan  dengan  penasihat  investasi namun  tidak  dapat  disamakan  dengan  manajer  investasi.  Berdasarkan  pembahasan sebelumnya, disebutkan bahwa robo-advisor terdiri dari 2 (dua) kata, di mana robo- merupakan  suatu  bentuk  kombinasi  yang  diekstraksi  dari  kata  robot  yang  berarti otomatis dan digunakan dalam kata majemuk, serta advisor yang artinya pihak yang memberi  nasihat  atau  saran  (Hartati,  2021).  Dengan  demikian, robo-advisor dapat dimaknai  sebagai  suatu  sistem  yang  menjalankan  tugasnya  secara  otomatis  dalam memberikan  rekomendasi  atau  saran  investasi  kepada  pemodal.  Pemaknaan  dari robo-advisor tersebut  menunjukkan  bahwa robo-advisor dapat  disamakan  dengan penasihat investasi, karena keduanya sama-sama memberikan saran atau rekomendasi investasi kepada pemodal.
Hal  ini  menunjukkan bahwa  penyedia sistem robo-advisor tidak hanya sekedar bertanggung  jawab  dalam  mengelola  keuangan  dan  investasi,  namun  ia  juga memberikan saran kepada para investor atau pemodal. Sehingga, robo-advisor dapat disamakan  dengan  manajer  investasi  maupun  penasihat  investasi.  Oleh  karena  itu, penggunaan  istilah robo-advisor di  dalam  Penjelasan  Pasal  47  POJK  ECF  dinilai kurang tepat untuk memaknai suatu sistem yang menggantikan manajer investasi di pasar modal.
Dengan demikian, robo-advisor tidak hanya menjalankan tugas sebagai manajer investasi namun berperan juga sebagai penasihat investasi. Sehingga, akan lebih tepat jika  penggunaan robo-advisor dalam  POJK  ECF  diubah  menjadi  istilah financial robo-advisor . Penambahan istilah financial apabila diartikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), berarti suatu hal mengenai urusan keuangan. Ditinjau dari sudut pandang ilmu keuangan, finansial membahas bagaimana mempelajari kondisi keuangan  individu,  bisnis  atau  organisasi.  Mulai  dari  mengelola,  meningkatkan, memberdayakan sumber dana, mengalokasikan dana, hingga membuat  perhitungan risiko dan prospek di masa depan (Indrayani, 2020).
Perubahan  istilah  tersebut  bertujuan  agar  memberi  ketegasan  bahwa  tugas  dan tanggung  jawab  dari  penyedia  sistem robo-advisor dalam  kegiatan  usaha  ECF memang  berfokus  kepada  bidang  yang  bergerak  untuk  mengelola  keuangan  dan investasi.  Dengan  demikian,  apabila  istilah financial digabungkan  dengan robo- advisor yang  berpedoman  kepada  Penjelasan  Pasal  47  POJK  ECF,  maka  akan bermakna  sebagai  berikut. Financial  robo-advisor adalah  layanan  manajemen
investasi  berbasis  Teknologi  Informasi  yang  menyediakan  layanan  manajemen portofolio,  memberikan  saran  keuangan  dan  investasi  secara  otomatis  berdasarkan algoritma untuk membantu pemodal dalam mengelola keuangan dan investasi tanpa melibatkan pihak manajer investasi dan penasihat investasi manusia.
Dapat  disimpulkan  bahwa robo-advisor yang  dimaksud  di  dalam  Pasal  47 merupakan penggabungan antara tugas manajer investasi dan penasihat keuangan di pasar modal. Sehingga menimbulkan konsekuensi hukum berupa pertanggungjawaban  terhadap  penyedia  sistem robo-advisor dalam  menyediakan layanan manajemen portofolio, mengelola dan memberikan saran atau rekomendasi terhadap keuangan dan investasi kepada pemodal ECF.
Selain  itu,  perlu  pengaturan  lebih  lanjut  mengenai robo-advisor karena  adanya kekosongan hukum. Hal ini dikarenakan di dalam POJK ECF, ketentuan mengenai robo-advisor hanya terdiri dari satu pasal dan tidak ada pasal lain yang mengatur dan menjelaskan  lebih  lanjut  mengenainya.  Pasal  di  dalam  POJK  ECF  yang  mengatur penggunaan robo-advisor hanya  memberikan  fungsi  legitimasi.  Fungsi  ini memberikan makna bahwa secara hukum keberadaan dari penyelenggara pendukung robo-advisor diakui  oleh  masyarakat  umum,  namun  ketentuan  mengenai robo- advisor tidak  diatur  lebih  lanjut  dalam  suatu  peraturan  perundang-undangan. Sehingga, dampak yang diberikan dari robo-advisor , maupun konsekuensi hukumnya menjadi tidak jelas termasuk sisi pertanggungjawabannya.
Mengingat  tujuan  utama  adanya  pendukung  penyelenggara  ECF  yaitu  untuk meningkatkan kualitas Layanan Urun Dana dan mempermudah pemodal mengelola keuangannya  dalam  bertransaksi  saham  secara online ,  maka  tanggung  jawab  dari penyedia sistem robo-advisor tidak berhenti sampai di sini saja. Untuk menjalankan peran sebagai pengelola investasi yang bisa diandalkan, penyedia sistem robo-advisor harus  memegang  teguh  integritas,  bersikap  profesional,  dalam  arti  memiliki kemampuan  analisis  yang  prima,  didukung  oleh  pengendalian  risiko  serta kemampuan  melaksanakan  transaksi  investasi  yang  efektif  dan  efisien.  Apabila penyedia sistem robo-advisor tidak profesional dalam menjalankan tugasnya, maka pendukung penyelenggara ECF ini tidak akan bisa memberikan tingkat keuntungan yang baik  yang dapat  dinikmati oleh para pemodal  atas investasi  yang ditanamkan dan bisa berpengaruh terhadap kinerja ECF.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  disajikan  pada  bab  sebelumnya,  maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah; 1) Kedudukan penyelenggara ECF tidak hanya sebagai  pihak  yang  menyediakan,  mengelola  dan  mengoperasikan  ECF  sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 1 angka 4 POJK ECF, melainkan terdapat tugas lain, yaitu dalam  hal  pengawasan.  Pengawasan  tersebut  berupa  pembuatan  sistem  pemantauan internal  yang  diadopsi  dari  aturan  FINRA  terhadap  platform  ECF.  Tujuannya  adalah supaya  fungsi  pengawasan  ECF  tidak  sepenuhnya  dibebankan  kepada  pihak  OJK  oleh karena lembaga tersebut telah bertanggung jawab dalam mengawasi keseluruhan sektor industri jasa keuangan sehingga secara spesifik kurang dapat mengatur lebih mengenai penyelenggara ECF. 2) Tanggung jawab terhadap penyedia sistem robo-advisor di dalam kegiatan ECF adalah penggabungan dari tanggung jawab manajer investasi dan penasihat investasi di pasar modal, di mana tugasnya adalah membantu pemodal dengan mengelola keuangan dan investasi serta memberikan suatu nasihat atau saran secara otomatis melalui layanan sistem robo-advisor yang selanjutnya dapat dipertimbangkan oleh pemodal.

## BIBLIOGRAFI
Bahtiar, B., Lubis, E., & Harahap, H. (2021). Pengaturan Kaidah Manajemen Risiko Atas Penawaran  Saham  Berbasis  Teknologi  Informasi  (Equity  Crowfunding)  untuk Pengembangan UMKM di Indonesia. Jurnal Hukum Jurisdictie , 3 (2), 65–98.
Budiman,  M.  A.,  &  Hasanah,  N.  I.  (2022).  Pengaruh  Risiko  Pembiayaan  Syariah  dan Good  Corporate  Governance  terhadap  Profitabilitas  Bank  Umum  Syariah  di Indonesia. Jurnal Iqtisaduna , 8 (2), 272–286.
Christiani,  T.  A.,  Retnowati,  A.,  &  Sharaningtyas,  Y.  N.  (2018). Model  Kebijakan Otoritas  Jasa  Keuangan  Dalam  Memberikan  Informasi  dan  Edukasi  atas Karakteristik Sektor Jasa Keuangan dalam rangka Tindakan Pencegahan Kerugian Konsumen dan masyarakat . Cahaya Atma Pustaka Kelompok Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
Fatihudin,  D.  (2017). Panduan  Praktis  Merencanakan  Keuangan  Untuk  Investasi  di Pasar Modal, Pasar Uang dan Valas . Penerbit P3i UMSurabaya.
Fattah,  A.  (2020). Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Pertanggungjawaban  Hukum  Manajer Investasi (MI) Akibat Jatuhnya Nilai Portofolio Investor . UMSU.
Gunawan, I. (2022). Metode Penelitian Kualitatif: teori dan praktik . Bumi Aksara.
Harahap, N. (2019). Kewenangan dan ruang lingkup Otoritas Jasa Keuangan di bidang perbankan. Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat , 19 (1), 40–49.
Hartati, S. (2021). Kecerdasan Buatan Berbasis Pengetahuan . UGM PRESS.
Ibrahim,  J.  (2012).  Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif,  cetakan  ke-6. Malang: Bayumedia Publishing .
Indrayani,  L.  (2020).  Makna  literasi  keuangan  dalam  keberlangsungan  usaha  industri rumah tangga perempuan Bali. JIA (Jurnal Ilmiah Akuntansi) , 5 (2), 407–428.
Jamaludin, A., Arifin, Z., & Hidayat, K. (2015). Pengaruh promosi online dan persepsi harga terhadap keputusan pembelian. Jurnal Administrasi Bisnis , 21 (1).
Karim, N. K., Atikah, S., & Lenap, I. P. (2019). Pelatihan Perencanaan Keuangan dan Pasar  Modal  Bagi  Staf  dan  Anggota  Dharma  Wanita  Lingkup  Bappeda  Kota Mataram. Prosiding PEPADU , 1 , 25–30.
Karisma,  B.  (2022).  Pengalihan  Administrasi  Rekening  Efek  Dalam  Rangka Pengembalian Izin Usaha ‘Perusahaan Efek.’ Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum , 6 (2), 147–157.
Kurniawan,  W.  (2018).  Standar  Formal  Dan  Substantif  Dalam  Mengelola  Risiko Pada Kerjasama Pemerintah Swasta. Jurnal Hukum & Pasar Modal , 8 (15), 68–78.
Levine, M. L., & Feigin, P. A. (2014). Crowdfunding provisions under the new rule 506 (c). The CPA Journal , 84 (6), 46.
Lubis, P. M. A. (2019). Pengaruh Dana Investasi Terhadap Pendapatan Asuransi Umum Syariah  Pada  PT.  Asuransi  Asei  Indonesia .  Universitas  Islam  Negeri  Sumatera Utara.
Muklis,  F.  (2016).  Perkembangan  dan  tantangan  pasar  modal  Indonesia. Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan , 1 (1), 65–76.
Murtini, U., & Yonatan, D. (2021). Pengaruh Likuiditas, Growth, Rasio Aktiva Tetap dan Rasio  Hutang  Terhadap  Profitabilitas  Perusahaan  Manufaktur  di  Bursa  Efek Indonesia  Th  2010-2019. Prosiding  Seminar  Nasional  Dan  Call  For  Papers Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Immanuel , 63–76.
Musdalifah Azis, S. E., Mintarti, S., & Maryam Nadir, S. E. (2015). Manajemen Investasi Fundamental, Teknikal, Perilaku Investor dan Return Saham . Deepublish.
Nurlita, A. (2015). Investasi di pasar modal syariah dalam kajian Islam. Kutubkhanah ,
17 (1), 1–20.
Nurman, D. P. (2021). Pengaruh Persepsi Return dan Literasi Keuangan terhadap Minat Mahasiswa  untuk  Berinvestasi  Saham  di  Pasar  Modal  Syariah  (Studi  pada Mahasiswa Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh) . UIN Ar-raniry.
Oktavia,  D.  (2019). Perlindungan  Hukum  Terhadap  Investor  Dalam  Layanan  Equity Crowdfunding  Studi  Komparasi  Indonesia  Dengan  Amerika  Serikat .  Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
Ong,  C.  K.  (2020).  Inovasi  Keuangan  di  Bidang  Equity  Crowdfunding  Dalam Pengembangan Pasar Modal. Airlangga Journal of Innovation Management , 1 (2), 237–249.
Prayitno,  V.  (2022).  Studi  Kasus  Tindak  Pidana  Pasar  Modal  Pada  PT  Reliance Securities, Tbk Dan Pt Magnus Capital. " Dharmasisya” Jurnal Program Magister Hukum FHUI , 2 (2), 9.
Rachmawati, A. W., &  Lantu, D. C. (2014). Servant leadership theory development & measurement. Procedia-Social and Behavioral Sciences , 115 , 387–393.
Satria, H. R. (2019). Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Bisnis Emiten Penerbit Efek Syariah Berdasarkan Prinsip Keterbukaan Pasar Modal. ADIL: Jurnal Hukum , 10 (2).
Sembiring, S. (2010). Hukum investasi pembahasan dilengkapi dengan UU No. 25 tahun 2007 tentang penanaman modal . Nuansa Aulia.
Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat Cet XVII. Rajawali Pers, Jakarta .
Subli, M. (2018). Strategi PT Phintraco sekuritas dalam meningkatkan investor di Bursa Efek Indonesia . IAIN Palangka Raya.
Sugiyono, P. D. (2015). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. In Alfabeta,cv .
Wijaya, A., & Ananta, W. P. (2022). IPO, Right Issue dan Penawaran Umum Obligasi . Sinar Grafika.
Zeranski,  S.,  &  Sancak,  I.  E.  (2021).  Prudential  supervisory  disclosure  (PSD)  with supervisory  technology  (SupTech):  lessons  from  a  FinTech  crisis. International Journal of Disclosure and Governance , 1–21.

## Copyright holder:
Faustin Dwi Putri, Budi Santoso (2022)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: