## Keabsahan Pencatatan Perkawinan diluar Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
Sheanny Scolastika, Gavrilla Theodora, Olga Nadina dan Tsamara Probo Ningrum Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya-Indonesia sheannyscolastika12@gmail.com

## Abstrak
Perkawinan  Internasional  adalah  perkawinan  yang  terdapat  unsur  asing  di  dalamnya.  Perkawinan  campuran sebagaimana diatur dalam pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena  perbedaan  kewarganegaraan  dan  salah  satu  pihak  berkewarganegaraan  Asing  dan  salah  satu  pihak berkewarganegaraan  Indonesia.  Pengaturan  mengenai  pencatatan  perkawinan  diluar  Indonesia  menurut  Undang- Undang  Administrasi  Kependudukan  dan  pendaftaran  perkawinan  di  luar  Indonesia  menurut  Undang-Undang Perkawinan  menggunakan  istilah  “pendaftaran”  sedangkan  ketentuan  dalam  UU  Administrasi  Kependudukan menggunakan istilah “pencatatan” sehingga perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut mengenai perbedaan tersebut. Selain itu mengenai jangka waktu juga terdapat perbedaan, dalam Undang-Undang Perkawinan memberikan batas waktu  selama  1  (satu)  tahun,  sedangkan  dalam  UU  Administrsai  Kependudukan  memberikan  batas  waktu pendaftaran hanya selama 1 (satu) bulan. Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah yang dapat ditarik  yaitu  pertama,  apabila  terjadi  perkawinan  di  luar  Indonesia,  maka  peraturan  perundang-undangan  mana yang  akan  diterapkan.  Kedua,  apakah  terdapat  perbedaan  makna  antara  “pendaftaran”  dan  “pencatatan”.  Hasil penelitian  ini  menunjukan  terjadi  konflik  norma  terkait  jangka  waktu  untuk  mendaftarkan  perkawinan  dan Pencatatan  perkawinan  di  luar  Indonesia,  secara  substansial  bersifat  administratif.  Pencatatan  adalah  bentuk penertiban  dan  penerbitan  suatu  dokumen  yang  dikeluarkan  negara  untuk  perlindungan  hukum.  Sehingga,  jika tidak dicatatkan, perkawinan dianggap tidak pernah terjadi oleh negara.
Kata Kunci: Perkawinan Campuran, Pencatatan, Pendaftaran

## Abstract
International marriage is a marriage with a foreign element in it. Mixed marriage as set out in article 57 of Law No. 1 of 1974 on Marriage states that mixed marriage is a marriage between two persons in Indonesia subject to different  laws,  due  to  differences  in  citizenship  and  one  of  the  foreign  nationals  and  one  of  the  Indonesian nationals. Regulations on the registration of marriage outside Indonesia under the Population Administration Law and the registration of  marriage outside Indonesia under the marriage law use the term  “registration” whereas the  provisions  of  the  Population  Administration  Act  use  the  term  “registry”  so  that  further  discussion  of  the distinction should be made. In addition to the timeframe there is also a difference, in the marriage law provides a 1 (one) year deadline, while in the Public Administration Act gives the registration deadline of only 1 (one) month. Based on this background the problem can be drawn first, in the event of a marriage outside Indonesia, which rule of law will apply. Second, is there a difference in meaning between "registration" and "registry". The results of this study  indicate  that  there  is  a  conflict  of  norms  regarding  the  timing  of  marriage  registrations  and  marriage registrations outside Indonesia, substantially administrative. Recording  is a form of  publishing and publishing a state-issued document for legal protection. Thus, unless otherwise noted, the marriage is considered to have never occurred by the state.
Keywords: Mixed Marriage, Registration, Registry
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 14, Nomor 2 2020 — CC-BY-SA 4.0 License
Halaman 139
Published: 30/07/2020
How To Cite:
Scolastika,  S.,  Theodora,  G.,  Nadina,  O.,  &  Ningrum,  T.  P. (2020).  Keabsahan  Pencatatan  Perkawinan  diluar Indonesia  Berdasarkan  Peraturan  Perundang-Undangan. KERTHA  WICAKSANA:  Sarana  Komunikasi Dosen dan Mahasiswa . 14 (2). Pp 139-146. https://doi.org/10.22225/kw.14.2.1789.139-146

## I.  PENDAHULUAN
Manusia  bertumbuh  dan  berkembang  bermula dari  komponen  terkecil  dalam  masyarakat  yaitu keluarga.  Suatu  keluarga  terbentuk  dari  adanya perkawinan  antara  seorang  pria  dan  wanita. Adanya  perkawinan  adalah  suatu  wujud  harkat dari  seorang  manusia  sebagai  makhluk  sosial. Sudah  merupakan  kodrat  manusia  untuk  dapat hidup  berdampingan  dengan  sesamanya  dan berusaha  untuk  meneruskan  keturunan  dengan cara  melangsungkan  perkawinan,  yaitu  pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam waktu yang cukup lama. Dalam bingkai  hukum,  perkawinan  sendiri  diatur  dalam Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan (selanjutnya disebut sebagai Undang- Undang
Perkawinan).
Undang-Undang Perkawinan  memberikan  definisi  perkawinan dalam  Pasal  1  yaitu  sebagai  ikatan  lahir  dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai  suami  istri  dengan  tujuan  membentuk keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan  kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Seiring  berjalannya  waktu,  teknologi  semakin berkembang,  terutama  dalam  media  sosial sehingga memudahkan orang
untuk berkomunikasi walaupun berbeda negara. Komunikasi yang semakin dimudahkan menyebabkan  hubungan  dapat  berjalan  dengan lebih intense dan harmonis. Oleh karena itu, pada waktu  ini  sering  kita  jumpai  adanya  perkawinan internasional.  Pengaturan  mengenai  perkawinan internasional  dalam  Undang-Undang  Perkawinan ini  dipecah  dalam  beberapa  bagian  dengan  judul yang  berbeda  yaitu:  perkawinan  diluar  Indonesia dan perkawinan campuran. Perkawinan internasional  adalah  perkawinan  yang  terdapat unsur  asing  didalamnya  ( Isnaeni,  2016 ). Perkawinan  campuran  sebagaimana  diatur  dalam Pasal  57  Undang-Undang  Perkawinan  yang menyatakan  bahwa  perkawinan  campuran  adalah perkawinan  antara  dua  orang  yang  di  Indonesia tunduk  pada  hukum  yang  berlainan,  karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan  Indonesia.  Dari  definisi Pasal  57  Undang-Undang  Perkawinan  dapat diuraikan  unsur-unsur  perkawinan  campuran sebagai berikut:
1.  Perkawinan  antara  seorang  pria  dan  seorang wanita;
2.  Di  Indonesia  tunduk  pada  hukum  yang berlainan;
3.  Karena perbedaan kewarganegaraan;
4.  Salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.
Berdasarkan  data  pada  Pusat  Data  Kota Denpasar,  sepanjang  tahun  2010-2015,tercatat sebanyak  454  perkawinan  campuran  yang dilakukan di kota Denpasar. (http:// pusatdata.denpasarkota.go.id)
Dalam  hal  ini  erat  kaitannya  dengan kewarganegaraan  Republik  Indonesia  terutama mengenai  kewarganegaraan  dalam  perkawinan campuran  yang  terdapat  dalam  UU  Nomor  12 Tahun  2006  tentang  kewarganegaraan  Republik Indonesia  Pasal  26  yang  menyatakan  bahwa memberikan  pilihan  kepada  Warga  Negara Indonesia untuk mempertahankan atau melepaskan  kewarganegaraan  Indonesia  didalam perkawinan  campuran  apabila  warga  negara Indonesia  yang  melangsungkan  perkawinan campuran tetap mempertahankan kewarganegaraannya  atau  memutuskan  melepas kewarganegaraannya.  Kewarganegaraan  dalam perkawinan  campuran  merupakan  suatu  hal  yang mendasar karena menentukan hak dan  kewajiban sebagai warga negara. Pembeda antara perkawinan campuran adalah dengan perkawinan pada umumnya adalah perbedaan kewarganegaraan, unsur perbedaan kewarganegaraan  tersebut  yang  memiliki  akibat hukum  ( Sari,  Indrawati,  &  Darmadha,  2017 ). Pada  bulan  Oktober  2019  diterbitkan  Undang- Undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  tentang  Perkawinan  (selanjutnya  disebut sebagai  Undang-Undang  Perkawinan  2019). Pengaturan  dalam  Undang-Undang  Perkawinan 2019  tidak  merubah  ketentuan  apapun  mengenai perkawinan  internasional  yaitu  perkawinan  yang dilangsungkan  di  luar  Indonesia  maupun perkawinan  campuran.  Oleh karena  itu, pengaturan  mengenai  perkawinan  internasional tersebut tetaplah menggunakan pengaturan dalam Undang-Undang Perkawinan.
Pasal  56  ayat  1  Undang-Undang  Perkawinan menyatakan  bahwa  antara  dua  orang  Warga Negara  Indonesia  (WNI)  yang  dilangsungkan diluar Indonesia atau antara seorang WNI dengan seorang  Warga  Negara  Asing  (WNA)  yang melangsungkan  perkawinan  diluar  Indonesia adalah  sah  jika  menurut  hukum  negara  dimana perkawinan  itu  dilangsungkan.  Syarat  suatu perkawinan  yang  dilangsungkan  diluar  Indonesia agar dianggap sah di Indonesia diatur dalam Pasal
Halaman 140 KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 14, Nomor 1 2020 — CC-BY-SA 4.0 License

## Keabsahan Pencatatan Perkawinan diluar Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
56  ayat  2  Undang-Undang  Perkawinan  yaitu harus  didaftarkan  dalam  jangka  waktu  1  (satu) tahun  setelah  pasangan  tersebut  kembali  di wilayah  Indonesia.  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2006  tentang  Administrasi  Kependudukan (selanjutnya  disebut  sebagai  UU  Administrasi Kependudukan) juga mengatur mengenai pendaftaran  perkawinan  diluar  Indonesia.  Hal  ini tertera dalam Pasal 37 ayat  (1) yang menyatakan bahwa  Perkawinan  Warga  Negara  Indonesia  di luar  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  wajib  dicatatkan  pada  instansi  yang berwenang  di  negara  setempat  dan  dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia. Selanjutnya diatur dalam ayat (4) mengatur bahwa pencatatan perkawinan  tersebut  dilaporkan  oleh  yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana di tempat tinggalnya  paling  lambat  30  (tiga  puluh)  hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.
Dari ketentuan kedua Undang-Undang tersebut  dapat  dicermati  bahwa  pengaturan mengenai pencatatan perkawinan diluar Indonesia menurut  UU  Administrasi  Kependudukan  dan pendaftaran perkawinan diluar Indonesia menurut Undang-Undang  Perkawinan  terdapat  perbedaan pengaturan.  Ketentuan  dalam  Undang-Undang Perkawinan  menggunakan  istilah  “pendaftaran” sedangkan  ketentuan  dalam  UU  Administrasi Kependudukan menggunakan istilah “pencatatan” sehingga perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut mengenai  perbedaan  makna  kedua  istilah tersebut.  Selain  itu,  mengenai  jangka  waktu  juga terdapat  perbedaan,  dalam  Undang-Undang Perkawinan  memberikan  batas  waktu  untuk melakukan  pencatatan  selama  1  (satu)  tahun, sedangkan dalam UU Administrasi
Kependudukan memberikan batas waktu pendaftaran  hanya  selama  1  (satu)  bulan.  Oleh karena  itu,  perlu  dikaji  lebih  lanjut  mengenai penerapan  kedua  peraturan  tersebut.  Berdasarkan hal  tersebut  dapat  ditarik  2  (dua)  rumusan masalah.  Pertama,  apabila  terjadi  perkawinan  di luar  Indonesia,  maka  peraturan  perundang- undangan  mana  yang  akan  diterapkan.  Kedua, apakah  terdapat  perbedaan  makna  antara “pendaftaran” dan “pencatatan”.

## II. METODE
Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini  adalah  metode  penelitian  normatif  atau  yang dapat  disebut  juga  dengan  metode  penelitian kepustakaan  yaitu  metode  dengan  pendekatan mengkaji  isu-isu  hukum  yang  dihadapi,  terdapat beberapa  pendekatan  yang  digunakan  antara  lain
pendekatan perundang-undangan ( statute approach ) dan pendekatan konseptual ( conceptual approach ) ( Marzuki, 2016 ). Pendekatan  perundang-undangan  ini  dilakukan dengan  cara  mempelajari ratio  legis dan  dasar ontologis  suatu  undang-undang  dan  menangkap kandungan  filosofi  dengan  tujuan  dapat menyimpulkan  mengenai  ada  tidaknya  benturan filosofis antara undang-undang dengan isu hukum yang  dihadapi.  Pendekatan  ini  dilakukan  untuk mengetahui  filosofi  diaturnya  perkawinan  yang dilangsungkan  di  luar  Indonesia.  Pendekatan konseptual  merupakan  pendekatan  dengan memahami doktrin-doktrin hukum yang berkembang  dalam  ilmu  hukum  sehingga  dapat membantu untuk menumbuhkan, membangun dan memperkuat  argumentasi  dalam  menghadapi permasalahan  hukum  yang  sedang  dihadapi. Sumber  bahan  hukum  yang  digunakan  dalam penulisan  ini  adalah  doktrin-doktrin,  buku-buku, perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan penulisan  ini.  Pendekatan  konseptual  dilakukan untuk mengetahui konsep-konsep hukum dan asas -asas  hukum  yang  mendasari  adanya  pengaturan perkawinan  yang  dilangsungkan  di  luar Indonesia.

## III.  HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengaturan  Mengenai  Perkawinan  di  Luar Indonesia
Dengan  adanya  perkembangan  pada  era modern  dan  serba  canggih  ini,  kehidupan masyarakat banyak perubahan dan perkembangan terkait  globalisasi.  Kemudahan  berkomunikasi akibat  adanya  kemajuan  teknologi  serta kemudahan  mobilisasi  membuat  masyarakat dapat  dengan  mudah  melakukan  perbuatan hukum  dengan  orang  lain  di  negara  lain.  Hal  ini membuka  peluang  adanya  perkawinan  berbeda kewarganegaraan  dan  hal  ini  semakin  banyak dilakukan terutama oleh Warga Negara Indonesia (WNI). Perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang- Undang Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang  pria  dengan  seorang  wanita  sebagai suami  istri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan  kekal berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.  Bila definisi  tersebut  kita  telaah  maka  terdapat  5 (lima) unsur perkawinan, yakni:
1.  Ikatan lahir bathin;
2.  Antara seorang pria dengan seorang wanita;
3.  Sebagai suami-istri;

## Keabsahan Pencatatan Perkawinan diluar Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 14, Nomor 2 2020 — CC-BY-SA 4.0 License
Halaman 141
4.  Membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang bahagia dan kekal;
5.  Berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa.
Perkawinan  sendiri  dibedakan  berdasarkan kewarganegaraan dan tempat perkawinan dilangsungkan yaitu pertama, perkawinan campuran  yang  berarti  perkawinan  tersebut dilangsungkan  antara  seorang  WNI  dengan seorang  WNA  di  Indonesia.  Kedua,  perkawinan di luar Indonesia yaitu perkawinan antara seorang WNI  dengan  seorang  WNI  di  luar  Indonesia. Terakhir  adalah  perkawinan  di  luar  Indonesia yang  dilangsungkan  antara  seorang  WNI  dengan seorang  WNA  ( Prasastinah  &  Anand,  2019 ). Perkawinan  campuran  adalah  perkawinan  antara dua orang di Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlainan karena
perbedaan kewarganegaraan.
Perkawinan  di  luar  Indonesia  sendiri  diatur dalam  Pasal  56  Undang-Undang  Perkawinan yang  menyatakan:  “(1)  Perkawinan  di  Indonesia antara  dua  orang  warga  negara  Indonesia  atau seorang  warganegara  Indonesia  dengan  warga negara  Asing  adalah  sah  bilamana  dilakukan menurut  hukum  yang  berlaku  di  negara  dimana perkawinan  itu  dilangsungkan  dan  bagi  warga negara  Indonesia  tidak  melanggar  ketentuan Undang-undang  ini.  (2)  Dalam  waktu  1  (satu) tahun  setelah  suami  istri  itu  kembali  di  wilayah Indonesia,  surat  bukti  perkawinan  mereka  harus didaftarkan  di  Kantor  Pencatat  perkawinan tempat  tinggal  mereka.”  Perkawinan  merupakan perbuatan  hukum  dalam  ranah  keperdataan, sehingga  perkawinan  harus  memenuhi  syarat- syarat  keabsahan  secara  hukum  dan  terkait perkawinan internasional, harus mengikuti hukum dari  negara  tertentu  yang  dipilih  ( choice  of  law ). Oleh  karena  itu,  keabsahan  perkawinan internasional  harus  melihat  pada  ketentuan hukum  perkawinan  dari  negara  asal  kedua  orang tersebut.  Berdasarkan  pendapat  R.  Soetojo Prawirohamidjojo, syarat-syarat perkawinan terbagi menjadi syarat materiil dan syarat formal. Syarat materiil berkaitan dengan para pihak yang akan  melangsungkan  perkawinan.  Sedangkan, syarat  formal  berhubungan  dengan  formalitas- formalitas  yang  wajib  dilengkapi  untuk  dapat melangsungkan  perkawinan  ( Prawirohamidjojo, 1988 ).
Syarat-syarat  materiil,  tercantum  dalam  Pasal 6-11  Undang-Undang  Perkawinan,  yaitu  terdiri dari:
1.  Perkawinan  harus  didasarkan  atas  persetujuan kedua calon mempelai.
2.  Bagi  seorang  yang  belum  mencapai  umur  21 tahun harus mendapat izin kedua orangtuanya/ salah satu orang tuanya.
3.  Perkawinan  hanya  diizinkan,  apabila  pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita  sudah  mencapai  umur  16  tahun.  Jika terjadi penyimpangan harus mendapat izin dari pengadilan.
4.  Perkawinan  tidak  dapat  dilangsungkan, apabila  masih  terikat  tali  perkawinan  dengan orang lain, kecuali memenuhi Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan.
5.  Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.
Syarat  formal  tercantum  dalam  Pasal  12 Undang-Undang  Perkawinan  yang  menyatakan bahwa  tata  cara  pelaksanaan  perkawinan  diatur dalam  peraturan  perundang-undangan  tersendiri, syarat formal dalam Pasal tersebut ditindak lanjuti dengan  pengaturan  yang  terdapat  dalam  PP Nomor 9 Tahun 1975. Dalam Pasal 3 PP Nomor 9 tahun  1975  mengatur  bahwa  setiap  orang  yang akan  melangsungkan  perkawinannya  diwajibkan memberitahukan kehendaknya itu kepada pegawai  pencatat  perkawinan  di  tempat perkawinan  dilangsungkan.  Prosedur  untuk melangsungkan  perkawinan  terbagi  menjadi empat tahap yaitu ( Turnardy, 2012 ):
1.  Laporan
Setiap  pihak  yang  akan  melangsungkan perkawinan terlebih dahulu melakukan pemberitahuan  kepada  Pegawai  Pencatat  di tempat  perkawinan  akan  dilangsungkan  paling lambat  10  hari  kerja  sebelum  perkawinan berlangsung.  Pemberitahuan  dapat  dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai/atau orangtuanya/atau  wakilnya.  Atas  pemberitahuan ini  maka  pegawai  pencatat  yang  menerima pemberitahuan wajib meneliti pemenuhan syarat- syarat  perkawinan  bagi  yang  bersangkutan  telah dipenuhi secara lengkap sesuai dengan pasal 6 PP No. 9 tahun 1975.
2.  Pengumuman
Apabila syarat-syarat telah terpenuhi dan tidak terdapat  halangan  untuk  dapat  melangsungkan perkawinan,  maka  dilakukan  pengumuman. Pegawai  pencatat  dapat  menyelenggarakan pengumuman  dengan  cara  menempelkan  surat
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 14, Nomor 1 2020 — CC-BY-SA 4.0 License

## Keabsahan Pencatatan Perkawinan diluar Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
pengumuman  tersebut  pada  kantor  Pencatat Perkawinan di tempat yang sudah ditentukan dan mudah  dibaca  oleh  umum  dan  naskah  ini dibiarkan  selama  sepuluh  hari  atau  sampai perkawinan  tersebut  dilangsungkan.  Tujuan  dari adanya  pengumuman  yaitu  untuk  memberikan kesempatan  kepada  pihak  yang  mengetahui adanya halangan perkawinan untuk mencegahnya.
3.  Pencegahan
Pencegahan  perkawinan  adalah  suatu  upaya yang  dilakukan  untuk  menghindari  terjadinya perkawinan  yang  bertentangan  dengan  ketentuan undang-undang,  yaitu  apabila  ada  pihak  yang tidak memenuhi
syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.
4.  Pelangsungan
Apabila  tidak  ada  pihak  yang  melakukan pencegahan  perkawinan,  maka  perkawinan  dapat dilakukan.  Perkawinan  adalah  sesuatu  yang sakral,  maka  perkawinan  tidak  dapat  dipisahkan dengan nilai-nilai ajaran agama ( Matwig, Miru, & Said, 2007 ).
Berkaitan dengan hal tersebut maka perkawinan tersebut sah apabila memenuhi syarat pada  pasal  2  ayat  1  Undang-Undang  Perkawinan yaitu  perkawinan  adalah  sah  apabila  dilakukan menurut  hukum  masing-masing  agamanya  dan kepercayaannya  itu  dan  dilakukan  di  hadapan Pegawai  Pencatat  serta  dihadiri  oleh  dua  orang saksi.  Ketentuan  dalam  pasal  2  Undang-Undang Perkawinan  ini  merupakan  ketentuan  yang bersifat memaksa sehingga merupakan ketertiban umum  bagi  Warga  Negara  Indonesia,  sehingga tidak dapat dilanggar. Apabila  ketentuan tersebut dilanggar  maka  perkawinan  tersebut  dapat dibatalkan.
Setelah  perkawinan  berlangsung,  kedua mempelai,  para  saksi  dan  Pegawai  Pencatat membubuhkan  tanda  tangannya  pada  akta perkawinan.  Menurut  Prof.  Zulfa  Djoko  Basuki, pakar  hukum  perdata  internasional  mengaitkan perkawinan di luar negeri ini dengan pasal 16 AB ( Algemene  Bepalingen  van  wetgeving) yang menyebutkan  bagi  warga  Negara  Indonesia dimanapun  ia  berada  akan  tunduk  pada  Hukum Indonesia. Terhadap sahnya perkawinan diperlukan 2 ( dua) syarat, yaitu syarat formal dan syarat  materiil.  Syarat  formal  diatur  dalam  pasal 18  AB  yakni  tunduk  terhadap  hukum  dimana perkawinan  tersebut  dilangsungkan  ( lec  leci selebration ).  Serta  syarat  materiil  seperti
persetujuan kedua mempelai, izin orang tua, batas minimum  kawin,  dan  hukum  nasional  yakni hukum perdata.
Beberapa  syarat  administrasi  yang  harus dipenuhi apabila seorang WNI ingin melangsungkan  perkawinan  di  luar  negeri,  yaitu:
(https://www.indonesia.go.id)
1.  Surat izin dari orang tua atau wali
2.  Surat  Keterangan  Catatan  Kepolisian  (SKCK) yang dibuat di Polres
3.  Surat  pernyataan  bahwa  belum  pernah menikah,  dan  bagi  yang  telah  berstatus  janda atau duda dapat melampirkan Surat Keterangan Belum Menikah Lagi. Surat mesti bermeterai 6.000 disertai dengan fotokopi akta cerai dan memperlihatkan aslinya
4.  Surat  pengantar  dari  RT/RW  tempat berdomisili sesuai KTP
5.  Surat  pengantar  dari  lurah  atau  kepala  desa, yaitu  form  N1,  N2,  dan  N4.  Sebagai keterangan  N1  adalah  surat  keterangan  akan menikah, N2 surat keterangan asal-usul (nama orangtua), N4 surat keterangan orangtua
6.  Bagi  calon  pengantin  muslim  harus  ke  KUA kecamatan. Membawa fotokopi KTP, KK, dan KTP  orangtua,  serta  foto  berlatar  biru  4×6, 3×4, 2×3 masing-masing 3 lembar
7.  Visa ke negara tujuan yang sudah disetujui
8.  Paspor
9.  Fotokopi KTP dan Kartu Keluarga
10. Akta lahir yang sudah diterjemahkan.
Syarat  lainnya  yang  harus  dipenuhi  adalah apabila  calon  pasangan  beragama  Islam  maka harus  mendaftarkan  diri  untuk  meminta  Surat Keterangan Numpang Nikah tetapi jika beragama Non-Islam  maka  dapat  mendaftarkan  diri  ke Kantor  Catatan  Sipil.  Sedangkan  apabila  calon pasangan  adalah  seorang  WNA  dan  WNI  yang akan  melangsungkan  perkawinan  berada  di  luar Indonesia,  maka  berdasarkan  UU  Administrasi Kependudukan  perkawinan  tersebut  haruslah dilaporkan kepada Konsulat Jenderal Indonesia di negara perkawinan akan dilangsungkan.
Berdasarkan  pengaturan  Pasal  56  ayat  (2) Undang-Undang Perkawinan mengharuskan untuk
mendaftarkan perkawinan yang dilangsungkan  di  luar  Indonesia  tersebut  dalam jangka  waktu  1  (satu)  tahun  di  Kantor  Pencatat
Keabsahan Pencatatan Perkawinan diluar Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 14, Nomor 2 2020 — CC-BY-SA 4.0 License
Halaman 143
perkawinan.  Sedangkan  dalam  Pasal  37  ayat  (1) Undang-Undang  Administrasi  Kependudukan oleh  WNI  yang  melangsungkan  perkawinan  di luar  Indonesia  adalah  wajib  untuk  melakukan pencatatan  perkawinan.  Perkawinan  tersebut haruslah  dicatatkan  di  instansi  berwenang  pada negara  tempat  dilangsungkan  perkawinan  dan dilaporkan  di  Perwakilan  Republik  Indonesia. Atas  pendaftaran  perkawinan  di  Perwakilan Republik  Indonesia  maka  akan  dicatatkan  dalam Register  Akta  Perkawinan  dan  dikeluarkan Kutipan  Akta  Perkawinan.  Pasal  37  ayat  (4)  UU Administrasi Kependudukan mewajibkan pencatatan  perkawinan  dilakukan  di  Instansi Berwenang tempat tinggal paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kembali ke Indonesia.
Apabila  melampaui  batas  waktu  yang  telah ditentukan  dalam  Pasal  37  ayat  (4)  UU Administrasi Kependudukan maka akan dikenakan  sanksi  administratif  berupa  denda sebesar  Rp  1.000.000,00  berdasarkan  ketentuan Pasal  90  ayat  (1)  huruf  b  juncto  ayat  (2)  UU Administrasi  Kependudukan.  Akan tetapi, pengaturan  pendaftaran  perkawinan  yang  di langsungkan  di  luar  Indonesia  berdasarkan Undang-Undang  Perkawinan  tidak  mengatur mengenai  sanksi  apabila  perkawinan  tersebut tidak didaftarkan dalam jangka waktu satu tahun.
Perbedaan  Makna  Antara  “Pendaftaran”  dan “Pencatatan” Perkawinan
Terhadap  sahnya  sebuah  perkawinan  campur yang  terjadi  diluar  negeri  perlu  mendapat pengakuan  dari  Negara  yaitu  dengan  adanya pencatatan  perkawinan  yang  bertujuan  untuk keabsahan perkawinan tersebut sehingga memiliki kekuatan hukum. Pencatatan perkawinan  memegang  peranan  penting  dalam suatu perkawinan karena merupakan syarat diakui tidaknya  perkawinan  oleh  Negara.  Bila  suatu perkawinan  tidak  dicatat  maka  perkawinan tersebut  tidak  diakui  oleh  Negara,  begitu  pula sebagai  akibat  yang  timbul  dari  perkawinan tersebut  ( Mulyadi,  2008 ).  Namun  kemudian ditemukan adanya penggunaan kata yang berbeda yakni  dalam  Pasal  56  ayat  (2)  Undang-Undang Perkawinan  mengharuskan  untuk  mendaftarkan perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia tersebut  dalam  jangka  waktu  1  (satu)  tahun  di Kantor  Pencatat  perkawinan  sedangkan  dalam Pasal  37  ayat  (1)  Undang-Undang  Administrasi Kependudukan  oleh  WNI  yang  melangsungkan perkawinan  di  luar  Indonesia  adalah  wajib  untuk melakukan pencatatan perkawinan.
Perbedaan  makna  “pendaftaran”  dalam Undang-Undang
Perkawinan dan makna “pencatatan” dalam UU Administrasi Kependudukan  dalam  hal  perkawinan  yang dilangsungkan  di  luar  Indonesia  yakni  Pasal  56 Undang-Undang  Perkawinan  dan  Pasal  37  ayat (4) UU Administrasi
Kependudukan menggunakan dua terminologi yang berbeda yaitu “pendaftaran”  dan  “pencatatan”.  Suatu  sistem pada  umumnya  mempunyai  sifat  yang  konsisten, demikian  pula  halnya  dengan  sistem  hukum.  Di dalam  sistem  hukum  tidak  dikehendaki  adanya konflik  dan  jika  terjadi  konflik  sebaiknya dilakukan  penyelarasan.  Namun  seringkali ditemui  konflik  antara  peraturan  perundang- undangan  dan  juga  antara  peraturan  perundang- undangan  dengan  putusan  pengadilan.  Untuk mengatasi  hal  tersebut,  diperlukan  ketentuan umum yang pelaksanaannya dapat berlaku secara konsisten  ( Mertokusumo,  1986 ).  Apabila  dalam suatu  perkara  ditemui  sejumlah  undang-undang yang  berlaku  sebagai  hukum  positif  dan  terjadi konflik  di  antara  hukum  positif  tersebut,  maka asas  preferensi  hukum  dapat  digunakan  untuk memastikan peraturan perundang-undangan mana yang dapat diterapkan.
Apabila  terjadi  konflik  antara  dua  undang- undang maka berlaku asas preferensi seperti:
1. Lex specialis derogat legi general yaitu aturan hukum  yang  khusus  akan  mengesampingkan aturan hukum yang umum,
2. Lex posteriori derogat legi priori yaitu aturan hukum yang lebih baru akan mengesampingkan  atau  meniadakan  aturan hukum yang lama; atau
3. Lex  superior  derogat  legi  inferiori yaitu aturan  hukum  yang  bertingkat  lebih  tinggi akan  mengesampingkan  peraturan  perundang- undangan  dengan  tingkat  yang  lebih  rendah ( Mahendra, 2010 ).
Asas-asas diatas sebagai penyelesai konflik di antara  norma-norma  hukum  positif.  Mengenai asas  preferensi  tersebut,  apabila  kita  melihat kembali pada pengaturan dalam Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang  Perkawinan  dengan  pengaturan dalam  Pasal  37  ayat  (4)  UU  Administrasi Kependudukan,  terjadi  konflik  aturan.  Keduanya merupakan  aturan  hukum  yang  dikategorikan sebagai lex  specialis .  Adapun,  terdapat  beberapa prinsip yang patut diperhatikan dalam penggunaan  asas lex  specialis  derogat  legi generalis, sebagai berikut ( Mahendra, 2010 ):
Halaman 144
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 14, Nomor 1 2020 — CC-BY-SA 4.0 License
Keabsahan Pencatatan Perkawinan diluar Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
1.  Norma yang dimuat dalam aturan hukum yang bersifat  umum  tetap  berlaku,  kecuali  terdapat pengaturan tertentu dalam aturan hukum yang bersifat khusus tersebut.
2.  Norma lex  specialis ,  harus  dalam  suatu tingkatan  (hierarki)  yang  sama  dengan rangkaian  norma lex  generalis ,  contohnya Undang-Undang dengan Undang-Undang.
3.  Norma lex specialis harus berada dalam rezim hukum  yang  sama  dengan lex  generalis . Contohnya Burgelijk  W etboek (BW)  dan Kitab  Undang-Undang  Hukum  Dagang (KUHD) yang keduanya merupakan peraturan pada rezim hukum perdata.
Pencatatan  perkawinan  di  luar  Indonesia, secara substansial bersifat administratif. Sehingga,  jika  tidak  dicatatkan,  perkawinan dianggap  tidak  pernah  terjadi  oleh  negara.  Pasal 56  ayat  2  Undang-Undang  Perkawinan  hanya menyebut  didaftarkan  di  Kantor  Pencatatan Perkawinan  tempat  tinggal  mereka.  Menurut Zulfa  Djoko  Basuki,  Guru  Besar  Hukum  Perdata Internasional  Universitas  Indonesia,  Kantor Pencatatan Perkawinan hanya menerima pelaporan perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri.  Setelah  itu,  pasangan  tersebut  diberikan Surat  Pelaporan  Perkawinan,  namun  Surat Pelaporan  Perkawinan  yang  diberikan  tersebut bukan merupakan Akta Perkawinan.
Pencatatan  perkawinan  hendaknya  dimaknai sebagai  suatu  kewajiban  yang  harus  dilakukan segera  setelah  perkawinan  dilangsungkan  agar mendapat kepastian hukum. Sedangkan pemaknaan dari terminologi pendaftaran terhadap perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia menurut  Undang-Undang  Perkawinan  adalah suatu  perkawinan  telah  dicatatkan  pada  instansi yang berwenang di negara tempat perkawinan itu dilangsungkan  dan  pada  saat  WNI  yang melangsungkan  perkawinan  di  luar  Indonesia  itu kembali  ke  Indonesia  maka  atas  pencatatan berupa  surat  bukti  perkawinan  itu  didaftarkan  di Indonesia.
Pencatatan  adalah  bentuk  penertiban  dan penerbitan  suatu  dokumen  yang  dikeluarkan negara  untuk  perlindungan  hukum.  Adanya pencatatan  perkawinan  mempunyai  akibat terhadap dokumen-dokumen negara yang penting yaitu  Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP),  Kartu Keluarga  (KK),  dan  surat-surat  keterangan kependudukan  lainnya.  Akibat  dari  adanya pencatatan perkawinan menurut UU Administrasi
Kependudukan  adalah  adanya  Akta  Perkawinan yang akan memiliki dampak kepada status hukum yang  dimiliki  dalam  Kartu  Keluarga  serta  Kartu Tanda  Penduduk.  Keabsahan  dokumen-dokumen ini  tentu  saja  mempunyai  peran  penting  dalam perlindungan  hukum  yaitu  dalam  hal  kelahiran anak, status hak dalam hal pemindahan hak harta bersama,  dan  perbuatan  hukum  lainnya.  Dalam Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan diatur yaitu anak  yang  sah  adalah  anak  yang  dilahirkan  dari perkawinan  yang  sah.  Perkawinan  yang dilangsungkan  di  luar  Indonesia  adalah  sah menurut  hukum  Indonesia  apabila  telah dicatatkan  menurut  Pasal  37  UU  Administrasi Kependudukan.  Tanpa  adanya  Kutipan  Akta Perkawinan  maka  anak  tersebut  dalam  Pasal  43 ayat  (1)  Undang-Undang  Perkawinan  hanya dianggap memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya.
Akibat  tidak  dicatatnya  perkawinan  yang dilangsungkan  di  luar  Indonesia  menurut  Surat Edaran  Mahkamah  Agung  No.  3  Tahun  2015 Tentang  Pemberlakuan  Rumusan  Hasil  Rapat Pleno  Kamar  Mahkamah  Agung  Tahun  2015 Sebagai  Pedoman  Pelaksanaan  Tugas  Bagi Pengadilan  adalah  perkawinan  dianggap  tidak pernah  ada.  Jika  perkawinan  dianggap  tidak pernah  ada  maka  tentu  saja  tidak  memberikan perlindungan hukum kepada anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut dan status hukum dalam Kartu  Keluarga  serta  Kartu  Tanda  Penduduk. Serta  menimbulkan  permasalahan  lainnya  seperti mengenai  harta  benda  perkawinan  dan  perbuatan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkawinan.  Oleh  karena  itu,  sangatlah  penting perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia untuk  segera  dicatatkan  agar  segera  memperoleh perlindungan  hukum  atas  segala  akibat-akibat hukum yang terjadi karena perkawinan.

## IV.  SIMPULAN
Terhadap  perkawinan  di  luar  Indonesia  yang dilakukan  baik  oleh  sesama  Warga  Negara Indonesia  maupun  antara  Warga  Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing dilaksanakan  sesuai  dengan  hukum  perkawinan ditempat  dilangsungkannya  perkawinan  tersebut selama  WNI  tersebut  tidak  melanggar  ketentuan dalam  Undang-Undang  Perkawinan  dan  tidak melepaskan status kewarganegaraanya. Perkawinan  yang  dilangsungkan  di  luar  negeri sesuai  dengan  hukum  perdata  internasional  yaitu harus  memenuhi  dua  syarat  yaitu  syarat  formal dan syarat materiil. syarat formal yang dimaksud
Keabsahan Pencatatan Perkawinan diluar Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 14, Nomor 2 2020 — CC-BY-SA 4.0 License
Halaman 145
adalah terkait tata cara  suatu perkawinan, tunduk terhadap hukum perkawinan tersebut dilangsungkan ( lex loci celebrationis) dan syarat materiil  seperti  batas  umur  untuk  kawin,  hukum nasional  terkait  perkawinan  tersebut.  Hal  ini sesuai  dengan  pasal  56  ayat  (1)  dan  ayat  (2) Undang-Undang  Perkawinan,  yakni  berkaitan dengan  pencatatan  perkawinan.  Pencatatan perkawinan yang dilaksanakan diluar negeri tetap berlaku selayaknya perkawinan umumnya tunduk pada Undang-Undang Perkawinan.
Perkawinan  tersebut  wajib  dicatatkan  pada instansi  yang berwenang di Negara  setempat dan dilaporkan  pada  perwakilan  RI  dan  harus didaftarkan  ketika  mereka  tiba  di  Indonesia. Pengaturan terkait perkawinan yang dilangsungkan  di  luar  Indonesia,  terdapat perbedaan yaitu dalam Undang-Undang Perkawinan dan UU Administrasi Kependudukan. Pasal  56  ayat  (2)  Undang-Undang  Perkawinan mengatur bahwa perkawinan yang dilangsungkan di  luar  Indonesia  agar  didaftarkan  dalam  jangka waktu satu tahun di Kantor Pencatat perkawinan. Sedangkan  dalam  Pasal  37  ayat  (4)  UU Administrasi Kependudukan mewajibkan pencatatan  perkawinan  dilakukan  di  Instansi Berwenang tempat tinggal paling lambat 30 (tiga puluh)  hari  sejak  kembali  ke  Indonesia.  Dalam hal ini, terjadi konflik norma terkait jangka waktu untuk  mendaftarkan  perkawinan.  Perkawinan merupakan  suatu  peristiwa  penting  sehingga setiap WNI berhak untuk mendapat perlindungan dan  pengakuan  atas  status  pribadi  serta  status hukumnya.  Pencatatan  perkawinan  di  luar Indonesia, secara substansial bersifat administratif. Pencatatan adalah bentuk penertiban  dan  penerbitan  suatu  dokumen  yang dikeluarkan  negara  untuk  perlindungan  hukum. Sehingga,  jika  tidak  dicatatkan,  perkawinan dianggap  tidak  pernah  terjadi  oleh  negara.
Adanya pencatatan perkawinan yang dilangsungkan  di  luar  Indonesia  dalam  UU Administrasi Kependudukan memberikan
kepastian  hukum  yaitu  dengan  dikeluarkan Kutipan  Akta  Perkawinan.  Selain  itu,  pencatatan perkawinan  merupakan  bentuk  perlindungan hukum  terhadap  anak  yang  nantinya  dilahirkan dalam  perkawinan  dan  kepastian  status  hukum sebagai  suami  dan  istri  yang  juga  berkaitan dengan harta benda.

## DAFTAR PUSTAKA
Isnaeni,  M.  (2016). Hukum  Perkawinan  Indonesia .
Bandung:  Refika  Aditama.  Retrieved  from https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx? id=1194198 https://pusatdata.denpasarkota.go.id/
Mahendra,  A.  A.  O.  (2010).  Harmonisasi  Peraturan Perundang-undangan.  Retrieved  from  http:// ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/421- harmonisasi-peraturan-perundang- undangan.html
Marzuki, P. M. (2016). Penelitian Hukum Edisi Revisi . Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Matwig, N. K. J., Miru, A., & Said, N. (2007). Akibat
Hukum Perceraian Dalam Perkawinan Campur .  Program  Kenotariatan  Fakultas Hukum  Universitas  Hasanuddin.  Retrieved from http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/
e3c8b6132d4f890e6574fb0351f73226.pdf
Mertokusumo,  S.  (1986). Mengenal  Hukum . Yogyakarta: Liberty.
Mulyadi.  (2008). Hukum  Perkawinan  Indonesia . Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Prasastinah, T., & Anand, G. (2019). Hukum Keluarga dan  Harta  Benda  Perkawinan .  Surabaya: Revka Prima Media.
Prawirohamidjojo,  R.  S.  (1988). Pluralisme  dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia .  Surabaya:  Airlangga  University Press.
Sari,  N.,  Indrawati,  A.  A.  S.,  &  Darmadha,  I.  N.
(2017).  Kepemilikan  Hak  Milik  Atas  Tanah Warga  Negara  Indonesia  Dalam  Perkawinan Campuran. Kertha  Semaya :  Journal  Ilmu Hukum , 5 (1),  1–13.  Retrieved  from  https:// ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/ view/43184
Turnardy,  W.  T.  (2012).  Tata  Cara  Melangsungkan Perkawinan. Jurnal  Hukum .  Retrieved  from https://www.jurnalhukum.com/tata-cara- melangsungkan-perkawinan/
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 14, Nomor 1 2020 — CC-BY-SA 4.0 License

## Keabsahan Pencatatan Perkawinan diluar Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan