Vol. 4 No. 4, Desember 2020 ( 392 -400 )
e-ISSN: 2685-5607

## ANALYSIS OF THE MANAGEMENT OF FIXED ASSETS IN THE HOUSING AND RESIDENTIAL AREA AGENCY OF MAGELANG CITY
Eva Juniar Agustina 1 , Utpala Rani 2 1&2 Universitas Tidar Email: evajuniar23@gmail.com 1* , utpalarani@untidar.ac.id 2

## ABSTRACT
The purpose of this research is to find out how the management of fixed assets in Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Magelang. The object of this research is the Fixed Assets that are in the Dinas Perumahan dan Kawasan  Permukiman  Kota  Magelang,  the  reason  for  choosing  the  object  is  that  theDinas  Perumahan  dan Kawasan Permukiman Kota Magelang still does not follow government standards. The data from this study were obtained through primary data and secondary data obtained from various sources, the results of this study indicate that  there  are  still  various  problems  in  the  Dinas  Perumahan  dan  Kawasa  Permukiman  Kota  Magelang.  The results  showed  that  there  were  still  several  problems  regarding  the  management  of  fixed  assets  in  the  Dinas Perumahan  dan  Kawasan  Permukiman  Kota  Magelang,  such  as  the  difficulty  of  tracking  existing  assets  in previous years such as damaged or unused assets.
Keywords : Fixed assets, asset management, Dinas Permuahan dan Kawasan Permukiman Kota Magelang

## ANALISIS PENGELOLAAN ASET TETAP PADA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA MAGELANG

## ABSTRAK
Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengelolaan aset tetap di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Magelang. Objek penelitian ini adalah Aset Tetap yang ada pada Dinas Perumahan dan  Permukiman  Kota  Magelang,  alasan  dalam  pemilihan  objek  tersebut  dikarenakan  Dinas  Perumahan  dan Kawasan  Permukiman  Kota  Magelang  masih  belum  mengikuti  standar  pemerintah.  Data  dari  penelitian  ini diperoleh  melalui  data  primer  dan  data  sekunder  yang  didapatkan  dari  berbagai  sumber,  hasil  penelitian  ini menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai permasalahan di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Magelang.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  masih  terdapat  beberapa  permasalahan  mengenai  pengelolaan aset tetap yang berada di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Magelang seperti  sulitnya melacak aset yang ada pada tahun-tahun sebelumnya seperti aset yang rusak maupun tidak terpakai.
Kata Kunci : Aset tetap, pengelolaan aset, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Magelang

## PENDAHULUAN Latar Belakang
Krisis  ekonomi  membawa  perubahan  yang  cukup  signifikan  sebagai  dampak  dari  reformasi  dan  pemberian otonomi yang seluas luasnya bagi daerah dalam menjalankan kewenangan bagi pemerintah pusat. Perkembangan sistem  akuntansi  pemerintah  di  Indonesia  yang  pada  awalnya  basis  akuntansi  menganut  basis  kas  kemudian berubah basis akrual. Perkembangan ini juga berpengaruh terhadap perlakuan aset tetap sehingga pemerintah pusat maupun  daerah  harus  dapat  menyesuaikan  diri  dengan  perubahan  tersebut.  Saat  ini  aset  merupakan  salah  satu permasalahan akuntansi yang masih banyak terdapat kendala atau kekurangan dalam penerapan akuntansinya, hal ini  sesuai  dengan  pendapat  Hines  (1988)  yang  menyatakan  bahwa  “akuntansi  untuk  aset  dalam  beberapa  hal terlihat memiliki kekurangan dibandingkan dengan akuntansi untuk aspek lainnya, mengingat sifat alamiah yang dimiliki oleh masing-masing aset tersebut”.
Pengelolaan aset tetap di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Magelang  menjadi salah satu hal penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah saat  ini dalam upaya  menciptakan pemerintahan  yang baik,  efektif  dan  efisien  serta  penciptaan  akuntabilitas  publik.  Selain  itu  ,  pengelolaan  aset  memberikan  acuan bahwa aset daerah harus digunakan semaksimal mungkin untuk dapat mendukung kelancaran tupoksi pelayanan bagi  Dinas  Perumahan  dan  Kawasan  Permukiman  Kota  Magelang.  Di  Dinas  Perumahan  dan  Kawasan Permukiman  Kota  Magelang  masih  terdapat  beberapa  permasalahan  seperti  sulitnya  melacak  aset-aset terdahulu,seperti aset rusak maupun aset yang sudah tidak terpakai.
Karakteristik  dari  aset  negara  memiliki  nilai  yang  cukup  besar  menyebabkan  aset  tersebut  harus  dijaga fungsinya  agar  tetap  dapat  memberikan  kontribusi  kepada  pengguna  aset  seperti  lembaga  pemerintah  dan masyarakat pada umumnya. Dengan demikian pengelolaan aset terutama pada aset tetap bukanlah perkara yang mudah, untuk itu pemerintah dituntut harus mengelola aset tetap yang dimiliki dengan sebaik-baiknya berdasarkan peraturan dan prinsip-prinsip yang berlaku.
Penelitian mengenai pengelolaan aset daerah ini telah banyak dilakukan di Indonesia. Penelitian Labasido dan  Darwanis (2019) menemukan  bahwa praktik pengelolaan aset tetap pemerintah daerah oleh DPKAD Aceh belum sepenuhnya  mengikuti Permendagri No.19 Tahun 2016, seperti  masih adanya  beberpa dokumen sumber pengelolaan asset tetap yang DPKAD Aceh tidak di miliki.
Kemudian penelitian  yang dilakukan oleh  Niu,dkk (2017)  menemukan  bahwa Pengelolaan  barang  milik daerah Kabupaten Bolaang Mongondow dilaksanakan berdasarkan Permendagri No. 19 Tahun 2016, namun hanya meliputi sepuluh proses yaitu perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan  dan  pemeliharaan,  penilaian,  pemusnahan,  penghapusan,  pemindahtanganan,  penatausahaan  serta pembinaan,  pengawasan  dan  pengendalian.  Kemudian  kendala  yang  ditemui  dalam  pengelolaan  barang  milik daerah yaitu rendahnya kepatuhan, belum adanya peraturan daerah tentang pengelolaan aset daerah, inventarisasi aset yang belum efektif dan optimal, kompetensi sumber daya manusia yang belum memadai, lemahnya komitmen pimpinan dan kurangnya sumber daya dalam bentuk anggaran dan fasilitas,dan upaya yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Bolaang Mongondow yaitu mengadakan penilaian aset, mengupayakan legal audit, melakukan inventarisasi aset dan perbaikan dalam komitmen pimpinan melalui pengawasan dan pengendalian.
Penelitian yang dilakukan oleh Hartanti (2018) menemukan bahwa adanya perencanaan kebutuhan disusun dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dengan memperhatikan ketersediaan barang milik daerah yang sudah ada, kemudian adanya dana yang dianggarkan khusus dalam pengelolaan barang milik daerah, sehingga pengadaan barang milik daerah harus dilakukan berdasarkan sistem tender ( compulsory competitive tendering contract ). Kemudian  adanya  tindakan  pengendalian  dalam  pengurusan  barang  milik  daerah  dalam  bentuk  fisik, administratif  dan  tindakan  upaya  hukum  dan  adanya  pemeriksaan  barang  milik  daerah  oleh  instansi  yang berwenang  seperti  Inspektorat  Provinsi  ataupun  Badan  Pemeriksa  Keuangan  dan  Pembangunan  Perwakilan Kepulauan  Riau  setempat  merupakan  bagian  dari  proses  pengelolaan  barang  milik  daerah  selain  itu  adanya kegiatan untuk  melakukan pendataan  barang  milik  daerah oleh Bidang  Aset Badan Pengelolaan  Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau serta adanya pelaporan hasil pendataan barang milik daerah oleh Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
Penelitian yang dilakukan oleh Syahputra,dkk (2018) menemukan bahwa masih terdapat kelemahan dalam implementasi penerapan dari proses perencanaan yang tidak dilakukan oleh SKPD yaitu tidak melakukan analisa perencanaan  kebutuhan  barang  maupun  kebutuhan  pemeliharaan  barang.  Kemudian  penatausahaan  dan pengamanan  pengelolaan  BMD  perlu  dilakukan  pengawasan  dan  kontrol  atasan  yang  lebih  intensif  dan berkelanjutan  sebagai  motivasi  kendali  dari  pembinaan  terhadap  aparatur  pengelola  BMD  khususnya  pada lingkungan kerja SKPD yang tidak berjalan sesuai dengan aturan. Efektivitas sistem pengawasan dan pengendalian atasan adalah  bentuk dari pembinaan  yang erat kaitannya dengan kompetensi sumber daya  manusia khususnya pimpinan instansi pemerintah daerah. Kemudian berdasarkan hasil analisis SWOT yang dilakukan menunjukkan bahwa  lemahnya  kompetensi  SDM  pengelola  BMD  disebabkan  masih  kurangnya  pelatihan  maupun  sosialisasi yang  dilakukan  terhadap  pengurus  BMD.  Dalam  kondisi  saat  ini  berbagai  aturan  dan  kebijakan  pengelolaan keuangan dan BMD terus diperbaharui sehingga kurangnya pemahaman pengelola BMD akan berdampak pada laporan BMD dan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.
e-ISSN: 2685-5607
Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Hasan (2019) menemukan bahwa pengelolaan aset tetap pada Sekretariat Daerah Kabupaten Buton telah dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan siklus  perencanaan  dan  penganggaran,  pengadaan,  penggunaan,  pemanfaatan,  pengamanan  dan  pemeliharaan, penilaian,  pemindahtanganan,  pemusnahan,  penghapusan,  penatausahaan,serta  pembinaan,  pengawasan,  dan pengendalian.
Maka berdasarkan  uraian tersebut peneliti tertarik ingin melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS PENGELOLAAN  ASET  TETAP  PADA  DINAS  PERUMAHAN  DAN  KAWASAN  PERMUKIMAN  KOTA MAGELANG”.Dari  latar  belakang  di  atas,dapat  dijabarkan  tujuan  dari  penelitian  ini  yaitu  untuk  mengetahui bagaimana pengelolaan aset tetap di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Magelang.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Pengelolaan Aset Daerah (Barang Milik Daerah)
Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  aset  adalah  sesuatu  yang  mempunyai  nilai  tukar  atau  modal,atau kekayaan. Di dalam aset terdapat yang namanya aset daerah yang disebut dengan Barang Milik Daerah. Dapat disimpulkan bahwa pengelolaan aset daerah adalah semua barang kekayaan daerah baik yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah kemudian dikelola oleh suatu organisasi yang memiliki anggota untuk melakukan pengendalian guna mencapai tujuan organisasi lembaga yang telah ditetapkan sebelumnya.
Tidak sedikit yang mengartikan pengelolaan sama dengan arti manajemen. Karena antara manajemen dan pengelolaan memliliki tujuan yang sama yaitu tercapainya tujuan organisasi lembaga. Di dalam aset terdapat yang namanya Aset Daerah yang disebut dengan Barang Milik Daerah. Dapat disimpulkan bahwa Pengelolaan Aset Daerah  adalah  semua  barang  kekayaan  daerah  baik  yang  dibeli  atau  diperoleh  atas  beban  Anggaran  dan Pendapatan  Belanja  Daerah  atau  perolehan  lainnya  yang  sah  kemudian  dikelola  oleh  suatu  organisasi  yang memiliki anggota untuk melakukan pengendalian guna mencapai tujuan organisasi lembaga yang telah ditetapkan sebelumnya.
Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang  Milik  Daerah  Pasal  1  Ayat  28,  Pengelolaan  Barang  Milik  Daerah  adalah  keseluruhan  kegiatan  yang meliputi  perencanaan  kebutuhan  dan  penganggaran,  pengadaan,  penggunaan,  pemanfaatan,  pengamanan  dan pemeliharaan,  penilaian,  pemindahtanganan,  pemusnahan,  penghapusan,  penatausahaan  dan  pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
Ruang lingkup Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 pengelolaan barang milik daerah meliputi:

## Perencanaan kebutuhan dan penganggaran
Perencanaan  kebutuhan  adalah  kegiatan  merumuskan  rincian  kebutuhan  barang  milik  daerah  untuk menghubungkan  pengadaan  barang  yang  telah  lalu  dengan  keadaan  yang  sedang  berjalan  sebagai  dasar  dalam melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan  yang  akan datang.  Kegiatan perencanaan dan penentuan kebutuhan didasarkan atas beban tugas dan tanggung jawab maing-masing unit sesuai anggaran yang tersedia

## Pengadaan
Pada Permendagri No.19 Tahun 2016 dijelaskan bahwa pengadaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip  efisien,  efektif,  transparan  dan  terbuka,  bersaing,  adil/tidak  diskriminatif  dan  akuntabel.  Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah bertanggung jawab untuk melaksanakan pembuatan daftar hasil pengadaan barang milik  daerah  dalam  lingkungan  wewenangnya  dan  bertanggung  jawab  pula  untuk  melaporkan/menyampaikan daftar  hasil  pengadaan  barang  milik  daerah  tersebut  kepada  kepala  daerah  melalui  pengelola  untuk  ditetapkan status penggunaannya. Laporan hasil pengadaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 42 Permendagri 19 tahun 2016, terdiri dari laporan hasil pengadaan bulanan, semesteran dan tahunan.

## Penggunaan
Penggunaan  adalah  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  pengguna/kuasa  pengguna  dalam  mengelola  dan menatausahakan  barang  milik  daerah  sesuai  dengan  tugas  dan  fungsi  satuan  kerja  perangkat  daerah  (SKPD). Permendagri No.19 Tahun 2016 sebagai dasar pengelolaan aset tetap menjelaskan bahwa siklus penggunaan yang tertera pada Pasal 43 sampai Pasal 77 merupakan siklus yang apabila Barang Milik Daerah telah ditetapkan status penggunaannya  maka  aset tetap tersebut  digunakan  untuk  penyelenggaraan  tugas  dan  fungsi  pokok  SKPD  dan dapat juga dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka mendukung pelayanan umum sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan.

## Pemanfaatan
Permendagri  No.  19  Tahun  2016  Pasal  1  Pemanfaatan  adalah  pendayagunaan  barang  milik  daerah  yang  tidak dipergunakan sesuai tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam bentuk sewa, pinjam pakai,  kerja  sama  pemanfaatan,  bangun  guna  serah  dan  bangun  serah  guna  dengan  tidak  mengubah  status kepemilikan.

## Pengamanan dan Pemeliharaan;
Siklus Pengamanan dan pemeliharaan  merupakan hal  yang sangat urgent dalam pengelolaan aset, karena kalau siklus  ini  pengelolaannya  sedikit  lemah  saja  dapat  berakibat  fatal  untuk  aset-aset  yang  dimiliki  oleh  SKPD. Permendagri No.19 Tahun 2016 Pasal 296 sampai Pasal 324 menjelaskan bahwa pengelola, pengguna dan/atau kuasa  pengguna  wajib  melakukan  pengamanan  barang  milik  daerah  yang  berada  dalam  penguasaannya. Pengamanan  barang  milik  daerah  itu  sendiri  meliputi  pengamanan  administrasi  yang  didalamnya  ada  kegiatan pembukuan,  inventarisasi,  pelaporan  dan  penyimpanan  dokumen  kepemilikan.  Pemeliharaan  dapat  dilakukan dengan cara: (1)pemeliharaan ringan; (2)pemeliharaan sedang; (3)pemeliharaan berat.

## Penilaian;
Siklus  penilaian  adalah  siklus  yang  dilakukan  guna  menyususn  neraca  Pemerintah  Daerah.  Sesuai  dengan penjelasan pada Permendagri No.19 Tahun 2016 BAB IX, Pasal 325 sampai 328 yang menjelaskan bahwa siklus penilaian dilakukan untuk menyusun neraca Pemerintah Daerah, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah.  Penetapan  nilai  barang  milik  daerah  dalam  rangka  penyusunan  neraca  awal  Pemerintah  Daerah  harus dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), sedangkan penilaian barang  milik daerah  untuk  kegiatan  pemanfaatan  dan  pemindahtanganan  barang  milik  daerah  dilakukan  oleh  tim  yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan melibatkan penilai independen yang bersertifikat dibidang penilaian aset.

## Pemindahtanganan;
Pemindahtanganan barang milik daerah adalah pengalihan kepemilikan sebagai tindak lanjut dari penghapusan. suatu barang milik daerah yang dihapus dari Daftar Inventaris BMD tetapi masih memiliki nilai ekonomis dapat dipindahtangankan. Bentuk-bentuk pemindahtangan meliputi sebagai tindak lanjut atas penghapusan barang milik daerah meliputi Penjualan,Tukar menukar, Hibah dan Penyertaan modal.

## Pemusnahan;
Pemusnahan  barang  milik  daerah  dilakukan  apabila  tidak  dapat  digunakan,  tidak  dapat  dimanfaatkan,  dan/atau tidak dapat dipindahtangankan; atau terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemusnahan dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/ Walikota, untuk barang milik daerah pada Pengguna Barang, Pengelola Barang, dan dilaporkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota.

## Penghapusan;
Penghapusan  adalah  tindakan  menghapus  barang  milik  daerah  dari  daftar  barang  dengan  menerbitkan  surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna atau kuasa pengguna atau pengelola dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berbeda dalam penguasaannya. Permendagri No.19 Tahun 2016 sebagai dasar acuan dalam mengelola aset tetap pemerintah daerah menjelaskan bahwa siklus penghapusan meliputi penghapusan dari daftar barang pengguna dan/atau kuasa pengguna dimana penghapusan ini dilakukan apabila barang milik daerah tersebut sudah tidak berada dalam penguasaan pengguna dan/atau kuasa pengguna.

## Penatausahaan;
Penatausahaan berdasarkan Permendagri No. 19 Tahun 2016 Pasal 1 merupakan proses melakukan pembukuan, inventarisasi  dan  pelaporan  barang  milik  daerah  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan. Sehingga apabila penatausahaan tidak sesuai dengan prosedur yang ada maka akan mengakibatkan laporan asset Negara/daerah tidak sinkron dengan laporan keuangan.

## Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian;
Pembinaan  merupakan  usaha  atau  kegiatan  melalui  pedoman,  bimbingan,  pelatihan,  dan  supervise.  Menteri melakukan  pembinaan  pengelolaan  barang  milik  daerah  dan  menetapkan  kebijakan  pengelolaan  barang  milik daerah.  Pengendalian  merupakan  usaha  atau  kegiatan  untuk  menjamin  dan  mengarahkan  agar  pekerjaan  yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Sedangkan pengawasan merupakan usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan  menilai kenyataan yang sebenarnya  mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah dilakukan sesuai peraturan perundang undangan.

## Karakteristik Aset Tetap
Aset  tetap  memiliki  karakteristik  yakni  Aset  dimiliki  untuk  digunakan  dalam  operasional  dan  bukan  untuk dijual.Hanya  asset  yang  digunakan  dalam  operasi  normal  bisnis  diklasifikasikan  sebagai  asset  tetap.  Sebagai contoh bangunan yang menganggur(tidak terpakai) diklasifikasikan terpisah sebagai investasi,property,plant,dan equipment yang dimiliki untuk price appreciation diklasifikasikan sebagai investasi. Kemudian aset memiliki masa umur manfaat yang panjang dan biasanya disusutkan
Aset tetap memiliki umur manfaat lebih dari satu periode. Perusahaan mengalokasikan biaya investasi dari asset ini untuk periode yang akan dating melalui pembebanan depresiasi secara periodik. Pengeculian diterapkan untuk  tanah,seperti  disebabkan  oleh  kehilangan  kesuburan  tanah  dikarenakan  oleh  rotasi  tanaman  yang buruk,kekeringan,atau erosi tanah. Kemudian yang terakhir Aset memiliki substansi fisik. Aset tetap merupakan aset  berwujud  yang  ditandai  dengan  keberadaan  atau  substansi  fisik.  Hal  inilah  yang  membedakan  aset  tetap dengan  aset  tidak  berwujud  seperti  paten  atau  goodwill.  Tidak  seperti  bahan  baku,aset  tetap  tidak  secara  fisik menjadi bagian untuk produk yang akan dijual kembali.

## Klasifikasi Aset Tetap
Aset  tetap  diklasifikasikan  berdasarkan  kesamaan  dalam  sifat  atau  fungsinya  dalam  aktivitas  operasi  entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut: 1) Tanah: Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap aialah tanah yang  diperoleh  dengan  maksud  untuk  dipakai  dalam  kegiatan  operasional  pemerintah  dan  dalam  kondisi  siap dipakai.  Tanah  merupakan  aset  pemerintah  yang  sangat  vital  dalam  operasional  pemerintahan  dan  pelayanan kepada masyarakat. 2) Peralatan dan Mesin: Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor ,alat  elektronik,inventaris  kantor,dan  perlatan  lainnya  yang  nilainya  signifikan  dan  masa  manfaatnya  lebih  dari 12(dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. 3) Gedung dan Bangunan: Gedung dan bangunan mencakup seluruh  gedung  dan  bangunan  yang  diperoleh  dengan  maksud  untuk  dipakai  dalam  kegiatan  operasional pemerintah  dan  dalam  kondisi  siap  dipakai.  4)  Jalan,irigasi,dan  Jaringan:  Jalan,irigasi,dan  jaringan  mencakup jalan,irigasi,dan  jaringan  yang  dibangun  oleh  pemerintah  serta  dimiliki  dan/atau  dikuasai  oleh  pemerintah  dan dalam kondisi yang siap dipakai. 5) Aset Tetap lainnya: Golongan aset ini jelas disebutkan  dalam Permendagri No.17 Tahun 2007 yang terdiri atas buku perpustakaan,buku terbitan berkala,barang-barang perpustakaan, barang bercorak  kesenian/kebudayaan,  serta  hewan/ternak  dan  tumbuh-tumbuhan.  6)  Konstruksi  dalam  Pengerjaan: Golongan  barang  ini  dicatat  sebesar  biaya  yang  dikeluarkan  sampai  dengan  akhir  masa  pengerjaan  pada tahun yang bersangkutan.

## METODE PENELITIAN Metode Kualitatif
Metode  penelitian  kualitatif  adalah  suatu  riset  yang  bermaksud  untuk  memahami  fenomena  yang  dialami  oleh subjek penelitian (Moleong, 2004). Misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.
Dalam  kaitannya  dengan  penelitian  ini,  yang  dimaksud  agar  mendapatkan  informasi  yang  untuk mengungkapkan berbagai gambaran dan permasalahan dalam Pelaksanaan Pengelolaan Aset Tetap Daerah pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Magelang.

## Objek dan Subjek Penelitian
Objek penelitian ini adalah Aset Tetap yang ada pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Magelang, alasan dalam pemilihan objek tersebut dikarenakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Magelang masih belum mengikuti standar pemerintah. Masih terdapat beberapa kendala terutama dalam pengelolaan aset tetap yang berada di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Magelang. Oleh karena itu, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Magelang dianggap cocok untuk penelitian dalam hal akuntansinya.

## Sumber Data
Data yang diperlukan pada penelitian ini ada 2 jenis: 1) Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden atau obyek yang diteliti, atau ada hubunganya dengan yang diteliti (Tika, 2005). Data yang diambil langsung dari responden yaitu mengenai Pelaksanaan Pengelolaan Aset Tetap yang berada pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Magelang. 2) Data sekunder adalah data yang diambil dari instansi-instansi yang berhubungan dengan masalah penelitian (instansi terkait), data tersebut diperoleh melalui dokumen berupa Kertas Kerja Aset yang diperoleh dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Magelang.
Tabel 1. Pertanyaan Penelitian, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data
No Pertanyaan penelitian Sumber dan Teknik Pengumpulan Data 1. Bagaimana  proses  pengelolaan  Aset  Tetap pada  Dinas  Perumahan  dan  Kawasan Permukiman Kota Magelang? Sumber  :  Kabag  Program  dan  Keuangan  Dinas Perumahan  dan  Kawasan  Permukiman  Kota Magelang Teknik Pengumpulan Data : 1)Wawancara, 2) Dokumentasi 2. Apakah  terdapat  kendala  terkait  Pengeloaan Aset Tetap di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Magelang ? Sumber  :  Kabag  Program  dan  Keuangan  Dinas Perumahan  dan  Kawasan  Permukiman  Kota Magelang Teknik Pengumpulan Data :
1)Wawancara, 2) Dokumentasi

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Proses Pelaksanaan Pengelolaan Aset Tetap dengan Regulasi yang Ditetapkan Pemerintah  Kota Magelang Pedoman pengelolaan aset tetap yang digunakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Magelang yaitu Permendagri No. 19 Tahun 2016 . Adapun proses yang ada yaitu:

## Perencanaan dan Penganggaran
Perencanaan dan penganggaran  merupakan kegiatan  merumuskan rincian kebutuhan barang  milik daerah untuk menghubungkan  pengadaan  barang  yang  telah  lalu  dengan  keadaan  yang  sedang  berjalan  sebagai  dasar  dalam melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan yang akan datang.
Dalam perencanaan di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Magelang dilaksanakan tentunya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sehingga dalam pelaksanaan kerjanya pun bisa menjadi lebih professional dan maksimal. Perencanaan kebutuhan disusun dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dengan memperhatikan ketersediaan barang milik daerah yang ada.
Kemudian dalam penganggaran , telah disediakan adanya dana khusus untuk pengelolaan aset daerah.

## Pengadaan
Pada Permendagri No.19 Tahun 2016 dijelaskan bahwa pengadaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.
Pengadaan  barang  milik  daerah  di  Dinas  Perumahan  dan  Kawasan  Permukiman  Kota  Magelang  telah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka . hal ini karena pengadaan aset telah sesuai dengan manajemen yang baik yaitu tidak ada campur tangan dari pihak manapun.

## Penggunaan
Permendagri No.19 Tahun 2016 sebagai dasar pengelolaan aset tetap menjelaskan bahwa siklus penggunaan yang tertera pada Pasal 43 sampai Pasal 77 merupakan siklus yang apabila Barang Milik Daerah telah ditetapkan status penggunaannya  maka  aset tetap tersebut  digunakan  untuk  penyelenggaraan  tugas  dan  fungsi  pokok  SKPD  dan dapat juga dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka mendukung pelayanan umum sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan.
Adanya  penggunaan  aset  untuk  mendukung  kegiatan  yang  digunakan  untuk  penyelenggaraan  tugas  dan dalam rangka  mendukung pelayanan umum  yang  dilakukan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Magelang.

## Pemanfaatan
Menurut Permendagri No. 19 Tahun 2016 Pasal 1, Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak dipergunakan sesuai tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna dengan tidak mengubah status kepemilikan.
Dalam  hal  pemanfaatan,  Dinas  Perumahan  dan  Kawasan  Permukiman  Kota  Magelang  melakukan penyerahan penggunaan barang antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima  imbalan dan  setelah  jangka  waktu  tersebut  berakhir  diserahkan  kembali  .  Kegiatan  tersebut  biasanya  dilakukan  seperti pinjam pakai motor dinas dan mobil dinas .

## Pengamanan dan Pemeliharaan
Permendagri No.19 Tahun 2016 Pasal 296 sampai Pasal 324 menjelaskan bahwa pengelola, pengguna dan/atau kuasa  pengguna  wajib  melakukan  pengamanan  barang  milik  daerah  yang  berada  dalam  penguasaannya.
e-ISSN: 2685-5607
Pengamanan  barang  milik  daerah  itu  sendiri  meliputi  pengamanan  administrasi  yang  didalamnya  ada  kegiatan pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan.
Dalam hal pengamanan, di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Magelang terdapat tindakan pengendalian dalam pengurusan barang milik daerah dalam bentuk fisik, administratif dan tindakan upaya hukum agar terhindar dari penyerobotan pengambil alihan atau klaim dari pihak lain.
Kemudian dalam pemeliharaan , terdapat pemeriksaan barang milik daerah oleh instansi yang berwenang seperti BPKAD Kota Magelang dalam melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan barang milik daerah.

## Penilaian
Penjelasan pada Permendagri No.19 Tahun 2016 BAB IX, Pasal 325 sampai 328 yang menjelaskan bahwa siklus penilaian dilakukan untuk menyusun neraca Pemerintah Daerah, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah.
Di Dinas Perumahan dan  Kawasan Permukiman  Kota Magelang dilakukan prosedur penyusunan  neraca penilaian tentang berapa  jumlah aset dan nilai dari aset tersebut agar   dapat  dijadikan sebagai pedoman dalam menetapkan anggaran setiap tahunnya guna memperlancar tugas dan fungsi dari bagian perlengakapan sehingga profesioanal kerja dalam menjalankan pengelolaan barang milik daerah benar-benar terlaksana

## Pemindahtanganan
Pemindahtanganan barang milik daerah adalah pengalihan kepemilikan sebagai tindak lanjut dari penghapusan. suatu barang milik daerah yang dihapus dari Daftar Inventaris BMD tetapi masih memiliki nilai ekonomis dapat dipindahtangankan
Di  Dinas  Perumahan  dan  Kawasan  Permukiman  Kota  Magelang  dilakukan  kegiatan  penyerahan  atau pemindahtanganan aset antar Pemerintah Daerah ,seperti pemindahtanganan mobil ataupun motor dinas.

## Penatausahaan serta Pembinaan
Penatausahaan berdasarkan Permendagri No. 19 Tahun 2016 Pasal 1  merupakan proses melakukan pembukuan, inventarisasi  dan  pelaporan  barang  milik  daerah  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan. Sedangkan pembinaan merupakan usaha atau kegiatan melalui pedoman, bimbingan, pelatihan, dan supervise.
Dalam Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Magelang dilakukan kegiatan untuk melakukan pendataan barang  milik daerah  yang dilakukan pegawai pada bidang aset dan pembinaan oleh atasan,  sehingga pelaksanaan pengelolan  barang  milik daerah dapat seimbang dan serasi antara data dan fakta  yang  ada dan  hal tersebut  bisa  dijadikan  sebagai  kerangka  acuan  dalam  menentukan  anggaran  yang  diperlukan  guna  melakukan pemeliharaan barang milik daerah tersebut.

## Pengawasan dan Pengendalian
Pengawasan merupakan usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan  tugas  atau  kegiatan,  apakah  dilakukan  sesuai  peraturan  perundang  undangan.  Sedangkan pengendalian merupakan usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pekerjaan yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.  Pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan barang milik  daerah  perlu  dilakukan  guna  menjamin  dan  mengarahkan  pekerjaan  yang  dilaksanakan  sesuai  dengan rencana dan tujuan yang hendak dicapai melalui pengawasan yang baik.
Adanya usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pekerjaan yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam hal ini memang ada usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pekerjaan yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan karena hal tersebut  sangat  penting  dan  berguna  dalam  menunjang  kinerja  yang  ada  di  Dinas  Perumahan  dan  Kawasan Permukiman Kota Magelang

## Pemusnahan dan Penghapusan
Pemusnahan  barang  milik  daerah  dilakukan  apabila  tidak  dapat  digunakan,  tidak  dapat  dimanfaatkan,  dan/atau tidak dapat dipindahtangankan atau terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian dalam siklus penghapusan meliputi penghapusan dari daftar barang pengguna dan/atau kuasa pengguna dimana  penghapusan  ini  dilakukan  apabila  barang  milik  daerah  tersebut  sudah  tidak  berada  dalam  penguasaan pengguna dan/atau kuasa pengguna.
Pada prinsipnya semua aset daerah dapat dimusnahkan dan dihapuskan sepanjang memenuhi alasan-alasan yang dipersyaratkan,seperti alasan pertimbangan ekonomis serta pertimbangan lainnya. Di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Magelang masih belum melaksanakan proses tersebut, dikarenakan masih kesulitan dalam  melacak  aset-aset  yang  ada    pada  tahun  –  tahun  yang  lalu  seperti  aset  yang  sudah  hilang  ataupun rusak,sehingga  dibutuhkan  sistem  informasi  yang  dapat  digunakan  untuk  menghapus  data  aset  tersebut  secara elektronik dan keamanan penyimpanan datanya lebih terjamin.

## Kendala yang dihadapi dalam Pengelolaan Aset Tetap
Ada beberapa kendala yang dihadapi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam mengelola Barang Milik Daerah/Aset Tetap yaitu : 1) sumber daya manusia yang kurang mendukung dalam pengelolaan aset daerah, 2) belum  adanya  sistem  untuk  memudahkan  pengelolaan  aset  daerah,  3)  belum  adanya  peraturan  daerah  yang mengatur secara rinci proses pengelolaan aset daerah.
Kendala  pertama  yaitu  sumber  daya  manusia  yang  kurang  mendukung  dalam  pengelolaan  aset  daerah. Dalam pengelolaan Aset Tetap di Dinas Perkim Kota Magelang belum bisa memenuhi prinsip-prinsip manajemen yang  baik  karena  hal  tersebut terdapat  indikasi  campur  tangan  karyawan  lain  ,karena  di  Dinas  Perumahan  dan Kawasan  Permukiman  Kota  Magelang  masih  kurangnya  sumber  daya  manusia  yang  memadai,masih  banyak karyawan  yang  merangkap  pekerjaan  dan  tidak  sesuai  dengan  pekerjaan  yang  seharusnya.  Kemudian  masih terdapat karyawan yang tidak patuh dalam membuat dan menyerahkan daftar Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah.
Salah satu kunci keberhasilan dalam pengelolaan aset tetap daerah adalah harus terdapat karyawan yang kompeten dalam pengelolaan aset tetap tersebut. Untuk mendapatkan pegawai yang kompeten diperlukan adanya standar  yaitu pegawai  yang  memiliki pengetahuan tentang aset daerah , yang  mempunyai keterampilan tentang pengelolaan  aset  daerah,  dan  pegawai  yang  memiliki  sikap  tentang  pengelolaan  aset  daerah  (Yusuf,2010:47). Dengan adanya hal tersebut pengawasan yang ketat perlu dilaksanakan sejak dalam perencanaan sampai dengan penghapusan aset agar hal tersebut tidak terjadi, pengelolaan aset harus diawasi agar tercapai hasil yang efektif dan efisien.
Kendala kedua yaitu belum adanya sistem untuk memudahkan pengelolaan aset daerah. Dalam pengelolaan Aset Tetap (Barang Milik Daerah) pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Magelang masih belum memiliki  suatu  sistem  yang  memudahkan  karyawan  dalam  mengelola  aset  daerah  ,sehingga  diperlukan  adanya sistem IT dalam pendataan,pencatatan pelaporan, serta penghapusan barang milik daerah agar dalam pengelolaan aset dapat berjalan dengan baik tanpa adanya permasalahan, dengan adanya sistem IT setidaknya terdapat back up data secara online dan bisa tersimpan secara elektronik dan keamanan penyimpanan datanya lebih terjamin. Kendala ketiga yaitu belum adanya peraturan daerah yang mengatur secara rinci  proses pengelolaan aset daerah yaitu dalam pemusnahan. Hal ini disebabkan belum tersedianya peraturan daerah yang mengatur lebih rinci tentang teknis dan tata cara pemusnahan sehingga dalam pelaksanaan pemusnahan belum berjalan dengan baik. Tidak adanya regulasi dalam bentuk peraturan daerah mengakibatkan proses pemusnahan aset tidak jelas.

## PENUTUP
Kesimpulan  dalam  penelitian  ini  yaitu  masih  terdapat  beberapa  permasalahan  mengenai  pengelolaan  aset tetap yang berada di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Magelang seperti  sulitnya melacak aset yang ada pada tahun-tahun sebelumnya seperti aset yang rusak maupun tidak terpakai.
Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah : 1) pentingnya menetapkan suatu kebijakan atau regulasi dalam bentuk peraturan daerah yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan aset tetap daerah, 2) perlunya perbaikan mengenai kepatuhan serta tanggung jawab terhadap pentingnya pengelolaan aset tetap ,3) perlunya  sumber  daya  manusia  yang  kompeten  dalam  hal  pengelolaan  aset  tetap  daerah  untuk  mengurangi kesalahan agar terlaksananya pelaksanaan aset tetap daerah yang efektif dan efisien.

## DAFTAR RUJUKAN
Biswan,  A.  T.,  &  Falaqi,  F.  (2018).  PRAKTIK  AKUNTANSI  ASET  TETAP  PADA  PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI PROVINSI JAWA TENGAH. Jurnal Otonomi & Keuangan Daerah, 39-63. Hartanti,  V.  (2018).  PELAKSANAAN  PENGELOLAAN  BARANG  MILIK  DAERAH  PADA  BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU (Studi Pada Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau).
Hasan,  W.  A.  (2019).  SISTEM  PENGELOLAAN  ASET  TETAP  PADA  SEKRETARIAT  DAERAH KABUPATEN BUTON. Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen, 2(1), 27-38.
Hines,R.  D.  (1988).  Financial  Accounting:  In  Communicating  Reality,We  Construct  Reality.  Accounting,
Organizations and Society, 13(3), 251-261.
Kementerian  Dalam  Negeri.  2016. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.19  Tahun  2016  Tentang  Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah , Jakarta. Labasido, E. R., & Darwanis, D. (2019). ANALISIS PENGELOLAAN ASET TETAP DAERAH PADA DINAS PENGELOLAAN  KEUANGAN  ASET  DAERAH  (DPKAD)  PROVINSI  ACEH.  Jurnal  Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi, 4(2), 215-236.
Moleong, L. J. (2004). Metode kualitatif.Bandung: Remaja Rosdakarya.
e-ISSN: 2685-5607
Mulalinda, V. (2014). Efektifitas Penerapan Sistem dan Prosedur Akuntansi Aset Tetap pada Dinas Pendapatan,
Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kabupaten  Sitaro. Jurnal  EMBA:  Jurnal  Riset  Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 2(1). Mustika,R. (2015). Evaluasi Penatausahaan Aset Tetap Pemerintah Kota Padang. Akuntansi dan Manajemen ,10(1). Niu,  F.,  Kalangi,  L.,  &  Lambey,  L.  (2017).  Analisis  Pengelolaan  Aset  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Bolaang Mongondow. JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING "GOODWILL", 8(2).
Nuryamin, S. (2015). Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah Di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul Tahun 2014-2015  (Doctoral  dissertation,  Tesis  tidak  diterbitkan.  Yogyakarta:  Jurusan  Ilmu  Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta).
Rokhmadi,  F.  A.,  Baga,  L.  M.,  &  Ristiyanto,  N.  (2018).  PENINGKATAN  KINERJA  MANAJEMEN PENGENDALIAN ASET TETAP KABUPATEN PURBALINGGA. Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah, 10(1).
Syahputra, K., Syaukat, Y., & Irwanto, A. K. (2017). STRATEGI PENINGKATAN PENGELOLAAN BARANG MILIK  DAERAH  PADA  PEMERINTAH  KABUPATEN  KEPULAUAN  ANAMBAS.  Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah, 9(2).
Tika, M. P. (2005). Metode Penelitian Geografi. Jakarta: PT.Bumi Aksara