## DETERMINAN KESUKSESAN IMPLEMENTASI APLIKASI E-FAKTUR PAJAK
Tri Ciptaningsih STIE YKPN Yogyakarta E-mail: triciptaningsih@stieykpn.ac.id

## ABSTRACT
This article discuss about the impact of e-tax invoice as the new tax aplication launched by the Directorate General of Taxation . In this article, we will explain about several rules that related to the main topic and Theory Acceptance Model (TAM). Explanation includes several factors which indicated influencing taxpayer behavior in e-tax invoice usage. Those factors are perceived usefulness, perceived ease of use, perceived of Fairness and trust, Norms, attitude, and behavioral intention.
Key Words: e-tax invoice, theory acceptance model (TAM), and Tax compliance.

## PENDAHULUAN
Kemajuan
teknologi saat ini memberikan  dampak  yang  sangat  besar dalam dunia kerja. Kepraktisan dalam  proses menjadi  isu  yang  disoroti  oleh  pihak-pihak yang  terkait.  Pihak  yang  terkait  tersebut salah  satunya  adalah  Direktorat  Jenderal Pajak (DJP). Beberapa tahun  belakangan ini, DJP  telah  banyak  mengembangkan  aplikasi yang  terkait  dengan  penawaran  kemudahan proses  pelaporan  pajak.  Beberapa  aplikasi yang  telah  diluncurkan  oleh  DJP  terkait dengan  isu  tersebut  adalah  aplikasi  e- registration, e-spt, e-filling, dan e-billing.
E-registration  atau  Sistem  Pendaftaran Wajib  Pajak  secara  Online  adalah  sistem aplikasi  bagian  dari  Sistem  Informasi Perpajakan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak  dengan  berbasis  perangkat  keras  dan perangkat  lunak  yang  dihubungkan  oleh perangkat  komunikasi  data  yang  digunakan untuk  mengelola  proses  pendaftaran  Wajib Pajak.  Sistem  ini  terbagi  dua  bagian,  yaitu sistem  yang  dipergunakan  oleh  Wajib  Pajak yang  berfungsi  sebagai  sarana  pendaftaran Wajib  Pajak  secara online dan  sistem  yang dipergunakan  oleh  Petugas  Pajak  yang berfungsi  untuk  memproses  pendaftaran Wajib Pajak.
Aplikasi  e-SPT  atau  disebut  dengan Elektronik  SPT  adalah  aplikasi  yang  dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk kemudahan  dalam  menyampaikan  SPT. Kelebihan  aplikasi  e-SPT  adalah  sebagai berikut:
1. Penyampaian  SPT  dapat  dilakukan secara cepat  dan  aman,  karena  lampiran  dalam bentuk media CD/disket;
2. Data  perpajakan terorganisir  dengan  baik. Sistem aplikasi  e-SPT  mengorganisasikan data  perpajakan  perusahaan  dengan  baik dan  sistematis.  Penghitungan  dilakukan secara cepat dan tepat karena menggunakan sistem komputer;
3. Kemudahan  dalam  membuat  Laporan Pajak;
4. Data  yang  disampaikan  WP  selalu lengkap,  karena  penomoran  formulir dengan menggunakan sistem komputer;
5. Menghindari  pemborosan  penggunaan kertas dan berkurangnya pekerjaan- pekerjaan  klerikal  terkair  dengan  proses perekaman  SPT  yang  memakan  sumber daya yang cukup banyak.
E-Filing adalah suatu cara penyampaian SPT atau pemberitahuan perpanjangan  SPT  Tahunan  yang  dilakukan secara on-line yang realtime melalui website Direktorat  Jenderal  Pajak  (www.pajak.go.id)
atau Penyedia Jasa Aplikasi atau Application Service  Provider (ASP).  Wajib  Pajak  dapat menyampaikan  SPT  atau  pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik ( e-Filing ) melalui sarana:
1. Penyedia Jasa Aplikasi (ASP), berdasarkan  Peraturan  Direktur  Jenderal Pajak  Nomor  PER-47/PJ/2008  tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan dan Penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan Surat Pemberitahuan Tahunan Secara Elektronik  ( e-Filing )  melalui  Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP)
sebagaimana  telah  diubah  dengan  PER- 36/PJ/2013.  Jenis  surat  pemberitahuan yang  dapat  disampaikan  adalah  seluruh jenis SPT baik masa maupun tahunan dan juga  pemberitahuan  perpanjangan  SPT tahunan.
2. Situs Pajak, berdasarkan Peraturan Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor  PER- 1/PJ/2014 tentang Tata Cara Penyampaian Surat  Pemberitahuan  Tahunan  Pajak Orang Pribadi yang Menggunakan Formulir  1770S  atau  1770SS  secara  e- Filing. Melalui Situs Pajak (www.pajak.go.id). Jenis surat pemberitahuan  yang  dapat  disampaikan adalah  SPT  Tahunan  PPh  Wajib  Pajak
Orang  Pribadi  formulir  1770S  dan 1770SS.
Untuk menyampaikan SPT atau pemberitahuan  perpanjangan  SPT  Tahunan menggunakan e-Filing, Wajib Pajak dapat: 1. Mengunjungi website Direktorat  Jenderal Pajak  (www.pajak.go.id)  dan  klik  pada icon e-Filing atau  langsung  mengunjungi alamat efiling.pajak.go.id; atau
2. Mengunjungi  halaman  penyedia  jasa aplikasi  (ASP)  yang  telah  ditunjuk  oleh Direktorat Jenderal Pajak, yaitu: http://www.pajakku.com http://www.laporpajak.com http://www.spt.co.id
Wajib  Pajak  diharuskan  memiliki e- FIN sebelum  dapat  menyampaikan  SPT atau pemberitahuan  perpanjangan  SPT  Tahunan secara e-Filing .  Untuk  memperoleh  e-FIN,
bagi  Wajib  Pajak  yang  akan  menyampaikan SPT secara e-Filing melalui website Direktorat  Jenderal  Pajak  dapat  mengajukan permohonan e-FIN ke KPP terdekat, sedangkan bagi  bagi Wajib  Pajak yang akan menyampaikan  SPT  secara  e-Filing  melalui ASP  harus  mengajukan  permohonan e-FIN ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.
Ditjen Pajak juga menerapkan pembayaran  elektronik.  Dengan  sebutan  e- Billing, aplikasi  ini  menawarkan  kemudahan pembayaran pajak melalui metode pembayaran elektronik dengan segala kelebihannya:  cepat,  mudah,  nyaman  dan fleksibel.  Meskipun  penerapannya  masih dalam  tahap  ujicoba,  namun  semua  Wajib Pajak  yang  terdaftar  di  Kantor  Pelayanan Pajak di seluruh Indonesia dapat memanfaatkan fitur layanan ini.
Terkait dengan beberapa aplikasi tersebut  di  atas,  saat  ini  DJP  sedang mengembangkan  aplikasi  baru  yang  diberi nama  e-Faktur.  Aplikasi  e-Faktur  tersebut ditujukan  kepada  Pengusaha  Kena  Pajak dalam  memenuhi  kewajiban  pajaknya  yaitu melaporkan SPT PPN. Manfaat dari penggunaan e-Faktur adalah akan mengurangi cost  compliance, dimana  tidak ada  lagi  biaya  kertas,  biaya  kirim,  print, tenaga  kerja  verifikasi,  pengkodean,  dan mengurangi  pegawai  yang  dipekerjakan untuk  menangani  PPN.  Keuntungan  juga diperoleh  DJP  yaitu  efisiensi  waktu  dalam mempercepat  proses  pada  saat  pemeriksaan dan pengembalian restitusi.
Pada  intinya  semua  aplikasi  tersebut bertujuan  untuk  memberikan  kemudahan bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Aplikasi
e-Faktur ini muncul
menindaklanjuti telah dikeluarkannya Peraturan  Menteri  Keuangan  (PMK)  Nomor 151/PMK.011/2013  tanggal  11  November 2013 tentang Tata  Cara Pembuatan  dan Tata Cara  Pembetulan  atau  Penggantian  Faktur Pajak.  Faktur  pajak  terdiri  dari  Faktur  Pajak berbentuk  elektronik  (e-Faktur  Pajak)  dan Faktur Pajak berbentuk kertas (hardcopy). E- Faktur merupakan Faktur Pajak sebagai bukti pungutan  PPN  yang  dibuat  oleh  Pengusaha Kena Pajak (PKP) secara elektronik yang tata
caranya  diatur  dalam  peraturan  Direktur Jenderal Pajak. Bentuk e-Faktur Pajak berupa dokumen  elektronik  yang  dapat  dicetak dalam  bentuk  kertas  atau  dalam  bentuk  file pdf.
Penerapan  e-Faktur Pajak adalah untuk memberikan  kemudahan  kepada  PKP  dalam membuat  Faktur Pajak dengan menggunakan dan  memanfaatkan  teknologi  informasi, antara lain: (i) tanda tangan basah digantikan dengan  tanda tangan elektronik; (ii) e-Faktur Pajak tidak diharuskan untuk dicetak sehingga  mengurangi  biaya  kertas,  biaya cetak,  dan  biaya  penyimpanan;  (iii)  aplikasi e-Faktur  Pajak satu kesatuan dengan aplikasi e-SPT, sehingga lebih memudahkan pelaporan  SPT  Masa  PPN;  dan  (iv) permintaan Nomor Seri Faktur Pajak disediakan secara online via website Direktorat  Jenderal  Pajak  (DJP),  sehingga tidak  perlu  lagi  datang  ke  KPP.  Keuntungan yang  diperoleh  DJP  dari  aplikasi  e-Faktur Pajak  adalah  meningkatkan  validitas  Faktur Pajak  sekaligus  berfungsi  sebagai collecting data penyerahan BKP/JKP melalui mekanisme  PKP  diwajibkan  mengirimkan seluruh  data  keterangan  Faktur  Pajak  ke sistem  DJP  untuk  mendapatkan  persetujuan dari  DJP (approval). E-Faktur  Pajak  tanpa persetujuan  DJP  bukan  merupakan  Faktur Pajak. Pemberlakuan e-Faktur
Pajak dilakukan  secara  bertahap  mulai  dari  awal bulan  Juli 2014  dan  berlanjut ke  tahun-tahun berikutnya.
Terkait
dengan mulai disosialisasikannya  e-Faktur  Pajak  maka pembahasan  akan  dilakukan  pada isu implementasi  aplikasi  baru  tersebut.  Teori terkait dengan sistem informasi dan keperilakuan  juga  akan  dibahas  kemudian. Teori  terkait  dengan  topik  tersebut  akan dikaitkan  dengan  perilaku  taat  pajak  dari Wajib Pajak.

## LANDASAN TEORI
Peran  sistem  informasi  pada  masa sekarang dalam menyukseskan program kerja semakin besar. Hal tersebut menarik perhatian  banyak  peneliti  untuk  mengamati peran  tersebut.  Topik-topik  penelitian  yang
dilakukan terkait dengan pengukuran kesuksesan  sistem  informasi.  Salah  satunya dilakukan  oleh  Petter  et  al.  (2008).  DeLone dan  Mclean  (D&M)  mengembangkan  modal kesuksesan  sistem  informasi.  Dimensi  yang digunakan  dalam  model  tersebut  meliputi kualitas  sistem,  kualitas  informasi,  kualitas pelayanan,  penggunaan,  kepuasan  pengguna, dan  keuntungan  bersih.  Dimensi  tersebut dapat  digunakan  dalam  konteks  individu maupun organisasi.
Model  D&M  juga  banyak  digunakan untuk  memahami  dan  mengukur  dimensi kesuksesan sistem informasi. Dimensi kesuksesan tersebut adalah sebagai berikut: 1. Kualitas  sistem,  yaitu  terkait  dengan karakteristik  sistem  informasi  tersebut. Sebagai  contohnya:  kemudahan  dalam penggunaan (ease  of  uses), fleksibilitas penggunaan (system flexibility), keandalan sistem (system reliability), dan kemudahan pembelajaran (ease of learning);
2. Kualitas  informasi,  yaitu  terkait  dengan karakteristik output  sistem  sebagai  contoh keandalan  informasi,  kemudahan  untuk dipahami,  akurasi,  kelengkapan,  dan ketepatan waktu;
3. Kualitas pelayanan, yaitu kualiatas dukungan  yang  diterima  oleh  pengguna dari departemen sistem informasi;
4. Penggunaan sistem, yaitu derajat kemampuan  penggunaan  sistem  misalnya jumlah  penggunaan  sistem  dan  tujuan penggunaan;
5. Kepuasan  penggunaan,  yaitu  tingkat kepuasan  yang  dirasakan  oleh  pengguna sistem informasi;
6. Keuntungan bersih, terkait dengan seberapa  besar  suatu  sistem  informasi mampu  memberikan  kontribusi  kepada individu,  kelompok,  organisasi,  industri, atau  negara.  Sebagai  contoh  dalam  hal improvisasi pengambilan keputusan, peningkatan  penjualan,  penurunan  biaya, improvisasi profit, efisiensi pasar, kesadaran konsumen, dan lain sebagainya.
Model  terkait  dengan  penggunaan sistem  informasi  yang  sudah  dikenal  adalah model Technology Acceptance Model (TAM)
(Davis et  al., 1989).  Dalam  model  tersebut dijelaskan bahwa variabel yang mempengaruhi  perilaku  terhadap  intensitas penggunaan  dan  penggunaa  IT  adalah anggapan  terhadap  kegunaan  sistem  dan kemudahan  dalam  penggunaannya.  Model tersebut  juga  sudah  dibandingkan  dengan model Theory  of  Planned  Behavior .  Hasil dari  perbandingan  tersebut  menyatakan bahwa  penjabaran Theory  of  Planned Behavior lebih  mampu  menjelaskan  tentang perilaku  penggunaan  sistem  baik  dari  sisi desain maupun strategi implementasi (Taylor and Todd, 1995).
Paradigma  yang  digunakan  dalam penelitian  terkait  dengan  sistem  informasi melibatkan  dua  disiplin  ilmu  yaitu  terkait dengan  ilmu  perilaku  dan  ilmu  desain.  Ilmu tentang keperilakuan digunakan untuk menjelaskan  dan  mencoba  memprediksi perilaku  manusia  dalam  menggunakan  suatu sistem. Ilmu desain digunakan untuk memahami  tentang  adanya  batasan  manusia untuk  menciptakan  suatu  sistem  baru  atau untuk berinovasi (Hevner et al., 2004).
Kim  dan  Kankanhalli  (2009)  mencoba menjelaskan  penyebab  terjadinya  penolakan terhadap  implementasi  suatu  sistem.  Dari hasil  pengamatan  diketahui  bahwa  masalah utama  yang  dihadapi  terletak  pada  besarnya biaya  pemindahan (switching  cost) dari sistem  lama  ke  sistem  baru.  Masalah  biaya tersebut memicu terjadinya penolakan  sistem baru.  Variabel  biaya  pemindahan (switching cost) memediasi  hubungan  antara  variabel independen  (opini  kolega  dan  kepercayaan diri  berhasil)  terhadap  penolakan  pengguna. Hal-hal  yang  dapat  mengurangi  terjadi penolakan  terhadap  sistem  baru  adalah pengetahuan  dan  kepercayaan  terhadap  nilai sistem  dan  dukungan  organisasi.  Penelitian- penelitian  lain  yang  hampir  sama  juga dilakukan  namun  dengan  sampel  yang berbeda  yaitu  oleh  Venkatesh  (2000)  dan Davis (1993).
Kaitannya dengan perpajakan dijelaskan  oleh  Walsh  (2012)  terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku taat  pajak  atau  sering  dikenal  dengan kepatuhan  pajak.  Faktor-faktor  tersebut
adalah deterrence, norms (both personal and social),  fairness  and  trust  (in  the  tax administration,  opportunity  and  complexity, and  the  role  of  government  and  the  broader economic  environment). Dari  hasil  pengujian diketahui bahwa deterrence memiliki dampak  terhadap  perilaku  taat  pajak  tetapi dikatakan  bahwa  hal  tersebut  kurang  begitu penting. Deterrence merupakan  tindakan penghindaran  pajak. Norms terkait  dengan keyakinan pada diri seseorang untuk melakukan  sesuatu  yang  benar  tidak  terikat pada  ada  atau  tidaknya  sanksi.  Sikap  ini dapat  dibentuk  dari  pribadi  seseorang  atau hasil  bentukan  dari  lingkungan  sosial  yang melingkupi  orang  tersebut. Fairness  and trust  (in  the  tax  administration,  opportunity and  complexity,   and the role  of government and  the  broader  economic  environment) terkait  dengan  terkait  dengan  kepercayaan dan  keadilan yang  dirasakan oleh  seseorang. Ketidakpatuhan  pajak  dapat disebabkan oleh ketidakpercayaan  dan  ketidakadilan  yang dialami  oleh  pihak  yang  dikenai  aturan. Barangkali mereka lebih memilih untuk tidak menerima penghargaan atas apa yang mereka perbuat  daripada  mereka  harus  diperlakukan tidak adil.

## PEMBAHASAN
Dari  penjelasan  sebelumnya,  dapat diketahui  bahwa  dalam  mengembangkan sistem  baru  dengan  berbagai  jenis  aplikasi perpajakannya  dari  DJP  perlu  melakukan evaluasi  terhadap  efektivitas  dan  efisiensi pemberlakukan sistem tersebut. Dari penelusuran  literatur  diketahui  bahwa  belum banyak  dilakukan  penelitian  terkait  dengan tingkat  keberhasilan  pelaksanaan  aplikasi perpajakan yang selama ini sudah dikembangkan.
Aplikasi terkini yang rencananya sudah mulai diberlakukan oleh DJP adalah e-Faktur Pajak.  Pemberlakukan  penggunaan  e-Faktur ini  direncanakan  oleh  DJP  melalui  beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut:
1. Tahap  pertama  diberlakukan  1  Juli  2014 untuk  PKP  tertentu  yang  dikukuhkan  di KPP  di  lingkungan  Kanwil  DJP  Wajib Pajak  Besar,  KPP  di  lingkungan  Kanwil
DJP  Jakarta  Khusus,  dan  KPP  Madya  di Jakarta;
2. Tahap  kedua  diberlakukan  1  Juli  2015 untuk  PKP  yang  dikukuhkan  di  KPP  di Pulau Jawa dan Bali;
3. Tahap  ketiga  diberlakukan  1  Juli  2016 untuk PKP secara keseluruhan. Dalam  rangka  implementasi  tersebut,
DJP  terlebih  dahulu  melakukan  rangkaian testing  aplikasi  yang  telah  dilakukan  pada bulan November-Desember 2013 dan piloting  yang  akan  dilakukan  pada  bulan Januari-Juni  2014.  DJP  akan  menerbitkan Peraturan  Direktur  Jenderal  pajak  yang mengatur  mengenai  tata  cara  pembuatan  e- Faktur Pajak.  Terkait dengan pelaksanaan e- Faktur  Pajak  tersebut  DJP  menerbitkan aturan terkait dengan penerbitan faktur pajak yaitu  diatur  di  PER-24/PJ/2012  tentang Bentuk,  Ukuran,  Tata  Cara  Pengisian Keterangan,  Prosedur  Pemberitahuan  dalam Rangka  Pembuatan,  Tata  Cara  Pembetulan atau  Penggantian  dan  Tata  Cara  Pembatalan Faktur Pajak yang memuat beberapa perubahan  yang  mendasar  di  bidang  Pajak Pertambahan  Nilai,  terutama  terkait  dengan tata  cara  pemberian  nomor  seri  faktur  pajak. Dampak  dari  peraturan  tersebut  adalah berpindahnya  kewenangan  penomoran  faktur pajak  yang  sebelumnya  merupakan  domain Wajib Pajak kini menjadi domain DJP.
Langkah  pertama  yang  ditempuh  PKP adalah mengajukan terlebih dahulu permohonan  Kode  Aktivasi  dan  Password secara  langsung  ke  KPP  dimana  Pengusaha Kena  Pajak  tersebut  dikukuhkan.  Kode Aktivasi  dan  password  akan  diberikan  oleh Direktorat  Jenderal  Pajak  kepada  Pengusaha Kena  Pajak  yang  telah  memenuhi  syarat, sebagai berikut:
1. Pengusaha  Kena  Pajak  telah  dilakukan Registrasi  Ulang  Pengusaha  Kena  Pajak oleh  Kantor  Pelayanan  Pajak  tempat PKP  terdaftar  berdasarkan  Peraturan Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor   PER- 05/PJ/2012 dan perubahannya dan laporan  hasil  registrasi  ulang  verifikasi menyatakan PKP tetap dikukuhkan; atau
2. Pengusaha  Kena  Pajak  telah  dilakukan verifikasi  berdasarkan  Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 73/PMK.03/2012 tentang  Jangka  Waktu Pendaftaran  dan  Pelaporan  Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran,
Pemberian,  Dan  Penghapusan  Nomor Pokok  Wajib  Pajak,  Serta  Pengukuhan dan  Pencabutan  Pengukuhan  Pengusaha Kena Pajak.
Ketentuan-ketentuan  baru  yang  diatur dalam Peraturan tersebut adalah:
1. Kode dan nomor seri Faktur Pajak terdiri dari  16  (enam  belas)  digit  yaitu:  2(dua) digit  kode  transaksi,  1  (satu)  digit  kode status,  dan  13  (tiga  belas)  digit  nomor seri Faktur Pajak;
2. Nomor  seri  Faktur  Pajak  diberikan  oleh DJP melalui permohonan dengan instrumen pengaman berupa kode aktivasi dan password;
3. Identitas  Penjual  dan  Pembeli,  terutama alamat  harus  diisi  dengan  alamat sebenarnya atau sesungguhnya;
4. Jenis Barang  Kena Pajak  atau  Jasa  kena Pajak  harus  diisi  dengan  keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya;
5. Pemberitahuan PKP/pejabat/pegawai penandatangan  Faktur  Pajak,  harus dilampiri dengan fotokopi kartu identitas yang  sah  dan  dilegalisasi  pejabat  yang berwenang;
6. PKP  yang  tidak  menggunakan  nomor seri  Faktur  Pajak  dari  DJP  atau menggunakan  nomor  seri  Faktur  Pajak ganda  akan  menyebabkan  Faktur  Pajak yang  diterbitkan  merupakan  Faktur Pajak tidak lengkap;
7. Faktur Pajak tidak lengkap akan menyebabkan  PKP  pembeli  tidak  dapat mengkreditkan  sebagai  Pajak  Masukan dan  PKP  Penjual  dikenakan  sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Terkait dengan aturan di atas menuntut adanya  kesiapan  dari  sisi  Wajib  Pajak  untuk dapat  segera  melaksanakan  aturan  tersebut. Wajib pajak diharapkan dapat segera beradapatasi  dengan  sistem  baru  tersebut yaitu  e-Faktur  Pajak.  Apalagi  mengingat sanksi  yang  diberikan  tegas.  Oleh  sebab  itu, pendekatan untuk mengukur derajat kemampuan  Wajib  Pajak  untuk  mengikuti
aturan  tersebut  menjadi  penting  untuk dilakukan.
Model baru yang dikembangkan merupakan  pengembangan  dari  berbagai model  yang  telah  ditemukan  dan  diuji  oleh para  peneliti  sebelumnya  yaitu  adanya  uji
terhadap  penerimaan  Wajib  Pajak  terhadap sistem  e-Faktur  Pajak  dan  faktor-faktor  apa saja yang mempengaruhinya. Apabila digambarkan  pada  sebuah  bagan  dapat disajikan sebagai berikut ini:
Dari  gambar  di  atas,  dapat diuji  secara empiris  tingkat  keberhasilan  program  e- Faktur  Pajak  DJP  tentunya  setelah  program tersebut  mulai  dijalankan  dan  memperoleh feedback dari Wajib Pajak.

## KESIMPULAN
Dari pembahasan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Pengembangan aplikasi
perpajakan melibatkan isu keperilakuan yaitu
perilaku  Wajib  Pajak  dalam  merespon sistem baru yang muncul.
2. Dalam mengembangkan  sistem  baru,  DJP perlu  memperhatikan  faktor-faktor  yang mempengaruhi keberhasilan implementasi sistem tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi  antara lain pandangan  WP terhadap  kegunaan  sistem,  kemudahan penggunaan,  kepercayaan  dan  keadilan, norma, perilaku WP.
3. Apabila  antara  DJP  dengan  WP  telah mengatasi  masalah  yang  muncul  dalam
Perceived
Ease of
Use
Attitude
Behavioral Intention Usage Behavior Perceived usefulness Perceived of F airness and tr ust
Norms
tahapan  implementasi  aplikasi  e-Faktur tersebut semestinya tujuan yang diharapkan  oleh  fiskus  (DJP)  dapat tercapai.

## DAFTAR PUSTAKA
Davis, Fred D. (1989). Perceived Usefulness, Perceived  Ease  of  Use,  and  User Acceptance  of  Information  Technology.
MIS  Quarterly. Vol.  13  No.  3  pp.  319- 340.
Davis,  Fred  D.  (1993).  User  Acceptance  of Information Technology: Systems
Characteristic,  User  Perceptions  and Behavioral  Impact. Int.  J.  Man-Machine Studies. 38. 475-487.
Hevner,  Alan  R.,  Salvatore  T.  March.,  dan Jinsoo  Park.  (2004).  Design  Science  in Information  Systems  Research. MIS Quarterly. Vol. 28 No. 1 pp. 75-105 Kim,  Hee-Woong  dan  Atreyi  Kankanhallli.
(2009).  Investigating  User  Resistance  to Information  Systems  Implementation:  A Status  Quo  Bias  Perspective. MIS Quarterly. Vol. 33 No. 3 pp. 567-582.
Petter,  S.,  William  DeLone,  dan  Ephraim McLean.  (2008).  Measuring  Information System  Success:  Models,  Dimensions, measures, and
Interrelationships.
European Journal of Information Systems. 17. 236-263.
Taylor,  Shirley  dan  Peter  A.  Todd  (1995). Information  Systems  Research. Institute for Operations Research and the
Management Sciences. 6:2.
Venkatesh, Viswanath. (2000). Determinants of  Perceived  Ease  of  Uses:  Integrating
Control, Intrinsic Motivation, and
Emotion into the Technology Acceptance Model. Information  Systems  Research.
Vol. 11 No. 4. Walsh, Keith. (2012). Understanding
Taxpayer  Behaviour-New  Opportunities for  Tax  Administration. Office  of  the
Revenue Commissioners. ___________ Peraturan Direktur Jenderal  Pajak  Nomor  PER-47/PJ/2008 tentang  Tata  Cara  Penyampaian  Surat Pemberitahuan dan Penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan Surat Pemberitahuan Tahunan Secara Elektronik  ( e-Filing )  melalui  Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP). ___________ Peraturan Direktur Jenderal  Pajak  Nomor  PER-36/PJ/2013 tentang  Tata  Cara  Penyampaian  Surat Pemberitahuan dan Penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan Surat Pemberitahuan Tahunan Secara Elektronik  ( e-Filing )  melalui  Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP). ___________ Peraturan
Direktur
Jenderal  Pajak  Nomor  PER-1/PJ/2014 tentang  Tata  Cara  Penyampaian  Surat Pemberitahuan  Tahunan  Pajak  Orang Pribadi  yang  Menggunakan  Formulir 1770S atau 1770SS secara e-Filing. ___________ Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 151/PMK.011/2013 tanggal 11 November  2013  tentang  Tata  Cara Pembuatan  dan  Tata  Cara  Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak.