## PENDIDIKAN BAGI PEREMPUAN JAWA PADA ABAD KE 19

## Eka Sulis Yuniarti
SMA Negeri 1 Kutorejo, Mojokerto
Abstrak: Pada awal abad ke-19 M, lak-laki dan perempuan Jawa memiliki kes- empatan yang berbeda dalam memperoleh pendidikan. Laki-laki memperoleh kes- empatan  yang  lebih besar  untuk  mendapatkan pendidikan  formal dibandingkan perempuan. Dalam budaya Jawa peran perempuan adalah sebagai ibu yang men- didik anak-anak, serta mengurusi urusan rumahtangga, sehingga pendidikan diang- gap kurang penting bagi perempuan. Padahal pendidikan bagi perempuan merupa- kan salah satu cara agar dapat menuangkan ide-ide serta gagasan para perempuan. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengkaji lebih mendalam terkait dengan karakteristik dan konsep pendidikan bagi perempuan di Jawa pada abad ke 19. Hasil dari penelitian ini adalah pendidikan bagi perempuan merupakan salah satu cara  untuk  memberantas buta  huruf  yang  masih banyak dialami oleh para per- empuan sekitar tahun 1900-an. Pada lingkungan sosial, pendidikan yang diperoleh perempuan  mampu  meningkatkan  harkat  dan  martabat  para  perempuan  di masyarakat.
Kata kunci : Pendidikan, Perempuan, Jawa
Abstract: In the early 19th century AD, Javanese men and women had different opportunities for education. Men have a greater chance of getting formal educa- tion than women. In the Javanese culture the role of women is as the mother who educates the children, and takes care of the house- hold affairs. Hence, javanese people acknowledges education as less subtantial for women. Though, for women, education is one of many ways to actualize their ideas. This article try to analize the characters and concept of education for Javanese women in the 19th century. The article illustrate that education is ultimate way to eradicate illiteracy problems experienced by Javanese women in 19th century. On the social aspects, education believed to elevate the dignity of women.
Keywords: Education, Women, Java

## PENDAHULUAN
Pendidikan  diselenggarakan  oleh pemerintah  kolonial  Belanda  setelah adanya Politik Etis (politik balas budi) ta- hun 1899 yang meliputi tiga bidang yaitu irigasi,  edukasi  dan  transmigrasi.  Setelah adanya kebijakan Politik Etis , pemerintah kolonial memberikan perhatian khusus da- lam bidang pendidikan. Pada masa kolonial Belanda,  Indonesia  berada  di  bawah kekuasaan pemerintah kolonial. Kebijakan yang ada di Hindia-Belanda saat itu tentu juga  dibuat  untuk  kepentingan  kolonial, seperti  kebijakan  Politik  Etis.  Meskipun
Belanda  mengeluarkan  kebijakan  Politik Etis yang salah satunya tentang perbaikan dan peningkatan dalam bidang pendidikan namun  pendidikan  yang  diselenggarakan saat  itu  bertujuan  untuk  memenuhi  kebu- tuhan  pemerintah  kolonial.  Sekolah- sekolah yang didirikan oleh pemerintah ko- lonial Belanda digunakan untuk mendidik ambtenaar (pegawai negeri) yang dibutuh- kan oleh pemerintah kolonial.
Soekiman  (2011:41)  menyatakan bahwa  pendidikan  bagi  perempuan  tidak jauh  berbeda  dengan  masa-masa  sebe- lumnya.  Pendidikan  bagi  perempuan  di- anggap kurang penting karena perempuan sekedar  dianggap  sebagai  pendamping
suami dalam bergaul dengan para pejabat Belanda,  perempuan  sebagai  penerima tamu  dan  menyiapkan  jamuan  bagi  para tamu.  Peran perempuan sebagai ibu  yang mendidik  anak-anak  tetap  dianggap  pent- ing.
Pendidikan merupakan salah satu aspek  penting  dalam  sejarah  perkem- bangan  bangsa  Indonesia  hingga  saat  ini. Kenyataannya  pendidikan  yang  ada  di wilayah Jawa, pada mulanya terjadi ketim- pangan antara kedudukan laki-laki dan per- empuan  untuk  mendapatkan  pendidikan. Berdasarkan  perkembangan  sejarah  pen- didikan bagi perempuan hingga awal 1900 Masehi pendidikan bagi perempuan Indo- nesia  khususnya  di  wilayah  Jawa  belum mendapatkan perhatian yang lebih banyak jika dibandingkan dengan pendidikan bagi kaum laki-laki. Pada tahun 1900 masih ter- dapat perbedaan antara kesempatan untuk mendapatkan  pendidikan  bagi  kaum  laki- laki dan perempuan. Kaum laki-laki mem- iliki  kesempatan  dan  peluang  yang  lebih luas  untuk  mendapatkan  pendidikan dibandingkan  dengan  perempuan.  Pada artikel  ini  akan  mengkaji  secara  lebih mendalam  terkait  dengan  karakteristik perempuan  Jawa  dan  konsep  pendidikan perempuan Jawa Abad ke-19.

## KARAKTERISTIK PEREMPUAN JAWA
Menurut Margana & Nursam (2010: 87) kata perempuan berasal dari kata empu, yang bermakna dihargai, dipertuan, atau di- hormati,  sedangkan  kata  wanita  berasal dari wan yang berarti nafsu, dalam Bahasa Jawa  (Jawa  Dorsok)  kata  wanita  berarti berani ditata. Maka peneliti menggunakan istilah perempuan yang  memiliki  pemak- naan  lebih  baik.  Menurut  Mangunwijaya (1980:5) bedasarkan Serat Wedatama (su- rat  wanita  sejati)  perempuan  Jawa  diaso-
siasikan untuk menjadi makhluk yang se- jati,  artinya  pengabdi  yang  setia  kepada lelaki,  sumarah  dan  sumber  kenikmatan bagi laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa sebagai perempuan Jawa hendaknya men- jadi  seseorang  yang  patuh  terhadap  laki- laki.
Handayani & Novianto (2004:130) karakter wanita Jawa sangat identik dengan budaya  Jawa  seperti  bertutur  kata  halus, tenang,  diam (kalem), tidak  suka  konflik, mementingkan  harmoni,  menjunjung tinggi  nilai-nilai  kekeluargaan,  mampu mengerti dan memahami orang lain, sopan, pengendalian diri tinggi, daya tahan untuk menderita  tinggi,  memegang  peranan secara ekonomi dan setia.
Berdasarkan pendapat di atas ter- lihat  bahwa  perempuan  Jawa  merupakan perempuan  yang  sangat  menjunjung  ke- budayaan Jawa. Beberapa ciri khas orang Jawa lainnya yaitu sabar lan neriman (sa- bar dan menerima dengan lapang dada). Si- kap tersebut membuat sebagian besar per- empuan Jawa selalu menerima apa yang te- lah menjadi kodratnya sebagai seorang per- empuan, meskipun hal itu justru membuat perempuan  Jawa  cenderung  dianggap lemah  kedudukannya  jika  dibandingkan dengan laki-laki.
Begitu pula dalam bidang pendidi- kan, bahwa seorang perempuan Jawa tidak dapat  dengan  mudah  mendapatkan  pen- didikan seperti kaum laki-laki. Perempuan selalu  diidentikkan  dengan  urusan  rumah tangga saja, sedangkan laki-laki lebih ber- peran dalam kehidupan sosial di masyara- kat. Perempuan kurang memiliki peran da- lam kehidupan sosial di masyarakat karena pembagian  kerja  antara  laki-laki  dan  per- empuan dalam sektor yang berbeda.
Perempuan Jawa hendaknya men- jadi  seseorang  yang  patuh  terhadap  laki- laki. Mangunwijaya (1980:5) menjelaskan berdasarkan Serat Wedatama (surat wanita
sejati)  perempuan  Jawa  diasosiasikan  un- tuk  menjadi  makhluk  yang  sejati,  artinya pengabdi  yang  setia  kepada  lelaki, sumarah dan sumber kenikmatan bagi laki- laki, sejalan dengan pemikiran tentang per- empuan  Jawa  yang  mengabdi  pada  laki- laki.  Ada  beberapa  konsepsi  paternalistik yang berkembang dalam masyarakat Jawa bahwa perempuan Jawa sebagai istri ada- lah konco wingking. Istilah konco wigking tersebut  berarti  bahwa  perempuan  berada di  belakang  laki-laki.  Seolah  kedudukan perempuan  lebih  rendah  dibandingkan dengan kedudukan laki-laki.
Pada tahun 1918 perempuan Jawa mulai  bisa  menerima  gagasan  baru  dan pemikirannya  menjadi lebih terbuka. Per- empuan Jawa yang sebelumnya sangat me- megang teguh tradisi dan kebudayaan Jawa kini mulai sadar akan pentingnya pendidi- kan  yang  dapat  meningkatkan  derajatnya sebagai  seorang  perempuan.  Pernyataan mengenai  perempuan  Jawa  yang  telah mendapatkan pendidikan pada tahun 1918 dapat  analisis  berdasarkan  pernyataan Gouda (2007:137) pada tahun 1918 gadis Jawa diibaratkan bagaikan ‘’bunga melati’’ yang elok dan wangi menebar ke seluruh masyarakat Jawa. Artinya pada tahun 1918 perempuan Jawa sebagai sosok yang dapat menerima  gagasan  baru  melalui  pendidi- kan  dan  mampu  memberikan  perubahan bagi seluruh masyarakat Jawa yang sebe- lumnya bersifat tradisional yang berpegang teguh pada tradisi feodal Jawa.
Perempuan  Jawa  yang  dimaksud adalah  perempuan-perempuan  kalangan atas yang memiliki kedudukan sosial lebih tinggi  di  masyarakat  Jawa.  Mereka  pun dapat memperoleh kesempatan lebih besar untuk memperoleh pendidikan karena sta- tus sosial yang mereka sandang, bukan per- empuan desa yang menghabiskan sebagian waktunya untuk urusan rumah tangga, dan bekerja  tanpa  mendapatkan  pendidikan sama sekali.
Menurut  Sewojo  dalam  Stuers (2008: 63-64) ada empat kelas perempuan Jawa yang digolongkan berdasarkan status sosial mereka di masyarakat, yaitu:
a) Golongan  miskin.  Para  perempuan  di kelas sosial ini tidak mendapatkan pen- didikan  secara  formal.  Mereka  belajar melakukan  pekerjaan  di  sawah  dan menjual  hasilnya.  Terkadang  mereka juga  belajar  menjahit.  Hidup  mereka sangat  keras,  tetapi  mereka  cukup bebas.
b) Golongan  menengah  (cukup  mampu). Para perempuan di kelas sosial ini juga tidak bersekolah dan mereka pun bela- jar melakukan pekerjaan-pekerjaan ru- mah.  Mereka  biasanya  menikah  pada usia 12 sampai 15 tahun. Setelah meni- kah  biasanya  mereka  membant  sua- minya bekerja di sawah atau berdagang. Mereka diperlakukan dengan baik oleh suaminya  karena  mereka  sebenarnya dapat menafkahi kehidupannya sendiri.Golongan  santri.  Para  per- empuan  di  kelas  sosial  ini  tidak  ber- sekolah,  tetapi  mendapatkan  pelajaran agama di rumah. Mereka biasanya mu- lai menikah pada usia 15 tahun. Mereka begitu dihargai oleh para suaminya ka- rena secara umum mereka memiliki ke- mampuan  lebih  jika  dibandingkan dengan golongan sebelumnya, terutama pengetahuan tentang agama.
c) Golongan  priyayi  (para  bangsawan). Beberapa dari mereka dapat belajar di bangku sekolah dasar. Sejak usia 12 ta- hun  mereka  mulai  dipingit  dan  hanya melakukan sedikit pekerjaan karena te- lah memiliki banyak pembantu. Setelah memasuki  usia  lima  belas  atau  enam belas tahun, mereka menikah. Kemudian  mereka  kembali  menjalani kehidupan  yang  terkekang  dan  tanpa kesibukan.
Kaum  priyayi  dapat  digolongkan berdasarkan kelahiran, hubungan keluarga,
pangkat,  kemampuan,  hubungan  dengan orang-orang Eropa, dan keahlian-keahlian terhadap  penguasaan  budaya  yang  sangat dihormati.  Kedudukan-kedudukan  yang tinggi  dalam  pemerintahan  dan  kepega- waian sipil dapat diperoleh, bila memiliki kemampuan  yang  cukup,  atau  karena  ke- turunan  yang  berasal  dari  keluarga  bang- sawan. Kelompok priyayi bukan  merupa- kan  golongan  yang  terturtup,  bila seseorang  mampu  mencapai  kedudukan tinggi dan menyesuaikan diri dengan nilai- nilai dan gaya hidup priyayi maka dapat di- golongkan  sebagai  kelompok  priyayi (Sutherland, 1983:66).

## KONSEP PENDIDIKAN PER- EMPUAN JAWA
Menurut  Tirtarahardja  &  Sulo (2005:164)  berdasarkan  perbedaan  ciri penyelenggaraan pendidikan, terdapat tiga jenis pendidikan yaitu pendidikan formal, pendidikan nonformal dan  pendidikan in- formal.  Pendidikan  formal  yaitu  pendidi- kan  yang  dirancang  dan  dilaksanakan dengan aturan yang baku, harus berjenjang dan  berkesinambungan.  Pendidikan  non- formal  yaitu  pendidikan  yang  ada  di masyarakat  tidak  dipersyaratkan  berjen- jang  dan  berkesinambungan,  serta  aturan yang  lebih  longgar  daripada  pendidikan formal,  sedangkan  pendidikan  informal yaitu pendidikan yang diperoleh secara ala- miah seperti pendidikan yang terdapat pada lingkungan keluarga.
Menurut Purwanto (2014:20) pen- didikan dalam arti sempit dapat didefinisi- kan sebagai suatu ilmu yang tersusun atas prinsip  dan  metode,  yang  tersusun  secara sistematis dan terorganisasi digunakan un- tuk mengajar murid (secara tidak langsung mengarah  pada  pendidikan  di  sekolah). Pendidikan dalam arti yang lebih luas be-
rarti  sebuah  proses  yang  terjadi  di  ling- kungan  pendidikan,  seperti  keluarga, sekolah dan masyarakat.
Menurut Syam (1988:6) pengertian  pendidikan  dalam  arti  luas bahwa semua pengalaman dapat dikatakan sebagai pendidikan, sedangkan pendidikan dalam pengertian yang lebih sempit berarti ‘’pendidikan’’ dibatasi pada fungsi tertentu di  dalam  masyarakat  yang  terdiri  atas penyerahan  adat  istiadat  (tradisi)  dengan latarbelakang  sosialnya,  serta  pandangan hidup  masyarakat  itu  kepada  warga  gen- erasi berikutnya, dan demikian seterusnya.
Pendidikan bagi perempuan meru- pakan salah satu cara untuk memberantas buta huruf yang masih banyak dialami oleh para  perempuan  sekitar  tahun  1900-an. Pada  lingkungan  sosial,  pendidikan  yang diperoleh  perempuan  mampu  meningkat- kan harkat dan martabat para perempuan di masyarakat.
Dalam  tulisan  Kartini  yang dikutip  oleh  Stuers  (2008:66)  dari  per- empuanlah manusia pertama kali manusia menerima pendidikan. Ibu-ibu bumiputera tidak  akan  dapat  mendidik  anak-anaknya jika  mereka  sendiri  tidak  berpendidikan. Bukan hanya untuk perempuan saja, tetapi untuk  seluruh  masyarakat  Indonesia. Pengajaran  kepada  anak-anak  perempuan merupakan rahmat. Berdasarkan pendapat tersebut  menunjukkan  bahwa  pendidikan seorang  perempuan  sangatlah  penting. Meskipun  sebagai  ibu  rumahtangga  per- empuan juga perlu mendapatkan pendidi- kan dan wawasan yang luas, agar mereka dapat mendidik anak-anaknya dengan baik. Pengetahuan  yang  akan  diperoleh  oleh seorang anak tergantung pada pendidikan pertama yang diperolehnya yaitu pendidi- kan dalam keluarga, seorang Ibu memiliki peran yang besar dalam memberikan pen- didikan  bagi  anak-anaknya,  selanjutnya
ada pengetahuan yang diperoleh dari pen- didikan formal di sekolah dan pendidikan dari lingkungan.
Menurut  Handayani  &  Novianto (2004:64) dalam praktik pendidikan Jawa, individu  yang akan  menjadi pribadi Jawa hendaknya selalu berusaha untuk memper- tahankan  keseimbangan  batin,  menunjuk- kan  sikap  yang  selalu  tenang,  halus,  ter- kontrol, rasional dan berkepala dingin. Me- lalui  keseimbangan  batin  orang  Jawa  be- rusaha untuk mencegah munculnya emosi- emosi  kuat  dalam  dirinya  yang  dianggap kurang  sopan  bila  diungkapkan  dengan spontan.
Pola  pengasuhan  budaya  Jawa menunjukkan  adanya  perbedaan  antara laki-laki dan perempuan. Anak laki-laki di didik untuk mencari nafkah dan diberi kes- empatan untuk menciptakan cita-cita tinggi sehingga orientasinya keluar rumah. Untuk itu anak laki-laki dibebaskan dari tugas-tu- gas  rumah  tangga.  Bagi  anak-anak  per- empuan  sejak  kecil  dipersiapkan  untuk menjadi Ibu dan Istri yang berbakti kepada suami.  Maka  dari  itu  anak  perempuan hanya  dibekali  ketrampilan-ketrampilan praktis  untuk  mengurus  dan  mengelolah rumah  tangga  (Handayani  &  Novianto, 2004:15).
Berdasarkan pola pengasuhan bu- daya  Jawa  tersebut  dapat  terlihat  bahwa pola pengasuhan antara anak laki-laki dan perempuan berbeda. Jika dibandingkan an- tara pedidikan yang diperoleh oleh laki-laki dan  perempuan  terlihat  bahwa  laki-laki lebih diberi kebebasan untuk dapat mem- peroleh  pendidikan.  Hal  tersebut  dikare- nakan laki-laki yang berperan diluar sektor rumahtangga. Laki-laki dapat lebih mudah berinteraksi  dalam  masyarakat.  Mereka pun diberikan kesempatan untuk mencapai cita-citanya salah satunya melalui pendidi- kan formal yang ada di sekolah-sekolah.
Sebaliknya  berbeda  dengan  anak laki-laki, anak-anak perempuan Jawa lebih
dipersiapkan  untuk  mengurus  sektor  ru- mahtangga  seperti  menjadi  ibu  dan  istri. Para  perempuan  tidak  diberikan  kesem- patan  untuk  memperoleh  pendidikan  for- mal  di  sekolah,  namun  mereka  diberikan ketrampilan-ketrampilan untuk dapat men- gurus kebutuhan rumah tangga seperti me- masak, dan mengasuh anak.
Menurut Gouda (2007:137)
setelah  tahun  1900  terjadi  peningkatan kedudukan  perempuan  pribumi  yang  dil- akukan  dengan  mendirikan  beberapa sekolah-sekolah  swasta.  Sekolah-sekolah ini dirancang khusus untuk mendidik para gadis Jawa dan mempersiapkan mereka se- bagai  ibu  rumah  tangga.  Sekolah  ini  ber- tujuan  untuk  melahirkan  para  perempuan terdidik  meskipun  mereka  memiliki kewajiban sebagai istri dan ibu sesuai ko- drat mereka sebagai seorang perempuan.
Berdasarkan  pernyataan  di  atas, menunjukkan  bahwa  setelah  tahun  1900 mulai  ada  sekolah-sekolah  formal  yang didirikan  untuk  para  perempuan  Jawa. Sekolah tersebut bertujuan untuk menjadi- kan  perempuan  Jawa  sebagai  orang  yang terdidik  dalam  mengurus  masalah  ru- mahtangga. Pendidikan yang ada pada ta- hun  1914-1942  adalah  pendidikan  formal berupa pendidikan dasar dan menengah un- tuk pribumi, serta pendidikan kejuruan. Sa- lah satu sekolah  yang didirikan  bagi para perempuan adalah Sekolah Kartini.
Peningkatan  kedudukan  per- empuan  pribumi  yang  dilakukan  melalui bidang pendidikan yakni dengan mendiri- kan beberapa sekolah-sekolah swasta bagi perempuan. Sekolah-sekolah ini dirancang khusus  untuk  mendidik  para  gadis  Jawa dan mempersiapkan mereka sebagai ibu ru- mah  tangga  (Gouda,  2007:137).  Sekolah ini  melahirkan  para  perempuan  terdidik meskipun mereka memiliki kewajiban se- bagai istri dan ibu sesuai kodrat mereka se- bagai seorang perempuan.  Kaur (2002:6) menjelaskan lebih lanjut bahwa pendidikan
adalah  satu  hal  mendasar  yang  memung- kinkan  kaum  perempuan  untuk  menegas- kan hak-hak dasar mereka, untuk melatih kaum perempuan secara bijaksana dan un- tuk  bisa  berkarya  bagi  perluasan  ide-ide mereka.
Menurut  Mangunwijaya  (1980:11- 12) pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah kolonial Belanda memiliki be- berapa ciri sebagai berikut:
1. Tujuan  utama  pendidikan  kaum terpelajar ialah membentuk orang- orang  yang  terampil  untuk pelaksanaan  operasional  seluruh mekanisme Hindia Belanda.
2. Kaum terpelajar harus dipisahkan secara halus dari rakyat. Salah satu caranya adalah kemahiran bahasa Belanda (bahasa asing) sebagai sa- lah  satu  syarat  penilaian  pen- erimaan  pegawai  pemerintah  ko- lonial. Selain itu adanya peniruan dan menanamkan gaya hidup yang sesuai dengan budaya Belanda.
3. Sistem  pengajaran  dan  sasaran pengajara  disesuaikan  dengan kebutuhan struktur-struktur indus- tri dan bisnis yang dibutuhkan oleh pemerintah Belanda.
4. Hanya cabang-cabang ilmu penge- tahuan  dan  teknologi  serta  ket- erampilan yang dibutuhkan pemerintah  Hindia  Belanda  atau industry-industri penunjangnya yang mendapat promosi pengem- bangan  dan  bantuan  dana  yang banyak.
5. Siswa  dan  mahasiswa  yang mendapat  pendidikam  kolonial
Belanda hanya dipersiapkan untuk menjadi pelaksana setia saja, maka dibuatlah  jurusan-jurusan  yang mendidik keahlian legislatif
(pemerintahan) yang menghindar- kan  adanya  kepemimpinan  dan pengambilan  kepurusan  yang
memihak pada rakyat. Pemerintah Hindia Belanda mnghindari pem- berian  dana  yang  cukup  untuk pendidikan  ahli  seperti  pemikir, konseptor untuk penelitian-
penelitian,  serta  ilmu-ilmu  ke- masyarakatan, dan filsafat.
6. Ilmu-ilmu sosial juga diajarkan da- lam  pendidikan  kolonial,  namun terbatas  pada  fungsinya  yang menata perilaku manusia atau so- cial  engineering yang  yang menunjang kemajuan industri dan perdagangan  pemerintah  Hindia Belanda.
7. Devide  at  impera adalah  politik adu domba yang dilakukan antara lapisan  masyarakat  yang  berpen- didikan, diperketat dengan sistem penghargaan  dan  penghukuman, adanya  istilah  penganak-emasan dan  penganak-tirian  jenis-jenis sarjana  dan  tenaga-tenaga  ahli. Demikian juga sistem kemasyara- katan  yang  diatur  oleh  pemeritah kolonial Hindia Belanda misalnya para intelektual diberi status yang lebih  rendah  daripada  para  kaum terampil  sebagai  pelaksana  setia terhadap pemerintah Belanda.
8. Pada  sistem  pendidikan  kolonial, sistem  penerimaan  murid  secara formal  harus  terbuka  bagi  setiap calon  murid  yang  memenuhi syarat. Namun secara faktual pen- erimaan murid pada lembaga pen- didikan  formal  diusahakan  agar lebih mendahulukan putera-puteri kaum elite.
9. Sekolah-sekolah  formal  harus diberi  status.  Prioritas  dana  seta perhatian  terhadap sekolah formal lebih  besar  daripada  pendidikan non-formal.  Adanya  anggapan bahwa sekolah formal adalah tem- pat  pendidikan  anak-anak  kaum
elite,  sedangkan  sekolah  non-for- mal  dianggap  sebagai  sekolah yang  menampung  anak-anak  dari lapisan rakyat.
10. Hubungan antara guru dan murid harus dijaga, agar tidak menjurus kearah dialog yang dapat menurunkan  status hirarkis para guru  selaku  instruktor  dan  pihak pemberi  kepandaian  dan  ket- erampilan bagi muridnya.
11. Dunia pendidikan, sekolah dibuat dengan bermacam-macam mekanisme  dan  persyaratan,  se- hingga seolah-olah selalu merupa- kan dunia kaum elite. Sistem harus ditata  secara tidak kentara namun efektif, agar siswa dan mahasiswa selalu merasa status dirinya diatas rakyat biasa dan orang yang tidak terpelajar.
Pendidikan bagi perempuan diba- has dalam Kongres Perempuan pertama di Yogyakarta  pada  tahun  1928.  Menurut Blackburn (2007:148) pendidikan bagi per- empuan merupakan salah satu permasala- han  yang  dibahas  dalam  Kongres  Per- empuan pertama yang berlangsung selama 22-25 Desember 1928 di Yogyakarta. Kon- gres  Perempuan  tersebut  diikuti  oleh utusan-utusan  dari  berbagai  perhimpunan perempuan Indonesia.

## MOSI
TENTANG  SEKOLAH  PER- EMPUAN
Telah  mendengarkan  pembic- araan-pembicaraan-pembicaraan tentang  pendidikan  untuk  anak- anak perempuan, Menimbang  bahwa  pada  masa sekarang ini masih banyak orang tua yang tidak suka memasukkan anak  perempuannya  ke  sekolah
di mana murid laki-laki dan per- empuan  belajar  bersama,  se- hingga  saat  ini  belum  banyak anak-anak perempuan ber- sekolah disekolah menengah dan sekolah tinggi.

## MENETAPKAN
Meminta  pengurus  Perikatan Perempuan  Indonesia  untuk memohon  kepada  pemerintah menambah  sekolah-sekolah  per- empuan. Memberitahukan mosi ini kepada Dewan  Perwakilan  Rakyat  dan pers  di  Seluruh  Indonesia,  dan setelah  itu  meneruskan  pembic- araan.
Sumber: Blackburn (2007:148)
Berdasarkan  pernyataan  tentang mosi  yang  ditetapkan  pada  Kongres  Per- empuan tahun 1928 dapat dianalisis bahwa pada  Kongres  Perempuan pertama sangat memperhatikan pendidikan bagi kaum per- empuan.  Kongres  Perempuan  pertama pada tahun 1928 merupakan sebuah usaha untuk melakukan peningkatan pendidikan bagi  anak-anak  perempuan  dengan melakukan pembahasan mengenai rencana mendirikan  sekolah-sekolah  perempuan. Berikut  ini  data  yang  menunjukkan adanya pendidikan bagi perempuan
Berikut  ini  perbandingan  jumlah siswa  berdasarkan  jenis  kelamin    pada Holands-Indische  Scholen  (HIS) negeri dan sekolah swasta:
Tabel 1 Jumlah siswa pribumi Hollands-Indische Scholen , sekolah negeri Tahun Siswa laki-laki Siswa perempuan 1915 18.970 3.490 1925 28.722 10.195 1929-1930 29.984 11.917 1934-1935 31.231 15.492 1939-1940 34.307 19.605 Total 143.214 60.699
Sumber: Gouda (2007:200) Dutch culture overseas : praktik kolonial di Hindia-Belanda 1900-1942.
Tabel 2 Jumlah siswa pribumi Hollands-Indische Scholen (HIS), sekolah  swasta Tahun Siswa laki-laki Siswa perempan 1915 1.195 1.049 1925 14.529 6.258 1929-1930 14.055 6.941 1934-1935 14.077 8.355 1939-1940 15.915 10.838 Total 59.711 33.411
Sumber:  Gouda  (2007:200) Dutch  culture  overseas :  praktik  kolonial  di  Hindia-Belanda
1900-1942.
Menurut  Stuers  (2008:96)  sejak awal  perjuagan  kaum  perempuan  mem- berikan perhatian terhadap pendidikan bagi para perempuan. Kaum perempuan mulai sadar terhadap pentingnya sistem pendidi- kan moderen, tetapi hal itu belum dapat di- wujudkan pada awal tahun 1900. Pada ta- hun 1913 pemerintah Belanda hanya me- nyediakan  dana  1,5  juta  gulden  untuk mengembangan  pendidikan  bagi  40  juta penduduk  Indonesia  (Hindia-Belanda). Pada  tabel  di  atas  nampak  bahwa  jumlah siswa  laki-laki  pada Holands-Indische Scholen (HIS) lebih banyak daripada siswa perempuan.  Hal  itu  menunjukkan  bahwa laki-laki  memliki  kesempatan  lebih  besar untuk  mendapatkan  pendidikan  daripada kaum perempuan. Untuk dapat bersekolah di  pendidikan  formal  yang  didirikan  oleh Belanda  salah  satu  syaratnya  harus  bisa berbahasa Belanda, karena Bahasa Belanda
digunakan  sebagai  bahasa  pengantar.  Se- hingga yang dapat bersekolah kebanyakan adalah golongan elit bumiputera.

## SIMPULAN
Pendidikan adalah salah satu cara untuk  meningkatkan  kedudukan  per- empuan.  Melalui  pendidikan  memung- kinkan  kaum  perempuan  untuk  menegas- kan hak-hak dasar mereka, untuk melatih kaum perempuan secara bijaksana dan un- tuk  bisa  berkarya  bagi  perluasan  ide-ide mereka.  Meskipun  perempuan  memiliki kewajiban sebagai istri dan ibu sesuai ko- drat  mereka  sebagai  seorang  perempuan namun  harus  tetap  mendapatkan  pendidi- kan yang sama dengan laki-laki agar dapat mengembangkan pemikiran serta gagasan yang  cemerlang.    Perempuan  Jawa  mulai mendapatkan kesempatan untuk memperoleh  pendidikan  setelah  tahun 1900  mulai  ada  sekolah-sekolah  formal
yang  didirikan  untuk  para  perempuan Jawa.  Sekolah  tersebut  bertujuan  untuk menjadikan  perempuan  Jawa  sebagai orang yang terdidik dalam mengurus masa- lah  rumahtangga.  Pendidikan  yang  ada pada  tahun  1914-1942  adalah  pendidikan
formal  berupa  pendidikan  dasar  dan menengah untuk pribumi, serta pendidikan kejuruan. Salah satu sekolah yang didirikan bagi para perempuan adalah Sekolah Kar- tini.

## DAFTAR RUJUKAN
Blackburn, S. 2007. Kongres Perempuan
Pertama . Jakarta: Yayasan
Obor Indonesia.
Dhont, F. 2005. Nasionalisme Baru Intel- ektual Indonesia tahun 1920- an. Yogyakarta: Gaja Mada
University Press.
Gouda,F. 2007. Dutch Culture Overseas.
Jakarta: Serambi Ilmu Se- mesta.
Gunawan, A. 1986. Kebijakan-Kebijakan Pendidikan di Indonesia. Ja- karta: Bina Aksara.
Hardi,L. 1984. Sumbangsihku Bagi Ibu Pertiwi Kumpulan Pengala- man dan Pemikiran Buku IV. Jakarta: Sinar Harapan.
Handayani & Novianto. 2004. Kuasa Wanita Jawa. Yokyakarta:
LKIS. Yogyakarta.
Kaur, M. 2002. Kaum Perempuan dan Ketidakadilan Sosial. Yog- yakarta: Pustaka Pelajar.
Koentjaraningrat. 1994. Kebudayaan Jawa. Jakarta: Balai Pustaka.
Mangunwijaya, Y.B. Juli 1980. Paradigma
Baru bagi Pendidikan
Rakyat. Prisma, hlm 11.
Margana,S. & Nursam, M. 2010. Kota- Kota di Jawa Identitas, Gaya
Hidup dan Permasalahan
Sosial. Yogyakarta: Ombak.
Murniati, A.N.P. 2008. Getar Gender Per- empuan Indonesia dalam Perspektif Sosial, Politik,
Ekonomi, Hukum dan HAM. Magelang: Indonesia Tera. Nasution, S. 2008. Sejarah Pendidikan In- donesia. Jakarta: Bumi Aksara.
Niel, R.V. 1960. Munculnya Elite Modern Indonesia . Terjemahan Noer. 1984. Jakarta: Pustaka Jaya.
Pane, A. 2006. Habis Gelap Terbitlah Terang. Jakarta: Balai Pustaka.
Purwanto, N. 2014. Pengantar Pendidi- kan . Yogyakarta: Graha Ilmu.
Soekiman, D. 2011. Kebudayaan Indis: dari Zaman Kompeni sampai Zaman Revolusi . Depok: Komunitas Bambu. Stuers, C.D.  2008. Sejarah Perempuan Indonesia Gerakan & Pen- capaian. Depok: Komunitas Bambu.
Sutherland, H. 1983. Terbentuknya Se- buah Elite Birokrasi. Jakarta: Sinar Harapan.
Syam, M.N. 1988. Pengantar Dasar-da- sar Pendidikan . Surabaya:
Usaha Nasional.
Tirtarahardja, U., & Sulo, S.L.L. 2005. Pengantar Pendidikan . Ja- karta: Rineka Cipta.