## ENVIRONMENTALISM DAN GREEN POLITICS : PEMBAHASAN

## TEORETIS
Yeni Sri Lestari, S.IP., M.Soc.Sc Dosen Tetap Sosiologi,FISIP, Universitas Teuku Umar Email: yenilestari24@yahoo.com

## Abstract
This  article  discusses  the  theoretical  study  of  the  motion  of  environmentalism  and  its relationship to green politics. Discussion about both of these theories is very important for the study of social and political current that has been overshadowed by the phenomenon of environmentalism movement is growing in many countries which are then contribute ideas in political thinking which is known as green politics. However, movements of change by a group  of  green  politics  in  many  countries  are  often  not  as  active  environmentalism movement that consists of classes of non-party. Based on this, the issue will be reviewed in the discussion of this article is whether the definition of environmentalism? what about the initial  formation  of  environmentalism?  what  is  the  link  between  environmentalism movemental  with  green  politics?  What  are  the  benefits  of  the  establishment  of  green politics?. This article studies found that environmentalism is a major contributor to its form factor green ideology politics in many countries such as in Western Europe, USA and Asia. This  is  due  to  the  important  role  of  the  authorities  who  come  from  the  political  parties  to realize the agenda of environmentalism movement into state regulations and decisions that bind  all  citizens  therein.  At  the  end  of  the  analysis,  this  article  will  explain  that  the movement of environmentalism plays an important role in the prevention of greed group of rulers  and  the  interests  of  the  global  economy  (capitalism  and  neo-liberalism)  the  limited resources  and  contribute  greatly  to  its  form  of  thinking  green  politics  focused  and commitment  to  against the  establishment  the  new  governance  system that  is more  wise  in managing the global environment.
Keywords: Environmentalism, green politics,

## 1. PENDAHULUAN
Gerakan environmentalism dan green  politics merupakan  fenomena  menarik dalam  kajian  sosial  politik  saat  ini  karena  kedua-duanya  saling  berkaitan.  Hal  ini dikarenakan, kedua-dua pemikiran tersebut dapat melahirkan rezim pemerintahan yang  arif  terhadap  permasalahan  lingkungan  atau  dapat  melahirkan  rezim pemerintahan  yang  lebih  serakah.  Pelbagai  fenomena  alam  telah  membuktikan, bahwa  bencana  alam  yang  terjadi  tidak  hanya  kehendak  alam  semata  melainkan semakin  berkembangnya  campur  tangan  manusia  yang  begitu  serakah  dalam mengeksploitasi  lingkungan  hidup  yang  bersembunyi  dibelakang  agenda pembangunan negara yang mengejar kepentingan kapitalisme dan ekonomi global (pembangunan negara).
Hal  ini  dapat  dilihat  dalam  kasus  Amerika  Serikat  yang  mengeluarkan peraturan  seperti clean  water  act,  clean  air  act,  endangered  species  act  &  national environmental policy act. Inggris yang mengeluarkan kebijakan tentang pengendalian asap, pencemaran air dan gerakan sanitasi. Selain itu, di China melalui Departemen Ilmu  dan  Teknologi  China  beserta  Komisi  Uni  Eropa  menandatangani  Nota Kesepahaman  Kerjasama  NZEC  ( Near  Zero  Emission  Coal) dan  Teknologi Pembangkit Listrik melalui teknologi CCS ( Carbon Dioxide Capture and Stronge ) pada Konverensi  Tingkat  Tinggi  (KTT)  Uni  Eropa-China  pada  Desember  2005.  Hal  ini merupakan  contoh  nyata  dari  usaha  pemerintah  secara  arif  untuk  melakukan pembangunan  negara  tanpa  mencederai  lingkungan  hidup  dan  keseimbangan hidup manusia dan alam.
Sedangkan keserakahan pemerintah dalam mengeksploitasi kekayaan alam sebuah negara dapat dilihat dari kasus yang terjadi di Minimata, Jepang,  pertikaian antara Rusia, Kanada dan Denmark dalam eksploitasi mineral di Laut Arctic, Kutub Selatan,  dan  deforestasi  Hutan  Hujan  Tropis  di  Brazil  yang  menyebabkan kehancuran  ekosistem  dan  lingkungan  serta  menimbulkan  efek  negatif  kepada masyarakat  seperti  penyakit  yang  berasal  dari  limbah  industri  hingga  ancaman bencana  alam  seperti  banjir  yang  dapat  menenggelamkan  sebagian  daratan  di beberapa negara.
Terdapat  beberapa  faktor  yang  melatarbelakangi  lahirnya  gerakan environmentalism dan green  politics di  negara  tersebut.  Faktor  tersebut  seperti, kerusakan  lingkungan  alam,  fenomena  bencana  alam  yang  semakin  mengancam kehidupan  masyarakat,  keserakahan  pemerintah  yang  dapat  dilihat  dari  pelbagai aturan  yang  tidak  mengedepankan  kelestarian  lingkungan,  tuntutan  dunia  global, pengagungan  terhadap  sistem  kapitalisme  dan  pembangunan  ekonomi  global. Dampak  dari  lahirnya  gerakan environmentalism di  pelbagai  belahan  dunia  salah satunya  memberikan  pengaruh  yang  sangat  besar  terhadap  perubahan  lanskap sosial politik penguasa sebuah negara.
Hal  ini  memberi  peluang  kepada  pelbagai  lapisan  masyarakat  baik  awam maupun  profesional  (akademisi,  aktivis  dll)  untuk  menyerukan  perubahan  pola sosial  politik  penguasa  sehingga  lebih  memperhatikan  lingkungan  dibandingkan dengan  pengejaran  modal  pembangunan  serta  pembangunan  global  yang  marak terjadi terutama di negara-negara dunia ketiga. Dari sinilah muncul gerakan peduli lingkungan  yang  berorientasi  kepada  kebijakan  politik  pemerintah  dan  dikenal
sebagai pemikiran green politics , yang bertujuan untuk menciptakan kebijakan yang stabil antara kepentingan pembangunan dengan pelestarian lingkungan.

## 2. PEMBAHASAN
Gerakan Environmentalism : Pendekatan Historis dan Teoretis Pembicaraan mengenai lingkungan awal mulanya telah lahir dari pemikiran Thomas Malthus (1766-1834) yang menyatakan bahwa manusia pada akhirnya akan mengalami  konflik  tak  terelakkan,  dimana  produksi  makanan  akan  bertambah dalam deret hitung sedangkan populasi manusia akan bertambah dalam deret ukur (Jerald Mast, 2013: 729-730). Berdasarkan pernyataan Malthus, diprediksikan bahwa pada masa tertentu akan terjadi ledakan penduduk bumi yang tidak terkendali  dan akan melampaui kemampuan pertumbuhan produksi. Hal ini mengartikan bahwa akan tercipta sebuah kelangkaan terhadap produksi (sandang, pangan dan papan) yang tidak mampu memenuhi permintaan manusia.
Pada masa selanjutnya, bidang ekonomi, sosial dan politik mulai tertantang dengan  munculnya  permasalahan  perubahan  iklim  yang  semakin  ekstrim.  Oleh karena itu, fokus kajian terhadap environmentalism mulai dikaji sejak tahun 1960-an dan hingga saat ini menjadi salah satu aliran utama dalam kajian sosial politik.
Gerakan “akar” environmentalism pada mulanya dapat dilihat pada abad ke- 19  seperti  pemikiran  kritikus  Inggris  John  Ruskin  dan  William  Morris  yang  fokus terhadap perkembangan dan pertumbuhan industrialisasi di Inggris dan substansi dampak  industrialisasi  tersebut  terhadap  bumi.  Hal  ini  kemudian  diikuti  dengan peristiwa  paska  Perang  Dunia  (PD)  I  yang  cukup  memberikan  gambaran  nyata terhadap kerusakan lingkungan.
Gerakan environmentalism mulai berkembang dengan hadirnya buku “ Silent Spring ”  tahun  1962  karya  Rachel  Carson    yang  merupakan  seorang  ahli  biologi kelautan  Amerika.  Dalam  bukunya,  Carson  menuliskan  tragedi  yang  mengerikan akibat penggunaan pestisida dan insektisida dalam meningkatkan kegiatan industri yang  menyebabkan  kehancuran  ekosistem  dan  menyebabkan  kematian  beberapa masyarakat  yang  mendiami  daerah  disekitar  pabrik  tersebut.  Karya  Carson  ini menjadi inspirasi bagi kelahiran gerakan kaum environmentalism yang fokus kepada persoalan  kerusakan  lingkungan  dan  ekosistem  yang  mengganggu  keseimbangan kehidupan makhluk hidup.
Meskipun karya Carson ini menjadi pro dan kontra bagi beberapa kalangan, tetapi  turut  menyumbangkan  kesadaran  bagi  sebagian  besar  orang  mengenai pentingnya  gerakan environmentalism yang  berusaha  dan  berupaya  untuk  menjaga alam  dari  keserakahan  manusia-manusia  yang  hanya  tunduk  kepada  nafsu pengejaran  penguasaan  ekonomi  dan  pembangunan  yang  mengabaikan keselamatan makhluk hidup terutama keselamatan insan. Salah satu pemikir besar yang terinspirasi dari karya Carson mengenai environmentalism ialah Arne Naess. Naess  (1929-2009)  merupakan  profesor  dan  pemikir  dari  Universitas  Oslo sebagai  ahli  filosofi  dan  bahasa  &  semantik.  Semenjak  membaca  karya  Carson, Naess meninggalkan posisinya di Universitas Oslo untuk belajar etika ekologi dan permasalahan  lingkungan.  Naess  terkenal  sebagai  salah  seorang  pakar  yang mengkaji  tentang  ” Deep  Ecology” .  Pemikiran  Naess  mengenai  lingkungan  dapat dilihat dari pernyataan di bawah ini:
“ the nation that the earth is not simply a resource to be used by humans. Humans should consider themselves as part of a complex, interdependent system rather than consumers of natural goods, and should develop compassion for nonhumans. To fail to understand this point was to risk destroying the natural world through narrow- minded, selfish ambition” (Sam Atkinson, 2013: 292).
Naess  menyatakan  bahwa  manusia  jangan  memiliki  keegoisan  yang berambisi  untuk  menggunakan  kekayaan  alam  sehingga  menyebabkan  kerusakan alami  dunia.  Manusia  perlu  menyadari  bahwa  bumi  bukan  saja  sebagai  sumber daya yang hanya dapat digunakan oleh manusia, tetapi manusia harus menyadari bahwa mereka (manusia) adalah kesatuan kompleks dari bumi itu sendiri.
Isu  gerakan environmentalism turut  mempengaruhi  bidang  kajian  ekonomi. Hal  ini  ditandai  dengan  hadirnya  “ Steady  State  Economy” karya  Herman  Daly seorang  ekonom  ekologis  pada  tahun  1970.  Buku  ini  menyatakan  peran  penting lingkungan  yang  seringkali  diabaikan  oleh  para  ekonom  konvensional,  dimana Daly  menekankan  kepada  dua  kepentingan  lingkungan  bagi  kegiatan  dan  kajian ekonomi, yaitu lingkungan merupakan sumber daya dari semua kebutuhan materi dan  energi,  dan  lingkungan  merupakan  tempat  pembuangan  sisa  atau  limbah industri yang merupakan bagian dari kegiatan perekonomian suatu negara.
Hal  tersebut  diperkuat  dengan  semakin  berkembangnya  gerakan environmentalism melalui karya Meadow et all yang berjudul “ The Limits To Growth” pada  tahun  1972.  Tulisan  ini  mendeskripsikan  perluasan  kajian  populasi  manusia yang  berkaitan  dengan  pertumbuhan  produksi  dan  konsumsi  yang  semakin  pesat dapat memberikan gambaran keterbatasan kesinambungan kegiatan manusia yang berkaitan dengan lingkungan alam.
Tantangan  persoalan  lingkungan  telah  menjadi  fokus  kajian  dunia internasional yang berhasil menetapkan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup sebagai hasil dari adanya konferensi yang diselenggarakan oleh Perserikatan  Bangsa-bangsa  (PBB)  tentang  Lingkungan  Hidup  Manusia  di Stockholm,  Swedia  pada  5-16  Juni  1972.  Pertemuan  ini  menghasilkan  prinsip- prinsip  dan  rekomendasi  yang  sangat  bernilai  bagi  perkembangan  kajian lingkungan  (Moh.  Hatta,  2010:  156-157).  Peran  serta  PBB  dalam  menanggapi  isu lingkungan,  memberikan  dampak  yang  positif  bagi  pelaksanaan  cita-cita  gerakan environmentalism .
Konferensi  di  Stockholm  muncul  dilatarbelakangi  oleh  perhatian  dari Dewan  Ekonomi  dan  Sosial  PBB  terkait  masalah  lingkungan  hidup  yang  turut mempengaruhi  pembangunan.  Persiapan  konferensi  PBB  tentang  Lingkungan Hidup  Manusia  ini  dikoordinir  oleh  Maurice  F.  Strong  sebagai  ketua  panitia konferensi  tersebut.  Terdapat  enam  agenda  yang  dirancang  dalam  acara  ini,  yaitu (1)  perencanaan  dan  pengelolaan  pemukiman  manusia  demi  kualitas  lingkungan hidup;  (2)  segi-segi  lingkungan  hidup  dalam  pengelolaan  sumber-sumber  daya alam; (3) identifikasi dan pengendalian jenis-jenis pencemaran dan gangguan yang berpengaruh internasional secara luas; (4) segi-segi pendidikan, penerangan, sosial, dan kebudayaan dalam masalah-masalah lingkungan hidup; (5) pembangunan dan lingkungan  hidup;  dan  (6)  implikasi  organisasi  secara  internasional  mengenai tindakan-tindakan yang diusulkan dalam konferensi (Moh. Hatta, 2010: 160-161).
Keenam  agenda  tersebut  menjadi  fokus  pembahasan  dalam  konferensi  di Stockholm tersebut. Konferensi yang berlangsung selama 12 hari yang diikuti oleh
113  negara  dan  beberapa  aktivis  peninjau  ini  menghasilkan  beberapa  keputusan penting yang diumumkan pada akhir sidang, 17 Juni 1972. Hasil keputusan sidang di  Stockholm  antara  lain,  (1)  deklarasi  tentang  Lingkungan  Hidup  Manusia;  (2) Rencana  Aksi  Lingkungan  Hidup  Manusia;  dan  (3)  Rekomendasi  tentang kelembagaan  dan  keuangan  yang  menunjang  pelaksanaan  Rencana  Aksi  tersebut (Moh.  Hatta,  2010:  161-162).  Berdasarkan  konferensi  di  Stockholm  tersebut, perjuangan  kaum environmentalism di  pelbagai  penjuru  dunia  mulai  mendapatkan pengakuan  untuk  melaksanakan  cita-cita  mereka  berdasarkan  pengakuan  dan legalitas  yang  telah  wujud  berdasarkan  hasil  Konferensi  Lingkungan  Hidup Manusia tersebut.
Semakin  maraknya  perkembangan  isu  lingkungan  secara  global  setelah konferensi  di  Stockholm,  PBB  kemudian  mendirikan World  Commission  on Environment and Development (WCED) pada tahun 1983 yang diketuai oleh Perdana Menteri  Norwegia,  Gro  Harlem  Brundtland.  Komisi  ini  hadir  untuk  menjawab tantangan  isu  lingkungan  dan  pembahasan  pembangunan  berkelanjutan  sebagai alternatif  dalam  memecahkan  persoalan  kerusakan  lingkungan  seperti  degradasi dan  keberlangsungan  hidup  ekologis  yang  seimbang  antar  pelbagai  aspek (ekonomi, sosial dan politik).
Brundtland  (1987)  mengartikan  pembangunan  berkelanjutan  sebagai pembangunan  yang  mengacu  kepada  pemenuhan  kebutuhan  masa  ini  tanpa membahayakan  kemampuan  generasi  yang  akan  datang  untuk  memenuhi kebutuhannya sendiri (Andrew Heywood, 2013: 242). Pembangunan berkelanjutan dinilai  sebagai  alternatif  yang  bijak  bagi  pengelolaan  sumber  daya  alam  untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat global di masa yang akan datang dan alternatif ini disetujui oleh sebagian besar pemimpin dunia saat itu.
WCED  berkedudukan  di  Geneva  yang  dipimpin  oleh  Nyonya  Gro  Harlem Brundland  (Norwegia) dan  Dr.  Mansour  Khalid  (Sudan)  dan  terdiri  dari  beberapa anggota yang berasal dari beberapa negara dunia seperti Zimbabwe, Jerman Barat, Jepang,  Indonesia  dll.  Sebagai  sebuah  komisi  internasional,  WCED  memiliki beberapa  tugas  pokok,  yaitu  mengajukan  strategi  jangka  panjang  pengembangan pembangunan  berkelanjutan,  mengajukan  cara-cara  kerjasama  antarnegara  terkait permasalahan  lingkungan,  mengajukan  cara-cara  penanggapan  wawasan pembangunan  lingkungan  dan  mengajukan  cara-cara  penanggapan  agenda  aksi dalam pembangunan.
Enam  pendekatan  yang  terdapat  dalam  WCED  untuk  mengkaji permasalahan lingkungan yaitu, keterkaitan, keberlanjutan, pemerataan, keselamatan  dan  risiko  lingkungan,  pendidikan  dan  komunikasi,  dan  kerja  sama internasional.  Selain  itu  WCED  juga  mengeluarkan  publikasi  dokumen  “ Our Common  Future ”  yang  menjelaskan  pembangunan  berkelanjutan  sebagai  kegiatan ekonomi  politik  yang  harus  memenuhi  kriteria  keadilan  intragenerasi  dan antargenerasi  dan  kewajiban  global  untuk  mengatasi  krisis  persoalan  lingkungan dan kemiskinan.
PBB selanjutnya melaksanakan KTT BUMI di Rio de Jenairo pada 3-14 Juni 1992 sebagai peringatan ke-20 konferensi Stockholm 1972, dalam KTT ini digunakan laporan dari WCED sebagai pedoman dalam pelaksanaan agenda acara. Konferensi Bumi  ini  dinamakan United  Nations  Conference  on  Environment  and  Development (UNCED) dan dihadiri oleh 177 kepala negara, wakil pemerintahan, dan perwakilan
badan-badan  di lingkungan  PBB.  Konferensi  ini menggambarkan  dukungan  nyata dari seluruh pemimpin dunia terhadap proses pembangunan berkelanjutan sebagai tujuan nasional dan internasional.
Keputusan penting dari UNCED ialah konsensus mengenai beberapa bidang penting  yang  dituangkan  dalam  bentuk  dokumen  dan  perjanjian,  salah  satu keputusan penting yang lahir dari UNCED adalah dikeluarkannya The Rio de Jenairo Declaration on Environment and Development yang terdiri dari 27 prinsip fundamental mengenai  lingkungan  dan  pembangunan.  Konferensi  ini  juga  turut  menghasilkan kaitan erat antara pembangunan dan perlindungan lingkungan serta semangat Rio yang  terdiri  dari  dimensi  intelektual,  ekonomi  dan  politik  sebagai  pedoman  baru dalam  menegakkan  kelestarian  lingkungan  hidup.  Melalui  pelbagai  kegiatan lembaga-lembaga dunia seperti yang telah dijelaskan tersebut, isu environmentalism menjadi sebuah agenda penting dalam abad ini.
Kajian environmentalism pada  awalnya  lahir  sebagai  tanggapan  terhadap krisis lingkungan secara global. Krisis lingkungan global ini akan memberi dampak yang  sangat  besar  bagi  keberlangsungan  kehidupan  mahkluk  hidup  di  bumi terutama  manusia.  Oleh  karena  itu,  isu environment bukan  hanya  menjadi  isu nasional  tetapi  juga  telah  menjadi  isu  internasional  yang  dapat  memberikan pengaruh  yang  sangat  besar  bagi  perubahan  kehidupan  ekonomi  dan  kehidupan sosial masyarakat.
Fokus  perhatian  gerakan environmentalism ialah  mengenai  beberapa  isu kerusakan  lingkungan  seperti  perubahan  iklim,  menipisnya  lapisan  ozon, pencemaran  air  dan  udara,  kepunahan  spesies  hewan  dan  tumbuhan,  kebakaran hutan, pencemaran selokan, sungai dan laut oleh sampah, ancaman pabrik industri kimia,  kepadatan  penduduk,  rekayasa  genetika  pada  produk  makanan,  dll.  Fokus utama  gerakan environmentalism tersebut  muncul  disebabkan  oleh  pelbagai  ulah manusia  sendiri  yang  tidak  bertanggung  jawab  terhadap  lingkungan  yang dilatarbelakangi  oleh  gaya over-consumption, gaya  hidup  yang  tidak  berlandaskan prinsip sustainable ,  dan  model  pembangunan  yang  tidak  sehat  yang  mengabaikan lingkungan sekitar.
Munculnya  kerusakan  lingkungan  di  pelbagai  negara  pada  dasarnya disebabkan  oleh  pola  pikir  sebagian  masyarakat,  terutama  pemimpin negara  yang memandang  pentingnya  kemajuan  industri  sebagai  tolak  ukur  keberhasilan pembangunan sebuah negara yang mengabaikan dampaknya terhadap lingkungan. Pandangan  kepada  pentingnya  kemajuan  pembangunan  dan  industri  sebuah negara dianggap sangat penting dalam kegiatan ekonomi global dewasa ini dengan jalan  mengorbankan  kelestarian  lingkungan  hidup  demi  mencapai  “ economic growth” dan  pemujaan  yang  sangat  ekstrim  terhadap  sistem capitalism dan neo- liberalism sebagai tonggak ekonomi sebuah negara.
Para  teoretikus  hijau  berargumen  bukan  hanya  terdapat  obsesi  terhadap pertumbuhan  ekonomi  yang  membawa  pengurasan  dan  kerusakan  lingkungan alam,  tetapi  juga  telah  merusak  ekosistem  yang  rentan  yang  menjadi  sandaran semua  kehidupan,  mengancam  kelestarian  dari  spesies  manusia  itu  sendiri (Andrew  Heywood,  2013:  243).  Fokus  pengejaran  pertumbuhan  ekonomi  yang marak  dilakukan  oleh  negara,  terutama  negara  dunia  ketiga  telah  menyebabkan kehancuran  bagi  kehidupan  manusia  itu  sendiri  selain  merusak  lingkungan  alam
yang didasari kepada usaha untuk terus melakukan pertumbuhan ekonomi dengan jalan pembangunan.
Kaum environmentalism ialah  seseorang  atau  sekelompok  orang  yang mendukung tujuan pelbagai gerakan lingkungan hidup, dari sudut pandang politik mereka  dikenal  sebagai  “ green” atau  “kaum  hijau”.  Kaum environmentalism terdiri dari aktivis, relawan, akademisi dan profesional yang menjunjung tinggi nilai-nilai serta memiliki pandangan yang kuat terhadap isu lingkungan.
Kaum environmentalism sering  disamakan  dengan  gerakan  konservasionis, yaitu  kelompok  yang  berjuang  melakukan  pelestarian,  restorasi  dan  peningkatan kualitas  lingkungan  hidup.  Kaum environmental yang  radikal  sering  dilabelkan sebagai Eco  Terrorism yang  menggunakan  cara-cara  kekerasan,  sabotase, vandalisme,  perusakan  properti  dan  intimidasi  yang  mengatasnamakan  kaum environmentalism (WALHI,  2008:  67).  Pada  dasarnya,  peran  dari  setiap  gerakan environment ialah  untuk  menciptakan  lingkungan  yang  seimbang  dengan  laju pertumbuhan  dan  pembangunan  ekonomi,  namun  seringkali  para  teroris  ekologi (gerakan  lingkungan  radikal)  menilai  pemerintah  tidak  menghiraukan  cara-cara persuasif  sehingga  mereka  menggunakan  jalan  kekerasan  untuk  menyampaikan tujuan mereka.
Environmentalism merupakan  gerakan  sosial  dan  politik  yang  diarahkan untuk  pelestarian,  restorasi  dan  peningkatan  kualitas  hidup  melalui  pendidikan publik,  advokasi  perubahan  gaya  hidup,  perbaikan  perencanaan  komunitas, perubahan  ekonomi  uang  dan  perombakan  kebijakan  negara  (WALHI,  2008:  69). Environmentalism dikatakan  sebagai  gerakan  sosial  karena  gerakan  ini  fokus terhadap  persoalan-persoalan  sosial  yang  melibatkan  makhluk  hidup  terutama manusia, sedangkan dikatakan sebagai gerakan politik disebabkan karena gerakan ini berusaha menyelesaikan isu lingkungan melalui pelbagai kebijakan pemerintah.
Paham  kesadaran environmentalism menempatkan  kesehatan,  harmoni  dan integritas  dari  lingkungan  alamiah  sebagai  pusat  perhatian  dan  kepedulian manusia.  Perbaikan  kualitas  lingkungan  dilakukan  melalui  preservasi,  restorasi atau  perbaikan  sumber  daya  alam  melalui  manajemen  sumber  daya  alam berkelanjutan  dan  melindungi  sumber  daya  alam  dengan  jalan  kebijakan  publik serta  mendorong  perubahan  perilaku  dan  sudut  pandang  manusia  (John Situmeang, tth). Tahapan dalam menciptakan kesadaran akan gerakan environment memerlukan kerjasama yang kuat antara masyarakat awam dengan pemerintah, hal ini dilakukan untuk menciptakan sinergi antara hak untuk menyampaikan aspirasi (isu  lingkungan)  rakyat  dengan  kewajiban  berupa  pemberian  perlindungan terhadap hak rakyat tersebut (kebijakan/peraturan) oleh pemerintah.
Berdasarkan  hal  tersebut,  perlu  dilakukan  perubahan  terhadap  sudut pandang dan perilaku manusia yang menjadikan sumber daya alam hanya sebagai alat  untuk  mempertahankan  kehidupan  manusia  yang  digunakan  secara  serakah untuk mengejar pertumbuhan ekonomi tanpa kesadaran penggunaan sumber daya alam  secara  arif  dan  bijak.  Manusia  seharusnya  mampu  berfikir  dan  bertindak untuk  mempertahankan  dan  menjaga  lingkungan  hidup  agar  tetap  seimbang dengan  kebutuhan  manusia  serta  menghargai  keberagaman  sumber  daya  alam sebagai  sebuah  rahmat  bagi  kehidupan  orang  banyak  dan  generasi  yang  akan datang.
Pelaksanaan environmentalism menekankan  kepada  dua  formulasi,  yaitu keberlanjutan  ( sustainability )  dan  pertanggungjawaban  ( accountability  of  resource ). Keberlanjutan  berarti  memberikan  konsekuensi  bahwa  manusia  menggunakan sumber  daya  tidak  boleh  lebih  dari  jumlah  yang  dapat  diregenerasikan  (tumbuh- lanjut),  sedangkan  pertanggungjawaban  memiliki  arti  bahwa  setiap  individu maupun kelompok harus mengakui diri sebagai bagian dari jaringan sosial ( network society )  yang  lebih  luas  dan  mempunyai  tanggung  jawab  kepada  seluruh  jaringan (John  Situmeang,  tth).  Formulasi  keberlanjutan  dan  pertanggungjawaban  dalam pelaksanaan environmentalism menjadi dasar dalam penggunaan sumber daya alam yang  menekankan  kepada  kelestarian  lingkungan  serta  meminimalisir  dampak kerusakan lingkungan.
Prinsip environmentalism menurut Lester Milbrath et all (1986) terdiri dari, (1) memberi  nilai  tinggi  untuk  alam;  (2)  memiliki  rasa  simpati  terhadap  orang  lain, generasi berikutnya dan terhadap species ; (3) memberi penekanan yang lebih besar atas  kepuasan  pekerja;  (4)  keterbatasan  pertumbuhan;  (5)  merupakan  paradigma sosial  baru;  (6)  penghargaan  yang  lebih  besar  terhadap  peranan  partisipasi,  hidup sederhana  dan  kerjasama;  (7)  lebih  menghargai  solusi  publik  atas  pelbagai  isu dibandingkan  solusi  pribadi;  dan  (8)  perencanaan  yang  jelas  gunan  menghindari timbulnya  teknologi  yang  sensitif  terhadap  lingkungan  (John  Situmeang,  tth). Penerapan  prinsip environmentalism dapat  membantu  individu  maupun  kelompok untuk  lebih  arif  dalam  menggunakan  sumber  daya  alam  serta  menjadi pertimbangan  bagi  pemerintah  dalam  mengeluarkan  segala  kebijakan  yang  pada akhirnya akan mempengaruhi kondisi lingkungan hidup.
Garret  Hardin  (1968)  dalam  essay “The  Tragedy  of  the  Common” menggunakan metafora “setting pastoral” untuk menunjukkan bahwa individu atau kelompok  yang  mementingkan  kepentingan  sendiri  atau  kelompoknya  akan berusaha memaksimalkan kepentingan dirinya dengan cara mengeksploitasi segala hal sampai ke titik di mana ekologi akan hancur (Jerald Mast, 2013:727). Oleh sebab itu,  gerakan environmentalism terus  berkembang  dan  menjadi  fokus  kajian  penting dalam  pelbagai  bidang  ilmu  seperti  politik,  yang  menggunakan  ideologi environmentalism sebagai  acuan  untuk  merumuskan  dan  menetapkan  kebijakan negara yang berlandaskan kepada kepentingan kolektif masyarakat sebuah negara dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya terutama kebutuhan ekonomi.
Robert  Paehlke  (1989)  menyatakan  bahwa environmentalism telah berkembang  ke  titik  di  mana  ia  berfungsi  seperti  ideologi  progresif  tersendiri dengan preferensi ke pembuatan keputusan yang terdesentralisasi, demokratis, dan partisipatoris  (Jerald  Mast,  2013:729).  Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  pemikiran gerakan environmentalism turut  menyumbangkan  pemikiran  baru  kepada  kajian sosial politik yang kemudian dikenal dengan istilah green politics .
Hubungan Antara Gerakan Environmentalism dan Green Politics
Green  political  Theory  (GPT) atau  teori  politik  hijau/teori  politik lingkungan/teori  ekologis  berbeda  dengan  teori  environmentalism.  Ernst  Haeckel (1873)  membedakan  antara environmentalism dan green  politics  (GP) .  Menurut Haeckel, environmentalism berkenaan dengan perlindungan alam yang sepenuhnya untuk  kegunaan  umat  manusia,  sedangkan green  politics mengimplikasikan pengadopsian  sebuah  perspektif  geosentrisme  (paham  yang  menyatakan  bumi
sebagai pusat alam semesta) (Andrew Heywood, 2013: 87). Berdasarkan pandangan Haeckal, environmentalism memandang  kepentingan  lingkungan  hidup  untuk sepenuhnya  kepentingan  umat  manusia,  sedangkan green  politics memandang manusia  sebagai  bagian  dari  alam  (ekosentrisme)  oleh  sebab  itu  manusia  harus menjaga lingkungannya.
Environmentalism berbeda  dengan green  politics yaitu  berdasarkan  orientasi demokratis secara sadar diri (John Barry & Andrew Dobson, 2012: 428). Dari sudut pandang demokrasi menurut Payne (1995), environmentalism berisfat kondusif yaitu demokrasi  lebih  sedikit  kemungkinannya  untuk  membahayakan  lingkungan  dan lebih  siap  melakukan  tindakan  untuk  melindungi  lingkungan  (Jerald  Mast,  2013: 729).  Sedangkan  perspektif  demokrasi  dalam  GP  berhasil  dibuktikan  melalui pemilu  yang  diikuti  oleh  partai-partai  hijau  secara  terbuka,  transparan,  dan demokratis  yang  wujud  dalam  sistem electoral modern  (John  Barry  &  Andrew Dobson, 2012: 428).
Mathew Patterson (1996) juga turut membedakan environmentalism dan GP. Environmentalism menerima kerangka kerja yang eksis dalam realitas politik, sosial, ekonomi, serta struktur normatif yang ada dalam dunia politik, selain itu, gerakan ini  mencoba  memperbaiki  masalah  lingkungan  dengan  struktur  yang  sudah  ada. Sedangkan  GP  menganggap  bahwa  struktur-struktur  yang  sudah  ada  tersebut justru  menjadi  dasar  utama  munculnya  krisis  lingkungan  sehingga  struktur ekonomi, sosial dan politik memerlukan perubahan dan perhatian yang lebih utama (Apriwan, 2011: 41).
Berdasarkan  pandangan  mengenai  perbedaan  antara environmentalism dan GP dapat dipahami bahwa kedua-duanya merupakan paham yang berlainan, oleh sebab  itu  dapat  dikatakan  dengan  perkembangan  isu  yang  dibawa  oleh  gerakan environmentalism telah  menyumbangkan  pemikiran  yang  besar  kepada  lahirnya gerakan GP masa kini. Pembahasan terkait isu lingkungan tidak terlepas dari pola kebijakan pemerintah dalam pelbagai bidang terutama dalam bidang pembangunan dan ekonomi.
Perkembangan  isu  lingkungan  oleh  gerakan environmentalism telah menyebar  ke  dalam  pelbagai  aspek  kehidupan  masyarakat  modern.  Kemunculan isu  lingkungan  yang  semakin  kompleks  turut  mempengaruhi  ranah  politik  baik dari  tingkat  lokal  hingga  internasional,  hal  ini  kemudian  dikenal  dengan  sebutan Green Politics (GP).
GP  pada  mulanya  hanya  muncul  dalam  kegiatan  aksi-aksi  yang  dilakukan untuk menentang dan menanggapi pelbagai persoalan lingkungan hidup. Namun, pada  tahap  selanjutnya,  GP  mulai  mencoba  untuk  melembagakan  kepentingan mereka  ke  dalam  partai  politik  sehingga  dapat  mempengaruhi  dan  menanggapi persoalan lingkungan melalui proses perumusan dan penetapan kebijakan negara.
Fenomena  tersebut  berkembang  di  negara-negara  Eropa,  Amerika  dan beberapa  negara  Skandinavia.  Sebagai  contoh  di  Republik  Federal  Jerman  yang membentuk  Partai  Hijau Bundnis  90/Die  Grunen, di  Amerika  terdapat Green  Party United  State  Of  America dan  di  Jerman  terdapat German  Greens yang  berhasil memenangkan  27  kursi  di  parlemen  Jerman  (Apriwan,  2011:  39).  Keberhasilan Partai  Hijau  yang  dipelopori  oleh  negara-negara  besar  tersebut  menjadi  insprasi bagi  negara-negara  lain terutama  negara  berkembang  untuk  turut  memperhatikan isu lingkungan yang dituangkan ke dalam agenda kerja partai politik.
GP  merupakan  isu  baru  dalam  kajian  politik  kontemporer  di  mana perkembangannya  sudah  sampai  kepada  kajian  internasional.  Menurut  Tim Hayward  (1996),  perkembangan  GPT  diambil  berdasarkan  fakta  bahwa  manusia merupakan bagian dari alam, sehingga memiliki implikasi bagi perilaku politiknya. Berdasarkan  argumen  tersebut,  maka  teori  politik  harus  selaras  dengan  teori-teori lingkungan.  Artinya,  manusia  tidak  hanya  dilihat  sebagai  individu  yang  rasional (seperti  dalam  pandangan  liberalisme)  atau  sebagai  makhluk  sosial  (seperti pandangan  sosialisme)  akan  tetapi  sebagai natural  beings ,  dan  lebih  jauh  sebagai political  animals (Apriwan,  2011:  41).  Keselarasan  antara  teori  politik  dengan  isu lingkungan berusaha dicapai dengan munculnya kajian GPT dan GP dalam kajian teori politik kontemporer abad ini.
Konsep ekosentrisme dalam pandangan Eckersley merupakan karakteristik GPT,  yaitu  menentang  pandangan  antroposentrisme  yang  menganggap  manusia sebagai pusat segalanya, dalam hal ini antroposentrisme memandang kepentingan materi  manusia  lebih  penting  dibandingkan  dengan  kelangsungan  ekosistem  atau lingkungan  (R.  Eckersler,  2004).  Pandangan  ekosentrisme  ini  dibagi  kedalam  dua karakter yaitu empiris dan etis.
Pandangan empiris mengklaim keterlibatan pandangan dunia bahwa semua makhluk  hidup  pada  dasarnya  terikat  hubungan  dengan  lingkungan,  sedangkan pandangan  etis  menilai  adanya  emansipasi  besar  dalam  ekosentrisme  yang mendapati  hubungan  erat  antara  lingkungan,  manusia  dan  spesies  lain  selain manusia (Nur Isadah Sinamo, 2016: 5). Berdasarkan karakteristik tersebut, pengaruh yang  diberikan  oleh  gerakan environmentalism dalam  GP  sangatlah  besar,  di  mana penekanan  terhadap  hubungan  antara  lingkungan  dan  makhluk  hidup  menjadi kajian penting dalam GP.
Andrew  Dobson  (1995)  membagi  karakteristik  GP  kedalam  dua  fokus, pertama  menolak  pandangan  antroposentrisme  yang  diungkapkan  oleh  R. Eckersley  dan  kedua  memandang  pentingnya  batasan  pertumbuhan  ( limits  to growth )  (Andrew  Dobson,  2007:  43&53).  Spretnak  dan  Capra  (1985)  menegaskan penolakan terhadap pandangan antroposentrisme sebagai berikut:
“ green  politics  rejects  the  anthropocentric  orientation  of  humanism,  a philosophy  which  positss  that  humans  have  the  ability  to  confront  and  solve  the many problems  we face by  apllying  human  reason  and  by rearranging the  natural world  and  the  interactions  of  men  and  women  so  that  human  life  will  prosper” (Andrew Dobson, 2007: 43).
Sedangkan karakter pembatasan pertumbuhan merupakan batasan tertentu kepada  manusia  dalam  melakukan  perkembangan  dan  pembangunan  terutama dalam  pembangunan  ekonomi  dan  pertumbuhan  penduduk  akan  mengakibatkan krisis  besar.  Oleh  karena  itu,  Dobson  (1995)  memberikan  argumen  bahwa kemampuan  teknologi  yang  canggih  tidak  akan  mampu  untuk  mencegah  dan mengendalikan  kondisi  tersebut,  perkembangan  pertumbuhan  penduduk  akan menyebabkan bencana seperti kelangkaan sumber daya terutama pangan, sandang, dan  papan,  serta  akan  selalu  ada  hubungan  yang  berkaitan  dengan  pelbagai permasalahan akibat tidak adanya pembatasan pertumbuhan.
John Barry (1994) menyatakan tiga prinsip inti dari GPT, yaitu:
(1) A theory of distributive (intergenerational) justice,
(2) A commitment to a process af democratization, and
(3) The achievement of ecological sustainability (John Barry, 1994:1)
Prinsip  yang  dikemukakan  oleh  Barry  merupakan  salah  satu  dasar  yang dapat  digunakan  untuk  mengkaji  mengenai  GP  secara  lebih  mendalam.  Di  mana setiap prinsip memberikan panduan dan asas tersendiri bagi menjelaskan fenomena GP yang berkaitan dengan isi-isu lingkungan. Dari ketiga prinsip yang ditekankan oleh  Barry  dapat  disimpulkan  bahwa  GP  berusaha  untuk  mengkaji  persoalan lingkungan  dan  mengakitkannya  dengan  politik  yang  bersumber  kepada  teori distribusi, proses demokratisasi, dan keberlangsungan ekologi.
GP  juga  memiliki  sepuluh  nilai  yang  menjadi  dasar  dan  tujuan  gerakan sekaligus acuan bagi artikulasi kebijakan politik, yaitu:
(1) Kesadaran  dan  keberlangsungan  ekologi,  manusia  harus  bertindak berdasarkan  pemahaman  bahwa  ia  merupakan  bagian  dari  alam bukan berada di atas alam lingkungannya,
(2) Demokrasi  akar  rumput,  demokrasi  harus  dimulai  dari  akar  rumput yaitu elemen terbawah dari sebuah struktur kehidupan di bumi ini,
(3) Keadilan  sosial  dan  persamaan  kesempatan,  setiap  orang  memiliki kesempatan  yang  sama  terhadap  sumber  daya  yang  berasal  dari masyarakat dan lingkungannya,
(4) Anti kekerasan, memperjuangkan proses demiliterisasi dan penghilangan senjata destruktif masal,
(5) Desentralisasi,  pengambilan  keputusan  harus  sebisa  mungkin  berada pada tingkat individu dan lokal,
(6) Ekonomi  berbasis  komunikasi  dan  berkeadilan,  memandang  penting penerapan suatu sistem ekonomi yang berkelanjutan,
(7) Feminisme dan kesetaraan gender, menghormati nilai-nilai kemanusiaan  seperti  persamaan  jenis  kelamin  dan  tanggung  jawab interpersonal,
(8) Penghormatan  terhadap  keberagaman,  penghormatan  terhadap keberagaman etnis, ras, agama dan budaya,
(9) Tanggung jawab personal dan global, pencapaian kesejahteraan hidup dengan tidak mengabaikan ekologi dan harmoni sosial,
(10) Fokus  pada  masa  depan  dan  keberlanjutan,  adanya  tujuan  jangka panjang dalam pemanfaatan sumber daya (Apriwan, 2011: 47-50).
Perhatian yang besar dari GP terhadap pelbagai isu lingkungan memberikan gambaran  nyata  bahwa  politik  turut  berperan  serta  dalam  usaha  melestarikan lingkungan  terutama  menjaga  keseimbangan  penggunaan  sumber  daya  untuk kepentingan  ekonomi  dan  pembangunan  melalui  penerapan  pelbagai  prinsip  dan nilai GP sebagai dasar pembentukan kebijakan ekologi. Oleh karena itu, adanya GP dinilai  sebagai  salah  satu  pemikiran  yang  memberikan  output  positif  bagi perkembangan teori sosial politik kontemporer.
GP  dalam  hubungannya  dengan  gerakan environmentalism turut memberikan  sumbangan  besar  bagi  kebaikan  bersama.  Dengan  adanya  kesadaran akan GP, maka pemimpin dapat menggunakan kekuasaan yang dimilikinya sebagai wadah  untuk  mencapai  tujuan environmentalism .  Sebagai  contoh,  persetujuan terhadap  “Protokol  Kyoto”  oleh  negara-negara  industri  maju  untuk  mengubah target  reduksi  emisi  sampai  5%  di  bawah  level  1990  untuk  tahun  2008  dan  2012 (Jerald  Mast,  2013:  735)  merupakan  langkah  nyata  dari  peran  pemerintah  dalam
melakukan  lobi-lobi  politiknya  untuk  mencapai  kesepakatan  mengenai  isu lingkungan tersebut.
Young  (1997)  menyatakan bahwa  kombinasi  fleksibilitas  pembuatan  aturan dan  data  evaluasi  yang bagus  akan  memungkinkan  negara  untuk  mempraktikkan manajemen  adaptif,  yaitu  langkah  korektif  saat  muncul  kondisi  baru  dan meningkatkan pemahaman atas isu (Jerald Mast, 2013: 737). Dengan adanya peran negara  dalam  menanggapi  isu  lingkungan  melalui  GP  akan  menghasilkan  sistem cepat  tanggap  apabila  terdapat  pemasalahan  baru  yang  terkait  dengan  isu lingkungan  serta  akan  meningkatkan  kualitas  negara  untuk  menyelesaikan permasalahan tersebut.
Durant,  Fiorino  &  O’Leary  (2004)  menyatakan  bahwa  dukungan  terhadap pendekatan  pragmatis  dan  kolaboratif  untuk  mengatasi  permasalahan,  di  mana stakeholder dibolehkan  melakukan  negosiasi  atas  berbagai  solusi  mulai  dari partisipasi  publik  sampai  penggunaan  hak  inventif  dipandang  efektif  dalam mencapai  hasil  kesepakatan  (Jerald  Mast,  2013:  737).  Keefektifan  penyelesaian sebuah  masalah  akan  lebih  besar  apabila stakeholder turut  campur  tangan didalamnya, terutama dengan jalan negosiasi persuasif yang baik bagi semua pihak, dalam hal ini kebutuhan masyarakat dengan ketersediaan sumber daya.
GP  seluruh  dunia  memegang  prinsip  empat  pilar,  yakini  Ekologi  ( ecological wisdom/ecological  sustainability ),  Keadilan  Sosial  ( social  equality  &  economic  justice ), demokrasi  kerakyatan  (grassroots  democracy),  dan  tanpa  kekerasan  ( non  violence ) (WALHI, 2008: 1993). Berdasarkan empat prinsip global GP tersebut, maka kegiatan partai  hijau  harus  berlandaskan  kepada  prinsip  tersebut.  Sebagai  contoh,  di Indonesia tidak terdapat partai hijau (GP), namun partai politik hanya menjadikan isu  lingkungan  sebagai  salah  satu  tujuan  yang  ingin  dicapai  dalam  agenda politiknya.
Contoh lain dari adanya GP ialah telah dikembangkannya pelbagai macam alat kebijakan untuk mengatasi permasalahan perubahan iklim dan sistem cap-and- trade , pajak karbon dan pengurangan karbon merupakan potensi yang berguna dan berperan penting dalam merespon pelbagai isu lingkungan baik ditingkat nasional maupun  internasional  (Jerald  Mast,  2013:  737).  Berdasarkan  hal  tersebut  dapat disimpulkan  bahwa  GP  yang  dilaksanakan  oleh  pemimpin  negara  merupakan wujud nyata terhadap kepedulian meraka kepada permasalahan lingkungan hidup.

## 3. KESIMPULAN
Permasalahan  kerusakan  lingkungan  dan  ancaman  yang  membanyangi kehidupan di muka bumi ini mewujudkan kepedulian dari individu atau kelompok yang  berusaha  untuk  mencegah  dan  menjaga  kelestarian  lingkungan  hidup  dan keberlanjutan  hidup  manusia  yang  seimbang  dengan  lingkungannya.  Oleh  karena itu,  gerakan environmentalism hadir  sebagai  jawaban  yang  mengupayakan keberlangsungan yang seimbang antara alam dan makhluk hidup didalamnya.
Keberhasilan gerakan environmentalism sebagai sebuah gerakan penyeimbang  terhadap  keserakahan  kapital  dan  pembangunan  ekonomi  global telah banyak memperikan pengaruh ke dalam pelbagai bidang kehidupan terutama di bidang politik. di bidang politik, gerakan environmentalism telah mempengaruhi lahirnya green  politics .  GP  merupakan  salah  satu  alternatif  yang  efektif  untuk mengukuhkan  gerakan environmentalism melalui  penggunaan  kekuasaan  yang
dimiliki oleh pemimpin untuk merumuskan dan menetapkan segala kebijakan yang lebih peduli terhadap kelestarian lingkungan dan umat manusia.
Environmentalism dan green  politics sama-sama  memiliki  tujuan  untuk menciptakan  kehidupan  alam  dan  manusia  yang  lebih  baik.  Oleh  karena  itu, kehadiran environmentalism dan green politics memberikan dampak yang cukup baik terhadap  perkembangan  perbaikan  pelbagai  permasalahan  lingkungan  yang dewasa ini semakin kompleks.

## 4. REFERENSI
Apriwan.  2011. Teori  Hijau:  Alternatif  dalam  Perkembangan  Teori  Hubungan Internasional . Multiversa: Journal.
Atkinson, Sam (edt). 2013. The Politics Book . New York: DK Publishing.
Barry, John. 1994. Green Political Theory and The State . Glasgow University: Journal.
Barry, John & Andrew Dobson. Dalam Gerald F. Gaus & Chandran Kukathas (edt).
2012. Handbook Teori Politik . Bandung: Nusa Media (413-440).
Dobson, Andrew. 2007. Green Political Thought . New York.
Eckersley, R. 2004. The Green State: Rethinking Democracy and Sovereignity . Cambridge MA: MIT Press.
Heywood, Andrew. 2013. Politik . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
John  Situmeang.  tth. Economic,  Social,  and  Environmental  Policies  as  Drivers  of  Green Job .
Mast,  Jerald.  Dalam  John  T.  Ishiyama  &  Marijke  Breuning  (edt).  2013. Ilmu  Politik dalam Paradigma Abad ke-21 . Jakarta: Kencana (726-740).
Moh.  Hatta.  2010. Kebijakan  Politik  Kriminal:  Penegakkan  Hukum  dalam  Rangka Penanggulangan Kejahatan . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Nur Isadah Sinamo. 2016. Keterlibatan World Wildlife Fund For Nature (WWF) Dalam Upaya Konservasi Harimau Sumatera di Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling Provinsi Riau Tahun 2010-2014 . Universitas Riau: Jurnal.
WALHI.  2008. Menjadi  Environmentalis  itu  Gampang:  Sebuah  Panduan  bagi  Pemula . Jakarta Selatan.