## ARBITRASE: Journal of Economics and Accounting
ISSN 2722-841X (Media Online) Vol 4, No 3, Maret 2024, Page 250−258 DOI: 10.47065/arbitrase.v4i3.1534 https://djournals.com/arbitrase

## Karakteristik Eksekutif, Intensitas Modal dan Faktor Lain Terhadap Agresivitas Pajak
Faza Naufal Rifanda Baihaqi, Paulina Sutrisno *
Akuntansi, Trisakti School of Management, Jakarta
Jl. Kyai Tapa No.20 , RT.1/RW.9, Tomang, Kec. Grogol petamburan, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia Email: 1 fazanrb@gmail.com, 2,* paulina@stietrisakti.ac.id Email Penulis Korespondensi: paulina@stietrisakti.ac.id
Abstrak −Tujuan dari dibuatnya  penelitian ini  adalah untuk memperoleh bukti empiris mengenai  pengaruh karakteristik eksekutif, intensitas modal, ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, komisaris independen, dan komite audit terhadap agresivitas pajak. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, memakai data sekunder yang didapatkan dari laporan keuangan perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sampel penelitian ini adalah perusahaan manufaktur  yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari 2018 hingga 2020. Sampel dipilih menggunakan metode purposive sampling. Hipotesis penelitian diuji dengan data panel fixed effect dengan bantuan software STATA. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa intensitas modal berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak, karena perusahaan dengan intensitas modal yang tinggi akan memiliki beban penyusutan yang tinggi yang dapat mengurangi beban  pajak  perusahaan.  Sedangkan  karakteristik  eksekutif,  ukuran  perusahaan,  kepemilikan  institusional,  dewan  komisaris independen, komite audit tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
Kata Kunci: Agresivitas Pajak; Karakteristik Eksekutif; Intensitas Modal; Ukuran Perusahaan; Kepemilikan Institusional; Komisaris Independen
Abstract −The aim of this research is to obtain empirical evidence regarding the influence of executive characteristics, capital intensity, company  size,  institutional  ownership,  independent  commissioners  and  audit  committees  on  tax  aggressiveness.  This  research  is quantitative  research,  using  secondary  data  obtained  from  the  financial  reports  of  public  companies  listed  on  the  Indonesia  Stock Exchange. The sample for this research is manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange from 2018 to 2020. The sample was selected using a purposive sampling method. The research hypothesis was tested with fixed effect panel data with the help of  STATA  software.  The  results  of  this  research  show  that  capital  intensity  has  a  negative  effect  on  tax  aggressiveness,  because companies with high capital intensity will have high depreciation expenses which can reduce the company's tax burden. Meanwhile, executive characteristics, company size, institutional ownership, independent board of commissioners, audit committee have no effect on tax aggressiveness.
Keywords :  Tax  Aggressiveness;  Executive  Characteristics;  Capital  Intensity;  Firm  Value;  Institutional  Ownership;  Independent Commissioner

## 1. PENDAHULUAN
Untuk  mensejahterakan  rakyat  dan  melakukan  pemerataan  pembangunan  infrastruktur  di  Indonesia  pemerintah menggunakan Anggaran Pendapatan dan Pembelanjaan Negara (APBN). Salah satu sumber penerimaan APBN adalah pajak. Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 pajak adalah kontribusi wajib kepada pemerintah, yang terutang oleh  orang  pribadi  atau  badan  yang  sifatnya  memaksa  berdasarkan aturan  undang-undang,  dengan  timbal  balik  secara tidak langsung dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Menurut data yang dikeluarkan oleh kementerian keuangan Republik Indonesia dalam APBN kita edisi Desember 2019, menyatakan bahwa penerimaan pajak sampai dengan tanggal 30 November 2019 mencapai Rp1,136.17 triliun atau 72.02 persen dari target APBN tahun 2019. Penyumbang pajak terbesar didapat dari sektor manufaktur yang menyumbang sebesar Rp312.90 triliun, disusul dengan sektor perdagangan sebesar Rp219.34 triliun, sektor jasa keuangan Rp151.20 triliun,  jasa  konstruksi  dan  real  estate  Rp73.30  triliun,  sektor  pertambangan  Rp52.49  triliun,  dan  terkhir  dari  sektor transportasi  dan  pergudangan  sebesar  Rp44.15  triliun.  Perusahaan  manufaktur  menjadi  sektor  yang  paling  besar  di Indonesia  dan  juga  menjadi  perhatian  oleh  pemerintah  khususnya  regulator  pajak  (Kementrian  Keuangan  Republik Indonesia, 2019).
Namun pada praktiknya masih banyak wajib pajak badan dan orang pribadi yang belum melaksanakan kewajiban mereka  untuk  membayar  pajak  dengan  semestinya.  Bagi  perusahaan  pajak  menjadi  biaya  yang  dapat  mengurangi keuntungan  bagi  perusahaan  sehingga  sering  kali  perusahaan  melakukan  tindakan  untuk  mngurangi  beban  pajaknya. Agresivitas  pajak  adalah  tindakan  yang  dilakukan  oleh  perusahaan  dengan  memanipulasi  keuntungan  yang  dilakukan melalui perencanaan pajak baik secara legal maupun ilegal, untuk meningkatkan penghematan pajak (Frank et al., 2009).
Agresivitas pajak menjadi salah satu perhatian utama hampir seluruh negara di dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Pada tajuk yang berjudul “The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of COVID-19” yang dilaporkan Tax Justice News menyatakan bahwa Indonesia mengalami kerugian sebesar US$4,86 miliar atau sama dengan Rp68.7 triliun (kurs rupiah Rp14.149 per dollar US). Kerugian tersebut disebabkan oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan yang melakukan agresivitas pajak. Jumlah kerugian yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi sebesar US$78.83 juta atau setara Rp1.1 triliun sedangkan sisanya, berasal dari wajib pajak badan sebesar US$4.78 miliar atau setara Rp67.6 triliun (Fatimah, 2021). Dengan demikian penelitian ini sangat penting untuk dilakukan agar dapat mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat menyebabkan terjadinya sebuah tindakan agresivitas pajak di perusahaan.

## ARBITRASE: Journal of Economics and Accounting
ISSN 2722-841X (Media Online) Vol 4, No 3, Maret 2024, Page 250−258 DOI: 10.47065/arbitrase.v4i3.1534 https://djournals.com/arbitrase
Penelitian  ini  menguji  faktor-faktor  yang  dapat  mempengaruhi  agresivitas  pajak  yaitu  karakteristik  eksekutif, intensitas  modal,  ukuran  perusahaan,  kepemilikan  institusional,  komisaris  independen,  dan  komite  audit  terhadap agresivitas  pajak.  Karakteristik  eksekutif  diprediksi  akan  mempengaruhi  pengambilan  keputusan  perusahaan  seperti agresivitas  pajak  karena  eksekutif  perusahaan  yang  cenderung  risk  taker  cenderung  untuk  lebih  agresif  dalam  pajak (Sugiyanto dan Fitria 2019). Begitupun dengan intensitas modal yang tinggi pada suatu perusahaan, dapat meningkatkan beban depresiasi yang dapat digunakan sebagai pengurang beban pajak (Dewi dan Yasa, 2020).
Kepemilikan institusonal dalam suatu perusahan memiliki peran dalam mengawasi kinerja manajemen. Persentase kepemilikan institusional yang cukup besar, mendorong adanya pengawasan yang cukup ketat, sehingga dapat mencegah tidandakan  yang  dapat  merugikan  perusaahaan  seperti  terjadinya  agresivitas  pajak  (Setyawan  et  al.,  2019).  Demikian juga,  ukuran  perusahaan  yang  besar  cenderung  mempunyai  motivasi  yang  tinggi  untuk  melakukan  agresivitas  pajak karena memiliki kapasitas maupun sumber daya yang lebih untuk mengurangi pajak (Irmawati et al., 2020). Keberadaan komisaris independen juga dapat memengaruhi agresivitas pajak pada perusahaan. Dengan pengawasan yang dilakukan oleh komisaris independen akan meminimalkan peluang manajer untuk berlaku agresif atas pajak perusahaan (Novitasari, 2017). Begitupun dengan keberadaan komite audit yang dapat menjadi fungsi pengendalian dan pengawasan atas tindakan perusahaan  sehingga  informasi  yang  dilaporkan  menjadi  lebih  transparan  sehingga  tindakan  agresivitas  pajak  dapat diminimalkan (Novitasari, 2017).
Penelitian  ini  memberikan  kontribusi  untuk  mengembangkan  ilmu  pengetahuan  terkait  faktor-faktor  yang berpengaruh  terhadap  agresititas  pajak  karakteristik  eksekutif,  intensitas  modal,  ukuran  perusahaan,  kepemilikan institusional, komisaris independen, dan komite audit terhadap agresivitas pajak yang masih memiliki ketidakkonsistenan pada  hasil  penelitian  sebelumnya.  Penelitian  ini  diharapkan  juga  dapat  memberikan  tambahan  informasi  kepada Direktorat Jenderal Pajak ataupun pengguna laporan keuangan mengenai faktor-faktor apa saja yang dapat mendorong terjadinya agresivitas pajak.

## 2. METODE PENELITIAN

## 2.1 Kerangka Dasar Penelitian

## 2.1.1 Teori Agensi
Teori keagenan, Jensen dan Meckling (1976) adalah suatu hubungan antara prinsipal atau pemegang kepentingan yang memberikan  wewenang  kepada  agen  atau  manajemen.  Dari  hubungan  tersebut  sering  kali  menciptakan  perbedaan kepentingan, kepentingan agen dan prinsipal yang berbeda dapat menjadi sumber konflik, karena beberapa agen mungkin tidak berbuat sesuai dengan kepentingan prinsipal yang mengakibatkan munculnya asimetri informasi.
Dalam penelitian ini terjadi perbedaan kepentingan antara agen yaitu perusahaan dan prinsipal adalah pemerintah (Dewi dan Yasa, 2020). Bagi perusahaan, pajak merupakan salah satu faktor yang dipertimbangkan karena merupakan beban bagi perusahaan sehingga sebisa  mungkin  untuk  melakukan pembayaran pajak seminimal  mungkin. Sedangkan menurut pemerintah sebagai pinsipal, pajak adalah penerimaan yang sangat potensial untuk APBN.

## 2.1.2 Agresivitas pajak
Agresivitas  pajak  adalah  tindakan  yang  dilakukan  oleh  perusahaan  dengan  memanipulasi  keuntungan  dengan memenimalkan pajak baik secara illegal (tax evasion) ataupun legal (tax avoidance) yang dilakukan untuk menghemat beban pajak, akibatnya semakin besar peluang penghematan pajak yang bisa dilakukan  oleh perusahaan atau semakin banyak peluang yang digunakan perusahaan maka perusahaan akan dianggap semakin agresif terhadap pajak  (Frank et al., 2009).
Agresivitas pajak dapat dilakukan dengan dua cara yaitu penghindaran pajak dan penggelapan pajak. Penghindaran pajak adalah suatu cara perencanaan pajak yang dilakukan dengan tidak melanggar hukum. Penghindaran pajak hanya memanfaatkan kelemahan dari undang-undang atau aturan yang ada. Seperti tidak ada peraturan yang jelas tentang suatu transaksi  atau  skema  sehingga  membuat  wajib  pajak  tidak  dikategorikan  melanggar  hukum.  Sedangkan  penggelapan pajak  adalah  cara  yang  dilakukan  wajib  pajak  dengan  melanggar  peratuan  atau  undang-undang  yang  ada,  seperti melaporkan pendapatan yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya (Putranti et al., 2015).
Manfaat agresivitas pajak bagi perusahaan adalah meningkatnya efisiensi pajak, sehingga perusahaan memperoleh keuntungan atas penghematan pajak tersebut. Sedangkan  manfaat agresivitas pajak bagi manajer adalah meningkatnya perolehan  bonus  yang  didapatkan  atas  penghematan  pajak  yang  dilakukan  (Chen  et  al.,  2010).  Sebaliknya  tindakan agresivitas pajak dapat membawa kerugian bagi perusahaan yaitu adanya sanksi berupa denda pajak yang harus dibayar, dan  hilangnya  kepercayaan  investor  terhadap  perusahaan  yang  dapat  menurunkan  harga  saham,  selain  itu  tindakan agresivitas pajak juga merugikan pemerintah karena akan mengurangi pendapatan negara yang diperoleh dari sektor pajak (Desai dan Dharmapala, 2006).

## 2.1.3 Rerangka Penelitian
Rerangka penelitian menggambarkan hubungan variabel-variabel penelitian yang dipaparkan pada gambar 1 berikut.

## ARBITRASE: Journal of Economics and Accounting
ISSN 2722-841X (Media Online) Vol 4, No 3, Maret 2024, Page 250−258 DOI: 10.47065/arbitrase.v4i3.1534 https://djournals.com/arbitrase
Gambar 1. Rerangka Penelitian

## 2.1.4 Karakteristik Eksekutif dan Agresivitas Pajak
Karakter eksekutif menunjukkan bagaimana seorang eksekutif mengambil tindakan apabila seorang eksekutif dihadapkan pada suatu risiko. Apabila dalam keputusan yang diambil memiliki tingkat risiko yang tinggi maka menunjukkan bahwa eksekutif  cenderung  sebagai  pengambil  risiko,  sedangkan  apabila  tingkat  risiko  kecil  menunjukkan  bahwa  eksekutif cenderung menghindari risiko (Dewi dan Jati, 2014).  Low (2006) menjelaskan karakter yang dimiliki seorang eksekutif saat mengambil keputusan terbagi dua yaitu risk averse dan risk taker. Risk averse adalah karakter seorang eksekutif yang cenderung  tidak  menyukai  risiko  sehingga  kurang  berani  dalam  menentukan  sebuah  keputusan.  Sedangkan  risk  taker adalah karakter seorang eksekutif yang lebih berani dalam mengambil risiko dalam menjalankan perusahaannya, karena adanya paham saat semakin tinggi risiko maka akan semakin tinggi pula keuntungan yang didapatkan.  Semakin tinggi risiko  perusahaan  dapat  menunjukkan  tingginya  karakter  pemimpin  perusahaan  yang  risk  taker,  sebagai  contoh  akan mengambil keputusan untuk melakukan tindakan agresivitas pajak (Sugiyanto dan Fitria, 2019).
Penelitian  yang dilakukan oleh  Irmawati et al. (2020)  menunjukkan bahwa  karakteristik eksekutif berpengaruh positif  terhadap  agresivitas  pajak.  Sebaliknya  Dewi  dan  Yasa  (2020);  Pakpahan  dan  Pratomo  (2020)  menunjukkan karakteristik  eksekutif  berpengaruh  negatif  terhadap  agsresivitas  pajak.  Sedangkan  menurut  Radiansah  dan  Nofryanti (2015)  menunjukan  bahwa    karakteristik  eksekutif  tidak  berpengaruh  terhadap  agresivitas  pajak.  Berdasarkan ketidakkonsistenan hasil penelitian sebelumnya maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:
H 1 : Karakteristik eksekutif berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
2.1.5 Intensitas Modal dan Agresivitas Pajak
Intensitas  modal  merupakan  investasi  pada  perusahaan  yang  difokuskan  pada  aset  tetap.  Aset  tetap  yang  dimiliki perusahaan bisa digunakan untuk mengurangi beban pajak melalui beban depresiasi. Semakin besar investasi perusahaan yang dialokasikan pada aset tetap maka akan memunculkan beban depresiasi yang dapat menjadi pengurang beban pajak perusahaan (Dewi dan Yasa, 2020).
Demikian juga, Fatimah et al. (2017) menyatakan bahwa intensitas modal adalah kegiatan investasi yang berkaitan dengan investasi pada aset tetap yang diyakini memiliki kemampuan untuk memengaruhi tindakan agresivitas pajak. Saat perusahaan memutuskan untuk melakukan investasi melalui aset tetapnya, maka perusahaan dapat memanfaatkan beban penyusutan sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari pendapatannya atau bersifat deductible expense.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Ayem  dan  Setyadi  (2019)  menyatakan  intensitas  modal  berpengaruh  positif terhadap agresivitas pajak yang artinya semakin tinggi kepemilikan aset tetap akan semakin mendorong perusahaan untuk melakukan  tindakan  agresivitas  pajak.  Sebaliknya,  Dewi  dan  Yasa  (2020);  Setyawan  et  al.  (2019);  Novitasari  (2017) menyatakan  intensitas  modal  berpengaruh  negatif  terhadap  agresivitas  pajak.  Namun  menurut  Windaswari  dan Merkusiwati  (2018)  mengungkapkan  intensitas  modal  tidak  berpengaruh  terhadap  agresivitas  pajak.  Berdasarkan ketidakkonsistenan hasil penelitian sebelumnya maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:
H 2 : Intensitas modal berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

## 2.1.6 Ukuran Perusahaan dan Agresivitas Pajak
Ukuran perusahaan merupakan klasifikasi besar kecilnya suatu perusahaan berdasarkan total aset atau rata-rata penjualan atau besarnya  penjualan itu sendiri atau besarnya  nilai pasar saham  (Dewinta  dan Setiawan, 2016). Umumnya ukuran perusahaan dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu perusahaan kecil (small firm), perusahaan menengah (medium size), dan perusahaan besar (large firm). Perusahaan kecil dan menengah ditinjau dari besarnya aset (kekayaan) adalah badan hukum yang mempunyai total aset di bawah seratus milyar, sedangkan perusahaan besar adalah badan hukum yang total asetnya di atas seratus milyar (Budianti et al., 2017). Menurut Lestari et al. (2019) total aset dapat menunjukkan besarnya sumber daya perusahaan yang dapat dipergunakan untuk membiayai keseluruhan aktivitas operasional perusahaan.
Perusahaan  yang  masuk  ke  golongan  perusahaan  kecil  umumnya  belum  dapat  mengelola  pajak  secara  optimal karena terbatasnya tenaga ahli di bidang perpajakan, berbeda dengan perusahaan besar yang memiliki sumber daya yang lebih besar dapat mengelola pajak dengan baik karena memiliki tenaga ahli di bidang perpajakan yang dapat mengelola pajak dengan baik (Irmawati et al., 2020).
Penelitian yang dilakukan oleh Pakpahan dan Pratomo (2020) menyatakan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap  agresivitas  pajak.  Semakin  besar  ukuran  perusahaan  maka  kemungkinan  besar  akan  membayar  pajak  cukup tinggi sehingga mendorong perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak. Sebaliknya, Dewi dan Yasa (2020); Irmawati

## ARBITRASE: Journal of Economics and Accounting
ISSN 2722-841X (Media Online) Vol 4, No 3, Maret 2024, Page 250−258 DOI: 10.47065/arbitrase.v4i3.1534 https://djournals.com/arbitrase
et  al.  (2020);  Tiaras  dan  Wijaya  (2017);    Radiansah  dan  Nofryanti  (2015)  menyatakan  bahwa  ukuran  perusahaan berpengaruh  negatif  terhadap  agresivitas  pajak.  Sedangkan  menurut  Windaswari  dan  Merkusiwati  (2018) mengungkapkan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan ketidakkonsistenan hasil penelitian sebelumnya maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:
H 3 : Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

## 2.1.7 Kepemilikan Institusional dan Agresivitas Pajak
Dewi dan Widanaputra (2021) kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham oleh institusi atau lembaga seperti yayasan, bank, perusahaan asuransi, perusahaan investasi,  perusahaan berbentuk perseroan (PT), dan institusi lainnya. Kepemilikan institusional dapat menjadi fungsi pengawasan bagi manajemen perusahaan. Besarnya tingkat pengawasan kepemilikan saham institusi terhadap manajemen diprediksi dapat mengurangi agresivitas pajak perusahaan.
Yuliani dan Pratiwi (2021) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak, sebaliknya Novitasari (2017) yang menyatakan kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.  Dengan  tingginya  tingkat  kepemilikan  institusional  maka  semakin  besar  tingkat  pengawasan  kepada  pihak manajemen  sehingga  mengurangi  tindakan  pajak  agresif.  Sedangkan  Setyawan  et  al.  (2019)  menunjukkan  bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhdap agresivitas pajak. Berdasarkan ketidakkonsistenan hasil penelitian sebelumnya maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:
H 4 : Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

## 2.1.8 Dewan Komisaris Independen dan Agresivitas Pajak
Komisaris  independen  adalah  bagian  dari  dewan  komisaris  yang  berasal  dari  pihak  luar  perusahaan.  Komisaris independen  berguna  untuk  mengawasi  kegiatan  yang  dilakukan  manajer  dan  mendukung  efektivitas  perusahaan (Yossanda  dan  Rahmanto,  2021).  Dengan  adanya  pengawasan  yang  ketat  dari  komisaris  independen  maka  dapat mengurangi peluang manajer untuk berperilaku menyimpang, serta semakin banyak proporsi komisaris independen yang ada  dapat  menciptakan  tingkat  pengawasan  atas  kinerja  manajemen  yang  tinggi,  sehingga  tingkat  agresivitas  pajak menjadi lebih rendah (Yuliani dan Pratiwi 2021).
Setyawan  et  al.  (2019);  Novitasari  (2017)  menyatakan  komisaris  independen  berpengaruh  negatif  terhadap agresivitas pajak. Banyaknya komisaris independen diprediksi dapat meningkatkan pengawasan terhadap manajer yang semakin ketat. Pengawasan yang ketat akan mengurangi kemungkinan manajer perusahaan dalam melakukan pelanggaran terhadap pajak. Namun menurut Yuliani dan Pratiwi (2021); Tiaras dan Wijaya (2017) menunjukkan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan ketidakkonsistenan hasil penelitian sebelumnya maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:
H 5 : Komisaris independen berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
2.1.9 Komite Audit dan Agresivitas Pajak
Komite audit adalah suatu komite yang bekerja secara independen dan professional yang dibantu oleh dewan komisaris dan memiliki kewajiban untuk memperkuat dan membantu fungsi dewan komisaris dalam menjalankan tugas pengawasan atas proses manajemen resiko, pelaporan keuangan, pelaksanaan audit dan implementasi  tata kelola perusahaan (Dewi 2019). Dengan adanya kontrol dari komite audit yang ketat, maka informasi yang diberikan oleh perusahaan akan lebih berkualitas dan akurat  sehingga kemungkinan  terjadinya pengaturan terhadap beban pajak oleh perusahaan cenderung berkurang (Novitasari, 2017).
Setyawan et al.  (2019); Ayem dan Setyadi (2019) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Semakin tingginya pengawasan akan mendorong manajemen perusahaan untuk melaporkan informasi yang lebih transparan dan menjalankan kinerja dengan lebih efektif, sehingga tindakan agresivitas pajak dapat menjadi berkurang. Namun Yuliani dan Pratiwi (2021) menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan ketidakkonsistenan hasil penelitian sebelumnya maka hipotesis dalam penelitian ini adalah: H 6 : Komite audit berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
2.2 Metode Pemilihan Sampel dan Pengumpulan Data
Sampel penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2016-2020. Metode pemilihan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria yang tertera pada tabel 1.
Tabel 1. Prosedur Pemilihan Sampel No Kriteria Sampel Jumlah Perusahaan Jumlah Data 1 Perusahaan  manufaktur  yang  terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia  dari tahun 2016-2020. 205 615 2 Perusahaan manufaktur yang tidak terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2016-2020 (67) (201)

## ARBITRASE: Journal of Economics and Accounting
ISSN 2722-841X (Media Online) Vol 4, No 3, Maret 2024, Page 250−258 DOI: 10.47065/arbitrase.v4i3.1534 https://djournals.com/arbitrase
No Kriteria Sampel Jumlah Perusahaan Jumlah Data 3 Perusahaan manufaktur yang tidak menerbitkan laporan keuangan per 31 Desember selama periode 2016-2020. (8) (24) 4 Perusahaan  manufaktur  yang  tidak  menggunakan  mata  uang  rupiah dalam laporan keuangan perusahaan. (26) (78) 5 Perusahaan yang mengalami kerugian selama periode 2016-2020. (43) (129) 6 Perusahaan manufaktur dengan nilai ETR 0 >ETR< 1 (9) (27) Jumlah Sampel Perusahaan 52 156

## 2.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

## 2.3.1 Agresivitas Pajak
Agresivitas  pajak  diukur  dengan  dengan  menggunakan  proksi  Effective  Tax  Rate  (ETR).  Nilai  ETR  yang  rendah menunjukkan  agresivitas  pajak  yang  tinggi,  sedangkan  apabila  nilai  ETR  tinggi  menunjukkan  agresivitas  pajak  yang rendah. Skala pengukuran adalah rasio dengan rumus mengacu pada Asroni dan Yuyetta (2019):
ETR = Beban pajak Laba Sebelum Pajak (1)
Keterangan: ETR= Effective Tax Rate

## 2.3.2 Karakteristik Eksekutif
Karakertistik eksekutif diproksikan dengan RISK. Risiko perusahaan menggunakan skala rasio dan dapat di ukur dengan deviasi standar dari EBITDA atau Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, dan Amortization dibagi dengan total aset selama 3 tahun (Paligorova, 2011):
RISK = √ EBITDA Total Aset (2)
Keterangan:
EBITDA= Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, dan Amortization

## 2.3.3 Intensitas Modal
Intensitas modal diproksikan dengan CAPINT. Intensitas modal merupakan perbandingan antara aset tetap dengan total aset perusahaan. Intensitas modal menggunakan skala rasio dan dapat dirumuskan sebagai berikut (Dewi dan Yasa, 2020):
CAPINT = Aset Tetap Total Aset (3)

## 2.3.4 Ukuran Perusahaan
Ukuran perusahaan diproksikan dengan SIZE. Ukuran perusahaan dapat dihitung dengan logaritma natura dari total aset. Ukuran perusahaan menggunakan skala rasio dan dapat dirumuskan sebagai berikut (Dewi dan Yasa, 2020):
SIZE = Ln (Total Aset) (4)

## 2.3.5 Kepemilikan Institusional
Kepemilikan  institusional  diproksikan  dengan  KI.  Kepemilikan  institusional  dapat  dihitung  dengan  jumlah  saham institusional  dibagi  dengan  total  saham  yang  beredar.  Kepemilikan  institusional  menggunakan  skala  rasio  dan  dapat dirumuskan sebagai berikut (Yuliani dan Pratiwi, 2021):
KI = Jumlah Saham Institusional Total Saham yang Beredar (5)

## 2.3.6 Dewan Komisaris Idenpenden
Komisaris  independen  diproksikan  dengan  DKI.  Komisaris  Independen  dapat  dihitung  dengan  jumlah  komisaris indepeden dibagi dengan jumlah dewan komisaris. Komisaris independen menggunakan skala rasio dan dapat dirumuskan sebagai berikut (Yuliani dan Pratiwi, 2021):
DKI = Jumlah Komisaris Independen Jumlah Dewan Komisaris (6)

## 2.3.7 Komite Audit
Komite  audit  diproksikan  dengan  KA.  Komite  audit  dapat  dihitung  dengan  jumlah  komite  audit.  Komite  audit menggunakan skala rasio dan dapat dirumuskan sebagai berikut (Yuliani dan Pratiwi, 2021):

## ARBITRASE: Journal of Economics and Accounting
ISSN 2722-841X (Media Online) Vol 4, No 3, Maret 2024, Page 250−258 DOI: 10.47065/arbitrase.v4i3.1534 https://djournals.com/arbitrase
KA = ∑ Komite Audit (7)

## 2.4 Model Penelitian
Metode  analisis  statistik  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  data  panel  fixed  effect.  Model  persamaan  regresi adalah sebagai berikut:
ETR = α + β 1 RISK + β 2 CAPT + β 3 SIZE + β 4 KI + β 5 DKI + β 6 KA + є (8) Keterangan: ETR: Agresivitas Pajak
α: Nilai Konstanta β 1 - β 7 :
Koefisien regresi linier RISK:
Karakteristik eksekutif
CAPINT: Intensitas modal SIZE: Ukuran perusahaan KI: Kepemilikan institusional DKI:
Komisaris independen KA: Komite audit
ε: Error

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Statistik Deskriptif
Tabel 2 menunjukkan hasil statistik deskriptif yaitu sebagai berikut:
Tabel 2. Statistik Deskriptif Variabel N Minimum Maximum Mean Std Deviation ETR 156 .00167 .97121 .2855843 .14717849 RISK 156 .00113 .83504 .0320024 .07070737 CAPINT 156 .00095 .74884 .3662579 .17769674 SIZE 156 25.95468 33.49453 28.9764982 1.65400354 KI 156 .00000 .99711 .7003253 .22813650 DKI 156 .25000 .83333 .4142323 .10535966 KA 156 2 5 3.09 .366
Hasil  statistik  deskriptif  pada  tabel  2  menunjukan  bahwa  jumlah  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini sebanyak 156 data, dimulai dari tahun 2018 sampai tahun 2020. Agresivitas pajak yang diproksikan dengan Effective Tax Rate (ETR) memiliki nilai rata-rata sebesar 0.2855843 dan nilai standar deviasi sebesar 0.14717849. Dari hasil nilai rata- rata ETR dapat disimpulkan bahwa secara rata-rata, sampel penelitian yang digunakan pada penelitian ini tidak melakukan agresivitas pajak. Karakteristik eksekutif yang diaproksikan dengan RISK memiliki nilai rata-rata sebesar 0.0320024 dan nilai standar deviasi sebesar 0.07070737. Dari hasil nilai rata-rata karakteristik eksekutif, dapat disimpulkan bahwa secara rata-rata,  pada  sampel  penelitian  yang  digunakan  menunjukkan  bahwa  mayoritas  perusahaan  dipimpin  oleh  eksekutif dengan karakteristik  risk averse. Intensitas  modal  yang diaproksikan dengan CAPINT  memiliki  nilai rata-rata  sebesar 0.3729242 dan nilai standar deviasi sebesar 0.17353740. Hasil rata-rata intersitas modal menunjukkan bahwa secara rata- rata sampel penelitian yang digunakan menunjukkan bahwa intersitas modal yang dimiliki perusahaan tidak terlalu tinggi. Ukuran perusahaan yang diproksikan dengan SIZE memiliki nilai rata-rata sebesar 28.9764982 dan nilai standar deviasi sebesar 1.65400354. Kepemilikan institusional yang diaproksikan dengan KI memiliki nilai rata-rata sebesar 0.7003253 dan nilai standar deviasi sebesar 0.22813650. Hasil rata-rata nilai kepemilikan institusional menunjukkan bahwa sebagain besar perusahaan yang digunakan sebagai sampel penelitian memiliki kepemilikan institusi yang cukup tinggi. Komisaris independen yang diaproksikan dengan DKI memiliki nilai rata-rata sebesar 0.4142323 dan nilai standar deviasi sebesar 0.10535966.  Nilai  mean  komisaris  independen  menunjukkan  bahwa  secara  rata-rata  perusahaan  yang  menjadi  sampel penelitian memiliki komposisi komisaris independen sebesar 40%. Komite audit yang diaproksikan dengan KA memiliki nilai rata-rata sebesar 3.09 dan nilai standar deviasi sebesar 0.366. Nilai mean komite audit menunjukkan bahwa secara rata-rata perusahaan yang menjadi sampel penelitian memiliki jumlah komite audit sebanyak 3 orang.

## 3.2 Uji Asumsi Klasik
Penelitian ini  melakukan uji  normalitas  mnggunakan  uji  One Sample Kolmogorov-Smirnov (K-S)  yang  menunjukkan bahwa residual data tidak berdistribusi normal karna nilai asymp. sig. (2-tailed) sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Namun sesuai dengan central limit theorm bahwa semakin banyak n sampel, maka residual data diasumsikan berdistribusi normal.
Hasil  pengujian  multikolinearitas  menunjukan  bahwa  semua  variabel  independen  yaitu  karakteristik  eksekutif (RISK), intensitas modal (CAPINT), ukuran perusahaan (SIZE), kepemilikan institusional (KI), komisaris independen

## ARBITRASE: Journal of Economics and Accounting
ISSN 2722-841X (Media Online) Vol 4, No 3, Maret 2024, Page 250−258 DOI: 10.47065/arbitrase.v4i3.1534 https://djournals.com/arbitrase
(DKI), dan komite audit (KA) memiliki nilai tolerance di atas 0,1 dan nilai VIF di bawah 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas pada variabel independen.
Uji  heteroskedastisitas  dalam  penelitian  ini  dilakukan  menggunakan  uji  Glesjer.  Dari  hasil  pengujian heteroskedastisitas menunjukkan bahwa variabel independen karakteristik eksekutif (RISK), intensitas modal (CAPINT), ukuran  perusahaan  (SIZE),  kepemilikan  institusional  (KI),  komisaris  independen  (DKI)  dan  komite  audit  (KA)  tidak terjadi masalah heteroskedastisitas yang menunjukkan bahwa tidak terdapat kesamaan variance antara pengamatan yang satu dengan pengamatan yang lain.
Hasil  pengujian  Breusch-Godfrey  menunjukan  nilai  Sig.  RES_2  sebesar  0,507  lebih  besar  dari  0,05  yang menunjukkan bahwa tidak terdapat autokorelasi pada data yang digunakan dalam penelitian ini yang berarti tidak terdapat autokorelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1.

## 3.3 Hasil Uji Hipotesis
Hasil uji Hausman test menunjukkan bahwa model fixed effect lebih baik digunakan dalam pengujian regresi. Hasil uji F pada  tabel  3  dengan  sig.  sebesar  0.007  ≤  α  (0.05)  yang  menunjukan  bahwa  model  tidak  fit.  Nilai  Adj.  R 2 (koefisien determinasi) pada tabel 3 sebesar 0.0091 menunjukan bahwa secara statistik besarnya variabel dependen agresivitas pajak (ETR)  dapat  dijelaskan  oleh  variabel  independen  karakteristik  eksekutif  (RISK),  intensitas  modal  (CAPINT),  ukuran perusahaan (SIZE), kepemilikan institusional (KI), komisaris independen (DKI), dan komite audit (KA) sebesar 0.91% sedangkan sisanya 99.09% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak terdapat dalam model penelitian.
Karakteristik eksekutif (RISK) pada penelitian ini memiliki nilai  sig. sebesar 0.958 lebih besar dari alpha 0.05. Dapat  disimpulkan  bahwa  Ha 1 tidak  dapat  diterima  yang  artinya  variabel  karakteristik  eksekutif  tidak  berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya (Radiansah dan Nofryanti, 2015) yang menunjukkan bahwa karakteristik eksekutif tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Karakter yang dimiliki oleh eksekutif tidak menjadi penentu ada atau tidaknya agresivitas pajak. Seorang eksekutif yang memiliki karakter risk taker  belum  tentu  berani  mengambil  risiko  yang  terlalu  besar  karena  dapat  mengakibatkan  rusaknya  nama  baik perusahaan.  Keberanian  dalam  pengambilan  keputusan  dengan  risiko  besar  seringkali  tidak  tergantung  dari  karakter eksekutif itu sendiri, namun juga dipengaruhi oleh beberapa faktor eksternal lain (Radiansah dan Nofryanti 2015).
Intensitas modal (CAPINT) pada penelitian ini memiliki nilai sig. sebesar 0.001 lebih kecil dari alpha 0.05. Dapat disimpulkan bahwa Ha 2 dapat diterima yang artinya variabel intensitas modal berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Yossanda dan Rahmanto (2021); Ayem dan Setyadi (2019) yang menunjukkan  bahwa  intensitas  modal  berpengaruh  negatif  terhadap  penghindaran  pajak.  Ayem  dan  Setyadi  (2019) menyatakan bahwa kepemilikan aset tetap yang tinggi akan menghasilkan beban penyusutan yang tinggi pula, sehingga dengan tingginya jumlah aset yang dimiliki tidak mendorong perusahaan untuk melakukan tindakan agresivitas pajak.
Ukuran perusahaan (SIZE) pada penelitian ini memiliki nilai sig. sebesar 0.192 lebih besar dari alpha 0.05. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Besar kecilnya ukuran perusahaan tidak menjadi dorongan bagi perusahaan untuk melakukan atau tidaknya agresivitas pajak. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Windaswari dan  Merkusiwati  (2018)  yang  menunjukkan  bahwa  ukuran  perusahaan  tidak  berpengaruh  terhadap  agresivitas  pajak. Besar  kecilnya  perusahaan  tidak  mendorong  tindakan  agresivitas  pajak  perusahaan  karena  agresivitas  pajak  justru dipengaruhi oleh longgarnya kebijakan perpajakan yang berlaku, sanksi yang kurang tegas dan lain-lain.
Kepemilikan institusional (KI) pada penelitian ini memiliki nilai  sig. sebesar 0.858 lebih besar dari alpha 0.05. Dapat  disimpulkan  bahwa  Ha 4 tidak  dapat  diterima  yang  artinya  variabel  kepemilikan  institusional  tidak  berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan dapat menguntungkan  semua pihak baik manajemen  maupun  pemegang  saham  intitusi  sehingga  kepemilikan  institusi  tidak  berpengaruh  terhadap  agresivitas pajak.
Hasil  penelitian  ini  konsisten  dengan  penelitian  Setyawan  et  al.  (2019)  yang  menunjukkan  bahwa  kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.  Tindakan agresivitas pajak yang tidak melanggar ketentuan perpajakan di satu sisi lain dapat meningkatkan efisiensi pajak perusahaan sehingga kepemilikan institusi tidak memiliki kewenangan terhadap tindakan agresivitas pajak perusahaan (Setyawan et al., 2019).
Komisaris independen (DKI) memiliki nilai sig. sebesar 0.084 lebih besar dari alpha 0.05 yang dapat disimpulkan bahwa  Ha 5 tidak  dapat  diterima.  Komisaris  independen  tidak  berpengaruh  terhadap  agresivitas  pajak  karena  dapat dimungkinkan komisaris independen tidak optimal dalam mengawasi kebijakan perusahaan, sehingga berapapun jumlah komisaris independen yang ada pada perusahaan tidak memengaruhi tindakan agresivitas pajak.
Hasil  penelitian  ini  konsiten  dengan  penelitian  (Yuliani  dan  Pratiwi,  2021;  Tiaras  dan  Wijaya,  2017)  yang menunjukkan  bahwa  komisaris  independen  tidak  berpengaruh  terhadap  agresivitas  pajak  karena  banyaknya  jumlah komisaris  independen  belum  tentu  menjamin  adanya  kontrol  yang  ketat  terhadap  tindakan  agresivitas  pajak  karena agresivitas pajak bukanlah tindakan yang menyalahi aturan perpajakan  (Yuliani dan Pratiwi, 2021; Tiaras dan Wijaya, 2017).
Komite audit (KA) memiliki nilai sig. sebesar 0.813 lebih besar dari alpha 0.05. Dapat disimpulkan bahwa variabel komite audit tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Yuliani dan Pratiwi (2021) yang menunjukkan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Banyak sedikitnya anggota komite audit tidak membatasi ataupun mendorong terjadinya agresivitas pajak karena agresivitas pajak berada pada area abu-abu (Yuliani dan Pratiwi, 2021).

## ARBITRASE: Journal of Economics and Accounting
ISSN 2722-841X (Media Online) Vol 4, No 3, Maret 2024, Page 250−258 DOI: 10.47065/arbitrase.v4i3.1534 https://djournals.com/arbitrase
Tabel 3. Hasil Uji t
Variable Coef. Std. Err. t P>t RISK 0.008626 0.165172 0.05 0.958 CAPINT 0.702552 0.199775 3.52 0.001 SIZE 0.09563 0.07286 1.31 0.192 KI 0.06699 0.374246 0.18 0.858 DKI -0.49705 0.28449 -1.75 0.084 KA -0.02008 0.084741 -0.24 0.813 constant -2.52668 2.129198 -1.19 0.238 Adj.R 2 = 0.0091 F= 3.16, Sig. = 0.007

## 4. KESIMPULAN
Penelitian ini menguji pengaruh karakteristik eksekutif, intensitas modal, ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, komisaris  independen  dan  komite  audit  terhadap  agresivitas  perusahaan.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa intensitas modal berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak sedangkan karakteristik eksekutif, ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, komisaris independen dan komite audit tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Penelitian ini  memberikan  implikasi  bagi  perkembangan  ilmu  pengetahuan,  direktorat  jendral  pajak  ataupun  pengguna  laporan keuangan bahwa semakin tinggi intensitas modal perusahaan akan mengurangi tingkat agresivitas perusahaan. Tingginya intensitas modal perusahaan secara otomastis akan meningkatkan beban penyusutan yang menjadi salah satu komponen pengurang  pajak.  Keterbatasan  penelitian  ini  adalah:  pertama,  penelitian  ini  hanya  menggunakan  data  selama  periode 2018 hingga 2020 dengan objek penelitian hanya pada perusahaan manufaktur. Kedua, nilai adjusted R2 hanya 0.0091, sehingga masih banyak variabel lain yang belum diujikan pada penelitian ini terhadap agresivitas pajak.  Rekomendasi berdasarkan keterbatasan pada penelitian ini, adalah sebagai berikut: pertama, jumlah periode pada penelitian selanjutnya sebaiknya ditambah menjadi lima tahun serta menggunakan sampel perusahaan selain manufaktur misalnya nonkeuangan. Kedua, menambahkan variabel independen lain yang diharapkan dapat berpengaruh terhadap agresivitas pajak, seperti leverage, company social responsibility, ataupun koneksi politik.

## REFERENCES
Asroni,  R.,  &  Yuyetta,  E.  N.  A.  (2019).  Analisis  Pengaruh  Tata  Kelola  Perusahaan  Dan  Karakteristik  Direktur  Utama  Terhadap Tindakan Pajak Agresif Di Indonesia. Diponegoro Journal of Accounting, 8(2), 1–10.
Ayem, S., & Setyadi, A. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Komite Audit Dan Capital IntensityTerhadap Agresivitas Pajak. Jurnal Akuntansi Pajak Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa, 1(2), 228–241. https://doi.org/10.24964/japd.v1i1.905
Budianti, I., Nazar, M. R., & Kurnia. (2017). the Effect of Return on Asset (Roa), Leverage (Der), Independent Commissioners and Firm Size To Tax Agressivity. E-Proceeding of Management, 7(1), 104–126.
Chen, S., Chen, X., Cheng, Q., & Shevlin, T. (2010). Are family firms more tax aggressive than non-family firms? Journal of Financial Economics, 95(1), 41–61. https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2009.02.003
Desai, M. A., & Dharmapala, D. (2006). Corporate tax avoidance and high-powered incentives. Journal of Financial Economics, 79(1), 145–179. https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2005.02.002
Dewi, K., & Jati, I. K. (2014). Pengaruh karakter eksekutif, karakteristik perusahaan, dan dimensi tata kelola perusahaan yang baik pada tax avoidance di bursa efek indonesia. 2, 249–260.
Dewi,  K. S.,  &  Yasa,  G.  W.  (2020).  The  Effects  of  Executive  and  Company  Characteristics  on  Tax  Aggressiveness.  Jurnal  Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis, 15(2), 280. https://doi.org/10.24843/JIAB.2020.v15.i02.p10
Dewi, N. M. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016. MAKSIMUM: Media Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang, 9(1), 40–51.
Dewi, N. M. A. T., & Widanaputra, A. A. G. P. (2021). Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional dan Kebijakan Dividen serta Free Cash Flow sebagai Pemoderasi. E-Jurnal Akuntansi, 31(7), 1710. https://doi.org/10.24843/eja.2021.v31.i07.p08
Fatimah. (2021). Dampak Penghindaran Pajak Indonesia Diperkirakan Rugi Rp 68,7 Triliun.
Fatimah, H., Anwar, H. K., Nordiansyah, M., & Tambun, S. P. (2017). Pengaruh Intensitas Modal, Kompensasi Eksekutif dan Kualitas Audit  Terhadap  Tindakan  Penghindaran  Pada  Perusahaan  Manufaktur  yang  Terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia.  Proceeding  of National Cenference on ASBIS, 2, 170–192.
Frank, M. margaret, Lynch, L. J., & Rego, S. O. (2009). Tax reporting aggressiveness and its relation financial reporting University of Virginia. Accounting Review, 84(2), 467–496.
Irmawati,  I.,  Nasaruddin,  F.,  &  Junaid,  A.  (2020).  Pengaruh  Pengungkapan  Corporate  Social  Responsibility,  Karakter  Eksekutif, Profitabilitas  Dan  Corporate  Governance  Terhadap  Agresivitas  Pajak  Pada Perusahaan  Manufaktur.  Journal  of  Accounting  and Finance (JAF), 1(1), 144–154. https://doi.org/10.52103/jaf.v1i1.198
Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. Journal of Financial Economics, 3(4), 305–360.
Kementrian Keuangan Republik Indonesia. (2019). Apbn Kita 2019. Kemenkeu.Go.Id, (April), 82.
Lestari, P. A. S., Pratomo, D., & Asalam, A. G. (2019). Pengaruh Koneksi Politik dan Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak (Studi pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017). Jurnal ASET (Akuntansi Riset), 11(1), 40–52.

## ARBITRASE: Journal of Economics and Accounting
ISSN 2722-841X (Media Online) Vol 4, No 3, Maret 2024, Page 250−258 DOI: 10.47065/arbitrase.v4i3.1534 https://djournals.com/arbitrase
Low, A. (2006). “Managerial Risk-Taking Behavior and Equity-Based Compensation”. Fisher College of Business Working Paper, 03-003. Mills, L dan K. Newberry. 2001. The Influence of Tax and Nontax Costs on Book-Tax Reporting Differences. The Journal of the American Taxation Association, 23(1), 1–19.
Novitasari, S. (2017). Manajemen Keuangan Teori, Aplikasi Dan Hasil Penelitian Pengaruh Manajemen Laba, Corporate Governance, Dan  Intensitas  Modal  Terhadap  Agresivitas  Pajak  Perusahaan  (Studi  Empiris  pada  Perusahaan  Property  dan  Real  Estate  yang Terdaftar di BEI Periode Tahun 2. Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau, 4(1), 1901–1914.
Pakpahan,  S.  G.,  &  Pratomo,  D.  (2020).  Pengaruh  Kompensasi  Eksekutif  Dan  Karakteristik  Eksekutif  Terhadap  Agresivitas  Pajak (Studi  Kasus  Pada  Perusahaan  Sektor  Makanan  dan  Minuman  yang  Terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia  Tahun  2014-2018).  e- Proceeding of Management 7(2) Desember 2020 | Page 5873-5885.
Paligorova, T. (2011). Corporate Risk-Taking and Ownership Structure. SSRN Electronic Journal.
https://doi.org/10.2139/ssrn.1364393
Putranti, T. M., Jati, W., & Tambunan, M. R. U. (2015). Studi Penghindaran Pajak Kegiatan Jasa Perbankan di Indonesia. Responsi Bank Indonesia, 1–46.
Radiansah,  &  Nofryanti.  (2015).  Pengaruh  Karakter  Eksekutif  dan  Karakteristik  Perusahaan  Terhadap  Penghindaran  Pajak  (Tax avoidance). Jurnal Ilmiah Akuntansi, 3(2), 1–38.
Rosa  Dewinta,  I.,  &  Ery  Setiawan,  P.  (2016).  Pengaruh  Ukuran  Perusahaan,  Umur  Perusahaan,  Profitabilitas,  Leverage,  Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 14(3), 1584–1615.
Setyawan,  S.,  Wahyuni,  E.  D., &  Juanda,  A.  (2019).  Kebijakan Keuangan  Dan  Good  Corporate Governance  Terhadap  Agresivitas Pajak. Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan, 9(3), 327. https://doi.org/10.22219/jrak.v9i3.9845
Sugiyanto,  S.,  & Fitria,  J.  R.  (2019).  The  Effect  Karakter  Eksekutif,  Intensitas Modal,  Dan  Good Corporate  Governance  Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empirispada Perusahaan Manufaktur Sektor …. Proceedings Universitas …, 447–461.
Tiaras,  I.,  &  Wijaya,  H.  (2017). Pengaruh  Likuiditas,  Leverage,  Manajemen  Laba,  Komisaris  Independen  Dan  Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak. Jurnal Akuntansi, 19(3), 380. https://doi.org/10.24912/ja.v19i3.87
Windaswari,  K.  A.,  &  Merkusiwati,  N.  K.  L.  A.  (2018).  Pengaruh  Koneksi  Politik,  Capital  Intensity,  Profitabilitas,  Leverage  dan Ukuran Perusahaan Pada Agresivitas Pajak. E-Jurnal Akuntansi, 23, 1980. https://doi.org/10.24843/eja.2018.v23.i03.p14
Yossanda,  T.  V.,  &  Rahmanto,  B.  T.  (2021).  Komisaris  Independen  sebagai  Pemoderasi  Pengaruh  Manajemen  Laba  Terhadap Agresivitas Pajak. AKURASI: Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan, 3(1), 29–42. https://doi.org/10.36407/akurasi.v3i1.277 Yuliani, N. A., & Pratiwi, D. (2021). Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, dan Kepemilikan Institutional Terhadap Agresivitas Pajak. Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan, 9(1), 141–148. https://doi.org/10.17509/jrak.v9i1.27573.Copyright