Volume 4, Nomor 2  bulan Oktober, tahun 2022

## DOI :

## IMPLEMENTASI DAN DAMPAK E LITIGASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ACARA PERDATA DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2019
Yeni Nuraeni 1

## Firman Pratama
2

## ABSTRACT
The development of the era in the Revolution 4.0 era where there was a leap of progress towards digital, the world of justice was also required to follow the developments of the era, coupled with the occurrence of the COVID-19 pandemic which required people to avoid direct interaction. Electronic Judiciary or E-Litigation is a solution for all which is a form of implementation of the legal principle of costante justitie (quick trial and low cost) and it is hoped that this E- Litigation can penetrate the barrier to the effectiveness of the judiciary and is expected to overcome geographical constraints and reduce the high cost of litigation. and become a solution during a pandemic. This study aims to find out how the implementation of E-Litigation in the Majalengka District Court is based on supporting theories and Supreme Court Regulation (PERMA) 1 of 2019, and the Civil Procedure Code, and what impacts occur after the implementation of E- Litigation.
The method used in this study is descriptive analysis by analyzing existing regulations regarding E-Litigation and their application in the field, with a normative juridical approach, which basically uses the rules in the applicable legal provisions such as the articles in the legislation. invitation and expert opinion (doctrine),
The results of this study indicate that most of the implementation of E- Litigation in the Majalengka District Court is in accordance with the existing PERMA, but if you look at the Civil Procedure Code there are many differences and contradictions in it which are one of the obstacles and also the lack of public knowledge about the procedures. trial with this E-Litigation system. However, the Majalengka District Court continues to actively carry out socialization not only to the general public but also to other legal practitioners.
Keywords: Implementation, E-Litigation, Supreme Court Regulations
1 Dosen Fakultas Hukum Universitas Majalengka, Email : yeninuraeni@gmail.com
2 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Majalengka

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka Volume 4, Nomor 2  bulan Oktober, tahun 2022

## Abstrak
Perkembangan zaman di era Revolusi 4.0 dimana terjadi lompatan kemajuan ke arah digital, dunia Peradilan Pun dituntut harus mengikuti perkembangan zaman tersebut,  ditambah dengan terjadinya pandemic covid 19 yang mengharuskan masyarakat menghindari interaksi dengan secara langsung.  Peradilan Secara Elektronik atau E-Litigasi menjadi solusi bagi semuanya yang merupakan bentuk pengimplementasian dari asas hukum costante justitie (peradilan cepat dan biaya ringan) dan diharapkan E-Litigasi ini dapat menembus tembok penghalang efektivitas peradilan dan diharapkan bisa mengatasi kendala geografis dan menakan tingginya biaya perakara dan menjadi solusi dimasa pandemi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan E-Litigasi di Pengadilan Negeri Majalengka berdasarkan Teori-teori pendukung dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) 1 Tahun 2019, dan Buku Hukum Acara Perdata, dan apa dampak yang terjadi setelah diberlakukannya E-Litigasi.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif analisis dengan menganalisis peraturan-peraturan yang ada tentang E-Litigasi dan penerapannya dilapangan, dengan pendekatan yuridis normatif yaitu pada dasarnya menggunakan aturan-aturan dalam ketentuan hukum yang berlaku seperti pasal-pasal yang ada dalam peraturan perundang-undangan dan pandangan para ahli ( doctrine ),
Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa sebagaian besar penerapan dari E-Litigasi di Pengadilan Negeri Majalengka sudah sesuai dengan PERMA yang ada, namun apabila melihat kepada Hukum Acara Perdata banyak sekali perbedaan dan pertentangan didalamnya yang menjadi salah satu faktor hambatan dan juga kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai tata cara persidangan dengan sistem E-Litigasi ini. namun pihak Pengadilan Negeri Majalengka terus aktif gencar melakukan sosialisasi tidak hanya kepada masyarakat umum tetapi juga pada para praktisi hukum lainnya.
Kata kunci :Implementasi, E-Litigasi , Peraturam Mahkama Agung

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka Volume 4, Nomor 2  bulan Oktober, tahun 2022

## A. Latar Belakang
Perkembangan zaman di era Revolusi 4.0 dimana terjadi lompatan kemajuan ke arah digital, segala kebutuhan memerlukan internet agar dapat diselesaikan lebih cepat dan praktis. Dalam menghadapi hal tersebut pengadilan juga mengharuskan adanya pelayanan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan yang lebih efektif dan efisien. 3
Satjipto Rahardjo pernah berkata dalam bukunya yang berjudul Hukum Progresif dimana “Saya berpikir, apakah dalam jangka panjang kita tidak perlu membangun suatu sistem Indonesia sendiri yang lebih progresif , yang diharapkan lebih ampuh untuk memberantas korupsi? . Sistem itu adalah sistem peradilan anti korupsi ( anticorruption justice system ). Didalam sistem itu saya membayangkan semua kekuatan atau institut dalam pemberantasan korupsi hanya merupakan sekrup-sekrup dari mesin besar antikorupsi itu. 4
Mewujudkan hal tersebut Mahkamah Agung mengeluarkan  Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 yang diperbaharui dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik bentuk nyata pengembangan teknologi di Pengadilan. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) adalah suatu peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung sebagai bagian dari kekuasaan administrai negara, untuk mengatur dan menjalankan tugas pemerintahan di bidang peradilan. Peraturan Mahkamah Agung berfungsi sebagai pengisi kekosongan hukum dan pelengkap kekurangan hukum. 5
Peradilan Secara Elektronik atau E-Litigasi ini merupakan bentuk pengimplementasian dari asas hukum costante justitie (peradilan cepat dan biaya ringan) dan diharapkan E-Litigasi ini dapat menembus tembok penghalang efektivitas peradilan dan diharapkan bisa mengatasi kendala geografis dan menakan tingginya biaya perakara.
Salah satu Peradilan Umum yang sudah menjalankan E-Court sebagaimana diatur  dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kewajiban Pendaftaran Perkara Perdata Melalui E-Court adalah Pengadilan Negeri Majalengka kelas II B. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) adalah suatu aturan kebijakan ( bleidsregel ) yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dan ditujukan kepada hakim, panitera, dan jabatan lain di Pengadilan.
Pada Prakatiknya masih banyak ketidaksesuaian yang terjadi anatara aturan yang mengatur tentang Peradilan Perdata secara elektronik ini  seperti
3 Suadi Amran,  Pembaharuan hukum acara perdata di indonesia, Prena media group, 2019, hlm. 57.
4 Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Progresif, PT. Kompas Media Nusantara, 2010, hlm 86
5 Pemerintah Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, Pasal 3 ayat (1) & (2).

## PRESUMPTION of LAW Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 4, Nomor 2  bulan Oktober, tahun 2022
contohnya  “Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum” 6 makna dari sidang terbuka untuk umum adalah sidang dihadiri oleh kedua belah pihak yang besengketa, tapi pada pelaksanaan E-Litigasi ini putusan dikirim melalui E- mail pada para pihak sehingga hal tersebut bertentangan dengan aturan sebelumnya.
Berdasarkan apa yang telah diuraikan tersebut , maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang disusun dalam bentuk Skripsi dengan judul : “IMPLEMENTASI DAN DAMPAK E LITIGASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ACARA PERDATA DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2019 DI PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA ( TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK ) ”
B. Identifikasi Masalah Sesuai dengan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka identifikasi masalah penelitian ini ditetapkan sebagai berikut :
1. Bagaimana  implementasi  pelaksanaan E-Litigasi dalam penyelesaian suatu perkara di Pengadilan Negeri Majalengka Kelas II B ?
2. Bagaiamana dampak bagi Penasihat Hukum jika terjadi pemutusan kontrak dalam proses peradilan khususnya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Majalengka ?
3. Faktor apa saja yang menghambat proses Pengadilan dengan Sistem E – Litigasi ?
C. Tujuan Penelitian Adapun tujuan dalam hal penelitian ini yaitu untuk menambah wawasan pengetahuan dan pemahaman penulis akan arti pentingnya ilmu hukum dalam teori dan praktik menganalisis masalah hukum. Dan berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka tujuan penelitian ini ditetapkan sebagai berikut :
1. Untuk  mengkaji dan menganalisis implementasi E-Litigasi dalam penyelesaian suatu perkara di Pengadilan Negeri Majalengka Kelas II B
2. Untuk  mengkaji dan  menganalisis dampak bagi Penasihat Hukum jika terjadi pemutusan kontrak dalam proses peradilan secara E-Litigasi
3. Untuk mengkaji dan menganalisis Faktor-faktor yang menghambat proses Pengadilan dengan Sistem E – Litigasi
D. Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum positif yang
6 Pasal 13 Undang undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka Volume 4, Nomor 2  bulan Oktober, tahun 2022
menyangkut permasalahan yang sedang diteliti dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis sosiologis, artinya menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya. 7 Penelitian Yuridis Sosiologis adalah penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer dilapangan atau terhadap masyarakat, meneliti Implementasi Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan dan penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel, sebagai alat pengumpulan datanya terdiri dari studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara (kuisoner). 8
E. Hasil dan Pembahasan 1. Implementasi Pelaksanaan E-Litigasi Dalam Penyelesaian Suatu Perkara Di Pengadilan Negeri Majalengka Kelas II B Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elekronik diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 . Administrasi  perkara  secara  elektronik  sering  disebut E-Court yang memiliki pengertian sebagai sebuah instrumen Pengadilan dalam bentuk pelayanan  terhadap  masyarakat  dalam  hal  Pendaftaran  perkara  secara online, Taksiran Panjar Biaya secara elektronik, Pembayaran Panjar Biaya secara online, Pemanggilan secara online dan Persidangan secara online dengan  mengirim dokumen persidangan (Jawaban, Replik, Duplik, Kesimpulan) serta Penyampaian Putusan atau Penetapan Hakim Ketua atau Hakim secara online. Aplikasi E-Court perkara diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online dimana masyarakat akan menghemat waktu  dan  biaya  saat melakukan  pendaftaran  perkara.  Ruang  Lingkup  aplikasi E-Court adalah sebagai berikut :
a) PendaftaranPerkaraOnline( e-Filing ) Pendaftaran Perkara Online dalam aplikasi E-Court untuk saat ini baru dibuka jenis pendaftaran untuk perkara gugatan, permohonan, gugatan sederhana, dan bantahan. Pendaftaran Perkara ini adalah jenis perkara yang didaftarkan di Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan TUN yang dalam pendaftarannya memerlukan effort atau usaha yang lebih, dan hal ini yang menjadi alasan untuk membuat E-Court salah satunya  adalah  kemudahan  berusaha.  Keuntungan  Pendaftaran Perkara secara online melalui Aplikasi E-Court yang bisa diperoleh dari aplikasi ini adalah:
1) Menghemat Waktu dan Biaya dalam proses pendaftaranperkara.
2) Pembayaran Biaya Panjar yang dapat dilakukan dalam saluran multi chanel atau dari berbagai metode pembayaran danbank.
7 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , UI-Pers, 2014 hlm. 51
8 Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,
2012, hlm. 34.

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka Volume 4, Nomor 2  bulan Oktober, tahun 2022
3) Dokumenterarsipsecarabaikdandapatdiaksesdariberbagailokasidanm edia.
4) Proses Temu Kembali Data yang lebihcepat.
b) Pembayaran Panjar Biaya Online( e-Payment )
Dalam pendaftaran perkara, pengguna terdaftar akan langsung mendapatkan SKUM yang di- generate secara elektronik oleh aplikasi E- Court . Dalam proses generate tersebut sudah akan dihitung berdasarkan Komponen Biaya apa saja yang telah ditetapkan dan dikonfigurasi oleh Pengadilan, dan Besaran Biaya Radius yang juga ditetapkan oleh Ketua Pengadilan sehingga perhitungan taksiran biaya panjar  sudah diperhitungkan sedemikian rupa dan menghasilkan elektronik SKUM atau e- SKUM. Pengguna Terdaftar setelah mendapatkan Taksiran Panjar atau e-SKUM akan mendapatkan Nomor Pembayaran ( Virtual Account ) sebagai rekening virtual untuk pembayaran Biaya Panjar Perkara.
c) Pemanggilan Elektronik( e-Summons )
Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik bahwa Pemanggilan yang pendaftarannya dilakukan dengan menggunakan E-Court ,  maka pemanggilan kepada Pengguna Terdaftar dilakukan secara elektronik yangdikirimkan ke alamat domisili elektronik pengguna terdaftar.
Akan tetapi untuk pihak tergugat untuk pemanggilan pertama dilakukan dengan manual dan pada saat tergugat hadir pada persidangan yang pertama akan diminta persetujuan apakah setuju dipanggil secara elektronik atau tidak, jika setuju maka akan pihak tergugat akan dipanggil secara elektronik sesuai dengan domisili elektronik yang diberikan dan apabila tidak setuju pemanggilan dilakukan secara manual sepertibiasa.
d) Persidangan Elektronik ( E-Litigasi )
Adalah serangkaian proses mengadili dan memeriksa perkaraolehpengadilanyangdilaksanakandengandukunganteknologiinf ormasidan komunikasi.  Persidangan Secara elektronik dilaksanakan atas perstujuan penggugat dan tergugat setelah proses mediasi dinyatakan tidak berhasil 9
1) Persidangan Tahap Mediasi
Dalam pasal 20 ayat 1 sampai 4 dalam PERMA No 1 ayat 1 tahun 2019 dijelaskan, bahwasannya persidangan secara E- Litigasi dilaksanakan ketika persidangan tahap mediasi yang dilakukan tidak berhasil. Jika perkara tidak memerlukan mediasi maka persetujuan dalam menggunakan persdiangan secara elektronik diberikan pada saat sidang yang telah dihadiri oleh penggugat dan tergugat, persetujuan penggugat yang mana
9 PERMA NO 1 Tahun 2019 Op.cit

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka Volume 4, Nomor 2  bulan Oktober, tahun 2022
dijelaskan didalam ayat 1 secara hukum sudah di berikan saat pendaftaran perkara secara elektronik.
Jika saat proses mediasi gagal maka majelis hakim akan memberi tahu mengenai tata cara, tahapan, kewajiban-kewajiban dan juga hak mereka dalam persidangan. Setelah hakim atau hakim ketua memberi tahu terhadap para pihak mengenai hak dan kewajiban dalam persidangan secara elektronik sebagaimana tertera dalam pasal 19 dalam Peraturan MA mengenai tata cara persidangan secara elektronik. 2) Penjadwalan dan kesepakatan proses persidangan dan pemanggilan secara elektronik, Implementasi proses pentepan jadwal, pemanggilan dan jadwal agenda persidangan, berdasarkan paparan dari Bapak Yoga sudah berlaku dan terlaksana dengan baik pada Pengadilan Negeri Majalengka. Kelebihan dari adanya persidangan secara E- Litigasi ini adalah saat jadwal E-Court kalender sudah dibuat maka penundaan persidangan ketika misalnya pihak tergugat belum dapat menyampaikan jawaban atau pihak penggugat belum bisa menyampaikan replik maka penundaan sidang bisa hanya selang 2 hari saja. Asalkan saat proses tersebut mereka menulis dalam catatan persidangan mengenai alasan mereka tidak dapat mengirimkan file berkas tersebut. Penundaan sidang ini dilaksanakan agar tidak mengubah jadwal yang sudah ditetapkan. Jadi semisal proses agenda jawaban hari selasa namun dikarenakan adanya suatu kendala maka mereka bisa menulis di catatan sidang tentang alasannya memohon waktu tambahan maka majelis hakim akan memberikan waktu tambahan tersebut, sehingga bisa mereka kirim pada hari kamis dan tidak perlu menunggu lama untuk penundaan sidang tersebut. 10
Dengan adanya E-Court kalender ini biaya berperkara menjadi lebih ringkas dan terpangkas. Karena terdapat pengurangan dalam biaya pemanggilan dan para pihak yang berperkara akan berusaha untuk komitmen dalam pemenuhan hak dan kewajiban mereka. Namun jika dari pihak Tergugat/ termohon tidak hadir maka oleh Hakim Ketua akan diputus secara verstek atau dianggap tidak mempergunakam haknya dan E-court kalender pun tidak diperlukan dikarenakan proses persidangan dilaksanakan secara manual atau konvensional seperti hukum acara yang sudah berlaku. 11
Laporan mengenai dari hasil mediasi untuk majelis hakim yang menerangkan bahwasannya proses mediasi gagal akan
10 Aco Nur dan Amam Fakhrur, Hukum Acara Elektronik Di Pengadilan Agama (Sidoarjo: Nizamia Learning Center, 2019), 134

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka Volume 4, Nomor 2  bulan Oktober, tahun 2022
ditindaklanjuti dengan memberi perintah kepada jurusita/jurusita pengganti untuk memanggil pihak yang beperkara. Melakukan proses pemanggilan ialah tugas dari jurusita/jurusita pengganti sebagaimana tertera dalam Pasal 103 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 12 . Panggilan harus disampaikan kepada para pihak dengan sah, secara resmi dan patut.
Proses pemanggilan penggugat dilakukan secara elektronik atau berdasarkan domisili elektronik sedangkan pemanggilan tergugat atau termohon dilaksanakan secara langsungatau secara konvensional. Ketentuan dalam proses pemanggilan secara elektronik tersebut sudah sesuai dengan ketetapan di dalah hukum acara yang ada dan sejalan dengan berlakunya pelayanan administrasi perkara dan sidang elektronik dalam pengadilan, maka prosedur pemanggilan juga bisa dilaksanakan dalam jaringan atau secara elektronik.
Panggilan tersebut dalam hukum sudah dikatakan secara sah dan patut selama proses tersebut disampaikan kepada alamat domisili elektronik para pihak dan sesuai tenggat waktu yang diberikan secara undang-undang. 13 3) Implementasi penyampaian proses jawab jinawab (jawaban, replik,duplik) Proses persidangan setelah penetapan jadwal persidangan dan setelah proses mediasi gagal dan proses pemanggilan para pihak adalah agenda persidangan jawab jinawab. Jawab jinawab ini terjadi antara para pihak T dan P mengenai gugatan yang mereka ajukan kepada penngadilan. Setelah pembacaan gugatan maka akan dilangsungkan agenda jawaban oleh tergugat lalu replik dari P dan duplik dari T Mengenai proses persidangan dengan agenda jawab jinawab sendiri telah dipaparkan dalam Pasal 21 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019. Disitu ditetapkan bahwasannya hakim atau hakim ketua memiliki tugas untuk menetapkan jadwal persidangan, mulai dari awal persidangan sampai proses putusan termasuk didalamnya adalah agenda jawab jinawab, replik dan duplik secara elektronik. Para pihak tidak perlu hadir dalam persidangan karena mereka hanya perlu upload file tersebut dalam aplikasi e-Court. Jika file tersebut telah mendapat verifikasi dari pada majelis hakim para pihak baru dapat mengunduh file tersebut.
Dapat kita lihat implementasi proses acara jawab jinawab replik dan duplik berdasarkan paparan informan  diatas dapat dikatan sudah terlaksana dengan baik dan sesuai peraturan yang telah
12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 103
13 PERMA No. 1 Tahun 2019 Op.cit .

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka Volume 4, Nomor 2  bulan Oktober, tahun 2022
ditetapkan. Dan para pihak tidak boleh mengirimkan file tersebut jika sudah melewati batas yang sudah dijadwalkan oleh majelis hakim tanpa adanya alasan. Proses setelah mendapatkan verifikasi adalah majelis hakim meneruskan file tersebut kepada pihak yang berperkara, sedangkan Panitera Pengganti disini bertugas untuk mengunduh dan mencetak berkas yang telah dikirim atau diupload oleh para pihak. 14 Mengenai prosedur untuk melaksanakan hal tersebut maka terdapat pada Pasal 22 PERMA Nomor 1 Tahun 2019, pelaksanaan penyerahan jawaban, replik dan juga duplik pada praktiknya di Pengadilan Negeri Majalengka sudah bisa dikatakan terlaksana dengan baik, kalupun dari pihak berperkara yang maju dengan sendiri, atau dengan perseorangan tanpa menggunakan kuasa hukum, dan ia ditengah jalan mengalami kesulitan maka dari pihak petugas E- Court pada meja E- Court akan membantu untuk men-scan dan juga menguploadkannya, hal ini fungsi dan peran dari meja E-  Court menjadi sangat membantu dalam persidangan di Pengadilan Negeri ini, salah satunya dalam persidangan pemeriksaan/ pembuktian ini. 4) Pembuktian secara elektronik Proses agenda sidang pembuktian dilakukan dengan hukum acara yang sudah berlaku hal ini sejalan dengan ketentuan PERMA No 1 Tahun 2019 pasal dua puluh lima yang menegaskan bahwasannya proses ini berlaku sesuai hukum acara yang berlaku. Namun sebelum itu para pihak harus mengupload file tersebut berupa file akta otentik, akta dibawah tangan (bukti tertulis) dan lain sebagainya yang memiliki sifat bentuk surat yang masuk pada alat bukti hukum perdata. Karena proses pemeriksaan bukti ini menentukan hasil dari keputusan majelis hakim terhadap penyelesaian perkara tersebut. Mereka harus menyerahkan file bukti tersebut agar dapat membuktikan kevalidan dari file bentuk surat tersebut, agar majelis hakim dapat mempertimbangkan hasil dari putusan tersebut dengan benar dan tepat. 15
Para pihak harus hadir dalam proses ini dan mereka tidak cukup hanya hadir dalam satu kali persidangan saja. Apabila pihak yang berperkara berada di wilayah hukum pengadilan mereka ditetapkan untuk hadir secara manual ke pengadilan untuk proses mengenai alat bukti yang berupa saksi. Jika saksi berada diluar wilayah hukum pengadilan atau sedang tidak berada didalam lingkup wilayah tersebut maka proses persidangan dilakukan secara daring atau teleconfrence. Pihak pengadilan akan mengutus hakim & panitera untuk memberi
14 Aco Nur dan Amam Fakhrur, Loc.cit
15 Suaris Amir loc.cit

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka Volume 4, Nomor 2  bulan Oktober, tahun 2022
kepastian pemeriksaan tersebut dan juga mengangkat sumpah. Dan dapat juga dilaksanakan proses pemeriksaan tersebut secara manual karena bisa jadi objek dari persengketaan tersebut seperti bangunan, tanah dan lain sebagainya berdasarkan paparan yang telah dijelaskan diatas proses pemanggilan dan penetapan persidangan atau court calender. 5) Penerapan persidangan tahap putusan secara elektronik. Putusan ini dilakukan secara elektronik dan secara hukum telah dilaksanakan dengan menyampakan surat putusan tersebut melalui Sistem Informasi Pengadilan dan juga sudah diangggap secara sah oelh hukum dan diangap telah dilakukan secara terbuka untuk umum dan selanjutnya pihak Pengadilan mempublikasikan hasil terbut pada sistem informasi pengadilan untuk  umum. 16 Ketika proses agenda pembacaan putusan oleh majelis hakim yang mana baik disepakati atau tidak disepakati oleh para pihak, pembacaan putusan tersebut oleh hukum dikatakan sudah dihadiri oleh pihak dan dilakukan secara terbuka untuk umum dan salinan putusan tersebut nantinya akan dikirim terhadap para pihak lewat aplikasi akun masing-masing. Putusan baru bisa didownload ketika sudah di verifikasi oleh anggota majelis, ketua majelis, anggota satu anggota dua semuanya verifikasi baru bisa di download putusannya. Verifikasi harus urut yang pertama harus kaetua majelis, lalu anggota satu kemudian anggota dua setelah semua sudah di verifikasi baru para pihak download putusan. Peng-upload an berkas putusan adalah tanggung jawab miliki ketua majelis, dan file tersebut di upload melalui laman SIPP. Selanjutnya tugas dalam mencetak salinan dari putusan tersebut diserahkan terhadap panitera pengganti dan panitera pengganti mengirimkan berkas tersebut kepada panitera agar ditanda tangani. Lantas berkas tersebut diupload pada E- Court dan salinan putusan dikirim melalui alamat domisili elektronik terhadap para pihak dalam bentuk file pdf. 17 PN
Majalengka telah menerapkan proses dari agenda persidangan putusan dengan baik dan sesuai bahkan mereka memiliki kelebihan tersendiri perihal untuk pengembalian sisa panjar perkara secara otomatis masuk ke dalam rekening yang berperkara, dan ini merupakan salah satu kelebihan PN
Majalengka dibandingkan dengan PN lainnya.
Aplikasi E-Court juga mendukung dalam hal persidangan secara elektronik sehingga dapat dilakukan pengiriman dokumen persidangan seperti Jawaban, Replik, Duplik, danKesimpulansecaraelektronikyangdapatdiaksesolehPengadila
16 PERMA No 1 Tahun 2019 Op.cit
17 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Op.cit

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka Volume 4, Nomor 2  bulan Oktober, tahun 2022
ndanparapihak. Putusan atau penetapan juga disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.
2. Dampak Bagi Advokat Jika Terjadi Pemutusan Kontrak Dalam
Proses Peradilan Khususnya Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Majalengka
Peran advokat apabila dikaji dari sisi status adalah adalah sebagai penegak hukum sebagaimana ketentuan Pasal  5 ayat (1). Sebagai penegak hukum advokat ikut serta dalam proses-proses penegakan hukum di Indonesia baik yang bersifat Pidana, Perdata, dan Tata Usaha Negara, serta MK.
Penasihat hukum mempunyai tanggung jawab yang tinggi, baik di mata hokum dunia peradilan maupun dalam kepentingan (hak asasi) klien (tergugat /penggugat) orang orang yang menunjuknya sebagai kuasa hukumnya. 18 Posisi fungsioanal advokat seperti itu secara sepesifik kembali pada loyalitas dan komitmen moral –yuridis advokat yang bersangkutan dalam hubungannya dengan masyarakat pencari keadilan. 19
Untuk dapat beracara di persidangan maka advokat/penasihat hukum harus memiliki terlebih dahulu surat kuasa dari klien .menurutUU Advokat No. 18 Tahun 2003 segala pekerjaan yang berhubungan dengan kepengacaraan dilakukan oleh advokat karena hal ini juga menyangkut dengan etika profesi di dalam menjalankan pekerjaannya ( geode zeden ). 20
Dalam perjanjian untuk melakukan jasa, suatu pihak menghendaki dari pihak lawannya dilakukan suatu pekerjaan untuk mencapai suatu tujuan, untuk mana ia bersedia membayar upah, sedangkan apa yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut sama sekali terserah kepada pihak lawan itu.Biasanya pihak lawan ini adalah seorang ahli dalam melakukan pekerjaan tersebut dan biasanya ia  juga sudah memasang tarif untuk jasanya itu.Upahnya biasanya dinamakan honorarium, perjanjian untuk melakukan jasa lainnya dimasukkan salah satunya ialah hubungan antara seorang pengacara (advokat) dengan langganannya (klien) yang minta diurusnya suatu perkara.
Maka dapat disimpulkan bahwa ketentuan yang mendasari terjadinya hubungan hukum advokat dengan klien selain surat kuasa adalah kontrak tertulis. Suatu perjanjian untuk melakukan jasa bisa diwujudkan dengan atau tanpa disertai surat kuasa, sehingga pada prakteknya yang diperlukan adalah suatu kontrak tertulis yang bukan surat kuasa. Kontrak tertulis yang dibuat bisa disebut dengan surat pengikat atau engagement letter dan bisa dengan judul lain tetapi dengan maksud dan substansi yang sama.
18 Muhammad Nuh, Etika Profesi hokum, CV. Pustaka setya, Bandung, 2011, hlm272
19 Ibid , hlm 272
20 M. Noor Hlim, M. Adiguna, Panduan beracara di peradilan tata usaha Negara dan persidangan elektronik, Kencana, Jakarta, 2022

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka Volume 4, Nomor 2  bulan Oktober, tahun 2022

## 3. Faktor apa saja yang menghambat proses Pengadilan dengan Sistem
E – Litigasi
a) Faktor Hukumnya Sendiri.
Kendala yang dihadapi terkait faktor hukum ini ialah tidak adanya suatu aturan atau pasal dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 yang secara tegas menyatakan bahwa setiap advokat yang berperkara di pengadilan wajib dilaksanakan secara elektronik ( E-Litigasi ). Dimana dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019, tidak ada aturan atau pasal yang secara tegas menyatakan bahwa setiap advokat atau penasehat hukum yang menyelesaikan perkara di pengadilan, harus dilaksanakan secara E-
Litigasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 ini juga hanya menghimbau agar diterapkannya secara elektronik, oleh karena itu tentu saja para advokat atau penasehat hukum berpendapat bahwa kata menghimbau tersebut bisa di laksanakan dan bisa juga tidak dilaksanakan. Jika mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019, dimana dalam peraturan tersebut tidak terdapat pasal yang mengatur secara tegas terkait “Wajib” dilaksanakan secara elektronik, dimana dalam peraturan Mahkamah Agung tersebut, lebih mengatur pada proses dari E-Litigasi tersebut seperti penggunaan dari layanan administrasi perkara yang disedikan, pendaftaran serta pembayaran dan lainnya yang berkaitan dengan proses perkara melalui E-Litigasi .
b) Faktor Penegak Hukum.
Jika mengacu pada rumusan masalah peneliti pada penelitian ini, kendala-kendala yang dihadapi oleh para penegak hukum ialah tidak adanya sosialisasi dari Mahkamah Agung terkait penerapan E- Litigasi ini.Dimana pada saat peneliti melakukan wawancara di lapangan, bahwa masih kurangnya sosialisasi terkait E-Litigasi ini, baik kepada masyarakat maupun para advokat.  dimana dari Mahkamah Agung hanya meminta agar segera diterapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 terkait E-Litigasi , yang dimana apabila kemudian hari terdapat permasalahan atau kendala, maka dari pihak Pengadilan Negeri Majalengka yang menyampaikan terkait kendala yang mereka hadapi. Sedangkan dari segi advokat yakni Bapak Agus, S.H., M.H. menyatakan bahwa mereka sebagai advokat kurang mendapatkan sosialisasi sama sekali terkait proses penggunaan E-
Litigasi ini, Oleh karena itu, kurang adanya sosialisasi yang menjadi faktor penghambat tidak efektifnya penegakkan hukum terkait penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 khususnya di Majalengka.

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka Volume 4, Nomor 2  bulan Oktober, tahun 2022
c) Faktor Masyarakat. Jika mengacu pada rumusan masalah peneliti, kendala-kendala yang dihadapi oleh masyrakat terkait penerapan E-Litigasi ini ialah belum adanya sosialisasi terkait keberadaan E-Litigasi ini. Dimana masyarakat maupun mahasiswa-mahasiswa jurusan hukum masih belum tau dan belum mengerti terkait proses dan apa itu E-Litigasi . Dari hasil survey yang peneliti lakukan dilingkungan masyarakat dengan melalui kuesioner google form yang terdapat 27 (dua puluh tujuh) responden, baru terdapat 37% (tiga puluh tujuh persen) saja masyarakat yang tau terkait E-Litigasi ini. Dimana 63% (enam puluh tiga persen) lainnya masih belum mengerti dan belum tau terkait keberadaan E-Litigasi , sedangkan dari sudut pandang mahasiswa- mahasiswi jurusan hukum yang terdapat 58,8% (lima puluh delapan koma delapan persen) mahasiswa-mahasiswi yang tidak tau terkait E- Litigasi , dan 41,2% (empat puluh satu koma dua persen) lainnya sudah tau terkait E-Litigasi . Tindak lanjut dari faktor masyarakat, kita ketahui bahwa dalam faktor kebudayaan terdapat juga sikap yang secara turun- temurun, dimana apabila masyarakat belum mengetahui dan mengerti terkait E-Litigasi ini, tentunya masyarakat masih berpendapat bahwa suatu persidangan yang dilakukan di pengadilan masih harus dihadiri oleh para pihak di pengadilan, dimana kebudayaan jumpa orang yang telah tumbuh didalam masyarakat. Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa faktor kebudayaan belum bisa berjalan secara efektif dalam penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019, dimana mayoritas masyarakat belum tau dan belum mengerti terkait E-Litigasi ini, yang dikarenakan tidak adanya sosialisasi kepada masyarakat.
F. Kesimpulan 1. Pelaksanaan E-Litigasi di Pengadilan  Negeri  Majalengka  sudah  sesuai dengan PERMA No 1 Tahun 2019, dan di dukung dengan Surat Edaran Mahkamah  Agung  sebagai petunjuk teknis pelaksanaan E-Litigasi tersebut.
2. Jika terjadi pemutusan kerja sama atau kontrak kuasa dengan advokat oleh pihak advokat sendiri maka akan ditunjuk pengacara pengganti, apabila pemutusan dilakukan oleh klien maka peradilan dilakukan secara biasa (offline).
3. Faktor hukum sendiri yang masih belum secara detail mengenai pelaksanaan ini, dan juga faktor kurangnya sosialisasi mengenai peradilan secara E-Litigasi ini dan ditambah penguasaan terkait teknologi yang masih minim dari masyarakat.

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka Volume 4, Nomor 2  bulan Oktober, tahun 2022

## G. Saran
1. Masih  perlu  adanya  pembaharuan  hukum  atau  pelengkapan mengenai pelaksanaan E-Litigasi ini.
2. Sebelum  Surat  Kuasa  dibuat  alangkah  lebih  baiknya  dibuat  kesepakatan untuk melakukan peradilan secara online, karena aspek ini sangat krusial
3. Masih perlunya sosialisasi terkait E Litigasi , dan Perlu adanya pengadaan alat  pendukung  yang mumpuni pada setiap instansi yang terlibat.

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 4, Nomor 2  bulan Oktober, tahun 2022

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Sumber Buku
Bambang Waluyo. Penegakan Hukum di Indonesia . (Jakarta : Sinar Grafika). 2017.
Dijan Widjowati. Pengantar Ilmu Hukum ( Yogyakarta : CV. Andi Offset).
2018.
Fuady Munir. Teori-teori besar dalam hukum (Jakarta: Prenada media group). 2013.
Muhamad Nuh. Etika Profesi Hukum . (Bandung : CV. Pustaka Setia). 2011.
Satjipto Rahardjo. Ilmu Hukum . (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti). 2000.
Satjipto Rahardjo. Penegakan Hukum Profresif . (Jakarta : Kompas). 2010.
Soejono Soekanto. Faktor-Faktor Yang MempengaruhiPenegakan Hukum, (Jakarta : Raja GrafindoPersada). 1993.
Sri Warjiyati. “ Memahami Dasar Ilmu Hukum: Konsep Dasar Ilmu Hukum” , (Jakarta :Prenadamedia Group). 2018.
Suadi Amran, Pembaharuan hukum acara perdata di indonesia , (Jakarta: Prena media group). 2019.
Suratman dan Dillah Philliphs. Metode penelitian hukum ,  Bandung: ALFABETA). 2013.
Wignjosoebrotosoetandyo. Hukum dan keadilan masyarakat , (Malang: Stara press). 2011.

## B. Peraturan Perundang Undangan
Pemerintah Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi Perkaradan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, BN No. 894, Pasal 3 ayat (1) & (2).
Pemerintah Indonesia, Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman , Undang-  UndangNomor  48 Tahun 2009, perubahan dari Undang- Undang Nomor 14 Tahun  1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 1999 dan diubah kembali denganUndang-

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 4, Nomor 2  bulan Oktober, tahun 2022
Undang Nomor 4 Tahun 2004, LN No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076, Pasal25.
UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 103
Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Pasal 2 (ayat) 4 tentang kekuasaan kehakiman.

## C. Sumber Lain
Aco Nur dan Amam Fakhrur, HukumAcaraElektronik Di Pengadilan Agama (Sidoarjo: Nizamia Learning Center, 2019)
Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta, BalaiPustaka, 2002), Hlm. 284.
Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkaradan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.
Suaris Amir, Pandangan Hakim Pengadilan Agama Tentang Berperkara Menggunakan E-Court Menurut PERMA No 1 Tahun 2019, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 64, diakses pada 16 Desember 2021