## JIUBJ
Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 22(3), Oktober 2022, 1936-1939 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat universitas Batanghari Jambi
ISSN 1411-8939 (Online), ISSN 2549-4236 (Print)

## Kebijakan Diversi terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum dan Diancam dengan Pidana 7 (Tujuh) Tahun Berlandaskan Keadilan

## Ismail Pettanase, Dea Justicia Ardha*
Universitas Muhammadiyah Palembang *Correspondence email: deajusticia14@gmail.com
Abstrak. Problematika  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  anak  kini  semakin  meningkat  di  masyarakat,  baik  di  negara  maju maupun  negara  sedang  berkembang.  Perkembangan  seperti  ini  juga  sedang  berlangsung  di  Indonesia  dengan  menyatunya tata nilai  yang  bercirikan  masyarakat  industrial,  maka  perbenturan antara  nilai-nilai  lokal  tradisional  dengan  nilai-nilai  modernisme tidak  dapat  terhindarkan.  Pada  akhirnya,  dampak  yang  paling  terasa  sebagai  akibat  dari  perubahan  sosial  yang  sangat  cepat menuju  kehidupan  industrial  adalah  penyimpangan  perilaku  anak-anak  atau  remaja.  Permasalahan  yang  penulis  angkat  dalam tulisan  ini  adalah  bagaimana  kebijakan  diversi  terhadap  anak  yang  berkonfik  dengan  hukum  dalam  kasus  tindak  pidana  yang diancam  dengan  pidana  7 (tujuh)  tahun  berbasis  nilai keadilan?  Kebijakan  diversi terhadap anak  yang  berkonfik  dengan  hukum yang  diancam  dengan  pidana  7  (tujuh)  tahun  berbasis  nilai  keadilan  dibatasi  oleh  adanya  Pasal  7  ayat  (2)  huruf  a  dan  b  yang menyatakan  bahwa  diversi  dilaksanakan  dalam  hal  tindak  pidana  yang  dilakukan  diancam  dengan  pidana  penjara  di  bawah  7 (tujuh) tahun.  Adanya Pasal  7 ayat (2) huruf a dan b  ini telah  membatasi pelaksanaan diversi  itu  sendiri, dan hal  ini secara jelas bertentangan  dengan  prinsip-prinsip  dari  diadakannya  undang-undang  perlindungan  anak.  Adanya  pembatasan  telah  mencederai prinsip  terbaik  bagi  anak.  Alasan  yang  dapat  dikemukakan  bahwa  diversi  itu  adalah  pengalihan  proses  penyelesaian  untuk menghindari stigma pada anak dan dilakukannya diversi tidak secara otomatis dapat diterima oleh kedua belah pihak yaitu korban dan pelaku, sehingga walaupun sanksi yang dijatuhkan dibahwah 7 tahun tetap saja ada kemungkinan tidak berhasilnya diversi dan sebaliknya  walaupun  sanksi  pidananya  di  atas  7  tahun  tidak  tertutup  kemungkinan  diversi  dapat  berhasil.  Metode  yang  Penulis gunakan adalah metode Penelitian normatif, yaitu dengan melihat hukum sebagai kaidah (norma).
Kata kunci : Kebijakan Diversi; Anak; Konflik; Keadilan
Abstract.  The  problem  of  criminal  acts  committed  by  children  is  now  increasing  in  society,  both  in  developed  and  developing countries.  Such  developments  are  also  underway  in  Indonesia  with  the  integration  of  the  value  system  characterized  by  an industrial  society,  the  clash  between  traditional  local  values  and  the  values  of  modernism  is  inevitable.  In  the  end,  the  most pronounced impact as a result of the very rapid social change towards industrial life is the deviation of the behavior of children or adolescents. The problem that the author raises in this paper is how is the diversion policy for children  who are in conflict with the law in criminal cases that are threatened with a 7 (seven) year sentence based on the value of justice? The diversion policy for children who are in  conflict  with the law  who are threatened  with a sentence of 7 (seven) years based on the value of justice is limited by the existence of Article 7 paragraph  (2) letters a and b  which  states that diversion is carried out in the event that the crime committed is threatened with imprisonment under 7 (seven) years. The existence of Article 7 paragraph (2) letters a and b has  limited  the  implementation  of  the  diversion  itself,  and  this  is  clearly  contrary  to  the  principles  of  the  holding  of  the  child protection  law.  The  existence  of  restrictions  has  hurt  the  best  principle  for  the  child.  The  reason  that  can  be  stated  that  the diversion is the transfer of the settlement process to avoid stigma on the child and the diversion is not automatically acceptable to both parties, namely the victim and the perpetrator, so that even though the sanctions imposed are 7 years old, there is still the possibility of unsuccessful diversion and vice versa even though the criminal sanctions are above 7 years, it is possible that the diversion can be successful. The method that the author uses is the normative research method, namely by looking at the law as a rule (norm).
Keywords: Diversion Policy; Children; Conflict, Justice.

## PENDAHULUAN
Anak-anak  adalah  bagian  yang  tak  terpisahkan dari  kelangsungan  hidup  manusia  dan  keberlanjutan hidup manusia, keberlanjutan sebuah bangsa dan negara. Dalam  konstitusi  Indonesia,  anak-anak  memiliki  peran strategis yang secara eksplisit menyatakan bahwa negara menjamin  hak  setiap  anak  untuk  hidup,  tumbuh  dan berkembang  serta  perlindungan  dari  kekerasan  dan diskriminasi (Ismail Pettanase dkk, 2021). Anak  sebagai bagian  dari  generasi  muda,  sebagai  salah  satu  sumber daya  manusia  memiliki  potensi  dan  cita  cita  penerus bangsa yang akan datang, punya peran strategis, cita-cita
khusus,  membutuhkan  pembinaan  dan  perlindungan hukum  yang  khusus  (Nashriana,  2011).  Semakin tingginya  tingkat  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh anak-anakpun  meningkat,  baik  dinegara  maju  maupun negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Nilai- nilai yang berasal dari negara maju sangat mempengaruhi  pola  perilaku  dan  hubungan  masyarakat (Muhammad  Aenur  Rosyid  dkk,  2013).  Perkembangan inipun  berlangsung  di  Indonesia,  perbenturan  antara nilai-nilai  lokal  tradisional  dengan  modernisme  tidak dapat  dihindarkan.  Sehingga,  berakibat  timbulnya penyimpangan perilaku anak ataupun remaja.
Ismail  Pettanase  dan  Dea  Justicia  Ardha,  Kebijakan  Diversi  terhadap  Anak  yang  Berkonflik  dengan  Hukum  dan  Diancam dengan Pidana 7 (Tujuh) Tahun Berlandaskan Keadilan
Perilaku  tindak  kekerasan  yang  dilakukan  anak ataupun  remaja  seakan-akan  tidak  berbanding  lurus dengan  usia  mereka.  Untuk  itu  segala  upaya  preventif pun  dilakukan  agar  dapat  meminimalisir  tindak  pidana yang  dilakukan  oleh  anak-anak  ataupun  remaja (Ediwarman,  2006).  Berhubungan  dengan  pembinaan kepada  anak  diperlukan  sarana  dan  prasarana  hukum yang dapat mengatasi hal tersebut. Sarana dan prasarana yang  dimaksud  menyangkut  kepentingan  anak  yaitu penyimpangan  sikap  dan  perilaku  yang  membuat  anak tersebut  harus  dihadapakan  ke  pengadilan  (Maidin Gultom,  2008).  Mental  anak  yang  masih  dalam  tahap pencarian jati diri, terkadang mudah terpengaruh dengan lingkungan  sekitar.  Hal  tersebut,  dapat  merugikan  diri sendiri dan masyarakat. Tidak sedikit tindakan dari anak- anak  tersebut  bermuara  pada  aparat  penegak  hukum. Secara  teori,  anak  yang  dihadapkan  pada  hukum ( children  in  conflict  with  law ) , diartikan  sebagai  ( I nter- Parliamentary  Union  &  Unicef , 2006):  “Seseorang  yang berusia  dibawah  18  tahun  yang  berhadapan  dengan sistem peradilan pidana, dikarenakan  yang bersangkutan dituduh melakukan tindakan pidana.” Setiap  anak punya harkat  dan  martabat  yang  patut  dijunjung  tinggi  dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa  anak  tersebut  meminta.  Hal  ini,  diatur  dalam Keputusan  Presiden  Nomor  36  Tahun  1990  tentang prinsip-prinsip  umum  perlindungan  anak  (Anna  Volz dkk,  2009).  Di  Indonesia  hak-hak  tentang  anak  diatur dalam  Konvensi  Hak  Anak  (KHA)  dan  Keputusan Presiden  Nomor  36  Tahun  1990.  Undang-Undang Nomor  35  Tahun  2014  Tentang  Perlindungan  Anak revisi  Undang-Undang  No  23  Tahun  2002.  Dalam Undang-Undang  tersebut  mengatur  hak-hak  anak  yang meliputi  hak  hidup,  hak  atas  nama,  hak  pendidikan,  hak kesehatan  dasar,  hak  untuk  beribadah  menurut agamanya,  hak  berekspresi,  berfikir,  bermain,  berkreasi, beristirahat, bergaul dan hak jaminan sosial.
Hak  Asasi  Anak  merupakan  bagian  dari  Hak Asasi Manusia yang mendapat jaminan dan perlindungan hukum  Internasional,  Nasional  dan  secara  universalpu dilindungi dalam Universal Declaration of Human Right (UDHR) dan International  on Civil  and  Political  Rights (ICPR). Aturan  tersebut  menunjukan  bahwa  negara sangat  memperhatikan  dan  melindungi  hak-hak  anak. Hak-hak anak tersebut wajib dijunjung tinggi oleh setiap orang.  Namun  terkadang  penerapannya  dilapangan sering mengalami hambatan yang disebabkan oleh faktor eksternal  ataupun  internal  (Harkistuti,  2002).  Menurut Romli Atmasasmita, motivasi intrinsik dan ektrinsik dari kenakalan  anak  meliputi  faktor  instrinsik  adalah  faktor usia,  faktor  kelamin,  faktor  kedudukan  anak  dalam keluarga.  Sementara  itu  yang  termasuk  kedalam  faktor ekstrinsik adalah faktor rumah tangga, faktor pendidikan dan  sekolah,  faktor  pergaulan  anak  dan  faktor  media masa (Soetodjo Wagiati, 2006).
Pelanggaran  terhadap  hak-hak  anak  yang bermasalah dengan hukum sering kali dimulai dari tahap
penangkapan, penahanan, dan pemeriksaan di kepolisian. Pelanggaran  hak  juga  terjadi  ketika  penuntutan kejaksaan,  tahap  persidangan  oleh  majelis  hakim  dan pada  saat  pemidanaan  hingga  pemenjaraan.  Anak-anak yang  bermasalah  dengan  hukum,  penahanan  dan pemenjaraan mereka sering kali dicampur dengan orang- orang dewasa. Proses pemeriksaan pun terkadang disama ratakan  seperti  orang  dewasa.  Hak-hak  anak  terlanggar sangat serius pada semua tingkatan penyelesaian  hukum di Indonesia. Dalam proses peradilan anak, hak-hak anak harus  mendapatkan  perlindungan  dari  setiap  tingkatan proses  peradilan  pidana  anak.  Perlindungan  terhadap anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  mengalami perubahan yang mendasar, yaitu pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversi.
Pelaksanaan  diversi  dilatarbelakangi  keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan  anak  oleh  keterlibatannya  dengan  sistem peradilan  pidana.  Diversi  dilakukan  setelah  melihat pertimbangan  yang  layak.  Pelaksanaannya  pun  harus dengan  persetujuan  anak,  atau  orang  tua  atau  walinya. Peradilan anak hakikatnya diadakan dengan tujuan untuk mendidik  kembali  dan  memperbaiki  sikap  dan  perilaku anak  agar  dapat  meninggalkan  perilaku  buruk  yang selama  ini  telah  dilakukannya  (Barda  Nawawi,  2006). Pemahaman  tentang  menjauhkan  anak  dari  proses peradilan pidana menjadi penting, sebab menjadi bagian dari  upaya  perlindungan  hak  asasi  anak  seperti  yang tercantum  dalam  Konvensi  Hak  Anak.  Hak  tersebut memberikan peluang untuk dilakukannya proses pengalihan  perkara  (Diversi)  yang  dilakukan  polisi  dan penuntut  umum  serta  pejabat  lain  yang  berwenang menjauhkan  anak  dari  proses  peradilan.  Untuk  itu diperlukan  kebijakan  diversi  terhadap  anak  yang berkonflik  dengan  hukum  dalam  kasus  tindak  pidana yang  diancam  dengan  pidana  7  )tujuh)  tahun  berbasis nilai keadilan.

## METODE
Penelitian normatif, yaitu dengan melihat hukum sebagai  kaidah  (norma).  Penelitian  Hukum  Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Soekanto dan Mamudji, 2003). Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian  hukum  doctrinal. Penelitian  Hukum  Normatif adalah  suatu  proses  untuk  menemukan  suatu  aturan hukum,  prinsip-prinsip  hukum, maupun  doktrin-doktrin hukum  guna  menjawab  isu  hukum  yang  dihadapi (Marzuki,  2010).  Pada  penelitian  hukum  jenis  ini, seringkali  hukum  dikonsepkan  sebagai  apa  yang  tertulis dalam  peraturan  perundang-undangan  atau  hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan  berperilaku  manusia  yang  dianggap  pantas (Amiruddin  dan  Asikin,  2006).  Untuk  menghimpun bahan  digunakan  metode library  research, yaitu  dengan mempelajari  kepustakaan  hukum  yang  berkaitan  dengan pokok  permasalahan,  himpunan  peraturan  perundang-
Ismail  Pettanase  dan  Dea  Justicia  Ardha,  Kebijakan  Diversi  terhadap  Anak  yang  Berkonflik  dengan  Hukum  dan  Diancam dengan Pidana 7 (Tujuh) Tahun Berlandaskan Keadilan
undangan,  artikel-artikel  hukum,  dan  berbagai  sumber tertulis  lainnya,  yang  menekankan  pada  penelitian tarhadap  literatur  hukum  krimonologi  dan  perundang- undangan  yang  berlaku  pembuktian.  Bahan-bahan  yang telah dihimpun selanjutnya dianalisis dengan menggunakan  metode  analisa  kuantitatif,  dimana hasilnya disusun dalam bentuk karya ilmiah.

## HASIL
Upaya  memberikan  perlindungan  terhadap  anak yang  berhadapan  dengan  hukum,  harus  dimaknai  secara luas.  Sistem  peradilan  pidana  anak  harus  meliputi  akar permasalahan  ( root  causes) mengapa  anak  melakukan perbuatan  pidana  dan  upaya  pencegahannya.  Ruang lingkup  sistem  peradilan  pidana  anak  mencakup  banyak ragam  dan  kompleksitas  isu  mulai  dari  anak  melakukan kontak  pertama  dengan  polisi,  proses  peradilan,  kondisi tahanan,  dan  reintegrasi  sosial,  termasuk  pelaku-pelaku dalam  proses  tersebut  (Nikhil  Roy  dkk,  2004).  Dengan demikian,  istilah  sistem  peradilan  pidana  anak  merujuk pada  legislasi,  norma  dan  standar,  prosedur,  mekanisme dan  ketentuan,  institusi  dan  badan  yang  secara  khusus diterapkan terhadap anak  yang melakukan  tindak pidana (Anna Volz, 2009).
Dalam  perspektif  Konvensi  Hak  Anak/KHA ( Convention The Rights of The Children/CRC) anak yang berkonflik  dengan  hukum  dikategorikan  sebagai  anak dalam  situasi  khusus  ( Children  in  Need  of  Special Protection).  UNICEF menyebut  anak  dalam  kelompok ini sebagai Children in Especially Difficult Circumtances (CDEC), karena kebutuhan-kebutuhannya tidak terpenuhi, rentan mengalami tindak kekerasan, berada di luar  lingkungan  keluarga  (berada  pada  lingkup  otoritas institusi  negara),  membutuhkan  prteksi  berupa  regulasi khusus,  membutuhkan  perlindungan  dan  keamanan  diri. Kebetuhan-kebutuhan tersebut sering tidak terpenuhi dan layak  dari  orang  dewasa  yang  berada  di  lingkungan tempat  dimana  biasanya  anak  menjalani  hidup. Pelaksanaan diversi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan  anak  dalam  keterlibatannya  dengan sistem  peradilan  pidana.  Upaya  pengalihan  atau  ide diversi  ini,  merupakan  penyelesaian  yang  terbaik  yang dapat  dijadikan  formula  dalam  penyelesaian  kasus  yang melibatkan  anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana.  Dengan langkah non penal anak pelaku kejahatanyang penangannannya  dialihkan  di  luar  jalur  sistem  peradilan pidana  anak,  melalui  cara-cara  pemidanaan  jangka pendek  atau  cara  lain  yang  bersifat  keperdataan  atau administratif (Kusno Adi, 2009).
Proses diversi wajib memperhatikan kepentingan korban,  kesejahteraan  dan  tanggung  jawab  anak, penghindaran  stigma  negatif,  penghindaran  pembalasan, keharmonisan  masyarakat,  kepatutan,  kesusilaan  dan ketertiban umum. Kesepakatan diversi harus mendapatkan  persetujuan  dari  korban  dan  orang  tua. Kesepakatan  diversi  dilakukan  oleh  penyidik  atas
rekomendasi pembimbing kemasyarakatan yang berbentuk  (Makarao  dkk,  2013):  (a)  Pengembalian kerugian  dalam  hal  ada  korban;  (b)  Rehabilitasi  medis dan  psikososial;  (c)  Penyerahan  kembali  kepada  orang tua/wali;  (d)  Keikutsertaan  dalam  pendidikan  atau pelayihan  di  lembaga  pendidikan  (LPSK)  paling  lama  3 (tiga) bulan; dan (e) Pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  dan  Undang-Undang Nomor  3  Tahun  1997  tentang  Pengadilan  Anak  belum mengatur secara tegas mengenai pelaksanaan pengalihan penyelesaian  perkara  pidana  anak  dari  proses  peradilan pidana  keproses  diluar  pengadilan  pidana  atau  diversi. Adanya  pembatasan  pelaksanaan  diversi  dalam  pasal  7 Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan  Pidana  Anak  yang  justru  mengakibatkan  anak diposisikan sebagai objek, serta perlakuan terhadap anak berhadapan dengan hukum cenderung merugikan. Hal ini membuat Undang-Undang tersebut tidak dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan anak yang berhadapan dengan  hukum  (Paulus,  Hadisuprapto,  2006).  Kebijakan formulasi/legislatif adalah salah satu cara fungsionalisasi kebijakan  hukum  pidana  dalam  pencegahan  dan penanggulangan  tindak  pidana.  Kebijakan  formulasi menjadi  akses  awal  yang  paling  strategis  dalam  upaya memberikan  perlindungan  dan  keadilan  bagi  korban tindak  pidana.  Formulasi  hukum  pidana  tentang  diversi sebagai  perlindungan  bagi  anak  yang  berkonflik  dengan hukum  dapat  dilihat  dalam  pasal-pasal  yang  terdapat dalam  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang Sistem  Peradilan  Pidana  Anak.  Pasal-pasal  dalam Undang-Undang  tersebut  menjadi  tidak  ada  arti  secara utuh dengan adanya pembatasan, hal tersebut disebabkan karena satu kebijakan mempunyai dua makna. Disatu sisi diversi menjadi hak anak, disisi  lain diversi  diambil lagi menjadi  hak  negara.  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  tidak mengatur  mengenai  status  anak  yang  belum  berusia  18 tahun.  Hal  ini  juga,  menimbulkan  rasa  ketidakadilan. Kota  dan  kabupaten  yang  ada  di  Sumatera  Selatan  pun terdapat  banyak  anak  yang  belum  mencapai  usia  18 tahun telah berkeluarga dan mempunyai anak.
Tujuan  dari  UU  Nomor  11  Tahun  2012  yang awalnya  dibangun  dengan  filosofis  tidak  sepenuhnya tercapai.  Pada  kondisi  tertentu  justru  bisa  menimbulkan faktor kriminogen yang timbull akibat adanya diskriminasi  perlakuan  dalam  penyelesaian  anak  yang berkonflik  dengan  hukum.  Diversi  sebagai  kebijakan bertujuan  memberikan  keadilan  pada  anak  yang berkonflik  terhadap  hukum  khususnya  Anak-anak  yang diancam pidana diatas 7 tahun. Tetapi hukuman diatas 7 tahun tidak bisa diberikan diversi secara gramatikal telah membatasi  hak-hak  anak  yang  menjadi  dasar  dibuatnya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana  Anak. Adanya pembatasan  ini  juga,  dapat  menimbulkan  permasalahan baru,  yaitu:  (1)  Adanya  diskriminalisasi  perlakuan
Ismail  Pettanase  dan  Dea  Justicia  Ardha,  Kebijakan  Diversi  terhadap  Anak  yang  Berkonflik  dengan  Hukum  dan  Diancam dengan Pidana 7 (Tujuh) Tahun Berlandaskan Keadilan
terhadap  anak;  (2)  Pembatasan  yang  didasarkan  atas sanksi  pidana  ini  mengakibatkan  hak-hak  anak  untuk berpendapat  menjadi  hilang.  Diversi  yang  awalnya menjadi hak para oihak berubah menjadi kewajiban para pihak dan hak diambil alih oleh negara melalui perangkat hukum  yang  ada;  (3)  Prinsip  perlindungan  hukum terhadap  anak  harus  sesuai  dengan  Konvensi  Hak-Hak Anak;  dan  (4)  Kebijakan  formulasi  pidana  tentang diversi  sebagai  perlindungan  bagi  anak  yang  berkonflik dengan  hukum  dapat  dilihat  dalam  pasal-pasal  yang tertuang  dalam  UU  Nomor  11  Tahun  2012  tentang Sistem  Peradilan  Pidana  Anak.  Dimana  dampak  dari Pasal  7  UU  Nomor  11  Tahun  2012  mengakibatkan adanya  diversi  setengah  hati  dari  kebijakan  formulasi hukum pidana. Hal ini menyebabkan inkonsistensi dalam kebijakan formulasi hukum.
Bila  seorang  anak  dilaporkan  melakukan pelanggaran  pidana,  yang  perlu  dilakukan  adalah mengupayakan  penelaahan  yang  baik  oleh  beberapa pihak  dan  profesi  agar  anak  mendapatkan  diversi.  Bila diversi tidak memungkinkan sekurang-kurangnya dilakukan  dekresi.  Dalam  persoalan  anak  yang berkonflik  dengan  hukum,  harus  diupayakan  keadilan restoratif  (Nasir,  Djamil.  2013).  Penanganan  hukum terhadap  anakpun  harus  tetap  memperhatikan  aspek psikologis, sosialisasi  hukum, pendampingan psikologis, pemisahan  tempat  penahanan  hingga  pendampingan pengacara.

## SIMPULAN
Dengan  hukum  dalam  kasus  tindak  pidana  yang diancam dengan pidana 7 (tujuh) tahun. Berdasarkan nilai keadilan dibatasi oleh adanya pasal 7 ayat 2 a dan b yang menyatakan  bahwa  diversi  dilakasanakan  dalam  hal tindak  pidana  penjara  7  (tujuh)  tahun  atau  bukan pengulangan.  Pasal  7  ayat  2  a  dan  b  ini  bertentangan dengan  10  asas  yang  menjadi  landasan  filosofis  dan yuridis  dari  diberlakukannya  UU  SPPA.  Akibat  adanya Pasal  7  ayat  (2)  huruf  a  dan  b  menimbulkan  adanya diversi  Setengah  hati,  dan  adanya restorative  justice. Kondisi  ini  mengakibatkan  adanya  diskriminasi  yang terjadi  dikarenakan  tidak  digunakannya  azas  persamaan dimuka  hukum  untuk  anak.  Adanya  diskriminasi mengakibatkan  ketidak  adilan  bagi  pencari  keadilan dikarenakan  adanya  dualisme  perlakukan.  Diversi diberikan pada pelaku dan korban bukan jaminan bahwa diversi  pasti  berhasil,  hal  ini  dikarenakan  keberhasilan diversi  bukan  pada  ancaman  pidananya  tapi  pada  niat baik  kedua  belah  pihak  yaitu  pihak  korban  dan  pelaku untuk  menyelesaikan  masalah  yang  sedang  mereka hadapi.

## DAFTAR PUSTAKA
Adi,  Kusno.  2009. Kebijakan  Kriminal  Dalam Penganggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak. Malang: UMM Press. Amiruddin dan H. Zainal Asikin. 2006. Pengantar Mode
Penelitian  Hukum, Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada.
Arief,  Barda  Nawawi.  1998. Beberapa  Aspek  Kebijakan dan  Pengembangan  Hukum  Pidana. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
Djamil,  Nasir.  2013. Anak  Bukan  Untuk  Dihukum. Jakarta: Sinar Grafika.
Ediwarman.  2006. Peradilan  Anak  Dipersimpangan Jalan Dalam Persfektif Viktimologi (Belajar Dari Kasus  Raju). Pekanbaru.  Jurnal  Mahkamah, 18(1).
Gultom,  Maidin.  2008. Perlindungan  Hukum  Terhadap Anak  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  Di Indonesia. Bandung: Refika Aditama. Hadisuprapto, Paulus. 2006. Peradilan Restoratif: Model Peradilan  Anak  Indonesia  Masa  Datang. Semarang: Universitas Diponegoro.
Harkrisnowo,  Harkristuti.  2002. Tantangan  dan  Agenda Hak-Hak  Anak. Jakarta:  Newsletter  Komisi Hukum Nasional Edisi Februari.
Nashriana.  2011. Perlindungan  Hukum  Pidana  Bagi Anak  Di  Indonesia. Jakarta:  PT  Raja  Grafindo Persada.
Rasyid, Aenur M, Nurini Aprilianda dkk. 2013. Alternaif Model  Penanganan  Anak  Yang  Berkonflik Dengan Hukum Melalui Family Grup Conferencing . Malang:  Magister  Ilmu  Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Pettanase  Ismail,  Teguh  Prasetyo,  dkk.  2021. Diversion policy  against  children  in  conflict  with  internal law  serious  crime  based  on  justice  value. Technium Social Sciences Journal , 21, 487-491. Roy,  Nikhil  dan  Mabel  Wong.  2004. Modern  Concepts of  Working  With  Children  in  Conflict  with  The Law. Save The Children UK. Juvenile Justice. Soekanto,  Soerjono  dan  Sri  Mamudji.  2003. Penelitian Hukum  Normatif:  Suatu  Tinjauan  Singkat ,
Jakarta:  PT. Raja Grafindo Persada.
Soetodjo, Wagiati. 2006. Hukum Pidana Anak. Bandung: PT Refika Aditama.
Taufik,  Mohamad  dan  Makarao  dkk.  2013. Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Jakarta: Rineka Cipta. UNICEF.  2006. Child  Protection  Information  Sheet, Child  Protection  Information  Sheet. Inter- Parliamentary Union & UNICEF.
Volz, Anna. 2009. Advocacy Strategis Training Manual. General  Comment  No  10:  Children’s  Right  in Juvenile Justice. Devence For Children International.