Analisis  Kebijakan  dan  Implementasi  Perpajakan  Wajib  Pajak Orang  Pribadi  Pembuat  Konten  Online  di  Negara  Amerika Serikat, Korea Selatan, Filipina, dan Indonesia
Puji Astuti Rahayu 1 , Sylvia Fettry Elvira M 2 , Monica Paramita Ratna Putri Dewanti 3
1,2,3 Universitas Katolik Parahyangan, Jawa Barat, Kota Bandung

## ARTICLE INFO
JEL Classification: H21,L81
Key words:
Selebgram, Youtubers, bloggers, policy, evaluate

## ABSTRACT
The income earned by online content creators (selebgrams, youtubers, and bloggers) is an object of Income Tax. The income of online content creators are potential taxes that are being unearthed by the DJP. This study aims to analyze tax policy for taxpayers of online content creators in the United States, South Korea, Philippines, and Indonesia, analyze potential tax revenues and evaluate the implementation of their tax obligations. This research uses descriptive and qualitative research. Data collection through field studies by conducting interviews, questionnaire, and literature studies. Based on the results of the study, each country studied imposed taxes on private residents, as well as non-residents. Every online content creator is asked to register to obtain a TIN, as well as NPWP in Indonesia. The difference is that online content creators must register their businesses, so that the tax authorities have a database.

## ABSTRAK
Penghasilan yang diperoleh pembuat konten online ( selebgrams, youtubers , dan bloggers )  merupakan  objek  Pajak  Penghasilan.  Penghasilan  pembuat  konten online  merupakan  potensi  pajak yang  sedang  digali  oleh  Direktorat  Jenderal Pajak.  Penelitian  ini  bertujuan  menganalisis  kebijakan  perpajakan  bagi  wajib pajak orang pribadi pembuat konten online di negara Amerika Serikat, Korea Selatan,  Filipina,  dan  Indonesia,  menganalisis  potensi  penerimaan  pajak  dan mengevaluasi  pelaksanaan  kewajiban  perpajakannya.  Penelitian  ini menggunakan penelitian deskriptif dan bersifat kualitatif. Pengumpulan data melalui studi lapangan dengan melakukan wawancara dan kuesioner terhadap wajib  pajak  pembuat  konten  online  dan  studi  literatur.  Berdasarkan  hasil penelitian,  setiap  negara  yang  diteliti  mengenakan  pajak  terhadap resident , maupun non  resident .  Setiap  orang  pribadi  pembuat  konten  online  diminta mendaftarkan diri agar memperoleh TIN, seperti halnya NPWP di Indonesia. Perbedaan  Negara  yang  diteliti  dengan  Indonesia  adalah  pembuat  konten online  harus  mendaftarkan  usahanya,  sehingga  otoritas  pajak  memiliki database pembuat konten online.

## 1. PENDAHULUAN
Internet  menjadi  salah  satu  kebutuhan utama  saat  ini.  Penelitian  e-Marketer memperlihatkan  bahwa  pada  tahun  2018 terdapat  enam  negara  pengguna  internet terbesar  di  dunia.  Indonesia  menduduki peringkat  ke-6,  dengan  pengguna  internet sebesar  123  juta  jiwa.  Pearl  menyebutkan bahwa  jumlah  pengguna  intenet  di  negara berkembang seperti Indonesia dan India masih
memiliki  ruang  pertumbuhan  yang  besarnya dapat  mencapai  dua  digit  setiap  tahun (www.kompas.com).
Youtube dan  Instagram adalah salah satu platform  media  sosial  yang  paling  populer  di dunia.  Media  sosial  ini  digunakan  oleh sebagian  orang  di  penjuru  dunia  sebagai sumber  pendapatan  melalui  profesi  sebagai pembuat  konten  online  yang  melakukan kegiatan atas nama sendiri, seperti: selebgrams,
* Corresponding author, email address: 1 pujirahayu@unpar.ac.id
youtubers, dan bloggers. Penghasilan pembuat konten  online  merupakan  objek  pajak  yang seharusnya  dapat  meningkatkan  penerimaan pajak.  OECD  (Organization  for  Economic  Co- operation and Development) mengungkapkan bahwa tax ratio Indonesia (11,5%) merupakan yang  terendah  jika  dibandingkan  dengan negara-negara  di  kawasan  Asia  Pasifik.  Tax ratio  Indonesia  berada  di  bawah  rata-rata negara anggota OECD dengan tax ratio 34,2%, kawasan  Latin  America  and  the  Carribean (LAC)  dengan  rata-rata  22,8%  dan  Afrika dengan rata-rata 18,2% (www.cnbcindonesia.com). Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memperkirakan potensi penerimaan pajak dari profesi pembuat konten online mencapai Rp.15,6 triliun
(www.vik.kompas.com).  Banyak  faktor  yang menyebabkan  pembuat  konten  online  belum melaksanakan kewajiban perpajakannya, diantaranya:  pemahaman  dan  pengetahuan mengenai  peraturan  perpajakan  (Handayani dkk, 2012), serta kesadaran wajib pajak (Tahar dan Rachman, 2014).
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut, rumusan masalah penelitian ini antara lain: a) Bagaimana  kebijakan  perpajakan  wajib  pajak orang pribadi pembuat konten online di negara Amerika  Serikat,  Korea  Selatan,  Filipina,  dan Indonesia?, b) Bagaimana potensi  penerimaan pajak  pembuat  konten  online  di  Indonesia?, serta  c)  Bagaimana  pelaksanaan  kewajiban perpajakan wajib pajak orang pribadi pembuat konten online di Indonesia?

## 2. TELAAH
TEORI DAN

## PENGEMBANGAN HIPOTESIS
Pembuat  konten  online  adalah  orang pribadi yang memproses segala sesuatu dalam bentuk  visual  dan/atau  audio  dengan  media tayang  yang  dapat  ditransmisi  kepada  pihak lain melalui jaringan internet (www.pajak.go.id).  Pembuat  konten  online terdiri  dari:  a)  selebgram  (pemilik  akun instagram)  adalah  pembuat  tayangan  berupa video atau gambar untuk kemudian diposting melalui  instagram  atas  nama  diri  sendiri,  b) youtubers (pemilik akun youtube) merupakan
pembuat  tayangan  video  untuk  kemudian diposting  melalui  youtube  atas  nama  akun pribadi,  dan  c)  bloggers  adalah  pembuat konten  tulisan  yang  kemudian  di  tayangkan melalui  media  blogspot,  wordpress  ataupun situs website pribadi.
Menurut  Mileros,et  all  (2019)  terdapat  5 (lima)  model  bisnis  berdasarkan  pembuat konten creator seperti youtuber, selebgram atau blogger, diantaranya 1) Consumer to Business (C2B)  yaitu  sekelompok  konsumen  yang berkumpul  untuk  mendapatkan  volume diskon, contoh: blogger yang mempromosikan produk,  2)  platform  merupakan  organisasi yang  melayani  dan  menciptakan  nilai  untuk pengembang aplikasi,
produsen, pengiklan,dan  konsumen,  contoh:  youtube yang
memfasilitasi pengguna untuk mengunggah  konten,  3)  social  commerce  (SC) merupakan  media  perdagangan  melalui interaksi  sosial  konsumen,  contoh:  yahoo,  4) sosial  media  merupakan  layanan  online memfasilitasi  saluran  komunikasi  informasi antara  berbagai  jenis  pengguna  dengan  cara yang  multidirectional,  contoh:  instagram,  dan 5) User Generated Content (UGG) merupakan konten  yang  dibuat  oleh  pengguna  dan merupakan karya kreatif yang dibuat oleh non professional, contoh: tiktok.
Dari  kelima  model  bisnis  tersebut, memunculkan profesi selebgram, youtuber dan blogger.  Pembuat  konten  online  harus melaksanakan kewajiban perpajakannya, karena  pembuat  konten  online  merupakan wajib pajak. Wajib pajak yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, menghitung pajak yang terutang, menyetorkan pajak  yang  terutang,  dan  malaporkan  Surat Pemberitahuan  (SPT).  Pembuat  konten  online dapat  menyelenggarakan  pembukuan  atau pencatatan  untuk  menghitung  pajak  yang terutang.  Pencatatan  dilakukan  dengan mengacu pada Norma Penghitungan Penghasilan  Neto  berdasarkan  Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 17/PJ/2015.  Sedangkan  pembukuan  mengacu pada  Pasal  28  Undang  Undang  KUP  No.16
Tahun 2009.
Namun, hingga saat ini tingkat kepatuhan wajib  pajak  pembuat  konten  online  masih rendah.
Menurut  Carolina  dan  Inayati  (2021) kepentingan  pribadi  youtuber  mempengaruhi persepsi  dan  kepatuhan  pajak,  selain  itu kepatuhan  pajak  youtuber  dipengaruhi  oleh kualitas fiskus, kemudahan system administrasi perpajakan, dan  prinsip keadilan dalam  pemajakan.  Selain  itu,  sebagian  besar selebgram juga belum melaksanakan kewajiban pajak dikarenakan kurang pemahaman  tentang  pajak,  belum  menerima sosialisasi dari DJP, dan belum adanya aturan khusus  mengenai  pajak  penghasilan  dari kegiatan  endorsement  (Tahar,  et  all  .2020). Profesi youtuber dan blogger juga muncul karena adanya e-sport ,  mereka  dapat  melakukan review  ataupun  memberikan  tips  bermain games  secara  online.  Menurut  Sung  &  Umar (2020 )  E-sport dapat  dijadikan  sebagai  basis pajak  baru.  Ketiga  profesi  tersebut  disebut sebagai pembuat konten online.
Oleh  karena  itu,  pemerintah  harus memungut  pajak  dari  industri  ini,  selain  itu pemerintah  harus  merevisi  undang-undang perpajakan  saat  ini,  atau  mengikuti  negara maju  untuk  memiliki  undang-undang  yang dirancang khusus untuk pajak e-sports dan e- ekonomi  (Sung  &  Umar.  2020).    Media  yang digunakan  oleh  pembuat  konten  online merupakan  media  lintas  negara  yang  dapat diakses  oleh  seluruh  warga  di  dunia.  Dalam rangka  mengantisipasi  penghindaran  pajak ataupun  penggelapan  pajak  yang  dilakukan oleh wajib pajak maka pada tahun 2013 anggota OECD  memprakarsai Base  Erotion  and  Profit Shifting (BEPS) Project ,  hal  ini  disebabkan karena  adanya  implikasi  ekonomi  digital terhadap  system  perpajakan  modern  seperti Pajak Penghasilan
(PPh) dan Pajak
Pertambahan Nilai (PPN). Dalam BEPS project dibahas  mengenai  kesepakatan  negara-negara anggota  untuk  mengenakan  pajak  atas keuntungan yang diperoleh perusahaan dalam ekonomi  digital,  seperti  halnya  youtube (Lowry .2019).
Dalam  upaya  untuk  meningkatkan kepatuhan  wajib  pajak,  menurut  Tahar  et  all (2020) strategi yang perlu dilakukan  oleh DJP antara lain: 1) perlu adanya peraturan khusus mengenai  perhitungan,  penyetoran,  dan pelaporan penghasilan selebgram, 2)
sosialiasasi  peraturan  perpajakan  yang  lebih efektif,  3)  perlu  adanya  system e-tax yang mempermudah selebgram dalam melaksanakan kewajiban pajaknya 4) pembentukan unit khusus di bawah DJP yang menangani  pajak  e-commerce,  dan  5) rekrutmen karyawan yang memiliki pengetahuan  teknologi  informasi,  audit  dan akuntansi.  Walaupun  sebetulnya  saat  ini  DJP telah memiliki rencana strategis periode 2020- 2024 antara lain: 1) pengembangan system click, call,  counter ,  2)  integrasi digital  tax  knowledge based dengan  situs  web  DJP  telah  ditunjuk PT.Fintek  Integrasi  Digital  sebagai  penyedia jasa aplikasi perpajakan yang memberi edukasi perpajakan  lewat  media  sosial  serta  layanan menyelenggarakan  penyaluran  SPT  dalam bentuk dokumen elektronik, 3) pengembangan layanan  edukasi  pajak  pada  wajib  pajak youtuber,  4)  pengembangan  program  inklusi perpajakan  DJP,  kegiatan  ini  bertujuan  untuk menanamkan kesadaran pajak sejak dini yaitu bagi  kalangan  pelajar  dan  mahasiswa,  5) pengembangan  edukasi  melalui  pihak  ketiga, yaitu pengembangan berbagai tax center untuk memperkecil  ketidakpatuhan  wajib  pajak,  6) pengembangan sarana kehumasan, komunikasi dan edukasi melalui media sosial, 7)  perluasan  prepopulated  SPT  PPh,  8) perluasan kanal pembayaran pajak, 9) automasi penelitian  restitusi  wajib  pajak  youtuber (Carolina  dan  Inayati.  2021).  Dari  rencana tersebut,  kegiatan  yang  belum  dilaksanakan adalah  pengembangan  system click,  call, counter , pengembangan layanan edukasi pajak pada  wajib  pajak  youtuber,  perluasan prepopulated  SPT  PPh,  dan  automasi penelitian restitusi wajib pajak youtuber. Selain upaya  yang  dilakukan  oleh  DJP,  wajib  pajak juga  dapat  meningkatkan  pengetahuan  pajak melalui media digital yang banyak tersedia saat ini  bahkan  diberikan  secara  gratis  melalui
seminar  online,  youtube,  maupun  forum komunitas pajak untuk saling berbagi ilmu dan pengetahuan.  Apabila  dilihat  dari  sisi administrasi perpajakan, semakin baik administrasi perpajakan di suatu negara maka semakin  tinggi  tingkat  kepatuhan  pajaknya. Pemerintah  saat  ini  cukup  fokus  dalam meningkatkan administrasi perpajakan dengan terus  memperbaiki  pelayanan  perpajakan, memangkas birokrasi perpajakan, dan memperluas  cakupan  pelayanan  berbasis teknologi.
Pengawasan  yang  efektif  oleh  DJP diperlukan dalam proses pelaksanaan kewajiban  perpajakan.  Menurut  Lestari  dkk (2019),  proses  pelaksanaan  pengawasan  yang dilakukan  DJP  dalam  rangka  mengawasi potensi  pajak  yang  timbul  atas  penghasilan adsense  tidaklah  efektif.  Namun  DJP  telah mengidentifikasi  status  wajib  pajak  dari  para youtubers  dan  melakukan  perbandingan  data antara perhitungan penghasilan yang dilakukan oleh DJP dengan SPT Tahunan yang disampaikan  oleh  youtubers.  DJP  tidak memiliki data wajib pajak youtuber keseluruhan sehingga pengidentifikasian kepatuhan  wajib  pajak  youtuber  tidak menyeluruh dan skema perhitungan penghasilan  adsense  yang  dilakukan  Google tidak diketahui oleh DJP.

## 3. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  penelitian deskriptif.  Penelitian  deskriptif  merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan  informasi  mengenai  status suatu  gejala  yang  ada,  yaitu  keadaan  gejala menurut  apa  adanya  pada  saat  penelitian dilakukan tanpa bermaksud membuat kesimpulan  yang  berlaku  umum  (Hikmawati, 2017).  Penelitian  ini  bersifat  kualitatif  karena meneliti kondisi objek yang alamiah (kebijakan perpajakan wajib pajak orang pribadi pembuat konten online di negara Amerika Serikat, Korea Selatan,  Filipina,  dan  Indonesia)  dengan peneliti sebagai instrumen kunci.
Teknik  pengumpulan  data  dilakukan melalui studi lapangan melalui kuesioner dan
wawancara  terhadap  wajib  pajak  yang berprofesi  sebagai  youtuber,  selebgram,  dan blogger. Penelitian ini juga menggunakan studi literatur.  Studi  literatur  menurut  Sekaran  dan Bougie  (2016:51)  merupakan  kegiatan  untuk mempelajari  dan  mengidentifikasi  teori  yang berkaitan  dengan  topik  penelitian.  Hasil penelitian  kualitatif  lebih  menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2017).

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Kebijakan  perpajakan  ditetapkan  oleh pemerintah  di  setiap  Negara  sebagai  upaya untuk memberikan kepastian hukum, memberikan  kemudahan,  serta  mendorong efisiensi  dalam  administrasi  perpajakan. Berikut  rekapitulasi  kebijakan  perpajakan mengenai subjek pajak, objek pajak, penyetoran pajak  terutang,  pelaporan  pajak,  dan pemeriksaan pajak (PWC, 2020):
4.1 Analisis  Kebijakan  Perpajakan  Wajib Pajak  Orang  Pribadi  Pembuat  Konten Online  di  Amerika  Serikat,  Korea Selatan, Filipina, dan Indonesia
a. Amerika Serikat
1) Subjek Pajak dan Objek Pajak
Amerika  Serikat  mengenakan  pajak terhadap  warga  negara  dan  resident atas  penghasilan  yang  diperoleh  atau diterima, baik dari dalam maupun luar negeri.  Sementara  non-resident  di Amerika  Serikat  dikenakan  pajak  atas penghasilan yang berasal dari Amerika Serikat. Penentuan residence status dari Wajib Pajak dilakukan melalui tes yang objektif. Wajib Pajak dinyatakan sebagai resident  jika  merupakan  pemegang “Green Card atau telah memenuhi test kehadiran  substansial.  Orang  pribadi pembuat konten online harus mendaftarkan  diri  untuk  memperoleh Taxpayer  Identification  Number  (TIN) untuk  dapat  melaksanakan  kewajiban perpajakannya. TIN dibutuhkan ketika mengisi  SPT  (tax  return)  atau mengklaim  tax  treaty  benefit  maupun exemption.

## 2) Tarif Pajak
Orang  pribadi  pembuat  konten online  merupakan  subjek  dari  self- employment  taxes  (Social  Security  Tax sebesar  12,4%  dari  penghasilan  bersih dengan  maksimum  penghasilan  bersih 137.700 USD dan Medicare Tax sebesar 2.9%  -  3,8%  dari  seluruh  penghasilan bersih). Selain dikenakan self- employment  taxes,  pembuat  konten online juga dikenakan pajak penghasilan individu. Amerika menerapkan  tarif  progresif  terhadap wajib pajak orang pribadi dengan tarif terendah 10% dan tertinggi 37%. 3) Pengurang Penghasilan Individu Pengurang penghasilan yang berkaitan dengan keluarga dan tanggungan di Amerika Serikat terbagi menjadi  2  kelompok,  yaitu  standard deduction  yang  terkait  dengan  status perkawinan  dan  general  tax  credit (child credit).
4) Penyetoran Pajak Terutang Periode  pajak  dimulai  tanggal  1 Januari  s/d 31 Desember. Jatuh tempo penyetoran  pajak  terutang  adalah tanggal 31 Maret tahun berikutnya.
5) Pelaporan Pajak Pelaporan pajak orang pribadi paling lambat tanggal 14, empat bulan setelah berakhirnya  tahun  pajak  dengan melaporkan Form 1040 (Individual Tax Return) yang disertai Schedule C (Profit or Loss from Business) dan Schedule SE
(Self-Employment Taxes). Form tersebut  dapat  diunduh  pada  website IRS.
6) Pemeriksaan Pajak
Internal  Revenue  Service  (IRS) merupakan  otoritas  pajak  di  Amerika Serikat  yang  berwenang  melakukan pemeriksaan  pajak  atas  rekening individu dan informasi keuangan untuk untuk  memastikan  informasi  telah dilaporkan  dengan  benar  dan  untuk memverifikasi keakuratan jumlah pajak
yang  dilaporkan  pada  laporan  pajak individu.  Pelaporan  pajak  diperiksa oleh  IRS  dengan  dipilih  secara  sampel acak atau dengan pencocokkan dokumen pendapatan. Setelah pemeriksaan  dilakukan,  wajib  pajak dapat  menyetujui  hasil  pemeriksaan atau  tidak  menyetujui  dengan  cara melakukan  upaya  hukum  lain  yaitu banding. Apabila wajib pajak tidak puas dengan hasil keputusan banding, maka dapat  membawa  kasus  tersebut  ke pengadilan.
b. Korea Selatan
1) Subjek Pajak dan Objek Pajak
Pembayar  pajak  di  Korea  meliputi warga  negara,  resident,  dan  non- resident.  Resident  (orang  pribadi  yang berdomisili  di Korea atau telah tinggal 183 hari atau lebih dalam 1 tahun pajak) dan  warga  negara  merupakan  subjek pajak penghasilan dari seluruh penghasilan  yang  diperoleh  di  dalam negeri  maupun  luar  negeri.  Non- resident  merupakan  subjek  pajak  dari penghasilan  yang  berasal  dari  Korea saja.  Pembuat  konten  online  di  Korea merupakan  subjek  dari  global  income yang  berasal  dari  business  income  di bidang  seni  dan  hiburan.  Wajib  pajak orang  pribadi  harus  memiliki  dua  tipe Tax  Identification  Number  (TIN)  yang digunakan  untuk  mengisi  SPT,  yaitu: Resident  Registration  Number  (RRN) dan  Business  Registration  Number (BRN).
2) Tarif Pajak Penghasilan  kena  pajak  untuk business income diperoleh dari
keseluruhan  penghasilan  pada  setiap periode  pajak  yang  tersisa  setelah mengurangi  laba  kotor  dengan  biaya- biaya yang diperbolehkan dan kerugian yang dibawa maksimum dari 10 tahun sebelumnya. Jumlah pajak penghasilan dihitung  dengan  menerapkan  tarif progresif, dengan tarif terendah 6% dan tertinggi 42%.

## 3) Pengurang Penghasilan Individu
Resident  di  Korea  Selatan  dengan global  income  setiap  tahun  dapat mengurangkan penghasilannya sebesar 1.500.000  KRW  dikali  dengan  jumlah individu  dalam  keluarga  wajib  pajak, yaitu  untuk:  1)  wajib  pajak  yang merupakan  resident;  2)  pasangan dengan penghasilan tahunan tidak lebih dari  1.000.000  KRW  (dalam  kasus pasangan  memiliki  penghasilan  dari upah  atau  gaji  saja  dan  pasangan dengan  total  upah  atau  gaji  tidak mencapai 5.000.000 KRW); 3) tanggungan dengan penghasilan tahunan tidak lebih dari 1.000.000 KRW yang  tinggal  bersama  dengan  wajib pajak  (dalam  kasus  tanggungan memiliki penghasilan dari upah dan gaji saja dan tanggungan dengan total upah atau  gaji  tidak  mencapai  5.000.000 KRW.
4) Penyetoran Pajak Terutang
Penyetoran  pajak  terutang  orang pribadi  pembuat  konten  online  harus dilakukan  sebelum  tanggal  31  Mei tahun berikutnya.
5) Pelaporan Pajak Tahun  pajak  dimulai  tanggal  1 Januari  s/d  31  Desember.  Wajib  pajak orang  pribadi  harus  mengisi  laporan pajak  tanggal  1  Mei  s/d  31  Mei  tahun berikutnya.
6) Pemeriksaan Pajak Otoritas  pajak  di  Korea  adalah National Tax Service (NTS). Pemeriksaan  dilakukan  berdasarkan random  sampling.  Sebagai  bagian  dari komitmen pemerintah untuk mengidentifikasi  dan  memajaki  semua lini bisnis, pengawasan ketat ditempatkan pada penghindaran pajak luar negeri, aset yang tersembunyi dari individu atau bisnis dengan laba tinggi.
c. Filipina
1) Subjek Pajak dan Objek Pajak Filipina  mengenakan  pajak  kepada resident  dan  warga  negaranya  atas
pendapatan  yang  berasal  dari  dalam dan luar negeri. Sementara badan asing atau WNA yang memperoleh penghasilan  dari  Filipina  dan  non resident  yang  berada  di  Filipina dikenakan  pajak  hanya  terhadap penghasilan yang berasal dari Filipina. Berdasarkan  Revenue  Memorandum Circular (RMC) No. 60 -2020 yang terbit 1  Juni  2020,  orang  pribadi  yang melakukan  usaha  dan  memperoleh penghasilan  dalam  berbagai  cara  atau bentuk,  terutama  terkait  transaksi digital  yang  melalui  platform  digital diwajibkan untuk mendaftarkan usahanya  sesuai  ketentuan  Section  236 Tax  Code  yang  telah  diubah  dan menyatakan  bahwa  mereka  patuh terhadap pajak. Pembuat konten online diwajibkan memiliki Tax Identification Number (TIN) kemudian mendaftarkan usahanya.
2) Tarif Pajak
Non resident dikenakan tarif flat 25% atas  penghasilan  yang  bukan  berasal dari  perdagangan  atau  bisnis  di Filipina.  Tarif  tersebut  dapat  lebih rendah,  tergantung  tax  treaty  antara Filipina dengan negara asal. Wajib Pajak orang  pribadi  pembuat  konten  online, baik warga negara maupun resident di Filipina  dengan  penghasilan  kotor sampai  dengan  3.000.000  PHP,  dapat memilih  menggunakan  tarif  berlapis dengan tarif terendah 20% dan tertinggi 35%  atau  tarif  8%  dari  penjualan  atau penghasilan  kotor  yang  lebih  dari 250.000  PHP.  Wajib  pajak  dengan penghasilan kotor di atas 3.000.000 PHP wajib menggunakan tarif berlapis.
3) Pengurang Penghasilan Individu
Filipina  tidak  mengatur  mengenai pengurang penghasilan individu terkait dengan status keluarga dan
tanggungan. Batasan penghasilan tidak kena  pajak  di  Filipina  adalah  sebesar 250.000  PHP.  Bagi  orang  pribadi pembuat  konten  online,  batasan  ini
digunakan untuk mengurangi penghasilan  bruto  sebelum  dikali  tarif 8%. Sementara untuk penggunaan tarif berlapis,  batasan  250.000  PHP  ini dikalikan dengan tarif 0% yang dengan kata lain dianggap sebagai pengecualian  atau  batasan  tidak  kena pajak.
4) Penyetoran Pajak Terutang
Tahun pajak Filipina dimulai tanggal 1 Januari s/d 31 Desember. Kekurangan pembayaran  pajak  harus  disetorkan sebelum  tanggal  15  April  tahun berikutnya (sebelum pelaporan pajak).
5) Pelaporan Pajak Batas  waktu  pelaporan  SPT  adalah tanggal 15 April tahun berikutnya. 6) Pemeriksaan Pajak Wajib pajak dapat diperiksa berdasarkan  hasil  kriteria  seleksi  yang ditentukan  oleh  Pejabat  BIR  (Pejabat daerah  pendapatan,  Kepala  Bagian penaksiran  wajib  pajak  besar,  kepala bagian operasi wajib pajak cukai, kepala bagian  kasus  kebijakan  dan  divisi penipuan  pajak)  yang  bertanggung jawab melakukan pemeriksaan/penyidikan wajib menyiapkan  daftar  semua  wajib  pajak yang  termasuk  dalam  kriteria  seleksi yang ditentukan oleh Revenue Memorandum  Order  yang  diterbitkan oleh  CIR  untuk  menetapkan  pedoman audit pada tahun tertentu.
d. Indonesia
1) Subjek Pajak dan Objek Pajak Subjek  pajak  orang  pribadi  di Indonesia  dibedakan  menjadi  subjek pajak  dalam  negeri  dan  subjek  pajak luar  negeri.  Subjek  pajak  dalam  negeri adalah  orang  pribadi  yang  bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam  satu  tahun  pajak  berada  di Indonesia  dan  mempunyai  niat  untuk bertempat tinggal di Indonesia.
Penghasilan  orang  pribadi  pembuat
konten  online  di  Indonesia  dianggap sebagai  penghasilan  yang  terkait pekerjaan bebas yang merupakan objek pajak non final, artinya apabila pembuat konten  online  tersebut  memiliki penghasilan lain, maka penghasilannya akan  digabungkan  dan  dihitung pajaknya
2) Tarif Pajak
Orang  pribadi  pembuat  konten online  di  Indonesia  dianggap  sebagai pekerjaan  bebas  yaitu  sebagai  pekerja seni  dengan  Klasifikasi  Lapangan Usaha  (KLU)  90002.  Apabila  orang pribadi pembuat konten online memiliki  penghasilan  bruto  di  bawah threshold Rp. 4.800.000.000, maka orang pribadi  pembuat  konten  online  dapat menggunakan  Norma  Penghitungan Penghasilan  Neto  sebesar  50%  sesuai PER Nomor 17/PJ/2015 tentang Norma Penghitungan
Penghasilan Neto. Penghasilan  neto  diperoleh  dengan mengalikan  persentasi  NPPN  sebesar 50% dengan penghasilan bruto. Apabila melebihi  threshold  Rp.  4.800.000.000, maka wajib menggunakan tarif berlapis dengan tarif terendah 5% dan tertinggi 30%.
3) Pengurang Penghasilan Individu
Pengurang  penghasilan  individu yang  terkait  dengan  keluarga  dan tanggungan  di  Indonesia  dikenal dengan  sebutan  Penghasilan  Tidak Kena  Pajak  (PTKP),  sesuai  PMK no.101/PMK.010/2016  yang  berlaku sejak 2016.
4) Penyetoran Pajak Terutang
Penyetoran  pajak  tahunan  wajib pajak  orang  pribadi  maksimal  pada akhir  bulan  ke  3  setelah  berakhirnya tahun  pajak,  sebelum  pelaporan  SPT dilakukan.
5) Pelaporan Pajak Pelaporan pajak orang pribadi harus dilakukan  maksimal  pada  akhir  bulan ke  3  setelah  berakhirnya  tahun  pajak, yaitu 31 Maret tahun berikutnya.

## 6) Pemeriksaan Pajak
Pemeriksaan  pajak  dilakukan  oleh tim  pemeriksa  pajak  dari  DJP. Pemeriksa  pajak  berwenang  untuk melakukan  pemeriksaan  dalam  rangka menguji pemenuhan kewajiban perpajakan  atau  tujuan  lain.  Jenis pemeriksaan  yang  ada  di  Indonesia adalah: pemeriksaan rutin, pemeriksaan khusus,  pemeriksaan  kriteria  seleksi, pemeriksaan  wp  lokasi,  pemeriksaan tahun  berjalan,  pemeriksaan  bukti permulaan,  pemeriksaan  terintegrasi, pemeriksaan  untuk  tujuan  penagihan pajak,  dan  pemeriksaan  dalam  rangka keberatan.
Pemeriksaan
dapat dilakukan single tax audit atau all taxes. 4.2 Analisis Potensi Penerimaan Pajak Wajib Pajak  Orang  Pribadi  Pembuat  Konten Online Pandemi covid 19 di Indonesia mengakibatkan  sebagian  besar  masyarakat memiliki  keterbatasan  untuk  tatap  muka maupun  rekreasi,  sehingga  masyarakat  lebih aktif di dunia maya untuk mencari hiburan. Hal ini  menjadi  salah  satu  penyebab  semakin banyak  masyarakat  yang  berprofesi  sebagai youtuber, selebgram ataupun blogger.
Penghasilan  yang  diterima  oleh  pembuat konten  online  bervariasi  tergantung  dari berbagai faktor, seperti: tokoh terkenal, konten menarik dan unik, serta konsisten menggeluti profesinya,  dan  jenis  profesinya.  Berikut  jenis penghasilan  yang  diperoleh  pembuat  konten online:  selebgram  memperoleh  penghasilan yang bersumber dari fee sehubungan kegiatan endorsement  yang  dilakukan  produk  pihak lain.  Sebagian  besar  fee  ini  didasarkan  pada jumlah  posting  di  Instagram  baik  berbentuk video  maupun  foto.  Hingga  saat  ini  DJP  di Indonesia  belum  memiliki  database  jumlah wajib pajak yang berprofesi sebagai selebgram, sehingga  pengawasan  dilakukan  melalui SONETA  (Social  Network  Analytics),  namun masih  dilakukan  di  masing-masing  KPP  atau unit  secara  manual  belum  tersistem  atau terintegrasi, dan juga melalui sosial media baik website,  youtube,  maupun  instagram.  Data estimasi penghasilan yang diperoleh berdasarkan  hasil  pengawasan  tersebut dibandingkan  dengan  SPT  yang  telah dilaporkan  oleh  selebgram.  Sebagai  ilustrasi, berikut  10  selebgram  dengan  penghasilan terbesar di Indonesia:
Tabel 1. Perkiraan Penghasilan Selebgram Per Tahun (dalam jutaan rupiah)
No Nama Selebgram Perkiraan Penghasilan bruto per tahun Perkiraan Penghasilan Neto per tahun PTKP PKP Pajak Terutang (a) (b) (c) = (b) x 50% (d) ( e) = (c) – (d) (f) 1 Ria ricis 600 300 54 246 31 2 Rachel Venya 312 156 54 102 10,3. 3 Awkarin 240 120 54 66 4,9 4 Anya Geraldine 90 45 54 - - 5 Clairine Christabel 180 90 54 36 1,8 Sumber: Data diolah
Berdasarkan  data  di  atas,  penghasilan selebgram  bervariasi,  semakin  terkenal  maka semakin  banyak  jumlah  followernya  dan semakin besar peluang selebgram mempengaruhi follower untuk membeli suatu produk. Perkiraan penghasilan bruto per tahun (b) diperoleh dari perkiraan fee setiap posting
dikalikan  120  posting  dalam  satu  tahun (Accurate,  2020).  Perkiraan  penghasilan  neto per tahun (c) diperoleh dari penghasilan bruto dikalikan tarif KLU 90002 sebagai pekerja seni yaitu  50%.  Penghasilan  Kena  Pajak  (PTKP) pada  kolom  (d)  diperoleh  dari  status  wajib pajak wanita TK/0 yaitu Rp. 54.000.000 setiap
tahun.  Pajak  terutang  (f)  diperoleh  dari  tarif pajak  penghasilan  orang  pribadi  berdasarkan Pasal  17  UU  PPh  dikalikan  dengan  PKP (Penghasilan Kena Pajak).
Berbeda dengan selebgram, dasar perhitungan  penghasilan  youtuber  memiliki beberapa  versi,  ada  yang  menghitung berdasarkan google ads dengan model revenue per click, menggunakan estimasi $0.3-$0.8 USD pendapatan  per  1.000  views,  dan  ada  yang mengacu  pada  hasil  perhitungan  pendapatan yang  dilakukan  oleh  Socialblade.  Socialblade memberikan  data  250  youtuber  dengan
penghasilan  terbesar  di  Indonesia,  jumlah subscriber, jumlah viewer, estimasi pendapatan  setiap  bulan  dan  setiap  tahun. Perhitungan pendapatan didasarkan pada nilai CPM $0.25 - $ 4 USD dikali jumlah penayangan setiap hari, dengan asumsi setiap penayangan di  channel  youtuber  dimonetisasi.  Sebagai ilustrasi  berikut  perkiraan  penghasilan youtuber  pada  tahun  2020  yang  telah diurutkan berdasarkan subscriber terbanyak.
Tabel 2. Perkiraan Penghasilan Youtuber Tahun 2020 (dalam jutaan rupiah) No Nama Youtuber Perkiraan Penghasilan Bruto per tahun Perkiraan Penghasilan Neto per tahun PTKP PKP Pajak Terutang (a) (b) (c) = (b) x 50% (d) ( e) = (c) – (d) (f) 1 Atta Halilintar 3.393,1 1.696,5 54 1.642,5 453,9 2 Ricis official 3.777,4 1.888,7 54 1.834,7 511,6 3 Miauw Aug 5.362,2 - 54 - - 4 Deddy Corbuzier 5.938,6 - 58,5 - - 5 Panji Petualang 2.474,1 1.237,0 67,5 1.169,5 3.161,1 Sumber: Data diolah
Perkiraan penghasilan bruto youtuber (b) merupakan  perkiraan  penghasilan  per  tahun berdasarkan  nilai  penghasilan  minimal menurut Socialblade yang telah dikonversi ke rupiah,  dengan  Kurs  Menteri  Keuangan tanggal  7  Oktober  2020  sebesar  Rp.14.895/1 USD. Perkiraan penghasilan neto per tahun (c) diperoleh dari penghasilan bruto dikali dengan tarif  KLU  90002  sebagai  pekerja  seni  sebesar 50%. Tarif NPPN dapat digunakan oleh orang pribadi dengan penghasilan bruto dalam satu tahun  sampai  dengan  Rp.4.800.000.000. Apabila  wajib  pajak  telah  memperoleh penghasilan  bruto  di  atas  Rp.4.800.000.000, maka  diwajibkan  untuk  menyelenggarakan pembukuan.  Sesuai  dengan  Pasal  28  Undang Undang  Ketentuan  Umum  Perpajakan, pembukuan  terdiri  dari  neraca,  laporan  laba rugi,  laporan  penjualan  dan  laporan pembelian.  Oleh  karena  itu  Youtuber  Miauw Aug  dan  Deddy  Corbuzier  tidak  dapat menggunakan  tarif  NPPN.  Hal  ini  akan berpengaruh  pada  saat  PKP  yang  harus menghitung  beban yang  dikeluarkan  masing-
masing youtuber untuk memperoleh penghasilan.
PTKP (d) diperoleh dari status wajib pajak masing-masing  youtuber.  PTKP  wajib  pajak Rp.54.000.000,  tambahan  untuk  wajib  pajak kawin  Rp.4.500.000,  dan  Rp.4.500.000/orang untuk tanggungan maksimal 3 orang. PKP (f) diperoleh  dari  perkiraan  penghasilan  neto dikurangi dengan PTKP. Youtuber Miauw Aug dan Deddy Corbuzier yang harus menyelenggarakan pembukuan, dengan mekanisme perhitungan sebagai berikut:
Penghasilan bruto – biaya operasional = laba operasional
Laba operasional – PTKP = PKP
Pajak terutang (f) diperoleh dari tarif pajak penghasilan  berdasarkan  pasal  17  UU  PPh dikalikan  dengan  PKP.  Hingga  saat  ini  DJP belum  memiliki  data  mengenai  jumlah youtuber di Indonesia. Pengawasan dilakukan melalui SONETA, namun masih dilakukan di
masing-masing  KPP  secara  manual  belum tersistem atau terintegrasi, dan masih mengacu pada  Socialblade  dan  pengawasan  di  social media.  Sistem  perpajakan  orang  pribadi menganut  self  assessement  system,  youtuber diberikan  kepercayaan  untuk  menghitung, menyetorkan  dan  melaporkan  pajaknya sendiri.  Beberapa  youtuber  memperoleh penghasilan tidak hanya dari google ads, tetapi juga  dari  fee  brand  ambassador  di  channel youtubenya,  fee  di  akun  instagram,  fee  iklan dari stasiun televisi, fee sebagai narasumber di
televisi  dan  lain-lain.  Konten  para  youtuber yang  disajikan  pada  socialblade  (2020) beraneka  ragam.  Sebagian  besar  youtuber memiliki konten entertainment yang menunjukkan preferensi masyarakat Indonesia saat menyaksikan video di youtube.
Blogger  juga  diklasifikasikan  sebagai pembuat  konten  online.  Penghasilan  blogger diperoleh  dari  fee  iklan  yang  dipajang  pada website  milik  blogger.  Berikut  dua  blogger berdasarkan penghasilan tertinggi:
Tabel 3. Perkiraan Penghasilan Blogger Tahun 2020 (dalam jutaan rupiah) No Nama Blog Perkiraan Penghasilan Bruto per tahun Perkiraan Penghasilan Neto per tahun PTKP PKP Pajak Terutang 1 Igniel.com 36 18 54 - - 2 Bosstutorial.com 39,5 19,8 54 - - Sumber: Data diolah Perkiraan  penghasilan  neto  pada  Tabel  3 diperoleh dari Kompasiana (2020),
menunjukkan  bahwa  tidak  terdapat  pajak terutang  atas  penghasilan  dua  blogger tersebut,  karena  penghasilan  neto  per  tahun berada  di  bawah PTKP.  Walaupun  demikian, terdapat blogger yang tidak hanya memperoleh penghasilan dari iklan, tetapi juga berprofesi  sebagai  karyawan.  Hal  ini  akan menambah penghasilan neto.

## 4.3 Evaluasi
Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi
Pembuat Konten Online.
Apabila wajib pajak memiliki penghasilan bruto  dalam  setahun  tidak  melampaui Rp.4.800.000.000,  maka  untuk  menghitung pajak  terutang  pembuat  konten  online  dapat menghitung  penghasilan  neto  berdasarkan tarif NPPN dan  memiliki kewajiban pencatatan.  Sedangkan  apabila  penghasilan bruto telah melampaui Rp.4.800.000.000 maka diwajibkan untuk menyelenggarakan pembukuan.  Pembukuan  yang  diwajibkan terdiri  dari  neraca, laporan laba rugi, laporan pembelian,  dan  laporan  penjualan.  Dalam upaya  mengevaluasi  pelaksanaan  kewajiban perpajakan wajib pajak orang pribadi pembuat
konten  online,  peneliti  telah  menyebarkan kuesioner  kepada  youtuber,  selebgram,  dan blogger yang berada di Kota Bandung. Berikut sebaran profesi pembuat konten online :
Sumber: Data diolah Grafik 1. Sebaran Profesi Pembuat Konten Online
Berdasarkan  grafik  1  dapat  diketahui bahwa  responden  sebagian  besar  berprofesi sebagai blogger. Berikut pelaksanaan kewajiban perpajakan profesi selebgram. 25% 37% 38% Sebaran Profesi Pembuat Konten Online
Youtuber Selebgram Blogger
Sumber: Data diolah Grafik 2. Pelaksanaan Kewajiban Pajak Profesi Selebgram
Berdasarkan  gambar  di  atas  yang  diolah dari  hasil  kuesioner,  dapat  dikeatahui responden yang berprofesi sebagai  selebgram 67%  masih  belum  melaksanakan  kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan,  diantaranya  belum  memiliki NPWP, belum menghitung pajak penghasilan terutang,  belum  menyetorkan  dan  belum melaporkan SPT. Namun sebagian responden telah  memiliki  NPWP  dan  penghasilannya telah dipotong pajak oleh pemberi penghasilan,  tetapi  belum  melaksanakan pelaporan SPT Tahunan. Responden sejumlah 33% sudah melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan,  diantaranya:  telah  memiliki NPWP, telah dipotong pajak penghasilan oleh pemberi  penghasilan,  dan  telah  melaporkan SPT Tahunan.
Berikut
pelaksanaan kewajiban perpajakan profesi youtuber:
Sumber: Data diolah Grafik 3. Pelaksanaan Kewajiban Pajak Profesi Youtuber
Berdasarkan  grafik  3  memperlihatkan
bahwa  50%  youtuber  telah  melaksanakan kewajiban perpajakannya walaupun penghasilan  yang  diterima  belum  dipotong oleh Google namun, responden telah memiliki
NPWP, menghitung pajak terutang,
menyetorkan  dan  telah  melaporkan  SPT Tahunan  sesuai  peraturan  perpajakan  yang berlaku. Berikut pelaksanaan kewajiban perpajakan profesi blogger:
Sumber: Data diolah
Grafik 4. Pelaksanaan Kewajiban Pajak Profesi Blogger
Grafik  4  memperlihatkan  bahwa  80% responden  yang  berprofesi  sebagai  blogger belum melaksanakan kewajiban perpajakannya, walaupun sebagian besar telah dipotong
penghasilan oleh pemberi penghasilan,  namun  belum  dilaporkan  oleh wajib  pajak  pada  SPT  Tahunan.  Sedangkan 20%  responden  yang  berprofesi  sebagai blogger  telah  melaksanakan  kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

## 5. SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian, setiap negara yang diteliti mengenakan pajak terhadap orang pribadi,  baik  yang  merupakan  warga  negara, resident, maupun non resident (WNA). Setiap orang pribadi pembuat konten online diminta mendaftarkan  diri  agar  memperoleh  Tax Identification  Number  (TIN),  seperti  halnya NPWP di Indonesia. Objek pajak penghasilan pembuat  konten  online  adalah  seluruh penghasilan yang diterima dan/atau diperoleh,  seperti  advertising  dan  audience
50% 50% Pelaksanaan Kewajiban Pajak Profesi Youtuber Sudah melaksanakan kewajiban perpajakan Belum melaksanakan kewajiban perpajakan
20% 80% Pelaksanaan Kewajiban Pajak Profesi Blogger Sudah melaksanakan kewajiban perpajakan Belum melaksanakan kewajiban perpajakan 33% 67% Pelaksanaan Kewajiban Pajak
Profesi Selebgram Sudah melaksanakan kewajiban perpajakan Belum melaksanakan kewajiban perpajakan
engagement  dari  Youtube,  endorsement, penghasilan  dari  iklan,  paid  promote, kolaborasi,  maupun  hadiah.  Semua  negara yang diteliti menggunakan tarif berlapis untuk menghitung  pajak  penghasilan  orang  pribadi pembuat  konten  online,  di  Filipina  dan Indonesia  juga  memberikan  pilihan  untuk menggunakan  mekanisme  yang  berbeda  bagi wajib pajak orang pribadi dengan penghasilan kotor  di  bawah  threshold  VAT  atau  PPN. Perbedaan di negara yang diteliti terletak pada adanya  kewajiban  untuk  mendaftarkan usahanya  sebagai  pembuat  konten  online.  Di Indonesia  perhitungan pajak pembuat konten online  dapat  menggunakan  metode  NPPN atau pembukuan tergantung dari penghasilan bruto yang diterima dalam satu tahun.
Otoritas  pajak  memiliki  kewenangan untuk  melakukan  pemeriksaan  pajak  untuk menguji kepatuhan wajib pajak, namun apabila wajib  pajak  tidak  setuju  dengan  hasil pemeriksaan maka dapat mengajukan keberatan,  banding,  peninjauan  kembali  dan gugatan.  Penghasilan  orang  pribadi  pembuat konten online memberikan potensi yang besar dalam  penerimaan  negara,  namun  tingkat kepatuhannya masih rendah, apabila dibandingkan dengan Negara Amerika Serikat, Filipina, dan Korea Selatan. Beberapa hal yang dapat dilakukan oleh DJP dalam upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak pembuat konten  online  adalah  segera  melaksanakan pengembangan  system click,  call,  counter , perluasan  prepopulated  SPT  PPh,  automasi penelitian  restitusi  wajib  pajak  seperti  yang tertuang dalam renstra DJP, serta pengembangan  layanan  edukasi  pajak  tidak hanya  diperuntukkan  bagi  wajib  pajak pembuat  konten  online  tetapi  juga  platform model bisnis sebagai pemotong pajak pembuat konten  online,  dan  mewajibkan  pembuat konten online untuk mendaftarkan usahanya.
Keterbatasan pada penelitian ini  terdapat pada  penggunaan  sampel  yang  diambil dengan metode purposive sampling. Penggunaan metode ini menyebabkan sampel tidak  dapat  mencakup  sebagian  besar populasi.  Diharapkan  peneliti  selanjutnya
dapat  menyebarkan  kuesioner  tidak  hanya kepada  wajib  pajak  yang  berprofesi  sebagai pembuat  konten  online  yang  berdomisili  di kota  Bandung,  tetapi  juga  di  kota-kota  besar lainnya, seperti: Jakarta, Surabaya, Medan dan sebagainya.

## REFERENSI
Accurate.  (2020).  Tajir  Melipir!  10  Selebgram
Terkaya di Indonesia Dengan penghasilan Ratusan Juta Per Bulan. https://accurate.partners/news/tajir- melipir-10-selebgram-terkaya-di- indonesia-dengan-penghasilan-ratusan- juta-per-bulan/.  Diakses  (pada  tanggal  8 Oktober 2020).
Carolina,  A.,  &  Inayati,  I.  (2021).  Analisis
Strategi Pemerintah dalam Upaya Meningkatkan  Kepatuhan  Wajib  Pajak
Youtuber  Di  Indonesia. Syntax  Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia, 6(2), 533-549.
CNBC  Indonesia.  (2017).  Miris!  Ternyata  Tax Ratio Indonesia Terendah di Asia Pasifik. https://www.cnbcindonesia.com/news/ 20190726094730-4-87743/miris-ternyata- tax-ratio-indonesia-terendah-di-asia- pasifik.  Diakses  (pada  tanggal  12 Desember 2020)
Handayani,  Septi.,  Faturokhman,  Agus., Pratiwi,  Umi.  (2012).  Faktor-Faktor  Yang Mempengaruhi  Kemauan  Membayar Pajak  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Yang Melakukan  Pekerjaan  Bebas.  Simposium Nasional Akuntansi XIV.
Hikmawati, Fenti. (2017). Metodologi
Penelitian.  Depok:  PT.  Raja  Grafindo Persada.
Sekaran,  U.,  &  Bougie,  R.  (2016).  Research Methods  for  Business  a  Skill  Building Approach  Seventh  Edition.  Chichester: John Wiley & Sons Ltd.
Socialblade.  (2020).  Top  250  Youtubers  in
Indonesia Sorted By Subscribers.
https://socialblade.com/youtube/top/co untry/id/mostsubscribed.  Diakses  (pada tanggal 8 Oktober 2020).
Sugiyono.  (2017).  Metode  Penelitian  Bisnis:
Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D. Bandung: Alfabeta. Kompas.  (2017).  Menguak  layar  Bisnis
Selebgram. https://vik.kompas.com/selebgram/. Diakes (pada tanggal 12 Desember 2020).
Kompas.  (2017).  Pengguna  Internet  Indonesia Nomor Enam Dunia. http://tekno.kompas.com/read/2014/11 /24/07430087/Pengguna.Internet.Indone sia.Nomor.Enam.Dunia.  Diakses  (pada tanggal 12 Desember 2020).
Kompasiana. (2019). 10 Blog Indonesia Dengan
Penghasilan Tertinggi. https://www.kompasiana.com/putrifat mala9949/5c9d71e03ba7f754f13c70e3/10- blog-indonesia-dengan-penghasilan- tertinggi#.  Diakses  (pada  tanggal  8 Oktober 2020).
Lestari,  Ainul.,  Nurmantu.,  Vikaliana.  (2019).
Analisis Pelaksanaan Pengawasan Pengenaan  Pajak  Penghasilan  Youtubers Pada  Direktorat  Jenderal  pajak  Tahun 2018.  Jurnal  Reformasi  Administrasi: Jurnal Ilmiah untuk Mewujudkan Masyarakat Madani 6(2): 155-162. Lowry, S. (2019). Digital Services Taxes (DSTs): Policy and Economic Analysis. Congressional  Research  Service Report, 45532. Mileros,  Martin., lakemond, N., and Forchheimer (2019). Towards a Taxonomy of  E-commerce:  Characterizing  Content Creator-Based Business Models. Technology Innovation Management Review, 9(10), 62-77. Peraturan  Direktorat  Jenderal  Pajak  PER 17/PJ/2015 Tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto. PWC. (2020). Tax Summaries. https://taxsummaries.pwc.com/united- states/individual/significant- developments.  Diakses  (pada  tanggal  17
April 2020).
PWC. (2020). Tax Summaries. https://taxsummaries.pwc.com/republic- of-korea/individual/significant- developments.  Diakses  (pada  tanggal  16
April 2020).
PWC. (2020). Tax Summaries. https://taxsummaries.pwc.com/philippi nes/individual/significant-developments. Diakses (pada tanggal 16 April 2020).
Sung,  M.  H.,  &  Umar,  W.  (2020).  A  New Industry and Tax Base on Taxing Esports in  Indonesia. Jurnal  Media  Hukum, 27(2), 147-165.
Tahar,  Afrizal.,  Kartika  Arnain.,  Rachman.
(2014).  Pengaruh  Faktor  Internal  dan Eksternal  Terhadap  kepatuhan  Wajib Pajak.  Journal  of  Accounting  and Investment 15(1):56-67.
Tahar, A., Rizkia, L. M., & Hariyanto, E. (2020). Taxing Celebrity Social Media Endorsements  Income:  A  Preliminary Study of Instagram Celebrities. Journal of
Accounting and Investment, 1(3), 602-621.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun  1983  Tentang  Ketentuan  Umum dan  Tata  Cara  Perpajakan  Sebagaimana Telah  Diubah  Terakhir  Dengan  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  16 Tahun  2009.  (Susunan  Dalam  Satu Naskah).