Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan dan Administrasi Publik
P-ISSN 2614-8692 | E-ISSN 2715-9124 | https://doi.org/10.36859/jap.v7i1.1814 VOLUME 7 NO 1 | https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-academia-praja

## KAPASITAS PEMERINTAH DESA DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA DI DESA CIMANGGU KECAMATAN NGAMPRAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
Agustina Setiawan 1
Widuri Wulandari 2
Siti Munawaroh 3
Universitas Jenderal Achmad Yani 1,2,3
Jalan Terusan Jenderal Sudirman, Cimahi, Jawa Barat, Kota Cimahi, Jawa Barat 1,2,3
Alamat email Koresponden: widuri.wulandari@lecture.unjani.ac.id

## ABSTRACT
This study aims to determine and analyse the capacity of village government in the development of  tourism  villages  in  Cimanggu  Village,  Ngamprah  Sub-district,  West  Bandung  Regency. Cimanggu Village has tourism potential, one of which is hot springs. However, this tourism potential has not been developed optimally. The village government has not been able to develop its  own  tourism  village.  Not  many  people  know  the  attractions  in  Cimanggu  Village.  Data collection in this study was carried out by means of interviews, documentation and observation. The research was conducted for approximately 5 months. The results of this study indicate that the capacity of Cimanggu Village Government in the development of tourist villages has not run optimally. This can be seen from the joint commitment between the Village Government and the community through the formation of Pokdarwis; Leadership of the Cimanggu Village Head  is  good;  Regulatory  Reform  in  the  Cimanggu  Village  Government  relating  to  tourist villages does not yet exist; Institutional Reform is the formation of Pokdarwis; The strength of the Cimanggu Village community involvement in the development of tourist attractions while for  weaknesses  there  needs  to  be  joint  seriousness  between  Pokdarwis,  Cimanggu  Village Government  and  West  Bandung  Regency  Government  to  develop  the  tourism  potential  in Cimanggu Village, especially in terms of promotion and funding.
Keywords: Capacity, Government, Tourism Village

## PENDAHULUAN
Pada tahun 2014, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014  tentang  Desa.  Melalui  peraturan  ini  desa  diberikan  kesempatan  besar  untuk mengurus  tata  pemerintahannya  sendiri  serta  pelaksanaan  pembangunan  untuk meningkatkan  kesejahteraan  dan  kualitas  hidup  masyarakat  desa.  Aturan  ini  juga mengharapkan  agar  desa  menjadi  mandiri  dalam  mengelola  pemerintahan  dan mengelola potensi yang dimiliki masing-masing desa yang ada di Indonesia. Salah
Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan dan Administrasi Publik
Volume 7 No 1 Februari 2024
satu kebebasan yang diberikan ke desa adalah mengurus keuangan desa. Pemerintah berupaya untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang terjadi di Desa.
Pemerintah  Desa  harus  dapat  menggali  potensi  ekonomi,  salah  satunya bidang  Pariwisata.  Desa  sangat  kental  sekali  berkaitan  dengan  budaya  lokal  yang secara  turun  temurun  diturunkan  oleh  nenek  moyang.  Nilainilai  budaya  yang berkembang di masyarakat perdesaan tentunya berkaitan erat dengan tatanan atau struktur  dari  nilai-nilai  sosial  kemasyarakatan  yang  tidak  bertentangan  dengan norma  yang  ada.  Namun  di  era  modern  saat  ini  ternyata  menimbulkan  degradasi nilai yang berkembang di masyarakat perdesaan (Wardani and Riyadi, 2020).
Kabupaten Bandung Barat memiliki kekayaan sumber daya alam melimpah untuk dikembangkan jadi daya tarik wisata baru. Namun menurut Dinas Pariwisata dan  Kebudayaan  (Disparbud),  Kabupaten  Bandung  Barat  (KBB)  mencatat  ada  16 desa  wisata  yang  masih  perlu  dikembangkan  supaya  bisa  bersaing  dengan  objek wisata lain. Salah sataunya ada Desa Cimanggu. Desa Cimanggu merupakan desa yang terdapat di Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat. Desa Cimaggu salah satu desa yang memiliki potensi dalam parwisata namun belum dikembangkan secara maksimal. Potensi wisata dari Desa Cimanggu yaitu sumber air panas (Nizar, 2021).
Menurut  Sekretaris  Desa  Cimaggu,  Ayi  Sutarya  dalam  (Haryanto,  2021) mengatakan bahwa keberadaan  mata air panas di Desa Cimanggu telah ada sejak dulu. Akan tetapi memang belum dioptimalkan menjadi destinasi pariwisata. Baru tahun ini, salah satu dari tiga titik mata air panas itu akan dikembangkan menjadi pemandian air panas yang dikelola karang taruna. sebetulnya lahan tersebut mulai digarap sejak delapan tahun lalu untuk dijadikan tempat wisata pemandian air panas, namun  ketika  itu  tidak  dilanjutkan  lantaran  tidak  memiliki  dana.  Hal  serupa  juga dikatakan oleh Kepala Desa Cimanggu, Bapak Asep dalam (Gimnastiar, 2020) yaitu salah  satu  potensi  Desa  Cimanggu  yaitu  Curug  Cimanggu,  yang  belum  banyak masyarakat yang mengunjungi. Masih kurangnya pengunjung di wisata Cimanggu, padahal  memiliki  potensi  merupakan  permasalahan  yang  harus  diselesaikan  oleh Pemerintah  Desa  Cimanggu  demi  meningkatkan  kekayan  alam  dan  menambah perekonomian masyarakat Desa Cimanggu.
Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan dan Administrasi Publik
Volume 7 No 1 Februari 2024
Berdasarkan permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian  dengan  judul  “Kapasitas  Pemerintah  Desa  dalam  Pengembangan  Desa Wisata di Desa Cimanggu Kecamatan Negamprah Kabupaten Bandung Barat.”

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif yaitu  penelitian  yang  bertujuan  untuk  memahamai  fenomena  tentang  apa  yang terjadi  oleh  subjek  penelitian  seperti  perilaku,  persepsi,  tindakan,  motivasi  dan sebagainya. Dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata atau tulisan dan bahasa, dalam konteks alamiah. Dengan menggunakan penelitian deksriptif kualitatif, maka akan  memahami  fenomena  yang  ada  secara  rinci,  mendalam,  dan  lengkap  sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Pada penelitian ini memahami dan menganalisis fenomena  terkait  dengan  kapasitas  pemerintah  desa  dalam  pengembangan  desa wisata di Desa Cimanggu Kecamaran Ngamprah Kabupaten Bandung Barat.
Teknik  pengumpulan  data  pada  penelitian  ini  dilakukan  dengan  cara wawancara  secara  mendalam  kepada  para  informan  yang  telah  ditentukan. Wawancara  dilakukan  secara  tatap  muka  dan  memberikan  sejumlah  pertanyaan yang sesuai dengan indikator-indikator pada penelitian ini. Selain itu pengumpulan data  juga  dilakukan  dengan  cara  dokumentasi  dan  observasi  (pengamatan)  secara langsung di lapangan.
Analisis data menjadi bagian penting sebab sebaik apapun data yang diperoleh jika tidak dianalisis dengan metode yang tepat maka tidak akan dapat memberikan kesimpulan  yang  baik  dan  tepat.  Proses  analisis  data  ini  bersifat  interaktif  dan berlangsung  secara  terus-menerus  hingga  selesai  sebagaimana  yang  dikemukakan oleh Miles dan Huberman dilakukan dengan cara:
1) Pengumpulan  data.  Pengumpulan  data-data  mentah  dari  hasil  penelitian, berupa hasil wawancara, dokumentasi, catatan lapangan dan sebagainya.
2) Reduksi data yaitu untuk menyingkirkan segala sesuatu (data) yang subyektif untuk  menerima  data-data  yang  obyektif,  mengklasifikasikan  ringkasan sesuai  dengan  apa  yang  dibutuhkan  peneliti  sehingga  mendapatkan kesimpulan.
3) Penyajian  data  ( display  data) yaitu  setelah  melakukan  reduksi  data  atau penggelompokkan  data,  maka  selanjutnya  adalah  menyajikan  data  dalam
bentuk tulisan deskriptif, bisa dalam bentuk tabel, diagram bagan dan lainnya agar mudah dipahami.
Terakhir  yaitu  kesimpulan  dan  verifikasi  yaitu  hasil  penelitian  yang  telah terkumpul dan terangkum harus diulang kembali dengan mencocokkan pada reduksi data dan display data, agar kesimpulan yang disajikan mendapatkan keabsahan data selama penelitian.

## KERANGKA TEORI

## Pengembangan Kapasitas
Milen  (2004)  mendefenisikan  “kapasitas  sebagai  kemampuan  individu, organisasi  atau  sistem  untuk  menjalankan  fungsi  sebagaimana  mestinya  secara efektif, efisien dan terus menerus”. Berdasarkan penjelasan di atas maka kapasitas merupakan  kemampuan  baik  secara  individu,  organisasi,  atau  sistem  untuk menjalankan fungsi sesuai dengan batas kemampuannya. Pengembangan kapasitas berarti  meningkatkan  kemampuan  dari  individu,  organisasi,  dan  sistem.  Menurut Merilee  S.  Grindle  (Ilato,  2017) Capacity  building  is  intended  to  encompass  a  variety ofstrategies that have to do with increasing the efficiency, effectiveness, and responsiveness of government performance. Capacity building (pengembangan kapasitas merupakan upaya yang  dimaksudkan  untuk  mengembangkan  suatu  ragam  strategi.  meningkatkan efficiency, effectiveness, dan responsiveness kinerja pemerintah. Yaitu efficiency dalam hal waktu  ( time )  dan  sumber  daya  ( resources )  yang  dibutuhkan  guna  mencapai  suatu outcome,  effectiveness  berupa  kepantasan  usaha  yang  dilakukan  demi  hasil  yang diinginkan; dan responsiveness yaitu bagaimana mensinkronkan antara kebutuhan dan  kemampuan  untuk  maksud  tersebut.  Pengembangan  kapasitas  merupakan proses  meningkatkan  kemampuan  individu,  kelompok,  organisasi,  institusi,  dan masyarakat  untuk  mengetahui  kebutuhan  pengembangan  mereka  dalam  konteks yang luas dengan dilakukan pengembangan secara terus menerus dan menjalankan fungsi pokok mereka untuk mencapai tujuan.
Brown  (Soeprapto,  2003)  mendefinisikan Capacity  building “sebagai  suatu proses yang dapat meningkatkan kemampuan seseorang, suatu organisasi atau suatu sistem  untuk  mencapai  tujuan-tujuan  yang  dicita-citakan”.  Sedangkan  menurut Abdurrahman  (2020)  pengembangan  kapasitas  yaitu  sebagai  “upaya  membantu
Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan dan Administrasi Publik
Volume 7 No 1 Februari 2024
pemerintah,  masyarakat  atau  individu  dalam  mengembangkan  keahlian  dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mewujudkan tujuan yang dicita-citakan”.
Berkaitan  dengan  dimensi capacity  building Morgan  dalam  (Abdurahman, 2020)  mengemukakan  bahwa  upaya  pengembangan  kapasitas  ( capacity  building ) dapat dilaksanakan dalam tiga tingkatan dimensi yang harus menjadi fokus analisis dan  proses  perubahan  dalam  suatu  organisasi  atau  lembaga.  Ketiga  tingkatan  itu adalah:  a)  Tingkatan  sistem  b)  Tingkatan  organisasi/lembaga,  dan  c)  Tingkatan individu/sumber daya manusia.
Dalam  pengembangan  kapasitas terdapat  faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan  pengembangan  kapasitas.  Menurut  (Soeprapto,  2003)  faktor-faktor signifikan yang mempengaruhi pengembangan kapasitas meliputi 5 (lima) hal pokok yaitu,  komitmen  bersama,  kepemimpinan,  reformasi  peraturan,  reformasi kelembagaan,  dan  pengakuan  tentang  kekuatan  dan  kelemahan  yang  dimiliki. Kelima hal pokok tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:
1) Komitmen  bersama.  Komitmen  bersama  dari  seluruh  aktor  yang  terlibat dalam organisasi sangat menentukan keberhasilan suatu tujuan atau cita-cita. Tanpa  adanya  komitmen  antara  pimpinan  tingkat  atas,  menengah  maupun bawah dan juga staff yang dimiliki, sangatlah mustahil mengharapkan suatu program  akan  berjalan  dengan  baik  apalagi  berhasil  dengan  baik.  Karena komitmen sangat penting dalam suuatu organisasi untuk mencapai tujuan.
2) Kepemimpinan.  Kepemimpinan  merupakan  salah  satu  yang  memiliki pengaruh  besar  dalam  menentukan  keberhasilan  suatu  program  dari organisasi.  Kepemimpinan  yang  baik  akan  menentukan  keberhasilan  suatu program oleh karena itu pemimpin harus memiliki sifat jujur, keterbukaan, penerima  masukan  atau  ide-ide,  dan  memiliki  rasa  hormat  kepada bawahannya.
3) Reformasi  peraturan.  Reformasi  peraturan  sangat  penting  dalam  organisasi karena  peraturan  sangat  diperlukan  dalam  menjalankan  suatu  program  di dalam organisasi. Reformasi peraturan diperlukan sejalan dengan perubahan zaman.
4) Reformasi kelembagaan. Reformasi peraturan merupakan salah satu bagian penting dari reformasi kelembagaan ini. Reformasi kelembagaan pada intinya
Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan dan Administrasi Publik
Volume 7 No 1 Februari 2024
menunjuk  kepada  pengembangan  iklim  dan  budaya  yang  kondusif. Reformasi  kelembagaan  menunjuk  dua  aspek  penting  yaitu  struktural  dan kultural. Kedua aspek ini harus dikelola sedemikian rupa dan menjadi aspek yang penting dan indusif dalam menopang program pembangunan.
5) Pengakuan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. Dalam suatu organisasi memiliki kekuatan dan kelemahan. Oleh karena mengakui apa yang menjadi kelemahanyan dapat dilakukan perubahan untuk memperbaiki kelemahannya. Pengakuan ini penting karena kejujuran tentang kemampuan yang  dimiliki  akan  dapat  diperbaiki  bersama  agar  dapat  tercapainya keberhasilan pada suatu program.

## Pengembangan Desa Wisata
Wibowo  dalam  (Robinson,  Kiyai  and  Mambo,  2019)  menyatakan  bahwa pengembangan merupakan usaha untukmemajukan suatu objek menjadi lebih baik dan mempunyai hasil gunakepentingan bersama. Menurut Anindita dalam (Murni Mustika and Parawangi, 2021) pengembangan pariwisata adalah suatu usaha untuk mengembangkan atau memajukan objek wisata agar lebihbaikdan menarik ditinjau dari  segi  tempat  dan  segala  yang  ada  didalamnya  untukdapat  menarik  minat wisatawan  untuk  mengunjunginya.  Aspek  pengembangan  pariwisata  menurut Santoso dalam (Motoh, Laloma and Londa, 2021) adalah sebagai berikut:
1) Atraksi  Wisata,  yaitu  merupakan  daya  tarik  yang  timbul  dari  keadaanalam (keindahan  panorama,  flora  dan  fauna,  sifat  khas  perairan  laut,  danau, danlain  sebagainya),  objek  buatan  manusia  (museum,  masjid  kuno, danlainsebagainya),  ataupun  unsur-unsur  budaya  (kesenian,  adat  istiadat, makanan dan lain sebagainya).
2) Transportasi merupakan sesuatu yang berpengaruh atas arus wisatawandan juga perkembangan akomodasi
3) Akomodasi, merupakan salah satu sarana untuk menyediakanjasapelayanan penginapan  yang  dilengkapi  dengan  pelayanan  makandanminum  serta  jasa lainnya.
4) Fasilitas  Pelayanan,  yaitu  penyediaan  fasilitas  dan  pelayanandanbervariasi sejalan dengan perkembangan.
Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan dan Administrasi Publik
5) Infrastruktur, yaitu untuk mendukung jasa pelayanan dan fasilitaspendukung. Pembangunan infrastruktur secara tidak langsung jugamemberi manfaat bagi masyarakat sekitar.
Pendapat  lain  mengenai  aspek  pengembangan  pariwisata  juga  disampaikan oleh Badrudin dalam Sari (2011) yaitu:
a. Attraction , yaitu berupa daya tarik dan dapat digolongkan menjadi siteattraction dan event attraction . Site attraction merupakan daya tarikfisikyang permanen dengan lokasi yang tetap, sedangkan event attraction merupakan atraksi yang berlangsunng sementara dan lokasinya dapat diubah
b. Facilities, berorientasi  pada  daya  tarik  di  suatu  lokasi  karena  fasilitasharus terletak dekat dengan pasarnya. Wisatawan pasti akan membutuhkanfasilitas seperti  penginapan,  toko  souvenir,  restoran,  tempat  sampahdanlain sebagainya
c. Infrastructure , yaitu infrastruktur dasar dari suatu daerah dapat dimanfaatkan oleh wisatawan dan masyarakat lokal untuk pengembanganpariwisata
d. Transportation , yaitu berupa moda transportasi baik darat, udara, maupunlaut e. Hospitality , yaitu fasilitas pelayanan berupa keamanan dan perlindunganwisatawan  agar  merasa  aman  dan  nyaman  selama  perjalanan wisata.

## PEMBAHASAN

## Komitmen Bersama
Penguatan atau pengembangan sebuah kapasitas membutuhkan waktu yang lama  dan  memerlukan  komitmen  jangka  panjang  dari  semua  pihak  yang  terlibat. Komitmen  bersama  dalam  pengembangan  kapasitas  pemerintahan  desa  untuk mewujudkan pembangunan di tingkat desa melalui konsep desa wisata merupakan langkah  penting  dalam  upaya  mencapai  pembangunan  berkelanjutan  di  tingkat lokal.  Desa  wisata  dapat  menjadi  sarana  yang  efektif  untuk  mengintegrasikan berbagai  aspek  pembangunan  yang  terkait  dengan  pembangunan  berkelanjutan, seperti pengentasan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, pelestarian lingkungan, dan peningkatan kualitas hidup penduduk desa.
Dalam  komitmen  bersama  ini,  Desa  Cimanggu  Kecamatan  Ngamprah Kabupaten  Bandung  Barat  sebagai  desa  wisata  telah  melakukan  pembentukan
Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan dan Administrasi Publik
Volume 7 No 1 Februari 2024
konsorsium  yaitu  dengan  adanya  POKDARWIS  atau  kelompok  sadar  wisata. Kelompok  ini  berfokus  kepada  pengembangan  desa  wisata  berkelanjutan. Pemerintahan desa juga melakukan pemasaran dan promosi dengan memanfaatkan media  sosial,  situs  web  dan  melalui  media  sosial  seperti  youtube.  Dalam pengembangan  desa  wisata  ini,  terdapat  komitmen  dari  disposisi  atau  sikap  dari pelaksana  kebijakan  yakni  pimpinan  daerah  seperti  Bupati  Bandung  Barat  dan Organisasi  Perangkat  Daerah  terkait  seperti  Dinas  Pariwisata  dan  Dinas Pemberdayaan  Masyarakat  Desa  sehingga  pengembangan  desa  wisata  selalu menjadi prioritas.
Keterlibatan  masyarakat  juga  penting  dalam  pengambilan  keputusan  dan manajemen  desa  wisata.  Masyarakat  harus  merasa  memiliki  dan  mendapatkan manfaat  dari  pembangunan  pariwisata.  Dalam  hal  ini,  pemerintahan  desa  tidak hanya melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan tetapi masyarakat juga dilibatkan dalam pengelolaan wisata yang ada di Desa Cimanggu. Seluruh tempat wisata  yang  ada  di  Desa  Cimanggu  memerlukan  partisipasi  masyarakat.  Semua tempat wisata di Desa Cimanggu tersebut dimiliki oleh pribadi atau perorangan. Hal ini  merupakan  syarat  yang  diberikan  oleh  pemerintah  desa  dengan  tujuan  untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.
Komitmen  bersama  antar  Pemerintah  Desa  Cimanggu  dengan  masyarakat desa akan dibuktikan pada tahun 2024, dengan pembangunan 3 objek wisata alam. Langkah  awal  yang  dilakukan  Pemerintah  Desa  Cimanggu  bersama  dengan masyarakat desa yaitu dengan cara membangun fasilitas, sarana prasarana menuju objek wisata. Pemerintah Desa Cimanggu berpendapat bahwa dengan infrastruktur yang mendukung, akan mendukung kehadiran pengunjung yang banyak.

## Kepemimpinan
Desa  Cimanggu  Kecamatan  Ngamprah  Kabupaten  Bandung  Barat  adalah suatu  desa  yang  memiliki  potesi  sebagai  desa  wisata  dengan  berbagai  kekhas  dan keunikannya.  Desa  Cimanggu  sebagai  salah  satu  desa  yang  berada  di  Kabupaten Bandung  Barat  memiliki  potensi  wisata  yang  sangat  besar,  namun  pada kenyataannya  desa  ini  belum  mendapatkan  pembinaan  dalam  pengelolaan  desa wisata. Kurangnya pembinaan dan pengetahuan yang dimiliki masyarakat di Desa Cimanggu membuat potensi besar tersebut belum maksimal dalam pengelolaannya.
Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan dan Administrasi Publik
Volume 7 No 1 Februari 2024
Kepala Desa Cimanggu, Bapak Budi Mulyana yang saat ini sudah menjabat selama kurang lebih 1,5 tahun. Di masa kepemimpinan Kepala Desa Cimanggu ini, sudah dilakukan perencanaan pembangunan objek wisata ke arah yang lebih baik. Kepala  Desa  Cimanggu  melakukan  sosialisasi  melalui  musyawarah  dusun  dan musyawarah desa. Di bawah kepemimpinan Kepala Desa Cimanggu yang baru ini, memiliki target di tahun 2024 melakukan pembangunan dan perbaikan infrastruktur objek wisata, sedangkan tahun 2025 fokus untuk melakukan pemberdayaan kepada masyarakat  dalam  pengembangan  Desa  Wisata  Cimanggu.  Desa  Cimanggu memiliki  potensi  yang  besar  dalam  wisata  alam.  Untuk  itu,  perlu  dimanfaatkan dengan baik, agar pembangunan di desa menjadi lebih baik.
Melalui kepemimpinan Kepala Desa Cimanggu saat ini, mengarahkan semua aparatur Pemerintah Desa Cimanggu memiliki tingkat pendidikan minimal sarjana, dan mendukung untuk aparatur pemerintah desa untuk selalu mengikuti pelatihan yang  berkaitan  dengan  pengembangan  desa,  terutama  pelatihan  tentang pengembangan  potensi  desa  atau  objek  wisata  desa.  Adanya  kapasitas  yang memadai dari aparatur pemerintah desa, dan membantu pengembangan desa wisata ke depannya. Untuk itu, Kepala Desa Cimanggu berharap semua bawahannya mau belajar terus untuk kemajuan dan kesejahteraan desa.
Adapun  pelatihan  yang  telah  diikuti  aparatur  pemerintah  desa  untuk pengembangan  desa  wisata,  salah  satunya  yaitu  pelatihan  pemanfaat  teknologi informasi, yaitu dengan penggunaan sosial media, website atau youtube, sebagai alat untuk  mempromosikan  potensi  wisata.  Pelatihan  ini  diberikan  oleh  Pemerintah Darah Kabupaten Bandung Barat.

## Reformasi Peraturan
Reformasi  peraturan  dalam  pengembangan  kapasitas  pemerintah  desa terutama  untuk  mewujudkan  pembangunan  berkelanjutan  di  tingkat  desa  melalui desa wisata merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa regulasi yang ada mendukung  pengembangan  pariwisata  berkelanjutan.  Dalam  hal  pengembangan desa  wisata  ini,  Pemerintah  khususnya  Pemerintah  Kabupaten  Bandung  Barat seharusnya  membuat  peraturan  tentang  penetapan  desa  wisata.  Namun  saat  ini untuk Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat khusus tentang desa
Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan dan Administrasi Publik
Volume 7 No 1 Februari 2024
wisata belum ada, yang ada Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan Daerah.
Pemerintah Desa Wisata Cimanggu sendiri, juga belum memiliki peraturan desa tentang desa wisata. Pemerintah Desa mengggunakan Rencana Pembangunan Jangka  Menengah  Desa  (RPJMDes)  sebagai  pedoman  untuk  pembangunan  desa. RPJMDes  2024  Desa  Cimanggu  telah  direncanakan  untuk  fokus  dalam pembangunan dan pengembangan Desa Wisata Cimanggu. Pembuatan RPJMDes 2024  pun  telah  melibatkan  masyarakat  dalam  penyusunannya.  Keterlibatan masyarakat sangat penting dalam pembuatan dokumen perencanaan ini.

## Reformasi Kelembagaan
Reformasi  kelembagaan  ini  dilakukan  untuk  memastikan  pemerintah  desa memiliki  kapasitas  yang  cukup  untuk  mengelola,  mengawasi  dan  mengarahkan pengembangan pariwisata berkelanjutan. Dalam hal ini pemerintah desa yang ada di Desa Cimanggu membentuk Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) merupakan kelompok  yang  tumbuh  dan  berkembang  atas  inisiatif  dan  kemauan  masyarakat sendiri  dalam  rangka  melestarikan  obyek  dan  daya  tarik  wisata  dalam  rangka memajukan  pariwisata  di  desa,  maka  keanggotaan  POKDARWIS  tidak  hanya terbatas  pada  mereka  yang  terlibat  langsung  dalam  pariwisata,  tetapi  juga  mereka yang secara tidak langsung ikut mendukung pembangunan di bidang kepariwisataan. Dengan demikian POKDARWIS beranggotakan sebagai berikut: masyarakat yang mata pencahariannya berkaitan dengan penyediaan barang atau jasa bagi kebutuhan wisatawan  baik  secara  langsung  maupun  secara  tidak  langsung,  dan  masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar obyek atau daya tarik wisata.
Desa  Cimanggu  juga  disini  membentuk  Kelompok  Sadar  Wisata (POKDARWIS) yang di mana POKDARWIS ini memang mempunyai fokus untuk pengembangan  desa  wisata  seperti  di  Desa  Cimanggu  ini,  keberadaan POKDARWIS  di  Desa  Cimanggu  ini  membantu  untuk  mengelola  wisata-wisata yang  ada  di  Desa  Cimanggu  walaupun  pengelolaannya  tidak  sepenuhnya  sama Pemerintah Desa Cimanggu, hal ini dilakukan agar dapat mewujudkan Desa Wisata Cimanggu. Dalam hal untuk mewujudkan Desa Wisata Cimanggu, POKDARWIS dapat menjaga bahkan meningkatkan koordinasi yang baik dengan perangkat desa, dan masyarakat desa, Dinas Pariwisata Kabupaten Bandung Barat, agar tujuan dari
terbentuknya Desa Wisata di Desa Cimanggu yakni dari, oleh dan untuk masyarakat desa dapat tercapai.

## Pengawasan tentang Kekuatan dan Kelemahan yang dimiliki
Pemerintah  Desa  Cimanggu  melakukan  pengawasan  dan  pendampingan karena pengembangan desa wisata ini tentunya harus tetap sesuai dengan peraturan yang  berlaku.  Pengawasan  dan  pendampingan  ini  dilakukan  agar  pengembangan desa wisata tidak keluar dari apa yang sudah ditetapkan sebelumnya. Walaupun desa wisata  ini  tidak  dikelola  sepenuhnya  oleh  pemerintah  desa,  tetapi  dengan  adanya komitmen bersama ini tentunya pemerintah desa juga memiliki peran penting untuk pengembangan  desa  wisata  bersama  para  pengelola  wisata  lainnya.  Pengawasan Pokdarwis dilakukan oleh BPD, apapun program Kepala Desa harus seizin BPD.
Kekuatan  Desa  Cimanggu  yaitu  memiliki  potensi  wisata  alam  yang  sangat bagus dan menarik. Adapun objek wisata yang dimiliki oleh Desa Cimanggu yaitu Curug Cimanggu, Pemandian Air Panas dan Pertanian. Jika dimanfaatkan dengan baik, akan bisa seperti tempat wisata seperti Lembang, Ciwidey, Pangalengan yang ada di Jawa Barat.
Kelemahan  dari  Desa  Cimanggu  beberapa  tempat  wisata  merupakan  asset masyarakat, milik adat bukan milik desa. Untuk itu sulit mendapatkan kesepakatan antara Pemerintah Desa Cimanggu dengan masyarakat desa. Selama ini objek wisata dikelola  sendiri  oleh  masyarakat.  Tanpa  ada  keterlibatan  dari  Pemerintah  Desa Cimanggu. Untuk itu, masih ditemukan permasalahan seperti parkir, toilet umum, akses jalan yang sulit, sampah. Karena selama ini belum ada komunikasi, koordinasi dan  keterlibatan  dari  Pemerintah  Desa  Cimanggu.  Namun,  di  tahun  2024, Pemerintah Desa Cimanggu telah berkomitmen agar objek wisata yang ada di Desa Cimanggu,  menjadi  perhatian  Pemerintah  Desa  juga.  Selain  itu  masih  kurangnya promosi melalui sosial media ataupun media lainnya.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  mengenai  Kapasitas Pemerintah Desa dalam Pengembangan Desa Wisata di Desa Cimanggu Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, yaitu belum berjalan optimal. Hal ini dapat dilihat dari beberapa dimensi, sebagai berikut:
Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan dan Administrasi Publik
1. Komitmen bersama sudah ada dengan dibentuknya Pokdarwis namun belum adanya perhatian penuh dari Dinas Pariwisata Kabupaten Bandung Barat.
2. Kepemimpinan,  dalam  Kepemimpinan  ini  Kepala  Desa  ikut  berkontribusi dalam pengembangan desa wisata.
3. Reformasi Peraturan, sudah ada peraturan mengenai penetapan Desa Wisata dari  Pemerintah  Kabupaten  Bandung  Barat.  Namun  Pemerintah  Desa Cimanggu sendiri belum memiliki regulasi khusus untuk desa wisata.
4. Reformasi  kelembagaan,  hal  ini  sudah  di  dukung  dengan  dibentuknya Pokdarwis  yang  tumbuh  dan  berkembang  atas  inisitaif   masyarakat  untuk melestarikan potensi wisata di Desa Cimanggu.
5. Kekuatan  adanya  keterlibatan  masyarakat  Desa  Cimanggu  dalam pengembangan  objek  wisata  sedangkan  untuk  kelemahan  perlu  adanya keseriusan  bersama  antara  Pokdarwis,  Pemerintah  Desa  Cimanggu  dan Pemerintah  Kabupaten  Bandung  Barat  untuk  mengembangkan  potensi wisata  yang  ada  di  Desa  Cimanggu  khususnya  dalam  hal  promosi  dan pendanaan.

## REFERENSI
Abdurahman  (2020) CAPACITY  BUILDING,  APARATUR  SIPIL  NEGARA  &
DEMOCRATIC LOKAL GOVERNANCDE . Bandung: MANGGU MAKMUR TANJUNG LESTARI.
Damayanti, E., Soeaidy, M. S. and Ribawanto, H. (2011) ‘STRATEGI CAPACITY BUILDING  PEMERINTAH  DESA  DALAM  PENGEMBANGAN POTENSI  KAMPOENG  EKOWISATA  BERBASIS  MASYARAKAT LOKAL (Studi di Kampoeng Ekowisata, Desa Bendosari, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang)’, Jurnal Administrasi Publik (JAP) , 2(3), pp. 138–155. Danny Permana. (2023). Peran Pemerintah Daerah Dalam Menanggulangi Risiko Bencana Banjir di Kabupaten Bandung. Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial, 21(2), 156–165. https://doi.org/10.54783/dialektika.v21i2.171
Gimnastiar,  S.  (2020) Tempat  Wisata  Alam  Tersembunyi  di  Ngamprah  yang  Belum
Tersentuh , bandungbaratpost . Available at: https://www.bandungbaratpos.com/tempat-wisata-alam-tersembunyi-di- ngamprah-yang-belum-tersentuh/. Haryanto,  A.  (2021) Sumber  Air  Panas  ‘Misterius’  di  Cimanggu  Dikembangkan  Jadi Daerah Wisata , Sindonews . Available at: https://daerah.sindonews.com/read/510466/701/sumber-air-panas- misterius-di-cimanggu-dikembangkan-jadi-daerah-wisata-1628874502
Ilato,  R.  (2017) Good,  Capacity  Building  Pemerintahan  Daerah  Menuju  Governance . Gorontalo: Ideas Publishing.
Kristian,  I.,  &  Rochaeni,  A.  (2022).  STRATEGI  MILITER  MENGENAI  SIBER UNTUK  KEUNGGULAN  DUNIA  MAYA  DALAM  PERANG
ELEKTRONIK.  Caraka  Prabu  :  Jurnal  Ilmu  Pemerintahan,  6(2),  207-216. https://doi.org/https://doi.org/10.36859/jcp.v6i2.1176 Milen, A. (2004) Pegangan Dasar Pengembangan Kapasitas . Bantul: Pembaharuan. Motoh,    fabiola  grasella,  Laloma,  A.  and  Londa,    very  y.  (2021)  ‘Pengembangan Pariwisata Di Kota Tomohon’, Jurnal Administrasi Publik , 7(99), pp. 49–57.
Murni Mustika, E. and Parawangi, A. (2021) ‘Pengembangan Objek Wisata Pantai Lemo  Di  Kecamatan  Burau  Kabupaten  Luwu  Timur’,  2.  Available  at: https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/index.
Nizar  (2021) Disparbud  KBB  Kembangkan  Destinasi  Wisata  Baru , jabarekspres.com . Available  at: https://jabarekspres.com/berita/2021/08/17/disparbud-kbb- kembangkan-destinasi-wisata-baru/ .
Nuradhawati,  R.,  &  Kristian,  I.  (2022).  PELAKSANAAN  PEMBANGUNAN
EKONOMI DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT  DI  WILAYAH  PERBATASAN  INDONESIA-TIMOR LESTE  :  STUDI  KASUS  KABUPATEN  BELU  PROVINSI  NUSA TENGGARA TIMUR. Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, Dan Administrasi Publik, 5(1), 29-42. https://doi.org/https://doi.org/10.36859/jap.v5i1.837
Nuradhawati, R., Gunawan, W., Yovinus, Y., Sufianto, D., Djatah, S., Permana, D.,  Rusfiana,  R.,  &  Rochaeni,  A.  (2022).  Pemberdayaan  Ormas  Pemuda Pancasila dalam Upaya Menjaga Kekondusifan dan Ketertiban Masyarakat di  Wilayah  Kecamatan  Cinambo  Kota  Bandung.  Jurnal  Abdimas  Kartika Wijayakusuma, 3(2), 140-150. https://doi.org/10.26874/jakw.v3i2.260
Prafitri,  G.  R.  and  Damayanti,  M.  (2016)  ‘Kapasitas  Kelembagaan  Dalam Pengembangan  Desa  Wisata  (Studi  Kasus:  Desa  Wisata  Ketenger, Banyumas)’, Jurnal Pengembangan Kota , 4(1), p. 76. doi: 10.14710/jpk.4.1.76- 86.
Robinson,  T.  K.,  Kiyai,  B.  and  Mambo,  R.  (2019)  ‘Strategi  Pemerintah  Dalam Meningkatkan  Pengembangan  Pariwisata  Di  Kabupaten  Bolaaang Mongondow Utara’, Jurnal Administrasi Publik , 5(84), pp. 70–82.
Soeprapto,  R.  (2003)  ‘PENGEMBANGAN  KAPASITAS  PEMERINTAH DAERAHMENUJU  GOOD  GOVERNANCE(The  Capacity  Building  For Local  Government  Toward  GoodGovernance)’, Jurnal  Ilmiah  Administrasi Publik FIA Universitas Brawijaya , 11(1).
Wardani,  A.  K.  and  Riyadi,  S.  (2020)  ‘Analisis  Penguatan  Kapasitas  Pemerintah Desa  dalam  Pengembangan  Objek  Wisata  Budaya  di  Kabupaten  Ciamis’, Jurnal MODERAT , 6(November ), pp. 792–799.
Yovinus,  Y.  (2018).  QUO  VADIS  HUBUNGAN  BILATERAL  INDONESIA  – MALAYSIA.  Academia  Praja  :  Jurnal  Ilmu  Politik,  Pemerintahan,  Dan Administrasi Publik, 1(02), 141-153. https://doi.org/https://doi.org/10.36859/jap.v1i02.70
Yovinus,  Y.  (2017).  MODEL  PEMBANGUNAN  KAWASAN  PERBATASAN INDONESIA  –  MALAYSIA  DALAM  RANGKA  MENANGGULANGI ANCAMAN KEAMANAN DAN PELANGGARAN HUKUM TRANS - NASIONAL.  Caraka  Prabu  :  Jurnal  Ilmu  Pemerintahan,  1(01),  86-105. https://doi.org/https://doi.org/10.36859/jcp.v1i01.53