## Journal of S ocial and Economics Research
Volume 5, Issue 2, December 2023
P-ISSN: 2715-6117             E-ISSN: 2715-6966 Open Access at: https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER

## SHARIA BANK STRATEGY IN HANDLING PROBLEM MURABAHAH FINANCING

## STRATEGI BANK SYARIAH DALAM PENANGANAN PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH
Lindung  Isma Wangi 1 , Fitri  Rachmiati  Sunarya 2 1,2 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah,
Institut  Agama Islam AL-AZIS  Indramayu
E-mail: ismawangi.18@gmail.com 1 , fitri.sunarya@iai-alzaytun.ac.id 2
ARTICLE  INFO ABSTRACT Correspondent Lindung Isma Wangi ismawangi.18@gmail.com Key words: murabahah, problematic financing, strategy
Website: https://idm.or.id/JSER/index. php/JSER
Page: 988 - 1003 This research probed the strategy used by an Islamic bank to manage a  non-performing  loan  in  a  murabahah  product,  which  is  the foremost form of financing provided by Islamic banks to the public. It is inevitable for a bank to be at risk of non-performing loans, so it is  necessary  to  analyze  the  factors  causing  them  and  create  a strategy  for  handling  them.    This  field  research  employed  a qualitative and descriptive method with data collection  techniques, by interviews  and documentation.  The results  showed  that factors causing  non-performing  loans  in  murabahah  products  at  BPRS Mojo Artho Mojokerto Mojosari Branch were internal and external factors  of the  company.  The strategy  taken  by  BPRS  Mojo  Artho Mojokerto  Mojosari  Branch  to  manage  non-performing  loans was by  separating  two  debtor  characters.  The  bank  would  attempt  to negotiate  with  a  cooperative  debtor  and  provide  a  financial restructuring  solution  or  voluntarily  sell  the  collateral.  When  a debtor  acted  with  malicious  intent,  the  bank  would  pursue  legal action through the State Court and State Prosecutor  and utilize the collateral  to  settle  non-performing  loans.  BPRS  Mojo  Artho Mojokerto  Mojosari  Branch  managed non-performing  loans of the murabahah product in multiple stages, beginning with the delivery of reprimand letters,  followed by summoning  debtors  to  the office, submitting  the case to court  institutions,  cooperating with external entities such as gangsters if the customers  cannot  be contacted,  and executing the collateral.
INFO ARTIKEL ABSTRAK Koresponden
Lindung Isma Wangi ismawangi.18@gmail.com Kata kunci: murabahah, pembiayaan bermasalah, strategi
Website: https://idm.or.id/JSER/index.
php/JSER
Hal: 988 - 1003
Penelitian ini mengkaji strategi yang dilakukan bank syariah untuk  menangani  pembiayaan  bermasalah  pada  akad murabahah,  murabahah  merupakan  pembiayaan  yang paling banyak  disalurkan bank  syariah kepada masyarakat. Bagi suatu bank,  pembiayaan bermasalah merupakan risiko yang  tidak  dapat  dihindari,  maka  perlu  adanya  analisis mengenai  faktor-faktor  yang  mengakibatkan  pembiayaan bermasalah  dan  menentukan  strategi  dalam  menangani pembiayaan bermasalah tersebut. Penelitian ini menggunakan  pendekatan  kualitatif  deskriptif  dengan teknik  pengumpulan  data  berupa  wawancara  dan dokumentasi.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  faktor penyebab  pembiayaan  murabahah  bermasalah  pada  BPRS Mojo  Artho  Kota  Mojokerto  Cabang  Mojosari  disebabkan oleh faktor  internal dan eksternal  perusahaan. Strategi  BPRS Mojo  Artho  Kota  Mojokerto  Cabang  Mojosari  melakukan penanganan  pembiayaan  bermasalah  dengan  memisahkan dua  karakter  debitur.  Bagi  debitur  kooperatif  bank melakukan  upaya  negosiasi  dan  memberikan  solusi restrukturisasi  pembiayaan  atau  penjualan  jaminan  secara sukarela  untuk  menyelamatkan  pembiayaan  tersebut, sedangkan bagi debitur yang tidak beriktikad baik bank akan menempuh  jalur  Pengadilan  Negeri  dan  Kejaksaan  Negeri serta  melakukan  eksekusi  jaminan  untuk  menyelesaikan pembiayaan  bermasalah  tersebut. Adapun  tahapan penanganan pembiayaan murabahah bermasalah BPRS Mojo Artho  Kota  Mojokerto  Cabang  Mojosari  diawali  dengan pemberian surat teguran 1 2 3, kemudian surat panggilan ke kantor untuk solusi penyelamatan pembiayaan, menyerahkan  kasus  ke  lembaga  peradilan,  bekerja  sama dengan  pihak  luar  yaitu  preman  apabila  nasabah  hilang kontak,  dan eksekusi  jaminan.
Copyright © 2023 JSER. All rights reserved .

## PENDAHULUAN
Pertumbuhan ekonomi  di  Indonesia tidak  terlepas dari  peran lembaga keuangan syariah. Salah satunya perbankan syariah yang turut serta berkontribusi  terhadap program pemerintah dalam meningkatkan ekonomi nasional, melalui kegiatan usaha yang berkaitan dengan keuangan berdasarkan prinsip syariah. Fasilitas pendanaan yang  diberikan  bank  syariah  mendukung  pemberdayaaan  UMKM  untuk  terus mempertahankan eksistensinya dan mengembangkan skala usahanya.
Sebagai intermediary institute yang populer  di  kalangan masyarakat, bank syariah layaknya  bank  konvensional  memiliki  kegiatan  utama  yaitu  sebagai  tempat
penghimpun dana dan penyalur dana yang kegiatannya berpedoman pada hukum muamalah Islam.
Menurut  UU  No.  21  tahun 2008 Bank  Syariah  adalah bank  yang  melaksanakan kegiatan usahanya berlandaskan prinsip syariah, menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Bank Umum Syariah merupakan badan usaha yang berfungsi sebagai perantara antara pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana untuk kegiatan usaha berupa penghimpunan dana dalam bentuk simpanan dan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan serta kegiatan lainnya dalam bentuk jasa yang sesuai  dengan hukum Islam (Anshori, 2018).  Sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, yang dalam  kegiatan  usahanya tidak  memberikan  jasa dalam  lalu  lintas  pembayaran, sehingga  kegiatan  BPRS  berorientasi  pada  penghimpunan  dana  dan  fasilitas pembiayaan (OJK, 2017).
Pendapatan terbesar bank diperoleh dari fasilitas pendanaan yang disalurkan kepada masyarakat. Margin atau bagi hasil merupakan profit yang diterima bank sebagai penyedia jasa yang nantinya akan dipergunakan untuk menunjang kelangsungan usaha bank. Jenis-jenis produk pembiayaan yang dikeluarkan bank syariah baik BUS maupun BPRS diantaranya adalah murabahah, musyarakah, mudharabah, ijarah, salam, istishna’, rahn, qard, wakalah, kafalah dan hawalah.
Produk  pembiayaan  yang  banyak  diminati  masyarakat tercatat selama  3  tahun terakhir menurut OJK adalah pembiayaan akad murabahah yang dikutip dari data SPS  OJK 2022, jumlah pembiayaan murabahah pada BUS sebesar  145.260.000.000 sedangkan pada BPRS adalah sebesar 8.170.854.000.000. Terdapat selisih yang cukup besar  antara jumlah  pendanaan yang  disalurkan  BUS  dan  BPRS  pada  periode tersebut (OJK, 2022).
Semakin tinggi angka penyaluran pembiayaan bank maka semakin tinggi pula risiko yang  memungkinkan terjadinya wanprestasi akad  yang disebabkan  karena tidak dilunasinya  pengembalian  pembiayaan  tersebut.  Risiko  ini  disebut  pembiayaan bermasalah.  Pembiayaan  bermasalah  adalah  situasi  dimana  terdapat  suatu penyimpangan  perjanjian  oleh  nasabah  dalam  hal  pembayaran  kembali  atas pembiayaan yang  telah  disalurkan  yang  menyebabkan  keterlambatan, angsuran tidak lancar atau bahkan berpotensi gagal bayar (Hasanah, 2018).  Risiko ini menjadi situasi  yang  merugikan  bagi  bank  syariah,  pembiayaan  bermasalah  mampu memengaruhi tingkat profitabilitas dan likuiditas bank syariah.
Pembiayaan bermasalah disebabkan oleh berbagai faktor yang melatarbelakanginya, baik  faktor internal yang terdapat di  dalam perusahaan maupun faktor eksternal yang terdapat di luar kekuasaan manajemen perusahaan. Oleh sebab itu, diperlukan adanya manajemen risiko atas pembiayaan yang disalurkan. Tumbuh kembangnya suatu badan usaha dapat dipengaruhi oleh penerapan manajemen risiko yang baik. Umumnya sebelum menyalurkan pembiayaan, bank syariah menganalisis kelayakan nasabah atas pembiayaan yang akan disalurkan menggunakan prinsip yang dikenal 5C  yaitu Character,  Capacity,  Capital,  Collateral ,  dan Condition .  Prinsip  tersebut dilakukan  untuk  menguji  apakah  nasabah layak  dalam  menerima  pembiayaan. Character yaitu  karakter  yang  dimiliki  nasabah  yang  mengajukan  fasilitas pembiayaan. Capacity yaitu kecakapan dan kemampuan nasabah dalam mengelola
usaha yang akan diberi pembiayaan. Capital yaitu besar kebutuhan modal usaha yang diperlukan  oleh  nasabah dalam  mengelola  bisnis. Collateral yaitu  jaminan yang diberikan  oleh  nasabah  kepada  bank. Condition yaitu  keadaan  usaha  nasabah kedepannya apakah memiliki  prospek  usaha yang baik atau tidak  (Hamonangan, 2020).
Dalam praktiknya, meskipun  pihak  bank  telah  menganalisis  berdasarkan kelima prinsip  tersebut,  tidak  dapat  dipungkiri  pembiayaan  dalam  kolektabilitas bermasalah  masih  dapat  terjadi.  Bank  syariah  dalam  memberikan  pembiayaan kepada  nasabah  memiliki  harapan bahwa  pembiayaan  tersebut  dapat  diterima kembali  di  kemudian hari,  mengingat dana yang  disalurkan juga  diperoleh  dari masyarakat yang menitipkan dana. Menurut Zulfikri dkk (2019), secara garis besar dalam  mengatasi  pembiayaan bermasalah dapat  dilakukan  upaya  preventif dan represif.  Upaya  preventif  yaitu  upaya  pencegahan  yang  hampir  sama  dengan penerapan prinsip  5C  yang  dilakukan  sejak  permohonan diajukan sampai  pada pencairan dana, sedangkan upaya represif yaitu sebagai upaya penyelamatan atau penyelesaian pembiayaan bermasalah.
Proses penyelamatan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan sesuai dengan jenis kolektabilitasnya.  Kemudian  pihak  bank  dapat  melakukan  pengawasan  dan pemantauan secara intensif kepada nasabah, sehingga dapat diketahui penyebab dari keterlambatan  pembayaran.  Perlu  adanya  strategi  yang  disusun  bank  dengan harapan agar nasabah dapat  menyelesaikan  kewajibannya lancar kembali  tanpa kendala.
Adapun  tujuan dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabahah dan strategi yang dilakukan bank syariah untuk menangani pembiayaan murabahah bermasalah studi kasus di BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto Cabang Mojosari.

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif.  Jenis  penelitian  ini digolongkan ke dalam jenis penelitian lapangan ( field research ) menggunakan metode studi  kasus  yaitu  penggalian pengetahuan atau informasi  yang  terjadi di  dalam kehidupan nyata. Studi  kasus  dilakukan pada BPRS  Mojo Artho Kota Mojokerto Cabang Mojosari. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data penelitian primer diperoleh dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Data sekunder  diperoleh  dari  buku,  dan artikel  jurnal yang  terkait dengan tema penelitian ini. Data yang didapatkan akan dituangkan dalam bentuk narasi. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah pihak bank dan nasabah pembiayaan BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto Cabang Mojosari.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil A. Pembiayaan Murabahah
Murabahah adalah akad jual beli dimana bank syariah menunjukkan harga pokok kepada  nasabah  dan  menentukan  margin  atas  penjualan tersebut,  kemudian nasabah mengembalikan dana tersebut secara mengangsur selama jangka waktu yang  ditentukan  beserta  margin  yang  telah  disepakati.  Pada  pembiayaan
murabahah,  nasabah  diperkenankan  memberikan  uang  muka  di  awal kesepakatan  sebagai  pengurang  harga  jual.  Pengertian    lain    tentang    akad murabahah  terdapat dalam fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 bahwa pembiayaan murabahah adalah fasilitas bank syariah bagi yang memerlukannya, yaitu menjual  suatu  barang dengan menegaskan  harga  belinya  kepada  pembeli dan  pembeli membayarnya dengan harga   yang   lebih   sebagai   laba (Damayanti, 2018).
Dalam  Islam  pembiayaan murabahah merupakan akad  yang  menyelamatkan adanya transaksi non halal mengenai pelaksanaan bunga pada bank konvensional terkait hutang piutang yang menjerumuskan kepada riba yang diharamkan. Maka pada akad murabahah bank syariah berlaku sebagai pihak yang membiayai suatu barang pada pihak ketiga yang hendak dibeli nasabah namun nasabah memiliki keterbatasan  dana,  nasabah  dapat  mengajukan  proposal  untuk  pembiayaan murabahah atas barang yang dibutuhkannya, setelah itu bank membeli  barang tersebut kepada pihak ketiga kemudian dijual kepada nasabah dengan tambahan margin,  untuk  selanjutnya  nasabah  dapat  membayar  kembali  dalam  bentuk angsuran beserta margin sesuai jangka waktu yang telah disepakati.
Penentuan jangka waktu disesuaikan dengan kemampuan atau kapasitas bayar nasabah, sebab berpengaruh terhadap profit margin yang diambil bank syariah. Bank syariah memperoleh nilai margin (keuntungan) yang pasti pada akad jenis ini. Tidak seperti akad syirkah yaitu akad mudharabah dan musyarakah dimana nilai nisbah bagi hasil (keuntungan) yang diperoleh bank syariah bersifat fluktuasi yang berarti tidak  menentu, sebab akad tersebut  termasuk akad investasi yang bergantung pada prospek usaha debitur.
Pembiayaan  murabahah  memiliki  2  jenis  berdasarkan  fungsinya  yaitu pembiayaan murabahah produktif dan konsumtif. Pembiayaan murabahah yang bersifat  produktif  yaitu  memberikan  pendanaan yang  dipergunakan  sebagai modal kerja seperti mesin produksi, pengadaan barang dagangan dan lain-lain. Sedangkan pembiayaan yang  bersifat  konsumtif  merupakan pendanaan pada kebutuhan barang konsumsi  seperti  rumah, kendaraan, alat-alat rumah tangga dan lain-lain.
Pada BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto cabang Mojosari pembiayaan yang bersifat produktif lebih banyak disalurkan daripada pembiayaan yang bersifat konsumtif. Pendanaan  tersebut  mendukung  para  pelaku  usaha  mikro,  61%  nasabah diantaranya memiliki  kualitas  pembiayaan lancar, sehingga  ekonomi  keluarga nasabah  merasa  terbantu  dari  pembiayaan  tersebut.  Hal  ini  sejalan  dengan program pemberdayaan UMKM yang diusung pemerintah, dimana tujuan bank syariah didirikan yaitu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat melalui fasilitas  pembiayaan.  Masyarakat  mendapatkan  fasilitas  kemudahan  sebagai modal usaha meskipun berbentuk pinjaman dana yang wajib dikembalikan. Selain hal  tersebut,  tujuan  bank  syariah  memberikan  pembiayaan  adalah  untuk profitabilitas. Profit  yang didapat dipergunakan untuk  mengembangkan skala bisnis perbankan syariah sehingga mampu menciptakan manfaat yang lebih besar dan pelayanan terbaik pada sektor jasa keuangan syariah.
Pada akad murabahah, bank syariah memperoleh profit secara pasti berdasarkan termin  yang tertuang di  awal akad. Penentuan profit bergantung pada jangka
waktu pembiayaan tersebut, semakin lama jangka waktu yang diberikan kepada debitur  maka semakin besar  profit yang  akan diperoleh  bank syariah. Namun besaran profit yang diterima  sebanding dengan kemungkinan terjadinya risiko pembiayaan  tersebut.  Bank  syariah  dalam  memberikan  pembiayaan  kepada masyarakat memiliki harapan bahwa dana yang telah disalurkan akan kembali tepat waktu beserta  margin. Prinsip  Islam  yang ditegakkan pada pembiayaan bank syariah adalah tidak diterapkannya sistem denda yang dapat dikategorikan sebagai intimidasi ketika debitur terlambat membayar angsuran bagi debitur yang bermasalah  kondisi  ekonominya,  layaknya  bank-bank  konvensional.  Berlaku sebaliknya kepada debitur yang tidak  koperatif atau dengan sengaja menunda pembayarannya akan  dikenakan sanksi  materil  berupa  denda  supaya  debitur tidak  mengulangi tindakannya. Denda tersebut bukan pendapatan bank, dana tersebut dialokasikan bank syariah sebagai dana sosial.

## B. Pembiayaan Bermasalah
Realitas di lapangan tak sedikit bank syariah yang menghadapi masalah dengan kualitas pembiayaan debitur. Pembiayaan bermasalah menjadi resiko  yang tak dapat dihindari dan siap dihadapi dalam dunia perbankan syariah. Bank syariah harus mengambil  langkah yang tepat untuk meminimalkan resiko  yang terjadi dan akan terjadi dikemudian hari. Seperti dalam penelitian di BPRS Mojo Artho Kota  Mojokerto  ini  berdasarkan  pengamatan  peneliti  bahwa  bank  sempat menghentikan selling produk pembiayaan kepada nasabah pada periode tersebut sebagai upaya meminimalkan resiko.
Apabila  pembiayaan  dibiarkan  bermasalah,  akan  mempengaruhi  kegiatan operasional bank dan muncul berbagai risiko yaitu risiko profitabilitas, liabilitas, dan likuiditas  serta  risiko  reputasi  bank syariah. Setiap bank syariah  memiliki nasabah penyimpan  dana  seperti  deposan,  bank  syariah  memiliki  kewajiban untuk  mengembalikan  dana  kepada  pihak  ketiga  dan  nasabah-nasabah penyimpan beserta bagi hasil. Dana milik nasabah tersebut dapat sewaktu-waktu diambil, bank syariah harus memenuhinya bila tidak maka reputasi bank menjadi ancaman. Selain itu, bank perlu mengatur pengeluaran meliputi biaya operasional kantor,  gaji  pegawai,  pembiayaan  dari  pihak  lain,  pajak  bangunan dan  lain sebagainya. Pembiayaan bermasalah menjadi risiko segala aspek kegiatan di bank syariah.
Pembiayaan bermasalah pada akad murabahah dapat diartikan sebagai kondisi dimana  debitur  mengalami  ketidakmampuan  melunasi  kewajibannya  untuk mengembalikan  dana  kepada  bank.  Selain  itu,  kondisi  ini  mencakup ketidakmampuan debitur menyerahkan keuntungan yang seharusnya diperoleh bank syariah sesuai  akad yang diperjanjikan di awal. Prinsip akad murabahah adalah jual beli, dalam akad ini bank syariah mendapatkan porsi keuntungan yang pasti. Namun, ketika debitur gagal bayar maka kecil  kemungkinan bank untuk memperoleh keuntungan tersebut (Andini, 2011).

## C. Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah Akad Murabahah
Pembiayaan bermasalah pada akad murabahah dapat diartikan sebagai kondisi dimana  debitur  mengalami  ketidakmampuan  melunasi  kewajibannya  untuk mengembalikan  dana  kepada  bank.  Selain  itu,  kondisi  ini  mencakup ketidakmampuan debitur menyerahkan keuntungan yang seharusnya diperoleh
bank syariah sesuai  akad yang diperjanjikan di awal. Prinsip akad murabahah adalah jual beli, dalam akad ini bank syariah mendapatkan porsi keuntungan yang pasti. Namun, ketika debitur gagal bayar maka kecil  kemungkinan bank untuk memperoleh keuntungan tersebut.
Penyebab  pembiayaan  bermasalah  akad  murabahah  secara  umum dilatarbelakangi oleh  faktor  internal dan eksternal  yang  berkaitan. Berikut  ini faktor internal perusahaan yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah akad murabahah.
1. Kinerja  pegawai  bank  kurang  tepat  dalam  menganalisis  5C (character, capacity, capital, collateral, condition)
Proses seleksi  yang kurang tepat dapat mengkibatkan bank mengalami salah pilih debitur. Pada analisa character debitur meliputi rekam jejak (track record) pembiayaan debitur di bank-bank lain yang dapat diakses melalui SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) yaitu ketentuan baru yang dikelola OJK pada 2018  sebagai  pengganti  SID BI  checking ,  berfungsi  untuk  mendukung pelaksanaan tugas pengawasan dan layanan informasi di  bidang  keuangan, memiliki  catatan informasi terkait  riwayat nasabah dan  lembaga keuangan lainnya  tentang  informasi  lancar  atau  tidaknya  kualitas  pembayaran angsurannya, dan  juga sebagai  alat  pengendalian awal untuk  menghindari penyaluran pembiayaan yang kurang tepat (OJK, 2021).  Beberapa kesalahan dalam penilaian akan memunculkan keraguan mengenai kredibilitas informasi yang  diberikan  debitur  pada  waktu  pengajuan  proposal  dan  dokumen persyaratan, terjadi ketidakseimbangan informasi  yang  berakibat  kesalahan saat menetapkan limit pinjaman, jangka waktu, besaran margin, serta nilai dan bentuk jaminan yang diminta.
Dalam  menentukan  plafon  pembiayaan,  meskipun  nilai  agunan  yang dijaminkan memiliki  nilai  yang  besar  bank  tidak  dapat  memberikan  dana dalam  jumlah besar,  bank harus  melihat  kapasitas atau kemampuan bayar nasabah dari laporan keuangan dan dokumen pendukung lainnya seperti slip gaji  nasabah  atas  kelayakan  pemberian  pembiayaan  murabahah  tersebut. Ketidaktepatan dalam menilai  menyebabkan  pengambilan keputusan  yang salah. Pihak bank dapat memberikan perlakuan khusus kepada nasabah yang kurang tepat. Sebagai upaya mitigasi permasalahan tersebut bank syariah perlu melakukan pelatihan dan pengembangan kepada para karyawan khususnya kepada  para  staff  pembiayaan  (Wahyudi et  al, 2013)  dan  melakukan administrasi pembiayaan,  pengukuran, serta memantau  proses pelaksanaannya (Shodiq & Susilowati, 2021).  Untuk menghindari penyaluran pembiayaan kepada nasabah yang moral hazard, sebab pada BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto Cabang Mojosari marketing pembiayaan menghadapi nasabah moral  hazard  setelah  pembiayaan  disalurkan,  pihak  bank  harus  mampu mendeteksi  kemungkinan  adanya permasalahan tersebut  di  awal  sebelum memutuskan untuk menerima proposal  pembiayaan tersebut. Menurut Ade Heryana moral haza rd adalah “Perilaku tidak jujur atau karakter merusak yang ada pada individu yang memicu frekuensi dan keparahan kerugian” (Heryana, 2020).
2. Granularity
Masalah granularity  dapat  terjadi  ketika  banyaknya debitur  yang  dibiayai namun nilai  pembiayaannya kecil-kecil.  Sebagaimana hasil  penelitian, 70% debitur adalah pelaku usaha mikro yang mempunyai pembiayaan dengan nilai yang  kecil.  Kondisi  ini  menyebabkan  staff  pembiayaan enggan  melakukan pemantauan/monitoring intensif terhadap usaha debitur. Di sini komunikasi antara bank syariah dengan debitur menjadi berjarak. Akibatnya bank syariah tidak  mengetahui bagaimana kondisi  debitur  saat ini,  apakah masih  sehat kondisinya dan lancar keuangannya. Namun, jika bank melakukan monitoring aktif  hal tersebut  menyebabkan bank  menanggung biaya  pengawasan yang cukup banyak dan membutuhkan SDM yang kompeten dalam bidang tersebut.
a. Menetapkan kebijakan sistem  limit  pembiayaan. Memberikan limit  besar kepada debitur yang peringkat lebih tinggi.
Tindakan ini  akan mengurangi granularity, bank  syariah  dapat memilih debitur korporasi yang memiliki keberlangsungan bisnis lebih baik sehingga lebih rendah risiko yang dihadapi bank syariah. Sebenarnya, bank berhak memilih  debitur  yang dibiayai,  apabila golongan UMKM terlalu  berisiko bank  dapat  memilih  hanya  untuk  membiayai  golongan  korporasi  yang prospek bisnisnya lancar dan tidak hanya mengandalkan cash flow seperti UMKM. Tetapi  hal ini  dapat mematikan potensi  UMKM yang  dianggap berperan penting dalam perkembangan ekonomi di Indonesia. Mengingat tujuan  bank  syariah  didirikan  untuk  membawa  perkembangan  bagi perekonomian Indonesia yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Dalam Islam, tolong-menolong  tidak  memandang  secara  subjektif,  tidak  memandang kepada siapa tetapi  bergantung kepada apa yang akan ditolong,  apakah sejalan dengan ajaran Islam atau menyimpang.
b. Bank syariah dapat menekan biaya untuk monitoring
c. Tetap melakukan pengawasan arus kas dari laporan keuangan debitur dan prospek usaha debitur (Wahyudi et al, 2013).
d. Menjaga  komunikasi  yang  baik  dan  melakukan  pemantauan meskipun kepada debitur kualitas pembiayaan lancar (Fitriani, 2022 ). Sebab kelalaian dalam monitoring bisa menyebabkan indikasi moral hazard di sisi  debitur, misalnya debitur menjadi malas membayar angsuran (Rahmawati, 2015).
e. Menumbuhkan  kesadaran  akan  adanya  risiko apabila  tidak melaksanakannya, walau terdengar sepele namun bisa berakibat fatal.
3. Kerjasama  pegawai  bank  secara  sengaja  untuk  menyalahgunakan pembiayaan (internal fraud)
Risiko  yang disebabkan manusia dapat terjadi karena faktor kesalahan atau faktor  pelanggaran.  Faktor  kesalahan  seperti  kelalaian,  ketidaksengajaan, masih dapat diperbaiki  dengan melakukuan pelatihan, peningkatan kontrol internal, mendokumentasikan kesalahan yang  pernah dilakukan  agar tidak terjadi kesalahan yang sama. Sedangkan faktor pelanggaran yang berarti faktor kesengajaan, perbuatan yang diniatkan oleh pelakunya yang dinisbatkan untuk pemenuhan kepentingan pribadi pelaku. Terjadi atau tidaknya ditentukan oleh kuat lemahnya sistem pengendalian internal perusahaan.
Jenis  perbuatan yang tergolong fraud berdasarkan POJK No. 39 terdiri  dari kecurangan,  penipuan,  penggelapan  aset,  pembocoran  informasi,  tindak pidana perbankan, dan tindakan lain.
Tindakan  melanggar  hukum  pada  ketentuan  UU  Nomor  10  Tahun  1998 Perbankan oleh  pegawai bank  dapat dikenakan sanksi  pidana sesuai  pasal pasal 49 UU Perbankan ayat (1) huruf a yang berbunyi, “(1) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja: (a) membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan,  maupun  dalam  dokumen  atau  laporan  kegiatan  usaha,  laporan transaksi atau rekening suatu bank”. Sementara Pasal 49 ayat ( 2) huruf b UU Perbankan berbunyi, “(2) Anggota Dewan Komisaris, Direksi,  atau pegawai bank  yang  dengan  sengaja: (b)  tidak  melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan  untuk  memastikan  ketaatan  bank  terhadap  ketentuan  dalam Undang-undang ini  dan  ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3  (tiga)  tahun  dan  paling  lama  8  (delapan)  tahun  serta  denda  sekurang- kurangnya  Rp.5.000.000.000,00  (lima  miliar  rupiah)  dan  paling  banyak Rp.100.000.000.000,00 (serratus miliar rupiah)".
Dalam pengendalian internal fraud strategi yang perlu dilakukan pihak bank syariah adalah sebagai berikut.
a. Melakukan  audit  internal  secara  periodik  dan  membuat  laporan dan penilaian  yang  independen  untuk  mengidentifikasi  area-area  yang menjadi titik kelemahan (Mauludin, 2019).
b. Memperbaiki sistem rekrutmen untuk sumber daya manusia yang cakap dan memiliki sikap syariah,
c. Diperlukan supervise yang jelas dan pelaksanaan internal kontrol  yang baik  disosialisasikan  termasuk  kepada  nasabaah private  banking agar bertransaksi sesuai prosedur (Wahyudi et al, 2013).
d. Pada POJK Nomor 39 memuat kebijakan antifraud yang terdiri atas empat pilar:  “pencegahan;  deteksi;  investigasi,  pelaporan,  dan  sanksi; pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut”. Bank wajib melakukan koreksi atas kesalahan data dan/atau informasi dalam laporan penerapan strategi antifraud dan laporan fraud berdampak signifikan yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2019).
Pembiayaan bermasalah juga disebabkan oleh faktor eksternal yang terjadi di luar manajerial bank syariah, diantaranya yaitu:
1. Usaha nasabah mengalami penurunan dan nasabah pailit
Nasabah mengalami  kemampuan  bayar  menurun  disebabkan  usaha  nasabah mengalami penurunan. Nasabah pailit didefinisikan  nasabah yang  dinyatakan bangkrut hingga berdampak pada kualitas pembiayaannya yang menurun dan berpotensi gagal bayar. Faktor ini dapat terjadi karena ketatnya persaingan bisnis di  pasar, kurangnya pengalaman bisnis yang dimiliki  nasabah. Upaya mitigasi permasalahan ini kembali kepada analisis kondisi nasabah (condition) mengenai apakah prospek usahanya bagus, layak dibiayai atau terdapat keraguan.
2. Nasabah menghadapi masalah keluarga
Masalah ini di luar kontrol bank syariah, masalah keluarga yang berdampak pada kondisi  ekonomi  nasabah akan  memberikan  dampak  bagi  kemampuan bayar nasabah.  Pihak  bank  perlu  melakukan  komunikasi  dan  monitoring  untuk memperbaiki kualitas pembiayaan nasabah.
3. Adanya sidestreaming penggunaan dana Sidestreaming adalah terjadi penyimpangan yang menyebabkan pembiayaan tidak dipergunakan sebagaimana akad di awal (Rizqiyah et al, 2020).  Pada penelitian ditemukan  masalah  bahwa debitur  tidak  mempergunakan dana  pembiayaan murabahah sebagaimana akad yang diperjanjikan, oleh dua orang debitur yaitu pertama, debitur menggunakan dana pembiayaan murabahah untuk mengatasi masalah keluarganya, kedua, dana murabahah dipergunakan untuk membiayai pengobatan debitur. Mengingat teknis pembiayaan murabahah hal tersebut bukan hal yang logis. Akad murabahah adalah akad jual beli  dimana penyaluran dana langsung ditujukan ke  pihak ketiga atau supplier tanpa melalui debitur. Namun adanya masalah  tersebut  menunjukkan bahwa pelaksanaan akad  murabahah belum  sesuai  dengan  fatwa  DSN-MUI,  pernyataan  tersebut  menghilangkan makna akad yang semula akad jual beli  menjadi akad pinjaman. Kecuali dapat terjadi jika akad murabahah tersebut disertai hybrid contract yaitu dengan akad wakalah (Wahyu et  al ,  2017) dimana  nasabah dapat  mewakilkan bank  untuk melakukan transaksi pembelian barang secara langsung dengan pihak supplier , otomatis nasabah mendapat kuasa penuh atas dana tersebut. Pengertian hybrid contract adalah  menggabungkan  dua  jenis  akad  atau  lebih  berdasarkan kesepakatan  dua  pihak  yang  biasa  digunakan  untuk  mempermudah  suatu pembiayaan  pada  lembaga  keuangan.  Namun  tidak  semua  akan  boleh digabungkan, ketentuan tersebut dimuat di dalam fatwa DSN MUI (Munif, 2017).
Namun  pada  BPRS  Mojo  Artho  Kota  Mojokerto  Cabang  Mojosari  tidak disampaikan bahwa akad tersebut adalah hybrid contract. Mengingat jenis akad adalah jual beli bukan pinjaman atau qardh maka bila pihak perbankan menyalahi aturan yang tertera pada akad, akad tersebut tidak sah, memang konsumsi tidak bisa  secara luas  diakomodasi  oleh  akad  murabahah sehingga  tidak  bisa  bank memberikan  dananya begitu  saja kepada  debitur  seolah-olah  akad  pinjaman. Perlu  adanya  kesepakatan  bahwa  bank  akan  memberikan  kuasanya  kepada debitur untuk membeli sendiri barang yang dibutuhkannya.
Pada praktiknya, skema yang digunakan tersebut, dapat memunculkan terjadinya hilah riba  dalam murabahah. Karena debitur sidestreaming seperti pengamatan yang dijumpai oleh peneliti.
Bank  syariah  perlu  melakukan  upaya  untuk  menghindari sidestreaming dan menghindari  adanya akad  yang  tidak  sesuai  fatwa DSN  MUI  NO:  04/DSN- MUI/IV/2000.
a. Monitoring aktif dari awal hingga berakhirnya akad,
b. Mengubah akad murabahah menjadi murabahah bil wakalah,
c. Memastikan  bahwa  dana  yang  digunakan  untuk  pembayaran  dijalankan dengan prosedur yang benar,
d. Menangani risiko ketidakpatuhan dan ketentuan syariah dalam paktik yang dijalankan bank syariah dibentuk divisi kepatuhan, DPS (Dewan Pengawas Syariah), dan komite audit (Wahyudi et al , 2013).

## 4. Nasabah Fraud
Fraud yaitu  ketidakjujuran debitur  dalam memberikan  informasi  dan laporan- laporannya  tentang  kegiatan  usahanya,  posisi  keuangan,  hutang-hutang, persediaan, dan lain-lain yang berdampak terhadap kredibilitas informasi yang diberikan debitur yang memicu ketidakseimbangan informasi dan akhirnya bank salah pilih debitur (Poniarti, 2017).  Hal ini memungkinkan bagi debitur sendiri untuk melanggar perjanjian pembiayaan, seperti menunda-nunda pembayaran saat  jatuh tempo  (Nisa', 2018). Bagi  debitur  yang  tidak  memiliki  iktikad  baik menjadi permasalahan internal juga bagi bank, bank harus mampu menilai sampai dari sisi moral calon debitur sebelum pembiayaan dikucurkan kepada orang yang tidak tepat. Apabila karakter tersebut baru diketahui setelah pembiayaan telah disalurkan, bank dapat mengambil langkah selanjutnya untuk menindaklanjuti penyelesaian pembiayaan bermasalah tersebut. Bank harus mendeteksi  adanya pembiayaan bermasalah  atau  berpotensi  menjadi  bermasalah dan  menangani pembiayaan bermasalah sesegera mungkin.

## 5. Kondisi pasar
Kondisi ketidakpastian pasar akan mempengaruhi debitur dalam mengembalikan dana (risk of ability to pay), sebab harga pasar bersifat fluktuasi. Selain itu adanya kemungkinan perbedaan nilai  jual  agunan pada  waktu kontrak  dengan jatuh temponya, hal ini mengarah pada tidak kembalinya modal jika debitur mengalami gagal bayar (Shodiq & Susilowati, 2021). Bank harus beradaptasi dengan segala kemungkinan yang tidak pasti dari eksternal agar bank tetap dapat berjalan dan berkembang.  Manajer  pembiayaan  mampu  menjadi  peramal  ekonomi  untuk mengantisipasi kemungkinan dan ketidakpastian pasar.
6. Kebijakan pemerintah yang mempengaruhi kinerja bank
Seperti  pemberlakuan  atau  perubahan  atas  Peraturan/Undang-Undang, mengharuskan bank syariah untuk menyesuaikan kebijakan manajerial dengan kebijakan pemerintah. Misalnya kebijakan Covid-19 yaitu restrukturisasi Covid- 19.

## 7. Bencana alam
Bencana alam menjadi faktor berikutnya di luar kontrol bank maupun nasabah dalam pembayaran angsuran, seperti banjir, gempa bumi, tsunami dan lain-lain.
Pada akhir tahun 2019 Indonesia dan negara-negara lain di dunia terkena wabah bencana Covid-19. Menurut hasil penelitian, rata-rata pembiayaan bermasalah disebabkan oleh Covid-19 yang berdampak di segala bidang menyebabkan usaha nasabah mengalami penurunan, nasabah pailit, nasabah terkena PHK, sehingga kemampuan  bayar  debitur  menurun.  Pengaruh  pandemi  memunculkan permasalahan baru bagi debitur yang semula lancar menjadi berisiko gagal bayar.
Sebagai upaya mitigasi risiko yang timbul karena bencana alam bank syariah dan nasabah  dapat  melakukan cover risiko  kepada  perusahaan takaful.  Takaful merupakan  salah  satu  dari  sekian  yang  digunakan  dalam  mitigasi  risiko
pembiayaan, baik dari sisi pembiayaannya, sisi objek agunan, maupun sisi jiwa yang menerima pembiayaan (Shodiq & Susilowati, 2021).

## Pembahasan
Strategi Bank Syariah dalam Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Strategi  bank  syariah  dalam  menangani  pembiayaan  bermasalah  ditetapkan berdasarkan faktor internal dan eksternal yang menjadi penghambat dan pendukung dengan  meminimalisir  hambatan yang  ada.  Strategi  ini  merupakan upaya  bank untuk menyelamatkan dana yang telah dikucurkan. Setiap bank syariah memiliki cara agar debitur lancar membayar angsuran sampai berakhirnya akad pembiayaan murabahah.  Langkah  untuk  mencegah  diantaranya  melakukan  monitoring  dan menjalin  komunikasi  yang  baik  kepada  debitur.  Namun tidak  dapat  dipastikan langkah ini dijalankan kepada semua debitur, sebab bank akan menanggung biaya pengawasan lebih banyak, sedangkan debitur rata-rata hanyalah pelaku usaha mikro yang nilai pembiayaannya relatif kecil, dan kebutuhan SDM untuk menangani hal tersebut.
Sehingga  berisiko  pembiayaan  bermasalah  karena  kurangnya  monitoring. Sebenarnya, bank berhak memilih debitur yang dibiayai, apabila golongan UMKM terlalu berisiko  bank dapat memilih  hanya untuk membiayai  golongan korporasi yang  prospek  bisnisnya  lancar dan  tidak  hanya mengandalkan cash  flow seperti UMKM. Tetapi hal ini dapat mematikan potensi UMKM yang dianggap berperan penting dalam perkembangan ekonomi di Indonesia.
Mengingat  tujuan bank  syariah  didirikan  untuk  membawa  perkembangan bagi perekonomian Indonesia yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Dalam Islam, tolong- menolong tidak memandang secara subjektif, tidak memandang kepada siapa tetapi bergantung kepada apa yang akan ditolong, apakah sejalan dengan ajaran Islam atau menyimpang.
Oleh  sebab  itu,  bank  syariah  harus  mampu  mempersiapkan  diri  atas  segala kemungkinan  yang  terjadi  termasuk  mengusung  strategi  yang  tepat  untuk meminimalkan  risiko  pembiayaan. Strategi  yang  umum  dijalankan bank  syariah serta didukung oleh hasil penelitian lapangan dan pustaka untuk menyelamatkan pembiayaan bermasalah bagi debitur yang kooperatif yaitu sebagai berikut.
1. Teguran
Teguran  kepada  debitur  yang  terlambat  membayar  angsuran  dapat  melalui telepon  dan  pemberian surat  teguran 1  kepada  debitur  yang  terlambat untuk pertama kalinya. Surat teguran 2 dan 3 apabila debitur belum menanggapi dan membayar tunggakan angsuran.
2. Kunjungan ke debitur
Pihak  bank  melakukan  kunjungan untuk  mengawasi  dan  memastikan  secara langsung  kondisi  debitur,  mengenai  kabar,  prospek  usahanya  dan  kondisi keuangannya.  Supaya  dapat  ditemukan  faktor  penghambat  dan  solusi  bagi permasalahan debitur.
3. Restrukturisasi
Restrukturisasi  adalah  upaya  untuk  menata  kembali  pembiayaan  untuk memperbaiki  kualitas  pembiayaan  debitur  dan  agar  dapat  membayar  lancar kembali.  Selain  itu,  restrukturisasi  bertujuan  untuk  menyelamatkan  karakter
debitur dalam SID BI checking, namun bergantung pada kolektabilitas pembiayaan saat itu. Persyaratan untuk restrukturisasi adalah sebagai berikut: (Asra et al , 2018).
a. Ajuan tertulis permohonan restrukturisasi dari debitur.
b. Debitur  memiliki  prospek  usaha  yang  baik  namun  kapasitas  bayarnya menurun.
c. Debitur  memiliki  sumber  pendapatan  lain,  namun  kapasitas  bayarnya menurun.
Bentuk-bentuk restrukturisasi meliputi:
a. Penurunan margin
b. Pengurangan tunggakan pokok pembiayaan
c. Perpanjangan jangka waktu pembiayaan
d. Penambahan fasilitas pembiayaan
e. Konversi pembiayaan menjadi penyertaan pada perusahan debitur.

## 4. Penjualan aset
Aset yang dijadikan agunan dapat diserahkan ke bank kemudian oleh bank dijual secara  langsung  atau  melalui  pelelangan  untuk  melunasi  seluruh  tunggakan angsuran debitur. Penjualan aset juga dapat dilakukan oleh debitur sendiri selaku pemilik aset. Ketentuan bank syariah atas terjualnya aset apabila nilai penjualan melebihi total angsuran maka sisa dana tersebut dikembalikan kepada debitur.
Debitur memiliki  4  karakteristik, karakteristik pertama yaitu  debitur  mau dan mampu, kedua debitur mau namun tidak mampu, ketiga debitur tidak mau tetapi mampu, dan keempat debitur tidak mau dan tidak mampu. Karakteristik ketiga dan  keempat  adalah  kondisi  dimana  debitur  tidak  kooperatif  dalam menyelesaikan pembiayaannya.
Strategi  bank  dalam  menangani  debitur  yang  tidak  kooperatif  antara  lain penyelesaian melalui pihak ketiga, non litigasi, litigasi  dan penyitaan agunan.
1. Penyelesaian melalui pihak ketiga
Pihak ketiga dalam hal ini adalah pihak di luar manajerial bank syariah seperti debt collector dan preman. Debt collector adalah pihak luar yang membantu bank  dalam  menagih  piutang ke  debitur  yang  tidak  memiliki  iktikad  baik untuk memenuhi kewajibannya. Sedangkan jasa preman dipergunakan bank untuk mencari debitur yang hilang kontak dan keberadaannya. Bank meyakini bahwa preman memiliki jaringan luas untuk bisa menemukan debitur.
2. Penyelesaian melalui non litigasi
Yaitu  penyelesaian melalui  Alternatif Penyelesaian Sengketa  dan Arbitrase. Umumnya untuk menyelesaikan sengketa dan perselisihan kasus  perdata di luar lembaga peradilan yaitu Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). Penyelesaian melalui jalur non  litigasi  menghemat  biaya  dan  waktu  dibandingkan  melalui  lembaga peradilan (Sakti et al , 2017).
3. Penyelesaian melalui litigasi
Bank  syariah  dapat  menyelesaian  sengketa  wanprestasi  pembiayaan murabahah melalui lembaga peradilan seperti Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri  dan  Kejaksaan Negeri.  BPRS  Mojo  Artho  Kota  Mojokerto  memilih Pengadilan  Negeri  dan  Kejaksaan  Negeri.  Pada  Pengadilan  Agama
pendaftaran  sengketa  wanprestasi  pembiayaan  termasuk  perkara  gugatan sederhana  yang  didaftarkan  oleh  bank  syariah  selaku  penggugat.  Pihak Pengadilan Agama kemudian mengirimkan surat somasi dan panggilan sidang kepada debitur selaku  pihak tergugat untuk menghadiri sidang pada waktu yang  ditentukan.  Pengadilan  Negeri  memiliki  wewenang  menyelesaikan, memeriksa, mengadili  dan memutus perkara pidana dan perdata di  tingkat pertama. Kejaksaan Negeri dapat melakukan penyitaan barang berdasarkan putusan hakim.

## SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
Faktor-faktor penyebab pembiayaan murabahah bermasalah pada BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto Cabang Mojosari antara lain disebabkan oleh nasabah menghadapi masalah keluarga, pembiayaan tidak  dipergunakan sebagaimana akad pengajuan (sidestreaming), nasabah pailit, usaha mengalami penurunan, bencana alam Covid- 19, kebijakan pemerintah, dan permasalahan lain seperti  nasabah mengandalkan pelunasan angsuran dari hasil proyek dan tunjangan.
Berdasarkan hasil penelitian, sebagai  strategi untuk mengatasi hal tersebut  pihak BPRS  Mojo  Artho  Kota  Mojokerto  Cabang  Mojosari  memisahkan  dua  karakter debitur.  Bagi  debitur  yang  memiliki  iktikad  baik  bank  akan  diajak  diskusi  dan diberikan  solusi  restrukturisasi  pembiayan  untuk  menyelamatkan  pembiayaan bermasalah, sedangkan bagi  debitur  yang tidak  memiliki  iktikad  baik  bank  akan menempuh  jalur Pengadilan Negeri  dan Kejaksaan Negeri  untuk  menyelesaikan pembiayaan  bermasalah  tersebut.  Adapun  dalam  penanganan  pembiayaan bermasalah akad murabahah di BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto Cabang Mojosari dilakukan secara bertahap diawali pemberian surat teguran 1 2 3, kemudian surat panggilan ke kantor untuk solusi penyelamatan pembiayaan, menyerahkan kasus ke lembaga peradilan, bekerja sama dengan pihak luar yaitu preman apabila nasabah hilang kontak, dan penjualan jaminan.

## Saran
Dalam  penelitian  ini  membahas  mengenai  strategi  penanganan  pembiayaan bermasalah  pada  pembiayaan  murabahah namun  masih  belum  dibahas  secara mendalam  terkait  berbagai  strategi  penanganan  pembiayaan  murabahah bermasalah. Semoga tulisan ini bisa menjadi rujukan dan pada penelitian selanjutnya bisa membahas lebih lengkap lagi mengenai penanganan pembiayaan bermasalah.

## DAFTAR PUSTAKA
Anshori, A. G. (2018). Perbankan Syariah di Indonesia. Yogyakarta: UGM PRESS.
Asra  et  al.  (2018). Restrukturisasi  Pembiayaan  Murabahah. Lisan  Al-Hal  Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan, 12(2), 329-346.
Damayanti, E. (2018, 11 01). Aplikasi Murabahah pada Lembaga Keuangan Syariah. El Jizya (Jurnal Ekonomi Islam), 5(2), 211-240.
Fitriani, E.  N. (2022, Juni 24). Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Akad Murabahah BRPS Mojo Artho Kota Mojokerto Cabang Mojosari . (L. I. Wangi, Interviewer)
Hamonangan. (2020). Analisis Penerapan Prinsip 5c dalam Penyaluran Pembiayaan pada  Bank  Muamalat  KCU  Padangsidempuan.  JIMEA  Jurnal  Ilmiah Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi, 454-455.
Hasanah,  I.  N.  (2018).  Penyelamatan  Pembiayaan  Bermasalah  pada  Nasabah Pembiayaan 200iB di  BRI  Syariah KCP  Purbalingga. Skripsi.  Purwokerto, Jawa Tengah: IAIN Purwokerto.
Heryana, A.  (2020, Agustus).  Moral  Hazard dalam  Asuransi  Kesehatan. Jakarta: Universitas Esa Unggul.
Mauludin, M. S. (2019, Januari). Manajemen Risiko pada Pembiayaan Musyarakah BRI Syariah. Wadiah Jurnal Perbankan Syariah, 3(1), 1-22.
Munif, A. (2017). Inovasi Akad dalam Bentuk Hybrid Contract (Kajian Fatwa DSN MUI Nomor: 27/DSN-MUI/III/2002 Tentang al-Ijarah al-Muntahiyah bi al- Tamlik. Jurnal Bimas Islam, 10(4), 683-700.
Nisa',  M.  (2018). Penyelesaian  Pembiayaan Murabahah Bermasalah di  Bank  BNI Syariah Kantor Cabang Yogyakarta Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
OJK.  (2017).  Bank  Perkreditan  Rakyat. From Otoritas  Jasa  Keuangan: https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Bank-Perkreditan- Rakyat.aspx
OJK.  (2019, November  27).  Salinan Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 /POJK.03/2019 Tentang Kualitas Aset  Produktif dan Pembentukan  Penyisihan  Penghapusan Aset  Produktif  Bank  Pembiayaan Rakyat Syariah. Retrieved from Otoritas Jasa Keuangan: https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/-Kualitas-Aset- Produktif-dan-Pembentukan-Penyisihan-Penghapusan-Aset-Produktif-
Bank-Pembiayaan-Rakyat-Syariah/pojk%2029-2019.pdf
OJK.  (2021).  Sistem  Layanan  Informasi  Keuangan  (SLIK).  Retrieved  from sikapiuangmu.ojk.go.id: https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10422
OJK.  (2022).  Statistik  Perbankan  Syariah.  Jakarta:  Departemen  Perizinan  dan Informasi Perbankan.
Poniarti, D. (2017). Peranan Perbankan Syariah dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Studi Terhadap BRI Syariah Kantor Cabang Bengkulu). Disertasi. Bengkulu: IAIN Bengkulu.
Rahmawanti et  al .  (2019). Analisis  SWOT  dan  TOWS  Sebagai  Landasan dalam Perencanaan Strategis Sistem Informasi Akuntansi Persediaan di Kabupaten Bandung  Barat.  Prosiding  Industrial  Research  Workshop  and  National Seminar, 10(1), 20.
Rizqiyah et  al. (2020).  Analisis  Penyelesaian  Tindakan Side  Streaming pada Pembiayaan Murabahah dalam Perspektif Fiqih Muamalah di BRI Syariah KC Jombang. JIES Journal of IslamicEconomics Studie, 159-167.
Sakti et  al. (2017,  Juni).  Tanggung  Jawab  Badan  Arbitrase  Syariah  Nasional (BASYARNAS)  dalam  Penyelesaian  Sengketa  Perbankan  Syariah.  Jurnal Yuridis, 4(1), 74-83.
Shodiq & Susilowati. (2021). Manajemen Mitigasi Risiko pada Bank Syariah. Jakarta: Alim's Publishing Jakarta.
Wahyu et  al .  (2017, Juni 1).  Penerapan Prinsip  Syariah Dalam Akad Pembiayaan Murabahah Pada Bank Muamalat. Jurnal Iqtisaduna, 3(1).
Wahyudi et al . (2013). Manajemen Risiko Bank Islam. Jakarta: Salemba Empat.
Yusepa,  Z.  (2018). Analisis  SWOT  pada  Strategi Payment dan Profitability dalam Menyelesaikan  Pembiayan  Mikro  Bermasalah Pada BPRS  Safir  Bengkulu. Bengkulu: IAIN Bengkulu.
Zulfikri et  al. (2019).  Strategi  Penyelamatan  Pembiayaan  Bermasalah  Pada Pembiayaan Murabahah Bank BNI Syariah Cabang Bogor. Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking, 65-68.
.