## KEBIJAKAN FORMULASI PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA
Risva Fauzi Batubara 1 , Barda Nawawi Arief 2 , Eko Soponyono 3

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  dan  menganalisis kebijakan  formulasi pidana  mati  terhadap  pelaku  tindak  pidana  korupsi  di Indonesia  saat  ini,  dan kebijakan formulasi pidananya di masa yang akan datang. Metode penelitian yang digunakan  adalah  yuridis  normatif,  dengan  menggunakan  data  sekunder  berupa perangkat  peraturan perundang-undangan,  serta  ditunjang  dengan  data  primer berupa  penelitian  di  lapangan. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  kebijakan formulasi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini sudah diatur dalam dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Pasal  1  ayat  (1)  Undang-Undang  No.  20  Tahun  2001,  namun  sampai  saat  ini masih  sangat  sulit  untuk  diterapkan  karena  masih  terdapat  banyak  kelemahan. Kebijakan  formulasi  di  masa  mendatang haruslah    mencantumkan  kualitas  dan kuantitas  yang  dikorupsi  sebagai  indikator  dalam menjatuhkan  pidana  mati, termasuk memperjelas masalah posisi/eksistensi pidana mati dalam sistem hukum pidana  yang  berlaku,  syarat-syarat  penjatuhan  pidana  mati  bagi  koruptor,  dan jenis-jenis alternatif pidana mati atau bentuk-bentuk peringanan pidana mati. Kata kunci: Kebijakan Formulasi, Pidana Mati, Tindak Pidana Korupsi

## A. Latar Belakang
Kebijakan  formulasi  pidana  mati terhadap  pelaku  tindak  pidana korupsi telah  diatur  dalam  Undang-Undang  No.  31  Tahun  1999 Jo  Undang- undang No. 20 Tahun 2001 . Pencantuman pidana mati dalam undang-undang tersebut tentunya merupakan fenomena baru dalam upaya pencegahan korupsi di  Indonesia  karena  dengan  pencantuman  pidana  mati  tersebut  diharapkan akan  memberikan  efek  jera  bagi  pelaku  maupun  bagi  pelaku  lain yang berpotensi  sebagai  pelaku.  Hal  ini  tentunya  dapat  dijadikan  pegangan  bagi aparat  penegak  hukum  untuk  dapat  menjatuhkan  pidana  mati  bagi  pelaku
1 Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP
2 Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP
3 Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP
tindak  pidana  korupsi  yang  memenuhi  rumusan  Pasal  2  ayat  (2)  Undang- undang No. 31 Tahun 1999 jo Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.
Sejak  berlakunya Undang-Undang No.  20  Tahun  2001 tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  Hakim  di  Indonesia  tidak  pernah sekalipun  menjatuhkan  pidana  mati  tersebut  terhadap  seorang  koruptor. Meskipun,  dalam  ketentuan  perundang-undangan  memberikan  landasan hukum yang cukup tegas, sehingga belum dapat memberikan efek jera kepada para  koruptor  lainnya. Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  maka  dapat dirumuskan  permasalahannya,  antara  lain: pertama, bagaimana  kebijakan formulasi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini? Kedua, bagaimana  penerapan  formulasi  pidana  mati  terhadap  pelaku tindak  pidana  korupsi  di  Indonesia  saat  ini? Ketiga, bagaimana  kebijakan formulasi  pidana  mati  terhadap  pelaku  tindak  pidana  korupsi  di Indonesia  di masa yang akan datang?

## B. Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif dengan menggunakan data sekunder berupa perangkat peraturan perundang-undangan, serta ditunjang dengan data primer berupa penelitian di lapangan.

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Kebijakan  Formulasi  Pidana  Pidana  Mati  Terhadap  Pelaku  Tindak

## Pidana Korupsi Di Indonesia Saat Ini.
Kebijakan formulasi pidana mati mengandung beberapa kelemahan dan  memberi  kesan  “kekurang  seriusan”  pembua t  Undang-undang  untuk menerapkan pidana mati. Beberapa kelemahan itu dapat dijelaskan sebagai berikut: 4
a. Pidana  mati  sebagai  pemberatan  pidana,  hanya  diancamkan  untuk tindak  pidana  korupsi  tertentu  dalam  Pasal  2  ayat  (1),  yaitu:
“melakukan  perbuatan  memperk aya  diri  sendiri/  oranglain/  korporasi secara  melawan  hukum”.  Jadi  tidak  ditujukan  kepada  semua  bentuk tindak pidana korupsi, padahal dalam “Penjelasan Umum” dinyatakan, bahwa  tujuan  dibuatnya  Undang-undang  No.  31  Tahun  1999  ini (sebagai  pengganti  Undang-undang  No.  3  Tahun  1971)  adalah  untuk memberantas  “setiap  bentuk  tindak  pidana  korupsi”.  Dengan diancamkannya pidana mati (sebagai pemberatan pidana) hanya untuk tindak  pidana  korupsi  dalam  Pasal  2,  berarti  pidana  mati  tidak mungkin dapat dijatuhkan terhadap tindak pidana korupsi lainnya;
b. Menurut  Pasal  2  ayat  (2),  pidana  mati  merupakan  pemberatan  pidana terhadap  delik  dalam  Pasal  2  ayat  (1)  yang  diancam  dengan  pidana seumur hidup atau penjara 20 tahun. Di dalam Undang-undang No. 31
Tahun  1999  jo  Undang-undang  No.  20  Tahun  2001,  tindak  pidana korupsi  yang  diancam  dengan  pidana  seumur  hidup  atau  maksimum
4 Romli  Atmasasmita  dalam  Indriyanto  Seno  Adji, 2001, Pidana  mati  Bagi  Koruptor  Sebagai  Upaya Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jurnal Keadilan, hlm 57-58
penjara  20  tahun  tidak  hanya  terdapat  dalam  Pasal  2,  tetapi  terdapat juga dalam Pasal 3: penyalahgunaan kewenangan/ kesempatan/ sarana karena jabatan atau kedudukan; Pasal 12: penerimaan suap (suap pasif) oleh pegawai negeri/ penyelenggara Negara, hakim, dan advokat. Oleh karena  itu,  dirasakan  janggal  kalau  pidana  mati  hanya  diancamkan terhadap  delik  dalam  Pasal  2.  Padahal  dalam  pandangan  masyarakat dan  dilihat dari  hakikat  korupsi  sebagai  delik  jabatan,  perbuatan "menyalahgunakan  kewenangan  jabatan/kedudukan"  (Pasal  3)  dan “ penerimaan  suap  oleh  pegawai  negeri/penyelenggara  negara,  hakim, dan  advokat”  (Pasal  12) dirasakan  lebih  tercela    daripada "memperkaya  diri" (Pasal  2);  setidak-tidaknya  harus  dipandang  sama berat,  dan  oleh  karenanya  juga  layak  untuk  diancam  dengan  pidana mati, terlebih delik penyuapan justru paling menonjol dalam berbagai kasus korupsi selama ini;
c. Kelemahan  lain,  berkaitan  dengan  formulasi  “keadaan  tertentu”  yang menjadi  alasan  pemberatan  pidana  untuk  dapat  dijatuhkannya  pidana mati. Dalam  berbagai  formulasi  Undang- undang,  “keadaan  tertentu” yang  menjadi  alasan  pemberatan  pidana  pada  umumnya  dirumuskan secara  tegas  dalam  perumusan  delik  yang  bersangkutan  (misalnya pemberatan  pidana  untuk  penganiayaan  dalam  Pasal  356  KUHP dan pemberatan pidana untuk pencurian dalam Pasal 365 KUHP). Namun dalam Pasal 2 ayat (2) Undang- undang No. 31 Tahun 1999, “keadaan tertentu” yang menjadi alasan pemberatan pid ana itu tidak dirumuskan
secara  tegas  dalam  perumusan  pasal,  tetapi  hanya  dimasukkan  dalam “penjelasan Pasal 2”;
d. Pemberatan pidana mati dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 31
Tahun  1999  hanya  ditujukan  pada  “orang”.  Tidak  ada  pemberatan pidana  terhadap  korporasi  yang  melakukan  tindak  pidana  korupsi dalam  “keadaan - keadaan  tertentu”  sebagaimana  disebutkan  di  atas.
Walaupun  pidana  mati  tidak  bisa  dikenakan  pada  korporasi,  namun seharusnya  tersedia  juga  pemberatan  pidana  untuk  korporasi  yang bobotnya  dapat diidentikkan  dengan  pidana  mati.    Misalnya, pencabutan  izin  usaha  selama-lamanya  atau  pembubaran/penutupan korporasi.
2. Penerapan  Formulasi  Pidana  Mati  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana Korupsi Di Indonesia Saat Ini.
Adanya  ancaman  pidana  mati  dalam  Undang-Undang  No.31  Tahun 1999 itu menunjukkan keseriusan pemerintah dan DPR pada waktu itu untuk memberantas korupsi. Namun, dalam kenyataannya, sudah sebelas tahun lebih sejak  keluarnya  Undang-Undang  No.  31  Tahun  1999,  sampai  saat  ini  belum ada  seorang  koruptor pun  yang  dijatuhi  pidana  mati.  Berbeda  halnya  dengan pelaku  tindak  pidana  narkotika  yang  sudah  banyak  (puluhan)  dijatuhi  pidana mati. 5
5 Barda Nawawi Arief, Pidana Mati, Perspektif Global, Pembaharuan Hukum Pidana dan Alternatif Pidana Untuk Koruptor, Semarang, Pustaka Magister, hlm 54
Sinintha  Yuliansih  Sibarani 6 mengemukakan  bahwa  sampai  saat  ini belum ada satupun kasus tindak pidana korupsi  yang dijatuhi hukuman  mati. Hal  ini  didasarkan  karena  pengertian  hakim  yang  berbeda  tentang  tindak pidana  korupsi  itu  sendiri,  sebagian  hakim  memandang  bahwa  tindak  pidana korupsi  merupakan  kejahatan  yang  luar  biasa (extraordinary  crime), bersifat sistemik  dan  endemik dengan  dampak  yang  sangat  luas (systematic  and widespread), sehingga penanganannya perlu upaya/langkah-langkah luar biasa yang komprehensif (comprehensive extraordinary measures), termasuk pidana mati. Sebagian  lagi  memandang hanya  merupakan  tindak  pidana biasa  yang upaya  penanganannya  tidak  perlu  memakai  pidana  mati.  Pemikiran  ini didasarkan pada Hak Asasi Manusia (HAM).
3. Kebijakan  Formulasi  Pidana  Pidana  Mati  Terhadap  Pelaku  Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Di Masa Yang Akan Datang.
Mengingat  adanya  berbagai  kelemahan  formulasi  pidana  mati  seperti diuraikan di atas, maka sekiranya kebijakan pidana mati akan tetap digunakan untuk  menghadapi  tindak  pidana  korupsi  (tipikor), sehingga perlu  dilakukan amandemen  atau  reformulasi  ketentuan  pidana  mati  dalam  perundang- undangan.
Reformulasi ketentuan pidana  mati  untuk  koruptor  terkait  dengan beberapa masalah, antara lain:
a. Posisi/status/eksistensi  pidana  mati  dalam  sistem  hukum  pidana  yang berlaku saat ini;
6 Wawancara dengan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 24 Juli 2014
b. Syarat-syarat penjatuhan pidana mati bagi koruptor;
c. Jenis-jenis  alternatif  pidana  mati  atau  bentuk-bentuk  peringanan  pidana
mati.
Pidana  mati  dalam  hukum  positif  selama  ini  merupakan  salah  satu pidana  pokok.    Namun, dalam  kebijakan  formulasi  selama  ini,  pidana  mati tidak  pernah  dirumuskan  secara  tunggal  (yang  mengandung  sifat imperatif/absolut), tetapi selalu dirumuskan secara alternatif dengan jenis-jenis pidana pokok lainnya dan hanya diancamkan untuk delik-delik tertentu. Jadi, walaupun  pidana  mati  merupakan  pidana  pokok,  namun  hakikatnya merupakan “pidana pok ok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif”.  Dengan  perumusan  alternatif  demikian,  berarti  pidana  mati dipandang  sebagai alternatif  terakhir atau “ upaya  terakhir ”  ( the  last  resort) dalam melindungi masyarakat.
Hakikat  pidana  mati  yang bersifat  alternatif  dan  tidak  absolut  itu, nampaknya  sesuai  dengan  hasil  penelitian  maupun  dari  sudut  pandang religius.  Dari  hasil  penelitian  yang  pernah  dilakukan  oleh  Fakultas  Hukum UNDIP bekerjasama dengan Kejaksaan Agung, kebanyakan responden (56,63 % )  menyatakan,  perlunya  pidana  mati  dipertahankan  sebagai  “ sarana terakhir melindungi  masyarakat  dari  penjahat  sadis  dan  sukar  diperbaiki lagi”. 7 Dari sudut pandang religius (Islam), tentunya akan diuraikan tersendiri. Namun, penulis berpendapat,  Islam  pun berpandangan  relatif  tentang  pidana mati karena lebih mendahulukan permaafan dan perdamaian.
7 Laporan  Penelitian, 1981/1982, Ancaman  Hukuman  Mati  Dalam  Sistem  Pemidanaan,  Kerjasama Kejaksaan Agung RI dan FH UNDIP, hlm 13
Bertolak dari hakikat pidana mati sebagai pidana pokok  yang bersifat khusus  dan  sebagai  upaya  terakhir  yang  bersifat  alternatif,  maka  kebijakan formulasi  pidana  mati  untuk  koruptor  seyogyanya  disusun  dengan  rambu- rambu sebagai berikut:
a. Pidana  mati  diancamkan  sebagai  pemberatan  pidana  untuk  delik-delik korupsi tertentu  yang dipandang sangat tercela dan sangat merugikan dan merusak kehidupan masyarakat luas (berbangsa/bernegara);
b. Kriteria sangat tercela dan sangat merugikan dapat didasarkan pada:
1) Kriteria objektif, antara lain :
a) Kualitas bobot delik (maksimum pidana yang diancamkan);
b) Cara  dan  kondisi  perbuatan  dilakukan  atau  ada  faktor  pemberatan pidana;
c) Keseriusan akibat yang ditimbulkan (nyata maupun poten-sial).
2) Kriteria substantif/materiil, antara lain :
a) Nilai kerugian yang ditimbulkan atau hasil yang diperoleh-nya;
b) Objek/sasaran  delik  (misal  dana  pembangunan  atau  dana  untuk kepentingan fital rakyat banyak);
3) Kriteria  status  subjek/pelaku  :  misal  pejabat;  orang  yang  bertindak sebagai  pejabat  atau  yang  berpura-pura  (mengaku)  sebagai  pejabat (Use  of  Pretended  Authority);  petugas/pegawai  yang  mempunyai posisi; pemegang fungsi negara atau pelayanan publik; personil negara yg  mengambil  keuntungan  dari  instansi/jabatannya;  pejabat  yang memperdagangkan pengaruh jabatannya (Traffic in Official Influence);
memperdagangkan  pengaruh  pribadi  (Traffic  in  Private  Influence); orang yang memanfaatkan pejabat/fungsionaris tsb.
c. Faktor-faktor  pemberatan  pidana  atau  kriteria  untuk  adanya  pidana  mati itu,  dirumuskan  secara eksplisit  dalam  perumusan  delik atau  dirumuskan sebagai pedoman umum untuk penjatuhan pidana mati.

## D. Simpulan
Kebijakan  formulasi  pidana  mati  terhadap  pelaku  tindak  pidana korupsi  di  Indonesia  saat  ini  masih  banyak  terdapat  kelemahan-kelemahan, seperti alasan teknis juridisnya, sehingga masih sangat sulit untuk diterapkan saat ini. Belum ada satupun kasus tindak pidana korupsi yang dijatuhi pidana mati, hal ini didasarkan karena perumusan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi hanya diatur dalam delik Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, dan syarat penjatuhannya sangat sulit untuk diterapkan.
Di dalam reformulasi kebijakan formulasi pidana mati terhadap pelaku tindak  pidana  korupsi  di  Indonesia  di  masa  yang  akan  datang,  haruslah mencantumkan kualitas dan kuantitas yang dikorupsi sebagai indikator dalam menjatuhkan  pidana  mati,  termasuk  memperjelas masalah  posisi/eksistensi pidana  mati  dalam  sistem  hukum  pidana  yang  berlaku,  syarat-syarat penjatuhan  pidana  mati  bagi  koruptor,  dan  jenis-jenis  alternatif  pidana  mati atau bentuk-bentuk peringanan pidana mati.

## Daftar Pustaka
Laporan Penelitian,  1981/1982, Ancaman  Hukuman  Mati  Dalam  Sistem Pemidanaan, Kerjasama Kejaksaan Agung RI dan FH UNDIP
Nawawi Arief, Barda, 2012, Pidana Mati Perspektif Global, Pembaharuan hukum

## Pidana dan Alternatif Pidana untuk Koruptor, Semarang: Pustaka Magister
Seno  Adji,  Indriyanto,  2001, Pidana  mati  Bagi  Koruptor  Sebagai  Upaya Pemberantasan Korupsi, Jakarta: Jurnal Keadilan