## Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang dalam Peningkatan Produktivitas Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera
Siti Habsyah Yuliani, Hanny Purnamasari, Ani Nurdiani Azizah Universitas Singaperbangsa Karawang
Jl. HS. Ronggo waluyo, Puseurjaya, Kecamatan telukjambe Timur,
Kabupaten Karawang, Jawa Barat 41361 1610631180190@student.unsika.ac.id
Received: 23rd September 2020; Revised: 09th March 2021; Accepted: 18th March 2021

## ABSTRACT
The  purpose  of  this  research  is  to  analyze  local  government  strategies  in  increasing  the productivity  of  the  UPPKS  program.  The  method  used  in  qualitative  descriptive  research using  the  theory  of  J  Salusu  Strategy  in  four  dimensions,  namely  Identification, Development,  Completion,  Implementation  and  Evaluation  with  a  qualitative  descriptive approach.  Data  collection  techniques  were  used  through  observation,  interviews, documentation and literature study with employee informants of the Population Control and Family Planning Office of Karawang Regency. In this study, researchers used a descriptive research  method  with  a  qualitative  approach  carried  out  by  literature  and  field  studies. Field studies were carried out through observation and interviews The results showed that, the  strategy  of  the  Karawang  Regency  Government  in  increasing  the  productivity  of  the Prosperous Family Income Improvement Business Program (UPPKS) was less than optimal, it  was  seen  through  the  identification  phase  where  there  were  still  constraints  on  the limited budget. The implementation and evaluation phases motivate the Dinas to continue to improve its services to the community in Increasing Program Productivity with all running programs.
Keywords: strategy; local government; increased productivity; UPPKS

## ABSTRAK
Tujuan penelitian ini akan menganalisis strategi pemerintah daerah dalam peningkatan produktivitas  program  UPPKS. Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  deskriptif kualitatif  dengan menggunakan  teori  Strategi  J  Salusu  dalam  empat  dimensi  yaitu Identifikasi,  Pengembangan,  Penyelesaian,  Implementasi  dan  Evaluasi  dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data digunakan melalui observasi, wawancara,  dokumentasi  dan  studi  pustaka  dengan  informan  pegawai  Dinas Pengendalian  Penduduk  dan  Keluarga  Berencana  Kabupaten  Karawang. Dalam penelitian  ini  peneliti  menggunakan  metode  penelitian  deskriptif  dengan  pendekatan secara  kualitatif  yang  dilakukan  dengan  studi  pustaka  dan  studi  lapangan.  Studi lapangan  dilakukan  melalui  observasi  dan  wawancara . Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa,  Strategi  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Karawang  dalam  Peningkatan

## Gorontalo

## Journal of Government and Political Studies

## Volume 4 -  NO. 1 – April 2021
P-ISSN: 2614-2120   E-ISSN: 2614-2104
Produtivitas  Program  Usaha  Peningkatan  Pendapatan  Keluarga  Sejahtera  (UPPKS) kurang  optimal,  hal  tersebut  dilihat  melalui  fase  identifikasi  yang  mana  masih  ada kendala  pada  anggaran  yang  terbatas.  fase  implementasi  dan  evaluasi  menjadikan motivasi  agar  Dinas  terus  memperbaiki  pelayanannya  terhadap  masyarakat  dalam Penigkatan Produktivitas Program dengan semua program yang berjalan. Kata kunci: strategi; pemerintah daerah; peningkatan produktivitas; UPPKS
1. PENDAHULUAN Manusia merupakan unit terkecil dalam keluarga, dimana manusia adalah mahkluk sosial yang tidak terlepas pada kehidupan sosial di masyarakat salah satunya  dalam  kehidupan  ber-keluarga.  Dalam  keluarga,  kesejahteraan merupakan  persoalan  yang  sangat  berpengaruh  dalam  kualitas  keluarga. Kesejahteraan  keluarga  adalah  kondisi  dimana  adanya  beberapa  kebutuhan yang harus terpenuhi sehari-hari oleh keluarga. kesulitan yang di alami tersebut pada  keluarga  dapat  berakibat  negatif  serta  dapat  berpengaruh  pada pertumbuhan dan stabilitas perekonomian suatu daerah.
Keluarga Pra-Sejahtera (KPS) adalah dimana kondisi suatu keluarga dalam taraf  hidup  yang  rendah,  khususnya  dari  segi  ekonomi  yang  dialami  oleh keluarga  sehingga  tidak  dapat  memenuhi  kebutuhan  dasar  suatu  keluarga seperti  sandang,  pangan,  papan,  pendidikan  maupun  kesehatan.  Keberadaan Keluarga  Pra-Sejahtera  (KPS)  pada  suatu  daerah  merupakan  masalah  yang cukup  penting  untuk  di  tindak  lanjuti,  karena  keluarga  adalah  inti  dari masyarakat  yang  berperan  dalam  kemajuan  pada pembangunan  suatu  daerah. Jika  kondisi  keluarga  berada  pada  taraf  hidup  yang  rendah  maka  daerah tersebut  belum  optimal  dalam  pembangunan    daerahnya.  Sementara,  di kabupaten  Karawang  keberadaan  Kepala  Keluarga  Pra-sejahtera  jumlahnya masih cukup banyak yaitu sekitar 111.825, berdasarkan Badan Pusat Statistik Kabupaten  Karawang.  Oleh  karena  itu,  pemerintah  kabupaten  Karawang membentuk  kelompok  Usaha  Peningkatan  Pendapatan  Keluarga  Sejahtera  di daerah yang terdapat Kampung KB.
Menurut  buku  panduan  Usaha  Peningkatan  Pendapatan  Keluarga Sejahtera  (UPPKS),  Badan  Kependudukan  dan  Keluarga  Berencana  Nasional (2015)  bahwa  :  Program  UPPKS  merupakan  wadah  pembelajaran  untuk mengenal  usaha  skala  rumah  tangga  yang  bertujuan  meningkatkan kesejahteraan  keluarga,  khususnya  KPS  (Keluarga  Pra-Sejahtera)  dan  KS  I, artinya UPPKS berusaha mewujudkan keluraga kecil bahagia sejahtera.  UPPKS merupakan  program  yang  bersumber  dari  pemerintah  pusat,  Badan Kependudukan  dan  Keluarga  Berencana  Nasional  (BKKBN)  kepada  pemerintah daerah  yang  ada  di  indonesia  melalui  Dinas  Pengendalian  Penduduk  dan Keluarga  Berencana.  Dengan  diterapkannya  program  tersebut  di  daerah kabupaten  Karawang yaitu untuk  mengatasi  masalah ekonomi,  sehingga  dapat meminimalisir jumlah Keluarga Pra-Sejahtera yang ada di Kabupaten Karawang. Dengan  masih  banyaknya  jumlah  Keluarga  Pra-Sejahtera  di  kabupaten Karawang,  hal  tersebut  menunjukan  bahwa  masih  terdapatnya  masalah  pada produktivitas program UPPKS tersebut.
Dimana,  tingkat  produktivitas  program  yang  ada  pada  program  UPPKS sangat berpengaruh terhadap keberhasilan suatu program yang diterapkan pada Keluarga  Pra-Sejahtera  sebagai  sasarannya.  Masalah  yang  ada  pada produktivitas  program  ini  yaitu,  keahlian  yang  dimiliki  para  anggota  kelompok UPPKS  di  kabupaten  Karawang  masih  belum  terampil,  berdasarkan  hasil  Pra-
Penelitian  di  Dinas  Pengendalian  Penduduk  dan  Keluarga  Sejahtera  menurut bapak  H.  Warja  Sudrajat  S.E  selaku  kepala  seksi  pendayagunaan PKB/PLKB/IMP pada tanggal 02 Maret 2020  mengatakan : skill (keahlian) para anggota  kelompok  UPPKS  untuk  meningkatkan  kualitas  produk  masih  belum terampil,  dan  tidak  ulet.  Misalnya  diminta  untuk  mengumpulkan  persyaratan perijinan  produk  mereka  tidak  mengumpulkan  sehingga  produk  yang  di hasilkan  hanya  itu  saja  atau  tidak  adanya  peningkatan  dari  segi  kualitas  dan jenisnya.  Selain  itu,  masalah  yang  ada  dalam  produktivitas  program  ini  yaitu adanya  tindakan  ditiadakannya  bantuan  pinjaman  dana  bergulir  kepada kelompok  UPPKS    sejak  tahun  2018  kemarin,  karena  sudah  tidak  ada  lagi anggaran  untuk  bantuan  tersebut  dari  pemerintah  pusat.  bantuan  pinjaman Dana  Bergulir  ini  merupakan  akses  modal  para  kelompok  UPPKS  guna mendukung  kegiatan  produksi  kelompok  UPPKS  agar  kegiatan  ini  berjalan dengan  sebagaiman  mestinya,  dan  diganti  dengan  adanya  bantuan  Alat Teknologi Tepat Guna (ATTG) kepada kelompok UPPKS di Kabupaten Karawang. Kurangnya  akses  modal  merupakan  masalah  serius  yang  terjadi  pada faktor  pendukung  produktivitas  pogram  UPPKS.  Karena  pada  dasarnya  jika akses  modal  yang  dimiliki  oleh  kelompok  UPPKS  memadai  tentu  dapat mendukung  berlangsungnya  kegiatan  UPPKS  seperti,  dapat  menghasilkan produk yang bagus dan bervariasi jenisnya. Selain itu, banyak kelompok UPPKS yang aktif dalam kegiatan produksi. Sehingga dapat meningkatkan pendapatan keluarga  para  anggota  kelompok  UPPKS  itu  sendiri.  Modal  dalam  kegiatan tersebut  merupakan  faktor  yang  sangat  berpengaruh  untuk  kelangsungan berjalannya  kegiatan.  Jika  tidak  adanya  akses  modal    dapat  mengakibatkan kegiatan  tersebut  akan  terhenti,  dan  para  anggota  kelompok  UPPKS  tidak  bisa menghasilkan  suatu  produk.  Maka  program  tersebut  berjalan  tidak  sesuai dengan  tujuannya  yaitu  untuk  meningkatkan  pendapatan  keluarga  dalam mencapai kesejahteraan keluarga.
Adanya bantuan ATTG kepada kelompok UPPKS merupakan strategi  Dinas Pengendalian  Penduduk  dan  Keluarga  Berencana  Kabupaten  Karawang,  dalam mengatasi  bentuk  bantuan  pinjaman  dana  bergulir  yang  telah  ditiadakan sebelumnya.  Bantuan  ATTG  ini  diberikan  kepada  setiap  kelompok  UPPKS mendapatkan  sekitar  1  (satu)  paket  alat  guna  menunjang  kegiatan  produksi pada  kelompok  UPPKS  tersebut.  Selain  itu,  Alat  Teknologi  Tepat  Guna  di sesuaikan  dengan  kebutuhan  kelompok  UPPKS  masing-masing.  Akantetapi, keberadaan Alat Teknologi Tepat Guna) pada program ini dirasa belum optimal dalam  meningkatkan  produktivitas  dari  program  UPPKS  di  Kabupaten Karawang,  karena  pemberian  bantuan  dengan  ATTG  belum  merata  akibat  dari ketersediaan alat bantuan tersebut masih terbatas. Jumlah kelompok UPPKS di kabupaten Karawang sebanyak 246 kelompok pada tahun 2020. Artinya jumlah kelompok  UPPKS yang  ada  di  kabupaten  Karawang  cukup  banyak.  Sementara, data jumlah kelompok UPPKS yang menerima bantuan  ATTG Pada tahun 2018 Dinas  Pengendalian  Penduduk  dan  Keluarga  Berencana  Kabupaten  Karawang telah  menyalurkan  bantuan  ATTG  sebanyak  4  (Empat)  paket  untuk  4  (Empat) kelompok  UPPKS  yang  ada  di  empat  Kecamatan;  Batujaya,  Cilamaya  Wetan, Telukjambe  Timur,  Rengasdengklok.  Sedangkan,  pada  tahun  2019  dinas  telah menyalurkan  bantuan  sebanyak  6  (Enam)  paket  untuk  diberikan  kepada  6 (Enam)  kelompok  UPPKS  di  enam  kecamatan;  Cilebar,  Kotabaru,  Banyusari, Tegalwaru,  Cibuaya,  dan  Pedes  Kabupaten  Karawang.  Data-data  tersebut
membuktikan bahwa,  pada setiap tahunnya ketersediaan jumlah bantuan ATTG masih  sangat  kurang  sedangkan  permintaan  pemenuhan  ATTG  lebih  dari  itu. Dalam  hal  ini  tentu  adanya  kesenjangan  antara  jumlah  permintaan  ATTG dengan  ketersediaan  ATTG.  Sehingga  kelompok  UPPKS  yang  ada  di  kabupaten Karawang  tidak  dapat  merasakan  fasilitas  yang  diberikan  pemerintah  secara merata.
Oleh  karena  itu  pemberian  ATTG  dirasa  sangat  penting  untuk  kemajuan kegiatan  program  UPPKS  di  Dinas  Pengendalian  Penduduk  dan  Keluarga Berencana  Kabupaten  Karawang.  Namun  tidak  meratanya  pemberian  ATTG kepada  kelompok  UPPKS  di  Kabupaten  Karawang  karena  kurangnya  anggaran dana  Dinas  Pengendalian  Penduduk  dan  Keluarga  Berencana  Kabupaten Karawang sehingga belum maksimal.
Sebelumnya  telah  dilakukan  penelitian  mengenai  Program  UPPKS  yaitu (Simon  JV  Silaen,  2016),  (Khoirul  Imrah,  2018),  (Syafiq  Abriansyah,  2019) menunjukkan bahwa program  UPPKS dilaksanakan di Medan, Lampung Barat, Kepahiang dengan hasil yang berbeda-beda. Dari 3 penelitian terdahulu tersebut sebagian  berhasil  dan  sebagian  belum  seperti  masih  rendahnya  pasrtisipasi masyarakat  dalam  pelaksanaan  program  tersebut.  Sosialisasi  program  yang belum  maksimal  dan  dalam  peningkatan  kualitas  produksi  harus  ditingkatkan lagi oleh pemilik atau pengelola usaha ekonomi kreatif sehingga program UPPKS dapat  berjalan dengan  maksimal.  Terdapat  perbedaan  pada  penelitian  ini  yaitu penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini fokus pada strategi  Dinas  Pengendalian  Penduduk  dan  Keluarga  Berencana  dalam peningkatan  produktivitas  program  UPPKS  melaui  bantuan  ATTG,  lokus penelitian  ini  dilakukan  di  daerah  Kabupaten  Karawang.  Selanjutnya  yang menjadi  acuan  dalam  menganalisis  penelitian  ini  adalah  teori  strategi  atau  4 fase yang perlu ditempuh dalam membuat keputusan menurut J salusu yaitu : fase  identifikasi,  fase  pengembangan,  fase penyelesaian,  fase  implementasi  dan evalusi (J.Salusu, 2015).
Dalam rangka meningkatkan potensi masyarakat dalam hal kesejahteraan yang bertujuan untuk mengatasi masalah kesejahteraan khususnya mengurangi jumlah  Keluarga  Pra-Sejahtera  (KPS)  yang  ada  di  Kabupaten  Karawang  secara optimal.  Oleh  karena  itu  berdasarkan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Karawang Nomor  6  Tahun  2018  Tentang  Penyelenggaraan  Pembangunan  Ketahanan Keluarga,  peningkatan akses dan peluang terhadap penerimaan informasi dan sumber  daya  ekonomi  melalui  usaha  mikro  keluarga  menjadi  salah  satu  cara dalam  menangani  kesejahteraan  keluarga  dalam  pelaksanaan  program  UPPKS. Program  UPPKS  merupakan  wadah  untuk  masyarakat  dalam  berwirausaha sehingga  masyarakat  dapat  mandiri  dan  kreatif  dalam  meingkatkan perekonomiannya.

## 2. METODE PENELITIAN
Metode  yang digunakan  oleh  peneliti  adalah  pendekatan  kualitatif  dengan metode  deskriptif  yaitu  dimana  peneliti  memberikan  penjelasan  dari  hasil pengamatan  dan  tujuannya  untuk  memperjelas  suatu  teori,  sehingga menghasilkan  informasi  mengenai  keadaan  sebenarnya  berupa  kata-kata  lisan maupun  tertulis,  dan  tingkah  laku  yang  diamati  dari  orang-orang  yang  diteliti. Dimana  terlihat  fakta-fakta  yang  ada  dan  sebagaimana  mestinya.  Teknik Analisis  Data  di  dalam  penelitian  kualitatif  telah  dilakukan  sejak  sebelum
peneliti turun kelapangan dan setelah selesai dari lapangan. Untuk menganalisis data  yang  telah  dikumpulkan,  teknik  analisa  data  adalah  analisa  deskriptif, dimana  melalui  teknik  ini  akan  digambarkan  seluruh  data  yang  diperoleh dengan menerapkan prosedur.
Segala  bentuk  permasalahan  dalam  peningkatan  produktivitas  program Usaha  Peningkatan  Pendapatan  Keluarga  Sejahtera  (UPPKS)  di  Kabupaten Karawang akan di analisis menggunakan teori pengamblan keputusan Stratejik dari  J.  Salusu  (2015)  yang  terdapat  4  (empat)  fase  yaitu  identifikasi, pengembangan,  penyelesaian,  implementasi  dan  evaluasi.  Adapun  teknik pengumpulan  datanya  dilakukan  dengan  2  (dua)  teknik  yaitu  :  Melalui  studi pustaka  peneliti  memperoleh  data  dan  informasi  dari  buku-buku,  dokumen- dokumen,  jurnal  dan  literatur  lainnya  yang  berkaitan  dengan  strategi Pemerintah  daerah  Kabupaten  Karawang  dalam  peningkatan  produktivitas program  UPPKS.  Melalui  studi  lapangan  ini  dibagi  menjadi  2  (dua)  cara  yaitu melalui  observasi  dan  wawancara.  Penelitimelakukan  observasi  dengan mengamati  segala  bentuk  kegiatan  para  pelaksana  program  UPPKS  dan kelompok  UPPKS  yang  menerima  bantuan  ATTG  di  Kabupaten  Karawang. Sedangkan  untuk  wawancara  dilakukan  dengan  para  pegawai  Dinas Pengendalian  Penduduk  dan  Keluarga  Berencana  Kabupaten  Karawang  di Bidang Pembangunan Ketahanan Keluarga seperti Kepala Bidang Pembangunan Ketahanan  Keluarga,  Kepala  Seksi  Pemberdayaan  Ekonomi  Keluarga,  Kepala Seksi Pendayagunaan PKB/PLKB/IMP, Kelompok UPPKS Kecamatan Rengasengklok,  Kelompok  UPPKS  Kecamatan  Pedes,  Kelompok  UPPKS Kecamatan  Batujaya,  Kelompok  UPPKS  Kecamatan  Cilebar,  Kelompok  UPPKS Cibuaya di Kabupaten Karawang yang menerima bantuan ATTG.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam rangka meningkatkan potensi masyarakat dalam hal kesejahteraan yang bertujuan untuk mengatasi masalah kesejahteraan khususnya mengurangi jumlah  Keluarga  Pra-Sejahtera  (KPS)  yang  ada  di  Kabupaten  Karawang  secara optimal.  Oleh  karena  itu  berdasarkan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Karawang Nomor  6  Tahun  2018  Tentang  Penyelenggaraan  Pembangunan  Ketahanan Keluarga,  peningkatan akses dan peluang terhadap penerimaan informasi dan sumber  daya  ekonomi  melalui  usaha  mikro  keluarga  menjadi  salah  satu  cara dalam  menangani  kesejahteraan  keluarga  dalam  pelaksanaan  program  UPPKS. Program  UPPKS  merupakan  wadah  untuk  masyarakat  dalam  berwirausaha sehingga  masyarakat  dapat  mandiri  dan  kreatif  dalam  meingkatkan perekonomiannya.
Untuk menganalisa seberapa optimal strategi Pemerintah Derah Kabupaten Karawang  dalam  peningkatan  produktivitas  program  tersebut,  maka  peneliti menggunakan teori pengambilan keputusan stratejik dari J. Salusu (2015) yang difokuskan  pada  4  (empat)  fase  yaitu:  Fase  Identifikasi,  Fase  Pengembangan, Fase Penyelesaian serta Fase Implementasi dan Evaluasi.

## 3.1 Fase identifikasi
Fase  mencakup  beberapa  hal  penting,  yaitu  seseorang  harus  memiliki kesadaran  akan  perlunya  keputusan.  Ia  juga  perlu  menyadari  perlunya  suatu proses yang ditempuh untuk tiba pada suatu keputusan yang baik, pada intinya langkah-langkah  penting  dalam  identifikasi  yaitu  evaluasi  terhadap  kinerja
organisasi  sekarang,  evaluasi  tujuan,  sasaran  organisasi  dan  perumusan masalah, serta perancangan strategi yang baik. Perancangan strategi yang baik dan  berhasil  adalah  tercapainya  sasaran  dan  tujuan  organisasi  dengan  baik, dimana  sasaran  dan  tujuan ini  disesuaikan  dengan  masalah yang  terjadi  pada masyarakat itu, barulah diadakan rapat untuk merancang strategi dan akhirnya memutuskan strategi yang merupakan hasil dari rapat tersebut.
Dari  identifikasi  strategi  Dinas  Pengendalian  Penduduk  dan  Keluarga Berencana  Kabupaten  Karawang  dalam  peningkatan  produktivitas  program, permasalahan  yang  dihadapi  Pemerintah  Kabupaten  Karawang  adalah  dalam mendongkrak  ekonomi  masyarakat/keluarga  dengan  keadaan  keahlian  yang dimiliki oleh masyarakatnya yang belum terampil serta masih kurangnya akses modal,  dan  penyaluran  bantuan  Alat  Teknologi  Tepat  Guna  yang  tidak sebanding dengan permintaan kebutuhan suatu alat dalam menunjang kegiatan produksi.  Dalam  mengatasi  hal  tersebut  Dinas  Pengendalian  Penduduk  dan Keluarga  Berencana  Kabupaten  Karawang  berpendapat  hal  tersebut dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat dalam berwirausaha atau belum memiliki  jiwa interpreneur, serta  kurangnya  dukungan  dari  Pemerintah  Desa dalam  pemberdayaan  potensi  yang  ada  pada  daerahnya  masing-masing. Seharusnya    adanya  kerjasama  antara  pemerintah  daerah  dengan  pemerintah desa  dalam  mendongkrak  ekonomi  masyarakat.  Hal  tersebut  disampaikan langsung  oleh  Bapak  Drs.  Yudha  Wisnu  selaku  Kepala  Bidang  Pembangunan Ketahanan  Keluarga  Dinas  Pengendalian  Penduduk  dan  Keluarga  Berencana. selain  itu  memberikan  fasilitas  berupa  bantuan  ATTG  pada  kelompok  UPPKS guna  menunjang  kegiatan  produksi. Akantetapi  pemberian  bantuan  ATTG tersebut  hanya  dapat  terealisasikan  kepada  beberapa  kelompok  saja.  Dimana bantuan ATTG diberikan kepada kelompok UPPKS yang memiliki kriteria seperti, kelompoknya  yang  aktif,  memiliki  produk  unggulan,  serta  terbentuknya kelompok  UPPKS  tersebut  jelas  keberadaannya,  dibuktikan  dengan  adanya Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Desa secara legal.

## 3.2 Fase Pengembangan
Pengembangan  merupakan  fase  mengenai  faktor-faktor  apa  saja  yang berpengaruh  dalam  lingkungan  internal  kemudian  memilih  faktor-faktor stratejik  berupa  kekuatan  dan  kelemahan  organisasi.  Faktor-faktor  apa  saja yang  berpengaruh  dalam  lingkungan  eksternal  dan  kemudian  memilih  faktor- faktor stratejik berupa peluang dan ancaman-ancaman atau tantangan, dengan kata lain menganalisis SWOT (J.Salusu, 2015:281).
Dinas  Pengendalian  Penduduk  dan  Keluarga  Berencana  Kabupaten Karawang mengembangkan strategi dengan memanfaatkan Alat Teknologi Tepat Guna  Sebagai  media pendukung  kegiatan produksi  pada  pelaksanaan  program sudah  dilakukan  secara  maksimal,  hal  tersebut  dibuktikan  dengan terbentuknya  program  UPPKS  dimana  untuk  peningkatan  produktivitas programnya  dilakukan  dengan  memberikan  bantuan  ATTG  kepada  kelompok UPPKS yang memiliki potensi dan membutuhkan bantuan dalam meningkatkan usahanya.  Sehingga  program  tersebut  dapat  berjalan  dengan  sebagaimana mestinya.  Kemudian  konsistensi  Pemerintah  dalam  mensosialisasikan  dan monitoring mengenai program UPPKS ini di berbagai kesempatan terutama pada kegiatan kunjungan ke kampung KB dan rapat secara rutin di awal bulan yang
dihadiri  para  anggota  kelompok  UPPKS  di  Dinas  Pengendalian  Penduduk  dan Keluarga Berencana Kabupaten Karawang.
Namun  kendala  mengenai  pelaksanaan  program  UPPKS  melalui  bantuan ATTG  ini  dikarenakan  membutuhkan  anggaran  yang  cukup  dalam  pemenuhan ATTG  secara  merata. Selain itu  membutuhkan  usaha  yang  lebih  serius    dalam menumbuhkan  jiwa  berwirausaha  para  anggota  kelompok  UPPKS  untuk menjalankan  program  UPPKS  sebagai  penghasil  usaha  kreatif  di  masyarakat, sehinggga  dapat  meningkatkan  pendapatan  masyarakat  setempat.Berdasarkan wawancara  di  atas,  peneliti  menganalisis  bahwa  dalam  Strategi  pengembangan yang  dilakukan  oleh  Dinas  Pengendalian  Penduduk  dan  Keluarga  Berencana Kabupaten  Karawang  sejauh  ini  sudah  dilaksanakan  secara  maksimal,  secara konsisten  melakukan  sosialisasi,  monitoring,  membina,  dan  memfasilitasi kepada kelompok UPPKS yang ada di Kabupaten Karawang melaui mengadakan pertemuan  di  berbagai  kesempatan  di  kantor  DPPKB  maupun  di  kantor  UPT PPKB  di  setiap  Kecamatan.  Namun  masih  ada  beberapa  kelompok  UPPKS kurang aktif dalam pelaksanaan program, intinya masih ada beberapa kelompok UPPKS  yang  memiliki  jiwa  berwirausahanya  masih  kurang  dan  belum  siap untuk memajukan program UPPKS yang ada di Kabupaten Karawang.

## 3.3 Fase Penyelesaian
Penyelesaian  Strategi  meliputi  peninjauan  ulang  tujuan  tujuan  dan sasaran jika dianggap perlu, perumusan alternatif-alternatif stratejik, penetapan alternatif  terpilih  berdasar  prioritas  dan  pengesahan  atas  alternatif  terpilih. Alternatif  terpilih  ini  sudah  disahkan  menjadi  keputusan  stratejik.  Dinas Pengendalian  Penduduk  dan  Keluarga  Berencana  Kabupaten  Karawang  dalam penyelesaian  strateginya  mengenai  peningkatan  produktivitas  program  UPPKS melalui  ATTG  dengan  fokus  dan  menindak  lanjuti  para  kelompok  UPPKS  yang ada dengan cara diberikan arahan dan kemudian diberikan pelatihan oleh yang ahli  di  bidang  usaha  kecil  menengah  agar  dapat  meningkatkan  kualitas  para kelompok UPPKS dari segi permodalan, pemasaran, dan dalam pemanfaat ATTG. Selanjutnya untuk meningkatkan jiwa berwirausaha para kelompok UPPKS di  Kabupaten  Karawang,  pemerintah  memberikan  penghargaan  kepada kelompok UPPKS yang memiliki kualitas terbaik dibandingkan kelompok UPPKS yang  lain.  Namun  dalam  menangani  ketersediaan  ATTG  pemerintah  masih berusaha  memenuhi  semua  permintaan  alat  dengan  cara  mengutamakan kelompok UPPKS yang benar-benar membutuhkan dan memiliki potensi dalam usahanya,  walaupun  belum  bisa  memenuhi  permintaan  bantuan  ATTG  secara keseluruhan  karena  disesuaikan  dengan  anggaran  yang  ada  pada  setiap tahunnya.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  para  informan  penelitian  diatas, peneliti melihat bahwa penyelesaian strategi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga  Berencana  Kabupaten  Karawang  dalam  peningkatan  produktivitas program  melalui  Alat  Teknologi  Tepat  Guna  sudah  menjalankan  tugasnya dengan  maksimal  dimana  adanya  upaya  dalam  mengatasi  permasalahan  yang ada  pada  pelaksanaan  program  UPPKS  dengan  terus  memberikan  pembinaan dalam  mewujudkan  kelompok  UPPKS  yang  berkualitas  dari  segi  SDM,  produk, pemasaran  dan  mempermudah  akses  modal  dengan  merencanakan  adanya kerjasama melalui perbankan.
Selain  itu,  pemberian  penghargaan  tersebut  merupakan  suatu  bentuk apresiasi  dari  pemerintah  untuk  para  kelompok  UPPKS  yang  unggul  sehingga dapat  memacu  semangat  dan  dapat  meningkatkan  jiwa  berwirausaha  para kelompok  UPPKS  di  Kabupaten  Karawang.  Namun  masih  sebagian  kelompok UPPKS  yang  sudah  mendapatkan  bantuan  ATTG  tersebut  di  Kabupaten Karawang,  yang  mana  kelompok  UPPKS  yang  memanfaatkan  ATTG  sebagai faktor  pendukung  dalam  proses  produksinya  hanya  beberapa  saja  tidak  pada semua kelompok UPPKS di Kabupaten Karawang.

## 3.4 Fase implementasi dan evaluasi
Strategi  merupakan  bagian  terpenting  dalam  proses  manajemen  strategis. Fase  implementasi  dan  evaluasi  dilihat  sebagai  bagian  integral  dari  proses pengambilan  keputusan  stratejik  dengan  pertimbangan  bahwa  keputusan stratejik  baru  mempunyai  arti  bagi  organisasi  apabila  dilaksanakan  dengan baik.  Dinas  Pengendalian  Penduduk  dan  Keluarga  Berencana  Kabupaten Karawang  dalam  implementasi  dan  evaluasi  strateginya  sudah  melakukan langkah  yang  baik  dengan  memfasilitasi  kelompok  UPPKS  dengan  memberikan bantuan  ATTG  sebagai  penunjang  kegiatan  produksi  dalam  menjalankan program  UPPKS.  hal  tersebut  tentunya  untuk  mempermudah  para  anggota kelompok  UPPKS  dalam  menghasilkan  suatu  produk  yang  memiliki  nilai ekonomi  yang  tinggi  sehingga  dijadikan  sumber  pendapatan  masyarakat setempat.
Dalam  pemberian  ATTG  dari  Dinas  Pengendalian  Penduduk  dan  Keluarga Berencana  Kabupaten  Karawang  kepada  para  kelompok  UPPKS  tersebut  tidak diberikan  dengan  cara  begitu  saja.  Melainkan  dengan  adanya  kriteria  atau persyaratan  yang  harus  dipenuhi  oleh  kelompok  UPPKS  yang  akan  menerima bantuan ATTG. Kriteria dalam pemberian ATTG  yang diberikan pada kelompok UPPKS  yaitu  :  1)  keberadaan  kelompok  UPPKS  jelas  dengan  adanya  Surat Keputusan  yang  di  terbitkan  oleh  Kepala  Desa  setempat,  2)  kelompok  UPPKS aktif minimal sudah terbentuk selama 1 tahun, 3) memiliki potensi yang baik, 4) adanya  pengajuan  proposal  ke instansi  terkait  terlebih  dahulu.  Namun  sampai saat ini kelompok UPPKS  KS Campernik tidak mendapatkan bantuan ATTG dari Dinas  Pengendalian  Penduduk  dan  Keluarga  Berencana  Kabupaten  Karawang. Sedangkan  kelompok  UPPKS  kami  yang  sudah  jelas  keberadaann  sejak  dulu mewakili  kelompok  UPPKS  di  Kecamatan  Pedes    dan  sudah  memiliki  SK  hal tersebut menunjukan bahwa kelompok UPPKS kami sesuai dengan kriteria yang ditentukan  oleh  DPPKB  tapi  tidak  mendapatkan  bantuan  alat,  melainkan  yang mendapatkan  bantuan  ATTG  tersebut  yaitu  salah  satu  kelompok  UPPKS  yang belum  lama  berdiri  dan  belum  memiliki  Surat  Keputusan  (SK)  dari  Desa Kertaraharja  Kecamatan  Pedes.  Jadi  kami  dalam  mengolah  produk  berupa minuman  jahe  merah  instan  dan  kunyit  instans  masih  menggunakan  metode tradisional  yaitu  dengan  parutan  tangan  untuk  menghancurkan  bahan  baku seperti  jahe  merah  dan  kunyit hal  tersebut  disampaikan oleh  Ibu  Siti  Rokayah selaku ketua kelompok UPPKS KS Campernik di Kecamatan Pedes. Berikut  merupakan  berita  acara  data  penerima  bantuan  ATTG  kepada Kelompok UPPKS di Kabupaten Karawang yang dibuat oleh Dinas Pengendalian Penduduk  dan  Keluarga  Berencana  Kabupaten  Karawang  yang  tidak  sesuai dengan mekanisme pemberian bantuan ATTG oleh dinas :
Gambar 1. Surat Berita Acara Serah Terima Alat Teknologi Tepat Guna (ATTG)
Pada gambar tersebut merupakan sebuah surat berita acara yang berisikan alat-alat  apa  saja  yang  diterima  oleh  kelompok  UPPKS  yang  telah  menerima bantuan  dari  DPPKB  Kabupaten  Karawang.  Karena  pada  setiap  kelompok UPPKS  alat  yang  di  butuhkan  sebagai  penunjang  kegiatan  produksi  untuk menhasilkan suatu produk berbeda-beda. Selain itu, tidak hanya data alat apa saja  yang  diberikan  kepada  kelompok  UPPKS  tersebut,  ada  juga  berupa  data nama  kelompok  UPPKS,  alamat,  dan  nama  ketua  kelompok  yang  tetera  pada berita  acara  tersebut  sebagai  bukti  bahwa  bantuan  ATTG  sudah  di  salurkan. Pada  gambar  di  atas  diberitahukan  bahwa  kelompok  UPPKS  yg  menerima bantuan yaitu kelompok Wijaya Kusuma yang diketuai oleh ibu Ema Amalia di Desa Kertaraharja Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang. Alat Teknologi Tepat Guna ATTG yang diterima oleh kelompok UPPKS Wijaya Kusuma yaitu spinner 1 buah,  kompor  gas  1  buah,  tabung  gas  1  buah,  electronic  computing  1  buah, panci  stainless  1  buah,  dan  mixer  berat  5kg  1  buah.  Sedangkan,  kelompok UPPKS Wijaya Kusuma tersebut belum memiliki SK (Surat Keputusan) dari desa setempat.  Dimana  hal  tersebut  membuktikan  bahwa  tidak  sesuai  dengan mekanisme  pemberian  ATTG  yang  telah  ditetapkan  sebelumnya.  Di  kecamatan Pedes  kelompok  UPPKS  yang  sudah  memiliki  SK  dan  telah  diakui keberadaannya  yaitu  KS  Campeurnik  yang  diketuai  oleh  ibu  Siti  Rokayah. Ternyata Kelompok UPPKS  tersebut tidak menrima bantuan ATTG dari DPPKB Kabupaten Karawang, hal tersebut membuktikan bahwa adanya ketidakseuaian antara data di berita acara dengan keadaan sebenarnya di lapangan.
4. PENUTUP Pada  fase  identifikasi  dapat  di  analisis  bahwa  kinerja  Dinas  Pengendalian Penduduk  dan  Keluarga  Berencana  Kabupaten  Karawang  sudah  cukup  baik, dimana  mereka  sudah  mejalankan  tugas  sesuai  dengan  tugas  dan  fungsinya masing-masing  walaupun  masih  terdapat  kendala  dari  anggaran  instansi  yang terbatas  kepada  kelompok  UPPKS.  Masih  perlu  diadakannya  perancangan strategi yang lebih baik dan kerjasamanya dengan pihak yang berwenang dalam
menunjang  kegiatan  ekonomi  kreatif  masyarakat  lebih  di  perhatikan  lagi, sehingga bisa mencapai semua sasaran dan tujuan secara optimal.
Fase  implementasi  dan  evaluasi  strategi  Dinas  Pengendalian  Penduduk  dan Keluarga  Berencana  Kabupaten  Karawang  dalam  peningkatan  produktivitas Program UPPKS melalui bantuan ATTG diimplementasikan belum optimal, dapat dilihat  bahwa  dalam  pemberian  ATTG  yang  tidak  tepat  sasaran,  kurangnya pemberian  akses  pemasaran  terhadap  kelompok  UPPKS  dari Dinas,  kurangnya perluasan  pemasaran  produk dari  kelompok  UPPKS,  serta evaluasi  pencapaian pelaksanaan  Program  UPPKS  ini  belum  tercapai  karena  terdapatnya  banyak hambatan seperti tempat pemasaran yang diperuntukan para kelompok UPPKS berjualan sudah tidak beroperasi, masih ada kelompok UPPKS yang tidak aktif lagi produksi setelah menerima bantuan ATTG. hal tersebut menunjukkan tidak sesuainya dengan tujuan memberikan bantuan alat kepada kelompok UPPKS. Atas  kondisi  tersebut  peneliti  menyampaikan  beberapa  rekomendasi  dalam pelaksanaan  program  Usaha  Peningkatan  Pendapatan  Keluarga  Sejahtera (UPPKS), yaitu:
1) Menjalin  kerajsama  lintas  sektor  agar  pemerintah  desa  lebih memperhatikan  masyarakatnyan  dari  segi  ekonomi  usaha  kelompok UPPKS  yang  ada  di  wilayahnya,  serta  menjalin  kerjasama  modal  usaha desa  dengan  kelompok  UPPKS  sehingga  dapat  meningkatkan  anggaran untuk produktivitas produk UPPKS di Kabupaten Karawang;
2) Perlu ada perbaikan komunikasi di birokrasi. Komunikasi yang dimaksud adalah  antara  pegawai  Dinas  Pengendalian  Penduduk  dan  Keluarga Berencana, para pegawai di UPT tiap Kecamatan dengan  para kelompok UPPKS.  serta  Dinas  Pengendalian  Penduduk  dan  Keluarga  Berencana Kabupaten Karawang harus terus melalukan evaluasi mengenai program yang  telah  berjalan  teruntama  dengan  adanya  bantaun  Alat  Teknologi Tepat  Guna  (ATTG)  ini,  karena  sangat  di  sayangkan  jika  dalam pemanfaatan  alat  bantuan  tersebut  tidak  berjalan  sesuai  dengan fungsinya dengan tidak di iringi oleh adanya pengecekan secara berkala.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Ahmadi, Abu. 2002. Psikologi Sosial .   Jakarta: Rineka Cipta Arsyad, Umar. 2004. Pengetahuan Sosial . Jakarta: Erlangga Basu Swastha, Ibnu Sukotjo. 1995. Pengantar Bisnis Modern . Yogyakarta : Liberty
Cresswell,  J.  W.  (2013). Research  Desain  Pendekatan  Metode  Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Fahmi,  Irham.  2016. Pengantar  Manajemen  Sumber  Daya  Manusia  Konsep  Dan Kinerja. Jakarta: Mitra Wacana Media. Fred  R.  David.  2011. Strategic  Management  (Managemen  strategis) .  Jakarta: Salemba Empat.
Fred  R.  David.  2014. Analisis  SWOT:  Teknik  Membedah  Kasus  Bisnis. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Hasan  Irmayanti,  Hasan.  2011. Manajemen  Operasional  Perspektif  Integrative . UIN MALIKI PRESS (anggota IKAPI).
Herjanto, E. 2007. Manajemen Operasi. Jakarta: Grasindo.
Longman,  Pearson.  2009.  Dictionary  of  Contemporary  English  Fifth  Edition (LDOCE5). ISBN-13: 978-1408215333.
Panduan UPPKS Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 2015. Peter Salim, Yeni Salim. 1995. Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer . Jakarta : Modern Press.
Sinungan,  Muchdarsyah.  2009. Produktivitas:  Apa  dan  Bagaiamana .  Jakarta: Bumi Aksara.
Sugiyono.  2012. Metode  Penelitian  Kuantitatif,  kualitatif  dan  R&D. Bandung  : Alfabeta.
Sugiyono.  2018. Metode  Penelitian  Kuantitatif,  kualitatif  dan  R&D. Bandung  : Alfabeta. Sumardi,  Woekirno.  1979. Faktor-FaktorProduktivitas  Karyawan .  Jakarta: Gramedia.
Syarif, Rusli. 1991. Produktivitas . Jakarta: Depdikbu. Tim  penyusun  kamus  besar  bahasa  indonesia.  1991. Kamus  Besar  Bahasa Indonesia . Jakarta: Balai Pustaka.

## Skripsi
Imrah, khoirul. 2018. “ Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Melalui Program Usaha Peningkatan  Pendapatan  Keluarga  Sejahtera  (UPPKS)  Di  Pekon  Wates Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat” . Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi. Universitas Islam Negeri Raden Intan lampung.
Silaen  JV,  Simon.  2016.  “ Penerapan  Prinsip-Prinsip  Community  Development Dalam  Pelaksanaan  Program  Usaha  Peningkatan  Pendapatan  Keluarga Sejahtera Di Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan” . Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Universitas Sumatera Utara. Medan.
Abriyansah, Syafiq. 2019. “ Upaya Peningkatan Kualitas Home Industry Perspektif Produksi Dalam Islam (Studi Di Uppks Mawar Putih Kecamatan Kabawetan Kabupaten  Kepahiang)”. Fakultas  Ekonomi  Dan  Bisnis  Islam.  Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bengkulu. Bengkulu.

## Dokumen Lembaga
Badan Pusat Statistik Kabupaten Karawang. 2018. Kabuapten Karawang dalam Angka 2018. ISSN: 0215.4307.
Badan  Kependudukan  dan  Keluarga  Berencana  Nasional.  2020.  Kelompok Kegiatan Ekonomi Keluarga Yang Mengakses Modal.
Dinas  Pengendalian  Penduduk  dan  Keluarga  Berencana  kabupaten  Karawang. 2018. Berita Acara Serah Terima Sarana Alat Teknologi Tepat Guna.
Rencana  Strategis  (RENSTRA)  Dinas  Pengendalian  Penduduk  dan  Keluarga Berencana Kabupaten Karawang Tahun 2016-2021

## Website
BKKBN. 2011. Batasan dan Pengertian MDK [Online] Tersedia di http://aplikasi.bkkbn.go.id/mdk/BatasanMDK.aspx Pemerintah  Provinsi  Jawa  Barat.  2017.  Kabupaten  Karawang  Profil  Daerah [Online]
Tersedia  di  https://jabarprov.go.id/index.php/pages/id/1055  (Diakses  pada tanggal 25 Juli 2020)

## Peraturan Perundang-Undangan
Peraturan Bupati Karawang Nomor 37 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimum Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang.
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Karawang  Nomor  6  Tahun  2018  tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga Udang-Undang Nomor 133 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pengembangan Keluarga.