## Volume 7 Issue 2 (2024) Pages 543 - 555 SEIKO : Journal of Management & Business
ISSN : 2598-831X (Print) and ISSN : 2598-8301 (Online)

## Pengaruh Pendidikan, Upah Minimum dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Tingkat Kemiskinan di Sulawesi Selatan
Muhammad Nasri 🖂🖂 Syamsu Nujum, Aryati Arfah

## Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muslim Indonesia

## Abstrak
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pendidikan, upah minimum dan indeks pembangunan manusia terhadap tingkat kemiskinan di Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan data sekunder melalui data BPS Provinsi Sulawesi Selatan dengan 10 periode yakni dari tahun 2014-2023. Data di analisis dengan menggunakan program E-Views 12 dengan menggunakan metode analisis regresi data panel.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendidikan, upah minimum dan indeks Pembangunan manusia secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan periode 2014 – 2023.
Kata Kunci: Pendidikan, Upah Minimum, Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Kemiskinan .

## Abstract
The aim of this research is to determine the effect of education, minimum wage and human development index on poverty levels in South Sulawesi. This research uses secondary data through BPS data from South Sulawesi Province for 10 periods, namely from 2014 - 2023. The data was analyzed using the E-Views 12 program using the panel data regression analysis method.  The research results show that education, minimum wages and the human development index partially do not have a significant effect on the poverty level in South Sulawesi Province for the period 2014 - 2023.
Keywords: Education, Minimum Wage, Human Development Index, Poverty level
Copyright (c) 2024 Muhammad Nasri
🖂🖂 Corresponding author : muhammad.nasri@gmail.com Email Address : muhammad.nasri@gmail.com , syamsu.nujum@umi.ac.id , aryati.arfah@umi.ac.id PENDAHULUAN Salah satu tujuan Negara adalah mewujudkan kesejahteraan dan ketentraman masyarakat. Upaya untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan diantaranya dengan pembangunan ekonomi. Berbagai kegiatan pembangunan ekonomi dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan. Salah satunya dengan mengarahkan berbagai kegiatan pembangunan pada daerah yang relatif memiliki penduduk dengan tingkat kesejahteraan yang rendah. Salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan adalah penurunan jumlah penduduk miskin. Masalah kemiskinan
adalah persoalan yang mendasar dan menjadi perhatian serius dari pemerintah disetiap negara, tidak terkecuali di Negara Indonesia .
Kemiskinan merupakan isu global yang dihadapi oleh banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs), penurunan kemiskinan menjadi isu yang mendapatkan perhatian serius. Hal ini terbukti dengan masuknya penurunan kemiskinan dan kelaparan sebagai tujuan pertama dan kedua, serta dibangunnya komitmen global untuk mengakhiri kemiskinan dalam bentuk apapun. Masalah kemiskinan memang telah ada sejak dahulu kala. Pada masa  lalu umumnya masyarakat menjadi miskin bukan hanya karena kekurangan pangan tetapi juga dalam bentuk minimnya kemudahan atau materi.
Ada beberapa program pengentasan kemiskinan yang telah dilakukan pemerintah pusat, baik di tingkat provinsi serta di tingkat kabupaten dan kota antara lain dalam bidang kesehatan yaitu program KIS (Kartu Indonseia Sehat), dalam bidang pendidikan yaitu PIP (Program Indonesia Pintar), serta dalam bidang sosial yaitu PKH (Program Keluarga Harapan) dan bagi para pengusaha UMKM, pemerintah memberikan bantuan modal usaha melalui program KUR (Kredit Usaha Rakyat) (Ishak et al., 2020).
Program-program tersebut telah dijalankan oleh pemerintah selama kurang lebih 5 tahun terakhir dalam menanggulangi tingkat kemiskinan, tetapi masih jauh dari pokok masalahnya. Sebab kebijakan dan program tersebut belum mencapai hasil yang optimal, dikarenakan masih adanya kesenjangan terhadap rencana dalam pencapaian kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan tersebut. Dalam penanggulangan kemiskinan ini diperlukan strategi penanggulangan kemiskinan terpadu, terintegrasi yang sistematis dan tidak dilakukan sendiri-sendiri, tetapi sinergi antar lembaga pemerintah sangat diperlukan dalam menyelesaikan masalah-masalah kemiskinan secara tuntas .
Masalah kemiskinan ini terjadi hampir di setiap provinsi di Indonesia begitu juga yang terjadi di Sulawesi Selatan. Dimana Sulawesi Selatan menjadi sebagai pusat perekonomian, pendidikan, pariwisata dan industri kondisi demikian membuat masyarakat luar tertarik untuk datang dan tinggal di Sulawesi Selatan dengan harapan mendapatkan pekerjaan yang layak sehingga tidak heran jika pertumbuhan penduduk kota makassar sangat pesat setiap tahunnya, dengan begitu besarnya jumlah penduduk akan dapat menimbulkan dampak-dampak negatif di masyarakat. Hal tersebut juga akan dapat memicu munculnya masalah-masalah sosial ekonomi seperti meningkatnya berbagai macam fasilitas sosial yang akan dibutuhkan, meningkatnya persaingan untuk mendapatkan pekerjaan dan usaha, berkurangnya kesempatan memperoleh pekerjaan hingga pada persoalan mahalnya serta sulitnya mengakses pendidikan layak yang akan berdampak pada peningkatan kemiskinan.
Banyak diantara mereka yang datang untuk tinggal menetap di Sulawesi Selatan akan tetapi tidak memiliki kemampuan dan pendidikan yang layak sedangkan hidup dan bekerja di perkotaan dibutuhkan keterampilan yang memadai agar dapat bersaing, dengan kondisi demikian mereka akan diperhadapkan pada permasalahan kemiskinan dan kesejahteraan sosial yang semakin kompleks. Hal ini secara tidak langsung akan menghambat pembangunan ekonomi di berbagai sektor. Padahal pertumbuhan ekonomi yang sehat itu harus sejalan dan  terencana dalam mengupayakan terciptanya pemerataan kesempatan serta pembagian hasil –  hasil
pembangunan. Berikut gambaran tingkat kemiskinan yang terjadi di Sulawesi selatan secara rinci dapat di lihat pada gambar 1 di bawah ini:

## Sumber: BPS Sulawesi Selatan (2024)
Dalam gambar 1 secara umum persentase tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2023 mengalami fluktuatif, persentase tingkat kemiskinan dari tahun 2014 mencapai 9,54% dan turun menjadi 9,39% pada tahun 2015. Pada tahun 2016 mengalami peningkatan yaitu sebesar 9,40% dan pada tiga tahun berikutnya kembali mengalami penurunan yaitu sebesar 9,38%, 9,06% dan 8,69%. Pada tahun 2020 dan 2021 kembali mengalami peningkatan yaitu sebesar 8,72% dan 8,78%. Tahun 2022 mengalami penurunan sehingga tingkat kemiskinan menjadi 8,63% dan pada tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 8,70%. Terjadinya fluktuasi tingkat kemiskinan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang di antaranya tingkat pendidikan, upah minimum dan Indeks Pembangunan Manusia. Mengacu  pada  teori  lingkaran  setan  kemiskinan  (vicious  circle  of  poverty),  bahwa usaha memutus  lingkaran  kemiskinan  dilakukan  pada  sebagian  atau  seluruh siklusnya.  Di  antara siklus   tersebut   adalah   produktivitas   dan   pendapatan. Kualitas   penduduk   yang   sehat, mengenyam pendidikan yang cukup dan kebijakan ekonomi yang pro penduduk miskin akan membuka   peluang   kesempatan   untuk meningkatkan   produktivitas   guna   memperoleh pendapatan  yang  layak . Salah satu faktor penyebab kemiskinan adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia yang disebabkan karena rendahnya pendidikan. Pendidikan sebagai faktor terpenting yang dapat membuat seseorang keluar dari kemiskinan. Menurut BPS, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) / Mean Years School (MYS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal Pendidikan yang diukur menggunakan RLS pada Provinsi Sulawesi Selatan terus menunjukkan tren yang terus meningkat dari tahun 2014  –  2023. Dimana pertumbuhan selama periode tersebut memiliki peningkatan angka RLS sebesar 0,17 selama 10 tahun, tentunya dengan peningkatan angka RLS pertahun tersebut berbanding terbalik dengan angka kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan yang terus menunjukkan tren angka penurunan. Sujana (2019) berpendapat bahwa pendidikan adalah upaya untuk membantu jiwa anak-anak didik baik lahir maupun batin, dari sifat kodratnya menuju Kearah peradaban manusiawi yang lebih baik, sebagai contoh dapat dikemukakan; anjuran atau arahan untuk anak duduk lebih baik, tidak berisik agar tidak mengganggu orang lain, mengetahui badan bersih seperti apa, rapih
8 8,2 8,4 8,6 8,8 9 9,2 9,4 9,6 9,8 2014 2015 2016 2017
2018 2019 2020 2021 2022 2023

## Gambar 1 Persentase Tingkat Kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan
Periode 2014-2023
pakaian, hormat pada orang yang lebih tua dan menyayangi yang muda, saling peduli satu sama lain, itu merupakan sebagian contoh proses pendidikan untuk memanusiakan manusia. Pendidikan merupakan salah satu cara untuk menyelamatkan diri dari jeratan kemiskinan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Thahir et al (2021), dan Islami & Anis (2019) yang menyatakan bahwa pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka kualitas hidup manusia akan semakin meningkat, karena dengan keterampilan dan ilmu pengetahuannya ia dapat mengelola dirinya sendiri, baik di lingkup perekonomian secara umum maupun secara mandiri. Dengan kata lain peningkatan kualitas pendidikan masyarakat akan menurunkan tingkat kemiskinan pada suatu daerah tertentu. Akan tetapi berbeda dengan hasil penelitian Suripto & Subayil (2020) yang menyatakan bahwa Tingkat Pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.
Faktor lainya yang mempengaruhi Tingkat kemisikinan yaitu upah minimum. Upah minimum ialah upah paling rendah yang mencakup tunjangan tetap tetapi tidak masuk didalamnya kompensasi lembur yang diberikan kepada pekerja berdasarkan jabatan atau jenis pekerjaannya. Upah minimum yang berlaku di setiap kota atau kabupaten dalam suatu provinsi disebut upah minimum dalam satu provinsi (Pratama, 2024). Berikut upah minimum

## Sumber: BPS Sulawesi Selatan (2024)
Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat bahwa upah minimum provinsi Sulawesi Selatan tiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 UMP Sulawesi Selatan sebesar Rp 2,860,362. Tahun 2020 UMP Sulawesi Selatan mengalami peningkatan 8,51% dari tahun 2019 yaitu sebesar Rp 3,103,800. Tahun 2021 hingga 2023 kembali mengalami peningkatan yang dimana pada UMP Sulawesi Selatan sebesar Rp 3,165,000,  pada tahun 2022 dan Rp 3,385,145 pada tahun 2023. Tujuan utama ditetapkannya upah minimum adalah memenuhi standar hidup minimum. Menurut Islami & Anis (2019) upah minimum adalah usaha untuk mengangkat derajat masyarakat yang memiliki pendapatan rendah, terutama  pekerja miskin. Semakin meningkat tingkat upah minimum maka akan meningkatkan pendapatan masyarakat, sehingga kesejahteraan juga meningkat. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Rahmawati & Sebayang (2023) yang menemukan bahwa terdapat hubungan yang negatif antara upah minimum dengan kemiskinan. Artinya semakin meningkat upah minimum, maka tingkat kemiskinan akan menurun. Akan tetapi
2.500.000 2.600.000 2.700.000 2.800.000 2.900.000 3.000.000 3.100.000 3.200.000 3.300.000 3.400.000 3.500.000 2019 2020 2021 2022
2023
Gambar 2
Upah Minimum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 - 2023
berbeda dengan hasil penelitian Putria & Putri (2021) yang mengatakan bahwa upah minimum tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan.  Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga memiliki kontribusi terhadap tingkat kemiskinan. Indeks Pembangunan Manusia merupakan suatu indikator untuk mengukur keberhasilan dalam rangka untuk membangun kualitas hidup manusia pada suatu wilayah. Jika indeks pembangunan manusia tinggi maka pendapatan yang diperoleh juga tinggi, dari pendapatan yang tinggi maka kemiskinan bisa semakin menurun (Estrada & Wenagama, 2020). Berikut Indeks Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan:
Tabel 1. Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sulawesi Selatan Tahun IPM Pertumbuhan 2013 67.92 - 2014 68.49 0.84 2015 69.15 0.96 2016 69.76 0.88 2017 70.34 0.83 2018 70.90 0.80 2019 71.66 1.07 2020 71.93 0.38 2021 72.24 0.43 2022 72.82 0.80 2023 73.46 0.88
Sumber: BPS Sulawesi Selatan (2024) Indeks Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2014 hingga 2023 mengalami tren peningkatan. Selama 10 tahun terakhir IPM Provinsi Sulawesi Selatan mengalami kenaikan sebesar 7% dengan rata – rata IPM sebasar 71,08. Pada tahun 2014 IPM Sulawesi Selatan sebesar 68,49%, sementara pada tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 73,46%. Peningkatan yang konsisten ini berbanding terbalik dengan tingkat kemiskinan pada Provinsi Sulawesi Selatan yang mengalami tren penurunan. Hal ini mengindikasikan bahwa apabil IPM meningkat maka tingkat kemiskinan akan menurun. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Pratama (2024) dan Radityana et al (2023) yang menyatakan bahwa Indeks Pembangunan Manusia menunjukkan pola negatif dan  signifikan terhadap kemiskinan. ndeks  Pembangunan Manusia  (IPM)  berpengaruh  negatif  dan  signifikan  terhadap kemiskinan.  Semakin tinggi  capaian  IPM  akan  diiringi  oleh  penurunan  tingkat  kemiskinan. Akan tetapi berbeda dengan hasil penelitian Elisabeth (2020) yang menyatakan bahwa IPM tidak berpengaruh dan signifikan terhadap kemiskinan. Terjadinya terjadi fluktuasi pada
tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan  disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya Pendidikan, upah minimum, dan Indeks Pembangunan Manusia. Hal ini menjadikan dasar peneliti untuk meneliti lebih lanjut mengenai penelitian yang berjudul ”Pengaruh Pendidikan, Upah Minimum dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan di Sulawesi Selatan”.

## Kerangka Konseptual Penelitian
Pengaruh Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan Menurut Todaro & Smith (2011) pendidikan adalah suatu jalan dalam membebaskan diri dari kemiskinan. Pendidikan merupakan salah satu faktor yang penting dalam pengembangan suber daya manusia (Adriani et al., 2019). Pendidikan tidak hanya menambah cara-cara melaksanakan kerja baik dan juga dapat mengambil keputusan dalam bekerja atau dengan kata lain pendidikan memberikan pengetahuan bukan saja yang langsung dengan pelaksanaan tugas akan tetapi juga merupkan landasan untuk pengembangan diri serta kemampuan memanfaatkan semua sarana dan prasarana yang ada di sekitar kita untuk kelancaran tugas .
Pendidikan (baik formal maupun nonformal) memainkan peran utama terhadap penurunan kemiskinan jangka panjang, baik secara tidak segaja, yaitu dengan proses perbaikan produktivitas, efisiensi berdasarkan khusus, maupun secara langsung, yaitu dengan melakukan pelatihaan-pelatihan pada golongan miskin dan memberi kemapuan keterampilan yang guna memperbaiki atau digunakan dalam meningkatkan kualitas seseorang sehingga pada giliranya bisa mampu menambah pendapatan seseorang (Lincolin, 2016).
Keterkaitan antara kemiskinan dengan pendidikan memainkan peran penting karena pendidikan mampu memberikan keahlian untuk berjaya melalui pemahaman ilmu pengetahuan dan keterampiln yang pada hakekatnya mampu menggembangkan kualitas dan produktivitas kerja dan mampu memperoleh peluang kesempatan kerja yang sangat bagus dari sebelumnya bahkan mendapatkan kesejahteraan. Pendidikan juga menekankan kesadaran akan pentingnya kejayaan manusia. Hal tersebut harus menjadi semangat untuk terus melakukan upaya mencerdaskan bangsa (Suryawati, 2005). Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Thahir et al (2021), dan Islami & Anis (2019) yang menyatakan bahwa pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Akan tetapi berbeda dengan hasil penelitian Suripto & Subayil (2020) yang menyatakan bahwa Tingkat Pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.
Pengaruh Upah Minimum Terhadap Tingkat Kemiskinan Tujuan dari adanya upah minimum adalah usaha untuk mensejahterakan masyarakat yang berpendapatan rendah. Menurut teori Nurkse dalam Salsabilla et al (2022) upah yang rendah akan mempengaruhi kemampuan untuk menabung. Tidak adanya tabungan masyarakat miskin  akan sulit untuk memenuhi kebutuhan pokoknya sehingga akan menyebabkan kemiskinan. Sedangkan menurut Islami & Anis (2019) tujuan utama ditetapkannya upah minimum  adalah memenuhi standar hidup minimum. Upah minimum adalah usaha untuk mengangkat derajat masyarakat yang memiliki pendapatan rendah, terutama  pekerja miskin. Semakin meningkat tingkat upah minimum maka akan meningkatkan pendapatan masyarakat, sehingga kesejahteraan juga meningkat.
Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Rahmawati & Sebayang (2023) yang menemukan bahwa terdapat hubungan yang negatif antara upah minimum
dengan kemiskinan. Artinya semakin meningkat upah minimum, maka tingkat kemiskinan akan menurun. Akan tetapi berbeda dengan hasil penelitian Putria & Putri (2021) yang mengatakan bahwa upah minimum tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan.
Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan Indeks Pembangunan Manusia merupakan suatu indikator untuk mengukur keberhasilan dalam rangka untuk membangun kualitas hidup manusia pada suatu wilayah. Jika indeks pembangunan manusia tinggi maka pendapatan yang diperoleh juga tinggi, dari pendapatan yang  tinggi maka kemiskinan bisa semakin menurun (Estrada & Wenagama, 2020).
Salah satu strategi pengentasan kemiskinan adalah dengan pembangunan sumber daya manusia. Pembangunan sumber daya manusia bisa dilakukan dengan memperbaiki akses terhadap pelayanan sosial meliputi pendidikan, kesehatan dan gizi yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia. Semua itu merupakan langkah pemerintah untuk bisa mengurangi tingkat kemiskinan yang ada dan meningkatkan  kesejahteraan masyarakat. Melalui peningkatan indeks  kesehatan, indeks pendidikan serta kemampuan daya beli  diharapkan akan bisa meningkatkan kualitas hidup manusia. Hal ini karena adanya heterogenitas individu, disparitas geografi dan kondisi sosial masyarakat yang beragam sehingga menyebabkan tingkat pendapatan tidak lagi menjadi tolok ukur utama dalam menghitung tingkat keberhasilan pembangunan (Maulana & Alamsyah, 2021).
Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh terhadap kemiskinan dibuktikan dalam penelitian yang dilakukan oleh  Pratama (2024) menyimpulkan bahwa variabel Indeks  Pembangunan Manusia berpengaruh negatif dan signifikan  terhadap kemiskinan di Provinsi Banten. Selain itu penelitian  yang dilakukan oleh Radityana et al., (2023) dan Endrawati et al (2023) menyatakan bahwa Indeks Pembangunan Manusia menunjukkan pola negatif dan  signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara  Barat. Akan tetapi berbeda dengan hasil penelitian Elisabeth (2020) yang menyatakan bahwa IPM tidak berpengaruh dan signifikan terhadap kemiskinan.

## METODOLOGI
Pendekatan Penelitian Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Kuantitatif adalah menguji teori, membangun fakta, menunjukkan hubungan dan pengaruh serta perbandingan antar variabel, memberikan deskripsi statistik, menafsir dan meramalkan hasilnya yaitu mementingkan adanya variabel-variabel sebagai objek penelitian, dan variabel- variabel tersebut harus didefinisikan dalam bentuk operasionalisasi dari masing- masing variabel (Sugiyono, 2019:17).
Jenis dan Sumber Data Jenis Data. Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data Kuantitatif. Data Kuantitatif adalah data yang berbentuk angka dan bilangan. Sesuai dengan bentuknya, dan data kuantitatif dapat diolah atau dianalisis menggunakan teknik perhitungan matematika dan statistic (Sugiyono, 2019). Sumber Data. Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini ialah berupa data primer yang didapat secara langsung dari sumber pertama (sumber asli tidak melalui perantara), baik dari individu atau kelompok, dan didapatdari hasil
wawancara atau pengisian kuesioner oleh responden (Sugiyono, 2019). Sumber data dalam penelitian ini dapat diperoleh dari BPS Sulawesi Selatan.
Populasi dan Sampel
Menurut Sugiyono (2019:126), definisi populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil melaui cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang dianggap mewakili populasi. Sampel pada penelitian ini sebanyak 10 tahun yaitu periode 2014 – 2023.
Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah teknik studi dokumentasi yaitu mengumpulkan data dengana kategori klasifikasi bahan- bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian. Data tersebut diolah kembali sesuai dengan kebutuhan model yang digunakan. Data tersebut seperti narrative text, foto, tabel, grafik yang memuat penjelasan mengenai perusahaan. Teknik Analisis Data
1. Analisis Deskriptif. Terhadap rumusan permasalahan pertama berupa gambaran mengenai kondisi kemiskinan, pendidikan, upah minimum dan indeks pembangunan manusia Provinsi Sulawesi Selatan selama periode 2014 sampai dengan 2023 dilakukan analisis.
2. Analisis Regresi Data Panel.  Untuk mengetahui pengaruh variabel pendidikan, upah minimum dan indeks pembangunan manusia terhadap tingkat kemiskinan yang merupakan rumusan permasalahan ketiga sampai dengan lima, dilakukan analisis data panel. Data panel adalah merupakan gabungan antara runtun waktu (time series) dengan data silang (cross section). Data panel pada penelitian ini adalah data cross section kemiskinan, pendidikan, upah minimum dan indeks pembangunan manusia Provinsi Sulawesi Selatan dalam kurun waktu (time series) 2014-2023.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Uji  signifikansi dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas dan variabel terikat. Pengaruh variabel bebas dan variabel terikat secara individual dihasilkan dari uji signifikansi parsial menggunakan Uji T Berikut adalah hasil uji parsial atau uji T variabel pendidikan (X1), upah minimum (X2) dan Indeks Pembangunan Manusia (X3) terhadap tingkat kemiskinan (Y).
Uji  Parsial Dependent Variable: Y_TK Method: Least Squares Date: 05/08/24  Time: 10:09 Sample:  2014 . 2023
Included observations: 10 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 6.444025 7.070090 0.911449 0.3972 X1_RLS -0.113496 1.034060 -0.109758 0.9162 X2_UMP -0.082167 0.128147 -0.641197 0.5451
X3_IPM -0.654492 2.003530 -0.326669 0.7550 R-squared 0.888021  Mean dependent var 2.200000 Adjusted R-squared 0.832032  S.D. dependent var 0.040825 S.E. of regression 0.016732  Akaike info criterion -5.053860 Sum squared resid 0.001680  Schwarz criterion -4.932826 Log likelihood 29.26930  Hannan-Quinn criter. -5.186634 F-statistic 15.86054  Durbin-Watson stat 1.534460 Prob(F-statistic) 0.002940
Sumber: Data diolah E-views (2024) Dari hasil estimasi diatas maka dapat fungsi persamaan sebagai berikut : Y = 6.444025 - 0.113496 X1  - 0.082167 X2 - 0.654492 X3 + ℇ Dari persamaan diatas, maka dapat diketahui pengaruh  dari tiga   variabel bebas tersebut terhadap variabel terikat. Berikut akan dijelaskan tentang pengaruh tersebut secara rinci. Berikut ini adalah hasil persamaan Pengaruh Pendidikan  (X1), Upah  Minimum Propinsi (X2), dan Indeks Pembangunan Manusia (X3) Terhadap Tingkat Kemiskinan (Y) di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2014-2023 dengan analisis regresi sebagai berikut :
1. Konstanta β0 sebesar 6.444025  artinya besarnya tingkat  Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2014-2023 jika  Pendidikan, Upah Minimum dan Indeks Pembangunan Manusia sama dengan 0 adalah 6.444%.
2. Nilai koefisien β1 sebesar -0.113496 dan berdasarkan uji T (Uji Parsial) berarti nilai variabel Pendidikan (X1) berpengaruh negatif terhadap tingkat Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan (Y) 2014-2023. Maksudnya adalah jika terjadi peningkatan pendidikan 1% maka akan menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 113%, dan sebaliknya jika terjadi penurunan pendidikan 1% maka akan meningkatkan tingkat kemiskinan sebesar 113%.
3. Nilai koefisien β2 sebesar 0.082167 dan bedasarkan Uji T (Uji Parsial) berarti nilai variabel Upah Minimum Propinsi (X2) berpengaruh negatif terhadap tingkat Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan (Y) 2014-2023. Maksudnya adalah jika terjadi peningkatan Upah Minimum Propinsi 1% maka akan menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 0.082%. dan sebaliknya jika terjadi penurunan Upah Minimum Propinsi 1% maka akan meningkatkan tingkat kemiskinan sebesar 0.082%.
4. Nilai koefisien β3 sebesar -0.021407 dan berdasarkan Uji T (Uji Parsial) berarti nilai variabel Indeks Pembangunan Manusia (X3) berpengaruh negatif terhadap tingkat Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan (Y) 2014-2023. Maksudnya adalah jika terjadi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia 1% maka akan menurunkan tingkat Kemiskinan sebesar 0.654%. Dan sebaliknya jika terjadi penurunan Indeks Pembangunan Manusia 1% maka akan meningkatkan tingkat Kemiskinan sebesar 0.654%. Dari hasil Uji T didapatkan ringkasan sebagai berikut :
a. Nilai koefisien pendidikan (RLS) sebesar – 0,113496. Nilai probabilitas 0,9162 di mana hasil ini lebih besar dari 0,05 sehingga H0 diterima. Hal ini berarti secara parsial pendidikan (RLS) berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2014-2023.
b. Nilai koefisien upah minimum (UMP) sebesar – 0,082167. Nilai probabilitas 0,5451 di mana hasil ini lebih besar dari 0,05 sehingga H0 diterima. Hal ini berarti secara
parsial upah minimum (UMP) berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2014-2023.
c. Nilai  koefisien indeks pembangunan manusia (IPM) sebesar –  0,654492. Nilai probabilitas 0,7550 di mana hasil ini lebih besar dari 0,05 sehingga H0 diterima. Hal ini berarti secara parsial indeks pembangunan manusia (IPM) berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2014-2023.

## Pembahasan Tambah / Explorer
Pengaruh Pendidikan terhadap Tingkat Kemiskinan Berdasarkan hasil analisis regresi data panel, Pendidikan tidak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan. Koefisien negatif sudah memiliki makna apabila pendidikan meningkat maka tingkat kemiskinan menurun  namun belum berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini menindikasikan bahwa hipotesis yang menyatakan bahwa pendidikan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan ditolak.
Pendidikan merupakan salah satu instrumen yang paling ampuh untuk mengurangi kemiskinan. Pendidikan yang difokuskan pada rata-rata lama sekolah tidak mempengaruhi kemiskinan karena diduga rata-rata penduduk Provinsi Sulawesi Selatan yang buta huruf berusia relatif cukup tua yang pada masa mudanya tidak mengenyam pendidikan. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) berkaitan erat dengan tingkat pendidikan atau bisa dikatakan semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan maka akan semakin tinggi pula TPAK nya. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan, kesempatan untuk bisa masuk ke pasar tenaga kerja menjadi lebih siap dan peluang masuk di dunia usaha semakin terbuka. Tetapi kenyataannya TPAK pedesaan lebih tinggi daripada TPAK perkotaan untuk seluruh tingkat pendidikan yang ditamatkan. Hal ini dikarenakan tenaga kerja dipedesaan utamanya di sektor pertanian dan informal tidak begitu membutuhkan pendidikan khusus. jumlah tenaga kerja yang diserap pada daerah pedesaan jauh lebih tinggi dari pada perkotaan untuk jenjang pendidikan tidak sekolah, tidak tamat SD, dan SLTP. Hal ini membuktikan bahwa meskipun pendidikan rendah tetapi masih dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan hidup melalui sektor informal.  Hasil penelitian ini didukung oleh Suripto & Subayil (2020) yang menyatakan bahwa Tingkat Pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.

## Pengaruh Upah Minimum terhadap Tingkat Kemiskinan
Berdasarkan hasil analisis regresi data panel, upah minimum yang diukur dengan indikator upah minimum provinsi tidak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan. Koefisien negatif sudah memiliki makna apabila upah minimum provinsi meningkat maka tingkat kemiskinan menurun namun belum berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini menindikasikan bahwa hipotesis yang menyatakan bahwa upah minimum provinsi berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan ditolak.  Tidak berpengaruhnya upah minimum terhadap tingkat kemiskinan disebabkan oleh berbagai hal,  diantaranya tidak semua masyarakat mempunyai pendapatan sesuai upah minimum yang telah ditetapkan didaerahnya, standar kebutuhan hidup minimum yang ditetapkan dan kebutuhan hidup layak kurang sesuai nominalnya sehingga masyarakat masih merasa kurang dalam mencukupi kebutuhannya. Melihat dengan kondisi ini perlu ada
evaluasi dari pemerintah terhadap upah minimum dimana upah minimum bisa disesuaikan dengan kebutuhan standar kelayakan hidup sehingga nantinya masyarakat dapat menerima upah yang sesuai.  Temuan ini didukung oleh hasil penelitian Putria & Putri (2021) yang mengatakan bahwa upah minimum tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan.
Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Tingkat Kemiskinan Berdasarkan hasil analisis regresi data panel, indeks pembangunan manusia tidak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan. Koefisien negatif sudah memiliki makna apabila indeks pembangunan manusia provinsi meningkat maka tingkat kemiskinan menurun namun belum berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini menindikasikan bahwa hipotesis yang menyatakan bahwa indeks pembangunan manusia provinsi berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan ditolak. Tidak signifikan disebabkan oleh sumber daya yang dihasilkan oleh pertumbuhan ekonomi tidak dapat digunakan untuk mempromosikan perbaikan indikator lainnya. Selain itu, struktur dan proses yang terjadi di masyarakat tidak dapat memberikan manfaat bagi kaum  miskin.  Temuan ini didukung oleh hasil penelitian Elisabeth (2020) yang menyatakan bahwa IPM tidak berpengaruh dan signifikan terhadap kemiskinan.
Relevansi Teori dengan Hasil Penelitian Penelitian ini sejalan dengan teori Vicious Circle of Poverty yang menyatakan bahwa kemiskinan terjadi dikarenakan tidak samanya sumber daya yang menimbulkan ketimpangan pada industri pendaptan, keterbelakangan dan perbedaan kualitas SDM (tingkat pendidikan rendah), tidak sempurnanya pasar, dan kekurangan modal menjadi pemicu produktivitas yang rendah sehingga pendapatan rendah, dimana dipengaruhi oleh investasi dan tabungan.
Keterbatasan Penelitian
Penelitian ini memiliki keterbatasan yang memerlukan perbaikan dalam penelitian-penelitian berikutnya yaitu variabel independen pendidikan, upah minimum dan indeks pembangunan manusia (IPM) yang digunakan dalam penelitian ini baru menjelaskan sebagian kecil dari faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan.
SIMPULAN Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan beberapa poin sebagai berikut: 1). Variabel pendidikan yang diukur dengan rata – rata lama sekolah (RLS) tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan periode 2014-2023.  2).  Variabel upah minimum yang diukur dengan upah minimum provinsi tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan periode 2014-2023.  3). Variabel indeks pembangunan manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan periode 2014-2023.

## Referensi :
Alkamah. M.. Sinring. B.. & Baharuddin. D. (2021). Pengaruh PDRB. Pendidikan dan Tenaga Kerja Terhadap Tingkat Kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan. PARADOKS: Jurnal
Ilmu Ekonomi. 4(3). 552–561.
Ananda. D.. Mukramin. S.. Arifin. J.. & Aziz. F. (2023). Kemiskinan Masyarakat Urban Makassar. Jurnal Kajian dan Penelitian Umum. 1(3). 12–25.
Ashari. R. T.. & Athoillah. M. (2023). Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja. Upah Minimum. Indeks Pembangunan Manusia. Pertumbuhan Ekonomi Dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan Di Kawasan Tapal Kuda. Journal Of Development Economic And Social Studies. 2(2). 313–326. Elisabeth. D. C. (2020). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Dan Tenga Kerja Terhadap Kemiskinandi Provinsi Sumatera Utara. Cermin: Jurnal Penelitian. 4(2). 225–232.
Endrawati. D.. Nujum. S.. & Selong. A. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi. Rasio Gini dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan Indonesia 2017- 2022. Jurnal Pendidikan Tambusai. 7(3). 20144–20151.
Estrada. A. A. E.. & Wenagama. I. W. (2020). Pengaruh Laju Pertumbuhan Ekonomi. Indeks Pembangunan Manusia dan Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan. E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana. 9(2). 233– 261.
Haeruddin. R.. Zakaria. J.. & Arfah. A. (2023). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Kolaka Utara. Jurnal Akuntansi & Sistem Informasi (JASIN). 1(1). 90–102.
Hardinandar. F. (2019). Determinan Kemiskinan (Studi Kasus 29 Kota/Kabupaten Di Provinsi Papua). Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan). 4(1). 1–12.
Ishak. R. A.. Zakaria. J.. & Arifin. M. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi. Pendidikan dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota Makassar. PARADOKS : Jurnal Ilmu Ekonomi. 3(2). 41–53.
Islami. N.. & Anis. A. (2019). Pengaruh Upah Minimum Provinsi. Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan di Indonesia. Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan. 1(3). 939–948.
Jacobus. E. H.. Kindangen. P.. & Walewangko. E. N. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Rumah Tangga Di Sulawesi Utara. Jurnal Pembanguan Ekonomi dan Keuangan Daerah. 19(3). 85–103.
Maulana. R.. & Alamsyah. J. (2021). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten Serang Periode 2016-2020. Jurnal Indonesia Sosial Sains. 2(6). 988.
Mongan. J. (2019). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesia. Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan. Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik. 4(2). 163–176. Pratama. A. (2024). Pengaruh Upah Minimum Provinsi. Indeks Pembangunan Manusia. dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Kemiskinan di 16 Provinsi di Indonesia. Universitas Lampung.
Putria. E. M.. & Putri. D. Z. (2021). Pengaruh Upah Minimum. Tingkat Pengangguran Terbuka.Pendidikan Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Kemiskinan di Indonesia. Ecosains: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembangunan. 10(2). 106–114. Radityana. I. D. G. M.. Djayastra. I. K.. Danendra. A. A. N. B.. & Murti. N. W. (2023). Pengaruh Upah Minimum. Indeks Pembangunan Manusia dan Pengangguran Terbuka terhadap Jumlah Kemiskinan di Provinsi Bali. Jurnal Kajian ekonomi dan Managemen. 1(1). 16–24.
Rahmawati. D.. & Sebayang. A. F. (2023). Pengaruh Jumlah Penduduk. Indeks Pembangunan Manusia dan Upah Minimum Provinsi terhadap Kemiskinan Ekstrem. Jurnal Riset Ilmu Ekonomi dan Bisnis (JRIEB). 3(2). 93–100.
Salsabilla. A.. Juliannisa. I. A.. & Triwahyuningtyas. N. (2022). Analisis Faktor-Faktor Kemiskinan di Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta. Ikra-Ith Ekonomika. 5(2). 166–177.
Shaleh. M. M.. Mallongi. S.. & Rahman. Z. (2021). Pengaruh Pengangguran. Indeks Pembangunan Manusia dan PDRB Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Luwu Timur. TATA KELOLA: Jurnal Magister Manajemen Universitas Muslim Indonesia. 8(2). 144–166.
Thahir. M. I.. Semmaila. B.. & Arfah. A. (2021). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi. Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Takalar. Journal of Management Science (JMS). 2(1). 61–81.
Zakaria, J. (2019). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Tingkat Pendidikan dan Upah Minimum Terhadap Pengangguran Terdidik. CESJ: Center Of Economic Students Journal, 2(3), 1-17.