## Legalitas

## Perlindungan Hukum Terhadap Debitor
Terhadap Penarikan Objek Jaminan Yang Masih Terikat Dalam Hubungan Perlindungan Angsuran Kreditur Debitur
1 Aidil Munsaf, 2 Suzanalisa, dan *2 Fatriansyah
1 Anggota Pada Kepolisian Daerah Jambi
2 Magister Hukum Universitas Batanghari Jambi
*2 Correspondence email : fatriansyah@unbari.ac.id
Abstract. Finance  companies  in  providing  financing  credit  to  their  consumers  use  a  Fiduciary  guarantee  system.  Legal protection  for  debtors  upon  withdrawal  of  fiduciary  collateral  objects  following  the  constitutional  court  decision  Number 2/PUU-XIX/2021  has  been  regulated  in  a  preventive  and  repressive  manner.  Preventively,  legal  protection  for  debtors  upon withdrawal of fiduciary collateral objects has been regulated in the provisions of the Fiduciary Guarantee Law which was then confirmed  in  the  Regulation  of  the  Minister  of  Finance  of  the  Republic  of  Indonesia  Number  130/PMK.010/2012.  Apart  from that,  preventive  protection  is  also  emphasized  in  the  Constitutional  Court  Decision  Number  2/PUU-XIX/2021  in  conjunction with the Constitutional Court Decision 18/PUU-XVII/2019. If the debtor objects to having his vehicle taken, the leasing party or debt collector may not take the vehicle by force. This vehicle may be taken if there has been a court decision with permanent legal force. What the public needs to know is that the way to enforce unlawful acts committed by consumers who are in arrears on  motor  vehicle  loans  is  by  applying  for  execution  in  court,  not  by  being  taken  by  force.  as  for  how  to  deal  with  Finance business actors and Debt Collectors who carry out their work.
Keywords : Legal Protection, Debtor, Collateral Object
Abstrak. Perusahaan  Finance  dalam  memberikan  kredit  pembiayaan  kepada  konsumennya  menggunakan  sistem  penjaminan Fidusia.  Perlindungan  hukum  bagi  debitor  atas  penarikan  objek  jaminan  fidusia  pasca  putusan  MK  Nomor  2/PUU-XIX/2021 telah diatur secara preventif maupun represif. Secara preventif perlindungan hukum bagi debitor atas penarikan objek jaminan fidusia  telah  diatur  dalam  ketentuan  Undang  –  Undang  Jaminan  Fidusia    yang  kemudian  ditegaskan  dalam  Peraturan  Menteri Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  130/PMK.010/2012.  Selain  itu  perlindungan  secara  preventif  juga  ditegaskan  dalam Putusan  MK  Nomor  2/PUU-XIX/2021  juncto  Putusan  MK  18/PUU-XVII/2019. Jika  debitur  keberatan  kendaraannya  diambil, pihak leasing atau debt  collector tidak  boleh  mengambil  kendaraan  tersebut  secara  paksa.  Kendaraan  ini  boleh  diambil  jika sudah ada keputusan pengadilan dengan kekuatan hukum tetap. Yang perlu diketahui oleh masyarakat adalah cara menegakkan perbuatan  melawan  hukum  yang  dilakukan  konsumen  yang  menunggak  kredit  kendaraan  bermotor  adalah  dengan  pengajuan eksekusi di pengadilan, bukan dengan diambil secara paksa. adapun  cara menghadapi pelaku usaha Finance dan Debt Collector yang menjalankan pekerjaannya.
Kata Kunci : Perlindunga Hukum, Debitor, Objek Jaminan

## PENDAHULUAN
Banyaknya  bank  atau  lembaga  pembiayaan  lainnya  seperti  Perusahaan  finance  yang  menggunakan  jasa  debt collector  dikarenakan  tingginya  biaya  yang  harus  dikeluarkan  ketika  bank  ingin  memilih  jalur  hukum  perdata. Mahalnya  biaya  perkara  dipengadilan  dibanding  total  tunggakan  nasabah,  membuat  bank  lebih  memilih menggunakan  jasa  debt  collector  dalam  melakukan  penagihan  hutangnya.  Perjanjian  pembiayaan  konsumen mengandung perjanjian utang piutang didalamnya. Pemberian pembiayaan  yang diberikan kepada pihak konsumen sebagai  debitur  menjadi  sebuah  utang  senilai  pembiayaan  yang  diberikan  berikut  dengan  bunga  yang  diperjanjian pembiayaaan  oleh  para  pihak.  Mengingat  sifat  perjanjian  pembiayaan  mengandung  sebuah  perikatan  pokok  dalam bentuk  utang  piutang,  maka  pada  umumnya  jasa  pemberian  pembiayaan  juga  membutuhkan  adanya  jaminan (coleteral) yang memadai.
Pada  umumnya  jaminan  tersebut  diikat  dengan  perjanjian  Jaminan  Fidusia,  Fidusia  ini  berasal  dari  kata fiduciair  atau  fides,  yang  artinya  kepercayaan  yakni  penyerahan  hak  milik  atas  benda  secara  kepercayaan  sebagai jaminan  (angunan)  bagi  pelunasan  piutang  kreditor.  Penyerahan  hak  milik  atas  benda  ini  bermaksudkan  hanya sebagai angunan bagi pelunasan utang tertentu, dimana memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima Fidusia (kreditur) terhadap kreditur lainnya. Untuk memberikan kepastian hukum bagi perusahaan pembiayaan dan konsumen  sehubungan  dengan  penyerahan  hak  milik  atas  kendaraan  bermotor  dari  konsumen  secara  kepercayaan (Fidusia)  kepada  perusahaan  pembiayaan.  Dalam  Pasal  2  Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia No.130/PMK/010/2012  disebutkan  bahwa  perusahaan  pembiayaan  yang  melakukan  pembiayaan  konsumen  untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan Jaminan Fidusia wajib mendaftarkan Jaminan Fidusia tersebut pada kantor
Aidil  Munsaf,  Suzanalisa,  dan  Fatriansyah. Perlindungan  Hukum  Terhadap  Debitor  Terhadap  Penarikan  Objek  Jaminan Yang Masih Terikat Dalam Hubungan Perlindungan Angsuran Kreditur Debitur
pendaftaran  Fidusia  paling  lama  30  (tigapuluh)  hari  kalender  terhitung  sejak  tanggal  perjanjian  pembiayaan konsumen.
Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh  kekuatan  hukum  tetap.  Eksekusi  melalui  pelelangan  umum  atas  objek  Jaminan  Fidusia  tanpa  melalui pengadilan.  Pada  prateknya  pelaksanaan  eksekusi  pada  Jaminan  Fidusia  terjadi  karena  adanya  Wanprestasi  pada debitur Undang-undang Jaminan Fidusia juga memberi kemudahan dalam melaksanakan eksekusi melalui lembaga eksekusi.  Pada  Sertifikat  Jaminan  Fidusia  dicantumkan  irah-irah  dengan  kata-kata  “DEMI  KEADILAN BERDASARKAN  KETUHANAN  YANG  MAHA  ESA”.  Dengan  adanya  irah-irah  tersebut,  Sertifikat  Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekusi. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Jaminan Fidusia menyatakan bahwa apabila debitur atau pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara : 1 a. Pelaksanaan eksekutorial oleh Penerima Fidusia;
b. Penjualan  benda  yang  menjadi  objek  Jaminan  Fidusia  atas  serta    mengambil  pelunasan  piutangnya  dari  hasil penjualan
c. Penjualan  dibawah  tangan  yang  dilakukan  berdasarkan  kesepakatan  Pemberi  dan  Penerima  Fidusia  jika  dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.
Ketentuan  Pasal  30  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999  Tentang  Jaminan  Fidusia  mewajibkan  pemberi Fidusia untuk menyerahkan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia. Dalam hal ini pemberi Fidusia tidak menyerahkan benda  yang menjadi objek Jaminan Fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, penerima Fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang.
Dalam  ketentuan  Pasal  15  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999  Tentang  Jaminan  Fidusia menegaskan bahwa apabila debitur cedera janji  maka penerima fidusia  mempunyai hak untuk  menjual benda  yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaanya sendiri, namun pada kasus ini perwakilan dari perusahan tergugat melakukan  pemaksaan  penarikan  objek  Jaminan  Fidusia  dan  mengambil  secara  paksa  kendaraan  yang  dijadikan objek jaminan gadai Fidusia saat sedang dipakai oleh penggugat. Hal ini bententangan dengan ketentuan Peraturan Kapolri  Nomor  8  Tahun  2011  Pasal  7  yang  menentukan  mengenai  permohonan  pengamanan  eksekusi  Jaminan Fidusia  diikuti  dengan  surat  tugas  dan  persyaratan  lainya.  Sehingga  artikel  ini  tertarik  melakuka  kajian  yang bertujuan  untuk  memberikan  analisa  dan  pemahaman  terkait  perlindungan  hukum  terhadap  debitor  terhadap penarikan objek jaminan yang masih terikat dalam hubungan perlindungan angsuran kreditur debitur.

## PEMBAHASAN
Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia  yang  dimiliki  oleh  subjek  hukum  berdasarkan  ketentuan  hukum  dari  kewenangan  atau  sebagai  kumpulan peraturan  atau  kaidah  yang  akan  dapat  melindungi  suatu  hal  dari  hal  lainnya.  Berkaitan  dengan  konsumen,  berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.
Sering  kita  dapati  dalam  perjalanan  ada  beberapa  orang  atau  sekumpulan  orang  mengawasi  jalanan, mengamati motor dan mobil yang lewat, lalu sekali waktu kita dapati juga mereka memberhentikan kendaraan yang menurut  mereka cocok dengan sasaran  yang  mereka cari. Diketahui belakangan bahwa pemilik kendaraan tersebut ternyata  menunggak  pembayaran  angsuran  kredit  kendaraan  yang  dipakainya.  Praktek  tersebut  kerap  disebut pekerjaan Debt Collector, atau jasa yang digunakan oleh perusahaan Finance.Sekilas info bahwa banyak masyarakat salah kaprah dalam penyebutan Perusahaan Finance yang sering disebut-sebut sebagai Leasing.
Perusahaan  Finance  dalam  memberikan  kredit  pembiayaan  kepada  konsumennya  menggunakan  sistem penjaminan  Fidusia.  Fidusia adalah  pengalihan  hak  kepemilikan  suatu  benda  atas  dasar  kepercayaan  dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.
Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia,  Nomor  130/PMK.010/2012  tentang  Pendaftaran  Jaminan Fidusia  Bagi  Perusahaan  Pembiayaan  yang  melakukan  pembiayaan  konsumen  untuk  kendaraan  bermotor,  dengan pembebanan jaminan fidusia. maka untuk memberikan kepastian hukum bagi perusahaan Finance (Pembiayaan) dan para  konsumen  sehubungan  dengan  penyerahan  hak  milik  atas  kendaraan  bermotor  dari  konsumen  secara kepercayaan  (fidusia)  kepada  perusahaan  Finace,  maka  perlu  dilakukan  pendaftaran  jaminan  fidusia  pada  kantor pendaftaran fidusia.
Tetapi  pada  kenyataannya  banyak  perusahaan  leasing  tidak  membuat  perjanjian  fidusia  dan  hanya  membuat perjanjian di bawah tangan antara pihak leasing dan konsumen. Akta di bawah tangan mempunyai kelemahan yang sangat nyata yaitu orang yang tanda tangannya tertera dalam akta dapat mengingkari keaslian tanda tangan tersebut.
1 Ibid, Hlm 160.
Aidil  Munsaf,  Suzanalisa,  dan  Fatriansyah. Perlindungan  Hukum  Terhadap  Debitor  Terhadap  Penarikan  Objek  Jaminan Yang Masih Terikat Dalam Hubungan Perlindungan Angsuran Kreditur Debitur
Jika  perusahaan  Finance  mendaftarkan  jaminan  fidusianya  maka  memudahkan  bagi  pihak  Finance  untuk mengatasi  kredit  kendaraan  macet  sesuai  mekanisme  peraturan  yang  ada  yaitu  melalui  eksekusi  jaminan  di Pengadilan,  sehingga  antara  Finance  dan  konsumen  tidak  ada  yang  dirugikan,  namun  kebanyakan  perusahaan finance  enggan  melakukannya  karena  beberapa  alasan.  Perusahaan  finance  lebih  memilih  menggunakan  jasa  Debt Collector, Akibatnya  marak kasus pemaksaan dan penganiayaan  yang dilakukan debt collector terhadap konsumen yang mengalami kredit macet terkait pembelian Kendaraan bermotor yang dilakukan dengan cara mengangsur atau mencicil. Tindakan ini merupakan tindak pidana Pencurian. Bila pengambilan motor dilakukan oleh debt collector di jalan,  maka  hal  itu  merupakan  perbuatan  perampasan  dan  dapat  dijerat  pasal  365,  363  ayat  1  ke  4  KUHP  tentang perampasan  atau  pencurian  dengan  pemberatan.  Bilamana  debt  collector  mendatangi  rumah  lalu  memaksa  dan mengancam  dalam  mengambil  kendaraan  bermotor  atau  mengajak  anda  kekantor  Finance  dan  memaksa  untuk menyerahkan  kendaraan  dengan  tekanan  dan  kekerasan,  maka  tindakan  tersebut  dapat  dijerat  dengan  Pidana Pemerasan,  pasal  368  KUHP.  Dan  kepada  perusahaan  finance  yang  tidak  mendaftarkan  jaminan  fidusia  ke  kantor pendaftaran fidusia padahal dalam kesepakatannya menggunakan mekanisme penjaminan Fidusia, maka perusahaan Finance dapat dijerat dengan Pidana Penipuan, pasal 378 KUHP.

## 1. Perlindungan hukum bagi debitor atas penarikan objek jaminan berdasarkan putusan MK Nomor 2/PUU- XIX/2021
Perlindungan hukum bagi debitor atas penarikan objek jaminan fidusia pasca putusan MK Nomor 2/PUU- XIX/2021 telah diatur secara preventif maupun represif. Secara preventif perlindungan hukum bagi debitor atas penarikan objek jaminan fidusia telah diatur dalam ketentuan Undang – Undang Jaminan Fidusia  yang kemudian ditegaskan  dalam  Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  130/PMK.010/2012.  Selain  itu perlindungan secara preventif juga ditegaskan dalam Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021 juncto Putusan MK 18/PUU-XVII/2019.
Berdasarkan  UU  No.  42  Tahun  1999,  fidusia  merupakan  pengalihan  hak  kepemilikan  suatu  objek  atas dasar  kepercayaan  dengan  ketentuan  objek  tersebut  tetap  dalam  penguasaan  pemiliknya.  Pada  ayat  2  tertulis bahwa sertifikat jaminan fidusia memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan di mana sudah memperoleh kekuatan hukum tetap.Kemudian pada ayat 3, jika debitur cidera janji atau wanprestasi, maka penerima fidusia punya hak menjual objek yang sudah dijadikan jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri. Jika tidak ada jaminan fidusia, pihak pemberi kredit tidak berhak mengeksekusi objek yang dijaminkan.
Indonesia  telah  memiliki  banyak  perusahaan  pembiayaan  yang  bertujuan  membantu  masyarakat  yang kekurangan dana untuk memiliki barang dan/ atau jasa yang diinginkan dengan cara kredit atau mencicil dengan jangka waktu tertentu. Perusahaan pembiayaan merupakan badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan Sewa  Guna  Usaha,  Anjak  Piutang,  Pembiayaan  Konsumen,  dan/  atau  usaha  Kartu  Kredit.  Perusahaan Pembiayaan  yang  sering  digunakan  masyarakat  Indonesia  berjenis  Pembiayaan  Konsumen  (consumer  finance). Pada saat ini perekonomian Indonesia yang belum stabil di beberapa daerah berdampak pada masyarakat dalam memenuhi  kebutuhan  hidupnya  terutama  masyarakat  yang  memiliki  kewajiban  membayar  kredit.  Dengan permasalahan  perekonomian  dan  juga  berbagai  kemudahan  yang  bisa  didapatkan  dari  melakukan  perjanjian kredit,  mengakibatkan  timbulnya  risiko  wanprestasi  seperti  kredit  macet  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  atau konsumen.  Permasalahan  penarikan  paksa  kendaraan  bermotor  di  masyarakat  muncul  ketika  masyarakat  dalam hal  ini  konsumen  tidak  membayarkan  angsuran  dalam  beberapa  waktu  tertentu  atau  tidak  melunasinya.  Dalam mengatasi  hal  tersebut,  pihak  perusahaan  pembiayaan  biasanya  menggunakan  jasa  pihak  ketiga  yaitu  debt collector/tukang  tagih  untuk  mengambil  paksa  kendaraan  dari  tangan  konsumen  yang  tidak  melunasi kewajibannya membayar hutang/ cicilan angsuran dalam beberapa waktu tersebut.
Sementara  itu,  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  sudah  menyatakan  pihak leasing ataupun debt collector tidak boleh menarik kendaraan sembarangan meski pemiliknya tidak bisa menyelesaikan pembayaran. Hal ini tertuang dalam  putusan  MK  No.  18/PUU-XVII/2019  pada  6  Januari  2020.  Pada  putusan  nomor  2  yang  ditandatangani Ketua MK, dinyatakan UU No. 42 Tahun 1999 pasal 15 ayat 2 bertentangan dengan UU Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
Jika  debitur  keberatan  kendaraannya  diambil,  pihak leasing atau debt  collector tidak  boleh  mengambil kendaraan  tersebut  secara  paksa.  Kendaraan  ini  boleh  diambil  jika  sudah  ada  keputusan  pengadilan  dengan kekuatan  hukum  tetap.  Yang  perlu  diketahui  oleh  masyarakat  adalah  cara  menegakkan  perbuatan  melawan hukum yang dilakukan konsumen yang menunggak kredit kendaraan bermotor adalah dengan pengajuan eksekusi di  pengadilan,  bukan  dengan  diambil  secara  paksa.  adapun    cara  menghadapi  pelaku  usaha  Finance  dan  Debt Collector yang menjalankan pekerjaannya dengan melanggar hukum adalah sebagai berikut :
1. Buat Bukti sebanyak mungkin seperti :
a) Baca  dengan teliti  dan  Simpan  segala jenis berkas-berkas  saat  melakukan  kredit  pembiayaan  kendaraan bermotor,
Aidil  Munsaf,  Suzanalisa,  dan  Fatriansyah. Perlindungan  Hukum  Terhadap  Debitor  Terhadap  Penarikan  Objek  Jaminan Yang Masih Terikat Dalam Hubungan Perlindungan Angsuran Kreditur Debitur
b) Bilamana  anda  didatagi  oleh  debt  collector,  usahakan  untuk  memanggil  kerabat  atau  tetangga  atau perangkat desa untuk mengetahui dan menyaksikan apa yang dilakukan debt collector tersebut.
c) Rekam video bilamana debt collector mulai melakukan tindakan intimidasi secara verbal atau fisik.
d) Bilamana  anda  diberhentikan  di  jalan,  maka  usahakan  meminta  pertolongan  kepada  warga  sekitar  dan membuat merekam video kejadian.
2. Jangan pernah mau bila dipaksa menandatangani berkas-berkas yang anda tidak tau apa maksud dan tujuan dari  berkas  tersebut,  atau  berkas-berkas  yang  menyatakan  bahwa  anda  menyerahkan  kendaraan  bermotor secara sukarela.
3. Bilamana  anda  mengalami  kekerasan  fisik,  pada  kesempatan  pertama  langsung  menghubungi  kepolisian setempat (Polsek di Kecamatan terjadinya pengambilan Paksa kendaraan bermotor).
4. Bilamana  anda  merasa  takut  untuk  menghadapinya  sendiri,  maka  dapat  meminta  pendampingan  Pengacara atau Lembaga-lembaga bantuan hukum.
Debitor  apabila  merasa  dirugikan  terhadap  penarikan  paksa  objek  jaminan  fidusia  yang  tidak  sesuai ketentuan Undang – Undang Jaminan Fidusia  dan Putusan Mahkamah Konstitusi , maka gugatan perbuatan melawan  hukum  ini  bisa  diajukan  kepada  Pengadilan  Negeri  setempat.  Dimana  debitor  harus  dapat membuktikan  unsur-unsur  yang  ada  dalam  perbuatan  melawan  hukum  tersebut  yakni  mulai  dari  adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan  yang dilakukan oleh kreditor, adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan, dan juga adanya kerugian yang diderita oleh debitor akibat penarikan paksa objek jaminan fidusia tersebut.
2. Peran Pemerintah dalam melindungi masyarakat dari tindak kekerasan penarikan paksa Ranmor akibat kredit macet yang dilakukan oleh pihak perusahaan Finance / leasing yang menggunakan Debt collector .
Berdasarkan  Undang-Undang  No.  42  Tahun  1999  Tentang  Jaminan  Fidusia,  adanya  hak  eksekusi  atau kekuatan  eksekutorial  adalah  pelaksananaan  eksekusi  yang  langsung  dapat  dilaksanakan  tanpa  melalui  pengadilan dan  bersifat  final  serta  mengikat  para  pihak  untuk  melaksanakan  putusan  tersebut.  Tentunya  mengenai  aturan tersebut  banyak  masyarakat  belum  mengetahui  dan  hanya  pasrah  jika  pelaku  usaha  atau  debt  collector  mengambil kendaraannya secara paksa. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, konsumen berhak mendapatkan  perlindungan  hukum  jika  terjadi  cidera  janji  yang  dilakukan  oleh  pelaku  usaha  dalam  hal  ini  atas pengambilan  paksa  kendaraan  konsumen  yang  belum  jatuh  tempo.  Mengenai  permasalahan  tersebut  bentuk perlindungan konsumen atas eksekusi kendaraan yang belum jatuh tempo yakni diatur berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsemen. Bentuk Perlindungan hukum Preventif bagi konsumen terdapat dalam undang - undang perlindungan konsumen dimana mengatur mengenai hak dan kewajiban dari konsumen dan pelaku usaha, selain itu dalam undang  - undang perlindungan konsumen diatur pula mengenai batasan-batasan dari tindakan  konsumen  dan  pelaku  usaha  untuk  mencegah  timbulnya  kerugian  bagi  salah  satu  pihak.  Selanjutnya Perlindungan  Represif  merupakan  perlindungan  akhir  berupa  sanksi  seperti  denda,  penjara,  dan  hukum  tambahan yang  8  diberikan  apabila  sudah  terjadi  sengketa  atau  telah  dilakukan  suatu  pelanggaran.  Mengenai  perlindungan hukum represif bagi pihak konsumen dan pelaku usaha telah diatur dalam Pasal 45 undang  - undang perlindungan konsumen  yang  menyatakan,  “Penyelesaian  sengketa  konsumen  dapat  ditempuh  melalui  pengadilan  atau  di  luar pengadilan  berdasarkan  pilahan  sukarela  para  pihak  yang  bersengketa”.  Konsumen  dilindungi  oleh  ketentuan Undang-Undang  No.  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen.  Pemerintah  memiliki  tugas  untuk  membina dan  melakukan  pengawasan  terhadap  perlindungan  konsumen,  mengenai  tentang  penarikan  kendaraan  bermotor yang diduga  melakukan pelanggaran adanya  aturan hukum  yang  mengatur  yakni Undang-Undang Jaminan Fidusia dan  Peraturan  Menteri  Keuangan.  Finance  itu  sudah  mempunyai  mekanisme  khusus  dalam  aturannya  mengenai perjanjian kredit antara finance dan konsumen. Didalam bahasa inggris lembaga pembiayaan di sebut dengan istilah consumer  finance.  Pembiayaan  sama  seperti  kredit  konsumen,  yang  membedakan  yakni  pada  lembaga  yang membiayainya.Pembiayaan  konsumen  adalah  biaya  yang  diberikan  oleh  perusahaan  pembiayaan  (financing company), sedangkan kredit konsumen diberikan oleh bank.
Pemerintah dalam mengatasi permasalahan yang terjadi ditengah – tengah masyrakat tentang sering terjadinya penarikan  paksa  terhadap  kendaraan  bermotor  yang  mana  permasalahan  tersebut  mengakibatkan  terjadinya  Tindak pidana  dan  juga  sering  menimbulkan  korban  kekerasan  melalui  Badan  Perlindungan  Konsumen  Indonesia,  telah membuat  suatu  layanan  pengaduan  terhadap  Pelaku  Usaha  (Finance)    yang  menggunakan  pihak  ketiga  (Debt Collector)  dalam  melakukan  penarikan  terhadap  kendaraan  milik  debitur  dengan  cara  kekerasan.  “Apabila masyarakat  memiliki  permasalahan  terkait  penarikan  paksa  kendaraan  bermotor  dapat  melakukan  pengaduan  ke BPKN-RI  melalui  Play  Store/App  Store  BPKN  153  dan  OJK  melalui  layanan  kontak  OJK  157",  Pelayanan  ini diharapkan  bisa  semakin  meningkatkan  kualitas  perlindungan  konsumen  melalui  pemberian  informasi  dan  layanan pengaduan mengenai produk dan layanan jasa keuangan kepada konsumen dan masyarakat, didalam Undang-undang
Aidil  Munsaf,  Suzanalisa,  dan  Fatriansyah. Perlindungan  Hukum  Terhadap  Debitor  Terhadap  Penarikan  Objek  Jaminan Yang Masih Terikat Dalam Hubungan Perlindungan Angsuran Kreditur Debitur
Nomor  8  tahun  1999  tentang  Perlindungan  konsumen    mempunyai  tugas  diantaranya  melakukan  penelitian  dan pengkajian terhadap peraturan perundang undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen, oleh sebab itu didalam menyikapi fenomena diatas, BPKN-RI melakukan penelitian mengenai penarikan paksa kendaraan bermotor akibat kredit macet.

## KESIMPULAN
Perlindungan  hukum  bagi  debitor  atas  penarikan  objek  jaminan  fidusia  pasca  putusan  MK  Nomor  2/PUU- XIX/2021  telah  diatur  secara  preventif  maupun  represif.  Secara  preventif  perlindungan  hukum  bagi  debitor  atas penarikan  objek  jaminan  fidusia  telah  diatur  dalam  ketentuan  UUJF  yang  kemudian  ditegaskan  dalam  Peraturan Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  130/PMK.010/2012.  Selain  itu  perlindungan  secara  preventif  juga ditegaskan  dalam  Putusan  MK  Nomor  2/PUU-XIX/2021  juncto  Putusan  MK  18/PUU  -  XVII/2019.  Sedangkan perlindungan hukum secara represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukum tambahan  yang  diberikan  apabila  sudah  terjadi  sengketa  atau  telah  dilakukan  suatu  pelanggaran.  Selain  itu  debitor juga dapat melakukan gugatan perbuatan melawan hukum/ ganti kerugian berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata.

## DAFTAR PUSTAKA
Amran Hanafi , Mahrus Ali, Sistem Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta, Rajawali Pers, 2015. Baharuddin Lopa, Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum di Indonesia,  Bulan Bintang, Jakarta, 1987 D.y Witanto,  Hukum Jaminan Fidusia dalam Perjanjiann Pembiayaan Konsumen, Penerbit Mandar Maju, 2015. Hartono. Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif, Sinar Grafika,  Jakarta, 2010.
Prodjodikoro Wirjono, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Eresco, Bandung. 2006.
Yurizal,  Aspek  Pidana  dalam  Undang-undang  Nomor  42  Tahun  1999  tentang  Jaminan  Fidusia,  Media  Nusa Creative, Malang. 2015.