## H ISTORIA : V OLUME 7 N OMOR 2 , J ULI 2024
ISSN 1829 - 975X, e-ISSN 2774 – 9932
Website: https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JH Halaman: 125 –138
© Jurnal Historia/Universitas Jember (Indonesia)

## INTI: J ARINGAN P ERJUANGAN O RANG C INA -

## I NDONESIA DI E RA P ASCA R EFORMASI

## Dewik Untarawati
Magister Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Indonesia untarawati@gmail.com

## A BSTRACT
Chinese-Indonesians  have  long  been  the  subject  of  discrimination  and  racism  since  the colonial period which lasted until the regime of Indonesia’s second president, Soeharto, later known as the New Order Era. Soeharto enacted the policy of assimilation which they were not allowed to have Chinese identity and should abandon their cultural heritage. The May ’98 Tragedy  was  the  turning  point  to  realize  that  their  rights  have  been  violated.  After  the Reformation, some groups of Chinese-Indonesians tried to voice their rights to seek justice as part  of  Indonesian  citizens  by  forming  the  Chinese-Indonesian  Association,  or  INTI.  The organization aims to resolve Chinese-related issues, especially the issue of discrimination that has long been experienced by Chinese Indonesians. This paper will explore further the issues faced  by  Chinese  Indonesians,  what  efforts  they  have  made  to  solve  the  problems  and  the results of their struggle to get their rights back. The study uses a series of interviews with the founders of the Chinese Indonesian Association and literature studies related to this topic. The results  of  this  study  indicated  that  Chinese  Indonesians  faced  some  issues  related  to discrimination  and  racism  in  many  facets  of  life  including,  politics,  economy,  society,  and culture. Through the formation of INTI as a channel to voice their aspirations as well as to negotiate with a wide range of influenced figures, the government eventually enacted policies to restore their rights as Indonesian citizens.
Keywords: Chinese-Indonesia Association; INTI; Tionghoa; Discrimination; Reformation.

## P ENDAHULUAN
Etnis  Tionghoa  telah  lama  tinggal  di  Indonesia,  bahkan  sebelum  Indonesia  merdeka. Berdasarkan  catatan  sejarah,  imigran  Cina  telah  datang  ke  Nusantara  sejak  abak  ke-7  M. Moyoritas imigran tersebut adalah laki-laki karena Wanita dilarang keluar dari Cina. Beberapa kelompok  imigran  laki-laki  yang  datang  ke  Nusantara  disebabkan  oleh  faktor  seperti berdagang, melarikan diri dari perang, bencana alam, hingga kemiskinan yang menyebabkan mereka keluar dari negara asalnya. Mereka kemudian menikah dengan wanita bumiputera dan berbaur  dengan  masyarakat  lokal  lainnya. 1 Pernikahan  campuran  anara  imigran  Cina  dan
1 Widjajanti  W.  Dharmowidjono,  “Not  our  fate  :  Reseacher  unearths  roots  of  racism  against Chinese-Indonesians”( https://www.thejakartapost.com/life/2021/05/26/not-our-fate-researcher- unearths-roots-of-racism-against-chinese-indonesians.html , Diakses pada 11 Februari 2024, 10.57)
wanita bumiputera tersebut melahirkan keturunan yang kita kenal dengan istilah “peranakan” 2 . Istilah tersebut kemudian tidak hanya dimaknai secara etnis namun, juga budaya secara lebih luas.  Budaya  peranakan  merupakan  hasil  akulturasi  antara  budaya  Cina  dengan  budaya masyarakat lokal.
Etnis  Tionghoa  atau  peranakan  mendapatkan  tantangan  ketika  Belanda  menjajah Indonesia.  Belanda  menerapkan  politik devide  et  impera  (divide  and  rule) yang  selanjutnya menjadi  awal  lahirnya  diskriminasi  dan  rasisme  terhadap  etnis  Tionghoa.  Salah  satu diskriminasi  yang  dialami  etnis  Tionghoa  adalah wijkenstelsel atau  aturan  tentang  segregasi wilayah dimana etnis Tionghoa hanya diizinkan tinggal di wilayah tertentu, biasanya disebut sebagai peCinan. Mereka juga dilarang untuk mengadakan kawin campur dengan etms lainnya. Berdasarkan  fakta  di  atas,  penulis  menyimpulkan  bahwa  kebijakan devide  et  impera cukup berpengaruh terhadap terciptanya ekslusivisme dan  kesenjangan antara etnis Tionghoa dengan masyarakat lokal sampai Indonesia merdeka.
Isu-isu  diskriminasi  etnis  Tionghoa  menjadi  sebuah  perhatiam  kembeli  ketika Indonesia diperintah oleh Soeharto. Tand -tanda awal munculnya diskriminasi adalah Ketika Angkatan  Darat  mengadakan  seminar  pada  bulan  Agustus  1966  dimana  seminar  tersebut kemudian memutuskan bahwa istilah Tionghoa mengacu pada peranakan Cina di Indonesia, dan Tiongkok  mengacu  pada negera  Cina, keduannya diganti  dengan istilah “Cina”. Alasan yang mendasari digunakan istilah Cina daripada Tionghoa supaya menghilangkan rasa inferior pada  masyarakat  bumiputera,  dan  sebaliknya  menghilangkan  rasa  superior  masyarakat Tionghoa di Indonesia. Penyebutan istilah Cina yang ditujukan untuk peranakan Cina dianggap sebagai bentuk penghinaan dan pelecehan, Apalagi pemerintahan Soeharto memaksakan Cina sebagai istilah resmi yang digunakan untuk menyebut bangsa Cina. 3
Tidak  hanya  itu,  pemerintah  juga  mengeluarkan  kebijakan  asimilasi  atau  peleburan etnis Tionghoa ke dalam budaya masyarakat bumiputera. Kebijakan yang diberlakukan oleh Soeharto  merupakan  wujud  dari  kampanye shinophobia atau  kampanye  anti-Tionghoa  yang disponsori  oleh  asing  terutama  Amerika  Serikat  dan  Inggris.  Kebijakan  anti-Tionghoa  juga merupakan wujud yang paling nyata dari politik de-Sukarnoisme di bidang politik luar negeri
2 Matheos V.Messakh, “The tale of peranakan” ( https://www.thejakartapost.com/news/2009/ 01/22/the-tale-peranakan039.html , Diakses pada 11 Februari 2024, 10:50)
3 Leo Suryadinata, Etnis Tionghoa dan Nasionalisme Tionghoa Sebuah Bunga Rampai, (Jakarta : Kompas Media Nusantara, 2010), hlm. 194-195.
yang  dijalankan  Soeharto  melalui  pemutuskan  hubungan  diplomatiknya  dengan  RRC. 4 Kebijakan  yang  sarat  sentiment  dan  diskriminasi  mencapai  puncaknya  pada  peristiwa Kerushan Mei 1998 yang terjadi di Solo dan Jakarta secara besar-besaran. Kerusuhan tersebut ditandai dengan pembunuhan, perampokan, dan pemerkosaan wanita Tionghoa yang dilakukan secara sistematis.
Kerusuhan  Mei  1998  menimbulkan  persepsi  bahwa  etnis  Tionghoa  adalah  kambing hitam  penyebab  krisis  massal. 5 Dalam  buku  Benny  G.Setiono  “Tionghoa  Dalam  Pusaran Politik” dijelaskan bahwa pemerintahan Soeharto telah mempergunakan orang-orang Tionghoa kepercayaannya untuk dimanfaatkan sebagai mesin pencetak uang dan sapi perahan sebagai cara  untuk mendapatkan keuntungan. Hal itulah yang kemudian menjadi penyulut kemarahan masyarakat  bumiputera. 6 Penderitaan  yang  dialami  etnis  Tionghoa  tersebut  kemudian menyadarkan  mereka  bahwa  mereka  merupakan  bagian  dari  bangsa  Indonesia  yang  harus memperjuangkan  hak-haknya  sebagai  warga  negara  Republik  Indonesia.  Oleh  sebab  itu, setelah  reformasi  bergulir,  masyarakat  Tionghoa  mulai  berani  untuk  menyuarakan  dan memperjuangkan hak-hak mereka melalui berbagai macam organisasi dan partai politik. Salah satu organisasi yang dibentuk pasca reformasi adalah Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI) di Jakarta.

## H ASIL DAN P EMBAHASAN

## Lika-liku Menuju Pendirian Perhimpunan Indonesia-Tionghoa (INTI)
Sebelum  Perhimpunan  Indonesia-Tionghoa  (INTI)  terbentuk,  tercatat  ada  dua  organisasi Tionghoa di Indonesia yang telah lebih dulu  ada. Keduanya memiliki visi-misi yang kurang lebih  sama  yakni,  sebagai  wadah  atau  sarana  etnis  Tionghoa  dalam  mengkonsolidasikan berbagai  macam  permasalahan  baik  dalam  hal    ekonomi,  politik,  sosial,  maupun  budaya. Organisasi-organisasi tersebut juga dijadikan sebagai ajang untuk saling memupuk solidaritas diantara  etnis  Tionghoa  di  Indonesia.  Organisasi  pertama  yang  terbentuk  sebagai  reaksi peristiwa  kerusuhan  di  Jakarta  adalah  Forum  Masyarakat  Demokrasi  atau  (FORMASI). Formasi terbentuk berselang setengah bulan setelah kerusuhan mei, kira-kira pada awal bulan
4 Victor Silaen,“ Cina Jadi Tionghoa ”, dalam Reformata , 1-30 April 2014, hlm 6.
5 Hilman  Latif  dan  Zezen  Zainal  Mutaqin ,  Islam  dan  Urusan  Kemanusiaan  :  Konflik, Perdamaian, dan Filantropi , (Jakarta : Sewrambi, 2015), hlm  272.
6 Benny.G.Setiono, Tionghoa Dalam Pusaran Politik , (Jakarta : Transmedia, 2008), hlm 181.
juni  1998  dimana  Kristianto  Wibisono  diangkat  sebagai  Ketua  Umum  Formasi.  Pendirian Formasi tersebut memiliki tujuan untuk menuntut hak-hak masyarakat Tionghoa sebagai warga negara indonesia (WNI). Salah satu hak yang mereka perjuangkan diantaranya, mendapatkan keadilan  di  depan  hukum.  Etnis  Tionghoa  merasa  bahwa  kerusuhan  mei  merupakan pelanggaran atas hak-hak setiap manusia sehingga, dengan terbentuknya Formasi diharapkan mampu  menjadi  aspirasi  etnis  Tionghoa  di  Indonesia  untuk  mendapatkan  keadilan.  Namun belum lama berjalan, ketua Formasi yakni, Kristianto Wibisono mendapatkan teror sehingga memutuskan untuk keluar dari Formasi. 7
Setelah  Formasi  tidak  berjalan,  beberapa  etnis  Tionghoa,  termasuk  Nancy  Widjaja, Eddie  Lembong,  Gilbert  Wiryadinata,  Kuncoro  Wibowo,  Effie  Sari  memutuskan  untuk membentuk organisasi baru yakni, PMSTI (Persatuan Marga Sosial Tionghoa Indonesia) yang ditujukan  khusus  untuk  pedagang-pedagang  Tionghoa  di  Glodok  pada  awalnya,  namun keanggotaannya kemudian bersifat  lebih luas atau dengan kata lain, tidak hanya mengambil dari  kalangan  pengusaha  Tionghoa,  namun  juga  dari  kalangan  akademisi,  bahkan  juga  dari kalangan militer. PSMTI diketuai oleh seorang Purn. Jenderal Teddy Jusuf yang berasal dari kalagan  militer.  Dalam  wawancara  saya  bersama  Nancy  Widjaja  (74  tahun)  memberikan keterangan sebegai berikut.
“Nah, antara pedagang-pedagang, terutama pedagang yang di Glodok kita bikin PSMTI, tetapi kan kalau pengusaha  semua  masih  politic-phobia,  semua  takut,  siapa yang mau  jadi  ketua,  gak  ada  yang  mau” 8 terkait alasan tersebut, Gilbert Wiryadinata (74 tahun) menambahkan, “udah tau nama ketuanya, Teddy Jusuf,  saya  bilang  nih  salah  alamat  nih,  saya  bukannya  anti-tentara,  tapi  kita  gak  perlu Ketua  Umum tentara. Mau ngapain ?, Nah inilah dasar ketakutan orang Tionghoa wah kalau tentara dia jadi kuat gito loh”. 9
Penunjukan  Purn.  Jenderal  Teddy  Jusuf  sebagai  Ketua  Umum  PSMTI  disebabkan ketakutan sebagian besar etnis Tionghoa atas situasi yang belum sepenuhnya stabil di dalam negeri dan juga didasari oleh gagalnya organisasi sebelumnya, Formasi, yang tidak diketahui kelanjutannya setelah Ketua Umum Kristianto Wibisono mengundurkan diri karena ancaman terror dari pihak luar. Sehoingga, sebagian besar etnis Tionghoa merasa aman jika kemudian PSMTI mengambil ketua umum dari kalangan militer.  Melihat kondisi politik di dalam negeri
7 Wawancara dengan Nancy Widjaja, 25 April 2017.
8 Wawancara dengan Nancy Widjaja, 25 April 2017.
9 Wawancara dengan Gilbert Wiryadinata, 10 April 2017.
yang  belum  stabil,  maka  organisasi  PSMTI  hanya  membatasi  ruang  geraknya  pada  bidang sosia.  Setelah beberapa waktu berjalan, PSMTI dirasakan oleh beberapa anggotanya bersifat pasif, tidak progresif, dan tidak mampu menyelesaikan permasalahan etnis Tionghoa.
Setelah  kondisi  politik  sudah  cukup  stabil,  beberapa  orang  yang  tergabung  dalam PSMTI  yang  juga  merupakan  mantan  anggota  Formasi  seperti,  Edi  Lembong,  Effie  Sari, Gilbert  Wiryadinata,  Judi.W.Leonardi,  Karta  Winata,  Kuncoro  Wibowo,  Michael  Purnama Utama,  Nancy  Wijdaja,  Ronald  Sjarif,  dan  Tjandra  Widjaja  Wong  memutuskan  keluar  dari organisasi PSMTI dan kemudian sepakat untuk membentuk organisasi baru untuk masyarakat Tionghoa  yang  diharapkan  mampu  menyelesaikan  semua  permaslahan  etnis  Tionghoa  yang dibawa sejak pemerintahan Soekarno.
Tekat mereka semakin kuat untuk mendirikan organisasi baru Ketika beberapa orang dari kelompok etnis Tionghoa mengikuti doa bersama dengan K.H.Abdurahman Wachid (Gus Dur) di Ciganjur dimana Gus Dur mengatakan, “Kalian jangan mau jadi second citizen, kalian harus  menunjukan  identitas  kalian”.  Perkataan  Gus  Dur  tersebut  menyadarkan  merekaakan identitas  mereka  sebagai  bangsa  Indonesia.  Perasaan  mereka  sebagai  bagian  dari  Indonesia semakin  kuat  setelah    mereka  mengadakan  seminar  di  kediaman  Eddie  Lembong.  Seminar tersebut mengundang Duta Besar Indonesia  untuk Amerika, Dorojatun Kuncoro Jakti dimana dalam pidatonya menyatakan “If you don’t hand together, you’ll hang saparetely” yang berarti bahwa “Kalau kalian tidak mau bergandengan tangan dengan suku-suku yang lain dan tetap eksklusif,  nanti  akan  digantung  sendiri-sendiri”. 10 Melalui  rangkaian  peristiwa  penting tersebut,  akhirnya  mereka  bertekat    untuk  mendirikan  organisasi  Perhimpunan  Indonesia Tionghoa (INTI).

## Pembentukan Perhimpunan Indonesia Tionghoa Periode Pertama (1999-2003)
Perhimpunan  Indonesia-Tionghoa  (INTI)  didirikan  di  Jakarta  pada  tanggal  5  Februari  1999 oleh  17  Warga  Negara  Indonesia  yang  peduli  terhadap  penyelesaian  permasalahan- permasalahan  Tionghoa. 11 Perhimpunan  Indonesia-Tionghoa  merupakan  sebuah  organisasi
10 Wawancara dengan Nancy Widjaja, 25 April 2017.
11 Pada mulanya, para pendiri organisasi Perhimpunan Indonesia-Tionghoa berjumlah 17 orang, namun  kemudian  ada  1  orang  lagi  yang  menyatakan  bergabung  dengan  Perhimpunan  Organisasi Indonesia Tionghoa, hingga kemudian jumlahnya menjadi 18 orang.  Menurut pemaparan Bpk. Gilbert
yang maju, modern, bercitra internasional, bersifat kebangsaan sesuai semangat Mukadimah UUD  Republik  Indonesia  1945  yakni,  bebas,  egaliter,  pluralis,  inklusif,  demokratis,  tidak bernaung  atau  mengikatkan  diri  pada  salah  satu  partai  politik. 12 Visi  yang  telah  ditentukan tersebut  berusaha  dicapai  dengan  melibatkan  diri  dalam  berbagai  aspek  kehidupan    dengan harapan mempertahankan eksistensinya.
Pada  awal  pembentukannya,  beberapa  penggagas  Perhimpunan  Indonesia-Tionghoa (INTI)  berupaya  melakukan  beberapa  terobosan,  termasuk  juga  menggalang  dukungan  dan kerjasama  dengan  berbagai  macam  instansi  seperti,  pemerintah  dan  masyarakat  luas. Dukungan  pemerintah  atas  berdirinya  organisasi  ini  diperlihatkan  melalui  berbagai  upaya seperti,  menyediakan  tempat-tempat  pertemuan  atau  rapat  bagi  organisasi  dan  membantu memperkenalkan  organisasi  INTI  ke  dunia  internasional,  khususnya  Amerika  melalui  Duta Besar  Indonesia  Amerika  Dorodjatun  Kuntjoro  Jakti  dan  Retno  L.P.Marsudi  ketika  masih menjabat sebagai Direktur Eropa dan Amerika. Kedua orang ini membantu menyebarluaskan majalah INTI yang dibuat oleh Benny.G.Setiono di beberapa kota besar di Amerika seperti Los Angeles, San Fransisco, Austin, dan Seattle. 13
Beberapa  penggagas  INTI  berfikir  bahwa  untuk  mencapai  tujuan,  mereka  harus menjalin  hubungan  yang  baik  dengan  pemerintah  dan  masyarakat  luas.  Sehingga  mereka mencoba menjalin hubungan dengan presiden, menteri, maupun para akademisi seperti Ong Hok Ham, Sudjati Djiwandono, maupun dengan tokoh agama seperti Ketua PBNU, ICMI, dan Muhammadiyah.  Hubungan  baik  yang  dibangun  INTI  ternyata  memberikan  dampak  positif yakni, membuat INTI menjadi organisasi yang terus eksis hingga saat ini.
Sementara  itu,  visi  untuk  menjadi  organisasi  yang  inklusif  dapat  dikatakan  tercapai karena  INTI  tidak  hanya  menggalang  anggota  dari  kelompok  Tionghoa,  namun  juga  dari kalangan  masyarakat  luas.  Namun  demikian  timbul  kritik  dari  individu  di  luar  INTI  bahwa INTI  hanya  memperjuangkan  hak-hak  etnis  Tionghoa  di  Indonesia  dan  cenderung  bersifat eksklusif,  bukan  inklusif.  Hal  tersebut  mungkin  ada  benarnya  karena  keanggotaan  INTI memang  didominasi  oleh  etnis  Tionghoa,  sehingga  kepentingan  mereka  lebih  dominan
Wiryadinata, 17 orang pendiri awal INTI tersebeut disesuaikan dengan tanggal kemerdekaan Indonesia yakni, tanggal 17 Agustus 1945.
12 inti.or.id, diakses tanggal 20 Maret 2017.
13 Wawancara dengan Gilbert Wiryadinata, 10 April 2017.
daripada  kelompok  etnis  lain. 14 Selain  itu,  dalam  buku  kenangan  “Satu  Dasawarsa Perhimpunan Indonesia-Tionghoa”, Ketua Umum Eddie Lembong menyatakan bahwa orang- orang  Tionghoa  kebanyakan  masih  bersifat  inward  looking  sehingga  sejak  awal  berdirinya Perhimpunan  Indonesia-Tionghoa,  penyelesaian  terhadap  isu-isu  Tionghoa  diselesaikan dengan  menggunakan  pendekatan  holistic  yakni,  melalui  kerjasama  antara  etnis  Tionghoa dengan  elemen  masyarakat  dan  pemerintah  sehingga,    mengurangi  gap  yang  membelenggu hubungan antara etnis Tionghoa dengan masyarakat bumiputera di Indonesia. 15
Pembentukan INTI sebenarnya ditujukan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh  masyarakat  Tionghoa  di  Indonesia  menuju  terwujudnya  kebangsaan  Indonesia  yang kokoh, rukun, bersatu dalam keharmonisan, bhinneka, saling menghargai, dan saling percaya. INTI memiliki misi untuk berperan aktif dalam dinamika proses pembangunan bangsa, antara lain  penuntasan  masalah  etnis  Tionghoa  di  Indonesia. 16 Melalui  tujuan,  visi,  dan  misinya diketahui  bahwa  INTI  merupakan  organisasi  yang  beraliran  nasionalis.  INTI  ingin menuntaskan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh etnis Tionghoa di Indonesia dengan cara  menumbuhkan  terlebih  dahulu  nilai-nilai  dan  perasaan  nasionalisme  kepada  bangsa Indonesia.
Menurut  Michael  Purnama  Utama  (73  tahun)  selaku  SekJen  INTI  periode  pertama 1999-2003, menyatakan  bahwa nama Perhimpunan  Indonesia-Tionghoa  sendiri merupakann nama  yang  diberikan  oleh  K.H.  Abdurachman  Wachid  selaku  anggota  kehormatan  INTI bersama dengan K.H. Said Aqiel Siradj. Melalui wawancara, beliau menyatakan,
“Gus  Dur  yang  memberi  nama  Perhimpunan  Indonesia-Tionghoa  karena  waktu  itu  ada  Lembaga Indonesia-Amerika  (LIA),  waktu  Mendagri  menyuruh  mengganti  nama  perhimpunan  itu  dengan menyelipkan  kata  “Keturunan”  menjadi  “Perhimpunan  Indonesia  Keturunan  Tionghoa”,  Gus  Dur pulalah  yang  menyuruh  untuk  menghapus  kata  “Keturanan”  dan  hanya  menjadi  “Perhimpunan Indonesia-Tionghoa”. 17
14 Saran yang diberikan oleh Dosen Pengampu Mata Kuliah Sejarah Lisan dalam menanggapi presentasi “ Dinamika Perhimpunan Indonesia-Tionghoa di Jakarta tahun 1999-2003 ”, pada tanggal, 22 Mei 2017.
15 “ Catatan  Pendiri ”  dalam  Buku  Kenangan  “ Satu  Dasawarsa  Perhimpunan  Indonesia Tionghoa, Menghayati Kebhinekaan, Memperkokoh Persatuan 1999-2009 ”, (Jakarta : INTI, 2009), hlm 77.
16 inti.or.id; Buku Kenangan “ Satu Dasawarsa Perhimpunan Indonesia Tionghoa, Menghayati Kebhinekaan, Memperkokoh Persatuan 1999-2009 ”, (Jakarta : INTI, 2009), hlm 77.
17 Wawancara dengan Michael Utama Purnama, 11 April 2017.
Jasa-jasa  Gus  Dur  memang  sangat  besar  bagi  Perhimpunan  Indonesia-Tionghoa. Dukungan yang diberikan Gus Dur tidak hanya dalam bentuk moral, namun juga mental untuk etnis  Tionghoa.  Pada  saat  awal  pembentukannya  INTI  menjadi  organisasi  pertama  yang diundang Gus Dur di Istana Merdeka ketika Gus Dur menjabat sebegai presiden.  Simpati Gus Dur atas etnis Tionghoa mungkin juga disebabkan oleh latarbelakangnya yang juga merupakan keturunan  Tionghoa  dimana  Gus  Dur  merupakan  keturunan  etnis  Tionghoa  dengan  marga “Tan” dan dengan nama toinghoa “Tan Kim Ham”. 18

## Pengobatan Tradisional di Mangkunegaran
Ketua  Umum  INTI  pada  periode  pertama  adalah  Drs.  Eddie  Lembong.  Pada  masa kepengurusannya, INTI memiliki 4 program utama yakni, bidang  politik, ekonomi, sosial, dan pendidikan. Nancy Widjaja menjelaskan secara detail mengenai program INTI sebagai berikut,
“Di  bidang  politik  INTI  harus  menjadi  organisasi  yang  anti-diskriminasi,  membantu  menegakkan demokrasi,  dan  juga  harus  melaksanakan  tanggung  jawab  dan  kewajiban  kita  sebagai  Warga  Negara Republik  Indonesia.  Kemudian  di  bidang  ekonomi,  INTI  juga  membantu  UKM-UKM  karena kebanyakan  etnis  Tionghoa  begerak  di  bidang  UKM,  Kita  harus  mengajarkan  suku  lain  untuk berwirausaha.  Bank  juga  tidak  akan  mau  memberi  dana  dalam  jumlah  besar  Nah,  kita  membantu masyarakat  lain  untuk  mendirikan  UKM.  Itu  seperti affirmative  action yang  kita  dapat  lakukan. Kemudian di bidang sosial, kita memiliki Tim Medis INTI dibawah dr. Lie dimana kita juga mengadakan ratusan kali baksos, membagi kacamata, membantu mendirikan rumah sakit terapung di Kepulauan Kei Kecil dan Kei Besar. Selanjutnya, di bidang pendidikan , INTI membantu mendirikan beberapa kelas pada sekolah-sekolah yang membutuhkan bantuan renovasi sekolah”. 19
Empat program utama yang menjadi tujuan Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI), pada tahun 2003 berkembang menjadi bagian yang lebih luas dalam beberapa seksi yakni, seksi organisasi, seksi kaderisasi, seksi hukum, advokasi, dan perundang-undangan, seksi penelitian dan  pendidikan,  seksi  hubungan  masyarakat,  institusi,  masyarakat  &  organisasi,  seksi hubungan  dengan  organisasi  Tionghoa,  seksi  hubungan  luar  negeri,  seksi  seni  budaya  dan olahraga,  seksi  sosial  dan  kesehatan,  seksi  pendanaan  dan  usaha,  dan  seksi  publikasi  dan penerbitan.

## Masalah Diskriminasi dan Penyelesaiannya
Politik asimilasi yang diberlakukan pada masa pemerintahan Soeharto, jelas memiliki tendensi untuk  mengintegrasikan  masyarakat  bumiputera  dan  etnis  Tionghoa    sehingga  harapan  dari diberlakukannya kebijakan tersebut adalah tidak ada perpecahan ataupun persengketaan yang
18 Wawancara dengan Michael Utama Purnama, 11 April 2017.
19 Wawancara  dengan  Nancy  Widjaja,  25  April  2017;  Wawancara  dengan  Michael  Utama Purnama, 11 April 2017.
terjadi antara masyarakat bumiputera dan masyarakat Tionghoa di Indonesia. Politik asimilasi tersebut ditekankan pada tiga hal yang mendasar yakni organisasi, media masa, dan sekolah yang dihapuskan secara paksa melalui berbagai peraturan. Tiga hal tersebut merupakan pilar budaya masyarakat Tionghoa yang dilarang oleh pemerintah. Misalnya saja pada pilar pertama yakni,  organisasi.  Pemerintah  melarang  segala  bentuk  pendirian  organisasi  yang  mengarah pada  kehidupan  politik.  Hal  ini  berarti  masyarakat  Tionghoa  dilarang  untuk  berserikat  dan berkumpul, apalagi mengungkapkan aspirasinya. Hak untuk berpendapat sangat dibatasi dan menjadi sebuah ancaman yang nyata jika mereka bersuara. 20 Sehingga masyarakat Tionghoa benar-benar terkungkung dalam pemerintahan otoriter yang keras.
Kemudian  pilar  kedua,  media  masa  yang  menjadi  organ  atau  sumber  aspirasi masyarakat  Tionghoa  juga  dibatasi  bahkan  dilarang  secara  total,  apalagi  surat  kabar  yang menggunakan  bahasa  Cina.  Kemudian  pilar  ketiga,  sekolah-sekolah  Tionghoa  juga  dilarang menggunakan  bahasa  mandarin  yang  merupakan  bahasa  nasional  RRC.  Diberlakukannya politik asimilasi sebenarnya untuk membaurkan masyarakat bumiputera dengan etnis Tionghoa dengan  cara  melegalkan  perkawinan  campur  diantara  keduanya.  Namun,  hasilnya  tidak semakin mempersatukan, sebaliknya, politik asimilasi bahkan menunjukan jurang perbedaan yang  nyata  antara  masyarakat  bumiputera  dan  Tionghoa.  Dampak  penerapan  kebijakan asimilasi  ini  menimbulkan  praktik-praktik  diskriminasi  dalam  berbagai  aspek  kehidupan masyarakat Tionghoa seperti agama, pendidikan, politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan.
Pada aspek agama, etnis Tionghoa diharuskan untuk mengganti agama karena agama Konghuchu dilarang dan tidak dilegalkan di Indonesia. Mereka harus memilih salah satu agama dari  kelima  agama  yang  diberlakukan  di  Indonesia.  Sehingga,  banyak  etnis  Tionghoa  yang kemudian mengubah agama mereka menjadi agama Budha yang memiliki sedikit kedekatan dengan agama Khonghuchu. Pada aspek Pendidikan, pemerintah membatasi kuota untuk etnis Tionghoa yang ingin melanjutkan sekolah di  perguruan tinggi  negeri. Akibat  dari kebijakan ini, memunculkan gagasan dari etnis  Tionghoa di Indonesia untuk memdirikan sekolah atau perguruan tinggi swasta sehingga, mereka tidak akan bergantung lagi dengan sekolah negeri. Pada aspek politik. Tidak adanya hak untuk bersuara dan beroganisasi dalam wujud pendirian partai politik. Diskriminasi pada aspek sosial dan budaya terlihat ketika etnis Tionghoa diminta untuk  mengganti  nama  keluarga  ( family  name )    dengan  nama  Indonesia  dan  anjuran  untuk
20 Frans H Winarta, Suara Rakyat Hukum Tertinggi , (Jakarta:  PT Kompas Media Nusantara , 2009),  hlm 112
mengintegrasikan  budaya  dan  bahasa  dengan  cara    mengadakan  interaksi  dan  melakukan perkawinan  campur  dengan  masyarakat  bumiputera. 21 Sementara  pada  aspek  kebudayaan,, budaya Tionghoa seperti liong dan barongsai dilarang untuk dipentaskan pada saat perayaan atau upacara ritual keagamaan. Pada aspek hukum, diskriminasi rasial tertera dalam undang- undang dan peraturan-peraturan yang dibuat. 22
Diskriminasi  lainnya  juga  terlihat  pada  bidang  administrasi  dan  birokrasi  seperti sulitnya mendapatkab KTP, passport, dan dokumen-dokumen sipil lainnya. Diskriminasi yang tampak  sekali  dalam  urusan  birokrasi  adalah  dalam  pembuatan  KTP  dimana  dalam  KTP tersebut tercantum smbol-simbol tertentu yang sifatnya diskriminasi. Michael Purnama Utama, Sekjen INTI pertama menjelaskan diskriminasi tersebut.
“KTP kita didiskrimasi waktu itu dikasih kode “00”, kode “00” itu maksudnya Tionghoa. Saya minta punya Gus Dur saya tunjukan Rudini, Pak Rudini dulu Menteri Dalam Negeri. “Pak ini apa ?”. Kan kita penasihat Pak Harto harus mengkritik kalau ada yang gak bener, “Kok ada diskriminasi?” memang saya perhatikan ini, memang betul bulan depan dihapus, tapi diganti oleh “titik-titik”  Dan titik-titik sama aja bohong, dulu “00” sekarang “..” ya sami wamon” 23
Selanjutnya adalah stereotipe negatif yang terdapat dalam istilah “Cina” yang sudah berpuluh-puluh  tahun terbentuk.  Panggilan “Cina” untuk  etnis  Tionghoa  dianggap suatu  hal yang  merendahkan  atau  bernada  pelecahan  maka  yang  menjadi  tuntutan  etnis  Tionghoa selanjutnya    adalah  mengganti  panggilan  “Cina”  dengan  panggilan  lain  yang  lebih  pantas yakni,  “Tionghoa”.  Dalam  wawancara  saya  kepada  Michael  Purnama  Utama  menyatakan bahwa  permasalahan  utama  yang  diperjuangkan  pertama  kali  adalah  pengakuan  terhadap identitas  mereka  seperti  halnya  penggunaan  istilah  “Cina”  daripada  “Tionghoa”.  Sebutan “Cina”  dapat  dikatakan  sebagai  tidak  diakuinya  identitas  mereka  sebagai  bagian  dari masyarakat Indonesia. 24
Perjuangan  mereka  untuk  diakui  identitasnya  sebagai  bagaian  dari  masyarakat Indonesia  dilakukan  dengan  diplomasi  dan  membangun  hubungan  baik  dengan  berbagai eleman masyarakat mulai dari presiden, menteri, pejabat pemerintah, tokoh masyarakat, hingga masyarakat biasa pada umumnya.
21 Victor Silaen,“Cina Jadi Tionghoa”, dalam Reformata , April 2014.
22 Leo  Suryadinata, Etnis  Tionghoa  dan  Nasionalisme  Tionghoa  Sebuah  Bunga  Rampai, (Jakarta : Kompas Media Nusantara, 2010), hlm 205.
23 Wawancara dengan Michael Utama Purnama, 11 April 2017.
24 Wawancara dengan Michael Utama Purnama, 11 April 2017.
“Sebenarnya,  terus  terang  yang  berjasa  dan  banyak  membantu  kami  adalah  Presiden  Gus  Dur.  Pada waktu dia menjabat sebagai presiden, organisasi pertama yang diundang di istana itu siapa? INTI. Kita berjuang  supaya  mendapatkan  identitas  kita,  terus  akhirnya  dikabulkan  semua  to,  diakui,  undang- undangnya ada to , Barongsai boleh, Bahasa Mandarin boleh, Metro  TV ada to , semua diakui”. 25
Petikan wawancara di atas menyatakan bahwa pada masa kepngurusan INTI periode pertama, pengurus INTI termasuk para pendiri seperti, Michael Purnama Utama dan Gilbert Wiryadinata  telah  menjalin  hubungan  dekat  dengan  KH.  Abdurahman  Wachid.  Sehingga melalui  hubungan  baik  tersebut,  Presiden  Abdurahman  Wachid  berperan  besar  dalam menghapuskan setidaknya 66 peraturan yang sifatnya diskriminatif yang terdapat baik dalam Keputusan Presiden (Keppres) maupun Undang-Undang Dasar.
Selain  menjalin  hubungan  dekat  degan  pemerintah,  INTI  Juga  menjalin  hubungan dengan institusi agama Islam seperti NU, Muhammadiyah, dan ICMI, yang mana tujuannya adalah  untuk  menggalang  perdamaian  dan  menciptakan  suasana    persaudaraan  dengan kelompok masyarakat muslim. Upaya tersebut juga dilakukan sebagai salah satu  bentuk untuk menghilangkan kesenjangan yang terjadi dalam hubungan antara etnis Tionghoa dengan etnis lain, khususnya etnis Jawa muslim sehingga dengan demikian dapat meminimalisir prasangka negatif masyarakat bumiputera terhadap etnis Tionghoa di Indonesia.
Ketika  INTI  mengadakan  peringatan  yang  ke-10  pada  tahun  2009  silam,  Eddie Lembong  memberikan  pandangannya  mengenai  bagaimanakah  perjuangan  dan  pencapaian yang telah dicapai oleh kelompok etnis Tionghoa dalam menyelesaikan masalah diskriminasi melalui  INTI.  Pencapaian  yang  telah  dicapai  selama  kepengurusan  Perhimpunan  Indonesia- Tionghoa periode pertama adalah,
1) Dipulihkannya  Hak-hak  Budaya  Etnis  Tionghoa.  Budaya  adalah  roh  suatu masyarakat,  suatu  etnis,  dan  suatu  bangsa.  Dipulihkannya  hak  budaya  Tionghoa telah membawa etnis Tionghoa menikmati kembali rohnya yang telah lama hilang.
2) Diundangkannya 3 undang-undang yang sangat penting yakni,
• Undang-undang  RI  No.  12  tertanggal  1    Agustus  2006  tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
• Undang-undang  RI  No.  23  tertanggal  29  Desember  2006  tentang Administrasi Kependudukan, dan
25 Wawancara dengan Michael Utama Purnama, 11 April 2017.
• Undang-undang  RI  No.  40  tertanggal  10  November  2008  tentang penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.
Walaupun Undang-undang tersebut dikeluarkan satu tahun setelah masa kepengurusan Eddie Lembong  berakhir  yakni  tahun  2005,  namun  diberlakukannya  undang-undang  tersebut merupakan  buah  perjuangan  pada  masa  kepengurusannya.  Menurut  Eddie  Lembong, disahkannya  ketiga  undang-undang  tersebut  juga  berarti  permasalahan  etnis  Tionghoa  bisa dianggap telah selesai. 26
Namun  demikian,  diundangkannya  ketiga  undang-undang  tersebut  bukan  berarti maslah diskriminasi telah hilang sepenuhnya. Masih ada “diskriminasi sosial” yang mana telah hidup lama pada masyarakat dan tidak bisa dihapuskan dalam waktu singkat. Oleh karena itu, etnis  Tionghoa  harus  bergandengan  tangan  dengan  semua  komponen  bangsa  lainnya.  Salah satu  cara  yang  bisa  ditempuh  adalah  dengan  melakukan  penyerbukan  silang  antar  budaya ( cross culture fertilization ) dimana etnis Tionghoa bukan hanya mengambil nilai-nilai lokal, namun  mereka  juga  berperan  dalam  membagikan  nilai-nilai  budaya  Tionghoa  seperti menejemen  dalam  kewiraswastaan  maupun  keterampilan  dalam  berdagang  dan  berbisnis, Upaya lainnya adalah memberantas kemiskinan melalui jalur pendidikan serta mengupayakan terciptanya  ekonomi  yang  adil  dan  bebas  dari  korupsi.  Selain  itu  juga  perlu  diupayakan perbaikan terhadap sistem-sistem sosial yang ada dengan tujuan menghapuskan kesenjangan dan segregasi sosial antara etnis Tionghoa dengan etnis lainnya. 27

## K ESIMPULAN
Pembentukan organisasi Perhimpunan Indonesia Tionghoa merupakan suatu bentuk reaksi atas peristiwa  Kerusushan  13-14  Mei  1998.  Sebelum  Perhimpunan  Indonesia  Tionghoa  (INTI) terbentuk,  terdapat  dua  organisasi  yakni,  FORMASI  (Forum  Masyarakat  Demokrasi)  dan PSMTI  (Persatuan  Marga  Sosial  Tionghoa  Indonesia)  yang  menjadi  cikal  bakal  dari terbentuknya  Perhimpunan  Indonesia  Tionghoa  (INTI).  Sebagai  sebuah  organisasi,  INTI bertujuan untuk menyelesaikan permaslahan-permaslahan yang dihadapi dan dialami oleh etnis
26 “ Catatan  Pendiri ”  dalam  Buku  Kenangan  “ Satu  Dasawarsa  Perhimpunan  Indonesia Tionghoa, Menghayati Kebhinekaan, Memperkokoh Persatuan 1999-2009 ”, (Jakarta : INTI, 2009), hlm 78-80. 27 Buku  Kenangan  “ Satu  Dasawarsa  Perhimpunan  Indonesia  Tionghoa,  Menghayati Kebhinekaan, Memperkokoh Persatuan 1999-2009 ”, (Jakarta : INTI, 2009), hlm 80.
Tionghoa sejak masa Orde Lama hingga berakhirnya rezim Orde Baru. Permasalahan pertama yang  perlu  diperjuangkan  pertama  kali  adalah  masalah  diskriminasi  etnis  Tionghoa  di Indonesia. Gus Dur merupakan orang yang berperan besar terhadap dihapuskannya peraturan- peraturan  diskriminasi  untuk  etnis  Tionghoa.  Melalui  kerjasama  yang  dibangun  di  hampir semua elemen penting seperti pemerintah, istitusi atau lembaga keagamaan, hingga masyarakat luas  pada  umumnya.  Satu  persatu  permasalahan  diskriminasi  etnis  Tionghoa  dihapuskan. Puncaknya  adalah  ketika  di  undangkannya  3  undang-undang  yang  menghapuskan  setiap bentuk  diskriminasi  etnis  Tionghoa  menjadi  sebuah  pencapaian  penting  pada  kepengurusan Perhimpunan Indonesia Tionghoa periode pertama di bawah Bapak Drs. Eddie Lembong, Apt. yang menjabat dari tahun 1999-2005.

## R EFERENSI
Kerjasama Proyek Penelitian dan Pengembangan Politik Luar Negeri Departemen Luar Negeri RI  dan  Universitas  Sumatera  Utara,  “Normalisasi  Hubungan  Diplomatik  Antara  RI- RRC  Kerjasama  dan  Tantangannya”.  Jakarta:  Kerjasama  Proyek  Penelitian  dan Pengembangan  Politik  Luar  Negeri  Departemen  Luar  Negeri  RI  dan  Universitas Sumatera Utara, 1990.
Latif,  Hilman  &  Mutaqin,  Zezen  Zainal. Islam  dan  Urusan  Kemanusiaan:  Konflik, Perdamaian, dan Filantropi, Jakarta: Sewrambi, 2015.
Matheos  V.Messakh.  “The  tale  of  peranakan”,  diakses  pada  11  Februari  2024  dari https://www.thejakartapost.com/news/2009/01/22/the-tale-peranakan039.html , (22 Januari 2009).
Nordholt,  Henk  Schulte;  Purwanto,  Bambang;  Saptari,  Ratna. Perspektif  Baru  Penulisan Sejarah Indonesia . Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2008.
Setiono, Benny G. Tionghoa Dalam Pusaran Politik , Jakarta: Transmedia, 2008.
Suryadinata, Leo. Etnis Tionghoa dan Nasionalisme Tionghoa Sebuah Bunga Rampai . Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010.
Tan, Mely G. Etnis Tionghoa di Indonesia . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.
Tim  Penyusun  INTI. “Satu  Dasawarsa  Perhimpunan  Indonesia  Tionghoa,  Menghayati Kebhinekaan, Memperkokoh Persatuan 1999-2009 ”. Jakarta: INTI, 2009.
Victor Silaen,“ Cina Jadi Tionghoa ”, dalam Reformata , April 2014.
Widjajanti  W.  Dharmowidjono.  “Not  our  fate:  Reseacher  unearths  roots  of  racism  against
Chinese-Indonesians”, diakses
pada 11 Februari
2024 dari
https://www.thejakartapost.com/life/2021/05/26/not-our-fate-researcher-unearths- roots-of-racism-against-chinese-indonesians.html , 31 Mei 2021.
Winarta,  H. Suara  Rakyat  Hukum  Tertinggi .  Jakarta:  PT  Kompas  Media  Nusantara,  2009. www.inti.or.id , diakses tanggal 20 Maret 2017.
Yow,  Valerie  Raleigh. Recording  Oral  History:  A  Guide  for  the  Humanities  and  Social Sciences , Second Edition. Lanham: Altamira Press, 2005.

## Wawancara:
Michael Purnama Utama. Sekjen INTI periode 1999-2005.
Gilbert Wiryadinata. Pendiri, Penggagas, dan Anggota tetap INTI periode 1999-2005.
Nancy  Widjaja.  Pendiri.  Anggota  Aktif  INTI  tahun  1999-2005,  Ketua  PINTI  (Perempuan INTI) periode 2003-2013.