http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/jhp17

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA
Rumhul fata, Petrus Werembian
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Fatavalen94@gmail.com , petruswerembinan1@gmail.com

## Abstrak
Beberapa tahun terakhir ini kita dikejutkan oleh pemberitahuan media cetak dan elektronik mengenai 1885 kasus anak yang ditangani oleh KPAI. dalam kasus ini anak anak harus berhadapan dengan hukum, dimana anak-anak ini dipidana sesuai dengan tindakan kejahatannya.
Hal pemidanaan semacam ini  adalah efek buruk terhadap perkembangan anak dimana pemidanaan kerap mendatangkan  cap  buruk  pada  seseorang  yang  dalam  konteks  anak,  akan  amat  destruktif  terhadap kehidupannya yang masih panjang. diharapkan. Penyelesaian non-penal menjadi ide yang mengemuka yang kerap  lebih  disukai  para  pihak.  Di  pihak  pelaku,  stigmatisasi  bisa  dihindarkan,  sementara  pihak  korban mendapat  kepuasan  dengan  kompensasi  dan  atau  kesepakatan  tertentu  dengan  pelaku.  Pihak  pelaku dipidanakan dan dikembalikan  pada  orang  tuanya,  sedangkan  korban  –misalnya-mendapatkan  ganti  rugi tertent  dan  permohonan  maaf.  Namun  penyelesaian  melalui  jalur  non-litigasi  ini  tidak  selalu  disepakati terutama oleh pihak korban, namun penyelesaian seperti ini terbukti banyak dipilih oleh pihak-pihak yang berkonflik.  Artikel  ini  merekomendasikan  diproduksinya  peraturan  perundangan  yang  memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian melalui jalur non-litigasi ini.
Kata kunci: hak anak, tindak pidana, non litigasi.

## Latar belakang
Anak  adalah  generasi  penerus  bangsa  yang  memiliki  keterbatasan  dalam  memahami  dan melindungi  diri  dari  berbagai  pengaruh  sistem  yang  ada  oleh  karennaya  ketika  anak  memjadi pelaku tindak pidana negara harus memberikan perlindungan kepadanya. Secara hukum negara indonesia  telah  memberikan  perlindungan  kepada  anak  melalui  berbagai  peraturan  perundang undangan diantaranya uu no3 tahun 1997 tentang uu no23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Akan tetapi dalam pelaksanaanya sistem peradilan anak di indonesia masih menghadapi persoalan. Persoalan yang berada di antaranya dialkukaknya penahanan terhadap anak, proses peradilan yang panjang  mulai  dari  penyidikan,  penuntutan,  pengadilan,  yang  pada  akhirnya  menempatkan terpidana anak berada dalam lembaga pemasyarakatan yang meninggalkan terauma dan implikasi terhadap anak.
Tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini sebagian besar orangtua memprioritaskan hidupnya untuk mencari nafkah yang terkadang melalaikan fungsinya sebagai orang tua dari anak-anaknya. Dengan  demikian,  kasih  sayang  dan  perhatian  terhadap  anak  jadi  terabaikan.  Kehidupan  dan perkembangan anak menjadi kurang terkontrol yang berakibat timbulnya kenakalan remaja. Istilah kenakalan anak diambil dari istilah asing juvenile delinquency atau kenakalan anak adalah suatu tindakan atau perbuatan pelanggaran norma hukum atau norma sosial yang dilakukan oleh anak- anak dibawa umur.(Utama 2019)
Negara  indonesia  harus  berfikir  dan  mengambil  tindakan  cepat  dan  tepat  untuk  mencari solusi  pemecahan  permasalahan  dalam  sistem  peradilan  pidana  anak  di  indonesia.  Pembuat kebijakan  mulai  berfikir  secara  jeli  dan  cermat  sudahkah  ketentuan  secara  internasional  tentang perlindungan anak dalam konvensi hak anak dan bejing rules dirativikasi secara sempurna dalam peraturan perlindungan anak di indonesia. Pernyataan lain yang muncul bagaimana dengan konsep diverse  dan  resteratif  justice  yang  berkembang  dibeberapa  negara di  dunia  sebagai  satu  konsep yang  berupaya  memberikan  perlindungan  terhadap  anak.  Konsep  deversi  dan  resteratif  justice dapat dikembangkan di indonesia.
Konsep deversi dapat dilakukan aparat penegak hukum dengan menjalankan hak diskresi, sedangkan konsep restorativ justice dapat diekmbangkann dengan menghidupkan kembali nilai" kesamaan, persatuan, musyawarah dan mufakat dalam memutuskan suatu hukuman pada anak pelaku tindak pidana.

## Pembahasan

## Pengertian dan gejala kenakalan anak melakukan tindak pidana.
Mengenai anak adalah sangat penting karena anak merupakan potensi nasib manusia hari mendatang,  dialah  yg  ikut  berperan  menentukan  sejarah  bangsa  sekaligus  cermin  sikap  hidup bangsa  secara  masa  mendatang.  Para  tokoh  pendidikan  dan  parah  ahli  sudah  memperhatikan perkembangan kejiwaan anak, karena anak adalah anak, anak tidak sama dengan orang dewasa anak memiliki sistem penilaian kanak kanak yang menampilkan martabat anak sendiri dan kriteria norma  tersendiri,  sebab  sejak  lahir  anak  sudah  emanmpakan  ciri  ciri  dan  tingkah  laku karakteristikbyang mandiri, memiliki kepribadian yang khas dan unik. Sistem penilaian anak anak ini  dengan  bantuan  usaha  pendidikan  harus  bisa  di  kaitkan  atau  di  sesuaikan  dengan  sistem penilaian manusia dewasa namum demikian adalah salah apabila menerapkan kadar nilai orang dewasa pada diri anak anak(Setyorini, Sumiati, and Utomo 2020)
Istilah kenakalan anak itu pertama kali ditampilkan pada Badan Peradilan di Amerika Serikat dalam rangka  usaha membentuk  suatu Undang  undang  Peradilan  bagi  anak  di negara  tersebut. Dalam  pembahasannya  ada  kelompok  yang  menekankan  yang  menekankan  segi  pelanggaran hukumnya,  ada  pula  kelompok  yang  menekankan  pada  sifat  tindakan  anak  apakah  sudah menyimpang  dari  norma  yang  berlaku  atau  belum  melanggar  hukum.  Namun  semua  sepakat bahwa dasar pengertian kenakalan anak adalah perbuatan atau tingkah laku yang bersifat anti sosial Sedangkan menurut pasal 1butir2 undang undang no3 tahun1997 tentang pengadilan anak bahwa yang dimaksud dengan anak nakal adalah: a.  Anak yang melakukan tindak pidana, atau b. Anak yang melakukan perbuatan yang ditanyakan dilarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang  undangan  maupun  menurut  peraturan  hukum  lain  yang  hidup  dan  berlaku  Dalan masyarakat yang bersangkutan.

## Sebab sebab timbulnya kenakalan anak melakukan tindak pidana
Untuk lebih memperjelas kajian temtang kenakaln anak seperti yang telah diuraikaj dimuka, perlu diketahui sebab sebab timbulnya kenakalan anak atau faktor faktor yang mendorong anak melakukan kenakalan atau dapat juga dikatakan latarbelakang dilakukannya perbuatan itu. Dengan berkata lain, perlu diketahui motivasinya.
Bentuk dari motivasi itu ada 2 (dua) macam,  yaitu: motivasi intrinsik dan extrinsik. Yang dimaksud  dengan  motivasi  intrinsik  adalah  dorongan  atau  keinginan  pada  diri  seseorang  yang tidak perlu disertai perangsang dari luar, sedangkan motivasi extrinsik adalah doronnngan yang datang  dari  luar  diri  seseorang.  Berikut  ini  Romli  Atmasasmita  (1983:46)  mengemukakan pendapatnya mengenai motivasi intrinsik dan extrinsik dari kenalan anak:
1. Yang termasuk motivasi intrinsik daripada kenakalan anak anak adalah:
A. Faktor intelegentia.
B. Faktor usia.
C. Faktor kelamin.
D. Faktor kedudukan anak dalam keluarga.
2. Yang termasuk motivasi extrinsik adalah:
 Faktor rumah tangga token gol (berantakan)
 Faktor pendidikan dan sekolah.
 Faktor pergaulan anak.
 Faktor ekonomi

## Motivasi Intrinsik Kenakalan Anak
Integentia adalah kecerdasan seseorang, menurut pendapat Wendy dan Eisler (dalam Romli Atmasasmita 1983:46) dalam kesanggupan seseorang untuk menimbang dan memberi keputusan. Anak-anak  pada  umumnya  mempunyai  Integentia  verbal  lebih  rendah  dan  ketinggalan  dalam pencapaian hasil-hasil sekolastik (prestasi sekolah rendah). Dengan kecerdasan yang rendah dan wawasan sosial yang kurang tajam, mereka mudah sekali terseret oleh ajakan buruk untuk menjadi delekuen jahat.(Michael 2014)
Stephen  Gurita  (dalam  Romli  Atmasasmia,  1983:48)  mengungkapkan  (usia  adalah  faktor  yang paling  penting  dalam  sebab  musabab  timbulnya kejahatan. Apabila  pendapat  tersebut  kita  ikuti secara konsekuen, maka dapat pula dikatakan bahwa usia seseorang adalah faktor yang penting dalam saba musabab timbulnya kenakalan.
Di dalam penyelidikannya Psil W. Tampan (dalam Romli atmasasmita, 1983:49) mengemukakan pendapatnya,  bahwa  kenakaln  anak  dapat  dilakukan  oleh  anak  laki-laki  maupun  oleh  anak perempuan, sekalipun dalam perakteknya jumlah anak laki-laki yang melakukan kenakalan jauh lebih banyak dari pada anak perempuan pada batas usia tertentu.
Yang dimaksud dalam kedudukan anak dalam keluarga  adalah kedudukan seorang anak dalam keluarga menurut urutan kelahiran, misalnya anak pertama kedua dan seterusnya.

## Motivasi extrinsik kenakaln anak
Motivasi extrinsik dari kenakalan anak, meliputi: a. Faktor keluarga broken home (berantakan)
Anak yang berasal dari keluarga token gol kebanyakan menjadi anak nakal, karena kehidupannya sudah kamu dan orang tuanya sudah sulit untuk memberikan pengarahan. b. Fakta pendidikan
Tingkat  pendidikan  yang  rendah  menyebabkan  anak  tidak  mempunyai  kesempatan  untuk melakukan kegiatan" yang berguna. Dengan banyaknya waktu yang dimiliki oleh anak sedangkan kegiatan yang terarah tidak ada, mengakibatkan anak melakukan kegiatan " yang menurutnya baik dan  sering  bergabung  dengan  anak"  yang  dari  golongan  sama.  Akibatnya  terkadang  perbuatan yang dilakukannya  adalah  kegiatan yang  melanggar  hukum  seperti  melempar  orang,  berkelahi, bolos sekolah, dan lain sebagainya.

## c. Fakto pergaulan anak
Anak anak yang ada dilembaaga pemasyarakatan Tnjung Gusta terjadi dikarenakan mereka sering berteman  dengan  anak  anak  yang  kurang  baik,    contohnya  berteman  dengan  anak  yang  tidak bersekolah, andaikan masih sekolah anak tersebut sering bolos atau menggngu temannya sehingga suka berkelahi, atau berteman dengan anak-anak yang suka mengambil barang orang lain meskipun itu hanya sekadar mengambil sandal atau mainan anak anak sebayanya.

## d. Fakto ekonomi
Tingkat ekonomi yang rendah apa umumnya menyebabkan orangtua tidak memiliki waktu untuk memberikan  pemenuhan  kebutuhan  untuk  anaknya.  Akibatnya  anak  akan  mencari  pemenuhan keinginan dan kebutuhan sesuai dengan pola pikir yang dimilikinya. Oleh karena itu, terkadang anak melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain atau melakukan tindakan asusila.

## Hak Anak Mendapat Peelindungan Tindak Pidana
Menurut  UU  no23  tahun  2002  tentang  pelindungan  anak,  yang  dimaksud  dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak"nya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dang berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martanat  kemanusiaan,  serta  mendapat  perlindungan  kekerasann  dan  diskriminasi.  Pihak  yang memeberikan  perlindungan  terhadap  anak  adalah  negara,  pemerintah,  masyrakat,  keluarga  dan orang tua.(Nasution 2019) Berikut beberapa hak anak yang termuat dalam ketentuan UU no23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yaitu :
a. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari penganiaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
b. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
c. Penangkapan, penahanan ayu tindakan pidana penjara terhadap anak hanya boleh dilakukan apabila tidak ada upaya terakhir lagi dan harus sesuai dengan hukum yang berlaku.
d. Anak  yang  terpaksa  harus  dipidana  penjara  tetap  berhak  mendapatkan  perlakuan  secara manusiawi dan harus dipisahkan dari orang dewasa.
e. Anak yang terlibat tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum untuk setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
f. Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi anak tanpa membedakan suku,  agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, setatus hukum anak, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik dan atau mental.
g. Negara  dan  pemerintah  berkewajiban  dan  bertanggung  jawab  memberikan  dukungan  dan prasarana  dalam  penyelenggaran  perlindungan  anak,  dan  menjamin  perlindungan  anak, pemeliharaan dan kesehteraan anak dan negara juga menjadi pengawas dalam penyelenggaraan perlindungan anak.
h. Perlindungan  khusus  bagi  anak yang  berhadapan  dengan  hukum  merupakan kewajiban  dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Perlindungan tersebut meliputi perlakuan secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak hak anak,  tersedianya petugas pendamping khusus anak, penjatuhan sanksi yang tepat seusai dengan kepentingan terbaik buat anak pemantauan dan pencatatan tentang perkembangan anak.

## Penyelesain Secara Non Penal/ Non Litigasi Dalam Tindak Pidana Anak
Pelaksanaan  diversi  dilatarbelakangi  keinginan  untuk menghindari  efek  negatif,khususnya terhadap  jiwa  dan  perkembangan  anak  yang  berpotensi  terjadi  apabila  penyelesaian  proses pidananya dilakukan melalui sistem peradilan pidana. Penerapanketentuan diversi merupakan hal yang  penting,  karena  dengan  diversi,  maka  hakhak  asasi  anak  dapat  lebih  terjamin, danmenghindarkan anak yang berkonflik dengan hukum dari stigma sebagai anak nakal, karena tindak pidana yang diduga melibatkan seorang anak sebagai pelaku dapat ditangani tanpa perlu melalui  proses  hukum.Menurut  Levine  konsep  diversi  dimulai  dengan  pendirian  peradilan anak.(Afifah 2018)
Pada  abad  ke  19  yang  bertujuan  untuk  mengeluarkan  anak  dari  proses  peradilan  orang dewasa agar anak tidak lagi diperlakukan sama dengan orang dewasa. Prinsip utama pelaksanaan diversi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan non-penal dan memberikan kesempatan kepada seorang  untuk memperbaiki kesalahan. Adanya pendekatan seperti ini, diharapkan tidak terjadi lagi penyiksaan, pemaksaan ataupun tindak kekerasan terhadap anak. Inilah yang menjadi tujuan utama  pelaksanaan  diversi.  Melalui  diversi,  hukum  dapat  ditegakkan  tanpa  melakukan  tindak kekerasan dan menyakitkan dengan memberi kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki
kesalahannya tanpa melalui hukuman pidana oleh negara yang mempunyai otoritas penuh.(Afifah 2014)
Peradilan anak dengan menggunakan diversi dalam restorative justice berangkat dari asumsi bahwa  tanggapan  atau  reaksi  terhadap  perilakudelinkuensianak  tidakefektif  tanpa  adanya kerjasama dan keterlibatan dari korban, pelaku, dan masyarakat. Prinsip yang menjadi dasar adalah keadilan paling baik terlayani, apabila setiap pihak menerima perhatian secara adil dan seimbang, aktif dilibatkan dalam proses peradilan dan memperoleh keuntungan secara memadai dari interaksi mereka dengan sistem peradilan anak. Diversi dilakukan untuk memberikan sanksi yang bersifat lebih  mendidik,  tidak  membalas  guna  menciptakan  pencegahan khusus  yaitu  tujuan  yang  ingin dicapai  adalah  membuat  jera,  memperbaiki,  dan  membuat  penjahat  itu  sendidri  menjadi  tidak mampu untuk melakukan perbuatan tersebut. Pelaksanaan diversi dilatarbelakngi keinginan untuk menghindari  efek  negative  terhadap  jiwa  dan  perkembangan  anak  dalam  ketertibannya  dalam system peradilan pidana, dimana system peradilan pidana lebih pada keadilan yang menekankan pada  pembalasan  (retributive  justice)  dan  keadilan  yang  menenkankan  ganti  rugi  (restitutive justice).(Michael 2020)

## Kesimpulan
Mengenai anak adalah sangat penting karena anak adalah meruapakan potensi nasib manusia hari  mendatang  dialah  yang  ikut  berperan  menentukan  sejarah  bangsa  sekaligus  cermin  sikap hidup bangsa secara masa mendatang, oleh karena itu ketika anak menjadi pelaku tindak pidana negara  harus  memberikan  perlindungan  terhadap  anak  melalui  berbagai  peraturan  perundang- undangan diantaranya UU no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, (Michael 2019)

## Daftar Pustaka
Afifah, Wiwik. 2014. “Pertanggungjawaban Pidana Anak Konflik Hukum.” DiH, Jurnal Ilmu Hukum 10: 48.
———. 2018. “Eksistensi Perlindungan Hukum.” 14. Michael, Tomy. 2014. “Pemberantasan Gratifikasi Dengan Pendidikan.” : 61–70.
———. 2019. “TOURISM LAW (STUDY ON THE DUTCH CEMETRY IN PENELEH SURABAYA).” DiH: Jurnal Ilmu Hukum.
———.  2020.  “BENTUK  PEMERINTAHAN  PERSPEKTIF  OMNIBUS  LAW.”  Jurnal  Ius Constituendum.
Nasution,  Krisnadi.  2019.  “PENGGUNAAN  KETERANGAN  PERUSAHAAN  DALAM  TINDAK PIDANA KORUPSI.” DiH: Jurnal Ilmu Hukum.
Setyorini,  Erny  Herlin,  Sumiati  Sumiati,  and  Pinto  Utomo.  2020.  “KONSEP  KEADILAN RESTORATIF  BAGI  ANAK  YANG  BERKONFLIK  DENGAN  HUKUM  DALAM  SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK.” DiH: Jurnal Ilmu Hukum.
Utama,  Otto  Yudianto  dan  Yudhistira  Prawira.  2019.  Sistem  Peradilan  Pidana.  Surabaya: R.A.De.Rozarie.