## ANALISIS KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI KECAMATAN RONGKOP KABUPATEN GUNUNGKIDUL

## Rahmawati dan Muhammad Awal Satrio Nugroho
Program Magister Manajemen STIE Widya Wiwaha Email : ilmiedsel@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisa  faktor-faktor  yang  menyebabkan kinerja  pengelolaan  keuangan  desa  di  Kecamatan  Rongkop  belum  optimal, mengidentifikasi  penyebab  belum  optimalnya  kinerja  pengelolaan  keuangan  desa  di Kecamatan Rongkop, mengevaluasi upaya yang telah dilakukan untuk mengoptimalkan  kinerja  pengelolaan  keuangan  desa  di  Kecamatan  Rongkop,  dan untuk  mengembangkan  upaya  yang  dilakukan  untuk  mengoptimalkan  kinerja pengelolaan  keuangan  desa  di  Kecamatan  Rongkop.  Penelitian  ini  dilakukan  karena terdapat indikasi pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Rongkop belum optimal. Guna  mencapai  tujuan  penelitian,  peneliti  mendesain  penelitian  menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik analisis data yang digunakan  adalah  deskritif  kualitatif,  analisis  komparatif  dengan  dasar  analisa Peraturan  Bupati  Gunungkidul  Nomor  49  Tahun  2015  tentang  Pedoman  Pengelolaan Keuangan  Desa,  dan  pengembangan  alat  analisis.  Pengumpulan  data  dilakukan dengan cara wawancara dan studi dokumentasi.
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  faktor-faktor  yang  menyebabkan  belum optimalnya  kinerja  pengelolaan  keuangan  desa  di  Kecamatan  Rongkop  adalah  faktor regulasi,  faktor  kelembagaan,  faktor  Sumber  Daya  Manusia  (SDM),  dan  faktor pengawasan.  Sedangkan  penyebab  kinerja  pengelolaan  keuangan  belum  optimal adalah  dokumen  perencanaan  desa  (RPJMDes  dan  RKPDes)  yang  kurang  relevan dengan  perkembangan  kebutuhan  desa,  ketidakmampuan  desa  dalam  memenuhi batas  waktu  tahapan  siklus  pengelolaan  keuangan  desa,  dan  kurang  tertibnya administrasi pengelolaan keuangan desa.
Upaya  yang  telah  dilakukan  desa  Bohol  untuk  mengoptimalkan  kinerja pengelolaan  keuangan  desa  telah  baik  dan  berhasil.  Upaya  yang  dilakukan  Desa Melikan  belum  bisa  maksimal.  Kendala  yang  ditemui  adalah  website  desa  tidak  aktif; keterlambatan  dana  transfer;  keterbatasan  kemampuan  perangkat  desa  dalam penguasaan  teknologi  informasi,  rendahnya  pemahaman  perangkat  desa  terhadap aturan  dan  banyaknya  perangkat  desa  yang  berusia  lanjut.  Sedangkan  Desa Karangwuni,  meskipun  telah  berupaya  melaksanakan  azas-azas  pengelolaan keuangan  desa  untuk  mengoptimalkan  kinerja  pengelolaan  keuangan  desanya,  akan tetapi mereka menemui kendala terkait rendahnya kedisiplinan perangkat desa dalam penyelesaian laporan, rendahnya kemauan dari warga masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan  pelaksanaan  keuangan  desa,  dan  tidak  efisien  dalam  mengelola anggaran.  Upaya  yang  dapat  dikembangkan  untuk  mengoptimalkan  kinerja pengelolaan  keuangan  desa,  yaitu:  (1)  Perlunya  penyusunan  SOP  Pengelolaan Keuangan  Desa,  (2)  Perlunya  penyusunan  Rencana  Kerja  Tahunan  dan  Rencana

## Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Indonesia STIE Widya Wiwaha
Vol.1, No.1, Juli 2021, 228 – 238 ISSN 2808-1617 DOI 10.32477/jrabi.v1i1.xxx
Penarikan Dana, (3) Intensitas pembinaan SDM yang memadai dan studi banding, (4) Peran BPD dalam mendorong partisipasi masyarakat.
Kata kunci : Kinerja, Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Bupati

## PENDAHULUAN
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  pada  pasal  72  ayat  (1) mengenai  sumber  pendapatan  desa  salah satunya  disebutkan  dalam  huruf  b  "alokasi Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara".  Selanjutnya  dalam  ayat  (4)  pasal  yang sama  disebutkan  "Alokasi  Dana  Desa  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  d paling  sedikit  10%  (sepuluh  perseratus)  dari  dana  perimbangan  yang  diterima Kabupaten/Kota  dalam  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  setelah  dikurangi Dana Alokasi Khusus".
Dari  pasal  tersebut  dapat  diketahui  bahwa  desa  akan  mendapat  kucuran  dana dari  APBN,  hal  yang  sama  sekali  baru  bagi  desa.  Selain  itu  Alokasi  Dana  Desa  yang diterima desa juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan karena Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  mengamanahkan  bahwa  Kabupaten/Kota  harus mengalokasikan  minimal  10%  (sepuluh  perseratus)  dari  dana  perimbangan  yang diterimanya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
Kucuran  dana  yang  begitu  besar  dikelola  sendiri  oleh  desa  mulai  dari  tahap perencanaan,  pelaksanaan,  sampai  dengan  pelaporan  sehingga  Pemerintah  Desa yang  terdiri  dari  Kepala  Desa  dengan  dibantu  oleh  perangkat  desa  harus  menguasai penatausahaan  keuangan  yang  benar  agar  tidak  tejadi  penyelewengan  dana dikarenakan  ketidakmampuan  dan  ketidaktahuan  dalam  mengelola  anggaran  yang bersumber langsung dari APBN ataupun APBD.
Selain hak desa mengenai anggaran, desa juga diberikan tanggungjawab untuk melaporkannya.  Implikasinya,  desa  dituntut  untuk  akuntabel,  bersih  dan  transparan. Meski  tanggungjawab  untuk  melaporkan  pelaksanaan  pembangunan  Desa  bukan  hal yang  baru  bagi  Desa,  karena  di  undang-undang  sebelumnya  juga  mensyaratkan  hal ini,  namun  di  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  secara  khusus Pasal  82  dan  86  mengisyaratkan  untuk  informasi  apapun  mengenai  Desa  dapat diakses  oleh  siapa  saja  dan  dari  mana  saja  di  dalam  suatu  Sistem  Informasi  Desa yang  dikelola  oleh  Pemerintah  Desa.  Lingkungan  yang  memungkinkan  untuk menempatkan laporan anggaran dan kondisi desa untuk dapat diakses dengan mudah setiap  waktu  adalah  dengan memanfaatkan  internet. Pasal  ini  membentuk  paradigma yang  baru  bahwa  perangkat  desa  harus  menguasai  teknologi  informasi,  bukan  hanya sekedar bisa melaporkan dalam bentuk dokumen seperti yang selama ini dilakukan.
Berdasarkan  data  yang  didapat  dari  Seksi  Tata  Pemerintahan  diketahui  bahwa persentase serapan anggaran di Desa Pringombo, Desa Petir, Desa Botodayaan, dan Desa  Karangwuni  rendah.  Selain  itu,  terdapat  selisih  perhitungan  antara  belanja dengan saldo di Desa Pringombo, Desa Melikan, Desa Petir, Desa Botodayaan, Desa Pucanganom,  Desa  Semugih,  dan  Desa  Karangwuni.  Sedangkan  evaluasi
Penatausahaan  Keuangan  Desa  yang  dilaksanakan  oleh  Seksi  Tata  Pemerintahan Kecamatan Rongkop terhadap desa-desa se-Kecamatan Rongkop dapat dilihat bahwa penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa yang merupakan bagian  dari  pengelolaan  keuangan  desa  masih  banyak  menemui  masalah  di  tingkat Pemerintah  Desa.  Hal  ini  menjadi  kendala  Pemerintah  Desa  untuk  mewujudkan pengelolaan  keuangan  desa  yang  ideal  sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  6 tahun 2014 tentang Desa dan peraturan turunan di bawahnya.
K, Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Rongkop (komunikasi personal, Nopember  22,  2017)  memberikan  pernyataan  terkait  permasalahan  pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Rongkop:
“Berbicara  mengenai  permasalahan  pengelolaan  keuangan  desa  sebenarnya sangat  kompleks,  tetapi  secara  garis  besar  permasalahan  itu  terletak  pada keterlambatan  penyusunan  APBDES.  Nah  keterlambatan  penyusunan  APBDES  ini kalau dirunut juga kompleks sekali. Dari hulu ke hilir. Tidak hanya kesalahan desa, tapi juga  karena  pagi  indikatif  dan  regulasi  dari  kabupaten  turunnya  sudah  mepet,  bisa  di minggu  kedua  Desember.  Nah,  desa  sudah  sulit  mengejar  ketepatan  waktu  harus selesai  akhir  Desember.  Itu  satu.  Kemudian  yang  kedua,  mekanisme  pengelolaan keuangan desa belum sepenuhnya ditaati. Ketiga, realisasi kegiatan tidak tepat waktu. Rencana pelaksanaan di APBDES dengan realisasi kegiatannya sering tidak sama. Ini tidak benar. Harusnya sebelum membuat perencanaan sudah dipertimbangkan segala sesuatunya.  Kemudian  terakhir,  SDM  masing-masing  desa  berbeda.  Nah  ini, permasalahan  klasik  di  sini.  Desa  A  SDM  pengelola  keuangan  desanya  bagus, kemampuan  IT  nya  bagus,  rajin,  taat  dan  hati-hati  pada  peraturan,  maka  biasanya pengelolaan keuangannya di desa A juga bagus. Di desa B, SDM nya kurang rajin, IT kurang  bagus,  males  berkonsultasi  ke  kecamatan,  kurang  cermat  pada  pelaksanaan aturan.  Nah  yang  seperti  itu  sudah  bisa  ditebak,  pengelolaan  keuangan  di  desanya kurang bagus, sering ada masalah”.
Sedangkan  latar  belakang  masalah  ditinjau  dari  sudut  pandang  teoritis  adalah terdapat  ketidaksesuaian  antara job  description dengan  spesifikasi  pegawai.  Secara ideal,  spesifikasi  pegawai  yang  berupa  latar  belakang  pendidikan,  pengalaman, kemampuan dan kompetensi yang dimiliki oleh pengelola keuangan desa seharusnya sesuai dengan job description mereka.
Berdasarkan  uraian  di  atas  maka  pengelolaan  keuangan  desa  di  Kecamatan Rongkop  belum  sepenuhnya  melaksanakan  azas-azas  pengelolaan  keuangan  desa yang  diamanahkan  dalam  Peraturan  Bupati  Gunungkidul  Nomor  49  Tahun  2015 tentang  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Desa,  yaitu  transparan,  akuntabel, partisipatif, tertib, dan disiplin anggaran. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian tentang  kinerja  pengelolaan  keuangan  desa  di  Kecamatan  Rongkop  penting  untuk dilakukan.

## DEFINISI OPERASIONAL

## Kinerja
Mathis dan Jackson (2001:78) menyatakan bahwa kinerja pada dasarnya adalah apa yang dilakukan atau tidak dilakukan karyawan. Sedangkan di dalam penelitian ini, yang  dimaksudkan  dengan  kinerja  secara  khusus  adalah  kinerja  pengelolaan keuangan  desa  di  Desa  Bohol,  Desa  Melikan,  dan  Desa  Karangwuni  dengan  standar Peraturan  Bupati  Gunungkidul  Nomor  49  Tahun  2015  tentang  Pedoman  Pengelolaan Keuangan Desa.

## Pengelolaan Keuangan Desa
Pengelolaan  keuangan  desa  adalah  keseluruhan  kegiatan  yang  meliputi perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan,  dan  pertanggungjawaban keuangan desa (Pasal 1 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2015).
Pasal  2  Peraturan  Bupati  Gunungkidul  Nomor  49  Tahun  2015  menyatakan bahwa keuangan Desa dikelola berdasarkan azas:
1.  Transparan,  yaitu  prinsip  keterbukaan  yang  memungkinkan  masyarakat  untuk mengetahui  dan  mendapatkan  akses  informasi  seluas-iuasnya  tentang  keuangan desa;
2. Akun tabel  yaitu  setiap  penggunaan  dana  untuk  pelaksanaan  kegiatan  dapat dipertanggungjawabkan  secara  fisik  maupun  administratif  sesuai  ketentuan perundang-undangan;
3.  Partisipatif yaitu dalam pengelolaan keuangan desa harus melibatkan masyarakat dalam  tahap  perencanaan,  pelaksanaan,  dan  evaluasi  pelaksanaan  keuangan desa;
4.  Tertib  yaitu  keuangan  desa  dikelola  secara  tepat  waktu  dan  tepat  guna  yang didukung  dengan  bukti-bukti  administrasi  yang  dapat  dipertanggungjawabkan  ; dan
5.  Disiplin anggaran yaitu penggunaan dana harus sesuai dengan kegiatan dan pagu anggaran yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan APBDesa (DPA)/Rencana Anggaran Biaya (RAB).

## Objek Penelitian
Objek  penelitian  Analisis  Kinerja  Pengelolaan  Keuangan  Desa  di  Kecamatan Rongkop  Kabupaten  Gunungkidul  adalah  3  (tiga)  desa  di  Kecamatan  Rongkop  yaitu Desa  Bohol,  Desa  Melikan,  dan  Desa  Karangwuni  yang  diharapkan  mampu mereprensentasikan 8 (delapan) desa yang ada di Kecamatan Rongkop.

## Responden
Dalam  penelitian  ini,  peneliti  mewawancarai  informan  yang  dianggap  tahu  ( key informan )  dan  dapat  dipercaya  untuk  menjadi  sumber  data  yang  mantap  serta mengetahui  masalahnya  secara  mendalam  yaitu  Kepala  Seksi  Tata  Pemerintahan, Kepala  Desa,  Sekretaris  Desa,  Bendahara  Desa,  Badan  Permusyawaratan  Desa (BPD), dan masyarakat desa.

## Pengumpulan Data
Untuk  memperoleh  data  dalam  penyusunan  tesis  ini,  peneliti  menggunakan metode:
1.  Wawancara
Jenis  wawancara  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  wawancara mendalam  ( in-depth  interview ).  Wawancara  mendalam  secara  umum  adalah proses  memperoleh keterangan  untuk  tujuan  penelitian  dengan  cara  tanya  jawab sambil  bertatap  muka  antara  pewawancara  dan  informan  atau  orang  yang diwawancara,  dengan  atau  tanpa  menggunakan  pedoman  ( guide )  wawancara,  di mana  pewawancara  dan  informan  terlibat  dalam  kehidupan  sosial  yang  relatif lama. (Bungin: 111).
Dalam  penelitian  ini,  peneliti  ingin  mengetahui  secara  detail  dan  mendalam mengenai  kinerja  pengelola  keuangan  desa  dalam  menunjang  keberhasilan pengelolaan keuangan desa di Desa Bohol, Desa Melikan, dan Desa Karangwuni. 2.  Studi Dokumentasi
Studi  dokumentasi  adalah  pengumpulan  data  yang  dilakukan  dengan  cara mengumpulkan,  membaca,  dan  mempelajari  buku-buku,  tulisan  ilmiah,  peraturan perundang-undangan,  dokumen  resmi  maupun  sumber-sumber  lainnya  bersifat tercatat  dan  mendeskripsikan  secara  tertulis  maupun  gambar/bagan/tabel  yang berkaitan  dan  dianggap  perlu  untuk  mengetahui  serta  dapat  membantu penganalisisan fokus permasalahan penelitian yang dihadapi.
Dalam  penelitian  ini  studi  dokumentasi  yang  dilakukan  yaitu  dengan mempelajari  undang-undang  dan  peraturan-peraturan  yang  berhubungan  dengan pengelolaan  keuangan  desa  dan  susunan  organisasi  dan  tata  kerja  pemerintah desa serta dokumen-dokumen lainnya yang menunjang penelitian ini.

## TEKNIK ANALISIS DATA
Peneliti  menggunakan  alat  analisis  data  deskriptif  kualitatif  untuk  menjawab pertanyaan penelitian nomor 1 (satu). Bogdan dan Taylor  dalam Moleong (2010, hlm. 4 )  mengemukakan  bahwa  penelitian  kualitatif  adalah  “prosedur  penelitian  yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang dapat diamati”. Penelitian kualitatif bertumpu pada latar belakang alamiah secara  holistik,  memposisikan  manusia  sebagai  alat  penelitian,  melakukan  analisis data  secara  induktif,  lebih  mementingkan  proses  daripada  hasil  penelitian  yang dilakukan disepakati oleh peneliti dan subjek penelitian.
Metode  deskriptif  dipilih  karena  penelitian  yang  dilakukan  adalah  berkaitan dengan  peristiwa-peristiwa  yang  sedang  berlangsung  dan  berkenaan  dengan  kondisi masa  sekarang.  Nazir  (2013,  hlm.  52)  menjelaskan  metode  deskriptif  adalah  sebagai berikut: Metode deskrptif adalah satu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu subjek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran atau pun kelas peristiwa pada masa  sekarang.  Tujuan  dari  penelitian  deskriptif  ini  adalah  membuat  deskripsi, gambaran  atau  lukisan  secara  sistematis  serta  hubungan  antar  fenomena  yang diselidiki.
Sugiyono  (2015,  hlm.  15)  menjelaskan  tentang  pengertian  penelitian  kualitatif sebagai  berikut:  Metode  penelitian  kualitatif  adalah  metode  penelitian  yang berlandaskan  pada  filsafat  positivisme,  digunakan  untuk  meneliti  pada  kondisi  obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) di mana peneliti adalah sebagai instrument  kunci,  pengambilan  sampel  sumber  data  dilakukan  secara purposive dan snowball , teknik penggabungan dengan trianggulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif,  dan  hasil  penelitian  kualitatif  lebih  menekankan  makna  dari  pada generalisasi.
Selanjutnya  untuk  menjawab  pertanyaan  nomor  2  (dua),  alat  analisis  yang digunakan  adalah  analisis  komparatif.  Analisis  kualitatif  secara  komparatif  dilakukan untuk  mencari  dan  menemukan  persamaan-persamaan  serta  perbedaan-perbedaan fenomena  (Arikunto,  1989:194).  Selanjutnya  menurut  Silalahi  (2009:35),  penelitian komparatif adalah penelitian yang membandingkan dua gejala atau lebih. Analisis data dalam  penelitian  ini  menggunakan  komparatif  deskriptif.  Komparatif  deskriptif  dapat diwujudkan dengan membandingkan variabel yang sama untuk sampel yang berbeda atau  untuk  variabel  yang  berbeda  pada  sampel  yang  sama.  Dalam  penelitian  ini diwujudkan  dengan  membandingkan  rangkaian  kegiatan  pengelolaan  keuangan  desa pada Desa Bohol, Desa Melikan, dan Desa Karangwuni berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2015.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Faktor-faktor Penyebab Belum Optimalnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa
Untuk menganalisa faktor-faktor penyebab belum optimalnya kinerja pengelolaan keuangan  desa,  peneliti  mewawancarai  Kepala  Seksi  Tata  Pemerintahan  Kecamatan dan Kepala Desa.
Berdasarkan hasil wawancara dan penelitian terhadap dokumen Peraturan Desa Bohol  Nomor  4  tahun  2017  tentang  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  Tahun Anggaran  2018,  Peraturan  Desa  Melikan  Nomor  1  tahun  2018  tentang  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Desa  Tahun  Anggaran  2018,  dan  Peraturan  Desa Karangwuni  Nomor  5  tahun  2017  tentang  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa Tahun  Anggaran  2018,  diketahui  bahwa  faktor-faktor  yang  menyebabkan  kinerja pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Rongkop belum optimal adalah:
a.  Faktor regulasi
Faktor  regulasi  ini  berkaitan  dengan  petunjuk  teknis  pelaksanaan  yang  terlambat ditetapkan.  Keterlambatan  turunnya  petunjuk  teknis,  membuat  desa  kesulitan dalam  menyusun  rancangan  APBDes  dengan  baik.  Terlebih  bagi  desa  dengan SDM  perangkat  desa  yang  tidak  mumpuni.  Akibatnya  beberapa  desa  mengalami keterlambatan dalam penetapan APBDes. Jika pun tepat waktu pun, kegiatan dan pagu  anggaran  yang  ditetapkan  dalam  Dokumen  Pelaksanaan  APBDesa (DPA)/Rencana Anggaran Biaya (RAB) terkesan dipaksakan dan kurang rasional.
b.  Faktor kelembagaan
Faktor  kelembagaan  yaitu  desa  belum  memiliki Standart  Operational  Procedure (SOP)  Pengelolaan  Keuangan  Desa  dan  belum  adanya  perencanaan  kegiatan tahunan.
c.  Faktor Sumber Daya Manusia (SDM)
Faktor  SDM  berkaitan  dengan  rendahnya  pemahaman  perangkat  desa  terhadap aturan,  keterbatasan  penguasaan  teknologi  informasi,  dan  faktor  usia  perangkat desa. Selain itu permasalahan yang terkait dengan faktor SDM ialah keterbatasan kemampuan konseptual SDM desa sehingga perencanaan desa (RPJM Desa dan RKP Desa) belum ideal.
d.  Faktor pengawasan
Faktor pengawasan berkaitan dengan rendahnya partisipasi masyarakat untuk ikut terlibat dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa.

## Upaya-upaya  yang  Telah  Dilakukan  untuk  Optimalisasi  Kinerja  Pengelolaan Keuangan Desa
Untuk  mengevaluasi  upaya  yang  telah  dilakukan  untuk  mengoptimalkan  kinerja pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Rongkop, peneliti menggunakan Azas-azas Pengelolaan  Keuangan  Desa  yang  tercantum  dalam  Peraturan  Bupati  Nomor  49 Tahun  2015  tentang  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Desa  yaitu  transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, dan disiplin anggaran.
Kesimpulan dari hasil penelitian realisasi azas-azas pengelolaan keuangan desa untuk  mengukur  kinerja  pengelolaan  keuangan  desa  di  Kecamatan  Rongkop  adalah sebagai berikut:
1.  Desa  Bohol  telah  menerapkan  keseluruhan  azas  pengelolaan  keuangan  desa. Keuangan desa telah dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif, dan tertib dengan  baik.  Pada  azas  disiplin  anggaran  meski  menghadapi  fluktuasi  harga  di pasar,  tetapi  hal  tersebut  telah  mampu  diatasi  dengan  mekanisme  yang  sesuai peraturan perundang-undangan.
2.  Desa  Melikan  kesulitan  mengelola  keuangan  secara  akuntabel  dikarenakan rendahnya  pemahaman  perangkat  desa  (Pelaksana  Kegiatan)  terhadap  aturan sehingga  laporan  pertanggungjawaban  kegiatan  yang  disusun  belum  memenuhi ketentuan  perundang-undangan.  Kondisi  ini  salah  satunya  dipicu  oleh  banyaknya perangkat desa yang berusia lanjut sehingga kesulitan untuk memahami berbagai regulasi  yang  mengikat  desa.  Desa  Melikan  juga  kesulitan  menerapkan  azas partisipatif  dalam  tahapan  evaluasi  pelaksanaan  keuangan  desa  dikarenakan website  desa  tidak  aktif  dan  belum  kritisnya  masyarakat  atas  pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Akan tetapi dalam tahapan perencanaan dan  pelaksanaan,  azas  partisipatif  sudah  dilaksanakan  dengan  baik.  Begitu  pun dengan  dengan  azas  transparan,  meskipun  Pemerintah  Desa  sudah  mempunyai itikad yang baik untuk setransparan mungkin mengelola keuangan desanya, akan tetapi tidak didukung dengan optimalisasi website desa dikarenakan keterbatasan perangkat  desa  dalam  penguasaan  teknologi  informasi.  Sedangkan  azas  tertib anggaran,  Desa  Melikan  telah  mampu  mengelola  anggaran  secara  tepat  guna, tetapi  belum  bisa  melaksanakan  kegiatan  secara  tepat  waktu  disebabkan  oleh keterlambatan pencairan dana transfer. Azas disiplin anggaran telah dilaksanakan
dengan baik meskipun kendala yang harus dihadapi adalah fluktuasi harga barang di pasar, namun masalah tersebut bisa ditangani dengan mekanisme yang sesuai. 3.  Desa Karangwuni telah berhasil menerapkan azas transparan dalam pengelolaan keuangan desanya dengan baik. Begitu juga dengan azas disiplin anggaran meski menghadapi fluktuasi harga di pasar yang menyulitkan mereka, tetapi hal tersebut telah  mampu  diatasi  dengan  mekanisme  yang  sesuai  peraturan  perundanga- undangan.  Sedangkan  azas  akuntabel,  sebenarnya  setiap  penggunaan  dana untuk  pelaksanaan  kegiatan  telah  dapat  dipertanggungjawabkan  secara  fisik maupun administratif sesuai ketentuan perundang-undangan, akan tetapi masalah ada di ketepatan waktu penyusunan laporan pertanggungjawaban. Keterlambatan ini  disebabkan  karena  rendahnya  kedisiplinan  perangkat  desa  (Pelaksana Kegiatan)  untuk  menyelesaian  laporan  pertanggungjawaban  kegiatannya.  Azas partisipatif  di  Desa  Karangwuni  telah  coba  dimaksimalkan  oleh  Pemerintah  Desa baik  di  tahap  perencanaan,  pelaksanaan,  dan  evaluasi  keuangan  desa. Pemerintah  Desa  telah  menyediakan  segala  fasilitas  untuk  mendukung transparansi  keuangan  desa.  Akan  tetapi  rendahnya  kemauan  dari  warga masyarakat  untuk  terlibat  dalam  pengawasan  pelaksanaan keuangan  desa  justru membuat  azas  partisipatif  ini  mendapat  hambatan.  Sedangkan  azas  tertib anggaran,  Desa  Karangwuni  telah  mampu  mengelola  anggaran  secara  tepat waktu,  tetapi  belum  bisa  melaksanakan  kegiatan  secara  tepat  guna.  Banyak belanja-belanja  operasional  Pemerintah  Desa  yang  sebenarnya  bisa  dialihkan untuk  kegiatan  lain  yang  lebih  penting.  Hal  disebabkan  kurangnya  kesadaran Pemerintah Desa untuk menggunakan prinsip efisiensi anggaran.

## Upaya Untuk Mengoptimalkan Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa
Upaya  yang  dapat  dikembangkan  untuk  mengoptimalkan  kinerja  pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Rongkop untuk masa mendatang adalah:
a.  Desa  perlu  menyusun Standart  Operational  Procedure (SOP)  Pengelolaan Keuangan Desa untuk menjamin adanya tertib administrasi pengelolaan keuangan desa.  Standar  tersebut  memuat  mekanisme  penerimaan  pendapatan  dan mekanisme  pembayaran  belanja.  Peraturan  Bupati  Gunungkidul  Nomor  49  Tahun 2015  dalam  salah  satu  babnya  memang  telah  mengatur  ketentuan  pelaksanaan APB Desa. Namun, aturan itu perlu diperjelas dengan SOP Pengelolaan Keuangan Desa di tingkat desa yang mengatur secara lebih detil pelaksanaan APB Desa.
b.  Desa  perlu  menyusun  Rencana  Kerja  Tahunan  dan  Rencana  Penarikan  Dana. Rencana  Kerja  Tahunan  diperlukan  untuk  menjamin  terlaksananya  program kerja/kegiatan  desa  selama  1  tahun  secara  efektif  dan  efisien.  Dengan perencanaan ini, desa dapat mengelola waktu dan sumber daya yang dimiliki, baik manusia maupun pendanaan, sehingga tidak ada lagi kegiatan atau program kerja yang  tertunda  sebagaimana  permasalahan  selama  ini.  Disusunnya  rencana penarikan dana juga memudahkan bendahara dalam mengelola uang karena tidak perlu mengantisipasi kebutuhan pendanaan.
c.  Keterbatasan  kemampuan  SDM,  keterbatasan  penguasaan  teknologi  informasi, maupun  pemahaman  aturan  dapat  diatasi  dengan  intensitas  pembinaan  yang memadai  melalui  pendampingan  atau  pelatihan  yang  sesuai  dengan  kebutuhan desa.  Fokus  pelatihan  dan  pendampingan  yang  lebih  intensif  perlu  dilakukan  di
Desa  Melikan  mulai  dari  tahap  perencanaan  hingga  pertanggungjawaban, khususnya  demi  meningkatnya  tertib  administrasi,  termasuk  penggunaan  aplikasi Siskeudes.  Selain  itu,  pembinaan  juga  dapat  dilakukan  dengan  mengirimkan perangkat  desa  untuk  mengikuti  pembinaan  ataupun  pendidikan  dan  pelatihan. Cara lain ialah dengan belajar atau studi banding ke desa lain yang telah berhasil mengelola keuangan desa dengan baik.
d.  Peran BPD dalam  menjalankan fungsi pengawasan telah cukup baik, akan tetapi BPD tetap perlu mendorong masyarakat yang ada di wilayah perwakilannya untuk turut  serta  dalam  pengawasan  pengelolaan  keuangan  desa.  Pada  era  teknologi informasi  seperti  sekarang,  pengawasan  penyelenggaraan  pemerintahan  desa khususnya  pengelolaan  keuangan  desa,  bisa  dilakukan  oleh  siapa  saja  dan  di mana saja. Hal ini karena desa telah menempatkan tahapan pengelolaan desa di website  desa.  Kritik  dan  saran  pun  juga  tidak  harus  datang  langsung  ke  Kantor Desa tetapi bisa melalui website desa. Fungsi pengawasan BPD dengan diperkuat oleh  sikap  kritis  masyarakat  akan  menghindarkan  desa  dari  penyalahgunaan penggunaan dana.

## SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
Berdasarkan  hasil  analisa  dokumen  dan  wawancara  pada  penelitian  ini,  maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1.  Faktor-faktor  penyebab  kinerja  pengelolaan  keuangan  desa  di  Kecamatan Rongkop belum optimal:
a.  Faktor regulasi
Faktor  regulasi  ini  berkaitan  dengan  petunjuk  teknis  pelaksanaan  dari
Pemerintah Kabupaten yang terlambat ditetapkan.
b.  Faktor kelembagaan
Faktor  kelembagaan  berkaitan  dengan  desa  yang  belum  memiliki Standart Operational Procedure (SOP) Pengelolaan Keuangan Desa dan belum adanya perencanaan kegiatan tahunan.
c.  Faktor Sumber Daya Manusia (SDM)
Faktor  SDM  berkaitan  dengan  rendahnya  pemahaman  perangkat  desa terhadap aturan, keterbatasan kemampuan konseptual SDM desa, keterbatasan penguasaan teknologi informasi, dan faktor usia perangkat desa.
d.  Faktor pengawasan
Faktor  pengawasan  berkaitan  dengan rendahnya  partisipasi  masyarakat  untuk ikut terlibat dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa.
2.  Hasil  evaluasi  atas  upaya  yang  telah  dilakukan  untuk  mengoptimalkan  kinerja pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Rongkop saat ini:
a.  Desa Bohol telah menerapkan keseluruhan azas pengelolaan keuangan desa. Pada azas disiplin anggaran meski menghadapi fluktuasi harga di pasar, tetapi hal  tersebut  telah  mampu  diatasi  dengan  mekanisme  yang  sesuai  peraturan perundang-undangan.
b.  Desa  Melikan  belum  mampu  menerapkan  azas  transparan,  akuntabel, partisipatif, dan tertib dalam pengelolaan keuangannya. Kendala yang dihadapi adalah rendahnya pemahaman perangkat desa (Pelaksana Kegiatan) terhadap aturan,  keterbatasan  perangkat  desa  dalam  penguasaan  teknologi  informasi, website  desa  tidak  aktif,  dan  belum  kritisnya  masyarakat  atas  pengelolaan keuangan  di  desanya.  Sedangkan  azas  disiplin  anggaran  meski  menghadapi fluktuasi  harga  di  pasar,  tetapi  hal  tersebut  telah  mampu  diatasi  dengan mekanisme yang sesuai peraturan perundang-undangan.
c.  Desa Karangwuni belum  mampu menerapkan azas akuntabel, partisipatif, dan tertib  dalam  pengelolaan  keuangannya.  Kendala  yang  dihadapi  adalah rendahnya  kedisiplinan  perangkat  desa  (Pelaksana  Kegiatan)  untuk menyelesaikan laporan pertanggungjawaban kegiatannya, kurangnya kesadaran  Pemerintah  Desa  untuk  menggunakan  prinsip  efisiensi  anggaran, dan  rendahnya  kemauan  dari  warga  masyarakat  untuk  terlibat  dalam pengawasan pelaksanaan keuangan desa. Sedangkan azas disiplin anggaran meski  menghadapi  fluktuasi  harga  di  pasar,  tetapi  hal  tersebut  telah  mampu diatasi dengan mekanisme yang sesuai peraturan perundang-undangan.
3.  Upaya  yang  dapat  dikembangkan  untuk  mengoptimalkan  kinerja  pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Rongkop:
a.  Desa  perlu  menyusun Standart  Operational  Procedure (SOP)  Pengelolaan Keuangan  Desa  untuk  menjamin  adanya  tertib  administrasi  pengelolaan keuangan desa.
b.  Desa perlu menyusun Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Penarikan Dana.
c.  Pembinaan  perangkat  desa  yang  memadai  melalui  pendampingan  atau pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan desa. Cara lain ialah dengan belajar atau studi banding ke desa lain yang telah berhasil mengelola keuangan desa dengan baik.
d.  BPD  perlu  mendorong  masyarakat  yang  ada  di  wilayah  perwakilannya  untuk turut serta dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa.

## Saran
Berdasarkan  hasil  penelitian  tersebut,  beberapa  rekomendasi  yang  diusulkan ialah sebagai berikut:
1.  Pemerintah Kabupaten Gunungkidul sebaiknya tidak menerbitkan regulasi tentang pedoman penyusunan APB Desa dalam waktu yang sudah mendekati batas akhir penyelesaian APB Desa, sehingga desa punya waktu yang cukup untuk mempelajari dan menerapkannya. Selain itu, diperlukan komitmen Pemerintah Kabupaten untuk tepat waktu dalam menepati jadwal pencairan Dana Desa supaya desa bisa melaksanakan kegiatan tepat waktu sesuai dengan tata kala dan perencanaannya.
2.  Camat Rongkop melalui Kepala Seksi Tata Pemerintahan agar senantiasa memberikan motivasi dan dukungan kepada desa dan meningkatkan komitmen dalam peningkatan kinerja pengelolaan keuangan desa.
3.  Kepala Desa agar mengintensifkan koordinasi, baik secara internal maupun secara eksternal. Koordinasi internal dilakukan dengan seluruh perangkat desa utamanya Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD). Koordinasi
yang intensif akan membangun koordinasi yang baik dan menumbuhkan soliditas yang kuat, saling mendukung dan membantu dalam menyelesaikan ketugasan masing-masing. Sedangkan koordinasi eksternal dilakukan dengan pemerintah daerah dalam hal ini Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten.

## DAFTAR PUSTAKA
Arikunto,  Suharsimi  (1989),  Prosedur  Penelitian  Suatu  Pendekatan  Praktik.  Jakarta: Bina Aksara
Arikunto,  Suharsimi  (1993),  Manajemen  Penelitian.  Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo
Persada
Bintarto,  R.  (1983),  Interaksi  Desa-Kota  dan  Permasalahannya.  Jakarta  :  Ghalia Indonesia
Mathis,  Robert  L  &  John  H.  Jackson  (2001),  Manajemen  Sumber  Daya  Manusia diterjemahkan oleh Sadeli, Jimmy & Pawira, Bayu, Jakarta: Penerbit Salemba Moleong, Lexy, J. (2010), Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosda Karya
.Nazir, Moh. (2013), Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia
Peraturan Bupati Gunungkidul, Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
Peraturan  Bupati  Gunungkidul,  Nomor  46  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas Peraturan  Bupati  Gunungkidul  Nomor  49  Tahun  2015  Tentang  Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 60 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan  Bupati  Gunungkidul  Nomor  49  Tahun  2015  Tentang  Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
Putra,  Sanepo  Putra  2013,  Analisis  Komparatif,  http://radensanopaputra.blogspot.com [diakses tanggal 17 September 2018].
Sugiyono (2015), Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D. Bandung: Alfabeta
Ulber, Silalahi (2009), Metode Penelitian Sosial. Bandung: PT. Refika Aditama
Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa