Ushul Fiqh dan Qawaid Al-Fiqhiyyah Sebagai Metode Istinbath Pengembangan Produk Lembaga Keuangan Syariah
Kamrullah

## Fakultas Syari’ah IAI Qamarul Huda Bagu
Kamrullah01@gmail. com
Abstrak: Ushul  fiqh dan qawaid  al-fiqhiyyah merupakan  dua disiplin  ilmu  yang  sangat  urgen  bagi  para  ahli  hukumIslam  dalam pengembangan produk perbankan syri’ah , karena dengan kedua ilmu
ini,  seorang mujtahid atau  ahli  hukumIslam,  dapat  memperoleh kemudahan  untuk  mengetahui  hukum-hukum  kontemporer  ekonomi yang  tidak  terdapat  dalam nash  sharîh (dalil  pasti)  dalam Al-quran maupun al-hadis .  Selain  itu,  ilmu Ushul  al-Fiqh dan Qawaid  al - fiqhiyyah juga  dapat  mempermudah  untuk  memahami  dan menguasai  permasalahan furû’iyah atau fiqhiyyah yang  terus berkembang  dengan  laju  perkembangan  zaman,  situasi  dan  kondisi, dan  itu  semua  tidak  terhitung  jumlahnya.    Ilmu ushul  fiqh dan qawaid  al - fiqhiyyah dalam  bidang  ekonomi  bisa  menjadi  sebuah solusi  dalam  menjastifikasi  dan  memberikan  ligitimasi  terhadap seluruh  gerak  aktifitas  ekonomi  perbankan  dalam  berbagai  bidang transaksi  ( muamalah ),  yang  bilamana  semua  itu  sudah    sesuai dengan prinsip syari’ah yakni, tidak bertentangan nash dan maqhasid al-syari’ah.
Kata Kunci : Signifikansi, ushul fiqh, Qawaid al-Fiqhiyyah, Produk, Perbankan Syari’ah

## Pendahuluan
Fiqih atau  sebagian  ahli  juga  menyebutnya  dengan  “Hukum  Islam” 1 . merupakan  ilmu  yang  selalu  hangat  dibincangkan.  Ia  juga  merupakan  ilmu  yang tidak  henti-hentinya  untuk  dibahas  dan  dikaji  dari  berbagai  kalangan  dan  aspek, karena  bahasan fiqh adalah  merupakan  kajian  terhadap  berbagai  problematika yang  selalu  berkembang  mengikuti  perkembangan  situasi  dan  kondisi  zaman. Betapa  tidak,  intraksi  social  yang    terjadi  ditengah-tengah  masyarakat berimplikasi  pada  persolan-persoalan  atau  kasus-kasus  baru,  yang  sebelumnya tidak  pernah  terjamah  dan  dibahas  secara  detail  dalam  berbagai  literature  kitab- kitab fiqh ,  kini  bermunculan  bak  jamur  dimusim  hujan  sehingga  hal  ini membutuhkan  solusi  kongkrit  dari  para  ahli  hukum  Islam,  untuk  mencoba menganalogikan kasus yang ada dalam nash atau dalam teks literature kitab klasik maupun kontemporer, guna menetapkan status hukumnya, apakah ia termasuk hal yang diperbolehkan secara s yar’i y ataukah tidak?.  aktifitas  ini adalah  merupakan suatu  yang  sangat  sulit,  karena  mebutuhkan  sebuah  perangkat  ilmu  untuk melakukan istinbath  al-Hukm yang  lazimnya  disebut  ilmu  ushul al-fiqh atau qawaid  al-fiqhiyyah ,  dan  hal  ini  adalah  menjadi  tugas  para  alim  ulama’  di  era moderen  ini,untuk  memeberikan  jawaban  dan  solusi  terhadap  masalah-masalah baru yang terjadi.
Persolan  yang  muncul  ditengah-tengah  masyarakat  ini,  bisa  saja  terkait dengan  urusan  personal  (unsure-peribadatan)  maupun  dalam  persoalan kemanusiaan ( muamalah ) baik yang privat ( ahwalal - syakhsiyyah ) maupun urusan yang  pablik,  ekonomi  ( al - iqtishadiyyah )  politik  ( siyasah )  pidana  ( jinayah )  dan lain sebagainya, yang ini semua kemudian membutuhkan jawaban dan solusi yang pasti  mengenai  status  hukumnya.  Maka  dalam  hal  ini  adalah  menjadi  tanggung jawab pakar, para ahli atau berbagai ormas keagamaan untuk memberikan respon atau solusi terhadap kasus-kasus baru atau konteporer dimaksud.
Fiqh sebagai  hasil ijtihad para mujtahid sejatinya  adalah  sebagai  sebuah respon  kondisi  social  politik  ditengah-tengah  masyarakat  yang  terjadi  pada zamannya, dan ia bisa saja terjadi perubahan sesuai dengan perubahan situasi dan
1 M.  Iqbal  mengatakan  bahwa kata hukum  Islam  terdiri  dari  dua  suku  kata  yakni kata” hukum” dan “Islam”, menurutnya tidak di sebutkan secara tegas dalam al-qur’an . Walaupun kata hukum,  baik  dalam  bentuk  ma’rifah  maupun  nakirah,  disebutkan  di  24  ayat  dalam al- qur’an .Namun tidak satupun dari ayat-ayat tersebut yang mengungkapkan rangkaian kata “hukum Islam”  pada  leteratur  dalam hukum  dalam  Islam  tidak ditemukan lafazh hukum Islam.Dan  yang biasa  digunakan  adalah  Syariat  Islam  atau  hukum Syar’i .dan  para  ulamapun  berbeda  pendapat dalam  memberikan  definisi  mengenai  hukum  syar’iy.  Lihat  misalkan,  hukum  syar’iy  yang didfinisikan  oleh Abu  Zahrah,  Ibn  Hajib atau Abdul  Wahab  Khallaf.Muhammad  Iqbal , Rekonstruksi pemikiran Islama(studi tentang) konstribusi gagasan Iqbal dalam pembaruan hukum Islam, Kalam Mulia, 1994. Hal. 9-11.
kondisi hal ini sebagaimana yang dikatakan dalam qoidah yang sudah masyhur ” al-ahkam  yataghayyaru  bi  al-tghayyur  al-azman  wa-al  amkan  ”. 2 (hukum  bisa terjadi  perubahan  karena  perubahan  situasi  dan  kondisi)  indicator  yang  dapat ditunjuk  bahwa  betapa fuqaha’ banyak  dipengaruhi  oleh  factor  sosio  cultural budaya dalam menyusun karya-karyanya. Salah satu testimoni sejarah yang paling banyak dikenal  halayak ramai adalah  munculnya qaul qadim dan qaul jadid . Jika qaul qadim diberikan Imam Syafi’iy ketika beliau berada di Baghdad, maka qaul jadid diberikan ketika ia pindah ke Mesir. Data historis menunjukan bahwa, telah ada  puluhan  bahkan  juga  mungkin  lebih  pendapat  lama  Imam  Syafi’iy  yang diubah dan digantikan dengan pendapat baru yang dilandaskan pada seting budaya Mesir 3 .
Menurut Rais Syuriyah PBNU KH. Sahal Mahfudz dalam pengantar Hasil keputusan  Muktamar  dan  Konbes  NU,  mengatakan 4 ,  bahwa”  mensakralkan  fiqh jelas  keliru”  menurutnya,  bahwa  dimana-mana  yang  namanya  fiqh  adalah “al- ilmu  bi  al-ahkam  al-syar’iyyah  al-amaliyah  almuktashab  min  adillatiha  al- tafshilliyyah” lebih  lanjut  KH.  Sahal  mengatakan  bahwa,  pendefinisian  fiqh dengan  kata-kata al - muktsab (sesuatu  yang  digali)  menunjukkan  pada  sebuah pemahaman  bahwa  fiqh  lahir  melalui  serangkaian  proses  penalaran  dan  kerja intlektual yang panjang, kemudian menjadi hukum yang praktis dan lazimnya kita kenal  dengan  fiqh.  Lebih  jauh  KH.  Sahal  juga  mengatakan  bahwa,  fiqh  tidak hanya  hasil  dari  produk  penalaran  yang  intlektual  (rasionalisasi)  berdasarkan logika-logika  keilmuan  tertentu  akan  tetapi  juga  ia  merupakan  kerja  ilmiah. Misalkan  metode  riset  ( istiqro’ )  Imam  Syafi’I  dalam  menentukan  darah haidl . Para ulama  juga seringkali  melibatkan  ilmu  lain dari  luar fiqh untuk menentukan status hukum tertentu. Misalnya ilmu falak ( hisab ), iktilafmathla dalam penentuan awal  ramadhan  dan  syawal, ma’rifatal - qiblah ,  dan makrifatal - wakt ,  penemuan obat-obatan  dalam  kontrasepsi (man’al  hamli,  ibtha’  al-haml) dalam  masalah nikah. Semua ini menunjukkan bahwa fiqh adalah merupakan “produk ijtihadiy ” 5
Dalam  sejarah  pembentukan  hukum  Islam  dikenal  dua  aliran  yang  sangat berpengaruh  terhadap  produk  hukum  Islam  yakni  aliran ahlulhadist dan ahlual- ra’yi .  Madrasah ahlulhadist muncul  di  Madinah  sedang  madrasah ahlual - rra’yi muncul dan tumbuh berkembang di Irak. 6
2 Fathi Ridwan, Min Filsafat al-Tsyri’ al-Islamiy , Cairo, Dar al-Katib al-Arabi, 1969, hal. 176-177
3 Abdul Moqsit Ghazali. Kritik Nalar Fiqh NU . Transpormasi Paradigma Bhtsul Masail. Hal. 89
4 Sahal Mahfuzd. Solusi Hukum Islam . Hal xix.
5 Ibid. Hal. xix
6 LihatKhudri Beek, Tarikh Tasyri ’ tt. Hal. 46

## Ushul Fiqh, Qawaid fiqhiyah dan Ijtihad
Dalam  kajian  hukumIslam,  kata Ushul  fiqh dan ijtihad adalah  merupakan dua  kata  yang  sulit  untuk  dipisahkan,  karena ushul  fiqh adalah  merupakan  salah satu disiplin ilmu yang harus dimiliki oleh siapa saja yang ingin melakukan kajian hukum  atau istinbath  al  ahkam. Hal  ini  sesuai  dengan  definisi  ushul  fiqh  yang didefinisikan  oleh  para  ahli. al - Ghozali dalam    kitab al - Mustashfa menjelaskan bahwa ushulfiqih adalah  pengetahuan  tentang  dalil-dalil  dari  segi    dalalahnya kepada hukum  secara global tidak secara rinci 7 . Sedangkan  menurut Abu Zahrah adalah  ilmu  tentang  kaidah-kaidah  memberikan  gambaran  metode-metode  untuk istinbath hukum yang amaliy dari dalil tafshili 8 . Sedangkan menurut al - Syaukani , ushulfiqh adalah    pengetahuan  tentang  kaidah-kaidah  yang  dijadikan  sebagai instrumen  untuk beristinbath hukum-hukum syara’ yang far'i dari  dalil-dalil tafshili 9 . Dari  definisi-definisi  tersebut,  dengan  demikian ushulfikih merupakan pengetahuan  tentang  cara  atau  metode  untuk  mengeluarkan  hukum-hukum  dari dalilnya secara terperinci.
Mengenai objek kajian ushulfikih antara lain : pertama, pembahasan dalil- dalil  yang  dipergunakan  dalam  menggali  dalil-dalil syara’ .  Dalil-dalil syara’ tersebut ada yang disepakati oleh semua ulama, seperti al - Qur'an dan al - Sunnah , dan ada  yang disepakati oleh kebanyakan ulama, yaitu ijma' dan qiyas . Ada pula yang  diperselisihkan    tentang  kehujahannya  seperti istihsan,  istishab  ,  al- maslahah  al-mursalah,  sadd  az-zari’ah  'al-urf .  Kedua,  pembahasan  dalil-dalil yang bertentangan dan bagaimana cara men- tarjih , seperti pertentangan antara al - Qur'an dan sunah dan  pendapat  akal.  Ketiga,  Pembahasan  ijtihad,  yakni  syarat- syarat  dan  sifat  seorang  mujtahid.  Keempat,  pembahasan syara' itu  sendiri- apakah yang bersifat tuntutan melakukan atau meninggalkan, yang sifatnya boleh memilih  atau  yang  sifatnya wad'i (sebab,  syarat,  dan  larangan).  Kelima, bagaimana  cara  ber- hujah dengan  dalil-dalil  tersebut,  apakah  dari  segi  lafal  itu sendiri atau melalui mafhum (pemahaman) terhadap nash . 10
Sedangkan  Qawaid al - fiqhiyyah adalah  himpunan  hukum-hukum syara’ yang serupa (sejenis) karena ada titik persamaan atau adanya ketetapan fiqih yang merangkaikan kaedah tersebut. 11 Seperti kaidah kepemilikan dalam dalam syariat, kaidah dhamman, kaidah  khiyar,  kaidah  fasakh  secara  umum.  Dengan  demikian qawaid al-fiqhiyyah sesungguhnya adalah kaidah atau teori yang diambil dari atau
7 Abu Hamid Muhammad Bin Muhammad al-Ghazali, Al- Mustasyfa , Maktabah al-Jadidah, Mesir, tt.Hal. 5-6
8 Abu Zahroh, Ushul Fiqh . Hal. 6 9 Al-Syaukani, Irsyad al-Fukhul ,, Matba’ah al-Maktabah al-Tijarah, tt. Hal. 3
10 Ensklopedi Islam hal, 146-147
11 Abu Zahroh, Ushul Fiqh , Hal.6
menghimpun  masalah-masalah  fiqh  yang  beraneka  ragam  sebagai  hasil  ijtihad para mujtahid. 12
Ilmu ushul  al-fiqh maupun qawaid  al-fiqhiyyah merupakan,  ilmu  yang sangat  urgen  yang  mesti  dimiliki  para  pakar  hukum  Islam  dalam  melakukan ijtihad  atau istinbath  al-Ahkam ,  baik  dalam  masalah  perbankan  syari’ah,
( muamalah ), sosial budaya maupun politik. Karena dengan kedua ilmu ini seluruh masalah kontemporer yang selalu  bermunculan, bisa dicarikan solusinya. Setelah dilacak  terlebih  dahulu  didalam nash ,  tapi  jika  kemudian  tidak  ditemukan jawabannya  secara nash yang  tersurat.  Maka  disinilah  penting  peranan  ahli hukumIslam,  melacak  dalam  kitab-kitab assalafuh  shlih  al’muktabar dan kemudian melakukan istinbath al-ahkam, dengan memadukan ilmu ushul fiqh dan qawaid al-fiqhiyyah, guna memberikan fatwa, solusi atau jawaban terkait dengan masalah tersebut.
Formulasi  Fiqh  Muamalah  Kontemporer  Dengan  Ushul  Fiqh  dan  Qawaid fiqhiyyah
Dalam  memformulasi  fiqh  kontemporer,  ilmu ushul  fiqh dan qawaid  al- Fiqhiyyah memiliki peranyang cukup urgen.  Untuk  memahami dan  menetapkan suatu kasus hukum Islam, terutama terkait dengan masalah-masalah kontemporer dewasa  ini,  apakah  itu  yang  terkait  dengan  masalah, muamalah,  siyasah atau lainnya,  misalnya,bagaimana  pandangan  fiqh  terkait  jual  beli  online  ,Asuransi BPJS,  sistem  jual  beli  kredit,  problematika  hutang  uang  di  bank,  mono  akad, multi akad dan lainnya. karena sejatinya kasus-kasus tidak pernah akan berakhir dan  ini  jelas  membutuhkan  sebuah  solusi  atau  jawaban  yang  pasti  mengenai status  hukumnya.Kalau  kita  melihat nash mungkin  tidak  semua  masalah  yang terus  berkembang  ini  terjawab  secara  tersurat  dalam nash ,  sehingga  dibutuhkan sebuah  upaya  sungguh-sungguh  dari  para  ahli  untuk  melakukan istinbath  al- ahkam dengan  berbagai  metode  seperti  Qiyas,  al-maslahah,  al-zari’ah  dan  lain sebagainya.  Sebuah  ungkapan  yang  cukup  menarik  dari  pakar  ushul  fiqh Abdul Wahab Khallaf dalam
pengantar kitabnya beliau mengatakan:
لاعفأو لاوقأ نم ناسنلإانع ردصي ام لك نأ مهبهاذم فلاتخا ىلع نيملسملا ءاملع نيب هيلع قفتملا نم وأ دوقعلا عاونأ نم عون يأ نم مأ ةيصخشلا لاوحلأامأ مئارجلا مأ تلاماعملا مأ تادابعلا نم ناكأ ءاوس صوصن  اهتنيب  اهضعب  ماكحلأا  هذهو  ،مكح  ةيملاسلإاةعيرشلا  يف  هل  تافرصتلا نآرقلا  يف  تد َر َو تارامأ تبصنواهيلع لئلاد ةعيرشلا تماقأ نكلو ،ةنسلا وأ نآرقلا يف صوصن اهنيبت مل اهضعبو،ةنسلاو
12 Kenyataan  ini  bisa  kita  lihat,    sebagaimana  kemudian    kitab Qawaidul  ahkam  karya Syekh  Izzuddin  Ibn  Abd  Salam  al-Syafiiy ,  kitab al-  Furuq  karya  al-Qarafi al-Maliki,  kitab  al- Asybah  wa-al-Nazhair  karya  Ibn  Nujaim  al-Hanafi, kitab  al-Qawanin  karya  Ibn  Jizi  al-Maliki, kitab thabshirat al- Hukm ,  Kitab al - Asbah wa  al- Nazhoir karya  Imam  Assuyuti  al-Syafi’iy  dan qawaid Ibn Hajib yang memuat berbagai masalah fiqh mazhab Imam Hambali
هنيبتيواهيلإ  لصينأ  تاراملأاو  لئلادلا  كلت  ةطساوب  دهتجملا  عيطتسي  ثيحب  اهل ا .
“ Telah  menjadi  kesepakatan  ulama  muslim,  dari  berbagai  perbedaan mazhab  mereka,  bahwasanya  setiap  hal  yang  muncul  dari  manusia,  baik berupa  perkataan,  perbuatan,  apakah  itu  terkait  dengan  masalah  ibadah, muamalah,  pidana,  hukum  keluarga,  perekonomian  maupun  akad,  itu semuanya  memiliki  dimensi  hukum.Ketetapanmengenai  status    hukumnya sudah  dijelaskan  dalam  nash  (al-qur’an  dan  alsunnah)  dan  sebagian  lagi belum  dijelaskan  oleh  nash,  namun  syriat  telah  menetapkan  dalil-dalil  dan indikasi  sekiranya  para  mujtahid  bisa  sampai  dengan  indikasi-dan  dalail tersebut” 13
Dalam melihat realita diatas,ada juga suatu ungkapan yang cukup masyhur yang  dikemukakan  oleh al-syahrastani (  w  548  H/1153  M)  dan Abdul  Wahab Khallaf , yang kemudian  berkembang  menjadi adagium dikalangan  hukum   Islam yaitu:  “Tek-teks nash itu  terbatas  sedangkan  problematika  hukum  yang memerlukan  solusi  tidak  terbatas,  oleh  karena  itu  diperlukan  kesepakatan  secara bersama  atau ijtihad ( qiyas )  untuk  mengintepretasi nash yang  terbatas,  agar berbagai  masalah  yang  tidak  dikemukakan  secara  eksplisit  dalam nash dapat dicari  pemecahannya 14 .Pemecahan  masalah  ini  bisa  dilakukan  secara  kolektif maupun  individual  untuk  menetapkan  status  hukum  dari  berbagai  kasus-  kasus konteporer yang terus bermunculan.
Dalam  memahami  hukum-hukum  syari’ah  kontemprer  yang  berhubungan dengan  perbuatan mukallaf ,  maka  para  ulama  telah  melakukan Istiqro’ (riset) secara  mendalam  sampai  pada  akhirnya  berhasil  menarik  kesimpulan  bahwa sumber  dari  segala  sumber  hukum syari’ah adalah al-Qur’an ,  kemudian  yang kedua  adalah al-hadist .  Dan  apabila  terhadap  suatu  peroblem  yang  berhubungan dengan perbuatan manusia dan hal ini tidak didapati status hukumnya secara jelas dalam  kedua  sumber  hukum  tersebut,  maka  seorang  yang  ahli  dalam  hukum Islam,  dapat  melihat  apakah  terhadap  masalah  tersebut  terdapat  kesapakatan ( ijma’ )  para  ulama’  mazhab  ataukah  tidak.  Jika  tidak  ada,  maka    bisa memperhatikan  ada  tidaknya  qiyas. 15 Jika  qiyas  juga  tidak  ada  maka  para  ahli dapat melakukan kajian  mendalam  secara sungguh-sungguh terhadap nash (teks- teks)  yang  ada  dengan  bantuan  seperangkat  ilmu  yang  secara  khusus diperuntukkan  untuk  menggali  hukum  Islam  dengancara  menganalisa  teks-teks yang  relevan  dengan  materi  permasalahan  hingga  dapat  dikeluarkan  ketentuan
13 Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh , hal. 11
14 Al-Syahrastani. Al-Milal wa-al_Nihal, (Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi, 1967), hal.199
15 Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh .Hal. 53
hukum  atas  permasalahan  tersebut  dengan  benar.  Upaya  demikian  lazim  disebut ijtihad 16 .
Para  praktisi  hukum  yang  melakukan ijtihad ( istinbathalahkam )harus benar-benar  mengusai ilmufiqh , ushulfiqh dan qawaidal - fiqhiyyah dalam menetapkan  kasus-kasus  fiqh  yang  bermunculan,  terutama  yang  terkait  dengan fiqh muamalah ,  karena  bagaimanapun  kalau  kasus-kasus  yang  terkait  dengan masalah muamalah akan  selalu  berkembang,  seiring  dengan  perkembangan  ilmu pengetahuan dan zaman. Dan hal ini membutuhkan solusi atau jawaban dari para ahli hukum Islam untuk menetapkan status hukumnya. Apakah dilakukan dengan berkumpul  secara  bersama-sama  untuk  membahasnya  seperti  halnya  yang dilakukan  di  NU  dengan  system Bahtsul  Masail ,  atau  yang  dilakukan  di Muhamadiyah  dengan  Majlis  Tarjih,  ataukah  perkumpulan  semua  Ulama  dan Ormas di MUI dengan cara mengeluarkan fatwa.
Dari  semua  itu,  maka  dapat  di  tarik  sebuah  kongklusi  bahwa  ilmu Ushul Fiqh tidak  dapat  dipisahkan  dari Mujtahid atau  Ahli  hukum  Islam,  dalam melakukan Istinbath  al-hukm ,  Karena dengan  ilmu  ini  bisa dilakukananalisa atas suatu permasalahan aktual yang lahir dari sebuah proses intraksi sosial yang tidak didapati  ketentuannya  secara  jelas  dan  tegas  di  dalam nash ,  untuk  kemudian dilakukan istinbath al-ahkam . 17
Secara ontologis, ushul  fiqh menurut Nur Yasin,  dikelompokkan kedalam empat  tema,  yang pertama ,  nilai  aturan  hukum. Kedua ,  dasar  aturan  hukum (al- adillah  al-syar’iyyah) . Tiga ,  metode  analogi  dalil  menjadi  hukum  dan  yang keempat , ketentuan Ijtihad , taklid , dialektika kontradiktif dan tarjih . 18
Ushul  fiqh  merupakan khazanah kekayaan  ilmu  yang  secara  langsung  atau tidak  telah  memperkaya  model  keagamaan  Islam.  Optimalisasi  pelaksanaan syariat  Islam  semakin  nyata  dengan  adanya  kontribusi ushul  fiqh .  Ushul  fiqh menjadi penyempurna  fiqh  yang  merupakan  jawaban  berbagai  masalah  yang ada ditengah  kehidupan  masyarakat.  Para  praktisi  hukum  Islam  khususnya  dan  umat Islam  pada  umumnya  mestinya  mengetahui  tentang  jawaban  apa  yang  perlu dibawakan  oleh  kedua  ilmu  ini.  Bagaimana  kebenaran  dalam  persfektif  ushul fiqh?karena kalau kita lihat ushul fiqh memmiliki ciri spisifik mengenai, ontologi,
16 Ibid, hal. 57
17 Maklul Ilmi, Teori dan praktek Lembaga Keuangan Syari’ah ,UII Pres yogyakarta 2007, hal.17
18 Drs. M. Nur Yasin, Epistimologi Keilmuan Perbankan Syariah .UIN Maliki Press, cet.I, 2010, hal. 47
epistimologi  dan  aksiologi.Ketiga  landasan  ini  saling  memiliki  keterkaitan  satu dengan yang lain 19 .

## Produk Perbankan Syariah Persfektif Ushul Fiqh Dan Qawaid Fiqhiyyah
Produk  bank  syari’ah  adalah  muncul  karena  didasari  oleh  oprasionalisasi fungsi  bank  syari’ah.  Menurut  Ascarya 20 ,  bahwa  dalam  menjalankan  tugasnya bahwa  dalam  dunia  perbankan  syari’ah  memiliki  empat  fungsi pertama ,  sebagai penerima  amanah  untuk  melakukan  investasi  dana-dana  yang  dipercayakan  oleh pemegang rekening  investasi/devosan atas dasar prinsip  bagi  hasil sesuai dengan kebijakan  investasi  bank. Kedua .  Sebagai  pengelola  investasi  atas  dana  yang dimiliki  pemilik  dana  ( shahibul  mal )  sesuai  dengan  arahan  investasi  yang dikehendaki  oleh shahibul  mal . Ketiga. Sebagai  penyedia  jasa  lalu  lintas pembayaran  dan  jasa-jasa  lainnya  sepanjang  tidak  bertentangan  dengan  prinsip- prinsip syari’ah dan yang keempat .Adalah sebagai pengelola fungsi social.
Dari  keempat  fungsi  oprasional  tersebut  diatas,  kemudian  diturunkan menjadi  produk-produk  perbankan syari’ah ,  yang  secara  garis  besar  dapat dikelompokkan  kedalam  kelompok  pendanaan,  produk  pembiayaan,  produk  jasa perbankan dan produk kegiatan social.
Sejatinya  produk  pendananaan  perbankan syari’ah ditunjukkan  untuk mobilisasi  dan  investasi  tabungan  untuk  pembangunann  perekonomian  dengan cara  yang  adil  sehingga  keuntungan  yang  adil  dapat  dijamin  bagi  semua  pihak. Tujuan  mobilisasi  dana  merupakan  hal  yang  penting  karena  Islam  secara  tegas melarang  penimbunan  harta  dan  menuntut  penggunaan  harta  secara  produktif dalam  rangka  mencapai  tujuan  social  ekonomi  Islam. 21 Dalam  hal  ini  bank syari’ah tidak melakukannya tidak dengan prinsip bunga ( riba ), melainkan dengan prinsip-prinsip  yang  telah  sesuai  dengan  prinsip-prinsip syari’ah ,  terutama wadi’ah , qard , mudharabah , murabahah , ijaroh , dan lainnya.
Dalam pengembangan produk-produk perbankan Syari’ah. Nash ( al-qur’an dan hadist )  adalah  menjadi  sumber  utama. 22 Dan  ketika nash tidak  menjelaskan
19 Ibid, hal. 48
20 Ascarya  Phd, Akad  dan  produk  Bank  Syari’ah .  Rajawali  Pres  Citra  Niaga  Buku Perguruan Tinggi Jkt. Cet III.2013. hal.111-112
21 Zaenuddin al-malibari. Ianah al-thalibin ,Dar-al-fikr. juz, III. Hal. 15 22 Suatu contoh aplikasi wadi’ah, QS alnisa’(4):58., QS. Al-maidah (5):2, QS. Al-baqarah (2): 283. Sumber hadist.Allah menolong hambanya selama hamba itu mau menolong saudaranya. (HR. Abudaud). Dalil Murabahah. Qs. Al-baqarah (2): 280. Qs Al-baqarah (2) 275. Al-nisa (4) 29. Juga  berdasarkan hadsit  dan ijmak  ulama.  Dalil  mudarabah.  QS.  Al-Muzammil  (73):20.  QS.  Al- Juma’ah (62);10. QS. Al-baqarah (2); 198.Qs. Al-nisa’ (4)29. Musyarakah QS. Shad (38); 12. QS.
masalah  itu  secara sharih ,  maka  para  ulama  melakukan  kajian  dengan pertimbangan maqhasid  al-syari’ah .  Sejatinya  ulama  terdahulusudah  banyak meletakkan  kaidah-qaidah ushuliyah maupun fiqhiyyah ,  yang  bisa  dijadikan  acuan untuk  menetapkan  tentang  produk-  produk  perbankan  syari’ah  atau  untuk membahas fiqh  muamalah  al-muasharah . dan dengan kedua  ilmu  ini, para pakar hukum  Islam,  mencoba  untuk  mengembangkan  berbagai  macam  produk perbankanyang berlaku di bank-bank  syari’ah, koprasi syari’ah, BMT,BPRS dan lainnya.
Dianatara produk perbankan syariah misalnya adalah wadi’ah , 23 murabahah 24 , mudharabah 25 , musyarakah, Deposito investasi mudlarabah ,  di  BMT  misalnya  ada  Tabungan  kurban,  tabungan  hari raya,Tabungan  haji mudlarabah dan  sebagainya.  Dan  dalam  penerapan  aplikasi qawaidushuliyah atau qawaidal-fiqhiyyah yang  bisa  kita  jadikan  sebagai  salah satu  contoh    adalah  penerapan  kaidah  dalam  menetapkan  kasus  wadi’ah  atau lainnya.  Maka  bisa  digunakan  beberapa  kaidah  dibawah  ini,  dan  sebagian  dari kaidah-kaidah  ini  pada  gilirannya  bisa  saja  berlaku  atau  digunakan  untuk menetapkan status hukum produk-produk perbankan syari’ah yang lain.
Al-Nisa  (4):  12.  Dan  lain  sebagainya.  Lihat.  Edy  Wibowo  SH,  MH,  Untung  Hendy  Widodo  SH. Mengapa memih bank Syari’ah ghalia Indonesia bogor, cet I. 2009. Lihat juga syarif hidayatullah, Qawaid Fiqhiyyah dalam penerapannya dalam transaksi keuangan Syari’ah kontemporer.
23 Wadia’ah Wadi’ah adalah  menitipkan  sesuatu  kepada  orang  lain  dengan  berdasarkan amanah  atau  kepercayaan  agar  dijaga  dengan  sebaik-baiknya  dan  dipelihara  dengan  semestinya. M. Abdul Mujib, Kamus Istilah Fikih, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hal. 410.
24 Murâba h ah adalah jual beli barang dengan harga pokok (harga asal) dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Sayyid Sabiq, al-Fiqh Sunnah, Jilid III, (Bayrût: Dâr al-Fikr, 1999), hal.  703.  Dalam  terminologi  Imam  Syâfi’i  dalam  bukunya al-Umm sebagaimana  dikutip  oleh Muhammad  Syafi’i  Antonio ,  Murâba h ah dikatakan  sebagai al-Amr  bi  al-Syira, yaitu  calon pembeli  atau  pemesan  beli  dapat  memesan  kepada  seseorang  untuk  membelikan  suatu  barang tertentu  yang  diinginkannya.  Kedua  pihak  membuat  kesepakatan  mengenai  barang  tersebut  serta kemungkinan harga asal  pembelian  yang masih  sanggup  ditanggung  pemesan.  Setelah itu,  kedua pihak harus menyepakati berapa keuntungan atau tambahan yang harus dibayar pemesan. Jual-beli kedua  belah  pihak  dilakukan  setelah  barang  tersebut  berada  di  tangan  pemesan.  Muhammad Syafi’i  Antonio, Bank  Syari’ah:  Suatu  Pengenalan  Umum, (Jakarta:  Gema  Insani  Press,  1999), hal. 121.
25 Mudlarabah adalah;  salah  satu  akad  kerjasama kemitraan, berdasarkan prinsip  berbagi untung  dan rugi  (profit  and  loss  sharing  principle)  dilakukan  sekurang  kurangnya  oleh  dua  belah pihak,  dimana  pihak  pertama  memiliki  dan  dan  menyediakan  modal  kemudian  disebut  shahibul mal  atau  rabbul  mal  sedangkan  yang  kedua  memiliki  skill  atau  keahlian  dan  bertanggung  jawab atas    atas  pengelolaan  dana  dan  manajmen  atau  proyek  usaha  halal    tertentu    yang  kemudian disebut  dengan  mudharib.  Makhlul  Ilmi,  Teori  dan  praktik  lembaga  mikro  keungan  syari’ah. Hal.32.  lihat  juga,Adiwarman  Karim, Mudhârabah  (trust  financing atau trust  invesment )  adalah suatu  kontrak  kerjasama  antara  dua  belah  pihak,  di  mana  satu  pihak  berperan  sebagai  pemilik modal dan mempercayakan jumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yakni si pengelola usaha,  dengan  tujuan  untuk  memperoleh  keuntungan.  Adiwarman  Karim, Bank  Islam:  Analisis Fikih dan Keuangan, (Jakarta: Rajawali Press, 2009)
1. ميرحتلا ىلع ليلدلا لدي ىتح ، ةحابلإا ءايشلأا يف لصلأا
“  dasar  dari  semua  bentuk  muamalah  adalah  boleh,  kecuali  ada  dalil  yang melarangnya” 26
Melihat  kaidah  diatas,  bahwa  sesungguhnya  dalam  praktek  ekonomi, Islamtelah  memberikan  kebebasan  yang  sangat  luas  kepada  setiap  individu dengan  melakukan  transaksi  dengan  mengoptimalkan  penggunaan  kaidah-kaidah hukum  Islam,  asalkan  tidak  bertentangan  dengan  prinsip-prinsip nash atau maqhasid  al-syari’ah. hal  ini  di  sebabkan  kegiatan  ekonomi  merupakan  persolan muamalat yang  selalu  terus  berkembang  sesuai  dengan  perubahan  zaman.  Beda halnya dengan masalah ibadah (dalam pengertian khusus).
2. لازي ررضلا
“Kemudlratan harus dihilangkan” 27
3. رارض لاو ررض لا
“ Tidak boleh membahayakan dan tidak boleh juga membahayakan orang lain” 28
4. ريسيتلا بلجت ةقشملا
“ Kesulitan bisa mendatangkan kemudahan”
5. لزنت ةجاحلا
ةصاخ وأ تناك ةماع ةرورضلا ةلزنم
“Kebutuhan menempati tempatanya dlarurat baik secara umum atau khusus” 29
6. تاروظحملا حيبت تارورضلا
“ Keadaan dlarurat mebolehkan suatu yang terlarang” 30
“ Keadaan dlarurat mebolehkan suatu yang terlarang” 31
7. ةمذلا ةءارب لصلأا
“ Asal dari sesuatu adalah bebas dari tanggungan” 32
8. عستا رملأا قاض اذإ
“ Apabila perkara sudah sempit maka menjadi luas” 33
9. قاض رملأا عستا اذإ
“ Apabila perkara sudah luas maka menjadi sempit” 34
10. لامهإ نم ىلوأ ملاكلا لامعإ
“ Melaksanakan ucapan lebih utama daripada meninggalkannya” 35
26 Muhammad  Rawas Qal’ah Jiy, Al-muamalah al-maliyah al-Muasharah fi Dhaui al-Fiqh wa-al-syariah Cet I. Hal. 11.
27 Abdurrahman Allahaji, Qawaid alFiqiyyah .Makkah al-mukarramah, tt.hal.42
28 Ibid hal .42 29 Ibid hal. 45 30 Ibid hal. 42
31 Ibid hal. 42
32 Ibid hal. 28
33 Ibid hal. 41
34 Ibid. hal. 41
Sebagian  Kaidah-kaidah  fiqh  tersebut  diatas  adalah  sebuah tashwir atau gambaran  tentang  peranan qawaid  fiqhiyyah maupun usuhuliyah dalam istinbath al-ahkam pada  bidang  wilayah muamalah  al-muasharah ,  disamping nash ( al- qur’an dan al-sunnah ) sebagai sumber rujukan utama. Dengan memahmi qawaid sesungguhnya,  menjadikan  seorang faqīh lebih  peka  dan  moderat  dalam menyingkapi  masalah-masalah sosial, ekonomi, politik, budaya, dan  memberikan solusi  terhadap  problem-problem  kemasyarakatan  lainnya  yang  terus  menerus muncul  dan  berkembang,  dengan  tetap  mempertimbangkan  faktor  maslaḥat  dan muḍārat,  yang  bertujuan  utama  untuk  menjaga  maksud-maksud syara’ atau maqāşid al-syarī’ah .
Kaidah fiqhiyyah dibangun  atas  dasar  kesadaran  dan  penelitian  ilmiah dengan  pendekatan  induktif,  yang  secara  sederhana  dalam  merumuskan  suatu kaidah  didasarkan  pada  permasalahan  cabang  dalam  satu  term  tertentu  dengan pelbagai  pendapat fuqaha ,  kemudian  digeneralisasi  dari  hal-hal  yang  bersifat mirip  atau  bahkan  sama  dan  dirumuskan  dengan  kalimat  yang  singkat  dan  padat makna.  Konstruk ijtihad yang istiqrâi inilah  yang  pada  gilirannya  menjadi  daya akseptabilitasnya  dalam  mencari  solusi  pada  permasalahan furû’iyah yang  selalu muncul dan berkembang
Kaidah Ushuliyyah atau maqhashid  al-syari’ah maupun qawaid  al- fiqhiyyah dalam bidang ekonomi syari’ahdapat  menjadi  acuan  dalam menjustifikasi  dan  melegitimasi  seluruh  aktifitas  ekonomi  umat  Islam  dalam berbagai  bidang  transaksi  ( muamalah ),  baik  yang  terkait  dengan  transaksi- transaksi mono akad maupun multi akad. Transaksi mono akad atau akad tunggal seperti  jaul-beli,  sewa-menyewa,  gadai,  hutang-piutang.Aktifitas  ekonomi masyarakat  kontemporer,  memerlukan  transaksi  multi  akad.Sebagai  contoh maraknya  masyarakat  melakukan  transaksi  sewa  beli  kendaraan  bermotor, perumahan, barang elektronik dan lain sebagainya. 36
Dengan  demikian  maka  ilmu ushul  fiqh dan qawaid  al-fiqhiyyah menjadi penting  bagi  pengelola  perbankan  syari’ah,  dalam  melakukan  inovasi  produk- produk baru dalam dunia perbankan, sehingga produk-produk ini kemudian tidak bertentangan secara dalil dengan prinsip-prinsip syari’ah.Yakni tidak terjadi riba , gharar , dan sebagainya.
Signifikansi  Ushul  Fiqh  dan  Qawaid  al-Fiqhiyyah Dalam  Pengembangan Produk Perbankan Syariah
35 Yusuf bin Abdillah al-khudair, Tahawul Al-aqad  Al-maliy wa Atsaurah , tt. Hal. 39
36 http/  Syamsul  Hilal.  UIN  Syarif  Hidayatullah.  urgensi  qawaid  alfiqhiyyah  dalam pengembangan ekonomi Islam.
Jika  mengamati  bahwa  eksistensi  perbankan  syariah  tidak  hanya  dilihat dari  ketiadaan  sistem  riba  dalam  seluruh  transaksinya,  tetapidi  dalamnya  juga terdapat  system  yang  membawa  manusia  mendapatkan  kebahagiaan  lahir  dan batin  ( alfalah ).Karenanya  menurut  Muhammad,  ada  beberapa  ciri  utama perbankan syariah diantaranya 37 : pertama , besarnya beban  biaya tidak kaku dan dapat dilakukan tawar-menawar dalam  batasan-batasan  yang wajar. Kedua ,Tidak menggunakan  persentase. Ketiga ,  Menciptakan  rasa  kebersamaan,  dalam perbankan  syariah  menciptakan  suasana  kebersamaan  antara  pemilik  modal dengan  peminjam. Keempat ,  Tidak  ada  keuntungan  yang  pasti  :  dalam  system muamalah  adalah  kontrak  yang  dilakukan  yang  hakekatnya  merupakan  system yang berdasarkan pada penyertaan dengan system bagi hasil.
Dalam  oprasional  perbankan  Syari’ah,  bahwa  Bank  syari’ah,  BPRS,
BMTadalah  sebuah  lembaga  yang  melaksanakan  kegiatan  usaha  secara  syariah atau berdasarkan prinsip syari’ah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam  lalu  lintas  pembayaran.  Lembaga  keungan  perbankan  syari’ah  adalah merupakan  lembaga  keuangan  perbankan  yang  operasionalnya  dan  produknya dikembangkan berlandaskan Al-qur’an dan Hadis Nabi SAW 38
Sejatinya lembaga-lembaga keuangan syari’ah , baik itu lembaga keuangan makro  atau  mikro  seperti  BMT  adalah  semuanya  beroprasi  berdasarkan  prinsip- prinsip  syari’ah,  karena  kesemuanya  mengikuti  hasil  fatwa  DSN  (Dewan Pengawas  Syari’ah).  Prinsip-prinsip  syari’ah  ini  sulit  untuk  dapat  dipahami kecuali  dengan  mempelajari  ilmu  bantu  yang  kemudian  disebut  ilmu ushul fiqh dan qawaid  al-fiqhiyyah .  Pentingnya  mempelajari  ilmu  ini  adalah  karena dengannya seseorang dapat memahami tujuan inti diturunkannya syari’ah kemuka bumi dan lebih masyhur dengan sebutan Maqhasid al-Syari’ah ,oleh para ahli ushul fiqh, maqhasid al-Syari’ah berarti tujuan di syariatkannya hukum. Tujun itu dapat ditelusuri  dalam  ayat-ayat  al- qur’an dan al - sunnah sebagai  alasan  logis  bagi rumusan  suatu  hukum  yang  berorientasi  kepada  kemaslahatan  umat  manusia. 39 Kemaslahatan yang dimaksud disini menurut al-syatibi, Abdul Wahab klallaf, al- Ghazali dan  ulama  yang  lain  paling  tidak    ada  tiga  tingkatan  yakni, dlaruriyyat , hajjiyat ,  dan tahsiniyyat . 40 Kajian  tentang maqhasid al- Syari’ah ini  menempati bahasan  yang  cukup  panjang  dalam  dalam  bahasan  Ushul  Fiqh.  Untuk mengembangkan  tentang  pemahaman  perbankan  syari’ah  bisa  kemudian  dengan mendalami  ilmu maqhasid  al-Syari’ah dalam  bahasan  Ushul  Fiqh.  Salah  satu contoh  adalah  bahasan  tentang hajjiyat yang  berarti  kebutuhan  sekunder,  yang
37 Muhammad, Cetak Biru pengembangan perbankan syariahindonesia , 2002 hal. 99
38 Muhammad,  Analisis  Kepuasan  Nasabah  Perbankan  Konvensional  Dan  Syariah,  2004 hal: 94
39 Prof. DR. Satria Efendi, M. Zein, MA. Ushul Fiqh . Jakarta, Kharisma Putra Utama, 2012. Cet IV. Hal.233
40 Abdul Wahab Khlallaf , Ilmu Ushul Fiqh . Hal. 197
bilamana  tidak  terwujud  tidak  sampai  mengancam  keselamatannya,  namun  akan mengalami  kesulitan.  Syariat  Islam  menghilangkan  segala  kesulitan  itu  dengan adanya  hukum rukhsoh (keringanan).  Dalam  bidang  muamalah  misalnya, disyariatkan  banyak  macam  kontrak  (akad)  serta  macam-macam  jual  beli,  sewa menyewa syirkah (perseroan) Mudlarabah (  berniaga  dengan  modal  orang  lain dengan perjanjian bagi hasil) dan bebrapahukum rukhsoh dalam bidang muamalat lainnya,  perlu  pendekatan  dan  kajian  dari  aspek maqhashid  al - syari’ah dalam kajian ushul fiqh. 41
Dengan  memahami maqashid  al-syari’ah,ushul  fiqh,  qawaid  al-fiqhiyyah almaliyah dapat pula diketahui beberapa transaksi ekonomi yang dibenarkan serta transaksi-transaksi  yang  terlarang  menurut  ajaran  syari’ah.  Dari  sudut  ini.  Oleh karenanya,  sebagai  suatu  kajian  tersendiri  bagi  mereka  yang  menekuni  dan melakukan studi terhadap  ilmu syariah, hukum  Islam  dan  fiqh, keberadaan ushul fiqh maupun al-qawaid  al-fiqhiyyah mempunyai arti penting.  Oleh karena betapa pentingnya  ilmu  ini al-Qarâfî menggambarkan  bahwa al-qawaid  fiqhiyyah memberikan  manfaat  besar  terhadap  fiqh.  Dengan  menguasai  kaidah  fiqh  dapat menambah pengetahuan ahli fiqh sehingga ia dapat memahami fiqh dengan benar.

## Simpulan
Ilmu ushul  fiqh dan qawaidal-Fiqhiyyah memiliki  peranan  yang  cukup urgen  dan  signifikan  dalam  mengetahui  dan  menyelesaikan  berbagai  masalah- masalah  aktual  yang  yang  belum  terjawab  dalam nash secara sharih ,hususnya yang terkait dengan masalah-masalah transaksi keuangan syari’ah kontemporer (muamalah almua’asharah ),
Ushul fiqh dan qawaid al-fiqhiyyah merupakan ilmu yang  urgen bagi para ahli hukumIslam dalam pengembangan produk perbankan syri’ah , karena dengan kedua  ilmu  ini,  para  ahli  hukum  Islam,  dapat  dengan  mudah    untuk  memahami, menganalisa dan menetapkan  hukum-hukum fiqh ( furu’iyyah ) kontemporer yang terkait dengan pengembangan ekonomi. Ilmu ushul fiqh dan qawaid al-fiqhiyyah , juga  bisa  menjadi  alat  bantu  yang  sangat  strategis    untuk  mengetahui  hukum berbagai  masalah    yang  berdekatan  dan  memiliki  kesamaan illat  al-hukm , sehingga  bisa  dilakukan qiyas (analogi).  Karena  hukum  itu  selalu  berputar bersama illatnya ,  baik ada maupun tidaknya suatu hukum.

## Daftar Pustaka
Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh .
41 Prof. DR. Satria Efendi, M. Zein, MA. Ushul Fiqh , hal. 235.
Abdurrahman  Allahaji, Qawaid  al-Fiqiyyah . Shalatiyah  Makkah  Al-mukarramah , tt
Abu Hamid Muhammad Bin Muhammad al-Ghazali, Al-Mustasyfa, Maktabah al- Jadidah, Mesir, tt.
Abu Zahroh, Ushul Fiqh. Kaero Mesir,
Al- khudair, Yusuf bin Abdillah, Tahawul Al-aqad al-maliy wa Atsaurah, tt.
Al-malibari, Zaenuddin, Ianah al-Thalibin,Dar al-fikr. Tt.
Al-Syahrastani. Al-Milal wa-al_Nihal,(Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi, 1967 Al-Syaukani, Irsyad al-Fukhul,, Matba’ah al-Maktabah al-Tijarah, tt.
Al-Syuthi, al-ashbah wa-alnazhair, al-Hidayah Surabaya, tt
Antonio, Muhammad, Syafi’i, Bank Syari’ah: Suatu Pengenalan Umum, (Jakarta:
Gema Insani Press, 1999)
Ascarya  Phd,  Akad  dan  produk  Bank  Syari’ah.  Rajawali  Pres  Citra  Niaga  Buku Perguruan Tinggi Jkt. CetIII.2013.
Edy  Wibowo  SH,  MH,  Untung  Hendy  Widodo  SH.  Mengapa  memih  bank Syari’ah ghalia Indonesia bogor, cet I. 2009.
Efendi.  Satria,  M.  Zein,  Prof.  DR  MA.  Ushul  Fiqh.  Jakarta,  Kharisma  Putra Utama, 2012. Cet IV. H
Ensklopedi Islam
Fathi  Ridwan,  Min  Filsafat  al-Tsyri’  al-Islamiy,  Cairo,  Dar  al-Katib  al-Arabi,
1969,
http/  Syamsul  Hilal.  UIN  Syarif  Hidayatullah.urgensi  qawaid  alfiqhiyyah  dalam pengembangan ekonomi Islam
Hudri beek. Tarikh Tasyri’ al-Hidayah surabaya. tt
Maklul Ilmi, Teori dan praktek Lembaga Keuangan Syari’ah,UII Pres yogyakarta
2007.
Moqshit,  Abdul  Ghazali,  Reiorientasi  istinbath  NU  dan  oprasionalisasi  ijtihad jama’iy.  Dalam  Kritik  Nalar  Fiqh  NU,  Taransformasi  Paradigma  Bahtsul Masail, Lakpesdam, Cet. I. Jakarta, 2002
Muhammad  Rawas Qal’ah Jiy, Al-muamalah  al-maliyah al-Muasharah  fi Dhaui al-Fiqh wa-al-syariah Cet I.
Muhammad  Iqbal,  Rekonstruksi  pemikiran  Islama(studi  tentang)  konstribusi gagasan Iqbal dalam pembaruan hukum Islam, Kalam Mulia, 1994. Muhammad,  Cetak Biru pengembangan perbankan syariahindonesia, 2002
Muhammad,  Analisis  Kepuasan  Nasabah  Perbannkan  Konvensional  Dan
Syariah,2004.
Mujib. Abdul , Kamus Istilah Fikih, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994)
Sahal Mahfuz, Ahmad Muhammad, Solususi Hukum Islam: Keputusan Muktamar
dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2004), Dianatama, SBY,Cet. III. 2006
Sayyid Sabiq, al-Fiqh Sunnah, Jilid III, (Bayrût: Dâr al-Fikr, 1999)
Syarif  Hidayatullah,  S.S.I.,  MA.  Qawaid  Fiqhiyyah  dan  penerapannya  dalam transaksi’keungan Syariah konteporer.2012, jakarta, cet I.