Vol 16 No 1 April 2019

## PERALIHAN HAK CIPTA PADA MASYARAKAT UMUM DI INDONESIA SECARA TERTULIS ATAU TANPA AKTA NOTARIS
Oleh:
Fitratus Sakinah
Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Surabaya fitratus.sakinah@yahoo.com

## ABSTRAK
Hak atas suatu ciptaan terbit bukan karena pendaftaran melainkan sejak ide diwujudkan dalam suatu  ciptaan.  Ciptaan  tidak  harus  didaftar  menjadikan  tidak  adanya  suatu  kepastian  hukum jika  ciptaan  tersebut  dialihkan  dan  kemudian  diketahui  pendaftar  beritikad  tidak  baik. Merujuk  pada  hal  sebagaimana  tersebut  di  atas  tertarik  membahas  dalam  jurnal  dengan membahas  masalah:  Akibat  hukum  akta  peralihan  hak  cipta  yang  dibuat  di  hadapan  notaris jika  terdapat  pihak  lain  yang  dapat  membuktikan  bahwa  pendaftar  beritikad  tidak  baik. Berdasarkan  hasil  pembahasan  diperoleh  suatu  kesimpulan  bahwa  hak  atas  suatu  ciptaan dapat dialihkan satu diantaranya dengan perjanjian. Perjanjian tersebut mempunyai kekuatan mengikat  jika  penghadap  terutama  pencipta  bertindak  jujur  bahwa  ciptaan  yang  dialihkan adalah asli  dan khas.  Akibat hukum  akta peralihan hak cipta  yang dibuat  di  hadapan notaris jika terdapat pihak lain yang dapat membuktikan bahwa pendaftar beritikad tidak baik, maka akta  tersebut  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum,  karena  dibuat  tidak  dipenuhinya  syarat obyektif sahnya perjanjian.
Kata Kunci: Peralihan hak cipta, itikad tidak baik, akta notaris.

## ABSTRACT
The right to a work is published not because of registration but from the moment the idea is realized in a work. The work does not have to be registered making there is no legal certainty if the work is transferred and then the registrant is found to be in bad faith. Referring to the matter as mentioned above is interested in discussing in journals by discussing the problem: The legal consequences of the deed of copyright transfer made before a notary public if there are other parties who can prove that the registrant has an ill will. Based on the results of the discussion,  it  was  concluded  that  the  right  to  a  work  can  be  transferred  one  of  them  by agreement.  The  agreement  has  binding  power  if  the  parties,  especially  the  creator,  act honestly that the transferred works are specific  and unique. As a result  of  the legal deed of transfer  of  copyright  made  before  a  notary  public  if  there  are  other  parties  who  can  prove that  the  registrant  is  in  bad  faith,  then  the  deed  does  not  have  legal  force,  because  the objective conditions of the agreement are not fulfilled.
Keywords: Copyright transfer, bad faith, notarial deed

## A. PENDAHULUAN
Indonesia  telah  meratifikasi Berne  Convention  for  the  Protection  of  Artistic  and Literary  Works (Konvensi  Bern  tentang  Pelindungan  Karya  Seni  dan  Sastra)  melalui Keputusan  Presiden  Nomor  18  Tahun  1997  dan World  Intellectual  Property  Organization Copyright  Treaty (Perjanjian  Hak  Cipta  WIPO)  yang  selanjutnya  disebut  WCT,  melalui Keputusan  Presiden  Nomor  19  Tahun  1997,  serta World  Intellectual  Property  Organization Performances  and  Phonograms  Treaty (Perjanjian  Karya-Karya  Pertunjukan  dan  Karya- Karya  Fonogram  WIPO)  yang  selanjutnya  disebut  WPPT,  melalui  Keputusan  Presiden Nomor  74  Tahun  2004. 1 Seni  dan  sasta  di  Indonesia  diimplementasikan  terakhir  didasarkan atas  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014  Tentang  Hak  Cipta  (selanjutnya  disingkat UUHC).
Perihal ciptaan sebagaimana diatur dalam UUHC, diundangkan dengan pertimbangan bahwa  “hak  cipta  merupakan  kekayaan  intelektual  di  bidang  ilmu  pengetahuan,  seni,  dan sastra  yang  mempunyai  peranan  strategis  dalam  mendukung  pembangunan  bangsa  dan memajukan kesejahteraan umum”. Bahwa “perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sastra, sudah demikian pesat sehingga memerlukan peningkatan pelindungan dan jaminan kepastian hukum bagi pencipta, pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak terkait”, sebagaimana Konsideran UUHC.
Ciptaan  menurut  pasal  1  angka  3  UUHC  adalah  “setiap  hasil  karya  cipta  di  bidang ilmu  pengetahuan,  seni,  dan  sastra  yang  dihasilkan  atas  inspirasi,  kemampuan,  pikiran, imajinasi,  kecekatan,  keterampilan,  atau  keahlian  yang  diekspresikan  dalam  bentuk  nyata”. Ciptaan  adalah  hasil  karya  cipta  pencipta  menurut  pasal  1  angka  2  UUHC  adalah  “seorang atau  beberapa  orang  yang  secara  sendiri-sendiri  atau  bersama-sama  menghasilkan  suatu ciptaan  yang  bersifat  khas  dan  pribadi”.  Undang-undang  memberikan  hak  kepada  pencipta yang  dinamakan  dengan  hakcipta  menurut  pasal  1  angka  1  UUHC  adalah  “hak  eksklusif pencipta  yang  timbul  secara  otomatis  berdasarkan  prinsip  deklaratif  setelah  suatu  ciptaan diwujudkan  dalam  bentuk  nyata  tanpa  mengurangi  pembatasan  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan”.
Hak  atas  suatu  cipta  bagi  pencipta  telah  ada  sejak  ide  diwujudkan,  sehingga  hak tersebut tidak terjadi karena pendaftaran (pendaftaran berdasar prinsip deklaratif), yang berarti bahwa  oendaftar  dianggap  sebagai  pemilik,  sehingga  tidak  ada  suatu  kepastian  hukum.  Hak
1 Dikutip dari Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
Vol 16 No 1 April 2019
atas  suatu  ciptaan  (hak  ekonomi)  dapat  dialihkan  salah  satunya  didasarkan  perjanjian, menurut  Penjelasan  Pasal  16  ayat  (2)  UUHC,  bahwa  beralih  atau  dialihkan"  hanya  hak ekonomi, sedangkan hak moral tetap melekat pada diri Pencipta. Pengalihan Hak Cipta harus dilakukan secara jelas dan tertulis baik dengan atau tanpa akta notaris”.
Bukti tertulis atau dalam bentuk akta dibuat di hadapan notaris, bagi Negara Republik Indonesia  sebagai  negara  hukum  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  menjamin  kepastian,  ketertiban,  dan  perlindungan  hukum bagi  setiap  warga  negara.  Untuk  menjamin  kepastian,  ketertiban,  dan  perlindungan  hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan  peristiwa  hukum  yang  dibuat  di  hadapan  atau  oleh  pejabat  yang  berwenang.  Hal  ini berarti  bahwa  hak  atas  ciptaan  bukan  terjadi  karena  pendaftaran,  melainkan  sejak  ide diwujudkan  dalam  bentuk  khusus,  sehingga  kurang  menjamin  adanya  kepastian  hukum, manakala  terdapat  pihak  lain  yang  dapat  membuktikan  sebaliknya.  Meskipun  kurang menjamin  kepastian  dan  perlindungan  hukum  kepada  pencipta,  namun  peralihan  hak  atas suatu  ciptaan  dapat  dibuat  dengan  akta  otentik  yakni  akta  yang  dibuat  di  hadapan  notaris, adanya suatu jaminan kepastian hukum.

## B. PERMASALAHAN
Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka yang dipermasalahkan adalah: Akibat hukum akta peralihan hak cipta yang dibuat di hadapan notaris jika terdapat pihak lain yang dapat membuktikan bahwa pendaftar beritikad tidak baik

## C. METODE PENELITIAN
Penulisan  ini  adalah  penelitian  normatif,  menggunakan  pendekatan  peraturan perundang-undangan ( Statuta approach ) dan pendekatan konsep ( Conceptual Approach ).

## D. PEMBAHASAN
Hak cipta merupakan hak eksklusif menurut pasal 4 UUHC terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Dijelaskan lebih lanjut oleh Penjelasan pasal 4 UUHC, bahwa “yang dimaksud dengan  "hak  eksklusif"  adalah  hak  yang  hanya  diperuntukkan  bagi  Pencipta,  sehingga  tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin Pencipta”.
Hak  moral  pencipta menurut Muhammad Djubaedillah dalam bukunya adalah  “hak  yang  melindungi  kepentingan  pribadi  si  pencipta”. 2 Selanjutnya  Muhammad Djubaedillah  mengemukakan  bahwa  “pemilikan  atas  hak  cipta  dapat  dipindahkan  kepada
2 Djumhana,  Muhammad  dan  R.  Djubaedillah., Hak  Milik  Kekayaan  Intelektual  (HAKI):Peraturan Baru Desain Industri , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 74
Vol 16 No 1 April 2019
pihak  lain,  tetapi  hak  moralnya  tetap  tidak  terpisahkan  dari  penciptanya. 3 Hak  moral merupakan hak yang khusus serta kekal yang dimiliki si pencipta atas hasil ciptaannya”. Dan Hak  ekonomi  menurut  Muhammad  Djubaedillah  adalah  “hak  yang  dimiliki  oleh  seorang pencipta untuk mendapatkan keuntungan atas ciptaannya”. 4
Hak  ekonomi  yang  diberikan  kepada  pencipta  atau  pemegang  hak  cipta,  adalah  hak untuk  mendapatkan  manfaat  ekonomi  atas  Ciptaan.  Pencipta  atau  pemegang  hak  cipta memiliki  hak  ekonomi  untuk  melakukan  penerbitan  ciptaan,  penggandaan  ciptaan  dalam segala  bentuknya,  penerjemahan  ciptaan,  pengadaptasian,  pengaransemenan,  atau pentransformasian  ciptaan,  pendistribusian  ciptaan  atau  salinannya,  pertunjukan  ciptaan, pengumuman  ciptaan,  komunikasi  ciptaan,  dan  penyewaan  ciptaan.  Setiap  orang  yang melaksanakan hak ekonomi wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta. Setiap orang  yang  tanpa  izin  pencipta  atau  pemegang  hak  cipta  dilarang  melakukan  penggandaan dan/atau  penggunaan  secara  komersial  ciptaan  sebagaimana  dikutip  dari  Pasal  9  Undang- Undang Hak Cipta.
Ciptaan  tidak  ada  suatu  keharusan  untuk  mendaftarkannya,  kepada  penciptanya  jika didaftarkan akan diperoleh sertifikat  hak cipta, namun  kekuatan hukumnya  sebagai  pencipta dikenal dengan pendaftaran sistem deklaratif, yaituhak atas sejak lahirnya suatu ciptaan pada saat  ide  yang  dituangkan  dan  diekspresikan  dalam  suatu  bentuk  tertentu  yang  bersifat  khas, serta originalitas suatu ide, sehingga berbentuk ciptaan dan memperoleh perlindungan hukum. Rahmi  Jened  mengenai  pendaftaran  mengemukakan  bahwa  artinya,  meskipun  pendaftaran bukan merupakan keharusan, tetapi lebih baik mendaftarkan ciptaannya agar tidak terjadi hal- hal  yang  tidak  diinginkan.  Ciptaan  hanya  didaftarkan  oleh  pendaftar  yang  beritikad  baik, sebagai pihak yang memperoleh perlindungan hukum.
Mengenai  ciptaan,  UUHC  tidak  mengatur  bahwa  hak  cipta  wajib  daftar,  yang  berarti bahwa  ciptaan  telah  memperoleh  perlindungan  sejak  ide  diwujudkan  dan  ciptaan  tersebut original. Berarti ciptaan menganut sistem pendaftaran deklaratif (pendaftar dianggap sebagai pemilik  hak  atas  merek),  terbukti  dari  ketentuan  pasal  31  UUHC,  bahwa  kecuali  terbukti sebaliknya,  yang  dianggap  sebagai  pencipta,  yaitu  orang  yang  namanya  disebut  dalam ciptaan;  dinyatakan  sebagai  pencipta  pada  suatu  ciptaan;  disebutkan  dalam  surat  pencatatan ciptaan;  dan/atau  tercantum  dalam  daftar  umum  ciptaan  sebagai  pencipta.  Dianggap  sebagai pencipta  (bukan  pemilik)  suatu  ciptaan  adalah  orang  yang  namanya  disebut  dalam  ciptaan,
3 Ibid .
4 Ibid ., hlm. 67
Vol 16 No 1 April 2019
dinyatakan  sebagai  pencipta,  dan  jika  namanya  disebut  dalam  catatan  tersebut  atau  yang tercantum dalam dalam daftar umum ciptaan sebagai pencipta. Hal ini berarti bahwa ciptaan yang digunakan sebagai jaminan fidusia adalah ciptaan yang terdaftar.
Hal  di  atas  sesuai  dengan  yang  dikemukakan  oleh  Saidin  bahwa  dalam  stelsel konstitutif,  ada  atau  tidaknya  hak  cipta  tergantung  pada  pendaftarannya.  Jika  didaftarkan dengan  sistem  konstitutif,  hak  cipta  itu  diakui  keberadannya  secara de  jure dan de  facto sedangkan pada stelsel deklaratif titik beratnya ada pada anggapan sebagai pencipta terhadap hak yang didaftarkan itu, sampai orang lain dapat membuktikan sebaliknya. Sistem deklaratif sekalipun  hak  cipta  itu  didaftarkan  undang-undang  hanya  mengakui  seolah-olah  yang bersangkutan  sebagai  pemiliknya,  secara  de  jure  harus  dibuktikan  lagi,  jika  ada  orang  lain yang
menyangkal hak tersebut. 5
Pendaftar  beritikad  baik,  itikad  baik,  versi  Nederland  yang  diambil  dari  hukum Romawi: bona  fides. Arti fides sesungguhnya  “kepercayaan”  pada  kebajikan  seseorang, artinya dapat dipercaya, cermat. Bonus, antara lain ngin menyatakan secara susila adalah baik, artinya  “ tulus”  dan  baik . Bona fides dalam  arti  ilmu  hukum  juga  terlibat  dalam  peruatan- peruatan manusia; sehingga hukum menuntut agar dalam perubatan ini bona fides dalam arti ilmu  hukum  juga  terlibat  dalam  peruatan-peruatan  manusia;  sehingga  hukum  menuntut  agar dalam  peruatan  ini bona fides harus  ditepai. Berbuat  menurut  bona  fides  pada  hakekatnya, adalah berbuat baik, jujur dan tulus”. 6
Pendaftaran  hak  cipta  adalah  suatu  kebutuhan  yang  diisyaratkan  oleh  UU  untuk menetapkan suatu gugatan pelanggaran. Juga merupakan kebutuhan untuk mendapatkan ganti rugi  yang  secara  khusus  ditetapkan  oleh  UUHC  dan  juga  sertifikat  pendaftaran  menetapkan fakta  awal  pembuktian  dari  keabsahan  hak  cipta.  Akhirnya,  pendaftaran  dibutuhkan  untuk pengalihan kepemilikan sehingga pihak ketiga mengetahui tentang adanya kepentingan pihak penerima hak setelah adanya pengalihan tersebut. 7
Dari  uraian  di  atas  dapat  dijelaskan  bahwa  hak  eksklusif  diberikan  kepada  pencipta dan  pemegang  hak  cipta,  namun  jika  diberikan  kepada  pemegang  hak  cipta  tetapi  bukan sebagai  pencipta,  maka  hanya  diberikan  hak  eksklusif  berupa  hak  ekonomi.  Pemegang  hak
5 Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights) , Raja Grafindo Persada jakarta, 2004, hlm. 89
6 R. Soetojo Prawirohamidjojo, perkembangan dan Dinamika Hukum Perdata Indonesia , Lutfansah Mediatama, Surabaya, 2009, hal .11.
7 Ibid ., hlm. 28
Vol 16 No 1 April 2019
ekonomi  dalam  memperbanyak  atau  mengumumkan  suatu  ciptaan  harus  dengan  persetujuan pencipta sebagai pemegang hak moral dan hak ekonomi dari suatu ciptaan.
Hak moral menurut Pasal 5 ayat (1) UUHC,  yang menentukan:
Hak  moral  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  4  merupakan  hak  yang  melekat  secara abadi pada diri Pencipta untuk:
a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
b.  menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
c.  mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
d.  mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
e.  mempertahankan    haknya    dalam    hal    terjadi      distorsi    Ciptaan,      mutilasi  ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya. Hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta di antaranya hak  mempertahankan    haknya    dalam    hal    terjadi      distorsi    ciptaan,      mutilasi  ciptaan, modifikasi  ciptaan,  atau  hal  yang  bersifat  merugikan  kehormatan  diri  atau  reputasinya. Distorsi  ciptaan  yang  dimaksud  menurut  Penjelasan  Pasal  5  huruf  e  UUHC  adalah  tindakan pemutarbalikkan  suatu  fakta  atau  identitas  ciptaan.  Tindakan  mengedit  atau  melakukan beberapa  perubahan  dari  aslinya  misalnya  ada  karakter  fiksi  walaupun  sama  intinya  tetapi modifikasi itu mereka lakukan.
Hak  Cipta  sebagaimana  Pasal  16  ayat  (2)  UUHC  dapat  beralih  atau  dialihkan,  baik seluruh  maupun  sebagian  karena  pewarisan;  hibah;  wakaf;  wasiat;  perjanjian  tertulis;  atau sebab  lain  yang  dibenarkan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan. Pengalihan hak cipta sebagaimana Penjelasan Pasal 16 ayat (2) UUHC, bahwa yang dimaksud dengan "dapat beralih atau dialihkan" hanya hak ekonomi, sedangkan hak moral tetap melekat pada diri Pencipta. Pengalihan Hak Cipta harus dilakukan secara jelas dan tertulis baik dengan atau tanpa akta notaris.
Peralihan  hak  cipta  dapat  dibuat  secara  tertulis  dalam  bentuk  akta  di  bawah  tangan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1874 KUH Perdata, bahwa “Yang dianggap sebagai tulisan di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah  tangga  dan  tulisan-tulisan  yang  lain  yang  dibuat  tanpa  perantaraan  seorang  pejabat umum”, maupun dengan akta notaris.
Notaris  yang  dimaksud  adalah  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun  2014    Tentang    Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004    Tentang
Jabatan  Notaris  (UUJN),  pada Pasal  1  angka  1  UU  Jabatan  Notaris,  bahwa  notaris  adalah pejabat  umum  yang  berwenang  untuk  membuat  akta  otentik  dan  kewenangan  lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh  mempunyai  peranan  penting  dalam  setiap  hubungan  hukum  dalam  kehidupan masyarakat.  Dalam  berbagai  hubungan  bisnis,  kegiatan  di  bidang  perbankan,  pertanahan, kegiatan sosial, dan lain-lain, kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta otentik makin meningkat  sejalan  dengan  berkembangnya  tuntutan  akan  kepastian  hukum  dalam  berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat nasional, regional, maupun global.
Kewenangan notaris membuat akta otentik didasarkan atas ketentuan Pasal 15 ayat (1) UUJN,  bahwa  Notaris  berwenang  membuat  Akta  otentik  mengenai  semua  perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki  oleh  yang  berkepentingan  untuk  dinyatakan  dalam  Akta  otentik,  menjamin kepastian  tanggal  pembuatan  Akta,  menyimpan  Akta,  memberikan  Grosse,  salinan  dan kutipan  Akta,  semuanya  itu  sepanjang  pembuatan  Akta  itu  tidak  juga  ditugaskan  atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
Notaris  mempunyai  wewenang  membuat  akta  otentik.  Akta  otentik  menurut  Pasal 1868 KUH Perdata, “Akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya”.
Pada  Pasal  1868  KUH  Perdata,  tersebut  tidak  dijelaskan  lebih  lanjut  siapa  yang  dimaksud dengan  pegawai-pegawai  umum  yang  berkuasa.  Hal  ini  sesuai  dengan  yang  dikemukakan oleh  Lumban  Tobing,  bahwa  Pasal  1868  KUH  Perdata,  hanya  menerangkan  apa  yang dinamakan  akta  otentik,  akan  tetapi  tidak  menjelaskan  siapa  yang  dimaksud  pejabat  umum itu,  juga  tidak  menjelaskan  tempat  dimana  ia  berwenang  sedemikian  sampai  dimana  batas- batas  wewenangnya  dan  bagaimana  bentuk  menurut  hukum  yang  dimaksud,  sehingga pembuat  undang-undang  masih  harus  membuat  peraturan  perundang-undangan  untuk mengatur hal-hal tersebut. 8
Akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta terdiri dari: 9
Kekuatan  pembuktian  lahiriah,  bahwa  akta  itu  sendiri  mempunyai  kemampuan  untuk membuktikan  dirinya  sebagai  akta  otektik,  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  1875
8 Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris , Erlangga, Jakarta, 1980, h. 40.
9 Roesnastiti Prayitno, “Tugas dan Tanggung Jawab Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta”, Media Notariat No. 12-13 Tahun IV, Oktober 1998, h. 176-177.
Vol 16 No 1 April 2019
KUH Perdata. Kekuatan pembuktian akta otentik tidak diberikan kepada akta yang dibuat di  bawah  tangan,  karena  bagi  akta  di  bawah  tangan  mempunyai  kekuatan  pembuktian yang sah apabila semua yang menandatangani akta tersebut telah 2) kekuatan pembuktian formal,  akta  ini  membuktikan  kebenaran  dari  apa  yang  disaksikan,  yaitu  yang  dilihat, didengar  dan  juga  yang  dilakukan  oleh  notaris  sebagai  pejabat  umum  di  dalam menjalankan jabatannya.
1) mengakui  isi  akta  dan  pihak-pihak  yang  menanda  tangani  akta  di  bawah  tangan tersebut.  Sedangkan  akta  otentik  membuktikan  sendiri  keabsahan  akta  yang bersangkutan
2) kekuatan  pembuktian  formal,  akta  ini  membuktikan  kebenaran  dari  apa  yang disaksikan, yaitu  yang dilihat, didengar dan juga yang dilakukan oleh notaris sebagai pejabat umum di dalam menjalankan jabatannya.
Hak  cipta  dapat  dialihkan  karena  perjanjian.  Suatu  perjanjian  adalah  suatu  perbuatan dimana  satu  orang  atau  lebih  mengikatkan  diri  terhadap  satu  orang  lain  atau  lebih sebagaimana pasal 1313 KUH Perdata. Subekti mengartikan perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepadaseorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. 10
Syarat sahnya perjanjian sebagaimana pasal 1320 KUH Perdata, sebagai berikut: Syarat “Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya”, mengandung makna bahwa “para pihak  yang  membuat  perjanjian  telah  sepakat  atau  ada  persesuaian  kemauan  atau  saling menyetujui kehendak masing-masing, yang dilahirkan oleh para pihak dengan tiada paksaan, kekeliruan  atau  penipuan”. 11 Jadi  dikatakan  terdapat  kata  sepakat  bagi  yang  membuat perjanjian  apabila  ada  kemauan  yang  bebas  dalam  arti  perjanjian  dibuat  tanpa  adanya paksaan,  penipuan  maupun  kekhilafan.  Para  pihak  yang  membuat  perjanjian  peralihan  hak atas  suatu  ciptaan  haruskan  mencapai  kata  sepakat  dalam  penggunaan  ciptaan  dan  royalti yang harus dibayar penerima ciptaan.
Syarat  “Kecakapan  untuk  membuat  suatu  perikatan”,  maksudnya  pihak-pihak  yang membuat  perjanjian  telah  cakap  menurut  Pasal  1329  KUH  Perdata,  adalah  “Tiap  orang berwenang  untuk  membuat  perikatan,  kecuali  jika  ia  dinyatakan  tidak  cakap  untuk  hal  itu”. Pihak  yang  dinyatakan  untuk  membuat  suatu  perjanjian,  adalah  sebagaimana  diatur  dalam Pasal 1330 KUH Perdata, yaitu:
10 Subekti, Hukum Perjanjian , Bina Cipta, Jakarta, 2001, hlm. 1.
11 Riduan Syahrani, Seluk Beluk dan Ass-Asas Hukum Perdata, Alumni, Bandung, 1989, h. 214.
Vol 16 No 1 April 2019
1) orang-orang yang belum dewasa,
2) mereka yang ditaruh di bawah pengampuan”.
3)  perempuan  yang  telah  kawin  dalam  hal-hal  yang  ditentukan  undang-undang  dan  pada umumnya  semua  orang  yang  oleh  undang-undang  dilarang  untuk  membuat  perjanjian tertentu.
Pihak-pihak dalam perjanjian peralihan hak atas suatu ciptaan tersebut haruslah telah cakap  dari  segi  usia  yakni  tidak  kurang  dari  18  (delapan  belas)  tahun  atau  telah  pernah menikah.
Syarat  “suatu  hal  tertentu”,  maksudnya  perjanjian  yang  dibuat  tersebut  harus  ada obyek  yang  diperjanjikan  sebagai  suatu  hal  tertentu,  maksudnya  harus  ada  obyek  yang diperjanjikan  untuk  diserahkan  atau  dibuat.  Obyek  yang  diperjanjikan  dalam  perjanjian menurut Pasal 1333 KUH Perdata, setidak-tidaknya harus tertentu, harus ditentukan jenisnya, sedangkan jumlahnya tidak  perlu ditentukan  asalkan dikemudian hari dapat  ditentukan atau diperhitungkan. Sedangkan menurut Pasal 1334 KUH Perdata, bahwa barang yang baru akan ada dikemudian hari dapat menjadi obyek perjanjian.
Syarat  “suatu  sebab  yang  diperkenankan”,  bahwa  perjanjian  yang  dibuat  tersebut obyeknya haruslah diperkenankan, maksudnya tidak dilarang oleh undang-undang, ketertiban umum maupun kesusilaan. Hal ini berarti dalam perjanjian yang dibuat mungkin terjadi :
1) perjanjian tanpa sebab;
2) perjanjian dengan suatu sebab yang palsu atau terlarang, dan
3) perjanjian dengan suatu sebab yang diperkenankan. 12
Ketentuan  di  atas  merujuk  pada  pasal  1335  dan  1337  KUH  Perdata.  Mengenai  perkataan “sebab” terdapat  beberapa interpretasi dari para  sarjana,  yang pada dasarnya  adalah sebagai berikut: 13 Pasal  1335  KUH  Perdata,  menentukan  bahwa  suatu  perjanjian  tanpa  sebab,  atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan. Sedangkan  pasal  1337  KUH  Perdata,  menentukan  bahwa  Suatu  sebab  adalah  terlarang,  jika sebab  itu  dilarang  oleh  undang-undang  atau  bila  sebab  itu  bertentangan  dengan  kesusilaan atau  dengan  ketertiban  umum.  Perlihan  hak  atas  suatu  ciptaan  tidak  dilarang  oleh  undang- undang, ketertiban umum maupun kesusilaan.
12 Vollmar,  Inleiding  tot  de  studie  van  het  Nederlands  Burgerlijk  Rech t ,  Terjemahan  Adiwimarta, Gajahmada, Yogyakarta, 1962, h. 127.
13 Subekti, Op. cit ., hlm. 15.
Vol 16 No 1 April 2019
Syarat  sahnya  perjanjian  sebagaimana  tersebut  dalam  Pasal  1320  KUH  Perdata, dibedakan  antara  syarat  subyektif  terdiri  atas  sepakat  mereka  yang  membuat  perjanjian  dan syarat  obyektif  terdiri  atas  suatu  hal  tertentu  dan  suatu  sebab  yang  tidak  dilarang.  Apabila perjanjian  yang  dibuat  syarat  subyektifnya  tidak  terpenuhi,  maka  perjanjian  tersebut  dapat dimintakan  pembatalan  sesuai  dengan  yang  dikemukakan  oleh  Subekti  sebagai  berikut: "Apabila pada waktu pembuatan perjanjian, ada kekurangan mengenai syarat yang subyektif, maka  perjanjian  itu  bukan  batal  demi  hukum,  tetapi  dapat  dimintakan  pembatalan". 14 Jika syarat  obyektif  tidak  dipenuhi,  "perjanjiannya  adalah  batal  demi  hukum.  Dalam  hal  yang demikian  secara  yuridis  dari  semula  tidak  ada  suatu  perjanjian  dan  tidak  ada  pula  suatu perikatan antara orang-orang yang bermaksud membuat perjanjian itu". 15
Peralihan  hak  atas  suatu  ciptaan  dibuat  antara  pencipta  sebagai  pemegang  hak eksklusif, yaitu hak moral dan hak ekonomi atas suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Ciptaan  tersebut  jika  telah  didaftar,  maka  haruslah  dilakukan  oleh  pendaftar  yang  beritikad baik  yakni  pendaftar  yang  jujur  dan  tulus.  Pencipta  mendaftar  ciptaannya  padahal  sebagai pendaftar  beritikad  tidak  baik  dengan  dibuktikan  oleh  pihak  lain  sebagai  pencipta.  Ciptaan yang demikian adalah batal dan dianggap bukan sebagai pencipta.
Peralihan hak atas sutu ciptaan yang dilakukan oleh pihak yang terbukti bukan sebagai pencipta,  jika  dikaitkan  dengan  syarat  sahnya  perjanjian  sebagaimana  Pasal  1320  ayat  (4) KUH  Perdata,  maka  perjanjian  peralihan  hak  cipta  tersebut  batal  demi  hukum.  Terhadap peralihan  hak  cipta  yang  dibuat  dengan  akta  otentik  yakni  akta  dibuat  di  hadapan  notaris, maka  karena  akta  dibuat  tidak  memenuhi  syarat  obyektif  sahnya  perjanjian,  maka  batalnya akta yang dibuat di hadapan notaris bukan karena kesalahan atau kurang hati-hatinya notaris dalam membuat akta otentik, melainkan ada suatu itikad tidak baik atau tidak jujur dari pihak yang mengakui dirinya sebagai pencipta.

## E. PENUTUP
Berdasarkan  uraian  sebagaimana  tersebut  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  hak  atas suatu  ciptaan  dapat  dialihkan  satu  diantaranya  dengan  perjanjian.  Perjanjian  tersebut mempunyai  kekuatan  mengikat  jika  penghadap  terutama  pencipta  bertindak  jujur  bahwa ciptaan yang dialihkan adalah asli dan khas.
Akibat  hukum  akta  peralihan  hak  cipta  yang  dibuat  di  hadapan  notaris  jika  terdapat pihak lain yang dapat membuktikan bahwa pendaftar beritikad tidak baik, maka akta tersebut
15 Ibid , hlm. 17.
Vol 16 No 1 April 2019
tidak  mempunyai  kekuatan  hukum,  karena  dibuat  tidak  dipenuhinya  syarat  obyektif  sahnya perjanjian.
Meskipun akta menjadi batal demi hukum dan terjadi bukan karena kesalahan notaris, meskipun  demikian  notaris  dalam  membuat  akta  peralihan  suatu  ciptaan  bertindak  secara amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA
Dikutip dari Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Djumhana,  Muhammad dan  R. Djubaedillah., Hak Milik  Kekayaan Intelektual (HAKI):Peraturan Baru Desain Industri , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
Saidin, Aspek  Hukum  Hak  Kekayaan  Intelektual  (Intellectual  Property  Rights) ,  Raja  Grafindo  Persada  jakarta, 2004.
R. Soetojo Prawirohamidjojo, perkembangan dan Dinamika Hukum Perdata Indonesia , Lutfansah Mediatama,
Surabaya, 2009.
Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris , Erlangga, Jakarta, 1980.
Roesnastiti Prayitno, “Tugas dan Tanggung Jawab Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta”, Media Notariat No. 12-13 Tahun IV, Oktober 1998.
Subekti, Hukum Perjanjian , Bina Cipta, Jakarta, 2001.
Riduan Syahrani, Seluk Beluk dan Ass-Asas Hukum Perdata, Alumni, Bandung, 1989.
Vollmar,  Inleiding  tot  de  studie  van  het  Nederlands  Burgerlijk  Rech t ,  Terjemahan  Adiwimarta,  Gajahmada, Yogyakarta, 1962.