## Jurnal Restorative Justice
Vol. 5 No. 2, November 2021 E-ISSN: 2622-2051, P-ISSN: 2580-4200 DOI: 10.35724/jrj.v5i2.4041

## KONSEP PEMBINAAN ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN BERBASIS KONSELING DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN

## THE CONCEPT OF GUIDANCE FOR STUDENT-BASED CORRECTIONAL COUNSELING IN CORRECTIONAL INSTITUTIONS
Mulyadi A. Tajuddin 1 , Marlyn J. Alputila 2
1 Fakultas Hukum Universitas Musamus. Email: mulyadi@unmus.ac.id
2 Fakultas Hukum Universitas Musamus. Email: marlyn@unmus.ac.id

## Abstrak
Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang telah disempurnakan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, mengatur  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum,  mereka  juga  wajib  memperoleh  haknya berupa dari perlindungan hukum. Tidak terkecuali bagi siswa pemasyarakatan yang masih memiliki  hak,  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang Peradilan  Anak,  metode  pengajaran  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  menggunakan pendekatan  yuridis  empiris,  yaitu  dengan  melakukan  penelitian  dengan  melihat  peristiwa dan  fakta  yang  terjadi. terjadi  di  lapangan. Dampak  penempatan  anak  dalam  lembaga pemasyarakatan  terkait  dengan  tujuan  pembinaan  dalam  sistem  pemasyarakatan  yaitu dampak negatif yaitu dampak psikologis, dampak sosial, dampak fisik dan biologis, putus sekolah  dan  siswa  pemasyarakatan  juga  berpeluang  besar  untuk  menjadi  reseptif. Konsep pembinaan  bagi  siswa  pemasyarakatan  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIB  Merauke mengacu pada Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor 12 Tahun 1995.

## Kata kunci: Pembinaan, Anak Didik Pemasyarakatan, Konseling

## Abstract
Law No.3 of 1997 on Juvenile Court which has been enhanced by the enactment of Law No.11 of 2012 concerning the Juvenile Justice System, regulates children who are in conflict with the law, they are also obliged to obtain their rights in the form of legal protection. No exception for correctional students who  still  have  rights,  as  regulated  in  Law  No.11  of  2012  concerning  Juvenile  Justice,  the  teaching method  used  in  this  study  uses  the  empirical  juridical  approach,  namely  by  conducting  research  by looking  at  the  events  and  facts  that  occur.  happens  in  the  field.  The  impact  of  placing  children  in prisons  related  to  the  objectives  of  guidance  in  the  correctional  system,  namely  negative  impacts, namely the psychological impacts, social impacts, physical and biological impacts, the dropping out of their  education  and  correctional  students  also  have  a  great  opportunity  to  become  receptive.  The concept of coaching for correctional students at the Merauke Class IIB Correctional Institution refers to the Correctional Law Number 12 of 1995.
Keywords: Coaching; Protege; Counseling;

## Pendahuluan
Anak  merupakan  harapan  setiap  keluarga  sebagai  pemberian  dari Tuhan  yang  keberadaannya  sangat  penting  dalam  sebuah  keluarga  karena merupakan penerus selain itu anak juga merupakan asset dari suatu Bangsa dan  negara  Anak  sangat  penting  bagi  Negara  dalam  menjaga  regenerasi pemimpin  dan  orang-orang  yang  akan  meneruskan  cita-cita  dan  amanat Negara. Untuk itu selain orang tua, Negara juga punya peran penting dalam menjaga  dan  menjamin  kelangsungan  hidup  anak.  Negara  wajib  menjamin dari  segi  pendidikan,  segi  kehidupan  dan  segi  hukum.  Pada  konteks Indonesia,  anak  merupakan  generasi  yang  mempunyai  impian  sebagai perjuangan  bangsa.  Masyarakat  internasional  memiliki  posisi  yang  sangat strategis  karena  telah disadari oleh masyarakat  internasional  dengan tujuan membuat  kebijakan  dalam  bentuk  konvensi  yang  pada  pokoknya menekankan  kapasitas  anak  sebagai  makhluk  manusia  yang  wajib mendapatkan hak-haknya sebagai bentuk perlindungan yang dimilikinya. 1
Undang–Undang  Dasar  1945  Pasal  34  yang  menentukan  bahwa “negara  memberikan  perlindungan  kepada  fakir  miskin  dan  anak  –  anak terlantar.” Lebih  diperjelas  lagi  di  dalam  Undang–Undang  Nomor  4  Tahun 1979  Tentang  Kesejahteraan  Anak  yang  menentukan  bahwa  kesejahteraan adalah “suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan  dan  perkembangannya  dengan  wajar,  baik  secara  rohani, jasmani  maupun  sosial.”  Ketentuan  tersebut  merupakan  bentuk perlindungan terhadap anak yang bersifat yuridis.
Salah satu prinsip umum dalam Konvensi Hak Anak adalah tindakan terbaik  bagi  anak  ( best  interest  of  the  child ).  Pasal  3  ayat  (1)  menyatakan: “Dalam  semua  tindakan  yang  menyangkut  anak  yang  dilakukan  oleh lembaga-lembaga  kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan,  lembaga  pemerintah  atau  badan  legislatif,  kepentingan  yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama”.
Undang-Undang  No.  3  Tahun  1997  Tentang  Pengadilan  Anak  yang telah  disempurnakan  dengan  diberlakukannya  Undang-Undang  No.11 Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Anak,  mengatur  terkait  anak  yang
1 Ruben  Achmad, Upaya  Penyelesaian  Masalah  Anak  yang  Berkonflik  dengan  Hukum  di  Kota Palembang , Jurnal Simbur Cahaya, Nomor 27, Sumatera Selatan, 2005, hal. 24
berhadapan  dengan  hukum,  merekapun  wajib  mendapatkan  hak-haknya dalam bentuk perlindungan hukum.
Tempat  untuk  melaksanakan  pembinaan  narapidana  dan  anak  didik pemasyarakatan  disebut  Lembaga  Pemasyarakatan.  Terpidana  yang menjalani  pidana  hilang  kemerdekaan  di  Lembaga  Pemasyarakatan disebut narapidana. Akan tetapi dalam pelaksanaannya di Lembaga Pemasyarakatan antara  lain  juga  dihuni  oleh  terpidana  yang  divonis  hukuman  mati  setelah mereka  dieksekusi  oleh  Jaksa.  Dalam  ketentuan  Pasal  1  ayat  (3)  Undang  – Undang  Nomor  12  Tahun  1995  tentang  Pemasyarakatan  disebutkan  bahwa Lembaga  Pemasyarakatan  adalah  “wadah  dalam  melakukan  pembinaan terhadap narapidana serta anak didik pemasyarakatan.”
Pada  prinsipnya,  anak  yang  dijatuhi  pidana  penjara  ditempatkan  di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), yakni lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya. Demikian yang disebut dalam Pasal 85 ayat (1) jo. Pasal  1  angka  20  Undang-Unndag  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  dalam penjelasan pasal ini disebutkan bahwa “apabila di dalam suatu daerah belum terdapat LPKA, Anak dapat ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan yang penempatannya terpisah dari orang dewasa. Lembaga pemasyarakatan yang dimaksud  adalah  lembaga  pemasyarakatan  untuk  orang  dewasa  (Lapas dewasa).” Dengan kata  lain, apabila  di daerah/provinsi itu memang belum dibangun LPKA, maka anak yang dijatuhi pidana penjara itu ditempatkan di Lapas dewasa.
Dari  sini  dapat  kita  ketahui  bahwa  mungkin  saja  di  suatu  daerah belum  ada  LPKA  untuk  menempatkan  anak  yang  dijatuhi  pidana  penjara. Dalam hal demikian, anak yang bersangkutan ditempatkan di Lapas dewasa, namun  tetap  dengan  berprinsip  demi  kebaikan  anak,  maka  anak  tersebut ditempatkan terpisah dari orang dewasa.
Lembaga  Pemasyarakatan  Klas  IIB  Merauke  terdapat  jumlah  warga binaan  sebanyak  321  (tiga  ratus  dua  puluh  satu)  jiwa,  pada  wilayah Kabupaten  Merauke  terdapat  kasus  kejahatan  yang  dilakukan  oleh  anak  – anak  dibawah  umur  dan  penulis  mendapatkan  data  dari  Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Merauke dari tahun 2015 hingga tahun 2019 dengan total 17 (tujuh belas) jiwa, dalam pelaku kejahatan yang dilakukan oleh anak – anak di bawah umur pada tahun 2015 sebanyak 2 (dua) orang, tahun 2016
sebanyak  4  (empat)  orang,  tahun  2017  sebanyak  6  (enam)  orang  dan  tahun 2018 sebanyak 4 (empat) orang. 2
Padahal kasus kejahatan yang melibatkan anak akhir-akhir ini semakin banyak.  Dari  data  yang  terdapat  pada  Lembaga  Pemasyarakatan  Klas  IIB, ditemukan bahwa dari total seluruh 17 jumlah Anak yang berkonflik dengan hukum (Anak) pada tahun 2015 terdapat 2 Anak, 2016 terdapat 4 Anak, 2017 terdapat 6 Anak, dan pada tahun 2018 terdapat 4 anak dalam 3 tahun terakhir Kanwil Jawa Timur selalu menempati urutan pertama terbanyak. Namun di Merauke sendiri belum mempunyai LPKA.
Sehingga  semua  Anak  tidak  ditempatkan  di  LPKA  dan  ini  berarti terdapat 17 Anak diseluruh wilayah  Kabupaten Merauke yang ditempatkan bercampur dengan Narapidana dewasa. Salah satu Lembaga Pemasyarakatan yang  mana  terdapat  Anak  yaitu  yang  ditempatkan  di  Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Merauke.
Keberadaan  anak-anak  dalam  tempat  penahanan  dan  pemenjaraan bersama  orang-orang  yang  lebih  dewasa,  menempatkan  anak-anak  pada situasi  rawan  menjadi  korban  berbagai  tindak  kekerasan. 3 Kondisi  lembaga pemasyarakatan  akan  menghambat  tercapainya  tujuan  pembinaan  dalam sistem pemasyarakatan bagi Anak.
Dari  permasalah  tersebut  maka,  pelaksanaan  hak  anak  didik pemasyarakatan  untuk  mendapatkan  pembinaan  terkhususnya  dari  aspek pendidikan  dan  pengajaran  masih  belum  maksimal  dilaksanakan.  Oleh karena perlu adanya pola pembinaan dengan berbasis konseling. Bimbingan dan  konseling  pada  anak  didik  pemasyarakatan  dapat  diartikan  sebagai upaya bantuan yang dilakukan pendamping terhadap anak didik agar anak dapat  tumbuh  dan  berkembang  secara  optimal  serta  mampu  mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi anak tersebut.

## Permasalahan
Berdasarkan  latar  belakang  diatas  maka  permasalahan  yang  akan penulis  bahas  adalah  (1)  Bagaimanakah  dampak  penempatan  Anak  di Lembaga  Pemasyarakatan  berkaitan  dengan  tujuan  pemidanaan  dalam
2 Data di peroleh dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Merauke pada tanggal 09 April 2020
3 Nashriana, Perlindungan  Hukum  Pidana  Bagi  Anak  di  Indonesia ,  RajaGrafindo  persada,  Jakarta, 2012, hal 159
sistem  pemasyarakatan?;  (2)  Bagaimanakah  konsep  pembinaan  anak  didik pemasyarakatan berbasis konseling di Lembaga Pemasyarakatan?

## Metode Penelitian
Metode pendektan yang digunakan dalam penelitian ini mengunakan metode  pedekatan yuridiis  empiris ,  yaitu  dengan  melakukan  penelitian dengan  melihat  kejadian  dan  kenyataan  yang  terjadi  di  lapangan  dan membenturkan  dengan  aturan  yang  berlaku  di  mayarakat.  Faktor  yuridis adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistm Perdilan Pidna Anak, Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1995  tentang  Pemasyarakatan.  Faktor empiris  melihat  implementasi  dan  persoalan-persoalan  terkait  pembinaan terhadap anak didik pemasyarakatan.

## Pembahasan
Dampak  Penempatan  Anak  Di  Lembaga  Pemasyarakatan  Berkaitan Dengan Tujuan Pemidanaan Dalam Sistem Pemasyarakatan
Pembinaan anak didik pemasyarakatan memiliki suatu bangunan atau lokasi  pada  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIB  Merauke  yang  terletak  di jalan  Ermasu  Nomor  18  (delapan  belas)  di  tengah  kota  Merauke  yang memiliki  luas  bangunan  Blok  Hunian  1660  m2.  Kapasitas  daya  tampung warga binaan serta tahanan di Lembaga Pemasyarakatan maksimal sebanyak 310  (tiga  ratus  sepuluh)  jiwa  dan  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIB Merauke  adalah  unit  pelaksanaan  teknis  dibidang  pemasyarakatan  yang berada  dibawah  dan  tanggung  jawab  langsung  Kepada  Kantor  Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua. 4
Di dalam LPAK yang sangat diperhatikan adalah bahwa Anak Didik Pemasyarakatan  juga  tetap  merupakan  bagian  dari  anak  indonesia  yang memiliki  potensi  untuk  memiliki  tanggung  jawab  masa  depannya.  Maka, Anak  Didik  Pemasyarakatan  perlu  mendapatkan  kesempatan  yang  seluas- luasnya  untuk  tumbuh,  berkembang  secara  wajar,  secara  rohani,  jasmani maupun  sosial.  Diperlukan  adanya  dukungan  baik  yang  bersangkutan dengan kelembagaan ataupun pernagkat hukum yang memadai, serta peran
4 Data  Diperoleh  Dari  Registrasi  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIB  Merauke  pada  tanggal  19 November 2020
narapidana  yang  aktif  juga  diperlukan  agar  program  pembinaan  dapat berhasil dengan baik dan lancar.
Oleh  karena  itu,  pembinaan  narapidana  anak  di  dalam  lembaga hendaknya bukan dengan cara penekanan atau penghukuman, tetapi dengan cara  perlindungan.  Yang  dapat  diartikan  yaitu  bentuk-bentuk  penekanan seperti  tindak  kekerasan  dan  perlakuan  tidak  senonoh,  tidak  boleh  sampai dilakukan  di  dalam  lembaga  saat  anak  menjalani  proses  pemasyarakatan. Salah satu lembaga pemasyarakatan yang menangani kasus narapidana anak yaitu  Balai  Pemasyarakatan  Kelas  II  B  Merauke.  Dalam  Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Merauke pada tahun 2017 terdapat 3 (tiga) orang anak, kemudian pada tahun 2018 terdapat 5 (lima) orang anak, pada  tahun 2019  terdapat  6  (enam)  orang  anak  dan  pada  tahun  2020  terhitung  bulan januari  s/d  september  terdapat  5  (lima)  orang  anak,  dalam  rentan  waktu tersebut terdapat sekitara 18 (delapan belas) orang anak yang terkena kasus pidana yang menjalani proses hukun di Lemabaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke dan 1 (satu) orang yang menjalani hukuman di LPAK Jayapura. Dalam  hal  pemberian  hukuman  terhadap  anak  yang  terbukti melakukan  tindak  pidana  juga  memerlukan  perhatian  yang  serius  karena jangan sampai sanksi yang diterima oleh anak dirasakan memberatkan dan berdampak  negatif  terhadap  perkembangan  jiwanya,  perlakuan  terhadap narapidana  anak  tidak  semat-mata  membalas  perbuatan  yang  dilakukan, tetapi  juga  untuk  mensejahterakan  atau  memperbaiki  memperbaiki narapidana  anak.  Hak  yang  melekat  kepada  setiap  anak  tentunya  wajib untuk  di  lindungi  keberadaannya.  Ketentuan  mengenai  hal  tersebut  diatur dalam  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  perbuatan  atas  Nomor  23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Hal  tersebut  tidak  terkecuali  bagi  anak  didik  pemasyarakatan  yang tetap memiliki hak, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyatakan bahwa anak  yang  di  maksud  ayat  (1)  anak  yang  di  tahan  di  LPAK  berhak memperoleh pelayanan, perawatan, pendidikan, dan pelatihan, pembimbingan  dan  pendampingan  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan.    Disebutkan  juga  dalam  Pasal  60  ayat  (1)  tentang  Hak  Asasi Manusia  menyebutkan  bahwa  setiap  anak  berhak  untuk  memperoleh pendidikan  dan  pengajaran  dalam  rangka  pengembangan  pribadi  sesuai minat, bakat dan tingkat kecerdasan.
Dampak yang sering muncul yaitu:
a. Dampak Psikologis
Menurut  teori  perkembangan  anak  yang  dikemukakan  oleh Vygotsky,  perkembanagan  anak  di  sampaing  dipengaruhi  oleh konteks  sosial  yang  bersifat  institusional.  Konteks  sosial  yang bersifat institusional yang dimaksud disini adalah lingkungan yang ada  disekitar  anak.  Konteks  sosial  yang  bersifat  institusional  bagi anak ditempatkan di lembaga pemasyarakatan adalah lingkungan para narapidana yang ada disekitarnya.
Jika hanya dilihat sekilas saja sudah dapat dilihat bahwa lembaga pemasyarakatan bukan lingkungan yang kondusif bagi anak dalam masa  perkembangannya.  Meskipun  anak  ditempatkan  di  blok khusus anak yang berada di depan dekat dengan petugas. Namun tetap  masih  memberikan  cela  untuk  adanya  interaksi  dengan narapidana  dewasa,  hal  ini  tentu  akan  berdampak  pada  kondisi psikis anak.
b. Dampak Sosial
Dampak  sosial  ini  terjadi  akibat  adanya  interaksi  antara  anak dengan  narapidana  ketika  berada  di  Lemabaga  Pemasyarakatan. Narapidana  yang  merupakan  orang  dewasa  akan  memiliki kecenderungan  mempengaruhi  anak  dalam  proses  interaksi sehingga anak bisa mempelajari suatu tindak pidana dari interaksi tersebut.
Sebagian orang menganggap lembaga pemasyarakatan merupakan tempat  bagi  orang  jahat  karena  digunakan  untuk  menghukum orang  yang  telah  berbuat  jahat.  Sehingga  menurut  masyarakat setiap  orang  yang  telah  menjalani  masa  pidananya  adalah  orang jahat  dan  meskipun  sudah  keluar  dari  lembaga  pemasyarakatan mereka tetaplah orang jahat.
c. Dampak Fisik dan Biologis
Kondisi  fisik  maupun  kondisi  mental  jika  dibandingkan  dengan orang  dewasa,  memposisikan  menjadi  golongan  yang  rentan menjadi  korban  kekerasan.  Anak  rentan  mendapatkan  kekerasan dari  orang  yang  lebih  dewasa,  baik  kekerasan  fisik  maupun kekerasan secara seksual.
Selain beberapa dampak negatif yang sudah dijelaskan diatas terdapat dampak  negatif  lain  yang  akan  dirasakan  oleh  anak  didik  pemasyarakatan yaitu  mereka  tidak  akan  melanjutkan  pendidikannya  sehingga  dengan terpaksa harus putus sekolah. Walaupun di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB  Merauke  memiliki  program-program  pendidikan  namun  program tersebut  tidaklah  efektif  sebab  hal  tersebut  berbeda  dengan  sekolah  formal yang dilakukan anak-anak lainnya.

## Tabel 1
Pendidikan Anak Didik Pemasyarakatan dan Jenis Kelamin N o Pendidikan Anak Jenis kelamin Jumlah Pria Wanita 1 Tidak tamat 2 - 2 2 SD 5 - 5 3 SMP 12 - 12 4 SMA - - - Total 19 - 19
Sumber  :  Data  dari  Registrasi  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIB Merauke
Data diatas adalah Tingkat pendidikan anak didik pemasyarakatan di Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIB  Merauke  dari  tingkat  Sekolah  Dasar sampai tingkat Sekolah Menengah Atas serta tidak tamat Sekolah Dasar. Data tersebut  dapat  mengetahui  jenjang  pendidikan  dari  para  anak  didik pemasyarakatan  yang  masuk  kedalam  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIB Merauke dan pemberian pembinaan tersebut diberikan secara merata. 5
Berdasarkan tabel tersebut ditunjukan bahwa tingkat pendidikan anak didik pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke yang paling tinggi adalah tingkat Sekolah Menengah Pertama, dengan hal tersebut pembina atau petugas lembaga pemasyarakatan dalam pembinaannya perlu lebih ditingkatkan agar anak didik pemasyarakatan benar – benar memahami penyampaian yang disampaikan oleh petugas Lapas. 6 Selain itu juga adanya bayangan  anak  didik  pemasyarakatan  akan  menjadi  resedifis  bukanlah  hal
5 Data Diperoleh Dari Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke pada tanggal 19 November 2020
6 Data Diperoleh Dari Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke pada tanggal 4 Maret 2019
yang  tidak  mungkin  sebab  hal  tersebut  sering  terjadi,  keadaan  anak  didik pemasyarakatan  yang  telah  berbaur  bersama  tahanan  dewasa  secara  tidak langsung akan menimbulkan bibit-bibit atau peikiran negatif dalam diri anak didik pemaysrakatan tersebut. Hal tersebut terjadi pada beberapa anak didik pemasyarakatan.
Tabel 2 Daftar Resedifis Anak No  Nama Jenis kelamin Pria Wanita 1 Dinus Gebze v - 2 Musa Baco v - 3 Ari Muyak V - 4 Tomi Leo v -
Beberapa  nama diatas adalah contoh anak didik pemasyarakatan yang hingga saat ini masih terus melakukan kejahatan secara berulang (resedifis), hal  tersebut  merupakan  yang  sulit  untuk  kita  hindari  sebab  anak  yang menjalani  masa  pidana  nya  yang  bersama  dengan  tahanan  dewasa  akan banyak menyerap hal-hal negatif.

## Gambaran  Konsep  Pembinaan  Anak  Didik  Pemasyarakatan  Berbasis Konseling Di Lembaga Pemasyarakatan
Pembinaan  pada  dasarnya  merupakan  suatu  aktivitas  atau  kegiatan yang  dilakukan  secara  sadar,  berencana,  terarah  dan  teratur  secara bertanggungjawab  dalam  rangka  menumbuhkan,  meningkatkan  dan mengembangkan  kemampuan  serta  sumber  yang  tersedia  untuk  mencapai tujuan.  Pembinaan  terkait  dengan  pengembangan  manusia  sebagai  bagian dari  pendidikan,  baik  ditinjau  dari  segi  teoritis  maupun  praktis.  Dari  segi teoritis, yaitu pengmbangan pengetahuan dan keterampilan. Sedangkan dari segi  praktisnya  lebih  ditekankan  pada  pengembangan  sikap,  kemampuan dan kecakapan.
Pembinaan  terhadap  warga  binaan  pemasyarakatan  disesuiakan dengan  asas-asas  yang  terkandung  dalam  Pancasila  dan  Undang-Undang Dasar  1945.  Anak  didik  tindak  pidana  kriminal  adalah  anak  pidana  yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana dilapas anak paling lama sampai  berumur  18  (delapan  belas)  tahun  dianggap  sebagai  anak  didik
pemasyarakatan  yaitu  18  tahun  kebawah  sedangkan  18  tahun  keatas  anak sudah di anggap sebagai narapidana.
Dengan  menggunakan  istilah  anak  didik  pemasyarakatan  tersebut merupakan  ungkapan  halus  yang  menggantikan  istilah  narapidana  anak yang  sangat  menyinggung  perasaan  dan  mensugesti  sesuatu  yang  tidak mengenakan  bagi  anak.  Agar  tidak  muncul  kesan  yang  menyeramkan apabila  istilah  narapidana  di  pergunakan  kepada  anak  didik pemasyarakatan.  Dalam  konteks  konsep  pembinaan  terhadap  anak  didik pemasyarakatan  yang  dilakukan  pada  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  II  B Merauke,  dilakukan  dengan  pola  pembinaan  dalam  segi  Kepribadian  dan Keterampilan.
Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  II  B  Merauke  adalah  lembaga pembinaan  memiliki  peran  aktif  dan  terjun  langsung  berinteraksi  didalam membina  narapidana  dan  tahanan  serta  anak  didik  pemasyarakatan  sesuai dengan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia,  Pancasila, prinsip  pokok  pemasyarakatan,  sistem  pembinaan  yang  sudah  diterapkan dalam  peraturan  perundang-undangan  pemasyarakatan  Nomor  12  Tahun 1995.
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke sendiri termasuk dalam kategori lapas umum yang secara tugas dan fungsinya tentu berbeda dengan lapas  khusus  bagi  anak  didik  pemasyarakatan,  namun  hal  ini  seharusnya buakn menjadi suatu masalah dalam memberikan pembinaan dan pelayanan kepada  anak  didik  pemasyarakatan.  Pembinaan  terhadap  anak  didik pemasyarakatan  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIB  Merauke  sudahlah berjalan cukup  baik sempai saat  ini  walaupun adanya keterbatasan fasilitas yang  ada  di  Lembaga  Pemasyarakatan.  seharusnya  anak  didik pemasyarakatan  dibina  oleh  petugas  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  II Jayapura begitupun  yang telah di  kemukakan oleh Bapak  Kasie  Pembinaan Dan  Anak  Didik  Pemasyarakatan  Lapas  Kelas  IIB  Merauke  mengatakan bahwa  dalam  proses  pembinaan  terhadap  lima  anak  didik  pemasyarakatan di  Lapas  Kelas  IIB  Merauke  telah  berjalan  cukup  baik  walaupun  petugas tersebut bukan dibidangnya untuk membina anak didik pemasyarakatan dan seharusnya  anak  didik  pemasyarakatan  ditempatkan  di  Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Jayapura khusus anak. 7
7 Hasil wawancara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke Pada tanggal 19 November 2020
Pembinaan tahap awal dilaksanakan bagi tahanan dimulai sejak yang bersangkutan  berstatus  sebagai  anak  didik  pemasyarakatan  atau  yang bersangkutan  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap  dari  pengadilan sampai  dengan  1/3  dari  masa  pidana.  Data  warga  binaan  pemasyarakatan saat  ini  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIB  Merauke  sebanyak  351  (tiga ratus  lima  puluh  satu)  orang,  untuk  anak  didik  pemasyarakatan  saat  ini sebanyak  19  (sembilan  belas)  anak  yang  berjenis  kelamin  pria  yang  terdiri dari 3 (tiga) anak kasus pembunuhan, 3 (tiga) anak kasus pencurian, 1 (satu) anak kasus pemerasan, 1 (satu) anak kasus pengeroyokan, 3 (tiga) anak kasus pemerkosaan,  2  (dua)  anak  kasus  pencabulan  anak  dibawah  umur,  1  (satu) anak  kasus  lakalantas,  3  (tiga)  anak  kasus  persetubuhan,  dan  1  (satu)  anak kasus  penganiayaan.  Pembinaan  tahap  awal  ini  dimaksudkan  untuk penelitian  dan  mengetahui  segala  hal  lebih  dalam  tentang  dirinya  dan  juga dipakai  untuk  melakukan  pengamatan,  sehingga  Petugas  Lapas  dapat mempelajari dan menentukan perencanaan pelaksanaan program pembinaan terhadap anak didik pemasyarakatan. 8
a. Pembinaan Kerohanian
Sesuai dengan pedoman dari sistem  pemasyarakatan  yaitu tujuan dari pemasyarakatan untuk  membuat  anak didik pemasyarakatan menyadari kesalahan, serta tidak mengulangi perbuatan dan dapat berperan  dalam  pembangunan  bangsa  dan  Negara.  Tidak  dapat kita  pungkiri  bahwa  salah  satu  cara  untuk  memperbaiki  diri  dan menyadari kesalahan adalah mendekatkan diri dengan Tuhan. Hal inilah  yang  dirasa  metode  paling  ampuh  untuk  meningkatkan kesadaran  kepada  seluruh  warga  binaan  anak  khususnya  untuk anak  didik  pemasyarakatan  yang  beragama  muslim  melalui kegiatan  –  kegiatan keagamaan seperti Ibadah, Zikir bersama dan mengikuti  ceramah  yang  dilakukan  oleh  uztad  atau  imam  masjid yang  secara  khusus  diundang  hadir  di  Lembaga  Pemasyarakatan serta  kegiatan  keagamaan  lainnya.  Selain  itu  dengan  beribadah dapat membuat pikiran menjadi jernih dan dapat berpikir positif. Untuk  anak  didik  pemasyarakatan  yang  beragama  kristen  juga diberikan pencerahan melalui ibadah / misa yang sering dilakukan oleh  komunitas  –  komunitas  doa  dan  gereja  –  gereja  di  Merauke
8 Data Diperoleh Dari Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Merauke pada tanggal 19 November 2020
yang  juga  secara  sukarela  datang  ke  lembaga  pemasyarakatan untuk  memberikan  pelayanan  rohani.  Pembinaan  kesadaran beragama ini dilakukan agar semua warga binaan pemasyarakatan khususnya anak dibawah umur diharapkan bisa menjadi manusia yang  baru,  manusia  yang  semakin  tinggi,  bertaqwa,  beriman  dan menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya.
b. Pembinaan Kesadaran Hukum
Salah  satu  faktor  dari  banyaknya  tindak  kejahatan  adalah kurangnya  kesadaran  hukum  yang  dimiliki  oleh  masyarakat. Untuk menumbuhkan kebiasaan sadar hukum inilah yang menjadi tugas  dan  tanggung  jawab  serta  tantangan  bagi  petugas pemasyarakatan  dalam  melakukan  pembinaan.  Salah  satu  upaya yang dilakukan oleh petugas pemasyarakatan dalam meningkatkan  dan  menumbuhkan  kesadaran  hukum  untuk  anak didik  pemasyarakatan  melalui  edukasi  dan  digabung  dalam kegiatan keagamaan.
Pembinaan  kesadaaran  hukum  ini  seharusnya  lebih  tepat  di lakukan  oleh  pihak  penegak  hukum  seperti  kepolisian  dan kejaksaan,  namun  sudah  beberapa  tahun  terakhir  tidak  ada penyuluhan  hukum  yang  dilakukan  oleh  instansi  lain,  oleh  sebab itu Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke mencoba melakukan  pendekatan  persuasif  untuk  mengajak  anak  didik pemasyarakatan senantiasa mentaati norma – norma yang berlaku di masyarakat dengan cara bercerita dan sharing langsung dengan anak didik pemasyarakatan aan. 9

## Kesimpulan
Dampak  penempatan  anak  di  lembaga  pemasyarakatan  yang berkaitan  dengan  tujuan  pembinaan  dalam  sistem  pemasyarakatan  yaitu memiliki  dampak  positif  yaitu  terpenuhinya  hak  bagi  anak  yaitu meningkatnya  iman  dak  takwa  anak,  kemudian  dampak  negatif  yaitu dampak  prikologis,  dampak  sosial,  dampak  fisik  dan  biologis,  selain dampak-dampak  tersebut  terdapat  dampak  lain  yang  akan  mengganggu anak  didik  pemasyarakatan  yaitu  putusnya  pendidikan  yang  mereka  jalani sebab masih  kurangnya fasilitas yang memadai anak didik pemasyarakatan
9 Hasil wawancara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke Pada tanggal 19 November 2020
untuk  melakukan  pendidikan.  Anak  didik  pemasyarakatan  juga  memiliki peluang besar untuk menjadi resedifis atau melakukan perbuatan yang sama sebab selama menjalani masa pidana antara anak didik pemasyarakatan dan tahanan  dewasa  digabung  sehingga  tidak  menutup  kemungkinan  akan adanya  efek  yang  kurang  baik  yang  akan  diterima.  Konsep  pembinaan terhadap  anak  didik  pemasyarakatan  pada  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas IIB  Merauke  yaitu  merujuk  pada  Undang-Undang  Pemasyarakatan  Nomor 12  Tahun  1995.  Konsep  pembinaan  khususnya  bagi  anak  didik pemasyarakatan  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIB  Merauke  yang tengah dilakukan kesadaran beragama, berbangsa dan bernegara, pembinaan kemampuan  intelektual  (kecerdasan)  dan  pembinaan  kesadaran  hukum. Namun  konsep  pembinaan  terhadap  anak  didik  pemasyarakatan  masih sangat  kurang  dari  kata  sempurna  masih  banyak  hal-hal  yang  kurang  dan memprihatikan  sebab  antara  anak  didik  pemasyarakatan  dan  tahanan dewasa lainnya disatukan dalam satu kamar.

## Daftar Pustaka
Achmad, Ruben. 2005. Upaya Penyelesaian Masalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Kota Palembang . Jurnal Simbur Cahaya. Nomor 27. Sumatera Selatan.
Alam, A. S. 2010. Pengantar Kriminologi . Makassar. Pustaka Refleksi. Cahyaningtyas,  Irma.  2015. Pembinaan  Anak  Pidana  Di  Lembaga  Pembinaan Khusus Anak Dalam Perspektif Restorative Justice . NOTARIUS ▪ Edisi 08 Nomor 2 September. Tangerang - Banten.
Dita  Adistia.  Paham  Triyoso.  Setiawan  Nurdayasakti.  2014. Dampak Penempatan  Anak  Di  Lembaga  Pemasyarakatan  Berkaitan  Dengan  Tujuan Pembinaan Dalam Sistem Pemasyarakatan . Fakultas Hukum Brawijaya.
Harsono, C. I. 1995. Sistem Baru Pembinaan Narapidana. Djambatan. Jakarta. Hamzah, Andi. 1991. Asas-Asas Hukum Pidana . Rineka Cipta. Jakarta.
____________.  1993. Sistem  Pidana  dan  Pemidanaan  di  Indonesia .  Pradnya Paramita. Jakarta.
Marlina.  2009. Perliindungan  Pidana  Anak  di  Indoesia  Pengembngan  Konsep Diversi dan Restorative Justice . PT. Refika Aditama. Bandung.
Maulana Hutaruk, Rufinus. 2014. Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Trobosan Hukum . Sinat Grafika. Jakarta.
Muladi  dan  Barda  Nawawi  Arief.  1998. Teori-Teori  dan  Kebijakan  Pidana .
Alumni, Bandung.
Nashriana.  2012. Perlindungan  Hukum  Pidana  Bagi  Anak  di  Indonesia .  Raja Grafindo Persada. Jakarta.
Prakoso, Djoko. 1988. Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana . Liberty. Yogyakarta. Priyatno,  Dwija.  2006. Sistem  Pelaksanaan  Pidana  Penjara  Indonesia .  PT  Refika Aditama. Bandung.
____________.  2009. Sistem  Pelaksanaan  Pidana  Penjara  di  Indonesia .  Refika Aditama. Bandung.
Simon, R. A. Josis. 2012. Budaya Penjara, Pemahaman dan Implementasi . Karya Putra Dawarti. Jakarta.
Syarifin, Pipin. 2008. Hukum Pidana DI Indonesia . Pustaka Setia. Bandung. Tajuddin, M. A. & Azis, Y. Z. 2018. Perlindungan dari Papua NativeChildren bertentangan  dengan  UU  melalui  sebuah  Restorative  Justice Pendekatan. Musamus Law Review , 1(1).
Tajuddin, M. A. & Abung, L. 2019. Pengembangan Rehabilitasi Sosial Pelajar Kelas IIB Merauke. Jurnal Hukum dan Politik Islam , 4(2).
Willis,  Sovyan  S.  2007. Remaja  dan  Masalahnya .  Bandung:  CV  Alvabeta Bandung.