ISSN : 2620-5025 E-ISSN : 2621-8410

## Polri Menuju Smart Police Seta Jaladriyanta
Pascasarjana Kajian Ilmu Kepolisian, Universitas Indonesia E-mail : jaladriyanta@gmail.com

## Abstract
One dimension in shaping smart city is smart Governance, which is the process of collecting various kinds of data and information related to public management. New technologies are used to reinforce the rationality of government by using more complete - and more available and accessible - information on government decision-making and the implementation of such decisions. In order to realize smart governance to support the birth of smart nation, polri which is part of the government bureaucracy in the implementation of its duties must abandon conventional ways towards creative ways with a change in the quality of service with the concept of Smart Police. In an effort to realize smart police needs readiness of several aspects such as structure, infrastructure and superstructure.
Keywords : Polri, Smart Police, Smart Governance, Technology

## Abstrak
Salah satu dimensi dalam membentuk smart city adalah smart Governance, yaitu proses pengumpulan berbagai macam data dan informasi terkait dengan manajemen publik. Teknologi baru digunakan untuk memperkuat rasionalitas pemerintahan dengan menggunakan lebih lengkap - dan lebih tersedia serta dapat diakses - informasi bentuk pembuatan keputusan pemerintah dan implementasi keputusan tersebut. Dalam rangka mewujudkan smart governance untuk mendukung lahirnya smart nation, Polri yang merupakan bagian dari birokrasi pemerintahan dalam pelaksanaan tugasnya harus meninggalkan cara-cara konvensional menuju cara-cara kreatif dengan suatu perubahan dalam kualitas pelayanan dengan konsep Smart Police. Dalam upaya untuk mewujudkan smart police dibutuhkan kesiapan beberapa aspek antara lain structure, infrastructure dan superstructure.
Kata Kunci : Polri, Smart Police, Smart Governance, Teknologi

## Pendahuluan
Globalisasi yang dewasa ini terjadi merupakan bentuk perubahan sosial paling dahsyat dampaknya bagi pelbagai bidang kehidupan baik politik, ekonomi, hukum dan kebudayaan. Globalisasi dipahami sebagai “ a single inter-dependent world in which capital, technology, people ideas, and cultural influences flow across borders …” (Holton, 1997) (Reksodiputro, 2008).  Globalisasi dapat dipahami sebagai perubahan-perubahan dalam bidang ekonomi dan sosial yang berkombinasi dengan pembentukan hubungan regional dan global yang unik, yang lebih ekstensif dan intensif dibandingkan dengan periode sebelumnya, yang menantang dan membentuk kembali komunitas politik, dan secara spesifik, negara modern (Held 2000, 397). Perubahan-perubahan ini melibatkan sejumlah perkembangan yang dapat dipikirkan sebagai sesuatu yang mendalam, terjadi di waktu sekarang, dan melibatkan suatu transformasi struktural. Artinya, bahwa suatu bentuk perilaku kehidupan, seperti pertukaran barang dan jasa, tidak hanya pertukaran modal, tetapi juga hal-hal lain semacam perkembangan ide-ide mengenai demokratisasi, hak asasi manusia (HAM) dan lingkungan hidup, migrasi atau berbagai fenomena human trafficking yang melintas batas-batas lokalitas dan nasional kini merupakan fenomena umum yang berlangsung hingga ke tingkat komunitas paling lokal sekalipun (Arfani 2010:1). Kehadiran teknologi informasi dan teknologi komunikasi mempercepat akselerasi proses globalisasi ini.
Jika tidak mau semakin ketinggalan, pemerintah Indonesia harus secara serius mempersiapkan diri dalam menghadapi dampak yang ditimbulkan oleh globalisasi. Hal ini penting dilakukan agar Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tertuang dalam preambule UUD 1945 alenia ke- empat yaitu: (a) Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia; (b) Memajukan kesejahteraan umum; (c) Mencerdaskan kehidupan bangsa; (d) Ikut melaksanakan ketertiban dunia.
Dalam rangka  mewujudkan tujuan negara tersebut, Indonesia dapat belajar dari negara tetangga . Singapura adalah negara yang patut dicontoh dalam usaha pembangunan mereka yang berdaya saing dan berkelanjutan ( suistanable ). Berdasarkan laporan Doing Busines 2016, Jumlah waktu yang diperlukan untuk memulai bisnis di Singapura hanya 2,5 hari saja. Di negara Asia Pasifik  rata-rata waktu yang dibutuhkan adalah 25,9 hari. Bandingkan dengan di Jakarta yang membutuhkan waktu 46,5 hari, masih jauh dari rata-rata negara di Asia Pasifik. Disamping itu, terobosan Singapura dalam hal pelayanan publik dalam mewujudkan smart nation adalah mengintegrasikan 150 jenis layanan publik melalui 1 portal internet (Ahmadjayadi, dkk, 2016:98).
Untuk itu perlu adanya inisiatif pembangunan menuju Indonesia baru harus dilakukan dalam rangka mewujudkan kota dan kabupaten di Indonesia yang seimbang antara pertumbuhan ekonomi hingga mewujudkan kota atau kabupaten yang lebih layak huni ( livable ), pintar ( smart ), dan berkelanjutan ( suistainable ). Muara semua itu adalah sebuah visi dari pemerintah untuk mewujudkan smart nation yang dibangun dengan komitmen kuat. Indonesia akan menjadi smart nation jika seluruh daerah juga menjadi daerah pintar “ smart region ” baik itu kabupaten ( smart regency ), kota ( smart city ) serta di tingkat provinsi ( smart province ).
Menurut  Nijkamp, dkk , (2011) Smart City didefinisikan sebagai kota yang mampu menggunakan SDM, modal sosial, dan infrastruktur telekomunikasi modern ( Information and Communication Technology ) untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomiberkelanjutan dan kualitas kehidupan yang tinggi, dengan manajemen sumber daya yang bijaksana melalui pemerintahan berbasis partisipasi
masyarakat. Suatu daerah dikatakan sebagai smart region bertujuan menciptakan lingkungan kehidupan yang lebih mudah ( easier ), lebih nyaman ( comfortable ), lebih makmur ( wealthier ), lebih aman ( Safer ), dan lebih sehat ( healthier ). (Ahmadjayadi, dkk, 2016:8).
Griffinger dkk (2007:10-14) menjelaskan 6 (enam) dimensi dalam konsep smart city sebagai dasar dari penerapan smart city yang kemudian digunakan dalam menghitung indeks smart city 70 (tujuh puluh) kota di Eropa. Keenam dimensi beserta indikatornya tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:
Gambar.1. Dimensi Smart City, Sumber: Griffinger,dkk, 2007
Berdasarkan pada tabel yang dapat kita lihat diatas, salah satu dimensi dalam membentuk smart city adalah smart Governance . Schuurman dkk, 2012 berpendapat bahwa definisi dari Smart Governance sebagai proses pengumpulan berbagai macam data dan informasi terkait dengan manajemen publik. Teknologi baru digunakan untuk memperkuat rasionalitas pemerintahan dengan menggunakan lebih lengkap - dan lebih tersedia serta dapat diakses - informasi bentuk pembuatan keputusan pemerintah dan implementasi keputusan tersebut. Smart governance lebih ditekankan pada peningkatan peran pemerintah sebagai pengayom dan pemberi pelayanan kepada masyarakat, disamping itu juga terdapat peran masyarakat sebagai partisipan dan objek pembangunan. Pemerintahan yang cerdas adalah pemerintah yang dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki dan meminimalisir kendala atau masalah yang dihadapi.
Tujuan dari smart governance adalah adalah terciptanya manajemen birokrasi yang efektif dan efisien dan berjalanya fungsi pemerintah daerah sebagai lembaga pelayanan publik yang efektif, transparan dan bertanggung jawab. Tata kelola pemerintah yang pintar harus diimplementasikan dalam tiga fungsi pemerintahan yaitu: pertama , memberikan pelayanan publik ( service ); kedua menciptakan birokrasi yang efisien ( bureaucracy ) dan ketiga , mengembangkan kebijakan publik yang mendukung pembangunan ( policy ). (Ahmadjayadi, dkk, 2016:70).
Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam kaitannya dengan pemerintah adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat. Bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta terciptanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia, hal ini terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
Jika kita melihat penjabaran tugas Polri dalam Undang-Undang diatas, secara garis besar, tugas Kepolisian adalah mengenai pelayanan administratif dan pelayanan jasa. Pelayanan administratif yaitu pelayanan publik yang menghasilkan berbagai  produk dokumen resmi yang dibutuhkan masyarakat. Wujud dari produk tersebut misalnya penerbitan Surat Ijin Mengemudi (SIM), Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), Izin keramaian, surat kehilangan dan lain sebagainya. Pelayanan jasa yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan masyarakat. Wujud dari pelayanan ini seperti penegakan hukum, bantuan pengawalan, dan yang paling utama adalah memberikan rasa aman terhadap masyarakat dengan berbagai tindakan kepolisian secara terukur.
Tuntutan masyarakat terhadap kinerja polisi kini mulai bergeser, keberadaan dan fungsi polisi dalam masyarakat dituntut menyesuaikan dengan kebutuhan dalam masyarakat yang bersangkutan. Dalam sebuah masyarakat lokal yang mampu mengatur keteraturan sosial sendiri, tidak memerlukan polisi. Tetapi pada masyarakat yang kompleks (pedesaan maupun kota) dimana pranata adat mulai diabaikan, maka untuk mengatur keteraturan sosial diperlukan institusi yang bernama lembaga kepolisian dan difungsikan untuk menangani dan mengatasi berbagai masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat khususnya masalah keamanan (Suparlan,1999:64).
Dalam rangka mewujudkan smart governance untuk mendukung lahirnya smart nation , Polri yang merupakan bagian dari birokrasi pemerintahan dalam pelaksanaan tugasnya harus meninggalkan cara-cara konvensional menuju cara-cara kreatif  yang didukung dengan penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat harus sejalan dengan tujuan smart governance yaitu pelayanan yang efisien dan mendukung upaya pemerintah dalam pembangunan. Untuk itu perlu adanya suatu perubahan dalam kualitas pelayanan dengan konsep Smart Police . Smart Police penulis definisikan sebagai konsep pelayanan polri yang efektif, efisien dengan melibatkan Ilmu pengetahuan dan teknologi.
Oleh karena itu menghadapi harapan masyarakat untuk mewujudkan  Polri yang lebih baik, organisasi Polri harus terus menjadi Organisasi Pembelajar untuk memelihara dan meningkatkan keunggulan organisasi. Inti dari tugas organisasi pembelajaran didasarkan pada lima disiplin belajar yaitu (Senge, 2002 10-11):
a. Keahlian Pribadi – belajar untuk meningkatkan kapasitas pribadi kita untuk menciptakan hasil yang paling kita inginkan, dan menciptakan suatu lingkungan organisasional yang mendorong semua anggotanya untuk mengembangkan diri mereka sendiri ke arah sasaran-sasaran dan tujuan-tujuan yang mereka pilih.
b. Model Mental – merenungkan, terus-menerus mengklarifikasikan, dan memperbaiki gambaran- gambaran internal kita tentang dunia, dan melihat bagaimana hal itu membentuk tindakan dan keputusan kita.
c. Visi Bersama – membangun suatu rasa mempunyai komitmen dalam suatu kelompok, dengan membuat gambaran-gambaran bersama tentang masa depan yang kita coba ciptakan, dan prinsip- prinsip serta praktik-praktik penuntun yang melaluinya kita berharap untuk bisa mencapai masa depan itu.
d. Pembelajaran Tim – mengubah keahlian percakapan dan keahlian berpikir kolektif, sehinggakelompok-kelompok manusia secara dapat diandalkan bisa mengembangkan kecerdasan dan kemampuan yang lebih besar daripada jumlah bakat para anggotanya secara individual.
e. Pemikiran Sistem – suatu cara berpikir tentang, dan suatu bahasa untuk menguraikan dan memahami, keuatan-kekuatan dan hubungan-hubungan antar-pribadi yang membentuk perilaku sistem. Disiplin ini membantu kita melihat bagaimana mengubah sistem-sistem secara lebih efektif, dan untuk bertindak lebih selaras dengan proses-proses yang lebih besar dari alam dan dunia ekonomi.

## Evaluasi Pelayanan Polri - “Mendobrak” Cara Konvensional.
Pelayanan administratif Polri yang paling sering dirasakan masyarakat adalah terkait penerbitan Surat Ijin Mengemudi (SIM), Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). Dalam Peraturan Kapolri (Perkap) No 9 tahun 2012 tentang Surat Ijin Mengemudi bahwa Persyaratan administrasi pengajuan SIM baru untuk mengemudikan Ranmor perseorangan meliputi: (a) mengisi formulir pengajuan SIM; dan (b) Kartu Tanda Penduduk asli setempat yang masih berlaku bagi Warga Negara Indonesia atau dokumen keimigrasian bagi Warga Negara Asing. Selain persyaratan pengajuan golongan SIM umum baru harus juga dilampiri dengan: (a) sertifikat lulus pendidikan dan pelatihan mengemudi; dan/atau (b) Surat Izin Kerja dari Kementerian yang membidangi Ketenagakerjaan bagi Warga Negara Asing yang bekerja di Indonesia. Persyaratan administrasi pengajuan perpanjangan SIM. meliputi: (a) mengisi formulir pengajuan perpanjangan SIM; (b) Kartu  Tanda Penduduk asli setempat yang masih berlaku bagi Warga Negara Indonesia atau dokumen keimigrasian bagi Warga Negara Asing; (c) SIM lama.
Di sisi lain Persyaratan untuk memperoleh SKCK  menurut Peraturan Kapolri (Perkap) 18 tahun 2014 bagi WNI meliputi: (a) fotokopi KTP dengan menunjukkan KTP asli; (b) fotokopi kartu keluarga; (c) fotokopi akte lahir/kenal lahir; (d) fotokopi kartu identitas lain bagi yang belum memenuhi syarat untuk mendapatkan KTP; dan (e) pasfoto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 6 (enam) lembar, Persyaratan untuk memperoleh SKCK bagi WNA, meliputi: (a) surat permohonan dari sponsor, perusahaan, atau lembaga yang memperkerjakan, menggunakan, atau yang bertanggung
jawab kepada WNA; (b) fotokopi paspor; (c) fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal  Tetap (KITAP); dan (d) pasfoto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 6 (enam) lembar.
Jika kita mencermati persyaratan administrasi yang harus dipersiapkan oleh masyarakat untuk mendapatkan SIM dan SKCK wajar rasanya jika di  Indonesia membutuhkan 46,5 hari untuk memulai bisnis jauh di bawah Malaysia yang hanya 4 hari saja, apalagi Singapura yang hanya membutuhkan waktu 2,5 hari saja. Hal itu bisa terjadi karena bila kita melihat kedua perkap tersebut rata-rata masih dilakukan secara konvensional dan manual.  Menurut penulis hal itu terjadi karena, pertama , Indonesia belum memiliki bank data masyarakat secara nasional sehingga antar badan dan kementrian  di pemerintahan belum terhubung  secara online . Hal itu tercermin dari persyaratan diatas yang masih mengharuskan persyaratan dari departemen/ kementrian lain .Yang kedua , adalah dipesyaratkanya hal-hal yang yang tidak perlu yang menambah panjang birokrasi pengurusan dokumen tersebut seperti foto copy surat-surat kependudukan dan menyertakan SIM lama. Dari kedua argumen tersebut wajar jika pelayanan Polri terhadap kebutuhan dokumen resmi tidak bisa dilaksanakan dengan cepat.
Jika memang sudah terdapat bank data dan semua sistem sudah terintegrasi secara online nasional, menurut penulis penerbitan dokumen – dokumen administrasi dapat dilayani paling lama 15 menit kecuali untuk penerbitan SIM baru yang harus dilaksanakan tes mengemudi. Sehingga persyaratan administrasi tidak memerlukan hal-hal yang berbelit-belit seperti foto copy ini dan itu, membawa foto berbagai ukuran dan lain sebagainya. Hendaknya, ketika masyarakat membutuhkan pelayanan administrasi, nasyarakat hanya perlu menunjukkan KTP dan dengan data base yang dimiliki petugas yang melayani tinggal melihat sistem apakah terhadap seseorang yang membutuhkan dokumen tersebut dapat dilayani atau tidak karena pemblokiran yang disebabkan masalah tertentu.
Polri memang sudah membuat terobosan dalam pelayanan penerbitan SKCK dengan registrasi SKCK online melalui situs skck.polri.go.id. Akan tetapi program ini menurut penulis masih dilaksanakan setengah hati dikarenakan dua alasan yang penulis sebutkan diatas, belum adaya data kependudukan secara nasional dan terintegrasinya antara lembaga dan kementrian. Hal tersebut tercermin dalam persyaratan yang di tulis dalam halaman situs tersebut yang masih mensyaratkan foto copy berbagai data kependudukan. Akan tetapi ini dapat dijadikan langkah awal, tinggal bagaimana usaha Polri untuk meningkatkan kualitas layananya dan melakukan research terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam program tersebut .
Menurut penelitian Bayley (1994:3-10) pada kepolisian 5 (lima) negara besar (Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Australia dan Jepang) menemukan tentang ketidakefktifan pelaksanaan tugas polisi. Pertama , bahwa kurangnya hubungan antara angka kejahatan dengan jumlah personil polisi, Perubahan jumlah personil dalam suatu skala praktis tertentu, ternyata tidak akan mempunyai dampak pada kejahatan. Kedua , tentang tiga strategi inti kegiatan kepolisian kontenporer berupa patroli jalan, tanggap cepat terhadap pengaduan darurat dan penelitian kejahatan oleh detektif. Dalam penelitian tersebut jumlah patroli di jalan tak berpengaruh terhadap kejahatan, inisiatif polisi untuk mengurangi waktu menanggapi laporan kejahatan melalui tanggap cepat melalui pengaduan darurat tidak bermakna melalui faktor di luar penguasaan polisi yaitu berupa waktu yang diperlukan korban atau saksi untuk melapor ke polisi, yang terakhir angka kejahatan tidak terpengaruh dari angka keberhasilan polisi dalam penyelesaian (penangkapan) kejahatan. Menurut penulis, walaupun
penelitian ini dilakukan tahun 1994, harus diakui bahwa penelitian tersebut masih relevan sesuai dengan kenyataan yang berlangsung di Indonesia saat ini.
Oleh karena itu, Polri tidak lagi boleh menggunakan cara-cara konvensional dan manual dalam melaksanakan tangggung jawabnya. Organisasi tidak boleh menutup mata untuk menggunakan sentuhan teknologi informasi agar lebih efisien dan berdampak maksimal. Salah satu terobosan dalam bidang patroli misalnya pembuatan aplikasi E-patroli , aplikasi ini dapat dikembangkan seperti apa yang telah dikembangkan ojek online dimana penyedia jasa ojek dalam radius tertentu sangat mudah ditemukan. Hendaknya hal itu dapat diterapkan pada kepolisian, ketika polisi dibutuhkan masyarakat tinggal menekan smartphone nya dan dalam radius beberapa ratus meter anggota polisi terdekat dapat menerima sinyal panggilan tersebut, sehingga respon cepat untuk diberikan.
Di bidang penyidikan, Bareskrim Bareskrim Polri meluncurkan platform e-penyidikan untuk memudahkan masyarakat memantau perkembangan suatu kasus yang ditangani oleh penyidik Polri. Sistem e-penyidikan akan menghimpun banyak hal mulai dari data penyidik yaitu kompetensi, komitmen penyidik, sejarah perkara yang pernah ditangani seorang penyidik dan indeks penilaian kinerja seorang penyidik. Berdasarkan data hingga saat ini, dari 42.816 penyidik dan penyidik pembantu di seluruh Indonesia, sebanyak 99,96% telah mengakses dari sistem yang prototipenya telah hadir sejak setahun lalu itu 1 . Tinggal bagaimana komitmen dalam pelaksanaan kebijakan ini sehingga benar-benar bisa bermanfaat bagi masyarakat.
Di bidang lalu lintas, Korlantas Polri meluncurkan tiga inovasi berbasis teknologi informasi yaitu e-samsat , e-tilang dan SIM online di Jakarta, Jumat, 16 Desember 2016 2 . E-Tilang memberikan kemudahan pengurusan dan pembayaran denda tilang oleh pelanggar dengan memanfaatkan teknologi Android dan jaringan Host to Host Real Time Online . Sedangkan SIM Online dapat memudahkan pengurusan pembuatan dan perpanjangan SIM secara online tanpa harus datang ke daerah asalnya. Dengan Inovasi yang menggunakan data server e-KTP tersebut, pemohon dapat langsung mengurus pembuatan serta perpanjangan SIM pada gerai SIM terdekat. Sementara untuk inovasi e-Samsat dibuat untuk meningkatkan pelayanan pembayaran pajak daerah dan registrasi kendaraan bermotor dengan menghadirkan inovasi pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan. Pembayaran bisa dilakukan melalui ATM sehingga masyarakat dapat membayar kewajiban pajak kendaraan bermotor mereka dengan cepat dan praktis.
Akam tetapi, ketika penulis mencopa mengases situs korlantas.polri.go.id, belum semua informasi yang disediakan dalam situs tersebut sepert misalnya jadwal operasional satpas. Selain itu aplikasi ini bisa dikembangkan untuk memudahkan masyarakat misalnya untuk perpanjangan SIM, Polri dapat bekerja sama dengan salah satu penyedia layanan pengiriman sehingga masyarakat tidak perlu datang untuk mengambil fisik SIM yang sudah diperpanjang.

## Mengintegrasikan Seluruh Pelayanan Polri Dalam Satu Aplikasi
Seperti yang telah penulis uraikan diatas, Polri memang sudah membuat terobosan pelayanan dengan melibatkan sentuhan teknologi informasi. Akan tetapi, dapat kita lihat bahwa terobosan-
1  Tribun News.Com. Kamis, 9 November 2017. Bareskrim Luncurkan E-Penyidikan Permudah Pemantauan Kasus. http://www.tribunnews.com/ nasional/2017/11/09/bareskrim-luncurkan-e-penyidikan-permudah-pemantauan-kasu
2   Portal Satu. 16 December 2016. Hari Ini Polri Luncurkan e-Samsat, e-Tilang dan SIM Online. http://portalsatu.com/read/news/hari-ini-polri-luncurkan-e- samsat-e-tilang-dan-sim-online-22297
terobosan tersebut masih bersifat parsial yang dikerjakan masing-masing satuan. Hal ini tentu saja belum sejalan dengan konsep pelayanan smart city yang mengutamakan kemudahan, kecepatan dan transparansi. Upaya untuk memyederhanakan kedalam satu aplikasi terhadap seluruh pelayanan yang sudah berbasis information technology perlu direalisasikan .
Polri bisa belajar dari kementrian atau BUMN lainya, misalnya BUMN perbankan. Jika kita membuka Aplikasi salah satu Bank plat merah, dalam aplikasi tersebut sudah mengintegrasikan seluruh pelayananya dalam satu aplikasi. Dapat kita lihat dalam aplikasi tersebut kita bisa melakukan transfer, pengecekan saldo, pengecekan mutasi rekening, berbagai macam pembayaran online seperti pembayaran TV berlangganan bahkan hingga membayar zakat. Di bidan swasta kita dapat melihat bagaimana GO-Jek memberikan contoh yang luar biasa. Dalam aplikasi GO-Jek , kita tidak hanya bisa menemukan penyedia ojek baik kendaraan roda dua maupun roda empat, kita bisa memesan makan yang dinginkan sampai membeli perlengkapan keperluan rumagh tangga dengan hanya membuka satu aplikasi.
Inovasi-inovasi brilian mengenai pelayanan yang dilakukan GO-Jek dan BUMN perbankan seperti yang telah penulis jabarkan diatas  dapat di integrasikan dalam sistem pelayanan Polri. Sehingga ketika masyarakat membutuhkan pelayan Polri dalam bidang administratif maupun jasa, mereka hanya perlu melakukan langkah sedehana yaitu membuka smartphone. Aplikasi tersebut harus berisi semua layanan kepolisian seperti e-Patroli, e-penyidikan, SKCK online, e-samsat , e-tilang dan SIM online.

## Kesiapan Smart Police
Dalam upaya untuk mewujudkan smart police dibutuhkan kesiapan beberapa aspek antara lain structure, infrastructure dan superstructure . Ke tiga aspek tersebut harus diupayakan secara simultan dan maksimal.
Dalam bidang structure meliputi sumber daya manusia, sistem tata kelola birokrasi yang profesional dan pendanaan. Sumber daya manusia memang menjadi unsur tepenting dalam organisasi. Manusia adalah subyek yang harus dikelola layaknya mengelola modal.  Mayo dalam Armstrong (2006) menyebutkan bahwa, “the essential difference between HCM and HRM is that the former treats people as assests while the letter treats them as a cost” , perbedaan mendasar dari HRM ( human resources management ) dan HCM ( human capital management ) adalah masalah perlakuan. HCM ( human capital management ) memperlakukan manusia sebagai aset bukan biaya. Oleh karena itu dalam siklus SDM Polri harus dipersiapkan dalam mendukung smart police. Misalnya dalam bidang perekrutan menjaring bakat-bakat terutama bintara yang cakap dalam bidang IT. Disamping itu, dalam tata kelola birokrasi, berusaha mewujudkan tata kelola birokrasi yang bersih, transparan, bersifat melayani dan merit system.
Masalah pendanaan dalam organisasi publik memang menjadi isu klasik yang sulit terpecahkan. Melihat pertumbuhan perekonomian Indonesia selama satu dasawarsa terakhir sepertnya akan sulit bahkan mengarah mustahil untuk negara memenuhi kebutuhan Polri. Menanggapi hal tersebut dibutuhkan kebijaksanaan dan inovasi dari pimpinan Polri sehingga anggaran yang diberikan negara melalui APBN dapat dimaksimalkan.
Menurut penulis, salah satu inovasi dapat dilakukan melalui penghematan disalah satu bidang untuk dapat dialihkan ke bidang lain. Misalnya, pada saat ini dalam bidang perekrutan memang sudah menerapkan zero growth walaupun tidak secara ketat, langkah berani dapat diambil misalnya dengan minus growth sehingga alokasi dana dapat dialihkan dalam bidang pengembangan IT dan kesejahteraan anggota. Jadi arah pengembangan anggota diarahkan menuju kualitas bukan kuantitas. Lagi-lagi kita dapat belajar dari realitas yang terjadi dilapangan, yang penulis maksud adalah invansi transportasi umum berbasi aplikasi terhadap moda transportasi konvensional. Di saat moda transportasi konvensional berlomba-lomba menambah aset dalam bentuk mobil, hal sebaliknya dilakukan Uber, Go-Jek dan Grab dengan inovasi aplikasi yang dijalankan mampu mendisrupsi bisnis angkutan umum konvensional.
Berkaitan dengan infrastructure, tentu saja yang sangat vital diperlukan adalah adalah koneksi internet yang stabil. Untuk mewujudkan layanan itu terhadap setiap polsek di seluruh indonesia, rasanya masih menjadi hal yang sulit dilakukan. Polri bisa memulai peningkata kapabilitas dalam bidang Information technologinya dalam tingkat Polres. Dalam hal ini para Kapolres dapat bekerja sama dengan para kepala daerah, seperti program yang ditawarkan oleh Gubernur DKI Jakarta yang menawarkan penggunaan smsrt CCTV DKI Jakarta dalam mendukung tugas kepolisian di ibu Kota 3
Superstructure dalam hal ini adalah dukungan peraturan yang menjadi dasar pelaksanaan program smart police . Organisasi harus merevisi peraturan-peraturan internal disesuaikan tuntutan perubahan zaman dan arah kebijakan. Di samping itu jika kita lihat saat ini banyak peraturan Polri baru sebatas level perkap. Peraturan Kapolri (Perkap) dalam hal ini setingkat peraturan menteri dalam Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan  tidak diatur dalam ketentuan Pasal ayat (1) ayat yang menyatakan: bahwa jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
Namun demikian, jenis peraturan tersebut keberadaannya diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 12/2011, yang menegaskan: Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang- Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.
Artinya peraturan setingkat Perkap dalam hiraki perundangan penulis berpendapat masih lemah. Kenapa penulis berpendapat demikian, dari segi eksternal jelas bahwa posisi Perkap hanya setingkat peraturan mentri. Kemudian, disisi internal jika peraturan hanya setingkat perkap dikhawatirkan terhadap konsistensi pelaksanaan program karena setiap pergantian pimpinan tertinggi peraturan
tersebut bisa diganti. Berbeda halnya bila peraturan internal kita sudah setingka peraturan pemerintah, siapapun regenerasi kepemimpinan tetap akan konsisten melaksanakan aturan main tersebut.

## Kesimpulan
Dalam mewujudkan smart police, Polri tidak bisa bertindak secara sendirian. Hal tersebut dikarenakan, pertama , Polri adalah organisasi publik yang tergabung dalam satu pemerintahan sehingga arah kebijakan dan programnya harus searah dengan kebijakan pembangunan pemerintah pusat dan daerah. Kedua , dibutuhkan sumber daya yang tidak sedikit agar program tersebut dapat terealisasi dengan baik. Oleh karena itu dalam upaya membangun struktur, infrastruktur dan s uperstuktur diperlukan kerja sama yang baik dengan pemerintah daerah dan diperlukan inovasi- inovasi ‘ out of the box ’ sehingga pelayanan kepolisian sejalan dengan konsep smart governance yang bercirikan transparan, mudah dan cepat.
Di sisi lain pentingnya peran strong leader agar program ini dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Peran seorang pemimpin dalam hal ini dalam bidan Inovasi kebijakan, pengambilan keputusan dan pengawasan. Dalam bidan pengawasan seorang kepala kepolisian kewilayahan (Kapolres/Kapolda) dapat mencotoh apa yang dilakuka Wali Kota Bandung dengan terobosan Bandung Comand Center (BCC) dan aplikasi SOCA.  Dari fasilitas tersebut pemerintah bisa memonitor posisi mobil kepala dinasnya. Dari aplikasi tersebut wali kota juga bisa memonitor langsung komplain masyarakat.
Dapat kita bayangkan apabila aplikasi tersebut juga dimiliki kepala kepolisian kewilayahan, seorang kapolres bisa mengetahui pergerakan mobil patroli dari ruanganya, bisa mengetahui situasi pelayananya dan komplain masyarakat dari ruanganya, sehingga keputusan yang cepat dapat diambil. Yang tak kalah penting yang perlu dilakukan adalah mengevaluasi kebijakan dan program dengan melakukan penelitian secara akademis. Pentingnya sebuah penelitian karena dengan meneliti sangat relevan dalam memahami kehidupan sosial secara umum dan terhadap berbagai keputusan yang diambil setiap hari (Neuman, 2016:1). Hasil dari penelitian tersebut dapat digunakan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan terhadap program yang dilaksanakan dan menjadi dasar untuk pelaksanaan program selanjutnya.
Yang tak kalah penting, adalah peran masyaraka sebagai stakeholder untuk mendukun terwujudnya smart police .  Apa gunaya memiliki sumber daya yang unggul dan infrastuktur yang canggih bila masyarakat apatis terhadap lingkungan sekitarnya. Sehingga perlu paradigma pemolisian lebih dikembangkan ke arah pemolisian kontenporer. Adapaun pemolisian kontenporer adalah kepolisian yang bersifat proaktif dan problem solving , yang memanfaatkan potensi lokal yang ada dan berperan untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat. Polisi berperan menjadi mitra masyarakat dan bekerja sama menyelesaikan berbagai masalah sosial yang terjadi dimasyarakat (Dwilaksana, 2016:329).
Paradigma pemolisian kontemporer dilaksanakan dengan program pemolisian komuniti ( community policing ). Maksud dari pemolisian komuniti ( community policing ) adalah penjagaan keamanan yang berorientasi kepada masyarakat, kuncinya adalah kemampuan polisi untuk bertindak sebagai seorang katalis dalam menghimpun berbagai sumber daya masyarakat dan menyediakan sumber daya, dukungan dan pelatihan (Hubert Williams dalam Osborn & Daebler 1999:59). Program ini untuk meminimalisir keterbatasan polisis formal.
Menurut Satjipto Rahardjo (2002:102-104) keterbatasan pemolisian formal adalah: pertama , polri tidak bisa mengontrol dan membongkar kejahatan secara bebas oleh karena selalu dituntut akuntabilitasnya dari segi hukum. Kedua , ketimpangan jumlah anggota polisi dan masyarakat yang dilayani. Ketiga , standar gaji polisi di Indonesia yang masih rendah dan sarana dan prasarana yang belum memadai.
Program smart police dilakukan agar potensi disruption tidak lebih parah menghantam kepolisian . Disruption adalah inovasi yang akan menggantikan seluruh sistem lama dengan cara-cara baru, disruption berpotensi menggantikan pemain-pemain lama dengan yang baru (Kasali, 2017:27). Walaupun jika kita jeli melihat, efek potensi disruption sebenarnya telah menghantam Polri dengan “ dipretelinya ” sebagian kewenangan-kewenangan strategisnya yang kemudian dijalankan oleh instansi-instansi baru.  Jika polisi tidak merubah dan mengupgrade cara berfikir, pendekatan dan paradigma pemolisian, potensi itu akan terus dan terus menggerogoti kewenangan Polri.

## Daftar Pustaka

## Buku Teks
• Arfani, Riza Noer. 2010. Globalisasi. Karakter dan implikasinya . Ekonomi Politik Digital Journal Al-Manär Edisi I/2004. Hlm. 1
• Ahmadjayadi, Cahaya, Farid Subkhan & M Rosidi Wiradinata. 2016. Melesat Atau Kandas? New Indonesia Dari Smart City Menuju Smart Nation. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
• Bayley, David.1994. Polisi Masa Depan .(diterjemahkan oleh Kunarto dari Police For the Future ) Jakarta: Cipta Manunggal
• Dwilaksana, Chrysnanda. 2016c. Demokratisasi Pemolisian dan Strategi Keluar Dari Zona Nyaman . Jakarta:YPKIK
• Kasali, Rhenald. 2017. Disruption Tak Ada Yang Bisa Diubah Sebelum Dihadapi Motivasi Saja Tidak Cukup . Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
• Michael Armstrong (2006), A Handbook of Human Resources Management Practice , 10 th edition. Kogam Page.
• Neuman, W.L. 2016. Metodologi Penelitian Sosial pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif (diterjemahkan oleh Edina T Sofina dari Social Research Method: Qualitatif and quantitative Approach 7th Edition ) Jakarta: PT Indeks.
• Osborne, David dan Ted Gaebler.1999. Mewirausahakan Birokrasi Mentransformasi Semangat Wirausaha Ke Dalam Sektor Publik . (diterjemahkan oleh Abdul Rosyid dari Reinventing government How the Enterpreneurial spirit is transforming to the public sector. ) Jakarta: PT Pustaka Binaman Pressindo.
• Rahardjo, Satjipto. 2002. Membangun Polisi Sipil Perspektif Hukum, Sosial, dan Kemasyarakatan .

## Jakarta: Kompas
• Reksodiputro, Mardjono.2000. Polisi dan Masyarakat Dalam Era Reformasi Sebagai Alat Penegak Hukum . Makalah
• Suparlan, Parsudi . 2004. Hubungan Antar Suku Bangsa . Jakarta: YPKIK
• Suparlan,  Parsudi. 1999. Ilmu  Kepolisian  dan  Dinamika  Masyarakat. Orasi  Ilmiah  dalam Rangka Dies Natalis PTIK ke-53.

## Jurnal
• Held, David, 2000. “Regulating Globalization? The Reinvention Politics ”.International Sociology, 15 (2): 394-408
• Caragliu, A; Del Bo, C. & Nijkamp, P (2011). “ Smart cities in Europe ”, Journal of UrbanTechnology,70.https://www.academia.edu/7109813/Unplugging_Deconstructig_ the_Smart_Citi es_Journal_of_Urban_Technology_2015_AOM_.
• Mayo, A (2001) The Human Capital Meaningful, Knowledge Management Review ,
• Griffinger, R., dkk (2007). Smart cities Ranking of European medium-sized cities . the final report of a research project sponsored by Asset One Immo-bilienentwicklungs AG, Kaiser- feldgasse 2, 8010 Graz
• Schuurman, D. ; Baccarne, B. ; De Marez, L. and Mechant, P. (2012). Smart Ideas for Smart Cities: Investigating Crowdsourcing for Generating and Selecting Ideas for ICT Innovation in a City Context. Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research, 7 (3), 49- 62

## Media Online
• Berita Jakarta. Senin, 15 Juni 2015. Ahok Tawarkan Bantu Polisi dengan CCTV Smart City. http://www.beritajakarta.id/read/11422/Ahok_Tawarkan_Bantu_Polisi_dengan_CCTV_ Smart_City#.WjYhB7Bx3IU
• Tribun News.Com. Kamis, 9 November 2017. Bareskrim Luncurkan E-Penyidikan Permudah Pemantauan Kasus. http://www.tribunnews.com/nasional/2017/11/09/bareskrim- luncurkan-e-penyidikan-permudah-pemantauan-kasus
• Portal Satu. 16 December 2016. Hari Ini Polri Luncurkan e-Samsat, e-Tilang dan SIM Online. http://portalsatu.com/read/news/hari-ini-polri-luncurkan-e-samsat-e-tilang-dan-sim- online-22297