COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023

## PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENELANTARAN ANAK DI KABUPATEN KENDAL
Safriena Rudy Wijayati 1 , Dyah Listyarini 2 1,2 Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Stikubank, Semarang, Indonesia safrienaa@gmail.com 1 , dr.dyahlistyarini@gmail.com 2 Article Info Abstract Article History Received: November 17, 2023 Accepted: December 27, 2023 Abandoned children is a child who has not yet turned 18 (eighteen) years old and for some reason one or both parents are unable to fulfill their child's rights to grow and develop, then in the end they became abandoned. Article number 34 section one (1) of the 1945..Constitution of Republic Indonesia..states that "Impoverished persons and abandoned children shall be taken care of by the State". Through this article state that abandoned children's lives are protected by the state such as the needs of clothing, food and place. This thesis will discuss about law enforcement against child neglect in Kendal Regency, and aims to find out what law enforcement has been carried out by the Kendal Regency  Social  Service  in  dealing  with  violations  of Article  34  of  the  1945 Constitution concerning abandoned children in Kendal Regency. There are several factors that encourage children to be abandoned, the first is due to difficult economic conditions, disharmonious household, and internal factors. The research method for this thesis is a descriptive qualitative approach. The data was come from collected through in-depth of interviews and observation with the informants. The main informant in this research was the Head of the Kendal Regency Social Rehabilitation Division, and the additional informant was 1 (one) abandoned child. While secondary data obtained through various sources of literature, namely books, journals, or electronic media. As a result, the Kendal Regency Social Service has made efforts to ensure the lives of abandoned  children,  such  as  fostering  street  childrens,  registering  and sending  them  to  social  institutions,  and  providing  disability  assistance  for abandoned children with special needs.
Keywords:
Law Enforcement, Abandonment, Children.

## Abstrak
Anak terlantar merupakan anak yang belum menginjak 18 (delapan belas) tahun yang karena sebuah sebab salah satu atau kedua orang tuanya tidak dapat memenuhi hak dan kewajiban anak  untuk  bertumbuh  kembang  sehingga  anak  menjadi  terlantar.  Oleh  karena  itu,  telah disebutkan dalam pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi “Fakir miskin  dan  anak  terlantar  dipelihara  oleh  negara”.  Melalui  pasal  yang  disebutkan,  sudah sangat jelas hidup anak yang terlantar di lindungi oleh negara seperti hak dalam kebutuhan sandang,  pangan,  dan  papannya.  Skripsi  ini  akan  membahas  tentang  penegakan  hukum terhadap penelantaran anak di Kabupaten Kendal, dan memiliki tujuan untuk mengetahui apa saja penegakan hukum yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kendal dalam mengatasi pelanggaran Pasal 34 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengenai penelantaran anak yang berada di Kabupaten Kendal. Ada beberapa faktor yang mendorong anak menjadi terlantar di jalanan  yaitu  karena  keadaan  ekonomi  yang  sulit,  keadaan  rumah  tangga  yang  tidak harmonis, serta adanya dorongan kemauan dari dalam anaknya sendiri. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam  dan  observasi.  Informan  utama  dalam  penelitian  ini  ialah  Kepala  Bidang Rehabilitasi  Sosial  Kabupaten  Kendal,  sementara  informan  tambahan  yaitu  1  (satu)  anak terlantar.  Sedangkan  data  sekunder  didapatkan  dari  berbagai  sumber  pustaka  yaitu  buku, jurnal, ataupun media elektronik. Dinas Sosial Kabupaten Kendal mengupayakan berbagai
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023
hal dalam menjamin hidup anak terlantar seperti melakukan pembinaan terhadap anak-anak jalanan,  memasukkan  dan  mengirim  mereka  kedalam  panti  sosial,  serta  memberikan  alat bantu disabilitas bagi anak terlantar dengan kebutuhan khusus.
Kata Kunci: Penegakan Hukum, Penelantaran, Anak

## I. PENDAHULUAN
Anak merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang wajib kita lindungi supaya tergapai masa tumbuh kembangnya. Anak adalah siapa saja yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk  anak  yang  belum  lahir.  Berdasarkan  Undang  –  Undang  Nomor  23  Tahun  2002 tentang Perlindungan Anak, anak dinyatakan sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, yang dikaruniai harkat dan martabat kemanusiaan yang utuh. Saat ini ada banyak sekali anak yang tak  terlindungi  hak  asasi  manusianya  bahkan  tidak  mendapat  hak  tersebut  sebagaimana mestinya, contohnya adalah anak terlantar. Anak terlantar termasuk dalam kategori anak yang hidup dalam kondisi sulit dan membutuhkan perhatian dan perlindungan khusus (children in need of special protection). Fenomena anak terlantar bukan menjadi hal baru di negara ini. Anak  terlantar  adalah  anak  yang  tidak  terpenuhi  haknya  secara  jasmani,  rohani,  maupun sosialnya akibat kelalaian dari orang tua. Dari sebagian besar anak yang terlantar memiliki rentang usia 5-18 tahun dengan sebab tertentu seperti kemiskinan, orang.tua/wali anak sakit, salah  satu  atau  kedua  orang  tua/wali  anak  meninggal  dunia,  keadaan  rumah  tangga  yang tidak  harmonis  juga  menyebabkan  anak  tidak  mendapatkan  kebutuhannya  sebagaimana mestinya.
Seperti pasal 34 UUD 1945 yang menyatakan “Fakir miskin dan anak – anak teralntar dipelihara  oleh  negara.”  Hal  tersebut  menegaskan  bahwa  sesungguhnya  mereka  menjadi perhatian negara. Sebagian besar anak terlantar akan bertahan hidup secara berkelompok bersama dengan anak jalanan lainnya yang memiliki kesamaan nasib. Negara..Kesatuan..Republik..Indonesia  telah  menjamin  kesejahteraan  rakyat  dengan memberi  perlindungan  anak  sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat  Indonesia  di  dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 di dalam Undang – Undang tersebut ditegaskan bahwa penanganan perlindungan..anak berasal dari..orang tua, keluarga,.pemerintah, dan negara.
Seperti  yang  terjadi  di  Kota  Kendal,  keberadaan  anak  terlantar  ini  sudah  menjadi kenyataan  atas  kerasnya  hidup.  Mereka  sangat  mudah  ditemui  di  setiap  persimpangan jalanan kota untuk menjajakan dagangannya, mengemis di trafic light, menjadi pemulung di depan toko swalayan, bahkan menjadi pengamen ke dalam pemukiman penduduk. Maka dari itu perlu perlindungan dan jaminan atas haknya seperti anak pada umumnya. Agar suatu saat nanti mereka dapat tumbuh menjadi manusia yang berguna dan mendapatkan masa depan yang cerah. Mereka perlu mendapatkan hak – hak dasarnya serta perlindungan khususnya dari  pemerintah  Kabupaten  Kendal.  Salah  satu  apapratur  yang  mengurusi  permasalahan tersebut adalah Dinas sosial.
Berdasarkan latar belakang yang telah diberikan, maka penelitian ini dilakukan oleh penulis  dengan  tujuan  untuk  mengkaji  seperti  apa  bentuk  penegakan  dalam  hokum  yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kendal terhadap penelantaran anak.

## II. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  peneliti  adalah..metode  penelitian  deskriptif kualitatif,  metode  survei  menggunakan  data  primer  dan  sekunder.  Jenis  penelitian  ini memberikan  gambaran  secara  rinci  dan  sistematis  tentang  masalah  yang  diteliti  dan menganalisisnya dengan menggunakan Pasal 34 UUD 1945 dan teori-teori hukum lainnya. Metode  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  adalah  wawancara  dengan  Kepala  Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Kendal dan berdasarkan informasi yang di dapat melalui media elektronik berupa jurnal, website, dan lainnya.
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Penegakan Hukum Menurut Pasal 34 UUD 1945
Penegakan hukum adalah upaya sadar untuk mewujudkan keadilan dan perdamaian bagi  masyarakat,  bangsa,  dan  kehidupan  bernegara.  Penegakan  dilakukan  atas  dasar adanya suatu pelanggaran hukum yang telah dilakukan. Penegakan hukum terhadap anak telantar  dilaksanakan  berdasarkan  dengan  Pasal  dalam  Undang-Undang  yang  berkaitan dengan  permasalahan  kesejahteraan  sosial,  yaitu  Pasal  34  Undang-Undang  Dasar  Tahun 1945  yang  didalamnya  telah  disebutkan  berbagai  macam  masalah  yang  berkaitan  dengan fakir miskin dan anak terlantar.
Setiap  anak  terlantar  memiliki  kesempatan  dan  perlakuan  yang  sama  dalam mendapatkan haknya sesuai dengan Pasal 34 ayat (2) Undang – Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan “Negara mengembangkan Sistem Jaminan Sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan  masyarakat  yang  lemah  dan  tidak  mampu  sesuai  dengan  martabat kemanusiaan”.  Juga  disebutkan  dalam  Pasal  34  ayat  (3)  yang  menyatakan  “Negara bertanggung  jawab  atas  penyediaan  fasilitas  pelayanan  kesehatan  dan  fasilitas  pelayanan umum yang layak”.
Dinas Sosial Kabupaten Kendal dalam hal ini merupakan suatu institusi yang bergerak dalam  bidang  kesejahteraan  sosial telah  melakukan  apa  yang  disebutkan  dalam  Pasal  34 Undang  –  Undang  Dasar  Tahun  1945  yaitu  memelihara  anak  terlantar  yang  berada  di Kabupaten Kendal. Dalam kurun waktu 5 tahun, sebanyak 175 anak terlantar diasuh Dinas Sosial  Kabupaten  Kendal  antara  lain  anak  yatim  piatu,  anak  punk  dan  jalanan,  anak pengangguran, dan anak difabel. Bentuk penegakan hukum yang diberikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kendal terhadap anak terlantar berupa :
1.  Pemberian Penyuluhan
Pemberian  penyuluhan  yang  dilakukan  memiliki  tujuan  agar  angka  anak  terlantar  di Kabupaten Kendal menurun. Penyuluhan dilakukan dengan mendatangi setiap desa di Kabupaten  Kendal  dan  memberikan  sosialisasi  tentang  pentingnya  pemenuhan kebutuhan anak.
2.  Pemberian Fasilitas
a.  Anak Yatim Piatu Bagi anak yatim piatu diberikan fasilitas dengan membawa mereka ke panti asuhan sosial yang ada di Kabupaten Kendal.
b.  Anak Punk / Jalanan Bagi anak jalanan atau punk diberikan pembinaan selama tiga hari oleh dampingan dari psikolog yang telah bekerjasama dengan Dinas Sosial Kabupaten Kendal
c.  Anak Pengangguran
Bagi  anak  pengangguran  difasilitasi  dengan  cara  memasukkan  mereka  ke  dalam Panti  Wira  Adi  Karya  Ungaran  yang  merupakan  panti  naungan  dari  Kementerian Sosial Provinsi Jawa Tengah yang bergerak dalam bidang pelatihan kerja.
d.  Anak Disabilitas / keterbatasan Anak  dengan  kebutuhan  khusus  diberi  bantuan  berupa  alat  bantu  sesuai  dengan kondisi keterbatasannya.
Penegakan Hukum bagi penelantaran anak di Kabupaten Kendal berjalan dengan baik dan berlangsung hingga saat ini. Dalam wawancara yang dilakukan dengan Bapak Dr. Joko Hartoto  sebagai  Kepala  Bidang  Rehabilitasi  Sosial  pada  Dinas  Sosial  Kabupaten  Kendal menyebutkan  bahwa  program  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Sosial  sukses  sebesar  80%. Didasarkan  pada  Pasal  34  Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945,  hasil  penanganan  anak telantar di Kabupaten Kendal cukup efektif. Karena dari data yang disebutkan beberapa anak.

## Faktor Penghambat Penegakan Hukum Anak Terlantar di Kabupaten Kendal
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  diketahui  adanya  hambatan  dalam menangani anak terlantar yang berasal dari dua faktor yaitu biaya dan juga kesadaran dari anak itu sendiri. Permasalahan biaya atau anggaran yang berasal dari pemerintah yaitu APBN dan juga APBD yang kurang mencukupi untuk penanganan anak terlantar secara menyeluruh.
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023
Namun, dalam hal ini Dinas Sosial Kabupaten Kendal juga memiliki alternatif lain dalam hal pembiayaan  yaitu  berasal  dari  Koperasi  Swasta  Sekartama.  Hal  ini  tentunya  sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan dalam rangka penanganan anak terlantar.
Faktor penghambat yang lain yaitu kurangnya kesadaran dari anak merupakan faktor penghambat  yang  cukup  besar  dalam  penanganan  anak  terlantar  di  Kabupaten  Kendal. Sebenarnya hal tersebut dapat diminimalisir menggunakan pendekatan awal terlebih dahulu sebelum  dilakukan  proses  penanganan  selanjutnya.  Pendekatan  pertama  dapat meningkatkan kondisi mental dan jiwa anak, agar kemudian memungkinkan anak menerima semua fasilitas yang ditawarkan untuk membantunya tumbuh lebih baik. Namun, data yang diperoleh di lapangan menyebutkan penerapan pendekatan awal secara efektif belum dapat dilakukan.  Meskipun  kontribusi  sudah  dilakukan  masyarakat  dan  pihak  lain,  hal  ini  sukar dilakukan karena banyaknya jumlah anak terlantar dan tidak semua anak dapat berkontribusi dengan baik.

## Hasil Penyelesaian Penegakan Hak-Hak Anak Terlantar di Kabupaten Kendal
Upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kendal sesuai dengan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tentang pemeliharaan anak terlantar sudah dilaksanakan. Makna  efektifitas  menggambarkan  tingkat  keberhasilan  atau  keunggulan  dalam  mencapai tujuan  yang  telah  ditetapkan  di  antara  nilai-nilai  yang  berbeda.  Efektivitas  adalah  ukuran sejauh mana suatu tujuan dapat dicapai. Efektivitas yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah efetivitas upaya dan usaha yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kendal.
Jika didasarkan pada Pasal 34 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 hasil penanganan anak  terlantar  oleh  Dinas  Sosial  Kabupaten  Kendal  cukup  efektif  dengan  keberhasilan sebanyak 80%. Masih dikatakan cukup efektif karena masih terdapat faktor – faktor lain yang menghambat  dalam  pelaksanaan  penanganan  anak  terlantar  dan  juga  hasil  yang  belum menyeluruh.

## KESIMPULAN
Penegakan hukum adalah aturan yang harus ditegakkan dan apabila tidak ditaati akan mendapatkan  sanksi.  Dalam  melaksanakan  tugasnya,  Dinas  Sosial  Kabupaten  Kendal menemui  beberapa  hambatan  seperti  permasalahan  terbatasnya  biaya  (kurangnya anggaran), dan juga kurangnya kesadaran diri sendiri dari orang tua terhadap masa depan anak.  Solusi  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Kendal  dalam  menegakkan  hak anak terlantar dengan mengadakan kerjasama dengan beberapa panti asuhan untuk merawat anak-anak  terlantar,  juga  bekerjasama  dengan  instansi  atau  lembaga  swasta  social  yang bersimpati terhadap anak terlantar.

## REFERENSI
Abdul Khakim, Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan , Cetakan ke-4 Edisi Revisi, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
Asshiddiqie Jimly, Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrat , Sinar Grafika, 2012. Bagong Suyanto, Masalah Sosial Anak , Kencana, Jakarta, 2010. Bertus Dhea Claudia, Wenny Hulukati, Irvan Usman “Faktor-Faktor Penyebab Anak Jalanan di Kota Gorontalo” (2022)
Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif, Komunikasi Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial, Kencana,Jakarta.
Diba Farah, Yolanda Yosephine Tambunan, Caitlin Audrey Edelyne “Perlindungan Hak – Hak Anak Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahetraan Anak” (2022).
Faisal Nursariani, Hukum Perlindungan Anak, Pustaka Prima, Medan, 2018. Hendi Sastra Putra “Peranan Rumah Singgah Al Maun Dalam Memberikan Pendampingan Anak Terlantar di Kota Bengkulu” (2020) Irma Setyowati, Aspek Hukum, Perlindungan-Anak , Bumi Aksara, Jakarta, 1990. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi Kedua, Cetakan 1, Balai Pustaka, Jakarta. Kamus-Besar-Bahasa-Indonesia-Edisi Ketiga (2005)
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023
Konvensi “Media Advokasi dan Penegak Hak-Hak Anak” Volume II No.2, Lembaga Advokasi Anak Indonesia (LLAI), Medan 1998.
Lexy J.Moelong, Metode Penelitian Kualitatif , Rosdakarya, Bandung. Maidin Gultom, Perlindunga Hukum.Terhadap.Anak dalam Sistem.Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Grafika, Aditama, Bandung, 2010.
Marsaid, Perlindungan Hukum Pidana Anak Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy- Syari`ah) , Noer Fikri, Palembang, 2015.
Sadi Muhammad, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana , Jakarta. Satjipto.Raharjo, Ilmu Hukum , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum , Cetakan ke-8, Sinar Grafika, Jakarta, 2006. Suriati  Ni  Ketut,  Ni  Putu  Rai  Yuliarti,  Dewa  Gede  Sudika  Mangku,  “ Perlindungan  Hak-Hak Anak dalam Aspek Internasional” (2022)
T.  Mulya  Maulinda,  Ubaidullah,  2019,  IMPLEMENTASI  PASAL  34  AYAT  1  UUD  1945 TENTANG FAKIR MISKIN DAN ANAK-ANAK YANG TERLANTAR DIPELIHARA OLEH NEGARA (Studi Pada Pemerintah Kota Banda Aceh), Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP, 4(4).
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Anak Wawan Muhwan Hairi, Pengantar Ilmu Hukum, Pustaka Setia, Bandung, 2012. Wibowo, Negara  dan  Masyarakat  Berkaca  dari  Pengalaman  RRC ,  PT.Gramedia  Pustaka Utama, Jakarta, 2000.