## MASYARAKAT INDONESIA
MAJALAH ILMU-ILMU SOSIAL INDONESIA
VOLUME 45
ISSN 0125-9989 E-ISSN 2502-5694 NOMOR 1, JUNI 2019

## DAFTAR ISI

## PERTUMBUHAN NASIONALISME INDONESIA DI KALANGAN ORANG PAPUA 1963−1969
Bernarda Meteray dan Yan Dirk Wabiser  ........................................................................... 1

## AMBIVALENSI TINDAKAN REPRESIF NEGARA ATAS KONFLIK PAPUA
Damianus Benediktus Gene Djo dan Eusabius Separera Niron ...................................... 19 PENGUATAN DEMOKRASI CYBER DI INDONESIA PASCA PEMILU 2019 Al Araf Assadallah Marzuki ................................................................................................ 33

## MEMBANGUN IDENTITAS NASIONAL DALAM PERSPEKTIF DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH
Nyimas Latifah Letty Aziz .................................................................................................... 47

## KEJAHATAN TRANSNASIONAL MELALUI PERDAGANGAN BARTER NARKOBA DI KAWASAN PERBATASAN RI – PAPUA NEW GUINEA
Melpayanty Sinaga................................................................................................................ 61

## PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI PERBATASAN PAPUA: UPAYA MENJAMIN HUMAN SECURITY DAN MELAWAN PERDAGANGAN ILEGAL
LINTAS BATAS Melyana R. Pugu, Yanyan M. Yani, dan Wahyu Wardhana ............................................. 76

## MENAKAR RASA NASIONALISME GENERASI MUDA INDONESIA
Djuneidi .................................................................................................................................. 93

## TINJAUAN BUKU PERKEMBANGAN STUDI DIASPORA
Meilinda Sari Yayusman .................................................................................................... 106

## TINJAUAN BUKU
PERAN AGAMA DALAM UJARAN KEBENCIAN: SUMBER ATAU TARGET Ubaidillah............................................................................................................................. 113

## MASYARAKAT INDONESIA
MAJALAH ILMU-ILMU SOSIAL INDONESIA
NO. AKREDITASI: 21/E/KPT/2018 VOLUME 45 ISSN 0125-9989 E-ISSN 2502-5694 NOMOR 1, JUNI 2019
DDC: 320.5 Bernarda Meteray dan Yan Dirk Wabiser
PERTUMBUHAN NASIONALISME INDONESIA DI KALANGAN ORANG PAPUA 1963 − 1969

## ABSTRAK
Secara geografis, proses mengindonesiakan orang Papua sejak 1945 hingga dewasa ini di beberapa daerah sebenar­ nya masih dalam tahap penyemaian, belum ke tahap pertumbuhan apalagi perkembangan. Padahal, sejak 1945 hingga 1961, Jakarta tidak pernah mempersiapkan dan mengirim kelompok nasionalis Indonesia ke Papua untuk mengindonesiakan orang di Papua. Maka, tidaklah mengherankan apabila ketika Tri Komando Rakyat (Trikomando) diumumkan Presiden Soekarno pada 19 Desember 1961 di Yogyakarta, nasionalisme orang Papua lebih kuat daripada nasionalisme Indonesia. Sementara sejak pascaintegrasi 1963 hingga kini, pemerintah telah menjadikan hampir seluruh tanah Papua yang dianggap menentang Jakarta sebagai daerah sasaran operasi militer. Mengacu pada kondisi Papua dewasa ini, memunculkan pertanyaan apakah keinginan rakyat Papua pada masa kini yang masih memilih referendum dan memisahkan diri dari NKRI menandakan bahwa nasionalisme Papua masih dominan daripada nasionalisme Indonesia? Tulisan ini membahas dua hal pokok, yaitu para aktor yang terlibat dalam proses pertumbuhan kesadaran nasionalisme Indonesia di kalangan orang Papua di Biak Tahun 1963−1969? dan proses pertumbuhan kesadaran nasionalisme Indonesia di kalangan orang Papua di Biak pada 1963−1969.
Kata Kunci: perkembangan Papua, nasionalisme Indonesia, operasi militer, orang Papua

## DDC: 322.4

## Damianus Benediktus Gene Djo dan Eusabius Separera Niron AMBIVALENSI TINDAKAN REPRESIF NEGARA ATAS KONFLIK PAPUA

## ABSTRAK
Artikel ini  bertujuan untuk mengoreksi pendekatan represif yang dilakukan oleh negara kepada masyarakat Papua dan mencoba melihat bangkitnya nasionalisme masyarakat Papua sebagai akibat dari tindakan represif yang dilakukan oleh negara. Melalui metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan, tulisan ini berargumen bahwa dalam penyelesaian konflik Papua, pendekatan represif oleh aparat keamanan yang mengatasnamakan negara masih masif terjadi di tanah Papua. Pendekatan represif tersebut tidak akan menyelesaikan konflik yang terjadi di tanah Papua. Pendekatan represif malah akan membangkitkan trauma kekerasan masa lalu dan menghambat proses pembangunan serta perkembangan demokrasi lokal di tanah Papua. Tindakan represif di tanah Papua, sering didasarkan pada alasan integrasi dan stabilitas nasional. Namun, tindakan ini di lain sisi membangkitkan semangat nasionalisme dari masyarakat Papua sebagai suatu bangsa. Oleh karena itu upaya penyelesaian problem di Papua harus dilakukan dengan cara yang kritis­progresif dan humanis yakni dialog dalam terang Pancasila: sosio­nasionalisme dan sosio­demokrasi.
Kata Kunci: konflik Papua, tindakan represif, dan dialog

## DDC: 302.2

## Al Araf Assadallah Marzuki

## PENGUATAN DEMOKRASI CYBER DI INDONESIA PASCA PEMILU 2019 ABSTRAK
Pada 2019 Indonesia berhasil menyelenggarakan pesta demokrasi (pemilihan presiden, anggota legislatif, dan DPD periode 2019−2024 secara serentak) yang dianggap sebagai pemilihan umum terumit sedunia. Pada era digital, ruang siber ( cyber space ) dalam proses pemilihan umum dan penguatan demokrasi menjadi penting untuk menciptakan suasana demokrasi yang kondusif, tertib, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Terkait dengan permasalahan demokrasi di ruang siber yang meliputi penyebaran berita hoaks, independensi Pers, dan hingga munculnya pembatasan media sosial yang dilakukan oleh pemerintah. Adapun konstruksi penulis tawarkan untuk menguatkan demokrasi di ruang siber. Pertama, berita hoaks sering kali muncul dari media daring yang tidak terdaftar, seharusnya untuk mendirikan media berita daring diperlukannya suatu izin pendirian badan usaha pers. Kedua,  terhadap media berita daring yang tidak terdaftar di Dewan Pers seharusnya oleh pemerintah bukan hanya dilakukan pemblokiran atas media daring tersebut, tetapi juga menjatuhkan pidana denda terhadap media berita yang menyalahi aturan tesebut.
Kata Kunci: demokrasi, cyber law, demokrasi cyber
DDC: 320.8

## Nyimas Latifah Letty Aziz
MEMBANGUN IDENTITAS NASIONAL DALAM PERSPEKTIF DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH

## ABSTRAK
Makalah ini mengkaji tentang membangun identitas nasional dalam perspektif desentralisasi dan otonomi daerah. Identitas nasional merupakan jati diri suatu bangsa dan negara yang membedakannya dengan bangsa­bangsa dan negara­negara di dunia. Namun, identitas nasional ini memudar karena pengaruh negatif dari luar. Indonesia yang merupakan negara kepulauan memiliki wilayah yang luas dari Sabang sampai Merauke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk menjaga identitas nasional Indonesia, maka pemerintah perlu melakukan upaya­upaya untuk mempersatukan bangsa, salah satunya melalui kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Pemerintah memberikan ruang bagi daerah­daerah untuk membangun daerahnya dan menjaga nilai­nilai budaya lokal sebagai pemersatu nasional. Ini merupakan modal yang kuat untuk membangun dan meningkatkan rasa nasionalisme sehingga terbentuk identitas nasional. Artikel ini mengangkat isu tentang bagaimana membangun identitas nasional dilihat dari perspektif desentralisasi dan otonomi daerah yang disarikan dari hasil penelitian deskriptif analisis melalui studi literatur.
Kata kunci: desentralisasi, identitas nasional, otonomi daerah
DDC: 364.1

## Melpayanty Sinaga

## KEJAHATAN TRANSNASIONAL MELALUI PERDAGANGAN BARTER NARKOBA DI KAWASAN PERBATASAN RI – PAPUA NEW GUINEA

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang kejahatan transnasional yang terjadi di kawasan perbatasan RI­ PNG. Kejahatan transnasional melalui perdagangan barter narkoba dan sepeda motor yang menjadi sangat trend atau menjadi kejahatan yang baru di Jayapura. Umumnya kejahatan transnasional sering menukar uang dengan narkoba tetapi ini berbeda yakni melalui penukaran sepeda motor yang merupakan hasil curian yang dikenal dengan curanmor dan terjadi melalui lintas negara. Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan metode gabungan dengan memadukan strategi kualitatif pada satu tahapan dan strategi kuantitatif pada tahapan lain ataupun sebaliknya. Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap aktor beserta pihak pemerintah yaitu aparat keamanan, korban yang kehilangan motor dan observasi ke lapangan terkait jalur­jalur perdagangan narkoba di wilayah perbatasan RI – PNG baik jalur darat maupun laut. Hasil yang ditemukan antara perdagangan barter narkoba dan sepeda motor masih marak terjadi karena pengawasan dari bidang keamanan yang
kurang maksimal ditambah dengan pos­pos keamanan yang masih banyak belum dibangun sehingga memudahkan para pelaku untuk mengirimkan barang terlarang (narkoba) melalui jalan­jalan sempit atau gang yang tidak dapat dideteksi oleh petugas kemanan serta Papua yang dikelilingi oleh jalur laut yang memudahkan para pelaku untuk melakukan transaksi barter narkoba.
Kata Kunci: barter, kejahatan transnasional, perbatasan

## DDC: 303.4
Melyana R. Pugu, Yanyan M. Yani, dan Wahyu Wardhana

## PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI PERBATASAN PAPUA: UPAYA MENJAMIN HUMAN SECURITY DAN MELAWAN PERDAGANGAN ILEGAL LINTAS BATAS

## ABSTRAK
Selama ini pembangunan wilayah perbatasan, khususnya perbatasan Indonesia di Papua, dinilai tertinggal dari daerah lainnya. Sesungguhnya, wilayah perbatasan memiliki peluang untuk menjadi motor penggerak kegiatan ekonomi apabila ditunjang oleh pembangunan infrastruktur yang memadai. Oleh sebab itu artikel ini berupaya mengeksplorasi pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan darat Indonesia­Papua Nugini. Konsep pembangunan perbatasan, khususnya pembangunan infrastruktur, diadopsi sebagai kerangka untuk mendiskusikan dinamika wilayah perbatasan Indonesia di Papua. Pembangunan wilayah perbatasan Indonesia di Papua dalam artikel ini akan dianalisa sebagai upaya untuk menjamin human security dan melawan perdagangan ilegal. Maraknya perdagangan ilegal di perbatasan Indonesia­Papua Nugini dinilai dapat mengancam human security masyarakat Indonesia di Perbatasan Papua. Oleh karena itu, pemerintah mengambil sejumlah kebijakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perbatasan Papua melalui pembangunan infrastruktur perbatasan. Sungguhpun sejumlah kebijakan pemerintah tidak secara eksplisit menekankan terminologi human security , tetapi kebijakan yang telah diambil pemerintah menunjukkan upaya untuk menjamin human security masyarakat di perbatasan Indonesia­Papua Nugini.
Kata kunci: keamanan manusia, pembangunan infrastruktur, perbatasan Papua, perdagangan ilegal

## DDC: 320.5

## Djuneidi

## MENAKAR RASA NASIONALISME GENERASI MUDA INDONESIA

## ABSTRAK
Fenomena bipolarisasi sosial yang terjadi pada bangsa Indonesia dalam konteks pemilihan umum presiden 2019, yaitu antara kubu pendukung Joko Widodo & Ma’aruf Amin yang berhadap­hadapan dengan kubu Prabowo Subianto & Sandiaga Uno, tidak terlepas dari latar belakang sejarah reformasi 1998 ketika rezim otoritarian militerisme tumbang oleh aksi massa dan mahasiswa waktu itu. Bipolarisasi ini sudah nampak jelas mengandung muatan dan berdampak negatif,bahkan cenderung “perang verbal”, “perang politik identitas” yang menggunakan segala cara melalui media sosial (medsos) dan sampai pada sikap serta perilaku sosial. Penelusuran kualitatif dari generasi muda (milenial) Indonesia memperlihatkan fenomena menurunnya kesadaran berbangsa dan bernegara­Indonesia (NKRI) serta miskinnya pengetahuan dan pemahaman haluan (ideologi) negara sehingga mudah terinfiltrasi pemahaman lain, bahkan menegasikan ideologi negara bangsa Indonesia, yaitu Pancasila Hal ini jelas mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang dibangun dengan penuh perjuangan dan pengorbanan para pahlawan kemerdekaan. Peranan pemerintah dalam memberikan pemahaman sejarah dan ideologi bangsa ini menjadi kewajiban yang harus dijalankan sebaik­baiknya melalui dunia pendidikan, olah­raga, dan dalam setiap dinamika pembangunan yang partisipatif dan transparan.
Kata Kunci: Indonesia, pemilu 2019, nasionalisme, sportivitas, identitas nasional, intoleransi, ekstrimism
Meilinda Sari Yayusman

## TINJAUAN BUKU PERKEMBANGAN STUDI DIASPORA
Judul Buku: Routledge Handbook of Diaspora Studies Penulis: Robin Cohen dan Caroline Fisher (Eds.) (2019), Routledge, New York, Amerika Serikat, hlm. xviii
Ubaidillah
TINJAUAN BUKU

## PERAN AGAMA DALAM UJARAN KEBENCIAN: SUMBER ATAU TARGET
Judul Buku: Putting Faith in Hate: When Religion is The Source or Target of Hate .
Penulis: Richard Moon (2018). Cambrigde University Press. 151 hal. + indeks. ISBN 978­1­108­42546­9.

## MASYARAKAT INDONESIA
MAJALAH ILMU-ILMU SOSIAL INDONESIA
NO. AKREDITASI: 21/E/KPT/2018
VOLUME 45
ISSN 0125-9989 E-ISSN 2502-5694
NOMOR 1, JUNI 2019

## DDC: 320.5

## Bernarda Meteray dan Yan Dirk Wabiser
GROWTH OF INDONESIA NATIONALISM AMONG THE PAPUANS 1963 − 1969

## ABSTRACT
Geographically, the process of integrating Papuans in some areas since 1945 until recently remains in the seed stage, not yet reaching the rising stage or even more the development stage. Since 1945 to 1961, Jakarta never prepared and sent Indonesian nationalist groups to Papua for integrating the Papuans. It is, therefore, not surprising when the People’s Triple Command (Trikora) was announced by the President, Soekarno, on December 19, 1961 in Yog - yakarta, the Papuan nationalism was stronger than Indonesians. Meanwhile, after the 1963 integration until today, the government has turned out the land of Papua, which is considerably against Jakarta, as the target of military operations. Seeing the current situation in Papua, it is interesting to examine whether the current aspiration of Papuans in choosing referendum and separating themselves from Indonesia indicates that the Papuan nationalism is still dominant than that of Indonesians? This article elaborates two main topics: (1) who were the actors involved in the process of raising awareness of Indonesian nationalism among Papuans in Biak in 1963-1969? (2) How was the rising awareness process of Indonesian nationalism among Papuans in Biak done in 1963-1969?
Keywords: the development of Papua, Indonesian nationalism, military operation, Papuans

## DDC: 322.4

## Damianus Benediktus Gene Djo1 dan Eusabius Separera Niron

## THE AMBIVALENCE OF STATE REPRESSION ON PAPUA CONFLICT

## ABSTRACT
The aim of this article is to examine the repressive approach conducted by the state to the people of Papua and to see the rise of Papuan nationalism as a result of repressive actions. Using a qualitative method with a review of literatures, this paper argues that in resolving the conflict of Papua, some repressions done by security forces on behalf of the state are still massively found in Papua. This repressive approach will not solve the conflicts in Papua. The repressive approach will only evoke the trauma of past violence and hinder the development of local democracy in Papua. The underlying grounds of repressive actions in the land of Papua are often based on the notion of national integration and stability. On the other hand, this action aroused the nationalism spirit of the local people in Papua as a nation. Therefore, the efforts to resolve the problems in Papua must be carried out in a critical-progressive and humanist way which is by undertaking a dialogue based on Pancasila: socio-nationalism and socio-democracy.
Keywords: Papua conflict, repressive actions, dialogue

## DDC: 302.2 Al Araf Assadallah Marzuki

## STRENGTHENING INDONESIA’S CYBER DEMOCRACY AFTER THE 2019 ELECTION

## ABSTRACT
In 2019, Indonesia has conducted the festival of democracy encompassing presidential, legislative members, and Regional Representative Council (DPD) elections for the period of 2019-2024 which were considered as the most complex election in the world. In the digital era, a cyber space in strengthening democracy and during election process becomes important to create the atmosphere of democracy which is conducive, orderly, and beneficial for the community. This relates to the problem of democracy in cyber space ranging from the spread of hoax news, press independence, to the emergence of social media restrictions imposed by the government. Thus, the author suggests for strengthening democracy in cyber space. The underlying reasons for this argument are: first, hoax news is often published on an unregistered online media from which this situation is contradicted with the existing regulation that obliges online news platform to register and acquire a permission for establishing press institute. Second, responding the online news platforms unregistered in Press Council, the government should not only block them, but also impose fines for those who violate the regulations.
Keywords: democracy, cyber law, cyber democracy
DDC: 320.8

## Nyimas Latifah Letty Aziz
BUILDING A NATIONAL IDENTITY IN THE DECENTRALIZATION AND REGIONAL AUTONOMY PERSPECTIVE

## ABSTRACT
This paper examines the building process of a national identity from the perspective of decentralization and regional autonomy. National identity is the identification of a nation and a country that distinguishes it from the other nations and countries of the world. However, this national identity fades because of the negative influences coming from outside.  Indonesia, which is an archipelago country, has a wide area ranging from Sabang to Merauke within the framework of the Unitary State of the Republic of Indonesia. To maintain Indonesia’s national identity, the government needs to make efforts to unite the nation, one of which is through decentralization and regional autonomy policies. The government provides a space for regions to develop their areas and maintain local cultural values as a national unifier. This is a good means to build and enhance a sense of nationalism for the formation of national identity. This article raises the issue on how to build national identity which is viewed from the perspective of decentralization and regional autonomy that has been extracted from the results of descriptive analysis research. The data used are data from interviews and literature studies.
Keywords: decentralization, national identity, regional autonomy
DDC: 364.1

## Melpayanty Sinaga
TRANSNATIONAL CRIMES THROUGH  BARTERING DRUGS IN THE BORDER AREA OF RI - PAPUA NEW GUINEA

## ABSTRACT
This research aims to explore the transnational crime occurred in the border area of Indonesia and Papua New Guinea. Transnational crimes through bartering drugs and motorcycles become a new trend or a new crime in Jayapura. Generally, transnational crime is often done by exchanging money with drugs; however, this one is different. The exchange of stolen motorcycles conducted in state borders become a new motive of transnational crime. The mixed research method is used to combine the qualitative method for one step and quantitative one for another. In-depth interviews as a part of the data collection technique will be conducted to gain information from actors and governmental parties such as security apparatus and victims who lose their motorcycles. Field observation is also held to know the routes of the drug trade, both land and sea, in the border area of Indonesia and Papua New Guinea. The result is that the drug and stolen motorcycle trades remain significantly occurred due to the minimum supervision of the security apparatus and the limited number of security stations. This situation
allows people to send prohibited things, including drugs, through small and narrow undetected roads and sea routes surrounding Papua in which those provide easiness for people to do drug transactions.
Keywords: barter, transnational crime, border

## DDC: 303.4
Melyana R. Pugu, Yanyan M. Yani, dan Wahyu Wardhana INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT IN PAPUA BORDER REGION: EFFORTS TO ASSURING HUMAN SECURITY AND FIGHTING ILLEGAL CROSS-BORDER TRADE

## ABSTRACT
All this time, border development, particularly Indonesia border area in Papua, is left behind from the development of other regions. Indeed, border regions have great opportunities to become a driving force for economic activity when they are supported by adequate infrastructure development. Therefore, this article explores the development of the land border region between Indonesia and Papua New Guinea. The concept of border development, specifically infrastructure development, is adopted in this article as a basis for discussing the dynamics of Indonesia’s border area in Papua. The development of Indonesia’s border areas in Papua in this article will be analyzed as an attempt to guarantee human security and fight illegal trade. The increase of illegal trade in Indonesia and Papua New Guinea border region could threaten the human security of the Indonesian people in the Papua Border regions. Therefore, the government took several development policies to improve the welfare of people in Papua border through the construction of border infrastructure. Even though human security policies which have adopted by the government did not explicitly stress the human security terminology, but the policies show that the government efforts to assure human security in Indonesia-Papua New Guinea border area.
Keywords: human security, infrastructure development, Papua border, illegal trade
DDC: 320.5

## Djuneidi
MEASURING THE SENSE OF NATIONALISM OF INDONESIAN YOUNG GENERATION

## ABSTRACT
The phenomenon of social bipolarization within Indonesians in the context of the 2019 presidential election, which is between the supporters of Joko Widodo & Ma'aruf Amin and Prabowo Subianto & Sandiaga Uno, is very relatable to the history of the 1998 reformation era. It was the period when the authoritarian militarism regime was collapsed by mass and students’ demonstrations. This bipolarization has a clear negative impact, even is considered as "a verbal war" and "a political identity war" that use all means such as social media, attitudes, and social behavior. The qualitative research of the Indonesian millennials shows the declining phenomenon of awareness to the sense of belonging to the nation and country of Indonesia and the poor knowledge and understanding of the ideology of the country so they are easily distracted by other understandings and neglect the national ideology which is Pancasila. This clearly threatens the wholeness of the Republic of Indonesia (NKRI) that the Indonesian heroes have greatly struggled and been sacrifice before. The role of the government in providing an understanding of the history and ideology of this nation is an obligation that must be inherited in the heart of Indonesians through the world of education, sports, and in every participative and transparent dynamical development.
Keywords: Indonesia, election 2019, nationalism, sportsmanship, nation-state identity, intolerance, extremism
Meilinda Sari Yayusman

## TINJAUAN BUKU PERKEMBANGAN STUDI DIASPORA
Judul Buku: Routledge Handbook of Diaspora Studies Penulis: Robin Cohen dan Caroline Fisher (Eds.) (2019), Routledge, New York, Amerika Serikat, hlm. xviii
Ubaidillah

## TINJAUAN BUKU PERAN AGAMA DALAM UJARAN KEBENCIAN: SUMBER ATAU TARGET
Judul Buku: Putting Faith in Hate: When Religion is The Source or Target of Hate .
Penulis: Richard Moon (2018). Cambrigde University Press. 151 hal. + indeks. ISBN 978­1­108­42546­9.

## TINJAUAN BUKU PERKEMBANGAN STUDI DIASPORA

## Meilinda Sari Yayusman
Pusat Penelitian Kewilayahan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia E-mail: m.s.yayusman@gmail.com
Robin Cohen dan Caroline Fisher (Eds.). (2019). Routledge Handbook of Diaspora Studies. Routledge, New York, Amerika Serikat, hal. xviii +383.

## PENGANTAR
Kajian mengenai diaspora terus berkembang dan mendapatkan banyak perhatian dari kalangan aka­ demisi dan peneliti. Diaspora memiliki definisi yang semakin beragam terlebih dengan fenomena globalisasi yang menjadi salah satu faktor paling berpengaruh dalam perkembangan konsep dias - pora.  Ruang  dan  batas  yang  semakin  melebur karena kemajuan teknologi dan sistem transporta - si mempengaruhi perkembangan konsep diaspora dan menggeser motif perpindahan penduduk ke luar negeri dari yang semula berbentuk paksaan menjadi  sukarela.  Transformasi  pola  interaksi dan motif perpindahan penduduk ini tidak dapat dipungkiri  disebabkan  oleh  globalisasi  yang berkembang di tahun 1980­an. Cardoso (2018) juga menjelaskan bahwa transformasi yang ter - jadi di dunia didorong oleh adanya globalisasi. Terlebih, pemerintahan dari negara­negara asal kini mulai memiliki perhatian lebih untuk para diaspora  mereka  yang  berada  di  luar  negeri. Pemerintah  semakin  menyadari  bahwa  peran diaspora  adalah  penting  untuk  pembangunan tanah air, sehingga segala potensi dan keahlian yang dimiliki oleh para diaspora diharapkan dapat dimaksimalkan dan dikontribusikan untuk negara asal.
Buku  berjudul Routledge  Handbook  of Diaspora  Studies menjadi  salah  satu  buku pedoman  untuk  mempelajari  diaspora  dan perkembanganya secara komprehensif. Menurut Cohen dan Fisher (2019), gagasan diaspora telah mendapatkan perhatian di banyak bidang ilmu pengetahuan, terutama ilmu sosial. Buku berjenis bunga rampai ini merupakan kumpulan tulisan dari para peneliti dan akademisi yang memiliki
fokus dalam perkembangan studi diaspora dari berbagai  bidang  keilmuan.  Cohen  dan  Fisher sebagai editor berhasil memadupadankan kajian diaspora yang bersifat multidisiplin, yakni men - cangkup kajian dari sudut pandang antropologi, etnografi, sejarah, hubungan internasional, politik geografi, dan sosiologi. Tulisan di dalam buku ini saling melengkapi satu sama lain dan membantu para pembaca untuk memetakan perkembangan studi diaspora di dunia.
Buku ini terbagi menjadi lima bagian. Bagian pertama terdiri dari tulisan­tulisan mengenai seja - rah dan perkembangan konsep diaspora. Bagian kedua membahas tentang kompleksitas internal yang  perlu  diperhatikan  dalam  studi  diaspora, yakni terkait keberagaman etnis, keyakinan, dan bahasa ketika para diaspora bermukim di negara baru bagi mereka serta alasan­alasan mengapa orang bermigrasi ke negara lain. Bagian ketiga membahas  tentang  bagaimana  mendefinisikan rumah  dan  tanah  air  atau  seringkali  disebut dalam  buku  ini  ‘ home and homeland’ dalam studi  diaspora  serta  bagaimana  para  diaspora memelihara  hubungan  dengan  negara  asal. Bagian  keempat  secara  garis  besar  membahas tentang  hubungan.  Memelihara  hubungan  de­ ngan negara asal menjadi bagian paling penting untuk  para  diaspora.  Hubungan  dalam  bentuk remitansi ekonomi, sosial, dan politik menjadi bagian utama dalam diskusi ini. Pada bagian ini, juga diperkenalkan istilah remitansi kolektif yang diartikulasikan dalam organisasi yang dibentuk oleh diaspora untuk berkontribusi ke tanah air mereka. Remitansi ini dilakukan secara kolektif dengan perwujudan rasa cinta pada tanah air dan kegiatan­kegiatan yang pada umumnya bersifat
terlihat. Bagian terakhir menjadi bagian penutup dalam buku ini dengan inti pembahasan terkait kritik terhadap studi diaspora yang menekankan pada pentingnya untuk mengikat diaspora guna pembangunan negara asal.
Perkembangan konsep dan teori dari berbagai bidang keilmuan yang tentunya saling melengka - pi, seperti dalam melihat konflik sebagai salah satu  alasan  menarik  berkumpulnya  diaspora, remitansi yang tidak lagi hanya dikaitkan dengan pengiriman uang dan pembentukan sebuah or - ganisasi atau ‘hometown transnationalism’ untuk berkontribusi ke negara asal di era globalisasi ini adalah beberapa pembahasan yang menarik untuk didiskusikan.

## PERKEMBANGAN KONSEP DAN TEORI PADA STUDI DIASPORA
Perkembangan konsep diaspora tidak dapat terle - pas dari sejarah yang cukup panjang. Perpindahan paksa yang dialami orang­orang Yahudi, Yunani, dan Armenia akibat konflik yang terjadi pada abad ketiga sebelum masehi menjadi awal mula istilah diaspora mulai disebutkan dalam artian sempit. Pada tahun 1930­an, istilah diaspora berkembang tidak lagi tentang orang­orang Yahudi, Yunani, dan  Armenia  yang  berpindah,  tetapi  meluas menjadi jaringan yang tersebar secara paksa dari tanah air mereka. Alasan perpindahan diaspora hingga saat itu masih tentang perpindahan secara tidak sukarela, meskipun aktor yang berpindah tidak hanya tentang bangsa Yahudi, Yunani, dan Armenia. Berdasarkan perjalanan sejarah, Dufoix (2008)  menjelaskan  bahwa  pada  paruh  kedua abad kedua puluh, penggunaan istilah diaspora mulai  sering  kali  dikaitkan  dengan  “Diaspora Yahudi”  atau  seringkali  disebut the  Jewish Diaspora dan “Diaspora Berkulit Hitam” atau the  Black  Diaspora. Diaspora  berkulit  hitam banyak diperbincangkan karena adanya migrasi masif  yang  terjadi  di  kalangan  bangsa Afrika pada pertengahan tahun 1960­an. Istilah diaspora terus berkembang dari berbagai bidang keilmuan yang kemudian menjadi sebuah konsep di tahun 1970­an (Dufoix, 2019) dan bergerak menjadi konsep yang modern di tahun 1980­an seiring dengan  adanya  fenomena  globalisasi  (Dufoix, 2008).  Bahkan  sampai  dengan  pertengahan
1980­an, diaspora masih digunakan dalam dua hal terpisah dan cara yang berbeda, yakni sebagai terma untuk menjelaskan populasi yang tinggal di luar wilayah teritori negara asal dan sebuah konsep spesial yang menjelaskan tentang jaringan perdagangan orang­orang Afrika (Dufoix, 2008).
Globalisasi membawa pengaruh besar terha - dap perpindahan orang, barang, dan jasa, sehingga konsep diaspora pun terus berkembang dan terus beradaptasi dengan adanya modernisasi. Seiring perkembangan konsep diaspora dalam kerangka modern tersebut, di tahun 1990­an, Safran (1991) menjelaskan bahwa diaspora, lebih spesifiknya, komunitas diaspora, seringkali digunakan sebagai istilah metaforis untuk beberapa kategori orang, yakni ekspatriat, pengusiran, pengungsi politik, penduduk asing, imigran, dan etnis serta ras mi - noritas. Pengertian ini dapat dikatakan membawa pengaruh signifikan dalam perluasan makna dari diaspora itu sendiri. Meskipun diskursus mengenai konsep diaspora masih terus berjalan, pandangan ini ternyata juga didukung oleh Tölölyan (2019) dengan  pemahaman  serupa  bahwa  diaspora telah berbagi dengan istilah­istilah lain seperti migran,  ekspatriat,  pengungsi,  pekerja  tamu, orang­orang yang diasingkan, komunitas yang ada di luar negeri, dan komunitas etnis. Cohen (1997, 2008) juga memberikan tipologi baru yang menjelaskan ‘tipe ideal’ diaspora, yakni korban, tenaga kerja, pedagangan, kekaisaran, dan budaya dengan memasukan elemen­elemen lain seperti alasan perpindahan yang tidak hanya dilakukan secara paksa, tetapi juga sukarela. Perkembangan ini tidak luput dengan segala kemudahan yang ada dalam sistem transportasi yang memudahkan perpindahan dan keinginan besar untuk mencari peruntungan guna kehidupan yang lebih baik di masa mendatang.
Menggunakan pendekatan transnasionalisme sebagai  pendekatan  baru,  diaspora  dianggap sebagai  bentuk  spesifik  dari  komunitas  trans - nasional yang secara konsep sebelumnya lebih menekankan pada pembentukan dan mobilisasi, kemudian berkembang pada ikatan dan praktik yang  dilakukan  (Faist,  2010).  Diaspora  dalam pendekatan  transnasional  sangat  erat  hubung­ annya  depan  apa  yang  terjadi  pada  interaksi diaspora dan negara asalnya sekarang ini, yaitu dengan  mengedapankan  ikatan  dalam  bentuk
organisasi atau perkumpulan dan praktik yang dapat  dilakukan  untuk  pembangunan  negara. Dapat  dikatakan  pula  bahwa  konsep  ini  juga mencerminkan atas apa yang sedang diusahakan oleh  pemerintah­pemerintah  negara  asal  para diaspora, termasuk Indonesia. Berlandaskan atas keinginan untuk meningkatkan daya saing bangsa dengan sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas, peran diaspora adalah penting. Untuk itu, dukungan dan respon positif pemerintah terh - adap upaya yang dilakukan oleh diaspora dalam ikatan dan praktik untuk tanah air dikatakan dapat mempererat hubungan diaspora dengan negara asalnya,  termasuk  mendorong  implementasi ilmu  pengetahuan  dalam  proyek­proyek  nyata dan  transfer  pengetahuan  untuk  mendukung peningkatan sumber daya manusia.
Konsep  diaspora  juga  dilengkapi  dengan berkembangnya pendekatan dan teori yang dapat digunakan  dalam  melakukan  kajian  diaspora, sehingga  studi  ini  tidak  melulu  tentang  men - definisikan aktor yang disebut sebagai diaspora, tetapi  juga  menekankan  pada  proses  dan  pola interaksi para diaspora membentuk identitasnya. Hal­hal tersebut banyak dipelajari menggunakan kerangka­kerangka teoritis, seperti transnasiona­ lisme, konstruksi sosial, dan perpindahan sosial. Dalam teori­teori ini, aspek mobilitas, komunitas, proses dan pembentukan identitas menjadi ele - men utama dalam menjelaskan apa yang disebut sebagai diaspora. Misalnya, pendekatan konstruk - si sosial menekankan bahwa diaspora bukanlah sesuatu yang bersifat bayangan atau ‘ imagined’, tetapi diaspora dibangun secara sosial yang dalam prosesnya nilai­nilai identitas kolektif dibentuk (Turner, 2019). Interaksi dan identitas kolektif yang dibangun oleh para diaspora menjadi ele - men penting dalam teori konstruksi sosial. Teori ini memperjelas bahwa sesuatu yang dibangun secara  sosial  memerlukan  sebuah  interaksi. Pendekatan  ini  berkesinambungan  dengan  apa yang didiskusikan dalam teori perpindahan sosial yang tidak terlepas dengan teori konstruksi sosial. Quinsaat (2019) menjelaskan teori perpindahan sosial  terkait  analisis  mengenai  diaspora  yang perlu melihat hal­hal terkait mobilisasi sosial di mana mencangkup interaksi politik yang dinamis antara negara pengirim dan penerima, relokasi dan  reproduksi  sumber  daya  sosial,  politik,
dan  budaya  dari  negara  asal  atau ‘homeland’ ke negara penerima, dan proses loyalitas yang dibangun  oleh  para  diaspora  sebagai  pondasi pembentukan  identitas  kolektif.  Müller­Funk (2019) menambahkan dalam teori perpindahan sosial  baru  atau new social movement theory , yakni dua hal yang perlu dilihat dalam teori ini adalah tindakan dalam proses perpindahan sosial dan proses para diaspora membangun identitas kolektifnya. Proses perpindahannya menjadi hal yang  penting  dalam  mengkaji  diaspora  lebih dalam.

## DIASPORA AKIBAT KONFLIK
Secara keseluruhan, buku ini banyak menjelaskan perkembangan konsep diaspora dengan penaf - siran positif, sehingga menjadi hal yang berbeda ketika membahas diaspora dari sudut pandang lain. Pada bab dua puluh tiga, kajian terkait ko - munitas diaspora yang terbentuk akibat konflik menjadi bagian yang menarik. Missbach (2019) membahas diaspora yang terbentuk karena ada­ nya konflik yang didasari oleh adanya perasaan teraniaya dan menderita yang sama. Salah satu studi kasus yang dapat menjelaskan terbentuknya diaspora akibat konflik ini adalah orang­orang Maluku yang tergabung dalam kelompok tentara militer Belanda atau KNIL ( Koninklijk Neder - lands Indische Leger) .  Mereka  diterbangkan ke Belanda untuk dilepaskan status tentaranya dan  dijanjikan  untuk  dipulangkan  kembali  ke Indonesia. Namun, janjinya untuk dipulangkan ke  Indonesia  tidak  kunjung  dipenuhi.  Konflik kepentingan politik antarnegara dapat dikatakan menjadi salah satu alasan mengapa kepulangan diaspora Maluku menjadi masalah, sehingga para diaspora  berkumpul  untuk  menunjukan  sikap resistensi kepada Belanda yang dilatarbelakangi kesamaan nasib dan perasaan untuk pulang.
Dalam  sejarah  perpindahan  orang­orang Maluku  ke  Belanda,  bermula  dari  Indonesia yang  semakin  kuat  untuk  memperjuangkan kemerdekaan  dan  memaksa  Belanda  untuk membebaskan  daerah  kekuasaannya  pada  28 Desember  1949  (van Amersfoort,  2007).  Pro­ kontra kemerdekaan terjadi di berbagai wilayah Indonesia  termasuk  di  Maluku,  yakni  pada sebagian orang­orang Maluku, khususnya yang
tergabung  dalam  KNIL.  Orang­orang  Maluku yang  tergabung  dalam  KNIL  dan  keluarganya ini  menolak  untuk  mengakui  identitas  orang Indonesia  dan  hanya  mengakui  diri  mereka sebagai orang Maluku (Gusnelly, 2014). Di sam­ ping itu, kondisi lain yang terjadi adalah Belanda perlu melepaskan tentara KNIL yang tersisa di Indonesia, tetapi Kejaksaan Belanda melarang pemerintah untuk melepaskan status para tentara di luar negeri padahal Jawa sudah menjadi bagian dari Indonesia saat itu. Oleh karena itu, sebanyak 12,500 orang Ambon/Maluku berstatus tentara KNIL dan keluarganya dibawa ke Belanda dan diasingkan di sebuah perkemahan militer (van Amersfoort, 2007).
Alih­alih  orang­orang  Maluku  dijanjikan untuk  dipulangkan  kembali  oleh  Pemerintah Belanda, sampai tahun 1970­an, nasib mereka belum jelas dan konflik sebagai bentuk resistensi orang­orang Maluku pun terjadi dalam bentuk terorisme dan pembunuhan. Konflik antara orang Maluku kepada Pemerintah Belanda saat itu cuk - up merisaukan masyarakat setempat dan menjadi sorot perhatian. Ini merupakan contoh studi kasus yang  menarik  pada  diaspora  Indonesia  dalam pengertian diaspora berkumpul karena ke samaan latar  belakang  mereka  sebagai  orang­orang Maluku, mantan tentara KNIL yang berpindah ke Belanda karena adanya rasa ketidaksetujuan atas kemerdekaan dan perlunya pelepasan status dilakukan di Belanda menurut hukum Belanda, kemudian  berkumpul  dan  berkelompok  serta merasakan perasaan yang sama dalam memper - juangkan nasib dan status mereka di Belanda. Pembahasan mengenai diaspora yang terbentuk karena  adanya  konflik  menjadi  bagian  yang sangat menarik. Hal ini juga mengingat sejarah diaspora dunia yang berawal dari perpindahan orang­orang  Yunani  akibat  konflik,  meskipun dengan cerita yang berbeda.

## DIASPORA DAN GLOBALISASI
Pembahasan  terkait  diaspora  dan  globalisasi menjadi bagian yang juga sangat menarik dan menjadikan  kajian  dalam  buku  ini  beragam. Sebagian besar kajian yang dibahas pada buku tidak terlepas dari konsekuensi fenomena glo - balisasi,  sehingga  perpindahan  orang  menjadi
semakin cepat dan motif perpindahan pun ber - macam­macam. Hal ini tidak dapat dipungkiri karena  teknologi  informasi  dan  transportasi yang semakin canggih, sehingga memudahkan manusia berpindah dan terkoneksi satu sama lain. Dalam perkembangannya, jumlah penduduk yang bermigrasi ke luar negeri semakin banyak karena globalisasi. Akibatnya, fenomena brain drain atau semakin sedikitnya generasi muda yang potensial dan berpendidikan yang tetap tinggal di tanah air terjadi, akan tetapi beberapa tahun terakhir berkembang istilah brain gain di mana urgensi dalam mengoptimalkan kemampuan dan tenaga profesional  para  diaspora  sebagai  pendukung dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, daya saing bangsa, dan produktivitas di negara asalnya semakin meningkat. Hal ini disadari oleh pemerintah­pemerintah negara asal para diaspora, termasuk pemerintah Indonesia tentang perlunya mempererat hubungan dengan para diaspora dan menggali potensi yang ada untuk pembangunan negara  dan  bangsa.  Menurut  Muhidin  dan Utomo (2015), terdapat lima potensi yang dapat diberikan oleh diaspora kepada negara asalnya, yakni remitansi, investasi asing langsung, dias - pora  dapat  menjadi  jembatan  dalam  perluasan hubungan ekonomi negara asal, jejaring diaspora untuk layanan jasa profesional tanpa biaya, dan kepulangan diaspora untuk pembangunan negara asal. Kelima hal ini perlu dimaksimalkan tidak hanya untuk peningkatan aspek ekonomi negara, tetapi  juga  membantu  peningkatan  daya  saing bangsa  serta  kualitas  sumber  daya  manusia  di negara asal.
Aspek  remitansi  dapat  dikatakan  menjadi hal yang paling identik dengan kontribusi yang diberikan  oleh  diaspora  untuk  negara  asalnya. Remitansi yang semula hanya dikaitkan dengan ekonomi atau pengiriman uang ke negara asal, kini berkembang ke berbagai bentuk pengiriman lainnya. Levitt (1998) menjelaskan perkembangan konsep remitansi ekonomi ke remitansi sosial. Dalam hal ini, migran tidak hanya mengirimkan uang  tetapi  juga  ide,  perilaku,  identitas,  dan modal sosial yang mengalir dari negara pengi - rim ke negara asal. Sementara itu, Müller­Funk (2019) melengkapi dengan pengertian remitansi politik yang berarti para migran kini memiliki tujuan untuk memperoleh kekuatan politik atau
memberikan  pengaruh  politik  terhadap  tanah airnya  ketika  berada  di  luar  negeri.  Buku  ini juga menawarkan konsep baru dalam remitansi, di samping ekonomi, sosial, dan politik, yakni remitansi  kolektif.  Remitansi  kolektif  dapat diartikan sebagai bentuk ekspresi dari kontribusi berganda yang diberikan oleh para diaspora di mana  melalui  proyek  pembangunan,  mereka memperlihatkan  kesetiaan  pada  negara,  dan mentransfer kemampuan mereka untuk membuat suatu kebaruan di negara asalnya (Lacroix, 2019). Dalam remitansi kolektif, proyek pembangunan adalah  bentuk  kontribusi  paling  nyata,  seperti pada pembangunan gedung sekolah, pemukiman, dan pusat kesehatan. Dalam hal ini, diaspora tidak hanya  menunjukkan  kesetiaannya,  tetapi  juga kapasitas  mereka  untuk  mentransfer  ilmu  dan tenaga profesional kepada negara asal. Dengan kata  lain,  remitansi  kolektif  merupakan  hasil dari penempatan ganda yang dilakukan oleh para diaspora terhadap negara asal dan negara tempat mereka tinggal (Lacroix, 2014).
Mengkaji  Indonesia,  menurut  Romdiati (2015), kontribusi diaspora Indonesia masih ter - batas pada aspek remitansi dalam hal ini ekonomi, belum sampai pada sumbangan kapital dan sum - ber daya finansial, teknis, dan profesionalisme. Namun, melihat perkembangannya, Pemerintah Indonesia  belakangan  ini  menaruh  perhatian besar pada diaspora Indonesia dan mengupayakan berbagai upaya perekatan hubungan atau dalam buku ini disebut sebagai diaspora engagement untuk menanamkan bentuk­bentuk remintasi lain - nya, terutama dalam remitansi sosial berbentuk ide­ide  kreatif  dan  transfer  pengetahuan,  serta apa  yang  kini  berkembang  sebagai  remitansi kolektif dimana bentuk kontribusi dapat dilaku - kan  secara  kolektif  dalam  organisasi  tertentu sekaligus mewujudkan perasaan cinta tanah air dan membangun kegiatan­kegiatan dengan hasil yang terlihat nyata dan berguna bagi negara asal.
Konsep hometown transnationalism juga menjadi pembahasan menarik dan berkaitan erat dengan  apa  yang  sedang  dilakukan  oleh  dias - pora Indonesia, yakni membentuk wadah yang bernaung dalam memaksimalkan kontribusnyai kepada tanah air. Remitansi kolektif menjadi pa­ sangan paling sesuai dengan konsep ini jika mem - bicarakan hasil nyata yang diharapkan de ngan
adanya perkumpulan diaspora yang terorganisir. Dalam  buku  ini,  Lacroix  (2019)  mengartikan hometown transnationalism sebagai ikatan dan praktik yang dipelihara oleh organisasi ekspatriat dengan  negara  asalnya.  Namun,  sebelumnya Lacroix  (2016)  dalam  bukunya  yang  berjudul “ Hometown transnationalism: long distance villageness among Indian Punjabi and North African Berbers” telah mendefinisikan hometown transnationalism sebagai institusi­institusi sosial tempat  para  migran  berusaha  secara  kolektif untuk  mengartikulasikan  kembali  koherensi diri dengan tempat asalnya sejak berpisah dan mengupayakan  untuk  tetap  menjadi  penduduk tempat tersebut ketika bahkan tempat itu sudah berubah secara radikal. Dalam konteks ini, tempat yang dimaksud adalah negara asal. Menambahi kedua  definisi  tersebut,  Lacroix  (2016)  dalam bukunya juga menyatakan bahwa jaringan kam - pung halaman dapat menjadi instrumen potensial dalam pembangunan. Oleh karena itu, tidak heran bahwa organisasi diaspora seringkali diharapkan dan dipercaya sebagai salah satu motor penggerak pembangunan di negara asal.
Dalam konteks Indonesia, organisasi diaspora yang kini sedang berkembang adalah Indonesian Diaspora  Network (IDN).  Organisasi  ini  me­ rupakan salah satu perwujudan dari hometown transnationalism. IDN terbentuk dan berkembang dengan motivasi mengoneksikan diaspora­dias - pora Indonesia di luar negeri untuk sama­sama berkontribusi  pada  tanah  air.  Perkumpulan  ini diprakarsai oleh Dino Patti Djalal selaku Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat pada masa kepemimpinan Marty Natalegawa se - bagai Menteri Luar Negeri dengan mengundang seluruh diaspora Indonesia di luar negeri dalam Kongres Diaspora Indonesia yang pertama pada tahun  2012  di  Los Angeles, Amerika  Serikat. Pertemuan besar ini menghasilkan kesepakatan pembentukan  IDN  yang  mengumpulkan  para diaspora dan memprakarsai ide­ide untuk pem - bangunan negara. Pada kongres yang kedua di tahun 2013, pertemuan menghasilkan beberapa gugus  kerja  sebagai  bentuk  komitmen  dengan pemerintah, diaspora Indonesia, dan badan­badan lain yang nantinya terlibat. Gugus kerja tersebut bergerak  di  bidang  energi,  ketenagarkerjaan, imigrasi,  kewarganegaraan,  pendidikan,  sains
dan  teknologi,  perkotaan  layak  huni,  ekonomi hijau, kesehatan publik, bisnis, investasi, industri dirgantara, pemuda, dan masakan khas Indonesia (Narottama  &  Sudarmawan,  2017).  Dengan adanya wadah yang terorganisasi ini, diharapkan semangat diaspora Indonesia untuk berkontribusi juga semakin besar.
IDN terus berkembang dan memiliki cabang­ cabang di berbagai belahan dunia di mana para diaspora Indonesia tinggal, salah satunya adalah IDN Belanda yang di dalamnya terdapat beberapa gugus kerja yang berfungsi untuk merumuskan visi misi yang perlu diwujudkan sebagai bentuk kontribusi untuk pembangunan bangsa dan negara Indonesia. Meskipun demikian, dapat dikatakan bahwa terkadang terjadi bias antara kontribusi sebagai bentuk pengabdian kepada negara dan adanya kepentingan tertentu dari proyek­proyek yang ingin diwujudkan di negara asal. Salah satu kelompok  kerja  yang  kini  berkontribusi  aktif dalam pembagunan Indonesia adalah kelompok kerja Liveable Cities atau yang dikenal dengan Taskforce  Liveable  Cities. Kelompok kerja ini cukup  aktif  dalam  membangun  koneksi  dan proyek­proyek  pembangunan  kota  dengan  pe - merintah daerah. Sejauh ini sudah cukup banyak proyek  pembangunan  di  Jakarta  dan  Bandung yang dihasilkan berdasarkan kerja sama dengan IDN Belanda Taskforce Liveable Cities . Di sini, bentuk  remitansi  sosial  dan  remitansi  kolektif terlihat pada kontribusi diaspora Indonesia dalam bentuk  proyek­proyek  pembangunan  dengan kerja sama dengan pemerintah daerah. Para dias - pora Indonesia tidak hanya kembali menunjukan kesetiaan pada bangsa, tetapi juga memberikan inovasi­inovasi baru dan mengimplementasikan ilmunya  ke  dalam  bentuk  proyek  nyata  untuk pembangunan Indonesia di bidang tata kota.
IDN  merupakan  contoh  menarik  dalam perkembangan  studi  diaspora  dengan  konsep hometown transnationalism. Terlebih,  di  era globalisasi,  penting  untuk  menggali  poten - si­potensi anak bangsa yang sudah mengenyam pendidikan  dan  bekerja  di  luar  negeri  untuk mengimplementasikan  ilmunya  untuk  negara. Penguatan  sumber  daya  manusia  tidak  dapat dipungkiri menjadi salah satu tujuan Pemerintah Indonesia, sehingga perlu adanya dukungan dari para  diaspora  untuk  mentransfer  pengetahuan
untuk  anak­anak  bangsa  di  Indonesia.  Selain itu, pembangunan juga merupakan fokus negara di mana para diaspora dapat menjadi salah satu aktor dalam membangun negara dari aspek yang berbeda dengan inovasi­inovasi yang diberikan, seperti contohnya apa yang telah dilakukan oleh gugus kerja Liveable Cities dalam tata kelola di beberapa kota di Indonesia. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa globalisasi benar adan - ya  membawa  pengaruh  dalam  pola  interaksi yang  dilakukan  oleh  para  diaspora  dan  juga pola tingkah laku negara asal yang menyadari pentingnya  diaspora  untuk  tanah  air.  Tidak heran bahwa dalam buku ini, globalisasi banyak sekali diperbincangkan dan dihubungkan dengan perkembangan studi diaspora.

## PENUTUP
Melihat  perkembangannya,  buku  ini  berhasil menyajikan  sebuah  kumpulan  tulisan  yang bersifat multidisiplin dan menunjukkan bahwa konsep diaspora terus berkembang serta memi - liki penafsiran yang berbeda­beda, tetapi saling melengkapi. Meskipun konsep diaspora masih terus diperbincangkan dan dikembangkan, tetapi dalam merespon fenomena globalisasi, diaspora menjadi sebuah konsep positif yang menggam - barkan hubungan antara diaspora dan negara asal penting untuk terus dibangun agar kepentingan pembangunan dapat direalisasikan dengan baik.
Selain itu, buku ini terbilang sebagai buku terbitan terbaru di tahun 2019, sehingga berhasil menggambarkan fenomena­fenomena yang terja - di pada pola interaksi diaspora dengan ilustrasi menggunakan  studi  kasus  kontemporer.  Salah satu contohnya adalah diskusi terkait diaspora dan agama pada salah satu bab dalam buku. Diaspora Muslim yang dijelaskan di sini dicontohkan den - gan menggunakan studi kasus kebijakan terkini Donald J. Trump terkait pelarangan masuknya imigran  dari  negara­nagara  Islam  ( the Muslim ban ) yang secara jelas telah melanggar the USA Immigration and Nationality Act tahun 1965 yang menyatakan tidak ada satupun orang yang dapat didiskriminasi  dalam  pemerolehan  visa  haya karena  suku,  jenis  kelamin,  kewarganegaraan, tempat lahir, dan tempat tinggal. Keterkinian ide dan contoh yang diambil pada buku ini menjadi
nilai tambah ketika membaca dan mempelajari konsep diaspora.
Namun, kelengkapan pada buku berbentuk bunga  rampai  ini  sebenarnya  menimbulkan tumpang tindih dalam konsep dan pembahasan. Kadang kala terdapat pembahasan yang berulang walaupun  tidak  menjadikan  buku  ini  mem - bosankan  untuk  dibaca  karena  pada  akhirnya, pendalaman konsep atau tujuan penelitian yang ditawarkan berbeda satu sama lain pada setiap babnya. Buku ini sangat direkomendasikan untuk para akademisi dan peneliti yang akan memulai penelitian terkait diaspora. Berbagai penafsiran diaspora,  sejarah  perkembangan,  dan  studi kasus pendukung dapat membantu pemahaman para pembaca dalam mengenal diaspora sebagai sebuah studi yang terus berkembang. Buku­buku terdahulu  yang  berjudul  “ Diasporas” karya Stephane  Dufoix  dan  “ Global  Diasporas:  an introduction” karya  Robert  Cohen  juga  dire - komendasikan  untuk  dapat  menjadi  pengantar dalam memahami konsep diaspora dan sejarah perkembangannya.

## PUSTAKA ACUAN
Cohen, R. (1997). Global diasporas: an introduction (1 st ed). London, Inggris: UCL Press. Cohen, R. (2008). Global diasporas: an introduction (2 nd ed). Abingdon, Inggris: Routledge.
Cohen,  R.  &  Fischer,  C.  (Eds).  (2019). Routledge Handbook  of  Diaspora  Studies. New  York, Amerika Serikat: Routledge.
Dufoix,  S.  (2019).  Diaspora  before  it  became  a concept . Dalam Robin C. & Caroline F. (Eds). Routledge Handbook of Diaspora Studies (hal. 13­21). New York, Amerika Serikat: Routledge. Dufoix,  S.  (2008). Diasporas. California, Amerika Serikat: University of California Press.
Faist, T. (2010). Diaspora and transnationalism: what kind of dance partners?. Dalam R. Bauböck and T. Faist (Eds). Diaspora and transnation - alism: concepts, theory and methods (hal 9­34).
Amsterdam, Belanda: Amsterdam University Press.
Gusnelly. (2014). Dinamika konstruksi dan perubahan identitas  kultural  orang  Maluku  di  Belanda . Dalam Devi R (Ed.), Studi Dinamika Identitas di Asia dan Eropa (hal.  1­33).  Yogyakarta, Indonesia: Pustaka Obor.
Lacroix,  T.  (2014).  Conceptualizing  transnational engagements: a structure and agency perspective
on (hometown) transnationalism. International Migration Review, 48 (3), 643­679. Lacroix, T. (2019). Unravelling the conceptual link between  transnationalism  and  diaspora:  the example of hometown networks. Dalam Robin C. & Caroline F. (Eds). Routledge Handbook of Diaspora Studies (hal. 173­180). New York, Amerika Serikat: Routledge. Levitt,  P.  (1998).  Social  remittance:  migration driven local­level forms of cultural diffusion. International  Migration  Review,  32 (4), 926-948.
Missbach, A. (2019). Moral comforts of remaining in  exile:  snapshots  from  conflict­generated Indonesian  diaspora.  Dalam  Robin  C.  & Caroline  F.  (Eds). Routledge  Handbook  of
Diaspora Studies (hal. 197­205). New York, Amerika Serikat: Routledge.
Müller­Funk, L. (2019). Diaspora politics and political remittances:  a  conceptual  reflection.  Dalam Robin  C.  &  Caroline  F.  (Eds). Routledge Handbook of Diaspora Studies (hal. 251­259). New York, Amerika Serikat: Routledge.
Muhidin, S. & Utomo, A. (2015). Global Indonesian
Diaspora: How many are there and where are they?. Journal of ASEAN Studies, 3 (2), 93­101.
Narottama,  N.  &  Sudarmawan,  E.  (2017).  The Indonesian diaspora in Europe: Culinary as cul - tural identity and tourism promotion in Paris, France. Advances in Economics, Business, and Management Research, 28, 50-56.
Quinsaat,  S.M.  (2019).  Diaspora  as  social  move - ments?. Dalam Robin C. & Caroline F. (Eds). Routledge Handbook of Diaspora Studies (hal. 47­54). New York, Amerika Serikat: Routledge. Romdiati,  H.  (2015).  Globalisasi  migrasi  dan peran diaspora: suatu kajian pustaka. Jurnal Kependudukan Indonesia, 10 (2), 89­100. Safran,  W.  (1991).  Diaspora  in  modern  societies: myths  of  homeland  and  return. Journal  of Transnational Studies, 1 (1), 83­99. Tölölyan, K. (2019). Diaspora studies: past, present, and  promise.  Dalam  Robin  C.  &  Caroline F.  (Eds). Routledge  Handbook  of  Diaspora Studies (hal.  22­30).  New  York,  Amerika Serikat: Routledge.
Turner, S. (2019). The social construction of diaspora: conceptual  development  and  the  Rwandan case.  Dalam  Robin  C.  &  Caroline  F.  (Eds). Routledge Handbook of Diaspora Studies (hal. 40­46). New York, Amerika Serikat: Routledge. Van Amersfoort, H. (2007). The waxing and waning of a diaspora: Moluccans in the Netherlands, 1950–2002. Journal of Ethic and Migration Studies, 30 (1), 151­174.