Analisis PDRB Perkapita, Investasi Pemerintah, dan Inflasi terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kota Banjarmasin

## Muhammad Reza, Yunita Sopiana
Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin
* rmuhammad675@gmail.com

## Abstract
The  purpose  of  this  study  is  to  determine  the  analysis  of  Gross  Regional  Domestic Product,  Government  Investment,  and  Inflation  on  Regional  Financial  Independence  of Banjarmasin  City  for  the  2010  -  2019  period.  The  data  analysis  technique  used  is  multiple linear regression analysis with time series data sourced from BPS Banjarmasin City and the analysis tool uses Eviews10  .  The regression equation obtained is Y = -3.561 + 0.349Ln 𝑋 1 – 0.082Ln 𝑋 2 + 0.787 𝑋 3 +
The results  of  this  study indicate that partially the Gross  Regional  Domestic  Product variable has a significant effect on Regional Financial Independence.  While the variables of Government  Investment  and  Inflation  have  no  significant  effect  on  Regional  Financial Independence.    Simultaneously,  Gross  Regional  Domestic  Product,  government  investment, and inflation have a significant effect on regional financial independence.
Keywords:  Regional  Financial  Independence;  Gross  Regional  Domestic  Product; Government Investment; Inflation

## Abstrak
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui analisis PDRB Perkapita, Investasi Pemerintah, dan Inflasi terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kota Banjarmasin periode 2010  - 2019. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan data time series  yang  bersumber  dari  BPS  Kota  Banjarmasin  dan  alat  analisisnya  menggunakan Eviews10. Persamaan regresi yang di dapat adalah Y = -3,561 + 0,349Ln 𝑋 1 – 0,082Ln 𝑋 2 + 0,787 𝑋 3 + 𝜀
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  secara  parsial  variabel  PDRB  Perkapita mempengaruhi  variabel  Kemandirian  Keuangan  Daerah  secara  signifikan.  Namun  variabel Investasi  Pemerintah  serta  Inflasi  tidak  mampu  mempengaruhi  variabel  Kemandirian Keuangan  Daerah  secara  signifikan.  Secara  bersama-sama  (Simultan),  PDRB  Perkapita, Investasi  Pemerintah,  serta  Inflasi  mampu  mempengaruhi  variabel  kemandirian  keuangan daerah secara signifikan.
Kata Kunci : Kemandirian Keuangan Daerah ; PDRB Perkapita ; Investasi Pemerintah ; Inflasi

## PENDAHULUAN
Era  reformasi  saat  ini  menggunakan  pemerintahan  daerah  yang  otonom,  hal  ini  dapat memberikan  peluang  bagi  perubahan  paradigma  pembangunan  nasional  dari  paradigma pertumbuhan menuju paradigma pemerataan pembangunan secara lebih adil dan berimbang. Otonomi daerah dilaksanakan pada tanggal 1 Januari tahun 2001 untuk pertama-kalinya, hal itu menyebabkan reaksi yang berbeda-beda bagi daerah. Pemerintah daerah yang mempunyai kekayaan  alam  melimpah  menyambut  otonomi  daerah  sebagai  hal  yang  positif,  sedangkan daerah yang miskin  akan sumber  daya  alam menyambut hal  ini dengan  berat  hati. Otonomi daerah  tidak  akan  sesuai  untuk  beberapa  daerah  tertinggal  karena  daerah  tersebut  biasanya
tidak  mempunyai  sumber  daya  alam  yang  memadai  untuk  dikembangkan  menjadi  sumber pendapatan asli daerah.
Otonomi daerah akan membuat pemerintah daerah untuk lebih mandiri baik dari sistem pembiayaan maupun penentuan arah pembangunan daerah sesuai dengan skala prioritas dan kepentingan  masyarakat  daerah.  Pelaksanaan  otonomi  daerah  didasarkan  pada  Undang- Undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Hal  itu, Sejalan dengan Undang- Undang  No.  33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan  Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan Pemerintah  Daerah,  maka  pelaksanaan  otonomi  daerah  diharapkan  dapat  mendorong peningkatan partisipasi dan kreativitas masyarakat serta mendorong pemerataan pembangunan daerah  dengan  memanfaatkan  sumberdaya  dan  potensi  yang  tersedia.  Untuk  mencapai kemandirian  daerah,  ada  beberapa  instrumen  fiskal  yang  dapat  mempengaruhinya  seperti produk domestik regional bruto perkapita, investasi pemerintah, dan juga inflasi. Instrumen - instrumen  fiskal  tersebut  merupakan  faktor  –  faktor  penting  yang  mampu  mempengaruhi pembangunan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di daerah.
Setelah  dilaksanakannya  otonomi  daerah  yang  berlangsung  lumayan  lama,  capaian kemandirian  daerah  dalam  memenuhi  pembiayaan  pembangunan  daerahnya  masing-masing ditemukan  belum  memuaskan.  Ini  mengindikasikan  masih  banyak  daerah  yang  sangat tergantung  bantuan  dari  pusat  untuk  membiayai  segala  kewajibannya  terkait  dengan pembangunan  dan  pemerintahan.  Berikut  adalah  tabel  realisasi  pendapatan  daerah  kota Banjarmasin tahun 2010 – 2019:
Tabel 1 Data Realisasi Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2010-2019

## Sumber : Badan Pusat Statistik
Untuk  meningkatkan  pendapatan  asli  daerah  ada  beberapa  faktor  yang  perlu diberdayakan  diantaranya  adalah  produk  domestik  regional  bruto  perkapita,  investasi pemerintah,  dan  inflasi.  Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  akan  menganalisis  PDRB  perkapita, investasi pemerintah, serta inflasi terhadap kemandirian keuangan daerah Kota Banjarmasin.
Rumusan  masalah  yang  ingin  dibahas  dalam  penelitian  adalah  sebagai  berikut  :  (1) Bagaimana  tingkat  kemandirian  keuangan  daerah  kota  Banjarmasin  periode  2010-2019?  (2) Bagaimana pengaruh secara simultan dari variabel PDRB Perkapita, Investasi Pemerintah, dan Inflasi  terhadap  kemandirian  keuangan  daerah  kota  Banjarmasin  tahun  2010-2019?  (3) Bagaimana pengaruh dari variabel PDRB Perkapita, Investasi Pemerintah, dan  Inflasi secara parsial terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah kota Banjarmasin period 2010-2019?
Penelitian  ini  juga  bertujuan  untuk  :  (1)  Mengetahui  Bagaimana  tingkat  kemandirian keuangan daerah Banjarmasin periode 2010-2019. (2) Mengetahui Bagaimana pengaruh secara
Tahun PAD Dana Perimbangan Lain- Lain Pendapatan Pendapatan Daerah 2010 Rp    80.510.646.971 Rp    590.099.673.558 Rp 155.685.119.199    Rp    826.295.439.728 2011 Rp  118.554.981.543 Rp    664.770.302.347 Rp 150.050.765.017    Rp    933.376.048.907 2012 Rp  138.086.121.907 Rp    758.384.384.015 Rp 301.894.557.534    Rp 1.198.365.063.456 2013 Rp  167.313.762.017 Rp    820.574.580.607 Rp 297.218.018.947    Rp 1.285.106.361.571 2014 Rp  216.427.691.790 Rp    842.336.752.332 Rp 373.824.764.582    Rp 1.432.589.208.704 2015 Rp  226.660.182.756 Rp    848.197.803.850 Rp 331.888.194.297    Rp 1.406.746.180.903 2016 Rp  247.258.423.246 Rp 1.113.815.696.695 Rp 158.566.125.520    Rp 1.519.640.245.461 2017 Rp  322.086.167.528 Rp    992.961.481.745 Rp 163.174.761.034    Rp 1.478.222.410.307 2018 Rp  277.873.887.440 Rp 1.028.151.940.256 Rp 272.344.086.598    Rp 1.578.369.914.294 2019 Rp  330.579.799.537 Rp 1.043.449.970.105 Rp 279.697.413.102    Rp 1.653.727.182.744
simultan dari PDRB Perkapita, Investasi Pemerintah, dan Inflasi terhadap variabel kemandirian keuangan daerah Banjarmasin periode 2010-2019. (3) Mengetahui Bagaimana pengaruh dari PDRB  Perkapita,  Investasi  Pemerintah,  serta  Inflasi  secara  parsial  terhadap  variabel kemandirian keuangan daerah Banjarmasin periode 2010-2019.

## KAJIAN PUSTAKA Otonomi Daerah
Otonomi  adalah  penyerahan  urusan  pemerintahan  kepada  pemerintah  daerah  yang bersifat  operasional  dalam  rangka  sistem  birokrasi  pemerintahan.  Tujuan  otonomi  adalah mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan kepada masyarakat. Dalam pengertiannya, Otonomi  daerah adalah  hak,  wewenang,  dan  kewajiban  daerah  otonom  untuk  mengatur  dan mengurus sendiri  urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat  setempat sesuai  dengan peraturan  perundang-undangan  (UU  no  32  tahun  2004). Hukum  pertama  yang  mengatur pelaksanaan hak Otonomi Daerah adalah Undang-Undang Dasar 1945. Pasal yang mengatur tata cara pelaksanaan hak ini adalah UUD 1945 Pasal 18 ayat 1-7.

## Keuangan Daerah
Mamesah (1995:45) “keuangan daerah merupakan semua kewajiban dan hak yang bisa dinilai  dengan  uang,  dan  juga  semua  hal  berupa  barang  maupun  uang  yang  bisa  dijadikan kekayaan daerah selama belum dikuasai oleh daerah serta pihak lainnya sesuai peraturan yang telah ditetapkan”.
Ruang  lingkup  keuangan  daerah:  a)  Daerah  mempunyai  hak  untuk  memungut  pajak daerah serta retribusi daerah dan juga melakukan pinjaman. b) Daerah mempunyai kewajiban untuk  menyelesaikan  Urusan  Pemerintahan  serta  membayar  tagihan  pihak  ketiga.  c) Penerimaan/pendapatan  Daerah.  d)  Pengeluaran  dari  Daerah.  e)  kekayaan  daerah  yang dipisahkan.  f)  Pemerintah  Daerah  menguasai  kekayaan  pihak  lain  untuk  menyelenggarakan tugas Pemerintahan dan kepentingan umum (pp no 12 tahun 2019).
Pengelolaan  Keuangan  Daerah  menurut  Halim  (2007:  330)  “pengelolaan  keuangan daerah  adalah  keseluruhan  kegiatan  yang  meliputi  perencanaan,  penatausahaan,  pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah”. Untuk menganalisis rasio keuangan suatu daerah dapat dilakukan dengan cara, hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan  periode  sebelumnya  yang  akhirnya  diketahui  bagaimana  suatu  kecenderungan  itu terjadi. berikut adalah rumus keuangan daerah menurut Halim.
Rasio pendapatan daerah
= 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝐴𝐷 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑥100 %
Rasio kemandirian keuangan daerah = 𝑃𝐴𝐷 𝐷𝑎𝑛𝑎 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑚𝑏𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑥100% Rasio ketergantungan daerah = 𝑃𝐴𝐷 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝑡𝑎𝑛𝑝𝑎 𝑠𝑢𝑏𝑠𝑖𝑑𝑖 𝑥 100% Tabel 2 Rasio Kemandirian Daerah Rasio (%) Rasio pendapatan daerah Kemandirian keuangan daerah Ketergantungan Daerah <10,00 Sangat kurang Sangat kurang Sangat tinggi 10,01 – 20,00 Kurang Kurang Tinggi 20,01 – 30,00 Cukup Cukup Sedang 30,01 – 40,00 Sedang Sedang Cukup 40,01 – 50,00 Baik Baik Rendah >50,00 Sangat baik Sangat baik Sangat rendah
Sumber : Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM (1991)
Dari rumus di atas bisa diketahui bahwa rasio Kemandirian Keuangan Daerah mampu menjelaskan  sejauh  mana  daerah  bergantung  dengan  sumber  dana  yang  berasal  dari  luar daerah. Apabila rasio ini semakin tinggi maka tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan dari pihak luar semakin rendah, demikian juga kebalikannya. Tingkat partisipasi atau keikut- sertaan  masyarakat  dalam  pembangunan  daerah  mampu  dijelaskan  dalam  rasio  keuangan daerah ini.

## PDRB Perkapita
Produk Domestik Bruto adalah penghasilan dalam suatu negara pada suatu tahun tertentu yang berupa nilai barang atau jasa yang berasal dari faktor – faktor produksi dari negaranya ataupun dari penduduk negara lain. Produk Domstik Regional Bruto adalah jumlah nilai jasa dan  barang  yang  diproduksi  di  suatu  regional  tertentu  dengan  kurun  waktu  yang  telah ditentukan,  biasanya  satu  tahun.  Produk  Domestik  Regional  Bruto  adalah  total  nilai  yang ditambahkan dari hasil seluruh usaha di suatu wilayah, bisa juga diartikan total nilai akhir jasa dan barang yang dihasilkan seluruh unit ekonomi pada suatu regional.
PDRB  bisa  di  hitung  menggunakan  3  pendekatan,  pertama  pendekatan  pengeluaran, kedua pendekatan produksi, dan ketiga pendekatan pendapatan.
1. PDRB dari pendekatan Pengeluaran adalah hasil nilai tambah dari seluruh Pengeluaran konsumsi  rumah  tangga,  konsumsi  pemerintah,  investasi,  dan  terakhir  pendapatan (ekspor – impor) dari suatu wilayah.
2. PDRB dari pendekatan Produksi adalah seluruh total nilai tambah dari jasa dan barang yang  dihasilkan  dari  berbagai  unit  produksi  di  suatu  wilayah  dalam  jangka  waktu tertentu.
3. PDRB  dari  pendekatan  Pendapatan  adalah  jumlah  pendapatan  (upah,  gaji,  sewa,  dan bunga) yang diperoleh dari faktor produksi suatu daerah dalam kurun waktu tertentu. Nilai  dari  PDRB  perkapita  merupakan  salah  satu  indikator  untuk  mengukur  tingkat kemakmuran masyarakat dari suatu wilayah. PDRB perkapita adalah jumlah dari nilai tambah yang diperoleh dari semua kegiatan ekonomi dibagi dengan jumlah penduduk. Sebab itu, tinggi atau rendahnya populasi penduduk akan mempengaruhi nilai dari PDRB perkapita, kemudian tinggi atau rendahnya nilai PDRB tergantung dari potensi SDA dan faktor produksi di daerah tersebut. Berikut adalah data PDRB perkapita Kota Banjarmasin Periode 2010-2019:

## Tabel 3
Data PDRB Perkapita Kota Banjarmasin Tahun 2010-2019
Tahun PDRB perkapita 2010 Rp      15.517.808 2011 Rp      17.649.655 2012 Rp      19.629.517 2013 Rp      23.753.140 2014 Rp      24.847.360 2015 Rp      25.926.230 2016 Rp      27.202.250 2017 Rp      28.582.250 2018 Rp      30.055.630 2019 Rp      31.545.470 Sumber : Badan Pusat Statistik

## Investasi Pemerintah
Penanaman modal atau investasi adalah semua bentuk kegiatan investasi yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri ataupun penanam modal luar/asing dalam rangka melakukan usaha  di  wilayah  Indonesia  (UU  no  25  tahun  2007).  Investasi  terbagi  menjadi  2,  yaitu penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing. Penanaman modal dalam negeri merupakan kegiatan menanam  modal yang dilakukan oleh pelaku dari  dalam  negeri dengan modal  yang  sumbernya  dari  dalam  negeri.  Penanaman  modal  asing  merupakan  kegiatan menanam modal yang dilakukan oleh pelaku dari luar/asing, yang seluruh modalnya bersumber dari luar negeri ataupun  ada yang berkerja sama dengan pelaku dari dalam negeri. Investasi merupakan  pengeluaran  produsen  dalam  rangka  pembelian  jasa  dan  barang  dengan  tujuan investasi (Boediono, 1990).
Pemerintah bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dengan cara meningkatkan investasi modal. Hal ini disebabkan karena adanya hubungan yang kuat antara belanja investasi pada pembangunan/infrastruktur dengan tingkat desentralisasi (Lin dan Liu, 2000). Menurut (Madjidi, 1997) Strategi dari pengalokasian anggaran infrastruktur/pembangunan akan mampu menjadi dorongan dan mampu mempercepat pembangunan ekonomi nasional,  dan juga bisa menjadi alat dalam mengurangi ketimpangan dari suatu daerah. Berikut adalah data Investasi Pemerintah Kota Banjarmasin Periode 2010-2019:
Tabel 4 Data Investasi Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2010-2019
Tahun Investasi Pemerintah 2010 Rp    233.177.400.000 2011 Rp    177.976.350.000 2012 Rp    184.211.070.000 2013 Rp    363.734.600.000 2014 Rp    335.307.940.000 2015 Rp    338.636.160.000 2016 Rp    342.020.390.000 2017 Rp    228.414.010.000 2018 Rp    287.776.400.000 2019 Rp    425.502.480.000
Sumber : Badan Pusat Statistik

## Inflasi
Definisi Inflasi dari Bank Indonesia adalah kenaikan dari harga jasa dan barang secara umum serta berkelanjutan atau terus menerus dalam kurun waktu tertentu. Inflasi disebabkan tekanan penawaran, tekanan permintaan, tekanan dari ekspektasi masyarakat terhadap inflasi tersebut. Faktor terjadinya inflasi dari tekanan penawaran dikarenakan depresiasi nilai tukar, inflasi  luar  negeri  dari  negara  yang  menjadi  mitra  dagang  juga  ikut  memberikan  dampak, campur tangan pemerintah dalam menetapkan harga komoditas yang semakin meningkat, dan terjadi bencana alam ataupun terganggunya distribusi yang bisa mempengaruhi perekonomian. Faktor terjadinya inflasi dari tekanan permintaan dikarenakan meningkatnya permintaan jasa dan  barang  namun  ketersediaannya  terbatas.  Faktor  terjadinya  inflasi  akibat  ekspektasi masyarakat dikarenakan masyarakat berekspektasi terlalu tinggi terhadap harga di masa yang akan  datang  sehingga  mereka  berbondong-bondong  membeli  terlebih  dahulu  sehingga menyebabkan kelangkaan yang akan membuat harga akan meningkat.
Beberapa penyebab tetap inflasi dikarenakan jumlah uang beredar melebihi batas normal atau terlalu banyak, nilai upah yang tinggi, dan juga defisit anggaran. Seringkali diperkirakan penyebab inflasi dikarenakan upah yang meningkat, akibat meningkatnya upah adalah jumlah uang  beredar  akan  bertambah  banyak  yang  akan  menyebabkan  konsumsi  masyarakat meningkat sehingga terjadi kelangkaan pada beberapa barang dan jasa, inilah awal mula terjadi inflasi. Berikut adalah data Inflasi Kota Banjarmasin Periode 2010-2019.
Tabel 5 Data Inflasi Kota Banjarmasin Tahun 2010-2019 Tahun Inflasi 2010 9,06% 2011 3,98% 2012 5,96% 2013 6,98% 2014 7,16% 2015 5,03% 2016 3,68% 2017 3,82% 2018 2,63% 2019 4,15% Sumber : Badan Pusat Statistik

## Penelitian Terdahulu
Penelitian terdahulu dari Mirsan et.al (2019) yang meneliti tentang Pengaruh Investasi, PDRB  Perkapita  dan  PAD  terhadap  Derajat  Kemandirian  Fiskal  di  Sulawesi  Selatan menyatakan  bahwa  Secara  Parsial,  masing-masing  dari  3  variabel  bebas  (Investasi,  PDRB perkapita, PAD) mampu mempengaruhi derajat kemandirian fiskal di Sulawesi Selatan secara signifikan positif. Secara Simultan, derajat kemandirian fiskal di pengaruhi oleh Investasi (x1), PDRB Perkapita (x2), Pendapatan asli daerah (x3) secara signifikkan positif.
Penelitian  Kurniawan  et.al  (2017)  yang  berjudul  Pengaruh  Investasi  Swasta  dan Pengeluaran  Pemerintah  serta  Tenaga  Kerja  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  dan Pertummbuhan  Ekonomi  menunjukkan  bahwa  Investasi  tidak  berpengaruh  signifikkan terhadap  PAD  di  Kabupaten  Kutai  Barat.  Pengeluaran  Pemerintah  berpengaruh  secara signifikkan terhadap PAD di Kabupaten Kutai Barat. Tenaga kerja tidak berpengaruh secara signifikan terhadap PAD di Kabupaten Kutai Barat.
Penelitian  Muslim  et.al  (2019)  yang  berjudul  Pengaruh  PDRB,  Jumlah  Penduduk  dan Tingkat Inflasi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kendari menyatakan bahwa Variabel PDRB tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD Kota Kendari. Variabel Jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD Kota Kendari. Inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD Kota Kendari.
Penelitian  Ladjin  (2008)  yang  berjudul  Analisis  Kemandirian  Fiskal  di  Era  Otonomi Daerah  (Studi  Kasus  di  Provinsi  Sulawesi  Tengah)  menjelaskan  bahwa  Secara  Parsial, Investasi berpengaruh positif dan signifkan terhadap kemandirian fiskal di Provinsi Sulawesi Tengah. PDRB Perkapita tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian fiskal di Provinsi Sulawesi  Tengah.  Secara  Simultan,  Investasi  dan  PDRB  Perkapita  berpengaruh  signifikan terhadap kemandirian fiskal di Provinsi Sulawesi Tengah.

## METODE PENELITIAN
Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah tentang pengaruh  PDRB Perkapita, Investasi Pemerintah,  dan  Inflasi  terhadap  tingkat  kemandirian  keuangan  daerah  Kota  Banjarmasin. Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  deskriptif  kuantitatif  dan  juga penelitian ini berlokasi di Banjarmasin, Penelitian ini berlokasi di Banjarmasin, lebih tepatnya penelitian ini meneliti data PDRB Perkapita,  Investasi  Pemerintah,  Inflasi,  dan kemandirian keuangan  daerah  kota  Banjarmasin  periode  2010  –  2019  untuk  melihat  seberapa  besar pengaruh  antar  variabel.  Unit  analisis  yang  diteliti  adalah  PDRB  perkapita,  Investasi pemerintah, Inflasi, dan Kemandirian Keuangan Daerah Kota Banjarmasin Periode 2010-2019.
Kemandirian  Keuangan  Daerah  (Y)  adalah  kemampuan  pemerintah  daerah  dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber yang diperlukan daerah. Kemandirian Keuangan  Daerah  diukur  menggunakan  satuan  Persen.  PDRB  Perkapita  (X1)  adalah  hasil perhitungan dari total PDRB dibagi dengan jumlah penduduk dalam suatu wilayah per periode tertentu.  PDRB  Perkapita  dalam  penelitian  ini  menggunakan  satuan  Rupiah.  Investasi Pemerintah  (X2)  merupakan  pengeluaran  pemerintah  dalam  rangka  pembelian  jasa,  barang, ataupun asset dengan tujuan investasi. Investasi Pemerintah dalam penelitian ini menggunakan satuan  Rupiah.  Inflasi  (X3)  adalah kenaikan  harga  barang  dan  jasa  secara  umum  dan  terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Inflasi diukur menggunakan satuan Persen.
Teknik  pengumpulan  data  penelitian  ini  menggunakan  metode  dokumentasi.  Analisis penelitian  ini  menggunakan  analisis  Regresi  Linear  Berganda.  Dengan  model  persamaan sebagai berikut:
𝑌 = 𝛼 + 𝛽 1Ln 𝑋 1 + 𝛽 2Ln 𝑋 2 + 𝛽 3 𝑋 3 + 𝜀 Keterangan: Y = Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
𝛼 = Konstanta 𝛽 1- 𝛽 3 = Koefisien Regresi Variabel LnX1  = Log Natural PDRB Perkapita LnX2  = Log Natural Investasi Pemerintah X3 = Inflasi ԑ = Error

## HASIL DAN ANALISIS Hasil Perhitungan Rasio Kemandirian Daerah
Rasio Kemandirian Daerah dapat dihitung dengan cara membagi Pendapatan Asli Daerah dengan Dana Perimbangan kemudian di kali dengan seratus persen. Setelah memasukkan data dari  Pendapatan  Asli  Daerah  dan  Dana  Perimbangan  kemudian  menghitung  menggunakan rumus tersebut maka di dapat hasil rasio kemandirian daerah sebagai berikut :
Tabel 6

## Hasil Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kota Banjarmasin
Tahun PAD Dana Perimbangan Rasio Kemandirian Kategori Kemandirian Daerah 2010 Rp. 80.510.646.971 Rp     590.099.673.558 13,64% Kurang 2011 Rp. 118.554.981.543 Rp     664.770.302.347 17,83% Kurang 2012 Rp. 138.086.121.907 Rp     758.384.384.015 18,20% Kurang 2013 Rp. 167.313.762.017 Rp     820.574.580.607 20,38% Cukup
Tahun PAD Dana Perimbangan Rasio Kemandirian Kategori Kemandirian Daerah 2014 Rp  216.427.691.789 Rp     842.336.752.332 25,69% Cukup 2015 Rp. 225.821.059.656 Rp     848.197.803.850 26,62% Cukup 2016 Rp. 247.258.264.474 Rp  1.113.816.000.000 22,19% Cukup 2017 Rp. 324.977.988.614 Rp     992.961.481.736 32,73% Sedang 2018 Rp. 277.873.887.440 Rp  1.028.151.940.256 27,03% Cukup 2019 Rp. 330.718.653.036 Rp  1.044.858.915.105 31,65% Sedang
Sumber : Data diolah dari data primer

## Hasil Analisis Regresi
Pada penelitian ini saya menggunakan analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear  berganda  adalah  teknik  analisis  data  pada  suatu  penelitian  yang  digunakan  untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel  bebas atau lebih terhadap variabel  terikat secara  simultan  maupun  secara  parsial.  Analisis  ini  juga  dapat  memprediksikan  nilai  dari variabel terikat apabila nilai variabel bebas mengalami penurunan atau peningkatan.
Tabel 7 Hasil Analisis Regresi Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -3,5617 0,8959 -3,9751 0,0073 LnX1 0,3495 0,0958 3,6479 0,0107 LnX2 -0,0827 0,0581 -1,4227 0,2047 X3 0,7870 0,8366 0,9406 0,3832
Sumber : Data diolah dari data primer
Berdasarkan Tabel 7 di atas, berikut persamaan model regresi linear berganda penelitian ini :
Y = -3,561 + 0,349Ln 𝑋 1 – 0,082Ln 𝑋 2 + 0,787 𝑋 3 + 𝜀 Hasil persamaan regresi tersebut dapat di jelaskan sebagai berikut :
1. Nilai  konstanta  sebesar  -3,561  menunjukkan  bahwa  apabila  nilai  dari  seluruh  variabel bebas  sama  dengan  0,  maka  nilai  kemandirian  keuangan  daerahnya  menurun  sebesar 3,561%.
2. Nilai X1 sebesar 0,349 menunjukkan bahwa apabila nilai dari (X1)PDRB Perkapita Naik 1 satuan, maka nilai kemandirian keuangan daerahnya akan meningkat sebesar 0,349% dengan asumsi bahwa variabel lain tetap.
3. Nilai X2 sebesar -0,082 menunjukkan bahwa apabila nilai dari (X2)Investasi Pemerintah Naik  1  satuan,  maka  nilai  kemandirian  keuangan  daerahnya  akan  menurun  sebesar 0,082% dengan asumsi bahwa variabel lain tetap.
4. Nilai X3 sebesar 0,787 menunjukkan bahwa apabila nilai dari (X3)Inflasi Naik 1 satuan, maka nilai kemandirian keuangan daerahnya meningkat sejumlah 0,787% dengan asumsi tidak berubahnya variabel yang lain.

## Uji t-Statistik
PDRB Perkapita (X1)
Hasil  pengujian  uji  t-statistik  dapat  dilihat  bahwa  nilai  probabilita  PDRB  Perkapita senilai  0,0107  hal  ini  lebih  sedikit  nilainya  dibandingkan  tingkat  alpha  yang  nilainya  0,05 dengan  ini  berarti  bahwa  PDRB  Perkapita  mampu  mempengaruhi  tingkat  kemandirian keuangan daerah secara signifikan. Hal ini dikarenakan semakin tinggi PDRB suatu wilayah, maka  semakin  meningkat  pula  potensi  penerimaan  wilayah  tersebut.  Semakin  meningkat penerimaan  suatu  wilayah  maka  kemandirian  keuangan  daerah  berpeluang  mengalami peningkatan juga.

## Investasi Pemerintah (X2)
Hasil pengujian uji t-statistik dapat dilihat bahwa nilai probabilita Investasi Pemerintah senilai  0,2047  hal  ini  lebih  banyak  nilainya  dibandingkan  tingkat  alpha  yang  nilainya  0,05 dengan  ini  berarti  bahwa  Investasi  Pemerintah  tidak  mampu  mempengaruhi  tingkat kemandirian  keuangan  daerah  secara  signifikan.  Hal  ini  disebabkan  Investasi  Pemerintah  di Banjarmasin merupakan Investasi disektor infrastruktur/pembangunan berupa transportasi dan konstruksi sehingga memberikan kontribusi yang sedikit terhadap penerimaan daerah di Kota Banjarmasin  yang  akhirnya  membuat  Investasi  belum  mampu  mempengaruhi  kemandirian keuangan daerah di kota Banjarmasin.
Inflasi (X3)
Hasil pengujian uji t-statistik dapat dilihat bahwa nilai probabilita Inflasi senilai 0,3832 hal ini lebih banyak nilainya dibandingkan tingkat alpha yang nilainya 0,05 dengan ini berarti bahwa  Inflasi  tidak  mampu  mempengaruhi  tingkat  kemandirian  keuangan  daerah  secara signifikan.  Hal  ini  terjadi  karena  Inflasi  menyebabkan  harga  jasa  dan  barang  mengalami peningkatan, yang akan menyebabkan PAD ikut mengalami peningkatan karena Pajak Daerah akan meningkat. Namun hal sebaliknya juga akan terjadi, dengan meningkatnya harga barang dan jasa, masyarakat akan menekan konsumsinya sehingga pajak daerah tidak akan mengalami peningkatan yang akan membuat Inflasi tidak mampu mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah. Jadi berpengaruh atau tidaknya inflasi ini tergantung pola konsumtif masyarakat saat terjadinya Inflasi. Apabila Inflasi tidak mampu mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah maka Inflasi juga tidak  mampu  mempengaruhi  Kemandirian  Keuangan  Daerah.  Maka  dari  itu  Inflasi  tidak mempunyai  pengaruh  yang  signifikkan  terhadap  Kemandirian  Keuangan  Daerah  Kota Banjarmasin.

## Uji f-Statistik
Uji  ini  dimasukkan  dalam  penelitian  ini  untuk  mengetahui  apakah  seluruh  variabel independen  dalam  penelitian  ini  berpengaruh  signifikan  terhadap  variabel  dependen  secara bersama-sama  (simultan).  Pengambilan  keputusan  dilakukan  sebagai  berikut,  apabila  nilai Probabilita f-statistiknya lebih  tinggi  dari atau  sama jumlahnya  dengan tingkat  alpha ≥ 0,05 berarti  variabel  independen  tersebut  tidak  mampu  mempengaruhi  variabel  dependen  secara signifikan. Namun, apabila nilai Probabilita f-statistiknya lebih rendah jumlahnya dari tingkat alpha  ≤  0,05  berarti  variabel  independen  tersebut  mampu  mempengaruhi  variabel  dependen secara signifikan. Berikut adalah tabel hasil pengujian dari f-statistik :
Tabel 8 Hasil Uji f-statistik Keterangan Nilai F-statistic 12,76130 Prob(F-statistic) 0,005156
Sumber : Data diolah dari data primer
Berdasarkan tabel 8 tersebut, nilai dari probabilitas f-statistiknya adalah 0,005 < α = 5% maka  variabel  PDRB  Perkapita,  Investasi  Pemerintah,  dan  Inflasi  berpengaruh  signifikan secara simultan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.
Uji Koefisien Determinasi ( 𝑹 𝟐 )
Uji R² dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel bebas. Koefisien determinasi (R²) ini digunakan karena dapat  menjelaskan  kebaikan  model  regresi  dalam  memprediksi  variabel  terikat,  dalam penelitian ini hasil uji determinasi R² digunakan untuk melihat seberapa baik variabel bebas PDRB perkapita (X1), Investasi pemerintah (X2), dan Inflasi (X3) dalam menjelaskan variabel terikat yaitu Kemandirian keuangan daerah (Y) di Kota Banjarmasin :
Tabel 9 Hasil Uji R-square Keterangan Nilai R-squared 0,864511 Adjusted R-squared 0,796766 Sumber : Data diolah dari data primer
Dapat dilihat dari tabel 9, nilai adjusted 𝑅 2 berjumlah 0.796 dengan ini dapat diketahui bahwa  variabel  variabel  PDRB  Perkapita,  Investasi  Pemerintah,  dan  Inflasi  mampu menjelaskan variabel kemandirian keuangan daerah sebesar 79,6%. Sedangkan sisanya sebesar 20.4% dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak dimasukkan dalam model regresi.

## PENUTUP Implikasi Penelitian
Implementasi praktis pada kebijakan pemerintah, dalam hal ini bahwa pemerintah daerah Kota Banjarmasin diharapkan mampu meningkatkan nilai Investasi yang dilakukan karena hal itu  akan  meningkatkan  penerimaan  daerah  di  periode-periode  yang  akan  datang.  Selain  itu pemerintah harus mampu membuat nilai Inflasi dengan kenaikan yang stabil, saat Inflasi yang stabil  terjadi  maka  pertumbuhan  ekonomi  juga  akan  terjadi  yang  mana  akan  meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, namun saat Inflasi terlalu tinggi atau tidak terkendali maka hal itu  akan  menghambat  pertumbuhan  dikarenakan  masyarakat  menekan  tingkat  konsumsinya. Selanjutnya pemerintah harus mampu meningkatkan PDRB perkapita daerahnya, yang mana variabel ini mampu mempengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah Kota Banjarmasin secara langsung.  Dengan  hal-hal  tersebut,  Kemandirian  Keuangan  Daerah  Kota  Banjarmasin  akan mengalami peningkatan.

## Keterbatasan Penelitian
Keterbatasan  dalam  penelitian  ini  sangat  disadari  oleh  peneliti,  adapun  keterbatasan penelitian dalam hal ini adalah sebagai berikut:
1. Perbedaan hasil data dari Badan Pusat Statistik dan kementrian keuangan. Oleh sebab itu peneliti kebingungan mau menggunakan data yang mana.
2. Terbatasnya konsultasi dengan dosen pembimbing. Hal ini di karenakan masa pandemi yang belum berakhir sehingga hanya bisa konsultasi secara online yang menyebabkan banyak kekurangan dalam penelitian ini.
3. Banyak  kesalahan  yang  dilakukan  oleh  peneliti  namun  karena  kurangnya  ilmu  dan pengalaman  saya  sebagai  peneliti  saya  tidak  mampu  menyadari  kesalahan  saya,  oleh karena itu bimbingan dari dosen dan koreksi dari pembaca sangat saya perlukan untuk hasil terbaik dalam penelitian ini.

## Kesimpulan
Setelah  melakukan  berbagai  macam  perhitungan  dan  pengujian  dalam  penelitian  ini, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
1. Data  Kemandirian  Keuangan  Daerah  selalu  terjadi  peningkatan  setiap  tahunnya.  Data Rasio  Kemandirian  Keuangan  Daerah    dari  tahun  2010  sampai  2019  juga  mengalami peningkatan, namun di tahun 2016 dan 2018 mengalami penurunan. Pada tahun 2010, 2011, dan 2012 rasio kemandirian keuangan daerah kota Banjarmasin berada di kondisi kurang  mandiri.  Pada  tahun  2013  sampai  dengan  2016  rasio  kemandirian  keuangan daerah kota Banjarmasin berada di kondisi cukup mandiri. Kemudian di tahun 2017 rasio kemandirian keuangan daerah kota Banjarmasin berada di kondisi sedang mandiri. Lalu di tahun 2018 rasio kemandirian keuangan daerah menurun kembali berada di kondisi cukup  mandiri.  Akhirnya  tahun  2019  rasio  kemandirian  keuangan  daerah  berada  pada kondisi sedang mandiri.
2. Hasil uji f–statistik untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara bersama–sama atau secara simultan di peroleh hasil bahwa PDRB Perkapita (X1), Investasi  Pemerintah  (X2),  Inflasi  (X3)  secara  simultan  berpengaruh  secara  signifikan terhadap  Kemandirian  keuangan  daerah  (Y)  kota  Banjarmasin  yang  dapat  dilihat  dari nilai prob. pada f–statistic sebesar 0,005 < α 0,05 artinya dapat disimpulkan bahwa PDRB Perkapita,  Investasi  Pemerintah,  dan  Inflasi  berpengaruh  secara  simultan  terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kota Banjarmasin.
3. Hasil  uji  t–statistik  variabel  PDRB  Perkapita  berpengaruh  signifikan  terhadap Kemandirian  keuangan  daerah  di  Kota  Banjarmasin.  sedangkan  variabel  Investasi pemerintah  dan  Inflasi  tidak  berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  Kemandirian keuangan  daerah  di  Kota  Banjarmasin.  Sehingga  diantara  ketiga  variabel  bebas  yaitu PDRB  Perkapita  (X1),  Investasi  Pemerintah  (X2),  Inflasi  (X3),  hanya  variabel  PDRB Perkapita (X1) saja yang berpengaruh secara signifikan terhadap Kemandirian keuangan daerah di Kota Banjarmasin.

## Saran
Ada beberapa saran dalam penelitian ini dan diharapkan dapat memberi masukan yang positif bagi siapa saja yang terlibat dalam penelitian ini khususnya para pengambil keputusan dalam  menentukan  dan  membuat  kebijakan  di  Kota  Banjarmasin.  Adapun  saran  yang  bisa disampaikan adalah sebagai berikut :
1. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian dengan penambahan Jumlah data sehingga hasil yang didapatkan akan lebih memuaskan.
2. Pemerintah  diharapkan  mampu  mempertahankan  dan  meningkatkan  PDRB  Perkapita kota Banjarmasin  sehingga kemandirian keuangan daerah kota Banjarmasin  juga akan ikut meningkat.
Pemerintah  kota  Banjarmasin  juga  disarankan  agar  tidak  terlalu  bertumpu  pada pendapatan transfer yang di berikan oleh pusat dan lebih mengembangkan potensi daerahnya sendiri sehingga tercipta kemandirian keuangan daerah di kota Banjarmasin.

## BIBLIOGRAPHY
Halim, a., & Kusufi. (2014). Akuntansi Keuangan Daerah. jakarta: salemba empat. Mamesah. (1995). Pengertian keuangan daerah. Indonesia, R. (1999). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Indonesia, R. (2007). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Situs Badan Pusat  Statistik  Kota Banjarmasin di https://banjarmasinkota.bps.go.id/ (Diakses pada 25 Juni 2021)
Ali,  S., &  Mardiana, A.  (2020). Analisis Makro  Ekonomi Kabupaten  Pohuwato . MADANI: Jurnal Pengabdian Ilmiah, 149-179.
Imawan,  R.  (2014). Analisis  Kemandirian  Keuangan  Daerah  Provinsi  Jawa  Tengah  Tahun Anggaran 2010-2012 . 147-154. Kamila, A. (2016). Pengaruh Sektor Pariwisata, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Tingkat  Investasi  dan  Jumlah  Penduduk  terhadap  Peningkatan  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD)  Tahun  2010-2014  (Studi  Kasus  Kabupaten/Kota  Eks  Karesidenan Surakarta).
Kurniawan,  A.  I.,  Militina,  T.,  &  Suharto,  R.  B.  (2017). Pengaruh  Investasi  Swasta  dan Pengeluaran Pemerintah serta Tenaga Kerja terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi. INOVASI, 68-77. Ladjin,  N.  (2008). Analisis  Kemandirian  FIskal  di  Era  Otonomi  Daerah  (Studi  Kasus  di Provinsi Sulawesi Tengah).
Mirsan, M. A., Hamzah, N., & Sjufri, M. (2019). Pengaruh Investasi, PDRB Perkapita dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Derajat Kemandirian Fiskal (Studi Kasus Provinsi Sulawesi Selatan). PARADOKS : JURNAL ILMU EKONOMI, 83-98. Muslim,  C.,  Mallongi,  S.,  &  Rahman,  Z.  (2019). Pengaruh  PDRB,  Jumlah  Penduduk  dan Tingkat  Inflasi  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  Kota  Kendari .  PARADOKS  : JURNAL ILMU EKONOMI, 58-65.
Pamungkas,  W.  S.  (2019). Pengaruh  Pengeluaran  Pemerintah,  Investasi  dan  Jumlah Penduduk  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  pada  Kabupaten/Kota  Provinsi  Jawa Tengah  (studi  Empiris  pada  Kabupaten  dan  Kota  di  Provinsi  Jawa  Tengah  Tahun 2015-2017).
Pratiwi,  S.  O.  (2016). Pengaruh  Penduduk  dan  PDRB  Perkapita  terhadap  Kemandirian Keuangan melalui PKB dan BBNKB.
Sulistyowati,  I.  (2011). Tingkat  Kemandirian  Keuangan  Daerah  Kabupaten  Ngawi  Tahun 2006-2010.
Boediono. (1990). Ekonomi Makro . Yogyakarta: BPFE Yogyakarta