Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 12 No. 4 Desember 2023 P - ISSN : 2503-4413 E - ISSN : 2654-5837, Hal  462 - 471
Implementasi Visi Ternate Andalan (Mandiri Dan Berkeadilan) Dalam Meningkatkan SDM Di Kota Ternate (Studi Kasus Pada Sekretariat Daerah Kota Ternate)
Naufaldi Hadyan Saleh
Program Studi Manajemen, Universitas Khairun Ternate, Indonesia
Rahmat A. Sabuhari Program Studi Manajemen, Universitas Khairun Ternate, Indonesia
Zulkifli
Program Studi Manajemen, Universitas Khairun Ternate, Indonesia
Penulis Korespondensi Naufaldi Hadyan Saleh naufaldisaleh019@gmail.com Article Info Abstract Article History : Received 09 Jul  - 2023 Accepted 18 Nov - 2023 Available Online 15 Dec  – 2023 This  study  aims  to  analyze  the  Implementation  of  the  Mainstay Ternate  Vision  (Independence  and  Justice)  in  Improving  Human Resources  in  the  City  of  Ternate.  This  research  is  a  qualitative research.  There  were  4  research  informants  at  the  Regional Secretariat of the City of Ternate. Case study research approach. Data collection techniques are carried out by observation, in-depth interviews and documentation. Based on the results of the study, it was  found  that:  (1)  The  role  of  implementing  the  mainstay  of Ternate's vision (self-sufficiency and justice) in improving existing human resources in Ternate City has not been fully understood by ASN or the community, this can be seen from several obstacles and factual  results  in  the  field  that  have  not  yet  been  implemented. according  to  what  was  said.  (2)  Professional  ASN  development priority  program  as  described  in  Ternate's  mainstay  priority program  has  been  carried  out  in  accordance  with  the  planned program,  (3)  Implementation  of  City  development  as  an information center and strengthening of goods/services as outlined in Ternate's mainstay priority program continues to be pursued by encouraging  Ternate  to  become  smart  city,  preparing  human resources  to  be  educated  in  the  field  of  goods  and  services. Improving supporting infrastructure at the entrance to the City of Ternate and building telecommunications infrastructure.
Keyword : Implementation, Vision, and Human Resources.

## 1. PENDAHULUAN
Setiap  organisasi  yang  beroperasi menginginkan  sarana-prasarana  pengendalian supaya  semua  kegiatannya  terarah  pada pencapaian  tujuan  yang  telah  ditetapkan. Dengan  dibutuhkan  pemahaman  visi-misi, dalam  arti  bahwa  setiap  pegawai  pada  sebuah organisasi  wajib  mengenal  visi  dan    misi,
karena  berpengaruh  terhadap  kinerja  (Al Dhaheri  et  al.,  2020).  Dengan  prinsip  efektif dan  efisien,  setidaknya  perlu  mengetahui  agar memiliki arah yang jelas dan bisa dikendalikan demi tercapainya tujuan. Pemahaman akan visi- misi diperlukan secara  memadai. Dengan kata lain, tiap pegawai harus mengetahui visi-misi, sehingga pekerjaan mempunyai  arah  jelas  dan
bisa  terkendali  mencapai  tujuan  dengan  lebih efektif dan efisien (sebagai perwujudan kinerja yang optimal) (Wahyu dan Salam, 2020). Oleh karena  itu,  perlu  adanya  peningkatan  pada sumber  daya  manusia  sehingga  dapat mewujudkan visi-misi yang baik dalam sebuah organisasi.
Sumber daya manusia (SDM) merupakan seorang yang siap, mau dan mampu memberi  sumbangan  usaha  pencapaian  tujuan organisasi.  Selain  itu  sumber  daya  manusia merupakan  salah  satu  unsur  masukan  ( input ) yang  bersama  unsur  lainnya  seperti  modal, bahan,  mesin,  dan  metode  atau  teknologi diubah  menjadi  proses  manajemen  menjadi keluaran ( output ) berupa barang atau jasa dalam usaha  mencapai  tujuan  organisasi  (Rivai, 2010:6). Dalam sebuah struktur organisasi atau kepemimpinan organisasi misalnya, satu bagian khusus  sengaja  dibentuk  untuk  bertanggung jawab  mengatur  dan  mengeksplorasi  sumber daya  manusia  para  anggota  atau  pegawai. Dengan  kata  lain,  sumber  daya  manusia memiliki  andil  besar  dalam  menentukan  maju atau  berkembangnya  suatu  organisasi.  Frianti (2011)  kualitas  sumber  daya  manusia  adalah kemampuan    sumber    daya  manusia    untuk melaksanakan    tugas    dan    tanggung    jawab yang    diberikan    kepadanya    dengan    bekal pendidikan,  pelatihan,  dan  pengalaman  yang cukup memadai. Menurut Handoko (2017:141) salah  satu  tujuan  dan  strategi  (visi-misi) organisasi adalah mengembangkan kemampuan  teknologi,  manajerial,  dan profesionalisme  dari  sumber  daya  manusia dalam sebuah organisasi pemerintahan.
Pemerintah  sebagai  visi  adalah  proses penglihatan  apa  yang  akan  terjadi  di  masa depan  ( the  actor  power  of  anticipating  that which will or may come to be ). Semakin jauh mata  bisa  memandang,  semakin  baik. Pemerintahan  yang  mampu  memandang  jauh ke  depan  disebut  pemerintahan  visoner ( visionary  governance ),  pemerintahan  yang memiliki  visi,  (Ndraha  dalam  Labolo,  et  al., 2008:271).  Dalam  rangka  meningkatkan kesejahteraan  sosial  dalam  suatu  lingkungan wilayah/daerah  dalam  jangka  waktu  tertentu yang  meliputi,  Rencana  Pembangunan  Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah (RPJMD),  dan  Rencana  Kerja  Pembangunan Daerah  (RKPD),  sesuai  dengan  apa  yang dimuat  dalam  Undang-Undang  Nomor  25 Tahun  2004  tentang  Sistem  Perencanaan
Pembangunan  Nasional  yang  memberikan landasan bagi berbagai bentuk perencanaan dari pusat hingga daerah.
Untuk  mewujudkan  kesejahteraan masyarakat,  pemerintah  harus  melaksanakan pembangunan.  Sebagai  perwujudan  amanat tersebut,  Pemerintah  Kota  Ternate  telah menetapkan  Rencana  Pembangunan  Jangka Panjang  Daerah  (RPJPD)  Kota  Ternate  2005- 2025 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2018, dengan maksud untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan dalam menyelenggarakan  pemerintahan,  pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.  Salah  satu  substansi  strategis dalam RPJPD tersebut adalah menetapkan Visi Daerah.  Dari  23  tahun  terakhir  setiap  para pemimpin  Kota  Ternate  memiliki  visi-misi yang berbeda-beda sesuai dengan rancangannya masing-masing. Pada tahun 2020 kepala  daerah  Kota  ternate  yang  terpilih mengusung  visi  mewujudkan  Ternate  yang mandiri  dan  berkeadilan  dengan  8  misi kemudian  dijabarkan  kembali  dalam  14 program prioritas, kemudian ada dua program yang  mengarah  pada  peningkatan  SDM  yaitu program keenam yaitu pembinaan aparatur sipil negara  (ASN)  yang  profesional  dan  program ketiga belas yaitu, pengembangan kota sebagai pusat informasi dan konsolidasi barang/jasa. Yang  menjadi  alasan  penelitian  ini untuk  dikaji  adalah  melihat  bagaimana pencapaian visi, misi, dan program Wali Kota terpilih  yang  tertuang  dalam  Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah (RPJMD) selama 5 (tahun). Melihat fenomena umum  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah semenjak era reformasi menunjukkan rendahnya  kemampuan  visional  pemerintahan daerah  karena  pada  umumnya  hanya memikirkan  kesempatan  yang  ada  atau  masa jabatannya.  Fenomena  yang  terjadi  pada  saat memasuki  2  tahun  jalannya  pemerintahan Ternate  Andalan  ini  secara  faktual  terdapat beberapa  permasalahan  antara  lain  sampah perkotaan  dan  krisis  air  bersih  menjadi persoalan  yang  harus  menjadi  perhatian pemerintah  Kota  Ternate.  Ditambah  lagi kondisi  tata  kelola  pemerintahan  baik  dalam urusan  administratif  yang  masih  manual  dan kompetensi  sumber  daya  manusia  perangkat daerah  dalam  penerapan  IT  yang  belum optimal.  Dari  14  program  prioritas  hasil penjabaran  visi  Ternate  Mandiri  dan
Berkeadilan  pemerintah  Kota  Ternate  peneliti ingin  menganalisis  poin  tentang  pembinaan aparatur  sipil  negara  (ASN)  yang  profesional dan  poin  tentang  pengembangan  kota  sebagai pusat informasi dan konsolidasi barang/jasa.

## 2. KAJIAN PUSTAKA
2.1   Visi Menurut  Wibisono  (2006),  visi merupakan rangkaian kalimat
yang menyatakan  cita-cita  atau  impian  sebuah organisasi atau perusahaan yang ingin dicapai di masa depan atau dapat dikatakan bahwa visi merupakan  pernyataan  dari  organisasi  atau perusahaan. Terdapat dua aspek mengenai visi, yakni  visionary  role  dan  implementation  role. Artinya  pemimpin  tidak  hanya  mampu membangun atau menciptakan visi bagi sebuah organisasi, namun juga mempunyai kemampuan  untuk  menerapkan  visi  tersebut kedalam suatu rangkaian yang diperlukan guna mencapai visi tersebut. Penjelasan selanjutnya membahas tentang cara mencipta (membangun) visi. Visi akan memperjelas arah umum  perubahan  kebijakan  organisasi, memotivasi  pegawai  untuk  bertindak  dengan arah  yang  benar,  dan  membantu  proses mengkoordinasi tindakan-tindakan tertentu dari orang yang berbeda- beda (Muslim, 2017).

## 2.2  Visi Ternate Andalan
Visi yang dirumuskan bersama menciptakan kesamaan kepentingan yang dapat mengangkat pekerja  dari  pekerjaan  sehari-hari  yang monoton dan menaruh mereka ke dalam dunia baru yang penuh dengan peluang dan tantangan (David, 2018:113). Dalam delapan visi tersebut terdapat 14 prioritas program kerja yang harus diselesaikan pemerintah Kota Ternate, yaitu:
1. Pengembangan Iklim Usaha Yang Kondusif Serta  Peningkatan  Daya  Saing  Industri Kreatif , UMKM dan IKM.
2. Pembangunan  Infrastruktur  Dasar  Pada Wilayah Moti, Hiri dan Batang Dua.
3. Mendorong  Kemudahan  Akses  Pasar  Bagi Masyarakat Wilayah Moti, Hiri, dan Batang Dua.
4. Optimalisasi  Sumber-sumber  Penerimaan Daerah.
5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
6. Pembinaan  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN) Yang Profesional.
7. Perlindungan dan Pelestarian Cagar Budaya.
8. Membangun  dan  Menghidupkan  Entitas Keragaman Sosial Budaya Masyarakat.
9. Revitalisasi dan Penataan Pola Ruang Kota Yang Berkelanjutan.
10. Industrialisasi  Pengolahan  Sampah  Secara Partisipatif.
11. Konservasi Sumber Daya Air.
12. Literasi dan Mitigasi Kebencanaan. 13. Pengembangan Kota Sebagai Pusat Informasi dan Konsolidasi Barang/Jasa.
14. Revitalisasi dan Penguatan Peran BUMD

## 2.3 Sumber Daya Manusia
Menurut  Nawawi  (2003)  membagi pengertian SDM menjadi dua, yaitu pengertian secara  makro  dan  mikro.  Pengertian  SDM secara  makro  adalah  semua  manusia  sebagai penduduk atau warga negara suatu negara atau dalam  batas  wilayah  tertentu  yang  sudah memasuki usia angkatan kerja, baik yang sudah maupun belum memperoleh pekerjaan (lapangan  kerja).  Menurut  Rivai  (2004)  SDM adalah  seorang  yang  siap,  mau  dan  mampu memberi  sumbangan  usaha  pencapaian  tujuan organisasi.  Selain  itu  sumber  daya  manusia merupakan  salah  satu  unsur  masukan  (input) yang  bersama  unsur  lainnya  seperti  modal, bahan,  mesin  dan  metode/teknologi  diubah menjadi  proses  manajemen  menjadi  keluaran (output)  berupa  barang  atau  jasa  dalam  usaha mencapai  tujuan  organisasi.  Sumber  daya manusia  adalah  potensi  manusiawi  yang melekat  keberadaannya  pada  seseorang  yang meliputi potensi fisik dan non-fisik. Sedangkan sumber daya manusia dalam konteks organisasi publik  dipahami  sebagai  potensi  manusiawi yang  melekat  keberadaannya  pada  seorang pegawai  yang  terdiri  atas  potensi  fisik  dan potensi non-fisik.

## 2.4 Strategi Sumber Daya Manusia
Strategi sumber daya manusia berkaitan  antara  lain  dengan  pembentukan suatu  budaya  yang  tepat,  perencanaan  SDM (visi-misi),  mengaudit  SDM  baik  dari  segi kualitatif  maupun  kuantitatif,  serta  mencakup pula  aktivitas  SDM  seperti  pengadaan  SDM (dari  rekrutmen  sampai  seleksi),  orientasi, pemeliharaan  pelatihan  dan  pengembangan SDM,  penilaian  SDM.  Dalam  menentukan strategi  SDM,  faktor-faktor  eksternal  perlu dipertimbangkan  mengacu  pada  future  trends and  needs,  peraturan  pemerintah,  kebutuhan manusia  pada  umumnya  dan  pegawai  pada khususnya,  potensi  pesaing,  perubahan- perubahan  sosial,  demografis,  maupun  nilai- nilai  teknologi.    Menurut  Sutrisno  (2011:  04)
kecenderungan  perubahan  lingkungan  akan mempengaruhi  perubahan  strategi  perusahaan yang juga berarti bahwa strategi SDM pun perlu dipertimbangkan  ulang,  dan  kemungkinan besar perlu disesuaikan.

## 2.5  Peran  Sumber  Daya  Manusia  dalam Organisasi
Hasibuan (2000) mengatakan secara umum peran  SDM  dalam  organisasi  terbagi  kepada tiga kelompok yaitu sebagai berikut:
1. Investor, ialah setiap orang yang menginvestasikan modalnya untuk memperoleh  pendapatan  dan  besarnya pendapatan  itu  tidak  menentu  tergantung pada laba yang dicapai organisasi tersebut.
2. Pegawai,  ialah  penjual  jasa  (pikiran  dan tenaganya)  untuk  mengerjakan  pekerjaan yang  diberikan  dan  berhak  memperoleh kompensasi yang besarnya telah ditetapkan terlebih  dahulu  (sesuai  perjanjian).  Posisi pegawai  dalam  suatu  organisasi  dibedakan menjadi:
a. Pegawai  Operasional,  ialah  setiap orang  yang  secara  langsung  harus mengerjakan  sendiri  pekerjaannya sesuai dengan perintah atasan.
b. Pegawai Manajerial, ialah setiap orang yang  berhak  memerintah  bawahannya untuk mengerjakan sebagian pekerjaannya  dan  dikerjakan  sesuai dengan perintah.
3. Pemimpin, adalah seseorang yang mempergunakan
wewenang dan kepemimpinannya  untuk  mengarahkan orang  lain  serta  bertanggung  jawab  atas pekerjaan  orang  tersebut  dalam  mencapai suatu tujuan.
3. METODE PENELITIAN
3.1. Pendekatan Penelitian Penelitian ini menggunakan
pendekatan  studi  kasus.  Studi  kasus  adalah sebuah metode empiris yang menyelidiki suatu fenomena  kontemporer  atau  kasus  secara mendalam dan dalam konteks dunia nyata, yang digunakan  terutama  ketika  batasan  antara fenomena dan konteks tidak terlihat secara jelas (Yin, 2018).

## 3.2. Waktu Penelitian
Penelitan  ini  dilaksanakan  mulai  dari bulan Februari sampai dengan bulan Juli 2023, kurang lebih selama 5 bulan.

## 3.3. Situs dan Informan Penelitian
Situs  penelitian  ini  berada  pada Sekretariat  Daerah  Kota  Ternate  dengan informan pada penelitian ini diantaranya : 1. Sekretaris Daerah Kota Ternate.
2. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Ternate.
3. Kepala  Badan  Perencanaan  Pembangunan, Penelitian,  dan  Pengembangan  Daerah (BAPPELITBANGDA) Kota Ternate.
4. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
(BAPPELITBANGDA) Kota Ternate.

## 3.4. Teknik Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  menurut Sugiyono  (2017)  dilakukan  dengan  observasi (pengamatan), in  depth  interview (wawancara mendalam) dan dokumentasi. Dalam penelitian kualitatif,  pengumpulan  data  dilakukan  pada natural setting (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik (participan observation),  wawancara  mendalam  dan dokumentasi.

## 3.5. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data menurut Sugiyono (2017)  adalah  proses  mencari  dan  menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori,  menjabarkan  ke  dalam  unit-unit, melakukan  sintesa,  menyusun  ke  dalam  pola, memilih  mana  yang  penting  dan  yang  akn dipelajari,  dan  membuat  kesimpulan  sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Peran Implementasi Visi Ternate Andalan (Mandiri
Dan Berkeadilan) Dalam Meningkatkan SDM Di Kota Ternate Penelitian ini adalah proses pengumpulan data dari berbagai informan yang telah dilakukan peneliti sesuai dengan prosedur penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif  dengan  pendekatan  studi  kasus tentang  Implementasi    Visi  Ternate  Andalan (Mandiri dan Berkedilan) Dalam Meningkatkan  SDM  Di  Kota  Ternate,  dengan empat informan penelitian yaitu, RA, RM, SM, dan JS.
Berdasarkan  observasi  di  lapangan yang  dilakukan  dalam  penelitian  kali  ini menunjukkan  bahwa  pada  OPD  informan Bappelitbangda  terlihat  RM  dan  RA    sangat paham  betul  penerapan  visi  Ternate  Andalan dan  mampu  menerjemahkan  hal  itu  kepada ASN  yang  terdapat  pada  Bappelitbangda sehingga situs informan sudah tersistem dalam bekerja  melalui  bidang-bidang  yang  terdapat pada  Bappelitbangda.  Tidak  dapat  dipisahkan memang bahwa OPD teknis RM dan RA adalah OPD  perencana  kebijakan  RPJMD  Kota Ternate sehingga proses perencanaan, kebijakan  dan  evaluasi  melekat  pada  situs informan ini. Berbeda halnya dengan informan SM  di  BKPSDMD  menurut  amatan  peneliti bahwa  SM  sebagai  kepala  BKPSDMD  untuk menerjemahkan  visi  terlihat  masih  belum sistematis  dan  paham  betul  visi  Ternate Andalan.  Informan  juga  masih  terlihat kewalahan  dengan  tugas  yang  diberikan padahal inovasi hasil pelatihan dan pendidikan PIM  2  dan  3  rata-rata  pada  sistem  pelayanan yang  bersifat  online  harusnya  mempermudah pekerjaan. Sementara untuk Sekretariat Daerah informan JS menurut observasi peneliti terjadi kekosongan  posisi  Asisten  Sekretaris  Daerah dua dan tiga sehingga membuat tugas informan bertambah.  Ketidakhadiran  wakil  walikota Ternate  juga  faktor  lainnya  yang  membuat tugas  informan  JS  bertambah  walaupun  tugas kepala daerah sudah dibagi dalam perundang- undangan.  Hal-hal  demikian  juga  faktor penghambat terwujudnya Ternate yang mandiri dan berkeadilan.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa implementasi  visi  Ternate  Andalan  dalam peningkatan  SDM  belum  sepenuhnya  dapat dipahami  oleh  ASN/Masyarakat.  Faktor tersebut  dapat  dilihat  dari  beberapa  hambatan yang  disampaikan  informan  antara  lain minimnya  koordinasi  dan  kolaborasi  antar OPD, serta patologi birokrasi yang masih ada. Menurut  salah  satu  informan  SM  patologi birokrasi  yang  dimaksud  adalah  ASN  yang bekerja  masih  menunggu  perintah.  Faktor penghambat  lainnya  dalam  implementasi  visi ini  adalah  penganggaran  dan  penerapan teknologi  oleh  ASN.  Faktor-faktor  tersebut adalah  hambatan  dalam  menjalankan  visi Ternate  Andalan.  Ini  berbanding  terbalik dengan  visi  yang  dimaksud  informan bagaimana  menjadikan  masyarakat  Ternate mandiri  secara  ekonomi,  sosial,  budaya  dan bermartabat.  Pemerintah  juga  bersikap  adil
kepada siapapun sehingga melahirkan masyarakat  Ternate  sejahtera.  Penelitian Nugraha  et  al,  (2022)  pembenahan  sistem pemerintahan  tidak  hanya  dilihat  pada  tataran kompetensi kerja tetapi juga wajib memperhatikan aspek lainnya sepersi visi, misi serta sumber daya manusia.
Jika  dilihat  dari  kualitas  SDM  di Ternate sangat baik dengan indeks pembangunan  manusia  (IPM)  Kota  Ternate yang  tertinggi  di  Provinsi  Maluku  Utara  dan dari  segi  jenjang  pendidikan  sarjana  (S1), magister  (S2),  dan  doktor  (S3)  yang  lebih banyak.    Sesuai  dengan  pernyataan  Rahardjo (2010:18) menjelaskan bahwa kualitas sumber daya manusia itu bukan hanya ditentukan oleh aspek  keterampilan  atau  kekuatan  tenaga fisiknya saja, akan tetapi juga ditentukan oleh pendidikan  atau  kadar  pengetahuannya pengalaman atau kematangannya dan sikapnya serta  nilai-nilai  yang  dimilikinya.  Karena semakin  tinggi  tingkat  pendidikan  seseorang akan  membuat  seseorang  memiliki  kualitas sumber  daya  manusia  yang  baik.  Salah  satu contohnya  para  calon  tenaga  kerja  yang mengikuti  pelatihan  kerja  akan  memiliki kemampuan  dan  keterampilan  yang  lebih  dari sebelumnya. Dengan demikian kualitas sumber daya manusia yang dimiliki juga lebih unggul. Semakin  berpengalaman  dalam  bekerja, semakin  baik  pula  dalam  melaksanakan  suatu pekerjaan tertentu sehingga, semakin baik juga kualitas sumber daya yang ada (Anjarwati et al, 2020).
Pada  inti  hasil  penelitian  ini  adalah kualitas sumber daya manusia di Kota Ternate dari aspek pendidikan dan indeks pembangunan manusia (IPM) sudah baik dibandingkan daerah lain  di  Provinsi  Maluku  Utara  tetapi  dalam menjalankan  visi  Ternate  Andalan  (Mandiri dan Berkeadilan) SDM/ASN belum sepenuhnya memahami visi tersebut. Sehingga peran  implementasi  visi  Ternate  andalan (mandiri dan berkeadilan) dalam meningkatkan SDM  di  Kota  Ternate  belum  sepenuhnya berjalan dengan baik.
Visi  Ternate  Mandiri  dan  berkeadilan telah  ditetapkan  dalam  sebuah  peraturan Daerah Kota Ternate no 4 tahun 2021 tentang rencana  pembangunan  jangka  menengah Daerah  Kota  Ternate  tahun  2021-2026. Dokumen  RPJMD  setelah  dicermati  peneliti berisi tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan  Daerah  dan  keuangan  Daerah serta program OPD di lingkungan Pemerintah
Kota  Ternate.  Dokumen  RPJMD  tahun  2021- 2026  menyebutkan  visi  Pemerintah  Kota Ternate adalah “Terwujudnya Ternate Mandiri dan  Berkeadilan”.  Pada  catatan  salah  satu media elektronik BeritaMalut.co telah dilakukan sosialisasi dan evaluasi Perda nomor 4  tahun  2021  tentang  RPJMD  Kota  Ternate tahun  2021-2026  di  Royal  Resto,  Selasa,  20
September 2022.
Walikota Ternate mengatakan,  dalam  Ketentuan  Pasal  29 Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2004 tentang  Sistem  Perencanaan  Pembangunan Nasional, mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan  disusun  secara  terpadu  oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya,  dan  akan  dievaluasi  sebagai bahan bagi penyusunan rencana pembangunan Daerah.
Oleh karena    itu,    SDM    merupakan faktor  strategis  dalam  semua  kegiatan kelembagaan        atau        organisasi.        Karena meskipun    Daerah    tersebut    mempunyai sumber  daya  alam  yang  sangat  berlimpah, namun  Daerah  tersebut    tidak    dapat berkembang kecuali didukung   oleh     SDM yang     unggul (Rahman,     2020).
4.2 Program Pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Profesional Sebagaimana Penjabaran  Program  Prioritas  Ternate Andalan
Berdasarkan observasi yang dilakukan dalam penelitian ini terdapat beberapa inovasi hasil  pendidikan  dan  pelatihan  kepemimpinan (Diklatpim)  baik  jenjang  dua  dan  tiga  yang langsung diaplikasikan pada OPD BKPSDMD namun  hal  itu  tidak  langsung  digunakan  pada OPD lainnya bahkan akses informasi terhadap inovasi  tersebut  juga  masih  pasif.  Pelayanan administrasi pada Bagian Umum SETDA Kota Ternate juga masih bersifat manual sehingga ini berbanding terbalik dari inovasi hasil Diklatpim ASN Pemerintah Kota Ternate yang mengarah pada layanan administrasi online kepegawaian. Hal ini tentu juga berpengaruh pada efektifitas dan profesionalisme ASN dalam bekerja. Pada observasi yang dilakukan juga terlihat informan sangat  membuka  ruang  untuk  berdiskusi tentang  visi  Ternate  yang  mandiri  dan berkeadilan.
Hasil wawancara dari keempat informan  program-program  prioritas  visi Ternate  mandiri  dan  berkeadilan  pada  poin enam yakni pembinaan ASN yang profesional, setelah  diteliti  bahwa  setiap  OPD  informan
mempunyai beberapa program demi meningkatkan  ASN  yang  lebih  profesional. Karena profesionalisme menyangkut kesesuaian  antara  kemampuan  birokrasi  yang dimiliki  dengan  kebutuhan  tugas  ( task requirements ). Pada hasil penelitian ini menunjukkan bahwa  demi  mewujudkan  ASN  yang profesional  maka  setiap  OPD  melakukan pembinaan  dengan  mengikutsertakan  ASN pendidikan  dan  pelatihan  kepemimpinan (Diklatpim) jenjang tiga dan dua yang ditangani BKPSDMD  Kota  Ternate.  Menurut  dua informan khusus untuk Bappelitbangda mereka melakukan  kerja  sama  setiap  tahun  dengan pusat  pembinaan,  pendidikan,  dan  pelatihan perencana (Pusbindiklatren) Bappenas.
Pendidikan dan pelatihan pegawai memberikan kontribusi  pada  peningkatan  produktivitas, efektitas  dan  efisiensi  organisasi.  Pendidikan dan  pelatihan  bagi  pegawai  harus  diberikan secara berkala agar setiap kompetensi pegawai tetap  terjaga  demi  peningkatan  kinerja organisasi.  Oleh  karena  itu  program  pelatihan harus mendapat perhatian melalui perencanaan kebutuhan  diklat  bagi  setiap  pegawai  (Rivai, 2009:213).
Hasil penelitian peneliti juga ditemukan  bahwa  saat  ini  Pemerintah  Kota Ternate juga sedang menerapkan sistem merid demi menunjang kinerja dan karir kepegawaian ASN. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) Pasal  1,  sistem  merit  didefinisikan  sebagai kebijakan  dan  manajemen  ASN  yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja,  yang  diberlakukan  secara  adil  dan wajar dengan tanpa diskriminasi. Sehingga dari hasil  penelitian  terdapat  dua  langkah  yakni mengikutsertakan  ASN  diklat  dan  penerapan merid  system untuk  mewujudkan  ASN  yang profesional  sebagaimana  tertuang  dalam RPJMD  Kota  Ternate  yakni  mewujudkan Ternate yang mandiri dan berkeadilan. Berkaitan  dengan  penerapan  merid system  dan  berdasarkan  fakta  yang  terjadi  di lapangan  yakni,  merid  system  belum tersosialisasikan  dengan  baik  kepada  seluruh ASN.  Masih  banyak  ASN  yang  belum sepenuhnya mengetahui apa itu merid system. Profesionalisme  yang  dimaksudkan  dalam program  prioritas  tidak  serta  merta  dilakukan pada  tingkatan  ASN  pelaksana  hal  itu  dapat dilihat dari OPD teknis DLH merupakan OPD yang membidangi permasalahan sampah. Telah
disalurkan  armada  pengangkut  sampah  pada beberapa Kelurahan di Kota Ternate tetapi tidak dapat  mengurangi  volume  sampah  perkotaan karena  antar  OPD  masih  saling  lempar tanggungjawab akan persoalan tersebut. Selain itu,  pergantian  Direktur  Utama  PDAM  Kota Ternate merupakan contoh lain dari profesional/integritas ASN yang masih kurang baik ditengah krisis air bersih di Kota Ternate. Sampah  dan  air  bersih  merupakan  fenomena yang  saat  ini  terjadi  pada  Pemerintah  Kota Ternate  dengan  visi  Ternate  Andalan.  ASN yang  profesional  tentunya  akan  menjawab permasalahan  pelayanan  publik  sehingga kesejahteraan  seperti  tujuan  visi  Ternate Andalan  dapat  diwujudkan.  Sehingga  untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat tersebut Pemerintah harus melaksanakan pembangunan berdasarkan aspirasi masyarakat, dan memberikan  pelayanan  publik  yang  sebaik- baiknya (Harni 2016).
Terdapat  dua  peraturan  Walikota Ternate  hasil  inovasi  ASN  yang  mengikuti Diklatpim  administrator  yang  dijadikan regulasi  dalam  bekerja  pada  lingkup Pemerintah  Kota  Ternate.  Pertama  peraturan Walikota  Ternate  no  40  tahun  2022  tentang pedoman  pengelolaan  aplikasi  perkantoran/ e- office kolaborasi  layanan  online  administrasi kepegawaian (Kololi) di lingkungan Pemerintah  Kota  Ternate.  Kedua  peraturan Walikota  Ternate  no  41  tahun  2022  tentang standar  operasional  prosedur  pemanfaatan barang  milik  Daerah  Kota  Ternate.  Kedua peraturan  ini  merupakan  inovasi  layanan online.  Salah  satu  faktor  penting  dalam keberhasilan  implementasi e-goverment untuk pelayanan  publik  adalah  adanya  komitmen pimpinan Pemerintahan
Daerah,
dan kompetensi  sumber  daya  manusias  (Faizah et al , 2009).
4.3 Implementasi pengembangan Kota sebagai pusat  informasi  dan  konsolidasi  barang/jasa sebagaimana  Penjabaran  Program  Prioritas Ternate Andalan
Hasil  observasi  pada  pengembangan Kota  sebagai  pusat  informasi  dan  konsolidasi barang/jasa  terlihat  bahwa  upaya  pemerintah Kota  Ternate  untuk  merealisasi  program prioritas  pengembangan  Kota  sebagai  pusat informasi  dan  konsolidasi  barang/jasa  belum terlihat  satu  pemahaman  yang  jelas  dari informan  yang  diwawancarai  masing-masing memiliki pemahaman tersendiri akan program
prioritas.  Ternate  sebagai  Kota  jasa  dan perdagangan tentu memiliki peran yang sangat strategis  bukan  hanya  sebagai  pintu  masuk Maluku  Utara  tetapi  pusat  informasi  dan konsolidasi  barang/jasa.  Hasil  faktual  di lapangan  memang  sebagai  pintu  masuk Pelabuhan,  Terminal  angkutan  umum  dan Bandara  di  Ternate  setiap  harinya  terjadi pergerakan  barang/jasa.  Konsolidasi  barang konsumtif  masyarakat  pada  angkutan  laut terlihat  terjadi  pergerakan  yang  sangat  masif. Volumenya pun sangat besar yang diekspor ke Kabupaten Morotai, Halmahera Barat, Selatan, Tidore  Kepulauan,  Pulau  Kayoa,  Makian  dan beberapa  Daerah  lainnya  di  Provinsi  Maluku Utara.  Implementasi  program  prioritas  ini harusnya  mampu  dijadikan  satu  pandangan sehingga mulai dari pembuat kebijakan sampai pelaksana  kebijakan  visi  Ternate  Andalan merasa  penting  dalam  rangka  peningkatan SDM. Hasil  penelitian  ini  menunjukkan bahwa  terdapat  beberapa  upaya  Pemerintah Kota  Ternate  melalui  visi  Ternate  Andalan dalam rangka mendukung hal tersebut. Pertama mendorong  Ternate  menjadi smart city untuk berkembang  terbuka.  Menurut  informan  SM pemerintah  Kota  Ternate  melalui  BKPSDMD juga  menyiapkan  SDM  untuk  disekolahkan pada  bidang  barang  dan  jasa.  Penguatan program literasi bagi masyarakat. Memperbaiki kualitas  sarana  prasarana  pada  pintu  masuk Ternate  dan  pembangunan  infrastruktur telekomunikasi. Pemerintah Kota Ternate juga melakukan kerja sama segitiga emas (Ternate, Tidore, Halbar.) dan pada tahun 2022 ditambah Kabupaten  Halmahera  Timur  dalam  rangka pengendalian  inflasi  serta  kerja  sama konsolidasi barang/jasa.
Hasil implementasi di lapangan saat ini Pemerintah Kota hanya merevitalisasi Terminal Pelabuhan  Sultan  Mudaffar  Sjah  II,  Terminal angkutan  umum  Gamalama,  dan  Terminal Angkutan umum Pelabuhan Bastiong. Berbanding  terbalik  dengan  Pelabuhan  Hiri yang  terbengkalai  dan  tidak  kunjung  dapat diselesaikan  oleh  Pemerintah  Kota  Ternate. Akses  menuju  Pelabuhan  Hiri  sangat  tidak diperhatikan  oleh  Pemerintah  Kota  Ternate. Kondisi faktual sampai saat ini juga kecamatan Batang Dua belum mendapatkan akses internet 4G.  Padahal  akses  internet  merupakan  sarana informasi  komunikasi  yang  mendasar  di  era globalisasi saat ini. Akses informasi merupakan hal  mendasar  yang  harus  didapatkan
masyarakat  untuk  mendorong  suatu  Daerah keluar dari terisolasi.
Disisi  lain  Keterbukaan  informasi, berkaitan  dengan  pelayanan  mendorong kesadaran  masyarakat  tentang  kewajiban  dan haknya.  Oleh  karena  itu,  harapan  untuk mendapatkan  pelayanan  prima  dibebankan kepada  organisasi  public/pemerintah  (Agus Prianto,  2006)  sehingga  menjadikan  Ternate sebagai  pusat  informasi  dan  konsolidasi barang/jasa  juga  hal  yang  memiliki  efek pelayanan kepada masyarakat. Melalui website resmi  Pemerintah  Kota  Ternate  tanggal  04 Januari  2023  telah  dilaksanakan  bimtek  smart city    dan  penyerahan  dokumen  master  plan smart  city  kepada  Walikota  Ternate.  Kota Cerdas (smart city) didefinisikan sebagai Kota yang  mampu  menggunakan  SDM,  modal sosial, dan infrastruktur telekomunikasi modern untuk  mewujudkan  pertumbuhan  ekonomi berkelanjutan  dan  kualitas  kehidupan  yang tinggi,  dengan  manajemen  sumber  daya  yang bijaksana  melalui  pemerintahan  berbasis partisipasi  masyarakat  (Shaffer  dan  Kipp, 2010:3).

## 5. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan  pada  pembahasan  dapat  ditarik kesimpulan sebagai berikut:
Dari  hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  kualitas  SDM  di  Kota  Ternate  dilihat dari  indeks  pembangunan  manusia  (IPM)  dan dari  jenjang  pendidikan  masih  lebih  baik dibandingkan  daerah  lain  di  Provinsi  Maluku Utara  tetapi  peran  SDM  dalam  implementasi visi Ternate Andalan (Mandiri dan Berkeadilan) untuk peningkatkan SDM belum sepenuhnya  berjalan  dengan  baik  itu  dapat dilihat  dari  masih  banyak  hambatan  yang dikemukakan  oleh  informan.  Akan  tetapi  di dalam  program  prioritas  visi  Ternate  Andalan ada  beberapa  upaya  dalam  mendorong peningkatan  SDM  di  Kota  Ternate  yakni pembinaan  ASN  yang  profesional  dan pengembangan  Kota  sebagai  pusat  informasi serta  konsolidasi  barang/jasa.  Dua  program prioritas  tersebut  diterjemahkan  dalam  bentuk program.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa program  pembinaan  Aparatur  Sipil  Negara (ASN) yang profesional sebagaimana penjabaran program prioritas Ternate Andalan dilakukan dengan mengikutsertakan ASN pada bidang pendidikan
dan pelatihan
kepemimpinan  (Diklatpim)  jenjang  dua  dan tiga  serta  pemerintah  Kota  Ternate  juga melakukan penerapan merid system.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa program prioritas pengembangan Kota sebagai pusat  informasi  dan  konsolidasi  barang/jasa adalah mendorong Ternate menjadi smart city untuk  berkembang  terbuka.  Penyiapan  SDM untuk  disekolahkan  pada  bidang  barang  dan jasa.  Pemerintah  Kota  Ternate  melalui  visi Ternate  Andalan  juga  menekankan  program literasi  bagi  masyarakat  dalam  rangka penguatan SDM untuk bersaing dengan daerah lain.  Memperbaiki  kualitas  infrastruktur  di pintu  masuk  Kota  Ternate  dan  pembangunan infrastruktur telekomunikasi. Pemerintah Kota Ternate  juga  melakukan  kerja  sama  segitiga emas  (Ternate,  Tidore,  dan  Halbar)  ditambah Kabupate  Halmahera  Timur  dalam  rangka konsolidasi barang dan jasa yang berefek pada penurunan biaya logistik.

## 6. REFERENSI
Abdullah, B., & Saebani, B. A. (2014).
Metode  Penelitian  Ekonomi  Islam Muamalah .  Bandung:  Cv  Pustaka Setia.
Al Dhaheri, F., Ameen, A., & Isaac, O. (2022). The Influence Of Strategy Formulation (Vision,  Mission,And  Goals)  On  The Learning  And  Growth.  Journal  Of Critical Reviews, 7(17), 1976-1985.
Anjarwai, M., Mursito, B., & Sarsono. (2020).
Kualitas  Sumber  Daya  Manusia Ditinjau  Dari  Tingkat  Pendidikan, Pelatihan Kerja Dan Pengalaman Kerja Di  Balai  Latihan  Kerja  (Blk) Technopark Ganesha Sukowati Sragen. Jurnal Edunomika, 04(01), 218-226. Bungin, B. (2011). Penelitian Kualitatif . Jakarta: Kencana Predana Media. Christalisana, C. (2018). Pengaruh Pengalaman  Dan  Karakter  Sumber Daya  Manusia  Konsultan  Manajemen Kontruksi Terhadap Kualitas Pekerjaan Pada  Proyek  Kabupaten  Pandeglang. Jurnal Fondasi, 7(1), 87-98. Creswell, Jhon W. (2016). Research Design Pendekatan  Kualitatif,  Kuantitatif, Dan  Mixed .  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar. David, F. (2018). Strategic Management : A Competitive  Advantage  Apporach, Concepts,  And  Cases .  (15  Ed.).  New Jersey: Pearson Education.
Fadli, M. R. (2021). Memahami Desain Metode  Penelitian  Kualitatif.  Jurnal Humanika, 21(1), 33-54. Handoko, T. (2001). Manajemen (2 Ed.). Yogyakarta: PT. BPFE. Harni, W., & Suprojo, A. (2016). Efektivitas
Kinerja Kepala Desa Dalam Mewujudkan  Visi  Misi  Pembangunan
Desa.  Jurnal  Ilmu  Sosial  Dan  Politik, 5(3), 85-88. Harras, H., Sugiarti, E., & Wahyudi, W. (2020).  Kajian  Manajemen  Sumber Daya.
Hasibuan, S. (2000). Manajemen Sumber Daya Manusia : Pendekatan Non Sekuler. Surakarta:  Uhammadiyah University Press. Hasyem, M., & Ferizaldi. (2020). Fenomena Pungli Dan Patologi Birokrasi. Jurnal Sosiologi, 14(02), 147-162. Huzain, H. (2021). Pengelolaan Sumber Daya Manusia. Perbankan Syariah, 1-16. Juliarso, A. (2019). Analisis Implementasi E- Government Dalam Meningkatkan Kinerja  Pelayanan  Publik  Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis. Jurnal Ilmu Administrasi. 10(01).
Labolo , M., Rowasiu, H., & Magandaru, W. K.  (2008). Beberapa  Pandangan Dasar  Tentang  Ilmu  Pemerintahan .
Jakarta: Bayumedia Publishing.
Lyle , S., & Signe, S. (1993). Competence At Work:Models For Superrior Performance . New York: John Wily & Son,Inc. Mardawani, & Relita, D. T. (2019). Strategi Pemerintah Daerah sKabupaten
Sintang  Dalam  Mewujudkan  Visi Pemerintahan  Dan  Good  Governance. Jurnal  Ilmiah  Pendidikan  Pancasila Dan Kewarganegaraan, 4(1), 109-116. Mathison, S. (1988). Why Triangulate? New York: Educational Researcher. Merentek, T,C., Sumual, T.,E., Usoh, E,J., &
Kampilong, J,K.  (2023). Perencanaan Sumber Daya Manusia Dalam Pendidikan  Masa  Depan.  Jurnal Manajemen  Pendidikan  Islam,  9(01), 1-10 Muharam, R. S. (2019). Inovasi Pelayanan Publik  Dalam  Menghadapi  Era Revolusi Industri 4.0. Jurnal
Administrasi Publik, 1(1), 39-47.
Muqsith , A., Vestikowati, E., & Nursetiawan,
I. (2017). Kinerja Kepala Desa Dalam Pencapaian  Visi  Misi  Organisasi.
Jurnal Manajemen, 3393-3400.
Musianto. (2002). Perbedaan Pendekatan
Kuantitatif Dengan Pendekatan Kualitatif  Dalam  Metode  Penelitian. Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan, 4(2), 12-21. Muslim, M. (2017). Membangun Visi Perusahaan.  Jurnal  Bisnis,  2(3),  144-
152. Nasution. (2011). Metode Research Penelitian Ilmiah . Jakarta: Pt Bumi Aksara. . Nawawi, H. (2003). Perencanaan Sumber Daya  Manusia. Yogyakarta:  Gajah Mada University Press,. Ningrum, E. (2009). Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Pendidikan. Jurnal Pendidikan, 9(1), 1-9. Nugraha, A. R., Sjoraida, D. F., & Novianti, E. (2022).  Analisis  Strategi  Humas Pemerintahan  Era  Milenial  Dalam Menghadapi  Tata  Kelola  Informasi Publik.  Jurnal  Profesi  Humas,  6(2),
286-310.
Nurahma, G. A., & Hendriani, W. (2021). Tinjauan  Sistematis  Studi  Kasus Dalam Penelitian Kualitatif. Mediapsi, 119-129.
Rahardjo, M. D. .(2010). Intelektual, Intelegasi,  Dan  Perilaku  Politik  Dan Bangsa . Bandung: Mizan Rijali, A. (2018). Analisis Data Kualitatif. Jurnal Alhadharah, 17(33), 81-95. Rivai, V. (2004). Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan. Jakarta: Pt. Rajagrafindo Persada,. Sartika, I. (2021). Analisis Pencapaian Visi Misi Bupati Simeulue Periode 2017- 2022. Jurnal Sosial Dan Ilmu Politik, 1- 20.
Shaffer, D. R., & Kipp, K. (2010).
Developmental Psychology: Childhood And  Adolescence ,  Eight  Edition.
Belmont: Wadsworth Cengage
Learning.
Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif,  Kualitatif,  Dan  R&D . Bandung : Alfabeta Cv.
Sunyoto, D. (2015). Manajemen Dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia .  Yogyakarta:  Center  For Academic Publishing Service.
Sutrisno, E. (2009). Manajemen Sumber Daya Manusia . Jakarta: Kencana Prenada.
Sutrisno, E. (2011). Manajemen Sumber Daya Manusia . Jakarta: Kencana.
Umanailo , H., Franklin , P., & Waani, J.
(2017).  Perkembangan  Pusat  Kota Ternate  (Studi  Kasus  :  Kecamatan Ternate  Tengah).  Jurnal  Perencanaan Wilayah Dan Kota , 4(3), 222-233. Wahyu, W., & Salam, R. (2020). Komitmen
Organisasi. (Kajian: Manajemen Sumber Daya Manusia).
Wardani, D. K., & Andriyani, I. (2017). Pengaruh  Kualitas  Sumber  Daya Manusia,  Pemanfaatan  Teknologi Informasi,  Dan  Sistem  Pengendalian Intern  Terhadap  Keandalan  Laporan Keuangan  Pemerintahan  Desa  Di Kabupaten  Klaten.  Jurnal  Akuntansi, 5(2), 1-11. Wibisono, D. (2006). Manajemen Kinerja . Jakarta:Erlangga.