## PUTUSAN ULTRA PETITA SEBAGAI KONSEKUENSI PENERAPAN ASAS DOMINUS LITIS DALAM PERADILAN TATA USAHA NEGARA (STUDI PUTUSAN NOMOR 144/PK/TUN/2012)
Dania Rizky Nabilla Gumilar dania.rizky@ui.ac.id Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Anna Erliyana annaer@ui.ac.id Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Abstrak
Asas  keaktifan  hakim  (dominus  litis  principle)  merupakan  salah  satu  asas  utama dalam lingkup Peradilan Tata Usaha Negara. Penggunaan asas dominus litis memiliki peran  yang  kuat  dalam  penyelesaian  sengketa  tata  usaha  negara  dengan memberikan hakim kebebasan untuk meneliti secara lengkap dan menyeluruh terkait objek  yang  dipersengketakan.  Tulisan  ini  bertujuan  melihat  penggunakan  asas dominus  litis  sebagai  konsekuensi  terhadap  penerapan  putusan  ultra  petita  dalam Peradilan  Tata  Usaha  Negara.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  yuridis normatif.Pandangan  mengenai  larangan  penerapan  ultra  petita  dalam  praktik Peradilan  Tata  Usaha  Negara  seharusnya  dapat  diluruskan  dengan  adanya yurisprudensi Putusan MA RI No. 5 K/TUN/1992 dan telah diterapkannya ultra petita dalam  beberapa  putusan  Peradilan  TUN  salah  satunya  dalam  Putusan  PTUN Makassar  No.  38/G.TUN/2010/PTUN.Mks  dan  telah  berkekuatan  hukum  tetap melalui Putusan Mahkamah Agung RI No. 144/PK/TUN/2012.
Kata Kunci: Asas Dominus Litis; Ultra Petita; Peradilan Tata Usaha Negara

## Abstract
The  principle  of  activeness  of  judges  (dominus  litis  principle)  is  one  of  the  main principles  within  the  scope of  the  State  Administrative  Court.  Using  the  dominus  litis principle has a decisive role in resolving state administrative disputes by giving judges the freedom to examine the object in dispute entirely and thoroughly. This paper looks at  the  use  of  the  dominus  litis  principle  as  a  consequence  of  the  application  of  ultra petita  penalty in the State Administrative Court. This research is a normative juridical law  research.  The  view  regarding  the  prohibition  of  ultra  petita  application  in  the

## Gorontalo

## Law Review
Volume 7 -  No. 1 – April 2024 E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022
practice of the State Administrative Court should be corrected by the existence of the jurisprudence of the Indonesian Supreme Court Decision No. 5 K/TUN/1992, and ultra petita  has  been  implemented  in  several  TUN  Judicial  decisions,  one  of  which  is  in Makassar  PTUN  Decision  No.  38/G.TUN/2010/PTUN.Mks  and  has  permanent  legal force  through  the  Decision  of  the  Supreme  Court  of  the  Republic  of  Indonesia  No. 144/PK/TUN/2012.
Keyword: Dominus Litis Principle; Ultra Petita; State Administrative Court

## 1. PENDAHULUAN
Putusan  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  (PTUN)  yang  bersifat  ultra  petita seharusnya  diatur  secara  tegas  dan  bukan  menjadi  suatu  larangan  untuk Hakim  dalam  membuat  putusan  yang  mana  menjadi  instrumen  penyelesaian sengketa dan keadilan untuk melindungi hak individu dari tindakan sewenang- wenang  yang  dilakukan  oleh  penguasa.  Hal  ini  dikarenakan  adanya  asas dominus  litis  untuk  hakim  dapat  secara  aktif  memaksimalkan  perannya mencari  kebenaran  materiil  yang  menimbulkan  konsekuensi  putusan  ultra petita  agar  dapat  menyelesaikan  sengketa  terakhir  dan  sekalian  dalam  proses sistem  PTUN  sehingga  putusan  hakim  dapat  mencerminkan  keadilan  hukum masyarakat.
Peradilan  Tata  Usaha  Negara  menjadi  salah  satu  ciri  dari  konsep  negara hukum  yang  dianut  oleh  Indonesia.  Perkembangan  ide  negara  hukum  tidak lepas dari unsur-unsur negara hukum yang dikemukakan oleh F. J. Stahl dan digunakan  di  negara-negara  dengan  system  Civil  Law,  yaitu  adanya perlindungan  terhadap  hak-hak  asasi  manusia,  pemisahan  atau  pembagian kekuasaan  negara  untuk  menjamin  hak-hak  asasi  manusia,  pemerintah berdasarkan  peraturan,  adanya  peradilan  administrasi.    Jika  mengacu  pada konstitusi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan jelas menyatakan bahwa negara Indonesia  adalah  negara  hukum,  yang  kemudian  pada  tahun  1986  baru dibentuk peradilan tata usaha negara dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun  1986  tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  (“UU  PTUN”).  Tujuan dibentuknya peradilan tata usaha negara di Indonesia adalah untuk melindungi hak  individu  dari  tindakan  sewenang-wenang  yang  dilakukan  oleh  penguasa. Pejabat  atau  badan  tata  usaha  negara  dalam  menjalankan  fungsinya  dapat menerbitkan  keputusan  tata  usaha  negara  yang  dapat  menimbulkan  akibat hukum  yang  merugikan.    Secara  tidak  langsung  dapat  dikatakan  tidak  ada perlindungan  hak-hak  individu  dari  kemungkinan  terjadinya  kesewenang- wenangan penguasaan dalam menggunakan kekuasaannya.
Dalam  hukum  acara  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  diatur  secara  khusus hukum  acara  yang  berbeda  dengan  hukum  acara  yang  digunakan  pada peradilan  umum.  Salah  satu  kekhususan  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  adalah dianutnya  asas  keaktifan  hakim (litis  domine  principle).    Asas  keaktifan hakim (dominis litis) secara prinsip memberikan kewenangan yang luas kepada Hakim Tata  Usaha  Negara  dalam  proses  pemeriksaan  sengketa  tata  usaha  negara menyangkut  pembagian  beban  pembuktian  dan  penentuan  hal-hal  yang harus dibuktikan.  Hakim  tidak  tergantung  pada  dalil  dan  bukti-bukti  yang  diajukan oleh para pihak, ia dapat menguji aspek lain di luar sengketa.  Dianutnya asas keaktifan  hakim  dalam  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  memberikan  kesempatan kepada  hakim  untuk  dapat  memeriksa  keputusan  tata  usaha  negara  yang menjadi  obyek  sengketa  secara  lengkap  berdasarkan  pada  syarat  materiil  dan formilnya.  Hakim  administrasi  diberikan  peran  aktif,  karena  hakim  tidak mungkin membiarkan dan mempertahankan tetap berlakunya suatu keputusan
administrasi  negara  yang  nyata  keliru  dan  jelas  bertentangan  dengan  undang- undang yang berlaku, hanya karena alasan para pihak tidak mempersoalkannya dalam obyek sengketa.  Hakim bersifat aktif untuk mencari kebenaraan materiil yang sebenar-benarnya tentang suatu sengketa TUN bukan hanya berdasarkan dalil para pihak dalam proses pengadilan TUN.
Dalam asas keaktifan hakim (dominus litis) merupakan asas yang dimaksud untuk  menyeimbangkan  kedudukan  para  pihak  yang  tidak  seimbang  antara kedudukan Penggugat dan Tergugat selaku pemegang kekuasaan publik. Hakim harus menyeimbangkan kedudukan Penggugat dan Tergugat adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara itu yang tentu menguasai informasi atau data  yang berkaitan  dengan  kewenangan  dan  dasar  dikeluarkannya  keputusan  yang digugat.  Bahkan  Hakim  dapat  mengatasi  kesulitan  orang  atau  badan  hukum perdata  pada  umumnya  warga  masyarakat  dalam  memperoleh  informasi  atau data yang diperlukan dari badan atau pejabat Tata Usaha Negara.
Konsekuensi dari keberadaan asas keaktifan hakim adalah dimungkinkannya penerapan asas ultra petita oleh hakim dalam putusan PTUN yang  pertama  kali  dituangkan  dalam  Putusan  MA  No.  5  K/TUN/1992,  yaitu tindakan  hakim  menyempurnakan  atau  melengkapi  objek  sengketa  yang diajukan  para  pihak  kepadanya.    Ultra  petita  merupakan  suatu  sifat  dari putusan  yang  dijatuhkan  oleh  hakim  atas  perkara  yang  disengketakan  yang melebihi  dari  yang  diminta  atau  tidak  dituntut  bahkan  yang  bukan  menjadi objek  utama  dalam  perkara.    Penerapan  ultra  petita  diperlukan  agar  hakim dapat mempertimbangkan secara lengkap Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang disengketakan untuk menilai keabsahan KTUN beserta akibat hukumnya, walaupun  mungkin  terdapat  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  KTUN  yang disengketakan  namun  tidak  dimasukkan  dalam  dalil  gugatan.    Dalam  sistem peradilan  pada  umumnya,  penerapan  ultra  petita  merupakan  suatu  hal  yang dilarang  dalam  hukum  acara  karena  dapat  memutus  hal  yang  tidak  diminta dalam gugatan, hal ini berlainan dalam hukum acara PTUN karen adanya asas dominus  litis  yang  mempunyai  konsekuensi  bahwa  hakim  menjatuhkan putusan  melebihi  dari  yang  diminta  dalam  gugatan.  Putusan  MA  No.  5 K/TUN/1992 menjadi yurisprudensi dalam hal penetapan putusan ultra petita, yang  mana  dalam  sengketa  dalam  putusan  tersebut,  majelis  hakim mempertimbangkan  dan  mengadili  semua  keputusan  atau  penetapan  yang bertentangan dengan tatanan yang ada, tidak pada objek sengketa yang hanya diajukan  oleh  para  pihak  karena  melihat  objek sengketa  tersebut  harus dinilai dan  dipertimbangkan  dengan  kaitannya  pada  bagian-bagian  penetapan  atau keputusan badan atau pejabat tata usaha  negara yang tidak dipersengketakan oleh kedua belah pihak.
Beberapa sengketa TUN memuat putusan ultra petita, salah satunya adalah Putusan  PTUN  Makassar  No.  38/G.TUN/2010/PTUN.Mks    yang  telah berkekuatan  hukum  tetap  dengan  Putusan  Mahkamah  Agung  RI  No. 144/PK/TUN/2012.  Dalam  putusan  ini,  majelis  hakim  menambahkan  atau memasukkan  amar  substansial  yang  tidak  diminta  dalam  petitum  gugatan. Berdasarkan  hal  tersebut  peneliti  melihat  bahwa  penerapan  ultra  petita dalam putusan  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  oleh  hakim  sangat  dimungkinkan melihat  adanya  asas  keaktifan  hakim  untuk  mencari  kebenaran  materiil  guna menilai  keabsahan  Keputusan  TUN  dan  hal-hal  yang  berkaitan  dengan Keputusan  TUN  yang  disengketakan  yang  akan  menimbulakan  akibat  hukum merugikan  bagi masyarakat.  Dengan  demikian,  tulisan  ini  akan  berfokus  pada mengkonstruksikan  hukum  putusan  ultra  petita  sebagai  konsekuensi  atas adanya  asas  dominus  litis  dalam  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  dengan
mengambil studi kasus pada Putusan PTUN Makassar No.
38/G.TUN/2010/PTUN.Mks  yang  telah  berkekuatan  hukum  tetap  dengan Putusan  Mahkamah  Agung  RI  No.  144/PK/TUN/2012.  Yang  menjadi  rumusan masalah  dalam  penelitian  ini  adalah  Bagaimana  konsep  asas  dominus  litis dalam  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  di  Indonesia  dan  Bagaimana  penerapan putusan  ultra  petita  sebagai  konsekuensi  asas  dominus  litis  dalam  Putusan Nomor 144/PK/TUN/2012

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan  konstruksi,  yang  dilakukan  secara  metodologis  sistematis  dan  konsisten. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian doktrinal.  Penelitian  ini  menggunakan  tipologi  penelitian  perskriptif,    yaitu penelitian  yang  memberikan  gambaran  dan  analisis  terhadap  permasalahan dengan  tujuan  untuk  menemukan  jawaban  terhadap  permasalahan  sesuai dengan  keadaan  dan  fakta  yang  ada.  Penelitian  ini  akan  bersifat  preskriptif analitis  yang  digunakan  untuk  menggambarkan  tentang  mengkonstruksikan hukum putusan ultra petita sebagai konsekuensi atas adanya asas dominus litis dalam  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  dengan  mengambil  studi  kasus  pada Putusan  PTUN  Makassar  No.  38/G.TUN/2010/PTUN.Mks  yang  telah berkekuatan  hukum  tetap  dengan  Putusan  Mahkamah  Agung  RI  No. 144/PK/TUN/2012.  Jenis  data  yang  akan  dipergunakan  dalam  penelitian  ini adalah  data  sekunder  yang  meliputi  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

## 3. PEMBAHASAN
A. Konsep Asas Dominus Litis Peradilan Tata Usaha Negara
Peradilan  Tata  Usaha  Negara  (Peradilan  TUN)  merupakan  lembaga peradilan  yang  memiliki  perbedaan  dan  ciri  khas  penting  dibandingkan dengan  peradilan  umum  lain  karena  PTUN  merupakan  salah  satu  alat kontrol tindakan hukum pemerintah.(Indroharto, 2004) Ciri penting tersebut diantaranya  adalah:  (1)  Setiap  tindakan  pejabat  atau  badan  tata  usaha negara  termasuk  dalam  hal  menerbitkan  Keputusan  Tata  Usaha  Negara (Keptutusan TUN) akan tetap dianggap sah berdasarkan hukum ( rechmatig ) sampai  terdapat  pembatalannya  walaupun  keputusan  tersebut  sedang dalam persengketaan gugatan di peradilan TUN, karena gugatan TUN tidak bersifat  menunda  pelaksanaan  Keputusan  TUN  yang  digugat(Undang- Undang  tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara);  (2)  Pada  Peradilan  TUN diberikan  kewenangan  untuk  bersifat  aktif  dalam  proses  persidangan dengan  tujuan  mendapatkan  kebenaran  materiil  dan  hakim  dapat menetapkan  beban  pembuktian  yang  akan  ditetapkan  keabsahannya berdasarkan  keyakinan  hakim;(Dian  Aries  Mujiburohman,  2022)    (3)  Hasil putusan  yang  dikeluarkan  PTUN  bertujuan  untuk  melindungi  kepentingan umum;  dan  (4)  Dijunjungnya self  respect atau self  obidence dari  aparatur pemerintah  dalam  menanggapi  hasil  putusan  PTUN  karena  dalam  PTUN tidak  mengenal  upaya  paksa  melalui  juru  sita  seperi  dalam  peradilan perdata.
Ciri penting dari PTUN tersebut  pada hakekatnya  menunjukkan bahwa PTUN dalam melakukan proses penyelesaian sengketa berupaya memelihara hubungan  yang  selaras  seimbang  antara  masyarakat  dengan  pemerintah yang  bertujuan  untuk  menegakkan  keadilan.  Untuk  mewujudkan  tujuan tersebut,  terdapat  beberapa  asas  yang  berlaku  dalam  proses  penyelesaian sengketa di PTUN, yaitu: (SF Marbun, 2003)
a. Asas putusan erga omnes , dalam arti putusan mengikat bagi semua secara  harfiah.  Asas  ini  menunjukkan  bahwa  Putusan  PTUN menimbulkan suatu konsekuensi yang mengikat bagi semua pihak atau  mengikat  secara  umum  dan  mengikat  pada  sengketa  yang memiliki permasalahan substansi sengketa yang sama dalam masa yang akan datang.(Indroharto, 2022)
b. Asas presumption  justae  causa atau  asas het  vermoeden  van rechtmatigheid, yang secara harfiah berarti asas praduga keabsahan dengan  arti  keputusan  akan  tetap  dianggap  sah  sampai  dapat dibuktikan  sebaliknya  atau  keputusan  tersebut  terdapat pembatalannya.  Keabsahan  keputusan  akan  dianggap  benar selama  hakim  belum  menyatakan  keputusan  tersebut  melawan hukum.(Spyendik Bernadus Blegur, 2022)
c. Asas  pemeriksaan  segi rechtmatigheid dan  larangan  pemeriksaan segi doelmatigheid ,  artinya  bahwa  hakim  hanya  diperbolehkan memeriksa  dari  segi  hukumnya  atau  yuridisnya  saja  dan menghindari pemeriksaan segi tujuan atau kebijaksaan dari suatu keputusan yang disengketakan.(Paulus Effendie Lotulung, 1994)
d. Asas dominis  litis atau  secara  harfiah  asas  hakim  aktif.  Asas memberikan hakim kewenangan untuk mencari kebenaran materiil yang sebenar-benarnya  dan  bukan hanya  berdasarkan  pernyataan atau  dalil  para  pihak  yang  bersengketa.(Muhammad  Adiguna Bimasakti, 2019)
Keempat  asas  tersebut  merupakan  hal-hal  yang  mendasari  proses penyelesaian  sengketa  PTUN.  Asas  dalam  pengertiannya  menurut  Paul Scholten merupakan pemikiran dasar yang terkandung di dalam dan dibalik suatu  sistem  hukum  yang  terkandung  dalam  perundang-undangan  dan putusan hakim.(J.J. H. Bruggink Kemudian, dalam Black’s Law Dictionary, asas didefinisikan sebagai: (Henry Campbell Black, 2022) “ a  fundamental  truth  or  doctrine,  as  of  law;  a  comprehensive,  rule  or doctrine  which  furnishes  a  basis  or  origin  for  others;  a  settled  rule  of action, procedure, or legal determination . (suatu kebenaran fundamental atau  doktrin  sebagai  bagian  dari  hukum;  aturan  atau  doktrin  yang komprehensif  sebagai  pelengkap  dasar  untuk  yang  lain;  sekumpulan aturan bagi tindakan, prosedur, atau ketetapan hukum).”
Asas keaktifan hakim ( dominus litis principle) ini merupakan salah satu asas yang melandasi hukum acara pada proses persidangan di PTUN. (Ni Komang Dewi  Novita,  2022)  Prinsip  ini  menunjukan  suatu  kebebasan  atau indepedensi  kekuasaan  kehakiman  dalam  sistem  hukum  acara  PTUN. Keaktifan  hakim  digunakan  dari  tahapan  awal  pemeriksaan  persiapan, pemeriksaan sidang, hingga sidang pembuktian, yang mana Hakim diberikan kewenangan untuk dapat menentukan apa yang harus dibuktikan dan beban pembuktiannya serta menetapkan keabsahan alat bukti yang diajukan dalam pembuktian  oleh  pihak  yang  bersengketa  selama  persidangan  berlangsung.( Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara)
Asas  keaktifan  hakim  ini  diantaranya  juga  bertujuan  untuk menyeimbangkan  kedudukan  antara  tergugat  dan  penggugat  dalam persidangan persengketaan PTUN, yang mana diyakini berdasarkan pendapat Thomas Hobbes, kedudukan Negara atau penguasa tentunya lebih tinggi atau tidak  sejajar  dengan  kedudukan  perseroangan  atau  badan  hukum.  Ketika asas keaktifan hakim ini tidak diterapkan, peradilan tidak dapat mewujudkan equality  before  the  law dan  tujuan  PTUN  untuk  menegakkan  keadilan  akan
sulit  tercapai.(I  Gusti  Ngurah  Wairocana,  2020)  SF  Marbun  berpendapat bahwa  setidak-tidaknya  terdapat  dua  alasan  yang  mendasari  diperlukan penerapan  asas  keaktifan  hakim  ( dominus  litis  principle) ini  dalam penyelesaian sengketa PTUN, yaitu: (W. Riawan Tjandra) pertama , Keputusan TUN  yang  diterbitkan  oleh  pejabat  atau  aparat  pemerintah  merupakan perbuatan yang akan dianggap benar dan menjadi bagian dari hukum positif yang  harus  tertib  hukum  ( rechtsorde ),  sehingga  hakim  memiliki  kewajiban untuk  mencari  kebenaran  materiil  yang  sebenar-benarnya. Kedua, hakim dituntut  untuk  berperan  aktif  dengan  upaya  menyeimbankan  kedudukan penggugat  dan  tergugat,  karena  dimungkinkan  tergugat  lebih  memiliki kelengkapan informasi, sarana dan prasarana dibandingkan penggugat.
Penerapan  asas  keaktifan  hakim  ( dominus  litis  principle) dalam Peradilan  Tata  Usaha  Negara  di  Indonesia  diwujudkan  melalui  pasal-pasal yang  terkandung  dalam  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1986  tentang Peradilan  Tata  Usaha  Negara  (UU  PTUN).  Diantaranya  pasal  tersebut:  Pasal 58, Pasal 63 ayat (2), Pasal 72, Pasal 80, Pasal 85, dan Pasal 107 UU PTUN. Oleh  karena  itu,  asas  ini  memberikan  peran  kepada  hakim  dalam  proses persidangan  guna  memperoleh  suatu  kebenaran  materiil  dan  apabila  dilihat dalam  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1986  tentang  Peradilan  Tata  Usaha Negara  (UU  PTUN)  mengarah  pada  pembuktian  bebas.  Pembuktian  bebas berbeda  dengan  pembuktian  bebas  yang  terbatas,  karena  disebut  ajaran pembuktian bebas yang terbatas karena  alat-alat bukti yang dapat  diajukan dalam membuktikan sesuatu sudah ditentukan secara limitatif yang terdapat di  Pasal  100  UU  PTUN.  Sedangkan  ajaran  pembuktian  bebas  atau  teori pembuktian  bebas  adalah  ajaran  teori  yang  tidak  menghendaki  adanya ketentuan-ketentuan  yang  mengikat  hakim,  sehingga  sejauh  mana pembuktian dilakukan dan diserahkan kepada hakim.
Asas keaktifan hakim ( dominus litis ) merupakan salah satu asas yang mendasari dan mencerminkan karakter spesifik dari Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam UU Peradilan Tata Usaha Negara Negara (UU No. 5 Tahun  1986  jo  UU  No.  9  Tahun  2004  dan  UU  No.  51  Tahun  2009)  wujud penerapan asas keaktifan hakim terlihat dari rumusan Pasal 107 PTUN yang menyatakan bahwa: “Hakim menentukan apa  yang harus dibuktikan, beban pembuktian  beserta  penilaian  pembuktian,  dan  untuk  sahnya  pembuktian diperlukan  sekurang-kurangnya  dua  alat  bukti  berdasarkan  keyakinan hakim.” Diterapkannya  asas  keaktifan  hakim  tersebut  telah  menjadikan hakim  harus  berperan  aktif  sejak  dimulainya  rapat  permusyawaratan  dan pemeriksaan  persiapan  sebagai  bagian  dari  pemeriksaan  pendahuluan ( preliminary examination ), pelaksanaan persidangan, putusan dan pelaksanaan putusan pengadilan. Dalam pemeriksaan pendahuluan tersebut, Hakim Tata Usaha Negara menilai kelayakan surat gugatan sebagai titik tolak dimulainya pemeriksaan dalam persidangan di Peradilan Tata  Usaha  Negara Indonesia.  Dalam  persidangan,  Hakim  Tata  Usaha  Negara  berperan  aktif untuk  mengarahkan  jalannya  persidangan  dan  dalam  pembuktian  melalui asas  pembuktian  bebas  hakim  mengonstruksi  struktur  proses  pembuktian yang  dilaksanakan  agar  dapat  diarahkan  untuk  mewujudkan  kebenaran materiil ( materiele waarheid ).
1. Putusan Ultra Petita Sebagai Konsekuensi Penerapan Asas Dominus Litis Dalam Peradilan Tata Usaha Negara
Asas dominus  litis yang  dianut  dalam  Peradilan  Tata  Usaha  Negara memberikan  hakim  kesempatan  dalam  memeriksa  Keputusan  TUN  yang dipersengketakan sebaik-baiknya sesuai syarat materiil dan formil yang telah
diatur. Hal ini berkaitan dengan hakim yang memiliki beban untuk memutus sengketa  tanpa  membiarkan  dan  mempertahankan  suatu  Keputusan  TUN yang  keliru  dan  melawan  hukum  untuk  tetap  berlaku  dan  berakhir  akan merugikan pihak yang berkaitan dengan objek sengketa.
Penerapan  asas dominus  litis dalam  lingkup  PTUN  menyimpan konsekuensi  adanya  kewenangan  bagi  hakim  PTUN  dalam  menerapkan putusan yang bersifat ultra petita .(Mahkamah Agung RI, 2011) Secara konsep umum,  putusan  yang  bersifat ultra  petita merupakan  putusan  hakim  yang petitumnya  berisi  suatu  hal  yang  tidak  dimintakan  atau  dituntut  oleh penggugat  terhadap  objek  yang  dipersengketakan.(Ibnu  Sina,  2012)  Dalam upaya  penyelesaian  sengketa  di  PTUN,  penerapan  putusan ultra  petita dibutuhkan  dengan  tujuan  agar  hakim  dalam  mempertimbangkan keputusannya  dapat  melihat  secara  lengkap  dan  menyeluruh  mengenai Keputusan  TUN  yang  menjadi  objek  sengketa  TUN  terkait  keabsahan  dan akibat  hukumnya,  meskipun  hal-hal  yang  dilihat  oleh  hakim  diperlukan dalam putusan tidak diminta oleh penggugat dalam gugatannya.
Penerapan ultra  petita dalam  lingkup  PTUN  tentunya  berlawanan dalam  penerapannya  di  lingkup  peradilan  umum  lainnya,  karena  pada dasarnya  memutus  lebih  dari  yang  diminta  oleh  penggugat  ( ultra  petita ) dilarang  dalam  hukum  acara.  Melihat  terhadap  fungsi  dan  tujuan  lembaga peradilan  sebagai  sarana  untuk  menyelesaikan  sengketa,  maka  dalam pemikiran  umum,  hakim  hanya  memeriksa  dan  mengadili  mengenai  hal-hal yang  diajukan  oleh  para  pihak  merupakan  hal  yang  sesuai  norma.  Namun, PTUN merupakan lembaga peradilan yang berbeda dengan peradilan lainnya dengan  menjalankan  fungsi  sebagai  alat  kontrol  dan  pengawasan  terhadap tindakan  dan  perbuatan  pemerintah  baik  secara  reflektif  ataupun represif.(Irfan  Fachruddin  2011)  Pengawasan  yang  diakukan  ini  merupakan pengejawantahan  dari  suatu  konsep corrective  justice yang  berasal  dari pemikiran  Arestoteles  dan  kemudian  dikembangkan  oleh  Oliver  Wendell Holmes Jr. dalam ranah hukum Tort
mazhab hukum utilitarianisme.(Catharine Pierce, 1990) Doktrin corrective justice ini memiliki konsep  “ liabilitiy  rectifies  the  injustice  by  one  person  on  another ”  atau menitikberatkan  bahwa  dalam  suatu  upaya  mencari  keadilan  harus mengedepankan memperbaiki akibat-akibat yang disebabkan oleh perbuatan melawan  hukum.(Ernest  J.  Weinrib,  2002  Hakim  menjadi  pemutus  ketika terdapat  permasalahan,  karena  Hakim  diharapkan  berupaya  untuk mengembalikan  keseimbangan  bagi  yang  menderita  atas  ketidakadilan melalui putusannya dengan seadil-adilnya.(Simona Vieru, 2010)
Penilaian  terhadap  objek  yang  disengketakan  merupakan  hal  yang menentukan,  karena  suatu  ketidakmungkinan  terdapat  keputusan  yang bertentangan dengan hukum positif akan dibiarkan hanya karena para pihak yang  bersengketa  tidak  membahas  atau  mengajukannya  dalam  gugatan. Meskipun terhadap hal tersebut terdapat pembatasan. Hakim TUN dalam hal ini bukan akan meneliti atau menelusuri seluruh isi gugatan dan mencari hal yang  kemungkinan  melawan  hukum.  Hakim  akan  melihat  suatu  hal  yang secara terang melawan hukum, tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ketentuan,  atau  penafsiran  yang  secara  jelas  keliru,  maka  hakim  akan menyempurnakan  objek  yang  diajukan  oleh  para  pihak.  Hakim  yang menerapkan ultra petita dapat  mengarah kepada reformation in peius, dalam kata  lain  hakim  memberikan  putusan  yang  lebih  buruk  daripada  yang dimintakan  sehingga  merugikan  karena  mengurangu  kedudukan  atau kepentingan  hukum  penggugat.(Elisabeth  Putri  Hapsari,  2017)  Meskipun
demikian, reformation  in  peius adalah  konsekuensi  paling  jauh  dan  paling buruk atas asas dominus litis dan penerapannya dalam putusan ultra petita . Hal  ini  dikarenakan reformation  in  peius merupakan  hal  yang  cenderung dihindari  dan  diterapkan  dalam  kedaan  darurat  yang  mengharuskan reformation in peius terjadi. Penerapan  putusan ultra  petita di  Indonesia  mulai  diakui  dalam peradilan  administrasi  pasca  adanya  yurisprudensi  Putusan  Mahkamah Agung  RI  Nomor  5  K/TUN/1992.  Putusan  tersebut  pertama  kalinya mengintrodusir  kaidah  bagi  penerapan ultra  petita, yaitu  “bahwa  walaupun Penggugat asal tidak mengajukan dalam petitum, MA dapat mempertimbangkan  dan  mengadili  semua  keputusan  atau  penetapan- penetapan  yang  bertentangan  dengan  tatanan  yang  ada.  Adalah  tidak  pada tempatnya bila hak menguji hakim hanya pada objek sengketa yang diajukan oleh  para  pihak  karena  sering  objek  sengketa  tersebut  harus  dinilai  dan dipertimbangkan  dalam  kaitannya  dengan  bagian-bagian  penetapan- penetapan  atau  keputusan  Badan  atau  Pejabat  TUN  yang  tidak dipersengketakan antara kedua belah pihak ( ultra petita ). Lebih lanjut, tujuan penerapan ultra  petita dalam  peradilan  administrasi  adalah  untuk memastikan bahwa apabila  terdapat Keputusan TUN yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang ada, maka Hakim PTUN berkewajiban, mengambil putusan  untuk  membatalkan  keputusan  yang  digugat  itu,  walaupun  tidak dimohonkan.  Penyimpangan  tersebut  harus  diluruskan  dan  tidak  boleh dibiarkan terus-menerus oleh Hakim PTUN.
Putusan  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  5  K/TUN/1992  memberikan kepastian  hukum  setelah  banyaknya  perdebatan  mengenai  ambiguitas penerapan ultra  petita dalam  lingkup  PTUN.  Oleh  karena  itu,  Hakim  PTUN dapat  memeriksa  secara  menyeluruh  mengenai  hal-hal  yang  berkaitan dengan  dalil-dalil  yang  diajukan  para  pihak  sepanjang  tidak  dilarang  oleh undang-undang,  yang  mana  hal  ini  berakar  pada  konsekuensi  penerapan asas  keaktifan  hakim  ( dominus  litis  principle )  dan  dapat  menerapkan ultra petita dalam  putusannya.  Meskipun  demikian,  terdapat  kemungkinan  akan terjadi  pengajuan  peninjauan  kembali  atas  putusan ultra  petita tersebut, karena  putusan ultra  petita tersebut  dapat  dibatalkan  oleh  hakim  pada tingkat peninjauan kembali. Putusan peninjauan kembali terkait ultra petita ini  yang  terjadi  dalam  sengketa  antara  Drs.  Muh.  Arsad,  MM  dan  Bupati Kepulauan Selayar yang diputus melalui Putusan Nomor 144 PK/TUN/2012.
2. Tinjauan  Penerapan  Putusan Ultra  Petita Dalam  Putusan  Nomor 144/PK/TUN/2012
Putusan  Nomor  144/PK/TUN/2012  merupakan  putusan  yang berkekuatan  hukum  dalam  sengketa  kepegawaian  antara  Drs.  Muh.  Arsad, MM dan Bupati Kepulauan Selayar setelah melalui peradilan tingkat pertama, banding,  dan  kasasi.  Drs.  Muh  Arsad,  MM  menempuh  perjalanan  panjang dalam mencari keadilan terhadap status pekerjaannya. Drs. Muh Arsad, MM sebagai  penggugat  mengajukan  gugatan  terhadap Bupati  Kepulauan  Selayar sebagai  tergugat  dengan  objek  gugatan  Keputusan  Bupati  Selayar  Nomor 821.2/160/X/BKD/2010 tentang Pemberhentian Sdr. Drs. Muh Arsyad, MM NIP.1965508051986031022  Pangkat  Pembina  Tk.  I  Golongan  Ruang  IV/b Jabatan  Kepala  Badan  Kepegawaian  Daerah  Kabupaten  Kepulauan  Selayar. Gugatan  tersebut  diputus  pada  peradilan  tingkat  pertama  dengan  Putusan PTUN  Makassar  No.  58/G.TUN/2010/P.TUN.MKS  tertanggal  10  Januari 2011. Namun, Bupati Kabupaten Selayar mengajukan banding dan berujung dengan  hasil  putusan  banding  yang  menguatkan  putusan  tingkat  pertama
melalui  Putusan  Pengadilan  Tinggi  Tata  Usaha  Negara  Makassar  No. 28/B.TUN/2011/PT.TUN.MKs  tanggal  4  April  2011.  Tidak  berhenti  dengan banding, Bupati Kabupaten Selayar mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung RI dan menghasilkan putusan dengan menolak kasasi dari Bupati Kepulauan Selayar melalui Putusan Mahkamah Agung RI No. 293 K/TUN/2011 tanggal 18  Juli  2012.  Kemudian  sengketa  kepegawaian  ini  berakhir  dengan ditolaknya  peninjauan  kembali  melalui  Putusan  Mahkamah  Agung  RI  No. 144/PK/TUN/2012  tanggal  12  Desember  2012  dan  berkekuatan  hukum tetap.
Gugatan  sengketa  kepegawaian  antara  Drs.  Muh.  Arsad,  MM  dan Bupati  Kepulauan  Selayar  yang  diputus  pada  peradilan  tingkat  pertama melalui  Putusan  PTUN  Makassar  No.  58/G.TUN/2010/P.TUN.MKS merupakan  salah  satu  putusan  yang  menerapkan  asas ultra  petita karena putusan  tersebut  memasukkan  amar  putusan  yang  tidak  dimintakan  oleh penggugat.  Sengketa  kepegawaian  ini  bermula  dengan  penggugat  adalah Pegawai Negeri Sipil pada instansi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dengan  nama  Drs.  Muh  Arsyad,  MM  NIP.1965508051986031022  Pangkat Pembina  Tk.  I  Golongan  Ruang  IV/b  Jabatan  Kepala  Badan  Kepegawaian Daerah  Kabupaten  Kepulauan  Selayar  berdasarkan  keputusan  Bupati Kepulauan Selayar Nomor 821.22/01/1/BKD/2009 tanggal 3 Januari 2009. Bahwa  pada  tanggal  6  Oktober  2010  sekitar  pukul  13.00  WITA,  Penggugat menerima  surat  keputusan  pemberhentian  sebagai  Kepala  Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor:
821.2/160D/X/BKD/2010 tanggal 05 Oktober 2010 yang kini menjadi objek sengketa dengan alasan yang mengada-ada, karena Penggugat dianggap tidak mampu  mendukung  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  Badan  Kepegawaian Daerah  Kabupaten  Kepulauan  Selayar.  Keputusan  mana,  selain  memenuhi ketentuan  Pasal  1  angka  3,  yang  sangat  merugikan  kepentingan  Penggugat, juga  pengajuan  gugatan  Penggugat  masih  dalam  tenggang  waktu  90 (sembilan puluh) hari setelah gugatan diterima sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata  Usaha  Negara.  Dengan  gugatan  yang  diajukan  sebagai  berikut:  a) Mengabulkan  gugatan  Penggugat  untuk  keseluruhannya;  b)  Menyatakan batal  atau  tidak  sah  Keputusan  Bupati  Kepulauan  Selayar  Nomor:  821.2 /160  /X/BKD/2010  tanggal  05  Oktober  2010  tentang  Pemberhentian  Sdr. Drs. MUH. ARSYAD, MM NIP: 19650805 198603 1 022 Pangkat Pembina Tk. I Golongan Ruang IV/b Jabatan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kepulauan  Selayar;  c)  Mewajibkan  Tergugat  untuk  mencabut  Keputusan Bupati  Kepulauan  Selayar  Nomor:  821.2  /160  /X/BKD/2010  tanggal  05 Oktober  2010  tentang  Pemberhentian  Sdr.  Drs.  MUH.  ARSYAD,  MM  NIP: 19650805 198603 1 022.
Dengan  gugatan  yang  diajukan Majelis  Hakim  Pengadilan  Tata  Usaha Negara  Makassar  memutuskan,  sebagai  berikut:  a)  Mengabulkan  Gugatan Penggugat; b) Menyatakan Batal Surat Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor:  821.2  /160  /X/BKD/2010  tentang  Pemberhentian  SDR.Drs. Muh.Arsyad  ,MM.  NIP:  19650805  198603  1  022  Pangkat  Pembina  Tk.  I Golongan Ruang IV/b Jabatan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, tanggal 5 Oktober 2010; c) Mewajibkan kepada Tergugat Mencabut  Surat  Keputusan  Bupati  Kepulauan  Selayar  Nomor:  821.2  /160 /X/BKD/2010  tentang  Pemberhentian  Sdr.  Drs.  Muh.  Arsyad,  MM.  NIP: 19650805  198603  1  022  Pangkat  Pembina  Tk.  I  Golongan  Ruang  IV/b Jabatan  Kepala  Badan  Kepegawaian  Daerah  Kabupaten  Kepulauan  Selayar,
tanggal 5 Oktober 2010; d) Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi hak-hak  dan  kedudukan  harkat  dan  martabat  Penggugat  seperti  semula;  e) Menghukum  Tergugat  untuk  membayar  biaya  perkara  sebesar  Rp.55  .000 (lima puluh lima ribu rupiah).
Melihat  amar  putusan  Majelis  Hakim  PTUN  Makassar,  terdapat  hal yang diputuskan diluar dari gugatan yang diajukan, yaitu wewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi hak-hak dan kedudukan harkat dan martabat Penggugat  seperti  semula.  Hal  tersebut  merupakan  penerapan ultra  petita dengan penambahan amar substansial, yang mana hakim memasukkan amar putusan  yang  merupakan  amar  baku,  akan  tetapi  dalam  gugatan  tidak dirumuskan  dalam  petitumnya.(Martitah,  2014)  Dalam  pertimbangannya, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa baik rumusan Keputusan objek sengketa a-quo,  maupun  prosedur,  dan  substansi  materiil  dari  keputusan  tersebut telah  ternyata  tidak  sesuai  dengan  norma-  norma  materiil  atau  landasan yuridis  yang  semestinya  harus  diterapkan,  dan  oleh  karenannya  Keputusan objek  sengketa a-quo  mengandung  cacat yuridis  dalam  penerbitannya  maka harus dinyatakan batal, oleh karenanya gugatan Penggugat adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan.
Majelis Hakim PTUN Makassar dalam putusan tersebut menambahkan amar  rehabilitasi  terhadap  penggugat,  meskipun  dalam  petitum  gugatan, penggugat  tidak  menyatakan  secara  tegas  permohonan  rehabilitasi,  yaitu mohon untuk menyatakan Penggugat adalah pejabat yang sah sebagai Kepala BKD  Kabupaten  Kepulauan  Selayar.  Penambahan  amar  ini  sangat  wajar, mengingat secara subtansial, tujuan utama pembatalan objek sengketa pada akhirnya  adalah rehabilitasi. Berkaitan dengan keberatan ultra petita  dalam memori  banding  tergugat/pembanding,  Majelis  Hakim  PT  TUN  Makassar berpendapat.  bahwa  mengabulkan  hal-hal  yang  tidak  diminta  ( ultra  petita ) dilarang dalam perkara  perdata sebagaimana termuat dalam putusan MA RI Nomor  1001.K/Sip/1972,  namun  dalam  perkara  sengketa  TUN,  karena adanya  asas  dominus  litis  (asas  keaktifan  hakim),  maka  ultra  petita  tidak dilarang  sebagaimana  termuat  dalam  Putusan  MA  RI  No.  5  K/TUN/1992. Hingga putusan peninjauan kembali, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat  kekhilafan  Hakim  atau  kekeliruan  yang  nyata  sebagaimana  dalam Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

## 4. PENUTUP

## A. Kesimpulan
Asas keaktifan hakim ( dominus litis ) merupakan salah satu asas yang mendasari  dan  mencerminkan  karakter  spesifik  dari  Hukum  Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Asas ini perlu dipahami dan dikembangkan secara  seksama  oleh  hakim-hakim  pada  Peradilan  TUN.  Prinsip  ini menunjukan  suatu  kebebasan  atau  indepedensi  kekuasaan  kehakiman dalam  sistem  hukum  acara  PTUN.  Hakim  harus  dapat  berperan  aktif dengan  upaya  menyeimbangkan  kedudukan  penggugat  dan  tergugat, karena  dimungkinkan  tergugat  lebih  memiliki  kelengkapan  informasi, sarana dan prasarana dibandingkan penggugat.
Penerapan  asas dominus  litis dalam  lingkup  PTUN  menyimpan konsekuensi  adanya  kewenangan  bagi  hakim  PTUN  dalam  menerapkan putusan yang bersifat ultra petita . Hakim PTUN dapat memeriksa  secara menyeluruh  mengenai  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  dalil-dalil  yang diajukan  para  pihak  sepanjang  tidak  dilarang  oleh  undang-undang. Penerapan  asas ultra  petita salah  satunya  terdapat  dalam  Putusan  No.
58/G/TUN/2010/PTUN.MKs  dengan  penambahan  amar  substansial, yang  mana  hakim  memasukkan  amar  putusan  yang  merupakan  amar baku,  akan  tetapi  dalam  gugatan  tidak  dirumuskan  dalam  petitumnya, yaitu memberikan amar putusan untuk melakukan rehabilitasi terhadap hak-hak dan kedudukan Drs. Muh. Arsad, MM sebagai penggugat.
B. Saran
Dalam  praktik  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  (PTUN)  diperlukan adanya  penyamaan  konsep  dan  persepsi  atas  penerapan ultra  petita melihat masih terdapat pemikiran bahwa ultra petita adalah hal terlarang untuk dilakukan oleh hakim-hakim PTUN. Putusan yang dihasilkan oleh hakim-hakim  PTUN  diharapkan  dapat  menjadi  instumen  penyelesaian sengketa  dan  mencerminkan  keadilan  hukum  masyarakat  dengan memaksimalkan  penggunaan  asas dominus  litis dan  penerapan  putusan ultra  petita. Diharapkan  adanya  penyempurnaan  peraturan  perundang- undangan  yang  dapat  memberikan  pedoman  mengenai  penerapan ultra petita untuk  melengkapi  yurisprudensi  Putusan  MA  RI  No.  5 K/TUN/1992.

## 5. DAFTAR PUSTAKA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara . UU No. 5 Tahun 1986. LN No. 77 Tahun 1986, TLN No. 3344.

## PUTUSAN PENGADILAN
Putusan Mahkamah Agung RI. Putusan No, 5/K/TUN/1992. Putusan Mahkamah Agung RI. No. 144/PK/TUN/2012. Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar. Putusan No. 58/G.TUN/2010/PTUN. BUKU
Black,  Henry  Campbell. Black’s  Law  Dictionary .  6th  ed.  St.  Paul:  West Publishing Co., 1990.
Bruggink,  J.J.  H. Refleksi  Tentang  Hukum .  diterjemahkan  Arief  Sidharta. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
Fachruddin,  Irfan. Pengawasan  Peradilan  Administrasi  Terhadap  Tindakam Pemerintah . Bandung: Alumni, 2004. Indroharto. Usaha  Memahami  Undang-Undang  Tentang  Peradilan  Tata  Usaha Negara.  Buku  II:  Beracara  di  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2004.
Khairo, Fatria. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara . Jakarta: Penerbit Cintya Press, 2016.
Lotulung, Paulus Effendie. Himpunan Makalah Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik (A.A.U.P.B). Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1994. Mahkamah Agung RI. Perkembangan Peradilan Tata Usaha Negara dan Pokok- Pokok Hukum Tata Usaha Negara Dilihat Dari Beberapa Sudut Pandang. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011.
Marbun,  SF. Peradilan  Administrasi  Negara  dan  Upaya  Adminstratif  di Indonesia . Yogyakarta: UII Press, 2003. Mujiburohman,  Dian  Aries. Hukum  Acara  Peradilan  Tata  Usaha Negara. Yogyakarta: STPN Press, 2022.
Tjandra,  W.  Riawan. Peradilan  Tata  Usaha  Negara:  Mendorong  Terwujudnya Pemerintahan  yang  Bersih  dan  Berwibawa .  Yogyakarta:  Universitas Atma Jaya, 2009.
Yuslim. Hukum  Acara  Peradilan  Tata  Usaha  Negara .  Jakarta:  Sinar  Grafika, Jakarta, 2015.

## ARTIKEL ILMIAH
Asmorojati,  Anom  Wahyu.  “The  Urgency  to  Establish  State  Administrative Court  Actualize  the  Concept  of  State  Law  in  Indonesia.” Advances  in Economics, Business and Management Research. Vol. 121. (2020). Hlm. 54-58.
Bimasakti,  Muhammad  Adiguna.  “Meninjau  Kekuatan  Pembuktian Pengakuan  Pihak  Dalam  Sistem  Pembuktian  Pada  Peradilan  Tata Usaha  Negara.” Jurnal  Hukum  Peratun .  Vol.  2  No.  1.  (Agustus  2019). Hlm. 98-118.
Blegur, Spyendik Bernadus. “Asas -Asas Hukum Utama Dalam Hukum Acara Peradilan  Tata  Usaha  Negara.” Jurnal  Hukum  Peratun. Vol.  5  No.  1 (Februari 2022). Hlm. 39-56.
Chandranegara, Ibnu Sina. Ultra Petita Dalam Pengujian Undang-Undang dan Jalan Mencapai  Keadilan  Konstitusi.” Jurnal  Konstitusi. Vol.  9  No.  1 (Maret 2012). Hlm. 27-48
Christin,  Nelvy.  “Ultra  Petita  dalam  Putusan  Peradilan  Tata  Usaha  Negara.” Majalah  Hukum  Varia  Peradilan. Vol.  26,  No.  304  (Maret  2011).  Hlm. 60-69.
Hapsari,  Elisabeth  Putri.  “Kewenangan  Hakim  Peradilan  Tata  Usaha  Negara
Menggunakan  Asas Ultra  Petita Berdasarkan  Putusan  Mahkamah Agung No. 5 K/TUN/1992 (Studi Kasus Putusan No.
32/G/2012/PTUN.SMG).” Diponegoro Law Journal . Vol. 6 No. 2 (2017). Hlm. 1-18.
Martitah.  “Anotasi  Putusan  Ultra  Petita  Dalam  Lingkup  Peradilan Administrasi Di Indonesia.” Jurnal MMH, Jilid 43 No. 1. (Januari 2014) Hlm. 115-124.
Putrijanti,  Aju.  “Prinsip  Hakim  Aktif  ( Domini  Litis  Principle) Dalam  Peradilan Tata Usaha Negara.” Jurnal MMH. Jilid 42, No. 3 (Juli 2013). Hlm. 320- 328.
Subagyono,  Bambang  Sugeng  Ariadi, et  al. “Kajian  Penerapan  Asas  Ultra Petita  Pada  Petitum  Ex  Aequo  Et  Bono.” Yuridika. Vol.  29  No.  1. (Januari-April 2014). Hlm. 100-112.
Vieru, Simona. “Aristotle’s Influence on the Natural Law Theory of St. Thomas Aquinas.” The Western Australian Jurist . Vol. 1 (2010). Hlm. 115-122.
Wairocana,  I  Gusti  Ngurah, et  al. “Kendala  dan  Cara  Hakim  Peradilan  Tata Usaha Negara Pasca UU Administrasi Pemerintahan: Suatu Pendekatan Atas  Penanganan  Perkara  Fiktif  Positif.” Jurnal  Hukum  & Pembangunan. No. 3 (2020). Hlm. 563-585. Weda,  Ni Komang  Dewi  Novita Indriyani, et  al. “Penerapan  Asas  Hakim Aktif ( Dominis  Litis) Dalam  Persidangan  Di  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara (Studi  Kasus  Putusan  No.  1/G/2017/PTUN.DPS).” Jurnal  Preferensi Hukum . Vol. 2 No. 1 (Februari 2021. Hlm. 27-32. Weinrib, Ernest J. “Corrective Justice in a Nutshell,” The University of Toronto Law Journal . Vol. 52, No. 4 (2002). Hlm. 349-356. Wells,  Catharine  Pierce.  “Tort  Law  as  Corrective  Justice:  A  Pragmatic Justificaion for Jury Adjudication.” Michigan Law Review. Vol. 88 Issue 8 (1990). Hlm. 2348-2413.