Volume : 23, Nomor : 1,  ISSN Offline : 1412-1255, ISSN Online : 2613-9340

## Dampak Penyelenggaraan Pendaftaran Merek Berdasarkan Asas First to File
Oleh :
Elsa Savira 1 , Runtung Sitepu 2 1, 2 Universitas Sumatera Utara, Medan – Indonesia elsasaviradaulay@gmail.com

## Abstract
One  type  of  rights  protected  by  Intellectual  Property  Rights  (HKI)  is  trademark.  In  order to create legal certainty and legal protection of trademark rights  to each legal subject, the Ministry of Law and Human Rights via DJKI organizes trademark registration based on the first to file  rule. Implementation  of  trademark  registration  based  on  the  first  to  file  rule  has  had  both  positive  and negative impacts.
This  research  discusses  trademark  registration  based  on  the  first  to  file  rule.  In  this  regard,  this research  is  focused  on  examining  the  negative  impacts  of  carrying  out  trademark  registration based on the first to file rule.
This is a normative research. The method used is normative juridical. This research is prescriptive analysis, using various types of data in legal research.
The results show that the negative impact of implementing trademark registration based on the first to  file  rule  is  in  the  form  of  the  actions  of  individual  legal  subjects  who  submit  applications  for registration  of trademark rights to the  Minister of Law and Human Rights via DJKI, which violates the rights of legal subjects who use the trademark for the first time (first to use)
Key words: impact, registration, trademark

## Abstrak
Salah  satu  jenis  hak  dari  HKI  yang  dilindungi  adalah  merek.  Guna  menciptakan  kepastian hukum  dan  perlindungan  hukum  hak  atas  merek  terhadap  setiap  subjek  hukum,  Kemenkumham via  DJKI  menyelenggarakan  pendaftaran  merek  berdasarkan  asas  first  to  file.  Penyelenggaraan pendaftaran  merek  berdasarkan  asas  first  to  file  telah  menimbulkan  dampak  positif  maupun negatif.
Penelitian  ini  membahas  mengenai  pendaftaran  merek  berdasarkan  asas  first  to  file. Sehubungan  dengan  itu,  penelitian  ini  difokuskan  untuk  mengkaji  mengenai  dampak  negatif  dari penyelenggaraan pendaftaran merek berdasarkan asas first to file.
Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah  metode  penelitian  juridis  normatif.  Penelitian  ini  bersifat  preskriptif  analisis,  dengan menggunakan berbagai jenis data dalam penelitian hukum.
Hasil  penelitian  mensimpulkan  bahwa  dampak  negatif  dari  penyelenggaraan  pendaftaran merek berdasarkan asas first to file adalah berupa terjadinya perbuatan oknum subjek hukum yang mengajukan  permohonan  pendaftaran  hak  atas  merek  kepada  Menkumham  via  DJKI,  yang melanggar hak dari subjek hukum yang pertama sekali menggunakan merek ( first to use ).
Kata Kunci : Dampak, Pendaftaran, Merek .

## I. PENDAHULUAN
Hukum  merupakan  tata  aturan  sebagai suatu  sistem  berbagai  aturan  ( rules ) tentang perilaku  orang.  Hukum  tidak  menunjuk  pada suatu aturan tunggal ( rule ) , tetapi seperangkat  berbagai  aturan  yang  memiliki suatu  kesatuan  sehingga  dapat  dipahami sebagai  suatu  sistem.  Dengan  adanya hukum,  diharapkan  dapat  tercipta  keadilan, kepastian  hukum,  kemanfaatan,  kebenaran, kedamaian,  ketertiban,  dan  kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat.
Hukum terbentuk dan berkembang
sebagai produk yang sekaligus mempengaruhi,
dan
karena itu
mencerminkan  dinamika  proses  interaksi yang  berlangsung  terus-menerus  antara berbagai kenyataan kemasyarakatan (aspirasi  manusia,  keyakinan  agama,  sosial ekonomi,  politik,  moral,  kondisi  kebudayaan dan  peradaban  dalam  batas-batas  alamiah) satu  dengan  lainnya  yang  berkonfrontasi dengan kesadaran dan penghayatan
manusia terhadap kenyataan kemasyarakatan  itu,  yang  berakar  dalam pandangan hidup yang dianut serta kepentingan  kebutuhan  nyata  manusia, sehingga  hukum  dan  tatanan  hukumnya bersifat dinamis.
Indonesia  merupakan  negara  hukum ( rechtstaat ), bukan negara kekuasaan
( machtstaat ). Penegasan  ini  sesuai  dengan ketentuan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945 (UUD 1945), yang menentukan bahwa: “Negara  Indonesia  adalah  negara  hukum”. Dengan demikian, semua rangkaian
pengelolaan  negara  harus  berlandaskan hukum.
Menurut  Moh.  Mahfud  M.D.: “Negara
hukum
Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 mengambil konsep prismatik  atau  integratif  dari  2  (dua)  konsep negara  hukum  ( rechtstaats dan the  rule  of law ) ”. Menurut Mardi Candra: “Pilihan konsep prismatik  memadukan  prinsip  kepastian hukum  dalam  konsep recht  staats ,  dan prinsip  keadilan  dalam  konsep the  rule  of law ”.
Sebagai  negara  hukum,  sesuai  dengan Pembukaan  UUD  1945  Alinea  ke  IV,  salah satu  tugas  dan  sekaligus  tanggung  jawab negara  dalam  arti  sempit  (Pemerintah) adalah  untuk  melindungi  seluruh  rakyat Indonesia.  Perlindungan  yang  dimaksud adalah perlindungan hukum.
Menurut Philipus M. Hadjon:
“Perlindungan  hukum  diberikan  kepada masyarakat  agar  dapat  menikmati  semua hak-hak yang diberikan oleh hukum ”.
Menurut  Lili  Rasjidi,  dan  I.B.  Wyasa  Putra: “Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan  perlindungan  yang  sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif ”.
Perlindungan  hukum  yang  diberikan Pemerintah mencakup seluruh bidang hukum,  yang  salah  satunya  adalah  bidang Hak  Kekayaan  Intelektual/HKI  ( Intellectual Property  Rights /IPR).  HKI  merupakan  suatu hak dengan karateristik eksklusif dan istimewa,  karena  diberikan  oleh  negara. Negara  berdasarkan  ketentuan  peraturan perundang-undangan memberikan hak eksklusif kepada subjek hukum yang berhak,
sesuai dengan prosedur hukum dan berbagai syarat  hukum  yang  wajib  dipenuhi. Dasar hukum secara konstutisional adanya perlindungan HKI adalah ketentuan Pasal 33 UUD 1945.
HKI mencakup berbagai jenis hak. Salah satu  jenis  HKI  adalah  hak  atas  merek. Mengenai  hak  atas  merek  telah  ditentukan Pemerintah  dalam  Undang-Undang  Nomor 20  Tahun  2016  Tentang  Merek  dan  Indikasi Geografis (UU Nomor 20 Tahun 2016). Pasal 1  angka  (1)  UU  Nomor  20  Tahun  2016, menentukan  bahwa: “Merek  adalah  tanda yang  dapat  ditampilkan  secara  grafis  berupa gambar,  logo,  nama,  kata,  huruf,  angka, susunan  warna,  dalam  bentuk  2  (dua) dimensi  dan/atau  3  (tiga)  dimensi,  suara, hologram,  atau  kombinasi  dari  2  (dua)  atau lebih  unsur  tersebut  untuk  membedakan barang  dan/atau  jasa  yang  diproduksi  oleh orang  atau  badan  hukum  dalam  kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa ”.
Guna memperoleh kepastian hukum dan perlindungan  hukum  merek,  tentunya  hak atas merek haruslah didaftarkan.
Permohonan pendaftaran merek dapat diajukan pemohon dan/atau kuasanya
kepada  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi
Manusia (Menkumham) via Direktorat
Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), secara elektronik  maupun  non-elektronik  dalam Bahasa Indonesia.
Pendaftaran merek guna pemohon dapat memperoleh  hak  atas  merek,  dilaksanakan berdasarkan  asas  hukum.  Menurut  Mahadi: “Asas  merupakan  ratio  legis  dari  berbagai peraturan  hukum.  Kedudukan  asas  dalam hukum  adalah  sebagai  suatu  alam  pikiran
yang menjadi latar belakang dalam pembentukan berbagai norma hukum ”.
Asas  pendaftaran  merek  di  Indonesia adalah  asas first  to  file .  Berdasarkan  asas first to file , kepastian hukum dan perlindungan  hukum  terhadap  pemegang hak atas merek dapat ada/diperoleh,  apabila merek  telah  terlebih  dahulu  didaftarkan (dengan mengajukan permohonan pendaftaran merek secara elektronik maupun non-elektronik  dalam  Bahasa  Indonesia) kepada Menkumham via DJKI. Hal ini sesuai dengan  amanat  ketentuan  Pasal  3  UU Nomor 20 Tahun 2016.
Penyelenggaraan pendaftaran merek yang diselenggarakan  Menkumham via DJKI berdasarkan  asas first  to  file ,  tidak  dapat dipungkiri  telah  menimbulkan  dampak  positif berupa  terciptanya  kepastian  hukum  dan perlindungan  hukum  terhadap  pemegang hak atas merek. Meskipun demikian, penyelenggaraan pendaftaran merek berdasarkan asas first to file , juga dapat/berpotensi menimbulkan dampak negatif.  Mengenai  dampak  negatif  dari penyelenggaraan pendaftaran merek berdasarkan  asas first  to  file ,  dikaji  lebih lanjut dari konteks Filsafat Hukum.

## II.  PERMASALAHAN
Penelitian  ini  difokuskan  untuk  mengkaji guna  menjawab  permasalahan  mengenai dampak negatif dari penyelenggaraan pendaftaran  merek  berdasarkan  asas first  to file , yang dikaji dari konteks Filsafat Hukum.

## III.  METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  pada  penelitian ini  adalah  metode  penelitian  juridis  normatif. Penelitian ini bersifat preskriptif analisis.
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah  data  sebagaimana  yang  lazim digunakan  pada  penelitian  hukum  secara umum, yakni data primer, data sekunder, dan data  tersier. Semua  data  yang  diperoleh akan digunakan untuk mengkaji permasalahan  pada  penelitian  ini,  guna memperoleh jawaban.

## IV.  PEMBAHASAN
Indonesia  merupakan  negara  hukum. Salah  satu  tugas  sekaligus  tanggung  jawab Pemerintah  adalah  untuk  melindungi  seluruh rakyat  Indonesia.  Perlindungan  hukum  yang diberikan  Pemerintah  mencakup  seluruh bidang hukum, salah satunya bidang HKI.
Menurut  O.K.  Saidin: “HKI  merupakan hak  yang  timbul  dari  hasil  olah  pikir  otak manusia,  yang  menghasilkan  suatu  produk atau  proses  yang  berguna  untuk  manusia.
HKI  merupakan  hak  kebendaan,  hak  atas sesuatu  benda  yang  bersumber  dari  hasil kerja  otak  dan  hasil  kerja  rasio.  Hasil  kerja otak  tersebut  kemudian  dirumuskan  sebagai intelektualitas. Manusia yang optimal memerankan  kerja  otaknya  disebut  sebagai ‘orang
yang terpelajar,
mampu menggunakan  rasio,  mampu  berpikir  secara rasional dengan menggunakan logika ’, karena  itu  hasil  pemikirannya  dikategorikan rasional dan logis.
Menurut  Munir  Fuady: “HKI  merupakan suatu  hak  kebendaan  yang  sah  dan  diakui
oleh  hukum  atas  benda  tidak  berwujud berupa  kekayaan  intelektual.  Kekayaan intelektual  merupakan  kekayaan  atas  segala hasil  produksi  kecerdasan  daya  pikir  seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis, dan sebagainya ”.
HKI yang dilindungi Pemerintah mencakup  berbagai  jenis  hak,  yang  salah satunya  adalah  merek  (merek  dagang maupun  merek  jasa).  Sesuai  ketentuan Pasal  2  ayat  (3)  UU  Nomor  20  Tahun  2016, merek yang diakui dan dilindungi Pemerintah terdiri dari tanda berupa gambar, logo, nama, kata,  huruf,  angka,  susunan  warna  dalam bentuk  2  (dua)  dimensi  dan/atau  3  (tiga) dimensi,  suara,  hologram,  atau  kombinasi dari  2  (dua)  atau  lebih  unsur  tersebut  untuk membedakan  barang  dan/atau  jasa  yang diproduksi oleh subjek hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Guna memperoleh kepastian hukum dan perlindungan hukum, tentunya merek haruslah  didaftarkan.  Pendaftaran  merek dapat dilakukan
pemohon dan/atau
kuasanya dengan cara mengajukan permohonan  pendaftaran  hak  atas  merek, secara  elektronik  maupun  non-elektronik, dalam  Bahasa  Indonesia,  yang  ditujukan kepada  Menkumham  via  DJKI,  yang  syarat dan  tata  caranya  telah  ditentukan  dalam  UU Nomor 20 Tahun 2016.
Sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  3  UU Nomor  20  Tahun  2016,  penyelenggaraan pendaftaran merek, diselenggarakan Menkumham via DJKI berdasarkan asas first to  file .  Penyelenggaraan  pendaftaran  merek berdasarkan asas first to file , telah menimbulkan dampak positif berupa
terciptanya kepastian hukum dan
perlindungan  hukum  terhadap  pemegang hak atas merek. Meskipun demikian,
penyelenggaraan
pendaftaran merek berdasarkan asas first to file , juga dapat/berpotensi menimbulkan dampak negatif. Mengenai dampak negatif penyelenggaraan pendaftaran merek
berdasarkan  asas first  to  file ,  dikaji  dari konteks Filsafat Hukum.
Berfilsafat  adalah  berpikir.  Hal  ini  tidak berarti  setiap  berpikir  adalah  berfilsafat, karena  berfilsafat  itu  berpikir  dengan  ciri-ciri tertentu. Ciri  berpikir  secara  kefilsafatan:  1.
Radikal; 2. Universal (umum); 3. Konseptual; 4.  Koheren  dan  konsisten;  5.  Sistematik;  6. Komprehensif;  7.  Bebas;  8.  Bertanggung jawab.
Mengenai  pengertian  Filsafat  Hukum, menurut Mahadi:  “Filsafat  Hukum  ialah filsafat  tentang  hukum  falsafah,  tentang segala  sesuatu  dibidang  hukum  secara mendalam  sampai  ke  akar-akarnya  secara sistematis”. Menurut  Purnadi  Purbacaraka, dan  Soerjono  Soekanto:  “Filsafat  Hukum adalah  perenungan  dan  perumusan  nilai- nilai,  kecuali  itu  Filsafat  Hukum  juga mencakup penyerasian nilai-nilai ”.
Menurut  Soerjono  Koesoemo  Sisworo: “Filsafat  hukum  adalah  (hasil)  pemikiran yang metodis sistematis dan radikal mengenai  hakikat  dan  hal-hal  fundamental dan  marginal  dari  hukum  dalam  segala aspeknya,  yang  peninjauannya  berpusat pada 4  (empat)  masalah  pokok:  1.  Hakikat pengertian hukum; 2. Cita dan tujuan hukum;
3. Berlakunya hukum; 4. Pengalaman/pengamalan hukum ”.
Filsafat  hukum  memiliki  komposisi  dasar atau  2  (dua)  tiang  penyangga  pokok,  yakni pada  satu  pihak  filsafat  difokuskan  pada masalah  kedudukan  dan  peranan  manusia dalam  dunia  ini  dan  pada  pihak  lain  berpijak pada  ilmu  dan  ajaran  politik,  yaitu  tentang menyusun
bangunan
kehidupan bermasyarakat dan bernegara sebaik- baiknya.  Komposisi  dasar  tersebut  berkaitan pula dengan kodrat manusia dan kodrat alam dan  benda/keadaan,  yang  masing-masing merupakan tempat sumber bahan-bahan  idiil hukum dan bahan-bahan hukum riil/materiil.
Menurut L.J. v an Apeldoorn: “Para Filsuf
Hukum senantiasa mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan yang pada hakekatnya adalah pertanyaan yang terpenting atau pokoknya saja yang berkenaan  dengan  masalah  hukum  sampai pada akar- akarnya”.
Kehadiran  Filsafat  Hukum  memiliki  arti dan  peran  besar  bagi  eksistensi  dan pengembangan Ilmu Hukum dari sejak masa dahulu  hingga  saat  sekarang  di  berbagai negara. Ketika  pengetahuan  Ilmu  Hukum berakhir  karena  tidak  mampu  memberi jawaban  yang  memuaskan,  pada  saat  itulah Filsafat Hukum tampil sebagai penolong. Hal ini  karena  Filsafat  Hukum  juga  mempelajari pertanyaan-pertanyaan  yang  tidak  terjawab Ilmu Hukum.
Pemikiran  Filsafat  Hukum  dilakukan sampai  mencapai  batas  marginal  atau sampai  pada  batas  kemampuan  pemikiran manusia  yang  terletak  pada  batas  antara lingkungan empiris dan lingkungan metafisika,  oleh  karena  itu,  sifat  kedalaman
Filsafat Hukum adalah sampai pada tindakan yang paling mendasar dan sekaligus bersifat kritis, tidak dogmatis dan tidak skeptis.
Terkait  pemikiran  kritis  dari  konteks Filsafat Hukum, terhadap dampak positif dari penyelenggaraan
pendaftaran
merek berdasarkan  asas first  to  file yang  notabene dapat  menciptakan  kepastian  hukum  dan perlindungan  hukum  terhadap  pemegang hak  atas  merek,  tentunya  juga  harus dipikirkan  secara  kritis  mengenai  potensi dampak  negatifnya.  Potensi  dampak  negatif dari  penyelenggaraan  pendaftaran  merek berdasarkan  asas first  to  file adalah  berupa terjadinya  tindakan/perbuatan  subjek  hukum
(yang
tidak
berhak) mengajukan permohonan  pendaftaran  hak  atas  merek kepada  Menkumham  via  DJKI,  sehingga melanggar  hak  dari  subjek  hukum  yang berhak atas merek/pertama sekali menggunakan merek ( first to use ).
Salah  satu  fakta  hukum  dampak  negatif yang  telah  terjadi  di  Indonesia  terkait penyelenggaraan pendaftaran merek
berdasarkan  asas first  to  file adalah
pendaftaran merek Citayam Fashion
Week /CFW  (yang  telah  resmi  bubar),  yang dilakukan  beberapa  subjek  hukum,  yang salah  satu  pelakunya  adalah  artis  terkenal. Pendaftaran merek tersebut,
telah
menimbulkan  pro  dan  kontra,  yang  pada akhirnya telah dilakukan penarikan permohonan  pendaftaran  hak  atas  merek tersebut.
Sesuai  ketentuan  Pasal  3  UU  Nomor  20 Tahun 2016, dalam penyelenggaraan pendaftaran  merek  berdasarkan  asas first  to file , maka permohonan pendaftaran hak atas
merek  yang  dilayani  Menkumham  via  DJKI adalah permohonan oleh subjek hukum yang pertama  sekali  mengajukan  untuk  hal tersebut,  dan  bukan  subjek  hukum  yang pertama  sekali  menggunakan  merek  ( first  to use ).
Dengan  demikian,  maka  jelas  terbuka peluang  bagi  setiap  subjek  hukum  untuk mendaftarkan  merek,  meskipun  notabene subjek  hukum  tersebut  bukan  merupakan pihak  yang  pertama  sekali  menggunakan merek. Walaupun demikian, sudah sepatutnya  setiap  subjek  hukum  dan/atau kuasanya, mengajukan permohonan pendaftaran  hak  atas  merek  dengan  itikad baik.
Artinya,  bahwa  subjek  hukum  yang mengajukan  permohonan  pendaftaran  hak atas  merek  merupakan  pihak  pertama  yang menggunakan.  Apabila  subjek  hukum  yang mengajukan  permohonan  pendaftaran  hak atas merek bukan merupakan pihak pertama yang  menggunakan  merek,  maka  subjek hukum yang mengajukan permohonan pendaftaran  hak  atas  merek  tersebut,  sudah sepatutnya untuk terlebih dahulu memperoleh  izin/persetujuan  tertulis  dari subjek hukum yang pertama sekali menggunakan merek yang hendak didaftarkan.
Terkait  potensi  terjadi  kembali  dampak negatif  dari  penyelenggaraan  pendaftaran merek  berdasarkan  asas first  to  file ,  pada masa  yang  datang  diharapkan  agar  setiap subjek hukum yang pertama sekali menggunakan merek, dapat segera mengajukan permohonan pendaftaran merek kepada  Menkumham  via  DJKI.  Dengan
demikian  tercipta  kepastian  hukum  dan perlindungan hukum bagi subjek hukum yang pertama  sekali  telah  menggunakan  merek (sekaligus  menjadi  pemegang  hak  atas merek),  yang  dibuktikan  dengan  adanya
Sertifikat Merek yang diterbitkan Menkumham via DJKI sejak merek terdaftar. Menkumham via DJKI, guna
menciptakan kepastian hukum dan perlindungan  hukum  kepada  setiap  subjek hukum  yang  pertama  sekali  menggunakan merek,  dalam  hal  menerima  permohonan pendaftaran  hak  atas  merek,  sebelum menerbitkan Sertifikat Merek, harus melakukan  2  (dua)  hal,  yakni:  1.  Melakukan pengumuman  permohonan  pendaftaran  hak atas  merek  yang  diajukan  subjek  hukum dan/atau kuasanya (sebagaimana diamanatkan  ketentuan  Pasal  14  dan  Pasal 15 UU Nomor 20 Tahun 2016); 2. Melakukan pemeriksaan substantif merek (sebagaimana diamanatkan  ketentuan  Pasal  23  UU  Nomor 20  Tahun  2016).  Dengan  demikian,  pada masa  yang  akan  datang  tidak  terjadi pelanggaran  hak  dari  subjek  hukum  yang pertama sekali menggunakan merek, meskipun  subjek  hukum  tersebut  belum  ada mengajukan permohonan pendaftaran merek kepada Menkumham via DJKI.

## V.  PENUTUP
Menkumham via DJKI
menyelenggarakan  pendaftaran  merek  bagi setiap  subjek  hukum.  Pendaftaran  merek, diselenggarakan  berdasarkan  asas first  to file .  Penyelenggaraan  pendaftaran  merek oleh  Menkumham  via  DJKI  berdasarkan asas first  to  file ,  tidak  dapat  dipungkiri  telah menimbulkan dampak positif berupa terciptanya kepastian hukum dan perlindungan  hukum  terhadap  pemegang hak atas merek. Meskipun demikian, penyelenggaraan
pendaftaran
merek berdasarkan asas first to file , juga berpotensi menimbulkan dampak negatif.
Dampak  negatif  dari  penyelenggaraan pendaftaran  merek  berdasarkan  asas first  to file adalah  berupa  terjadinya  perbuatan oknum  subjek  hukum  yang  mengajukan permohonan  pendaftaran  hak  atas  merek kepada Menkumham via DJKI, yang melanggar  hak  dari  subjek  hukum  yang pertama  sekali  menggunakan  merek  ( first  to use ).  Salah  satu  fakta  hukum  yang  terjadi adalah  pengajuan  permohonan  pendaftaran hak atas merek CFW.

## DAFTAR PUSTAKA
[1]  Asshiddiqie,  Jimly, dan  M.  Ali  Safa’at,
2006, Teori  Hans  Kelsen  Tentang Hukum , Sekretariat Jenderal dan
Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 13.
[2]  Naldo,  Rony  Andre  Christian,  dan Ningrum Natasya Sirait,
2017,
Implementation  of  Corporate  Absolute
Responsibility for Land Fires Causing Air
Pollution ,  Advances  in  Social  Science, Education  and  Humanities  Research,
Volume 141, International Conference on
Public  Policy  Social  Computing  and
Development, Medan, hlm. 57.
[3]   Syahrin,  Alvi,  2009, Beberapa  Masalah Hukum , Sofmedia, Medan, hlm. 2-3.
[4]  Saidin,  O.K.,  2016, Sejarah  dan  Politik Hukum Hak Cipta , Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 22.
[5] Ibid .
[6]  D.,  Moh.  Mahfud  M.,  2006, Membangun Politik  Hukum,  Menegakkan  Konstitusi ,
Lembaga  Penelitian  Pendidikan  dan Penerangan Ekonomi dan Sosial
Indonesia, Jakarta, hlm. 26.
[7]  Candra, Mardi, 2018, Aspek
Perlindungan  Anak  Indonesia  (Analisis
Tentang  Perkawinan  Dibawah  Umur) ,
Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 32.
[8]  Hadjon,  Philipus  M.,  1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia (Sebuah Studi Tentang Prinsip- prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan  Dalam  Lingkungan  Peradilan Umum  dan  Pembentukan  Peradilan Administrasi Negara) , Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 2.
[9]  Rasjidi,  Lili,  dan  I.B.  Wyasa  Putra,  1993, Hukum  Sebagai  Suatu  Sistem ,  Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 118.
[10]  Lihat  juga  Hartono,  Sri  Redjeki,  1993, Aspek Hukum Perdata Perlindungan Hak Milik  Intelektual ,  Program  Pasca  Sarjana Studi Ilmu Hukum, Universitas
Diponegoro, Semarang, hlm. 2,
[11]  Mahadi,  1989, Falsafah  Hukum  (Suatu Pengantar) ,  Citra  Aditya  Bakti,  Bandung, hlm. 122.
[12]  Sunggono,  Bambang,  2002, Penelitian Hukum (Suatu Pengantar) , Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 194-195.
[13]  Saidin,  O.K.,  2010, Aspek  Hukum  Hak Kekayaan
Intelektual
(Intellectual
Property  Rights) ,  Rajawali  Pers,  Jakarta, hlm. 9.
[14]  Fuady,  Munir,  2012, Pengantar  Hukum Bisnis  (Menata  Bisnis  Modern  di  Era
Global) ,  Citra  Aditya  Bakti,  Bandung, hlm. 208.
[15]  Naldo,  Rony  Andre  Christian,  dan Mesdiana Purba, 2018, Pemikiran
Filsafat  Hukum  Kearah  Kepribadian Bangsa ,  Jurnal  Ilmiah  Advokasi,  Volume
6, Nomor 1, Fakultas Hukum, Universitas
Labuhan Batu, Rantauprapat, hlm. 42.
[16]  Prasetyo,  Teguh,  dan  Abdul  Halim Barkatullah,  2012, Filsafat,  Teori,  dan Ilmu
Hukum (Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan
Bermartabat) ,  Raja  Grafindo  Persada,
Jakarta, hlm. 1-3.
[17]  Rasjidi,  Lili,  2004, Filsafat  Hukum (Apakah Hukum Itu?) , Remaja
Rosdakarya, Bandung, hlm. 3.
[18] Ibid , hlm. 2.
[19]  Naldo,  Rony  Andre  Christian,  dan Mesdiana  Purba, Pemikiran  Filsafat
Hukum  Kearah  Kepribadian  Bangsa ,
Op . cit , hlm. 47-48.
[20]  Prasetyo,  Teguh,  dan  Abdul  Halim
Barkatullah, Op . cit , hlm. 7.
[21]  Apeldoorn,  L.J.  van,  1976, Pengantar Ilmu Hukum , Pradnya Paramitha,
Jakarta, hlm. 490.
[22]  Naldo,  Rony  Andre  Christian,  dan Mesdiana  Purba, Pemikiran  Filsafat
Hukum  Kearah  Kepribadian  Bangsa ,
Op . cit , hlm. 47.
[23] Ibid .