Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi ...
ANALISIS PERENCANAAN PROGRAM KERJA, PENGADAAN BARANG & JASA, DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP REALISASI ANGGARAN (Studi Empiris pada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika)
Prihantini Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Y.A.I prihantini19@gmail.com
Lita Dharmayuni Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Y.A.I litadharmayuni@gmail.com
ABSTRACT : This research aims to Anylisis (1) program and budget planning on budget realization in the Directorate General of post and Information technology, (2) Goods  and  services  procurement  on  budget  realization  in the  Directorate General  of  post  and  Information  technology, (3) Human  resourcescompetence  on budget realizationin the Directorate General of post and Information technology, as well as (4)  Analysis  of  Program  and  budget  planning,  Goods  and  services procurement, and Human resources competence together on Realization of budgets in the Directorate General of post and Information technology. The population in this  research is  all  employees  of  Directorate  General  of  Post  and  Information technology. The  number  of samples  taken  is  all  units  of  work  in the  Directorate General  of  post  and  Information  technology,  the  number  of respondents in  this study as  many as 65  employess  scattered  in  the  work  unit  in the  Directorate General of post and Information technology. Data collection techniques used in this research is purposive sampling. A data analysis method used in this research is descriptive  statistics,  data  quality  test,data  normality  test,classic assumption test,  , and hypothesis test. The results  showed that there is influence between the Analysis of Program and planningbudget (X 1) on budget realization (Y)  and  p-value  0.016<  0.05.  Goods  and  services  procurement  (X  2)  to  budget realization (Y) and p-value 0.002< 0.05. And Human resourcescompetence (X 3) on bugdet realization (Y) and p-value of 0.038< 0.05.
Keywords : Program and planning budget, Goods and services procurement, and Human resources competence

## PENDAHULUAN
Anggaran  negara  merupakan  motor  penggerak  yang  digunakan oleh  Pemerintah  dalam  menjalankan  roda  Pemerintahan.  Dalam pengertiannya, anggaran menurut Lee dan Johnson dalam Suhartono (2011) adalah dokumen yang menunjukan kondisi atau keadaan keuangan suatu organisasi  (keluarga,  perusahaan,  pemerintah)  yang  menyajikan  informasi mengenai  pendapatan,  pengeluaran,  aktivitas  dan  tujuan  yang  hendak dicapai.  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN)  merupakan
anggaran Negara yang disusun setiap tahunnya di Indonesia. Oleh karena itu APBN memiliki peran yang sangat penting karena menjadi alat utama bagi Negara untuk mensejahterakan masyarakat.
Dalam  membangun  perekonomian  suatu  negara,  Pemerintah mempunyai  dua  instrumen  penting  yaitu  melalui  Kebijakan  fiskal  dan kebijakan  Moneter.  Salah  satu  instrumen  kebijakan  fiskal  dalam mempengaruhi  perekonomian  adalah  melalui  sektor  pengeluaran Pemerintah.  Pada  dasarnya  pengeluaran  Pemerintah  tersebut  bertujuan untuk  menyediakan  barang  dan  jasa,  serta  untuk  memenuhi  kebutuhan dasar  masyarakat  yang  tidak  dapat  disediakan  oleh  pihak  swasta.  Dalam struktur APBN, pengeluaran Pemerintah mendukung dalam pembangunan kesejahteraan  masyarakat  tercermin  dalam  belanja  modal.  Pelaksanaan belanja  modal  tersebut  dalam  rangka  peningkatan  pelayanan  publik  oleh Pemerintah,  yaitu  dalam  bentuk  kebutuhan  dasar  seperti  kesehatan, pendidikan,  air  bersih,  pelayanan  perizinan,  transportasi,  serta infrastruktur seperti jalan, Tugu Pos, BTS dan fasilitas umum lainnya.
Reformasi keuangan Negara di Indonesia pada tahun 2003 ditandai dengan  Pemerintah  menerbitkan  tiga  paket  Undang  –  Undang  Keuangan Negara  yaitu  UU  No.  17/2003  tentang  Keuangan  Negara,  UU  No.  I/2004 tentang  Perbendaharaan  Negara,  dan  UU  NO.  15/2004  tentang Pemeriksaan  Pengelolaan  dan  Tanggung  Jawab  Keuangan  Negara. Berdasarkan  reformasi  penganggaran  di  Indonesia  yang  diamanatkan dalam  Undang  –  Undang  Keuangan  Negara,  telah  diisyaratkan  bahwa dalam  melaksanakan  penyusunan  anggaran Pemerintah  harus  didasarkan pada  pendekatan  kinerja  yang  pada  intinya  menitikberatkan  pada terciptanya  efisiensi  dan  efektivitas  rencana  kerja  dan  anggaran  pada masing – masing Kementerian/ Lembaga (Syakhroza, 2008).
Dalam rangka mewujudkan Good Governance dalam penyelenggaraan  Negara,  ketiga  paket  Undang  –  Undang  tersebut diharapkan  dapat  meningkatkan  profesionalitas,  akuntabilitas,  serta transparansi  dalam  pengelolaan  keuangan  Negara  (Susanto,  2006).  Untuk itu  diperlukan  proses  realisasi  belanja  anggaran  yang  dinamis  dan terjadwal  guna  mempercepat  proses  pembangunan  dan  memacu  tingkat pertumbuhan ekonomi.
Dalam  praktek  pelaksanaan  penganggaran  berbasis  kinerja  yang mengusung  semangat  reformasi  keuangan  negara  tersebut  masih  sering tidak berjalan sebagaimana mestinya. Adanya keterlambatan realisasi dana APBN oleh Kementerian/ Lembaga Negara dan satuan kerja di bawahnya masih  terjadi.  Dalam  kurun  waktu  sepuluh  tahun  terakhir  belanja Kementerian/  Lembaga  Negara  telah  menghasilkan  pola  belanja  dengan karakteristik  realisasi  yang  rendah  di  Semester  pertama  dan  menumpuk pada  akhir  tahun  anggaran  berjalan.  Pola  tersebut  terjadi  baik  di  tingkat Pemerintah  pusat  maupun  Pemerintah  Daerah.  Apabila  kondisi  tersebut terus  berlanjut,  maka  hal  ini  akan  menganggu  rencana  kinerja  Kebijakan APBN  terhadap  perekonomian  secara  umum.  Sedangkan  di  sisi  lain  juga akan  berdampak  pada  pertumbuhan  ekonomi,  penyerapan  tenaga  kerja, dan pengentasan kemiskinan yang menjadi sasaran kebijakan fiskal secara khusus.
Penelitian  Edward  James  Siangar  (2016),  Carlin  Tasya  Putri  (2014), Prasetyo  Adi  Priatno  (2013),  dan  Herriyanto  (2012),  Iwan  Dwi  Kuswoyo (2011)  menunjukkan  bahwa  Perencanaan  merupakan  faktor  yang berpengaruh secara signifikan terhadap Realisasi anggaran.
Penelitian  Carlin  Tasya  Putri  (2014),  Prasetyo  Adi  Priatno  (2013), Herriyanto  (2012),  dan  Iwan  Dwi  Kuswoyo  (2011)  menunjukkan  bahwa Pengadaan  barang  dan  jasa  berpengaruh  secara  signifikan  terhadap Realisasi anggaran.
Penelitian  Edward  James  Siangar  (2016),  Carlin  Tasya  Putri  (2014), dan  Herriyanto  (2012)  menunjukkan  bahwa  Kompetensi  sumber  daya manusia  berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  Realisasi  anggaran. Sedangkan  penelitian  Prasetyo  Adi  Priatno  (2013)  mengemukaan  bahwa administrasi  dan  SDM  tidak  memiliki  pengaruh  terhadap  penyerapan anggaran.
.

## REVIEW LITERATUR & HIPOTESIS
Realisasi Anggaran . Menurut Munandar Realisasi anggaran adalah seluruh kegiatan  pelaksanaan  anggaran  yang  juga  meliputi  kegiatan  analisis  serta evaluasi  pelaksanaan  budget  (2012).  Sedangkan  anggaran  merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu  tertentu  yang  dinyatakan  dalam  ukuran  finansial,  sedangkan penganggaran  adalah  proses  atau  metode  untuk  mempersiapkan  suatu anggaran (Mardiasmo, 2009:61). Anggaran dapat diinterprestasikan sebagai paket pernyataan perkiraan Penerimaan dan Pengeluaran yang diharapkan akan  tejadi  dalam  satu  atau  beberapa  periode  mendatang  (Bastian  :  2001, 79). Anggaran ini merupakan cerminan dari apa yang akan dilakukan oleh Pemerintah,  termasuk  di  dalamnya  adalah  kebijakan.  Di  dalam  anggaran terdiri  dari  pos  penerimaan  dan  pengeluaran  yang  berpengaruh  terhadap masyarakat.  Secara  lebih  detail  anggaran  mempunyai  beberapa  fungsi (Bastian: 2001, 80), antara lain : (1) Anggaran merupakan hasil akhir proses penyusunan  rencana  kerja.  (2)  Anggaran  merupakan  cetak  biru  aktivitas yang  akan  dilaksanakan  di  masa  mendatang.  (3)  Anggaran  sebagai  alat komunikasi  intern  yang  menghubungkan  berbagai  unit  kerja  dan mekanisme  kerja  antar  atasan  dan  bawahan.  (4)  Anggaran  sebagai pengendali  unit  kerja.  (5)  Anggaran  sebagai  alat  motivasi  dan  persuasi tindakan efektif dan efisien dalam pencapaian visi organisasi. (6) Anggaran merupakan  instrumen  politik.  (7)  Anggaran  merupakan  instrumen kebijakan fiskal.
Analisis Perencanaan Program Kerja . Perencanaan menurut UU nomor 25 tahun  2004  yaitu  suatu  proses  untuk  menentukan  tindakan  masa  depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumberdaya yang  tersedia.  Sedangkan  Rencana  Kerja  menurut  Gunawan  Adisaputro (2010)  adalah  hasil  proses  perencanaan  berupa  daftar  ketetapan  tentang langkah  tindakan  pada  masa  depan  menyangkut  kegiatan  apa,  siapa pelaksanaanya, di mana, kapan jadwalnya dan berapa sumber daya yang
digunakan,  serta  berbagai  keterangan  mengenai  tolak  ukurnya  dalam rangka mencapai hasil.
Manfaat  perencanaan  atau  rencana  kerja  menurut  Gunawan Adisaputro  (2010:309)  yaitu  sebagai  berikut  :  (1)  Perencanaan  sebagai pengarah  untuk  meraih  atau  mendapatkan  sesuatu  secara  lebih terkoordinasi.  (2)  Perencanaan  meminimalisasi  ketidakpastian,  karena pada  dasarnya  di  dunia  ini  tidak  ada  yang  tidak  mengalami  perubahan. Perubahan-perubahan  yang  terjadi  membawa  ketidakpastian  bagi organisasi  atau  perusahaan.  (3)  Perencanaan  meminimalisasi  pemborosan sumber  daya,  setiap  organisasi  atau  perusahaan  pasti  membutuhkan sumber  daya.  Dengan  adanya  perencanaan  sebuah  organisasi  atau perusahaan  diawal  sudah  melakukan  perencanaan  melalui  sember  daya. Sehingga  diharapkan  tidak  terjadi  pemborosan  dalam  hal  penggunaan sumber  daya  yang  ada  sehingga  organisasi  tersebut  bisa  meningkatkan tingkat  efisiensinya.  (4)  Perencanaan  sebagai  penetapan  standar  dalam pengawasan  kualitas  perencanaan  berfungsi  sebagai  penetapan  standar dalam  pengawasan  kualitas  yang  harus  dicapai  oleh  organisasi  dan diawasi  pelaksanaanya  dalam  fungsi    pengawasan  manajemen.  Dalam perencanaan  perusahaan  menentukan  tujuan  dan  rencana-rencana  untuk mencapai  tujuan  tersebut.  Dalam  pengawasan  perusahaan  berusaha membandingkan  antara  tujuan  yang  telah  ditetapkan  dengan  realita  di lapangan dan mengevaluasi penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi,  sehingga  bisa  mengambil  tindakan-tindakan  yang  diperlukan untuk memperbaiki kinerja perusahaan.
Pedoman  penyusunan  Rencana  Kerja  Kementerian/  Lembaga menurut  Kementerian  Perencanaan  Pembangunan  Nasional/  Badan Perencanaan  Pembangunan  Nasional  (Bappenas)  menjelaskan  bahwa sebagaimana  diamanatkan  dalam  Undang-undang  No.  17  Tahun  2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem  Perencanaan  Pembangunan  Nasional,  bahwa  penyusunan  RAPBN berpedoman  kepada  Rencana  Kerja  Pemerintah  (RKP)  dengan memperhitungkan  ketersediaan  anggaran.  RKP  merupakan  dokumen perencanaan  tahunan  yang  digunakan  sebagai  acuan  dalam  penyusunan RAPBN dan dasar pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah melalui Kementerian/Lembaga.
Perencanaan  kegiatan  tahunan  oleh  Kementerian/  Lembaga dituangkan  dalam  dokumen  perencanaan  Rencana  Kerja  Kementerian/ Lembaga  (Renja  K/L).  Renja  K/L  adalah  dokumen  perencanaan  tahunan yang  merupakan  penjabaran  dari  Rencana  Strategis  Kementerian/ Lembaga (Renstra K/L) serta disusun mengacu pada RKP.
Penyusunan  Renja  K/L  dilaksanakan  setelah  dikeluarkannya Rancangan Awal RKP yang didalamnya mencakup Matrik Rencana Tindak K/L.  Matrik  Rencana  Tindak  K/L  merupakan  rencana  program  dan kegiatan  K/L  berdasarkan  Pagu  Indikatif.  Pagu  Indikatif  tersebut merupakan  batas  tertinggi  indikasi  pendanaan  yang  terdiri  dari  Rupiah Murni, PHLN (Pinjaman Hutang Luar Negeri), PNBP (Penerimaan Negara Bukan  Pajak),  BLU  (Badan  Layanan  Umum),  PDS  dan  SBSN  yang  tidak dapat dilampaui.
Prihatini  &  Lita  Dharmyuni: Analisis  Perencanaan  Program  Kerja, Pengadaan Barang & Jasa, Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia....
Selanjutnya  berdasarkan  PP  No.  90  tahun  2010  tentang  Penyusunan Rencana  Kerja  dan  Anggaran  Kementerian/  Lembaga,  maka  dalam penyusunan Renja K/L oleh Kementerian/ Lembaga harus didasarkan atas hasil kesepakatan dalam pertemuan 3 (tiga) pihal (trilateral meeting) yang telah  dilaksanakan  sebelumnya.  Renja  K/L  yang  telah  disusun Kementerian/  Lembaga,  kemudian  disampaikan  oleh  Menteri/  Pimpinan Lembaga  kepada  Kementerian  PPN/Kepala  Bappenas  dan  Kementerian Keuangan  sebagai  bahan  penyempurnaan  rancangan  awal  RKP  dan penyusunan rincian pagu.
Pengadaan  Barang  &  Jasa  Pemerintah . Menurut  Peraturan  Presiden  (PP) Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 54 tahun 2010  tentang  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  Pemerintah,  Pengadaan  barang dan  jasa  adalah  kegiatan  untuk  memperoleh  Barang/  Jasa  oleh Kementerian/  Lembaga/  Satuan Kerja  Perangkat  Daerah/  Institutsi  yang prosesnya  dimulai  dari  perencanaan  kebutuhan  sampai  diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/ Jasa.
Prosedur  pengadaan  barang  (aset)  milik  negara/  daerah  menurut Mahmudi  (2011:238)  adalah  sebagai  berikut  :  (1)  Pelaksanaan  pengadaan barang  dan  jasa  yang  dilaksanakan  oleh  Tim  Pengadaan  Barang  Milik Negara/  Daerah  dan  dikoordinasikan  oleh  fungsi  perlengkapan  yang bertujuan untuk tertib administrasi dan optimalisais pendayagunaan serta tertib  inventarisasi.  (2)  Pengadaan  barang  dapat  melalui    pengadaan/ pemborong pekerjaan, swakelola hibah/ sumbangan, sewa beli, pinjaman, dan guna-usaha. (3) Prosedur pengadaan barang dimulai dari perencanaan kebutuhan  barang  oleh  masing-masing  Kementerian/Lembaga  dan diakhiri dengan dilaksanakannya pengadaan barang yang dibutuhkan oleh panitia  pengadaan  barang.  (4)  Pengadaan  Barang  Milik  Negara  harus mengikuti peraturatn perundangan tentang pengadaan barang dan jasa.
Pengadaan barang dan jasa tidak hanya diatur dalam satu peraturan saja.  Hal  ini  karena  pengadaan  barang  dan  jasa  merupakan  proses  yang panjang,  dari  proses  perencanaan  penganggaran,  proses  pengelolaan anggaran,  proses  pengadaan  barang  denga  anggaran  yang  sudah direncanakan, dan pertanggungjawaban hasil dari pengadaan barang dan jasa  secara  administrasi  dan  teknis.  Beberapa  peraturan  yang  mendasari pelaksanaan  barang  dan  jasa  antara  lain:  (a)  Undang-undang  Nomor  18 tahun  1999  (tentang  jasa  konstruksi)  dan  peraturan  Pemerintah  29  tahun 2010 (tentang penyelenggaraan jasa konstruksi) merupakan peraturan jasa kontruksi yang mendasari pengadaan barang dan jasa. (b) Undang-undang Nomor  1  tahun  2004  mengenai  Perbendaharaan  Negara  menjelaskan bahwa  penyelenggaraan  keuangan  negara  dilakukan  secara  terbuka  dan bertanggung  jawab  untuk  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat. Pengadaan  barang  dan  jasa  yang  menggunakan  anggaran  negara  harus dapat  dipertanggungjawabkan,  baik  secara  administrasi  dan  memberikan konstribusi dalam memakmurkan rakyat. (c) Peraturan Pemerintah Nomor 6  tahun  2006  mengenai  Pengelolaan  barang  milik  negara  menjelaskan bahwa pengelolaan barang milik daerah dapat dilakukan dengan beberapa cara  antara  lain  :  perencanaan,  pengadaan,  penggunaan,  pemanfaatan,
pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan,  dan  pembinaan.  Menurut  peraturatn  ini  pula  pengadaan barang  dan  jasa  harus  transparan,  efektif,  efisien,  akuntabel,  dan  tidak diskriminatif.  (d)  Peraturan  Presiden  Nomor  70  tahun  2012  merupakan penyempurnaan  dari  Peraturan  Presiden  nomor  54  tahun  2010  tentang pengadaan  barang/jasa  pemerintah.  Tujuan  diberlakukannya  peraturan tentang  pengadaan  barang  dan  jasa  agar  pelaksanaan  pengadaan barang/jasa  yang  sebagian  atau  seluruhnya  dibiayai  APBN  dilakukan secara  efektif,  efisien,  terbuka  dan  bersaing,  transparan,  adil/tidak diskriminatif,  dan  akuntabel.  Jika  tujuan  tercapai  maka  pemerintah  akan diuntungkan dari sisi penggunaan anggaran.
Kompetensi Sumber Daya Manusia . Menurut wibowo (2008) Kompetensi adalah  suatu  kemampuan  untuk  melaksanakan  atau  melakukan  suatu pekerjaan  atau  tugas  yang  dilandasi  atas  keterampilan  dan  pengetahuan serta dukungan oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Menurut Nawawi (2001) ada tiga pengertian Sumber Daya Manusia yaitu : (1) Sumber daya manusia adalah manusia yang bekerja dilingkungan suatu organisasi (disebut juga personil, tenaga kerja, pekerja atau karyawan). (2) Sumber  daya  manusia  adalah  potensi  manusiawi  sebagai  penggerak organisasi  dalam  mewujudkan  eksistensinya.  (3)  Sumber  daya  manusia adalah  potensi  yang  merupakan  aset  dan  berfungsi  sebagai  modal  (non material/  non  financial)  di  dalam  organisasi  bisnis,  yang  dapat mewujudkan  potensi  nyata  (real)  secara  fisik  dan  non-fisik  dalam mewujudkan eksistensi organisasi.
Pengaruh  yang  ditimbulkan  oleh  pengelolaan  anggaran  dan  SDM yang  salah  sangat  banyak  terjadi  seperti  pada  aspek  ekonomi,  dimana adanya  kesalahan  pengelolaan  anggaran  dan  penetapan  SDM  yang  salah maka  kualitas  dari  pelayanan  akan  menurun.  Dalam  hal  ini  proses perekonomian  Indonesia  akan  lambat  karena  ketidakmampuan  SDM dalam  mengelola  anggaran.  Di  era  globalisasi  ini  tentunya  Pemerintah Indonesia  sangat  membutuhkan  SDM  yang  mampu  mengelola  anggaran dengan baik.
Hipotesis.  Berdasarkan  latar  belakang  dan  teori  yang  mendasari,  maka dapat  dirumuskan  hipotesis  penelitian  sebagai  berikut:  (1)  Terdapat pengaruh positif Perencanaan Program Kerjaterhadap Realisasi Anggaran di Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika. (2) Terdapat pengaruh positif Pengadaan barang & jasa terhadap Realisasi Anggaran di Direktorat  Jenderal  Penyelenggaraan  Pos  dan  Informatika.  (3)  Terdapat pengaruh  positif  Kompetensi  Sumber  daya  manusia  terhadap  Realisasi Anggaran di Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika. (4) Terdapat pengaruh Perencanaan program kerja , Pengadaan barang & jasa dan  Kompetensi  sumber  daya  manusia  secara  bersama-sama  terhadap Realisasi  Anggaran  di  Direktorat  Jenderal  Penyelenggaraan  Pos  dan Informatika.

## METODE
Populasi  adalah  keseluruhan  objek  penelitian  baik  dari  benda  yang nyata, abstrak, peristiwa ataupun gejala yang merupakan sumber data dan
Prihatini  &  Lita  Dharmyuni: Analisis  Perencanaan  Program  Kerja, Pengadaan Barang & Jasa, Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia....
memiliki karakter tertentu dan sama (Sukandarrumidi, 2006: 47). Populasi untuk penelitian ini adalah 7 (tujuh) Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal  Penyelenggaraan  Pos  dan  Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika, yang terdiri dari : (1) Sekretariat Direktorat Jenderal PPI, (2) Direktorat Pos, (3) Direktorat Telekomunikasi, (4) Direktorat Penyiaran, (5)  Direktorat  Pengendalian,  (6)  Direktorat  Pengembangan  Pitalebar,  dan (7)  Balai  Penyedia  dan  Pengelolaan  Pembiayaan  Telekomunikasi  dan Informatika (BPPPTI).
Teknik  pengambilan  sampel  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan menggunakan  teknik  pengambilan  sampel  bertujuan  ( purposive  sampling ) yaitu suatu metode pengambilan sampel yang disesuaikan dengan kriteria- kriteria  tertentu.    Dengan  kriteria  pengambilan  sampel  adalah  Direktorat Jenderal  Penyelenggaraan  Pos  dan  Informatika  yang  bersedia  untuk  di survey, serta yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah pegawai di  satuan  kerja  di  Direktorat  Jenderal  Penyelenggaraan  Pos  dan Informatika.
Dalam  penelitian  ini  sampel  yang  di  ambil  adalah  seluruh  satuan kerja di Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika.
Metode Analisis Data . Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan ( field research ) atau survey dengan teknik kuesioner ( questionnaires ). Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan Skala Ordinal 5 point yaitu (1) sangat  tidak  setuju,  (2)  tidak  setuju,  (3)  Netral,  (4)  Setuju,  dan  (5)  Sangat Setuju.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Responden  dalam  penelitian  ini  yaitu  pegawai  di  satuan  kerja  Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatikasebanyak 65 responden. Statistik Deskriptif . Analisis deskripsi ini meliputi tabel rata-rata (mean), standar  deviasi,  nilai  maksimum,  nilai  minimum,  dan  jumlah  penelitian. Berikut  ini  adalah  hasil  analisis  deskripsi  dengan  program  SPSS  versi  23 disajikan pada Tabel 1.
Tabel 1. Hasil Analisis Deskriptif S u m b e r S
uSumber: data primer yang diolah (2017) Statistics Perencanaan Program Kerja (X1) Pengadaan barang & jasa Kompetensi SDM Realisasi Anggaran N Valid 65 65 65 65 Missin g 0 0 0 0 Mean 35,03 34,26 34,74 33,37 Std. Deviation 3,274 3,169 3,501 3,525 Range 17 14 18 15 Minimum 23 26 22 25 Maximum 40 40 40 40
Uji  Kualitas  Data. Dalam  penelitian  ini  teknis  uji  kualitas  data  yang digunakan  adalah  Uji  Reliabilitias,  yang  dimaksudkan  untuk  menguji konsistensi kuesioner dalam mengukur stabilitas kuesioner digunakan dari waktu  ke  waktu  (Ghozali,  2001  :  47).  Dalam  penelitian  uji  reliabilitas  ini, digunakan metode Cronbach’s Alpha. Jika nilai Cronbach’s Alpha melebihi 0,70 maka pertanyaan tersebut reliable, demikian pula sebaliknya.
Tabel 2.Hasil Uji Reliabilitas Realisasi Anggaran (Y)

## Sumber: data primer yang diolah (2017)
Hasil  uji  reliabilitas  menunjukkan  bahwa  variabel  Realisasi  Anggaran (Y) memiliki  Cronbach’s  Alpha  0,795  >  0,70  sehingga  ditarik  kesimpulan bahwa  semua  pertanyaan  dari  variabel  realisasi  anggaran  (Y)  dapat dinyatakan reliable dan dapat digunakan dalam penelitian berikutnya.

## Tabel 3.Hasil Uji Reliabilitas Perencanaan Program Kerja (X1)
Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,843 8 Sumber: data primer yang diolah (2017)
Hasil  uji  reliabilitas  menunjukkan  bahwa  variabel  Perencanaan  Program Kerja  (X1)  memiliki  Cronbach’s  Alpha  0,843  >  0,70  sehingga  ditarik kesimpulan bahwa semua pertanyaan dari variabel Perencanaan Program Kerja (X1) dapat dinyatakan reliable dan dapat digunakan dalam penelitian berikutnya.

## Tabel 4.Hasil Uji Reliabilitas Pengadaan Barang & Jasa (X2)

## Sumber: data primer yang diolah (2017)
Hasil  uji  reliabilitas  menunjukkan  bahwa  variabel  Pengadaan  Barang  & Jasa  (X2)  memiliki  Cronbach’s  Alpha  0,809  >  0,70  sehingga  ditarik kesimpulan  bahwa  semua  pertanyaan  dari  variabel  Pengadaan  Barang  & Jasa (X2) dapat dinyatakan reliable dan dapat digunakan dalam penelitian berikutnya.
Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,795 8 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,809 8

## Tabel 5.Hasil Uji Reliabilitas Kompetensi Sumber Daya Manusia (X3) Reliability Statistics
Cronbach's Alpha N of Items ,829 8 Sumber: data primer yang diolah (2017)
Hasil  uji  reliabilitas  menunjukkan  bahwa  variabel  Kompetensi  Sumber Daya  Manusia  (X3)  memiliki  Cronbach’s  Alpha  0,829  >  0,70  sehingga ditarik  kesimpulan  bahwa  semua  pertanyaan  dari  variabel  Kompetensi Sumber  Daya  Manusia  (X3)  dapat  dinyatakan  reliable  dan  dapat digunakan dalam penelitian berikutnya.
Uji  Normalitas  Data .  Uji  normalitas  data  dilakukan  untuk  meyakinkan bahwa  sampel  yang  diujikan  berdistribusi  normal.  Dalam  penelitian  ini, teknik  uji  normalitas  data  yang  digunakan  adalah  uji  statistik  non parametik one sample kolmogrov smirnov test , yaitu pengujian dua sisi yang dilakukan  dengan  membandingkan  signifikansi  hasil  uji  dengan  taraf signifikan 5%.
Tabel 6. Hasil Uji Normalitas Data One Sample Kolmogrov Test One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Unstandardized Residual N 65 Normal Parameters a,b Mean ,0000000 Std. Deviation 1,57218097 Most Extreme Differences  Absolute ,077 Positive ,051 Negative -,077 Test Statistic ,077 Asymp. Sig. (2-tailed) ,200 c,d a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data. c. Lilliefors Significance Correction.
d. This is a lower bound of the true significance.
Sumber: data primer yang diolah (2017)
Berdasarkan  Tabel  2.  Hasil  uji One  Sample  Kolmogrov-Smirnov  Test menunjukkan  bahwa  nilai  probabilitas asymp.  Sig. bernilai  0,20  atau  lebih besar  dari  0,05.  Dengan  demikian  hasil  uji  normalitas  menunjukkan  nilai Unstandardized Residual yang berdistribusi normal, yang menunjukkan data baik layak untuk digunakan dalam model regresi.
Analisis  Uji  Asumsi  Klasik .  Untuk  memperoleh  hasil  pengujian  baik, maka  semua  data  yang  dibutuhkan  dalam  penelitian  harus  diuji  terlebih dahhulu agar tidak melanggar asumsi klasik yang ada, dapat memperoleh hasil  pengujian  hipotesis  yang  tepat  dan  dapat  dipertanggungjawabkan serta  menghasilkan  model  regresi  yang  signifikan  dan  representatif.
Asumsi  klasik  yang  diuji  yaitu  Normalitas  Regresi,  Multikolinearitas, Autokorelasi dan Heteroskedastisitas.

## Gambar 1. Hasil Uji P Plot (Normalitas Regresi)
Sumber: data primer yang diolah (2017)
Berdasarkan gambar 1 grafik normal P-P Plot menunjukkan bahwa sebaran titik-titik residual berada disekitar garis normal. Hal ini terjadi karena titik residual  tersebut  berasal  dari  data  dengan  distribusi  normal.  Dapat disimpulkan bahwa data telah memenuhi persyaratan normalitas regresi.
Tabel 7. Coefisients (Uji Multikolinearitas)
Coefficients a Model Collinearity Statistics Tolerance VIF 1 (Constant) Perencanaan Program Kerja (X1) ,225 4,445 Pengadaan Barang dan Jasa (X2) ,231 4,332 Kompetensi SDM (X3) ,219 4,563 a. Dependent Variable: Realisasi Anggaran (Y) Sumber: data primer yang diolah (2017)
Berdasarkan  tabel  3  menunjukkan  bahwa  nilai  tolerance  untuk  variabel independen yaitu Perencanaan Program Kerja 0.225, Pengadaan Barang & Jasa  0.231,  dan  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  0.219.  Dapat disimpulkan  bahwa  semua  nilai  tolerance  variabel  independen  berada  di atas  0,10  (menurut  Heir  Et  Al  dalam  Dwi  Priyanto  :  2009,  Farmakoterapi dan Teknologi Medis). Nilai variance inflation factor (VIF) untuk masing- masing  variabel  independen  yaitu  Perencanaan  program  kerja  4.445; Pengadaan  barang  &  jasa  4.332;  dan  Kompetensi  sumber  daya  manusia 4.563.  Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  dalam  model  regresi tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen tersebut.
Prihatini  &  Lita  Dharmyuni: Analisis  Perencanaan  Program  Kerja, Pengadaan Barang & Jasa, Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia....
Tabel 8. Uji Autokorelasi dengan Durbin Watson
Model Summary b Mod el R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin- Watson 1 ,895 a ,801 ,791 1,610 2,357 a. Predictors: (Constant), Kompetensi SDM (X3), Pengadaan
Barang dan Jasa (X2), Perencanaan Program Kerja (X1)
b. Dependent Variable: Realisasi Anggaran (Y)
a. Dependent Variable: Realisasi Anggaran (Y) Sumber: data primer yang diolah (2017)
Nilai  Durbin-Watson  sebesar  2,357.  Menurut  Santoso  2005  (pada  buku Statistik  Multivariat  konsep  dan  aplikasi  dengan  SPSS  Jakarta)  cara  yang dapat  digunakan  dalam  mendeteksi  ada  atau  tidaknya  autokorelasi  yaitu Uji  Durbon  Watson,  nilai  DW  yang  didapat  akan  dibandingkan  dengan nilai tabel Durbon Watson dengan keputusan sebagai berikut :
Jika  angka  Durbin  Watson  berada  dibawah  angka  -2,  berarti  ada autokorelasi positif.
Jika angka Durbin Watson berada diantara angka -2 sampai +2, berarti tidak ada autokorelasi.
Jika  angka  Durbin  Watson  di  atas  angka  +2,  berarti  tidak  ada autokorelasi negatif.
Jadi,  nila  Durbin-Watson  2,357  berada  di  angka  +2  maka  dapat disimpulkan  bahwa  dari  angka  Durbin-Watsn  tidak  ada  autokorelasi negatif.
Gambar 2. Uji Scatterplot (Uji Heteroskedastisitas)
Sumber: data primer yang diolah (2017)
Berdasarkan  grafik  scatterplot  di  atas  menunjukkan  bahwa  titik-titik menyebar  secara  acak  serta  tersebar baik  di atas  maupun  dibawah  angka nol  pada  sumbu  Y.  Dapat  disimpulkan  bahwa  tidak  terjadi heterokedastisitas  pada  model  regresi,  sehingga  linier  layak  digunakan untuk  memprediksi  Realisasi  Anggaran  di  Direktorat  Jenderal Penyelenggaraan  Pos  dan  Informatika  berdasarkan  masukan  variabel independen  Perencanaan  program  kerja,  Pengadaan  barang  &  jasa,  dan Kompetensi sumber daya manusia.
Analisis Pengujian Hipotesis. Hipotesis Pertama : Perencanaan program kerja (X 1 ) berpengaruh terhadap Realisasi Anggaran (Y)
Tabel 9. Uji Korelasi Sederhana Perencanaan program kerja (X 1 ) terhadap Realisasi anggaran (Y) Correlations Perencanaan Program Kerja (X1) Realisasi Anggaran (Y) Perencanaan Program Kerja (X1) Pearson Correlation 1 ,844 ** Sig. (2-tailed) ,000 N 65 65 Realisasi Anggaran (Y) Pearson Correlation ,844 ** 1 Sig. (2-tailed) ,000 N 65 65 **. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). Sumber: data primer yang diolah (2017)
Berdasarkan  hasil  pengolahan  SPSS  dapat  diketahui  nilai  koefisien Bivariated  antara  Realisasi  anggaran  (Y)  sebesar  0.844,  ini  menunjukkan adanya hubungan sedang antara Perencanaan program kerja (X1)  dengan Realisasi anggaran (Y). Uji Regresi Parsial Perumusan hipotesis : Ho : β1 = 0, diduga tidak terdapat pengaruh signifikan antara Perencanaan program kerja dengan Realisasi anggaran.
Ho  :  β1  ≠  0,  diduga  terdapat  pengaruh  signifikan  antara  Perencanaan program kerja dengan Realisasi anggaran.
Signifikan  jika  :  <  0.05  ;  signifikan  Ho  ditolak,  Ha  diterima  ;  >  0.05  ; signifikan Ho diterima, Ha ditolak.
Prihatini  &  Lita  Dharmyuni: Analisis  Perencanaan  Program  Kerja, Pengadaan Barang & Jasa, Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia....
Tabel 10. Uji Regresi Parsial

## Perencanaan program kerja (X1) terhadap Realisasi anggaran (Y)
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 1,539 2,560 ,60 1 ,550 Perencanan Progam Kerja (X1) ,909 ,073 ,844 12, 48 7 ,000
a. Dependent Variable: Realisasi Anggaran (Y)

## Sumber: data primer yang diolah (2017)
Berdasarkan perhitungan di atas didapat nilai signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima,  antara  ikatan  Perencanaan  program  kerja  (X1)  dengan  Realisasi anggaran (Y) terdapat pengaruh yang signifikan.
Tabel 11.Koefisien Determinasi Pengaruh Perencanaan program kerja (X 1 ) terhadap Realisasi anggaran
(Y) Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 ,844 a ,712 ,708 1,906
a. Predictors: (Constant), Perencanaan Program Kerja (X1)
b. Dependent Variable: Realisasi Anggaran (Y)
Sumber: data primer yang diolah (2017)
KD = R 2 x 100 % = …% KD = 0.844 2 x 100% = 71,23%
Berdasarkan  perhitungan  di  atas  koefisien  determinasi  sebesar  71,23%, artinya  perencanaan  program  kerja  mempengaruhi  Realisasi  anggaran sebesar 71,23%, dan sisanya 28,77% dipengaruhi faktor lain.
Hipotesis  Kedua  : Pengadaan  barang  &  jasa  (X 2 )  berpengaruh  terhadap Realisasi Anggaran (Y)
Tabel 12.Uji Korelasi Sederhana Pengadaan barang & jasa (X 2 ) terhadap Realisasi anggaran (Y)

## Sumber: data primer yang diolah (2017)
Berdasarkan  hasil  pengolahan  SPSS  dapat  diketahui  nilai  koefisien Bivariated  antara  Realisasi  anggaran  (Y)  sebesar  0.857,  ini  menunjukkan adanya  hubungan  sedang  antara  Pengadaan  barang  &  jasa  (X2)  dengan Realisasi anggaran (Y).
Tabel 13. Uji Regresi Parsial Pengadaan barang & jasa (X 2 ) terhadap Realisasi anggaran
(Y) Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) ,698 2,483 ,281 ,779 Pengadaan Barang dan Jasa (X2) ,954 ,072 ,857 13,2 12 ,000 a. Dependent Variable: Realisasi Anggaran (Y)
Sumber: data primer yang diolah (2017)
Berdasarkan perhitungan di atas didapat nilai signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima,  antara  ikatan  Pengadaan  barang  &  jasa  (X2)  dengan  Realisasi anggaran (Y) terdapat pengaruh yang signifikan.
Correlations Pengadaan Barang dan Jasa (X2) Realisasi Anggaran (Y) Pengadaan Barang dan Jasa (X2) Pearson Correlation 1 ,857 ** Sig. (2-tailed) ,000 N 65 65 Realisasi Anggaran (Y) Pearson Correlation ,857 ** 1 Sig. (2-tailed) ,000 N 65 65 **. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
Tabel 14.Koefisien Determinasi Pengaruh pengadaan barang & jasa (X 2 ) terhadap Realisasi Anggaran (Y)
Sumber: data primer yang diolah (2017)
KD = R 2 x 100 % = …% KD = 0.857 2 x 100% = 73,50% Berdasarkan  perhitungan  di  atas  koefisien  determinasi  sebesar  73,50%, artinya  Pengadaan  barang  &  jasa  mempengaruhi  Realisasi  anggaran sebesar 73,50%, dan sisanya 26,50% dipengaruhi faktor lain.
Hipotesis  Ketiga  : Kompetensi  sumber  daya  manusia  (X 3 )  berpengaruh terhadap realisasi anggaran (Y)
Tabel 15. Uji Korelasi Sederhana Kompetensi Sumber Daya Manusia (X3) terhadap Realisasi Anggaran (Y) Correlations
Kompetensi SDM (X3) Realisasi Anggaran (Y) Kompetensi SDM (X3)  Pearson Correlation 1 ,840 ** Sig. (2-tailed) ,000 N 65 65 Realisasi Anggaran (Y)  Pearson Correlation ,840 ** 1 Sig. (2-tailed) ,000 N 65 65 **. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). Sumber: data primer yang diolah (2017)
Berdasarkan  hasil  pengolahan  SPSS  dapat  diketahui  nilai  koefisien Bivariated  antara  Realisasi  anggaran  (Y)  sebesar  0.840,  ini  menunjukkan adanya  hubungan  sedang  antara  Pengadaan  barang  &  jasa  (X2)  dengan Realisasi anggaran (Y).

## Model Summaryb
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 ,857 a ,735 ,731 1,829 a. Predictors: (Constant), Pengadaan Barang dan Jasa (X2) b. Dependent Variable: Realisasi Anggaran (Y)
Tabel 16.Uji Regresi Parsial Kompetensi sumber daya manusia (X 3 ) terhadap Realisasi anggaran (Y)
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients
Standar dized Coefficie nts t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 4,001 2,404 1,664 ,101 Kompetensi Sumber Daya Manusia (X3) ,845 ,069 ,840 12,27 7 ,000 a. Dependent Variable: Realisasi Anggaran (Y)

## Sumber: data primer yang diolah (2017
Berdasarkan perhitungan di atas didapat nilai signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima,  antara  ikatan  Pengadaan  barang  &  jasa  (X2)  dengan  Realisasi anggaran (Y) terdapat pengaruh yang signifikan.
Tabel 17.Koefisien Determinasi Kompetensi sumber daya manusia (X 3 ) terhadap Realisasi Anggaran (Y)
Sumber: data primer yang diolah (2017) KD = R 2 x 100 % = …% KD = 0.840 2 x 100% = 70,50%
Berdasarkan  perhitungan  di  atas  koefisien  determinasi  sebesar  70,50%, artinya  Pengadaan  barang  &  jasa  mempengaruhi  Realisasi  anggaran sebesar 70,50%, dan sisanya 29,50% dipengaruhi faktor lain.
Hipotesis  Keempat : Perencanaan program kerja (X1), Pengadaan barang &  jasa  (X2),  Kompetensi  sumber  daya  manusia  (X3)  berpengaruh  secara bersama-sama (simultan) terhadap Realisasi Anggaran (Y).
Berdasarkan  hasil  pengolahan  SPSS  23.0  dapat  diketahui  nilai  koefisien korelasi antara Perencanaan program kerja (X1), Pengadaan barang & jasa (X2),  Kompetensi  sumber  daya  manusia  (X3)  dengan  Realisasi  Anggaran (Y) sebesar 0,895 menunjukkan adanya hubungan yang sangat kuat antara Perencanaan  program  kerja  (X1),  Pengadaan  barang  &  jasa  (X2), Kompetensi sumber daya manusia (X3) dengan Realisasi Anggaran (Y).
Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 ,840 a ,705 ,701 1,929 a. Predictors: (Constant), Kompetensi Sumber Daya Manusia (X3) b. Dependent Variable: Realisasi Anggaran (Y)
Tabel 18.Uji Analissi Korelasi Berganda Analisis Perencanaan program kerja (X1), Pengadaan barang & jasa (X2), Kompetensi sumber daya manusia (X3) terhadap Realisasi Anggaran (Y)
Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 ,895 a ,801 ,791 1,610 a. Predictors: (Constant), Kompetensi SDM (X3), Pengadaan Barang dan Jasa (X2),
Perencanaan Program Kerja (X1)
b. Dependent Variable: Realisasi Anggaran (Y)
Sumber: data primer yang diolah (2017)
Analisis Regresi Berganda : Konstan α sebesar -1,693 menyatakan bahwa jika  nilai  Perencanaan  program  kerja,  Pengadaan  barang  &  jasa, Kompetensi sumber daya manusia, maka nilai Realisasi anggaran sebesar - 1,693.Koefisien  Perencanaan  program  kerja  memiliki  0,320  artinya  jika setiap  kenaikan  1%  perencanaan  program  kerja  sedangkan  nilai  variabel lain  tetap,  maka  akan  menurunkan  Realisasi  Anggaran  sebesar 0,320.Koefisien Pengadaan barang & jasa memiliki 0,432 artinya jika setiap kenaikan 1% Pengadaan barang & jasa sedangkan nilai variabel lain tetap, maka  akan  menurunkan  Realisasi  Anggaran  sebesar  0,432.Koefisien Kompetensi  sumber  daya  manusia  memiliki  0,260  artinya  jika  setiap kenaikan  1%  Kompetensi  sumber  daya  manusia  sedangkan  nilai  variabel lain tetap, maka akan menurunkan Realisasi Anggaran sebesar 0,260.
Tabel 19 Analissi Regresi Berganda Analisis Perencanaan program kerja (X1), Pengadaan barang & jasa (X2), Kompetensi sumber daya manusia (X3) terhadap Realisasi Anggaran (Y)
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) -1,693 2,266 -,747 ,458 Perencanaan Program Kerja (X1) ,320 ,130 ,298  2,472 ,016 Pengadaan Barang dan Jasa (X2) ,432 ,132 ,388  3,266 ,002 Kompetensi SDM (X3) ,260 ,123 ,258  2,118 ,038 a. Dependent Variable: Realisasi Anggaran (Y)

## Sumber: data primer yang diolah (2017)
Maka dapat disimpulkan bahwa persamaan regresi linier berganda sebagai berikut :
Y = -1,693 + 0,320 X1 + 0,432 X2 + 0,260 X3 + e
Koefisien Determinasi :
Tabel 4.31 Koefisien Determinsai Analisis Perencanaan program kerja (X1), Pengadaan barang & jasa (X2), Kompetensi sumber daya manusia (X3) terhadap Realisasi Anggaran (Y)
Sumber: data primer yang diolah (2017) KKD = 0,8952x 100% = 80,10%
Koefisen  determinasi  sebesar  80,10%  artinya  bahwa  Realisasi  Anggaran dipengaruhi  oleh  Perencanaan  program  kerja  Pengadaan  barang  &  jasa, Kompetensi  sumber  daya  manusia  terhadap  Realisasi  anggaran  sebesar 80,10% dan sisanya sebesar 19,90% dipengaruhi oleh faktor lain.

## SIMPULAN DAN SARAN Simpulan
(1)  Terdapat  pengaruh  signifikan  antara  Perencanaan  program  kerja terhadap  Realisasi  anggaran,  yaitu  denganyaitu  dengan  p-value  sebesar 0.016  atau  lebih  kecil  dari  tingkat  signifikan  α  (5%),  yang  berarti  bahwa berpengaruh  terhadap  Realisasi  anggaran(2)  Terdapat  pengaruh  antara Pengadaan  barang  &  jasa  terhadap  Realisasi  anggaran,  yaitu  dengan  p- value  sebesar  0.002  atau  lebih  kecil  dari  tingkat  signifikan  α  (5%),  yang berarti  bahwa  pengadaan  barang  &  jasa  berpengaruh  terhadap  Realisasi anggaran(3) Terdapat pengaruh antara Kompetensi sumber daya manusia terhadap Realisasi anggaran, yaitu dengan p-value sebesar 0.038 atau lebih besar  dari  tingkat  signifikan  α  (5%),  yang  berarti  bahwa  Kompetensi sumber  daya  manusia  berpengaruh  terhadap  Realiasasi  anggaran(4) Besaran pengaruh variabel Perencanaan program kerja, Pengadaan barang & jasa, dan Kompetensi sumber daya manusia terhadap Realisasi anggaran adalah  sebesar  80,1%  sedangkan  sisanya  sebesar  18,9%  dijelaskan  oleh variabel diluar variabel yang digunakan.

## DAFTAR PUSTAKA Buku dan Jurnal Ilmiah
Adi, P. Prasetyo. 2013. Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran  Pada  Satuan  Kerja  Lingkup  Pembayaran  KPPN  Blitar .
Malang: Universitas Brawijaya.
Adisaputro,  Gunawan.  2010. Manajemen  Pemasaran:  Analisis  Untuk Perancangan Strategi Pemasaran . Edisi pertama. Yogyakarta.
Arif, Barda Nawawi.  2011.  Kebijakan Hukum Pidana.  Bunga Rampai. PT. Fajar Interpratama Offset. Semarang.
Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 ,895 a ,801 ,791 1,610 a. Predictors: (Constant), Kompetensi SDM (X3), Pengadaan Barang dan Jasa (X2), Perencanaan Program Kerja (X1)
b. Dependent Variable: Realisasi Anggaran (Y)
Prihatini  &  Lita  Dharmyuni: Analisis  Perencanaan  Program  Kerja, Pengadaan Barang & Jasa, Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia....
Arikunto, S. 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Ed Revisi VI. Jakarta: Rineka Cipta.
Bastian,  Indra.  2001.  Akuntansi  Sektor  Publik  di  Indonesia.  Yogyakarta  : BPFE.
Ghozali, Imam. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS  21.  Edisi  Ketujuh.  Semarang:  Badan  Penerbit  Universitas Diponegoro.
Ghozali, Imam. 2013. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS  21.  Edisi  Ketujuh.  Semarang:  Badan  Penerbit  Universitas Diponegoro.
Heckert  dan  Wilson  yang  diterjemahkan  Gunawan  Hutauruk.  2010.
Controlship. Bandung : Alfabeta.
Herriyanti.  2012.  Faktor-faktor  Yang  Mempengaruhi  Keterlambatan Penyerapan  Anggaran  Belanja  Pada  Satuan  Kerja  Kementerian/ Lembaga  di  Wilayah Jakarta  atas  97  Variabel .  Jakarta  :  Universitas Indonesia.
Iwan Dwi Kuswoyo. 2011. Faktor-faktor Penyebab Penumpukan Anggaran Belanja  di  Akhir  Tahun  Anggaran  Pada  Satuan  Kerja  di  Wilayah KPPN Kediri. Kediri : Universitas Kadiri.
James,  S.  Edward.  2016.  Analisis  Rendahnya  Penyerapan  Anggaran Kementerian/  Lembaga  (K/L)  dan  Pemerintah  Daerah.  Jakarta  : Balitbang Hukum dan Ham Kementerian Hukum dan HAM RI. Mahmudi. 2011. Akuntansi Sektor Publik. UII Press. Yogyakarta. Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta : Andi. Miliasih.  2012.  Analisis  Keterlambatan  Penyerapan  Anggaran  Belanja Satuan  Kerja Kementerian  Negara/  Lembaga  TA  2010  di  Wilayah Permbayaran KPPN Pekanbaru . Pekanbaru : Universitas Riau.
Nafarin, M. 2007. Penganggaran Perusahaan, Edisi Revisi. Salemba Empat : Jakarta.
Republik Indonesia. 1999. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa konstruksi. Jakarta.
Republik  Indonesia.  2002.  Keputusan  Presiden  Nomor  42  Tahun  2002 tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Anggaran  dan  Belanja  Negara. Jakarta.
Republik Indonesia. 2003. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Jakarta.
Republik  Indonesia.  2004.  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  2004  tentang
Perbendaharaan Negara. Jakarta.
Republik Indonesia. 2004. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Jakarta.
Republik  Indoneisa.  2004.  Undang-undang  Nomor  25  tentang  Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Jakarta.
Republik  Indonesia.  2006.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  6  Tahun  2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara. Jakarta.
Republik  Indonesia.  2010.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  29  Tahun  2010 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Jakarta.
Republik  Indonesia.  2010.  Peraturan  Pemerintah  No.  90  Tahun  2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga. Jakarta. Republik  Indonesia.  2012.  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor 70  Tahun  2012  tentang Perubahan Kedua  Atas Peraturan Presiden
Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Jakarta.
Republik  Indonesia.  2013.  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  45  Tahun  2013  tentang  Tata  Cara  Pelaksanaan  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Jakarta.
Republik  Indonesia.  2016.  Petunjuk  Penyusunan  Rencana  Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) Tahun 2016. Jakarta : Bappenas. Republik Indonesia. 2016. Realisasi Anggaran Tahun 2016 di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Jakarta : Kominfo.
Ryan,  Albert.  2011.  Buku  Pegangan  Pengadaan  Barang  dan  Jasa.  Gradien Mediatama. Yogyakarta. Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif,Kualitatif, dan R&D). Bandung: Alfabeta. Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif,Kualitatif, dan R&D). Bandung: Alfabeta. Suhartono.  2011.  Harmonisasi  Peraturan  Perundang-Undangan  dalam Pelaksanaan  Anggaran  Belanja  Negara  (Solusi  Penyerapan Anggaran  Belanja  Negara  yang  Efisien,  Efektif  dan  Akuntabel). Tesis. Jakarta : Universitas Indonesia.
Sukandarrumidi.  2006.  Metodologi  Penelitian  :  Petunjuk  Praktik  Untuk Peneliti Pemula. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
Susanto,  Heru.  2006.  Mekanisme  Pengelolaan  dan  Pertanggungjawaban Keuangan  Negara  dalam  mewujudkan  Good  Governance.  Jurnal Sosial & Humaniora, Vol. 02 (No.01) : 1-15.
Sutopo. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif. Surakarta: UMS. Syakhroza,  Akhmad.  2008.  Telaah  Governance  Sistem  Keuangan  Negara.
Jurnal Usahawan, (No.05) TH XXXVII : 37-40.
Tasya,  P.  Carlin.  2014.  Analisis  Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi Penyerapan  Anggaran  Pada  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  di Pemerintah Provinsi Bengkulu. Bengkulu : Universitas Bengkulu.
Umi  Narimawati.  2008.  Metodologi  Penelitian  Kualitatif  dan  Kuantitatif,
Teori  dan Aplikasi. Bandung: Agung Media.