## PERJANJIAN LISENSIMERUPAKAN SUATU PERWUJUDAN ALIH TEKNOLOGI
Oleh Bakti Irisnawati Fakultas Hukum UNTAG Semarang

## ABSTRAK
Salah  satu  cara  yang  umum  dipergunakan  dalam  proses  alih  teknologi  adalah melalui  perjanjian  lisensi.  Melalui  perjanjian  lisensi  inilah  pemberi  teknologi memberikan  hak  kepada  penerima  teknologi,  untuk  suatu  jangka  waktu  tertentu  dan dengan  syarat  dan  kondisi  yang  disetujui  bersama,  memanfaatkan  dan  menggunakan teknologi dari pemberi teknologi untuk suatu tujuan tertentu.Dalam hal demikian perlu campur tangan pemerintah dalam pembuatan kontrak alih teknologi. Namun perlu diingat dalam hal  ada campur tangan pemerintah, sehingga akhimya harus ada campur tangan hukum, haruslah diterapkan dalam batas-batas tertentu yang wajar.
Kata Kunci: Perjanjian Lisensi, Perwujudan Alih Teknologi.

## ABSTRACT
One common way used in the process of technology transfer is through a license agreement.  Through  this  licensing  agreement,  technology  provider  gives  the  right  to technology receiver, for a certain period and on terms and conditions mutually agreed, to exploit  and  use  technology  from  technology  provider  for  a  particular  purpose.  In  such case,  the  intervention  of  the  government  in  making  the  technology  transfer  contract  is required. However, it has to be kept in mind in terms of government intervention, so that eventually  there  should  be  a  legal  intervention  and  should  be  applied  within  certain reasonable limits.
Keywords : License Agreement, Embodiment of Technology Transfer.

## A. Pendahuluan
Alih  teknologi  perlu  dilakukan,
sepanjang menguntungkan
perekonomian bangsa. Mekanisme pengalihan  teknologi  juga  mencakup transaksi dagang intemasional mengenai teknologi  yang  berbeda  ditiap  negara yang bergantung kepada keadaan politik dan  ekonomi  serta  taraf  kemajuan teknologi dan negara yang bersangkutan.  Memang  betul  tujuan
kontrak/perjanjian adalah untuk mengatur hak dan kewajiban (hubungan para pihak). 1
Dalam hal kontrak alih teknologi tidak hanya sebatas pada pengaturan hak dan kewajiban. Masih diperlukan pelaksanaan lebih lanjut setelah
1 Sudikno  Martokusumo,  1998, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty, Yogyakarta, hlm.53
selesainya penyerahan hak dan kewajiban,  sebab  dalam  kontrak  alih teknologi mempunyai keterkaitan dengan  banyak  bidang,  termasuk  di dalamnya  lingkungan  dan  masyarakat. Akibatnya,  dapat  berpengaruh  pada kehidupan ekonomi Negara.
Salah  satu  cara  yang  umum dipergunakan dalam proses alih teknologi  adalah  melalui  perjanjian lisensi.  Melalui  perjanjian  lisensi  inilah pemberi  teknologi  memberikan  hak kepada penerima teknologi, untuk suatu jangka waktu tertentu dan dengan syarat dan  kondisi  yang  disetujui  bersama, memanfaatkan dan menggunakan teknologi  dari  pemberi  teknologi  untuk suatu  tujuan  tertentu.  Dalam  hal demikian perlu campur tangan pemerintah  dalam  pembuatan  kontrak alih teknologi.
Namun  perlu  diingat  dalam  hal ada campur tangan pemerintah, sehingga akhimya  harus  ada  campur  tangan hukum,  haruslah  diterapkan  dalam batas-batas  tertentu  yang  wajar.  Hal  ini memang  sangat  diperlukan  dan  jangan sampai  berlebihan. 2 Dengan  demikian, kontrak alih teknologi disamping
2 Rudhi Prasetya, 1993, Perseroan Terbatas Sebagai Wahana Membahagiakan dan Menestapakan Makalah, 1 Mei 1993, Surabaya,hlm.8.
mengatur  hubungan  para  pihak  tentang hak  dan  kewajiban,  juga  diperlukan terciptanya  suatu  posisi  tawar  yang seimbang.
Dalam pembuatan setiap peijanjian  lisensi,  biasanya  sebagai pihak  yang  menerima  teknologi  berada dalam  posisi  yang  lemah,  sedangkan pemberi/pemilik teknologi berada dalam posisi  yang  kuat.  Dengan  demikian, pihak  yang  kuat  akan  mendominasi pihak yang lemah, sehingga keadaan ini sering  membawa  akibat  teijadinya kontrak yang berat sebelah.
Berdasarkan  alasan  tersebut  di atas,  penulis  tertarik  untuk  menulis makalah  dengan  judul  “Perjanjian Lisensi  Merupakan  Suatu  Perwujudan Alih Teknologi”.

## B . Permasalahan
Dalam  makalah  ini,  perumusan masalah  yang  akan  dibahas  adalah: Bagaimanakah perjanjian lisensi sebagai suatu perwujudan alih teknologi ?

## C.Pembahasan

## 1.  Lisensi
Yang  dimaksud  dengan  Lisensi adalah  :  suatu  bentuk  pemberian  izin oleh  pemilik  Lisensi  kepada  penerima Lisensi untuk memanfaatkan atau
menggunakan (bukan mengalihkan hak)
suatu kekayaan intelektual yang dipunyai  pemilik  Lisensi  berdasarkan syarat-syarat  tertentu  dan  dalam  jangka waktu  tertentu  yang  umumnya  disertai dengan  imbalan  berupa  Royalty. 3
Pengguna  (user)  selain  pemilik  HaKI dapat melisensikan hak atas produk dan proses  mereka,  karena  ini  sering  kali lebih  efisien  dari  pada  penggunaan sendiri oleh pemilik HaKI.

## 2.   Perjanjian Lisensi
Perjanjian lisensi adalah kontrak
pemberian teknologi untuk
menggunakan hak proses dengan imbalan.  Walaupun  pada  dasamya perjanjian lisensi membuka kesempatan penggunaan teknologi akan tetapi kenyataannya  tidak  ada  jaminan  untuk melawan kekuatan monopoli dari pihak pemegang lisensi. 4
Ada  juga  yang  mengatakan,  perjanjian lisensi adalah salah satu dari proses alih teknologi  yang  menguntungkan  kalau dilihat dari segi kemanfaatannya.
Namun  harus  dapat  diantisipasi  tentang
3 Tim Lindsey, 2002, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, PT Alumni Bandung,
Hlm.330.
4 Sumantoro, 1993, Masalah Pengaturan Alih teknologi, Alumni, Bandung, hlm.110
isi  yang  dibuat  dalam  perjanjian  lisensi itu sendiri. 5
Perjanjian  lisensi  bisa  juga merupakan kontrak sederhana , pendek, atau  panjang  sangat  detail  bagaikan sebuah  buku.  Sering  kali  perjanjian lisensi  merupakan  perjanjian  standar dimana Licensor (Pemilik HaKI)
menguasai isi dari kontrak dan tidak ada kemungkinan  tawar  menawar  bagi penerima  lisensi.Karena  itu,  dibanyak negara berkembang beberapa
kementerian mensyaratkan kontrak secara  tertulis  dan  harus  didaftarkan sehingga  dapat  diawasi  apakah  isi kontrak tersebut sesuai dengan Undang- undang atau tidak.
Tetapi kalau kita melihat pengertian  dari  kontrak  itu  sendiri, menurut  Erman  Radjagukguk  adalah suatu  dokumen  tertulis  yang  memuat keinginan  para  pihak  untuk  mencapai tujuan komersiil, dan bagaimana pihaknya  diuntungkan,  dilindungi  atau dibatasi  tanggung  jawabnya  dalam mencapai tujuan tersebut. 6
Secara  umum  yang  menjadi
5 Dewi Astuty Mochtar, 2001, Perjanjian Lisensi Alih Teknologi Teknologi Dalam Pengembangan Teknologi Indonesia, Alumni, Bandung, hlm.19
6 Sri Redjeki Hartono, Etty Susilowati,2007, Kontrak Alih Teknologi Pada Industri Manufaktur, Genta Pres, Yogyakarta,hlm.24.
dasar  hukum  bagi  berlakunya  kontrak dan mengikatnya suatu perjanjian lisensi di  Indonesia  adalah  asas  kebebasan berkontrak  yang  menganut  system terbuka  seperti  yang  tercantum  pada Pasal 1338 KUH Perdata.
Dalam  kontrak  Alih  Teknologi pada  industri  yang  dilakukan  secara lisensi  paten  walaupun  diawali  dengan kebebasan  berkontrak  temyata  tidak terdapat  keseimbangan  diantara  para pihak  yaitu bargaining  position yang sangat  tidak  seimbang.  Pihak  pemilik teknologi  tetap  mempunyai  posisi dominan yang sangat kuat dibandingkan dengan penerima teknologi.
Kontrak  yang  dibuat  oleh  para pihak  pada  industri,  pada  umumnya dibuat  oleh  salah  satu  pihak  yaitu pemilik  teknologi.  Kontrak  tersebut dibuat  dengan  perancangan  kontrak dengan  syarat  sepihak.  Syarat  tersebut mencantumkan hal-hal yang
menguntungkan pemilik teknologi, tidak mengingat  akan  kepentingan  penerima teknologi. Tampak sekali bahwa
kedudukan masing-masing pihak secara ekonomis,  teknis  maupun  manajemen terdapat ketidak seimbangan posisi.
Ketidak seimbangan ini membawa  dampak  secara  psikologis, yaitu ketidak berdayaan partner
domestic  dalam  menentukan  kebijakan baik  secara  internal  maupun  ekstemal perusahaan.  Sehingga  pihak  Indonesia dalam  kontrak  Alih  Teknologi  pada industri  melalui  lisensi  paten  ini,  tidak mempunyai  kekuatan  untuk  menuntut pihak  asing  dan  juga  tidak  dapat mengoptimalkan pelaksanaan Alih Teknologi.  Jelas  bahwa  yang  menjadi tujuan  utama  dari  pemilik  teknologi adalah profit oriented
3.   Teknologi
Menurut  Ita  Gambiro  yang dimaksud  dengan  teknologi  adalah seluruh “ know-how ”, pengetahuan, pengalaman,  dan  ketrampilan  yang dibutuhkan untuk membuat suatu produk  atau  produk-produk  dan  untuk pendirian suatu perusahaan untuk tujuan tersebut. 7
Sedangkan menurut Peter Mahmud  Marzuki  menyatakan  bahwa  : teknologi merupakan “ Technical Know-How ”  yang  berkaitan  dengan memproduksi  barang-barang  dan  jasa termasuk alat-alat.
Teknologi  merupakan  syarat mutlak  dalam  pembangunan  ekonomi
7 Ita Gambiro, 1998, Pemindahan Teknologi dan Pengaturannya Dalam Peraturan Perundang-undangan, Makalah Dalam Seminar Aspek Hukum dan Pengalihan, Manado, Hlm.168
karena dengan teknologi dapat diperoleh efisiensi  dan  produktifitas  yang  lebih besar dalam kaitannya dengan sumber-sumber  yang  dipergunakan.  Ini berarti  bahwa  dilihat  dari  segi  ekonomi teknologi memungkinkan pelipat gandaan keuntungan.
Sedangkan  alih  teknologi  itu adalah  merupakan  suatu  proses  yang dapat  mempengaruhi  hampir  setiap aspek  perubahan  ekonomi  dan  sosial suatu masyarakat 8 . UNCTC ( United Nations Conference on Transnational Coorporations ) mengartikan alih teknologi  sebagai  proses  memperoleh kemampuan  teknologi  dari  luar  negeri. 9 Indonesia  sebagai suatu negara berkembang  menyadari  bahwa  ilmu pengetahuan dan alih teknologi mempunyai  peranan  penting  dalam pembangunan  sosial  ekonomi  maupun industri.  Disinilah  perlu  memasukkan teknologi  asing  yang  tepat  dari  luar negara kedalam negara dengan ketentuan  dan  syarat  harga  yang memungkinkan bagi kepentingan nasional.
Pada  saat  teijadi  pengalihan teknologi  ,  dibuatlah  peijanjian  lisensi,
8 Ibid,hlm.47
9 Dewi Astutty Mchtar, 2001, Op Cit , Hlm 47.
agar para pihak bisa mengetahui tentang teknologi jenis mana yang akan menjadi obyek peijanjian mereka. Yang dimaksud  para  pihak  disini  adalah pemberi teknologi dan penerima teknologi. Oleh karena perjanjian lisensi pada  dasamya  adalah  perjanjian,  maka ketentuan  umum  dari  perjanjian  tetap berlaku,  yaitu  untuk  sahnya  harus memenuhi Pasal 1320 KUH Perdata.
Pengalihan teknologi disini dapat  teijadi  dengan  jalan  pemindahan hak  paten  dan  melalui  lisensi  paten, seperti  yang  diatur  dal  am  Pasal  69 Undang-undang Paten Nomor 14 Tahun 2001.  Walaupun  demikian  disuatu negara  yang  belum  ada  undang-undang Paten, lisensi juga dapat dilakukan untuk pengalihan teknologi.
Dengan  demikian,  terjadinya lisensi know-how dan  hak  milik industrial  lain  seperti  desain  industri, merek  dagang  dan  merek  perusahaan, utilitas  model  dan  lain-lain;  bisa  juga terjadi.
Alih teknologi merupakan suatu proses yang dapat mempengaruhi hampir setiap aspek perubahan ekonomi dan sosial suatu masyarakat. Akibat dari proses  alih  teknologi  menimbulkan permasalahan  -  permasalahan,  sehingga perlu adanya langkah-langkah
pengaturan.  Langkah  pengaturan  dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu : 10
1.
Langkah pengaturan yang
memberikan  pengaruh  umum  terhadap proses alih teknologi. 2.      Langkah-langkah  yang    khusus berkaitan  dengan    proses  alih teknologi.
Proses  alih  teknologi  yang berkaitan  dengan  paten,  memang  sulit untuk menempatkan bentuk lisensi yang membedakan  antara  perjanjian  atau kontrak. Di Indonesia ketentuan mengenai perjanjian alih teknologi yang dilakukan  dengan  cara  lisensi  ,  untuk peijanjiannya diatur dalam Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata  Barat, Buku  III  khususnya  Pasal  1320  sampai dengan  Pasal  1864.  Hukum  perjanjian dalam  BW  mengikuti  apa  yang  disebut “Sistem  Terbuka”.  Sistem  terbuka  BW ini  bisa  juga  diartikan  bahwa  melalui sistem  ini  memang  membuka  pintu lebar-lebar  untuk  berbagai  inovasi  dan penerimaan melalui praktik hukum.
Dengan  sistem  terbuka  ini  juga dimaksudkan bahwa setiap orang bebas untuk  membuat  segala  jenis  kontrak, sedangkan kontrak-kontrak khusus yang secara eksplisit diatur dalam BW berapa kontrak  jual  beli,  barter/pertukaran  ,
10 Ibid, hlm,.51.
jaminan,  pinjam  meminjam  dan  lain sebagainya.
Atas dasar kebebasan berkontrak bisa  terjadi  beragam  masalah  kontrak timbul  di  dalam  praktik  hukum, sehingga  inovasi  bisa  terjadi  di  dalam praktik hukum, khususnya dalam mengatasi masalah kontrak lisensi.
Pengalihan teknologi bisa terjadi melalui  masuknya  modal  asing,  bisa juga  tidak  selalu  demikian.  Pemodal Asing misalnya Jepang tidak pemah mau mengalihkan  teknologi.  Sehubungan dengan  ketentuan  perundang-undangan di  Indonesia  dengan  adanya  ketentuan keharusan  dalam  penanaman  modal asing agar pihak asing sebagai penanam modal  dalam  hal  ia  menjalankan usahanya  dengan  cara  patungan  dengan pengusaha nasional Indonesia, keduanya masing-masing  mempunyai  keuntungan dan  membawa  hasil  yang  memuaskan. Sebagai contoh misalnya : 11
• Pengusaha asing mernang mempunyai  keunggulan  di  bidang operasional, teknologi dan pengalaman.
• Tetapi  di  pihak  pengusaha  lokal
11 Rudhi prasetya, 1996, Makalah disajikan dalam Pelatihan Kontrak Drafting, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya Tanggal 21-25 Mei, hlm.01.
mempunyai  pengetahuan  pangsa pasar  setempat,  lebih  lincah  dalam mengurus perijinan dan lebih mampu dalam menghadapi buruh.
Walaupun  pernyataan  tersebut tidak  menjamin  adanya  proses  alih teknologi, perjanjian/kontrak  lisensi merupakan  salah  satu  cara  yang digunakan dalam proses alih teknologi.
Insan Budi Maulana menyatakan bahwa perjanjian
pemberian  lisensi  paten  merupakan salah  satu  jenis  lisensi  industrial  yang umumnya diatur dalam Hukum Perdata. Selanjutnya, dikatakan bahwa peijanjian lisensi  paten  tidak  berbeda  dengan peijanjian  perorangan  lainnya.  Hak-hak untuk  menikmati  dan  menegakkan ketentuan  lisensi  bergantung  kepada sifat  kontraktual  lisensi  itu,  daripada kenyataan terlibatnya hak-hak paten. 12 Berbeda  dengan  pendapat tersebut di atas ialah yang dikemukakan oleh Sumantoro, yaitu bahwa perjanjian lisensi adalah kontrak pemberian teknologi  untuk  menggunakan  hak proses dengan imbalan. 13
Perjanjian  lisensi  paten  berbeda dari  peijanjian  umum  lainnya,  karena
12 Insan Budi Maulana, 1996, Lisensi paten Paten, PT Citra Aditya Bakti, bandung, hlm 21
13 Sumantor, 1993, Masalah Pengaturan Alih Teknologi, Alumni, Bandung, hlm,.110.
pemilik  paten  atau  pemegang  paten hanya  memberikan  lisensi kepada penerima lisensi, sedangkan hak patennya  masih  tetap  menjadi  milik pemilik  paten  tersebut  dan  bukan menjadi milik penerima lisensi. Sebagai aturan  umum,  lisensi  paten  bersifat personal  dan  tidak  dapat  dialihkan, kecuali  jika  syarat  yang  terdapat  dalam perjanjian tersebut menunjukkan adanya maksud untuk mengizinkan pengalihan.
Jadi dalam hal perjanjian lisensi paten, ketentuan dasar pemberian lisensi diatur dalam Undang-Undang Paten No. 14 Tahun 2001, khususnya dalam Pasal 69-73.Namun, rincian ketentuan mengenai lisensi dalam wujud peraturan pelaksanaannya  sampai  kini  belum ditetapkan.  Ini  berarti  bahwa  perjanjian alih teknologi diatur berdasarkan Ketentuan  KUH  Perdata,  sedangkan pemberian  lisensi  paten  berdasarkan ketentuan Undang-Undang No.14 Tahun 2001 tentang Paten.
Melalui  perjanjian  lisensi  ini pemberi  teknologi  memberikan  hak kepada  penerima  teknologi  untuk  suatu jangka waktu tertentu dan dengan syarat dan  kondisi  yang  disetujui  bersama, memanfaatkan dan menggunakan teknologi dari pemberi lisensi/teknologi untuk tujuan tertentu.
Perlu diketengahkan disini, bahwa  obyek  lisensi  ada  2  segi  yang perlu  diperhatikan  ,  yaitu  pertama  pada saat  perjanjian  teknologi  dibuat,  para pihak tentunya sudah mengetahui tentang teknologi jenis mana yang akan menjadi  obyek  perjanjian,  yaitu  yang merupakan teknologi dasar (hasil teknologi). Teknologi dasar ini merupakan  jenis  teknologi  yang  akan dialihkan oleh pemberi teknologi/pemberi lisensi kepada penerima teknologi/penerima lisensi.
Dalam proses selanjutnya teknologi  dasar  ini  akan  mengalami perabahan,  penyempurnaan  ataupun modifikasi, yang  dalam  kaitannya dengan  (proses  alih  teknologi)  disebut dengan “improvement” dan “development”. Inilah  yang  kemudian disebut dengan teknologi yang dihasilkan.
Sedangkan  kedua,  dari  segi lainnya,  obyek  perjanjian  lisensi  adalah apa  yang  termasuk  dalam  hak  milik intelektual  serta  hak-hak  lain  yang berkaitan dengan masalah teknologi.
Dalam  kaitannya  dengan  apa yang  telah  diuraikan  tersebut  memang tidak  dapat  disangkal  bahwa  alih teknologi  mempunyai  peranan  yang sangat  penting.  Karena  itu  perlu
mendapat  perlindungan  hukum  bagi penemu  teknologinya.  Disamping  itu juga  perlu  legalisasi  dalam  bentuk campur  tangan  Negara,  dalam  hal  ini pemerintah, dalam proses pengalihannya atau proses alih teknologinya.
Konstruksi  hubungan  hukum antara penemu/pemilik teknologi dengan penerima  teknologi  tersebut  semula berawal dari hubungan perjanjian lisensi. Namun dalam perkembangannya hubungan tersebut yang semula berdasarkan  pada  hukum  perjanjian melalui  tahapan  proses,  mengalami perkembangan  dalam  mengupayakan untuk menjadi peraturan.
Dalam kaitannya dengan perjanjian  lisensi  mengenai  proses  alih teknologi  adalah  konsep  hukum  yang pertama,  sedangkan  Undang-undang tentang Patennya adalah konsep hukum yang kedua. Dengan demikian perjanjian  tersebut  adalah  merupakan
Hukum In  Konkreto yang  berupa
azas-azas hukum, sedangkan
Undang-Undang Paten merupakan Hukum In  Abstrakto dalam  bentuk peraturan perundang-undangan,
Sistem  perjanjian  lisensi  ini tumbuh  dan  berkembang  dalam  praktik sesuai  dengan  perjanjian  yang  dibuat oleh  para  pihak.  Sesuai  dengan  sistem
terbuka perjanjian lisensi tidak dilarang. Karena itu diperbolehkan adanya perjanjian-perjanjian  yang  dibuat  oleh para pihak meskipun tidak diatur dalam KUH Perdata.
Indonesia sebagai negara sedang berkembang  prinsip  saling  menjaga eksistensi plhak-pihak yang
mengadakan  perjanjian  lisensi  alih teknologi perlu dijaga. Hal ini merupakan  suatu  pemikiran  bahwa setiap perjanjian hendaknya dilandaskan pada  prinsip Aequitas  Praestationis, yaitu prinsip yang menghendaki adanya jaminan  pemerataan,  dan  ajaran Justum Pretium yaitu  kepantasan  menurut hukum  yang  pernah  berkembang  pada abad  pertengahan,  makna  dari  prinsip tersebut adalah orang yang mengadakan perjanjian haras memperhatikan masalah keadilan. Dengan memperhatikan masalah keadilan berarti memperhatikan juga eksistensi pihak lawan.
Prinsip saling menjaga
eksistensi para pihak merapakan prinsip yang tepat bagi negara sedang berkembang dalam melakukan pembangunan  ekonomi.  Tanpa  adanya prinsip  tersebut  akan  terjadi  penyalah gunaan  prinsip  kebebasan  berkontrak yang  hanya  menguntungkan  pemilik teknologi  yang  merapakan  perusahaan
besar dengan mengorbankan perusahaan lokal.  Apabila  hal  itu  terjadi,  tujuan pembangunan  ekonomi  negara itu tidak tercapai.
Oleh  karena  itu  secara  filosofis dapat dibenarkan adanya ketentuan yang memungkinkan pemerintah campur tangan dalam perjanjian Alih Teknologi.
Agar  perjanjian  bisa  merapakan suatu perikatan yang dapat dilaksanakan yaitu  sebagai  satu enforceable  contract haras  memuat  :  kesepakatan  bersama yang  ditandai  dengan  ijab  kabul  dan sesuatu  yang  bernilai.  Misal  kalau perusahaan  nasional  bekerja  sendiri untuk  memproduksi  produk  atas  dasar Lisensi  selain  memberikan  keuntungan demikian  saja  kepada  pemegang  hak patennya  juga  perpanjangan  waktu penggunaan lisensi harus diulangi secara terus  menerus  tanpa  mengingat  apakah perusahaan  nasional  itu  berhasil  atau tidak dalam mengembangkan /memproduksi  penemuan  yang  telah dilindungi hak paten tersebut.
Dari uraian tersebut dapat dilihat bahwa  setiap  pemilik  paten  dapat menarik  keuntungan  dari  patennya dengan  cara  pemberian  lisensi  kepada pihak lam atas dasar peijanjian dan pihak lain  diharuskan  memberikan  imbalan. Sedangkan  batas  waktu  pemberian
lisensi  adalah  3  tahun,  yang  dapat diperpanjang.  setiap  kali  perpanjangan penggunaan  lisensi,  wajib  membayar uang pengganti atas pemakaian lisensinya,  tanpa  mengingat  berhasil atau tidaknya usaha produksinya.
Dengan demikian bisa dikatakan bahwa  keija  sama  antara  perusahaan nasional  dengan  asing  yang  mau menanamkan  modalnya  di  Indonesia, yang  memproduksi  barang-barang  yang dilindungi paten akan sangat menguntungkan perusahaan nasional. 14
Jadi  perjanjian  lisensi  dari  apa yang  telah  diuraikan  tersebut  diatas memang merapakan salah satu cara yang digunakan  sebagai  perwujudan  dalam proses alih teknologi.
D. Penutup 1. Kesimpulan
Bentuk perjanjian lisensi sebagai perwujudan dalam proses alih teknologi, hal ini dapat dilihat dalam Undang-Undang  tentang  Paten  yaitu Undang-Undang  No.  14  Tahun  2001, khususnya pasal 76 — 80, dan selain itu juga  menggunakan  ketentuan  umum dalam KUH Perdata teratama ketentuan perjanjian  yang  dibatasi  oleh  ketentuan pasal 1320 BW.
Dimana melalui perjanjian
14 Dewi Astutty Mochtar, Op Cit, hlm. 88
lisensi pemberi teknologi akan memberikan  haknya  kepada  penerima teknologi  untuk  suatu  jangka  waktu tertentu  dan  dengan  syarat-syarat  serta kondisi-kondisi  yang disetujui  bersama, memanfaatkan dan menggunakan teknologi  dari  pemberi  untuk  tujuan tertentu.
Kebebasan  untuk  mengadakan perjanjian  dalam  bentuk  dan  macam apapun didasaikan pada pasal 1338 ayat (1) BW yang bunyinya semua perjanjian yang  dibuat  secara  sah  berlaku  sebagai Undang-Undang  bagi  mereka  yang membuatnya.

## 2. Saran
Bentuk  perjanjian  lisensi  yang dipakai  sebagai  perwujudan  dalam proses  alih  teknologi,  hendaknya  harus dibuat  dengan  memperhatikan  masalah keadilan  dan  dengan  memperhatikan eksistensi  pihak  lawan.  Jadi  jangan sampai  proses  alih  teknologi  itu  akan merugikan pihak penerima teknologi.
Jadi  pemerintah  perlu  membuat Peraturan  Pemerintah  sebagai  tindak lanjut dari Undang-Undang Paten, yang salah satu pasalnya menyebutkan bahwa peijanjian  lisensi  akan  diatur  oleh Peraturan Pemerintah  (Pasal  73). Sebab kalau  tidak  segera  dibuat  Peraturan
Pemerintahnya,  kebiasaan  yang  berlaku dalam  praktik  akan  tetap  berlangsung seperti  yang  terjadi  sekarang  ini  (pihak
penerima teknologi akan selalu dirugikan).

## DAFTAR PUSTAKA

## ABDUL  Kadir  Muhammad,  2001,
Hukum Ekonomi HakKekayaan Intelektual , PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
Dewi Astutty Mochtar, 2001, Perjanjian
Lisensi Alih Teknologi Dalam Pengembangan Teknologi
Indonesia,Penerbit Alimni,
Bandung .
H. OK. Saidin,2003, Aspek Hukum Hak Kekayaan  Intelektual ,  PT.
Raja Grafindo Persada,
Jakarta.
Insan  Budi  Maulana,  1996, Lisensi
Paten, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
Peter Mahmud Marzuki, 1993, Pengaturan Hukum Terhadap Perusahaan- Perusahaan Transnasional di Indonesia , Disertasi,
Universitas Airlangga,
Surabaya.
Purwahid  Patrik, Azas  Itikad  baik  dan kepatutan Dalam Perjanjian, Badan Penerbit UNDIP,
tanpa tahun.
Rudhi Prasetya, 1993, Perseroan Terbatas  Sebagai  Wahana Membahagiakan dan Menestapakan,  Makalah, 1
Mei 1993, Surabaya.
Sudikno Mertokusumo, 1998, Mengenal Hukum  (Suatu  Pengantar),
Liberty, Yogyakarta.
Sumantoro,  1993, Masalah  Pengaturan
Alih teknologi,
Penerbit Alumni, Bandung.
Sri  Redjeki  Hartono,Etty  Susilowati,
2007, Kontrak Alih Teknologi Pada  Industri  Manufaktur, Penerbit Genta Press, Yogyakarta.
Tim  Lindsey,  2002  , Hak  Kekayaan Inelektual Suatu Pengantar, PT Alumni,
Bandung.
Todung  Mulya  Lubis,  1997, Alih Tebtologi,  Antara  Harapan  dan Kenyataan, Prisma  No.4  Tahun
XVI.
Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 14 Tahun 2001, Tentang Paten