## PENGUATAN KELEMBAGAAN LOKAL

## (Sinergitas Balai Taman Nasional dengan Masyarakat Kelurahan Habaring Hurung dalam Mengelola Kawasan Taman Nasional Sebangau)
Oleh: R. RENALDO MANALU & BHAYU RHAMA

## ABSTRAK
Penelitian  ini  berbicara  tentang  Penguatan  kelembagaan  Lokal  dan  Sinergitas  Balai  Taman Nasional  Sebangau  dengan  Masyarakat  Kelurahan  Habaring  Hurung  dalam  Mengelola Taman  Nasional  Kawasan  Sebangau,  melihat  bahwa  Taman  Nasional  Sebangau  merupakan kawasan  pelestarian  alam  Kawasan  Taman  Nasional  Sebangau  yang  mempunyai  sifat ekosistem yang unik dilihat dari struktur jenis tanah, topografi, hidrologi, flora dan fauna. Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mendeskripsikan  dan  menganalisis  Penguatan kelembagaan  Lokal  dan  Sinergitas  Balai  Taman  Nasional  Sebangau  dengan  Masyarakat Kelurahan  Habaring  Hurung  dalam  Mengelola  Taman  Nasional  Kawasan  Sebangau.  Untuk menganalisisnya,  peneliti  menggunakan  teori  Dimensi  Pembangunan  Kapasitas  Merille  S. Grindle  yang  terdiri  dari  tiga  dimensi  yang  menjadi  ukuran  pembangunan  kapasitas  yaitu Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia  (SDM),  Penguatan  Organisasi,  dan  Reformasi Kelembagaan  serta  ditambahkan  Konsep  Dana  Anggaran  untuk  menguatkan  teori pembangunan kapasitas.
Penelitian  ini  termasuk  dalam  jenis  penelitian  deskriptif  dengan  menggunakan  metode kualitatif.  Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  observasi,  wawancara  dan  dokumentasi. Selain  itu,  teknik  analisis  data  berupa  pengumpulan  data,  reduksi  data,  penyajian  data  dan penarikan kesimpulan.
Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  pengembangan  sumber  daya  Balai  Taman  Nasional Sebangau  cukup  bagus,  penguatan  organisasi  berjalan  dengan  baik  dan  reformasi kelembagaan  dalam  visi  dan  misi  telah  dilaksanakan  dengan  baik.  Akan  tetapi  kurang bersinerginya  Balai  Taman  Nasional  Sebangau  dengan  Masyarakat  Kelurahan  Habaring Hurung  dapat  dilihat  dari  kurangnya  komunikasi  yang  dilaksanakan.  Jadi  diharapkan kedepannya  Balai  Taman  Nasional  Sebangau  rutin  melakukan  kunjungan-kunjugan  ke wilayah masyarakat agar masyarakat mengetahui pentingnya Taman Nasional Sebangau bagi kehidupan manusia.
Kata Kunci: Sinergitas, Taman Nasional Sebangau, Kelurahan Habaring Hurung

## PENDAHULUAN
Dalam  Undang-Undang  No.  5  Tahun  1990  tentang  Konservasi  Sumber  Daya  Alam dan  Ekosistemnya,  Taman  Nasional  adalah  sebagai  Kawasan  Pelestarian  Alam  (KPA)  yang mempunyai  ekosistem  asli,  dikelola  dengan  sistem  zonasi  yang  dimanfaatkan  untuk  tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.  Di Indonesia  meskipun  tidak  semua  kawasan  konservasi  yang  mendapatkan  status  atau  label Taman Nasional  namun  seluruh Taman Nasional kita memenuhi  syarat  untuk  dikategorikan area yang dilindungi  yaitu suatu kawasan yang ditetapkan khususnya bagi perlindungan dan pemeliharaan keanekaragaman hayati, sumber daya alam, dan budaya yang dikelola.
Berdasarkan  informasi  dari  web  Taman  Nasional  Sebangau  bahwa  Taman  Nasional kawasan  Sebangau  ditunjuk  pada  tanggal  19  Oktober  2004  dengan  luas  +  568.700  ha  dan dibentuk pada tanggal 2 Juni 2006. Selanjutnya diperbaharui kembali pada tanggal 1 Februari 2007  tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Unit  Pelaksana  Taman  Nasional.  Balai  Taman Nasional  Sebangau  adalah  institusi  yang  bertanggung  jawab  terhadap  pengelolaan  Taman
Nasional  Sebangau  yang  dinaungi  oleh  Kementrian  Kehutanan.  Balai  Taman  Nasional Sebangau  berperan  dalam  hal  melindungi  dan  melestarikan  ekosistem  hutan  rawa  gambut sebagai  sistem  penyangga  kehidupan,  menjamin  kelestarian  sumber  daya  alam  hayati terutama flora dan fauna dilindung agar tidak punahnya binatang yang dianggap sudah langka dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat, terutama masyarakat lokal.
Saat  ini,  sebagian  penduduk  di  sekitar  Taman  Nasional  Sebangau  mulai  keluar desa/daerah  untuk  menjadi  buruh  perkebunan  di  perusahaan  sawit  seperti  di  Kecamatan Kamipang dan Kecamatan Mendawai  yang berhijrah ke Kabupaten Katingan, Kotawaringin Barat  dan  Kotawaringin  Timur.  Salah  satu  alasan  berpindahnya  penduduk  yang  tinggal disekitar  kawasan  Taman  Nasional  Sebangau  yaitu  karena  kebebasan  masyarakat  dalam penggunaan  hutan  dibatasi  oleh  terbitnya  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  1999  Tentang Kehutanan  pada  pasal  50  ayat  1  dan  3  yang  menjelaskan  bahwa  setiap  orang  dilarang merusak  prasarana  dan  sarana  perlindungan  hutan  dan  mengerjakan  atau  menggunakan  dan atau  menduduki  kawasan  hutan  secara  tidak  sah  serta  merambah  kawasan  hutan.  Apabila masyarakat melanggar peraturan tersebut maka akan dikenakan sanksi yaitu ancaman pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
Masyarakat  tidak  hanya  ditekankan  untuk  tidak  merambah  dan  menggunakan kawasan  Taman  Nasional  tetapi  masyarakat  juga  memiliki  peran  untuk  menjaga  kelestarian ekosistem Taman Nasional. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 108 Tahun 2015 pasal 1 nomor 20 dijelaskan bahwa peran serta masyarakat adalah peran aktif masyarakat untuk ikut serta mewujudkan tujuan pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. Oleh  karena  itu,  pemerintah  dan  masyarakat  harus  berkerja  sama  dalam  hal  menjaga kelestarian ekosistem kawasan Taman Nasional. Dalam hal ini, diperlukan adanya penguatan kelembagaan  pemerintah  lokal  dalam  mensinergikan  Balai  Taman  Nasional  dengan Masyarakat  dalam  mengelola  Taman  Nasional  Kawasan  Sebangau.  Tujuannya  tidak  lain adalah  agar  Taman  Nasional  tetap  mempunyai  Ekosistem  asli,  serta  dikelola  dan dimanfaatkan  untuk  tujuan  penelitian,  ilmu  pengetahuan,  pendidikan,  menunjang  budidaya, pariwisata,  dan  rekreasi.  Maka  dari  itu,  disini  peneliti  tertarik  untuk  meneliti Penguatan Kelembagaan  Lokal  (Sinergitas  Balai  Taman  Nasional  dengan  Masyarakat  dalam Mengelola Taman Nasional Kawasan Sebangau) .
Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :
1. Bagaimana  Penguatan  Kelembagaan  Lokal  Melalui  Balai  Taman  Nasional  dalam Mengelola Taman Nasional Kawasan Sebangau?
2. Bagaimana Sinergitas Balai Taman Nasional dengan Masyarakat Kelurahan Habaring Hurung dalam Mengelola Taman Nasional Kawasan Sebangau?

## LANDASAN TEORI Pembangunan Berkelanjutan
Istilah  pembangunan  menurut  Todaro  dalam  Damayanti  (2010)  pada  hakikatnya merupakan  cerminan  proses  terjadinya  perubahan  sosial  suatu  masyarakat,  tanpa mengabaikan  keragamaan  kebutuhan  dasar  dan  keinginaan  individual  maupun  kelompok sosial atau institusi yang ada di dalamnya untuk mencapai kondisi kehidupan yang lebih baik. Sedangkan  istilah  pembangunan  berkelanjutan  ( sustainable  development )  menurut Brundtland Report dari PBB (1987) adalah proses pembangunan yang mencakup tidak hanya wilayah,  lahan,  kota  tetapi  juga  semua  unsur,  bisnis,  masyarakat,  dan  sebagainya  yang berprinsip  memenuhi  kebutuhan  sekarang  tanpa  mengorbankan  pemenuhan  kebutuhan generasi  masa  depan.  Menurut  Effendi  dalam  Abdurrahman  (2003:  7-8),  pembangunan berkelanjutan  adalah  suatu  proses  pembangunan  yang  pemanfaatan  sumber  dayanya,  arah invensinya, orientasi pengembangan teknologinya dan perubahan kelembagaannya dilakukan
secara  harmonis  dan  dengan  amat  memperhatikan  potensi  pada  saat  ini  dan  di  masa  depan dalam pemenuhan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

## Penguatan Kelembagaan dalam Pembangunan
Penguatan  kelembagaan  Pemerintah  Daerah  menurut  Eaton  (1986),  dapat  diartikan sebagai  upaya  membangun  organisasi,  sistem-sistem,  kemitraan,  orang-orang  dan  proses- proses  secara  benar  untuk  menjalankan  agenda  atau  rencana  tertentu.  Penguatan  kapasitas kelembagaan  Pemerintah  Daerah  oleh  karenanya  berkaitan  dengan  perkembangan  kapasitas individu (individual capability development), pembinaan kapasitas organisasi (organizational capacity  building), dan  pembinaan  kapasitas  kelembagaan (institusional  capacity  building). Pengertian  penguatan  kelembagaan  tersebut  memberikan  gambaran  bahwasannya  terdapat banyak  hal  harus  diperhatikan  dan  dicermati  secara  jeli  agar  penguatan  kapasitas  dapat membuahkan hasil nyata, bermanfaat, dan menimbulkan dampak positif. Lebih lanjut Eaton (1986)  mengatakan  Penguatan  kelembagaan  pemerintah  daerah  diarahkan  bertujuan  untuk mengembangkan  keterampilan  dan  kompetensi  individual  sehingga  masing-masing  individu mampu  melaksanakan  tugas  dan  tanggung  jawab  yang  diembannya,  mengembangkan  para pegawai, budaya, sistem dan proses-proses ke dalam otoritas/kewenangan unit-unit organisasi dalam  rangka  mencapai  tujuan  unit-unit  organisasi  masing-masing,  dan  mengembangkan serta  menguatkan  jalinan  keluar (development  and  strengthening  of  external  links) dalam rangka menumbuh kembangkan kemitraan secara intensif, ekstensif, dan solid.

## Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan
Andrea  dan  Gaventa  dalam  Karianga  (2011),  menjelaskan  bahwa  partisipasi  adalah proses  tumbuhnya  kesadaran  terhadap  hubungan  di  antara stakeholder yang  berbeda  dalam masyarakat,  yaitu  antara  kelompok-kelompok  sosial  dan  komunitas  dengan  pengambil kebijakan  dan  lembaga-lembaga  jasa  lain.  Bank  dunia  memberi  batasan  partisipasi masyarakat  sebagai Pertama, keterlibatan  masyarakat  yang  terkena  dampak  pengambilan keputusan  tentang  hal-hal  yang  harus  dikerjakan  dan  cara  mengerjakannya. Kedua, keterlibatan  tersebut  berupa  kontribusi  dari  masyarakat  dalam  pelaksanaan  kegiatan  yang telah  diputuskan. Ketiga, bersama-sama  memanfaatkan  hasil  program  sehingga  masyarakat mendapatkan keuntungan dari program tersebut.

## Konsep dan Definisi Sinergitas
Menurut  Najiyati  dan  Rahmat  (2011),  Sinergitas  dapat  terbangun  melalui  dua  cara yaitu: (1) Komunikasi; (2) Koordinasi.

## Taman Nasional
Peraturan  Pemerintah  Nomor  108  Tahun  2015  menjelaskan  bahwa,  Taman  Nasional adalah  kawasan  pelestarian  alam  yang  mempunyai  ekosistem  asli,  dikelola  dengan  sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya,  pariwisata,  dan  rekreasi.  Pembentukan  Taman  Nasional  di  Indonesia  sedikit banyak  meniru  konsep  pembentukan  Taman  Nasional  di  Amerika  Serikat,  dalam  konteks proses pembentukannya. Sebagaimana terjadi di sana, pembentukan Taman Nasional diawali dengan adanya pengalokasian kawasan tertentu atau kawasan yang sengaja disisihkan sebagai kawasan tutupan. Pada era tahun 80-an yang merupakan awal pembentukan Taman Nasional di  Indonesia,  penetapan  Taman  Nasional  dilakukan  melalui  perubahan  status  pengelolaan terhadap  kawasan-kawasan  yang  sebelumnya  telah  ditetapkan  Pemerintah  Hindia  Belanda sebagai suaka alam, suaka margasatwa, monumen alam, dan cagar alam.

## METODE PENELITIAN Jenis Penelitian
Menurut  Moleong  (2014)  mengemukakan  Fungsi  dan  Pemanfaatan  Penelitian Kualitatif dimanfaatkan untuk keperluan meneliti latar belakang fenomenal yang tidak dapat diteliti melalui penelitian kuantitatif dan digunakan oleh peneliti bermaksud meneliti sesuatu secara  mendalam.  Metode  penelitian  kualitatif  sangat  sesuai  digunakan  untuk  mengkaji masalah penelitian mengingat bahwa judul yang peneliti angkat bersifat mengkaji penguatan kelembagaan  lokal  melalui  pengkajian  terhadap  sinergitas  pihak  dengan  masyarakat  dalam mengelola Taman Nasional Sebangau.

## Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian ini dilakukan di Balai Taman Nasional Kawasan Sebangau. Hal ini dilakukan  karena  Balai  Taman  Nasional  Kawasan  Sebangau  dinilai  sebagai  salah  satu pemerintah  lokal  yang  berperan  aktif  dalam  mengelola  Taman  Nasional  Sebangau  serta Kelurahan Habaring Hurung yang berbatasan langsung dengan Taman Nasional Sebangau.

## PEMBAHASAN

## Penguatan  Kelembagaan  Lokal  Melalui  Balai  Taman  Nasional  dalam  Mengelola Taman Nasional Kawasan Sebangau

## Pengembangan Sumber Daya Manusia di Balai Taman Nasional Sebangau
Dalam penelitan ini  yang pertama  yang ingin dibahas peneliti adalah pengembangan sumber daya manusia di Balai Taman Nasional Sebangau. Adapun permasalahan yang ingin dipecahkan dalam penelitian ini adalah yakni sebagai berikut:
1) Sistem Rekrutmen
Menurut  Badan  Kepegawaian  Negara  (2009)  dalam  disertasi  Hariono mendefinisikan  rekrutmen  sebagai  suatu  proses  yang  dilakukan  organisasi  untuk mencari  dan  menemukan  pegawai  yang  dibutuhkan,  merupakan  aktivitas manajemen  sumber  daya  manusia.  Hasil  yang  didapatkan  dari  proses  rekrutmen adalah  sejumlah  tenaga  kerja  yang  akan  memasuki  proses  seleksi,  yaitu  proses untuk  menemukan  kandidat  yang  mana  yang  paling  layak  untuk  mengisi  jabatan tertentu yang tersedia di kelembagaan. Adapun dasar proses penerimaan pegawai Balai  Taman  Nasional  Sebangau  Kepala  Balai  Taman  Nasional  Sebangau  hanya melakukan  evaluasi-evaluasi  terkait  pegawai  yang  ingin  bekerja  di  Balai  Taman Nasional  Sebangau  yang  nantinya  akan  direkomendasikan  ke  Balai  Diklat  atau Kementerian.  Terkait  pegawai  yang  ingin  di  rekrut  Balai  Diklat  lah  yang menentukan  maupun  menyediakan  pegawai-pegawai  baru  yang  akan  berkerja  di Balai  Taman  Nasional  Sebangau.  Dengan  demikian  sistem  rekrutmen  bukan kekuasaan Kepala Balai  Taman Nasional Sebangau melainkan  Balai Diklat  yang menetapkan pegawai-pegawai Balai Taman Nasional Sebangau.
2) Pelatihan Pelatihan  dan  pengembangan  merupakan  dua  konsep  yang  sama,  yaitu  untuk meningkatkan  pengetahuan,  keterampilan,  dan  kemampuan  (Hariandja  dalam Haryono,  2002).  Tetapi  dilihat  dari  tujuannya,  utamanya  kedua  konsep  tersebut dapat  dibedakan.  Pelatihan  lebih  ditekankan  kepada  peningkatkan  kemampuan untuk melakukan pekerjaan yang spesifik pada saat ini, sedangkan pengembangan untuk melakukan pekerjaan pada masa yang akan datang, yang dilakukan melalui pendekatan yang terintegrasi dengan kegiatan lain untuk mengubah perilaku kerja.
Balai Taman Nasional Sebangau hanya merekomendasikan pegawainya ke kantor pusat  untuk  pelatihan  dasar  pegawai  pemula  seperti  bagaimana  cara-cara memahami cara memadamkan api ataupun harus mengetahui segitiga api. Dalam kegiatan nantinya disini pegawai mengusulkan apa yang ingin direncanakan untuk kedepannya. Maka dari itu Pelatihan bukan Balai Taman Nasional Sebangau yang melaksanakan  untuk  pegawai-pegawainya  melainkan  yang  menyelenggarakan Balai Diklat ataupun Kementerian.
3) Kondisi Kerja Kondisi  kerja  yaitu  serangkaian  keadaan  lingkungan  kerja  yang  menjadi  tempat bekerja  daripada  karyawan  yang  bekerja  dilingkungan  tersebut.  Disini  yang dimaksud  kondisi  kerja yang baik  yaitu nyaman  dalam menjalankan  aktivitasnya dengan baik, meliputi segala sesuatu yang ada dilingkungan karyawan yang dapat mempengaruhi  kinerja  keselamatan  dan  keamanan  kerja.  Adapun  kondisi  kerja Balai  Taman  Nasional  Sebangau  dari  segi  kualitas  sangat  bagus  karna  sudah tersedia  ukuran-ukuran  faktor  penilaiannya  yang  disediakan  oleh  Balai  Diklat menjadikan  pegawai  lebih  mudah  menjalankan  kerjanya  seperti  mengumpulkan angka kredit.
4) Ketersediaan Tenaga Teknis dan Profesional Pada  kenyataannya  Balai  Taman  Nasional  Sebangau  sangat  kekurangan ketersedian tenaga teknis dan profesional terkait kurangnya pegawai yang bekerja di  Balai  Taman  Nasional  Sebangau.  Hal  ini  jelas  mengakibatkan  kurang maksimalnya  pelayanan  pegawai  Balai  Taman  Nasional  Sebangau  dengan masyarakat-masyarakat  maupun  lembaga  lain.  Seperti  kenyataannya  luas  Taman Nasional  Sebangau  500  ribu  Ha  yang  ada  di  Kalimantan  Tengah  namun  yang mengelola  Taman  Nasional  hanya  50  orang  pegawai  Balai  Taman  Nasional Sebangau.  Hal  tersebut  mengakibatkan  pegawai-pegawai  Balai  Taman  Nasional Sebangau  sering  bekerja  diluar  tugas  pokok  dan  fungsinya  untuk  membantu pelayanan  dengan  masyarakat-masyarakat  yang  berada  di  kawasan  Taman Nasional Sebangau.
5) Pengembangan  Pelatihan  Sumber  Daya  Manusia  (Terkait  Evaluasi  Pegawai  dan Pengkajian)
Adapun  pelatihan  pendidikan  pada  dasanya  hanya  dilaksanakan  di  Balai  Diklat atau  Kementerian  yang  tahapannya  bukan  dari  argumen  Balai  Taman  Nasional Sebangau  melainkan  Balai  Taman  Nasional  Sebangau  hanya  mengusulkan  mana yang  akan  dievaluasi  dan  jenis  pelatihan  yang  diinginkan.  Pelatihan  yang dilaksanakan Balai Diklat merupakan salah satu upaya peningkatan pengetahuan, sikap  dan  keterampilan  pegawai  dalam  rangka  meningkatkan  mutu  dan  kinerja pegawai.  Kepala  Balai  Taman  Nasional  Sebangau  berhak  mengevaluasi  kinerja pegawai  terkait  kehadiran  yang  dimana  nantinya  akan  dikenakan  sanksi  apabila jarang  turun  atau  pun  malas  disaat  bekerja.  Kepala  Balai  Taman  Nasional Sebangau  juga  dapat  menaikkan  jabatan  pegawainya  bagi  yang  dinilai  kinerja bagus yang nantinya akan direkomendasikan ke Balai Diklat.

## Penguatan Organisasi
Mengenai  bagaimana  upaya  yang  dilakukan  dalam  rangka  penguatan  organisasi terletak pada persoalan pemanfaatan personil, bagaimana mendesain struktur manajerial dan persoalan pengembangan jaringan atau network.
1) Sistem Insentif
Insentif  merupakan  tambahan  penghasilan  yang  berupa  uang,  barang  dan sebagainya  yang  diberikan  untuk  mendorong  gairah  kerja  para  karyawan  agar
lebih meningkatkan produktivitas kerja dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan  oleh  suatu  instansi.  Instansi  yang  dimaksud  disini  yaitu  Balai  Taman Nasional Sebangau.
Insentif  yang  diberikan  Balai  Taman  Nasional  Sebangau  kepada  pegawai  sudah diatur  oleh  menteri  keuangan  dimana  insentif  untuk  seluruh  pegawai  Taman Nasional Sebangau memotivasi untuk hadir kerja yang diberikan Kementrian atau Balai  Diklat.  Pegawai  yang  dinilai  bagus  nantinya  diberikan  kesempatan  untuk melanjutkan  pendidikannya  guna  menaikkan gradenya yang  anggarannya  di tanggung  Balai  Diklat.  Kalau  insentif  dari  Kepala  Balai  Taman  Sebangau langsung tidak ada diberikan kepada pegawai Balai Taman Nasional Sebangau. Seperti  halnya  Kepala  Resort  Kelurahan  Habaring  Hurung  menyatakan  bahwa insentif  yang  diberikan  Kepala  Balai  Taman  Nasional  Sebangau  tidak  ada diberikan  dan  adapun  kegiatan  yang  dilaksanakan  Kepala  Resort  Kelurahan Habaring  Hurung  seperti  mengajar  anak-anak  Kelurahan  Habaring  Hurung menggunakan  duit  pribadinya  sendiri.  Hal  tersebut  dilaksanakan  Kepala  Resort Habaring  Hurung  karena  rasa  pedulinya  terhadap  pentingnya  pendidikan  bagi anak-anak  kedepannya  dan  mengajarkan  pentingnya  sumber  daya  alam  bagi kehidupan  bermasyarakat  walaupun  dana  yang  diberikan  Kepala  Balai  Taman Nasional  Sebangau  tidak  ada  demi  menunjang  keberlangsungan  kegiatan  yang ada di Kelurahan Habaring Hurung.
2) Pemanfaatan personil Salah satu unsur dalam penguatan organisasi adalah pendayagunaan aparatur atau biasa  disebut  pemanfaatan  personil,  yaitu  menempatkan  pegawai  sesuai  dengan kompetensinya,  atau  istilah  lainnya  adalah The  right  man  on  the  right  place. Dengan menerapkan prinsip ini maka akan menciptakan pegawai  yang memiliki kompetensi  yang  tepat  atau  menciptakan  aparatur  yang  profesional  dalam bidangnya.  Dalam  menjalankan  tugas  Balai  Taman  Nasional  Sebangau  proses perencanaannya  sudah  tertata  yang  dimana  mekanisme standar operasional prossedur (SOP)  sudah  diatur  oleh  Undang-Undang  yang  udah  ditetapkan. Dengan  adanya  standar  operasional  prosedur  pegawai  Balai  Taman  Nasional Sebangau  mengacu  kepada  Undang-Undang  dengan  menjalankan  tugas-tugas pokok dan fungsinya.
Akan tetapi dengan kurangnya ketersediaan sumber daya manusia mengakibatkan Kepala Resort Kelurahan Habaring Hurung harus bekerja diluar tugas pokok dan fungsinya  dalam  menjalankan  kegiatan  yang  dilaksanakan  di  Kelurahan Masyarakat Habaring Hurung dengan mengajarkan anak-anak les bahasa inggris serta  komputer  tiap  hari  sabtu  dan  minggu.  Meskipun  demikian,  Kepala  Resort Kelurahan  Habaring  Hurung  menyatakan  tetap  menjalankan  tugasnya  dengan baik  dimana  kegiatan  yang  dilaksanakan  sangat  menarik  perhatian  masyarakat setempat  dengan  terbantunya  anak-anak  Kelurahan  Habaring  Hurung  dalam meningkatkan  kemampuan  pendidikannya.  Dengan  demikian  masyarakat  sangat mendukung  adanya  kegiatan  yang  dilaksanakan  di  Resort  Kelurahan  Habaring Hurung.
3) Komunikasi dan Struktur Manajerial Adapun  proses  komunikasi  yang  dilaksanakan  Balai  Taman  Nasional  Sebangau dengan  masyarakat-masyarakat  yang  tinggal  di  kawasan  Taman  Nasional Sebangau  adalah  dengan  cara  nonformal.  Balai  Taman  Nasional  Sebangau menjalankan  komunikasinya  dengan  masyarakat  dengan  cara  bersosialisasi ataupun  mengajak  patroli  masyarakat  yang  terpilih  masuk  ke  dalam  hutan  untuk
mengenal bahwa pentingnya hutan sebagai sumber air atau penyangga kehidupan manusia.
Selain  itu  Balai  juga  berpartisipasi  memberikan  berupa  bantuan  terhadap masyarakat  seperti  pelatihan  penangkaran,  bantuan  desa  penyangga  baik  sistem pelatihan,  barang  dan  membudidayakan  jamur.  Dengan  cara  yang  dilaksanakan Balai  Taman  Nasional  Sebangau,  masyarakat  akan  mengetahui  bahwa  Balai Taman  Nasional  Sebangau  adalah  pihak  yang  mengelola  atau  mutlak  pengelola Taman Nasional Sebangau.

## Kepemimpinan
Kepemimpinan  memegang  peranan  penting  dalam  menentukan  kesuksesan  program pembangunan  kapasitas  suatu  organisasi.  Kepemimpinan  yang  dipersyaratkan  dalam pembangunan  kapasitas  antara  lain  yaitu  keterbukaan  ( apenness ),  penerimaan  terhadap  ide- ide  baru  ( receptivity  to  new  ideas ),  kejujuran  ( honesty ),  perhatian  ( caring ),  penghormatan terhadap  harkat  dan  martabat  ( dignity )  serta  penghormatan  kepada  orang  lain  ( respect  to people ). Semakin besar pemimpin memberikan kepercayaan dan suasana kondusif pada staf untuk  berkembang,  maka  akan  semakin  sukseslah  program  pembangunan  kapasitas  dalam sebuah organisasi.
Secara umum masyarakat setuju adanya Taman Nasional Sebangau dan Balai Taman Nasional  Sebangau  selaku  pihak  yang  mengelola  Taman  Nasional  Sebangau.  Kepala  Balai Taman  Nasional  Sebangau  mendekatkan  diri  dengan  masyarakat  dengan  cara  bersosialisasi kepada  masyarakat  menjelaskan  betapa  pentingnya  air  yang  harus  dijaga  untuk  menyangga kehidupan  manusia,  ikan  untuk  kehidupan  sehari-hari  masyarakat  serta  pengawasan ekosistem  agar  terhindar  dari  kebakaran  yang  akan  terjadi.  Dengan  keberadaan  Taman Nasional  Sebangau,  hal  tersebut  menjadikan  masyarakat  dapat  merasakan  langsung  fungsi dan manfaatnya bahwa Taman Nasional layak dijaga demi kelangsungan hidup masyarakat.

## Reformasi Kelembagaan
Reformasi  kelembagaan  pada  intinya  yaitu  menunjuk  kepada  pengembangan  iklim dan  budaya  yang  kondusif  bagi  penyelenggaraan  program  kapasitas  personal  dan kelembagaan menuju realisasi tujuan yang diinginkan. Reformasi institusi berarti mengubah organisasi  dan/atau  individu  dalam  membuat  keputusan  dan  melakukan  aktivitas-aktivitas. Sehingga,  membangun  kapasitas  melalui  reformasi  institusi  akan  mengakibatkan pengembangan sistem dalam organisasi.
Pembuatan  keputusan  dan  pelaksanaan  kegiatan-kegiatan  yang  dilakukan  oleh  Balai Taman Nasional Sebangau merujuk kepada visi dan misi yang telah ditetapkan oleh Presiden Indonesia.  Visi  dari  Balai  Taman  Nasional  Sebangau  adalah  terwujudnya  Indonesia  yang berdaulat,  mandiri  dan  berkepribadian  berlandaskan  gotong  royong.  Berdasarkan  visi,  misi dan tujuan pembangunan nasional peran utama kementerian lingkungan hidup dan kehutanan adalah:
1. Menjaga  kualitas  Lahan  Hutan  yang  memberikan  daya  dukung,  pengendalian pencemaran,  pengelolaan  Daerah  Aliran  Sungai  (DAS),  keanekaragaman  hayati  serta pengendalian perubahan iklim;
2. Menjaga  luasan  dan  fungsi  hutan  untuk  menopang  kehidupan,  menyediakan  hutan untuk kegiatan sosial, ekonomi rakyat, dan menjaga jumlah dan jenis flora & fauna;
3. Memelihara  kualitas  lingkungan  hidup,  menjaga  hutan,  dan  merawat  keseimbangan ekosistem dan keberadaan sumberdaya;
Dalam  mendukung  kebijakan  Balai  Taman  Nasional,  Kepala  Balai  Taman  Nasional
Sebangau mensinkronkan kebijakan Pemerintah daerah dengan mempertimbangkan Undang- Undang  yang  berlaku.  Terkait  relevansi  visi  misi  Balai  Taman  Nasional  Sebangau  bahwa
untuk  puluhan  tahun  kedepan  masih  relevan  tidak  akan  berubah-ubah  dalam  melaksanakan kegiatan  3  konservasi  yang  dimana  indikator  tercapainya  visi  misi  Balai  Taman  Nasional Sebangau  adalah  menurunkan  kebakaran  hutan  dan  meningkatkan  populasi  satwa  liar  yang ada di Taman Nasional Sebangau.
Beberapa  upaya  yang  dilakukan  oleh  Balai  Taman  Nasional  Sebangau  untuk mewujudkan  pengelolaan  Taman  Nasional  Sebangau  dengan  cara  bersosialisasi  dan komunikasi  dengan  masyarakat.  Dalam  menyusun  program  kerja  yang  akan  dilaksanakan, Balai  Taman  Nasional  Sebangau  mengacu  kepada  Standar  Operasional  Prosedur  yang  telah disediakan oleh Balai Diklat.
Namun  permasalahan  yang  patut  diperhatikan  adalah  Dana  Anggaran.  Dalam mewujudkan  pengelolaan  Taman  Nasional  dan  melakukan  pembangunan  kapasitas  Balai Taman  Nasional  Sebangau  selaku  aktor  yang  menyelenggarakan  Taman  Nasional  tersebut harus  didukung  oleh  kekuatan  anggaran  yang  mana  dana  anggaran  Balai  Taman  Nasional Sebangau yang menyediakan adalah Balai Diklat atau Kementerian.
Seperti yang terjadi di Kelurahan Habaring Hurung diperlukannya dukungan dana guna mendukung program-program yang telah direncanakan oleh Balai Taman Nasional Sebangau agar semua kegiatan berjalan dengan lancar. Kegiatan yang dilaksanakan di Resort Kelurahan Habaring Hurung mengalami kendala terkait anggaran ataupun tenaga teknis sehingga Kepala Resort Habaring Hurung tetap menjalankan tugasnya tetapi dengan dana pribadi.
Hal  ini  yang  harus  menjadi  perhatian  khusus  bagi  Kepala  Balai  Taman  Nasional Sebangau  untuk  bisa  berkomunikasi  langsung  dengan  Balai  Diklat  terkait  masalah  dana anggaran  untuk  menjalankan  program  yang  telah  direncanakan  oleh  Balai  Taman  Nasional Sebangau.

## Sinergitas  Balai  Taman  Nasional  dengan  Masyarakat  Kelurahan  Habaring  Hurung dalam Mengelola Taman Nasional Kawasan Sebangau
Dalam penelitian ini, peneliti tidak hanya mengkaji tentang  penguatan kelembagaan, namun  disini  peneliti  juga  mengkaji  Sinergitas  Balai  Taman  Nasional  dengan  Masyarakat Kelurahan  Habaring  Hurung.  Sinergitas  tersebut  dapat  dilihat  melalui  komunikasi  dan koordinasi  yang  dilakukan  antara  Balai  Taman  Nasional  Sebangau  selaku  pengelola  Taman Nasional  Sebangau  dan  Masyarakat  Kelurahan  Habaring  Hurung  selaku  pihak  atau masyarakat yang tinggal dikawasan Taman Nasionl Sebangau.

## Komunikasi
Komunikasi  disini  yang  dimaksud  adalah  suatu  pembentukan,  penyampaian, penerimaan dan pengolahan pesan yang terjadi di dalam diri seseorang dan atau diantara dua atau lebih dengan tujuan tertentu. Hal pertama yang dikaji dalam konsep sinergitas ini adalah terkait  komunikasi  antara  Balai  Taman  Nasional  Sebangau  dengan  Masyarakat  Kelurahan Habaring  Hurung.  Dalam  proses  pengelolaan  Taman  Nasional  Sebangau  sangat  dibutuhkan komunikasi  dengan  masyarakat.  Hal  ini  tidak  lain  karena  masyarakat  adalah  pihak  yang paling dekat dan bersentuhan langsung dengan Taman Nasional Sebangau.
Adapun komunikasi  Balai Taman Nasional Sebangau dengan Masyarakat Kelurahan Habaring Hurung dalam proses pengelolaan Taman Nasional Sebangau khususnya Kelurahan Habaring  Hurung  tidak  terlaksana  dengan  baik.  Jarangnya  Balai  Taman  Nasional  Sebangau melakukan  kunjungan-kunjungan  ataupun  bersosialisasi  terhadap  masyarakat  Kelurahan Habaring Hurung sehingga mengakibatkan adanya masyarakat yang tidak mengetahui dengan keberadaan  Taman  Nasional  disekitar  kawasan  masyarakat  serta  masyarakat  sebagian  tidak mengetahui  dan  sebagian  mengetahui  Balai  Taman  Nasional  Sebangau  selaku  pengelola Taman Nasional Sebangau.
Dengan  demikian  walaupun  masyarakat  Kelurahan  Habaring  Hurung  pihak  yang paling dekat dan bersentuhan langsung dengan kawasan Taman Nasional Sebangau sebagian masyarakat  Kelurahan  Habaring  Hurung  tidak  mengetahui  apa  itu  Taman  Nasional  dan terkait  apa-apa  saja  yang  dilarang  serta  sanksi  apa  yang  diterima  apabila  masyarakat melanggar  sanksi  yang  telah  diberlakukan  Balai  Taman  Nasional  Sebangau.  Kurangnya komunikasi  yang  dilakukan  Balai  Taman  Nasional  membuat  setiap  program  yang  telah direncanakan  untuk  mewujudkan  visi  misinya  tidak  sesuai  rencana.  Hal  ini  mengakibatkan sebagian masyarakat tidak peduli dengan adanya keberadaan Taman Nasional Sebangau.

## Koordinasi
Terkait  koordinasi  sering  dikaitkan  dengan  perihal  mengatur  suatu  organisasi  atau kegiatan  sehingga  peraturan  dan  tidakan  yang  akan  dilaksanakan  tidak  saling  bertentangan atau  simpang-siur.  Dalam  penelitian  ini  konsep  sinergitas  peneliti  tidak  hanya  mengkaji komunikasi Kelurahan Habaring Hurung dengan Balai Taman Nasional Sebangau tetapi juga dibutuhkan  koordinasi  sebagai  kewenangan  untuk  menggerakkan,  menyelaraskan, menyerasikan  dan  menyeimbangkan  kegiatan-kegiatan  yang  spesifik  atau  berbeda,  agar nantinya  semua  terarah  pada  pencapain  tujuan  tertentu  pada  waktu  yang  telah  ditetapkan. Sehingga setiap program yang dilakukan oleh Balai Taman Nasional untuk mewujudkan visi dan misi dibutuhkan partisipasi langsung dari masyarakat.
Adapun  koordinasi  yang  dilakukan  Balai  Taman  Nasional  Sebangau  di  Kelurahan Habaring  Hurung  yaitu  melaksanakan  program  kegiatan  seperti  mengajar  anak-anak  les tambahan  diantaranya  bahasa  inggris  dan  komputer.  Anak-anak  diajari  cara  menanam tumbuh-tumbuhan  dan  merawatnya  dengan  baik  serta  menjaga  lingkungan  hidup.  Adapun keberadaan  Resort  membuat  masyarakat  mendukung  sepenuhnya  program  yang  telah dijalankan Balai Taman Nasional Sebangau.
Namun pada umumnya kegiatan Balai Taman Nasional Sebangau semakin berkurang dimana yang dulunya Balai Taman Nasional Sebangau tidak hanya memberikan les tambahan bagi  anak-anak  akan  tetapi  sering  memberikan  bantuan  seperti  melakukan  pelatihan- pelatihan, penangkaran ikan dan sapi. Masyarakat juga sering dibawa patroli oleh polisi hutan untuk  memonitoring  keberadaan  Taman  Nasional  yang  ada  di  Kelurahan  Taman  Nasional Sebangau.  Masyarakat  juga  mengambil  peran  dalam  membantu  pengelolaan  Balai  Taman Nasional Sebangau.
Adapun  yang  menjadi  faktor  permasalahan  yang  dihadapi  Balai  Taman  Nasional Sebangau dengan masyarakat Kelurahan Habaring Hurung yaitu terkait tata batas lahan usaha 2  yang  berada  di  kawasan  Taman  Nasional  Sebangau  milik  masyarakat  yang  diklaim  Balai Taman  Nasional  Sebangau  berada  dikawasan  Taman  Nasional  Sebangau.  Sehingga permasalahan  ini  berbuntut  panjang  antara  Balai  Nasional  Sebangau  dengan  masyarakat Kelurahan  Habaring  Hurung  terutama  dengan  Lurah  Habaring  Hurung.  Lurah  Habaring Hurung  atau  beberapa  masyarakat  menolak  menyatakan  bahwa  lahan  usaha  2  milik  Taman Nasional. Hal ini dikarenakan masyarakat mempunyai sertifikat asli dari Negara bahwa lahan usaha 2 jelas milik masyarakat.
Alasan sebagian masyarakat menolak termasuk Lurah Habaring Hurung jelas karena mereka tidak mau sumber penghasilan mereka dijadikan kawasan Taman Nasional Sebangau. Hal  ini  dikarenakan  karena  lahan  usaha  2  apabila  dijadikan  kawasan  Taman  Nasional Sebangau otomatis mengakibatkan masyarakat tidak lagi bisa bekerja di kawasan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahman,  H.  (2003).  Pembangunan  Berkelanjutan  Dalam  Pengelolaan  Sumber  Daya Alam  Indonesia.  Seminar  Pembangunan  Hukum  Nasional  VIII  (hal.  1-31).
Denpasar:  Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional  Departemen  Kehakiman  Dan  Hak Asasi Manusia RI.
Agusta,  I.  (2007).  Penguatan  Kelembagaan  Untuk  Pengembangan  Kawasan  Agropolitan. Pelatihan Nasional Dan Implementasi Pengembangan Kawasan Agropolitan (hal. 1- 32). Bogor: P4W-LPPM-IPB Dan Yayasan Tunas Mandiri Nasional.
Akhmaddhian,  S.  (2013).  Peran  Pemerintah  Daerah  Dalam  Mewujudkan  Hutan  Konservasi Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  1999  Tentang  Kehutanan. Kabupaten Kuningan: Fakultas Hukum Universitas Kuningan.
Damayanti, A. (2010). Kebijakan Pembangunan Wilayah Berbasis Pengelolaan Das Terpadu Dan Berkelanjutan. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
Eaton, J. W. (1986). Pembangunan Lembaga Dan Pembangunan Sosial. Jakarta: UI Press.
Faozan,  H.  (2005).  Penguatan  Kapasitas  Kelembagaan  Pemerintah  Daerah  Sebagai  Agenda Utama  Optimasi  Pengelolaan  Daerah  Perbatasan.  Jakarta:  Lembaga  Administrasi Negara.
Hartono. (2008). Taman Nasional Mandiri. Reuni Akbar Dan Seminar Lustrum IX 2008 (hal. 1-24). Yogyakarta: Fakultas Kehutanan UGM.
Haryono,  B.  S.  (2011).  Pembangunan  Kapasitas  Pemerintahan  Daerah  Dalam Menyelenggarakan  Urusan  Kesehatan  di  Kota  Malang.  Malang:  Fakultas  Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
Idrus, M. (2009). Metode Penelitian Ilmu Sosial. Yogyakarta: PT. Gelora Aksara Pratama.
Indradi,  S.  S.  (2008).  Administrasi  Pemerintahan  Lokal.  Malang:  Agritek  Pembangunan Nasional.
Karianga, H. (2011). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. Bandung: PT. Alumni.
Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6186/Kpts-II/2002.
Kirsfianti  Ginoga,  M.  L.  (2005).  Kajian  Kebijakan  Pengelolaan  Hutan  Lindung.  Sulawesi Selatan: Penelitian Sosial Dan Ekonomi.
Moleong, L. J. (2014). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
Novita Sari, I. N. (2013). Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan  Kualitas  Pelayanan  Perizinan  Terpadu.  Malang:  Kantor  Pelayanan dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri.
Peraturan  Pemerintah  No.  108  Tahun  2015  Tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Pemerintah No.  28  Tahun  2011  Tentang  Pengelolaan  Kawasan  Suaka  Alam  Dan  Kawasan Pelestarian Alam.
Peraturan Pemerintah No. 44/2004 Tentang Perencanaan Kehutanan.
Qodir,  A.  (2011).  Analisis  Kelembagaan  Dalam  Upaya  Pembangunan  Kesejahteraan Masyarakat. Depok: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Depok.
Rahmawaty.  (2004).  Hutan:  Fungsi  Dan  Peranannya  Bagi  Masyarakat.  Sumatera  Utara: Fakultas Pertanian Program Ilmu Kehutanan Universitas Sumatera Utara.
Rencana Straregis Taman Nasional Sebangau Tahun 2015-2019
Soetomo. (2010). Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Sugiyono. (2011). Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta.
TAMAN NASIONAL SEBANGAU. (2015, Agustus 2). Taman Nasional Sebangau. Dipetik
Oktober 18, 2016, dari Taman Nasional
Sebangau:
https://www.tnsebangau.com/taman-nasional-sebangau/
Thaha, R. (2008). Penataan Kelembagaan Pemerintah Daerah. Jakarta.
Triana  Rahmawati,  I.  N.  (2013).  Sinergitas  Stakeholders  Dalam  Inovasi  Daerah.  Malang: Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi.
Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
Undang-Undang Nomor  5 Tahun 1990 Tentang  Konservasi  Sumber Daya Alam  Hayati dan Ekosistem.
Yaniawati, R.  I. (2014).  Metodologi  Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran Untuk Manajemen, Pembangunan dan Pendidikan. Bandung: PT. Refika Aditama.