## Sosio e-Kons

## Evaluasi Penggunaan E-filling pada Wajib Pajak di KPP Pratama Pasar Minggu 2015-2018
Wening Estiningsih 1 , Hardian Mursito 2 , Heri Nurranto 3 1 Universitas Indraprasta PGRI
2 Universitas Indraprasta PGRI
3 Universitas Indraprasta PGRI

## ARTICLE INFO

## ABSTRACT
Article History:
Received Mei 12 th , 2021 Revised July 24 th , 2021
Accepted Aug 13 th , 2021
The change in service includes services to wp, from initially having to submit the taxpayer to the Tax Service Office (KPP) directly, making submitting SPT online anywhere and anytime. In addition, the use of e-filling can reduce the burden on the  administration  process  of  tax  reports  using  paper,  e-filling  plays  a  very important role in minimizing the inaccuracy of SPT reporting data. The purpose of this study is to evaluate the use of e-filling on individual taxpayers at KPP Pratama Pasar Minggu. The research method used is a qualitative method. The results of this  study  show  that  the  number  of  registered  taxpayers  from  year  to  year continues to increase and the most number are employees of corporate taxpayers and non-employee taxpayers, meanwhile, SPT reporting uses e-filling from 2015 to year. 2019 has increased by around 58% 2019 from the number of taxpayers registered at the KPP, while it is inversely proportional to manual submission of tax  returns,  which  means  that  taxpayers  have  begun  to  adapt  to  tax modernization.
Perubahan  layanan  meliputi  pelayanan  kepada  WP,  dari  awalnya  harus menyerahkan  wajib  pajak  ke  Kantor  Pelayanan  Pajak  (KPP)  secara  langsung, membuat pengajuan SPT secara online di mana saja dan kapan saja. Selain itu, penggunaan e-filling dapat mengurangi beban proses administrasi laporan pajak menggunakan  kertas, e-filling memainkan  peran  yang  sangat  penting  dalam meminimalisir  ketidakakuratan  data  pelaporan  SPT.  Tujuan  dari  penelitian  ini adalah untuk mengevaluasi penggunaan e-filling pada wajib pajak orang pribadi di KPP  Pratama Pasar Minggu. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak terdaftar dari tahun  ke  tahun  terus  meningkat  dan  jumlah  terbanyak  adalah  karyawan  wajib pajak  badan  dan  wajib  pajak  non-karyawan,  sementara  itu,  pelaporan  SPT menggunakan e-filling dari  tahun  2015  hingga  tahun.  Tahun  2019  mengalami peningkatan  sekitar  58%  tahun  2019  dari  jumlah  wajib  pajak  yang  terdaftar  di KPP,  sementara  itu  berbanding  terbalik  dengan  penyampaian  SPT  secara manual, yang berarti wajib pajak dapat melakukan pendataan.
Keywords:
Taxs;
E-filling; E-spt reporting.
© 2020 The Author(s). Published by Universitas Indraprasta PGRI, Jakarta, Indonesia. This is an open access article under the CC BY license ( https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ ) Corresponding Author:
Wening Estiningsih, Email: wening.nextgen007@gmail.com
How  to  Cite: Estiningsih,  W.,  Mursito,  H.,  Nurranto,  H.  (2021).  Evaluasi  penggunaan  e-filling  pada  wajib  pajak  di  KPP Pratama Pasar Minggu 2015-2018 . Sosio e-Kons, 13 (2), 109-115. http://dx.doi.org/ 10.30998/sosioekons.v13i2.9762

## PENDAHULUAN
Pajak  adalah  kontribusi  wajib  kepada  negara  berdasarkan  undang-undang,  dengan  tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran  rakyat  (Pemerintah  Republik  Indonesia,  2004).  Era  globalisasi  yang  identik  dengan pertumbuhan  teknologi  saat  ini,  telah  mengubah  banyak  hal  hampir  di  seluruh  aspek  kehidupan
manusia. Teknologi Informasi berkenaan dengan internet (cyberspace) telah digunakan dalam banyak sektor kehidupan, mulai dari perdagangan/bisnis (e-Commerce), pendidikan (e-Education), kesehatan (Telemedicine) bahkan  sampai  di  bidang  pemerintahan (e-Government) (E.S.  Wiradipradja  dan  D. Budhijanto, 2002).
Mengantisipasi  perkembangan  teknologi  tersebut,  Direktorat  Jenderal  Pajak  (DJP)  berusaha memenuhi aspirasi wajib pajak (WP) dengan mempermudah tata cara pelaporan, Surat Pemberitahuan (SPT) masa maupun tahunan. Pengembangan sistem perpajakan yang dilakukan  Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tersebut tidak lain adalah sebagai bagian dari reformasi perpajakan khususnya administrasi perpajakan.  Direktorat  Jenderal  Pajak,  setiap  tahun    memiliki  target  capaian  pajak  dan merealisasikannya. Berikut ini adalah data tabel target dan realisasi dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Keuangan Republik Indonesia tahun 2017.
Tabel 1. Target dan Realiasasi IKU Kemenkeu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tahun 2017 Kode SS/IKU Sasaran Strategis/IKU Target Realiasasi (%) Indeks Pencapaian 1a-CP Presentase realiasasi penerimaan pajak 100% 89,68 89,68 2a-CP Persentase tingkat kepatuhan formal WP Badan dan OP Non Karyawan 50,00% 62,96 120,00 2b-N Persentase pertumbuhan jumlah WP Badan dan OP Non Karyawan yang melakukan pembayaran 25,00% 32,73 120,00 3a-N Persentase penyampaian SPT melalui e-Filing 78,00% 85,72 109,90 5a-N Persentase efektivitas kegiatan penyuluhan 55% 97,52 120,00 6a-N Persentase WP Badan dan OP Non Karyawan yang terdaftar tahun berjalan dan WP TLTB yang melakukan pembayaran 100,00% 93,87 93,87 7a-N Persentase himbauan SPT yang selesai  Ditindaklanjuti 100,00% 120,00 120,00 Sumber :  Direktorat Jenderal Perpajakan, 2017
Perubahan  mendasar  yang  berkaitan  dengan  modernisasi  pajak  terjadi  pada  2004,  dimana Direktorat  Jenderal  Pajak  (DJP)  berusaha  untuk  memenuhi  aspirasi  wajib  pajak  (WP)  dengan mempermudah tata cara pelaporan. Hal itu ditandai dengan dikeluarkannya Keputusan Direktur Jendral Pajak  Nomor  KEP-88/PJ/2004,  tanggal  14  mei  2004  tentang  penyampaian  SPT  secara  elektronik. Presiden  Republik  Indonesia  bersama-sama  dengan  Direktorat  Jenderal  Pajak  (DJP)  meluncurkan produk e-filling atau Elektronic Filling System sebagai sistem pelaporan pajak SPT secara eletronik ( e- filling ) yang dilakukan melalui sistem online yang real time.
Perubahan pelayanan tersebut meliputi pelayanan kepada  wajib pajak (WP) dari yang  semula WP  harus  menyampaikan  ke  Kantor  Pelayanan  Pajak  (KPP)  secara  langsung  menjadi  penyampaian pelaporan pajak secara online yang dapat dilakukan  dimana saja dan kapan saja. Penggunaan e-filling diharapkan  mampu  mengurangi  biaya  maupun  beban  proses  administrasi  dalam  proses  pelaporan pajak. E-filling sangat  berperan  dalam  meminimalisir  kesalahan  data  pelaporan  SPT.  Hal  ini  sejalan dengan  pendapat    (Mujiyati  et  al.,  2015),  bahwa  secara  keseluruhan  dengan  menggunakan  e-filing, pelaporan  SPT  akan  lebih  akurat  dan  dengan  proses  yang  lebih  cepat,  sehingga  lebih  efektif  dan efisien.  Sistem e-filling dapat  dikatakan  sukses  dalam  pelaksanaanya  sebagai  penerimaan  SPT tahunan  karena  dari  segi  kontrol  perilaku,  tingkat  kegunaan,  tingkat  kemudahan  dan  perilaku  sosial sudah mendukung kinerja dari sistem e-filling itu sendiri (Gani et al., 2020).
Tabel 2.
Destination Statement Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2015-2019 Indikator 2015 2016 2017 2018 2019 Tax Ratio 13,2% 14,2% 14,6% 15,2% 16% Penerimaan Pajak 1.294 T 1.512 T 1.737 T 2.007 T 2.329 T SPT e-Filing 2 Juta 7 Juta 14 Juta 18 Juta 24 Juta Jumlah WP terdaftar 32 Juta 36 Juta 40 Juta 42 Juta 44 Juta Sumber : Direktorat Jenderal Perpajakan, 2017
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penerimaan pajak dan jumlah wajib pajak (WP) terdaftar dari tahun 2015 sampai tahun 2019 selalu mengalami peningkatan. Hal yang sama juga terjadi pada  pelaporan  SPT  pada  rentang  tahun  tersebut  juga  mengalami  peningkatan.  Peningkatan- peningkatan ini menjadi hal positif bahwa wajib pajak (WP) sudah memiliki kesadaran dan kemapuan untuk beralih dari penyampain secara tradisional ke penyampaian SPT secara modern.
Direktur Teknologi Informasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Iwan Djuniardi mengatakan, fasilitas e-filling sudah diperkenalkan kepada WP sejak 2004. Saat itu  Direktorat Jenderal Pajak (DJP)  masih menggunakan penyedia jasa aplikasi atau Application Service Provider , tepat tahun lalu 2012. DJP juga memberikan  kesempatan  kepada  wajib  pajak  (WP)  pribadi  untuk  mengisi e-filling melalui  website Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Kendati fasilitas tersebut bertujuan untuk mempermudah wajib pajak (WP) melaporkan kewajibannya kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP), perkembangan penggunaan e-filling hanya  sebanyak  18  Juta  SPT.  Sementara  jumlah  wajib  pajak  (WP)  pribadi  mencapai  42  juta jiwa.  Wajib  pajak  yang  sudah  menggunakan e-filling masih  minim,  dari  total  penduduk  Indonesia sebanyak 260 juta jiwa.
Saat  ini  belum  semua  Wajib  Pajak  menggunakan e-filling karena  kurangnya  sosialisasi  dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau mungkin Wajib Pajak belum bisa menerima sebuah teknologi baru dalam  pelaporan  pajaknya.  Pola  pikir  dari  Wajib  Pajak  yang  masih  menganggap  penggunan  sistem komputer dalam pelaporan SPT akan lebih menyulitkan jika dibandingkan secara manual juga berperan besar,  padahal  pelaporan  SPT  secara  komputerisasi  memiliki  manfaat  yang  lebih  besar  bagi  Wajib Pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Hasil penelitian (Gani et al., 2020), setidaknya terdapat 2  (dua)  hal  penting  yang  tentang  penggunaan e-filling yaitu  bahwa  sistem e-filling memiliki  taraf signifikansi  yang  baik  mulai  dari  segi  kontrol  perilaku,  tingkat  kegunaan,  tingkat  kemudahan  dan perilaku  sosial,  akan  tetapi  sistem e-filling sedikit  memiliki  kelemahan  yaitu  pada  segi  kemudahan penggunaan dan perilaku pengguna namun nilainya dapat dikatakan cukup baik hanya saja pada sikap penggunaan sistem yang memiliki nilai kurang. Sementara penelitian kuantitatif (Mujiyati et al., 2015) menganlisis  faktor  untuk  mengetahui  pengaruh  variabel  independen  persepsi  kemudahan,  persepsi kegunaan,  kompleksitas,  kesukarelaan,  pengalaman,  keamanan  dan  kerahasiaan,  serta  kesiapan teknologi informasi wajib pajak terhadap variabel dependen yaitu intensitas penggunaan e-filing baik di KPP  Surakarta  maupun  di  KPP  Sukoharjo.  Mendasarkan  pada  uraian-uraian  tersebut  di  atas,  maka penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif  untuk  menganalisis  permasalahan  pada  evaluasi penggunaan e-filling pada wajib pajak di KPP Pratama Pasar Minggu 2015-2018.

## METODE
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif.  Teknik pengumpulan  data  dikumpulkan  berasal  dari  data  sekunder.  Teknik  pengolahan  data  dengan menggunakan metode penelitian analisis deskriptif dengan menguraikan secara menyeluruh terhadap pelaksanaan  prosedur  penggunaan e-filling. Penelitian  ini  merupakan  kualitatif  bersifat  evaluasi  yaitu kegiatan  untuk  mengumpulkan  informasi  tentang  bekerjanya  sesuatu,  yang  selanjutnya  informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil keputusan (Sukmadinata, 2009).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Indonesia  merupakan  negara  sedang  berkembang  urutan  nomor  4  di  dunia  terpadat penduduknya  setelah  Cina,  India,  Amerika  Serikat  (USA)  dengan  kepadatan  penduduk  sebanyak: 260.580.739  jiwa,  dengan  rasio:  3,5%  dari  jumlah  penduduk  dunia,  dengan  pendapatan  devisit  atau APBN  berasal  dari  pajak.  Perhatian  pemerintah  terhadap  pajak  yang  merupakan  bagian  dari
pendapatan  negara  maka  pemerintah  melalui  Dinas  Perpajakan  melakukan  perubahan  modernisasi pajak.  Adapun  perubahan  yang  utama  adalah  modernisasi  pajak,  dimana  Direktorat  Jenderal  Pajak (DJP) berusaha untuk memenuhi aspirasi wajib pajak (WP) dengan mempermudah tata cara pelaporan SPT.  Selanjutnya,  pada  tanggal  14  Mei  2004,  hal  itu  dikeluarkan  Keputusan  Direktur  Jendral  Pajak Nomor  KEP-88/PJ/2004  tentang  penyampaian  SPT  secara  elektronik.  Presiden  Republik  Indonesia bersama  Direktorat  Jenderal  Pajak  (DJP)  memperkenalkan  produk e-filling atau Electronic  Filling System yaitu sistem pelaporan pajak SPT eletronik ( e-filling ) yang dilakukan dengan sistem online serta real time. Seiring dengan kemajuan teknologi, Pemerintah telah menyediakan e-SPT Masa PPh untuk membuat laporan pajak di aplikasi online pajak dan bisa diakses secara gratis oleh wajib pajak melalui https://djponline.pajak.go.id.
Perubahan pelayanan tersebut meliputi pelayanan kepada wajib pajak dari yang  semula wajib pajak  (WP)  harus  menyampaikan  ke  Kantor  Pelayanan  Pajak  (KPP)  secara  langsung,  tapi  sekarang menyampaikan SPT dapat dilakukan secara online dimana saja dan kapan saja. Selain itu penggunaan e-filling dapat  mengurangi  beban  proses  administrasi  laporan  pajak  menggunakan  kertas, e-filling sangat berperan dalam meminimalisi ketidakakuratan data pelaporan SPT.
Surat  Pemberitahuan  (SPT)  adalah  laporan  pajak  yang  disampaikan  kepada  pemerintah Indonesia  melalui  Direktorat  Jenderal  Pajak.Ketentuan  mengenai  SPT  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor  28  Tahun  2007  tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan.  Dalam  undang-undang ditegaskan dan dinyatakan oleh pemerintah mengharuskan seluruh wajib pajak untuk melaporkan SPT sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku  (Undang-Undang  No.  28  Tahun  2007).  Dalam  ketentuan tersebut, secara garis besar dapat disimpulkan bahwa fungsi dari SPT adalah:
1. melaporkan pelunasan atau pembayaran pajak yang sudah dilakukan, baik secara personal maupun melalui pemotongan penghasilan dari perusahaan dalam jangka waktu satu tahun.
2. melaporkan harta benda yang dimiliki di luar penghasilan tetap dari pekerjaan utama.
3. melaporkan penghasilan lainnya yang termasuk ke dalam kategori objek pajak maupun bukan objek pajak.

## Penggunaan e-Filling bagi WPOP
Setiap  pekerja/pegawai  pasti  menerima  bukti  potong  sebagai  bukti  setoran  pajak  yang  telah dipungut dan dilaporkan oleh perusahaan pemberi kerja. Formulir bukti potong tersebut terbagi menjadi dua yakni 1) Formulir 1721 A1 khusus untuk para karyawan yang bekerja di perusahaan milik swasta dan 2) Formulir 1721 A2 untuk karyawan yang menjabat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
Kedua formulir ini nantinya akan menjadi pedoman wajib pajak ketika lapor pajak. Selain formulir bukti potong, kita juga mengenal tiga jenis formulir SPT PPh Orang Pribadi, yakni formulir 1770 yang ditujukan  bagi  wajib  pajak  yang  bekerja  tanpa  ikatan  kerja  tertentu,  formulir  1770  SS  yang  ditujukan untuk perseorangan atau pribadi dengan jumlah penghasilan kurang dari atau sama dengan Rp 60 juta setahun  dan  hanya  bekerja  pada  satu  perusahaan,  serta  formulir  1770  S  untuk  wajib  pajak  pribadi dengan penghasilan tahunan lebih dari Rp 60 juta dan bekerja pada dua perusahaan atau lebih.
Untuk yang manual bisa dilakukan di seluruh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Indonesia dengan melakukan pengisian data penghasilan. Dalam formulir SPT terdapat beberapa kolom yang harus diisi seperti  nilai  harta.  Contohnya  seperti  rumah,  kendaraan,  perhiasan,  dan  deposito  yang  nilainya material.  Formulir  sudah  diisi  sesuai  yang  ditentukan,  maka  tahap  selanjutnya  mengambil  nomor antrean pembayaran di KPP, setelah itu menyerahkan berkas kepada petugas di loket untuk diproses, dan selanjutnya mendapatkan bukti penyerahan SPT. Untuk proses secara manual kebanyakan masih dikeluhkan  oleh  masyarakat  lantaran  antreannya  yang  panjang.  Dengan  begitu,  Direktorat  Jenderal Pajak  (DJP)  menyediakan  pelaporan  secara  online  melalui e-filing .  Menurut  Hestu  Yoga  Saksama (2017), "Pakai e-filing sangat nyaman, tidak perlu harus antre ke kantor pajak”. Untuk dapat melakukan e-filling , melalui tiga tahapan utama. Dua tahapan yang pertama hanya dilakukan sekali saja. Sedangkan tahapan ketiga dilakukan setiap menyampaikan SPT. Ketiga tahapan tersebut meliputi:
1. Mengajukan  permohonan E-FIN ke  Kantor  Pelayanan  Pajak  terdekat yang  merupakan  nomor identitas wajib pajak (WP) bagi pengguna e-filing . Karena hanya sekali digunakan, Anda hanya perlu sekali saja mengajukan permohonan mendapatkan E-FIN tersebut.
2. Mendaftarkan  diri  sebagai  WP e-filing di  situs  DJP  paling  lama  30  hari  kalender  sejak diterbitkannya E -FIN .
3. Menyampaikan  SPT  Tahunan  PPh  WP  Orang  Pribadi  secara e-filing melalui  situs  Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui empat langkah prosedural saja, yaitu:
a. Mengisi e-SPT pada aplikasi e-filing di situs Direktorat Jenderal Pajak (DJP);
b. meminta kode verifikasi untuk pengiriman e-SPT, yang akan dikirimkan melalui email atau SMS;
c. mengirim SPT secara online dengan mengisikan kode verifikasi;
d. notifikasi status e-SPT dan Bukti Penerimaan Elektronik.
Data Penggunaan e-Filling
Pengguna e-filling oleh wajib pajak di Indonesia, sejak diperkenalkan dengan modernisasi pajak terus mengalami perkembangan positif, baik wajib pajak pribadi maupun badan. Adapun perkembangan jumlah wajib pajak dan penggunaan e-filling oleh wajib pajak di jelaskan pada tabel berikut.
Tabel 3.
Data Jumlah Wajib Pajak  KPP Pasar Minggu 2015-2019 No Tahun Nama KPP Badan Orang Pribadi Total WP Karyawan Non karyawan Total 1 2015 KPP Pratama Pasar minggu 5 juta 20 juta 7 juta 27 juta 32 juta 2 2016 KPP Pratama Pasar Minggu 7 juta 21 juta 8 juta 29 juta 36 juta 3 2017 KPP Pratama Pasar Minggu 8 juta 23 juta 9 juta 32 juta 40 juta 4 2018 KPP Pratama Pasar Minggu 9 juta 24 juta 9 juta 33 juta 42 juta 5 2019 KPP Pratama Pasar Minggu 9 juta 25 juta 10 juta 45 juta 44 juta

## Sumber : KPP Pratama yang telah di olah
Berdasarkan  tabel  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  wajib  pajak  di  KPP  Pasar  minggu  selalu mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Pada 2016 total wajib pajak meningkat 12,50% dari 2015, tahun  2017  meningkat  11,11%  dari  2016,  sedangkan  2018  dan  2019  masing-masing  mengalami peningkatan dari periode sebelumnya yaitu 5,00% dan 4,76%.  Jika dilihat dari wajib pajak Badan maka kenaikan wajib pajak sebanyak 1 juta wajib pajak disetiap tahun,  kecuali pada 2019 wajib pajak Badan tidak  mengalami  peningkatan.  Hal  yang  hampir  sama  terjadi  pada  peningkatan  wajib  pajak  karywan yang  rata  rata  meningkat  1  juta  setaip  tahunnya.  Peningkatan  wajib  pajak  karyawan  terbesar  terjadi pada tahun 2017 yang meningkat 2 juta wajib pajak dari periode 2016. Demikian pula yang terjadi pada wajib  pajak  non    karyawan  mengalami  peningkatan  1  juta  setiap  tahun,  kecuali  2018  yang  konstan sebanyak 9 juta wajib pajak seperti peridoe 2017.
Perkembangan pengguna e-filling oleh wajib pajak sejak di perkenalkan tahun 2014 diilustrasikan secara singkat pada tabel berikut ini.
Tabel 4. Persentase Penggunaan e-Fillling Uraian 2015 2016 2017 2018 2019 Jumlah wajib pajak terdaftar 32 juta 36 juta 40 juta 42 juta 44 juta Penyampaian SPT menggunakan E-filling 2 juta 7 juta 14 juta 18 juta 24 juta Persentase 6% 16% 44% 56% 58% Jumlah wajib pajak terdaftar 32 juta 36 juta 40 juta 42 juta 44 juta Penyampaian SPT non e-filling 30 juta 29 juta 26 juta 24 juta 20 juta Persentase 94% 84% 56% 52% 51%
Sumber: KPP Pratama yang telah diolah
Dari data di atas diketahui bahwa wajib pajak yang terdaftar dari tahun ke tahun terus meningkat dan yang paling banyak jumlahnya adalah karyawan dari pada wajib pajak badan serta wajib pajak non karyawan,  sementara  itu  pelaporan  SPT  menggunakan e-filling dari  tahun  2015  hingga  tahun  2019 mengalami kenaikan sekitar hingga mencapai angka 58% di tahun 2019 dari jumlah wajib pajak yang terdaftar pada KPP tersebut, sementara berbanding terbalik dengan penyampaian SPT secara manual mengalami  penurunan  yang  berarti  para  wajib  pajak  sudah  mulai  beradaptasi  dengan  modernisasi pajak.
Dari  data-data  tersebut,  sistem  pelaporan  pajak e-filling telah  memberikan  keberhasilan  yang cukup baik. Namun begitu penyampaian pajak secara tradisional masih tetap tinggi, sehingga peluang untuk  meningkatkan  pelaporan  pajak  melalui e-filling masih    sangat  terbuka.  Wajib  pajak  yang menggunakan pelaporan pajak melalui sistem direct dapat disebabkan oleh 2 (dua) faktor utama yaitu pertama, wajib pajak merasa lebih nyaman dan terbisa menggunakan pelaporan langsung, kedua wajib pajak belum memiliki kecakapan yang baik dalam melaporkan pajak secara modern (e-filling). Dalam mengatasi faktor tersebut maka pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bersama  jajarannya dapat melakukan pendekatan-pendekatan yang sistematik untuk mendorong wajib pajak menggunakan e-filling sebagai sistem pelaporan pajak. Wajib pajak baik badan maupun pribadi selayaknya mendapatkan sosialisasi dan diberikan pelatihan secara langsung ataupun tidak langsung. Upaya ini bisa dilakukan langsung oleh jajaran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) maupun oleh konsultan pajak  sebagai  pihak  terdekat  wajib  pajak  khususnya  Badan.  Dalam  menyikapi  kondisi  saat  ini  yaitu pandemi covid19, maka sosialisasi e-filling dapat dilakukan dengan berbagi konten kepada  masyarakat atau wajib pajak.
Konten yang menarik baik dalam bentuk video maupun diskusi atau jenis konten lainnya menjadi bagian penting dalam keberhasilan mendorong wajib pajak untuk  beralih menggunakan e-filling dalam pelaporan pajak. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau pihak lainnya yang berwenang dalam kebijakan perpajakan  sudah  waktunya  untuk  menerima  masukan  atau  bekerjasama  dengan  pihak  lain  dalam mengatasi  masalah  pelaporan  pajak  oleh  masayarakat.  Masukan-masukan  yang  positif  atau membangun dapat  lebih diperhatikan dan diterapkan untuk menarik wajib pajak menggunakan e-filling, misalnya support server sistem online , penghargaan bagi wajib pajak yang menggunakan e-filling dan layanan customer service yang lebih cepat dalam menangani keluhan masyarakat ketika mengakses account. Era  industri  4.0  yang  kemudian  “dipercepat”  oleh  pendemi  covid  19  menjadi  kesempatan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam meningkatan wajib pajak melaporkan pajaknya menggunakan e- filling. Direktorat  Jenderal  Pajak  (DJP)  pada  awal  2020  telah  memperkenalkan  dan  meluncurkan aplikasi e-filling berbasis android yaitu klik pajak, Hal tersbut cukup tepat dilakukan, hanya beberapa kelemahan  masih  muncul  dalam  aplikasi  tersebut,  misalnya  aktivasi  account  yang  kurang  praktis, integrasi antar data wajb pajak  yang masih kurang sampai dengan kecepatan respons admin layanan keluhan wajib  pajak yang dinilai masih kurang.

## SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan dari hasil penelitian tentang evaluasi penggunaan e-filling pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Pasar Minggu, maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan e-filling merupakan modernisasi  pajak  yaitu  perubahan  teknologi  dari  pelaporan  SPT  secara  manual  beralih  ke  modern dengan  menggunakan  internet  yang  memiliki  keberhasilan  cukup  baik.  Pengguna e-filling terus mengalami  peningkatan  dari  tahun  ke  tahun  akan  tetapi  masih  cukup  banyak  wajib  pajak  yang melaporkan pajaknya menggunakan cara tradisonal. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat melakukan upaya mendorong masyarakat atau wajib pajak menggunakan e-filling , melalui  pedekatan  terstruktur, pelatihan  langsung  dan  tidak  langsung,  bekerjasama  dengan  konsultan  pajak  atau  masyarakat  serta menyempurnakan aplikasi pajak online berbasis android.

## REFERENCES/DAFTAR PUSTAKA
Direktorat  Jenderal  Perpajakan.(2017). Laporan  Kinerja  Direktorat  Jenderal  Perpajakan  Indonesia . https://www.pajak.go.id/sites/default/files/2019-03/LAKIN DJP 2017.pdf
E.S. Wiradipradja dan D. Budhijanto. (2002). Budhijanto. In Cyber Law: Suatu Pengantar (p. 88). ELIPS II.
Gani, B. K., Wahyuni, E. D., & Marthasari, G. I.(2020). Analisis Perilaku Penerimaan Penggunaan E- Filing  Menggunakan  Pendekatan  Theory  Of  Planned  Behavior  (TPB)  Dan  Technology Acceptance Model (TAM). Jurnal Repositor . https://doi.org/10.22219/repositor.v2i1.378 Mujiyati, Karmila, & Wahyuningtyas, S. (2015). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penggunaan E-Filing Bagi  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  (Studi  Empiris  pada  Wajib  Pajak  di  KPP  Sukoharjo  dan  KPP Surakarta). Syariah Paper Accounting FEB UMS , 2460 – 0784 , 419–430.
Pemerintah  Republik  Indonesia.  (2004).  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun  1983 Tentang  Ket  (Placeholder1)entuan  Umum  Dan  Tata  Cara  Perpajakan. Peraturan  Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1985 Tentang Jalan , 1 , 1–5.
Sukmadinata, N. S. (2009). Metode Penelitian Pendidikan . Remaja Rosdakarya.
Undang-Undang  No.  28  Tahun  2007.  (2007).  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  28  Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. The Art of War .