Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 1 No. 2 Februari 2017

## ANALISIS PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT KELURAHAN TANJUNGPINANG KOTA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN
2015

## Nur Aslamaturrahmah Dwi Putri., M.Si & Alona Dwinata., M.Si
Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang

## ABSTRAK
Partisipasi  politik  adalah  merupakan  salah  satu  wujud  dari  sebuah  proses demokrasi.  Hal  ini  dapat  kita  lihat  di  dalam  pelaksanaan  pemilihan  umum seperti  pemilihan  umum  kepala  daerah.  Sukses  tidaknya  pelaksanaan  dari sebuah  demokrasi  dapat  diukur  dari  tinggi  rendahnya  partisipasi  politik  dari masyarakat.  Namun  belakangan  ini  partisipasi  dari  masyarakat  cenderung turun  dapat  dilihat  dari  angka  golput  yang  tinggi  seperti  yang terjadi pada pemilihan umum kepala daerah Kota Tanjungpinang di Tahun 2012. Tepatnya di  Kelurahan  Tanjungpinang  Kota  yang  angka  golputnya  tertinggi  se  Kota Tanjungpinang  yaitu mencapai  51,4%.  Ternyata hal  yang terjadi  pada  pemilu walikota  tahun  2012  lalu  juga  terjadi  pada  pemilu  gubernur  kepulauan    riau tahun  2015  lalu  yaitu  38,3%.  Perubahan  sistem  pemilihan  yang  tadinya dilaksanakan  serentak  dan  sekarang  serentak  ternyata  tidak  mempengaruhi tingganya angka golput. Untuk itu dalam tulisan ini akan dibahas factor-faktor apa yang mempengaruhi rendahnya partisipasi politik masyarakat khususnya masyarakat kelurahan tanjungpinang kota.

## Keywords : Partisipasi politik, Pemilihan umum kepala daerah

## PENDAHULUAN
Negara   Republik   Indonesia   adalah   merupakan   negara   yang   menganut sistem  demokrasi,  dimana  masyarakat  atau  warga  negaranya  diberikan  hak untuk  memilih  pemimpinnya  masing-masing.  Mulai  dari  pemilihan  presiden sampai dengan pemilihan kepala desa  semuanya  dilakukan  secara  langsung dan  berjalan  demokratis.  Proses  demokratisasi  hanya  mungkin  jika demokrasi  berakar  kuat  pada  tingkat  lokal.  Demokratisasi  pada  tingkat nasional  akan  terbangun  apabila  demokrasi  juga  berlangsung  pada  tingkat
lokal.  Tanpa  pemberdayaan  demokrasi  pada  tingkat  lokal,  maka  kerangka demokrasi  pada  tingkat  nasional  akan  rapuh.  Dalam  proses  ini,  perlu pembelajaran  politik  yang  efektif  yang  dapat  mendorong  peningkatan partisipasi  masyarakat  dalam  proses  demokrasi,  sehingga  masyarakat  lokal benar-  benar    mengambil    keputusan    tentang    berbagai    hal    menyangkut kepentingan  masyarakat termasuk dalam memilih pemimpinnya.
Pemilihan   kepala   daerah   secara   langsung   adalah   proses   demokratisasi karena  merupakan  pembelajaran  politik  yang  relevan  dan  merupakan  upaya memperkuat  sistem  lokal  dan  otonomi  daerah  sebagai  suatu  proses demokratisasi.  Proses  pemilihan  akan  memberi  peluang  lebih  besar  pada setiap  orang  untuk  berpartisipasi,  juga  memperluas  akses  masyarakat  lokal untuk  mempengaruhi  proses  pengambilan  keputusan  yang  menyangkut kepentingan  mereka.  Pemilihan  kepala  daerah  langsung  juga  dinilai  banyak pihak akan lebih menjamin legitimasi  pemerintah  daerah   yang  lebih  kuat, karena  pemilihan  langsung  akan  menutup peluang bagi pencalonan kepala daerah  yang  tidak  diinginkan  masyarakat  lokal  dan  lebih  menjamin akuntabilitas pemerintah daerah.
Akhir-Akhir ini pemilihan umum kepala daerah menjadi perhatian umum, hal ini berkenaan dengan pemilihan umum kepala daerah yang akan dilaksanakan secara  serentak.  Setelah  UU  Nomor  1  Tahun  2015  tentang  Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah disahkan maka pemillihan umum kepala daerah  akan  dilaksanakan  dengan  tujuh  gelombang  yaitu  mulai  dari  Tahun 2015     hingga     tercapai     pemilukada     serentak     secara     nasional     di tahun 2027.(www.kpu. go.id)
Adapun tujuan utama pemerintah melaksanakan pemilukada serentak adalah demi  efisiensi  anggaran.  Ada  beberapa  hal  baru  yang  ada  dalam  sistem
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 1 No. 2 Februari 2017
pemilihan  kepala  daerah  jika  kita    melihat    dan    mengacu    dari    PKPU (Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum)  yang  telah disahkan oleh pemerintah, antara  lain: Pertama, dari  aspek  tangungjawab  penyelenggaraan,  pilkada serentak  menjadi  tanggungjawab  bersama  KPU,  KPU  Provinsi  dan  KPU Kabupaten/Kota. Kedua ,  dari  aspek  pembiayaan,  untuk  empat  aktivitas kampanye,  yaitu  debat  antar  kandidat,  penyediaan  bahan  kampanye,  alat peraga  kampanye  dan  iklan  di  media  massa  cetak  dan  elektronik  menjadi beban  APBD. Ketiga ,  dari  aspek  pencalonan,  sekarang  tidak  boleh  lagi  turun kasta.  Gubernur  tidak  boleh  jadi  calon  Wakil  Gubernur,  Bupati/Wakil  Bupati dan  Walikota/Wakil  Wali  Kota.  Wakil    Gubernur  tidak  boleh  menjadi  calon Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Wali Kota.
Selain  itu  calon  tidak  boleh  punya  konflik  kepentingan  dengan  pertahanan. Artinya  tidak  boleh  memiliki  hubungan  darah,  ikatan  perkawinan,  dan  atau garis keturunan kecuali telah melewati jeda satu kali masa jabatan. Keempat , untuk  penetapan  calon  terpilih  berubah  dari  sistem  bersyarat  minimal menjadi  sistem  simple  mayority  artinya  pasangan  calon  yang  memperoleh suaran  terbanyak  langsung  ditetapkan  sebagai  pemenang  sehingga  tidak dikenal  lagi  istilah  putaran  kedua.  Dari  keempat  hal  baru  tersebut  tentunya akan menciptakan euforia politik di kalangan masyarakat.
Pemerintah  berencana  akan  memulai  tahap  pertama  pemilihan  umum  di Tahun  2015  ini.  Ada  269  daerah  yang  akan  menyelenggarakan  pilkada serentak di tahun 2015 ini salah satunya adalah yang akan diselenggarakan di Provinsi Kepulauan Riau. Dari 7 Kabupaten/Kota yang ada di Kepulauan Riau 3 Kabupaten/Kota  akan  menyelenggarakan  Pilkada  (Pemilihan  kepala  daerah), yaitu  Pilkada  Kabupaten  Bintan,  Pilkada  Kabupaten  Anambas,  dan  Pilkada kabupaten  Lingga serta  di  tambah  dengan  Pemilihan  Gubernur  Provinsi Kepulauan  Riau. Pemilihan umum kepala daerah ini akan dilaksanakan hanya
tinggal  hitungan  bulan.  Pada  saat  ini  rata-rata  partai  mulai  berlomba melakukan lobi-lobi politik untuk mengusung nama calon kepala daerah.
Namun  demikian  proses  politik  ini  di  rusak  oleh  merebaknya  pesimisme  dan apatisme  masyarakat  yang  selanjutnya  menurunkan  partisipasi  politik masyarakat  seperti  yang  pernah  terjadi    pada    pemilihan    umum    kepala daerah   Kota    Tanjungpinang    Tahun    2012    yang    lalu,  dimana  angka  golput mencapai angka 42 % seperti yang terlihat pada Table 1 dibawah ini. Dimana dapat      dilihat      pada      tabel      bahwa      Kecamatan      Tanjungpinang      Kota merupakan  Kecamatan  dengan  angka  golput  tertinggi,  dan  di  Tabel  2  dapat dilihat  bahwa  Kelurahan  Tanjungpinang  Kota  merupaka  kelurahan  yang penduduknya paling banyak tidak ikut memilih atau golput.
Table 1. Data Pemilih Pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota KotaTanjungpinang Tahun 2012
No. Data Pemilih Kel.TPI Kota Kel. Kp Bugis Kel. Senggar ang Kel. Peyengat Jumlah 1 2 3 4 5 6 7 1 DPT 6052 6159 3035 1872 17118 2 Jumlah Pemilih Yang Menggunakan Hak Pilih 2939 3439 2004 1281 9663 3 Jumlah  Pemilih  Yang  Tidak Menggunakan Hak Pilih 3113 2720 1031 591 7455 Persentase Golput 51,44 % 44,16% 33,97% 31,57%
Sumber : KPU Kota Tanjungpinang, 2012

## Table 2. Data Jumlah Golput Di Kecamatan Tanjungpinang Kota Tahun 2012
No. Data Pemilih
Kec.Tpi Barat Kec.Tpi Kota Kec.Tpi Timur Kec.Bukit Bestari Jumlah 1 DPT 41.371 17.118 51.683 43.309 153.481 2 Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih 23.298 9.589 29.643 24.515 87.045 3 Jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih 18.073 7.529 22.04 18.794 66.436 Persentase golput 43,96% 43,98% 42,64% 43,39%
Sumber : KPU Kota Tanjungpinang, 2012
Berdasarkan  Tabel  2  dapat  dilihat  bahwa  Kelurahan  Tanjungpinang  Kota merupakan  kelurahan  yang  memiliki  angka  golput  tertinggi  dibandingkan kelurahan  lainnya  yang  ada  di  Kecamatan  Tanjungpinang  Kota.  Sedangkan pada  pemilihan  umum  gubernur  kepulauan  riau  tahun  2015  yang  lalu didapatkan hasil  seperti pada tabel 3 dibawah ini.
Table 3. Jumlah pemilih dan jumlah yang menggunakan hak pilih dan yang tidak menggunakan hak pilih di kelurahan Tanjungpinang Kota pada Pilgub
2015 Lokasi Jumlah DPT Jumlah Pengguna Hak Pilih Tidak Menggunakan Hak Pilih Presentase Pemilih 1 2 3 4 5 Kelurahan Tanjungpinang Kota 5.371 2.059 3.312 38,3% 1 2 3 4 5 Kelurahan Kampung Bugis 5.911 3.302 2.609 55,8% Senggarang 2.943 1.707 1.236 58% Penyengat 1.808 1.261 547 69,7%
Sumber : Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang, 2015
Selain itu Kelurahan Tanjungpinang Kota juga ditempati oleh mayoritas etnis Tionghoa  yang  tentu  saja  memiliki  sejarah  yang  kelam  di  Indonesia  yang mengakibatkan  mereka  masih  trauma  untuk  terlibat  di  dalam  politik. Tingginya  angka  golongan  putih  atau  golput  pada  beberapa  pilkada  di beberapa daerah seperti yang terjadi dikota Tanjungpinang ini dapat dijadikan sinyal awal akan adanya skeptisme dan apatisme.
Keengganan  masyarakat  ini  bukan    tanpa  dasar,  keterlibatan  para  pimpinan politik  yang  juga  menjadi  wakil  rakyat  dalam  tindak  pidana  korupsi  yang disertai  dengan  demoralisasi  perilaku.  Untuk  menutupi  kekurangan  mereka terus mencoba meyakinkan rakyat agar tetap memilih pada pemilu yang akan datang,  para  politisi  mencoba  membangun  citra  hampa  dengan  mengumbar retorika  politik  di  media  masa  dan  juga  spanduk-spanduk  yang  menambah kesemrawutan lingkungan.
Atas  dasar  beberapa  fenomena  diatas  peneliti  tertarik  untuk  melihat bagaimana  partisipasi  politik  masyarakat  di  Kelurahan  Kota  Tanjungpinang dalam Pemilihan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, dengan judul penelitian “ Analisis  Partisipasi  politik  masyarakat  kelurahan  tanjungpinang  kota  dalam pemilihan gubernur Provinsi Kepulauan Riau tahun 2015”.

## TINJAUAN PUSTAKA
1. Pemilihan Umum Kepala Daerah (PEMILUKADA) Serentak
Pemilihan  kepala  daerah  secara  langsung  di  Indonesia  dimulai  pada  tahun 2005, tepatnya pada bula juni 2005. Pemilukada merupakan salah satu upaya untuk menciptakan kondisi pemerintahan yang demokratis karena : Pertama, metode  ini  mendekatkan  pemerintah  daerah  dengan  rakyat  di  wilayahnya. Kedua,  akan  membantu  rakyat  membangun  rasionalitas  sebagai  pemilih. Dengan kata lain akan mengerti pentingnya proses politik daerah, mengetahui
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 1 No. 2 Februari 2017
hak dan kewajibannya sebagai warga daerah untuk memilih tokoh politik yang handal,  dan  mengekspresikan  kepentingan  mereka  sebagai  warga  daerah. Ketiga, pemerintah daerah akan lebih  akuntabel  kepada  rakyat.  Keempat, Pemerintah    daerah    akan    memberikan    pelayanan  public  sesuai  dengan kepentingan  warganya  dan  transparan  dalam  mempergunakan  keuangan negara.(Notrida,29 : 2007)
Sebagaimana dikatakan Tip O’Neill, “ All politics is local”, yang berarti bahwa demokrasi  akan  berkembang  subur  dan  terbangun  kuat  di  aras  nasional apabila  di  tingkatan  yang  lebih  rendah  nilai-nilai  demokrasi  berakar  kuat. Pilkada langsung akan mewujudkan makna tersebut (Legowo, 2005). Dengan pemahaman  seperti  itu  maka  penyelenggaraan  Pilkada  langsung  dipandang dapat  memberikan  dampak  positif  terhadap  penguatan  demokrasi  di Indonesia.  Selain  itu  menurut  Lili  (2007:  331)  dengan  Pilkada  langsung  akan dapat mencegah konsentrasi kekuasaan karena center kekuasaan tidak lagi di pusat  tetapi  di  daerah-daerah.  Distribusi  Kekuasaan,  kesetaraan  politik  dan partisipasi politik akan mengurangi kemungkinan konsentrasi kekuasaan.
Namun  dalam  pelaksanaannya  Pemilihan  umum  kepala  daerah  terdapat beberapa  masalah  yang  muncul  seperti  yang  dijelaskan  oleh  Tim  Peneliti Perludem  (  Perkumpulan  untuk  Pemilu  dan  demokrasi)  dalam  Buku  Pilkada (2011: 4-5) yaitu pertama, masalah pencalonan. Kedua, masalah pemungutan dan penghitungan suara. Ketiga, penetapan calon terpilih. Keempat, masalah penegakan  dan  penyelesaian  hukum.  Kelima,  masalah  pelaporan  dana kampanye  dan  masalah-masalah  lainnya.  Akibat  banyaknya  permasalahan yang  terjadi  seperti  yang  telah  dijelaskan  diatas  membuat  pemerintah beberapa  kali  mengganti  peraturan  yang  berkaitan  dengan  pemilihan  umum kepala daerah seperti yang dappat dilihat pada tabel 4 Dibawah ini.

## Tabel 4 Perbandingan Undang-undang tentang Pemilihan Kepala Daerah
UU Nomor 32 tahun 2004 UU Nomor 22 tahun 2014 UU Nomor 1 tahun 2015 (Perppu Nomor 1 tahun 2014) UU Perubahan UU Nomor 1 tahun 2015 1 2 3 4 Calon Kepala Daerah diajukan dan dipilih Secara paket/ berpasangan dengan calon wakil kepala daerah. Hanya calon kepala daerah yang diajukan dan dipilih. Adapun wakil kepala daerah dipilih oleh kepala daerah terpilih. Hanya calon kepala daerah yang diajukan dan dipilih. Adapun wakil kepala daerah dipilih oleh kepala daerah terpilih. Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat. Gubernur dipilih oleh DPRD Provinsi. Bupati dipilih oleh DPRD Kabupaten. Walikota diilih oleh DPRD Kota. Kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat Pilkada tak serentak Pilkada serentak 5 tahun sekali. Sebelum pelaksanaan pilkada serentak nasional 2020, dilaksanakan pilkada serentak dua gelombang yakni 2015 dan 2018. Pilkada serentak 5 tahun sekali dengan pilkada serentak nasional 2020. Sebelum serentak nasional 2020, diatur Pilkada serentak dua gelombang yakni 2015 dan 2018. Pilkada serentak 5 tahun sekali dengan pilkada serentak nasional 2027. Sebelum serentak nasional 2027 diatur pilkada serentak enam gelombang, yakni desember 2015, februari 2017, juni 2018, tahun 2020,2022 dan 2023 Tak ada syarat uji Public Calon kepala daerah wajib mengikuti uji public. Calon kepala daerah wajib mengikuti uji publik Tak ada syarat uji publik
1
2
3 4 Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah diajukan partai politik atau gabungan partai politik yang
memiliki minimal 15 persen kursi di DPRD atau minimal 15 persen suara sah dalam pemilihan umum DPRD Calon kepala daerah diajukan fraksi atau gabungan fraksi yang memiliki minimal 20 kursi DPRD atau memperoleh 25 persen suara sah dalam pemilu legislative di tingkat daerah Calon kepala daerah diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki minimal 20 persen kursi DPRD atau memperoleh minimal 25 persen suara sah dalam pemilu DPRD. Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki minimal 20 persen kursi DPRD atau memperoleh minimal 25 persen suara sah dalam pemilu DPRD Pemenang pilkada adalah pasangan calon yang memperoleh lebih
dari 50 persen suara sah.
Jika tidak ada yang memperoleh suara diatas 50 persen, pasangan calon yang memperoleh suara minimal 25 persen, diselenggarakan
pemilihan putaran kedua. Pemenangan pilkada adalah calon kepala daerah yang memperoleh suara terbanyak Pemenang pilkada adalah calon kepala daerah yang memperoleh minimal 30 persen suara sah. Jika tidak ada calon yang memperoleh suara minimal 30 persen, diselenggarakan pilkada putaran kedua Pemenang pilkada adalah pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak Sengketa hasil pilkada ditangani oleh mahkamah konstitusi. Tak ada penanganan sengketa hasil karena pemilihan oleh DPRD Sengketa hasil Pemilihan diselesaikan oleh pengadilan tinggi yang ditunjuk mahkamah agung Sengketa hasil pemilihan diselesaikan oleh badan peradilah khusus. Sebelum Peradilan khusus terbentuk, sengketa hasil pemilihan ditangani oleh MK
Sumber : Harian Kompas, 14 Maret 2015

## 2. Tipologi Partisipasi Politik
Secara  umum  menurut  A.Rahman (2007 :  288) tipologi  partisipasi  politik sebagai kegiatan dibedakan menjadi :
1. Partisipasi    Aktif,    yaitu    partisipasi    yang    berorientasi    pada    proses input    dan    output.  Artinya  setiap  warga  negara  secara  aktif mengajukan  usul  mengenai  kebijakan  public  mengajukan  alternative kebijakan  public  yang  berlainan  dengan  kebjakan  pemerintah, mengajukan  kritik  dan  perbaikan  untuk  meluruskan  kebijakan  umum, memilih pemimpin pemerintah dan lain-lain.
2. Partisipasi pasif, yaitu partisipasi yang berorientasi hanya pada output, dalam  arti  hanya  mentaati  peraturan  pemerintah,  menerima  dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah.
3. Golongan  putih  (Golput)  atau  kelompok  apatis,  karena  menganggap sistem politik yang ada telah menyimpang dari apa yang dicita-citakan.
Adapun menurut Eep Saefullah Fatah ( Arianto, 2011 :54) ada beberapa sebab orang untuk tidak memilih (golput), diantaranya adalah :
a. Golput  teknis,  hal  ini  dikarenakan  sifat  teknis  tertentu  (  seperti keluarga  meninggal.ketiduran,dan  lain-lain)  berhalangan  hadir  ke tempat  pemungutan  suara  karena  sakit,  keluar  kota,  bekerja,  dan cuaca buruk.
b. Golput  politis,  hal  ini  untuk  masyarakat  yang  tak  punya  pilihan  dari kandidat  yang  tersedia  atau  pesimistis  bahwa  pemilu/pilkada  akan membawa  perubahan  dan  perbaikan,    serta    tidak    ada    sosialisasi tentang  visi  dan  misi  kandidat  sehingga pemilih tidak memahami isi, visi dan misi kandidat.
c. Golput  teknis-politis,  seperti  mereka  yang  tidak  terdaftar  sebagai pemilih  karena  kesalahan  dirinya  atau  pihak  lain  (lembaga statistic,penyelenggara  pemilu),tidak  mendapat  undangan,  tidak  ada sosialisasi  tentang  pelaksanaan  pemilu,  dan  tidak  tahu  jika  dapat menggunakan KTP untuk mendaftarkan diri sebagai pemilih.
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 1 No. 2 Februari 2017
d. Golput  ideologis,  yang  tak  percaya  pada  mekanisme  demokrasi (liberal)  dan  tak  mau  terlibat  didalamnya  entah  karena  alasan  nilai- nilai agama atau pandangan yang berbeda.

## 4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik
Untuk  menggambarkan  partisipasi  politik  di  Indonesia  dapat  dilihat  dari konsep  model  pembangunan  teknokratis  yang  bercirikan  partisipasi  politik yang  rendah,  penanaman  modal  dan  pertumbuhan  ekonomi  yang tinggi dan meningkatnya  ketimpangan  pendapatan.  Model  ini  mengasumsikan  bahwa partisipasi  politik  perlu  ditekan  untuk  dapat  menggairahkan  ekonomi.  Usaha pemerintah  untuk  menindas  partisipasi  politik  tersebut  akhirnya  akan menciptakan  tekanan  dan  ketegangan  yang  pada  akhirnya  akan  membawa suatu  “ledakan  partisipasi”,  yang  mungkin  saja  menggulingkan  sistem  politik yang ada.( Samuel P.Huntington dan Joan Nelson, 1990 :32)
Model  diatas  setidaknya  dapat  menggambarkan  tentang  keadaan  politik  di Indonesia sejak zaman orde baru yang cenderung menekan partisipasi politik masyarakat  yang  akhirnya  menimbulkan  ledakan  partisipasi  melalui  gerakan reformasi.  Hal  ini  juga  terjadi  pada  masyarakat  etnis  tionghoa  yang  semasa orde  baru  tidak  mendapatkan  kesempatan  sedikitpun  untuk  terlibat  dalam dunia  politik.  Sehingga  wajar  jika  pada  masa  reformasi  ini  mereka mengekspresikan  kebebasan  politik  melalui  ikut  serta  dalam  lembaga  serta kegiatan-kegiatan politik yang ada.
Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya partisipasi politik seseorang  yaitu  kesadaran  politik  dan  kepercayaan  kepada  pemerintah (sistem  politik),  menyangkut  pengetahuan  seseorang  tentang  lingkungan masayarakat dan politik. Selain itu, faktor yang berdiri sendiri (bukan variabel independen). Artinya tinggi rendah kedua faktor itu dipengaruhi oleh faktor-
faktor  lain,  seperti  status  sosial  dan  status  ekonomi,afiliasi  politikorang  tua dan  pengalaman  berorganisasi.  Adapun  yang  dimaksud  status  sosial  adalah kedudukan seseorang dalam masyarakat karena keturunan, pendidikan,pekerjaan  dan  lain-lain-lain.  Yang  dimaksud      status      ekonomi adalah   kedudukan   seseorang   dalam   pelapisan   masyarakat berdasarkan pemilikan kekayaan. Hal ini diketahui dari pendapatan, pengeluaran,ataupun pemilikan benda-benda berharga. Seseorang memiliki status sosial dan status ekonomi  yang  tinggi  diperkirakan  tidak  hanya  memiliki  pengetahuan  politik, tetapi  juga  mempunyai  minat  dan  perhatian  pada  politik  serta  sikap  dan kepercayaan terhadap pemerintah (Surbakti, 2007 :145).
Dalam  pelaksanaan  Pilkada  beberapa  tahun  terakhir  ini,  media  massa  di Indonesia juga diharapkan  memiliki  peran  cukup  besar  terhadap  political empowerment  terhadap  warga negara  di berbagai daerah. Pers diharapkan bukan  hanya  menyukseskan  dengan  menyebarkan  electorate  information tentang  bagaimana  cara  memberikan  suara  dalam  Pilkada.  Tetapi  juga dituntut  melalui  pemberitaannya  melakukan  voters  education,  pendidikan pada  pemilih.  Mendidik  masyarakat  tentang  relevansi  pilkada  pada kepentingan  masyarakat.  Serta  mendiskusikan,  apa  dan  bagaimana pentingnya Pilkada langsung bagi masyarakat. Dengan demikian, media massa juga  mengajak  public  untuk  bersama-sama  melakukan  watching  to  the political process dalam Pilkada tersebut.(Henry 2012 : 171)
Dari  uraian  teori  di  atas  pada  dasarmya  dapat  diambil  sebuah  rangkuman bahwa  ada  dua  faktor  utama    yang  mendorong  orang  untuk    melakukan partisipasi    politik.    Pertama,  faktor  internal  yang  berkaitan  dengan  status sosial seseorang seperti pendidikan, pendapatn dan pekerjaan. Kedua, faktor eksternal  antara  lain  peluang  resmi,  rangsangan  politik  yang  datang  dari lingkungan.

## METODE PENELITIAN

## 1. Pendekatan Penelitian
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  kuantitatif  dengan  metode statistic deskriptif,  artinya  penelitian  yang  dilakukan  adalah  penelitian  yang menekankan  analisisnya  pada  data-  data  numeric  (angka),  dengan menggunakan metode penelitian ini akan diketahui hubungan yang signifikan antara  variabel  yang  diteliti,  sehingga  menghasilkan  kesimpulan  yang  akan memperjelas gambaran mengenai objek yang diteliti.

## 2. Populasi dan sampel
Populasi  adalah  keseluruhan  obyek  yang  diteliti  dan  terdiri  atas  sejumlah individu, baik yang terbatas maupun tidak terbatas ( Sumarni,et al.,2006 : 69). Jumlah  populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  seluruh  jumlah  DPT  yang  tidak menggunakan hak pilih nya di Kelurahan Tanjungpinang Kota yaitu berjumlah 3312 pemilih . Adapun teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah teknik  sampling  probabilitas  yaitu  cara  pengambilan  sampel  berdasarkan probabilitas atau peluang, dimana cara pengambilannya dilakukan secara acak (random),  artinya  semua  objek  atau  elemen  populasi  memiliki  kesempatan yang  sama  untuk  dipilih  sebagai  sampel  (  Iqbal  Hasan.,2002  :  64)  sehingga didapatkan sampel dengan tingkat kesalahan 10% yaitu  97 responden.

## PEMBAHASAN
1. Identitas Responden
a. Usia
Gambar  1. Tingkatan Usia (Tahun)
Adapun  dari  97  responden,  paling  banyak  responden  berusia  57-61  yaitu sebesar 13%, usia 32-36 yaitu 12%,usia 37-41 yaitu 12%, usia 42-46 yaitu 10%, usia 27-31 yaitu 8 %, usia 47-51 yaitu 8%, usia 52-56 yaitu 8%, usia 62-66 yaitu 8%, usia 67-71 yaitu 8%, usia 17-21  yaitu 7%, dan yang paling sedikit adalah usia 22-26 yaitu sebesar 6%.

## b. Suku
Gambar 2. Etnis
Adapun dari 97 responden, paling banyak adalah suku tionghoa sebesar 69%, suku Jawa sebesar  13%, suku melayu sebesar 12 %, suku minang sebesar  4%,
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 1 No. 2 Februari 2017
dan  yang  paling  sedikit  adalah  suku  batak  dan  suku  lampung  masing-masing sebesar 1%.
c. Agama Gambar 3. Agama
Adapun dari 97 responden, agama yang paling banyak dianut oleh responden adalah  agama  budha  sebesar  65%,  agama  islam  sebesar  32%,  agama konghucu  1%, katolik 2% dan terakhir Kristen dan hindu 0%.
d. Jenis Kelamin
Gambar 4. Jenis Kelamin
Adapun dari 97 repsonden  terdiri dari 56% responden berjenis kelamin laki- laki dan 44%  responden berjenis kelamin perempuan.
e. Pendidikan
Gambar 5. Tingkat Pendidikan
Adapun dari 97 responden tingkat pendidikan tertinggi responden adalah SD (Sekolah  Dasar)  dan  SMP  (Sekolah  menenagh  pertama)  masing-masing berjumlah  33  %,  Sekolah  Menengah  Atas/Kejuruan  (SMA/SMK)  berjumlah 25%, tingkat diploma berjumlah 3 %, tingkat sarjana berjumlah 2%, dan tidak bersekolah berjumlah 4%.
2. Fakor-faktor  yang  mempengaruhi  partisipasi  politik  masyarakat kelurahan  tanjungpinang  kota  dalam  pemilihan  gubernur  provinsi kepulauan riau tahun 2015
a. Visi dan misi masing-masing pasangan calon gubernur
Gambar 6. Visi dan misi masing-masing pasangan calon gubernur
Adapun  yang  bertarung  dalam  pemilihan  gubernur  provinsi  kepulauan  riau tahun  2015  terdiri  dari  dua  pasangan  calon  yaitu  pasangan  calon  gubernur
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 1 No. 2 Februari 2017
provinsi  kepulauan  riau  dengan  nomor  urut  1.  H.M.Sani-  Nurdin  Basiru (SANUR)  dan  pasngan  calon  gubernur  kepulauan  riau  dengan  nomor  urut  2. M.Soerya Respationo dan Ansar Ahmad (SAH).
Adapun  visi  dan  misi  dari  pasangan  SANUR  terdiri  dari visi  “  Bersatu meweujudkan kepulauan riau sebagai bunda tanah melayu yang sejahtera, berakhlak  mulia,  ramah  lingkungan  dan  unggul  di  bidang  maritim”. sedangkan misi dari pasangan ini yaitu :
1 Meneruskan  perkembangan  perekonomian  berbasis  industry  dan perdagangan di kawasan free trade zone (FTZ),
2 Meneruskan  pengembangan  ekonomi  berbasis  kemaritiman  dan pertanian
3 Meneruskan  peningkatan  daya  saing  ekonomi  provinsi  kepri  dengan menyediakan  infrastruktur  yang  berkualitas  dan  merata  disetiap kabupaten/kota,
4 Menciptakan  iklim  usaha  yang  kondusif  bagi  kegiatan  penanaman modal  (investasi),  baik  penanaman  modal  asing  (PMA)  maupun penanaman modal dalam negeri (PMDM),
5 Mengembangkan  sumber  daya  manusia  (tenaga  kerja  local)  yang terampil dan sejahtera,
6 Mengembangkan  sector  usaha  ekonomi  mikro,  kecil  dan  menengah, seperti  kelompok  usaha  bersama  (KUBE),  usaha  ekonomi  produktif (UEP) masyarakat atau home industry,
7 Meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  dan  penyandang  masalah kesejahteraan social (PMKS),
8 Memelihara  daya  dukung  dan  daya  kualitas  lingkungan,  agar pembangunan ekonomi berlangsung secara berkelanjutan (pembangunan yang ramah lingkungan)
9 Mengembangkan perikehidupan masyarakat yang agamis, demokratis, tertib, rukun dan aman dibawah paying budaya melayu,
10 Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang baik, etos kerja yang tinggi,  disipilin  dan  birokrasi  yang  melayani  dengan  ramah  dan  cepat berbasis SPM.
Sedangkan visi dan misi pasangan SAH terdiri dari Visi “ Kepulauan riau yang aman,  sejahtera,  modern,  berakhlak  dan  berbudaya  berlandaskan  asas kebersamaan  dan  gotong  royong ”  sedangkan  misi  dari  pasangan  ini  terdiri dari :
1. Menciptakan  kondisi  yang  aman dengan  mengikutsertakan  partisipasi seluruh  masyarakat  kepulauan  riau  yang  heterogen  dan  berada  di wilayah terluar NKRI.
2. Mewujudkan kesejahteraan dan keadilan rakyat melalui pembangunan ekonomi  yang  bertumpu  pada  kemandirian  usaha,pemberdayaan bidang kelautan/kemaritiman.
3. Meningkatkan  kinerja  aparatur  pemerintahan  yang  bersih,  modern, dan  berorientasi  kepada  pelayanan  public  untuk  mendukung kepulauan riau sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.
4. Memperkuat  bidang  pendidikan  untuk  menciptakan  sumber  daya manusai (SDM)  yang berkompetensi tinggi dan berakhlak mulia serta adanya perlindungan terhadap ibu dan anak,
5. Pembangunan  wilayah  hinterland  serta  pelestarian  social  budaya masyarakat,    khusunya  budaya  melayu  dengan  prinsip  “Dimana  bumi dipijak, disitu langit dijunjung”,
6. Mewujudkan  supremasi  hukum,  penegakan  hak  asasi  manusia  dan ketertiban umum  yang didukung oleh system hukum,
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 1 No. 2 Februari 2017
7. Menumbuhkembangkan sikap kebersamaan dalam masyarakat melalui pengembangan  semangat  gotong  royong  sebagai  nilai  luhur  bangsa Indonesia.
Visi  adalah  merupakan  gambaran  dan  tujuan  dari  calon  atau  kandidat sedangkan misi adalah cara untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan visi dan misi yang dimiliki oleh masing-masing pasangan calon tersebut ternyata hanya 7% dari total 97 responden yang menjawab bahwa visi dan misi dari pasangan calon  tersebut  mempengaruhi  mereka  untuk  tidak  menggunakan  hak  pilih mereka sedangkan 93% dari total 97 responden menjawab bawa visi dan misi yang disampaikan oleh pasangan calon tersebut tidak mempengaruhi mereka untuk  tidak  menggunakan  hak  pilih  mereka  dalam  pemilihan  gubernur kepulauan riau tahun 2015. Hal ini dikarenakan menurut mereka visi dan misi yang  disampaikan  oleh  kandidat  pasangan  calon  kepala  daerah  tersebut sering tidak sesuai atau tidak dilakukan apabila pasangan tersebut sudah sah sebagai  pasangan  yang  terpilih.  Sehingga  mereka  sama  sekali  tidak  tertarik untuk  melihat,  menonton  atau  sekedar  membaca  dimedia  cetak  tentang penyampaian visi dan misi dari pasangan calon gubernur tersebut. Ditambah lagi  dengaan  ketdakjelasan  visi  dan  misi  tersebut,  visi  dan  misi  tidak diejawantahkan dengan jelas sehingga sulit dimengerti oleh mereka.
b.  Sosialisasi politik oleh masing-masing tim sukses.
Gambar 7. Sosialisasi politik oleh masing-masing tim sukses
Mendekati  pemilihan  dilaksanakan  masing-masing  tim  sukses  dari  pasangan calon  gubernur  mulai  mengadakan  sosialisasi  politik  ke  daerah-daerah pemilihan  termasuk  salah  satunya  turun  ke  daerah  pemilihan  yang  berada dikelurahan tanjungpinnag kota. Dari 97 responden 29% menjawab bahwa tim sukses  masing-masing  pasangan  calon  sudah  mensosialisasikan  atau mengkampanyekan  pasangan  masing-masing  di  daerah  mereka  dan  71% menjawab  tidak  ada  tim  sukses  dari  masing-masing  pasangan  calon  yang mengadakan  sosialisasi  politik  ke  daerah  mereka.  Hal  ini  disebabkan  karena masyarakat  kelurahan  tanjungpinang  kota  adalah  masyarakat  yang  tertutup dengan  pihak  luar  terlebih  lagi  jika  sosialisasi  atau  kampanye  tersebut berbentuk  pertemuan  formal  maka  dapat  dipastikan  mereka  akan  tidak menghadiri  pertemuan  tersebut  ditambah  lagi  factor  bahwa  masyarakat dikelurahan tanjungpinang kota adalah mayoritas masyarakat Tionghoa yang tidak  fasih dalam  berbahasa  Indonesia  sehingga  yang  masih  belum  mengerti dengan apa yang disampaikan oleh tim sukses dari pasangan calon tersebut. Sehingga  ketidakhadiran  tim  sukses  dari  pasangan  calon  tersebut  di  daerah mereka ikut mempengaruhi partisipasi mereka untuk tidak menggunakan hak pilih mereka dalam pemilihan gubernur kepulauan riau tahun 2015 yang lalu. Harapannya  adalah bukan  tim  sukses  yang  turun  untuk  bersosialisasi  namun harapan  mereka  adalah  sosok  dari  pemimpin  yang  akan  bertarung  dalam pemilihan  umum  kepala  daerahlah  yang  turun  menemui  mereka  sehingga mereka  mengenal  sosok  yang  mereka  pilih  dan  kedekatan  terjalin,  namun sayangnya  para  pasangan  calon  hanya  datang  pada  acara-acara  persatuan tionghoa  seperti  acara  HAKKA  yaitu  acara  yang  diselenggarakan  oleh  salah satu  ikatan  marga  tionghoa  yang  ada  dikota  tanjungpinang  dimana  dalam acara tersebut tidak semua warga bisa berpartisipasi dan tidak semua warga bisa  langsung  menyampaikan  keluhan-keluhan  yang  selama  ini  mereka hadapi.
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 1 No. 2 Februari 2017
c. Isu ekonomi yang diangkat oleh partai politik pengusung calon Gambar 8. Isu Ekonomi yang diangkat oleh partai politik pengusung calon
Walaupun masyarakat kelurahan tanjungpinang kota adalah masyarakat yang identik  dengan hal-hal  yang  berbau  ekonomi  yaitu perdagangan  ternyata  isu ekonomi  yang  diangkat  oleh  pasangan  calon  gubernur  tersebut  tidak mempengaruhi  mereka  untuk  mau  menggunakan  hak  pilih  mereka.  Hal  ini dapat dilihat dari 97 reponden 91% mengatakan bahwa isu ekonomi tersebut tidak mempengaruhi mereka untuk tidak menggunakan hak pilih mereka dan 9%  dari  jumlah 97  responden  menjawab  mempengaruhi  mereka untuk  tidak menggunakan  hak  pilih  mereka.  Hal  ini  disebabkan  oleh  bahwa  menurut mereka isu-isu ekonomi yang sering dijadikan jargon oleh pasangan calon atau pun partai yang mengusung agar masyarakat dikelurahan tanjungpinang kota tertarik  sering  tidak  sesuai  dengan  yang  mereka  harapkan,  belum  ada kebijakan-kebijakan  ekonomi  yang  dikeluarkan  oleh  pemimpin-pemimpin sebelumnya  yang  memihak  kepada  mereka  sehingga  seperti  apapun  bentuk kebijakan  ekonomi  yang  akan  dikeluarkan  oleh  pasangan  calon  apabila mereka  terpilih  bukanlah  sesuatu  hal  yang  dipertimbangkan  oleh  mereka untuk tidak ikut dalam pemilihan kepala daerah gubernur provinsi kepulauan riau tahun 2015 lalu.
d. Dorongan Keluarga
Gambar 9. Dorongan Keluarga
Keluarga  adalah  merupakan  pihak  yang  paling  dekat  dengan  si  pemilih, keluarga  sering  dianggap  adalah  pihak  yang  paling  mempengaruhi  pilihan seseorang  dan  partisipasi  seseorang  dalam  sebuah  pemilihan.  Namun  dari hasil  penelitian  didapatkan  76%  dari  97  responden  menjawab  bahwa dorongan  keluarga  tidak  mempengaruhi  mereka  untuk  tidak  menggunakan hak  pilih  mereka  dan  24%  mengatakan  bahwa  dorongan  keluarga mempengaruhi  mereka  untuk  tidak  menggunakan  hak  pilih  mereka.  Artinya bahwa  tingkat  golput  yang  tinggi  masyarakat  kelurahan  tanjungpinang  kota pada  pemilihan  umum  kepala  daerah  yang  lalu  bukan  disebabkan  atau dipengaruhi  oleh  keluarga.  Menurut  hemat  peneliti  orang  yang  bisa mempengaruhi  orang  untuk  tidak  ikut  memilih  adalah  tentunya  orang  yang mengerti  tentang  proses  politik  itu  sendiri,  mengapa  kita  harus  memilih  dan apa yang terjadi jika kita tidak memilih. Namun, jika kita melihat pemahaman politik masyarakat kelurahan tanjungpinang kota yang rendah maka menurut peneliti  jika  kelurga  tidak  mempengaruhi  mereka  untuk  tidak  ikut  memilih dalam pemilihan gubernur tahun 2015 yang lalu adalah merupakan hal yang wajar.
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 1 No. 2 Februari 2017
e. Perkembangan politik di media cetak dan elektronik
Gambar 10. Perkembangan politk di media cetak dan elektronik
Saat  sekarang  ini  umumnya  media  massa  memiliki  berbagai  fungsi  bagi khalayaknya  salah  satunya  adalah  sebagai  pemberi  informasi.  Dalam  hal kampanye,  media  massa  baik  cetak  maupun  elektronik  merupakan  sebuah saluran  kampanye  terhadap  konstituen.  Apalagi  dengan  arus  teknologi  ini, rasanya  media  elektronik  menjadi  saluran  utama  bagi  jalan  untuk mempengaruhi  pandangan  masyarakat  khususnya  dalam  masa  kampanye pemilu.  Medium  ini  telah  berkembang  pesat  seiring  dengan  perkembangan tekonologi.  Hal  itu  salah  satunya  disebabkan  sudah  banyaknya  masyarakat yang  memiliki  televisi  maupun  radio,  bahkan  sebagian  lagi  sudah  mampu menggunakan  sarana  atau  saluran  kampanye  melalui  media  elektronik khusunya  televisi.  Banyak  sedikitnya  penayangan  yang  berhubungan  dengan transformasi ataupun sosialisasi visi dan misi dari sebuah partai maupun calon yang  dijagokannya  akan  sangat  mempengaruhi  penilaian  masyarakat terhadapnya.  Dari  97  reponden  70%  menjawab  bahwa  mereka  tidak mengikuti perkembangan politik yang ada dimedia cetak maupun elektronik, dan  30%    dari  97  responden  menjawab  bahwa  mereka  mengikuti perkembangan  politik  yang  ada  di  media  cetak  maupun  elektronik.  Hal  ini dikarenakan bahwa apa yang ditampilkan pada media cetak maupun eletronik adalah  lebih  banyak  berkitan  dengan  hal-hal  berbau  negatif  tentang  politik
seperti pejabat yang korupsi dari pada yang positif sehingga mereka langsung menyamakan  semua  hal  yang  berkaitan  dengan  politik  itu  tidak  bagus  dan tidak ada untungnya bagi mereka.
f. Kesadaran Politik
Gambar 11. Kesadaran Politik
Kesadaran  politik  adalah  merupakan  kesadaran  yang  dimiliki  oleh  pemilih untuk  menggunakan  hak  pilihnya  tanpa  ada  paksaan  dari  siapapun.  Dari  97 reponden  35  %  menjawab  tidak  memiliki  kesadaran  politik  dalam  pemilihan gubernur tahun 2015 dan 65% menjawab bahwa mereka memiliki kesadaran politik  dalam  pemilihan  gubernur  tahun  2015.  Seharusnya  dengan  tingkat kesadaran  politik  yang  cukup  tinggi  seharusnya  tingkat  partisipasi  politik mereka dalam pemilihan gubernur kepulauan riau tahun 2015 yang lalu lebih banyak  jumlah  masyarakat  yang  menggunakan  hak  pilihnya  namun  ternyata tidak,  lebih  tinggi  angka  golput  dari  pada  yang  memilih.  Peneliti  melihat bahwa  mereka  menyadari  bahwa  mereka  harus  memilih  untuk  sebuah perubahan  namun  mereka  sudah  tidak  memiliki  kepercayaan  kepada pemerintah.  Sehingga  mereka  merasa  bahwa  apabila  mereka  menggunakan hak  pilih  mereka  tetap  tidak  akan  ada  perubahan  untuk  mereka.  Ini  adalah bentuk akumulasi dari pemimpin-pemimpin sebelumnya yang belum berhasil untuk menumbuhkan rasa kepercayaan mereka sehingga imbasnya walaupun
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 1 No. 2 Februari 2017
mereka  sadar  akan  kewajibannya  dalam  politik  namun  mereka  tidak menggunakannnya.

## g. Kepercayaan Kepada Pemerintah

## Gambar 12. Kepercayaan Kepada Pemerintah
Dari 97 responden 42% menjawab “ya” bahwa mereka memiliki kepercayaan kepada  pemerintah  sedangkan  58%  menjawab “tidak”  memiliki  kepercayaan kepada  pemerintah.  Hal  ini  disebabkan  karena  pemerintah  jarang mengeluarkan  kebijakan  yang  memihak  kepada  mereka  bahkan  banyak kebijakan-kebijakan  yang  dilaksanakan  ditempat  mereka  malah  memberikan dampak  yang  negatif  bagi  mereka  seperti  contohnya  kebijakan  tentang system parkir yang menurut mereka kebijakan tersebut bukannya mengurangi macet  tetapi  malah  mengakibatkan  kemacetan  bertambah  parah,  atau kebijakan  lainnya  seperti  system  tutup  jalan  yang  sering  sekali  dilakukan pemerintah akibat banyaknya acara yang dilakukan digedung daerah sehingga mereka  kesulitan  apabila  ingin  kembali  kerumah  akibat  semua  jalan  ditutup dan  tidak  ada  akses  jalan  lain  menuju  kerumah  mereka  dimana  masyarakat kelurahan  tanjungpinang  kota  ini  adalah  masyarakat  yang  banyak  tinggal  di daerah  tepi  laut  dan  pasar.  Akibat  kebijakan-kebijakan  yang  tidak  memihak tersebut  membuat  mereka  tidak  percaya  dengan  pemerintah  sehingga mempengaruhi mereka untuk tidak menggunakan hak pilihnya.
h. Keikutsertaan dalam pemilihan legislatif tahun 2014
Gambar 13. Keikutsertaan dalam pemilihan legislative tahun 2014
Dari  97  responden  52%  menjawab  ikut  memilih  dalam  pemilu  legislatif  di tahun 2014 yang lalu dan 48% responden menjawab tidak ikut memilih dalam pemilu  legislatif  di  tahun  2014  lalu.  Lebih  tingginya  angka  memilih  pada pemilu  legislative  di  tahun  2014  lalu  adalah  merupakan  hal  yang  menarik untuk  dianalisa  mengingat  pada  pemilihan  sebelumnya  angka  partisipasi mereka  dalam  pemilihan  presiden  dan  kepala  daerah  angka  partisipasi mereka  rendah.  Hal  ini  disebabkan  oleh  pengaruh  dari  kandidat  yang mengikuti pemilihan tersebut adalah kandidat yang berasal dari etnis mereka yaitu etnis tionghoa, sedangkan pada pemilihan umum lainnya tidak ada calon atau kandidat yang berasal dari etnis tionghoa.
Pada  pemilu  legisltaif  inilah  mereka  benar-benar  antusias  untuk  memilih karena  menutur  mereka  apabila  calon  dari  mereka  bisa  duduk  di  dalam system  pemerintahan  maka  urusan-urusan  yang  selama  ini  sulit  mereka tuntaskan  akan menjadi  mudah  dengan  adanya perwakilan  mereka di  dalam system.  Bahkan  fenomena  yang  terjadi  walaupun  ada  pihak  kelurahan  yang seharusnya  menjadi  tempat  mereka  mengadu  namun  tidak  mereka pergunakan mereka lebih memilih untuk mengadu kepada anggota legislative dari mereka dari pada dengan pihak kelurahan setempat .
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 1 No. 2 Februari 2017

## i. Lokasi tempat pemungutan suara

## Gambar 14. Lokasi tempat pemungutan suara
Tempat  pemungutan  suara  adalah  tempat  yang  digunakan  pemilih  untuk menggunakan  hak  pilihnya.  Umumnya  tempat  pemungutan  suara  tidak  jauh dari  tempat  tinggal  warga  yang  menggunakan  hak  pilih,  namun  terkadang faktor  psikologis  pemilih  dapat  mempengaruhi  pemilih  untuk  tidak menggunakan  haknya  untuk  memilih  namun  untuk  masyarakat  di  kelurahan tanjungpinang  kota  letak  tempat  pemungutan  suaran  tidak  mempengaruhi mereka  untuk  tidak  ikut  dalam  memilih.Dari  97  responden  84%  menjawab bahwa  lokasi  tempat  pemungutan  suara  tidak  mempengaruhi  mereka  untuk berpartisipasi atau menggunakan hak pilih mereka dalam pemilihan gubernur kepulauan  riau  tahun  2015  sedangkan  16%  menjawab  bahwa  lokasi  tempat pemungutan  suara  mempengaruhi  mereka  untuk  berpartisipasi  atau menggunakan  hak  pilih  mereka  dalam  pemilihan  gubernur  kepulauan  riau tahun 2015.
j. Faktor Cuaca
Gambar 15. Faktor cuaca
Dari  97  responden  77%  menjawab  bahwa  factor  cuaca  tidak  mempengaruhi mereka untuk tidak ikut dalam memilih di PILKADA gubernur kepulauan riau tahun  2015  sedangkan  23%  menjawab  bahwa  factor  cuaca  mempengaruhi mereka untuk tidak ikut dalam memilih di PILKADA gubernur kepulauan riau tahun  2015.  Hal  ini  sekaligus  membantah  pendapat  dari  pihak  pemerintah bahwa  angka  golput  tinggi  adalah  diakibatkan  karena  pada  saat  pemilihan cuaca hujan yang berlangsung dari pagi sampai sore hari dimana batas untuk menggunakan  hak  pilih  adalah  dari  jam  7.30  pagi  sampai  dengan  jam  13.00 wib  siang.  Dari  hasil  diatas  katakan  bahwa  mereka  tidak  menggunakan  hak pilihnya bukan karena factor cuaca.
k. Kartu Undangan memilih
Gambar 16. Kartu Undangan Memilih
Kartu  undangan  memilih  adalah  merupakan  kartu  undangan  yang  harus dibawa  pemilih  untuk  bisa  menggunakan  hak  pilihnya,  dimana  yang mendapatkan kartu undangan memilih ini adalah orang yang sudah terdaftar di  daftar  pemilih  tetap  yang  sudah  ditetapkan  oleh  pihak  Komisi  Pemilihan Umum.  Dari  97  responden  83%    menjawab  mendapatkan  kartu  undangan untuk  ikut  memilih  dalam  pemilihan  gubernur  kepulauan  riau  tahun  2015 sedangkan  17%  menjawab  tidak  mendapatkan  kartu  undangan  untuk  ikut memilih  dalam  pemilihan  gubernur  kepulauan  riau  tahun  2015.  Dari persentase diatas kita dapat melihat bahwa kinerja dari kpu sudah cukup baik dimana dapat dilihat bahwa hampir semua masyarakat yang terdaftar sudah mendapatkan kartu undangan untuk memilih. Namun, fenomena yang terjadi kartu  undangan  sudah  didapatkan  namun  angka  golput  juga  tinggi,  hal  ini disebakan karena banyaknya masyarakat yang masih terdaftar di DPT namun sudah  tidak  tinggal  di  kelurahan  tersebut  karena  mereka  malas  untuk mengurus  kepindahan  akibat  jarak  kantor  kecamatan  yang  jauh  dimana mereka harus naik akomodasi laut dan surat pindah belum tentu bisa selesai dalam 1 hari.
l. Pemilihan walikota tanjungpinang tahun 2012
Gambar 17. Pemilihan walikota tanjungpinang tahun 2012
Pemilihan walikota tahun 2012 lalu adalah pemilihan walikota yang memiliki nuansa  yang  berbeda  karena  kandidat  calon  yang  maju  adalah  kandidat- kandidat  baru  yang  belom  didikenal oleh  masyarakat  tanjungpinang. Dari  97 responden  37%  menjawab  bahwa  mereka  ikut  memilih  dalam  pemilihan walikota Tanjungpinang tahun 2012 yang lalu dan 63% responden menjawab tidak ikut memilih dalam pemilihan walikota tanjungpinang tahun 2012 yang lalu. Hal ini disebabkan karena selain sosok yang mencalonkan dalam pilkada tersebut belum dikenal juga disebabkan karena factor kultur dari masyarakat kelurahan tanjungpinang kota tersebut dimana apabila mereka sudah merasa nyaman  dengan  pemerintahan  yang  ada  maka  cenderung  pemerintahan tersebut  dipertahankan  oleh  mereka  namun  karena  system  politik  kita  tidak membolehkan  hal  itu  maka  mereka  diwajibkan  untuk  memilih  calon-calon baru  yang  mana  menurut  mereka  belum  bisa  dilihat  kinerjanya  sehingga berimbas pada kehadiran mereka di dalam pilkada tersebut.

## KESIMPULAN
Adapun  kesimpulan  dari  penelitian  ini  adalah  bahwa  partisipasi  politik masyarakat dikelurahan tanjungpinang kota dalam pemilihan gubernur tahun 2015  lalu  adalah partisipasi  politik  mereka  rendah.  Adapun dipengaruhi  oleh factor-faktor  sebagai  berikut  yaitu  pertama,  faktor  kepercayaan  kepada pemerintah  dimana  58%  menjawab  bahwa  mereka  tidak  percaya  kepada pemerintah  dan  42%  menjawab  percaya  kepada  pemerintah.  Kedua,  factor sosok  dari  kandidat  yang  ikut  dalam  pemilihan  juga  mempengaruhi keikutsertaan  mereka  dalam  memilih  yaitu  sosok  atau  kandidat  yang merupakan  dari  etnis  tionghoa  yang  merupakan  etnis  terbesar  di  kelurahan tanjungpinang kota,hal ini dapat dilihat dari jawaban responden dimana pada pemilihan legislatif tahun 2014 tahun lalu angka partisipasi mereka lebih besar dari pada yang tidak memilih yaitu 48% tidak memilih 52% memilih sedangkan
pada  pemilihan  walikota  tahun  2012  lalu  dimana  dalam  pemilihan  tersebut tidak ada kandidat yang berasal dari etnis mereka maka tingkat partisipasinya rendah  yaitu  63%  tidak  memilih  dan  37%  memilih.ketiga  adalah  factor sosialisasi yang kurang yaitu 71% responden menjawab tidak ada sosialisasi di daerah  pemilihan  mereka  29%  menjawab  sosialisasi  sudah  dilakukan  di daerah pemilihan mereka dan factor tidak mengikuti perkembangan politik di media  cetak  maupun  elektronik  mempengaruhi  mereka  untuk  tidak menggunakan  hak  pilihnya  yaitu  dapat  dilihat  dari  persentase  70%  dari mereka  tidak  mengikuti  perkembangan  politik  di  media  cetak  dan  eletronik sedangkan 30% menjawab mereka mengikuti perkembangan politik di media cetak dan eletronik. Sedangkan factor lainnya seperti factor kesadaran politik, isu  ekonomi,  dorongan  keluarga,  visi  dan  misi  calon  kandidat,  lokasi  tempat pemungutan  suara,  cuaca  serta  kartu  undangan  tidak  mempengaruhi keikutsertan mereka untuk tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan gubernur provinsi kepulauan riau tahun 2015.

## SARAN
Adapun saran dari peneliti adalah sebaiknya sosialisasi tidak diselenggarakan dengan situasi yang formal mengingat masyarakat dikelurahan tanjungpinang kota  adalah  masyarakat  tidak  terbiasa  dengan  situasi  formal  ditambah  lagi hal-hal tersebut tidak menguntungkan bagi mereka selain itu sebaiknya pada saat sosialisasi juga disediakan penterjamah karena masih banyak masyarakat kelurahan  tanjungpinang  kota  yang  tidak  mengerti  bahasa  Indonesia. Pendekatan-pendekatan  persuasif  perlu  pemerintah  lakukan  dengan mengeluarkan  kebijakan-kebijakan  yang  memihak  sehingga  kepercayaan kepada  pemerintah  dapat  bertambah  dan  berdampak  pada  peningkatan partisipasi mereka dalam pemilihan.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
A.Rahman H.I,2007, Sistem Politik Indonesia, Graha Ilmu, Yogyakarta.
Henry  Subiakto  dan  Rachmah  Ida,  2012,  Komunikasi  Politik,  Media  dan
Demokrasi, Kencana, Jakarta.
Husein  Umar,  2007,  Metode  Penelitian  Skripsi  dan  Bisnis,PT.Raja  Grafindo Persada, Jakarta Iqbal Hasan, 2002, Metode Penelitian dan Aplikasinya, Ghalia Indonesia, Jakarta.
Murti Sumarni dan Salamah wahyuni, 2006, Metodoligi Penelitian Bisnis, Andi, Yogyakarta Ramlan Surbakti, 2007, Memahami Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama,Jakarta
Samuel  P.Huntington  dan  Joan  Nelson,  1990,  Partisipasi  Politik  di  negara berkembang, Rineka Cipta, Jakarta.
Tim  Peneliti  Perludem,  2011,  Menata  Kembali  Pengaturan  Pemilukada,
Perludem, Jakarta.

## Jurnal
Bismar  Arianto,2011,  Analisis  Penyebab  Masyarakat  tidak  memilih  dalam Pemilu, Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, Vol.1 No.1
Lili  Romli,  2005,  Pilkada  Langsung,  Otonomi  daerah  dan  Demokrasi  Lokal,
Analisis CSIS, Vol.34 No.3
Notrida Mandica, 2007, Desentralisasi, Partisipasi Politik dan Demokrasi Lokal, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Edisi 24
Tommy  A  Legoeo,  2005,  Pemilihan  Kepala  Daerah  secara  langsung,  Good Governance  dan  Masa  depan  otonomi  daerah,  Jurnal  Desentralisasi,
Vol.6 No. 4

## Media Cetak
Harian Kompas tanggal 14 Maret 2015

## Media Internet
www.kpu.go.id Draft Ringkasan Eksekutif
Institute, 2015, Pemilu Nasional Serentak 2019, LIPI, Jakarta

## Perundang-undangan:
Undang-undang  No.8  Tahun  2015  Tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang Nomor 1
Tahun  2015  Tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-
Undang  Nomor  1  Tahun  2014  Tentang  Pemilihan  Gubernur,  Bupati,
Walikota menjadi Undang-Undang.
PKPU    No.1    Tahun    2015    Tentang    Pengelolaan    dan    Pelayanan    Informasi
Publik  Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
PKPU No.2 Tahun 2015 Tentang Tahapan,Program,Jadwal dan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
PKPU  No.4  Tahun  2015  Tentang  Pemutakhiran  Data  dan  Daftar  Pemilih dalam  Pemilihan  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur,  Bupati  dan  Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.