DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp. Received: 19 Juli 2024, Revised: 20 Juli 2024, Publish: 21 Juli 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

## Pemikiran Mahfud Md Terkait Politik Hukum Dan Penerapan Tertib Hukum Di Indonesia Ditinjau Dari Doktrin Kelsenian
Anfal Kurniawan 1 , Suhadi 2 1 Universitas Negeri Semarang, Faculty of Law, anfalkurniawan77@students.unnes.ac.id 2 Universitas Negeri Semarang, Faculty of Law
Corresponding Author: anfalkurniawan77@students.unnes.ac.id 1
Abstract: Political law is a very dynamic science that has certain practical objectives in the process  of  formulating  a  legislative  product  including  the  possibilities  of  the  impact  of  the enactment  of  the  legal  product.  The  study  of  legal  politics  certainly  intersects  with  other scientific disciplines. The material discussed and thoroughly studied in this article includes etymological, epistemological dimensions and various variants of the portrait of Indonesian legal politics in various fields with all its complexities. The scientific spirit behind the review in Mahfud MD's thinking and Hans Kelsen's doctrine review, this research method is a library research. Literature review is a research technique by conducting searches on the concepts of Mahfud MD's thoughts related to Political Law and the application of legal order in Indonesia in terms of the Kelsenian doctrine. In order to make it easier to get the results of the literature review of this research, the researchers used the technique of reading and analysing all the writings of Mahfud MD and Hans Kelsen relating to the Politics of Law and doctrine. The data sources used consist of two, namely primary sources and secondary sources. Data sources can be  divided  into  2:  1).  Primary  sources,  including  works  written  by  Mahfud  MD  and  Hans Kelsen himself. 2). Secondary sources, including works about Mahfud MD and Hans Kelsen written by others. In analysing the data that has been collected.
Keyword: Hans Kelsen, Political Law Studies, Mahfud MD.
Abstrak: Politik hukum merupakan suatu ilmu yang sangat dinamis yang memiliki tujuan- tujuan praktis tertentu dalam proses perumusan suatu produk peraturan perundang-undangan termasuk  kemungkinan-kemungkinan  dari  dampak  pemberlakuan  atas  produk  hukum  itu. Kajian politik hukum sudah pasti bersinggungan pula dengan disiplin keilmuan lainnya. Materi yang  dikupas  dan  dikaji  secara  tuntas  dalam  artikel  ini  mencakup  dimensi  etimologis, epistimologis  dan  ragam  varian  potret  politik  hukum  Indonesia  diberbagai  bidang  dengan segala  kompleksitasnya.  Spirit  keilmuan  dibalik  ulasan  dalam  pemikiran  Mahfud  MD  dan tinjauan doktrin Hans Kelsen, Metode penelitian ini adalah kajian pustaka (library research). Kajian pustaka merupakan teknik penelitian dengan cara melakukan penelusuran- penelusuran tentang  konsep-konsep  pemikiran  Mahfud  MD  terkait  Politik  Hukum  dan  penerapan  tertib hukum di Indonesia ditinjau dari doktrin Kelsenian. Dalam mempermudah mendapatkan hasil dari pada kajian pustaka terhadap penelitian ini, yakni peneliti menggunakan teknik membaca dan menganalisis segala tulisan Mahfud MD dan Hans Kelsen yang berkaitan dengan Politik Hukum dan doktrin. Sumber data yang di gunakan terdiri dari dua yaitu sumber primer dan
sumber sekunder. Sumber data dibedakan menjadi 2 : 1). Sumber primer, meliputi karya yang ditulis oleh Mahfud MD dan Hans Kelsen sendiri. 2). Sumber sekunder, meliputi karya tentang Mahfud MD dan Hans Kelsen yang ditulis orang lain. Dalam menganalisis data yang telah terkumpul,  peneliti  akan  menggunakan  content  analisys.  Analisis  ini  dilakukan  untuk menjelaskan isi sebuah buku yang menggambarkan situasi penulis dan masyarakat pada saat buku tersebut ditulis.
Kata Kunci: Hans Kelsen, Kajian Politik Hukum, Mahfud MD.

## PENDAHULUAN
Membahas mengenai apa itu politik hukum, perlu dipahami terlebih dahulu mengenai hubungan politik dan hukum. Meski berada pada bidang studi yang berbeda, namun politik dan hukum  mempunyai  keterkaitan  satu  sama  lain.  Mizan  Nasution  menjelaskan  bahwa  dalam negara  hukum,  hukum  menjadi  aturan  permainan  untuk  mencapai  cita-cita  bersama  yang menjadi  pangkal  dari  kesepakatan  politik.  Hukum  seharusnya  juga  menjadi  aturan  untuk menyelesaikan  segala  perselisihan  termasuk  perselisihan  politik.  Di  sisi  lain,  hukum  harus dilengkapi dengan instrumen politik yang absah untuk menghadapi pelanggaran-pelanggaran hukum,  seperti  kekerasan  fisik  maupun  kekerasan  instrumental  (manipulasi  moneter  atau rekayasa  elektronik).  Secara  desain,  ketika  hukum  diartikan  sebagai  undang-undang,  maka hukum  merupakan  produk  politik.  Hukum  dibentuk  oleh  lembaga  legislatif  sehingga  dapat diartikan  bahwa  hukum  merupakan  kristalisasi,  formalisasi  atau  legalisasi  dari  kehendak- kehendak  politik.  Perlu  diperhatikan  bahwa  hukum  bukanlah  suatu  lembaga  yang  otonom, melainkan  saling  berkaitan  dengan  sektor-sektor  kehidupan  lain  dalam  masyarakat,  salah satunya adalah politik.
Menurut Mahfud MD dalam buku Politik Hukum di Indonesia, politik hukum adalah legal policy atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan  hukum  baru  maupun  dengan  penggantian  hukum  lama,  dalam  rangka  mencapai tujuan negara. Sedangkan menurut Hans Kelsen memiliki dua penjelasan tentang politik itu sendiri,  yaitu  politik  sebagai  etik  dan  politik  sebagai  teknik.  Politik  sebagai  etik  digunakan sesuai dengan tujuan manusia ataupun individu agar bisa hidup secara sempurna. Sedangkan untuk politik sebagai teknik yang memiliki arti berhubungan dengan cara atau metode manusia maupun individu dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Hans Kelsen juga mengatakan tokoh positivis-idealis dalam ajaran hukum menjelaskan hukum dalam paparan sebagai 1) Hukum merupakan sistem norma, 2) sebuah sistem yang didasarkan pada keharusan-keharusan (apa yang  seharusnya  atau  das  sollen).  Bagi  Hans  Kelsen,  norma  merupakan  produk  pemikiran manusia  yang  sifatnya  deliberatif.  Jadi  dapat  disimpulkan  pengertian  politik  dan  hukum menurut Hans Kelsen adanya kesinambungan antara politik dan hukum yang dimana keduanya mempunyai  tatanan  satu  dengan  yang  lainnya  bagi  struktur  yang  lebih  baik.  Politik  hukum didefinisikan hans Kelsen bagian dari ilmu hukum, menelaah perubahan ketentuan hukum yang berlaku.  Hal  ini  dilakukan  dengan  memilih  dan  menentukan  cara  dan  sarananya  dalam mencapai perubahan kehidupan masyarakat sebagai hukum yang dicita-citakan. Politik hukum dipahami secara sederhana sebagai kebijakan resmi terkait hukum yang diterapkan dan akan diterapkan pada suatu waktu. Oleh karenanya politik hukum merupakan domain pemerintah dan DPR sebagai pembentuk hukum yang bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan yang dimaksud.
Selain  itu,  Mia  Kusuma  Fitriana  mengatakan  dalam  penelitiannya,  pencapaian pembangunan hukum akan mendorong pencapaian tujuan hukum yang selanjutnya mengarah pada  terciptanya  tujuan  negara.  Tujuan  hukum  untuk  menciptakan  suatu  keadilan, kemanfaatan, ketertiban dan kepastian hukum tidaklah dengan mudah dapat dipenuhi apabila di dalam setiap hukum yang ada terkandung tujuan negara. Pencapaian tujuan hukum akan mengarah  atau  menuju  pada  pencapaian  tujuan  negara.  Sebagai  sarana  tercapainya  tujuan
negara,  maka  tujuan  hukum  harus  tercapai  terlebih  dahulu  sehingga  tujuan  negara  akan terwujud dengan baik

## METODE
Berdasarkan  dengan  adanya  latar  belakang  diatas  maka  peneliti  tertarik  untuk mengambil judul penelitian dengan kajian library research dengan judul Pemikiran Mahfud MD Terkait Politik Hukum Dan Penerapan Tertib Hukum di Indonesia Ditinjau Dari Doktrin Kelsenian  dimana  Metode  penelitian  ini  adalah  kajian  pustaka  (library  research).  Kajian pustaka merupakan teknik penelitian dengan cara melakukan penelusuran- penelusuran tentang konsep-konsep pemikiran Mahfud MD terkait Politik Hukum dan penerapan tertib hukum di Indonesia ditinjau dari Doktrin Kelsenian. Dalam mempermudah mendapatkan hasil dari pada kajian  pustaka  terhadap  penelitian  ini,  yakni  peneliti  menggunakan  teknik  membaca  dan menganalisis  segala  tulisan  Mahfud  MD  dan  Hans  Kelsen  yang  berkaitan  dengan  Politik Hukum di Indonesia. Sumber data yang di gunakan terdiri dari dua yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber data dibedakan menjadi 2 : 1). Sumber primer, meliputi karya yang ditulis oleh Mahfud MD dan Hans Kelsen sendiri. 2). Sumber sekunder, meliputi karya tentang Mahfud MD dan Hans Kelsen yang ditulis orang lain. Dalam menganalisis data yang telah terkumpul,  peneliti  akan  menggunakan  content  analisys.  Analisis  ini  dilakukan  untuk menjelaskan isi sebuah buku yang menggambarkan situasi penulis dan masyarakat pada saat buku tersebut ditulis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pemikiran Mahfud MD terkait Politik Hukum di Indonesia
Haji  Mohammad  Mahfud  MD  lebih  dikenal  sebagai  staf  pengajar  dan  Guru  Besar Fakultas  Hukum  Universitas  Islam  Indonesia  (UII)  Yogyakarta  sejak  tahun  1984.  Sebelum menjabat  sebagai  Hakim  Konstitusi  Prof  Mahfud  MD  pernah  menjabat  sebagai  Menteri Pertahanan  RI  (2000-2001),  Menteri  Kehakiman  dan  HAM  (2001),  Wakil  Ketua  Umum Dewan Tanfidz DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) (2002-2005), Rektor Universitas Islam Kadiri  (2003-2006),  Anggota  DPR-RI,  duduk  Komisi  III  (2004-2006),  Anggota  DPR-RI, duduk Komisi I (2006-2007), Anggota DPR-RI, duduk di Komisi III (2007-2008), Wakil Ketua Badan Legislatif DPR-RI (2007-2008), Anggota Tim Konsultan Ahli Pada Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Depkum-HAM Republik Indonesia. Selain itu, beliau juga masih aktif mengajar di Universitas Islam Indonesia (UII), UGM, UNS, UI, Unsoed, dan lebih dari 10  Universitas  lainnya  pada  program  Pasca  Sarjana  S2  &  S3.  Mata  kuliah  yang  diajarkan adalah Politik Hukum, Hukum Tata Negara, Negara Hukum dan Demokrasi serta pembimbing penulisan tesis dan desertasi. Padmo Wahjono dalam bukunya Indonesia Negara Berdasarkan atas  Hukum  mendefinisikan  politik  hukum  sebagai  kebijakan  dasar  yang  menentukan  arah, bentuk  maupun  isi  dari  hukum  yang  akan  dibentuk.  Definisi  ini  masih  bersifat  abstrak  dan kemudian dilengkapi dengan sebuah artikelnya yang berjudul Menyelisik Proses Terbentuknya Perundang- Undangan, yang dikatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara  tentang  apa  yang  dijadikan  kriteria  untuk  menghukumkan  sesuatu.  Dalam  hal  ini kebijakan  tersebut  dapat  berkaitan  dengan  pembentukan  hukum,  penerapan  hukum  dan penegakannya  sendiri.  Sedangkan  menurut  Mahfud  MD  politik  hukum  dapat  diartikan kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan perbuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara atau legal policy.
Mahfud  MD  menjelaskan  dalam  bukunya  jika  ada  pertanyaan  tentang  hubungan kausalitas  antara  hukum  dan  politik  atau  pertanyaan  tentang  apakah  hukum  yang mempengaruhi politik ataukah politik yang mempengaruhi hukum, maka paling tidak ada tiga macam  jawaban  dapat  menjelaskannya.  Pertama,  hukum  determinan  atas  politik  dalam  arti bahwa  kegiatan-kegiatan  politik  diatur  oleh  dan  harus  tunduk  pada  aturan-aturan  hukum.
Kedua, politik determinan atas hukum, karena hukum merupakan hasil atau kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling berinteraksi dan (bahkan) saling bersaingan. Ketiga, politik  dan  hukum  sebagai  subsistem  kemasyarakatan  berada  pada  posisi  yang  derajat determinasinya  seimbang  antara  yang  satu  dengan  yang  lain,  karena  meskipun  hukum merupakan  produk  keputusan  politik  tetapi  begitu  hukum  ada  maka  semua  kegiatan  politik harus  tunduk  pada  aturan-aturan  hukum.  Mengingat  kembali  perkataan  Mahfud  MD  dalam bukunya bahwa hukum adalah produk politik. Artinya bahwa produk hukum yang dibentuk oleh legislator tak steril dari kepentingan politik para pembuatnya. Hukum yang dibentuk oleh suatu  negara  melalui  proses  legislasi  yang  dibuat  oleh  legislator  (DPR)  tak  lepas  dari kepentingan atau politik. Menurut Mahfud MD ada dua karakter produk hukum yaitu : pertama, produk  hukum  responsif  atau  populistik  adalah  produk  hukum  yang  mencerminkan  rasa keadilan  dan  memenuhi  harapan  masyarakat.  Dalam  proses  pembuatannya  memberikan peranan besar dan partisipasi penuh kepada kelompok-kelompok sosial atau individu di dalam masyarakat.  Hasilnya  bersifat  responsif  terhadap  tuntutan-tuntutan  kelompok  sosial  atau individu  dalam  mmasyarakat.  Dalam  arti  cirinya  selalu  melibatkan  semua  komponen masyarakat (syarat formal) ; Kedua, produk hukum konservatif adalah produk hukum yang isinya  (materi  muatannya)  lebih  mencerminkan  visi  sosial  elit  politik,  lebih  mencerminkan keinginan  pemerintah,  bersifat  positivis  instrumentalis,  yakni  masyarakat  menjadi  alat pelaksanaan  ideologi  dan  program  negara.  Berlawanan  dengan  hukum  responsif,  hukum ortodoks  lebih  tertutup  terhadap  tuntutan-tuntutan  kelompok  maupun  individu-  individu  di dalam  masyarakat.  Dalam  pembuatannya  peranan  dan  partisipasi  masyarakat  relatif  kecil. Untuk mengkualifikasi apakah suatu produk hukum responsif, atau konserfatif, indikator yang dipakai adalah proses pembuatan hukum, sifat fungsi hukum, dan kemungkinan penafsiran atas sebuah  produk  hukum.  Produk  hukum  yang  berkarakter  responsif,  proses  pembuatannya bersifat  partisipatif,  yakni  mengundang  sebanyak-banyaknya  partisipasi  masyarakat  melalui kelompok-kelompok  sosial  dan  individu  di  dalam  masyarakat.  Adapun  proses  pembuatan hukum yang berkarakter ortodoks bersifat sentralistis dalam arti lebih didominasi oleh lembaga negara terutama pemegang kekuasaan eksekutif.
Dilihat  dari  fungsinya  maka  hukum  yang  berkarakter  responsif  bersifat  aspiratif. Artinya,  memuat  materi-materi  yang  secara  umum  sesuai  dengan  aspirasi  atau  kehendak masyarakat yang dilayaninya, sehingga produk hukum itu dapat dipandang sebagai kristalisasi dari  kehendak  masyarakat.  Adapun  hukum  yang  berkarakter  ortodoks  bersifat  positivis- instrumentalis.  Artinya,  memuat  materi  yang  lebih  merefleksikan  visi  sosial  dan  politik pemegang  kekuasaan  atau  memuat  materi  yang  lebih  merupakan  alat  untuk  mewujudkan kehendak dan kepentingan program pemerintah. Jika dilihat dari segi penafsiran, maka produk hukum yang berkarakter responsif biasanya memberi sedikit peluang bagi pemerintah untuk membuat penafsiran sendiri melalui berbagai peraturan pelaksanaan dan peluang yang sempit itu pun hanya berlaku untuk hal-hal yang benar-benar bersifat teknis. Adapun produk hukum yang berkarakter ordoks memberi peluang luas kepada pemerintah untuk membuat berbagai interpretasi dengan berbagai peraturan lanjutan yang berdasarkan visi sepihak dari pemerintah dan tidak sekadar masalah teknis. Oleh sebab itu, produk hukum yang berkarakter responsif biasanya  memuat  hal-hal  penting  secara  cukup  rinci,  sehingga  sulit  bagi  pemerintah  untuk membuat penafsiran sendiri.  Pergulatan antara politik dan hukum terus menerus kita alami di Indonesia saat ini, bangsa kita telah mengalami yang namanya politik hukum tidak sehat, saya katakan tidak sehat sebab kepentingan individu atau kelompok lebih diutamakan dibandingkan kepentingan rakyat, amanahkan konstitusi tak dihiraukan dengan cermat dan sehat, bahkan tak sedikit melanggar atau mengelabui hukum agar kekuasaan dan kepentingan selamat. Dan tak sedikit juga hukum yang dibuat sangat sarat kepentingan (politik) sehingga merugikan rakyat. Ini  mendakan  bahwa  politik  memang  memiliki  power  lebih  kuat  dibandingkan  hukum, sehingga produk hukumpun tak pro rakyat.
Mahfud MD pernah menjelaskan politik hukum tentang ketenagakerjaan yang sangat
sarat terhadap pro asing, kenapa Mahfud MD mengatakan demikian ketika Permenaker Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing belum diundangkan maka TKA yang bekerja di Indonesia haruslah dapat berbahasa Indonesia, hal ini dapat kita lihat pada  aturan  yang  lama.  Tetapi  setelah  peraturan  itu  diubah  dengan  Permenaker  Nomor  16 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing, maka TKA tak perlu harus pandai  berbahasa  Indonesia.  Politik  seperti  ini  sangatlah  berbahaya  dan  rentan  akan ketidakadilan pada pekerja lokal. Tak bisa kita pungkiri bahwasanya adanya TKA di Indonesia akan menciptakan lapangan pekerjaan semakin sempit untuk tenaga kerja Indonesia. Tak hanya mempersempit lapangan pekerjaan, bahkan tak jarang menutup peluang pekerjaan bagi tenaga kerja  Indonesia.  Maka  dimana  peran  negara  sebagai  negara  yang  berdaulat  yang mengutamakan kesejahteraan masyarakat, membuka selebar-lebarnya lapangan pekerjaan pada pekerja lokal dan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah dara Indonesia dari penjajahan fisik maupun penjajahan kebijakan dari negara asing.
Seperti  inilah  potret  politik  dan  hukum  di  Indonesia.  Ketika  berbicara  tentang bagaimana hubungan kausalitas antara politik dan Hukum atau siapa yang determinan antara politik dan hukum.

## Doktrin Hans Kelsen
Hans  Kelsen  merupakan  tokoh  hukum  yang  dilahirkan  dari  pasangan  kelas menengah Yahudi berbahasa Jerman di Praha pada tanggal 11 Oktober 1881. Ketika berusia tiga  tahun,  Kelsen  dan  keluarganya  pindah  ke  Wina  dan  menyelesaikan  pendidikannya. Kelsen  merupakan  seorang  agnostik  yang  kemudian  pada  tahun  1905  berpindah  agama menjadi Katolik demi menghindari masalah integrasi dan kelancaran karier akademiknya. Akan tetapi, identitas Kelsen sebagai seorang keturunan Yahudi tetap saja mendatangkan banyak permasalahan dalam hidupnya. Kelsen pada awalnya ialah seorang pengacara publik yang  berpandangan  sekuler  terhadap  hukum  yang  ia  anggap  sebagai  instrumen  untuk mewujudkan  perdamaian.  Pandangan  ini  diinspirasi  oleh  kebijakan  toleransi  yang dikembangkan oleh rezim Dual Monarchy di Habsburg.
Sejak kecil, Kelsen tertarik pada ilmu klasik dan humanisme, seperti filsafat, sastra, logika,  dan  juga  matematika.  Ketertarikan  ini  kemudian  memengaruhi  karya-karyanya. Pada  tahun  1906,  Kelsen  memperoleh  gelar  doktor  di  bidang  hukum.  Pada  tahun  1905, Kelsen menerbitkan buku pertamanya yang berjudul Die Staatslehre des Dante Aligbieri. Lalu, pada tahun 1908, beliau mengikuti seminar di Heidelberg yang diselenggarakan oleh George  Jellinek.  Pada  tahun  1911,  Kelsen  mengajar  di  University  of  Vienna  di  bidang hukum  publik  dan  filsafat  hukum  serta  menyelesaikan  karyanya,  Hauptprobleme  der Staatsrechtslehre. Kemudian, pada tahun 1914, Kelsen menerbitkan dan menjadi editor dari The Austrian Journal of Public Law.
Pada  saat  perang  dunia  pertama  berlangsung,  Kelsen  menjadi  penasihat  untuk Departemen Militer dan Hukum (Military and Justice Administration). Pada tahun 1918, ia menjadi associate professor di bidang hukum pada University of Vienna, sedangkan pada tahun 1919, ia menjadi profesor penuh di bidang hukum publik dan hukum administrasi. Pada  tahun  yang  sama,  saat  berakhirnya  monarki  Austria,  Chancellorn,  pemerintahan republik pertama, Karl Renner, mempercayai Kelsen sebagai penyusun konstitusi Austria. Hal  ini  disebabkan  oleh  kedekatan  Kelsen  dengan  Partai  Sosial  Demokrat  (Social Democratic Party/SDAP) meskipun secara formal Kelsen tetap bertindak netral karena tidak pernah  menjadi  anggota  partai  politik.  Di  tahun  1921,  Kelsen  ditunjuk  sebagai  anggota Mahkamah Konstitusi Austria. Memasuki tahun 1930, muncul sentimen antisemitisme di kalangan sosialis Kristen. Oleh karena itu, Kelsen diberhentikan dari anggota Mahkamah Konstitusi  Austria  dan  pindah  ke  Köln.  Di  University  of  Cologne,  Kelsen  kemudian mengajar hukum internasional dan menekuni bidang khusus hukum internasional positif. Pada tahun 1931, Kelsen memublikasikan karyanya, Wer soll der Huter des Verfassungsei?. Pada  tahun  1933,  saat  Nazi  berkuasa,  situasi  berubah  cepat  dan  Kelsen  dikeluarkan  dari
universitas. Karena hal tersebut, Kelsen bersama istri dan kedua putrinya kemudian pindah ke Jenewa dan memulai karier akademik di The Institute Universitaire des Hautes Etudes International sampai tahun 1935. Selain itu, Kelsen juga mengajar hukum internasional di University  of  Prague  pada  tahun  1936,  namun  kemudian  harus  keluar  karena  sentimen antisemitisme di kalangan mahasiswanya.
Pada sekitar tahun 1940, pecahnya perang dunia kedua dan kemungkinan terlibatnya Swiss dalam konflik tersebut memotivasi Kelsen untuk pindah ke Amerika Serikat. Pada tahun  1940  sampai  dengan  1942,  Kelsen  menjadi  research  associate  dan  mengajar  di Harvard  University.  Pada  tahun  1942,  dengan  dukungan  Roscoe  Pound  yang  mengakui Kelsen  sebagai  ahli  hukum  dunia,  Kelsen  menjadi  visiting  professor  di  University  of California, Berkeley, tetapi bukan pada bidang hukum melainkan pada departemen ilmu politik. Dari tahun 1945 sampai dengan 1952, Kelsen menjadi profesor penuh, lalu pada tahun  1945,  Kelsen  menjadi  warga  negara  Amerika  Serikat  dan  penasihat  pada  United Nations War Crimes Commission di Washington dengan tugas utama menyiapkan aspek hukum  dan  teknis  Pengadilan  Nuremberg.  Ia  juga  menjadi  visiting  professor  di  Jenewa, Newport, The Hague, Wina, Kopenhagen, Chicago, Stockholm, Helsinkfors, dan Edinburg. Kelsen  memperoleh  sebelas  gelar  doctor  honoris  causa  dari  Utrecht,  Harvard,  Chicago, Mexico,  Berkeley,  Salamnca,  Berlin,  Wina,  New  York,  Paris,  dan  Salzburg.  Pada  tahun 1952,  walaupun  Kelsen  telah  pensiun,  ia  tetap  aktif  dan  produktif.  Kelsen  tinggal  di Amerika Serikat sampai akhir hayatnya. Ia wafat di Berkeley, 19 April 1973 pada usia 92 tahun dengan meninggalkan sekitar 400 karya. Hans Kelsen adalah seorang pemikir hukum dunia yang buah pemikirannya bukan saja diperbincangkan di berbagai belahan bumi, tapi juga menjadi salah satu pemikir hukum garda depan (avant garde) pada zamannya, bahkan mungkin  sampai  sekarang.  Roscoe  Pound  yang  juga  seorang  filosof  hukum  kenamaan memberikan testimoninya sebagai berikut: “...Kelsen was unquestionably the leading jurist of the time. It is said that if the mark of the genius is that he creates a cosmos out of chaos, then Kelsen has evidently earned that title”. Pengakuan Roscoe Pound tentunya bukan tanpa dasar atau sekedar basa-basi, melainkan sebuah testimoni objektif dengan memperhatikan warisan pemikirannya yang tersebar dalam beratus- ratus karya ilmiah yang masih memiliki pengaruh  penting  sampai  saat  ini.  Berbicara  tentang  politik  hukum  di  dalam  bukunya, General Theory of Law and State, Hans Kelsen mengatakan baliwa satu keadaan politik yang menimbulkan pemerintah dan hukum baru dapat sah sebagai pemerintah dan konstitusi baru  sejauh  pemerintah  tersebut  secara  politik  bisa  mempertahankan  dan memberlakukannya. Tepatnya Kelsen mengatakan sebagai berikut: “If the new government is able to maintain the new constitution in an efficacious wanrur, that this government and this constitution de, according to international law, the legitimate government and the valid constitution of the state”.
Jadi,  menurut  doktrin  Kelsen  bahwa  Negara  dipandang  sebagai  sistem  perilaku manusia  dan  merupakan  tatanan  keharusan  manusia.  Hukum  dipandang  sebagai  tatanan normatif dari perilaku manusia yang dengannya didukung oleh adanya kekuatan. Kemudian dengan kekuatan tersebut seseorang dapat melakukan monopoli terhadap komunitas lain. Oleh  karena  itu,  Negara  tersusun  atas  pemerintah  yang  bebas,  penduduk,  dan  adanya kemampuan untuk melakukan interaksi dengan Negara lain. Kelsen menolak upaya apapun untuk memusnahkan Negara dari hukum atau bahkan hukum yang merupakan “kemauan Negara”.  Penegakan  dalam  bahasa  Inggris  dikenal  dengan  istilah  enforcement.  Menurut Black law dictionary diartikan the act of putting something such as a law into effect, the execution of a law. Sedangkan penegak hukum (law enforcement officer) artinya adalah those whose duty it is to preserve the peace. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penegak adalah yang mendirikan, menegakkan. Penegak hukum adalah yang menegakkan hukum, dalam  arti  sempit  hanya  berarti  polisi  dan  jaksa  yang  kemudian  diperluas  sehingga mencakup pula hakim, pengacara dan lembaga pemasyarakatan. memberi arti penegakan
hukum adalah perhatian dan penggarapan, baik perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (onrecht in actu) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (onrecht in potentie).
Penegakan hukum merupakan rangkaian proses penjabaran ide dan cita hukum yang memuat nilai-nilai moral seperti keadilan dan kebenaran kedalam bentuk-bentuk konkrit, dalam  mewujudkannya  membutuhkan  suatu  organisasi  seperti  kepolisian,  kejaksaan, pengadilan  dan  lembaga  pemasyarakatan  sebagai  unsur  klasik  penegakan  hukum  yang dibentuk  oleh  negara,  dengan  kata  lain  bahwa  penegakan  hukum  pada  hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial yaitu keadilan. Secara konsepsional, maka inti dari penegakan  hukum  terletak  pada  kegiatan  menyerasikan  hubungan  nilai-nilai  yang terjabarkan  di  dalam  kaidah-kaidah  yang  mantap  dan  mengejawantah  dan  sikap  tindak sebagai  rangkaian  penjabaran  nilai  tahap  akhir,  untuk  menciptakan,  memelihara,  dan mempertahankan  kedamaian  pergaulan  hidup.  Oleh  karena  itu  dapat  dikatakan  bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang- undangan. Ruang lingkup penegakkan hukum sebenarnya sangat luas sekali, karena mencakup hal-hal yang langsung dan tidak langsung terhadap orang yang terjun dalam bidang penegakkan hukum. Penegakkan  hukum  yang  tidak  hanya  mencakup  law  enforcement,  juga  meliputi  peace maintenance.  Adapun  orang-orang  yang  terlibat  dalam  masalah  penegakkan  hukum  di Indonesia ini adalah diantaranya polisi, hakim, kejaksaan, pengacara dan pemasyarakatan atau penjara.
Tercermin dalam pelaksanaan hukum di dalam masyarakat selain tergantung pada kesadaran hukum masyarakat juga sangat banyak ditentukan oleh aparat penegak hukum, karena sering terjadi beberapa peraturan hukum tidak dapat terlaksana dengan baik yang dilakukan oleh beberapa oknum penegak hukum yang tidak melaksanakan suatu ketentuan hukum sebagai mana mestinya. Hal tersebut disebabkan pelaksanaan oleh penegak hukum itu  sendiri  yang  tidak  sesuai  dan  merupakan  contoh  buruk  dan  dapat  menurunkan  citra. Selain itu teladan baik, integritas dan moralitas aparat penegak hukum mutlak harus baik, karena mereka sangat rentan dan terbuka peluang bagi praktik suap dan penyalahgunaan wewenang

## KESIMPULAN
Adapun hasil dari kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwasanya pemikiran Mahfud MD dan praktik penerapan doktrin teori Hans Kelsen bahwasanya politik hukum memberikan kebijakan tentang hukum yang menentukan arah, bentuk dan isi hukum yang mencakup pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum dalam rangka mencapai tujuan politik hukum yaitu tujuan yang dicanangkan oleh negara. Politik hukum sudah berlaku di Indonesia sejak masa demokrasi terpimpin hingga reformasi. Peran politik hukum terhadap pembangunan  hukum  nasional  di  Indonesia  tidak  bisa  dilepas  dari  kontek  sejarah. Sepanjang sejarah Negara Republik Indonesia telah terjadi Perubahan- Perubahan politik secara bergantian (bedasarkan periode sistem politik) antara politik yang demokratis dan politik otoriter. Sejalan dengan Perubahan-Perubahan politik itu, karakter produk hukum juga  berubah.  Terjadinya  Perubahan  itu  karena  hukum  merupakan  produk  politik,  maka karakter  produk  hukum  berubah  jika  politik  yang  melahirkannya  berubah.  Pada  masa reformasi 1998 misalnya terjadi Perubahan pada berbagai undang- undang, seperti undang- undang tentang partai politik, pemilu dan Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD dan lain-lain. Selain itu Perubahan juga terjadi peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi  yakni  penghapusan  Ketetapan  Majelis  Pemusyawaratan  rakyat  (Tap  MPR)  dan Perubahan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
Aba, P., & Maria, L. (2020). “Defining Child Trafficking for Labor Exploitation, Forced Child Labor, and Child Labor, ” In The Palgrave International Handbook of Human Trafficking. London UK: Palgrave Macmillan. Abdul Manan, (2018). Dinamika Politik Hukum di Indonesia. Jakarta: Kencana Hans Kelsen. (2015). Pengantar Teori Hukum. Terjemahan oleh Siwi Purwandar, (Bandung: Penerbit Nusa Media.
Latipulhayat, Arip. (2014), KHAZANAH: HANS KELSEN, PJIH, Vol 1, no 1 Masrukin. 2017. Metodologi Penelitian Kualitatif, (Kudus: Media Ilmu Press, Cet. Ketiga. MD, Moh. Mahfud. (2007). Hukum Tak Kunjung Tegak. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Mia  Kusuma  Fitriana.  (2015).  Peranan  Politik  Hukum  Dalam  Pembentukan  Peraturan PerundangUndangan    Di  Indonesia  Sebagai  Sarana  Mewujudkan  Tujuan  Negara (Laws And Regulations In Indonesia As The Means Of Realizing The Country’s Goal),  Jurnal  Legislasi  Indonesia  (Jakarta:  Direktorat  Jenderal  Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2015), Vol 12, No 2.
Mirza  Nasution.  (2015)  Politik  Hukum  dalam  Sistem  Ketatanegaraan  Indonesia (Medan:Puspantara
Moh.  Mahfud  MD.  (2003).  Demokrasi  dan  Konstitusi  di  Indonesia:tudi  tentang  Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan. Jakarta: Rineka Cipta.
Moh. Mahfud MD. (2012). Politik Hukum di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers. Muhtadi,  Muhtadi.  2014.  “PENERAPAN  TEORI  HANS  KELSEN  DALAM  TERTIB HUKUM INDONESIA”. Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum 5 (3).