## ANALISIS KINERJA KEUANGAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2014-2019
Rika Silvianingsih 1 , Utpala Rani 2
1,2 Universitas Tidar, Indonesia E-mail: 1) rikasilvia18@gmail.com , 2) utpala@untidar.ac.id

## Abstrak
Tujuan dilakukan penelitian ini untuk mengetahui kinerja keuangan Kota Bogor tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 berdasarkan perhitungan lima rasio, yaitu: rasio kemandirian, rasio, derajat fiskal, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio efektivitas pendapatan asli daerah, dan rasio efesiensi keuangan daerah. Jenis penelitian dilakukan dengan penelitian kuantitatif dan data yang digunakan  yaitu  data  sekunder  yang  diambil  dari  ppid.kotabogor.go.id.  Hasil  penelitian  ini menunjukan  bahwa  kinerja  keuangan  pada  Kota  Bogor  sudah  baik  jika  ditinjau  dari  Rasio Kemandirian  Keuangan  Daerah,  Rasio  Efektivitas  Pendapatan  Asli  Daerah,  dan  Rasio  Derajat Desentralisasi  Fiskal,  akan  tetapi  untuk  Rasio  Ketergantungan  Keuangan  Daerah  kurang mengoptimalkan pendapatan dari sektor lain sehingga tingkat ketergantungan akan dana transfer masih  sangat  tinggi  dan  Rasio  Efisensi  kurang  efisien  karena  lebih  besarnya  belanja  daerah daripada pendapatan daerah yang diterima.
Kata Kunci: Realisasi Anggaran, Kinerja Keuangan, APBD

## Abstract
The purpose of this study was to determine the financial performance of Bogor City from 2014 to 2019  based  on  the  calculation  of  five  ratios,  namely:  independence  ratio,  ratio,  fiscal  degree, regional  financial  dependence  ratio,  effectiveness  ratio  of  local  revenue,  and  regional  financial efficiency ratio. This type of research is carried out by quantitative research and the data used are secondary data taken from ppid.kotabogor.go.id. The results of this study indicate that the financial performance of the city of Bogor is fine when measured by the Regional Financial Independence Ratio,  Effectiveness  Ratio  of  Regional  Original  Income,  and  the  Degree  Ratio  of  Fiscal Decentralization, but the Regional Financial Dependency Ratio does not optimize income from other sectors, resulting the level of dependence on funds transfers are still very high and the Efficiency Ratio is less efficient because the regional expenditure is greater than the regional income received.
Keywords: Budget Realization, Financial Performance, Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD)

## 1. PENDAHULUAN
Indonesia  mengalami  perkembangan  teknologi  yang  semakin  pesat  khususnya  pada bidang akuntansi sangat diperlukan dalam berbagai sektor pekerjaaan salah satunya dalam sektor  pemerintah.  Dalam  sektor  pemerintahan  akuntansi  berperan  penting  untuk
menganalisis pelaksanaan tindakan entitas pelapor guna memperlancar fungsi perencanaan, pengelolaan  dan  pengendalian  seluruh  dana,  kewajiban,  dan  harta  kekayaan  untuk kepentingan masyarakat. Dengan demikian, pemerintah daerah maupun pusat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat daerah tersebut, respon yang dilakukan akan berguna untuk tata kelola dalam lingkungan pemerintah daerah ataupun untuk daerah itu sendiri.
Demi  mempercepat  kesejahteraan  masyarakat,  pemerintah  pusat  mewujudkan pemberian  oronomi  daerah.  Menurut  Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  No.  23 Tahun 2014, dalam struktur Negara Kesatuan Republik Indonesia, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat  setempat.  Adanya  otonomi  daerah  diharapkan pemerintah dapat meningkatkan inovasi dan kreatifitas dalam mengelola keuangan, terutama dalam  merealisasikan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanda  Daerah  (APBD).  APBD  yang sudah disahkan diatur dalam Peaturan Pemerintah Pasal 26 Nomor 12 tahun 2019. APBD adalah pengantar dari pengelolaan anggaran daerah pada periode stu tahun didasarkan dari undang-udang tentang keuangan. Menurut Sujarweni (2016), APBD adalah rencana keuagan tahunan yang disusun oleh pemerintah daerah dan disetujui oleh DPRD.
Terdapat  komposisi  baru  dalam  APBD  menurut  Sartika  et  al.  (2017),  pendapatan dipisahkan menjadi tiga kategori, yaitu pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, dan  pendapatan  lain-lain  yang  sah.  Selain  itu,belanja  dibagi  menjadi  empat  bagian,  yaitu belanja aparatur daerah, belanja pelayanan publik, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Belanja aparatur daerah diklasifikasikan menjadi tiga kategori, yaitu  belanja  operasi  dan  pemeliharaan,  belanja  modal/pembangunan,  serta  belanja administrasi  umum.  Belanja  pelanyanan  publik  juga  dikelompokan  menjadi  tiga,  yaitu belanja operasi dan pemeliharaan, belanja administrasi umum, dan belanja modal. Kemampuan daerah dalam mengelola keuangan dan menjalankan otonomi daerah, salah satunya dapat ditentukan oleh kinerja keuangan daerah, yaitu dengan menganalisa laporan pemerintah seperti Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Pengukuran kinerja keuangan sangat penting untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam mengelola anggaran daerah. Hal ini dilakukan melalui laporan keuangan, yang bertujuan untuk memberikan informasi tentang status keuangan pemerintah daerah, realisasi anggaran, dan kinerja keuangan yang berguna  dalam  pengambilan  keputusan  dan  menunjukkan  akuntabilitas  sumber  daya pelaporan.  Evaluasi  kinerja  berupa  analisis  rasio  keuangan  yang  bersumber  dari  aspek Laporan  Pertanggungjawaban  Kepala  Daerah  berupa  perhitungan  APBD  (Sijabat  et  al., 2014).
Pemerintah Indonesia melakukan pelaksanaan anggaran dengan dua fungsi, yaitu dungsi perbendaharaan (entitas pelaporan) dan fungsi pelaksana anggaan (entitas akuntansi). Entitas pelaporan sendiri adalah pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan Lembaga yang menurut perundang-undangan diharuskan Menyusun laporan keuangan. Sementara entitas akuntansi didefinisikan sebagai satuan kerja dari mulai tingkat lembga/kementrian sampai ke tingkat Unit  Pelayanan  Teknis  (UPT)  untuk  pemerintah  daerah,  dan  untuk  pemrintah  pusat  dari mulai badan/Lembaga/dinas sampai tingkat UPT dan Kecamatan.
Menurut  analisis  Anim  Rahmayati  (2016),  kinerja  keuangan  Pemerintah  Kabupaten Sukoharjo  masih  dibawah  stanndar.  Meskipun  pengelolaan  PAD  secara  kompeten  dan efesien, tingkat kemandirian daerah masih cukup rendah. Dan dalam penelitian Nurhayati (2015) menunjukkan bahwa pada Kabupaten Rokan Hulu rasio kemandirian keuangan masih
sangat rendah, rasio ketergantungan masih sangat tinggi dan belum optimal, rasio efektivitas sangat efektif, rasio aktivitas belanja rutin sangat renah  sedangkan belanja pembangunan sangat tinggi, rasio pertumbuham kategori cukup baik.
Pada tahun 2017, Kota Bogor menerima opini Wajar Tanpa Pengcualiaan (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) terkait pelaporan keuangan tahun anggran 2016. Jkika laporan keuangan bebas dari salah saji yang selius, maka opini WTP akan dikeluarkan. Audit meyakini  bahwa  pemerintah  telah  menerapkan  standar  akuntansi  berlaku  umum  dengan baik, berdasarkan informasi audit yang diterima.
Dari informasi tersebut dapat dijelaskan bahwa jumlahpenduduk miskin di Kota Bogor mengalami penurunan dari tahun 2014 yaitu 7,74% dan pada tahun 2018 menjadi 5,93%. Peningkatan  anggaran  penanggulangan  kemiskinan  teus  meingkai,  pada  tahun  2018 jumlahnya  mencapai  Rp.  426  miliar,  selaras  terjadinya  penurunan  jumalah  penduduk.  Di antara  beberapa  program  penanggulangan  kemiskinan  yaitu  dengan  adanya  JKN  bagi masyarakat kurang mampu dan ditahun 2018 telah mencapai 95,85%. Pencapaian tersebut didukung dengan terus meningkatnya cakupan pelayanan Kesehatan dasar dan rujukan bagi masyarakat  miskin  yang  mencapai  79,5%  pada  tahun  2018,  presentase  penduduk  miskin yang terlayani di RSUD Kota Bogor mencapai 90,11% dan kunjungan dokter ke keluarga kurang mampu mencapai 93%.
Tabel 1 PAD Kota Bogor Tahun 2014-2019 Tahun Jumlah 2014 Rp544,835,708,254.00 2015 Rp627,597,050,141.00 2016 Rp783,873,587,219.00 2017 Rp978,197,741,947.33 2018 Rp912,197,971,288.85 2019 Rp1,015,884,216,919.86 Sumber data: https://ppid.kotabogor.go.id/
Penjelasan  tersebut  menunjukkan  bahwa  Pendaptan  Asli  Daerah  (PAD)  Kota  Bogor mengalami peningkatan dari tahun 2014 hingga 2019. Namun, pada tahun 2018 PAD Kota Bogor mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan terjadinya penurunan pendapatan retribusi daerah, pendapatan asli daerah yang sah, dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pendapaan Asli Daerah (PAD) Kota Bogor paling tinggi berada di tahun 2019.
Dalam hal ini Kota Bogor mengalami penuruna tingkat kemiskinan penduduk pada thu 2014-2019 dengan memajukan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan uraikan yang telah  dijelaskan  diatas,  penulis  ingin  mengetahui  mengenai  kinerja  keuangan  pemerintah daerah dalam laporan realiasasi anggaran pendapatan dan belanja daerah kota bogor tahun 2014-2019 .
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang diangakat yaitu tentang  bagaimana  menganalisis  kinerja  keuangan  pendapatan  dan  belanja  Pemerintah Daerah dan Kota Bogor pada tahun anggaran 2014-2019. Batasan masalah pada penelitian ini membatasi pada kineja keuangan daeralah dalam mengelola dan belanja daerah. Objek
penelitiannya yaitu Kinerja Keuangan Pemeritah Daerah, Pemerintah Daerah Kota Bogar sebgai  subjek.  Unit  peneltian  ini  adalah  Laporan  Realisasi  Anggaran  tahun  2014-2019. Kinerja  keuangan  daerah  dianalisis  menggunakan  rasio  kemandirian,  rasio  derajat desentralisasi fiskal, rasio ketergantungan, rasio efektivitas pendapatan asli daerah dan rasio efesiensi keuangan daerah.
Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menilai kinerja keuangan dalam Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Bogor Tahun 2014-2019.

## 2. LANDASAN TEORI

## 2.1. Akuntansi Pemerintah
Akuntansi  Pemerimntah  bertujuan  untuk  melakukan  aktivitas  pencatatatan, pengklasifikasian, pengikthisaran, dan pelaporan. Transaksi-transaksi keuangan pemerintah adalah objek akuntansi sebagai implikasi dari pelaksanaan APBN/APND, selain itu tujuan akuntansi  pemerintah  yaitu  laporan  keuangan  pemerintah  yang  merupakan  laporan pertanggungjawaban dari pelaksanaan APBN dan APBD.

## 2.2. Otonomi Daerah
Otonomi daerah sebagai kekuasaan atau wewenang pada suatu daerah atau wilayah yang mengelola  dan  mengatur  kepentingan  wilayah/daerah  masyarakat  itu  sendiri.  Pengertian otonomi  daerah  secara  luas  yaitu  sebagai  wewewang  atau  kekeuasaan  pada  suatu wilayah/daerah  yang  mengatur  dan  mengelola  untuk  kepentingan  masyarakat  itu  sendiri mualai daei politik, ekonomi, dan pengaturan perimbangan keuangan termasuk pengaturan budaya, ideologi, dan sosial, dan budaya yang sesuai dengana tradisi adat istiadat daerah.

## 2.3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
APBD  merupakan  ujud  dari  rencana  jangka  panjang  daerah  sera  rencana  jangka menengah  yang  dibuat  dari  visi  dan  misi  kepala  daerah.  APBD  proses  dari  rencana pendapatan,  belanja  daerah  dan  pembiayaan  untuk  satu  tahu.  APBD  dipersiapkan  oleh pemerintah daerah , kemudia dibahas dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sehingga  pada  akhirnya  merupakan  produk  hokum  berupa  Peraturan  Daerah  yang  harus diikuti  lembaga  daerah.  Semua  penerimaan  dan  pengeluaran  daerah  harus  dicatat  dan dikelola pada APBD.

## 2.4. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Laporan keuangan adalah produk manajemen dalam melakukan pertanggungjawabban penggunaan sumber daya dan sumber dana yang dopercayakan. Laporan keuangan secara umum, menyediakan informasi tentang kinerja, posisi keuangan dan arus kass dalam suatu periode.  Laporan  ini  ditujukan  bagi  pengguna  laporan  di  luar  pemerintah  daerah  untuk menilai maupun mengambil keputusan. Sumber informasi yang dimaksud adalah pemerintah daerah  yang  bersangkutan.  Laporan  keuangan  harus  disajikan  secara  transparan,  mudah dipahami,  wajar,  dan  dapat  dibandingkan  dengam  tahun  sebelumnya  ataupun  pemerintah daerah lain.

## 3. METODE PENELITIAN

## 3.1. Objek dan Subjek Penelitian
Objek penelitian ini adalah Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Subjek penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kota Bogor. Dan Laporan Realisai Anggaran tahun 2014-2019 sebagai unit penelitian.

## 3.2. Jenis dan Sumber Data
Data kuantitatif adalah jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data berupa Laporan Realisasi Anggaran tahun anggaran 2014-2019 Pemerintah Kota Bogor. Sumber data  yang  digunakan  adalah  sumber  data  sekunder  yang  diperoleh  secara  tidak  langsung melalui  media  Pemerintah  Kota  Bogor.  Data  Sekunder  tersebut  berupa  Laporan  Realisai Anggaran yang dipublikasi untuk umum yang diperoleh dari website resmi Kota Bogor yaitu https://ppid.kotabogor.go.id/

## 3.3. Teknik Analisis
Topik yang akan dijadikan penelitian terkait dengan kinerja keuangan Pemerintah Kota Bogor tahun 2014-2019, dan dilakuakan dengan teknik metedologi analisis data deskiptif kuantitatif untuk menjawab rumusan masalah. Pada penelitian ini juga menggunakan alat analisis sebagai berikut:
1. Rasio Kemandirian
Rasio  kemandirian  mencerminkan  ketergantungan  daerah  pada  sumber  pembiayaan eksternal. Semakin besar rasio kemandirian maka semakin rendah tingkat ketergantungan daerah pada bantuan eksternal (terutama pemerintah provinsi dan pusat) (Halim & Kusufi, 2012).
𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝐾𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑖𝑟𝑖𝑎𝑛 =
𝑃𝐴𝐷 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟 𝑋 100%

## Tabel 2 Pola Hubungan dan Tingkat Daerah
Rasio Kemandirian  Kemampuan Keuangan  Pola Hubungan 0% - 25% Rendah Sekali Instruktif 25% - 50% Rendah Sekali Konsultif 50%- 75% Sedang Partisipatif 75% - 100% Tinggi Delegatif

## 2. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal
Rasio  derajat  desentralisai  diukur  dengan  metode  dibandingkannya  antara  jumlah Pendapatan Asli Daerah dengan Penerimaan Daerah. Semakin bear PAD nya, maka semakin besar kemampuan pemerintah dalam melaksanakan desentralisasi.
𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝐷𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝐹𝑖𝑠𝑘𝑎𝑙 = 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐴𝑠𝑙𝑖 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝑋 100%

## Tabel 3 Skala Interval Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

## Skala Interval Rasio Derajat  Kemampuan Keuangan Daerah
00,00 - 10,00 Sangat Kurang 10,01 - 20,00 Kurang 20,01 - 30,00 Sedang 30,01 - 40,00 Cukup 40,01 - 50,00 Baik <50,00 Sangat Baik

## 3. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah
Rasio ini diukur dengan metode dibandingkannya anatara jumlah pemasukan anggaran ditransfer  daerah  yang  di  peroleh  dengan  total  daerah  yang  diterima  (Mahmudi,  2016). Semakin rendah nilainya, maka semakin bagus kinerja pemerintahnya.
𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝐾𝑒𝑡𝑒𝑟𝑔𝑎𝑛𝑡𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛 = 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝑋 100%

## Tabel 4 Kriteria Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah
Skala Pendapatan Transfer Terhadap Total Pendapatan Ketergantungan Keuangan Daerah 00,00 - 10,00 Sangat Rendah 10,01 - 20,00 Rendah 20,01 - 30,00 Sedang 30,01 - 40,00 Cukup 40,01 - 50,00 Tinggi <50,00 Sangat Tinggi

## 4. Rasio Efektivitas
Rasio  Evektivitas  PAD  menggambarkan  kemampuan  pemerintah  daerah  dalam merealisasikan  PAD  yang  direncanakan  dibandingkan  dengan  target  yang  ditetapkan berdasarkan potensi daerah sebenarnya (Mahmudi, 2016).
𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 = 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝐴𝐷 𝐴𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑃𝐴𝐷 𝑋 100%

## Tabel 5 Kriteria Rasio Efektivitas PAD
Presentase Efektivitasa  Kriteria Efektivitas
>100% Sangat efektif 90-100 Efektif 80-90 Cukup efektif 60-80 Kurang efektif <60 Tidak efektif

## 5. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah
Rasio Efisiensi diukur dengan dibandingkan antara banyaknya tarif yang dibelanjakan untuk mendapatkan pendapatan dengan realisasi penerimaan pendapatan (Mahmudi, 2016). Semakin renah nilainya, maka semakin bagus kinerja pemerintahnya.
𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝐸𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛𝑠𝑖 = 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝑋 100%

## Tabel 6 Rasio Efisiensi Keuangan Daerah
Kriteria Efisiensi  Persentase Efisiensi >100% Tidak efisien 90-100 Kurang efesien 80-90 cukup efisien 60-80 efesien <60 sangat efisien

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Berikut ini adalah analisis yang digunakan untuk menilai kinerja keuangan Pemerintah Kota Bogor yang diukur menggunakan beberapa alat analisis, yaitu:

## 4.1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Tabel 7 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kota Bogor Tahun 2014-2019
Tahun Jumlah Pendapatan Transfer Rasio Kemampuan Kemandirian Keuangan/Pola Keuangan Hubungan Daerah (%) 2014 Rp544,835,708,254.00 Rp       1,188,391,596,875.00 45,85% Rendah/Konsultif 2015 Rp627,597,050,141.00 Rp       1,218,375,878,985.00 51,51% Sedang/Partisipatif 2016 Rp783,873,587,219.00 Rp       1,297,444,479,820.00 60,42% Sedang/Partisipatif 2017 Rp978,197,741,947.33 Rp       1,293,505,562,261.00 75,62% Tinggi/Delegatif 2018 Rp912,197,971,288.85 Rp       1,303,332,063,609.00 69,99% Sedang/Partisipatif 2019 Rp1,015,884,216,919.86 Rp       1,455,644,350,874.00 69,79% Sedang/Partisipatif Rata-Rata 62,20% Sedang/Partisipatif
Sumber Data : Data Diolah, 2021
Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel diatas, Rasio Kemandirian Daerah Kota Bogor pada  tahun  2014-2019  dikatakan  sedang  dengan  pola  hubungan  Partisipatif  dengan  rasio 62,20% yang berarti peranan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, mengingat daerah yang  bersangkutan  tingkat  kemandiriannya  mendekati  mampu  melaksanakan  urusan
otonomi daerah. Tingkat kemandirian terendah adalah 45,85% pada tahun 2014, sedangkan tinglat kemandirian tertinggi adalah 75,62% pada tahun 2017.
Pada  penelitian  Mutiha  (2016)  anggaran  pada  Kota  Bogor  tahun  2010-2014 menunjukkan rasio kemandirian perananan pemerintah pusat masih lebih dominan dengan polah  hubungan  konsultatif  sebesar  31,89%.  Penelitian  sebelumnya  yang  dilakukan  oleh Ramadhani  (2016)  anggaran  Kota  tararan  tahun  2010-2015    melalui  perhitungan  rasio kemandirian  menunjukkan  pola  hubungan  sampai  ke  pola  hubungan  delegative  dimana masih mandiri dalam melakukan otonomi daerah.

## 4.2. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal
Tabel 8 Rasio Derajat Desentralisasi Kota Bogor Tahun 2014-2019 Tahun Pendapatan Asli Daerah (PAD) Total Pendapatan Daerah Tingkat Rasio% Desentralisasi Fiskal 2014 Rp544,835,708,254.00 Rp       1,757,697,381,840.00 31,00% Cukup 2015 Rp627,597,050,141.00 Rp       1,913,210,404,036.00 32,80% Cukup 2016 Rp783,873,587,219.00 Rp       2,152,370,082,886.00 36.42% Cukup 2017 Rp978,197,741,947.33 Rp       2,289,359,362,675.00 42,47% Baik 2018 Rp912,197,971,288.85 Rp       2,328,703,432,668.85 39,17% Cukup 2019 Rp1,015,884,216,919.86 Rp       2,559,857,207,793.86 39,69% Cukup Rata-Rata 36,97% Cukup
Sumber Data : Data Diolah, 2021
Berdasarkan  hasil  perhitungan  pada  tabel  diatas,  Rasio  Derajat  Desentralisasi  Kota bogor pada tahun 2014-2019 dapat dikatakan cukup yaitu dengan rasio diatas 30%. Hal ini disebabkan  karena  adanya  peningkatan  pada  Pendapatan  Asli  Daerah  Kota  Bogor  setiap tahummya.  Derajat  Desentralisasi  tertinggi  terjadi  pada  tahun  2017  yaitu  dengan  rasio 42.73% sedangkan derajat desentralisasi terendah terjadi pada tahun 2014 yaitu dengan rasio 31,00%.  Dengan  hal  tersebut,  rata-rata  derajat  desentralisasi  Kota  Bogor  adalah  sebesar 36,97% dikatakan cukup.
Pada Penelitian terdahulu di Kabupaten Belu menyatakaan bahwa dalam perhitungan Rasio Desentralisasi Fiskal pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2018 dikategorikan masih sangat  kurang  dalam  membiayai  pembangun  daerah,  hal  ini  dapat  diketahui  bahwa  rasio ketergantungan yang sangat tinggi pada pemerintah pusat yaitu  dengan rasio 82,29% (Oki et al., 2020).
Penelitian sebelumnya juga dilakukan di Provinsi Sulawesi Utara melalui perhitungan Rasio Desentralisasi Fiskal pada tahun 2014-2019 menunjukan bahwa masih sangat kurang dikarenakan rata-rata rasionya berada di interval <25%-50%. Hal ini dikarenkan kontribusi kenaikan PAD yang kecil dibandingan dengan total pendapatan daerah (Manueke, 2020).

## 4.3. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah
Tabel 9 Rasio Ketergantungan Daerah Kota Bogor Tahun 2014-2019 Tahun Pendapatan Transfer Total Pendapatan Daerah Tingkat Rasio (%)  Ketergantungan 2014 Rp       1,188,391,596,875.00    Rp       1,757,697,381,840.00 67,61% Sangat Tinggi 2015 Rp       1,218,375,878,985.00    Rp       1,913,210,404,036.00 63,68% Sangat Tinggi 2016 Rp       1,297,444,479,820.00    Rp       2,152,370,082,886.00 60,28% Sangat Tinggi 2017 Rp       1,293,505,562,261.00    Rp       2,289,359,362,675.00 56,50% Sangat Tinggi 2018 Rp       1,303,332,063,609.00    Rp       2,328,703,432,668.85 55,97% Sangat Tinggi 2019 Rp       1,455,644,350,874.00    Rp       2,559,857,207,793.86 56,86% Sangat Tinggi Rata-Rata 60.15% Sangat Tinggi
Sumber Data : Data Diolah, 2021
Berdasarkan  tabel  9.  Dapat  dilihat  bahwa  rasio  ketergantungan  keuangan  daerah Pemerintah Kota Bogor untuk lima tahun terakhir sangat tinggi dengan presentasi rasio rata- rata  yaiu  6-,15%.  Sejak  tahun  2014  rasio  ketergantungan  mencapai  67,61%  dan  terus mengalami  penurunan  sampai  tahun  2019.  Hasil  ini  menunjukkan  angka  ketergantungan daerah Kota Bogor sangat tinggi jika dilihat secara keseluruhan selama lima tahun terakhir. Kondisi ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bogor masih sangat berganung terhadap pendapatan transfer yang didapatkan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Dalam penelitian yang dilakukan Susilawati et al. (2018) di Sleman pada tahun 2011-
2015  hasil  perhitungan  Rasio  Ketergantungan  Keuagan  Daerah  masih  dikatakan  sangat bergantung  pada  pemerintah  pusat  dengan  rasio  73,86%.  Total  pendaptan  daerah  masih banyak bersar dari pendapatan transger, yang artinya Pemerintah Kabupaten Sleman belum mampu memaksimalkan PAD dalam memperoleh pendapatan daerah.

## 4.4. Rasio Efektivitas Pendapatan Daerah
Tabel 10 Rasio Efektivitas Pendapatan Kota Bogor Tahun 2014-2019 Tahun Realisasi PAD Anggaran PAD Tingkat Rasio (%) Efektivitas 2014 Rp544,835,708,254.00 Rp           483,014,420,704.00   112,80% Sangat Efetif 2015 Rp627,597,050,141.00 Rp           627,815,080,243.00   99,97% Efektif 2016 Rp783,873,587,219.00 Rp           728,030,823,933.00   107,67%  Sangat Efektif 2017 Rp978,197,741,947.33 Rp           917,788,606,450.00   106,58%  Sangat Efektif 2018 Rp912,197,971,288.85 Rp           887,396,041,682.00   102,79%  Sangat Efektif 2019 Rp1,015,884,216,919.86 Rp           972,607,288,978.00   104,45%  Sangat Efektif Rata-Rata 105,71%  Sangat Efektif Sumber Data : Data Diolah, 2021
Berdasarkan pada tabel diatas dapat dikatakan bahwa rasio efektivitas Pendapatan Kota Bogor  tahun  anggaran  2014-2019  dikatakan  sangat  efektif  karena  rasionya  berada  diatas 100%. Rasio efektifitas tertinggi berada pada tahun 2014 yaitu 112,80% sedangkan rasio efektivitas terendah berada pada tahun 2015 yaitu 99,97% . Untuk rata-rata rasio efektivitas Kota  Bogor  pada  tahun  2014-2019  yaitu  105,71%  dikatakan  sangata  efektif.  Hal  ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bogor mampu meningkatkan dan mengelola dengan sangat efektif dalam PAD melalui sektro pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
Pada penelitian Susanto (2019) di Kota Mataram dalam perhitungan rasio efektivitas pendapatan  daerah  tahun  2012  sampai  dengan  tahun  2015  dikategorikan  efektif  karena presentase diatas seratus, yaitu sebesar 101,81. Hal ini menggambarkan bahwa efektivitas pada  Pemerintah  Daerah  Kota  Mataram  saat  merealisasikan  sumber  PAD  dangat  efektif berdasarakan penilaian efektivitas.

## 4.5. Rasio Efisiensi
Tabel 11 Rasio Efesiensi Kota Bogor Tahun 2014-2019 Tahun Realisasi Belanja Daerah Realisasi Pendapatan Daerah Tingkat Rasio (%) Efektivitas 2014 Rp      1,702,962,476,448.00    Rp       1,757,697,381,840.00 96,89% Kurang Efesien 2015 Rp      1,862,982,871,234.00    Rp       1,913,210,404,036.00 97,37% Kurang Efesien 2016 Rp      2,115,296,888,270.00    Rp       2,152,370,082,886.00 98,28% Kurang Efesien 2017 Rp      2,245,590,002,913.62    Rp       2,289,359,362,675.00 98,09% Kurang Efesien 2018 Rp      2,406,586,936,843.04    Rp       2,328,703,432,668.85   103,34% Tidak Efesien 2019 Rp      2,528,500,802,938.19    Rp       2,559,857,207,793.86 98,78% Kurang Efesien Rata-Rata 98,79% Kurang Efesien Sumber Data : Data Diolah, 2021
Berdasarkan data tabel diatas dapat diketahui bahwa rata-rata ratio selama tahun 2014- 2019 untuk rasio efisiensi Kota Bogor 98,79% dengan kriteria kurang efesien. Pada tahun 2018, kriteria yang didapatkan adalah tidak efisien dengan ratio 103,34%. Hal ini disebabkan karena  realisasi  belanja  daerah  Rp2.406.586.936.843,04  dan  realisasi  pendapatan  daerah Rp2.328.703.432.668,85 sehingga menyebabkan tidak efisiennya belanja daerah yang lebih besar daripada pendapatan daerah yang diterima.
Pada penelitian terdahulu di Kota Jayapura pada tahun 2011 sampai dengan 2017 dalam perhitungan  rasio  efesiensi  sudah  dikatakan  sangat    efesien  karena  perbandingan  anatara realisasi penerimaan PAD dengan biaya pemungutan PAD nilainya berkisar <5%. Hal ini menunjukkan bahwa hasil pemungutan PAD lebih besar dibandinkan dengan biaya untuk memperoleh PAD (Tanan & Duri, 2018).
Penelitian sebelumnya juga dilakukan di Kabupaten Gunung Kidul tahun 2010 sampai dengan 2014, melalui perhitungan rasio efesiensi keuangan daerah dikatakan belum efesien
karena  skalanya  diatas  100%.  Rata-rata  efesiensi  yang  terjadi  selama  limat  tahun  yaitu 109,8% (Fathah, 2017).

## 5. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  analisis  data  anggaran  dan  pendapatan  belanja  daerah  Kota  Bogor pada tahun 2014-2019, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bogor sebagai berikut:
1. Rasio Kemandirian Pemerintah Kota Bogor selama tahun 2014-2019 meliliki tingkat kemandirian sedang, dengan nilai rata-rata rasio sebear 62,20%. Hal ini dapat dikatakan tingkat kemandirian Kota Bogor tahun 2014-2019 sudah mampu melakakukan urusan otonomi daerahnya karena peranan pemerintahan pusat sudah mulai berkurang.
2. Rasio  Derajat  Desntralisasi  Fiskal  Pemerintah  Kota  Bogor  selama  tahun  2014-2019 dikatakan cukup, dengan nilai rata-rata rasio sebesar 36,42%. Hal ini dapat dikatakan Pemerintah  Kota  Bogor  mampu  melaksanakan  pembangunan  daerah  dengan mengkatkan PAD setiap tahunnya.
3. Rasio  Ketergantungan  Keuangan  Daerah  Kora  Bogor  selama  tahun  2014-2019  yaitu sangat  tinggi,  dengan  nilai  rata-rata  rasio  sebesar  60,15%.  Halini  dapat  dikatakan Pemerintah  Kota  Bogor  masih  memiliki  ketergantungan  terhadap  penerimaan pemerintah pusat.
4. Rasio  Efektivitas  Pemerintah  Kota  Bogor  selama  tahun  2014-2019  dikatakan  sangat efektif,  dengan  nilai  rata-rata  rasio  sebesar  105,71%.  Hal  ini  dapat  dikatakan kemampuan  Pemerintah  Daerah  dalam  merealisasikan  pendapatan  asli  daerah  yang direncanakan  dibandingkan  dengan  target  yang  ditetapkan  berdasarkan  potensi  riil daerah.
5. Rasio  Efesiensi  Pemerintah  Kota  Bogor  selama  tahun  2014-2019  dikatakan  kurang efesien, dengan nilai rata-rata rasio efesienso sebesar 98,79%. Hal ini dapat dikatakan masih  besarnya  realisai  biaya  yang  dikeluarkan  daripada  realisasi  pendapatan  yang diterima.

## Saran

## 1. Bagi Pemerintah Darah Kota Bogor
Setelah melakukan penelitian ini, penulis menyarankan agar kinerja Pemerintah Kota Bogor terus melakukan peningkan dan memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah. Jika dilihar dari  Rasio  Ketergantungan  maka  Pemerintah  Daerah  Kota  Bogor  harus  lebing  menggali potensi  daerahnya  dalam  sektor  pendapatan  agar  PAD  yang  didapat  lebih  meningkan sehingga tidak perlu mendapat dana transfer yang sangat besar daru Pemerintah Provinsi maupun  Pemerinah  Pusat.  Berdasarkan  Rasio  efesiensi,  Pemerintah  Darah  Kota  Bogor masih  kurang  efesien  dalam  merealisaikan  pendapatan  daerahnya  karena  masih mengeluarkan dana belanja daerah  yang begitu besar. Seharusnya Pemerintah Kota Bogor dapat mengurangi realisasi belanja daerahnya seperti belanja modal dan belanja operasi agar dapat memaksimalkan realisasi pendapatan yang diterima nantinya.
2. Bagi peneliti selanjutnya
Diharapkan  dapat  lebih  rinci  dalam  menganalisa  Kinerja  Keuangan  Daerah  dengan berbagai macam rasio dan menambah jangka waktu penelitian lebih dari 6 tahun dengan memperluar lingkup wilayah penelitian agar tidak hanya 1 kota saja.

## DAFTAR PUSTAKA
Fathah, R. N. (2017). Analisis Rasio Keuangan untuk Penilaian Kinerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul. Ebbank , 8 (1), 33–48. Halim, A., & Kusufi, M. S. (2012). Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi Keempat. Jakarta: Penerbit Salemba Empat . Mahmudi. (2016). Akuntansi sektor publik . UII Press.
Manueke, B. B. R. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014-2019. Jurnal Akrab Juara , 5 (2), 132–146.
Mutiha,  A.  (2016).  Analisis  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah  Kota  Bogor  Tahun Anggaran 2010-2014. Jurnal Vokasi Indonesia , 4 (2).
Nurhayati,  N.  (2015).  Analisis  Rasio  Keuangan  Untuk  Mengukur  Kinerja  Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu. Cano Ekonomos , 4 (1), 55–66.
Oki, K. K., Nalle, F. W., & Meomanu, P. A. v. (2020). Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Belu. Ekopem: Jurnal Ekonomi Pembangunan , 5 (2), 1–6. Rahmayati, A. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2011-2013. Eka Cida , 1 (1).
Ramadhani, F. R. (2016). Analisis Kemandirian dan Efektivitas Keuangan Daerah di Kota Tarakan Tahun 2010-2015. Jurnal Ekonomi Pembangunan , 14 (1), 85–98.
Sartika,  N.,  Kirmizi,  K.,  &  Indrawati,  N.  (2017).  Analisis  Faktor-faktor  dalam  Struktur APBD  dan  Kinerja  Keuangan  Daerah  yang  Mempengaruhi  Belanja  Modal  pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. Sorot , 12 (2), 121–135.
Sijabat,  M.  Y.,  Choirul,  S.,  &  Abdul,  W.  (2014).  Analisis  Kinerja  Keuangan  Serta Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Dan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Malang  Tahun  Anggaran  (2008-2012). Jurnal  Administrasi  Publik  (JAP) , 2 (2). https://www.neliti.com/publications/77477/analisis-kinerja-keuangan-serta- kemampuan-keuangan-pemerintah-daerah-dalam-pelak Sujarweni, V. W. (2016). Akuntansi sektor publik teori, konsep, aplikasi .
Susanto,  H.  (2019).  Analisis  Rasio  Keuangan  Untuk  Mengukur  Kinerja  Keuangan Pemerintah  Daerah  Kota  Mataram. Jurnal  Distribusi-Jurnal  Ilmu  Manajemen  Dan Bisnis , 7 , 81–92.
Susilawati,  D.,  Wardana,  L.  K.,  &  Rahmawati,  I.  F.  (2018).  Menilai  Kinerja  Keuangan dengan Analisis Rasio Keuangan: Studi Kasus BKAD Sleman. Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia , 1 (2), 91–98.
Tanan, C. I., & Duri, J. A. (2018). Analisis Rasio Untuk Pengukuran Kinerja Keuangan dan Evaluasi  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  (Studi  Kasus  Pemerintah  Kota  Jayapura). Future: Jurnal Manajemen Dan Akuntansi , 6 (1), 91–101.