## PERAN MAJELIS ADAT ACEH DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WARIS TERHADAP TANAH DI KECAMATAN TEMPUK TENGOH KOTA LHOKSEUMAWE 

## Ucha Hadi Putri
Program Magister Kenotariatan, Universitas Andalas, Griya Kubang Raya Indah Blok E No. 2, Pekanbaru, email: uchahp@gmail.com

## Abstract
There  are  three  inheritance  legal  systems  in  Indonesia,  namely,  Islamic  inheritance  legal system, Customary inheritance legal system and Civil inheritance legal system. The people of Aceh adhere to a parental kinship system, meaning the inheritance system in giving the position of sons and daughters, that is, equally have the opportunity to become heirs. Based on Law Number 40 of 1999  Concerning  Aceh's  Privileges  in  Article  3  paragraph  2,  it  is  agreed  that  Aceh  is  a  Special Region  in  the  fields  of  adat,  religion,  and  education.  The  government  provides  space  for  local communities to restore existing adat in the community, one of which is to approve the inheritance dispute that was approved by the Majelis Adat Aceh. The author is interested in conducting research on the role of the Majelis Adat Aceh in resolving inheritance disputes over land in the teungoh sub- district of Lhokseumawe, the author uses empirical juridical methods in the field at the research site with  the  source  of  the  law  or  debate  requested  requested.  The  role  of  the  Majelis  Adat  Aceh  in completing  the  legalization  has  not  been  completed  properly,  from  the  administrative  system  also the application of the decision of the Majelis Adat Aceh.
Keywords: Role; Majelis Adat Aceh; Inheritance Dispute.

## Abstrak
Sistem  hukum  waris  yang berlaku  di  Indonesia  ada tiga  yaitu,  sistem  Hukum  waris Islam, sistem  hukum  waris  Adat  dan  sistem  hukum  waris  Perdata.  Masyarakat  Aceh  menganut  sistem kekerabatan  parental  artinya  sistem  waris  dalam  memberikan  kedudukan  anak  laki-laki  dan  anak perempuan  yaitu  sama-sama  memiliki  peluang  untuk  menjadi  ahli  waris.  Berdasarkan  Undang- Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Keistimewaan Aceh pada Pasal 3 ayat 2, menyetujui bahwa Aceh  adalah  Daerah  Istimewa  dalam  bidang  adat,  agama,  dan  pendidikan.  Pemerintah menyediakan  ruang  bagi  masyarakat  lokal  untuk  mengembalikan  adat  yang  ada  di  masyarakat, salah  satunya  menyetujui  sengketa  waris  yang  disetujui  oleh  Majelis  adat  Aceh.  Penulis  tertarik untuk melakukan penelitian tentang peran Majelis Adat Aceh dalam menyelesaikan sengketa waris terhadap  tanah  di  kecamatan  tempuk  teungoh  kota  Lhokseumawe,  penulis  menggunakan  metode yuridis empiris yang ada di lapangan di tempat penelitian dengan sumber hukum atau perdebatan yang  diminta  yang  diminta.  Peran  Majelis  Adat  Aceh  dalam  penyelesaian  sahkan  waris  belum selesai berjalan dengan baik, dari sistem administrasi juga penerapan keputusan dari Majelis Adat Aceh.
Kata Kunci : Peran; Majelis Adat Aceh; Sengketa Waris.
 Naskah diterima: 14 Agustus 2019, direvisi: 31 Agustus 2019, disetujui untuk terbit: 30 September 2019 Doi: 10.3376/jch.v5i1.198

## PENDAHULUAN
Sistem  hukum  waris  yang  berlaku  di Indonesia  ada  3  (tiga)  yaitu,  sistem Hukum  waris  Islam,  sistem  hukum  waris Adat  dan  sistem  hukum  waris  Perdata. Ketiga sistem ini semua berlaku dikalangan masyarakat hukum di Indonesia. ( Emman Suparman,  2005: 12) Masyarakat Indonesia yang
berbhineka  terdiri  dari  beragam  suku bangsa  memiliki adat istiadat dan hukum adat  yang  beragam  antara  yang  satu dengan    yang  lainnya  berbeda.  Hukum waris  suatu  golongan  masyarakat  sangat dipengaruhi  oleh  bentuk  kekerabatan  dari masyarakat itu sendiri, setiap  kekerabatan atau kekeluargaan memiliki sistem hukum waris sendiri-sendiri.
“Seperti  diungkapkan  oleh  Hilman Hadikusuma bahwa dilihat dari orang yang mendapatkan warisan (kewarisan) di Indonesia terdapat tiga macam sistem, yaitu sistem kewarisan kolektif, kewarisan mayorat,  dan  kewarisan  individual.
Di  antara  ketiga  sistem  kewarisan tesebut  pada  kenyataannya  ada  yang bersifat campuran”.
Aceh  merupakan  salah  satu  provinsi yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan  khusus  untuk  mengatur  dan mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan dan  kepentingan  masyarakat  setempat sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku. Aceh
memberlakukan  hukum  islam  dan  hukum adat  dalam  kehidupan  sehari-hari  karena adat  merupakan  salah  satu  bagian terpenting  yang  tidak  bisa  dipisahkan dalam kehidupan masyarakat.
Masyarakat  Aceh  menganut  sistem kekerabatan parental atau bilateral artinya sistem waris dalam masyarakat kekerabatan parental atau bilateral memberikan  kedudukan  anak  laki-laki dan  anak  perempuan  yaitu  sama-sama mempunyai  peluang  untuk  menjadi  ahli waris. Sistem kekerabatan pada masyarakat parental atau bilateral didasarkan  pada  kedua  orang  tua  (bapak dan ibu) ( Emman Suparman, 2005 : 12).
Aceh adalah tempat pertama masuknya  agama  Islam  di  Indonesia  dan sebagai  tempat  timbulnya  kerajaan  Islam pertama  di  Indonesia,  yaitu  Peurelak  dan Pasai. Puncak kejayaan Aceh dicapai pada permulaan abad ke-17, masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Pada masa  Sultan  Iskandar  Muda  agama  dan Kebudayaan  Islam  begitu  besar  dalam kehidupan  sehari-hari  masyarakat  Aceh, sehingga daerah ini mendapat julukan " seuramo mekkah " (serambi mekkah).
Lembaga  adat  dalam  masyarakat Aceh berfungsi sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan,  kemasyarakatan.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  lembaga  adat  di Aceh memainkan peran sebagai eksekutif, legislatif  dan  yudikatif.  Sebagai  sebuah masyarakat  yang  telah  terbentuk  oleh sejarah yang panjang, peran lembaga adat dalam  masyarakat  memiliki  pola  dan pendekatan  tersendiri  (Kamaruddin,  dkk., 2013 : 1)
Demikian juga halnya dalam menyelesaikan  masalah-masalah  sosial
yang  terjadi  di  masyarakat,  lembaga  adat telah  memiliki  pola  dan  pendekatan tersendiri yang telah diakui oIeh pemerintah  Republik  Indonesia  (Rl) sebagai  salah  satu  altematif  penyelesaian sengketa/konflik di tengah-tengah masyarakat (Kamaruddin, dkk., 2013 : 1).
Pelaksanaan  hukum  adat  tersebut berjalan  tertib  karena  adanya  kerja  sama yang  solid  antara  pemerintah,  lembaga adat  dan  masyarakat.  Salah  satunya termasuk  aspek  penataan  hukum  adat. Secara  teoritis,  masyarakat  Indonesia sekalipun  ia  beragama  Islam,  masih banyak dalam melaksanakan hukum waris dipengaruhi  oleh  hukum  adat  masing- masing yang masih hidup dan berkembang dalam kehidupan sehari-hari, sehingga  terjadi  pencampuran  antara hukum  Islam  dan  hukum  adat  dalam menyelesaikan persoalan warisan.
Penyelesaian  hak  dan  kewajiban seseorang  tersebut  diatur  oleh  hukum. Jadi,  waris  itu  dapat  dikatakan  ketentuan yang  mengatur  cara  penerusan  dan peralihan  harta  kekayaan  (berwujud  atau tidak berwujud) dari pewaris kepada para warisnya (Hilman Hadikusuma, 2003 : 8).
Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa  yang  membedakan  adat  dan Hukum  adat  adalah  ada  dan  tidaknya unsur  paksaan  atau  sanksi.  Hukum  adat mempunyai  sifat  dinamis  dan  plastis, artinya bahwa hukum adat dapat berubah- ubah  selaras  perkembangan  masyarakat sebagai  pernyataan  rasa  keadilan  dan kepatutan  rakyat,  perkembangan  adat sejalan dan secepat dengan perkembangan
kehidupan dalam masyarakat (Zaka Firma Aditya, 2019 : 11)
Ketentuan  Hukum  adat  di  Aceh, segala  harta  warisan  dibagi-bagikan menurut  hukum  Islam  yang  dibarengi oleh  Adat,  tidak  menurut  hukum  semata- mata  atau  menurut  adat  semata-mata. ( Moehammad Hoesin, 1970: 163). Semua anak,  baik  anak  laki-laki  maupun  anak perempuan  mempunyai  hak  yang  sama atas  harta  peninggalan  ibu  dan  bapaknya yang  didasarkan  atas  kesepakatan  ahli waris,  saling  rela  atau  saling  terima bagian  ( tameu  jeut-jeut )(  Kamaruddin, dkk., 2013 : 1).
Didalam  hukum  adat  Aceh  terdapat juga perpaduan antara hukum adat dengan hukum  islam  yang  terasa  sangat  kental pada  kehidupan  sehari-hari  masyarakat Aceh  secara  umum  dan  hal  ini  juga diterapkan  atau  dijalankan  dalam  sistem kewarisan  masyarakat  Aceh.  Dalam realitas  kehidupan  masyarakat  sering ditemui penyelesaian sengketa atau perkara  diluar  pengadilan.  Salah  satu mekanisme  penyelesaian  sengketa  di  luar pengadilan  adalah  melalui  pendekatan adat.
Penyelesaian melalui pendekatan adat adalah  penyelesaian  sengketa  dengan mekanisme  adat  dan  oleh  lembaga  adat. Penyelesaian  sengketa  akan  dilakukan setelah  adanya  laporan  dari  salah  satu pihak  yang  bersengketa  kepada Keuchik .
Laporan tersebut kemudian dianalisis oleh Keuchik ,  apakah  sengketa  ini  dapat diselesaikan  oleh Keuchik sendiri  atau perlu dibantu oleh Lembaga Adat lainnya. Apabila sengketa tersebut dianggap kasus
yang  ringan  maka  sengketanya  akan diselesaikan sendiri oleh Keuchik .
Namun,  jika  sengketa  yang  terjadi ternyata  masuk  dalam  kategori  sengketa berat  maka Keuchik akan  meminta bantuan  Imam Gampong , Tuha  Peut atau unsur  lembaga  adat  lainnya.  Kesepakatan yang  dibuat  dalam  musyawarah  akan dituangkan secara tertulis dan ditandatangani  oleh  para  pihak  serta unsur-  unsur  lembaga  adat  yang  ikut menyelesaikan sengketa
tersebut (Kamaruddin, dkk , 2013 : 57-59).
Dilahirkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang
Keistimewaan Aceh  pada Pasal 3 ayat 2, yang  menegaskan  kembali  bahwa  Aceh adalah  Daerah  Istimewa  dalam  bidang adat, agama, dan pendidikan. Berdasarkan undang-undang
ini
pemerintah memberikan  ruang  bagi  masyarakat  adat lokal untuk bangkit dan menenun kembali adat  yang  ada  dalam  masyarakat  Aceh (Juniarti, 2006 : 5).
Status keistimewaan Aceh
dikonfirmasikan dengan keluarnya Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2001
Tentang  Otonomi  Khusus  bagi  Provinsi Daerah  Istimewa  Aceh  sebagai  Provinsi Nanggroe  Aceh  Darussalam  (disingkat NAD). Kebijakan ini menyebabkan
lahirnya tiga lembaga baru di Aceh, yaitu
Majelis Adat Aceh yang bertugas
mengurus masalah adat, Majelis Permusyawaratan  Ulama  (MPU)  yang bertugas  membidangi  masalah  agama Islam  dan  Majelis  Pendidikan  Aceh
(MPD) yang mengurus masalah
pendidikan  di  Aceh  (Rahmat  Fitrah, 2017).
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor 18  Tahun  2001  tentang  Otonomi  Khusus khususnya bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh  sebagai  Provinsi  Nanggroe  Aceh Darussalam  terkait  masalah  kewarisan dapat  dijelaskan  salah  satunya  bahwa dalam suatu permasalahan itu diselesaikan melalui  majelis  Mahkamah  Syari’ah Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam adalah lembaga peradilan yang bebas dari pengaruh  pihak  manapun  dalam  wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
Artikel yang ditulis oleh Mahdi, yang membahas  tentang  “Eksistensi  Peradilan Adat  di  Aceh  dalam  Sistem  Peradilan Nasional”. Secara yuridis formal, keberadaan Peradilan Adat tidak dinyatakan  secara  tegas,  tetapi  praktik masyarakat menunjukkan banyak sengketa perdata maupun sengketa sengketa pidana diselesaikan pada tingkat Peradilan  Adat  Aceh  tersebut.  Penelitian ini membahas bagaimana sistem pelaksanaan  Peradilan  Adat  di  Aceh, fungsionaris  peradilan  adat  di  Aceh,  dan kedudukan  peradilan  adat  Aceh  dalam sistem  peradilan  nasional  (Mahdi,  2011: 189).
Hukum  di  Negara  Indonesia  sudah ada  kompilasi  Hukum  Islam  dan  salah satu daerah yang penyelesaian perkaranya berdasarkan  Kompilasi  Hukum  Islam  itu adalah  daerah  Aceh,  namun  masyarakat Aceh,  khususnya  di  Daerah Tempok
Teungoh Kota Lhokseumawe, berdasarkan  penelitian  penulis  lakukan dominan penyelesaian pembagian warisan
tidak  diselesaikan  di  Mahkamah  Syari’ah yang  berdasarkan  Kompilasi  Hukum Islam akan tetapi lebih dominan diselesaikan  melalui  Peradilan  adat  atau Majelis Adat Aceh (Abdurrahman, 2009 :
1).
Penulis memilih penelitian di
Kecamatan Tempok Teungoh , Kota Lhokseumawe karena Sengketa pembagian warisan tanah yang diselesaikan  secara  adat  di  tingkat
Gampong khususnya di Kecamatan Tempok  Teungoh Kota  Lhokseumawe menggambarkan  bahwa  para  ahli  waris lebih memilih dengan jalan damai melalui mediasi  yang melibatkan lembaga adat  di tingkat gampong daripada  diselesaikan melalui Mahkamah Syari’ah yang berdasarkan Kompilasi Hukum Islam.

## METODE PENELITIAN
Pendekatan  masalah  yang  hendak dipergunakan  dalam  penelitian  ini  adalah pendekatan  yuridis  empiris  yang  artinya
prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan  masalah  penelitian  dengan meneliti  data  sekunder  terlebih  dahulu untuk  kemudian  dilanjutkan  dengan mengadakan  penelitian  terhadap  data primer di lapangan, khususnya mempelajari dan meneliti  perihal  “ Peran Majelis Adat Aceh Dalam Menyelesaikan Sengketa  Waris  Tanah  di  Kecamatan Tempuk  Teungoh Kota  Lhokseumawe”. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif , yaitu  suatu  bentuk  penelitian  yang bertujuan  untuk  mendapatkan  kebenaran yang  dibangun  atas  dasar  teori-teori  yang berkembang dari penelitian dan terkontrol atas  dasar  empiris  yang  mempelajari
masalah-masalah  yang  ada  serta  tata  cara kerja  yang  berlaku.  Penelitian  deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk mendeskripsikan  mengenai  peran  Majelis
Adat Aceh dalam menyelesaikan sengketa waris  tanah  di  Kecamatan Tempuk
Teungoh Kota Lhokseumawe. Jenis datanya  adalah  data  primer  yaitu  data yang  diperoleh  secara  langsung  dari lokasi  penelitian  ( field  research ),  data tersebut  berupa  hasil  wawancara  dengan Ketua  dan  anggota  Majelis  Adat  Aceh Kota  Lhokseumawe  dan  didukung  oleh hasil  wawancara  dengan  Ketua  Majelis Adat  Aceh  dan  hasil  wawancara  dengan Pejabat  yang  berwenang  Pada  Kantor Gampong Tempok Teungoh . Data sekunder  yaitu  data  yang  diperoleh  dari bahan  pustaka  (data  kepustakaan).  Bahan hukum yang digunakan untuk memperoleh  data-data  yang  berhubungan dalam  penelitian  adalah  bahan  hukum primer  bahan  hukum  sekunder,  dan bahan hukum tersier.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada  tahun  2001 Kota  Lhokseumawe dimekar menjadi 4 Kecamatan, 9 kemukiman,  68 gampong ,  dan  259  dusun dan  Lhokseumawe  ini  didominasi  oleh suku  Aceh,  namun  terdapat  juga  suku lainnya seperti Minang, Jawa dan Batak.
Aparat  penegak  hukum  memberi kesempatan terlebih dahulu kepada geuchik dan imeum mukim untuk menyelesaikan sengeketa- sengketa/perselisihan  di  gampong/mukim masing-masing. (Ilyas, 2010:137).
Secara  yuridis  telah  dikenal  ada  dua cara penyelesaian perkara, pertama penyelesaian  perkara  secara  litigasi  yaitu dipengadilan,  dan  kedua  yang  dikenal dengan  cara  non  litigasi.  Dengan  adanya penyelesaian  sengketa  alternatif  seperti non  litigasi,  maka  pengadilan  hanya dijadikan  sebagai  pilihan  yang  terakhir oleh  para  pihak  yang  menyelesaikan sengketa (Abdurrahman, 2010 : 2)
Daerah  Lhokseumawe  khususnya  di daerah Tempok  Teungoh sengketa  dalam kalangan  masyarakat  lebih  dominan diselesaikan  melalui  Majelis  Adat  Aceh daripada  diselesaikan  melalui  pengadilan Mahkamah  Syari’ah,  seperti  masalah sengketa warisan, karena menurut mereka lebih  sesuai  dengan  rasa  keadilan  yang tumbuh  dalam  masyarakat  dan  tergolong lebih efektif (Perda No 7/2000).
Indonesia  sudah  ada  Kompilasi Hukum Islam, namun kebanyakan masyarakat Aceh masih tetap
menyelesaikan pembagian warisan melalui  Majelis  Adat  Aceh,  karena menurut  mereka  tergolong  lebih  efektif dan  sesuai  dengan  hukum  Islam  yang bermazhab syafi’i bahkan hukum adat itu lebih  dipatuhi  oleh  karena  adanya  orang yang  mengingatkan,  meski  tidak  tertulis (Mahadi, 1980 : 61).
Hukum  adat  yang  tumbuh  dalam masyarakat  Aceh  di Tempok  Tengoh dalam perkara warisan selalu di upayakan dengan  berbagai  cara  agar  dapat  diproses dalam  bentuk  perdamaian/ Hukom  Suloh . Ini  menunjukkan  bahwa  setiap  persoalan warisan  yang  timbul  dalam  masyarakat dapat  diselesaikan  tanpa  terganggunya
keseimbangan  sosial  masyarakat  dan terjaganya  keharmonisan.  Kerena  itu, setiap  persoalan  yang  timbul  dalam masyarakat  untuk  tahap  pertama  tetap diselesaikan di tingkat gampong dan pada tahap kedua dapat naik banding ke tingkat Mukim ,  ini  sesuai  dengan  MOU  antara Gubernur  Aceh,  Polda  Aceh  dan  Majelis Adat  Aceh,  yang  mana  memberikan kesempatan  kepada  majelis  adat  untuk menyelesaikan  terlebih  dahulu  masalah- masalah  sosial  yang  timbul  dalam masyarakat  di  peradilan  adat Gampong dan Mukim ,  bila  tidak  tercapainya perdamaian maka selanjutnya dilimpahkan ke Pengadilan Abdurrahman,
2010 : 9)
Masyarakat Tempok  Teungoh juga menyebut  peradilan  perdamaian  dengan sebutan Hukom Suloh . Majelis Adat Aceh Lhokseumawe khususnya Kecamatan
Tempok  Tengoh sangat  berperan  penting dalam kehidupan adat masyarakat, bahwa masyarakat  masih  sangat  percaya  kepada Majelis  Adat  untuk  menangani  sengketa- sengketa  yang  timbul  dalam  masyarakat. Saat  ini  sengketa  yang  paling  banyak timbul  dalam  masyarakat  adalah  masalah faraid atau  warisan,  jumlahnya  hampir mencapai  85%  sengketa  yang  ditangani Gampong - Gampong hanya mengenai faraid .
Peran  Majelis  Adat  Aceh  di  tingkat Gampong atau Mukim Tempok  Tengoh adalah  sebagai  mediator  dan  fasilitator dalam  menyelesaikan  sengketa  warisan. Geuchik dan Teungku mempunyai  tugas ganda  yaitu  sebagai  mediator  sekaligus sebagai  komunikator  dan  disisi  lain
sebagai  pemimpin  musyawarah  adat  dan juru  runding. Geuchik juga  bertindak sebagai  hakim  atau  juri  damai  (Isa Sulaiman dan T. Syamsuddin, 2002 : 7).
Penyelesaian  tingkat Gampong atau Mukim ,  setiap  keputusan  yang  disepakati dalam  hal  warisan  selalu  berdasarkan suatu  analisa  dan  pertimbangan  yang mencakup  seluruh  aspek  dalam  keluarga dan mempunyai kekuatan hukum mengikat  semua  pihak,  karena  setiap pertimbangan selalu memperhatikan norma-norma  yang  hidup  dan  tumbuh dalam masyarakat yang merujuk pada Al- Qur’an  dan  Hadist  dikarenakan  hukum adat harus tunduk pada hukum Islam.
Pembagian  waris  dengan  prinsip kekeluargaan  juga  dapat  dilaksanakan dengan  melibatkan  lembaga  adat  di tingkat gampong sesungguhnya didasarkan  pada  keyakinan  para  ulama fiqih bahwa  masalah  waris  adalah  hak individu  di  mana  yang  mempunyai  hak boleh menggunakan atau tidak menggunakan haknya, atau menggunakan haknya  dengan  cara  tertentu  selama  tidak merugikan  pihak  lain  sesuai  aturan standar yang berlaku dalam situasi biasa.
Hal  ini  berbeda  dengan  hak  Allah (atau  disebut  juga  hak  umum),  seperti aturan  tentang  larangan  mencuri,  berzina, membunuh,  di  mana  hukum  terhadap pelanggaran-pelanggaran  tersebut  sudah jelas dan harus ditegakkan. Sebagai dasar hukum  positif  yang  memiliki  kekuatan legal, Kompilasi Hukum Islam sebagaimana dijelaskan sebelumnya.
Dengan  demikian,  penyelesaian  masalah waris  dengan  menggunanakan  prinsip
kesepakatan  ini  bukanlah  sesuatu  yang tidak mempunyai pijakan doktrinal dalam sistem hukum Islam.
Abu Zahrah, seorang ulama usul fiqh kenamaan  yang  dikutip  Satria  Efendi Zein, juga menegaskan bahwa; “Kemungkinan pembagian warisan secara kekeluargaan. Namun demikian, persyaratan  paling  utama  yang  harus dipenuhi  adalah  adanya  kesepakatan  dan kerelaan  dari  para  ahli  waris.  Lebih  jauh, ahli waris tersebut juga dapat menggugurkan haknya untuk tidak mendapatkan hak waris dan memberikannya  kepada  ahli  waris  yang lain. Sebaliknya, bila para ahli waris, atau di antara ahli waris tidak setuju atau tidak rela  harta  warisan  tersebut  dibagi  secara kekeluargaan, maka sistem pembagiannya dilakukan  sesuai  aturan  faraid  yang  telah dijelaskan  oleh  Al-Qur’an  dan  Sunnah, atau  dalam  konteks  Indonesia,  sesuai peraturan perundang-undangan yang telah menjelaskan hal itu”( Satria Effendi Zein, 2004 ; 96).
Hukum waris adat merupakan hukum yang memuat garis-garis ketentuan tentang  sistem  dan  azas-azas  hukum waris,  tentang  harta  warisan,  wakaf, pewaris  dan  ahli  waris  serta  cara bagaimana warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris  kepada  ahli  waris  yang  sesuai dengan  ketentuan  hukum  Islam.  Hukum adat  harus  tunduk  dan  sesuai  dengan ketentuan hukum Islam.
Salah  satu  konsep  sumber  daya ekonomi  apabila  dikaitkan  dengan  tanah mungkin  dapat  dipahami,  bahwa  tanah
merupakan  “ Natural  Resources ”  (sumber daya  alam),  sedangkan  manusia  sebagai “ Human Resources ”  (sumber  daya manusia).  Dalam  pengalaman  sejarah, ekonomi  suatu  bangsa  dan  negara  akan dapat  tumbuh  dan  berkembang  apabila kedua  faktor  tersebut  dapat  dikelola sebaik  mungkin  dengan  menggunakan penemuan-penemuan  baru  dalam  iptek (ilmu pengetahuan dan teknologi)
(Salmawati, 2019 : 10).
Berdasarkan  Hukum  Adat  yang tersimpul  dalam  Hak  Ulayat  yaitu  bahwa Hak  Ulayat  itu  harus  dipergunakan  untuk kepentingan masyarakat yang mendukungnya dan sekali-sekali bukanlah untuk kepentingan perseorangan,  pada  prinsipnya  hak  ulayat tidak mungkin menghambat
pembangunan, tetapi justru harus dipergunakan  untuk  pembangunan  (Nova Yarsina, 2018 : 3).
Setiap  penegakan  hukum  ada  tiga unsur  yang  harus  dicapai,  yaitu  unsur kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.  Pada  umum  nya  masyarakat hukum  adat  sangat  sukar  berfikir  secara rasional tetapi lebih dipengaruhi oleh pola pikir  yang  komunal  magis-religius.  alam pikiran  ini  menempatkan  kehidupan manusia  merupakan  bagian  yang  tidak dapat  terpisahkan  dari  alam.  Kehidupan manusia  saling  berhubungan  dengan alam,  apabila  alam mengalami ke goncangan  berarti  manusia  melakukan perbuatan  yang  melanggar  ketentuan Hukum  Alam  (Maryati  Bachtiar,  2014  : 21)
Berdasarkan  beberapa  kasus  yang diselesaikan  oleh  mahkamah  syari’ah maupun  Majelis  Adat  Aceh,  terlihat bahwa dalam pembagian waris tanah yang dilakukan  oleh  Majelis  Adat  Aceh  hanya berdasarkan dengan hukum adat dan tidak berlandaskan  hukum  islam  sebagaimana yang  telah  dijelaskan  pada  pasal  99 Undang-Undang  Nomor  11  tahun  2006 tentang  Pemerintah  Aceh  bahwa  dalam pembinaan  kehidupan  adat  dan  adat istiadat  dilakukan  dengan  perkembangan keistimewaan  dan  kekuasaan  aceh  yang berlandaskan  pada  nilai-nilai  syari’at islam dan dilaksanakan oleh wali nanggroe .
Dalam  hal  ini  peran  Majelis  Adat Aceh  menjalankan  tugasnya  tidak  hanya berdasarkan  hukum  adat  akan  tetapi  juga harus berdasarkan hukum islam dan harus berdasarkan  asas-asas  hukum  adat  aceh yang  berlaku.  Berdasarkan  teori receptie in  complexu menjelaskan  bahwa  hukum islam  dipandang  sebagai  hukum  yang hidup  dan  berlaku  bagi  umat  islam,  akan tetapi dalam pelaksanaannya Majelis Adat Aceh  khususnya  di  Kecamatan Tempuk Teungoh dalam menyelesaikan pembagian waris tidak berdasarkan hukum Islam, akan tetapi hanya berdasarkan hukum adat saja.
Berdasarkan hasil penelitian diketahui  bahwa  dalam  masyarakat  Kota Lhokseumawe khususnya
Tempok Teungoh sudah  memilih  suatu  kebiasaan menyelesaikan  berbagai  persoalan  dan sengketa termasuk dalam hal ini sengketa pembagian  warisan.  Seperti  diketahui, persoalan  tentang  harta  warisan  menjadi
persoalan  utama  di  kalangan  masyarakat yang  terkena.  Hal  ini  terjadi  karena kehidupan  masyarakat  tidak  terlepas  dari kehidupan  adat  dan  adat  merupakan sumber  hukum  yang  terlebih  dahulu diterapkan  di  Aceh.  Meskipun  jarang terdapat  hasil  peraturan  yang  tertulis, pelaksanaan adat di Aceh selalu beriringan dengan prinsip syariat Islam.
Dalam praktiknya penyelesaian sengketa waris tanah dalam peradilan adat diselesaikan  secara  bertahap,  di  mana sengketa yang terjadi diselesaikan terlebih dahulu  dalam  keluarga,  apabila  tidak dapat  diselesaikan  maka  akan  dibawa pada penyelesaian secara adat di gampong dimana perangkat gampong yang menjadi penengah.
Apabila  ditelaah  mengenai  proses dilakukannya penyelesaian sengketa pembagian  warisan  dengan  melibatkan keuchik di  tingkat gampong , Keuchik dalam  kedudukannya  sebagai  pimpinan pemerintahan gampong adalah  sebagai negosiator atau  mediator  yang  dengan sendirinya  harus  memiliki  kemampuan menjalankan proses negosiasi dan mediasi atau  penengah  dari  para  pihak  yang terlibat menyelesaikan sengketa warisan.
Dalam  hal  ini keuchik bersama dengan perangkat gampong berwenang :
1. Mengontrol  proses  dan  menegaskan aturan  dasar  proses  negoisasi  dan mediasi sejak awal sampai akhir.
2. Mempertahankan mekanisme dan momentum damai dalam negosiasi.
3. Mengakhiri  proses  bilamana  mediasi tidak menemui hasil yang diharapkan.
Pilihan  penyelesaian  sengketa  tanah dengan  melibatkan keuchik dalam  bentuk mediasi merupakan teknik atau mekanisme  penyelesaian  sengketa  yang mendapat perhatian serta diminati dengan beberapa  alasan  yang  melatarbelakangi nya.
Pada  penyelesaian  yang  dilakukan oleh Gampong di Tempuk  Tengoh masih adanya  putusan  Majelis  Adat  Aceh  yang tidak  memiliki  kekuatan  hukum  yang mengikat,  maka  para  pihak  ada  yang menerima putusan dari Majelis Adat Aceh dan tidak menerima putusan Majelis Adat Aceh.  Sementara  itu  keadilan  yang didapatkan  ternyata  acapkali  pula  tidak sesuai dengan rasa keadilan  yang tumbuh dalam  masyarakat,  keadilan  yang  ada hanya  keadilan  menurut  undang-undang atau keadilan secara yuridis, atau keadilan menurut  hakim  yang  mengemukakan bagaimana  undang-undang  atau  pasal- pasal dari undang-undang itu di terapkan. Namun masyarakat walaupun bukti tertulis  merupakan  bukti  yang  diakui secara  hukum  kesepakatan  secara  lisan tetap  menjadi  pegangan  utama,  di  mana sebagian  masyarakat  masih  memegang teguh  pernyataan  yang  diucapkan  dalam suatu kesepakatan  atau perjanjian melalui ijab kabul antara para pihak sebagai bukti terkuat  karena  diikuti  oleh  adanya penyataan  sumpah  dari  para  pihak  yang bersengketa.
Setiap  penegakan  hukum  ada  tiga unsur  yang  harus  dicapai,  yaitu  unsur kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan  (Sudikno  Mertokusumo,  2010  : 122).
Bila  ada  kelompok  legalitas  yang menganggap hukum  perundang-undangan jauh lebih penting dari hukum adat, maka kelompok  tersebut  lebih  mengutamakan unsur kemanfaatan terlebih dahulu, kemudian  diikuti  unsur  keadilan  dan kepastian hukum.
Dengan  kata  lain  Majelis  Adat  Aceh juga tidak memiliki kewenangan memutuskan  dalam  sengketa  waris  tanah dan  menetapkan  siapa  yang  jadi  pewaris, namun pada sebagian masyarakat pernyataan secara lisan tentang ijab kabul untuk penyelesaian sengketa juga dipandang  sebagai  bukti  layaknya  bukti tertulis.
Kesepakatan  yang  dibuat  secara tertulis  dan  ditandatangani  oleh  para pihak sebagai bukti dari adanya kesepakatan dalam penyelesaian sengketa dengan  menuangkan  berbagai  hal  yang menyangkut  objek  sengketa  waris  baik berupa tanah maupun harta benda lainnya. Kekuatan hukum atas kesepakatan tersebut  merupakan  alat  bukti  yang  kuat dan diakui oleh para pihak layaknya suatu putusan hakim dan berlaku serta mengikat para pihak yang bersengketa.
Beberapa tanggung jawab para pemangku  adat  untuk  memastikan  bahwa prinsip-prinsip  dalam  peradilan  adat dipegang  teguh  dalam  setiap  proses penyelesaian sengketa secara adat.
Adanya  pengakuan  dan  efektifnya berlaku  suatu  putusan  lembaga  ada  juga disebabkan  karena  tokoh  para  anggota masyarakat  menaruh  kepercayaan  kepada para pemimpin adat  untuk  menyelesaikan
perselisihan  secara  adil  dan  damai.  Akan tetapi dalam penyelesaian sengketa terlihat  bahwa  para  pihak  juga  setelah dilakukan  putusan  oleh  Majelis  Adat Aceh  tidak  menimbulkan  hubungan  baik dengan para pihak.
Pembagian  warisan  tidak  dilakukan sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku, padahal  dalam  pembagian  warisan  telah ada  ketentuan,  baik  itu  menurut  hukum adat,  hukum  perdata  maupun  menurut hukum  Islam.  Ketentuan  pembagian warisan  tersebut  bertujuan  positif  untuk menyelamatkan  umat  dari  perbuatan tercela,  yakni  mengambil,  menguasai  dan memakan  harta  benda  milik  orang  lain secara  tidak  sah  atau  tidak  sesuai  dengan ketentuan.  Hukum  Islam  menghendaki pembagian  harta  warisan  kepada  ahli waris sesuai dengan porsi masing-masing.
Dalam hal terjadinya sengketa warisan  termasuk  dalam  hukum  adat diakibatkan  tidak  terpenuhinya  hak-hak sebagian dari ahli waris. Sedangkan Pasal 171  huruf  (c)  Kompilasi  Hukum  Islam menjelaskan  yang  dimaksud  dengan  ahli waris  adalah  orang  pada  saat  meninggal dunia  mempunyai  hubungan  darah  atau hubungan  perkawinan  dengan  pewaris, beragama  Islam  dan  tidak  terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
Sebagian besar sengketa di Kecamatan Tempok Teungoh
penyelesaiannya jarang dilakukan melalui Mahkamah  Syari’ah  karena  orang  aceh memiliki  prinsip  tersendiri  terhadap permasalahan  yang  diselesaikan  melalui Peradilan formal,
“Pantang Pedeung Muelinteung Sarong, Pantang Rincoeng Meulinteung  Mata,  Pantang  Ureung
Di Te’oeh Kawoem, Pantang Hukum Taba  Bak  Meja.” yang  artinya Pantang  pedang  melewati  sarung, pantang  rencong  mata  ke  atas, Pantang  orang  di  ketahui  segala perbuatan  kaum  atau  keturunannya, pantang hukum di bawa ke meja hijau atau pengadilan.”
Pada dasarnya hukum waris merupakan  salah  satu  dasar  syari’ah dalam agama Islam. Namun pada perkembangannya  (salah  satu  karena mayoritas  penduduk  Indonesia  adalah Muslim),  syari’ah  ini  lama  kelamaan menjadi  adat  dalam  sebuah  keluarga hampir seluruh daerah Indonesia.
Penerapan  putusan  dari  hukum  adat dalam  masyarakat Tempok  Teungoh ini mempunyai  nilai  lebih  setelah  adanya buku  tentang  pedoman  peradilan  adat  di Aceh, telah banyak mengarahkan pemangku  adat  baik  di  tingkat Gampong atau  di  tingkat  Mukim  untuk  mencatat atau  mengadministrasikan  semua  perkara yang  ada,  dengan  dilengkapi  dengan form-form  pelaporan  dan  penyelesaian kasus (Tim Penyusun Majelis Adat Aceh, 2012 : 42).
Pencapaian tujuan
dalam menyelesaikan  sengketa  sesuai  dengan asas  rukun,  patut,  dan  laras  (Moh. Koesnoe, 1979 : 24).
Mediasi  menjadi  cara  yang  tepat untuk menemukan perdamaian. Jika tidak bisa  diselesaikan  dan  akhirnya  harus dibawa  ke  pengadilan  umum  atau syari’ah,  maka  ini  akan  membuat  malu para  pihak  keluarga,  sebab  perkaranya
sudah  diketahui  oleh  umum,  maka  para keluarga banyak  yang menempuh  jalur di tingkat Gampong .  Dengan  demikian penyelesaian  di  tingkat Gampong itu masih  mempunyai  kedudukan  hukum yang  kuat,  karena  hingga  saat  ini  badan peradilan dimaksud belum pernah dicabut (T. Ibrahim El Hakimy, 2001 : 28).
Di  dalam  peradilan  adat  Aceh  untuk menyelesaikan sengketa mempunyai istilah  tersendiri  yaitu Uleu  Beumatee, Ranteng  bek  patah yang  dapat  dapat diterjemahkan  bahwa  dalam  memukul ular  hingga  mati  namun  ranting  yang digunakan  untuk  memukul  ular  tersebut jangan  sampai  patah.  Ini  mempunyai makna  bahwa  setiap  perselisihan  harus dapat  diselesaikan,  namun  keharmonisan harus  tetap  terjaga  dan  jangan  sampai dengan  penyelesaian  perselisihan  dapat menimbulkan dendam dan permusuhan.
Penerapan hukum itu berhasil apabila hukum  itu  mencapai  tujuan,  artinya hukum  tersebut  benar-benar  berlaku  dan berfungsi (Soerjono Soekanto, 1979 : 14).
Hukum  dapat  dikatakan  berhasil dalam penerapannya jika terdapat dampak hukum  yang  positif,  berarti  hukum tersebut  mencapai  sasarannya  yaitu  adil dan seimbang menurut hukum Islam.
Secara  umum,  penerapan  hukum diartikan  sebagai  keberhasilan  dalam pencapaian  target  atau  tujuan  yang  telah ditetapkan.  Pencapaian  ini  dikarenakan terus  dilaksanakan  oleh  para  pihak  dan setiap  keputusan  yang  diambil  oleh peradilan  adat  memenuhi  kaidah-kaidah yang tumbuh dalam masyarakat, sehingga
kasus  yang  telah  diselesaikan  secara  adat tidak  ada  yang  melahirkan  keributan kemudian  hari  dan  tidak  lagi  diajukan  ke pengadilan.
Dengan demikian, penyelesaian masalah  waris  dengan  menggunanakan prinsip  kesepakatan  ini  bukanlah  sesuatu yang  tidak  mempunyai  pijakan  doktrinal dalam sistem hukum Islam.
Berdasarkan hasil penelitian diketahui  bahwa  dalam  masyarakat  Kota Lhokseumawe khususnya Tempok
Teungoh sudah  memilih  suatu  kebiasaan menyelesaikan  berbagai  persoalan  dan sengketa termasuk dalam hal ini sengketa pembagian  warisan.  Seperti  diketahui, persoalan  tentang  harta  warisan  menjadi persoalan  utama  di  kalangan  masyarakat yang  terkena.  Hal  ini  terjadi  karena kehidupan  masyarakat  tidak  terlepas  dari kehidupan  adat  dan  adat  merupakan sumber  hukum  yang  terlebih  dahulu diterapkan  di  Aceh.  Meskipun  jarang terdapat  hasil  peraturan  yang  tertulis, pelaksanaan adat di Aceh selalu beriringan dengan prinsip syariat Islam.
Pilihan  penyelesaian  sengketa  tanah
dengan  melibatkan keuchik dalam  bentuk mediasi merupakan teknik atau mekanisme  penyelesaian  sengketa  yang mendapat perhatian serta diminati dengan beberapa alasan yang
melatarbelakanginya.
Berdasarkan  uraian  di  atas  jelaslah bahwa  hasil  dari  proses  penyelesaian sengketa  tanah  secara  adat  pada  tingkat gampong di Tempuk  Teungoh Kota Lhokseumawe  dituangkan  dalam  suatu
kesepakatan  damai  yang  merupakan  hasil rumusan  dari  para  pihak  beserta keuchik dan perangkat gampong .
Sejauh  ini  bukan  berarti  pemangku adat tidak pernah mencatat setiap peristiwa  yang  ada,  akan  tetapi  tidak dengan  catatan  yang  rapi,  karena  mereka mengira  cukup  dengan  ingatan  yang  kuat dan  dengan  secarik  kertas  sebagai administrasi, memang ini tidak sebagaimana  yang  diharapkan  oleh  LSM asing selaku pemberi pelatihan yang ingin meneliti  tentang  adat.  Layaknya  hukum adat  yang  tumbuh  dalam  masyarakat mempunyai  khas  tersendiri  yaitu  tidak tertulis  akan  tetapi  tetap  terus  berjalan tanpa adanya administrasi, itu disebabkan oleh  norma-norma  sosial  yang  tumbuh dalam  masyarakat  begitu  kental  dan menganggap  administrasi  tidak  terlalu penting dan seakan merumitkan.
Secara  yuridis  penyelesaian  sengketa secara  damai  melalui  fungsionaris  adat telah dibakukan dalam beberapa peraturan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.  Secara  formal  pada  awalnya dibakukan dalam Peraturan Daerah
Nomor 7 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan  Kehidupan  Adat  yang sekarang  telah  diganti  dengan  Qanun Nomor  9  Tahun  2008  tentang  Pembinaan Kehidupan  Adat  dan  Adat  Istiadat  yang menghendaki bahwa hendaknya sengketa- sengketa  yang  terjadi  dalam  masyarakat lebih  dahulu  secara  adat  pada  tingkat gampong dan mukim .  Apa  yang  diatur dalam Peraturan Daerah tersebut merupakan tindakan kongkrit yang dilakukan  Pemerintah  Aceh  pada  waktu
itu untuk menjalankan kewenangan pelaksanaan keistimewaan Aceh, khususnya  keistimewaan  di  bidang  adat istiadat.
Putusan peradilan adat adalah putusan  damai  dan  oleh  karena  itu putusan  boleh  diterima  dan  boleh  juga tidak  diterima  oleh  salah  satu  pihak  atau kedua  belah  pihak.  Apabila  putusan  itu telah  diterima  oleh  para  pihak  maka putusan  itu  dapat  segera  dilaksanakan. Namun  demikian  apabila  suatu  putusan telah  diterima,  menimbulkan  kewajiban untuk dilaksanakan.
Apabila  pihak  yang  telah  menerima putusan,  kemudian  tidak  melaksanakan putusan  tersebut,  meskipun  telah  diminta untuk dilaksanakan, maka peradilan dapat menjatuhkan putusan boikot dalam kehidupan  bermasyarakat  terhadap  pihak yang  melanggar  putusan  yang  telah diterimanya.  Orang  yang  dihukum  boikot dianggap  seperti  tidak  ada  lagi  di kampung bersangkutan.
Segala perselisihan dan persengketaan yang telah didamaikan oleh Majelis Adat Aceh dalam suatu rapat adat bersifat mengikat pihak-pihak yang berselisih/bersengketa.  Para  pihak  yang tidak  mengindahkan  keputusan  adat  ia akan  dikenakan  sanksi  adat  yang  lebih berat  oleh  karena  merusak  kesepakatan dan  mengganggu  keseimbangan  yang hidup dalam masyarakat.
Keputusan  yang  telah  dikeluarkan oleh  para  perangkat  adat gampong sebenarnya tidak boleh lagi dilanggar oleh para  pihak  karena  dasar  keputusan
tersebut  adalah  berdasarkan  mediasi  dan mufakat kedua belah pihak yang disaksikan  oleh  perangkat  Majelis  Adat Aceh,  dan  dikeluarkan  berita  acara  atau surat  keputusan  Majelis  Adat  Aceh  yang ditandatangani  oleh  kedua  belah  pihak, kepada  para  pihak  yang  bertikai  biasanya kalau kasus-kasus tersebut seperti perkelahian  yang  menyebabkan  keluar darah  dari  salah  satu  pihak,  maka  dibuat upacara peusijuk selain  penyelesaian secara damai.

## SIMPULAN
Peran  Majelis  Adat  Aceh  ditingkat Gampong atau Mukim  Tempok  Teungoh adalah  sebagai  mediator  dan  fasilitator dalam  menyelesaikan  sengketa  warisan. Setiap  proses  penyelesaian  sengketa menurut  hukum  adat,  keputusan  yang disepakati  dalam  hal  warisan  selalu berdasarkan  analisa  dan  pertimbangan yang  mencakup  seluruh  aspek  dalam keluarga  dan  harus  memiliki  kekuatan hukum yang mengikat juga menghasilkan kesepakatan  damai,  akan  tetapi  peran Majelis Adat Aceh belum berjalan dengan baik,  karena  dengan  putusan  yang dihasilkan  oleh  Majelis Adat  Aceh  masih banyak  masyarakat  yang  mengeluhkan dan  tidak  mendapatkan  keadilan  dan adanya  hasil  dari  keputusan  Majelis  Adat Aceh  ini  mengakibatkan  keributan  antara para  pihak  karena  keputusan  yang digunakan  Majelis  Adat  Aceh  tidak berdasarkan syari’ah islam, hanya berdasarkan  keputusan  adat.  Penerapan putusan  yang  diambil  oleh  Majelis  Adat Aceh Lhokseumawe bagi para pihak yang bersengketa  belum  memiliki  kekuatan
hukum  yang  mengikat,  karena  putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Adat Aceh masih  bisa  diajukan  ke  Mahkamah Syariah  bagi  para  pihak  yang  ingin mendapatkan keadilan yang seadil- adilnya.  Dalam  hal  ini  keputusan  Majelis Adat  Aceh  didukung  dengan  peraturan- peraturan aceh yang berlaku.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Selesainya  penelitian  ini  tentunya tidak terlepas dari dukungan serta bantuan dari  berbagai  pihak.  Oleh  karena  itu, penulis  mengucapkan  terima  kasih  yang sebesar-besarnya  kepada  Prof.  Dr.  H. Yaswirman,  MA.  dan  Bapak  H.  Syahrial Razak,
S.H., M.H. yang telah memberikan  bimbingan  dan  masukan kepada penulis dalam melakukan penelitian  ini.  Kepada  Bapak  Prof.  Dr. Tafdil Husni,  S.E., M.B.A. selaku Rektor Universitas  Andalas  Padang  dan  Bapak
Dr.  Busyra  Azheri,  S.H.,  M.H.  selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas  Padang  yang  telah  memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu dan melakukan penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahaman,  2009, Peradilan  Adat  di Aceh  sebagai  Sarana  Kerukunan Masyarakat, Majelis  Adat  Aceh
(MAA), Banda Aceh.
Abdurrahman,  “  Penyelesaian  Sengketa Melalui  Pendekatan  Adat”,  dalam
Qanun  Jurnal  Ilmu  Hukum  No.  50 Edisi April 2010.
Emman  Suparman,  Hukum  Waris  Islam, Rajawali  Press,  Bandung,  2005, hlm. 12
Hurgronje,  C.Snouck,  The  Achehnese, W.S.  O'Sullivan,  (terj.),  Vol.  I,
Leyden: E.J. Brill, 1906.
Ilyas,  2010,  Eksistensi  Dan  Kekuatan Penyelesaian  Sengketa  Secara  Adat Pada  Tingkat  Gampong  Suatu Peneleitian  di  Kabupaten  Aceh Besar,  Kanun  No.  50  Edisi  April 2010.
Isa Sulaiman dan T. Syamsuddin, (2002),
Pedoman  Adat  Aceh:  Peradilan Adat  dan  Hukum  Adat,  Lembaga Kebudayaan dan Adat Aceh (LAKA).
Juniarti,  2006, Peran  Strategis  Peradilan Adat  Aceh  Dalam  Memberikan Keadilan  Bagi  Perempuan  Dan Kaum  Marjinal ,  Badan  Litbang Pusat  Analisis  Perubahan  Sosial (PASPAS) Aceh
Kamaruddin,  dkk.,  “Model  Penyelesaian
Konflik di Lembaga Adat”,
Walisongo,  Vol.  21,  No.  1,  Mei 2013.
Mahdi  Syahbandir,  “Kedudukan  Hukum Adat  Dalam  Sistem  Hukum”, Kanun, No. 50 Edisi April 2010.
Mahdi,  “Eksistensi  Peradilan  Adat  di Aceh,”  HANAFA:  Jurnal  Studia Islamika,  Vol  8  No  2,  Desember 2011.
Mahadi,  1980,  Laporan  Hasil  Pengkajian Bidang Hukum Adat, BPHN, Banda Aceh.
Moehammad  Hoesin,  1970, Adat  aceh , Dinas Pendidikan Kebudayaan
Propinsi  Daeerah  Istimewa  Aceh,
Banda Aceh
Moh.  Koesnoe,  1979,  Catatan-Catatan Terhadap  Hukum  Adat  Dewasa  Ini, Airlangga University Press
Nova  Yarsina,  2018,    Perlindungan Hukum  Terhadap  Tanah  Ulayat
Yang  Telah  Bersertifikat  Di  Kota Bukittinggi, Jurnal Cendekia Hukum, Vol. 3, No. 2, 2018 Peraturan  Daerah  Nomor  7  Tahun  2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat Satria  Effendi  Zein,  2004,  Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi  dengan  Pendekatan Ushuliyah, Kencana, Jakarta Salmawati, 2019, Eksistensi Tanah Wakaf Dalam Pemanfaatannya Untuk
Kemajuan  Kesejahteraan  Umum,
Jurnal Cendekia Hukum, Vol. 4 No.
2, 2019
Sulaiman  dan  T.  Syamsuddin,  2002, Pedoman Adat Aceh:Peradilan Adat
dan Hukum Adat, Lembaga Kebudayaan dan Adat Aceh
(LAKA)
Sudikno  Mertokusumo,  2010, Mengenal Hukum ,  Penerbit:  Universitas  Atma
Jaya, Yogyakarta Soerjono Soekanto, 1979, Masalah
Kedudukan  dan  Peranan  Hukum Adat, Academica, Jakarta
T.  Ibrahim  El  Hakimy,  2001,  Hakim Perdamian  Desa  Sebagai  Ujung Tombak  Pencipta  Kerukunan  Dan Ketertiban Masyrakata, LAKA NAD, Banda Aceh
Tim  penyusun,  2012,  Pedoman  Peradilan Adat  Di  Aceh,  edisi  ke-2,  Majelis Adat Aceh, Banda Aceh.
Wirjono Projodikoro, 1983, Hukum Warisan  di  Indonesia .  Sumur, Bandung.
Zaka  Firma  Aditya,  2019,  Romantisme Sistem  Hukum  Di  Indonesia  : Kajian  Atas  Konstribusi  Hukum Adat  Dan  Hukum  Islam  Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia, Jurnal Rechtsvinding, Vol. 8, No. 1, April 2019
https://media.neliti.com/media/publication s/164922-ID-efektifitas- penyelesaian-sengketa-warisan.pdf, diakses tanggal 28 Februari 2017 .