## MIZAN
Journal of Islamic Law P-ISSN: 2598-974X.  E-ISSN: 2598-6252 Vol. 6 No. 2 (2022), pp. 337-348 https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/index
Dilema Pengawasan Bank Syariah Di Indonesia*
Sudirman Tebba 1
Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS)
https://doi.org/10.32507/mizan.v6i2.1645
Abstract:
A Sharia bank or Islamic bank is a bank that whose operation follows Islamic law which is regarded with social relations according to Al Qur’an and Hadits. In Indonesia Islamic bank was initially called profit and loss sharing bank according to the Banking Act of 1992, then sharia principled bank according to the Banking Act of 1998. Eventually, an Islamic bank is called  a  sharia  bank  according  to  Sharia  Banking  Act  which  was  enacted  in  2008.  Sharia bank  is  supervised  by  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK),  Bank  Indonesia  (BI),  and  Dewan Syariah  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia  (DSN  MUI).  OJK  and  BI  supervise  its management  and  DSN  MUI  supervises  the  implementation  of  sharia  principles.  These supervisions are based on acts. OJK supervision is based on act number 11 of 2011 on OJK, while  BI supervision  is  based  on  act  number 23  of  1999  on  BI.  BI  publishes  regulations on sharia  bank  operations,  including  the  role  of  DSN  MUI  in  supervising  sharia  bank.  Sharia Banking  Act  regulates  many  things  in  sharia  bank,  including  its  products  such  as mudharaba, musharaka, muharaba, salam, istishna, kafala, hawala, wakala, ijara muntahiya bittamlik and wadia, to which DSN MUI has issued a fatwa (religious legal opinions). Keywords: Law, Supervision, Sharia bank, Indonesia

## Abstrak:
Bank  syariah adalah  bank  yang  beroperasi  sesuai  dengan hukum  Islam  yang  menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Pada mulanya bank syariah di Indonesia disebut bank bagi hasil berdasarkan UU No: 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.  Kemudian bank syariah disebut bank berdasarkan prinsip syariah dalam UU No: 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1992  tentang  Perbankan.  Akhirnya,  bank  Islam disebut  bank  syariah  berdasarkan  Undang-undang  Nomor  21  Tahun  2008.  Dalam menjalankan  operasinya  bank  syariah  diawasi  oleh  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK),  Bank Indonesia,  dan  Dewan  Syariah  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia  (DSN  MUI).  OJK  dan Bank Indonesia mengawasi dari segi manajemennya, sedang DSN MUI mengawasi dari segi penerapan syariahnya. Pengawasan ini didasarkan pada undang-undang. Pengawasan OJK berdasarkan  UU  Nomor  11  Tahun  2011  tentang  OJK,  pengawasan  Bank  Indonesia didasarkan  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  1999  tentang  Bank  Indonesia.  Kemudian Bank  Indonesia  membuat  peraturan  yang  antara  lain  menyebut  peranan  MUI  dalam mengawasi bank syariah. UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah antara lain mengatur  produk-produk  bank  syariah,  yaitu  muharabah,  musyarakah,  mudharabah, salam,  istishna,  kafalah,  hawalah,  wakalah,  ijarah  mutahiya  bittamlik,  dan  wadiah.  DSN MUI telah mengeluarkan fatwa mengenai produk-produk ini.
Kata Kunci: Hukum; Pengawasan; Bank Syariah; Indonesia
* Manuscript received date: January 18, 2022, revised: February 22, 2022, approved for publication: August 30, 2022.
1 Sudirman Tebba adalah Dosen bidang ekonomi pada Fakultas Syariah, Institut Agam Islam Az- Zaytun Indonesia, Indramayu. E-mail: sudirman.tebba @iai-alzaytun.ac.id

## A. PENDAHULUAN
Bank  syariah  disebut  juga  bank  Islam 2 ,  yaitu  bank  yang  beroperasi  sesuai dengan  prinsip-prinsip  syariah  Islam,  yakni  bank  yang  dalam  beroperasinya mengikuti  ketentuan-ketentuan  syariah  Islam  khususnya  yang  menyangkut  tata  cara bermuamalah  secara  Islam.  Dalam  tata  cara  bermuamalat  itu  dijauhi  praktik-praktik yang  dikhawatirkan  mengandung  unsur-unsur  riba  untuk  diisi  dengan  kegiatan- kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan. 3
Dikatakan juga bahwa bank syariah adalah bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Quran dan hadits, yaitu bank yang tata cara beroperasinya  itu  mengikuti  suruhan  dan  larangan  yang  tercantum  dalam  Al-Quran dan  hadits.  Sesuai  dengan  suruhan  dan  larangan  itu,  maka  yang  dijauhi  adalah praktik-praktik  yang  mengandung  unsur  riba,  sedang  yang  diikuti  adalah  praktik- praktik  usaha  yang  dilakukan  di  zaman  Rasulullah  SAW  atau  bentuk-bentuk  usaha yang telah ada sebelumnya, tetapi tidak dilarang oleh beliau. 4
Dari  pengertian  itu  dapat  dikatakan  bahwa  bank  syariah  atau  bank  Islam adalah  badan  usaha  yang  fungsinya  sebagai  penghimpun  dana  dari  masyarakat  dan penyalur  dana  kepada  masyarakat,  yang  sistem  dan  mekanisme  kegiatan  usahanya berdasarkan kepada hukum Islam atau prinsip syariah sebagaimana diatur dalam Al- Quran dan hadits. 5
Di Indonesia bank syariah pada awalnya disebut bank bagi hasil, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Mengenai usaha  bank  dalam  pasal  6  huruf  m  undang-undang  ini  menyatakan  bahwa  bank umum  menyediakan  pembiayaan  bagi  nasabah  berdasarkan  prinsip  bagi  hasil  sesuai dengan  ketentuan  yang  ditetapkan  dalam  Peraturan  Pemerintah.  Kemudian  dalam pasal  13  huruf  c  undang-undang  ini  menyatakan  bahwa  usaha  Bank  Perkreditan Rakyat menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil pasal 1 menyatakan:
1.   Bank berdasarkan prinsip bagi hasil adalah Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang melakukan kegiatan usaha semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil.
2.   Bank  Umum  atau  Bank  Perkreditan  Rakyat  yang  melakukan  kegiatan  usaha bank  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  wajib  memenuhi  ketentuan sebagaimana  ditetapkan  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  70  tahun  1992 tentang Bank Umum dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang
2 Sutan Remy Sjahdeini , Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999)
3 Karnaen  Perwataatmadja  dan  Muhammad  Syafi’I  Antonio, Apa  dan  Bagaimana  Bank  Islam (Yogyakarta: Dana Bhakti Yasa, 1999), 2.
4 ibid
5 Rachmadi Usman, Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 35.
Bank  Perkreditan  Rakyat  serta  peraturan  perundang-undangan  lainnya  yang berlaku bagi Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat.
Dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah itu ditegaskan:
1.   Prinsip bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) adalah prinsip bagi hasil berdasarkan syariah yang digunakan oleh bank berdasarkan prinsip bagi hasil dalam: Menetapkan imbalan yang akan diberikan kepada masyarakat sehubungan  dengan  penggunaan/pemanfaatan  dana  masyarakat  yang dipercayakan  kepadanya;  Menetapkan  imbalan  yang  akan  diterima sehubungan  dengan  penyediaan  dana  kepada  masyarakat  dalam  bentuk pembiayaan baik untuk keperluan investasi maupun modal kerja; Menetapkan imbalan sehubungan dengan kegiatan usaha lainnya yang lazim dilakukan oleh bank dengan prinsip bagi hasil.
2.  Menetapkan  prinsip  bagi  hasil  dalam  penyediaan  dana  kepada  masyarakat dalam  bentuk  pembiayaan  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  huruf  b, termasuk pula kegiatan usaha jual beli.
Kemudian bank syariah disebut bank berdasarkan prinsip syariah sebagaimana ditegaskan  dalam  Undang-undang  Nomor  10  Tahun  1998  tentang  Perubahan  Atas Undang-undang  Nomor  7  tahun  1992  tentang  Perbankan.  Dalam  pasal  1  angka  3 ditegaskan bahwa Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional  dan/atau  berdasarkan  Prinsip  Syariah  yang  dalam  kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Lalu dalam pasal 1 angka 4 dikatakan bahwa  Bank  Perkreditan  Rakyat  adalah  bank  yang  melaksanakan  kegiatan  usaha secara  konvensional  atau  berdasarkan  Prinsip  Syariah  yang  dalam  kegiatannya  tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
Selanjutnya  dalam  pasal  1  angka  12  undang-undang  ini  dikatakan  bahwa pembiayaan  berdasarkan  Prinsip  Syariah  adalah  penyediaan  uang  atau  tagihan  yang dipersamakan  dengan  itu  berdasarkan  persetujuan  atau  kesepakatan  antara  bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.
Dalam  pasal 1 angka 13 undang-undang ini dikatakan bahwa Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan  sesuai  dengan  syariah,  antara  lain  pembiayaan  berdasarkan   prinsip  bagi hasil (mudharabah), pembiayaan  berdasarkan  prinsip  penyertaan  modal (musharakah) , prinsip  jual  beli  barang  dengan  memperoleh  keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina).
Kemudian prinsip syariah dipertegas dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999  tentang  Bank  Indonesia.  Dalam  pasal  1  angka  7  undang-undang  ini  dinyatakan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank
Indonesia dan Bank yang mewajibkan Bank yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.
Selanjutnya  dalam  pasal  11  ayat  (1)  undang-undang  dikatakan  bahwa  Bank Indonesia  dapat  memberikan  kredit  atau  pembiayaan  berdasarkan  prinsip  syariah untuk  jangka  waktu  paling  lama  90  (sembilan  puluh)  hari  kepada  Bank  untuk mengatasi  keseulitan  pendanaan  jangka  pendek  Bank  yang  bersangkutan.    Dalam pasal  11  ayat  (2)  dinyatakan  bahwa  pelaksanaan  pemberian  kredit  atau  pembiayaan berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dijamin oleh Bank  penerima  dengan  agunan  yang  berkualitas  tinggi  dan  mudah  dicairkan  yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diterimanya.
Sewaktu  undang-undang  Bank  Indonesia  berubah  dengan  undang-undang Nomor  Tahun  2004  tentang  Perubahan  atas  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  1999 tentang  Bank  Indonesia  ketentuan  pasal  11  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  tetap.  Begitu  pula ketika  undang-undang Bank  Indonesia  berubah  yang  kedua  kalinya  dengan lahirnya Undang-undang  Nomor  6  Tahun  2009  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-undang  Nomor  2  tahun  2008  tentang  Perubahan  Kedua  Atas Undang-undang  Nomor  23  Tahun  1999  tentang  Bank  Indonesia  menjadi  undang- undang prinsip syariah disebut di bagian menimbang.
Akhirnya, bank Islam tegas disebut bank syariah berdasarkan Undang-undang nomor  21  Tahun  2008  tentang  Perbankan  Syariah.  Dalam  pasal  1  ayat  (1)  undang- undang dinyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang  Bank  Syariah  dan  Unit  Usaha  Syariah,  mencakup  kelembagaan,  kegiatan usaha serta cara dan proses daalam melaksanakan kegiatan usahanya.

## B. METODE PENELITIAN
Menggunakan  metode  hukum  baku  atau  penelitian  kepustakaan  untuk penelitian  kepustakaan  secara  tertulis,  bahkan  menggunakan  berbagai  bahan  bekas seperti  peraturan  perundang-undangan,  teori  hukum,  dan  lain-lain,  bisa  juga  berupa pendapat  ahli  hukum.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  perubahan peraturan  perundang-undangan  untuk  mengetahui  apakah  peraturan  tersebut  telah dipatuhi, sehingga memberikan gambaran tentang dampak positif dan negatifnya.

## C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

## 1. Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia
Bank,  termasuk  bank  syariah,  diawasi  dalam  operasionalnya,  terutama penyaluran  kreditnya,  sehingga  bebas  dari  penyimpangan  atau  penyalahgunaan.  Di Indonesia, bank dan bank syariah diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia  (BI).  Pengawasan  bank  oleh  OJK  dan  BI  dapat  dikatakan  satu  kesatuan, karena  Wakil  Presiden  BI  yang  membidangi  pengawasan  juga  merupakan  komisaris
OJK. 6 Bank  syariah  khususnya  juga  diawasi  oleh  Dewan  Syariah  Nasional  Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) untuk memastikan penerapan syariahnya.
Dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK pasal 6 dinyatakan bahwa  OJK  melaksanakan  tugas  pengaturan  dan  pengawasan  terhadap  kegiatan jasa keuangan  di  sektor  perbankan.  Untuk  melaksanakan  tugas  pengawasan  ini  Pasal  7 undang-undang ini menyatakan bahwa OJK mempunyai wewenang:
Pertama:  Pengaturan  dan  pengawasan  mengenai  kelembagaan  bank  yang meliputi:  1).  Perizinan  untuk  pendirian  bank,  pembukaan  kantor  bank,  anggaran dasar,  rencana  kerja,  kepemilikan,  kepengurusan  dan  sumber  daya  manusia,  merger, konsolidasi  dan  akuisisi  bank,  serta  pencabutan  izin  usaha  bank;  dan  2).  Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa.
Kedua: Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi: 1). Likuiditas,  rentabilitas,  solvabilitas,  kualitas  asset,  rasio  kecukupan  modal  minimum, batas  maksimum  pemberian  kredit,  rasio  pinjaman  terhadap  simpanan,  dan pencadangan bank; 2). Laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank; 3).  Sistem  informasi  debitur;  4).  Pengujian  kredit  (credit  testing);  dan  5).  Standar akuntansi bank.
Ketiga:  Pengaturan  dan  pengawasan  mengenai  aspek  kehati-hatian  bank, meliputi: 1). Manajemen risiko; 2). Tata kelola bank; 3). Prinsip mengenai nasabah dan anti  pencucian  uang;  dan  4).  Pencegahan  pembiayaan  terorisme  dan  kejahatan perbankan; dan Keempat: Pemeriksaan bank.
Kemudian  dalam  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  1999  tentang  Bank Indonesia pasal 8 ditegaskan bahwa Bank Indonesia mempunyai tugas mengatur dan mengawasi bank. Untuk operasi bank syariah Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia, baik waktu disebut bank umum berdasarkan prinsip syariah dan Bank Perkreditan  Rakyat  berdasarkan  prinsip  syariah  maupun  setelah  tegas  disebut  bank syariah  berdasarkan  UU  Nomor  21  Tahun  2008  tentang  Perbankan  Syariah.  Bank Indonesia  mengeluarkan  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  11/  3/  PBI/  2009  tentang Bank Umum Syariah dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/ 23/ PBI/ 2009 tentang Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah.  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  11/  3/  PBI/  2009 tentang  Bank  Umum  Syariah  telah  diubah  dengan  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor 15/ 13/ PBI/ 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/ 3/ PBI/ 2009 tentang Bank Umum Syariah.
Dalam Peraturan Bank Indonesia antara lain diatur perizinan, kepemilikan dan modal,  direksi  dan  pengawas  syariah.  Mengenai  izin  usaha  bank  umum  syariah Peraturan Bank Indonesia nomor 11/ 3/ PBI/ 2009 tentang Bank Umum Syariah pasal 10 menyatakan:
6 Eko  B.  Supriyanto, Pendahuluan ,  dalam  Krisna  Wijaya, Analisis  Kebijakan  Perbankan  Nasiona l (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2010), xix.
(1)  Permohonan  untuk  mendapatkan  izin  usaha  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  4  ayat (2)  diajukan  oleh  pihak  yang  telah  mendapat  persetujuan prinsip kepada Bank Indonesia disertai dengan dokumen pendukung.
(2)  Permohonan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  harus  disertai  dengan pelunasan modal disetor minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang dibuktikan dengan dokumen pendukung.
(3)   Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.
Dalam  pasal  berikutnya  dijelaskan  bahwa  persetujuan  atau  penolakan  atas pemohonan izin usaha diberikan Bank Indonesia berdasarkan pada: a. Penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen; dan b. Uji kemampuan dan kepatutan ( fit and proper test ) dan wawancara terhadap pihak-pihak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c dalam hal terdapat penggantian.
Dalam  Pasal  12  Peraturan  Bank  Indonesia  ini  dinyatakan  bahwa  Bank  yang telah mendapat izin usaha dari Bank Indonesia wajib melakukan kegiatan usaha Bank paling  lambat  60  (enam  puluh)  hari  terhitung  sejak  tanggal  izin  usaha  diterbitkan. Selain  itu  dinyatakan  bahwa  pelaksanaan  kegiatan  usaha  wajib  dilaporkan  oleh Presiden Direktur atau Direktur Utama Bank kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh)  hari  setelah  tanggal  pelaksanaan  kegiatan  usaha.  Apabila  dalam  jangka waktu Bank belum melakukan kegiatan usaha, maka izin yang telah diberikan menjadi tidak berlaku.
Kemudian mengenai izin usaha BPRS Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/ 23/ PBI/  2009  tentang  Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah  Pasal  9  menyatakan  bahwa permohonan  untuk  mendapatkan  izin  usaha  BPRS  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, diajukan oleh pihak yang telah mendapat persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) disertai dengan, antara lain:
a. Akta pendirian badan hukum Perseroan Terbatas (PT) yang memuat anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi berwenang;
b. Daftar pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, dalam hal terjadi perubahan pemegang saham;
c.  Daftar  calon  anggota  dewan  Komisaris,  anggota  Direksi  dan  anggota  DPS sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  7  ayat  (1)  huruf  c,  dalam  hal  terjadi perubahan calon anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/ atau DPS; dan
d. Bukti pemenuhan modal disetor minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
Selanjutnya dalam Pasal 10 dinyatakan bahwa BPRS yang telah mendapat izin usaha dari Bank Indonesia wajib melaksanakan kegiatan usaha paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal izin usaha diberikan. Pelaksanaan kegiatan usaha BPRS  wajib  dilaporkan  oleh  Direksi  BPRS  kepada  Bank  Indonesia  paling  lambat  10 (sepuluh)  hari  terhitung  sejak  tanggal  pelaksanaan  kegiatan  usaha.  Apabila  dalam
jangka  waktu  BPRS  belum  melakukan  kegiatan  usaha,  maka  izin  usaha  BPRS  yang telah diberikan dinyatakan tidak berlaku.
Selain  itu  pada  setiap  bank  syariah  dan  BPRS  ada  Dewan  Pengawas  Syariah (DPS)  untuk  memastikan  penerapan  prinsip  syariah  pada  bank  itu.  Peraturan  Bank Indonesia Nomor 11/ 3/ PBI/ 2009 tentang Bank Umum Syariah Pasal 34 menetapkan bahwa  Bank  wajib  membentuk  DPS  (Dewan  Pengawas  Syariah)  yang  berkedudukan di  kantor  pusat  Bank.  Kemudian  Anggota  DPS  wajib  memenuhi  persyaratan  yaitu: pertama;  Integritas,  yang  paling  kurang  mencakup:  Memiliki  akhlak  dan  moral  yang baik; Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perbankan syariah dan peraturan perundang-undangan  yang  berlaku;  Memiliki  komitmen  terhadap  pengembangan Bank  yang  sehat  dan  tangguh  (sustainable);  dan  Tidak  termasuk  dalam  Daftar  Tidak Lulus sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatutan (fit  and  proper  test)  yang  ditetapkan  oleh  Bank  Indonesia.  Kedua;  Kompetensi,  yang paling  kurang  memiliki  pengetahuan  dan  pengalaman  di  bidang  syariah  mu’amalah dan pengetahuan di bidang perbankan dan/ atau keuangan secara umum; dan Ketiga; Reputasi  keuangan,  yang  paling  kurang  mencakup:  Tidak  termasuk  dalam  daftar kredit  macet;  dan  Tidak  pernah  dinyatakan  pailit  atau  menjadi  pemegang  saham, anggota  Dewan  Komisaris,  atau  anggota  Direksi  yang  dinyatakan  bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
Kemudian  Pasal  35  Peraturan  Bank  Indonesia  ini  menyatakan  bahwa  DPS bertugas  dan  bertanggungjawab  memberikan  nasihat  dan  saran  kepada  Direksi  serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah. Pelaksanaan tugas dan tanggung  jawab  DPS  meliputi  antara  lain:  Menilai  dan  memastikan  pemenuhan Prinsip  Syariah  atas  pedoman  operasional  dan  produk  yang  dikeluarkan  Bank; Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank; Meminta fatwa kepada Dewan Syariah  Nasional  untuk  produkbaru  Bank  yang  belum  ada  fatwanya;  Melakukan review  secara  berkala  atas  pemenuhan  prinsip  syariah  terhadap  mekanisme penghimpunan  dana  dan  penyaluran  dana  serta  pelayanan  jasa  bank;  dan  Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja Bank dalam rangka pelaksanaan  tugasnya.  Pedoman  pelaksanaan  tugas  dan  tanggung  jawab  DPS  akan diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

## 2. Dewan Syarian Nasional MUI
Dilihat  ketentuan  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  produk-produk  bank syariah  yang  diatur  oleh  Undang-undang  Nomor  21  Tahun  2008  tentang  Perbankan Syariah adalah mudharabah, musyarakah, muharabah, salam, ijarah, istishna, hafalah, hawalah, wakalah, dan wadi’ah.
Mudharabah  berasal  dari  kata  dharb,  artinya  memukul  atau  berjalan. Pengertian  memukul  atau  berjalan  ini  lebih  tepatnya  adalah  proses  seseorang menggerakkan  kakinya  dalam  menjalankan  usaha.  Mudharabah  merupakan  bahasa penduduk Irak, sedangkan penduduk Hijaz menyebutnya dengan istilah qiradh.
Dalam  fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia  (DSN  MUI) tentang  mudharabah,  yaitu  fatwa  Nomor  07/  DSN  MUI/  IV/  2000  dijelaskan  bahwa mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama bertindak  sebagaipemilik  dana  ( shahibul  mal )  yang  menyediakan  seluruh  modal (100%),  sedangkan  pihak  lainnya  sebagai  pengelola  usaha  ( mudharib ).  Keuntungan usaha  yang  didapatkan  dari  akad  mudharabah  dibagi  menurut  kesepakatan  yang dituangkan dalam kontrak dan biasanya dalam bentuk nisbah (persentase). Jika usaha yang  dijalankan  mengalami  kerugian,  maka  kerugian  itu  ditanggung  oleh  pemilik dana  sepanjang  kerugian  itu  bukan  kelalaian  mudharib.  Sedangkan  mudharib menanggung kerugian atas upaya, jerih payah dan waktu yang telah dilakukan untuk menjalankan usaha. Tetapi kalau kerugian itu diakibatkan karena kelalaian mudharib, maka mudharib harus bertanggung jawab atas kerugian itu.
Terdapat  berbagai  jenis  produk  perbankan  dan  lembaga  keuangan  syariah yang  berlandaskan  konsep  ini.  Secara  umum  pembiayaan  mudharabah  dalam perbankan  dapat  dikategorikan  menjadi  dua  bagian  besar,  yaitu  mudharabah muthlaqah  ( unrestricted  investment )  dan  mudharabah  muqayyadah  ( restricted investment ).  Aplikasi  mudharabah  dalam  dunia  keuangan  syariah  bisa  berupa deposito, investment deposit, investasi surat berharga, project financing, dan lainnya.
Musyarakah  adalah  akad  kerja  sama  antara  dua  pihak  atau  lebih  untuk suatu usaha  tertentu  di  mana  masing-masing  pihak  memberikan  kontribusi  dana  atau kompetensi,  expertise,  dengan  kesepakatan  bahwa  keuntungan  dan  risiko  akan ditanggung  bersama  sesuai  dengan  kesepakatan.  Seperti  halnya  mudharabah musyarakah  adalah  akad  kerja  sama  atau  usaha  patungan  antara  dua/lebih  pemilik modal  atau  keahlian  untuk  mengerjakan  suatu  usaha  yang  halal  dan  produktif. Bedanya  dengan  mudharabah  adalah  dalam  hal  pembagian  untung-rugi  dan keterlibatan peserta dalam usaha yang sedang dikerjakan.
Dalam fatwa DSN MUI tentang musyarakah, yaitu fatwa Nomor 08/ DSN MUI/ IV/  2000  dijelaskan  bahwa  aplikasi  pembiayaan  musyarakah  bagi  perbankan  syariah bisa  dalam  berbagai  bentuk.  Pertama  ialah  musyarakah  permanen  ( continuous musharakah ),  di  mana  pihak  bank  merupakan  mitra  usaha  tetap  dalam  suatu proyek/usaha.  Model  ini  jarang  dipraktikkan  dan  investasi  modal  permanen  ini merupakan  alternative  menarik  bagi  investasi  surat-surat  berharga  atau  saham  yang dapat dijadikan salah satu portofolio investasi bank.
Kedua  ialah  musyarakah  digunakan  untuk  skim  pembiayaan  modal  kerja ( working  capital ).  Bank  merupakan  mitra  pada  tahap  awal  dari  sebuah  usaha  atau proses produksi. Dalam skim ini pihak bank menyediakan dana untuk membeli asset atau  alat-alat  produksi  dan  begitu  pula  dengan  mitra  musyarakah  lainnya.  Setelah usaha berjalan dan mendatangkan keuntungan porsi kepemilikan bank atas asset dan alat produksi berkurang, karena dibeli oleh para mitra  lainnya dan akhirnya menjadi nol.  Ketiga  ialah  musyarakah  digunakan  untuk  pembiayaan  jangka  pendek. Musyarakah  jenis  ini  bisa  diaplikasikan  dalam  bentuk  pembiayaan  perdagangan, seperti  ekspor,  impor,  penyediaan  bahan  mentah  atau  keperluan  khusus  nasabah lainnya.
Murabahah  adalah  jual  beli  barang  pada  harga  asal  dengan  tambahan keuntungan/margin  yang  disepakati.  Dalam  jual  beli  ini  penjual harus  memberi  tahu harga pokok pembelian barang dan menentukan tingkat keuntungan tertentu sebagai tambahan  dan  menjelaskannya  kepada  pembeli.  Murabahah  menekankan  adanya pembelian  komoditas  berdasarkan  permintaan  nasabah,  bukan  hanya  pinjaman semata sebagaimana dalam sistem kredit di perbankan konvensional.
Dalam fatwa DSN MUI tentang murabahah, yaitu fatwa Nomor 04/ DSN MUI/ IV/  2000  dijelaskan  bahwa  dalam  praktik  pembiayaan  murabahah  nasabah  datang mengajukan pembiayaan atas sebuah komoditas dengan kriteria tertentu. Pada tahap ini  terjadi  negosiasi  dan  persyaratan  yang  harus  dipenuhi  oleh  kedua  belah  pihak. Kemudian  bank  memesan  barang  kepada  pemasok  sesuai  dengan  kriteria  yang diinginkan  nasabah.  Setelah  barang  itu  resmi  menjadi  milik  bank  kemudian  terjadi kontrak  jual  beli  antara  nasabah  dan  pihak  bank.  Barang  dan  dokumen  dikirmkan kepada nasabah, lalu nasabah melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan.
Jual beli salam menurut fatwa DSN MUI tentang salam Nomor 05/ DSN MUI/ IV/  2000  adalah  jual  beli  barang  pesanan  di  antara  pembeli  ( muslam )  dengan  penjual ( muslam  alaih ).  Spesifikasi  dan  harga  barang  pesanan  harus  sudah  disepakati  di  awal akad,  sedangkan  pembayaran  dilakukan  di  muka  secara  penuh.  Salam  biasanya diaplikasikan pada pembayaran untuk petani (agrobisnis) dengan jangka waktu yang relative  pendek,  yaitu  sekitar  2–6  bulan.  Salam  juga  dapat  diaplikasikan  pada pembiayaan  barang  manufaktur,  seperti    garmen,  di  mana  ukuran  barang  itu  sudah ditentukan  spesifikasinya.  Dalam  hal  ini  pihak  bank  bertindak  sebagai  pembeli, sedangkan  petani/pemilik  garmen  adalah  sebagai  penjual.  Produk  agrobisnis  dan manufaktur  yang  dibeli  dari  nasabah  tidak  dijadikan  inventory  oleh  pihak  bank, karena  hal  itu  bukan  bisnis  inti  bank.  Biasanya  bank  melakukan  akad  salam  yang kedua  kalinya  dengan  pihak  kedua,  seperti  pedagang  grosir,  Bulog,  dan  lainnya. Karena itu, dalam praktik bank syariah dikenal istilah paralel salam.
Dalam  praktiknya  ada  nasabah  yang  mengajukan  pembiayaan  untuk pembuatan  garmen  dengan  spesifikasi  tertentu  kepada  bank.  Kemudian  bank mereferensikan  kepada  nasabah  untuk  menggunakan  produk  salam,  ini  berarti otomatis bank menjadi pihak pemesan atas produk garmen yang akan diproduksi oleh nasabah  dan  bank  akan  membayar  dana  yang  dibutuhkan  pada  waktu  pengikatan/ kontrak. Lalu bank mencari pembeli kedua, seperti pedagang grosir atau bisa kepada rekanan produsen garmen atas rekomendasi yang diberikan. Bila produk garmen telah selesai  diproduksi  bisa  diantarkan  langsung  kepada  rekanan  itu.  Kemudian  rekanan nasabah itu membayar kepada bank, baik secara tunai maupun cicilan.
Selanjutnya istishna, menurut fatwa DSN MUI Nomor 06/ DSN MUI/ IV/ 2000 adalah  akad  jual  beli  antara  pemesan (mustashni’ )  dengan  penerima  pesanan  ( shani’ ) atas  sebuah  barang  dengan  spesifikasi  tertentu,  contohnya  untuk  barang-barang industri  ataupun  properti  spesifikasi  dan  harga  barang  pesanan  haruslah  sudah disepakati  pada  awal  akad,  sedangkan  pembayaran  dilakukan  sesuai  dengan kesepakatan.  Istishna’  merupakan  akad  bersama  produsen  untuk  suatu  pekerjaan tertentu  dalam  tanggungan  atau  jual  beli  suatu  barang  yang  akan  dibuat  oleh
produsen  yang  juga  menyediakan  bahan  bakunya.  Kalau  bahan  bakunya  dari pemesan, maka akad itu disebut ijarah (sewa), pemesan hanya menyewa jasa produsen untuk membuat barang.
Istishna  menyerupai  akad  salam,  karena  ia  termasuk bai’  ma’dum (jual  beli barang  yang  tidak  ada),  karena  barang  yang  dibuat  melekat  pada  waktu  akad  pada tanggungan  pembuat  ( shani’ )  atau  penjual.  Tetapi  istishna’  berbeda  dengan  salam dalam  hal  tidak  wajib  pada  istishna’  untuk  mempercepat  pembayaran,  tidak  ada penjelasan jangka waktu pembuatan dan penyerahan serta tidak adanya barang itu di pasaran.
Kontrak  istishna’  biasanya  dipraktikkan  pada  perbankan  dalam  proyek konstruksi, di mana nasabah memerlukan biaya untuk membangun suatu konstruksi. Akad ini identik dengan akad salam dalam hal cara memperoleh asset, maka kontrak istishna selesai ketika barang/ bangunan itu selesai dibiat.
Kemudian  ijarah,  menurut  fatwa  DSN  MUI  Nomor  09/  DSN  MUI/  IV/  2000 merupakan  akad  sewa  menyewa  barang  antara  pihak  bank  ( muajjir )  dengan nasabah sebagai  penyewa  ( musta’jir ),  setelah  masa  masa  sewa  berakhir  barang  sewaan  itu dikembalikan kepada muajjir. Dalam konteks keuangan modern ijarah serupa dengan leasing  yang  juga  berarti  merupakan  salah  satu  industry  keuangan  tersendiri.  Dalam praktik  bank  syariah,  akan  ijarah  mengalami  perkembangan  dan  berubah  menjadi ijarah muntahiya bittamlik . Akad ini diartikan sebagai akad sewa menyewa anata pihak bank dengan nasabah, di mana akhir periode biasanya kepemilikan barang berpindah kepada pihak nasabah.
Dalam  konteks  perbankan  atau  lembaga  keuangan  syariah  lainnya  konsep ijarah  bisa  digunakan  untuk  berbagai  produk  pembiayaan,  baik  itu trade maupun consumer  product  financing serta  pembiayaan  perumahan  atau  properti.  Beberapa produk pembiayaan yang popular yang menggunakan konsep ijarah adalah pembelian seperangkat  komputer,  peralatan  medis  dan  laboratorium, kitchen  set  and  bakery equipment untuk restoran dan hotel serta pembelian pesawat dan lainnya.
Wakalah  menurut  fatwa  DSN  MUI  Nomor  10/  DSN  MUI/  IV/2000  berarti penyerahan,  pendelegasian  atau  pemberian  mandat.  Maksudnya  ialah  pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal-hal yang diwakilkan. Wakalah merupakan  akad  pemberian  kuasa  dari  seorang  pemberi  kuasa  ( muwakkil )  kepada penerima  kuasa  ( wakil )  untuk  melaksanakan  suatu  tugas  ( taukil )  atas  nama  pemberi kuasa.
Dalam  praktik  perbankan  wakalah  lazim  diaplikasikan  untuk  transfer  uang. Dalam  hal  ini  nasabah  bertindak  sebagai  muwakkil,  yakni  pihak  yang  mewakilkan pekerjaan transfer kepada pihak yang dituju, sedangkan pihak bank bertindak sebagai wakil  nasabah,  dan  taukilnya  berupa  transfer  uang.  Untuk  transfer  uang  nasabah membayar sejumlah uang sebagai fee.
Kafalah  menurut  fatwa  DSN  MUI  Nomor  11/  DSN  MUI/  IV/  2000  berarti menanggung. Istilah yang semakna dengan ini adalah hamalah, dhamamah, dan za’amah . Kafalah merupakan  jaminan  yang  diberikan  oleh  penanggung  ( kafil )  kepada  pihak
ketiga  dalam  rangka  memenuhi  kewajiban  yang  ditanggung  ( makful  anhu )  apabila pihak yang ditanggung cedera janji atau wanprestasi.
Dalam  konteks  perbankan  pihak  bank  memberikan  jaminan  kepada nasabahnya sehubungan dengan kontrak kerja/perjanjian yang telah disepakati antara nasabah  dengan  pihak  ketiga.  Pada  hakikatnya  pemberian  kafalah  akan  memberikan kepastian dan keamanan bagi pihak ketiga untuk melaksanakan isi kontrak/perjanjian yang  telah  disepakati  tanpa  khawatir  apabila  terjadi  sesuatu  dengan  nasabah,  missal nasabah cedera janji untuk memenuhi isi perjanjian/kontrak.
Apabila  terjadi  cedera  janji  oleh  mitranya  berdasarkan  surat  jaminan  bank (bank  garansi),  maka  pihak  ketiga  dapat  mengajukan  klaim  kepada  bank  penerbit garansi itu asal saja semua syaratnya terpenuhi. Bank garansi berfungsi menanggung risiko kalau salah satu pihak lalai/cedera janji memenuhi kewajibannya, di mana bank mengambil alih risiko itu.
Hawalah  menurut  fatwa  DSN  MUI  Nomor  12/  DSN  MUI/  IV/  2000  berarti memindahkan. Maksudnya pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain  yang  wajib  menanggungnya.    Utang  dipindahkan  dari  orang  yang  berutang ( muhil )  menjadi  tanggungan  muhal  alaih  (orang  yang  berkewajiban).    Dalam  praktik bank  hawalah  ialah  memindahkan  piutang  seseorang  nasabah  (muhil)  kepada  bank ( muhal alaih ) dari seorang nasabah yang lain (muhal). Hawalah terjadi ketika  nasabah pertama  (muhil)  meminta  bank  (muhal  alaih)  untuk  membayar  terlebih  dahulu piutang  yang  timbul  dar  jual  belinya.  Pada  saat  piutang  jatuh  tempo  nasabah  yang berutang  (muhal)  membayar  utangnya  kepada  bank  (muhal  alaih)  bukan  kepada nasabah pertama.  Dalam praktik bank ini disebut factoring (anjak piutang).
Wadi’ah berarti titipan. Maksudnya ialah kontrak antara dua pihak, yaitu antara pemilik  barang  dengan  custodian  dari  barang  itu.  Barang  itu  dapat  berupa  apa  saja yang  berharga  atau  memiliki  nilai.    Ada  2  macam  wadi’ah,  yaitu wadi’ah  yad  amanah dan wadi’ah  yad  dhamanah .  Pada  wadi’ah  yad  amanah  bank  bertindak  sebagai trustee dan  menjaga  barang  itu.  Bank  tidak  menjamin  pengembalian  barang  itu  dalam  hal barang  itu  hilang  atau  rusak  karena  pencurian,  kebakaran,  kebanjiran  atau  musibah alam  lainnya  asalkan  bank  telah  melakukan  semua  tindakan  yang  diperlukan  untuk mengamankan  barang  itu.Sedang  pada  wadi’ah  yad  dhamanah  bank  sebagai custodian  menjamin  bahwa  barang  yang  dititipkan  itu  tetap  berada  dalam penyimpanan custodian. Bank sebagai custodia n mengganti barang yang dititipkan itu kepada pemiliknya apabila itu hilang atau rusak. 7

## D. KESIMPULAN
Jelaslah bahwa bank syariah diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia  dan  Dewan  Syariah  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia).  OJK  dan  Bank Indonesia  mengawasi  dari  segi  manajemennya,  sedang  MUI  mengawasi  penerapan
7 Sutan  Remy  Sjahdeini, Perbankan  Syariah:  Produk-produk  dan  Aspek-aspek  Hukumnya (Jakarta: Kencana, 2014), 352.
syariahnya. Pengawasan ini didasarkan pada undang-undang, yaitu UU No: 21 Tahun 2011  tentang  Otoritas  Jasa  Keuangan  dan  UU  Nomor  23  Tahun  1999  tentang  Bank Indonesia.  Kemudian  Bank  Indonesia  membuat peraturan  yang  antara  lain  mengatur peranan DSN MUI dalam mengawasi bank syariah.
Peraturan Bank Indonesia tentang bank syariah mengacu kepada UU Nomor 21 tahun  2008  tentang  Perbankan  Syariah.  Undang-undang  ini  antara  lain  mengatur produk-produk  bank  syariah,  yaitu  mudharabah,  musyarakah,  murabahah,  salam, istishna,  kafalah,  hawalah,  wakalah,  ijarah  mumtahiya  bittamlik,  dan  wadiah.  DSN MUI telah pula mengeluarkan fatwa tentang produk-produk bank syariah ini.

## REFERENSI:
Barlinti, Yeni Salma . 2010. Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia . Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
Gandapradja,  Permadi . 2004. Dasar  dan  Prinsip  Pengawasan  Bank .  Jakarta:  Gramedia Pustaka Utama.
Hermansyah, 2005. Hukum  Perbankan Nasional Indonesia . Jakarta: Kencana.
Perwataatmadia,  Karnaen;  dan  Muhammad  Syafi’i  Antonio,  1999. Apa  dan  Bagaimana Bank Islam .Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa.
Sjahdeni,  Sutan  Remy.  1999. Perbankan  Islam  dan  Kedudukannya  dalam  Tata  Hukum Perbankan Indonesia . Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
Sjahdeni,  Sutan  Remy.  2014. Perbankan  Syariah:  Produk-produk  dan  Aspek-aspek Hukumnya . Jakarta: Kencana.
Usman,  Rachmadi.  2012. Aspek  Hukum  Perbankan  Syariah  di  Indonesia .  Jakarta:  Sinar Grafika.
Wijaya,  Krisna.  2010. Analisis  Kebijakan  Perbankan  Nasional .  Jakarta:    Elex  media Komputindo.