ANALISA KONSEP UNIVERSALITAS NILAI ISLAM DAN PANCASILA (STUDI PEMIKIRAN YUDI LATIF)
Rizaldy P. Pedju
Institut Agama Islam Negeri Manado, Sulawesi Utara, Indonesia, Jl. Dr. S.H. Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado, 95128 E-mail: rizaldy.pedju@iain-manado.ac.id

## ABSTRACT
This article discusses the analysis of the  universality concept of Islamic Values  and Pancasila in yudi  latif's  discussion  contained  in  his  works.  The  successor  to  the  Pancasila  pride,  was  able  to actualize  Pancasila  with  historical  and  rational  support,  by  not  forgetting  the  religious,  social, cultural  and  political  values  in  the  ideology  of  Pancasila.  The  concept  of  yudi  latif  in  the presentation of his thoughts is able to bring precepts in Pancasila using Indonesian specialties, by providing historical space in the narrative that supports and does not eliminate religiosity, diversity, consultative democracy and social justice. The concept of universality in the values  of Islam and Pancasila  is  expected  to  be  able  to  dismiss  the  narratives  of  radicalism,  islamophobia  which  is developed rapidly developed. This latif thought, is able to provide ontological, epistemological, and axiological understanding between Islam and Pancasila as we.ll as the two things that interrelated to one another.
Keywords: Yudi Latif;  Analysis; Universality; Islamic Value; Pancasila Value

## ABSTRAK
Artikel  ini  membahas  tentang  analisa  konsep  universalitas  Nilai  Islam  dan  Pancasila  dalam pemikiran Yudi Latif yang termaktub dalam karya-karyanya. Bapak penerus marwah Pancasila ini, mampu  megaktualisasikan  Pancasila  dengan  pendekatan  historis  dan  rasional,  dengan  tidak melupakan  nilai  agama,  sosial,  budaya  dan  politik  dalam  pengalian  ideologi  Pancasila.  Konsep yudi latif dalam penyajian pemikirannya mampu membawa sila per sila dalam Pancasila kedalam khasanah khas keindonesiaan, dengan memberikan ruang sejarah dalam narasi pemikirannya serta tidak melupakan unsur religiusitas, sebagaimana dalam pembahasan penulis bahwa nilai islam dan nilai  Pancasila  terkandung  dalam  Ketauhidan,  Kemanusiaan  Universal,  Persatuan  dalam Keragaman, Demokrasi Permusyawaratan serta Keadilan Sosial. Konsep universalitas nilai islam dan Pancasila  diharapkan  mampu menepis narasi-narasi radikalisme, islamophobia yang marak berkembang  belakangan  ini.  Pemikiran  yudi  latif  secara  aktual,  mampu  memberikan  integrasi pemahaman antara islam dan Pancasila secara ontologis, epistemologis, dan aksiologis merupakan dua hal yang saling terhubung satu sama lainnya.
Kata kunci: Yudi Latif; Analisa; Universalitas; Nilai Islam; Nilai Pancasila

## PENDAHULUAN
Bangsa Indonesia diciptakan Tuhan Yang Maha Esa, Maha Kuasa, sebagai bangsa majemuk atas dasar suku, budaya, ras dan agama. Anugerah tersebut patut disyukuri dengan cara menghargai kemajemukan yang hingga saat ini tetap dapat terus  dipertahankan,  dipelihara,  dan  dikembangkan. Semua  agama  turut memperkokoh integrasi nasional melalui ajaran-ajaran yang menekankan rasa adil, kasih  sayang,  persatuan,  persaudaraan,  dan  kebersamaan.  Selain  itu,  nilai-nilai luhur  budaya  bangsa  yang  dimanifestasikan  melalui  adat  istiadat  juga  berperan dalam mengikat hubungan batin pada diri setiap warga bangsa.
Terkait  integrasi  agama  di  Indonesia,  khususnya  Islam  bahwa  nilai-nilai islam  dipandang  sebagai  nilai  yang  bersifat  universal,  humanis,  dinamis, kontekstual  dan  abadi  sepanjang  masa.  Penganut  Agama  Islam  sudah  sepatutnya menerapkan islam secara totalitas sebagaiman dalam kitab suci Al-quran (Q.S. Al- Baqarah, 2 : 85) (Rasyid, 2016).
Nilai-nilai islam pada dasarnya bersifat merangkul semua (all-embracing) bagi penataan sistem kehidupan sosial, politik, ekonomi dan budaya, oleh karena itu, tugas terbesar islam adalah melakukan transformasi sosial dan budaya dengan nilai-nilai tersebut. (Azra, 2010) Seperti yang diungkapkan oleh Nurcholis Madjid bahwa Agama (Islam dan agama lain di Indonesia) tidaklah cukup hanya dipahami sebagai formula-formula abstrak tentang kepercayaan dan nilai, islam menyatu dan menyatakan  diri  dalam  hidup  nyata  para  pemeluknya.  Dan  sebuah  agama  dapat hidup hanya sebidang dengan kematangan jiwa para pemeluknya.
Hal  Ikhwal,  jika  dikaitkan  antara  Islam  sebagai  agama  yang  jumlah penduduknya terbesar terdapat di Indonesia dengan ideologi negara Indonesia yaitu Pancasila, maka secara konseptual kita akan menemukan identifikasi filosofi dari keduanya  mampu  berlaku  secara  universal.  Misalnya,  Ajaran  yang  dikandung Pancasila dipuji oleh seorang filsuf inggris, Bertrand russel, sebagai sintesis kreatif antara  Declaration  of  American  Independence  (yang  mempresentasikan  ideologi demokrasi kapitalis) dengan manifesto komunis (yang merepresentasikan Ideologi komunis), lebih dari itu, seorang ahli sejarah, Rutgers, mengatakan, “Dari semua negara-negara di Asia Tenggara, Indonesialah yang dalam konstitusinya, pertama- tama dan paling tegas melakukan latar belakang melawan penjajah. Dalam filsafat negaranya,  yaitu  Pancasila,  dilukiskan  alas  an-alasan  secara  lebih  mendalam daripada revolusi-revolusi itu.” (Latif,  2011)
Kesadaran  kebangsaan  yang  mengkristal  yang  lahir  dari  rasa  senasib  dan sepenanggungan,  akibat  penjajahan,  telah  berhasil  membentuk  wawasan kebangsaan  Indonesia  seperti  yang  tertuang  dalam  Sumpah  Pemuda  pada  tahun 1928,  yaitu  tekad  bertanah  air  satu  dan  berbangsa  satu  serta  menjunjung  bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Tekad bersatu ini kemudian dinyatakan secara politik sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat dalam proklamasi 17 Agustus 1945.
Meskipun  Begitu,  dialektika  antara  Islam  dan  Pancasila  di  Indonesia mengalami  dinamika  yang  cukup  Panjang,  sejak  perumusan  dasar  Negara Indonesia.  Dialektika  antara  kedua  kutub  ideologis  sudah  mulai  diperdebatkan sejak  masa  awal  kemer-dekaaan,  ketika  merumuskan  dasar  negara,  masa Demokrasi Liberal ketika terjadi sidang Konstituante yang merumuskan landasan dasar negara sebelum akhirnya Presiden Soekarno memutuskan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Perdebatan antara dua kutub ideologis  tidak saja berhenti pada tataran negara akan tetapi juga muncul pada tataran masyarakat yang meyakini Pancasila sebagai  sebuah  konsep  final  dan  bulat,  dan  kutub  lain  yaitu  kutub  yang memperjuangkan  konsep  Islam  sebagai  konsep  yang  harus  diletakkan  dan diperjuangkan sebagai landasan filosofis negara. Kedua, Pemahaman antara Islam dan konsep hukum selalu dikaitkan dengan dua kutub yang berbeda, kutub syariah dan  kutub  barat.  Keduanya  dihadirkan  dalam  bentuk  yang  berhadapan,  saling diartikan  sebagai  dua  kutub  yang  berhadapan  seka-ligus  tolak  belakang.  Kutub negara hukum yang berasal dari konsep machstaat yang berasal dari kutub hukum sekuler barat dan kutub islam yang merupakan hukum Tuhan (Fuad, 2012).
Dialektika  ini  diejawantahkan  oleh  para founding  fathers baik  soekarno, mohammad hatta, agoes salim, tan malaka dll. Hal ini Nampak, seperti kritikan agus salim  terhadap  gagasan  nasionalisme  ala  eropa  saat  itu  ditulis  di Fajar  Asia (no.170/tahun  1928).  menurutnya,  “Atas  nama  tanah  airnya  masing-masing  kita lihat  bangsa-bangsa  Eropa  merendahkan  derajat  sebagai  bangsa  luar  Eropa,  bagi meninggikan  derajat  bangsa-bangsa  Eropa  atas  sehgala  bangsa  luar  Eropa,  atas dasar keduniaan yang bersifat benda yang sampai menyabilkan nyawa. Sebab benda dan rupa dunia habis gunanya, apabila nyawa sudah tiada. Maka sebagai dalam tiap- tiap hal yang mengenai dunia kita, demikian juga dalam cinta tanah air, kita mesti menunjukkan cita-cita yang lebih tinggi daripada segala benda dan rupa dunia, yaitu kepada hak keadilan dan keutamaan yang Batasan dan ukurannya telah ditentukan oleh Allah SWT.”
Menanggapi  kritikan  tersebut,  soekarno  menulis  di Suluh  Indonesia (12 Agustus 1928)  dengan  membayangkan Ketuhanan sebagai  dasar pembeda antara nasionalisme  ala  eropa  dan  Indonesia;  Nasionalisme  kita  ialah  nasionalisme ketimuran  dan  sekali-kali  bukanlah  nasionalisme  kebarat-baratan  yang  menurut perkataan  C.R.  Das  adalah  suatu  nasionalisme  yang  menyerang-nyerang,  suatu nasionalisme  yang  mengejar  keperluannya  sendiri.  Suatu  nasionalisme perdagangan  yang untung atau rugi. Nasionalisme kita adalah nasionalisme  yang membuat kita menjadi “Perkakasnya Tuhan” dan membuat kita hidup dalam roh.
(Latif , 2011)
Berdasarkan  Paparan  diatas,  Penulis  menelaah  bahwa  Yudi  Latif  sebagai cendekiawan  muslim  mampu  menularkan  narasi-narasi  implementatif  Pancasila, konstruksi  islam  dan  Pancasila  dalam  ranah  ideologi  bangsa,  sehingga  menurut hemat  penulis  hal  ini  perlu  ditelaah  secara  mandalam  khususnya  terkait Universalitas  nilai  Islam  dan  Pancasila,  sehingga  tulisan  ini  diharapkan  mampu menepis  dialektika  yang  berkembang  atau  kontra  narasi  radikalisme  yang
diidentikan dengan islam dan dipertentangkan dengan Pancasila sebagai  ideologi bangsa.

## METODE PENELITIAN
Tulisan ini menggunakan metode kajian pustaka. Data yang diperoleh oleh penulis bersumber dari bahan primer yaitu Al-qur’an (Kitab Suci Umat Islam) dan Undang-Undang  Dasar,  buku  karyanya  Yudi  Latif,  serta  bahan  sekunder  seperti buku-buku  lain  dan  artikel  yang  telah  terpublikasi. Langkah-langkah  penelitian untuk  memperoleh  data  secara  kronologis  dapat  dirinci  sebagai  berikut:  (1) memahami nilai yang terkandung dalam Islam dan Pancasila secara terstruktur dan komprehensif dalam sudut pandang cendekiawan muda yudi latif; (2) memadukan Nilai Islam dan Nilai Pancasila dalam frame universalitas (3) menarik kesimpulan dari pembahasan secara keseluruhan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Yudi  Latif  lahir  di  Sukabumi,  26  Agustus  1964.  Lulus  sekolah  dasar,  ia meneruskan  ke  Pondok  Pesantren  Gontor,  Jawa  Timur.  Setelah  itu,  ia  kuliah  di Bandung dan  Australia.  Ia menyelesaikan studi  S1 di  Fakultas  Ilmu Komunikasi Universitas Padjajaran (Unpad), Bandung pada 1990. Kemudian, ia melanjutkan S2 Sosiologi Politik tahun 1999 dan S3 Sosiologi Politik dan Komunikasi tahun 2004 di Australian  National  University  (ANU). Lulus  kuliah,  pada  tahun  1991,  beliau menjadi dosen  Universitas Islam Nusantara dan Universitas Padjajaran. Sementara kariernya  sebagai  peneliti  dimulai  setelah  bergabung  dengan  Lembaga  Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) saat usianya menginjak 29 tahun.
Pada waktu yang sama pula, Yudi dipercaya sebagai editor tamu di Center for Information and Development Studies (CIDES), Peneliti senior pada Center for Presidential  and  Parliamentary  Studies  (CPPS). Namun,  seiring  kematangan intelektualnya  setelah  menempuh  pendidikan  di  luar  negeri,  ia  lebih mengosentrasikan  diri  dalam  bidang  pemikiran  keagamaan,  kenegaraan,  dan kebangsaan.  Tema-tema  besar  ini  menjadi  kajian  pada  lembaga  yang  ia  pimpin, yakni Reform  Institute. Satu lagi lembaga yang lebih spesifik pada agama, yakni
Pusat Studi Islam dan Demokrasi di Universitas Paramadina. Sebagai  penggagum  cendikiawan  Nurcholis  Madjid  ini,  Yudi  mencoba menyampaikan  pemikirannya  baik  lewat  seminar  maupun  tulisan.  Pemikiran- pemikirannya pun telah banyak dituangkan dalam bentuk tulisan yang tersebar baik dalam  bentuk  buku  maupun  artikel  koran  dan  jurnal  ilmiah.     Salah  satu  karya terkenalnya, yaitu Negara Paripurna: Historitas, Rasionalitas, Aktualitas Pancasila. Buku ini diluncurkan di Ruang Rapat Nusantara V Gedung MPR RI, pada tahun 2011.
Di  dalam  bukunya  tersebut,  Yudi  memaparkan  tentang  sejarah,  menafsir nasionalitas,  dan  mengaktualisaski  nilai-nilai  yang  tertanam  dalam  Pancasila. Lewat buku itu pula, Yudi dikenal sebagai pemikir Pancasila. Di tengah gonjang- ganjing isu kebhinekaan, toleransi, perpecahan, dan NKRI, pemikiran Yudi  Latif
menjadi sangat relevan sebagai jawaban untuk persoalan bangsa tersebut. Yudi juga rajin  menyampaikan  renunganya  lewat  "Makrifat  Pagi"  yang  tersebar  di  media sosial.  Presiden  Jokowi  pun  meresponnya.  Pada  tanggal  7  Mei  2017,  Yudi  Latif dikukuhkan  sebagai  Kepala  Pelaksana  Unit  Kerja  Presiden  Pembinaan  Ideologi Pancasila (UKP-PIP). Yudi diharapkan dapat membantu presiden dalam perumusan arah kebijakan umum pembinaan ideologi Pancasila yang lebih membumi lagi.
Setahun bekerja sebagai  kepala UKP-PIP, secara mengejutkan Yudi Latif mengundurkan  diri.  Lewat  akun  facebook-nya  pada  7  Juni  2018,  ia  curhat  soal kinerja  dan  posisi  UKP-PIP  yang  berubah  menjadi  Badan  Pengarah  Ideologi Pancasila  (BPIP).  Diluar  kontroversi  tersebut,  Yudi  Latif  sebagai  pemuda  abad kekinian yang mampu mengaktualisasi Pancasila dalam karnya-karyanya.
Universalitas  yang  dimaksudkan  adalah  bahwa  Nilai  Islam  dan  Pancasila Mampu  diterapkan  secara  luas  dan  komprehensif  bagi  masyarakat  majemuk, heterogen,  tidak  terkecuali  di  Indonesia.  Diskursus  Nilai  Islam  dan  Pancasila sebagai sebuah ideologi di Indonesia menarik untuk dikaji, untuk itu dalam bagian ini akan diulas serta dianalisa secara rasionalitas serta aktualisasi sila-sila Pancasila dalam kaitan dengan Islam sebagaimana pemikiran yudi latif. Alqur’an digunakan sebagai  pisau  analisis  dalam  tulisan  ini  karena  ia  adalah  sumber  acuan  tertinggi dalam  ranah  hukum  Islam.  Ideologi  Islam  selalu  mengacu  kepada  hukum tertingginya  yang  digunakan  pula  sebagai Groundnorm dalam  konsep  hukum Islam.  Mengkaitkan  keduanya  dengan  membedah  sila  serta  ayat  memiliki  tujuan untuk menganalisa nilai universalitas yang terkandung didalamnya.

## KETUHANAN DALAM KERANGKA PANCASILA
Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, terdapat suatu pengakuan yang rendah hati dan penuh rasa syukur bahwa kemerdekaan Indonesia bisa dicapai “Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa”. Dengan pengakuan ini, pemenuhan cita-cita Kemerdekaan Indonesia untuk mewujudkan suatu kehidupan kebangsaan yang merdeka, Bersatu, berdaulat, adil dan Makmur mengandung kewajiban moral. Kewajiban  etis  yang  harus  dipikul  dan  dipertanggungjawabkan  oleh  segenap bangsa  Indonesia  bukan  saja  dihadapan  sesamanya,  melainkan  juga  dihadapan suatu yang mengatasi semua, yaitu Tuhan Yang Maha Esa.
Rahmat  Allah  Yang  Maha  Kuasa  itulah  kata  kunci  dan  sumber  utama diraihnya kemerdekaan bangsa Indonesia, dapat terlepas dari belenggu penjajahan. Rahmat  secara  bahasa  artinya  nikmat,  kebaikan,  karunia,  kasih  sayang,  pahala. Salman Syarifuddin Al-Hafidz,MA dalam “Terminologi Rahmat Dalam Al-Quran” menyebutkan,  rahmat berasal  dari  akar  kata rahima-yarhamu-rahmat .  Di  dalam berbagai bentuknya, kata ini terulang sebanyak 338 kali di dalam Al-Quran. Ibnu Faris dalam Al-Maqyis menyebutkan bahwa kata yang terdiri dari huruf ra, ha, dan mim, pada  dasarnya  menunjuk  kepada  arti  kelembutan  hati,  belas  kasih,  dan kehalusan.  Al-Asfahani  dalam Mufradhat  Gharib  Al-Qur’an menyebutkan bahwa rahmat adalah belas kasih yang menuntut kebaikan kepada yang dirahmati.
Maka, rahmat Allah tidak lain adalah kebaikan dan kasih sayang, semata-mata dari Allah.
Kesadaran  semua,  yaitu  Tuhan  hadir  dalam  sejarah  perkembangan kebangsaan  Indonesia  menyiratkan  suatu  sikap  kejiwaan  yang  berbeda  dengan perkembangan  nasionalisme  di  Eropa.  “Dalam  pengalaman  Eropa,”  tulis  Rupert Emerson,  “Munculnya  nasionalisme  (sekuler)  berbarengan  dengan  pudarnya pengaruh  agama.  Dibagian  dunia  yang  lain,  seperti  Asia,  ketika  nasionalisme “bergerak dan menyelimuti  wilayah-wilayah ini, isu  agama juga bergerak maju”
(Emerson, 2001)
Ketuhanan dalam kerangka Pancasila mencerminkan komitmen nilai   etis bangsa  Indonesia  untuk  menyelenggarakan  kehidupan  publik  politik  yang berlandaskan nilai-nilai moralitas dan budi pekerti yang luhur. Menurut penjelasan tentang  Undang-Undang  Dasar  1945,  disebutkan  bahwa  salah  satu  dari  empat pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD ialah negara berdasar atas Ketuhanan  yang  Maha  Esa  menurut  dasar  kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab. Berdasarkan  pokok  pikiran  ini,  UUD  “harus  mengandung  isi  yang  mewajibkan Pemerintah  dan  lain-lain  penyelenggara  negara  untuk  memelihara  budi  pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.
Ketuhanan dalam kerangka Pancasila merupakan titik temu dalam semangat gotong  royong  untuk  menyediakan  landasan  moral  yang  kuat  bagi  kehidupan politik berdasarkan moralitas ketuhanan. Dalam kerangka pencarian titik temu ini, Indonesia  bukanlah  negara  sekuler  yang  ekstrem,  yang  berpotensi  menyudutkan aga keruang privat karena sila pertama Pancasila (sebagai konsensus publik) jelas- jelas menghendaki agar nilai-nilai Ketuhanan mendasari kehidupan publik-publik. Negara  juga  diharapkan  melindungi  dan  mendukung  pengembangan  kehidupan beragama  sebagai  wahana  untuk  menyuburkan  nilai-nilai  etis  dalam  kehidupan publik.
Proposisi bahwa “Indonesia bukan negara sekuler dan bukan negara agama” ini  memperoleh  kontekstualisasinya  dalam  konsepsi  “diferensiasi”  sebagai  jalan tengah  antara “fusi” dan “separasi” ,  para  pendiri  bangsa  menawarkan  konsepsi “diferensiasi” yang maju. Dalam kehadiran islam sebagai agama mayoritas, setiap agama secara prinsip diperlakukan setara dengan tidak menjadikan Islam sebagai agama negara. Menyerupai Jerman, dalam praktek kebijakan administrasi negara, memang  ada  beberapa  agama  yang  diakui  sebagai  agama  resmi  negara  (Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Budha dan dalam perkembangannya Kong Hu Cu) tetapi secara konstitusional agama/keyakinan lain juga memperoleh jaminan kebebasan.
Kebebasan  juga  diberikan  kepada  keyakinan  kepercayaan  lain,  seperti kepercayaan agnostic (agnosticism), perlu diketahui bahwa diantara para anggota BPUPK,  ada  juga  orang  seperti  Wongsonagoro,  seorang  teolog  yang  percaya kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa (supreme  being) tetapi  tidak  otomatis  menganut agama  tertentu.  Lebih  dari  itu,  kepedulian  Pancasila  lebih  tertuju  pada  moralitas publik,  tidak  mencampuri  moralitas  (keyakinan)  pribadi.  Oleh  karena  itu,  dalam
kerangka Ketuhanan menurut Pancasila boleh saja seseorang secara pribadi tidak memeluk  agama formal  (sebagai  agnostic atau bahkan atheis),  akan tetapi  dalam kehidupan  bermasyarakat  harus  tetap  menghormati  nilai-nilai  ketuhanan keagamaan  seperti  dikehendaki  Pancasila  berdasarkan  hasil  kesepakatan konstitusional,  sehingga  tidak  diperkenankan  menyebarkan  propoaganda  untuk menolak atau membenci agama. (Latif, 2011)
Dengan  diferensiasi,  fungsi  antara  Institusi  agama  dan  negara  masing- masing  bisa  mengoptimalkan  perannya  dalam  usaha  pengembangan  dan penyehatan  kehidupan  publik.  Yang  pertama  lebih  bertanggung  jawab  dalam mengembangkan  tatanan  kehidupan  masyarakat (civil  society) yang  beradab dengan dukungan keberadaan negara. Yang kedua lebih bertanggung jawab dalam mengembangkan tatanan kehidupan negara (political society) yang beradab dengan dukungan  masyarakat  yang  juga  beradab  dan  demikian  pula  sebaliknya.  Oleh karena itu, menurut Mochtar Pabotinggi, “Kita memerlukan kehidupan agama yang menghormati mekanisme dan kebijakan demokrasi dan kita memerlukan demokrasi yang menghargai ritus, amal, dan terutama kebijakan agama.” (Pabotinggi, 2001)
Dalam  Islam  memandang  konsep Ketuhanan sebagai  dasar keimanan dan ketauhidan.  Bahwa  dimensi  keimanan  terletak  pada  individu  masing-masing. Seseorang  tidak  diperkenankan  melakukan  paksaan  untuk  mengikuti  keyakinan tertentu.  Demokrasi  keagamaan  dalam  Al-Qur’an  dinyatakan  secara  gamblang dengan pernyataan “tidak ada paksaan dalam agama” (QS. al-Baqarah: 256). Ayat ini mengandung dua sudut pandang hukum: hukum agama menggarisbawahi tidak boleh  ada  paksaan  sedikitpun  untuk  bergama;  dan  hukum  syariat  melarang menekan  manusia  agar  mengikuti  keimanan  tertentu  dalam  situasi  terpaksa (Ridwan, 2017).
Menurut Zakiyuddin Baidhawy paksaan menyebabkan manusia bekerja di bawah pengaruh eksternal, bukan dorongan nurani sehingga pilihannya tidak dapat dipertanggungjawabkan.  Paksaan  juga  bertentangan  dengan  dua  hal,  yakni kehendak Si Pembuat Perintah yang Maha Bijaksana dan Pemelihara orang-orang berakal,  yaitu  Allah  SWT.  Tekanan  tidak  akan  menyampaikan  manusia  pada terangnya masalah kebenaran (al-Haqq). Paksaan juga bertentangan dengan rasio, karena  paksaan  dan  semacamnya  tidak  dapat  menjelaskan  aspek-aspek  kebaikan dan keburukan, juga tidak memberikan jalan keluar bagi manusia untuk memiliki kebebasan memilih bagi dirinya sendiri. Memaksa manusia untuk beriman, selain berlawanan  dengan  kebebasan  manusia (al-istiqlal), juga  bertentangan  dengan kehendak dan Ketetapan (Iradah) Allah, Tuhan Yang Maha Esa. (Baidhawy, 2015)
Oleh karenanya, nilai Ketuhanan dalam Islam dan Pancasila berada dalam rel yang sama di Indonesia yaitu rel diferensiasi, bukan negara agama, bukan pula negara  sekuler,  hal  ini  nilai  yang  perlu  dipertahankan  dan  diupayakan operasionalisasinya secara berkelanjutan.

## KEMANUSIAAN UNIVERSAL
Dalam  kesadaran  kemanusiaan  universal,  Indonesia  hanyalah  sebuah noktah kecil dimuka bumi, tetapi merupakan bagian penting dari planet ini. Negara kepulauan terbesar didunia, yang membujur dititik strategis persilangan antar benua dan  anatr  samudera,  dengan  daya  tarik  kekayaan  sumber  daya  berlimpah,  sejak lama  menjadi  titik  temu  penjajahan  bahari  yang  membawa  proses  penyerbukan silang  budaya  dari  berbagai  arus  peradaban  dunia.  Komitmen  perjuangan kemanusiaan  ini  secara  ideal  bersifat  universal,  namun  pelaksanaannya  secara historis-sosiologis  bersifat  particular.  Dengan  demikian,  komitmen  untuk menjunjung  tinggi  kemanusiaan  universal  (humanity)  yang  adil  dan  beradab mengandung  implikasi  ganda.  Di  satu  sisi,  seperti  diungkapkan  soekarno, “kebangsaan  yang  kita  anjurkan  bukan  kebangsaan  yang  menyediri,  bukan chauvinism ”  melainkan  “kebangsaan  yang  menuju  kepada  kekeluargaan  bangsa- bangsa”  (Internasionalisme).  Di  sisi  lain,  nilai-nilai  kemanusiaan  universal  itu hanyalah  bermakna  sejauh  bisa  membumikan  dalam  konteks  sosio  -historis partikularitas  bangsa-bangsa  yang  heterogen  sifatnya.  Secara  tepat,  bung  karno mengatakan  “Internasionalisme  tidak  dapat  hidup  subur  kalua  tidak  berakar didalam buminya nasionalisme. Nasionalisme tidak dapat subur, kalau tidak hidup dalam tamansarinya internasionalisme.” (Latif, 2011)
Dalam  Islam,  manusia  dianggap  fitrah  (suci,  terbebas  dari  anatsir-anatsir lain), manusia hanyalah harus kembali kepada “nature” nya, yaitu fitrahnya yang suci. Dari sini kita dapat mulai mendaftar kembali noktah-noktah pandangan dasar kemanusiaan Islam;
Pertama , manusia diikat dalam suatu perjanjian primordial dengan Tuhan Yang Maha Esa, bahwa manusia sejak dari kehidupannya dialam ruhani, berjanji untuk menggakui Tuhan Yang Maha Esa sebagai pusat orientasi hidupnya (Q.S. Al- A’raf : 172). Kedua , hasilnya ialah kelahiran manusia dalam kesucian asal (fitrah) dan  diasumsikan  ia  akan  tumbuh  dalam  kesucian  itu  jika  seandainya  tidak  ada pengaruh  lingkungan  (Q.S.  Ar-Rum:  30). Ketiga ,  Kesucian  asal  itu  bersemayam dalam  hati  Nurani,  (Nurani,  artinya  bersifat  cahaya  terang)  yang  mendorongnya untuk  senantiasa mencari,  berpihak dan berbuat  yang baik  dan benar. Jadi  setiap pribadi  mempunyai  potensi  untuk  benar  (Q.S.  Al-Ahzab:  4). Keempat ,  Tetapi karena  manusia  itu  diciptakan  sebagai  makhluk  yang  lemah  (antara  lain, berpandangan pendek, cenderung tertarik kepada hal-hal  yang bersifat temporary (sementara)  maka  setiap  pribadinya  mempunyai  potensi  untuk  salah,  karena “tergoda” oleh hal-hal  menarik dalam jangka waktu  pendek  (Q.S.  An-Nisa:  28).
Kelima ,  Maka  untuk  hidupnya,  manusia  dibekali  dengan  akal  pikiran,  kemudian agama  dan  terbebani  kewajiban  terus-menerus  mencari  dan  memilih  jalan  hidup yang  lurus,  benar  dan  baik.  Jadi  manusia  adalah  makhluk  etis  dan  moral,  dalam artian  bahwa  perbuatan  baik-buruknya  harus  dapat  dipertanggungjawabkan  baik didunia ini sesame manusia, ataupun di Akherat, dihadapan Tuhan Yang Maha Esa. (Q.S.  Al-Zalzalah:  7-8). Keenam ,  manusia  diberikan  hak  untuk  memilih  dan menentukan  nasibnya  sendiri,  tanpa  hak  memilih  itu  tidak  mungkin  dimintai pertanggungjawaban  moral  dan  etis,  (Q.S.  Al-Kahfi  :  29). Ketujuh ,  Setiap  diri
manusia sangat berharga seharga kemanusiaan sejagat (seluruhnya manusia di alam semesta) hal ini berlaku bagi setiap manusia, Islam meninggikan derajat manusia (Q.S. Al-Maidah : 32).
Kontekstualisasi  antara nilai  Islam dan Pancasila  dalam hal  Kemanusiaan ini mampu menjadi soluktif bagi kesemarutan global, bibit-bibit kolonialisme post modern  seharusnya  mampu  ditepis  oleh  visiologi  nilai  Kemanusiaan  Unversal, namun suatu “vision” perlu juga didukung oleh “passion” (kekuatan batin) agar kemanusiaan bisa teraktualisasi dalam konstruk ideal.

## PERSATUAN DALAM KERAGAMAN
Secara  genetik,  (kemungkinan)  manusia  nusantara  berinduk  ganda,  yakni ras Austro-Melanesoid berkulit  hitam  dan  Ras Austro-Mongoloid berkulit  putih. Kemungkinan,  perkawinan  silang  antara  kedua  ras  tersebut  melahirkan  manusia berkulit sawo matang yang lazim disebut ras melayu. Meski demikian, perbedaan lingkungan  alam,  persilangan  baru,  dan  arus  masuk  para  pendatang  baru menimbulkan  kerumitan  corak  rasional  yang  melahirkan  ratusan  kelompok  suku bangsa di Tanah Air.
Alam  Nusantara  juga  beraneka  ragam,  dari  dataran  pantai  hingga pegunungan, namun tetap merupakan rangkaian dari gugus kepulauan  yang pada masanya  pernah  menjadi  bagian  integral  dari  benua  asia  dan  Australia.  Menurut ekosistemnya, Hildred Geertz membagai corak kebudayaan Nusantara kedalam tiga kategori:  Kebudayaan  petani  beririgasi,  kebudayaan  pantai  yang  diwarnai kebudayaan islam, dan kebudayaan masyarakat peladang dan pemburu (Kusuma, 2004).
Komitmen  persatuan  dalam  konstruk  keragaman,  dalam  usaha  persiapan kemerdekaan Indonesia, pengikatan Bersama komitmen kebangsaan dari pelbagai identitas kultural itu tercermin dalam sejarah perumusan konstitusi dan Pancasila. Dalam  pembentukan  Keanggotaan  BPUPK  sedikit  banyak  mempresentasikan pelbagai keragaman unsur kebangsaan Indonesia pada masanya. Di luar (Sembilan orang)  perwakilan  jepang  sebagai  anggota  istimewa,  komposisinya  terdiri  dari perwakilan kelompok politik (golongan nasionalis dan islam), perwakilan golongan strategis  (aristokrasi)  yang  memiliki  kedudukan  penting  selama  pendudukan Jepang,  dan  mewakili  kelompok  minoritas  :  (dua  orang)  merepresentasikan golongan  Kristen  dan  Kawasan  Timur  Indonesia,  (empat  orang)  perwakilan golongan  tionghoa,  (satu  orang)  perwakilan  golongan  Arab  dan  (satu  orang) perwakilan peranakan belanda (Kusuma, 2004).
Muhammad  yamin, secara implisit menyinggung soal  persatuan nasional ini dalam kaitan dnefan apa yang disebutnya sebagai “E’tat nation, nationale state, negara  kebangsaan”  yang  mensyaratkan  Kedaulatan  kedalam  dan  kedaulatan keluar”  kedaulatan  kedalam:  memberi  perlindungan  dan  pengawasan  pada  putra negeri.  Sedangkan  kedaulatan  keluar:  kesempatan  luas  mengatur  pertaliannya dengan  negara  lain.”  Sedangkan  menurut  soekarno  berulangkali  dia  sebutkan
bahwa pembentukan persatuan diatas keragaman bangsa indoensia didasarkan atas, pertama-tama karena adanya persamaan nasib, dan kedua adalah kehendak untuk Bersatu. Adapun persatuan dalam keragaman memerlukan tempat, maka soekarno menegaskan bahwa tempat itu adalah Tanah Air dan Tanah Air adalah Kesatuan. Dengan  pendekatan  geopolitik,  yang  mempertautkan  antara  orang  dan  tempat, soekarno  menyimpulkan  bahwa  kehendak  untuk  bersatu  dan  persatuan  perangai karena persamaan nasib saja tidak cukup sebagai dasar pembentuk sautu nationale staat,  melainkan  perlu  dihubungkan  dengan  kesatuan  geopolitik  berskala  luas. (Latif, 2011).
Perihal  nilai  Islam  tentang  persatuan  dalam  keragaman  sejalan  dengan konsep  Pancasila  karena  secara  konkret  Islam  mengajarkan  tentang  upaya-upaya menyikapi keanekaragaman masyarakat dan bangsa. Yaitu persatuan dan kesatuan manusia  perlu  diikat  oleh  persaudaraan.  Persaudaraan  yang  dimaksud  ialah “persaudaraan  universal”  di  mana  umat  manusia  diikat  tanpa  mengenal  warna, identitas etnis dan agama yang dipeluk. Nilai-nilai tentang persaudaraan ini sangat jelas disuratkan dalam Al-qur’an, seperti “semua Muslim adalah bersaudara” (QS. Yunus: 4), “dan umat manusia adalah umat yang satu” (QS. al-Baqarah: 213).
Dalam  rangka  kehidupan  bersama,  bernegara  dan  berbangsa,  kebutuhan membangun  persatuan  dan  kesatuan  Islam  mensyaratkan  adanya taaruf dan tasamuh . Ta’aruf adalah  konsep  nilai  sebagai  upaya  secara  timbal  balik  untuk mengenal  dan  memahami  satu  dengan  yang  lain  (QS.  Al-hujuran,  13).  Secara eksperimental, ta`aruf tampil  ke  permukaan  dan  menjangkau  perjumpaan  antar dunia  multikultural.  Ketika  manusia  hidup  melalui  perjumpaan  agama,  etnik, kebudayaan,  seolah  kita  mendapatkan  pengalaman  antar-kultural,  seperti pertentangan  berbagai  pandangan  dunia,  keterlibatan  secara  kreatif  berbagai kekuatan besar dalam kehidupan sipil di mana pertempuran ideologi dan kehidupan terjadi.  Pengalaman  multikultural  ini  membuat  kita  mampu  bangkit  dan  sadar dengan  perspektif  baru  yang  lebih  memadai.  Dengan  demikian, ta`aruf bukan hanya  mengakui  pluralitas  kehidupan.  Ia  adalah  sebentuk  manifesto  dan  gerakan yang mendorong kemajemukan (plurality) dan keanekaragaman (diversity) sebagai prinsip  inti  kehidupan  dan  mengukuhkan  pandangan  bahwa  semua  kelompok multikultural  diperlakukan  setara (equality) dan  sama  bermartabatnya (dignity). Melalui implementasi ini akan melahirkan sikap cinta tanah air, rasa bangga, serta memajukan pergaulan demi kesatuan yang ber-bhineka (Chozin, 2009).

## DEMOKRASI PERMUSYAWARATAN
Negara persatuan dari kebangsaan multikultural bisa bertahan lebih kokoh jika  berdiri  diatas  landasan  pengelolaan  pemerintahan  yang  sanggup  menjamin keseimbangan antara pemenuhan prinsip kebebasan, keseraraan dan persaudaraan, yang  berlaku  bagi  segenap  warga  negara  dan  elemen  kebangsaan.  Tuntutannya bukan  hanya  pemenuhan  hak-hak  individu (individual  right) dan  kelompok masyarakat (collective rights), melainkan juga kewajiban untuk mengembangkan solidaritas  sosial  (gotong  royong)  dalam  rangka  kemaslahatan  dan  kebahagiaan
hidup  bangsa  secara  keseluruhan.  Kemaslahatan  dan  kebahagiaan  hidup  bangsa secara keseluruhan.
Prinsip  pemerintahan  mayoritas  berdasarkan  kesetaraan  hak-hak  warga negara,  dengan  menghormati  hak-hak  minoritas (majority  rule,  minority  rights) mengandaikan  adanaya  kedaulatan  rakyat  berlandaskan  semangat  kekeluargaan. Masalah  multikulturalisme  bisa  terjelaskan  dengan  fakta  bahwa  setiap  warga negara, bahkan jika dipandang sebagai subjek hukum, bukanlah individu-individu abstrak  yang  tercerabut  dari  akar-akar  sosialnya.  Pengakuan  terhadap  hak-hak budaya  kelompok  etniknya  (post  ethnic  condition).  Cita-cita  kedaulatan  rakyat dalam  semangat  kekeluargaan  yang  memberi  ruang  bagi  multikulturalisme  ini bergema kuat dalam sanubari bangsa Indonesia sebagai pantulan dari pengalaman pahit penindasan colonial dan tradisi gotong royong dalam masyarakat Indonesia (Latif, 2018).
Bangsa  Indonesia  senantiasa  menjaga  dan  memelihara  asas  demokrasi dalam  mengembangkan  kearifan  dan  kebijaksanaan  dalam  bermusyawarah. Musyawarah  mengatasi  arogansi  perorangan  maupun  kelompok  untuk  mendikte segala kebijakan negara. Karena itu, dengan “asas kerakyatan”, negara menjamin bahwa  setiap  warga  negara  memiliki  kedudukan  yang  sama  di  mata  hukum  dan pemerintahan (Sekretariat Jenderal, M. P. R. 2016).
Nilai kerakyatan dalam bernegara dan berbangsa ini sejatinya sesuai dengan konteks Islam. Nilai-nilai demokratis islam itu bersumber dari akar teologisnya. Inti dari keyakinan Islam adalah pengakuan pada Ketuhanan Yang Maha Esa (Tawhid, Monotheisme). Dalam  keyakinan  ini,  hanyalah  Tuhan  satu-satunya  Wujud  yang pasti.  Semau  selain  Tuhan  bersifat  nisbi  belaka.  Konsekuensinya,  setiap  bentuk pengaturan hidup  sosial  yang melahirkan kekuasaan mutlak, dinilai bertentangan dengan jiwa tawhid (Rahman, 2006).
Islam menggariskan nilai-nilai tertentu yang dapat dikembangkan menjadi lembaga  kerakyatan,  kepemimpinan,  dan  pertanggung  jawaban.  Islam  juga menegaskan  bahwa  tidak  ada  sistem  teokrasi  (hanya  wahyu  Tuhanlah  yang  bisa mengatur  kehidupan  manusia,  termasuk  dalam  bernegara)  dalam  mengelola kehidupan  bersama.  Karena  kedaulatan  Tuhan  sesungguhnya  telah  dibagi  habis kepada manusia melalui pelimpahan amanat, yang dalam al-Qur’an disebut istikhlaf (QS. Al-Ahzab: 72). selain itu, sekumpulan mandat kedaulatan yang dimiliki setiap individu-individu anggota masyarakat, dan kemudian diorganisir secara sistemik, itulah  yang  merupakan  mandat  kedaulatan  rakyat.  Karena  itu,  sistem  kedaulatan rakyat adalah esensi dari nilai Islam tentang seni mengatur kehidupan bersama; dan rakyat  berhak  untuk  meminta  pertanggung  jawaban  atas  pelaksanaan  mandat kedaulatan ini kini dan di sini (Baidhawiy, 2016).
Hal  inilah  yang  merelevansikan  konsep  Islam  tentang shur’a ditegakkan dalam  sistem  kerakyatan  untuk  menampung  semua  unsur-unsur  pembentuk demokrasi dari, oleh dan untuk rakyat. Shur’a merupakan institusi di mana warga atau  anggota  masyarakat  dapat  berkumpul,  berbincang,  bernegosiasi,  membuat
kompromi  dan  berkonsensus  bersama  tentang  urusan-urusan  mereka  melalui permusyawaratan untuk mufakat. Mekanisme ini untuk menyeleksi dan membuat prioritas  kepentingan-kepentingan  yang  semaksimal  mungkin  dapat  diakomodir dan  dimufakati  menjadi  kepentingan  bersama  dan  menciptakan  strategi  untuk mencapainya. Jadi, shu ’ ra sesungguhnya merupakan sarana deliberasi warga atau rakyat untuk memperjuangkan kepentingan umum. Dalam konteks masyarakat atau negara, shu ’ ra tidak mungkin menampung semua warga, dan dapat dipastikan tidak semua warga mempunyai kapasitas untuk melakukan deliberasi. Sebagai gantinya, rakyat  dapat  memilih  dan  mengangkat  wakil-wakil  mereka  untuk  menjalankan fungsi deliberasi dalam shu ’ ra (QS. Al-Shur’a: 38).

## KEADILAN SOSIAL
Cita-cita demokrasi Indonesia tidak hanya memperjuangkan emansipasi dan partisipasi  dibidang  politik,  namun  juga  emansipasi  dan  partisipasi  dibidang ekonomi.  Sila  keempat  dan  ke  lima  Pancasila  merupakan  suatu  rangkaian  yang tidak  dapat  dipisahkan.  Dalam  alinea  keempat  Pembukaan  UUD  1945,  hasil rumusan  asli  Panitia  9,  kedua  sila  tersebut  dihubungkan  dengan  kata  sambung (“serta”),  kerakyatan  yang  dipimpin  oleh  hikmat,  kebijaksanaan  dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Latif, 2018).
Gagasan  idealisme  Indonesia terkait keadilan sosial, sempat digambarkan oleh intelek islam saat generasi awal yang disebut-sebut sebagai guru para founding fathers yaitu  Tjokroaminoto.  Menurutnya  dalam  perspektif  sosialisme  Islam, seperti  telah  diuraikan  pada  pembahasan  sila  kerakyatan,  Islam  sebagaimana dipahami  oleh  Tjokroaminoto  adalah  islam  yang  sangat  menjunjung  tinggi semangat  persaudaraan,  kesetaraan  dan  kebebasan  manusia  dari  segala  bentuk tirani.  Dalam  semangat  seperti  itu,  Islam  sangat  menentang  adanya  eksploitasi ekonomi dan penistaan martabat manusia oleh kolonialisme sebagai perpanjangan dari  keserakahakn  kapitalisme.  Dalam  kaitan  ini  Tjokroaminoto  Bersama  rekan Syarikat Islam (SI) lainnya seperti Agoes Salim, berpandangan  bahwa tujuan untuk mewujudkan  masyarakat  yang  berdasarkan  sama  rasa,  sama  karsa  dan  sama  rata yang  bebas  dari  kemiskinan  sudah  lebih  dahulu  diperjuangkan  oleh  Nabi Muhammad  SAW,  12  abad  lebih  awal  daripada  sosialisme  yang  diajarkan  Karl Marx.  Hanya  saja,  dalam  sosialisme  Islam,  perjuangan  untuk  keadilan  ekonomi bersifat  material  itu  jangan  sampai  jatuh  kedalam  penghambaan  terhadap  materi (materialisme). Oleh karena itu, tuntutan keadilan tersebut harus diletakkan dalam kerangka nilai-nilai Ketuhanan (Latif & Ibrahim, 2007).
Dalam  Nilai  Islam,  keadilan  merupakan  manifestasi  sosial  pertama  dari tauhid  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.  Prinsip  keadilan  adalah  inti  dari  moral ketuhanan,  landasan  pokok  perikemanusiaan,  simpul  persatuan,  dan  matra kedaulatan rakyat. Sebagai risalah profetik, Islam pada intinya adalah seruan pada semua  umat  manusia  menuju  satu  cita-cita  kesatuan  kemanusiaan (unity  of humankind) tanpa membedakan ras, warna kulit, etnik, jenis kelamin, kebudayaan, dan agama. Tak ada satu pun orang, kelompok, atau bangsa manapun yang dapat
membanggakan diri sebagai diistimewakan Tuhan (the chosen people) (Baidhawiy, 2016).
Sebagai  basis  moralitas  dan  haluan  kebangsaan  kenegaraan,  Pancasila memiliki landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis  yang kuat. Setiap sila memiliki  justifikasi  historis,  rasionalitas  dan  aktualitas,  yang  jika  dipahami, dihayati, dipercayai dan diamalkan secara konsisten dan berkesinambungan dapat menopang  pencapaian-pencapaian  agung  peradaban  bangsa.  Pancasila  secara filosofis-teologis  menunjukkan  secara  terang  benderang  suatu  hubungan konsekuensial  antara hablu  min  Allah dengan hablun  minannas .  Artinya  bahwa kesalehan orang beriman sebagai hamba terhadap Allah (‘abd Allah) bermuara dan berdampak  langsung  pada  kesalehan  dalam  relasi-relasi  sosial-horizontal.  Kedua aspek ini menjadi ciri keseimbangan ajaran Islam. Oleh karena itu, yang seharusnya menjadi  pikiran kita bersama adalah nilai-nilai  Pancasila secara substansial  tidak bertentangan bahkan bersesuaian dengan Islam.

## KESIMPULAN
Diujung pemikiran ini penulis menganalisa bahwa Nilai Islam dan Pancasila memiliki  landasan  ontologis,  epistemologis  serta  aksiologis  yang  kuat,  memiliki dimensi historical, rasionalitas dan aktualitas yang relevan secara universal. Namun selain  itu,  tuntutan  akan  pendalaman  pemahaman,  peneguhan  keyakinan,  dan kesungguhan  komitmen  untuk  mengamalkan  sebagai  suatu  cita  universal  adalah suatu hal tantangan tersendiri. Hendaklah diingat bahwa Islam dan Pancasila bukan hanya sebagai dasar ideologi  yang statis, melainkan  juga bintang pimpinan  yang dinamis, harus responsif terhadap perkembangan zaman. Pengamalan nilai  Islam dan  Pancasila  dapat  terlaksana  apabila  adanya  ketaatan,  dapat  diperinci  sebagai berikut:  Pertama,  ketaatan  dalam  menjalankan  perintah  Tuhan  Yang  Maha  Esa. Kedua, ketaatan hukum yang berlaku di dunia (hukum negara) sebagai manifestasi keadilan legal. Ketiga ketaatan kesusilaan, berdasarkan kemanusiaan yang beradab. Keempat, ketaatan mutlak atau kodrat, atas dasar bawaan kodrat dalam kehidupan bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara,  organisaasi  hidup  kesadaran  berupa segala  sesuatu  yang  menjadi  pengalaman  manusia,  baik  pengalaman  tentang penilaian  hidup  yang  meliputi  lingukngan  hidup  kebendaan,  korohaniaan  dan religious, lingkungan hidup sosial ekonomis, sosial politis dan sosial kultural.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas karya-karya dari bang yudi latif seperti Negara Paripurna, Dialektika Islam, Revolusi Pancasila serta  Wawasan  Pancasila  yang  mampu  memberikan  paradigma  yang  baru  bagi penulis  dalam  memahami  lautan  ideologi  agama  dan  bangsa.  Selain  itu,  terima kasih  kepada kedua orang tua penulis, bapak Syarifudin  dan  Ibu Nurhayati  yang selalu  memberikan  dukungan  moril  maupun  materil  sehingga  penulis  dapat memiliki  kesempatan  untuk  menimbah  ilmu  hingga  mampu  menularkan  ilmu kedalam ruang-ruang kelas  saat  penulis mengajar sebagai  akademisi  dan  mampu menularkan dalam karya ilmiah terkhusus dalam tulisan ini. Tak luput pula kepada
teman  diskusi  Riscky  Ali  dan  Yusran  Djamali  yang  selalu  setia  menjadi  teman diskursus  penulis  sehingga  mampu  mengolah  pisau  analisis  penulis  dalam menyelesaikan  tulisan  ini,  serta  bagi  seluruh  mahasiswa  IAIN  Manado,  yang menjadi  teman  berbagi  diskursus  pemikiran-pemikiran  yang  berkaitan  dengan tulisan ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Azra, A. (2010). Revisitasi Pancasila dalam: Merajut Nusantara Rindu Pancasila . Jakarta: Kompas.
Baidhawy, Z. (2015). Negara Pancasila Negara Syariah. Maarif , 10 (1). Baidhawy,  Z.  (2016).  Pancasila  Tauhid  Sosial  dalam  Kehidupan  Berbangsa  dan Bernegara. Maarif Arus Pemikiran Islam dan Sosial , 11 , 41-78. Chozin, M. A. (2009). Peran Asas Tunggal Pancasila dalam Membendung Gerakan Ideologi Islam Garis Keras. Journal Islam Indonesia , 1 (1). Emmerson,  D.  K.  (2001). Indonesia  beyond  Soeharto:  Negara,  Ekonomi, Masyarakat, Transisi . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Fuad, F. (2012). Islam Dan Ideologi Pancasila, Sebuah Dialektika. Lex Jurnalica , 9 (3). Kusuma, A.  B. (2004). Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945: Memuat Salinan Dokumen  Otentik  Badan  Oentoek  Menyelidiki  Oesaha2  Persiapan Kemerdekaan . Badan Penerbit, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia. Latif,  Y.,  &  Ibrahim,  I.  S.  (2007). Dialektika  Islam:  Tafsir  Sosiologis  atas Sekularisasi dan Islamisasi di Indonesia . Jalasutra. Latif,  Y.  (2011). Negara  Paripurna  (Historis,  Rasionalitas,  dan  Aktualitas Pancasila) . Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. Latif, Y., (2018) Wawasan Pancasila . Jakarta: Mizan.
Pabotinggi, M. (1995) “Kebangsaan sebagai Separatisme”. Forum Keadilan, 5 (3).
Rahman, B. M. (2006). Ensiklopedi Nurcholish Madjid. Jakarta: Mizan jilid , 3 . Rasyid, M. M. (2016). Islam Rahmatan lil Alamin Perspektif KH. Hasyim Muzadi. Episteme: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman , 11 (1), 93-116. Ridwan, M. K. (2017). Penafsiran Pancasila Dalam Perspektif Islam: Peta Konsep Integrasi. Dialogia: Jurnal Studi Islam dan Sosial , 15 (2), 199-220. Sekretariat  Jenderal,  M.  P.  R.  (2016).  Materi  Sosialisasi  Empat  Pilar  MPR  RI. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI .