Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial 9 (2) (2017): 141-150

## Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial
Available online http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jupiis

## Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual
Elvi Zahara Lubis* Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia
Diterima Agustus  2017; Disetujui Oktober 2017; Dipublikasikan Desember 2017

## Abstrak
Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran lembaga advokasi dalam memberikan perlindungan hukum dan upaya yang dilakukan dalam menanggulangi terjadinya kekerasan seksual. Bentuk pendampingan, pemantauan, advokasi perlindungan hukum  yang  diberikan  sudah  diatur  dalam  undang-undang  perlindungan  anak.  Namun  meskipun  demikian  undang-undang tersebut belum menampakkan secara tegas mengenai bentuk perlindungan yang dapat diberikan secara langsung dalam setiap proses  peradilan,  dan  belum  ada  peraturan  pelaksnaannya,  maka  dalam  pelaksanaan  peran  lembaga  advokasi  seringkali menemui hambatan-hambatan, baik secara eksternal maupun internal. Meskipun lembaga perlindungan anak yang dibentuk oleh pemerintah  seperti  Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia  (KPAI),  dirasakan  kurang  mampu  untuk  menyentuh  langsung  anak korban  kekerasan  seksual.  Sehingga  keberadaan  lembaga  advokasi  perlindungan  anak  masih  sangat  dibutuhkan  terutama  di daerah-daerah terpencil dan daerah yang baru berkembang.
Kata Kunci : Peran, Upaya, Perlindungan Hukum, Anak, Korban Kekerasan Seksual

## Abstract
This  paper  aims  to  know  how  the  role  of  advocacy  institutions  in  providing  legal  protection  and  efforts  made  in  tackling  the occurrence  of  sexual  violence.  Forms  of  assistance,  monitoring,  advocacy  of  legal  protection  provided  is  provided  for  in  child protection  law.  Nevertheless,  the  law  has  yet  to  show  explicitly  the  form  of  protection  that  can  be  given  directly  in  every  judicial process,  and  there  is  no  implementing  regulation,  so  in  the  implementation  of  the  role  of  advocacy  institution  often  encounter obstacles, both externally and internally. Although child protection institutions established by the government such as the Indonesian Child Protection Commission (KPAI), are perceived as less able to directly touch child victims of sexual violence. So the existence of child protection advocacy institution is still needed especially in remote areas and newly developed areas.
Key Words : Roles, Efforts, Legal Protection, Children, Victims of Sexual Violence
How to Cite: Lubis, E.Z., (2017). Upaya Lembaga Perlindungan Hukum Atau Lembaga Advokasi Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual, Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, 9 (2): 141-150
*Corresponding author: E-mail: elvizaharalubis@staff.uma.ac.id p-ISSN 2085-482X e-ISSN 2407-7429

## PENDAHULUAN
Anak  merupakan  anugrah  yang  mulia dari  Allah  SWT  karna  itu  anak  harus mendapatkan  apa  yang  menjadi  hak-hak mereka  terutama  yang  namanya  perlindungan baik  dari  orang  tua  maupun  dari  Negara. Perhatian  terhadap  anak  sudah  lama  ada, sejalan  dengan  peradaban  manusia  itu  sendiri yang  dari  hari  kehari  semakin  berkembang. Anak  adalah  putra  dan  putri  kehidupan, bimbingan khusus agar dapat berkembang fisik, mental  dan  spritualnya  secara  maksimal.  Anak dalam  pemaknaan  yang  umum  mendapat perhatian  tidak  saja  dalam  bidang  ilmu pengetahuan,  tapi  dapat  ditelaah  dari  sisi pandang sentralisasi kehidupan. Seperti agama, hukum  dan  sosiologi  yang  menjadikan pengertian  anak  semakin  rasional  dan  aktual dalam  lingkungan  sosial.  Bahwa  untuk mewujudkan  perlindungan  dan  kesejahteraan anak  diperlukan  dukungan  kelembagaan  dan peraturan  perundang-undangan  yang  dapat menjamin pelaksanaanya. (Wadong, 2002: 1) Tak  dapat  dipungkiri,  sejak  lama kekerasan  seksual  terhadap  anak  dalam berbagai  bentuk  dan  kualitas  telah  subur dimasyarakat  Indonesia.  Setiap  hari  sejumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak dengan beragam tingkat kesadisan silih berganti tersaji didepan  mata,  baik  melalui  media  cetak maupun media elektonik.
Kekerasan  seksual  terhadap  anak  di Indonesia  terus  memperihatinkan,  setelah terungkapnya  sejumlah  kasus  di  berbagai tempat,  termasuk  terakhir  kasus  pedofilia dengan  jumlah  korban  mencapai  ratusan  anak. Kasus  terakhir  mencuat  di  Sukabumi,  Jawa Barat dimana hingga pada saat ini, terdapat 110 anak  yang  melapor  sebagai  korban  pelecehan seksual oleh Adri Sobari alis Emon, pemuda 24 tahun,  demikian  keterangan  polisi.  Dalam wawancara  di  stasiun  TV  One,  Emon  mengaku membujuk  korban  dengan  tawaran  sejumlah uang, antara Rp.25.000 - Rp.50.000. Ia mengaku melakukan  aksinya  karena  pernah  menjadi korban
saat ia kecil.
(http://indonesia.ucanews.com/2014/05/08/ k asus-pelecehan-seksual-terhadap-anak-makin-
mengkhawatirkan/ diakses  pada tanggal  4  Juli 2014 pukul 10: 45 Wib.) Sebelumnya, kasus lain yang Menarik perhatian publik terjadi di Jakarta International  School  (JIS),  dimana  pelakunya adalah  petugas  kebersihan  di  lingkungan sekolah.  Menurut  Arist  Merdeka  Sirait,  Ketua Komisi  Nasional  Perlindungan  Anak  (Komnas PA), jumlah kasus kekerasan seksual pada anak meningkat  dari  tahun  ke  tahun,  meningkatnya jumlah  kasus  tersebut  karena  lemahnya perlindungan hukum yang diberikan bagi anak.
Jika  mempelajari  sejarah,  sebenarnya jenis  tindak  pidana  ini  sudah  ada  sejak  dulu, atau  dapat  dikatakan  sebagai  suatu  bentuk kejahatan  klasik  yang  akan  selalu  mengikuti perkembangan kebudayaan manusia itu sendiri, ia  akan  selalu  ada  dan  berkembang  setiap  saat walaupun  mungkin  tidak  terlalu  berbeda  jauh dengan  sebelumnya.  Kekerasan  seksual  ini tidak  hanya  terjadi  di  kota-kota  besar  yang relatif  lebih  maju  kebudayaan  dan  kesadaran atau  pengetahuan  hukumnya,  tapi  juga  terjadi di pedesaan yang relatif masih memegang nilai tradisi  dan  adat  istiadat.  Pelaku  kejahatan tersebut  merasa  bahwa  anak-anak  dapat menjadi salah satu sasaran untuk menyalurkan hasrat  seksualnya.    Hal  ini  dipengaruhi  oleh pendapat bahwa anak-anak tidak cukup mampu untuk mengerti bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana atau anak-anak tidak mempunyai keberanian untuk menolak keinginan pelaku. (Marpaung, 1996: 81). Kekerasan  seksual  yang  dilakukan terhadap  anak  di  bawah  umur  tentunya  akan berdampak pada psikologis maupun perkembangan lainnya terhadap anak tersebut. Dampak  psikologis  pada  anak-anak  akan melahirkan  trauma  berkepanjangan  yang kemudian  dapat  melahirkan  sikap  tidak  sehat, seperti  minder,  takut  yang  berlebihan, perkembangan  jiwa  terganggu,  dan  akhirnya berakibat  pada  keterbelakangan  mental. Keadaan  tersebut  kemungkinan  dapat  menjadi suatu  kenangan  buruk  bagi  anak  korban pencabulan  tersebut.  Seto  Mulyadi,  psikolog anak mengatakan, anak-anak korban kekerasan seksual  harus  mendapat  perhatian  serius  baik dari  keluarga  maupun  dari  pemerintah,  tidak saja  untuk  memulihkan  kondisi  traumatik
tetapi juga agar mereka tidak  berubah menjadi pelaku di kemudian hari.
Perhatian  Negara  Indonesia  terhadap anak dan menangani permasalah anak memang sudah  begitu  jelas.  Ini  terlihat  pada  dasar konstitusi  sebagaimana  telah  tertuangkan dalam  UUD  1945.  Selanjutnya  sejak  agustus tahun  1990  Indonesia  sebagai  anggota  PBB telah  menyatakan  diri  turut  serta  meratafikasi konvensi  PBB  tentang  hak  anak.  Sebagai konsekwensi  dari  pernyataan  tersebut,  maka Indonesia  menyatakan  keterikatannya  untuk menghormati  perwujudan  hak-hak  anak diwilayah  RI.  (Direktorat  Bina  Kesejahtraan Anak,  1999:  2).  Kemudian  beberapa  peraturan lainnya  lahir  sebagai  wujud  kepedulian terhadap  anak.  Diantaranya;  Undang-Undang No.4  Tahun  1979  Tentang  Kesejahtraan  Anak, Undang-Undang  No.  3  Tahun  1997  tentang Peradilan  Anak,  Undang-Undang  No.  23  Tahun 2002  tentang  Perlindungan    Anak,  undang- undang  No.11  Tahun  2012  tentang  Sistem Perlindungan  Anak  yang  merupakan  ganti  dari Undang-Undang  No.3  Tahun  1997,    Undang- Undang No. 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 138 mengenai usia minimum Untuk  diperbolehkan  bekerja  (Lembaran Negara  Tahun  1999  No.  56,  Tambahan Lembaran  Negara  No.  3835)  dan  Undang- Undang No. 1 Tahun 2000 tentang pengesahan Konvensi  No.  182  mengenai  pelarangan  dan tindakan  segera  penghapusan  bentuk-bentuk pekerjaan  terburuk  untuk  anak  (Lembaran Negara  Tahun  2000  No.  30  Tambahan Lembaran Negara No. 3941). (Prinst, 1997: 43) Undang-undang  ini  merupakan  bentuk perlindungan  Negara  terhadap  anak,  karna Negara wajib menjamin kesejahtraan warganya, termasuk  perlindungan  hak  anak  yang merupakan hak  asasi manusia. (Pasal 20, pasal 20  ayat  (1),  pasal  28  B  ayat  (2)  dan  pasal  34 UUD 1945).
Kekokohan dan semangat upaya
restorasi perlindungan anak yang diatur dalam undang-undang  No.  23  tahun  2002  juga menyentuh perlindungan hukum dalam kekerasan seksualitas terhadap anak.
Pengaturan  ini  begitu  jelas  dalam  ketentuan pidana  Undang-Undang  No.  23  Tahun  2002
pada  pasal  81  Undang-  Undang  No.  23  Tahun 2002 menjelaskan bawa :
“Setiap  orang  yang  dengan  sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa  anak  melakukan  persetubuhan dengannya  atau  dengan  orang  lain,  dipidna dengan  pidana  penjara  15  (lima  belas)  tahun dan  paling  singkat  3  (tiga)  tahun  dan  denda paling  banyak  Rp.  300.000.000,00  (tiga  ratus juta  rupiah)  dan  paling  sedikit  60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”.
Meskipun demikian, tak dapat dipungkiri permaslahan  anak  masih  banyak  saja  terjadi disemua  tempat  baik  di  kota  maupun  di  desa, tanpa  terkecuali  berkaitan  dengan  kekerasan seksualitas  terhadap  anak,  masih  banyak  anak yang  dilanggar  haknya,  dan  menjadi  korban bebagai  bentuk  tindak  kekerasan,  eksploitasi, perlakuan  salah,  diskriminasi  dan  lain sebagainya.  Anak  sangat  perlu  dilindungi  dari berbagai  bentuk  kejahatan  yang  dapat mempengaruhi  perkembangan  fisik,  mental, serta  rohaninya.  Oleh  karena  itu,  diperlukan adanya peraturan yang  dapat melindungi anak dari berbagai bentuk kejahatan.
Menurut  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun 2002 tentang Perlindungan  Anak Pasal 1 ayat  (2)  bahwa  Perlindungan  anak  adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi  anak  dan  hak-haknya  agar  dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara  optimal  sesuai  dengan  harkat  dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan  dari  kekerasan  dan  diskriminasi. Perlindungan  yang  diberikan  oleh  pemerintah kepada anak yang dalam situasi darurat adalah perlindungan  khusus  sebagaimana  yang  diatur dalam  Pasal  59  Undang-Undang  Perlindungan Anak sebagai berikut: Pemerintah dan lembaga negara  lainnya  berkewajiban  dan  bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada  anak  dalam  situasi  darurat,  anak  yang berhadapan  dengan  hukum,  anak  dari kelompok  minoritas  dan  terisolasi,  anak  yang tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual,  anak  yang  diperdagangkan,  anak  yang menjadi  korban  penyalahgunaan  narkotika, alkohol,  psikotropika,  dan  zat  adiktif  lainnya (napza) anak korban penculikan, penjualan dan
perdagangan, anak korban kekerasan  baik fisik dan/atau  mental,anak  yang  menyandang  cacat, dan  anak  korban  perlakuan  salah  dan penelantaran.
Menurut  Undang-undang  Nomor  39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Perlindungan   yang  diberikan  kepada  anak terdapat  pada  Pasal  65  sebagai  berikut  :Setiap anak  berhak  untuk  memperoleh  perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan,  perdagangan  anak,  serta  dari berbagai  bentuk  penyalahgunaan  narkotika, psikotropika  dan  zat  adiktif  lainnya.  Untuk menanggulangi kejahatan kekerasan seksual ini Sangat diperlukan adanya suatu peran lembaga perlindungan  hukum  atau  lembaga  advokasi. Lembaga ini memiliki keberadaan yang esensial untuk  memantau  dan  melindungi  serta  bisa memberikan  hak-hak  anak  yang  menjadi korban kekerasan seksual sebagaimana mestinya.  Keberadaan  lembaga  perlindungan hukum baik itu tugas maupun fungsinya diatur dalam  Undang-Undang  No.  18  Tahun  2003 Tentang  Advokat.  Advokat  dalam  menjalankan peranannya  tidaklah  dibatasi  pada  keadaan kedewasaan  seseorang  untuk  didampingi, tetapi  semua  pihak-pihak  yang  berhadapan dengan  permasalah  hukum  berhak  mendapat bantuan  hukum.  Bahkan  apabila  seseorang berhadapan  dengan  hukum  tidak  mempunyai ekonomi  atau  kemampuan  untuk  membayar advokat  untuk  mendampingi  maka  Negara wajib  menyediakan  advokat  bagi  orang tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sama halnya dengan orang dewasa, anak dengan  segala  keterbatasan  biologis  dan psikisnya  mempunyai  hak  yang  sama dalam setiap  aspek  kehidupan,  baik  itu  aspek kehidupan  sosial,  budaya,  ekonomi,  politik, hankam,  dan  hukum.  Prinsip  kesamaan  hak antara anak dan orang dewasa dilatar belakangi oleh  unsur  internal  dan  ekternal  yang  melekat pada  diri  anak  tersebut,  yaitu:  Unsur  internal pada diri anak (Hamzah, 2008: 46).meliputi: a) bahwa anak tersebut merupakan subjek hukum sama  seperti  orang  dewasa,  artinya  sebagai seorang  manusia,  anak  juga  digolongkan
sebagai  human  rights  yang  terikat  dengan ketentuan  perundang-undangan.  b)  Persamaan hak  dan  kewajiban  anak.  Maksudnya  adalah seorang  anak  juga  mempunyai  hak  dan kewajiban  yang  sama  dengan  orang  dewasa yang  diberikan  oleh  ketentuan  perundang- undangan dalam melakukan perbuatan hukumnya.
Hukum  meletakkan  anak  dalam  reposisi sebagai  perantara  hukum  untuk  dapat memperoleh  hak  atau  melakukan  kewajiban- kewajiban;  dan  atau  untuk  dapat  disejajarkan dengan kedudukan orang dewasa; atau disebut sebagai subjek hukum yang normal. Sedangkan, Unsur  eksternal  pada  diri  anak,  meliputi:  a) Prinsip  persamaan  kedudukan  dalam  hukum ( equaliy  before  the  law ),  memberikan  legalitas formal  terhadap  anak  sebagai  seorang  yang tidak  mampu  untk  berbuat  peristiwa  hukum; yang  ditentukan  oleh  ketentuan  peraturan hukum  sendiri.  Atau  ketentuan  hukum  yang memuat perincian tentang klasifikasi kemampuan dan kewenangan berbuat peristiwa hukum dari anak yang bersangkutan. Hak-hak  privilege  yang  diberikan  negara  atau pemerintah  yang  timbul  dari  UUD  1945  dan perundang-undangan  lainnya.  (Wadong,  2000: 34)
Meskipun  pada  prinsipnya  kedudukan anak  dan  orang  dewasa  sebagai  manusia  adalah sama  di  mata  hukum,  namun  hukum  juga meletakkan  anak  pada  posisi  yang  istimewa (khusus).  Artinya,  ketentuan-ketentuan  hukum yang  berlaku  pada  anak  dibedakan  dengan ketentuan hukum yang diberlakukan kepada orang dewasa,  setidaknya  terdapat  jaminan-jaminan khusus  bagi  anak  dalam  proses  acara  di pengadilan.
Menurut  penyusun,  kedudukan  istimewa (khusus)  anak  dalam  hukum  itu  dilandasi  dengan pertimbangan  bahwa anak adalah  manusia dengan segala  keterbatasan  biologis  dan  psikisnya  belum mampu  memperjuangkan  segala  sesuatu  yang menjadi  hak-haknya.  Selain  itu,  juga  disebabkan karena  masa  depan  bangsa  tergantung  dari  masa depan  dari  anak-anak  sebagai  generasi  penerus. Oleh  karena  itu,  anak  sebagai  subjek  dari  hukum negara  harus  dilindungi,  dipelihara  dan  dibina demi kesejahteraan anak itu sendiri. Dalam hal ini,
Irwanto  lebih  menegaskan  lagi  bahwa  kedudukan khusus  anak  di  mata  hukum  tidak  terlepas  dari prinsip-prinsip  berikut  ini: Prinsip  anak  tidak dapat  berjuang  sendiri , Anak  dengan  segala keterbatasan  yang  melekat  pada  dirinya  belum mampu melindungi hak-haknya sendiri.
Oleh  karena  itu,  orang  tua,  masyarakat dan negara harus berperan serta dalam melindungi hak-hak  tersebut; Prinsip  kepentingan  terbaik anak, bahwa  kepentinganterbaik  anak  harus dipandang  sebagai ‘paramount  importance’ atau prioritas utama; Prinsip Ancangan Daur
Kehidupan  (life  circle  approach , harus  terbentuk pemahaman  bahwa  perlindungan  terhadap  anak harus dimulai  sejak dini dan  berkelanjutan; Lintas Sektora , bahwa nasib anak sangat bergantung pada berbagai  faktor  makro  dan  mikro,  baik  langsung maupun tidak langsung. (Joni, 1999: 54)
Peranan  lembaga  perlindungan  hukum  atau lembaga  advokasi,  secara  umum  dapat  dibagi menjadi  tiga  kategori,  yaitu  pertama,  kebijakan perlindungan  anak,  artinya  dalam  mendampingi korban  kekerasan  seksual,  mendorong  pemerintah daerah untuk mengembangkan peraturan-peraturan daerah  untuk  mewujudkan  pemenuhan  hak-hak terhadap  anak.  Kedua,  Pendampingan  Anak diberikan: a) Pendampingan langsung dan perlindungan  tidak  lansung  terhadap  anak  yang sedang  berhadapan  dan  terlibat  dalam  hukum,  b) Memberikan  konseling  serta  pelayanan  kesehatan bagi  anak  dan  perempuan  yang  menjadi    korban kekerasan.  Pendampingan  merupakan  sebagai suatu  strategi  yang  umum  digunakan  oleh pemerintah,  pengacara,  dan  lembaga  swadaya masyarakat  dalam  menyelesaikan  suatu  perkara yang  sedang  dihadapi  oleh  anggota  masyarakat. Pendampingan  yang  dilakukan  terhadap  korban kekerasan  seksual  didasarkan  oleh  Peraturan Mentri  Negara  Pemberdayaan  Perempuan  dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2011 BAB IV mengenai Mekanisme Upaya Penanganan Anak Korban Kekerasan.
Pendampingan  oleh  lembaga  perlindungan
hukum atau lembaga advokasi adalah pendampingan  litigasi  atau  perlindungan  hukum yaitu:  1)  Berdasarkan  UU  nomor  23  tahun  2002 tentang  Perlindungan  Anak  pasal  17  ayat  2  yang menyatakan  bahwa  Setiap  Anak  yang  menjadi korban  atau  pelaku  kekerasan  seksual  atau  yang
berhadapan  dengan  hukum  berhak  dirahasiakan. Sehingga  anak  korban  kekerasan  seksual  yang terjaring  razia  dapat  terlindungi  dari  publikasi identitasnya.  2)  Berdasarkan  Pasal  18  UU  No.  23 Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak    diatur bahwa  setiap  anak  yang  menjadi  korban  atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.
Lembaga  advokasi  mencegah  terjadinya kekerasan terhadap korban kekerasan seksual yang terjaring razia berdasarkan UU Perlindungan Anak Pasal 80 ayat (1), yaitu:
“Setiap  orang  yang  melakukan  kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan  terhadap  anak,  dipidana  dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)”.
Pendampingan  secara  Non-Litigasi  yang diberikan  yaitu  :  1)  Perlindungan  fisik,  yaitu dengan  merujukan  korban  ke  Unit  Pelayanan Terpadu  Penanganan  Korban  Tindak  Kekerasan
(UPT PKTK) RSUAM,
kemudian, 2)
Menempatkan  anak  ketempat  rumah  aman,  ini merupakan  bentuk  kerjasama  antara  lembaga advokasi  dengan  Dinas  Sosial.  Rumah  aman penggunannya  didisesuaikan  dengan  kebutuhan korban.  Apabila  korban  dianggap  tidak  aman untuk tetap dilingkungannya, maka korban dirujuk ke  rumah  aman.  3)  Perlindungan  Psikis,  yaitu berupa  pemberian    konseling  psikologis  dan sosiologis,  terapi  psikologis  dilakukan  untuk meminimalisir  gangguan  psikologis  yang  muncul akibat  kekerasan  yang  dialami  anak  ketika menjalankan profesinya, sedangkan terapi sosiologis  bertujuan  untuk  membantu  anak menghilangan  rasa  malu  terhadap  stigma  negatif yang didapatnya dari lingkungan.
Setelah  dilakukan  kegiatan  konseling, proses selajutnya yang dilakukan yaitu pembinaan. Pembinaan  yang  dilakukan  yaitu  berupa  layanan pendidikan, hal ini dilakukan karena meski banyak di antara anak anak korban kekerasan seksual yang menyatakan  rasa  frustrasi  dan  keterbelakangan mental dengan keadaan mereka saat ini, akan tetapi mereka tetap memiliki harapan terhadap perubahan diri  dan  situasi  yang  melingkupi  mereka.  Jika mereka  memperoleh  keterampilan  hidup,  peluang untuk  meninggalkan  profesi  saat  ini  sangat
mungkin,layanan pendidikan yang diberikan terhadap  anak-anak  korban  kekerasan  seksual, layanan  pendidikan  disesuaikan  dengan  minat anak, apabila anak korban kekerasan seksual  ingin melanjutkan  pendidikannya  maka  kegiatan  yang difasilitasi  oleh  lembaga  advokasi  yaitu  berupa Bridging  Course yang  merupakan  kegiatan  untuk
mempersiapkan anak
mengikuti jenjang pendidikannya.
Apabila  anak  korban  kekerasan  seksual tidak  ingin  melanjutkan  pendidikannya  maka lembaga  advokasi  memberikan  pilihan  sejumlah pelatihan  keterampilan.  Proses  terakhir  yang diberikan  kepada  korban  kekerasan  seksual  yaitu eintegrasi  anak  ke  keluarga  dan  lingkungan. Reintegrasi anak ke keluarga yang tidak mengetahui  bahwa  anaknya  menjadi  korban kekerasan seksual dilakukan yaitu dengan memberikan penguatan kepada keluarga dalam hal fungsi  pengawasan  terhadap  anak  dan  juga penguatan  terhadap  tanggung  jawab  keluarga terhadap anak. Hal berbeda dilakukan apabila anak merupakan korban orang tua sendiri, pendampingan  yang  dilakukan  yaitu  dengan mencarikan alternatif bagi anak untuk mendapatkan institusi yang dapat dijadikan tempat tinggal yang tetap bagi anak.
Peran  masyarakat  khususnya  dilingkungan tempat  tinggal,  sekolah  sangat  penting  untuk melindungi anak-anak dari korban tindak kejahatan  pencabulan.  Peran  masyarakat  dalam melindungi  hak-hak  anak  secara  jelas  pada  pasal 72 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan  Anak,  bahwa  masyarakat  berhak memperoleh  kesempatan  seluas-luasnya  untuk berperan dalam perlindungan anak yang dilaksanakan  oleh  baik  orang  perseorangan, lembaga  perlindungan  anak,  lembaga  sosial kemasyarakatan,  lembaga  pendidikan,  lembaga keagamaan, badan usaha, dan media masa. Sinergi dalam  komponen  masyarakat  sesuai  dengan  pasal 72  dapat  membangun  sistem  perlindungan  anak secara komprensif. Dengan setiap elemen masyarakat  dapat  meningkatkan  kepasitasnya dalam  membangun  sistem  perlindungan  anak dengan  melibatkan  yang  berada  di  masyarakat seperti  RT/RW  dan  pengurus  PKK  dengan dukungan kebijakan dari tingkat Kelurahan hingga ditingkat  Kecamatan,  untuk  mensosialisasikan
Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan  Anak  beserta  Undang-undang  yang berkaitan  dengan  perlindungan  anak  lainya  perlu disosialisasikan  secara  intens  dan  intensif  dari lembaga perlindungan anak. Agar dapat meningkatkan  kapasitas  para  pengurus  RT/RW sampai  tingkat  Kecamatan,  berperan  aktif  dalam menyadarkan anggota masyarakatnya untuk membangunwilayah  yang  ramah  anak.  Adanya motivasi  warga  masyarakat  untuk  melaporkan terjadinya  perbuatan  melanggar  hukum  terhadap aparat penegak hukum. (Sunarto, 2005: 42).
Harapan  masyarakat  penegakan  hukum yang  konsisten  harus  terus  diupayakan  untuk mengembalikan  kepercayaan  masyarakat  terhadap hukum  yang  berlaku  di  Indonesia,  karena masyarakat ialah faktor yang sangat berperan aktif mendukung proses penegakan hukum. Pada akhir- akhir  ini  di  media  masa  banyak  masalah  yang timbul  seperti  adanya  mafia  hukum,  yang  dimana hukum  digunakan  sebagai  alat  kekuasaan  bagi mereka yang menjadi oknumnya sehingga
membuat kepercayaan masyarakat terhadap hukum berkurang.
Upaya  lembaga  perlindungan  hukum  atau lembaga  advokasi  dalam  menciptakan  penegakan hukum yang baik khususnya di bidang perlindungan  anak,  sangat  membutuhkan  faktor- faktor  penunjang  agar  terciptanya  perlindungan hukum  tersebut  dengan  baik  dan  efektif.  Upaya yang  diprioritas  lampuan  dalam  penegakan perlindungan  anak  ini  adalah  memperkuat,  antara lain: pertama ,  faktor  hukum; kedua ,  faktor penegak hukum; ketiga , faktor sarana dan fasilitas yang  mendukung  penegakan  hukum; keempat , faktor masyarakat, kelima , faktor kebudayaan.
Hal  ini  menggambarkan  bahwa  untuk terciptanya  penegakan  perlindungan  hukum  yang efektif,  maka  kelima  faktor  tersebut  harus  saling berkesinambungan  satu  sama  lain,  karena  apabila salah  satu  dari  kelima  faktor  tersebut  didapati adanya kecacatan dalam hal menjalankan tugasnya tersebut  maka  penegakan  perlindungan  hukum tidak  akan  berjalan  efektif.  diantara  kesemua faktor  tersebut  di  atas,  faktor  penegak  hukumlah yang  dianggap  sebagai  golongan  panutan  hukum oleh  masyarakat  luas,  sehingga  jika  dalam  faktor penegakan  hukum  ditemukan  adanya  kecacatan dalam  menjalankan  fungsi  dan  tugasnya  tersebut,
maka  penegakan  hukum  yang  diterapkan  sudah pasti  tidak  akan  berjalan  efektif,  dan  tidak  sesuai dengan isi dari undang-undang yang mengaturnya.
Selain  dari  5  (lima)  faktor  diatas,  untuk penyelenggaraan  pelayanan  terhadap  korban, pemerintah  dan  pemerintah  daerah  sesuai  dengan fungsi dan tugas masing-masing  dapat melakukan upaya:  1)  Penyediaan  Ruang  Pelayanan  Khusus bagi korban kekerasan seksual di kantor kepolisian setempat,  2)  Penyediaan  aparat, tenaga  kesehatan, pekerja  sosial,  dan  pembimbing  rohani;  3) Pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme  kerja  sama;  4)  Program  pelayanan yang  melibatkan  pihak  yang  mudah  diakses  oleh korban;  5)  Dan  Memberikan  perlindungan  bagi pendamping, saksi, keluarga, dan teman korban.
Untuk menyelenggarakan upaya sebagaimana dimaksud, Pemerintah dan
Pemerintah Daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing,  dapat  melakukan  kerja  sama dengan masyarakat atau lembaga sosial lainnya. Kejahatan atau tindakan kriminal merupakan suatu bentuk dari perilaku menyimpang  yang  selalu  ada  dan  melekat  pada tiap  bentuk  masyarakat.  Perilaku  menyimpang  itu merupakan  suatu  ancaman  yang  nyata  atau ancaman  terhadap  norma-norma  sosial  dan merupakan  ancaman  real  atau  potensial  bagi berlangsungnya ketertiban sosial, ia juga merupakan  masalah  kemanusiaan,  (Mulyadi  dan Barda,  1998,  34)  oleh  sebab  itu  para  praktisi hukum  maupun  pemerintah  setiap  negara  selalu melakukan  berbagai  usaha  untuk  menanggulangi kejahatan dalam arti mencegah sebelum terjadi dan menindak  pelaku  kejahatan  yang  telah  melakukan perbuatan atau pelanggaran atau melawan hukum.
Upaya  Preventif,  yaitu  penanggulangan kejahatan  kekerasan  seksual  yang  dilakukan terhadap  anak  di  bawah  umur  dapat  dilakukan dengan  cara  yang  bersifat  preventif  maksudnya adalah upaya penanggulangan yang lebih dititikberatkan  pada  pencegahan  kejahatan  yang bertujuan  agar  kejahatan  itu  tidak  sampai  terjadi.
Kejahatan  dapat  dikurangi  dengan  melenyapkan faktor-faktor  penyebab  kejahatan  itu  sebab bagaimanapun  kejahatan  tidak  akan  pernah  habis. (Mulyadi dan Barda, 1998: 62)
Dalam  hal  ini  usaha  pencegahan  kejahatan tersebut lebih diutamakan, karena biar
bagaimanapun  usaha  pencegahan  jelas  lebih  baik dan  lebih ekonomis daripada tindakan represif. Di samping  itu  usaha  pencegahan  dapat  mempererat kerukunan dan meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap sesama anggota masyarakat. Dalam usaha pencegahan  kriminalitas,  kata  pencegahan  dapat berarti  antara  lain  mengadakan  usaha  perubahan yang  positif,  dalam  hal  kekrasan  seksual khususnya  kekerasan  seksual  terhadap  anak  di bawah  umur,  seperti  memberikan  perlindungan terhadap anak karena anak  merupakan orang  yang paling  mudah  dibujuk  dan  selain  itu  anak  belum dapat  memberontak  seperti  yang  dilakukan  oleh orang-orang  dewasa.  Penanggulangan  secara  non penal kejahatan perkosaan terhadap anak di bawah umur  adalah  dengan  meningkatkan  kesadaran hukum  bagi  anggota  keluarga  untuk  lebih memahami kepentingan anak di masa depan.
Upaya yang kedua adalah reformatif, adalah segala  cara  pembaharuan  atau  perbaikan  kepada semua orang yang telah melakukan perbuatan jahat yang  melanggar  undang-undang.  (Mulyadi  dan Barda,  1998,  64).  Upaya  ini  bertujuan  untuk mengurangi  jumlah  residivis  atau  kejahatan ulangan. Upaya ini dapat dilakukan dengaberbagai cara  yang  kesemuanya  adalah  menuju  kepada kesembuhan,  sehingga  si  pelaku  kejahatan  dapat menjadi manusia yang baik kembali. (Mulyadi dan Barda,  1998,  64).  Upaya  reformatif  ini  dilakukan setelah  adanya  upaya-upaya  yang  lain  serta  upaya ini  bertujuan  mengembalikan  atau  memperbaiki jiwa  si  penjahat  kembali,  yang  mana  untuk kejahatan kekrasan seksual terhadap anak di bawah umur  dapat  dilakukan  dengan  metode  reformatif dinamik  (dalam  hal  ini  metode  klasik  dan  metode moralisasi)  serta  metode  profesional  service. Melalui  metode  reformatif  dinamik,  metode  yang memperlihatkan cara bagaimana mengubah penjahat  dari  kelakuannya  yang  tidak  baik, terdapat  metode  klasik  dengan  jalan  memberikan hukuman  yang  berat.  Walaupun  metode  ini  tidak berlaku bagi semua kejahatan, mengingat hukuman yang  berat  semata-mata  tidak  mengubah  tingkah laku penjahat itu sendiri.
Metode  moralisasi  diterapkan  dengan  jalan memberikan  bimbingan  dan  khotbah-khotbah keagamaan  di  dalam  penjara  sehingga  dapat merubah  perilakunya  untuk  menginsyafi  semua perbuatannya  yang  tidak  terpuji  dan  ia  tidak  akan
mengulangi kembali perbuatan terkutuk tersebut di kemudian  hari.  Sedangkan  melalui  metode profesional  service,  diharapkan  pengadilan  dan penjara mendapat bantuan dari ahli-ahli profesional  yang  membantu  di  dalam  peyelidikan sehingga  mendapatkan  penilaian  yang  obyektif terhadap keadaan si terdakwa.
Pada  kenyataannya  tidak  semua  warga negara
mempunyai
kemampuan
untuk
menggunakan  jasa  advokat  atau  penasehat  hukum guna membela kepentingan mereka dalam memperoleh  keadilan.  Hal  ini  disebabkan  karena sebagian  besar  anggota  masyarakat  Indonesia masih  hidup  dibawah  garis  kemiskinan  dan  ada juga  disebabkan  kurangnya  pengetahuan  mereka akan  hukum,  serta  ditambah  lagi  dengan rendahnya  budaya  dan  tingkat  kesadaran  hukum masyarakat.
Ada  beberapa  kendala  atau  hambatan  yang dihadapi  oleh  lembaga  perlindungan  hukum  atau lembaga advokasi  dalam menangani  kasus kekerasan  seksual  yang  dilakukan  terhadap  anak. Antara  lain  adalah  sebagai  berikut:  a)  Hambatan karena  dana,  dimana  hal  ini  dikarenakan  kondisi ekonomi  klien  atau  pihak  korban  yang  tidak mampu  menyebabkan  advokat  yang  menangani perkaranya  tersebut  harus  rela  tidak  mendapat uang  jasa/transport  dari  klien,  bahkan  dia  harus rela  juga  mengeluarkan  uang  pribadinya  untuk membiayai perkara tersebut. b) Hambatan selanjutnya  yang  sering  dihadapi  ketika  lembaga advokasi  memberikan  bantuan  hukum  adalah kurangnya  koordinasi  dan  dukungan  dari  aparat penegak  hukum  lainnya  seperti  polisi,  pihak lembaga  swadaya  masyarakat  (LSM)  sekitar,  hal ini bisa memeperlambat proses pemberian perlindungan kepada anak  yang  menjdi korban. c) Hambatan  selanjut  adalah  masyarakat  yang menetahui  terjadinya  suatu  kasus  kekerasan seksual,  akan tetapi  mereka tidak  berani dan takut untuk  membuat  laporan  atau  aduan  hal  tersebut kepada  pihak  yang  berwajib,  baik  kepada  pihak kepolisian,  lembaga-lembaga  hukum,  maupun lembaga swadaya masyarakat setempat.
Kurangnya pengetahuan  hukum  masyarakat tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh pihak korban  ketika  ada  kasus  kekerasan  seksual  terjadi kepada  keluarga  mereka,  sehingga  aduan  atau laporan  baru  sampai  kepada  mereka  ketika  si
korban  sudah  mengalami  trauma  berat.  Hambatan lain  adalah  masih  kuatnya  rasa  persaudaraan  dan toleransi yang diberikan oleh pihak korban kepada si  pelaku,  sehingga  seringkali  kasus  kekerasan seksual  ini  di  selesaikan  secara  kekeluargaan  oleh kedua  belah  pihak.  Hambatan  karna  kurangnya pasilitas pendukung yang tersedia.

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka diperoleh si Peran lembaga perlindungan  hukum  atau  lembaga  advokasi dalam  memberikan  perlindungan  hukum terhadap  anak  sebagai  korban  kekerasan seksual diberikan dalam bentuk pendampingan, pemantauan dan advokasi  sampai pada tingkat terakhir.  Upaya  Perlindungan  Anak  secara umum dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu:
a) kebijakan perlindungan anak,b) Pendampingan, c) Penguatan ekonomi.
Pendampingan  terhadap  korban  kekerasan seksual  didasarkan  Undang-Undang  No.  23 Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak. Pendampingan  terhadap  korban  kekerasan Seksual,  yaitu  perndampingan  Litigasi  atau perlindungan  hukum  dan  non  litigasi.  Hal berbeda  dilakukan  apabila  anak  merupakan korban  orang  tua  sendiri,  pendampingan  yang dilakukan  yaitu  dengan  mencarikan  alternatif bagi  anak  untuk  mendapatkan  institusi  yang dapat  dijadikan  tempat  tinggal  yang  tetap  bagi anak,  sehingga  hak-hak  anak  yang  menjadi korban  bisa  sepenuhnya  terwujud  dan terealisasi.
Adapun  upaya-upaya  yang  dilakukan lembaga  perlindungan  hukum  atau  lembaga advokasi  dalam  menanggulangi  terjadinya kekerasan seksual antara lain, denga melakukan  upaya  freventif  dan  upaya reformatif.  Selain  itu  Upaya  yang  dilakukan dalam penegakan perlindungan hukum terhadap  anak  ini  adalah  memperkuat,  antara lain:    a)    faktor  hukum,  b)  faktor  penegak hukum,  c)  faktor  sarana  dan  fasilitas  yang mendukung  penegakan  hukum,  d)  faktor masyarakat,  d)  faktor  kebudayaan.  Untuk menyelenggarakan
upaya
sebagaimana dimaksud,  para  penegak  hukum  seperti
Lembaga  Bantuan  Hukum,  pihak  Kepolisian serta  Pemerintah  Daerah  sesuai  dengan  fungsi dan  tugas  masing-masing,  dapat  melakukan kerja  sama  dengan  masyarakat  atau  lembaga sosial  lainnya.  Banyak  hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pemeberian perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual  ini,  diantaranya  karena  lambatnya aduan  dan  laporan  yang  dilakukan  pada  pihak lembaga  perlindungan  hukum  atau  lembaga advokasi,  sehingga  sering  terjadi  pemberian perlindungan  itu  dilakukan  setelah  anak mengalami trauma berat.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Jaziri, A. (2004), al fiqh ala mazahib al-arba’ah jilid II. Mesir: Dar Al-Hadist. Arif,  B.N.  (1998), Beberapa Aspek Kebijakan
Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana , Bandung: Citra Aditya Bakti.
Bawengan.GW,  (1974), Psikologi-kriminal ,  Jakarta: Pradnya Paramita
Churairah,  A.,  Mahmul  S.,  dan  Taufik  S.,  (2011), Perlindungan  Hukum  dalam  Pendaftaran Ciptaan  Seni  Lukis  (Studi  Kasus  Putusan Pengadilan  Niaga  Medan  nomor  05/Hak Cipta/2008/PN.  Niaga.  Mdn.), Mercatoria ,  4 (1): 1-11
Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta Balai Pustaka, 1988.
Departemen  Pendidikan  Nasional,  (2005), Kamus Besar Bahasa Indonesia Jakarta: Balai Pustak, 2005.
Direktorat  Bina  Kesejahtraan  Anak,  Keluarga  dan Lanjut  Usia  Dirjen  Bina  Kesejahtraan  Sosial Depsos  RI, Pedoman  Perlindungan  Anak, Jakarta: 1999. Gatot,  S.,  (2000), Hukum  Acara  Pengadilan  Anak , Jakarta: Djambatan. Gosita,   A.  (1996), Makalah  Pengembangan  Aspek Hukum  Undang-undang  Peradilan  Anak  dan Tanggung  Jawab  Bersama ,  Seminar  Nasional Perlindungan  Anak,  diselenggarakan  Oleh UNPAD, Bandung: 05 oktober 1996. Hamzah , (2008), Imprialisme  Anak ,  Jakarta: Mediatama Grafika. Joni,  M.,  (1999) Aspek  Hukum  Perlindungan  Anak
Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak , Bandung: Citra Aditya Bakti.
Marlina,  dan  Elvi  Z.,  (2008),  Perlindungan  Hukum Terhadap  Anak  Yang  Melakukan Perkawinan
Anak di Bawah Umur, Mercatoria , 1 (2): 163- 175 Marpaung, L. (1996), Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan  Masala  Prevensinya ,  Jakarta:  Sinar Grafika. Mubarak, R., dan Wessy T, (2012), Hukum Kejahatan Anak, Medan: Medan Area University Press. Mulyadi  Dan  Barda  Nawawi  Arif, Teori-Teori Kebijakan  Hukum  Pidana ,  Bandung:  Citra
Aditya Bakti, 1998
Nainggolan,  M.,  Elvi  Z.,  dan  Saparuddin,  (2010),
Peranan Hakim dalam Memberikan Perlindungan  Hukum  terhadap  Anak  Korban Penyalahgunaan Narkotika (Studi Pengadilan
Negeri Lubuk Pakam), Mercatoria , 3 (2): 116- 132
Prinst,  P.  (1997), Hukum  Anak  Indonesia, Bandung:
PT. Cira Aditya Bakti.
Print,  D.,  (1997), Hukum  Anak  Indonesia ,  Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
Putralie,  E.M.,  Yusrizal  A.S.,  dan  Muaz  Z.,  (2011),
Perlindungan  Hukum  Investor  Di  Pasar Modal, Mercatoria , 4 (1): 12-22
Safrina,  R.,  Iman  J.,  dan  Arif,  (2010),  Perlindungan Hukum  terhadap  Anak  Korban  Kekerasan dalam Rumah Tangga, Mercatoria , 3 (1): 34 – 44
Sinaga,  S.M.,  dan  Elvi  Z.L.,  (2010),  Perlindungan
Hukum  terhadap  Anak  Yang  Melakukan Kejahatan dalam Persidangan Anak , Mercatoria , 3 (1): 52 – 57
Soemitro,  I.S.  (1990),  Aspek  hukum  perlindungan anak, Jakarta: PT. Bumi Aksara
Sunarto,  S.,  (2015), Wawasan  Penegakan  Hukum  di Indonesia , Jakarta: Citra Aditya Bakti. Sungono,  B.  (1996), Metodologi  Penelitian  Hukum ,
Jember: PT. Raja Grafindo Persada.
Susanto, R., (1996), 5 Oktober 1996 Makalah “ Hukum Acara Peradilan Anak ”, Bandung, 1996.
Syaparudin,  Ferri  A.S.,  dan  Henry  D.S.,  (2010), Perlindungan  Hukum  bagi  Para  Pihak  dalam Perjanjian Franchise,  Mercatoria ,  3  (2):  144-
162
Terhaar,  (1989), Asas-asas  Hukum  Adat ,  Bandung: Amirco. Vourtois  and  Christene,  (1988), Healing  the  Incest Wound Adult Survivors In Therapy , New York:
Norton.
Wadong,  M.H.,  (2002), Advokasi  dan  Hukum Perlindungan anak , Jakarta: PT. Grasindo.
Zai,  A.,  Taufik  S.,  dan  Dedy  I.,  (2011),  Perlindungan Hukum  Terhadap  Anak  yang  Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Anak,
(Studi  pada  Wilayah  Hukum  Polres  Nias), Mercatoria , 4 (2): 86-103

## Undang-undang.
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan.
Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  1997  tentang Pengadilan Anak.
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1979  tentang Kesejahteraan Anak. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.