PENGARUH STRUKTUR KEPEMILIKAN DAN KEBIJAKAN HUTANG TERHADAP KEBIJAKAN DIVIDEN PADA SUBSEKTOR KONSTRUKSI DAN BANGUNAN YANG TERCATAT DI BEI
Budhi Pamungkas Gautama, Yuniar Haryati Jurusan Manajemen, Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pendidikan Indonesia bpg_im@yahoo.co.id yuniarharya@gmail.com

## Abstrak
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh menurunnya tingkat pembagian dividen pada subsektor konstruksi  dan  bangunan.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  gambaran  struktur kepemilikan  dengan  menggunakan  kepemilikan  institusional,  kebijakan  hutang  dengan menggunakan  DER,  dan  kebijakan  dividen  dengan  menggunakan  DPR  pada  subsektor konstruksi  dan  bangunan  yang  tercatat  di  BEI,  serta  mengetahui  pengaruh  struktur kepemilikan dan kebijakan hutang terhadap kebijakan dividen.
Metode  penelitian  yang  digunakan  yaitu  deskriptif  dan  verifikatif.  Data  yang digunakan yaitu data sekunder kepemilikan institusional, DER dan DPR pada subsektor konstruksi dan bangunan yang tercatat di BEI periode 2008-2013. Teknik analisis yang digunakan yaitu uji asumsi klasik dan regresi linear berganda, serta pengujian hipotesis dengan menggunakan uji F dan uji t.
Berdasarkan  uji  keberartian  regresi  (uji  F),  struktur  kepemilikan  dan  kebijakan hutang  memiliki  tingkat  keberartian  terhadap  kebijakan  dividen.  Berdasarkan  uji keberartian  koefisien  arah  regresi  (uji  t),  struktur  kepemilikan  berpengaruh  negatif terhadap  kebijakan  dividen  dan  kebijakan  hutang  berpengaruh  negatif  terhadap kebijakan dividen.
Kata kunci: Struktur kepemilikan, Kebijakan Hutang, Kebijakan Dividen.

## Abstract
This  research  was  motivated  by  the  declining  of  dividend  distribution  rate  at construction  and  building  subsector . This  research  aimed  to  describe  the  ownership structure  by  using  institutional  ownership , debt  policy  by  using  DER , and  dividend policy  by  using  DPR  in  construction  and  building  subsector  which  was  listed  in  BEI , and determine ownership structure and debt policy on dividend policy . Methods in  this  research is  descriptive and verification . Data which was used is secondary data of institutional ownership , DER and DPR on building and construction subsector  which  was  listed  in  BEI  2008-2013.  Analysis  technique  which  was  used  is multiple  linear  regression , hypothesis  testing  using  determination  coefficient  and hypothesis testing using F test and t test .
Based  on  regression  significance  test  (F  test),  the  ownership  structure  and  debt policy  has  a  level  of  significance  of  the  dividend  policy . By  testing  the  significance  of regression coefficient directions (t test), ownership structure negatively affect dividend policy, and debt policy negatively affect dividend policy.
Keywords : Ownership Structure , Debt Policy , Dividend Policy .

## PENDAHULUAN
Pembangunan infrastruktur merupakan  salah  satu  peran  penting untuk mempercepat proses pembangunan nasional  dan  sebagai  salah  satu  roda penggerak pertumbuhan
ekonomi.
Pembangunan  infrastruktur  juga  dapat mencerminkan kemajuan sistem
perekonomian  suatu negara apakah negara  tersebut  termasuk  ke  dalam negara  maju  atau  negara  berkembang. Untuk  menjadikan  suatu  negara  menjadi negara maju, banyak yang harus dilakukan  oleh  negara  tersebut,  salah satunya  dengan  melakukan  perbaikan terhadap  pembangunan  dan  infrastruktur di negara tersebut.
Seiring dengan berkembangnya pembangunan  nasional,  sektor  industri properti  dan real  estate pada  umumnya juga  mengalami peningkatan  yang searah. Peningkatan  aktivitas  pada  sektor  industri properti  dan real  estate dapat  dijadikan salah satu indikator membaiknya kegiatan  ekonomi.  Di  dalam  sektor industri  properti  dan real  estate terdapat perusahaan-perusahaan  yang  mendukung pembangunan  infrastruktur,  yaitu  sub sektor konstruksi dan bangunan, serta sub sektor properti dan real estate .
Berdasarkan  UU  No  18  Tahun 1999  tentang  jasa  konstruksi  yang dimaksud  dengan  jasa  konstruksi  adalah layanan  jasa  konsultansi  perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan  pekerjaan  konstruksi,  dan layanan  jasa  konsultansi  pengawasan pekerjaan  konstruksi.  Sementara  itu pekerjaan konstruksi sendiri didefinisikan sebagai keseluruhan atau sebagian rangkaian  kegiatan  perencanaan  dan/atau pelaksanaan  beserta  pengawasan  yang mencakup  pekerjaan  arsitektural,  sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
Perkembangan  dan  pertumbuhan dalam  sektor  industri  properti  dan real estate sangat  dipengaruhi  oleh  besarnya jumlah kecukupan modal pada perusahaan  itu  sendiri,  karena  modal dapat  dikatakan  sangat  penting  untuk kelancaran  operasional  dan  kemajuan perusahaan. Untuk mendapatkan tambahan modal perusahaan dapat menjual  sahamnya  kepada  pihak  luar yaitu  investor.  Untuk  menarik  investor untuk  berinvestasi  perusahaan  perlu menjaga  kestabilan  kinerja  keuangannya sehingga  timbul  kepercayaan  dari  calon investor  untuk  menanamkan  modalnya pada perusahaan tersebut. Perusahaan dapat menjual instrumen  keuangannya  melalui  pasar modal.  “Pasar  modal  adalah  tempat  atau sarana bertemunya antara permintaan dan penawaran  atas  instrumen  keuangan jangka  panjang,  umumnya  lebih  dari  1
(satu) tahun” (Mohamad Samsul,
2006:43).  Bentuk  instrumen  di  pasar modal  disebut  efek,  yaitu  surat  berharga berupa saham, obligasi, bukti right, bukti waran,  dan  produk  turunan  atau  biasa disebut derivative .    Tujuan  perusahaan dalam  menjual  saham  yaitu  untuk mendapatkan tambahan modal, sedangkan bagi investor dengan membeli saham dan menanamkan modalnya disuatu  perusahaan  tersebut  bertujuan untuk  memperoleh  keuntungan  berupa dividen,  capital  gain,  dan  ikut  serta kepemilikan  pada  perusahaan  tersebut. Dalam  menanamkan  modalnya  untuk mendapatkan  keuntungan  dalam  bentuk dividen,  seorang  investor  menginginkan pembagian dividen yang stabil atau tinggi yang diberikan oleh perusahaan.
Dalam membagikan dividen,
sebelumnya perusahaan melakukan kebijakan  dividen.  Kebijakan  dividen diambil  berdasarkan  RUPS.  Menurut  Sri Dwi  Ambarwati  (2010:64)  Kebijakan dividen  adalah  kebijakan  yang  diambil manajemen perusahaan untuk
156 IMAGE, Volume III  Nomor 2, November 2014
memutuskan membayarkan sebagian keuntungan perusahaan kepada pemegang  saham  atau  investor  yang disebut dividen, atau menahannya sebagai laba ditahan untuk diinvestasikan kembali agar mendapatkan capital gains . Kebijakan dividen penting karena berhubungan  dengan  para  pemegang saham yang merupakan sumber tambahan modal bagi perusahaan. Seorang investor dalam menginvestasikan  dananya  ke  dalam instrumen  saham  tentu  menginginkan keuntungan  yang  tinggi.  Keuntungan tersebut  dapat  diperoleh  salah  satunya dalam bentuk dividen.
Berdasarkan teori Signalling Hypothesis menurut  Modigliani  dan Miller, kenaikan dividen biasanya merupakan  suatu signal (tanda)  kepada para investor bahwa manajemen perusahaan meramalkan suatu penghasilan
yang baik dimasa
mendatang.  Sebaliknya,  suatu  penurunan dividen  atau  kenaikan  dividen  yang dibawah normal diyakini investor sebagai pertanda  ( signal )  bahwa  perusahaan menghadapi masa sulit diwaktu
mendatang,  sehingga  permintaan  pasar terhadap saham perusahaan tersebut akan menurun.  Hal  tersebut  mengakibatkan para investor enggan untuk menginvestasikan dananya pada perusahaan  tersebut,  sehingga  dapat mempengaruhi modal
perusahaan.
Dengan  adanya  teori  tersebut  maka perusahaan  harus  dapat  menjamin  para investor  dengan  memberikan  dividen dalam  jumlah  besar  sehingga  para investor dapat memutuskan untuk menginvestasikan dananya pada perusahaan  tersebut  dan  modal  bagi kelancaran  operasional  perusahaan  akan bertambah.
Kebijakan  dividen  dapat  diukur dengan  menggunakan Dividend  Payout Ratio (DPR),  yaitu    presentase  dividen yang  dibagikan  perusahaan  kepada  para pemegang  saham  yang  berasal  dari keuntungan  bersih  perusahaan.  Berikut adalah gambaran mengenai perkembangan DPR pada perusahaan sub sektor  konstruksi  dan  bangunan  yang tercatat  di  Bursa  Efek  Indonesia  periode 2008-2013:
Sumber: Indonesia Stock Exchange (IDX) 2008 – 2013 (Data diolah kembali)

## Gambar 1
Perkembangan Dividen Payout Ratio (DPR) Pada Perusahaan Sub Sektor Konstruksi dan Bangunan yang Tercatat di BEI Periode 2008 – 2013
2008 2009 2010 2011 2012 2013 DPR 28.85 33.06 40.63 59.32 44.59 28.67 0 20 40 60 80 Dividend Payout Ratio (DPR)
Berdasarkan  gambar  diatas  terlihat bahwa  kecenderungan  DPR  pada  tiga tahun terakhir mengalami penurunan. Hal tersebut merupakan hal yang kurang baik karena  dapat  memberikan  sinyal  negatif bagi  para  invesor.  Sehingga  investor menjadi  enggan  untuk  berinvestasi  di perusahaan tersebut.
Menurut  Modigliani  dan  Miller
dalam buku Dermawan Sjahrial (2008:311),  kenaikan  dividen  biasanya merupakan suatu “ signal (tanda)” kepada para investor bahwa manajemen perusahaan meramalkan suatu penghasilan yang baik dimasa mendatang.  Sebaliknya,  suatu  penurunan dividen  atau  kenaikan  dividen  yang dibawah  normal  diyakini  investor  sebagi pertanda  ( signal )  bahwa  perusahaan menghadapi masa sulit diwaktu mendatang. Nilai DPR yang menurun menggambarkan bahwa kemampuan perusahaan  dalam  memberikan  dividen sangat  rendah.  Jika  perusahaan  tersebut memberikan  dividen  kepada  investor dengan  jumlah  yang  rendah  dan  terus menurun,  maka  terdapat  kemungkinan bahwa kepercayaan investor akan berkurang  sehingga    investor  tidak  akan lagi  menginvestasikan  dananya  atau membeli  saham    pada  perusahaan tersebut.  Hal  ini  dapat  mengakibatkan modal  perusahaan  yang  besumber  dari pemegang saham akan berkurang.
Perusahaan yang akan membagikan keuntungannya  dalam  bentuk  dividen terlebih dahulu melihat proporsi kepemilikan  saham  para  investornya, oleh  karena  itu  diperlukan  adanya struktur  kepemilikan.  Selain  itu,  dalam membagikan  dividen  perusahaan  harus melihat  posisi likuiditas  dan  atau kebutuhan  untuk  melunaskan  hutang  (J. Fred dan Thomas E Copeland, 1996:98).
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran struktur kepemilikan, kebijakan hutang, dan kebijakan dividen, serta untuk mengetahui pengaruh struktur kepemilikan dan kebijakan hutang terhadap kebijakan dividen pada subsektor konstruksi dan bangunan.

## KAJIAN PUSTAKA
Struktur Kepemilikan Struktur kepemilikan dapat digambarkan sebagai komposisi kepemilikan  saham  yang  ada  pada  suatu perusahaan. Struktur kepemilikan merupakan  bentuk  komitmen  dari  para pemegang  saham untuk melakukan pengendalian  dengan  tingkat  tertentu kepada  para  manajer.  Istilah  struktur kepemilikan digunakan untuk menunjukkan  bahwa  variabel-variabel yang  penting  di  dalam  struktur  modal tidak hanya ditentukan oleh jumlah utang dan equity tetapi  juga  oleh  persentase kepemilikan oleh manajer dan institusional. Struktur kepemilikan dipercaya  memiliki  kemampuan  untuk mempengaruhi jalannya perusahaan yang nantinya  dapat  mempengaruhi  kinerja perusahaan. Struktur kepemilikan dibagi menjadi dua, yaitu kepemilikan institusional ( institutional ownership ) dan kepemilikan
manajerial ( insider ownership ). Dikutip dari Sugeng (2009:42), „kepemilikan  institusional
( institutional ownership ) umumnya terdiri  dari  perusahaan  atau  lembaga- lembaga  publik  seperti pension  fund, investment  companies,  life  insurance companies,  mutual  fund dan  sejenisnya‟ (Jones,  2000).  Rumus  dari  kepemilikan institusional adalah :
Sedangkan „kepemilikan manajerial ( insider ownership ) merupakan porsi atau persentase  dari  saham  perusahaan  yang dimiliki  oleh  orang  dalam  perusahaan
(manajemen)  terhadap  total  saham  yang dikeluarkan  oleh  perusahaan‟  (Rozeff, 1992  dan  Mollah,  et  al.,  2000).    Rumus dari kepemilikan manajerial adalah : Pihak pemegang saham institusional dan pihak manajemen memiliki  kepentingan  yang  berbeda. Pada umumnya pemegang saham bertujuan  untuk  memberikan  pembagian laba atau dividen yang tinggi kepada para investornya, sebaliknya manajemen bertujuan  untuk  memaksimalkan  laba perusahaan  untuk  kembali  diinvestasikan sebagai  biaya  operasional  perusahaan untuk  melakukan  ekspansi  usahanya. Perbedaan  kepentingan  tersebut  dapat menimbulkan  konflik  keagenan  ( agency conflic ).
Untuk  mencengah  hal  tersebut diperlukan adanya biaya keagenan ( agency  cost ).  Biaya  keagenan  ini dikeluarkan  oleh  pemegang  saham  guna mengawasi  dan  memonitor  perilaku manajer.  Biaya  keagenan  ini  dapat dikurangi dengan
meningkatkan persentase kepemilikan manajerial, sehingga  pihak  manajerial  memiliki keterlibatan terhadap
keputusan perusahaan dan juga menyetarakan kepentingannya dengan pemegang saham lainnya  dan  juga  pihak  manajerial otomatis  akan  meningkatkan  kinerjanya serta lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan  karena  pihak  manajerial  ikut serta  dalam  menanggung  konsekuensi atas keputusan yang diambilnya.
Berdasarkan  teori  keagenan  dari Jensen  dan  Meckling  (1976),  apabila kepemilikan  saham  di  suatu  perusahaan mayoritas  dikuasai  oleh  institusi  maka penggunaan  dividen  sebagai  sarana monitoring  akan  berkurang,  sehingga kepemilikan  saham  institusi  memberikan peningkatan  pengawasan  yang  lebih optimal terhadap kinerja insider perusahaan dan meningkatkan keuntungan,  sehingga  berdampak  pada peningkatan Dividend  Payout  Ratio
(DPR).  Sedangkan  apabila  kepemilikan saham  dikuasai  oleh  manajerial  maka pembagian  dividen  lebih  kecil,  karena pihak manajerial lebih memilih menggunakan  laba  perusahaan  untuk diinvestasikan kemblai dibandingkan menggunakan  labanya  dalam  bentuk dividen  yang  dibagikan  kepada  para pemegang  saham,  karena  motif  dari manajerial  adalah  untuk  memajukan perusahaan.

## Kebijakan Hutang
Setiap perusahaan pasti menginginkan usaha yang sedang dijalaninya  mengalami  pertumbuhan  dan kemajuan.  Untuk  mencapai  tujuannya tersebut,  perusahaan  dapat  melakukan ekspansi  usaha  dengan  berbagai  cara. Namun terkadang terdapat kendala dalam
melakukan pengembangan usaha tersebut,  salah  satunya  yaitu  perusahaan tidak  mempunyai  tambahan  modal  untuk melakukan ekspansi usaha. Karena dalam mengembangkan  usahanya  perusahaan seringkali membutuhkan modal tambahan    guna  memperlancar  kinerja dan operasional perusahaan. „Teori
pecking  order menetapkan  suatu  urutan keputusan pendanaan dimana para manajer pertama kali akan memilih untuk menggunakan  laba  ditahan,  hutang  dan penerbitan saham sebagai pilihan terakhir‟  (Mamduh,  2004).  Akan  tetapi, penggunaan  hutang  lebih  disukai  karena biaya  yang  dikeluarkan  untuk  hutang lebih  murah  dibandingkan  dengan  biaya penerbitan  saham.  Menurut  Bambang Riyanto  (2008:227)  yang  dimaksud dengan hutang adalah modal yang berasal dari  luar  perusahaan  yang  sifatnya sementara  bekerja  di  dalam  perusahaan, dan  bagi  perusahaan  yang  bersangkutan modal  tersebut  merupakan  hutang,  yang pada saatnya harus dibayar kembali.
Menurut  Brigham  &  Houston (2006:101)  ada  tiga  implikasi  penting dalam manajemen hutang, yaitu:
1. Dengan  memperoleh  dana  melalui utang,  para  pemegang  saham  dapat memepertahankan kendali mereka atas perusahaan  tersebut  dengan  sekaligus membatasi  investasi  yang  mereka berikan.
2. Kreditor  akan  melihat  pada  ekuitas, atau  dana  yang  diperoleh  sendiri, sebagai  suatu  batasan  keamanan, sehingga  semakin  tinggi  proporsi  dari jumlah  modal  yang  diberikan  oleh pemegang  saham,maka  semakin  kecil resiko  yang  harus  dihadapi  oleh kreditor.
3. Jika  perusahaan  mendapat  hasil  dari investasi  yang  didanai  dengan  dana pinjaman  lebih  besar  dari  pada  bunga yang  dibayarkan,  maka  pengembalian dari  modal  pemilik  akan  diperbesar atau ungkit ( leveraged ).
Kebijakan  hutang  dapat  diukur dengan Debt  to  Equity  Ratio (DER).
Rumus yang digunakan untuk menghitung Debt  to  Equity  Ratio (DER) adalah sebagai berikut :
Rasio  ini  mengukur  seberapa  jauh perusahaan  dibiayai  oleh  hutang,  dimana semakin tinggi nilai rasio ini menggambarkan gejala yang kurang baik bagi perusahaan (Sartono 2001: 66).
“ Debt  to  Equity  Ratio (DER) merupakan  rasio  yang  digunakan  untuk mengukur  tingkat leverage (penggunaan utang)  terhadap  total shareholders’ equity yang  dimiliki  perusahaan”  (Ang, 1997:135).  Faktor  ini  mencerminkan kemampuan perusahaan
dalam memenuhi  seluruh  kewajibannya  yang ditunjukkan  oleh  beberapa  bagian  modal sendiri  yang  digunakan  untuk  membayar hutang. Semakin besar rasio ini
menunjukkan
semakin besar kewajibannya  dan  rasio  yang  semakin rendah akan menunjukkan semakin tinggi kemampuan perusahaan memenuhi kewajibannya. Apabila  perusahaan  menentukan
bahwa pelunasan utangnya akan
diambilkan  dari  laba  ditahan,  berarti perusahaan  harus  menahan  sebagian besar dari pendapatannya untuk keperluan tersebut, yang ini berarti hanya sebagian  kecil  saja  pendapatan  yang dapat dibayarkan sebagai deviden
(Bambang Riyanto, 2001:267).
Peningkatan utang ini akan mempengaruhi tingkat pendapatan bersih
yang  tersedia  bagi  pemegang  saham, artinya semakin tinggi kewajiban perusahaan,  akan  semakin  menurunkan kemampuan perusahaan membayar deviden (Sudarsi, 2002:80).
Berdasarkan  pernyataan  di  atas, jika modal yang digunakan oleh perusahaan  lebih  banyak  berasal  dari hutang  maka  akan  mengurangi  jumlah laba  bersih,  sehingga  mempengaruhi jumlah  dividen  yang  dibagikan.  Artinya, jika  tingkat  hutang  perusahaan  tinggi maka  dividen  yang  dibagikan  kepada para  pemegang  saham  rendah,  karena beban perusahaan atas bunga dari hutang tersebut lebih besar, sehingga laba bersih yang  diperoleh  perusahaan  lebih  rendah. Oleh  karena  itu,  perusahaan  lebih memilih  menggunakan  labanya  untuk membayar beban hutang tersebut dibandingkan dengan membagikan labanya  dalam  bentuk  dividen  kepada para  pemegang  saham.  Hal  tersebut menyebabkan  kemampuan  perusahaan dalam membagikan dividen akan menurun.

## Kebijakan Dividen
Kebijakan  dividen  menentukan penempatan laba,  yaitu antara membayar kepada pemegang saham dan menginvestasikan kembali dalam perusahaan.  Laba  ditahan  ( retairned earnings )  merupakan  salah  satu  dari sumber  dana  yang  paling  penting  untuk membiayai pertumbuhan-pertumbuhan perusahaan,  tetapi  dividen  merupakan arus kas yang disisihkan untuk pemegang saham.
Menurut  J.  Fred  dan  Thomas  E Copeland  (1996:98)  faktor-faktor  yang
dapat  mempengaruhi  kebijakan  dividen, antara lain Undang-undang, Posisi Likuiditas, Kebutuhan untuk Melunaskan Hutang,  Larangan  dalam  Perjanjian Hutang, Tingkat Ekspansi Aktiva, Tingkat Laba, Stabilitas Laba, Peluang ke Pasar  Modal,  Kendali  ( Control ),  Posisi
Pemegang  Saham  sebagai  Pembayar Pajak,  dan  Pajak  Atas  Laba  yang Diakumulasikan Secara Salah. Menurut Dermawan Sjahrial (2008:305) faktor-faktor yang mempengaruhi  kebijakan  dividen  antara lain: a. Posisi likuiditas perusahaan Makin kuat posisi likuiditas perusahaan  makin  besar  dividen  yang dibayarkan.
b. Kebutuhan  dana  untuk  membayar hutang Apabila sebagian besar laba digunakan  untuk  membayar  hutang maka sisanya digunakan untuk deviden makin kecil. c. Rencana perluasan usaha Makin besar perluasan usaha perusahaan,  makin  berkurang  dana yang dapat dibayarkan untuk dividen. d. Pengawasan terhadap perusahaan Kebijakan pembiayaan: untuk
ekspansi  dibiayai  dengan  dana  dari sumber  intern  antara  lain  yaitu  laba. Pertimbangannya:  Apabila  dibiayai dengan penjualan saham baru ini akan melemahkan  kontrol  dari  kelompok pemegang  saham  dominan.  Karena suara  pemegang  saham  mayoritas berkurang.
Rumus  yang  digunakan  untuk menghitung  nilai Dividend  Payout  Ratio (DPR) adalah sebagai berikut :
Dalam  buku  Dermawan  Sjahrial (2008:311) terdapat beberapa teori tentang kebijakan dividen, antara lain : a. Teori  Dividen  Tidak  Relevan  dari Modiglani dan Miller Asumsi-asumsi pendapat ini lemah :
- Pasar  modal  sempurna  dimana semua  investor  adalah  rasional. Prakteknya  sulit  ditemui  pasar modal yang sempurna.
- Tidak  adanya  biaya  emisi  saham baru,  kenyataannya  biaya  emisi saham  baru  ( flotation  costs )  itu pasti ada.
- Tidak ada pajak, kenyatannya pajak pasti ada.
- Kebijakan  investasi perusahaan tidak berubah, prakteknya kabijakan investasi perusahaan pasti berubah. Beberapa ahli menentang pendapat Modiglani dan Miller mengenai dividen tidak relevan dengan  menunjukkan  bahwa  adanya biaya emisi saham baru akan mempengaruhi nilai perusahaan. Perusahaan lebih suka menggunakan  laba  ditahan  daripada menerbitkan saham baru. Ada kemungkinan laba ditahan tidak cukup besar  sehingga  perusahaan  harus menerbitkan  saham  baru.  Semakin besar  target  laba  ditahan,  semakin kecil kemungkinan perusahaan menerbitkan  saham  baru.  Karena biaya  modal  sendiri  ditentukan  oleh besar kecilnya laba ditahan ditentukan dividen mempengaruhi nilai
perusahaan.
b. Teori The Bird In The Hand Gordon  dan  Lintner  menyatakan bahwa biaya modal sendiri perusahaan akan  naik  jika Dividend  Payout  Ratio
(DPR)  rendah,  karena  investor  lebih suka  menerima  dividen  dibanding capital gains . Namun, menurut Modigliani  dan  Miller  menyatakan bahwa  pendapat  Gordon  dan  Lintner merupakan  suatu  kesalahan,  karena akhirnya investor akan kembali menginvestasikan dividen yang diterima  pada  perusahaan  yang  sama atau  perusahaan  yang  memiliki  risiko yang hampir sama.
c. Teori Perbedaan Pajak
Teori  ini  diajukan  oleh  Litzenberger dan  Ramaswamy.  Karena  adanya pajak  terhadap  dividen  dan capital gains ,  para  investor  lebih  menyukai capital  gains karena  dapat  menunda pembayaran  pajak.  Suatu  tingkat keuntungan  yang  lebih  tinggi  pada saham yang memberikan dividen yang tinggi  akan  menghasilkan capital gains yang  rendah,  daripada  dividen yang  rendah  dengan capital gains yang  tinggi.  Perbedaan  akan  semakin terasa  jika  pajak  atas  dividen  lebih tinggi  daripada  pajak  atas capital gains . d. Teori Signalling Hypothesis
Jika ada kenaikan dividen maka sering diikuti  dengan  kenaikan  harga  saham, demikian  pula  sebaliknya.  Menurut Modigliani  dan  Miller,  kenaikan dividen  biasanya  merupakan  suatu signal (tanda)  kepada  para  investor bahwa manajemen perusahaan meramalkan  suatu  penghasilan  yang baik  dimasa  mendatang.  Sebaliknya, suatu penurunan dividen atau kenaikan dividen yang dibawah normal diyakini investor sebagi pertanda  ( signal )  bahwa  perusahaan menghadapi masa sulit diwaktu mendatang.
e. Teori Clientele Effect
- Kelompok  ( clientele )  pemegang saham yang berbeda akan memiliki preferensi  yang  berbeda  terhadap kebijakan dividen perusahaan.
Kelompok  pemegang  saham  yang membutuhkan  penghasilan  pada saat  ini  lebih  menyukai  suatu Dividend Payout Ratio (DPR) yang sangat tinggi. Sebaliknya kelompok pemegang saham  yang tidak begitu membutuhkan  uang  saat  ini  lebih senang  jika  perusahaan  menahan sebagian besar laba bersih perusahaan.
Kebijakan Hutang Kebijakan Dividen Struktur Kepemilikan - Jika  ada  perbedaan  pajak  bagi individu  (misalnya  orang  lanjut usia  dikenakan  pajak  lebih  ringan) karena dapat  menunda pembayaran
pajak.  Kelompok  ini  lebih  senang jika  perusahaan  membagi  dividen yang  kecil.  Dengan  demikian
kelompok  pemegang  saham  yang dikenakan pajak tinggi lebih menyukai capital gains , dan sebaliknya.
Dari  pembahasan  di  atas  dapat disimpulkan  suatu  paradigma  penelitian sebagai berikut:
Sumber : Jensen & Meckling (1976) dan Sudarsi (2002) Gambar 2 Paradigma Penelitian
Hipotesis dalam penelitian ini yaitu: H 1 : Struktur kepemilikan berpengaruh terhadap kebijakan dividen. H 2 : Kebijakan hutang berpengaruh terhadap kebijakan dividen.

## METODE PENELITIAN Objek Penelitian
Objek  dari  penelitian  ini  adalah struktur  kepemilikan  dan  kebijakan hutang terhadap kebijakan dividen Penelitian  ini  terdiri  dari  variabel  bebas ( independent variable ) yaitu   struktur kepemilikan yang diukur dengan kepemilikan institusional (X 1 ) dan kebijakan  hutang  yang  diukur  dengan Debt  to  Equity  Ratio (DER)  (X 2 ). Sedangkan  variabel  terikat  ( dependent variable )  yaitu  kebijakan  dividen  yang diukur  dengan Dividend  Payout  Ratio (DPR) (Y).
Penelitian ini dilakukan pada Perusahaan  Sub  Sektor  Konstruksi  dan Bangunan  yang  tercatat  di  Bursa  Efek Indonesia  dengan  periode  pengamatan dari tahun 2008-2013.

## Metode dan Desain Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan untuk meneliti pengaruh struktur kepemilikan dan kebijakan hutang terhadap  kebijakan  dividen  yaitu  metode deskriptif  dan  verifikatif.  Sedangkan desain  penelitian  yang  digunakan  pada
penelitian  ini  yaitu  desain  penelitian kausal.

## Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data merupakan  suatu  cara  yang  dapat digunakan oleh peneliti
untuk mengumpulkan  data  yang  dibutuhkan dalam  penelitian.  Teknik  pengumpulan data  pada  penelitian  ini  yaitu  dengan menggunakan metode studi dokumentasi, dengan  mengumpulkan  data  melalui laporan  keuangan  perusahaan,  IDX  dan ICMD.  Data  yang  diperoleh  yaitu persentase kepemilikan
saham, persentase  jumlah  hutang  dan  jumlah dividen  yang  dibagikan  oleh  perusahaan, yang  kemudian  data  tersebut  diolah kembali oleh peneliti.

## Populasi dan Sampel
Populasi  pada  penelitian  ini  yaitu perusahaan  konstruksi  dan  bangunan yang  tercatat  di  Bursa  Efek  Indonesia dari  tahun  2008  sampai  tahun  2013 sebanyak sembilan
perusahaan.
Sedangkan  sampel  dalam  penelitian  ini yaitu sebanyak tiga perusahaan.
Teknik Pengambilan Sampel Dalam mengambil
sampel,
penelitian ini menggunakan teknik
purposive sampling yaitu teknik penentuan  sampel  dengan  kriteria  atau pertimbangan terentu. Berdasarkan
pengertian  mengenai  teknik purposive sampling di  atas,  maka  sampel  dalam penelitian  ini  didasarkan  pada  kriteria sebagai berikut:
1. Perusahaan  konstruksi  dan  bangunan yang  sahamnya  tercatat  dan  masih beroperasi  di  Bursa  Efek  Indonesia dari tahun 2008 hingga tahun 2013.
2. Perusahaan  konstruksi  dan  bangunan yang  dengan  konsisten  membagikan dividen pada tahun 2008 – 2013.
3. Perusahaan  konstruksi  dan  bangunan yang  menyediakan  daftar  pemegang saham lengkap dengan proporsi kepemilikannya.
4. Perusahaan  konstruksi  dan  bangunan yang menyediakan laporan keuangan.
Berdasarkan kriteria tersebut, maka yang dijadikan sampel pada penelitian ini yaitu  terdiri  dari  tiga  perusahaan  dari seluruh  populasi,  diantaranya  PT  Adhi Karya  (Persero)  Tbk,  PT  Total  Bangun
Persada  Tbk,  dan  PT  Wijaya  Karya (Persero) Tbk.

## Analisis Regresi Linear Barganda
Metode regresi berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh dari dua atau lebih variabel independen terhadap variabel  dependen.    Penelitian  ini  terdiri dari dua variabel independen yaitu strutur kepemilikan dengan menggunakan kepemilikan  institusional  dan  kebijakan hutang  dengan  menggunakan Debt  to equity  Ratio (DER),  dan  satu  variabel dependen yaitu kebijakan dividen dengan menggunakan Dividend  Payout  Ratio (DPR). Maka penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Uji Hipotesis
Uji Keberartian Regresi (Uji F) Uji  F  statistik  ini  digunakan  untuk mengetahui  keberartian  regresi  dengan membandingkan  F hitung dengan  F tabel dengan taraf nyata α = 0,05.

## Tabel 1 Uji Keberartian Regresi (Uji F)
Berdasarkan  tabel  di  atas  melalui uji F didapat nilai F hitung sebesar 9.252 dengan  tingkat  signifikansi  0.002.  Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai probabilitas  (0.002)  uji  tersebut  jauh lebih  kecil  dibandingkan  dengan  0.05. Selain  itu  nilai  F hitung sebesar  9.252,
dengan  tingkat  kesalahan  atau  α  =  5% dan  derajat  kebebasan  (dk)  n-k-1,  dk  = 18-3  =  15,  maka  diperoleh  F tabel sebesar 3.29.  Dengan  hasil  tersebut  berarti  F hitung > F tabel (9.252  >  3.29).  Dengan demikian dapat  disimpulkan  bahwa  regresi  berarti, yaitu  struktur  kepemilikan  dan  kebijakan
ANOVA a Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 6782.316 2  3391.158 9.252 .002 b Residual 5497.746 15 366.516 Total 12280.062 17 a. Dependent Variable: DPR b. Predictors: (Constant), DER, SKI
hutang  memiliki  tingkat  keberartian terhadap kebijakan dividen. Maka dari itu penelitian  ini  dapat  dilanjutkan  dengan melakukan  uji  keberartian  koefisien  arah regresi dengan uji t. Uji  Keberartian  Koefisien  Arah  Regresi (Uji t) Uji t ini dilakukan untuk mengetahui apakah koefisien arah variabel  X  memberikan  pengaruh  yang berarti terhadap variabel Y. Tabel 2

## Uji Keberartian Koefisien Arah Regresi (Uji t)
Berdasarkan tabel di atas didapatkan hasil sebagai berikut : 1. Nilai t hitung variabel struktur kepemilikan  yang  diukur  dengan kepemilikan institusional yaitu sebesar -2.991. Dengan tingkat kesalahan atau α = 5% dan derajat kebebasan (dk) n- 2, dk = 18-2 = 16, maka diperoleh t tabel sebesar  2.120.  Dengan  hasil  tersebut berarti  -t hitung ≤  t tabel (-2.991  ≤  2.120). Hal  ini  menunjukkan  bahwa  H 0 ditolak  dan  H 1 diterima,  yang  berarti terdapat  pengaruh  antara  struktur kepemilikan terhadap kebijakan
dividen.
2. Nilai  t hitung variabel  kebijakan  hutang yang  diukur  dengan Debt  to  Equity Ratio (DER)  yaitu  sebesar  -4.208. Dengan tingkat kesalahan atau α = 5% dan  derajat  kebebasan  (dk)  n-2,  dk  = 18-2  =  16,  maka  diperoleh  t tabel sebesar  2.120.  Dengan  hasil  tersebut berarti              -t hitung ≤  t tabel (-4.208  ≤ 2.120).  Hal  ini  menunjukkan  bahwa H 0 ditolak  dan  H 1 diterima,  yang berarti terdapat pengaruh antara
kebijakan  hutang  terhadap  kebijakan dividen.

## Pembahasan
Berdasarkan hasil penelitian, struktur kepemilikan yang diukur dengan kepemilikan institusional pada
perusahaan  sub  sektor  konstruksi  dan bangunan  yang  tercatat  di  Bursa  Efek Indonesia  periode  2008  –  2013  pun mengalami  fluktuasi  dan  cenderung mengalami penurunan.
Hal ini disebabkan  oleh  perubahan  kepemilikan saham  yang  dimiliki  oleh  institusi  atau lembaga-lembaga  di  luar  perusahaan  dan pihak  manajemen  perusahaan  selaku pemegang saham.
Berdasarkan hasil penelitian, variabel  kebijakan  hutang  yang  diukur dengan Debt to Equity Ratio (DER) pada perusahaan  sub  sektor  konstruksi  dan bangunan  yang  tercatat  di  Bursa  Efek Indonesia periode 2008 –  2013
mengalami  fluktuasi  dan  cenderung mengalami peningkatan pada tahun 2012.
Hal  ini  dikarenakan  perusahaan  lebih banyak  menggunakan  modal  asing  yang Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 242.196 58.774 4.121 .001 SKI -2.622 .877 -.610  -2.991 .009 DER -.129 .031 -.858  -4.208 .001
a. Dependent Variable: DPR
berasal  dari  luar  perusahaan  untuk kegiatan usahanya. Jika suatu perusahaan lebih banyak menggunakan hutang, maka risiko  yang  ditanggung  perusahaan  lebih tinggi, karena perusahaan harus menanggung  bunga  atas  beban  tersebut sehingga  laba  bersih  yang  dihasilkan akan berkurang.
Hal ini dapat menyebabkan  turunnya Dividend  Payout Ratio (DPR).
Pada  penelitian  ini,  kebijakan dividen yang diukur dengan menggunakan Dividend  Payout  Ratio (DPR)  pada  perusahaan  sub  sektor konstruksi dan bangunan yang tercatat di Bursa  Efek  Indonesia  periode  2008  – 2013 mengalami fluktuasi dan cenderung mengalami  penurunan  pada  beberapa tahun  terakhir.  Hal  ini  disebabkan  oleh turunnya  jumlah  laba  yang  diperoleh perusahaan.
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan penjelasan di atas, maka struktur kepemilikan  dan  kebijakan  hutang  pada suatu  perusahaan  dapat  mempengaruhi kebijakan  yang  diambil  oleh  perusahaan, salah  satunya  yaitu  kebijakan  dividen. Kebijakan dividen adalah suatu kebijakan yang ditentukan oleh manajemen perusahaan dalam menentukan penempatan laba,  yaitu antara membayar kepada pemegang saham dan
menginvestasikan kembali laba ke dalam perusahaan.
Berdasarkan  hasil  uji  keberartian regresi  diperoleh  hasil  bahwa  nilai  F hitung  sebesar  9.252  dengan  tingkat signifikansi 0.002. Hal tersebut
menunjukkan  bahwa  nilai  probabilitas (0.002)  uji  tersebut  jauh  lebih  kecil dibandingkan  dengan  0.05.  Selain  itu nilai F hitung sebesar 9.252, dengan tingkat kesalahan  atau  α  =  5%  dan  derajat kebebasan  (dk)  n-k-1,  dk  =  18-3  =  15, maka  diperoleh  F tabel sebesar  3.29. Dengan  hasil  tersebut  berarti  F hitung > F tabel (9.252  >  3.29).  Dengan  demikian dapat  disimpulkan  bahwa  regresi  berarti,
yaitu  struktur  kepemilikan  dan  kebijakan hutang  memiliki  tingkat  keberartian terhadap kebijakan dividen. Maka dari itu penelitian  ini  dapat  dilanjutkan  dengan melakukan  uji  keberartian  koefisien  arah regresi dengan uji t.
Berdasarkan  hasil  uji  keberartian koefisien  arah  regresi  diperoleh  hasil pada  variabel  struktur  kepemilikan  yang diukur  dengan  kepemilikan  institusional bahwa nilai  t hitung -2.991. Dengan tingkat kesalahan  atau  α  =  5%  dan  derajat kebebasan  (dk)  n-2,  dk  =  18-2  =  16, maka  diperoleh  t tabel sebesar  2.120. Dengan hasil tersebut berarti -t hitung ≤ t tabel (-2.991  ≤  2.120).  Hal  ini  menunjukkan bahwa  H 0 ditolak  dan  H 1 diterima,  yang berarti  terdapat  pengaruh  antara  struktur kepemilikan  terhadap  kebijakan  dividen. Pada  variabel  kebijakan  hutang  yang diukur  dengan Debt  to  Equity  Ratio (DER)  diperoleh  bahwa  nilai  t hitung yaitu sebesar      -4.208.  Dengan  tingkat kesalahan  atau  α  =  5%  dan  derajat kebebasan  (dk)  n-2,  dk  =  18-2  =  16, maka  diperoleh  t tabel sebesar  2.120. Dengan hasil tersebut berarti           -t hitung ≤  t tabel (-4.208  ≤  2.120).  Hal  ini menunjukkan  bahwa  H 0 ditolak  dan  H 1 diterima,  yang  berarti  terdapat  pengaruh antara kebijakan hutang terhadap kebijakan dividen.
Hasil  penelitian  ini  didukung  oleh beberapa  hasil  penelitian  sebelumnya. Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Sisca  C Dewi (2008) menyatakan bahwa kepemilikan  institusional  berpengaruh negatif  dan  signifikan,  serta  kebijakan hutang  yang  diukur  dengan Debt  to Equity  Ratio (DER)  berpengaruh  negatif dan signifikan terhadap kebijakan dividen  yang  diukur  dengan Dividend Payout Ratio (DPR).

## PENUTUP Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian,
analisis  data  dan  pembahasan  yang  telah
dilakukan mengenai struktur kepemilikan yang diukur dengan kepemilikan institusional dan manajerial, serta kebijakan  hutang  yang  diukur  dengan Debt  to  Equity  Ratio (DER)  terhadap kebijakan  dividen  yang  diukur  dengan Dividend  Payout  Ratio (DPR),  maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Gambaran  struktur  kepemilikan  yang diukur dengan kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial  pada  sub  sektor  konstruksi dan  bangunan    yang  tercatat  di  Bursa Efek  Indonesia  periode  2008  –  2013 cenderung mengalami penurunan dengan rata-rata kepemilikan istitusional  59.24%  dan  kepemilikan manajerial 3.32%. Hal ini menunjukkan bahwa struktur kepemilikan  saham  pada  sub  sektor konstruksi dan bangunan dikuasai oleh pihak  institusi  dibandingkan  pihak manajerial.
2. Gambaran  kebijakan  hutang  yang diukur  dengan Debt  to  Equity  Ratio (DER) pada sub sektor konstruksi dan bangunan  yang  tercatat  di  Bursa  Efek Indonesia  periode  2008  –  2013 cenderung  mengalami  peningkatan dengan  rata-rata  363.78%.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  perusahaan  sub sektor  konstruksi  dan  bangunan  lebih banyak menggunakan hutang dibandingkan  dana  internal  sebagai modal usahanya.
3. Gambaran  kebijakan  dividen  yang diukur  dengan Dividen  Payout  Ratio (DPR) pada sub sektor konstruksi dan bangunan  yang  tercatat  di  Bursa  Efek Indonesia  periode  2008  –  2013 cenderung mengalami penurunan dengan  rata-rata  39.19%.  Hal  ini dipengaruhi  oleh  perubahan  tingkat laba  yang  dihasilkan  oleh  perusahaan.
Meskipun demikian, penurunan
pembagian  dividen  ini  merupakan kebijakan yang telah mendapat
persetujuan dari para pemegang saham.
4. Berdasarkan  hasil  pengujian  hipotesis dengan  menggunakan  uji  keberartian koefisien arah regresi (uji t), didapatkan hasil bahwa struktur kepemilikan  yang  diukur  dengan kepemilikan  institusional  berpengaruh negatif  terhadap  kebijakan  dividen yang  diukur  dengan Dividend  Payout
Ratio (DPR) pada Sub Sektor Konstruksi dan Bangunan yang Tercatat di BEI.
5. Berdasarkan  hasil  pengujian  hipotesis dengan  menggunakan  uji  keberartian koefisien arah regresi (uji t), didapatkan  hasil  bahwa  kebijakan hutang  yang  diukur  dengan Debt  to Equity  Ratio (DER)  berpengaruh negatif  terhadap  kebijakan  dividen yang  diukur  dengan Dividend  Payout Ratio (DPR) pada Sub Sektor Konstruksi dan Bangunan yang
Tercatat di BEI.

## Saran
Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan  dan  kesimpulan  yang  telah dikemukakan,  maka  penulis  mengajukan beberapa saran sebagai berikut:
1. Dalam  upaya  meningkatkan Dividend Payout Ratio (DPR), perusahaan dapat melakukan  peningkatan  kepemilikan saham  pihak  institusi.  Tugas  institusi yaitu  menentukan  kebijakan  dan menentukan  target  bagi  kemajuan perusahaan  yang  bertujuan  untuk mensejahterakan  pemegang  saham. Sedangkan  tugas  manajerial  yaitu memajukan perusahaan dengan
mencapai  target  yang  ditetapkan institusi, salah satunya melalui peningkatan laba perusahaan sehingga dapat tercapai kesejahteraan pemegang  saham.  Berdasarkan  teori keagenan, pihak institusi mempercayakan pengelolaan perusahaan  dan  kekayaannya  kepada
pihak  manajemen,  sehingga  dalam teori keagenan selain pihak manajemen  dapat  bertindak  sebagai agen,  manajemen  pun  dapat  bertindak sebagai  pihak  intitusi.  Hal  ini  dapat menuntut pihak manajerial untuk lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan dalam menentukan pendanaan maupun investasi, termasuk  dalam  menentukan  nilai dividen perlembar saham dalam RUPS yang akan dibagikan kepada pemegang saham.
2. Dalam  upaya  meningkatkan Dividend Payout Ratio (DPR), perusahaan dapat meningkatkan  pendapatan  yang  juga akan meningkatkan laba bersih perusahaan. Sehingga perusahaan dapat  memenuhi  kewajiban  jangka pendeknya  dan  perusahaan  akan  lebih banyak  menggunakan  dana  internal dibandingkan  dengan  menggunakan hutang.  Sesuai  dengan  teori pecking order ,  yaitu  dimana  para  manajer pertama  kali  akan  memilih  untuk menggunakan  laba  ditahan,  kemudian hutang  dan  penerbitan  saham  sebagai pilihan  terakhir.  Maka  dari  itu,  jika perusahaan  dapat  mengurangi  jumlah kewajiban atau hutang maka perusahaan dapat meningkatkan jumlah  laba  bersihnya,  sehingga perusahaan dapat memiliki kemampuan untuk meningkatkan
dividen  yang  akan  dibagikan  kepada pemegang saham.
3. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi dan diharapkan dapat meneliti mengenai  kebijakan  dividen  dengan menambahkan  variabel-variabel  lain yang  dapat  mempengaruhinya,  seperti profitabilitas, likuiditas, dan
sebagainya.  Selain  itu,  diharapkan pula untuk menambah periode pengamatan  dan  menambah  sampel perusahaan  atau  meneliti  perusahaan lain pada
sektor pertanian;
pertambangan;  industri  dasar  dan kimia;  aneka  industri;  industri  barang konsumsi;  infrastruktur,  utilitas  dan transportasi; keuangan; maupun perdagangan, jasa dan investasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku : Ang,  Robert.  1997. Pasar  Modal
Indonesia .  Jakarta  :  Mediesoft Indonesia.
Eugene F. Brigham dan Joel F. Houston. 2006. Fundamentals  Of  Financial Management – Dasar-dasar Manajemen  Keuangan,  Buku  1 Edisi 10 . Jakarta : Salemba Empat. Ghozali,  Imam.  2006. Aplikasi  Analisis Multivariate dengan Program SPSS .  Semarang  :  Badan  Penerbit
Universitas Diponegoro.
Hanafi,  Mamduh.  (2004). Manajemen Keuangan . Yogyakarta : BPFE. IDX.  2008-2013. Indonesia  Capital
Market Directory . Jakarta : ECFIN. J. Fred Weston dan Thomas E. Copeland. 1996. Manajemen  Keuangan  Edisi Kedelapan  Jilid  2 .  Jakarta  :
Peneribit Erlangga.
Jones, C. P. 2000. Investments : Analysis and  Management,  (Sixth  Edition) . New York : John Wiley & Sons.
Riyanto, Bambang. 2001. Dasar – Dasar Pembelanjaan Perusahaan . Yogyakarta : BPFE UGM. Riyanto,  Bambang.  2008. Dasar-dasar Pembelanjaan  Perusahaan Edisi
4 . Yogyakarta : BPFE.
Samsul,  Mohamad.  2006. Pasar  Modal dan Manajemen Portofolio . Jakarta
: Penerbit Erlangga.
Sartono, Agus. 2001. Manajemen
Keuangan  ”Teori  dan  Aplikasi” Edisi Keempat . Yogyakarta : BPFE.
Sjahrial,  Dermawan.  2008. Manajemen
Keuangan  Edisi  Kedua .  Jakarta  : Penerbit Mitra Wacana Media.
Sudjana.  2003. Teknik  Analisis  Regresi dan Korelasi . Bandung : Tarsito.
Sugiyono.  2011. Metode  Penelitian
Kuantitatif  Kualitatif  dan  R&D . Bandung : Alfabeta.

## Skripsi, Thesis, Disertasi, Laporan
Penelitian : Ambarwati,  Sri  DA.  2010. Manajemen
Keuangan  Lanjutan .  Yogyakarta  : Graha Ilmu. Dewi, Sisca Christianty. 2008. Kepemilikan Managerial, Kepemilikan Institusional, Kebijakan  Hutang,  Profitabilitas dan  Ukuran  Perusahaan  Terhadap Kebijakan  Dividen .  Trisakti School of  Management :  Jurnal  Bisnis  dan
Akuntansi  Vol.  10,  No.  1,  April 2008, Hal. 47 – 58.
Jensen, M. C. dan Meckling W. H. 1976.
Theory  of  The  Firm  :  Managerial Behaviour, Agency Cost and
Ownership  Structure .  Journal  of Financial  Economics,  3  :  305  –
360. Sudarsi, Sri. 2002. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Dividend Payout Ratio Pada Industri Perbankan  yangListed  di  Bursa Efek  Jakarta  (BEJ) .  Jurnal  Bisnis dan Ekonomi. Vol. 9, No. 1, Maret, Hal. 76 – 88.
Internet : www.idx.co.id  (diakses  pada  tanggal  12 Maret 2014)
http://bisnis.liputan6.com/read/728457/in dustri-konstruksi-indonesia- terbentur-modal (diakses pada tanggal 19 Maret 2014) http://www.kppu.go.id/docs/Positioning_
Paper/konstruksi.pdf  (diakses  pada tanggal 19 Maret 2014)
http://www.sahamok.com/  (diakses  pada tanggal 7 April 2014)