## MANAJEMEN PENDIDIKAN PESANTREN: SUATU UPAYA MEMAJUKAN TRADISI

## M.  Thoriq  Nurmadiansyah
Jurusan  Manajemen  Dakwah,  UIN  Sunan  Kalijaga,  Yogyakarta Email:  toriqpendawa234@gmaill.com

## Abstract
Pesantren  is  the  oldest  institution  of  religious  education  in  Indonesia.  Its presence  is  an  important  part  of   the  dynamics  of   the  history  and  civilization development.  Some  experts  are  familiar  with  most  of  the  pesantren  nusantara with  a  model  education  system  based  on  tradition.  On  the  one  hand,  these  flows into a sort of  principle and ideology should be maintained originality. But on the other hand, the progression in the various lines becomes a necessity in order to meet the growing humanitarian intent and continues to grow and also as an expression of  the  readiness  of  pesantren  to  compete  with  the  global  community.  Hence  the second  reason,  the  pesantren  need  renewable  educational  management  tailored  to the  needs  of  the  times  and  become  the  main  bridge  to  achieve  the  vision  of  al- muhafadzah  ‘ala  al-qadim  al-shalih  wal-akhdzu  bi  al-jadid  al-ashlah.  This  ar- ticle discusses the various things that make it possible for beside a major hub in the formation  of  national  character  also  contributed  positively  to  the  challenges  of development  and  progress.  Such  management  includes  the  optimization  of  human resources,  facilities  and  infrastructure,  as  well  as  the  implementation  of  pesantren education  system.
Keywords: Management,  Pesantren  Education,  Tradition

## Abstrak
Pesantren  merupakan  institusi  pendidikan  keagamaan  tertua  di  Indonesia. Keberadaannya menjadi bagian penting dari dinamika sejarah dan perkembangan peradaban  bangsa.  Sebagian  ahli  mengenal  kebanyakan  pesantren  nusantara dengan  model  sistem  pendidikan  berbasis  tradisi.  Di  satu  sisi,  arus  ini  menjadi semacam  prinsip  dan  ideologi  yang  seyogyanya  dipertahankan  orisinalitasnya. Namun  di  sisi  yang  lain,  progresifitas  dalam  berbagai  lini  menjadi  keniscayaan
dalam rangka pemenuhan hajat kemanusiaan yang semakin dan terus berkembang dan  juga  sebagai  wujud  kesiapan  warga  pesantren  untuk  bersaing  dengan masyarakat  global.  Oleh  karena  alasan  kedua,  maka  pesantren  membutuhkan manajemen  pendidikan  yang  terbarukan  disesuaikan  dengan  kebutuhan  zaman dan  utamanya  menjadi  jembatan  akan  pencapaian  visi  al-muhafadzah  ‘ala  al- qadim  al-shalih  wal-akhdzu  bi  al-jadid  al-ashlah.  Artikel  ini  mendiskusikan berbagai hal yang memungkinkan bagi pesantren untuk selain menjadi poros utama dalam  pembentukan  karakter  bangsa  juga  memberikan  kontribusi  positif  untuk menjawab  tantangan  perkembangan  dan  kemajuan  zaman.  Manajemen  tersebut meliputi  optimalisasi  sumber  daya  manusia,  sarana  dan  prasarana,  serta  sistem pelaksanaan  sistem  pendidikan  pesantren.

## Kata  Kunci: Manajemen,  Pendidikan  Pesantren,  Tradisi

## PENDAHULUAN
Pendidikan  merupakan  pondasi  penting  dalam  pembangunan kepribadian dan peradaban kemanusiaan. Memperhatikan sejarah, maka dunia  pendidikan  mengalami  perkembangannya  secara  dinamis,  mulai dari materi pelajaran, sistem pembelajaran, hingga manajemen pengelola- an. Salah satu institusi pendidikan tertua di Indonesia adalah pesantren. Banyak  ahli  mengemukakan  bahwa  pesantren  merupakan  salah  satu institusi pendidikan yang terpenting dan tertua di Indonesia yang bergerak di  bidang  pengembangan  pengetahuan  keagamaan  Islam.  Sebelum Belanda datang. Lembaga pendidikan tipe pesantren telah terlebih dahulu berdiri di tanah nusantara. 1
Pada  awal  kelahirannya,  pesantren  tumbuh,  berkembang,  dan tersebar di  berbagai pedesaan. Keberadaan pesantren  sebagai lembaga keislaman yang sangat kental dengan karakteristik Indonesia ini memiliki
1 Endang Turmudi, “Pendidikan Islam Setelah Seabad Kebangkitan Nasional” dalam Jurnal Masyarakat Indonesia Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia, Jilid XXXIV No. 2 (2008), hlm. 78. Endang Turmudi dan Riza Sihbudi (ed.), Islam dan Radikalisme di Indonesia, (Jakarta: LIPI  Press,  2005),  hlm.  131.  Endang  Turmudi,  Perselingkuhan  Kyai  dan  Kekuasaan (Yogyakarta:  LKiS,  2004),  hlm.  37.  Ali  M.  Moesa,  Nasionalisme  Kyai:  Konstruksi  Sosial Berbasis Agama (Yogyakarta: LKiS, 2007), hlm. 97.
nilai-nilai strategis dalam pengembangan masyarakat Indonesia. 2 Inilah yang mendasari pemahaman bahwa pesantren memiliki basis kultur yang kuat sebab dimulai keberpengaruhannya dari suara dan hasrat masyarakat muslim  akar  rumput  pedesaan.  Oleh  karenanya  secara  substansial, pesantren merupakan isntitusi keagamaan yang tidak mungkin lepas dari masarakat,  sebab  tumbuh  dan  kembangnya  adalah  dari  dan  untuk masyarakat.  Dalam  konteks  ini,  pendidikan  pesantren  pada  dasarnya merupakan  pendidikan  yang  sarat  dengan  nuansa  transformasi  sosial. 3 Kegiatan pesantren merupakan benih potensial yang menjadikannya salah satu  alternatif  dalam  upaya  pengembangan  dan  pemberdayaan masyarakat  di  Indonesia.
Nurcholis Madjid sebagaimana dikutip oleh Maschan, mengemuka- kan  bahwa  tujuan  pendidikan  pesantren  adalah  membentuk  manusia yang memiliki kesadaran tinggi bahwa ajaran Islam membicarakan tiga masalah pokok, yaitu Tuhan, manusia dan alam setelah dikotomi mutlak antara khaliq dengan makhluk, termasuk bentuk-bentuk hubungan antara ketiga  unsur  tersebut  yang  bersifat  menyeluruh.  Selain  itu  produk pesantren  diharapkan  memiliki  kompetensi  tinggi  untuk  mengadakan responsif  terhadap tantangan dan tuntutan hidup dalam konteks ruang dan waktu yang ada. 4
Namun  demikian,  ini  bukanlah  berarti  tidak  ada  persoalan  yang dihadapi dalam dunia pendidikan pesantren. Masuknya pesantren dalam sistem  pendidikan  modern  telah  melahirkan  problem  pelik  yang berdampak,  baik  langsung  maupun  tidak  atas  pengabdian  masyarakat pesantren  yang  selama  ini  dilakukan.  Formalisasi  pesantren  yang dihasilkan dari kebijakan penguasa, kekurangmampuan pesantren dalam optimalisasi  pembumian  akhlaq,  serta  belum  siapnya  pesantren menghadapi  era  global  merupakan  beberapa  hal  yang  bisa  dianulir menjadi motif-motif persoalan  tersebut, tanpa berapologi.
Membahas  permasalahan  pesantren  dalam  landscape  Pendidikan Islam menjadi penting akhir-akhir ini. Pesantren mendapat amunisi baru dengan  keluarnya  UU  Sisdiknas  No.  20  Tahun  2003  dan  Peraturan
2 Abd. A’la, Pembaruan Pesantren, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006), hlm. 1.
3 Abd. A’la, Pembaruan Pesantren…, hlm. 3.
4 Ali Maschan Moesa, Nasionalisme Kyai… hlm. 94.
Pemerintah  No.  55  Tahun  2007  yang  memposisikan  pesantren  setara dengan  pendidikan  lainnya  di  mata  Undang-undang  dan  kebijakan pemerintah. UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 telah disepakati melalui partisipasi  rakyat,  pembahasan  kritis,  yang  memakan  waktu  cukup panjang serta melibatkan berbagai kalangan, baik dari pemerintah, pakar pedidikan,  tokoh  agama  maupun  tokoh-tokoh  di  kalangan  pesantren. Pencapaian  ini  tidak  lain  adalah  merupakan  buah  dari  proses berdemokrasi bangsa. Namun demikian, masih terdapat persoalan yang harus dihadapi yaitu bagaimana meningkatkan kualitas sistem pendidikan pesantren di masa depan. 5
Proses penyesuaian dan pembaikan kondisi pesantren, yang dalam istilah  yang  diungkapkan  Gus  Dur  disebut  dinamisasi,  diakui  memang bukanlah  persoalan  mudah  dan  meakan  waktu  yang  lama  untuk menelesaikannya. 6 Artikel  ini  secara  sederhana  akan  mendiskusikan beberapa  upaya  yang  mungkin  dapat  menjawab  persoalan-persoalan tersebut dalam perspekif manajemen. Meski akan ada banyak hambatan, namun apabila ini disadari dan dioptimalkan ikhtiarnya oleh pesantren, maka  dalam  jangka  panjang  akan  memberikan  hasil  yang  lebih  baik, bagi pesantren  dan masyarakat.

## KERANGKA TEORI

## 1. Unsur  Dominan  Pesantren
Pesantren  merupakan  suatu  komunitas  dimana  pengasuh  (kyai), ustadz,  santri,  dan  pengurus  pesantren  hidup  bersama  dalam  satu lingkungan  pendidikan,  berlandaskan  dengan  nlai-nilai  agama  Islam, norma-norma,  serta  kebiasaan-kebiasaannya  sendiri  yang  secara  eks- klusif  berbeda  dengan  masyarakat  umum,  elit  khususnya.  Dengan demikian unsur-unsur pesantren di sini setidaknya adalah pelaku (terdiri dari  kyai,  ustadz,  santri,  dan  pengurus),  sarana  perangkat  keras  (misal kediaman  pengasuh,  gedung  atau  asrama  santri,  gedung  pendidikan,
5 Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan, Pesantren, Pendidikan Kewargaan, dan Demokrasi, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009).
6 Abdurrahman Wahid, Menggerakkan Tradis: Esai-esai Pesantren, (Yogyakarta: LKiS,
2001), hlm. 52.
perpustakaan,  kantor  dan  sebagainya),  dan  sarana  perankat  lunak (diantaranya krikulum, sumber belajar, metode belajar mengajar, evaluasi belajar,  dan  sebagainya). 7
Meski  dalam  beberapa  kejadian  bukanlah  termasuk  yang  paling dominan  dan  utama,  saat  ini  keberadaaan  pengasuh  atau  kyailah  yang selalu mendapat perhatian terpenting dalam hal ini. Sebab kyai merupa- kan sentral dari seluruh aktifitas kepesantrenan, dimana semua kegiatan dikembalikan kepadanya, setidaknya dalam izin dan arah bimbingannya. Oleh karena hal tersebut, maka hubungan psantren dan kyai dilustrasikan bagai  dua  sisi  mata  uang  yang  keduanya  tidak  mungkin  terpisahkan. 8 Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa kyai lah yang berperan paling dominan  ke  mana  arah  perjalanan  (kebijakan  dan  orientasi  program pendidikan  pesantren).  Maka  di  sinilah  ditunjukkan  bahwa  posisi  kyai sangat menentukan di dalam tubuh pesantren.

## 2. Pesantren  dan  Pemberdayaan  Masyarakat
Sebelumnya  telah  disebutkan  bahwa  pendidikan  pesantren  pada dasarnya  sangat  sarat  dengan  upaya  transformasi  sosial.  Semula, pengabdian  masyarakat  pesantren  pada  saat  itu  sangat  sederhana  dan alami.  Pengabdian  tersebut  misalnya  berwujud  pelayanan  keagamaan bagi masyarakat, sarana sosialisasi bagi santri untuk masyarakat, wadah bagi para pengharap perubahan sikap mental remajanya. 9 Pola ini jelas menunjukkan  gairah  kepesantrenan  telah  mengajak  masyarakat  untuk bertransformasi menjadi masyarakat yang islami. Inilah yang menjadikan pesantren  sebagai  lahan  potensial  bagi  pengembangan  keadaban kemanusiaan.  Karena  tak  lain  ini  merupakan  cita-cita  besar  pesantren itu  sendiri,  yaitu  mewujudkan  tatanan  kehidupan  sosial  berbasis  nilai keagamaan. 10
Sudah  sewajarnya  pesantren  menjadi  wadah  proporsional  dalam pemberdayaan  masyarakat,  karena  sikap  yang  dipegang  merupakan
7 Rafiq A. dkk., Pemberdayaan Pesantren: Menuju Kemandirian dan Profesionalisme Santri dengan Metode Daurah Kebudayaan, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), hlm. 3.
8 Rafiq A. dkk., Pemberdayaan Pesantren…, hlm. 6-7.
9 Abd A’la, Pembauan Pesantren…, hlm. 4-5.
10 Rafiq A. Dkk Pemberdayaan Pesantren…, hlm. 14.
manifestasi  dari  nilai  utama  keagamaan  yaitu  bahwa  seluruh  keidupan ini tidak lain adalah penghambaan diri kepadang Sang Khaliq (ibadah). Artinya,  kehidupan  duniawi  disubordinasikan  dalam  rangkuman  nilai- nilai ilahi yang dipeluk sebagai nilai tertinggi, hingga berkembang dan berwujud  menjadi  nilai  keikhlasan,  kesederhanaan,  dan  kemandirian. Nilai-nilai inilah yang dijadikan sebagai landasan bagi pesantren dalam pendidikan dan pengembangan masyarakat. 11
Tradisi luhur yang sarat akan nilai-nilai positif  inilah yang menjadi modal  besar  pesanren  sebagai  pijakan  kuat  dalam  menghadapi  era globalisasi.  Sikap-sikap  seperti  kemandirian,  keikhlasan,  dan kesederhanaan  misalnya  menjadi  nilai-nilai  prinsipil  yang  dipegang pesantren dalam melawan karakter negatif era global seperti hedonisme dan materialisme. 12 Masyarakat dibina dan dibimbing menuju terciptanya strukstur  sosial  yang  selain  beradab  juga  berperadaban,  dengan  cara menyeleksi budaya-budaya baru yang datang. Hemat kata, mewujudkan dinamisasi  pesantren,  sebagaimana  pepatah  Jawa,  angeli  naging  ora  keli. Wujudnya, antara lain masyarakat dibina menjadi masyarakat ekonomi yang jujur dan amanah, produsen  budaya yang unggul dan terhormat, mendorong masyarakat menjadi makhluk bermoral dan berperadaban.

## 3. Kekuatan  Potensial  Pesantren
Sebagai lembaga pendidikan agama sekaligus bagian komunitas dunia yang  menjunjung  nilai-nilai  moral  keagamaan,  pesantren  dituntut  untuk menyikapi realitas kehidupan sebagai persoalan kemanusiaan. Dalam bahsa lain, pesantren dituntut untuk mencari solusi dalam menyelesaikan problem kehidupan. Dalam pesantren, ilmu dan segala seluk beluknya tidak dapat dilepaskan  dari  proses  kependidikan. 13 Diantara  yang  menjadi  kekhasan
11 Abd A’la, Pembaruan Pesantren…, hlm. 6. Oleh karena kedekatan pesantren dengan masyarakat pedesaan, maka perkembangan pemahaman keagamaan yang berasal dari luar elit  pesantren  kerap  tidak  banyak  berpengaruh  pada  perubahan  way  of  life  dan  sikap masyarakat Muslim di pedesaan. S. Wirosardjono, “Pesantren and The Role of  Islam in Indonesia”, dalam  Manfred Oepen and Wolfgang  Karcher,  The Impace  of  Pesantren  in Education and Community Development in Indonesia, (Jakarta: P3m, 198), hlm. 83.
12 Abd A’la, Pembaruan Pesantren…, hlm. 9
13 Abd A’la, Pembaruan Pesantren…, hlm. 31.
sistem pendidikan pesantren adalah melalui paradigma sosial egaliternya dan terwujud dalam beberapa hal berikut: 14
Tabel 1. Ciri Khas Pendidikan Pesantren
Karakter  khas  pendidikan  pesantren  tersebut  tentu  tidak  terlepas dari  bagaimana  para  kyai  dan  ulama  terdahulu  mengenalkan  dan mengajarkan  islam.  Pola  pendekatan  yang  dipegang  didasarkan  pada segala sesuatu yang elah akrab dengan masyarakat dan perpaduan antara aspek  teoritis  dan  praktis. 15 Pola  ini  membawa  pesantren  pada  sistem pendidikan yang peneuh flesibilitas dan spektrum yang luas, melampaui batas-batas  pesantren  itu  sendiri.  Keberadaaan  pesantren  diperkuat dengan  tradisi  keilmuannya  yang  integral.  Pada  masanya,  integralitas itu bisa dilacak pada pengembangan fiqh dan alat bantunya yang disatukan dengan  fiqh  sufistik.  Dengan  kata  lain,  yang  diutamakan  dalam  dunia pesantren bukan hanya pada aspek pengamalan hukum atau aspek akhlak semata  secara  terpisah,  melainkan  juga  perpaduan  antara  keduanya
14 Rafiq A. dkk, Pemberdyaan Pesantren…, hlm. 19-20.
15 Abd A’la, Pembaruan Pesantren…, hlm. 17.
sekaligus pemekaran pengertian tentang kehidupan dan hakikat manusia serta  kehidupan  masyarakat. 16

## PENYAJIAN  DATA  DAN  PEMBAHASAN

## 1. Konsep  Manajemen  dan  Manajemen  Pendidikan
Dalam  penggunaannya  secara  umum,  kata-kata  manajemen diartikan  sebagai  sekelompok  orang-orang  (atasan)  yang  pekerjaannya adalah mengarahkan semua usaha dan kegiatan dari orang-orang lainnya (bawahannya) ke arah pencapaian tujuan bersama. Namun apabila dirinci dan  dihimpun  ragam  definisinya,  maka  manajemen  dapat  dilihat  dari tiga  pengertian  yaitu  manajemen  sebagai  suatu  proses,  sebagai  suatu kolektivitas manusia, dan sebagai ilmu (science) dan sebagai seni (art). 17
Manajemen  sebagai  suatu  proses  melihat  bagaimana  cara  orang untuk  mencapai  suatu  tujuan  yang  telah  ditetapkan  terlebih  dahulu. Pengertian ini merujuk kepada Griffin bahwa manajemen adalah suatu rangkaian aktivitas yang diarahkan pada berbagai sumber daya  organisasi yang ada  dengan maksud untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan  efisien.  Dalam  kaitannya  dengan  manajemen,  seorang  manajer menurut  Griffin  bertanggung  jawab  mengkombinasikan,  meng- koordinasikan, dan menggerakkan berbagai sumber daya tersebut untuk mencapai  tujuan  organisasi.  Pengkombinasian,  pengkoordinasian,  dan penggerakkan    sumber  daya  tersebut  dilakukan  oleh  manajer  melalui fungsi-fungsi  dan  aktivitas  manajerial  dasar.  Griffin  mengemukakan empat  fungsi  dasar  manajerial,  yaitu:  perencanaan  dan  pengambilan keputusan  (planning  and  decision  making),  pengorganisasian  (organizing), kepemimpinan  (leading),  dan  pengendalian  (controlling). 18
Kemudian,  manajemen  sebagai  suatu  kolektivitas  manusia  adalah suatu  kumpulan  dari  orang-orang  yang    bekerjasama  untuk  mencapai suatu  tujuan  bersama.  Kolektivitas  atau  kumpulan  orang-orang  inilah yang disebut dengan manajemen, sedang orang yang bertanggungjawab
16 Abd A’la, Pembaruan Pesantren…, hlm. 18.
17 M. Manullang, Dasar-dasar Manajemen, (Jakarta: Galia Indonesia, 1993), hlm. 15-
16.
18 Ensiklopedi Ekonomi Bisnis dan Manajemen Vol. 1, (Jakarta: Cipta Adi Pustaka, 1992),
hlm. 374.
terhadap  terlaksananya  suatu  tujuan  atau  berjalannya  aktifitas manajemen  disebut  manajer.  Sedangkan  manajemen  sebagai  ilmu  dan seni adalah melihat bagaimana aktifitas manajemen dihubungkan dengan prinsip-prinsip dari manajemen. 19 Sejalan dengan definisi yang melihat bahwa  manajemen  adalah  seni  adalah  apa  yang  dikemukakan  secara sederhana  oleh  Massie  bahwa  manajemen  merupakan  “get  things  done thruogh  other  people”  (menyelesaikan  pekerjaan  melalui  orang  lain). Menyelesaikan  pekerjaan  melalui  orang  lain  ini,  menurut  Follett merupakan  suatu  seni.  Sebagaimana  dikatakannya  bahwa  manajemen adalah seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. 20
Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah suatu  rangkaian  aktivitas  (termasuk  perencanaan  dan  pengambilan keputusan,  pengorganisasian,  kepemimpinan,  dan  pengendalian)  yang diarahkan pada berbagai sumberdaya organisasi (manusia, finansial, fisik, dan  informasi)  untuk  mencapai  tujuan  organisasi  secara  efektif   dan efisien.  Jika  dianalisis  pengertian  tentang  manajemen  tersebut,  maka ada empat aspek penting dari manajemen, yaitu: adanya  seseorang atau sekelompok orang yang mengarahkan; adanya tujuan yang ingin dicapai, yaitu tujuan organisasi; adanya proses untuk mencapai tujuan tersebut; adanya  aktivitas-aktivitas  yang  dilakukan  dengan  menggunakan  pen- dekatan-pendekatan, teknik-teknik, dan berbagai sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan tersebut  dengan efektif dan efisien.
Adapun  dalam  konteks  pendidikan,  memang  masih  ditemukan kontroversi dan inkonsistensi dalam penggunaan istilah manajemen. Di satu pihak ada yang tetap cenderung menggunakan istilah manajemen, sehingga dikenal dengan istilah manajemen pendidikan. Di lain pihak, tidak sedikit pula yang menggunakan istilah administrasi sehingga dikenal istilah    administrasi  pendidikan. 21 Sebelumnya,  perlu  diketahui  telebih
19 Oey Liang Lee, Manajemen, (Yogyakarta: Balai Pustaka, 1987), hlm. 15.
20 Thomas S. Bateman dan Scott A. Snell, Manajemen, Edisi 7 Buku 1, Terj. Chriswan Sungkono  dan  Ali  Akbar  Yulianto,  (Jakarta:  Salemba  Empat,  2008),  hlm.  48.  Losina Purnastuti dan Indah Mustikawati, Ekonomi untuk SMA Kelas XII, (Jakarta: Grasindo), hlm. 98.
21 Diding Nurdin, “Manajemen Pendidikan, dalam Djudju Sudjana dkk, Ilmu dan
Aplikasi Pendidikan, (Jakarta: Grasindo, 2007), hlm. 228.
dahulu bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan  suasana  belajar  &  proses  pembelajarn  agar  peserta  didik secara  aktif mengembangkan  potensi  dirinya  untuk memiliki  kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yg diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara  (UU  No.20  th.  2003).  Adapun  tujuan  pendidikan  nasional menurut  UU  Sisdiknas  Pasal  3  adalah  untuk  mengembangkan kemampuan  dan  membentuk  watak  serta  peradaban  bangsa  yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 22
Secara  khusus  dalam  konteks  pendidikan,  Djam’an  Satori memberikan pengertian manajemen pendidikan dengan menggunakan istilah  administrasi  pendidikan  yang  diartikan  sebagai  “keseluruhan proses  kerjasama  dengan  memanfaatkan  semua  sumber  personil  dan materil yang tersedia dan sesuai untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah  ditetapkan  secara  efektif  dan  efisien” 23 Sementara  itu,  Hadari Nawawi  mengemukakan  bahwa  “administrasi  pendidikan    sebagai rangkaian  kegiatan  atau  keseluruhan  proses  pengendalian  usaha kerjasama  sejumlah  orang  untuk  mencapai  tujuan  pendidikan  secara sistematis yang diselenggarakan di lingkungan tertentu terutama berupa lembaga  pendidikan formal”. 24
Meski  ditemukan  pengertian  manajemen  atau  administrasi pendidikan  yang  beragam,  baik  yang  bersifat  umum  maupun  khusus tentang kependidikan, namun secara esensial dapat ditarik benang merah tentang  pengertian  manajemen  pendidikan,  bahwa:  manajemen pendidikan  merupakan  suatu  kegiatan;  manajemen  pendidikan
22 Muradi (ed.), Penataan Kebijakan Keamanan Nasional, (Jakarta: Dian Cipta, 2013), hlm. 116. Lihat juga dalam Bahan Pelatihan; Penguatan Metodologi Pembelajaran Berdasarkan Nilai-nilai Budaya untuk Membentuk Daya Saing dan Karakter Bangsa, (Jakarta: Kemendiknas
Balitbang, 2010), hlm. 2.
23 Djam’an Satori. Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), (Bandung: Alfabeta, 2000).
24 Hadari Nawawi, Administrasi Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 9.
memanfaatkan  berbagai  sumber  daya;  dan  manajemen  pendidikan berupaya  untuk  mencapai  tujuan  tertentu.  Adapun  ruang  lingkup manajemen pendidikan dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian sesuai sudut  pandangnya:

## Tabel 2. Ruang Lingkup Manajemen Pendidikan

## 2. Manajemen  Pendidikan  Pesantren
Tentang sumber daya manusia, persoalan mutu pendidikan selaras dengan  tuntutan  perkembangan  dan  perubahan.  Suatu  perubahan menuntut  peran  agen  pembaharuan  (the  agent  of   change)  dalam memunculkan ide-ide pembaharuan serta mengelola perubahan. Sosok agen  perubahan  secara  internal  lembaga  pendidikan  dimaksud  adalah adanya sosok pemimpin yang menjalankan kepemimpinan secara efektif, yaitu  kepemimpinan  yang  mampu  memanaj  segenap  sumber  daya  di lembaga  yang  dipimpinnya  ke  arah  visi  dan  misi  yang  diharapkan. Terutama sumberdaya manusia yaitu pendidik dan tenaga kependidikan yang  disinyalir  sarat  dengan  berbagai  persoalan,  diantaranya  persoalan kualifikasi,  pembinaan  dan  pengembangan  keprofesionalan,  serta
kinerjanya yang sangat membutuhkan perhatian, arahan dan bimbingan yang intensif  dan berkelanjutan sehingga betul-betul mampu menjalan- kan  segenap  tugas,  fungsi  dan  tanggung  jawabnya  secara  profesional, selaras  dengan  tuntutan  standar  pendidik  dan  tenaga  pendidikan  yang dipersyaratkan. 25 Seiring dengan prinsip dinamitas zaman serta fleksibilitas kebutuhan masyarakat, maka pesantren mesti secara kontinyu melakukan perubahan demi perubahan menuju perbaikan (dinamisasi). Perubahan ini mempunyai tujuan yang sifatnya penyesuaian diri dengan lingkungan agar tujuan pesantren sesuai dengan kebutuhan atau tuntutan masyarakat.
Manajemen  sumber  daya  manusia,  dalam  lembaga  pendidikan menjadi  manajemen  pendidik  dan  tenaga  kependidikan,  merupakan bagian dari manajemen organisasi yang memfokuskan pada pengelolaan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia dibagi dalam beberapa area  kerja,  yaitu desain organisasi, pengembangan organisasi, perencanaan dan pengembangan karir pegawai, perencanaan sumber daya manusia,  sistem  kinerja  pegawai,  kompensasi  dan  gaji,  serta  kearsipan pegawai. 26 Perlu dipahami juga oleh suatu organisasi bahwa pilar utama dalam membangun organisasi yang berwawasan global adalah kemampu- an  setiap  individu  yang  tergabung  dalam  organisasi.  Satu  pertanyaan kritis  muncul  karakteristik  individu  seperti  apa  yang  dibutuhkan  oleh suatu lembaga dan bagaimana manajemen pengelolaannya. Karakteristik sumber daya manusia (pendidik dan tenaga kependidikan) yang  diperlu- kan  saat  ini  adalah  mereka  yang  mempunyai  integritas,  inisiatif, kecerdasan,  keterampilan  sosial,  penuh  daya  dalam  bertindak  dan penemuan  baru,  imajinasi  dan  kreatif,  keluwesan,  antusiasme  dan mempunyai  daya  juang  (kecerdasan  adversity/kemampuan  mengubah hambatan  menjadi  peluang),  mempunyai  pandangan  ke  depan  dan mendunia. 27 Telah dikemukakan sebelumnya bahwa kunci dari perubahan di  organisasi  pondok  pesantren  adalah  orang  yang  memimpin,  yaitu
25 Diding Nurdin, “Manajemen Pendidikan”…, hlm. 239.
26 Lihat misalnya dalam H.A.R Tilaar, Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional, (Magelang: Tera Indonesia, 1998), hlm. 82. Lihat juga Marihot Tua Efendi Hariandja, Manajemen Sumber Daya Manusia Pengadaan, Pengembangan, Pengkompensasian, dan Peningkatan Produktivitas Pegawai, (Jakarta, Grasindo, 2002).
27 Imma Helianti Kusuma, Manajemen Pendidikan di Era Reformasi, (Jakarta: Jurnal Pedidikan Penabur, 2006), hlm. 82.
pengasuh atau kyai, tentang bagaimana ia menjalankan kepemimpinan- nya.  Pendidikan pesantren  tidak  akan dapat  berjalan  tanpa adanya  ke- pemimpinan. Untuk itu seorang pemimpin harus memiliki persyaratan- persyaratan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Al-Farabi yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, yaitu: naydah, cakap memiliki kemampu- an dan wibawa; kifayah, mampu menyelesaikan segala soal; wara’, bersih dan  jujur  sikap  hidupnya;  dan  Ilmu,  mempunyai  pengetahuan  yang mendalam.  Berdasarkan  empat  syarat  pemimpin,  maka  dapat  ditarik prinsip-prinsip  manajemen.  Menurut  Ramayulis,  prinsip-prinsip manajemen  pendidikan  Islam  diuraikan  menjadi  tujuh,  yaitu  ikhlas, kejujuran, amanah, adil, tanggung jawab, dinamis, praktis, dan fleksibel. 28
Melihat kondisi pesantren saat ini, kepemimpinan masih bercorak alami. Baik pengembangan pesantren maupun proses pembinaan calon pimpinan  belum  memiliki  bentuk  yang  teratur  dan  menetap.  Dalam beberapa  hal,  pola  seperti  ini  memang  menghasilkan  kontinuitas kepemimpinan yang baik, namun tidak sedikit yang mengalami kegagalan. Demikian  pula,  kepemimpinan  yang  ada  seringkali  tidak  mampu mengimbangi kemajuan dan perkembangan pesantren yang dikelolanya. Baik  karena  tidak  mampu  memahaami  tuntutan  yang  timbul  dari perkembangan  keadaan  yang  baru,  maupun  yang  lainnya  seperti kesenjangan  wibawa  dan  sebagainya.  Penyandaran  kepada  watak kharismatik  kepemimpinanlah  yang  sebenarnyya  menjadi  kunci  utama ketidakstabilan  restrukturisasi  pimpinan. 29
Langkah  awal  dalam  menanggulangi  problem  tersebut  adalah dengan pembenahan kurikulum. Pembenahan ini menjadi penting oleh karena memperhatikan bahwa tujuan pengembangan pesantren adalah integrasi  antara  pengetahuan  agama  dan  non  agama,  sehingga  lulusan yang  dihasilkan  akan  memiliki  arakter  kepribadian  yang  utuh  yang menggabungkan antara unsur-unsur keimanan yang kuat dan penguasaan atas pengetahuan secara berimbang. 30 Tujuan yang demikian ini semesti-
28 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kalam Muli, 2002), hlm. 241. Lihat juga Moh. Roqib, Ilmu Pendidikan Islam: Pengembangan Pendidikan Integratif  di Sekolah Keluarga dan Masyarakat, (Yogyakarta: LKiS, 2009), hlm. 130-132.
29 Abdurrahman Wahid, Menggerakkan Tradisi…, hlm. 180.
30 Abdurrahman Wahid, Menggerakkan Tradisi…, hlm. 187-188.
nya  dipahami  dan  dipegag  kuat  oleh  pimpinan  pesantren  sebab  telah menjadi kebutuhan pesantren dalam menjawab tantangan zaman.
Selain itu, pimpinan pesantren yang memiliki karakter kepemimpinan yang relevan dengan kebutuhan masa sekarang dan akan datang harus pula mampu memahami kebutuhan akan inegrasi pesantren ke dalam pendidikan nasional. 31 Banyak hal-hal positif dapat disumbangkan pesantren terhadap proses  pembentukan  pendidikan  nasional.  Salah  satu  diantaranya  adalah penumbuhan fleksibilitas yang besar dalam program pendidikan anak didik secara perorangan. Demikian masih banyak lagi yang dapat diperbuat oleh kepemimpinan  pesantren  untuk  mewujudkan  cita-cita  luhur  pesantren. Bagaimana aspek-aspek negatif  dari pengetahuan dan teknologi harus diatasi dan  dikendalikan;  bagaimana  kebutuhan  dan  kesadaran  bangsa  akan pendidikan  nasional  yang  relevan  dengan  kebutuhan  secara  konkret, dengantidak mengorbankan kepentingan masyarakat secara keseluruhan; bagaimana  kesadaran  akan  perlunya  dihindari  penyeragaman  sistem pendidikn guna menampung kebutuhan yang berbeda-beda dari lapisan masyarakat yang berbeda pula dan sebagainya. 32
Mengenai sarana dan prasarana, pada hakikatnya manajemen sarana dan prasarana pendidikan di sekolah atau madrasah merupakan proses pendayagunaan  semua  sarana  dan  prasarana  yang  dimiliki  sekolah. Manajemen  sarana  dan  prasarana  pendidikan  merupakan  seluruh rangkaian  proses  kegiatan  yang  direncanakan  dan  diusahakan  secara sengaja  dan  bersungguh-sungguh  serta  pembinaan  secara  kontinu terhadap benda-benda pendidikan, agar senantiasa selalu dalam keadaan siap pakai untuk proses pembelajaran sehingga proses belajar mengajar semakin  efektif  dan  efisien  bagi  peningkatan  mutu  pembelajaran  dan tercapainya  tujuan  pendidikan  yang  telah  ditetapkan.  Manajemen  ini terbagi  dalam  tiga  aspek.  Pertama,  ditinjau  dari  fungsinya,  ada  barang berfungsi tidak langsung. Kedua, ditinjau dari jenisnya, ada fasilitas fisik dan  fasilitas  material.  Ketiga,  ditinjau  dari  sifat  barangnya,  ada  barang bergerak dan barang tidak bergerak. 33
31 Abdurrahman Wahid, Menggerakkan Tradisi…, hlm. 190.
32 Abdurrahman Wahid, Menggerakkan Tradisi…, hlm. 192-193.
33 Afid  Burhanuddin,  Manajemen  Pendidikan;  Definisi  dan  Ruang  Lingkup  Manajemen Pendidikan dalam https://afidburhanuddin.wordpress.com. Diakses pada tanggal 2 Juni 2016.
Apabila  sarana  dan  prasarana  ini  dikategorikan  dalam  dua  bagain besar,  material  dan  non-material,  maka  sebelumnya  adalah  berkaitan dengan  sarana  material.  Adapun  sarana  pendidikan  pesantren  non- material antara lain yang terpenting adalah kurikulum. Sebagai lembaga pendidikan yang memroses santri menjadi anak manusia yang bermanfaat dalam  kehidupan  duniawi  dan  ukhrawinya,  maka  pesantren  dalam konteks pencapaian tujuan pendidikannya tidak bisa dipisahkan dengan kurikulum yang didesainnya. Oleh karena itu, bukan sesuatu yang naif bila  dipandang  perlu  adanya  manajemen  kurikulum  pesantren  yang handal dan mumpuni sekaligus dapat mengantisipasi perkembangan ilmu dan teknologi dewasa ini. Berbicara tentang manajemen kurikulum, maka dapat diklasifikasi menjadi empat aspek, yaitu perencanaan kurikulum, organisasi  kurikulum,  pelaksanaan  kurikulum  dan  pengawasan  atau evaluasi  kurikulum. 34 Abdurrahman  Wahid  menggagas  beberapa  hal terkait  dengan  pembenahn  kuriulum  yang  ditujukan  pada  upaya pengembangan  pesantren.  Program  tersebut  secara  garis  besar  dapat terbagi  dalam  hal-hal  berikut;  pertama,  program  percampuran  antara komponen-komponen  agama  dan  non  agama  dalam  satu  kuikulum formal pesantren.Program ini bertujuan untuk mematangkan kurikulum campuran yang telah ada dengan meningkatkan mutu dan menahapkan kurikulum itu secara berjenjang pada tingkatan yang lebih tinggi, kedua, program keterampilan yang meliputi banyak pkomponen keterampilan teknis. Program ini bermaksud mengembangkan keterampilan teknis yang mampu  membawa  orientasi  baru  dalam  pandangan  hidup  para  santri, ketiga,  program  penyuluhan  masyarakat  yang  pada  dasarnya  adalah peningkatan kemampuan santri dalam satu bidang keterampilan tertentu untuk digunakan nantinya dalam program penyuluhan masyarakat dalam bidang yang dilatih tersebut, keempat, program pengembangan masyarakat yang  dimaksudkan  untuk  menciptakan  tenaga-tenaga  pengembangan masyarakat pada kebutuhan-kebutuhan dan sumber daya yang ada untuk memenuhinya. 35
34 Nana  Syaodih  Sukmadinata,  “Kurikulum  dan  Pembelajaran”  dalam  Djudju Sudjana dkk, Ilmu dan Aplikasi Pendidikan, (Jakarta: Grasindo, 2007), hlm. 122-123.
35 Abdurrahman Wahid, Menggerakkan Tradisi…, hlm. 186-190.
Sejalan dengan perkembangan jaman, pondok pesantren tidak mau ketinggalan  dalam  mengembangkan  ilmu,  baik  di  bidang  ilmu  agama maupun ilmu umum. Kecenderungan global perkembangan dunia pen- didikan  sekarang  ini  memiliki  standar  yang  konkret  dan  rasional. Pendidikan  keilmuan  akan  semakin  dominan  di  masa  mendatang, termasuk ilmu agama. Institusi pendidikan apapun, termasuk pesantren, akan semakin didominasi untuk mengajarkan dan mengembangkan ilmu daripada  sekedar  mengembangkan  nilai  dan  kearifan.  Diversifikasi reformasi  sistem  pendidikan  pesantren  dapat  menempuh  alternatif sebagai  berikut:
Pertama, pesantren tetap bertahan sebagai pendidikan non formal di bidang agama, tetapi dilengkapi dengan pelbagai ketrampilan dengan catatan  bidang  studi  keagamaan  harus  dikembangkan  sesuai  dengan perkembangan pemikiran Islam. Jadi tidak terfokus pada sumber-sumber ajaran  klasik,  tetapi  perlu  dilengkapi  dengan  wacana  filosofis  dan diskursus Islam kontemporer. Model kurikulum pesantren semacam ini akan  tetap  dapat  survive.  Hanya  kelemahannya  secara  teoritis  tidak mampu mengakomodasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam konteks ini, posisi pesantren hanya sebagai konsumen ilmu dan bukan institusi pengembang ilmu. Kedua, pesantren mengambil bentuk pembaharuan  kurikulum  model  pertama,  ditambah  dengan  pe- nyelenggaraan  pendidikan  formal,  baik  madrasah  maupun  sekolah umum. Mekanismenya, pendidikan formal diselenggarakan dalam lingkar area  pesantren.  Model  ini  diperkirakan  dapat  bertahan  untuk  masa mendatang  dan  secara  simultan  saling  mengisi  kekuarangan  masing- masing. Pesantren sebagai pendidikan non formal, menggarap wilayah tafaqquh fiddin, pengkaderan ulama dan pengamalan agama, sementara pendidikan formal menggarap bidang ilmu lainnya. Alternatif  ini akan menjadikan pesantren tetap sebagai pendidikan non formal yang hidup berdampingan dengan pendidikan formal. Ketiga, pesantren menambah materi pengajarannya  dengan ilmu  umum. Disamping  itu, ilmu  agama akan diajarkan dikemas sesuai dengan perkembangan pemikiran Islam, baik  klasik  maupun  kontemporer.  Alternatif   ini  menawarkan  model pesantren  yang  menjadikan  ilmu  agama  sebagai  mayoritas  kajian  dan ilmu umum minoritas, dengan perbandingan materi pengajaran 70% ilmu
agama,  dan  30%  ilmu  umum.  Keempat,  pesantren  berubah  menjadi lembaga  pendidikan  formal,  dengan  perbandingan  materi  70%  untuk ilmu  umum  dan  30%  ilmu  agama.  Model  ini  diaplikasikan  di  MAPK dibawah naungan Kementerian Agama dengan SKB tiga menteri 1975. Reformasi sistem pendidikan pesantren model ini harus dilakukan secara hati-hati,  sebab,  sangat  mungkin  keberhasilan  reformasi  sistem pendidikan model ini justru memicu krisis ulama di bidang ayat qur’aniyah karena menciutnya porsi pelajaran agama. 36

## 3. Sistem  Perencanaan,  Pengelolaan,  dan  Pelaksanaan Pendidikan  Pesantren
Kelebihan  pesantren  adalah  terletak  pada  kemampuannya menciptakan sebuah sikap hidup universal yang merata yang diikuti oleh semua  santri, sehingga  lebih mandiri  dan tidak  bergantung pada  siapa dan  lembaga  masyarakat  apapun. 37 Perkembangan  dan  kelebihan pesantren erat kaitannya dengan sistem manajemen yang dikembangkan. Manajemen merupakan suatu konsep yang mengkaji keterkaitan dimensi perilaku,  komponen  sistem  dalam    kaitannya  dengan  perubahan  dan pengembangan organisasi. Tuntutan perubahan dan pengembangan yang muncul  sebagai  akibat  tuntutan  lingkungan  internal  dan  eksternal, membawa  implikasi  terhadap  perubahan  perilaku    kelompok    dan wadahnya. 38
Manajemen pendidikan di pesantren merupakan suatu proses, yakni suatu aktivitas yang bukan hanya bertumpu pada sesuatu yang bersifat mekanistik,  melainkan  penerapan-penerapan  fungsi  manajemen, manajerial secara efektif, walaupun sebagian pesantren yang ada jarang sekali mempergunakan sistem manajemen modern seperti layaknya apa yang diterapkan dalam lembaga pendidikan formal lainnya. Manajemen Pendidikan  Pesantren  hakikatnya  adalah  suatu  proses  penataan  dan
36 Suhadi,  Pendididikan  dan  Pemberdayaan  Masyarakat,  (2003).  Bandingkan  dengan Abdul  Halim  Soebahar,  Modernisasi  Pesantren;  Studi  Transformasi  Kepemimpinan  Kyai  dan Sistem Pendidikan Pesantren, (Yogyakarta: LKiS, 2013).
37 Abdurrahman Wahid, Bunga Rampai Pesanren, (Jakarta: Dharma Bakti, 1999), hlm.
74.
38 Nanang Fattah, Landasan Manajemen Pendidikan, (Bandung: RR, 2001), hlm. 39.
pengelolaan lembaga Pendidikan Pesantren yang melibatkan sumber daya manusia dan non manusia dalam menggerakkan mencapai tujuan Pen- didikan  Pesantren  secara  efektif  dan  efisien.
Empat fungsi dasar manajerial, yaitu perencanaan dan pengambilan keputusan  (planning),  pengorganisasian  (organizing),  kepemimpinan (leading), dan pengendalian (controlling) merupakan upaya terstruktur yang mesti  ada  dalam  rangka  pembenahan  dan  pengembangan  tubuh pesantren. Malik Fajar mengatakan bahwa jika ingin menatap masa depan Pendidikan Islam di Indonesia yang mampu memainkan peran strategis bagi  kemajuan  umat  dan  bangsa,  perlu  ada  keterbukaan  wawasan  dan keberanian  dalam  memecahkan  hal  yang  mendasar,  yaitu:  kejelasan antara  yang  dicita-citakan  dengan  langkah-langkah  operasional, penguatan di bidang sistem kelembagaan, perbaikan atau pembaharuan pengelolaannya  atau  manajemennya. 39
Secara lebih praktis, Abdurrahman Wahid mengemukakan beberapa proyek garapan selektif yang bisa dilakukan pesantren dan didukung eh pemerintah  sebagai  upaya  dinamisasi  pesantren.  Kemudian,  secara individual,  masing-masing  pesantren  memilih  salah  satu  proyek  yang telah ditentukan. Secara umum, garapan proyek selektif tersebut, dapat digolongkan menjadi beberapa kelompok. Pertam, kelompok pembinaan pimpinan pesantren yang dititikberatkan pada pola-pola kepemimpinan yang telah sesuai dengan kepentingan pesantren di masa depan. Kedua, kelompok  pembinaan  mutu  pengajaran  di  pesantren  yang  meliputi proyek-proyek  antara  lain:  penyusunan  kurikulum  yang  lebih  relevan bagi  kebutuhan  masyarakat,  penyusunan  silabus  pengajaran,  penataan periodik  bagi  ttenaga  pengajar,  dan  sebagainya.  Ketiga,  kelompok pembinaan  pola-pola  hubungan  pesantren  dengan  lembaga  kemasya- rakatan  yang  ainnya,  meliputi  pola-pola  hubungan  dengan  lembaga keagamaan  di  luar  Islam,  lembaga-lembaga  pengembangan  dan penyelidikan di berbagai lapangan, dan lembaga pemerintahan. Keempat, kelompok  pembinaan  keterampilan  bagi  para  santri,  baik  meliputi pendidikan kejuruan teknik maupun pendidikan karakter yang mampu
39 Lihat misalnya dalam A. Malik Fadjar dkk., Reorientasi Pendidikan Islam, (Jakarta: Fajar Dunia, 1999), hlm. 21.
menyandang beban ide keterampilan itu sendiri dengan baik. 40
Apabila pesantren telah memasuki tahapan pertama ini, pada waktu yang  bersamaan  dapat  dikerjakan  persiapan  bagi  pelaksanaan  konsep yang bersifat integral. Konsep integral ini merupakan sebuah program menyeluruh yang meliputi segenap aspek kehidupan pesantren. Adapun persiapannya  adalah  dengan membentuk  beberapa  kelompok  kegiatan pendahuluan,  yaitu;  proyek  pembinaan  hubugan  antar  pesantren, pengembangan  nilai-nilai  sosial  budaya  di  kalangan  warga  pesantren secara  teratur,  serta  kegiatan  penelitian  peranan  pesantren  di masyarakat. 41

## KESIMPULAN
Pesantren  merupakan  lembaga  pendidikan  Islam  tertua  yang memiliki  nilai  keaslian  (indegeneous)  akan  nuansa  keIndonesiaan. Karenanya ia dikenal dekat dengan sistem sosial masyarakat, atau bahkan sebagai sarana transformasi sosial. Sebagai agen perubahan, pesantren dituntut  untuk  senantiasa  dinamis  dan  relevan  terhadap  kebutuhan masyarakat  yang  selalu  berkembang,  terutama  dalam  pemenuhan pembelajaran  pemahaman  keagamaan  Islam,  membentuk  karakter bangsa  yang  berbudi  pekerti  baik  serta  partispatif  dalam  penyelesaian persoalan global. Meskipun pesantren memiliki potensi dan peran yang signifikan dalam kehidupan masyarakat Indonesia, namun kenyataannya masih banyak pekerjaan rumah yang harus diilakukan mengingat tidak sedikit dari sistem kepesantrenan yang masih belum masuk pada tahap kepantasan  menghadapi  berbagai  persoalan  masyarakat  modern  dan hiruk  pikuk  kehidupan  global.  Oleh  karenanya  perlu  dilihat  dan didiskusikan beberapa alternatif solusi yang sekiranya dapat membantu pesantren bergerak maju meski tanpa harus menanggalkan tradisi khas yang  bernilai  luhur.  Adapun  diantara  solusi  yang  mungkin  dilakukan adalah dengan memperbaiki dan atau membenahi manajemen pendidikan pesantren. Berdasarkan sudut pandang manajemen, pendidikan pesantren dapat digerakmajukan dengan langkah memperbaiki dan meningkatkan
40 Abdurrahman Wahid, Menggerakkan Tradisi…, hlm 59-60.
41 Abdurrahman Wahid, Menggerakkan Tradisi…, hlm. 61-62.
kuitas sumber daya manusia pesantren, terutama pimpinan dimana laju pesantren  banyak  bergantung  padanya.  Kemudian  secara  bersamaan, upaya pembenahan juga dilakukan secara terstruktur dan sitematis dalam penyusunan kurikulum pendidikan dan pengadaan sarana prasarana fisik yang memadai, serta memfokuskan pada perbaikan sistem perencanaan, pengelolaan,  dan  pelaksanaan  pendidikannya.

## DAFTAR  PUSTAKA
A.  Malik Fadjar  dkk.,  Reorientasi Pendidikan  Islam,  Jakarta:  Fajar  Dunia,
1999.
Abdul  A’la,  Pembaruan  Pesantren,  Yogyakarta:  Pustaka  Pesantren,  2006.
Abdul  Halim  Soebahar,  Modernisasi  Pesantren;  Studi  Transformasi
Kepemimpinan  Kyai  dan  Sistem  Pendidikan  Pesantren.  Yogyakarta: LKiS,  2013.
Abdurrahman  Wahid,  Menggerakkan  Tradisi;  Esai-Esai  Pesantren.
Yogyakarta:  LKiS,  2001.
_____,  Bunga  Rampai  Pesanren,  Jakarta:  Dharma  Bakti,  1999.
Ali Maschan Moesa,  Nasionalisme Kyai:  Konstruksi Sosial  Berbasis Agama,
Yogyakarta:  LKiS,  2007.
Bahan Pelatihan, Penguatan Metodologi Pembelajaran Berdasarkan Nilai-nilai
Budaya  untuk  Membentuk  Daya  Saing  dan  Karakter  Bangsa,  Jakarta:
Kemendiknas  Balitbang,  2010.
Diding Nurdin, “Manajemen Pendidikan”, dalam Djudju Sudjana dkk,
Ilmu  dan  Aplikasi  Pendidikan,  Jakarta:  Grasindo,  2007.  Djam’an Satori, Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), Bandung: Alfabeta, 2000.
Endang  Turmudi,    “Pendidikan  Islam  Setelah  Seabad  Kebangkitan Nasional”  dalam  Jurnal  Masyarakat  Indonesia  Majalah  Ilmu-Ilmu
Sosial  Indonesia,  Jilid  XXXIV  No.  2,  2008.
_____,  Perselingkuhan  Kyai  dan  Kekuasaan,  Yogyakarta:  LKiS,  2004.
_____, dan Riza Sihbudi (ed.), Islam dan Radikalisme di Indonesia, Jakarta: LIPI Press, 2005.
Ensiklopedi  Ekonomi  Bisnis  dan  Manajemen  Vol.  1,  Jakarta:  Cipta  Adi Pustaka,  1992.
H.A.R. Tilaar, Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional, Magelang:
Tera  Indonesia,  1998.
Hadari  Nawawi,  Administrasi  Pendidikan,  Jakarta:  Rineka  Cipta,  1992.
Imma Helianti Kusuma, Manajemen Pendidikan di Era Reformasi, Jakarta:
Jurnal  Pedidikan  Penabur,  2006.
Lee  Oey  Liang.  Manajemen,  Yogyakarta:  Balai  Pustaka,  1987.
M.  Manullang,  Dasar-dasar  Manajemen,  Jakarta:  Galia  Indonesia,  1993.
Marihot  Tua  Efendi  Hariandja,  Manajemen  Sumber  Daya  Manusia
Pengadaan,  Pengembangan,  Pengkompensasian,  dan  Peningkatan
Produktivitas  Pegawai,  Jakarta:  Grasindo,  2002.
Moh.  Roqib,  Ilmu  Pendidikan  Islam:  Pengembangan  Pendidikan  Integratif   di
Sekolah  Keluarga  dan  Masyarakat,  Yogyakarta:  LKiS,  2009.
Muradi (ed.), Penataan Kebijakan Keamanan Nasional, Jakarta: Dian Cipta,
2013.
Nana  Syaodih  Sukmadinata,  “Kurikulum  dan  Pembelajaran”,  dalam Djudju  Sudjana  dkk,  Ilmu  dan  Aplikasi  Pendidikan,  Jakarta:
Grasindo,  2007.
Nanang  Fattah,  Landasan  Manajemen  Pendidikan,  Bandung:  Remaja
Rosdakarya,  2001.
Puslitbang  Pendidikan  Agama  dan  Keagamaan,  Pesantren,  Pendidikan Kewargaan,  dan  Demokrasi,  Jakarta:  Badan  Litbang  dan  Diklat Departemen Agama RI, 2009.
Rafiq  A.  dkk.,  Pemberdayaan  Pesantren:  Menuju  Kemandirian  da Profesionalisme Santri dengan Metode Daurah Kebudayaan, Yogyakarta:
Pustaka  Pesantren,  2005.
Ramayulis,  Ilmu  Pendidikan  Islam,  Jakarta:  Kalam  Muli,  2002.
S. Wirosardjono, “Pesantren and The Role of  Islam in Indonesia”, dalam Manfred Oepen and Wolfgang Karcher, The Impace of  Pesantren in Education and Community Development in Indonesia, Jakarta: P3m, 1998.
Thomas  S.  Bateman  dan  Scott  A.  Snell,  Manajemen,  Edisi  7  Buku  1,
Terj. Chriswan Sungkono dan Ali Akbar Yulianto. Jakarta: Salemba Empat,  2008.