## JURNAL INTERPRETASI HUKUM
| ISSN: 2746-5047 Vol. 4 No 3 – Desember 2023, Hal.  682-690| Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.55637/juinhum.5.1.8318.682-690

## TANGGUNG JAWAB BANK TERHADAP TINDAKAN PHISING DALAM SISTEM
PENGGUNAAN E-BANKING (STUDI: KASUS PHISING PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK)
Ramadhanti Achlina Tri Putri 1 , Heru Sugiyono 2 1,2 Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia
1 dhantiachlina@gmail.com, 2 herusugiyono@upnvj.ac.id

## ABSTRAK
Phishing adalah  kejahatan  peretasan  yang berkembang seiring berjalannya waktu di  sektor  perbankan, terlebih dengan hadirnya sistem e-banking. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan kasus (case approach). Dalam pendekatan perundang- undangan digunakan dengan menganalisis undang-undang yang relevan untuk dijadikan dasar hukum, seperti UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan  Atas UU  No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE. Sedangkan, pendekatan kasus digunakan dengan menginterpretasikan undang-undang dalam tanggung jawab bank  terhadap  tindakan phising dalam  sistem e-banking .  Berdasarkan  hasil  penelitian  disimpulkan  bahwa perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah terkait tindakan phising dalam penggunaan sistem e-banking dilakukan melalui prinsip kerahasiaan bank. Prinsip ini melibatkan upaya preventif dan represif. Upaya preventif merupakan  tindakan  pencegahan  dilakukan  dengan  memberikan  pemahaman  mengenai  langkah  pencegahan sebelum tindakan phising terjadi. Sementara itu, upaya represif melibatkan penyelesaian masalah, baik melalui proses hukum di pengadilan maupun di luar pengadilan. Tanggung jawab PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terhadap tindakan phising dalam sistem penggunaan e-banking yaitu melalui penyediaan layanan pengaduan, adanya  upaya  pemeriksaan  dan  penyelidikan,  serta  memberikan  dukungan  kepada  nasabah  dalam  menemukan solusi terkait kerugian yang mungkin timbul. Dalam menghadapi tindakan phising dalam sistem penggunaan e- banking maka diharapkan Pemerintah segera membuat regulasi terkait e-banking serta peningkatan pengawasan yang  optimal  dari  berbagai  pihak,  diantaranya  bank,  OJK,  dan  nasabah.  Hal  ini  mengingat  tindakan phising memiliki risiko pada perlindungan data milik nasabah dan reputasi bank terkait.
Kata Kunci : Phising, E-Banking , PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

## ABSTRACT
Phishing is a hacking crime that has developed over time in the banking sector, especially with the presence of e- banking  systems.  The  research  method  used  is  normative  juridical  through  a  statutory  approach  and  a  case approach. In the legislative approach, it is used to analyze relevant laws to be used as a legal basis, such as Law no. 10 of 1998 concerning Amendments to Law No. 7 of 1992 concerning Banking, Law no. 8 of 1999 concerning Consumer  Protection,  Law  no.  19  of  2016  concerning  Amendments  to  Law  no.  11  of  2008  concerning  ITE. Meanwhile, the case approach is to illustrate the application and interpretation of law in the bank's responsibility for phishing acts in the e-banking system. Based on the research results, it is concluded that the legal protection provided to customers regarding phishing when using the e-banking system is carried out through the principles of  bank  secrecy.  This  principle  involves  preventive  and  repressive  efforts.  Preventive  efforts  are  preventative measures carried out by providing an understanding of preventive measures before phishing occurs. Meanwhile, repressive  efforts  involve  solving  problems,  either  through  legal  processes  in  court  or  outside  court.  PT's responsibility. Bank Rakyat Indonesia  (Persero) Tbk against  phishing  acts in  the e-banking system, namely by providing complaint services, carrying out inspection and investigation efforts, as well as providing support to customers in finding solutions related to losses that may arise. In dealing with phishing actions in the e-banking system,  it  is  hoped  that  the  Government  will  immediately  make  regulations  related  to  e-banking  and  increase optimal supervision  from various parties, including  banks, OJK, and customers. This is because phishing  acts pose a risk to the protection of customer data and the reputation of the bank concerned.
Keywords : Phising, E-Banking, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

## I. PENDAHULUAN
Peralihan ke era digital dalam perkembangan industri  membawa dampak pada beberapa bidang yang berpengaruh  pada  kehidupan  sehari-hari.  Salah  satu  sektor  industri  yang  mengalami  perkembangan adalah sektor perbankan. Sehingga, agar perubahan dalam sektor perbankan dapat memberikan dampak positif terhadap masyarakat dan perekonomian secara keseluruhan, perubahan tersebut harus dikelola secara hati-hati (Stefanie & Suherman, 2021). Perbankan mencakup seluruh elemen diantaranya aspek kelembagaan,  aktivitas  bisnis,  dan  metode  serta  proses  yang  diterapkan  dalam  pelaksanaan  kegiatan bank, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (1) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU  No.  7  Tahun  1992  tentang  Perbankan.  Bank  adalah  entitas  bisnis  yang  menerima  dana  dari masyarakat  dalam  bentuk  simpanan  yang  kemudian  mengalokasikannya  kembali  kepada  masyarakat melalui penyediaan kredit atau layanan keuangan lainnya, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (2) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dengan demikian,  bank  memiliki  peran  yang  cukup  signifikan  dalam  perekonomian  suatu  negara  dengan kontribusinya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas (Pratama et al., 2021)
Transaksi  elektronik  dalam  bentuk  electronic  banking (e-banking) mencerminkan  implementasi perkembangan  teknologi  informasi  dalam  sektor  perbankan.  Pada  masa  sekarang,  layanan e-banking memberikan  aksesibilitas  yang  signifikan  bagi  nasabah,  memungkinkan  mereka  untuk  melakukan transaksi keuangan tanpa harus mengunjungi kantor fisik bank. Hal ini terutama bermanfaat bagi pelaku usaha  skala  besar  yang  membutuhkan  sistem  yang  ekonomis,  mudah  diadaptasi,  aman,  otomatis, terintegrasi, dan dapat diandalkan, tanpa terikat oleh batasan ruang dan waktu (Soetarto & dkk, 2008). Meskipun  demikian,  belum  ada  undang-undang  yang  secara  spesifik  mengatur  mengenai e-banking. Oleh  karena  itu,  UU  No.  10  Tahun  1998  tentang  Perubahan  atas  UU  No.  7  Tahun  1992  tentang Perbankan  dijadikan  landasan  penerapan e-banking .  Pasal  5  Ayat  (2)  dari  undang-undang  tersebut menyatakan bahwa bank umum memiliki kemampuan untuk mengkhususkan diri dalam  pelaksanaan kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar kepada sektor kegiatan tertentu. Selain itu,  Pasal  6  huruf  a  menegaskan  bahwa  bank  umum  berhak  untuk  melakukan  kegiatan  lain  yang umumnya  dilakukan  oleh  bank,  selama  tidak  bertentangan  dengan  undang-undang  ini  dan  peraturan perundang-undangan  yang berlaku. Klausul-klausul  ini menunjukkan bahwa bank dapat menerapkan sistem e-banking selama sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pasal  2  dalam  UU No. 10  Tahun  1998  tentang  Perubahan  Atas  UU No. 7  Tahun  1992  Tentang Perbankan menetapkan bahwa bank wajib menjalankan setiap layanan keuangan yang ditawarkannya kepada  nasabah  sesuai  dengan  standar  kehati-hatian.  Meskipun  pasal  ini  tidak  memiliki  penjelasan resmi, dapat diartikan bahwa bank dan pihak-pihak terkaitnya diharuskan menjalankan tugas mereka dengan  hati-hati,  menyeluruh,  dan  secara  profesional  untuk  mendapatkan  kepercayaan  masyarakat, terutama dalam penawaran layanan perbankan. Bank juga diwajibkan untuk menetapkan kebijakan dan menjalankan operasionalnya dengan konsisten dan beritikad baik sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku (Sugiyono, 2017). Meski demikian, seiring dengan perkembangan industri di sektor keuangan, terjadi juga peningkatan risiko kejahatan kriminal di sektor perbankan.  Akan tetapi, Menurut Johanes Gunawan, bank memiliki kemampuan untuk memberikan perlindungan hukum atau tanggung jawab kepada nasabah sebagai konsumen baik sebelum maupun setelah terjadinya kejahatan selama proses transaksi (Gunawan, 1999).
Keberadaan e-banking membawa  sejumlah  keuntungan  bagi  nasabah  dan  bank,  namun  juga membawa risiko dan dampak negatif. Salah satu kelemahan utama e-banking adalah potensi terjadinya kejahatan terhadap perbankan, seperti pencurian data pribadi milik nasabah. Informasi yang diperoleh kemudian dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berkepentingan. Salah satu tanggung jawab utama bank adalah  menjaga  prinsip  kerahasiaan,  dan  hal  ini  diatur  oleh  berbagai  pasal  dalam  UU  No.  10  Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas  UU No. 7 Tahun 1992 Tentang  Perbankan  (Kusuma, 2019). Pasal 40 khususnya  menekankan  pentingnya  menjaga  kerahasiaan  data  pribadi  nasabah,  menunjukkan  bahwa informasi  mengenai  nasabah  mencakup  lebih  dari  sekadar  data  keuangan.  Sebaliknya,  nasabah  bank juga  diharapkan  untuk  menerapkan  prinsip  kerahasiaan  dengan  menjaga  informasi  yang  berkaitan dengan diri mereka, termasuk nomor telepon. Hal ini menegaskan komitmen pada prinsip kerahasiaan sebagai  langkah  untuk  mengatasi  potensi  risiko  kejahatan  terhadap  perbankan  dalam  lingkungan e- banking (Rani, 2014).
Phishing adalah  kejahatan  peretasan  yang  berkembang  seiring  berjalannya  waktu  di  sektor perbankan  (Alsayed,  2017).  Pada  dasarnya, phishing melibatkan  kegiatan  kriminal  di  mana  pelaku menyamar sebagai individu atau entitas tepercaya dalam pesan elektronik dengan tujuan memperoleh data pribadi yang bersifat rahasia. Metode ini sering kali terkait dengan taktik rekayasa sosial (S et al., 2016). UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi  Elektronik  mengatur  bahwa  setiap  orang  dilarang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak,  atau melawan hukum, mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apa pun yang melibatkan pelanggaran, penetrasi, melewati, atau membobol sistem keamanan. Oleh karena itu, phishing dianggap sebagai  tindakan  kriminal  yang  melanggar  hukum,  dan  menurut  pasal  ini,  dapat  dikenai  hukuman penjara hingga 8 tahun dan/atau denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah). Dengan demikian, menunjukkan adanya keseriusan sanksi yang dapat diterapkan untuk melindungi keamanan dan integritas sistem elektronik terhadap kejahatan seperti phishing. Jika  melihat  dari  berbagai  aspek, phishing bukanlah  masalah  yang  ringan.  Hal  ini  dikarenakan, dampak  dari phising bisa  sangat  merugikan,  baik  secara  finansial  maupun  dari  segi  kepercayaan nasabah  terhadap lembaga  keuangan. Nasabah yang menjadi korban phishing dapat kehilangan dana mereka, dan bank sebagai lembaga keuangan dapat menghadapi risiko reputasi yang serius. Oleh karena itu,  tanggung  jawab  bank  selaku  lembaga  keuangan  terhadap  tindakan  phising  serta  perlindungan nasabah  dari  serangan  phishing  adalah  suatu  prioritas.  Sehingga,  urgensi  penelitian  ini  bukan  hanya menjadi kontribusi penting dalam pengembangan teori hukum, tetapi juga memiliki implikasi praktis yang signifikan. Hal  ini akan membantu lembaga keuangan seperti hal nya bank, otoritas  pengawas, dan praktisi hukum dalam memberikan upaya melindungi nasabah dari ancaman phishing yang terus berkembang dan memperkuat kepercayaan nasabah dalam penggunaan layanan e-banking.
Bank  BRI,  sebagai  Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN)  yang  beroperasi  di  sektor  perbankan dengan pengalaman lebih dari 120 tahun memiliki komitmen untuk memberikan kemudahan dan respon cepat terhadap beragam kebutuhan  nasabahnya. BRI Mobile atau BRImo adalah  aplikasi  terkini dari Bank  BRI,  berbasis  pada  konektivitas  internet,  telah  dirancang  untuk  memberikan  kemudahan  bagi nasabah. Aplikasi ini dilengkapi dengan fitur-fitur canggih seperti login dengan face recognition dan fingerprint, memungkinkan  pengisian  saldo  Gopay,  pembayaran  menggunakan  QR  code,  serta sejumlah  fitur  menarik  lainnya.  Tujuan  utama  dari  pengembangan  aplikasi  terbaru  BRI  Mobile  atau BRImo  adalah  untuk  mempersiapkan  model  bisnis  yang  lebih  adaptif  terhadap  perkembangan  masa depan.  Dalam  konteks  pergeseran  kebiasaan  nasabah  yang  sebelumnya  melakukan  transaksi  melalui unit  kerja  BRI,  kemudian  beralih  ke  layanan  ATM  dan  SMS  Banking,  aplikasi  ini  diharapkan  akan mendorong seluruh nasabah untuk mulai bertransaksi melalui platform e-banking ini.
BRI  Cabang  Tabing  di  Koto  Tengah  Kota  Padang  mengalami  kejadian  phising  pada  Mei  2022. Salah  satu  nasabah  Bank  BRI  mengklik  link  pengumpulan  data  nasabah  di  pesan  WhatsApp  agar terhindar dari dikenakan biaya transaksi sebesar Rp. 150rb per bulan dengan transaksi unlimited, alhasil tanpa sadar rugi Rp. 1,1 miliar di rekening tabungannya. Ketika korban mencoba menggunakan salah satu ATM untuk menarik uang tunai dan menemukan bahwa hal itu tidak dapat dilakukan lagi karena PIN  telah  diubah,  dia  menyadari  bahwa  dia  telah  menjadi  korban phishing .  Dalam  hal  ini,  korban sempat  melakukan  upaya  dengan  mendatangkan  Kantor  BRI  Tabing,  namun  uang  dalam  rekening korban yang dapat terselamatkan hanya Rp. 14 Juta. Sedangkan, saldo senilai Rp. 1,1 Miliar berhasil diambil oleh pelaku phising (Nugraha, 2022).
Silvia Yap, nasabah prioritas BRI KCP Lawang, Malang, Jawa Timur, menjadi korban serangan phishing di Bank BRI pada Mei 2023. Dalam kejadian tersebut, saldo rekening Silvia Yap berkurang Rp 1.446.000.000 dalam waktu singkat. Di layanan pesan WhatsApp, korban menerima pesan berisi undangan dalam format apk, dari sinilah kejadian ini bermula. Begitu korban mengklik dan membuka undangan tersebut, beberapa iklan mulai muncul di ponselnya.  Kejadian penurunan jumlah tabungan dan  pemindahan  dana  melalui  fitur  transfer  antar  rekening  pada e-banking menjadi  perhatian  serius ketika  korban  menyadari  bahwa  saldo  di  rekeningnya  habis  dan  hanya  tersisa  Rp  2  juta.  Keesokan harinya,  korban  menghubungi  Bank  BRI  KCP  Lawang  untuk  menanyakan  masalah  keamanan  dan meminta  pengembalian  dana.  Namun,  sayangnya,  permintaan  korban  tidak  dapat  dipenuhi  oleh  BRI KCP Lawang. Bank tersebut menyatakan bahwa pihak bank hanya akan mengganti kerugian nasabah jika  disebabkan  oleh  kesalahan  dari  layanan  perbankan.  Situasi  ini  menunjukkan  bahwa  bank mengambil posisi bahwa kejadian tersebut bukanlah hasil dari kesalahan dalam layanan perbankan yang
mereka sediakan, sehingga tanggung jawab atas kerugian tersebut tidak dapat ditangani oleh bank (Ali, 2023).
Penelitian ini memiliki tujuan untuk memberikan analisa mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah bank terkait serangan phishing dalam penggunaan  sistem e-banking di Indonesia. Penelitian ini  berfokus  untuk  memahami  bagaimana  kerangka  hukum  di  Indonesia  dalam  memberikan perlindungan kepada nasabah bank dari risiko phishing, terutama dalam konteks transaksi perbankan digital. Kemudian, penelitian ini juga memberikan analisa mengenai tanggung jawab PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terhadap tindakan phishing dalam penggunaan sistem e-banking. Ini mencakup pemeriksaan  apakah  bank  memenuhi  standar  keamanan  yang  diperlukan,  langkah-langkah  preventif yang diambil, serta respons dan tanggung jawab  yang diambil jika nasabah menjadi korban tindakan phishing.

## II. METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang memandang hukum sebagai apa yang terkandung  dalam  peraturan  perundang-undangan  atau  aturan  yang  menetapkan  standar  perilaku manusia yang dapat diterima. Metode penelitian ini memberikan fokus pada analisis terhadap norma- norma  hukum  yang  ada  (Amiruddin  &  Asikin,  2021). Pendekatan  penelitian  yang  digunakan  adalah pendekatan  undang-undang (statute  approach) dan  pendekatan  kasus (case  approach). Dalam pendekatan perundang-undangan digunakan dengan menganalisis undang-undang yang relevan untuk dijadikan  dasar  hukum  terkait  dengan  tanggung  jawab  bank  terhadap  tindakan phising dalam  sistem penggunaan e-banking. Sedangkan, pendekatan kasus digunakan dengan menginterpretasikan undang- undang  dalam  tanggung  jawab  bank  terhadap  tindakan phising dalam  sistem e-banking . Sumber penelitian mencakup bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer berupa UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum,  doktrin,  teori-teori  yang  diperoleh  dari  literatur  hukum,  hasil  penelitian,  artikel  ilmiah,  dan informasi dari website yang relevan dengan topik seperti tanggung jawab, perlindungan hukum, bank, dan phishing. Bahan  ini  mendukung  analisis  lebih  lanjut  dan  memberikan  pandangan-pandangan berdasarkan  pemahaman  para  ahli.  Sedangkan,  bahan  hukum  tersier  yaitu  kamus  bahasa  Indonesia, yang  digunakan  untuk  memahami  definisi  tertentu.  Analisis  penelitian  melibatkan  klasifikasi  bahan- bahan hukum sesuai dengan rumusan masalah, sistematisasi, interpretasi, analisis, dan simpulan.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Nasabah  Bank  Atas  Tindakan  Phising  Dalam  Sistem Penggunaan E-Banking Di Indonesia
Dalam  rangka  percepatan  pelayanan  perbankan,  transaksi  elektronik  berupa  internet  banking  atau e- banking merupakan  perkembangan  baru  dalam  layanan  bank.  Hal-hal  tersebut  menghubungkan tuntutan  jasa  keuangan  dan  tuntutan  nasabah  (Atorf  &  dkk,  2002).  Namun  seiring  dengan berkembangnya layanan perbankan, bank juga akan menghadapi peningkatan risiko. Oleh karena itu, berdasarkan  POJK  No.  12/POJK.03/2018  yang  membahas  Penyelenggaraan  Layanan  Perbankan Digital  Oleh  Bank  Umum  bertujuan  mendorong  bank  untuk  memberikan  prioritas  pada  manajemen risiko informasi teknologi. Dengan demikian, bank diharapkan untuk secara efektif mengintegrasikan kebijakan  dan  praktik  pengelolaan  risiko  informasi  teknologi  dalam  penyelenggaraan  layanan perbankan digital mereka. Hal ini termasuk tindakan pencegahan terhadap risiko-risiko seperti phishing , kebocoran data, dan serangan siber lainnya yang dapat mengancam keamanan informasi nasabah. Selain itu,  bank  diharapkan  untuk  mematuhi  standar  keamanan  dan  privasi  yang  diatur  dalam  peraturan tersebut  (Tarigan  &  Paulus,  2019).  Terlebih  lagi  bahwa  keamanan  data  pribadi  nasabah  sangatlah penting,  terutama  dalam  sistem  elektronik  seperti e-banking .  Pelanggaran  data  yang  dilakukan  oleh peretas  keamanan  berdampak  negatif  pada  nasabah  bank  yang  memanfaatkan e-banking .  Hal  ini didukung oleh semakin canggih dan berkembangnya modus kejahatan perbankan, salah satunya adalah phishing.
Phishing adalah  suatu  metode  peretasan  di  mana  penipu  berusaha  untuk  memperoleh  informasi sensitif atau rahasia dari individu, seperti nama pengguna, nomor PIN, nomor kartu kredit, data akun, serta  informasi  pribadi  seperti  nama,  usia,  dan  alamat.  Metode  ini  biasanya  melibatkan  pengiriman
pesan palsu, baik melalui surat, format elektronik, atau bentuk komunikasi lainnya. Dalam praktiknya, penipu seringkali berpura-pura menjadi entitas atau organisasi yang tepercaya, seperti bank, lembaga pemerintah,  atau  platform online ,  untuk  mengecoh  korban.  Pada  umumnya,  pesan  yang  dikirim meminta korban untuk memberikan data pribadi secara tidak langsung atau mengklik tautan yang tanpa korban ketahui bahwa tautan tersebut mengarah ke situs web palsu yang dirancang untuk mencuri data- data pribadi (Latifahi et al., 2022). Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan dasar hukum untuk melindungi nasabah dari praktik phishing yang merugikan. Kemudian, UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008  mengatur perlindungan data pribadi nasabah. Sehingga, disimpulkan bahwa nasabah memiliki hak hukum untuk privasi data mereka, dan  lembaga  keuangan  harus  memastikan  perlindungan  data  pribadi  nasabah.  Dalam  hal  ini, perlindungan nasabah terhadap tindakan phising dapat dilakukan secara preventif dan represif. Perlindungan preventif terhadap nasabah bank yang mengalami tindakan phishing dalam sistem penggunaan e-banking di  Indonesia  mencakup  serangkaian  tindakan  pencegahan  sebelum  terjadinya kejahatan.  Ini  melibatkan  informasi  dan  nasihat  kepada  nasabah  mengenai  hak-hak  hukum  mereka sebagai  konsumen,  serta  pemberitahuan  hak  dan  kewajiban  di  sektor  keuangan.  Bank  wajib memberitahukan  dan  memberikan  nasihat  kepada  nasabah  mengenai  hak-hak  hukumnya  sebagai konsumen.  Hal  tersebut  sesuai  dengan  tujuan  perlindungan  konsumen  untuk  memberdayakan konsumen dengan pengetahuan tentang hak-hak mereka, termasuk hak-hak hukum. Hal ini menekankan pentingnya  memberikan  informasi  kepada  nasabah  mengenai  hak-hak  mereka,  termasuk  hak  untuk dilindungi dari praktik-praktik yang dapat merugikan, seperti tindakan phishing. Sedangkan, Pasal  9  POJK  No.  1/POJK.07/2013  tentang  Perlindungan  Konsumen  Sektor  Jasa Keuangan  yaitu  Pelaku  Usaha  Jasa  Keuangan  menetapkan  kewajiban  bagi  Pelaku  Usaha  Jasa Keuangan,  termasuk  bank,  untuk  memberitahukan  kepada  konsumen  mengenai  hak  dan  kewajiban mereka  dalam  sektor  keuangan.  Ini  mencakup  penyediaan  informasi  yang  jelas  mengenai  cara mengamankan  akun,  risiko  keamanan  dalam  penggunaan  layanan e-banking ,  serta  langkah-langkah pencegahan  yang  dapat  diambil  oleh  nasabah.  Dengan  memberikan  informasi  yang  komprehensif, nasabah dapat lebih memahami risiko dan cara melindungi diri mereka dari tindakan phishing . Dengan demikian, hal ini menciptakan lingkungan yang lebih aman dan membantu nasabah untuk mengambil tindakan preventif secara proaktif. Selain itu, ketentuan-ketentuan ini juga memberikan dasar hukum bagi  nasabah  untuk  mendapatkan  perlindungan  dan  informasi  yang  diperlukan  dalam  penggunaan layanan perbankan digital.
Selain itu, bagi nasabah bank yang mengalami tindakan phising juga mendapatkan perlindungan secara represif (Jahri, 2016). Perlindungan secara represif bagi nasabah bank yang mengalami tindakan phishing melibatkan tindakan penyelesaian setelah terjadinya tindakan kejahatan (Anugrah et al., 2022). Beberapa aspek yang mencakup perlindungan ini dapat dilihat pada UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan  Konsumen  yaitu  nasabah  bank  selaku  konsumen  memiliki  hak  untuk  menyatakan pendapat dan mengajukan keluhan terkait dengan produk dan/atau layanan yang mereka gunakan. Hal ini didasarkan pada Pasal 4 huruf D. Dengan demikian, nasabah yang menjadi korban phishing dapat menggunakan hak ini untuk menyampaikan  pengaduan  atau keluhan terkait  layanan perbankan  yang mereka terima.
Selanjutnya,  Pasal  32  POJK  No.  1/POJK.07/2013  tentang  Perlindungan  Konsumen  Sektor  Jasa Keuangan  yaitu  para  pelaku  usaha  di  industri  jasa  keuangan,  termasuk  bank  diharapkan  mampu mengelola sistem yang memberikan layanan dan solusi bagi konsumen. Ini menciptakan harapan bahwa penyelesaian atas masalah yang dihadapi oleh nasabah akan dilakukan dengan transparan dan efektif. Sedangkan,  dalam  Pasal  39 POJK  tersebut  dijelaskan  apabila  nasabah  belum  mencapai  kesepakatan, mereka memiliki opsi untuk menyelesaikan tuntutannya di dalam atau di luar pengadilan. Kemudian, berdasarkan Pasal 40 pada POJK tersebut juga dijelaskan bahwa OJK memberikan kewenangan kepada nasabah  untuk  mengajukan  pengaduan  ke  OJK  dengan  alasan  adanya  kesalahan  pada  layanan perbankan.  OJK  dapat  berperan  sebagai  mediator  dan  menilai  apakah  ada  pelanggaran  yang  perlu ditindaklanjuti. Dengan demikian, mekanisme perlindungan represif ini memberikan nasabah berbagai opsi  untuk  menyelesaikan  permasalahan  yang  muncul  akibat  tindakan phishing ,  baik  melalui penyelesaian langsung dengan bank, melalui jalur hukum, atau dengan melibatkan otoritas pengawas keuangan seperti OJK (Rahmadian et al., 2020).
Dengan demikian, bagi nasabah bank yang merasa dirugikan dengan terjadinya tindakan phising dalam  sistem  penggunaan e-banking berhak  untuk  mendapatkan  perlindungan  hukum,  diantaranya
adalah  nasabah  memiliki  hak  untuk  mengajukan  pengaduan  terkait  tindakan phishing. Hak  ini memberikan sarana bagi  nasabah  untuk  menyampaikan  keluhan mereka  terhadap bank  atau lembaga keuangan  terkait.  Selanjutnya,  nasabah  dapat  memanfaatkan  forum  mediasi  keuangan  untuk menyelesaikan  sengketa  di  industri  perbankan  secara  cepat,  mudah,  dan  murah.  Ini  menciptakan mekanisme  penyelesaian  sengketa  alternatif  yang  dapat  membantu  nasabah  dan  bank  mencapai kesepakatan  tanpa  melibatkan  proses  hukum  yang  panjang  (Wonok,  2012).  Selain  itu,  nasabah  juga diberikan  perlindungan  secara  hukum  oleh  OJK,  yang  merupakan  otoritas  pengawas  di  sektor  jasa keuangan. OJK memantau dan mengawasi aspek kelembagaan, produk dan operasional, kehati-hatian, serta transparansi dalam operasional bank. OJK melakukan pengawasan terhadap bank melalui berbagai langkah  seperti  pemahaman  bank  yang  bersangkutan,  penilaian  risiko  bank,  penyusunan  strategi pemantauan  berdasarkan  risiko,  pemeriksaan  bank,  dan  verifikasi  kondisi  bank  secara  berkala. Langkah-langkah  ini  bertujuan  untuk  memastikan  bahwa  bank  beroperasi  dengan  mematuhi  standar keamanan dan peraturan yang berlaku.

## 3.2 Tanggung Jawab PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Terhadap Tindakan Phising Dalam Sistem Penggunaan E-Banking
Pada akhir Maret 2023 atau hanya dalam waktu 3 bulan sejak awal tahun, BRI menyebutkan 225 juta transaksi  keuangan  telah  tercatat  di  super  app  perbankan  digital  miliknya,  yaitu  BRImo.  Saat  ini, pengguna  BRImo  dengan  jumlah  26,3  juta  nasabah  dan  terus  meningkat  (Mayasari,  2023).  Dalam konteks  layanan  perbankan,  nasabah  adalah  individu  atau  entitas  yang  memanfaatkan  layanan  yang disediakan oleh lembaga perbankan.  Definisi ini sesuai dengan Pasal 1 Angka 16  UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
Rasa  kepercayaan  nasabah  terhadap  bank  menjadi  faktor  penting  dalam  menjalankan  layanan perbankan. Phishing ,  sebagai  bentuk  kejahatan  dalam  sektor  perbankan,  memiliki  dampak  serius terhadap keamanan simpanan nasabah. Ancaman terhadap keamanan ini juga dapat menghambat upaya BRI untuk menjaga reputasi dan memperoleh kepercayaan nasabah. Rasa keamanan dan kepercayaan nasabah  adalah  aspek-aspek  kunci  dalam  mempertahankan  hubungan  yang  baik  antara  bank  dan nasabah. Upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap phishing menjadi suatu keharusan bagi bank untuk  menjaga  keamanan  dan  meminimalisir  risiko  yang  dapat  merugikan  nasabah.  Transparansi, edukasi  terhadap  nasabah  mengenai  praktik  keamanan,  dan  implementasi  teknologi  keamanan  yang canggih menjadi strategi penting dalam menghadapi ancaman phishing .
Dalam menjalankan layanan perbankannya, BRI menerapkan prinsip perlindungan konsumen. Hal ini mencakup tanggung jawab untuk memberikan perlindungan secara preventif dan represif terhadap nasabah. Tanggung jawab preventif BRI yaitu dengan adanya prosedur yang dirancang untuk mencegah terjadinya phishing . Salah satu prosedur pertama adalah meningkatkan pengetahuan nasabah mengenai ancaman phishing dan cara melindungi diri dari serangan tersebut. Sedangkan, tanggung jawab represif diberikan kepada nasabah yang telah terkena serangan phishing . Ini mencakup langkah-langkah untuk menanggulangi dan menyelesaikan masalah yang timbul setelah serangan phising terjadi.
Tanggung  jawab  BRI  dalam  bentuk  perlindungan  preventif  diantaranya  adalah  menggunakan media  sosial,  khususnya  Twitter,  dan  pesan  email  untuk  secara  berkala  menginformasikan  nasabah tentang  keamanan  transaksi e-banking .  Hal  ini  mencerminkan  upaya  bank  untuk  meningkatkan kesadaran nasabah terhadap ancaman keamanan dan memberikan panduan untuk transaksi yang aman. Selain itu, BRI tidak membatasi bagi nasabah yang memiliki kekhawatiran tentang e-banking dengan tetap  memberikan  ruang,  waktu,  dan  kesempatan  untuk  berbicara  langsung.  Ini  menciptakan  saluran komunikasi  yang  terbuka  antara  bank  dan  nasabah  untuk  menanggapi  kekhawatiran  atau  pertanyaan secara langsung.
Dalam  menjalani  layanan  operasional  perbankan,  BRI  melakukan  secara  komprehensif  terkait dengan  manajemen  risiko  dalam  seluruh  layanan  operasionalnya.  Ini  mencakup  penggunaan metodologi  dan  efektivitas  aktivitas  manajemen  risiko  secara  berkala,  sesuai  dengan  ketentuan Kebijakan  Umum  Manajemen  Risiko.  Hal  ini  mengingat  perkembangan  teknologi  dan  hadirnya e- banking maka diperlukan pengelolaan yang baik dalam mengendalikan risiko teknologi informasi. Ini mencakup  arahan  dan  pengendalian  yang  diperlukan  dalam  menjalankan  manajemen  risiko  terkait teknologi  informasi  (PT.  BRI  Multifinance  Indonesia,  2022).  Secara  keseluruhan,  BRI  memiliki pendekatan  untuk  melindungi  nasabah  terhadap  ancaman phishing dan  mengelola  risiko  operasional terkait teknologi informasi.
BRI  menjelaskan  bahwa  kelalaian  nasabah  juga  dapat  menjadi  penyebab  serangan phishing. Ini mencakup  tindakan-tindakan  yang  mungkin  dilakukan  nasabah  yang  membuka  celah  bagi  serangan phishing. Pada proses memberikan  tanggung  jawab secara represif,  BRI memberikan himbauan agar nasabah  yang  melakukan  pengaduan  tidak  menyampaikan  laporan  secara  berulang.  Hal  ini  untuk mencegah  pengulangan  laporan  yang  sama  dan  memastikan  efisiensi  dalam  penanganan  pengaduan. Kemudian,  jika  selama  proses  penyelidikan  ditemukan  bahwa  kejadian phishing disebabkan  oleh kelalaian nasabah maka nasabah bertanggung jawab atas seluruhnya. Sehingga, bank tidak memberikan ganti rugi kepada nasabah karena dianggap bukan kesalahan dari pihak bank.
UU  No.  19  Tahun  2016  tentang  ITE  berdampak  terhadap  persepsi  nasabah  terkait  dengan  rasa aman dan  nyaman dalam menggunakan layanan perbankan digital, seperti hal nya dengan e-banking (Putra  et  al.,  2021).  Hal  ini  dikarenakan  dalam  undang-undang  tersebut  menjelaskan  bahwa  bank memiliki  tanggung  jawab  secara  hukum  apabila  terjadi  kerugian  pada  nasabah  yang  menggunakan layanan dari bank tersebut. Akan tetapi, jika kerugian disebabkan oleh nasabah itu sendiri  seperti hal nya kelalaian atau keadaan force majeure maka bank tidak bertanggung jawab. Dengan demikian, BRI melakukan  pendekatan  yang  seimbang  antara  memberikan  perlindungan  kepada  nasabah  dan menegakkan tanggung jawab nasabah dalam upaya mencegah serangan phishing.
Kemudian, tanggung jawab BRI dalam bentuk represif diantaranya adalah nasabah memiliki hak untuk menggugat BRI di pengadilan jika hasil penyelesaian yang ditawarkan oleh bank terkait kasus phising tidak  sesuai  dengan  yang  diharapkan.  Gugatan  dapat  diajukan  dengan  dasar  bahwa  BRI menyebabkan  kerugian nasabah akibat serangan phising dalam penggunaan sistem e-banking. Selain itu, sebagai alternatif untuk mengajukan gugatan di pengadilan, nasabah juga dapat meminta bantuan OJK. OJK dapat membantu mempercepat proses pengaduan nasabah yang mengalami kerugian akibat phising .  Langkah  ini  menunjukkan  adanya  mekanisme  di  luar  pengadilan  untuk  menyelesaikan sengketa dan mendapatkan penyelesaian.
Akan tetapi, Bank BRI melakukan upaya semaksimal mungkin untuk memilih penyelesaian secara damai. Upaya untuk menyelesaikan secara damai dapat mencakup negosiasi, mediasi, atau penyelesaian di luar pengadilan. Upaya damai dilakukan untuk mempertahankan hubungan baik dengan nasabah dan menghindari dampak negatif terhadap reputasi bank. Reputasi bank dan kepercayaan nasabah dianggap sebagai faktor krusial dalam penanganan kasus phising. BRI berusaha menjaga kepercayaan nasabah dengan  menawarkan  penyelesaian  yang  memadai  dan  menghindari  proses  pengadilan  yang  dapat merugikan hubungan tersebut (Indonesia, 2016).

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 4.1 Simpulan
Nasabah  yang  terkena  serangan phising dalam  penggunaan  sistem e-banking mendapatkan perlindungan hukum melalui upaya preventif dan represif. Upaya preventif mencakup pemahaman hak- hak nasabah dan pencegahan phising. Upaya represif mencakup penyelesaian sengketa di dalam atau di luar pengadilan serta pengajuan pengaduan ke OJK. Nasabah memiliki hak hukum untuk mendapatkan perlindungan  dalam  hal  perlindungan  konsumen.  UU  No.  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen memberikan dasar hukum untuk melindungi nasabah dari praktik phishing yang merugikan. Kemudian,  UU  No.  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas  UU  No.  11  Tahun  2008  mengatur perlindungan data pribadi nasabah. Sehingga, disimpulkan bahwa nasabah memiliki hak hukum untuk privasi data mereka, dan lembaga keuangan harus memastikan perlindungan data pribadi nasabah.
Tanggung jawab BRI atas terjadinya tindakan phising dalam sistem penggunaan e-banking yaitu tanggung  jawab  untuk  memberikan  perlindungan  secara  preventif  dan  represif  terhadap  nasabah. Tanggung  jawab  preventif  BRI  yaitu  dengan  adanya  prosedur  yang  dirancang  untuk  mencegah terjadinya phishing . Salah satu prosedur pertama adalah meningkatkan pengetahuan nasabah mengenai ancaman phishing dan cara melindungi diri dari serangan tersebut. Sedangkan, tanggung jawab represif diberikan kepada nasabah yang telah terkena serangan phishing . Ini mencakup langkah-langkah untuk menanggulangi  dan  menyelesaikan  masalah  yang  timbul  setelah  serangan phising terjadi.  Hal  ini didukung  dengan  melengkapi  manajemen  risiko,  memastikan  teknologi  informasi  yang  aman,  dan menawarkan layanan pengaduan nasabah melalui call center dan media sosial. Dalam situasi di mana nasabah mengalami kerugian akibat tindakan phishing yang disebabkan oleh BRI maka bank dijamin akan menggantikan dengan kompensasi yang sesuai. Nasabah memiliki hak untuk menggugat BRI di pengadilan jika hasil penyelesaian yang ditawarkan oleh bank terkait kasus phising tidak sesuai dengan
yang  diharapkan.  Selain  itu,  nasabah  memiliki  opsi  untuk  mengajukan  pengaduan  kepada  OJK  jika merasa  penyelesaian  dengan  bank  tidak  memuaskan.  OJK  dapat  mempercepat  proses  pengaduan nasabah terkait kerugian akibat phising. Dengan demikian, ada upaya konkret yang dilakukan oleh bank dalam melibatkan nasabah dalam  langkah-langkah preventif dan represif, serta tanggung jawab bank terhadap keamanan e-banking dan penanganan kasus phising.

## 4.2 Saran
Dalam  menghadapi  tantangan  yang  muncul  seiring  dengan  perkembangan  layanan  perbankan, khususnya layanan e-banking maka Pemerintah Indonesia perlu segera membuat undang-undang yang tegas  dan  komprehensif  yang  mengatur  penggunaan  layanan e-banking oleh  nasabah  bank  dengan mencakup  tanggung  jawab  nasabah,  bank,  dan  pemerintah  dalam  melindungi  nasabah  dari  ancaman phishing dan perlu memberikan hukuman yang tegas untuk pelaku phishing. Tujuannya agar nasabah selaku korban mendapatkan perlindungan hukum yang jelas dan memberikan dasar hukum bagi pelaku dalam  penanganan  kasus phising yang  menyebabkan  kerugian  pada  nasabah.  Bagi  BRI  perlu meningkatkan  kapabilitasnya  menangani  proses  penanganan  dan  pengaduan  dari  nasabah  yang mengalami kerugian akibat tindakan phishing. Hal ini mencakup percepatan proses penyelesaian dan komunikasi yang efektif dengan nasabah. Selain itu, BRI perlu terus meningkatkan sistem  keamanan dan pengawasan dalam memberikan pelatihan kepada nasabah untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang ancaman phishing.
Bagi OJK perlu meningkatkan sistem pengawasannya terhadap kegiatan komersial di sektor jasa keuangan, khususnya perbankan, termasuk layanan e-banking. Seperti halnya, melakukan pemantauan terhadap keamanan transaksi dan perlindungan kepentingan nasabah. Selain itu, OJK juga memberikan panduan kepada bank-bank tentang praktik terbaik dalam mengatasi tindakan phishing . Hal ini dapat membantu  bank  dalam  memahami  cara  yang  lebih  efektif  untuk  melindungi  nasabah  mereka. Kemudian, bagi nasabah dan masyarakat umum perlu meningkatkan kesadaran terhadap risiko phising. Selain  itu,  nasabah  dan  masyarakat  umum  lainnya  juga  berperan  dalam  meningkatkan  pengawasan dengan melaporkan aktivitas mencurigakan  atas  terjadinya phising kepada bank  atau otoritas  terkait. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan dapat menciptakan penggunaan e-banking yang lebih aman, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan dan keamanan nasabah.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali, A. (2023). Nasabah Prioritas Bank BRI Kehilangan Rp 1,4 Miliar Akibat Phising,  Sambangi Polda Jatim . Berita Satu.
Alsayed,  A.  O.  (2017).  E-Banking  Security:  Internet  Hacking,  Phishing  attacks,  Anlaysis  and  Prevention  of Fraudelent Activities. International Journal of Emerging Technology and Advanced Engineering , 7 (1). Amiruddin, & Asikin, Z. (2021). Pengantar Metode Penelitian Hukum . Rajawali Pers.
Anugrah, I. K. D., Widyantara, I. M. M., & Arini, D. G. D. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Atas Tindak Pidana Pencatatan Palsu Dalam Dokumen Perbankan. Jurnal Preferensi Hukum , 3 (2). Atorf, N., & dkk. (2002). Internet Banking di Indonesia. Jurnal Manajemen Teknologi , 2 (1). Gunawan, J. (1999). Hukum Perlindungan Konsumen . Universitas Katolik Parahyangan. Indonesia, I. B. (2016). Strategi Manajemen Risiko . Gramedia Pustaka Utama.
Jahri,  A.  (2016).  Perlindungan  Nasabah  Debitur  Terhadap  Perjanjian  Baku  yang  Mengandung  Klausula Eksonerasi pada Bank Umum di Bandar Lampung. Fiat Justisia Journal Of Law , 10 (2). Kusuma, M. J. (2019). Hukum Perlindungan Nasabah Bank, Upaya Hukum Melindungi Nasabah Bank Terhadap Tindak Kejahatan ITE Di Bidang Perbankan . Nusa Media.
Latifahi,  F.  N.,  Mawardi,  I.,  &  Wardhana,  B.  (2022).  Ancaman  Pencurian  Data  (Phising)  Di  Tengah  Trend Pengguna  Fintech Pada Pandemic Covid-19 (Study Phising  Di Indonesia). Perisai: Islamic Banking and Finance Journal , 6 (1). Mayasari, S. (2023). Sampai Akhir Maret 2023, Jumlah Transaksi BRImo Melonjak hingga 154,63% . Keuangan Kontan.
Nugraha,  H.  S.  (2022). Nasabahnya  jadi  Korban  Link  Pishing  Hingga  Rugi  Rp  1,1  Miliar,  BRI  lakukan Investigasi . Zona Sumbar.
Pratama,  A.  A.  N.  B.  K.,  Mahendrawati,  N.  L.  M.,  &  Ujianti,  N.  M.  P.  (2021).  Perlindungan  Hukum  Bagi Konsumen Pada Bank Beku Operasi. Jurnal Interpretasi Hukum , 2 (1). PT. BRI Multifinance Indonesia. (2022). Kebijakan Manajemen Risiko . BRI Finance.
Putra,  K.  Y.  P.,  Dewi,  A.  A.  S.  L.,  &  Suryani,  L.  P.  (2021).  Perlindungan  Hukum  Korban  Penipuan  Undian Berhadiah Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Jurnal Interpretasi Hukum , 2 (3).
Rahmadian, F., Maksum, M., & Rambe, M. S. (2020). Perlindungan Nasabah Bank Terhadap Tindakan Phishing; Studi pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Journal Of Legal Research , 2 (2).
Rani,  M.  (2014).  Perlindungan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Terhadap  Kerahasiaan  Dan  Keamanan  Data  Pribadi Nasabah Bank. Jurnal Selat , 2 (1).
S, E., Mule, & U, P. (2016). Phishing Attacks and Its Preventions. Imperial Journal of Interdisciplinary Research , 2 (12).
Soetarto,  &  dkk.  (2008). Teknologi  E-Banking  di  Kalangan  Smart  Customer:  Kasus  di  Kota  Solo .  Fakultas Ekonomi Universitas Muhamadiyah Solo.
Stefanie, E., & Suherman. (2021). Urgensitas Pengoptimalan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Terkait Financial Technology. Jurnal Yuridis Fakultas Hukum, UPN “Veteran” Jakarta , 8 (1).
Sugiyono,  H.  (2017).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pihak  Ketiga  Sebagai  Pemilik  Jaminan  Ketika  Tidak Dilaksanakannya Prinsip Kehati  -Hatian Oleh Bank Dalam Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan. Jurnal Yuridis Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jakarta , 4 (1).
Tarigan, H. A. A. B., & Paulus, D. H. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia , 1 (3).
Wonok,  D.  Y. (2012).  Perlindungan  Hukum  Atas  Hak-Hak  Nasabah  Sebagai  Konsumen  Pengguna  Jasa  Bank Terhadap Risiko Yang Timbul Dalam Penyimpangan Dana. Jurnal Edisi Khusus , 1 (2).