## Perkembangan dan Isu Krusial dalam Undang-Undang KUHP
Yenny Fitri Z * , Zuhdi Arman, Pipin Wahyudi, Putri Nilam Sari
Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat *Email Korespondensi: yennyfitri54@gmail.com
ABSTRACT Keywords At the beginning of 2023, the government finally passed Law Number
1 in 2023 on the Criminal Code (KUHP Law). This law is a new step towards  criminal  law  reform  following  the  values  of  the  Indonesian nation.  In  legal  adages,  the  presumption  iures  de  iure  principle  is known,  which  means  that  everyone  is  assumed  to  know  the  law. People's  ignorance  of  the  law  is  not  an  excuse  to  exempt  them  from being  guilty.  Therefore,  it  is  necessary  to  conduct  socialization  by various groups on the birth of a legal product, one of which is carried out by Lecturers and students of the Faculty of Law. This socialization occurred  in  Jorong  Sianau  Indah,  Nagari  Sungayang,  Tanah  Datar Regency. The socialization was held on Friday, September 8, 2023. As a result  of  this  socialization,  the  community  began  to  get  clear  and correct information about forming a legal product and how to interpret the correct article formulation.
Development, Crucial Issues, Criminal Code
BERDAYA : Jurnal
Pendidikan dan
Pengabdian Kepada Masyarakat
Vol 5, No.3, 2023, pp. 217-228 eISSN 2721-6381

## Article History
Received 10/4/2023  / Accepted 11/27/2023/ First Published: 11/28/2023
To  cite  this  article: Fitri  Z,  Y.,  Arman,  Z.,  Wahyudi,  P.,  &  Sari,  P.  (2023).  Perkembangan  dan  Isu Krusial  dalam  Undang-Undang  KUHP.  BERDAYA:  Jurnal  Pendidikan  Dan  Pengabdian  Kepada Masyarakat, 5(3), 217 - 228.
Published by LPMP Imperium Journal homepage: https://ejournal.imperiuminstitute.org/index.php/BERDAYA
ABSTRAK Profil Penulis Awal  tahun  2023,  pemerintah  akhirnya  mensahkan lahirnya  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2023 tentang Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (UU  KUHP) sebagai  langkah  baru  menuju  reformasi  hukum  pidana yang  sesuai  dengan  nilai-nilai  bangsa  Indonesia.  Dalam adagium  hukum  dikenal  asas presumption  iures  de  iure yang  artinya  semua  orang  dianggap  tahu  akan  hukum. Ketidaktahuan  masyarakat  akan  hukum,  bukanlah menjadi  alasan  untuk  membebaskannya  dari  perbuatan bersalah.  Oleh  karena  itu,  perlu  dilakukan  sosialisasi oleh  berbagai  kalangan  atas  lahirnya  sebuah  produk hukum,  salah  satunya  dilakukan  oleh  Dosen  dan mahasiswa Fakultas Hukum. Sosialisasi ini dilakukan di Jorong  Sianau  Indah,  Nagari  Sungayang,  Kabupaten Tanah  Datar.  Sosialisasi  dilaksanakan  pada  hari  Jumat tanggal  8  September  2023.  Hasil  dari  sosialisasi  ini, masyarakat mulai mendapatkan informasi yang jelas dan benar tentang pembentukan sebuah produk hukum serta cara menafsirkan rumusan pasal yang benar.
Yenny Fitri Z, Zuhdi Arman, Pipin Wahyudi, Putri Nilam Sari Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Kota Bukittinggi, Indonesia
Coresponding Author: yennyfitri54@gmail.com
Reviewing Editor
Kata Kunci : Perkembangan, Isu Krusial, KUHP Maya Mustika, STIE Indonesia Jakarta

## PENDAHULUAN
Awal  tahun  2023,  pemerintah  akhirnya  mensahkan  lahirnya  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  2023  tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (UU  KUHP)  sebagai  langkah baru  menuju  reformasi  hukum  pidana  yang  sesuai  dengan  nilai-nilai  bangsa  Indonesia. Meskipun  melalui  proses  yang  sangat  panjang,  diawali  dengan  penyusunan  draf  KUHP pertama di tahun 1964, hingga melahirkan 25 draf penyusunan KUHP sebelum akhirnya di sahkan  menjadi  Undang-Undang,  namun  lahirnya  Undang-Undang  KUHP  ini  masih  saja menuai  kritikan  dan  sorotan  tajam  dari  berbagai  kalangan.  Banyak  masukan,  kritikan, hingga informasi bohong dan menyesatkan yang silih berganti selama proses pembaharuan KUHP  nasional  ini.  Sehingga  menjadi  sebuah  tantangan  dan  tugas  bersama,  terutama kalangan  hukum  untuk  lebih  gencar  memberikan  pemahaman  yang  benar  kepada masyarakat  terkait  sejumlah  isu  krusial  dalam  rumusan  KUHP  Nasional  yang  baru  akan diberlakukan efektif tiga tahun kedepan, yaitu di tahun 2026.
Dalam  adagium  hukum  dikenal  asas presumption  iures  de  iure yang  artinya  semua  orang dianggap  tahu  akan  hukum.  Ketidaktahuan  masyarakat  akan  hukum,  bukanlah  menjadi alasan untuk membebaskannya dari perbuatan bersalah. Idealnya, asas ini bisa diberlakukan dengan efektif apabila  sosialisasi  akan hukum tersebut disampaikan secara merata kepada seluruh  masyarakat.  Namun  kenyataannya,  ditengah  keterbatasan  petugas  hukum  untuk

## Yenny Fitri Z et al.
mensosialisasikan produk hukum yang begitu banyak, ditambah luas nya wilayah Indonesia dan beragam serta banyaknya jumlah masyarakatnya, membuat sosialisasi terkadang tidak sampai  ke pelosok daerah secara merata dan sempurna. Oleh karena itu, butuh dukungan dan partisipasi berbagai pihak untuk membantu mensosialisasikan berbagai produk hukum yang  lahir  dan  bersentuhan  langsung  dengan  masyarakat,  salah  satunya  Undang-Undang Tentang KUHP.
Berdasarkan alasan yang telah diuraikan tersebut, maka menjadi perhatian bagi kami untuk ikut  mensosialisasikan  tentang  perkembangan  dan  isu  krusial  dalam  Undang-Undang KUHP.  Tujuannya  agar  masyarakat  paham  latar  belakang  lahirnya  sejumlah  peraturan dalam  rumusan  KUHP  dan  apa  esensi  dari  lahirnya  aturan-aturan  tersebut.  Sehingga, masyarakat  tidak  menerima  informasi  yang  salah  dan  setengah-setengah  ditengah gempuran  berita  bohong  yang  banyak  beredar  di  tengah  mayarakat  melalui  media  sosial. Harapannya, saat KUHP diberlakukan di tahun 2026 mendatang, masyarakat sudah paham dan sudah siap untuk menerima kehadiran aturan dalam KUHP tersebut.

## Sasaran Kegiatan dan Masalah yang ingin dipecahkan
Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan bersama seluruh mahasiswa peserta Kuliah Kerja Nyata (KKN)  Universitas  Muhammadiyah  Sumatera  Barat  Tahun  2023,  Kelompok  8  di  Jorong Sianau  Indah.  Kegiatan  sosialiasi  dilakukan  terhadap  sejumlah  perwakilan  masyarakat dengan  total  masyarakat  yang  hadir  42  orang  dengan  latar  belakang  yang  berbeda-beda, mulai dari unsur pemuda, PKK, Kelompok Yasin, Perangkat Jorong dan Nagari dan tokoh- tokoh  masyarakat.  Sasaran  dari  kegiatan  pengabdian  ini  adalah  memberikan  pemahaman dan sosialisasi hukum yang benar terhadap masyarakat atas disahkannya Undang-Undang KUHP yang berlaku 3 tahun mendatang. Jorong Sianau Indah dengan letak geografis yang relatif cukup jauh dari pusat kota, masih belum terjamah sosialisasi hukum secara intensif. Sehingga  dikhawatirkan  hal  ini  menjadi  potensi  masyarakat  melakukan  perbuatan  pidana dengan alasan ketidaktahuan akan hukum yang dilarang.  Selanjutnya, hal  ini juga sebagai langkah antisipasi agar masyarakat tidak menafsirkan aturan hukum secara keliru, ditengah banyaknya beredar informasi bohong dan menyesatkan seputar rumusan pidana di  dalam Undang-Undang KUHP.

## MATERI DAN METODE

## Materi
Materi yang diberikan dalam pelaksanaan pengabdian ini adalah dalam bentuk sosialisasi, diskusi dan tanya jawab. Materi yang relevan dengan topik seputar perkembangan dan isu krusial dalam undang-undang KUHP disajikan dengan kalimat yang hangat, kekeluargaan, dan  mudah  dipahami  masyarakat.  Setiap  uraian  delik  yang  dijabarkan,  disertai  dengan contoh  sederhana  yang  seringkali  terjadi  di  kehidupan  masyarakat.  Sesi  berikutnya, dilanjutkan  dengan  diskusi  dan  tanya  jawab  dari  peserta  yang  hadir.  Antusiasme  peserta untuk bertanya, membuktikan bahwa  materi  yang disajikan cukup dipahami dan menarik untuk disimak oleh peserta.

## Metode
Proses  pengabdian  masyarakat  ini,  menggunakan  metode  atau  tahapan  secara  berurutan. Sebelum  pelaksanaan  sosialisasi,  ada  langkah  persiapan  yang  dilakukan  oleh  tim pengabdian  di  Jorong  Sianau  Indah  sebagai  lokasi  pengabdian.  Uraian  kegiatan  yang dilakukan tim pengabdian, akan digambarkan melalui pola bagan sebagai berikut:
Bagan 1. Tahapan Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat
Dari  bagan  diatas  terlihat  bahwa  kegiatan  pengabdian  masyarakat  berupa  sosialisasi Perkembangan  dan  Isu  Krusial  dalam  KUHP  ini  terdiri  atas  tiga  tahapan  secara  garis besarnya.

## 1. Tahap Persiapan
Sebelum  pelaksanaan  kegiatan  pengabdian  berupa  sosialisasi  hukum,  maka  tim pengabdian harus menggali informasi terlebih dahulu di tengah masyarakat. Informasi awal ini dibutuhkan agar kegiatan sosialisasi hukum ini tepat sasaran dan tepat tema. Setelah  diketahui  bahwa  masyarakat  masih  sangat  minim  pemahaman  hukumnya, terutama  yang  terkait  dengan  hukum  pidana,  maka  tim  memutuskan  untuk mengangkat  tema  yang  relevan  dengan  kebutuhan  dan  keadaan  masyarakat.  Setelah tema ditentukan, mulai disiapkan materi sosialisasi beserta alat peraga yang dibutuhkan selama berlangsungnya sosialisasi hukum.
2. Tahap Pelaksanaan
Pelaksanaan  pengabdian  masyarakat  dalam  bentuk  sosialisasi  hukum  dilaksanakan  di Jorong  Sianau  Indah,  Nagari  Sungayang,  Kabupaten  Tanah  Datar,  Provinsi  Sumatera Barat. Kegiatan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 dengan dihadiri perwakilan  kelompok  masyarakat  sebanyak  50  orang.    Selama  proses  pelaksanaan sosialisasi,  masyarakat  sangat  antusias  menyimak  informasi  dan  menanyakan  banyak hal yang selama ini hanya diperoleh informasinya oleh masyarakat melalui media sosial ataupun televisi.
3. Tahap Evaluasi dan Pelaporan
Pada tahapan evaluasi ini, tim pengabdi akan melakukan evaluasi atas hasil pengabdian yang  diperoleh  dan  berusaha  untuk  memaksimalkan  hasil  pengabdian  untuk kedepannya.  Selanjutnya,  tim  pengabdian  akan  melakukan  pelaporan  hasil  kegiatan
- Menggali  informasi  pengetahuan hukum masyarakat.
- Menetapkan  tema  dan  peserta sosialisasi
- Menyiapkan materi dan alat peraga - Tes Pemahaman awal - Sosialisasi - Tes pemahaman akhir - Evaluasi
- Pelaporan PERSIAPAN EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN

## Yenny Fitri Z et al.
kepada  pihak  Fakultas  Hukum  Universitas  Muhammadiyah  untuk  dapat  dilanjutkan dalam bentuk pengabdian lainnya secara berkelanjutan.

## Waktu dan Lokasi Pelaksanaan
Kegiatan  pengabdian  pada  masyarakat  ini  dilaksanakan  pada  hari  Jum’at  tanggal  8 September  2023  pukul  15.00  sampai  dengan  18.00  WIB.  Kegiatan  dilaksanakan  di  kantor Jorong  Sianau  Indah,  Kecamatan  Sungayang  Kabupaten  Tanah  Datar  Provinsi  Sumatera Barat.

## HASIL DAN EVALUASI

## Pelaksanaan Kegiatan
Selama  pelaksanaan  kegiatan  pengabdian  ini,  tim  pengabdian  menguraikan  hasil  dan pembahasan pengabdian sebagai berikut:

## Pemahaman tentang Hukum Pidana dan KUHP
Beragam  pengertian  tentang  hukum  pidana  telah  diuraikan  oleh  berbagai  ahli  pidana. Sudarto  mengungkapkan  bahwa  hukum  pidana  adalah  aturan  hukum  yang  mengikatkan kepada  suatu  perbuatan  yang  memenuhi  syarat-syarat  tertentu  suatu  akibat  yang  berupa pidana.  (Sudarto  1990).  Sementara  itu,  pengertian  lebih  luas  tentang  hukum  pidana dikemukakan  oleh  Moeljatno  yang  menyatakan  bahwa  hukum  pidana  adalah  bagian  dari keseluruhan  hukum  yang  berlaku  di  suatu  Negara  yang  mengadakan  dasar-dasar  dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang yang disertai ancaman  pidana  bagi  barang  siapa  yang  melakukan.  Kapan  dan  dalam  hal  apa  kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan sanksi pidana dan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan. (Moeljatno 2009)
Pengaturan  tentang  hukum  pidana  saat  ini  diatur  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana  (KUHP).  KUHP  yang  berlaku  di  Indonesia  berawal  dari  produk  hukum  Belanda melalui  asas  konkordansi  atau  asas  keselarasan  dimana  artinya  hukum  yang  berlaku  di (Belanda diberlakukan sama di Hindia Belanda. (Henri 2018).
KUHP yang berlaku di Indonesia berasal dari Belanda dan memiliki nama asli Wetboek van Strafrecht  voor  Nederlansch  Indie (WvS).  Setelah  Indonesia  merdeka,  WvS  diadopsi  menjadi hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
Setelah  berlaku  puluhan  tahun,  maka  keberadaan  KUHP  hasil  nasionalisasi  dari  WvS dianggap  tidak  relevan  lagi  dengan  nasionalisme  Indonesia.  Hingga  akhirnya,  upaya rekodefikasi  KUHP  Nasional  mulai  digagas  sejak  tahun  1963  saat  digelarnya  Seminar Hukum Nasional I di Semarang. Seminar ini selanjutnya disebut sebagai  titik awal sejarah pembaruan  KUHP  di  Indonesia  yang  setahun  kemudian  mulai  dirumuskan  oleh  tim pemerintah.  (Sahbani  2017)  Setelah  melalui  proses  yang  sangat  panjang,  akhirnya  KUHP Nasional mulai di sahkan di awal tahun 2023 melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Meskipun  baru  akan  berlaku  efektif  3  tahun  mendatang,  yaitu  di  tahun  2026,  namun apresiasi  atas  lahirnya  KUHP  Nasional  ini  sudah  selayaknya  untuk  diberikan  apresiasi.
Sisanya,  dimaksimalkan  melalui  aturan  pelaksana  dan  sosialisasi  menyeluruh  kepada masyarakat agar tujuan lahirnya kodifikasi hukum pidana ini bias semakin bermanfaat.

## Beberapa Isu Krusial dalam rumusan pasal KUHP yang diketahui masyarakat.
Dalam  KUHP,  senantiasa  diatur  mengenai  perbuatan  positif  dan  perbuatan  negatif. Perbuatan  bersifat  positif  berarti  melakukan  sesuatu,  sedangkan  perbuatan bersifat negatif artinya  tidak  melakukan  sesuatu.  (Hiariej,  2014).  Masyarakat  jorong  Sianau  Indah  tempat pelaksanaan  pengabdian  masyarakat,  ternyata  masih  belum  mengetahui  dan  memahami dengan  benar informasi  tentang  rumusan  pasal-pasal  dalam Undang-Undang KUHP.  Dari kegiatan  sosialisasi  yang  dilaksanakan,  diperoleh  beberapa  isu  krusial  dalam  KUHP  yang ternyata dipahami masyarakat secara keliru. Beberapa isu krusial tersebut diantaranya:
1) Tentang larangan ternak warga merusak tanaman pertanian.
Seperti  yang  sudah  diuraikan  sebelumnya,  banyak  sekali  informasi  bohong  dan menyesatkan  yang  beredar  dalam  dunia  maya  terkait  rumusan-rumusan  pasal  dalam KUHP.  Salah  satunya  adalah  isu  yang  menyatakan  bahwa  ayam  atau  ternak  unggas yang masuk ke pekarangan rumah warga, maka dapat dikenakan sanksi pidana hingga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
Menanggapi  isu  ini,  maka  dalam  penjelasan  sosialisasi  kegiatan  pengabdian,  pihak pemateri menyampaikan bahwa dalam draf KUHP sebelumnya ada rumusan pasal 278 dan 279 yang menyatakan hal sebagai berikut:

## Pasal 278 Rancangan KUHP
"Setiap Orang yang membiarkan unggas  yang diternaknya berjalan di kebun atau tanah yang telah ditaburi benih atau tanaman milik orang lain dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II (Rp 10 juta),"

## Pasal 279 Rancangan KUHP
Ayat 1, "Setiap Orang yang membiarkan Ternaknya berjalan di kebun, tanah perumputan, tanah yang  ditaburi  benih  atau  penanaman,  atau  tanah  yang  disiapkan  untuk  ditaburi  benih  atau ditanami dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II."
Ayat 2, "Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dirampas untuk negara."
Rumusan pasal tersebutlah yang pada akhirnya ditafsirkan secara liar oleh masyarakat yang tidak paham hukum, disebarluaskan terhadap masyarakat melalui berbagai media, hingga menjadi isu liar yang sulit untuk dihindari.
Dalam kegiatan pengabdian ini, pemateri menjelaskan dan meluruskan kekeliruan yang dipahami  masyarakat.  Bahkan,  dalam  KUHP  yang  disahkan,  rumusan  tersebut dihilangkan dan diganti dengan Pasal  277 KUHP  Tentang Gangguan terhadap Tanah, Benih, Tanaman, dan Pekarangan dengan bunyi rumusan pasal sebagai berikut:

## Yenny Fitri Z et al.
“Dipidana dengan pidana denda paling banyak Katego ri II (Rp. 10.000.000) Setiap orang yang:
a. Berjalan  atau  berkendaraan  di  atas  tanah  pembenihan,  penanaman  atau  yang  disiapkan untuk itu yang merupakan milik orang lain; atau,
b. Tanpa  hak  berjalan  atau  berkendara  di  atas  tanah  yang  oleh  pemiliknya  dilarang  masuk atau sudah diberi larangan masuk dengan jelas”
Gambar 1.

## Pemberian materi sosialisasi
Sumber: Dokumentasi Penulis (2023)
2) Tentang Pidana bagi Pekerja hingga larut malam Beragam masyarakat yang profesi dan pekerjaannya memaksa untuk bekerja pada shift malam,  banyak  yang  terpengaruh  dengan  isu  rumusan  delik  berikut  ini.  Beberapa diantaranya adalah petugas Satpam dan perawat yang terkadang bekerja di shift malam. Berdasarkan  penelusuran  melalui  draf  RUU  KUHP  dari  awal  rumusan  hingga disahkannya  menjadi  undang-undang,  tidak  ada  satu  pasal  pun  yang  menyebut larangan  perempuan  keluar  malam  atau  larangan  bekerja  hingga  larut  malam.  Klaim sebagian  masyarakat  yang  menafsirkan  larangan  terhadap  perempuan  atau  pekerja bekerja  pada  larut  malam,  dikaitkan  dengan  rumusan  Pasal  431  Bagian  Kedelapan tentang Penggelandangan. Isi dari Pasal 431 berbunyi:
“Setiap Orang yang bergelandangan di jalan atau di tempat umum yang mengganggu ketertiban umum dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori I (Rp.1.000.000,- ).”
Karena beragam tanggapan, komentar dan masukan, akhirnya dalam Undang-Undang KUHP Pasal yang mengatur hal ini dihilangkan.
Gambar 2. Pemateri bersama perangkat jorong dan nagari
Sumber: Dokumentasi
Penulis (2023)

## 3) Tentang pidana bagi Suami yang melakukan perkosaan pada istri
Rumusan  delik  ini  dapat  ditemukan  dalam  Pasal  473  Undang-Undang  KUHP  yang berbunyi:
(1) Setiap  orang  yang  dengan  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan  memaksa  seseorang bersetubuh dengannya, dipidana karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun
(2) Termasuk Tindak Pidana perkosaan dan dipidana sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi perbuatan :
a. Persetubuhan dengan seseorang dengan persetujuannya karena orang tersebut percaya bahwa orang itu merupakan suami/istrinya yang sah.
b. Persetubuhan dengan anak
c. Persetubuhan  dengan  seseorang,  padahal  diketahui  bahwa  orang  laintersebut  dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya
d. Persetubuhan dengan penyandang disabilitas
(3) .... dst sampai 11
Saat  rumusan  pasal  ini  dibuat,  sangat  banyak  pro  dan  kontra  yang  lahir  bahkan  dari kalangan  perempuan  sendiri  yang  mestinya  pasal  ini  melindungi  kepentingan hukum mereka  dari  pemaksaan  seksual  oleh  suaminya  sendiri.  Padahal,  sebelum  rumusan KUHP  ini  lahir,  rumusan  serupa  juga  sudah  ditemukan  dan  berlaku  dalam  Undang- Undang  tentang  Penghapusan  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga  (UU  PKDRT).  Hanya saja,  dalam  UU  PKDRT  tidak  menggunakan  istilah  pemerkosaan,  tetapi  kekerasan seksual. Pasal 8 huruf a UU PKDRT berbunyi:
“ Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. ”
Development, Crucial Issues, Criminal Code
Adapun Pasal 46 UU PKDRT berbunyi:
“ Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp 36 juta. ”
Pasal  larangan  yang  diatur  dalam  UU  PKDR  ini,  bahkan  sudah  memakan  korban. Setidaknya sudah  ada 4  kasus  yang  membuat  suami  harus  dipidana  karena  memaksa istrinya  untuk  bersetubuh.  Namun,  saat  rumusan  delik  ini  dijabarkan  ke  dalam  UU KUHP,  kebanyakan  masyarakat  justru  melakukan  penolakan  dalam  berbagai  pro  dan kontra.
Gambar 3.
Pemateri bersama seluruh peserta Sumber: Dokumentasi Penulis (2023)
Sebenarnya masih sangat banyak rumusan delik dalam UU KUHP yang perlu dijelaskan dan diuraikan  kepada  masyarakat  Jorong  Sianau  Indah.  Namun,  karena  keterbatasan  waktu dalam sosialisasi, maka hanya beberapa delik yang bisa diuraikan hingga sesi waktu diskusi dan tanya jawab.

## Evaluasi kegiatan
Beberapa  catatan  penting  yang  menjadi  evaluasi  dari  kegiatan  sosialisasi  ini  adalah  waktu yang  sangat  terbatas.  Membahas  tentang  sejumlah  isu  krusial  dalam  delik-delik  KUHP, butuh  waktu  yang  lebih  banyak  agar  bisa  dipahami  secara  maksimal.  Selanjutnya,  ruang pertemuan  yang  terbatas,  sehingga  menyebabkan  jumlah  peserta  yang  hadir  pun  jadi terbatas,  serta  fasilitas  penunjang  sosialisasi  yang  kurang  memadai,  seperti  tidak  adanya microphone, audio visual, dan fasilitas lainnya.
Tabel 1. Aktivitas Kegiatan Pembicara Materi Jam Pipin Wahyudi Pembukaan dan Pengantar 15.00-15.30 Yenny Fitri. Z, SH.MH Perkembangan dan Isu Krusial dalam Undang-Undang KUHP 15.30-16.30 Zuhdi Armani Pemandu  Diskusi  dan  Tanya Jawab 16.30-17.30 Putri Nilam Sari Penutup dan Kesimpulan 17.30-18.00

## SIMPULAN
Dari  kegiatan  sosialisasi  atas  perkembangan  dan  isu  krusial  dalam  Undang-Undang  KUHP yang telah tim pengabdi lakukan terhadap perwakilan masyarakat Jorong Sianau Indah yang dihadiri sekitar 50 orang, dapat disimpulkan bahwa hampir seluruh masyarakat yang hadir dalam  kegiatan  sosialisasi  tidak  mengetahui  tentang  lahirnya  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  2023  tentang  KUHP  beserta  isi  rumusan  dalam  pasal-pasal  KUHP. Ada  beberapa masyarakat  yang  mengetahui  sejumlah  isu  krusial  dalam  KUHP,  namun  memahaminya secara salah dan setengah-setengah, karena pengaruh informasi  bohong di berbagai media sosial.
Seluruh  peserta  yang  hadir  mengaku  bahwa  mereka  tidak  pernah  memperoleh  sosialisasi tentang  rumusan  dalam  hukum  pidana  Indonesia  sebelumnya,  baik  yang  terdapat  dalam KUHP hasil konkordansi  maupun dalam Undang-Undang KUHP yang akan diberlakukan tiga  tahun  mendatang. H ampir  seluruh  peserta  yang  hadir  merasakan  manfaat  sosialisasi yang diadakan, namun karena pembahasan yang sangat banyak sementara waktu sosialisasi yang  singkat,  membuat  banyak  diantara  masyarakat  yang  menginginkan  agar  kegiatan sosialisasi ini dilakukan secara berkelanjutan.
Dari  kesimpulan  kegiatan  pengabdian  tersebut,  maka  tim  pengabdian  merekomendasikan agar  sosialisasi  hukum  lebih  banyak  menyentuh  masyarakat  di  pelosok  desa  yang  minim akses  informasi  hukum  yang  benar.  Dengan  demikian,  harapan  untuk  penyerataan informasi hukum lebih terakomodir di seluruh masyarakat.

## Saran Kegiatan Lanjutan
Hasil  dari  sosialisasi  ini,  diharapkan  ada  kegiatan  lanjutan  yang  tidak  hanya  berupa penyampaian  informasi  satu  arah,  tapi  berlanjut  dengan  upaya  pendampingan  pendirian pos  bantuan  hukum  (posbakum)  mayarakat.  Tujuannya,  agar  masyarakat  memiliki  akses yang  lebih  dekat  dan  mudah  dijangkau  untuk  memperoleh  informasi  hukum,  melakukan konsultasi hukum, serta meminta pendampingan hukum secara lebih mudah.

## Yenny Fitri Z et al.

## Ucapan Terimakasih
Banyak  pihak  yang  ikut  berkontribusi  dalam  kesuksesan  kegiatan  pengabdian  masyarakat ini.  Tim  pengabdian  mengucapkan  banyak  terima  kasih  atas  support  dan  bantuan  dari Dekan  Fakultas  Hukum  Universitas  Muhammadiyah  Sumatera  Barat  Bapak  Dr.  Wendra Yunaldi, SH.MH, Wali Nagari Sungayang, Kab. Tanah Datar Bapak Nofri Edison S.Pd.I, Wali Jorong  Sianau  Indah  Bapak  Ikhsan  Fadila,  Mahasiswa  KKN  Universitas  Muhammadiyah Sumatera Barat Kelompok 8 Jorong Sianau Indah, beserta seluruh masyarakat Jorong Sianau Indah yang begitu antusias mengikuti kegiatan pengabdian masyarakat ini.

## REFERENSI
Hiariej, E. O.S.. 2014. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana . Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
Henri. 2018. “Jenis -Jenis Hukum Atau Peraturan Perundang-Undangan Zaman Pemerintah Kolonial Belanda.” 2018. https://butew.com/2018/01/22/jenis -jenis-hukum-atau-peraturan-perundang- undangan-zaman-pemerintah-kolonial-belanda/#:~:text=Kitab-kitab hukum tersebut berlakunya di Hindia Belanda %28Indonesia%29,%28Belanda%29 diberlakukan sama di tempat lain %28Hindi Belanda%29.
Moeljatno. 2009. Asas-Asas Hukum Pidana . Jakarta: Rineka Cipta.
Sahbani, Agus. 2017. “Sekilas Sejarah Dan Problematika Pembahasan RKUHP.” 2017. https://www.hukumonline.com/berita/a/sekilas-sejarah-dan-problematika-pembahasan- rkuhp-lt5a42131b82c60.
Sudarto. 1990. Hukum Pidana . Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

## Accepted author version posted online:  11/28/2023
Maya Mustika (Reviewing editor)

## FUNDING
Kegiatan ini merupakan bagian dari program Pengabdian Kepada Masyarakat yang didanai oleh Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.

## COMPETING INTERESTS
Tidak ada konflik kepentingkan untuk diungkapkan.