Perlindungan Konsumen Atas Tindakan Medis Bidang Kecantikan Di Rejuvie Clinic
I Made Aditya Mantara Putra dan I. B. Gde Agustya Mahaputra* Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia agustyamahaputra@gmail.com

## Abstrak
Seiring dengan pesatnya kemajuan pariwisata di Bali, kedatangan para wisatawan asing ke pulau dewata dengan tujuan  berwisata  semakin  meningkat.  Implikasi  nyata  yang  terlihat  dari  kondisi  ini  adalah  adanya  pertukaran kebudayaan termasuk pengaruh di bidang fashion dan trend, khususnya trend perawatan kecantikan di Bali. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen diatur hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha sehingga terjadi hubungan yang proporsional dimana perusahaan memperoleh profit atau keuntungan dan  konsumen memperoleh barang/dan atau jasa sehingga muncul rasa puas. Dilihat dari sisi yang berbeda, tindakan medis bidang kecantikan dilakukan  oleh  klinik  kecantikan  memiliki  resiko  di  bidang  medis.  Konsumen  dapat  saja  mengalami  kerugian akibat tindakan  medis  bidang  kecantikan  yang  dilakukan  oleh  Klinik  Kecantikan.  Oleh  karenanya,  perlindungan konsumen  atas  tindakan  medis  bidang  kecantikan  yang  dilakukan  oleh  klinik  kecantikan  perlu  pengaturan  yang jelas.Permasalahan yang diangkat untuk dianalisa dan dijawab dalam penelitian ini yaitu bagaimana perlindungan konsumen atas tindakan medis bidang kecantikan dan bagaimana penyelesaian sengketa atas kerugian konsumen yang  timbul  akibat  tindakan  medis  bidang  kecantikan  khususnya  di  Rejuvie  Clinic.Hasil  analisis  menunjukkan bahwa  perlindungan  konsumen  atas  tindakan  medis  bidang  kecantikan  di  Rejuvie  Clinic  dilakukan  dengan perjanjian tertulis yang mengatur tindakan penyelesaian di bidang administratif, perdata maupun pidana dari resiko di bidang medis.
Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa; Perlindungan Konsumen; Tindakan Medis

## Abstract
Along with the rapid progress of tourism in Bali, the arrival of foreign tourists to the island of the gods with the aim of travelling is increasing. The real implication seen from this condition is the existence of cultural exchanges including influences in the field of fashion and trend, especially the trend of beauty care in Bali. In the Consumer Protection Act regulated the rights and obligations of consumers and business actors so that there is a proportion- al relationship  where the company earns profits or profits and consumers obtain goods / and or services so that there is a sense of satisfaction. Viewed from a different side, medical treatment in the field of beauty is carried out by beauty clinics at risk in the medical area. Consumers can experience losses due to medical measures in the field of beauty carried out by the Beauty Clinic. Therefore, consumer protection for medical actions in the area of beau- ty carried out by beauty clinics needs clear arrangements. Problems raised for analysis and answers in this study are how to protect consumers from medical actions in the field of beauty and how dispute resolution over consum- er losses arises from activities medical field of vision especially at Rejuvie Clinic. The results of the analysis show that consumer protection for medical treatment in the beauty field at Rejuvie Clinic is carried out by written agree- ments that regulate settlement actions in the administrative, civil and criminal areas of risk in the medical field.
Keywords : Dispute Resolution; Consumer Protection; Medical Action

## I.  PENDAHULUAN
Dalam  keadaan  apapun  setiap  orang  sudah pasti  akan  menjadi  konsumen  suatu  produk ataupun  jasa  dalam  hal  tertentu.  Tentu  keadaan
tersebut  juga  pasti  akan  menunjukkan  berbagai kelemahan  pada  konsumen  yang  menyebabkan kedudukan  konsumen  tersebut  menjadi  tidak aman.  Di  Indonesia  khususnya  dalam  bidang bisnis,  sering  terjadi  persaingan  antara  produsen
KERTHA WICAKSANA Volume 13, Nomor 1 2019 © All Right Reserved Halaman 1
Published: 28/02/2019
How To Cite: Putra, I, M, A, M., Mahaputra, I, B, G, A . 2019. Perlindungan Konsumen Atas Tindakan Medis Bidang Kecantikan Di Rejuvie Clinic .Volume 13, Nomor 1. Hal 1 - 5. http://dx.doi.org/10.22225/kw.13.1.929.1-5
(pelaku  usaha)  dan  produsen  (pelaku  usaha) lainnya,  yang  mana  dalam  menarik  konsumen atau  keuntungan  para  pelaku  usaha  sering memakai berbagai  cara yang tidak sesuai dengan peraturan  yang  telah  ditetapkan  oleh  pemerintah (Husni  Syawali  &  Neni  Sri  Imaniyati,  2000) . Adanya tindakan pelaku usaha semacam itu dapat mengakibatkan  kerugian  bagi  masyarakat  atau konsumen, dan dengan tindakan tersebut pula hak -hak  konsumen  tidak  terlindungi.Oleh  karenanya diperlukan  suatu  instrumen  hukum  yang mengatur mengenai perlindungan hukum hak-hak dari konsumen tersebut.
Dalam hal ini pengertian mengenai perlindungan  konsumen  dapat  dilihat  pada Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang perlindungan  konsumen  yang  dijelaskan  dalam Pasal  1  angka  1yang  menyebutkan  bahwa perlindungan  konsumen  merupakan  segala sesuatu  hal  yang  berupaya  menjamin  adanya kepastian hukum terhadap
konsumen. Berdasarkan  pengertian  tersebut  maka  wajib diwujudkan  dalam  hubungan  antara  konsumen dengan  pelaku  usaha  sebagai  penyedia  barang dan/atau  jasa.  Salah  satu  pelaku  usaha  adalah klinik kecantikan yang memberikan jasa tindakan medis di bidang kecantikan kepada konsumen.
Klinik  kecantikan  menjadi  usaha  yang menjamur  utamanya  di  daerah  pariwisata.  Dapat dipahami bahwa pada daerah pariwisata, terdapat perubahan  trend  masyarakat  yang  berusaha menduplikasi  trend  wisatawan  luar  negeri  yang dianggap  bagus.  tanpa  terkecuali  pulau  di Provinsi  Bali  sebagai  daerah  tujuan  pariwisata yang didatangi berbagai wisatawan mancanegara. Masyarakat banyak memanfaatkan jasa perawatan kecantikan  ataupun  tindakan  medis  bidang kecantikan  pada  klinik  kecantikan  di  Bali.  Salah satu  klinik  kecantikan  yang  ada  di  bali  yang bertaraf nasional adalah Rejuvie Clinic. Klinik ini memiliki  karakteristik  khusus  sebagai  klinik kecantikan  yang  memiliki  taraf  nasional  dan kerap  kali  didatangi  oleh  konsumen  artis  dalam negeri. Berawal dari karakteristik khusus tersebut maka Rejuvie Clinic dipakai sebagai lokasi dalam penelitian  ini  guna  meneliti  perlindungan konsumen  serta  bentuk  penyelesaian  sengketa dalam  hubungan  antara  konsumen  dan  pelaku usaha klinik (Rejuvie Clinic) atas tindakan medis di bidang kecantikan yang terjadi.
Bertititik tolak pada latar belakang tersebut di atas  maka  terdapat  beberapa  permasalahan  yang ingin dikaji dalam penelitian ini,sebagai berikut:
Bagaimana  perlindungan  konsumen  atas tindakan  medis  bidang  kecantikan  di  Rejuvie Clinic?
Bagaimana penyelesaian sengketa atas kerugian  konsumen  yang  timbul  akibat  tindakan medis bidang kecantikan di Rejuvie Clinic?

## II.  METODE
Jenis  penelitian  tentang  perlindungan  hukum serta  penyelesaian  sengketa  ini  memakai  model penelitian  hukum  empiris  dengan  pendekatan peraturan  perundang-undangan  serta  pendekatan kasus.  Pendekatan  perundang-undangan  akan dilakukan  melalui  data  sekunder/bahan  hukum primer yang diperoleh dari berbagai bahan hukum yang  relevan  dengan  penelitian  ini,  sedangkan untuk  memperoleh  data  primer,  peneliti  akan melakukan pengamatan dan wawancara langsung ke Rejuvie Clinic.

## III.HASIL DAN PEMBAHASAN
Perlindungan  Konsumen  Atas  Tindakan  Medis Bidang Kecantikan Di Rejuvie Clinic
Nasution  dalam  bukunya  yang  berjudul  Suatu Pengantar  Hukum  Perlindungan  Konsumen memberikan  penjelasan  mengenai  batasan- batasan  tentang  konsumen,  yaitu  konsumen merupakan  setiap  orang  yang  mendapatkan barang  maupun  jasa  yang  digunakan  untuk  suatu hal  tertentu.  Disamping  itu  tujuan  komersial konsumen  mendapatkan  barang  ataupun  jasa yaitu  digunakan  untuk  membuat  barang  maupun jasa  lain  ataupun  diperdagangkan.  Dalam  hal  ini konsumen  akhir  (non  komersial)  adalah  setiap orang  yang  memperoleh  serta  memakai  atau mempergunakan  barang  maupun  jasa  tersebut untuk  memenuhi  kebutuhan  pribadinya,  keluarga dana tau kebutuhan rumah tangga dan sama sekali tidak  ada  unsur  untuk  diperdagangkan  kembali (Az. Nasution, 2010) .
Bila  dilihat  dari  penjelasan  tersebut  diatas maka  salah  satu  hal  penting  dari  unsur  dalam negara  hukum  adalah  perlindungan  hukumnya. Hal tersebut dikarenakan dalam membentuk suatu negara,  dibentuk  pula  pengaturan-pengaturan yang  mengatur  hukum  di  setiap  warga  negara tersebut. Disisi lain, menurut ahli hukum Philipus M.  Hadjon,  menyatakan  bahwa  perlindungan hukum  merupakan  kumpulan  dari  peraturan/ kaidah yang dapat melindungi suatu hal dari  hal- hal  lainnya.  Jika  dikaitkan  dengan  konsumen maka  hukum  akan  memberikan  perlindungan terhadap  hak  pelanggan  dari  suatu  hal  yang
Perlindungan Konsumen Atas Tindakan Medis Bidang Kecantikan Di Rejuvie Clinic
KERTHA WICAKSANA Volume 13, Nomor 1 2019 © All Right Reserved
Halaman 2
menyebabkan  tidak  terpenuhinya  hak  tersebut (Hadjon, Philipus M., 2011).
Kemudian    Kansil  juga  berpendapat  bahwa perlindungan  hukum  adalah  upaya-upaya  hukum yang diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan  rasa  tenang  dan  aman,  baik  secara fisik ataupun pikiran dari gangguan dan berbagai ancaman (CST Kansil, 1994).
Jika  dilihat  dari  pendapat  para  ahli  tersebut, maka  perlindungan  hukum  yang  dimaksudkan dapat  diartikan  bahwa  upaya  pemerintah  dalam hal  kepastian  hukum  untuk  memberikan perlindungan kepada tiap-tiap warganya agar hak- hak  yang  diperoleh  sebagai  masyarakat  tidak dilanggar  dan  bagi  yang  melakukan  pelanggaran akan  menerima  sanksi  sesuai  dengan  peraturan yang berlaku.
Berkaitan  dengan  hal  tersebut  diatas,  dapat dijelaskan  bahwa  bentuk  perjanjian  tertulis  salah satunya  yaitu  disebut  sebagai  perjanjian  baku. Perjanjian  baku  ini  didasarkan  atas  asas kebebasan  berkontrak  yang  dengan  mana  diatur dalam  Pasal  1338,  ayat  (1)  KUHPerdata  yang menyebutkan  bahwa  semua  perjanjian  yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi  mereka  yang  membuatnya.  Sah  yang dimaksud dalam hal ini adalah telah terpenuhinya syarat  sahnya  suatu  perjanjian  yang  diatur  dalam Pasal  1320  KUHPerdata  yang  menyatakan sepakat mereka yang mengikatkan diri; kecakapan dalam membuat suatu perikatan; suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.
Dilihat  dari  penjelasan  tersebut  di  atas,  R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan memberikan  pendapat  yang  dikutip  dalam  buku hukum perikatan, yang disebutkan bahwa apabila keempat  syarat  sahnya  suatu  perjanjian  sudah terpenuhi,  namun  masih  belum  dapat  dijamin perjanjian  tersebut  dikatakan  sempurna,  oleh karena  masih  adanya  ketentuan  lain  yang memang  benar  harus  diperhatikan  dalam  hal menentukan  sahnya  perjanjian  tersebut  tanpa adanya  alasan  pembatalan.  Sehingga  perjanjian yang  dibuat  oleh  kedua  belah  pihak  tersebut sudah  mengikat  sebagaimana  undang-undang yang telah mengikatnya. Disamping itu ketentuan yang  dimaksud  tersebut  yaitu  kesempurnaan kesepakatan  antar  pihak,  karena  apabila  dalam kesepakatan  tersebut  terdapat  unsur  paksaan ataupun  penipuan  maka  perjanjian  tersebut  dapat dikatakan tidak sempurna sehingga ada kemungkinan perjanjian tersebut dapat dibatalkan (R.  Soetojo  Prawirohamidjojo  &  Marthalena
Pohan,  1984).  Dalam  pembahasan  mengenai perlindungan  konsumen  tentu  terdapat  beberapa pihak  yang  terlibat  dan  menjadi  lingkup pengaturan  untuk  mewujudkan  keseimbangan kedudukan antara pelaku usaha dengan konsumen.  Selain  dari  pada  itu  terdapat pemerintah  sebagai  pihak  yang  posisinya  ada  di antara  pelaku  usaha  dan  pemerintah  yang memiliki  kewenangan  membentuk  regulai  untuk mengendalikan keadaan agar tercipta perlindungan terhadap konsumen.
Sebagai  bentuk  perlindungan  konsumen  pada Rejuve  clinic  maka  berbagai  unsur  dalam perlindungan konsumen perlu dilibatkan. Pemerintah  dalam  hal  ini  memegang  peranan penting  dalam  membentuk  peraturan  perundang- undangan  di  bidang  perlindungan  konsumen, berikut  pula  pengawasan  dalam  penerapannya. Berikutnya  adalah  peran  pelaku  usaha  dan konsumen  itu  sendiri.  Dalam  hal  ini  hubungan pelaku  usaha  dan  konsumen  dituangkan  dalam sebuah  perjanjian  yang  memuat  hak  maupun kewajiban  para  pihak  terkait  dengan  tindakan medis  di  bidang  kesehatan  di  Rejuve Clinic.Berdasarkan  ketentuan  Pasal  6  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1999  diatur  beberapa hak  yang  dimiliki  konsumen.  Selanjutnya  dalam Pasal  7  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999 tentang  Perlindungan  Konsumen  diatur  pula kewajiban  pelaku  usaha  dalam  hubngannya dengan konsumen. Pengaturan tersebut merupakan upaya pemerintah dalam mewujudkan keseimbangan  kepentingan  dalam  hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen.
Berdasarkan hasil daripada wawancara dengan pihak klinik Rejuive tersebut, maka perlindungan konsumen  akan  tetap  diberikan  oleh  pihak  klinik kepada  konsumen,  bilamana  memang  benar terbukti  konsumen  telah  merasa  dirugikan  akibat tindakan  medis  yang  telah  dilakukan  oleh  pihak klinik.  Pembuktiannya  dapat  ditunjukan  dengan cara  konsumen  mendatangi  kembali  ke  klinik rejuive  dan  memberikan  pernyataan  bahwa konsumen  tersebut  mengalami  hal  yang  tidak sesuai  dengan  yang  telah  diperjanjikan  ataupun yang  telah  disepakati  oleh  kedua  belah  pihak. Konsumen  dapat  membawa  bukti-bukti  seperti nota  pembayaran  pada  saat  konsumen  setelah melakukan  tindakan  medis  dan  melakukan transaksi pembayaran, foto konsumen sebelum ia melakukan  tindakan  medis  dan  foto  setelah  ia melakukan  tindakan  medis.  Apabila  memang sudah terbukti konsumen merasa dirugikan  maka pihak klinik rejuive akan memberikan
Perlindungan Konsumen Atas Tindakan Medis Bidang Kecantikan Di Rejuvie Clinic
KERTHA WICAKSANA Volume 13, Nomor 1 2019 © All Right Reserved
Halaman 3
penggantian  kerugian  berupa  pembebasan  biaya perawatan  hingga  konsumen  merasa  pulih kembali akibat kerugian yang diterimanya. Dalam hal ini sesuai dengan yang telah dipaparkan pada penjelasan sebelumnya, apabila pihak klinik tidak dapat dapat memenuhi janjinya untuk memberikan  penggantian  kerugian,  maka  pihak konsumen  dapat  menuntut  hal  tersebut  melalui jalur hukum pidana maupun perdata.
Upaya  Penyelesaian  sengketa  atas  kerugian konsumen yang timbul akibat tindakan medis bidang kecantikan di Rejuvie Clinic
Sebagaimana  prinsip  dasar  hukum  bahwa setiap  perbuatan  hukum  akan  peristiwa  hukum. Peristiwa  hukum  berimplikasi  pada  munculnya akibat  hukum.  Tanpa  terkecuali  pula  terhadap perbuatan  hukum  yang  dilakukan  oleh  pelaku usaha  dan  konsumen.  Hubungan  hukum  pelaku usaha  dan  konsumen  tidak  jarang  berakibat  pada kerugian  salah  satu  pihak.  Terhadap  kerugian yang  diderita  oleh  orang  lain  maka  muncul pertanggungjawaban  pihak  yang  lain  atas kerugian  yang  diderita  oleh  salah  satu  pihak. Sengketa  yang  timbul  akibat  hubungan  hukum antara pelaku usaha dan konsumen memunculkan pertanggungjawaban  dalam  bentuk  administrasi, perdata ataupun pidana.
Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani berpendapat  bahwa  perbuatan  yang  merugikan pihak lain dapat lahir karena:
1)  Tidak  ditepatinya  suatu  perjanjian  atau kesepakatan  yang  telah  dibuat  (yang  pada umumnya dikenal dengan istilah wanprestasi ); atau
2)  Semata-mata  lahir  karena  suatu  perbuatan tersebut  (atau  dikenal  dengan perbuatan melawan  hukum ) (Gunawan  Widjaja  dan Ahmad Yani, 2000)
Dalam  ranah  hukum  perdata  terdapat  dua bentuk tindakan yang merugikan pihak lain yaitu wanprestasi  atau  perbuatan  melawan  hukum. Hubungan  kontraktuil  pada  umunya  masuk  ke dalam  bentuk  gugatan  wanprestasi  dalam  hukum perdata.  Di  luar  daripada  hubungan  kontrak/ perjanjian  maka  gugatan  perdata  yang  muncul adalah gugatan perbuatan melawan hukum.
Berbeda  halnya  dengan  ranah  administrasi yang  biasanya  dikenakan  kepada  badan  hukum. Pelaku usaha pada umumnya dalam bentuk badan hukum.  Terhadap  pelanggaran  yang  dilakukan oleh  badan  hukum  sebagai  pelaku  usaha  maka
selain  sanksi  keperdataan  yang  dikenakan terhadap orang ( personelijk ) dapat pula dikenakan sanksi  administratif  atas  perbuatan  melawan hukum  yang  dilakukan  oleh  badan  hukum ( corporation ). Sanksi administratif dapat berbentuk peringatan, pencabutan izin, pembekuan  badan  hukum  bahkan  pembubaran badan  hukum.  Yang  mana  masing-masing  sanksi administratif  tersebut  dikenakan  secara  bertahap sesuai  dengan  tingkat  kesalahan  badan  hukum yang  menyebabkan  kerugian  bagi  pihak lain.Sedangkan  sanksi  pidana  merupakan  upaya terakhir  apabila  penyelesaian  melalui  ranah administratif  maupun  hukum  perdata  tidak  dapat menyelesaikan  permasalahan  yang  terjadi  antara konsumen dan pelaku usaha.
Berkaitan dengan permasalahan kedua mengenai  penyelesaian  sengketa  atas  tindakan medis  di  klinik  rejuive    ini  berdasarkan  hasil penelitian ke lapangan bahwa upaya penyelesaian sengketa  atas  kerugian  konsumen  yang  timbul akibat  tindakan  medis  tersebut  dapat  ditempuh sesuai  dengan  teknik  penyelesaian  yang disepakati  dalam  perjanjian.  Secara  teoritis sengketa  atas  kerugian  konsumen  dapat diselesaikan melalui jalur pidana ataupun perdata, namun  secara  kasuistis  tindakan  penyelesaian sengketa  antara  konsumen  dengan  klinik  rejuve atas tindakan medis bidang kecantikan diselesaikan  melalui  kekeluargaan.  Hal  tersebut dikarenakan  lebih  efektif  dan  juga  para  pihak memperoleh  nilai  kepuasan  atas  solusi  (jalan tengah)  sebagai  bentuk  penyelesaian  atas sengketa  yang  terjadi.    Disamping  itu  dengan melalui jalur kekeluargaan, penyelesaian permasalahan lebih menghemat waktu, biaya dan tenaga  dibandingkan  penyelesaian  diselesaikan secara pidana maupun perdata.

## IV. SIMPULAN
Perlindungan  konsumen  atas  tindakan  medis bidang  kecantikan  di  klinik  Rejuvie  dilakukan dengan  perjanjian  yang  memuat  kewajiban  dan hak  para  pihak  (konsumen  dan  klinik  Rejuve). Perjanjian ini menjadi parameter sebuah tindakan medis  apakah  telah  dilakukan  sesuai  dengan kehendak  konsumen  ataukah  sebaliknya.  Dalam hal tindakan medis yang diterima oleh konsumen tidak  sesuai  dengan  perjanjian  tertulis  yang  telah dibuat maka dapat ditempuh tindakan penyelesaian  di  bidang  administratif,  perdata maupun pidana.
Upaya  Penyelesaian  sengketa  atas  kerugian konsumen  yang  timbul  akibat  tindakan  medis
Perlindungan Konsumen Atas Tindakan Medis Bidang Kecantikan Di Rejuvie Clinic
KERTHA WICAKSANA Volume 13, Nomor 1 2019 © All Right Reserved
Halaman 4
bidang  kecantikan  di  klinik  Rejuvie  dapat ditempuh sesuai dengan teknik penyelesaian yang disepakati  dalam  perjanjian.  secara  teoritis sengketa  atas  kerugian  konsumen  dapat diselesaikan  melalui  jalur  pidana  atupun  perdata. Secara  kasuistis  tindakan  penyelesaian  sengketa antara  konsumen  dengan  klinik    rejuve  atas tindakan  medis  bidang  kecantikan  diselesaikan melalui  kekeluargaan.  Metode  ini  lebih  efektif agar  para  pihak  memperoleh  nilai  kepuasan  atas solusi (jalan tengah) sebagai bentuk penyelesaian atas sengketa yang terjadi.

## DAFTAR PUSTAKA
Nasution.  A,  Z  (2010). Hukum  Perlindungan Konsumen  Suatu  Pengantar .  Jakarta:  Diadit Media.
Kansil.  C,  S,  T.  (1994). Hukum  Dagang  Indonesia . Jakarta: Sinar Grafika. Hadjon,  P,  M.,    dkk.  (2011). Pengantar  Hukum Administrasi  Indonesia .  yogyakarta:  Gajah Mada University Press.
Prawirohamidjojo, R, S., & Pohan. M,. (1984). Hukum Perikatan . surabaya: Bina Ilmu.
Syawali,  H.,  &  Imaniyati.  N,  S.,  (2000). Hukum Perlindungan  Konsumen .  Bandung:  Mandar Maju.
Widjaja, G., & Yani. A., (2000). Hukum Perlindungan Konsumen .  jakarta:  PT.  Gramedia  Pustaka
Utama.
Perlindungan Konsumen Atas Tindakan Medis Bidang Kecantikan Di Rejuvie Clinic
KERTHA WICAKSANA Volume 13, Nomor 1 2019 © All Right Reserved
Halaman 5