Available at https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(03), 2022, 3613-3626
Mewujudkan Kemandirian Pesantren Darul Falah Cimenteng Subang Dengan Konsep Wakaf Produktif Dan Penerapan Prinsip Hukum Islam
Shindu Irwansyah 1) , Redi Hadiyanto 2) , Zia Firdaus Nuzula 3) 1,2,3 Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung *Email korespondensi: shinduirwansyah@gmail.com

## Abstract
The background of this research is to develop a model system of Islamic philathropy management (zakat, waqf, infaq, alms) that exist in Islamic boarding schools to be empowered and can contribute to pesantren in meeting all the needs of the Darul Falah Islamic Boarding School Cimenteng Subang. The theory used in this research is the  productive  waqf  theory  which  is  an  effort  to  renew  the  traditional  waqf  management  to  become  more professional in increasing the benefits of waqf. The purpose of this research is that it is deemed necessary to have economic development in order to carry out the wheels of life for pesantren programs, as a culture that must remain in the community. The method used in this study is an approach using a descriptive approach, the data collected  in  the  form  of  primary  data  and  secondary  data.  The  results  of  the  study  show  that  the  Islamic philanthropy management system at the Darul Falah Islamic Boarding School Cimenteng Subang with several assets  managed  in  the  form  of  workshops,  mini  markets,  and  agriculture  which  are  directly  managed  by professional Nazirs has been running and providing significant results, the principle of Islamic law is a concept important in the application of Islamic law, especially waqf, starting from the principles of monotheism, justice, amar  ma'ruf  nahyi  munkar,  freedom /  independence, equality,  help (at-ta'wun), tolerance.  All of them  are the main objectives of the establishment of Islamic law which includes the concept of waqf .

## Keywords ; Waqf, Islamic Boarding School Independence
Saran sitasi: Irwansyah, S.,  Hadiyanto, R., & Nuzula, Z. F. (2022). Mewujudkan Kemandirian Pesantren Darul Falah  Cimenteng  Subang  Dengan  Konsep  Wakaf  Produktif  Dan  Penerapan  Prinsip  Hukum  Islam . Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8 (03), 3613-3626. doi: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6192
DOI: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6192

## 1. PENDAHULUAN
Wakaf  dikatakan  juga  sedekah  yang  tidak  akan terputus  pahalanya  meski  seseorang  yang  telah bersedekah  tersebut  sudah  meninggal.  Wakaf dilakukan  biasanya  dengan  memanfaatka  tanah  atau lahan  sebagai  media  sedekah,  sedangkan  sedekah pada  umumnya  dikeluarkan  dengan  bentuk  nominal atau uang. Sebab wakaf merupakan amalan yang tidak akan  terputus,  sudah  terdapat  dalil-  dalil  yang menyatakan  hal  tersebut  dengan  kebermanfaatan wakaf yang dirasakan oleh orang yang membutuhkan sepanjang  hayat,  sehingga  hal  tersebut  menjadaikan nilai wakaf akan dirasakan hingga akhirat tidak hanya di dunia.
Wakaf  produktif  yang  merupakan  upaya pembaharuan  pengelolaan  wakaf  secara  tradisional menjadi  lebih  profesional  dalam  meningkatkan manfaat  wakaf.  Di  Indonesia  pengembangan  wakaf
terus  melakukan  pembaharuan  untuk  memperluas manfaat  wakaf.  (Veitszal  2017)  menuliskan  wakaf berpotensi  dalam  meningkatkan  kehidupan  sosial ekonomi  manusia  sejak  kini  hingga  mendatang. Pengelolaan  wakaf  secara  produktif  dan  profesional oleh  penerima  wakaf  yang  disebut  nadzhir  akan memberi  hasil  wakaf  baik  sehingga  dapat  dijadikan sebagai sumber pembiayaan dalam bidang pendidikan sebagai  salah  satu  permasalahan  sosial  yang  masih krusial di Indonesia (Hashmi, 1987).
Pemerintah  mengeluarkan  beberapa  kebijakan dalam  mengupayakan  pembangunan  pendidikan, salah  satunya  hasil  amandemen  Undang-Undang Dasar  yang  menuliskan  bahawa  minimal  20% APBN/APBD diperuntukan untuk kepentingan bidang pendidikan,  namun  hal  tersebut  masih  belum menjadikan  solusi  pendidikan  di  Indinonesia. Pemanfaatan  wakaf  sebagai  salah  satu  penopang
ekonomi  dalam  pendidikan  sudah  berhasil  sangat memuaskan  diterapkan  di  beberapa  negara.  Mesir misalanya,  negara  Piramid  ini  telah  berhasil menerapkan Wakaf profesional yang diwakilkan oleh Universitas  Al  Azhar,  sebagai  lembaga  pendidikan yang berhasil mandiri dalam pembiayaan operasional dan  pelaksanaan  pendidikan  di  Universitas  tanpa bergantung pada iuran mahasiswa dan Pemerintah. Di Indonesia  sudah  ada  salah  satu  lembaga  yang  juga menerapkan  wakaf  produktif,  Pondok  Modern Darussalam  Gontor,  Jawa  Timur.  Menjadi  pelopor pengelolaan  wakaf  produktif  di  Indonesia  melalui bidang  pendidikan,  di  Pondok  Pesantren  dan Universitasnya  telah  lama  memanfaatkan  wakaf produktif  tersebut.  Cimenteng  Subang  juga  berhasil menerapkan  wakaf  produktif  tersebut,  langkah  ini diambil  oleh  Pondok  Pesantren  Darul  Falah, perkembangan  Pesantren  dengan  bantuan  wakaf produktif yang dilaksanakan Darul Falah ini berhasil mencuri  perhatian  peneliti  untuk  meneliti  model pengelolaan  wakaf  produktif    Darul  Falah  sebagai upaya mandiri mengembangankan pondok Pesantren dengan sumber dana   wakaf.
Pesantren merupakan pilar utama perkembangan Islam  di  Indonesia,  Islam  yang  menyebar  dengan cepat dan mudah di tanah Nusantara sekitar abad 13, sehingga Islam merupakan agama yang sangat dikenal masyarakat  Indonesia,  terlebih  pasca  banyaknya penganut  Islam  saat  itu  mulai  banyak  Pesantren- pesantren  yang  didirikan  sebagai  salah  satu  pusat pendidikan  Islam.  Pendidikan  agama  Islam  sudah memiliki legalitas dan mendapat prioritas utama oleh masyarakat  muslim  Indonesia  hingga  sekarang.  Hal ini  bisa  dibuktikan  dari  eksistensi  pendidikan  Islam saat  ini,  meskipun  dalam  kemodernan  penggunaan istilah surau telah bergeser pada keberadaan pesantren (Saeful Anam, 2017).
Pondok  Pesantren  merupakan  pusat  pendidikan tertua di Indonesia. Keberadaan Pesantren yang mulai masuk dengan menganut sistem pendidikan keagamaan yang tradisional, namun sudah berkembang  sebelum  kedatangan  Islam.  Pesantren telah memberikan kontribusi banyak terhadap sejarah negeri ini. Fauzan memberikan pendapatnya (Fauzan, 2015) kehadiran Pesantren di Indonesia telah banyak memberikan  kontribusi  terhadap  pembangunan Indonesia yang sejak awal berdirinya telah melahirkan tokoh-tokot  nasional  yang  mampu  berkiprah  dalam pembangunan bangsa, sehingga banyaknya masyarakat  alumni  pesantren  yang  menghasilkan
karya-karya monumental dalam kehidupan masyarakat. Pendidikan terintegritas dalam pesantren akan  benar-benar  melahirkan  karakter  dan  mental santri  yang  kuat,  bersinergi,  kognitif  tinggi,  afektif yang  kuat  psikomotorik  terasah  dan  santri  yang memiliki kecakapan yang cukup serta tangguh.
Pesantren  merupakan  lembaga  pendidikan  yang berdiri  sejak  penyebaran  Islam  di  Indonesia,  diawali dengan  pengajaran  tradisional  hingga  kini  sudah banyak  mengalami  pembaharuan  menjadi  Pesantren pendidikan  modern.  Pengaruh  colonial  Belanda  saat menguasai  Nusantara  memberikan  pengaruh  bagi perkembangan institusi pendidikan Indonesia, sehingga  pendidikan  modern  Indonesia  bergaya Eropa,  meskipun  masih  ada  sebagian  besar  yang menerapkan  pendidikan  tradisional.  (Kuntowijoyo, 1993) menuliskan fungsi dan peran pesantren saat ini telah membawa dampak perubahan sosial dan budaya di  masyarakat.  Pesantren  selain  berperan  sebagai institusi yang bertujuan asset utama dalam mencerdaskan  serta  menguatkan  peran  sosial ekonomi,  sehingga  lahirnya  koperasi,  pertanian, perdagangan,  perkebunan,  peternakan,  dan  lain sebagainya.
Pesantren  di  Indonesia  memiliki  bentuk  yang beragam, baik ukran dan kapasitasnya, keagamaannya, afiliasinya, maupun visi dan misinya. Bila  menggunakan  pembagian  yang  dilakukan  oleh Zamachsyari  Dhofier,  menuliskan  ada  tiga  kriteria pesantren  dilihat  dari sisi kapasitasnya.  Menurutnya, Kriteria pesantren besar yang dilansir Dhofier adalah pesantren  yang  memiliki  banyak  santri,  sampai mencapai ribuan, misalnya Pondok Pesantren Gontor atau  Lirboyo.  Di  seluruh  Jawa,  begitu  menurut Dhofier,  orang  biasanya  membedakan  kelas-  kelas pesantren dalam tiga kelompok, yaitu pesantren kecil, menengah,  dan  pesantren  besar.  Pesantren  yang tergolong kecil biasanya mempunyai santri di bawah 1000  dan  pengaruhnya  terbatas  pada  tingkatan kabupaten. Pesantren menengah biasanya mempunyai santri  antara  1000  sampai  dengan  2000  orang, memiliki  pengaruh  dan  menarik  santri-santri  dari beberapa  kabupaten.  Pesantren  besar  biasanya memiliki santri lebih dari 2000 orang yang berasal dari berbagai  kabupaten  dan  provinsi.  Kemudian  seiring dengan  eksistensi  dan  menguatnya  organisasi- organisasi  keagamaan  di  Indonesia  yang  juga mendorong perkembangan pesantren, maka pesantren dapat  dibagi menjadi  beberapa jenis:  pesantren  yang berafiliasi  kepada  ormas-ormas  keislaman,  seperti
Muhammadiyah, Nahdhatul Ulama, Persatuan Islam, Al-Irsyad Al-Islamiyyah, dan sebagainya. Pesantren- pesantren  yang  berafiliasi  pada  ormas  biasanya memiliki  misi,  visi,  karakter  dan  corak  ajaran  yang sesuai  dengan  ormas-ormas  tersebut.  Sementara  itu, saat  ini  juga  berkembang  pesantren-pesantren  yang secara  kasat  mata  tidak  berafiliasi  kepada  ormas- ormas  yang  dikenal  di  Indonesia  dan  corak keagamaannya  relatif  berada  di  ‘jalan  tengah’  yang mengadopsi dan tidak memformalkan sebuah mazhab tertentu.  Selain  dua  jenis  pesantren  sebelumnya, pesantren  salafi  adalah  corak  lain  yang  secara ideologis memiliki karakteristik tersendiri.
Selanjutnya  perihal  Visi-visi  sosial-politik pesantren adalah sisi lain yang dapat diungkap di sini. Meskipun  fungsi  inti  dari  sebuah  pesantren  adalah pendidikan,  namun  ekspansi  dan  perannya  di masyarakat  kadang  lebih  dari  sekedar  itu.  Bagi pesantren-pesantren  tertentu,  visi  sosial  dibangun seiring  dengan  kebutuhan  pesantren  itu  sendiri  dan masyarakat  di  sekitar  pesantren.  Dari  segi  ekonomi misalnya, beberapa pesantren modern mulai mengembangkan  diri  dengan  membentuk  sentra ekonomi yang melibatkan banyak pihak, yakni santri, masyarakat  sekitar,  dan  juga  pengusaha  dan pemerintah. Tentu saja, pembagian jenis atau karakter pesantren  seperti  di  atas  tidak  dipahami  secara  rigid sebab  kadang  terjadi  interseksi  dari  klasifikasi tersebut.
Sistem pengajaran pendidikan pesantren dengan lembaga  pendidikan  umum  sedikit  berbeda,  sebab pendidikan  Pesantren  menerapkan  pola  kemandirian santri  agar  mampu  mengahadapi  permasalahan- permasalahan  oleh  sendiri,  baik  pekerjaan  maupun dalam  realitas  kehidupannya  sebagai  penananam tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh dirinya sendiri.  Lembaga  Pendidikan  Pesantren  memeiliki peran  penting  sebagai  lembaga  yang  mengarahkan masyarakat  pada  perubahan  yang  lebih  baik,  maka harus  dipahai,  Pondok  Pesantren  akan  melakukan pengkaderan  ulama  untuk  melahirkan  generasi- generasi berikutnya yang mampu memperkuat sumber daya  manusia  yang  handal,  kuat  dan  berpredikat ikhlas, mandiri, jiwa pejuang, tabah serta mendahulukan  kepentingan  masyarakat  yang  ada disekitarnya.  (Djamaludin,  2001)  menambahkan Karakter ulama tersebut juga dapat diuji oleh zaman yang  sedang  berkembang  maju  dengan  segenap tantangannya.
Dalam  menghadapi  era  modern,  pesantren diperlukan  kesiapan  untuk  mengahadapi  tantangan yang  akan  muncul  di  masyarakat  Indonesia  modern, sebab  hal  ini  pasti  akan  menghampiri  Pesantren sebagai  permasalahan  identitas  kultural  pesantren dalam modernitas. (Gatot krisdianto dkk, 2019), juga menambahkan  bahwa  modernitas  akan  memberikan tantangan  langsung  terhadap  pesantren,  karena memberikan  perubahan  dalam  berbagai  aspek kehidupan khusu intitusi keagamaan. (Miftahul Huda, 2012)
Salah  satu  upaya  menghadapi  modernitas tersebut, perlu adanya pengembangan ekonomi guna melangsungkan  roda  kehidupan  program-program pesantren, sebagai kultur yang harus tetap berkibar di masyarakat.  Sehingga  kemampuan  ustad,  kiai,  santri dan  masyarakat  menjadi  kunci  uatama  dalam kehidupan pesantren agar terus berkambang. Meskipun  salah  satu  kendala  menghadapi  kesulitan tersebut dalam pengembangannya adalah pendanaan. Hal  ini  menjadi  tantangan  bagi  perkembangan Pesantren di Indosia meskipun potensi ekonomi yang terdapat  dalam  pesantren  itu  sendiri  cukup  besar  (A Halim, 2005).

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  peneltian  kualitatif dengan  obyek  penelitian,  Pondok  Pesantren  Darul Falah,  Cimenteng  Subang.  Penelitian  kualitatif merupakan  penelitian  yang  bermaksud  memahami fenomena  yang  dirasakan  atau  yang  dialami  oleh subyek  penelitian.  Misalnya  perihhal  motivasi, perilaku, perasaan, persepsi, tindakan dan hal lainnya yang  dapat  dideskripsikan  menggunakan  Bahasa yang dapat dimanfaatkan secara alamiah.
Pendekatan  yang  dilakukan  peneilitian  ini menggunakan  pendekatan  deskriptif,  data  yang dikumpulkan  berupa  data  primer  dan  data  sekunder. Data primer sendiri berupa data yang diperoleh serta dikumpulkan langsung  di lapangan oleh peneliti yang diambil dari sampel data baik melalui wawancara dan berdasarkan  dokumen  yang  didapatkan.  Sedangkan data  sekunder  merupakan  data yang  diperoleh  secara tidak langsung dari objek penelitian, baik buku-buku maupun literature pendukung lainnya yang berkaitan dengan pengembangan  wakaf  produktif.  Hasil penelitian  akan  berisi  kutipan-kutipan  data  untuk memberikan  gambaran  penyajian  laporan  tersebut. Pada  hasil  penelitian,  penelitian  menganalisis  data sangat beragam.

## 2.1. Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian kualitatif  dengan  pendekatan  yuridis  normatif,  di mana  peneliti  menelaah  teori,  konsep,  ataupun  asas hukum  yang  berhubungan  dengan  konsep  filantropi islam wakaf yang terfokus kepada wakaf produktif.

## 2.2. Objek Penelitian
Objek penelitian dalam hal ini adalah hadis-hadis yang  berkaitan  dengan  larangan  Multi  Akad  dan fatwa-fatwa  yang  dikeluarkan  oleh  Dewan  Syariah Nasional yang berbasis pada multi akad di Lembaga Keuangan Syariah.

## 2.3. Sumber Data
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari kitab-kitab hadis, kitab-kitab syarah hadis dan kitab-kitab fikih serta artikel-artikel dalam jurnal, serta  buku-buku  rujukan  yang  relevan  dan  berkaitan dengan penelitian.

## 2.4. Teknik Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  pada penelitian ini adalah dengan mengumpulkan sumber- sumber  data  yang  berkaitan  hadis-hadis  mengenai multi  akad  beserta  syarah-syarah  hadisnya,  dan sumber rujukan lainnya yang berkaitan dengan fokus penelitian. Langkah-langkah  yang  dilakukan  peneliti adalah sebagai berikut:
a. Mengumpulkan  berbagai  riwayat  hadis  hadis yang berkaitan dengan ketentuan multi akad. .
b. Melakukan  telaah  serta  perbandingan  rujukan dalam berbagai mazhab terkait hadis-hadis multi akad.
c. Menganalisis  data-data  yang  diperoleh  lalu menyimpulkan.

## 2.5. Analisis Data
Setelah  data  yang  diperlukan  terkumpul,  maka langkah selanjutnya adalah mengolah dan menganalisis  data  dengan  menggunakan  analisis interaktif  (14)  dengan  beberapa  tahapan  sebagai berikut:
a. Menginventarisi data, yaitu dengan mengumpulkan  data  dari  sumber-  sumber  yang dirujuk maupun dari hasil FGD;
b. Klasifikasi  data,  yaitu  dengan  melakukan penelaahan  dasar  argumentasi  analisis  kritik hadis;
c. Menganalisis,  mengkirik,  memberikan  syarah hadis serta melakukan analisis  mengenai relevansinya  dengan  produk  Fatwa-Fatwa  yang dikeluarkan  oleh  Dewan  Syariah  Nasional-
Majelis  Ulama  Indonesia  pda  produk-produk lembaga  keuangan  syariah  yang  berbasis  pada kosep Multi Akad.
d. Terakhir  menyimpulkan  data,  yaitu  dengan membuat simpulan dari hasil penelitian.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 3.1. Pengertian Wakaf Produktif
Wakaf produktif adalah harta benda atau pokok tetap  yang  diwakafkan  untuk  dipergunakan  dalam kegiatan  produksi  dan  hasilnya  di  salurkan  sesuai dengan  tujuan  wakaf.  Seperti  wakaf  tanah  untuk digunakan  bercocok  tanam,  mata  air  untuk  diambil airnya  dan  lain-lain  (Mundzir  Qahar,  2005:5).  Atau wakaf  produksi  juga  dapat  didefenisikan  yaitu  harta yang  digunakan  untuk  kepentingan  produksi  baik dibidang  pertanian,  Perindustrian,  perdagangan  dan jasa yang menfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung,  tetapi  dari  keuntungan  bersih  dari  hasil pengembangan  wakaf  yang  diberikan  kepada  orang- orang  yang  berhak  sesuai  dangan  tujuan  wakaf (http:/Agustianto. Niriah. Com).
Wakaf produktif adalah sebuah skema pengelolaan  donasi  wakaf  dari  umat,  yaitu  dengan memproduktifkan  donasi  tersebut,  hingga  mampu menghasilkan  surplus  yang  berkelanjutan.  Donasi wakaf dapat berupa benda bergerak, seperti uang dan logam  mulia,  maupun  benda  tidak  bergerak,  seperti tanah dan bangunan (http://www.tabungwakaf.com di akses tanggal 16 Januari 2017 pukul 14:20 Wib). Pada dasarnya  wakaf  itu  produktif  dalam  arti  harus menghasilkan  karena  wakaf  dapat  memenuhi tujuannya  jika  telah  menghasilkan  dimama  hasilnya dimanfaatkan  sesuai  dengan  peruntukannya (mauquf alaih ).  Orang  yang  pertama  melakukan  perwakafan adalah  Umar  bin  al  Khatthab  mewakafkan  sebidang kebun  yang  subur  di  Khaybar.  Kemudian  kebun  itu dikelola dan hasilnya untuk kepentingan masyarakat.
Tentu  wakaf  ini  adalah  wakaf  produktif  dalam arti mendatangkan aspek ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Ironinya, di Indonesia banyak pemahaman masyarakat yang mengasumsikan wakaf adalah  lahan  yang  tidak  produktif  bahkan mati  yang perlu  biaya  dari  masyarakat,  seperti  kuburan, masjid dll.
Dalam pengelolaan harta wakaf produktif, pihak yang  paling  berperan  berhasil  atau  tidaknya  dalam pemanfaatan harta wakaf adalah Nazhir wakaf, yaitu seseorang  atau  kelompok  orang  dan  badan  hukum yang  diserahi  tugas  oleh  wakif  (orang  yang
mewakafkan harta) untuk mengelola wakaf (Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2007). Walaupun dalam kitab-kitab fikih ulama tidak mencantumkan Nazhir wakaf sebagai salah satu rukun wakaf,  karena  wakaf  merupakan  ibadah  tabarru’ (pemberian yang bersifat sunnah). Namun demikian, setelah  memperhatikan  tujuan  wakaf  yang  ingin melestarikan  manfaat  dari  hasil  harta  wakaf,  maka keberadaan  Nazhir  sangat  dibutuhkan,  bahkan menempati pada peran sentral. Sebab dipundak Nazhir lah  tanggung  jawab  dan  kewajiban  memelihara, menjaga dan mengembangkan wakaf serta menyalurkan  hasil  atau  manfaat  dari  wakaf  kepada sasaran  wakaf  (Direktorat  Pemberdayaan  Wakaf, Direktorat  Jendral  Bimbingan  Masyarakat  Islam Departemen Agama RI, 2007).
Kemampuan  mengolah  tanah  yang  minim.  Di samping karena faktor letak yang tidak strategis secara ekonomi  dan  kondisi  tanah  yang  gersang,  hambatan yang  cukup  mencolok  untuk  mengolah  tanah  wakaf secara  produktif  adalah  kemampuan  Sumber  Daya Manusia (SDM), kondisi ini banyak di alami oleh para Nazhir wakaf yang ada di pedesaan di hampir seluruh pelosok  nusantara,  bahwa  kemampuan  menggarap masih  sangat  minim  (Direktorat  Pemberdayaan Wakaf,  Direktorat  Jendral  Bimbingan  Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2007).
Di  samping  kendala  teknis  tanah  yang  tidak strategis  secara  ekonomis,  di  dalam  masyarakat  kita masih  terjadi  prokontra  pengalihan  atau  pertukaran tanah  wakaf  untuk  tujuan  yang  produktif  maupun pemanfaatannya.  Misalnya,  ada  seorang  wakif  yang mewakafkan tanah kebunnya untuk pesantren di pusat kota, sementara tanah yang wakif miliki di pedesaan jauh  dari  pesantren  tersebut.  Sementara  pesantren tidak  memiliki  modal  yang  cukup  untuk  mengelola tanah wakaf tersebut, sehingga tanah wakaf seperti itu tidak  bisa  di  kelola  secara  baik  karena  kendala transportasi dan sarana lain. Namun ketika para wakif di  tawarkan  bahwa  tanah  wakaf  tersebut  sebaiknya dijual  dan  hasil  penjualan  untuk  kepentingan pesantren  seperti  gedung  perpustakaan  misalnya, ternyata para wakif banyak yang menolaknya karena memegangi paham bahwa wakaf tidak bisa di jual.
Wakaf produktif sebagai proses pengeloaan harta wakaf untuk menghasilkan barang atau jasa sebanyak mungkin  dengan  modal  minimum  (Jaih  Mubarok, 2008).  Wakaf  produktif  dikelola  dengan  pendekatan bisnis,  berarti  berusaha  dengan  orientasi  pada
keuntungan  hingga  keuntungan  tersebut  disalurkan kepada  pihak  yang  berhak  mendapatkannya.sehigga dapat  dikatakan  bahwa  wakaf  produktif  merupakan transformasi dari pengeloaan wakaf yang profesional untuk meningkatkan atau menambah manfaat wakaf. Antonio  dalam  (Jaih  Mubarok,  2006)  menambahkan bahwa  wakaf  produktif  merupakan  pemberdayaan wakaf dengan ciri utama pada pola managemen wakaf harus terintegrasi, asas kesejahteraan nazhir dan asas transformasi serta tanggung jawab.
Permasalahan  wakaf  di  Indonesia  telah  diatur oleh  Undang-Undang  Nomor  41  tahun  2004,  baik wakaf  benda  bergerak  maupun  tidak  bergerak. Undang-Undang  tersebut  menjelaskan  bahwa  kedua wakaf  tersebut  termasuk  ke  dalam  wakaf  produktif. Pengelolaan  wakaf  tersebut  dapat  dilakukan  dengan beberapa  cara,  misalnya  Investasi,  penananman modal,  pengembangan,  Perkantoran,  Perindustrain, pertambangan, pendidikan, dan atau usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Pengelolaan wakaf  untuk  pendidikan  banyak  langkah  yang dilakukan  dengan  cara  yang  tidak  terbatas,  bisa berbentuk tanah atau bangunan, pertokoan, hotel atau bahkan  perkebunan  yang  hasil  dari  asett  tersebut dikelola  kemudian  diwakafkan  untuk  memenuhi kebutuhan  pendidikan  tersebut  agar  berkembangan pendidikan  dapat  dikelola  dari  hasil  asset  wakaf. (Abdurrahman  Kasdi,  2015)  menyebutkan  beberapa negara  yang  berhasil  menopang  biaya  untuk pengembangan pendidikan dari wakaf telah dibuktikan  Mesir,  Turki  dan  negara  Islam  lainnya. Layanan  pendidikan  dan  Fasilitasnya  yang  berjalan dengan wakaf produktif baik muslim atau non muslim telah  berjalan  dengan  baik.  Hal  ini  sejalan  dengan tulisan  Iman  dalam  tulisa  jurnal  (Yuli  Rofa’I  dkk, 2016) sejarah Islam berkaitan kuat antara perkembangan  wakaf  dengan  perkembangan  ilmu keislaman dan sains serta peranannya dalam kemajuan peradaban umat Islam.
3.2. Macam-macam Wakaf Produktif
3.2.1. Wakaf uang
Wakaf uang dalam bentuknya, dipandang sebagai salah satu solusi yang dapat membuat wakaf menjadi lebih  produktif,  Karena  uang  disini  tidak  lagi dijadikan  alat  tukar  menukar  saja.  Wakaf  uang dipandang dapat memunculkan suatu hasil yang lebih banyak.  Mazhab  Hanafi  dan  Maliki  mengemukakan tentang  kebolehan  wakaf  uang,  sebagaimana  yang disebut Al –Mawardi :
مهر دلاو فى ان دلا ىا اهفقوزاوج ىعف اشلا ىوروث وبا نع
Artinya: “Abu Tsaur meriwayatkan dari imam syafi’I tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham.”
Dari  Wahbah  az-Zuhaily,  dalam  kitab Al-fiqh islamy  wa  adilatuhu menyebutkan  bahwa  mazhab Hanafi  membolehkan  wakaf  uang  karena  uang  yang menjadi  modal  usaha  itu,  dapat  bertahan  lama  dan banyak manfaatnya untuk kemaslahatan umat (http:// embunpagi 09.wordpress.com).
Bahkan  MUI  juga  telah  mengeluarkan  fatwa tentang wakaf tunai sebagai berikut : a. Wakaf uang (cash wakaf / waqf al-Nuqut) Adalah wakaf  yang  dilakukan  oleh  sekelompok  atau seseorang maupun badan hukum yang berbentuk wakaf tunai.
b. Termasuk  dalam  pengertian  uang  adalah  surat- surat berharga.
c. Wakaf yang hukumnya jawaz ( boleh )
d. Wakaf  yang  hanya  boleh  disalurkan  dan digunakan  untuk  hal-hal  yang  dibolehkan  secara syar‘i
e. Nilai pokok wakaf  yang harus dijamin kelestariannya,  tidak  boleh  dijual,  dihibah  kan atau diwariskan
Selain  fatwa  MUI  diatas,  pemerintah  melalui DPR  juga  telah  mengesahkan  undangundang  no  41 tahun  2004  tentang  wakaf,  yang  didalamnya  juga mengatur bolehnya wakaf berupa uang.

## 3.2.2. Wakaf Uang Tunai
Secara  umum  definisi  wakaf  tunai  adalah penyerahan asset wakaf berupa uang tunai yang tidak dapat dipindah tangankan dan dibekukan untuk selain kepentingan  namum  yang tidak mengurangi  ataupun jumlah  pokoknya.  Di  Indonesia  wakaf  uang  tunai relatif  baru  dikenal.  Wakaf  uang  tunai  adalah  objek wakaf  selain  tanah  maupun  bangunan  yang merupakan harta tak bergerak (http://www.google.com.makalah+wakaf+produktif). Wakaf  dalam  bentuk  uang  tunai  dibolehkan,  dan dalam  prakteknya  sudah  dilaksanakan  oleh  umat islam. Manfaat wakaf uang tunai antara lain:
a. Seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa mulai memberikan dana
b. wakafnya  tanpa  harus  menunggu  menjadi  tuan tanah terlebih dahulu.
c. Melalui  wakaf  uang,  asset-asset  berupa  tanah- tanah kosong bisa mulai dimanfaatka
d. dengan  sarana  yang  lebih  produktif  untuk
kepentingan umat.
e. Dana wakaf tunai juga bias membantu sebahagian lembaga-lembaga pendidikan islam.

## 3.2.3. Sertifikat Wakaf Tunai
Sertifikat  wakaf  tunai  adalah  salah  satu instrument  yang  sangat  potensial  dan  menjanjikan, yang  dapat  dipakai  untuk  menghimpun  dana  umat dalam jumlah besar. Sertifikat wakaf tunai merupakan semacam  dana  abadi  yang  diberikan  oleh  individu maupun lembaga muslim yang mana keuntungan dari dana  tersebut  akan  digunakan  untuk  kesejahteraan masyarakat.  Sertifikat  wakaf  tunai ini  dapat  dikelola oleh suatu badan investasi sosial tersendiri atau dapat juga  menjadi  salah  satu  produk  dari  institusi perbankkan syariah. Tujuan dari sertifikat wakaf tunai adalah sebagai berikut:
a. Membantu dalam pemberdayaan tabungan sosial
b. Melengkapi  jasa  perbankkan  sebagai  fasilitator yang  menciptakan  wakaf  tunai  serta  membantu pengelolaan wakaf.

## 3.2.4. Wakaf Saham
Saham  sebagai  barang  yang  bergerak  juga dipandang mampu menstimulus  hasil hasil yang dapat didedikasikan  untuk  umat,  Bahkan  dengan  modal yang  besar,  Saham    Malah  justru  akan  memberi kontribusi  yang  cukup  besar  dibandingkan  jenis perdagangan yang lain.

## 3.3. Tujuan Pengelolaan Wakaf Produktif
Tujuan Kepengurusan Wakaf
Produktif Kepengurusan  wakaf  adalah  kepengurusan  yang memberikan  pembinaan  dan  pelayanan  terhadap sejumlah harta yang dikhususkan untuk merealisasikan tujuan tertentu. Tujuan merealisasikan tersebut  sebesar  mungkin  perolehan  manfaat  untuk tujuan  yang  telah  ditentukan  pada  harta  tersebut. Untuk  itu  tujuan  kepengurusan  wakaf  dapat disimpulkan sebagai berikut:
a. Meningkatkan  kelayakan  produksi  harta  wakaf, sehingga  mencapai  target  ideal  untuk  memberi manfaat sebesar mungkin
b. Melindungi  pokok-pokok  harta  wakaf  dengan mengadakan  pemeliharaan  dan  penjagaan  yang baik dalam menginvestasikan harta wakaf
c. Melaksanakan tugas distribusi hasil wakaf dengan baik kepada tujun wakaf yang telah ditentukan
d. Berpegang teguh pada syarat - syarat wakaf
e. Memberi  penjelasan  kepada  para  dermawan  dan mendorong mereka untuk melakukan wakaf baru.
Strategi  Pengelolaan  Wakaf  Produktif  (Ahmad Junaidi, 2007) adalah sebagai berikut ; a. Peraturan perundangan perwakafan Sebelum lahir UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf. Perwakafan di Indonesia diatur dalam PP No. 28 tahun 1977 tentang  perwakafan  tanah  milik  dan  sedikit tercover  dalam  UU  No.  5  tahun  1960  tentang peraturan pokok agraria
b. Pembentukan  badan  wakaf  Indonesia  Untuk konstek  Indonesia,  lembaga  wakaf  yang  secara kusus akan mengelola dana wakaf dan beroperasi secara nasional itu berupa Badab Wakaf Indonesia (BWI). Tugas dari lembaga ini adalh mengkoordinir  nazhir-nazhir  (  membina)  yang sudah ada atau mengelola secara mandiri terhadap harta  wakaf  yang  dipercayakan  kepadanya, Kususnya wakaf tunai
c. Pembentukan kemitraan usaha Untuk mendukung keberhasilan pengembangan aspek produktif dari dana  wakaf  tunai,  perlu  diarah  kan  model pemanfaatan  dana  tersebut  kepada  sektor  usaha yang produktif dan lembaga usaha yang memiliki reputasi  yang  baik.  Salah  satunya  dengan membentuk  dan  menjalin  kerjasama  dengan perusahaan modal ventura.
Program pengelolaan wakaf produktif (Direktorat Pemberdayan wakaf, panduan pemberdayan  tanah  wakaf  strategis  di  Indonesia, Departemen Agama RI, Jakarta : 2007) adalah sebagai berikut ;
a. Program jangka pendek Dalam rangka mengembangkan  tanah  wakaf  secara  produktif, satu  hal  yang  dilakukan  olah  pemerintah  dalam program jangka pendek adalah membentuk Badan Wakaf  Indonesia  (BWI).  Keberadaan  badan wakaf  Indonesia  mempunyai  posisi  yang  sangat strategis  dalam  memperdayakan  wakaf  secara produktif.  Pembentukan  BWI  bertujuan  untuk menyelenggarakan koordinasi dengan nazhir dan Pembina  manajemen  wakaf  secara  nasional maupun internasional.
b. Program  jangka  menengah  dan  panjang  Dengan mengembangkan  lembaga-lembaga  nazhir  yang sudah  ada  agar  lebih  professional  dan  amanah. Dalam  rangka  upaya  tersebut,  badan  wakaf Indonesia yang berfungsi sebagai mengkoordinir lembaga perwakafan harus memberikan dukungan manajemen bagi pelaksanaan pengelolaan tanah-tanah produktif Seperti:
1) Dukungan sumber daya manusia
2) Dukungan advokasi
3) Dukungan keuangan
4) Dukungan pengawasan
Pemberdayaan  Tanah  Wakaf  Produktif  ,  dalam hal  ini  Tanah-tanah  wakaf  produktif  yang  sudah inventarisir oleh Departemen Agama RI yang meliputi seluruh Indonesia dapat diberdayakan secara maksimal dalam bentuk:
a. Asset  wakaf  yang  menghasilkan  produk  barang atau jasa
b. Asset wakaf yang berbentuk investasi usaha Studi kasus  ini  merupakan  perumpamaan  dalam pemberdayaan  tanah  wakaf  yang  berada  dalam wilayah  yang  sangat  strategis  secara  ekonomis (Ahmad Junaidi, 2007).
Di  atas  tanah  (yang  kemungkinan  bersetatus wakaf) tersebut berdiri sebuah Masjid Jami’ berlantai dua yang terhitung cukup elit, lantai satu di sewakan untuk  resepsi  perkawinan  dan  pertemuan,  sementara lantai dua untuk kegiatan ibadah. Tanah (wakaf) yang di atasnya berdiri sebuah masjid berlantai dua tersebut berada  dalam  wilayah  yang  sangat  strategis  secara ekonomi.  Oleh  karena  itu,  pemberdayaan  tanah tersebut  dengan  membuat  sebuah  rancangan  gedung bisnis  Islam  (wakaf  Center)  berlantai  +15  yang memiliki  level  setara  dengan  gedung-gedung  yang berada di sekitarnya dibawah naungan Nazhir wakaf (pengelola) professional menjadi sebuah keniscayaan (Ahmad Junaidi, 2007).

## 3.4. Prinsip  Hukum  Islam  Dalam  Optimalisasi
Wakaf Produktif
3.4.1. Teori Prinsip Hukum Islam
Kata  prinsip  secara  etimologi,  adalah  dasar, permulaan,  atau  aturan  pokok.  Juhaya  S.  Praja memberikan  pengertian  prinsip  sebagai  berikut, bahwa prinsip adalah permulaan; tempat pemberangkatan;  titik  tolak;  atau  al-mabda.  Secara terminologi,  kata  prinsip  adalah  kebenaran  universal yang inheren di dalam hukum Islam dan menjadi titik tolak pembinaannya; prinsip yang membentuk hukum dan  setiap  cabang-cabangnya.    Prinsip  hukum  Islam meliputi  prinsip-prinsip  umum  dan  prinsip  khusus. Prinsip umum ialah prinsip secara keseluruhan hukum Islam yang bersifat universal. Adapun prinsip khusus ialah  prinsip-prinsip  setiap  cabang  yang  ada  dalam hukum Islam.     (Juhaya S. Praja, 1995).
Juhaya  S.  Praja  lebih  lanjut  mengatakan,  ada tujuh  prinsip  umum  hukum  Islam;  prinsip  tauhid, prinsip  keadilan,  prinsip  amar  ma’ruf  nahi  munkar, prinsip  kebebasan,  persamaan,  prinsip  ta’awun  dan prinsip toleransi. Ketujuh prinsip tersebut dijabarkan sebagai berikut:

## 3.4.2. Prinsip Tauhid
Tauhid  adalah  prinsip  umum  hukum  Islam. Prinsip  ini  menyatakan  bahwa  semua  manusia  ada dibawah  satu  ketetapan  yang  sama,  yaitu  ketetapan tauhid  yang  dinyatakan  dalam  kalimat  La’ilaha  Illa Allah (Tidak ada tuhan selain Allah). Segala ciptaan Allah di muka bumi memiliki tujuan yang merupakan bagian  dari  kebermaknaan  wujud.  Di  antara  tujuan tersebut  adalah  ibadah.  Prinsip  ini  dipahami  dari firman Allah QS. Ali Imran Ayat 64:
ا َّ ل ِا  َدُب ْعَن ا َّ ل َ ا ْم ُ كَنْيَب َو اَنَنْيَب ٍۢ ٍءۤا َو َس ٍة َمِل َ ك ى ٰ ل ِا ا ْو َ لا َعَت  ِب ٰ ت ِك ْ لا َ ل ْه َ آٰي ْ ل ُ ق
ۗ ِ ه للّٰا  ِن ْو ُد  ْنِ م اًباَب ْرَا ا ًض ْعَب اَن ُض ْعَب  َذ ِخَّتَي اَلَّو أًـْي َش ٖهِب  َك ِر ْشُن ا َ ل َو َ ه للّٰا
َت ْ نِا َ ف َ ن ْو ُمِل ْس ُم اَّن َ اِب ا ْو ُدَه ْشا اوُلْوُقَف اْوَّلَو Artinya: Katakanlah  (Nabi  Muhammad),  “Wahai Ahlulkitab,  marilah  (kita)  menuju  pada  satu kalimat (pegangan) yang sama antara kami dan kamu, (yakni) kita tidak menyembah selain Allah, kita tidak mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apa  pun,  dan  tidak  (pula)  sebagian  kita menjadikan  sebagian  yang  lain  sebagai  tuhan- tuhan  selain  Allah.”  Jika  mereka  berpaling, katakanlah  (kepada  mereka),  “Saksikanlah bahwa  sesungguhnya  kami  adalah  orang-orang muslim.” (QS Al-Imran : 64).
Berdasarkan atas prinsip tauhid ini, maka proses dan  pelaksanaan  hukum  Islam  merupakan  ibadah. Dalam  arti  perhambaan  manusia  dan  penyerahan dirinya kepada Allah sebagai manifestasi rasa syukur kepada-Nya.  Dengan  demikian  tidak  boleh  terjadi penuhanan  antar  sesama  manusia  dan  atau  sesama makhluk  lainnya.  Pelaksanaan  hukum  Islam  adalah ibadah dan hanya kepada-Nyalah seluruh perhambaan manusia. Ini tercermin dari firman Allah dalam surat Adz-dzariyaat, ayat 56 :
َيِل ا َّ ل ِا  َس ْ ن ِا ْ لا َو  َّن ِج
ْ لا  ُت ْ ق َ ل َخ ا َم َو ِن ْو ُدُب ْع
Artinya: Tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali  untuk  beribadah  kepada-Ku. (QS  Adz- Dzariyat : 56).
Prinsip  tauhid  ini  juga  menghendaki  dan memposisikan  untuk  menetapkan  hukum  sesuai
dengan apa yang diturunkan Allah (Al-Quran dan As- Sunah). Barang siapa yang tidak menghukumi dengan hukum Allah, maka orang tersebut dapat dikategorikan  ke  dalam  kelompok  orang-orang  yang kafir,  dzalim  dan  fasiq  sesuai  dengan  firman  Allah dalam Surat Al-Maidah ayat, 44, 45 dan 47.
ا ْو ُم َ ل ْس َ ا  َنْي ِذ َّ لا َ ن ْوُّيِب َّ نلا ا َهِب ُم ُ ك ْح َ ي ٌۚ  رْوُن َّو ى ًد ُه اَهْيِف َةى ٰرْوَّتلا اَنْلَزْنَا ٓاَّنِا
ُّيِنهب َّرلا َو ا ْو ُدا َه  َنْي ِذَّلِل ِ ه للّٰا  ِب ٰ ت ِك  ْن ِم ا ْو ُظ ِف ْحُت ْسا اَمِب  ُراَب ْحَاْلاَو  َنْو ْي ِتٰي ٰ اِب ا ْوُر َت ْشَت اَلَو  ِنْو َش ْخاَو  َساَّنلا اُو َشْخ َ ت ا َ ل َ ف ٌَۚءۤا َد َه ُش ِهْي َ لَع اْوُنا َ كَو َ ن ْو ُر ِف ٰ ك ْ لا ُم ُه  َكِٕىٰۤلو ُ ا َ ف ُ ه للّٰا َ ل َزْن َ ا ٓاَمِب ْم ُ ك ْح َ ي ْم َّ ل  ْن َم َوۗ ا ً لْيِل َ ق اًن َم َ ث
اَنْب َ ت َ كَو ِفْن َ ا ْ لاِب َ فْن َ ا ْ لا َو   ِنْي َع ْ لاِب   َنْي َع ْ لا َو   ِس ْ فَّنلاِب   َس ْ فَّنلا َّ ن َ ا  ٓا َهْي ِف  ْم ِهْي َ لَع َو ُه َ ف ٖهِب َق َّد َصَت  ْنَمَف ۗ  صا َصِق  َحْوُرُج ْ لا َو ِّۙ ِ ن ِ سلاِب  َّن ِ سلاَو  ِن ُذُاْلاِب  َنُذُاْلاَو ٓاَمِب ْم ُ ك ْح َ ي ْم َّ ل  ْن َم َوۗ ٗه َّ ل  ة َرا َّ ف َ ك َ ن ْو ُمِل هظلا ُم ُه  َكِٕىٰۤلوُاَف ُ هللّٰا  َلَزْنَا
Artinya: Sesungguhnya  Kami  telah  menurunkan Taurat.  Di dalamnya  ada petunjuk  dan cahaya. Dengannya  para  nabi,  yang  berserah  diri (kepada  Allah),  memberi  putusan  atas  perkara orang  Yahudi.  Demikian  pula  para  rabi  dan ulama-ulama  mereka  (juga  memberi  putusan) sebab  mereka  diperintahkan  (oleh  Allah  untuk) menjaga  kitab  Allah  dan  mereka  merupakan saksi-saksi  terhadapnya.  Oleh  karena  itu, janganlah  kamu  takut  kepada  manusia,  (tetapi) takutlah  kepada-Ku.  Janganlah  kamu  menukar ayat-ayat-Ku  dengan  harga  yang  murah.  Siapa yang tidak memutuskan (suatu urusan) menurut ketentuan  yang  diturunkan  Allah,  maka  mereka itulah orang-orang kafir. Kami telah menetapkan bagi mereka (Bani Israil) di dalamnya (Taurat) bahwa  nyawa  (dibalas)  dengan  nyawa,  mata dengan  mata,  hidung  dengan  hidung,  telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada kisasnya (balasan yang sama). Siapa yang  melepaskan  (hak  kisasnya),  maka  itu (menjadi)  penebus  dosa  baginya.  Siapa  yang tidak  memutuskan  (suatu  urusan)  menurut ketentuan  yang  diturunkan  Allah,  maka  mereka itulah orang-orang zalim. (QS AL-Maidah : 44- 45).
Dan juga Al-Maidah ayat 47 ;
ْن َ ا ٓاَمِب ْم ُ ك ْح َ ي ْم َّ ل  ْن َم َو ِۗهْيِف ُ ه للّٰا َ ل َزْن َ ا ٓاَمِب  ِلْي ِج ْ ن ِا ْ لا ُ ل ْه َ ا ْم ُ ك ْحَي ْ ل َو ُ ه للّٰا َ ل َز
َ ن ْو ُ ق ِس ٰ ف ْ لا ُم ُه  َكِٕىٰۤلو ُ ا َ ف
Artinya: Hendaklah  pengikut  Injil  memutuskan (urusan) menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya.214)  Siapa  yang  tidak  memutuskan (suatu urusan) menurut ketentuan yang diturunkan  Allah,  maka  mereka  itulah  orang- orang fasik. (QS Al-Maidah : 47).
Dari prinsip umum tauhid ini lahir prinsip-prinsip khusus dalam bidang ibadah, yaitu:
a. Prinsip  pertama:  Berhubungan  langsung  dengan
Allah tanpa perantara - Artinya bahwa tak seorang pun manusia dapat menjadikan dirinya sebagai zat yang  wajib  disembah.  Nabi  dan  Rasulpun  hanya sebatas  penyampai  pesan-pesan  Allah  semata. Intinya  adalah  yang  berhak  disembah  adalah hanya  Allah.  Prinsip  ini  menegaskan  bahwa  tak ada  perantara  antara  hamba  dengan  Tuhannya seperti yang terdapat dalam agama lain. Prinsip ini berlandaskan  kepada  firman  Allah  dalam  Surat Ghafir ayat 60;
ْن َع َ ن ْو ُرِب ْ كَت ْسَي  َنْي ِذ َّ لا َّ ن ِاۗ ْم ُ ك َ ل  ْب ِج َت ْسَا ٓ ْيِنْو ُعْدا ُم ُ كُّب َر َ لا َ ق َو
ࣖ  َنْي ِر ِخا َد َمَّنَه َج  َنْوُل ُخ ْدَي َس  ْيِتَداَب ِع Artinya: Tuhanmu  berfirman,  “Berdoalah kepada-Ku,  niscaya  akan  Aku  perkenankan bagimu  (apa  yang  kamu  harapkan). Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan  diri  tidak  mau  beribadah kepada-Ku  akan  masuk  (neraka)  Jahanam dalam  keadaan  hina  dina.” (QS  Al-Ghafir  : 60).
Dan Surat al-Baqarah ayat 186;
ا َذ ِا  ِعا َّدلا َة َو ْعَد  ُبْي ِج ُ ا ۗ  بْي ِر َ ق  ْي ِ ن ِاَف ْي ِ نَع  ْيِداَب ِع  َكَلَا َس اَذِاَو َ ن ْو ُد ُش ْرَي ْم ُه َّ ل َع َ ل  ْيِب ا ْوُن ِم ْؤُي ْ ل َو  ْي ِل ا ْوُبْي ِج َت ْسَيْلَف ِِّۙناَعَد Artinya: Apabila  hamba-hamba-Ku  bertanya kepadamu  (Nabi  Muhammad)  tentang  Aku, sesungguhnya Aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepada-Ku. Maka, hendaklah mereka memenuhi  (perintah)-Ku  dan  beriman kepada-Ku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. (QS Al-Baqarah : 186).
b. Prinsip  beban  hukum  (taklif)  ditujukan  untuk memelihara  akidah  dan  iman,  penyucian  jiwa (tazkiyat al-nafs) dan pembentukan pribadi yang luhur.  Artinya  hamba  Allah  dibebani  ibadah sebagai  bentuk  aktualisasi  dari  rasa  syukur  atas nikmat  Allah.  Berdasarkan  prinsip  tauhid  dan
prinsip-prinsip  yang  mendukung-nya  maka lahirlah  asas  hukum  seperti  asas  kemudahan. Hukum Islam selalu memberikan kemudahan dan, menjauhi kesulitan sehingga semua hukum Islam dapat  dikerjakan  oleh  manusia.  (Faturrahman Djamil,  Filsafat  Hukum  Islam,  (Jakarta:  Logos, 1997), hlm. 66)
Dalam hukum Islam dikenal beberapa bentuk keringanan hukum seperti, rukhsah dan dharurah Semuanya  bermuara  dari  nash-nash  al-Qur.an seperti,  (QS.2:286),  (QS:1:185),  dan  (QS:  5:6). Dari  azas  hukum  tersebut  dirumuskan  kaidah- kaidah  hukum  dalam  aspek  ibadah  sebagai berikut:
1) al-ashlu fi al ibadat at-tauqif wa al-ittiba, yaitu pada  pokoknya  ibadah  itu  tidak  wajib dilaksanakan,  dan  pelaksanaan  ibadah  itu hanya mengikuti apa saja yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya.
2) almasyaqqah  tajlib  at-taysir,  yaitu  kesulitan (dalam melaksanakan ibadah) akan mendatangkan kemudahan.

## 3.4.3. Prinsip Keadilan
Keadilan dalam bahasa Salaf adalah sinonim al- mizan  (keseimbangan/  moderasi).  Kata  keadilan dalam  al-Quran  kadang  diekuifalensikan  dengan  al- qist.  Al-mizan  yang  berarti  keadilan  di  dalam  Al- Quran terdapat dalam QS. Al-Syura: 17 َ ل َزْن َ ا ٓ ْي ِذ َّ لا ُ ه للّٰ َ ا
َة َعا َّ سلا َّ ل َع َ ل  َكْي ِر ْدُي اَمَوۗ َنا َزْي ِم ْ لا َو  ِ قَح ْ لاِب  َب ٰ ت ِك ْ لا بْي ِر َ ق
Artinya: Allah  yang  menurunkan  Kitab  (Al-Qur’an) dengan  benar  dan  (menurunkan)  timbangan (keadilan).  Tahukah  kamu  (bahwa)  boleh  jadi hari Kiamat itu sudah dekat? (QS As-Syura : 17).
Dan Al- Hadid ayat 25 ;
َم ْو ُ قَيِل َ نا َزْي ِم ْ لا َو  َب ٰ ت ِك ْ لا ُم ُه َع َم اَن ْ ل َزْن َ ا َو  ِت ٰنِ يَب ْ لاِب ا َنَل ُس ُر اَنْل َس ْرَا  ْدَقَل ِسا َّنلِل  ُعِفاَنَمَّو   دْي ِد َش   س ْ أَب  ِهْي ِف   َدْي ِدَح ْ لا  اَن ْ ل َزْن َ ا َو  ٌۚ ِط ْس ِق ْ لاِب   ُسا َّنلا
ُصْنَّي  ْن َم ُ ه للّٰا َم َ ل ْعَيِل َو ࣖ   زْيِز َع  ٌّي ِوَق َ هللّٰا  َّنِا ِۗبْيَغ ْ لاِب ٗه َ ل ُس ُر َو ٗه ُر
Artinya: Sungguh, Kami benar-benar telah mengutus rasul-rasul Kami dengan bukti-bukti yang nyata dan  Kami  menurunkan  bersama  mereka  kitab dan  neraca  (keadilan)  agar  manusia  dapat berlaku  adil.  Kami  menurunkan  besi  yang
mempunyai  kekuatan  hebat  dan  berbagai manfaat  bagi  manusia  agar  Allah  mengetahui siapa  yang  menolong  (agama)-Nya  dan  rasul- rasul-Nya  walaupun  (Allah)  tidak  dilihatnya.
Sesungguhnya
Allah Mahakuat lagi Mahaperkasa. (QS Al Hadid : 25).
Konsep keadilan melibatkan  apa  yang setimpal, setimbang,  dan  benar-benar  sepadan  bagi  tiap-tiap individu.  Seluruh  peristiwa  terdapat  maksud  yang lebis  besar  “yang  bekerja  di  balik  skenario”  yang berkembang  atas  landasan  spiritual  untuk  kembali kepada  Tuhan.  Terdapat  keadilan  yang  menyeluruh bagi  semua.  Hukum,  konstitusi,  mahkamah  agung, atau  sistem  keadilan  buatan  manusia  tidak  ada  yang dapat memberi keadilan semacam itu. (Saiyad Fareed Ahmad, 2008).
Dalam Islam, keadilan merupakan salah satu asas yang harus dijunjung. Allah sendiri mempunyai sifat Maha Adil (al-Adlu) yang harus dicontoh oleh hamba- Nya.  Bagi  kebanyakan  manusia,  keadilan  sosial adalah  sebuah  cita-cita  luhur.  Bahkan  setiap  negara sering  mencantumkan  secara  tegas  tujuan  berdirinya negara  tersebut  di  antaranya  untuk  menegakkan keadilan. Banyak ditemukan perintah untuk menegakkan  keadilan,  karena  Islam  menghendaki agar  setiap  orang  menikmati  hak-haknya  sebagai manusia dengan memperoleh pemenuhan kebutuhan- kebutuhan  dasarnya  yakni  terjaminnya  keselamatan agamanya,  keselamatan  dirinya  (jiwa,  raga,  dan kehormatannya),  keselamatan  akalnya,  keselamatan harta bendanya, dan keselamatan nasab keturunannya. Sarana  pokok  yang  menjamin  terlaksananya  hal-hal tersebut  adalah  tegaknya  keadilan  (al-„adl)  di  dalam tatanan  kehidupan  masyarakat.  (Didin  Hafidhuddin, 2006).
Keadilan memiliki makna umum dan mempunyai makna khusus, meliputi keadilan dalam bermuamalah, keadilan dalam hukum, keadilan dalam keuangan, dan keadilan  dalam  hak-hak  manusia.  (Muhammad Dhiaduddin Rais, 2001),
Terdapat beberapa istilah untuk mengindikasikan  kata,  adl.  Beberapa  sinonimnya adalah  qisth,  istiqamah,  wasath,  nasib,  hissa,  mizan. Adl  berlawanan  dengan  jawar  (ketidakadilan). Terdapat  beberapa  sinonim  jawar  seperti  zulm (kelaliman), tughyan (tirani), dan mayl (kecendrungan),  inhiraf  (penyimpangan).  Secara bahasa,  kata  adl  diderivasi  dari  kata  ‘adala,  yang berarti:  pertama,  bertindak  lurus,  mengubah  atau
modifikasi; kedua, melarikan diri, berpaling dari satu (keburukan) ke perbuatan yang baik; ketiga, seimbang atau  sama,  setara  atau  cocok,  atau  menyetarakan; keempat,  menyeimbangkan,  menimbang,  menjadi seimbang.  Istilah  adl  sebagai  kesetaraan  atau keseimbangan digunakan dalam arti menyeimbangkan  sesuatu  dengan  yang  lain.  Makna kata  adl  bisa  berarti  secara  kualitatif  maupun kuantitatif. Makna yang pertama merujuk pada prinsip abstrak kesetaraan yang berarti kesetaraan di hadapan hukum atau kepemilikian hak yang sama.
Konsep keadilan yang dijelaskan oleh para ulama fiqh  dan  para  mufassir  adalah  melaksanakan  hukum Tuhan,  manusia  menghukum  sesuai  dengan  syariat agama  sebagaimana  diwahyukan  Allah kepada  nabi- nabi-Nya dan rasul-rasul-Nya. Karena itu, mengerjakan keadilan berarti melaksanakan keadilan yang  diperintahkan  oleh  Allah  SWT.  (Muhammad Dhiaduddin Rais, 2001).
Keadilan  dalam  Islam  meliputi  berbagai  aspek kehidupan.  Apalagi  dalam  bidang  dan  sistem hukumnya.  Dengan  demikian,  konsep  keadilan  yang merupakan  prinsip  kedua  setelah  tauhid  meliputi keadilan  dalam  berbagai  hubungan,  yaitu  hubungan antara  individu  dengan  dirinya  sendiri,  hubungan antara  individu  dengan  manusia  dan  masyarakatnya, hubungan  antara  individu  dengan  hakim  dan  yang berperkara serta hubungan-hubungan dengan berbagai pihak yang terkait. (Juhaya S. Praja,   2009). Keadilan adalah  memperlakukan  orang  dengan  cara  yang seandainya  engkau  adalah  rakyat  dan  orang  lain adalah  sultan,  engkau  akan  berpikir  begitulah seharusnya  engkau  diperlakukan.  (Antony  Black, 2006).
Keadilan  Islam  bersifat  komprehensif  yang merangkumi  keadilan  ekonomi,  sosial,  dan  politik. Asas keadilan dalam Islam merupakan pola kehidupan yang memperlihatkan kasih sayang, tolong menolong dan rasa tanggungjawab, bukannya berasaskan sistem sosial yang saling berkonflik antara satu kelas dengan kelas  yang  lain.  Manusia  senantiasa  mempunyai kecenderungan  untuk  mementingkan  diri  sendiri akibat  dipengaruhi  oleh  hawa  nafsu  sehingga  tidak berlaku adil kepada orang lain. Oleh itu, usaha untuk mewujudkan keadilan sosial dalam Islam bukan hanya dengan menumpukkan perhatian terhadap undangundang dan peraturan saja, tetapi harus melalui proses pendisiplinan nafsu diri. (Ahmad Shukri Mohd, 2003).
Term keadilan pada umumnya berkonotasi dalam penetapan  hukum  atau  kebijaksanaan  raja  yang  ada baik  pada  zaman  dahulu  tau  jaman  sekarang.  Akan tetapi, keadilan dalam hukum Islam meliputi berbagai aspek.  Prinsip  keadilan  ketika  dimaknai  sebagai prinsip moderasi, menurut Wahbah Az-Zuhaili bahwa perintah  Allah  ditujukan  bukan  karena  esensinya, sebab Allah tidak mendapat keuntungan dari ketaatan dan  tidak  pula  mendapatkan  kemadaratan  dari perbuatan maksiat setiap manusia selama di hidup di dunia.  Namun  ketaatan  tersebut  hanyalah  sebagai jalan  manusia  untuk  memperluas  prilaku  dan  cara pendidikan  yang  dapat  membawa  kebaikan  bagi individu dan masyarakat di seluruh dunia.

## 3.4.4. Prinsip Amar Makruf Nahi Mungkar
Prinsip Hukum Islam digerakkan untuk merekayasa  umat  manusia  untuk  mencapai  tujuan yang baik dan benar yang dikehendaki dan ridloi Allah yang    dalam  filsafat  hukum  barat  diartikan  sebagai fungsi  sosial  engineering  hukum.  Prinsip  Amar Makruf Nahi Mungkar didasarkan pada QS. Al-Imran: 110 ; yang berbunyi ;
ِن َع  َنْوَهْنَتَو  ِفْو ُر ْعَمْلاِب  َنْوُرُم ْ أَت  ِسا َّنلِل  ْت َج ِر ْخ ُ ا ٍة َّم ُ ا  َرْي َخ ْمُت ْ ن ُ ك
ُم ُهْن ِم ۗ ْم ُه َّ ل ا ًرْي َخ َ نا َ ك َ ل  ِب ٰ ت ِك ْ لا ُ ل ْه َ ا  َن َم ٰ ا  ْو َ ل َو ۗ ِ ه للّٰاِب َ ن ْوُن ِم ْؤُت َو  ِر َ كْن ُم ْ لا ْؤ ُم ْ لا َ ن ْو ُ ق ِس ٰ ف ْ لا ُم ُه ُر َ ث ْ ك َ ا َو َ ن ْوُن ِم
Artinya: Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan  untuk  manusia  (selama)  kamu menyuruh (berbuat) yang makruf, mencegah dari yang  mungkar,  dan  beriman  kepada  Allah. Seandainya  Ahlulkitab  beriman,  tentulah  itu lebih  baik  bagi  mereka.  Di  antara  mereka  ada yang  beriman  dan  kebanyakan  mereka  adalah orang-orang  fasik. (QS  Al  Imran  :  110). (Wahbah Az-Zuhaili)
Pengkategorian  dari  Amar  Makruf  Nahi Mungkar  dinyatakan  berdasarkan  wahyu  dan  akal. Menurut Hasbi Ash Shiddieqy, prinsip ini juga dapat dilihat  pada  peran  negara  dalam  Syariat  Islam, sehingga  negara  tidak  boleh  memaksa  masyarakat untuk melakukan sesuatun sesuai dengan kehendaknya  yang  semena-mena.  Apa  lagi  yang menyalahi  dengan  hukum  Islam.  Pengkategorian Amar Makruf Nahi Mungkar dinyatakan berdasarkan wahyu  dan  penalaran  logis  yuridis  terhadap  kontek dimana persoalan hukum tengah terjadi.
3.4.5. Prinsip Kebebasan/Kemerdekaan
Prinsip kebebasan dalam hukum Islam menghendaki  agar  agama/hukum  Islam  disiarkan tidak  berdasarkan  paksaan,  tetapi  berdasarkan penjelasan, demontrasi, argumentasi. Kebebasan yang menjadi prinsip hukum Islam adalah kebebasan dl arti luas  yg  mencakup  berbagai  macamnya,  baik kebebasan  individu  maupun  kebebasan  komunal. Keberagama dalam Islam dijamin berdasarkan prinsip tidak ada paksaan dalam beragama (QS. Al-Baqarah : 256 );
ْن ِ م  اًتْيِب ْ ثَت َو  ِ ه للّٰا   ِتا َض ْر َم  َءۤا َغِتْبا  ُم ُه َ لا َو ْم َ ا َ ن ْو ُ ق ِفْنُي   َنْي ِذ َّ لا ُ لَث َم َو ْي َ ف ْع ِض ا َه َ ل ُ ك ُ ا  ْتَت ٰ ا َ ف لِبا َو ا َهَبا َص َ ا ٍة َوْب َرِب ٍٍۢة َّنَج  ِلَثَم َ ك ْم ِه ِس ُ فْن َ ا ْم َّ ل ْ نِا َ ف ٌۚ ِن رْي ِصَب َ ن ْو ُ ل َم ْعَت اَمِب ُ ه للّٰا َوۗ ٌّ ل َط َ ف لِبا َو ا َهْب ِصُي Artinya: Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta mereka untuk mencari rida Allah  dan  memperteguh  jiwa  mereka  adalah seperti  sebuah  kebun  di  dataran  tinggi  yang disiram  oleh  hujan  lebat,  lalu  ia  (kebun  itu) menghasilkan  buah-buahan  dua  kali  lipat.  Jika hujan  lebat  tidak  menyiraminya,  hujan  gerimis (pun  memadai).  Allah  Maha  Melihat  apa  yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah : 256).
Dan Al-Kafirun ayat 5;
ْمُتْن َ ا ٓا َ ل َو ُۗدُب ْعَا ٓاَم  َنْو ُدِبٰع Artinya: Kamu  tidak  pernah  (pula)  menjadi penyembah  apa  yang  aku  sembah. (QS  Al Kafirun : 5).

## 3.4.6. Prinsip Persamaan/Egalite
Prinsip  persamaan  yang  paling  nyata  terdapat dalam  Konstitusi  Madinah  (al-Shahifah),  yakni prinsip Islam menentang perbudakan dan penghisapan darah  manusia  atas  manusia.  Prinsip  persamaan  ini merupakan  bagian  penting  dalam  pembinaan  dan pengembangan  hukum  Islam  dalam  menggerakkan dan  mengontrol  sosial,  tapi  bukan  berarti  tidak  pula mengenal  stratifikasi  sosial  seperti  komunis.  Bukti konkrit dari prinsip egalite dalam hukum Islam adalah penghapusan  perbudakan  dan  penindasan  manusia atas  manusia.  Dalam  konteks  sesama  muslim,  Islam menjamin bahwa tak ada perbedaan suku Arab dengan suku-suku  lainnya.  Dalam  pandangan  hukum  Islam semua  manusia  diperlakukan  sama  di  mata  hukum. Tidak  ada  yang  didhalimi  atau  diuntungkan  dengan alasan apapun. Rasul dengan tegas menyatakan “ tidak
ada  perbedaan  antara  orang  Arab  dan  orang  ajam kecuali amalannya”. Hukum Islam telah menerapkan apa yang disebut equality before the law sejak empat belas  abad  yang  lalu  jauh  sebelum  hukum  modern. Garansi egalite dalam al-Qur.an terdapat dalam Surat al-Hujarat ayat 13.  (Topo Santoso, 2003) ;
ٍر َ كَذ  ْن ِ م ْم ُ كٰن ْ ق َ ل َخ اَّنِا  ُساَّنلا اَهُّي َ آٰي َ لِٕىۤا َب َ ق َّو اًب ْو ُع ُش ْم ُ كٰن ْ ل َع َج َو ى ٰ ثْن ُ ا َّو
رْيِب َخ  مْيِلَع َ هللّٰا  َّنِاۗ ْمُكىٰقْتَا ِ هللّٰا  َدْن ِع ْمُكَم َر ْ ك َ ا َّ ن ِا ٌۚ ا ْو ُ ف َرا َعَتِل Artinya: Wahai  manusia,  sesungguhnya  Kami  telah menciptakan  kamu  dari  seorang  laki-laki  dan perempuan.  Kemudian,  Kami  menjadikan  kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling  mengenal.  Sesungguhnya  yang  paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang  paling  bertakwa.  Sesungguhnya  Allah Maha  Mengetahui  lagi  Mahateliti. (QS  Al- Hujarat : 13).
Dan surat Al-Isra ayat 70 ;
َن ِ م ْم ُهٰن ْ ق َز َر َو   ِر ْحَبْلاَو  ِ رَب ْ لا ىِف ْم ُه ٰنْلَمَحَو  َمَدٰا ْٓي ِنَب اَنْم َّر َ ك  ْد َ ق َ ل َو  ۞ ࣖ ا ً لْي ِض ْ فَت اَن ْ ق َ ل َخ  ْنَِّ مّ  ٍرْيِث َ ك ى ٰ لَع ْم ُهٰن ْ ل َّض َ ف َو  ِتٰبِ ي َّطلا Artinya: Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkut mereka di darat dan di laut.  Kami  anugerahkan  pula  kepada  mereka rezeki  dari  yang  baik-baik  dan  Kami  lebihkan mereka  di  atas  banyak  makhluk  yang  Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. (QS Al-Isra : 70).

## 3.4.7. Prinsip At-Ta’awun
Prinsip  ini  memiliki  makna  saling  membantu antar  sesama  manusia  yang  diarahkan  sesuai  prinsip tauhid,  terutama  dalam  peningkatan  kebaikan  dan ketakwaan.  Prinsip  ini  menghendaki  agar  orang muslim saling  tolong menolong  dalam  kebaikan  dan ketaqwaan. Prinsip ini merupakan suatu prinsip yang mulia  dan  mengandung  nilai  tinggi  dan  terabaikan oleh  ummat  Islam.  Pengabaian  ini  disebabkan  oleh pembekuan  daya  ijtihad  oleh  sebagian  fuqaha  dan bertaqlid  kepada  warisan  lama,  menghilangkan kemaslahatan masyarakat dengan aneka  macam  adat istiadatnya.  Allah  berfirman  dalam  Surat  al- Mujadalah ayat 9 :
ِنا َو ْد ُعْلاَو   ِمْث ِاْلاِب  اْو َجاَنَتَت  ا َ ل َ ف  ْمُتْي َجاَن َ ت  ا َذ ِا  آ ْوُن َم ٰ ا   َنْي ِذ َّ لا  اَهُّي َ آٰي َ ه للّٰا او ُ قَّتا َو ۗى ٰو ْ ق َّ تلا َو  ِ رِب ْ لاِب ا ْو َجاَنَتَو  ِلْو ُسَّرلا  ِتَي ِصْعَمَو ِهْي َ ل ِا ٓ ْي ِذ َّ لا َ ن ْو ُر َش ْح ُ ت
Artinya: Wahai  orang-orang  yang  beriman,  apabila kamu saling mengadakan pembicaraan rahasia, janganlah  berbicara  tentang  perbuatan  dosa, permusuhan,  dan  durhaka  kepada  Rasul.  Akan tetapi, berbicaralah tentang perbuatan kebajikan dan  takwa.  Bertakwalah  kepada  Allah  yang hanya kepada-Nya kamu akan dikumpulkan. (QS Al-Mujadalah : 9).

## 3.4.8. Prinsip Toleransi
Prinsip toleransi yang dikehendaki Islam adalah toleransi yang menjamin tidak terlanggarnya hak-hak dalam Islam dan ummatnya, tegasnya toleransi hanya dapat diterima apabila tidak merugikan agama Islam. Wahbah  Az-Zuhaili,  memaknai  prinsip  toleransi tersebut pada tataran penerapan ketentuan Al-Qur’an dan  Hadits  yang  menghindari  kesempitan  dan kesulitan,  sehingga  seseorang  tidak  mempunyai alasan  dan  jalan  untuk  meninggalkan  syari’at ketentuan  Hukum  Islam.  Dan  lingkup  toleransi tersebut tidak hanya pada persoalan ibadah saja tetapi mencakup  seluruh  ketentuan  hukum  Islam,  baik muamalah  sipil,  hukum  pidana,  ketetapan  peradilan dan  lain  sebagainya.  Tasamuh  atau  toleransi  dalam hukum Islam lebih tinggi nilainya dari hanya sekedar rukun dan damai.
Agar penelitian ini tetap terarah pada tujuan yang telah  ditetpakan  yaitu  untuk  membuat  pasal-pasal yang mewajibkan wajib zakat untuk memabayar zakat dan  sangsi  bagi  wajib  zakat  yang  telah  nisab  dan memasuki  waktu  tertentu  tetapi  tidak  mengeluarkan zakat  maka  diperlukan  sebuah  kerangka  teori  yang berfungsi  sebagai  pedoman  dalam  mengeksplorasi seluruh kegiatan penelitian tersebut.
Sebelum kerangka pemeikiran tersebut dikontruksi,  maka  terlebih  dahulu  perlu  ditentukan ruang lingkup kajian masalah, kemudian selanjutnya akan  dilakukan  pembatasan-pembatasan  tertentu sehingga  studi  tentang  permasalahan  di  atas  tidak melebar  dan  secara  realistis  dapat  dijangkau  oleh peneliti.  Menghubungkan  antara  potensi  zakat  di Indonesia yang begitu besar dan masih belum terserap, konsep  zakat  untuk  pembangunan  ekonomi  melalui pengentasan kemiskinan, serta terkait peran pemerintah  untuk  mencegah  berbagai  macam peyelewengan  terhadaap  dana  zakat  yang  terkumpul di Lembaga yang ditunjuk pemerintah baik BAZNAS atau LAZ.
Teori yang digunakan dalam penelitain ini adalah teori prinsip hukum islam,  Juhaya S. Praja lebih lanjut
mengatakan,  ada  tujuh  prinsip  umum  hukum  Islam; prinsip tauhid, prinsip keadilan, prinsip amar ma’ruf nahi  munkar,  prinsip  kebebasan,  persamaan,  prinsip ta’awun dan prinsip toleransi.
Pondok Modern Darul Falah dengan kemandiriannya yang didukung oleh para donator dan pewakaf  tidak  membebani  santri  dengan  biaya bulanan  akan tetapi  santri cukup menyerahkan  beras sebesar  15  liter  saja.  Sedangkan  untuk  lauk  pauk beserta operasional pondok dipenuhi dari pendapatan unit  usaha  pondok  yang  dikelola  oleh  Yayasan Pesantren Darul Falah.
Sistem  keuangan  pondok  dan  manajemennya tercatat  rapih  dan  lengkap  menggunakan  aplikasi Accurate guna  transparansi  kuangan  yang  dapat diakses  oleh  para  pengelola  pesantren,  sehingga memudahkan pondok yang berbasis wakaf ini dalam meningkatkan  kepercayaan  pengelola  juga  para donator Pondok.
Terdapat 2 unit usaha yang mendukung pondok, yaitu  unit  usaha internal pondok  dan unit  usaha  luar pondok,  Berikut  beberapa  Unit  usaha  yang mensupport  operasional  pondok  dimana  unit  usaha tersebut terletak diluar pondok :
a. Bluder Geulis
b. Mie Ayam Mukbang
c. Gaharu Auto Service
d. Bangkit Jaya Motor 2
Sedang unit usaha internal pondok yaitu :
a. Koperasi Pelajar
b. Minuman Khas Pondok
Unit-unit  usaha  tersebut  diklola  oleh  Holding DAFA  dibawah  Yayasan    untuk  mendukung  segala operasional pondok sehingga para santri mendapatkan beasiswa.

## 4. KESIMPULAN
Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  sistem pengelolaan  filantropi  islam  di  Pondok  Pesantren Darul Falah Cimenteng Subang khususnya pengelolaan dalam bidang wakaf dengan sistem wakaf produktif yang dikembangkan oleh pesantren dengan beberapa  asset  yang  dikelola  baik  berupa  bengkel, mini  market,  dan  pertanian  yang  langsung  dikelola oleh  nazir  yang  professional  telah  berjalan  dan memberikan hasil yang cukup sigifikan yang nantinya digunakan untuk kesejahteraan umat dipesantren baik santri, kyai, ustad, dan seluruh masyarkat yang berada di lingkungan pesantren. Sebaiknya seluruh pesantren
yang  ada  di  Jawa  Barat  Khususnya  dan  umumnya pesantren  yang  berada  di  seluruh  Indonesia,  harus sudah  bisa  mandiri  dalam  menjalankan  kegiatan ekonomi  pesantren  dengan  memanfaatkan  potensi yang  dimiliki  pesantren  diantaranya  konsep  wakaf yang  diimplementasikan  menjadi  konsep  wakaf produktif  yang  manfaat  dan  tujuanya  adalah  untuk kemaslahatan umat sehingga pesantren lebih mandiri tidak mengandalkan sumbangan dan pemasukan dari pihak  eksternal  pesantren  baik  untuk  kebutuhan makanan  ataupun  kebutuhan  pembangunan  dan perluasan pesantren. prinsip hukum islam merupakan konsep  penting  dalam  penerapan  hukum  islam khusunya wakaf, dari mulai prinsip tauhid, keadilan, amar ma’ruf nahyi munkar, kebebasan/kemerdekaan, persamaan,  tolong  menolong  (at-ta’wun),  toleransi. Semuanya  merupakan  tujuan  utama  ditetapkannya hukum  islam  yang  didalamnya  termasuk  konsep wakaf, dengan teori wakaf produktif.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
A Halim. 2005. ”Menggali Potensi Ekonomi Pondok Pesantren” , Yogyakarta : Pustaka Pesantren. Abdurrahman Kasdi, A. 2016. Filantropi Islam Untuk
Pemberdayaan Ekonomi Umat ( Model
Pemberdayaan  ZISWAF  di  BMT  Se-Kabupaten Demak ).  Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam STAIN Kudus, Vol. 09 No. 2. Antony  Black.  2006. Pemikiran  Politik  Islam:  Dari Masa  Nabi  Hingga  Masa  Kini,  diterjemahkan dari  The  History  of  Islamic  Political  Thought: From  The  Prophet  to  the  Present ,  (Jakarta:
Serambi Ilmu Semesta, Cet. I.
Ahmad Shukri Mohd. Nain dan Rosman MD Yusoff.
2003. Konsep,  Teori,  Dimensi  dan  Isu Pembangunan ,  Malaysia  :  Univesiti  Teknologi Malaysia.
Djamaluddin.  2001.  “ Teologi Pendidikan”, Jakarta  : PT. Raja Grafindo Persada.
Direktorat  Pemberdayaan  Wakaf.  2007. Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produkti Strategis di Indonesia,
Direktorat  Pemberdayaan  Wakaf.  2007.  Direktorat
Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI. Direktorat  Pemberdayaan  Wakaf.  2007.    Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam
Departemen Agama RI.
Didin  Hafidhuddin.  2006. Agar  Layar  Tetap Terkembang:  Upaya  Menyelamatkan  Umat , (Jakarta: Gema Insani Press).
Fauzan.  2015. zakat  produktif  sebagai  titik  tolak kebangkitan peradaban Islam , Vol. 01 No.01,El- Furqania STAI Al-Khairat, Pemekasan.
Faturrahman  Djamil.  1997. Filsafat  Hukum  Islam, (Jakarta: Logos)
Hasmi Sherafat Ali. 1987. Management of Waqf, past and present, dalam Hasmat Basar, management and development of awqaf properties , Jeddah. http://www.tabungwakaf.com  di  akses  tanggal  16 Januari 2017 pukul 14:20 Wib Jaih  Mubarok.  2008. Wakaf  Produktif ,  Bandung  : Simbiosa Rekatama  Media. Juhaya S. Praja. 1995. Filsafat Hukum Islam .
Bandung: LPPM UNISBA. Kuntowijoyo.  1993.  “ Peranan  Pesantren  dalam Pembangunan  Desa,”  dalam  Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi. Bandung: Mizan.
Miftahul  Huda.  2012. wakaf  dan  kemandirian pesantren  dari  tebuireng  hingga  Gontor ,Vol  7 No. 01.
Muhammad  Dhiaduddin  Rais.  2001. Teori  Politik Islam , (Jakarta: Gema Insani Press), Cet. I Qahar, Mundzir, 2005, Manajemen Wakaf Produktif, PT Khalifa : Jakarta.
Saiyad Fareed Ahmad. 2008. Lima Tantangan Abadi
Terhadap Agama dan Jawaban Islam Terhadapnya,  diterjemahkan  dari  God,  Islam, Ethics, and the Skeptic Mind: A Study on Faith, Religios  Diversity,  Ethics,  and  The  Problem  of Evil , (Bandung: Mizan Pustaka) Saeful  Anam.  2017. journal  of  Applied  Linguistics and Islamic Education , Vol. 01 No. 01, INKAFA Gresik Jawa Timur.
Topo  Santoso.  2003. Membumikan  Hukum  Pidana Islam , (Jakarta: Gema Insani).
Veitszal  Rivai  Zainal  dan  Chusnul  Indah  Lupitasari,
Model  pengelolaan  Wakaf  Produktif  di  Pondok Modern  Darussalam  dan  perannya  Terhadap Pengembangan Universitas Darussalam Gontor . Wahbah  Az-Zuhaili, Al-Dharuurah  Al-Syar’iyyah, Muasasah al-Risala h, Damaskus. Yuli Rofa’i dkk. 2016. The role of productive waqf for  public  welfare  (study  case  of  nadzir foundation  in  university  of  islam  malang), Internasional  journal  of  social  and  local economic governance (IJLEG), Vol. 2 No. 02.