## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 3 (August-October 2023) pp.753-768 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i3.181

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERANTASAN PENYAKIT DEMAM BERDARAH DENGUE DI KABUPATEN KARIMUN
Ricky Bernardo Rajagukguk 1 , Nur Laila Meilani 2 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau Correspondent author : rickybernardo0803@gmail.com Pekanbaru, Riau, 28293, Indonesia

## Abstract
In  Indonesia,  Dengue  Hemorrhagic  Fever,  or  DHF  has  long  been  known  as  an  infectious disease that can spread the dengue virus to a group of people and cause an epidemic that disrupts the social life of the residents of the area. In the Kepulauan Riau Province, Karimun Regency is one of the districts with the most dengue cases. This study seeks to find out how the  implementation  of  the  policy  of  eradicating  dengue  hemorrhagic  fever  in  the  Karimun Regency  and  what  factors  hinder  its  implementation.  This  research  used  a  descriptive qualitative research method with a phenomenological approach. The theoretical  concepts used  are  from  the Edward  III  policy  implementation  theory  model  as  a  theoretical  concept with  indicators  that  can  influence  policy  implementation,  namely  Communication, Resources,  Disposition,  and  Bureaucratic  Structure.  The  results  of  research  on  the implementation  of  DHF  eradication  policies  in  Karimun  Regency  have  not  gone  well,  this  is evidenced  by  the  suboptimal  eradication  movement,  the  use  of  larvicides  that  are  not implemented  properly,  and  the  lack  of  public  awareness  regarding  eradicating  mosquito nests. The government must launch the 1 House 1 jumantik movement again so that the DHF eradication policy can be implemented properly.
Keywords: Dengue Hemorrhagic Fever; Disease Eradication; Implementation; Policy

## Abstrak
Di  Indonesia,  Penyakit  Demam  Berdarah  Dengue  atau  DBD  telah  lama  dikenal  sebagai penyakit  menular  yang  dapat  menyebarkan  virus  dengue  pada  sekelompok  orang  dan menimbulkan  wabah  sehingga  mengganggu  kehidupan  sosial  penduduk  daerah  tersebut. Di  Provinsi  Kepulauan  Riau,  Kabupaten  Karimun  merupakan  salah  satu  kabupaten  dengan kasus  DBD  terbanyak.  Penelitian  ini  berusaha  untuk  mengetahui  bagaimana  implementasi kebijakan  pemberantasan  penyakit  demam  berdarah  dengue  di  Kabupaten  Karimun  dan faktor apa  yang  menghambat  pelaksanaannya.  Penelitian  ini  memakai  metode  penelitian kualitatif  yang  bersifat  deskriptif  dengan  pendekatan  fenomenologis.  Penelitian  ini menggunakan model teori implementasi kebijakan Edward III sebagai konsep teoritis dengan indikator  yang  dapat  mempengaruhi  implementasi  kebijakan  yaitu  Communication, Resources,  Disposition,  and  Bureaucratic  Structure.  Hasil  penelitian  implementasi  kebijakan pemberantasan  DBD  di  Kabupaten  Karimun  belum  berjalan  dengan  maksimal,  hal  ini dibuktikan  dengan  gerakan  pemberantasan  yang  kurang  optimal,  penggunaan  larvasida yang  tidak  diterapkan  dengan  baik,  dan  kurangnya  kesadaran  masyarakat  terkait pemberantasan  sarang  nyamuk.  Pemerintah  harus  mencanangkan  gerakan  1  rumah  1 jumantik kembali agar kebijakan pemberantasan DBD dapat terlaksana dengan baik.
Kata Kunci: Demam Berdarah Dengue; Implementasi, Kebijakan; Pemberantasan Penyakit
Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index Journal Publicuho is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Volume 6 Number 3 (August - October 2023), pp.753-768               Ricky Bernardo Rajagukguk, Nur Laila Meilani
DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i3.181
Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022

## PENDAHULUAN
Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) sangat erat hubungannya dengan keadaan iklim atau  cuaca  dan  lingkungan,  mobilisasi  penduduk  yang  tinggi,  kepadatan  penduduk, perluasan  pemukiman,  dan  kebiasaan  penduduk.  Nyamuk  pembawa  virus  dengue  akan memiliki tempat untuk berkembang biak dan menyebarkannya ke manusia jika masyarakat berperilaku tidak sehat. Penularan DBD yang tak terkendali  merupakan kondisi yang dapat berpotensi  menimbulkan  wabah  karena  DBD  merupakan  penyakit  yang  cepat penularannya dan disebarkan oleh nyamuk pembawa virus dengue .
Kesehatan  merupakan  hak  asasi  manusia  dan  salah  satu  komponen  kesejahteraan yang  harus  diwujudkan  sesuai  dengan  cita-cita  bangsa  Indonesia  sebagaimana  tertuang dalam  Undang-Undang  Kesehatan  Nomor  36  Tahun  2009.  Oleh  karena  DBD  merupakan wabah  penyakit  yang  mengganggu  kesehatan  masyarakat,  maka  pemerintah  penting untuk memperhatikan masalah DBD di Indonesia.
Sebelumnya  pemerintah  Indonesia  melalui  Keputusan  Menteri  Kesehatan  RI  Nomor 581/MENKES/SK/VII/1992  tentang  Upaya  Pemberantasan  Penyakit  Demam  Berdarah  dan Keputusan  Menteri  Kesehatan  nomor  92  Tahun  1994  tentang  perubahan  atas  lampiran Keputusan  Menteri  Kesehatan  RI  Nomor  581/MENKES/SK/VII/1992,  telah  mengatur  secara eksplisit  dan  secara  spesifik  memberikan  pedoman  kepada  masalah  dan  upaya  dalam pemberantasan penyakit Demam Berdarah Dengue, bahwa pemberantasan penyakit DBD dilakukan  dengan  pelaksanaan  yang  meliputi:  (1)  pencegahan;  (2)  penemuan, pertolongan,  dan  pelaporan;  (3)  pengamatan  penyakit  dan  penyelidikan    epidemiologi; dan (4) penanggulangan seperlunya.
Pedoman  ini  lebih  menitikberatkan  pada  upaya  antisipasi  penularan  demam berdarah  dengue  melalui  Pemberantasan  Sarang  Nyamuk  (PSN),  selain  mengupayakan penanganan  pasien  demam  berdarah  dengue  dengan  memperluas  kapasitas  pelayanan dan  sumber  daya  kesehatan.  Karena  penyakit  DBD  belum  ditemukan  pengobatan  atau penyembuhan  khusus,  maka  cara  utama  dalam  memberantas  penyebarannya  yaitu dengan  mengendalikan  vektor  penularnya  (Aedes  Aegypti)  dengan  membunuh  jentik nyamuk.  Mengoptimalkan  pembudayaan  PSN  3M  Plus  dapat  digunakan  untuk mengendalikan  vektor ini.  Dibutuhkan  peran  dari Dinas Kesehatan  sebagai  organisasi  yang memiliki kewenangan menangani masalah ini yang dibantu oleh Puskesmas.
Dalam  empat  tahun  terakhir,  dari  data  Dinas  Kesehatan  Karimun  terkait  kasus  DBD pada  tahun  ini,  kasus  Demam  Berdarah Dengue di  Kabupaten  Karimun  menjadi  yang tertinggi.  Tahun  2022  terjadi  kasus  DBD  terbanyak,  dan  jumlah  kasus  musim  ini  telah melampaui musim sebelumnya, seperti yang ditunjukkan di bawah ini.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 3 (August-October 2023) pp.753-768 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i3.181
Gambar 1. Perkembangan Kasus DBD Kabupaten Karimun Tahun 2018-2022
Dengan terus meningkatnya kasus DBD, hal ini dapat mengindikasikan bahwa penanganan DBD  di  Kabupaten  Karimun  masih  belum  memadai.  Dengan  peningkatan  kasus  DBD  dari tahun  ke  tahun,  ditemukan  760  kasus  penderita  penyakit  DBD  disepanjang  tahun  2022 dengan  tersebar  di  13  puskesmas/kecamatan  di  Kabupaten  Karimun  dan  menunjukkan angka  kejadian  yang  sangat  tinggi  dari  Januari  hingga  Desember  2022.  Kasus  terbanyak ditemukan  di  Pulau  Karimun  Besar,  dan  Kecamatan  Meral  menjadi  kecamatan  dengan penderita DBD tertinggi. Berdasarkan data tiap Puskesmas pada tahun 2022, sebaran kasus DBD di Kabupaten Karimun dapat dilihat dalam tabel berikut ini.
Tabel 1. Sebaran Kasus DBD pada Setiap Puskesmas/Kecamatan di Kabupaten Karimun
Tahun 2022 No.  Puskesmas/Kecamatan Penduduk Jumlah Kasus IR/1000 Penduduk CFR 1. Tg. Balai Karimun 52,134 184 353 1 2. Meral 50,188 224 446 - 3. Tebing 31,169 193 619 1 4. Kundur 30,947 47 152 2 5. Moro 10,421 4 38 - 6. Niur Permai 8,584 5 58 - 7. Durai 6,278 2 32 - 8. Buru 10,313 6 58 - 9. Kundur Utara 12,810 3 23 - 10.  Kundur Barat 18,797 26 138 - 11.  Meral Barat 16,305 62 380 - 12.  Belat 6,790 3 44 - 13.  Ungar 5,884 1 17 - Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun, Tahun 2022 Dinas Kesehatan Kabupaten
Karimun telah mengimplementasikan kebijakan pemberantasan  DBD  dengan  beberapa  cara,  dimulai  dengan  sosialisasi,  pencegahan melalui  PSN  3M  Plus,  dan  fogging  di  lapangan,  serta  penyuluhan  bahaya  DBD  kepada
Volume 6 Number 3 (August - October 2023), pp.753-768               Ricky Bernardo Rajagukguk, Nur Laila Meilani
DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i3.181
Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
masyarakat  melalui  radio  dan  mobil  keliling  melalui  penyuluhan  kesehatan.  Dengan  dana yang  terbatas,  terdapat  kendala  pada  gerakan  1  Rumah  1  Jumantik yang  dapat  menjadi hambatan  bagi  pemerintah  Kabupaten  Karimun  dalam  pelaksanaan  kebijakan pemberantasan DBD.
Model implementasi kebijakan George Edward III akan menjadi fokus penelitian dalam penelitian  ini.  Dengan  memanfaatkan  4  variabel  penentu  yang  dapat  mempengaruhi keberhasilan  implementasi  kebijakan  menurut  Edward  III  (dalam  Agustino,  2008:  149),  yaitu Communication (Komunikasi) ,  Resources (Sumber  Daya) ,  Disposition (Disposisi) , dan Bureaucratic Structure (Struktur Birokrasi). Alasan mengapa penulis memilih untuk melibatkan model teori Edward sebagai pusat penelitian adalah karena dengan memilih memakai teori ini,  dapat  menjelaskan  secara  keseluruhan  mengenai  fenomena  atau  permasalahan  yang ingin dikaji dengan lebih mendalam.
Dari  permasalahan  yang  sudah  dipaparkan  di  atas,  penulis  ingin  mengangkat  judul penelitian  tentang  “Implementasi  Kebijakan  Pemberantasan  Penyakit  Demam  Berdarah Dengue di Kabupaten Karimun”. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana impelementasi  kebijakan  pemberantasan  penyakit  demam  berdarh  dengue  di  Kabupaten Karimun  dan  mengetahui  apa  saja  yang  menjadi  faktor penghambat  dalam  implementasi kebijakan  tersebut.  Diharapkan  penelitian  ini  dapat  menjadi  referensi  bagi  instansi  terkait, penulis  selanjutnya,  dan  pembaca,  terkait  implementasi  kebijakan  yang  dilakukan  oleh pemerintah Kabupaten Karimun dalam pemberantasan penyakit demam berdarah dengue .

## METODOLOGI
Metode  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  fenomenologi  dipilih  dalam  penelitian  ini. Menurut  Moleong  (dalam  Wijaya  H,  2020)  penelitian  kualitatif  bertujuan  untuk  memahami terkait  fenomena  yang  dialami  atau  yang  dilakukan  subjek,  seperti  persepsi,  perilaku, tindakan, dan motivasi. Penelitian ini diharapkan dapat melihat kebenaran pada suatu hal atau suatu fenomena yang terjadi untuk melihat atau mengungkap kenyataan yang terjadi dari suatu fenomena tersebut. Namun, mengamati kebenaran saja tidak selalu cukup untuk memahami kenyataan yang sebenarnya. Untuk melihat yang sebenarnya, terkadang perlu mengungkap apa yang tersembunyi dibaliknya. Oleh karena itu, penelitian fenomenologi ini bertujuan  untuk  lebih  mendalami  dan  mengetahui  kejadian  penyakit  DBD  yang  terjadi  di Kabupaten Karimun.
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mendeskripsikan  bagaimana  Implementasi Kebijakan Pemberantasan Demam Berdarah Dengue di Kabupaten Karimun dengan model Implementasi  Kebijakan  Publik  George  Edward  III.  Kajian  dilakukan  di  Kabupaten  Karimun Provinsi  Kepulauan  Riau,  karena  Kabupaten  Karimun  menjadi  salah  satu  kabupaten  di Provinsi Kepulauan Riau dengan angka penemuan DBD tertinggi di tahun 2022. Sumber data

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 3 (August-October 2023) pp.753-768 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i3.181
yang digunakan peneliti adalah dari sumber data Primer dan data Sekunder. Dalam upaya pemberantasan  DBD  di  Kabupaten  Karimun,  khususnya  di  Dinas  Kesehatan  Kabupaten Karimun,  dilakukan  pengamatan  langsung  di  lokasi  penelitian  dan  wawancara  langsung dengan narasumber terkait pelaksanaan kebijakan penanganan DBD yang digunakan untuk mengumpulkan  data  primer  pada  penelitian  ini  dan  data  sekunder  diperoleh  dari  buku, laporan, jurnal, dan sumber lain yang relevan.
Sementara  itu,  informan  yang  diwawancarai  merupakan  dari  pihak  yang  lebih mengetahui  tentang  kebijakan  pemberantasan  penyakit  DBD  dan  wawancara  dilakukan dengan  kondisi  situasional  jika  yang  bersangkutan  tidak dapat  diwawancarai  maka  dapat diganti  dengan  yang  mau  dan  dapat  memberikan  informasi  yang  valid.  Berikut  informan yang terpilih sewaktu wawancara pada penelitian ini:
1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun yaitu bapak Rachmadi
2. Staf Seksi P2PM Bidang P2P Dinas Kesehatan Karimun yaitu bapak Hasbi
3. Bapak Firman selaku Sekretaris Camat Meral
4. Ibu Agni selaku Kepala Koordinator P2P Puskesmas Meral sekaligus Koordinator Kesehatan Lingkungan
5. Bapak Aidil selaku Kepala Lurah Sungai Pasir
6. Ibu Samria, Ibu Liliani sebagai warga Kelurahan Sungai Pasir
Observasi, wawancara, dan dokumentasi merupakan metode yang digunakan dalam penelitian  ini  untuk  mengumpulkan  data.  Teknik  analisis  data  dalam  penelitian  ini menggunakan  model  analisis  data  interaktif  Miles  dan  Huberman  dalam  Sugiyono  (2014), yaitu Reduksi Data, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan/Verifikasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Implementasi  Kebijakan  Pemberantasan  Penyakit  Demam  Berdarah  Dengue  di  Kabupaten Karimun
Menurut  Jones  (1991)  dalam  La  Ode  Muhammad  Elwan,  (2011:  18)  menjelaskan  bahwa Implementasi  kebijakan  mudah  dimengerti  secara  teoritik  dan  konseptual,  namun  tidak senantiasa demikian dalam bentuknya yang kongkrit, karena pelaksanaannya secara nyata bukanlah sesuatu yang mudah (Supriadin et al., 2020)
lebih  lanjut,  Grindle  (1980)  yang  dikutip  dari  (Elwan,  L.O.M,  2011:15)  dijelaskan  bahwa mendekati  implementasi  kebijakan  sebagai  suatu  proses  tindakan-tindakan  administratif umum  yang  perlu  diperiksa  sampai  level  program  yang  spesifik.  Keberhasilan  atau kegagalan dari suatu kebijakan dapat dilihat dari kapasitasnya untuk menjalankan program sesuai dengan desain semula. Karena itu, implementasi kebijakan secara keseluruhan perlu
Volume 6 Number 3 (August - October 2023), pp.753-768               Ricky Bernardo Rajagukguk, Nur Laila Meilani
DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i3.181
Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
dilihat  dengan  mempertanyakan  apakah  pelaksanaan  kebijakan  sesuai  dengan  yang ditentukan. (dalam Elwan.L.O.M, 2011:22). Pengukuran kesesuaian ini  dapat dilihat dari dua hal, yaitu: a) Dilihat dari prosesnya, yakni yang dapat diperiksa pada tingkat program yang spesifik  dan  dana  yang  dialokasikan,  serta  b)  Dilihat  dari  hasil  yang  dicapai  oleh implementasinya kebijakan tersebut. Dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor, yaitu: a) Dampak  atau  efeknya  pada  masyarakat  secara  individu  dan  kelompok;  dan  b)  Tingkat perubahan  yang  terjadi  serta  penerimaan  kelompok  sasaran  terhadap  perubahan  yang terjadi. (Muhammad Elwan, La Ode; Agus Pramusinto, 2011)
Setelah  implementasi  kebijakan  tertentu  dijalankan,  maka  langkah  selanjutnya  adalah melakukan analisis kebijakan sebagai Langkah kritis secara teori dan praktek kebijakan.
Pada  posisi  ini,  Dunn  (d a l a m   La  Ode  Muhammad  Elwan,  S.,  &  Pramusinto,  A.  2011), memberikan referensi sebagai konseptualiasi analisis kebijakan yaitu aktivitas intelektual dan praktis  yang  ditujukan  untuk  menciptakan,  secara  kritis  menilai,  dan  mengkomunikasikan pengetahuan dan dalam proses kebijakan. Analisis kebijakan adalah   disiplin   ilmu   sosial terapan      yang      menggunakan      berbagai      metode  pengkajian  multiple  dalam  konteks argumentasi  dan  debat  politik  untuk  menciptakan,  secara  kritis  menilai,  dan mengkomunikasikan  pengetahuan  yang  relevan  tentang  kebijakan.(Muhammad  Elwan, 2020).
Untuk  membatasi  kajian,  penulis  menggunakan  Model  implementasi  kebijakan  George Edward  III  akan  menjadi  fokus  penelitian  dalam  penelitian  ini.  Dengan  memanfaatkan  4 variabel penentu yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan menurut Edward  III  (dalam  Agustino,  2008:  149),  yaitu Communication (Komunikasi) ,  Resources (Sumber Daya) , Disposition (Disposisi) , dan Bureaucratic Structure (Struktur Birokrasi).
Komunikasi
1) Transmisi Sehubungan dengan proses transmisi komunikasi, Kabupaten Karimun mengikutsertakan  Pokjanal  DBD  dalam  tanggung  jawabnya  melakukan  edukasi  dan sosialisasi terkait gerakannya untuk penanggulangan DBD di Kabupaten Karimun. Kebijakan penanggulangan DBD ini juga mengajak semua pihak dari berbagai bidang untuk bersama- sama  mendapatkan  informasi  pemerintah  sebanyak  mungkin  dari  pertemuan-pertemuan dan rapat yang membahas dalam gerakan untuk memberantas DBD.
Melalui media sosial, radio, berita di media online dan cetak melalui wartawan yang meliput, spanduk di jalan-jalan utama, dan selebaran atau leaflet yang dibagikan di setiap Puskesmas  adalah  contoh  transmisi  komunikasi.  Contoh  lainnya  melalui  sosialisasi  secara tatap muka lewat penyuluhan dalam penanganan DBD. Pada media Poster dan infografik hanya sekedar disebar melalui Facebook atau Whatsapp dan menjadi mayoritas sosialisasi

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 3 (August-October 2023) pp.753-768 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i3.181
di  media  sosial.  Untuk  media  leaflet  sendiri,  peneliti  melihat  kebanyakan  masyarakat  yang datang ke Puskesmas membaca media leaflet sambil mengantri berobat, namun ada juga yang  malas  membacanya.  Namun  demikian,  pemerintah  telah  berupaya  untuk memberikan  pendekatan  dengan  tujuan  akhir  untuk  memberantas  penyakit  demam berdarah  agar  masyarakat  kabupaten  Karimun  dapat  ikut  serta  dalam  penanggulangan DBD di wilayahnya.
Menurut analis peneliti, sosialisasi lebih kuat jika dilakukan di Posyandu atau Puskesmas. Fakta bahwa sebagian besar warga yang ditanya waktu wawancara, mereka benar-benar mengetahui  cara  melakukan  3M  dan  memberantas  sarang  nyamuk.  Hal  ini  menunjukkan bahwa  sosialisasi  sebenarnya  telah  dilakukan  dengan  sukses,  karena  sosialisasi  ini  sangat berguna  sebagai  sarana  penyebaran  informasi  kepada  masyarakat  sehingga  diharapkan setiap individu dapat berpartisipasi dalam kegiatan pemberantasan DBD tersebut.

## 2) Kejelasan
Melalui  media  Grup  Whatsapp  digunakan  untuk  menyebarkan  informasi  terkait kebijakan  penanganan  DBD  di  Kabupaten  Karimun.  Meskipun  surat  edaran  atau  surat keputusan  terkait  penanggulangan  DBD  tetap  ada,  namun  diharapkan  pesan  informasi dapat  disampaikan  dengan  lebih  jelas  melalui  aplikasi  WhatsApp.  Pelaporan  kasus  DBD  di Kabupaten Karimun juga sebagai aspek lain dari proses komunikasi dalam penanggulangan DBD.  SOP  untuk  setiap  pelaporan  kasus  juga  disertakan,  tentu  saja  tahap  pelaporan  kasus adalah bagaimana pelaksana kebijakan mengetahui jika ada kasus DBD di wilayahnya. Jika ada pasien DBD yang berobat ke Rumah Sakit atau Puskesmas, atau pada  unit kesehatan lainnya,  lalu  terindikasi  positisf  DBD  melalui  diagnose  dari  dokter,  maka  melalui  Grup  WA, nama  dan  alamat  pasien  akan  diberikan  kepada  Dinas  Kesehatan  Karimun  agar  Dinas Kesehatan  dapat  menghubungi  Puskesmas  yang  berdomisili  di  wilayah  dimana  pasien tinggal.
Mengenai  kejelasan  informasi  terkait  pelaporan  kasus  DBD,  prosesnya  sudah  berjalan dengan  baik, terbukti dengan  kesamaan  tanggapan  yang  diberikan  informan  dan  melalui pesan  yang  dibagikan  di  Whatsapp  Group  diharapkan  dapat  memberikan  informasi  yang lebih  tepat  waktu  dan  terkini.  Perincian kasus  juga  didapatkan  melalui  temuan  dari dokter yang  merawat  pasien  sehingga  informasi  disampaikan  dengan  lebih  jelas  dan  dapat dipercaya sehingga penanganan kasus menjadi lebih baik.

## 3) Konsistensi
Di  sini  peneliti  mengamati  inkonsistensi  atau  informasi  yang  berubah-ubah  dalam sosialisasi  kebijakan  dalam  penanggulangan  DBD,  khususnya  pada  instruksi  kementerian untuk mengurangi penggunaan abate bubuk ( Temephos ) untuk menghindari resistensi untuk daerah  yang  sering  memakai  abate  bubuk  dalam  implementasi  kebijakannya  yaitu  pada
Volume 6 Number 3 (August - October 2023), pp.753-768               Ricky Bernardo Rajagukguk, Nur Laila Meilani
DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i3.181
Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
daerah  di  mana  demam  berdarah  sering  terjadi.  Hal  ini  karena  penggunaan temephos yang terlalu sering dapat membuat nyamuk lebih kebal dan bermutasi untuk dapat menjadi kuat  dengan  larvasida  tersebut.  Karena  itu,  pemerintah  menganjurkan  untuk  membunuh jentik  nyamuk  di  wadah  tampungan  air  dengan  memakai  larvasida  cair  atau  yang sejenisnya  yaitu  jenis  racun  yang  berbeda.  Namun  Kabupaten  Karimun  kembali menggunakan bubuk abate untuk membasmi jentik-jentik nyamuk karena mahalnya biaya dan terbatasnya bantuan dari pemerintah pusat, serta kurangnya pengetahuan masyarakat tentang larvasida cair dan implementasinya di lapangan.
Di  sini  peneliti  melihat  kinerja  yang  masih  belum  dapat  diindahkan  dari  perintah Kementerian Kesehatan sehubungan dengan pendekatan penggunaan larvasida cair untuk membunuh jentik nyamuk, penyesuaian informasi strategi penggunaan larvasida dari bubuk abate  menjadi  larvasida  cair,  kemudian  kembali  ke  bubuk  abate  lagi,  dapat  membuat kebingungan  di  antara  para  pelaksana  kebijakan.  Meski  sebenarnya  bubuk  abate  masih sangat efektif membunuh jentik nyamuk, namun himbauan kementerian untuk mengurangi penggunaan  bubuk  abate  belum  dapat  dipatuhi.  Akibatnya,  konsistensi  komunikasi kebijakan terkait penggunaan bubuk abate masih terlihat kurang.

## Sumber Daya

## 1) Staf
Tabel 2. Jumlah Tenaga Kesehatan Masyarakat, Kesehatan Lingkungan, dan Gizi di Puskesmas Kabupaten Karimun Tahun 2021 No. Unit Kerja Jumlah Tenaga Kesehatan Masyarakat Kesehatan Lingkungan Gizi 1. Tanjung Balai 1 3 2 2. Meral 1 1 2 3. Meral Barat 7 3 1 4. Tebing 3 1 2 5. 6. 7. 8.
9.
10. 11.
12.
13. Buru Tanjung Batu Kundur Barat Tanjung Berlian Ungar Belat Moro Niur Permai Durai 2 2 5 2 1 1
4 2 2
1
3 1 2 1 1
1 1 2
2
1 1 1 1 1 1 1 1

## Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun, Tahun 2022
Dari pernyataan wawancara dengan kepala dinas kesehatan Karimun, beliau mengatakan bahwa  jumlah  tenaga  kesehatan  di  setiap  Puskesmas  di  Kabupaten  Karimun  tersedia  dan memadai, namun dari sisi tenaga kesehatan lingkungan (kesling), sebagian besar Puskesmas hanya  memiliki 1  tenaga  kesling  yang  dapat  dilihat  dari tabel  2.  Terlihat  bahwa  Puskesmas

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 3 (August-October 2023) pp.753-768 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i3.181
Meral hanya memiliki satu orang petugas kesehatan lingkungan yang cukup, namun masih kurang jika dibandingkan dengan petugas kesling di Puskesmas lain seperti Meral Barat dan Tanjung  Balai.  Akibatnya,  perlu  adanya  penambahan  lebih  banyak  orang  pada  tenaga kesling  untuk  meningkatkan  kesehatan  lingkungan  yang  berkaitan  dengan  pencegahan penyebaran penyakit.

## 2) Wewenang
Lintas  program  dan  lintas  sektor  terkait  khususnya  di  tingkat  kecamatan  turut  membantu pelaksanaan  kebijakan  pemberantasan  DBD.  Untuk  permasalahan  DBD  merupakan kepanjangan  tangan  pemerintah  daerah  kepada  Dinas  Kesehatan  di  bawahnya.  Karena UPT  Puskesmas  berada  di  bawah  naungan  Dinas  Kesehatan,  maka  kewenangan  terletak pada  Dinas  Kesehatan  dari  Kepala  Bidang  P2P.  Dari  segi  kewenangan  diketahui  bahwa tidak semua kewenangan diberikan kepada Dinas Kesehatan dan instansi kesehatan dalam kebijakan  pemberantasan  Demam  Berdarah Dengue .  Sebab,  pemberantasan  DBD membutuhkan  koordinasi  banyak  pihak  dan  sudah  menjadi  fokus  Pemerintah  Daerah, sehingga  organisasi  lintas  sektor  juga  diberikan  kewenangan  untuk  menangani  DBD  di wilayahnya.  Dari  pernyataan  tersebut  terlihat  bahwa  peran  pelaksana  kebijakan  dalam melaksanakan  program  kebijakan  pemberantasan  demam  berdarah dengue dan kewenangan  pemerintah  daerah  Karimun  dalam  hal  ini  Dinas  Kesehatan  Karimun  cukup memadai.

## 3) Anggaran
APBD  Karimun  menyediakan  dana  untuk  penanganan  DBD,  namun  dana  tersebut  tidak cukup  untuk  memaksimalkan  gerakan  pemantauan  jentik.  Sebagian  besar  Puskesmas mengangkat kader Jumantik dari kader Posyandu karena keterbatasan anggaran program Jumantik. Kader jumantik juga menerima dana anggaran dari Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun, dan karena sebagian besar dari mereka juga kader posyandu, maka mereka juga menerima gaji dari dinas  tersebut  melalui  Puskesmas.  Dinas  Kesehatan  masih  belum  dapat menerapkan G1R1J, yang sebenarnya dapat digunakan sebagai penguatan pelaksanaan dalam  program  pemantauan  jentik dengan  anggaran yang  telah  diterimanya. Akibatnya, diperlukan  dana  tambahan  untuk  meningkatkan  programG1R1J  (Gerakan  1  Rumah  1 Jumantik) di Kabupaten Karimun.

## 4) Fasilitas/ Sarana dan Prasarana
Dari  sumber  daya  fasilitas,  kabupaten  Karimun  memiliki  13  Puskesmas  yang  tersebar  di  12 Kecamatan  yang  ada  di  Kabupaten  Karimun  (tidak  termasuk  kecamatan  baru),  4 Puskesmas di Pulau Karimun Besar dan masing masing 1 Puskesmas pada setiap kecamatan di luar pulau Karimun dan untuk Kecamatan Moro ada 2 Puskesmas. Untuk bahan dan alat yang  diperlukan  dalam  pemberantasan  DBD  seperti  alat  fogging,  kendaraan  operasional,
Volume 6 Number 3 (August - October 2023), pp.753-768               Ricky Bernardo Rajagukguk, Nur Laila Meilani
DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i3.181
Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
dan  ketersediaan  larvasida  juga  sangat  dibutuhkan  dalam  penanganan  penyakit  DBD  di Kabupaten Karimun
Dari  ketersediaan  alat  fogging  masih  kurang  dan  masih  perlu  ditambah  lagi  jumlahnya supaya jadi cadangan jika ada alat yang tidak berfungsi dengan baik atau rusak karena di kabupaten  Karimun  hanya  punya  3  mesin  fogging.  Lalu  untuk  ketersediaan  bahan  yaitu larvasida  cair  belum  mencukupi,  karena  banyak  kendala  dalam  pemakaiannya, pemotongan anggaran untuk Covid 19, dan bantuan dari pemerintah pusat yang terbatas membuat ketersediaan larvasida cair sangat kurang. Di sisi lain, larvasida bubuk atau bubuk abate kembali tersedia, memberikan pasokan yang cukup untuk tahun berikutnya.

## Disposisi
Sikap  dari  Dinas  Kesehatan  mendukung  dalam  kebijakan  pemberantasan  DBD  di Kabupaten  Karimun,  kecamatan  Meral  juga  telah  menunjukkan  dukungannya  terhadap upaya penurunan kasus DBD di Kecamatan Meral. Pendapat dari staf Puskesmas Meral juga menyampaikan  kesetujuan  mereka  tentang  kebijakan  pemberantasan  DBD  di  Kabupaten Karimun dan sudah sesuai dengan masalah yang ada, ini juga merupakan sikap pelayanan yang sudah menjadi praktik dan standar kerja mereka sehari-hari untuk menangani penyakit DBD  dengan  lebih  optimal  meskipun  dengan  anggaran  yang  sedikit.  Meskipun  begitu, Puskesmas  Meral  memiliki  program  sendiri  untuk  mengatasi  hambatan  tersebut  dengan melakukan  inovasi.  Dengan  membentuk  Go  Kader  Cantik  sebagai  gerakan  dari  kader Posyandu  untuk  melakukan  pemantauan  jentik  di  Kecamatan  Meral  merupakan  sebuah program pelaksanaan pemberantasan jentik dan merupakan gambaran disposisi positif dari Puskesmas  yang  memberi  energi  baru  untuk  terus  meningkatkan  upaya  pemberantasan DBD  di  Kabupaten  Karimun.  Walaupun  pada  tahun  sebelumnya  penanganan  DBD  di Kabupaten Karimun menghadapi banyak tantangan, kondisi tahun ini mulai membaik dan kembali digencarkan lagi di setiap Puskesmas.
Dalam  indikator  disposisi,  disarankan  bahwa  manipulasi  insentif  adalah  cara  untuk menyiasati  permasalahan  pelaksana  yang  menjalankan  kebijakan  agar  lebih  semangat bekerja.  Namun  pada  unit  kerja  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Karimun,  pemberian  insentif tidak pernah  dilakukan  selama ini  hanya  sebatas  pemberian  uang  honor kepada  petugas untuk fogging, petugas PE, dan kepada kader-kader Posyandu jumantik dan lebih kepada uang jalan, dan modal transportasi untuk melakukan PE atau Fogging.

## Struktur Birokrasi
Dalam  hal  ini  Struktur  Birokrasi  mengacu  pada  struktur  organisasi  Dinas  Kesehatan Kabupaten  Karimun.  Pada  struktur  organisasi  di  Dinas  Kesehatan  maupun  yang  terdapat pada  Puskesmas  Meral  untuk  pencegahan  dan  pengendalian  penyakit  atau  disingkat dengan  P2P  merupakan  sub  bagian  yang  bertugas  dalam  penanganan  penyakit  yang sering  menjangkiti  warga  di  suatu  wilayah,  untuk  penanganan  DBD  di  tugaskan  kepada

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 3 (August-October 2023) pp.753-768 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i3.181
bidang P2PM (pencegahan dan pengendalian penyakit menular) DBD sama dengan yang ada di struktur organisasi Puskesmas Meral sehingga jalur komunikasi untuk penanganan DBD sepadan dan searah.
Selain  itu,  tingkat  kecamatan  juga  ikut  serta  dalam  pengelolaan  kebijakan pemberantasan  DBD.  Sama  halnya  dengan  kecamatan,  kelurahan  Sungai  Pasir  di Kecamatan Meral, bekerja sama dengan Puskesmas, kader posyandu, dan RT/RW dengan dukungan  masyarakat  juga  turut  serta  dalam  melaksanakan  (PSN)  Pemberantasan  Sarang Nyamuk.  Kecamatan  dan  Kelurahan  berperan  serta  dan  bertanggung  jawab  sebagai pemangku  kepentingan  lokal  dalam  upaya  pemberantasan  DBD  mengingat pemberantasan  DBD  tidak  dapat  dilakukan  oleh  Puskesmas  atau  Dinas  Kesehatan  saja, namun  harus  ada  mediasi  dari  Kecamatan  sebagai  lintas  sektor  agar  eksekusi  strategi kebijakan dapat berjalan lebih ideal.
Sebagian  besar  puskesmas  dari  masing-masing  kecamatan  terpisah  di  luar  Pulau Karimun  karena  itu  mereka  melakukan  fogging  di  wilayahnya  masing-masing,  maka  Dinas Kesehatan  Kabupaten  Karimun  memiliki  SOP  pelayanan  fogging  khusus  di  Pulau  Karimun. Dengan  adanya  SOP,  pengerjaan  fogging  tidak  boleh  dilakukan  sembarangan.  Jika penyelidikan  epidemiologi  (PE)  tidak  memberikan  hasil  positif,  masyarakat  tidak  dapat meminta  fogging.  Oleh  karena  itu,  fogging  merupakan  tindakan  penanggulangan seperlunya  sesuai  dengan  SOP  yang  ditetapkan.  Sebenarnya fogging  dapat  menimbulkan resistensi  bagi  nyamuk  dan  dampak  buruk  bagi  manusia  dan  lingkungan  jika  dilakukan secara terus menerus.
Selain  itu,  SOP  setiap  daerah  masing-masing  dilaksanakan  sesuai  dengan  kebijakan yang  ada  untuk  pemberantasan  DBD.  Khusus  di  Puskesmas  Meral,  selain  SOP  fogging  dari Dinas  Kesehatan,  ada  juga  SOP  dalam  pelaksanaan  PSN,  dari  adanya  SOP  pelaksanaan PSN  digunakan  untuk  membantu  pelaksanaan  implementasi  kebijakan  dapat  berjalan secara  lebih  teratur.  Namun,  SOP  tersebut  belum  bisa  menentukan  lancar  tidaknya pelaksanaan PSN karena hal ini bergantung pada Puskesmas yang menjalankannya. Akan tetapi, peneliti dapat melihat pada saat observasi terhadap jadwal PSN dan hasil evaluasi dari  pergerakan  program  yang  dilakukan  Puskesmas  menunjukkan  bahwa  PSN  telah berjalan  cukup  baik  dan  juga  dilaksanakan  sesuai  dengan  jadwal  yang  telah  ditetapkan untuk pemberantasan  sarang  nyamuk pada  lokasi  yang  telah  ditentukan.  Sejalan  dengan itu  dapat  dilihat  bahwa  setiap  penyelenggaraan  strategi  pemberantasan  DBD  di  Dinas Kesehatan Karimun dan di Puskesmas khususnya Puskesmas Meral telah dilengkapi dengan standar  operasional  prosedur  dalam  kerja  mereka  masing-masing  sehingga  prosedur pelayanan dapat diketahui secara pasti.
Volume 6 Number 3 (August - October 2023), pp.753-768               Ricky Bernardo Rajagukguk, Nur Laila Meilani
DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i3.181
Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
Faktor  Penghambat  Implementasi  Kebijakan  Pemberantasan  Penyakit  Demam  Berdarah Dengue di Kabupaten Karimun.

## Gerakan Pemberantasan yang Tidak Optimal
Pelaksanaan  gerakan  pemberantasan  penyakit  demam  berdarah  yang  tidak  berjalan optimal  ini  yaitu  Gerakan  1  Rumah  1  Jumantik  (G1R1J).  Gerakan  atau  aksi  masyarakat dalam penanganan DBD dilakukan sebagai bentuk upaya tambahan yang penting dalam memberantas  sarang  nyamuk,  membersihkan  lingkungan  sekitar,  pelatihan  masyarakat, gotong royong, dan berbagai bentuk gerakan dalam pemberdayaan masyarakat.
Gerakan optimalisasi yang dikenal dengan gerakan 1 rumah 1 jumantik ini merupakan upaya pemberdayaan masyarakat untuk menjadi pelaku jumantik di rumah masing-masing. Ini  adalah  program  pencegahan  yang  efektif  untuk  memerangi  sarang  nyamuk,  dan penting  untuk  digunakan  di  daerah  endemis  di  Indonesia.  Namun,  Kabupaten  Karimun sendiri belum terlihat ada upaya yang dilakukan untuk memperkuat program ini.
Akibat  pandemi  Covid  19,  anggaran  untuk  program  ini  belum  mencukupi  sehingga G1R1J  (Gerakan  Jumantik  1  Jumantik)  hanya  sekedar  mengimbau  masyarakat  untuk menerapkannya  di  rumah  masing-masing  dengan  selalu  menjalankan  PSN  3M  Plus.  Untuk saat  ini,  kader  jumantik  ditunjuk  oleh  masing-masing  Posyandu  di  kelurahan  untuk memastikan  pemantauan  jentik  dapat  berlanjut  dan  tetap  tersedianya  data  ABJ  oleh masing-masing  puskesmas  di  setiap  wilayah.  Peneliti  merasa  bahwa  pemerintah  daerah Kabupaten  Karimun  tidak  memiliki  sikap  tegas  dalam  menjalankan  gerakan  1  rumah  1 jumantik  terlepas  dari  masalah  karena  pandemi  Covid  19  dan  tidak  memiliki  dana  yang cukup.  Hal  ini  karena  G1R1J  membutuhkan  banyak  dukungan  dari  masyarakat  dalam kebijakannya  untuk  memberantas  penyakit  DBD.  Tentu  gerakan  ini  tidak  akan  bertahan lama jika masyarakat sendiri tidak mau diberdayakan olehnya.
Pemerintah daerah karimun sejauh ini hanya sebatas menghimbau untuk menjalankan gerakan 1 rumah 1 jumantik, tetapi sangat sedikit kegiatan pelatihan dan pengenalan yang dilakukan,  sehingga  keberlangsungannya  hanya  sebatas  kata-kata.  Walaupun  Dinas Kesehatan  Kabupaten  Karimun  mengeluarkan  SK  tentang  pelaksanaan  G1R1J,  ternyata pelaksanaan di lapangan tidak berjalan sesuai rencana karena beberapa kendala. Dengan demikian, diharapkan agar pemerintah  Kabupaten  Karimun dapat mampu mengoptimalkan gerakan 1 rumah 1 jumantik kembali.

## Penggunaan Larvasida Cair yang Tidak Diterapkan dengan Baik
Saat  memperkenalkan  larvasida  baru  ke  publik,  pemerintah  harus  berkomunikasi

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 3 (August-October 2023) pp.753-768 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i3.181
secara  efektif  untuk  menghindari  kebingungan.  Akibat  kurangnya  sosialisasi  ke  masyarakat terhadap penggunaan larvasida cair, sebab itu masyarakat tidak menerapkannya dengan baik.  Karena  larvasida  cair  berbeda  dengan  bubuk  abate  yang  penggunaannya  dapat menempel di dinding wadah dan bertahan lebih dari dua bulan, namun untuk penggunaan larvasida  cair  harus  digunakan  berulang  kali  jika  wadah  penampung  air  sering  digunakan atau diisi ulang. Larvasida cair harus digunakan kembali ke wadah tampungan air jika sudah kering dan diisi ulang, namun hal ini yang tidak dilakukan oleh masyarakat.
Dengan  adanya  anggaran  untuk  pemberantasan  DBD  yang  saat  ini  sudah  tersedia, apalagi saat ini pandemi Covid 19 telah menurun secara signifikan, maka diharapkan untuk ketersediaan  larvasida  juga  sangat  diperlukan  untuk  penanggulangan  DBD  di  Kabupaten Karimun. Ini dikarenakan kebijakan pemberantasan DBD di Kabupaten Karimun juga sangat dipengaruhi  oleh  ketersediaan  larvasida.  Meskipun  bubuk  abate  masih  sangat  efektif, namun perlu untuk mematuhi petunjuk kementerian untuk menggunakan larvasida cair agar nyamuk  di  wilayah  Kabupaten  Karimun  tidak  mengembangkan  resistensi  terhadap  zat ( Themepos ) yang mungkin sudah biasa bagi nyamuk dan dapat mereka kenali. Oleh karena itu,  pemberantasan  jentik  nyamuk  di  Kabupaten  Karimun  dapat  menggunakan  dari penerapan berbagai jenis larvasida jenis lain yang baru.

## Kesadaran Masyarakat dalam Pemberantasan Sarang Nyamuk Masih Rendah
Wawancara  peneliti  dengan  berbagai  informan  mengungkapkan  bahwa  kesadaran masyarakat  terhadap  penanggulangan  DBD  di  Kabupaten  Karimun  masih  rendah.  Hal  ini dapat  disebabkan  oleh  banyak  faktor  seperti  tingkah  laku  penduduk,  aktivitas  kerja,  dan kepadatan rumah penduduk. Kebiasaan warga seperti di Kelurahan Sungai Pasir yang suka menampung air hujan di luar rumah karena sulit mendapatkan air bersih. Pekerjaan rumah tangga  jarang  diperhitungkan,  apalagi  di  kawasan  pemukiman  padat  penduduk,  karena warga  jarang  berada  di  rumah  karena  bekerja,  dan  dari  segi  kepadatan  rumah,  Karimun memiliki banyak sekali perumahan. Warga juga suka menempatkan drum penampung air di luar rumahnya karena rumahnya kecil dan drum tersebut berfungsi sebagai penampung air hujan,  karena  itu  jarang  ditutup  sehingga  jika  ditemukan  jentik  maka  akan  lebih  cepat menularkan DBD di daerah sekitaran tempat tinggal rumahnya.
Oleh  karena  itu,  pemerintah  Kabupaten  Karimun  khususnya  Dinas  Kesehatan  dan Puskesmas  harus  melakukan  upaya  untuk  meningkatkan  dan  mengikutsertakan  peran masyarakat  agar  dapat  memberikan  pemahaman  tentang  cara  efektif  dalam pemberantasan  DBD.  Untuk  mengubah  persepsi  masyarakat,  informasi  kebijakan  perlu komunikasikan  kembali  dengan  jelas.  Dalam  hal  ini,  informasi  harus  mudah  diakses masyarakat  umum  atau  ditemukan  dan  ditulis  dengan  bahasa  yang  mudah  dipahami. Pemberian  sosialisasi  untuk  meningkatkan  kesadaran  masyarakat  akan  perlunya
Volume 6 Number 3 (August - October 2023), pp.753-768               Ricky Bernardo Rajagukguk, Nur Laila Meilani
DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i3.181
Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
pemberantasan DBD dengan cara melakukan PSN dan 3M Plus harus lebih diintensifkan lagi.

## KESIMPULAN
Berikut adalah kesimpulan yang diperoleh peneliti dari hasil penelitian dan pembahasannya terkait dengan kebijakan pemberantasan DBD di Kabupaten Karimun:
1. Implementasi  kebijakan  pemberantasan  penyakit  demam  berdarah dengue di Kabupaten  Karimun  masih  belum  berjalan  maksimal.  Namun  ada  beberapa  yang terlihat  sudah  berjalan  dengan  baik  seperti  pada  alur  transmisi  komunikasi  dan kejelasan  komunikasi  dalam  proses  kebijakan  tetap  berjalan  lancar.  Akan  tetapi konsistensi  komunikasi  kebijakan  penggunaan  larvasida  cair  masih  kurang  sosialisasi. Menurut indikator sumber daya, masih terdapat kekurangan sumber daya manusia di antara  staf,  dan  untuk  sumber  daya  sarana/prasarana,  ada  yang  perlu  dilengkapi, seperti  mesin  fogging,  sementara  yang  lain  perlu  diterapkan,  seperti  Larvasida  cair. Dari  segi  sumber  daya  kewenangan,  semua  pihak  dan  instansi  yang  terlibat  dalam kebijakan  DBD  sudah  memiliki  kewenangan  masing-masing,  dan  Puskesmas  juga memiliki  kewenangan  untuk  melaksanakan  kebijakan.  Namun,  sumber  daya anggaran  masih  terkendala  oleh  pandemi  Covid  19  yang  terjadi  tahun  lalu.  Dari indikator  sikap  pelaksana  atau  disposisi  terdapat  petugas  pelaksana  kebijakan  dari Dinas  Kesehatan  dan  Puskesmas  serta  kader  Posyandu  sebagai  jumantik  memiliki komitmen  pelayanan  yang  baik.  Diketahui  bahwa  (SOP)  yang  terorganisir mendukung  pelaksanaan  kebijakan  ini,  dan  Dinas  Kesehatan  serta  Puskesmas menangani  pendelegasian  tanggung  jawab  kebijakan  melalui  koordinasi  yang teratur dan berkesinambungan pada indikator struktur birokrasi.
2. Dalam  penelitian  ini  ditemukan  beberapa  faktor  penghambat  Implementasi kebijakan  pemberantasan  penyakit  demam  berdarah dengue di  Kabupaten Karimun  yaitu  pelaksanaan  gerakan  pemberantasan  yang  belum  optimal, penggunaan  larvasida  cair  yang  tidak  diterapkan  dengan  baik,  dan  kesadaran masyarakat  yang  masih  rendah  dalam  melaksanakan  kegiatan  pemberantasan sarang nyamuk.

## Rekomendasi:
Untuk  mencegah  tempat  berkembang  biak  nyamuk,  masyarakat  tidak  boleh  membiarkan tempat  penampungan  air  terbuka  selama  berhari-hari  dan  membuat  pengaturan  dan penataan tempat penyimpanan air yang baik dan jauh dari nyamuk.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 3 (August-October 2023) pp.753-768 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i3.181
Sebagai  bentuk  implementasi  gerakan  1  rumah  1  jumantik  yang  kurang  ideal  di Kabupaten  Karimun,  sebaiknya  pemerintah  dapat  membekali  anak-anak  sekolah  yang dapat  ditugaskan  dan  bertanggung  jawab  menjadi  jumantik  di  rumahnya  dengan  bekal ilmu dan pengajaran. Anak sekolah dapat melakukan pekerjaan mereka dengan lebih baik jika  mereka  dilatih  dengan  benar.  Dengan  bekerjasama  dengan  pihak  sekolah  untuk memberikan  sosialisasi  berupa  proyek pengabdian  masyarakat  atau  pekerjaan  rumah  (PR) untuk  mengawasi  jentik-jentik  di  pekarangan  masyarakat  atau  rumah  individu.  Ini  bekerja lebih  baik  untuk  membuat  anak-anak  mengambil  lebih  banyak  tanggung  jawab  untuk melindungi  lingkungan  dan  membasmi  jentik  nyamuk  di  rumah.  Keberhasilan  pelaksanaan gerakan  1  rumah  1  jumantik  akan  lebih  meningkat  dengan  pemberdayaan  anak  sekolah yang dilatih menjadi jumantik di rumah masing-masing.

## REFERENSI
Agustino, L. (2008). Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung : Alfabeta.
Akib, H. (2010). Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana. Jurnal  Administrasi Publik, 1 (1), 1-11.
Aldi,  S.  (2021).  Implementasi  Program  Bantuan  Sosial  Tunai  (BST)  Dalam  Upaya Penanggulangan  Masalah  Ekonomi  Akibat  Pandemi  Covid-19  Di  Kota  Mataram Tahun 2020 (Doctoral dissertation,   Universitas_Muhammadiyah_Mataram).
Arnas,  Y.,  &  Zulkarnaini,  Z.  (2021).  Inovasi  Jemput  Layani  Penderita  TBC  (Jelita  TBC)  di Puskesmas Rambah Samo I Kabupaten Rokan Hulu. Cross-border, 4(2), 656-672.
Buku Data Kesehatan Kabupaten Karimun 2021. Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun Tahun 2022
Chaidir, A. (2022). Kabupaten Karimun Dalam Angka 2023 . BPS Kabupaten Karimun
Khairiyah,  N.,  &  Zulkarnaini,  Z.  (2021).  Efektivitas  Pelaksanaan  Program  Satu  Keluarga  Satu Sarjana  Oleh  Baznas  di  Kabupaten  Kampar.  Ministrate:  Jurnal  Birokrasi  Dan Pemerintahan Daerah, 3(3), 258-266.
Muhammad Elwan, L. O. (2020). ANALISIS KEBIJAKAN PAJAK DAERAH SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR DI ERA OTONOMI DAERAH. Journal Publicuho . https://doi.org/10.35817/jpu.v3i2.12529
Muhammad Elwan, La Ode; Agus Pramusinto, A. H. H. (2011). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2010 (Studi Analisis Perda Kota Kendari No. 15 Tahun 2003). Http://Etd.Repository.Ugm.Ac.Id/ . http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/53234
Ri,  K.  (2017). Pedoman  Pencegahan  dan  Pengendalian  Demam  Berdarah  Dengue  di Indonesia .  Direktorat  Jenderal  Pencegahan  dan  Pengendalian  Penyakit.  Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
Volume 6 Number 3 (August - October 2023), pp.753-768               Ricky Bernardo Rajagukguk, Nur Laila Meilani
DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i3.181
Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
Supriadin, R., Alam, S., & Elwan, L. O. M. (2020). IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA KENDARI. Journal Publicuho . https://doi.org/10.35817/jpu.v3i1.11506
Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Administrasi. Bandung : Alfabeta.
Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : PT. Alfabeta Tahir, A. (2018). Kebijakan Publik dan Good Governancy . Tarigan, R. H. B., & Yuliani, F. (2020). Implementasi Kebijakan Pemberantasan Penyakit DBD (Demam Berdarah Dengue) Di Kota Pekanbaru. Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 7(2), 1-1.
Wijaya,  H.  (2020).  Analisis  Data  Kualitatif Teori Konsep dalam  Penelitian Pendidikan.  Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.

## Peraturan
Undang -undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
Keputusan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  581/MENKES/SK/VII/1992  tentang Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah Dengue.
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 92/MENKES/II/1994