Manajemen Mutu Pendidikan di Sekolah, Peran Kepemimpinan Kepala Sekolah, Profesionalisme Guru.... (Mulyana Abdullah)

## MANAJEMEN MUTU PENDIDIKAN DI SEKOLAH

## PERAN KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH, PROFESIONALISME GURU, DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DI SEKOLAH

## QUALITY MANAGEMENT OF EDUCATION IN SCHOOL

## LEADERSHIP ROLE OF HEAD MASTER, TEACHER’S PROFESSIONALISM, AND COMMUNITY PARTICIPATION IN IMPROVING EDUCATIONAL QUALITY IN SCHOOL

## Mulyana Abdullah
Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia E-mail: abdullahmulyana@gmail.com

## ABSTRAK
Berbicara tentang pendidikan, hal pertama yang tersirat dalam benak kita adalah “sekolah”. Sekolah dalam hal ini merupakan suatu organisasi publik yang memberikan jasa layanan pendidikan bagi masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas individu masyarakat itu sendiri. Oleh karenanya, menjadi suatu hal yang wajar apabila masyarakat  menuntut  tersedianya  “sekolah  yang  baik”  yang  tercermin  dari  efektifitas  kinerja  sekolah  yang bersangkutan. Di sinilah manajemen mutu pendidikan di sekolah menutut peran kepemimpinan kepala sekolah, profesionalisme guru, serta partisipasi masyarakat secara optimal. Mutu atau lebih sering disebut dengan istilah kualitas merupakan gambaran karakteristik menyeluruh dari barangatau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan pihak pengguna. Berkaitan dengan pendidikan di sekolah, mutu pendidikan senantiasa merujuk pada spesifikasi pelayanan pendidikan yang sesuai dengan tujuan atau manfaat dari pendidikan itu sendiri. Itulah sebabnya, dapat dikatakan bahwa keberhasilan suatu program pendidikan yang diselenggarakan oleh suatu organisasi sekolah akan sangat sulit dicapai tanpa adanya keselarasan pandangan antara kepala sekolah, guru dan masyarakat tentang makna pendidikan yang sebenarya, serta bagaimana seharusnya proses pendidikan di sekolah itu dilaksanakan. Oleh karenanya, sudah seharusnyalah pimpinan sekolah yang dalam hal ini adalah kepala sekolah, guru dan masyarakat bekerjasama secara terpadu dalam mewujudkan setiap cita-cita pendidikan untuk membentuk generasi penerus yang berkualitas baik dalam hal pengetahuan, keterampilan, maupun sikap dan moralnya.
Kata kunci : mutu pendidikan, kepala sekolah, partisipasi masyarakat

## ABSTRACT
Speaking of education, the first thing that come accross our minds is “school”. In this case school is a public organization that provides education services for the community in order to improve the quality of individual communities. Therefore, it becomes a natural thing when people demand the availability of “good school” which reflected the effectiveness of school performance concerned. This is where the quality of education management in  schools  requiring  the  role  of  school  leadership,  teachers’  professionalism,  as  well  as  optimal  community participation. Grade or more commonly known as quality constitutes the picture of whole characteristic of goods or services that show its capacities in satisfying the needs of the users. With regards to education in schools, the quality of education always refer to the specifications of educational services in accordance with the purpose or benefit of education itself. That is why, it can be said that the success of an educational program organized by a school organization would be very difficult to achieve without the alignment of views between the principal, teachers and the community about the true meaning of education, and how should the educational process in the school is implemented. Therefore, as it should be the school leaders that in this case is the principal, teachers and communities will work together in an integrated way to implement each educational ideals to form the next generation of good quality in terms of knowledge, skills, and attitudes and moral.
Keywords: quality of education, principals, community participation.
Manajemen Mutu Pendidikan di Sekolah, Peran Kepemimpinan Kepala Sekolah, Profesionalisme Guru.... (Mulyana Abdullah)
ISSN 1412-565 X e-ISSN  2541-4135

## PENDAHULUAN
Berbicara tentang pendidikan, hal pertama yang tersirat dalam benak kita adalah “sekolah”. Sekolah dalam hal ini merupakan suatu organisasi publik yang memberikan jasa layanan pendidikan bagi masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas individu masyarakat itu sendiri. Oleh karenanya, menjadi suatu hal yang wajar apabila masyarakat menuntut tersedianya “sekolah yang  baik”  yang  tercermin  dari  efektifitas kinerja sekolah yang bersangkutan. Sebagai sebuah lembaga pendidikan, sekolah sudah seharusnya menempatkan hakikat pendidikan menjadi prioritas perhatian dalam penyelenggaraannya, dimana pen- didikan dimaknai sebagai sebagai usaha manusia untuk membina kepribadiannya, baik  dalam  hal  pembinaan  fisik,  akal, dan jiwanya sesuai dengan nilai-nilai di dalam masyarakat dan kebudayaannya secara berkelanjutan, sehingga terbentuk kedewasaan dan kemandirian untuk hidup di tengah-tengah masyarakat. Ini berarti bahwa pendidikan merupakan suatu proses untuk mengembangkan dan membentuk watak serta kepribadian peserta didik.
Di dalam lingkungan sekolah, fungsi ideal pendidikan ini tidak akan pernah terbentuk tanpa adanya keselarasan pandangan dan pemahaman dari berbagai pihak akan arti dan makna proses pendidikan itu sendiri, baik dari pemerintah, penyelenggara sekolah (khususnya pimpinan sekolah dan guru), maupun masyarakat, terutama orang tua siswa. Pandangan bahwa proses pendidikan yang diterapkan di lingkungan sekolah ditujukan untuk membangun kemampuan intelektual, melatih keterampilan, serta membina sikap spiritual, sosial, dan moral peserta didik perlu dipahami sebagai satu
kesatuan yang tidak terpisahkan. Inilah sebenarnya yang menjadi sasaran proses pendidikan di sekolah yang harus dituju dan dicapai, dan keberhasilannya akan ditunjukkan oleh kemampuan lulusannya dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan serta terbentuknya sikap dan perilaku yang selaras dengan nilai-nilai dan norma-norma yang ditanamkan.
Pada faktanya, hingga saat ini tidak sedikit masyarakat kita yang memiliki anggapan bahwa keberhasilan suatu proses pendidikan terlihat dari tingginya nilai (angka) yang diperoleh peserta didik sebagai laporan hasil belajarnya. Nilai ini seakan-akan menjadi indikator berhasil atau tidaknya suatu proses pendidikan yang diikuti para peserta didik di sekolah. Anggapan masyarakat seperti ini akhirnya menjadi tuntutan bagi para penyelenggara pendidikan di sekolah untuk dapat memberikan nilai kepada peserta didik sebagai hasil belajarnya sesuai dengan tuntutan masyarakat, khususnya orang tua siswa. Pertanyaannya sekarang adalah apakah para penyelenggara pendidikan di sekolah harus memberikan nilai hasil belajar kepada peserta didiknya hanya dengan mempertimbangkan salah satu aspek/ kompetensi yang menonjol dari mereka? Di sinilah manajemen mutu pendidikan di sekolah menutut peran kepemimpinan kepala sekolah, profesionalisme guru, serta partisipasi masyarakat secara optimal.

## Mutu Pendidikan
Mutu atau lebih sering disebut dengan istilah kualitas merupakan gambaran karakteristik menyeluruh dari barangatau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam me- muaskan kebutuhan pihak pengguna. Berkaitan dengan pendidikan di sekolah,
Manajemen Mutu Pendidikan di Sekolah, Peran Kepemimpinan Kepala Sekolah, Profesionalisme Guru.... (Mulyana Abdullah)
mutu pendidikan senantiasa merujuk pada spesifikasi pelayanan pendidikan yang sesuai dengan tujuan atau manfaat dari pendidikan itu sendiri. Makna mutu pendidikan is pihak pengguna jasa pendidikan, namun demikian bukan berarti bahwa mutu pendidikan ini  tidak  memiliki  standar.  Spesifikasi layanan pendidikan di sekolah senantiasa berpedoman pada standar pendidikan yang telah ditetapkan pemerintah.
Di dalam pasal 1 ayat 1 PP No. 32 tahun 2013 ditegaskan bahwa “Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Ruang lingkup standar pendidikan yang tertuang dalam peraturan pemerintah tersebut mencakup delapan standar yaitu standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan (pasal 2 ayat 1) (Republik Indonesia, 2013).
Di dalam pelaksanaannya, penyeleng- garaan pendidikan, khususnya pendidikan dasar di Indonesia yang telah menerapkan sistem desentralisasi pendidikan dimana pemerintah kabupaten/kota memiliki kewajiban dan kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan pendidikan, telah diatur dalam Permendiknas No. 15 tahun 2010 dengan perubahannya dalam Permendikbud No. 23 tahun 2013 sebagai tolok ukur kinerja pelayanan pendidikan dasar melalui jalur pendidikan formal yang diselenggarakan oleh kabupaten/kota (Kementrian Pendidikan Nasional, 2010). Peraturan ini dikeluarkan sebagai upaya untuk memberikan pelayanan minimal pendidikan bagi masyarakat yang tentunya perlu dikelola
dengan sebaik-baiknya oleh setiap pemerintah kabupaten/kota, termasuk oleh setiap satuan pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs) itu sendiri agar pelayanan pendidikan tersebut tetap memberikan kualitas palayanan yang tinggi bagi masyarakat meskipun dalam kondisi yang paling minimal.

## Manajemen Berbasis Sekolah
Berkenaan dengan pengelolaan sekolah secara otonomi melalui Manajemen Berbasis Sekolah, Fullan & Watson (2000:11) mengemukakan:
...  SBM  is  local  capacity-building operating  within  an  externalframework. While  SBM  has  a  structural  element, it  is  culture  that  is  the  primaryagent  of change, i.e., a culture that focuses on that of  continuous  improvement.It  is  when SBM  contributes  to  the  local  problem solving  and  mobilization  of  effortby  all stakeholders that it succeeds.
(MBS adalah pembangunan kapasitas lokal yang dijalankan dengan sebuah kerangka eksternal. Ketika MBS memiliki suatu elemen struktural, hal itu merupakan suatu budaya yang menjadi agen perubahan terpenting, seperti budaya yang terfokus pada peningkatan berkelanjutan. Di sinilah peran MBS dalam memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah lokal dan memobilisasi seluruh kekuatan dengan melibatkan stakeholder untuk mencapai keberhasilan)
Dari pendapat tersebut, jelas bahwa manajemen berbasis sekolah (MBS) berkontribusi dalam pemecahan masalah dengan menggerakan seluruh stakeholder sekolah. Ini berarti MBS merupakan suatu mekanisme desentralisasi sistematik berkenaan dengan kewenangan dalam
Manajemen Mutu Pendidikan di Sekolah, Peran Kepemimpinan Kepala Sekolah, Profesionalisme Guru.... (Mulyana Abdullah)
ISSN 1412-565 X e-ISSN  2541-4135
pengelolaan pendidikan pada setiap sekolah untuk meningkatkan kualitas lulusannya.
Sebagai paradigma strategi, Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dipandang Caldwell & De Corte (2005:1) sebagai desentralisasi otoritas dan tanggung jawab secara sistematik kepada sekolah untuk mengambil keputusan secara  signifikan  yang  berhubungan dengan pelaksanaan pencapaian kerangka tujuan, kebijakan, kurikulum, standar, dan akuntabilitas pendidikan di sekolah yang bersangkutan. Oleh karenanya, manajemen ini memerlukan perangkat pengorganisasian yang tepat, antara lain berupa perluasan mitra sekolah dengan sektor lain (tokoh masyarakat, swasta, dan LSM yang diperkirakan dapat mendukung program sekolah), pendefinisian kembali pola hubungan antar mitra, penguatan jaringan antar sistem dan antar sekolah, memperjelas tugas dan fungsi setiap fungsi dan pelaku dalam sistem, menetapkan batas-batas kewenangan akuntabilitas setiap pelaku, penciptaan perangkat pelaksanaan, pemenuhan kebutuhan informasi untuk sekolah, dan pendistribusian kewenangan, tanggung jawab, serta sumberdaya ke tingkat sub ordinasi.
Model MBS diterapkan dalam berbagai institusi pendidikan, termasuk di SD dan SMP  dengan tujuan untuk mewujudkan tata kerja yang lebih baik dalam meningkatkan efisiensi  penggunaan  sumberdaya  dan penugasan staf; peningkatan profesionalisme guru dan tenaga kependidikan di sekolah; memunculkan gagasan-gagasan baru dalam implementasi kurikulum, penggunaan tek- nologi pembelajaran, dan pemanfaatan sumber-sumber belajar; serta meningkatkan otonomi sekolah yang ditandai dengan mutu partisipasi masyarakat dan stakeholder yang tinggi; sehingga setiap unsur dapat berperan
dalam meningkatkan kualitas sekolah.
Hal yang paling esensial dari model manajemen ini adalah apa yang dikatakan Sagala (2009:87) sebagai “ back  to  basic education ” dimana pendidikan merupakan proses penanaman nilai ( value ) kemanusiaan yang positif, sehingga pendidikan itu dapat menciptakan konsistensi hubungan antara keluarga, sekolah, dan masyarakat. Keterlibatan ketiga komponen ini tidak akan berarti apa-apa jika keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah tidak menjadikan iklim pembelajaran lebih baik dan lebih bermutu. Oleh karenanya, setiap kebijakan yang diambil harus mampu menghasilkan berbagai perubahan yang dapat meningkatkan kepuasan kerja guru, khususnya ketika guru memainkan perannya yang lebih menentukan dibandingkan dengan hanya sekedar memberikan saran, sehingga pada akhirnya dapat mewujudkan peningkatan mutu lulusan.
Konsep MBS dalam prakteknya menggambarkan sifat-sifat otonomi dan kemandirian manajemen sekolah yang merujuk pada perlunya memperhatikan kondisi dan potensi sekolah. Dalam hal ini, otonomi sekolah membentuk komitmen yang kuat dalam pengambilan keputusan pendidikan di sekolah dari semua unsur yang terkait dengan sekolah yang bersangkutan, yaitu personel sekolah, instansi yang berkaitan dengan sekolah, peserta didik, orang tua, dan masyarakat luas. Otonomi di sini menunjukkan peran antara para profesional, orang tua, dan masyarakat yang saling melengkapi ( complementer ) dalam memenuhi tuntutan kualitas pendidikan dalam persaingan global. Konsep MBS tidak menjadikan sekolah bersifat “egois”, tetapi menjadikan sekolah lebih mandiri, inovatif,
Manajemen Mutu Pendidikan di Sekolah, Peran Kepemimpinan Kepala Sekolah, Profesionalisme Guru.... (Mulyana Abdullah)
dan kreatif.
Bertitik tolak pada harapan untuk berubah, dipandang perlu untuk membangun suatu sistem pengelolaan sekolah yang mampu menanamkan kemampuan dasar kepada peserta didik melalui konsep kemandirian, otonomi, dan pemberdayaan sekolah sebagai wujud dari bentuk reformasi pendidikan yang  mendesain  ulang  dan  memodifikasi struktur untuk memberdayakan sekolah dalam peningkatan kualitas pendidikan. Berkaitan dengan hal itu, manajemen berbasis sekolah (MBS) menjadi salah satu program pengelolaan sekolah yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Dengan dilandasi oleh amanat kebijakan pemerintah yang tertuang dalam UU Nomor 20 tahun 2003 pasal 51 ayat 1 dimana di dalamnya tertuang “Pengelolaan satuan
pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah…”, MBS di Indonesia diprioritaskan pada tiga pilar, yaitu manajemen, PAKEM (Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan), dan peran serta masyarakat (Republik Indonesia, 2003).
Implementasi MBS (gambar 1) ini mencakup paling tidak tujuh bidang manajemen, yaitu: (1) manajemen kurikulum dan pembelajaran, (2) manajemen peserta didik, (3) manajemen pendidik dan tenaga kependidikan, (4) manajemen pembiayaan, (5) manajemen sarana dan prasarana, (6) manajemen kerjasama sekolah dan masyarakat, dan (7) manajemen budaya dan lingkungan sekolah.
Gambar 1. Skema Sistem Manajemen Berbasis Sekolah (Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2013:18).
Pengelolaan ketujuh bidang ini diselenggarakan secara profesional melalui empat proses manajemen sekolah guna menghasilkan kesatuan pengelolaan sekolah yang bermutu. Proses yang dimaksud adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan. Melalui proses inilah maka kinerja manajemen
sekolah akan mampu meningkatkan mutu sekolah yang bersangkutan.

## Peran Kepemimpinan Kepala Sekolah
Usaha dalam meningkatkan kualitas kinerja manajemen sekolah merupakan sebuah keharusan. Kinerja manajemen sekolah perlu terus dibina guna menghadapi perkembangan
Manajemen Mutu Pendidikan di Sekolah, Peran Kepemimpinan Kepala Sekolah, Profesionalisme Guru.... (Mulyana Abdullah)
ISSN 1412-565 X e-ISSN  2541-4135
pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang dengan pesat serta tuntutan kehidupan sosial masyarakat yang terus berubah. Dalam pelaksanaan pembinaan tersebut merupakan tanggung jawab dari pemerintah, organisasi keguruan, kepala sekolah, dan yang terpenting adalah guru itu sendiri.
Kepala sekolah mempunyai tugas dalam pengelolaan penyelenggaraan pendidikan yang berada di sekolah guna mencapai tujuan pendidikan. Maka untuk mencapai itu semua, seorang kepala sekolah dituntut untuk mampu menggali dan mendayagunakan seluruh sumber daya sekolah guna mencapai tujuan sekolah. Fungsi utama kepala sekolah dalam hal pelaksanaan pengelolaan sumberdaya sekolah, khususnya guru sebagai tulang punggung proses pembelajaran peserta didik, pengelolaan sumberdayanya akan berdampak langsung kepada pencapaian tujuan sekolah itu sendiri.
Di sinilah kepala sekolah sebagai seorang pemimpin dipandang sebagai seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan, khususnya dalam bidang pendidikan, sehingga ia mampu mempengaruhi orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas tertentu demi pencapaian tujuan pendidikan di sekolah yang dipimpinnya. Mengingat kepala sekolahmerupakan salah satu input sekolah yang memiliki tugas dan fungsi yang sangat berpengaruh terhadap berlangsungnya proses persekolahan, maka diperlukan kepala sekolah tangguh, yaitu kepala sekolah yang memiliki karakteristik/kompetensi yang mendukung tugas dan fungsinya dalam menjalankan organisasi sekolah. Itulah sebabnya, pemerintah melalui Permendiknas No. 13 tahun 2007 telah menetapkan sejumlah  kualifikasi  yang  menjadi  standar
bagi seseorang untuk menjadi kepala sekolah (Kementrian Pendidikan Nasional, 2007). Secara umum, kualifikasi tersebut mencakup: 1. Memiliki  kualifikasi  akademik  sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) kependidikan atau nonkependidikan pada perguruan tinggi yangterakreditasi;
2.  Pada waktu diangkat sebagai kepala sekolah berusia setinggi-tingginya 56 tahun;
3.  Memiliki pengalaman mengajar sekurang- kurangnya 5 (lima) tahun menurut jenjang sekolah masing-masing, kecuali di Taman Kanak-kanak/Raudhatul Athfal (TK/RA) memiliki pengalaman mengajar sekurang- kurangnya 3 (tiga) tahun di TK/RA; dan 4.  Memiliki pangkat serendah-rendahnya III/c bagi pegawai negerisipil (PNS) dan bagi non-PNS disetarakan dengan kepangkatanyang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang berwenang.

## Peran Profesionalisme Guru
Sebagaimana telah dikemukakan sebelum- nya bahwa kriteria sekolah yang efektif memperlihatkan karakteristik khas yang berkorelasi dengan keberhasilan belajar siswa, sebagaimana dikemukakan Kirk & Jones (2004:2), terdapat tujuh karakteristik khas yang menjadi kriteria sekolah yang efektif, yaitu kejelasan misi sekolah, harapan yang tinggi akan keberhasilan, kepemimpinan dalam pembelajaran, peluang bagi siswa untuk belajar dan melaksanakan tugas, lingkungan yang aman, hubungan positif antara sekolah dan keluarga siswa, serta frekuensi pengawasan perkembangan siswa. Kepemimpinan dalam pembelajaran sebagai salah satu dari tujuh kriteria efektivitas sekolah tidak terlepas dari peran dan fungsi guru sebagai salah satu bagian dari
Manajemen Mutu Pendidikan di Sekolah, Peran Kepemimpinan Kepala Sekolah, Profesionalisme Guru.... (Mulyana Abdullah)
pendidik profesional yang memiliki tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik, khususnya pada tingkat pendidikan dasardan menengah.
Di sini, guru merupakan tokoh yang paling banyak bergaul dengan komponen lainnya di lingkungan sekolah, terutama dengan para peserta didiknya. Guru bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan bimbingan dan pelatihan, melakukan penelitian dan pengkajian, serta membuka komunikasi dengan masyarakat (Sagala, 2009:6).
Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa jika ditinjau dari peran, fungsi, dan tanggung jawabnya, maka jabatan guru dapat dikategorikan sebagai jabatan profesi yang dalam hal ini, Omstein, et.al. dalam Sagala (2009:7) menguraikan pengertian dari profesi sebagai:
1.  Tugas yang dilakukan sebagai karir yang akan dilakukan sepanjang hayat.
2.  Sebelum melakukan pekerjaan diperlukan ilmu dan keterampilan tertentu, memerlukan pelatihan khusus dalam jangka waktu tertentu, dan tidak setiap orang dengan leluasa dapat melakukannya tanpa mengikuti persiapan yang memadai.
3.  Memiliki otonomi dalam mengambil keputusan terkait dengan tugasnya, tidak diatur oleh pihak lain walaupun dari atasannya.
4.  Mempertanggungjawabkan segala se- suatu yang diakibatkan oleh keputusan profesional yang diambilnya.
5.  Memiliki komitmen terhadap jabatan dan klien, dan dilakukan dengan menggunakan administrasi yang jelas dan mudah.
6.  Memiliki organisasi profesi dan asosiasi
yang sepenuhnya diatur sendiri oleh anggotanya.
7.  Memiliki kode etik tersendiri untuk membantu memberikan penjelasan riel yang meyakinkan kepada klien atau khalayak ramai; dan
8.  Mempunyai status sosial dan gaji yang tinggi bila dibandingkan dengan jabatan lainnya.
Itulah sebabnya, dalam sistem pendidikan di Indonesia, pemerintah telah menetapkan, “Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional” (UU Nomor 14 Tahun 2005 pasal 8), dimana “Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat” (UU Nomor 14 Tahun 2005 pasal 9) (Republik Indonesia, 2005).
Dengan ditetapkannya standar kualifikasi guru ini, diharapkan guru menjadi sosok yang profesional yang secara holistik berada pada tingkat tertinggi dalam sistem pendidikan nasional. Sehingga di samping mengajar dan membimbing para peserta didiknya, memberikan penilaian hasil belajar peserta didik, mempersiapan administrasi pembelajaran yang diperlukan, dan kegiatan lain yang berkaitan dengan pembelajaran, guru pun senantiasa berupaya meningkatkan dan mengembangkan wawasan keilmuan yang menjadi kewenangannya.

## Peran Partisipasi Masyarakat
Istilah partisipasi mengandung arti keikutsertaan, dimana sejumlah orang turut berperan dalam suatu kegiatan. Dalam hal ini, terdapat beberapa unsur penting
Manajemen Mutu Pendidikan di Sekolah, Peran Kepemimpinan Kepala Sekolah, Profesionalisme Guru.... (Mulyana Abdullah)
ISSN 1412-565 X e-ISSN  2541-4135
yang tercakup dalam konsep partisipasi, diantaranya: Pertama, dalam partisipasi yang ditelaah bukan hanya keikutsertaan secara fisik tetapi juga fikiran dan perasaan (mental dan emosional). Kedua, partisipasi dapat digunakan untuk memotivasi orang-orang yang menyumbangkan kemampuannya kepada situasi kelompok sehingga daya kemampuan berpikir serta inisiatifnya dapat timbul dan diarahkan kepada tujuan- tujuan kelompok. Ketiga, dalam partisipasi mengandung pengertian orang untukikut serta dan bertanggungjawab dalam kegiatan- kegiatan organisasi. Hal ini menunjukkan bahwa makin tinggi rasa keterlibatan psikologis individu dengan tugas yang diberikan kepadanya, semakin tinggi pula rasa tanggung jawab seseorang dalam melaksanakan tugas tersebut. Di samping itu, hal yang perlu dipahami dalam kaitannya dengan partisipasi masyarakat dalam suatu kegiatan pembangunan, termasuk pembangunan sumberdaya manusia melalui proses pendidikan di sekolah, adalah bahwa:
Keterlibatan masyarakat terhadap suatu program akan berbeda-beda, tergantung jenis keterlibatannya yang dapat dibedakan menjadi lima macam, yaitu partispasi buah pikiran, partsipasi tenaga, partisipasi harta benda, partisipasi keterampilan atau kemahiran, dan partisipasi sosial. Dari berbagai macam partisipasi tersebut, sekolah diharapkan dapat memberdayakannya seoptimal mungkin, sehingga partisipasi masyarakat dalam peningkatan kualitas pendidikan di sekolah yang bersangkutan dapat terwujud. Oleh karenanya, sangat penting bagi sekolah untuk menjalankan peranan kepemimpinan yang aktif dalam menggalakkan program- program sekolah melalui peran serta aktif orang tua dan masyarakat.
Dalam hal ini, terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam mengupayakan partisipasi orang tua dan masyarakat terhadap keberhasilan program pendidikan di sekolah, diantaranya:
1.  Menjalin komunikasi yang efektif dengan orang tua dan masyarakat.
2.  Melibatkan masyarakat dan orang tua dalam program sekolah.Pepatah “Tak senang jika tak kenal” juga berlaku dalam hal ini. Oleh karena itu sekolah perlu memperkenalkan program dan kegiatannya kepada masyarakat dengan melibatkan mereka dalam berbagai kegiatan seperti pelaksanaan program-program sosial kemasyarakatan, melakukan dialog dalam rangka peningkatan pendidikan masyarakat, dan sebagainya.
3.  Memberdayakan dewan sekolah. Ke- beradaan Dewan Sekolah akan menjadi penentu dalam pelaksanaan otonomi pendidikan di sekolah. Melalui Dewan Sekolah, orang tua dan masyarakat turut merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi pengelolaan pendidikan di sekolah.
Melalui upaya-upaya pemberdayaan partisipasi masyarakat dan orang tua dalam mendukung program-program sekolah inilah upaya peningkatan mutu pendidikan di sekolah dapat teroptimalkan.

## SIMPULAN
Berdasarkan pada seluruh uraian mengenai peranan kepemimpinan kepala sekolah, profesionalisme guru, dan partisipasi masyarakat dalam peningkatan mutu pendidikan di sekolah ini, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya keberhasilan suatu program pendidikan yang diselenggarakan oleh suatu organisasi sekolah akan sangat
Manajemen Mutu Pendidikan di Sekolah, Peran Kepemimpinan Kepala Sekolah, Profesionalisme Guru.... (Mulyana Abdullah)
sulit dicapai tanpa adanya keselarasan pandangan antara kepala sekolah, guru dan masyarakat tentang makna pendidikan yang sebenarya, serta bagaimana seharusnya proses pendidikan di sekolah itu dilaksanakan.
Oleh karenanya, sudah seharusnyalah pimpinan sekolah yang dalam hal ini
adalah kepala sekolah, guru dan masyarakat bekerjasama secara terpadu dalam mewujudkan setiap cita-cita pendidikan untuk membentuk generasi penerus yang berkualitas baik dalam hal pengetahuan, keterampilan, maupun sikap dan moralnya.

## DAFTAR  RUJUKAN
Caldwell, B. J., & De Corte, E. (2005). School-Based Management . Belgium: The International Academy of Education (IAE). Retrieved from http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001410/141025e.pdf
Fullan, M., & Watson, N. (2000). School-Based Management: Reconceptualizing to Improve Learning Outcomes. School Effectiveness and School Improvement , 11 (4), 453–473. https://doi.org/10.1076/
sesi.11.4.453.3561
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. (2013). Panduan Pembinaan Manajemen Berbasis Sekolah di
Sekolah Dasar . Jakarta: Dit. Pembinaan SD Ditjen. Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Retrieved from http://mbscenter.or.id/sources/44Panduan MBS 1 Grand Design Pola
Pembinaan MBS di SD.pdf
Kementrian Pendidikan Nasional. (2007). Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah. Jakarta. Retrieved from http://www.mediapendidikan. info/wp-content/uploads/2014/12/permendiknas_13-Tahun_2007-sks_lamp.pdf
Kementrian Pendidikan Nasional. (2010). Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Di Kabupaten/Kota. Jakarta. Retrieved from http://www.kinerja.or.id/pdf/704f03e9-c651-451b-8c1f-dd16ec40740d.pdf
Kirk, D. J., & Jones, T. L. (2004). Effective Schools . London: Pearson Education. Retrieved From Https:// Images.Pearsonassessments.Com/Images/Tmrs/Tmrs_Rg/Effectiveschools.Pdf?WT.Mc_Id=TMRS_ Effective_Schools
Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta. Retrieved From Https://Kemenag.Go.Id/File/Dokumen/UU2003.Pdf
Republik Indonesia. (2005). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen. Retrieved from http://luk.staff.ugm.ac.id/atur/UU14-2005GuruDosen.pdf
Republik Indonesia. (2013). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan. Jakarta. Retrieved from http://banpaudpnf.or.id/upload/download-center/PP No.32 Tahun 2013 tentang Perubahan PP No.19 Tah_1508753201.pdf
Sagala, S. (2009). Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan . Bandung : Alfabeta.