Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 18 No 1 April 2020

## TANGGUNGJAWAB BANK TERHADAP
PIHAK KETIGA YANG MERUBAH PIN INTERNET BANKING DAN MENGALIHKAN DANA NASABAH DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG PERBANKAN
Oleh: Marina Ayusta Amindya Putri
Magister Kenotariatan, Universitas Surabaya, Surabaya, Indonesia marinaayusta2@gmail.com

## ABSTRAK
Banks as financial institutions which work based on public trust, as the technology develops, the Internet Banking came as a form of online service that is pused and provided by banks to promote and, at the same time, make transactions online. In addition to providing a convenient way for customers conducting various types of transactions, it does not always have a positive impact  because  there  are  cases  of  customers  experiencing  data  theft  committed  by  the  third party that has an impact on thelessen saings amount of the customers, even for a fact that the customer has  not  done any transaction at  before  some of their money  was gone.The type of research  used  to  explore  the  case  is  normative  legal  research,  the  nature  of  the  research  is descriptive,  using  secondary  data,  and  data  collection  methods  obtained  through  document studies or library research. The results of this study indicate that the bank must prioritize the principle  of  prudence  because  it  concerns  the  security  of  customer’s  funds  that  have  been entrusted to the bank and this will lead to distrust the uncomfortable and uncertain situationfor the people.
Keywords: Internet Banking PIN, Banking, Customer Data.

## A. PENDAHULUAN
Pembangunan  Negara  memerlukan  dana  yang  tidak  sedikit  dan  berkesinambungan. Dalam  hal  pengetahuan  dana  masyarakat  tidak  dapat  dikesampingkan  peranan  lembaga perbankan. Peranan bank sebagai  lembaga keuangan sangatlah penting  dalam perekonomian Negara.  Bank  sebagai  lembaga  keuangan  bekerja  berdasarkan  kepercayaan  masyarakat, memiliki peran dan posisi yang sangat strategis dalam pembangunan nasional. Sebagai lembaga perantara  keuangan  masyarakat,  bank  menjadi  media  perantara  pihak-pihak  yang  memiliki kelebihan dana dengan pihak-pihak yang kekurangan dana/memerlukan dana 1 .
Hubungan  antara  bank  dengan  nasabah  sebagai  penyimpan  dana  disebut  hubungan kontraktual,  dalam  hal  ini  hubungan  kredit-debitur,  dimana  pihak  bank  berfungsi  sebagai
1 Neni Sri Imaniyati, Pengantar Hukum Perbankan Indonesia , Refika Aditama, 2010, hlm.13.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 18 No 1 April 2020
debitur, sedangkan pihak nasabah berfungsi sebagai kreditur, prinsip hubungan ini seperti ini juga tidak dapat diberlakukan secara mutlak. Oleh karena itu, sebenarnya ada 3(tiga) tingkatan dari pemberlakuan hubungan kontraktual pada hubungan antara nasabah penyimpan dana dan pihak bank, yaitu:
a. Sebagai hubungan debitur (bank) dan kreditur (nasabah);
b. Sebagai  hubungan  kontraktual  lainnya  yang  lebih  luas  dari  hanya  sekadar  hubungan debitur-kreditur;
c. Sebagai hubungan implied contract , yaitu hubungan kontrak yang tersirat.
Karena  pada  prinsipnya  hubungan  antara  nasabah  penyimpan  dana  dan  bank  adalah hubungan kontraktual tersebut (hubungan kreditur-debitur), tidak mengherankan jika dalam praktek,  sering  kali  pihak  nasabah  terutama  nasabah  penyimpan  dana  tidak  mendapat perlindungan yang sewajarnya oleh sektor hukum 2 .
Dalam perkembangannya, UU No. 7 Tahun 1992 diperbaharui dan diubah dengan UU No. 10 Tahun  1998  (selanjutnya  disingkat  Undang-Undang  Perbankan).  Adanya  Undang-Undang Perbankan  beserta  peraturan  pelaksanaannya  dirasa  sudah  cukup  untuk  mengakomodasi permasalahan yang mungkin timbul di masyarakat. Akan tetapi jika diteliti lebih lanjut, undang- undang  ini  lebih  banyak  mengatur  hal-hal  yang  bersifat  teknis  operasional  bank,  sedangkan untuk  kepentingan  perlindungan  nasabah  masih  belum  banyak  diatur.  Padahal  kepercayaan masyarakat merupakan kata kunci utama bagi berkembang atau tidaknya suatu bank, dalam arti tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat suatu bank tidak akan mampu menjalankan kegiatan usahanya. 3
Bank  sebagai  lembaga  kepercayaan  masyarakat  maka  dari  itu  perlu  diawasi  oleh Negara.  Bentuk  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  Negara  yaitu  dengan  membentuk  sebuah lembaga  keuangan  yang  bernama  Otoritas  Jasa  Keuangan,  yang  selanjutnya  disingkat  OJK. Seiring  dengan  perkembangan  jaman  teknologi  semakin  maju  dan  modern  baik  teknologi informasi maupun komunikasi. Pada awalnya perbankan hanya sebagai jasa tempat penukaran uang, kemudian berkembang menjadi tempat penitipan uang atau biasa dikenal dengan kegiatan simpanan  (tabungan),  berkembang  lagi  menjadi  tempat  peminjaman  uang,  dan  semakin berkembang hinga saat ini bersamaan dengan berkembangnya Teknologi Informasi (TI) yaitu munculnya Internet  Banking . Internet  Banking merupakan  suatu  bentuk  pemanfaatan  media internet oleh bank untuk mempromosikan dan sekaligus melakukan transaksi secara online.
2 Munir Fuady, Hukum Perbankan Modern , Citra Aditya Bakti, 2003, hlm.101-102.
3 Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia , Kencana, 2009, hlm. 19-20.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 18 No 1 April 2020
Mungkin dahulu lembaga keuangan bank dalam memberikan layanannya lebih menekankan kepada model face to face dan didasarkan kepada paper document . Namun, sejak teknologi informasi  mampu  mendukung  terhadap  sistem  transaksi  lembaga  keuangan  bank,  model transaksi pun lebih mengedepankan pada model non-face to face dan paperless document atau digital document . 4
Transaksi  yang  bisa  dilakukan  adalah  memeriksa  saldo,  membayar  tagihan, pemindahbukuan antar rekening, dan transfer ke rekening bank lain. Penerapan teknologi ini bertujuan  untuk  memudahkan  operasional  intern  perusahaan,  juga  bertujuan  untuk  semakin memudahkan  pelayanan  terhadap customers .  Adapaun  dampak  positif  yang  didapat  dalam penggunakan Internet Banking bagi nasabah adalah :
1. Mempermudah nasabah dalam bertransaksi perbankan, karena dengan internet banking akses perbankan dapat dilakukan di komputer pribadi (personal computer) tanpa harus datang ke kantor cabang.
2. Mempercepat  kegiatan  transaksi  perbankan,  hanya  dengan    modal  computer  pribadi, nasabah dapat mengakses transaksi apapun dengan komputer. Tanpa membuang-buang waktu untuk datang dan mengisi formulir di kantor cabang.
3. Menghemat biaya seperti menghemat ongkos jalan ke kantor cabang 5 .
Selain  adanya  kemudahan  yang  didapat  dalam  pemakaian Internet  Banking tersebut, terdapat pula risiko dalam penggunaannya. Maka dari itu nasabah akan diberikan kode pengenal atau  yang  sering  disebut user  id dan  PIN.  Adapun  dampak  negatif  yang  disebabkan  dalam penggunaan  teknologi  tersebut  adalah  adanya hacker yang  dapat  masuk  di  dalam  sistem jaringan perbankan untuk mencuri informasi nasabah yang terdapat di dalam server mengenai database rekening  bank  tersebut,  karena  dengan  adanya Internet  Banking jaringan  tersebut dapat  dikatan  terbuka  serta  dapat  diakses  oleh  siapapun.  Maka  dari  itu,  sistem  keamanan jaringan komputer atau sistem informasi yang berbasis komputer yang terhubung ke internet tersebut  memerlukan perlindungan  yang harus direncanakan dan dipahami  dengan baik agar dapat melindungi investasi dan sumber daya di dalam jaringan komputer tersebut secara efektif.
Internet atau jaringan komputer yang besar sesungguhnya tidak mengganggu manusia melainkan membantu manusia dalam mencapai berbagai macam tujuan seperti dalam kegiatan
4 Budi Agus Riswandi, Aspek Hukum Internet Banking , Raja Grafindo Persada, 2005, hlm.19 5 Munir Fuady, Loc.cit.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 18 No 1 April 2020
transaksi  bisnis  atau sebagai  media pendidikan politik dan sebagainya. Faktor manusia  yang menggunakan internet yang dalam dunia cyberspace dinamakan hacker hitam / cracker . 6
Hacker di definiskan sebagai orang-orang yang gemar mempelajari seluk beluk sistem komputer dan bereksperimen dengannya. 7 Dengan kata lain, hacker merupakan mereka yang menyusup atau melakukan perusakan melalui komputer.
Penggunaan istilah hacker terus berkembang seiring dengan perkembangan internet, tetapi terjadi  pembiasan  makna  kata. Hacker yang  masih  menjunjung  tinggi  atau  memiliki motivasi yang sama dengan perintis mereka, hacker-hacker MIT disebut hacker topi putih. Mereka  masih  memegang  prinsip  bahwa  meng- hack adalah  untuk  tujuan  meningkatkan keamanan  jaringan  internet.  Sedangkan hacker hitam  merupakan  mereka  yang  dengan kemampuan yang dimiliki melakukan kejahatan, baik pencurian nomor kartu kredit sampai perusakan situs atau website milik orang lain. Hacker ini selalu berperang dengan hacker topi putih yang menyebut mereka dengan istilah cracker . 8
Jadi, yang membedakan antara hacker dengan cracker adalah niatnya. Hacker mempunyai niat yang  luhur,  sedangkan cracker mempunyai  niat  jahat  berupa  keinginan  untuk  merusak  atau menguasai atau ingin memiliki sesuatu. 9
Pencurian data yang dilakukan sering tidak dapat dibuktikan secara kasat mata karena tidak ada data yang hilang tetapi dapat diketahui telah diakses secara illegal dari sistem yang dijalankan. Dari kelemahan yang di dapat dalam penggunaan internet banking dimana terdapat resiko adanya cracker , berpotensi menimbulkan :
1. Terjadinya  pembobolan  rekening  perorangan  yang  mengakibatkan  kerugian  finansial yang besar
2. Menyebabkan banyak kasus penipuan
Dilihat  dari  dampak  positif  maupun  dampak  negative  dari  adanya Internet  Banking , selain memberikan kemudahan bagi nasabah dalam melakukan berbagai macam transaksi, juga menimbulkan  berbagai  macam  permasalahan  di  dalam  dunia  perbankan.  Dimana  risiko  di dalam penggunaan Internet Banking tak kalah banyak dari kemudahan yang diberikan.
Dalam hal ini terdapat kasus, adanya cracker  yang masuk di dalam sistem keamanan Bank  X  sehingga  terjadi  pembobolan  melalui  Internet  Banking  Nasabah  sehingga
6 Agus  Raharjo, Cybercrime  Pemahaman  dan  Upaya  Pencegahan  Kejahatan  Berteknologi ,  Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 132
7 Ibid . 8 Ibid . 9 Ibid ., hlm. 146
menyebabkan tabungan nasabah hilang, dana nasabah pun dialihkan ke Bank lain oleh cracker (pihak ketiga) hal ini menimbulkan kerugian yang dialami nasabah, dimana Internet Banking nasabah  dibobol  oleh  cracker  sehingga  menyebabkan  tabungan  nasabah  hilang.  Bank menyatakan bahwa ada yang menghubungi untuk meminta pengubahan user ID dan password Internet Banking sebanyak 5 kali serta meminta alamat email yang digunakan TW sebagaimana email tersebut digunakan sebagai email verifikasi di layanan Internet Banking Bank X, Setelah berulang  kali  menelepon,  akhirnya  pada  permintaan  kelima  password-nya  berhasil  diganti. bank pun berdalih bahwa perubahaan PIN Internet Banking yang dilakukan oleh pihak Bank telah sesuai dengan prosedur yang valid dan otentik sehingga tanggung jawab ada pada nasabah sendiri,
Dengan  pernyataan  pihak  bank  yang  mengatakan  bahwa  perubahaan  PIN  Internet Banking yang dilakukan oleh pihak Bank telah sesuai dengan prosedur yang valid dan otentik sehingga tanggung jawab ada pada nasabah sendiri, maka hal ini menunjukkan bahwa posisi nasabah  dalam  kasus  ini  tidak  mendapat  keamanan  sebagaimana  mestinya.  Hal  ini menggambarkan  bahwa  kurang  terjaminnya  perlindungan  dan  keamanan  terhadap  nasabah penyimpan.  Perbuatan  bank  yang  demikian  menunjukkan  bahwa  ada  itikad  yang  tidak  baik yang menyebabkan kerugian terhadap nasabah bank. Padahal keamanan komputer itu penting untuk  melindungi  data-data  atau  informasi  yang  bersifat  rahasia  dan  agar  tetap  terjaga kerahasiaannya  maka  sistem  keamanan  yang  ada  dan  digunakan  untuk  melindunginya  perlu selalu dijaga kemuktahirannya.
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  maka  isu  hukum  yang  menjadi  kajian  dalam penulisan jurnal ini adalah : Apakah Bank bertanggung jawab terhadap tindakan pihak ketiga yang merubah PIN Internet Banking dan mengalihkan seluruh dana nasabah ke rekening pihak ketiga .

## B. METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang didasarkan pada  fakta-fakta  hukum,  literatur,  dan  peraturan  perundang-undangan.  Metode  penelitian normatif  disebut  juga  sebagai  penelitian  doktrinal  berdasarkan  pada  data  sekunder  dan menekankan  pada  langkah-langkah  teoritis  dan  analisis  normatif.  Metode  penelitian  yang digunakan adalah sebagai berikut:
a. Jenis dan Sifat Penelitian
Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Jenis  penelitian  tersebut  menekankan  pada  pencarian  fakta-fakta  yang  valid  dan  akurat
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 18 No 1 April 2020
mengenai sebuah peristiwa konkrit yang menjadi objek penelitian. Selain itu, penelitian ini dilakukan  dan  ditujukan  pada  peraturan-peraturan  tertulis  dan  bahan-bahan  lain  serta menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif yang berarti bahwa tipe penelitian ini memberikan data  seteliti  dan  secermat  mungkin  tentang  suatu  gejala  atau  fenomena  agar  dapat membantu dalam memperkuat teori-teori  yang sudah ada maupun mencoba merumuskan teori baru.
b. Data dan Sumber Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang dapat diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian, laporan, surat kabar, dan makalah. Data sekunder dalam penelitian ini terbagi atas:
- Bahan hukum primer yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yaitu: KUHPerdata, UU No. 7 Tahun 1992 jo UU No. 10 Tahun 1998, UU No.  3  Tahun  2004,  UU  No.  21  Tahun  2011,  PBI  No.  10/10/PBI/2008,  PBI  No. 14/12/PBI/2012, dan POJK No. 1/POJK.07/2013.
- Bahan hukum sekunder yang diperoleh dari literatur, buku, karya ilmiah para sarjana, pendapat ahli hukum, dan makalah seminar.
- Bahan hukum tersier yang diperoleh dari kamus dan ensiklopedia.
c. Metode Pengumpulan Data
Pada  umumnya  dikenal  dua  jenis  alat  pengumpulan  data,  yaitu  studi  dokumen  atau bahan pustaka dan pembagian angket atau pembagian kuesioner. Berdasarkan pendekatan yang digunakan dalam memperoleh data, penulis menggunakan metode pengumpulan data melalui  studi  dokumen  atau  kepustakaan  ( library  research )  yaitu  dengan  melakukan penelitian  terhadap  berbagai  sumber  bacaan  seperti  buku-buku  yang  berkaitan  dengan perbankan, pendapat para ahli, artikel, dan berita yang diperoleh dari internet maupun surat kabar.

## C. PEMBAHASAN

## a. Pengertian Produk Layanan Internet Banking yang Dikeluarkan Bank
Pada  era  teknologi  dan  informasi  ke  depan  hampir  dapat  dipastikan  bahwa  setiap orang akan senantiasa menggunakan internet, Kondisi ini dipacu oleh adanya perkembangan ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  informasi.  Dimana  lembaga  keuangan  di  dalam memberikan pelayanan tidak lagi hanya melalui model-model konvensional tetapi sudah mulai beralih kepada pemanfaatan teknologi informasi yaitu munculnya internet banking .
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 18 No 1 April 2020
Perkembangan pesat teknologi internet inilah telah menawarkan berbagai macam kemudahan di dalam kegiatan transaksi bisnis, termasuk dunia perbankan di Indonesia yang  diwujudkan  dalam  bentuk internet  banking .  Kemudahan  yang  diberikan  tersebut dimulai dalam bentuk penawaran jasa perbankan melalui situs-situs yang dibuat oleh bank sampai dengan tawaran untuk melakukan transaksi secara online melalui media internet.
Hal  ini  ditandai  dengan  kemunculan  internet  yang  telah  berdampak  hampir  ke setiap aspek kehidupan manusia yang dimulai dari sektor pertahanan, sektor keamanan sampai  pada  sektor  perbankan.  Pada  sektor  perbankan,  kemunculan  internet  tersebut ditunjukkan  dengan  ditemukannya  sebuah  konsep  baru  yang  disebut  dengan internet banking .
Dari  pengertian  ini,  dapat  didefinisikan secara sederhana  bahwa internet  banking merupakan suatu bentuk pemanfaatan media internet oleh bank untuk mempromosikan dan  sekaligus  melakukan  transaksi  secara online ,  baik  dari  produk  yang  sifatnya konvensional maupun yang baru.
Pada dasarnya internet banking memiliki tiga tahap pelayanan yang ditawarkan kepada nasabahnya,  yaitu pertama ,  layanan  informasi  ( informational )  dimana  bank  hanya menyediakan  informasi  jasa  keuangan  dalam website nya; kedua ,  komunikasi ( communicational )  dimana  dalam website tersebut  juga  memungkinkan  nasabah  untuk dapat  berkomunikasi  dengan  bank;  dan ketiga ,  transaksi  ( transactional/advance )  dimana sudah  memungkinkan  nasabah  untuk  melakukan  transaksi-transaksi  keuangan  virtual seperti, transfer dana, pengecekan saldo ataupun berbagai jenis pembayaran. 10
Lembaga  keuangan  di  dalam  menawarkan  layanan internet  banking dilakukan melalui  dua  jalan,  yaitu pertama ,  melalui  bank  konvensional  yang  menetapkan  suatu website dan  menawarkan  layanan internet  banking kepada  nasabah. Kedua ,  bank dimungkinkan untuk mendirikan sebuah “virtual”, “cabang”, atau “internet” bank.
Kehadiran layanan internet banking dalam bentuk home banking dan wireless banking ternyata telah mengubah pola interaksi antara bank dengan nasabahnya. Dimana dengan disediakannya  fasilitas internet  banking ,  nasabah  bank  mendapatkan  keuntungan  yaitu nasabah  memiliki  fleksibilitas  untuk  melakukan  kegiatan  transaksi  setiap  saat  serta nasabah juga dapat mengakses layanan internet banking melalui personal computer , ponsel, atau  media wireless lainnya.  Untuk  membuat  layanan internet  banking memberi keuntungan,  lembaga  keuangan  bank  harus  menyediakan  bagian  integral  dari  strategi
10 Budi Agus Riswandi, Hukum dan Internet di Indonesia , UII Press, 2003, hlm. 76
multichannel yang membolehkan nasabah bagaimanapun, kapanpun, dimanapun mereka dapat bertransaksi. 11
Sebagai  dasar  untuk  menciptakan strategi  multichannel ,  lembaga  keuangan  bank harus menyediakan fasilitas layanan internet banking yang real time dan cross-channel view dari semua informasi nasabah. 12 Dengan pandangan demikian, bank dapat dengan cepat melakukan transaksi dengan nasabah, memperbaiki layanan bank kepada nasabah, serta diaharapkan bank mampu masuk pada generasi selanjutnya dari retail banking .
Kerangka penyelesaian layanan internet banking merupakan aspek penting dalam pengembangan internet banking . Melalui kerangka penyelesaian inilah lembaga keuangan bank  dapat  menciptakan  suatu  sistem  yang  terintegrasi  dalam  suatu  proses  sistem lembaga  keuangan  bank.  Peranan  nasabah  merupakan  kunci  kesuksesan  di  dalam pembentukan kerangka penyelesaian layanan internet banking .
Kehadiran  layanan internet  banking telah  menawarkan  berbagai  macam kemudahan  yang  memberikan  keuntungan  di  dalam  melakukan  transaksi,  baik  antara bank dengan nasabahnya, bank dengan merchant , bank dengan bank, dan nasabah dengan nasabah.  Meskipun  banyak  kemudahan  yang  diberikan  bukan  berarti  tidak  memiliki risiko.  Di  samping  layanan internet  banking memberikan  kemudahan,  juga  memiliki beberapa  risiko.  Risiko  itu  adalah pertama ,  dari  tingkat  kehandalan  teknologi internet banking ; kedua , tingkat perlindungan hukum yang dapat diberikan akibat penyelenggaraan internet banking . 13
Menurut The  Office  of  the  Comptroller  of  the  Curency (OCC)  ditemukan  beberapa kategori risiko yang ada dalam penyelenggaraan layanan internet banking , yaitu sebagai berikut :

## I. Risiko kredit ( credit risk )
Risiko  kredit  adalah  risiko  terhadap  pendapatan  atau  modal  yang  timbul  dari kegagalan  obligor  untuk  menyepakati  setiap  kontrak  dengan  bank  atau  sebaliknya untuk performan yang disetujui. Risiko kredit ditemukan dalam semua kegiatan yang kesuksesannya tergantung pada performan counterparty , issuer , atau peminjam.
Layanan internet  banking menyediakan  kesempatan  pada  bank  untuk  melakukan perluasan  melewati  wilayah  geografis.  Nasabah  dapat  memperkaya  wawasan
11 Budi Agus Riswandi, Op.cit , hlm. 22
12 Ibid . 13 Budi Agus Riswandi, Op.cit , hlm. 77
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 18 No 1 April 2020
kelembagaan dimana saja di dunia ini. Dengan persetujuan nasabah melalui internet, ketiadaan  kontak  secara  personal  merupakan  tantangan  bagi  bank  untuk memverifikasi keabsahan dari nasabah mereka..

## II. Risiko suku bunga ( interest rate risk )
Risiko suku bunga adalah risiko terhadap pendapatan atau modal yang timbul dari pergerakan dalam suku bunga. Evaluasi dari suku bunga harus mempertimbangkan dampak yang kompleks dari produk dan juga dampak potensial yang mengubah suku bunga  pada  pendapatan fee .  Layanan internet banking dapat  menyediakan  deposito, pinjaman  dan  hubungan  lainnya  dari  konsumen  yang  memungkinkan  daripada bentuk  pemasaran  yang  lainnya.  Besarnya  akses  konsumen  terhadap  layanan  ini membutuhkan  upaya  untuk  menegakkan  aturan  dan  memelihara  kelayakan aset/liabilitas yang mencakup kemampuan mengubah pasar secara cepat.
III. Risiko likuiditas ( liquidity risk )
Risiko  likuidasi  adalah  risiko  yang  dihadapi  oleh  bank  dalam  rangka  memenuhi kebutuhan  likuiditasnya.  Layanan internet  banking dapat  meningkatkan volatility deposito dari nasabah yang semata-mata memelihara rekening pada the basis of rate . Aset/liabilitas dan sistem manajemen pinjaman portofolio seharusnya menyediakan penawaran  produk  melalui  layanan internet  banking .  Ditingkatkannya  pengawasan likuiditas  dan  perubahan  pada  deposito  dan  pinjaman  mungkin  menggantungkan jaminan pada volume dan kegiatan rekening internet alamiah.
IV. Risiko transaksi ( transaction risk )
Risiko  transaksi  adalah  risiko  yang  prospektif  dan  banyak  berdampak  pada pendapatan  dan  modal.  Hal  ini  merupakan  akibat  adanya  praktik  penipuan, kesalahan,  ketidakmampuan  untuk  penyerahan  produk  dan  jasa,  dan  memelihara posisi  kompetisi  dan  penawaran  jasa  serta  memperluas  produk  layanan internet banking .  Tingginya  risiko  transaksi  akan  membawa  eksis  terhadap  produk-produk layanan internet  banking .  Secara  khusus,  risiko  muncul  karena  tidak  layaknya perencanaan,  pelaksanaan  dan  kontrol.  Bank  yang  menawarkan  produk-produk keuangan  dan  jasa  melalui  layanan internet  banking harus  dapat  mempertemukan “harapan-harapan” nasabah mereka. Bank juga harus menjamin mereka mempunyai hak produk campuran dan kemampuan untuk penyerahan secara akurat, tepat waktu, dan layanan yang dapat dipercaya untuk mengembangkan kepercayaan tingkat tinggi pada brandname bank. Nasabah yang aktif dalam berbisnis melalui layanan internet
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 18 No 1 April 2020
lebih  menyukai  toleransi  yang  kecil  untuk  kesalahan  atau  menghindari  lembaga keuangan  yang  tidak  mempunyai  pengawasan  internal  yang  memuaskan  untuk mengatur bisnis layanan internet banking . Sebaliknya, nasabah akan menyukai layanan internet  banking dengan  produk-produk  yang  tersedia  secara  terus-menerus  dan halaman web yang mudah untuk dikendalikan.
Percobaan serangan atau pengacauan pada komputer bank dan sistem jaringan adalah menjadi  perhatian  yang  utama.  Studi  menunjukkan  bahwa  sistem  yang  mudah diserang  berada  pada  tingkat  internal  daripada  eksternal  karena  pengguna  sistem internal mempunyai pengetahuan dari sistem dan akses. Bank seharusnya melakukan pengawasan detektif dan preventif untuk melindungi sistem layanan internet banking dari eksploitasi secara internal dan eksternal.
Risiko transaksi, kegagalan penyelesaian dapat berdampak pada reputasi, likuiditas, dan risiko kredit.
V. Risiko komplain ( complience risk )
Risiko komplain merupakan risiko yang bedampak terhadap pendapatan dan modal akibat  adanya  pelanggaran  terhadap  hukum,  regulasi,  atau  standar  etik.  Risiko komplain  dapat  mengarah  terhadap  berkurangnya  reputasi,  pengurangan  nilai penjualan,  membatasi  kesempatan  bisnis,  mengurangi  potensi  ekspansi,  dan mengakibatkan kontrak tidak dapat dilaksanakan.
Dalam upaya meminimalkan hal ini, maka keterbukaan dan kepastian dalam layanan internet banking sangatlah penting. Wujudnya adalah sinkronisasi dan pengembangan channel untuk menjamin konsistensi keakuratan pesan nasabah dalam layanan internet banking .

## VI. Risiko reputasi ( reputation risk )
Risiko  reputasi  merupakan  sebagian  besar  dari  prospek  risiko  yang  berdampak kepada pendapatan dan modal akibat adanya pendapatan negatif dari publik. Hal ini berdampak  pada  penetapan  hubungan  baru  atau  layanan  atau  kelanjutan  layanan hubungan konvensional. Risiko ini membuka persengketaan ke lembaga pengadilan, kehilangan keuangan, atau kemunduran pada nasabah.
Reputasi  bank  dapat  rusak  oleh  layanan internet  banking yang  dilaksanakan  sangat miskin/rendah yang berakibat kepada menjauhkan nasabah atau publik. Sebaiknya desain  marketing yang  meliputi  keterbukaan  merupakan  salah  satu  cara  untuk mendidik nasabah potensial dan membantu membatasi risiko reputasi. Nasabah harus
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 18 No 1 April 2020
mengerti apakah mereka dapat berharap secara rasional dari suatu produk atau jasa dan apa risiko khusus dan keuntungan yang terjadi pada mereka ketika menggunakan sistem.  Bank  Nasional  harus  berhati-hati  dalam  mempertimbangkan  bagaimana menghubungkan dengan website milik pihak ketiga. 14
b. Pengertian Perjanjian antara Bank Dengan Nasabah Dalam Transaksi Internet Banking
Pada prinsipnya kontrak adalah serangkaian janji yang dibuat oleh para pihak di dalam  kontrak.  Dengan  kata  lain,  kontrak  sebagai  peristiwa  dimana  seseorang  berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang saling berjanji untuk melakukan sesuatu hal. Orang menjadi terikat pada janjinya sendiri yang diberikan kepada pihak lain di dalam perjanjian. Janji tersebut mengikat dan menimbulkan utang yang harus dipenuhi.
Dengan  demikian,  perjanjian  yang  terjadi  dalam  transaksi internet  banking merupakan sebuah kontrak, dimana kontrak tersebut bersifat mengikat layaknya Undang- Undang  bagi  yang  membuatnya.  Hubungan  hukum  yang  terjadi  di  dalam  kontrak elektronik tersebut timbul sebagai perwujudan dari kebebasan berkontrak yang dikenal di dalam KUHPerdata Pasal 1338 yang menyatakan bahwa : “Semua perjanjian yang dibuat secara  sah  berlaku  sebagai  undang-undang  bagi  mereka  yang  membuatnya.”  Asas kebebasan  berkontrak  merupakan  sistem  terbuka  yang  berarti  bahwa  siapa  saja  dapat melakukan  perjanjian  dan  apa  saja  dapat  dibuat  dalam  perjanjian  tersebut,  dengan demikian bersifat mengikat para pihak.
Kontrak  Elektronik  ini  merupakan  sebuah  perjanjian  yang  terjadi  antara  bank dengan nasabah yang merupakan perjanjian timbal balik. Dimana sebelum adanya kontrak elektronik tersebut, bank dengan nasabah telah memiliki hubungan kontraktual. Nasabah sebagai pihak penyimpan dana di bank memberikan arti bahwa nasabah tersebut percaya kepada  Bank  untuk  menjaga  keamanan  dana  tersebut.  Dari  dana  yang  disimpan  oleh nasabah itulah Bank dapat menggunakan dana tersebut untuk melakukan investasi atau pemutaran uang kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pinjaman. Setelah adanya hubungan  kontraktual  tersebut,  Bank  memberikan  kemudahan  kepada nasabah  dengan memberikan  fasilitas Internet  Banking .  Oleh  karena  itu,  transaksi Internet  Banking yang terjadi  antara  Bank  dengan  nasabah  merupakan  perjanjian  timbal  balik.  Sebab  karena nasabah telah menyimpan dana di Bank, Bank memberikan kemudahan transaksi tersebut dengan  tujuan  agar  nasabah  merasa  nyaman  dan  aman  untuk  melakukan  transaksi. Perjanjian timbal balik yang terjadi dalam transaksi Internet Banking merupakan perjanjian
14 Budi Agus Riswandi, Op.cit , hlm. 30
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 18 No 1 April 2020
dalam  arti  sempit.  Sebagaimana  yang  dikemukakan  oleh  J.Satrio  yang  mengartikan perjanjian dalam arti sempit berdasarkan Buku III KUHPerdata.
Dalam  melaksanakan  suatu  hubungan  kemitraan  antara  bank  dengan  nasabah, maka  sistem  perbankan  harus  sehat.  Agar  kegiatan  perbankan  sehat,  di  dalam melaksanakan kegiatan perbankan harus dilandasi dengan beberapa asas yang merupakan dasar, landasan, prinsip, dan jiwa atau cita-cita. Mengenai asas perbankan yang dianut di Indonesia  yaitu  asas  demokrasi  ekonomi  yang  dapat  diketahui  dari  ketentuan  Pasal  2 Undang-Undang Perbankan yang mengemukakan bahwa : “Perbankan Indonesia dalam melakukan  usahanya  berasaskan  demokrasi  ekonomi  dengan  menggunakan  prinsip kehati-hatian.” Menurut penjelasan resminya yang dimaksud dengan demokrasi ekonomi adalah demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 15
Serta asas kehati-hatian yang diatur di dalam Pasal 29 ayat (3) yang mengemukakan bahwa  :  “(3).  Bank  wajib  memelihara  kesehatan  bank  sesuai  dengan  ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan wajib melakukan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.”
Mengenai apa yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian sebagaimana disebutkan di dalam  ketentuan Pasal  2  diatas  tidak  ada  penjelasannya secara  resmi,  tetapi  kita  dapat mengemukakan bahwa bank dan orang-orang yang terlibat di dalamnya, terutama dalam membuat  kebijaksanaan  dan  menjalankan  kegiatan  usahanya  wajib  menjalankan  tugas dan  wewenangnya  masing-masing  secara  cermat,  teiliti,  dan  professional  sehingga memperoleh kepercayaan masyarakat. Selain itu, bank dalam membuat kebijaksanaan dan menjalankan  kegiatan  usahanya  harus  selalu  mematuhi  seluruh  peraturan  perundang- undangan yang berlaku secara konsisten dengan didasari oleh itikad baik. 16
Asas Perbankan yang dianut di Indonesia berikutnya adalah asas kerahasiaan, dapat dilihat di dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Perbankan yang mengemukakan bahwa : “(1). Bank dilarang memberikan keterangan yang tercatat pada bank tentang keadaan keuangan dan  hal-hal  lain  dari  nasabahnya,  yang  wajib  dirahasiakan  oleh  bank  menurut  kelaziman dalam dunia perbankan.”
Dalam melaksanakan suatu hubungan kemitraan antara bank dengan nasabah, maka sistem perbankan  harus  sehat.  Agar  kegiatan  perbankan  sehat,  di  dalam  melaksanakan  kegiatan perbankan harus dilandasi dengan beberapa asas yang merupakan dasar, landasan, prinsip,
15 Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia , Kencana, 2005, hlm. 18
16 Ibid .
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 18 No 1 April 2020
dan jiwa atau cita-cita. Untuk terciptanya sistem perbankan Indonesia yang sehat, kegiatan perbankan,  maka  berikut  akan  diuraikan  asas  hukum  perbankan  secara  lebih  rinci.  Asas tersebut antara lain, yaitu:
a. Asas demokrasi ekonomi
Asas demokrasi ekonomi ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Perbankan. Pasal tersebut  menyatakan  bahwa  perbankan  Indonesia  dalam  melakukan  usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.
b. Asas kepercayaan
Asas kepercayaan adalah suatu asas yang menyatakan bahwa usaha bank dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara bank dan nasabahnya.
c. Asas kerahasiaan
Asas  kerahasiaan  adalah  asas  yang  mewajibkan  bank  merahasiakan  segala  sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan lain-lain dari nasabah bank, yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan.
d. Asas kehati-hatian
Asas  kehati-hatian  adalah  asas  yang  menyatakan  bahwa  bank  dalam  menjalankan fungsi  dan  kegiatan  usahanya  wajib  menerapkan  prinsip  kehati-hatian  untuk melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya. 17

## b. Pengertian Perbuatan Melanggar Hukum
Dahulu, pengadilan menafsirkan “melawan hukum” sebagai hanya pelanggaran dari  pasal-pasal  hukum  tertulis  semata-mata  (pelanggaran  perundang-undangan  yang berlaku),    tetapi  sejak  tahun  1919  terjadi  perkembangan  di  Negara  Belanda,  dengan mengartikan perkataan “melawan hukum” bukan hanya untuk pelanggaran perundang- undangan  tertulis  semata-mata,  melainkan    juga  melingkupi  atas  setiap  pelanggaran terhadap kesusilaan atau kepantasan dalam pergaulan hidup masyarakat. 18
Sejak  tanggal  31  Januari  tahun  1999  berdasarkan  putusan  Hoge  Raad    tindakan onrechtmatige  daad tidak  lagi  dimaksudkan  hanya  sebagai onwetmatige daad  saja. 19
Perbuatan melawan hukum telah diartikan secara luas, yakni mencakup salah satu dari perbuatan-perbuatan sebagai berikut :
1. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain.
17 Lukman Santoso, Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank , Pustaka Yustisia, 2011, hlm. 36
18 Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer) , Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 5-6 19 Ibid .
2. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri.
3. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.
4. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik. 20
Ridwan  Syahrani  berpendapat  bahwa  perbuatan  melanggar  hukum  tidak  hanya perbuatan  yang  bertentangan  dengan Undang-Undang  saja akan  tetapi  juga  perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat sendiri atau bertentangan dengan kesusilaan atau dengan kepatutan di dalam masyarakat baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. 21
Pandangan  tersebut  diatas  mempunyai  pandangan  yang  luas  karena  suatu perbuatan  dapat  dikatakan  merupakan  perbuatan  melanggar  hukum  meskipun  tidak melanggar  Undang-Undang,  namun  cukup  apabila  perbuatan  tersebut  bertentangan dengan hak orang lain, kesusilaan maupun kepatutan.
Pandangan  tersebut  diperkuat  oleh  pendapat  dari  Wirjono  Prodjodikoro  yang menyatakan bahwa :
Perbuatan itu mengakibatkan kegoncangan dalam neraca keseimbangan dari masyarakat dan kegoncangan ini tidak akan terdapat apabila peraturan-peraturan hukum dalam suatu masyarakat dilanggar (langsung) melainkan juga apabila peraturan-peraturan kesusilaan, keagamaan dan kesopanan di dalam masyarakat dilanggar. 22
Dalam  ilmu  hukum  dikenal  3  kategori  dari  perbuatan  melawan  hukum,  yaitu sebagai  berikut  :  perbuatan  melawan  hukum  karena  kesengajaan,  perbuatan  melawan hukum  tanpa  kesalahan  (tanpa  unsur  kesengajaan  maupun  kelalaian),  dan  perbuatan melawan hukum karena kelalaian. 23
Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPerdata, maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut :
a. Adanya suatu perbuatan;
b. Perbuatan tersebut melawan hukum;
c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
d. Adanya kerugian bagi korban;
e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. 24
20 Ibid .
21 Ridwan Syahrani, Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata ,  Alumni, 1989, hlm. 275
22 Wirjono Prodjodikoro, Perbuatan Melanggar Hukum , Bandar Maju, Bandung, 2000, hlm.7
23 Munir Fuady, Loc.cit.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 18 No 1 April 2020
Secara  klasik,  yang  dimaksud  dengan  “perbuatan”  dalam  istilah  perbuatan melawan hukum adalah :
 Nonfeasance . Yakni merupakan tidak berbuat sesuatu yang diwajibkan oleh hukum.
 Misfeasance . Yakni merupakan perbuatan yang dilakukan secara salah, perbuatan mana merupakan kewajibannya atau merupakan perbuatan yang dia mempunyai hak untuk melakukannya.
 Malfeasance .  Yakni  merupakan  perbuatan  yang  dilakukan  padahal  pelakunya  tidak berhak untuk melakukannya. 25
Dalam  perbuatan  melawan  hukum,  unsur  kesengajaan  baru  dianggap  ada  jika perbuatan  tersebut  telah  menimbulkan  konsekuensi  tertentu  terhadap  orang  lain. Sedangkan kesalahan yang berupa kelalaian merupakan perbuatan yang dilakukan tanpa adanya pertimbangan yang cukup.
Perbuatan  dapat  dianggap  sebagai  kelalaian,  haruslah  memenuhi  unsur  pokok sebagai berikut:
1. Adanya suatu perbuatan atau mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan;
2. Adanya suatu kewajiban kehati-hatian;
3. Tidak dijalankan kewajiban kehati-hatian tersebut;
4. Adanya kerugian bagi orang lain;
5. Adanya  hubungan  sebab  akibat  antara  perbuatan  atau  tidak  melakukan  perbuatan dengan kerugian yang timbul. 26
Kerugian yang diderita salah satu pihak dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu :
1. Kerugian materiil
Kerugian  materiil  dapat  terdiri  dari  kerugian  yang  nyata-nyata  diderita  dan keuntungan yang seharusnya diperoleh.
2. Kerugian immaterial
Pihak yang dirugikan berhak menuntut gantirugi, tidak hanya kerugian yang telah ia derita pada waktu diajukan tuntutan, akan tetapi juga apa yang ia akan derita pada waktu yang akan datang. 27
24 Munir Fuady, Op.cit ., hlm. 10
25 Ibid ., hlm. 5 26 Ibid ., hlm 73
27 R. Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan , Putra abardin, 1999, hlm. 85-86
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 18 No 1 April 2020
Kerugian  karena  perbuatan  melawan  hukum  disamping  kerugian  materiil, yurisprudensi  juga  mengakui  konsep  kerugian  immaterial,  yang  juga  akan  dinilai  dengan uang. 28
Adanya  hubungan  atau  hubungan  sebab  akibat  maksudnya  yaitu  kerugian  yang diderita tersebut ditimbulkan atau disebabkan karena kesalahan pelaku dalam hal perbuatan- perbuatan yang melanggar hukum.

## D. PENUTUP DAN SARAN TINDAK LANJUT

## A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian dalam pembahasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa:
1. Tindakan  Bank  yang  memberikan  ijin  kepada  cracker  dalam  merubah PIN  Internet Banking  yang  mengaku  sebagi  nasabah  TW  telah  bertentangan  dengan  Undang- Undang Perbankan Pasal 40 ayat (1), POJK No. 1/POJK.07/2013 Pasal 31, dan syarat ketentuan umum dari Bank X itu sendiri yaitu Pasal 16 dan Pasal 5 ayat (4).
2. Tindakan  Bank  X  tersebut  dapat  diajukan  gugatan  berdasarkan  wanprestasi  yang diatur  di  dalam  Pasal  1243  KUHPerdata  sekaligus  perbuatan  melanggar  hukum sebagaimana  yang  diatur  di  dalam  Pasal  1365  KUHPerdata  dan  Pasal  1367 KUHPerdata ke Pengadilan Negeri. Maka pihak Bank X bertanggung jawab terhadap tindakan pihak ketiga yang merubah PIN Internet Banking dan mengalihkan seluruh dana nasabah ke rekening pihak ketiga tersebut.

## B. Saran Tindak Lanjut
Untuk menghindari adanya pembobolan Internet Banking, sebaiknya pihak bank dalam  memberikan  alamat  email  nasabah  harus  memberikan  pertanyaan  keamanan terlebih  dahulu  serta  segera  melakukan  pemblokiran  apabila  nasabah  telah  salah melakukan verifikasi sebanyak tiga kali. Hal ini dapat menunjukkan bahwa bank telah melakukan prinsip kehati-hatian sebagaimana yang seharusnya dimiliki oleh bank.
28 Munir Fuady, Op.cit ., hlm 13

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Fuady, Munir, 2002, Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer) , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
Fuady,Munir, 2003, Hukum Perbankan Modern , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
Hermansyah, 2005, Hukum Perbankan Nasional Indonesia , Kencana, Jakarta.
Hermansyah, 2009, Hukum Perbankan Nasional Indonesia , Kencana, Jakarta.
Imaniyati,  Neni  Sri,  2010, Pengantar  Hukum  Perbankan  Indonesia ,  PT.  Refika  Aditama, Bandung.
Pohan, Marthalena, R. Soetojo Prawirohamidjojo, 1979, Onrechtmatige Daad , Perc. & Stensil “DJUMALI”, Surabaya.
Prodjodikoro, Wirjono, 1989, Perbuatan Melanggar Hukum , Sumur, Bandung.
Raharjo,  Agus,  2002, Cybercrime  Pemahaman  dan  Upaya  Pencegahan  Kejahatan Berteknologi , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
Riwandi, Budi Agus, 2003, Hukum dan Internet di Indonesia , UII Press, Yogyakarta.
Riswandi,  Budi  Agus,  2005, Aspek  Hukum  Internet  Banking ,  PT.  Raja  Grafindo  Persada, Jakarta.
Santoso,  Lukman,  2011, Hak  dan  Kewajiban  Hukum  Nasabah  Bank ,  Pustaka  Yustisia, Yogyakarta.
Setiawan, R, 1999, Pokok-Pokok Hukum Perikatan , Putra abardin, Bandung.
Syahrani, Ridwan, 1989, Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata , Alumni, Bandung.

## Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998  tentang  Perubahan  Atas  Undang  Undang  Nomor  7
Tahun 1992 tentang Perbankan.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2004  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  1/POJK.07/2013  tentang  Perlindungan  Konsumen Sektor Jasa Keuangan
Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  10/10/PBI/2008  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah
Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/12/PBI/2012 tentang Laporan Kantor Pusat Bank Umum