Program Magister Hukum, Fakultas Hukum

## Research Article

## Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual
Rosania Paradiaz 1* , Eko Soponyono 2 1 Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
* paradiazrosania@gmail.com,

## ABSTRACT
Sexual assault is an issue that has long been a topic of discussion in Indonesian society. In Indonesia itself, the word sexual harassment is familiar because almost every year cases of sexual harassment occur. The problem of sexual violence has often been heard in the ears of the Indonesian people. However, Indonesian law has not fully provided strict legal consequences for perpetrators and protection for victims, Therefore, the purpose  of  writing  this  research  is  to  find  out  what  law  enforcement  is  like  against  perpetrators  of  sexual violence and how legal protection is for victims. This study uses a normative legal research method which is part of the typology of doctrinal research. The research approach used statutory approach and a conceptual approach. The results of this study indicate that the draft criminal law for cases of sexual violence is an urgent matter, given the rise of cases of sexual violence in Indonesia. The making laws that protect victims of sexual violence, the resolution of cases of sexual violence and protection of victims of cases of sexual violence can be carried out properly
Keywords: sexual violence; law; perpetrator; victim

## ABSTRAK
Kekerasan seksual merupakan isu yang telah lama menjadi perbincangan di tengah masyarakat Indonesia. Di Indonesia sendiri, kata pelecehan seksual sudah tidak asing karena hampir setiap tahunnya kasus pelecehan seksual  terjadi.Permasalahan  kekerasan  seksual  sudah  sering  terdengar  di  telinga  masyarakat  Indonesia. Namun, hukum Indonesia belum sepenuhnya memberikan konsekuensi hukum yang tegas bagi pelaku dan perlindungan  bagi  korban,  oleh  karena  itu  tujuan penelitian  ini  untuk  mengetahui  bagaimana  perlindungan hukum bagi korban. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang merupakan bagian dari tipology penelitian doctrinal. Pendekatan  penelitian  yang  digunakan  adalah  pendekatan  perundang- undangan  dan  pendekatan  konseptual. Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  rancangan  hukum  pidana untuk  kasus  kekerasan  seksual  menjadi  suatu  hal  yang  urgensi,  mengingat  maraknya  kasus  kekerasan seksual di Indonesia. Pembuatan udang-undang yang melindungi korban kekerasan seksual, penyelesaian terhadap  kasus  kekerasan seksual  dan  perlindungan  terhadap  korban  kasus  kekerasan  seksual  dapat dijalankan dengan baik.

## Kata kunci: kekerasan seksual; hukum; pelaku; korban

## A. PENDAHULUAN
Kekerasan seksual merupakan isu yang telah lama  menjadi  perbincangan  di  tengah  masyarakat Indonesia.  Di  Indonesia  sendiri,  kata  pelecehan
seksual  sudah  tidak  asing  karena  hampir  setiap tahunnya  kasus  pelecehan  seksual  terjadi. Kekerasan seksual berasal dari bahasa Inggris yaitu sexual hardness yang mana kata hardness itu sendiri
Program Magister Hukum, Fakultas Hukum
berarti  kekerasan  dan  tidak  menyenangkan (Mannika, 2018). Mengungkapkan bahwa kekerasan seksual  merupakan  suatu  tindakan  kekerasan  yang dilakukan  seseorang  dengan  cara  memaksa    untuk melaksanakan  kontak  seksual  yang  tidak dikehendaki.
Kekerasan ialah  salah  satu  perilaku yang bertentangan  dengan  Undang-Undang,  baik  hanya berupa tindakan  mengancam  atau  tindakan  yang sudah  mengarah action nyata  yang  mengakibatkan terjadinya  kerusakan    fisik,  benda,  atau  juga  bisa menyebabkan  kematian  seseorang.  Pada  kasus kekerasan  seksual  tidak hanya  menyerang  pada kekerasan  fisik,  tetapi  secara  tidak  langsung  juga menyerang  mental  korban.  Dampak  mental  yang dialami korban akibat adanya kekerasan seksual ini tidak  mudah  dihilangkan  dibandingkan  dengan kekerasan  fisik  yang  juga  dialaminya,  dibutuhkan waktu  yang  cukup  lama  agar  korban  benar-benar pulih  dari  kejadian  yang  dialaminya (Suryandi, Hutabarat, & Pamungkas, 2020).
Kekerasan  seksual  sendiri  dapat  diartikan sebagai  terjadinya  pendekatan  seksual  yang  tidak diinginkan  oleh  seseorang  terhadap  orang  lain. Pendekatan seksual yang dilakukan pun tidak harus selalu  bersifat  fisik,  namun  juga  dapat  berbentuk verbal.  Oleh  karena  itu,  pelecehan  seksual  dapat hadir  dalam  berbagai  bentuk,  contohnya  seperti pemerkosaan,  menyentuh badan orang  lain dengan sengaja,  ejekan  atau  lelucon  mengenai  hal-hal berbau seksual, pertanyaan pribadi tentang keidupan seksual,  membuat  gerakan  seksual  melalui  tangan
atau  ekspresi  wajah,  suara  mengarah  seksual,  dan masih banyak lagi.
Dikutip dari website resmi Komisi Nasional Anti Kekerasan  Terhadap  Perempuan, di  tahun  2001 sampai 2012 setidaknya terdapat korban kekerasan seksual 35 perempuan perharinya, dimana di tahun 2012,  sudah  ada  4.336  kasus  kekerasan  seksual yakni  dianataranya  2.920    kasus  terjadi  di  ranah kelompok/publik  dengan  sebagian  besar  kasus kekerasan  berupa  pencabulan  dan  kekerasan. Sedangkan  kasus  kekerasan  di  tahun  2013  naik menjadi 5.629 kasus, yang berarti terjadi 2 kekerasan perempuan  tiap  3  jam  sekali. Seringkali  umur  yang yang mengalami kekerasan seksual merupakan umur 13-18 tahun dan 25-40 tahun.
Kekerasan seksual di Indonesia sendiri terjadi pada  berbagai  kalangan.  Mulai  dari  anak-anak, remaja, hingga dewasa. Bahkan, bukan hanya terjadi pada  perempuan, namun  juga terjadi pada  laki-laki. Tidak  hanya  berbagai  kalangan,  kekerasan  seksual ini  juga  bisa  terjadi  dimana  saja  yakni  lingkungan tempat  kerja,  tempat  umum,  tempat  menuntut  ilmu bahkan  di  tempat  lingkungan  keluarga (Anggoman, 2019).
Berbagai  bentuk  kekerasan  termasuk  ke dalam  melanggar  hak  asasi  manusia,  kejahatan martabat  kemanusiaan,  dan  salah  satu  bentuk diskriminasi yang wajib dihilngkan. Korban kekerasan seksual sebagian besar merupakan perempuan yang wajib  memperoleh  perlindungan  baik  dari  negara maupun  masyarakat  agar  korban  bisa  tetap  hidup bebas dan terhindar dari bayang-bayang kekerasan, penyiksaan  dan  perlakuan  yang  mengarah
Program Magister Hukum, Fakultas Hukum
merendahkan martab dan derajat manusia (torture, other cruel, inhuman and degrading treatment).
Sesuai  data  yang  telah  dihimpun  oleh Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan dan Perlindungan Anak telah tercatat bahwasanya kasus kekerasan  seksual  pada  tahun  2020  berada  pada angka  7.191  kasus.  Sedangkan  terhitung  dari  Juni 2021  dari  sistem  informasi  daring  perlindungan perempuan dan anak, kasus kekerasan seksual pada tahun 2021 telah  mencapai  1.902  kasus (Komisi Nasional  Anti  Kekerasan  terhadap  Perempuan, 2021). Hingga  saat  ini  kekerasan  seksual di Indonesia yang telah dirasakan anak dibawah umur masih sangat banyak. Hal ini terlihat dari berita baik media  cetak  maupun  elektronik di  Indonsa  yang masih  memberikan  informasi  berkaitan  dengan kekerasan  seksual. Kasus  kekerasan  sesual  anak baik  secara  fisik  maupun  psikis  selalu  menjadi pembicaraan  hangat  baik  di  tingkat  nasional  atau internasional.  Hal  ini  dikareakan  kasus  ini  telah terjadi  sejak  manusia  ada  di  muka  bumi.  Hal  ini mungkin akan terus terjadi hingga dimasa yang akan datang (Yusyanti, 2020).
Pada  tahun  2013,  Program  Pembangunan Perserikatan  Bangsa-Bangsa  atau United  Nations Development Programme, lalu Perserikatan Bangsa- Bangsa  untuk  Hal  Kesetaraan  Gender  dan Pemberdayaan Perempuan atau The United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN Women), Perserikatan Bangsa-Bangsa Pengumpulan  Dana  untuk  Kegiatan  Kependudukan atau The  United  Nations  Fund  for  Population Activities (UNFPA),  dan  Relawan  Perserikatan
Bangsa-Bangsa  atau  dikenal The  United  Nations Volunteers (UNV) melakukan studi dan menemukan bahwa  80%  dari  sekitar  sepuluh  ribu  laki-laki  yang mereka wawancarai di Asia Pasifik mengaku pernah memperkosa  pasangannya.Dan  97%  laki-laki  yang pernah  memperkosa  pasangannya, tidak  pernah menerima  konsekuensi  hukum  atas  perlakuan  yang mereka  lakukan dengan  alibi  merasa  memiliki  hak seksual terhadap pasangannya (Susiana, 2015).
Selain  dapat  terjadi  kepada  berbagai kalangan,  kekerasan  seksual  juga  dapat  terjadi  di berbagai  tempat  seperti    di  lingkungan keluarga,clingkungan  pendidikan  anak  seperti sekolah, dan lingkungan kesehatan seperti    ruang pemeriksaan  pasien  (Handayani,  2018). Bahkan sekarang  ini  banyak  anak-anak  yang  mengalami tindak  kekerasan  seksual  di  lingkungan  pendidikan yaitu sekolah (Sitompul, 2015).
Permasalahan  kekerasan  seksual  sudah sering  terdengar  di  telinga  masyarakat  Indonesia. Namun,  hukum  Indonesia  belum  sepenuhnya memberikan  konsekuensi  hukum  yang  tegas  bagi pelaku dan perlindungan bagi korban. Hanya sedikit kasus  kekerasan  seksual  yang  dibawa  ke pengadilan.  Hal  ini  disebabkan  karena  takutnya korban  untuk  melapor  pada  pihak  berwajib dikarenakan  adanya  stigma  buruk  oleh  masyarakat terhadap  korban  kekerasan  seksual. Tak  jarang media  meliput  berita  mengenai  sisi  korban  yang menjadi  penyebab  terjadinya  kekerasan  seksual misalnya korban memakai baju terbuka, korban yang keluar  malam,  korban  pergi  sendiri  yang  dapat
Program Magister Hukum, Fakultas Hukum
membuat  munculnya  nafsu  pelaku (Indainanto, 2020).
Korban  sering  juga  diberi  stigma  oleh masyarakat  bahwasanya  korban  dapat  saja  juga ‘menikmati’  kekerasan  seksual  yang  terjadi.  Ketika korban sudah berani mengadukan kekerasan seksual yang  terjadi  padanya,  tidak  jarang  pula  aparat ataupun  pihak  berwajib  tidak  menanggapi  aduan tersebut  atau  malah  menanggapi  aduan  tersebut dengan tidak serius dan menganggap remeh.
Perlindungan  serta  perhatian  terhadap kepentingan  korban  kekerasan  seksual  baik  melalui proses peradilan maupun melalui sarana kepedulian sosial tertentu merupakan bagian mutlak yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan hukum pidana dan kebijakan - kebijakan sosial, baik lembaga - lembaga sosial  yang  ada  maupun  lembaga - lembaga kekuasaan negara (Surayda, 2017).
Berdasarkan  hal - hal  tersebut,  maka timbul beberapa  permasalahan  antara  lain  pertama, bagaimana  penegakan  hukum  terhadap  tindak pidana kekerasan seksual dan kedua, bagaimanakah perlindungan  hukum  terhadap  korban  kekerasan seksual?
Beberapa  penelitian  sebelumnya yang berfokus  pada upaya penegakan hukum yang dilakukan  dengan memberikan  sanksi  pidana  baik berupa kurungan penjara dan/atau denda lebih berat kepada pelaku sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan Anak (Yuliarti,  Mangku, & Putri,  2021).  Kemudian penelitian  lainnya berfokus  pada  perlindungan
hukum  terhadap  korban  kejahatan  seksual  dalam perspektif hukum progresif (Harahap, 2016).
Penelitian yang membahas pada upaya menanggulangi  tindak  pidana kekerasan seksual terhadap anak di kaji menurut hukum pidana indonesia (Rizqian,  2021). Kemudian  penelitian mengenai penegakan dan perlindungan hukum bagi kasus  kekerasan  seksual  telah  yang  berfokus  pada perlindungan bagi hukum korban pelecehan seksual tingkat  kedua yang  terdiri  dari  kekerasan  fisik  atau psikologis, pembalasan, penghinaan, dan penganiayaan terhadap orang-orang yang mendukung korban kekerasan terhadap perempuan. (Flecha, 2021).
Penelitian selanjutnya berfokus pada kekuatan dan  batasan  hukum  untuk  menangani  kekerasan terhadap  perempuan  di  rezim  semi-liberal  (Brysk, 2016).  Terakhir,  terdapat  penelitian  yang  berfokus memberikan perlindungan terhadap anak dari tindak pidana penyerangan seksual, pelecehan seksual dan pornografi,  sekaligus  menjaga  kepentingan  anak pada  setiap  tahapan  kehidupan  berdasarkan Undang-Undang  Perlindungan  Anak (Mohanty,& Devpriya, 2021)
Berdasarkan beberapa  penelitian  terdahulu, maka  penelitian  kali  akan berfokus  pada perlindungan  hukum  terhadap  korban  kekerasan seksual dalam hukum pidana  Indonesia serta bagaimana  pembuktian kasus kekerasan seksual dan urgensi Rancangan Undang-Undang penghapusan kekerasan seksual.
Program Magister Hukum, Fakultas Hukum

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang merupakan bagian dari tipology penelitian doctrinal. Pendekatan  penelitian  yang dipakai  ialah pendekatan  konseptual  dan perundang-undangan. Sumber  data  yang dipakai ialah data sekunder atau data yang diperoleh secara tidak  langsung  melalui  studi  kepustakaan.  Data sekunder tersebut pun dibagi lagi menjadi beberapa bagian  yaitu,  bahak  hukum  primer,  bahan  hukum sekunder,  dan  bahan  hukum  tersier.  Bahan  hukum primer  adalah  data  yang  memliki  kekuatan  hukum seperti  peraturanperundang-undangan,sedangkan bahan  hukum  sekunder  dan  tersier  adalah  data pendukung  bahan  hukum  primer  seperti  penelitian- penelitian terdahulu yang telah terpublikasi dan buku- buku yang terkait. Bahan hukum yang telah diperoleh ini  kemudian  dianalisis  menggunakan  analisis deskriptif-kualitatif  untuk  memperoleh  kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan  secara  ilmiah (Tampubolon, 2016).

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Penegakan  Hukum terhadap  Tindak  Pidana Kekerasan Seksual
Perilaku  pelecehan  seksual  merupakan sebuah perbuatan tercela yang dapat diukur dengan adanya pelanggaran terhadap kaedah - kaedah atau norma  norma  yang  berakar  pada  nilai-nilai  sosial- budaya  sebagai  suatu  sistem  tata  kelakuan  dan pedoman tindakan-tindakan warga masyarakat, yang dapat  menyangkut  norma  keagamaan,  kesusilaan dan  hukum. Dalam  sebuah  artikel  yang  berjudul
“Kekerasan  Seksual:  Mitos  dan  Realitas”,  Ratna Batara Munti menyatakan bahwasanya tindak pidana pelecehan seksual tidak diatur secara jelas di Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  bahkan  tidak  satu pasal pun menyebutkan kata-kata pelecehan seksual ataupun  kekerasan  seksual,  hanya  ada  istilah perbuatan cabul yang diatur pada Pasal 289 sampai dengan  Pasal  296  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana.  Sedangkan  perbuatan  cabul  sendiri  dapat diartikan  sebagai suatu  perilaku  yang  tidak  sesuai dengan  rasa  kesusilaan  atau perlaku  keji  yang dilakukan dikarenakan semata-mata memenuhi nafsu yang tidak dapat dikendalikan.
Rumusan yang dimuat dalam KUHP, secara garis besar klasifikasi kekerasan seksual terbagi atas, perzinahan,  persetubuhan,  pencabulan,  pornografi. Terkait kekerasan  seksual  atau  pelecehan  seksual tidak diatur secara jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum  Pidana,  KUHP  hanya  mengatur  Kejahatan Terhadap  Kesusilaan.  Kejahatan  Terhadap Kesusilaan  ini  diatur  dalam  BAB  XVI  Buku  II  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana,  yaitu  sebagai berikut: a). kejahatan  akibat  pelanggaran  secara terbuka kesusilaan umum (Pasal 281); b). kejahatan pornografi  (Pasal  282); c). kejahatan  pornografi kepada  anak  (Pasal  283); d). kejahatab  pornografi ketika melaksanakan pencahariannnya (Pasal 283b); e). kejahatan  zina  (Pasal  284); f). kejahatan melaksanakan  perkosaan  untuk  bersetubuh  (Pasal 285); g). kejahatan  bersetubuh  dalam  kondisi  tak sadarkan  diri  dan  tak  berdaya  tanpa  melakukan perkawinan  (Pasal  286); h). kejahatan  bersetubuh dengan  anak perempuan  (Pasal  287); i). kehajatan
Program Magister Hukum, Fakultas Hukum
bersetubuh  dengan  perempuan  yang  belum  cukup umur  untuk  kawin  sehingga  menyebabkan  luka ringan  bahkan  berat  (Pasal  288); j). kejahatan perkosaan  berbuat  percabulan  atau  perilaku  yang menyerang  kehormatan  kesusilaan  (Pasal 289); k). kejahatan  berbuat  cabul  terhadap  orang  yang  tak sadarkan  diri  dan  belum  cukup  umur  untuk  kawin (Pasal 290); l). Apabila kejahatan dalam pasal 286, 287, 289, dan 290 mengakibatkan luka berat (Pasal 291); m). kejahatan berbuat  cabul  terhadap  anak pada sesama  kelamin  (Pasal  292); n). kejahatan mendorong orang berbuat cabul dengan orang yang belum cukup umur (Pasal 293); o). kejahatan berbuat cabul  dengan  anak  (Pasal  294); p). kejahatan mempermudah berbuat cabul bagi anak (Pasal 295); q). kejahatan  mempermudah  berbuat  cabul  sebagai mata  pencaharian  atau  kebiasaan  (Pasal  296); r). kejahatan menjualbelikan baik perempuan atau laki- laki  yang  belum  cukup  umur  (Pasal  297); s). kejahatan menjadikan sebagai sumber pekerjaan dari aktivitas  pencabulan  yang  dilaksanakan  oleh  orang lain (Pasal 298).
Bukan  hanya  terkait  dengan  hukum  pidana, terjadinya  kekerasan  seksual  juga  melanggar  hak asasi  yang  dimiliki  oleh  korban.  Sistem  hukum Indonesia menjamin  hak  asasi  manusia  dari  setiap masyarakatnya.  Tercantum  dalam  Undang-Unang Dasar  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  1945 pada  Pasal  28A-28J.  Pada  Pasal  28A  dijelaskan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk  mempertahankan  hidup  dan  kehidupannya. Selanjutnya  pada  Pasal  28B ayat  (2)  dijelaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup,
tumbuh,  dan  berkembang,  serta  berhak  atas perlindungan  dari  kekerasan  dan  diskriminasi. Seorang anak seharusnya memperoleh perlindungan harkat  dan  martbat  di  lingkungan  sekitar  supaya  ia bisa  tumbuh  dan  berkembang  baik  fisik  maupun psikologisnya.  Bahkan  Frans  Magnis  Suseno berpendapat bahwa melindungi hak anak merupakan bagian  dari  membela  HAM  (Hak  Asasi  Manusia) (Antari, 2021).
Lalu  pada  Pasal  28G dijelaskan  bahwa tiap manusa  berhak  mendapatkan  perlindungan  diri pribadi, kehormatan, keluarga, harkat dan martabat, serta  berhak  memperoleh  rasa  aman  dan perlindungan  dari  ancaman  ketakutan  untuk melakukan  sesuatu  atau  tak  melakukan  sesuatu yang  merupakan  hak  asasi. Kemudian  dipertegas lagi pada Pasal 28I ayat (1) bahwa hak untuk hidup, hak  untuk  tidak  disiksa,  hak  untuk  kemerdekaan pikiran  dan  hati  nurani,  hak  beragama,  hak  untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan  hukum,  dan  hak  untuk  tidak  dituntut  atas dasar  hukum  yang  berlaku  surut  adalah  hak  asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.  Dapat  dilihat  dari  berbagai  pasal  di  atas, bahwasanya  sistem  hukum  Indonesia  menentang kekerasan termasuk kekerasan seksual.

## 2. Pembuktian Kasus Kekerasan Seksual
Due  process  of  law diartikan  sebagai seperangkat  prosedur  yang  disyaratkan  oleh hukumsebagai  standar  beracara  dalam  hukum pidana  yang  berlaku  universal (Savitri,  2020). Alat bukti  Menyatakan  alat  bukti  berdasarkan  Pasal  184 dalam Kitab Undang-Undang  Hukum Acara Pidana:
Program Magister Hukum, Fakultas Hukum
a) Keterangan saksi; b) Keterangan ahli; c) Surat; d) Petunjuk; e) Keterangan terdakwa.
Oleh  karena  itu,  apabila  diduga  terjadi pelecehan  seksual,  hal-hal  yang  dapat  digunakan untuk  membantu  pembuktian  kasus  kekerasan seksual adalah kelima hal di atas. Dan untuk kasus terkait  pencabulan  atau  perkosaan,  biasanya menggunakan salah satu alat bukti berupa visum et repertum. Visum  et  repertum merupakan  sebuah istilah  yang  awam  di  dunia  kedokteran  forensik. Visum berasal  dari  bahasa  Latin  yang  memiliki  arti tanda melihat. Sedangkan repertum, berarti melapor yang  artinya apa  yang  sudah  dipeoleh  dari pemeriksaan  dokter terhadap  korban.  Sehingga visum  et  repertum dapat  diartikan  sebagai melaporkan  hal  apa  yang  dilihat  dan  ditemukan. Apabila tidak terlihat adanya tanda kekerasan setelah keluar hasil dari visum et repertum, akan jauh lebih baik apabila dicari alat bukti yang lain agar tindakan kekerasan  seksual  ini  dapat  dibuktikan.  Dan  pada akhirnya  keputusan  mengenai  apakah  ini  tindakan kekerasan  seksual  akan  dikembalikan  lagi  kepada putusan hakim.
Pembuktian pada  kekerasan  psikis tidaklah semudah  pembuktian  kekerasan  fisik.  Karena pembuktian kekerasan fisik mudah terlihat oleh mata dan  dapat  dibuktikan  dengan visum  et  repertum sedangkan  bukti  dari  kekerasan  psikis  tidak  terlihat karena  rasa  sakitnya  hanya  dapat  dirasakan  oleh korban  melalui  batin  dan  jiwanya.  Oleh  karena  itu, upaya pengungkapan fakta dalam perkara kekerasan psikis  seringkali  mengalami  kesulitan.  Dalam kaitannya untuk  mengunkap  akibat  psikis  dari
kekerasan  seksual,  maka  diperlukan  bantuan  ahli yaitu psikolog atau psikiater yang memang ahli dalam hal  kejiwaan  dan  telah  mempelajari  mengenai kesehatan mental orang lain secara lebih mendalam.
Selain  dari  itu,  aparat penegak  hukum  harus memperkuat  sistem  pengungkapan  atau  investigasi dalam  pembuktian  kasus  kekerasan  seksual. Banyaknya  kesulitan  dalam  penanganan  kasus kekerasan seksual menyebabkan banyak kasus yang tidak dibawa ke ranah pengadilan, bahkan tak jarang kita  melihat  berita  bahwasanya  laporan  korban pelecehan  atau  kekerasan  seksual  ditolak  oleh aparat penegak hukum karena sulitnya pembuktian. Sulitnya  dalam  proses pembuktian dikarenakan ketika terjadinya kekerasan seksual pada umumnya dilakukan  tanpa adanya kehadiranorang  lain (Sibarani, 2019).
Hal  ini  harus  dapat  diatasi  karena  berakibat pada  pelaku  yang  tidak  mendapatkan  konsekuensi, korban yang terabaikan, dan potensi terjadinya kasus kekerasan seksual terulang kembali.
Dalam  proses  pembuktian  kekerasan  seksual pun, diharapkan aparat penegak hukum tidak bersifat diskriminatif. Terutama, diharapkan tidak menyalahkan  korban  ataupun  memberikan  stigma buruk  kepada  korban  tersebut. Hal  ini  dikarenakan korban yang telah bersedia datang dengan kondisi yang masih merasa  depresi, dan takut,tentunya butuh  perlindungan bukan malah  mendapati tanggapan  seseorang  yang  menyalahkan korban (Victim Blaming) yang dapat memeprburuk keadaan korban (Iqbal, Emilda, & Ferawati, 2020).
Program Magister Hukum, Fakultas Hukum
Sebaik  mungkin  aparat  penegak  hukum  pun harus menangani dan memberikan kepastian hukum pada  korban,  dan  bukan  malah  melambatkan  atau malah  menghentikan  proses  penyelesaian  kasus kekerasan  seksual.  Pelaku  kekerasan  seksual  pun haruslah  tetap  mendapat  konsekuensi  hukum  yang seadil-adilnya  terlapas  dari  apapun  jabatan, keberadaan,  dan  kedudukan  si  pelaku. Sebab sejatinya,  kejahatan  seksual  ini  kemungkinan  bisa terjadi penurunan apabila proses dan produk hukum benar-benar  bisa  menghukum  pelaku  kekerasan seksual dengan  hukuman  yang  sepadan,  dan masyarakat  memberikan  dukungan  sosial  kepada korban (Rahmi, 2018).
Pengaturan  yang  lebih  pasti  dalam mengklasifikasikan  hal  apakah  yang  termasuk menjadi  kekerasan  seksual menjadi  amat  sangat diperlukan, hal ini juga membutuhkan komitmen dari aparat  penegak  hukum  untuk  memiliki  pemikiran yang  terbuka  dan  perhatian  lebih  kepada  korban. Karena  kekerasan  seksual  tidak  selalu  mengenai paksaan  atau  kekerasan  dalam  penetrasi  penis  ke vagina. Terdapat banyak jenis kekerasan seksual di luar hal itu.
3. Urgensi Rancangan

## Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual
Dihadapkan  dengan  fakta  di  lapangan  yaitu tingginya  angka  kasus  kekerasan  seksual  yang terjadi  di  Indonesia,  menjadi  sebuah  ironi bahwasanya  kekerasan  seksual  tidak  diatur  secara jelas  bahkan  tidak  disebut  sekalipun  dalam  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kekerasan seksual
dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  hanya diatur secara tidak langsung.
Dari  hasil  pemantauan  Komnas  Perempuan dari  tahun  1998  hingga  2013  yaitu di  Indonesia selama  15  tahun  setidaknya ada 15  bentuk kekerasan  seksual  yaitu: a)  perkosaan;  b) perbudakan  seksual;  c)  intimidasi  seksual;  d) prostitusi  seksual;  e)  eksploitasi  seksual;  f) pemaksaan  perkawinan;  g)  perdangan  perempuan untuk  seksual;  h)  pemaksaan  kontrasepsi  dan sterilisasi;  i)  pemaksaan  kehamilan;  j)  pemaksaan aborsi; k) prenyiksaan seksual; l) kontrol seksual; m) penghukuman tak manusiawi dan bernuasa seksual; n) pelecehan seksual; dan o) praktik tradisi berkaitan seksual  yang  berbahaya  atau  diskriminasi perempuan    (Komisi  Nasional  Anti  Kekerasan terhadap Perempuan, 2021)
Kekerasan seksual dibahas secara lebih jelas pada  Undang-Undang  No.  23  Tahun  2004  tentang Penghapusan  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga pada Pasal 8, Pasal 47, dan Pasal 48. Dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 hanya terdapat satu  jenis  kekerasan  seksual  yaitu  pemaksaan hubungan  seksual.  Dan  begitu  pula  keadaannya pada  Undang-Undang  No.  21  Tahun  2007  tentang Pemberatasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang Pasal  1  angka  8  yang  hanya mengatur  mengenai eksploitasi  seksual.  Dari  sini  dapat  terlihat bahwasanya  sistem  hukum  Indonesia  belum  dapat memberikan  kepastian  hukum  terhadap  masyarakat terkait  dengan  13  jenis  kekerasan  seksual  yang terjadi lainnya.
Program Magister Hukum, Fakultas Hukum
Oleh  karena  itu,  karena  tingginya angka kekerasan  seksual  dan  kurang  pastinya  hukum Indonesia  membahas  kekerasan  seksual,  dianggap sebagai sebuah urgensi untuk membentuk Undang- Undang yang mengatur mengenai kekerasan seksual secara  lebih  lanjut.  Hal  ini  juga  berkaitan  dengan Hhak  asasi  manusia  yang  ditegaskan  pada  Pasal 28D ayat (1) bahwasanya setiap orang berhak atas pengakuan,  jaminan,  perlindungan,  dan  kepastian hukum  yang  adil  serta  perlakuan  yang  sama  di hadapan hukum. Terkait dengan kekerasan seksual yang  hingga  saat  ini  belum  memiliki  pengaturan khusus,  membuat  peraturan  perundang-undangan terkait  kekerasan  seksual  dianggap  penting  karena juga  sebagai  bentuk  negara  menjamin  adanya kepastian hukum yang adil bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Masyarakat  pun  tak  hentinya  terus  menerus menuntut  pengesahan  Rancangan  Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual mengingat hingga hari  ini  kekerasan  seksual  terus-menerus  masih terjadi. Selain dari itu Pemerintah dan Komisi III DPR RI  juga  sedang  bekerja  sama  melakukan pembahasan  Rancangan  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru.
Rancangan  Undang-Undang  Penghapusan Kekerasan  Seksual  ini  diperlukan  karena  akan mengatur  tindak  pidana  kekerasan  seksual  yang secara  belum  lengkap  dibahas  di  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana.  Oleh  karena  itu,  apabila nantinya  disahkan,  Rancangan  Undang-Undang Penghapusan  Kekerasan  Seksual  ini  akan  menjadi ketentuan  khusus  atau lex  specialist dari  Kitab
Undang-Undang  Hukum  Pidana.  Rancangan Undang-Undang  Penghapusan  Kekerasan  Seksual ini  juga  diperlukan  karena  dibutuhkan  perumusan jenis-jenis  tindak  pidana  kekerasan  seksual  dan pemidanaannya baik sebagai pidana pokok maupun pidana  tambahan.  Rancangan  Undang-Undang Penghapusan  Kekerasan  Seksual  juga merancang denda  sebagai  salah  satu  ancaman  pidana sebab denda  akan  masuk  ke  kas  negara  tetapi  tidak berhubungan  dengan  penyediaan  penggantian kerugian  bagi  korban.  Dan  khusus  untuk  tindak pidana  kekerasan  seksual  tertentu,  Rancangan Undang-Undang  Penghapusan  Kekerasan  Seksual akan  menghadirkan  adanya  rehabilitasi  khusus. Selain  dari  itu,  juga  terdapat  berbagai  macam ancaman pidana lainnya seperti pembinaan khusus, pencabutan  hak  asuh,  pencabutan  profesi, pencabutan  hak  politik,  dan  juga  kerja  sosial.  Lalu kemudian  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum Acara  Pidana  tidak  memiliki  ketentuan  dalam  hal perlunya  pendampingan  psikolog  atau  tim  medis lainnya untuk korban dalam memberikan keterangan atau  kesaksian,  sedangkan  Rancangan  Undang- Undang  Penghapusan  Kekerasan  Seksual menegaskan  bahwa  merupakan  hak  korban  untuk mendapatkanpendampingan dan merupakan kewajiban  bagi  aparat  penegak  hukum  untuk mendampingi korban kekerasan seksual.

## D. SIMPULAN
Kasus kekerasan seksual di Indonesia menjadi problematika  sosial  di  masyarakat.  Namun sayangnya,  hukum  pidana  yang  dibuat  untuk
Program Magister Hukum, Fakultas Hukum
melindungi  korban  kekerasan  seksual  masih terkesan  serampangan  dan  tidak  menunjukkan adanya keberpihakan pada korban. Hal ini, membuat banyak  korban  kekerasan seksual  takut  untuk memperjuangkan keadilan yang berhak didapatkannya.  Korban  kekerasan  seksual  takut untuk  mengajukan  laporan  terkait  kasus  kekerasan seksual  yang  dialaminya,  karena  kurangnya perlindungan  hukum  di  Indonesia  yang  menjamin perlindungan bagi korban kekerasan seksual. Aturan hukum  pidana  yang  telah  dibuat,  kurang menunjukkan  keberpihakan  pada  korban  kekerasan seksual.  Terdapatnya  beberapa  frasa  yang  rancu, membuat penegakan hukum terkait kasus kekerasan seksual di Indonesia sulit untuk diterapkan. Selain itu, pada praktiknya penerapan hukum kasus kekerasan seksual  di  Indonesia  masih  menemui  beberapa hambatan karena regulasi hukum yang ada beberapa kali  tidak  dijalankan  secara  tepat.  Oleh  karena  itu, dibutuhkan  regulasi  hukum  yang  tepat  untuk melindungi korban kekerasan seksual dari kejahatan yang  dialaminya. Untuk  kasus  kekerasan  seksual sendiri menjadi  suatu  hal  yang  urgensi,  mengingat maraknya  kasus  kekerasan  seksual  di  Indonesia. Dengan  membuat  udang-undang  yang  melindungi korban  kekerasan  seksual,  penyelesaian  terhadap kasus kekerasan seksual dan perlindungan terhadap korban  kasus  kekerasan  seksual  dapat  dijalankan dengan  baik.  Sehingga  hukum  di  Indonesia  dapat dijalankan sesuai dengan tujuannya, yaitu melindungi seluruh masyarakat Indonesia dari kasus kejahatan.

## DAFTAR PUSTAKA JURNAL
Anggoman,  E.  (2019).Penegakan  Hukum  Pidana Bagi  Pelaku  Kekerasan  Seksual  Terhadap Perempuan. Lex  Crimen, Vol.8, (No.3), p.3. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/ article/view/25631/0
Antari,  Putu Eva  D.  (2021).  Pemenuhan  Hak  Anak yang  mengalami  kekerasan  seksual  berbasis Restorative Justice Pada Masyarakat Tenganan Pegringsingan,  Karangasem,  Bali. Jurnal HAM, Vol.12,(No.1),p.76.http://dx.doi.org/10.30641/ha m.2021.12.75-94.
Brysk,  A.  (2016). Violence  against  women:  law and its  limits. Deusto  Journal  of  Human  Rights, (No.1), pp.145-173.https://doi.org/10.18543/djhr- 1-2016pp145-173.
Flecha,  R.  (2021). Second-Order  Sexual Harassment:  Violence  Against  the  Silence Breakers  Who  Support  the  Victims.Violence Against Women, Vol.27, (No.11), pp.1980-1999. https://doi.org/10.1177/1077801220975495 Handayani, T. (2018). Perlindungan dan Penegakan Hukum terhadap Kasus Kekerasn Seksual pada Anak. Jurnal  Mimbar  Justitia, Vol.2,  (No.2), pp.826-839.https://doi.org/10.35194/jhmj. v2i2.33 Harahap,  Irwan  S. (2016). Perlindungan  Hukum Terhadap  Anak  Korban  Kejahatan  Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif. Jurnal Media Hukum,Vol.23,(No.1),pp.38-47. https://doi.org/10. 18196/jmh.2015.0066.37-47.
Indainanto, Yofiendi I. (2020). Normalisasi Kekerasan Seksual  Wanita  di  Media  Online. Jurnal
Program Magister Hukum, Fakultas Hukum
Komunikasi,Vol.14,(No.2),p105-118. https://doi. org/10.21107/ilkom.v14i2.6806
Iqbal,  Muhammad.,  Emilda,  Firdaus., & Ferawati.
(2020). Pengaruh  Prilaku  MenyalahkanKorban Dalam  Tindak  Pidana  Kesusilaan di  Indonesia. JOM  Fakultas  Hukum  Universitas  Riau, Vol.7,
(No.2),pp.1-15. https://jom.unri.ac.id/index.php/ JOMFHUKUM/article/viewFile/28875/27831
Mannika,  G.  (2018).  Studi  Deskriptif  Potensi Terjadinya  Kekerasa  Seksual  pda  Remaja Perempuan.Calyptra:  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa Universitas  Surabaya, Vol.7,  (No.1), pp.2540- 2553.https://journal.ubaya.ac.id/index.php/jimus/ article/view/2411
Mohanty, Hitabhilash., & Devpriya, Banerjee. (2021).
An Analysis of Protecting of Children from Sexual Offences  Act,  2012  (POCSO  ACT). http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3768096
Rahmi, A. (2018). Urgensi Perlindungan bagi Korban Kekerasan  Seksual  dalam  Sistem  Peradilan Pidana Terpadu Berkeadilan Gender.
MERCATORIA,Vol.11,(No.1),pp.37-60, https://doi.org/10.31289/mercatoria.v11i1.1499 Rizqian,  I.  (2021). Upaya  Perlindungan Hukum Terhadap  Anak  SebagaiKorban  Tindak  Pidana Kekerasan SeksualDikaji Menurut Hukum Pidana Indonesia. Jurnal  Justiciabellem, Vol.1,  (No.1), pp.51-61.https://doi.org/10.35194/jj.v1i1.1115 Savitri,  N.  (2020). Pembuktian  DalamTindak  Pidana Kekerasan  Seksual Terhadap  Anak.Jurnal  Bina Mulia Hukum,  Vol.4, (No.2), pp.276-293. http://dx.doi.org/10.23920/jbmh.v4i2. 323.
Sibarani, S. (2019). Pelecehan Seksual Dalam Sudut PandangUndang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang  Hak  Asasi  Manusia. Sol  Justisio: JurnalPenelitian Hukum, Vol.1, (No.1), p.98-108. http://ojs.mputantular.ac.id/index.php/sj/article/vie w/218
Sitompul, Anastasia H. (2015).Kajian Hukum Tentang Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual  Terhadap Anak  Di Indonesia. Lex  Crimen  Journal, Vol.4, (No.1), p.49. https://ejournal.unsrat.ac.id/index. php/lexcrimen/article/view/6999
Surayda,  Helen  I.  (2017). Perlindungan  Hukum Terhadap  Korban  Kekesaran  Seksual dalam Kajian  Hukum  Islam. Jurnal  Ius  Constiuendum,
Vol.2,(No.1),p.30. http://dx.doi.org/10.26623/jic. v2i1.543
Suryandi,  Dodi., Hutabarat, Nike.,  & Pamungkas,
Hartono.  (2020).  Penerapan  Sanksi Pidana terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Kekerasan Seksual  terhadap  Anak. Jurnal  Darma  Agung, Vol.28,(No.1),pp.84-91. http://dx.doi.org/10.469 30/ojsuda.v28i1.464
Tampubolon, Wahyu S. (2016). Upaya Perlindungan Hukum  Bagi  Konsumen  Ditinjau  Dari  Undang- Undang  Perlindungan  Konsumen. Jurnal  Ilmiah Advokasi,Vol.4,(No.1),p.12.DOI:10.36987/jiad.v4i 1.356
Yuliartini, Ni Putu Rai, Mangku,Gede Dewa Sudika, &
Putri, Putu Pipit  Pricellia  Eka. (2021).  Upaya Perlindungan  HukumTerhadapPerempuan  dan Anak Korban Kekerasan Seksual di Provinsi Bali. Seminar Nasional  Hukum  Universitas  Negeri
Program Magister Hukum, Fakultas Hukum
Semarang,Vol.7,(No.1),pp.367-380.https:// doi.org/10.15294/snhunnes.v7i1.713.
Yusyanti, D. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak  Korban  Dari  Pelaku  Tindak  Pidana Kekerasan Seksual. Jurnal Penelitian Hukum de Jure,Vol.20,(No.4),p.68. http://dx.doi.org/10.3064
1/dejure.2020.V20.619-636

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Republik  Indonesia.  (2004).  Undang-Undang
Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

## SUMBER ONLINE
Komisi  Nasional  Anti  Kekerasan  terhadap
Perempuan.  (2021). 15  Bentuk  Kekerasan Seksual:  Sebuah  Pengenalan.  Retrieved  from https://komnasperempuan.go.id/instrumen- modul-referensi-pemantauan-detail/15-bentuk- kekerasan-seksual-sebuah-pengenalan
Susiana, S. (2015).  Kekerasan  Seksual  Terhadap
Perempuan  dan  Urgensi  Tentang  Kekerasan Seksual. Majaah Info Singkat, Vol.VII, (No.22). Retrieved  from https://puslit.dpr.go.id/ produk/ info-singkat/page/15