e-ISSN : 2621-4105

## IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI PERBANKAN MENURUT KAJIAN UU NO. 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH

## Febriani Nur Fadilla
Magister Hukum Universitas Semarang, Semarang

## ABSTRAK
Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisa implementasi perlindungan konsumen  dalam  transaksi  perbankan.  Undang  –  Undang  No.  10  Tahun 1998 tentang Perbankan pada Pasal 1 ayat (14) menyebutkan bahwa prinsip Bank  Syariah  antara  lain  prinsip  bagi  hasil  ( mudharabah ),  pembiayaan berdasarkan  prinsip  penyertaan  modal  ( musharakahl ),  prinsip  jual  beli barang  dengan  memperoleh  keuntungan  ( murabahah ),  atau  pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan ( ijarah ), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari  pihak  bank  oleh  pihak  lain  ( ijarah  wa  iqtina ).  Kegiatan  perbankan nasabah  menjadi  prioritas,  dilihat  dari  perspektifnya  banyak  hal  yang mempengaruhi  kepuasan  nasabah  (konsumen).  Maka  dapat  dipahami bahwa  Bank  Syariah  selain  meningkatkan  mutu  kualitas  juga memperhatikan  perlindungan  resiko  terhadap  nasabah.  Namun  dalam praktiknya belum terdapat pengaturan tertulis yang terdapat dalam UU No. 21  Tahun  2008  yang  berkaitan  dengan  sistem  perlindungan  konsumen. Metode  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  adalah  menggunakan metode  studi  pustaka  dan  studi  dokumenter.  Hasil  penelitian  adalah mengenai  pelaksanaan  perlindungan  konsumen  di  dunia  perbankan.
Melalui  peraturan  yang  jelas  mengenai  perlindungan  konsumen, diharapkan  dapat terciptanya kegiatan perbankan yang saling menguntungkan antara beberapa pihak tanpa menimbulkan kerugian pada salah  satu  pihak.  Disisi  lain  dengan  adanya  peraturan  yang  jelas,  maka muncul  kepastian  hukum  yang  dapat  dipatuhi  oleh  pihak  yang berkepentingan
Kata Kunci : Bank Syariah; undang-undang; perlindungan  konsumen
e-ISSN : 2621-4105

## IMPLEMENTATION OF CONSUMER PROTECTION IN BANKING TRANSACTIONS ACCORDING TO STUDY NO. 21 OF 2008 CONCERNING SHARIA BANKING

## Febriani Nur Fadilla
Master of Law, University of Semarang, Semarang

## ABSTRACT
The  purpose  of  this  study  is  to  analyze  the  implementation  of  consumer protection  in  banking  transactions. Law  No.  10  of  1998  concerning Banking  in  Article  1  paragraph  (14)  states  that  the  principles  of  Islamic Banks include profit sharing principles (mudharabah), financing based on the principle of equity participation (musharakahl), the principle of buying and selling goods by obtaining profits (murabahah), or financing of capital goods based on the principle of pure lease without choice (ijarah), or with the  choice  of  transfer  of  ownership  of  goods  leased  from  the  bank  by another  party  (ijarah  wa  iqtina).  Customer  banking  activities  become  a priority, seen from his perspective many things affect customer satisfaction (consumers). Then it can be understood that in addition to improving the quality  of  Islamic  Bank  quality  also  pay  attention  to  risk  protection  for customers. But in practice there is no written regulation contained in Law No. 21 of 2008 relating to consumer protection systems. The data collection method in this research is to use the literature study and documentary study methods.  The  results  of  the  study  are  concerning  the  implementation  of consumer  protection  in  the  banking  world.  With  the  existence  of  clear regulations  concerning  consumer  protection,  it  is  hoped  that  banking activities  can  be  mutually  beneficial  between  several  parties  without causing  harm  to  either  party.  On  the  other  hand,  with  clear  regulations, legal certainty emerges which can be followed by interested parties
Keywords: Sharia Bank;  law; consumer protection
Implementasi Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Perbankan Menurut Kajian UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Febriani Nur Fadilla
e-ISSN : 2621-4105

## A. PENDAHULUAN
Menurut Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang  Perbankan,  perbankan  adalah  badan  usaha  yang  menghimpun  dana dari masyarakat  dalam  bentuk  simpanan  dan  menyalurkannya  kepada  masyarakat dalam  bentuk  kredit  (  pembiayaan  )  dan  bentuk-bentuk  lainnya  dalam  rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak 1 . Perkembangan ekonomi nasional maupun  internasional  yang  selalu  mengalami  peningkatan  turut  menjadi  alasan muncul berbagai macam bank di Indonesia.
Bank merupakan pemasok dari sebagian besar uang yang beredar, digunakan sebagai  alat  tukar  atau  alat  pembayaran  sehingga  mekanisme  kebijaksaaan moneter  dapat  berjalan.  Hal  tersebut  dapat  dimaknai  bahwa,  baik  Bank  Sentral atau  Bank  Syariah  merupakan  suatu  lembaga  keuangan  yang  memegang  peran penting  terhadap  perekonomian  masyarakat.  Bank  umum  atau  bank  komersial dalam kegiatannya dibina dan diawasi oleh bank sentral, sedangkan bank sentral dalam menjalankan tugas pokoknya berdasarkan kebijaksanaan dari Pemerintah.
Bank  dengan  fungsinya  sebagai  pihak  –  pihak  yang  menyimpan  dan menyalurkan dana, bank juga melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme perekenomian masyarakat. Demi tetap menjadi lembaga kepercayaan masyarakat, pemerintah harus melindungi masyarakat dari tindakan lembaga atau oknum  pegawai  bank  yang  tidak  bertanggung  jawab  dan  merusak  citra  serta kepercayaan  masyarakat.  Fungsi  bank  terlebih  lanjut  adalah  sebagai financial
1 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya ( Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2011) cet-7 hlm. 25
Implementasi Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Perbankan Menurut Kajian UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Febriani Nur Fadilla
e-ISSN : 2621-4105
intermedidiary yang  berarti  sebagai  lembaga  pembayaran.  Perbankan  nasional berfungsi  sebagai  sarana  pemberdayaan  masyarakat  dan  seluruh  kekuatan ekonomi nasional.
Bank merupakan lembaga keuangan yang mempunyai peranan yang sangat strategis  dalam  menyelesaikan  dan  mengembangkan  unsur-unsur  trilogy pembangunan nasional. Kegiatan utama dari perbankan adalah menyerap dana dari masyarakat. Hal ini terutama karena fungsi bank sebagai perantara ( intermediary) pihak-pihak kelebihan dana ( surplus of funds ) dan pihak yang memerlukan dana ( luck of funds ). Sebagai agent of development , bank merupakan alat pemerintah dalam membangun perekonomian bangsa melalui pembiayaan semua jenis usaha pembangunan,  yaitu  sebagai financial  intermediary (perantara  keuangan)  yang memberikan kontibusi terhadap pendapatan Negara. 2
Perkembangan Bank Syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat, dibuktikan dengan munculnya berbagai macam bank syariah dengan penawaran-  penawaran  yang  menguntungkan  konsumen.  Sebagai  lembaga perantara financial yang  melakukan  mekanisme  pengumpulan  dan  penyaluran dana  secara  seimbang,  sesuai  ketentuan  yang  berlaku 3 .  Di  Indonesia  bank dibedakan menjadi dua, yakni bank konvensional ( bank umum ) dan bank syariah. Berbeda dari bank konvensional yang mengenal bunga dalam transaksinya, bank syariah yang menganut ajaran Islam menggunakan sistem bagi hasil sesuai syariat Islam.
Menurut  ajaran  islam  lembaga  pebankan  adalah  suatu  institusi perekonomian  yang  merupakan  wujud  muamalah.  Perbankan  sebagai  salah  satu institusi ekonomi dalam sistem ekonomi  islam. Sistem ekonomi islam  memiliki
2 Abdullah Kelib, Sodkul Amin, Analisis Terhadap Pelaksanaan Aqad Pembiayaan Dengan Prinsip Mudharabah Pada Bank Syariah Dalam Kajian UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah , Jurnal Ius Constituendum Vol 2 No 1, Magister Hukum Universita Semarang, 2017 Semarang, hlm 41.
3 Dewi Nurul Musjtari, Penyelesaian Sengketa dalam Praktik Perbankan Syariah , (Yogyakarta: Nuha Medika, 2012),  hlm 2.
e-ISSN : 2621-4105
pengertian adalah sistem ekonomi  yang kebijakan  – kebijakan atau keputusan  – keputusan  yang  diambil  dalam  melaksanakan  kebijakan  ekonomi  dipengaruhi/ dilandasi  oleh  syariah  islam 4 .  Setelah  dikaji  lebih  dalam  Bank  Syariah transaksinya berprinsip pada tiga hal yaitu, efisiensi, keadilan dan kebersamaan. Efisiensi  mengacu  pada  prinsip  saling  membantu  secara  sinergis  untuk memperoleh keuntungan/ margin sebesar mungkin.
Keadilan  mengacu  pada  hubungan  yang  tidak  dicurangi,  ikhlas  dengan persetujuan  yang  matang  atau  proporsi  masukan  dan  pengeluaran  sama. Kebersamaan mengacu pada prinsip saling menawarkan bantuan dan nasihat untuk saling  meningkatkan  produktivitas 5 .  Perekonomian  islam  berpedoman  pada prinsip – prinsip ekonomi islam antara lain : manusia adalah makhluk Allah untuk memakmurkan  kehidupan  di  bumi,  diberi  kedudukan  sebagai  khalifah  (wakil  - Nya)    yang  wajib  melaksanakan  petunjuk  –  Nya;  Kerja  adalah  sesungguhnya menghasilkan (produktif); Islam menentukan berbagai macam bentuk kerja yang halal  dan  yang  haram,  kerja  yang  halal  saja  yang  dipandang  sah;  Hak  milik manusia  dibebani  kewajiban  –  kewajiban  yang  diperuntukkan  bagi  kepentingan masyarakat 6 .
Melalui hal tersebut diatas dapat diperhatikan jika prinsip – prinsip syariah dalam  ekonomi  Bank  Syariah  dijalankan  dengan  tidak  mendasarkan  kepada prinsip bunga karena dianggap riba dan dilarang. Secara garis umumbank syariah merupakan  lembaga  keuangan  yang  operasionalnya  dan  produk-produknya berlandaskan Al-Quran dan Hadist.Bank syariah muncul sebagai solusi ditengah persoalan yang mempertentangkan bunda/ riba’,Imam Syafi’i menjelaskan bahwa
4 Amin Aziz , Tantangan, Prospek dan Strategi Sistem Perekonomian syariah di Indonesia dilihat dari pengalaman pengembangan BMTJakarta, PINBUK, 1996,) hlm. 2.
5 Edy Wibowo, Mengapa Memilih Bank Syariah? (Bogor, Ghalia Indonesia, 2015) hlm 33
6 Ahmad Ashar Basyir, artikel pada Berbagai Aspek Ekonomi Islam (editor M. Rusli Karim),
(Yogyakarta, P3EI – FE UII bekerjasama dengan Penerbit Tiara Wacana, 1992), hlm. 13-14.
e-ISSN : 2621-4105
hukum bertransaksi jual beli adalah mubah (diperbolehkan) sedangkan riba atau bunga termasuk yang diharamkan 7 .
Dalam bank syariah, untuk menarik minat customer ( nasabah ) pihak bank akan  menawarkan  bagi  hasil  atau  bagi  hadiah.  Keuntungan  dari  kegiatan perbankan ini adalah dengan cara bagi hasil. Akadnya biasanya ditetapkan di awal perjanjian  dengan  persetujuan  kedua  belah  pihak  beserta  penjelasan  untung ruginya.Sistem bagi hasil pada bank syariah ditentutkan dari besarnya rasio atau nisbah yang  tentunya  turut  dibuat  akadnya  saat  awal  perjanjian.  Sisi  lainnya, jumlah pembagian bagi hasil akan meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah konvensional 8 .  Dari  survey  yang  pernah  dilakukan,  kebanyakan  bank  syariah masih mengedepankan akad jual-belinya. Diantaranya adalah Murabahah dan Al- Ba’i Bitsaman Ajil 9 .
Disamping  keuntungan-keuntungan  yang  didapat  nasabah  dari  lembaga bank, muncul pula resiko-resiko yang dapat merugikan. Konsekuensi yang timbul dari  aktifitas  perbankan  yang  kemungkinan  timbul  turut  menjadi  perhatian pemerintah  untuk  melindungi  masyarakat  dari  resiko-resiko  yang  mungkin muncul dari aktifitas perbankan.

## B. PERUMUSAN MASALAH
Berdasarkan latar belakang masalah, maka perumusan masalah  yang dapat penulis uraikan sebagai berikut :
1. Bagaimana Implementasi perlindungan konsumen dalam transaksi Perbankan Syariah ?
2. Bagaimana kendala dan solusi terhadap perlindungan konsumen dalam transaksi Perbankan Syariah menurut kajian UU No. 21 tahun 2008?
7 Ahmad Nahrawi, Ensiklopedia Imam Syafi’I terj. Usman Sya’roni ( Jakarta, PT. Mizan Publika, 2008) hlm. 258
8 Muhammad Syafi’i. Antonio, Bank Syariah Dari Teori ke Praktik, ( Jakarta: Gemma Insani Perss, 2001 ) hlm. 61
9 Muhammad, Tehnik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank Syariah ( Yogyakarta: UII Press, 2001 ) hlm. 39
e-ISSN : 2621-4105

## C. TINJAUAN PUSTAKA

## 1. Pengertian Bank Syariah
Bank  berasal  dari  kata bangue (Bahasa  Perancis)  dan  dari  kata banco (Bahasa Italia) yang berarti peti/ lemari atau bangku. Peti/ lemari dan bangku menjelaskan fungsi dasar dari bank komersial,yaitu : pertama, menyediakan tempat untuk menitipkan uang dengan aman ( safe keeping function ), kedua, menyediakan  alat  pembayaran  untuk  membeli  barang  dan  jasa  ( transaction function ) 10 .  Sedangkan  pengertian  dari  Bank  Syariah  adalah  bank  yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, Bank Syariah ini tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan  – ketentuan Al  – Qur’an dan Hadist 11 .Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip – prinsip syariah Islam maksudnya  adalah  bank  yang  beroperasinya  itu  mengikuti  ketentuan  – ketentuan  syariah  Islam.  Khususnya  yang  meliputi  tata  cara  bermuamalah secara  Islam.  Maka  untuk  membedakan  antara  Bank  Konvensional  dengan Bank  Syariah  adalah  dari  prinsip,  ketentuan  dan  tata  cara  yang  terjadi didalamnya.
Bank yang prinsip syariah tidak dikenal istilah bunga dalam  memberika jasanya  kepada  nasabah  (konsumen).  Prinsip  syariah  yang  diberikan  adalah pembiayaan sesuai dengan syariat hukum islam. Prinsip  yang diterapkan oleh Bank Syariah adalah pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan  berdasarkan  prinsip  penyertaan  modal  (musharakah),  prinsip  jual beli  barang  dengan  memperolah  keuntungan  (murabahah)  atau  pembiayaan modal berdasarkan prinsip sewa murni (ijarah)
2. Implementasi Bank Syariah
a. Karakteristik Bank Syariah
10 M. Syafi’i Antonio, Dasar- Dasar Manajemen Bank Syariah, (Jakarta: Pustaka Alfabeta, cet ke-4, 2006), hlm 2 .
11 Edy Wibowo Dkk, Mengapa Memilih Bank Syariah”, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2005) hlm 33
e-ISSN : 2621-4105
Dalam bertransaksi Bank Syariah tidak mengenal istilah bunga, melainkan bagi hasil yang sama memberikan keuntungan bagi nasabah (konsumen). Hanya saja  yang  membedakannya  adalah  pentuah  harganya,  dimana  Bank  Syariah mengharamkan penggunaan bunga tertentu pada produk – produknya..Karakteristik khusus Bank Syariah adalah sebagai berikut 12 :
a) Pelarangan riba dalam berbagai bentuknya
b) Tidak mengenal konsep nilai waktu dan uang ( time value of money )
c) Konsep uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas
d) Tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat spekulatif
e) Tidak diperkenankan menggunakan dua harga untuk satu barang
f) Tidak diperkenankan dua transaksi dalam satu akad.
b. Fungsi Bank Syariah
Bank Syariah memili peran dalam meningkatkan perekonomian Indonesia, sebagai  salah  satu  penghimpun  dana  bagi  masyarakat  seperti  halnya  Bank Konvensional. Bank Syariah juga memiliki peran sebagai berikut 13 :
a) Sebagai  pelengkap  dari  Bank  yang  telah  ada,  dan  menyediakan  alternatif cara kerja perbankan yang memuaskan penggunanya
b) Sebagai  satu  sarana  untuk  meningkatkan  partisipasi  masyarakat  banyak dalam pembangunan nasional dan mengurangi kesenjangan sosial ekonomi
c) Menciptakan lapangan pekerjaan baru
d) Sebagai sarana untuk menunjang peningkatan pendapatan masyarakat Selain peran, Bank Syariah juga memiliki fungsi sebagai berikut 14 :
a) Manager investasi, yaitu Bank Syariah sebagai pemilik dana dari dana yang dihimpun (dalam perbankan lazim disebut sebagai deposan atau penabung)
12 Ikatan Akuntansi Indonesia, Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Bank Syariah, (Jakarta, Dewan Standart Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia, 2012), hlm 2 13 Ibid, hlm 11 14 Wiroso, Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah, (PT. Grasindo, Jakarta, 2005), hlm 10
e-ISSN : 2621-4105
karena  besar  kecilnya  pendapatan  yang  diterima  dari  pemilik  dana bergantung  pada  pendapatan  yang  diterima  oleh  Bank  Syariah  dalam mengelola dana secara keahlian, profesionalisme dan kehati – hatian.
b) Investor, yaitu mengivensikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah
c. Prinsip Bank Syariah
. Ada tiga pilar yang dijalankan oleh Bank Syariah yaitu :
a. Aqidah
Adalah  komponen  ajaran  islam  yang  mengatur  tentang  keyakinan  atas keberadaan  Allah  S.W.T  sehingga  harus  menjadi  keimanan  seseorang muslim manakala melakukan berbagai aktivitas.
b. Syariah
Yaitu komponen ajaran islam yang mengatur tentang kehidupan seseorang muslim baik dalam ibadah maupun dalam bidang muamalah.
c. Akhlaq
Adalah landasan perilaku dan kepribadian yang mencirikan dirinya sebagai seorang muslim yang taat syariah dan aqidah.

## D. PEMBAHASAN
I. Implementasi Perlindungan Konsumen
Konsumen dapat diartikan sebagai pemakai terakhir dari produk yang diserahkan kepada mereka dari pengusaha. Nasabah dalam konteks Undang  – Undang Nomor 10 Tahun 1998  tentang  perubahan  atas  Undang  –  Undang Nomor 7  Tahun 1992  tentang Perbankan dibedakan menjadi dua, yaitu nasabah penyimpan dan nasabah debitur yang dapat diartikan sebagai berikut
a. Nasabah penyimpan
Adalah  nasabah  yang  menempatkan  dananya  di  Bank  dalam  bentuk  simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan
Implementasi Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Perbankan Menurut Kajian UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Febriani Nur Fadilla
e-ISSN : 2621-4105
b.Nasabah debitur
Adalah  nasabah  yang  memperoleh  fasilitas  kredit  atau  pembiayaan  berdasarkan prinsip  syariah  atau  yang  dipersamakan  dengan  itu  berdasarkan  perjanjian  bank dengan nasabah yang berkaitan.
Bila dikaji mengenai akibat hukum yang timbul secara lebih dalam, pada setiap transaksi akan menimbulkan hak dan kewajian bagi masing – masing pihak. Dari situ maka  akan  muncul  kemungkinan  pelanggaran  hukum  baik  sengaja  atau  disengaja. Untuk  itu,  perlu  diadakan  upaya  pencegahan  maupun  perlindungan  tertutama perlindungan terhadap konsumen atau disini disebut nasabah. Hubungan hukum yang dimaksud adalah hubungan yang lahir dari suatu perjanjian antara para pihak mengenai harta benda kekayaan dimana pihak satu berhak menuntut sesuatu dari yang lainnya.
Dua  fungsi  utama  Bank  adalah  mengumpulkan  dana  dan  menyalurkan  dana, penyaluran  dana  dilakukan  Bank  Syariah  adalah  pembiyaan  bagi  nasabah  yang membutuhkan.  Baik  dalam  pengajuan  modal  usaha,  konsumsi  atau  pengajuan  kredit lainnya. Mudharabah dan Musyarakah adalah contok produk dari Bank Syariah, yang telah diterapkan oleh para pelaku bisnis. Selain mengumpulkan dan menyalurkan dana, bank juga menawarkan sistem simpan dan pinjam.
Hubungan  simpan  pinjam  ini  diharapkan  dapat  menjadi  suatu  hubungan  yang saling  menguntungkan.  Dalam  Islam  hubungan  pinjam  meminjam  tidak  dilarang, hubungan pinjam meminjam bahkan dianjurkan karena selain saling menguntungkan juga dapat berdampak timbulnya hubungan persaudaraan. Para pihak yang melakukan perjanjian yang perlu diperhatikan adalah subjek hukum dari nasabah baik perorangan/ badan  hukum.  Apabila  perorangan  maka  harus  didapat  status/  data  nasabah  sudah menikah/  belum,  sehingga  diperlukan  ijin  suami/  istri.  Apabila  badan  hukum  perlu diperhatikan kewanangan pengurus dalam melakukan tindakan hukum diperlukan ijin
e-ISSN : 2621-4105
dari komisaris. Perjanjian Bank Syariah juga memuat Pasal  berdasarkan hukum positif dan tidak bertentangan dengan syariah islam,
Klausula yang dimaksud adalah :
a. Definisi yang digunakan termasuk istilah Syariah.
b. Keterangan mengenai fasilitas pembiayaan yang diberikan seperti besarnya jumlah pembiayaan, jangka  waktu harus juga ditentukan, jenis pembiayaan ( Murabahah, Musyarakah, Mudharabah ).
c. Pengunaan fasilitas pembiayaan
Nasabah harus mengerti, mengetahu dan menyepakati bahwa pembiayaan tersebut hanya untuk barang/ proyek tertentu.
d. Keuntungan dan pembiayaan
Setiap  pembayaan  yang  diberikan oleh  Bank  Syariah  akan  diperoleh  keuntungan, misalnya dalam sistem jual beli atau fasilitas Murabahah akan didapat keuntungan yang disebut margin keuntungan. Margin keuntungan baik sendiri ataupun secara bersama dengan pokok pembiayaan akan diangsur setiap bulan sesuai kesepakatan.
e. Barang agunan secara Syariah
f. Biaya yang dibebankan
Adalah biaya administrasi sebesar 1 % dari total pembiayaan.
g. Pengutamaan pembayaran
Pada Bank Syariah tidak dikenakan denda terhadap setiap kewajiban pembayaran yang terlambat sebagaimana yang tidak ditetapkan dalam pembayaran. Oleh karena itu nasabah harus mengutamakan melakukan angsuran pembayaran atau cicilan atas pembiayaan tertib dan teratur daripada kewajiban pembayaran kepada pihak lain.
h.Peristiwa cidera janji
Nasabah dapat dinyatakan wanprestasi atau cidera janji apabila tidak melaksanakan kewajiban yang terutang dan disepakati dalam perjanjian pembiayaan.
e-ISSN : 2621-4105
i.Penutup
Dalam  perjanjian  pembiayaan  Bank  Syariah  hamper  sama  dengan  perjanjian pembiayaan  pada  Bank  Konvensional.  Umumnya  akan  dijelaskan  mengenai  segala biaya  yang  timbul  atas  perjanjian  pembiayaan,  domisili  masing  –  masing  pihak ditutup dengan penandatangan oleh para pihak dan saksi 15 .
Dalam mengkaji mengenai Undang – Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Bank Syariah  tentu  kita  harus  mengetahu  terlebih  dahulu  menengai  yang  menjadi  dasar diterapkannya  peraturan  tersebut.  Perlindungan  hukum  kepada  nasabah  pada perbankan    menurut  kajian  Undang  –  Undang  No.  21  Tahun  2008  salah  satu  upaya demi  menjamin  kepastian  hukum  bagi  nasabah.  Seperti  bunyi  Pasal  38  ayat  (1) “.Sebelum  mengkaji  lebih  dalam  mengenai  implementasi  perlindungan  hukum, alangkah  baiknya  kita  terlebih  dahulu  mengenail  landasan  atau  dasar  hukum  atas berlakunya UUPS, berikut penjelasannya :
a ). Kewajiban Nasabah
1. Membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian barang atau jasa
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa
3. Membayar sesuai nilai yang disepakati
4. Mengikuti  upaya  penyelesaian  hukum  sengketa  perlindungan  konsumen secara utuh.
b). Hak Nasabah
1. Berhak untuk mengetahui secara terperinci tentang produk – produk perbankan yang  ditawarkan  dan  juga  atas  transparansi  informasi  produk    bank.  Hal  ini merupakan  hak  utama  dari  nasabah,  sehingga  nasabah    harus  mendapatkan penjelasan  yang  jelas,  terperinci  dengan  bahasa  mudah  dimengerti  dan  juga kesetaraan maupun keseimbangan dalam perjanjian perbankan.
15 Modul tentang perjanjian Pembiayaan Bank Syariah, yang dibuat oleh BPRS Margarizki Bahagia, untuk kalangan sendiri, tidak dipublikasikan.
e-ISSN : 2621-4105
2. Berhak  untuk  mendapatkan  bunga  (bagi  hasil)  atas  produk  tabungan  dan deposito yang telah dijanjikan terlebih dahulu.
3. Berhak  mendapatkan  layanan  jasa  yang  diberikan  oleh  Bank  seperti  fasilitas ATM, mendapatkan laporan atas transaksi, mendapatkan agunan kembali bila kredit yang dipinjam telah lunas, dan mendapatkan jasa uang pelelangan dalam hal agunan dijual untuk melunasi kredit yang tidak dibayar.
4. Berhak mendapatkan uang rupiah dalam kondisi asli, masih berlaku sebagai alat pembayaran  yang  sah,  layak  edar,  dan  jenis  pecahan  ataupun  nominal  yang sesuai dengan kebutuhan konsumen.
5. Berhak memberikan pengaduan dan wajib ditindaklanjuti.
6. Berhak  mendapatkan  kompensasi,  ganti  rugi  atau  penggantian  atas  kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang/ jasa yang diberikan. Kompensasi atau ganti rugi wajib diberikan jika barang atau jasa yang diterima tidak sesuai 16 .
7. Berhak mendapatkan uang rupiah dalam kondisi asli, masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah, layak edar dan jenis pecahan atau nominal yang sesuai dengan kebutuhan konsumen.
8. Berhak memberikan pengaduan dan wajib ditindaklanjuti.
9. Berhak  mendapatkan  kompensasi,  ganti  rugi  atau  penggantian  atas  kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang/ jasa yang diberikan. Kompensasi atau ganti rugi wajib diberikan jika barang atau jasa yang diterima tidak sesuai.
10. Berhak memberikan pengaduan dan wajib ditindaklanjuti.
11. Berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang/ jasa yang diberikan.
16 Edisi Konsumen Keungan Perbankan
( https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10438 , Diakses 2 Juli 2019)
e-ISSN : 2621-4105
Kompensasi  atau  ganti  rugi  wajib  diberikan  jika  barang  atau  jasa  yang diterima tidak sesuai
Penjelasan atas  Undang – Undang No. 21 Tahun 2008 Pasal 3 yaitu mengenai tujuan  Bank  Syariah  sebagai  salah  satu  penunjang  pembangunan  nasional.  Yaitu kegiatan usaha yang berasaskan prinsip syariah antara lain kegiatan ekonomi yang tidak mengandung unsur riba, maisir dan gharar. Perlindungan nasabah menurut Undang – Undang  No.  21  Tahun  2008  tentang  Perbankan  Syariah  (selanjutnya  disebut  UU Perbankan Syariah atau UUPS) adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen pengguna jasa Perbankan Syariah sesuai dengan ketentuan UUPS yang meliputi adalah mekanisme pengaduan nasabah, meningkatkan transparansi produk, dan edukasi terhadap nasabah.
Secara eksplisit ketentuan mengenai nasabah debitur dalam Undang  – Undang No. 10 Tahun 1998, sebagian besar Pasal nya hanya focus terhadap aspek kepentingan bank.  Tentu  ini  menjadikan  perlindungan  terhadap  nasabah  menjadi  lemah,  baik ditinjau dari perjanjian tertulisnya misalnya saja jika pada biasanya perjanjian kredit menggunakan kontrak yang membebani nasabah kewajiban dan tanggung jawab dan pada akhirnya pihak bank memiliki tanggung jawab yang tidak sebesar nasabah.
Tidak  terkecuali  terjadi  pada  Bank  Syariah,  akan  tetapi  secara  khusus  Bank Syariah kegiatan usahanya dilaksakan menggunakan syariat islam. Dengan berlakunya Undang – Undang No. 21 Tahun 2008 tentu menjadi angin segar bagi para nasabah. Tercemin Bab II Pasal 2  yang menjelaskan mengenai kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip syariah yang tidak mengandung unsur :
 Riba ’
Yaitu  penambahan  pendapatan  secara  tidak  sah  (batil)  antara  lain  dalam transaksi pertukaran sejenis yang tidak sama kualitasnya, kuantitasnya  atau
e-ISSN : 2621-4105
dalam transaksi pinjam – meminjam yang wajib syaratnya adalah membebani nasabah membayar tertanggung berlipat ganda kepada pihak bank.
 Maisir
Yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung – untungan.
 Gharar
Yaitu  transaksi  yang  objeknya  tidak  jelas,  tidak  dimiliki,  tidak  diketahui keberadaanya,  atau  tidak  dapat  diserahkan  pada  saat  transaksi  dilakukan kecuali  diatur  dalam  syaria  a.  haram  (adalah  objeknya  yang  dilarang  oleh hukum  syariah,  b.  zalim,  yaitu  transaksi  yang  dapat  menimbulkan  ketidak adilan bagi pihak lainnya.
Dalam mengkaji mengenai Undang – Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Bank Syariah  tentu  kita  harus  mengetahu  terlebih  dahulu  mengenai  yang  menjadi  dasar diterapkannya peraturan tersebut. Selain itu upaya perlindungan nasabah secara umum diperlukan  sebuah  mekanisme  yang  pasti.  Selanjutnya  mekanisme  tersebut dilatarbelakangi  oleh  beberapa  alasan,  seperti  :  pertama,  untuk  peningkatan perlindungan dan pemberdayaan nasabah dalam rangka menjamin hak – hak nasabah dalam berhubungan dengan bank. Kedua, mempercepat tindak lanjut penanganan dan penyelesaian  pengaduan  nasabah,  sehingga  dapat  menanggulangi  resiko  dan  dapat meningkatkan  kembali  kepercayaan  masyarakat  terhadap  lembaga  perbankan.Kunci pokok  dalam  perlindungan  nasabah  Bank  Syariah  terletak  pada  hubungan  antara nasabah dan pihak Bank Syariah.

## II. Kendala dan Solusi dalam Implementasi Perlindungan Konsumen
1. Kendala yang dihadapi
Masalah  –  masalah  yang  kemungkinan  timbul  pada  Bank  Syariah  adalah  sebagai berikut :
e-ISSN : 2621-4105
a. Pembiayaan Modal Kerja Syariah
Modal merupakan permasalahan penting yang senantiasa dihadapi oleh setiap orang  yang  merintis  usaha.  Permasalahan  akan  modal  dan  prospek  mengenai keberhasilan Bank Syariah membuat perhitungan modal tidak dilandasi dengan ubudiyah sehingga terkesan semata – mata hanya mencari keuntungan.
b. Regulasi Bank Syariah
Seperti  diketahui  bahwa  fungsi  umum  dari  Undang  –  Undang  adalah memberikan  pengayoman  terhadap  kepastian  hukum  masyarakat,  diharapkan Undang  –  Undang  dapat  berperan  lebih  dalam  memberikan  kepastian  hukum bagi masyarakat.
Regulasi  hukum  yang  berlaku  sepenuhnya  mengkoordinir  dalam  pelaksanaan operasional  Bank  Syariah,  mengingat  adanya  sejumlah  perbedaan  dalam pelaksaan  antara  Bank  Konvesional dengan  Bank Syariah.  Regulasi  yang  ada diharapkan dapat disesuaikan dengan ketentuan Bank Syariah sehingga regulasi tersebut dapat terlaksana secara efisian, relative dan dapat bersaing.
c. Minimnya Sumber Daya Manusia
Perkembangan  Bank  Syariah  dalam  menunjang  ekonomi  syariah  berdampak makin menjamurnya Bank Syariah. Perkembangan ini tidak diikuti oleh Sumber Daya Manusia yang memadai, pengembangan SDM sangat dibutuhkan karena perkembangan  Bank  Syariah  membutuhkan  ketrampilan  SDM  guna meningkatkan kinerja Bank Syariah.
d. Tingkat Pemahaman dan Kepedulian Umat
Pemahaman dan kepedulian sebagian besar umat mengenai sistem dan prinsip syariah belum tepat, bahkan ada diantara ulama dan cendekiawan muslim sendiri masih  belum  ada  kata  sepakat  untuk  mendukung  eksitensi  Bank  Syariah.
e-ISSN : 2621-4105
Padahal ulama tidak hanya sekedar sosok yang menyebarkan ilmu, melainkan bisa menjadi sosok penggerak dan motivator masyarakat.
e. Sosialisasi Setengah Hati
Yang dimaksud sosialisasi adalah serangkaian kegiatan guna menginformasikan secara  sempurna  dan  jelas  kegiatan  Bank  Syariah  kepada  masyarakat.  Yang menjadi  dasar  atau  isi  dari  sosialisasi  tersebut  adalah  memperkenalkan mekanisme,  macam  –  maca  transaksi,  serta  instrument  –  instrument  Bank Syariah.
f. Piranti Moneter Ribawi
Bank  Indonesia  selaku  penentu  kebijakan  perbankan  harusnya  menyiapkan piranti  moneter  yang  sesuai dengan  prinsip  syariah.  Piranti  moneter  yang  ada pada  saat  ini  masih  mengacu  pada  sistem  bunga  (riba)  sehingga  belum  bisa memenuhi  dan  mendukung  kebijakan  moneter  dan  kegiatan  Bank  Syariah ataupun pasar uang Bank Syariah.
g. Pelayanan publik
Salah satu pendukung semakin majunya Bank Syariah adalah dengan semakin baiknya  pelayanan  public  yang  diberikan.  Pengertian  lebih  luas  adalah  Bank Syariah dalam beroperasi wajib memberikan jasa tentunya unsur pelayanan yang islami,  baik  secara  maksimal.  Tentu  pula  hal  ini  didukung  SDM  yang  handal dibidangnya.
h. Pandangan Bank Syariah Belum tentu Islami
Menggunakan  nama  syariah  tidak  dipungkiri  menjadi  daya  Tarik  sendiri terutama  bagi  nasabah  yang  beragama  islam.  Produk  –  produk  Bank  Syariah diperkenalkan  sedemikian  rupa  guna  menarik  peminat,  namun  yang  terjadi dilapangan banyaknya Bank Syariah yang masih menggunakan sistem riba.
e-ISSN : 2621-4105
Hubungan  yang  terjalin  antara  nasabah  dan  pihak  bank  tentu  tidak  selamanya berjalan mulus, bukan suatu hal yang tidak mungkin bila terjadi perbedaan opini yang apabila tidak segera diselesaikan dapat berubah menjadi sengketa antara nasabah dan perbankan. Penyebab paling umum munculnya friksi (perbedaan opini) adalah :
 Informasi yang kurang jelas
Penyampaian informasi mengenai produk – produk dan jasa yang ditawarkan Bank Syariah yang kurang jelas, dapat menimbulkan friksi pada nasabah
 Pemahaman nasabah yang kurang
Dari  penyampaian  informasi  yang  kurang  jelas,  dapat  mengakibatkan pemahaman  nasabah  yang  kurang  pula.  Hal  ini  adalah  hal  yang  sensisitif, karena jika sudah terjadi perbedaan pemahaman maka akan muncul masalah dikemudian hari yang bisa berujung pada sengketa.
 Ketimpangan hubungan antara nasabah dan bank
Ketimpangan  berarti  ketidak  adilan,  yang  dimaksud  disini  adalah  cacat  nya hubungan antara nasabah dengan pihak bank. Hal ini biasanya bermula dari ketidak  jelasan  informasi  yang  disampaikan  oleh  bank,  ketidak  pahaman nasabah dan berujung pada ketimpangan hubungan antara nasabah dan bank.
 Tidak adanya saluran yang menengahi
Adanya  sengketa  antara  nasabah  dan  pihak  bank  sepatutnya  diselesaikan dengan bantuan pihak ke 3, agar kejelasan sengketa menjadi adil mengingat jika pengadil di ambil dari salah satu pihak maka bisa terjadi ketimpangan.
2. Solusi Untuk Menyikapi Permasalahan Bank Syariah
Menyikapi  kendala  –  kendala  yang  muncul  seperti  yang  sudah  penulis  uraikan diatas, maka akan timbul solusi sebagai berikut
 Berfokus pada Syariah Islam
e-ISSN : 2621-4105
Dalam  membangun  Bank  Syariah  yang  berasaskan  pada  Syariah  Islam, haruslah memiliki tujuan untuk menolong sesame tanpa adanya tujuan untuk menguntungkan diri sendiri.
 Regulasi Bank Syariah
Meskipun implementasi Bank  Konvensional dengan Bank Syariah memiliki perbedaan karena Bank Konvensional menganut Undang – Undang sedangkan Bank  Syariah  dengan  Syariah  Islam.  Regulasi  yang  berlaku  harus  tetap dijalankan  sesuai  kiblat  masing  –  masing  dan  tetap  bertujuan  untuk memberikan kepastian dan keadilan pada masyarakat.
 Peningkatan Sumber Daya Manusia
Jika pada permasalahan muncul kurangnya SDM maka sebaiknya pihak Bank atau  bahkan  pihak  Pemerintah  lebihaktif  lagi  untuk  menggali  kompetensi  – kompetensi  yang  dimiliki  masyarakat  tertutama  pada  masyarakat  kurang mampu.  Dengan  cara  memberikan  sosialiasi,  sistem  kuliah  dengan  biaya murah atau pelatihan – pelatihan bersertifikat yang nantinya dapat digunakan untuk melamar pekerjaan di bank.
Sebaliknya,  masyarakat  diminta  untuk  ikut  andil  dalam  peningkatan  SDM dengan  cara  aktif  untuk  mengikuti  sosialisasi,  perkuliahan  atau  pelatihan  - pelatihan  yang  diadakan  oleh  pihak  perbankan  atau  pemerintah  setempat. Karena  selain  dapat  menambah  pengetahuan  juga  hasil  pelatihan  dapat dipergunakan untuk mencari pekerjaan. Dengan peningkatan SDM ini maka akan menjadi bibit yang bagus dalam penyampaian informasi mengenai Bank Syariah  kepada  masyarakat  jelas.  Tentu  SDM  yang  terpilih  tidak  hanya memiliki  keahlian  atau  kepandaian  yang  bagus,  tapi  juga  harus  dibekali dengan ilmu attitude yang baik.
 Meningkatkan kepedulian ummat
e-ISSN : 2621-4105
Jika  SDM  sudah  ditingkatkan,  diharapkan  ini  dapat  mempermudah menyampaikan  informasi dan memancing masyarakat luas untuk  lebih aktif lagi.  Sistem  dan  prinsip  Bank  Syariah  yang  tadinya  belum  diketahui  dapat diketahui langsung.
Selain itu, sebaiknya pihak Bank Syariah mengajak serta cendekiawan muslim dan ulama. Sebagai masyarakat yang mayoritas muslim, sungguh dianjurkan jika Bank Syariah mengajak ulama sebagai tokoh yang dianut sebagai salah satu ikon untuk mengajak masyarakat bertrantaski di Bank Syariah.
 Sosialisasi sepenuh Hati
Bank  Syariah  dapat  maju  apabila  mendapat  dukungan  penuh  dari  nasabah, ketidak tahuan nasabah mengenai produk dan jasa Bank Syariah tentunya akan menjadi  pekerjaan  rumah  bagi  pihak  bank.  Sosialiasi  dengan  bahasa  yang mudah dimengerti tentu akan lebih mudah dipahami.
 Bank Syariah tidak menganut riba ’
Sebagai Bank yang menganut pada syariah islam, tentu riba’ haram dijalankan pada sistem Bank Syariah. Ini akan menjadi modal utama Bank Syariah untuk menarik nasabah sebanyak – banyaknya. Tentu ini harus betul diterapkan pada sistem  Bank  Syariah,  karena  jika  bank  sendiri  tidak  konsisten  ini  akan menimbulkan ketidak percayaan masyarakat terhadap Bank Syariah.
 Pelayanan Publik
Pengertian  lebih  luas  adalah  Bank  Syariah  dalam  beroperasi  wajib memberikan jasa tentunya unsur pelayanan yang islami, baik secara maksimal. Tentu pula hal ini didukung SDM yang handal dibidangnya.
 Bank Syariah yang Islami
Pandangan  mengenai  Bank  Syariah  belum  islami  tentu  menjadi  pekerjaan rumah bagi bank, cara yang ditempuh bank sebaiknya adalah dengan benar –
e-ISSN : 2621-4105
benar  tidak  menganut  sistem  riba’  dan  secara  penuh  melaksanakan  segala kegiatan transaksi sesuai dengan syariah islam.
Berdasarkan  solusi  yang  diuraikan  diatas,  kendala  yang  terjadi  pada  Bank Syariah diharapkan berkurang. Hubungan yang terjalin anatara nasabah dengan Bank Syariah dapat diselesaikan hingga tidak berujung sengketa pada pengadilan. Mediasi menjadi jalur tempuh utama bagi penyelesaian sengketa. Lebih lanjut saran yang dapat penulis uraikan adalah :
a. Bagi Bank
 Mensosialisasikan  produk  dengan  menonjolkan  manfaat  dari  suatu  produk agar informasi yang diberikan bank lebih mudah dipahami oleh nasabah. Dan informasi  yang  disampaikan  secara  menarik  dapat  menambah  simpati sehingga dapat menjadi daya tarik bagi masyarakat.
 Memperhatikan  faktor  pelayanan  karena  faktor  pelayanan  lebih  dominan daripada faktor lainnya.
 Perlu  diadakannya  penilaian  mengenai  sejauh  mana  kepuasan  nasabah terhadap  fasilitas  dan  pelayanan  Bank  Syariah,  agar  pihak  bank  bisa meningkatkan kualitasnya.
b. Bagi Pemerintah
 Mengadakan audit guna menilah bank – bank mana saja yang perlu ditindak dan mana saja yang perlu diapresiasi.
 Mengadakan sosialisasi mengenai perlindungan konsumen kepada masyarakat luas tidak terkecuali pihak bank nasabah. Sosialisasi ini bertujuan agar pihak –  pihak  yang  berhubungan  dapat  mengetahui  hak  dan  kewajiban  masing  – masing. Dan yang paling utama, dapat mengetahui tata cara mengadu jika ada kendala.
e-ISSN : 2621-4105
 Lebih  aktif  dalam  menindak  jika  ada  bank  yang  terbukti  melakukan pelanggaran
 Mendampingi pihak nasabah jika mengalami kerugian yang diakibatkan pihak bank.
c. Bagi nasabah
 Aktif untuk mengetahui ilmu – ilmu baru mengenai Bank Syariah baik melalui informasi dari bank atau dari luar bank
 Aktif berkomunikasi dengan pihak bank jika merasa ada yang janggal

## E. PENUTUP
Implementasi Perlindungan Konsumen Menurut Undang – Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah masih  perlu diedukasi ke pihak nasabah dan pihak bank  mengingat  masih  banyaknya  ketimpangan  hubungan  yang  terjadi  antara  kedua pihak. Dalam pengkajiannya, perlindungan konsumen Bank Syariah harus berpegang teguh  pada  enam  pilar  yang  telah  ditetapkan  Bank  Indonesia.  Karena  kesuksesan sebuah bank sangat bergantung terhadap kepercayaan masyarakat.  Perlu diperhatikan tentang kajian formulasi perlindungan konsumen menurut Undang – Undang positif di Indonesia dan  menurut  syariat  islam.  Yakni  meliputi  persamaan  dalam  penyelesaian sengketa lewat jalur perdamaian, mediasi dan sistem peradilan.
e-ISSN : 2621-4105

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU
Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya ( Jakarta: PT. Grafindo Persada,
2011) cet-7 Nyoman Moena, Rangkuman Sajian Analisi Efisiensi dan Aktifitas Hukum Perbankan, Makalah Pada Pertemuan BPHN, Desember 1996
Dewi Nurul Musjtari, Penyelesaian Sengketa dalam Praktik Perbankan Syariah,
(Yogyakarta: Nuha Medika, 2012)
Amin Aziz , Tantangan, Prospek dan Strategi Sistem Perekonomian syariah di Indonesia dilihat dari pengalaman pengembangan BMTJakarta, PINBUK, 1996,)
Edy Wibowo, Mengapa Memilih Bank Syariah? (Bogor, Ghalia Indonesia, 2015) Ahmad Ashar Basyir, artikel pada Berbagai Aspek Ekonomi Islam (editor M. Rusli Karim), (Yogyakarta, P3EI – FE UII bekerjasama dengan Penerbit Tiara Wacana, 1992)
Ahmad Nahrawi, Ensiklopedia Imam Syafi’I terj. Usman Sya’roni ( Jakarta, PT. Mizan Publika, 2008)
Muhammad Syafi’i. Antonio, Bank Syariah Dari Teori ke Praktik, ( Jakarta: Gemma Insani Perss, 2001 )
Muhammad, Tehnik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank Syariah ( Yogyakarta: UII Press, 2001 )
M. Syafi’i Antonio, Dasar- Dasar Manajemen Bank Syariah, (Jakarta: Pustaka Alfabeta, cet ke-4, 2006)
Edy Wibowo Dkk, Mengapa Memilih Bank Syariah”, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2005)
Ikatan Akuntansi Indonesia, Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Bank Syariah, (Jakarta, Dewan Standart Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia, 2012)
Wiroso, Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah, (PT. Grasindo, Jakarta, 2005)

## JURNAL
Abdullah Kelib, Sodkul Amin, Analisis Terhadap Pelaksanaan Aqad Pembiayaan Dengan Prinsip Mudharabah Pada Bank Syariah Dalam Kajian UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah , Jurnal Ius
e-ISSN : 2621-4105
Constituendum Vol 2 No 1, Magister Hukum Universitas Semarang, 2017 Semarang.

## INTERNET
( https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10438 , Diakses 2 Juli 2019, 2019)