## KEBIJAKAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM KONTEKS GOOD GOVERNANCE
Oleh : Yasminingrum Dosen Fakultas Hukum Univ 17 Agustus 1945 Semarang Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNTAG Semarang Email: rudi241260@gmail.com

## Abstrak
Kebijakan lingkungan hidup harus dijalankan tanpa ada kompromi antara aktor pemegang kebijakan  dengan  masyarakat  industriawan  maupun  masyarakat  umum.  Kenyataannya seringkali kebijakan lingkungan hidup tidak sejalan dengan konsteks good governance yang mengarahkan  pada  prinsip  partisipasi,  penegakan  hukum,  transparasni,  daya  tanggap, FRQVHQVXVRULHQWDWLRQNHDGLODQHIIHFWLYHQHVVDQGHIÀFLHQF\DNXQWDELOLWDVGDQYLVLVWUDWHJLV oleh karena itu kebijakan lingkungan hidup selalu mempertimbangkan setiap aktivitas yang memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan agar tercapai tujuan perlindungan hukum dan pengelolaan lingkungan hidup yang sesuai dengan konsteks good gonernance.
Kata Kunci: kebijakan, Lingkungan Hidup, Good Governance.

## ENVIRONMENTAL POLICY IN CONTEXT OF GOOD GOVERNANCE

## BY
Yasminingrum
Lecturer of  Faculty of  Law Univ August 17, 1945 Semarang Student of  Doctoral Program of  Law Faculty of  Law, UNTAG Semarang Email: rudi241260@gmail.com

## Abstract
The environmental policy must be implemented without any compromise between the policy-holding actors and the industrialist society as well as the general public. The fact is that environmental policies are often not in line with good governance constants that lead to the principles of  participation, law  enforcement,  transparency,  responsiveness,  consensus  orientation,  equity,  effectiveness  and HIÀFLHQF\ DFFRXQWDELOLW\ DQG VWUDWHJLF YLVLRQ WKHUHIRUH HQYLURQPHQWDO SROLFLHV DOZD\V FRQVLGHU every activity utilizing natural resources and the environment in order to achieve the objectives of legal protection and environmental management in accordance with context good governance.
Keywords: Policy, Environment, Good Governance.

## A.Latar Belakang Masalah
Krisis  lingkungan  hidup  merupakan tantangan yang sangat besar pada abad ini. Tantangan  ini  didapati  terutama  di  negara- negara  yang  sedang  membangun,  karena adanya  berbagai  aktivitas  pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan umat  manusia  yang  sering  pula  membawa dampak terhadap perubahan lingkungan.
Aktivitas  pembangunan  yang  tidak disertai dengan pengawasan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik mengakibatkan malapetaka  pada  umat  manusia.  Dengan demikian  konsep  pengawasan,  pengelolaan dan pelaksanaan undang-undang lingkungan hidup  merupakan  kunci  utama  terhadap pencapaian kelestarian lingkungan.
Sebagaimana  dikatakan  oleh  Samodra Wibowo, bahwa kelestarian tetap tersedianya sumber daya alam bagi aktivitas kehidupan kita 1
Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan industri yang cepat pada saat ini tentu sangat dirasakan pengaruhnya, baik dampak positif  maupun dampak negatif  dan dampak  negatif   ini  harus  diwaspadai  agar tidak  menjadi  malapetaka  bagi  kehidupan masa kini maupun masa yang akan datang.
Masalah-masalah  lingkungan  hidup dapat menjadi bencana yang dapat mempengaruhi kualitas kehidupan manusia. Tanda-tanda  masalah  lingkungan  hidup seperti  : 2 adanya  polusi,  pemanasan  global, fotokimia  kabut,  hujan  asam,erosi,  banjir, intrusi/pengikisan  dan  sebagainya,  telah mulai  kelihatan  sejak  pertengahan  abad  ke 20.  Pada  era  globalisasi  ini,  liputan  media massa  dapat  memberikan  informasi  yang sangat  cepat  tentang  kejadian-kejadian kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh pengelolaan lingkungan yang kurang tepat.
1 Samodra Wibowo, Reformasi Administrasi, Bunga Rampai Pemikiran Administrasi Negara/Publik, Gava Media, Jogjakarta, 2005, hal 127.
2 WALHI, Laporan Kegitan WALHI Tahun 1995-2000, 2001
Akibat pengelolaan yang tidak benar dan akibat pencemaran lingkungan, diperkirakan dalam masa 300 tahun belakangan ini telah banyak species yang sudah punah dari bumi, dan semakin lama akan semakin bertambah, sehingga suatu saat manusia juga akan dapat menjadi  korban  kepunahan. 3 Dalam  proses pembangunan,  kehadiran  undang-undang dan  peraturan  tentang  lingkungan  hidup HUDWNDLWDQQ\DGHQJDQNXDOLWDVÀVLNGDQQLODL ekologi suatu kawasan. 4
Sumber  daya  alam  yang  kita  miliki merupakan  karunia  dari  Tuhan  Yang Maha  Esa,  maka  sebagai  bangsa  Indonesia wajib mengelola, memanfaatkan dan memelihara  sumber  daya  alam  untuk memajukan kesejahteraan umum
sebagaimana  diamanatkan  oleh  Undang Undang  Dasar  1945  dan  untuk  mencapai kebahagiaan  hidup  berdasarkan  Pancasila. Untuk  itu  guna  menunjang  kesejahteraan perlu  melaksanakan  pembangunan  yang berwawasan  lingkungan  yang  berdasarkan kepada  kebijakan  nasional  yang  terpadu dan  menyeluruh  dengan  memperhitungkan kebutuhan generasi kini dan masa depan.
Hal  ini  supaya  pengelolaan  lingkungan hidup tetap menjadi sumber dan penunjang bagi  rakyat  dan  bangsa  Indonesia  serta mahkluk  hidup  lainnya  demi  kelangsungan hidup  dan  peningkatan  kualitas  hidup itu  sendiri  Pengelolaan  lingkungan  dan pelestarian lingkungan merupakan tanggungjawab  kita  bersama,  pemerintah harus selalu
menumbuhkembangkan kesadaran  masyarakat  akan  pentingnya lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat

## VHEDJDLEDJLDQGDULKDND]DVLPDQXVLD
Disamping  itu  dalam  pengelolaan  dan pelestarian  lingkungan  hidup  peran  serta masyarakat,  baik  perorangan  maupun
3 Usman R, Pokok Pokok Hukum Alam Sekitar Nasional, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993, hal 16
4 Djanius Djamin, Pengawasan Dan Pelaksanaan Undang Undang Lingkungan Hidup, Suatu Analisis Sosial, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2007, hal 15
lembaga  swadaya  masyarakat  juga  harus ikut berperan serta. Dengan demikian harus ada  kerjasama  antara  pihak  pemerintah, pihak industri dan masyarakat.
Negara Indonesia telah memiliki sarana hukum  yang  berkaitan  dengan  pengelolaan lingkungan  hidup  yaitu  Undang  Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam Undang Undang No. 32 Tahun 2009 tersebut disebutkan  bahwa  ciri  dari  pengelolaan lingkungan hidup adalah keterpaduan.
Kelembagaan yang ada yang mengurusi masalah  lingkungan  hidup  ada  di  tingkat pusat,  tingkat  sektoral  dan  tingkat  daerah.
Pelimpahan kewenangan dari pusat
kepada  daerah  berdasarkan  pada  asas desentralisasi,  dekonsentrasi  dan  asas  tugas pembantuan. Dalam melaksanakan aktivitas pembangunan  tentunya  juga  akan  berpadu dengan aktivitas masyarakat yang memiliki dinamika  sosial  budaya,  ekonomi,  politik, dan  berbagai  permasalahan  lingkungan hidup  yang  seimbang,  maka  kebijakan pembangunan  harus  senantiasa  didasari oleh  pertimbangan  yang  matang  antara aspek  ekonomi,  politik,  sosial  budaya  dan lingkungan hidup.
Namun  demikian,  pada  hakikatnya aspek  lingkungan  sering  diabaikan  sehingga GDSDW PHQJDNLEDWNDQ NRQÁLN VRVLDO GDQ krisis  lingkungan.    Meskipun  kompleksitas permasalahan  lingkungan  hidup    belum menunjukkan    terjadinya  krisis  lingkungan, maka  untuk  menjaga  kondisi  lingkungan tetap serasi, tindakan pengawasan, pengelolaan  dan  pelaksanaan  undang- undang  lingkungan  hidup  merupakan  hal yang sangat penting untuk diperhatikan.
Oleh karena itu kebijakan lingkungan  yang  berupa  peraturan  dalam implementasinya mewujudkan good
governance  harus  diusahakan  agar  tidak merusak  tata  lingkungan  hidup  manusia. Dan kebijakan lingkungan hidup harus pula
mempertimbangkan  kebutuhan  generasi yang akan datang dengan tidak memberikan toleransi  yang  diberikan  kepada  pelaku yang menjadi alasan untuk tidak mematuhi kebijakan.

## B.  Permasalahan
Untuk  mewujudkan  pembangunan berkelanjutan,  maka  implementasi  prinsip good  governance  menjadi  tuntutan  dalam menerapkan  kebijakan  lingkungan  hidup. Untuk itu akan dibahas tentang bagaimana kebijakan  lingkungan  hidup  dalam  konteks good governance.

## C.  Pembahasan
Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di dalam Pasal 33 ayat (3) memberi petunjuk bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya adalah  pokok-pokok  kemakmuran  rakyat, sehingga  harus  dikuasai  negara  untuk digunakan  sebesar-besarnya  kemakmuran rakyat.                    Arah  pembangunan  jangka panjang tertuju pada pembangunan manusia Indonesia  seutuhnya  dan  pembangunan seluruh masyarakat Indonesia.
Untuk  meningkatkan  kemakmuran rakyat  perlu  dilaksanakan  pembangunan secara  berencana  karena  kegiatan-kegiatan pembangunan merupakan aktivitas yang  merubah  lingkungan  yaitu  dapat mempengaruhi  struktur  dasar  ekosistem yang  berupa  terganggunya  keseimbangan antara  komponen-komponen  ekosistem  dan berupa  pencemaran  yang  menimbulkan kerusakan  bagi  berfungsinya  proses-proses alam  dalam  ekosistem.  Kerusakan  tersebut dapat  menimbulkan  gangguan  terhadap kelangsungan hidup manusia.
Resiko yang ditimbulkan oleh pembangunan dapat berupa :
a. rusaknya  berbagai  sistem  pendukung perikehidupan yang vital bagi manusia, EDLNVLVWHPELRÀVLNPDXSXQVRVLDO
b. munculnya bahaya-bahaya baru
Yasminingrum  : KEBIJAKAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM KONTEKS GOOD GOVERNANCE
akibat ciptaan manusia, seperti bahan berbahaya dan beracun dan hasil-hasil bioteknologi;
c. pengalihan  beban  resiko  kepada generasi  berikutnya  atau  kepada daerah lain, dan;
d. kurang  berfungsinya  sistem  organisasi sosial dalam masyarakat. 54
Menyadari  akan  hal  tersebut,  maka pemerintah  mengusahakan  untuk  dapat mengurangi dan menghindarkan resiko yang diakibatkan  oleh  pembangunan  dengan menerapkan peraturan-peraturan yang berkaitan  dengan  lingkungan  hidup.  Salah satu  kebijakan  tersebut  adalah  Undang Undang  No.  32  Tahun  2009  Tentang Perlindungan  Dan  Pengelolaan  Lingkungan Hidup.
Pengertian  lingkungan  hidup  secara yuridis  digariskan  dalam  pasal  1  angka  1 Undang  Undang  No.  32  Tahun  2009  yang berbunyi "lingkungan hidup adalah kesatuan ruang  dengan  semua  benda,  daya,  keadaan, dan  makhluk  hidup,  termasuk  manusia  dan perilakunya,  yang  mempengaruhi  alam  itu sendiri,  kelangsungan  perikehidupan  dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya”
Dari  pengertian  tersebut,  lingkungan hidup manusia itu dapat digolongkan atas :
a. /LQJNXQJDQ ÀVLN DGDODK VHJDOD sesuatu  di  sekitar  kita  yang berbentuk benda mati seperti rumah, kendaraan,  gunung,  udara,  sinar matahari dan lain yang semacamnya.
b. Lingkungan  biologis,  adalah  segala sesuatu yang berada disekitar manusia  yang  berupa  organisme hidup  lainnya  selain  dari  manusia sendiri,
binatang, tumbuh- tumbuhan,  jasad  renik  (plankton)
5 4 Harun M Husein, Lingkungan Hidup Masalah Pengelolaan Dan Penegakkan Hukumnya, Sinar Grafika, Jakarta, hal 108.
dan lain-lain.
c. Lingkungan  sosial,  adalah  manusia lain yang berada disekitarnya seperti tetangga, teman dan lain-lain. 6
Pembangunan  yang  kita  lakukan seringkali dapat menimbulkan suatu malapetaka, hal ini karena dengan melaksanakan pembangunan berarti melakukan aktivitas yang merubah lingkungan. Perubahan yang dihasilkan oleh pembangunan  sebagian  telah  direncenakan dan  sebagian  lagi  di  luar  perencenaan. Perubahan  yang  tidak  terencana  kita  sebut dengan  efek  sampingan  atau  dampak. Dan  dampak  yang  dihasilkan  dari  suatu pembangunan  ada  yang  bersifat  positif dan  ada  yang  bersifat  negatif   karena terjadi  perubahan  yang  mendasar  terhdap ekosistem.
Dampak lingkungan akan
mempengaruhi  kehidupan  manusia,  sosial EXGD\DVRVLDOHNRQRPLÁRUDGDQIDXQD+DO tersebut mengakibatkan : 7
a. gangguan  kesehatan  pada  manusia/ masyarakat;
b. terjadinya  perubahan  manusia  dan masyarakat  yang  diakibatkan  oleh aktivitas pembangunan;
c. banyak tumbuhan dan hewan yang mati.
Yang dimaksud dengan dampak lingkungan hidup menurut pasal 1 angka 26 UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang  diakibatkan  oleh  suatu  usaha  dan/ atau  kegiatan.  Dalam  kaitannya  dengan dampak  lingkungan  perlu  diperhatikan mengenai  daya  dukung  lingkungan.  Yang dimaksud  dengan  daya  dukung  lingkungan hidup  menurut  pasal  1  angka  7  UU  No.  32 Tahun  2009  tersebut  adalah  kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung 6 Fuad Amsyari, Prinsip-Prinsip Masalah Pencemaran Lingkungan, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hal 11-12
7 Ibid
perikehidupan  manusia  dan  makhluk  hidup lain dan keseimbangan antara keduanya.
Bahaya  yang  senantiasa  mengancam kelestarian  lingkungan  adalah  pencemaran dan perusakan lingkungan. Masalah SHQFHPDUDQWLPEXOELODPDQDVXDWX]DWDWDX
energi  dengan  tingkat  konsentrasi  yang sedemikian  rupa  hingga  dapat  mengubah kondisi lingkungan, baik langsung atau tidak langsung,  dan  pada  akhirnya  lingkungan tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
Pencemaran lingkungan menimbulkan kerugian dalam bentuk : a. kerugian ekonomi dan sosial (economic & social injury) dan;
b. JDQJJXDQVDQLWDU\VDQLWDU\KD]DUG
Pencemaran lingkungan hidup sebagaimana tertulis dalam pasal 1 angka 14
UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, ]DWHQHUJLGDQDWDXNRPSRQHQODLQNHGDODP lingkungan  hidup  oleh  kegiatan  manusia sehingga  melampui  baku  mutu  lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
Sedangkan  perusakan  lingkungan hidup  sebagaimana  dalam  pasal  1  angka 16  UU  No.  32  Tahun  2009  Tentang Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan Hidup,  adalah  tindakan  orang  yang menimbulkan  perubahan  langsung  atau WLGDNODQJVXQJWHUKDGDSVLIDWÀVLNGDQDWDX hayati lingkungan hidup sehingga melampui criteria baku kerusakan lingkungan hidup..
Dalam  ketentuan  pasal  1  angka 2  UU  No.  32  Tahun  2009  Tentang Perlindungan  Dan  Pengelolaan  Lingkungan Hidup  dikatakan  bahwa  perlindungan  dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan  fungsi  lingkungan  hidup  dan mencegah  terjadinya  pencemaran  dan/atau
8 RM Sutamihardja, Kualitas Dan Pencemaran Lingkungan, IPB, Bogor, 1978, hal 3
kerusakan  lingkungan  hidup  yang  meliputi yang  meliputi  perencanaa,  pemanfaatan, pengendalian,  pemeliharaan,  pengawasan,
dan penegakan hukum.
Dengan demikian pengelolaan lingkungan hidup mempunyai ruang lingkup :
a. pengelolaan secara rutin;
b. perencanaan dini pengelolaan lingkungan hidup  suatu  daerah  yang  menjadi dasar  dan  tuntutan  bagi  perencanaan pembangunan;
c. perencanaan  pengelolaan  lingkungan hidup  untuk  memperbaiki  lingkungan yang  mengalami  kerusakan  baik  karena sebab alamiah maupun karena tindakan manusia.
Untuk pencegahan dan penanggulangan terhadap  lingkungan  yang  dimaksud  dalam pengelolaan lingkungan meliputi :
1. Peningkatan kesadaran lingkungan diantara  karyawan  dan  pengusaha khususnya masyarakat umumnya tentang akibat buruk suatu pencemaran. 2. Pembentukan organisasi penanggulanagan  pencemaran  untuk mengadakan  monitoring  berkala  guna mengumpulkan selengkap mungkin.
3. Penanganan  kriteria  tentang  kualitas dalam peraturan perundang-undangan.
4. Penentuan daerah industri yang
berencana dengan baik dikaitkan dengan  planologi  kota,  pedesaan,  dalam memperhitungkan berbagai segi.
5. Penyempurnaan  alat  produksi  melalui kemajuan  produksi  sehingga  bahan- bahan pencemaran pada proses produksi dapat dikurangi. 9
Adapun  tujuan  dari  perlindungan dan  pengelolaan  lingkungan  hidup  terdapat dalam pasal 3 Undang Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan
9 Otto Sumarwoto, Ekologi Lingkungan Hidup Dan Pembangunan, Djambatan, Jakarta, 1989, hal 66

## Yasminingrum  : KEBIJAKAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM KONTEKS GOOD GOVERNANCE
Lingkungan Hidup adalah :
a. Melindungi  wilayah  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  dari  pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
b. Menjamin  keselamatan,  kesehatan,  dan kehidupan manusia;
c. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
d. Menjaga  kelestarian  fungsi  lingkungan hidup;
e. mencapai  keserasian,  keselarasan  dan keseimbangan lingkungan hidup;
f. Menjaminnya  terpenuhinya  keadilan generasi  masa  kini  dan  generasi  masa depan;
g. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak  atas  lingkungan  hidup  sebagai bagian dari hak asasi manusia;
h. Mengendalinya  pemanfaatan  sumber daya secara bijaksana;
i. Mewujudkan
pembangunan
berkelanjutan;
j. Mengantisipasi isu lingkungan global. 0HQXUXU +HLQ] (XOX   .HQQHWK
Prewitt,  dalam  bukunya  “ Lbryrinths  of Democracy, 1973”,  mengatakan  bahwa kebijakan publik adalah “Keputusan Tetap” yang  dicirikan  dengan  konsistensi  dan pengulangan  ( repitisi )  tingkah  laku  dari mereka  yang  membuat  dan  dari  mereka yang mematuhi keputusan tersebut. 10
Menurut  Thomas  R  Dye,  dalam  bukunya
“ Understanding Public Policy , 1976”,
menyatakan bahwa kebijakan publik adalah apa  yang  dipilih  oleh  pemerintah  untuk dilakukan dan tidak dilakukan. 11
Kebijakan  lingkungan  hidup  adalah produk  yang  dihasilkan  dan  dikelola  oleh pemerintah. Dengan semakin meningkatnya kesadaran  masyarkat  akan  hak  dan kewajiban  atas  lingkungan  hidup  yang
10 Kristian Widya Wicaksono, Administrasi Dan Birokrasi Pemerintah, Graha Ilmu, Jogjakarta, 2006, hal 66 11 Ibid
baik  dan  sehat  yang  merupakan  bagian GDULKDND]DVLPDQXVLDPDNDSHUOLQGXQJDQ dan  pengelolaan  lingkungan  hidup  menjadi suatu  kewajiban  yang  harus  dilakukan  oleh pemerintah.
Good  governance  sebagai  suatu penyelenggaraan  manajemen  pemerintahan yang  solid  dan  bertanggungjawab  yang VHMDODQ GHQJDQ SULQVLS GHPRNUDVL HÀVLHQ dan  pemerintahan  yang  bebas  dan  bersih dari kegiatan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Good  governance  menjamin  adanya  proses kesejajaran,  kesamaan  dan  keseimbangan peran  serta,  saling  mengontrol  yang dilakukan  oleh  pemerintahan,  masyarakat, dan industriawan.
UNDP  merumuskan  karakteristik pemerintahan  yang  baik  (good  governance), meliputi  partisipasi,  penegakan  hukum, transparansi,  daya  tanggap,  consensus orientation,  keadilan,  effectiveness  and HIÀFLHQF\DNXQWDELOLWDV 12
Untuk  itu,  pemerintah  dituntut untuk  lebih  kreatif,  inovatif   dan  cerdas dalam  melaksanakan  kebijakan  lingkungan KLGXS\DQJPHUXSDNDQEDJLDQGDULKDND]DVL manusia  untuk  mendapatkan  lingkungan yang  bersih  dan  sehat.  Di  dalam  konteks good governance, pemerintah harus dapat  memprioritaskan  mana  yang  harus dilakukan  dan  dapat  membedakan  mana yang urgen dan tidak perlu dilakukan dengan mempertimbangkan sumber daya alam.
Kebijakan  lingkungan  hidup  tidak boleh lemah dalam implementasinya sehingga  tidak  harus  ada  toleransi  untuk tidak  mematuhi  kebijkan  lingkungan  hidup tersebut. Dalam rangka mewujudkan good  governance,  pemerintah  tidak  boleh ragu  dalam  memberikan  hukuman  yang semestinya  kepada  warga  masyarakat yang  tidak  berperilaku  sesuai  kebijakan
12 Sidu Wasistiono, Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Fokusmedia, Bandung, 2003, hal 33-35
Yasminingrum  : KEBIJAKAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM KONTEKS GOOD GOVERNANCE
lingkungan hidup. Analisis Mengenai Dampak Linkungan  Hidup  sebagai  salah  satu  proses GDUL SHUL]LQDQ OLQJNXQJDQ PHUXSDNDQ dokumen  aktivitas  dan  penilaian  yang harus dipertanggungjawabkan
secara
ilmiah. Tidak dibenarkan bila ada kompromi  antara  industriawan  dengan pejabat  penanggungjawab  kebijakan  dalam menanangani kasus lingkungan.
Proses  penilaian  analisis  mengenai dampak lingkungan merupakan satu kesatuan  dengan  proses  permohonan  dan SHQHUELWDQL]LQOLQJNXQJDQ 'HQJDQ DGDQ\D analisis mengenai dampak lingkungan dalam proses perencanaan usaha dan/atau kegiatan, maka  pejabat  yang  bertanggungjawab atas  kebijakan  lingkungan  sesuai  dengan kewenangannya mendapatkan informasi yang luas  dan  mendalam  terkait  dengan  dampak lingkungan  yang  mungkin  akan  terjadi  dari suatu usaha dan/atau kegiatan tersebut dan langkah-langkah pengendaliannya, baik dari aspek teknologi, sosial dan kelembagaan.
Dengan diterapkannya prinsip keberlanjutan  dan  berwawasan  lingkungan dalam proses pelaksanaan kebijakan pembangunan dan lingkungan hidup dalam  konsteks  good  governance,  maka persoalan lingkungan hidup terletak pada  faktor  perilaku  dari  aktor  dalam mengoperasionalkan kebijakan demi
terlindunginya lingkungan hidup dan perilaku industriawan dan masyarakat yang sesuai dengan kebijakan lingkungan hidup.
Sebagaimana  dikatakan  oleh  Sonny Keraf,  bahwa  sejatinya  pembangunan berkelanjutan  adalah  sebuah  etika  politik yang  mengarahkan  perilaku  kita  tentang bagaimana  pembangunan  itu  seharusnya dijalankan. 13 Oleh Satjipto rahardjo, pemaknaan demikian memerlukan determinasi  moral  yang  menempatkan 13 Sonny Keraf, Etika Lingkungan, Buku Kompas, Jakarta,
2002, hal 167.
manusia  sebagai  bagian  dari  alam  semesta, buka  di  atas  atau  terpisah  dari  alam. Manusia adalah insan yang seharusnya selalu merasa  saling  memiliki,  saling  terhubung, dan saling menyayangi dengan kosmos secara keseluruhan. 14
Kebijakan  lingkungan  hidup  dalam konteks good governance akan mewujudkan perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan yang  selalu  mempertimbangkan  setiap aktivitas jika hendak memanfaatkan sumber daya  alam  dan  lingkungan  hidup  dalam memenuhi kebutuhan kita. Untuk itu tujuan perlindungan  dan  pengelolan  lingkungan hidup secara mendasar berada pada wilayah cara  berhukum,  sehingga  pejabat  kebijakan yang  bertanggungjawab  atas  lingkungan hidup  dapat  memaknai,  memahami  dan menjalankan hukum
D. Penutup
Kebijakan  lingkungan  hidup  dalam konteks  good  governance  dilaksanakan melalui
tindakan pejabat selaku penanggungjawab  kebijakan,  industriawan dan masyarakat berlandaskan pada etika dan moral.  Tidak  berlandaskan  pada  kompromi yang  mengakibatkan  tidak  mematuhi kebijakan tersebut.
Pejabat selaku penanggungjawab kebijakan lingkungan hidup demi tercapainya kelestraian lingkungan diselenggarakan dengan  transparan,  responsif,  partisipatif, taat  pada  ketentuan  hukum,  berorientasi pada  konsensus,  adanya  kebersamaan, akuntabilitas  dan  memiliki  visi  yang strategis.

## DAFTAR PUSTAKA
Djanius Djamin, Pengawasan Dan 14 Satjipto rahardjo, Membedah Hukum Progresif, Editor Joni Emirzon et al, Buku Kompas, Jakarta, 2006, hal 6
Yasminingrum  : KEBIJAKAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM KONTEKS GOOD GOVERNANCE Pelaksanaan Undang Undang Lingkungan Hidup, Suatu  analisis , Yayasan  Obor  Indonesia,  Jakarta, 2007
Fuad  Amsari, Prinsip  Prinsip  Masalah Pencemaran Lingkungan , Ghalia Indonesia, Jakarta Husein  M  harun, Lingkungan  Hidup Masalah Pengelolaan Dan Penegakan
Hukumnya, 6LQDU*UDÀND-DNDUWD
Kristian  Widya  Wicaksono, Administrasi
Dan  Birokrasi  Pemerintah, graham
Ilmu, Jogjakarta, 2006
RM Sutamihardja, Kualitas Dan Pencemaran
Lingkungan ,3%%RJRU
Sidu Wasistiono, Kapita Selekta Pemerintahan Daerah , Fokusmedia, Bandung, 2003
Sonny  Keraf, Etika  Lingkungan ,  Buku Kompas, Jakarta, 2002
Satjipto  Rahardjo, Membedah  Hukum
Progresif (GLWRU-RQL(PRU]RQHWDO Buku Kompas, Jakarta, 2006
Usman R, Pokok Pokok Hukum Alam Sekitar Nasional, Akademika Presindo, Jakarta, 1993
WALHI, Laporan  Kegitan  WALHI  Tahun
1995-2000 , 20021
Samodra  Wibowo, Reformasi  Administrasi, Bunga Rampai Pemikiran Administrasi  Negara/Publik ,  Gava Media, Jogjakarta, 2006.

## CURICULUM VITAE
Yasminingrum,  SH  MHum, adalah staf   pengajar  Fakultas  Hukum  UNTAG Semarang.  Menamatkan  S1  di  FH  UNTAG Semarang  tahun  1996  dan  S2  Ilmu  Hukum di  UNDIP  Semarang  tahun  1997.  Jabatan yang  pernah  dipegang  adalah  Sekjur  HAN mulai Tahun 1999-2002 dan menjabat Kabag HAN  tahun  2002  sampai  tahun  2010.  Dan sejak  tahun  2010  menjabat  sebagai  Ketua
Laboratorium.  Mata  kuliah  yang  diampu adalah  HAN  ,  Hukum  Lingkungan,  Kapita Selekta  HAN,  Ilmu  Negara.  Disamping mengajar  di  Fakultas  Hukum  UNTAG Semarang,  juga  mengajar  di  Fakultas Ekonomi  Prodi  Akuntansi  mata  kuliah HAN, dan sebagai pengajar Program S2 Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNTAG Semarang, mata  kuliah  HAN  dan  Aparatur  Negara  & Birokrasi  Publik  Pernah  mengajar  Filsafat SDQFDVLODGL67,+3DODQJNDUD\D7DKXQ dan  Pendidikan  Kewarganegaraan  di  FE UDINUS Semarang Tahun 2003. Menduduki Bendahara  Asosiasi  HTN-HAN  Komda Jawa  Tengah  Tahun  2002-2007,  Kepala devisi  hukum  dan  kebijakan  publik  LP3D Jawa  Tengah,  dan  wakil  Ketua  Lembaga Pengkajian  Penelitian  dan  Pengembangan Potensi masyarakat.
Hasil  karya  dalam  bentuk  buku  adalah Pengantar  Hukum  Administrasi  Negara (bersama Edi Pranoto, SH MHum), Hukum Lingkungan,  Ilmu  Negara,  Kapita  Selekta Hukum Administrasi Negara, Hukum Pajak, Hukum Kehutanan.