## PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SEBAGAI SARANA PEMBINAAN NASIONALISME PADA MASYARAKAT MULTIKULTURAL

## SAWALUDIN

## Dosen PPKn FKIP Universitas Muhammadiyah Mataram
sawaludin93@gmail.com
Abstrak, Salah  satu  rendahnya  rasa  nasionalisme  disebabkan  karena  masyarakat  lebih memilih  untuk  kelangsungan  hidupnya  sendiri  dari  pada  memikirkan  untuk  kepentingan  bangsa. Fenomena  nasionalisme  yang  ada  di  masyarakat  kita  cukup  aktual  karena  di  setiap  daerah  terjadi kekerasan, kerusuhan dan pengeboman yang menimbulkan korban yang tidak bersalah. Untuk itu, nasionalisme  penting  bagi  bangsa  Indonesia  untuk  bisa  menjadi  bangsa  yang  maju,  bangsa  yang modern,  bangsa  yang  aman  dan  damai,  adil  dan  sejahtera.    Indoensia  dianggap  sebagai  negara pluralisme karena masyarakat bangsa  Indonesia mempunyai berbagai adat istiadat, bahasa, agama, budaya dan etnik yang berbeda-beda  yang tersebar dari sabang sampai merauke yang perlu dibina dan  bimbing  dalam  pendidikan.  Pengembangan  rasa  nasionalisme  dalam  masyarakat  multikultural harus dibangun dari idealisme yang melekat dalam diri seseorang, maka selama seseorang itu tidak memiliki  idealisme  sebagai  bangsa  yang  bersatu  dalam  realitas  kbhinekaannya,  maka  kesadaran akan nasionalisme itu masih perlu terus dibentuk dan dikembangkan dalam diri setiap individu.
Kata  Kunci :  Pendidikan  Kewarganegaraan,  Sarana  Pembinaan  Nasionalisme,  Masyarakat Multikultural

## PENDAHULUAN
Berbagai  masalah  yang  dihadapi  oleh Bangsa Indonesia mulai dari masalah kemiskinan,  pengangguran,  terorisme  dan  lain sebagainya.  Menimbulkan  suatu  ataupun banyak  permasalahan.  Salah  satunya  adalah rendahnya rasa Nasionalisme Bangsa Indonesia.  Memang  itu  tidak  bisa  dipungkiri, karena  masyarakat  lebih  memilih  untuk kelangsungan  hidupnya  dari  pada  memikirkan hal-hal  seperti  itu  yang  dianggapnya  tidak penting.  Padahal  rasa  nasionalisme  itu  sangat penting  sekali  bagi  bangsa  Indonesia  untuk bisa  menjadi  bangsa  yang  maju,  bangsa  yang modern,  bangsa  yang  aman  dan  damai,  adil dan sejahtera.
Hal  itu  berbanding  terbalik  dengan situasi  yang  terjadi  pada  sejarah  bangsa Indonesia di masa penjajahan Belanda. Bangsa Indonesia  mencapai  puncak  kejayaan  rasa nasionalime  pada  masa  tersebut.  Dimana pejuang-pejuang  terdahulu  kita  bersatu  dari sabang  sampai  merauke  untuk  membebaskan diri  dari  tirani.  Yang  mana  itu  bisa  terwujud jika  adanya  rasa  nasionalisme  yang  tinggi  di masyarakat  Indonesia.  Dan  telah  terbukti  kita bisa memproklamasikan kemerdekaan
Republik  Indonesia  dengan  semangat  juang yang  tinggi.  Tapi  bagaimana  dengan  saat  ini? Hal  tersebut  pun  berpengaruh  pada  ketahanan nasional bangsa ini. Dapat kita lihat aksi bom- bom di Negara Indonesia ini seakan menjawab bahwa  rendah  sekali  rasa  nasionalisme  kita hingga  kita  bisa-bisanya  merusak  bangsa  dan Negara kita sendiri.
Upaya  pembinaan  rasa  nasionalisme pada masyarakat multikultural oleh pendidikan kewarganegaraan tampaknya merupakan suatu yang  memang  tidak  bisa  dipungkiri  lagi. Karena pada hakekatnya pendidikan kewarganegaraan  memiliki  peranan  penting dalam  rangka  mempersiapkan  peserta  didik menjadi warganegara yang memiliki komitmen kuat  dan  konsisten  untuk  mempertahankan negara  kesatuan  Republik  Indonesia.  Oleh karena  itu  dalam  esai  ini  akan  diuraikan tentang  peranan  pendidikan  kewarganegaraan dalam  pembinaan  rasa  nasionalisme  pada masyarakat multikultural.
PEMBAHASAN A. Sikap Nasionalisme Pada Masyarakat Multikultural
Nasionalisme  adalah  suatu  gerakan sosial, atau aliran rohaniah yang
mempersatukan  rakyat  ke  dalam  “ state ”  yang membangkitkan  masa  ke  dalam  keadaan politik  dan  sosial  yang  aktif.  Nasionalisme dipandang  sebagai  landasan  ideal  dari  setiap negara.  Nasionalisme  sebagai  manifestasi kesadaran nasional yang mengandung cita-cita yang  merupakan  ilham  yang  mendorong  dan meransang suatu bangsa.
Selain  itu,  nasionalisme  juga  disebutkan sebagai  prinsip,  rasa  dan  usaha yang patriotik serta  dengan  segala  daya  siap  pula  untuk mempertahankannya.  Sedangkan  Semangat nasionalisme  diartikan  sebagai  suasana  bathin yang  melekat  dalam  diri  setiap  individu sebagai  pribadi  maupun  sebagian  bagian  dari bangsa  dan  negara,  yang  diimplementasikan dalam  bentuk  kesadaran  dan  perilaku  yang cinta tanah air, kerja keras untuk membangun, membina  dan  memelihara  kehidupan  yang harmonis  dalam  rangka memupuk  dan memelihara  persatuan  dan  kesatuan,  serta  rela berkorban  harta,  benda  bahkan  raga  dan  jiwa dalam membela bangsa dan negara. (Abubakar, 2008).
Peningkatan  kesadaran  masyarakat  akan nilai-nilai  luhur  budaya  bangsa adalah sarana untuk membangkitkan semangat nasionalisme, yang  dapat  dilakukan  dengan  senantiasa memupuk  rasa  persatuan  dan  kesatuan  bangsa dan bernegara dalam kehidupan bermasyarakat. Kehendak bangsa untuk bersatu dalam wadah negara kesatuan Republik  Indonesia  merupakan  sarat  utama dalam  mewujudkan  nasionalisme  nasional. Dengan demikian, tidak pada tempatnya untuk mempersoalkan  perbedaan  suku,  agama,  ras, budaya dan golongan. Kehendak untuk bersatu sebagai  suatu  bangsa  memiliki  konsekuensi siap  mengorbankan  kepentingan  pribadi  demi menjunjung  tinggi  nilai-nilai  persatuan  dan kesatuan. Tanpa adanya pengorbanan, mustahil persatuan dan kesatuan dapat terwujud. Malah sebaliknya akan dapat menimbulkan perpecahan.  Inilah  yang  telah  dibuktikan bangsa Indonesia dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Ada
empat macam cita-cita nasionalisme,  yaitu: Pertama ,  perjuangan untuk  mewujudkan  persatuan  nasional  yang meliputi  bidang politik ,  ekonomi,  sosial,
keagamaan, kebudayaan dan persekutuan serta adanya  solidaritas. Kedua ,  perjuangan  untuk mewujudkan kebebasan nasional yang meliputi kebebasan  dari  kekuatan-kekuatan  intern yang tidak  bersifat  nasional  atau  yang  hendak menyampingkan  bangsa  dan  negara. Ketiga , perjuangan  untuk  mewujudkan  kesendirian, pembedaan, individualitas, keaslian dan keistimewaan. Keempat ,  perjuangan  untuk mewujudkan  pembedaan  di  antara  bangsa- bangsa  yang  meliputi  perjuangan  untuk memperoleh  kehormatan,  kewibawaan,  gensi dan  pengaruh  (Isjwara.  F,  1989:  130  dalam Anggraeni. L, 2009).
Konsep  nasionalisme  Indonesia  pada perkembagannya  memiliki  corak  tersendiri yang  berbeda  dengan  nasionlaisme  barat. Nasionlaisme yang  perlu  dibangun  dalam masyarakat Indonesia yang bersifat multikultural  adalah  yang  berdasarkan  pada pancasila,  yaitu  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia,  kerakyatan  yang  dipimpin  oleh hikmat  kebijaksaan  dalam  permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nasionalisme  Indonesia  bukan  kebencian terhadap  bangsa  lain,  melainkan  cinta  pada bangsa sendiri. Nasionalisme Indonesia memiliki sifat sebagai berikut: bhineka tunggal ika,  etis,  universal,  terbuka  secara  kultural dan religius, dan berdasarkan pada kepercayaan  diri. (Suseno,  F.M,  1995  dalam Mahpudz, A, 2006: 278).
Sekaitan  dengan  penjelasan  di  atas, penulis  meranggapan  bahwa  nasionalisme pada  prinsipnya  selalu  ada  dalam  kehidupan masyarakat sebagai satu kesatuan yang disebut dengan  bangsa  yang  didasari  oleh  adanya persamaan-persamaan,  oleh  karenanya  harus selalu  dikembangkan  dan  dipupuk  kedalam diri  pribadi  setiap  individu  dari  sejak  kecil, baik  itu  di  lingkunagan  keluarga,  masyarakat dan sekolah.
B. Pendidikan Kewarganegaraan dan

## Masyarakat Multikultural
Dalam  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan Nasional
(Sisdiknas), pendidikan kewarganegaraan  merupakan  nama  mata
pelajaran  wajib  untuk  kurikulum  pendidikan dasar  dan  menengah  dan  mata  kuliah  wajib untuk kurikulum pendidikan tinggi (Pasal 37). Seanjutnya,  pada  Pasal  37  bagian  Penjelasan dari Undang-Undang tersebut bahwa “Pendidikan  kewarganegaraan  dimaksudkan untuk  membentuk  peserta  didik  menjadi manusia  yang  memiliki  rasa  kebangsaan  dan cinta  tanah  air”.  Ketentuan  ini  lebih  jelas  dan diperkuat  lagi  oleh SK  Dirjen  Dikti  No.  43 tahun  2006  pada  pasal  3  tentang  kompetensi dasar ayat 2b, menyebutkan tentang kompetensi mahasiswa  dengan  menempuh  Pendidikan Kewarganegaraan  di  perguruan  tinggi  adalah: “Menjadi  ilmuwan  dan  professional  yang memiliki  rasa  kebangsaan  dan  cinta  tanah  air; demokratis  dan  berkeadaban,  menjadi  warga negara  yang  memiliki  daya  saing,  berdisiplin, berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan  yang  damai  berdasarkan  sistem  nilai Pancasila.” Dengan  adanya  ketentuan  UU  dan SK  Dirjen  Dikti  tersebut  maka  kedudukan pendidikan  kewarganegaraan  sebagai  basis pengembangan masyarakat multikultural dalam sistem pendidikan di Indonesia semakin jelas dan mantap.
Terkait dengan masyarakat multikultural, Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peranan penting dalam rangka mempersiapkan peserta  didik  menjadi  warganegara  yang memiliki  komitmen  kuat  dan  konsisten  untuk mempertahankan  negara  kesatuan  Republik Indonesia.  Hal  tersebut  sejalan  dengan  tujuan pendidikan  multikultural  di  Indonesia,  yaitu “membina  pribadi-pribadi  bangsa  Indonesia yang mempunyai kebudayaan sukunya masing-masing, memelihara dan mengembangkannya, serta sekaligus
membangun bangsa indonesia dengan kebudayaan  Indonesia  sebagaimana  yang diamanatkan  di  dalam  UUD  1945”.  (Tilaar, 2004:192 dalam Budimansyah. D dan Suryadi. K, 2008: 31).
Pengembangan warganegara multikultural mensyaratkan terpenuhinya kompetensi  kewarganegaraan  yang  bercirikan multikultural.  Kompetensi  kewarganegaraan multikulturalisme adalah seperangkat pengetahuan, nilai, dan sikap, serta keterampilan  siswa  yang  mendukung  menjadi
warganegara  multikultural  yang  partisipatif dan bertanggungjawab dalam kehidupan masyarakt dan bernegara.
Kompetensi kewarganegaraan multikultural yang dimaksud yaitu:
1) Civic knowledge (pengetahuan kewarganegaraan), berkaitan dengan kandungan atau apa yang seharusnya diketahui oleh  warganegara;  2) Civic  skill (keterampilan kewarganegaraan), adalah kecakapan intelektual dan partisipatoris warganegara yang relevan; dan 3) Civic disposition (watak kewarganegaraan)  yang  mengisyaratkan  pada karakter  publik  maupun  privat  yang  penting bagi pemeliharaan dan pengembangan demokrasi konstitusional (Bronson, 1998).
Ketiga  kompetensi  kewarganegaraan  di atas,  harus  berjalan  dengan  terus  menerus sebagai  modal  sosial  ( sosial  capital )  bangsa. Kompetensi kewarganegaraan ini juga berimplikasi  pada  perlunya  interaksi  yang bermakna antar anggota kelompok masyarakat yang berbeda.
Mengimplementasikan
ketiga
kompetensi  ini  dapat didasarkan  pada  empat dimensi
kewarganegaraan sebagaimana dikemukakan Cogan (1998), yaitu the personal,  social,  spatial ,  dan temporal dimension. Dimensi pribadi dari kewarganegaraan  multidimensi  membutuhkan pengembangan  satu  kapasitas  pribadi  dan komitmen untuk  etika  warganegara  yang dikarakteristikkan  oleh  kebiasaan  pikiran, perasaan  dan  tindakan  secara  individu  dan sosial.  Sebagai  warga  negara,  setiap  individu harus  meningkatkan:  (a)  kapasitas  untuk berpikir  secara  kritis  dan  sistematis;  (b) pemahaman  dan  kepekaan  terhadap  masalah- masalah  perbedaan-perbedaan  budaya;  (c) pilihan  terhadap  pemecahan  dan  penyelesaian masalah  yang  bertanggung  jawab,  kooperatif dan  tanpa  kekerasan,  dan  (d)  keinginan  untuk melindungi  lingkungan,  membela  hak  asasi manusia,  dan  ikut  serta  dalam  kehidupan masyarakat.
Berdasarkan  perkembangan  mutakhir, dimana  tujuan  PKn  adalah  partisipasi  yang bermutu  dan  bertanggung  jawab  dari  warga negara dalam kehidupan politik dan masyarakat  baik  pada  tingkat  lokal  maupun nasional,  maka  partisipasi  semacam  itu
memerlukan  penguasaan  sejumlah  kompetensi kewarganegaraan.  Sejumlah  kompetensi  yang diperlukan,  sebagaimana  yang  diungkapkan oleh  Zuriah  (2010)  adalah:  (1)  penguasaan terhadap pengetahuan dan pemahaman tertentu, (2) pengembangan kemampuan intelektual dan partisipatoris, (3) pengembangan  karakater  dan  sikap  mental tertentu,  dan  (4)  komitmen  yang  benar terhadap  nilai  dan  prinsip  dasar  demokrasi konstitusional.

## C. PKn  Sebagai  Wahana  Pendidikan Multikultural
Pengembangan  masyarakat  multikultural yang  demokratis  menjadi  kebutuhan  bagi bangsa Indonesia yang ditandai oleh kemajemukan (pluralitas) dan keanekaragaman (heterogenitas),  karena  multikultural  pada dasarnya  menekankan  pada  kesederajatan kebudayaan yang ada dalam sebuah masyarakat,  dan  mengusung  semangat  untuk hidup  berdampingan  secara  damai (peaceful coexistence) dalam perbedaan kultur yang ada, baik secara individual maupun secara kelompok dalam sebuah masyarakat. Masyarakat  multikultural  yang  demokratis  di Indonesia  yang  sehat  tidak  bisa  dibangun secara taken  for  granted atau trial  and  error , sebaliknya harus diupayakan secara sistematis, programatis, integrated dan berkesinambungan.  Salah  satu  strategi  dan wadahnya adalah melalui pendidikan kewarganegaraan.
Pendidikan
Kewarganegaraan  yang  dimaksudkan  di  sini adalah  Pendidikan  Kewarganegaraan  dalam arti luas (citizenship education) yang memiliki perspektif  kewarganegaraan  dunia  abad  ke-21 yang terkenal dengan sebutan kewarganegaraan multidimensi yang salah satu cirinya  memiliki  karakteristik  multikultural (Cogan, 1998:116). Menurut Winataputra (2008: 30), Indonesia dikonsepsikan dan dibangun sebagai multicultural  nation-state dalam  konteks negara  kebangsaan  Indonesia  modern,  bukan sebagai monocultural  nation  state .  Hal  itu dapat dicermati dari dinamika praksis kehidupan bernegara Indonesia sejak
Proklamasi Kemerde-kaan Indonesia 17 Agustus 1945 sampai saat ini dengan mengacu
pada  konstitusi  yang  pernah  dan  sedang berlaku,  yakni  UUD  1945,  Konstitusi  RIS 1949,  dan  UUDS  1950,  serta  praksis kehidupan bernegara dan pada setiap jamannya itu.
Lebih lanjut menurut Winataputra (2008:31)  pendidikan  kewarganegaraan  untuk Indonesia,  secara  filosofik  dan  substantif- pedagogis andragogis ,  merupakan  pendidikan untuk  memfasilitasi  perkembangan  pribadi peserta  didik  agar  menjadi  warga  negara Indonesia  yang  religius,  berkeadaban,  berjiwa persatuan Indonesia, demokratis dan bertanggung  jawab,  dan  berkeadilan,  serta mampu  hidup  secara  harmonis  dalam  konteks multikulturalisme-Bhinneka Tunggal Ika. Dalam  konteks  yang  demikian,  Pendidikan Kewarganegaraan  memiliki  peranan  yang sangat  penting  dalam  upaya  mengembangkan masyarakat multikultural.
Namun  demikian  kenyataan  praksis  di lapangan  Pendidikan  Kewarganegaraan  di berbagai  jenjang  pendidikan merupakan ujung tombak  dan  bagian  dari  proses  membangun cara  hidup  multikultural  untuk  memperkuat wawasan  kebangsaan  dan  penghargaan  akan keragaman  justru  belum  menggembirakan, mulai  kehilangan  dimensi  multikulturalnya, bahkan  kehilangan  aktualisasinya  karena terjebak pada penguasaan pengetahuan (knowledge ) belaka dengan membiarkan aspek afeksi (attitude) pendidikannya.  Pembelajaran PKn  umumnya  dilakukan  secara  parsial  dan tidak mengakomodir nilai-nilai multikulturalisme dan kearifan lokal masyarakat setempat. Padahal seharusnya PKn sebagai wahana pendidikan multikultural dapat mengembangkannya  secara  lebih  sistematis dan komprehensif.
Salah  satu  bidang  kajian  yang  dapat menjadi wahana bagi pendidikan multikultural adalah  pendidikan  kewarganegaraan.  Studi yang  dilakukan  oleh  Arif  (2008)  telah menemukan bahwa peran pendidikan kewarganegaran  sebagai  program  kurikuler, program  sosio  cultural,  maupun  program akademik  dapat  menjadi  wahana  pendidikan multikultural.  Selain  itu,  Mahfud  (2010) menegaskan  bahwa  Indonesia  sebagai  negara majemuk,  baik  dalam  segi  agama,  suku
bangsa, golongan, maupun budaya lokal, perlu menyusun  konsep  pendidikan  multikultural sehingga menjadi pegangan untuk memperkuat  identitas  Nasional.  Pelajaran Pendidikan  Kewarganegaraan  (PKn)  yang telah  diajarkan  di  sekolah  dasar  hingga perguruan  tinggi,  sebaiknya  disempurnakan dengan memasukkan pendidikan multikultural, seperti budaya lokal antar daerah kedalamnya, agar  generasi  muda  bangsa  sebagai  bangsa Indonesia.
PKn  sebagai  salah  satu  mata  pelajaran yang  diajarkan  disemua  jenjang  dan  jenis sekolah  secara  pragramatik  memiliki psyco- pedagogis, yaitu membina warga Negara yang demokratis dalam ruang lingkup pendidikan di lembaga  pendidikan  fomal  maupun  formal, Sapriya dan Winataputra (2010:1.2), menyatakan bahwa tugas PKn dengan paradigma barunya mengembangkan pendidikan demokrasi/multikultural mengembangkan  tiga  fungsi  pokok,  yakni mengembangkan  kecerdasan  warga  negara ( civic  intelegence), membina  tanggungjawab warga  negara  ( civic  responsibility) dan mendorong  partisipasi  warga  negara  ( civic participation).
Kecerdasan warga negara yang dikembangkan untuk membentuk warga negara  yang  baik  bukan  hanya  dalam  dimensi rasional  melainkan  juga  dalam  dimensi spiritual,  emosional  dan  sosial  sehingga paradigm baru PKn bercirikan multidimensional. Oleh karenanya, PKn dengan  paradigma  baru  mengamanatkan,  agar multikultural  difahami  secara  cerdas  dan berbudaya.  Jadi,  bukan  multikultural  yang diartikan  dengan  cara  yang  berbeda  sehingga bisa  memaksakan  kehendak  sendiri  terhadap orang lain. Apabila multikultural diterjemahkan dengan cara destruktif, intimidatif dan tidak menggunakan akal sehat, maka  akan  terjadi  anarkisme  global  sehingga menyalahi  nilai-nilai  multikultural  yang  ada dan bertentangan dengan tujuan PKn sebagaimana tercantum dalam standar Isi PKn (2006:  2)  yang  hendak  mengembangkan kemampuan:  1)  berpikir  secara  kritis,  rasional dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan, 2) berpartisipasi secara aktif
dan  bertanggungjawab,  dan  bertindak  secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta anti korupsi; 3) berkembang  secara  positif  dan  demokratis untuk  membentuk  diri  berdasarkan  karakter- karakter  masyarakat  Indonesia  agar  dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya; 4)  berinteraksi  dengan  bangsa-bangsa  lain dalam  percaturan  dunia  secara  langsung  atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
D. Peran  Pendidikan  Kewarganegaraan dalam  Memupuk  Sikap  Nasionalisme pada Masyarakat Multikultural
Keragaman  ciri  dan  identitas  kelompok- kelompok masyarakat atau masyarakat multikultural  merupakan  relaitas  yang  tidak dapat  dibantah  didalam  kehidupan  bangsa. Selama  ini  hal  tersebut  cenderung  manjadi potensi  komplik  antar  kelompok  masyarakat. Oleh  karena  itu,  dibutuhkan  perubahan pemahaman  bahwa  keragaman  ciri  dan identitas  tersebut  merupakan  potensi,  modal bagi kekauatan dalam sebuah wadah persatuan bangsa  Indonesia.  Dalam  rangka  pemikiran tersebut, semakin dibutuhkan upaya membangun kesadaran berbangsa dan bernegara  Indonesia  dengan  pemahaman terhadap  kebhinakaan  dan  multikultural  yang dimiliki  bangsa  sebagai  suatu  potensi  bagi integrasi  bangsa  bukan  sebagai  pemicu disintegrasi bangsa.
Dibutuhkan  langkah  dan  upaya  secara intensif  membangun  kesadaran  dan  saling menghargai  antar  warganegara  yang  memiliki hak  dan  kewajiban  yang  sama  sebagai warganegara. Dibutuhkan tindakan dan perlakukan yang adil terhadap seluruh warganegara sehingga tumbuh suasana keterbukaan,  dialog,  solidaritas  yang  berbasis pada pemahaman adanya kebhinakaan. Semakin penting untuk terus menumbuhkembangkan kesadaran
nasionalisme  Indonesia  dimasa  kini  dalam wujud  penididikan  antisipatoris.  Pendidikan yang tidak sekedar mentransformasi pengetahuan, tetapi juga memberikan pemahaman  wawasan  kebangsaan,  wawasan kebhinekaan  yang  dimiliki  bangsa  Indonesia sebagai suatu potensi yang dimiliki.
Pendidikan dalam konteks nilai-nilai kejuangan  dan  kepribadian  bangsa  dengan mendasarkan  pada  nilai-nilai  fundamental yang  dimiliki  bangsa  secara  kontinu  dan konsisten.  Pendidikan  yang  diarahkan  tidak hanya  pembinaan  kemampuan  intelektual, tetapi  perlu  didukung  oleh  kemampuan  untuk mengenali  diri  sendiri.  Dalam  pandangan Azyumardi Azra (dalam Asep Mahpudz, 2006: 282)  pendidikan  bertugas  mengembangkan setidaknya  lima  bentuk  kecerdasan,  yakni  (1) kecerdasan intelektual, (2) kecerdasan emosional,  (3)  kecerdasan  praktikal,  (4) kecerdasan sosial, dan (5) kecerdasan spiritual dan moral.
Terkait  dengan  penjelasan  di  atas, pendidikan  yang  memberikan  kesadaran  akan pentingnya integrasi bangsa dan sikap nasionalisme  warganegara  diperlukan.  Karena itu  peran  pendidikan  kewarganegaraan  (PKn) menjadi  penting  dalam  mempertahankan integrasi bangsa dan mengembangkan nasionalisme  warganegara  di  tengah  realitas masyarakat  Indonesia  yang  majemuk  dan heterogen.  Sebagaimana  yang  telah  diuraikan pada  poin  B  tulisan  ini  bahwa  “Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk  peserta  didik  menjadi  manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air”.  Selain  sebagai  pembinaan  sikap nasionalisme,  PKn  juga  berperan  penting dalam pendidikan multikultural untuk mempersipakan peserta didik manjadi warganegara  yang  memiliki  komitmen  kuat dan  konsisten  untuk  mempertahankan  negara kesatuan Republik Indonesia.
PKn  memegang  peranan  yang  strategis dalam  memupuk  jiwa  nasionalisme  dalam masyarakat  multikultural,  bukan  hanya  untuk masa  sekarang,  tetapi  secara futurologist bagi kelanjutan pembangunan bangsa.
Pembelajaran
PKn pada hakekatnya merupakan  unit  geopolitik  yang  mewujudkan proses-proses kehidupan bangsa dalam totalitasnya  terutama  untuk  integritas  bangsa. Adapun  fungsi  PKn  tersebut  terutama  untuk menerangkan  eksistensi  ataupun  sosiogenesis negara-nation kita.

## PENUTUP
Pengembangan  rasa  nasionalisme  dalam masyarakat  multikultural  harus  dibangun  dari idealisme  yang  melekat  dalam  diri seseorang , maka  selama  seseorang  itu  tidak  memiliki idealisme  sebagai  bangsa  yang  bersatu  dalam realitas  kbhinekaannya,  maka  kesadaran  akan nasionalisme  itu  masih  perlu  terus  dibentuk dan dikembangkan dalam diri setiap individu.
Menumbuhkembangkan  sikap  integrasi bangsa dan  sikap  nasionalisme  warganegara melalui pendidikan kewarganegaraan senantiasa  akan  menyentuh  hakekat  dari kehidupan manusia sendiri, yakni menyangkut kepentingan  yang  saling  berbeda  secara rasional.  Proses  untuk  membentuk  kehidupan bersama  sebagai  suatu  bangsa  yang  berdaulat memerlukan kesediaan untuk saling bertoleransi, saling memberi dan menerima. Kondisi bangsa Indonesia yang multikultural  merupakan  potensi  yang  mampu memberikan  peluang  bagi  terbentuknya  dan berkembangnya  integrasi  bangsa  dan  sikap nasionelisme  warganegara.  Oleh  karena  itu, dibutuhkan  beberapa  langkah  yang  stidaknya dapat dilakukan untuk  memperkokoh  rasa nasionalisme tersebut, yakni: pertama , meningkatkan  pemahaman  akan  berbagai aspek  budaya  yang  dimiliki  bangsa  melalui pendidikan  yang  tidak  hanya  mentransformasi pengetahuan tetapi juga memberikan pemahaman  wawasan  kebangsaan,  wawasan kebhinekaan  yang  dimiliki  bangsa  Indonesia sebagai suatu potensi yang dimiliki.
Pendidikan  dalam  konteks  nilai-nilai kejuangan  dan  kepribadian  bangsa  dengan mendasarkan  pada  nilai-nilai  fundamental yang  dimiliki  bangsa  secara  kontinu  dan konsisten.  Pendidikan  yang  diarahkan  tidak hanya  pembinaan  kemampuan  intelektual, tetapi  perlu  didukung  oleh  kemampuan  untuk mengenali  diri  sendiri.  Dalam  hal  ini pendidikan kewarganegaraanlah yang memiliki peran
strategis. Kedua , mengintensifkan  kontak  lintas  budaya  melalui proses  pendidikan  yang  saling  menghargai, pendidikan  damai  dan  pendidikan  demokrasi sejak  dini.  Dalam  konteks  ini  pendidikan kewarganegaraan  dalam  pembelajaran  perlu
ditingkatkan  baik  di  SD,  SMP,  SMA  dan  di perguruan tinggi.

## DAFTAR PUSTAKA
Abubkar, Mustafa. (2008). Membangun Semangat  Nasionalisme  dengan  Bingkai Kearifan  Lokal  Rakyat  Aceh-Tinjauan Ketahanan  Pangan .  (online).  Tersedia: http://www.setneg.go.id/index.php?optio n=com_content&task=view&id=2797&I temid=222. (31 Mei 2011)
Arif,  Baehakqi.  D.  (2008).  Kompetensi Kewarganegaraan  untuk  Pengembangan
Masyarakat Multikultural Indonesia. Acta Civicus , Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan .  “Volume  2,  Nomor
1,  Oktober  2008”.  Hal  102-103. Bandung: Pasca Sarjana UPI
Agraeni,
Leni. (2009). Pengembangan Pendidikan  Kewaraganegaraan  Berbasis Multikultural dalam Memupuk Nasionalisme. Acta  Civicus , Jurnal
Pendidikan Kewarganegaraan . “Volume 3,  Nomor  1,  Oktober  2009”.  Hal  95-96. Bandung: Pasca Sarjana UPI Budimansyah. D dan Suryadi.  K. (2008). PKn dan Masyarakat Multikultural . Bandung:
PSPKn  SPS  Universitas  Pendidikan
Indonesia
Branson ,  M.S.  (1998). The  Role  of  Civic Education. Calabasas: CCE. Cogan , J.J. dan Derricot, R. (1998).
Citizenship  for  the  21 st Century:  An International  Perspective  on  Education. London: Kogan Page.
Mahpudz,  Asep.  (2006).  Wawasan  Nusantara:
Landasan Pembinaan Nasionalisme Indonesia dan Pendidikan Kewarganegaraan,  Dalam Pendidikan
Nilai  Moral  dalam  Dimensi  Pendidikan Kewarganegaraan . Budimansyah, D dan
Syam, S. Bandung: Laboratorium
Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)
FPIPS-UPI.
Sapriya  dan  Winataputra  (2010),  Materi  dan Pembelajarn PKn SD, Jakarta, UT. Undang-Undang Sikdiknas No. 20 tahun 2003.
(online). Tersedia: www.inherent- dikti.net/files/sisdiknas.pdf. (31 Mei 2011).
Winataputra. U.S. (2008). Multikulturalisme  – Bhinneka  Tunggal  Ika  dalam  perspektif Pendidikan  Kewarganegaraan  sebagai Wahana Pemba-ngunan Karakter Bangsa Indonesia  Dalam  Dialog  Multikultural.
Bandung: Sekolah Pascasarjana UPI.
Zuriah,  Nurul.  (2010).  Model  Pengembangan PKn  Multikultural  Berbasis  Kearifan Lokal dalam fenomena Sosial di Perguruan  Tinggi,    Laporan  Penelitian Hibah Doktor.  DP2M  - Dikti – Jakarta: Tahun 2010.