## MODEL KERJASAMA ACADEMIC, BUSINESS,  GOVERMENT DAN CIVIL SOCIETY PADA KEBIJAKAN KERTAJATI AEROCITY

## Waluyo Zulfikar 1)

## 1)Prodi Ilmu Administrasi Negara Universitas Nurtanio Bandung, Indonesia

## Abstrak
Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam rangka menciptakan inovasi dalam rangka percepatan  capaian  visi  Gubernur  Jawa  Barat  melalui  pengembangan  struktur prekonomian  regional  yang  tangguh.  Inovasi  yang  dimaksud  adalah  dengan melahirkan  kebijakan  berupa  Peraturan  Daerah  Nomor  13  Tahun  2010  tentang Pembangunan  dan  Pengembangan  Bandar  Udara  Internasional  Jawa  Barat  dan Kertajati Aerocity . Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam  rangka  mendorong  percepatan  pembangunan  BIJB.  permasalahan mengarah  kepada  permasalahaan  pembebasan  lahan  yang  terkendala  karena penolakan  sebagian  warga  terhadap  pelaksanaan  pembangunan  BIJB  dan Kertajati  Aerocity.  Permasalahaan  lain  juga  timbul  berkaitan  dengan  analisa terhadap  kesiapan  BIJB  sebagai  pengelola  dan  daya  dukung  pemerintah  dalam mengimplementasikan  kebijakan  BIJB  dan  Kertajati  Aerocity  dan  terkait  dengan daya  dukung  sumber  daya  air  yang  penting  untuk  keberlangsungan  keberadaan sebuah  kawasan  menjadi  bahan  pertimbangan  untuk  mengimplemtasikan  BIJB dan Kertajati Aerocity di Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa barat. Hal tersebut pada dasarnya memerlukan langkah strategis yang mumpuni demi terealisasikannya  Kertajati  aerocity  di  Kabupaten  Majalengka.  model  kerjasama academic, business,  goverment dan civil society pada kebijakan kertajati aerocity pada  akhirnya  dirasa  mumpuni  untuk  merealisasikan  program  dan  kebijakan kertajati aerocity.
Kata Kunci : BIJB, Kerjasama Daerah, Kabupaten Majalengka

## Abstract
West  Java  Provincial  Government  in  order  to  create  innovation  in  order  to accelerate the achievement of the vision of the Governor of West Java through the development of a strong regional economic structure. The innovation in question is to  produce  policies  in  the  form  of  Regional  Regulation  Number  13  of  2010 concerning  the  Development  and  Development  of  West  Java  International  Airport and Kertajati Aerocity. Various efforts have been made by the West Java Provincial government  in  order  to  accelerate  the  development  of  BIJB.  The  problem  led  to problems  in  land  acquisition  which  was  hampered  by  the  rejection  of  some residents  of  the  implementation  of  the  BIJB  and  Kertajati  Aerocity  development. Another problem also arises related to the analysis of the readiness of the BIJB as the  manager  and  support  of  the  government  in  implementing  BIJB  and  Kertajati Aerocity policies and related to the carrying capacity of water resources which are important  for  the  sustainability  of  the  existence  of  an  area  which  is  taken  into consideration for implementing BIJB and Kertajati Aerocity in Majalengka Regency. West  Java  province.  This  basically  requires  qualified  strategic  steps  for  the realization of Kertajati aerocity in Majalengka Regency. The collaboration model of academic,  business,  government  and  civil  society  on  Kertajati  Aerocity  policy  is ultimately deemed qualified to realize aerocity Kertajati programs and policies.
Keywords : BIJB, Regional Cooperation, Majalengka Regency

## PENDAHULUAN
Penyelenggaraan  pemerintah  daerah  diarahkan  dalam  rangka percepatan  terwujudnya  kesejahtraan  masyarakat  melalui  peningkatan pelayanan  publik  dan  peningkatan  daya  saing  daerah.  Penyelenggaraan Permerintah  Daerah  perlu  ditingkatkan  dengan  memperhatikan  aspek- aspek  hubungan  antara  pemerintah  pusat  dengan  daerah  dan  antar daerah, potensi dan keanegaragaman daerah, serta peluang serta tantangan persaingan  global  dalam  kesatuan  sistem  penyelenggaraan  pemerintahaan negara.  Hal  tersebut  sebagaimana  tertuang  didalam  dasar  pertimbangan lahirnya  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  23  Tahun  2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Pemerintah pusat mendorong Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan  potensi  wilayah  dan  inovasi  public  sektor  dalam  rangka percepatan  pembangunan  wilayah.  Hal  tersebut  sebagaimana  ketentuan yang  ada  pada  Pasal  390  Undang-Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 tentang  Pemerintahaan  Daerah  yang  pada  akhirnya  dipertegas  dengan lahirnya  Peraturan  Pemerintah  Nomor  38  Tahun  2017  tentang  Inovasi Daerah.  Pemerintah  Daerah  sebagai  penyelenggara  urusan  pemerintahaan di  daerah  dituntut  untuk  menciptakan  berbagai  inovasi  daerah  yang memiliki  keterkaitan  dengan  semua  bentuk  pembaharuan  dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
Pemerintah  Provinsi  Jawa  Barat  dalam  rangka  menciptakan  inovasi dalam rangka percepatan capaian visi Gubernur Jawa Barat dalam bentuk akselerasi  peningkatan  kesejahtraan  masyarakat  melalui  pengembangan struktur  prekonomian  regional  yang  tangguh,  melakukan  berbagai  upaya peningkatan  infrastruktur  wilayah  yang  pada  akhirnya  diharapkan  dapat menunjang  kelancaran  aktivitas  sosial  dan  ekonomi  masyarakat  di  Jawa Barat. Inovasi yang dimaksud adalah dengan melahirkan kebijakan berupa Peraturan  Daerah  Nomor  13  Tahun  2010  tentang  Pembangunan  dan
Pengembangan  Bandar  Udara  Internasional  Jawa  Barat  dan  Kertajati Aerocity. Bandara udara Internasional Jawa Barat yang kemudian disingkat BIJB  sampai  dengan  saat  ini  telah  selesai  dibangun.  Berbagai  upaya dilakukan  oleh  pemerintah  Provinsi  Jawa  Barat  dalam  rangka  mendorong percepatan pembangunan BIJB. Adapun maksud dan tujuan pembangunan dan  pengembangan  BIJD  serta  Kertajati  Aerocity  sebagaimana  tertuang didalam  Pasal  3  Peraturan  Daerah  Provinsi  Jawa  Barat  Nomor  13  Tahun 2010 yaitu sebagai berikut :
a. Mendorong pengembangan
wilayah
pembangunan
CIAYUMAJAKUNING  (Cirebon,  Indramayu,  Majalengka  dan Kuningan)
b. Meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  regional  berbasis  potensi daerah.
c. Meningkatkan  daya  saing  global  Jawa  Barat  dalam  rangka mendorong percepatan pertumbuhan investasi.
d. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang transportasi udara.
e. Meningkatkan  investasi,  industri,  perdagangan,  pariwisata, pemukiman dan perluasan lapangan kerja.

## METODE PENELITIAN
Metodologi  yang  akan  digunakan  untuk  menganalisa  permasalahan pelayanan  ini  menggunakan  pendekatan  analisa  deskriptif.  Dilihat  dari permasalahan yang menjadi fenomena dalam penelitian ini, dituntut untuk mampu  merumuskan  rekomendasi  sebagai  bahan  penyusunan  dokumen kebijakan  dalam  terciptanya  model  kerjasama  dalam  pengembangan bandara kertajati di Kabupaten Majalengka. Diharapkan dengan pendekatan  analisa  deskriptif  dapat  melahirkan  output  Penelitian  yang sesuai dengan tujuan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Arah  kebijakan  Kertajati Aerocity meliputi  pembangunan  bandara udara  dan  kawasan  perkotaan  yang  merupakan  bagian  dari  upaya mendukung  terwujudnya  pusat  kegiatan  nasional  (PKN)  Cirebon  serta penataan  Kawasan  Strategis  Provinsi  Jawa  Barat  (KSP)  Koridor  Bandung- Cirebon sebagai bagian dari kebijakan penataan ruang Provinsi Jawa Barat. Hal  ini  sebagaimana  tertuang  didalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  26 Tahun  2008  tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Nasional,  Peraturan Menteri  Perhubungan  Nomor  KM  49  Tahun  2009  tentang  Rencana Pembangunan  Jangka  Panjang  Kementerian  Perhubungan  dan  Keputusan Menteri  Perhubungan  Nomor  7  Tahun  2010  tentang  Rencana  Strategis Kementerian  Perhubungan  Tahun  2010-2014  yang  selanjutnya  telah ditegaskan  kembali  dalam  Peraturan  Daerah  Provinsi  Jawa  Barat  Nomor  8 Tahun  2008  tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang  Daerah Provinsi  Jawa  Barat  Tahun  2005-2025.  Pembangunan  dan  Pengembangan BIJB  serta  Kertajati Aerocity dalam  implementasinya  melibatkan  berbagai pihak,  hal  ini  dikarenakan  nilai  strategis  dari  keberadaan  BIJB  dan Kertajati Aerocity yang  diharapkan  dapat  mendorong  pertumbuan perekonomian dan pengembangan wilayah CIAYUMAJAKUNING. Sebagaimana pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13  Tahun  2010  menerangkan  bahwa  pembangunan  dan  pengembangan BIJB  dan  Kertajati Aerocity terintegrasi  dengan  berbagai  program  strategis nasional lainnya yaitu :
a. rencana  pembangunan  infrastruktur  jalan  tol  CISUMDAWU (Cileunyi-Sumedang-Dawuan)  dan  jalan  akses  dari  dan  menuju kawasan Kertajati Aerocity ;
b. rencana pembangunan infrastruktur rel kereta api;
c. pembangunan infrastruktur sumberdaya air, energi, telekomunikasi,  transportasi,  permukiman  dan  infrastruktur lainnya; dan
d. pengembangan pelabuhan di Daerah.
Untuk  lebih  jelasnya  terkait  dengan  konsep  Kertajati  Aerocity sebagaimana divisualisasikan pada gambar 1.1 Berikut :
Gambar 1.1 : Maping Plan Kertajati Aerocity
Sumber : Data BIJB 2018
Visualisasi  konsep  Kertajati Aerocity yang  ada  pada  Gambar  1.1 memiliki  kemiripan  dengan  konsep aerotropolis yang  telah  lama dikembangkan  dalam  rangka  mendukung  keberadaan  kawasan  bandara. Hal ini sebagaimana divisualisasikan pada Gambar 1.2 berikut ini :
Gambar 1.2 : Maping Plan Aerotropolis
Sumber : Kasarda, John D., " The Way Forward ," Global Airport Cities , 2010.
Sebagaimana  visualisasi  pada  gambar  1.1  dan  gambar  1.2 menunjukan bahwa kondisi yang ada pada aerotropolis (bandara kota) dan aerocity (kota  bandara)  memiliki  kesamaan,  yaitu  bandara  menjadi  titik simpul  penting  dalam  mengoptimalkan  sistem  komersial  dan  produksi global  serta  memiliki  peran  untuk  mengembangkan  ekonomi  lokal  yang menarik  berbagai  macam  bisnis-komersial  berbasis  transportasi  udara  ke dalam lingkungan sekitar bandara (Kasarda, 2001: 42). Namun ada hal-hal lainnya  yang  membedakan  antara  konsep aerotropolis dan aerocity . Perbedaan  tersebut  dikemukakan  oleh  Kasarda  (2001;  4-5)  menyebutkan evolusi  “bandara  kota”  menjadi  “kota  bandara”  didorong  oleh  apa  yang  dia sebut  sebagai airport  city  drivers .  Menurut  Kasarda  Kota  Bandara  telah berevolusi dengan bentuk spasial yang berbeda didasarkan pada lahan yang tersedia  dan  prasarana  transportasi  darat,  namun  hampir  semua  muncul sebagai tanggapan terhadap empat pendorong pembangunan yang menjadi pertimbangan  utama.  Keempat airport  city  driver tersebut  menurt  Kasarda (2001; 4-5) adalah:
1. Bandara-bandara perlu menciptakan sumber daya dari kegiatan yang tidak  berkaitan  dengan  penerbangan,  untuk  bersaing  dan  juga memberikan pelayanan yang lebih baik dari fungsi bandara.
2. Usaha sector komersial untuk mendapatkan lahan yang aksesibel
3. Bandara mampu meningkatkan penumpang dan barang
4. Pelayanan  bandara  sebagai  katalis  dan  magnet  untuk  pembangunan kegiatan bisnis.
Di  Indonesia,  pembangunan  bandara  dengan  menggunakan  konsep aerocity merupakan  hal  yang  baru.  Hal  ini  sebagaimana  tertuang  didalam Peraturan  Pemerintah  Nomor  13  Tahun  2017  Tentang  Perubahan  Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Pembangunan Bandara Udara Baru di Indonesia dengan mengacu  pada  konsep aerocity ada  di  tiga  lokasi  bandara  udara  yaitu
sebagai  berikut  :  1)  Bandara  Kertajati  di  wilayah  Provinsi  Jawa  Barat,  2) Bandara  Internasional  di  Propinsi  D.I.  Yogyakarta,  3)  Bandara  Udara Syamsuddin Noor di provinsi Kalimantan Selatan.
Perencanaan  pembangunan  kertajati aerocity telah  ditetapkan  pula didalam  Peraturan  Presiden  Nomor  28  Tahun  2012  Tentang  Rencana  Tata Ruang  Pulau  Jawa  –  Bali 1 dan  Peraturan  Daerah  Nomor    22  Tahun  2010 Tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Provinsi  Jawa  Barat  Tahun  2009- 2029 2 .  Kedua  kebijakan  tersebut,  menerangkan  bahwa  kertajati aerocity akan  terhubung  dengan  jalan  ateri  primer  kawasan  perkotaan  nasional  di wilayah  CIAYUMAJAKUNING,  hal  ini  semakin  memperkuat  keberadaan BIJB  untuk  mendukung  wilayah  priangan  timur  untuk  pengembangan sektor strategis yang menjadi tujuan utama didirikannya BIJB Kertajati.
Pembangunan  dan  pengembangan  bandara  udara  internasional  jawa barat,  sebagaimana  telah  dikemukakan  diawal  pembahasan  penelitian  ini ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pembangunan dan Pengembangan Bandara Udara Internasional  Jawa  Barat  dan  Kertajati  Aerocity  yang  kemudian diimplementasikan  dengan  peraturan  yang  lebih  teknis  yang  mengatur tentang  pelaksanaan  kelembagaan  yang  mengelola  dan  melaksanakan pengembangan BIJB melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Pengelola Bandara  Udara  Internasional  Jawa  Barat  dan  Kertajati Aerocity .  Hal  ini merupakan  hal  yang  baru  di  Indonesia,  mengingat  selama  ini  pengelolaan bandara  udara  mayoritas  dikelola  oleh  BUMN  Angkasapura.  BIJB  sebagai
1 Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Pulau Jawa – Bali. Dalam Perpres ini disebutkan  :  “Pasal  21,  Ayat  7,  butir  g  :  Pengembangan  dan  pemantapan  jaringan  jalan  nasional  yang menghubungkan  kawasan  perkotaan  nasional  dengan  pelabuhan  dan/atau  bandar  udara  yaitu  Jaringan  jalan arteri primer yang menghubungkan PKW Kadipaten dengan Bandar Udara Kertajati (Majalengka).”
2 Peraturan Daerah Nomor  22 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029, yang menyebutkan :
a) Pasal  56,  Ayat  2,  Butir  d.  :  Kabupaten  Majalengka,  diarahkan  menjadi  lokasi  Bandara  Internasional Jawa Barat dan Aerocity di Kertajati, daerah konservasi utama Taman Nasional Gunung Ciremai, serta untuk  kegiatan  agrobisnis  dan  industri  bahan  bangunan,  dan  pertambangan  mineral  serta pengembangan sarana dan prasarana yang terintegrasi di PKW Kadipaten.
b) Pasal 56, Ayat 3, Butir  f.1.g) : Pembangunan  kawasan permukiman di Kertajati Aerocity  Kabupaten Majalengka.
c) Pasal  56,  Ayat  3,  Butir  g.  :  Pengembangan  Kawasan  Industri  Kertajati  Aerocity  di  Kabupaten Majalengka.
lembaga  teknis  pengelola  bandara  udara  diharapkan  dapat  medorong peningkatan pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Barat.
Bidang  kegiatan  BIJB  secara  umum  sebagaimana  tertera  di  Pasal  9 Peraturan  Daerah  Nomor  22  Tahun  2013  tentang  Pembentukan  Badan Usaha Milik Daerah Pengelola Bandara Udara Internasional Jawa Barat dan Kertajati Aerocity meliputi 2 hal sebagai berikut :
a. Pengusahaan kebandaraudaraan, meliputi perencanaan, pembangunan,  pengoprasiaan  dan  pengelolaan,  pemeliharaan  serta pengembangan.
b. Pengusahaan Kertajati Aerocity , meliputi perencanaan, pembangunan,  pengoprasiaan  dan  pengelolaan,  pemeliharaan  serta pengembangan.
Sebagaimana pasal 9 ayat 1 huruf a dab b tersebut, BIJB tidak hanya berfokus  kepada  keberadaan  bandara  udara,  tapi  juga  bertanggung  jawab dalam  hal  perencanaan,  pembangunan,  pengoprasian,  pengelolaan, pemeliharaan  dan  pengembangan  Kertajati Aerocity. Keberadaan  BIJB sebagai  kepanjangan  tangan  pemerintah  Provinsi  Jawa  Barat  dalam merealisasikan  konsep aerocity ,  yang  juga  merupakan  bagian  dari  wacana pemekaran  wilayah  Kabupaten  Majalengka  menjadi  Kabupaten  Majalengka dan  Kota  Majalengka. 3 Hal  ini  merupakan  bagian  dari  wacana pengembangan  konsep aerocity yang  yang  berangkat  dari  pemahaman konsep airport  city  drivers .  Sebagaimana  telah  disampaikan  pada  bagian awal,  pemikiran  John  Kasarda  yang  tentang  pendirian  Kota  Bandara  telah berevolusi dengan bentuk spasial yang berbeda didasarkan pada lahan yang tersedia  dan  prasarana  transportasi  untuk  pengembangan  wilayah. Pemahaman  tersebut  pada  akhirnya  terus  berkembang  mengingat  peran serta  fungsi  dari  keberadaan  sebuah  bandara  yang  tidak  hanya  sebatas sebagai  jalur  lalu  lintas  penerbangan,  dijelaskan  oleh  Kasarda  (2001:  43) “As  more  and  more  businesses  cluster  around  these  airports  and  along transportation corridors radiating from them a new urban form is emerging the
3 Pikiran Rakyat 26 Februari 2017
( http://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/2017/02/26/kertajati-aero-city-terbentuk-majalengka-akan-dibagi- kabupaten-kota-394587 ) Diakses Tanggal 22 Oktober 2018
Aerotropolis.” Kawasan  sekitar  bandara  internasional  semakin  memicu pertumbuhan kluster-kluster industri dan usaha sepanjang koridor menuju dan  dari  bandara  membentuk  urban  form  tersendiri.  Perubahan  evolutif dari  keberadaan  bandara  digambarkan  Kasarda  dan  Lindsay  sebagai berikut:
Many aerotropoli  will evolve out of the cities  we already call home-only their  highways  and  byways  will  lead  us  to  terminals  instead  of downtown.  For  isntant  ones  like  New  Songdo,  Kasarda  has  drafted  a set  of  blue  prints  replete  with  air  trains  and  “aerolanes”  connecting prefab  neighborhoods  and  business  district. (Kasarda  dan  Lindsay, 2001; 5).
Sebagaimana  perkembangan  yang  ada  didalam  konsep  aerotropolis pada  akhirnya  melahirkan  paradigma  baru  dalam  aktivitas  kebandaraan. Pengembangan  kawasan  komersial  yang  pesat  di  sekitar  bandara, menjadikan  bandara  sebagai  generator  pertumbuhan  perkotaan  dan menjadikan  bandara  sebagai  pusat  lapangan  pekerjaan  yang  penting, kawasan  perbelanjaan,  perdagangan  serta  destinasi  bisnis,  serta  bandara membangun  sebuah “brand  image” tersendiri  untuk  menarik  kegiatan bisnis yang tidak berkaitan dengan kebandar udaraan yang pada akhirnya melahirkan konsep aerocity . Kegiatan komersial di dalam kawasan bandara merefleksikan  kebutuhan  dari  pekerjaan,  pekerja  dan  penduduk  terhadap pelayanan  yang  disediakan  oleh  bisnis  yang  berbasis  bandara.  pelayanan- pelayanan  tersebut  meliputi  pelayanan  perumahan,  rekreasi,  kuliner, perdagangan,  kesehatan,  penitipan  anak  dan  lainnya.  Seperti  pada penelitian  mengenai  perkotaan  di  Amerika  Serikat  yang  memaparkan mengenai  pertumbuhan  di  area  perkantoran  di  dekat  bandara  lebih  cepat berkembang  dibandingkan  di  área  bandara  sub-urban  lainnya  (Kasarda, 2010:12).  Konsep aerocity bukanlah  hal  yang  baru,  sampai  dengan  tahun 2018  telah  banyak  dibangun  Aerotropolis  dan  Aerocity  sebagai  bagian  dari konsep  yang  dikembangkan  oleh  John  Kasarda  yang  divisualisasikan sebagaimana gambar berikut ini :

## Gambar 1.3 : Aerotropolis & Aerocity In Global World
Sumber : Data Penelitian (2018) 4
Sebagaimana gambar yang ada pada gambar 1.3 tersebut setidaknya berdasarkan  hasil  tabulasi  data  yang  peneliti  kembangkan  dari  penelitian john  kasarda.  Sampai  dengan  tahun  2018  total  jumlah aerotropolis dan aerocity yang  sudah  berjalan  dan  sedang  dalam  tahap  pembangunan sebagaimana tabel berikut ini :
4 John  Kasarda  ( www.aetropolis.com )  Diakses  pada  tanggal  19  Oktober  2018  Pukul  13.20.  Penelitian  John Kasarda  terfokus  pada  pengembangan  konsep  dan  struktur  pola  ruang  serta  kebijakan  publik  yang  mengatur tentang  aetropolis.  Setidaknya  berdasarkan  data  hasil  pemetaan    John  Kasarda  pada  tahun  2010  terdapat  19 aerotropolis yang  sudah  beroprasional,  22 aerotropolis yang  sedang  dalam  proses  pembangunan,  18 aerocity yang sudah beroprasional dan 14 aerocity yang sedang dalam proses pembangunan.
Tabel 1.1 : Jumlah Aerotropolis dan Aerocity di Dunia (2010)
Aerotropolis Oprational Aerotropolis Develoving Aerocity Oprational Aerocity Develoving Jumlah 19 22 18 17
Sumber : Data Penelitian (2018)
Sebagaimana  data  yang  ada  pada  tabel  1.1  menunjukan  kondisi perbandingan  jumlah aerotropolis dan aerocity yang  ada  di  dunia. Berdasarkan data tersebut, memperkuat argumentasi bahwa pembangunan kertajati aerocity pada dasarnya bukanlah hal yang baru, setidaknya sudah ada  18 aerocity di  dunia  yang  telah  beroprasional  dan  17 aerocity yang sedang dalam tahap pengembangan 3 diantaranya ada di Indonesia.
Penelitian  terkait  dengan  model aerocity sebagaimana  telah dikemukakan  sebelumnya  banyak  dikaji  oleh  John  Kasarda 5 .  Penelitian John  Kasarda  lebih  banyak  menganalisa  dan  mengamati  perkembangan model aerocity yang  ada  di  seluruh  dunia.  John  Kasarda  dalam  berbagai hasil  penelitiannya  juga  mengangkat  perubahan  fenomena public  transport dari aerotropolis menjadi aerocity dan memetakan konsep airport city driver, pemikiran-pemikiran  John  Kasarda  yang  pada  akhirnya  banyak  diadopsi oleh  berbagai  negara  untuk  mengembangkan aerotropolis dan aerocity termasuk konsep tata ruang aerocity yang dikembangkan di Indonesia.
Penelitian  lainnya  terkait  dengan  permasalahaan  dalam  pelaksanaan pembangunan  dan  pengembangan  BIJB  pada  dasarnya  telah  dilakukan oleh  para  peneliti  sebelumnya.  Dicky  Saromi  (2012) 6 melakukan  penelitian dengan  memfokuskan  pada  masalah  implementasi  kebijakan  pembebasan lahan  pada  beberapa  desa  di  Kecamatan  Kertajati  Kabupaten  Majalengka. Permasalahaan  yang  diangkat  pada  dasarnya  berangkat  dari  adanya beberapa  desa  di  Kecamatan  Kertajati  yang  menolak  pembebasan  tanah untuk  pembangunan  Bandara  Udara  Internasional  Jawa  Barat.  Penelitian tersebut  pada  akhirnya  memberikan  gambaran  tentang  permasalahaan yang  ada  dalam  hal  pembebasan  lahan  dan  membangun  konsep  baru
5 Kasarda, John ; Lindsay. “ The Way Forward," Global Airport Cities , 2010
6 Dicky  Saromi  (Disertasi  UNPAD)  Pada  Tahun  2012  melakukan  penelitian  dengan  judul  “Implemerntasi Kebijakan  Pembebasan  Lahan  untuk  pembangunan  bandara  udara  internasional  Jawa  Barat  di  Desa  Kertajati, Bantarjati, Kertasari dan Sukamulya”.
berupa  temuan  terkait  dengan  upaya  menangani  permasalahaan, khususnya  untuk  pembebasan  lahan  untuk  kepentingan  infrastruktur Bandara Internasional Jawa Barat.
Penelitian  terdahulu  lainnya  yang  juga  telah  di  konfrensikan  dan dipublikasikan  secara  internasional  dilakukan  secara  bersama  oleh  Yadi Suryadi,  Asrini  Chrysanti,  Febya  Nurnadiati,  Mohammad  Bagus  Adityawan dan  Arno  Adi  Kuntoro 7 (2018).  Penelitian  ini  mengkaji  tentang  alokasi kebutuhan  sumber  daya  air  untuk  mendukung  oprasional  Bandara  Udara Internasional  Jawa Barat  dan  Kertajati Aerocity .  Dalam  penelitiannya  lebih mengkaji  tentang  hal  teknis  yang  berkaitan  dengan  sumber  daya  air  yang ada di sekitar BIJB dan Kertajati Aerocity. Penelitian ini juga menggunakan analisa dengan pendekatan konsep water balance,  water demand, and also water allocation using WEAP (Water Evaluation and Planing) Hasil penelitian ini,  menunjukan  bahwa  kondisi  ketersedian  air  dengan  model  simulasi WEAP  menunjukan  bahwa  sungai  cimanuk  yang  ada  di  wilayah  sekitar BIJB  dan  Kertajati Aerocity hanya  mampu  bertahan  memberikan  pasokan air hingga 2040.
Penelitian  lainnya  yaitu  penelitian  berkelompok  yang  dilakukan  oleh M  Ikshsan  Setiawan et  all 8 .  Penelitian  ini  dilaksanakan  dalam  rangka menganalisa  korelasi  hubungan  antara  keberadaan  BIJB  dengan Gross Domestic  Product-Regional  (GDP-regional)  performance. Penelitian  ini menggunakan  pendekatan  kuantitatif.  Hasil  penelitian  ini  menunjukan bahwa kinerja bandar udara yang baik harus mempertimbangkan pasokan air,  pembuangan  limbah,  pengembangan  kegiatan  perdagangan,  area perbaikan  kendaraan  bermotor,  lembaga  keuangan  dan  asuransi,  aktivitas bisnis,  administrasi  pertanahan,  pendidikan,  pelayanan  kesehatan  dan pelayanan lainnya.
7 Suryadi,  Adi  dkk.  Melakukan  Penelitian  Bersama  dengan  Judul “Water  Resources  Allocation  for  Kertajati, Jatitujuh, and Ligung Sub-Districts to Support the Development of West Java International Airport (BIJB) and Kertajati  Aerocity  Area” https://doi.org/10.1051/matecconf/201814703010  Diakses  Tanggal  22  Oktober  2018 Pukul 12.39
8 Penelitian  M  I  Setiawan  et  al  2018  IOP  Conf.  Ser.:  Earth  Environ.  Sci.140  012089  ,  Dengan  Judul The Correlations  between  Airport  Sustainability and  Indonesian  Economic  Growth.  IOP  Publisher Sumber  : http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/140/1/012089/pdf Diakses Tanggal 22 Oktober 2018 Pukul 12.57

## KESIMPULAN
Berdasarkan  analisa  terhadap  penelitian  terdahulu,  fokus  permasalahan mengarah  kepada  permasalahaan  pembebasan  lahan  yang  terkendala karena  penolakan  sebagian  warga  terhadap  pelaksanaan  pembangunan BIJB  dan  Kertajati  Aerocity.  Permasalahaan  lain  juga  timbul  berkaitan dengan analisa terhadap kesiapan BIJB sebagai pengelola dan daya dukung pemerintah  dalam  mengimplementasikan  kebijakan  BIJB  dan  Kertajati Aerocity  dan  terkait  dengan  daya  dukung  sumber  daya  air  yang  penting untuk  keberlangsungan  keberadaan  sebuah  kawasan  menjadi  bahan pertimbangan  untuk  mengimplemtasikan  BIJB  dan  Kertajati  Aerocity  di Kabupaten  Majalengka  Provinsi  Jawa  barat.  Hal  tersebut  pada  dasarnya memerlukan  langkah  strategis  yang  mumpuni  demi  terealisasikannya Kertajati  aerocity  di  Kabupaten  Majalengka.  model  kerjasama  academic, business,    goverment  dan  civil  society  pada  kebijakan  kertajati  aerocity pada  akhirnya  dirasa  mumpuni  untuk  merealisasikan  program  dan kebijakan kertajati aerocity.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdulsyani,  1994.  Sosiologi  Skematika,  Teori,  dan  Terapan,  Jakarta:  Bumi Aksara
Abdurahman, Benjamin, 2005. Pemahaman Dasar Regional Management & Regional Marketing , IAP.
Dunn,  William  N.  1999.  Analisis  Kebijakan  Publik.  Yogyakarta:  Gadjah Mada University Press
Edwards  G.  2003.  Implementasi  Kebijakan  Publik.  Yogyakarta:  Lukman Offset
Etzkowitz,  H.,  &  Leydesdorff,  L.  1995.    The    Triple  Helix–University– Industry–Government  Relations:  A  Laboratory  for  Knowledge-Based Economic Development. EASST Review
Fandi Tjipto, 1994. Total Qualiti Management. Yogyakarta: Andi Offset.
Kuncoro,  2004.  Mudrajad,  Otonomi  dan  Pembangunan  Daerah,  Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang, Erlangga

## Pamudji,  1985.  Kerjasama  Antar  Daerah  Dalam  Rangka  Pembinaan WilayahSuatu    Tinjauan  dari  Segi  Administrasi  Negara,  PT.  Bina Aksara,Jakarta
Pratikno, et.al. 2004. Mengelola Dinamika Politik dan Sumberdaya Daerah, Yogyakarta: PLOD Departemen Dalam Neger London:
Sage
Publications, International Educational and Professional
Santosa,  Panji.2008.  Administrasi  Publik  (Teori  dan  Aplikasi  Good Govarnance).  Bandung: PT Refika Aditama
Siagian,  Sondang  P.2003.  Manajemen  Sumber  Daya  Manusia.  Jakarta: Bumi Aksara.
________________.2009.  Administrasi  Pembangunan  (Konsep,  Dimensi,  dan Strateginya). Jakarta: PT Bumi Aksara
Sinaga,  Obsatar.2010.  Otonomi  Daerah  &  Kebijakan  Publik  (Implementasi Kerja Sama Internasional). Bandung: Lespsindo.
Steers, Richard.1985. Efektivitas Organisasi. Jakarta: Erlangga.
Subarsono, A.G.2005. Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi.
Yogyakarta : Pustaka Pelajar
Tachjan.2006. Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: AIPI Bandung dan KP2W Lemlit Unpad.
Tangkilisan,  Hesel  Nogi  S.2003.  Kebijakan  Publik  yang  Membumi. Yogyakarta: Lukman Offset.
Nugroho,  D.  Rian.2004.  Kebijakan  Publik:  Formulasi,  Implementasi,  dan Kebijakan. Jakarta: Gramedia.
_______________.2006,  Kebijakan  Publik  Untuk  Negara-Negara  Berkembang. Jakarta: Gramedia
Nuryulia  Praswati,  Aflit.  2017.  Perkembangan  Model  Helix  Dalam Peningkatan  Inovasi.  Sukoharjo:,Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta
Wahab, Solichin A.2004. Analisa Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta : Bumi Aksara
Wibawa, Samodra.1994. Evaluasi Kebijakan Publik. Jakarta: Raja Grafindo Persada
Widjajani, dkk. 2017. Model Quadruple Helix Sebagai Model Inovasi Daerah (Kajian Literatur) Bandung: Universitas Langlangbuana Bandung Winarno, Budi.2008. Kebijakan Publik Teori dan Proses. Jakarta: Buku Kita Winarso, Haryo et al, 2002, Pemikiran dan Praktek Perencanaan dalam Era Transformasi  di  Indonesia,  Departemen  Teknik  Planologi  ITB, Yayasan Sugijanto Soegijoko.
Yeremias  T.  Keban,  2009,  Kerjasama  Antar  Pemerintah  Daerah  dalam  Era otonomi:  Isu,  Strategis,  Bentuk  dan  Prinsip,  Dapat  dibuka  di situs:http://www
.bappenas.go.id/node/48/2258/kerjasama
-
pemerintah-daerah

## Peraturan Perundang-undangan
Peraturan  Pemerimah  Republik  Indonesia  Nomor  28  Tahun  2018  Tentang Kerja Sama Daerah
Peraturan  Daerah  Nomor  13  Tahun  2010  tentang  Pembangunan  dan Pengembangan  Bandar  Udara  Internasional  Jawa  Barat  dan  Kertajati Aerocity