Thin Capitalization, Transfer Pricing Aggresiveness, Penghindaran Pajak Teza Deasvery Falbo 1
Amrie Firmansyah 2
Politeknik Keuangan Negara STAN teza.d.falbo@gmail.com 1 , amrie.firmansyah@gmail.com 2

## Abstract
The  increase  in  tax  revenue  in  Indonesia  is  not  accompanied  by  an  increase  in  tax  ratio  The  low  tax  ratio indicatestax  avoidance  practices  in  Indonesia.  Some  tax  avoidance  practices  can  be  conductedthrough  transfer pricing and thin capitalization.This study is aimed to examine empirically the effect of thin capitalization as well as transfer pricing  aggressiveness on tax avoidance practice  in Indonesia. This study uses  manufacturing companies which  are  listed  on  Indonesia  Stock  Exchange  (IDX)  within  the period 2013-2015.  Using  purposive  sampling,  the selected  samples  in  this  study  are  90  companies,  so  the  total  sample  is  270  samples.  The  hypothesis  examination used  in  this  study  is  multiple  linear  regression  analysis  of  panel  data.The  results  of  this  study  suggest  that  thin capitalization is positively associated with tax avoidance,while transfer pricing aggressivenessis not associated with tax avoidance.

## Abstrak
Peningkatan  nominal  penerimaan  pajak  tidak  diiringi  dengan  meningkatnya  tax  ratio.Rendahnya  tax  ratio mengindikasikan  adanya  penghindaran  pajak  di  Indonesia.  Beberapa  praktik  penghindaran  pajak  yang  dapat dilakukan adalah melalui praktik transfer pricing dan thin capitalization.Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris pengaruh thin capitalization dan transfer pricing aggresiveness terhadap penghindaran pajak. Sampel yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  perusahaan  manufaktur  yang  terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia  (BEI) selama tahun 2013-2015. Berdasarkan purposive sampling, sampel terpilih sebanyak 90  perusahaan  sehingga total sampel adalah 270 sampel. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier berganda data panel.Hasil  pengujian  menunjukkan  bahwa  thin  capitalization  berpengaruh  positif  terhadap  penghindaran  pajak, sedangkan transfer pricing aggresiveness tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
Keywords : Transfer Pricing, Thin Capitalization , Penghindaran Pajak

## 1. Pendahuluan
1.1. Latar Belakang
Pajak merupakan bagian yang penting  dalam  struktur  pendapatan  negara. Dari  tahun  ke  tahun  penerimaan  pajak memiliki  proporsi  yang  semakin  besar dalam  penerimaan  negara.  Selain  sebagai
penerimaan  negara  (fungsi budgetair ), fungsi  pajak  juga  merupakan  sebagai  alat dalam mengatur atau melaksanakan kebijakan  pemerintah  di  bidang  sosial  dan ekonomi  (fungsi regulerend )  (Mardiasmo, 2016).  Jadi,  pencapaian  target  penerimaan pajak  menjadi  hal  yang  penting  untuk
memastikan  terpenuhinya  fungsi  pajak tersebut demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat  sebagaimana  diamanatkan  dalam Undang-Undang  No.6  Tahun  1983  tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP)pasal 1.
Pentingnya  penerimaan  pajak  dalam mendanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah  (APBN)  dapat  terlihat  dari jumlah  nominal  dan  proporsi  penerimaan pajak yang semakin tinggi dalam pendapatan  negara.  Sejak  tahun  2004  s.d. 2015,  penerimaan  pajak  secara  nominal telah  terjadi  peningkatan  lebih  dari  400%. Selain itu, proporsi penerimaan pajak dalam APBN juga meningkat dari 59% untuk tahun 2004  menjadi  70%  untuk  tahun  2015.  Hal tersebut  menunjukkan  bahwa  dari  tahun  ke tahun,  pemerintah  semakin  mengandalkan pos  penerimaan  pajak  dalam  mendanai anggarannya.
Namun demikian, peningkatan nominal  penerimaan  pajak  tersebut  ternyata masih  belum  cukup  untuk  mencapai  target Pemerintah  dalam  penerimaan  pajak.  Sejak tahun  2002  s.d.  2015,  pencapaian  target Pemerintah  dalam  penerimaan  dari  sektor perpajakan  hanya  sebanyak  dua  kali,  yaitu pada  tahun  2004  dan  2008.  Selain  itu, peningkatan  jumlah  nominal  penerimaan pajak juga tidak diiringi dengan peningkatan
tax  ratio . Tax  ratio Indonesia  tetap  stagnan di kisaran 12% semenjak tahun 2002 sampai dengan  2015.  Bahkan, Tax  ratio Indonesia juga  ternyata  lebih  rendah  dibandingkan dengan tax ratio di beberapa negara tetangga dan Asia.
Tax  ratio adalah  rasio  perhitungan jumlah  penerimaan  pajak  terhadap  Produk Domestik  Bruto  (PDB)  suatu  negara.  Rasio tersebut  digunakan  untuk  menilai  tingkat kepatuhan  pembayaran  pajak  di  suatu negara.  Terkait  dengan  penelitian  ini, Byrnes  dan  Lavelle  (2003)  menyebutkan bahwa  penghindaran  pajak  menyebabkan turunnya  penerimaan  pajak  di  Amerika Serikat  yang  sebelumnya  sebesar  4%  dari PDB  pada  tahun  1965  menjadi  hanya  1,5% dari  PDB  pada  tahun  2002.  Lebih  lanjut, berdasarkan hasil penelitian Cobham (2005) total kerugian akibat adanya tax evasion dan tax avoidance bagi negara-negara berkembang  mencapai  USD  385  milyar yang menyebabkan rendahnya tax ratio dari yang  seharusnya.  Dengan  demikian,  bagi Indonesia, tax ratio yang rendah mencerminkan  adanya  penghindaran  pajak ( tax avoidance ) oleh Wajib Pajak, sehinggasebenarnya masih terdapat penerimaan  pajak  sebenanrnya  memiliki potensi  dengan  jumlah  yang  lebih  besar. Selain  itu,  indikasi  adanya  penghindaran
pajak  di  Indonesia  diperkuat  dengan banyaknya  Wajib  Pajak  Penanaman  Modal Asing yang melakukan usahanya di Indonesia tidak memenuhi kewajiban dalam pembayaran  PPh  Badan  Pasal  25  dan  Pasal 29  karena  terus-menerus  rugi,  padahal perusahaan-perusahaan  tersebut  masih  terus beroperasi  dan  bahkan  melakukan  ekspansi (Media Indonesia, 2016).
Penghindaran pajak merupakan kemampuan  untuk  membayar  jumlah  pajak yang  rendah  dibandingkan  dengan  laba sebelum  pajak  pada  perusahaan  melalui serangkaian  tindakan  manajemen  untuk mengecilkan  pajak  terutangnya  (Dyreng  et al.,  2008;  Frank  et  al.,  2009;  Hanlon  dan Slemrod,  2009;  Richardson  et  al.,  2013). Manajemen melakukan praktik penghindaran  pajak  dengan  memanfaatkan celah-celah  dalam  peraturan  perpajakan untuk  mengurangi  pajak  secara  signifikan (Braithwaite, 2005). Dapat dikatakan bahwa penghindaran  pajak  merupakan  perilaku wajib  pajak  untuk  mengurangi  beban  pajak namun tidak melanggar peraturan Perpajakan. Penghindaran pajak dapat dilakukan melalui praktik thin capitalization dan transfer  pricing  aggresiveness (Taylor dan Richardson, 2012). Dari hasil penelitiannya diketahui bahwa thin capitalization dan transfer pricing
aggresiveness berpengaruh  positif  terhadap penghindaran pajak.
Menurut OECD (2012), thin capitalization merupakan  tindakan  sebuah perusahaan  untuk  menggunakan  utang  lebih banyak  dibandingkan  dengan  ekuitas  dalam sumber  pendanaan  perusahaan.  Hal  tersebut sejalan  dengan  Blouin  et  al.  (2013)  yang menyatakan bahwa thin capitalization merupakan strategi perusahaan untuk membiayai operasi bisnisnya dengan mengutamakan  utang  dibandingkan  ekuitas. Praktik thin  capitalization oleh  perusahaan dapat  digunakan  sebagai  salah  satu  strategi penghindaran  pajak  (Lietz,  2013)  karena berdasarkan teori struktur modal Modigliani dan  Miller  (1963),  utang  dapat  memberikan insentif  pajak  bagi  perusahaan  melalui kemampuan  beban  bunga  pinjaman  untuk mengurangi  penghasilan  kena  pajak  ( tax shield ). Lebih jauh, menurut Dahlby (2008), perusahaan  multinasional  memiliki  insentif untuk  membiayai  anak  perusahaannya  di luar  negeri  dengan  utang  saat  tarif  pajak  di negara  perusahaan anak  lebih  tinggi dibandingkan  tarif  pajak  domestik  tempat perusahaan  berada.  Dalam  hal  ini,  anak perusahaan  dapat  mengurangkan  beban bunga  di  negara  dengan  tarif  tinggi  dan penghasilan bunga yang diterima perusahaan
induk  akan  dikenai  tarif  pajak  yang  lebih rendah.
Praktik  lain  yang  mempengaruhi penghindaran  pajak  yaitu transfer  pricing aggresiveness (Taylor  dan  Richardson, 2012). Eden dan Smith (2011) mendeskripsikan transfer pricing
aggresiveness sebagai manfaat pajak ataupun  keuangan  yang  diperoleh  ketika perusahaan memanfaatkan perbedaan ekonomi,  keuangan,  dan  peraturan  antar wilayah  yurisdiksi  yang  berbeda.  Manfaat tersebut  dapat  diperoleh  karena  transaksi antar  pihak  berelasi  yang  berlokasi  di berbagai  wilayah  yurisdiksi  perpajakan memberikan  kesempatan  yang  cukup  besar untuk melakukan penghindaran pajak (Desai et  al.,  2006).  Sejalan  dengan  pernyataan tersebut,  Taylor  dan  Richardson  (2012) menyatakan bahwa perusahaan multinasional dapat mengatur harga transfer dalam transaksi antar perusahaan berelasi di negara  yang  berbeda  untuk  memfasilitasi praktik penghindaran pajak.
Terkait  dengan  hal-hal  tersebut  di atas,  maka  penting  dilakukan  penelitian untuk mengetahui pengaruh thin
capitalization dan transfer pricing aggressiveness terhadap penghindaran pajak dengan  kondisi  di  Indonesia.Penelitian  ini diharapkan dapat berkontribusi secara positif
bagi  Direktorat  Jenderal  Pajak  sebagai penyusun kebijakan dan pelaksana administrasi  perpajakan.  Pertama, penelitian ini  dapat  memberikan  pedoman  bagi Direktorat
Jenderal Pajak dalam memanfaatkan  informasi  pada  laporan keuangan perusahaan yang memiliki signifikansi  tinggi  dalam  mempengaruhi penghindaran  pajak.  Selain  itu,  dapat  juga dijadikan  sebagai  referensi  dalam  evaluasi dan penyempurnaan peraturan terkait penghindaran  pajak.  Kedua,  penelitian  ini dapat  menjadi  bahan  masukan  dalam mengevaluasi dan merumuskan kebijakan di bidang  perpajakan  internasional,  khususnya terkait  praktik  penghindaran  pajak  secara internasional.Ketiga,  penelitian  ini  dapat menjadi  bahan  masukan  dalam  penyusunan norma,  standar,  prosedur  dan  kriteria penggalian  potensi  dan  pemantauan  terkait penghindaran pajak. Keempat, penelitian ini dapat menjadi acuan dalam menyusun profil risiko  Wajib  Pajak  untuk  menentukan prioritas  dalam  melaksanakan  pemeriksaan pajak sehubungan dengan terbatasnya jumlah pemeriksa pajak dibandingkan jumlah Wajib Pajak terdaftar.Kelima, penelitian ini juga diharapkan dapat membantu Account  Representative (AR) dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan penggalian  potensi  Wajib  Pajak  dengan
terkait  dengan  perusahaan  yang  memiliki kecenderungan untuk melakukan penghindaran  pajak.  Sementara  itu,  bagi investor  penelitian  ini  dapat  dijadikan  suatu indikator dalam melakukan penilaian perusahaan  untuk  pengambilan  keputusan untuk  berinvestasi  terkait  dengan  kebijakan dan perilaku yang dilakukan oleh perusahaan. Dalam bidang akademik penelitian  ini  dapat  dijadikan  sebagai referensi  terkait  dengan  pengembangan  isu- isu  dalam  penelitian  akuntansi  khususnya yang terkait dengan perpajakan.

## 2. Landasan  Teori  dan  Pengembangan
Hipotesis
2.1. Teori Keagenan
Menurut Jensen dan Meckling (1976),  teori  keagenan  didasarkan  pada hubungan  keagenan  akibat  adanya  kontrak dimana satu orang atau lebih pemilik sumber daya ekonomis (principle) melibatkan pihak lain (agent) untuk  mengelola  sumber  daya tersebut atas nama principal.
Pemilikperusahaan yang merupakan
principal  memberikan  kewenangan  kepada manajer (agen) dalam pengambilan keputusan  bisnis.  Permasalahan  kemudian muncul  karena  agen  tidak  selalu  membuat keputusan  dengan  tujuan  untuk  memenuhi kepentingan  pemilik  perusahaan,  sehingga
timbul  adanya agency  conflict (Jensen  dan Meckling, 1976)
Berkaitan dengan penghindaran pajak,  manajer  memiliki  kesempatan  dalam melaporkan  laba  perusahaan  dengan  tujuan untuk mengurangi utang  pajak yang ditanggung oleh perusahaan. Alasan manajer melakukan  tindakan  ini  agar  kinerjanya terlihat  bagus  dan  mendapatkan  insentif, padahal  laba  yang  dihasilkan  bukanlah berasal dari operasi yang dapat meningkatkan kekayaan  pemilik perusahaan dalam jangka panjang. Kepentingan manajer ini  berbeda  dengan  kepentingan  pemilik perusahaan yang tidak menginginkan adanya penghindaran  pajak  karena  merupakan tindakan yang beresiko.  Penghindaran pajak berpotensi  mengganggu  keberlangsungan usaha jika perusahaan mendapatkan permasalahan hukum atau rusaknya reputasi. Manipulasi  tersebut  dapat  dilakukan  karena adanya asymetric information antara manajemen yang membuat dan menjalankan sistem  akuntansi  dan principal sebagai pengguna laporan keuangan.
2.2. Penghindaran Pajak
Penghindaran pajak merupakan aktivitas  yang  mengurangi  nominal  pajak secara  eksplisit  dari  pendapatan  sebelum pajak(Hanlon  dan Heitzman,  2010).  Wenzel (2002)  menyatakan  bahwa  penghindaran
pajak  merupakan  pemanfaatan  peraturan perpajakan  untuk  memperoleh  keuntungan tersendiri, dengan mengurangi  jumlah pajak yang  terutang  melalui  cara  yang  sah  secara hukum.  Berdasarkan  pengertian-pengertian tersebut,  penghindaran  pajak  merupakan tindakan  yang  masih  diperbolehkan  dalam aturan perpajakan yang berlaku.
Berkaitan dengan agency theory , penghindaran  pajak  dapat  diklasifikasikan menjadi  dua,  yaitu  pandangan  tradisional dan  kontemporer  (Desai  dan  Dharmapala, 2009). Pandangan tradisional mendefinisikan  penghindaran  pajak  yang dilakukan  oleh  manajer  merupakan  bentuk pengamanan  kekayaan  dengan  tujuan  untuk mengurangi beban pajak, sedangkan pandangan kontemporer menganggap penghindaran  pajak  sebagai  bentuk rent extraction ,  yaitupenghindaran  pajak  yang dilakukan manajer ditujukan untuk kepentingan pribadi bukan untuk memaksimalkan kepentingan pemilik perusahaan.
2.3. Thin Capitalization Menurut
OECD (2012), thin capitalization merupakan  sebuah  situasi dimana perusahaan dibiayai oleh level utang yang  lebih  tinggi  dibandingkan  dengan modal.  Pengertian  ini  sejalan  dengan pengertian thin  capitalization yang  terdapat
dalam  penelitian  Taylor  dan  Richardson (2013)  dan  Taylor  et  al.  (2011).  Strategi perusahaan  dalam  memperoleh  pembiayaan berdampak  terhadap  tingkat  penghasilan kena pajak perusahaan. Peraturan perpajakan  memperbolehkan  beban  bunga sebagai pengurang penghasilan ( deductible ). Sebaliknya, apabila perusahaan memperoleh pembiayaan  melalui  ekuitas,  dividen  yang dibagikan  tidak  dapat  menjadi  pengurang penghasilan  untuk  perhitungan  pajak  ( non- deductible ).  Semakin  tinggi  level  utang dalam  perusahaan,  semakin  tinggi  pula beban  bunga  yang  harus  dibayarkan  yang mengakibatkan  laba  fiskal  menjadi  semakin rendah  (OECD,  2012).  Sejalan  dengan  hal tersebut,  menurut  Gupta  dan  Newberry (1997) kebijakan pendanaan suatu perusahaan akan mempengaruhi effective tax rate (ETR) karena pajak memiliki perlakuan yang  berbeda  terkait  dengan  struktur  modal suatu  perusahaan.  ETR yang  rendah merupakan  indikasi  adanya  penghindaran pajak  pada  suatu  perusahaan.  Dengan  kata lain, kebijakan pendanaan memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.
Lebih  jauh,  menurut  Dahlby  (2008) perusahaan  multinasional  memiliki  insentif untuk  membiayai  anak  perusahaannya  di luar  negeri  dengan  utang,  saat  tarif  pajak  di
negara  tempat  anak  perusahaan  lebih  tinggi dibandingkan  tarif  pajak  domestik  tempat perusahaan  berada.  Dalam  hal  ini,  anak perusahaan akan dapat mengurangkan beban bunga  di  negara  dengan  tarif  tinggi  dan penghasilan bunga yang diterima perusahaan induk  akan  dikenai  tarif  pajak  yang  lebih rendah.  Untuk  alasan  ini,  otoritas  pajak  di berbagai  negara  menyusun  peraturan  untuk membatasi  nilai  beban  bunga  yang  dapat dikurangkan untuk kepentingan penghitungan  laba  fiskal.  Peraturan  ini disusun  untuk  mencegah  terjadinya cross- border shifting dari laba perusahaan melalui tingkat  utang  yang  berlebihan,  sehingga basis  perpajakan  di  negara  dapat  dilindungi (OECD, 2012).
Di  Indonesia,  pengaturan  terhadap thin  capitalization terdapat  pada  Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan  Pasal  18  (1)  yang  mengatur kewenangan  Menteri  Keuangan  dalam mengeluarkan keputusan besarnya perbandingan  antara  utang  dan  modal perusahaan  untuk  keperluan  perpajakan. Terkait  dengan  hal  tersebut,  Peraturan Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia Nomor 169/PMK.010/2015 tentang Penentuan  Besarnya  Perbandingan  antara Utang dan Modal Perusahaan untuk
Keperluan  Penghitungan  Pajak  Penghasilan
memberikan  kepastian  mengenai  batasan perbandingan  utang  dan  modal  untuk keperluan  perhitungan  pajak  penghasilan, yaitu  4:1.  Peraturan  ini  diberlakukan  mulai tahun  2016  yang  selanjutnya  dijabarkan dalam  Peraturan  Direktur  Jenderal  Pajak Nomor  Per-25/PJ/2017  tentang  Pelaksanaan Penentuan  Besarnya  Perbandingan  antara Utang dan Modal Perusahaan untuk Keperluan  Penghitungan  Pajak  Penghasilan dan Tata Cara Pelaporan Utang Swasta Luar Negeri.
2.4. Transfer Pricing Aggresiveness
Menurut  Horngren et  al. (2015), transfer  price merupakan  harga  yang dibebankan  oleh  suatu  subunit  atau  divisi terhadap  barang  atau  jasa  yang  diberikan kepada  divisi  lain  dalam  organisasi  yang sama.  Hal  ini  sejalan  dengan  Hansen  dan Mowen (2005) yang menjelaskan pengertian transfer price sebagai harga yang dibebankan  oleh  divisi  penjualan  kepada divisi  pembelian  dalam  suatu  perusahaan atau  grup  perusahaan.  Menurut  OECD (2009), transfer price merupakan harga yang diberlakukan  dalam  transaksi  antara  suatu perusahaan  dan  pihak  berelasi  ketika perusahaan mentransfer barang, jasa, ataupun  aset  tak  berwujud  kepada  pihak berelasi.
Sementara  itu,  Darussalam et  al .
(2013)  menjelaskan  pengertian transfer pricing sebagai  harga  yang  ditetapkan  oleh Wajib  Pajak  pada  saat  menjual,  membeli, dan membagi sumber daya dengan afiliasinya. Sejalan dengan pengertian tersebut,  Freinschreiber  (2004)  menjelaskan pengertian transfer pricing dalam perspektif pajak  sebagai  suatu  kebijakan  harga  dalam transaksi-transaksi  yang  dilakukan  oleh pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa, sedangkan menurut Gunadi (1994)  dalam  Suandy  (2008), transfer pricing merupakan  penentuan  harga  terkait dengan  penyerahan  barang,  jasa,  atau pengalihan  teknologi  antar  perusahaan  yang memiliki  hubungan  istimewa  dengan  tujuan manipulasi  harga  secara  sistematis  untuk mengurangi  laba  secara  artifisial  sehingga seolah-olah  perusahaan  menjadi  rugi  yang sebenarnya  dilakukan  untuk  melakukan penghindaran pajak atau bea di suatu negara. Gusnardi (2009) menyatakan bahwa transfer pricing yang  dilakukan  oleh  perusahaan multinasional  melakukanbertujuan  untuk meminimalkan  kewajiban  pajak  secara global.  Dengan  demikian, transfer  pricing sedapat mungkin memindahkan penghasilan ke negara dengan beban pajak terendah atau minimal  dimana  negara  tersebut  memiliki perusahaan atau divisi yang terafiliasi.
2.5. Penelitian Terdahulu dan Pengembangan Hipotesis Taylor dan Richardson (2012)membuktikan bahwa
thin capitalization berpengaruh  secara  positif terhadap  penghindaran  pajak.  Taylor  dan Richardson  (2012)  menyatakan  bahwa praktik thin capitalization cenderung digunakan  bersamaan  dengan  pemanfaatan tax haven untuk memaksimalkan kesempatan penghindaran pajak dengan cara meningkatkan  kompleksitas  transaksi  yang melibatkan  negara tax  haven .  Dyreng et  al . (2008)membuktikan bahwa perusahaan yang melakukan  penghindaran  pajak  terbukti memiliki  tingkat  utang  yang  lebih  tinggi dibandingkaan perusahaan yang tidak melakukan  penghindaran  pajak.  Ketika perusahaan mempertimbangkan struktur modal  untuk  lebih  banyak  menggunakan utang  atau  modal  salah  satunya  didasarkan kebijakan  perusahaan  yang  ditetapkan  oleh manajer. Apabila dilihat dari sudut pandang teori  keagenan,  monitoring  yang  dilakukan oleh pemegang saham lebih ketat dibandingkan  dengan  kreditur,  sehingga manajer  dalam  perusahaan  lebih  memilih penggunaan  utang  lebih  banyak  daripada yang  seharusnya  walaupun  risiko  gagal bayar  menjadi  masalah  bagi  perusahaan  di masa yang akan datang.
Rego  (2003)  menemukan  bahwa perusahaan dengan tingkat utang yang tinggi memiliki ETR yang rendah karena perusahaan-perusahaan tersebut mendapatkan pengurangan atas pajak terutangnya  karena  adanya  beban  bunga. Menurut Rego (2013), perusahaan multinasional  mendapatkan  insentif  untuk membiayai  investasinya  di  negara  lain dengan  hutang  apabila  negara  tersebut memiliki  tarif  pajak  yang  lebih  tinggi. Pernyataan  tersebut  sejalan  dengan  Dahlby (2008)  yang  menyatakan  bahwa  tingkat utang berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.
Berdasarkan peraturan perpajakan, beban  bunga  dapat  menjadi  pengurang penghasilan kena pajak ( deductible ), sedangkan pembagian dividen tidak menjadi pengurang  penghasilan  kena  pajak  ( non- deductible ). Apabila dilihat pada perusahaan multinasional,  perusahaan  akan  mendapat insentif berupa pengurangan pajak pada tarif yang  lebih  tinggi  akibat  adanya  beban bunga.  Di  sisi  lain,  penghasilan  bunga  akan didapatkan  oleh  grup  perusahaan  yang berada  di  negara  dengan  tarif  yang  lebih rendah.  Adanya  asimetri  informasi  antara manajer dan pemegang saham mengakibatkan  manajer  dapat  menetapkan kebijakan  struktur  modal  perusahaan.  Bagi
pemegang saham mungkin hanya beranggapan  bahwa  dengan  penambahan utang  dapat  menambah  sumber  pendanaan, namun kebijakan tersebut ternyata digunakan  oleh  manajer  untuk  melakukan penghindaran  pajak.  Dengan  demikian, hipotesis pertama dari penelitian ini adalah: H1:  Thin capitalization berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak
Taylor dan Richardson (2012) menemukan bahwa transfer pricing berpengaruh secara positif terhadap penghindaran  pajak.  Sejalan  dengan  hal tersebut,  Desai et  al .  (2006)  menyatakan bahwa  transaksi  antar  pihak  berelasi  yang berlokasi  di  berbagai  wilayah  yurisdiksi perpajakan  memberikan  kesempatan  yang cukup besar untuk melakukan penghindaran pajak. Shackelford et al. (2007) berpendapat bahwa  semakin  kompleks  suatu  transaksi transfer pricing, yang melibatkan penggunaan  aset  tak  berwujud,  maka semakin  sulit  pula  untuk  menentukan besaran  penghasilan  kena  pajak  yang dialihkan secara internasional.
Perusahaan  dapat  mengatur  harga transfer  untuk  transaksi  dengan  pihak  yang memiliki  hubungan  istimewa.  Ketika  harga transfer tersebut tidak sesuai dengan prinsip arm’s  length  transaction ,  maka  terdapat pengalihan  laba  antar  perusahaan  dengan
hubungan istimewa. Perusahaan akan mendapatkan  insentif  apabila  pengalihan laba  tersebut  dilakukan  dari  perusahaan  di negara  dengan  tarif  pajak  tinggi  ke  negara dengan  tarif  pajak  yang  lebih  rendah. Adanya  asimetri  informasi  dalam  teori keagenan, aktivitas yang dilakukan perusahaan  mungkin  tidak  dapat  dipantau secara  penuh  dan  intensif  oleh  pemegang saham selaku pemilik perusahaan. Transaksi transfer  pricing  yang  dilakukan  oleh  pihak- pihak  tertentu  dapat  menjadi  celah  bagi manajer dalam perusahaan untuk melakukan penghindaran  pajak.  Oleh  karena  itu,  dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:
H2:  Transfer pricing aggresiveness berpengaruh positif terhadap
penghindaran pajak
3. Metode Penelitian
3.1. Data dan Sampel Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  data yang  bersumber  dari  laporan  keuangan  dan laporan tahunan perusahaan sektor manufaktur  yang  terdaftar  di  Bursa  Efek Indonesia  dalam  kurun  waktu  tahun  2013 s.d.  2015.  Perusahaan  sektor  manufaktur dipilih  sebagai  populasi  karena  sektor tersebut  merupakan  sektor  yang  paling dominan  dari  keseluruhan  perusahaan  yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI), yaitu  sebanyak  144  perusahaan  (per  31
Desember  2016),  sektor  manufaktur  juga memberikan  kontribusi  yang  signifikan terhadap  keseluruhan  industri  nasional  dan menjadi  penyumbang  PDB  terbesar  di Indonesia. Perusahaan yang terdaftar di BEI dipilih  karena  perusahaan  terdaftar  di  BEI diwajibkan mempublikasikan laporan keuangan  yang  telah  diaudit  sebagai  bentuk pertanggungjawaban.
Pemilihan  sampel  dilakukan  secara purposive  sampling dengan  mengeliminasi populasi  yang  memiliki  kriteria-kriteria perusahaan  yang  melakukan initial  public offering (IPO)  setelah  01  Januari  2013  atau delisting sebelum 01 Januari 2016, Perusahaan  yang  tidak  memiliki  data lengkap  selama  periode  tahun  2013  s.d. 2015 dan perusahaan yang memiliki laporan keuangan  dengan  menggunakan  mata  uang USD.
3.2. Definisi Operasional Variabel
Variabel  dalam  penelitian  ini  adalah variabel dependen yaitu penghindaran pajak, sedangkan  variabel  independen  adalah thin capitalization dan transfer pricing aggresiveness .  Adapun  proksi  variabel- variabel tersebut adalah sebagai berikut :
3.2.1. Penghindaran Pajak
Penghindaran  pajak  sebagaimana Hanlon  dan  Heitzman  (2010)  didefinisikan
sebagai  aktivitas  yang  mengurangi  nominal pajak  secara  eksplisit  dari  pendapatan sebelum pajak. Variabel penghindaran pajak dalam  penelitian  ini  diproksikan  dengan menggunakan Abnormal Book-Tax Difference (ABTD)  yang dikemukakan oleh Tang  dan  Firth  (2011)  dan  diperbaiki  oleh Tang dan Firth (2012), kemudian dimodifikasi oleh Sismi dan Martani (2014) untuk  penyesuaian  dengan  kondisi  di Indonesia. ABTD didapat  dari nilai  residual dari persamaan berikut:
Keterangan: BTD it
: Book-Tax  Difference merupakan selisih nilai  laba  akuntansi dengan laba pajak perusahaan i pada tahun t. ∆INV it : Perubahan aktiva tetap danaktiva tidak berwujud perusahaan i pada tahun t ∆REV it : Perubahan  penjualan perusahaan i pada tahun t TL it : Jumlah kerugian akuntansi perusahaan i pada tahun t TLU it : Jumlah kompensasi kerugian  perusahaan  i pada tahun t ∆EB it : Perubahan nilai imbalan kerja perusahaan i pada tahun t BTD it-1 : Nilai BTD perusahaan i  tahun  t-1,  untuk memperhitungkan pengaruh perubahan standar  akuntansi  dan perpajakan  dari  tahun ke tahun pada NBTD β 0
: Konstanta
β 1 , β 2 , β 3 , β 4 , β 5 , β 6 : Koefisien  persamaan regresi ε it : Error pada perusahaan i pada tahun t
Kelebihan pengukuran menggunakan ABTD  adalah  model  ini  dapat  memisahkan antara  perbedaan  laba  akibat  peraturan dengan komponen opportunistik yang dilakukan  manajemen.  Dalam  model  ini, BTD  dibagi  menjadi  dua  macam  yaitu Normal  BTD  (NBTD)  dan  Abnormal  BTD (ABTD).  NBTD  disebabkan  oleh  adanya perbedaan  antara  peraturan  pajak  dan standar akuntansi. ABTD adalah nilai residu dari model regresi untuk menghitung NBTD merupakan  komponen  opportunistik  yang dilakukan  manajemen  (Tang  dan  Firth, 2011). Semakin besar nilai ABTD mengindikasikan semakin besar
penghindaran  pajak  perusahaan  melalui komponen oportunistik  yang dilakukan oleh manajemen.
3.2.2. Thin Capitalization Pengertian thin  capitalization dalam penelitian  ini  mengacu  pada  Blouin et  al .
(2013)  yang  menyatakan  bahwa thin capitalization merupakan strategi pembiayaan  perusahaan  untuk  membiayai operasi  bisnisnya  dengan  mengutamakan penggunaan  utang  dibandingkan  dengan ekuitas.  Dalam  penelitian  ini,  pengukuran thin  capitalization dihitung  dengan MAD ratio .  Cara  ini  digunakan  oleh  Taylor  dan Richardson  (2012),  yaitu  dilakukan  dengan dua langkah:
 Menghitung safe  harbor  debt  amount (SHDA),  yaitu  rata-rata  total  aset dikurangi  dengan non-interest  bearing liability ,  kemudian  hasilnya  dikalikan dengan 75%. Untuk penelitian ini, akan dimodifikasi  sesuai  dengan  aturan terkait thin  capitalization di  Indonesia, yaitu  PMK  nomor  169/PMK.010/2015, maka  angka  pengalinya  bukan  75% melainkan  80%  karena  batasan debt  to equity  ratio yang  diperbolehkan  adalah maksimal  4:1.  Oleh  karena  itu,  maka rumusnya menjadi:
(
)
 Menghitung maximum  allowable  debt
(MAD) ratio, yaitu rata-rata total  utang
dibagi dengan SHDA, sehingga rumusnya adalah sebagai berikut:
Menurut  Taylor  dan  Richardson (2012),  semakin  besar MAD  ratio maka perusahaan  semakin  mengandalkan  utang untuk pembiayaannya,  yang berarti semakin menuju ke arah praktik thin capitalization . 3.2.3. Transfer Pricing Aggresiveness Transfer  pricing  aggressiveness dalam penelitian ini adalah penetapan harga dalam transaksi  antara  suatu  perusahaan  dan  pihak berelasi  ketika  perusahaan  mentransfer barang,  jasa,  ataupun  aset  tak  berwujud kepada  pihak  berelasi  (OECD,  2009). Transfer  pricing  aggressiveness diukur dengan  menggunakan  indeks  sebagaimana yang telah dilakukan oleh (Richardson et al. , 2013). Indeks tersebut menggunakan pendekatan sum-score yang  menjumlahkan tujuh  hal  yang  diambil  dari  laporan keuangan  dan  laporan  tahunan  perusahaan. Pendekatan sum-score untuk  menghitung transfer  pricing  aggressiveness dilakukan sesuai dengan cara menjumlahkan indikator- indikator sebagai berikut kemudian hasilnya dibagi tujuh:
 Adanya  utang/piutang  tanpa  bunga kepada pihak-pihak berelasi.
 Adanya  pembebasan  utang/piutang dari/kepada pihak-pihak berelasi.
 Adanya penurunan nilai
utang/piutang  atau  pencadangan piutang  tak  tertagih  dari/kepada pihak-pihak berelasi.
 Adanya  kewajiban  non-moneter (jasa/pemanfaatan aset tidak
lancar/sewa) antar pihak-pihak berelasi.
 Tidak  adanya  dokumen  formal yang dapat mendukung pengguanaan metode transfer pricing yang  digunakan  dalam transaksi antar pihak-pihak berelasi.
 Adanya  pelepasan  aset  jangka panjang  dari/kepada  pihak-pihak berelasi tanpa justifikasi komersial.
 Tidak adanya justifikasi yang dapat menunjukkan bahwa transaksi antar pihak-pihak berelasi telah
dilakukan dengan wajar.

## 3.2.4. Variabel Kontrol
Dalam  penelitian  ini  akan  digunakan empat  variable  kontrol  yaitu size , capital intensity , inventory intensity , dan profitability.
a. Size
Semakin besar ukuran suatu perusahaan,  maka  perusahaan  tersebut  akan
memiliki  aktivitas  usaha  dan  transaksi keuangan yang semakin besar yang memberikan  berbagai  kesempatan  untuk melakukan  penghindaran  pajak  (Bernard et al. ,  2006;  Rego,  2003;  Richardson et  al ., 2013).  Hal  ini  disebabkan  biaya  yang  harus dikeluarkan perusahaan besar untuk melakukan penghindaran pajak lebih rendah karena  perusahaan  besar  telah  mencapai skala  ekonomis  (Slemrod,  2001).  Dalam penelitian ini SIZE diukur dengan logaritma natural  (ln)  dari  total  aset  dengan  nilai rupiah  penuh,  sesuai  dengan  Taylor  dan Richardson (2012).
b. Capital intensity Capital  intensity berpengaruh  positif terhadap  penghindaran  pajak  karena  adanya percepatan pembebanan penyusutan berdasarkan  masa  manfaat  aset  (Taylor  dan Richardson,  2012).  Dalam  penelitian  ini capital  intensity diukur  dengan  cara  total nilai PPE di suatu tahun dibagi dengan total nilai aset di tahun sebelumnya.
c. Inventory intensity
Inventory intensity dapat disebut sebagai  subtitusi  untuk capital  intensity . Oleh  karena  itu inventory  intensity akan berpengaruh  negatif  terhadap  penghindaran pajak (Taylor dan Richardson, 2012). Dalam penelitian  ini inventory  intensity diukur dengan  cara  total inventory di  suatu  tahun
dibagi  dengan  total  nilai  aset  di  tahun sebelumnya d. Profitability Profitability dalam penelitian ini diproksikan  dengan  ROA  ( return  on  asset ).
ROA  didapat  dengan  cara  membagi pretax profit dengan  total  aset  tahun  sebelumnya. Berdasarkan  Richardson  dan  Lanis  (2007), ROA berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.
3.3. Model Penelitian Utama
Model  penelitian  utama  yang  diajukan penulis adalah sebagai berikut :
Keterangan: ABTD :  Penghindaran pajak, menggunakan proxi Abnormal BTD TCAP : MAD ratio TPRICE : Transfer pricing aggresiveness index SIZE :  Logaritma natural total aset CAPINT :  Net PPE dibagi dengan lagged total asset INVINT : Inventory dibagi dengan lagged total asset
ROA : Pre-tax income dibagi total aset
α :  Konstanta
ε :  Error
Untuk  mendapatkan  model  terbaik, maka  perlu  dilakukan  pemilihan  metode
regresi  data  panel  untuk  mendapatkan metode  terbaik  untuk  melakukan  regresi. Menurut (Gujarati dan Porter, 2009) terdapat tiga  metode  dalam  regresi  data  panel  yaitu, model common  effect,  fixed  effect ,  dan random  effect. Setelah  di  dapatkan  model terbaik,  dilakukan  uji  asumsi  klasik  yang meliputi  uji  normalitas,  uji  multikolineritas, uji  heteroskedastisitas  dan  uji  auto  korelasi untuk  mendapat Best  Linier  Unbiased Estimator . Selanjutnya dilakukan uji F untuk menguji  ketetapan  model  penelitian  dan  uji T  dilakukan  untuk  menguji  pengaruh variabel independen terhadap variabel independen.
4. Hasil Dan Diskusi
4.1. Deskripsi Data/Objek Penelitian Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data keuangan perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di  Bursa  Efek  Indonesia,  dengan  kriteria- kriteria sebagai berikut :
Tabel 1 Pemilihan Sampel Penelitian No Kriteria Total  Ukuran 1 Perusahaan yang terdaftar di BEI 144 perusahaan 2 Perusahaan terdaftar di BEI yang listing dari tahun 2013 s.d. 2015 (13) perusahaan 3 Perusahaan yang pembukuan dengan mata uang USD (26) perusahaan 4 Perusahaan dengan data tidak lengkap (15) perusahaan Total Sampel 90 Perusahaan Tahun 3 Tahun Total Observasi 270 Perusahaan- Tahun
Sumber : data diolah
Analisis  statistik  deskriptif  dalam penelitian  ini  berupa  gambaran  mengenai ukuran  tendensi  sentral  dan  dispersi  data. Ukuran  tendensi  sentral  yang  digunakan yaitu mean dan median .  Ukuran  dispersi data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini yaitu  nilai  maksimum  ( maximum )  dan
minimum  ( minimum )  yang  menggambarkan nilai  ekstrim  dari  data  serta  deviasi  standar (std.dev)  yang  menggambarkan  seberapa dekat  titik  data  individu  ke mean .  Ikhtisar statistik  deskriptif  untuk  seluruh  variabel tercermin dalam Tabel 2.
Tabel 2 Statistik Deskriptif Variabel Mean Median Maximum Minimum Std.Dev. ABTD (0,00000) (0,00104) 0,14639 (0,06811) 0,02103 TCAP 0,48177 0,46317 1,57896 0,01907 0,29248 TPRICE 0,34074 0,28571 0,71429 0,00000 0,13989 CAPINT 0,40548 0,36407 1,47869 0,00050 0,24374 INVINT 0,23352 0,21013 0,72854 0,00000 0,14857 ROA 0,09270 0,05476 1,36882 (0,27821) 0,15973 SIZE 28,14213 27,91381 33,13405 24,41414 1,57170 Sumber: data diolah
Berdasarkan Tabel 2 diketahui bahwa  rata-rata  ABTD  untuk  tiga  tahun
adalah  hampir  bernilai  nol,  yang  berarti secara rata-rata perusahaan tidak melakukan
penghindaran  pajak.  Namun,  apabila  kita perhatikan  nilai  maksimumnya  sebesar 0,14639 dan nilai minimum sebesar -,06811. Hal  ini  menunjukkan  bahwa  terdapat observasi  yang  melakukan  penghindaran pajak dan terdapat juga observasi yang tidak melakukan penghindaran pajak. Variasi dari variabel  ABTD  dijelaskan  dengan  nilai deviasi  standar  sebesar  0,02103.  Variabel TCAP  ( Thin  Capitalization )  menunjukkan kecenderungan  perusahaan  menggunakan utang dibanding ekuitas dalam pembiayaannya. Semakin tinggi nilai TCAP maka  semakin  tinggi  pula  kecenderungan perusahaan  menggunakan  utang  dalam pembiayaannya. Berdasarkan Tabel 2 diketahui  bahwa  variabel  TCAP  memiliki nilai  rata-rata  0,48177  dan  median  0,46317. Sedangkan untuk sebaran data dapat terlihat dari  range  data  yang  cukup  lebar  dengan nilai  maksimum  1,57896  dan  minimum  - 0,06811  serta  standar  deviasi  sebesar 0,29248.
Variabel  TPRICE  ( Transfer  Pricing Aggresiveness )  merupakan  harga  transfer yang  diterapkan  dalam  transaksi  antara pihak-pihak  berelasi  atau  dalam  hubungan istimewa. Pengukuran variabel ini menggunakan pendekatan sum-score dimana semakin  besar  nilainya  maka  semakin  besar pula  agresivitas  dalam  penetapan  harga
transfer  dalam  transaksi  antara  pihak-pihak berelasi.  Dengan  menggunakan  pendekatan sum-score ,  maka  nilai  terendah  TPRICE yang  dapat  diperoleh  suatu  perusahaan adalah  0  dan  tertinggi  yang  dapat  diraih adalah  1.  Berdasarkan  Tabel  2  diketahui bahwa nilai rata-rata TPRICE adalah sebesar 0,34074  dengan  median  0,28571.  Nilai maksimum  yang  diraih  observasi  dalam penelitian  ini  adalah  sebesar  0,71429  dan terendah adalah 0,00000. Sedangkan deviasi standar bernilai 0,13989.
4.2. Pengujian Hipotesis
Untuk  memperoleh  model  terbaik, dalam pengujian hipotesis dengan menggunakan  data  paneldilakukan  dengan beberapa  estimasi  model  regresi  yang  dapat digunakan,  yaitu common  effect  model atau biasa  disebut pooled  ordinary  least  square (pooled  OLS) , fixed  effect  model ,  dan random effect model . Pemilihan model yang sesuai  untuk  penelitian  ini  akan  dilakukan dengan cara pengujian statistik dan menggunakan  pertimbangan  lainnya  dalam memilih  model  regresi  dari  para  ahli ekonometrika.  Pengujian  statistik  yang dilakukan  berupa  uji  Chow,  uji  Breusch- Pagan Lagrange Multipier, dan uji Hausman.  Sedangkan  pendapat  dari  ahli menggunakan panduan dari Gujarati (2009). Berdasarkan hasil pengujianyang dilakukan,
model  yang  tepat  untuk  digunakan  dalam penelitian ini adalah fixed effect model . 4.2.1. Uji Koefisien Determinasi
Hasil Pengujian koefisien determinasi  disajikan  dalam  tabel  3  sebagai berikut: Tabel 3 Hasil Uji Koefisien Determinasi R-squared 0.586458     Mean dependent var -8.84E-18 Adjusted R-squared 0.360674     S.D. dependent var 0.021032
Sumber: data diolah
Berdasarkan  Tabel  3.  Nilai R-squared dalam  penelitian  ini  adalah  0,586458.  Nilai ini  menunjukkan  bahwa  model  penelitian dapat  menjelaskan  variasi  penghindaran pajak sebesar 58,65%. Sisanya yang sebesar
41,35%  dijelaskan  oleh  faktor-faktor  lain  di luar variabel yang diteliti.
4.2.2. Uji F
Hasil uji F disajikan dalam Tabel4:
Tabel 4 Hasil Uji F F-statistic 2.597429     Durbin-Watson stat 3.009434 Prob(F-statistic) 0.000000 Sumber: data diolah
Berdasarkan  Tabel  4.,  didapatkan  hasil probabilitas  dari F-statistic sebesar  0.0000.
Nilai  tersebut  lebih  kecil  daripada  nilai  α (0,05).  Dengan  demikian,  model  regresi penelitian ini dapat digunakan.
4.2.3. Uji t
Hasil  analisis  regresi  data  panel dengan  menggunakan fixed  effect  model (model  efek  tetap)  ditunjukkan  pada  Tabel 5. sebagai berikut :
Tabel 5:Hasil Uji t Var. Coef Std. Error t-Stat Prob. TCAP 0.033239 0.016039 2.072395 0,0198 TPRICE 0.048323 0.045921 1.052299 0.1470 SIZE 0.009871 0.008881 1.111459 0.1339 CAPINT 0.007892 0.014724 0.536014 0.2963 INVINT -0.021855 0.023773 -0.919327 0.1796 ROA 0.056405 0.016495 3.419565 0.0004 C -0.313600 0.248119 -1.263909 0.1040 Sumber : data diolah 4.2.3.1.  Pengaruh Thin capitalization (TCAP)  terhadap  penghindaran pajak.
Hipotesis  pertama  dalam  penelitian ini  memberikan  dugaan  sementara  terhadap pengaruh thin capitalization terhadap
penghindaran  pajak.  Hipotesis  pertama  ini adalah sebagai berikut :
H1  : Thin capitalization berpengaruh secara  positif  terhadap  penghindaran pajak Nilai prob. dari variabel thin capitalization adalah  sebesar  0,0198,  masih di  bawah  nilai  α  (0,05).  Dengan  demikian, maka variabel thin capitalization berpengaruh  terhadap  penghindaran  pajak. Koefisien yang bernilai positif menunjukkan bahwa thin capitalization memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Dengan demikian maka H1 diterima.
4.2.3.2.  Pengaruh transfer pricing aggresiveness  (TPRICE)  terhadap penghindaran pajak.
Hipotesis  kedua  dalam  penelitian  ini memberikan  dugaan  sementara  terhadap pengaruh transfer  pricing  aggresiveness terhadap  penghindaran  pajak.  Hipotesis kedua adalah sebagai berikut : H2  : Transfer pricing aggresiveness berpengaruh  secara  positif  terhadap penghindaran pajak Nilai  Prob.dari  variabel transfer pricing aggresiveness adalah sebesar 0,1470.  Nilai  Prob.  yang  sebesar  0,1470 lebih  besar  daripada  nilai  α  (0,05).  Dengan demikian,  maka  variabel transfer  pricing aggresiveness tidak  berpengaruh  terhadap
penghindaran pajak. Maka H2 ditolak.
4.3. Pembahasan
4.3.1. Pengaruh thin capitalization terhadap penghindaran pajak
Berdasarkan  hasil  pengujian  yang dilakukan menunjukkan bahwa thin capitalization memiliki  pengaruh  secara positif  terhadap  penghindaran  pajak.  Hasil ini  sejalan  dengan  hasil  penelitian  Taylor dan  Richardson  (2012),  yang  menggunakan 812 observasi berupa perusahaan terdaftar di bursa  Australia,  menemukan  bahwa thin capitalization berpengaruh  positif  terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini juga sejalan  dengan  penelitian  Khomsatun  dan Martani  (2014)  yang  menemukan  bahwa thin  capitalization berpengaruh  positif terhadap penghindaran pajak yang diproksikan  dengan book-tax  gap dengan menggunakan  perusahaan  yang  terdaftar  di
Indeks
Saham Syariah Indonesia (ISSI).Penelitian  ini  menggunakan proxy pengukuran variabel thin capitalization yang berbeda  dengan  Taylor  dan  Richardson (2012),  karena  telah  menggunakan  MAD ratio  yang  telah  dimodifikasi  agar  sesuai dengan  PMK  nomor  169/PMK.010/2015. Penelitian  ini  juga  menggunakan proxy pengukuran  variabel thin  capitalization berbeda  dengan  Khomsatun  dan  Martani (2014)  yang  masih  menggunakan  variabel
dummy  sebagai proxy untuk  mengukur thin capitalization . Walaupun menggunakan objek  dan  proxy  pengukuran  yang  berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini menghasilkan simpulan yang sejalan dengan Taylor dan Richardson (2012) dan Khomsatun dan Martani (2014).
Namun  demikian,  penelitian  ini menunjukkan  hasil  yang  berbeda  dengan penelitian  Ismi  dan  Linda  (2016)  yang menguji pengaruh thin capitalization terhadap penghindaran pajak pada
perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII). Penelitian
tersebut
menyimpulkan  bahwa thin  capitalization tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran  pajak.  Perbedaan  hasil  ini dapat  disebabkan  karena  adanya  perbedaan objek penelitian. Objek  dalam penelitian ini menggunakan seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI sedangkan objek yang digunakan dalam penelitian Ismi dan  Linda  (2016)  menggunakan  perusahaan syariah  yang  terdaftar  di  JII.  Selain  itu, perbedaan lain yaitu proksi yang digunakan. Dalam  Ismi  dan  Linda  (2016) thin capitalization diproksikan  dengan  variabel dummy  dan  penghindaran  pajak  masih menggunakan  pengukuran book-tax  gap biasa.  Sementara  itu,  penelitian  ini  proksi thin  capitalization menggunakan  nilai MAD
ratio yang  telah  disesuaikan  dengan peraturan terbaru di Indonesia dan penghindaran  pajak  diproksikan  dengan abnormal book-tax difference (ABTD).
Thin capitalization digunakan sebagai salah satu alasan bagi perusahaan di Indonesia  untuk  melakukan  penghindaran pajak.  Kondisi  ini  dapat  dijelaskan  dengan teori capital  structure dari  Modigliani  dan Miller  (1963)  dalam  Titman et  al. (2011). Miller  dan  Modigliani  (1963)  menunjukkan bahwa  pada  kondisi  ideal,  tidak  ada perbedaan  antara  perusahaan  yang  tidak memiliki utang, memiliki  sedikit  utang, dan memiliki  banyak  utang  terhadap  struktur modalnya.  Kondisi  ini  memiliki  dua  asumsi utama  yaitu  (1)  arus  kas  yang  dihasilkan perusahaan tidak dipengaruhi oleh bagaimana  perusahaan  itu  dibiayai,  yang berarti  tidak  mempertimbangkan  adanya pajak dan resiko kebangkrutan, dan (2) pasar uang  berada  pada  kondisi  sempurna,  yang berarti tidak ada biaya transaksi.
Pada  kenyataanya,  kondisi  ideal dalam  teori capital  structure tidak  mungkin terpenuhi,  karena  (1)  berdasarkan  peraturan perpajakan  di  Indonesia  beban  bunga  dapat dibebankan  sedangkan  dividen  tidak  dapat dibebankan  sebagai  pengurang  penghasilan secara fiskal, (2) terdapat resiko kebangkrutan yang dapat dialami
perusahaan  ketika  gagal  bayar  hutang- hutangnya,  dan  (3)  terdapat  biaya  transaksi dalam  pasar  uang.  Oleh  karena  itu,  dalam memutuskan  membiayai  usahanya,  perlu dipertimbangkan  beberapa  faktor.  Pertama, beban  bunga  dapat  digunakan  sebagai pengurang  penghasilan  dalam  perhitungan pajak  penghasilan.  Hal ini  membuat pembiayaan  melalui  hutang  akan  lebih murah  dan  memberikan weighted  average cost  of  capital (WACC)  yang  lebih  rendah dibandingkan  pembiayaan  melalui  ekuitas. Kedua, hutang memberikan resiko terjadinya  biaya  yang  diakibatkan financial distress .  Pembayaran  pokok  dan  bunga hutang  meningkatkan  resiko  kebangkrutan pada  perusahaan  di  masa  yang  akan  datang yang  akan  memberikan  kerugian  dan berkurangnya arus kas perusahaan.
Kedua  faktor  tersebut  menunjukkan adanya trade  off antara  faktor  positif  dan negatif.  Sampai  dengan  batas  tertentu perusahaan  akan  memperoleh  manfaat  dari berhutang  karena  akan  meningkatkan  nilai perusahaan.  Namun,  apabila  perusahaan terlalu  banyak  berhutang  maka  akan meningkatkan  resiko  kebangkrutan  yang pada  akhirnya  akan  menurunkan  nilai perusahaan.
Terkait dengan agency theory , manajer  sebagai  agen  seharusnya  bekerja
untuk  kepentingan  pemilik  selaku  principal dengan cara meningkatkan nilai perusahaan. Ketika manajer melakukan thin capitalization , yaitu lebih memilih mendanai usahanya  dengan  hutang  secara  berlebihan ketimbang  dengan  ekuitas,  maka  nilai perusahaan  akan  menurun.  Hal  ini  tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh pemilik perusahaan,  terlebih  apabila  praktik thin capitalization yang  dilakukan  bertujuan untuk menghindari pajak yang akan menambah  resiko  berupa  sanksi  apabila diketahui  otoritas  pajak  sampai  dengan reputasi  yang  rusak.  Hubungan  antara faktor-faktor tersebut dapat dijelaskan dengan Gambar 1.
Selanjutnya, thin  capitalization juga dapat  digunakan  untuk  melakukan cross border shifting dari laba perusahaan melalui tingkat  hutang  yang  berlebihan.  Kondisi  di Indonesia  dimana  banyak  perusahaan  besar merupakan  anggota  grup  atau  afiliasi perusahaan  lain  di  luar  negeri  dapat dimanfaatkan untuk mengalihkan labanya ke luar negeri dengan skema thin capitalization .  Hal  ini  sejalan  dengan pernyataan Dahlby (2008) yang menyatakan bahwa  perusahaan  multinasional  memiliki insentif untuk membiayai anak perusahaannya  di  luar  negeri  dengan  utang, saat  tarif  pajak  di  negara  tempat  anak
perusahaan  lebih  tinggi  dibandingkan  tarif pajak  domestik  tempat  perusahaan  berada. Dalam  hal  ini,  anak  perusahaan  dapat mengurangkan  beban  bunga  di  negara
dengan  tarif  tinggi  dan  penghasilan  bunga yang  diterima  perusahaan  induk  akan dikenai tarif pajak yang lebih rendah.
Gambar 1
Hubungan Hutang dan Nilai Perusahaan Sumber: Diolah dari Titman et al. (2011) 4.3.2 Pengaruh transfer pricing aggresiveness terhadap penghindaran pajak Berdasarkan hasil
pengujian hipotesis  menunjukkan  bahwa transfer pricing aggresiveness tidak memiliki pengaruh  terhadap  penghindaran  pajak. Hasil  ini  berbeda  dengan  hasil  penelitian Taylor dan Richardson (2012) yang menemukan bahwa transfer pricing aggressiveness memiliki  pengaruh  positif terhadap  penghindaran  pajak.  Perbedaan  ini dapat disebabkan karena perbedaan pengukuran variabel yang digunakan, peraturan  dan  standar  akuntansi  yang berlaku,  maupun  kondisi  yang  ada  di
Indonesia.  Pernyataan  Hansen  dan  Mowen (2005)  bahwa  salah  satu  tujuan transfer pricing ,  yaitu  untuk  memperoleh  pajak penghasilan  yang  optimal  dalam  kondisi perusahaan di Indonesia tidak terbukti.
Perbedaan  hasil  dengan  Taylor  dan Richardson  (2012)  dapat  terjadi  karena penelitian  tersebut  menggunakan  seluruh perusahaan yang terdaftar di bursa Australia, sedangkan  dalam  penelitian  ini  hanya menggunakan  perusahaan  manufaktur  di Indonesia  yang  karakteristiknya  berbeda. Walaupun proksi transfer pricing aggressiveness menggunakan  proksi  yang sama  dengan  Taylor  dan  Richardson  (2012) namun  perbedaan  standar  akuntansi  di
Australia  dan  Indonesia  merupakan  salah satu  yang  mengakibatkan  perbedaan  hasil penelitian ini. Selain itu, penghindaran pajak menggunakan  yang  digunakan  oleh  Taylor dan  Richardson  (2012)  proksi effective  tax rate (ETR)  dan book-tax  gap (BTG)  juga dapat mempengaruhi perbedaan hasil penelitian.
Terkait  dengan  hal  tersebut,  standar akuntansi  yang  berlaku  di  Indonesia  tidak mengatur  secara  detail  mengenai  hal-hal yang  berkaitan  dengan  hubungan  pihak berelasi  khususnya  yang  berkaitan  dengan transfer  pricing  aggresiveness. Dalam Pernyataan  Standar  Akuntansi  Keuangan (PSAK)  7  tentang  Pengungkapan  Pihak- pihak Berelasi hanya mensyaratkan pengungkapan  terkait  dengan  hubungan, transaksi,  dan  saldo  pihak-pihak  berelasi, termasuk  komitmen  dengan  pihak-pihak tersebut. Terkait dengan cara mengungkapkan,  keterangan  transaksi,  serta metode  transaksi  yang  dilakukan  dengan pihak  berelasi  bukanlah  suatu  kewajiban untuk  diungkapkan  menurut  PSAK  7.  Oleh karena  itu,  penilaian  terhadap transfer pricing  aggresiveness dapat  menjadi  bias karena adanya perbedaan cara pengungkapan antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya.
Selain  itu,  kelengkapan  informasi terkait  pengungkapan  transaksi  dengan pihak  berelasi  telah  menjadi  perhatian otoritas  pajak  di  Indonesia  yang  dibuktikan dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016
tentang  Jenis  Dokumen  dan/atau  Informasi Tambahan yang Wajib Disimpan oleh Wajib Pajak  yang  Melakukan  Transaksi  dengan Para  Pihak  yang  Mempunyai  Hubungan Istimewa,  dan  Tata  Cara  Pengelolaannya. Namun  sayangnya,  informasi  ini  hanya tersedia  bagi  otoritas  pajak  dan  bukan merupakan  informasi  publik  yang  dapat dimanfaatkan investor untuk menilai transfer pricing aggresiveness perusahaan.
Selanjutnya,  data  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan lokal yang  jarang  melakukan  transaksi  dengan pihak  berelasi  di  luar  negeri.  Pada perusahaan  yang  tidak  bertransaksi  dengan pihak berelasi di luar negeri, praktik transfer pricing tidak  akan  memberikan  insentif perpajakan,  dengan  asumsi  tidak  ada perbedaan  tarif  yang  dikenakan  terhadap pihak-pihak berelasi. Karakteristik perusahaan  di  Indonesia  yang  diwakili  oleh perusahaan sektor manufaktur tidak melakukan transfer pricing untuk keperluan penghindaran pajak melainkan untuk evaluasi  kinerja.  Pada  suatu  kelompok
usaha,  perusahaan-perusahaan  di  dalamnya yang  merupakan  pihak  berelasi  saling bertransaksi.  Keluaran  dari  salah  satu perusahaan dapat digunakan perusahaan lain yang  masih  merupakan  pihak  berelasi.  Jadi, harga  transfer  yang  dibebankan  merupakan pendapatan  bagi  perusahaan  yang  menjual dan  biaya  bagi  perusahaan  yang  membeli sehingga  akan  mempengaruhi  evaluasi kinerja  setiap  perusahaan  yang  biasanya dinilai  dari  besaran  laba  atau  dengan  tujuan untuk meningkatkan return on investment . 5. Kesimpulan, Implikasi dan Keterbatasan Penelitian
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan pengujian diketahui bahwa thin capitalization memiliki pengaruh secara  positif  terhadap  penghindaran  pajak. Hal  ini  menunjukkan  bahwa  perusahaan sektor  manufaktur  di  Indonesia  cenderung lebih  menggunakan  utang  dibandingkan ekuitas  untuk  pendanaan  usahanya  dengan tujuan  untuk  penghindaran  pajak.  Para manajer  perusahaan  memilih  tindakan  yang memiliki resiko lebih tinggi yang bertentangan  dengan  kepentingan  pemilik sehingga  menunjukkan  adanya agency conflict .  Selanjutnya, Transfer  pricing aggresiveness tidak  berpengaruh  terhadap penghindaran  pajak.  Perbedaan  yang  terjadi diduga  disebabkan  oleh  beberapa  hal  yaitu
(a)  proksi  penghindaran  yang  digunakan dalam  penelitian-penelitian  terdahulu  masih menggunakan ETR dan BTD biasa, sedangkan  dalam  penelitian  ini  telah menggunakan  proksi  Abnormal  BTD,  (b) terdapat  perbedaan  standar  akuntansi  di Indonesia  dimana  dalam  PSAK  No.  7 tentang  pengungkapan  pihak-pihak  berelasi hanya diwajibkan mengungkapkan transaksi, saldo, dan komitmen dengan pihak berelasi, tidak  ada  kewajiban  untuk  mengungkapkan informasi  yang  lebih  detil  yang  dibutuhkan untuk mengukur transfer pricing aggresiveness perusahaan sehingga pengukuran dapat menjadi bias, dan kondisi perusahaan  di  Indonesia  yang  lebih  banyak melakukan  transaksi  domestik  dan  tidak melakukan  transaksi  dengan  pihak  berelasi di  luar  negeri  sehingga  tidak  ada  insentif terkait  perpajakan  karena  tidak  adanya perbedaan tarif.
5.2 Implikasi Penelitian
Berdasarkan hsail penelitian ini,
Direktorat Jenderal Pajak dapat
memfokuskan pengawasan terhadap penghindaran  pajak  pada  perusahaan  yang cenderung  mendanai  usahanya  dengan menggunakan  utang.  Hasil  penelitian  ini dapat  dimanfaatkan  oleh  analis  pajak  di Center  for  Tax  Analysis pada  Direktorat Potensi  dan  Kepatuhan  Perpajakan.  Untuk
tingkat  Kantor  Pelayanan  Pajak  (KPP),
dapat dimanfaatkan oleh Account Representative dalam melakukan penggalian potensi  dan  pengawasan  terhadap  Wajib Pajak.  Untuk  penegakan  hukum,  hasil penelitian  ini  dapat  dimanfaatkan  oleh pemeriksa  pajak  untuk  menyusun  analisis resiko  dalam  pemilihan  Wajib  Pajak  yang akan dilakukan pemeriksaan khusus berbasis resiko  karena  perusahaan  yang  melakukan thin  capitalization dapat  menjadi  indikasi melakukan penghindaran pajak juga.
Dari  segi  aturan,  otoritas  pajak  telah menaruh  perhatian  terkait  praktik thin capitalization dengan  diterbitkannya  PMK Nomor 169/PMK.010/2015.
Namun sayangnya peraturan tersebut hanya membatasi thin capitalization dengan menggunakan  batasan debt  to  equity  ratio sebesar  maksimal 4:1. Penelitian  ini menyarankan  untuk  menggunakan MAD ratio dalam  aturan  untuk  membatasi thin capitalization sebagaimana digunakan dalam  penelitian  ini  karena  dapat  lebih akurat menjelaskan praktik thin capitalization .
Otoritas  pajak  juga  telah  menaruh perhatian terhadap transfer pricing
aggresiveness dengan diterbitkannya
Peraturan Menteri Keuangan Nomor
213/PMK.03/2016. Penerbitan aturan
tersebut  sudah  tepat  mengingat  kurangnya pengungkapan  yang  diwajibkan  terkait transaksi  dengan  pihak  berelasi  dalam laporan  keuangan  yang  diatur  dalam  PSAK 7.  Oleh  karena  itu,  sebaiknya  informasi terkait transfer pricing dalam 213/PMK.03/2016  dilaporkan  bersamaan dengan  SPT  tahunan  sebagai  lampiran  agar dapat  dimanfaatkan  sewaktu-waktu  oleh AR, pemeriksa, dan analis pajak tanpa harus meminta  terlebih  dahulu  kepada  Wajib Pajak.
Lembaga penyusun laporan keuangan diharapkan dapat mempertimbangkan untuk menambah informasi dalam laporan keuangan berkaitan dengan  PSAK  7  terkait  dengan  transaksi dengan  pihak-pihak  berelasi  agar  laporan keuangan  lebih  transparan  dan  memberikan informasi  yang  lebih  bermanfaat  bagi  para stakeholder .  Informasi  terkait  transaksi dengan  pihak-pihak  berelasi  penting  untuk menilai transfer  pricing  aggresiveness perusahaan  yang  dapat  dimanfaatkan  oleh investor  dalam  pengambilan  keputusan investasi  maupun  otoritas  pajak  dalam pengawasan terhadap wajib pajak.
Selanjutnya, untuk penelitian berikutnya dapat memperluas sampel perusahaan  yang  dipilih,  tidak  hanya  sektor induustri.  Juga  dapat  menggunakan  interval
waktu yang lebih panjang untuk menghindari noise pada  data.  Selain  itu, penelitian  selanjutnya  dapat  menggunakan pengukuran lain.
5.3 Keterbatasan Penelitian Penelitian  ini  hanya  menggunakan sampel  penelitian  dengan  menggunakan sektor  manufaktur  dan  terbatas  jangka waktunya, yaitu hanya menggunakan rentang  waktu  selama  3  (tiga)  tahun  (2013- 2015) karena berdasarkan data Kementerian Keuangan,  perusahaan terdaftar di  BEI juga mengalami  pertumbuhan  penerimaan  pajak yang  lebih  tinggi  dibandingkan  dengan pertumbuhan  penerimaan  pajak  secara nasional untuk tahun 2013 s.d. 2015.

## Daftar Pustaka
Blouin,  J.,  Huizinga,  H.,  Laeven,  L.,  &
Nicodeme, G. (2013). Thin Capitalization  Rules  and  Multinational Firm Capital Structure. Working paperOxford, U.K .
Braithwaite,  J.  (2005). Markets  in  Vice, Markets  in  Vitue .  Sydney:  Federation Press.
Byrnes,  L.,  &  Lavelle,  L.  (2003).  The
Corporate Tax Game. Bloomberg Business Week . Retrieved from
https://www.bloomberg.com/news/articl
es/2003-03-30/the-corporate-tax-game.
Cobham,  A.  (2005).  Tax  evasion,  tax avoidance  and  development  finance. QEH  Working  Paper  Series , 129 (129), 1–20.
Dahlby,  B.  (2008). Taxation  of  Outbound Direct Investment : Economic Principles and Tax Policy
Considerations . Advisory  panel  on Canada’s  system  of  international taxation . Alberta. Retrieved form https://www.fin.gc.ca/access/tt-it/apcsit- gcrcfi/pdf/RR9  -  Dahlby  -  en  -  final  - 090623.pdf.
Darussalam, S. D., & Kristiaji, B. B. (2013).
Transfer  Pricing:  Ide,  Strategi,  dan Panduan  Praktis  dalam  Perspektif Pajak  Internasional .  Jakarta:  Danny Darussalam Tax Center.
Desai,  M.  A.,  &  Dharmapala,  D.  (2009). Earnings management and corporate tax shelters. Harvard University .
Desai,  M.  A.,  Foley,  C.  F.,  &  Hines,  J.  R.
(2006).  The  demand  for  tax  haven operations. Journal of Public
Economics , 90 (3), 513–531.
Dyreng,  S.  D.,  Hanlon,  M.,  &  Maydew,  E. L.  (2008).  Long-run  Corporate  Tax Avoidance. The  Accounting  Review , 83 (1), 61–82.
Eden, L., & Smith, L. M. (2011). The Ethics of  Transfer  Pricing .  Texas.  Retrieved from
https://www.ualberta.ca/business/media/ business/research/conferences/fraudinac countingorganizationsandsociety/docum ents/eden-smith-ethics-of-tp-aos-uk- final.PDF.
Feinschreiber,  R.  (2004). Transfer  pricing Method .  New  Jersey:  Wiley  and  Sons,
Inc.
Frank,  M.M.,  Lynch,  L.  J.,  &  Rego,  S.  O.
(2009).  Tax  Reporting  Aggressiveness and Its Relation to Aggressive Financial Reporting. The Accounting Review. Vol.
84 . 467–496 .
Gujarati,  D.  N.,  &  Porter,  D.  C.  (2009).
Basic  Econometrics (5th  ed.).  New
York: Douglas Reiner
Gupta,  S.  &  Newberry,  K.  (1997).
Determinants  of  the  Variability  of Corporate Effective
Tax Rates:
Evidence  from  Longitudinal  Data.
Journal  of  Accounting  and  Public Policy , 16 , 1–34
Gusnardi. (2009). Penetapan Harga Transfer
Dalam Kajian Perpajakan. Pekbis Jurnal , vol. 1, 36–43
Hanlon,  M.  &  Heitzman,  S.  (2010).  A review  of  tax  research. Journal  of
Accounting  and  Economics , 50 ,  127– 178.
Hanlon,  M.  &  Slemrod,  J.  (2009).  What does tax aggressiveness signal? Evidence  from  stock  price  reactions  to news  about  tax  shelter  involvement. Journal  of  Public  Economics , 93 (1-2),
126–141.
Hansen,  D.  R.  &    Mowen,  M.  M.  (2005). Managerial  Accounting  Edisi  ke-8 . Mason: Thomson Higher Education.
Horngren,  C.T.,  Datar,  S.  M.,  &  Rajan,  M.
V. (2015). Cost Accounting: A Managerial Emphasis . Issues in Accounting Education .
Ismi,  F.  &  Linda.  (2016).  Pengaruh  Thin Capitalization,  Return  on  Asset,  dan Corporate Governance pada Perusahaan Jakarta  Islamic  Index  (JII). Jurnal Ilmiah  Mahasiswa  Ekonomi  Akuntansi (JIMEKA), I(1) , 150-165.
Jensen,  M.C.,  &  Meckling,  W.  H.  (1976).
Theory of the firm: Managerial behavior,  agency  costs  and  ownership structure. Journal of Financial
Economics , 3 (4), 305–360
Killaly, J. (2009). Assisting compliance and managing tax risks in the large market : understanding  ATO  approaches  and
perspectives. Fifth  Annual  Corporate Tax Forum . Sydney.
Khomsatun,  S.  &  Martani,  D.  (2014). Pengaruh Thin Capitalization dan Asset Mix  Perusahaan  Indeks  Saham  Syariah Indonesia (ISSI) terhadap Penghindaran Pajak. Simposium Nasional Akuntansi.
Lietz,  G.  M.  (2013).  Determinants  and Consequences of Corporate Tax Avoidance.
Mardiasmo. (2016). Perpajakan Edisi Terbaru 2016 . Yogyakarta: Andi.
Perusahaan  Mengaku  Rugi  tapi  Terus Ekspansi.  (2016,  April  25). Media
Indonesia . Retrieved
from
http://mediaindonesia.com/news/read/4 2193/perusahaan-mengaku-rugi-tapi- terus-ekspansi-1/2016-04-25. Modigliani,  F.,  &  Miller,  M.  H.  (1963).
Corporate Income Taxes and the Cost of Capital:  A  Correction. The  American Economic Review , 53 (3), 433–443.
OECD.  (2009). Countering  offshore  tax evasion. Retrieved from http://
www.oecd.org/ctp/harmful/42469606.p df.
OECD. (2012). Thin Capitalization
Legislation:  A  background  paper  for country tax administrators, 1–41.
Retrieved
from
http://www.oecd.org/ctp/tax-global/5.
thin_capitalization_background.pdf. Rego,  S.  (2003).  Tax  Avoidance  of  U.S. Multinational
Corporations.
Contemporary  Accounting  Research ,
20 , 805–833.
Richardson,  G.,  Taylor,  G.,  &  Lanis,  R.
(2013). Determinants of transfer pricing agressiveness:  Empirical  evidence  from Australian firms. Journal of Contemporary Accounting & Economics , 9 (2), 136–150.
Shackelford, D. A., Slemrod, J., & Sallee, J.
2007.  A  Unifying  Model  of  How  the Tax  System  and  Generally  Accepted Accounting Principles Affect  Corporate Behavior, NBER  Working  Paper  No. w12873 .
Sismi,  A.  L.,  &  Martani,  D.  (2014). Pengaruh  perbedaan  laba  akuntansi dengan  laba  pajak  dan  kepemilikan keluarga  terhadap  persistensi  laba. Simposiun Nasional Akuntansi XVIII .
Slemrod,  J.  (2001).  A  general  model  of  the behavioural response to taxation. International Journal of Entrepreneurial Behaviour dan
Research , 8 , 119–128
Suandy,  E.  (2008). Perencanaan  Pajak . Edisi Empat . Jakarta: Salemba Empat.
Tang, T.,  & Firth, M.  (2011). Can book-tax
differences capture
earnings management  and  tax  Management? Empirical evidence from China.
International  Journal  of  Accounting ,
46 (2), 175–204.
Tang,  T.  &  Firth,  M.  (2012).  Earning
Persistence and Stock Market Reactions to  the  Different  Information  in  Book- Tax  Difference:  Evidence  from  China.
The
International
Journal
of
Accounting .
Taylor,  G.  &  Richardson,  G.  (2013).  The determinants  of  thinly  capitalized  tax avoidance  structures:  Evidence  from Australian firms. Journal of
International  Accounting,  Auditing  and
Taxation , 22 (1), 12–25
Taylor,  G.  &  Richardson,  G.  (2012).
International  Corporate  Tax  Avoidance
Practices:  Evidence  from  Australian Firms. The  International  Journal  of
Accounting , 47 (4), 469–496.
Taylor, G., Tower, G., & Van Der Zahn, M. 2011.  The  influence  of  international taxation structures on corporate
financial disclosure patterns.
Accounting Forum , 35 (1), 32–46.
Titman,  S.,  Keown,  A.J.  &    Martin,  J.  D. (2011). Financial Management:
Principles and Applications, 11 th
edition,  international  edition .  Boston: Prentice Hall
Wenzel,  M.  (2002).  The  impact  of  outcome orientation  and  justice  concerns  on  tax compliance:  the  role  of  taxpayers‟ identity. The  Journal  of  applied psychology , 87 (4), 629–645.