## DIBALIK KEKALAHAN PETAHANA:
NARASI POLITIK NEGOSIASI MASYARAKAT
Libertus Renaldi
Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”, Indonesia
Korespondensi Penulis: libertusrenaldi3@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  mengkaji  aktor  yang  menang  dalam  kontestasi  Pilkades  di  Desa Sudimoro,  Kecamatan  Srumbung,  Kabupaten  Magelang,  Jawa  Tengah.  Penelitian  ini menggunakan  metode    kualitatif  dengan  pengumpulan  data  melalui  observasi, dokumentasi  dan  wawancara  mendalam    dengan  kandidat  yang  menang,  BPD,  tim sukses serta masyarakat. Hasil penelitian menunjukan bahwa, kemenangan aktor dalam kontestasi  Pilkades  dilatarbelakangi  oleh  beberapa  faktor  seperti  trah/keluarga  yang banyak,  relasi  yang  baik  dengan  masyarakat  dan  dukungan  dari  tokoh  masyarakat  dan ini merupakan tradisi, dan kebiasaan hidup  orang desa.  Selain itu, praktik politik uang atau  orang  kuat  lokal  yang  dimaknai  sebagai  bentuk  negosiasi  dari  masyarakat  karena absennya  pemerintah  dalam  penyediaan  fasilitas  publik  yang  bisa  dinikmati  oleh seluruh lapisan masyarakat.
Kata Kunci: Pilkades, Patronase, Local Strongman

## ABSTRACT
This  study  examines  the  actors  who  won  the  Pilkades  contest  in  Sudimoro  Village, Srumbung  District,  Magelang  Regency,  Central  Java.  This  research  uses  qualitative methods by collecting data through observation, documentation and in-depth interviews with  the  winning  candidates,  BPD,  the  success  team  and  the  community.  The  results showed that the victory  of  the actors in  the Pilkades contest was motivated by several factors such as many breeds / families, good relations with the community and support from community leaders and this is the tradition and life habits of the village people. In addition,  the practice of  money politics or local strongmen is  interpreted as a form of negotiation  from  the  community  due  to  the  absence  of  the  government  in  providing public facilities that can be enjoyed by all levels of society.

## Keywords: Pilkades, Patronage, Local Strongman

## Informasi Artikel
Diterima: April 2021, Disetujui: Mei 2021, Dipublikasikan: Juni 2021 DOI: https://doi.org/10.47431/governabilitas.v2i1.107

## PENDAHULUAN
Penerapan demokrasi liberal dalam konteks Pemilihan Kepala Desa menimbulkan problema  yang  serius,  karena  hal  ini  bertolakbelakang  dengan  kebiasaan  masyarakat
desa.  Budaya  politik  masyarakat  desa  yang  mengutamakan  musyawarah  dan  gotong royong  digantikan  dengan  budaya  pemilihan  langsung  (individual).  Hal  ini  mewujud dengan    penerapan  pasal  31  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang Desa berbunyi pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota.  Demokrasi  liberal  memiliki  kecenderungan  individualistik,  karena menerapkan  sistem one  person,  one  vote,  one  value .  Tentu  hal  ini  berbeda  dengan demokrasi lokal di desa yang lebih mengedepankan musyawarah untuk mufakat, gotong royong, dan kebersamaan.
Implikasi  dari  penerapan  demokrasi  liberal  dalam  Pilkades  menghadirkan berbagai  problema  di  desa.  Problema  itu  diantaranya  maraknya  politik  uang  ( money politics ),  patronase-klientelisme,  hingga local  strongman menjadi  banyak  disoroti dalam  kontestasi  Pilkades.  Merujuk  pada  Firdaus  (2020)  fenomena  politik  yang demikian  merupakan  bagian  yang  tidak  dapat  dipisahkan  dalam  membentuk pemerintahan.  Oleh  karenanya,  seseorang  yang  akan  mendapatkan  jabatan  dalam pemerintahan  atau  menjadi  Kepala  Desa  akan    melewati    problema    dan    dinamika politik.
Dalam  konteks  Pilkades,  sebagaimana  kajian  yang  dilakukan  oleh  Fitriyah (2015),  Kazali,  dkk  (2020),  Rozy,  dkk  (2020),  dan  Erviantono  (2017  )-  mereka memaparkan  bahwa  politik  uang  marak  terjadi,  karena  semakin  besar  dan  semakin banyak kandidat memberikan uang atau barang kepada konstituen - semakin besar juga peluang kandidat tersebut untuk menang dalam pertarungan politik (Pilkades). Selain itu penelitian  yang  dilakukan  oleh  Basri  (2020)    menemukan  bahwa  dalam  kontestasi Pilkades local strongman mampu mengubah preferensi politik masyarakat. Namun para peneliti  tersebut  tidak  melihat  lebih  jauh  makna dibalik  fenomena  politik  yang  terjadi. Apa penyebab dan mengapa  semua terjadi secara berulang-ulang menjelang pemilihan terutama  Pilkades  (?).  Peneliti  perlu    mengkaji  kembali  faktor  penyebab  politik  uang dan    patronase    yang  memengaruhi  perilaku  masyarakat,    karena  hal  ini      bukanlah moralitas    yang    melihat    manusia    dari    sudut  pandang    malaikat  sebagaimana dituturkan oleh Yunanto dan Tjahjoko (2020).
Kajian  ini  dilakukan  di  Desa  Sudimoro  Kabupaten  Magelang  Jawa  Tengah dengan  studi  kasus  seorang  kandidat  (baru  )  yang  berhasil  menang  melawan incumbent /petahana  dan  seorang  kandidat  lain  dalam  kontestasi  Pilkades  tahun  2019. Penelitian  ini  dipandu  dengan  pertanyaan  bagaimana  kandidat  menginstrumentasi patronase  dalam  pemenangan  Pilkades  ?.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguraikan
kemenangan  yang  diraih  oleh  kandidat  dalam  kontestasi  Pilkades  dalam  usaha membentuk  pemerintah  desa  dan  memberikan  pandangan  lain  terhadap  fenomena politik yang marak terjadi dalam kontestasi Pilkades.

## PATRONASE DAN LOCAL STRONGMAN
Merujuk pada pandangan Scott, patronase merupakan hubungan/relasi antara dua orang  yang  memiliki  perbedaan  status  (patron-klien),  yang  dimana  dalam  hubungan tersebut  terjadi  proses  pemberian  uang,  barang  dan  jasa  (Tjahjoko,  2016:10).  Lebih lanjut  dijelaskan,  biasanya  sang  patron  ini  berasal  dari  kalangan  bangsawan  atau  tuan tanah. Oleh karena patron memiliki pengaruh yang sangat  besar di  masyarakat, lalu  ia bisa  menjadi  sosok  pelindung  dan  pemerhati  dengan  menyediakan  tanah,  memberi pinjaman  uang,  dan  menyediakan  alat  pertanian  kepada  sang  klien.  Sedangkan  klien dari  kalangan  kelas  sosial  yang  lebih  rendah  dari  patron  sehingga  sang  klien  hanya menerima  pemberian  itu  lalu  membalas  jasa  baik  patron  dengan  cara  setia  kepadanya atau loyalitas.
Pandangan  Scott  memperlihatkan  bahwa  adanya  perbedaan  posisi  antara  patron dan  klien.  Semakin  banyak  pemberian  dari  patron,  maka  klien  akan  merasa  semakin besar berhutang sehingga tertutup kemungkinan untuk membalas budi baik pada patron. Berbeda  dengan  Scott,  Tjahjoko  (2016)  melihat  patronase  dengan  cara  yang  berbeda. Tjahjoko  berpandangan; Pertama, relasi  patronase  itu  bukan  sebuah  keharusan  dua orang  yang  memiliki  perbedaan  status  serta  membentuk  kluster,  akan  tetapi,  relasi patronase  dapat  berlangsung  dengan  orang  yang  memiliki  kesamaan  status  serta hubungannya  bukan  bermula  dari  kesenjangan  sosial. Kedua, relasi  patronase  dapat terjadi karena patron hanya membutuhkan legitimasi dari klien. Misalnya digambarkan, patron memberikan materi dan non-materi. Pemberian  tersebut  dianggap sebagai  suatu kehormatan  dan  klien  membalasnya  dengan  cara  memberi  materi  juga    non-materi. Dalam  relasi  patron-klien  tersebut  terjadi  kesetaraan  pemberian  meskipun  berbeda status.  Apabila  klien  memberi  hasil  panen  kepada  patron,  maka  klien  menganggap tanggungjawabnya    sudah  selesai. Ketiga, relasi  patronase  hanya  bersifat  investasi kebaikan yang seiring berjalannya waktu akan dimanfaatkan oleh setiap patron, sebagai contoh  misalnya  patron  A  menjalin  hubungan  dengan  patron  B  dan  patron  C,  namun hubungan tersebut tidak langsung berpengaruh kepada klien A, begitu sebaliknya. Jadi pada posisi ini hubungan antar patron A, B dan C hanya sebatas hubungan pertemanan yang  tidak  memiliki  kaitan  dengan  klien  tetapi  dimanfaatkan  pada  waktu  tertentu.
Keempat, patronase multi-piramida. Pada konteks ini, Scott berfokus pada relasi patron- klien  dengan  memperluas  jangkauan  patron  terhadap  klien.  Sedangkan  Tjahjoko menunjukan  bahwa  relasi  dua  arah  yang  dibangun  oleh  patron  untuk  memperluas jangkauan patron itu sendiri.
Berbeda  dengan  Scott  dan  Tjahjoko,  Aspinal  dan  Sukmajati  (2015) mengungkapkan  bahwa  patronase  itu  sama  dengan  politik  uang  ( money  politics )  yang didefinisikan,  patronase  adalah  pertukaran  keuntungan  demi  mendapatkan  dukungan politik.  Aspinal  dan  Sukmajati  melihat  pertukaran  dalam  patronase  ini  terdapat problematika.  Masalahnya  adalah  kandidat  yang  memberikan  hadiah  atau  membayar pemilih  tidak  yakin  bahwa  pemilih  tersebut  akan  berbuat  yang  sesuai  keinginan kandidat.  Artinya,  dengan  kandidat  membayar  pemilih,  maka  masih  ada  kemungkinan terbuka  lebar  peluang  bagi  pemilih  untuk  tetap  tidak  akan  memilih  kandidat  tersebut. Oleh karenanya, untuk mengatasi permasalahan yang muncul maka kandidat membalut pemberian tersebut dengan cara yang menimbulkan kedekatan emosional antara pemilih dengan  kandidat.  Misalnya,  memberikan  sesuatu  sebagai  amal  sehingga  menimbulkan sanksi religius atau semacam kemurahan hati dengan melibatkan tokoh orang kaya dan bermartabat di dalamnya.
Selaras dengan itu,    Aspinal dan Sukmajati (2015) membagi  patronase  ke dalam lima bentuk, yakni: (1) pembelian suara ( vote buying ), (2) pemberian-pemberian pribadi ( individual  gifts ),  (3)  pelayanan  dan  aktivitas  ( services  and  activities ),  (4)  barang- barang  kelompok  ( club  goods )  dan  (5)  proyek-proyek  gentong  babi  ( pork  barrel projects ).  Kelima  bentuk  patronase  ini  pada  dasarnya  merujuk  kepada  uang  yang hendak disalurkan kepada masyarakat, tetapi dalam bentuk yang berbeda. Dalam upaya untuk  membentuk  relasi  dengan  masyarakat,  tentu  sulit  dilakukan  seorang  diri.  Oleh sebab itu, cara yang ditempuh ialah dengan membentuk jaringan perantara seperti partai politik,  jaringan-jaringan  sosial  atau  tim  sukses  yang  Aspinal  dan  Sukmajati  (2015) sebut sebagai broker atau sistem klientelisme.
Selain  itu,  yang  menjadi  kajian  peneliti  adalah local  strongman atau  orang  kuat lokal.  Secara  konsep,  orang  kuat  lokal  merupakan  kekuatan  non-formal  seperti  kepala suku,  kepala  agama,  panglima  suku,  tuan  tanah,  petani  kaya,  bos  tambang  atau  yang lainnya,  yang  memiliki  pengaruh  besar  dan  berusaha  untuk  memonopoli  kontrol  atas masyarakat  dalam  cakupan  wilayah  tertentu.  Semakin  luas  cakupan  wilayah  yang dikontrolnya,  maka  semakin  berpengaruh  pula  dalam  penentuan  keputusan  terhadap hajat hidup orang banyak.
Merujuk pada Migdal dalam Nurcholis (2016) ada beberapa faktor yang membuat orang  kuat  lokal  muncul. Pertama ,  orang  kuat  lokal  tumbuh  subur  pada  masyarakat yang serupa dengan jejaring. Kedua, orang kuat lokal melakukan kontrol sosial dengan cara  memanfaatkan  komponen  penting  yang  dipercaya  masyarakat  sebagai  strategi bertahan  hidup. Ketiga, orang  kuat  lokal  secara  langsung  atau  tidak  langsung  sudah berhasil  membatasi  kapasitas  lembaga  negara,  sehingga  menimbulkan  dampak pemerintah  menjadi  lemah.  Penekanan  pada  lemahnya  kapasitas  negara    bagi  Migdal dipengaruhi oleh sulitnya negara dalam melakukan kontrol sosial pada masyarakat.
Berbeda  dengan  Migdal,  John  T.  Sidel  (2005)  dalam  teorinya bossism berusaha untuk mengungkap kelemahan local strongman dari Migdal. Bagi Sidel, hadirnya orang kuat  lokal  merupakan  penggabungan  antara  negara  dan  sistem  pasar.  Negara mempunyai peran untuk  menciptakan, mereproduksi serta mengembangkan orang kuat lokal.  Sidel  mendefinisikan  bahwa  orang  kuat  lokal  ialah  mereka  para  bos  lokal  yang telah  berhasil  menjaga  dan  memelihara  jejaring  politik  serta  memiliki  akses  terhadap monopoli kontrol sosial di masyarakat dengan cara menguasai sumber-sumber ekonomi dan penguasaan terhadap tindak kekerasan yuridis teritori mereka.
Dalam konteks dinamika politik lokal di Indonesia, orang kuat lokal dapat ditemui melalui  keanekaragaman  budaya  yang  ada.  Artinya  setiap  wilayah  mempunyai  ciri khasnya  tersendiri.  Oleh  karenanya,  penyebutan  nama  orang  kuat  lokal  pun  menjadi beragam, seperti dalam kajian Tito Handoko, dkk (2020) menyebutnya dengan sebutan nama blater di Riau atau Jawara di Banten dan lain sebagainya.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan    studi  kasus  yang dilakukan  di  Desa  Sudimoro,  Kecamatan  Srumbung,  Kabupaten  Magelang,  Jawa Tengah. Penelitian dilakukan selama lima bulan, terhitung mulai pada bulan September 2020  –  Januari  2021.  Sebelum  melakukan  penelitian,  penulis  terlebih  dahulu  mencari literatur yang relevan dengan penelitian ini. Studi literatur digunakan sebagai referensi bagi  penulis  untuk  memformulasikan  konsepsi  guna  membedah  topik  penelitian  ini yang bersumber dari buku-buku dan jurnal-jurnal.
Pengumpulan  data  primer  dalam  penelitian  ini  melalui  observasi  lapangan, wawancara  mendalam  dan  dokumentasi. Pertama ,  penulis  melakukan  observasi lapangan pada bulan Agustus 2020 sekaligus melakukan pendekatan dengan pemerintah desa  tentang  apakah  bisa  melakukan  penelitian,  sebab  Indonesia  sedang  dilanda
pandemi Covid-19. Observasi lapangan berfokus pada dinamika kehidupan masyarakat setempat  seperti  pekerjaan  masyarakat,  hubungan  antara  pemerintah  desa  dengan masyarakat, serta kondisi geografis desa.
Kedua, wawancara  mendalam.  Teknik  ini  ditempuh  melalui  pertemuan  tatap muka dengan informan yang dilakukan di jalan, balai desa, dan rumah informan dengan cara  membuat  janji  terlebih  dahulu  dan  langsung  melakukan  pertemuan.  Pada  tahapan ini, penulis dibantu dengan adanya panduan wawancara yang telah disiapkan, alat tulis, recorder dan  dokumentasi  berupa  foto.  Hal  ini  bertujuan  supaya  data  yang  telah dikumpulkan  tidak  hilang,  sehingga  nantinya  akan  memudahkan  penulis  dalam menganalisis data. Adapun narasumber yang penulis temui berjumlah 8 (delapan) orang yang  terdiri  dari  kandidat  kepala  desa,  keluarga  kandidat,  BPD,  tim  sukses  serta masyarakat.  Hal  ini  penulis  lakukan  supaya  dapat  memperkuat  argumentasi  dalam penulisan dan merupakan sebuah keharusan karena penelitian ini menggunakan metode kualitatif.
Secara  khusus,  peneliti  dalam  menganalisis  data  dipandu  menggunakan  teknik analisis  kualitatif.  Analisis  data  dilakukan  saat  berlangsungnya  pengumpulan  data sampai selesai pengumpulan data pada periode tertentu. Merujuk Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2017) proses analisis data dilakukan secara terus menerus sampai data tersebut terpenuhi. Setelah selesai, tahap selanjutnya penulis menginterpretasikan sajian data-data  yang  telah  dikumpulkan,  sehingga  menghasilkan  temuan-temuan  baru,  baik praktik aktor lokal maupun masyarakat desa dalam dinamika pemilihan kepala desa.

## KONTEKS DESA DALAM PILKADES
Secara  administratif,  Desa  Sudimoro  berbatasan  dengan  Desa  Kamongan Kecamatan  Srumbung  (bagian  utara),  Desa  Sucen  Kecamatan  Salam  dan  Desa Jerukagung  Kecamatan  Srumbung  (bagian  selatan),  Desa  Salam  Kecamatan  salam (bagian  Barat)  dan  Desa  Nglumut  dan  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  (bagian  Timur). Selanjutnya, Desa Sudimoro memiliki 9 dusun diantaranya Dusun Jombong, Sudimoro, Kemukus, Argopeni, Dersanan, Banaran, Kranggan Lor, Kranggan Kidul dan Sempon. Wilayah di  Desa Sudimoro ini berbentuk  memanjang menyusuri  ruas jalan Kabupaten Magelang.  Oleh  sebab  itu,  apabila  berkunjung  ke  Desa  Sudimoro  maka  akan  tampak masyarakat  desa  yang  tinggal  disana  sedikit.  Meskipun  begitu,  sebenarnya  di  tahun 2020  penduduk  Desa  Sudimoro  berjumlah  3.510  jiwa  dengan  rincian  1.758  jiwa  laki- laki dan 1.752 jiwa perempuan.
Pada  konteks  Pilkades  tahun  2019,  Desa  Sudimoro  memiliki  3  (tiga)  orang kandidat yang maju dalam Pilkades,  yakni: (1) Suparno, (2) Rubiyati ( incumbent ) dan (3) Muh Rofie. Kemudian dari jumlah penduduk yang berhak memilih sebanyak 2.358 orang, hanya sejumlah 2.075 penduduk yang menggunakan hak pilihnya untuk memilih calon  kepala  desa.  Karena  jumlah  pemilih  banyak,  maka  supaya  lebih  efisien  dalam pemungutan suara, panitia pemilihan membagi wilayah pemungutan suara menjadi dua, tetapi  tetap  dalam  satu  tempat  pemungutan  suara.  Wilayah  satu  terdiri  dari  Dusun Jombong, Sudimoro, Kemukus dan Argopeni sedangkan wilayah dua terdiri dari Dusun Banaran, Dersanan, Kranggan Kidul, Kranggan Lor dan Sempon.
Apabila  dirunut  dari  sejarah  Desa  Sudimoro,  maka  Pilkades  2019  merupakan kontestasi  Pilkades  yang  ke-10  (sepuluh)  yang  dimulai  sebelum  Indonesia  merdeka tepatnya pada tahun 1932. Artinya sampai saat  ini, Desa Sudimoro  sudah memiliki 10 orang Kepala Desa yang memimpin desa, yakni : (1) Somo Wiharjo (Dusun Sudimoro, mulai  menjabat  dari  tahun  1932-1933),  (2)  Pawiro    Diharjo  (Dusun  Kranggan,  1933- 1942), (3)  Harjo Wiyono (Dusun  Sempon, 1942-1943), lalu kembali  lagi di  jabat oleh (4)  Pawiro  Diharjo  (Dusun  Kranggan,  1946-1967),  (5)  R  Prapto  Sunaryo  (Dusun Kranggan,  1967-1988),  (6)  Sarimin  (Dusun  Sudimoro,  1989-1998),  (7)  Hj  Rubiyati, AMK (Dusun Sudimoro, 1998-2007), (8) Suroto (Dusun Argopeni, 2007-2013), (9) Hj Rubiyati,  AMK (Dusun  Sudimoro, 2014-2019)  dan (10 )Muh Rofie  (Dusun Argopeni, 2020-2026).

## PEMBENTUKAN IMAGE POLITIK
Upaya yang dilakukan setiap aktor politik dalam kontestasi, baik itu pemilu atau Pilkades pasti mem- branding dirinya sendiri supaya dikenal oleh masyarakat luas.  Hal ini bertujuan agar rakyat sebagai pemilih dapat mengenal sehingga harapannya kandidat tersebut  dipilih.  Oleh  karenanya,  setiap  kandidat  mengeksplorasi  berbagai  bentuk strategi  supaya  kemenangan  di  pemilihan  dapat  tegak  lurus  dengan  cita-cita  yang diharapkan.  Strategi  dan  cara  jitu  tersebut  tentunya  memanfaatkan  marketing  politik sebagai sarana mem- branding diri kandidat.
Merujuk  pada  Firmanzah  (2012)  marketing  politik  merupakan  sebuah  konsep yang  dilakukan  oleh  kandidat  secara  terus  menerus  dalam  membangun  kepercayaan melalui  proses  yang  panjang  atau  yang  Heywood  (2014)    sebut  sebagai  komunikasi politik. Proses panjang marketing politik lalu bertransformasi menjadi kampanye politik bukan kampanye pemilu, tujuannya ialah untuk membentuk image politik dan hubungan
yang terjadi antara kandidat dengan pemilih bersifat relasional bukan pragmatis/transaksi.  Kampanye  politik  inilah  yang  terjadi  dalam  Pilkades  di  Desa Sudimoro. Hubungan yang terjadi bersifat relasional dan tentu saja hal itu biasa terjadi, sebab  masyarakat  desa  sangat  dikenal  dengan  kehidupan  yang  komunal  antara  satu dengan yang lainnya.
Kandidat dalam usahanya untuk mendapatkan dukungan politik  dari masyarakat, sebelum  itu  sudah  dikenal  sebagai  seorang  yang  memiliki  kepribadian  yang  baik  atau tumbuhnya  kepekaan  sosial  dalam  hidup  bermasyarakat.  Jiwa  sosial  yang  kuat memudahkan kandidat dalam proses pencapaian menjadi kepala desa. Dalam kehidupan masyarakat  desa,  sudah  dikenal  yang  namanya  budaya  kekeluargaan,  gotong-royong, kesederhanaan  dan  saling  menghargai  satu  sama  lainnya.  Kebiasaan  hidup  orang  desa yang  demikian  merupakan  ciri  khas  yang  menjadi  pembeda  antara  orang  kota  dengan orang desa. Hidup komunal sudah mendarah daging dalam diri orang desa, contohnya: menghadiri  acara  yang  dibuat  oleh  masyarakat,  ringan  tangan  membantu  orang  lain yang sedang kesusahan, tidak sombong, dan pada intinya timbul kepekaan sosial dalam hidup bermasyarakat.
Selain  jiwa  sosial,  kandidat  juga  unggul  pada  sisi  umur.  Pada  kontestasi  yang telah digelar yang diikuti  3 (tiga) orang kandidat,  menunjukan bahwa MR unggul  dari sisi  umur  yang  lebih  muda  dari  dua  orang  kandidat  sebelumnya.  Slogan  yang  pendek dan  mudah  untuk  dihafalkan  membuat  masyarakat  selalu  mengingat  dirinya  dalam Pilkades  yang  digelar  beberapa  tahun  yang  lalu.  Slogan  yang  berbunyi; “yang  muda yang  berkarya” ingin  menunjukan  kepada  seluruh  lapisan  masyarakat  bahwa  desa  ini perlu  pembaharuan  kepemimpinan  yang  haus  akan  perubahan.  MR  juga  ingin menunjukan  bahwa  orang  muda  juga  layak  menjadi  pemimpin  dan  sudah  sewajarnya diberi kesempatan untuk mengekspresikan diri.
Keberhasilan  kandidat  dalam  menarik  perhatian  masyarakat  sebagai  konstituen juga  tidak  terlepas  dari  kegagalan  lawan  politiknya  menarik  perhatian  masyarakat.  SP misalnya  yang  juga  salah  seorang  kandidat  gagal  menang,  sebab  banyak  masyarakat yang  tidak  mengetahui  dirinya.  Kurang  terkenalnya  SP    ini  tentu  saja  akibat  dari aktivitas  kesehariannya  yang  sering  berada  di  luar  desa  untuk  menjalankan  tugas sebagai  anggota  TNI  dan  ini  diperparah  dengan  kurangnya  melakukan  pendekatan dengan  masyarakat  luas  dan  hanya  mengandalkan  keluarga  serta  tetangga  sekitar rumahnya saja sebagai basis pendukung dirinya.
Sedangkan incumbent gagal  mempertahankan  kedudukannya,  karena  masalah umur yang sudah tua yang menyebabkan kesehatannya sering  menurun. Anggota BPD bertutur begini “Nek incumbent bisa kalah kemarin karna pengaruh usia. Nek kalo ini karna  memang  bisa  dikatakan  karna  kesehatannya  juga  kurang  mendukung.  Diakan pernah  koma.  Masyarakat  takutnya  disitu”. (Wawancara  dengan  Heri  Purnomo,  01 Oktober 2020).

## MENELAAH DINAMIKA KEMENANGAN KANDIDAT
Merujuk  pandangan  Firmanzah  (2012),  kemenangan  kandidat  tidak  terlepas  dari usaha  yang  telah  dilakukan  jauh  hari  sebelum  dia  maju  dalam  kontestasi  Pilkades (kampanye  politik).    Tujuan  kandidat  bersosialisasi    ialah  untuk  membentuk  image politik  yang  baik  dimata  masyarakat.  Image  politik  yang  baik  ini  kemudian  berhasil diakumulasikan  ke  dalam  bentuk  dukungan  dari  para  tokoh  masyarakat.  Hal  ini dibuktikan  dari  pernyataan  oleh  kandidat  yang  bertutur, “Tokoh  masyarakat  yang mendukung  itu  ada  yang  dari  kelembagaan  LKMD,  ada  yang  sesepuh  yang  dulu mantan-mantan  perangkat.  Ada  satu  pak  Sekdes  mantan,  kasi  pemerintahan  itu  sudah pensiun, trus pak Kadus Jombong, mantan kadus Dersanan” (Wawancara Muh Rofie 21 September 2020).
Senada  dengan  itu,  landasan  utama  dalam  dinamika  kemenangan  kandidat adalah dengan menerapkan strategi MLM  ( Multi  Level  Marketing ) atau kerja berantai. Bagi  Muh  Rofie  (kandidat  yang  menang),  MLM  ini  dianggap  strategi  yang  efektif, alasannya karena semua komponen yang ada saling bekerja untuk mendulang dukungan suara  dari  masyarakat.  Strategi  MLM  tampak  sederhana,  tetapi  punya  sisi  kolektivitas yang  tinggi  sehingga  mempunyai  daya  dobrak  yang  kuat  untuk  memobilisasi masyarakat.  Cara  tersebut  juga  didukung  oleh  beberapa  faktor,  diantaranya; pertama , keluarga/ trah . Kandidat memiliki banyak keluarga yang tinggal di Desa Sudimoro. Pada satu  sisi,  keunggulan  keluarga  digunakan  untuk  meminta  dukungan  politik  dalam Pilkades,  sebagaimana disampaikan oleh keluarganya sendiri yang bertutur :  “ Bantuan ya lantaran keluarga banyak aja, misalnya dimintai tolong besok nyoblos saya gitu aja kan,  trus  jadi  kontak  batin  kan,  ya  gitu  aja.  Keluarga  pak  Rofie  banyak  disini” (Wawancara  dengan  Margono,  07  Januari  2021).  Pada  sisi  lain  keluarga  juga diberdayakan  untuk  mengkampanyekan  dirinya  kepada  masyarakat  yang  lain  atau media  penyambung  lidah  antara  kandidat  dengan  masyarakat  desa  supaya  mau mendukungnya secara politik.
Kekompakkan  keluarga  dalam  kontestasi  Pilkades  dapat  dilihat  dari  keluarga yang bersatu  padu untuk  menyiapkan jamuan  terhadap masyarakat.  Temuan ini serupa dengan  temuan  yang  dilakukan  oleh  Endik  dkk  (2016  &2018)  di  Kediri  yang mengungkapkan  strategi  kandidat  yang  menang  dalam  kontestasi  Pilkades  karena menggunakan  strategi  spiritual  seperti pitou (jasa  dukun), laku  ngelmu (bertapa), ngebosi (menjamu dengan makanan) hingga politik uang.
Namun  yang  menjadi  pembedanya  ialah  kemenangan  kandidat  MR  tidak menggunakan  spiritual  seperti laku  ngelmu atau pitou. Hal  ini  juga  berbeda  dengan Anderson  (2000)  yang  berpandangan  bahwa  konsep  Barat  tentang  kekuasaan  berbeda dengan  konsep  kekuasaan  dalam  tradisi  Jawa,  dimana  tradisi  Jawa  mempercayai kekuasaan  itu  konkret,  sehingga  jalan  yang  ditempuh  menggunakan  strategi  spiritual. Asumsi  demikian  mestinya  perlu  ditelaah  sebab  setiap  tempat  memiliki  ciri  khasnya masing-masing  terutama  Sudimoro  sendiri  dan  dibuktikan  dengan  salah  seorang  tim sukses  kandidat  yang  bertutur  begini; “Ya  istilahnya  Dia  cuma  mengerjakan  sifatnya syukuran setelah jadi itu ada, kalo yang lain sepertinya tidak. Sebagai orang Jawa saya pun  sudah  tidak  terlalu  pasif  masalah  kalo  punya  kegiatan  istilahnya  lewat  dukun, lewat ritualIislam saya sendiri sudah tidak tertarik mas” (Wawancara dengan Supardi, 01 Oktober 2020).
Kedua , perkumpulan kelembagaan. Perkumpulan kelembagaan disini sebenarnya  lebih  mengarah  kepada  upaya  kandidat  untuk  membentuk  tim  sukses, dengan  harapan  bisa  semakin  memperluas  relasi  kepada  masyarakat  sehingga  dapat membantu jejaring trah yang memang dimiliki oleh kandidat. Pembentukan tim sukses dilakukan  2  (dua)  bulan  sebelum  pemilihan,  dimana  digolongkan  menjadi  3  (tiga) golongan;  pria,  wanita  dan  milenial.  Golongan  pria  memiliki  tugas  khusus  untuk mencari  dukungan  politik  masyarakat  yang  pria,  sedangkan  wanita  khusus  untuk mencari  dukungan  politik  yang  wanita  dan  milenial  bertugas  untuk  mendekati  kaum milenial seperti pemuda atau remaja yang belum menikah.
Dalam  pembentukan  tim  sukses  ini,  kandidat  memiliki  cara  tersendiri  untuk membentuk tim yang solid. Alur itu dimulai dari door to door , rekrutmen, deklarasi dan pengukuhan  tim. Door  to  door hanya  mengarah  kepada  orang-orang  tertentu  saja untuk didatangi satu per satu atau dalam bahasa Muh Rofie “sowan”. Jadi pada titik ini, tidak  semua  masyarakat  didatangi  satu  per  satu  melainkan  hanya  orang-orang  tertentu saja  yang  dianggap  berpengaruh  atau  tokoh  masyarakat.  Kemudian,  pada  tahapan rekrutmen  Muh  Rofie  mengumpulkan  semua  masyarakat  untuk  dijadikan  sebagai  tim.
Adapun  tempat  yang  dituju  oleh  kandidat  untuk  melakukan  pertemuan  untuk membentuk  tim  ialah  di  cafe  atau  restoran.  Lalu  deklarasi  yang  bertujuan  untuk mengumumkan  kepada  tim  bahwa    Muh  Rofie  siap  untuk  mencalonkan  diri  serta memberikan gambaran visi dan misi yang telah disusun.
Terakhir,  pengukuhan  tim,  Muh  Rofie  meresmikan  tim  yang  sudah  ada  dan  siap bekerja  mencari  dukungan  masyarakat.  Dalam  pengukuhan  ini,  setiap  orang  yang tergabung  dalam  tim,  dikelompokan  berdasarkan  kategori.  Kategori    satu  ditempati tokoh-tokoh  masyarakat  yang  mempunyai  kapabilitas,  berjumlah  9  (sembilan)  orang dan  disebut  tim  9  (sembilan),  sedangkan  kategori  dua    berjumlah  10-15  orang  per dusunnya.  Perbedaan  kategori  satu  dan    dua,  selain  dari  jumlahnya  juga  berbeda  dari akomodasi  yang  diterima,  dimana  kategori  satu  mendapat    uang  jutaan  rupiah, sedangkan kategori dua mendapat uang ratusan ribu.
Tim  sukses  yang  dibentuk  oleh  kandidat  tersebut  keseluruhan  berjumlah  kurang lebih 145 orang. Tentunya jumlah ini terbilang fantastis karena secara umum diketahui bahwa  jumlah  tim  sukses  hanya  kisaran  puluhan  orang  saja.  Selain  jumlah  orangnya yang  banyak,  tentu  diikuti  dengan  jumlah  uang  yang  dikeluarkan  untuk  ‘membayar’ anggota  tersebut  juga  banyak.  Implikasi  dari  banyaknya  jumlah  anggota  tim  sukses, pertemuan  tim  sukses  hingga  mempersiapkan  jamuan  untuk  masyarakat  merujuk  pada besarnya  anggaran  yang  dikeluarkan  oleh  kandidat.  Selain  itu,  kandidat  juga menyediakan perlengkapan yang diminta oleh masyarakat  seperti sound  system dusun, alat  perlengkapan  sarana  bermain  untuk  burung  dan  alat  kesenian.  Pengurus  kesenian bertutur  begini,  sebagai  berikut: “Ada ini tapi dari mas Rofie pribadi sendiri sebelum jadi  lurah” (Wawancara  dengan  Sastro  Widodo,  07  Januari  2021).  Keseluruhan  uang yang dikeluarkan oleh kandidat dalam pembiayaan di Pilkades ini mencapai ratusan juta rupiah.
Sesungguhnya,  proses  kemenangan  yang  dicapai  yang  mengeluarkan  banyak ‘uang’  tidak hanya berupa pembiayaan pertemuan tim sukses dan ngebosi saja, tetapi juga  merujuk  pada  apa  yang  Aspinal  dan  Sukmajati  (2015)  sebut  sebagai vote  buying atau  pembelian  suara.  Cara  yang  dilakukan  kandidat  dalam  meraih  dukungan  suara, yakni memberikan uang tetapi pemaknaan uang itu yang berbeda. Perbedaannya terletak pada  waktu  pemberian  dimana  Aspinal  dan  Sukmajati  (2015)  mengarah  kepada ‘serangan  fajar’  atau  pemberian  yang  dilakukan  menjelang  pemilihan,  sedangkan kandidat  dalam  penelitian  ini  memberikan  uang  setelah  terpilih  dan  resmi  dilantik. Pemberian yang dilakukan kandidat bukan dilakukan dengan cara mendatangi klien ke
rumah secara langsung, melainkan dengan cara mengundang seluruh lapisan masyarakat datang  ke  rumah  untuk  mengadakan  pesta  acara  makan  bersama.  Jadi  pada  posisi  ini, bahwa pemaknaannya lebih  merujuk  kepada  rasa terimakasih  kepada masyarakat  yang sudah memilihnya untuk menduduki jabatan politik sebagai Kepala Desa.
Hal  ini  berbeda    dengan  apa  yang  tuturkan  Aspinal  dan  Sukmajati  (2015)  yang menurut hemat penulis lebih mengarah kepada pembelian suara. Hal ini dibenarkan oleh salah seorang tim sukses kandidat yang bertutur begini, “Kemarin ada syukuran setelah jadi, bukan hanya yang milih dia aja sih tapi semua, karna kan namanya juga syukuran. Tapi  tim  sukseskan  punya  data,  siapa-siapa  yang  diajak  kemarin,  nah  itu  ada perlakukan khusus lah. Maksudnya, misalnya yang lain 5 ribu kalo yang khususkan bisa 10 ribu gitu” (Wawancara dengan Herman, 20 Oktober 2020).

## TEORI DAN REALITAS YANG TERJADI
Sesungguhnya  patronase  yang  muncul  lebih  merujuk  kepada  Tjahjoko  (2016) yang  berpandangan  bahwa  patronase  bukan  hanya  berasal  dari  relasi  satu  arah  antara patron dan klien. Patron ternyata dapat memperluas jangkauan dari klien melalui patron yang  lainnya.  Hal  ini  tergambarkan  melalui  cara  kerja  yang  dilakukan  oleh  kandidat yang juga memperlebar jangkauan kepada masyarakat melalui orang lain, dalam hal ini ialah tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh di masyarakat. Apabila mengikuti alur pikir  Aspinal  dan  Sukmajati  (2015),  bahwa  patronase  itu  identik  dengan  politik  uang ( money politics) nyatanya sulit untuk diterima secara langsung.
Selaras  dengan  hal  itu,  hasil  penelitian  ini  mengungkapkan  bahwa  relasi  yang dibangun oleh kandidat dalam usahanya mendapatkan dukungan politik dari masyarakat tidak serta-merta merujuk pada pola patron-klien pragmatis yang mengandalkan “uang” dengan menjalankan strategi “serangan fajar” sebelum pemilihan berlangsung. Ada sisi lain  yang  juga  mempengaruhi  relasi  yang  dibangun  antara  patron  dan  klien  (kandidat dan  pemilih).  Maksudnya  ialah  bukan  hanya  dilihat  dari  sisi  nominal  uang  yang dikeluarkan untuk membentuk relasi antara patron-klien sehingga melahirkan hubungan yang  pragmatis,  tetapi  relasi  individu  yang  kemudian  mempengaruhi  dan  membentuk jiwa  sosial  yang  baik  dalam  kehidupan  masyarakat  juga  menentukan  relasi  patron dengan klien. Hal ini dikuatkan melalui penelitian yang dilakukan oleh Tjahjoko (2019) yang  mengungkapkan  kandidat  dalam  Pilkades  menang  karena  dukungan  keluarga, pendekatan hati nurani, serta sosialisasi intensif kepada masyarakat.
Pola  patronase  dari  sudut  pandang  Aspinal  dan  Sukmajati  (2015),  apabila dihadapkan dengan desa perlu dicermati kembali. Desa mempunyai tradisinya tersendiri dan  itu  yang  luput  dari  pandangan  Aspinal  dan  Sukmajati.  Cara  berpikir  serta berperilaku  orang  desa  berbeda  dengan  orang  kota,  dimana  orang  kota  kental  dengan sisi individualis daripada orang desa yang menekankan sisi kebersamaan, kekerabatan, jiwa  sosial,  kedekatan  emosional,  sehingga  bentuk  hubungan  yang  terjalin  bukan bersifat pragmatis transaksional, tetapi lebih kepada relasional. Hal-hal semacam inilah yang luput dari pandangan Aspinal dan Sukmajati.
Fenomena  patronase  yang  berwujud  politik  uang  dan  bertransformasi  ke  dalam bentuk vote  buying (pembelian  suara), individual  gifts (pemberian-pemberian  pribadi), services and activities (pelayanan dan aktivitas), club goods (barang-barang kelompok) dan pork  barrel  projects (proyek-proyek  gentong  babi)  dalam  pemilihan  (Pilkades) kerap  kali  dianggap  fenomena  yang  buruk,  amoral,  dan  menyebabkan  merusak demokrasi.  Ungkapan  itu  dapat  dilacak  dari  penelitian  terdahulu  yang  dilakukan  oleh Andika (2017), Fitriyah (2015), Rozy dkk (2020), Kazali dkk (2020), yang menunjukan bahwa  keberhasilan  dalam  kontestasi  Pilkades  karena  menggunakan  uang  untuk mendapat  dukungan  dari  masyarakat,  bahkan  Magda  Ilona  dkk  (2020)  menemukan politik  uang  merupakan  hal  yang  lumrah  terjadi  di  masyarakat  dalam  kontestasi Pilkades.
Padahal  dari  sudut  pandang    lain    politik    uang    merupakan    bentuk    negosiasi antara  rakyat dengan  elite  politik, hal itu terlihat  dimana  rakyat  dari  hari  ke  hari tidak  berhubungan    dengan    elite  politik  terutama    pada    aspek    penghidupan    atau dalam    memperoleh  penghasilan  (Yunanto  &  Tjahjoko,  2020).  Hal  ini  senada  dengan apa yang disampaikan oleh masyarakat yang bertutur, begini: “Ah, sekarang kalo maju lurah nggak pake uang, nggak laku” (Wawancara dengan Ponijo, 07 Januari 2021).
Pernyataan  ini  sederhana  tetapi  mengandung  arti  yang  dalam,  apabila  ditelaah lebih jauh, hal tersebut hadir karena kegagalan pemerintah dalam menyediakan fasilitas publik  terhadap  masyarakat  dan  lebih  parahnya  lagi,  fasilitas  publik  yang  ada  tidak dapat  diakses  dan  dinikmati  oleh  kalangan  masyarakat.  Pada  konteks  ini  negara  hadir salah, tetapi kalau hadir keliru (Sutoro, dkk, 2017). Perbuatan pemerintah hadir enggan untuk  mewujudkan  kedaulatan  rakyat,  tetapi  justru  mengintervensi  desa  sehingga membuat  rakyat  desa  semakin  terabaikan.  Pada  praktiknya,  intervensi  itu  berwujud peraturan,  administrasi  yang  berbelit-belit  yang  membuat  pemerintah  desa  sibuk
membuat  laporan,  bukan mengurus rakyat  desa dengan program-program  yang terlihat bagus, tetapi tidak lebih sebagai menara pasir bagi rakyat desa.
Senada dengan itu, desa bukan hanya sekedar ranah sosial tetapi juga ranah politik (Sutoro,  dkk  2017),  namun  kehidupan  politik  masyarakat  desa  terabaikan  karena absennya  pendidikan  politik  terhadap  masyarakat  desa.  Ini  dapat  dilacak  dalam  buku Ambardi  (2009)  dan  Pamungkas  (2011)  yang  menjelaskan  partai  politik  hadir  hanya untuk  mencari  kekuasaan,  oleh  karena  itu  partai  politik  disibukkan  untuk  berkoalisi mempertahankan kekuasaan dan lupa akan kesejahteran rakyat atau yang Ambardi sebut sebagai “politik kartel”.  Konsekuensi logis dari kemandekkan demokrasi dan anomali parpol  dalam  menyelenggarakan  pendidikan  politik,  sehingga  tokoh  masyarakat dipercaya  sebagai  representasi  rakyat  dari  sinilah  muncul local  strongman yang merupakan  bagian  dari  cara  menantang  dominasi  para  elite. Local  Strongman jangan dibaca  dari  kegagalan  negara  sebagaimana  yang  disampaikan  oleh  Migdal,  tetapi  itu bagian  dari  kehidupan  orang  desa    yang  berciri  jiwa  sosial  yang  tinggi,  kebersamaan, gotong royong dan lain sebagainya.
Dalam  penelitian  tentang  Pilkades, local  strongman mempunyai  peranan  yang penting  dalam  pengambilan  keputusan  politik.  Penelitian  oleh  Saepudin  dan  Joni (2017), Ainilah (2016), Muhazir (2020) dan Yuningsih dan Subekti (2016) menunjukan kemenangan kandidat dalam kontestasi Pilkades, karena mempunyai jaringan yang kuat terutama  dari  tokoh  masyarakat  yang  mempunyai  pengaruh  di  masyarakat  atau penelitian  yang  dilakukan  oleh  Taqwandin  (2020)    di  Aceh  yang  menunjukan  bahwa keberadaan orang kuat lokal mempunyai pengaruh dalam keputusan politik.  Orang kuat lokal  mempunyai  peranan  yang  penting  terutama  dalam  kehidupan  masyarakat  desa yang  masih  kental  dengan  adat/istiadatnya.  Penelitian  di  Biak  Numfor  misalnya  oleh Paraisu  (2016)  dan  di  Kuantan  Singing  oleh  Handoko,  dkk  (2020)  yang  menampilkan keberhasilan  seorang  calon  kandidat  dalam  Pilkades  karena  adanya mambri (kepala suku) dan datuk politik dalam memobilisasi massa.
Namun  yang  menjadi  pembeda  penelitian  ini  dengan  penelitian  terdahulu  ialah dalam  temuan  penelitian  ini  menampilkan  kemenangan  kandidat  bukan  hanya  berasal dari  orang  kuat  lokal,  melainkan  sosok  kandidat  yang  juga  merupakan  orang  kuat  itu sendiri  yang  didukung  oleh  keluarga/ trah yang  banyak  di  desa  tersebut.  Selain  itu, kehidupan  sosial  masyarakat  desa  seperti  gotong-royong,  tolong  menolong  juga  turut mendukung  kandidat  sehingga  masyarakat  banyak  yang  mengenal  secara  baik  dan mendukungnya  secara  politik.  Atau  dengan  bahasa  lain  desa mawacara (desa  dengan
cara  atau  cara  desa)  yang  memiliki  makna  desa  mempunyai  adat,  budaya,  kebiasaan, prakarsa lokal dan kearifan lokal (Sutoro et al ., 2017).
Berangkat  dari  situ,  jelas  bahwa  terdapat  beberapa  faktor  yang  melandasinya faktor pertama karena kandidat diuntungkan dengan memiliki banyak saudara,sehingga hal  ini  dimanfaatkan  kandidat  untuk  membentuk  jejaring  lewat  keluarga.  Kemudian membentuk  jejaring  terhadap  tokoh  masyarakat  untuk  membantu  memobilisasi  massa. Faktor  kedua  lebih  mengarah  kepada  kepercayaan  masyarakat  kepada  kandidat  bahwa kandidat tidak akan melakukan penyelewengan, karena menganggap kandidat termasuk orang  kaya,  sebagaimana  disampaikan  oleh  salah  seorang  kepala  dusun  yang  bertutur begini: “Kalo  menurut  saya,  disamping  masyarakat  itu  yang  tadinya  pengen perubahan,  itu  seperti  pak  Rofie  itu  background-nya  itu  kan  orang  kaya,  jadi kemungkinan untuk bermain di belakang dalam artian, bermain uang itu kemungkinan kecil.  Maksudnya,  kemungkinan  untuk  korupsi  itu  kecil  gitu  lho.  Kan  dia  udah  orang mapan” (Wawancara dengan Tri Ahmad, 24 September 2020) . Sedangkan pada faktor ketiga,  dalam  konteks  Pilkades,  kandidat  bukan  berusaha  untuk  mengintervensi lembaga-lembaga  negara,  melainkan  lebih  kepada  menembus  lapisan  masyarakat dengan  pendekatan  sosial  juga  pendekatan  ekonomi.  Pendekatan  sosial  merujuk  pada trah atau  jaringan  keluarga  di  dalamnya  serta  kearifan  lokal  yang  turut  bekerja  pada proses jauh sebelum berlangsungnya Pilkades, sedangkan pendekatan ekonomi merujuk pada upaya untuk menggerakan tim sukses supaya bisa bekerja secara maksimal untuk mencari dukungan politik dari masyarakat.

## KESIMPULAN
Patronase  atau  relasi  patron-klien  yang  merujuk  pada  politik  uang  seperti  yang dipaparkan oleh Aspinal dan Sukmajati (2015) penting untuk dikritisi kembali. Berpijak pada temuan dalam penelitian ini, memperlihatkan bahwa  aktor  (patron)  yang berhasil menang  dalam  kontestasi  Pilkades,  dalam  usahanya  membangun  relasi  dengan masyarakat  (klien)  bukan  berlandaskan  pada  uang  semata.  Ada  hal  lain  yang mempengaruhinya,  sehingga  membuat  relasi  yang  dibangun  antara  aktor  dengan masyarakat  menjadi  lebih  dekat.  Faktor  utama  yang  melandasinya  adalah  hidup komunal.
Penelitian  ini  hadir  untuk  mengkritisi  pandangan  Aspinal  dan  Sukmajati  yang melihat  hubungan  atau  relasi  yang  dibangun  antara  patron  dan  klien  dilandasi  pada uang, itu sebenarnya mencirikan budaya barat yang bersifat individualistik. Oleh karena
sifat yang individualis, setiap orang menjadi masa bodoh terhadap orang lain dan hanya mementingkan  dirinya  sendiri.  Sedangkan  kebiasaan  atau  budaya  Indonesia  lebih mengarah  kepada  budaya  kekerabatan  (komunal).  Kebiasaan  hidup  komunal  di masyarakat terkhusus di desa sudah terbiasa untuk saling menghargai, tolong-menolong, berbagi dan lain sebagainya. Artinya relasi yang dibangun di tengah masyarakat sudah terjalin erat sejak dahulu.
Fenomena  politik uang atau munculnya orang kuat lokal yang kerap hadir dalam kontestasi  Pilkades,  bukan  dimaknai  menjadi  kemunduran  demokrasi  pada  aras  lokal. Tetapi  perlu  disadari  bahwasanya  hal  tersebut  merupakan  bentuk  negosiasi  dari masyarakat karena dalam kesehariannya jarang bertemu dengan pemerintah. Ini menjadi bukti absennya pemerintah dalam penyediaan fasilitas publik yang bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Anderson,  Benedict  R.  O’G.  (2000). Kuasa  Kata:  Jelajah  Budaya-Budaya  Politik  di Indonesia. Yogyakarta: Mata Bangsa.
Ambardi, Kuskridho. (2009). Mengungkap Politik Kartel . Jakarta: PT Gramedia.
Andhika, Lesmana Rian. (2017).  Bahaya Patronase dan Klientelisme dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak. Jurnal Kajian, Vol 22 No 3, September.
Ainillah,  Siti  Rohmatul.  (2016).  Elite  Politik  Dalam  Kontestasi  di  Desa  Dengan Menggunakan  Studi  Peran  Blater  Dalam  Pilkades  di  Desa  Banjar,  Galis, Bangkalan Madura. Jurnal Politik Muda Vol 5 No 3 Agustus.
Aspinal, Edward & Mada Sukmajati. (2015). Politik Uang di Indonesia: Patronase Klientelisme Pada Pemilu Legislatif 2014. Yogyakarta: PolGov
Basri,  Hasan.  (2020).  Pola  Praktik  Penggunaan  Politik  Uang  Dalam  Pilkades  di Kabupaten Sumenep. Jurnal Setia Pancasila, Vol 1 No 1.
Eko,  Sutoro.,  Barori,  M.,  &  Hastowiyono.(2017). Desa  Baru  Negara  Lama . Yogyakarta: Pascasarjana STPMD”APMD”.
Erviantono, Tedi. (2017). Bahaya Politik, Uang dan Pilkada. Jurnal Transformative, Vol 3 No 2, September.
Firdaus, Mohamad (2020). Menghidupkan Kembali Spirit Politik Ilmu Pemerintahan. Jurnal Ilmu pemerintahan Semesta (Governabilitas) Volume 1 Nomor 2 Desember, STPMD “APMD” Yogyakarta.
Firmanzah.  (2012). Marketing  Politik:  Antara  Pemahaman  dan  Realitas .  Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Fitriyah. (2015). Cara Kerja Politik Uang. Jurnal Politika, Vol  6  No 2, Oktober: 101- 111.
Handoko, Tito, Ramlan Darmansyah, dan Syofian. (2020). Fenomena Local Strongman (Studi  Kasus  Pengaruh  Sukarmis  Dalam  Mendukung  Kemenangan  Andi  Putra Sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kuantan Singing. Jurnal Moderat, Vol 6 No 3, Agustus.
Hidayat,  Endik.,  Prasetyo,  Budi.,  dan  Yuwana,  Setya.  (2016).  Praktik  Politik  Oligarki dan  Mobilisasi  Sumber  Daya  kekuasaan  di  Pilkades  Desa  Sitimerto  Pada  Tahun 2016. Jurnal Sospol, Vol 4 No 2, Juli-Desember: 124-151.
Hidayat,  Endik.,  Prasetyo,  Budi.,  dan  Yuwana,  Setya.  (2018).  Runtuhnya  Politik Oligarki  Dalam  Pemilihan  Kepala  Desa:  Kekalahan  Incumbent  Pada  Pilkades Tanjung Kabupaten Kediri. Jurnal Politik, Vol 4 No 1, Agustus.
Handoko, Tito, Ramlan Darmansyah, dan Syofian. (2020). Fenomena Local Strongman (Studi  Kasus  Pengaruh  Sukarmis  Dalam  Mendukung  Kemenangan  Andi  Putra Sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kuantan Singing. Jurnal Moderat, Vol 6 No 3, Agustus.
Heywood, Andrew. (2014). Politik : Edisi keempat . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Kazali,  Revi,  Endang,  Rochmiatun,  dan  Nico,  Oktario,  Adytyas.  (2020).  Pengaruh Money  Politics  Terhadap  Pilihan  Masyarakat  Pada  Pilkades  Serentak  di Kabupaten  Muara  Enim  Tahun  2017  (Studi  Kasus  di  Desa  Teluk  Limau Kecamatan  Gelumbang).  Jurnal  Ampera:  A  Research  Journal  on  Politics  and Islamic Civilization, Vol. 1  No. 2, April.
Magda  Ilona  Dwi  Putri,  Nahdia  Arifani,  Dela  Ratnasari,  Maurelia  Vidiara  Auliavia, Sinta  Nuriyah,  Agus  Mahfud  Fauzi.  (2020).  Politik  dan  Tradisi:  Politik  Uang Dalam Pemilihan Kepala Desa. Jurnal  ISIP:  Jurnal  Ilmu Sosial dan  Ilmu  Politik, Vol 17 No 2, 2020.
Muhazir,  Alfian.  (2020).  Strategi  Political  Marketing  Kandidat  Dalam  Pilkades Serentak Periode III di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol 1 No 1, Juli.
Nurcholis, Ahmad. (2016).  “Orang Kuat Dalam Dinamika Politik Lokal Studi Kasus: Kekuasan Politik Fuad Amin di Bangkalan”. Skripsi. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.
Pamungkas, Sigit.  (2011). Partai  Politik; Teori  dan Praktik di  Indonesia. Yogyakarta: Institute For Democracy and Welfarism.
Paraisu,  Ratnasari.  (2016).  Peran  Local  Strongman  Dalam  Pilkades  Ramdori, Kecamatan  Swandiwe,  Kabupaten  Biak  Numfor.  Jurnal  Lyceum,  Vol  4  No  1, Januari.
Rozy Fathur, Aditya R Pratama, Rachmad Febriansyah, Fandi Ahmad F, Amarul Ilham R,  dan  Agus  Machfud  Fauzi.  (2020).  Praktik  Politik  Uang  Dalam  Proses Pemilihan Kepala Desa Sumberingin Kidul Tahun 2019. Jurnal Socius: Journal Of Sociology Research And Education, Vol 7 No 1, 2020.
Saepudin,  dan  Joni  Firmansyah.  (2017).  Jawara  dan  Pemilu:  Peran  Jawara  Sebagai Identitas Politik di Dalam Pilkada Banten. Jurnal BAWASLU, Vol 3 No 2.
Sugiyono.  (2017). Metode  Penelitian  Kualitatif:  untuk  penelitian  yang  bersifat: eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif. Bandung: ALAFABETA.
Taqwandin, Danil Akbar. (2020). Dinamika Elit Lokal Di Aceh Terhadap Penguasa(Konstruksi, Legitimasi dan Eksistensi). Jurnal AL-
IJTIMA`I:International Journal of Government and Social Science, Vol 5 No 2 April, 2020.
Tjahjoko,  Guno  Tri.  (2016). Politik  Ambivalensi:  Nalar  Elit  di  Bnalik  Pemenangan Pilkada. Yogyakarta: PolGov.
Tjahjoko, Guno Tri. (2019). Demokrasi Desa Tanpa Politik Uang. Jurnal Pemerintahan Daerah dan Desa Indonesia, Vol 1 No 1, Juni.
Undang-Undang  Nomor  6 Tahun 2014 Tentang Desa.
Yuningsih,  Neneng  Yani  dan  Valina  Singka  Subekti.  (2016).  Demokrasi  Dalam Pemilihan  Kepala  Desa?  Studi  Kasus  Desa  Dengan  Tipologi  Tradisional, Transisional,  dan  Modern  di  Provinsi  Jawa  Barat  Tahun  2008-2013.  Jurnal Politik, Vol 1 No 2, Februari.
Yunanto, Sutoro Eko & Tjahjoko, Guno Tri. (2020). Menyingkap Kabut Tebal Kedaulatan. Jurnal Ilmu pemerintahan Semesta (Governabilitas) Volume 1 Nomor
2 Desember, STPMD “APMD” Yogyakarta.
Wawancara dengan Muh Rofie, 21 September 2020 Wawancara dengan Tri Ahmad, 24 September 2020 Wawancara dengan Heri Purnomo, 01 Oktober 2020
Wawancara dengan Herman, 20 Oktober 2020
Wawancara dengan Supardi, 01 Oktober 2020
Wawancara dengan Ponijo, 07 Januari 2021
Wawancara dengan Margono, 07 Januari 2021
Wawancara dengan Sastro Widodo, 07 Januari 2021