## TIN: Terapan Informatika Nusantara
Vol 4, No 6, November 2023, page 389-394 ISSN 2722-7987 (Media Online) Website https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/tin DOI 10.47065/tin.v4i6.4591

## Urgensi Perlindungan Hukum Perdagangan Elektronik Dalam Perspektif Persaingan Usaha di Indonesia

## Muhammad Rizqy Fadillah
Fakultas Hukum, Jurusan Hukum, Universitas Bangka Belitung, Bangka, Indonesia Email Penulis Korespondensi: fadillahmuhammadriski1@email.com
Abstrak− Perkembangan  teknologi  dan  informasi  telah  berimplikasi  pada  ekspansi  bisnis  pada  sektor  perdagangan  elektronik. rkembengan  pesat  e-commerce  yang  secara  transformatif  mengambilalih  dominasi  modal  dan  sirkulasi  pasar,  mengharuskan pemerintah  untuk  secara  adaptif  mempersiapkan  instrumen  hukum  yang  dapat  memberikan  perlindungan  ekstra,  baik  bagi  pelaku maupun  konsumen  e-commerce.  Dengan  metode  penelitian  yuridis-normatif  dan  pendekatan  studi  pustaka,  penelitian  ini mengeksaminasi perlindungan hukum perdagangan elektronik dengan instrumen analisis perspektif persaingan usaha. Dalam hal ini, pemerintah berkepentingan untuk mencegah terjadinya praktik persaingan usaha tidak sehat. Hasil  penelitian ini menunjukan bahwa dalam  memberikan  perlindungan  terhadap  perdagangan  elektronik,  pemerintah  telah  membentuk  sejumlah  instumen  perlindungan hukum  yang  komprehensif,  diantaranya  peraturan  perundang-undangan,  dan  struktur  kelembagaan  untuk  menjamin  penegakan hukum.  Namun  terdapat  dua  pokok  permasalahan  yang  harus  dihadapi,  yakni  belum  lengkapnya  regulasi  yang  mengatur,  sebagai akibat  pesatnya  perkembangan  teknologi,  dan  implementasi  penegakan  hukum  yang  belum  optimal.  Tujuan  penelitian  ini  adalah mengidentifikasi  urgensitas  perlindungan  hukum  perdagangan  elektronik  sebagai  bagian  upaya  memberikan  perlindungan  usaha di Indonesia.
Kata Kunci: Monopoli; Perdagangan Elektronik; Perlindungan Hukum; Persaingan Usaha
Abstract− This study aims to elaborate the form of legal protection for electronic commerce (e-commerce) as one of the important exponents  in  economic  circulation  in  Indonesia.  With  juridical-normative  research  methods  and  literature  study  approaches,  this research examines the legal protection of electronic commerce with an analytical instrument from a business competition perspective. The rapid development of e-commerce, which transformatively takes over the dominance of capital and market circulation, requires the government to adaptively prepare legal instruments that can provide extra protection, both for e-commerce actors and consumers. In this case, the government has an interest in preventing unfair business competition practices. The results of the analysis show that there have been a number of comprehensive legal protection instruments, including laws and regulations, and institutional structures to  ensure  law  enforcement.  However,  there  are  weaknesses  in  aspects  of  regulation  and  institutional  authority  that  require  reform. Electronic commerce policy must be realized in accordance with national goals and interests, and oriented towards the protection of domestic business actors in Indonesia.
Keywords : Business Competition; E-Commerce; Legal Protection; Monopoly

## 1. PENDAHULUAN
Perkembangan teknologi, informasi dan ilmu pengetahuan telah membawa dampak yang sangat signifikan bagi semua aspek  kehidupan  manusia  selama  satu  abad  terakhir  (Yanto,  2022).  Meningkat  pesatnya  kemampuan  manusia  dalam menciptakan alat-alat canggih telah mendorong terjadinya transformasi kehidupan dari semula manual menjadi berbasis digital (Novianti Indah Putri dkk., 2021). Saat ini, teknologi telah banyak mengambilalih peran manusia dan membantu menjadikan  kehidupan  lebih  cepat,  praktis,  mudah,  dan  tidak  terbatas.  Salah  satu  sektor  yang  telah  bertransformasi akibat perkembangan pesat teknologi adalah ekonomi dan perdagangan (Yanto, 2022).
Transaksi  perdagangan  yang  selama  ribuan  tahun,  sepanjang  sejarah  umat  manusia  dijalankan  secara  langsung (konvensional),  kini  bertahap  mulai  digantikan  oleh  perdagangan  yang  dilakukan  secara  elektronik  melalui  sistem online  shopping (Novita  &  Santoso,  2021).  Sambungan  internet  menghubungkan  antara  penjual,  pembeli,  dan distributor  secara  kolektif  melalui  pertukaran  informasi  yang  dipandu  oleh  alat  komunikasi  ( device )  terkomputerisasi. Berkembangnya  teknologi  pembayaran  secara  digital  yang  terus  berakselerasi  dalam  beberapa  dekade  terakhir  juga memungkinkan  pembayaran  dilakukan  secara  online,  tanpa  harus  menyerahkan  uang  fisik  kepada  penjual  maupun pembeli.  Saat  ini,  gawai  telah  sepenuhnya  memungkinkan  proses  perdagangan  elektronik  dilakukan,  baik  saat pemesanan,  pelacakan  ( tracking ),  penerimaan,  hingga  pembayaran  dan  pengembalian  ( return )  (Wahyuni  &  Turisno, 2019).
Kemudahan akses dan efektivitas belanja elektronik menyebabkan transaksi jual beli daring semakin populer dan dikenali  oleh  setiap  lapisan  masyarakat.  Banyaknya  pelaku  usaha  yang  menyediakan  jasa  perdagangan  elektronik ( supply ), dan meningkatnya jumlah permintaan terhadap barang-barang tersebut ( demand ) menjadikan jumlag transaksi yang  juga  meningkat  setiap  tahun  (Saragih  &  Bagaskara,  2023).  Pada  Kuartal  I  (Januari-Maret)  2022,  nilai  transaksi elektronik  atau e-commerce di  Indonesia  mencapai  Rp  108,54  Triliun.  Menurut  data  Kementerian  Komunikasi  dan Informasi,  Indonesia  adalah  negara  dengan  tingkat  pertumbuhan e-commerce tertinggi  di  dunia,  dengan  pertumbuhan sebesar  78%  pada  tahun  2019,  berada  satu  tingkat  diatas  Meksiko  yang  menempati  urutan  kedua  dengan  persentase sebanyak  59%  untuk  waktu  yang  sama.  Pada  2021,  total  nilai  transaksi  e-commerce  di  Indonesia  adalah  Rp  786,35 Triliun, meningkat 55,73% dibanding tahun sebelumnya yang mencapai Rp 504,96 Trilun (Rahayu dkk., 2022).
Tingginya nilai transaksi e-commerce di Indonesia, selain memberikan surplus ekonomi yang sangat tinggi dan mempercepat  transformasi  ekonomi  digital  tanah  air,  juga  menimbulkan  beberapa  potensi  masalah  yang  perlu diantisipasi serta ditangani dengan baik (Dudhat & Agarwal, 2023). Banyaknya jumlah pelaku usaha yang turut bekerja

## TIN: Terapan Informatika Nusantara
Vol 4, No 6, November 2023, page 389-394 ISSN 2722-7987 (Media Online) Website https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/tin DOI 10.47065/tin.v4i6.4591
dalam  sistem e-commerce menyebabkan  persaingan  usaha  menjadi  semakin  ketat  dan  kompetitif.  Persaingan  yang terjadi  secara  sehat  berimplikasi  positif  karena  menuntut  pelaku  usaha  untuk  mampu  berinovasi,  mengembangkan kualitas produk, layanan, promosi, serta metode pemasaran yang menarik minat konsumen (Nur Hayati, 2021).
Akan  tetapi,  persaingan  usaha  dalam  skema  e -commerce yang  cenderung  bebas  dan  sulit  dibatasi  telah berkembang pada beberapa kondisi yang tidak sehat. Praktek-praktek persaingan tidak sehat ( unfair competition ) yang terjadi  diantaranya  adalah  praktek  monopoli  persaingan,  diskriminasi,  eksploitasi  dari  platform  ke  supplier  atau  antar platform,  perjanjian  eksklusif, predatory  pricing ,  penyalahgunaan  posisi  dominan,  serta  berbagai  bentuk  praktek persaingan yang tidak sehat lainya (Fitri & Lesmana, 2021).
Dalam  upaya  menjamin  bekerjanya  sirkulasi  ekonomi  secara  sehat,  pemerintah  Indonesia  telah  menyediakan payung  hukum  dengan  membentuk  Undang-Undang  Nomor    5  Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  dan Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat.  Pada  tahun  2000,  pemerintah  juga  membentuk  Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha (KPPU) yang bertugas mengawasi jalanya persaingan usaha di Indonesia agar tetap sehat dan tidak bertentangan dengan undang-undang  (Nur  Hayati,  2021).  Namun,  perkembangan  pesat  e- commerce menyebabkan  UU  No.5  Tahun  1999 menjadi  kurang  relevan,  karena  banyak  aspek  yang  belum  diatur  sebelumnya.  Untuk  itu,  penelitian  ini  akan  berfokus pada upaya pemecahan  masalah untuk  mengetahui  mengenai  urgensi perlindungan  hukum perdagangan elektronik  di Indonesia.
Penelitian  sebelumnya  oleh  Topik  Hidayat,  dkk  (2023)  mengidentifikasi  pentingnya  memberikan  perlindungan terhadap data pribadi konsumen dalam perdagangan elektronik. Saat ini,  pengaturan hukum perlindungan data pribadi masih  minim,  sedangkan  penyalahgunaan  data  sangat  rentan  dan  kerap  terjadi  dengan  berbagai  modus  berbasis manipulasi  sistem  dan  teknologi  digital  (Hidayat  dkk.,  2023).  Penelitian  berikutnya  oleh  Nanami  Satyanegara,  dkk (2020)  menunjukan  bahwa  perlindungan  perdagangan  elektronik  penting  secara  ekstra-teritorial,  dalam  memayungi perdagangan antar negara yang dilakukan oleh masyarakat di Indonesia. Secara konklusif, kedua penelitian diatas telah menjelaskan  pentingnya  perlindungan  perdagangan  elektronik  di  Indonesia,  namun  belum  terdapat  pembahasan komprehensif dalam perspektif persaingan usaha (Satyanegara dkk., 2020).
Penelitian  ini  diorientasikan  untuk  memberikan  deskripsi-analitik  terhadap  urgensi  perlindungan  hukum perdagangan  elektronik  dalam  hukum  positif  di  Indonesia,  dengan  berfokus  pada  perspektif  persaingan  usaha. Perkembangan e-commerce yang  pesat  mengharuskan  pemerintah  secara  dinamis  memperbarui  ketentuan  peraturan perundang-undangan guna membertahankan relevansi dan mempersiapkan pengaturan hukum yang ideal. Dalam upaya tersebut,  identifikasi  terhadap  sejumlah  potensi  problematika  menjadi  aspek  fundamental  yang  akan  ditelaah  dalam penelitian  ini  secara  komprehensif  dengan  pendekatan  solusi  yang  dapat  diimplementasikan  untuk  meningkatkan kompabilitas aturan hukum terhadap perkembangan e-commerce .

## 2. METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini,  pembahasan  dianalisis  dengan  menggunakan  metode  normatif-yuridis  (Benuf  &  Azhar,  2020). Elaborasi untuk  menghasilkan analisis penelitian diorientasikan  menggunakan pendekatan  studi pustaka pada literatur hukum,  berupa  peraturan  perundang-undangan,  buku,  jurnal,  dan  sumber  data  yang  kredibel  untuk  menemukan relevansi antara realitas das sollen dan das sein dalam memformulasikan deskripsi sesuai dengan topik penelitian yang dibahas  (Hamzah,  2021).  Penelusuran  pustaka  dan  regulasi  bertujuan  untuk  mengidentifikasi  urgensitas  perlindungan hukum perdagangan elektronik dalam perspektif persaingan usaha di Indonesia.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Formulasi Perlindungan Hukum E-Commerce di Indonesia
Perkembangan e-commerce yang meningkat pesat dan menjadi tren ekonomi modern dewasa ini, telah jauh mendahui kesiapan  regulasi  pemerintah  Indonesia  dalam  mengantisipasi  perkembanganya  (Hikmah  dkk.,  2023).  Potensi permasalahan  utama  yang  muncul  dalam  skema e-commerce ialah  adanya  praktek  monopoli  dalam  sektor  ekonomi tertentu  yang  didominasi  oleh  satu  penyedia  atau  platform  tertentu,  sehingga  menyulitkan  penyedia  dan  platform  lain untuk  bersaing  secara  sehat  (Tektona,  2022).  Kemudian,  perdagangan  e-commerce  juga  telah  menghilangkan  batas wilayah, karena perdagangan terjadi bukan hanya antara penjual dan pembeli di dalam negeri, tetapi juga lintas negara. Padahal,  Indonesia  belum  mengadopsi  atau  mengatur  secara  khusus  tentang  prinsip  ekstrateritorial  dalam  persaingan usaha (Febriani & Murty, 2021).
Pengaturan mengenai persaingan usaha di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang saling melengkapi. Acuan utama yang menjadi pondasi perlindungan persaingan usaha adalah Undang-Undang Nomor 5  Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat  (Damaiyanti  Sidauruk,  2021). Beberapa  aturan  lain,  termasuk  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2008  tentang  Perlindungan  Konsumen,  Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  2014  tentang  Perdagangan,  dan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2018  tentang  Transaksi Elektronik  (UU  ITE)  yang  diperbarui  dengan  Undang-Undang  No.  19  Tahun  2018,  adalah  beberapa  ketentuan  yang turut mengatur secara parsial mengenai perlindungan hukum e-commerce (Muhammad, 2020).

## TIN: Terapan Informatika Nusantara
Vol 4, No 6, November 2023, page 389-394 ISSN 2722-7987 (Media Online) Website https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/tin DOI 10.47065/tin.v4i6.4591
Merujuk  pada  berbagai  ketentuan  yang  ada,  usaha  melindungi  e-commerce  dalam  skema  persaingan  usaha dilakukan  dengan  terlebih  dahulu  mengklasifikasikan  jenis  usaha  yang  termasuk  didalamnya.  Dalam  Surat  Edaran Dirjen  Pajak  No.  SE/06/PJ/2015  dijelaskan  bahwa  e -commerce dibagi  menjadi  empat  (Saragih  &  Bagaskara,  2023). Pertama , online  marketplace ,  yaitu  jenis  usaha  e-commerce  yang  memberikan  jasa  penyedia  barang-barang  atau  jasa yang dijual secara daring. Online marketplace bekerja sebagaimana toko pada umumnya, namun seluruh atau sebagian usahanya  dijalankan  melalui  pemasaran  daring  untuk  menjangkau  pelanggan  yang  lebih  luas.  Kedua, classified  ads , merupakan jenis usaha yang menyediakan jasa layanan promosi ( advertising ) dengan menayangkan video, foto, konten, atau  pamflet  promosi  tertentu  yang  berisi  informasi  tentang  suatu  produk  yang  diperjualbelikan. Classified  ads dapat berupa  satu  platform  tersendiri  maupun  berupa  account  yang  mengerjakan  promosinya  melalui  platform  lain,  seperti media sosial atau media elektronik lainya.
Ketiga, Daily Deals . Daily Deals adalah penyedia jasa layanan mediator dari marchant dengan konsumen yang menawarkan  diskon  sebagai  alat  dari  pemasaran  untuk  menarik  minat  konsumen  dan  memperbesar  peluang  jual  beli. Daily  deals merupakan  bagian  dari  e-commerce  yang  umumnya  bersifat  merangsang  minat  beli  dari  konsumen. Keempat, online retail,  yakni  usaha  yang dilakukan dengan  memperjualbelikan barang atau jasa  melalui  situs  website sebagai sarana penjualan. Ritel merupakan usaha yang membentuk rantai pasok distribusi, mengubungkan barang dari produsen, grosir, pengecer, hingga konsumen akhir yang akan mengonsumsi barang (Ningsih, 2019).
Terhadap  beberapa  jenis e-commerce tersebut,  upaya  perlindungan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  bersifat holistik,  meliputi  perlindungan  hukum  pelaku  usaha  dan  perlindungan  hukum  terhadap  konsumen.  Secara  khusus, dalam  hubunganya  dengan  konsumen,  perlindungan  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan  Konsumen.  Dalam  Pasal  6-8  UU  No.  8  Tahun  1999  dijelaskan  tentang  hak  pelaku  usaha,  kewajiban pelaku usaha, dan hal-hal yang dilarang bagi pelaku usaha (Saragih & Bagaskara, 2023). Beberapa ketentuan tersebut ditetapkan dalam rangka memberikan perlindungan maksimal terhadap hak-hak konsumen. Sementara itu, dalam Pasal 5 UU No.8 Tahun 1999, disebutkan bahwa salah satu kewajiban konsumen adalah beritikad baik. Hal ini selaras dengan ketentuan dalam Pasal 17 UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE yang mewajibkan konsumen dalam bertransaksi secara elektronik untuk beritikad baik. Itikad baik ini adalah salah satu wujud perlindungan terhadap pelaku usaha (Alhakim, 2022).
Sedangkan dalam hubungan antara pelaku usaha dengan pelaku usaha lainya, perlindungan yang diberikan ialah pencegahan  terhadap  monopoli  dan  persaingan  tidak  sehat  (Indah  Sari  &  Gede  Rudy,  2021).  Secara  normatif, perlindungan  ini  diatur  dalam  UU  Nomor  5  Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha Tidak  Sehat.  Dalam  ketentuan  umum  UU  No.5  Tahun  1999,  praktek  monopoli  didefinisikan  sebagai  usaha  untuk memusatkan  kekuatan  ekonomi  oleh  satu  atau  lebih  pelaku  usaha  yang  berimplikasi  pada  dikuasasinya  produksi  atau pemasaran  terhadap  barang  dan  atau  jasa  tertentu  sehingga  timbul  persaingan  usaha  tidak  sehat  dan  merugikan  bagi kepentingan  umum.  Sementara  pengertian  dari  persaingan  usaha  tidak  sehat  adalah  bentuk  peraingan  antara  pelaku usaha  yang  dalam  menjalankan  kegiatan  prodyksi  atau  pemasaran  barang  atau  jasanya  dilakukan  dengan  cara  tidak jujur, melawan hukum, atau mengakibatkan terhambarnya persaingan usaha.
Keberadaan  aturan  perundang-undangan  yang  ditujukan  untuk  memastikan  berlangsungnya  kegiatan perekonimian  secara  sehat  dan  mengindari  berbagai  perilaku  persaingan  tidak  sehat,  adalah  berarti  memenuhi  unsur pertama dalam teori perlindungan hukum Soerjono Soekanto, yakni keberadaan undang-undang (Soekanto & Mamudji, 2003).  Secara  normatif,  Indonesia  telah  memiliki  payung  hukum  yang  jelas  dan  relevansinya  disesuaikan  dengan adanya UU ITE yang mengatur beberapa aspek e -commerce yang belum diatur dalam UU No.5 Tahun 1999 (Alhakim, 2022).

## 3.2 Problematika Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam E-Commerce
Dalam  hukum  persaingan  usaha,  tidak  semua  bentuk  monopoli  dilarang  (Herlambang  &  Setyawan,  2018).  Hal  ini karena  UU  No.  5  Tahun  1999  secara  definitif  membedakan  antara  pengertian  monopoli  dan  pengertian  praktik monopoli.  Monopoli  secara  umum  dimaknai  sebagai  kondisi  dominasi  atas  suatu  produk  atau  pemasaran  tertentu sehingga menghilangkan persaingan usaha dalam peruntungan memperoleh laba di pasar. Sementara praktek monopoli adalah usaha untuk menciptakan kondisi monopoli tersebut (Ningsih, 2019). Untuk itu, terdapat dua bentuk monopoli yang tidak termasuk sebagai praktek monopoli yang dilarang.
Pertama,  monopoli  yang  timbul  karena  alasan  efisiensi  ( natural  monopoly ).  Jika  suatu  penyedia  layanan  atau barang berhasil memberikan layanan yang efisien dan belum mampu disaingi oleh penyedia sejenis, maka penguasaan dominan  terhadap  pasar  dianggap  sebagai  kondisi  natural  yang  muncul  bukan  dari  itikad  buruk.  Kondisi  ini  tidak termasuk  pelanggaran  hukum.  Kedua,  monopoli  yang  dilindungi  oleh  undang-undang  ( statutory  monopoly ),  yakni bentuk  monopoli  yang  dilakukan  oleh  atau  seizin  negara  guna  kepentingan  tertentu  yang  bersifat  nasional.  Negara berhak untuk membatasi akses perizinan bagi pelaku usaha tertentu dan menciptakan kondisi monopoli yang diharapkan mampu memberi kemanfaatan publik bagi masyarakat (Imantaka dkk., 2023).
Dengan dua pengecualian tersebut, bentuk monopoli yang dilarang  dalam undang-undang adalah segala bentuk praktik  monopoli  yang  dilakukan  dengan  cara  tidak  fair  dan  melanggar  hokum  (Yanto,  2021).  Tindakan  seperti menyebarkan  kebohongan  terhadap  penyedia  layanan  atau  pelaku  usaha  saingan  dengan  tujuan  menurunkan  omset saingan dan memonopoli pasar, merusak pangsa harga pasar dengan menurunkan harga secara berlebih, atau melakukan tindakan  yang  dapat  mencemarkan  pelaku  usaha  saingan,  adalah  bentuk-bentuk  praktek  monopoli  yang  dilarang  dan tidak sehat (Tektona, 2022).

## TIN: Terapan Informatika Nusantara
Vol 4, No 6, November 2023, page 389-394 ISSN 2722-7987 (Media Online) Website https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/tin DOI 10.47065/tin.v4i6.4591
Secara normatif, UU Nomor 5 Tahun 1999 mengenalkan tiga bentuk persaingan usaha yang tidak diperbolehkan (Karina, 2019). Pertama, adalah perjanjian yang dilarang, yakni segala bentuk perjanjian yang berakibat pada timbulnya persaingan  tidak  sehat  seperti  perjanjian  oligopoli,  perjanjian  penetapan  harga  antara  pelaku  usaha,  perjanjian pembagian wilayah pemasaran, perjanjian pemboikotan penjualan dan penimbunan produk untuk mengendalikan harga, perjanjian kartel, integrasi vertikal, dan perjanjian dengan pihak luar negeri secara tertutup tanpa perizinan yang sesuai dengan  ketentuan  yang  berlaku.  Kedua,  kegiatan  yang  dilarang,  yakni  segala  bentuk  kegiatan  yang  dilakukan  oleh pelaku  usaha  sehingga  menyebabkan  kondisi  persaingan  tidak  sehat,  seperti  melakukan  monopoli,  monopsoni, penguasaan wilayah pasar tertentu dan menolak produk lain, serta persekongkolan dan permufakatan jahat untuk tujuan memperoleh laba secara tidak fair. Ketiga, posisi dominan, yakni posisi jabatan rangkap, penyalahgunaan kewenangan dalam  kepemilikan  saham,  melanggar  ketentuan  penggabungan  perusahaan,  peleburan,  serta  pengambilalihan  badan usaha serta rekayasa bisnis lain yang dianggap membayakan persaingan usaha yang sehat (Hikmah dkk., 2023).
Persaingan  usaha  yang  tidak  sehat  menjadikan  ekonomi  berkontraksi  secara  tidak  seimbang,  karena  potensi sebaran  pendapatan  dan  laba  yang  menjadi  semakin  tidak  merata  (Widijaningsih,  2022).  Dalam  e -commerce ,  unsur fundamental  yang  menjadi  pertimbangan  penting  adalah  tingkat  kepercayaan  ( trust ).  Kepercayaan  menjadi  komoditas yang  diburu  oleh  penyedia  layanan  agar  mampu  meningkatkan  jumlah  pelanggan.  Untuk  memperoleh  kepercayaan tersebut,  berbagai  penyedia  layanan  menggelontorkan  banyak  dana  guna  melengkapi  platform,  membuat  berbagai program  seperti  diskon  dan  hadiah  menarik,  biaya  kirim  gratis,  aplikasi  ringan,  hingga  cashback  dan  berbagai  fitur menarik  lainya  (Febriani  &  Murty,  2021).  Sementara  itu,  tidak  semua  penyedia  layanan  dapat  melakukanya,  terlebih penyedia layanan skala kecil yang dikelola masyarakat. Akibatnya, usaha kecil, menengah, dan koperasi kerap kurang mampu  bersaing  secara  fair,  sehingga  e-commerce  memperbesar  potensi  terjadinya  monopoli  efisiensi  ( natural monopoly ).
Selain perkara monopoli dan penguasaan pasar yang tidak merata, masalah lain yang kerap munculadalah praktik predatory pricing , yakni praktik penjualan produk dibawah harga produksi untuk menguasai pasar (Indah Sari & Gede Rudy, 2021). Praktik ini tidak hanya kerap dijalankan oleh pelaku usaha dalam negeri, tetapi juga pelaku usaha diluar negeri. Predatory  pricing menggangu  keseimbangan  harga  dan  berpotensi  mematikan  pasar  konvensional  (Fitri  & Lesmana,  2021).  Dalam  skema  e-commerce,  potensi  terjadinya  predatory  pricing  memiliki  probabilitas  yang  lebih tinggi. Hal ini lantaran proses transaksi terjadi secara daring, sehingga memberi ruang bagi pelaku usaha tertentu  untuk mematok harga yang tidak sesuai dengan harga pasar. Hal ini dapat terjadi dalam banyak kondisi, misalnya saat terjadi kelangkaan  barang,  tingginya  minat  pasar  terhadap  produk  tertentu,  atau  untuk  menarik  atensi  pasar  melalui  skema promo dengan harga yang jauh lebih rendah. Secara implikatif, predatory pricing dapat merugikan pelaku usaha lainya dan dapat diidentifikasi sebagai pelanggaran hukum.
Kelemahan utama dari substansi UU No. 5 Tahun 1999 adalah relevansinya yang tertinggal dari perkembangan e-commerce yang pesat terjadi (Indah Sari & Gede Rudy, 2021). Dalam perubahan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja,  telah  terdapat  lima  perubahan  yang  terkait  dengan  UU  No.  5  Tahun  1999.  Perubahan  tersebut  meliputi  aspek institusi dan tata cara pengajuan keberatan ke Pengadilan Niaga, penegasan perintah penghentian kegiatan pelaku usaha yang  teridentifikasi  melakukan  monopoli,  penghapusan  batasan  maksimal  denda,  pemangkasan  pidana  pokok,  dan penghapusan  pidana  tambahan.  Namun,  perubahan  tersebut  hanya  menyangkut  aspek  teknikal,  sehingga  urgensi pembaruan  substansi  masih  menjadi  eksponen  yang  penting  untuk  segera  memperoleh  pembahasan  di  DPR  RI. Perkembangan e-commerce harus  diimbangi  dengan  pembaharuan  peraturan  hukum  yang  relevan  guna  menjamin perlindungan hukum secara orientatif dan berkepastian.

## 3.3 Problematika Penegakan Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam E-Commerce
Sesuai dengan teori perlindungan hukum Soerjono Soekanto, upaya dalam memberikan perlindungan secara maksimal harus didukung dengan keberadaan aparat penegak hukum yang bertugas memastikan terlaksananya aturan perundang- undangan  secara das  sein (Yanto,  2021).  Untuk  mengawasi  jalanya  persaingan  usaha  di  Indonesia,  pada  tahun  1999, pemerintah Indonesia membentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang tergolong sebagai lembaga negara pelengkap  ( state  auxiliary  organ ).  Secara  fungsional,  lembaga  negara  pelengkap  menjalankan  sebagian  tugas  yang dimiliki oleh lembaga legislatif yang didelegasikan dalam undang-undang (Robuwan & Yanto, 2023).
Keberadaan  KPPU  didasarkan  pada  kebutuhan  untuk  melakukan  pengawasan  terhadap  praktek  monopoli  dan untuk  memastikan  terciptanya  persaingan  usaha  yang  sehat  serta  terhindar  dari  berbagai  bentuk  pelanggaran  hukum dalam pembangunan ekonomi di Indonesia (Nur Hayati, 2021). Pembentukan KPPU didasarkan pada amanah Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999, dan ditetapkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999 tentang  Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha  Republik  Indonesia.  Dalam  Pasal  30  UU  No  5  Tahun  1999,  dijelaskan bahwa  KPPU  adalah  lembaga  negara  yang  bersifat  independen  dan  terlepas  dari  campur  tangan  kekuasaan  lain, termasuk kekuasaan eksekutif. KPPU bertanggungjawab kepada Presiden RI.
Sebagai  lembaga  negara  yang  menjalankan  fungsi  pengawasan,  KPPU  dibekali  dengan  beberapa  tugas, diantaranya  yakni  memberikan  penilaian  terhadap  kegiatan  usaha,  tindakan  pelaku  usaha,  perjanjian,  dan penyalahgunaan  posisi  dominan  yang  dinilai  dapat  mengakibatkan  terjadinya  praktik  monopoli  dan  persaingan  usaha tidak  sehat,  mengambil  tindakan  sesuai  dengan  wewenang  komisi,    memberi  saran  dan  pertimbangan  terhadap pemerintah, menyusun pedoman dan publikasi terkait dengan kewenanganya, dan memberikan laporan berkala kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

## TIN: Terapan Informatika Nusantara
Vol 4, No 6, November 2023, page 389-394 ISSN 2722-7987 (Media Online) Website https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/tin DOI 10.47065/tin.v4i6.4591
Selain  itu,  KPPU  juga  memiliki  kewenangan  yang  luas  untuk  dapat  menerima  aduan  dan  laporan  masyarakat, melakukan  penelitian  terkait  dengan  dugaan  pelanggaran,  melakukan  penyelidikan  dan  pemeriksaan  kasus,  meminta ketrangan kepada instansi pemerintah, mendapat, memeriksa, dan meneliti alat bukti, memutuskan dan menetapkan ada atau tidaknya kerugian, memberitahukan keputusan Komisi pada pelaku usaha,  serta menjatuhkan sanksi administratif pada pelaku usaha sesuai dengan yang diatur dalam UU No.5 Tahun 1999. Dengan adanya kewenangan tersebut, KPPU menjadi lembaga  yang paling berkompeten dalam  menjalankan tugas pengawasan dan pengendalian persaingan  usaha di Indonesia, termasuk dalam ranah e-commerce .
Kendati demikian, keterbatasan kewenangan yang dimiliki oleh KPPU berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999 telah memunculkan  sejumlah  kelemahan  penting  (Asmah,  2021).  Industri  perdagangan  elektronik  berkembang  dengan melampaui batasan wilayah administrasi negara. Perdagangan dilakukan secara massif dalam  bentuk ekspor dan impor dari berbagai negara. Sirkulasi ekonomi ini belum dapat sepenuhnya diawasi oleh KPPU, karena kewenanganya  yang terbatas untuk mengawasi dan melakukan penindakan terhadap pelaku yang diindikasikan melakukan tindak pidana di wilayah  hukum  Indonesia.  Sedangkan  dalam  hal  pelaku  tidak  berkedudukan  di  Indonesia,  maka  KPPU  tidak  dapat melakukan pengawasan dan atau menetapkan penindakan hukum. Dalam hal ini, terdapat celah hukum yang berpotensi digunakan oleh pelaku usaha dalam negeri melalui skema kemitraan dengan perusahaan yang berkedudukan di negara lain  untuk  melakukan  sejumlah  tindakan  tertentu,  seperti  monopoli  atau predatory  pricing (Damaiyanti  Sidauruk, 2021).
Selanjutnya,  kepentingan  nasional  Indonesia  untuk  meningkatkan  konsumsi  produksi  dalam  negeri  dan mengurangi  ketergantungan  impor  dari  luar  negeri  juga  harus  direalisasikan  dengan  penguatan  iklim  perdagangan elektronik  yang  mendukung.  KPPU  dan  Pemerintah  perlu  memformulasikan  kebijakan  yang  berorientasi  pada perlindungan  pelaku  usaha  dalam  negeri,  mencegah  monopoli,  baik  secara  langsung  maupun  akibat  kurangnya kontestasi,  serta  mempertahankan  harga  pasar  yang  terjangkau  bagi  produk-produk  dalam  negeri.  Jaminan  atas perlindungan  ini  dapat  diharapkan  menjadi  salah  satu  instrumen  promotor  dalam  mendorong  perkembangan  industri tanah air yang kebih kuat dan mampu bersaing dengan produk yang dihasilkan oleh perusahaan dari luar negeri.

## 4. KESIMPULAN
Upaya perlindungan hukum terhadap pelaku usaha e-commerce yang dilakukan oleh pemerintah telah bersifat holistik, meliputi  perlindungan  hukum  pelaku  usaha  dan  perlindungan  hukum  terhadap  konsumen.  Pengaturan  mengenai persaingan  usaha  di  Indonesia  diatur  dalam  berbagai  peraturan  perundang-undangan  yang  saling  melengkapi.  Acuan utama  yang  menjadi  pondasi  perlindungan  persaingan  usaha  adalah  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  tentang Larangan  Praktek  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat.  Beberapa  aturan  lain,  termasuk  Undang-Undang Nomor  8  Tahun  2008  tentang  Perlindungan  Konsumen,  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2014  tentang  Perdagangan, dan Undang-Undang Nomor  11 Tahun 2018 tentang Transaksi Elektronik (UU ITE). Saat ini, perkembangan pesat e- commerce  di  Indonesia  membutuhkan  upaya  perlindungan  hukum  yang  lebih  kuat,  baik  dengan  perbaikan  substansi, penguatan  struktur,  kelengkapan  fasilitas,  hingga  kesiapan  masyarakat  dan  budaya  hukumnya.  Kerentanan  terjadi pelanggaran  dalam  e-commerce  adalah  hal  yang  sangat  mungkin  terjadi  meningat  angka  transaksi  yang  terus bertambah.
KPPU sebagai lembaga negara independen yang bertugas menjalankan pengawasan terhadap praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat telah dibekali dengan kewenangan dan berbagai instrumen hukum yang baik. Namun, tetap  perlu  ada  evaluasi  dan  penguatan  kelembagaan,  mengingat  kebutuhan  e-commerce  yang  meningkat  dan  negara harus  hadir  memberikan  perlindungan  ekstra  untuk  mencegah  terjadinya  pelanggaran  hukum  dalam  persaingan  usaha secara  daring  tersebut. Belum  diaturnya  secara  spesifik  e-commerce  dalam  UU  No.5  Tahun  1999  tentang  Larangan Praktek  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat  menjadi  permasalahan  yang  cukup  kritis  karena  UU  tersebut adalah  dasar  hukum  yang  digunakan  dalam  skema  persaingan  usaha  di  Indonesia.  Untuk  itu,  pemerintah  perlu melakukan  pengkajian  kembali  guna  memperbarui  substansi  UU  tersebut  serta  mengingat  pertumbuhan  e-commerce yang  sangat  pesat  di  Indonesia.  Seiring  dengan  itu,  perlu  ada  upaya  peningkatan  perlindungan  hukum  baik  bagi konsumen  maupun  pelaku  usaha,  dengan  meningkatkan  kualitas  dan  kompetensi  dibidang  aparat  hukum,  fasilitas penegakan hukum, masyarakt, dan sosial-budaya secara komprehensif dan inklusif.

## REFERENCES
Alhakim,  A.  (2022).  Urgensi  Perlindungan  Hukum  terhadap  Jurnalis  dari  Risiko  Kriminalisasi  UU  Informasi  dan Transaksi Elektronik di Indonesia. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia , 4 (1), 89–106. https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.89-106
Asmah, A. (2021). Penguatan Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Lewat Putusan Mahkamah Konstitusi (Putusan Mk No.85/Puu-Xiv/2016). KERTHA WICAKSANA , 15 (1), 11–17.
https://doi.org/10.22225/kw.15.1.2808.11-17
Asri  Agustiwi,  S.  A.  D.  (2016).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Konsumen  Dalam  Transaksi  Jual  Beli  Secara Elektronik Di Indonesia. UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum , 3 (2). https://doi.org/10.25134/unifikasi.v3i2.409 Benuf,  K.,  &  Azhar,  M.  (2020).  Metodologi  Penelitian  Hukum  sebagai  Instrumen  Mengurai  Permasalahan  Hukum Kontemporer. Gema Keadilan , 7 (1), 20–33. https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504

## TIN: Terapan Informatika Nusantara
Vol 4, No 6, November 2023, page 389-394 ISSN 2722-7987 (Media Online) Website https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/tin DOI 10.47065/tin.v4i6.4591
Damaiyanti  Sidauruk,  G.  (2021).  Kepastian  Hukum  Putusan  Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha  Dalam  Penegakan Hukum Persaingan Usaha. Jurnal Lex Renaissance , 6 (1). https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss1.art10 Dudhat,  A.,  &  Agarwal,  V.  (2023).  Indonesia’s  Digital  Economy’s  Development. IAIC  Transactions  on  Sustainable Digital Innovation (ITSDI) , 4 (2), 109–118. https://doi.org/10.34306/itsdi.v4i2.580 Febriani, I., & Murty, T. (2021). Analisis muatan nilai keadilan: undang-undang tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Repertorium , 10 (2). http://dx.doi.org/10.28946/rpt.v10i2.1577 Fitri,  F.,  &  Lesmana,  S.  J.  (2021).  Indikasi  Predatory  Pricing  Pada  Praktek  Flash  Sale  Pelaku  Usaha  E-Commerce
Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha. SUPREMASI HUKUM , 17 (02), 48–53. https://doi.org/10.33592/jsh.v17i2.1365 Hamzah,  A.  (2021). Metode  Penelitian  Kualitatif  Rekontruksi  Pemikiran  Dasar  serta  Contoh  Penerapan  Pada  Ilmu Pendidikan, Sosial & Humaniora . CV Literasi Nusantara Abadi.
https://books.google.co.id/books?id=IU1WEAAAQBAJ&lpg=PA1&ots=6jbC5QASDx&dq=penelitian%20kualita tif%20sosial&lr&hl=id&pg=PA1#v=onepage&q=penelitian%20kualitatif%20sosial&f=false
Herlambang, D., & Setyawan, D. Y. (2018). Aspek Hukum Persaingan Usaha Dalam Perdagangan Elektronik. Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum , 3 (1). https://doi.org/10.24967/jcs.v3i1.350 Hidayat,  T.,  Likadja,  J.  A.  C.,  &  Derozari,  P.  E.  (2023).  Perlindungan  Hukum  Data  Pribadi  Konsumen  Dalam Perdagangan Elektronik. Journal of Comprehensive Science , 2 (5).
Hikmah,  F.,  Yanto,  A.,  &  Ariski,  K.  (2023).  Perlindungan  Hak  Ekonomi  Bagi  Pemilik  Hak  Cipta  Dalam  Perspektif
Hukum Kekayaan Intelektual di Indonesia. Jurnal Pendidikan dan Konseling , 5 (2). https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i2.13503
Imantaka,  B.,  Yudha,  H.  S.,  Gilalo,  J.  J.,  &  Anisa,  R.  Y.  (2023).  Imunitas  BUMN  Untuk  Melakukan  Monopoli. Karimah Tauhid , 2 (3). https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v2i3.8786
Indah  Sari,  M.  L.,  &  Gede  Rudy,  D.  (2021).  Supervision  Of  Predatory  Pricing  On  E-Commerce  Transactions  In Indonesia. Policy, Law, Notary And Regulatory Issues (POLRI) , 1 (1), 16–24.
https://doi.org/10.55047/polri.v1i1.23
Karina,  A.  D.  (2019).  Praktik  Monopoli  Dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat  Terhadap  Pelaku  Usaha  Di  Pasar Tradisional. Jurnal Dunia Hukum , 3 (2). http://dx.doi.org/10.35973/jidh.v3i2.1360 Muhammad,  M.  M.  (2020).  Transaksi  E-Commerse  Dalam  Ekonomi  Syariah. El-Iqthisadi :  Jurnal  Hukum  Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum , 2 (1), 76. https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v2i1.14021
Ningsih,  A.  S.  (2019).  Implikasi  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  dan Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat  pada  Pelaku  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  (UMKM). Jurnal  Penelitian Hukum De Jure , 19 (2), 207. https://doi.org/10.30641/dejure.2019.V19.207-215 Novianti  Indah  Putri,  Yudi  Herdiana,  Yaya  Suharya,  &  Zen  Munawar.  (2021).  Kajian  Empiris  Pada  Transformasi
Bisnis Digital. ATRABIS: Jurnal Administrasi Bisnis (e-Journal) , 7 (1), 1–15.
https://doi.org/10.38204/atrabis.v7i1.600
Novita,  Y.  D.,  &  Santoso,  B.  (2021).  Urgensi  Pembaharuan  Regulasi  Perlindungan  Konsumen  di  Era  Bisnis  Digital. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia , 3 (1), 46–58. https://doi.org/10.14710/jphi.v3i1.46-58
Nur  Hayati,  A.  (2021).  Analisis  Tantangan  dan  Penegakan  Hukum  Persaingan  Usaha  pada  Sektor  E-Commerce  di Indonesia. Jurnal Penelitian Hukum De Jure , 21 (1), 109. https://doi.org/10.30641/dejure.2021.V21.109-122 Rahayu,  N.,  Agus  Supriyono,  I.,  &  Mulyawan,  E.  (2022).  Pembangunan  Ekonomi  Indonesia  Dengan  Tantangan Transformasi Digital. ADI Bisnis Digital Interdisiplin Jurnal , 4 (1), 92–95. https://doi.org/10.34306/abdi.v4i1.823 Robuwan,  R.,  &  Yanto,  A.  (2023). Seluk  Beluk  Ilmu  dan  Teknik  Perancangan  Peraturan  Perundang-Undangan . Penerbit Megalitera.
Saragih, A. E., & Bagaskara, M. F. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E- Commerce. Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan , 2 (2). https://doi.org/10.572349/civilia.v2i2.414
Satyanegara,  N.,  Priyono,  J.,  &  Paulus,  D.  H.  (2020).  Perlindungan  Data  Pribadi  Di  Indonesia  Dalam  Rangka
Perdagangan Elektronik (E-Commerce). Diponegoro Law Journal , 9 (2), Article 2.
https://doi.org/10.14710/dlj.2020.27044
Soekanto, S., & Mamudji, S. (2003). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat . PT. RajaGrafindo Persada.
Tektona, R. (2022). Quo Vadis: Kepastian Hukum Aturan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pada Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  Tentang  Cipta  Kerja. Jurnal  Persaingan  Usaha , 2 (1),  43–54. https://doi.org/10.55869/kppu.v3i-.51
Wahyuni,  R.  A.  E.,  &  Turisno,  B.  E.  (2019).  Praktik  Finansial  Teknologi  Ilegal  Dalam  Bentuk  Pinjaman  Online
Ditinjau Dari Etika Bisnis.
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia , 1 (3), 379–391. https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.379-391
Widijaningsih, G. (2022). Monopolistic Practices Dispute Resolution And Competition Unhealthy Business After The Enactment  Of  The  Law  Number  11  Of  2020  Concerning  Job  Creation. Unizar  Law  Reviw , 5 (1). http://dx.doi.org/10.53726/ulr.v5i1.579 Yanto, A. (2021). Mazhab-Mazhab Hukum: Suatu Pengantar Memahami Dimensi Pemikiran Hukum . Segap Pustaka. Yanto,  A.  (2022). Hukum  dan  Ketertiban:  Fragmen  Pemikiran  Tentang  Paradigma  Hukum  dan  Perkembanganya . Megalitera.