## Jurnal At-Tahdzib 2014

## Muchammad Hammad

## Abstract
This research is the study of thought, which compares between  Hazairin idea and Munawir Sjadzali about inheritance and wills in Islamic Law. In contrast to the view of the majority of Muslim jurists, Hazarin and Sjadzali stated that the Islamic inheritance system in individual bilateral, as will the researchers describe in this paper. Researchers also will explain the differences in approach between the two figures is the originator of Indonesian schools of jurisprudence. Finally, it can be seen that both Hazarin and Sjadzali want any part of the waris and wasiat between male and female.

## Keyword: Hazairin, Munawir Sjadzali, Wasiat dan Waris

## A. Pendahuluan
Dalam bidang muamalah, ajaran Islam mengenai tatacara pewarisan merupakan salah satu  pembahasan  yang  secara  eksplisit  dijelaskan  oleh  al-Qur‟an.  Suatu  fakta  yang  tidak dapat dipungkiri bahwa rinci dan sistematisnya pembahsan permaslahan tersebut dalam al- Qur‟an, bukan hanya sebagai respon atas problem hukum di zaman permunculannya, akan tetapi  untuk  mengisi  kebutuhan hukum  Islam  sebagai  konstruksi  ajaran. 68 Oleh  karenanya, maka tidak mengherankan ketika penjabaran para ulama tentang aturan waris dalam kitab- kitab fara‟id ,  tidak  berbeda  jauh dengan apa  yang tertera  dalam  teks-teks  al-Qur‟an  yang menyangkut kewarisan.
Namun,  sejalan  dengan  perkembangan  zaman,  di  Indonesia  aturan-aturan  hukum kewarisan  tersebut,  yang  selama  ini  dipahami  dan  dijelaskan  oleh  para  ulama  terdahulu dalam ilmu fara‟id , mendapatkan sorotan dari pemerhati hukum Islam. Hal itu dikarenakan adanya  anggapan  bahwa  kurang  tepatnya  pemahaman  ulama  klasik  terhadap  aturan kewarisan yang tertulis dalam al-Qur‟an, ataupun dipandang kurang tepat untuk diterapkan dalam  konteks  masyarakat  Indonesia.  Oleh  sebab  itu,  maka  para pemikir hukum  Islam  di Indonesia  berusaha  menggagas  konsep  hukum  kewarisan  Islam  yang  menurut  mereka sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh al-Qur‟an dan sesuai dengan konteks masyarakat Indonesia.
Di  antara  pemerhati  hukum  Islam  tersebut  yaitu  Hazairin  dan  Munawir  Sjadzali. Sebagai penggagas Mazhab Indonesia, Hazairin berusaha menafsirkan kembali secara utuh hal-hal yang berkaitan dengan kewarisan dalam Islam, meskipun tafsirannya ternyata tidak
68 Sukris  Sarmadi, Transendensi  Keadilan  Hukum  Waris  Islam  Transformatif ,  cet.  ke-1  (Jakarta:  RajaGrafindo Persada, 1997), h. 1.

## Jurnal At-Tahdzib 2014
secara  keseluruhan  berbeda  dengan  ulama  sebelumnya. 69 Berbeda  dengan  Hazairin, Munawir  Sjadzali  hanya  menggugat  satu  pembahasan  di  antara  beberapa  pembahasan dalam  kewarisan  Islam,  yaitu  masalah  pembagian  harta  warisan  2:1 70 ,  yang  selama  ini dipegang oleh mayoritas ulama di Indonesia.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  mengingat  luasnya  pembahasan,  maka  dalam  tulisan  ini hanya  akan  dibahas  mengenai  dua  hal. Pertama ,  pandangan  Hazairin  tentang  sistem kewarisan dalam Islam, ahli waris pengganti, dan wasiat. Kedua , gagasan Munawir Sjadzali tentang reaktualisasi hukum kewarisan, pembagian 2:1.
B. Hazairin  dan  Pandangannya  terhadap  Sistem  Kewarisan  Islam,  Ahli  Waris Pengganti, dan Wasiat kepada Ahli Waris
1. Biografi Hazairin 71
Hazairin adalah  seorang  pakar hukum  Adat  dan hukum  Islam  bidang  kewarisan, yang dilahirkan di Bukit Tinggi pada 28 November 1906, dan meninggal di Jakarta pada 11 Desember  1975.  Ia  merupakan  putra  tunggal  dari  pasangan  Zakaria  Bahari,  seorang  guru kelahiran  Bengkulu,  dan  Aminah,  kelahiran  Bukit  Tinggi  berdarah  Minang.  Ia mendapatkan  dasar  pealajaran  ilmu  agama  dan  bahasa  Arab  dari  ayahnya,  disamping kakeknya, Abu Bakar, yang merupakan seorang muballigh terkenal di masa itu. Selanjutnya dari  dasar  pelajaran  agama  dan  bahasa  Arab  tersebut,  Hazairin  kemudian mengembangkannya  sendiri,  hingga  ia  dinilai  sebagai  seorang  ahli  dalam  bidang  agama Islam.  Hingga  akhir  hidupnya,  Hazairin  telah  menguasai  enam  bahasa  asing,  Belanda, Prancis, dan Inggris secara aktif, serta Arab, Jerman, dan Latin secara pasif.
Pendidikan  formal  Hazairin  tidak  ditempuh  di  tanah  kelahirannya,  akan tetapi  di berbagai  daerah  yang  berbeda.  Ia  memulai  pendidikan  formalnya  di Hollands  Inlandsche School (HIS),  Bengkulu,  dan tamat pada tahun  1920.  Setelah menamatkan  pendidikannya di HIS,  Hazairin selanjutnya melanjutkan ke Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO), Padang,  tamat  pada  tahun  1926.  Setamatnya  di  Mulo,  Hazairin  pergi  ke  Bandung  untuk melanjutkan  sekolahnya  di Algemene  Middelbare  School (AMS),  dan  berhasil  lulus  pada tahun 1927. Atas inisiatif sendiri, setamat dari Bandung Ia melanjutkan pendidikannya ke Batavia,  Jakarta,  di Rechtkundige  Hoogeschool (RSH),  Sekolah  Tinggi  Hukum,  jurusan Hukum Adat. Setelah dua tahun menempuh pendidikan di RSH, pada tahun 1935, Hazairin berhasil  meraih  gelar Meester  in  de  Rechten (Mr).  Atas  bimbingan  B.  Ter  Haar,  seorang
69 Berdasarkan  hasil  pembacaan  penulis  terhadap  buku  Hazairin  yang  berjudul  “Hukum  Kewarsian  Bilateral Menurut Qur‟an dan Hadith”, Jakarta, Tintamas, 1982;  dan “Hendak Kemana Hukum Islam”, Jakarta, Tintamas, 1960.
70 Lihat  Agus  Moh.  Najib, Pengembangan  Metodologi  Fikih  Indonesia  dan  Kontribusinya  Bagi  Pembentukan Hukum Nasional , cet. ke-1 (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2011), h. 69.
71 Untuk biografi selengkapnya lihat: Abdul Ghofur Anshori, Filsafat Hukum Kewarisan Islam: Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin , cet. ke-2 (Yogyakarta: UII Press, 2005), h. 51-64., Al Yasa Abubakar, Ahli Waris sepertalian Darah: Kajian Perbandingan terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fikih Madzab (Jakarta: INIS, 1998), h. 3-4., Najib, Pengembangan Metodologi , h. 63.

## Jurnal At-Tahdzib 2014
pakar  Hukum  Adat  yang  terkenal  di  masa  itu,    Hazairin  melakukan  penelitian  mengenai adat  Redjang,  salah  satu  suku  yang  terdapat  di  Karesidenan  Bengkulu,  sekarang  provinsi Bengkulu,  sebagai  syarat  untuk  memperoleh  gelar  Doktor  dalam  bidang  hukum  Adat. Setelah tiga bulan mengadakan penelitian, akhirnya Hazairin dapat menyelesaikannya, yang kemudian  menjadi  disertasi  Doktornya  dengan  judul De  Redjang ,  dan  berhasil dipertahankan pada tanggal 29 Mei 1936. Karya tersebutlah, yang kemudian mengantarkan Hazairin sebagai ahli hukum Adat dan satu-satunya Doktor pribumi lulusan Sekolah Tinggi Hukum Batavia.
Hazairin adalah seorang pakar hukum yang tergolong produktif. Dalam khazanah keIslaman, selama masa hidupnya, Ia telah banyak menyumbangkan beberapa karya ilmiah di  berbagai  bidang  ilmu  pengetahuan.  Diantara  karya-karya  ilmiah  yang  pernah  ditulis Hazairin  yaitu;  “ Tujuh  Serangkai  Tentang  Hukum ,  Jakarta,  Tintamas,  1981;  “ Hukum Keluarga  Nasional” ,  Jakarta,  Tintamas,  1982;    “ Hukum  Kewarisan  Bilateral  menurut Qur‟an  dan  Hadith ”,  Jakarta,  Tintamas  1982;  “ Hendak  Kemana  Hukum  Islam ”,  Jakarta, Tintamas,  1960;  “ Perdebatan  dalam  Seminar  Hukum  tentang  Faraidh ”,  1963;  “Tinjauan Mengenai UU Nomor 1 Tahun 1974”, 1974, dll.

## 2. Pandangan Hazairin Mengenai Sistem Kewarisan dalam Islam
Dalam  pandangan  Hazairin,  sistem  kewarisan  tidak  bisa  dipisahkan  dari  bentuk sistem kekeluargaan. Hal itu dikarenakan, baik perkawinan maupun kewarisan merupakan cerminan dari sistem kekeluargaan, sedangkan bentuk kekelurgaan tergantung pada sistem keturunan  yang  berlaku  dalam  masyarakat,  dan  sistem  keturunan  kembali  dipengaruhi bagaimana sistem kewarisan dan pernikahannya. Pada pokonya, dalam hukum adat terdapat tiga  sistem  keturunan,  yaitu  patrilineal, matrelineal, dan  bilateral  atau  parental.  Patrilineal merupakan  sebuah  sistem  keturunan  yang  menimbulkan  kesatuan-kesatuan  kekeluargaan yang  besar  seperti  klan  dan  marga,  dimana  setiap  orang  selalu  menghubungkan  dirinya hanya kepada ayahnya, selanjutnya dinamakan patrilineal murni seperti masyarakat Batak, dan  patrilineal  tidak murni, dimana  setiap  orang menghubungkan  dirinya  kepada ayahnya atau  ibunya,  tergantung  kepada  bentuk  perkawinan  orang  tuanya,  dan  ini  seperti  yang berlaku  dalam  masyarakat  Lampung  dan  Redjang.  Sama-sama  menimbulkan  kesatuan- kesatuan yang besar seperti klan dan suku, akan tetapi dalam sistem matrilineal justru setiap orang  menghubungkan  dirinya  hanya  kepada  ibunya,  seperti  dalam  masyarakat Minangkabau.  Adapun  bilateral  atau  parental  adalah  sisitem  keturunan  yang  setiap  orang dapat menghubungkan dirinya, dalam hal keturunan, baik kepada ayahnya maupun ibunya, seperti yang berlaku dalam masyarakat Jawa. 72
Sementara  itu,  dalam  sistem  kewarisan  terdapat  sistem  kewarisan  individuil, kolektif, dan mayorat. Dalam sistem kewarisan individuil, harta peninggalan dapat dibagi- bagikan pemilikannya diantara ahli waris, dan sistem ini seperti yang berlaku dimasyarakat
72 Hazairin, Hukum  Kewarsian Bilateral Menurut Qur‟an dan Hadith , cet. ke-6 (Jakarta: Tintamas, 1982),  h. 11.,
Abubakar, Ahli Waris sepertalian, h. 16-17.

## Jurnal At-Tahdzib 2014
bilateral  di  Jawa  dan  patrilineal  di  Batak.  Berbeda  dengan  individuil,  sistem  kewarisan kolektif  hanya  mengizinkan  pembagian  harta  waris  dalam  hal  pemakaiannya  saja,  seperti yang  berlaku  dalam  masyarakat  matrilineal  di  Minangkabau.  Adapun  sistem  kewarisan mayorat  adalah  sistem  kewarisan  yang  menjadikan  anak  tertua  sebagai  pewaris  tunggal seluruh harta peninggalan, seperti yang berlaku dalam masyarakat patrilineal yang beralih- alih di Bali dan di tanah Semendo Sumatra Selatan. 73
Berangkat  dari  berbagai  macam  sistem  keturunan  dan  kewarisan  di  atas,  dengan mengemukakan  beberapa  landasan  mengenai  aturan  dengan  siapa  seseorang  boleh melangsungkan  perkawinan  dan  ketentuan-ketentuan  pembagian  waris  dalam  al-Qur‟an, 74
Hazairin  berkesimpulan  bahwa  sisitem  kewarisan  yang  terdapat  dalam  al-Qur‟an  adalah sisitem kewarisan individuil bilateral.

## 3. Ahli Waris Pengganti dalam Al-Qur’an
Hazairin  merupakan  seorang  pakar  hukum  waris  di  Indonesia,  dan  satu-satunya orang  yang  dapat  menunjukkan  bahwa  di  dalam  al-Qur‟an  terdapat  dalil  yang  dapat dijadikan dasar adanya ahli waris pengganti. 75 Menurut Hazairin, cucu  yang orang tuanya telebih dahulu meninggal dunia dari kakek dan neneknya, secara umum tanpa membedakan jenis  kelamin,  dapat  menggantikan  kedudukan  orang  tuanya  dalam  memperoleh  warisan sang  nenek  atau  kakek.  Pemahaman  Hazairin  mengenai  ahli  waris  pengganti  tersebut  di dasarkan atas penalarannya terhadap surat an-Nisa‟ ayat 33:
ْيَعَج ٍّوُنِىَو ََّاللّ َّنِإ ْمُهَثُِصَو ْمُهىُذآَف ْمُنُواَمََْأ  ْخَذَقَع  َهَِزَّىاَو  َنىُتَشْقَ ْلْاَو ِناَذِىاَىْىا َكَشَذ اَّمِم ٍَِىاَىَم اَى
ِّوُم ًَيَع  َناَم
اًذُِهَش ٍءٍَْش
Yang menurut Hazairin artinya:
“Bagi  setiap  orang  Allah  mengadakan  mawali    bagi  harta  peninggalan  orang  tua  dan keluarga  dekat,  dan  (jika  ada)  orang-orang  yang  kamu  telah  bersumpah  setia  dengan mereka, maka berilah kepada mereka bagiannya. Sesungguhnya Allah Maha  menyaksikan segala sesuatu”. 76
Dengan  terjemahan  di  atas,  membuat  terjemahan  Hazairin  berbeda  dengan terjemahan  ulama  pada  umumnya,  termasuk  terjemahan  Departemen  Agama  RI. 77 Untuk
73 Selengkapnya lihat Hazairin, Hukum Kewarsian , h. 15.
74 Dasar yang diambil adalah surat an-Nisa‟ (4): 11,  tentang dapat mewarisinya semua anak, baik laki-laki maupun perempuan,  atau  sebaliknya  dapat  mewarisinya  ayah  atau  ibu  terhadap  harta  anaknya.,  keterangan  mengenai bolehnya  mengawini  sepupu  baik  dari  ayah  maupun  ibu,  sebagaimana  diterangkan  dalam  surat  an-Nisa‟  ayat 24.Selengkapnya lihat Hazairin, Hukum Kewarsian , h. 13, 14, dan 17., Hazairin, Hendak Kemana Hukum Islam , cet. ke-3 (Jakarta: Tintamas, 1960), h. 14-17.
75 Anwar Harjono,”Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur‟an: Komentar Singkat atas Teori Prof. Hazairin”, dalam Sajuti Thalib dkk., Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: ttp., 1976), h. 65.
76 Hazairin, Hukum Kewarisan , h. 30.
77 Departemen  Agama  RI.,  menerjemahkan  ayat  di  atas  dengan;  “Dan  untuk  masing-masing  (laki-laki  dan perempuan)  Kami  telah  menetapkan  ahli  waris  atas  apa  yang  ditinggalkan  oleh  kedua  orang  tuanya  dan  karib kerabatnya.  Dan  orang-orang  yang  kamu  telah  bersumpah  setia  dengan  mereka,  maka  berikanlah  mereka

## Jurnal At-Tahdzib 2014
lebih  jelasnya,  disini  dikutipkan  uraian  Hazairin,  yang  pada  kesimpulannya  mengarah kepada  terjemahan  di  atas.  Namun,  sebelumnya  akan  dikutipkan    terlebih  dahulu    garis- garis  pokok  hukum  kewarisan  dalam  al-Qur‟an  menurut  Hazairin,  yang  hal  tersebut berhubungan dengan uraian ahli waris pengganti:
IV: 7 Bagi seorang laki-laki, demikian juga seorang perempuan, sebagian dari harta peninggalan ibu-bapaknya dan keluarga dekatnya, sedikit atau banyak, secara pembagian pasti. IV: 8 Jika pada pembagian harta peninggalan ada ikut hadir lain-lain keluarga (ulu-„lqurba) dan anak-anak  yatim dan  orang-orang miskin,  maka  berilah  peragihan  kepada  mereka itu dari bagian-bagian yang telah diperoleh oleh ahli waris. IV: 11 Ketentuan Allah mengenai anak-anakmu ialah:
a. anak laki-laki bagiannyasebanyak dua kali bagian anak perempuan;
b. jika  anak-anak  itu  hanya  anak-anak  perempuan  saja,  dua  orang  atau  lebih,  maka bagiannya duapertiga dari harta peninggalanmu;
c. jika  anakmu  hanya  seorang  anak  perempuan  saja  maka  baginya  seperdua  dari  harta peninggalanmu;
IV: 11 Ketentuan Allah mengenai ibu bapakmu adalah:
a. jika  ada  anak  (walad)  bagimu  maka  bagi  ayah  dan  makmu  masing-masingnya  ialah seperenam dari harta peninggalanmu;
b. jika  tidak  ada  anak  (walad)  bagimu  sedangkan  ayah  dan  makmu  kedua-duanya mewarisimu  maka  bagi  makmu  sepertiga  dari  harta  peninggalanmu,  yaitu  manakala bagimu tidak ada saudara (ikhwatun);
c. jika  tidak  ada  anak  bagimu  sedangkan  ayah  dan  makmu  kedua-duanya  mewarismu makaa bagi makmu seperenam dari harta peninggaalnmu, yaitu manakala bagimu ada saudara (ikhwatun);
IV: 11
a. Pembagian  yang  dimaksud  dalam  IV:  11  huruf  a  sampai  dengan  f  itu  adalah  setelah wasiat atau/dan hutangmu;
IV: 33
a. Dan bagi setiap orang itu aku Allah telah mengadakan ahli waris ( mawali ) bagi harta peninggalan ibu bapak dan keluarga dekat (al-aqrabun);
IV: 176
a. Atas  pertanyaan  mereka  kepadamu  (Muhammad)  jawablah  bahwa  penjelasan  Allah mengenai orang yang mati “kalalah” ialah: “ jika seseorang, lakki-laki atau perempuan, meninggal dunia dengan tidak ada baginya anak (walad)” ;
bagiannya.  Sungguh,    Allah  Maha  Menyaksikan  segala  sesuatu”.  Departemen  Agama  RI, Al-Qur‟an  dan Terjemahannya (Semarang: PT. Toha Putra, 2002), h. 108.

## Jurnal At-Tahdzib 2014
IV: 176
a. Dan jika orang yang mati kalalah itu ada bagiannya seorang saudara perempuan maka bagi saudara perempuannya itu seperdua dari harta peninggalannya;
IV: 176
a. Dan  jika  yang mati  kalalah itu  seorang  saudara  perempuan  dan  ia hanya  mempunyai seorang  saudara  laki-laki  saja,  (ataupun  lebih  dari  seorang),  maka  laki-lakinya  itu mewarisinya;
IV: 176
a. Jika bagi yang mati kalalah itu ada dua orang saudara perempuan (atau lebih dari dua orang) maka bagi mereka ini duapertiga dari harta peninggalannya;
IV: 176
a. Jika  bagi  yang  mati  kalalah  itu  ada  beberapa    saudara  (ikhwatun),  baik  laki-laki maupun  perempuan  jenisnya,  maka  pembagian  antara  mereka  ini  ialah:  seorang  laki- laki mendapat dua kali sebanyak bagian seorang perempuan. 78
Adapun  uraian  Hazairin  yang  pada  akhirnya  berkesimpulan  seperti  terjemahan  di atas yakni:
Nasibahum saya  terjemahkan  sebagai  bagian  kewarisan,  yaitu  suatu  bagian  dari harta  peninggalan,  beralaskan  pemakaaian  kata  nasib  itu  di  dalam  ayat  kewarisan lainnya,  yaitu  dalam  Qur‟an  IV:7,  selain  hubungannya  sendiri  dalam  ayat  33  itu dengan “mimma taraka” dan sebagainya. Di dalam ayat 33 itu, jelas bahwa nasib itu disuruh  berikan  kepada mawali  itu  dan  bukan  kepada  orang  yang  tersimpul  dalam likullin, sehingga mawalli itu adalah ahli-waris. Untuk menangkap maksud ayat 33 itu, coba kita isi likullin itu dengan li Fulanin, dan ja‟alna diganti dengan ja‟alnahu, sedangkan  urusan  perjanjian  itu  untuk  gampangnya  ditinggalkan  saja, maka  bunyi ayat itu menjadi “wa li Fulanin ja‟alnahu mawaliya mimma taraka „ l walidani wa „l aqrabuna, fa atuhum nasibahum”.
Disini  si-pewaris  ialah  ayah  atau  mak  atau  seorang-orang  dari  aqrabun.  Jika  ayah atau mak yang mati maka istilah-istilah itu mempunyai timbalan berupa anak, anak yang mati maupun anak yang menjadi ahli-waris karena masih hidup. Jika tidak ada anak-anak, baik anak-anak yang mati terlebih dahulu maupun anak-anak yang masih hidup pada saat matinya sipewaris, maka sipewaris itu bukan ayah atau mak tetapi seorang  dari  pada  aqrabun.  Kepada  anak-anak  yang  hidup  telah  pasti  mesti diberikan nasibnya sebagai ahli waris menurut IV:11 a, b, c, tetapi disamping nasib kepada  anak-anak  ini  mesti  pula  diberikan  nasib  kepada  mawali  yang  diadakan Allah  bagi  si  Fulan,  dengan lain  perkataan mawali  si  Fulan  ikut  serta  sebagai ahli waris  bagi  ayah  atau  mak  dan  bukan  si  Fulan  sendiri.  Apa  hubungan  si  Fulan dengan “mak atau ayah” yang mati itu, sehingga mawali bagi si Fulan itu ikut pula
78 Hazairin, Hukum Kewarsian , h. 6-9.

## Jurnal At-Tahdzib 2014
menjadi  ahli-waris  bagi  “mak atau  ayah”  itu  sedangkan  si Fulan  sendiri tidak  ikut menjadi  ahli-waris?  Berdasarkan  prinsip  umum  bahwa  Qur‟an  meletakkan hubungan  kewarisan  atas  dasar  pertalian  darah  antara  si-mati  dengan  anggota keluarganya yang masih hidup, maka si Fulan itu hanya dapat saya pikirkan sebagai anggota keluarga yang telah mati terlebih dahulu dari sipewaris, sedangkan mawali si Fulan itu sebagai ahli-waris bagi “ayah atau mak” itu hanya dapat saya pikirkan sebagai keturunan yang bukan anak bagi “ayah atau mak” itu. Hubungan antara si Fulan  dan  mawalinya,  dalam  hal  mak  atau  ayah  sebagai  pewaris,  hanya  dapat dipikirkan  ketiga  jurusan,  yaitu  mawalinya  itu  mungkin  seorang  dari  walidannya, dalam hal mana si Fulan sendiri adalah pula keturunan bagi “ayah atau mak” itu; ataupun  mungkin  aawladnya,  ataupun  lebih  jauh  aqrabunnya,  dalam  hal  mana  si Fulan sendiri adalah juga keturunan bagi “ayah atau mak” itu. Menurut jalan pikiran itu maka si Fulan itu, dalam hubungan “ayah dan mak” sebagaai pewaris, termasuk keturunan  bagi  “ayah  dan  mak”  itu,  sedangkan  mawali  bagi  si  Fulan  itu  juga keturunan  bagi  “ayah  dan  mak”  itu,  tetapi  bukan  anak  bagi  ayah  dan  mak  itu, sehingga si Fulan itu adalah anak bagi ayah dan mak itu, tetapi anak yang telah mati terlebih  dahulu.  Maka  hubungan  si  Fulan  dan  mawalinya  itu  adalah  hubungan sipewaris dengan keturunannya melalui mendiang anaknya si Fulan itu. Kebenaran  konklusi  tersebut  hanya  dapat  diujikan  kepada  ayat-ayat  Qur‟an  yang membicarakan kewarisan bagi seseorang yang ada meninggalkan anak (walad) yaitu IV:  11  a,  b,  c,  d,  dengan  dibandingkan  pula  dengan  ayat-ayat  Qur‟an  yang membicarakan  kewarisan  bagi  seseorang  yang  tidak  ada  baginya  walad,  yaitu  IV: e,f,  IV:  12  f,  g  dan  IV:  176.  Jika  tidak  ada  ketentuan  Qur‟an  mengenai  mawali dalam  IV:  33  a  itu,  maka  bilamana  seseorang  pewaris  hanya  meninggalkan keturunan  yang  bukan  walad  bagi  dia,  karena  keturunan  itu  adalah  cucu  atau  piut bagi  si-pewaris  dari  kelahiran  via  mendiang  anak-anak  sipewaris,  maka  akan berlakulah  atas  harta  peninggalannya  itu  IV:  11  e,f,  IV:  12  f,  g,  dan  IV:  176, sehingga  cucu-cucu  dan  piut-piut  itu  akan  tersingkir  dari  kewarisan  dan  hanya dipandang sebagai ulu‟lqurba saja (IV: 8) dalam berhadapan dengan orang-tua dan saudara-saudar  sipewaris  yang  akan  berbagi  harta  peninggalan  itu.  Keadaan  yang serupa  ini  akan  bertentangan  dengan  seluruh  fitrah  yang  ditanamkan  Allah  dalam sanubari  manusia,  sehingga  tidak  ada  sisitim  apapun  yang  akan  dapat membenarkannya. Dari sudut cahaya ini, maka IV: 33 a itu termasuk rahmat yang sebesar-besarnya,  yang  telah  diberikan  Allah  kepada  UmmatNya.  Jika  tidak  ada rahmat tersebut, maka apakah lagi dasar hukum yang dapat disalurkan dari Qur‟an untuk  mendirikan hak  kewarisan  bagi  lain-lain  aqrabun  yang  tidak  tersebut  dalam ayat-ayat kewarisan dalam Qur‟an, seperti paman dan bibik, datuk dan nenek, cucu dan pitu, d.s.b.?!! 79
79 Ibid. , h. 6-9.

## Jurnal At-Tahdzib 2014
Menurut Al Yasa Abubakar, perbedaan penafsiran antara Hazairin dan ulama sebelumnya,  berpangkal  pada  pilihan  struktur  bahasa  yang  digunakan.  Pada umumnya,  Ulama  tafsir  menjadikan likullin sebagai  tempat  kembalinya dlamir ( fa‟il )  dari  kata taraka ,  sedangkan  kata walidan,  aqrabun ,  dan allazina  „aqadat aimanukum merupakan khabar dari mubtada‟ mahzuf yang  menjadi bayan terhadap  kata mawali .  Sebagian  yang  lain  menjadikan mal sebagai mudaf ilaih lafaz kullun dan menjadikan walidan dan seterunya sebagai fa‟il dari lafaz taraka . Sehingga  dari  dua  struktur  tersebut  tidak  akan  terdapat  ahli  waris  karena pergantian.  Sedangkan  Hazairin  memilih  struktur  lain  dengan  hanya menganggapnya satu kalimat, dengan menjadikan kata al - walidan dan seterusnya sebagai fa‟il dari lafaz taraka . Ketiga kelompok tersebutlah yang menjadi pewaris, sedang  yang  menjadi  ahli  waris  adalah likullin (sekiranya  mereka  ada).  Adapun mawali dalam kalimat tersebut adalah kelompok lain, yang dapatnya menjadi ahli waris bergantung pada likullin . 80

## 4. Pandangan Hazairin tentang Wasiat kepada Ahli Waris
Di dalam al-Qur‟an, ayat yang berbicara mengenai wasiat kepada ahli waris yaitu ayat 180 81 dan 240 82 surat al-Baqarah. Berdasarkan paham bahwa tidak ada naskh terhadap ketentuan  di  dalam  ayat  al-Qur‟an,  maka  Hazairin  memandang  kedua  ayat  tersebut  tetap dapat diberlakukan. Berkenaan dengan ayat 180, dikarenakan pembagian harta telah diatur di dalam surat an-Nisa‟ ayat 11, 12, dan 176, maka Ia berpendapat bahwa ketentuan wasiat untuk  kepentingan  orang-tua  dan  keluarga  dekat  tidak  diperlukan  lagi,  kecuali  dalam menghadapi  hal-hal  khusus  mengenai  ayah,  ibu,  anak-anak,  dan  saudara-saudara.  Hal-hal khusus yang dimaksud di antaranya: (1) sakit lumpuh yang berlarut-larut, sehingga banyak membutuhkan  biaya  pengobatan;  (2)  seorang  anak  berbakat  yang  membutuhkan  banyak biaya untuk mengembangkan bakatnya; (3) seorang saudara yang sangat terlantar hidupnya, bukan  karena  kesalahannya;  (4)  sangat  besar  tanggungan  hidupnya,  karena  banyak anaknya,  dibandingkan  dengan  saudara-saudara  yang  selainnya.  Mengenai  ukuran ma‟ruf dari  besarnya  wasiat,  menurut  Hazairin  adalah  terbatas  kepada  kebutuhan  istimewa  dari anggota keluarga yang bersangkutan, disamping ketentuan tidak boleh melampaui sepertiga dari harta peninggalan. 83
Mengenai  ayat  240,  Hazairin  berpendapat  bahwa  ayat  tersebut  masih  tetap  dapat diberlakukan apabila  seorang meninggalkan  lebih  dari  seorang  istri.  Pendapat  tersebut,  Ia dasarkan  pada  tujuan  dari  ayat  tersebut,  yakni  untuk  menjaga  agar  janda-janda  yang
80 Selengkapnya lihat Abubakar, Ahli Waris Sepertalian, h. 57-61.
81
َُْيَع  َةِرُم
ًّقَح  ِفوُشْعَمْىاِت  َهُِتَشْقَ ْلْاَو ِهََْذِىاَىْيِى ُحَُِّصَىْىا اًشَُْخ َكَشَذ  ْنِإ  ُخ ْىَمْىا ُمُمَذَحَأ َشَضَح اَرِإ ْمُن َهُِقَّرُمْىا ًَيَع ا
, Q.S. Al-Baqarah (2): 180.
82
ًحَُّ ِصَو اًجا َوْصَأ  َنوُسَزَََو ْمُنْىِم  َن ْىَّفَىَرَُ  َهَِزَّىاَو
ُفْوَأ ٍِف  َهْيَعَف اَم ٍِف ْمُنَُْيَع َحاَىُج  َلََف  َه ْج َشَخ  ْنِئَف ٍجاَش ْخِإ َشَُْغ ِهْىَحْىا ًَىِإ اًعاَرَم ْمِهِجاَوْصَ ِلْ ٍفوُشْعَم  ْهِم  َّهِهِسِ
ٌمُِنَح ٌضَِضَع ُ َّاللَّو, Q.S. Al-Baqarah (2): 240.
83 Hazairin, Hukum Kewarian , h. 57-58.

## Jurnal At-Tahdzib 2014
ditinggalkan  tidak  terlantar,  setidak-tidaknya  dalam  waktu  satu  tahun.    Dengan  semakin banyak  jumlah  janda  yang  di  tinggalkan,  maka  akan  semakin  sedikit  pula  bagian  janda tersebut, dan hal ini akan semakin menyulitkan bagi seorang janda yang tidak memberikan anak  bagi  si  mayit. 84 Logika  inilah  yang  digunakan  Hazairin  dalam  menguatkan pandangannya tentang masih dapat berlakunya wasiat untuk janda yang ditinggalkan.
Dari uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa bagi Hazairin, ayat-ayat tentang wasiat  tersebut  tetaplah  dapat  dijalankan  dalam  beberapa  keadaan,  meskipun  telah  ada bagian-bagian yang diterima oleh ahli waris.

## C. Munawir Sjadzali dan Reaktualisasi Hukum Kewarisan 2:1
1. Biogarafi Munawir Sjadzali 85
Munawir  Sjadzali  adalah  seorang  intelektual  Islam  sekaligus  Menteri  Agama  RI dua periode (1983-1993), yang dilahirkan di desa Karanganom , Klaten, Jawa Tengah, pada tanggal  7  November  1925.  Munawir  adalah  putra  sulung  dari  delapan  bersaudara,  yang lahir dari pasangan Abu Aswad hasan Sjadzali dan Tas‟iyah.  Meskipun dari segi ekonomi keluarga  Munawir  jauh  dari  sejahtera, akan  tetapi  dari  segi  agama  keluarganya  tergolong keluarga santri atau religius. Hidupnya pendidikan agama dalam keluraga Munawir, tidak lain  disebabkan  oleh  latar  belakang  ayahnya  yang  dikenal  dlam  masa  mudanya  sebagai seorang  pencari ilmu  agama ke  berbagai  pesantren, termasuk  beberapa pesantren  terkenal seperti  Pesantren  Jamsaren  (Solo),  Pesantren  Termas  (Pacitan),  dan  Pesantren  Tebuireng (Jombang).
Munawir  memulai  pendidikan  formalnya  di  Madrasah  Ibtdaiyah  yang  berada dikampung  halamannya.  Setelah  selesai  menamatkan  pendidikan  di  madrasah  tersebut,  Ia melanjutkan pendidikan ke Madrasah Tsanawiyah al-Islam di solo, yang didirikan oleh KH. Ghazali,  salah  seorang  sahabat  senior  ayahnya.  Setahun  berada  di  madrasah  tersebut, kemudian Munawir pindah ke Madrasah Tsanawiyah Mambaul Ulum, Solo, yang berjarak kurang-lebih 30 kilometer dari desa Karang Anom. Di madrasah tersebut, tepat di usianya yang  ke-17,  pada  tahun  1943  Munawir  berhasil  menamatkan  pendidikan  tingkat Tsanawiyah dan mendapatkan ijazah tingkat Tsanawiyah.
Pendidikan jenjang Perguruan Tinggi, Master of Arts (MA),  ditempuh Munawir di  Fakultas  Pascasarjana  Uneversitas  Geogetown,  Amerika  Serikat,  pada  tahun  1956. Diterimanya  Munawir  di  universitas  tersebut,  disebabkan  Ia  pernah  mengikuti  kursus Diplomatik  dan  Konsuler  yang  diselenggarakan  oleh  Kementrian  Luar  Negeri  pada tahun 1951, dan belajar satu tahun di University College of South West of England, Exerter, pada tahun  1953,  yang  keduanya  dinilai  sebagai  sedikit  di  bawah  gelar  Bachelor  of  Arts  (BA).
84 Hazairin, Hukum Kewarian , h. 57-58.
85 Bigrafi selengkapnya lihat Azyumardi Azra dan Saiful Umam (ed.), Menteri-Menteri Agama RI: Biografi Sosial- Politik (Jakarta:  INIS  &  PPIM  Departemen  Agama  RI,  1998),  h.  369-383.,    Munawir  Sjadzali,  “Dari  Lembah Kemiskinan”  dalam  Sulastomo  dkk., Kontekstualisasi  Ajaran  Islam:  70  Tahun  Prof.  Dr.  H.  Munawir  Sjadzali, MA , cet. ke-1 (Jakarta: Yayasan Paramadina, 1995)., Najib, Pengembangan Metodologi , h. 69.

## Jurnal At-Tahdzib 2014
Jika  para  penyandang  gelar  BA  harus  mengambil  30  SKS,  maka  Munawir  di  haruskan mengambil 36 SKS untuk meraih gelar MA. Setelah menempuh pendidikan selama kurang- lebih 3 tahun, tepatnya pada tahun 1959, Munawir dapat menyelesaikan pendidikannya dan mendapatkan  gelar  MA,  dengan  tesis  berjudul  “Indonesia‟s  Muslim  Political  Parties  and Their  Political  Concepts”.  Selanjutnya  pada  tanggal  22  Februari  1994,  Munawir mendapatkan gelar Doktor Kehormatan ( Honoris Causa ) dari IAIN Syarif Hidayatullah. Beberapa  karya  ilmiah  yang  pernah  Munawir  tulis  yaitu;  “ Islam  dan  Tata Negara ”,  Jakarta,  UI  Press  (1992);  “ Ijtihad  dalam  Sorotan ”,  Munawir  Sjadzali  (et.al), Bandung,  Mizan  (1990);  “ Dari  Lembah  Kemiskinan ”,  Munawir  Sjadzali  (et.al),  Jakarta, Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) dan Paramadina, 1995; “ Ijtihad Kemanusiaan ”, Jakarta, Paramadina (1997).

## 2. Pandangan Munawir Sjadzali tentang Pembagian Waris 2:1
Dalam hukum kewarisan Islam, pembagian harta warisan antara anak laki-laki dan perempuan 2:1 merupakan sebuah ketentuan yang baku, sebagaimana diterangkan di dalam surat  An-Nisa‟  ayat  11. 86 Namun,  menurut  Munawir  Sjadzali,  di  Indonesia  sistem kewarisan  tersebut  masih  diragukan  pemberlakuannya.  Keraguan  munawir  setidaknya memiliki  beberapa  alasan: Pertama ,  ketika  menjabat  sebagai  Menteri  Agama  RI,  Ia mendapatkan  laporan  dari  para  hakim  Pengadilan  Agama  di  berbagai  daerah,  termasuk daerah  yang kuat  keislamannya  seperti  Sulawesi  Selatan dan  Kalimantan  Selatan, tentang banyak  terjadinya  penyimpangan  aturan  pembagian  tersebut.  Menurut  para  hakim,  fatwa waris  yang  diberikan  oleh  Pengadilan  Agama,  mengenai  pembagian  harta  warisan  dari seorang  keluarga  Muslim  yang  meninggal,  seringkali  tidak  dijalankan,  padahal  fatwa tersebut  telah  mengacu  pada  ketentuan  pembagian  waris    menurut  hukum  Islam. Sebaliknya,  justru  ahli  waris  tersebut  kembali  meminta  fatwa  kepada  pengadilan  Negeri, yang  dalam  hal  ini  menggunakan  sistem  pembagian  yang  berbeda.  Praktek  tersebut disamping  dilakukan  oleh  orang  awam,  juga  dilakukan  oleh  tokoh  organisasi  Islam  yang cukup menguasai ilmu-ilmu keIslaman. 87
Kedua ,  budaya  penyimpangan  secara  tidak  langsung  terhadap  ketentuan pembagian waris dalam al-Qur‟an yang dilakukan oleh kepala keluarga semasa hidupnya. Budaya  yang  dimaksud  adalah  perilaku  kepala  keluarga  yang  semasa  hidupnya membagikan  harta  kekayaan  mereka  sebagai  hibah  kepada  anak-anaknya,  dengan  bagian yang  sama  tanpa  membedakan  jenis  kelamin.  Sebagai  konsekwensinya,  maka  harta kekayaan  mereka  yang  harus  dibagi  kepada  ahli  waris  tinggal  sedikit  atau  hampir  habis. Realita  ini  berdasarkan  pengalaman  Munawir  sendiri  ketika  meminta  nasihat  atau  fatwa tentang  masalah pembagian harta  miliknya  jika  kelak  Ia  telah meninggal,  kepada  seorang ulama yang dipandangnya memiliki integritas dan penguasaan ilmu agama yang tinggi,. 88
86 ....  ِهََُُْثْوُ ْلْا ظ َح  ُوْثِم ِشَمَّزيِى ْمُمِد َلَ ْوَأ ٍِف ُ َّاللّ ُمُنُِصىَُ , Q.S. An-Nisa > ‟ (4): 11 87 Sjadzali, “Dari Lembah Kemiskinan”, h. 88-90.
88 Lihat Ibid ., h 88., Munawir Sjadzali, Ijtihad Kemanusiaan , cet. ke-1 (Jakarta: Paramadina, 1997), h. 61.

## Jurnal At-Tahdzib 2014
Berangkat  dari  dua  alasan  tersebut,  selanjutnya  Munawir  Sjadzali  memandang perlunya  reaktualisasi  kembali  ketentuan  pembagian  waris  2:1.  Gagasan  mengenai reaktualisasi  tersebut,  pertama  kali  ia  kemukakan  pada  tahun  1950-an,  dan  kembali disuguhkan  kepada  mayarakat  publik  setelah  menjadi  Menteri  Agama  pada  tahun  1980- an. 89
Dalam  menyampaikan  gagasannya,  Munawir  menggunakan  dua  landasan,  baik secara  rasional  maupun  teoritis.  Pertimbangan  secara  rasional,  bahwa  penyimpangan ketentuan pembagian 2:1 bukan disebabkan oleh tipisnya keIslaman seseorang, melainkan atas  pertimbangan  yang  dirasa  bahwa  budaya  dan  struktur  sosial  masyarakat  membuat pelakasanaan  pembagian  waris    secara  utuh  kurang  dapat  diterima  oleh  rasa keadilan. 90 Pertimbangan ini simpulkan dari kedua realita yang terjadi di masyarakat seperti di atas.
Adapun secara teoritis, diperbolehkannya atau tidak merubah ketentuan yang telah digariskan  secara  jelas  di  dalam  al-Qur‟an,  Munawir  mengemukakan  beberapa  alasan. Pertama , adanya hukum naskh dalam al-Qur‟an maupun hadits Nabi saw. Dalam al-Qur‟an terdapat ayat-ayat yang berisikan pembatalan atau pergeseran terhadap hukum-hukum yang diberikan  kepada  Nabi  saw.  pada  waktu  sebelumnya.  Begitu  pula  di  dalam  hadits,  juga terdapat beberapa hadits  yang berimplikasi terhadap ditariknya kembali petunjuk-petunjuk yang pernah Nabi berikan. 91
Kedua ,  pendapat  para  ahli  hukum  mengenai  ayat  106  surat  al-Baqarah 92 ,  yang menjadi  landasan  adanya naskh dalam  al-Qur‟an.  Seperti  Ibnu  katsir  yang  menyatakan tidak tertolaknya hukum naskh dalam hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah. Al- Maraghi yang menyatakan bahwa apabila suatu hukum dipandang telah tidak sesuai dengan kebutuhan,  maka  tindakan  bijaksana  yang  perlu  dilakukan  adalah  menghapus  hukum tersebut dan menggantikannya dengan hukum lain yang sesuai dengan kebutuhan tersebut. Pendapat  Rasyid  Ridla  tentang  dapat  berubahnya  suatu  hukum  karena  perbedaan  waktu, tempat,  dan  situasi,  yang  hal  ini  memiliki  konsekwensi  dapat  dirubahnya  tau dibatalkannnya  suatu  hukum  dengan  hukum  yang  baru.  Sayyid  Qutbh,  yang  menyatakan bahwa  surat al-Baqarah ayat  106  diturunkan  sebagai  sanggahan atas  tuduhan  para  yahudi terhadap  ketidak  konsistensiaan  Nabi  saw.  baik  mengenai  perpindahan  kiblat  maupun perubahan  petunjuk  atau  hukum-hukum  karena  adanya  pertumbuhan  masyarakat  dan kondisi mereka yang berkembang. 93 Semua pendapat tersebut, pada intinya mengarah pada dapat  berubahnya  suatu  hukum  di  dalam  al-Qur‟an  karena  dirasa  hukum  tersebut  kurang tepat untuk diterapkan
89 Fahmi  R., Reaktualisasi  Hukum  Islam ,  didownload  dari http://ml.scribd.com  /doc/21477248/Reaktualisasi- Hukum-Islam , pada tanggal 27-11-2012.
90 Sjadzali, “Dari Lembah Kemiskinan”, h. 90.,  Sjadzali, Ijtihad Kemanusiaan , h. 62.
91 Sjadzali, “Dari Lembah Kemiskinan”, h. 91.
92 ُْ َخِت ِخْؤَو اَهِسِْىُو  ْوَأ ٍحََآ  ْهِم ْخَسِْىَو اَم ٌشَِذَق ٍء ٍَْش ِّوُم ًَيَع َ َّاللّ  َّنَأ ْمَيْعَذ ْمَىَأ اَهِيْثِم ْوَأ اَهْىِم ٍش
, Q.S. Al-Baqarah (2): 106.
93 Sjadzali, “Dari Lembah Kemiskinan”, h. 91-92.

## Jurnal At-Tahdzib 2014
Ketiga ,  pendapat  para  ahli  hukum  dari  empat  madzhab  yang  dapat  dikatakan mencapai  kesepakatan  bahwa  dalam  hukum  yang  menyangkut  muamalah  duniawiyah, terdapat ruang  gerak  penalaran  intelektual,  dengan  kepentingan  masyarakat  sebagai  dasar pertimbangan  atau  tolok  ukur  utama.  Pendapat  tersebut  merupakan  kesimpulan  Munawir dari  beberapa  pendapat  para  ahli  hukum  mengenai  hukum  yang  bertalian  dengan kemsyarakatan. Para ahli hukum tersebut  yaitu: (1) Al-Izz ibn „Abd al-Salam, seorang ahli hukum  terkemuka  dari  golongan  Syafi‟iyyah,  menyatakan  bahwa  semua  usaha  itu hendaknya  difokuskan  pada  kepentingan  masyarakat,  baik  kepentingan  duniawi  maupun ukhrawi;  (2)  Ibn  al-Qayyim  al-Jawziyah,  dari  golongan  Hanabilah,  mengatakan  bahwa perubahan  dan  perbedaan  fatwa  atau  pendapat  hukum  dapat  terjadi  karena  adanya perbedaan  waktu,  tempat  (lingkungan),  situasi,  tujuan,  dan  adat-istiadat;  (3)  Abu  Yusuf, murid  kesayangan  Imam  Abu  Hanifah,  yang  berpendirian  bahwa  apabila  suatu  pendapat hukum atau nash sekalipun, kalau dahulu dasarnya adaalah sebuah adat, dan adat tersebut kemudian telah berubah, maka gugur pula hukum yang terkandung dalam nash itu. 94
Selain  ketiga  argumen  di  atas,  Munawir  Sjadzali  juga  mengemukakan  fakta sejarah  yang  membuktikan  bahwa  tidak  selamanya  ayat-ayat  yang  bersifat qath‟i selalu berlaku  dan  diterapkan  oleh  umat  Islam.  Ayat-ayat qath‟i tersebut: pertama ,  ayat-ayat mengenai  pemberian  izin  penyaluran  kebutuhan  biologis  pria  terhadap  budak  yang diterangkan  dalam    surat  An-Nisa‟ 95 ,  Al-Mu‟minun 96 ,  Al-Ahzab 97 ,  dan  ayat  Al-Ma‟arij 98 . Pada  dasarnya  Nabi  SAW.  selalu  menghimbau  agar  para  pemilik  budak  bersikap manusiawi  terhadap  budak-budak  mereka  atau  membebaskannya.  Namun,  sampai  Nabi saw. wafat, perbudakan belum secara tuntas dihapuskan di dalam Islam. Ketika umat Islam terus memegang dan memberlakukan ketentuan ayat tersebut, dengan kata lain tidak berani menyelesaikan  proses  yang  telah  dirintis  oleh  Nabi  saw  itu,  maka  hal  itu  akan memperburuk  citra  Islam  di  mata  dunia  dikarenakanl  pada  abad  XX  ini  umat  manusia sepakat  untuk  mengutuk  perbudakan  dan  segala  manifestasinya,  sebagai  musuh kemanusiaan. 99
Kedua,  ayat  41  surat  al-Anfal 100 dan  ayat  60  surat  al-Taubah 101 yang  keduanya oleh  sahabat  Umar  ibn  Khattab  tidak  dijalankan,  namun  justru  beliau  mengambil kebijaksanaan  sendiri.  Meskipun  kebijaksanaan  sahabat  Umar  yang  tidak  membagi  harta rampasan  perang  berupa  tanah  kepada  para  pejuang,  yang  hal  ini  berarti  tidak diberlakukannya  ayat  41  surat  al-Anfal,  mendapat  tentangan  dari  sahabat  Bilal,  „Abd  al-
94 Sjadzali, “Dari Lembah Kemiskinan”, h. 92-93.
95 َم  ْوَأ ًجَذِحاَىَف اىُىِذْعَذ  َّلََأ ْمُرْفِخ  ْنِئَف َعاَتُسَو  َز َلَُثَو ًَىْثَم ِءاَسِِّىىا  َهِم ْمُنَى  َباَط اَم اىُحِنْواَف
ْمُنُواَمََْأ  ْدَنَيَم ا , Q.S. An-Nisa > ‟ (4): 3.
96
َّلَِإ
َهُِمىُيَم ُشَُْغ ْمُهَّوِئَف ْمُهُواَمََْأ  ْدَنَيَم اَم ْوَأ ْمِهِجاَوْصَأ ًَيَع   , Q.S. Al- Mu’minu>n (23): 6.
97 اَم  َّلَِإ  َّهُهُىْسُِح َلَثَجْعَأ ْىَىَو ٍجاَوْصَأ  ْهِم  َّهِهِت َهَّذَثَذ  ْنَأ  َلََو ُذْعَت  ْهِم ُءاَسِِّىىا َلَى ُّوِحََ  َلَ َنَيَم َلُىُِمََ  ْد
, Q.S. Al- Ah}za>b (33): 52.
98 َهُِمىُيَم ُشَُْغ ْمُهَّوِئَف ْمُهُواَمََْأ  ْدَنَيَم اَم ْوَأ ْمِهِجاَوْصَأ ًَيَع  َّلَِإ , Q.S. Al- Ma’a>rij (70): 30.
99 Lihat Sjadzali, “Dari Lembah Kemiskinan”, h. 93-94., bandingkan dengan Sjadzali, Ijtihad Kemanusiaan , h. 26.
100 َت ْشُقْىا ٌِزِىَو ِهىُسَّشيِىَو ُهَسُِمُخ ِ َّ ِلِلّ  َّنَؤَف ٍء ٍَْش  ْهِم ْمُرْمِىَغ اَمَّوَأ اىُمَيْعاَو
ْمُرْىَمآ ْمُرْىُم  ْنِإ ِوُِثَّسِىا ِهْتاَو ِهُِماَسَِمْىاَو ًَماَرَُْىاَو ً , Q.S. Al- Anfa>l (8): 40. 101 َؤُمْىاَو اَهَُْيَع  َهُِيِماَعْىاَو ِهُِماَسَِمْىاَو ِءاَشَقُفْيِى  ُخاَقَذَّصىا اَمَّوِإ َُّاللَّو ِ َّاللّ  َهِم ًحَضَِشَف ِوُِثَّسِىا ِهْتاَو ِ َّاللّ ِوُِثَس ٍِفَو  َهُِمِساَغْىاَو ِباَقِّشىا ٍِفَو ْمُهُتىُيُق ِحَفَّى ٌمُِنَح ٌمُِيَع ,
Q.S. At-Taubah (9): 60.

## Jurnal At-Tahdzib 2014
Rahman ibn „Awf dan Zubair ibn „Awwam, akan tetapi dilain pihak kebijaksanaan tersebut mendapat dukungan dari sahabat „Ustman ibn „Affan dan „Ali ibn Abi Thalib. Mengenai tidak diberikannya bagian zakat pada mu‟allaf, yang hal ini bertentangan dengan apa yang diterangkan  dalam  surat  al-Taubah  ayat  60,  bukan  karena  keadaan  darurat,  melainkan situasi yang telah berubah, sehingga menurut sahabat Umar tidak diperlukannya lagi bagian zakat untuk muallaf. 102
Demikianlah pertimbangan dan dasar-dasar yang dijadikan argumen oleh Munawir Sjadzali sebagai pendukung gagasannya mengenai reaktualisasi hukum kewarisan 2:1, yang pada  akhirnya  dapat  dipahami  bahwa  Ia  menghendaki  pembagian  yang  seimbang  antara bagian laki-laki dan perempuan.

## D. Penutup
Dari pembahasan di atas, berkaitan dengan pemikiran Hazairin, dapat disimpulkan bahwa: Pertama, sistem kewarisan yang terdapat dalam al-Qur‟an adalah sisitem kewarisan individuil bilateral. Kedua, ahli waris pengganti, ketentuan dimana anak laki-laki maupun perempuan dapat menggantikan orang tuanya  yang telah meninggal terlebih dahulu dalam mewarisi, merupakan seuatu hal yang di atur dalam al-Qur‟an. Ketiga, ayat yang berkenaan dengan dapat tidaknya wasiat kepada ahli waris, pada dasarnya telah dibatalkan, akan tetapi dalam  keadaan  tertentu  ayat  tersebut  tetap  dapat  dijalankan.  Sementara  itu,    melalui pemikirannya  tentang reaktualisasi hukum  kewarisan,  pembagian  2:1,  Munawwir  Sjadzali mengharapkan  adanya  penyeimbangan  pembagian  harta  warisan  antara  laki-laki  dan perempuan.
Dari  argumen-argumen  yang  diajukan  dalam  menguatkan  pendapatnya,  terlihat bahwa  terdapat  perbedaan  pendekatan  yang  digunakan  oleh  Hazairin  dan  Munawwir Sjadzali.  Jika  Hazairin  hanya  menggunakan  pendekatan  yang  termasuk  dalam  cakupan pendekatan normatif,  pendekatan  kebahasaan  dan  ushul  fikih,    maka  Munawwir  Sjadzali, disamping  menggunakan  pendekatan  yang  ternasuk  dalam  cakupan  pendekatan  normatif, pendekatan  ushul  fikih,  juga  menggunakan  pendekatan-pendektan  yang  termasuk  dalam pendekatan ilmu-ilmu sosial, yaitu pendekatan sosilogi dan sejarah.

## DAFTAR PUSTAKA
Abubakar,  Al  Yasa, Ahli  Waris  sepertalian  Darah:  Kajian  Perbandingan  terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fikih Madzab , Jakarta: INIS, 1998. Anshori,  Abdul  Ghofur, Filsafat  Hukum  Kewarisan  Islam:  Konsep  Kewarisan  Bilateral Hazairin , cet. ke-2, Yogyakarta: UII Press, 2005. Azra, Azyumardi, Saiful Umam (eds.), Menteri-Menteri Agama RI: Biografi Sosial-Politik , Jakarta: INIS & PPIM Departemen Agama RI, 1998.
102 Lihat Sjadzali, “Dari Lembah Kemiskinan”, h. 94-95., bandingkan dengan Sjadzali, Ijtihad Kemanusiaan , h. 38.

## Jurnal At-Tahdzib 2014
Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya , Semarang: PT. Toha Putra, 2002. Hazairin, Hukum  Kewarsian  Bilateral  Menurut  Qur‟an  dan  Hadith ,  cet.  ke-6,  Jakarta: Tintamas, 1982. , Hendak Kemana Hukum Islam , cet. ke-3, Jakarta: Tintamas, 1960. Harjono, Anwar, et.al., Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia , Jakarta: ttp., 1976. Najib,  Agus  Moh., Pengembangan  Metodologi  Fikih  Indonesia  dan  Kontribusinya  Bagi Pembentukan Hukum Nasional , cet. ke-1, Jakarta: Kementrian Agama RI, 2011.
Sarmadi,  Sukris, Transendensi  Keadilan  Hukum  Waris  Islam  Transformatif ,  cet.  ke-1, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997. Sjadzali, Munawir, Ijtihad Kemanusiaan , cet. ke-1, Jakarta: Paramadina, 1997. , et.al., Kontekstualisasi Ajaran Islam: 70 Tahun Prof. Dr. H. Munawir
Sjadzali, MA , cet. ke-1, Jakarta: Yayasan Paramadina, 1995. http://ml.scribd.com /doc/21477248/Reaktualisasi-Hukum-Islam