## PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA
KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DALAM RUMAH TANGGA

## MUHAMMAD HABIBI
Universitas Islam Malang Email: Muhammadhabibi163@gmail.com

## Abstrak
Kekerasan dalam rumah tangga dapat dimaknai dalam bentuk penggunaan kekerasan  atau  ancaman  kekerasan  (fisik,  psikis,  emosional,  seksual, penelantaran)  yang  dilakukan  untuk  mengendalikan  pasangan  atau  anggota keluarga yang menetap didalam suatu lingkup rumah tangga. Ketika muncul suatu kekerasan maka terjadinya dua hal sekaligus yaitu penyalahgunaan kekuasaan dan penyalahgunaan kepercayaan, bentuk kekerasan ini terjadi dalam hubungan yang berlanjut  yang  artinya  memunculkan  ketergantungan  dan  kerentanan  pada  pihak korban.  Secara  normatif  keluarga  bertujuan  untuk  memberikan  rasa  aman  pada setiap anggotanya sebagaimana fungsi keluarga. Berdasarkan uraian diatas penulis merumuskan  masalah  yang  pertama  Bagaimana  Modus  Operandi  dari  Putusan Hakim  Dalam  Perkara  Nomor  598/Pid.Sus/2021/PN  Jmr  Kekerasan  Dalam Rumah  Tangga  dan  yang  kedua  Bagaimana  Dasar  Pertimbangan  Hakim  Dalam Memutus  Perkara  Nomor  598/Pid.Sus/2021/PN  Jmr  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga.  Kekerasan  dalam  rumah  tangga  merupakan  suatu  hal  yang  menjadi rahasia  publik.  Kasus  yang  ter-lihat  d  masyarakat  hanya  sedikit  dibandingkan kasus  yang  terjadi  sebenarnya.  Kuatnya  budaya  patriarki  di  kehidupan  social membuat  keberadannya  tidak  ditemukan.  Kekerasan  yang  terjadi  pada  kasus  ini merupakan kekerasan dalam rumah tangga yang factor utamanya adalah terdakwa emosional  dan  melakukan  kekerasan  fisik  terhadap  korban.  Putusan  Nomor 598/Pid.Sus/2021/PN  Jmr  Merupakan  bentuk  putusan  Ultra  Petita  dimana  dalam penjatuhan  pidana  hakim  melebih  batas  maksimal  ancaman  pidana  yang ditetapkan  yang  seharusnya  hakim  tidaklah  melebih  ancaman  hukuman  karena dapat melanggar asa legalitas dalam hukum pidana.
Kata-Kunci: Kekerasan, Perempuan, Rumah Tangga

## Abstract
Domestic  violence  can  be  interpreted  as  violence  or  threats  of  violence (physical,  psychological,  emotional,  sexual,  neglect)  which  are  carried  out  to control  spouses  or  family  members  who  live  in  a  household.  When  violence occurs, two things befall at once, namely abuse of power and abuse of trust. This form  of  violence  happens  in  a  continuous  relationship,  which  means  it  creates dependence  and  vulnerability  on  the  part  of  the  victim.  Normatively,  the  family aims to provide a sense of security to each of its members as the function of the family.  Based  on  the  description  above,  the  author  formulates  the  problems. Firstly, the problem rises to what is the Modus Operandi of the Judge's Decision in  Case Number  598/Pid.Sus/2021/PN Jmr Domestic Violence and secondly it is about  what  is  the  Basis  for  Judge  Considerations  in  Deciding  Case  Number 598/Pid.Sus/2021/ PN Jmr Domestic Violence. Domestic violence was something that was a public secret. The cases seen in the community were few compared to the  actual  cases.  The  strength  of  patriarchal  culture  in  social  life  made  its existence invisible. The violence that occurred in this case was domestic violence where  the  main  factor  was  the  defendant  being  emotional  and  committing physical violence against the victim. Decision Number 598/Pid.Sus/2021/PN Jmr was  a  form  of  Ultra  Petita  decision  where  in  imposing  a  sentence  the  judge exceeded  the  maximum  penalty  limit  set  which  the  judge  should  not  exceed  the threat  of  punishment  because  it  can  violate  the  principle  of  legality  in  criminal law .
Keywords: Violence, Woman, Domestic

## Jurnal Negara dan Keadilan

## PENDAHULUAN
Kemudahan  akses  terhadap  putusan  pengadilan  ini  penting  dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan pendidikan maupun pembaruan hukum.  Tid-ak hanya  penting  dimanfaatkan  untuk  dua  hal  tersebut,  melalui  pemanfaatan  akses atas putusan pengadilan, dapat dipantau keberlakuan suatu peraturan pe-rundang- undangan  di  tengah  masyarakat.  Penerapan  pasal-pasal  peraturan  perun-dang- undangan seharusnya dapat dilihat melalui putusan pengadilan. Dengan demikian, penelitian  terhadap  putusan  pengadilan  menjadi  langkah  strategis  da-lam  proses konstruksi  dan  rekonstruksi  kebijakan.  Hal  tersebut  disebabkan  karena  putusan pengadilan  seringkali  mendasarkan  pada  kondisi  kekinian  masyarakat  dan menerapkan undang-undang atas suatu peristiwa hukum.
Di  tahun  2004  merupakan  tahun  trobosan  karena  agar  untuk  memperbaiki kekerasan  dalam  rumah  tangga  tersebut  pada  tanggal  22  September  2004  terkait penghapusan  kekerasan  dalam  rumah  tangga.  Secara  filosofis,  pembentukan Undang-Undang  PKDRT  untuk  melindungi  wanita  atau  ibu  rumah  tangga  dari kekerasan  dalam  rumah  tangga.      Undang-Undang  PKDRT  menyebutkan  bahwa kasus  kekerasan  dalam  rumah  tangga  merupakan  segala  jenis  kekerasan  secara fisik maupun psikis yang dilakukan oleh anggota keluarga seperti yang dilakukan oleh suami terhadap istri maupun anaknya, ataupun yang dilakukan ibu  terhadap anaknya  atau  sebaliknya.  Kekerasan  dalam  rumah  tangga  dapat  menimpa  siapa saja seperti ibu,bapak, istri,anak maupun pembantu rumah tangga.
Bentuk  wujud  kepedulian  pemerintahan  Indonesia  atas  banyaknya  kasus Kekerasan Dalam  Rumah Tangga (KDRT) dengan disahkannya Undang-Undang no.23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga berbagai bentuk  tindak  pidana  secara  jelas  dan  tegas  yang  mengatur  sanksi  bagi  pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Banyak sekali kasus kekerasan di Indonesia yang tidak melaporan kepada polisi untuk ditindak lanjuti sebagaimana semestinya, dan makin sedikit lagi yang diproses dalam Peradilan pidana.
Dengan  adanya  Undang-Undang  yang  khusus  mengatur  tentang  tindak kekerasan  dalam  rumah  tangga  yaitu  Undang-Undang  no  23  tahun  2004  tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ini dapat  memberikan perlindungan bagi  para  korban  dan  dengan  adanya  Undang-Undang  tersebut  dapat  menjadi suatu peringatan bagi para calon pelaku bahwa perbuatan kekerasan dalam rumah tangga dapat dikenakan pidana.
Penelitian  putusan  pengadilan,  khususnya  dalam  menilai  konsistensi putusan  yang  memiliki  isu  hukum  serupa  sangat  strategis  untuk  dilakukan. Melalui penilaian konsistensi ini dapat diketahui adanya disparitas atau perbedaan penerapan  hukum  atau  penjatuhan  pidana  dalam  putusan-putusan  pengadilan. Putusan pengadilan yang tidak memiliki konsistensi atau bersifat inkonsisten akan menimbulkan dampak buruk. Di antaranya adalah ketidakpastian iklim investasi, ketidakpastian  perlindungan  hak-hak  masyarakat,  dan  ketidakjelasan  panduan bagi  pengadilan  dalam  memutus  suatu  perkara.    Di  samping  itu,  inkonsistensi dapat  mencederai  prinsip  peradilan  yang  adil  (fair  trial)  karena  konsistensi putusan pengadilan menjadi salah satu tolok ukur peradilan yang adil (fair trial).
Perempuan korban sering dianggap sebagai penyebab atau pemberi peluang terjadinya  tindak  pidana  karena  cara  berpakaiannya,  bahasa  tubuhnya,  cara  ia
berelasi  sosial,  status  perkawinannya,  pekerjaannya,  atau  karena  keberadaannya pada waktu dan lokasi tertentu.
Perempuan  korban  juga  sering  dianggap  membiarkan  peristiwa/  tindak pidana  yang  dialaminya  karena  ia  tidak  secara  jelas  berupaya  untuk  melakukan perlawanan, menempatkan dirinya terus-menerus di bawah kuasa pelaku, ataupun mudah terbujuk dengan janji dan/atau tipu muslihat dari pelaku. Adanya persepsi bahwa perempuan menikmati atau turut serta menjadi penyebab terjadinya tindak pidana merupakan sikap menyalahkan korban (blaming the victim) dan akibat dari kuatnya budaya patriarki.
Selain  mengalami  dampak  fisik  dan  psikis,  perempuan  korban  bertambah bebannya  ketika  menjalani  pemeriksaan  di  persidangan.  Ia  harus  menghadapi pertanyaan-pertanyaan  yang  seringkali  menyudutkan,  menjerat  dan  melecehkan perempuan.  Korban  juga  harus  menceritakan  kembali  peristiwa  yang  dialami secara  terus-menerus  sehingga  merasa  kelelahan,  tertekan  dan  depresi.  Korban sering  mengeluarkan  biaya  sendiri  selama  pemeriksaan.  Belum  lagi  setelah persidangan  selesai,  korban  tetap  mengalami  tekanan  psikologis  dan  sosial, apalagi jika pelaku tidak dihukum.
Kekerasan  dalam  rumah  tangga  dapat  dimaknai  dalam  bentuk  penggunaan kekerasan  atau  ancaman  kekerasan  (fisik,  psikis,  emosional,  seksual, penelantaran)  yang  dilakukan  untuk  mengendalikan  pasangan  atau  anggota keluarga yang menetap didalam suatu lingkup rumah tangga. Ketika muncul suatu kekerasan  maka  terjadinya  dua  hal  sekaligus  yaitu  penyalahgunaan  kekuasaan (abuse  od  power)  dan  penyalahgunaan  kepercayaan  (abuse  of  trust),bentuk kekerasan  ini  terjadi  dalam  hubungan  yang  berlanjut  yang  artinya  memunculkan ketergantungan dan kerentanan pada pihak korban. Secara jelas, kekerasan dalam rumah tangga tersebut tertuju pada bentuk-bentuk kekerasan seperti pemerkosaan atau  kekerasan  seksual  lainnya  terhadap  istri  maupun  anak.  Bentuk  lainnya, seperti  pemukulan  atau  penyiksaan  baik  secara  fisik  maupun  psikis  /verbal,  dan dalam  berbagai  bentuk  yang  dilakukan  seseorang  terhadap  istri/suami,  anak didalam rumah tangga.
Korban  yang  sering  terjadi  itu  pada  kaum  wanita/  istri  karena  wanita dianggap tidak memiliki kekuatan secara fisik, dianggap lemah ketika mengalami kekerasan terhadap dirinya. Termasuk anak-anak yang rentan terhadap kekerasan yang  dilakukan  disekitarnya.  Tindak  KDRT  di  Indonesia  dalam  rentang  waktu yang  panjang  cenderung  sering  ditutupi  oleh  korban  sehingga  sangat  jarang terungkap secara umum. Akibatnya, ia lebih merupakan kejadian sederhana yang kurang menarik ketimbang faktor sosial yang seharusnya dapat menjadi perhatian khusus dan penanganan yang sungguh-sungguh dari masyarakat dan pemerintah. Tulisan  ini  disusun  berdasarkan  analisis  terhadap  putusan  Perkara
598/Pid.Sus/2021/PN  Jmr  yang  berkaitan  dengan  kasus-kasus  KDRT.  Secara normatif keluarga bertujuan untuk memberikan rasa aman pada setiap anggotanya sebagaimana  fungsi  keluarga.  Akan  tetapi,  tidak  dapat  dielakkan  bahwa  dalam keluarga pula sering terjadi kekerasan. Tidak dapat dipungkiri, perempuan sering menjadi korban dari adanya kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki dalam ruang lingkup keluarga. Hal ini sangat bertentangan dengan adanya tujuan perkawinan, yakni  membentuk  keluarga  yang  bahagia  dan  kekal  sebagaimana  disebutkan dalam UU Perkawinan.
Dalam  kasus-kasus  KDRT,  pembuktian  bukanlah  suatu  hal  yang  mudah. Kesulitan  pembuktian  atas  terjadinya  kasus  kekerasan  dalam  lingkup  domestik terjadi karena karakteristik pelaku dan korban yang berbeda dengan karakteristik pelaku  dan  korban  dalam  tindak  pidana  umum.  Suatu  tindak  pidana  yang dilakukan  dalam  lingkungan  rumah  tangga,  tentu  berbeda  dengan  tindak  pidana lainnya. Dalam kasus KDRT, orang terdekat korban yang seharusnya melindungi korban, justru melakukan tindak pidana terhadap korban. Kekerasan dalam rumah tangga  merupakan  perkara  yang  kompleks.  Terlebih  apabila  korban  merupakan satu-satunya  saksi  yang  menyaksikan  dan  bahkan  mengalami  sendiri  tindak pidana kekerasan tersebut di dalam lingkup rumah tangga, tertutup dari pandangan mata  orang  lain.  Hal  ini  dapat  membawa  konsekwensi  korban  dianggap  tidak dapat  memenuhi  kriteria  sebagai  saksi  yang  dapat  disumpah  untuk  kemudian keterangannya dijadikan  sebagai  alat bukti, apabila merujuk  pada Pasal  185 ayat (2) KUHAP.
Maka dari penjelasan latar belakang diatas penulis akan membahas dengan judul  “Pertimbangan  Hakim  Dalam  Memutus  Perkara  Kekerasan  Ter-hadap Perempuan Dalam Rumah Tangga”. Dengan rumusan masalah di bawah ini :
1. Bagaimana  Modus  Operandi  dari  Putusan  Hakim  Dalam  Perkara  Nomor 598/Pid.Sus/2021/PN Jmr Kekerasan Dalam Rumah Tangga ?
2. Bagimana  Dasar  Pertimbangan  Hakim  Dalam  Memutus  Perkara  No-mor 598/Pid.Sus/2021/PN Jmr Kekerasan Dalam Rumah Tangga ?

## METODE PENELITIAN
Agar dapat mempermudah pengumpulan bahan hukum dari penelitian ini, maka  teknik  pengumpulan  bahan  hukum  ini  dilakukan  dengan  cara  studi dokumen,  yaitu  dengan  mengumpulkan  bahan-bahan  hukum  berupa  peraturan perundang-undangan,  buku  tentang  kekerasan  dalam  rumah  tangga,  karangan ilmiah,  jurnal,  makalah  seminar,  dan  berbagai  informasi  yang  berkaitan  dengan tema penelitian penulis yang bisa didapatkan melalui media internet.
Metode  analisis  bahan  hukum  merupakan  langkah  akhir  dari  penelitian sebelum mendapatkan kesimpulan. Data primer maupun data sekunder di analisis dengan  teknik  pengumpulan  data  dituangkan  dalam  betuk  deskriptif  yang menjelaskan  dan  menguraikan  terkait  permasalahan  yang  sesuai  dengan pembahasan penelitian.

## PEMBAHASAN
Kekerasan  Dalam  rumah  tangga  ini  memilik  kesamaan  dengan  pola kejahatannya  dengan  kasus  lainnya.  Hal  ini  diketahui  berdasarkan  penelitian terhadap  putusan  Nomor  598/Pid.Sus/2021/PN  Jmr  yang  dimana  putusan  ini adalah  salah  satu  kejahatn  tindak  kekerasan  dalam  rumah  tangga  yang  termasuk jenis  kekerasan  yang  menyerang  tubuh  dan  nyawa  (kekerasan  fisik)  serta kekerasan  yang  menyerang  kejiwaan  (kekerasan  psikis),  meskipun  kekerasan  ini tidak beridiri sendiri melainkan berbentuk kekerasan ganda.
Sehingga dapat diketahui garis besar kekerasan yang menyerang tubuh dan nywa  serta  kekerasan  lainnya  seperti  kekerasan  psikis  menjadi  bentuk  dasar penyebab suatu adanya kekerasan dalam rumah tangga.
Tindak kejahatan kekerasan dalam rumah tangga yaitu kepada isteri yang terjadi  pada  Putusan  Nomor  598/Pid.Sus/2021/PN  Jmr  mengacu  pada  Kekerasan yang  menyerang  tubuh  dan  nyawa  yang  mempunyai  beberapa  faktor  yang menyebabkan isteri mejnadi korban kekerasan oleh suami diantara lain adalah :
Sifat Suami yang tempramental
Suami  yang  mempunyai  sifat  pemarah  atau  kata  lain  tempramental cenderung  dalam  melampiaskan  amarahnya  kepada  isteri  dengan  cara  kekerasan pemukulan.  Suami  sering  kali  mudah  terpancing  emosi  sehingga  memicu terjadinya  pemukulan  atau  tindak  aniaya  lain  terhadpan  isteri.  Ketika  isteri membiarkan  sifat  suami  yang  tempramnetal  ini  terus  berlangsung  maka  tidak menutup  kemungkinan  hal  semacam  ini  menjadi  sebuah  kebiasaan  yang  terus berlangsung dan akan menjadi sifat yang dipelihara oleh suami.

## Perselingkuhan
Perselingkuhan  suami  dengan  perempuan  lain  atau  bahkan  suami  telah menikah lagi dengan perempuan lain, merupakan faktor yang kuat untuk memicu terjadinya kekerasan terhadap isteri. Isteri tentunya tidak akan terima jika dirinya diselingkuhi.  Isteri  mulanya  ingin  memberikan  teguran  terhadap  suaminya  yang berselingkuh,  tetapi  bukan  sambutan  yang  baik  dari  suami  melainkan  kekerasan yang diterimnya.
Beberapa faktor di  atas menunjukkan bahwa tindakan dari suamilah yang merupakan  pemicu  timbulnya  kekerasan  terhadap  istri.  Pengingkaran  komitmen untuk selalu setia terhadap istri merupakan awal timbulnya percekcokan di dalam keluarga.  Kemudian  keadaan  suami  yang  memiliki  sifat  mudah  marah, membuatnya menjadi tega untuk melakukna kekerasan terhadap istrinya sendiri.
Dibawah ini merupakan beberapa modus operandi yang mengandung unsu dasar kekerasan menyerang tubuh dan nyawa antara lain :

## Kekerasan Pemukulan
Kekerasan  pemukulan  dalam  keluarga  yang  seperti  ini  biasanya  terjadi begitu  saja  dan  serta  merta  terjadi  tanpa  ada  percekcokan  terlebih  dahulu. Kekerasan  ini  memang  serung  terjadi  dan  sering  dilakukan  oleh  suami. Pemukulan  yang  dilakukan  oleh  suami  ditujukan  pada  bagian  tubuh  dan  juga wajah  dari  isteri  sehingga  mengakibatkan  isteri  menderita  luka  memar  dan  juga
luka  lebam.  Melihat  akibat  yang  ditimbulkan  menunjukkan  bahwa  pemukulan yang dilakukan cukup keras.
Pemukulan  yang  dilakukan  oleh  suami  ternyata  tidak  hanya  dilakukan penyerangan  satu  kali  saja  bahkan  ada  yang  hingga  tiga  kali  sehingga mengakibatkan luka memar yang cupuk parah pada anggota tubuh yang dipukul.
Kecendurngan  suami  dalam  melakukan  perbuatan  kekerasan  ini merupakan  watak  asli  dari  suami  yang  mempunyai  sifat  yang  tempramental  dan suka main tangan dalam mendidik isterinya.
Kekerasan Pemukulan disertai dengan aniaya lainnya
Kekerasan  yang  seperti  ini  terjadi  ketika  kekerasan  yang  dilakukan  oleh suami  tidak  hanya  berupa  pemukulan  melainkan  juga  diikuti  oleh  bentuk-bentuk aniaya  lainnya.  Bentukbentuk  tindakan  aniaya  lainnya  yang  dimaksud  adalah dapat  berupa  menendang,  menampar,  mencekik,  membanting,  membenturkan kepala  atau  badan  ke  benda-benda  keras,  mematahkan  jari,  menjambak  rambut, didorong hingga jatuh, menggigit, dan memelintir tangan.
Kekerasan  yang  dilakukan  suami  biasanya  setelah  melakukan  pemukulan kemudian  melakukan  tindak  aniaya  yang  lain  seperti  yang  telah  dijelaskan sebelumnya.  Timbulnya  kekerasan  yang  semacam  ini  dikarenakan  adanya permasalahan  yang  berlarut-larut  antara  pasangan  suami  dan  isteri  yang  tidak terselesaikan dan sering diungkit-ungkit oleh salah satu pihak. Ketika suami sudah tidak dapat mengontrol emosinya kemudian melampiaskan kemarahannya kepada isteri yang berujung pada perbuatan sadis seperti itu.

## Kekerasan menggunakan benda tumpul
Kekerasan  yang  ini  berbeda  dengan  dua  modus  operandi  sebelumnya. Dimana kedua modus operandi yang sebelumnya dilakukan dengan menggunakan tangan  kosong,  sedangkan  pada  modus  operandi  ini  digunakannya  suatu  alat untuk  menunjang  kekerasan  yang  dilakukan  oleh  suami.  Benda  tumpul  yang dimaksud  disini  bisa  berupa  benda  apa  saja.  Kebanyakan  dari  kasus  yang  ada, benda yang digunakan untuk menyerang isteri adalah benda-benda yang kebetulan saat  terjadinya  kekerasan  berada  di  dekat  pelaku.  Kemudian  tanpa  pikir  panjang suami yang sedang naik  pitam  menghantamkan benda tersebut  ke  arah isterinya. Awal  mula  terjadinya  kekerasan  ini  biasanya  juga  didahului  oleh  pertengkaran- pertengkaran  kecil  dimana  salah  satu  pihak  tidak  mau  mengalah  yang  kemudian terjadilah kekerasan seperti ini.
Kekerasan yang diserati dengan kekerasan verbal
Kekerasan  yang  seperti  ini  muncul  ketika  saat  terjadi  tindak  kekerasan pemukulan  suami  juga  melakukan  kekerasan  secara  verbal.  Kekerasan  verbal disini  adalah  berupa  tindakantindakan  secara  lisan  yang  ditujukan  untuk menyerang kejiwaan (mental) isteri. Bentuk kekerasannya dapat berupa panggilan atau  sebutan  yang  sifatnya  merendahkan,  makian,  pernyataan-pernyataan  yang berisikan sebuah ancaman.
Munculnya  kekerasan  secara  verbal  ini  memang  sering  terjadi,  terlebih yang  berupa  bentuk  pernyataan-pernyataan  yang  mengancam.  Hal  ini  sering dilakukan oleh suami untuk membentuk karakter isteri yang takut dan selalu patuh kepada  suaminya,  selain  itu  ditujukan  untuk  menutupi  kekerasan  yang dilakukanya agar tidak diketahui oleh orang lain. Karena kekerasan ini menyerang kejiwaan isteri sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk melakukan pemulihan.
Kekerasan dengan mengggunakan benda zat yang berbahaya
Kekerasan  seperti  ini  adalah  salah  satu  tindakan  suami  yang  dapat dikatakan  sebagai  tindakan  yang  sadis.  Dapat  dikatakan  sebagai  tindakan  yang sadis  dikarenakan  tindakannya  dapat  mengakibatkan  isterinya  mengalami  luka berat  hingga  kematian.  Benda  atau  zat  yang  berbahaya  disini  adalah  berupa benda-benda tajam seperti pisau, pedang, parang, celurit dan benda tajam lainnya, sedangkan zat yang berbahaya dapat berupa air keras, air mendidih dan juga api.
Terhadap  Kekerasan  seperti  diatas  maka  dapat  disimpulkan  bahwa kekerasan yang dilakukan oleh suami merupakan tindakan kekerasan yang sangat membahayakan tubuh dan nyawa. Besar kemungkinan akan ada bekas dan timbul luka berat sehingga menyebabkan kematian.
Kejahatan tindak kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa dalam putusan nomor  598/Pid.Sus/2021/PN  Jmr  tentang  kekerasan  dalam  rumah  tangga  penulis memberikan  jawaban  bahwa  terdakwa  termasuk  dalam  kejahatan  kekerasan menyerang  tubuh  dan  nyawa  yang  lebih  detailnya  termasuk  dalam  kekerasan pemukulan  dan  kekerasan  dengan  verbal.  Karena  bisa  dilihat  bahwa  bermula terdakwa  yang  mempunyai  sifat  tempramental  menghadapi  korban  yang  sedang meminta bantuan dengan dana biacara yang keras, karena terdakwa yang  sedang tertidur  dan  merasa  terganggu  muncul  lah  sifat  emosi  yang  menyebabkan pemukulan kepada isteri yaitu melayangkan pukulan menggunakan tangan kosong yang mengepal ditujukan ke arah pipi kiri korban, selanjutnya menjambak rambut korban  dan  menariknya  ke  bawah  hingga  kepala  korban  tertarik  ke  bawah  lalu kepala  korban  dibenturkan  ke  lantai,  kaki  kanan  korban  diinjak  sambil  terdakwa terus memukuli kepala korban.
Majelis  Hakim  lebih  memilih  dakwaan  Subsidair  Jaksa  Penuntut  Umum yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga  yang  dilakukan  oleh  suami  terhadap  istri  atau  sebaliknya  yang  tidak menimbulkan  penyakit  atau  halangan  untuk  menjalankan  pekerjaan  jabatan  atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari”68 sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat  (4)  UU  RI  No.  23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam Rumah Tangga dalam surat dakwaan Subsidair dengan memenuhi 3 unsur yaitu :
Unsur  pertama,  "setiap  orang"  dalam  hal  subjek  hukum  yang  telah memiliki  kemampuan  untuk  mempertanggung  jawabkan  perbuatan  yang dilakukannya.  Dalam  kasus  ini  subjek  hukum  yang  memenuhi  unsur  ini  adalah Suami yang berkedudukan sebagai terdakwa.
Unsur  kedua  "melakukan  perbuatan  kekerasan  fisik  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk  menjalankan  pekerjaan  atau  kegiatan  sehari-hari"  unsur  ini  meliputi perbuatan  yang  mengakibatkan  rasa  sakit,  jatuh  sakit  atau  luka  berat,  misalnya dengan memukul, menendang, menyerat dan lain sebagainya.
Dalam  kasus  ini  Siti  Murni  (saksi  korban)  mengalami  luka  wajah  kepala dan  sebagian  badan  saksi  korban  sebagaimana  hasil  VER  Puskesmas  Jelbuk Nomor  :  800/673/311.12/2021  tertanggal  28  Juni  2021,  dengan  kesimpulan  : korban  mengalami  luka  lebam  di  bagian  pipi  kiri,  leher  kanan  dan  kepala  atas bagian kanan, luka lecet pada siku kanan dan lutu kiri, dimana luka tersebut tidak menimbulkan  halangan  dalam  menjalankan  pekerjaan  jabatan  atau  pencaharian atau kegiatan sehari-hari.
Unsur ketiga "dalam lingkup rumah tangga", unsur ini telah terbukti antara Terdakwa  dan  korban  terikat  dalam  satu  ikatan  perkawinan  yang  sah,  sehingga mereka adalah termasuk dalam lingkup rumah.
Majelis hakim sebelum menjatuhkan hukuman, terlebih dahulu melakukan pertimbangan-pertimbangan  terhadap  perbuatan  terdakwa.  Pertimbangan  hakim merupakan pernyataan hakim tentang keyakinannya terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta alat bukti ditunjukkan dalam persidangan. Pertimbangan hakim ini yang nantinya akan disampaikan dalam putusan.
Di  samping  itu,  majelis  hakim  perlu  memperhatikan  hal-hal  yang memberatkan  terdakwa,  yaitu  "perbuatan  terdakwa  menimbulkan  luka  terhadap korban",  padahal  korban  adalah  istrinya  sendiri  yang  seharusnya  dilindungi  dan dihormati.
Majelis  Hakim  juga  dapat  mempertimbangkan  berdasarkan  hal-hal  yang meringankan  bagi  terdakwa  dalam  putusannya.  Hal-hal  yang  meringankan terdakwa  adalah  "terdakwa  menyesal  dan  berjanji  tidak  akan  mengulangi  lagi (taubat)  serta  mengakui  terus  terang  sehingga  tidak  mempersulit  jalannya persidangan".
Dalam  putusan  perkara  ini,  Hakim  memvonis  terdakwa  dengan menghukum terdakwa sebagaimana undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan  Kekerasan  dalam  Rumah  tangga  pada  pasal  44  ayat  (4)  amar putusan  Majelis  Hakim  Pengadilan  Negeri  Jember  Nomor  598/Pid.Sus/2021/PN Jmr menjatuhkan hukuman pidana selama 6 (enam) bulan biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).
Penulis  Sependapat  dengan  pasal  yang  digunakan  oleh  Hakim  dalam memutus  perkara,  sebab  tindakan  yang  dilakukan  oleh  terdakwa  mengacu  pada unsur-unsur yang ada didalam pasal 44 ayat (4) tersebut. Setelah dipelajari unsur- unsur  yang  ada  pada  pasal  tersebut  telah  terpenuhi.  Unsur-unsur  tersebut  telah dijelaskan  diatas  berdasarkan  kronologi  kejadian  yang  terbukti  di  persidangan. Bahwasannya memang benar terdakwa melakukan tindakan kekerasan fisik dalam rumah tangga yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari.
Unsur  yang  membedakan  dari  pasal  44  ayat  (1)  ialah  dari  segi  dampak yang ditimbulkan dari kekerasan fisik tersebut. Takaran dampak berat dan dampak ringan  yang  terlihat  dari  kedua  ayat  tersebut.  Pada  pasal  44  ayat  (1)  tersebut merupakan dampak dari tindak pidana kekerasan fisik  dalam rumah tangga yang berdampak  berat  pada  seseorang.  Sedangkan  pada  pasal  44  ayat  (4)  merupakan dampak dari tindak pidana kekerasan fisik  dalam rumah tangga yang berdampak ringan dan korban masih mampu melakukan aktifitas.
Putusan  Pengadilan  Negeri  Jember  Nomor  598/Pid.Sus/2021/PN merupakan  bentuk  putusan  Ultra  Petita  dimana  dalam  penjatuhan  pidana  hakim melebihi dari batas maksimal ancaman pidana yang ditetapkan pasal 44 ayat (4). Melihat bahwasannya ancaman pidana yang ada pada pasal tersebut menyebutkan “pidana  penjara  paling  lama  4  (empat)  bulan”  sedangkan  dalam  amar  putusan yang  dijatuhkan  oleh  Pengadilan  Negeri  Jember  adalah  pidana  penjara  6  (enam) bulan.  Seharusnya  putusan  hakim  tidaklah  melebihi  batas  maksimal  ancaman pidana  karenanya  melanggar  asas  legalitas  dalam  hukum  pidana.  Penjatuhan pidana  yang  melebihi  ancaman  pidana  tidak  dibenarkan  karena  bertentangan dengan ancaman pidana yang dirumuskan (asas legalitas).
Dalam  memutuskan  suatu  perkara  Hakim  memang  memiliki  kewenangan untuk memutus sesuai dengan fakta persidangan dan keyakinanya. Namun dalam menjatuhkan  suatu  hukuman  dianggap  perlu  untuk  memperhatikan  ketentuan-
ketentuan yang berlaku terlebih dianggap sangat perlu untuk memperhatikan asas legalitas.
Berdasarkan  analisis  diatas,  unsur-unsur  tersebut  bahwasannya  terdakwa telah  memenuhi  dan  terbukti  melakukan  tindak  pidana  kekerasan  fisik.  Namun akan lebih baik jika Majelis Hakim lebih memperhatikan asas legalitas meskipun telah  diberikan  kewenangan  berupa  Ultra  Petita.  Sebab  Ultra  Petita  juga  masih memiliki batas daan menyesuaikan batasan yang ada dalam undang-undang. Akan lebih  baik  jika  dirasa  perbuatan  tersebut  belum  memenuhi  rasa  keadilan  atas dampak  yang  ditimbulkan  karena  perbuatan  tersebut  bisa  dijatuhkan  ancaman pidana  maksimal  dalam  ketentuan  pasal  44  ayat  (4)  undang-undang  nomor  23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga yakni 4 (empat) bulan penjara.
Undang-undang  dibuat  untuk  dijalankan  dan  isinya  sudah  menakar  berat ringannya  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  pelaku  tindak  pidana.  Terlebih  fungsi dari  asas  legalitas  sendiri  merupakan  untuk  memberikan  perlindungan  untuk rakyat dari sikap pemerintah dalam menjatuhkan hukuman, memberikan kepastian hukum dan memberi batasan kewenangan Hakim dalam memutuskan perkara agar terhidar dari sikap sewenang-wenangnya.

## KESIMPULAN
Modus  operandi  kekerasan  dalam  rumah  tangga  terhadap  isteri  diketahui berdasarkan  atas  fakta  bahwa  terdapat  kesamaan  pola-pola  didalam  terjadinya suatu  kasus  tindak  pidana  kekerasan.  Berdasarkan  hasil  pembahasan  diketahui bahwa  jenis  kekerasan  yang  mendominasi  kekerasan  terhadap  isteri  adalah  jenis kekerasan yang menyerang tubuh dan nyawa (kekersan fisik) serta kekerasan yang menyerang kejiwaan (kekerasan psikis), meskipun pada masing-masing kekerasan ini  biasanya  tidak  berdiri  sendiri  melainkan  dibarengi  oleh  tindak  kekerasan lainnya (kekerasan ganda).
Putusan  Pengadilan  Negeri  Jember  Nomor  598/Pid.Sus/2021/PN  Jmr Tentang  Kekerasan  Fisik  Dalam  Lingkup  Rumah  Tangga.  Hakim  memberikan hukuman berupa penjara selama 6 (Enam) bulan kepada terdakwa atas perbuatan kekerasan fisik, dengan mempertimbangkan hal yang meringankan yaitu terdakwa menyesal  dan  berjanji  tidak  akan  mengulangi  lagi  serta  mengakui  terus  terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan. Namun dalam pertimbangannya,  Hakim  kurang  mempertimbangkan  asas  legalitas  yang  ada dalam  kasus  tersebut.  Sebab  pada  pasal  44  ayat  (4)  Undang-Undang  Nomor  23 tahun  2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga  (PKDRT),
tercantum  bahwasannya  ancaman  pidana  maksimal  adalah  4  (empat)  bulan penjara  atau  denda  Rp  5.000.000,00  (Lima  juta  rupiah).  Namun  Hakim  dapat mengabaikan jika keyakinan pidana minimum masih dirasa terlalu berat. Apabila kepastian dan keadilan hukum belum didapat. Dalam menjatuhkan pidana seorang Hakim diperbolehkan menjatuhkan hukuman diatas tuntutan jaksa penuntut umum (Ultra  Petita)  namun  tidak  diperbolehkan  melebihi  batas  maksimal  yang ditetapkan oleh Undang- undang.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
AIPJ, Term of Reference: Assessment of The Consistency of Court Decisions In Cases  Involving  Women  Who  Are  Poor  And  People  With  Disabilities, Bidding Document;
Aroma  Elmina  Martha,  2003,  Perempuan  Kekerasan  dan  Hukum,  (Jog- jakarta:UII Press);
Bambang  sunggono,1997,  Metode  Penelitian  Hukum,(Jakarta,Raja  Grafindo Persada);
Sabungan  Sibarani,  Prospek  Penegakan  Hukum  Undang-Undang  Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
Sulistyowati  Irianto,  L.I.  Nurtjahyo,  2006,  Perempuan  Di  Persidangan: Pemantauan  Peradilan  Berperspektif  Perempuan,  (Jakarta:  Yayasan  Obor Indo-nesia);
Suratman, 2015, Metode Penelitian Hukum, (Bandung, Penerbit Alfabeta,cet.3) www.kbbi.kemdikbud.go.id/entri/narkotika, diakses pada tanggal 8 April 2021 http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2013/09/18/751/mengenal-adiksi, di akses pada tanggal 17 April 2021