## Abstract
H } isbah is an important way of monitoring is known by the Muslims in the early days of Islam that completes supervision to correct and prevent ethical lapses. H } isbah during Umar have an important role in market surveillance and the activities carried out in them, which is ekonomi. This article is aimed at the most important things that exist in the economy by Umar jurisprudence on h } isbah and its role in overseeing economic activities. H } isbah is in etimolgy and terminology revolves around the ordering good and forbidding the evil (amar ma’ruf nahi munkar). Terminological meaning h } isbah was ordered to leave if there is goodness and forbid unjust if there are practiced. The concept of hisbah above extends to cover all members of society capable of ordering the good and forbidding the evil, whether they are assigned by the state or did not required by resmi. Sebagaimana space h } isbah scope includes the rights of Allah and the rights of man. This means that h } isbah cover all facets of life. Where is the discussion here will be narrowed explanation h } isbah implementation by the state at the time of Umar in matters related to the economy.

## Abstrak
H } isbah merupakan cara pengawasan terpenting yang dikenal oleh umat Islam pada masa permulaan Islam yang menyempurnakan pengawasan untuk meluruskan etika dan mencegah penyimpangan. Hisbah pada masa Khalifah Umar ibn Khattab mempunyai peran yang penting dalam pengawasan pasar dan kegiatan yang dilakukan di dalamnya, yaitu kegiatan-kegiatan ekonomi. Pasal ini bertujuan untuk hal-hal

## H } ISBAH: LEMBAGA KEAMANAN HUKUM DAN PERADILAN

## K a m s i
Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
terpenting yang ada dalam fikih ekonomi menurut Umar tentang hisbah dan perannya dalam mengawasi kegiatan ekonomi. H } isbah secara etimologi dan terminologi berkisar pada memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran (amar makruf nahi munkar). Makna terminologis h } isbah adalah memerintahkan kebaikan apabila ada yang meninggalkannya, dan melarang kemungkaran apabila ada yang melakukannya. Konsep h } isbah diatas meluas agar bisa mencakup semua anggota masyarakat yang mampu memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran, apakah mereka ditugasi oleh negara ataukan tidak diwajibkan secara resmi. Sebagaimana ruang lingkup h } isbah mencakup hak-hak Allah dan hak-hak manusia. Artinya bahwa h } isbah mencakup semua sisi kehidupan. Dimana pembahasan di sini akan di persempit tentang penjelasan pelaksanaan hisbah oleh negara pada masa Umar dalam hal-hal yang berhubungan dengan ekonomi.
Kata Kunci : h } isbah , pengawasan, hukum Islam, ekonomi

## A. Pendahuluan
H } isbah adalah sebuah kata yang saya yakin agak ganjil bagi Sebagian besar masyarakat Indonesia. Walaupun, mayoritas penduduknya adalah beragama Islam. Sebenarnya, h } isbah adalah sebuah kata yang tak asing terdengar di pelosok barat Indonesia, yaitu di Aceh dan di berbagai negara Islam lainnya. Dan begitulah memang maksud dari h } isbah , sebuah perhitungan, ada unsur pengawasan dan ada punish dan reward di situ.
H } isbah adalah sebuah institusi keagamaan di bawah kendali pemerintahan yang mengawasi masyarakat agar menjalankan kewajiban- nya dengan baik, ketika masyarakat mulai untuk mengacuhkannya dan melarang masyarakat melakukan hal yang salah,saat masyarakat mulai terbiasa dengan kesalahan itu. Tujuan umumnya adalah untuk menjaga lingkungan masyarakat dari kerusakan, menjaga takdir yang ada, dan memastikan kesejahteraan masyarakat baik dalam hal keagamaan ataupun tingkah laku sehari-hari sesuai dengan hukum Allah .
Upaya Negara untuk mejamin kemaslahatan, keadilan, dan permainan jujur disemua lini kehidupan direfleksikan dalam institusi h } isbah . Tujuan dibalik h } isbah tidak hanya memungkinkan pasar dapat beroperasi dengan bebas sehingga harga, upah, dan laba dapat ditentukan oleh kekuasaan permintaan dan penawaran (yang terjadi juga di negara kapitalis), melainkan juga untuk menjamin bahwa semua agen ekonomi
dapat memenuhi tugasnya antara satu dengan yang lain dan mematuhi ketentuan syariat. Setiap tindakan kehati-hatian perlu diambil untuk menjamin bahwa tidak ada pemaksaan, penipuan, pemanfaatan kesempatan dalam kesempitan,  atau pengabaiaan terhadap pihak yang melakukan akad, dan tidak ada penimbunan dan perusakan pasokan dengan tujuan menaikkan harga.

## B. Pengertian H } isbah
Dalam beberapa literatur tentang Hukum Peradilan dalam Islam, Lembaga H } isbah sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman dalam Islam. Kekuasaan kehakiman dalam Islam pada piriode awal dilakukan oleh tiga macam badan peradilan, yaitu: al- Qa > d } a‘ , pelaksananya adalah al-Qa > d } i; H } isbah , pelaksananya adalah Muh } tasib : Dewan (wilayah) Maz } a > lim , pelaksananya adalah Qa > d } i (wali) Maz }} a > lim . Tetapi dalam perkembangan berikutnya semisal jika kita lihat pada karya Ibnu Taimiyyah dalm kitabnya yang berjudul al-H } isbah fi > al-Isla > m. Lembaga H } isbah lebih dekat pada lembaga yang menangani pelaksanaan kebijakan perekonomian. 1
Secara etimologis h } isbah berarti h } isa > b (perhitungan). 2 Kedua kata tersebut adalah bentuk masdar dari kata h } asaba yang berarti menghitung. 3
Menurut al-Ragi > b al-Asfaha > ni h } isbah berarti segala perbuatan yang nanti diperhitungkan di sisi Tuhan. 4 Jadi Pengertian leksikal dari kata h } isbah berpangkal pada makna perhitungan. Adapun di kalangan para fuqaha, pengertian h } isbah tidak keluar dari makna leksikal itu. Al-Mawardi dalam al-Ah } ka > m a1-Sult } a > niyah mengatakan:
Sama dengan ini adalah pendapat Ibnu Khaldun yang mengatakan,
1 Lihat Ibnu Taimiyyah, Al-H } isbah Fi > Al-Isla > m (Kairo: t.p, 1980), hlm. 21-29.
2 Ibrahim Unais, dkk., al-Mu‘’ja > m al-Wasi > t } , cet.-2 (Ttp: Angkasa, t.t.), I: 171 3 Lois Ma‘luf, Al-Munji > d fi > al-Lugah wa Mah } rajan wa A‘la > m , cet-22 (Beirut:
Da > r al- Mans } u > r,1975), hlm. 132.
4 Ali al-Khafif, ‘al-H } isbah’, dalam Abu Zahrah ed., Usbu > ` al-Fiqh al-Isla > mi wa Mah } rajan al-Ima > m Ibnu Taimiyyah (Ttp.: al-Majli > s al-A`la > li Ra’yat al-Funu > n wa al-Ada > b wa al-Ijtima > `iyah, t.t.), hlm. 555.
5 Al-Mawardi , al-Ah } ka > m as-Sult } a > niyyah , cet. Ke-3 (Kairo: Mus } t } afa al-Ba > bi al-H } alabi, 1973), hlm. 555.
h } isbah adalah suatu tugas keagamaan yang termasuk amar ma’ruf nahi munkar. 6 Definisi fuqaha ini dikomentari oleh Ali al-Khafif dengan mengatakan, “melakukan amar ma’ruf nahi munkar harus dilaksanakan atas dasar mengharap pahala yang akan diperhitungkan kelak di sisi Allah, bukan karena ria (pamer) atau mencari nama”. 7
Menurut Ibnu Taimiyah, terma h } isbah tidak beliau jelaskan secara langsung tentang institusi ini, tetapi dari uraian Ibnu Taimiyah ini dapat difahami bahwa h } isbah , adalah tidak jauh berbeda dengan yang diungkapkan oleh al-Mawardi sebagaimana tersebut di atas, yaitu lembaga yang terkait dengan pelaksanaan penegakkan amar ma‘ruf nahi munkar. 8
Definisi h } isbah seperrti diutarakan di atas masih sangat umum dan lebih bersifat keagamaan dari pada administratif. Oleh karena itu definisi tersebut belum dapat menggambarkan pengertian h } isbah secara kongkrit. Pengertian itu biasanya akan menjadi jelas dengan mempelajari rincian- rincian tugas h } isbah . Namun untuk memberikan pengertian pendahuluan dapat ditegaskan bahwa hisbah pada dasarnya adalah suatu institusi yang di dalamnya terkundung tugas melaksanakan pengawasan ketertiban dalam kehidupan umum atas dasar wewenang dari pemerintah. Pengertian bahwa h } isbah merupakan tugas yang dilaksanakan berdasarkan wewenang dari pemerintah dimaksudkan untuk membedakan h } isbah dengan pekerjaan-pekerjaan yang juga bersifat amar ma‘ruf nahi munkar akan tetapi bersifat suka rela ( tatawwu‘ ) walaupun kadang-kadang dinamakan juga sebagai hisbah. Selain itu ada rumusan lain dari h } isbah adalah lembaga pemerintah yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah pelanggaran-pelanggaran ringan (perkara sumir) yang menurut sifatnya tidak memerlukan proses peradilan dalam penyelesaiannya. 9
Contoh dari. pekerjaan-pekerjaan hisbah antara lain pengawasan kegiatan pasar agar tidak terjadi penilaian dan pemalsuan barang-barang, timbangan dan ukuran serta fluktuasi harga yang tidak terkendali; pengawasan pelabuhan terutama yang menyangkut keselamatan penumpang. Dalam hal ini petugas h } isbah dapat melarang keberangkatan kapal atau perahu apabila membawa muatan baik orang maupun barang melebihi kapasitas daya angkutnya. Begitu juga termasuk tugas hisbah
6 Ibnu Khaldun, al-Muqaddimah (Ttp.: Dar al-Fikr. T.t.), hlm. 225.
7 Al-Khafif, H } isbah , hlm. 556.
8 Ibnu Taimiyyah, Al-H } isbah Fi Al-Isla > m (Kairo: t.p, 1980),hlm.6-9
adalah mengawasi ketertiban jalan umum yang pada masa sekarang dinamakan ketertiban lalu lintas dan menjadi tugas kepolisian. Kasus yang dapat diselesaikan melalui lembaga ini seperti pengurangan takaran atau timbangan, menjual makanan atau minuman dan obat-obatan yang kadaluarsa tanggal penggunaannya, kendaraan atau alat transportasi yang melebihi kapasitas angkut (overload), baik digerakkan oleh mesin atau binatang termasuk yang diangkut oleh manusia. 10 Menyelesaikan sengketa-sengketa kecil mengenai perkara-perkara yang tidak perlu dilakukan pembuktian dalam sidang pengadilan juga merupakan tugas utama lembaga h } isbah . 11 Selain dari itu, penertiban pelaksanaan syiar agama seperti salat Jum‘at, salat ‘Id adalah bentuk lain dari tugas h } isbah . Dalam hal seperti ini petugas h } isbah dapat menindak orang-orang yang sengaja meninggalkan salat Jum‘at tanpa alasan hukum pada hal orang itu berwajib mengerjakannya, atau orang-orang yang tidak puasa di bulan Ramadan tanpa uzur syar‘i. Jadi h } isbah mencakup sejumlah kewenangan yang bertujuan melaksanakan ketertiban kehidupan umum dalam masyarakat Islam sesuai dengan tuntutan ajaran agama; kewengann mana pada masa sekarang telah terpecah-pecah ke dalam spsialisasi yang tajam didestribusikan kepada sejumlah instansi yang berbeda. Misalnya lalu lintas menjadi tugas kepolisian, pengawasan pelabuhan berada di bawah wewenang syabandar, pengawasan di berbagai instansi pemerintah oleh Inspektorat masing yang bersifat internal bahkan ada yang eksternal seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

## C. Dasar Hukum H } isbah
Mengawasi ketertiban dalam kehidupan publik masyarakat sebagai pengejawantahan dari konsep amar makruf nahi munkar merupakan bagian dari ajaran Islam yang mendpat penekanan kuat dalam al-Qur‘an dan Hadis Nabi saw. Di antara ayat al-Qur‘an yang paling tegas mengenai hal ini adalah firman Allah dalam Surat Ali Imran (3) ayat 104. Ayat ini menegaskan bahwa hendaknya umat Islam itu menjadi umat yang kepada
9 A. Rahmat Rasyidi dan Ngatino, Abritrase Dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif (Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 34. 10 Ibid.
11 Ibnu Khaldun, al-Muqaddimah, hlm. 225.
kebaikan, memerintahkan mengerjakan hal-hal yang pantas dan mencegah hal-hal yang buruk dan tidak sesuai dengan ukuran kepantasan. Tafsiran ini didasarkan atas pendapat bahwa pada lafal
dalam ayat 104 surah Al-Maidah adalah . Akan tetapi itu juga dapat berarti
(sebagian). Artinya hendaklah ada sebagian atau segolongan di antara umat Islam itu yang menyeru kepada kebaikan dan mencegah yang mungkar. 12 Segolongan dari umat yang menyeru kebaikan dan kemungkaran itu dalam sejarah umat Islam diwujudkan dalam suatu lembaga yang dinamakan h } isbah .
Sama seperti dalam al-Qur‘an, dalam Hadis Nabi juga banyak ditekankan pentingnya pelaksanaan amar makruf nahi munkar. Nabi menegaskan dalam salah satu sabdanya bahwa suatu masyarakat yang tidak menjalankan amar makruf nahi munkar bila mendapat malapetaka dan lalu mendoa kepada Tuhan maka do‘anya tidak akan dikabulkan Tuhan, sebabaimana disebutkan dalam Hadis Huzaifah di mana Nabi berkata:
Di kalangan ulama, eksistensi Lemabaga h } isbah sebagai pelaksana amar makruf nahi munkar itu fard } u kifa > yah untuk dilaksanakan, Ibnu Quda > mah berkata, tidak ada perselisihan pendapat di kalangan umat Islam tentang wajibnya amar makruf nahi munkar. 14
D. Perkembangan Historis H } isbah
H } isbah sebagai perwujudan amar makruf nahi munkar sudah ada sejak awal Islam. Nabi sendiri yang berjuang memperbaiki keadaan masyarakat yang sudah rusak sudah barang tentu tidak dapat melepaskan dari amar ma‘ruf nahi mungkar. Nabi mengajak masyarakat berbuat yang baik dan mencegah adanya perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan
12 Al-Khafif, H } isbah , hlm. 556.
13 Ahmad bin Hanbal, al-Musna > d (Beirut: Da > r Sadi > r, t.t.), V: 391. H.R. Huzaifah.
14 Muhammad ‘Abdul Qadir Abu Faris, al-Qad } a > ‘ fi > al-Isla > m (Kairo: Maktabah al-Aqs } a > , 1960), hlm. 18.
ukuran kepatutan. Pada masa Umar ibn al-Khat } t } ab h } isbah lebih menonjol lagi, diriwayatkan bahwa Umar turun lansung ke lapangan. Bila melihat kerumunan di tengah jalan umum, Umar membubarkannya agar tidak mengganggu para pemakai jalan, dan juga memeriksa keadaan pasar. 15
Bertambah kompleksnya kehidupan masyarakat pada waktu itu menuntut adanya spesialisasi dan diferensiasi dalam pelaksanaan tugas. Maka mulailah Umar mengangkat pejabat khusus untuk melaksanakan tugas pengawasan terhadap ketertiban baik di jalan raya, pasar dan sumber-sumber air minum. Umar pertama kali mengangkat Abdullah ibn ‘Utbah sebagai kepala supervisi kegiatan pasar. 16 Pada masa-masa berikutnya tugas-tugas h } isbah kian berkembang, tidak terbatas hanya pada pengawasan pasar dan ketertiban lalu lintas belaka. Seperti telah disinggung terdahulu h } isbah bertugas mengawasi pelabuhan, kebersihan air minum, dan mengawasi penginapan-penginapan umum. H } isbah di samping itu juga mengawasi pendirian bangunan di mana lembaga ini dapat mencegah pendirian toko yang terlalu menjorok ke jalan atau dapat juga memerintahkan pembenahan bangunan rusak yang hampir roboh agar tidak membahayakan. Dalam kaitannya dengan pendidikan , hisbah juga mengawasi tingkah laku para guru terhadap murid-murid. Lembaga ini dapat mencegah para guru yang bertindak terlalu keras dalam perberian hukuman kepada murid-murid. 17
Untuk menanggulangi tugas h } isbah yang semakin banyak itu maka diangkatlah pegawai-pegawai yang dinamakan nuwab dan bahkan di Mesir terutuma pada masa Dinasti Fatimiah, Ayyubiyah dan seterusnya pada zaman Mamluk didirikan satu badan sebagai bagian dari tugas h } isbah yang diberi nama Da > r al-Iya > r yang bertugas khusus memeriksa timbangan dan takaran. 18 Di antara tugas h } isbah yang terpenting, seperti telah disinggung terdahulu, adalah penyelesaian sengketa da-lam perkara-perkara yang, tidak perlu pembuktian di muka ha-kim. Di Mesir, pada zaman Dinasti Fatimiyyah dan Ayyubiyah, Masjid Amr dan Masjid al-Azhar menjadi kantor hisbah di mana petugas h } isbah ( muh } tasib ) menjalankan tugasnya menyelesaikan sengketa-sengketa. Untuk
15 Hasan Ibrahim Hasan, Al-Nuz } u > m al-Isla > miyyah (Kairo: Mat } ba‘ah Lajnah al-Ta‘ > lif wa at-Tarjamah wa al-Nasyr, 1953), hlm. 7.
16 Ibid.
17 Ibnu Khaldun, Muqaddimah, hlm. 225.
18 Hasan Ibrahim Hasan, Al-Nuz } u > m, hlm. 7.
melaksanakan putusan-putusun petugas h } isbah ini diangkat beberapa orang polisi yang berada lansung di bawah muh } tasib atau wali h } isbah . 19
E. Syarat-Syarat Petugas H } isbah
Sebagaimana telah dipaparkan di atas, petugas yang bertanggung jawab melaksanakan h } isbah disebut muh } tasib atau wali h } isbah . Untuk menjadi wali h } isbah oleh para fuqaha menetapkan beberapa syarat, yaitu: (1) merdeka; (2) adil; (3) mempunyai pertimbangan bijaksana, tajam dan tegas dalam masalah agama; dan (4) mempunyai pengetahuan tentang hal-hal yang secara jelas dipandang berten-tangan dengan ukuran kepatutan (munkar). 20
Dalam hubungan ini timbul permasalahan apakah wali h } isbah harus memiliki kemampuan ijtihad atau tidak. Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Pendapat pertama, yaitu dari Abu Sa‘id al-Ishtakhri salah seorang ulama Syafi’i, menyatakan bahwa seorang petugas h } isbah harus mempunyai kemampuan berijtihad. Hal ini didasarkan atas pandangan bahwa wewenang wali atau petugas h } isbah adalah sedemikian rupa di mana ia bisa menggiring masyarakat, dalam masalah-masalah menjadi kewenangannya, sesuai dengan hasil ijtihadnya walaupun sebenarnya masalah tersebut diperselisihkan oleh para fuqaha, 21 artinya orang yang diangkat menjadi anggota h } isbah harus mempunyai kemampuan berijtihad dalam hukum-hukum agama. Sebagai mustah } ib ia tidak hanya menjadi corong undang-undang. Apabila dalam undang-undang tidak ada ketentuan yang dapat diterapkan terhadap pelanggaran, maka ia harus melakukan ijtihad. Seorang mustahib harus mampu menggali, menafsirkan dan menganalisis masalahnya dengan memberi putusan sesuai keadilan berdasarkan hati nuraninya.
Sedang pendapat kedua menyatakan bahwa seorang petugas h } isbah tidak berwenang menggiring mayarakat kepada pendapat dan mazhabnya, karena dalam masalah-masalah yang diperselisihkan itu setiap orang dapat berijtihad sesuai dengan kecenderungan jalan pikirannya. Atas dasar ini maka seorang wali h } isbah tidak perlu merupakan ahli ijtihad, 22 bahwa orang yang diangkat menjadi muh } tasib tidak perlu seorang
19 Ibid.
20 Al-Mawardi , al-Ah } ka > m as-Sult } a > niyyah , hlm. 241.
21 Ibid.
22 Ibid.
mujtahid, tetapi ia harus mengetahui segala perbuatan munkar yang ditetapkan oleh ulama.

## E. Rincian Wewenang Lembaga H } isbah
Ibnu Khaldun dalam al-Muqaddimah telah menguraikan macam-macam wewenang lembaga h } isbah , akan tetapi tinjauannya dilakukan dari sudut pandang seorang sejarawan. Tinjauan dari sudut pandang seorang ahli hukum adalah yang dilakukan oleh al-Mawardi, dan pembagian al- Mawardi inilah yang akan dikemukakan di sini. Al-Mawardi mendasarkan pembagiannya atas konsepsi amar makruf nahi munkar dan klasifikasi hak seperti dikemukakan oleh para fuqaha, yaitu hak Allah, hak hamba dan hak bersama. Atas dasar ini al-Mawardi membagi wewenang h } isbah menjadi dua bagian yaitu: pertama, amar ma kruf dan kedua, nahi munkar.

## 1. Amar ma‘ruf.
Wewenang h } isbah yang menyangkut amar ma’ruf dapat dibedakan menjadi tiga macam sesuai dengan pembagian, hak dalam fiqh seperti disinggung di atas, yaitu:
1. Wewenang yang berkaitan dengan hak murni Tuhan. Termasuk dalam wewenang ini adalah mengawasi pelaksanaan salat Jum‘at, salat jama‘ah dengan segala syi‘arnya serta menindak mereka yang dengan sengaja dan tanpa alasan syar‘i meninggalkan salat.
2. Wewenang yang berhubungan dengan hak hamba. Wewenang ini dibedakan menjadi dua macam, 1) yang menyangkut kepentingan publik dan 2) yang menyangkut kepentingan privat. Wewenang menyanykut kepentingan publik adalah pengawasan sektor kehidupan yang dianggap vital seperti air minum, pagar kota, bangunan-bangunan masjid, pelayanan kepada orang dalam perjalanan dan lain-lain. Sedangkan wewenang menyangkut kepentingan privat adalah pengawasan terhadap pemenuhan hak- hak pribadi seperti masalah pembayaran hutang yang ditunda-tunda dan hak-hak pribadi lainnya yang tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Maka dalam hal ini petugas hisbah berwajib melakukan penertiban dan menindak pelanggar-pelanggar hak itu dan memerintahkan mereka supaya memenuhinya.
3. Wewenang yang menyangkut hak-hak bersama antara Tuhan dan manusia, seperti mengadakan wali bagi anak-anak yatim yang akan menikah; memerintahkan wanita-wanita supaya beriddah bila dicerai oleh suami dan menindak mereka bila melanggar ketentuan iddah itu; memerintahkan pemilik-pemilik binatang supaya menyempurnakan makanan binatang itu dan tidak membebaninya lebih dari kemampuannya; memerintahkan orang yang menemukan barang hilang agar memenuhi hak-hak yang melekat padanya. 23

## 2. Nahi Munkar
Seperti amar makruf yang dibedakan menurut pembagian hak-hak kepada tiga macam seperti di atas, nahi mungkar juga diklasifikasi menurut cara tersebut, yaitu:
1. Wewenang melakukan nahi munkar menyangkut hak murni Tuhan oleh al-Mawardi dibagi tiga yaitu, pertama mengenai ibadat seperti penindakan terhadap orang yang tidak puasa di siang hari bulan ramadan, menolak membayar zakat dan semacam itu. Kedua, larangan-larangan seperti ragu-ragu terhadap kebenaran agama. Dalam hal ini wali h } isbah bertugas memperbaiki keadaan. Ketiga , muamalah seperti penindakan terhadap pelaku riba, pelaku pemalsuan barang-barang dan pengicuhan timbangan dan seterusnya.
2. Wewenang menyangkut hak-hak murni hamba seperti pengawasn terhadap kemungkinan adanya tindakan yang merugikan angota masyarakat. Oleh sebab itu wali h } isbah mengwasi dan mencegah para dokter yang berpraktek tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.
3. Wewenang menyangkut hak bersama, contohnya pengawasan terhadap pelabuhan terutama untuk mencegah adanya hal-hal yang akan berakibat membahayakan penumpang, mencegah imam-imam yang terlalu memanjangkan bacaan salat, serta mencegah adanya gangguan pada jalan raya baik karena tingkah laku pemakai jalan maupun karena pendirian bangunan di tepi jalan yang terlalu menjorok ke tengah jalan sehingga mengganggu dan membahayakan. 24
23 Ibid., hlm. 243-247.
24 Ibid.
Selain dari sudut pandang hukum seperti di atas, menurut Ibnu Taimiyyah dalam tulisan Abdul Azim Islahi, h } isbah berwenang melakkuan kontrol terhadap kondisi sosio-ekonomi secara komprehensif atas kegiatan perdagangan dan praktik-praktik ekonomi, mengawasi industri, jasa profesional, stadarisasi produk, mengawasi penimbunan barang, praktik riba dan perantara, mengawasi perilaku masyarakat, pelaksanaan kewajiban agama dan pemerintah. 25
Abdul Azim Islahi merumuskan pandangan Ibnu Taimiyah wewenang h } isbah dalam aktivitas sosio-ekonomi menjadi empat kategori:
1. Mensuplai dan Memenuhi Kebutuhan Pokok.
Muh } tasib hendaknya selalu mengecek terhadap Muh } tasib hendaknya selalu mengecek terhadap persediaan barang-barang yang menjadi kebutuhan pokok (semisal bahan pangan sembilan bahan pokok), kebutuhan jasa (seperti konstruksi, budi daya pertaniaan, dan pakaian). Jika terjadi kekurangan terhadap barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat, muhtasib diberi wewenang oleh penguasa untuk segera mensuplai barang dan menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan secaa langsung.
2. Pengawasan terhadap Industri. Tugas utama muh } tasib adalah mengawasi stadarisasi produk, ia memiliki otoritas untuk menjatuhkan sanksi terhadap industri yang merugikan. Contoh yang jelas adalah dalamproduksi kimia, dimana ada kemungkinan produksi kimia tersebut palsu atau tidak baik. Ia bisa memecahkan perselisihan yang muncul antara majikan dan karyawan dan jika perlu menetapkan upah minimum yang diperlukan. Tidak ada sumber rujukan yang khusus berkaitan dengan kewenangan muh } tasib untuk membatasi jumlah maksimum jam kerja. Karena itu tak ada sekor binatang pun yang mampu memikul beban yang terlalu berat atau menghilangkan kesempatan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Artinya bahwa penetapan jam kerja maksimum perlu diatur memlalui yuridiksinya.
3. Pengawasan trerhadap Tenaga kerja.
Muh } tasib mempunyai wewenang untuk mengecek seorang dokter ahli bedah, ahli farmasi dan sebagainya telah melakukan pekerjaannya secara layak atau tidak dan apakah mereka tidak melakukan
25 Abdul Azim Islahi, Economic Concept of Ibn Taimiyah (London: The Islamic Foudation, 1985), hlm. 189.
kecurangan dalam melaksanakan pekerjaan itu. Demikian juga bagi beberapa profesi yang lain seperti guru, tukang gerinda, penjaga hotel perlu diperiksa oleh muhtasib.
4. Pengawasan terhadap Perdagangan.
Muh } tasib harus mengawasi pasar secara umum dan berbagai praktik dagang yang berbeda-beda secara khusus. Muh } tasib harus mengawasi timbangan dan ukuran, kualitas produk, menjamin seorang pedagang dan agennya tak melakukan usaha yang diperhitungkan bisa melakukan perbuatan curang terhadap konsumen atas barang dagangan maupun harga yang dikenakan pada barang tersebut. Muh } tasib juga harus menjamin para pedagang tidak semaunya sendiri dalam melaksanakan kegiatannya, berkaitan dengan praktik-praktik yang dilarang, misal jual-beli dengan riba atau sistem bunga. 26
Dewasa ini, tidak ada lembaga yang dapat disejajarkan dengan hisbah, di Indonesia misalnya saat ini tugas-tugas h } isbah cenderung dilakukan oleh berbagai instansi atau departemen. 27

## F. H } isbah Kaitannya Dengan Pengadilan
Sebagaimana telah disinggung beberapa kali di atas, lembaga h } isbah juga mengenai masala-masalah sengketa terutama dalam bidang perdata. Penyelesaian sengketa ini merupakan tugas peradilan. Jadi di sini tampak seaka-akan ada overlapping wewenang antara peradilan dengan h } isbah . Memang seperti ditegaskan oleh al-Mawardi, terdapat segi persamaan antara lembaga peradilan dan lembaga h } isbah walaupun perbedaan antara keduanya sangat besar. Persamaan itu terletak dalam kenyataan bahwa kedua badan itu sama-sama dapat menerima dan memeriksa pengaduan yang diajukan kepadanya. Hanya saja kesamaan itu bersifat terbatas dimana wali h } isbah dibatasi wewenangnya yaitu hanya boleh memeriksa perkara-perkara yang kata Ibnu Khaldun tidak perlu dibuktikan di muka hakim, yaitu perkara-perkara seperti pengicuhan timbangan, penipuan barang-barang, kelalain membayar hutang dan semacam itu. Jadi dalam penyelesaian sengketa ini h } isbah merupakan perpanjangan dari peradilan untuk dapat menjangkau hal-hal kecil yang penyelesaiannya tidak perlu
26 Ibid., hlm . 189-190.
27 Ibid. hlm. 190.
sampai di sidang pengadilan. Lebih jauh Hasbi mejelaskan, h } isbah yang ditetapkan oleh hukum Islam di dalam garis besarnya menyerupai Jawatan Penuntut Hukum. Muh } tasib dapat disamakan dengan Penuntut Umum karena ia dan wakil-wakilnya adalah orang yang bertugas memelihara hak-hak umum, tata tertib masyarakat. Dapat pula dikatakan, bahwa jawatan ini merupakan wadah pengadilan yang lebih rendah daripada pengadilan biasa. Penentuan syarat-syarat yang harus dimiliki oleh muh } tasib , sama dengan syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang hakim. Karenanya, orang yang diangkat menjadi muh } tasib dapat diangkat untuk memangku jabatan hakim. 28

## G. Penutup
H } isbah adalah lembaga pemerintah yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah pelanggaran-pelanggaran ringan (perkara sumir) yang menurut sifatnya tidak memerlukan proses peradilan dalam penyelesaiannya, menjadi salah satu pelaksana dari kekuasaan kehakiman dalam Islam. Selain itu lembaga ini berwenang mengawasi ketertiban dalam kehidupan publik masyara-kat sebagai pengejawantahan dari konsep amar makruf nahi munkar yang mendpat penekanan kuat dalam al-Qur‘an dan Hadis Nabi saw.
Untuk duduk sebagai pejabat dari lembaga ini ( muh } tasib atau wali h } isbah ) diperlukan syarat yang sama dengan syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang hakim, orang yang diangkat menjadi muhtasib atau wali h } isbah harus mempunyai kemampuan berijtihad dalam hukum- hukum agama.
28 T.M. Hasbi AshiShiddieqy, Peradilan dan Hukum Acara Islam (Jakarta: Bulan Bintang, t.t.), hlm.100.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Azim Islahi, Economic Concept of Ibn Taimiyah , London: The Islamic Foudation, 1985.
Ibn Hanbal, Ahmad, al-Musna > d , Beirut: Da > r as-Sadir, t.t.
Ali al-Khafif, ‘al-H } isbah’, dalam Abu Zahrah ed., Usbu > al-Fiqh al-Isla > mi wa Mah } rajan al-Ima > m Ibnu Taimiyyah , Ttp.: al-Majli > s al-A > lali Ra’yat al-Funu > n wa al-Ada > b wa al-Ijtima > `iyah, t.t.
Anwar Ahmad Qadri, Justice Historical Islam , New Delhi: Kitab Bhavan, 1982
A. Rahmat Rasyidi dan Ngatino, Abritrase Dalam Perspektif Islam dan
Hukum Positif , Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti, 2002.
Hasan Ibrahim Hasan, Al-Nuz } u > m al-Isla > miyyah , Kairo: Mat } ba’‘ah Lajnah al-Ta‘li > f wa at-Tarjamah wa al-Nasyr, 1953.
Ibnu Khaldun, al-Muqaddimah, Ttp.: Da > r al-Fikr. t.t..
Lois Ma‘luf, Al-Munji > d fi > al-Lugah wa Mah } rajan wa A > ‘lam , cet-22, Beirut:
Da > r al- Mans } u > r,1975.
Al-Mawardi , al-Ah } ka > m as-Sult } a > niyyah , cet. Ke-3,Kairo: Mus } t } afa > al-Ba > bi al-Halabi > , 1973.
an-Najar, Muhammad Zahri, Al-H } isbah Fi > Al-Isla > m Ta‘li > f Syaikh al-Isla > m Taqiy ad-Di > n Ibni Taimiyyah , Kairo: t.p., 1980
Abu Faris, Muhammad ‘Abdul Qadir, al-Qad } a‘ > fi > al-Isla > m , Kairo: Maktabah al-Aqs } a > , 1960.
Unais, dkk., al-Mu‘’ja > m al-Wasi > t } , cet.-2, ttp.: Angkasa, t.t.
T.M. Hasbi AshiShiddieqy, Peradilan dan Hukum Acara Islam , Jakarta: Bulan Bintang, t.t.