Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 5 No. 1, Maret 2014 pp. 130-174
Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor

## ANALISA KEBIJAKAN DALAM PENETAPAN MARGIN
PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH  Di PT. BPRS AMANAH UMMAH

## Nurtantia Rosyida
Alumni Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor

## Abstrak
Dewasa ini perkembangan pasar keuangan syari’ah ( financial market sharia ) sedang marak di dunia. Bank syari’ah lahir dengan konsep dan filosofi interest free , yang melarang penerapan bunga dalam semua transaksi perbankan karena termasuk kedalam kategori riba. Bank syariah menerapkan margin keuntungan terhadap produk-produk pembiayaan yang berbasis Natural Certainty Contracts (NCC), yakni akad bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah (ammount) maupun waktu (timing), seperti pembiayaan murabahah, ijarah, ijarah muntahia bit tamlik, salam, dan istishna’.
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Amanah Ummah atau disingkat dengan BPR Syariah Amanah Ummah adalah salah satu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang tumbuh di Indonesia khususnya wilayah Bogor Barat. PT. BPRS  Amanah Ummah sebagai bank syariah juga menerapkan manajemen pembiayaan, dimana peranannya menjadi salah satu alternatif pemenuhan kebutuhan pembiayaan bagi masyarakat dan diharapkan dapat meningkatkan kesejateraan masyarakat golongan ekonomi lemah. Salah satu jenis pembiayaan yang di tawarkan oleh BPRS Amanah Ummah adalah Pembiayaan Murabahah, yaitu suatu perjanjian yang disepakati antara bank dengan nasabah, dimana bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang di butuhkan nasabah dan akan di bayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank (harga beli bank di tambah dengan margin keuntungan pada saat jatuh tempo).
Penelitian ini dibatasi hanya untuk menganalisis kebijakan dalam penetapan margin pembiayaan murabahah pada PT. BPRS Amanah Ummah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui analisa dan hasil dari kebijakan dalam penetapan margin pembiayaan murabahah pada PT. BPRS Amanah Ummah.
Kata kunci: pasar keuangan syari’ah, bank syariah, murabahah, BPRS Amanah Ummah, pembiayaan, kebijakan, margin, deskriptif kualitatif, plafond, karakter nasabah

## Abstract
Nowadays, the development of financial markets Shari'ah (financial market sharia) are rampant in the world. Bank Shariah born with the concept and philosophy interest free, which prohibits the application of interest in all banking transactions as belonging to the category of riba. Islamic banks apply the profit margin financing products based Natural Certainty Contracts (NCC), which is a business agreement that provides certainty of payment, both in terms of number (ammount) and time (timing), such as financing murabaha, ijara, ijara Muntahia bit Tamlik , greetings, and istishna '.
Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 5 No. 1, Maret 2014 pp. 130-174
Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor
BPRS Amanah Ummah is one of Islamic rural banks that grow in Indonesia, particularly West Bogor. PT. BPRS Amanah Ummah becomes one of the alternatives to meet the needs for public financing and is expected to improve the welfare of society economically weak.
One type of financing offered by the BPRS Amanah Ummah is Murabaha, which is an agreement concluded between the bank and its customers, which the bank provides financing for the purchase of raw materials or other working capital is needed and the customer will be paid back by the customer at the price selling banks (banks purchase price plus the profit margin at maturity).
This study is limited only to analyze policies in setting margin murabaha financing at PT. BPRS Amanah Ummah. The purpose of this study was to determine the outcome of policy analysis and the determination of margin financing murabaha at PT. BPRS Amanah
Ummah.
Key Words: islamic financial market, islamic bank, murabaha, BPRS Amanah Ummah, financing, policy, margin, qualitative-descriptive, plafond, customer”s character

## I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Penulisan
Dewasa ini perkembangan pasar keuangan syari’ah ( financial market sharia ) sedang marak  di  dunia,    yang  mayoritas  berpenduduk  Muslim.  Bank  syari’ah  lahir  dengan  konsep dan  filosofi interest  free ,  yang  melarang  penerapan  bunga  dalam  semua  transaksi perbankan karena termasuk kedalam kategori riba. 1
Adapun  perkembangan  perbankan  syariah  saat  ini  dibuktikan  dengan  adanya  lembaga keuangan  syariah  lainnya,  seperti  Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah  ( BPRS ),  Baitul  Maal Watamwil ( BMT ), Koperasi Syariah, Asuransi Syariah dan Pegadaian Syariah.
Melihat  perkembangan  perbankan  syariah  yang  cukup  signifikan,  hal  ini  menunjukkan peranan  masyarakat  yang  penting  dalam  pengembangannya,  secara  tidak  langsung masyarakat  memiliki  ketergantungan  pada  perbankan  karena  peranan  bank  yang  dapat menyimpan dan mengelola uang serta dapat memberikan pembiayaan.
Dalam  Bank  Syariah  ada  yang  disebut  dengan  akad  Tijarah/Mu’awadah (convensational contract) , yaitu segala macam perjanjian yang menyangkut for profit transaction . Akad-akad ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan, karena itu bersifat komersil. Contoh akad tijarah adalah akad-akad investasi, jual beli, sewa-menyewa. 2
Kemudian, berdasarkan tingkat kepastian dari hasil yang diperolehnya, akad tijarah pun dapat dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu:

## 1. Natural Certainty contracts (NCC)
1 Ahmad Rodhoni-Abdul  Hamid, Lembaga Keuangan Syari’ah , Jakarta: Zikrul Hakim IKAPI, 2003,
h. 46.
2 Adiwarman A. Karim, Bank Islam  Analisis Fiqh dan Keuangan Edisi Keempat , Jakarta: PT
RajaGrafindo Persada, 2004, h. 70.
Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 5 No. 1, Maret 2014 pp. 130-174
Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor
Kontrak-kontrak  ini  secara  “sunnatullah”  ( by  their  nature )  menawarkan return yang tetap dan pasti. Yang termasuk kedalam kategori ini adalah kontrak-kontrak yang berbasis jual-beli, upah-mengupah dan sewa-menyewa. 3

## 2. Natural Uncertainty Contracts (NUC)
Yang termasuk dalam kontrak ini adalah kontrak-kontrak investasi. Kontrak investasi ini secara “sunnatullah” ( by their nature ) tidak menawarkan return yang tetap dan pasti. Jadi sifatnya tidak fixed and predetermined . 4
Dalam  menjalankan  usaha  komersialnya  Bank  Syariah  ada  yang  disebut  dengan  Prinsip Jual  Beli  dengan  Margin  Keuntungan,  yaitu  suatu  prinsip  yang  menerapkan  tata  cara  jual beli. Prinsip ini pun biasa disebut dengan sistem mark up , yakni semacam biaya bank yang diperhitungkan  dalam  bentuk  nominal  diatas  nilai  kredit  yang  diterima  nasabah  penerima kredit dari bank. 5
Bank syariah menerapkan margin keuntungan terhadap produk-produk pembiayaan yang  berbasis Natural  Certainty  Contracts (NCC),  yakni  akad  bisnis  yang  memberikan kepastian  pembayaran,  baik  dari  segi  jumlah (ammount) maupun  waktu (timing), seperti pembiayaan murabahah, ijarah, ijarah muntahia bit tamlik, salam, dan istishna’. 6
Penyaluran dana di bank syariah salah satunya dilakukan melalui akad pembiayaan. Ada  empat  (4)  teknik  yang  perlu  dilakukan  untuk  mendesain  suatu  akad  pembiayaan syariah, yaitu:
1). Memahami karakteristik kebutuhan nasabah,
2). Memahami kemampuan nasabah,
3). Memahami karakteristik sumber dana pihak ketiga bagi bank, dan
4). Memahami akad fiqh yang tepat. 7
Bentuk-bentuk  akad  komersial  islami  yang  paling  luas  diterima  seringkali dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu :
a)  Akad pertukaran, dimana kedua  pihak menerima countervalue (nilai pertukaran).
b)  Akad Charity (kedermawanan),  dimana  donor  tidak  diatur  akan  menerima  nilai pertukaran.
3 Ibid. h. 72
4 Ibid. h. 75
5 A. Djazuli, Yadi Janwari, Lembaga-lembaga Perekonomian Umat , Jakarta: PT. RajaGrafindo
Persada, 2002, h. 108.
6 Ibid. h. 279
7 Ibid. h. 83
Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 5 No. 1, Maret 2014 pp. 130-174
Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor
c)  Akad investasi dimana aset (upaya) diinvestasikan kedalam suatu
proyek atas dasar bagi hasil.
Sebagai  perantara  keuangan,  bank  syari’ah,  harus  memperhatikan  atau  membuat kebijakan-kebijakan  yang  akan  diikuti  dalam  operasionalnya.  Sehubungan  dengan pelaksanaan pembiayaan di bank syari’ah, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu: 8
1)  Kebijakan Umum Pembiayaan Bank Syari’ah 2)  Pengambil Keputusan Pembiayaan BPRS  merupakan  salah  satu  bentuk  dari  Lembaga  Keuangan  Syariah  (LKS), Berdirinya  BPRS  dilatarbelakangi  oleh  kondisi ekonomi  Indonesia  yang  tengah  mengalami restrukturisasi ekonomi, yang terwujud dalam berbagai kebijakan, baik di bidang keuangan, moneter, termasuk dalam bidang perbankan.
Selain itu, berdirinya BPRS dilatar belakangi pula oleh peluang bagi pengembangan Bank  Islam  dalam  undang-undang  perbankan  yang  membolehkan  menggunakan  prinsip bagi hasil.
PT.  BPRS    Amanah  Ummah  sebagai  bank  syariah  juga  menerapkan  manajemen pembiayaan,  dimana  peranannya  menjadi  salah  satu  alternatif  pemenuhan  kebutuhan pembiayaan bagi masyarakat dan diharapkan dapat meningkatkan kesejateraan masyarakat golongan ekonomi lemah. 9
Dengan  adanya  penyaluran  dana  dari  PT.  BPRS  Amanah  Ummah  melalui pembiayaan,  masyarakat dapat dengan  mudah memperoleh  pertambahan  modal    u>saha, bahkan untuk mencukupi kebutuhan hidup dari sumber yang halal dan terhindar dari riba.
Salah satu jenis pembiayaan yang di tawarkan oleh BPRS Amanah Ummah adalah Pembiayaan  Murabahah.  Pada  zaman  Rosulullah  saw.,  murabahah  melibatkan pengangkatan  seorang  pedagang  oleh  seseorang,  yaitu  pedagang  menyetujui  untuk membeli  barang  atas  nama  orang  tersebut  dan  menyerahkannya  pada  suatu  tempat tertentu. 10
Dalam perbankan Islam, murabahah serngkali disebut sebagai “ cost plus financing ” dan  seringkali  diterapkan  pada  pembelian  bahan  baku  sebagai  suatu  bentuk  kredit perdagangan  jangka  pendek.  Biasanya  bank  akan  membeli  barang  yang  diminta  oleh nasabah  dan  menjualnya  kembali  sesegera  mungkin  kepada  nasabah  tersebut  dengan harga yang lebih tinggi. 11
Adapun  pengertian  Pembiayaan  Murabahah  secara  umum  adalah  suatu  perjanjian yang  disepakati  antara  bank  dengan  nasabah,  dimana  bank  menyediakan  pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang di butuhkan nasabah dan akan
8 Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syari’ah , Yogyakarta: Akademi Manajemen dan
Perusahaan YKPN, 2002, h. 37.
9 Meisya Quamilla, Optimalisasi Faktor-faktor Penyaluran Pembiayaan Murabahah Terhadap Tingkat
Pengembalian Pembiayaan Pada PT. BPRS Amanah Ummah : Sikripsi , 2011, h.2.
10 Tarek, El-Diwani, The Problem With Interest, Jakarta : Media Eka Aksara, 2005, h.181.
11 Ibid, h. 182.
Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 5 No. 1, Maret 2014 pp. 130-174
Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor
di bayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank (harga beli bank di tambah dengan margin keuntungan pada saat jatuh tempo). 12
Dalam transaksi murabahah ini barang diserahkan segera setelah akad, sedangkan pembayaran dilakukan  secara  tangguh.  Selain  itu,  penjual  (dalam  hal  ini  bank ) juga harus memberitahu harga produk yang dia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. 13
Landasan  Syariah  terkait  Murabahah  terdapat  dalam  Al-Qur’an  Surat  Al-Baqarah ayat 275,

## “…dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.
Dalam  produk  murabahah  ini,  bank  tidak  melakukan  perdagangan  baik  dengan pemasuk  maupun  dengan  penerima  kredit,  karena  barang  yang  dibeli  langsung  diatas namakan  penerima  kredit,  sekalipun  barang  yang  dibeli  diatas  namakan  penerima  kredit, tetapi  surat  tanda  bukti  pemilikan  tetap  dipegang  bank  selama  harga  pembelian  belum dilunasi. 14
Disamping adanya produk-produk tersebut, ada faktor yang memiliki hubungan yang sangat  erat  dengan  perbankan  yaitu  nasabah.  Ini  merupakan  faktor  yang  sangat menentukan  perkembangan  perbankan  berhasil  atau  tidak  dilihat  dari  jumlah  nasabah perbankan tersebut.
Tugas  utama  perbankan  adalah  mengelola  dan  menyalurkan  Dana  Pihak  Ketiga (DPK) dalam hal ini adalah nasabah. Peningkatan jumlah nasabah sangat dipengaruhi oleh kreativitas  perbankan  dalam  mengolah  DPK  menjadi  produk-produk  yang  diminati  oleh masyarakat.
Selain  itu  juga,  faktor  yang  mempengaruhi  peningkatan  jumlah  nasabah  adalah Manajemen yang di jalankan oleh perbankan sehingga nasabah merasa aman dan di bantu baik dalam penitipan dana maupun penyaluran dana oleh pihak perbankan, karena secara mutlak perbankan dan nasabah saling membutuhkan satu sama lain.
Pihak  manajemen  BPRS  Amanah  Ummah    telah  melakukan  analisis  dalam  prosedur penyaluran  pembiayaan  kredit,  dengan  memperhatikan  faktor  –  faktor  penyaluran pembiayaan yang terdiri dari faktor intern dan faktor ekstern, yaitu :
12 Perwataatmadja Karnaen, Muhammad Syafi’i Antonio, Apa dan Bagaimana Bank Islam,
Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1992, h.105.
13 Firdaus. Muhammad, Cara Mudah Memahami Akad-akad Syariah , Jakarta : Renaisan Anggota
IKAPI, 2005, h. 26.
14 Ibid , h. 76.
Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 5 No. 1, Maret 2014 pp. 130-174
Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor
Tabel 1. Faktor – faktor penyaluran pembiayaan 15
Faktor Intern Faktor Ekstern Dari pihak bank meliputi : a.  Petugas (Character dan Capacity) b. Sistem  (Penyaluran,  Monitoring dan pelunasan) c.  Manajemen (Komite, pengurus /pejabat dan aplikasi sistem) Dari pihak nasabah meliputi : a. Character (Jenis Nasabah) b. Capacity (Kemampuan) c. Capital (Modal) d. Collateral (Jaminan) e.
Condition (Kondisi)
Dengan  berasaskan  faktor–faktor  tersebut,  maka  dapat  di  ketahui  kemampuan nasabah untuk melunasi pembayaran.  Kebijakan dalam penentuan profit margin dan nisbah (bagi hasil) ditentukan pada acuan beberapa faktor, antara lain : 16
a)  Komposisi Pendanaan b)  Tingkat persaingan c)  Resiko Pembiayaan d)  Jenis nasabah e)  Kondisi perekonomian f)  Tingkat keuntungan yang diharapkan bank

## B. Perumusan dan Pembatasan Masalah
1. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang di atas untuk memudahkan dan menjelaskan arah penelitian maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut :
1.  Bagaimana  analisa  kebijakan  dalam  penetapan  margin  pembiayaan  murabahah pada PT. BPRS Amanah Ummah?
2.  Bagaimana  hasil  kebijakan  dalam  penetapan  margin  pembiayaan  murabahah  pada PT. BPRS Amanah Ummah?
2. Pembatasan Masalah
Penulis  membatasi  ruang  lingkup  penelitian  agar  tidak  memperluas permasalahan,  yaitu  menganalisis  kebijakan  dalam  penetapan  margin  pembiayaan murabahah.

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

## 1. Tujuan Penelitian
1.  Untuk  mengetahui  analisa  kebijakan  dalam  penetapan  margin  pembiayaan murabahah pada PT. BPRS Amanah Ummah.
2.  Untuk  mengetahui  hasil  kebijakan  dalam  penetapan  margin  pembiayaan murabahah pada PT. BPRS Amanah Ummah.
15 BPRS Amanah Ummah 2011 ( Meisya Quamilla, Optimalisasi Faktor-faktor Penyaluran
Pembiayaan Murabahah Terhadap Tingkat Pengembaliah Pembiayaan Pada PT. BPRS Amanah Ummah : ,
Sikripsi , 2011, h. 4.)
16 Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah , Yogyakarta:  Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2005, h. 56.
Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 5 No. 1, Maret 2014 pp. 130-174
Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor

## D.  Metode, Jenis dan Teknik Penelitian

## 1.  Metode penelitian
Dalam  penyusunan  sikripsi  ini,  penulis  melakukan  analisa  terhadap  data  yang  di kumpulkan  dengan  menggunakan  analisa  deskriptif  kualitatif.  Yang  meliputi pengumpulan  data,  analisa  data, interpretasi data  serta  di  akhiri  dengan  kesimpulan yang didasarkan pada analisa tersebut.
Dengan  cara  menganalisa  kebijakan  dan  faktor–faktor  yang  mempengaruhi penetapan margin pembiayaan murabahah.

## 2.  Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah :

## a.  Penelitian Kepustakaan
Merupakan  penelitian  yang  dilakukan  dengan  cara  membaca  dan mempelajari  teori–teori,  literatur–literatur  dan  bahan  lainnya  yang  berhubungan dengan pokok pembahasan ini.

## b.  Penelitian Lapangan
Penelitian  yang  dilakukan  secara  langsung  pada  objek  yang  sedang  diteliti untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan dan berhubungan dengan masalah yang di teliti.

## 3.  Teknik Penelitian

## a.  Wawancara
Merupakan teknik penelitian dengan pengumpulan data melalui tanya jawab langsung  dengan  pihak intern maupun ekstern perusahaan  yang  berkaitan dengan masalah yang akan diteliti penulis. 17

## b.  Observasi
Observasi  diartikan  sebagai  suatu  pengamatan  terhadap  objek  penelitian. Dalam penelitian ini penulis melakukan pengamatan langsung terjun ke lapangan untuk mengetahui informasi terkait penelitian yang akan di lakukan penulis.

## II. LANDASAN TEORI

## A.  Kebijakan Pembiayaan
1. Pengertian Kebijakan
Kebijakan  merupakan  terjemahan  dari  kata policy yang  berasal  dari  bahas  Inggris. Kata policy diartikan  sebagai  sebuah  rencana  kegiatan  atau  pernyataan  mengenai  tujuan- tujuan. Kebijakan juga diartikan sebagai pernyataan-pernyataan mengenai kontrak penjamin atau pernyataan tertulis.
17 Hendri Tanjung, Metode Penelitian : UIKA Press, 2012, h. 32.
Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 5 No. 1, Maret 2014 pp. 130-174
Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor
James E. Anderson memberikan pengertian kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang  mempunyai  tujuan  tertentu  yang  diikuti  dan  dilaksanakan  oleh  seorang  pelaku  atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu.
Pengertian lain mengenai kebijakan dikemukakan oleh M. Irfan Islamy, yang memberikan  pengertian  kebijakan  sebagai  serangkaian  tindakan  yang  ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat. 18
Dari  beberapa  pengertian  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  kebijakan merupakan  serangkaian  tindakan  yang  menjadi  keputusan  pemerintah  untuk melakukan  atau  tidak  melakukan  sesuatu  yang  bertujuan  untuk  memecahkan masalah demi kepentingan masyarakat.

## 2. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah sebuah lembaga pengawasan jasa keuangan seperti industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan  asuransi,  sudah  harus  terbentuk  pada  tahun  2010.  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK) merupakan  lembaga  negara  yang  didirikan  dengan  didasarkan  UU  Nomor  21  Tahun  2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Keberadaan OJK tersebut sebagai suatu lembaga pengawasan sektor keuangan di Indonesia yang perlu diperhatikan, karena itulah harus dipersiapkan dengan baik segala hal untuk mendukung keberadaan OJK tersebut.
Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan pada dasarnya memuat ketentuan tentang  organisasi  dan  tata  kelola (governance) dari  lembaga  yang  memiliki  otoritas pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan. 19
OJK  mempunyai  fungsi  untuk  menyelenggarakan  sistem  pengaturan  dan pengawasan  yang  terintegerasi  terhadap  keseluruhan  kegiatan  disektor  keuangan.  OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan didalam sektor jasa keuangan :
1.  Terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel.
2.  Mampu  mewujudkan  sistem  keuangan  yang  tumbuh  secara  berkelanjutan  dan stabil.
3.  Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. 20

## 3. Penentuan Kebijakan Perkreditan Bank Konvensional
Penentuan  suatu  kebijakan  umum  untuk  operasi  perbankan  merupakan  hal yang  sangat  penting  untuk  dilakukan  oleh  pimpinan  bank.  Tiap  bank  mempunyai faktor-faktor pertimbangan sendiri dalam penentuan kebijaksanaan perkreditannya.
Pada umumnya dalam penentuan kebijakan umum perkreditannya beberapa faktor penting haruslah di perhatikan dengan seksama :
18 Winarno, Kebijakan Publik: Teori dan Proses, Yogyakarta:  Media Presindo, 2007 , h. 19-21.
19 dwisetiati.wordpress.com . diakses rabu 19 juni 2013.
20 9triliun.com, posted 09 june 2013 . Di akses rabu 19 juni 2013.
Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 5 No. 1, Maret 2014 pp. 130-174
Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor

## 1.  Bagaimana keadaan keuangan bank saat ini
Manajemen melihatnya dari kekuatan keuangan bank antara lan jumlah deposito, tabungan, giro dan jumlah kredit.
2.  Pengalaman bank dalam beberapa tahun
Di perhatikan bagaimana frekuensinya, terutama mengenai jumlah dan lama pengendapan, kelancaran kredit yang diberikan, dan sebagainya.

## 3.  Keadaan perekonomian
Harus  dipelajari  dengan  seksama  dan  dihubungkan  dengan  pengalaman  serta  kestabilan, Bank-bank di masa-masa lalu serta perkiraan keadaan yang akan datang.

## 4.  Kemampuan dan pengalaman organisasi perkreditan bank
Di  maksudkan  disini  apakah  dalam  proses  pengelolaan  kredit,  bank  tetap survive dan bahkan  meningkat  terus  atau  tidak.  Apakah  pula,  organisasi  kredit  yang  ada  telah  benar- benar  efektif  dan  dalam  pelaksanaannya  terdapat  efisiensi.  Apakah  pejabat-pejabat  kredit adalah tenaga-tenaga qualified , mempunyai skill (kemampuan) yang baik, dsb.
5.  Bagaimana hubungan yang dijalin dengan bank-bank lain yang sejenis
Dimaksudkan  disini  adalah  bank-bank  yang  mempunyai line  of  business yang  sama  dan bagaimana  hubungannya.  Hal  ini  perlu  di  adakan  evaluasi  terus  menerus.  Bagaimana tentang join financing atau merger dalam kredit bagaimana pelaksanaannya selama ini. 21
Dari  uraian  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  dalam  menentukan  kebijakan perkreditan  pada  Bank  Kovensional  tidak  mudah.  Kebijakan  tersebut  lahir  dari bebagai  pertimbangan,  mulai  dari  mempertimbangkan  keadaan  internal  bank, keadaan ekonomi serta hubungan dengan bank-bank lainnya.

## 4. Ketentuan Kebijakan Pembiayaan di Bank Syariah
Sebagai  lembaga  perantara  keuangan,  Bank  syariah,  harus  memperhatikan atau  membuat  kebijakan-kebijakan  yang  akan  dikuti  dalam  operasionalnya. Sehubungan dengan pelaksanaan pembiayaan di bank syariah, maka ada beberapa hal yang perlu di perhatikan, yaitu:
1.  Kebijakan Umum Pembiayaan Bank Syariah Untuk  pemilihan/penentuan  sektor-sektor  sebagaimana  diuraikan  berikut, seyogyanya ditetapkan secara bersama oleh Dewan Komisaris, Direksi, serta Dewan Pengawas Syariah, baik mengenai jenis maupun besarnya (nilai rupiahnya) sehingga atas  pilihan-pilihan  yang  akan  ditentukan  diharapkan  dapat  memenuhi  aspek  syar’i disamping aspek ekonomisnya.
Sektor-sektor pembiayaan dimaksud adalah:
a.  Golongan Nasabah
21 M. Muchdarsyah Sinungan, Manajemen Dana Bank , jakarta: Rineka Cipta, 1990
Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 5 No. 1, Maret 2014 pp. 130-174
Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor
Golongan nasabah bank syariah dapat diklasifikasikan menjadi golongan nasabah:

## 1)  Wholesale
Yaitu  untuk  kelompok  nasabah  yang  memiliki  usaha  dalam  bentuk korporasi dan menengah.
2)  Retail
Adalah  kelompok  nasabah  yang  di  klasifikasikan  sebagai pengusaha kecil.
b.  Valuta, meliputi:
Pembiayaan  yang  berkaitan  dengan  aktivitas  valuta  domestik  maupun asing, seperti rupiah dan mata uang asing.
c.  Penggunaan
Dilihat dari penggunaan pembiayaan, maka pembiayaan dapat digunakan untuk Modal Kerja, Investasi, dan Konsumtif.
d.  Skala Prioritas
Skala  prioritas  pembiayaan  dapat  dilakukan  oleh  bank  syariah  dalam bentuk Pembiayaan Program (Pemerintah) dan Pembiayaan Komersil.
e.  Sektoral
Dilihat  dari  sektor  yang  dibiayai  oleh  bank  syariah,  maka  pembiayaan bank syariah dapat dialokasikan untuk sektor ekonomi.
f.  Jenis Pembiayaan
Bank syariah merupakan institusi keuangan yang sangat berbeda dengan bank  konvensional.  Bank  syariah  mengembangkan  produknya  sangat bervariasi.  Dalam  produk  pembiayaan,  bank  syariah  akan  menawarkan produk-produk  sebagai  berikut:  Pembiayaan  Mudharabah,  Pembiayaan Musyarakah, Murabahah, Istishna, Ijarah, dll. 22

## 2.  Pengambil Keputusan Pembiayaan
Dalam  realisasi  pembiayaan  secara inherent terdapat  risiko  yang  melekat, yakni pembiayaan bermasalah hingga kondisi terburuknya menjadi macet.
Guna  menghindari  risiko  demikian,  kiranya  dalam  setiap  pengambilan keputusan  suatu  permohonan  pembiayaan,  baik  di  kantor  pusat  maupun  kantor- kantor cabang/cabang pembantu, dapat dihasilkan keputusan yang “Obyektif”.
22 Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah , Yogyakarta:  Akademi Manajemen Perusahaan
Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 5 No. 1, Maret 2014 pp. 130-174
Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor
Keputusan mana hanya dapat diperoleh jika prosesnya melibatkan suatu tim pemutus  –  Komite  pembiayaan,  berapapun  besar plafond/limit pembiayaan  yang dinilai/diputus. 23
3.  Penyusunan Rencana Pembiayaan
Perjanjian pembiayaan di bank syari’ah pada dasarnya melibatkan empat hal, yaitu:
a.  Bank sebagai pemberi pembiayaan
b.  Nasabah sebagai pihak penerima pembiayaan
c.  Objek yang dituju untuk dibiayai
d.  Jaminan-jaminan yang diberikan nasabah kepada bank. 24
Dalam  pelaksanaan  pembiayaan  Bank  Syariah  memiliki  kebijakan  untuk menentukan pembiayaan yang akan diberikan, namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan terlebih dahulu, diantaranya adalah Kebijakan Umum Pembiayaan Bank Syariah,  yang  bertujuan  untuk  mengetahui  sektor-sektor  apa  saja  yang  layak mendapatkan pembiayaan Bank Syariah.
Selain  itu  terdapat  pula  Pengambil  Keputusan  Pembiayaan,  setelah ditetapkan  Kebijakan  Umum  maka  Pengambil  keputusan  pembiayaan  akan dilakukan  guna  menghindari  pembiayaan  bermasalah  hingga  kondisi  terburuknya menjadi macet. Hasil dari keputusan tersebut harus bersifat Obyektif.
Hal lain yang harus diperhatikan adalah Penyusunan Rencana Pembiayaan. Penyusun  rencana  Pembiayaan  ini  dilakukan  setelah  terjadinya  transaksi pembiayaan antara bank dengan nasabah.

## 5. Kebijakan dalam Penentuan Profit Margin
Pada bab sebelumnya telah disebutkan faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam  penetapan  margin  di  bank  syariah,  selanjutnya  pada  bab  ini  akan  dijelaskan faktor-faktor tersebut, yaitu:
1.  Komposisi Pendanaan
Bagi  bank  syariah  yang  pendanaannya  sebagian  besar  diperoleh  dari  dana giro  dan  tabungan,  yang notabene nisbah  nasabah  tidak  setinggi  pada  deposan, maka penentuan  keuntungan  (margin bank)  akan  lebih  kompetitif  jika dibandingkan suatu bank yang pendanaannya porsi terbesar dari deposito.
2.  Tingkat Persaingan
Jika  tingkat  kompetisi  ketat,  porsi  keuntungan  bank  tipis,  sedangkan  pada tingkat kompetisi masih longgar bank dapat mengambil keuntungan lebih tinggi.
3.  Risiko Pembiayaan
Untuk  pembiayaan  pada  sektor  yang  berisiko  tinggi,  bank  dapat  mengambil keputusan lebih tinggi dibanding yang berisiko sedang apalagi kecil.
4.  Jenis Nasabah
Yang dimaksudkan adalah nasabah prima dan nasabah biasa. Bagi nasabah prima, misalkan usahanya besar dan kuat, bank cukup mengambil keuntungan tipis.
23 Ibid, h. 39
Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 5 No. 1, Maret 2014 pp. 130-174
Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor
Sedangkan untuk pembiayaan kepada para nasabah biasa diambil keuntungan yang lebih tinggi.
5.  Kondisi Perekonomian
Siklus  ekonomi  meliputi  kondisi: revival , boom/peak -puncak, resesi dan depresi . Jika perekonomian secara umum berada pada dua kondisi pertama, dimana usaha  berjalan  lancar,  maka  bank  dapat  mengambil  kebijakan  pengambilan keuntungan  yang  lebih  longgar.  Namun  pada  kondisi  lainnya (resesi dan depresi) bank tidak merugi pun sudah bagus keuntungan sangat tipis.
6.  Tingkat keuntungan yang diharapkan bank
Secara kondisional, hal ini terkait dengan masalah keadaan perekonomian pada umumnya  dan  juga  risiko  atas  suatu  sektor  pembiayaan,  atau  pembiayaan  terhadap debitur dimaksud. Namun demikian, apapun kondisinya serta siapapun debiturnya, bank dalam  operasionalnya,  setiap  tahun  tentu  telah  menetapkan  berapa  besar  keuntungan yang dianggarkan. Anggaran keuntungan inilah yang akan berepangaruh pada kebijakan penentuan besarnya margin untuk bank. 25

## B.  Pembiayaan Murabahah

## 1.  Pengertian Murabahah
Secara  etimologi,  kata  murabahah  ( ﺔﺣﺑارﻣ )  adalah  wazan  mufa’alah  berasal  dari kata ar-ribh ( ﺢﺑرﻟا ) yang berarti “pertumbuhan yang terjadi karena perdagangan”. Secara terminologi fuqaha, akad murabahah berarti :
ِ ل ْ ﺛِﻣِ ﺑ  ِ نَ ﻣ َ ﺛﻟا  ِ ل َ وَ ْ ﻻا  َ ﻊ َ ﻣ ِةَ دﺎَﯾ ِ ز  ٍ ﺢْﺑ ِ ر  ٍ م ْ وُ ﻠ ْ ﻌَ ﻣ ُﻊ ْﯾَﺑ
“Menjual  dengan  harga  yang  sama  dengan  harga  beli  ditambah  dengan  suatu  laba  yang diketahui” .
Pengertian  tersebut  disepakati  oleh  semua  definisi  fuqaha,  meskipun ungkapan mereka berbeda. 26
Murabahah  adalah  akad  jual  beli  barang  dengan  menyatakan  harga perolehan  dan  keuntungan (margin) yang  disepakati  oleh  penjual  dan  pembeli. (PSAK No. 59: paragraph 52).
Murabahah  adalah  menjual  barang  dengan  harga  jual  sebesar  harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli. (PSAK No. 102 ).
Secara  sederhana,  murabahah  berarti  suatu  penjualan  barang  seharga barang  tersebut  ditambah  keuntungan  yang  disepakati.  Misalnya,  seseorang membeli barang kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan tertentu.
Jadi  singkatnya,  murabahah  adalah akad  jual  beli  barang  yang  menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad  ini  merupakan  dalah  satu  bentuk natural  certainty  contracts ,  karena  dalam murabahah  ditentukan  berapa required  rate  of  profit -nya  (keuntungan  yang  ingin diperoleh).
25 Ibid, h. 56-57
26 Muhammad Shalah Muhammad Ash-Shawi, Problematika Investasi Pada Bank Islam Solusi
Ekonomi Islam, Jakarta: Mirgunani, 2008,  h.134
Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 5 No. 1, Maret 2014 pp. 130-174
Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor
Karena dalam definisinya disebut adanya “keuntungan yang telah disepakati”, karakteristik  murabahah  adalah  si  penjual  harus  memberi  tahu  pembeli  tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambhkan pada biaya tersebut. 27
Dalam akad murabahah, Bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai  pembeli.  Harga  jual  adalah  harga  beli  bank  dari  pemasok  yang  ditambah keuntungan.  Kedua  pihak  harus  menyepakati  harga  jual  dan  jangka  waktu pembayaran.
Harga  jual  dicantumkan  dalam  akad  jual  beli  dan  jika  telah  disepakati  tidak dapat  berubah  selama  berlakunya  akad.  Dalam  perbankan,  murabahah  lazimnya dilakukan  dengan  cara  pembayaran  cicilan  ( bitsaman  ajil). Dalam  transaksi  ini barang  diserahkan  segera  setelah  akad  dan  pembayaran  dilakukan  secara tangguh. 28
Bai’ al-murabahah dapat dilakukan untuk pembelian secara pemesanan dan biasa disebut  sebagai  murabahah  kepada  pemesan  pembelian  (KPP).  Dalam  kitab al-Umm,  Imam  Syafi’i  menamai  transaksi  sejenis  ini  dengan  istilah al-aamir  bisy- syira . 29
Pembiayaan murabahah yang umumnya dipraktikkan oleh perbankan syariah di Indonesia juga memiliki perbedaan dengan konsep klasik murabahah. Perbedaan karakteristik  pokok  pembiayaan  murabahah  dalam  literatur  klasik  dan  praktik  di Indonesia dapat dilihat pada tabel berikut:
27 Adiwarman A. Karim, Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan Edisi Keempat , Jakarta: PT

## RajaGrafindo Persada, 2010, hal. 113
28 Ahmad Rodoni-Abdul Hamid, Lembaga Keuangan Syariah , Jakarta: Zikrul Hakim IKAPI, 2007,
h.24
29 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek , Jakarta: Gema Insani, 2001, h.102
Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 5 No. 1, Maret 2014 pp. 130-174
Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor
Tabel 2.

## Perbandingan Karakteristik Pokok Pembiayaan Murabahah dalam Literatur
Klasik dan Praktik di Indonesia Karakteristik Pokok Praktik Klasik Praktik di Indonesia Tujuan Transaksi Kegiatan Jual beli Penyediaan dalam rangka penyediaan fasilitas/barang. Tahapan Transaksi Dua tahap Satu Tahap Proses Transaksi a.  Penjual membeli barang dari produsen. b.  Penjual menjual barang kepada pembeli Bank selaku penjual dapat mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari produsen untuk dijual kembali kepada nasabah tersebut Status kepemilikan barang pada saat akad Barang telah dimiliki penjual saat akad penjualan dengan pembeli dilakukan. Barang belum jelas dimiliki penjual saat akad penjualan dengan pembeli dilakukan. Perhitungan tingkat margin (i)  Perhitungan laba menggunakan biaya transaksi riil (real transactionary cost) (ii)  Perhitungan laba merupakan lumpsum dan wholesale (i)  Perhitungan menggunakan benchmark atas rate yang berlaku dalam pasar uang (ii)  Perhitungan laba menggunakan persentase per annum dan dihitung berdasarkan baki debet (Outstanding) pembiayaan Sifat pemesanan barang oleh nasabah a.  Tidak tertulis b.  Dua pendapat : Mengikat dan Tidak Mengikat Tertulis dan Mengikat Pengungkapan harga pokok dan margin Harus transparan Harus transparan Tenor Sangat Pendek Jangka Panjang (1-5 tahun) Cara pembayaran transaksi jual beli Cash and Carry Dengan cicilan (ta’jil) Kolateral Tanpa kolateral Ada koleteral
Sumber : Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah
Beberapa  kendala  yang  dihadapi  perbankan  syariah  indonesia  dalam menetapkan murabahah dapat dilihat pada Tabel 3.
Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 5 No. 1, Maret 2014 pp. 130-174
Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor

## Tabel 3.

## Kendala Penerapan Pembiayaan Murabahah dan Alternatif Solusi
Kendala Alternatif Solusi 1.  Terkena pajak karena termasuk jenis “jual beli” Menggunakan seminimal mungkin kata “jual beli” dan mengaitkannya dengan ketentuan perbankan ( Lex specialiste ) 2.  Terkena pajak berganda karena 2 tahap transaksi Melakukan 1 tahap transaksi; nasabah menerima barang langsung dari pemasok/penjual 3.  Klaim nasabah bahwa ia tidak berutang kepada bank Memasukkan klausul dalam perjanjian yang berkaitan dengan undang-undang khusus perbankan (Lex specialiste) Mengkredit rekening nasabah dan mendebetnya kembali untuk membayar kepada penjual pertama setelah nasabah memberikan surat kuasa mendebet rekening 4.  Tidak ada referensi biaya a.  Menggunakan tingkat rata- rata bagi hasil PUAS b.  Menghitung indeks harga
berbagai industri
Sumber : Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah
Beberapa deviasi pembiayaan murabahah yang perlu digaris bawahi adalah sebagai berikut :
a)  Kurangnya  informasi  dari  pihak  bank  untuk  menjelaskan  secara  penuh  esensi dari  pembiayaan  murabahah  dan  keterangan  lain  yang  berkaitan  dengan keberadaan produk tersebut.
b)  Dalam  pembiayaan  murabahah,  pengikatan  akad  jual  beli  umumnya  dilakukan mendahului  kepemilikan  barang  oleh  bank.  Hal  ini  jelas  tealah  menyalahi  baik prinsip fiqh  itu  sendiri  maupun  hukum  universal bahwa  hak  menjualmerupakan hak turunan dari kepemilikan.
c)  Dalam pembiayaan murabahah terdapat praktik perwakilan/wakalah yang secara esensi telah menyalahi dua prinsip, yaitu pertama, esensi penjual yang memiliki kewajiban  dan  kesanggupan  untuk  menyediakan  barang;  dan kedua ,  esensi murabahah  itu  sendiri  (Murabahah:  kesepakatan  untuk  membelikan  barang untuk  pihak  ketiga  yang  memesan,  dengan  transparansi  harga  pokok  dan margin).
d)  Dalam pembiayaan murabahah terdapat praktik pencairan dana pembiayaan ke rekening  nasabah  yang  selanjutnya  nasabah  diminta  untuk  melakukan pembayaran kepada supplier. Hal ini akan menimbulkan kesan adanya transaksi utang piutang antara bank dan nasabah, dan bukan transaksi jual beli.
Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 5 No. 1, Maret 2014 pp. 130-174
Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor
Hal-hal  tersebut  menjadi  perhatian  utama  dalam  standarisasi  akad murabahah  yang  dikeluarkan  Bank  Indonesia  dalam  rangka  pemurnian  ketentuan syariah dengan memperhatikan syarat meinimum menurut ketentuan fiqh. 30

## 2.  Landasan Syariah dan Landasan Hukum Murabahah

## a.  Landasan Syariah Murabahah
Murabahah  adalah  satu  jenis  jual  beli,  sedang  jual  beli  dibolehkan  syariat  secara umum, demikian juga halnya dengan murabahah. Ini pendapat hampir semua ulama kecuali satu pendapat terisolir yang dinukilkan dari Ibnu Hazm (Mazhab Zhahiriyah).
Dalil tentang kebolehan akad murabahah adalah sebagai berikut:
1.  Al-Qur’an membolehkan akad jual beli secara umum dan tidak terdapat larangan ayat tentang jual beli murabahah. Ayat tentang kebolehan akad jual beli adalah:
“...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”
(QS Al-Baqarah:275).
2.  Al-Hadist
ﻋ ﷲ ﻲﺿ ر بﯾﮭﺻ نﻋ لﺎﻗ مﻠﺳو ﮫﯾﻠﻋ ﷲ ﻰﻠﺻ ﻲﺑﻧﻟا نا ﮫﻧ : ﻰﻟا ﻊﯾﺑﻟا ﺔﻛرﺑﻟا نﮭﯾﻓ ثﻼﺛ
( لﺟا , ﺔﺿر ﺎﻘﻣﻟا و , ﻊﯾﺑﻠﻟ ﻻ رﯾﻌﺷﻟا ﺎﺑ رﺑﻟا طﻠﺧو ) . فﯾﻌﺿ د ﺎﻧﺳﺎﺑ ﮫﺟ ﺎﻣ نﺑا هاور
Dari  Suhaib  ar-Rumi  r.a  bahwa  Rosulullah  SAW  bersabda,  “Tiga  hal  yang didalamnya  terdapat  keberkahan  :  jual  beli  secara  tangguh,  muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (HR Ibnu Majah). 31
3.  Ijma’  umat  atau  konsensus  umat  Islam  karena  masyarakat  Islam  sudah melaksanakan praktek jual beli murabahah sejak zaman Rosulullah SAW sampai zaman  ini  dan  tidak  ada  ulama  yang  mengingkari  keabsahannya.  Sedangkan Ijma’  merupakan  salah  satu  dalil  yang  diakui  terhadap  suat amal  dalam  hukum Islam.
4.  Dalil  Aqli  (akal)  :  Dalam  praktek  kehidupan  sehari-hari,  masyarakat  sangat memerlukan  model  akad  seperti  murabahah  ini  karena  orang  awam  yang  tidak mengerti harga dan dunia bisnis memerlukan jasa orang yang tahu kualitas dan harga suatu produk,
agar  ia  dapat  menjual  barangnya  dengan  penjelasan  harga  dan  pemberian keuntungan yang wajar atau disepakati. Dalam prinsip hukum Islam, kedudukan suatu  kebutuhan  sama  dengan  keadaan  dharurah  terutama  jika  tidak bertentangan dengan dalil umum pembolehannya.
30 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah , Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007, h.221.
31 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek , Jakarta: Gema Insani, 2001, h.102
Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 5 No. 1, Maret 2014 pp. 130-174
Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor
5.  Dalil kebolehan akad murabahah sama dengan dalil kebolehan akad jual beli itu sendiri karena murabahah salah satu jenis jual beli, terutama karena murabahah memenuhi semua syarat boleh dan syarat sah jual beli.
Asy-Syarbaini asy-Syafi’i berkata tentang legalitas jual beli murabahah:
“jual  beli  murabahah  adalah  bentuk  jual  beli  yang  sah  tanpa  ada  kemakruhan berdasarkan ayat tentang bolehnya jual beli secara umum: Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (QS. Al-Baqarah: 275). 32

## b.  Landasan Hukum Murabahah
1.  Undang-Undang
Undang-Undang Pasal 19 ayat 2 huruf c, menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad Murabahah, mudharabah, musyarakah, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
Pasal  36  huruf  b  poin  kedua  PBI  (Peraturan  Bank  Indoesia)  No. 6/24/PBI/2004  berisikan  tentang  bank  umum  yang  melaksanakan  kegiatan  usaha berdasarkan  prinsip  syariah,  yang  intinya  menyatakan  bahwa  bank  wajib melaksanakan  prinsip  syariah  dan  prinsip  kehati-hatian  dalam  melakukan  kegiatan usahanya  yang  meliputi  penyaluran  dana  melalui  prinsip  bagi  hasil  berdasarkan prinsip mudharabah.

## 2.  Fatwa DSN
Fatwa DSN 04/DSN-MUI/IV/2000: Murabahah
Pertama: Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syari'ah: 1.  Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
2.  Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam.
3.  Bank  membiayai  sebagian  atau  seluruh  harga  pembelian  barang  yang  telah disepakati kualifikasinya.
4.  Bank  membeli  barang  yang  diperlukan  nasabah  atas  nama  bank  sendiri,  dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
5.  Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.
6.  Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
7.  Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
8.  Untuk  mencegah  terjadinya  penyalahgunaan  atau  kerusakan  akad  tersebut,  pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
9.  Jika  bank  hendak  mewakilkan  kepada  nasabah  untuk  membeli  barang  dari  pihak ketiga,  akad  jual  beli  murabahah  harus  dilakukan  setelah  barang,  secara  prinsip, menjadi milik bank.
32 Muhammad Shalah Muhammad Ash-Shawi, Problematika Investasi Pada Bank Islam Solusi
Ekonomi Islam, Jakarta: Mirgunani, 2008, h. 136
Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 5 No. 1, Maret 2014 pp. 130-174
Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor

## Kedua: Ketentuan Murabahah kepada Nasabah:
1.  Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
2.  Jika  bank  menerima  permohonan  tersebut,  ia  harus  membeli  terlebih  dahulu  aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
3.  Bank  kemudian  menawarkan  aset  tersebut  kepada  nasabah  dan  nasabah  harus menerima (membeli) nya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya, karena secara  hukum  perjanjian  tersebut  mengikat;  kemudian  kedua  belah  pihak  harus membuat kontrak jual beli.
4.  Dalam  jual  beli  ini  bank dibolehkan  meminta  nasabah untuk  membayar  uang  muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
5.  Jika  nasabah  kemudian  menolak  membeli  barang  tersebut,  biaya  riil  bank  harus dibayar dari uang muka tersebut.
6.  Jika  nilai  uang  muka  kurang  dari  kerugian  yang  harus  ditanggung  oleh  bank,  bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
7.  Jika uang muka memakai kontrak 'urbun sebagai alternatif dari uang muka, maka:
a.  Jika  nasabah  memutuskan  untuk  membeli  barang  tersebut,  ia  tinggal membayar sisa harga.
b.  Jika  nasabah  batal  membeli,  uang  muka  menjadi  milik  bank  maksimal sebesar  kerugian  yang  ditanggung  oleh  bank  akibat  pembatalan  tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kewajibannya.

## Ketiga: Jaminan dalam Murabahah:
1.  Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesanannya. 2.  Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

## Keempat: Hutang dalam Murabahah:
1.  Secara prinsip, penyelesaian hutang nasabah dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya  dengan  transaksi  lain  yang  dilakukan  nasabah  dengan  pihak  ketiga  atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan hutangnya kepada bank.
2.  Jika  nasabah  menjual  barang  tersebut  sebelum  masa  angsuran  berakhir,  ia  tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
3.  Jika  penjualan  barang  tersebut  menyebabkan  kerugian,  nasabah  tetap  harus menyelesaikan  hutangnya  sesuai  kesepakatan  awal.  Ia  tidak  boleh  memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

## Kelima: Penundaan Pembayaran dalam Murabahah:
1.  Nasabah  yang  memiliki  kemampuan  tidak  dibenarkan  menunda  penyelesaian hutangnya.
2.  Jika  nasabah  menunda-nunda  pembayaran  dengan  sengaja,  atau  jika  salah  satu pihak  tidak  menunaikan  kewajibannya,  maka  penyelesaiannya  dilakukan  melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

## Keenam: Bangkrut dalam Murabahah:
Jika  nasabah  telah dinyatakan  pailit  dan  gagal menyelesaikan hutangnya,  bank harus menunda tagihan hutang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan. 33
33 Sumber; sharialearn.wikidot.com/fatwa-dsn, ) Diakses ,Senin  12 Agustus 2013)
Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 5 No. 1, Maret 2014 pp. 130-174

## ( Ditetapkan di: Jakarta, Tanggal: 26 dzulhijjah 1420 H/1 April 2000 M )

## 3.  Pendapat Para Ulama Tentang Murabahah
1)  Murabahah yang Makruh Menurut Ulama Hanbali
Ulama Hanbali membedakan antara dua bentuk akad jual beli Murabahah berikut ini :
a.  Jaiz  :  jika  laba disebutkan  atau ditentukan  terpisah dari atau  tidak  dihubungkan dengan besarnya modal. Misalnya ucapan penjual : “Modal saya pada baranh in adalah  satu  juta  rupiah,  dan  saya  meminta  dari  laba  100  ribu  rupiah”.  Bentuk akad seperti ini boleh tanpa ad perbedaan pendapat dikalangan ulama Hanbali.
b.  Makruh  :  jika  laba  disebutkan  atau  ditentukan  sebagai  bagian  dari  besarnya modal (nisbah dari modal). Midalnya ucapan penjual : “Modal saya pada barang ini adalah satu juta rupiah, dan saya meminta darinya laba sepuluh ribu rpiah dari setiap  100  ribu  rupiah  modal.  Bentuk  akad  seperti  ini  dinyarakan  makruh  oleh mayoritas ulama Hanbali.
Dalil kemkruhan akad seperti ini adalah pernyataan makruh dari Ibnu Umar, Ibnu ‘Abbas dan sebagian kaum salaf karena padanya terdapat suatu ketidakjelasan ( al-jahalah ) harga jual (kecuali jika pembeli atau penjual melakukan perhitungan terlebih dahulu), maka lebih baik menghindarinya. Akan tetapi, hukum makruh ini tidak  terpengaruh  pada  sah  nya  akad,  karena  ketidakjelasan  dapat  diatasi dengan melakukan perhitungan oleh para pihak.

## 2)  Pendapat Terisolir (Syadz) Ibnu Hazm tentang Ilegalitas Murabahah
Ibnu  Hazm  rahimahullah  telah  melontarkan  suatu  pendapat  tentang  tidak halalnya  akad  jual  beli  murabahah  karena  “pensyaratan  suatu  laba  tertentu merupakan suatu syarat yang tidak terdapat dalam ayat al-Qur’an dan karena ia jual beli dengan harga yang tidak diketahui”. Namun beliau membolehkan akad  murabahah  jika  seorang  muslim  tinggal  pada  suatu  negeri  yang  tidak ada bentuk akad jual beli padanya kecali secara murabahah. 34

## 4.  Syarat-syarat Sah dan Rukun Jual Beli Murabahah
1)  Syarat-syarat sah Jual beli Murabahah
Sebagai  sebuah  bentuk  jual  beli,  murabahah  mempunyai  berbagai  syarat  agar menjadi akad yang sah secara syara’. Untuk sahnya suat akad jual beli murabahah, syarat- syarat berikut ini yang harus dipenuhi, yaitu:
1.  Harga beli atau modal komoditi murabahah harus diketahui oleh pembeli, karena murabahah  itu  sendiri  adalah  penjualan  dengan  harga  pokok  disertai penambahan keuntungan.
2.  Laba (ar-ribh) hendaklah  diketahui  karena  ia  bagian  dari  harga  komoditi  dan nformasi tentang harga harus diketahui dalam semua bentuk jual beli.
3.  Yang menjadi harga komoditi (al-mabi’) dalam jual beli murabahah bukan barang qimiy  tapi  harus  barang-barang  mitsliy  (barang  srupa  terukur),  seprti  emas, perak, gula, beras, dan lain sebagainya.
4.  Yang  menjadi  harga  pertama  komoditi (al-mabi’) dalam  jual  beli  murabahah bukan barang ribawi sejenis dengan komoditinya.
34 Ibid, h. 137
Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 5 No. 1, Maret 2014 pp. 130-174
Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor
5.  Akad awal adalah akad sah. 35
Dalam sumber lain disebutkan syarat-syarat murabahah adalah sebagai berikut:
1.  Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah.
2.  Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
3.  Kontrak harus bebas dari riba.
4.  Penjual  harus  menjelaskan  kepada  pembeli  bila  terjadi  cacat  atas  barang  sesudah pembelian.
5.  Penjual  harus  menyampaikan  semua  hal  yang  berkaitan  dengan  pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.
Secara  prinsip  jika  syarat  dalam  (1),  (4)  atau  (5)  tidak  terpenuhi,  maka  pembelian memiliki pilihan, yaitu:
1.  Melanjutkan pembelian seperti apa adanya.
2.  Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidak setujuan atas barang yang dijual.
3.  Membatalkan kontrak. 36
2)  Rukun Jual beli Murabahah
1.  Penjual dan pembeli, sebagai Transaktor atau pihak yang bertransaksi
2.  Barang yang diperjualbelikan, sebagai objek murabahah 3.  Ijab Qabul

## 5.  Praktik Murabahah dalam Perbankan Syariah
Bank  syariah  pada  umumnya  telah  menggunakanmurabahah  sebagai  metode pembiayaan  mereka  yang  utama,  meliputi  75%  dari  kekayaan  bank  syariah.  Angka presentase ini sesuai dengan banyaknya bank-bank Islam, pada umumnya bank syariah mengadopsi  murabahah  untuk  memberikan  pembiayaan  jangka  pendek  kepada  para nasabah.
Murabahah, sebagaimana yang digunakan dalam perbankan syariah, prinsipnya didasarkan  pada  dua  elemen  pokok,  yaitu  harga  beli  serta  biaya  terkait,  dan kesepakatan atas mark-up (laba).
Sejumlah  alasan  diajukan  untuk  menkjelaskan  popularitas  murabahah  dalam operasi investasi perbankan Islam, diantaranya:
1. Murabahah adalah suatu mekanisme investasi jangka pendek, dibandingkan dengan sistem Profit and Loss Sharring.
2. Mark-up dalam murabahah dapat ditetapkan sedemikian rupa sehingga memastikan bahwa  bank  dapat  memperoleh  keuntungan  yang  sebanding  dengan  keuntungan bank-bank berbasis bunga yang menjadi saingan bank syariah.
3. Murabahah menjauhkan ketidakpastian yang ada pada pendapatan dari bisnis-bisnis dengan sistem Profit and Loss Sharring.
35 Ibid, h. 140
36 Muhammad Firdaus NH-Sofiniyah Ghufron, Cara Mudah Memahami Akad-akad Syariah , Jakarta:
Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 5 No. 1, Maret 2014 pp. 130-174
Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor
4. Murabahah tidak memungkinkan bank-bank syariah mencampuri manajemen bisnis, karena bank bukan  lah  mitra  nasabah, sebab hubungan  mereka dalam  murabahah adalah hubungan antara debitur dan kreditur. 37

## C.  Margin Murabahah

## 1. Pengertian Margin
Secara  teknis,  yang  dimaksud  dengan  margin  keuntungan  adalah  persentase tertentu yang ditetapkan pertahun perhitungan margin keuntungan secara harian, maka jumlah hari dalam setahun ditetapkan 360 hari; perhitungan margin keuntungan secara bulanan, maka setahun ditetapkan 12 bulan.

## 2. Prinsip Menentukan Margin
1.  Keadilan
Yaitu  keadilan  dalam  menentukan  margin  keuntungan,  sehingga  tidak  ada  pihak  yang merasa dirugikan.

## 2.  Kejujuran
Yaitu adanya kejujuran dalam pembagian dan penentuan margin keuntungan , jadi tidak ada yang ditutup-tutupi dan tidak adanya penipuan.
3.  Kejelasan
Yaitu  kejelasan  menyampaikan  presentase  margin  keuntungan  kepada  nasabah,  hal  ini untuk menghindari adanya gharar.

## 3. Tujuan Menentukan Margin
Untuk  mengetahui  besar  kecilnya  pendapatan  (keuntungan)  yang  diperoleh bank dan besarnya pembagian keuntungan, serta untuk mengantisipasi risiko yang terjadi. 38
4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Margin
1.  Biaya overhead
Biaya overhead meliputi  biaya  tenaga  kerja,  biaya  administrasi  dan umum, biaya penyusutan, biaya pencadangan penghapusan aktiva produktif, dan biaya lainnya yang terkait dengan operasional bank.
37 Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah , Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan

## YKPN, 2005, hal. 120
38 Abdul Qadir Zaelani-Mekka Tri Primandyka , Penetapan Margin Keuntungan dan Nisbah Bagi
Hasil Perbankan Syariah , Makalah Pengantar Perbankan Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: 2009
Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 5 No. 1, Maret 2014 pp. 130-174
Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor

## 2.  Cost of loanable fund
3.  Profit target
Profit target mempertimbangkan tingkat inflasi, tingkat suku bunga pasar, premi risiko, spread, cadangan piutang tertagih.
Penentuan  margin  murabahah  Bank  Syariah  mirip  dengan  penentuan  tingkat kredit Bank Konvensional. Ketiga variabel tersebut merupakan aspek penentu bagi bank konvensional  untuk  mengambil  tingkat  bunga  yang  akan  dibebankan  pada  suatu pinjaman.

## 5. Penetapan Margin Keuntungan
Pada umumnya, nasabah pembiayaan melakukan pembayaran secara angsuran. Tagihan  yang  timbul  dari  transaksi  jual  beli  berdasarkan  asas  murabahah  disebut sebagai  piutang. Besarnya  piutang  tergantung pada  plafond pembiayaan,  yakni  jumlah pembiayaan  (harga  beli  ditambah  harga  pokok)  yang  tercantum  dalam  perjanjian pembiayaan.
Referensi Margin Keuntungan adalah margin keuntungan yang ditetapkan dalam rapat  ALCO  Bank  Syariah.  Penetapan  margin  keuntungan  pembiayaan  berdasarkan rekomendasi, usul dan saran dari Tim ALCO Bank Syariah, dengan mempertimbangkan beberapa hal berikut:
1. Direct Competitor’s Market Rate (DCMR)
Yang  dimaksud  dengan Direct  Competitor’s  Market  Rate (DCMR)  adalah tingkat  margin  keuntungan  rata-rata  perbankan  syariah,  atau  tingkat  margin keuntungan  rata-rata  beberapa  bank  syariah  yang  ditetapkan  dalam  rapat  ALCO sebagai  kelompok  kompetitor  langsung,  atau  tingkat  margin  keuntungan  bank syariah  tertentu  yang  ditetapkan  dalam  rapat  ALCO  sebagai  kopetitor  langsung terdekat.
2. Indirect Competitor’s Market Rate (ICMR)
Yang  dimaksud  dengan Indirect  Competitor’s  Market  Rate (ICMR)  adalah tingkat  suku  bunga  rata-rata  perbankan  konvensional,  atau  tingkat  rata-rata  suku bunga  beberapa  bank  konvensional  yang  dalam  rapat  ALCO  ditetapkan  sebaga kelompok  kompetitor  tidak  langsung,  atau  tingakat  rata-rata  sukuk  bunga  bank konvensional  tertentu  yang  dalam  rapar  ALCO  ditetapkan  sebagai  kompetitor  tidak langsung yang terdekat.
3. Expected Competitive Return for Investors (ECRI)
Yang  dimaksud  dengan Expected  Competitive  Return  for  Investors (ECRI) adalah target bagi hasil kompetitif yang diberikan kepada dana pihak ketiga.

## 4.  Acquiring Cost
Yang dimaksud Acquiring Cost adalah biaya yang dikeluarkan oleh bank yang langsung terkait dengan upaya untuk memperoleh dana pihak ketiga.
Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 5 No. 1, Maret 2014 pp. 130-174
Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor

## 5.  Overhead Cost
Yang  dimaksud  dengan Overhead  Cost adalah  biaya  yang  dikeluarkan oleh  bank  yang  tidak  langsung  terkait  dengan  upaya  untuk  memperoleh  dana pihak ketiga. 39

## 6. Metode Penentuan Harga Jual (Profit Margin) di Bank Syariah
Penentuan harga dalam pembiayaan di bank syariah dapat menggunakan salah satu diantara empat model tersebut di atas.  Namun yang lazim digunakan oleh bank syariah  saat  ini  adalah  dengan  menggunakan  metode going  rate  pricing ,  yaitu menggunakan tingkat suku bunga pasar sebagai rujukan ( benchmark ).
Mengapa  diterapkan?  Karena  bank  syariah  berkompetisi  dengan  bank konvensional.  Disamping  itu bank  syariah  juga berkeinginan untuk  mendapatkan  costumer yang bersifat floating costumer .
Meskipun  demikian,  penentuan  harga  jual  produk  pada  bank  syariah harus  memperhatikan ketentuan-ketentuan  yang dibenarkan  menurut  syariah.  Oleh  karena itu,  metode  penentuan  harga  jual  berdasar mark-up  pricing maupun  target return  pricing dapat digunakan dengan melakukan modifikasi.
Bank Syariah harus tidak hanya menjadikan suku bunga sebagai rujukan dalam penentuan harga jual (pokok + margin) produk murabahah. Cara penetapan margin yang  mengacu  pada  suku  bunga  merupakan  langkah  sesat  sakaligus  menyesatkan  dan lebih berat lagi dapat merusak reputasi bank syariah.
Dalam  praktikya,  tingginya  margin  yang  diambil  oleh  pihak  bank  syariah  mungkin  untuk mengantisipasi  naiknya  suku  bunga  di  pasar  atau  inflasi.  Sehingga  bank  syariah  tidak mengalami  kerugian  secara  riil  jika  terjadi  kenaikan  suku  bunga,  namun  jika  suku  bunga stabil  maka  margin  murabahah  akan  lebih  besar  dibandingkan  tingkat  bunga  pada  bak konvensional. 40

## 1.  Penerapan Mark-up Pricing untuk Pembiayaan Syariah
Jika  Bank Syariah  hendak  menerapkan  metode Mark-up pricing ,  metode ini hanya tepat jika digunakan untuk pembiayaan yang bersumber dananya dari Restricted Investment Account (RIA) atau Mudharabah Muqayyadah, yaitu akad dimana  pemilik  dana  menuntut  adanya  kepastian  hasil  dari  modal  yang diinvestasikan.
2.  Penerapan Target Return Pricing untuk Pembiayaan Syariah
39 Adiwarman A. Karim, Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan Edisi Keempat , Jakarta: PT
RajaGrafindo Persada,  2010, h. 279
40 Ibid, h. 142
Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 5 No. 1, Maret 2014 pp. 130-174
Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor
Mekanisme  operasional  Bank  syariah  dalam  memperoleh  pendapatan dapat  dihasilkan  berdasarkan  klasifikasi  akad,  yaitu  akad  yang  menghasilkan keuntungan  secara  pasti  ( natural  certainty  contracts) ,  dan  akad  yang menghasilkan keuntungan tidak pasti, ( natural uncertainty contracts).
Jika pembiayaan dilakukan dengan akad natural certainty contract , maka metode yang digunakan adalah required profit rate (rpr).
rpr = n.v
Dimana n = tingkat keuntungan dalam transaksi tunai
v = jumlah transaksi dalam satu periode
Jika pembiayaan dilakukan dengan akad natural uncertainty contract , maka metode yang digunakan adalah expected profit rate (epr). epr diperoleh berdasarkan:
1)  Tingkat keuntungan rata-rata pada industri sejenis 2)  Pertumbuhan ekonomi
3)  Dihitung dari nilai rpr yang berlaku di bank yang bersangkutan
Perhitungnya:
Nisbah bank     = epr/expected return bisnis yang dibiayai *100%
Actual return bank = nisbah bank + aktual return bisnis. 41

## 3.  Persyaratan Untuk Margin Keuntungan
Margin  keuntungan  = f (plafond) hanya  bisa  dihitung  apabila  komponen- komponen yang dibawah ini tersedia:
1.  Jenis perhitungan margin keuntungan.
2. Plafond pembiayaan sesuai jenis.
3.  Jangka waktu pembiayaan.
4.  Tingkat margin keuntungan pembiayaan.
5.  Pola  tagihan  tau  jatuh  tempo  tagihan  (baik  harga  pokok  maupun  margin keuntungan). Tanggal jatuh tempo tagihan merupakan tanggal yang tidak termasuk dalam perhitungan hari margin keuntungan.
4.  Pengakuan Angsuran Harga Jual
Angsuran  harga  jual  terdiri  dari  angsuran  harga  beli/harga  pokok  dan angsuran  margin  keuntungan.  Pengakuan  angsuran  dapat  dihitung  dengan menggunakan empat metode, yaitu:
1. Metode Margin Keuntungan Menurun (Sliding)
Margin  keuntungan  menurun  adalah  perhitungan  margin  keuntungan yang  semakin  menurun  sesuai  dengan  menurunnya  harga  pokok  sebagai
41 Ibid, hal. 137
Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 5 No. 1, Maret 2014 pp. 130-174
Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor
akibat  adanya  cicilan/angsuran harga pokok,  jumlah  angsuran  (harga  pokok dan  margin  keuntungan)  yang  dibayar  nasabah  setiap  bulan  semakin menurun.
Maka Rumusnya sebagai berikut:
1. Angsuran harga pokok perbulan, APPB = (PLFN/JWK)
2. Margin Keuntungan :((PLFN-((No-1)*APPB))*MRJ)/JWK
Contoh:
Pencairan 05-03-2012 sejumlah Rp. 100.000.000,-
Tavel 4. Contoh Metode Margin Keuntungan Menurun (Sliding) No.
(Angsuran Ke-...) Pokok Tanggal Margin Keuntungan 1. APPB 05-04-2012 ((PLFN- ((No-1)*APPB))*MRJ)/JWK 2. APPB 05-05-2012 ((PLFN- ((No-1)*APPB))*MRJ)/JWK Keterangan : 1)  PLFN  Plafond (Jumlah pembiayaan) 2)  No  Angsuran Ke-... 3)  APPB  Angsuran Harga Pokok 4)  MRJ  Persentase Jumlah Margin 5)  JWK  Jangka Waktu Pembiayaan (dalam bulan) 2.  Metode Margin Keuntungan Rata-rata
Margin  keuntungan  rata-rata  adalah  margin  keuntungan  menurun yang  perhitungan  nya  secara  tetap  dan  jumlah  angsuran  (harga  pokok  dan margin keuntungan) dibayar nasabah tetap setiap bulan.
Rumusnya Sebagai berikut:
1. Angsuran Harga Pokok (i)  = APPB = PLFN/JWK 2. Margin Keuntungan (i) =
((JWK + 1) / (2 * JWK)) * PLFN * (MRJ / JWK)
Angsuran (i) = Harga Pokok (i) + Margin Keuntungan (i)
Untuk (i) = 1 s/d JWK (Jangka Waktu Pembiayaan dalam bulan)

## 3.  Metode Margin Keuntungan Flat
Margin  keuntungan flat adalah  perhitungan  margin  keuntungan terhadap  nilai  harga  pokok  pembiayaan  secara  tetap  dari  satu  periode  ke periode  lainnya,  walaupun  baki  debetnya  menurun  sebagai  akibat  dari adanya angsuran harga pokok.
1. APPB (k) = Harga Pokok (k) = PLFN/JWK
2. APMB (k) = Margin Keuntungan (k) =
(PLFN/JWK) * (MRJ/JWK)
3. k = Angsuran ke 1,2,3..., ...dan seterusnya
Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 5 No. 1, Maret 2014 pp. 130-174
Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor

## 4.  Metode Margin Keuntungan Annuitas
Margin  keuntungan annuitas adalah  margin  keuntungan  yang diperoleh  dari  perhitungan  secara  annuitas.  Perhitungan  annuitas  adalah suatu  cara  pengembalian  dengan  pembayaran  angsuran  harga  pokok  dan margin keuntungan secara tetap.
Perhitungan ini akan menghasilkan pola  angsuran harga pokok yang semakin membesar dan margin keuntngan yang semakin menurun. 42
Sebaiknya, penetapan harga jual murabahah dapat dilakukan dengan cara Rosulullah  ketika  berdagang.  Dalam  menetukan  harga  penjuamlan,  Rosul  secara transparan menjelaskan berapa harga belinya, berapa biaya yang telah dikeluarkan untuk setiap komoditas dan berapa keuntungan wajar yang diinginkan.
Cara  yang  dilakukan  oleh  Rosul  ini  dapat  dipakai  sebagai  salah  satu metode  bank  syariah  dalam  menentukan  harga  jual  produk  murabahah.  Secara matematis  harga  jual  barang  oleh  bank  kepada  calon  nasabah  pembiayaan murabahah dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut.
Harga Jual Bank = harga Beli Bank + Cost Recovery + Keuntungan Proyeksi Biaya Operasional Cost Recovery =  ------------------------------------------------- Target Volume Pembiayaan
Cost Recovery + Keuntungan Margin dalam Persentase =  ---------------------------------------------- x 100% Harga Beli Bank
Keterangan : Cost Recovery = Biaya yang dikeluarkan dan harus dikembalikan
Setelah hasil perhitungan tersebut didapat, barulah prosentase margin ini dibandingkan  dengan  suku bunga. Agar  pembiayaan  murabahah  kompetitif,  margin murabahah  tersebut  harus  lebih  kecil  dari  bunga  pinjaman.  Jika  masih  lebih  besar, maka  yang  harus  dimainkan  adalah  dengan  memperkecil cost  recovery dan keuntungan yang diharapkan. 43
Contoh Kasus :
Tuan  Ali  berkeinginan  membeli  sebuah  mobil  untuk  kepentingan  usaha antar jemput anak sekolah. Harga beli mobil sebesar Rp. 150.000.000. Pada saat ini tuan  Ali  hanya  memiliki  dana  Rp.  50.000.000,  untuk  mengatasi  kekurangan  dana tersebut  tuan  Ali  menghubungi  bank  syariah  IKHLAS  untuk  mendapatkan pemecahan  masalah  akibat  kekurangan  dan  tersebut  bank  syariah  menawarkan
42 Adiwarman A. Karim, Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan Edisi Keemp at, Jakarta: PT
RajaGrafindo Persada,  2010, h. 281
43 Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah ,  Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan
Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 5 No. 1, Maret 2014 pp. 130-174
Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor
solusi dengan akas al-Murabahah. Bila bank syariah memperkirakan Biaya Operasi Rp.  200.000.000  dalam  1  tahun,  perkiraan  jumlah  pembiayaan  Rp.  5  miliar  dan Markup yang ditentukan (hanya sekali saja) 10% dari pembiayaan murabahah, lama pembiayaan (JWK) 2 tahun. Bagaimana cara penyelasaiannya.
Jawab (penyelesaian dengan Rumus Harga Jual Efisien)
Data pembiayaan :
Harga Pokok Mobil = Rp. 150.000.000 Dibayar nasabah (uang muka) = Rp.    50.000.000 Kekurangan dibayar bank = Rp. 100.000.000 1.  Hitunglah Cost recovery :
Cost recovery = (Pembiayaan Murabahah ÷ Estimasi Total
Pembiayaan) x Estimasi Biaya Operasi 1tahun
= (Rp 100juta ÷ Rp 5 Miliar) x Rp 200 juta = Rp 4 juta 2.  Hitung Markup = 10% x pembiayaan = 10% x Rp 100 juta
= Rp. 10.000.000
3.  Hitung Harga Jual Bank
Harga Jual Bank  = pembiayaan +(JWK x cost recovery) + Markup
= 100 juta + (2 x Rp4 juta) + Rp 10 juta
= Rp. 118.000.000
4.  Hitung Angsuran Pembiayaan Angsuran Pembiayaan = Rp 118 juta ÷ 24 bulan = Rp 4.916.667 5.  Hitung Total Harga Jual Total Harga Jual = Rp 150 juta + Rp 18 juta = Rp 168 juta
6.  Hitung Margin dalam Persentase
Hitung Margin dalam % = (JWK x Cost Recovery )+ Markup ÷ Harga beli
= [(2 x Rp4juta) + Rp10juta÷Rp150 juta]x100%
Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 5 No. 1, Maret 2014 pp. 130-174
Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor
= [8 juta + 10 juta]÷150 juta x 100%
= 1,2%
7. Batas Maksimal Penentuan Keuntungan (Margin) Menurut Syariah.
Tidak  ada  dalil  dalam  syariah  yang  berkaitan  dengan  penentuan keuntungan usaha, sehingga bila melebihi jumlah tersebut dianggap haram. Hal demikian,  telah  menjadi  kaidah  umum  untuk  selurh  jenis  barang  dagangan  di setiap  zaman  dan  tempat.  Ada  beberapa  hikmah  dari  ketentuan  tersebut, diantaranya:
1.  Perbedaan  harga,  terkadang  cepat  berputar  terkadang  lambat.  Menurut kebiasaan,  jika  perputarannya  cepat  maka  keuntungannya  lebih  sedikit. Sementara jika perputarannya lambat keuntungannya banyak.
2.  Perbedaan  penjualan  kontan  dengan  penjualan  pembayaran  tunda (kredit).  Pada  asalnya,  keuntungan  pada  penjualan  kontan  lebih  kecil dibandingkan keuntungan pada penjualan kredit.
3.  Perbedaan komoditas yang dijual, antara komoditas primer dan sekunder, yang  keuntungannya  lebih  sedikit,  karena  memperhatikan  oarang-orang yang  membutuhkan,  dengan  komoditas  luas  yang  keuntungannya dilebihkan menurut kebijakan karena kurang dibutuhkan.
Sebagaimana  telah  dijelaskan, tidak  ada  riwayat  dalam  sunnah  Nabi yang  mengatur  pembatasan  keuntungan,  sehingga  tidak  boleh  mengambil keuntungan  melebihi  dari  yang  sewajarnya.  Bahkan sebaliknya diriwayatkan dalam suatu hadits yang menetapkan bolehnya keuntungan perdagangan itu mencapai dua kali lipat pada kondisi tertentu atau bahkan lebih. 44

## D.  Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)
BPR Syariah didirikan sebagai langkah aktif dalam rangka restrukturisasi perekonomian  Indonesia  yang dituangkan  dalam  berbagai  paket  kebijaksanaan  keuangan, moneter  dan  perbankan  secara  umum,  dan  secara  khusus  mengisi  peluang  terhadap kebijaksanaan  bank  konvensional  dalam  penetapan  tingkat  suku  bunga (rate  of  interest) , yang selanjutnya BPRS secara luas dikenal sebagai sistem perbankan bag hasil atau sistem perbankan syariah.
BPRS berdiri berdasarkan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan  Pemerintah  (PP)  No.  72  Tahun  1992  tentang  Bank  berdasarkan  prinsip bagi hasil. Pada pasal 1 (butir 4) UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No.  7  tahun  1992  tentang  perbankan,  disebutkan  bahwa  BPRS  adalah  bank  yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
Keberadaan  BPRS  secara  khusus  dijabarkan  dalam  bentuk  Surat Keputusan  Direksi  Bank  Indonesia  No.  32/34/Kep/dir,  tanggal  12  Mei  1999  tentang Bank  Umum  berdasarkan  Prinsip  Syariah,  dan  Surat  Keputusan  Direksi  Bank
44 Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah , Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan
Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 5 No. 1, Maret 2014 pp. 130-174
Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor
Indonesia  No.  32/36/Kep/Dir,  tertanggal  12  Mei  1999  dan  Surat  Edaran  Bank Indonesia  No.  32/4/KPPB  tanggal  12  Mei  1999  tentang  Bank  Pembiayaan  Rakyat berdasarkan prinsip Syariah.
Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah ( UU RI NO: 21 Tahun 2008), Bank  Pembiayaan  rakyat  Syariah  (BPRS)  adalah  Bank  Syariah  yang  dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
Adapun  yang  dimaksud  dengan  pembiayaan dalam  UU  RI  No  21  Tahun 2008, yaitu penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:
a.  Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah
b.  Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk Ijarah Muntahiya bittamlik
c.  Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam dan istishna
d.  Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh
e.  Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.
Berdasarkan persetujuan atau  kesepakatan  antara  Bank Syariah dan/atau  UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk  mengembalikan  dana  tersebut  setelah  jangka  waktu  tertentu  dengan imbalan ujrah, tanpa imbalan atau bagi hasil. 45
Pada  saat  ini  kehadirannya  telah  mulai  dirasakan  manfaatnya  oleh masyarakat,  khususnya  masyarakat  pedesaan  terutama  bagi  pengusaha  kecil  dan mikro  dalam  rangka  membantu  pengembangan  usaha  dan  peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pengusaha  kecil  dan  mikro  yang  selama  ini  terbiasa  memperoleh pinjaman modal kerja dari perorangan maupun lembaga simpan pinjam lainnya, saat ini mulai melirik BPRS sebagai salah satu lembaga keuangan yang dapat membantu usaha mereka dan diharapkan sesuai dengan harapan masyarakat.
Faktor internal dan eksternal dalam pelaksanaan operasional BPRS juga turut  menentukan  keberhasilan  dan  bermanfaatnya  BPRS  ditengah  masyarakat. Dukungan  dan  kepercayaan  seluruh  masyarakat,  regulasi  yang  kondusif  bagi pelaksanaan  operasional  BPRS,  dan  peran  aktif  semua  pihak  sangat  diharapkan dalam memajukan BPRS. 46

## III. PEMBAHASAN

## A.  Profil PT. BPRS Amanah Ummah
1.  Sejarah Singkat Berdirinya PT. BPRS Amanah Ummah
Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah  Amanah  Ummah  atau  disingkat  dengan BPR Syariah Amanah Ummah adalah salah satu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang  tumbuh  di  Indonesia  khususnya  wilayah  Bogor  Barat  yang  beroperasi
45 Undang-undang Perbankan Syariah: Armas Duta Jaya, h.7
46 Ahmad Rodoni-Abdul Hamid, Lembaga Keuangan Syariah , Jakarta: Zikrul Hakim IKAPI,  2007, h.
Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 5 No. 1, Maret 2014 pp. 130-174
Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor
berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam yang bertujuan diantaranya menumbuhkan  ekonomi  masyarakat  atas  dasar  syariah  islam  sebagaimana  telah diatur dalam Undang-Undang nomor 21 tahun 2008.
Sebagai  bangsa  yang  mayoritas  penduduknya  beragama  Islam,  maka kehadiran  Bank  Syariah  di  Indonesia  yang  diyakini  prinsip-prinsip  dan operasionalnya sesuai dengan Syariah Islamiyah adalah suatu kebutuhan sekaligus suatu keharusan.
Hal  ini  didasarkan  pada  suatu  keyakinan  ummat  yang  kuat  bahwa  ajaran Islam  adalah  ajaran  yang  tidak  hanya  mengatur  masalah  aqidah  dan  akhlaq  juga mengatur  ibadah  dan  muamalah  dalam  berbagai  aspek  kehidupan,  termasuk kehidupan sosial-ekonomi.
Akan  tetapi  dilihat  dari  realitas  kehidupan  masyarakatnya  yang  serba tertinggal  baik  dilihat  dari  sisi  ekonomi  maupun  yang  lainnya  tidak  mencerminkan nilai-nilai syariah.
Keadaan  ini  menimbulkan  keprihatinan  seorang  ulama  dan  cendekiawan muslim Bogor yaitu KH. SholehIskandar (Alm), yang pada saat itu menjabat sebagai ketua  Badan  Kerjasama  Pondok  Pesantren  (BKSPP)  Jawa  Barat,  beliau  mulai merintis  pembentukan  sebuah  lembaga  keuangan  yang  mampu  menyentuh sekaligus menolong masyarakat muslim yang hidup dibawah garis kemiskinan.
Dalam  berbagai  kesempatan  beliau  melontarkan  gagasannya  dihadapan sejumlah  ulama  dan  cendekiawan  muslim  dan  ternyata  mendapatkan  tanggapan dan dukungan yang positif, selanjutnya pada awal Januari 1991 secara resmi beliau mengundang  sejumlah  ulama,  cendekiawan  dan  pengusaha  muslim  untuk membicarakan  pendirian  lembaga  keuangan  yang  beroperasi  atas  dasar  syariah Islam.
Dari  pertemuan  itu  tercapai  kesepakatan  bahwa  sudah  saatnya  dibentuk lembaga keuangan yang beroperasi atas dasar syariah Islam yang nantinya dapat membantu  masyarakat  muslim  khususnya  pengusaha  muslim  yang  berekonomi lemah  mengingat  pada  saat  itu  belum  ada  peraturan  resmi  tentang  lembaga keungan islam, maka dibentuk lembaga Swadaya masyarakat yang berupa gerakan simpan pinjam yang diberi nama Koperasi Ikhwanul Muslimin.
Bersamaan dengan hasil evaluasi tersebut pada pertengahan Januari tahun 1991,  pemrakarsa  mendapatkan  informasi  bahwa  di  Indonesia  khususnya  di Jawa Barat telah lahir BPR yang beroperasi berdasarkan syariah.
Pada  awal  Februari  1991  dibentuk  tim  untuk  menyusun  proposal  pendirian Bank  Syariah,  pada  Bulan  Juli  1991  proposal  diajukan  ke  Departemen  Keuangan Republik  Indonesia.  Pada  tanggal  16  Desember  1991  terbit  izin  prinsip  dari Departemen  Keuangan  Republik  Indonesia  dan  pada  tanggal  18  Mei  1992 bertepatan dengan tanggal 02 Muharram 1431 H terbit izin operasional usaha Bank.
Akhirnya  pada  tanggal  11  Juli  1992  diadakan  soft  opening  sekaligus  mulai melakukan operasionalnya, sedangkan peresmiannya dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus  1992  oleh  Bupati  Kepala  Daerah  tingkat  II  Kapubaten  Bogor.  Dengan demikian  BPR  Syariah  Amanah  Ummah  lahir  dan  beroperasi  dengan  semangat (ghirah)  keagamaan  dan  keinginan  yang  kuat  untuk  memperbaiki  kehidupan ekonomi ummat Islam.

## 2.  Visi, Misi, Motto dan Budaya Perusahaan A.  Visi

## Menjadi BPR Syari’ah Pilihan Ummat
Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 5 No. 1, Maret 2014 pp. 130-174
Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor
Menjadi BPR Syari’ah yang Amanah dan Profesional.

## B.  Misi
Membangun Kualitas Kehidupan Ummat melalui perbankan Syari’ah.
C.  Moto
Meraih Laba - Menepis Riba -  Mengundang Berkah.

## D.  Budaya Perusahaan

## Pelayanan Cepat, Amanah dan Ramah

## 3.  Struktur Organisasi
Struktur Organisasi PT. BPRS Amanah Ummah Terlampir 47

## 4.  Fungsi Utama Jabatan
1)  Dewan Komisaris
Melakukan  pengawasan  dan  memberikan  pengarahan  kepada  direksi dalam menjalankan perseroan.

## 2)  Dewan Pengawas Syari’ah
Melakukan  pengawasan  terhadap  keseluruhan  aspek  organisasi  dan usaha BPRS Amanah Ummah sehingga benar-benar sesuai dengan syariah.

## 3)  Direksi
a. Memimpin  usaha  BPRS  Amanah  Ummah  sesuai  dengan  tujuan  dan kebijakan umum yang telah ditentukan.
b. Merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh aktivitas lembaa  meliputi  penghimpunan  dana  serta  penyaluran  dana  yang merupakan kegiatan utama lembaga serta kegiatan-kegiatan yang secara langsung  berhubungan  dengan  aktivitas  utama  tersebut  dalam  upaya mencapai target.
c. Melindungi dan menjaga asset perusahaan yang berada dalam tanggung jawabnya.
d. Membina  hubungan  dengan  nasabah,  calaon  nasabah,  dan  pihak  lain yang dilayani dengan tujuan untuk megembangkan pelayanan yang lebih baik.
e. Membina  hubungan  kerjasama  eksternal  baik  dengan  organisasi masyarakat  dan  atau  badan  usaha  lainnya  maupun  secara  internal dengan  seluruh  aparat  pelaksana,  demi  meningkatkan  produktifitas usaha.

## 4)  Internal Audit
Pengawas  atau  control  pelaksanaan  opreasional  BPRS  Amanah  Ummah agar sesuai dengan standar Operasional dan Prosedur yang telah ditetapkan.

## 5)  Kepala Kantor Cabang
47 BPRS Amanah Ummah : Annual Report 2012
Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 5 No. 1, Maret 2014 pp. 130-174
Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor
Merencanakan,  mengarahkan,  mengonrol  serta  mengevaluasi  seluruh aktivitas di kantor cabang di bidang operasional, umum dan personalia serta marketing.

## 6)  Kepala bidang marketing
a. Merencanakan,  mengarahkan  serta  mengevaluasi  target  funding  dan financing  sertra  memastikan  strategi  yang    digunakan  sudah  tepat  dalam upaya  mencapai  sasaran  termasuk  dalam  menyelesaikan  pembiayaan bermasalah.
b. Membuat  program  kerja  dan  evaluasi  terhadap  supervisor,  ADMP,  Legal Officer, Gadai dan Remedial.

## 7)  Supervisor
a. Merencanakan, mengarahkan serta mengevaluasi kenerja Account Officere (AO)  dan  Remedial  serta  memastikan  strategi  yang  digunaka    sudah  tepat dalam upaya mencapai sasaran pembiayaan termasuk dalam menyelesaikan pembiyaan bermasalah (Non Performance Finance/ NPF)
b. Bersama  kepala  bidang  marketing  membuat  program  kerja  dan  evaluasi terhadap Account Officer dan Remedial.
8)  Kepala Bidang Operasional
Merencanakan,  mengarahkan,  mengontrol  seta  mengevaluasi  seluruh aktivitas di  bidan operasional baik  yang berhubungan  dengan  pihak  internal maupun eksternal bank.

## 9)  Kepala Bagian System Informasi Manajemen (Ka.Bag SIM)
Menjaga kelangsungan data digital agar selalu dalam keadaan terkini dan siap digunakan.

## 10) Kepala Kantor Kas
Merencanakan,  mengarahkan,  mengontrol  serta  mengevaluasi  seluruh aktivitas di kantor kas di bidang operasional dan funding dana.

## 11) Head Teller
Melaksanakan segala transaksi yang sifatnya tunai.

## 12) Kepala Bidang Umum Dan Personalia
Menyediakan  sarana  dan  prasarana  kantor  (aktiva  tetap,  ATK/barang cetakan  dan  inventaris  kantor)  dan  pemeliharaannya  serta  memberikan pelayanan kepada pihak internal (pengurus dan karyawan) dan eksternal (BI, Depkeu, Pajak, nasabah dll).

## 13) Administrasi Pembiayaan (ADMP)
Mengelola  administrasi  pembiayaan  mulai  dari  pencairan  hingga pelunasan  dan  membuat  dan  mengagendakan  surat-surat  yang  berkaitan dengan kegiatan bidan marketing.

## 14) Account Officer (AO)
Memproses  pengajuan  pembiayaan,  melakukan  analisis  kelayakan  serta memberikan  rekomendasi  atas  pengajuan  pembiayaan  sesuai  dengan  hasil analisi yang telah dilakukan.

## 15)  Legal Officer (LO)
Melakukan taksasi dan pengikatan jaminan pembiayaan.
Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 5 No. 1, Maret 2014 pp. 130-174
Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor

## 16) Funding Officer (FO)
Menghimpun dana dari masyarakat berupa tabungan maupun deposito.

## 17)  Remedial
a. Melakukan  penjemputan  dana  setoran  angsuran  nasabah  pembiayaan  dan menyetorkannya kepada Teller.
b. Menelesaikan  pembiayaan  bermasalah  bersama  dengan  supervisor  dan Account officer .
18) Pembukuan
Mengelola pembukuan/administrasi dan pelaporan keuangan.
19) Teller
Melaksanakan segala transaksi yang sifatnya tunai.

## 20) Deposito
a. Memberikan pelayanan kepada nasabah deposito mudharabah.
b. Memberikan  informasi  yang  berkaitan  dengan  hak  dan  kewajiban  kepada nasabah  deposito  mudharabah  atau  produk  penghimpunan  dana  yang lainnya.
c.
21) Customer Service
a. Memberikan informasi atau pelayanna kepada nasabah penabung, deposan dan pembiayaan serta informasi laiiny yang dibutuhkan nasabah.
b. Memberikan  informasi  yang  berkaitan  dengan  hak  dan  kewajiban  kepada nasabah dan informasi lain yang dibutuhkan nasabah.

## 22) Inventaris Dan Personalia
Melakukan  pemeliharaan  dan  pencatatan  inventaris  kantor  serta pengadministrasian data dan informasi yang berkaitan dengan karyawan.
23) Administrasi Dan Keuangan
Mengelola  administrasi  layanan  umum  dan  proses  pengelolaan  biaya- biaya bank.

## 24) Sekretariat
Mengelola aktifitas yang berhubungan dengan direksi, kesekretariatan dan kemasyarakatan.

## 25) Satuan Pengaman (SATPAM)
Menjaga keamanan dan ketertiban bank dan lingkungannya.
Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 5 No. 1, Maret 2014 pp. 130-174
Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor

## 26) Cleaning Service
Memelihara  dan  menjaga  kebersihan  kantor  dan  lingkungan  serta  peralatan kerja. 48
3.  Produk-produk  PT. BPRS Amanah Ummah
a.  Produk Penghimpunan Dana
1)  Tabungan wadia’ah
Tabungan  adalah  simpanan  pihak  ketiga  pada  bank,  yang penarikannya  hanya  dapt  dilakukan  menurut  syarat-syarat  dan  cara-cara tertentu. Produk tabungan yang ada di BPRS Amanah Ummah, berupa titipan tabungan wadi’ah dengan akad wadi’ah yadhomanah, berupa titpan nasabah kepada bank.
Bank diberi wewenang untuk mengolola uang dari nasbabah tersebut, bila bank mendapatkan keuntungan maka nasabah akan mendapatkan bonus dari  keuntungan  yang  langsung  dibukukan  pada  rekening  tabungan penabung  setiap  bulan.  Adapun  besarnya  bonus  dibagai  berdasarkan keuntungan yang didapat dan kebijakan bank.

## 2)  Tabungan Pelajar
Tabungan  yang diperuntukan bagi pelajar  dan  santri dengan  setoran awal  minimal  Rp  10.000,-  dan  setoran  selanjutnya  minimal  Rp  5.000,- pengambilan  dan  penyetoran  tabungan  dapat  dilkukan  kapan  saja  pada setiap jam kerja.

## 3)  Tabungan Ummah
Tabungan yang diperuntukan masyarakat umum, berbentuk tabungan biasa  dengan  setoran  biasa  dengan  setoran  awal  minimal  Rp  10.000,-  dan untuk  setoran  selanjutnya  minimal  Rp  5.000,-  sedangkan  untuk  tabungan perusahaan  /  badan  usaha,  setoran  awal  minimal  Rp  100.000,-dan  setoran selanjutnya minimal Rp 50.000,-. Tabungan ini dapat diambil kapan saja pada jam kerja.

## 4)  Tabungan mudharabah
Tabungan  yang  berfungsi  untuk  menumpan  dana  bagi  masyarakt yang akan melaksanakan ibadah haji dan umroh. Setoran awal tabungan haji dan umroh minimal Rp 100.000 dan setoran selanjutnya minimal sebesar Rp 50.000.  tabungan  ini  dapat  diambil  pada  saat  nasabah  hendak  membayar Biaya  Perjalanan  Ibadah  Haji  (BPIH)  atau  sesuai  kesepakan  antara  bank dengan nasabah.

## 5)  Deposito Mudharabah
48 Laporan PPL Terstruktur Ekonomi Syariah UIKA di BPRS Amanah Ummah : UIKA, 2011
Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 5 No. 1, Maret 2014 pp. 130-174
Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor
Deposito adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang hanya dapat ditarik  oleh  yang  bersangkutan  setelah  jangka  waktu  tertentu  sesuai perjanjian dengan bank,  jangka  waktu  tersebut adalah  satu, tiga,  enam  dan dua  belas  bulan.  Deposito  Mudaharabh  adalah  Bank  menrerima  deposito berjangka baik peribadi maupun lembaga.
Akad  penerimaan  deposito  adalah  mudharabh,  dimana  bank menerima  dana  dari  masyarakat  untuk  diikutkan  sebagai  penyertaan sementara  pada  usaha  bank,  sehingga  menghasilkan  keuntungan  yang maksimal.  Pada  deposito  mudharabah  antara  pihak  bank  dan  nasabah  ada kesepakatan terlebih dahulu mengenai nisbah bagi hasilnya.

## b.  Produk Penyaluran Dana
1)  Murabahah
Akad  jual  beli  antara  Bank  dengan  nasabah.  Bank  membiayai (membelikan)  kebutuhan  investasi,  modal  kerja  atau  barang  konsumtif nasabah yang dijual dengan harga pokok dan keuntungan yang diketahui dan disepakati  bersama.  Pembayaran  dilakukan  dengan  cara  angsur/cicil  dalam jangka waktu yang ditentukan.

## 2)  Istishna
Akad  jual  beli  barang  atas  dasar  pesanan  antara  nasabah  dan  bank dengan  spesifikasi  tertentu  yang  diminta  nasabah.  Bank  akan  meminta produsen/kontaktor  untuk  membuatkan  barang  pesenan  sesuai  permintaan nasabah  dan  setelah  selesai  nasabah  akan  membeli  barang  tersebut  dan bank. Dengan harga yang telah disepakati bersama.
3)  Ijarah
Perjanjian  dimana  bank  menyewakan  suatu  barang  atau  asset  yang dibutuhkan  nasabah,  harga  sewa,  jenis  barang  dan  lama  waktu  sewa ditentukan  semasa  akad.  Nasabah  akan  membayar  sewa  barang  tersebut kepada Bank dengan cara angsuran dalam jangka waktu yang ditentukan.

## 4)  Mudharabah
Pembiyaan  kerjasama  antara  Bank  sebagai  Shahibul  maal/pemilik dana  dengan  nasabah  sebagai  pelaksana  usaha  (mudharib).  Proyek/usaha tersebut  adalah  suatu  usaha  yang  produktif  lagi  halal.  Pembagian  hasil keuntungan  dari  proyeksi/usaha  dilakukan  sesuai  nisbah  yang  disepakati bersama
5)  Musyarakah
Perjanjian  antara  Bank  dengan  nasabah  sebagi  pengusaha,  dimana pihak  Bank  maupun  pengusaha  secara  bersama-sama  membiayai  usaha yang  dikelola  secara  bersama  maupun  salah  satu  pemilik  dana  atau  pihak yang disepakati bersama.
Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 5 No. 1, Maret 2014 pp. 130-174
Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor
Dimana pembagaian keuntungan dibagikan sesuai dengan kesepakatan  bersama.  Sedangkan  apabila  mengalami  kerugian  ditanggung sesuai dengan porsi modal penyertaan masing-masing. Dalam pembiyaan ini, pemilik dana boleh melakukan intervensi manajemen dalam usaha tersebut.

## 6)  Rahn (Gadai Emas Syariah)
Akad  penyerahan  barang  (emas)  dari  nasabah  (rahin)  kepada  bank (murtahin) sebagai jaminan untuk mendapatkan hutang.

## 7)  Qordul hasan
Perjanjian  pemberian  pinjaman  bank  kepada  pihak  kedua  atau nasabah  dan  pinjaman  tersebut  dikembalikan  dengan  jumlah  yang  sama (sebesar  yang  dipinjam).  Pengembalian  ditentukan  dalam  jangka  waktu tertentu  (sesuai  dengan  kesepakan  bersama)  dan  pembayarannya  bisa dilakukan secara angsuran maupun tunai. 49

## B.  Pembiayaan Murabahah PT. BPRS Amanah Ummah

## Akad pembiayaan murabahah PT. BPRS Amanah Ummah
Pembiayaan  yang  diberikan  BPRS  Amanah  Ummah  kepada  nasabah  nya akan berjalan baik, jika proses administrasi dilakukan dengan tertib. Setelah tahapan administratif dilakukan maka nasabah harus membayar biaya administrasi tersebut, adapun  biaya  administrasi  ditentukan  tidak  berdasarkan  prosentase  pembiayaan, namun  biaya  administrasi  ditentukan  sesuai  dengan  biaya  riil (cost  riil) untuk terjadinya sebuah akad.
Selain  tahapan  administrasi  yang  dilakukan  dalam  akad  pembiayaan,  pihak Bank  juga  telah  melakukan  pencatatan  persediaan  barang  untuk  barang-barang tertentu  yang  dibutuhkan  nasabah  dan  memasukkan  urbun  (uang  muka)  dari nasabah/pembeli dalam neraca sehingga bank yang berhubungan langsung dengan supplier  dan  nasabah  tidak  menerima  uang  tetapi  barang  dari  supplier  sesuai pesanannya.
Namun  jika  Bank  mewakilkan  kepada  nasabah  untuk  membeli  barang  yang dibutuhkan  nasabah,  maka  harus  disertai  dengan  bon  pembelian  yang  lengkap. Dalam  penentuan  margin  pembiayaan  sesuai  dengan  kesepakatan  Bank  dengan nasabah  melalui  proses  tawar  menawar,  sehingga  margin  nasabah  satu  dengan yang lannya bisa berbeda-beda. 50
49 BPRS Amanah Ummah : Annual Report 2012
50 BPRS Amanah Ummah :Wawancara dengan Account Officer, Ferry Andhika,SE.I
Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 5 No. 1, Maret 2014 pp. 130-174
Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor
Proses  akad  Murabahah  BPRS  Amanah  Ummah,  bank  sebagai  penjual memberikan kuasa kepada nasabah atau pembeli untuk melakukan pembelian barang- barang  yang  dimaksud  dan  dikehendaki,  menyerahkan  uang  pembayaran,  manaerima faktur/kwitansi dan menyerahkan faktur pembelian kepada bank selaku pemberi kuasa. 51
Namun,  tidak  semua  pembelian  barang  diserahkan  kepada  nasabah  ada  juga pembelian barang yang langsung dilakukan oleh bank dan supplier yang telah ditunjuk oleh  bank  akan  mengirimkan  barang  kepada  nasabah  sesuai  dengan  yang  dipesan sebelumnya.
Proses  akad  Murabahah  yang  dilakukan  oleh  BPRS  Amanah  Ummah  tersebut sesuai dengan landasan teori yang telah penulis sampaikan pada bab sebelumnya.

## Analisa Pembiayaan Murabahah PT. BPRS Amanah Ummah
Analisis pembiayaan merupakan pedoman-pedoman yang harus diperhatikan pejabat  pembiayaan  bank  syariah.  Secara  umum,  analisis  pembiayaan  yang dilakukan BPRS Amanah Ummah didasarkan pada rumus 5C, yaitu :
a. Character, artinya sifat atau karakter nasabah pembiayaan.
b. Capacity, artinya kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman yang diambil.
c. Capital, artinya besarnya modal yang dibutuhkan oleh nasabah pembiayaan.
d. Collateral, artinya jaminan yang telah dimiliki yang diberikan nasabah kepada bank.
e. Condition, artinya  keadaan  usaha  nasabah/prospek  masa  depan  usaha  yang dijalankan.
Secara singkatnya, analisa pembiayaan BPRS Amanah Ummah, sebagai berikut
:
1.  Analisa  Pembiayaan  Murabahah  Kualitatif,  yaitu  dengan  menganalisa  karakter dan komitmen nasabah.
2.  Analisa  Pembiayaan  Murabahah  Kuantitatif,  yaitu  dengan  menganalisa kemampuan bayar atau kemampuan mengembalikan pinjaman kepada Bank. 52

## Jaminan dalam Pembiayaan Murabahah BPRS Amanah Ummah
1)  Jaminan harus lebih tinggi nilainya dari jumlah pembiayaan (plafond)
2)  Nilai jaminan 80% dari harga pasar atau nilai taksasi
3)  Nilai likuidasi 50% dari harga pasar
Nilai  likuidasi  merupakan  jumlah  pembiayaan  yang  bisa  diberikan  bank  sesuai dengan nilai jaminan.
Contohnya :
Bapak Afkar mengajukan permohonan pembiayaan kepada BPRS Amanah Ummah sebesar  Rp.  200.000.000,-  yang  akan  digunakan  untuk  membeli  sebuah  mobil. Sebagai jaminan bapak Afkar memberikan tanah dengan luas 1000 m2, harga tanah 200.000/meter.
51 BPRS Amanah Ummah : Annual Report 2012
52 BPRS Amanah Ummah :Wawancara dengan Account Officer, Ferry Andhika,SE.I
Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 5 No. 1, Maret 2014 pp. 130-174
Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor
Pihak  BPRS  Amanah  Ummah  kemudian  melakukan  taksasi  jaminan  untuk menentukan berapa pembiayaan yang akan dikeluarkan, Maka :
Harga pasar  /nilai taksasi  : 1000 x Rp. 200.000       = Rp. 200.000.000
Nilai Jaminan oleh bank
: 80% x Rp. 200.000.000 = Rp. 160.000.000
Nilai Likuidasi : 50% x Rp. 200.000.000 = Rp. 100.000.000
Jadi,  jumlah  pembiayaan/plafond  yang  diterima  nasabah  ±  sesuai  dengan  nilai likuidasi jaminan yaitu Rp. 100.000.000,-. 53

## C.  Teori Dasar Penetapan Margin PT. BPRS Amanah Ummah
Untuk  mengetahui  persentase  Margin  pembiayaan  murabahah  BPRS Amanah  Ummah  teori  dasar  yang  digunakan  adalah  dengan  menghitung  rata- rata dan mengambil nilai yang paling minimum dari :

## 1.  Biaya Operasional Bank
Pembiayaan Murabahah merupakan salah satu produk andalan BPRS Amanah Ummah yang memberikan pengaruh signifikan terhadap pendapatan bank.  Karena  untuk  menutupi  semua  biaya  operasional  bank  dengan menggunakan pendapatan bank.
Sebagaimana  yang  telah  penulis  jelaskan  pada  bab  sebelumnya, bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi margin adalah biaya overhead yang diantaranya biaya operasional bank.
2.  Deviden Pemegang Saham
Menurut  hemat  penulis,  deviden  mempengaruhi  penetapan  margin yang  akan  diambil  dari  setiap  transaksi  perbankan  yang  dimaksudkan  agar dapat menarik para investor untuk menanamkan modalnya di bank.
Jika  pendapatan  bank  terus  meningkat  setiap  tahunnya  maka  para pemegang saham pun akan merasa puas dengan kinerja bank karena telah menggunakan  modal  yang  ditanamkan  oleh  pemegang  saham  dengan sebaik-baiknya sehingga memberikan hasil yang maksimal.
3.  Bagi Hasil Nasabah
Sesuai  dengan  misinya  sebagai  institusi  syariah  yang  bergerak dibidang perbankan, BPRS Amanah Ummah senantiasa berperan aktif dalam menjalankan  fungsi  intermediasi  melalui  penghimpunan  dana  dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan.
Pendapatan bank melalui margin pembiayaan murabahah mempengaruhi tingkat bagi hasil, karena dalam mekanisme perhitungan bagi hasil  harus  menghitung  total  pendapatan  yang  diterima  dalam  periode  yang
53 BPRS Amanah Ummah :Wawancara dengan Legal Officer, M. Ali Batin, S.Ag
Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 5 No. 1, Maret 2014 pp. 130-174
Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor
berjalan.  Atas  dasar  keterkaitan  itulah  tingkat  margin  pun  dipengaruhi  oleh beban bagi hasil.
Adapun  yang  dimaksud  dengan  beban  bagi  hasil  adalah  hak  atas pihak ketiga atas pendapatan/hasil pengelolaan dana mereka oleh bank yang didasarkan  pada  prinsip  mudharabah  dan  wadiah.  Pendapatan  yang dibagikan adalah pendapatan yang telah diterima (cash basis) .
Atas  dasar  itulah  bagi  hasil  memiliki  pengaruh  yang  signifikan terhadap  margin  pembiayaan.  Karena  pembiayaan  merupakan  penyaluran dari  Dana  Pihak  Ketiga  (DPK).  Yang  menjadi  sumber  pendanaan  utama BPRS Amanah Ummah adalah Dana Pihak Ketiga (DPK). 54
D.  Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi  Tingkat  Margin  PT.  BPRS  Amanah Ummah
1. Plafond (Jumlah Pembiayaan)
Jika jumlah pembiayaan besar maka margin pun akan semakin kecil. Begitu juga sebaliknya, jika jumlah pembiayaan kecil maka margin pun akan lebih besar.
BPRS  Amanah  Ummah  menetapkan  margin  terendah  dengan  limit 0,8% dan tingkat margin terbesar dengan limit 2,5%. Tingkat margin terbesar ini    diberikan  kepada  nasabah  dengan  jumlah  pembiayaan  yang  terbilang rendah 1 juta – 10 juta.
2.  Jangka Waktu Pembiayaan
Semakin  pendek  jangka  waktu  pinjaman  maka  akan  semakin  kecil margin  yang  ditetapkan  oleh  bank,  karena  jika  jangka  waktu  pinjaman singkat/pendek dapat mengurangi risiko kredit yang akan terjadi.
Sedangkan  jika  jangka  waktu  pembiayaan  jangka  panjang,  maka margin yang ditetapkan oleh bank pun akan semakin besar. Hal ini beralasan untuk mengantisipasi risiko kredit yang mungkin saja terjadi jika jangka waktu pengembalian nya jangka panjang.
3.  Jenis/Karakter Nasabah
Yang maksudkan jenis nasabah disini adalah :
1.  Nasabah  Prima,  yaitu  nasabah  yang  memiliki  hubungan  dengan perusahaan,  seperti  pemilik  saham.  Atau  nasabah  yang  sebelumnya pernah  diberikan pembiayaan  oleh  bank  dan telah  dianggap  baik dalam hal angsuran oleh bank dan memiliki loyalitas yang cukup tinggi kepada bank.  Maka  keuntungan  yang  diambil  bank  tidak  terlalu  besar  dan  bisa tergolong cukup tipis.
54 BPRS Amanah Ummah :Wawancara dengan Direktur, Drs. H.M. Abduh Khalid. M, M.Si.
Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 5 No. 1, Maret 2014 pp. 130-174
Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor
2.  Nasabah biasa, bank mengambil kentungan yang cukup tinggi. Dengan alasan untuk menghindari terjadinya risiko pembiayaan. 55

## E.  Kebijakan Penetapan Margin PT. BPRS Amanah Ummah
Besarnya tingkat margin telah ditentukan oleh pihak manajemen bank seperti Dewan  Komisaris  dan  Dewan  Direksi.  Setelah  pihak  bank  menetapkan  besarnya margin  selanjutnya  petugas  pembiayaan (Account  Officer) melakukan  penawaran kepada nasabah sehingga terjadi tawar menawar antara bank dengan nasabah.
BPR  Syariah  Amanah  ummah  telah  menetapkan  limit  terbesar  dari  margin adalah  2,5%  dari  jumlah  pembiayaan,  biasanya  jumlah  margin  ini  diberikan  pada pembiayaan dengan jumlah plafond yang terbilang rendah, sekitar 1 juta-10 juta.
Sedangkan  limit  terendah  margin  pembiayaan  murabahah  BPRS  Amanah Ummah  menetapkan  0,8%  dari  jumlah  pembiayaan.  Limit  terendah  ini  biasanya diberikan kepada nasabah yang memiliki hubungan dengan BPRS Amanah Ummah seperti  pemilik  saham  atau  nasabah  yang  telah  memiliki  karakter  baik/loyalitas terhadap  BPRS  Amanah  Ummah  dan  hal  ini  sesuai  dengan  penilaian  dari  BPRS Amanah Ummah.
Dengan kata lain besarnya margin ditentukan melalui kesepakatan bersama antara  bank  dengan  nasabah,  walupun  batasannya  sudah  ditentukan  oleh manajemen bank terlebih dahulu. Adapun besarnya margin sangat dipengaruhi juga dengan kondisi pasar, seperti kenaikan suku bunga, inflasi, kebijakan moneter Bank Indonesia.
Secara  umum  tidak  ada  keterikatan  antara  margin  dengan  bunga  secara langsung.  Pihak  bank  menentukan  besarnya  margin  tergantung  pada  jenis nasabahnya, untuk mengetahui jenis nasabah tersebut maka pihak bank melakukan analisis pembiayaan yang didasarkan pada rumus 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral dan Condition).
Meskipun  pada  dasarnya  tingkat  suku  bunga  tidak  memiliki  dampak  secara langsung  terhadap  margin  perbankan  syariah,  namun  naik  turunnya  suku  bunga dapat mempengaruhi marketing strategi perbankan syariah dalam mempertahankan pasar nasabahnya.
Secara  teknis,  kenaikan  suku  bunga  akan  menarik  minat  nasabah  untuk menyimpan  uangnya  di  bank  konvensional  dari  pada  di  bank  syariah.  Kenaikan nisbah  bagi  hasil  (yang  merupakan  akibat  dari  kenaikan  margin)  diperlukan  agar bank  syariah  tetap  menarik  di  mata  nasabah  sebagai  tempat  menabung  dengan return yang menjanjikan.
Hal  lain  yang  harus  diperhatikan  dalam  kebijakan  penetapan  besarnya margin adalah manajemen risiko pembiayaan. Manajemen risiko adalah serangkaian prosedur  dan  metodologi  yang  digunakan  untuk  mengidentifikasi,  mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank.
55 BPRS Amanah Ummah :Wawancara dengan Account Officer,
Ferry Andhika,SE.I & Sobirin, SE.I
Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 5 No. 1, Maret 2014 pp. 130-174
Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor
Pada  analisis  risiko  pembiayaan,  diperlukan  penjabaran  mengenai kemungkinan jenis dan tingkat risiko yang mungkin terjadi pada usaha nasabah dan sejauh  mana  risiko  tersebut  dapat  membahayakan  prospek  pelunasan  fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh bank. 56
Adapun  langkah-langkah  yang  dilakukan  BPRS  Amanah  Ummah  dalam mengelola manajemen risiko adalah sebagai berikut:
1.  Melakukan ekspansi pembiayaan secara selektif dan fokus kepada target pasar yang telah ditetapkan.
2.  Melakukan monitoring dan  evaluasi  pembiayaan  secara  terus  menerus  dan berkesinambungan
3.  Membentuk cadangan penyisihan aktiva produktif yang memadai
4.  Mengasuransikan  aktiva  tetap  dan  aktifitas  kas  (penyetoran  dan  pengambilan dana) dengan asuransi cash ini transit dan asuransi jaminan gada emas
5.  Terus  melakukan  sosialisasi  dan  internalisasi  manajemen  risiko  untuk menumbuhkan risk awwareness pada seluruh karyawan baik melalui pengkinian Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  maupun  dalam  bentuk  pelatihan  terkait manajemen risiko.
6.  Mengoptimalkan  peran  Dewan  Pengawas  Syariah  (DPS)  dalam  pengawasan terhadap produk dan operasional bank agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (syariah compliance)
7.  Menetapkan  limit  untuk  portofolio  bank  dan  limit  transaksional,  seperti:  limit pembiayaan, dan likuiditas.
8.  Menerbitkan  laporan  portofolio  pembiayaan  setiap  bulan  untuk  memberikan informasi mengenai perkembangan portofolio dan kualitas pembiayaan. 57
56 BPRS Amanah Ummah :Wawancara dengan Account Officer,
Ferry Andhika,SE.I & Sobirin, SE.I
57 BPRS Amanah Ummah: Annual Report 2012
Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 5 No. 1, Maret 2014 pp. 130-174
Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor

## Tabel 5.

## Pernyataan proses pembiayaan murabahah antara pihak
BPRS Amanah Ummah dan nasabah Proses Pembiayaan BPRS Amanah Ummah 58 Nasabah 59 Pembelian Barang Ada 2 cara pembelian barang : i. Nasabah sendiri yang membeli barang dan memberikan faktur/nota pembelian kepada bank sebagai bukti pembelian. ii. Bank yang langsung membelikan barang untuk nasabah melalui supplier yang telah bekerjasama dengan bank dan langsung dikirim kepada nasabah Penulis menyimpulkan pernyataan dari beberapa nasabah, bahwa proses pembelian barang sama dengan cara yang bank lakukan,
yaitu :
1.  Nasabah sendiri yang membeli barang dan memberikan faktur/nota pembelian kepada bank sebagai bukti pembelian. 2.  Bank yang langsung membelikan barang untuk nasabah melalui supplier yang telah bekerjasama dengan bank dan langsung dikirim kepada nasabah Penentuan margin/keuntungan bank Dalam proses penentuan margin pembiayaan murabahah, pihak bank menyatakan bahwa ada tawar menawar antara pihak bank melalui petugas pembiayaan (Account Officer) dengan nasabah dengan tujuan agar ada kesepakatan antara nasabah dengan bank. Pernyataan nasabah yang berkaitan dengan penentuan margin ini tidak satu pendapat artinya pernyataan nasabah berbeda-beda,
diantaranya :
5. Tidak ada tawar menawar penetapan marginkeuntungan bank dalm proses akad pembiayaan murabahah. Hal ini dikarenakan nasabah sudah sepakat dengan keuntungan/margin
58 BPRS Amanah Ummah :Wawancara dengan Direktur, Drs. H.M. Abduh Khalid. M,M.Si, Account Officer, Ferry Andhika,SE.I & Sobirin, SE.I
59 Wawancara dengan Nasabah Pembiayaan Murabahah sesuai dengan data yang diberikan BPRS
Amanah Ummah
Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 5 No. 1, Maret 2014 pp. 130-174
Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor
yang ditawarkan bank, karena mereka beranggapan margin yang ditawarkan bank masih wajar . 6. Ada tawar menawar, biasanya ini terjadi pada nasabah yang baru pertama kali melakukan pembiayaan. Perbedaan Margin bagi nasabah yang telah melakukan pembiayaan yang lebih dari satu kali Pihak bank menyatakan ada perbedaan margin bagi nasabah yang telah melakukan pembiayaan lebih dari satu kali, jika nasabah dinilai oleh bank memiliki loyalitas terhadap bank dan karakter nasabah dinilai baik oleh bank. Ada nasabah yang beranggapan bahwa margin/keuntungan bank sama saja antara pembiayaan yang pertama dengan pembiayaan selanjutnya. Hal ini bisa saja disebabkan oleh nasabah tidak terlalu memperhatikan nilai margin yang ditawarkan bank karena nasabah menganggap margin yang ditawarkan bank masih terbilang wajar.

## IV. KESIMPULAN

## a.  Kesimpulan
1.  Untuk mengetahui tingkat margin pembiayaan murabahah, BPRS Amanah Ummah menggunakan  teori  dasar  dalam  menetapkan  margin,  yaitu  dengan  menghitung rata-rata  dari  Biaya  Operasional,  Deviden  dan  Bagi  Hasil  Nasabah.  Setelah mengetahui rata-rata nya kemudian diambil nilai yang paling minimal, dan hasil akhir nya akan ditetapkan sebagai persontase margin pembiayaan murabahah.
Kebijakan  tingkat  margin  bisa  saja  berubah,  hal  ini  dipengaruhi  oleh  karakter nasabah  itu  sendiri.  Jika  nasabah  meiliki  loyalitas  baik  terhadap  bank,  sistem angsuran  tergolong  baik/lancar  dan  keuntungan  dari  usaha  nasabah  mempunyai prospek  yang  bagus,  maka  bank  bisa  jadi  akan  merubah  tingkat  margin  dari pembiayaan  sebelumnya  dan  tingkat  margin  pada  pembiayaan  selanjutnya  akan lebih kecil, jika pun keadaan keuangan bank sedang sehat/baik.
Adapu Faktor-faktor yang mempengaruh besarnya margin adalah :
a.  Jumlah Pembiayaan/ Plafond b.  Jangka Waktu pengembalian pembiayaan c.  Karakter/jenis Nasabah
Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 5 No. 1, Maret 2014 pp. 130-174
Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor
2.  BPRS Amanah Ummah menyatakan bahwa secara langsung tidak ada keterkaitan antar  margin  dengan  bunga.  Hal  ini  sesuai  dengan  prinsip  syariah,  dimana  dalam menentukan  tingkat  margin  tergantung  dengan  karakter  nasabah  dengan menggunakan  analisis  5C (Character,  Capacity,  Capital,  Collateral  dan  Condition) terhadap nasabah pembiayaan.
Analisis  tersebut  dilakukan  dengan  cara  mewajibkan  nasabah  untuk  memberikan  identitas kepada  pihak  bank  (merupakan  salah  satu  syarat  pembiayaan),  wawancara  langsung dengan  nasabah,  melakukan  survei  terhadap  kondisi  riil  nasabah  dan  barang  jaminan. Analisis  tersebut  dilakukan  oleh  petugas  pembiayaan (Account  Officer) ,  dalam  kondisi tertentu pihak Direksi pun melakukan intervensi dalam survei.
Melalui  analisa  itulah  BPRS  Amanah  Ummah  dapat  mengetahui  prospek  pengembalian pembiayaan.  Oleh  karena  itu  BPRS  Amanah  Ummah  memberikan  kesempatan  kepada nasabah  untuk  melakukan  tawar-menawar  dalam  margin  pembiayaan.  Walaupun  limit terendahnya telah ditetapkan oleh pihak BPRS Amanah Ummah.

## b.  Saran
1.  Tingkat  margin  pembiayaan  sangat  berpengaruh  terhadap  pendapatan  BPRS Amanah  Ummah,  karena  pembiayaan  murabahah  merupakan  salah  satu  produk andalan BPRS Amanah Ummah. Untuk itu dalam menetapkan tingkat margin pihak bank  harus  lebih  mempertimbangkan  perilaku  nasabah  yang  belum  bisa dikendalikan,  dan  pihak  bank  harus  bisa  membangun  fleksibilitas  dalam  recana operasi nasabah untuk mengahadapi perubahan faktor-faktor eksternal .
2.  BPRS Amanah Ummah harus lebih optimal dalam melakukan analisis pembiayaan. Hal  ini  dimaksudkan  untuk  mengantisipasi  risiko yang  bisa  saja  terjadi  kedepannya yang  dapat  merugikan  pihak  bank.  Oleh  karena  itu  petugas  pembiayaan (Account Officer) harus  lebih  optimal  dan  teliti  dalam  melakukan  analisa  terhadap  nasabah, serta tidak terlalu fokus pada target yang diberikan bank.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Qadir Zaelani-Mekka Tri Primandyka , Penetapan Margin Keuntungan dan
Nisbah Bagi  Hasil  Perbankan  Syariah ,  Makalah Pengantar  Perbankan  Syariah  UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: 2009.
A. Djazuli, Yadi Janwari, Lembaga-lembaga Perekonomian Umat , Jakarta:
PT.RajaGrafindo Persada, 2002.
Adiwarman A. Karim, Bank Islam  Analisis Fiqh dan Keuangan Edisi Keempat ,
Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.
Ahmad Rodhoni-Abdul  Hamid, Lembaga Keuangan Syari’ah , Jakarta: Zikrul
Hakim IKAPI, 2003.
Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah , Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,
2007.
Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 5 No. 1, Maret 2014 pp. 130-174
Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor
Ash-Shawi, Muhammad Shalah Muhammad, Problematika Investasi Pada Bank
Islam Solusi Ekonomi Islam, Jakarta: Mirgunani, 2008.
BPRS Amanah Ummah : Annual Report 2012.
BPRS Amanah Ummah :Wawancara dengan Account Officer, Juli 2013.
BPRS Amanah Ummah :Wawancara dengan Legal Officer, September 2013.
BPRS Amanah Ummah :Wawancara dengan Direktur, September 2013.
dwisetiati.wordpress.com . diakses rabu 19 juni 2013.
Firdaus. Muhammad, Cara Mudah Memahami Akad-akad Syariah , Jakarta :
Renaisan Anggota IKAPI, 2005.
Laporan PPL Terstruktur Ekonomi Syariah UIKa di BPRS Amanah Ummah :
UIKa, 2011.
Meisya Quamilla, Optimalisasi Faktor-faktor Penyaluran Pembiayaan
Murabahah Terhadap Tingkat Pengembalian Pembiayaan Pada PT. BPRS Amanah Ummah : Sikripsi , 2011.
Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syari’ah , Yogyakarta: Akademi
Manajemen dan Perusahaan YKPN, 2002.
Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek , Jakarta: Gema
Insani, 2001.
Perwataatmadja Karnaen, Muhammad Syafi’i Antonio, Apa dan Bagaimana Bank
Islam, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1992.
sharialearn.wikidot.com/fatwa-dsn, (Diakses Senin 12 Agustus 2013)
Sinungan , M. muchdarsyah, Manajemen Dana Bank , jakarta: Rineka Cipta, 1990.
Tanjung, Hendri, Metode Penelitian : UIKA , 2012.
Tarek, El-Diwani, The Problem With Interest, Jakarta : Media Eka Aksara, 2005.
Undang-undang Perbankan Syariah: Armas Duta Jaya, 2008.
Wawancara dengan Nasabah Pembiayaan Murabahah sesuai dengan data yang
diberikan BPRS Amanah Ummah, September 2013.
Winarno, Kebijakan Publik: Teori dan Proses, Yogyakarta:  Media Presindo,
2007.
9triliun.com, posted 09 june 2013 . Di akses Rabu 19 Juni 2013