Jurnal Indonesia Sosial Teknologi p–ISSN: 2723 – 6609; e-ISSN: 2745-5254 Vol. 3, No., 4 April 2022

## ANALISIS  PENDAPATAN  ASLI  DAERAH  PROVINSI  NUSA  TENGGARA BARAT TAHUN 2016-2020

## Khafid Mukriyanto
Program Studi Magister Manajemen, Universitas Teknologi Yogyakarta, Indonesia Email: Khafidmukriyanto@gmail.com

## Abstrak
Berdasarkan  era  otonomi  daerah  ini,  dengan  semakin  meluasnya  aliran  kekuasaan  di  berbagai daerah,  menjadi  sangat  penting  untuk  memainkan  peran  dan  peran  perpajakan  daerah  dengan memanfaatkan  potensi  yang  dimiliki  masing-masing  daerah.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk menganalisis  kinerja  keuangan  pemerintah  Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat  tahun  2016-2020. Penelitian ini menggunakan deskriptif berbentuk studi kasus. Teknik analisis data menggunakan formula value  for  money atau  3C  (ekonomi,  efisiensi  dan  efektivitas).  Hasil  analisis menunjukkan  bahwa  kinerja  keuangan  pemerintah  Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat  selama  lima tahun  terakhir  2016-2020  dilihat  dari  tingkat  rasio  ekonomi  PAD  telah  memenuhi  kriteria ekonomis  atau  telah  memperoleh  persentase  sebesar  98,27%  dari  total  anggaran  pendapatan; tingkat  rasio  efisiensi  PAD  menunjukkan  kriteria  efisiensi  berimbang  atau  jika  dibulatkan memperoleh persentase 100% dari total realisasi pendapatan; dan tingkat rasio efektivitas PAD kriteria  tidak  efektif  atau  memperoleh  nilai  persentase  sebesar  98,78%.  Pemerintah  Provinsi Nusa  Tenggara  Barat  dalam  menjalankan  kinerja  keuangan  tetap  harus  terus  menggali  potensi daerah yang ada sehingga memenuhi kriteria ekonomis, efektif dan efisien.
Kata Kunci: Rasio Ekonomis PAD; Rasio Efisiensi PAD; Rasio Efektivitas PAD

## Abstract
Based  on  this  era  of  regional  autonomy,  with  the  increasingly  widespread  flow  of  power  in various  regions,  it  becomes  very  important  to  play  the  role  and  role  of  regional  taxation  by utilizing  the  potential  of  each  region. This study  aims  to  analyze  the  financial  performance  of the  government  of  West  Nusa  Tenggara  Province  in  2016-2020.  This  research  uses  a descriptive  case  study.  The  data  analysis  technique  uses  the  value  for  money  formula  or  3C (economy,  efficiency  and  effectiveness).  The  results  of  the  analysis  show  that  the  financial performance  of  the  West  Nusa  Tenggara  Provincial  government  for  the  last  five  years  2016- 2020  seen  from  the  level  of  the  PAD  economic  ratio  has  met  the  economic  criteria  or  has obtained a percentage of 98.27% of the total budget revenue; PAD efficiency ratio level shows balanced  efficiency  criteria  or  if  rounded  it  gets  a  percentage  of  100%  of  the  total  realized revenue; and the effectiveness ratio of the PAD criteria is not effective or obtains a percentage value  of  98.78%.  The  West  Nusa  Tenggara  Provincial  Government  in  carrying  out  financial performance  must  continue  to  explore  the  existing  regional  potential  so  that  it  meets  the economic, effective and efficient criteria.
Keywords : PAD Economic Ratio; PAD Efficiency Ratio; PAD Effectiveness Ratio

## Pendahuluan
Secara lebih spesifik, unsur pendapatan ( Mochtar, 2019 ) dan belanja daerah dapat ditunjukkan  dengan  menyusun  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD) ( Hasiara,  2013 ).  Kenyataannya,  banyak  pemerintah  daerah  yang  masih  mengandalkan bantuan  keuangan  pusat  sebagai  sumber  pendapatan  mereka  ( Agunggunanto  et  al., 2016 ). Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia ( Nasional, 2015 ). Pada tahun 2018  memiliki 17.504 pulau yang tersebar di 34 Provinsi dan Kabupaten (BPS, 2018).  Melalui  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  dalam  rangka  pemerataan pembangunan  ( Supusepa,  2020 )  dan  peningkatan  perekonomian  pemerintah menetapkan  kebijakan  otonomi  daerah  (Suara  Merdeka,  2020).  Berdasarkan  tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum ( Enggarani, 2016 ) dan daya  saing  daerah.  Kebijakan  tersebut  juga  memberi  peluang  pemerataan  dengan  asas keadilan  dan  perimbangan  ( Laurens  et  al.,  2017 ).  Menciptakan  kemandirian  dalam pembangunan dan maksimalisasi pendapatan daerah ( Mahardika & Artini, 2011 ).
Persoalan  otonomi  daerah  masih  menjadi  perdebatan  baik  itu  di  kalangan cendekiawan  (akademisi),  politisi,  birokrasi  ( Santoso,  2009 )  dan  bahkan  di  kalangan awam pun ikut andil membicarakan bahwa otonomi daerah adalah hal yang sulit untuk direalisasikan.  Hal  tersebut  dikarenakan  Indonesia  adalah  negara  yang  berbentuk kesatuan ( Azhari & Negoro, 2019 ), dengan luas wilayah yang sangat luas, serta terbagi dalam  bentuk  pulau-pulau  sehingga  potensial  terjadi  kesenjangan  ( Nasruddin  et  al., 2013 ). Lebih dari itu, luasnya pulau di Indonesia menyebabkan pengawasan ( Wijayanti et  al.,  2021 )  dan  program  pembangunan  daerah  akan  sulit  untuk  dilaksanakan  dengan merata  dan  adil  ( Mau,  2015 ),  serta  kurang  terlibatnya  pemerintah  daerah  dalam pembangunan  ( Hardianti,  2017 )  sehingga  menjadikan  terjadinya  ketimpangan pembangunan  di  masing-masing  daerah/wilayah  ( Kadarwati  et  al.,  2015 ).  Aspek  lain seperti perbedaan etnis, budaya yang menjadi hambatan tersendiri.
Persoalan  otonomi  bukan  persoalan  hukum  dan  pemerintah  saja,  akan  tetapi menyangkut juga aspek sosial, politik, budaya, ekonomi, hankam dan  lain sebagainya. Sehingga  membutuhkan  kajian  secara  multi  atau  interdisipliner.  Selain  itu  otonomi adalah  juga  merupakan  suatu  konsep  yang  dinamis,  senantiasa  mengalami perkembangan sejalan dengan perkembangan pemikiran yang tumbuh dan berkembang dalam  masyarakat  yang  bersangkutan.  Salah  satu  faktor  pendukung  yang  secara signifikan  menentukan  keberhasilan  pelaksanaan  otonomi  daerah  adalah  kemampuan daerah untuk membiayai pelaksanaan kekuasaan atau kewenangan yang dimilikinya, di samping  faktor-faktor  lain  seperti  kemampuan  personalia  di  daerah  dan  kelembagaan pemerintah daerah ( Riduansyah, 2003 ).
Persoalan otonomi daerah menimbulkan masalah tersendiri bagi daerah mengenai kemampuan  masing-masing  daerah  untuk  melaksanakan  desentralisasi  fiskal.  Untuk daerah  yang  sudah  siap  melaksanakan  desentralisasi  fiskal  akan  berhasil  dalam meningkatkan  pendapatan  daerahnya,  namun  bagi  daerah  yang  belum  siap  mengelola atau  melaksanakannya  maka  akan  semakin  tergantung  pada  pemerintah  pusat.  Hal tersebut  karena hampir sebagian besar daerah, dana alokasi umum  menjadi penyangga utama pembiayaan APBD yang sebagian besar terserap untuk belanja pegawai sehingga untuk  belanja  proyek-proyek  pembangunan  menjadi  kecil  (Adrai,  2009).  Pendapatan asli  daerah  salah  satunya  berupa  pajak  daerah,  diharapkan  menjadi  salah  satu  sumber pembiayaan  penyelenggaraan  pemerintahan  dan  mampu  melaksanakan  otonomi,  yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri ( Alwi et al., 2017 ).
Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat  adalah  salah  satu Provinsi  yang  terdiri  dari  pulau besar seperti Lombok dan Sumbawa, memiliki jumlah 10 Kabupaten/Kota dengan luas wilayah daratan kurang lebih 20.153,15 km2. Sebagian besar penduduk Lombok yakni menganut  agama  islam  yang  berasal  dari  Suku  Sasak.  Sementara  Suku  Bima  dan  dan Sumbawa merupakan suku terbesar yang berada di pulau Sumbawa. Dataran tertinggi di Nusa Tenggara Barat terletak di Gunung Rinjani dengan ketinggian kurang lebih 3.775 mdpl, sedangkan Gunung Tambora adalah Gunung tertinggi di pulau Sumbawa dengan ketinggian kurang lebih sekitar 2.852 mdpl.
Belum lama ini, gelaran MotoGP di Sirkuit Mandalika, Lombok,  Nusa Tenggara Barat  (NTB)  diharapkan  dapat  mendongkrak  kunjungan  wisata  di  kawasan tersebut. Director  Research  &  Consultancy  Savills Indonesia  Anton  Sitorus mengatakan Mandalika merupakan kawasan wisata pantai yang terletak di bagian timur Indonesia. Dengan  lahan sekitar 1.250 hektare, Mandalika dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan milik state bernama Indonesia Tourism Destination Corporation (ITDC) (Ekonomi_Bussines.com, 2022).
Mandalika berjarak sekitar 17 km dari Bandara Internasional Lombok dan 50 km dari  pusat  kota  Mataram.  Tentunya  ini  adalah  kesempatan  ataupun  peluang  besar sekaligus strategi dalam meningkatkan angka kunjungan wisatawan yang sisi positifnya akan  berdampak  langsung  maupun  tidak  langsung  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD) Provinsi NTB. Dampak langsungnya yaitu tercipta adanya peluang kesempatan kerja, pendapatan bagi masyarakat sekitar dan dampak tidak langsungnya yaitu adanya peningkatan pembangunan berbagai  fasilitas-fasilitas di sekitar daerah kawasan wisata seperti  transportasi,  hotel,  dan  berbagai  fasilitas  penunjang  lainnya  yang  akan menambah Pendapatan Asli Daerah NTB. Oleh karena itu setiap daerah Provinsi Nusa Tenggara  Barat  harus  mampu  menggali  potensi  serta  sumber  daya  yang  dimilikinya agar  mempunyai  keunggulan  pendapatan  seperti  retribusi  pariwisata,  pajak  hotel, maupun  sumber  pendapatan  lainnya  yang  bisa  dijadikan  penopang  dalam  memajukan perekonomian daerah tersebut.
Salah  satu  indikator  keberhasilan  suatu  daerah  bisa  dilihat  dari  adanya  jumlah persentase dari  hasil  pengukuran kinerja  sektor publik  menggunakan konsep value for money atau  yang  lebih  dikenal  dengan  pengukuran  3C  (Ekonomi,  Efisiensi,  dan Efektivitas) (Mahsun, 2006). Dari data yang diketahui, target  dan realisasi Pendapatan Daerah  Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat  selama  Lima  tahun  terakhir  adalah  sebagai berikut:

## Tabel 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Nusa Tenggara BaratTahun 2016- 2020 (Dalam Jutaan Rupiah)
Tahun PAD Persentase Target Realisasi 2016 Rp    1.450.044 Rp  1.359.842 93,78% 2017 Rp    1.501.611 Rp  1.641.689 109,33% 2018 Rp    1.767.746 Rp  1.660.417 93,93% 2019 Rp    1.708.660 Rp  1.682.135 98,45% 2020 Rp    1.979.279 Rp  1.814.814 91,69%
Sumber: Badan Pusat Statistik NTB, data diolah.
Berdasarkan  tabel  1  merupakan  data  target  dan  realisasi  PAD  Provinsi  Nusa Tenggara  Barat  Tahun  2016  sampai  dengan  tahun  2020.  Berdasarkan  data  yang
diketahui  jumlah  PAD  tahun  2017  mengalami  peningkatan  sebesar  15,55% dibandingkan  tahun  sebelumnya  2016.  Kemudian  pada  tahun  2018  jumlah  PAD mengalami  penurunan  sebesar  15,40%  dibandingkan  dengan  tahun  2017.  Pada  tahun 2019  mengalami  peningkatan  sebesar  4,52%  dan  pada  tahun  2020  mengalami penurunan  sebesar  6,76%.  Jumlah  penurunan  dari  target  yang  telah  di  tentukan kemungkinan  besar  adanya  faktor-faktor  lain  yang  sangat  mempengaruhi  jumlah  PAD tersebut  seperti  pendapatan  Retribusi  Daerah,  Pajak  Daerah  dan  lainnya  yang  belum dioptimalkan dalam memicu pertumbuhan PAD Provinsi Nusa Tenggara Barat tersebut.

## Metode Penelitian
Analisis  data  dalam  penelitian  ini  merupakan  analisis  deskriptif  dalam  bentuk studi  kasus  dengan  menggambarkan  keadaan-keadaan  atas  permasalahan  yang  diteliti dalam  bentuk  uraian  kalimat  maupun  angka-angka.  Analisis  kuantitatif  merupakan analisis perhitungan terhadap data kinerja keuangan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat  menggunakan  pendekatan value  for  money atau  3C  (ekonomi,  efisiensi,  dan efektivitas).  Sedangkan  analisis  kualitatif  merupakan  analisis  yang  bersifat  deskriptif guna  memperkuat  hasil  analisis  kuantitatif  agar  mendapatkan  jawaban  atas permasalahan-permasalahan  yang  terjadi.  Berikut  pengukuran  kinerja  sektor  publik, Mahsun  (2006)  dalam  bukunya  yang  berjudul  Pengukuran  Kinerja  Sektor  Publik menyatakan bahwa teknik pengukuran value for money terdiri dari:
1. Tingkat ekonomi
Mengukur  tingkat  kehematan  dari  pengeluaran-pengeluaran  yang  dilakukan oleh  organisasi  publik.  Pengukuran  ekonomi  memerlukan  data-data  anggaran pengeluaran dan realisasinya. Berikut formula untuk mengukur tingkat ekonomi:
Realisasi Pengeluaran
Rasio Ekonomi=                                             X 100% Anggaran penerimaan
Dimana  realisasi  pengeluaran  merupakan  realisasi  belanja  pemerintah  dan anggaran  penerimaan  merupakan  anggaran  belanja  pemerintah  Provinsi  NTB.  Hasil perhitungan  rasio  ekonomi  tersebut  kemudian  diklasifikasikan  berdasarkan  Kriteria Ekonomi sebagai berikut:
a. Jika diperoleh <100% (ekonomis)
b. Jika diperoleh =100% (ekonomi berimbang)
c. Jika diperoleh >100% (tidak ekonomis).

## 2. Pengukuran efisiensi
Mengukur  tingkat  input  dari  organisasi  sektor  publik  terhadap  tingkat outputnya  sektor  publik.  Pengukuran  tingkat  efisiensi  tersebut  memerlukan  data realisasi biaya dalam memperoleh pendapatan dan data realisasi pendapatan. Berikut formula untuk mengukur tingkat efisiensi:
Realisasi Biaya Rasio Efisiensi =                                         X 100% Realisasi Pendapatan
Dimana  jumlah  Realisasi  biaya  untuk  memperoleh  pendapatan  dibagi  dengan realisasi pendapatan sehingga mendapatkan jumlah persentase tingkat rasio efisiensi kinerja  sektor  publik.  Hasil  perhitungan  rasio  Efisiensi  tersebut  kemudian diklasifikasikan berdasarkan kriteria Efisiensi sebagai berikut:
a. Jika diperoleh <100% (efisien)
b. Jika diperoleh =100% (efisiensi berimbang)
c. Jika diperoleh >100% (tidak efisien).

## 3. Pengukuran efektivitas
Mengukur  tingkat  output  dari  organisasi  sektor  publik  terhadap  target-target pendapatan  sektor  publik.  Pengukuran  tingkat  efektivitas  tersebut  memerlukan  data realisasi  pendapatan  dan  anggaran  atau  target  pendapatan.  Berikut  formula pengukuran efektivitas:
Realisasi Pendapatan Rasio Efektivitas =                                                  X 100% Anggaran Pendapatan
Perhitungan  rasio  efektivitas  bertujuan  untuk  menggambarkan  seberapa  besar tingkat  pencapaian  suatu  program  dengan  membandingkan  antara  jumlah  realisasi pendapatan dengan anggaran pendapatan. Hasil perhitungan rasio efektivitas tersebut kemudian diklasifikasikan berdasarkan kriteria efektivitas sebagai berikut:
a. Jika diperoleh <100% (tidak efektif)
b. Jika diperoleh =100% (efektivitas berimbang)
c. Jika diperoleh >100% (efektif).

## Hasil dan Pembahasan
Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat  (NTB)  adalah  salah  satu  Provinsi  di  Indonesia yang  berada  di  kepulauan  Nusa  Tenggara.  Ibu  kota  dari  Provinsi  NTB  berada  di  Kota Mataram, memiliki 10 Kabupaten/Kota.

## 1. Pengukuran ekonomis
Ekonomis  merupakan  salah  satu  pengukuran  dalam  menilai  kinerja  sektor publik, hal tersebut merupakan salah satu alat dalam mengukur kinerja sektor publik antara  realisasi  biaya  untuk  memungut  PAD  dengan  anggaran  penerimaan  PAD. Untuk  melihat  perbandingan  tersebut,  terlebih  dahulu  menghitung  perbandingan antara realisasi pengeluaran dengan anggaran pengeluaran  lalu dikalikan 100% agar memperoleh hasil persentase tingkat pencapaian yang dilakukan pemerintah.
Realisasi Pengeluaran Rasio Ekonomi=                                                    X 100%
Anggaran penerimaan
Hasil  perhitungan  dari  rasio  ekonomis  Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat  dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

## Tabel 2. Rasio Ekonomis Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016-2020 (Dalam
Jutaan Rupiah) Tahun Realisasi Pengeluaran Anggaran Penerimaan % Kriteria A B A/BX100 2016 3.288.830 3.462.637 94,98% Ekonomis 2017 5.488.040 5.008.996 109,56% Tidak ekonomis 2018 5.239.530 5.314.300 98,59% Ekonomis 2019 5.253.582 5.499.754 95,52% Ekonomis 2020 5.135.883 5.550.409 92,53% Ekonomis Rata-rata 4.881.173 4.967.219 98,27% Ekonomis
Sumber: BPS NTB 2016-2020 (data diolah).
Berdasarkan  perhitungan  tabel  2  dapat  dilihat  bahwa  kinerja  keuangan  yang dicapai oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat  jika dilihat dari rasio  ekonomis tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2016 kinerja Provinsi Nusa Tenggara Barat  telah  memenuhi  kriteria  ekonomis  karena  berada  dibawah  100%  atau  sebesar 94,98% dari total anggaran penerimaan tahun 2016. Pada tahun 2017 kinerja pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat  mengalami penurunan dibandingkan tahun 2016, hal  ini terlihat  dari  perhitungan  rasio  ekonomis  di  tahun  2017  sebesar  109,56%  dari  total anggaran  penerimaan,  belum  memenuhi  kriteria  ekonomis  karena  di  atas  100%.  Hal tersebut  dikarenakan  jumlah  realisasi  pengeluaran  lebih  besar  dibandingkan  dengan jumlah  anggaran  penerimaan.  Pada  tahun  2018  penilaian  kinerja  pemerintah  Provinsi Nusa  Tenggara  Barat  berada  pada  kriteria  ekonomis  karena  jumlah  persentase  berada dibawah  100%  yaitu  sebesar  98,59%  dari  total  anggaran  penerimaan.  Hal  tersebut dikarenakan  jumlah  realisasi  pengeluaran  lebih  kecil  dibandingkan  dengan  jumlah anggaran  penerimaan.  Begitu  pula  pada  tahun  2019  kinerja  pemerintah  Provinsi  Nusa Tenggara  Barat telah  memenuhi  kriteria  ekonomis  sebesar  95,52%  dari  total  anggaran penerimaan.  Hal  tersebut  dikarenakan  pemerintah  Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat  telah berhasil  melakukan  penghematan  biaya  pada  realisasi  pengeluaran  dari  yang  telah dianggarkan.  Kemudian  pada  tahun  2020  kinerja  pemerintah  Provinsi  Nusa  Tenggara Barat  berada  pada  kriteria  ekonomis  karena  jumlah  persentase  perhitungan  rasio ekonomisnya  berada  dibawah  100%  atau  sebesar  92,53%  dari  total  anggaran penerimaan. Hal ini berarti kinerja ekonomis pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada  tahun  2020  telah  memenuhi  kriteria  ekonomis  dalam  melakukan  penghematan realisasi biaya dibandingkan dengan anggaran biaya.
Jika  dilihat  dari  rata-rata  perhitungan  rasio  ekonomis  pada  tahun  2016  sampai dengan 2020 kinerja pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah memenuhi kriteria ekonomis  karena  memperoleh  persentase  98,27%  dari  total  anggaran  penerimaan.  Hal ini  dikarenakan  dari  perhitungan  rasio  ekonomis  selama  lima  tahun  terakhir  (2016- 2020)  hanya  pada  tahun  2017  yang  belum  memenuhi  kriteria  ekonomis  atau  karena pencapaian nilai persentase lebih dari 100% yaitu sebesar 109,56%.

## 2. Pengukuran efisiensi
Efisiensi  atau  pengukuran  tingkat  input  dari  organisasi  sektor  publik  terhadap tingkat  outputnya  merupakan  salah  satu  analisis  perhitungan  untuk  mengetahui seberapa  besar  penggunaan  sumber  daya  terhadap  dana  yang  yang  dikeluarkan. Pengukuran  tingkat  efisiensi  tersebut  memerlukan  data-data  realisasi  biaya  untuk memperoleh pendapatan dan data realisasi pendapatan.
Realisasi Biaya Rasio Efisiensi=                                            X 100%
Realisasi Pendapatan
Hasil perhitungan dari rasio efisiensi Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

## Tabel 3. Rasio Efisiensi Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016-2020 (Dalam Jutaan
Rupiah) Tahun Realisasi Biaya Realisasi Pendapatan % Kriteria A B A/BX100 2016 3.288.830 3.949.995 83,26% Efisien 2017 5.488.040 5.063.037 108,39% Tidak efisien 2018 5.239.530 4.941.245 106,04% Tidak efisien 2019 5.253.582 5.244.781 100,17% Efisiensi Berimbang 2020 5.135.883 5.134.462 100,03% Efisiensi Berimbang Rata-rata 4.881.173 4.866.704 100,30% Efisiensi Berimbang
Sumber: BPS NTB 2016-2020 (Data Diolah).
Berdasarkan  perhitungan  tabel  3  di  atas  dapat  dilihat  bahwa  kinerja  keuangan yang  dicapai  oleh  pemerintah  Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat  jika  dilihat  dari  rasio efisiensi  pada  tahun  2016-2020  mengalami  fluktuasi.  Pada  tahun  2016  kinerja Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat  telah  memenuhi  kriteria  efisiensi  karena  berada dibawah 100% atau sebesar 83,26% dari total realisasi pendapatan. Pada tahun 2017 kinerja  pemerintah  Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat  mengalami  penurunan dibandingkan tahun 2016, hal ini terlihat dari perhitungan rasio efisiensi pada tahun 2017  sebesar  108,39%  dari  total  realisasi  pendapatan  dengan  kriteria  tidak  efisiensi karena  berada  di  atas  100%.  Hal  tersebut  dikarenakan  jumlah  realisasi  biaya  lebih besar  dibandingkan  dengan  jumlah  realisasi  pendapatan.  Pada tahun  2018  penilaian kinerja  pemerintah  Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat  berada  pada  kriteria  tidak  efisien karena  jumlah  persentase  berada  di  atas  100%  yaitu  sebesar106,04%  dari  total realisasi  pendapatan.  Hal  tersebut  dikarenakan  jumlah  realisasi  biaya  lebih  besar dibandingkan  dengan  jumlah  realisasi  pendapatan.  Begitu  pula  pada  tahun  2019 kinerja pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat  jika dibulatkan memenuhi kriteria efisiensi  berimbang  sebesar  100%  dari  total  realisasi  pendapatan.  Hal  tersebut dikarenakan  pemerintah  Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat  telah  berhasil  melakukan penghematan  pada  realisasi  biaya  sehingga  jumlah  realisasi  pendapatan  berimbang dengan  realisasi  biaya  yang  dikeluarkan.  Kemudian  pada  tahun  2020  kinerja pemerintah  Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat  juga  berada  pada  kriteria  efisiensi berimbang  karena  jumlah  persentase  perhitungan  rasio  efisiensinya  jika  dibulatkan sebesar  100%  dari  total  realisasi  pendapatan.  Hal  ini  berarti  bahwa  kinerja pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2020 telah  memenuhi kriteria efisiensi berimbang karena realisasi biaya berimbang dengan realisasi pendapatan.
Jika dilihat dari rata-rata perhitungan rasio efisiensinya pada tahun 2016-2020 kinerja  pemerintah  Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat  telah  memenuhi  kriteria  efisiensi
berimbang  atau  jika  dibulatkan  memperoleh  persentase  100%  dari  total  realisasi pendapatan.
3. Pengukuran efektivitas
Efektivitas  merupakan  pengukuran  dengan  membandingkan  antara outcome dengan output dalam menilai kinerja sektor publik. Untuk memperoleh tingkat output dari organisasi sektor publik terhadap target-target pendapatan sektor publik, maka analisis  tersebut  memerlukan  data  realisasi  pendapatan  dan  anggaran  pendapatan agar diperoleh tingkat persentase pencapaiannya.
Realisasi Pendapatan Rasio Efektivitas =                                              X 100% Anggaran Pendapatan
Hasil  perhitungan  dari  rasio  efektivitas  Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat  dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 4. Rasio Efektivitas Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016-2020 (Dalam Jutaan Rupiah)
Tahun Realisasi Pendapatan Anggaran Pendapatan % Kriteria A B A/BX100 2016 3.949.995 3.802.933 103,87% Efektif 2017 5.063.037 4.791.397 105,67% Efektif 2018 4.941.245 5.269.766 93,77% Tidak Efektif 2019 5.244.781 5.403.969 97,05% Tidak Efektif 2020 5.134.462 5.366.045 95,68% Tidak Efektif Rata-Rata 4.866.704 4.926.822 98,78% Tidak Efektif
Sumber: BPS NTB 2016-2020 (data diolah)
Berdasarkan  perhitungan  tabel  4  di  atas  dapat  dilihat  bahwa  kinerja  keuangan yang  dicapai  oleh  pemerintah  Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat  jika  dilihat  dari  rasio efektivitas  pada  tahun  2016  jumlah  realisasi  pendapatan  Provinsi  Nusa  Tenggara Barat  sebesar  103,87%  (efektif). Kemudian pada tahun 2017 yaitu sebesar  105,67% (efektif)  dari  total  anggaran  pendapatan.  Pada  tahun  2018  realisasi  pendapatan Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat  mengalami  penurunan  atau  sebesar  93,77%  (tidak efektif).  Pada  tahun  2019  realisasi  pendapatan  mengalami  kenaikan  atau  sebesar 97,05%  (tidak  efektif).  Kemudian  pada  tahun  2020  realisasi  pendapatan  mengalami penurunan dari tahun sebelumnya atau 95,68% (tidak efektif).
Jika  dilihat  dari  rata-rata  perhitungan  rasio  efektivitasnya  selama  lima  tahun terakhir  (2016-2020)  pencapaian  kinerja  keuangan  pemerintah  Provinsi  Nusa Tenggara  Barat  memenuhi  kriteria  tidak  efektif  atau  memperoleh  nilai  persentase sebesar  98,78%.  Dari  keseluruhan  pencapaian  kinerja  selama  lima  tahun  tersebut (2016-2020)  hanya  pada  tahun  2016  dan  2017  yang  telah  memenuhi  kriteria efektivitas  atau  karena  memperoleh  nilai  persentase  lebih  dari  100%  yaitu  sebesar 103,87%  dan  105,67%.  Hal  ini  berarti  bahwa  Pemerintah  Provinsi  Nusa  Tenggara Barat dalam menjalankan kinerja sektor publiknya masih tergolong kurang maksimal dalam  menggali  potensi-potensi  daerah  yang  ada  guna  meningkatkan  Pendapatan Asli Daerah yang ada.

## Kesimpulan
Hasil  analisis  menunjukkan  bahwa  kinerja  keuangan  pemerintah  Provinsi  Nusa Tenggara Barat selama lima tahun terakhir 2016-2020 dilihat dari tingkat rasio ekonomi PAD  telah  memenuhi  kriteria  ekonomis  atau  telah  memperoleh  persentase  sebesar 98,27%  dari  total  anggaran  pendapatan;  tingkat  rasio  efisiensi  PAD  menunjukkan kriteria efisiensi berimbang atau jika dibulatkan memperoleh persentase 100% dari total realisasi  pendapatan;  dan  tingkat  rasio  efektivitas  PAD  kriteria  tidak  efektif  atau memperoleh nilai persentase sebesar 98,78%. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam  menjalankan  kinerja  keuangan  tetap  harus  terus  menggali  potensi  daerah  yang ada sehingga memenuhi kriteria ekonomis, efektif, dan efisien.

## Bibliografi
Agunggunanto,  E.  Y.,  Arianti,  F.,  Kushartono,  E.  W.,  &  Darwanto,  D.  (2016). Pengembangan  desa  mandiri  melalui  pengelolaan  badan  usaha  milik  desa (BUMDes). Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis , 13 (1).
Alwi,  M.,  S  Yudha,  K.  D.  I.,  &  Alkandia,  D.  L.  (2017).  Analisis  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD)  Kota  Mataram  Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat. EKONOBIS , 3 (2), 42–50.
Azhari,  A.  K.,  &  Negoro,  A.  H.  S.  (2019). Desentralisasi  dan  Otonomi  Daerah  di Negara Kesatuan Republik Indonesia . Malang: Intrans Publishing, 2019.
Enggarani,  N.  S.  (2016).  Kualitas  Pelayanan  Publik  dalam  Perizinan  di  Pelayanan Terpadu  Satu  Pintu  (PTSP)  Kantor  Badan  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kabupaten Boyolali. Law and Justice , 1 (1), 16–29. Hardianti,  S.  (2017).  Partisipasi  masyarakat  dalam  pembangunan  infrastruktur  desa (program  alokasi  dana  desa  di  Desa  Buntongi  Kecamatan  Ampana  Kota).
Katalogis , 5 (1).
Hasiara,  L.  O.  (2013).  Sikap  dan  Perilaku  Aparatur  dalam  Melaksanakan  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  Butas. Jurnal  Aplikasi  Manajemen , 11 (1),  105– 114.
Kadarwati, N., Setiasih, E., & IMP, R. (2015). Ketimpangan Pendapatan dan Keuangan Daerah di kabupaten Purbalingga. EKO-REGIONAL, Vol.10, No.2 , 10 (2).
Laurens,  L.,  Berwulo,  D.,  Masinambow,  V.  A.  J.,  Wauran,  P.  C.,  Laurens,  L.,  & Berwulo,  D.  (2017).  Analisis  Pendapatan  Asli  Daerah  Kota  Jayapura. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi , 17 (01), 23.
Mahardika,  I.  G.  N.  S.,  &  Artini,  G.  L.  S.  (2011).  Analisis  Kemandirian  Keuangan Daerah  di  Era  Otonomi  pada  Pemerintah  Kabupaten  Tabanan. Universitas Udayana , 733–750.
Mau,  J.  A.  (2015).  Peran  Komunikasi  Pemerintahan  terhadap  Peningkatan  Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Bersumber Anggaran Pembiayaan Negara. JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik , 4 (2).
Mochtar, H. (2019). Pengaruh pemberian kredit usaha rakyat (kur) terhadap pendapatan usaha  mikro  pada  pt.  Bank  sulselbar  kantor  pusat  makassar. BJRM  (Bongaya Journal of Research in Management) , 2 (2), 58–72.
Nasional, B. P. H. (2015). Indonesia merupakan negara kepulauan yang terbesar di dunia. Diunduh  Dari  Https://Bphn.  Go.  Id/:  Https://Bphn.  Go. Id/News/2015102805455371/Indonesia-Merupakan-Negara-Kepulauanyang- Terbesar-Di-Dunia .
Nasruddin, N., Utomo, W., Muta’ali, L., Ritohardoyo, S., Suharyadi, S., & Poniman, A. (2013). Pembangunan Pulau-Pulau Kecil Terluar Sebagai Beranda Depan NKRI . PT.  Pro  Fajar  Jakarta.Riduansyah,  M.  (2003).  Kontribusi  Pajak  Daerah  dan Retribusi  Daerah  Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  dan  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kota Bogor). MAKARA, SOSI
Santoso, M. A. (2009). Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jurnal Ilmu  Administrasi:  Media  Pengembangan  Ilmu  Dan  Praktek  Administrasi , 6 (4),
05.
Supusepa, D. (2020). Penerapan Asas-asas Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik di Kabupaten Yahukimo Ditinjau dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren , 5 (1), 58–78.
Wijayanti, P. T., Wahyuniarti, D. P. S., & Fitriono, R. A. (2021). Tindak Pidana Illegal Fishing  di  Perairan  Natuna  Dalam  Perspektif  Krimininologi. Aksiologi:  Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial , 2 (1), 16–23.