## PENGARUH  DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP DISPARITAS PENDAPATAN REGIONAL DI INDONESIA TAHUN 2001-2008
Muhammad Andry Nurman (andry.nurman@gmail.com)

## Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian BPKP

## ABSTRAK
Studi ini bertujuan untuk menganalisis bagaimanakah pengaruh desentralisasi fiskal terhadap disparitas pendapatan regional di Indonesia selama periode 2001-2008. Studi dilakukan terhadap Kabupaten/Kota di Indonesia yang merupakan titik tolak dari desentralisasi di Indonesia. Sampel yang diteliti sebanyak 253 Kabupaten/Kota. Variabel yang digunakan sebagai proxy dari desentralisasi fiskal adalah: belanja langsung (desentralisasi pengeluaran), serta PAD, DAU dan Dana Bagi Hasil (desentralisasi penerimaan). Studi menggunakan pendekatan data panel dan alat analisis Least Square Dummy Variables (LSDV) atau juga dikenal sebagai Fixed Effect Model (FEM) dan Newey West Method atau juga dikenal sebagai HAC (heteroscedasticity-and autocorrelation-consistent) untuk menghilangkan heteroskedastisitas dan autokorelasi. Hasil studi menunjukkan bahwa variabel belanja langsung telah mampu untuk mengurangi disparitas pendapatan regional, sebaliknya DAU justru mengakibatkan meningkatnya disparitas pendapatan regional. Terdapat indikasi bahwa penyebab utamanya adalah adanya missallocated di dalam mekanisme alokasi DAU.
Sementara itu variabel PAD dan Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap disparitas pendapatan regional.
Kata kunci: data panel, desentralisasi fiskal, disparitas pendapatan regional, Indonesia

## ABSTRACT
This study aims to analyze how the influence of fiscal decentralization on regional income disparity in Indonesia during the period 2001-2008. Studies conducted on municipalities in Indonesia. 253 municipalities are used as samples. The variables used as proxies of fiscal decentralization are: direct expenditure (expenditure decentralization), and PAD, DAU and DBH (revenue decentralization). The study is using panel data approach and Least Square Dummy Variables (LSDV) as an analytical tool or also known as the Fixed Effect Modeland Newey West method or also known as HAC (heteroscedasticity-and Autocorrelation- consistent) to remove heteroscedasticity and autocorrelation. The study shows that direct expenditure variable has been able to reduce regional income disparities, on the contrary DAU has increased regional income disparity. There are indications that the main cause is the presence missallocated in DAU allocation mechanism. Meanwhile, PAD and DBH have no significant effect on regional income disparities.
Keywords: fiscal decentralization, Indonesia, panel data, regional income disparity
Krisis ekonomi di tahun 1997-1998 telah merubah banyak hal dalam tatanan kenegaraan Republik Indonesia. Mulai dari adanya berbagai amandemen terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemilihan Presiden dan Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat, pemisahan Bank Indonesia dari pemerintah, lahirnya banyak partai politik baru dan terutama sekali adalah lahirnya otonomi daerah.
Otonomi daerah lahir melalui Undang-Undang (UU) No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Kedua UU ini kemudian telah diperbaharui dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Otonomi daerah memberikan hak, wewenang dan kewajiban kepada masing-masing Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangan melalui desentralisasi.
Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004, definisi desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan menjadi urusan pemerintah pusat, yaitu: politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama. UU No.32 Tahun 2004 menyatakan bahwa dengan adanya otonomi daerah maka pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Alasan beralihnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari sentralisasi menuju desentralisasi melalui otonomi daerah dapat dilihat dari pendapat Sjafrizal (2008). Menurutnya sentralisasi yang demikian besar ternyata telah menimbulkan permasalahan pembangunan yang sangat serius. Pertama, proses pembangunan daerah secara keseluruhan menjadi kurang efisien dan ketimpangan wilayah semakin besar. Keadaan tersebut terjadi karena sistem pembangunan yang terpusat cenderung mengambil kebijakan yang seragam dan mengabaikan perbedaan potensi daerah yang sangat besar. Dengan demikian banyak potensi daerah, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang belum dapat dimanfaatkan secara maksimal. Sementara itu, daerah yang potensi daerahnya kebetulan sesuai dengan kebijakan nasional akan bertumbuh cepat. Sedangkan daerah yang potensinya tidak sesuai dengan prioritas pembangunan nasional akan cenderung tertekan pertumbuhan ekonominya. Akibatnya ketimpangan pembangunan antar wilayah cenderung melebar yang selanjutnya cenderung pula mendorong terjadinya keresahan sosial daerah. Kedua, sistem pembangunan yang sangat terpusat menimbulkan ketidakadilan yang sangat besar dalam alokasi sumber daya nasional, terutama dana pembangunan. Keadaan tersebut terlihat dari banyaknya provinsi yang kaya sumber daya alam, tetapi tingkat kesejahteraan masyarakatnya ternyata masih sangat rendah dan ketinggalan dibandingkan dengan daerah lainnya.
Menurut Amri (2000), terdapat dua motif utama dari tuntutan-tuntutan masyarakat tentang perlunya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Yang pertama adalah motif ekonomi untuk mendapatkan keadilan dan pemerataan. Selama ini daerah yang memiliki sumber daya alam yang berlimpah tidak dapat memanfaatkannya karena pajaknya diberikan kepada Pusat. Data tahun anggaran 1995/1996 menunjukkan bahwa 90% penerimaan pajak dan non pajak dipungut oleh Pemerintah Pusat dan hanya 10% yang diterima pemerintah Dati I dan Dati II. Namun perlu digarisbawahi bahwa tidak semua daerah kaya akan sumber daya alam. Banyak sekali daerah yang tidak memiliki resources, oleh karena itu dapat dimaklumi bahwa provinsi yang paling lantang berteriak otonomi adalah provinsi-provinsi dengan sumber daya alam yang berlimpah. Yang kedua adalah motif politik, yaitu tuntutan demokratis untuk mengakhiri sentralisasi. Sudah menjadi rahasia umum bahwa masyarakat Indonesia, terutama yang berada di daerah, menginginkan keterlibatan
yang lebih besar dalam manajemen urusan sehari-hari. Masyarakat di daerah mendambakan pemerintahan yang memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengatur dan menentukan sendiri apa yang ingin mereka lakukan dan bagaimana melakukannya  karena itulah pengertian dasar dari otonomi. Dan didukung oleh pendapat Mardiasmo (2009) yang menyatakan bahwa pelaksanaan desentralisasi fiskal sebagai salah satu instrumen kebijakan pemerintah mempunyai prinsip dan tujuan, antara lain, untuk (i) mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (vertical fiscal imbalance) dan antar daerah (horizontal fiscal imbalance); (ii) meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antar daerah; (iii) meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya nasional; (iv) tata kelola, transparan, dan akuntabel dalam pelaksanaan kegiatan pengalokasian transfer ke Daerah yang tepat sasaran, tepat waktu, efisien, dan adil; (v) dan mendukung kesinambungan fiskal dalam kebijakan ekonomi makro.
Tabel 1.  Pemerintah Daerah Yang Tidak Lagi Memperoleh Alokasi DAU Tahun 2008, 2009 dan 2010 Tahun  Pemerintah Daerah
2008 Kab. Bengkalis (Provinsi Riau)
Kab. Rokan Hilir (Provinsi Riau)
Kab. Siak (Provinsi Riau)
Kab. Natuna  (Provinsi Kepulauan Riau) Provinsi DKI Jakarta
Kab. Kutai Kartanegara (Provinsi Kalimantan Timur) 2009  Kab. Bengkalis (Provinsi Riau) Kab. Rokan Hilir (Provinsi Riau) Kab. Siak (Provinsi Riau) Provinsi DKI Jakarta Kab. Kutai Kartanegara (Provinsi Kalimantan Timur) 2010  Kab. Bengkalis (Provinsi Riau) Kab. Rokan Hilir (Provinsi Riau) Kab. Siak (Provinsi Riau) Kab. Natuna  (Provinsi Kepulauan Riau) Provinsi DKI Jakarta Provinsi Kalimantan Timur Kab. Kutai Kartanegara (Provinsi Kalimantan Timur) Kota Bontang (Provinsi Kalimantan Timur) Kota Tarakan (Provinsi Kalimantan Timur)

## Kab. Penajam Paser Utara (Provinsi Kalimantan Timur)
Sumber: Perpres Alokasi DAU Tahun 2008, 2009, 2010
TAP MPR No. IV/MPR/2000 menegaskan bahwa kebijakan desentralisasi daerah diarahkan untuk mencapai peningkatan pelayanan publik dan pengembangan kreatifitas Pemerintah Daerah, keselarasan hubungan antara Pusat dan Daerah serta antar Daerah itu sendiri dalam kewenangan dan keuangan untuk menjamin peningkatan rasa kebangsaan, demokrasi dan kesejahteraan serta penciptaan ruang yang lebih luas bagi kemandirian Daerah.
UU No. 33 Tahun 2004 dalam pasal 3 ayat 1 menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah
(PAD) bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Sementara dalam pasal 3 ayat 2 dinyatakan bahwa Dana Perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah dan antar Pemerintah Daerah. Dengan demikian sesungguhnya PAD diharapkan akan menjadi sumber utama bagi pembiayaan pelaksanaan desentralisasi fiskal. Dana Perimbangan, dalam hal ini DAU yang merupakan Unconditional Grants, diharapkan hanya akan menjadi penyeimbang jika terjadi kesenjangan fiskal.
Namun demikian pada pelaksanaannya, terdapat fenomena bahwa PAD ternyata tidak mampu untuk menjadi sumber utama bagi pembiayaan pelaksanaan desentralisasi fiskal sebagaimana terlihat pada Gambar 1. Data-data tersebut menunjukkan bahwa PAD hanya merupakan bagian porsi yang kecil dari total pendapatan daerah dan tidak mampu menjadi sumber pendapatan utama bagi suatu pemerintah daerah. Hal ini berarti bahwa sebagian besar pemerintah daerah tidak memiliki kemandirian fiskal sehingga akan sangat tergantung kepada transfer dari pemerintah pusat, terutama DAU.
Kemandirian fiskal ternyata hanya terjadi pada sedikit daerah, terutama daerah yang memiliki sumber daya alam yang tinggi. Jika didasarkan pada daerah-daerah yang tidak lagi memerlukan DAU, maka pemerintah daerah yang benar-benar telah memiliki kemandirian fiskal karena tidak lagi memerlukan alokasi transfer DAU dari pemerintah pusat adalah sebanyak 6 pemerintah daerah di tahun 2008, 5 pemerintah daerah di tahun 2009 dan 10 pemerintah daerah di tahun 2010 dengan rincian yang ditampilkan dalam Tabel 1. Daerah-daerah tersebut untuk tahun anggaran 2008, 2009 dan 2010 tidak lagi memperoleh alokasi DAU. Namun demikian kemandirian fiskal ini bukan dihasilkan dari kinerja PAD yang baik, kecuali Provinsi DKI, melainkan karena besarnya Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam yang diperoleh. Hal ini terlihat dari sebagian besar pemerintah daerah pada Tabel 1 adalah daerah-daerah pada Provinsi Kalimantan Timur dan Riau yang merupakan daerah dengan kekayaan daerah yang melimpah.
Salah satu ukuran yang sering dijadikan tolak ukur adanya disparitas pendapatan regional adalah Williamson Index. Pengertian indeks ini adalah jika angka indeks mendekati 1 (satu) berarti sangat timpang dan sebaliknya bila mendekati nol (Sjafrijal, 2008). Angka Williamson Index di Indonesia selama periode desentralisasi fiskal adalah sebagaimana pada Tabel 2.
Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa selama periode desentralisasi fiskal ini tingkat disparitas pendapatan regional di Indonesia relatif cukup tinggi dan memiliki kecenderungan untuk meningkat pada tahun 2006 dan 2007.
Sampai dengan saat ini, pelaksanaan desentralisasi fiskal telah berjalan selama hampir sepuluh tahun. Dalam jangka waktu yang telah cukup lama ini perlu kiranya dievaluasi apakah memang desentralisasi fiskal telah mencapai tujuan-tujuannya. Salah satu tujuan utama dari desentralisasi fiskal sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya adalah untuk mengurangi disparitas pendapatan regional antar pemerintah daerah (Mardiasmo, 2009; Siddik, 2009). Mengingat pentingnya masalah disparitas pendapatan regional di Indonesia ini, maka tampaknya perlu dilakukan analisis secara lebih mendalam tentang bagaimanakah dampak dari desentralisasi fiskal terhadap disparitas pendapatan antar daerah.

## METODOLOGI  PENELITIAN Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Disparitas Regional
Prud’homme (1995) menyatakan bahwa titik pandang dari desentralisasi fiskal adalah pada efisiensi. Pendapat lainnya sebagaimana diungkapkan oleh McKinnon (1997), dan Qian dan
Wengiast (1997), bahwa disparitas regional mungkin berhubungan dengan efisiensi dari pelayanan publik, dan oleh karenanya desentraliasi fiskal tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan efisiensi, tetapi juga mengurangi disparitas regional yang sebelumnya terjadi.
Antusiasme atas implikasi ekonomi yang positif dari desentralisasi terganggu oleh keyakinan bahwa distribusi dari manfaatnya secara geografis tidak merata dan bahwa “desentralisasi fiskal yang tidak terkendali kemungkinan besar akan membawa kepada konsentrasi sumber daya pada beberapa lokasi geografis tertentu dan dengan demikian meningkatkan disparitas fiskal di antara pemerintah lokal” (Martinez-Vázquez & McNab, 2003).
Meskipun terdapat beberapa klaim bahwa desentralisasi berhubungan dengan pengurangan secara umum atas disparitas teritorial (misalnya Weingast, 1995; McKinnon, 1997; Qian & Weingast, 1997; Shankar & Shah, 2003; Gil, Pascual, & Rapún, 2002), pandangan yang berlaku adalah bahwa transfer kekuasaan dan sumber daya kepada pemerintah lokal secara tidak proporsional menguntungkan daerah-daerah dengan kapasitas yang lebih besar untuk benar-benar memenuhi efisiensi alokasi dan produksi, misalnya: wilayah yang paling makmur, dengan sokongan sumber daya sosial ekonomis yang lebih baik dan kelembagaan yang lebih baik (Cheshire & Gordon, 1998). Sebagai tambahan, desentralisasi mengurangi kemampuan pemerintah pusat untuk melaksanakan peran sebagai penyeimbang, dan akan membawa kepada perpindahan perkembangan ekonomi dari peripheries menuju cores (Prud’homme, 1995). Sebab itulah terdapat persepsi yang meluas bahwa desentralisasi dan territorial inequalities yang lebih besar adalah dua sisi dari koin yang sama dan bahwa “terdapat tensi yang jelas antara mengejar tujuan-tujuan pemerataan di dalam pelayanan dan desentralisasi dan pilihan yang lebih besar” (Besley & Ghatak, 2003).
Dari berbagai pendapat tadi, terlihat bahwa terdapat 2 kutub pandangan mengenai pengaruh desentralisasi terhadap disparitas pendapatan regional. Pandangan pertama menyatakan bahwa desentralisasi akan mampu mengurangi disparitas tersebut. Namun pandangan lain menyatakan bahwa desentralisasi justru akan meningkatkan disparitas pendapatan antar wilayah, di mana daerah-daerah dengan berbagai keuntungan sosial ekonomi akan diuntungkan dengan adanya desentralisasi fiskal sementara daerah-daerah lainnya hanya memperoleh sedikit manfaat atau malah justru dirugikan.
Terdapat dua variabel utama yang digunakan sebagai proxy dari desentralisasi fiskal yaitu desentralisasi pengeluaran dan desentralisasi penerimaan, yang masing-masing akan dirinci lagi, yaitu:
1. Desentralisasi Pengeluaran
Variabel ini didefinisikan sebagai belanja langsung pemerintah daerah per kapita (expenditure in per capita terms) [Bonet, 2006]. Variabel ini menunjukkan ukuran relatif belanja langsung pemerintah daerah dibagi dengan jumlah penduduk daerah tersebut.
2. Desentralisasi Penerimaan
 Dana Alokasi Umum (DAU)
 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Dana Bagi Hasil (DBH)
Ketiga variabel digunakan karena berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, baik UU No. 33 Tahun 2004 maupun peraturan-peraturan lainnya, ketiganya merupakan unsur-unsur dari pendapatan daerah. Selain itu ketiganya merupakan unsur dominan dari pendapatan daerah sebagaimana dapat dilihat dari berbagai laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia.

## Desentralisasi Pengeluaran dan Disparitas Pendapatan Regional
Desentralisasi dipercaya dapat membawa pemerintah lebih dekat dengan rakyatnya (Work, 2002). Oleh karena itu pemerintah diharapkan akan mengetahui dengan lebih baik kebutuhan dari rakyatnya dan akan mengeluarkan kebijakan yang lebih baik. Jika mekanisme ini berjalan pada jalur yang benar, desentralisasi akan meningkatkan kinerja ekonomi daerah dan pemerataan bagi rakyat (Hartono & Irawan, 2008). Rodríguez-Pose dan Ezcurra (2009) menemukan bahwa hubungan antara desentralisasi pengeluaran dengan disparitas pendapatan regional berbeda secara jelas antara negara maju dengan negara berkembang. Pada negara maju variabel desentralisasi pengeluaran berkorelasi negatif dan signifikan terhadap disparitas pendapatan regional, sementara di negara- negara berkembang variabel ini berkorelasi positif dan signifikan terhadap disparitas pendapatan regional. Penelitian yang dilakukan oleh Christian Lessman (2009), Gil, Pascud, dan Rapun (2002) dan Iman Widhiyanto (2008) menemukan bahwa variabel desentralisasi pengeluaran secara signifikan berkorelasi negatif terhadap disparitas pendapatan regional. Sebaliknya Bonet (2006) dan Qiao et.al. (2002) justru menyimpulkan dari hasil penelitian mereka bahwa variabel desentralisasi pengeluaran secara signifikan berkorelasi positif atau akan meningkatkan disparitas pendapatan regional. Sementara Akai dan Sakata (2005) tidak dapat menemukan dampak yang signifikan dari variabel desentralisasi pengeluaran terhadap disparitas pendapatan regional. Dengan demikian tampak bahwa terdapat berbagai perbedaan kesimpulan tentang dampak dari variabel desentralisasi pengeluaran terhadap disparitas pendapatan regional.
Hipotesis 1: Belanja Langsung Pemerintah Daerah per kapita (BLPK) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Disparitas Pendapatan Regional (DPR).

## Pendapatan Asli Daerah dan Disparitas Pendapatan Regional
Prud’homme (1995) mengemukakan pendapatnya tentang pengaruh desentralisasi fiskal, khususnya desentralisasi pendapatan, terhadap disparitas pendapatan regional. Menurutnya wilayah-wilayah yang lebih kaya akan memiliki tax bases yang lebih besar, dan oleh karenanya akan mampu untuk mengumpulkan pajak yang lebih banyak. Dengan penghasilan pajak yang lebih besar maka daerah-daerah tersebut akan mampu memberikan pelayanan publik yang lebih dibandingkan daerah lain yang lebih miskin. Hal ini mengakibatkan dunia usaha maupun rumah tangga lebih menyukai untuk berada di daerah-daerah tersebut yang mengakibatkan tax base yang telah ada menjadi lebih besar lagi daripada sebelumnya. Dengan kondisi demikian maka akan terjadi disparitas pendapatan regional. Namun demikian, bertentangan dengan pendapat tersebut, berbagai hasil penelitian terkini yang antara lain oleh Gil, Pascud, dan Rapun (2002), Widhiyanto (2008), serta Akai dan Sakata (2005) menunjukkan bahwa PAD/Local Revenue justru berkorelasi negatif secara signifikan terhadap disparitas pendapatan regional yang artinya bahwa PAD justru akan dapat menurunkan tingkat disparitas pendapatan regional. Dengan demikian tampak bahwa terdapat dua pendapat tentang dampak variabel PAD terhadap disparitas pendapatan regional, di mana pendapat pertama menyatakan PAD akan meningkatkan disparitas pendapatan regional sementara pendapat lainnya menyatakan sebaliknya bahwa PAD justru akan menurunkan tingkat disparitas pendapatan regional.
Hipotesis 2: Pendapatan Asli Daerah per kapita (PADPK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Disparitas Pendapatan Regional (DPR)

## Dana Alokasi Umum dan Disparitas Pendapatan Regional
DAU merupakan Unconditional Grants. Menurut Hyman (1999) Unconditional Grants adalah dana transfer dari salah satu level pemerintahan ke level pemerintahan lainnya yang dapat digunakan untuk tujuan yang luas. UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat mendefinisikan Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dengan demikian tujuan dari Dana Alokasi Umum (DAU) adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar daerah.Penelitian yang dilakukan oleh Waluyo (2007), Dartanto, dan Brodjonegoro (2003) menemukan bahwa DAU mampu mengurangi disparitas pendapatan regional. Bahl (2002) menyatakan bahwa formulasi DAU yang digunakan di Indonesia mengandung provisi hold harmless yang menjamin tidak akan ada pemerintah daerah yang menerima DAU dengan nilai yang lebih kecil daripada tahun anggaran sebelumnya. Brodjonegoro dan Matinez_Vazquez (2002) menyatakan bahwa faktor hold harmless ini telah menghalangi tercapainya tujuan pemerataan dari DAU. Hal-hal tersebut menunjukkan bahwa DAU berpengaruh negatif terhadap disparitas pendapatan regional. Namun demikian telah terjadi misallocation di dalam praktek pelaksanaannya di Indonesia sehingga mungkin akan dapat menghambat pencapaian tujuan dari alokasi DAU.
Hipotesis 3: Dana Alokasi Umum per kapita (DAUPK) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Disparitas Pendapatan Regional (DPR).

## Dana Bagi Hasil dan Disparitas Pendapatan Regional
Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Bagi Hasil terdiri dari Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH- SDA) dan Dana Bagi Hasil Pajak. Indonesia memang dikenal memiliki sumber daya alam yang sangat tinggi. Namun demikian berbagai sumber daya alam ini tidak tersebar secara merata di seluruh wilayah Indoonesia. Minyak dan gas ditemukan di Aceh, Riau, Sumatera dan Kalimantan Timur. Biji-bijian mineral seperti tembaga dan emas banyak terkandung di Papua; batubara sebagian besar ada di Kalimantan Timur dan Sumatera Barat; timah di Kepulauan Bangka; nikel di Sulawesi Selatan dan Maluku Utara; sumber daya hutan paling banyak ada di Sumatera, Sulawesi, Kalimantan dan Papua; serta sumber daya kelautan ada di Indonesia bagian timur (Resosudarmo, 2005). Tidak meratanya sumber daya alam yang dimiliki daerah-daerah di Indonesia maka akan berpengaruh pada berbedanya besaran dana bagi hasil sumber daya alam yang diperoleh oleh masing-masing daerah. Sementara itu untuk dana bagi hasil pajak, Provinsi DKI Jakarta adalah penerima terbesar, diikuti oleh daerah-daerah pada Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur dengan jumlah yang tidak sampai setengah dari dana bagi hasil pajak DKI Jakarta. Sementara sebagian besar daerah lainnya menerima dana bagi hasil pajak dalam jumlah yang kecil. Dengan demikian dana bagi hasil pajak hanya dapat dinikmati secara siginifikan oleh daerah-daerah pusat industri dan jasa.
Brodjonegoro (2001) menyatakan bahwa adanya Dana Bagi Hasil, baik Bagi Hasil Pajak maupun Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA), akan secara tidak terhindarkan menghasilkan disparitas pendapatan regional. Hasil penelitian Waluyo (2007), Dartanto dan Brodjonegoro (2003) di mana hasilnya menunjukkan bahwa kebijakan dana perimbangan yang berasal dari dana bagi hasil telah meningkatkan disparitas pendapatan regional. Berbagai hal tersebut menunjukkan bahwa variabel DBH akan meningkatkan disparitas pendapatan regional.
Hipotesis 4: Dana Bagi Hasil per kapita (DBHPK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Disparitas Pendapatan Regional (DPR).

## Populasi dan Sampel
Tabel 3.  Distribusi Sampel Kabupaten/Kota Sampel berdasarkan Provinsi
Provinsi Kab/Kota per 2001 Kab/Kota Sampel Kab/Kota Sampel Kab/Kota Sampel Nanggroe Aceh Darussalam 13 5 3 2 Sumatera Utara 19 12 6 6 Sumatera Barat 15 11 5 6 Riau 11 11 9 2 Kepulauan Riau 4 3 2 1 Jambi 10 10 9 1 Sumatera Selatan 7 1 0 1 Bangka Belitung 3 1 0 1 Bengkulu 4 1 0 1 Lampung 10 9 7 2 Jawa Barat 22 19 13 6 Banten 6 6 4 2 Jawa Tengah 35 35 29 6 DI Yogyakarta 5 5 4 1 Jawa Timur 37 36 28 8 Kalimantan Barat 9 4 3 1 Kalimantan Tengah 6 1 0 1 Kalimantan Selatan 11 9 7 2 Kalimantan Timur 11 10 6 4 Sulawesi Utara 5 2 0 2 Gorontalo 3 1 0 1 Sulawesi Tengah 8 6 5 1 Sulawesi Selatan 21 19 17 2 Tabel 3.  Lanjutan Provinsi Kab/Kota per 2001 Kab/Kota Sampel Kab/Kota Sampel Kab/Kota Sampel Sulawesi Barat 3 1 1 0 Sulawesi Tenggara 5 1 0 1 Bali 9 9 8 1 Nusa Tenggara Barat 7 5 4 1 Nusa Tenggara Timur 14 10 9 1 Maluku 5 3 2 1 Maluku Utara 3 1 0 1 Papua 10 5 4 1 Papua Barat 4 1 0 1 Jumlah 335 253 185 68
Sumber : BPS (diolah)

## Teknik Analisis
Pegujian yang dilakukan terdiri atas: 1. Pengujian model
2. Pengujian Asumsi Klasik
3. Ordinary Least Square, dengan formulasi ekonometrika:
DPR i,t = β 1 + β 2 BLPK i,t + β 3 PADPK i,t + β 4 DAUPK i,t + β 5 DBHPK i,t + µ i,t Keterangan :
DPR
=  Disparitas Pendapatan Regional
BLPK =  Belanja Langsung per kapita
PADPK  =  Pendapatan Asli Daerah per kapita DAUPK  =  Dana Alokasi Umum per kapita DBHPK  =  Dana Bagi Hasil per kapita
Dalam penelitian ini, daerah objek penelitian adalah seluruh daerah Kabupaten/Kota yang ada di Indonesia dengan periode penelitian dari tahun 2001 sampai dengan 2008. Daerah yang menjadi populasi adalah sesuai dengan data Kabupaten/Kota yang telah memiliki APBD per tahun 2001 yaitu sebanyak 335 Kabupaten/Kota.
Pemilihan sampel dilakukan melalui purposive sampling dengan kriteria Kabupaten/Kota per tahun 2001 yang tidak mengalami pemekaran selama periode tahun 2001-2008. Dari 335 Kabupaten/Kota per tahun 2001, sebanyak 82 Kabupaten/Kota (24,48%) mengalami pemekaran selama periode 2001-2008 dan 253 Kabupaten/Kota (75,52%) tidak mengalami pemekaran selama periode tersebut. Dengan demikian sampel yang digunakan di dalam penelitian ini sebanyak 253 Kabupaten/Kota.Rincian distribusi per-Provinsi dari Kabupaten/Kota sampel tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Pengujian Model
Dalam menggunakan data panel, setidaknya ada 3 teknik analisis yang dapat digunakan, yaitu common effect, fixed effect model, dan random effect model. Untuk memilih model yang tepat dari ketiga teknik analisis tersebut, maka perlu dilakukan beberapa pengujian terhadap variabel- variabel penelitian, yaitu F Test, Uji Hausman, serta Uji Langrange Multipluer (LM). Uji Langrange Multiplier (LM) perlu dilakukan apabila hasil F Test menunjukkan Common Effect sebagai model yang sesuai sementara Uji Hausman dilakukan jika F Test menunjukkan bahwa Random Effect sebagai model yang sesuai, sehingga perlu dibandingkan antara kedua model melalui uji LM.

## F Test
Tabel 4. Hasil Pengujian F Test Redudant Fixed Effects Tests
Test Cross-section fixed effects Effects Test Statistic d.f. Prob. Cross-section F Cross-section Chi-square 152.366543 6310.132884 (252,1761) 252 0.0000 0.0000
Sumber: Hasil Pengujian Eviews 6
Berdasarkan hasil analisis dapat dilihat bahwa nilai F Test dan Chi Square pada desentralisasi fiskal sebesar 152,367 dan 6.310,133 dengan probabilitas sebesar 0,000 dan 0,000 atau lebih kecil dari Alpha 0,05, sehingga disiimpulkan bahwa Fixed Effect Model sebagai teknik analisis yang lebih sesuai. Secara lengkap hasil F Test disajikan dalam Tabel 4.

## Hausman Test
Hasil analisis pada tabel 5 menunjukkan bahwa nilai chi square adalah sebesar 153,858 dengan  probabilitas 0,000. Dengan kata lain nilai probabilitas yang diperoleh lebih kecil dari Alpha 0,05, sehingga disimpulkan bahwa Fixed Effect Model lebih tepat digunakan dalam penelitian ini.

## Tabel 5. Hasil Pengujian Hausman Test
Correlated Random Effects – Hausman Test
Test Cross-section random effects Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq.d.f. Prob. Cross-section random 153.857549 4 0.0000
Sumber: Hasil Pengujian Eviews 6

## Pengujian Asumsi Klasik
Hasil pengujian asumsi klasik melalui white test dan Breusch-Godfrey (BG) test menunjukkan bahwa terdapat heteroskedastisitas dan autokorelasi di dalam model. Dengan demikian perlu dilakukan perbaikian atas model dengan menghilangkan heteroskedastisitas dan autokorelasi tersebut.
Prosedur perbaikan yang dilakukan di dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode Newey-West. Metode ini dilakukan bukan hanya untuk menghilangkan autokorelasi namun juga untuk menghilangkan heteroskedastisitas.
Tabel 6. Hasil Regresi dengan Metode Newey-West Variabel Koefisien Std. Error t-Statistic Prob. C BLPK PADPK DAUPK DBHPK 0,598324 -0,000205 -0,000475 0,000329 -0,000210 0,098414 9,10E-05 0,000316 9,95E-05 0,000198 6,079637 -2,252238 -10501337 3,307103 -1,055827 0,0000 0,0244 0,1334 0,0010 0,2913 R-squared Adjusted R-squared F-statistic Prob(F-statistic) 0,966015 0,961074 195,5288 0,000000
Sumber : Hasil Pengujian Eviews 6
Metode ini hanya dapat dilakukan secara valid pada data dengan sampel besar dan tidak dapat dilakukan pada sampel kecil. Tetapi di dalam sampel besar metode ini menghasilkan autocorrelation-corrected standard errors sehingga tidak perlu menggunakan transformasi GLS. Oleh karena itu, jika sampel secara beralasan dapat dikatakan besar, maka metode Newey West ini
sebaiknya dilakukan untuk mengkoreksi standard errors OLS karena bukan hanya menghilangkan autokorelasi tapi juga mampu untuk menangani heteroskedastisitas karena metode HAC ini dapat menangani keduanya (Gujarati, 2004).
Hasil regresi dengan menggunakan Newey West Method/HAC melalui aplikasi EViews 6 memberikan hasil seperti pada Tabel 6.
Hasil regresi dengan Metode Newey-West ini telah terbebas baik dari heteroskedastisitas maupun dari autokorelasi.
Berdasarkan hasil tersebut maka model terbaik yang dihasilkan adalah: DPR =   0,807536 – 0,000205 BLPK – 0,000475 PADPK + 0,000329 DAUPK - 0,000210

## DBHPK
Persamaan tersebut dapat diinterpretasikan bahwa setiap penambahan satu rupiah Belanja Langsung (BL) per kapita akan menurunkan disparitas pendapatan regional sebanyak 0,000205. Penambahan satu rupiah Pendapatan Asli Daerah (PAD) per kapita akan menurunkan disparitas pendapatan regional sebanyak 0,000475. Sementara itu setiap penambahan satu rupiah Dana Alokasi Umum (DAU) per kapita akan menyebabkan meningkatnya disparitas pendapatan regional sebesar 0,000329. Penambahan satu rupiah per kapita Dana Bagi Hasil (DBH) akan menurunkan tingkat disparitas pendapatan regional sebesar 0,000210.
Koefisien Determinasi (R 2 )
Berdasarkan hasil analisis pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi diperoleh nilai koefisien determinasi atau R2 sebesar 0,966. Nilai ini menunjukkan bahwa variabel- variabel desentralisasi fiskal (BLPK, PADPK, DAUPK dan DBHPK) mempengaruhi sebesar 96,60 persen disparitas pendapatan regional. Dengan demikian secara umum model yang dipergunakan ini dapat dikatakan sangat baik untuk menjelaskan bagaimana pengaruh desentralisasi fiskal terhadap disparitas pendapatan regional di Indonesia.

## Pengujian Secara Simultan (Uji F)
Uji F dilakukan untuk melihat pengaruh simultan pengaruh variabel-variabel bebas (independent) terhadap variabel terikat (dependent). Hasil analisa data menunjukkan bahwa nilai F hitung yang diperoleh adalah sebesar 195,529 dengan probabilitas sebesar 0,000. Jika dibandingkan degan Alpha 5 %, maka nilai probabilitas yang diperoleh lebih kecil dari Alpha yang ditetapkan (0,000 < 0,05). Dengan demikian kita dapat menolak H0 dan mengambil kesimpulan bahwa variabel desentralisasi fiskal (BLPK, PADPK, DAUPK dan DBHPK) secara simultan atau bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap disparitas pendapatan regional di Indonesia.

## Pengujian secara parsial (Uji t)
Berdasarkan hasil analisa data diperoleh nilai t hitung variabel BLPK sebesar -2,252 dengan probabilitas sebesar 0,024. Artinya probabilitas yang diperoleh lebih kecil dari pada Alpha 0,05. (0,024 < 0,05), sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa BLPK berpengaruh negatif dan signifikan terhadap disparitas pendapatan regional. Hal ini telah sesuai dengan hipotesis 1 yang menyatakan bahwa BLPK berpengaruh negatif dan signifikan terhadap disparitas pendapatan regional.
Variabel PADPK menunjukkan arah dan tingkat signifikan yang tidak sesuai dengan hipotesis 2. Nilai t hitung varibel PADPK adalah sebesar -1,501 dengan probabilitas 0,133. Artinya nilai probabilitas lebih besar dari pada Alpha 0,05 (0,133 > 0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa PADK berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap disparitas pendapatan regional.
Sementara itu nilai t hitung variabel DAUPK adalah 3,307 dengan probabilitas 0,001. Artinya probabilitas lebih kecil dari pada Alpha 0,05 (0,001 < 0,05), sehingga disimpulkan bahwa DAUPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap disparitas pendapatan regional. Hal ini tidak sesuai dengan hipotesis 3 yang menyatakan bahwa DAUPK berpengaruh negatif dan signifikan terhadap disparitas pendapatan regional.
Variabel DBHPK menunjukkan arah dan tingkat signifikan yang tidak sesuai dengan hipotesis 4. Nilai t hitung variabel DBHPK yang nilainya -1,056 dengan probabilitas 0,291. Artinya probabilitas lebih besar dari pada Alpha 0,05 (0,291 > 0,05) dan dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel DBHPK berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap disparitas pendapatan regional.

## Pengaruh Variabel Belanja Langsung Pemerintah Daerah Terhadap Disparitas Pendapatan Regional
Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel Belanja Langsung Pemerintah Daerah memiliki pengaruh yang signifikan di dalam menurunkan tingkat disparitas pendapatan regional di Indonesia selama periode 2001-2008.
Hasil penelitian ini sesuai dengan The Decentralization Theorem (Oates, 1972) yang menyatakan bahwa : untuk barang publik - yang dikonsumsi di dalam suatu bagian tertentu dari total populasi, di mana biaya yang diperlukan untuk menyediakan barang publik ini pada masing-masing wilayah adalah sama baik dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah - adalah selalu lebih efisien (atau setidaknya sama efisiennya) jika barang publik tersebut disediakan oleh pemerintah lokal/daerah dibandingkan oleh pemerintah pusat.
Hasil penelitian yang dilakukan oleh Lessman (2009), Gil, Pascud, dan Rapun (2002) dan Widhiyanto (2008) juga menemukan bahwa variabel desentralisasi pengeluaran secara signifikan berkorelasi negatif terhadap disparitas pendapatan regional.

## Pengaruh Variabel PAD Terhadap Disparitas Pendapatan Regional
Hasil analisis menunjukkan bahwa PAD memiliki pengaruh yang tidak signifikan di dalam menurunkan tingkat disparitas pendapatan regional di Indonesia selama periode 2001-2008.
Arah pengaruh PAD ini bertentangan dengan teori yang diajukan oleh Prud’homme (1995), yang menyatakan bahwa adanya perbedaan tax base antara wilayah akan mengakibatkan meningkatnya disparitas pendapatan regional.
Namun demikian beberapa penelitian terkini menunjukkan arah pengaruh yang sama dengan hasil penelitian ini. Salah satunya adalah Lessman (2006), yang antara lain menemukan bahwa desentralisasi pajak daerah (tax decentralization) berkorelasi negatif dan signifikan terhadap disparitas pendapatan regional pada 17 negara anggota OECD (Organisation for Economic Co- Operation and Development). Begitu juga dengan Gil, Pascud, dan Rapur (2002) yang menyatakan terdapat korelasi negatif antara desentralisasi local tax dengan disparitas pendapatan regional pada 15 negara anggota OECD. Sementara itu Akai dan Sakata (2005) juga menemukan bahwa terdapat korelasi yang negatif dan signifikan antara local government revenue dengan disparitas pendapatan regional pada negara-negara bagian di Amerika Serikat. Penelitian lainnya dilakukan oleh Widhiyanto (2008). Hubungan antara disparitas pendapatan regional dan PAD/regional own revenues berdasarkan hasil penelitian ini adalah negatif dan signifikan di Indonesia selama periode 2001-2004.
Hubungan negatif antara PAD dan disparitas pendapatan regional ini tidak bersifat signifikan. Hal ini terutama disebabkan kecilnya kontribusi PAD Kabupaten/Kota di Indonesia terhadap total
pendapatan daerah. Gambar 1 menjelaskan perkembangan kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah.
Sumber : BPS (diolah)
Gambar 1.  Perkembangan %PAD terhadap total pendapatan daerah kabupaten/kota se- Indonesia tahun 2001-2008
Terlihat bahwa kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah tidak mengalami perkembangan yang berarti selama periode 2001-2008 sehingga tidak mampu berpengaruh secara signifikan terhadap disparitas pendapatan regional di Indonesia.
Shah dan Thompson (2004) menyatakan bahwa pemerintah lokal/daerah di Indonesia memiliki akses yang sangat terbatas untuk PAD, bahkan kewenangan yang dimiliki hanya sebatas penetapan tarif dalam batas tertentu yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang berdasarkan sifatnya seharusnya merupakan pajak daerah ternyata dipungut oleh Pemerintah Pusat dan baru kemudian dibagi ke daerah.

## Pengaruh Variabel DAU Terhadap Disparitas Pendapatan Regional
Hasil analisis menunjukkan bahwa DAU memiliki pengaruh positif yang signifikan di dalam meningkatkan disparitas pendapatan regional di Indonesia selama periode 2001-2008.
Hal ini tidak sesuai dengan tujuan dari DAU tersebut guna pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
Hal ini menurut Hofman et.al. (2006) terjadi karena telah terjadi potential efficiency loss dari pengalokasian DAU yang ternyata sering tidak tepat sasaran. Pengalokasian DAU selama ini tidaklah murni berdasarkan fiscal gap sehingga beberapa daerah kaya menerima DAU beberapa kali lipat dari seharusnya jika pengalokasian murni berdasarkan fiscal gap, sementara banyak daerah miskin yang menerima kurang dari setengah yang seharusnya.
Fiscal gap (celah fiskal) merupakan selisih dari fiscal need (kebutuhan fiskal) dan fiscal capacity (kapasitas fiskal). Menurut Brodjonegoro (2001) fiscal need suatu daerah dipengaruhi oleh berbagai variabel antara lain: jumlah penduduk, total area, kondisi geografis dan jumlah penduduk
miskin. Jika suatu daerah memiliki jumlah penduduk yang besar, area yang luas, kondisi geografis yang sulit serta banyak penduduk miskin maka akan mendapatkan DAU dalam jumlah yang besar. Sementara itu fiscal capacity diukur berdasarkan PDRB, potensi industri (diukur dengan PDRB sektor non primer), potensi sumber daya alam (diukur dengan PDRB sektor primer) dan potensi sumber daya manusia (diukur dengan angkatan kerja). Daerah yang memiliki PDRB yang tinggi, aktivitas industri dan jasa yang besar, kaya sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berkualitas akan menerima DAU yang relatif kecil.
Faktor adanya provisi hold harmless, di mana suatu daerah tidak akan memperoleh DAU lebih kecil daripada tahun sebelumnya, juga telah menghambat kinerja DAU (Brodjonegoro, 2002). Faktor ini bertentangan dengan tujuan dari DAU, sehingga mengakibatkan DAU tidak efektif di dalam mengurangi disparitas pendapatan regional.
Sumber : BPS (diolah)
Gambar 2. Perkembangan % DAU terhadap total pendapatan daerah kabupaten/kota se- Indonesia 2001-2008
Tidak tepatnya pengalokasian DAU mengakibatkan kesenjangan antar daerah kaya dan miskin semakin menjauh sehingga sebagaimana terlihat dari hasil analisis, DAU yang seharusnya mampu mengurangi disparitas pendapatan regional justru menjadi penyebab dari disparitas tersebut.
Dampak dari ketidaktepatan pengalokasian DAU ini menjadi lebih besar lagi karena sebagian besar Kabupaten/Kota di Indonesia menggantungkan APBD mereka pada alokasi DAU. Selama periode 2001-2008, DAU hampir selalu berkontribusi lebih dari 60 persen dari total pendapatan daerah seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia sebagaimana terlihat pada Gambar 2.
Dengan dominannya DAU di dalam total pendapatan daerah, maka pengaruh DAU akan lebih dominan dibandingkan variabel-variabel lainnya di dalam mempengaruhi tingkat disparitas pendapatan regional pada sebagian besar Kabupaten/Kota. Hal ini berarti bahwa secara umum disparitas pendapatan regional di Indonesia justru akan lebih meningkat karena pengaruh variabel DAU.

## Pengaruh Variabel Dana Bagi Hasil Terhadap Disparitas Pendapatan Regional
Hasil analisis menunjukkan bahwa Dana Bagi Hasil memiliki pengaruh negatif yang tidak signifikan di dalam meningkatkan disparitas pendapatan regional di Indonesia selama periode 2001- 2008.
Hal ini bertentangan dengan hasil penelitian Waluyo (2007) yang menyatakan bahwa kebijakan dana perimbangan yang berasal dari dana bagi hasil (PBB, BPHTB, PPh, DBH-SDA) memiliki dampak memperburuk kesenjangan antar daerah. Namun penelitian ini didasarkan atas data pada tingkat Provinsi dan bukan pada tingkat Kabupaten/Kota. Brodjonegoro (2001) juga menyatakan bahwa adanya Dana Bagi Hasil, baik Bagi Hasil Pajak maupun Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA), akan secara tidak terhindarkan menghasilkan disparitas pendapatan regional.
Namun demikian hasil ini sesuai dengan dengan motif utama dari latar belakang diterapkannya desentralisasi. Menurut Amri (2000), salah satu motif utama yang melatarbelakangi tuntutan otonomi daerah dan desentralisasi adalah motif ekonomi untuk mendapatkan keadilan dan pemerataan. Selama ini (sebelum desentralisasi fiskal) daerah yang memiliki sumber daya alam yang berlimpah tidak dapat memanfaatkan kekayaannya tersebut karena hasilnya diambil oleh Pemerintah Pusat.
Perlu digaris bawahi bahwa tidak semua daerah kaya akan sumber daya alam. Banyak sekali daerah yang tidak memiliki resources, oleh karena itu dapat dimaklumi bahwa daerah yang paling lantang berteriak menuntut otonomi daerah adalah daerah-daerah dengan sumber daya alam yang berlimpah. Jika dihubungkan dengan hasil penelitian ini, maka berarti bahwa mekanisme Dana Bagi Hasil, khususnya Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA) telah mengurangi disparitas pendapatan regional. Daerah-daerah dengan sumber daya alam yang berlimpah telah dapat lebih menikmati Dana Bagi Hasil guna keperluan pembangunan sehingga dapat mengurangi kesenjangan mereka dengan daerah-daerah lain yang lebih maju, khususnya daerah di Pulau Jawa (Amri, 2000).
Sumber : Nota Keuangan APBN TA 2009
Gambar 3. Peta dana bagi hasil sumber daya alam kabupaten/kota dan provinsi di Indonesia Tahun 2007-2008
Pada Gambar 3 terlihat bahwa dana bagi hasil yang berasal dari sumber daya alam (DBH- SDA) di tahun 2007 dan 2008 sebagian besar hanya diterima oleh daerah-daerah di Provinsi Kalimantan Timur, Riau, Sumatera Selatan, Nangroe Aceh Darussalam, Kepulauan Riau dan Papua. Sementara daerah-daerah lainnya hanya memperoleh DBH-SDA dalam jumlah yang kecil.
Sementara itu Gambar 4 menunjukkan perolehan dana bagi hasil yang bersumber dari pajak. Sama seperti DBH yang bersumber dari SDA, hanya terdapat beberapa daerah yang dapat memperoleh DBH Pajak dalam jumlah yang besar, terutama Provinsi DKI Jakarta.
Sumber : Nota Keuangan APBN TA 2009
Gambar 3. Peta dana bagi hasil pajak kabupaten/kota se-provinsi di IndonesiaTahun 2007-2008
Hal bahwa DBH hanya dinikmati oleh daerah-daerah tertentu saja, sementara untuk sebagian besar Kabupaten/Kota tidak begitu merasakan dampak dari DBH ini karena dana yang mereka peroleh dari sumber ini jumlahnya kecil. Hal inilah yang tampaknya menjadi penyebab tidak signifikannya pengaruh DBH terhadap disparitas pendapatan regional.

## PENUTUP
Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1. Hasil penelitian terhadap pengaruh desentralisasi fiskal terhadap disparitas pendapatan regional di Indonesia pada periode 2001-2008 menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal secara signifikan berpengaruh terhadap disparitas pendapatan regional di Indonesia.
2. Variabel-variabel desentralisasi fiskal yang secara signifikan berpengaruh terhadap disparitas pendapatan regional adalah Belanja Langsung per kapita (BLPK) dan Dana Alokasi Umum per kapita (DAUPK). BLPK secara signifikan mampu mengurangi tingkat disparitas pendapatan regional di Indonesia selama periode 2001-2008. Hal ini diakibatkan karena pemerintah Kabupaten/Kota lebih memiliki keleluasaan untuk melakukan belanja daerah dibandingkan
dengan sebelum desentralisasi fiskal. Sementara itu DAUPK secara signifikan justru menambah tingkat disparitas pendapatan regional. Hal ini diindikasikan disebabkan adanya ketidaktepatan pengalokasian DAU yang tidak murni berdasarkan fiscal gap.
Di dalam pelaksanaan penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan yang dialami, yaitu data keuangan daerah yang digunakan di dalam penelitian ini menggunakan data yang dikeluarkan oleh BPS, dan bukan data keuangan daerah berdasarkan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh BPK ataupun Laporan Keuangan Daerah yang disusun oleh Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Hal ini mengakibatkan terdapat kemungkinan bahwa angka yang digunakan untuk data variabel pengeluaran pembangunan daerah, PAD, DAU, DBH di dalam penelitian ini tidak seluruhnya sesuai dengan Laporan Hasil Audit BPK/Laporan Keuangan Daerah. Namun demikian penggunaan Laporan Hasil Audit BPK/Laporan Keuangan Daerah sebagai sumber data keuangan daerah yang lebih valid tidak memungkinkan. BPK baru mulai melaksanakan audit atas laporan keuangan Pemerintah Daerah sejak tahun 2004 dan tidak semua Kabupaten/Kota yang menjadi sampel penelitian telah diaudit. Sementara itu Pemerintah Daerah juga mulai secara serius menyusun Laporan Keuangan Daerah setelah dimulainya audit oleh BPK.
Adapun saran-saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Pemerintah Republik Indonesia harus memperbaiki mekanisme pengalokasian Dana Alokasi Umum (DAU). Pengalokasi DAU selama periode 2001-2008 justru dapat mengakibatkan semakin timpangnya tingkat disparitas pendapatan regional di Indonesia. Jika alokasi DAU benar-benar dilakukan berdasarkan fiscal gap suatu daerah maka tingkat disparitas pendapatan regional akan dapat lebih diturunkan.
2. Dengan berubahnya peraturan mengenai pajak dan retribusi daerah berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 perlu kiranya dilakukan penelitian lebih lanjut, khususnya terkait variabel PAD.

## REFERENSI
Akai, & Sakata. (2005). Fiscal decentralization, commitment and regional inequality: Evidence from state level cross-Sectional data for The United States. Osaka: Osaka International University.
Amri, P, D. (2000). Dampak ekonomi dan politik UU No. 22 dan 25 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah. Jakarta: CSIS Working Paper Series.
Badan Pusat Statistik. (2002). Berita resmi statistik No. 07/V/18 Februari 2002. Jakarta: BPS. Badan Pusat Statistik. (2003). Berita resmi statistik No. 08/VI/17 Februari 2003. Jakarta: BPS. Badan Pusat Statistik. (2004). Berita resmi statistik No. 12/VII/16 Februari 2004. Jakarta: BPS. Badan Pusat Statistik. (2004). Statistik keuangan pemerintah kabupaten/kota 2001-2003. Jakarta: BPS.
Badan Pusat Statistik. (2005). Berita resmi statistik No. 12/VIII/16 Februari 2005. Jakarta: BPS. Badan Pusat Statistik. (2005). Statistik keuangan pemerintah kabupaten/kota 2003-2004. Jakarta: BPS.
Badan Pusat Statistik. (2005). Produk domestik regional bruto kabupaten/kota di Indonesia 2000- 2004. Jakarta: BPS.
Badan Pusat Statistik. (2006). Berita resmi statistik No. 09/IX/15 Februari 2006. Jakarta: BPS. Badan Pusat Statistik. (2006). Statistik keuangan pemerintah kabupaten/kota 2004-2005. Jakarta: BPS.
Badan Pusat Statistik. (2007). Berita resmi statistik No. 10/02/Th. X, 16 Februari 2007. Jakarta: BPS.
Badan Pusat Statistik. (2007). Statistik keuangan pemerintah kabupaten/kota 2005-2006. Jakarta: BPS.
Badan Pusat Statistik. (2008). Berita resmi statistik No. 10/02/Th. XI, 15 Februari 2008. Jakarta: BPS. Badan Pusat Statistik. (2008). Statistik keuangan pemerintah kabupaten/kota 2006-2007. Jakarta:
BPS.
Badan Pusat Statistik. (2008). Produk domestik regional bruto kabupaten/kota di Indonesia 2003- 2007. Jakarta: BPS.
Badan Pusat Statistik. (2009). Berita resmi statistik No. 11/02/Th. XII, 16 Februari 2009. Jakarta: BPS.
Badan Pusat Statistik. (2009). Statistik keuangan pemerintah kabupaten/kota 2007-2008. Jakarta: BPS.
Badan Pusat Statistik. (2009). Produk domestik regional bruto kabupaten/kota di Indonesia 2004- 2008. Jakarta: BPS.
Bahl. (2002). Fiscal decentralization in Indonesia: The first year in review and the challenges ahead.
Maryland: Center for Institutional Reform and the Informal Sector (IRIS) University of Maryland at College Park.
Besley & Ghatak. (2003). Indonesia intergovernmental transfer in decentralization era: The case of general allocation fund. Tokyo: An International Symposium on Intergovernmental Trasfers in Asian Countries: Issues and Practices 9-10 Februari 2001.
Bonet, J. (2006). Fiscal decentralization and regional income disparities: Evidence from the
Columbian experience. The Annals of Regional Science, 40, 661-676.
Brodjonegoro, B. (2001). Incentives, choice, and ain the provision of public services. Oxford Review of Economic Policy, 19, 235-249.
Brodjonegoro, B., & Martinez-Vazquez, J. (2002). An analysis of Indonesia’s transfer system: Recent performance and future prospects. United States of America: Andrewn Young School of Policy Studies & Georgia State University.
Cheshire, & Gordon. (1998). Territorial competition: Some lessons for policy. Annuals of Regional Science,  32, 321-346.
Dartanto, T., & Brodjonegoro, B.P.S. (2003). Dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesenjangan daerah. Indonesian Journal of Economics and Development, 4(1), 17-37.
Djoni Hartono, & Tony Irawan. (2008). Decentralization policy and equality: A theil analysis of
Indonesian income inequality. Bandung: Padjadjaran University.
Gil, Pascud, & Rapun. 2002. Decentralization and regional economic disparities. Pamplona:
Universidad Pública de Navarra. Gujarati, D, N. (2004). Basic econometrics, (4 th ed). United States of America: McGraw-Hill
Companies.
Hyman, D. N. (1999). Public finance: A contemporary application of theory to policy. United States of America: The Dryden Press.
Mardiasmo. (2009). “Kebijakan awal desentralisasi fiskal 1999-2004” dalam Abimanyu, Anggito dan Megantara, Andie, Era baru kebijakan fiskal; pemikiran, konsep dan implementasi. Jakarta: Penerbit Kompas.
Martinez-Vázquez, & McNab. (2003). Fiscal decentralization and economic growth. World Development, 31, 1597-1616.
McKinnon. 1997. “Market Preserving Fiscal Federalism in The American Monetary Union” dalam Vito Tanzi ed. Macroeconomic Dimensions of Public Finance: Essays in Honour of Vito Tanzi. Vol 36, Routledge, London, hlm 73-93.
Oates, W.E. (1972). Fiscal federalism. New York: Hartcourt Brave Jovanovich.
Presiden Republik Indonesia. (2007). Peraturan presiden republik Indonesia No. 110 Tahun 2007
Tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2008. Jakarta: available online at www.djpk.depkeu.go.id.
Presiden Republik Indonesia. (2008). Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 74 Tahun 2008 Tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2009. Jakarta: available online at www.djpk.depkeu.go.id.
Presiden Republik Indonesia. (2009). Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 53 Tahun 2009 Tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2010. Jakarta: available online at www.djpk.depkeu.go.id.
Prud’homme, R. (1995). The dangers of decentralization. World Bank Research Observer, 10, 201- 220.
Qian & Weingast. (1997). Federalism as a commitment to preserving market incentives. Journal of
Economic Perspectives, 11, 83-92.
Qiao, et.al. (2003). The trade off between growth and equity in decentralization policy: China’s
Experience. United States of America: Andrewn Young School of Policy Studies & Georgia State University.
Republik Indonesia. (2004). Undang Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Pemerintah Pusat dan Daerah. Jakarta: available online at www.bpkp.go.id.
Republik Indonesia. (2008). Nota keuangan dan anggaran pendapatan & belanja negara tahun a2009. Jakarta: available online at www.fiskal.depkeu.go.id.
Resosudarmo, B, P. (2005). The politics and economics of Indonesia natural resources. Singapore:
Institute for Southeast Asian Studies.
Rodríguez-Pose, A, & Ezcurra, R. (2009). Does decentralization matter for regional disparities? A cross country analysis. Madrid: IMDEA.
Shah, A, dan Thompson, T. (2004). Implementing decentralized local governance: A threacherous road with potholes, detours, and road closures. Washington DC: World Bank.
Shankar, R., & Shah, A. (2003). Bridging the economic divide within countries: A scorecard on the performance of regional policies in reducing regional income disparities. World Development, 31(8), 1421–1441.
Siddik, M. (2009). “Kebijakan awal desentralisasi fiskal 1999-2004” dalam Abimanyu, Anggito dan Megantara, Andie, Era baru kebijakan fiskal; Pemikiran, konsep dan implementasi. Jakarta: Penerbit Kompas.
Sjafrizal. (2008). Ekonomi regional: Teori dan aplikasi. Padang: Badouse Media.
Waluyo, J. (2007). Dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan antar daerah di Indonesia. Depok: Parallel Session IA: Fiscal Decentralization 12 Desember 2007.
Weingast. (1995). The economic role of political institutions: Market-preserving federalism and economic development. Journal of Law, Economics, and Organization, 11, 1-31.
Widhiyanto, I. (2008). Fiscal decentralization and Indonesia regional income disparity, Jurnal Keuangan Publik, 5(1), Oktober 2008.
Williamson. (1965). Regional inequality and the process of national development. Economic Development and Cultural Change, 4, 3-47.
Work. (2002). Overview of decentralization worldwide: A stepping stone to improved governance and human development. Manila 2nd International Conference on Decentralization.