Versi Online: http://journal.ubm.ac.id/ Hasil Penelitian

## Konvergensi simbolik dalam praktik pemolisian prediktif: Studi kasus di Wilayah Kepolisian Sektor Pademangan

## Simbolic convergence in predictive policing practice: Case study in Pademangan Police Office
Happy Saputra 1) , Chandra Wibowo 2) , Ronald Silalahi 3)* , Hilarius Bambang Winarko 4)
1) Kepolisian Sektor Pademangan
2) Program Studi Magister Manajemen, Universitas Bunda Mulia
3) Program Studi Bahasa dan Budaya Inggris, Universitas Bunda Mulia
4) Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Bunda Mulia
Naskah Diserahkan 31 Oktober 2022/ Naskah Disetujui 8 Maret 2023

## Abstract
This  research  is  motivated  by  social  vulnerability  in  Pademangan  District.  One  form  of  this vulnerability is mass brawls. This research uses a qualitative approach with a case study method. Data was collected  through  in-depth  interviews,  non-participatory  observation,  document  review,  both  printed  and visual.  The  results  show  that,  in  the  midst  of  cramped  and  squalid  spaces  in  Pademangan  District,  minor friction  and  miscommunication  can  have  an  impact  on  vulnerability  in  the  form  of  criminal  acts,  conflicts between  residents,  and  social  conflicts  in  the  form  of  brawls.  The  brawl  that  occurred  in  Pademangan Subdistrict  can  be  resolved  with  a  predictive  policing  practice,  a  mechanism  by  carrying  out  an  anatomy crime based on the results of intelligence by the intelligence unit of the Pademangan Police and the results of dialogic patrols. The application of symbolic convergence theory through the fantasy theme of 'zero fights' is able to increase the awareness of citizens, especially vulnerable groups, to avoid fighting. Keywords: symbolic convergence, social vulnerability, predictive policing, mass brawls

## Abstrak
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kerentanan sosial di Kecamatan Pademangan. Salah satu bentuk kerentanan  tersebut  adalah  tawuran  antar  warga  yang  terjadi  setiap  saat.  Penelitian  ini  menggunakan pendekatan  kualitatif  dengan  metode  studi  kasus.  Data  dikumpulkan  melalaui  wawancara  mendalam, observasi non-partisipatif, penelusuran dokumen, baik cetak maupun visual. Hasil penelitian menunjukkan, di tengah sesak dan kumuhnya ruang di Kecamatan Pademangan, gesekan kecil serta miskomunikasi dapat berdampak  pada  kerawanan  yang  berupa  tindakan  kriminal,  pertentangan  antar  warga,  serta  konflik  sosial berupa  tawuran.  Tawuran  yang  terjadi  Kecamatan  Pademangan  dapat  diselesaikan  dengan  mekanisme pemolisian prediktif, yakni melakukan prediksi gangguan kamtibmas pada saat menjelang bulan Ramadhan, dengan  melakukan anatomi  crime yang  didasarkan  oleh  hasil  pulbaket  intelijen  oleh  unit  intelkam  Polsek Pademangan dan hasil patroli sambang dan patroli dialogis. Aplikasi teori konvergensi simbolik melalui tema fantasi  ‘nol  tawuran’  mampu  meningkatkan  kesadaran  warga,  terutama  kelompok-kelompok  rentan,  untuk menghindari tawuran.
Kata Kunci: konvergensi simbolik, kerentanan sosial, pemolisian prediktif, tawuran,

## Pendahuluan
Kemiskinan,  kepadatan  penduduk,  kekumuhan,  pengangguran,  angka  kriminalitas  yang tinggi, serta konflik sosial adalah sejumlah masalah klasik yang kerap menghampiri kota-kota besar di  dunia  (Ahmed  &  Rahaman,  2014;  Imai  et  al.,  2017;  Murakami  et  al.,  2005).  Hal  serupa  juga ditemui di Jakarta. Salah satunya di Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara.
* Korespondensi penulis: Email: rsilalahi@bundamulia.ac.id
Versi Online: http://journal.ubm.ac.id/ Hasil Penelitian
Masalah  kepadatan  dan  kekumuhan  misalnya.  Khairunisa,  Widyawati,  &  Nurrokhmah  (2017) menyebut,  permukiman  kumuh  dan  padat  di  Kecamatan  Pademangan  tersebar  terutama  di sepanjang sungai dan rel kereta, yakni di tanah-tanah negara. Para pemikim di pemukiman kumuh tersebut  memanfaatkan  tanah  marjinal  yang  dimiliki  oleh  negara  mudah  dikuasai  dan dikembangkan sebagai lokasi bermukim walaupun dengan utilitas yang sangat terbatas. Penyebab munculnya  pemukiman  kumuh  dan  padat  tersebut,  salah  satunya  disebabkan  oleh  struktur  dan sistribusi  kependudukan  di  Jakarta  Utara  pada  umumnya  dan  Kecamatan  Pademangan  pada khususnya yang sangat rapat (Awali dkk, 2019).
Kecamatan  Pademangan  merupakan  salah  satu  kecamatan  di  Jakarta  Utara  yang  menjadi lokasi kerawanan sosial. Di Jakarta Utara sendiri terdapat 30titik kawasan rawan yang tersebar di 6 Kecamatandan  17  Kelurahan.  Penyebab  kerawanan  tersebut  antara  lain:  kawasan  rawan  narkoba, adanya  kasus  kejahatan  narkotika,  kriminalitas  dan  kekerasan,  keberadaa  bandar/pengedar, pengguna narkotika, barang bukti narkotika, sebagai entry point, dan kurir narkotika, banyak lokasi hiburan, tingginya angka kemiskinan dan rendahnya interaksi masyarakat (Purnamasari & Nuryati, 2022). Sabiq & Nurwati (2021) mengemukakan, kepadatan penduduk memberi pengaruh signifikan terhadap  tindakan  kejadian  konflik  dan  tindakan  kriminal  karena    keterbatasan  sumber-sumber pokok  dan  lapangan  pekerjaan,  menghambat  proses  peningkatan  kualitas  masyarakat  dan persaingan antar penduduk.
Hal  tersebut  sejalan  dengan  hasil  pemetaan  Badan  Kesatuan  Bangsa  dan  Politik (Kesbangpol)/BKBP Jakarta (2015) yang menyebut adanya 16 kecamatan di Jakarta yang menjadi daerah  rawan.  Kecamatan  tersebut  antara  lain:  Kecamatan  Kebayoran  Baru,  Kecamatan  Tebet, Kecamatan Mampang Prapatan, dan Kecamatan Setia Budi di Jakarta Selatan; Kecamatan Kramat Jati,  Kecamatan  Jatinegara,  dan  Kecamatan  Matraman  di  Jakarta  Timur;  Kecamatan  Grogol Petamburan, Kecamatan Cengkareng, dan Kecamatan Tambora di Jakarta Barat; Kecamatan Johar Baru dan Kecamatan Gambir di Jakarta Pusat; Kecamatan Penjaringan, Kecamatan Pademangan, Kecamatan Koja, dan Kecamatan Cilincing di Jakarta Utara. Penyebab kerawanan konflik tersebut antara  lain  kemiskinan,  kepadatan  penduduk,  tindak  pidana,  kekumuhan,  dan  tawuran  (BKPB Jakarta 2015).
Berdasarkan sigi Kesbangpol Jakarta (BKBP Jakarta, 2015) (Tabel 1), mengacu pada hasil indeks  perhitungan  rumah  tangga  miskin,  kelurahan  Ancol  menempati  urutan  tertinggi  dengan indeks 88.09, untuk urutan yang paling rendah ada di kelurahan Pademangan Timur dengan indeks 24.43,  sedangkan  untuk  tingkat  kepadatan  penduduk,  kelurahan  Pademangan  Barat  menempati posisi  tertinggi  dengan  indeks  49.30,  kelurahan  Ancol  yang  paling  rendah  dengan  indeks  12.94, kemungkinan  penyebabnya  adalah  sebagian  besar  merupakan  wilayah  pariwisata  Ancol.  Untuk wilayah  dengan  tingkat  kekumuhan  tertinggi  berada  di  wilayah  Ancol  dengan  indeks  74.78  dan yang paling rendah ada di kelurahan Pademangan Timur dengan indeks 14.62.
Indeks tindak pidana yang paling tinggi berada di kelurahan Ancol dengan indeks 100.00 didominasi  oleh  tindak  pencurian  dan  kekerasan,  yang  paling  rendah  berada  di  kelurahan Pademangan  Timur  dengan  indeks  42.18.  Indeks  tawuran  yang  paling  tinggi  untuk  wilayah kecamatan  ini  berada  di  keluarahan  Ancol  dengan  indeks  100.00,  paling  rendah  berada  di kelurahan  Pademangan  Timur  dengan  indeks  0.21.  Berdasarkan  perhitungan  secara  total  untuk indeks kerawanan konflik di Kecamatan Pademangan, kelurahan Ancol menempati posisi tertinggi dengan  indeks  74.77  dan  yang  paling  rendah  indeks  kerawanan  konfliknya  adalah  kelurahan Pademangan Timur dengan indeks 22.50, hal ini disebabkan rendahnya rumah tangga miskin dan tingkat kekumuhan yang rendah di wilayah tersebut.
Versi Online: http://journal.ubm.ac.id/
Hasil Penelitian
Tabel 1. Indeks Kerawanan Konflik di Kecamatan Pademangan Berdasarkan Faktor Pembentuk Kecamatan Indeks Rumah Tangga Miskin Indeks Kepadatan Penduduk Indeks RW Kumu h Indeks Tindak Pidana Inde ks Tawu ran Indeks Kerawan an Konflik Pademangan Barat 55.22 49.30 18.33 93.84 2.36 43.81 Pademangan Timur 24.43 31.07 14.62 42.18 0.21 22.50 Ancol 88.09 12.94 74.78 100 98.03 74.77
Sumber: BKBP Jakarta, 2015.
Ruang kota yang serba sempit dan terbatas dapat memunculkan potensi konflik. Menurut Sumandiyar dkk (2020), dari perspektif ruang, adanya fenomena kontestasi, negosiasi, konsensus, dan  konflik  di  perkotaan  dapat  dipahami  sebagai  bentuk  relasi  kuasa  dari  aktor-aktor  penataan ruang yang meliputi pemerintah, masyarakat, dan pasar. Lebih lanjut menurut Sumandyar, proses megapolitanisasi tersebut bermuara pada konflik kepentingan yang sangat luas, mulai dari konflik antar  ruang  sampai  konflik  antar  kelompok  dan  golongan.  Berdasarkan  tipologi  tersebut, Tadjoeddin  (2002)  menyebut  konflik  yang  sering  terjadi  di  perkotaan  termasuk  dalam  kategori kekerasan  kolektif  ( collective  violence )  dengan  sub-kategori civil  commotion /tawuran,  yakni bentrokan antar kampung, warga, atau kelompok.
Penyelesaian  konflik  sosial  dapat  dilakukan  dengan  berbagai  cara.  resolusi  konflik  yang terjadi  seputar  problem  ini  dapat  diatasi  dengan  dialog  secara  inklusif  antar  elemen  masyarakat. Temuan  interaksi  yang  proporsional  dan  tepat  akan  mengarahkan  publik  perkotaan  pada  bilik kesepahaman kordial dan harmonisasi sosial (Pangestu, 2021). Selain itu, ketidaksepahaman yang berujung pada konflik dapat diselesaikan secara jalur litigasi dan jalur non litigasi berupa mediasi konsolidasi  antara  warga  dan  pemerintah  (Yamani,  2022).  Model  resolusi  konflik  lainnya  dan menjadi  ciri  khas  untuk  resolusi  konflik  wilayah  perkotaan  dapat  dilakukan  dengan  dua pendekatan:  (1)  preventif;  mengarah  pada  pendekatan  persuasif  dengan  melakukan  patroli Kantibmas,  penempatan  pos  polisi,  melakukan  kegiatan  baik  itu  sosialisasi  ataupun  bakti  sosial, dan  (2)  pendekatan  represif;  mengarah  pada  tindakan  penegakan  hukum  jikalau  pendekatan preventif tidak diindahkan oleh pihak yang berkonflik (Abdulhalil, 2019).
Di  level  kecamatan  seperti  yang  menjadi  fokus  dalam  penelitian  ini,  peran  camat  sangat diperlukan  untuk  menangani  konflik  (Kinseng  2008).  Hal  tersebut  dengan  merujuk  pada  UU  32 Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah.  Pasal  126  ayat  (3)  huruf  b  menyatakan  bahwa  camat juga bertugas mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum. Dalam kasus konflik di perkotaan, mitigasi dilakukan dengan berbagai cara. Baik melalui mediasi maupun penyelesaian melalui jalur hukum bagi pelaku konflik yang terindikasi melakukan tindak pidana. Pelibatan masyarakat secara aktif juga menjadi salah satu upaya mitigasi konflik tersebut. Wadah  partispasi  masyarakat  melalui  forum  warga  misalnya,  adalah  gagasan  yang  mengemuka ketika upaya mitigasi konflik melalui jalur formal-legal menemui jalan buntu.
Pembentukan forum warga ini ternyata sukses meredam potensi konflik, sebagaimana yang terjadi  di  Kecamatan  Johar  Baru  (Sumarno  (2014).    Begitu  juga  dengan  pelibatan  aktor  dan organisasi lokal/akar rumput sebagai mediator vested interest, dapat membuat perdamaian menjadi lebih terjaga (Isnaini, 2020a).
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  dikemukakan  sebelumnya,  maka  tujuan  penelitian ini  adalah  untuk  menganalisis  bagaimana  aparat  penegak  hukum,  yakni  kepolisian  melakukan praktik pemolisian untuk menyelesaikan konflik sosial berupa tawiran di Kecamatan Pademangan.
Versi Online: http://journal.ubm.ac.id/
Hasil Penelitian

## Metode
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  desain  studi  kasus  tunggal eksploratoris  (Yin  2012).  Menurut  Stake  (2009),  kasus  dicermati  secara  mendalam,  konteksnya dikaji  secara  menyeluruh,  dan  aktivitas  kesehariannya  diperinci.  Dengan  kata  lain,  pada  studi kasus, peneliti bermaksud untuk menunjukkan sesuatu yang khas yang dapat dipelajari dari suatu kasus, yang berbeda dari penjelasan yang diperoleh dari obyek-obyek lainnya.
Creswell  (2015)  menyatakan,  pada  penelitian  yang  menggunakan  studi  kasus, pengumpulan informasi (data) bentuknya beragam, mulai dari dokumen dan rekaman, wawancara, artefak  fisik,  dan  pengamatan.  Data  penelitian  ini  diperoleh  melalui  wawancara  mendalam, observasi,  dan  penelusuran  dokumen,  baik  cetak  maupun  visual.  Data-data  tersebut  kemudian diolah dan disajikan dalam bentuk narasi, sebagaimana menjadi ciri khas penelitian kualitatif.

## Hasil dan Pembahasan

## Potensi Kerawanan dan Wilayah Rawan di Kecamatan Pademangan
Data BPS Jakarta Utara (2021) menggambarkan secara detil bagaimana kondisi Kecamatan Pademangan (Tabel 2). Dengan luas wilayah hanya 11,92 KM 2 , menjadikan Pademangan sebagai kecamatan  terkecil  dari  enam  kecamatan  di  Jakarta  Utara,  dengan  persentase  8.13%.  Namun, wilayah  kecil  tersebut  dihuni  oleh  168.265  penduduk  sehingga  sangat  padat.  Hal  ini  dibuktikan dengan  pengamatan  lapangan  yang  menunjukkan  bahwa  daerah  Pademangan  yang  terdiri  dari sektor 1 sampai 9, merupakan daerah yang padat.
Tabel 2. Jumlah dan kepadatan penduduk di Kecamatan Pademangan
Kelurahan Jumlah Penduduk (Jiwa) Kepadatan (per KM 2 ) Pademangan Barat 84.421 23.891, 61 Pademangan Timur 45.820 17.539, 43 Ancol 38.024 10.078, 46 Kecamatan Pademangan 168.265 16 964,42
Sumber: BPS Jakarta Utara, 2021 Dengan  proporsi  per  KM 2 dihuni  oleh  16.964,42  jiwa,  maka  Kecamatan  Pademangan sangatlah  padat  dengan  penduduk.  Menjadi  pemandangan  yang  kasat  mata  jika  melihat  rumah- rumah  penduduk  berjejalan  di  gang-gang  sempit,  tanpa  menyisakan  ruang  bagi  warga  untuk berinteraksi. Selain padat, Kecamatan Pademangan juga memiliki lokasi pemukiman kumuh yang terbilang  tinggi  di  Jakarta  Utara  (Tabel  3).  Peneliti  menyaksikan  sendiri  betapa  di  gang-gang sempit  di  Kecamatan  Pademangan,  rumah  antar  warga  nyaris  tidak  berjarak.  Ruang  yang  tersisa dimanfaatkan  untuk  tempat  jemur  atau  gerai  usaha.  Motor-motor  milik  warga  terparkir  di  luar, memadati jalan utama ataupun di lahan kosong. Hal ini disebabkan rumah warga yang sempit tidak lagi  mampu  menampung  motor.  Penyebab  lain  adalah  karena  sempitnya  gang  tersebut,  sehingga motor tidak dapat lewat.
Tabel 3. Pemukiman kumuh di Kecamatan Pademangan Kelurahan Jumlah Lokasi Jumlah Bangunan Jumlah Keluarga Pademangan Barat 12 623 2064 Pademangan Timur 9 346 682 Ancol 2 654 2480 Kecamatan Pademangan 23 1623 5226
Versi Online: http://journal.ubm.ac.id/
Hasil Penelitian

## Sumber: BPS Jakarta Utara, 2021
Maka,  di  tengah  sesak  dan  kumuhnya  ruang  di  Kecamatan  Pademangan,  gesekan  kecil serta  miskomunikasi  dapat  berdampak  pada  kerawanan  yang  berupa  tindakan  kriminal, pertentangan antar warga, serta konflik sosial yang lebih besar. Penelusuran peneliti menemukan, satu hal yang menjadi permasalahan klasik di Pademangan adalah terjadinya tindak tawuran yang sudah  berlangsung  cukup  lama.  Selain  itu,  tindakan  kriminal  lain  yang  kerap  menyertai  tawuran adalah  pencurian  kendaraan  bermotor,  pencurian  barang  elektronik,  utamanya  telepon  genggam, begal,  sampai  narkoba.  Laporan  BPS  (2014)  menunjukkan,    Kecamatan  Pademangan  merupakan satu  diantara  tiga  kecamatan  di  Jakarta  Utara  (Selain  Penjaringan  dan  Koja)  yang  dinyatakan sebagai wilayah rawan narkoba.
Bentuk perkelahian lain, yang ada dalam lingkungan masyarakat Pademangan yakni, masih kerap  terjadinya  perkelahian  antar  anak  sekolahan.  Penelusuran  penelitian  menunjukkan, perkelahian  antar  siswa,  dipicu  oleh  terjadinya  tindakan  saling  ejek  dan  merendahkan  sekolah, tempat mereka mengenyam pendidikan.
Wilayah  yang  sempit  ditambah  banyaknya  jumlah  penduduk  menyisakan  sedikit  ruang interaksi bagi warga. Meskipun relasi yang dibangun antar warga cair dan konstruktif, namun hal tersebut belum cukup membantu untuk mengurangi tingkat kerawanan di kecamatan Pademangan. Ekonomi  yang  bertumpu  pada  sektor  informal  menjadikan  kemiskinan  di  wilayah  tersebut cenderung  persisten.  Pada  akhirnya,  faktor-faktor  tersebut  mencetuskan  kerawanan  sosial  dalam dua manisfestasinya: penyalahgunaan narkoba, dan konflik (tawuran) antar warga/kelompok.
Penyalahgunaan  narkoba  karena  kemiskinan  adalah  faktor  struktural  konflik.  Begitu  juga tekanan  hidup  yang  membuat  orang  menjadi  mudah  tersulut  emosi.  Tetapi,  desas-desus  tentang siapa  yang  memakai  narkoba,  siapa  yang  melakukan  tindakan  kriminal,  apakah  dari  kelompok ‘kami’ atau kelompok lain, justru menjadi penyebab yang sifatnya non-struktural dari tawuran.  Hal yang sama juga jika terjadi mis-komunikasi mengenai siapa yang memakai narkoba atau siapa yang melakukan kriminal. Meskipun demikian, penyebab non struktural tersebut tidak hanya terjadi pada kasus  penyalahgunaan  narkoba  dan  kriminal  saja.  Dalam  banyak  kasus  tawuran,  hal-hal  sepele justru  yang  menjadi  pemicu,  misalnya  saling  ejek  di  pengkolan  jalan  atau  karena  ‘menggoda’ perempuan  dari  kelompok  lawan.  Penyebab  non-struktural  inilah  yang  menjadi  kunci  untuk menyelesaikan konflik, di samping mereduksi penyebab struktural.
Tingginya  kerawanan  di  Kecamatan  Pademangan  bersesuaian  data  BPS  (2014)  tentang Indeks  Potensi  Kerawanan  Sosial  (IPKS).  Dari  indeks  IPKS  tersebut,  dapat  ketahui  bahwa  di Kelurahan  Pademangan  Barat,    indeks  kerawanan  modal  sosial  (modal  sosial)  tertinggi dibandingkan  indeks-indeks  lain  di  IPKS  dan  di  Kelurahan  Ancol,  mempunyai  indeks  rawan ekonomi,  kemiskinan,  dan  keamanan  tertinggi  dibandingkan  indeks-indeks  lain.  Kesamaan  dari tiga  kelurahan  di  Kecamatan  Pademangan  menunjukkan  bahwa  IPKS  mereka  sangat  dipengaruhi oleh kerawanan modal sosial dan kerawanan ekonomi. Indeks rawan modal sosial dipengaruhi oleh 4  indeks  yaitu  ketidakberadaaan  tempat  ibadah,  ketidakberadaan  kegiatan  kerja  bakti, ketidakberadaan  kegiatan  arisan  dan  ketidakberadaan  kegiatan  binsos  (PKK,  Karang  Taruna, Majelis  Taklim,  Kebaktian).  Dari  ketiga  kelurahan  di  Kecamatan  Pademangan,  sangat  minim terhadap empat indeks pembentuk modal sosial, yakni minim tempat ibadah, minim kegiatan kerja bakti, minim kegiatan arisan dan minim kegiatan Binsos (BPS Jakarta 2014).
Begitu juga dengan indeks rawan keamanan dan ketertiban. Menueurt BPS Jakarta (2014) indeks  rawan  keamanan  dan  ketertiban  dibangun  dari  tiga  unsur  pembentuk  indeks  yaitu ketidakberadaan  petugas  keamanan,  tindak  pidana,  dan  tawuran.  Berdasarkan  data  indeks  rawan keamanan  dan  ketertiban,  Kelurahan  Kampung  Rawa  dan  Kelurahan  Galur  berada  pada  posisi rawan sedang, sementara Kelurahan Tanah Tinggi di posisi rawan ringan. Kerawanan sosial yang salah satu manifestasinya berupa konflik antar kelompok/warga ini menguatkan temuan Sujarwoto (2017)  yang  menemukan  bahwa  sengketa/konflik  komunal  berhubungan  kuat  dengan  sejumlah faktor, antara lain kemiskinan dan ketimpangan ekonomi.
Dengan  kondisi  demikian,  maka  akan  mudah  sekali  menemukan  wilayah  rawan  di Kecamatan Pademangan. Pemetaan Kepolisian Sektor Pademangan (2022) menunjukkan, terdapat 3 wilayah yang menjadi pusat tawuran (Tabel 4):
Versi Online: http://journal.ubm.ac.id/
Hasil Penelitian
Tabel 4. Wilayah Rawan Tawuran di Kecamatan Pademangan No. Wilayah Lokasi Rivalitas 1 Utara (Sepanjang Jln. RE. Martadinata) Bintang Mas Geng  motor  vs  anak  Pasar Nalo Depan Pasar Nalo RW 12 Geng  Motor  vs  anak  Pasar Nalo Jembatan Goyang Kolong Tol Carnaval Flyover  samping  Benyamin Sueb Jln. Trembesi 2 Tengah  (Sepanjang Jln. Gunung Sahari) Terowongan RW 13 Anak  geng  motor  vs  anak Pasar Nalo Jl.Budi  Mulia  depan  pom bensin Budi Mulia Anak gang 4 vs Tawakal Rajawali Kalimati Anak RW 003 vs anak RW 006 Depan Maspion Geng motor 3 Barat Depan alexis anak kebon sayur versus Kampung Bandan Depan Masjid Kramat, Lodan Raya Anak  geng  motor  vs kampung bandan Jl.Tongkol (perbatasan Pademangan dan Penjaringan) Jln. Mangga Dua Raya
Sumber : Olahan Peneliti. 2023
Tawuran  di  ketiga  wilayah  tersebut  (Utara,  Tengah,  dan  Barat)  sering  terjadi  khususnya pada  saat  akhir  pekan  dan  meningkat  pada  saat  bulan  Ramadhan  (saat  sahur,  subuh,  selesai tarawih).  Selain  itu  perkembangan  media  sosial  yang  pesat  juga  menjadi  katalis  bagi  kalangan remaja  untuk  melakukan  tawuran.  Misalnya,  di  mulai  dari  saling  ejek  di  media  sosial,  kemudian berujung pada tawuran di lapangan.

## Konvergensi Simbolik dalam Pencegahan Tawuran
Sebagaimana dikemukakan Kapolri Jenderal (Pol). Listyo Sigit Prabowo (2021),  kejahatan tidak  bersifat  acak  (random)  tetapi  terjadi  dalam  pola-pola  (patterns)  tertentu.  Karena  itulah, diperlukan sebuah pendekatan khas untuk memahami tindakan pidana yang berpola tersebut. Hal tersebut dikenal sebagai pendekatan pemolisian prediktif.  Tujuan dari pemolisian prediktif adalah untuk  mengekstraksi  berbagai  pola  kejahatan  berdasarkan  data  historis  yang  bersifat  makro maupun  mikro  untuk  basis  prediksi  dalam  pencegahan  dan  penanganan  di  masa  mendatang (Brantingham et al, 2011 dalam Prabowo, 2021).
Tawuran  yang  terjadi  di  Kecamatan  Pademangan  juga  dapat  diselesaikan  dengan mekanisme  pemolisian  prediktif.  Hal  yang  dilakukan  Kepolisian  Sektor  Pademangan  adalah melakukan  prediksi  gangguan  kamtibmas  pada  saat  menjelang  bulan  Ramadhan,  dengan
Versi Online: http://journal.ubm.ac.id/
Hasil Penelitian
melakukan anatomi crime yang didasarkan oleh hasil pulbaket intelijen oleh unit intelkam Polsek Pademangan  dan  hasil  patroli  sambang  dan  patroli  dialogis  oleh  kapolsek  pademangan  dengan perangkat  pemerintah  Kecamatan  Pademangan, stekholder seperti  Pokdarkamtibmas,  Linmas, dawis,  perangkat  RW  /  RT.  Hal  ini  dilakukan  untuk  memetakan  dimana  wilayah  yang  rawan tawuran dan juga untuk memformulasikan interfensi pencegahan yang efektif dan efesien. Selain itu  hal  ini  juga  dilakukan  untuk  juga  mengukur  tingkat  gangguan  keamanan  dan  ketertiban sehingga kejahatan dicegah sedini mungkin.
Gambar 1. Koordinasi Polsek Pademangan dengan Kelompok Masyarakat Pademangan 1
Gambar 2. Koordinasi Polsek Pademangan denganKelompok Masyarakat Pademangan 2 Pada dasarnya masyarakat memberi dukungan dengan langkah-langkah yang diambil oleh kepolisian  untuk  mengakhiri  tradisi  tawuran  terutama  yang  selalu  terjadi  di  bulan  puasa.  Oleh karena itu, langkah preventif dan preemtif yang diambil mendapatkan dukungan secara mutlak dari masyarakat.  Hal  ini  diperkuat  oleh  temuan  konten  episode  1  hingga  16  kanal  Youtube  Polsek Kecamatan Pademangan.
Dapat  dilihat  di  episode  satu  misalnya,  dipaparkan  mengenai penyebab  tawuran  tertinggi yang  ternyata  “mengikuti trend ”,  kemudian  bagaimana  tindakan  preventif  dilakukan  patroli  pada jam-jam tertentu dan preemtif dengan mem- blast berita serta kerjasama Polisi dengan Pokdar dan Ketua  RW  dalam  bentuk  Posko  Siskamling  (Pospam  Pencegahan).  Kemudian,  pada  episode  2 hingga  6  digambarkan  bagaimana  Polisi Sektor  Pademangan  bekerjasama  dengan  berbagai  pihak untuk mendeteksi dini dan mencegah tawuran. Selanjutnya, di episode 7 hingga 9 dijelaskan peran polisi  dalam  mengidentifikasi  para  aktor  yang  terlibat  dalam  tawuran  serta  bertemu  langsung dengan mereka. Serial implementasi strategi pencegahan tawuran di di kanal Youtube tersebut pada
Versi Online: http://journal.ubm.ac.id/ Hasil Penelitian
episode  terakhir  (episode  16)  ditutup  dengan  sosialisasi  Program  Pos  GAHRAN  di  RW  10  serta testimoni  dari  tokoh  masyarakat  (RW  4,  RW  10,  RT  18/RW  01,  Karang  Taruna)  tentang keefektifan  program  nol  tawuran  selama  Ramadhan  &  keamanan  ibadah  di  sekitar  Masjid  Al Mukhlisin.
Rantai  retorik  dan  tema  fantasi  ‘nol  tawuran’  tersebut  sejalan  dengan  penelitian  Isnaini (2020b)  yang  menemukan  bahwa  tema  fantasi  sebagai  narasi  adalah  sebuah  realitas  simbolik. Retorika  dibentuk  oleh  visi  retorik  setiap  agen  dan  dibagikan  kepada  anggota  kelompok  serta komunitas  sekitar.  Visi  retorik  tersebut  menawarkan  tema  fantasi  sebagai  modal  sosial  yang dipandang oleh kelompok sebagai nilai dan keyakinan fundamental.
Sebagaimana analisis atas isi konten Youtube Kepolisian Sektor Pademangan, maka polisi dapat dikatakan memiliki peran sebagai mediator hubungan sosial. Artinya, aparat keamanan dapat mengunakan  pengaruh,  wibawanya  guna  menekan  para  pihak  untuk  mendorong  para  pihak  agar menghasilkan kesepakatan (Moore 2004). Dalam hal ini, polisi dapat bertindak: 1) Mengedepankan upaya pencegahan (preventif & preemtif) dibandingkan penangkapan, dengan pengawasan terpadu yang melibatkan berbagai elemen masyarakat; 2) Melakukan kerjasama Polsek Pademangan dalam melakukan  pengawasan  dengan  berbagai  elemen,  yaitu:  Lurah,  Babinsa,  FKOM,  RW/RT,  LMK, Relawan  Ibu-Ibu  Dawis,  Linmas,  Pokdar  Kamtibmas,  dan  Karang  Taruna;  3)  Sosialisasi  sanksi hukum  kepada  para  pelaku  tawuran  anak  dan  pencurian,  serta  orang  tua  (berupa  pengiriman  ke Panti Anak-Anak Nakal/Dinas Sosial sampai dengan Lapas Anak); 4) Membangun sistem database untuk  memantau  kelompok-kelompok  dan  daerah  rawah  kekerasan  dan  tawuran,  melalui  Posko Gahran, Cyber  Patrol ,  dan  Patroli  Sepeda  Motor;  5)  Saluran  komunikasi  dilakukan  melalui berbagai  media  digital,  mulai  dari:  Zoom meeting , Handy  Talkie ,  dan WhatsApp  Group ;  6) Pemasangan  spanduk banners di  titik-titik  rawan  sebagai  kegiatan  komunikasi  publik  sekaligus upaya  preemtif;  7)  Menggunakan media  press  release untuk  melakukan  berbagai  himbauan preemtif  dan  deklarasi  dari  kelompok-kelompok  anak  yang  teridentifikasi  pernah  melakukan tawuran; 8) Menggunakan influencers dari kalangan anak muda (Lord Dustin & kelompok Bestie) dan  testimoni  dari  tokoh-tokoh  masyarakat  untuk  mendukung  sistem  pencegahan  tawuran (sisgahran);  9).  Menyarankan  pentingnya  keterlibatan  setiap  warga  serta  kehadiran  anggota kepolisian dalam suatu konsep pengawasan bersama (simbiose mutualisme).

## Kesimpulan
Artikel  ini  menunjukkan  secara  holistik  bahwa  proses  komunikasi  yang  dibangun  oleh polsek  Pademangan  sebagai  suatu  mekanisme  pemantau  dan  pencegahan  berdampak  positif terhadap  turunnya  angka  kriminalitas  secara  umum  yang  terkait  dengan  tawuran.  Pada  tataran berikutnya  mekanisme  dan  model  kepemimpinan  partisipasif  yang  berorientasi  pada  penguatan agen-agen  yang  dalam  hal  ini  diwakili  oleh  masyatakat  menjadi  solusi  yang  tepat  dan  dapat diimplementasikan dalam konteks sosial dan budaya yang lebih besar. Nilai-nilai budaya gotong- royong  yang  merupakan  mentalitas  bangsa  Indonesia  merupakan  landasan  penerapannya  bahkan dalam  konteks  nasional.  Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  pelaksanaan  kegiatan  preventif  dan preemtif di lingkungan polsek pademangan dapat diterapkan secara meluas di seluruh Indonesia.

## Referensi
Abdulhalil,  B.  A.  K.  S.  (2019).  Resolusi  Konflik  dalam  Ranah  Lokal  (Studi  Tentang  Strategi Brimob  Maluku  Utara  dalam  Penanggulangan  Perkelahian  Antar  Kampung  Kelurahan Toboko dan Mangga Dua). Ejournal KAWASA , 9 (2), 19-32.
Ahmed,  S.,  &  Rahaman,  K.  R.  (2014).  Sustainability  challenges  and  the  spatial manifestation  of  poverty  in  megacities  of  the  Global  South:  Focus  on  Dhaka,
Versi Online: http://journal.ubm.ac.id/
Hasil Penelitian
Bangladesh.  In From  sustainable  to  resilient  cities:  Global  concerns  and  urban efforts . Emerald Group Publishing Limited.
Awali,  M.  N.,  Oktaviyani,  A.,  Tallo,  A.  J.,  &  Deyanara,  E.  (2019,  February).  Struktur  Dan Distribusi  Kependudukan  Kota  Adminstratif  Jakarta  Utara  Tahun  2012-2016.  In Seminar Nasional Geomatika (Vol. 3, No. 583, pp. 2018-3).
Badan  Kesatuan  Bangsa  dan  Politik.2015. Peta  Kawasan  Rawan  Konflik  DKI  Jakarta. Jakarta:Badan Kesatuan Politik dan Bangsa DKI Jakarta BPS Jakarta Badan Pusat Statistik Jakarta. 2014. Indeks Potensi Kerawanan Sosial 2014. Jakarta (ID): Badan Pusat Statistik DKI Jakarta BPS  Jakarta  Utara. Kecamatan  Pademangan  dalam  Angka  2021. Jakarta:  BPS  Jakarta Utara Creswell  JW.  2015. Penelitian  Kualitatif  &  Desain  Riset:  Memilih  Di  Antara  Lima Pendekatan. Yogyakarta (ID): Pustaka Pelajar Imai,  K.  S.,  Gaiha,  R.,  &  Garbero,  A.  (2017).  Poverty  reduction  during  the  rural–urban transformation:  Rural  development  is  still  more  important  than  urbanisation. Journal of Policy Modeling , 39 (6), 963-982.
Isnaini, M., Marta, R., Daniar, A., Nurdiana, N., & Prananingrum, N. (2020b, November).
Friends  or  Foes?  Fantasy  Themes  and  Social  Identity  Theory  in  Intergroup Conflicts. In The Proceedings of the 4th International Conference of Social Science and Education, ICSSED 2020, August 4-5 2020, Yogyakarta, Indonesia . Isnaini, M., Sarwoprasodjo, S., Kinseng, R. A., & Kholil, K. (2020a). Praktik vigilantisme digital  di  media  sosial  dalam  konflik  antarkelompok.  Jurnal  Studi  Komunikasi, 4(3), 749-767
Khairunisa,  A.  H.,  Widyawati,  W.,  &  Nurrokhmah,  R.  (2017).  Pola  Persebaran  Permukiman Kumuh di Kecamatan Pademangan Jakarta Utara. Prosiding SNaPP: Sosial, Ekonomi dan Humaniora , 7 (1), 139-149. Malik  I.  2017. Resolusi  Konflik:  Jembatan  Perdamaian. Jakarta  (ID):  Penerbit  Buku Kompas
Moore  C.W.  2004. The  Mediation  Process:  Practical  Strategies  for  Resolving  Conflict . San Francisco (US): Jossey-Bass
Murakami, A., Zain, A. M., Takeuchi, K., Tsunekawa, A., & Yokota, S. (2005). Trends in urbanization  and  patterns  of  land  use  in  the  Asian  mega  cities  Jakarta,  Bangkok, and Metro Manila. Landscape and Urban Planning , 70 (3-4), 251-259.
Pangestu,  P.  P.  (2021).  Harmonisasi  Sosial  Perkotaan:  Telaah  Probabilitas  Konflik  Pada  Tradisi Bangun Sahur Atas Regulasi Pengeras Suara Masjid. Jurnal Penelitian , 15 (1), 149-168.
Prabowo,  Listyo  Sigit.  2021.  Pemolisian  Prediktif.  Dokumen  pada  Dengar  Pendapat dengan DPR
Purnamasari,  N.,  &  Nuryati,  T.  (2022).  Evaluasi  Implementasi  Program  Intervensi  Berbasis Masyarakat di Wilayah Jakarta Utara. Jurnal Mahasiswa BK An-Nur: Berbeda, Bermakna, Mulia , 8 (2), 66-72.
Sabiq,  R.  M.,  &  Nurwati,  N.  (2021).  Pengaruh  kepadatan  penduduk  terhadap  tindakan  kriminal.
Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik , 3 (2), 161-167.
Stake RE. 2009. Studi Kasus. Dariyatno dkk, penerjemah. Di dalam Denzin NK, Lincoln YS. Handbook  of  Qualitative  Research .  Yogyakarta  (ID):  Pustaka  Pelajar. hlm:299-313
Sumandiyar, A., Syarif, S., Arda, M. S., & Nur, H. (2020). Sosiologi Perkotaan: Kapitalisasi Ruang dan Marjinalisasi Sosial. Kendari: Literacy Institut
Sumarno, S.,2014. Problema dan resolusi konflik sosial di kecamatan johar baru - jakarta pusat. Sosio Konsepsia , 3(2), pp. 1–16
Versi Online: http://journal.ubm.ac.id/ Hasil Penelitian
Tadjoeddin,  Mohammad  Zulfan.  2002. Anatomy  of  Social  Violence  in  The  Context  of Transition: The Case of Indonesia, 1990-2001. Politics Administration and Change, No. 38, July-December 2002
Yamani,  U.  K.  (2022).  Konflik  Pembangunan  Rumah  Deret  Tamansari  Kota  Bandung. Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik , 4 (2). Yin RK.2012. Studi Kasus: Desain dan Metode. Jakarta (ID):Rajawali Pers
Youtube Polsek Pademangan. Diakses pada tanggal 26 Mei 2022 di laman: https://www.youtube.com/channel/UCqvtfoXEp67m-MQyznZggpQ