## PENGGUNAAN INFORMASI HARTA PADA PEMILIHAN WAJIB PAJAK YANG AKAN DIPERIKSA
Habib Asfiya Jauhari 1) ; Fadlil Usman 2)
1) habibasfiya99@gmail.com, Politeknik Keuangan Negara STAN
2) fadlil.81@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN* *email korespondensi

## Abstract
Taxes have an important role in the development of the country, especially in supporting development financing. Based  on  the  self-assessment  system,  taxpayers  are  given  full  trust  to  calculate,  pay  and  report  their  own  tax obligations. In order for the process and implementation of the system to remain within the rules, several efforts have been made, one of which is law enforcement through the implementation of Tax Audit. With the existence of the Tax Audit, it is expected to increase compliance with the fulfillment of Taxpayer's tax obligations. This study discusses the use of property information in the selection of taxpayers  to be examined in a special examination with computerized risk analysis. This study uses a qualitative method. So far, the value of assets is not used in determining  potential  taxpayers  to  be  audited  because  there  is  already  quite  a  lot  of  existing  data  into consideration. Based on the results of the study, it is known that property information can be used in the selection of taxpayers to be audited. The value of the Taxpayer's assets shows the fiscal importance of each Taxpayer. Keywords : Taxation, Tax Audit, Tax Data, Assets

## Abstrak
Pajak punya peran penting dalam pembangunan negara terutama dalam  mendukung pembiayaan pembangunan. Berdasarkan  sistem self  assessment ,  Wajib  Pajak  diberi  kepercayaan  penuh  untuk  menghitung,  membayar  dan melaporkan  sendiri  kewajiban  perpajakannya.  Agar  proses  dan  pelaksanaan  sistem  tersebut  tetap  berada  pada aturannya dilakukan beberapa upaya yang salah satunya adalah dengan penegakan hukum melalui pelaksanaan Pemeriksaan  Pajak.  Dengan  adanya  Pemeriksan  Pajak  diharapkan  dapat  meningkatkan  kepatuhan  pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.  Penelitian ini membahas penggunaan informasi harta pada pemilihan wajib pajak  yang  akan  diperiksa  dalam  pemeriksaan  khusus  dengan  analisis  risiko  terkomputerisasi.  Penelitian  ini menggunakan metode kualitatif. Selama ini nilai harta tidak digunakan dalam penentuan Wajib Pajak potensial untuk diperiksa karena  sudah cukup banyak data-data yang ada yang menjadi pertimbangan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa informasi harta bisa digunakan dalam pemilihan wajib pajak yang akan diperiksa. Nilai harta Wajib Pajak menunjukkan fiscal importance masing-masing Wajib Pajak. Kata Kunci : Perpajakan, Pemeriksaan Pajak, Data Pajak, Harta

## PENDAHULUAN
Pemeriksaan  pajak  hamper  selalu  menghadirkan  kontroversi  dengan  timbulnya sengketa  pajak  (Bwoga,  2019).  Namun  demikian,  pemeriksaan  pajak  juga  bergana  untuk menguji  kepatuhan  wajib  pajak  (Gunarso,  2016;  Harmawati  &  Yadnyana,  2016;  Prayatni  & Jati, 2016; Sucandra & Supadmi, 2016;  Ezer & Ghozali, 2017; Assa et al., 2018; RW et al., 2018;  Arifin  &  Syafii,  2019)  yang  nantinya  juga  dapat  meningkatkan  penerimaan  pajak (Fadhillah & Andi, 2016; Sutrisno et al, 2016; Maulida & Adnan, 2017; Sunarto & Muhammad, 2018; Monica & Andi, 2019; Aprilianto & Hidayat, 2020). Gunadi dalam diskusi pemeriksaan pajak  di  Surabaya  tahun    2015,  mengungkapkan  bahwa  sumbangan  penerimaan  dari pemeriksaan masih kecil sehingga diperlukan penambahan audit coverage (www.pajak.go.id). Audit coverage ratio tahun 2015 baru 0,34%. Gunadi mengusulkan audit coverage dinaikkan menjadi 1-5%. Langkah-langkah strategis pemeriksaan yang perlu dilakukan menurut Gunadi ada tiga. Pertama, pemanfaatan sistem pemeriksaan dan database yang harus dibangun. Kedua, jumlah  dari  SP2  yang  diterbitkan  harus  ditingkatkan.  Ketiga,  saat  ini  distribusi  SDM  untuk pemeriksa 14,6% sedangkan standar OECD 30,4% sehingga perlu ada penambahan fungsional pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan.
Berdasarkan  Laporan  Tahunan  Direktorat  Jenderal  Pajak  (DJP)  terlihat  masih  ada keterbatasan  sumber  daya  pegawai  yang  dimiliki,  sehingga  Direktorat  Jenderal  Pajak  tidak mungkin  melakukan  pemeriksaan  atas  semua  wajib  pajak.  Dalam  SE.06/PJ/2016,  salah  satu usaha  Direktorat  Jenderal  Pajak  untuk  menjadikan  kegiatan  pemeriksaan  sebagai  instrumen untuk  mendorong  pertumbuhan  penerimaan  pajak  yang  berkelanjutan  adalah  dengan meningkatkan  kualitas  pemilihan  wajib  pajak  yang  dilakukan  pemeriksaan.  Peningkatan kualitas pemilihan wajib pajak ini juga sebagai program revitalisasi proses bisnis pemeriksaan.
Pemeriksaan khusus dilakukan Direktorat Jenderal Pajak didasarkan adanya keterangan lain berupa data konkret dan analisis risiko. Analisis risiko bisa dengan analisis risiko secara manual  yang  dibuat  oleh  pegawai  Direktorat  Pemeriksaan  dan  Penagihan,  rekomendasi Direktur yang berwenang atas hasil pengembangan dan analisis atas Informasi, Data, Laporan dan  Pengaduan  (IDLP)  yang  dilakukan  oleh  Direktur  yang  berwenang,  atau  analisis  risiko secara komputerisasi, termasuk hasil analisis dari Compliance Risk Management (CRM) Direktorat Jenderal Pajak menjelaskan bahwa analisis risiko terkomputerisasi nantinya akan  mengandalkan  analisis  risiko  dari compliance  risk  management . Compliance  risk management merupakan sistem manajemen risiko terintegrasi Direktorat Jenderal Pajak. Pada tahun 2015, compliance  risk management baru meliputi Pengawasan dan Pemeriksaan. Pada praktek  pemilihan  wajib  pajak  yang  akan  diperiksa,  analisis  risiko  terkomputerisasi  masih digunakan  dan  analisis  risiko  dari compliance  risk  management masih  dalam  tahap piloting pada  beberapa  kantor  pelayanan  pajak.  Pada piloting analisis  risiko compliance  risk management .,  dalam  pemilihan  wajib  pajak  yang  akan  diperiksa,  tahun  2015,  Direktorat Jenderal Pajak menggunakan 27 variabel yang dibagi dalam sumbu Y untuk fiscal importance dan sumbu X untuk level of compliance . Salah satu variabel yang digunakan dalam sumbu Y adalah variabel nilai harta sebagai salah pertimbangan dalam analisis risiko.
Di sisi lain, dalam lampiran surat S-367/PJ.04/2016, informasi yang ditampilkan pada analisis  risiko  terkomputerisasi  adalah    industri,  nama,  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak,  alamat, KLU,  tahun  buku,  peredaran  usaha, gross  profit  margin,  net  profit  margin,  corporate  tax  to turnover ratio , dan keterangan. Didalamnya tidak digunakan variabel nilai harta Wajib Pajak. Potensi  sumber  informasi  harta  Wajib  Pajak  sangat  banyak.  Selain  dari  data  Surat Pemberitahuan, Direktorat Jenderal Pajak mempunyai sumber data lain yang bisa digunakan untuk kepentingannya. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2012, memberikan akses kepada Direktorat Jenderal pajak untuk meminta informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada instansi pemerintah, lembaga, asosiasi dan pihak lain. Salah satu jenis informasi tersebut adalah data  yang  berkaitan  dengan  kekayaan  atau  harta  yang  dimiliki  orang  pribadi  atau  badan. Penelitian  ini membahas  penggunaan informasi harta pada pemilihan wajib pajak yang  akan diperiksa dalam pemeriksaan khusus dengan analisis risiko terkomputerisasi .

## KAJIAN PUSTAKA
Pemeriksaan pajak
“ Pengertian pemeriksaan di bidang perpajakan menurut Mardiasmo (2000, 36) adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan  peraturan  perundang-undangan  pajak.  Menurut  Priantara  (2000,  24),  pemeriksaan merupakan interaksi antara pemeriksa dengan Wajib Pajak. Untuk itu, dibutuhkan sikap positif dari Wajib Pajak sehingga pelaksanaan pemeriksaan dapat lebih efektif. ” “ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata  Cara  Perpajakan,  sebagaimana  diubah  terakhir  dengan  Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009: Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan
mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan  suatu  standar  pemeriksaan  untuk  menguji  kepatuhan  pemenuhan  kewajiban perpajakan  dan/atau  untuk  tujuan  lain  dalam  rangka  melaksanakan  ketentuan  peraturan perundang-undangan perpajakan. ”
Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ/2016, terdapat dua kriteria  pemeriksaan  yaitu  pemeriksaan  rutin  dan  pemeriksaan  khusus. “ Pemeriksaan  rutin merupakan pemeriksaan yang dilakukan sehubungan dengan pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban perpajakan tanpa memerlukan analisis risiko kepatuhan wajib  pajak. Pemeriksaan Khusus  meliputi:  (1)  Pemeriksaan  khusus  berdasarkan  keterangan  lain  berupa  data  konkret. Pemeriksaan  ini  merupakan  pemeriksaan  yang  dilakukan  terhadap  Wajib  Pajak  yang berdasarkan keterangan lain berupa data konkret menunjukkan adanya indikasi ketidakpatuhan pemenuhan  kewajiban  perpajakan;  (2)  Pemeriksaan  khusus  berdasarkan  analisis  risiko. Pemeriksaan  ini  merupakan  pemeriksaan  yang  dilakukan  terhadap  Wajib  Pajak  yang berdasarkan  hasil  analisis  risiko  menunjukkan  adanya  indikasi  ketidakpatuhan  pemenuhan kewajiban perpajakan. ”
Kebijakan pemeriksaan khusus berdasarkan analisis risiko adalah sebagai berikut: (1) pemeriksaan khusus berdasarkan analisis risiko dilakukan melalui mekanisme bottom up dan top  down secara terukur; (2) parameter terukur dalam hal  ini adalah Wajib Pajak yang akan dilakukan  pemeriksaan  harus  memenuhi  unsur-unsur:  memiliki  potensi  pajak  yang  dapat diidentifikasi, penanggung pajak diketahui keberadaanya, dan masih memiliki kegiatan usaha aktif;  (3)  identifikasi  potensi  pajak  didukung  dengan  data  dan/atau  informasi  yang  bersifat kuantitatif dan/atau kualitatif, antara lain alat keterangan, bukti pemotongan/pemungutan PPh, data  Pajak  Keluaran  dan  Pajak  Masukan,  devisa  hasil  ekspor,  kepemilikan  harta,  hasil  visit pegawai  yang  menjalankan  tugas  dan  fungsi  pengawasan  terhadap  Wajib  Pajak  dan  hasil pengamatan.
Instruksi  pelaksanaan  pemeriksaan  khusus  top  down  yang  dibuat  oleh  Direktur Pemeriksaan  dan  Penagihan  diterbitkan  berdasarkan:  (1)  Analisis  risiko  secara  manual  dari usulan kepala subdirektorat di lingkungan Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan atau instruksi Direktur  Pemeriksaan  dan  Penagihan;  (2)  Hasil  analisis  dan  pengembangan  atas  IDLP  yang dilakukan oleh direktur yang berwenang; (3) Analisis risiko secara terkomputerisasi, termasuk hasil analisis dari CRM ( compliance risk management .).

## Pemilihan Wajib Pajak yang akan diperiksa
Murphy (1959, 232) dalam Wardana (2015, 2) menyatakan bahwa untuk memastikan semua  Wajib  Pajak  melaporkan  kewajiban  pajaknya  secara  benar  adalah  dengan  melakukan pemeriksaan untuk seluruh Surat Pemberitahuan (SPT). Namun demikian, cara tersebut adalah mustahil sekaligus tidak ekonomis mengingat terbatasnya sumber daya yang dimiliki.
Sejak tahun 1999 secara resmi Direktorat Jenderal Pajak menggunakan teknik sampling audit  dalam  pemeriksaan  pajak,  sesuai  SE-06/PJ.7/1999  tentang  Perlakuan  dan  Pendekatan Pemeriksaan  terhadap  Golongan  Wajib  Pajak  serta  Penerapan  Teknik  Sampling  dalam Pemeriksaan  Pajak.  Tujuan  utama  teknik  pemilihan  objek  pemeriksaan  ini  adalah  sebagai sarana  untuk  membantu  pemeriksa  pajak  dalam  pelaksanaan  pemeriksaan  pajak  agar  lebih efisien  dan  efektif.  Direktur  Jenderal  Pajak  juga  menyatakan  dalam  SE-06/PJ/2016  bahwa pemeriksaan  khusus  dilakukan  kepada  wajib  pajak  berdasarkan  adanya  data  konkret  dan berdasarkan  analisis  risiko  yang  mengindikasikan  ketidakpatuhan  pemenuhan  kewajiban perpajakan.
Menurut  Arens  et  al.  (2016),  pemilihan  sampel  audit  adalah:  “… when  the  auditor decides  to  select  less  than  100%  of  the  population  for  testing  for  the  purpose  of  making inferences about the population, it is called audit sampling ”.  Sedangkan menurut SAS No. 39: “ Audit sampling is the application of an audit procedure to less then 100% of the items within

## EDUCORETAX
an account balance or class of transaction for the purpose of evaluating some characteristic of the balance or class ”.
Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  OECD  (2004),  kunci  yang  dibutuhkan  untuk proses pemilihan audit yang efektif, yaitu: (1) ketersediaan data yang akurat, komprehensif dan tepat  waktu;  (2)  ketersediaan  pengetahuan  dan  kemampuan  untuk  menganalisis  dan memprioritaskan  data  yang  ada,  dan  untuk  memfasilitasi feedback yang  memperbarui parameter kasus audit dan proses manajemen risiko kepatuhan pada level strategi; (3) informasi dari  pihak  ketiga  yang  mengkonfirmasi  detail  surat  pemberitahuan;  (4)  histori  kasus sebelumnya; (5) profil sektor bisnis secara umum.
Manfaat audit sampling menurut Basalamah (2003, 5) khususnya yang menggunakan metode  statistik  adalah:  (1)  penentuan  besarnya  sampel  yang  harus  diperiksa  dan  evaluasi hasilnya  menjadi  lebih  objektif  karena  adanya  perincian  secara  statistik  mengenai  tingkat kesalahan yang diperkirakan, tingkat kehandalan yang dikehendaki, kesalahan maksimum yang dapat ditolerir, metode pemilihan sampel yang memadai guna mengindari bias (kecenderungan auditor pada suatu hal tertentu), serta adanya sarana terbaik untuk menilai sampel; (2) sampling statistik memungkinkan bagi auditor untuk lebih merinci dan mengendalikan risiko sampling dengan menentukan tingkat ketepatan dan keandalan yang dapat dicapai.
Ketika  hendak  menerapkan  audit  sampling,  menurut  Guy.  et  al.  (1986,  5)  perlu melakukan hal-hal berikut : (1) Perencanaan, yaitu ketika merencanakan sebuah audit, auditor harus  mempertimbangkan  hubungan  sampel  pada  relevansi  audit  spesifik  atau  tujuan pengendalian internal dan mempertimbangkan faktor lain yang mempengaruhi ukuran sampel. (2)  Seleksi,  yaitu  pemilihan  item-item  yang  digunakan  sebagai  sampel  diharapkan  dapat mewakili populasi. Semua item dalam populasi harus memiliki kesempatan untuk dipilih. (3) Evaluasi, yaitu auditor harus memproyeksikan hasil kesalahan dari sampel yang dipilih.
Lebih  lanjut  Guy.  et  al.  (1986,  65)  merumuskan  model  analisis  kualitatif  untuk pemilihan sample audit yaitu: (1) menentukan critical dan noncritical error pada lingkup audit; (2) menentukan sifat dan penyebab tiap critical error , yang dapat berupa disengaja atau tidak disengaja, kecerobohan atau salah memahami instruksi, sering atau jarang, sistematis atau acak, dan kemungkinan efek nilai uang; (3) mengevaluasi efek terburuk dari tiap critical error ; (4) menentukan  konsistensi critical  error dengan  evaluasi  awal  dari  pengendalian  internal,  dan memodifikasi  rencana  audit  yang  sesuai;  (5)  menentukan  efek  dari  penyimpangan  pada kepatuhan dan uji substantif; dan (6) menyarankan meningkatkan prosedur kepada klien.

## Harta
Dalam PSAK nomor 16 revisi tahun 2015 disebutkan bahwa aset atau harta merupakan semua  kekayaan  yang  dimiliki  oleh  seseorang  atau  perusahaan  baik  berwujud  maupun  tak berwujud yang berharga atau bernilai yang akan mendatangkan manfaat bagi seseorang atau perusahaan  tersebut.  Manfaat  ekonomi  masa  depan  dalam  harta  adalah  potensi  dari  harta tersebut  untuk  memberikan sumbangan, baik  langsung maupun tidak langsung, arus kas dan setara kas kepada perusahaan.
Kieso, et. al. (2014, 37) mendefinisikan harta sebagai a resource controlled by the entity as a result of past events and from wich future economic benefits are expected to flow to the entity.  Pengertian  ini  sejalan  dengan  pendefinisian  harta  dalam  perpajakan.  Dalam  Undang- Undang  nomor  11  tahun  2016  tentang  Pengampunan  Pajak,  harta  didefinisikan  sebagai akumulasi tambahan kemampuan ekonomis berupa seluruh kekayaan, baik berwujud maupun tidak  berwujud,  baik  bergerak  maupun  tidak  bergerak,  baik  yang  digunakan  untuk  usaha maupun bukan untuk usaha, yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dalam PSAK 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan, harta diklasifikasikan menjadi harta  lancar  dan  harta  tidak  lancar.  Klasifikasi  harta  lancar  harus  memenuhi  syarat  sebagai
berikut:  (1)  Mengharapkan  akan  merealisasikan  harta,  atau  bermaksud  untuk  menjual  atau menggunakannya dalam siklu operasi normal. (2) Memiliki harta untuk tujuan diperdagangkan. (3) Mengharapkan akan merealisasi harta dalam jangka waktu 12 bulan setelah pelaporan. (4) Kas atau setara kas, kecuali harta tersebut dibatasi pertukarannya atau penggunaannya  untuk menyelesaikan laibilitas sekurang-kurangnya 12 bulan setelah pelaporan. Selain empat kriteria tersebut, maka harta diklasifikasikan sebagai harta tidak lancar.
Suryadi  (2006,  117)  dalam  Hani  dan  Lubis  (2010)  menyatakan  bahwa  ukuran  suatu perusahaan dapat dinilai dari nilai total aktivanya. Akan tetapi, Wajib Pajak besar lebih tinggi tingkat kesadaran perpajakan dibandingkan Wajib Pajak kecil Perusahaan dengan total aktiva lebih besar akan cenderung lebih patuh didalam memenuhi kewajiban pajaknya dibandingkan dengan perusahan yang total aktivanya kecil.

## METODE
Penelitian ini menggunakan metode kualitaif. Cresswell (2014, 59) menekankan dalam mendefinisikan penelitian kualitatif pada proses penelitian yang mengalir dari asumsi filosofis, menuju lensa penafsiran, kemudian menuju prosedur yang dilibatkan dalam mempelajari isu- isu sosial atau manusia. Ciri-ciri umum dalam penelitian kualitatif menurut Cresswell (2014, 62)  antara  lain  dilaksanakan  dalam  lingkungan  alamiah,  sumber  data  dan  interaksi berkelanjutan. Sugiyono (2015, 24) mengemukakan penggunaan metode kualitatif  antara lain ketika masalah penelitian belum jelas, untuk memahami makna di balik data yang tampak, dan untuk memahami interaksi sosial.
Pertanyaan  dalam  penelitian  ini  menggunakan  mengapa.  Pertanyaan  mengapa  adalah penelitian  yang  termasuk  penelitian  eksplanatif.  Penelitian  ini  tidak  hanya  cukup  untuk mengetahui  apa  dan  bagaimana  sesuatu  peristiwa  terjadi  tetapi  juga  untuk  mengetahui  dan menjelaskan mengapa suatu peristiwa terjadi. Oleh karena itu, penelitian tipe eksplanatif perlu mengidentifikasi berbagai variabel-variabel di luar variabel yang diteliti, yang mungkin dapat diperkirakan memberi penjelasan terhadap masalah yang diteliti (Wulandari 2010, 45)

## Sumber Dan Teknik Pengumpulan Data
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  meliputi  data  primer  dan  data  sekunder. Untuk mendapatkan data yang diperlukan digunakan wawancara dan Studi Kepustakaan.

## Instrumen Penelitian
Instrumen utama penelitian adalah penulis sendiri. Sugiyono (2015, 223) menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, “the researcher is the key instrumen”. Jadi penulis melakukan pengumpulan  data,  analisis  dan  membuat  kesimpulan.  Alat  bantu  dalam  wawancara  yang digunakan penulis adalah daftar pertanyaan wawancara yang telah tersusun dan alat perekam untuk merekam tanya-jawab dengan informan.

## Teknik Analisis Data
Cresswell  (2014,  264-265)  menyebutkan  proses  analisis  dan  penyajian  data  sebagai berikut: (1) Menciptakan dan mengorganisasikan file untuk data. (2) Membaca seluruh teks , membuat catatan pinggir membentuk kode awal. (3) Mendeskripsikan kategori coding terbuka. (4) Memilih satu kategori coding terbuka untuk fenomena sentralnya. (5)  Melakukan coding aksial  –  kondisi  kausal,  konteks,  kondisi  pengganggu,  strategi  konsekuensi.  (6)  Melakukan coding  selektif  dan  saling  menghubungkan  kategori  untuk  mengembangkan  cerita  atau proposisi. (7) Menyajikan model visual. (8) Menyajikan proposisi.
Sugiyono  (2015,  253)  menyebutkan  bahwa  kesimpulan  dalam  penelitian  kualitatif adalah  merupakan  temuan  baru  yang  sebelumnya  belum  pernah  ada.  Temuan  dapat  berupa deskripsi atau gambaran objek yang sebelumnya masih remang-remang sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.
Pengujian Keabsahan Data
Dalam  pengujian  keabsahan  data,  metode  penelitian  kualitatif  menggunakan  istilah yang berbeda dengan penelitian kuantitatif, yaitu credibility, transferability, dependability, dan confirmability (Sugiyono 2015, 270).

## HASIL DAN PEMBAHASAN Variabel harta dalam analisis risiko terkomputerisasi
Surat Direktur Pemeriksaan dan Penagihan yang ditujukan kepada Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak, meminta daftar Wajib Pajak Badan potensial ( tax gap tinggi) untuk dilakukan pemeriksaan. Feedback dari  masing-masing  Kepala  Kantor  Pelayanan  Pajak  ini  yang  akan menjadi dasar analisis risiko terkomputerisasi yang dilakukan oleh Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan dalam menentukan Wajib Pajak mana saja yang akan diinstruksikan untuk diperiksa dalam pemeriksaan khusus top down.
Kriteria  Wajib  Pajak  yang  potensial  meliputi  tahun  pajak  2013  dan  2014,  memiliki kepatuhan kewajiban perpajakan yang rendah atau tax gap tinggi, memiliki potensi pajak yang teridentifikasi,  diketahui  keberadaanya  dengan  cek  lapangan,  Wajib  Pajak  domisili,  industri prioritas program nasional dan regional, tidak mengikuti reinventing policy, apabila mengikuti maka  harus  ada  bukti  ketidakbenaran  pemanfaatan  reinventing  policy,  dan  telah  melalui pembahasan oleh Kepala Kantor bersama Kepala Seksi Pemeriksaan, Kepala Seksi Pengawasan dan  Konsultasi,  dan  Supervisor.  Disamping  itu,  dalam  lampiran  tabel  yang  harus  diisi  oleh pihak  KPP  meliputi  nomor,  industri,  NPWP,  nama  Wajib  Pajak,  Alamat,  KLU,  tahun  buku, peredaran  usaha  yang  dilaporkan,  gross  profit  margin,  net  profit  margin,  corporate  tax  to turnover ratio (CTTOR), dan keterangan. Di dalam kriteria maupun lampiran tidak disebutkan adanya  variabel  harta,  padahal  dalam  analisis  risiko  Complice  Risk  Management  yang  telah berlaku sejak tahun 2015 variabel tersebut telah digunakan.
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  telah  dilakukan  dengan  beberapa  narasumber, alasan  yang  dikemukakan  cukup  beragam.  Dua  narasumber  menjelaskan  alasan  tidak digunakannya variabel harta Wajib Pajak dalam analisis risiko terkomputerisasi karena analisis sudah  diyakinkan  dengan  analisis  kualitatif,  berupa  adanya  proses crosscheck lapangan  dan pembahasan oleh pihak internal Kantor Pelayanan Pajak. Narasumber menyampaikan bahwa kriteria  yang  ditampilkan  dalam  S-367/PJ.04/2016  merupakan  parameter  awal  untuk mendeteksi Wajib Pajak yang berpotensi. Selanjutnya harus dilihat fakta lapangan yang ada, sehingga pihak Kantor Pelayanan Pajak harus melakukan crosscheck lapangan. Oleh karena itu data ini dianggap cukup valid untuk pemilihan Wajib Pajak potensial untuk diperiksa . Pendapat  tersebut  senada  dengan  pernyataan  narasumber  lainnya  yang  menyatakan bahwa  informasi  yang  ditampilkan  tidak  digunakan  untuk  analisis  Wajib  Pajak  yang sebenarnya. Proses selanjutnya yang harus dilakukan seperti analisis manual, yaitu pembahasan dengan Kepala Kantor, Kepala Seksi Pemeriksaan, Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi, dan Supervisor. Pembahasan inilah yang paling menentukan pemilihan Wajib Pajak potensial untuk diperiksa.
Variabel  kuantitatif  yang  berupa  omzet,  Gross  Profit  Margin,  Net  Profit  Margin  dan CTTOR juga memberikan andil dalam pemilihan Wajib Pajak potensial untuk diperiksa. Dua orang narasumber berpendapat bahwa variabel kuantitatif ini sudah dapat menggambarkan tax gap yang dibutuhkan dalam analisis risiko pemilihan Wajib Pajak yang akan diperiksa.
Salah  satu  narasumber  berpendapat  bahwa  variabel  yang  paling  dapat merepresentasikan  tax  gap  adalah  Gross  Profit  Margin,  Net  Profit  Margin  dan  CTTOR, sepanjang dihitung secara konsisten, mengikuti aturan/karakteristik jenis usaha dan memiliki tingkat validitas yang tinggi. Lebih lanjut narasumber menambahkan bahwa nilai harta Wajib
Pajak tidak digunakan untuk menunjukkan risiko, tetapi digunakan untuk menunjukkan fiscal importance masing-masing Wajib Pajak.
Narasumber  lain  mengatakan  bahwa  untuk  melihat  wajar  tidak  wajar  sudah  bisa  jika dibandingkan dengan usaha yang sejenis dari CTTOR. Istilah cost driver masing-masing Wajib Pajak  harus  diketahui  oleh  pemeriksa  untuk  bisa  menentukan  kewajaran  omzet  maupun biayanya.
Dua  narasumber  sepakat  bahwa  penggunaan  nilai  harta  Wajib  Pajak  hanya  untuk menentukan  besaran  kontribusi  fiskal  atau  fiscal  importance.  Disisi  lain,  dalam  S- 367/PJ.04/2016 ini, besaran kontribusi fiskal sudah terwakili oleh variabel omzet Wajib Pajak.
Sementara  itu,  narasumber  lainnya  berpendapat  bahwa  variabel  harta  biasanya  lebih dekat ke Wajib Pajak Orang Pribadi dibandingkan dengan Badan. Hal ini disebabkan karena wajib Pajak Badan telah membuat laporan keuangan dan rugi laba, sedangkan Orang Pribadi tidak membuat laporan keuangan. Oleh karena itu, satu-satunya cara adalah membandingkan harta tahun lalu dengan harta tahun sekarang dan penghasilannya.
Dari  penjabaran  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  alasan  mengapa  nilai  harta  tidak digunakan  dalam  penentuan  Wajib  Pajak  potensial  untuk  diperiksa  sesuai  S-367/PJ.04/2016 adalah  kriteria  yang  ada  sudah  cukup  dengan  data  kuantitatif  berupa  omzet,  Gross  Profit Margin, Net Profit Margin, dan CTTOR, ditambah pertimbangan kualitatif dengan crosscheck lokasi  dan  pembahasan  di  internal  Kantor  Pelayanan  Pajak.  Sementara  nilai  harta  hanya menunjukkan fiscal importance .

## Variabel harta dalam analisis risiko Compliance Risk Management
Penggunaan informasi  nilai  harta dalam analisis Compliance Risk  Management pada piloting tahun 2015 ada di dua sumbu. Pada sumbu Y, nilai harta digunakan untuk mendeteksi fiscal importance untuk Wajib Pajak Badan maupun Orang Pribadi. Sedangkan pada sumbu X, informasi  harta  digunakan  untuk  mendeteksi  apakah  Wajib  Pajak  Orang  pribadi  tidak melaporkan seluruh penghasilannya.
Hasil wawancara yang telah dilakukan dengan beberapa narasumber untuk menanyakan alasan  penggunaan  informasi  harta  ini  mendapatkan  jawaban  yang  beragam,  namun  dapat dikelompokkan  dalam  tiga  pendapat  utama  sebagai  barikut:  (a)  Nilai  harta  mencerminkan kemampuan ekonomi Wajib Pajak, sebanyak 2  narasumber. (b) Nilai harta sebagai indikator fiscal importance Wajib Pajak, sebanyak 2 narasumber. (c) Nilai harta sebagai indikator adanya penghasilan yang didapat dari pemanfaatan harta tersebut, sebanyak 4 narasumber.
Gambar 2. Alasan penggunaan variabel harta dalam CRM
Sumber: Diolah dari hasil wawancara
Narasumber  menyebutkan  bahwa  informasi  harta  dapat  mencerminkan  indikasi  awal kemampuan ekonomi Wajib Pajak. Untuk melihat kalau itu merupakan objek pajak atau tidak, maka  harus  dilakukan  pengecekan  lagi.  Dapat  diasumsikan  bahwa  bila  nilai  harta  besar
seharusnya  penghasilannya  juga  besar.  Selain  itu,  penggunaan  informasi  harta  ini  dapat digunakan untuk  mengejar Wajib Pajak yang tidak mengikuti program  Tax Amnesty.  Wajib Pajak yang tidak mengikuti Tax Amnesty akan menjadi prioritas, karena adanya batas waktu tiga  tahun  sejak  berlakunya  program  Tax  Amnesty  untuk  membuktikan  adanya  kepemilikan harta Wajib Pajak yang tidak mengikutinya.
Senada  dengan  pendapat  diatas,  dalam  hal  pasca  pemeriksaan,  yaitu  fungsi  harta berperan  dalam  tahap  penagihan,  narasumber  lain  berpendapat  bahwa  nilai  harta  yang  besar menandakan kemampuan yang besar untuk membayar ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan. Dengan adanya informasi harta, tidak akan menyulitkan dalam proses penagihan.
Sementara  itu,    narasumber  lainnya  sepakat  bahwa  penggunaan  nilai  harta  dalam Compliance Risk Management adalah sebagai petunjuk fiscal importance Wajib Pajak. Nara sumber ada yang berpendapat bahwa “Variabel harta ini akan sangat membantu membedakan Wajib  Pajak  yang  satu  dengan  yang  lain.  Sepanjang  faktor-faktor  risiko  sudah  mampu menangkap  ketidakpatuhan  WP,  variabel  harta  di  sumbu  Y  dan  kombinasi  dengan  variabel- variabel  lain  penyusun  sumbu  Y,  akan  sangat  membantu  baik  penetapatan  pemilihan  Wajib Pajak  untuk  diperiksa,  maupun  sesudah  diperiksa  dalam  hal  penagihan  ketetapan  jika pemeriksaan menetapkan ketetapan pajak dengan nilai yang besar.”
Narasumber juga ada yang mengatakan bahwa nilai harta berada pada sumbu Y yang menandakan Wajib Pajak ini mempunyai konsekuensi fiskal yang lebih. Misalnya ada Wajib Pajak  dengan  aset  Rp  1  miliar  dibandingkan  dengan  Wajib  Pajak  yang  asetnya  Rp100  juta, maka  kita  akan  memilih  yang  asetnya  Rp1  miliar.  Nilai  harta  ini  akan  menentukan  kuadran diatas atau dibawah dalam sumbu Y.
Dari  hasil  wawancara,  empat  narasumber  sepakat  bahwa  nilai  harta  menunjukkan kemungkinan  adanya  penghasilan  yang  diperoleh  dari  harta  tersebut.  Narasumber  lain menjelaskan  bahwa  “Dia  punya  apartemen,  rumah  lebih  dari  1,  itu  kan  potensi  untuk mendapatkan  penghasillan  sewa.  Apabila  di  SPT-nya  tidak  ada  penghasilan  dari  rumah  itu, maka perlu kita curigai ngapain dia beli tapi tidak dimanfaatkan. Kemudian yang kedua apabila ada  uang  tunai,  tambahan  uang  tunai  sekian  juta  rupiah.  Uang  itu  ditaruh  dimana?  Kalau memang uang itu ditaruh di rumah, oke fine. Akan tetapi, kalau misalnya uang itu dalam bentuk tunai,  otomatis  dia  akan  diputar    dan  tidak  mungkin  cuma  ditaruh  disitu  saja.  Jadi  hartanya semua itu pasti akan kita lihat bukan hanya harta bergerak  tetapi harta yg tidak bergerak kita lihat juga. Tapi yg paling penting memang harta yg tidak bergerak yg menghasilkan income.”
Narasumber lain berpendapat bahwa setelah didapat informasi harta dari program Tax Amnesty, nilai harta ini di bandingkan dengan penghasilan yang diperoleh. Apabila nilai harta dan  penghasilan  tidak  sebanding,  maka  Wajib  Pajak  perlu  diminta  untuk  menjelaskan perbedaan  ini.  Ketidakseimbangan  ini  dapat  mengindikasikan  adanya  penghasilan  yang disembunyikan.  Hal  ini  dicontohkan  narasumber  lain  misalnya  ada  harta  dalam  bentuk persediaan dapat mengindikasikan penghasilan. Perputaran persediaan dalam satu periode bisa mencerminkan omzet yang didapat.
Sementara  itu,  narasumber  juga  ada  yang  menjelaskan  dengan  logika  Persamaan akuntansi, dari satu sisi nambah maka sisi lain harus ada yg nambah. Harta berada di sisi debet dalam neraca, sehingga apabila ada pertambahan harta, berarti harus ada pertambahan di sisi kredit, bisa dari penghasilan atau utang.
Dilihat  dari  kebutuhan  beragam  variabel  narasumber  ada  yang  berpendapat  sebagai berikut bahwa “Semakin banyak variable yang masuk dalam formulasi maka error akan lebih kecil, dan item-nya lebih pas. Nah kalau memasukan variabel kan ada alasanya kalau dalam ilmu modelling, kalau secara teori berpengaruh maka dalam formula kita masukin. Yang kita harapkan apa? Kita harapkan untuk kita menempatkan risiko, ini resiko kecil atau besar nih. Dari hasil formula ini maka harta menjadi salah satu variabel yang layak secara konsep.”
Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa alasan penggunaan informasi harta  dalam  analisis  Compliance  Risk  Management  adalah  untuk  menjadi  variabel  fiscal importance, sehingga diketahui kemampuan membayar Wajib Pajak atas ketetapan pajak hasil pemeriksaan,  dan  menjadi  indikator  adanya  penghasilan  dari  pemanfaatan  harta  tersebut. Kriteria-kriteria yang digunakan dalam Compliance Risk Management lebih dominan kriteria kuantitatif, sehingga semakin banyak kriteria, maka semakin tepat analisis yang dilakukan.
Dibandingkan  analisis  risiko  terkomputerisasi, Compliance  Risk  Management membutuhkan lebih banyak tenaga, karena harus memasukkan data dalam tabel dengan format microsoft excel. Dalam Compliance Risk Management, data yang dikumpulkan kantor pusat diturunkan ke dalam risk engine. Perbedaan karakteristik inilah yang menjadi alasan perbedaan kriteria  pemilihan  yang  digunakan, Compliance  Risk  Management membutuhkan  data  yang lebih kompleks.

## PENUTUP
Dalam  analisis  terkomputerisasi,  Direktorat  Jenderal  Pajak  sejak  tahun  2015 menggunakan dua metode, yaitu analisis risiko terkomputerisasi (pada tahun 2016 dengan Surat S-367/PJ.04/2016) dan analisis Compliance Risk Management . Salah satu pembeda  diantara keduanya adalah dalam penggunaan variabel nilai harta Wajib Pajak.
Alasan  mengapa  nilai  harta  tidak  digunakan  dalam  penentuan  Wajib  Pajak  potensial untuk  diperiksa  sesuai  S-367/PJ.04/2016  adalah  karena  sudah  cukup  data  kuantitatif  yang digunakan dalam pemilihan wajib pajak yang akan di periksa seperti data omzet, Gross Profit Margin, Net Profit Margin, dan CTTOR, ditambah pertimbangan kualitatif dengan crosscheck lokasi dan pembahasan di internal Kantor Pelayanan Pajak.
Alasan  penggunaan  informasi  harta  dalam  analisis Compliance  Risk  Management adalah  untuk  menjadi  variabel fiscal  importance ,  sehingga  diketahui  kemampuan  membayar Wajib Pajak atas ketetapan pajak hasil pemeriksaan, dan menjadi indikator adanya penghasilan dari  pemanfaatan  harta  tersebut.  Kriteria-kriteria  yang  digunakan  dalam Compliance  Risk Management lebih  dominan  kriteria  kuantitatif,  sehingga  semakin  banyak  kriteria,  maka semakin tepat analisis yang dilakukan.
Penyebab utama perbedaan penggunaan variabel antara analisis risiko terkomputerisasi dan analisis Compliance Risk Management anatar lain analisis terkomputerisasi membutuhkan lebih  banyak  tenaga,  karena  harus  memasukkan  data  dalam  tabel  dengan  format  microsoft excel. Sedangkan dalam compliance risk management ., data yang dikumpulkan kantor pusat diturunkan ke dalam risk engine .

## Keterbatasan
Belum dilakukan kajian secara komprehensif terkait penggunaan informasi harta dalam pemilihan  wajib  pajak  yang  akan  diperiksa  dalam  pemeriksaan  khusus.  Penelitian  ini  tidak menggunakan data rinci informasi harta Wajib Pajak yang dilaporkan maupun informasi dari pihak  ketiga.  Program compliance  risk  management .masih  dalam  tahap  piloting  pada  tahun 2015 dan terhenti pada tahun 2016 karena program Tax Amnesty .

## DAFTAR PUSTAKA
Aprilianto,  B.,  &  Hidayat,  A.  (2020).  Pengaruh  Bisnis  E-Commerce  dan  Pemeriksaan  Pajak terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Yang Terdaftar di KPP Kelapa Gading). EkoPreneur, 1(2), 156-168.
Arens,  A.  A.,  Elder,  R.  J.,  Beasley,  M.  S.,  &  Hogan,  C.  E.  (2016).  Auditing  and  assurance services. Auditing and Assurance Services.
Arifin,  S.  B.,  &  Syafii,  I.  (2019).  Penerapan  E-Filing,  E-Billing  Dan  Pemeriksaan  Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Medan Polonia. Jurnal Akuntansi Dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi, 5(1), 9-21.
Assa,  J.  R.,  Kalangi,  L.,  &  Pontoh,  W.  (2018).  Pengaruh  Pemeriksaan  Pajak  Dan  Sanksi Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama Manado. Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi, 13(04).
Bwoga, H. (2019). Pemeriksaan Pajak Yang (hampir selalu) menimbulkan kontroversi. Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik, 1(2), 135-144.
Ezer, E., & Ghozali, I. (2017). Pengaruh Tingkat Pendapatan, Tarif Pajak, Denda Pajak, dan Probabilitas  Pemeriksaan  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Pajak.  Diponegoro  Journal  of Accounting, 6(3), 407-419.
Fadhillah, M. R., & Andi, A. (2016). Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tigaraksa. Jurnal Riset Akuntansi Terpadu, 9(1).
Gunarso, P. (2016). Pemeriksaan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada KPP Kepanjen Kabupaten Malang. Jurnal Keuangan dan Perbankan, 20(2), 214- 223.
Harmawati, N. K. A., & Yadnyana,  I. K. (2016). Pengaruh pemahaman perpajakan, kualitas pelayanan, ketegasan sanksi pajak dan pemeriksaan pajak pada kepatuhan wajib pajak PBB-P2  dengan  tingkat  pendidikan  sebagai  pemoderasi  (Studi  empiris  pada  dinas pendapatan Kabupaten Jembrana). E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, 5(6), 1513-1542.
Maulida, C. I., & Adnan, A. (2017). Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada KPP Pratama Banda Aceh. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi, 2(4), 67-74.
MAPPI.  (2018).  Kode  Etik  Penilaian  Indonesia  dan  Standar  Penilaian  Indonesia  Edisi  VII. Jakarta: MAPPI.
Monica, R., &  Andi, A.  (2019). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Dan Pencairan Tunggakan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang Tahun 2012-2016. Jurnal Riset Akuntansi Terpadu, 12(1).
Prayatni, P. T. D., & Jati, I. K. (2016). Pengaruh kondisi keuangan perusahaan, pemeriksaan pajak dan sikap wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak hotel. E-Jurnal Akuntansi, 17(1), 663-689.
RW,  N.  S.,  Bagianto,  A.,  &  Yuniati,  Y.  (2018).  Pengaruh  Pemeriksaan  Pajak  terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  dan  Dampaknya  terhadap  Efektivitas  Penerimaan  Pajak Penghasilan  Badan.  Jurnal  Ilmiah  MEA  (Manajemen,  Ekonomi,  &  Akuntansi),  2(2), 115-143.
Sucandra,  L.  K.  I.  P.,  &  Supadmi,  N.  L.  (2016).  Pengaruh  kualitas  pelayanan,  pemeriksaan pajak,  pengetahuan  perpajakan  dan  sanksi  perpajakan  pada  kepatuhan  wajib  pajak restoran. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 16(2), 1210-1237.
Sunarto,  S.,  &  Muhammad,  A.  (2018).  Pengaruh  Pemeriksaan  Pajak,  Penagihan  Pajak,  Dan Kepatuhan  Wajib  Pajak  Terhadap  Penerimaan  Pajak  Studi  Kasus  Pada  Kpp  Pratama Raba Bima Tahun 2012-2015. Akuntansi Dewantara, 2(1), 37-45.
Sutrisno,  B.,  Arifati,  R.,  &  Andini,  R.  (2016).  Pengaruh  Kewajiban  Kepemilikan  NPWP, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, Surat  Paksa Pajak Dan Kesadaran  Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kota Semarang). Journal Of Accounting, 2(2).