DOI: https://doi.org/10.46730/japs.v1i1.10
Fungsi Instruktif, Konsultatif, Partisipatif dan Delegasi Dalam Melihat Fungsi Kepemimpinan Kepala Desa Kelapapati Kabupaten Bengkalis
1 Dedy Afrizal; 2 Riko Saputra; 3 Lilis Wahyuni, 4 Erinaldi Kata kunci Abstrak Kepemimpinan, Partisipatif, Delegasi, Desa, Kepala Desa Permasalahan  penelitian  ini  berkaitan  dengan  adanya  fenomena kepemimpinan  pada  pemerintahan  Desa  Kelapapati  sehingga peneliti  tertarik  untuk  menganalisis  lebih  mendalam  tentang  fungsi kepemimpinan  dengan  tujuan  Penelitian  untuk  menganalisis bagaimana  dan  sejauh  mana  fungsi    Kepala  Desa  dalam  aktivitas pemerintahan  Desa  Kelapapati  dilihat  dari  fungsi  instruktif, konsultatif,  partisipatif  dan  delegasi.  Metode  penelitian  yang digunakan  mengunakan  pendekatan  campuran  kualitatif  dan kuantitatif dengan metode pengumpulan data observasi, wawancara, kuesioner.  Temuan  penelitian  dalam  menjawab  pertanyaan bagaimana  fungsi  kepemimpinan  Kepala  Desa  belum  berjalan dengan optimal, karena masih rendah kesadaran aparatur desa dan masyarakat  dalam  melaksanakan  perintah  yang  diberikan  kepala desa serta kurangnya kehadiran aparatur, lembaga kemasyarakatan dan  masyarakat  dalam  mengikuti  kegiatan  Desa.  Sedangkan jawaban  sejauh  mana  fungsi  kepemimpinan  Kepala  Desa  secara kuantitatif  ditemukan  penelitian  tentang  pelaksanaan  fungsi kepemimpinan didesa Kelapapati adalah cukup baik. Keywords Abstract Leadership, participatory, delegation, village, village head The  problem  of  this  research  is  related  to  the  leadership phenomenon  in  the  village  government  of  Kelapapati  so  that researchers are interested to analyze more in-depth about leadership functions  with  research  objectives  to  analyse  how  and  how  far  the village  head  functions  in  Kelapapati  Village  government  activities are  seen  from  instructive  functions,  consultative,  participatory  and delegation.  The  study  method  used  to  use  a  qualitative  and quantitative  mixture  approach  with  observation  data  collection methods,  interviews,  questionnaire.  Research  findings  in  answering the  question  of  how  the  leadership  function  of  the  village  head  has not  run  optimally,  because  it  is  still  a  low  awareness  of  village apparatus  and  society  in  carrying  out  orders  given  by  the  village head  as  well as lack  of  presence  apparatus,  Community  institutions and communities in following the activities of the village. Meanwhile, the  answer  to  how  far  the  leadership  function  of  village  head  is quantitatively  found  research  on  implementing  leadership  functions in Kelapapati village is good enough.

## Pendahuluan
Salah  satu  unsur  penting  dalam  sistem  pembangunan  daerah  adalah  penyelenggaraan pembangunan yang berpusat di desa. Desa merupakan pelaksana pembangunan garis  depan dalam Pemerintahan Indonesia. Dibutuhkannya seorang pemimpin yang dapat merealisasikan pembangunan  tersebut.  Pemimpin  menurut  Kartono  (2005)  adalah  “  seorang    pribadi    yang

## Jurnal JAPS
P-ISSN: 2722-161X E-ISSN: 2722-1601
memiliki  superioritas  tertentu,  sehingga  dia  memiliki  kewibawaan  dan  kekuasaan  untuk menggerakkan  orang  lain  melakukan  usaha  bersama  guna  mencapai  sasaran  tertentu”. Sedangkan,  Rivai  dalam  Pasalong  (2008) mengatakan“  anggota  dari  suatu  kumpulan  yang diberi  kedudukan  tertentu  dan  diharapkan  dapat  bertindak  sesuai  kedudukannya”.  Terlihat jelas bahwa  pemimpin merupakan seseorang  yang diharapkan dapat  mengendalikan  ke  arah yang diinginkan dengan kekuasaannya.
Desa  merupakan  organisasi  publik  dasar  di  tingkat  administrasi  yang  menjadi  ikon dalam  pengembangan  dan  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  (Syofian  &  Ricky,  2019). Pemimpin didesa disebut sebagai “kepala desa” diberikan fungsi dalam pemerintahan untuk menjalankan  masyarakatnya  dalam  mencapai  tujuan  desa.  Kepala  desa  menjalankan  fungsi kepemimpinannya atas dasar  diterbitkannya  Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa dan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan  pelaksanaannya  yang  merupakan  pedoman  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan Desa (Harfis, Sopyan, & Afrizal, 2019; Syofian & Ricky, 2019).
Kepemimpinan  kepala  desa  juga  dijalankan  di  Desa  Kelapapati  Kabupaten  Bengkalis. Berdasarkan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Bengkalis  Nomor  04  Tahun  2008  tentang  rincian tugas  dari  pemerintah  Desa  Kelapapati  sebagai  dasar  kepala  desa  menjalankan kepemimpinannya.  Kepala  desa  memiliki  fungsi  penting  dalam  menjalankan  roda pemerintahan  dan  pembangunan  di  desa  (Syafitri  &  Suriani,  2019).  Kepala  desa  harus mampu  merencanakan  dan  membuat  suatu  keputusan  untuk  dipergunakan  dalam menjalankan  roda  pemerintahan  desa,  sehingga  pemerintahan  desa  dapat  berjalan sebagaimana  mestinya.  Disamping  itu,  dalam  menjalankan  kepemimpinannya,  kepala  desa sebagai  pemimpin  formal  dapat  menjadi  motivator,  fasilitator  dan  mediator  dan  sebagai penentu  keberhasilan  semua  program  dan  perencanaan  pembangunan  yang  telah direncanakan  (Lamangida,  Akbar  &  Hasan,  2017).  Sementara  Manua,  Sumampow  & Kasenda (2017) mengatakan bahwa tugas kepala desa menjalankan pemerintahan desa seperti Pembangunan  Desa,  pembinaan  kemasyarakatan,  pemberdayaan  masyarakat  Desa.  Kepala desa  juga  di  tuntut  untuk    menjalankan  fungsi  kepemimpinannya    dalam  semua  aktivitas pemerintahan  desa.  Hal  ini  dipertegas  oleh  Nurhasanah  (2018)  yang  mengatakan  bahwa kepala  desa  hendaknya  menerapkan  nilai-nilai  lokal  dalam  bentuk  pelayanan  publik,  yaitu berupa  penyediaan  barang  dan  layanan  publik,  pelayanan  pembangunan,  pelayanan perlindungan  dalam  memberikan  rasa  aman  dan  tentram  kemasyarakatnya.  Untuk  membuat keputusan,  Kepala  Desa  harus  mempertimbangkan  pendapat-pendapat  dari  aparatur  dan masyarakatnya, agar keputusan yang dibuat dapat diterima secara bersama.
Berdasarkan  observasi,  masih  rendahnya  tingkat  kesadaran  aparatur  desa  dan masyarakat  dalam  melaksanakan  arahan  dan  perintah  yang  diberikan  oleh  Kepala  Desa. Permasalahan ini kerap terjadi di sebuah desa, seperti di Sukorejo (Amrulloh & Pramusinto, 2017)  mengatakan  kepemimpinan  kepala  desa  se-  Kecamatan  Sukorejo  masih  kurang disebabkan karena kepala desa kurang memberikan karya, karsa, maupun gagasan. Sementara itu,  kepala  desa  kelapapati  dituntut  untuk  mampu  berkoordinasi  dengan  cara  mengadakan musyawarah  dalam  membuat  keputusan.  Sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun 2014 di dalamnya menjelaskan tentang musyawarah desa atau dengan nama lain musyawarah antara  Badan  Permusyawaratan  Desa,  Pemerintah  Desa,  unsur  masyarakat  yang
diselenggarakan  oleh  Badan  Permusyawaratan  Desa  dalam  menyepakati  hal  yang  bersifat strategis (Indonesia, 2014).
Rendahnya  kehadiran  aparatur,  lembaga  kemasyarakatan  dan  masyarakat  dalam mengikuti  kegiatan  rapat  rutin  yang  diadakan  Desa  kelapapati  dalam  membuat  rencana kegiatan-kegiatan  pembangunan  juga  menggambarkan  bahwa  masih  belum  maksimalnya pelaksanaan kepemimpinan yang dilaksanakan kepala desa. Hal ini penting, sebab  Yanuar & Dandang  Setyawanti  (2017)  mengatakan  bahwa  kepemimpinan  kepala  desa  berpengaruh terhadap  kepatuhan  masyarakat  desanya.  Padahal,  dalam  prakteknya  perlu  partisipasi  dari seluruh  unsur  aparatur  desa  dan  masyarakat  dalam  aktivitas  dan  kegiatan  desa  sehingga menghasilkaan keputusan yang baik. Permasalahan partisipasi ini juga di tegaskan penelitian Harfis,  Sopyan,  &  Afrizal  (2019)  mengatakan  faktor  penghambat  dalam    partisipasi masyarakat  yaitu  kurangnya  keterlibatan  dalam  mengamankan  hasil  pembangunan, memelihara  serta  memanfaatkan  hasil  pembangunan  dan  mengembangkan  hasil pembangunan  tersebut  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  desa.  Hal  ini  senada dengan pendapat  Mahayana (2013) mengatakan peran kepala desa yang paling sering terlihat atau  peran  yang  paling  menojol  yaitu  sebagai  fasilitator  hal  ini  terlihat  bahwa  Kepala  Desa sering memfasilitasi setiap kegiatan-kegiatan pembangunan desa di Desa
Kepemimpinan  Kepala  Desa  merupakan  faktor  terpenting  untuk  kemajuan  dan perkembangan desa (Manua et al., 2017). Kepemimpinan kepala desa dalam mencapai tujuan desanya  sangat  diperlukan.  Menurut  (Fahmi,  2012)  menyatakan  kepemimpinan  adalah sebuah  keahlian  dalam  mempengaruhi  dan  mengarahkan  orang  lain  kepada  pencapaian tujuan. Sedangkan (Pasalong, 2008) mengatakan “ fungsi kepemimpinan dapat tinjau dari: 1. Fungsi Perintah yaitu fungsi kepemimpinan yang bersifat satu arah kepada yang dipimpinnya, 2.  Fungsi  Konsultatif,  yaitu  fungsi  kepemimpinan  yang  bersifat  dua  arah  kepada  yang dipimpinnya,  meskipun  pelaksanaan  sangat  tergantung  pada  pihak  pemimpin,  3.  Fungsi Partisipatif,  yaiu  fungsi  kepemimpinan  yang  bersifat  dua  arah  kepada  yang  dipimpinnya, tetapi juga berwujud pelaksanaan hubungan manusia yang efektif antara pemimpin dan yang dipimpin, 4. Fungsi Delegasi, yaitu fungsi pemimpin untuk mendelegasikan wewenang untuk membuat, menetapkan, dan atau melaksanakan keputusan, baik melalui persetujuan maupun tanpa  persetujuan  pimpinan.  Berdasarkan  uraian  tersebut,  dirumuskan  tujuan  bagaimana fungsi  instruktif,  konsultatif,  partisipatif  dan  delegasi  dalam  melihat  fungsi  kepemimpinan kepala desa Kelapapati Kabupaten Bengkalis.

## Metode
Penelitian dilakukan didesa Kelapapati Kabupaten Bengkalis menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menyajikan secara statistik deskriptif. Kuesioner disebarkan sebanyak 100 responden yang terdiri dari Kepala desa, Sekretaris desa, Kepala Urusan, Staf Desa, Pengurus BPD,  LKMD,  Kepala  Dusun,  RT  dan  RW  serta  masyarakat  disetiap  dusun  dengan  tehknik Quota sampling. Pertimbangan utama dalam mengarahkan pengambilan sampel kuota adalah kemudahan  akses  peneliti,  karakteristik  yang  relevan  terhadap  suatu  penelitian  (Kumar, 2019). Analisa data menggunakan pengukuran rating scale.

## Hasil dan Pembahasan
1. Fungsi Instruktif
Kepala desa memiliki fungsi instruktif dalam memberikan perintah dan arahan hal ini sesuai dengan  Pasalong  (2008) mengatakan Fungsi  Instruktif adalah “ Fungsi  kepemimpinan yang  bersifat  satu  arah  kepada  yang  dipimpinnya.  Pemimpin  sebagai  pengambil  keputusan berfungsi memerintahkan pelaksanaanya kepada orang-orang yang dipimpinya ”.
Berkaitan  dengan  fungsi  intruktif,  Kepala  Desa  Kelapapati  memiliki  kemampuan untuk  membentukan    pekerjaan  dan  tanggung  jawab  kepada  aparaturnya  dan  memberikan pengaruh  terhadap  pembangunan  di  Desa  Kelapapati.    Berbagai  strategi  yang  diterapkan seperti  mengawasi  pelaksanaan  kerja  sesuai  perintah  yang  diberikan  untuk  meminimalisir resiko dan kesalahan serta memberikan manfaat dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa. Hal  ini  sesuai  dengan  pendapat  penelitian  yang  sama  dalam  melihat  fungsi  intruktif disammpaikan oleh (Hidayat, 2017) dalam penelitiannya mengatakan bahwa fungsi instruktif lebih kepada mengarahkan bagaimana cara mengerjakan suatu perintah, waktu pelaksanaan, laporan  dan  penempatan  perintah  tersebut  dillaksanakan.  Sedangkan  fungsi  intruktif  dalam penelitian  Efendi,  Darmawi  &  Noviyanto  (2019)  mengatakan  ketegasan  seorang  pemimpin dalam memberikan intruksi dan selalu menjalankan peraturan sesuai standar yang ditetapkan. Hal ini berfungsi  agar suatu pekerjaan yang diberikan oleh pegawai tidak bergeser jauh dari tugas dan fungsinya.

## 2. Fungsi Konsultatif
Kepala Desa dalam kepemimpinan juga merupakan sebagai tempat konsultasi dalam penyelesaian  masalah  desa  dan  masyarakat  desa  yang  menurut  Pasalong  (2008)  “ Fungsi kepemimpinan  yang  bersifat  dua  arah  kepada  yang  dipimpinnya,  meskipun  pelaksanaan sangat tergantung pada pihak pemimpin. Ketika pemimpin akan mengambil suatu keputusan biasanya  memerlukan  beberapa  pertimbangan  yang  mengharuskan  berkonsultasi  dengan orang-orang yang dipimpinnya ”.
Berkaitan dengan fungsi konsultatif, Kepala desa kelapapati memberikan kesempatan untuk  menyampaikan  pendapat,  saran,  ide  dari  masyarakat  dan  aparatur  desa.  Hal  itu dilakukan  guna  penyempurnaan  yang  telah  dibuat.  Fungsi    konsultatif  sebenarnya  dapat dilakukan  dengan    memberikan  follow  up  kepada  pegawai  sehingga  permasalahan  yang dikerjakan  dapat  segera  diatasi  (Efendi,  Darmawi  &  Noviyanto  (2019).  Namun  hal  ini  juga akan berjalan dengan baik jika pegawai bersifat terbuka (Hidayat, 2017).
3. Fungsi Pastisipatif
Kepala  desa  mempunyai  fungsi  partisipatif  dalam  mengarahkan,  mengajak,  dan  ikut terlibat  langsung  dalam  kegiatan  pemerintahan  desa  dan  masyarakat  desa  karena  Pasalong (2008)  mengatakan    “ fungsi  kepemimpinan  yang  bersifat  dua  arah  kepada  yang dipimpinnya,  tetapi  juga  berwujud  pelaksanaan  hubungan  manusia  yang  efektif  antara pemimpin  dan  yang  dipimpin.  Dalam  fungsi  ini  pemimpin  berusaha  mengaktifkan  orang- orang  yang  dipimpinnya,  baik  dalam  keikutsertaan  mengambil  keputusan  maupun  dalam melaksanakan  keputusan ”.  Berkaitan  dengan  fungsi  partisipatif,  Kepala  desa  Kelapapati melibatkan aparatur dan lembaga-lembaga desa dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan  kegiatan  masyarakat  serta  mengembangkan  komunikasi  antara  aparatur,  lembaga- lembaga  desa  dan  masyarakat  di  desa  kelapapati.  Kepala  desa  juga  ikut  serta  dalam  proses pelaksanaan  kegiatan  yang  telah  di  laksanakan.  Hal  ini  sesuai  dengan  temuan  dari  (Efendi,
Darmawi  &  Noviyanto  ,2019)  dimana  mengatakan  bahwa  partisipasi  yang  dilakukan  oleh seluruh  aparatur  desa    bukan  hanya  dilakukan  secara  internal,  namun  juga  dilakukan eksternal. Melibatkan  seluruh  unsur  dalam  setiap  hal,  baik  dalam  proses  pengambilan keputusan  dan  pelaksanaan  kegiatan,  sehingga  seluruhnya  memiliki  peran  penting  dalam upaya pelayanan pemerintahan di desa (Gunawan, 2020).
4. Fungsi Delegasi
Pasalong  (2008)  mengatakan  “ fungsi  pemimpin  untuk  mendelegasikan  wewenang untuk  membuat,  menetapkan,  dan  atau  melaksanakan  keputusan,  baik  melalui  persetujuan maupun  tanpa  persetujuan  pimpinan.  Fungsi  ini  mengharuskan  pemimpin  memilah-milah tugas pokok organisasi dan mengevaluasi yang dapat dan tidak dapat didelegasikan kepada orang-orang  yang  dipercayainya ”.  Fungsi  delegasi  yang  dilakukan  oleh  kepala  desa kelapapati  ialah  bertanggung  jawab  terhadap  apa  yang  telah  dilimpahkan  dan mengkondisikan  pelimpahan  wewenang  yang  telah  ia  berikan  .  Kepala  desa  telah memberikan kepercayaan kepada seluruh aparatur untuk dapat membantu kepala desa dalam menjalankan  pemerintahan.  Hal  ini    dinilai  telah  tepat  dilakukan,  jika  meninjau    dari  hasil temuan  (Hidayat,  2017)  mengatakan  bahwa  belum  optimal  melakukan  pelimpahan wewenangnya  dikarenakan  kemampuan  serta  tanggungjawan  aparatur  yang  belum  baik. Berbeda dengan temuan (Gunawan, 2020) mengatakan pelaksanaan Fungsi Delegasi sifatnya hanya  situasional  seperti  pimpinan  berada  diluar  kota  atau  aktifitas  pemimpin  saat  tidak berada ditempat.
Dari  semua variabel yang diteliti, telah didapati jawaban responden berkaitan dengan pelaksanaan  fungsi  kepemimpinan  yang  telah  dilakukan  oleh  kepala  desa  Kelapapati.  Dari kuesioner yang telah disebarkan, didapat skor sebagai berikut:
Variabel Skor Instruktif 506 Konsultatif 512 Partisipatif 627 Delegasi 620 Total 2265
Dari  total  skor  yang  didapat,  disimpulkan  bahwa  fungsi  kepemimpinan  berada  di kategori Cukup Baik
Baik : 2401 - 3600 Cukup Baik : 1201 - 2400 Tidak Baik : 0 - 1200

## Simpulan
Pelaksanaan Fungsi Kepemimpinan kepala Desa Kelapapati dengan melihat 4 fungsi kepemimpinan  yaitu  fungsi  instruktif,  fungsi  konsultatif,  fungsi  partisipatif  dan  fungsi delegasi dikatakan cukup baik. Untuk penelitian kedepan, disarankan untuk mencoba dengan metode  kualitatif  berkaitan  dengan  fungsi  kepemimpinan  kepala  desa,  agar  mendapatkan

## 2265
informasi  yang  lebih  dalam  dan  hasil  yang  ditemukan  dapat  menjadi  referensi  untuk keberlanjutan ilmu pengetahuan khususnya dalam fungsi kepemimpinan desa.

## Referensi

## Buku  penulis tunggal
Fahmi, I. (2012). Manajemen Kepemimpinan Teori dan Aplikasi . Bandung: Alfabeta.
Kartono,  K.  (2005). Pemimpin  dan  Kepemimpinan,  Cetakan  Kedelapan,  Penerbit  PT.  Raja Grafindo Persada, Jakarta. (Cetakan Ke). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Kumar, R. (2019). Research Methodology- Fifth Edition. a step-by-step guide for beginners . (3, Ed.). London: SAGE Publication. Ltd.
Pasalong, H. (2008). Kepimpinan Birokrasi . Bandung: Alfabeta.

## Artikel Jurnal:
Amrulloh,  A.  M.  karim,  &  Pramusinto,  H.  (2017).  Pengaruh  Kepemimpinan  Kepala  Desa, Fasilitas Kantor, Dan Kompensasi Terhadap Kinerja Se-Kecamatan Sukorejo. Economic Education Analysis Journal , 6 (3), 912–922.
Efendi,  S.,  Darmawi,  E.,  &  Noviyanto,  H.  (2019).  Fungsi  Kepemimpinan  Dalam Meningkatkan  Prestasi  Kerja  Pegawai  Kantor  Camat  Kedurang  Kabupaten  Bengkulu Selatan. Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik , 8 (1), 48–54.
Gunawan,  M.  A.  (2020).  No  Fungsi  Kepemimpinan  Kepala  Desa  Dalam  Meningkatkan Pelayanan  Aparat  Pada  Masyarakat  Di  Desa  Kali  Baru  Kecamatan  Poleang  Selatan Kabupaten Bombana. Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi , 7 (1).
Harfis,  Sopyan,  &  Afrizal,  D.  (2019).  Faktor  penghambat  partisipasi  masyarakat  dalam pembangunan desa. Jurnal Administrasi Publik Dan Bisnis , 1 (2), 30–37.
Hidayat,  S.  (2017).  Analisis  Fungsi  Kepemimpinan  (Studi  Kasus  Pada  Kantor  Sekretariat DPRD Kota Lubuk Linggau). Jurnal Media Ekonomi (JURMEK) , 22 (3), 33–36.
Lamangida, T., Akbar,  M.  F., &  Hasan, H.  (2017). Publik Jurnal  Ilmu Administrasi. Jurnal Ilmu Administrasi , 6 (1), 69–77.
Mahayana,  W.  (2013).  Peran  Kepala  Desa  Dalam  Meningkatkan  Kecamatan  Kaubun Kabupaten. Ilmu Pemerintahan , 1 (1), 400–414.
Nurhasanah.  (2018).  Nilai-Nilai  Lokal  dalam  Kepemimpinan  Kepala  Desa  di  Desa Tanarigella Kecamatan Bua Kabupaten Luwu. Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan , 11 (1), 1–7.
Syafitri,  I.,  &  Suriani,  L.  (2019).  Peran  Kepemimpinan  Kepala  Desa  Dalam  Pelaksanaan Pembangunan  Di  Desa  Sejati  Kecamatan  Rambah  Hilir  Kabupaten  Rokan  Hulu. Publika , 5 (1), 44–54.
Yanuar, K.  N.,  &  Dandang Setyawanti.  (2017). Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Candirejo, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten. Kiat Bisnis , 6 (5), 461–469.

## Artikel dalam internet:
Indonesia, R. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, Republik Indonesia
§ (2014). Indonesia. https://doi.org/10.1145/2904081.2904088
Manua,  G.,  Sumampow,  I.,  &  Kasenda,  V.  (2017).  Efektivitas  Kepemimpinan  Kepala  Desa Dalam  Pembinaan  Kemasyarakatan  Di  Desa  Klabat  Kecamatan  Dimembe  Kabupaten
Minahasa Utara. Jurnal Eksekutif , 1 (1), 1–10. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004
Syofian,  &  Ricky,  H.  T.  (2019).  Villagers’  Satisfaction  Indicators  on  Village  Information
System in
The Front
Region. Jurnal Niara , 12 (2), 34–43.
https://doi.org/10.31849/niara.v12i2.3072