INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 5857-5874 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Menggunakan Value For Money Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, Cianjur, dan Sukabumi Tahun 2014-2018
Fendi Samadinata 1 ✉ , Ade Budi Setiawan 2 , Indra Cahya Kusuma 3
Universitas Djuanda, Bogor
Email: fendisamadinata@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Pengukuran kinerja adalah proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan  sebelumnya.  Pengukuran  kinerja  ini  diharapkan  dapat  menjadi  pertimbangan  dan rekomendasi bagi pemerintah untuk memberikan masukan berkaitan dengan tujuan dan sasaran yang telah ditentukan pada pemerintah daerah  di masa yang akan datang. Objek penelitian adalah kinerja keuangan pemerintah dengan analisis value for money. Pengumpulan data dilakukan  dengan teknis kepustakaan dan teknis dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis rasio keuangan yaitu  ekonomis,  efisiensi  dan  efektivitas.  Hasil  analisis  data  menunjukan  bahwa,  kinerja  pemerintah daerah Kabupaten Bogor, Cianjur dan Sukabumi tahun 2014-2018 dikatakan Ekonomis karena memiliki rata-rata rasio ekonimis di bawah 100% yaitu kabupaten Bogor 89,25%, kabupaten Cianjur 92,45% dan kabupaten Sukabumi 85,69%. Dari segi efisiensi kinerja pemerintah daerah kabupaten Bogor dan Cianjur memiliki rata-rata rasio efisiensi kabupaten Bogor 87,16%, kabupaten Cianjur 82,84% di katakana cukup efisien. Lalu  kabupaten Sukabumi 77,53% efisien. Lalu dari segi efektivitas, rata-rata rasio efektivitas dari tahun 2014-2018 yaitu 101,99% yang menunjukan kinerja pemerintah daerah kabupaten Bogor selama tahun 2014-2018 sangat efektif. Dari segi efektivitas kinerja pemerintah daerah kabupaten Cianjur dan Sukabumi  memiliki  rata-rata  rasio  efektivitas  kabupaten  Cianjur  99,40%  dan  kabupaten  Sukabumi 99,70% yang menunjukan kinerja pemerintah daerah kabupaten Cianjur dan Sukabumi selama tahun 2014-2018 efektif.
Kata Kunci: Pengukuran Kinerja Keuangan, Ekonomis, Efisiensi, Efektivitas, Pemerintah Daerah

## Abstract
Performance measurement is the process of assessing work progress against predetermined goals and objectives.  It  is  hoped  that  this  performance  measurement  can  become  a  consideration  and recommendation for the government to provide input regarding the goals and targets that have been determined by the regional government in the future. The object of research is government financial performance using value for money analysis. Data collection was carried out using technical literature and technical documentation. The analysis technique used is financial ratio analysis, namely economics, efficiency  and  effectiveness.  The  results  of  data  analysis  show  that  the performance  of  the  regional government of Bogor, Cianjur and Sukabumi Regency in 2014-2018 is said to be Economical because it has an average economic ratio below 100%, namely Bogor Regency 89.25%, Cianjur Regency 92.45% and Sukabumi Regency 85%. .69%. In terms of performance efficiency, the Bogor and Cianjur district governments have an average efficiency ratio of Bogor district of 87.16%, while Cianjur district is 82.84%, which  is  said  to  be  quite  efficient.  Then  Sukabumi  district  is  77.53%  efficient.  Then  in  terms  of effectiveness,  the  average  effectiveness  ratio  from  2014-2018  was  101.99%,  which  shows  that  the performance of the Bogor Regency regional government during 2014-2018 was very effective. In terms of performance effectiveness, the regional government of Cianjur and Sukabumi districts has an average effectiveness ratio of Cianjur district of 99.40% and Sukabumi district of 99.70%, which shows that the performance  of  the  regional  government  of  Cianjur  and  Sukabumi  districts  during  2014-2018  was effective.
Keywords: Measuring  Financial,  Economic,  Efficiency,  Effectiveness,  Performance  of  Regional Government

## PENDAHULUAN
Pelaksanaan otonomi daerah tidak terlepas dari kinerja pemerintah dalam mengelola keuangan  secara  tertib,  taat  pada  peraturan  perundang-undangan,  efisien  ekonomis, efektif,  transparan  dan  bertanggung  jawab.  Pengelolaan  keuangan  daerah  sangat  besar pengaruhnya terhadap nasib suatu daerah karena dapat menjadi daerah yang kuat serta mampu  berkembang  atau  tidak,  tergantung  pada  cara  mengelola  keuangannya. Pengelolaan  keuangan  daerah  yang  baik  akan  membuat  asset  daerah  terjaga  juga keutuhannya. Untuk mencapai suatu wilayah dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, strategi dan kebijakan ekonomi pembangunan harus fokus pada sektor-sektor strategis dan potensial  pada  wilayah  tersebut  baik  sektor  finansial,  maupun  infrastruktur  agar  dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selain itu keberhasilan otonomi daerah dilaksanakan dalam suatu system yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun (PP No.32 tahun 2004).
Gambar 1 Pendapatan Asli Daerah periode 2014-2018 Sumber : Badan Pemeriksaan Keuangan Provinsi Jawa Barat, 2019
Badan  Pemeriksa  Keuangan  Provinsi  Jawa  Barat  mencatat  bahwa  pendapatan  asli daerah pada 3 wilayah Kabupaten Cianjur, Bogor, dan Sukabumi mengalami pertumbuhan yang berfluktuatif. Bila dibandingkan dengan kedua wilayah lainnya, PAD Kabupaten Bogor merupakan  yang  paling  tinggi  bahkan  paling  tinggi  dibandingkan  dengan  26  kota  dan kabupaten lainnya di jawa barat. Diketahui bahwa PAD kabupaten Bogor yang tinggi berasal dari  pajak  daerah,  retribusi  daerah,  hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan serta pendapatan lain-lain. Padahal, berdasarkan daerah otonomnya kabupaten Cianjur dan kabupaten  Sukabumi  mempunyai  potensi  yang  lebih  banyak  dibandingkan  kabupaten Bogor. Hal ini dikarenakan sumber daya alam kabupaten Cianjur dan kabupaten Sukabumi yang  melimpah  dibidang  pertanian  dan  pariwisata.  Namun  ternyata  wilayah  yang disebutkan berpotensial tersebut pun bukan merupakan jaminan untuk kabupaten Cianjur dan kabupaten Sukabumi untuk mendapatkan pendapatan asli daerah yang tinggi seperti kabupaten Bogor. Bahkan kabupaten Sukabumi dan kabupaten Cianjur disebut merupakan daerah yang memiliki pendapatan asli daerah paling rendah. Pendapatan asli daerah dapat dijadikan  pemerintah  daerah  sebagai  acuan  dalam  mengukur  sejauh  mana  tingkat kemandirian suatu wilayah.
Pengukuran  kinerja  merupakan  alat  bagi  manajemen  untuk  menilai  keberhasilan organisasi. Dalam organisasi sektor publik, keberhasilan organisasi dinilai dari kemampuan organisasi yang dapat menyediakan pelayanan publik yang berkualitas dan murah (Halim dan Kusufi, 2012). Pengukuran kinerja keuangan untuk kepentingan publik dapat dijadikan evaluasi dan memulihkan kinerja dengan pembandingan skema kerja dan pelaksanaannya (Hony, 2013). Selain itu dapat juga digunakan sebagai tolak ukur untuk peningkatan kinerja khususnya keuangan pemerintah daerah pada periode berikutnya.
Penelitian ini di dukung oleh beberapa hasil penelitian dan salah satunya dari hasil penelitian  Kusmila  (2018),  hasil  pengujian  menunjukan  bahwa  seluruh  kabupaten  tidak
terdapat  perbandingan  pada  kinerja  keuangan  yang  di  ukur  dengan  rasio  kemandirian daerah,  rasio  desentralisasi  fiskal,  rasio  efektivitas  dan  rasio  efisiensi  kabupaten  antara sebelum dan setelah pemekaran wilayah. Saputra, (2012), hasil penelitian menunjukkan : 1) rasio kemandirian keuangan daerah secara rata-rata berada pada 6,5% dengan kategori rendah sekali dari tahun 2004-2011. 2) rasio efektivitas PAD secara rata-rata berada pada kecendrungan sebesar 109,8% dengan kategori sangat efektif dari tahun 2004-2011. 3) trend efektivitas keuangan daerah secara rata-rata berada pada kecendrungan 95,3% dari tahun 2005-2011.  4)  trend  efektivitas  keuangan  daerah  secara  rata-rata  berada  pada kecendrungan  116,2%  dari  tahun  2005-2011.  Penelitian  ini  dilakukan  untuk  mengetahui peran  kinerja  keuangan  daerah  yang  diukur  Berdasarkan  Rasio  Kemandirian,  efektivitas, efisiensi dan pertumbuhan keuangan daerah terhadap belanja daerah.

## METODE PENELITIAN

## Desain Penelitian
Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian deskriptif. Tujuan penelitian deskriptif ini adalah untuk menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan keadaan tertentu dari subjek yang diteliti dan untuk mendapatkan informasi mengenai LAKIP dengan menggunakan tiga elemen penilaian yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas sebagai bentuk penilaian kinerja instansi pemerintah Kabupaten Bogor, Cianjur, dan Sukabumi.

## Analisis Data
Analisis  value  for  money  pada  laporan  akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintahan (LAKIP) dalam tiga aspek yaitu ekonomi, efisien dan efektif terhadap penciptaan kinerja pada laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

## 1) Rasio Ekonomis
Menurut  Mardiasmo  (2009)  ekonomi  adalah  perolehan  input  dengan  kualitas  dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Ekonomis adalah praktik pembelian dengan tingkat  kualitas  tertentu  dengan  harga  terbaik  yang  dimungkinkan  (spendingless). Pengertian ekonomis sering disebut kehematan yang mencakup juga pengelolaan secara hati-hati  atau  cermat  dan  tidak  ada  pemborosan.  Suatu  kegiatan  operasional  dapat dikatakan ekonomis jika dapat menghilangkan atau mengurangi biaya yang tidak perlu.
Rasio Ekonomis dapat dihitung dengan rumus :
Realisasi Pengeluaran Rasio Ekonomis = X 100 %

## Anggaran Pengeluaran
Tabel 1 Kriteria Ekonomis Kinerja Keuangan Persentase Kinerja Keuangan Kriteria Ekonomis 100% keatas Sangat Ekonomis 90% - 100% Ekonomis Kurang dari 60%
Tidak Ekonomis

## Sumber : Mohamad Mahsun 2006

## 2) Rasio Efisiensi
Rasio  efesiensi  tidak  dinyatakan  dalam  bentuk  absolut  tapi  dalam  bentuk  relative karena efisiensi diukur dengan membandingkan keluaran dan masukan maka perbandingan efisiensi dapat dilakukan dengan cara :
a. Meningkatkan input dan output yang sama.
b. Menigkatkan output pada porsi yang lebih besar daripada porsi peningkatan input.
c. Menurunkan input pada tingkatan output yang sama.
d. Menurunkan input dalam porsi yang lebih besar daripada porsi penurunan output. Rumus rasio efisiensi adalah :
Realisasi Pengeluaran
Rasio Efisensi = X 100 % Realisasi Pendapatan Tabel 2 Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan Persentase Kinerja Keuangan Kriteria Efisien 100% keatas Tidak Efisien 90% - 100% Kurang Efisien 80% - 90% Cukup Efisien 60% - 80% Efisien Kurang dari 60% Sangat Efisien
Sumber : Kepmendagri Nomor 600.900.327 tahun 1996

## 3) Rasio Efektivitas
Efektivitas  adalah  ukuran  berhasil  tidaknya  suatu  organisasi  mencapai  tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Efektivitas tidak menyatakan tentang seberapa besar biaya  yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut.
Rasio efektivitas dihitungan dengan :
Realisasi Pendapatan
Rasio Efektivitas = X 100 % Anggaran Pendapatan Tabel 3 Kriteria Efektivitas Kinerja Keuangan Persentase Kinerja Keuangan Kriteria Efektivitas 100% keatas Sangat Efektif 90% - 100% Efektif 80% - 90% Cukup Efektif 60% - 80% Kurang Efektif Kurang dari 60% Tidak Efektif
Sumber : Kepmendagri Nomor 600.900.327 tahun 1996.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil Penelitian
1. Rasio Ekonomis Kabupaten Bogor
Pengukuran  rasio  ekonomis  adalah  untuk  menggambarkan  Pemerintah  Daerah Kabupaten Bogor dalam merealisasikan pengeluaran yang dibandingkan dengan anggaran pengeluaran  berdasarkan  Laporan  Realisasi  Anggaran.  Kemampuan  pemerintah  daerah dalam  menjalankan  tugas  dikatakan  ekonomis  jika  rasio  yang  di  capai  <100%.  Semakin rendah rasio ekonomis menggambarkan kemampuan pemerintah daerah semakin baik.
Tabel 4.2 Rasio Ekonomis Tahun Anggaran Pengeluaran Realisasi Pengeluaran Rasio Ekonomis Kriteria 2014 2.066.097.590.811 1.758.322.200.942 85,10% Ekonomis 2015 6.916.564.774.000  5.784.242.865.486 83,62% Ekonomis 2016 7.167.373.099.000 6.630.400.553.876 92,50% Ekonomis 2017 7.543.083.155.000 6.986.442.319.985 92,62% Ekonomis 2018 7.812.021.914.000 7.219.006.604.022 92,41% Ekonomis Rata-rata 89.25% Ekonomis
Sumber : BPK,  Perwakilan Provinsi Jawa Barat, 2020 (Data diolah)
Berdasarkan hasil analisis rasio ekonomis pada tabel 4.1 dapat diketahui bahwa pada tahun 2014 sampai tahun 2018 selalu berada pada range ekonomis karena berada pada rasio dibawah 100% yaitu 89.25% pada tahun 2014, 83,62% pada tahun 2015, 92,50% pada tahun  2016,  92,62%  pada  tahun  2017  dan  92,41%  pada  tahun  2018.  Kemudian  secara
keseluruhan  dari  tahun  2014  sampai  2018  rata-rata  rasio  ekonomis  selama  enam  tahun telakhir sebanyak 89,25% dan ini di katakana ekonomis.

## 2. Rasio Efisiensi Kabupaten Bogor
Pengukuran rasio efesiensi adalah untuk menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah  Kabupaten  Bogor  dalam  merealisasikan  pengeluaran  dibandingkan  dengan kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikatagorikan efesien jika rasio yang di capai < 100%. Semakin rendah rasio efesiensi maka maka menggambarkan kemampuan daerah dikantakan semakin baik.
Tabel 4.4 Rasio Efesiensi Tahun Realisasi Pengeluaran Realisasi Pendapatan Rasio Efisiensi Kriteria 2014 1.758.322.200.942  2.059.879.339.749 85,36% Cukup Efisien 2015 5.784.242.865.486 7.134.641.556.289 81,07% Cukup Efisien 2016 6.630.400.553.876  7.323.216.347.020 90,54% Kurang Efisien 2017 6.986.442.319.985 7.671.640.208.068 91,07% Kurang Efisien 2018 7.219.006.604.022 8.224.347.591.426 87,78% Cukup Efisien Rata-rata 87,16% Cukup Efisien
Sumber : BPK,  Perwakilan Provinsi Jawa Barat, 2020 (Data diolah)
Berdasarkan hasil analisis rasio efisiensi pada tabel 4.2 dapat diketahui bahwa pada tahun 2014 sampai tahun 2015 berada pada range cukup efisien karena berada pada rasio 80% - 90% yaitu 87,73% pada tahun 2013, 85,36% pada tahun 2014 dan 81,07% pada tahun 2015. Lalu pada tahun 2016 sampai tahun 2017 berada pada range kurang efisien karena berada pada rasio 90% - 100% yaitu 90,54% pada tahun 2016 dan 91,07% pada tahun 2017. Namun pada tahun 2018 kembali pada range cukup efisien karena berada pada rasio 80% - 90% yaitu 87,78%. Secara keseluhuran rata-rata rasio efisiensi selama tahun 2014-2018 sebanyak 87,16% dan dikatakan cukup efisien.

## 3. Rasio Efektivitas Kabupaten Bogor
Pengukuran rasio efeketifitas adalah untuk menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah  Kabupaten  Bogor  dalam  merealisasikan  pendapatan  dibandingkan  dengan anggaran pendapatan yang ditetapkan berdasarkan Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transper,  serta  Lain-lain  Pendapatan  yang  Sah.  Kemampuan  pemerintah  daerah  dalam menjalankan tugas dikatagorikan efektif jika rasio yang dicapai >100%. Semakin tinggi rasio
evektivitas maka menggambarkan kemampuan daerah dalam merealisasikan pendapatan semakin baik.
Tabel 4.3 Rasio Efektivitas Tahun Anggaran Pendapatan Realisasi Pendapatan Rasio Efektivitas Kriteria 2014 2.064.997.590.881  2.059.879.339.799 99,75% Efektif 2015 6.916.564.774.000 7.134.641.556.289 103,15% Sangat efektif 2016 7.167.373.099.000 7.323.216.347.020 102,17% Sangat efektif 2017 7.543.083.155.000 7.671.640.208.068 101,70% Sangat efektif 2018 7.970.998.760.000  8.224.347.591.426 100,18% Sangat efektif Rata-rata 101,99% Sangat efektif
Sumber : BPK,  Perwakilan Provinsi Jawa Barat, 2020 (Data diolah)
Berdasarkan hasil analisis rasio efektivitas pada tabel 4.3 dapat diketahui bahwa pada tahun  2014  berada  pada range  efektif  karena  berada  pada  rasio  <100%  yaitu  99,75%. Kemudian pada tahun 2015 sampai tahun 2018 berada pada range sangat efektif karena berada pada rasio diatas 100% yaitu 103,15% pada tahun 2016, 102,17% pada tahun 2017, 101,70%  pada  tahun  2018,  100,18%.  Secara  keseluruhan  rata-rata  rasio  efektivitas  selama tahun 2014-2018 sebanyak 101,99% dan dikatakan sangat efektif.

## 4. Rasio Ekonomis Kabupaten Cianjur
Pengukuran  rasio  ekonomis  adalah  untuk  menggambarkan  Pemerintah  Daerah Kabupaten Cianjur dalam merealisasikan pengeluaran yang dibandingkan dengan anggaran pengeluaran  berdasarkan  Laporan  Realisasi  Anggaran.  Kemampuan  pemerintah  daerah dalam  menjalankan  tugas  dikatakan  ekonomis  jika  rasio  yang  di  capai  <100%.  Semakin rendah rasio ekonomis menggambarkan kemampuan pemerintah daerah semakin baik.
Tabel 4.4 Rasio Ekonomis Tahun Anggaran Pengeluaran Realisasi Pengeluaran Rasio Ekonomis Kriteria 2014 2.821.243.467.694  2.640.348.488.429 93,59% Ekonomis 2015 2.962.246.688.850  2.703.902.100.237 91,28% Ekonomis 2016 3.167.735.144.967 2.908.919.130.797 91,83% Ekonomis 2017 3.308.389.462.129 3.075.361.632.933 92,96% Ekonomis 2018 3.643.327.728.775 3.373.828.600.631 92,60% Ekonomis Rata-rata 92,45% Ekonomis Sumber : BPK,  Perwakilan Provinsi Jawa Barat, 2020 (Data diolah)
Berdasarkan hasil analisis rasio ekonomis pada tabel 4.4 dapat diketahui bahwa pada tahun 2014 sampai tahun 2018 selalu berada pada range ekonomis karena berada pada rasio dibawah 100%  yaitu 93,59% pada tahun 2014, 91,28% pada tahun 2015, 91,83 % pada tahun  2016,  92,96%  pada  tahun  2017  dan  92,60%  pada  tahun  2018.  Kemudian  secara keseluruhan  dari  tahun  2014  sampai  2018  rata-rata  rasio  ekonomis  selama  enam  tahun telakhir sebanyak 92,45% dan ini di katakan ekonomis.

## 5. Rasio Efisiensi Kabupaten Cianjur
Pengukuran rasio efesiensi adalah untuk menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah  Kabupaten  Cianjur  dalam  merealisasikan  pengeluaran  dibandingkan  dengan kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikatagorikan efesien jika rasio yang di capai < 100%. Semakin rendah rasio efesiensi maka maka menggambarkan kemampuan daerah dikantakan semakin baik.
Tabel 4.5 Rasio Efesiensi Tahun Realisasi Pengeluaran Realisasi Pendapatan Rasio Efisiensi Kriteria 2014 2.640.348.488.429 2.943.275.018.617 89,71% Cukup Efisien 2015 2.703.902.100.237 3.313.270.042.205 81,61% Cukup Efisien 2016 2.908.919.130.797 3.489.692.234.164 83,36% Cukup Efisien 2017 3.075.361.632.933 3.864.468.768.212 79,58% Efisien 2018 3.373.828.600.631 4.219.809.541.814 79,95% Efisien Rata-rata 82,84% Cukup Efisien
Sumber : BPK,  Perwakilan Provinsi Jawa Barat, 2020 (Data diolah)
Berdasarkan hasil analisis rasio efisiensi pada tabel 4.5 dapat diketahui bahwa pada tahun 2014 sampai tahun 2016 berada pada range cukup efisien karena berada pada rasio 80% - 90% yaitu 89,71% pada tahun 2014, 81,61% pada tahun 2015 dan 83,36% pada tahun 2016. Lalu pada tahun 2017 sampai tahun 2018 berada pada range efisien karena berada pada rasio 60% -80%, yaitu 79,58% pada tahun 2017 dan 79,95% pada tahun 2018. Secara keseluhuran  rata-rata  rasio  efisiensi  selama  tahun  2014-2018  sebanyak  82,84%  dan dikatakan cukup efisien.

## 6. Rasio Efektivitas Kabupaten Cianjur
Pengukuran rasio efeketifitas adalah untuk menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah  Kabupaten  Cianjur  dalam  merealisasikan  pendapatan  dibandingkan  dengan anggaran pendapatan yang ditetapkan berdasarkan Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan
Transper,  serta  Lain-lain  Pendapatan  yang  Sah.  Kemampuan  pemerintah  daerah  dalam menjalankan tugas dikatagorikan efektif jika rasio yang dicapai >100%. Semakin tinggi rasio evektivitas maka menggambarkan kemampuan daerah dalam merealisasikan pendapatan semakin baik.
Tabel 4.6 Rasio Efektivitas Tahun Anggaran Pendapatan Realisasi Pendapatan Rasio Efektivitas Kriteria 2014 2.823.643.248.612 2.943.275.018.617 104,24% Sangat efektif 2015 3.324.319.130.830 3.313.270.042.205 99,67% Efektif 2016 3.649.933.285.047  3.489.468.234.164 95,61% Efektif 2017 3.903.881.614.499 3.864.468.768.212 98,99% Efektif 2018 4.284.370.974.875 4.219.809.541.814 98,49% Efektif Rata-rata 99,40% Efektif
Sumber : BPK,  Perwakilan Provinsi Jawa Barat, 2020 (Data diolah)
Berdasarkan hasil analisis rasio efektivitas pada tabel 4.6 dapat diketahui bahwa pada tahun  2014  berada  pada range  sangat  efektif  karena  berada  pada  rasio  >100%  yaitu 104,24%. Kemudian pada tahun 2015 sampai tahun 2018 berada pada range efektif karena berada pada rasio diatas <100% yaitu 99,67% pada tahun 2015, 95,61% pada tahun 2016, 98,99%  pada  tahun  2017,  98,49%  pada  tahun  2018.  Secara  keseluruhan  rata-rata  rasio efektivitas selama tahun 2014-2018 sebanyak 99,40% dan dikatakan Efektif.

## 7. Rasio Ekonomis Kabupaten Sukabumi
Pengukuran  rasio  ekonomis  adalah  untuk  menggambarkan  Pemerintah  Daerah Kabupaten  Sukabumi  dalam  merealisasikan  pengeluaran  yang  dibandingkan  dengan anggaran pengeluaran berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran. Kemampuan pemerintah daerah  dalam  menjalankan  tugas  dikatakan  ekonomis  jika  rasio  yang  di  capai  <100%. Semakin rendah rasio ekonomis menggambarkan kemampuan pemerintah daerah semakin baik.
Tabel 4.7 Rasio Ekonomis Tahun Anggaran Pengeluaran Realisasi Pengeluaran Rasio Ekonomis Kriteria 2014 3.061.9653107.572 2.762.530.185.623 90,22% Ekonomis 2015 3.254.514.235.700 2.897.354.181.462 89,03% Ekonomis 2016 3.113.117.905.587 2.949.622.342.133 94,72% Ekonomis 2017 3.493.291.638.177 3.133.366.931.396 89,70% Ekonomis
2018 3.569.733.199.598 2.131.575.269.352
64,81% Ekonomis Rata-rata 85,69% Ekonomis
Sumber : BPK,  Perwakilan Provinsi Jawa Barat, 2020 (Data diolah)
Berdasarkan hasil analisis rasio ekonomis pada tabel 4.7 dapat diketahui bahwa pada tahun 2014 sampai tahun 2018 selalu berada pada range ekonomis karena berada pada rasio dibawah 100% yaitu 90,22% pada tahun 2014, 89,03% pada tahun 2015, 94,72% pada tahun 2016, 89,70% pada tahun 2017 dan 64,81% pada tahun 2018. Jadi secara keseluruhan dari tahun 2014 sampai 2018 rata-rata rasio ekonomis selama 5 tahun telakhir sebanyak 85,69% dan ini di katakana ekonomis.

## 8. Rasio Efisiensi Kabupaten Sukabumi
Pengukuran rasio efesiensi adalah untuk menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah  Kabupaten  Sukabumi  dalam  merealisasikan  pengeluaran  dibandingkan  dengan kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikatagorikan efesien jika rasio yang di capai < 100%. Semakin rendah rasio efesiensi maka maka menggambarkan kemampuan daerah dikantakan semakin baik.
Tabel 4.8 Rasio Efisiensi Tahun Realisasi Pengeluaran Realisasi Pendapatan Rasio Efisiensi Kriteria 2014 2.762.530.158.623 3.063.738.755.911 90,17% Kurang Efisien 2015 2.897.354.181.462 3.492.840.609.744 82,95% Cukup Efisien 2016 2.949.622.342.133 3.680.241.806.480 80,15% Cukup Efisien 2017 3.133.366.931.396 4.026.245.447.355 77,82% Efisien 2018 2.313.572.269.352 4.092.182.599.128 56,54% Sangat Efisien Rata-rata 77,53% Efisien
Sumber : BPK,  Perwakilan Provinsi Jawa Barat, 2020 (Data diolah)
Berdasarkan hasil analisis rasio efisiensi pada tabel 4.8 dapat diketahui bahwa pada tahun 2014 pada range kurang efisien yaitu 90,17% karena berada di rasio 90%-100%, 2015 sampai tahun 2016 berada pada range cukup efisien karena berada pada rasio 80% - 90% yaitu 82,95% pada tahun 2015, 80,15% pada tahun 2016 dan 81,07% pada tahun 2017 bahwa range berada di posisi efisien yaitu 77,82% , dan pada tahun 2018 range berada di posisi sangat efisien yaitu 56,54 karena berada di rasio kurang dari 60%.

## 9. Rasio Efektivitas Kabupaten Sukabumi
Pengukuran rasio efeketifitas adalah untuk menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah  Kabupaten  Sukabumi  dalam  merealisasikan  pendapatan  dibandingkan  dengan anggaran pendapatan yang ditetapkan berdasarkan Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transper,  serta  Lain-lain  Pendapatan  yang  Sah.  Kemampuan  pemerintah  daerah  dalam menjalankan tugas dikatagorikan efektif jika rasio yang dicapai >100%. Semakin tinggi rasio evektivitas maka menggambarkan kemampuan daerah dalam merealisasikan pendapatan semakin baik.
Tabel 4.9 Rasio Efektivitas Tahun Anggaran Pendapatan Realisasi Pendapatan Rasio Efektivitas Kriteria 2014 3.093.935.579.680 3.063.738.755.911 99,02% Efektif 2015 3.577.358.760.000  3.492.840.609.744 97,64% Efektif 2016 3.568.389.579.000  3.680.241.806.480 103,13% Sangat efektif 2017 4.063.182.335.602  4.026.245.447.355 99,09% Efektif 2018 4.107.490.816.600 4.092.182.599.128 99,63% Efektif Rata-rata 99,70% Efektif
Sumber : BPK,  Perwakilan Provinsi Jawa Barat, 2020 (Data diolah)
Berdasarkan hasil analisis rasio efektivitas pada tabel 4.9 dapat diketahui bahwa pada tahun 2014 sampai dengan 2018 range yang hanya mendapatkan rasio sangat efektif ialah pada tahun 2016, yaitu 103,13% berada pada range sangat efektif karena berada pada rasio >100%. Kemudian pada tahun 2014, 2015, 2017 dan 2018 berada pada range efektif karena berada pada rasio 90%-100% ,  pada tahun 2014 berada pada range efektif yaitu 99,02%, di tahun selanjutnya 2015 yaitu 97,64%, di tahun 2017 berada di range efektif yaitu 99,09%, dan di tahun 2018 berada di range efektif yaitu99,63%.
Pembahasan Pembahasan Hasil Pengukuran Rasio Ekonomis Kabupaten Bogor,Cianjur dan Sukabumi Tahun 2014-2018
Kinerja  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Bogor,  Cianjur,  dan  Sukabumi  berdasarkan pengukuran rasio ekonomis berada pada range ekonomis karna rata-rata rasio ekonomis Bogor  sebanyak  89,25%,  92,45  %  rata-rata  rasio  Cianjur,  dan  85,69%  rata-rata  rasio Sukabumi, dan ini dikatakan ekonomis. Hal ini di dukung pendapat yang dikemukakan oleh Mulyadi (2010: 157) yaitu pemerintah daerah dikatakan memiliki kinerja keuangan belanja yang baik apabila realisasi belanja tidak melebihi dari yang ditargetkan dan hal ini terjadi pada setiap tahun. Dari data periode lima tahun tidak ada periode yang berada diatas 100%. Berarti setiap realisasi belanja selalu mencapai rencana anggaran belanja. Selain itu, dapat dilihat  bagaimana  rasio  ekonomis  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Bogor,  Cianjur,  dan Sukabumi selama lima tahun tidak terlalu mengalami peningkatan atau penurunan yang signifikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa selama rentang waktu 2014-2018, kinerja keuangan pemerintah  Kabupaten  Bogor,  Cianjur,  dan  Sukabumi  berdasarkan  rasio  ekonomis mengalami peningkatan kinerja. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2 berikut.
Gambar 2. Grafik perkembangan Rasio Ekonomis Pemerintah Daerah Kab. Bogor, Cianjur, dan Sukabumi 2014-2018
Sumber : BPK, Perwakilan Provinsi Jawa Barat, 2020 (Data diolah)
Dari  grafik  diatas  dapat  kita  lihat  pencapaian  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah Kabupaten Bogor, Cianjur, dan Sukabumi pada tahun 2014-2018 adalah baik dan dikatakan ekonomis  karena  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Bogor,  Cianjur,  dan  Sukabumi  berhasil menekan biaya realisasi pengeluaran sehingga realisasi lebih kecil dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Hal ini didukung oleh Mulyadi (2010: 157) yaitu pemerintah daerah  dikatakan  memiliki  kinerja  keuangan  yang  baik  apabila  realisasi  belanja  tidak melebihi dari yang ditargetkan dan hal ini terjadi setiap tahun selama periode tahun 2014 sampai tahun 2018. didukung oleh penelitian Purnamasari (2019)
Untuk  hasil  analisis  pengukuran  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah  kabupaten Bogor, Cianjur, dan Sukabumi pada tahun 2014-2018 dikatakan Ekonomis karena rata-rata perhitungan  ekonomisnya  dibawah  100%  yaitu  89,25%  pada  Kabupaten  Bogor,  92,45% pada  Kabupaten  Cianjur,  dan  85,69%  pada  Kabupaten  Sukabumi.  Hal  ini  didukung  oleh Mohamad Mahsun (2006), didukung oleh penelitian Zain (2016).
Untuk  analisis  perbandingan  dari  hasil  pengukuran  kinerja  keuangan  Daerah Kabupaten Bogor, Cianjur, dan Sukabumi pada tahun 2014-2018 dapat dilihat bahwa dari ketiga perhitungan nilai ekonomis Kabupaten Bogor dikatakan ekonomis karena berhasil menekan anggaran pengeluaran dengan realisasi pengeluaran lebih rendah sehingga rata- rata  nilai  ekonomis  pada  tahun  2014-2018  yaitu  89,25%,  kemudian  perhitungan  nilai ekonomis  Kabupaten  Cianjur  dikatakan  Ekonomis  karena  berhasil  menekan  anggaran pengeluaran dengan realisasi pengeluaran lebih rendah sehingga rata-rata nilai ekonomis dari tahun 2014-2018 yaitu 92,45%, dan Kabupaten Sukabumi dikatakan ekonomis karena berhasil  menekan  anggaran  pengeluran  dengan  realisasi  pengeluaran  lebih  rendah sehingga  rata-rata  nilai  ekonnomis  pada  tahun  2014-2018  yaitu  85,69%.  didukung  oleh Mulyadi  (2010:  157)  pemerintah  daerah  dikatakan  memiliki  kinerja  keuangan  yang  baik apabila  realisasi  belanja  tidak  melebihi  dari  yang  ditargetkan.  Didukung  oleh  penelitian Jaenuri (2016).
Pembahasan Hasil Pengukuran Efesiensi Tahun 2014-2018
Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, dan Cianjur, berdasarkan pengukuran rasio efisiensi dikatakan cukup efisien karna berada pada range dengan rata-rata > 80% yaitu  :  82,84%  pada  kabupaten  Bogor,  87,16%  pada  kabupaten  Cianjur.  Sedangkan kabupaten Sukabumi berada di rasio Efisien karena < 80% yaitu 77,53%. Hal ini di dukung pendapat yang dikemukakan oleh Mahmudi (2010: 166) jika angka yang dihasilkan dari rasio kurang dari 100% maka dinilai telah melakukan efisiensi anggaran. Berarti setiap realisasi belanja selalu dapat disesuaikan dengan realisasi pendapatan, kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, dan Cianjur berada di rasio cukup efisien dan Sukabumi berada di rasio efisien berdasarkan rasio efisiensi tiga kabupaten memiliki perbedaan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 3 berikut.
Gambar 3 Grafik Perkembangan Rasio Efisiensi Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, Cianjur, dan Sukabumi tahun 2014-2018
Sumber : BPK, Perwakilan Provinsi Jawa barat, 2020 (Data dioleh)
Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, Cianjur, dan Sukabumi pada tahun 2014-2018 adalah baik dan dikatakan cukup  efisien  karena  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Bogor,  dan  Cianjur,  kabupaten Sukabumi berada di rasio Efisien, ketiga kabupaten ini berhasil mengeluarkan biaya realisasi pengeluaran yang lebih kecil dari pada realisasi pendapatannya. Hal ini di dukung pendapat yang dikemukakan oleh Mahmudi (2010: 166) jika angka yang dihasilkan dari rasio kurang dari 100% maka dinilai telah melakukan efisiensi anggaran. Oleh karna itu penganggaran pengeluaran  harus  didukung  dengan  adanya  kepastian  tersedianya  penerimaan  dalam jumlah  yang  cukup.  Setiap  pejabat  dilarang  melakukan  tindakan  yang  berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut.
Untuk  hasil  analisis  pengukuran  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah  kabupaten Bogor  dan  Cianjur,  pada  tahun  2014-2018  Cukup  Efisien  karena  rata-rata  perhitungan Efisiensi  diatas  80%-90%  dikatakana  Cukup  Efisien  yaitu  87,16%  pada  Kabupaten  Bogor, 82,84% pada Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Sukabumi pada tahun 2014-2018 Efisien karena  rata-rata  efisien  diatas  60%-80%  dikatakan  Efisien  yaitu  77,53%  pada  Kabupaten Sukabumi. Hal ini didukung oleh Kepmendagri, didukung oleh penelitian Zain (2016).
Untuk  analisis  perbandingan  dari  hasil  pengukuran  kinerja  keuangan  Daerah Kabupaten  Bogor  dan  Cianjur,  pada  tahun  2014-2018  dapat  dilihat  bahwa  dari  kedua perhitungan nilai Efisiensi Kabupaten Bogor dan Kabupaten Cianjur dikatakan Cukup Efisien karena realisasi pengeluaran lebih rendah daripada realisasi pendapatan sehingga rata-rata nilai Efisiensi pada tahun 2014-2018 yaitu 87,16% pada kabupaten Bogor dan 82,84% pada
Kabupaten  Cianjur,  dan  Kabupaten  Sukabumi  pada  tahun  2014-2018  perhitungan  nilai Efisiensi  yaitu  77,53%  di  katakana  Efisien.  didukung  oleh  Mulyadi  (2010:  157)  yaitu pemerintah daerah dikatakan memiliki kinerja keuangan yang baik apabila realisasi belanja tidak melebihi dari yang ditargetkan. Didukung oleh penelitian Jaenuri (2016).
Pembahasan Hasil Pengukuran Rasio Efektivitas Tahun 2014-2018
Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Bogor,  Cianjur,  dan  Sukabumi,  Bogor  menempati posisi sangat efektif  berdasarkan rasio efektivitas berada pada range  sangat efektif karna rata-rata rasionya adalah 101,99% . sedangkan Cianjur dan Sukabumi berada di range Efektiv dengan  rasio  >90%,  99,40%  pada  kabupaten  Cianjur,  dan  99,70%  pada  kabupaten Sukabumi, Hal ini di dukung pendapat yang dikemukakan oleh Mulyadi (2010: 137) yaitu Pemerintah Kabupaten/Kota dikatakan memiliki kinerja pendapatan yang baik apabila dapat memperoleh pendapatan yang melebihi jumlah yang dianggarkan Dari data periode lima tahun. Jadi dapat disimpulkan bahwa selama rentang waktu 2014-2018, kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor, berdasarkan rasio efektivitas yaitu sangat efektif, dan Cianjur, Sukabumi berada di rasio efektif. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 4 berikut.
Gambar 4 Grafik Perkembangan Rasio Efektivitas Pemerintahan Dearah Kabupaten Bogor,
Cianjur, dan Sukabumi Tahun 2014-2018
Sumber : BPK, Perwakilan Provinsi Jawa Barat, 2020 (Data diolah)
Pada  grafik  diatas  dapat  dilihat  bahwa  pada  tiga  Daerah  yaitu  Kabupaten  Bogor, Cianjur,  dan  Sukabumi,  capaian  kinerja  keuangan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Bogor, pada tahun 2014-2018 adalah baik dan sangat efektif karena Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor  selalu  mendapatkan  realisasi  pendapatan  yang  lebih  besar  daripada  pendapatan yang dianggarkan. Sedangkan Kabupaten Cianjur dan Sukabumi berada di rasio Efektif,  Hal ini  di  dukung  pendapat  yang  dikemukakan  oleh  Mulyadi  (2010:  137)  yaitu  Pemerintah Kabupaten/Kota  dikatakan  memiliki  kinerja  pendapatan  yang  baik  apabila  dapat
memperoleh  pendapatan  yang  melebihi  jumlah  yang  dianggarkan  dan  hal  ini  bisa bandingkan dengan tabel tingkat realisasi belanja.
Untuk  hasil  analisis  pengukuran  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah  kabupaten Bogor pada tahun 2014-2018 Sangat Efektif karena rata-rata perhitungan Efektivitas diatas 100%  keatas  dikatakan  Sangat  Efektif  yaitu  101,99%  pada  Kabupaten  Bogor,  Kabupaten Cianjur dan Sukabumi pada tahun 2014-2018 Efektif karena rata-rata Efektivitas diatas 90%- 100%  dikatakan  Efektif  yaitu  99,40%  pada  Kabupaten  Cianjur,  99,70%  pada  Kabupaten Sukabumi. Hal ini didukung oleh Kepmendagri, didukung oleh penelitian Zain (2016).
Untuk  analisis  perbandingan  dari  hasil  pengukuran  kinerja  keuangan  Daerah Kabupaten Bogor pada tahun 2014-2018 dapat dilihat bahwa perhitungan nilai Efektivitas dikatakan sangat Efektif 100% keatas yaitu 101,99% pada kabupaten Bogor karena realisasi pendapatan lebih tinggi daripada anggaran pendapatan, Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Sukabumi pada tahun 2014-2108 bahwa perhitungan nilai efektivitas dikatakan Efektif yaitu 99,40%  pada  Kabupten  Cianjur,  dan  99,40%  pada  kabupaten  Sukabumi.  didukung  oleh Mulyadi (2010: 157) yaitu pemerintah daerah dikatakan memiliki kinerja keuangan yang baik apabila  realisasi  belanja  tidak  melebihi  dari  yang  ditargetkan.  Didukung  oleh  penelitian Jaenuri (2016).

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  yang  telah  dilakukan  mengenai kinerja  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Bogor,  Cianjur,  dan  Sukabumi  dengan menggunakan prinsip value for money dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Berdasarkan  Rata-rata  hasil  analisis  pencapaian  sasaran  kinerja  keuangan Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Bogor,  Cianjur,  dan  Sukabumi  tahun  2014-2018 dapat  diketahui  bahwa  pencapaian  sasaran  kinerja  keuangan  kabupaten  Bogor, Cianjur dan Sukabumi mendapatkan realisasi pendapatan yang lebih besar dari pada pendapatan yang dianggarkan.
2. Hasil  analisis  pengukuran  kinerja  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Bogor,  Cianjur, Sukabumi periode tahun 2014-2018 dalam pendekatan value for money dilihat dari rata-rata rasio ekonomis termasuk kedalam kriteria ekonomis, artinya Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, Cianjur, Sukabumi termasuk dalam kategori ekonomis.
3. Hasil Analisis Perbandingan dari hasil pengukuran kinerja keuangan menggunakan Value For Money pada pemerintah daerah kabupaten Bogor, Cianjur, dan Sukabumi Tahun 2014-2018 berdasarkan metode value for money kinerja pemerintah daerah kabupaten Bogor, Cianjur dan Sukabumi tahun 2014-2018, dengan menggunakan
teknik perhitungan rasio ekonomis menunjukkan kinerja pemerintah daerah berada pada  kategori  ekonomis,  yaitu  89,25%,  92,45%  dan  85,69%.  Rasio  Efisiensi  pada kabupaten Bogor dan Cianjur tahun 2014-2018 selalu mengalami baik yaitu 87,16%, 82,84% dan berada pada kategori cukup efisien. Pada kabupaten Sukabumi tahun 2014-2018 mengalami kurang baik yaitu 77,53% berada pada kategori efisien.

## DAFTAR PUSTAKA
Halim, Abdul dan  Kusufi, (2012),  Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi  Keempat,  Salemba Empat, Jakarta.
Hony, (2013), Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Blora, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta.
Jaenuri,  (2016),  Analisis  Perbandingan  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Bojonegoro  dan Jombang tahun 2010-2014, Jurnal Ekonomi Pembangunan, ISSN: 2527-4023 Volume 14, Nomor 1, Juni 2016.
Kusmila, Z., H. Mukhzarudfa, dan Y. Yudi, (2018), Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Di Provinsi Jambi Sebelum Dan Setelah Pemekaran Wilayah, Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja, Volume 3, Nomor 5, November 2018, pp. 27-39.
Mardiasmo., (2009), Akuntansi Sektor Publik, Andi, Yogyakarta.
Mulyadi, (2018), Akuntansi Biaya, Edisi Ke-5, STIE YKPN, Yogyakarta.
Purnamasari, (2019), Analisis Pengeluaran Anggaran Terhadap Capaian Kinerja Keuangan.
Saputra,  Dori,  (2012),  Analisis  Kemandirian  Dan  Efektivitas  Keuangan  Daerah  Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Sumatera Barat, Jurnal Akuntansi, Volume 2, Nomor 1, 2014.
Zain,  (2016),  Analisis  Pengukuran  Kinerja  Pemerintah  Aaerah  Berdasarkan  Value  For Money Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng. Universitas Negeri Makassar, Makassar.
http://bogorkab.go.id
https://cianjurkab.go.id