## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 20 No. 01 Tahun 2021 Halaman 27-42 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
Penguatan Reformasi Birokrasi Menuju Era Society 5.0 di Indonesia
Strengthening Bureaucratic Reform Towards Society 5.0 Era in Indonesia
Andika Yasa 1 , Suswanta 2 , M. Rafi 3 , Fajar Rahmanto 4 , Deni Setiawan 5 ,
Mochammad Iqbal Fadhlurrohman 6
1,2,3,4,5,6 Magister Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia
Email: andika.yasa2014@gmail.com 1 , soes_umy@yahoo.com 2 ,rafy060611@gmail.com 3 ,
4 fajarrahmanto1@gmail.com 4 , deni.mip30@gmail.com 5 , fadlurrohmani84@gmail.com 6 Diterima: 2 April 2021 Direvisi:  12 Juni 2021 Disetujui: 28 Juni 2021 DOI : 10.35967/njip.v20i1.139
Abstrak: Memasuki era society 5.0 , pemanfaatan teknologi sudah mulai mempertimbangkan aspek- aspek humaniora terhadap proses penyelesaian masalah yang ada di sektor publik. Oleh karena itu, penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  penguatan  reformasi  birokrasi  menuju  era society  5.0 melalui  tata  kelola  perencanaan  pengembangan  SDM  Aparatur  oleh  KemenPANRB.  Kemudian, Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pengumpulan data secara sekunder dari  referensi  terdahulu  seperti  buku,  jurnal,  serta  dokumen  publik  yang  berkaitan  dengan  fokus penelitian dan dianalisis menggunakan software NVivo12 Plus dengan pendekatan Cluster Analysis . Temuan  studi  ini  menunjukkan  bahwa  Kementerian  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan Reformasi  Birokrasi  (KemenPANRB)  telah  melakukan  penguatan  reformasi  birokrasi  melalui  tata kelola  perencanaan  berbasis  sistem  merit  di  mana  pada  tahapan  rekrutmen,  pengangkatan,  dan promosi,  dilakukan  pemeriksaan  komparatif  terhadap  tingkat  keahlian  dan  kompetensi  masing- masing aparatur  yang  memenuhi persyaratan jabatan dengan tetap  memperhatikan aspek integritas dan  moralitas.  Namun,  penguatan  reformasi  birokrasi  menuju  era society  5.0 di  Indonesia mengalami  berbagai  hambatan  terkait  masih  dominannya  patologi  birokrasi,  budaya  korupsi,  serta ketidaksiapan birokrasi akan pemanfaatan teknologi dan informasi dalam orientasi pelayanan publik kepada  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  Perencanaan  pengembangan  SDM  Aparatur  oleh KemenPANRB  dalam  memperkuat  reformasi  birokrasi  menuju  era Society  5.0 harus  dilakukan secara  tepat  dengan  merespons  berbagai  hambatan  yang  terjadi  serta  segala  bentuk  perubahan lingkungan dan perkembangan zaman.
Kata Kunci: Reformasi Birokrasi;  Society 5.0
Abstract: Entering the era of society 5.0, the use of technology has begun to consider the humanities aspects of the problem-solving process in the public sector. Therefore, this study aims to determine the efforts to strengthen bureaucratic reform towards the era of society 5.0 through the governance of  human  resource  development  planning  by  the  Ministry  of  State  Apparatus  Utilization  and Bureaucratic  Reform.  Then,  this  study  uses  qualitative  research  methods  with  secondary  data collection  from  previous  references  such  as  books,  journals,  and  public  documents  related  to  the research  focus  and  analyzed  using  NVivo12  Plus  software  with  a  Cluster  Analysis  approach.  The findings  of  this  study  indicate  that  the  Ministry  of  State  Apparatus  Utilization  and  Bureaucratic Reform has strengthened bureaucratic reform through a merit system-based planning governance, where at the stages of recruitment, appointment, and promotion, an examination is carried out on the  level  of  expertise  and  competence  of  each  apparatus  that  meets  the  job  requirements  while taking  into  account  the  aspects  of  integrity  and  morality.  However,  strengthening  bureaucratic reform towards the era of society 5.0 in Indonesia has encountered various obstacles related to the still-dominant  bureaucratic  pathology,  a  culture  of  corruption,  and  the  unpreparedness  of  the bureaucracy  for  the  use  of  technology  and  information  in the  orientation of  public  services  to  the community.  Therefore,  the  planning  for  human  resource  development  by  Ministry  of  State Apparatus  Utilization  and  Bureaucratic  Reform  in  strengthening  bureaucratic  reform  towards  the Society 5.0 era must be carried out appropriately by responding to various obstacles that occur as well as all forms of environmental change and development of the times.
Keywords : Bureaucratic Reform; Society 5.0

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 20 No. 01 Tahun 2021 Halaman 27-42 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827

## Pendahuluan
Memasuki  era society  5.0 ,  implementasi  penggunaan  teknologi  sudah  mulai memperhatikan  aspek-aspek  humaniora  guna  menciptakan  berbagai tools pada  proses pemecahan  masalah-masalah  sosial  yang  ada (Faruqi,  2019) .  Tentunya  hal  ini  memerlukan pengelolaan  sumber  daya  manusia  (SDM)  yang  optimal  guna  mendongkrak  kredibilitas organisasi dengan meningkatkan efisiensi masing-masing aparatur birokrasi di bidang informasi, komunikasi, dan teknologi (TIK), dengan tujuan mempermudah pelaksanaan tugas-tugas di masa depan (Rustandi,  2019) .  Kemudian,  Sebagai  bagian  dari  upaya  untuk  mewujudkan good governance ,  maka  SDM  aparatur  birokrasi  haruslah  selalu  berorientasi  pada  pemanfaatan teknologi  dalam  penyelenggaraan  layanan  pemerintah,  penyederhanaan  berbagai  regulasi  dan juga  dalam  proses  reformasi  birokrasi (Mardawani  &  Relita,  2019) .  Pada  dasarnya,  upaya perbaikan  struktural  penyelenggaraan  pemerintahan  di  bidang  kelembagaan,  manajemen,  dan sumber  daya  manusia  dikenal  dengan  reformasi  birokrasi (Adlin  &  Handoko,  2019;  Ferizaldi, 2018) .  Di  mana  hadirnya  keinginan  dalam  reformasi  birokrasi  dapat  dipahami  sebagai  suatu proses  untuk  menyegerakan  perubahan  menjadi  lebih  baik  dengan  tujuan  untuk  mewujudkan birokrasi  penyelenggaraan  pemerintahan  yang  bersih,  terbuka,  dan  akuntabel (Ferizaldi,  2019; Haning, 2018) .
Penguatan  kapasitas  SDM  Aparatur  sangat  diperlukan  oleh  organisasi  pemerintah  baik  di pusat maupun daerah sebagai upaya adaptasi terhadap era perkembangan yang terjadi (Parjaman et al., 2019) . Tata kelola SDM juga memiliki peran strategis untuk mendukung kesuksesan dalam reformasi birokrasi Indonesia, di mana tahap awal dalam tata kelola SDM di sektor pemerintahan memiliki  kesamaan  dengan  sektor  privat  yakni  melakukan  perencanaan  SDM  yang  tepat  dan akurat  guna  mencapai  tujuan  organisasi (Zaenuri,  2015) .  Kemudian,  Perencanaan  sumber  daya manusia  merupakan  landasan  untuk  menyusun  rencana  kerja  organisasi  di  divisi  kerja  sumber daya  manusia.  Suatu  proses  yang  menjadi  bagian  penting  dalam  perencanaan  SDM  adalah merencanakan pengembangan dengan berkonsentrasi pada pendidikan dan pelatihan, transisi dan promosi, serta mengisi kekosongan jabatan yang membutuhkan tenaga ahli yang berpengalaman (Dzakiyati,  2018;  Sudrajat,  2014) .  Dengan  melaksanakan  pengembangan  SDM  maka  secara tidak  langsung  suatu  organisasi  telah  melakukan  adaptasi  atas  perubahan  lingkungan  dan perkembangan  era  untuk  membangun  SDM  yang  lebih  berkualitas,  karena  dengan  hal  tersebut maka kinerja organisasi akan semakin meningkat (Sirih et al., 2019) . Selain itu, Pengembangan SDM Aparatur menjadi penting untuk dilakukan karena akan memudahkan lembaga pemerintah baik  kecil  maupun  besar  untuk  mencapai  tujuan  mereka  yang  terkait  dengan  jumlah  pekerja dengan  keterampilan  yang  diperlukan  untuk  membantu  proses  organisasi  dalam  pencapaian tujuan  dan  sasaran  yang  diinginkan.  Pada  intinya,  Membangun  SDM  Aparatur  mencakup pengembangan  kompetensi  diri  yang  unggul  di  dalam  diri  aparatur  SDM  itu  sendiri  sesuai dengan  tugas  dan  kegiatan  yang  dilakukan  serta  bertujuan  untuk  mengembangkan  aspek kecerdasan unggul, kemampuan unggul, dan sikap mental yang unggul (Annisah, 2017; Zaenuri, 2015) .
SDM  di  berbagai  jenis  institusi  publik  perlu  meningkatkan  kompetensi  diri  dalam manajemen e-resources ,  manajerial leadership ,  literasi  digital  dan research serta  melakukan transformasi  sebagai  persiapan  menghadapi  perubahan  yang  semakin  cepat  dalam  mewujudkan masyarakat berpengetahuan (Nashihuddin & Suryono, 2018) . Untuk membangun birokrasi yang cepat  dan  gesit  dalam  menyediakan  layanan  publik  diperlukan  pembenahan  secara  struktural (Faedlulloh  et  al.,  2020) .  Kemudian,  Keberlanjutan  akan  reformasi  birokrasi  harus  tetap dijalankan  untuk  meningkatkan  kualitas  pelayanan  publik  sehingga  menyebabkan  adanya  rasa kepercayaan  dari  masyarakat  terhadap  penyelenggaraan  pelayanan  dari  aparatur  pemerintah (Purwaningsih  et  al.,  2019) .  Sehingga,  Reformasi  birokrasi  terkait  erat  dengan  aspek  reformasi lainnya seperti pergeseran pola pikir, pengembangan struktur layanan publik berbasis teknologi, serta penyempurnaan regulasi dan kepemimpinan (Hartanto, 2019) .

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 20 No. 01 Tahun 2021 Halaman 27-42 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
Sistem  pemerintahan  berbasis  elektronik  dengan  pendekatan bottom-up dapat  menjadi alternatif dalam proses pengelolaan yang efektif, efisien, dan transparan (Yuhefizar et al., 2019) . Oleh  karena  itu  adanya  inovasi  diperlukan  untuk  adaptasi  terhadap  perubahan  dan pengembangan  SDM  aparatur  pemerintah  secara  berkelanjutan  agar  dapat  menciptakan  inovasi pelayanan publik  yang berorientasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi (Wardani, 2019) . Keinginan  publik  akan  birokrasi  yang  transparan  dan  akuntabel,  ditambah  dengan  kondisi lingkungan  yang  semakin  tidak  menentu,  mendorong  pemerintah  untuk  bereksperimen  dengan tata kelola sebagai bagian dari upayanya untuk mereformasi administrasi sektor publik (Kurniati & Nugroho, 2019) . Sehingga revitalisasi birokrasi dalam melakukan transformasi birokrasi yang berorientasi  ke  arah e-governance dilakukan  dengan  mengembangkan  inovasi,  membangun kolaborasi  dan  sinergi  serta  memberikan  respons  atas  terjadinya  perubahan  lingkungan  yang sangat cepat (Rahadian, 2019) . Selain itu, orientasi  pelayanan  publik kepada masyarakat tidak hanya  berperan  untuk  peningkatan  kinerja  birokrasi,  akan  tetapi  juga  menjadi  unsur  strategis dalam  mengembangkan  pelayanan  birokrasi  pemerintah  di  masa  depan (Hidayat,  2019) .  Oleh karena itu, Dalam rangka meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan, Aparatur pemerintah harus mampu meningkatkan kompetensi  dirinya  dalam bidang pengetahuan dan teknologi  serta harus  memiliki  kreativitas  untuk  mengantisipasi  berbagai  persoalan  baik  formal  maupun informal (Sakti, 2019) , melalui pemanfaatan teknologi kecerdasan yang sudah banyak dilakukan pada  sektor  publik,  untuk  memaksimalkan  produktivitas  hasil  kerja  yang  dilaksanakannya (Yudoprakoso,  2019) .  Dengan  demikian,  Penerapan  teknologi  kecerdasan  buatan  akan  dapat memberikan  manfaat  untuk  membantu  memperoleh  informasi  melalui  pengumpulan  data  yang dapat dijadikan landasan untuk pengambilan keputusan dan perbaikan sistem otomatisasi di masa depan (Saluky, 2018) .
Dalam era disrupsi teknologi sampai munculnya revolusi industri 4.0, aparatur pemerintah memainkan peran vital dalam administrasi pemerintahan (Nasution et al., 2019) , di mana dalam revolusi  industri  4.0  dibutuhkan  komitmen  dan  kesadaran  diri  untuk  membangun  budaya birokrasi demi menjaga kepercayaan masyarakat (Rivai, 2019) . Untuk membangun sumber daya manusia  yang  berdaya  saing  tinggi,  diperlukan  peningkatan  keterampilan,  pendidikan  dan pelatihan,  serta  peningkatan  budaya  kerja (Sihite,  2018) .  Secara  historis,  pada  era  revolusi industri 4.0, berbagai jenis teknologi mengantarkan perubahan budaya kerja manusia menuju era digitalisasi dan otomatisasi (Suwardana, 2018) . Kemudian, karena adanya komponen pelengkap yang  berbeda,  baik  era  revolusi  industri  4.0  maupun  era society  5.0 akan  dapat  mempengaruhi semua  aktivitas  manusia.  Untuk  mencapai  tujuan  era society  5.0 diawali  dengan  menciptakan “ human-centric society ” yang mendorong pembangunan ekonomi masyarakat serta memberikan solusi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Wasitarini, 2019) . Ketika di era industri 4.0,  semua  informasi  yang  terkumpul  melalui  jaringan  akan  dianalisis  langsung  oleh  manusia, memasuki  era society  5.0 sebagian  besar  jumlah  informasi  dari  sensor  pada  ruang  fisik  akan diakumulasi  menjadi  satu  dalam cyberspace yang  akan  dianalisis  menggunakan artificial intelligence di mana nantinya hasil analisis tersebut melalui feedback akan diberikan kembali ke manusia  yang  berada  di  ruang  fisik  dalam  berbagai  macam  bentuk  yang  dihasilkan (Arief  & Saputra, 2019) . Oleh karena itu, untuk mendorong tata kelola yang cerdas, kualitas konten harus ditingkatkan,  seiring  dengan  kecepatan  publikasi,  dengan  tetap  memperhatikan  keakuratan  data dan informasi (Maizunati, 2018) .
Jika  di  telusuri  kembali,  pada  dasarnya  berbagai  tahapan  konsep society bermula  dari society 1.0  yang  didefinisikan  sebagai  sekelompok  orang  yang  berburu  dan  berkumpul  dalam keharmonian dengan alam. Kemudian, society 2.0 merupakan konsep suatu kelompok budidaya pertanian,  kemajuan  organisasi,  dan  pembangunan  negara.  Selanjutnya, Society 3.0  adalah konsep  masyarakat  yang  mampu  mendorong  industrialisasi  dan  memfasilitasi  produksi  massal melalui  revolusi  industri.  Sedangkan,  konsep Society 4.0  akan  mengidentifikasi  masyarakat informasi  yang  mewujudkan  nilai  tambah  yang  lebih  besar  dengan  menghubungkan  aset  tidak

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 20 No. 01 Tahun 2021 Halaman 27-42 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
berwujud  melalui  jaringan  informasi.  Kemudian,  era society  5.0 saat  ini  merupakan  suatu terobosan  konsep  masyarakat  informasi  yang  dibangun  di  atas society 4.0  dan  bertujuan  untuk mewujudkan masyarakat yang berpusat pada manusia yang sejahtera di mana setiap orang akan menikmati hidup secara maksimal (Fukuyama, 2018; Harayama, 2016). Pada intinya, era society 5.0 memiliki tujuan utama yakni untuk menciptakan kesejahteraan melalui pertumbuhan ekonomi dan perkembangan teknologi kepada seluruh lapisan masyarakat (Wasitarini,  2019) .  Era society  5.0 mengacu  pada  konsep  yang  menerapkan  teknologi  pada revolusi  industri  4.0  yang  memperhatikan  aspek  humaniora  untuk  melahirkan  cara-cara penyelesaian  masalah-masalah  sosial (Faruqi,  2019) .  Kemudian,  era society  5.0 adalah  suatu bentuk  kecerdasan  sosial  yang  secara  kuat  dapat  mengintegrasi  antara  ruang  fisik  dan  ruang cyber (Salgues,  2018) .  Dengan  demikian,  era society  5.0 dapat  dipahami  sebagai  salah  satu bentuk  kehidupan  masyarakat  yang  menggabungkan  data  melalui  teknologi  informasi  untuk mendorong  peningkatan  kecerdasan  sumber  daya  manusia  dalam  pengembangan  berbagai peluang  yang  dapat  dilaksanakan  berdasarkan  aspek  humaniora  guna  menyelesaikan  berbagai persoalan sosial.
Dalam  konteks  birokrasi  di  Indonesia,  saat  ini  terlihat  dengan  jelas  bahwa  orientasi pelayanan  publik  masih  belum  berjalan  maksimal  karena  berbagai  faktor  yang  perlu  dibenahi, serta  menjadi  catatan  penting  bagi  pemerintah  untuk  terus  meningkatkan  efisiensi  sektor publiknya (Wicaksono  et  al.,  2019;  Islah,  2018) . Pertama, Masalah  korupsi  di  birokrasi  telah menjadi bagian dari feodalisme yang masih terpelihara dalam sistem birokrasi, karena berbagai keputusan publik yang diambil melalui birokrasi pemerintahan tidak pernah lepas dari pola top- down (Hasan, 2012) . Kedua, Banyaknya penyuapan yang melibatkan pejabat politik dan pejabat birokrasi menjadi ancaman nyata terhadap nilai budaya luhur bangsa karena bertentangan dengan tujuan negara dalam mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat (Azhary, 2019) . Ketiga, masih  dominannya  patologi  birokrasi  yang  berbelit-belit  dalam  pelayanan  publik  dan  belum mampu  diminimalisir  secara  optimal.  Sehingga,  pemahaman  secara  holistik  dan  komprehensif oleh  aparatur  birokrasi  terhadap  pola  hubungan  korupsi  yang  sering  terjadi  diyakini  menjadi penting agar dapat meminimalisasir terjadinya tindak korupsi di sektor pelayanan publik (Hadi, 2016) . Selain itu, ketidakmampuan birokrasi dalam mendukung terciptanya era society 5.0 juga merupakan dinamika  yang begitu kompleks di  Indonesia (Kumorotomo,  2019; Sugiono,  2020) . Hal ini dikarenakan di era Society 5.0 birokrasi di Indonesia harus mampu memahami berbagai pemanfaatan big data sebagai sumber informasi yang didukung oleh teknologi dan kesiapan para aktor  dalam  proses  pembuatan  kebijakan  serta  juga  harus  memperhatikan  aspek-aspek kemanusiaan lainnya bagi masyarakat (Rahmanto et al., 2021) .
Banyak  kajian  sebelumnya  telah  melakukan  berbagai  studi  tentang  perubahan  birokrasi dalam  tata  kelola  sumber  daya  manusia  (SDM)  pemerintah.  Di  mana  penelitian (Umam,  2019) menemukan  bahwa  kepemimpinan  transformatif  sebagai  upaya  dalam  mengubah  birokrasi dipercaya  mampu  meningkatkan  kinerja  birokrasi  menghadapi  tantangan  pembaruan  dan tuntutan  perubahan  era.  Hal  tersebut  juga  didukung  oleh  temuan (Parjaman  et  al.,  2019) yang menjelaskan  bahwa  kepemimpinan  dalam  birokrasi  memiliki  peran  penting  dalam  penguatan kapasitas  SDM  Aparatur,  sebagai  motivator  dan  inspirator  untuk  membawa  perubahan  dan adaptasi organisasi pada perkembangan zaman serta menuju ke arah yang lebih baik. Kemudian, Dalam tata kelola reformasi birokrasi menurut (Setiawan & Fauzi, 2019) dikatakan bahwa peran etika politik adalah sebagai  alat  kontrol dan pengawasan  yang sangat  efektif untuk  mendukung keberhasilan reformasi birokrasi. Kemudian penelitian dari (Soekarsono, 2019) yang menyatakan bahwa memasuki era disrupsi, Pemerintah perlu  mengubah mental birokrasi  menjadi  bermental korporasi.  Berikutnya,  Penelitian  dari (Henriyani,  2019) memaparkan  bahwa  kebudayaan  akan berdampak  kuat  pada  perbaikan  hasil  reformasi,  karena  berkaitan  dengan  kepercayaan  pada prinsip dan sikap yang dibentuk dan diekspresikan dalam birokrasi itu sendiri.

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 20 No. 01 Tahun 2021 Halaman 27-42 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
Penelitian ini menjadi penting karena berbagai dinamika yang kompleks telah terjadi dalam tata kelola perencanaan pengembangan SDM aparatur birokrasi di era society 5.0 yang semakin pesat  karena  harus  menyelaraskan  antara  kapabilitas  birokrasi  yang  siap  akan  kemajuan teknologi  dan  juga  mampu  memperhatikan  aspek  perubahan  kehidupan  masyarakat  secara berkelanjutan (Alekseev-apraksin  &  Bertova,  2021;  Fujii  et  al.,  2018;  Roblek  et  al.,  2020) . Dengan demikian, perlu diketahui bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk merealisasikan penguatan reformasi birokrasi menuju era society 5.0 di Indonesia. Oleh karena itu, Penelitian ini bertujuan  untuk  menjelaskan  berbagai  upaya  penguatan  reformasi  birokrasi  menuju  era society 5.0 melalui  tata  kelola  perencanaan  pengembangan  SDM  Aparatur  oleh  Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB). Kemudian, Alasan penting  dilakukannya  penelitian  ini  adalah  untuk  dapat  memahami  lebih  jauh  terkait  peranan KemenPANRB  dalam  menata,  mengelola  dan  mengembangkan  kemampuan  setiap  aparatur negara. Selain itu, Melalui KemenPANRB, perencanaan pengembangan SDM Aparatur  melalui pengembangan  kompetensi  dan  keterampilan  dalam  pemanfaatan  teknologi  juga  harus  tetap mengedepankan karakter humanisme dalam setiap melayani masyarakat maupun menyelesaikan persoalan  publik  lainnya.  Dengan  demikian,  hal  tersebut  menarik  untuk  dianalisis  lebih mendalam  agar  tata  kelola  perencanaan  pengembangan  SDM  Aparatur  dapat  berdampak terhadap  keberhasilan  reformasi  birokrasi  di  organisasi  pemerintah  dalam  merespons  segala bentuk  perubahan  lingkungan  dan  perkembangan  zaman.  Hal  ini  sebagaimana  disajikan  pada Gambar 1 .
Gambar 1. Kerangka Teoretis

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif (Aspers  &  Corte,  2019) ,  yang bertujuan  untuk  mengetahui  terkait  bagaimana  tata  kelola  perencanaan  pengembangan  SDM Aparatur  dalam  memperkuat  reformasi  birokrasi  untuk  merespons  terjadinya  segala  perubahan lingkungan  dan  perkembangan  masyarakat  menuju  era society  5.0 oleh  KemenPANRB.  Oleh karena  itu,  Penelitian  ini  akan  memberikan  penjelasan  mengenai  tata  kelola  perencanaan pengembangan SDM Aparatur untuk memperkuat reformasi birokrasi menghadapi perubahan era menuju  era society  5.0 di  mana  pemanfaatan  teknologi  untuk  meningkatkan  kinerja  SDM  akan tetap  mempertimbangkan  aspek humanisme dalam  setiap  penyelesaian  masalah  sosial. Kemudian, Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan teknik literature review yaitu  metode  pengumpulan  informasi  penelitian  dari  berbagai  buku  dan  jurnal  yang  relevan dengan  fokus  studi (Farida,  2019) .  Selanjutnya,  teknik  analisis  data  dalam  penelitian  ini menggunakan  aplikasi Nvivo  12  Plus yang  merupakan  suatu  aplikasi  penelitian  kualitatif  yang mampu  melakukan  analisis  data  secara  efektif  dan  efisien  serta  mampu  menampilkan  data  ke dalam  bentuk  tabel,  grafik  maupun  diagram (Bandur,  2019) .  Berikutnya,  dilakukan  penarikan kesimpulan yang merupakan hasil akhir dari analisis data dengan melakukan interpretasi melalui refleksi terhadap data penelitian (Gumilang, 2016) .
Birokrasi Society 5.0 Unggul Pengetahuan Unggul Ketrampilan Tata Kelola Perencanaan Pengembangan SDM Aparatur Reformasi Birokrasi Birokrasi Bersih, Transparan & Akuntabel Perubahan Era & Perkembangan Teknologi Unggul Sikap Mental

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 20 No. 01 Tahun 2021 Halaman 27-42 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827

## Hasil dan Pembahasan
Seiring  dengan  laju  perkembangan  teknologi  dan  penciptaan  inovasi,  pada  prosesnya  tata kelola pemerintahan yang baik di  Indonesia belum dapat diadopsi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari  karena  tidak  ada platform yang  disiapkan  dalam    menuju  era society  5.0 (Sugiono, 2020).  Penelitian (Saksono  &  Manoby,  2021) ,  menjelaskan  bahwa  tata  kelola  pemerintahan  di Indonesia  belum  dapat  berjalan  secara  optimal  untuk  mendorong  terwujudnya  era society  5.0 . Selain itu, penelitian ini juga memberikan beberapa rekomendasi yaitu peningkatan infrastruktur internet  yang  menjangkau  wilayah  pelosok,  penyiapan  legal framework ,  kerja  sama  lembaga negara  dan  korporasi,  dan  penguatan  kebijakan  inovatif  berbasis  riset  yang  mendukung terciptanya  birokrasi  menuju  era society  5.0 di  Indonesia.  Secara  global,  konsep society dapat dilihat pada Gambar 2 .
Gambar 2. Perubahan Konsep Society
(Sumber: Faruqi, 2019 ).
Gambar  2 menunjukkan  bahwa  secara  global  konsep society dimulai  dari  era society 1.0 ketika  masyarakat  berburu  dan  mencari  bahan  makanan  serta  pola  kehidupan  yang  sangat  erat dengan  kehidupan  alam  sekitar.  Sedangkan  di  era society 2.0  pola  kehidupan  masyarakat cenderung  pada  konsep  budidaya  pertanian.  Selanjutnya,  di  era Society 3.0  konsep  kehidupan masyarakat  berevolusi  pada  konsep  industrialisasi.  Kemudian,  di  era Society 4.0  konsep kehidupan  masyarakat  didominasi  pada  pola  sistem  informasi.  Berikutnya,  menuju  era Society 5.0 ,  setiap  negara  didunia  diharapkan  mampu  mengadopsi  suatu  konsep  kehidupan  masyarakat dalam  era  teknologi  dan  informasi  yang  ditandai  dengan  perkembangan Artificial  Intelligence, Robotics, Automation, Big Data, dan Internet of Things (Faruqi, 2019; Fukuyama, 2018) . Dengan  demikian,  Perubahan  era  dengan  disertai  perkembangan  teknologi  yang  semakin cepat telah menghadirkan konsekuensi besar bagi setiap organisasi termasuk organisasi di sektor pemerintahan (Saksono  &  Manoby,  2021) .  Dalam  merespons  perubahan  tersebut  untuk mewujudkan  dimensi  pembangunan  nasional  yang  meliputi  pembangunan  SDM,  pembangunan sektor  unggulan  serta  pembangunan  kewilayahan  dapat  dilakukan  melalui  tata  kelola  SDM Aparatur  dan  reformasi  birokrasi.  Birokrasi  pemerintahan  telah  berkembang  menjadi  senjata esensial  dalam  masyarakat  modern,  di  mana  keberlanjutan  reformasi  birokrasi  merupakan konsekuensi  logis  dari  tujuan  utama  negara  untuk  mencapai  kesejahteraan  rakyat (Fajriah  & Razak, 2020) .  Implementasi  reformasi birokrasi  SDM Aparatur mempunyai  peran strategis  dan penting  sebagai  bagian  dalam  mendukung  kelancaran  pembangunan  nasional,  sehingga  tanpa adanya  reformasi  birokrasi  yang  baik  maka  setiap  target  yang  telah  ditetapkan  untuk  mencapai pembangunan  nasional  akan  sulit  tercapai.  Oleh  karenanya  dalam  reformasi  birokrasi  penting untuk  terus  melakukan  perbaikan-perbaikan  melalui  berbagai  macam  regulasi,  modernisasi kebijakan  tata  kelola  SDM  Aparatur  di  tingkat  pusat  dan  daerah  dengan  menyesuaikan  tugas

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 20 No. 01 Tahun 2021 Halaman 27-42 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
fungsi  organisasi  pemerintah  atas  terjadinya  perubahan  era  yang  cepat.  Sebagai  upaya  dalam mewujudkan good  governance dapat  dilakukan  melalui  peningkatan  SDM  Aparatur,  dan melakukan  integrasi  pemanfaatan  teknologi  untuk  penyelenggaraan  layanan  pemerintah, penyederhanaan berbagai regulasi dan reformasi  birokrasi (Mardawani  & Relita, 2019) . Hal ini sebagaimana disajikan pada Gambar 3 .
Gambar 3. Reformasi Birokrasi Menuju Era Society 5.0
(Sumber: Hasil Mind Mapping NVivo12 Plus , 2021).
Dari Gambar  3 di  atas  terlihat  bahwa  adanya  reformasi  birokrasi  dilakukan  untuk menciptakan  birokrasi  yang  akuntabel,  bersih  dan  juga  transparan  serta  adanya  tuntutan  untuk menyesuaikan terhadap perkembangan era dan teknologi. Birokrasi yang akuntabel dilaksanakan dengan  harapan  setiap  kegiatan  dan output yang  dilakukan  oleh  aparatur  birokrasi  dapat dipertanggungjawabkan dengan baik dan benar kepada publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan  yang  berlaku.  Kemudian,  birokrasi  yang  bersih  diharapkan  akan menjadikan setiap pegawai pemerintah memiliki integritas tinggi serta bebas dari segala bentuk kepentingan  politik  dan  tindakan  korupsi.  Selanjutnya,  birokrasi  yang  transparan  diharapkan akan menjadikan tata kelola SDM Aparatur pemerintah bersifat terbuka untuk publik mulai dari penyelenggaraan  sistem  rekrutmen,  penempatan  pegawai,  sistem  promosi  dan  mutasi  jabatan sampai  pengembangan  kompetensi  pegawai  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  serta  tuntutan  tugas dan fungsi organisasi pemerintah.
Reformasi  birokrasi  SDM  Aparatur  yang  dilakukan  harus  mampu  menyesuaikan  dengan setiap  dimensi  perubahan  penyelenggaraan  pemerintahan  untuk  mewujudkan  pembangunan nasional.  Reformasi  birokrasi  SDM  Aparatur  menjadi  prasyarat  dasar  untuk  menciptakan kualitas  SDM  pemerintahan  yang  unggul,  lebih  profesional,  berkinerja  tinggi,  bersih  dan akuntabel  sehingga mampu  menghadapi  segala bentuk  perubahan perkembangan  global dimasa mendatang.  SDM  Aparatur  yang  mampu  melaksanakan  tugas-tugas  penyelenggaraan pemerintahan,  konstruksi,  dan  pelayanan  publik  sangat  dibutuhkan  guna  mengikuti perkembangan  zaman  dan  teknologi,  serta  kondisi  yang  semakin  kompetitif  di  segala  aspek kehidupan  sosial.  Melalui  SDM  Aparatur  yang  semakin  berkualitas  maka  dapat  memberikan kontribusi  optimal  kepada  publik  serta  menjadikan  organisasi  pemerintah  yang  unggul  dalam menyesuaikan terhadap perubahan global dan tuntutan dari publik. Sehingga tata kelola sumber daya  manusia  diperlukan  untuk  meningkatkan  kredibilitas  organisasi  pemerintah  melalui pengembangan  SDM  Aparatur  dengan  berorientasi  kompetensi  terhadap  ICT  yang  berperan penting mendukung pelaksanaan tugas dimasa depan (Rustandi, 2019) .

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 20 No. 01 Tahun 2021 Halaman 27-42 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
Melalui  tata  kelola  perencanaan  pengembangan  SDM  Aparatur  yang  terstruktur  dengan baik,  maka  dimasa  depan  akan  dapat  menciptakan  birokrasi  era society  5.0 yang  merupakan suatu  konsep  birokrasi  pemerintah  dengan  kualitas  SDM  Aparatur  yang  unggul  pengetahuan, unggul  ketrampilan  dan  unggul  sikap  dan  mental.  Menyesuaikan  dengan  perubahan  dan perkembangan  era  maka  sudah  menjadi  kewajiban  bagi  aparatur  pemerintah  memiliki keunggulan  dalam  pengetahuan  yang  berarti  mampu  mengetahui  perkembangan  informasi pengetahuan  baik  dari  tingkat  lokal,  nasional  maupun  internasional.  Kemudian  unggul  dalam keterampilan  artinya  dengan  kompetensi  yang  dimiliki  mampu  memanfaatkan  segala  bentuk sarana  prasarana  teknologi  untuk  mendukung  kelancaran  tugas  dan  fungsi  pekerjaan  yang  ada. Unggul  dalam  sikap  mental  artinya  setiap  pegawai  pemerintah  dalam  menjalankan  tugas  dan fungsinya  yang  didukung  dengan  pemanfaatan  teknologi  tetap  memperhatikan  sisi humanisme ketika  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  dalam  rangka  pengambilan  peran  sebagai problem solving untuk segala bentuk permasalahan sosial yang terjadi akibat perubahan era yang menyebabkan timbulnya kompleksitas permasalahan di sektor publik. Sehingga birokrasi society 5.0 yang  merupakan  birokrasi  masa  depan  sangat  membutuhkan  pengembangan  ilmu pengetahuan  yang  didukung  oleh  pemanfaatan  teknologi  dan  SDM  Aparatur  pemerintah  yang berkompeten  secara  bersama-sama  untuk  dapat  berkontribusi  secara  optimal  terhadap  berbagai sektor kehidupan sosial masyarakat (Faruqi, 2019) .
Pengelolaan  pemerintahan  dan  sumber  daya  manusia  yang  efektif  dengan  didukung  oleh sistem  pengawasan  dan  transparansi  akan  mendorong  potensi  perbaikan  pola  pikir  dan  budaya masing-masing birokrat menuju budaya yang lebih kompeten, efisien, dan akuntabel. Selain itu, Penerapan  reformasi  birokrasi  sumber  daya  manusia  diharapkan  dapat  menurunkan  angka korupsi  dan meningkatkan efektivitas pengelolaan kebijakan dan  layanan publik, serta  efisiensi pegawai.  Sehingga  hasil  pembangunan  nasional  secara  nyata  akan  dirasakan  seluruh  lapisan masyarakat.  Kemudian,  Upaya  menciptakan  birokrasi society  5.0 pada  akhirnya  akan meningkatkan  kepercayaan  publik  terhadap  pemerintah.  Situasi  dalam  proses  tersebut  akan berdampak  pada  gambaran  ideal  dari  birokrasi,  yaitu  kemampuan  beradaptasi  dengan perkembangan zaman dan teknologi,  serta menjadi  birokrasi  yang peka terhadap berbagai  jenis tuntutan masyarakat. Semakin tingginya ekspektasi publik terhadap kinerja birokrasi merupakan salah  satu  dampak  semakin  majunya  perkembangan  era  sehingga  aparatur  birokrasi  harus mampu membangun budaya birokrasi  yang responsif serta aspiratif dalam memenuhi keinginan publik (Rivai, 2019) .
Adanya tuntutan dari masyarakat  dan tuntutan perkembangan  era baik  di  tingkat  nasional maupun  global  terhadap  kualitas  kompetensi  dari  SDM  Aparatur  pemerintah  yang  profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsi  pemerintahan, pembangunan serta  pelayanan masyarakat menjadikan urgensi reformasi birokrasi SDM Aparatur sebagai suatu hal yang tidak bisa ditunda lagi.  Oleh  karena  itu,  perlu  dibangun  suatu  tata  kelola  perencanaan  pengembangan  SDM Aparatur  pemerintah  yang  baik  untuk  mendukung  ketersediaan  sumber  daya  manusia  yang memiliki profesionalitas, berkinerja tinggi serta unggul dalam bidang pengetahuan, keterampilan dan  sikap  mental  pada  masa  mendatang.  Berdasarkan  pada  kondisi  tersebut  maka  sudah seharusnya  SDM  di  berbagai  jenis  institusi  publik  perlu  meningkatkan  kompetensi  diri  dalam manajemen e-resources, manajerial leadership ,  literasi  digital  serta  melakukan  transformasi kepemimpinan  sebagai  upaya  dalam  mengubah  birokrasi  untuk  menghadapi  tantangan pembaruan dan tuntutan perubahan era (Nashihuddin & Suryono, 2018; Umam, 2019) .

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 20 No. 01 Tahun 2021 Halaman 27-42 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
Tata Kelola SDM Aparatur Menuju Birokrasi Era Society 5.0
Sebagai  instrumen penting dalam tata kelola SDM Aparatur, maka salah satu  upaya  yang dilakukan  oleh  KemenPANRB  untuk  memperkuat  reformasi  birokrasi  adalah  melalui perencanaan  pengembangan  sumber  daya  manusia.  Dalam  orientasinya,  pelaksanaan perencanaan  pengembangan  SDM  Aparatur  bertujuan  untuk  menghasilkan  PNS  yang berkualitas,  memiliki  nilai-nilai  fundamental,  kompetensi  profesional,  bebas  intervensi  politik, dan  tidak  terlibat  dalam  praktik  kolusi  maupun  nepotis.  Aparatur  pemerintah  sebagai  suatu disiplin ilmu diharapkan dapat mengelola dan meningkatkan diri, serta mempertanggungjawabkan  keberhasilannya  melalui  penggunaan  kerangka  kerja  sistem  merit (berbasis  kompetensi)  dalam  pelaksanaan  pengelolaan  SDM  bagi  aparatur  pemerintah.  Dengan demikian,  Kompetensi  memainkan  peran  penting  dalam  menumbuhkan  produktivitas  SDM  di periode  kemajuan  teknologi  yang  memungkinkannya  untuk  berperan  dalam  mencapai  tujuan organisasi (Sihite, 2018) . Untuk mendukung keberhasilan aparatur dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah maka setiap pegawai harus memiliki profesionalitas kerja yang diperkuat dengan pelaksanaan rencana pengembangan SDM Aparatur berbasis sistem merit.
KemenPANRB  telah  mengatur  penciptaan  SDM  Aparatur  melalui  sistem  merit  yang membandingkan keahlian, kinerja, dan kompetensi yang dibutuhkan suatu peran dengan tingkat kompetensi dan kinerja yang dimiliki pelamar pada tahap rekrutmen, pengangkatan, dan promosi jabatan yang digabungkan secara transparan dan kompetitif. Lebih lanjut, pemilihan karier PNS difokuskan  pada  keterampilan,  kompetensi,  penilaian  kinerja,  dan  kebutuhan  departemen  di pemerintahan,  dengan  tetap  memperhatikan  masalah  integritas  dan  moralitas.  Kejujuran  dan kepatuhan  terhadap  regulasi,  kesediaan  untuk  berkolaborasi,  dan  pemberian  layanan  yang optimal  kepada  masyarakat  adalah  ukuran  dari  aspek  integritas.  Sedangkan  penerapan  dan pengamalan  prinsip-prinsip  agama,  budaya,  dan  sosial  digunakan  untuk  menentukan  aspek moralitas.  Sasaran  utama  dari  KemenPANRB  untuk  meningkatkan  kompetensi  SDM  Aparatur meliputi  kompetisi  teknis,  kompetensi  manajerial,  dan  kompetensi  sosial  kultural.  Spesialisasi pendidikan,  persiapan  profesional  praktis,  dan  pengalaman  kerja  teknis  semuanya  dapat digunakan  untuk  menilai  kompetensi  teknis.  Tingkat  pendidikan,  pelatihan  manajemen,  dan pengalaman  kepemimpinan  akan  digunakan  untuk  menilai  kompetensi  manajerial.  Pengalaman kerja dalam masyarakat majemuk baik dari segi agama, suku, dan budaya akan digunakan untuk menentukan  kompetensi  sosial  kultural  agar  memberikan  perspektif  kebangsaan.  Selain  itu, peningkatan  kompetensi  juga  akan  dilaksanakan  melalui  kesempatan  bekerja  di  instansi  lain  di area pusat dan lokal serta melalui pertukaran pegawai negeri dan swasta dengan maksimal waktu satu  tahun  dalam  koordinasi  Lembaga  Administrasi  Negara  (LAN)  dan  Badan  Kepegawaian Negara  (BKN).  Alhasil,  berbagai  inisiatif  KemenPANRB  merupakan  implementasi  dalam memperkuat  reformasi  birokrasi  dengan  produktivitas  tinggi  dalam  menghadapi  persaingan dalam periode pertumbuhan dan perkembangan yang semakin pesat.
Kemudian,  Revitalisasi  birokrasi  SDM  Aparatur  yang  dilakukan  dengan  transformasi birokrasi  ke  arah e-governance melalui  pengembangan  inovasi,  membangun  kolaborasi  dan sinergi  serta  dengan  memberikan  respons  atas  terjadinya  perubahan  lingkungan  yang  sangat cepat dan perkembangan era teknologi (Rahadian, 2019) . Dengan terwujudnya birokrasi society 5.0 melalui  tata  kelola  perencanaan  pengembangan  SDM  Aparatur  yang  berbasis  kompetensi maka  diharapkan  adanya  perbaikan  dalam  hal  sejauh  mana  aparatur  pemerintah  bebas  dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pasalnya, tindakan korupsi telah mengakibatkan pelanggaran hak ekonomi  dan  sosial  masyarakat  yang  dapat  menimbulkan  masalah  sosial,  ekonomi,  dan kesejahteraan (Azhary,  2019) .  Birokrasi society  5.0 akan  mendorong  produksi  layanan  publik berkualitas tinggi untuk kebutuhan negara yang sedang berjuang melawan dinamika global yang lebih  ketat.  Selain  itu,  kapasitas  dan  tanggung  jawab  birokrasi  untuk  keberhasilannya  akan meningkat,  dan  pola  pikir  serta  budaya  yang  mewakili  integritas  dan  kinerja  akan  semakin meningkat di masa depan. Hal ini sebagaimana disajikan pada Gambar 4 .

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 20 No. 01 Tahun 2021 Halaman 27-42 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
Gambar 4. Pengembangan SDM Aparatur Menuju Birokrasi Society 5.0 (Sumber: Hasil Pearson Correlations Cluster Analyses NVivo12 Plus , 2021).
Berdasarkan Gambar  4 terlihat  bahwa  adanya  perkembangan  era  dan  teknologi  akan mendorong  pemerintah  untuk  menjadikan  birokrasi  bersih  dan  akuntabel  sehingga  akan berdampak pada terwujudnya aparatur pemerintah yang unggul ketrampilan, unggul sikap mental dan unggul pengetahuan. Untuk meningkatkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, maka setiap SDM Aparatur harus memiliki keterampilan dan pengetahuan yang unggul dalam menggunakan teknologi  sehingga  kinerja  birokrasi  dapat  berjalan  optimal  serta  hasilnya  dapat dipertanggungjawabkan  kepada  publik.  Hal  ini  sebagai  upaya  penting  untuk  menjaga kepercayaan  masyarakat  terhadap  birokrasi  itu  sendiri  pada  masa  mendatang.  Sehingga,  dalam melakukan  tata  kelola  perencanaan  pengembangan  SDM  Aparatur  untuk  menjadi  birokrasi society 5.0 perlu dilakukan dengan melalui upaya reformasi birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel  secara  berkelanjutan.  Oleh  karena  itu,  upaya  reformasi  birokrasi  dapat  dilakukan melalui  perencanaan  pengembangan  SDM  Aparatur  dengan  transformasi  menuju e-governance melalui  inovasi,  kolaborasi,  membangun  sinergi  serta  menjadikan  birokrasi  responsif  terhadap perubahan era dan perkembangan teknologi secara cepat dimasa depan (Rahadian, 2019) . Kemudian, Birokrasi society 5.0 berupaya untuk menjadikan pembangunan aparatur negara yang  berkesinambungan  terhadap  perkembangan  teknologi  dan  perubahan  sosial  masyarakat sehingga  akan  menjadikan  SDM  Aparatur  yang  berdaya  saing  dalam  mewujudkan  tujuan pembangunan  nasional.  Dengan  keterpaduan  pemanfaatan  teknologi  di  dalam  birokrasi pemerintahan  maka  akan  menciptakan  SDM  Aparatur  dengan  sistem  kinerja  yang  terintegrasi antara  birokrasi  di  level  pusat  dan  diaras  lokal.  Penggunaan  sistem  pemerintahan  berbasis elektronik  untuk  mengefisienkan  birokrasi  dapat  menjadi  inisiatif  strategis  untuk  mewujudkan pemerintahan  yang  efektif,  andal,  dan  transparan (Yuhefizar  et  al.,  2019) .  Hal  ini  akan menghasilkan  birokrasi  pemerintahan  yang  kuat  dan  akan  mendorong  terlaksananya  kebijakan dan  program  pembangunan  nasional  yang  terintegrasi  dengan  mempertimbangkan  keterkaitan antara faktor ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pengembangan SDM Aparatur yang berorientasi terhadap keunggulan kompetensi pengetahuan dan keterampilan akan dapat mengelola ICT yang terintegrasi dengan aman dan andal. Sedangkan pengembangan aparatur pemerintah yang unggul sikap  mental  dapat  mengelola  pelayanan  dengan  inovatif,  adaptif  dan  responsif  melalui  sikap humanis  terhadap  segala  bentuk  perubahan  dan  keinginan  kebutuhan  masyarakat.  Tata  kelola pengembangan  SDM  diperlukan  dengan  meningkatkan  kompetensi  aparatur  negara  terhadap

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 20 No. 01 Tahun 2021 Halaman 27-42 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
pemanfaatan  ICT  sehingga  dapat  berkontribusi  secara  optimal  untuk  mewujudkan good governance (Faruqi, 2019; Mardawani & Relita, 2019; Rustandi, 2019) .

## Menuju Birokrasi Society 5.0
Perkembangan  era  dan  teknologi  yang  semakin  cepat  telah  mendorong  birokrasi  untuk melakukan perubahan melalui tata kelola pengembangan SDM Aparatur. Sumber daya manusia sebagai  penggerak  dan  dinamika  pemerintahan  berada  pada  garda  terdepan  dalam  melakukan perubahan  dalam  mewujudkan  aparatur  negara  yang  kompeten,  yaitu  aparatur  SDM  yang memiliki  keahlian  dan  keterampilan  manajerial  yang  unggul,  guna  mempercepat  pembangunan tata  pemerintahan  yang  baik.  Karena  dinamika  perubahan  lingkungan  yang  semakin membutuhkan  kemampuan  analitis  untuk  menghasilkan  informasi,  maka  penting  dilakukan pengembangan  SDM  birokrasi  pemerintahan  dengan  meningkatkan  keterampilan  belajar  yang berkelanjutan (Gunastri, 2013) . Dalam rangka meningkatkan proses pembangunan berkelanjutan, motivasi bagi pegawai untuk terus belajar dan  menambah pengetahuannya tentang pekerjaan di unit lainnya akan membuat seorang pegawai tidak hanya menguasai satu bidang saja, akan tetapi dapat  menguasai  dan  tahu  bagaimana  melaksanakan  pekerjaan  di  semua  bidang.  Diperkuat dengan keterampilan ICT, literasi pengetahuan dan literasi media, serta pemahaman tentang data besar dan kecerdasan buatan (Arief & Saputra, 2019) .
Dewasa kini, Pemerintah sudah mestinya harus fokus pada pengembangan SDM Aparatur yang  memiliki  pengetahuan  dan  kemampuan  teknis  yang  signifikan  dan  relevan  secara substansial  dan  kontekstual  dengan  perkembangan  zaman.  Pengetahuan  substansial  yakni penguasaan  pengetahuan  yang  meliputi  kemampuan  kognitif  dan  analitik.  Sedangkan pengetahuan  kontekstual  yakni  kemampuan  SDM  dalam  memahami  kondisi  lingkungan organisasi baik lingkungan alam, sosial, budaya, dan iklim kerja. Tidak hanya itu, Birokrasi juga harus mampu mengadopsi teknologi dan memiliki pengetahuan terkait big data yang terintegrasi ke  semua  unit  yang  ada  di  birokrasi.  Sehingga  diperlukan  internalisasi  budaya  akademis  ke dalam birokrasi agar SDM Aparatur memiliki mental pembelajar dan termotivasi meningkatkan pengetahuan serta kemampuannya dalam memanfaatkan teknologi. Selain itu SDM Aparatur di masa depan harus memiliki keterampilan mental, keterampilan sosial, dan keterampilan manual. Keterampilan  mental,  yaitu  penguasaan  atas  keahlian  seseorang  dalam  menghadapi  fenomena dan  kejadian  yang  muncul  di  sekitar  dunia,  serta  kemampuan  untuk  melakukan  kajian  yang akurat  terhadap  peristiwa  yang  terjadi.  Keterampilan  sosial,  yaitu  kemampuan  untuk  bergaul dengan  orang  lain  dan  bisa  saling  berkolaborasi.  Sementara  itu,  keterampilan  manual  mengacu pada  kemampuan  seseorang  untuk  menggunakan  anggota  tubuh  dan  indranya  untuk menghasilkan  barang  dan  jasa  kreatif  yang  bernilai  tinggi  dan  berorientasi  pada  inovasi.    Pada prosesnya,  Inovasi  diperlukan  untuk  adaptasi  terhadap  perubahan  dan  pengembangan  SDM aparatur  pemerintah  agar  mampu  menciptakan  inovasi  pelayanan  publik  yang  berorientasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi (Wardani, 2019) . Dengan demikian, keterampilan dan kemampuan spesifik aparatur pemerintah dapat menjadi landasan bagi pengembangan pola pikir profesional  seperti  yang  ditunjukkan  oleh  kapabilitasnya  dalam  mengidentifikasi  kebutuhan masyarakat,  menetapkan  tujuan,  dan  memprioritaskan  program  berdasarkan  kebutuhan  dan harapan  masyarakat.  Alhasil,  birokrasi  akan  lebih  mampu  merespons  setiap  persoalan  yang muncul,  menunjukkan  fleksibilitas  dalam  segala  keadaan,  dan  menjaga  kepercayaan  publik. Sehingga,  Adanya  komitmen  dan  kesadaran  diri  sangat  dibutuhkan  oleh  setiap  aparatur pemerintah  untuk  membangun  budaya  birokrasi  agar  tidak  kehilangan  kepercayaan  publik (Rivai, 2019) .
Birokrasi society  5.0 selain  memiliki  keunggulan  pengetahuan  dan  keterampilan  dalam memanfaatkan teknologi juga harus unggul dalam sikap mental. Profesionalisme SDM aparatur tidak hanya sebatas keahlian dalam berteknologi dan pengetahuan tinggi, tetapi harus diimbangi dengan perilaku  yang beretika moral.  Hal  ini karena SDM  aparatur bukan hanya bekerja untuk

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 20 No. 01 Tahun 2021 Halaman 27-42 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
kepentingan individu, tetapi juga untuk kepentingan masyarakat. Dibutuhkan perubahan  budaya birokrasi  yang  responsif  dan  aspiratif  dalam  merespons  setiap  bentuk  tuntutan  publik  sehingga SDM Aparatur perlu melakukan internalisasi nilai-nilai tersebut ke dalam sikap mental perilaku aparatur  birokrasi  yang  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat.  Perubahan  pola  pikir  dan sikap mental SDM terhadap modernitas dalam birokrasi society 5.0 , ke depannya harus mampu menghasilkan  birokrasi  dengan  budaya  kerja  yang  berkelanjutan,  efektif,  manusiawi,  disiplin, dan  kompeten (Sihite,  2018) .  Hal  ini  menjadi  dasar  dari  upaya  mengintegrasikan  tata  kelola sumber  daya  manusia  ke  dalam  tata  kelola  yang  dinamis  berdasarkan  prinsip  pemikiran antisipatif,  reflektif,  dan  kreatif  yang  menguntungkan  organisasi  pemerintah.  Sehingga  mereka tidak  hanya  memiliki  posisi  yang  baik  secara  kelembagaan  untuk  menangani  isu-isu  publik, tetapi  juga  memiliki  modal  mental  untuk  menghadapi  potensi  tantangan  dan  meningkatkan kepercayaan publik.
Secara  fundamental,  birokrasi society  5.0 akan  berperan  menjadi  birokrasi  dengan berlandaskan  karakteristik  yang  lebih  peduli  terhadap  masyarakat.  Setiap  aparatur  negara  yang merupakan  seorang  birokrat  sebagai  pelayan  publik  harus  memahami  dan  memiliki  kesadaran sikap  yang  tinggi,  bahwa  orientasi  kerja  adalah  memenuhi  kepentingan  masyarakat  secara maksimal. Aparatur birokrasi pada era society 5.0 harus memiliki kapasitas pribadi berupa etika profesi  dan  moralitas  yang  berlandaskan  nilai-nilai  kehidupan  sosial  yang  berakar  pada  sistem nilai  yang  hidup  dalam  masyarakat,  bukan  menjadi  alat  kecerdasan  buatan  dari  teknologi  atau sebaliknya  memperalat  teknologi  untuk  mengambil  keuntungan  pribadi  secara  ilegal.  Birokrasi dalam  era society  5.0 menjadi  penting  untuk  diwujudkan  melalui  pengembangan  pengetahuan yang  didukung  teknologi  dan  kualitas  sumber  daya  aparatur  sehingga  dapat  berkontribusi terhadap dalam berbagai sektor publik (Faruqi, 2019) . Pengaruh Pengembangan SDM Aparatur Menuju Birokrasi di Era Society 5.0 dapat dilihat pada Tabel 1 .
Tabel 1. Pengaruh Pengembangan SDM Aparatur Menuju Birokrasi di Era Society 5.0 Code A Code B Person Correlation Coefficient Unggul Keterampilan Perkembangan Era & Teknologi 0,313527 Unggul Sikap Mental Perkembangan Era & Teknologi 0,160357 Unggul Sikap Mental Birokrasi Transparan 0,1 Unggul Keterampilan Birokrasi Transparan 0,069007 Unggul Pengetahuan Perkembangan Era & Teknologi 0,047619
Nilai Person Correlation Coefficient > 0,05 Berpengaruh; < 0,05 Tidak Berpengaruh
Sumber: Hasil Coding Cluster Analyses NVivo12 Plus , 2021
Berdasarkan Tabel  1 di  atas  menunjukkan  bahwa  terjadinya  perkembangan  era  dan teknologi secara umum akan berpengaruh terhadap pengembangan SDM Aparatur menjadi SDM yang unggul keterampilan dan unggul sikap mental. Secara fundamental, Perkembangan era dan teknologi  akan  mendorong  SDM  Aparatur  untuk  memiliki  keunggulan  keterampilan  dalam memanfaatkan kecanggihan teknologi dalam menghasilkan kinerja birokrasi yang tinggi dengan tetap  menghadirkan  sikap  humanisme  dalam  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  serta menyelesaikan persoalan publik (Faruqi, 2019) . Kemudian, Pengembangan SDM Aparatur yang unggul  keterampilan  dan  unggul  sikap  mental  juga  dipengaruhi  dengan  adanya  birokrasi  yang transparan.  Sedangkan,  Birokrasi  yang  transparan  akan  berdampak  pada  pengembangan kompetensi  SDM  Aparatur  pemerintah  dalam  menciptakan  aparatur  birokrasi  yang  memiliki keahlian  dengan  didukung  sikap  mental  yang  melayani  serta  bersih  dari  tindakan  korupsi  yang dapat  menjadi  ancaman  serius  bagi  negara  dalam  mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 20 No. 01 Tahun 2021 Halaman 27-42 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
(Azhary,  2019) .  Namun,  perkembangan  era  dan  teknologi  tidak  akan  serta  merta  dapat menghasilkan  SDM  Aparatur  yang  unggul  pengetahuan,  di  mana  dalam  kontes  ini  inovasi diperlukan  sebagai  upaya  untuk  adaptasi  terhadap  terjadinya  perubahan  era  dan  tata  kelola pengembangan  SDM  aparatur  yang  berorientasi  terhadap  pemanfaatan  teknologi (Wardani, 2019) .

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  dan  pembahasan  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  penguatan  reformasi birokrasi  dalam  penciptaan  SDM  aparatur  menuju  era society  5.0 di  Indonesia  telah  dilakukan oleh  KemenPANRB  melalui  sistem  merit  yang  membandingkan  keterampilan  dan  kompetensi suatu  jabatan  pada  tahap  rekrutmen,  pengangkatan,  dan  promosi,  dengan  tetap mempertimbangkan  aspek  integritas  dan  moralitas.  Namun,  penguatan  reformasi  birokrasi menuju  era society  5.0 di  Indonesia  mengalami  berbagai  hambatan  terkait  masih  dominannya patologi birokrasi, budaya korupsi, serta ketidaksiapan birokrasi akan pemanfaatan teknologi dan informasi  dalam  orientasi  pelayanan  publik  kepada  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  Perencanaan pengembangan  SDM  Aparatur  oleh  KemenPANRB  dalam  memperkuat  reformasi  birokrasi menuju era Society 5.0 harus dilakukan secara tepat dengan merespons berbagai hambatan yang terjadi serta segala bentuk perubahan lingkungan dan perkembangan zaman.

## Daftar Pustaka
Adlin,  T.  H.  (2019).  Penguatan  Perilaku  Anti  Korupsi  di  Lingkungan  Birokrasi  Pemerintah
Provinsi Riau. Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan , 17 (29), 46–55. https://doi.org/10.35967/jipn.v17i29.7058
Alekseev-Apraksin, A., & Bertova, A. (2021). Leader ’S Strategy in Super Smart Digital Society . Proceedings of the 1st International Scientific Conference “Legal Regulation of the Digital Economy and Digital Relations: Problems and Prospects of Development” (Larder 2020) , 171 , 207–214.
Annisah.  (2017).  Usulan  Perencanaan  Smart  City:  Smart  Governance  Pemerintah  Daerah Kabupaten  Mukomuko. Jurnal  Masyarakat  Telematika  dan  Informasi , 8 (1),  59–80. https://doi.org/10.17933/mti.v8i1.103
Arief, N. N., & Saputra, M. A. A. (2019). Kompetensi Baru Public Relations Pada Era Artificial Intelligence. Jurnal Sistem Cerdas , 2 (1), 1–12. https://doi.org/10.37396/jsc.v2i1.19 Azhary,  V.  H.  (2019).  Nepotisme  dan  Gratifikasi  Sebagai  Unsur  Budaya  Pada  Korupsi  Politik dan  Birokrasi  di  Indonesia. Simposium  Nasional  Ilmiah  Dengan  Tema:  (Peningkatan Kualitas Publikasi Ilmiah Melalui Hasil Riset Dan Pengabdian Kepada Masyarakat) , 754– 762. https://doi.org/10.30998/simponi.v0i0.437
Bandur, A. (2019). Penelitian Kualitatif, Studi Multi-Disiplin Keilmuan Dengan Nvivo 12 Plus . Jakarta: Mitra Wacana Media.
Baskoro  Wicaksono,  Nur  Laila  Meilani,  R.  F.  (2019).  Perencanaan  Pembangunan  Kabupaten Bengkalis  Aspek  Kebudayaan  Melayu  Dalam  Menopang  Visi  Provinsi  Riau  2020.
Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan , 17 (29), 22–34.
https://doi.org/https://doi.org/10.35967/jipn.v17i29.7056
Dodi  Faedlulloh,  Yulianto,  V.  K.  (2020).  A  Structural  And  Mindset  Bureaucratic  Reform Agenda  For  Jokowi’s  Second  Term. Bisnis  &  Birokrasi:  Jurnal  Ilmu  Administrasi  dan Organisasi , 27 (2), 67–77. Https://Doi.Org/10.20476/Jbb.V27i2.11466
Dzakiyati,  F.  (2018).  Modifikasi  Perilaku  Aparatur  Ala  Skinner:  Suatu  Model  Pengembangan Sumber Daya Manusia Menuju Profesionalisme Birokrasi. Jurnal Ilmiah Tata Sejuta STIA Mataram , 4 (1), 13–26. https://doi.org/10.32666/tatasejuta.v4i1.29
Fajar Rahmanto, Ulung Pribadi, A. P. (2021). Big Data: What Are The Implications For Public Sector Policy In Society 5.0 Era? Iop Conference Series: Earth And Environmental Science

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 20 No. 01 Tahun 2021 Halaman 27-42 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
717 , 1–7. https://doi.org/10.1088/1755-1315/717/1/012009
Fajriah,  U.  R.,  &  Razak,  M.  R.  R.  (2020).  Pengaruh  Perilaku  Birokrasi  Terhadap  Pelayanan Publik Di Desa Timoreng Panua Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang. Jurnal Praja , 8 (1), 48–56.
Farida, A. (2019). Studi Pustaka Tentang Perkembangan Teknologi dan Peningkatan Kepatuhan Pajak: Apakah Berbanding Lurus? Moneter - Jurnal Akuntansi Dan Keuangan , 6 (2), 135– 140. https://doi.org/10.31294/moneter.v6i2.6183
Faruqi,  U.  Al.  (2019).  Future  Service  In  Industry  5.0. Jurnal  Sistem  Cerdas , 2 (1),  67–79. https://doi.org/10.37396/jsc.v2i1.21
Ferizaldi.  (2018).  Patologi  Birokrasi  Dalam  Transformasi  Politik  Lokal:  Tinjauan  Terhadap Fenomena  “Pajak  Nanggroe”  Di  Aceh. Nakhoda:  Jurnal  Ilmu  Pemerintahan , 16 (27),  32– 39. https://doi.org/https://doi.org/10.35967/jipn.v16i27.5793
Ferizaldi.  (2019).  Model  Akuntabilitas  Birokrasi  di  Era  Otonomi  Khusus  Aceh  (Tinjauan Terhadap Tes Shalat dan Baca Al-Qur’an di Kabupaten Aceh Barat Daya). Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan , 17 (29), 14–21. https://doi.org/10.35967/jipn.v17i29.7055 Fujii,  T.,  Guo,  T.,  &  Kamoshida,  A.  (2018). A  Consideration  Of  Service  Strategy  Of  Japanese Electric  Manufacturers  to  Realize  Super  Smart  Society  (Society  5.0) (Vol.  2).  Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-95204-8
Fukuyama,  M.  (2018). Society  5.0 :  Aiming  For  A  New  Human-Centered Society . Japan Spotlight , 2 (August), 47–50. https://www/jef.or.jp/journal/ Gumilang, G. S. (2016). Metode Penelitian Kualitatif Dalam Bidang Bimbingan dan Konseling. Jurnal Fokus Konseling , 2 (2), 144–159.
Gunastri,  N.  M.  (2013).  Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia  Berbasis  Kompetensi. Forum Manajemen , 11 (2), 77–86.
Hadi, K. (2016). Korupsi Birokrasi Pelayanan Publik di Era Otonomi Daerah. Jurnal Penelitian Politik , 51–70.
Haning, M. T. (2018). Reformasi Birokrasi di Indonesia: Tinjauan Dari Perspektif Administrasi Publik. Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik , 4 (1), 25–37.
Hartanto,  D.  (2019).  Kajian  Wilayah  Birokrasi  Bersih  dan  Melayani  Kepolisian  Resort  Kota Medan. Publikauma: Jurnal Ilmu Adminstrasi Publik , 7 (2), 71–87. http://dx.doi.org/10.31289/publika.v7i2.2805
Hasan, N. (2012). Corak Budaya Birokrasi Pada Masa Kerajaan, Kolonial Belanda Hingga di Era Desentralisasi Dalam Pelayanan Publik. Jurnal Hukum , 28 (2), 1073–1087. Henriyani, E. (2019). Menumbuhkan Budaya Birokrasi Yang Inovatif dan Berdaya Saing Global.
Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara , 6 (2), 6–10. http://dx.doi.org/10.25157/dinamika.v6i2.2255
Hidayat,  E.  S.  (2019).  Kinerja  Pelayanan  Birokrasi  Dalam  Mewujudkan  Kepuasan  Pelanggan.
Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara , 6 (2), 43–49. http://dx.doi.org/10.25157/dinamika.v6i2.2260
Islah,  K.  (2018).  Peluang  dan  Tantangan  Pemanfaatan  Teknologi  Big  Data  Untuk Mengintegrasikan Pelayanan Publik Pemerintah. Jurnal Reformasi Administrasi , 5 (1), 130– 138.
Kumorotomo, W. (2019). Envisioning Agile Government: Learning From the Japanese Concept of Society  5.0 and  the  Challenge  of  Public  Administration  in  Developing  Countries. Advances  In  Economics,  Bussines  And  Management  Research:  Annual  Conference  of Indonesian Association For Public Administration (IAPA 2019) , 122 , 144–163. Kurniati, P. N., & Nugroho, B. Y. (2019). The Urgency Of The Implementation Of The Cashless Government  System  In  Building  A  Transparent  And  Accountable  Bureaucracy. Jurnal Administrasi Publik , 9 (2), 136–150. http://dx.doi.org/10.31289/jap.v9i2.2655
Maizunati,  N.  A.  (2018).  Implementasi  Data  Sektoral  Terbuka  Dalam  Mendukung  Smart

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 20 No. 01 Tahun 2021 Halaman 27-42 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
Governance  Di  Kota  Magelang. Journal  of  Public  Administration  and  Local  Governance , 2 (2), 31. https://doi.org/10.31002/jpalg.v2i2.1082
Mardawani,  &  Relita,  D.  T.  (2019).  Strategi  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Sintang  Dalam Mewujudkan  Visi  Pemerintahan  dan  Good  Governance. Jurnal  Ilmiah  Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan , 4 (1), 109–116.
Nashihuddin,  W.,  &  Suryono,  F.  (2018).  Tinjauan  Terhadap  Kesiapan  Pustakawan  Dalam Menghadapi  Disrupsi  Profesi  di  Era  Library  4.0:  Sebuah  Literatur  Review. Khizanah  Al- Hikmah : Jurnal  Ilmu  Perpustakaan,  Informasi,  dan  Kearsipan , 6 (2), 86. https://doi.org/10.24252/kah.v6i2a1
Nasution,  D.  A.  D.,  Nasution,  A.  P.,  &  Alpi,  M.  F.  (2019).  Pengaruh  Penerapan  Smart  Asn Terhadap Pengelolaan Keuangan Negara Di Era Disrupsi Teknologi Indonesia 4.0. Seminar Nasional Sains & Teknologi Informasi , 43–51.
Parjaman,  T.,  Soedarmo,  U.  R.,  &  Enas.  (2019).  Penguatan  Kapasitas  Aparatur  Untuk Meningkatkan Daya Saing Daerah di Era Global. Journal of Management Review , 1 , 29–42. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25157/mr.v3i3.2869
Patrik Aspers, U. C. (2019). What Is Qualitative In Qualitative Research. Qualitative Sosiology , 42 (2), 139–160. https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s11133-019-9413-7
Purwaningsih, A. S., Afifuddin, & Abidin, A. Z. (2019). Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik Dalam  Meningkatkan  Kualitas  Pelayanan  Publik  Studi  Kasus  Pada  Pelayanan  Kartu Keluarga di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang. Jurnal Respon Publik Volume , 13 (4), 82–86.
Rahadian,  A.  .  (2019).  Revitalisasi  Birokrasi  Melalui  Transformasi  Birokrasi  Menuju  E- Governance Pada Era Revolusi Industri 4.0. Prosiding Seminar Stiami , 6 (1), 85–94. Rivai,  F.  H.  (2019).  Bureaucracy  Culture  Enforcement  to  Encounter  Industrial  Revolution  4.0.
Jurnal Transformasi Administrasi , 9 (2), 128–138. Rustandi. (2019). Kinerja Manajemen Sumber Daya Manusia di Era Disrupsi. Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi , 10 (2), 67–73.
Saksono,  H.,  &  Manoby,  W.  M.  (2021).  Good  Public  Governance  Towards Society  5.0 In Indonesia: A Review. Psychology And Education , 58 (2), 4499–4511.
Sakti, B. (2019). Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah Dalam Sumber Daya Manusia di Era Reformasi. Pareto: Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik , 2 (1), 35–44. Salgues,  B.  (2018). Society  5.0  Industry  of  the  Future,  Technologies,  Methods  and  Tools . London: ISTE Ltd.
Saluky.  (2018).  Tinjauan  Artificial  Intelligence  Untuk  Smart  Government. Itej  (Information Technology Engineering Journals) , 03 (01), 1–9.
Setiawan,  A.,  &  Fauzi,  E.  A.  (2019).  Etika  Kepemimpinan  Politik  Dalam  Penyelenggaraan Pemerintahan Indonesia. JPK: Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan , 1 (1), 1–12. Sihite, M. (2018). Peran Kompetensi Dalam Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing  Tinggi  di  Era  Revolusi  Industri  4.0:  Suatu  Tinjauan  Konseptual. Jurnal  Ilmiah Methonomi Volume , 4 (2), 145–159.
Sirih,  S.  H.,  Ismail,  I.,  &  Juharni.  (2019).  Development  Strategies  Of  Human  Resources  In Bkpsdm Majene District. Jurnal Paradigma , 1 (2), 1–6.
Soekarsono,  R.  (2019).  Merubah  Mindset  ASN  Menjadi  Disruptive  Mindset  Sebagai  Faktor Penentu  Suksesnya  Implementasi  Industri  4.0  di  Indonesia. Prosiding  Seminar  STIAMI , 6 (1), 67–84.
Sudrajat,  T.  (2014).  Eksistensi  Kebijakan  Pengisian  Jabatan  Struktural  Dalam  Kerangka Pengembangan Sdm Aparatur Berbasis Merit. Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS , 8 (1), 61–72.
Sugiono,  S.  (2020).  Digital  Content  Industry  In Society  5.0 Perspective. Jurnal  IPTEK-KOM
(Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Komunikasi) , 22 (2), 175–191.

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 20 No. 01 Tahun 2021 Halaman 27-42 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
http://dx.doi.org/10.33164/iptekkom.22.2.2020.175-191 Suwardana,  H.  (2018).  Revolusi  Industri  4.  0  Berbasis  Revolusi  Mental. Jati  Unik :  Jurnal Ilmiah Teknik Dan Manajemen Industri , 1 (2), 102–110.
https://doi.org/10.30737/jatiunik.v1i2.117
Umam, M. K. (2019). Dimensi Kepemimpinan Transformatif Era Disrupsi Perspektif Manajerial Birokrasi. Al-Wijdán:  Journal  of  Islamic  Education  Studies , 4 (2),  126–146. https://doi.org/10.1017/cbo9781107415324.004
Vasja Roblek, Maja Meško, Mirjana Pejic Bach, Oshane Thorpe, P. Š. (2020). The Interaction Between  Internet,  Sustainable Development,  and Emergence of Society 5.0 . Journal Data , 5 (80), 1–27. https://doi.org/doi:10.3390/data5030080
Wardani, A. K. (2019). Urgensi Inovasi Pelayanan Bidang Administrasi Publik di Era Disrupsi.
Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara , 6 (2), 30–35.
Wasitarini, D. E. (2019). Perpustakaan Satu Data. Jurnal Madika , 5 (2), 26–39.
Yudoprakoso,  P.  W.  (2019).  Kecerdasan  Buatan  (Artificial  Intelligence)  Sebagai  Alat  Bantu Proses  Penyusunan  Undang-Undang  Dalam  Upaya  Menghadapi  Revolusi  Industri  4.0  di Indonesia. Simposium Hukum Indonesia , 1 (1), 450–461.
Yuhefizar,  Sanjani,  H.,  &  Chadri,  R.  (2019).  Penerapan  Sistem  Pemerintahan  Berbasis Elektronik  (E-Government)  Dengan  Pendekatan  Bottom-Up  Berbasis  Web  di  Sumatera Barat. Prosiding Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu , 2 (1), 303–309. Zaenuri,  M.  (2015). Manajemen  SDM  di  Pemerintahan .  Yogyakarta:  LP3M  Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.