241

## ProSPek PerBanKAn iSlam Dan BiSniS Syari’ah Dalam PengemBangan ekonomi
mohamad Sholikhin Pondok Pesantren Miftahut Thullab Email: sholikhin088@gmail.com

## Abstrak
Artikel  ini  membahas  tentang  peluang  dan  tantangan  yang dihadapi oleh lembaga perbankan syariah dalam mengembangkan ekonomi umat di Indonesia. Pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan  deskriptif-qualitatif.  Data  dikumpulkan  dengan menggunakan  metode  observasi  dan  wawacara.  Di  Indonesia umat  Islam  secara  spesifik  Juga  mengalami  suatu  penyakit dualisme ekonomi-syariah yang cukup kronis. Dualisme ini muncul sebagai akibat dari ketidakmampuan bussinesmen Muslim untuk menggabungkan  dua  disiplin  ilmu  ekonomi  dan  syariah  yang seharusnya saling mengisi dan menyempurnakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Islam dalam menjalankan usahanya minimal mempunyai lima prinsip operasioanal yang terdiri dari Pertama,  sistem  simpanan,  kedua,  bagi  hasil,  ketiga,  margin keuangan,  keempat,  sewa,  kelima,  fee  produk  perbankan  Islam dalam jaman modern
Kata Kunci: Bank, Bisnis, Ekonomi

## Abstract
SHARIA  BANKING  AND  BUSINESS’  PROSPECTS  TO DEVELOP  ECONOMY  . This  article  discusses  about  the opportunity  and  threats  faced  by  sharia  banking  to  develop Indonesian  economy.  This  article  uses  descritptive-qualitative

## Mohamad Sholikhin
approach. Data are collected through observation and interview. In Indonesia, Muslims deal with economic dualism. This dualism emerged as a result of Muslims entrepreneurs’ failure to combine convensional  and  Islamic  economic  values.  Result  shows  that Islamic banking applies five operational principles: deposit, profit sharing, financial margin, rent, Islamic banking products’ fee.
Keywords : Bank, Business, Economy

## Pendahuluan
a.
Islam  secara  umum  tidak  bisa  lepas  dari  permasalahan Ekonomi umat.  Islam di Indonesia secara spesifik Juga mengalami suatu  penyakit  dualisme  ekonomi  syariah  yang  cukup  kronis. Dualisme  ini  muncul  sebagai  akibat  dari  ketidakmampuan bussinesmen umat untuk menggabungkan dua disiplin ilmu ekonomi dan syariah yang seharusnya saling mengisi dan menyempurnakan. Di  satu  pihak  kita  mendapatkan  para  ekonom,  bankir  dan  yang aktif dalam menggerakkan roda pembangunan ekonomi tetapi lupa membawa pelita agama karena tidak menguasai syariah terlebih lagi fiqh mu’amalah secara mendalam. Di pihak lain kita menemukan para  Kiai  dan  Ulama  yang  menguasai  secara  mendalam  konsep- konsep  fiqh,  ushul  fiqh,  ulumul  qur’an  dan  disiplin  ilmu  lainnya tetapi mereka kurang menguasai dan memantau tentang fenomena ekonomi dan gejolak bisnis yang terjadi disekelilingnya. Akibatnya ada semacam tendensi da kulla umariddunya lil qaisar wa fawwid } kulla umuril akhirah lil baba (biarlah kami mengatur urusan akhirat dan  mereka  untuk  urusan  dunia;  padahal  Islam  adalah  risalah untuk dunia dan akherat (Ali Fikri, 1997).
Akibat langsung dari hal tersebut di atas, Islam senantiasa menjadi penonton dalam segenap percaturan ekonomi dan bisnis yang  terjadi.  Hal  ini  wajar  saja  karena  konsep-konsepnya  hanya tersimpan  dalam  kitab-kitab  sertta  tidak  ada  proses  pemulihan, ekonomi  ini  akan  berlangsung  lamban.Bisnis  Syariah  saat  ini sedang diuji oleh realitas perekonomian dunia termasuk Indonesia, yaitu dengan adanya gejolak moneter internasional baru-baru ini dan bahkan masih terasa dampaknya. Banyak ahli ekonomi yang mengatakan  bahwa  bisnis  syariah  tidak  akan  terpengaruh  oleh
Prospek Perbankan Islam dan Bisnis Syari’ah dalam Pengembangan Ekonomi
gejolak tersebut.  Karena bisnis syariah tidak menggunakan sistim riba dan bergerak di bidang sektor riil. Sektor rill tidak akan dapat dipengaruhi oleh gejolak dan spekulasi moneter.
Perekonomian syariah telah membuktikan bahwa dia tidak ikut  mengalami  krisis  keuangan  pada  masa  krisis  ekonomi  yang bermula pertengahan tahun 1997 yang sampai sekarang masih terasa dampaknya. Salah satu pasangan capres cawapres yang mendukung ekonomi syariah dalam kampanye politiknya juni 2009 menyatakan bahwa  dia  sanggup  mendorong  pertumbuhan  ekonomi  syariah di indonesia mencapai angka 25 %. Hal ini menunjukkan bahwa prospek  ekonomi  syariah  cukup  baik.  Indonesia  saat  ini  sedang berusaha memulihkan sistem perekonomian kapitalisnya, setelah dilanda  krisis  ekonomi  yang  berkepanjangan  sejak  pertengahan 1997, dan bahkan banyak pihak yang khawatir akan terjadi krisis ekonomi babak dua. Kekhawatiran ini dipicu oleh sering anjloknya pasar  saham  terkemuka  di  berbagai  negara  dan  lesunya  bisnis sektor moneter. Salah satu cara untuk keluar dari krisis ekonomi, pemerintah Indonesia melirik sistem perekonomian syariah yang telah teruji cukup tangguh dalam menghadapi krisis ekonomi 1997. Kenapa Perekonomian syariah tak bergeming dalam menghadapi krisis  ekonomi?  jawabnya  adalah  perekonomian  syariah  tidak terpengaruh  oleh  tingkat  bunga  perbankan  yang  mendorong timbulnya inflasi (Saefuddin, 1997).
Sementara perekonomian yang berbasis kapitalistik sangat tergantung  kepada  tingkat  bunga  perbankan,  sehingga  sangat rentan terhadap krisis moneter. Sebagai upaya memberikan solusi kepada lembaga perekonomian syariah dan juga kepada nasabah lembaga ekonomi syariah maka perlu dilakukan penguatan dalam aspek  hukum  bisnis  syariah,  yaitu:  Mengenalkan  hukum  Islam dalam  masalah  bisnis,  Mengenalkan  perundangan-undangan tentang bisnis baik konvensional maupun syariah yang berlaku di Indonesia, Aspek hukum apa saja yang terdapat pada bisnis syariah, Mengenalkan cara penyelesaian sengketa bisnis syariah. Dan juga menawarkan pemikiran-pemikiran mengenai konsep Islam tentang bisnis dan perbankan. Syariah atau bisnis dan perbankan Islam.
iqtishadia, Vol. 6, no. 2, September 2013
Pembahasan

## B.

## Lembaga Keuangan Syariah Dari Teori Ke Praktik 1.
Kerangka kegiatan muamalat secara garis besar dapat dibagi dalam  tiga  bagian  besar  politik,  sosial,  ekonomi.  Dari  ekonomi dapat  diambil  tiga  turunan  lagi  yaitu  konsumsi,  simpanan,  dan investasi. Berbeda dengan sistem lainnya, Islam mengajarkan pola konsumsi yang moderat, tidak berlebihan tidak juga keterlaluan. Lebih jauh, dengan lugas Al-Qur’an melarang terjadinya perbuatan tabdzir. (Muhammad Anis Matta, 1997:105) Doktrin Al-Qur’an ini secara ekonomi dapat diartikan mendorong terpupuknya surplus konsumsi  dalam  bentuk  simpanan,  untuk  dihimpun,  kemudian dipergunakan dalam membiayai investasi, baik untuk perdagangan, produk dan jasa. Dalam konteks inilah kehadiran lembaga keuangan mutlak adanya ( darurah), karena ia bertindak sebagai intermediate antara unit supply dengan unit demand .
Lembaga Keuangan Syariah Suatu Pelayanan Ideal.
2.
Keberadaan lembaga keuangan dalam Islam adalah urgen karena  kegiatan  bisnis  dari  roda  ekonomi  tidak  akan  berjalan tanpanya. Untuk mendapatkan persepsi yang jelas tentang konsep Islam dalam lembaga keuangan, khususnya Bank, berikut ini adalah uraian tentang prinsip operasional dan produk perbankan Islam. Bank Islam dalam menjalankan usahanya minimal mempunyai 5 prisip operasioanl yang terdiri dari (1) sistem simpanan, (2) bagi hasi, (3) margin keuangan, (4) sewa, (5) fee . (Antonio, 1997)
Prinsip Simpanan Murni
a.
Prinsip  Simpanan  Murni  merupakan  fasilitas  yang diberikan oleh Bank Islam untuk memberikan kesempatan kepada pihak  yang  kelebihan  dana  untuk  menyimpan  dananya  dalam bentuk al Wadiah. Fasilitas al Wadiah biasa diberikan untuk tujuan keamanan dan pemindahbukuan dan bukan untuk tujuan investasi guna  mendapatkan  keuntungan  seperti  halnya  tabungan  dan deposito. Dalam dunia perbankan konvensional al Wadiah identik dengan  giro.
245

## Bagi Hasil
b.
Sistem  ini  adalah  suatu  sistem  yang  meliputi  tatacara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelolaan dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana, maupun antara bank dengan nasabah penerima dana. Bentuk produk berdasarkan prinsip ini adalah mud } arabah dan musyarakah. Lebih  jauh  prinsip mud } arabah dapat  dipergunakan sebagai  dasar,  baik  untuk  produk  pendanaan  (tabungan  dan deposito)  maupun  pembiayaan,  manakala musyarakah hanya untuk pembiayaan.
Prinsip Jula Beli dan Margin Keuntungan
c.
Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang  dibutuhkan  atau  mengangkat  nasabah  sebagai  agen  bank melakukan  pembelian  barang  atas  nama  bank,  kemudian  bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah dengan keuntungan ( margin/mark-up).
Prinsip Sewa d.
Prisip ini secara garis besar terbagi kepada 2 jenis;
Ijarah, sewa murni, seperti halnya penyewaan traktor dan 1. alat alat lainnya ( operating lease).
Bai al Takjiri, sewa beli, di mana si penyewa mempunyai 2. hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa ( finance lease).
Prinsip a. Fee (Jasa)
Prinsip ini meliputi seluruh layanan non pembiayaan yang diberikan bank. Bentuk prosuk yang berdasarkan prinsip ini antara lain Bank Garansi, Kliring , Inkaso, Jasa Transfer dan lain-lain.
Produk Bank Syariah dan BPRS
3.
Pada  sistem  operasi  Bank Syariah ,  pemilik  dana menanamkan uangnya di bank tidak dengan motif mendapatkan bunga, tetapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil. Dana nasabah tersebut kemudian disalurkan kepada mereka yang
iqtishadia, Vol. 6, no. 2, September 2013

## Mohamad Sholikhin
membutuhkan (misalnya sebagai modal usaha), dengan perjanjian pembagian keuntungan sesuai kesepakatan. (Antonio, 1997)
Produk Pengerahan Dana a. Giro

## 1. Wadi’ah
Dana nasabah yang dititipkan di bank. Setiap saat nasabah berhak mengambilnya dan mendapatkan bonus dari keuntungan pemanfaatan dana giro oleh bank. Besarnya bonus tidak ditetapkan di  muka  tetapi  benar-benar  merupakan  kebijaksanaan  bank. Sungguhpun demikian nominalnya diupayakan sedemikian rupa untuk senantiasa kompetitif.
Tabungan 2. Mud } arabah
Dana  yang  disimpan  nasabah  akan  dikelola  bank,  untuk memperoleh  keuntungan.  Keuntungan  akan  diberikan  kepada nasabah berdasarkan kesepakatan bersama. Dalam produk ini dapat dilakukan mutasi, sehingga perlu perhitungan saldo rata-rata.
Deposito Investasi 3. Mud } arabah
Dana yang disimpan nasabah hanya bisa ditarik berdasarkan jangka waktu yang telah ditentukan, dengan bagi hasil keuntungan berdasarkan kesepakatan bersama.
Tabungan haji 4. Mud } arabah
Simpanan pihak ketiga yang penarikannya dilakukan pada saat  nasabah  akan  menunaikan  ibadah  haji,  atau  pada  kondisi- kondisi  tertentu  sesuai  dengan  perjanjian  nasabah.  Merupakan simpanan dengan memperoleh imbalan bagi hasil ( Mud } arabah).
Tabungan Kurban
5.
Simpanan pihak ketiga yang dihimpun untuk ibadah kurban dengan penarikan dilakukan pada saat nasabah akan melaksanakan ibadah  Kurban  atau  atas  kesepakatan  antara  pihak  bank  dan nasabah.  Juga  merupakan  simpanan  yang  akan  memperoleh imbalan bagi hasil ( Mud } arabah).
iqtishadia, Vol. 6, no. 2, September 2013
247
Produk Penyaluran Dana b. Mud 6. } arabah
Bank dapat menyediakan pembiayaan modal investasi atau modal kerja, hingga 100%, sedangkan nasabah menyediakan usaha dan manajemennya. Bagi hasil keuntungan melalui perjanjian yang sesuai dengan proporsinya.
Murabahah
7.
Pembiayaan pembelian barang lokal maupun internasional. Pembiayaan  ini  mirip  dengan  kredit  modal  kerja  dari  bank konvensional,  karena  itu  jangka  waktu  pembiayaan  tidak  lebih dari satu tahun. Bank medapat keuntungan dari harga barang yang dinaikan.
Bai Bi 8. s \ aman ’Ajil Pembiayaan pembelian barang dengan cicilan. Pembiayaan ini  dicicil  mirip  dengan  kredit  investasi  dari  bank  konvensional, karena  itu  jangka  waktu  pembiayaan  bisa  lebih  dari  satu  tahun. Bank mendapat keuntungan dan harga barang yang dinaikkan.
Pinjaman  lunak  bagi  pengusaha  yang  benar-benar kekurangan  modal.  Nasabah  tidak  perlu  membagi  keuntungan kepada bank, tetapi hanya membayar biaya administrasi saja.

## Pengembangan Bank 4. Syariah di indonesia
Salah  satu  batasan  Bank  Indonesia  bagi  bank-bank  yang baru berdiri adalah tidak dapat membuka cabang selama dua tahun pertama. Jika setelah dua tahun, bank dalam keadaan sehat barulah dapat  diizinkan  membuka  cabang.  Batasan  ini  pula  berlaku  bagi bank  syariah,  padahal  konsep  bank  syariah  ini  harus  secepatnya dimasyarakatkan,  di  samping  masyarakat  sendiri  menantinya. Salah  satu  cara  mengatasinya  adalah  dengan  mendirikan  BPR- BPR  Syariah.
Inilah  satu  peran  penting  Bank Syariah menjadikan masyarakat  Indonesia  lebih bank  minded atau  tepatnya  lebih Islamic  Bank  Minded. Pada  tahap  praoperasi,  Bank  Muamalat
9.  Al Qard } ul Hasan

## Mohamad Sholikhin
dalam memberikan bantuan teknis berupa legalitas usaha, sistem operasi, pelatihan, organisasi, dan saran. Pada tahap operasi, Bank Syariah dapat memberikan bantuan teknis berupa adanya Bank Syariah Desk yang berfungsi sebagai Liason Officer , pendamping manajemen  BPR Syariah ,  dan  pelaksana  harian  impelmentasi sistem operasi BPR Syariah , pengelolaan dan pengawas portofolio Bank Syariah , advisory  on  business  planning  and  control untuk Bank Syariah ,  melakukan  penelitian  dan  pengembangan  usaha pada daerah yang bersangkutan untuk kepentingan BPR Syariah dan Bank Syariah . Perjanjian kerja sama pembiayaan juga dapat dilakukan antara lain:
Handling  dan  disbursing  agent  yang  berfungsi  antara  lain:
1. (Rachmat Syafe’i, 2011) Agen penyalur dana
a. Administrasi pembiayaan
b.
c. Monitoring hubungan pembiayaan dengan nasabah cofinancing / s 2. indikasi
Bai al dayn ( 3. reciprocal) mud 4. } arabah placement ( reciprocal)
Perjanjian kerja sama korespondensi bank dapat dilakukan antara lain:
paying bank
1. collecting bank
2. agen penjualan saham
3. pusat informasi 4. trade finance
Dengan jaringan kerja ini terciptalah sinergi usaha ( business sinergism), baik  produk  pendanaan  (tabungan  bersama  bank syariah ), maupun pembiayaannya.

## Hukum Bisnis Syariah di Indonesia
5.
Bisnis adalah usaha dagang; usaha komersial dalam dunia perdagangan; bidang usaha. Bisnis atau usaha merupakan sistem interaksi  sosial  yang  mencerminkan  sifat  khas  bisnis  sehingga seolah-olah menjadi suatu dunia tersendiri yang otonom. Dalam
Prospek Perbankan Islam dan Bisnis Syari’ah dalam Pengembangan Ekonomi hal  ini  bisnis  merupakan  aktifitas  yang  cakupannya  amat  luas meliputi aktifitas produksi, distribusi, perdagangan, jasa ataupun aktifitas yang berkaitan dengan suatu pekerjaan untuk memperoleh penghasilan. Walaupun cakupannya luas namun tujuan hakikinya adalah pertukaran barang dan jasa, dan pertukaran itu dipermudah oleh medium penukar, yaitu uang. Oleh karena itu bisnis dalam pengertian  umum  tak  dapat  dipisahkan  dari  uang  dan  demikian pula  sebaliknya.  Dengan  begitu  mudah  dipahami  bahwa  kriteri umum  aktifitas  dalam  dunia  bisnis  adalah  penyediaan  barang atau jasa demi suatu pembayaran dengan uang baik secara tunai maupun  kredit.
Bisnis merupakan suatu unsur penting dalam masyarakat. Hampir semua orang terlibat di dalamnya. Semua membeli barang atau jasa untuk bisa hidup atau setidak-tidaknya bisa hidup lebih nyaman. Bisnis pada dasarnya berperan sebagai jalan bagi manusia untuk saling memenuhi keinginan dan kebutuhannya. Akan tetapi masalah keinginan dan kebutuhan manusia tak terbatas sedangkan sumber  daya  yang  tersedia  terbatas,  maka  perlu  adanya  sistem ekonomi yang harus menjawab tiga pertanyaan dasar, yaitu : apa saja yang perlu diproduksi, bagaimana memproduksinya dan untuk siapa  produksi  itu  (Antonio,  1997).  Dengan  demikian  defenisi bisnis  adalah  segala  usaha  manusia  untuk  memenuhi  kebutuhan hidup,  yaitu  berupa  aktifitas  produksi,  distribusi,  konsumsi  dan perdagangan baik berupa barang maupun jasa.
Syariah   berasal  dari  bahasa  Arab  yang  artinya  jalan  yang lurus.  Menurut  Fuqaha  (para  ahli  hukum  Islam),  syariah  atau syariah berarti hukum yang ditetapkan oleh Allah melalui Rasul- Nya  untuk  hambanya-Nya,  agar  mereka  menaati  hukum  itu atas  dasar  iman,  baik  yang  berkaitan  dengan  aqidah,  amaliyah (ibadah  dan  muamalah),  dan  yang  berkaitan  dengan  akhlak. Menurut  Muhammad  Faruq  Nabhan,  sebagaimana  dikutip  oleh Fathurrahman Djamil, bahwa Syariah secara etimologis berarti jalan tempat keluarnya air untuk minum.  Kata  Syariah dikonotasikan oleh  bangsa  arab  dengan  jalan  lurus  yang  harus  diturut.  Secara istilah pengertian syariah mengandung arti hukum dan tata aturan
iqtishadia, Vol. 6, no. 2, September 2013

## Mohamad Sholikhin
yang di syariah kan Allah bagi hambanya untuk diikuti. Dari defenisi diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa syariah adalah semua aturan-aturan Allah SWT, untuk mengatur manusia di dunia baik menyangkut  aqidah,  ibadah,  akhlak  dan  muamalah  duniawiyat. Dalam  hal  etika  bisnis  maka  juga  termasuk  kepada   persoalan syariah, khususnya dibidang akhlaknya. (Djamil,  2012)
Jadi  bisnis  syariah  adalah  segala  usaha  manusia  dalam memenuhi kebutuhan hidup berupa aktifitas produksi, distribusi, konsumsi  dan  perdagangan  baik  berupa  barang  maupun  jasa yang sesuai dengan aturan-aturan dan hukum-hukum Allah yang terdapat dalam al Qur’an dan as Sunnah.

## Bisnis yang Boleh dan yang Terlarang
6.
Dalam  qaidah  fiqih  terdapat  suatu  rumusan ”Al  as \ lu  fi  al asyya’ al ibah } ah h } atta yadulla ad dalilu ala at tahrīmi” yaitu dalam hal muamalah hukum asal sesuatu adalah dibolehkan hingga ada dalil yang mengharamkan. Untuk itu kaum muslimin cukup bertanya tentang apa yang dilarang. Kalau tidak ada larangan maka berarti hal  tersebut  dibolehkan.  Akan  tetapi  untuk  mengetahui  sesuatu itu dilarang atau tidak dibolehkan maka kita harus berusaha untuk mengetahui atau mempelajari apakah ada larangan dalam syariah Islam.(Khallaf, tth).
Jangan  disalah  artikan,  ”belum  tahu  hukum”  tidak  sama dengan  ”tidak  ada  larangan”.  dalam  kaidah  fiqih  dinyatakan  ” al yaqīnu la yuzālu bisysyaki ” ambil yang yakin tinggalkan yang ragu. Kalau  setelah  diselidiki  hukum  sesuatu  ternyata  memang  tidak dilarang  oleh  Al  Quran  atau  Hadis  Nabi  maka  baru  kita  boleh mengatakan hukumnya mubah (boleh).

## Potensi Konflik
7.
Ada  beberapa  peluang  terjadinya  konflik  dalam  bisnis syariah;  pertama,  belum  terwujudnya  sistem  pengawasan ekonomi syariah yang betul-betul berdasarkan syariah. Contohnya pengawasan  perbankan  syariah  dilakukan  oleh  Gubernur Bank  Indonesia  yang  nota  benenya  adalah  menganut  sitem konvensional.
251
Prospek Perbankan Islam dan Bisnis Syari’ah dalam Pengembangan Ekonomi
Kedua,  belum  ditemukannnya  sistem mud } arabah yang betul-betul  berdasarkan   syariah.  Sistem  bagi  hasil  yang  kerap dilakukan  adalah pembagian hasil dari produk mud } arabah suatu lembaga keuangan syariah  diawal kerjasama, padahal seharusnya dibagi  di  akhir  kerjasama  atau  apabila  telah  ada  keuntungan. Dan  juga  kerugian   kerjasama mud } arabah hanya  ditanggung oleh  nasabah,  karena  keuntungan  telah  dipatok  oleh  pihak  bank dan  telah  dibayar  di  awal.  Sehingga  pihak  bank  tetap  mendapat keuntungan walaupun pihak nasabah rugi.

## Peraturan Perundang-undangan dan Asas-asas
8. Peraturan  Perundang-undangan  pada  prinsipnya  adalah untuk  untuk  melindungi  semua  pihak  atau  untuk  melindungi kepentingan umum.  Dalam hal perekonomian syariah yang yang perlu  dilindungi  adalah  tersedianya  pelayanan  ekonomi  berbasis syariah,  karena  Indonesia  mayoritas  muslim  dan  mereka  butuh tersedia pelayanan ekonomi yang sesuai syariah (Miru, 2011).
Di  samping  itu  juga  perlu  dilindungi  kepentingan masyarakat  umum,  dan  kepentingan  negara  yang  mengurusi seluruh  masyarakat  Indonesia  dari  berbagai  latar  belakang  suku, adat,  ras  dan  agama.  Tidak  dibenarkan  membentuk  peraturan yang ditujukan untuk menindas dan menyakiti pihak lain. Namun yang perlu diperhatikan adalah segala peraturan dan perundang- undangan yang dibuat harus ditempuh dengan cara-cara elengan dan demokratis.
Di Indonesia sudah ada beberapa undang-undang, peraturan dan  lain  sebagainya  yang  mengatur  tentang  ekonomi  syariah, baik  yang  yang  pengatur  perbankan  syariah,  asuransi  syariah, dan lain sebagainya, namun perlu disempurnakan terus menerus. Peraturan perundang-undangan itu harus dapat menegakkan asas- asas perbankan syariah, yang tentunya berbeda dengan perbankan konvensional (Burhanudin S, 2009).

## Rambu-rambu Kesehatan Bank
9.
Pada  masa-masa  dekade  terakhir  rezim  orde  baru,  bank- bank  di  Indonesia  sering  mendapat  pujian  dari  luar  negeri  dan
iqtishadia, Vol. 6, no. 2, September 2013

## Mohamad Sholikhin
bahkan  ketika  itu  Indonesia  diberi  julukan  Macan  Asia   karena angka pertumbuhan ekonomi Indonesia paling tinggi di kawasan Asia Tenggara. Pada hal angka pertumbuhan yang menjadi patokan waktu  itu  hanya  sektor  moneter.  Setelah  itu  apa  yang  terjadi? tahun  1997-1998  Indonesia  mengalami  krisis  moneter  yang mengakibatkan segala pujian asing tersebut tidak dapat diterima. (Antonio,  1999).  Oleh  sebab  itu  perlu  adanya  kejujuran  untuk memberikan  penilaian  terhadap  sebuah  bank  apakah  sehat  atau tidak sehat. Tidak cukup menilainya dari aspek moneter saja, akan tetapi  aspek  pembiayaan,  pelayanan  dengan  prinsip Know  Your Costumers (Kyc), dll.

## Aspek Hukum Pasar Modal Syariah
10.
Salah  satu  kelemahan  Pasar  modal  konvensional  adalah menyalahgunakan uang dari alat bayar menjadi barang dagangan. Uang dibuat tujuan aslinya adalah sebagai alat tukar bukan sebagai barang  dagangan.  Pasar  modal  dibuat  juga  demikian  tujuannya adalah  untuk  menghimpun  modal  dari  investor  guna  disalurkan untuk progrtam pembiayaan. Namun sekarang pasar modal telah berubah menjadi perdagangan uang (Nugroho, 2011)
Di  sinilah  perlunya  kehadiran  pasar  modal  syariah  yang dapat menjamin aspek kenyamanan kustumer terutama dibidangan agama. Ada beberapa transaksi yang dilarang dalam Islam yaitu :
Pelaksanaan  transaksi  harus  dilakukan  menurut  prinsip 1. kehati-hatian serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi dan manipulasi yang didalamnya mengandung unsur d } arar, gahar, riba, maisyir, riswah, maksiat dan kez } aliman .
Transaksi  yang  mengandung
2. d } arar,  gharar,  riba,  maisyir,
riswah, maksiat, dan kez } aliman meliputi : Najsy yaitu melakukan penawaran palsu.
a.
Ba’i  al-ma’dum  yaitu  melakukan  penjualan  atas  barang b.
(Efek yang belum dimiliki ( short selling )
Insider  trading c. yaitu  memakai  informasi  orang  dalam untuk  memperoleh  keuntungan  atas  transaksi  yang dilarang.
253
Prospek Perbankan Islam dan Bisnis Syari’ah dalam Pengembangan Ekonomi
Menimbulkan informasi yang menyesatkan. d. Margin  Trading e. ,  yaitu  melakukan  transaksi  atas  Efek dengan  Fasilitas  pinjaman  berbunga  atas  kewajiban penyelesaian pembelian efek Efek tersebut.
Ihtikar f. (penimbunan)  yaitu  melakukan  pembelian atau  pengumpulan  suatu  Efek  untuk  menyebabkan perubahan  harga  Efek  dengan    tujuan  mempengaruhi pihak lain.
dan transaksi-transaksi lain yang mengandung unsur di g. atas.
Aspek hukum Pegadaian Syariah
11.
Secara etimologi dalam bahasa Arab, kata ar - rahn , berarti “tetap”  dan  “lestari”.  Kata  ar- rahn juga  berarti Al-Habsu artinya “penahanan” seperti dikatakan Ni’matun Rahinah , artinya “karunia yang tetap dan lestari”, sebagaimana firman Allah: “Tiap-tiap pribadi terikat/tertahan (rahinah) atas apa yang telah diperbuat”. (QS. Al- Mudatsir 74-38). Sedangkan secara terminologi Rahn didefinisikan oleh beberapa ulama fiqh sebagai berikut:
Ulama  Malikiyah  berpendapat,  bahwa  yang  dimaksud dengan rahn adalah:  “harta  yang  dijadikan  pemiliknya  sebagai jaminan  utang  yang  bersifat  mengikat”.  Ulama  Hanafiyah merumuskan rahn sebagai: “menjadikan sesuatu (barang) jaminan terhadap  hak  (piutang)  yang  mungkin  sebagai  pembayar  hak (piutang)  itu,  baik  seluruhnya  maupun  sebagainya”.  Sementara itu,  ulama  Syafi’iyah  dan  Hanabilah  memberikan  definisi rahn : “menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang, yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berutang tidak bisa membayar utangnya itu.
Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa bahwa pinjaman  dengan  menggadaikan  barang  sebagai  jaminan  utang dalam bentuk rahn dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut :
Mutahin  ( 1. penerima  barang)  mempunyai  hak  untuk menahan Marhun (barang)  sampai  semua  utang Rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi.
iqtishadia, Vol. 6, no. 2, September 2013

## Mohamad Sholikhin
Marhun 2. dan  manfaatnya  tetap  menjadi  milik Rahin. Pada  prinsipnya, Marhun tidak  boleh  dimanfaatkan  oleh Murtahin kecuali  seizin Rahin ,  dengan  tidak  mengurangi nilai marhun dan  pemanfaatanya  itu  sekedar  pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya
Pemeliharaan  dan  penyimpanan 3. Marhun pada  dasarnya menjadi kewajiban Rahin namum dapat juga oleh Murtahin, sedangkan  biaya  dan  pemeliharaaan  penyimpanan  tetap menjadi kewajiban Rahin.
Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan 4.
Marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
Penjualan 5. Marhun apabila jatuh tempo, 6. Murtahin harus memperingati Rahin untuk segera melunasi hutangnya.
Apa bila 7. Rahin tidak dapat melunasi utangnya, maka Marhun dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah Hasil penjualan 8. Marhun digunakan untuk melunasi hutang,
biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
Kelebihan  hasil  penjualan  menjadi  milik
9. Rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban Rahin. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajiban atau jika terjadi   perselisihan diantara dua belah pihak, maka penyelesaian dilakukan  melalui  badan Arbitrase syariah  setelah  tidak  terjadi kesepakatan melalui musyawarah.

## Aspek hukum BMT
12.
BMT  adalah  sebuah  organisasi  informal  dalam  bentuk Kelompok  Simpan  Pinjam  (KSP)  atau  Kelompok  Swadaya Masyarakat (KSM). Secara prinsip BMT memiliki sistem operasi BPR syariah. Namun ruang lingkup dan produk yang dihasilkan berbeda.
Penggunaan badan hukum KSM dan koperasi untuk BMT itu  disebabkan  karena  BMT  tidak  termasuk  kepada  lembaga
255
Prospek Perbankan Islam dan Bisnis Syari’ah dalam Pengembangan Ekonomi
keuangan formal yang dijelaskan UU Nomor 7 Tahun 1992 dan UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, yang dapat dioperasikan untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Menurut undang–undang, pihak yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat adalah bank umum dan bank perkreditan rakyat, baik dioperasikan dengan cara konvensional maupun dengan cara bagi hasil. Namun demikian, kalau BMT dengan badan hukum KSM atau  koperasi  itu  telah  berkembang  dan  telah  memenuhi  syarat- syarat  BPR,  maka  pihak  manajemen  dapat  mengusulkan  diri kepada pemerintah agar BMT itu dijadikan sebagai BPRS dengan badan hukum koperasi atau perseroan terbatas (Nugroho, 2011).
Peran  umum  BMT  yang  dilakukan  adalah  melakukan pembinaan  dan  pendanaan  yang  berdasarkan  sistem  syariah. Peran ini menegaskan arti penting prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan  ekonomi  masyarakat.  Sebagai  lembaga  keuangan syariah yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat kecil yang serba cukup (ilmu pengetahuan ataupun materi), maka BMT  mempunyai  tugas  penting  dalam  segala  aspek  kehidupan masyarakat.

## Simpulan
c.
Berbicara mengenai bisnis dan ekonomi dalam Islam, Islam memandang  bahwa  bumi  dan  segala  isinya  merupakan  amanah dari Allah swt. Kepada manusia sebagai khalifah di bumi ini, untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan umat manusia. Untuk  mencapai  tujuan  yang  suci  ini  Allah  tidak  meninggalkan manusia  sendirian  tetapi  diberikan  petunjuknya  melalui  para Rasul-Nya. Dalam petunjuk ini Allah berikan segala sesuatu yang dibutuhkan  manusia,  baik  akidah  ahlak   maupun syariah .  Dua komponen  yang  pertama  akidah  dan  ahlak  sifatnya  konstan  dan tak mengalami perubahan dengan berbedanya waktu dan tempat. Adapun komponen yang terakhir syariah senantiasa diubah sesuai kebutuhan dan taraf peradaban umat, di mana seorang Rasul diutus. Melihat  kenyataan  ini syariah Islam  sebagai  suatu syariah yang dibawa  oleh  Rasul  terakhir  punya  keunikan  tersendiri,  ia  bukan

## Mohamad Sholikhin
saja  komprehensif  tetapi  juga  universal.  Komprehensif  berarti  ia merangkum seluruh aspek kehidupan baik ritual (ibadah) maupun sosial (muamalah). Universal bermakna ia dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai hari akhir nanti Sifat-sifat istimewa ini  mutlak  diperlukan  sebab  tidak  ada syariah lain  yang  datang untuk menyempurnakannya.
Bank  Islam  dalam  menjalankan  usahanya  minimal mempunyai  lima  prinsip  operasioanal  yang  terdiri  dari  sistem simpanan,  bagi  hasil,  margin  keuangan,  sewa,  dan fee .   produk perbankan Islam dalam jaman modern sekarang ini terbagi menjadi dua yakni:
Produk  Pengerahan  Dana:  Giro
1. Wadi’ah ;  Tabungan Mud } arabah ; Deposito Investasi Mud } arabah ; Tabungan haji Mud } arabah ; Tabungan Kurban Produk Penyaluran Dana:
2. Mud } arabah ; Murabahah ; Bai Bis \ aman ’Ajil ; Al Qard } ul Hasan Perkembangan  Bank
3. Syariah pada  masa  sekarang  belum berkembang pesat karena masih terdapat beberapa kendala yakni  orang  Islam  yang  masih  lebih  suka  menabung  di bank konvensional daripada bank Islam, masalah sulitnya perijinan  pendirian  Bank Syariah oleh  Bank  Indonesia, dll.

## DaFTar PuSTaKA
Ali Fikri. (1997). Tinjauan Tentang Konsep Baitul mal Dalam Islam Dalam Mustafa Kamal (ED) Wawasan Islam dan Ekonomi . Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI.
Antonio,  Muhammad  Safi’i.  (1999).  Mukadimah  Buku Bank Syari’ah Suatu Pengenalan Umum, Diterbitkan Bekerjasama
Bank Indonesia dengan Tazkia Institute, Jakarta.
Antonio, Muhammad Syafi’i. (1997). Bisnis dan Perbankan Dalam Perspektif Islam Dalam Mustafa Kamal (ED) Wawasan Islam dan Ekonomi . Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi
UI.
Burhanudin S. (2009). Hukum Kontrak Syariah. Yogyakarta: BFE.
Djamil,  Fathurrahman.  (2012). Penerapan  Hukum  Perjanjian dalam  Transasksi  di  Lembaga  Keuangan  Syariah .  Jakarta:
Sinar Grafika.
http://www.pikiranrakyat.com/cetak/2011/0305/21/0802.htm Khallaf, Abdul Wahab. (t.th). Ilmu Ushul Al Fiqh. Baerut: Dar Fikr. Khallaf, Abdul Wahab. (t.th). Ilmu Ushul Al Fiqh. Baerut: Dar Fikr. Matta, Muhammad Anis. (1997). Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Dalam Mustafa Kamal (ED) Wawasan Islam dan Ekonomi. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI.
Miru,  Ahmad.  (2011). Prinsip-prisnip  Perlindungan  Hukum  bagi Konsumen Indonesia . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Nugroho,  Susanti  Adi.  (2011). Proses  Penyelesaian  Sengketa Konsumen  Ditinjau  dari  Hukum  Acara  Serta  Kendala Implementasinya . Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
Saefuddin, Ahmad Muflih. (1997). Deskripsi Ekonomi Ribawi dan Islami  Dalam  Mustafa  Kamal  (ED)  Wawasan  Islam  dan Ekonomi . Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI.
iqtishadia, Vol. 6, no. 2, September 2013

## Mohamad Sholikhin
Syafe’i,  Rachmat.  “Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Perbankan s y a r i a h ”, h tt p : / / w w w . p i k i r a n r a k y a t . c o m / cetak/2005/0305/21/0802.htm. diakses 25 jnuari 2014.