Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 11 No. 2 September 2022 P - ISSN
: 2503-4413
E - ISSN
: 2654-5837, Hal 506 – 514
ANALYSIS OF EFFECTIVENESS AND CONTRIBUTION OF REGIONAL TAX REVENUE BEFORE AND AFTER THE IMPLEMENTATION OF THE TAPPING BOX TO OPTIMIZE REGIONAL ORIGINAL INCOME IN

## POLEWALI MANDAR
Oleh: Yusriana
Ekonomi dan Bisnis/Akuntansi, Universitas Muslim Indonesia
e_mail: yusriana120@gmail.com
Bari Modding
Ekonomi dan Bisnis/ Universitas Muhammadiyah Surakarta e_mail : basrimodding@umi.ac.id
Mursalim Ekonomi dan Bisnis/ Universitas Muhammadiyah Surakarta e_mail: chalingmursalim56@gmail.com Article Info Abstract Article History : Received  16  Agustus - 2022 Accepted  25 Agustus - 2022 Available Online 30  September - 2022 The title of the research is Analysis of the Effectiveness and Contribution of Regional Tax Revenue Before and After the Application of the Tapping Box System in an Effort to Optimize the Regional Original Income (PAD) of  Polewali  Mandar  City.  This  study  aims  to  find  out  more  about optimizing the use of the Tapping Box tool in PAD collection. Tapping Box is a tool owned by the local government and its use is left to the business owner  who  is  subject  to  tax.  This  study  uses  a  quantitative  descriptive method that uses secondary data. The sample uses data on the realization of  regional  income,  targets,  and  PAD for  Polewali  Mandar  Regency  in 2018-2019.  The  data  analysis  technique  uses  the  formulation  of  the effectiveness and contribution of the 2012 Halim regional tax. The results of  this  study  indicate  that  the  effectiveness  in  2018-2020  every  year increases by an average of 133%, so the tool is effective in tax revenue. Contributions  in  2018-2019  with  an  average  of  44.41%  are  very  less because  PAD  does  not  only  affect  Hotel  taxes,  Restaurant  taxes,  and Entertainment  Taxes,  there  are  separated  income  and  other  legitimate PAD. Keyword : Efektivitas, Kontribusi,
Pendapatan Asli Daerah,
Tapping  Box,  Optimalisasi,
Pajak.

## 1. PENDAHULUAN
Pajak  Daerah,  yang  selanjutnya  disebut  Pajak, adalah  kontribusi  wajib  kepada  Daerah  yang terutang  oleh  orang  pribadi  atau  badan  yang bersifat  memaksa  berdasarkan  Undang-Undang, dengan  tidak  mendapatkan  imbalan  secara langsung  dan  digunakan  untuk  keperluan  Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut  Fauziah,  Husaini  dan  Shobaruddin, (2014)  Penyelenggaraan  otonomi  daerah,  dapat dilihat berdasarkan salah satu indikator keberhasilan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah (APBD) yaitu dalam pengukuran pendapatan yang dihasilkan oleh daerah atau yang disebut  dengan  pendapatan  asli  daerah.  Polewali
Mandar merupakan salah satu daerah otonom yang menyelenggarakan
pemerintahan dan melaksanakan  pembangunan  baik  untuk  jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk menyelenggarakan pemerintahan dan merealisasikan  pembangunan  tersebut  dibutuhkan tersedianya dana yang cukup besar dan disamping itu harus dengan kekuatan daerahnya sendiri selain bantuan  dari  pemerintah  pusat.  Oleh  karena  itu Pemerintah Kota Polewali Mandar harus mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerah yang ada  salah  satunya  adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tapping Box merupakan alat yang  dimiliki  oleh  pemerintah  daerah  dann penggunaannya  diserahkan  kepada  pemilik  usaha
yang  dikenakan  pajak.  Dietahui,  menurut  Badan Pengelola  Pajak  dan  Retribusi  Daerah  (BPPRD) tapping  box  merupakan  sebuah  alat  berbentuk kotak  agak  memanjang  dan  berwarna  hitam.  Alat ini  diletakkan  disetiap  kasir  yang  menjadi  objek pajak  daerah.  Alat  ini  dipasang  untuk  merekam catatan traksaksi dan sebagai pembandingan antara jumlah  keseluruhan  transaksi  yang  ada  di  objek wajib  pajak  dengan  jumlah  pajak  daerah  yang dibayarkan  oleh  pemilik  usaha,  dalam  melakukan pelaporan pajak dan pembayaran pajak, masih ada beberapa  waji  pajak  yang  tidak  membayar  pajak yang  terutang  sebagaimana  mestinya,  terlambat membayar  pajak,  dan  manipulasi  omzet  yang diperoleh sehingga menyebabkan kebocoran pajak, hal  ini  karena  kurangnya  pengawasan  terhadap pemungutan  pajak.  Di  kutip  dari  JDIH  (Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum) Pemrintah Kabupaten  Polewali  Mandar,  Keputusan  Bupati Pada  tanggal  27  Januari  2020  Nomor  65  Tahun 2020  Tentang  Pembentukan  Tim  Satuan  Tugas Optimalisasi  Penerimaan  Pajak  Menggunakan Tapping  Box/TMD.  Menimbang  bahwa  untuk optimalisasi penerimaan Pajak Daerah, maka perlu membentuk  Tim  Satuan  Tugas  Optimalisasi Penerimaan Pajak menggunakan Alat Tapping Box /  TMD  Kabupaten  Polewali  Mandar  Tahun Anggaran  2020.  Terhitung  2019  desember pengadaan  dan  penggunaan  tapping  box  mulai diberlakukan.  Di  kutip  dari  bapak  Umar  Kepala Kasubid Pajak hotel dan Sarang Walet, menjelaskan,  sebelum  menggunakan  tapping  box kita hanya mengandalkan kesadaran dan kejujuran kepada  pengguna  wajib  pajak  dengan  adanya  alat tapping  box  ini  di  harapkan  dapat  membantu pemerintah  daerah  dalam  pemungutan  pajak daerah.  Tujuannya  untuk  mencegah  kecurangan sehingga penerima pajak daerah menjadi maksimal.  Alat  ini,  kata  dia,  berfungsi  untuk merekam  data  transaksi  wajib  pajak  sehingga terhindar  dari  laporan  internal  fiktif  karena  dapat mengetahui pendapatannya secara riil.
Pemungutan  pajak  dilakukan  tiap  bulannya. Berdasarkan  uraian  dari  latar  belakang  tersebut, maka  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui lebih dalam tentang optimaslisasi penggunaan alat Tapping  Box  dalam  pemungutan  Pajak  Asli Daerah.  Maka  saya  akan  melakukan  peneltian dengan judul “Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan  Pajak  Daerah  Sebelum  dan  Sesudah Penerapan  Sistem  Tapping  Box  Dalam  Upaya Mengoptimalkan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) Kota  Polewali  Mandar”  (Studi  Kasus  pada Pemerintah  Daerah  Kota  Polewali  MandarTahun Anggaran  2018-2021).  Tujuan  dari  penelitian  ini adalah:  Mengetahui  tingkat  efektivitas  kontribusi pajak  daerah  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah
Untuk  mengetahui  besar  kontribusi  pajak  daerah terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  Kota  Polewali Mandar.  Ditinjau  dari  segi  manfaat,  maka  hasil penelitian  ini  diharapkan  mampu  memberikan kontribusi  dan  manfaat  bagi  Akademik,  Praktisi dan Penelitian selanjutnya
2. KAJIAN PUSTAKA
1. Pajak
a. Pengertian Pajak
Menurut Mardiasmo (2016:3) Pajak merupakan iuran  yang  dibayarkan  oleh  rakyat  kepada  negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada  undang-undang  serta  pelaksanaannya  dapat dipaksaaan tanpa adanya balas jasa. Iuran tersebut digunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum.
b. Ciri-ciri pajak Menurut  Mardiasmo  dalam  buku  Perpajakan Edisi Revisi 2011 (2011:25) menjelaskan ciri – ciri Pajak adalah 1. Iuran dari rakyat kepada Negara.
2. Berdasarkan undang-undang.
3. Tanpa  jasa  timbal  atau  kontraprestasi  dari Negara yang secara langsung dapat ditunjuk.
4. Digunakan  untuk  membiaya  rumah  tangga Negara, yakni pengeluaran – pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat.
c. Fungsi pajak Menurut Mulyo Agung dalam buku Perpajakan Indonesia  (2014:34)  pajak  memiliki  dua  fungsi, yaitu:
1. Fungsi Penerimaan (budgetair)
Pajak  berfungsi  sebagai  sumber  dana  yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah.  Contoh:  dimasukkannya  pajak  dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri. 2. Fungsi Mengatur (Reguler)
Pajak  berfungsi  sebagai  alat  untuk  mengatur atau  melaksanakan  kebijakan  dibidang  social  dan ekonomi.  Sebagai  contoh  dikenakan  pajak  yang tinggi terhadap minuman keras.
d. Sumber Penerimaan Pajak Sebagai  salah  satu  unsur  penerimaan  negara, pajak  memiliki  peran  yang  sangat  besar  dan semakin diandalkan untuk kepentingan pembangunan  dan  pengeluaran  pemerintahan. Pembangunan  infrastruktur,  subsidi,  pembayaran pegawai  negara,  pembangunan  fasilitas  publik dibiayai oleh pajak.
1. Pajak Penghasilan (PPh).
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPNBM).
4. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
5. Bea  Perolehan  Hak  atas  Tanah  dan  Bangunan (BPHTB).
6. Penerimaan cukai.
2. Pendapatan
a. Pengertian Pendapatan Ikatan Akuntan Indonesia (2019:22) mengungkapkan dalam Standar
Akuntansi Keuangan  Entitas  Tanpa  Akuntabilitas  Publik (SAK  ETAP)  mendefinisikan  Pendapatan  adalah penghasilan  yang  timbul  dalam  pelaksanaan aktivitas  entitas  yang  biasa  dan  dikenal  dengan sebutan berbeda seperti penjualan, imbalan, bunga, dividen, royalti dan sewa.
Menurut  Harnanto  (2019:102)  menuliskan bahwa pendapatan adalah  “kenaikan  atau bertambahnya aset dan penurunan atau berkurangnya liabilitas perusahaan yang merupakan  akibat  dari  aktivitas  operasi  atau pengadaan barang dan jasa kepada masyarakat atau konsumen pada khususnya.
b. Konsep Pendapatan Eldon  Hendriksen  mengemukakan  definisi mengenai  pendapatan  sebagai  berikut:  konsep dasar  pendapatan  adalah  proses  arus,  penciptaan barang dan jasa selama jarak waktu tertentu.
Dalam  PSAK  23,  pendapatan  itu  sendiri terdiri  dari  penjualan  barang,  penjualan  jasa, bunga,  royalti,  dan  deviden.  Pengakuan  pen dapatan  yang  terdapat  dalam  PSAK  No.  23, merupakan  Pendapatan  dari  penjualan  barang diakui  jika  seluruh  kondisi  dibawah  ini  dapat dipenuhi:
1. Entitas telah memindahkan risiko dan manfaat atas  kepemilikan  barang  secara  signifikan kepada pembeli.
2. Entitas  tidak  lagi  melanjutkan  pengelolaan yang biasanya terkait dengan kepemilikan atas barang  ataupun  melakukan  pengendalian efektif atas barang yang dijual.
3. Jumlah pendapatan dapat diukur secara handal.
4. Kemungkinan  besar  manfaat  ekonomi  yang terkait  dengan  transaksi  akan  mengalir  ke entitas.
3. Pajak Daerah
a. Pengertian Pajak Daerah
Menurut Mardiasmo (2009;21), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang  pribadi  atau  badan  yang  bersifat  memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan  imbalan  secara  langsung  dan digunakan  untuk  keperiuan  negara  bagi  sebesar- besamya kemakmuran rakyat.
b. Jenis-jenis pajak Menurut Siahaan (20I0;64) pajak kabupaten atau  kota  yang  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah sebagai berikut:
1) Pajak Hotel
2) Pajak Restoran
3) Pajak Hiburan
4) Pajak Reklame
5) Pajak Penerangan Jalan
6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
7) Pajak Parkir
8) Pajak Air Tanah
9) Pajak Sarang Burung Walet
10) Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Perdesaan  dan Perkotaan
11) Bea Perolchan Hak atas Tanah dan Bangunan Dari  jenis  pajak,  Kabupaten  atau  Kota  dapat tidak  memungut  salah  satu  dari  beberapa  jenis pajak  yang  telah  ditentukan  apabila  potensi  pajak di  darah  Kabupaten  atau  Kota  tersebut  dipandang kurang memadai.
Dari  jeriis  pajak,  Kabupaten  atau  Kota  dapat tidak  memungut  salah  satu  dari  beberapa  jenis pajak  yang  telah  ditentukan  apabila  potensi  pajak di  darah  Kabupaten  atau  Kota  tersebut  dipandang kurang memadai.
4. Pendapatan Sektor Pariwisata
a. Pengeretian Pendapatan Sektor Pariwisata Menurut  Undang-Undang  Nomor  10/2009
Tentang  Kepariwisataan,  yang  dimaksud  dengan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah. Oleh karena itu pendapatan  sektor  pariwisata  adalah  pendapatan yang  dihasilkan  dari  kegiatan  pariwisata  seperti usaha  hotel,  restoran  dan  tempat-tempat  hiburan. Dalam  kaitannya  dengan  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD)  yang  terhitung  sebagai  pendapatan pariwisata antara lain Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan.
b. Pengertian,  Dasar  Pengenaan  tarif  Pajak Restoran
Dalam  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Polewali Mandar  Nomor  22  Tahun  2019  Pasal  1  tentang Pajak  Restoran  adalah  pajak  atas  pelayanan  yang disediakan oleh restoran.
Pembayaran Pajakn Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi;
a) Penjualan makanan dan/atau minuman;
b) Service charge;
c) Room charge;
d) Minuman charge/ first drink charge, dan
e) Data  transaksi  lainnya  yang  berkaitan  dengan pembayaran pajak restorsan
c. Pengertian, Dasar Pengenaan Pajak Hiburan Dalam  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Polewali Mandar  Nomor  22  Tahun  2019  Pasal  1  Pajak Hiburan  adalah  pajak  atas  penyelenggaraan hiburan. Wajib pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hiburan.
Pembayaran Pajakn Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi;
a) Room charge;
b) Harga  tanda  masuk/  karcis/  tiket  masuk/  coin/ minuman  charge/  cover,  charge/  first  drink charge, dan sejenisnya;
c) Membership/ kartu anggota dan sejenisnya;
d) Service charge;
e) Data  transaksi  lainnya  yang  berkaitan  dengan pembayaran pajak-pajak hiburan; dan
f) Minol
5. Pendapatan Asli Daerah
a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah
Pemerintah  daerah  harus  dapat  menjalankan rumah tangganya secara mandiri dan dalam upaya peningkatan  kemandirian  tersebut  pemerintah dituntut  untuk  mampu  meningkatkan  pendapatan asli daerahnya. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber pembelanjaan daerah, jika PAD meningkat  maka  dana  yang  dimiliki  oleh pemerintah  daerah  akan  bertambah  sehingga mampu  mendorong  tingkat  kemandirian  daerah tersebut. Menurut Mardiasmo (2012:132),
Pendapatan  Asli  Daerah  adalah  penerimaan  yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil  perusahaan  milik  daerah,  hasil  pengelolaan kekayaan  daerah  yang  dipisahkan,  dan  Iain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
b. Tujuan dan Fungsi Pendapatan Asli Daerah Salah  satu  pendapatan  daerah  adalah berasal  dari  pendapatan  asli  daerah.  Dana-dana yang  bersumber  dari  pendapatan  asli  daerah tersebut  merupakan  salah  satu  faktor  penunjang dalam  melaksanakan  kewajiban  daerah  untuk membiayai belanja rutin serta biaya pembangunan daerah, dan juga merupakan alat untuk memasukkan  uang  sebanyak-banyakynya  ke  kas daerah guna menunjang pelaksanaan pembangunan daerah,  serta  untuk  mengatur  dan  meningkatkan kondisi  sosial  ekonomi  pemakai  jasa  tersebut. Tentu  dalam  hal  ini  tidak  terlepas  dari  adanya badan  yang  menangani  atau  yang  diberi  tugas untuk  mengatur  hal  tersebut  (Yovita:2011). Sumber  keuangan  yang  berasal  dari  pendapatan asli  daerah  di  dalam  pelaksanaan  otonomi  daerah lebih penting dibandingkan dengan sumbersumber diluar  pendapatan  asli  daerah,  karena  pendapatan asli  daerah  dapat  dipergunakan  sesuai  dengan prakarsa  dan  inisiatif  daerah  sedangkan  bentuk pemberian  pemerintah  (non  PAD)  sifatnya  lebih terikat.  Adanya  penggalian  dan  peningkatan pendapatan  asli  daerah  diharapkan  pemerintah daerah juga mampu meningkatkan kemampuannya dalam penyelenggaraan urusan daerah.
c. Sumber Pendapatan Daerah
1. Pendapatan  Asli  Daerah  adalah  penerimaan yang  diperoleh  daerah  dari  sumber-sumber dalam  wilayahnya  sendiri  yang  dipungut berdasarkan Undang-Undang yang terdiri dari:
a. Pendapatan Pajak Daerah
b. Pendapatan Retribusi Daerah
 Retribusi jasa Umum
 Retrubusi Jasa Usaha
 Retribusi Perizinan Tertentu
c. Pendapatan dari Pengembalian
2. Pendapatan  Transfer  merupakan  pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain, seperti pemerintah  pusat  atau  daerah  otonom  lain dalam rangka perimbangan keuangan
a. Pendapatan  Transfer  Pemerintah  Pusat  – Dana Perimbangan
 Bagi Hasil Pajak
 Bagi Hasil Bukan Pajak
b. Dana Alokasi Umum (DAU)
c. Dana Alokasi Khusus (DAK)
3. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah
a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
b. Dana Desa

## KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS
a. Kerangka Konseptual Kerangka  konsep  penelitian  ini  untuk mengetahui  optimalisasi  pendapatan  asli daerah, kontribusi dan evektifitas pajak daerah sebelum dan sesudah penggunaan alat Tapping Box.
Gambar 3.1 Skema kerangka konseptual
b. Hipotesis Hipotesis  dapat  didefinisikan  sebagai jawaban  sementara  yang  kebenarannya harus  diuji  atau  rangkuman  kesimpulan secara  teoritis  yang  diperoleh  melalui tinjauan pustaka (Martono, 2010). Sugiyono (2015) menjelaskan bahwa hipotesis menyatakan  hubungan  yang  diduga  secara logis  antara  dua  variabel  atau  lebih  dalam rumusan  proposal  yang  dapat  diuji  secara empiris.
3. METODE PENELITIAN
Penelitian tentang Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Sebelum dan  Sesudah  Penerapan  Tapping  Box  dalam Upaya  Mengoptimalkan  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD)  Kabupaten  Polewali  Mandar. Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan kuantitatif, yaitu yang menekankan analisisnya pada data-data numerical (angka) yang diolah dengan  metode  statistika.  Pada  dasarnya, pendekatan kuantitatif dilakukan pada peneltian inferensial (dalam rangka pengujian hipotesis)  dan  menyandarkan  kesimpulan hasilnya  pada  suatu  probabilitas  kesalahan penolakan  hipotesis  nihil.  Dengan  motode kuantitatif akan diperoleh signifikansi perbedaan kelompok atau signifikansi hungan antara  variabel  yang  diteliti.  Pada  umumnya, penelitian  kuantitatif  merupakan  penelitian sampel  besar  Azwar,  2007.  Jenis  penelitian yang  dipakai  adalah  penelitian  komparasi, yaitu perbandingan. bertujuan untuk membandingkan  efektifitas  dan  kontribusi penerimaan pajak daerah sebelum dan sesudah penerapan  Tapping Box dalam upaya mengoptimalkan  Pendadapatan  Asli  Daerah (PAD) Kabupaten Polewali Mandar.
Dalam pendekatan/penelitian desktriptif, metode  pengumpulan  data  dapat  dilakukan dari  berbagai  sumber  dengan  beragam  cara, bisa  berupa  pengolahan  data,  observasi  dan wawancara.
Ada  dua  jenis  data  pada  umumnya  yaitu  data kuantitatif  dan  data  kualitatif  yang  akan dijelaskan dibawah ini, penulis lebih berfokus pada data kunatitatif dalam melakukan analisis ini.
a)  Data Kuantitatif Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah  kuantitataif.  penelitian  kuantitatif diartikan  sebagai  metode  penelitian  yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan  untuk  meneliti  pada  populasi  atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan  instrumen  penelitian,  analisis data  bersifat  kuantitatif  /  statistik,  dengan tujuan  untuk  menguji  hipotetsis  yang  telah ditetapkan Sugiyono (2019:17). Dalam penelitian  ini,  data  kuantitatif  diperoleh  dari data-data yang didapat dari badan pendapatan pajak daerah Polewali Mandar. b.   Penelitian Kualitatif
Metode  penelitian  kualitatif  adalah  metode penelitian  yang  berlandaskan  pada  filsafat postpositivisme,  digunakan  untuk  meneliti pada  kondisi  obyek  yang  alamiah,  (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah  sebagai  instrument  kunci,  teknik pengumpulan data dilakukan secara trianggulasi  (gabungan),  analisis  data  bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif  lebih  menekankan  makna  dari generalisasi Sugiyono (2019:18).
Teknik Analisis data a. Analisis Efektivitas
Rasio efektivitas menggambarkan
kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan  pendapatan  yang  direncakan, kemudian  dibandingkan  dengan  target  yang ditetapkan  berdasarkan  potensi  riil  daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan  kemampuan  daerah  yang semakin baik.
Tabel 1 Penilaian Kriteria Aktivitas Persentase Kriteria Diatas 100% Sangat Efektif 100% Efektif 90% – 99% Cukup Efektif 75,00 – 89% Kurang Efektif Kurang dari 75% Tidak Efektif Sumber: Halim, 2012 b. Analisis Kontribusi
Rasio kontribusi digunakan untuk mengetahui  seberapa  besar  kontribusi  atau sumbangan  pajak  daerah  dan  masing-masing pos  pajak  daerah  terhadap  Pendapatan  Asli Daerah. Halim 2012 dapat dihitung menggunakan rumus : Tabel 2. Penilaian Kriteria Kontribusi Persentase Kriteria 0,00% - 10% Sangat Kurang 11,00% - 20% Kurang 21,00% – 30% Sedang 31,00 – 40% Cukup Baik 41,00 – 50% Baik Diata 50% Sangat Baik Sumber: Halim, 2012

## 4. HASIL PENELITIAN
Kebijakan  penerapan  sistem  Tapping  Box adalah  adanya  peratutan  yang  mengharuskan semua jenis pajak untuk menggunakan sistem
online. Dalam rangka
pelaksanaan pembayaran  pajak  yang  dibayar  sendiri  oleh Wajib  Pajak  (self  assessment)  sebagaimana diatur  dalam  Pasal  4  Peraturan  Pemerintan Republik  Indonesia  Nomor  91  Tahun  2010 Tentang  Jenis  Pajak  Daerah  yang  Dipungut Berdasarkan  Penetapan  Kepala  Daerah  atau dibayar  sendiri  oleh  wajib  pajak,  perlu dilakukan  pengawasan  atas  pelaporan  data transaksi  usaha  melalui  online  system  untuk optimalisasi penerimaan pajak daerah. Peratutan  Bupati  Polewali  Mandar  Nomor  22
Tahun 2019 Tentang Pembayan dan
Pemungutan  Pajak  Daerah  dan  Retribusi Daerah  Secara  Sistmen  Online.  Pemerintah Kabupaten  Polewali  Mandar  juga  telah membentuk tim untuk mengawasi wajib pajak diantaranya pajak hotel yang diawasi langsung oleh kasubag penagihan setiap minggu, wajib pajak restoran dilakukan pengawasan tiga kali sehari  dan  pajak  hiburan  dilakukan  tiap minggunya.  Pertimangan  diatas  membentuk peraturan yang mengatur pelaksanaan monitoring  ini,  yakni  Keputusa  Bupati Polewali  Mandar  Nomor  65  Tahun  2020 Tentang  Pembentukan  Tim  Satuan  Tugas Optimalisasi Penerimaan Pajak Menggunakan alat Tapping Box/TMD.
Cara  kerja  penggunaan  alat  tapping  box sebagai  alat  pemungutan  pajak  hotel  dengan perangkat tapping box ini terbagi menjadi dua yakni tapping box aktif dan tapping box pasif. Cara  penggunaan  dengan  cara  aktif  adalah dengan  menghubungkan  perangkat  perangkat keras yang digunakan oleh Wajib Pajak Hotel untuk  mengingput  data-data  transaksi  dengan tapping  box  yang  disediakan  oleh  Dispenda melalui kerjasama oleh pihak ketiga. Tapping box  tersebut  berfungsi  untuk  melakukan merekam  data-data  transaksi  yang  ada  pada Hotel  kemudian  hasilnya  akan  terkirim  ke database  Dispenda.  Sesuai  dengan  yang  di ungkapkan  oleh  Bapak  Ismail  Sebagai Penanggunga  Jawab  Penggunaan  alat tapping box di Dispenda Kabupaten Polewali Mandar, “kalau  tapping  box  aktif,  kita  kasihkan  ke wajib  pajak  yang  sudah  memilik aplikasi  dan sistemnya  sudah terhubung ke komputer, jadi nanti  alat  kita  akan  langsung  membaca transaksi  komputer  merekan  dan  datanya langsung masuk ke komputer saya atau server dispenda”.
Berikut cara kerja penggunaan dengan alat tapping box aktif:

## Gambar 2 Proses Kerja Tapping Box Aktif
Selanjutnya  adalah  dengan  menggunakan tapping box pasif. Cara kerja tapping box pasif adalah  wajib  pajak  menginput  laporan tranksaksi  penjualan.  Wajib  pajak  diberi  alat sebuah  notebook  yang  diberikan  oleh  BPD kepada  wajib  pajak,  kemudian  wajib  pajak membuat akun pelapora pajak dan mendapatkan IP berserta Password untuk akun pelaporannya  dengan  memasukka  IP  dan Pasdeord  untuk  login  ke  server  Dispenda, kemudian  wajib  pajak  akan  menginput transaksi  penjualan  mereka  setiap  harinya. Perbedaan tapping box aktif dan pasif adalah, tapping  box  aktif  secara  otomatis  akan merekam  transaksi  penjualan  yang  ada  di database wajib pajak. Sedangkan tapping box pasif, wajib pajak perlu secara manual di input data  transaksi  penjual  harian  mereka.  Hal  ini sesuai  dengan  yang  diungkapkan  oleh  Bapak Umar selaku Kasubid Pajak Hotel di Dispenda Kabupaten Polewali Mandar,
“Kalau  tapping  box  pasif  ini  wajib  pajak menggunakan atau menginput wajib pajaknya secara  manual,  tidak  menggunakan  database wajib pajak mengimput pajaknya menggunakan  notebook  yang  diberikan  oleh Dispenda  tapi  yang  menjadi  kendalanya  pada saat  notebook  tersebut  rusak  atau  memorinya full  maka  wajib  pajak  menggunakan  bill
manual, tulis tangan. Yang ini merupakan cara kerja tapping box pasif”
Berikut  adalah  cara  kerja  penggunaan  alat tapping box pasif:
Gambar 3 Proses Kerja Tapping Box Pasif
2.

## 1.  Analisis  Efektivitas  Penerimaan  Pajak
Hotel,  Pajak  Restoran,  dan  Pajak Hiburan
Sebelum dan Seudah
Penerapan  sistem  Tapping  Box  di Kabupaten  Polewali  Mandar  Tahun 2018-2021
Efektivitas  adalah  tercapainya  segala sesuatu  yang  sudah  direncanakan.  Efektivitas juga  dapat  disimpulkan  atau  diumpamakan sebagai penilaian kesuksesan dalam menanggapi  sasaran  yan  sudah  ditetapkan (Ria, 2017). Efektivitas juga disebut hubungan antara  keluaran  dengan  tujuan  atau  sasaran yang  harus  dicapai.  Dikatakan  efektif  jika proses  kegiatan  yang  mencapai  tujuan  dan sasaran  akhir  kebijakan  (spending  wisely). Maka  dari  itu  semakin  besar  output  yang dihasilkan  kepada  pencapaian  tujuan  dan sasaran yag ditetapkan, maka artinya semakin efektif  proses  kerja  suatu  unit  organisasi. Berikut  hasil analisis  efektivtias  pajak  daerah Kabupaten  Polewali  Mandar  Sebelum  dah Sesudah penggunaan alat tapping box
2. Analisis  Kontribusi  Penerimaan  Pajak Hotel,  Pajak  Restoran,  dan  Pajak Hiburan Sebelum dan
Seudah Penerapan  sistem  Tapping  Box  di
Kabupaten  Polewali  Mandar  Tahun 2018-2021
Pajak  derah  adalah  pajak  yang  wewenang pemungutannya  ada  pada  pemerintah  daerah dan  digunakan  untuk  membiayai  pengeluaran daerah, dimana pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas  Pendapatan  Daerah.  Terdapat  banyak faktor  meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD) diantaranya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat wajib pajak adalah hal  pentinh  untuk  meningkatkan  pendapatan daerah. Dikutif dari hasil wawancara kepada Kasubid
Pajak Hotel dan Sarang Burung Walet “beliau mengatakan  bahwa  sekarang  kami  juga  telah bekerjasama dengan kejaksaan untuk pemungutan pajak agar para wajib pajak tepat waktu  untuk  membayar  iuran  pajak  mereka dan  Alhamdulillah  berjalan  sesuai  keinginan kita  krena  kemarin  ad  yang  telat  membayar setelah  disurati  oleh  kejaksaan  mereka langsung datang dan melunasi hutang pajaknya ditambah dengan penggunaan alat tapping box ini”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pengertian  kontribusi  adalah  sumbangan, sedangkan menururt Kamus Ekonomu, kontribusi  adalah  sesuatu  yang  diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya,  atau  kerugian  tertentu  atau  bersama. Kontribusi  dalam  hal  ini  dapat  diartikan sebagai sumbangan yang diberikan oelh Pajak Daerah  dan  Retribusi  Daerah  terhadap Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD).  Analisis kontribusi  yaitu  untuk  mengetahui  seberapa besar  kontribusi  dari  pajak  daerah  terutama sektor  pajak  hotel,  pajak  restoran,  dan  pajak hiburan terhadap PAD.
Analisis  kontribusi  pada  bagian  ini,  penulis ingin  mengetahui  seberapa  besar  kontribusi pajak  daerah  terhdapat  Pendapatan  Asli Daerah (PAD) sebelum dan sesudah penerapan alat tapping box Kabupaten Polewali Mandar. B. Relepansi Teori dengan Hasil Penelitian Kajian  relevan  adalah  deskripsi  tentang kajian penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar  masalah  yang  diteliti.  Dengan demikian,  penelitian  yang  akan  dilakukan merupakan penelitian atau perkembangan dari penelitian  yang  sebelumnya,  sehingga  dapat terlihat  jelas  bahwa  penelitian  yang  sudah dilakukan bukan merupakan pengulangan atau duplikasi.  Berdasarkan  penelitian  yang  telah
dilakukan  dengan  judul  penelitian  “Analisis Efektivitas  dan  Kontribusi  Pajak  Daerah Sebelum dan Sesudah Penerapan Tapping Box dalam  Mengoptimalkan  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD)  Kabupaten  Polewali  Mandar” jika dikaitkan dengan teori penerapan tapping box  maka  pemerintan  kabupaten  polewali mandar telah berusaha melakukan optimalisasi penerapan  tapping  box  dalam  pemungutan wajib  pajak  kepada  pelaku  usaha  terutama pada pemungutan Pajak Hotel, Pajak Resoran dan  Pajak  Hiburan  untuk  meningkatkan realisasi  penerimaan  pajak  dan  efektivitas penerimaan pajak serta meningkatkan kontribusi  pendapatan  asli  daerah  dan mencegah kebocoran pajak bagi pelaku wajib pajak  serta  memudahkan  pelaku  wajib  pajak untuk  melakukan  pembayaran  pajak  dan memudahkan pemerintah melakukan pengawasan bagi wajib pajak yang tidak patuh untuk melakukan pembayaran pajak.
C. Keterbatasan Penelitian
Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, antara lain:
1. Jenis  pajak  yang  diteliti  pada  penelitian memiliki sedikit kontribusi pada pendapatan asli daerah.
2. Objek  penelitian  hanya  difokuskan  pada beberapa  objek  pajak  dikarenakan  pajak yang  menggunakan  alat  tapping  box terbatas.

## 5. KESIMPULAN
Simpulan Kesimpulan  yang  dapat  diambil  berdasarkan pemaparan  hasil  dan  pembahasan  dari  penelitian “Analisi  Efektivitas  dan  Kontribusi  Penerimaan Pajak  Daerah  Sebelum  dan  Sesudah  Penerapan Sistem Tapping Box dalam Upaya
Mengoptimalkan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) Kabupaten  Polewali  Mandar”  yaitu  sebagai berikur:
1. Tingkat  efektivitas  penerimaan  pajak  daerah Kabupaten Polewali Mandar Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan sebelum penerapan sistem tapping box pada tahun 2018 penerimaan Pajak Hotel kurang efektif dan pada tahun 2019 sangat  efektif  hingga  pada  tahun  2020  jumlah realisasi  penerimaan  Pajak  Hotel  ,  Pajak Restoran  dan  Pajak  Hibura    berkurang  ini diakibatkan pandemi covid-19 yang meningkat dan pemerintah melakukan pembatasan
distancing  social    dan  kembali  normal  pada tahun  2021  sesudah  penerapan  tapping  box menunjukkan  kriteria  sangat  efektif  dan  mulai stabil penggunaanya pada tahun 2021.
2. Tingkat  efektivitas  sebelum  dan  sesudah penerapan  sistem  tapping  box  menunjukkan kriteria sangat efektif dan realisasi penerimaan pajak  juga  terus  meningkat  setiap  tahunnya, tingkat  efektivitas  yang  menurun  diakibatkan oleh  target  yang  penerimaan  yang  meningkat setiap tahunnya.
3. Tingkat  kontribusi  penerimaan  pajak  daerah Kabupaten Polewali Mandar pada tahun 2018- 2021  sangat  kurang  terhadap  pendapatan  asli daerah khususnya pada pada penerimaan pajak hiburan
4. Rendahnya kontribusi penerimaan pajak hiburan  di  Kabupaten  Polewali  Mandar diakibatkan  oleh  salah  satunya  pada  saat pandemi  Covid-19  yang  diperintah  oleh pemerintah  untuk  menutup  tempat-tempat hiburan selama pandemi.
5. Tingkat  kontribusi  yang  masih  sangat  kurang dikarenakan PAD  Kabupaten Polewali Mandar yang  terus  mengalami  peningkatan  setiap tahunnya  dan  peningkatan  ini  bukan  hanya dipengaruhi  oleh  Pajak  Hotel,  Pajak  Restoran dan  Pajak  Hiburan  saja,  karena  komponen Pendapatan Asli Daerah juga berasal dari pajak daerah lainnya, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan  yang  dipisahkan,  dan  lain-lain Pendapatan  Asli  Daerah  yang  sah,  yang  dapat mempangaruhi jumlah Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Polewali Mandar.
6. Penerapan  sistem  taping  box  berjalan  efektif dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah  Kabupaten  Polewali  Mandar,  hal  ini dapat  dilihat  dari  hasil  analisis  data  yang menunjukkan  kenaikan  realisasi  penerimaan pajak  setiap  tahunnya  dan  penerapan  sistem tapping  box  dapat  dilihat  memberi  dampak positif  pada  kepatuhan  wajib  pajak  dalam membayar pajak daerah khususnya Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Pajak Hiburan.
7. Dengan diterapkan pemungutan pajak menggunakan  tapping  box  pemerintan  dapat langsung memantau para wajib pajak langsung dari  sistem  pemerintan  juga  telah  berhasil  dan mencapai  tujuannya  dengan  adanya  alat  ini dapat  mengurangi  kebocoran  dan  dalam pelaporan  pajak  dan  pembayaran  pajak  oleh wajib  pajak,  sehingga  semakin  efektif  juga penerimaan  pajak  khususnya  pada  penerimaan Pajak  Hotel,  Pajak  Restoran  da  Pajak  Hiburan serta  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak, mencapai  target  penerimaan  pajak  dan  dapat
mengoptimalkan  Pendapatan  Asli  Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

## 6. REFERENSI
Agung,  Mulyo.  2014.  Perpajakan  Indonesia. Lentera Ilmu Cendekia.
Aliyssa,  Hj.  Aryatu,  Zainuddin.  “Kontribusi Peneriman  Retribusi,  PBB  dan  BPHTB  Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar “. Tahun 2021.
Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 65 Tahun  2020  tentang  Pembentukan  Tim  Satuan Tugas Optimalisasi Penerimaan Pajak
Menggunakan Alat Tapping Box.
Halim,  Abdul.  2007.  Akuntansi  Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
Halim, Abdul. 2012. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi  Keuangan  Daerah.  Keempat.  Penerbit Salemba Empat. Jakarta
Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 65 Tahun  2020  tentang  Pembentukan  Tim  Satuan Tugas Optimalisasi Penerimaan Pajak Menggunakan Alat Tapping Box. Mardiasmo,  2016.  Perpajakan  Edisi  Revisi Tahun 2016. Yogyakarta: Penerbit
Andi.Mardiasmo.  2009.  Akuntansi  Sektor  Publik. Andi Yogyakarta Mardiasmo.  2011.  “Perpajakan  Edisi  Revisi”. Yogyakarta: Andi
Mardiasmo.  2018.  Perpajakan  Edisi  Revisi Tahun 2018. Yogyakarta: Penerbit Andi
Muhammad  Rihan,  Susi  Sarumpaet,  Dewi Sukmasari.”  Penerimaan  Pajak  Daerah  Kota
Bandar Lampung Sebelum dan Sesudah
Penggunaan Tapping Box”. Universitas Lampung, Indonesia. Juni 2021, Vol 10, No.1: 91-108.
Peraturan  Bupati  Polewali  Mandar  Nomor  22 Tahun 2019 Tentang Pembayaran dan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Secara Sistem Online.
Reza Arditia. 2000. Kontribusi dan Efektifitas Pajak  Daerah  Sebagai  Sumber  Pendapatan  Asli Daerah Kota Surabaya Tahun 2007-2011.
Siahaan, Marihot Pahala, 2010. Hukum Pajak Elementer. Yogyakarta: Graha Ilmu
Soliyanti,  2021  ”  Kontribusi  Pendapatan Sektor  Pariwisata  (Pajak  Hotel,  Pajak  Restoran, Pajak  Hiburan  )  Terhadapat  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD)  Kabupaten  Banyumas.  Fakultas Ilmu  Tarbiyah  dan  Keguruan,  Universitas  Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
Sugiyono, 2016. Metode Penelitian Kuantitatif,  Kualitatif  dan  R&D.  Bandung: Alfabeta Sugiyono, 2019. Metode Penelitian
Kuantitatif,  Kualitatif  dan  R&D.  Bandung: Alfabeta
Sukmadinata,  N.S,  2011.  Metode  Penelitian Pendidikan. Bandung: Remaja Rosadakarya Undang-undang nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.  Jakarta:  Direktorat  Jenderal Hukum dan Ham
Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Undang-undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan  Keuangan  Antara  Pemerintah  Pusat dan Pemerintah Daerah