## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BANK (KREDITUR) BILA DEBITUR KREDIT MACET DENGAN JAMINAN HAK CIPTA
Oleh :
Riandhyka Rahandono, Azizul Hakiki, Achmad Rifqi Nizam Email : ryandhykar@gmail.com

## Abstract
One  of  the  economic  development  forms  is  the  existence  of  the  developed  companies  in  all fields,  both  services  and  goods.  In  order  to  be  able  to  develop  a  company  in  line  with  the plan  and  to  be  successful,  it  certainly  needs  capital  support  (fund)  which  can  be  obtained from  Banking  Institution  with  a  collateral  form  called  Patent  Right.  This  research  is juridical-normative  (legal  research),  that  is  the  research  focused  on  analysing  rules  or norms  in  positive  law.  The  research  concludes  that  Patent  Right  can  be  made  as  the  main collateral  of  credit  agreement  because  it  can  be  categorized  as  intangible  moving  object which  has    economic  value.  However,  because  Patent  Right  is  a  new  collateral  form,    it  is difficult  to  assess  its  economic  value  and  there  is  no  regulation  of  it.  In  practice  the Banking  Institution  has  not  been  able  to  accept  Patent Right  as  the  main collateral,  but only as additional collateral.
Key Words : Bank, Collateral, Patent Right.

## PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang
Salah satu wujud pembangunan ekonomi  yaitu  ditandai  dengan  ber- kembangnya  perusahaan-perusahaan  di segala  bidang  usaha,  baik  dibidang  jasa maupun barang. Agar dapat mengembang- kan perusahaan sesuai dengan rencana dan sukses  tentunya  diperlukan  dukungan  dari berbagai  komponen,  salah  satu  komponen tersebut adalah bidang modal (dana) untuk dapat  mengembangkan  usaha  guna  me- menuhi atau memperbesar produksi barang/jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat,  dalam  memperoleh  dana  ini dapat  diperoleh  dengan  melalui  berbagai macam  sumber,  baik  dari  pribadi  maupun yang berbentuk Lembaga Perbankan.
Bank  merupakan  salah  satu  bentuk lembaga keuangan. Undang-Undang Nomor  10  Tahun  1998  tentang  Perubahan UU  nomor  7  Tahun  1992  tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU
Perbankan)  pada  pasal  1  angka  (2) menyebutkan :
”Bank  adalah  badan  usaha  yang menghimpun  dana  dari  masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya  kepada  masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk- bentuk lainnya dalam rangka
meningkatkan  taraf  hidup  rakyat banyak.”
Sebagai  bentuk  perwujudan  dari prinsip  kehati-hatian (prudential  banking principle), adalah  UU  Perbankan  pasal  8, yaitu:
“Bank  wajib  mempunyai  keyakinan dengan  berdasarkan  analisis  yang mendalam  atas  itikad  baik  dan kemampuan serta kesanggupan nasabah  atau  debitur  untuk  melunasi utangnya atau mengembalikan pembayaran dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan”.
Undang-Undang  Perbankan  secara tersurat  tidak  secara  tegas  menyebutkan adanya  suatu  jaminan  dalam  perjanjian kredit,  hanya  saja  mengingat  dana  yang disalurkan merupakan dana milik masyarakat,  maka    Bank  harus  dapat menjamin  bahwa  dana  tersebut    harus kembali  lagi  kepada  masyarakat,  yaitu dengan  adanya  suatu  jaminan  terhadap kredit yang dikucurkan kepada Debitur.
Pada  dasarnya  jaminan  dalam  dunia perbankan  dapat  dibedakan  ke  dalam jaminan  umum  dan  jaminan  khusus. Jaminan  umum  adalah  jaminan  yang diberikan bagi kepentingan semua kreditur dan  menyangkut  semua  harta  kekayaan debitur.  Benda  jaminan  itu  tidak  ditunjuk secara  khusus  dan  tidak  diperuntukkan untuk  seorang  kreditur.  Jaminan  umum
timbul dari Undang-undang, yaitu berdasarkan Pasal 1131 KUHPerdata  yang menyebutkan  bahwa  segala  kebendaan  si berhutang,  baik  yang  bergerak  maupun yang  tidak  bergerak,  baik  yang  sudah  ada maupun  yang  baru  akan  ada  di  kemudian hari,  menjadi  tanggungan  untuk  segala perikatan  seseorang.  Jaminan  khusus adalah jaminan yang diperjanjikan terlebih dahulu antara pihak yang berkepentingan. 1
Jaminan  khusus  dapat  dibedakan menjadi  beberapa  bentuk,  antara  lain sebagai berikut:
1. Gadai,  diatur  dalam  Pasal  1150-1160
KUHPerdata, mengatur tentang jaminan khusus atas benda bergerak;
2. Hipotik,  diatur  dalam  Pasal  1162-1232 KUHPerdata, mengatur tentang jaminan atas benda tidak bergerak;
3. Hak Tanggungan, diatur dalam Undang- undang  Nomor  4  Tahun  1996  tentang Hak Tanggungan;
4. Jaminan  Fidusia,  diatur  dalam  Undang- undang  Nomor  42  Tahun  1999  tentang Jaminan Fidusia. 2
Jaminan  Fidusia  merupakan  suatu bentuk  pembebanan  benda  bergerak  baik berwujud  maupun  tidak  berwujud.  Salah satu  benda  bergerak  tidak  berwujud  yang dapat  dijadikan  jaminan  adalah  Hak Kekayaan  Intelektual  (HKI).  Istilah  Hak
1 Sutarno. Aspek-aspek  Hukum  Perkreditan  Pada Bank. (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm 146
2 Sentosa Sembiring. Hukum Perbankan. ( Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm 73
milik  Intelektual  atau  Hak  Kekayaan Intelektual merupakan terjemahan langung dari intelectual  property .  Selain  istilah intellectual  property ,juga  dikenal  dengan istilah intangible property , creative property dan incorporeal  property .  Di Perancis  orang  menyatakannya  sebagai propriete intelectuelle dan propriete industrielle .di  Belanda  biasa  disebut  milik intelektual dan milik perindustrian. 3
Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI) atau intellectual property rights adalah hak umum yang bersifat ekslusif (khusus) yang dimiliki oleh para pencipta/penemu sebagai hasil aktivitas dan kreativitas yang bersifat  khas  atau  baru.  Karya-karya intelektual  tersebut  dapat  berupa  hasil karya  cipta  di  bidang  ilmu  pengetahuan, seni  dan  sastra  serta  hasil  penemuan ( invensi )  di  bidang  teknologi.  Karya-karya di bidang HKI dihasilkan berkat kemampuan  intelektual  manusia  melaui pengorbanan tenaga, waktu, pikiran, perasaan, dan hasil  intuisi/ilham/hati nurani. 4
Hak  Cipta  merupakan  bagian  dari Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI)  atau intellectual  property  rights, menurut  Pasal
3 Muhammad  Djumhana  dan  R.  Djubaedillah. Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya  Di  Indonesia).( Bandung:  Citra Aditya Bakti,2003), hlm 21
4 Iswi  Hariyani. Prosedur  Mengurus  HAKI  (Hak Atas Kekayaan Intelektual) yang benar ( Yogyakarta : Penerbit Pustaka Yustisia , 2010 ), hlm 46
1  angka  1  Undang-  Undang  Nomor  28 Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta(untuk selanjutnya disebut UU Hak Cipta) ,
“Hak  Cipta  adalah  hak  eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu  ciptaan  diwujudkan  dalam bentuk  nyata  tanpa  mengurangi pembatasan  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan”. Hak  Cipta  merupakan intangible property atau intangible  asset ,  dalam Hukum  Benda  termasuk  benda  bergerak tidak  berwujud,  karena  merupakan  benda, maka  Hak  Cipta  dapat  dijadikan  jaminan dalam  perjanjian  kredit.  UU  Hak  Cipta pasal  16  ayat  3:  “Hak  Cipta  dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia”.

## 1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  yang telah  dipaparkan  di  atas,  maka  per- masalahan  yang  akan  diteliti  dapat dirumuskan sebagai berikut;
1. Apakah  Hak  Cipta  dapat  dijadikan sebagai Jaminan Pokok dalam
Perjanjian Kredit ?
2. Apakah  akibat  hukum  bagi  Bank (Kreditur)  bila  Debitur  wanprestasi dalam perjanjian Kredit dengan Jaminan Hak Cipta?
3. Apa  upaya  penyelesaian  yang  dapat dilakukan Bank (Kreditur) dalam menyelesaikan  Kredit  Macet  dengan Jaminan Hak Cipta?

## METODE PENELITIAN
Penelitian  adalah  suatu  proses  untuk menemukan  aturan  hukum,  prinsip-prinsip hukum  maupun  doktrin-doktrin  hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. 5
Tipe  penelitian  yang  digunakan  adalah yuridis  normatif,  yakni  penelitian  yang difokuskan  untuk  mengkaji  penerapan- penerapan kaidah atau norma-norma dalam hukum  positif  yang  berlaku.  Metode pendekatan  yuridis  normatif  dilakukan dengan  cara  mengkaji  berbagai  aturan hukum  yang  bersifat  formil  seperti undang-undang,    peraturan-peraturan  serta literatur  yang  berisi  konsep  teoritis  yang kemudian dihubungkan dengan per- masalahan  yang  akan  dibahas  dalam skripsi ini. 6
Pendekatan  masalah  yang  digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Pendekatan Undang-Undang ( statute approach )  dan  pendekatan  Konseptual
( conceptual approach ). Pendekatan Undang-Undang ( statute approach ) dilakukan dengan menelaah semua undang undang  dan  regulasi  yang  bersangkut  paut dengan  isu  hukum  yang  sedang  ditangani. Suatu  penelitian  normatif  tentu  harus menggunakan pendekatan perundang–
5 Peter  Mahmud  Marzuki,  , Penelitian  Hukum , ed.rev.(  Jakarta:  Kencana  Prenada  Media Group, 2016), hlm. 35.
6 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , ed.rev op cit , hlm. 29
undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus dari  suatu  penelitian. 7 Pendekatan  undang- undang  ini  digunakan  untuk  menjawab permasalahan  yang  berkaitan  dengan akibat  hukum  bagi  Bank  (Kreditur)  bila Debitur  wanprestasi  dalam  Perjanjian Kredit  dengan  Jaminan  Hak  Cipta,  dan upaya yang dapat dilakukan Bank
(Kreditur)  dalam  menyelesaikan  Kredit Macet dengan Jaminan Hak Cipta.
Pendekatan  Konseptual  ( conceptual approach ), yakni beranjak dari pandangan- pandangan  dan  doktrin  doktrin  yang berkembang di dalam ilmu hukum. dengan mempelajari  pandangan  pandangan  dan doktrin doktrin dalam ilmu hukum, peneliti akan  menemukan  ide  ide  yang  melahirkan pengertian  pengertian  hukum,  konsep konsep hukum, dan asas asas hukum  yang relevan  dengan  isu  yang  dihadapi. 8
Pendekatan  konseptual  ini  digunakan untuk menjawab permasalahan yang berkaitan  Hak  Cipta  dapat  dijadikan sebagai    Jaminan  Pokok  dalam  Perjanjian Kredit.
Bahan Hukum adalah bagian terpenting  dalam  penelitian  hukum.  Tanpa bahan  hukm  tidak  akan  mungkin  dapat ditemukan  jawaban  atas  isu  hukum  yang
7 Ibid , hlm . 31.
8 Ibid , hlm 95
diketengahkan. 9 Penyusunan  skripsi  ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non  hukum.
Analisa bahan hukum yang dipergunakan  dalam  penulisan  skripsi  ini adalah  deskriptif  normatif,  yaitu  suatu metode  untuk  memperoleh  gambaran singkat mengenai permasalahn yang didasarkan  pada analisa  yang  diuji  dengan norma-norma  dan  kaidah-kaidah  hukum yang  berkaitan  dengan  masalah  yang dibahas.  Langkah-langkah  yang digunakan dalam melakukan penelitian hukum: 10
1. Mengidentifikasi  fakta  hukum  dan mengeliminir hal hal yang tidak relevan untuk  menetapkan  isu  hukum  yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan  bahan-bahan  hukum  dan sekiranya dipandang mempunyai relevani juga bahan bahan non hukum;
3. Melakukan  telaah  atas  isu  hukum  yang diajukan berdasarkan bahan bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik  kesimpulan  dalam  bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi  yang  telah  dibangun  di dalam kesimpulan.
9 Dyah  Octhorina  Susanti  dan  A’an  Efendi, Penelitian Hukum (Legal Reseach) cet.2, op cit , hlm.48
10 Ibid, hlm;173

## PEMBAHASAN

## 3.1 Hak  Cipta  Sebagai  Jaminan  Pokok Dalam Perjanjian Kredit
Perjanjian  Kredit  merupakan  salah satu  bentuk  Perjanjian,  perjanjian  berasal dari  bahasa  Belanda,  yaitu overeenkomst.
Untuk menerjemahkan istilah overeenkomst dikalangan  ahli  hukum masih  banyak  perbedaan  pendapat.  Ada yang menerjemahkan overeenkomst dengan  perjanjian,  tetapi  ada  pula  yang menerjemahkan menjadi persetujuan.
Perjanjian  adalah  suatu  peristiwa  dimana seorang  berjanji  kepada  seorang  lain  atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.
Kata  “kredit”  berasal  dari  Bahasa latin credere (Romawi) atau Vetrouwen (Belanda)  ,dalam  bahasa  Inggris Trust  of Confidence yang  artinya  adalah  percaya.
Kepercayaan  menjadi  unsur  yang  sangat penting  dalam  pergaulan  hidup  manusia pada umumnya, terlebih lagi pada hubungan  hukum  dalam  bentuk  perjanjian kredit. 11
Undang-Undang  Perbankan  Pasal  1 angka 11 memberikan pengertian:
Kredit  adalah  penyediaan  uang  atau tagihan  yang  dapat  dipersamakan dengan  itu,  berdasarkan  persetujuan
11 Mona, Bahan  Ajar  Perjanjian  Kredit  dan Jaminan ,(Surabaya;
Fakultas
Hukum Muhammadiyah, 2003),hlm.8
atau  kesepakatan  pinjam  meminjam antara  bank  dengan  pihak  lain  yang mewajibkan  pihak  peminjam  untuk melunasi  utangnya  setelah  jangka waktu  tertentu  dengan  pemberian bunga
Suatu  kredit  yang  dikeluarkan  oleh bank  mempunyai  risiko  yang  besar  bagi bank  itu  sendiri,  meskipun  dari  kredit tersebut  bank  mendapatkan  keuntungan atas  adanya  bunga  dalam  pengembalian kredit  tersebut.  Risiko  yang  timbul  inilah yang  membuat  bank  membutuhkan  suatu perlindungan  yang  menjamin  keamanan dan kesehatan bank.
Bank  untuk  mencegah  terjadinya risiko  dalam    menyalurkan  kredit  akan menerapkan prinsip kehati-hatian ( Prudent Banking  Principle ),  sebagaimana  diatur dalam UU Perbankan pasal 2 dan pasal 29 ayat  (2).  Pasal  2  ;  Perbankan  Indonesia dalam  melakukan  usahanya        berasaskan demokrasi  ekonomi  dengan  menggunakan prinsip kehati-hatian.
Pasal  29  ayat  (2)  ;      Bank  wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal,  kualitas  aset,  kualitas  manajemen, likuiditas,  rentabilitas,  solvabilitas,  dan aspek  lain  yang  berhubungan  dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
Sebelum suatu fasilitas kredit diberikan,  maka  bank  harus  merasa  yakin
bahwa  kredit  yang  diberikan  benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh  dari  hasil  penilaian  kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Kriteria penilaian kredit yang harus dilakukan oleh bank  untuk  mendapatkan  nasabah  yang benar-benar  menguntungkan  dilakukan dengan  analisis  5C,  7  P,  dan  3  R; Character;  Capital;  Capacity;  Collateral; Condition of Economy . Prinsip 7P
antaranya adalah Party, Personality;
Purpose; Prospect; Payment , Profitability ,
Protection,  s edangkan  prinsip  3R    antara lain Return;  Repayment;  Risk  Bearing Ability . 12
Salah  satu  unsur  sistem  analisis  5  C adalah Collateral atau  jaminan,  walaupun tidak  mengesampingkan  unsur  C  lainnya, Collateral atau  jaminan  merupakan  unsur yang  penting  didalam  pelaksanaan  pem- berian  kredit  oleh  Bank.  Dalam  hal jaminan  KUHPerdata tidak  menyebutkan adanya istilah jaminan umum dan jaminan khusus, akan tetapi dari peraturannya dapat diketahui  mana  jaminan  yang  bersifat umum  dan  mana  jaminan  yang  bersifat khusus.
Jaminan  yang  bersifat  umum  yaitu jaminan  yang  diberikan  oleh  debitur kepada  setiap  kreditur,  hak-hak  tagihan mana tidak mempunyai hak saling mendahului  atau  dengan  kata  lain  para
12 Kasmir, Bank  dan  Lembaga  Keuangan  Lainnya , (Jakarta:.Raja Grafindo Persada, 2004), hlm: 35
kreditur mempunyai kedudukan yang sama ( konkuren )  (  pasal  1131  KUHPerdata).
Jaminan  yang  bersifat  khusus  yaitu jaminan  yang  diberikan  oleh  debitur kepada  kreditur  hak-hak  tagihan  yang mempunyai  hak  mendahului  dari  kreditur lainnya  sehingga  kreditur  ini  mempunyai kedudukan  yang  lebih  tinggi  dari  kreditur lainnya,  kreditur  ini  disebut  sebagai kreditur  yang preferen (pasal  1132 KUHPerdata). 13
Hak  Cipta  sebagai  benda  jaminan kredit  dengan  melalui  lembaga  jaminan Fidusia agar mempunyai kekuatan eksekutorial,  maka  jaminan  hak  cipta melalui  Fidusia  harus  didaftarkan.  UU Fidusia  menetapkan  pendaftaran  fidusia, harus  dilakukan  dengan  akta  notaris. Ditetapkannya akta notaris dalam pembebanan  jaminan  fidusia  dimaksudkan untuk  mendapatkan  nilai  otentisitas  dan memiliki  kekuatan  hukum  yang  mengikat sebagai  alat  bukti  yang  kuat  bagi  para pihak dan pihak ketiga termasuk ahli waris maupun  orang  yang  meneruskan  hak tersebut.Dengan  dasar  itu  dibuat title eksekutorial pada sertifikat fidusia. 14
Jaminan fidusia, objek jaminan tidak dikuasai  oleh  pemberi  hutang  (kreditur) melainkan  tetap  dikuasai  oleh  penghutang
13 Hasanudin  Rahman, Aspek-aspek  Pemberian Kredit  Perbankan  Indonesia ,  (Bandung:  Citra Aditya Bakti, 2008,) hlm, 162
14 Tan  Kamelo, Hukum  Jaminan  Fidusia  Suatu Kebutuhan Yang didambakan , (Bandung; Alumni,.2004) ,hlm,213
(debitur),  dan  tidak  ada  penyerahan  fisik. Perjanjian  fidusia  wajib  dilakukan  secara tertulis  yang  dituangkan  dengan  akta notaris  dan  wajib  pula  dilakukan  pen- daftaran.  Tanpa  melakukan  pendaftaran tidak  akan  lahir  jaminan  fidusia.  Dengan demikian  apabila  suatu  hak  cipta  akan dijadikan  sebagai  jaminan  fidusia,  maka suatu ciptaan itu harus didaftarkan terlebih dahulu  di  Direktorat  Jenderal  Kekayaan Intelektual. Pendaftaran ini penting sebagai bukti  apabila  terjadi  wanprestasi,  bahwa pemberi fidusia adalah pemegang hak cipta dan  pelaksanaan  eksekusi  terhadap  nilai ekonomi hak cipta dapat dilakukan melalui lembaga parate executie .
Peraturan  Pemerintah  Nomor  86 tahun  2000  tentang  Tata  Cara  Pendaftaran Jaminan  Fidusia  dan  Biaya  Pembuatan Akta  Jaminan  Fidusia  ditindak  lanjuti dengan    Keputusan  Menteri  Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  Nomor  M-01.UM.01.06  Tahun 2000  tentang  Bentuk  Formulir  Dan  Tata
Cara  Pendaftaran    Jaminan    Fidusia,  yang isinya;
1. Identitas  pihak  pemberi  dan  penerima yang  meliputi:  Nama  lengkap;  Tempat tinggal/tempat kedudukan; Pekerjaan.
2. Tanggal  dan  nomor  akta  Jaminan
Fidusia,  nama  dan  tempat  kedudukan Notaris  yang  membuat  akta  jaminan fidusia
3. Perjanjian pokok yaitu mengenai macam  perjanjian  dan  utang  yang dijamin dengan fidusia.
4. Uraian  mengenai  benda  yang  menjadi obyek Jaminan Fidusia.
5. Nilai penjaminan
6. Nilai  benda  yang  menjadi  obyek Jaminan Fidusia.
Perjanjian  kredit  sebagai  perjanjian pokok yang terjadi di Bank (kreditur) telah dilakukan  kemudian  Kreditur  melakukan pembebanan  benda  Jaminan  (Hak  Cipta) sebagai  perjanjian  tambahan  ( accesoir) dan  mendapatkan  akta  jaminan  Fidusia, maka  kedudukan    Kreditur  merupakan kreditur preferen ,  yang  mempunyai  hak didahulukan dari kreditur konkuren sebagaimana  diatur  dalam  KUHPerdata pasal 1132.
Surat Keputusan  Dir.  BI  No. 26/68/Kep/Dir. Tanggal  7 September 1993 bank  dalam  pemberian  kredit  masih  tetap mempertahankan faktor jaminan ( collateral )  sebagai  salah  satu  prinsip  dari
“ prudential  banking”, setiap  kredit  yang diberikan  bank  harus  terjamin  pengem- baliannya.  Jaminan  yang  dapat  dijadikan sebagai agunan adalah :
1. Jaminan Pokok yaitu : Hak Kebendaan yang timbul dari Benda Tidak bergerak dan  Benda  Bergerak  baik  berwujud maupun  tidak  berwujud  (salah  satunya Hak Cipta);
2. Jaminan  Tambahan  yaitu    jaminan perseorangan  boleh  diri  pribadi  atau perorangan.
Para  pelaku  industri  kreatif 15 yang tidak  memilikvi aset fisik, berkaitan  Hak Cipta  dapat  dijadikan  jaminan  merupakan suatu  harapan  untuk  dapat  mengem- bangkan  usahanya,  Hak  Cipta  sebagai suatu  hak  milik  ( property ),  dari  segi  sifat dan bentuknya, digolongkan sebagai benda bergerak tak berwujud ( intangible goods ). Hak  cipta  mempunyai  prospek untuk  dijadikan  sebagai  agunan  kredit (collateral) ,  karena  hak  cipta  memiliki nilai  ekonomi  dan  dapat  dialihkan  baik seluruhnya  maupun  sebagaian  karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis atau  sebab-sebab  lain  yang  dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.
Hak  Cipta  dapat  dijadikan  jaminan dalam perjanjian kredit, jaminan Hak Cipta masuk  pada  Jaminan  Pokok  yaitu  Hak Kebendaan  yang  timbul  dari  Benda Bergerak tidak berwujud, pada realisasinya walaupun udah dua tahun sejak disahkannya    UU  Hak  Cipta  khususnya yang  mengatur  tentang  hak  cipta  sebagai
15 Kementerian Perdagangan Indonesia menyatakan bahwa  Industri  kreatif  adalah  industri  yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan serta  bakat individu  untuk menciptakan  kesejahteraan serta  lapangan pekerjaan dengan menghasilkan dan mengeksploitasi  daya  kreasi  dan  daya  cipta individu  tersebut.  (a.l; Periklanan,  Arsitektur, Pasar  Barang  Seni,  Kerajinan,  Desain,  Fesyen, Video,  Film  dan  Fotografi,  Musik,  Seni Pertunjukan, Penerbitan dan Percetakan,dll).
objek  jaminan  fidusia,  seniman  dapat memperoleh  pinjaman  dari  bank  dengan menjaminkan  karyanya.  Hal  ini  tercantum dalam  Pasal  16  ayat  (3)  yang  menyatakan bahwa, “ Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia” , Kehadiran pasal ini tidak  serta  merta  membuat  bank  dengan mudah  memberikan  pinjamannya.  Penga- turan  dalam  Pasal  16 ayat  (3)  ini  memang membutuhkan  penjabaran  lebih  lanjut, sebagaimana pada ayat (4) bahwa “Ketentuan  mengenai  hak  cipta  sebagai objek  jaminan  fidusia  sebagaimana  di- maksud  pada  ayat  (3)  dilaksanakan  sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.” Hal ini terkait dengan jaminan bagi  banknya  sendiri  untuk  mendapatkan kepastian  pengembalian  dana  yang  telah dipinjamkan  kepada  seniman.  Jaminan pengembalian dari pinjaman dengan jaminan  hak  cipta  tidak  lepas  dari  nilai sebuah  lagu  bisa  laku  atau  tidak.  Pada umumnya  bank  bersedia  memberi  utang kepada  peminjam  asalkan  peminjam  atau debitur  menyediakan  harta  kekayaannya guna  menjamin  kelancaran  utangnya. Karya  cipta  sebagai  objek  jaminan  fidusia di  Indonesia  memang  baru  ada  setelah lahirnya  UU  Hak  Cipta.   Hak  cipta  sudah memenuhi  syarat  yang  ditentukan  pada Pasal  1  butir  2  tersebut  namun  pihak perbankan  di  Indonesia  belum  mem- praktikan hak cipta sebagai jaminan kredit karena  terdapat  beberapa  hambatan  dalam
pelaksanaannya.  Hambatan-hambatan  ter- sebut  berkaitan  dengan  masalah  nilai, pasar,  kepemilikan,  dan  kewenangan pengajuan hak cipta sebagai objek jaminan. Hambatan-hambatan tersebut timbul karena belum adanya regulasi  yang khusus  mengenai  hak  cipta  sebagai  objek jaminan.  Keadaan  tersebut  menimbulkan risiko  yang  cukup  besar  bagi  pihak perbankan untuk dapat menerima hak cipta sebagai suatu objek jaminan.
UU  Hak  Cipta  sudah  mengatur berkaitan dengan ketentuan hak cipta dapat dijadikan  obyek  jaminan  fidusia.    Hanya saja  diperlukan  peraturan  yang  lebih khusus  seperti  peraturan  pelaksana  dari undang-undang  mengenai  hak  cipta  dapat dijadikan  jaminan  kredit  dengan  melalui lembaga  fidusia.  Peraturan  pelaksana  ini diperlukan untuk memperjelas pelaksanaan dari  hak  cipta  sebagai  jaminan  fidusia, terutama  untuk  penilaian  secara  ekonomi dari  sebuah  hak  cipta,  sehingga  mem- punyai kepastian hukum yang jelas.
3.2 Akibat Hukum Bagi Bank (Kreditur) Bila Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian

## Kredit Dengan Jaminan Hak Cipta
Perjanjian  kredit  pada  dasarnnya adalah merupakan perjanjian utang piutang atau  jenis  perjanjian  pinjam  mengganti seperti halnya yang diterangkan
KUHPerdata  dalam  Pasal  1754,  1759, 1763 dan 1765  sebagai berikut:
Pasal  1754  KUHPerdata  dijelaskan sebagai berikut :
“Pinjam  pakai  habis  adalah  suatu perjanjian  yang  menentukan  pihak pertama menyerahkan sejumlah barang  yang  dapat  habis  terpakai kepada  pihak  kedua  dengan  syarat bahwa pihak kedua itu akan mengembalikan barang sejenis kepada  pihak  pertama  dalam  jumlah dan keadaan yang sama.”
Pasal  1759  KUHPerdata  dijelaskan sebagai  berikut:  “pemberi  pinjaman  tidak dapat  meminta  kembali  barang  yang dipinjamnkan  sebelum  lewat  waktu  yang telah ditentukan di dalam perjanjian.”
Pasal  1763  KUHPerdata  dijelaskan sebagai  berikut:  “barangsiapa  meminjam suatu  barang  wajib  mengembalikannya dalam jumlah dan  keadaan yang sama dan pada waktu yang diperjanjikan.”
Pasal  1765  KUHPerdata  sebagai berikut:  “untuk  peminjaman  uang  atau barang  yang  habis  dalam  pemakaian,    di- perbolehkan  membuat  syarat  bahwa  atas pinjaman itu akan dibayar  bunga.”
Pengembalian  kredit  oleh    Debitur, harapannya  didalam  pelaksanaannya  ber- jalan  lancar,  namun  kadang  kala  tidak sesuai dengan rencana atau timbul beberapa  kendala  didalam  pembayaran angsuran. Kredit bermasalah pada mulanya
selalu diawali dengan terjadinya “ wanprestasi ”  (ingkar  janji/cidera  janji), yaitu  suatu  keadaan  dimana  debitur  tidak mau  dan  atau  tidak  mampu  memenuhi janji-janji yang telah dibuatnya sebagaimana  tertera  dalam  Perjanjian Kredit. 16 Penyebab  debitur  wanprestasi dapat  berupa overmacht atau  kelalaian.
Wanprestasi  dapat  juga  disebabkan  oleh pihak  bank  karena  membuat  syarat perjanjian kredit yang sangat memberatkan pihak debitur.
Wanprestasi  menurut  Subekti,  dapat berupa empat kategori:
1. Tidak  melakukan  apa  yang  disanggupi akan dilakukan;
2. Melaksanakan  apa  yang  dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan;
3. Melakukan  apa  yang  dijanjikan  tetapi terlambat;
4. Melakukan  sesuatu  yang  menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. 17
Bila terjadi Kredit bermasalah, Bank selaku  kreditur,  akan  melakukan  upaya penyelamatan  kredit  dengan  cara  Penjad- walan  Kembali  ( Rescheduling ),  Persya- ratan Kembali ( Reconditioning ), dan Penataan Kembali ( Restructuring ). Apabila
16 Iswi  Hariyani. Hapus  Buku  dan  Hapus  Tagih (Kredit  macet  Debitur  UMKM  di  Bank BUMN), Surabaya: Bina Ilmu,2008), hlm:58.
17 Johanes  Ibrahim. Cross  Default  and  Cross Collateral  Sebagai  Upaya  Penyelesaian  Kredit Bermasalah,  cetakan  ke-1. (Bandung:  Refika Aditama. 2004).hlm: 55-56.
langkah-langkah  tersebut  diatas  telah dilakukan oleh Bank (kreditur) dan Debitur tidak  mampu  melakukan  prestasinya  yaitu terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau  bunga  yang  telah  melampaui  270 (dua  ratus  tujuh  puluh)  hari,  maka  hal  ini dapat  dikatakan  kredit  macet.  Dengan demikian  maka  Debitur  dapat  dikatakan wanprestasi.
Wanprestasi    berasal    dari    istilah aslinya dalam bahasa Belanda
“ wanprestatie ” yang artinya tidak dipenuhinya  prestasi  atau      kewajiban yang  telah  ditetapkan  terhadap  pihak- pihak  tertentu  di  dalam  suatu  perikatan, baik  perikatan  yang  dilahirkan  dari  suatu perjanjian  ataupun  perikatan  yang  timbul karena undang- undang.
KUHPerdata Pasal 1238 :
“Si berhutang adalah lalai, apabila ia dengan  surat  perintah  atau  dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyata- kan  lalai,  atau  demi  perikatannya sendiri,  ialah  jika  ia  menetapkan, bahwa  si  berhutang  harus  dianggap lalai  dengan  lewatnya  waktu  yang ditentukan”
Jadi  debitur  dianggap  melakukan wanprestasi  dengan  lewatnya  batas  waktu tersebut,  apabila  tidak  ditentukan  me- ngenai  batas  waktunya  maka  untuk  me- nyatakan  seseorang  debitur  melakukan wanprestasi,  diperlukan  surat  peringatan tertulis dari kreditur yang diberikan kepada
debitur.  Faktor  waktu  dalam  suatu  per- janjian adalah sangat penting, karena dapat dikatakan  bahwa  pada  umumnya  dalam suatu  perjanjian  kedua  belah  pihak menginginkan agar ketentuan perjanjian itu dapat  terlaksana  secepat  mungkin,  karena penentuan  waktu  pelaksanaan  perjanjian itu  sangat  penting  untuk  mengetahui tibanya  waktu      yang      berkewajiban untuk      menepati      janjinya      atau      me- laksanakan   suatu perjanjian yang telah di- sepakati.  Untuk  menyatakan  seseorang debitur melakukan wanprestasi, diperlukan surat peringatan  tertulis  dari  kreditur  yang diberikan  kepada  debitur. Surat peringatan tersebut disebut dengan somasi
Somasi adalah  pemberitahuan  atau pernyataan  dari  kreditur  kepada  debitur yang  berisi  ketentuan  bahwa  kreditur menghendaki  pemenuhan  prestasi  seketika atau  dalam  jangka  waktu  seperti  yang ditentukan dalam pemberitahuan itu dengan  kata  lain  somasi  adalah  peringatan agar  debitur  melaksanakan  kewajibannya sesuai dengan tegoran kelalaian yang telah disampaikan kreditur kepadanya.
Akibat    hukum  wanprestasi  yang dilakukan oleh Debitur bagi Bank (Kreditur)  berkaitan  dengan  Hak  Cipta sebagai  Jaminan  kredit  melalui  lembaga Jaminan Fidusia sebagaimana KUHPerdata Pasal 1267 ada juga akibat hukum lainnya yaitu  kedudukan  Bank  sebagai  kreditur terhadap  Debitur  terhadap  benda  jaminan
Hak  Cipta  yaitu;  Hak  Cipta  sebagai jaminan  sudah  didaftarkan  di  kantor pendaftaran fidusia dan Hak  Cipta  sebagai jaminan  belum  didaftarkan  di  kantor pendaftaran fidusia.
Pendaftaran  jaminan  fidusia  dilak- sanakan  setelah  melalui  beberapa  rang- kaian perbuatan hukum sebelumnya, tahap pertama  perbuatan  hukum  yang  berupa pembuatan  perjanjian  pokok  yang  berupa perjanjian  kredit  atau  perjanjian  hutang baik  dibuat  dengan  akta  dibawah  tangan atau akta otentik, akta otentik sebagai bukti yang  sempurna  artinya  tidak  memerlukan penambahan  alat  bukti  lagi,  bukti  tersebut harus  dianggap  benar  selama  ketidak- benarannya  tidak  dibuktikan  sebaliknya. Tahap kedua, tahap ini berupa pembebanan benda jaminan fidusia yang ditandatangani oleh  penerima  fidusia  yaitu  Bank  selaku Kriditur  dan  pemberi  fidusia  atau  Debitur atau pemilik benda jaminan.
Tahap ketiga, ditandai dengan pendaftaran  Akta  Jaminan  Fidusia  di Kantor Pendaftaran Fidusia. Bank melakukan  pendaftaran  bukan  hanya melaksanakan  kewajiban  sesuai  dengan UU Fidusia, akan tetapi untuk kepentingan dan  keamanan  Bank  (Kreditur),  karena didaftarkannya  Jaminan  Fidusia  di  Kantor Pendaftaran Fidusia maka kedudukan Bank selaku  Kriditur  mempunyai  hak  untuk didahulukan  (Hak Preferen )  sebagaimana diatur dalam KUHPerdata pasal 1132.
Tujuan pendaftaran Fidusia ini selain untuk  melahirkan  hak  kebendaan,  juga untuk  memperoleh  kepastian  hukum  bagi para  pihak  dan  pihak  ketiga,  hak-hak perorangan  yang  lahir  dari  perikatan  ini berubah  menjadi  hak-hak kebendaan setelah  dilakukan  pendaftaran  jaminan fidusia.  Dalam  hal  pendaftaran  jaminan fidusia,  UU  Fidusia  tidak  memberikan batas  waktu  kapan  pendaftaran  dilakukan. Dengaan didaftarkan benda jaminan dalam hal  ni  Hak  Cipta,  maka  apabila  debitur wanprestasi,  akibat  hukum  adalah  Bank (Kreditur)  mempunyai  kedudukan  sebagai Kreditur  yang  mempunyai  hak  untuk didahulukan pelunasannya dari pada Kreditur Konkuren (biasa).
Perjanjian  Kredit  dengan  Jaminan Fidusia, setelah pebuatan perjanjian pokok kemudian  dilanjutan  perjanjian  tambahan yaitu  untuk  melakukan  pem-bebanan benda  jaminan,  kadang  kala  Kreditur  lalai atau  tidak  mendaftarkan  benda  jaminan baik benda tidak bergerak   maupun benda bergerak  termasuk  Hak  Cipta.  Sebenarnya tidak  ada  ketentuan  dalam  UU  Jaminan Fidusia  yang  mengatakan,  bahwa  fidusia yang  tidak  didaftarkan  adalah  tidak  sah. Hanya saja untuk memberlakukakan ketentuan  yang  ada  di  dalam  UU Jaminan Fidusia  tersebut,  maka  haruslah  dipenuhi syarat benda jaminan fidusia itu didaftarkan,  sedangkan  fidusia  yang  tidak didaftarkan, tidak dapat menikmati
keuntungan-keuntungan  dari ketentuan yang  terdapat  dalam  UU  Jaminan  Fidusia Pasal 37 ayat (3) yang menyatakan bahwa: “Jika  dalam  jangka  waktu  sebagaimana dimaksud  dalam  ayat  (2)  tidak  dilakukan penyesuaian,  maka  perjanjian  Jaminan fidusia  tersebut  bukan  merupakan  hak agunan atas kebendaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”.
Penjelasan  dalam  pasal  ini  di jelasakan  “berdasarkan  ketentuan  ayat  ini, maka  perjanjian  Jaminan  Fidusia  yang tidak   didaftarkan  tidak  mempunyai   hak yang    didahulukan    ( preferen )    baik    di dalam  maupun  di  luar  kepailitan  dan  atau likuidasi”. Jadi akibat hukum bagi Kreditur yang  tidak  melakukan  pendaftaran  benda jaminan  Fidusia  Hak  Cipta  maka  sifatnya adalah Hak Pribadi artinya hak yang hanya dapat  dipertahankan  pada  orang  tertentu saja,  sehingga  tidak  ada  hak  untuk didahulukan, kedudukannya sebagai kriditur konkuren atau biasa sebagai diatur dalam KUHPerdata pasal 1132 :
“Kebendaan tersebut menjadi jaminan  bersama-sama  bagi  semua orang  yang  mengutangkan  padanya; pendapatan  penjualan  benda-benda itu  dibagi-bagi  menurut  kesim- bangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing.”

## 3.3  Upaya  Penyelesaian  Yang  Dapat
Dilakukan  Bank  (Kreditur)  Dalam
Menyelesaikan
Kredit Macet

## Dengan Jaminan Hak Cipta
Penyelesaian kredit macet oleh Bank (Kreditur)  apabila  si  Debitur  wanprestasi pada  umumnya  dapat  dilakukan  melalui dua  cara  yaitu  penyelesaian  melalui  Non Litigasi  dan  melalui  Litigasi.  Penyelesaian melaui  non  litigasi  juga  sering  disebut sebagai upaya penyelamatan kredit. Upaya penyelamatan  kredit  adalah  suatu  langkah penyelesaian  kredit  bermasalah  melalui perundingan  kembali  antar  bank  sebagai Kreditor  dan  nasabah  sebagai  Debitur. Upaya  melalui  Non  Litigasi  merupakan upaya  yang  dilakukan  bank  sebagai penawaran dari bank berdasarkan kesepakatan dengan Debitur untuk melakukan  upaya  penyelesaian  tanpa melalui pengadilan umum. Sedangkan cara melalui Litigasi sering juga disebut dengan upaya penyelesaian kredit macet, penyelesaian  kredit  macet  adalah  upaya penyelesaian  kredit  macet  yang  dilakukan oleh bank melalui lembaga hukum. Upaya melalui  Non  litigasi  antara  lain  adalah dengan  cara  Mediasi  dan  Negosiasi  untuk mencapai kesepakatan antara para pihak.
Bank selaku kreditur, yang mempunyai  kedudukan  sebagai  kreditur preferen karena mempunyai jaminan benda sebagaimana  daitur  dalam  KUHPerdata pasal  1132  bahwa:  “  .....kecuali  apabila
diantara  para  berpiutang  itu  ada  alasan- alasan yang sah untuk didahulukan”, Bank (kreditur)  memegang  jaminan  fidusia  atas benda  bergerak  tidak  berwujud  (Hak Cipta)  yang  telah  dilakukan  pendaftaran dan  pembebannan  serta  mendapatkan sertifikat  fidusia  yang  terdapat  irah-irah “Demi  Keadilan  Berdasarkan  Ketuhanan Yang  Maha  Esa”,  makna  kalimat  ini adalah  sertifikat  fidusia  memiliki  hak kekuatan  eksekutorial  yang  dipersamakan dengan  putusan  Pengadilan  berkekuatan tetap,  artinya  dengan  sertifikat  jaminan fidusia  maka  dapat  langsung  dieksekusi atau  dilakukan  penjualan  benda  jaminan tanpa  melalui  proses  persidangan  atau pemeriksaan  melalui  Pengadilan,  dengan demikian  apabila  debitur  wanprestasi, Bank (kreditur) dapat melakukan penjualan benda jaminan.
UU Fidusia pasal 29 ayat 1, Debitur dalam perjanjian kredit apabila wanprestasi, maka benda jaminannya akan dieksekusi,  eksekusi  benda  jaminan  di- lakukan dengan cara :
1. Pelaksanaan Eksekutorial; didalam sertifikat  fidusia  terdapat  irah-irah “Demi  Keadilan  Berdasarkan  Ke- tuhanan  Yang  Maha  Esa”  mempunyai makna  bahwa  kekuatan  sama  dengan putusan  pengadilan  yang  berkekuatan hukum  tetap,  sehingga  ada  dasar  dalam melakukan  penyitaan  dan  lelang  atas benda jaminan fidusia;
2. Pelelangan  Umum;  penjualan  benda jaminan  dilakukan  dengan  pelelangan umum  yang  melibatkan  Kantor  Lelang (KPKNL  atau  Balai  Lelang  Swasta), hasil  penjualan  lelang  digunakan  untuk melunasi  pembayaran  kepada  Bank (Kreditur);
3. Penjualan  dibawah  Tangan;  berbeda dengan pelelangan umum, penjualan di- bawah  tangan  harus  memenuhi  bebe- rapa persyaratan,
a. Adanya kesepakatan antara penerima benda  jaminan  (  Kreditur  )  dengan pemberi fidusia (Debitur), bila dengan  cara  mendapatkan  harga yang tinggi;
b. Adanya pemberitahuan kepada pihak-pihak  yang  berkepentingan oleh Penerima atau Pemberi fidusia;
c. Diumukan dimedia cetak ;
d. Pelaksanaan  penjualan  dilakukan setelah lewat 1 bulan sejak diberitahukan secara tertulis. Eksekusi  benda  jaminan  fidusia berupa  Hak Cipta, berbeda dengan benda bergerak  berwujud  lainnya,  karena  benda jaminan  Hak  Cipta  walaupun  punya  nilai ekonomi,  namun  sulit  untuk  mengukur berapa  harga  dari  jaminan  Hak  cipta karena  dibutuhkan  suatu  lembaga  atau perorangan  yang  dapat  menilai  besaran nilai  ekonominya  itu,  sedangkan  benda bergerak  lainnya  mudah  dinilai  harganya
(misalnya  sepeda  motor,  atau  barang elektronik).
Selain dengan eksekusi benda jaminan,  cara  lain  dalam  menyelesaikan kredit macet bila debitur wanprestasi yaitu dengan  jalan  melalui  Litigasi  yaitu  pe- nyelesaian  sengketa  perjanjian  kredit dengan  Hak  Cipta    sebagai  jaminannya yang  terjadi  akibat  Debitur    wanprestasi dapat  diselesaikan  melalui  jalur  litigasi. Dalam  hal  ini  Kreditur  mengajukan gugatan  ke  pengadilan  negeri.  Penye- lesaian  sengketa  yang  dilakukan  melalui jalur  litigasi  harus  dijadikan  pilihan terakhir jika sudah tidak berhasil menemukan  cara-cara  penyelesaian  alter- natif  di  luar  proses    pengadilan,  jangan sampai  cara  litigasi  yang  dipilih  malah menjadi    tidak    efektif    karena    hasil putusannya    sulit    dieksekusi,  serta    tidak efisien  karena  prosesnya  berjalan  lama dikarenakan  salah  satu  pihak  yang  diputus oleh pengadilan bersalah maka pihak yang dinyatakan  kalah  dalam  sengketa  perdata tersebut  bisa  melakukan  banding,  kasasi atau  sampai  pada  peninjauan  kembali, mahal, dan berbelit-belit.

## PENUTUP

## 4.1 Kesimpulan
1.  Hak  cipta  belum  dapat  dijadikan sebagai  jaminan  pokok  perjanjian kredit dikarenakan    Hak  Cipta merupakan  jaminan  baru  terdapat kesulitan  untuk  menilai  ekonominya dan belum ada peraturan yang mengatur lebih lanjut, Lembaga Perbankan pada prakteknya belum bisa menerima  jaminan  Hak  Cipta  sebagai jaminan  pokok  hanya  sebagai  jaminan tambahan  saja.  Pada  UU  Hak  Cipta pasal 16 ayat (3) mengatur jaminan hak cipta.
2.  Akibat  hukum  bagi  Kreditur  bila Debitur  wanprestasi,  hal  ini  berkaitan dengan benda jaminan  Hak Cipta, bila Hak  Cipta  sebagai    jaminan  fidusia didaftarkan  di  Kantor  Pendaftaran Fidusia berakibat  Kreditur mempunyai hak  untuk  didahulukan  (Kreditur Preferen ),  bila  hak  cipta  sebagai jaminan  fidusia  tidak  didaftarkan    di Kantor  Pendaftaran  Fidusia  dianggap batal  demi  hukum  jaminan  fidusianya sehingga kedudukannya sebagai kreditur kongkuren yang hanya mempunyai hak Pribadi ( Persoonlijke ).
3.  Upaya  penyelesaian    yang  dapat
dilakukan Bank sebagai Kreditur
apabila  Debitur  wanprestasi  dengan jaminan hak cipta dengan cara
melakukan  upaya  penyelamatan  yaitu dengan  cara  Penjadwalan  Kembali ( Rescheduling ),  Persyaratan  Kembali ( Reconditioning ), dan Penataan Kembali ( Restructuring ). Apabila upaya  penyelamatan  tidak  berhasil maka  dilakukan  eksekusi grosse  akta (Pelaksanaan  Eksekutorial,  Pelelangan Umum, dan Penjualan dibawah Tangan) dan penyelesaian lainnya yaitu melalui    Litigasi, dengan  mengajukan gugatan  ke  Pengadilan Negeri.

## 4.2 Saran
1. Kepada Pemerintah segera menerbitkan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penggunaan  Hak Cipta  sebagai agunan  kredit  di  Lembaga  Perbankan, sehingga bank selaku kreditur mendapatkan  kepastian  pengembalian dana  yang  telah  dipinjamkan  kepada Debitur;
2.  Kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) segera  melakukan  perbaikan-perbaikan berkaitan  dengan  pengaturan  tentang benda-benda    Jaminan  atau  Agunan Kredit dalam perjanjian Kredit
3.  Kepada  Pemerintah  segera  membentuk lembaga penilai yang memiliki kemampuan untuk memberikan penilaian  terhadap  nilai  ekonomi  dari hak cipta

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
A.A.  Andi  Prajidno  ,  2011, Hukum
Fidusia , Bayu Media Publik,
Malang.
Abdulkadir  Muhammad,  2000, Hukum Perdata  Indonesia ,  Citra  Aditya Bakti,Bandung.
___________,    2002, Hukum  Perikatan, Citra Aditya Bakti, Bandung.
___________, 2004, Segi Hukum Lembaga
Keuangan  dan  Pembiayaan ,  Citra Aditya Bakti, Bandung.
Abdulkadir  Muhammad,  Rilda  Murniati,
2004, Lembaga  Keuangan  dan Pembiayaan ,  Citra  Aditya  Bakti,
Bandung.
Dadang  Husen  Sobana,  2016, Hukum
Perbankan  Di  Indonesia, Pustaka Setia, Bandung.
Dyah  Octhorina  Susanti,  2011, Makalah
Teori  Perlindungan    Hukum, Pasca
Sarjana  Ilmu  Hukum  Universitas Islam Kadiri (UNISKA ), Kediri.
Dyah  Octhorina  Susanti  dan  A’an  Efendi,
2015, Penelitian  Hukum  (Legal
Reseach) cet.2, Sinar Grafika,
Jakarta.
Gatot  Supramono,  1996, Perbankan  dan
Permasalahan Kredit : Suatu Tinjauan Yuridis, : Djambatan, Jakarta.
Handri  Raharjo, Hukum  Perjanjian  di Indonesia , Pustaka Yustisia ,
Yogyakarta.
Hermansyah,  2011, Hukum  Perbankan Nasional  Indonesia ,  edisi  revisi,  cet. ke-6 Kencana, Jakarta.
Iswi  Hariyani,  2010, Prosedur  Mengurus
HAKI (Hak Atas Kekayaan
Intelektual)  yang  Benar ,  Penerbit Pustaka Yustisia,Yogyakarta.
Johannes  Ibrahim,  2004, Kartu  Kredit  -
Dilematis Antara Kontrak dan Kejahatan , Refika Aditama,
Bandung.
Kasmir, 2004, Bank dan Lembaga Keuangan  Lainnya ,  Raja  Grafindo Persada, Jakarta.
Leden  Marpaung,  2009, Tindak  Pidana Dibidang  Hak  Cipta ,  Sinar  Grafika,
Jakarta.
Mariam Darus Badrulzaman, 2000,
Perjanjian Kredit Bank , Citra Aditya Bakti,Bandung.
Moch.Isnaeni,  1986, Hipotek  Pesawat
Udara  di  Indonesia ,  Dharma  Muda,
Surabaya.
Muhammad  Djumhana,  2011, Hukum Perbankan  Di  Indonesia, Citra
Aditya Bakti, Bandung.
Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, 2003. Hak Milik
Intelektual  (Sejarah,  Teori  dan Prakteknya  Di  Indonesia), Citra Aditya Bakti, Bandung.
Munir  Fuadi,  2003, Hukum  Perbankan Modern , Citra Aditya Bakti,
Bandung.
Nindyo  Pramono,  2006, Hukum  Bisnis
Aktual , Citra Aditya Bakti, Bandung.
Peter  Mahmud  Marzuki,2016, Penelitian
Hukum ,  Kencana  Prenada  Media Group, Jakarta.
Philipus  M  Hadjon,  2007, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia.
Gadja Mada University Press,
Yogyakarta.
Rahmadi  Usman,  2003, Aspek-Aspek Hukum  Perbankan  Di  Indonesia ,
Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Sentosa Sembiring, 2000, Hukum
Perbankan, Mandar Maju, Bandung.
Setiawan,  1994, Pokok-Pokok  Hukum Perikatan , Bina Cipta, Bandung.
Sri  Soemantri,  1992, Bunga  Rampai Hukum  Tata  Negara  Indonesia , Alumni, Bandung.
Subekti, 2008, Hukum Perjanjian ,
Intermasa, Jakarta.
______,  1996, Jaminan-Jaminan  untuk Pemberian  Kredit  Menurut  Hukum Indonesia , Citra Aditya Bakti, Bandung.
Sutarno, 2009, Aspek-aspek Hukum Perkreditan  Pada  Bank, Alfabeta, Bandung.
Thomas  Suyatno,dkk,  2007, Dasar-Dasar
Perkreditan , Gramedia Pustaka
Utama, Jakarta
Zainal  Asikin,  2015, Pengantar  Hukum
Perbankan Indonesia , Raja Grafindo Persada, Jakarta.

## Peraturan Perundang-Undangan
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata (KUHPerdata);
Undang-  Undang  Nomor  10  Tahun  1998 tentang Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  1992 tentang Perbankan ;
Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999 tentang Fidusia ;
Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014
tentang Hak Cipta ;
Peraturan
Bank Indonesia Nomor 14/15/2012 tentang Penilaian
Kualitas Asset Bank Umum

## Sumber Internet
www.hukumonline.com./    Tanya Jawab Hukum Perdata .
http://statushukum.com/ perlindungan- hukum .
http://www.scribd.com/doc/27157439/Ban k-dan-Lembaga-Keuangan-lainnya . http://www.seputarpengetahuan.com ,
pengertian –lembaga-keuangan- menurut-para-ahli .

## BIODATA SINGKAT PENULIS
Riandhyka Rahandono (031814253013),
Azizul  Hakiki (031814153012),      dan
Achmad  Rifqi  Nizam (031814153003) sedang  menempuh  pendidikan  Magister pada  Program  Pasca  Sarjana  Fakultas Hukum, Universitas Airlangga Surabaya.