DOI: https://doi.org/10.31934/mppki.v2i3
The Indonesian Journal of Health Promotion
ISSN 2597– 6052

## MPPKI Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia

## Artikel Penelitian

## Open Access

## Analisis Implementasi Kebijakan Puskesmas Dalam Program Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular

## Analysis of Puskesmas Policy Implementation in The Integrated Position Guidelines Program
Nurul Evi Yanti *1 , Namora Lumongga Lubis 2 , Vivi Eulis Diana 3
1 Ilmu Kesehatan Masyarakat, Institut Kesehatan Helvetia, Medan, Indonesia Email Korespondensi : eviyantinurul697@gmail.com

## Abstrak
Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (Posbindu PTM) merupakan salah satu upaya  kesehatan berbasis masyarakat yang  bersifat  promotif  dan  preventif  dalam  rangka  deteksi  dini  dan  pemantauan  faktor  risiko  PTM.  Jenis  penelitian  yang digunakan adalah penelitian kombinasi (mix  method). Jumlah sampel dalam penelitian  ini adalah sebanyak 37 responden. Informan dalam penelitian ini sebanyak 2 orang petugas kesehatan dan 2 orang kader posbindu PTM. Analisa data kuantitatif secara univariat dan  bivariat, sedangkan kualitatif secara deskriptif  melakukan keabsahan data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian didapatkan tingkat keaktifan masyarakat menyatakan bahwa responden yang keaktifan masyarakat aktif lebih tinggi  (67.64%),  dibandingkan  dengan  yang  tidak  aktif  (32.4%).  Implementasi  kebijakan  bidang  input,  proses  dan  output pelaksanaan Posbindu PTM lebih banyak yang aktif, dibandingkan dengan implementasi kebijakan bidang input pada kategori kurang dimana lebih banyak tidak aktif. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa SOP mengenai Posbindu PTM sudah ada,  dibidang  sarana  dan  prasarana  pelaksanaan  Posbindu  PTM  ditentukan  oleh  Desa.  Kinerja  kader  sudah  bagus  serta masyarakat nyaman selama proses pelaksanaan, cuma kinerja kader yang kurang baik disebabkan tidak ada pelatihan khusus untuk kader. Disarankan kepada Puskesmas Kota Juang Kabupaten Bireuen agar meningkatkan pelayanan posbindu PTM di Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen agar program posbindu dapat berjalan dengan optimal.
Kata Kunci : Keaktifan Masyarakat, Input, Proses, Output

## Abstract
The construction of an integrated disease not contagious (Posbindu PTM) is a community for health are purely preventive to promotif and early detection and monitoring of PTM risk factors. This type of research is a test used combination (Blending method). The number of samples in this study is the same as 37 respondents. Informants in this study as many as 2 people and 2  health  professionals  cadres  Posbindu  PTM.  Analysis  of  quantitative  data  based  on  univariate  and  Bivariat,  while  the qualitative descriptive basis is important for the validity of the data and the withdrawal of the application. The results of the studies by the community declared that respondents could be an active community is higher (67.64%), compared to inactive (32.4%).  Implementing  policy  areas  of  implementation,  processing  and  production  implement  a  more  proactive  policy implementation compared to the input field in the less category, where more inactive. Based on the results of the interview that SOP regarding PTM Posbindu already exists, in the field of implementation of the infrastructure Posbindu PTM is determined by the village. The performance of staff are already good and comfortable community during the implementation process, just less good results cadres caused no special training for staff. It is recommended to Fighting Bireuën Regency City Clinic To improve services in the city of Ptm Posbindu Fighting Bireuën Regency in order to program Posbindu can perform optimally.
Keywords : Liveliness community, entrance, process, , Output

## PENDAHULUAN
Peningkatan  kualitas  pelayanan  kesehatan masyarakat  dapat  dilakukan  oleh  berbagai  tenaga kesehatan  yang  handal  dan  sistem  informasi  yang berkualitas  (1).  Upaya  tersebut  perlu  didukung  oleh penyediaan  data  dan  informasi  yang  tepat  dan  akurat secara  sistematis  dan  terus-menerus  melalui  sistem surveilans yang baik. Hal ini sesuai amanat UU no 36 tahun  2009  pasal  158  tentang  Pengendalian  Penyakit Tidak Menular (2). Pada tahun 2017, jumlah penderita penyakit  tidak  menular  seperti  jumlah  penderita hipertensi  sebanyak  53.706  jiwa.  Jumlah  penderita diabetes  sebanyak  34.874  jiwa.  Jumlah  penderita obesitas  sebnyak 2.653 jiwa pada 2016 menjadi 1.606 jiwa.  Jumlah  penderita  penyakit  jantung  koroner sebanyak 9.547 jiwa. Pada penderita penyakit jantung koroner  mengalami  peningkatan,  pada  tahun  2016 berjumlah 9.169 jiwa. Faktor penyebab meningkatnya jumlah  penderita  jantung  koroner  itu  di  antaranya karena  rokok,  baik  itu  orang  yang  merokok  maupun mereka  yang  terpapar  asap  rokok  (3).  Konsep implementasi  semakin  marak  dibicarakan  seiring dengan banyaknya pakar yang memberikan kontribusi pemikiran  tentang  implementasi  kebijakan  sebagai salah  satu  tahap  dari  proses  kebijakan.  Implementasi dianggap sebagai wujud utama dan tahap yang sangat menentukan dalam proses kebijakan (4), (5), (6).
Menurut Purwanto dan Sulistyastuti, “implementasi  intinya  adalah  kegiatan  untuk mendistribusikan keluaran kebijakan ( to deliver policy output ) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran ( target group ) sebagai upaya untuk mewujudkan  kebijakan”  (7).  Menurut  Agustino, “implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan  suatu  hasil  yang  sesuai  dengan  tujuan atau  sasaran  kebijakan  itu  sendiri”  (8).  Ripley  dan Franklin  (dalam  Winarno)  menyatakan  bahwa implementasi  adalah apa  yang  terjadi setelah undang- undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan,  keuntungan  ( benefit ),  atau  suatu  jenis keluaran  yang  nyata  (tangible  output).  Implementasi mencakup  tindakan-tindakan  oleh  sebagai  aktor, khususnya  para  birokrat  yang  dimaksudkan  untuk membuat program berjalan (9).
Data World  Health  Organization (WHO) tahun  2012  menunjukkan  17,5  juta  orang  di  dunia meninggal  akibat  penyakit  kardiovaskuler  atau  31% dari 56,5 juta kematian di seluruh dunia. Lebih dari 3/4 kematian  akibat  penyakit  kardiovaskuler  terjadi  di negara  berkembang  yang  berpenghasilan  rendah sampai sedang. Dari seluruh kematian akibat penyakit kardiovaskuler  7,4  juta  (42,3%)  di  antaranya disebabkan oleh Penyakit Jantung Koroner (PJK) dan 6,7  juta  (38,3%)  disebabkan  oleh  stroke  (10).
Millennium Development Goals (MDGs) telah berakhir pada tahun 2015. Agenda ke depan untuk melanjutkan MDGs,  dikembangkan  suatu  konsepsi  dalam  konteks agenda  pembangunan  pasca-2015  yang  disebut Sustainable  Development  Goals (SDGs).  Konsep SDGs  ini  diperlukan  sebagai  agenda  pembangunan baru  yang  mengakomodasi  semua  perubahan  yang terjadi pasca-2015. Salah satu tujuan dari SDGs  yang keempat  adalah  menjamin  kehidupan  yang  sehat, dengan  indikator  nomor  lima  yang  menjadi  perioritas adalah  mengurangi  beban  penyakit-penyakit  tidak menular (11).
Data  Riskesdas  tahun  2013  menunjukkan, prevalensi  tertinggi  untuk  penyakit  Kardiovaskuler  di Indonesia  adalah  PJK,  yakni  sebesar  1,5%.  Dari prevalensi  tersebut,  angka  tertinggi  ada  di  Provinsi Nusa Tenggara Timur (4,4%) dan terendah di Provinsi Riau  (0,3%).  Angka  kematian  PTM  meningkat  dari 41,7%  pada  tahun  1995  menjadi  59,5%  pada  tahun 2007. Prevalensi asma, PPOK, dan kanker berdasarkan Riskesdas tahun 2013 masing-masing 4,5%, 3,7%, dan 1,4  per  mil  (10). Prevalensi  beberapa  penyakit  tidak menular  di  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam menurut  hasil  diagnosis  petugas  dan  gabungan  hasil diagnosis  petugas  dengan  gejala  klinis  atau  minum obat,  Kabupaten  tertinggi  terhadap  prevalensi  ISPA adalah  Kabupaten  Bireuen.  Prevalensi  penyakit pneumonia  yang  berisiko  di  Provinsi  Nanggroe  Aceh Darussalam  masih  di  bawah  nilai  rata-rata  nasional (nilai rata-rata nasional = 1,88%). Prevalensi penyakit TBC  yang  berisiko  (diatas  nilai  rata-rata  nasional  = 0,95%) (12).
Berdasarkan  hasil  wawancara  peneliti  dengan salah  seorang  penanggung  jawab  program  Posbindu PTM  di  Puskesmas  Kota  Juang  yaitu  Ibu  Masriani menyatakan bahwa kurangnya jumlah kader Posbindu PTM  di  wilayah  kerja  Puskesmas  Kota  Juang  ini menjadi  salah  satu  hambatan  dalam    pelaksanaan program  posbindu  PTM.  Beliau  menyatakan  juga sudah pernah mengambil kebijakan untuk menambahkan  jumlah  kader  di  tiap  desa  dengan bekerjasama  dengan  kepala  desa  tetapi  karena  dana yang  terbatas  kepala  desa  belum  bisa  mengambil keputusan  tersebut.  Dana  tersebut  untuk  dana transportasi  dan  dana  pelatihan.  Dana  untuk penyelenggaraan  posbindu  PTM  di  tiap  desa  berasal dari Alokasi Dana Gampong (ADG) dan beberapa desa belum cair dananya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui seberapa besar implementasi kebijakan  puskesmas  dalam  program  pos  binaan terpadu  penyakit  tidak  menular  baik  dalam  hal  input, proses,  dan  output  di  Kecamatan  Kota  Juang Kabupaten Bireuen tahun 2018 dan untuk mengetahui seberapa besar keaktifan masyarakat dalam kunjungan pelaksanaan pos pembinaan terpadu penyakit menular
di  Kecamatan  Kota  Juang  Kabupaten  Bireuen  tahun 2018.

## METODE
Jenis  penelitian  adalah  penelitian  kombinasi (mixmethod)  dengan  memadukan  kedua  pendekatan kuantitatif  dan  kualitatif  dalam  satu  penelitian  yaitu untuk menganalisis implementasi kebijakan puskesmas dalam program pos pembinaan terpadu penyakit tidak menular di Kecamatan Kota Juang  Kabupaten Bireuen tahun 2018 dan dilakukan pada bulan Agustus-Oktober 2018.  Populasi  berjumlah  37  orang  dan  sampel kuantitatif  sebanyak  37  responden  ditentukan  metode accidental  sampling .  Sempel  kualitatif  sebanyak  2 orang  yaitu  pemegang  program  Posbindu  PTM  dan  2 orang  kader  posbindu PTM.  Alat  untuk  pengumpulan data  adalah  kuesioner,  dan  untuk  wawancara mendalam  diperlukan  pedoman  wawancara  dan didukung  dengan  data  laporan-laporan  maupun dokumen  resmi  lainnya  dari  puskesmas  Kota  Juang Kabupaten Bireun.

## HASIL

## Karakteristik Responden
Berdasarkan  tabel  1  di  dibawah,  didapatkan bahwa  karakteristik  responden  berdasarkan  umur  di Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen mayoritasnya  berada  pada  umur  ≤  30  tahun  yang berjumlah sebanyak 19 responden (51.4%). Pendidikan responden mayoritasnya berada pada pendidikan SMA yang berjumlah sebanyak 15 responden (40.5%).
Berdasarkan  tabel  4.5  di  atas,  didapatkan bahwa  karakteristik  responden  berdasarkan  umur  di Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen mayoritasnya berada pada umur ≤ 30 tahun dan 31-40 tahun yang berjumlah sebanyak 2 responden (50.0%). Pendidikan  responden  mayoritasnya  berada  pada pendidikan  SMA  dan  PT  yang  berjumlah  sebanyak  2 responden (50.0%).
Table 1.
Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden Kuantitatif dan Kualitatif Karakteristik Kuantitatif n Presentase (%) Umur ≤ 30 tahun 19 51,4 31-40 tahun 11 29,7 >41 tahun 7 18,9 Pendidikan SD 4 10,8 SMP 11 29,7 SMA 15 40,5
PT 7 18,9 Jumlah 37 100 Karakteristik Kualitatif n Presentase (%) Umur ≤ 30 tahun 2 50,0 31-40 tahun 2 50,0 >41 tahun 0 0 Pendidikan SD 0 0 SMP 0 0 SMA 2 50,0 PT 2 50,0 Jumlah 4 100

## Analisa Univariat
Berdasarkan  tabel  3  di  dibawah  diketahui bahwa  implementasi  kebijakan  bidang  input  di  Di Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen, implementasi  kebijakan  bidang  input  pada  kategori baik  lebih  tinggi  (78.4%),  dibandingkan  dengan  yang kategori  kurang  (21.6%).  Implementasi  kebijakan bidang proses di Di Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen,  implementasi  kebijakan  bidang  proses  pada kategori baik baik lebih tinggi (70.3%), dibandingkan dengan  yang  kategori  kurang  (29.7%).  Implementasi kebijakan bidang output di Di Kecamatan Kota Juang Kabupaten  Bireuen,  implementasi  kebijakan  bidang output  pada  kategori  baik  lebih  tinggi  (59.5%), dibandingkan  dengan  yang  kategori  kurang  (40.5%). Keseluruhan  dari  keaktifan  masyarakat  di  Di Kecamatan  Kota  Juang  Kabupaten  Bireuen,  tingkat keaktifan  masyarakat  pada  kategori  aktif  lebih  tinggi (67.64%),  dibandingkan  dengan  yang  kategori  tidak aktif (32.4%).
Tabel 2. Distribusi Frekuensi Implementasi Kebijakan
Bidang Input Di Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen Tahun 2018 Variabel n Persentase (%) Implementasi Kebijakan Bidang Input Baik 29 78.4 Kurang 8 21.6 Implementasi Kebijakan Bidang Proses Baik 26 70.3 Kurang 11 29.7 Implementasi Kebijakan Bidang Output Baik 22 59.5 Kurang 15 40.5 Keaktifan Masyarakat Aktif 22 67.6 Tidak Aktif 12 32.4 Jumlah 37 100

## Analisa Bivariat
Berdasarkan  tabel  4  di  bawah,  maka  dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan bidang input pada  kategori  baik  sebanyak  29  masyarakat  lebih banyak yang aktif sebanyak 23 (62.2%), dibandingkan dengan  implementasi  kebijakan  bidang  input  pada kategori kurang sebanyak 8 masyarakat, dimana lebih banyak  tidak  aktif  yaitu  sebanyak  6  (16.2%). Implementasi  kebijakan  bidang  proses  pada  kategori baik sebanyak 26 masyarakat lebih banyak yang aktif sebanyak 21 (56.8%), dibandingkan dengan implementasi  kebijakan  bidang  proses  pada  kategori kurang sebanyak 11 masyarakat, dimana lebih banyak tidak  aktif  yaitu  sebanyak  7  (18.9%).  Implementasi kebijakan  bidang  output  pada  kategori  baik  sebanyak 22  masyarakat  lebih  banyak  yang  aktif  sebanyak  19 (51.4%), dibandingkan dengan implementasi kebijakan bidang  output  pada  kategori  kurang  sebanyak  15 masyarakat,  dimana  lebih  banyak  tidak  aktif  yaitu sebanyak 9 (24.3%).
Tabel 4.
Analisis Implementasi Kebijakan Bidang Input dengan Keaktifan Masyarakat Variabel Keaktifan Masyarakat Total Aktif Tidak Aktif n % n % n % Implementasi Kebijakan Bidang Input Baik 23  62.2 6 16.2  29  78.4 Kurang 2 5.4 6 16.2 8 21.6 Implementasi Kebijakan Bidang Proses Baik 21  56.8 5 13.5  26  70.3 Kurang 4 10.8 7 18.9  11  29.7 Implementasi Kebijakan Bidang Output Baik 19  51.4 3 8.1 22  59.5 Kurang 6 16.2 9 24.3  15  40.5 Total 25  67.6  12  32.4  37  100

## Hasil Penelitian Kualitatif
Informan 1 menyatakan bahwa SOP mengenai Posbindu PTM sudah ada dan informan 2 menyatakan bahwa  SOP  mengenai  Posbindu  PTM  sudah  ada. Informan  1  menyatakan  bahwa  pendanaan  dari  BOK dan  informan  2  menyatakan  bahwa  pendanaan  dari BOK.  Informan  1  menyatakan  bahwa  sarana  dan prasarana pelaksanaan Posbindu PTM ditentukan oleh Desa  dan  informan  2  menyatakan  bahwa  cuma sebagian  Desa  yang  sesuai  dengan  SOP.  Informan  1 menyatakan  bahwa  pelaksanaan  Posbindu  PTM bermanfaat  dan  informan  2  menyatakan  bahwa pelaksanaan  Posbindu  PTM  bermanfaat.  Informan  1 menyatakan  bahwa  sistem  monitoring  dan  evaluasi dilaksanakan  dan  informan  2  menyatakan  bahwa sistem monitoring dan evaluasi dilaksanakan.
Informan  1  menyatakan  bahwa  sumber pendanaan  sebagian  yang  diberikan  dan  informan  2 menyatakan  bahwa  sumber  pendanaan  sebagian  yang diberikan.  Informan  1  menyatakan  bahwa  sebagian Desa  yang  sesuai  dengan  SOP  dan  informan  2 menyatakan bahwa sebagian Desa yang sesuai dengan SOP.  Informan  1  menyatakan  bahwa  pelaksanaan Posbindu PTM bermanfaat dan informan 2 menyatakan bahwa  pelaksanaan  Posbindu  PTM  bermanfaat. Informan  1  menyatakan  bahwa  lebih  memperhatikan masalah  pendanaan  dan  sarana  dan  prasarana  dan informan  2  menyatakan  bahwa  lebih  memperhatikan masalah  pendanaan  dan  sarana  dan  prasarana. Informan  1  menyatakan  bahwa  kinerja  petugas  sudah bagus  sedangkan  kadang  kurang  baik  dan  informan  2 menyatakan  bahwa  kinerja  petugas  sudah  bagus sedangkan kadang kurang baik.
PEMBAHASAN
Keaktifan Masyarakat Dalam Pelaksanaan

## Posbindu PTM
Kesulitan dalam proses implementasi kebijakan dapat  kita  lihat  dari  pernyataan  seorang  ahli  studi kebijakan Eugne Bardach melukiskan kerumitan dalam proses  implementasi  menyatakan  pernyataan  sebagai berikut  :  “Adalah  cukup  untuk  membuat  sebuah program dan kebijakan umum yang kelihatannya bagus diatas  kertas.  Lebih  sulit  lagi  merumuskannya  dalam kata-kata  dan  slogan-slogan  yang  kedenganrannya mengenakan  bagi  telinga  pemimpin  dan  para  pemilih yang  mendengarkannya.  dan  lebih  sulit  lagi  untuk melaksanakannya dalam bentuk cara yang memuaskan semua  orang  termasuk  mereka  anggap  klien”  (13). Implementasi  kebijakan  menurut  Donabedian  dalam Ratna  Mutu  pelayanan  kesehatan  adalah  hasil  akhir ( outcome )  dari  interaksi  dan  ketergantungan  antara berbagai  aspek,  komponen  atau  unsur  organisasi pelayanan  kesehatan  sebagai  suatu  sistem.  Ada  tiga pendekatan  evaluasi  (penilaian)  mutu  yaitu  aspek. Kegiatan  Posbindu  PTM  pada  dasarnya  merupakan kegiatan milik masyarakat yang dilaksanakan sepenuhnya  dari  masyarakat,  oleh  masyarakat  dan untuk  masyarakat.  Sektor  kesehatan  khususnya Puskesmas  lebih  berperan  dalam  hal  pembinaan Posbindu  PTM dan  menerima  pelayanan  rujukan  dari Posbindu  PTM  di  wilayah  kerjanya  karena  pada prinsipnya  kegiatan  Posbindu  PTM  mencakup  upaya promotif dan preventif. Maka dalam kegiatan Posbindu PTM  tidak  mencakup  pelayanan  pengobatan  dan rehabilitasi. Posbindu PTM akan merujuk setiap kasus PTM  yang  ditemukan  ke  Puskesmas  atau  pelayanan kesehatan lainnya untuk mendapatkan pelayanan lebih lanjut  (14),(15).  Semakin  meningkatnya  kebutuhan masyarakat  akan  pelayanan  kesehatan,  maka  semakin berkembang  juga  aturan  dan  peranan  hukum  dalam mendukung  peningkatan  pelayanan  kesehatan,  alasan ini menjadi faktor pendorong pemerintah dan institusi
penyelenggara pelayanan kesehatan untuk menerapkan dasar  dan  peranan  hukum  dalam  meningkatkan pelayanan  kesehatan  yang  berorientasi  terhadap perlindungan  dan  kepastian  hukum  pasien.  Program kesehatan  diadakan  sebagai  realisasi  dari  rencana program  kesehatan  di  bidang  kesehatan  yang  akan memberikan  dampak  pada  peningkatan  kesehatan. Belum membedakan ruang lingkup penilaian program atas  enam  macam,  yaitu:  Pelaksanaan  program, pemenuhan  kriteria  yang  telah  ditetapkan,  efektivitas program dan efisiensi program. Penilaian pelaksanaan program memiliki pertanyaan pokok yang akan dijawab pada  penilaian  tentang  pelaksanaan  program  ialah apakah  program  itu  terlaksana  atau  tidak,  bagaimana pelaksanaannya  serta  faktor-faktor  penopang  dan penghambat,  serta  apa  yang  ditemukan  dalam pelaksanaan program (16). Penelitian lain yang sejalan dengan  penelitian  ini  di  laporkan  oleh  Annisa Mulawati,  (2016)  menyatakan  bahwa  pemanfaatan Posbindu  Lansia  di  Wilayah  Kerja  Puskesmas Kaduhejo  Tahun  2015  sangat  rendah  yakni  35,1%. Terdapat  hubungan  yang  bermakna  antara  antara pengetahuan,  dukungan  keluarga  dan  peran  petugas kesehatan  dengan  pemanfaatan  posbindu  di  Wilayah Kerja Puskesmas Kaduhejo Tahun 2015 (17).
Peneliti  berasumsi  bahwa  Pos  Pembinaan Terpadu  Penyakit  Tidak  Menular  (Posbindu  PTM) merupakan  wujud  peran  serta  masyarakat  dalam kegiatan deteksi dini, monitoring dan tindak lanjut dini faktor  resiko  penyakit  tidak  menular  secara  mandiri dan  berkesinambungan.  Kegiatan  ini  dikembangkan sebagai  bentuk  kewaspadaan  dini  terhadap  penyakit tidak  menular  mengingat  hampir  semua  faktor  resiko penyakit  tidak menular tidak memberikan  gejala pada yang mengalaminya.
Hubungan  Implementasi  Kebijakan  Bidang  Input

## Dengan Keaktifan Masyarakat
Pelaksanaan  Pos  Pembinaan  Terpadu  Penyakit Tidak Menular (Posbindu PTM) dilakukan oleh kader kesehatan  yang  telah  ada  atau  beberapa  orang  dari masing-masing  kelompok,  organisasi,  lembaga  atau tempat  kerja  yang  bersedia  menyelenggarakan posbindu,  yang  dilatih    secara  khusus,    dibina  atau difasilitasi    untuk    melakukan    pemantauan    faktor resiko  penyakit    tidak    menular    di    masing-masing kelompok atau organisasinya. Kriteria kader posbindu antara  lain,  berpendidikan  minimal  SLTA,  mau  dan mampu melakukan kegiatan  berkaitan  dengan posbindu.  Dalam  penyelenggaraan  Pos  Pembinaan Terpadu  Penyakit  Tidak  Menular  (Posbindu  PTM) tatanan  desa/kelurahan  perlu  dilakukan  kemitraan dengan  forum  desa/kelurahan  Siaga,  industri,  dan klinik  swasta  untuk  mendukung  implementasi  dan pengembangan  kegiatan.  Kemitraan  dengan  forum desa/kelurahan siaga aktif, pos kesehatan desa/kelurahan  serta  klinik  swasta  bermanfaat  bagi
posbindu  untuk  komunikasi  dan  koordinasi  dalam mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah.
Penelitian lain yang sejalan dengan penelitian ini di  laporkan  oleh  Dewi  Eka  Handayani,  (2012) menyatakan bahwa faktor predisposisi yang berhubungan  dengan  pemanfaatan  posbindu  lansia adalah  pendidikan,  pengetahuan  dan  sikap.  Lansia berpendidikan  tidak  sekolah  dan  tidak  tamat  SD mempunyai  proporsi  sangat  rendah  untuk  tidak memanfaatkan  posbindu  lansia  dibandingkan  lansia yang  berpendidikan  SD  dan  SLTP  atau  lebih.  Lansia yang berpengetahuan rendah terhadap posbindu lansia mempunyai kecenderungan 61,5 kali tidak memanfaatkan  posbindu  lansia  di  bandingkan  lansia yang berpengetahuan tinggi terhadap posbindu. Lansia yang  bersikap  negative  terhadap  posbindu  lansia mempunyai kecenderungan 2,4 kali tidak memanfaatkan  posbindu  lansia  di  bandingkan  lansia yang mempunyai sikap positif terhadap posbindu (18). Peneliti berasumsi bahwa Dalam penyelenggaraan Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (Posbindu  PTM)    tatanan  desa/kelurahan  perlu dilakukan  kemitraan  dengan  forum  desa/kelurahan Siaga,  industri,  dan  klinik  swasta  untuk  mendukung implementasi dan pengembangan kegiatan.
Hubungan Implementasi Kebijakan Bidang Proses Dengan Keaktifan Masyarakat Dukungan dapat berupa sarana/prasarana lingkungan  yang  kondusif  untuk  menjalankan  pola hidup  sehat  misalnya  fasilitas  olahraga  atau  sarana pejalan kaki yang aman dan sehat. Melalui klinik desa siaga  (jika  sudah  ada)  dapat  dikembangkan  sistem rujukan  dan  dapat  diperoleh  bantuan  teknis  medis untuk  pelayanan  kesehatan.  Sebaliknya  bagi  forum desa  siaga  penyelenggaraan  posbindu      merupakan akselerasi  pencapaian  desa/kelurahan  siaga  aktif. Langkah persiapan  diawali dengan pengumpulan data dan informasi besaran masalah PTM, sarana-prasarana pendukung  dan  sumber  daya  manusia.  Hali  ini  dapat diambil dari data RS kabupaten/kota, puskesmas, profil kesehatan daerah, riskesdas atau hasil  survey lainnya. Informasi tersebut dipergunakan oleh fasilitator sebagai bahan  advokasi  untuk  mendapatkan dukungan kebijakan maupun dukungan pendanaan sebagai dasar perencanaan  kegiatan  posbindu.  Tindak  lanjut  yang dilakukan pengelola program di kabupaten/kota adalah melakukan  pertemuan  koordinasi  dengan  kelompok potensial  yang  bersedia  menyelenggarakan  posbindu. Pertemuan ini diharapkan mengahasilkan kesepakatan bersama  berupa  kegiatan  penyelenggaraan  posbindu. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh  Risky  dan  Indah  (2015)    “Implementasi Pelaksanaan  Pos  Pembinaan  Terpadu  Penyakit  Tidak Menular (Posbindu PTM) di Puskesmas Pucang Sewu Kota Surabaya” bahwa Puskesmas Pucang Sewu Kota Surabaya  adalah  salah  satu  puskesmas  yang
menerapkan  program  Posbindu  PTM  dengan  tujuan mampu  mendeteksi  dini  faktor  resiko  penyakit  tidak menular  dengan  sasaran  utama  program  adalah kelompok masyarakat sehat, beresiko dan penyandang PTM  berusia  15  tahun  ke  atas.  Implementasi Pelaksanaan  Posbindu  PTM  di  Puskesmas  Pucang Sewu  Kota  Surabaya  dapat  dikatakan  belum  berjalan dengan  baik  dikarenakan  belum  terkaver  semua  desa. Pada  analisis  multivariat  ketersediaan  layanan  paling berpengaruh  dengan  (pValue  0.054).  Sementara  hasil kualitatif  Posbindu  PTM  sudah  sesuai  juknis  namun ada  sebagian  Posbindu  yang  belum  melaksanakan sistem pencatatan dan pelaporan. hasil analisis statistik faktor  yang  paling  berpengaruh  adalah  ketersediaan layanan  terhadap  Posbindu  PTM  dan  Posbindu  PTM sudah sesuai juknis namun ada sebagian Posbindu yang belum melaksanakan sistem pencatatan dan pelaporan (19). Peneliti berasumsi bahwa dukungan dapat berupa sarana/prasarana  lingkungan  yang  kondusif  untuk menjalankan  pola  hidup  sehat  misalnya  fasilitas olahraga atau sarana pejalan kaki yang aman dan sehat. Melalui  klinik  desa  siaga  (jika  sudah  ada)  dapat dikembangkan  sistem  rujukan  dan  dapat  diperoleh bantuan  teknis  medis  untuk  pelayanan  kesehatan. Sebaliknya  bagi  forum  desa  siaga  penyelenggaraan posbindu      merupakan  akselerasi  pencapaian desa/kelurahan siaga aktif.

## Hubungan Implementasi Kebijakan Bidang Output Dengan Keaktifan Masyarakat
Dalam mendukung terselengggaranya posbindu, diperlukan  pembiayaan  yang  memadai  baik  dana mandiri dari perusahaan, kelompok masyarakat/lembaga  atau  dukungan  dari  pihak  lain yang peduli terhadap persoalan penyakit tidak menular di  wilayah  masing-masing.  Puskesmas  juga  dapat memanfaatkan  sumber-sumber  pembiayaan  yang potensial.  Pembiayaan  ini  untuk  mendukung  dan memfasilitasi  Posbindu  PTM,  salah  satunya  melalui Pemerintah Daerah setempat berkewajiban melakukan pembinaan  agar  Posbindu  PTM  tetap  tumbuh  dan berkembang  melalui  dukungan  kebijakan  termasuk pembiayaan  secara  berkesinambungan.  Dana  yang terkumpul  dari  berbagai  sumber  dapat  dipergunakan untuk  mendukung  kegiatan  Posbindu  PTM  seperti biaya  operasional  Posbindu  PTM,  pengganti  biaya perjalanan kader, biaya penyediaan bahan habis pakai, biaya pembelian bahan Pemberian Makanan Tambahan (  PMT),  biaya  penyelenggaraan  pertemuan,  bantuan biaya  rujukan  bagi  yang  membutuhkan  dan  bantuan biaya duka bila ada anggota yang mengalami kecelakaan atau  kematian. Peneliti  berasumsi  bahwa  Dalam penyelenggaraan  Pos  Pembinaan  Terpadu  Penyakit Tidak Menular (Posbindu PTM) tatanan desa/kelurahan  perlu  dilakukan  kemitraan  dengan forum desa/kelurahan Siaga, industri, dan klinik swasta untuk  mendukung  implementasi  dan  pengembangan
kegiatan.  Kemitraan  dengan  forum  desa/kelurahan siaga  aktif,  pos  kesehatan  desa/kelurahan  serta  klinik swasta  bermanfaat  bagi  posbindu  untuk  komunikasi dan  koordinasi  dalam  mendapatkan  dukungan  dari pemerintah daerah. .

## KESIMPULAN
Implementasi  kebijakan  bidang  input,  bidang proses  dan  bidang  output  pada  kategori  baik  serta tingkat  keaktifan  masyarakat  di  Kecamatan  Juang Kabupaten  Bireuen  mayaritas  masyarakat  aktif  dalam pelaksanaan  Pobindu  PTM  di  Kecamatan  Juang Kabupaten Biruen.

## DAFTAR PUSTAKA
1. Fahrepi  R,  Rate  S,  Hadi  AJ.  HUBUNGAN
KUALITAS  PELAYANAN  HOME  CARE DENGAN
TINGKAT
KEPUASAN
KELUARGA PASIEN DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS  BATUA  KOTA  MAKASSAR. Promot J Kesehat Masy. 2019;9(1):122–8.
2. Kemenkes RI. Petunjuk Teknis Pos Pembinaan Terpadu  Penyakit  Tidak  Menular.  Jakarta;
2012. 3. Kemenkes  RI.  Penyakit  Jantung  Penyebab Kematian Tertinggi Kemenkes Ingatan
CERDIK. Jakarta; 2017.
4. Tarigan  H.  Artikulasi  Konsep  Implementasi Kebijakan  Perspektik,  Model  dan  Kriteria Pengukurannya. 2008;1.
5. Ripley  GR.  Policy  Implementation  and Bureaucracy.  Chicago-Illionis:  Dorsey  Press; 1986.
6. Edward  G.  Public  Policy  Implementing. London-England: Jai Press Inc; 1990.
7. Purwanto S. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke  Implementasi  Kebijakan.  Jakarta:  Bumi Aksara; 1991.
8. Agostiono.  Implementasi  Kebijakan  Publik Model Van Meter dan Van Horn. 2010;
9. Ripley  RF.  Policy  Implementation  and Bureaucracy.  2nd  ed.  Chicago-Illionis:  Dorsey Press; 1986.
10. BPS. Indikator Sustainable Development Goals (SDGs). Jakarta; 2014.
11. WHO.  Global  Status  Report  on  Non- communicable Disease 2010. 2010.
12. Kemenkes  RI.  Riset  Kesehatan  Dasar  Tahun 2013. Jakarta; 2013.
13. Mazmanian  DA.  Implementation  and  Public Policy.  USA:  Scott  Foresman  and  Company; 1983.
14. Buse.  A  Real  World  Approach  to  Insulin Therapy in Primary Care Practice. USA; 2005.
15. Winarno. Pangan Gizi Teknologi dan
Konsumen. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama;
2012.
16. Veronika K. Peranan Informed Consent Dalam Transaksi  Terapeutik  (Persetujuan  Dalam Hubungan  Dokter  dan  Pasien).  Bandung:  PT. Citra Aditya Bakti; 2014.
17. Mulawati A.  Faktor-Faktor yang Berhubungan Dengan  Pemanfaatan  Pos  Pembinaan  Terpadu Lanjut  Usia  Di  Wilayah  Kerja  Puskesmas
Kaduhejo Kabupaten Pandeglang Tahun 2015.
2015;
18. Handayani  E.  Pemanfaatan  Pos  Pembinaan Terpadu oleh Lanjut Usia di Kecamatan Ciomas
Kabupaten Bogor Tahun 2012 dan Faktor Yang Berhubungan. 2012;
19. Risky. Implementasi Pelaksanaan Pos
Pembinaan  Terpadu  Penyakit  Tidak  Menular (Posbindu  PTM)  di  Puskesmas  Pucang  Sewu Kota Surabaya. 2015;