INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 6752-6766 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Desa Karanganyar, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember
Denny Ferdiyantoro 1 ✉ , Aminatul Afilah 2 , Chintya Dwi Lestari 3 , Mohammad Misbaqul Arfah 4 , Ichah Yunia Rahmawati 5 , Muhammad Ridwan Effendi 6 , Harum Rizky Amalia 7 , Adam Muhshi 8
Ilmu Hukum, Universitas Jember
Email: ppkormawasibfhunej@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Kekerasan seskual merupakan isu yang paling disorot baik di masyarakat lokal maupun  masyarakat global.  Salah  satu  faktor  yang  memicu  prevalensi  dan  penanganan  pada  kasus  kekerasan  seksual adalah tingkat kesadaran hukum di kalangan perseorangan. Bahwa kesadaran hukum memiliki peran penting  dalam  upaya  pencegahan,  penanganan,  dan  penuntutan  pada  pelaku  kekerasan  seksual. Sangat disayangkan pula bahwa dengan maraknya kasus kekerasan seksual menjadikan adanya hak asasi manusia mulai tidak dipedulikan. Sampai pada saat ini pun studi yang mengeksplorasi hubungan anatara kesadaran hukum dengan kekerasan seksual masih sangat terbatas, terutama pada konteks latar belakang budaya dan sosial yang berbeda. Oleh karenanya penelitian ini bertujuan untuk menilai tingkat kesadaran hukum masyarakat di Desa Karanganyar terkait dengan tindak pidana kekerasan seksual  serta  menganalisis  sejauh  mana  tingkat  kesadaran  hukum  berkontribusi  terhadap  upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual. Selain itu, penelitian ini juga untuk mengevaluasi dampak dari adanya kesadaran hukum terhadap upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu sebuah cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis. Terkait dengan pengumpulan data metode yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, penulis berharap akan ditemukan hubungan  antara  tingkat  kesadaran  hukum  dan  insiden  kekerasan  seksual.  Hasilnya  dapat memberikan wawasan yang lebih baik tentang bagaimana kesadaran hukum dapat digunakan sebagai alat  untuk  mencegah  dan  mengatasi  kekerasan  seksual.  Selain  itu,  penelitian  ini  juga  dapat memberikan  dasar  bagi  pengembangan  program-program  pendidikan  hukum  dan  kampanye kesadaran masyarakat yang lebih efektif dalam melawan kekerasan seksual.
Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Kesadaran Hukum, Pendidikan Hukum .
Sexual violence is the most highlighted issue in both local and global society. One of the factors that triggers the prevalence and handling of sexual violence cases is the level of legal awareness among individuals. That legal awareness has an important role in efforts to prevent, handle and prosecute perpetrators of sexual violence. It is also very unfortunate that with the rise in cases of sexual violence, human rights are starting to be ignored. To date, studies exploring the relationship between legal awareness and sexual violence are still very limited, especially in the context of different cultural and social  backgrounds.  Therefore,  this  research  aims  to  assess  the  level  of  legal  awareness  of  the community in Karanganyar Village regarding criminal acts of sexual violence and analyze the extent to  which  the  level  of  legal  awareness  contributes  to  efforts  to  overcome  criminal  acts  of  sexual violence. Apart from that, this research is also to evaluate the impact of legal awareness on efforts to prevent and handle cases of sexual violence. This research uses a qualitative approach, namely a way of analyzing research results that produces analytical descriptive data. Regarding data collection, the methods used are observation, interviews and documentation. In this research, the author hopes to find a relationship between the level of legal awareness and incidents of sexual violence. The results may provide better insight into how legal awareness can be used as a tool to prevent and address sexual  violence.  In  addition,  this  research  can  also  provide  a  basis  for  the  development  of  legal education  programs  and  public  awareness  campaigns  that  are  more  effective  in  fighting  sexual violence.
Keyword: Sexual Violence, Legal Awareness, Legal Education.

## PENDAHULUAN
Kekerasan seksual adalah salah satu bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM). Lebih jauh, kekerasan seksual harus dihapuskan karena merendahkan harkat dan martabat manusia (Muhammad Ridwan Lubis dkk., 2023). Kekerasan seksual tidak jarang terjadi di kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan masyarakat maupun keluarga. Selain itu, kasus kekerasan seksual seringkali terjadi pada kelompok rentan, misalnya perempuan dan anak. Oleh karena  itu, kekerasan seksual menjadi fenomena yang menakutkan bagi para perempuan, khususnya perempuan yang mempunyai kesibukan di luar mengurus pekerjaan rumah  tangga.  Namun  demikian,  tidak  menutup  kemungkinan  bahwa  perempuan  yang bekerja sebagai ibu rumah tangga juga dapat mengalami kasus kekerasan seksual (Fadia dkk., 2022). Selain perempuan, perlindungan terhadap anak dari kasus kekerasan seksual juga masih sangat  perlu untuk diperhatikan. Perlindungan terhadap  anak  dari kekerasan seksual merupakan tanggung jawab kedua orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Perlindungan tersebut bukan hanya pada persoalan sandang, pangan, dan papan (Diana Okta Rasbina Ginting, 2021), akan tetapi juga kondisi psikologis dan mentalnya (Fadia dkk., 2022). Dalam konteks ini, perlindungan dari kekerasan seksual juga harus didapatkan oleh
anak.
Sejatinya, pengaturan terkait dengan kekerasan seksual di Indonesia sudah termuat dalam  beberapa  peraturan  setingkat  Undang-Undang  (UU).  Namun  demikian,  meskipun pengaturan  terkait  dengan  kekerasan  seksual  sudah  diatur  secara  komprehensif  melalui berbagai  peraturan  perundang-undangan,  akan  tetapi  masih  banyak  ditemukan  kasus kekerasan  seksual  yang  terjadi.  Berdasarkan  catatan  Kementerian  Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), terdapat 9.645 kasus kekerasan hingga tindak  pidana  terhadap  anak  sepanjang  Januari  sampai  28  Mei  2023.  Kemudian  diikuti dengan  kekerasan  fisik  sebesar  3.152  kasus  dan  kekerasan  psikis  3.053  kasus  (Eko Nordiansyah, 2023).
Kekerasan seksual tidak hanya terjadi di kota-kota besar, akan tetapi juga di wilayah- wilayah pedesaan (Antari, 2021). Salah satu desa yang jarang muncul dalam pemetaan kasus kekerasan seksual di Kabupaten Jember adalah Desa Karanganyar. Berdasarkan wawancara yang  dilakukan  peneliti  terhadap  beberapa  anggota  masyarakat  Desa  Karanganyar, ditemukan fakta bahwa pernah terjadi kasus kekerasan seksual di Desa Karangnyar. Lebih lanjut, kasus kekerasan seksual tersebut didominasi dengan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Sejatinya, pengaturan terkait dengan kekerasan seksual di Provinsi Jawa Timur juga sudah  diatur  secara  komprehensif.  Di  mana,  pengaturan  mengenai  kekerasan  seksual termuat dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 70 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak, Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak, Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 16  Tahun  2012  tentang  Penyelenggaraan  Perlindungan  Perempuan  dan  Anak  Korban Kekerasan.
Dalam lingkup yang lebih sempit, pengaturan kekerasan seksual di Kabupaten Jember juga telah termuat dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perempuan dan Anak di Kabupaten Jember. Namun demikian, masyarakat Desa Karanganyar menganggap bahwa KDRT merupakan persoalan pribadi atau keluarga yang bersangkutan. Oleh karena itu,  masyarakat  Desa  Karanganyar  yang  mengetahui  tidak  menghiraukan  permasalahan tersebut.  Dari  uraian  tersebut,  diketahui  bahwa  kesadaran  hukum  masyarakat  Desa Karanganyar, khususnya terkait dengan kekerasan seksual dinilai masih rendah.
Hingga saat ini belum ada penelitian yang mengkaji dan memetakan secara langsung terkait  dengan  kondisi  kekerasan  seksual  di  Kabupaten  Jember,  terkhusus  di  Desa Karanganyar.  Pemetaan  tersebut  untuk  melihat  kondisi  kekerasan  seksual  di  Desa Karanganyar dan kesadaran hukum masyarakat terkait dengan kekerasan seksual di Desa
Karanganyar. Dengan demikian, penelitian ini akan memetakan kasus kekerasan seksual di Desa Karanganyar dan kesadaran hukum masyarakat dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual di Desa Karanganyar. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji  permasalahan  tersebut  melalui  penelitian  yang  berjudul  “Kesadaran  Hukum Masyarakat Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Desa Karanganyar, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember” .

## METODE PENELITIAN
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (Silalahi, 2009). Di mana, penelitian hukum empiris merupakan sebuah metode penelitian hukum yang berusaha untuk mengkaji hukum dalam artian yang nyata atau dapat disebut melihat dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Penelitian hukum empiris identik  dengan  adanya  data-data  lapangan  sebagai  sumber  data  utama,  misalnya  hasil wawancara dan observasi. Penelitian hukum empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dalam aspek kemasyarakatan (Sunggono, 2007).

## 2. Pendekatan Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif,  yaitu  sebuah  cara  analisis  hasil penelitian yang menghasilkan  data deskriptif analitis. Lebih  lanjut,  data  deskriptif analitis adalah data yang dinyatakan secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata dan diteliti sebagai sesuatu yang utuh (Achmad & Mukti Fajar, 2015), serta dikuatkan dengan sumber data primer dan sekunder (Soekanto, 1986) (Asikin, 2004). Dalam pendekatan ini difokuskan pada kualitas data, sehingga peneliti diharuskan dapat menentukan, memilah, dan memilih data atau bahan yang berkualitas dan relevan dengan isu yang dikaji.

## 3. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian yaitu tempat di mana melakukannya pengamatan untuk menemukan suatu pengetahuan. Penelitian ini dilaksanakan di salah satu desa yang berada di Kecamatan Ambulu,  Kabupaten  Jember,  Provinsi  Jawa  Timur,  yakni  Desa  Karanganyar.  Peneliti melaksanakan  penelitian  di  Desa  Karanganyar  dikarenakan  beberapa  alasan.  Pertama, bahwa  sampai  dengan  saat  ini  masih  belum  ada  belum  penelitian  yang  memetakan berkenaan  dengan  kasus  kekerasan  seksual  di  Kabupaten  Jember,  terkhusus  Desa Karanganyar.  Kedua,  dengan  besarnya  potensi  yang  ada,  ternyata  masih  banyak
problematika yang harus segera diselesaikan di Desa Karanganyar, dan salah satunya adalah kasus  kekerasan  seksual.  Ketiga,  kasus  kekerasan  seksual  yang  terjadi  di  wilayah  Desa Karanganyar masih sangat minim penanganan, sehingga kasus kekerasan seksual menjadi semakin marak dan tidak terdeteksi.

## 4. Jenis dan Sumber Data
Sumber  data  menjadi  salah  satu  komponen  penting  dalam  penelitian  untuk memperoleh data yang objektif. Dengan demikian, sumber data ialah semua informasi, baik benda nyata, hal yang abstrak, maupun fenomena/gejala secara kualitatif (Sukandarrumidi, 2012). Oleh karena itu, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:
a. Data  primer,  yaitu  data  yang  didapatkan  secara  langsung  dari  sumber  utama,  yakni perilaku  masyarakat  yang  ditinjau  melalui  penelitian  (Soekanto,  1986).  Data  yang diperoleh  berupa  hasil  wawancara  dengan  orang-orang  yang  berhubungan  dengan penelitian ini, yakni Perangkat Desa Karanganyar, Kepolisian Sektor Kecamatan Ambulu, siswa-siswi sekolah di lingkup Desa Karanganyar, dan korban kekerasan seksual di Desa Karanganyar; dan
b. Data  Sekunder,  yaitu  setiap  data  yang  didapatkan  dari  sumber  kedua  meliputi, peraturan  perundang-undangan,  buku-buku,  jurnal-jurnal,  dan  literatur-literatur  lain yang relevan dengan isu hukum yang dikaji (Soekanto, 1986).

## 5. Metode Pengumpulan Data
Metode  pengumpulan  data adalah teknik yang digunakan untuk menginventarisasi data  dari  satu  atau  beberapa  sumber  data  yang  telah  ditentukan.  Dalam  penelitian  ini digunakan tiga jenis metode pengumpulan data, yakni:
a. Observasi, yaitu alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diteliti (Narbuko & H. Abu Achmadi, 2013).
b. Wawancara, yakni media perolehan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden  (Singarimbun  &  Effendi,  1981).  Adapun  jenis  wawancara  yang  peneliti gunakan  adalah  wawancara  bebas  terpimpin  atau  bebas  terstruktur  dengan menggunakan  panduan  pertanyaan  yang  berfungsi  sebagai  pengendali  agar  proses wawancara tidak kehilangan arah (Narbuko & H. Abu Achmadi, 2013).
c. Dokumentasi,  yaitu  teknik  pengumpulan  data  dengan  cara  mengambil  data  dari dokumen yang merupakan suatu pencatatan formal dengan bukti otentik.

## 6. Metode Pengolahan Data
Data  yang  diperoleh  dalam  bentuk  data  primer  dan  sekunder,  kemudian  dianalisis berdasarkan  teknik  analisis  data  menurut  Sugiyono.  Analisis  data  dibagi  menjadi  empat tahap,  yaitu  pengumpulan  data,  reduksi  data,  display  data,  dan  kesimpulan/verifikasi (Sugiyono, 2018). Masing-masing tahapan analisis data akan dijelaskan di bawah ini.
a. Pengumpulan Data
Penelitian  ini  mengumpulkan  data  dengan  mencari,  mencatat,  dan  mengumpulkan semua  data  secara  objektif,  dan  apa  adanya  sesuai  dengan  hasil  observasi  dan wawancara di lapangan.
b. Reduksi Data
Pada tahapan ini, data yang telah dikumpulkan dari penelitian di lapangan dalam bentuk data primer yang telah dicatat, kemudian direduksi mana yang relevan dengan topik penelitian yang dikaji. Hal ini juga berlaku bagi penelusuran data sekunder melalui studi pustaka yang akan dipilih serta dipilah sesuai dengan topik penelitian ini.
c. Display Data
Pada tahapan ini, data yang telah dikumpulkan akan disajikan dalam penelitian kualitatif dengan teks dan naratif. Selanjutnya, peneliti menyajikan data-data yang telah direduksi ke dalam laporan secara sistematis. Data yang disajikan dalam bentuk narasi berupa jumlah korban kekerasan seksual di Desa Karanganyar.
d. Kesimpulan/Verifikasi
Tahap  setelah  Display  Data,  kemudian  akan  ditarik  kesimpulan/verifikasi  secara  kritis menggunakan metode induktif. Kesimpulan tersebut kemudian diverifikasi dengan cara melihat kembali pada hasil reduksi dan display data, sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang dari permasalahan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Gambaran Umum Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Desa Karanganyar Kekerasan  seksual  adalah  setiap  perbuatan  yang  merendahkan,  menghina,
melecehkan,  dan/atau  menyerang  tubuh,  dan/atau  fungsi  reproduksi  seseorang.  Hal  ini biasanya  terjadi  karena  adanya  ketimpangan  relasi  kuasa  dan/atau  gender  yang  akan berakibat  pada  psikis  dan/atau  fisik  yang  akan  mengganggu  kesehatan  reproduksi seseorang (Anggraeni & Humaeroh, 2021). Adapun jenis-jenis dari tindak pidana kekerasan seksual telah di sebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) UU TPKS. Di mana, Pasal 4 ayat (1) UU  TPKS  menyebutkan,  bahwa  tindak  pidana  kekerasan  seksual  terdiri  atas  pelecehan seksual nonfisik;pelecehan seksual fisik;pemaksaan kontrasepsi;pemaksaan
sterilisasi;penyiksaan seksual;eksploitasi seksual;perbudakan seksual; dan kekerasan seksual berbasis elektronik.
Kekerasan seksual yang sering terjadi di masyarakat memberikan dampak destruktif secara signifikan kepada korban (Ratih Probosiwi & Daud Bahransyaf, 2015). Adapun dampak yang  dimaksud,  yaitu  penderitaan  fisik,  kesehatan,  ekonomi,  mental,  dan  sosial  sampai dengan politik. Sejatinya, pengaturan terkait dengan kekerasan seksual di Indonesia sudah termuat  dalam  beberapa  peraturan  setingkat  Undang-Undang  (UU).  Tidak  hanya  itu,  di tingkat daerah provinsi hingga kabupaten juga telah memiliki pengaturan terkait dengan kekerasan seksual. Adapun peraturan peraturan tersebut, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), Undang-Undang Nomor 23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (UU  PKDRT), Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  sebagaimana  diubah  dengan  Undang-Undang Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perlindungan  Anak  (UU  Perlindungan  Anak),  Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO), dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam lingkup yang lebih sempit,  pengaturan  kekerasan  seksual  di  Kabupaten  Jember  juga  telah  termuat  dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perempuan dan Anak di Kabupaten Jember.
Gambar 1. Data Umum BADILAG dan Lembaga Layanan Selama 5 Tahun.
Sumber: (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan),
2023). 4 0 6 ,1 7 8 4 3 1 ,4 7 1 2 9 9 ,9 1 1 4 5 4 ,7 7 2 45 3, 52 4 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 2018 2019 2020 2021
2022
Gambar 2. Data Umum Pengaduan ke Komnas Perempuan Selama 5 Tahun.
Sumber: (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), 2023).
Gambar 3. Data Umum Komnas Perempuan, Lembaga Layanan, dan BADILAG Selama 5 Tahun.
Sumber: (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), 2023)
Salah  satu  kabupaten  dengan  angka  kekerasan  seksual  yang  cukup  banyak  adalah Kabupaten Jember. Lebih lanjut, Kabupaten Jember sebagai kabupaten yang mendapatkan predikat  ramah  HAM,  namun  demikian  angka  kekerasan  seksual  sangat  tinggi  dan cenderung meningkat. Pada tahun 2016 terdapat 48 kasus, tahun 2017 terdapat 24 kasus, tahun 2018 terdapat 45 kasus, dan tahun 2019 terdapat 8 kasus kekerasan seksual.
Menurut catatan Kepolisian Sektor Kecamatan Ambulu, bahwa sepanjang tahun 2019 sampai dengan 2023 terdapat 11 kasus kekerasan seksual. Adapun data tersebut diuraikan
1 ,2 3 4 1 ,4 1 9 2 ,3 8 9 4, 32 2 4 ,3 7 1 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 2018 2019 2020 2021
2022
4 0 7 ,4 1 2 4 3 2 ,8 9 30 2, 3 4 5 9 ,0 9 4 4 5 7 ,8 9 5 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 2018 2019 2020 2021
2022
lebih lanjut sebagai berikut:
Tabel 1. Laporan Kekerasan Seksual yang Diterima oleh Kepolisian Sektor Kecamatan
Ambulu. Jenis Kekerasan Seksual 2019 2020 2021 2022 2023 Pencabulan 3 1 - - - KDRT 3 2 2 - - Asusila - - - - - Total 6 3 2 - -
Sumber: (Laporan yang diterima oleh Kepolisian Sektor Kecamatan Ambulu).
Dalam konteks ini, peneliti juga memetakan terkait kondisi kekerasan seksual di salah satu desa  di  Kecamatan  Ambulu,  yakni  Desa  Karanganyar.  Di  mana,  Desa  Karanganyar merupakan  salah  satu  dari  7  (tujuh)  desa  yang  terletak  di  wilayah  Kecamatan  Ambulu, Kabupaten  Jember, Provinsi Jawa Timur. Desa Karanganyar  terbagi  dalam 3 (tiga) dusun yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Dusun, yaitu Dusun Sumberan, Dusun Krajan, dan Dusun Sentong. Desa Karanganyar merupakan salah desa di Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember yang memiliki riwayat kasus tindak pidana kekerasan seksual. Sampai dengan saat ini belum ada penelitian yang memetakan kondisi kekerasan seksual di Desa Karanganyar. Berdasarkan hasil kuesioner yang peneliti bagikan sejak tanggal 14 hingga 16 Agustus 2023 kepada para pelajar Sekolah Menengah Atas di Desa Karangnyar, bahwa 19 dari 25  pelajar pernah mendengar adanya kasus kekerasan seksual yang terjadi  di Desa Karanganyar. Namun demikian, angka tersebut bukan merupakan angka yang pasti. Sebab, kuesioner  tersebut  dibagikan  dengan  waktu  singkat  dan  responden  yang  sedikit.  Oleh karena itu, peneliti berpendapat bahwa jumlah kekerasan seksual di Desa Karanganyar yang sesungguhnya  melebihi  dari  angka  yang  peneliti  temukan.  Hal  itu  juga  selaras  dengan pendapat bahwa kasus kekerasan seksual adalah fenomena gunung es di Indonesia (Sagala, 2023),  tanpa  terkecuali  di  Desa  Karanganyar.  Di  mana,  kasus  kekerasan  seksual  yang terungkap saat ini tidak mencerminkan problematika kekerasan seksual yang sebenarnya (Sagala, 2023).
2. Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Karanganyar
Hukum dan kesadaran hukum memiliki relasi yang erat, yang mana kesadaran hukum adalah faktor dalam penemuan hukum. Selain itu, kesadaran hukum adalah sumber dari segala sumber hukum. Dengan demikian, hukum harus selaras dengan kesadaran hukum masyarakat, sehingga hukum yang tidak selaras dengan kesadaran hukum masyarakat tidak
akan  memiliki  kekuatan  hukum  yang  mengikat  (Ahmad,  2018).Sementara  itu,  Soerjono Soekanto  menguraikan  kesadaran  hukum  sebagai  suatu  percobaan  penerapan  metode yuridis  empiris  untuk  mengukur  kepatuhan  hukum  dalam  menaati  hukum.  Lebih  lanjut, Soerjono Soekanto juga menjelaskan indikator-indikator terkait dengan kesadaran hukum. Di mana, secara singkat diuraikan bahwa terdapat 4 (empat) indikator kesadaran hukum, yaitu:
a. Indikator pertama, yaitu pengetahuan hukum
Indikator  ini  diukur  melalui  masyarakat  yang  mengetahui  bahwa  perilaku- perilaku tertentu tersebut telah diatur oleh hukum (Soekanto, 1976). Peraturan yang dimaksud adalah baik peraturan tertulis maupun tidak tertulis (Ahmad, 2018). Perilaku tersebut berkaitan dengan perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan  hukum.  Dalam  konteks  ini,  masyarakat  Desa  Karanganyar  kurang mengetahui bahwa kekerasan seksual merupakan perilaku yang dilarang oleh hukum. Hal ini dibuktikan dengan wawancara yang peneliti laksanakan terhadap 30 anggota masyarakat  di  Desa  Karanganyar  terkait  dengan  pengetahuan  mereka  terhadap kekerasan  seksual  yang  terjadi  di  sekitar.  Di  mana,  mayoritas  masyarakat  Desa Karanganyar  menyatakan  bahwa  pernah  mendengar  terjadinya  kasus  kekerasan seksual di sekitarnya. Adapun data hasil wawancara  tersebut peneliti  sajikan secara kuantitatif sebagai berikut:
Tabel 2. Pengetahuan Hukum Masyarakat tentang Kekerasan Seksual.
Mengetahui Tidak Mengetahui 22 8
Sumber: (Wawancara kepada masyarakat yang kemudian diolah oleh peneliti).
b. Indikator kedua, yaitu pemahaman hukum
Indikator ini dapat diketahui melalui masyarakat yang mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu (Ahmad, 2018). Dalam konteks ini, masyarakat harus memiliki pengetahuan dan pemahaman yang benar tentang hakikat dan arti penting dari UU TPKS, UU PKDRT, dan peraturan-peraturan terkait dengan kekerasan seksual lainnya. Namun demikian, masyarakat Desa Karanganyar ternyata masih belum memahami hakikat dari peraturan-peraturan tersebut. Hal ini dibuktikan dengan hasil kuesioner yang peneliti distribusikan kepada para pelajar yang berasal dari  Desa  Karanganyar.  Adapun  data  secara  kuantitatif  akan  diuraikan  lebih  lanjut sebagai berikut:
Tabel 3. Pemahaman Hukum Masyarakat tentang Kekerasan Seksual.
Mengetahui
Tidak Mengetahui
8
Sumber: (Wawancara kepada masyarakat yang kemudian diolah oleh peneliti).
c. Indikator ketiga, yaitu sikap hukum
Indikator ini dapat diukur dengan seseorang yang memiliki kecenderungan untuk mengadakan  penilaian  tertentu  terhadap  hukum  (Ahmad,  2018).  Sejatinya, kemampuan  untuk  mengadakan  penilaian  terhadap  suatu  hukum  ditentukan  oleh tingkat pengetahuan dan pemahaman hukum dari masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu,  dengan  kurangnya  pengetahuan  dan  pemahaman  hukum  terkait  dengan kekerasan  seksual,  masyarakat  Desa  Karanganyar  juga  belum  mampu  untuk memberikan penilaian terhadap hukum kekerasan seksual di Indonesia, khususnya di Desa Karanganyar.
d. Indikator keempat, yaitu perilaku hukum
Indikator ini dapat dilihat dari seseorang yang mematuhi peraturan yang berlaku (Ahmad,  2018).  Dalam  konteks  ini,  masyarakat  Desa  Karanganyar  juga  belum mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku terkait dengan kekerasan seksual. Hal itu diafirmasi oleh jumlah laporan kasus kekerasan seksual di Kepolisian Sektor Kecamatan Ambulu. Adapun jumlah laporan kasus kekerasan seksual tersebut akan diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:
Tabel 4. Laporan Kekerasan Seksual yang Diterima oleh Kepolisian Sektor Kecamatan
Ambulu. Jenis Kekerasan Seksual 2019 2020 2021 2022 2023 Pencabulan 3 1 - - - KDRT 3 2 2 - - Asusila - - - - - Total 6 3 2 - -
Sumber: (Laporan yang diterima oleh Kepolisian Sektor Kecamatan Ambulu).
Keempat  indikator  tersebut  juga  menunjukkan  tingkatan-tingkatan  kesadaran hukum tertentu di dalam perwujudannya. Apabila seseorang mengetahui hukum maka dapat  dikatakan  bahwa  tingkat  kesadaran  hukumnya  masih  rendah.  Namun,  jika seseorang atau kelompok masyarakat telah berperilaku sesuai hukum, tingkat kesadaran hukumnya  telah  tinggi  (Ahmad,  2018).  Dengan  demikian,  dapat  disimpulkan  bahwa kesadaran hukum masyarakat dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual di Desa Karanganyar masih terbilang rendah.
Hukum  merupakan  sebuah  produk  kebudayaan,  yakni  s uatu  “ blueprint  of
behavior ”  yang  berfungsi  sebagai  pedoman  dan  berisi  tindakan -tindakan  yang diperintahkan,  diperbolehkan,  dan  dilarang.  Lebih  lanjut,  hukum  merupakan  refleksi atau pencerminan nilai-nilai yang terkandung di dalam masyarakat (Kuncorowati & UNy, 2009). Oleh karena itu, menumbuhkan kesadaran hukum berarti menanamkan nilai-nilai kebudayaan. Sejatinya, nilai-nilai kebudayaan dapat dicapai melalui pendidikan. Lebih lanjut, setelah memahami faktor-faktor yang menjadi penyebab merosotnya kesadaran hukum masyarakat maka usaha peningkatan dan pembinaan yang utama, efektif, dan efisien adalah melalui pendidikan (Mertokusumo, 1981).
Dengan  berbagai  program  penyuluhan  hukum  kepada  masyarakat  di  Desa Karanganyar,  diharapkan  dapat  meningkatkan  kesadaran  hukum  masyarakat  dalam penanggulangan  tindak  pidana  kekerasan  seksual  di  Desa  Karanganyar.  Sebab, kesadaran hukum menjadi hal yang fundamental dalam upaya penanggulangan tindak pidana  kekerasan  seksual.  Dengan  kesadaran  hukum  masyarakat  yang  semakin meningkat maka juga akan menguatkan tingkat partisipasi masyarakat dan  keluarga dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual. Di mana, dalam Pasal 85 dan 86 UU TPKS telah dijelaskan pula terkait dengan partisipasi masyarakat dan keluarga dalam  kaitan  penanggulangan  tindak  pidana  kekerasan  seksual.  Oleh  karena  itu, masyarakat Desa Karanganyar juga dapat berpartisipasi dalam penaggulangan tindak pidana kekerasan seksual, mulai dari langkah pencegahan hingga pemantauan terhadap tindak pidana kekerasan seksual di sekitarnya. Selain itu, kelompok individu yang lebih kecil dari masyarakat, yakni keluarga juga dapat berpartisipasi dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 86 UU TPKS.

## SIMPULAN
Kekerasan seksual adalah salah satu bentuk pelanggaran HAM. Lebih lanjut, kekerasan seksual dapat terjadi di lingkungan sekitar, baik lingkungan masyarakat maupun keluarga. Selain itu, kekerasan seksual dapat terjadi kepada siapapun, baik perempuan maupun anak- anak  dan  bahkan  laki-laki.  Sejatinya,  pengaturan  terkait  dengan  kekerasan  seksual  di Indonesia  sudah  diatur  secara  komprehensif,  mulai  dari  peraturan  perundang-undangan setingkat  undang-undang  hingga  peraturan  daerah.  Namun  demikian,  kasus  kekerasan seksual masih marak terjadi di Indonesia, khususnya Desa Karanganyar. Adapun peraturan- peraturan setingkat undang-undang tersebut, yaitu UU TPKS, UU PKDRT, UU Perlindungan Anak, UU PTPPO, hingga KUHP.
Pada wilayah Provinsi Jawa Timur, pemerintah daerah telah mengatur terkait dengan kekerasan seksual yang salah satunya adalah Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 70
Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Kemudian, di lingkup yang lebih  sempit,  Kabupaten  Jember  juga  telah  memiliki  beberapa  peraturan  terkait  dengan kekerasan seksual, yaitu Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perempuan dan Anak di Kabupaten Jember. Namun demikian, kekerasan seksual masih menjadi persoalan di Kabupaten Jember, terkhusus Desa Karanganyar.
Dalam konteks penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual di Desa Karanganyar, Kecamatan Ambulu, Kabupaten jember, kesadaran hukum masyarakat menjadi kunci utama dalam upaya menciptakan  lingkungan yang  lebih aman dan melindungi potensi korban. Melalui  pemahaman  yang  lebih  baik  tentang  kesadaran  hukum  masyarakat,  pemerintah setempat, lembaga  perlindungan perempuan dan anak, serta  organisasi masyarakat sipil dapat  merancang  strategi  yang  lebih  efektif  dalam  mencegah  dan  menangani  kasus kekerasan  seksual.Dengan  kolaborasi  yang  kuat  antara  semua  pemangku  kepentingan, termasuk masyarakat diharapkan mampu dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual di Desa Karanganyar dapat menjadi lebih efisien dan efektif. Tolak ukur keberhasilan dalam melawan masalah ini tidak hanya akan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan juga  akan  melindungi  hak  kesejahteraan  individu,  serta  diharapkan  pula  bahwa  tindak pidana kekerasan seksual tidak akan ditoleransi.

## DAFTAR PUSTAKA
Achmad, Y., & Mukti Fajar, N. D. (2015). Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris.
Pustaka Pelajar.
Ahmad,  I.  (2018).  Rencana  dan  Strategi  Peningkatan  Kesadaran  Hukum  Masyarakat. Gorontalo Law Review, 1(1), 15 – 24.
Anggraeni,  N.,  &  Humaeroh,  H.  (2021).  Problematika  Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual Dalam Sistem Hukum di Indonesia. Al Ahkam, 17(2), 36 – 45.
Antari, P. E. D. (2021). Pemenuhan Hak Anak yang Mengalami Kekerasan Seksual Berbasis Restorative  Justice  pada  Masyarakat  Tenganan  Pegringsingan,  Karangasem,  Bali. Jurnal HAM, 12(1), 75 – 94.
Asikin, A. Z. (2004). Pengantar Metode Penelitian Hukum. Raja Grafindo Persada.
Dalmeri, D. (2014). Pendidikan Untuk Pengembangan Karakter (Telaah terhadap Gagasan Thomas Lickona dalam Educating For Character). Al-Ulum, 14(1), 269 – 288.
Diana Okta Rasbina Ginting. (2021). Komunikasi Interpersonal Anak Broken Home Akibat Pernikahan Ulang Dalam Keluarga (Studi Deskriptif Kualitatif Pada Anak Broken Home Di  Kelurahan  Mangga  Kecamatan  Medan  Tuntungan  Kota  Medan)  [Skripsi].
Universitas Medan Area.
Eko  Nordiansyah.  (2023,  Juni  4). 4.280  Kasus  Kekerasan  Seksual  Terjadi  di  Indonesia Sepanjang  2023.  Metrotvnews.com.  https://www.metrotvnews.com/read/k8oCL0dL- 4-280-kasus-kekerasan-seksual-terjadi-di-indonesia-sepanjang-2023
Fadia, L., Rizki, M. F., & Pangestuti, R. S. (2022). Pencegahan Kekerasan Seksual di Kecamatan Cibitung dan Desa Kaliabang Tengah. Community Engagement & Emergence Journal, 3(1), 52 – 66.
Herlina. (2021). Dampak Psikologis Pernikahan Usia Anak Suka Sama-Sama Suka di Desa Balubu Kecamatan Belopa [PhD Thesis]. Institut Agama Islam Negeri Palopo.
Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). (2023). Catahu 2023:  Catatan  Kekerasan  terhadap  Perempuan  Tahun  2022  (Kekerasan  terhadap Perempuan  di  Ranah  Publik  dan  Negara:  Minimnya  Perlindungan  dan  Pemulihan). Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan).
Kuncorowati, P. W., & UNy, H. F. (2009). Menurunnya tingkat kesadaran hukum masyarakat di Indonesia. Jurnal Civics, 6(1), 60 – 75.
Mertokusumo, S. (1981). Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat. Liberty.
Mubarak, Z. (2010). Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Ditinjau dari Proses Pengembangan Kapasitas  pada  Kegiatan  PNPM  Mandiri  Perkotaan  Desa  Sastrodirjan  Kabupaten Pekalongan [PhD Thesis]. Universitas Diponegoro.
Muhammad  Ridwan  Lubis,  Gomgom  TP  Siregar,  Cut  Nurita,  Diana  Lubis,  &  Rini  Novita. (2023). Sosialisasi Kekerasan Seksual Pada Anak serta Perlindungan Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) di Desa Sena Kecamatan  Batang  Kuis,  Kabupaten  Deli  Serdang. Jurnal  Pengabdian  Masyarakat Hablum Minannas, 2(1), 7 – 27.
Nahar,  A.  (2022).  Penanganan  Kekerasan  Seksual  terhadap  Anak:  Perspektif  Pendidikan Pancasila. Jurnal Smart Law, 1(1), 26 – 38.
Narbuko, C. & H. Abu Achmadi. (2013). Metodologi Penelitian (Edisi 1 Cetakan 13). Bumi Aksara.
Ratih Probosiwi & Daud Bahransyaf. (2015). Pedofilia dan Kekerasan Seksual: Masalh dan Perlindungan terhadap Anak. Sosio Informa, 01(1), 29 – 40.
Saefudin, Y., Wahidah, F. R. N., Susanti, R., & Adi, L. K. (2023). Tindak Pidana Kekerasan Seksual  dan  Perlindungan  Hukum  bagi  Korban  Kekerasan  Seksual  di  Indonesia. Kosmik Hukum, 23(1), 24 – 33.
Sagala, C. A. B. U. (2023). Pencegahan Tindakan Kekerasan Seksual Di Satuan Pendidikan Ditinjau Dari Permendikbud No 82 Tahun 2015. Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan
Humaniora, 6(2), 409 – 416.
Saputri, W. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Menjadi Korban Pelecehan Seksual [Skripsi]. Universitas Islam Indonesia.
Silalahi, U. (2009). Metode Penelitian Sosial. Refika Aditama.
Singarimbun, M., & Effendi, S. (1981). Metode Penelitian Survai. LP3ES.
Siregar, E., Rakhmawaty, D., & Siregar, Z. A. (2020). Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan: Realitas dan Hukum. PROGRESIF: Jurnal Hukum, 14(1).
Sitompul, A. H. (2015). Kajian Hukum tentang Tindak Kekerasan Seksual terhadap Anak di Indonesia. Lex Crimen, IV(1), 46 – 56.
Soekanto,  S.  (1976). Beberapa  Permasalahan  Hukum  Dalam  Kerangka  Pembangunan  di Indonesia: Suatu Tinjauan Secara Sosiologis. Universitas Indonesia Press.
Soekanto, S. (1986). Pengantar Penelitian Hukum. Universitas Indonesia Press.
Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Alfabeta.
Sukandarrumidi.  (2012). Metodologi  Penelitian:  Petunjuk  Praktis  untuk  Peneliti  Pemula. Universitas Gadjah Mada Press.
Sunggono, B. (2007). Metodologi Penelitian Hukum. Raja Grafindo Persada.
Zulfikri, F. (2023). Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Dayah Kota Lhokseumawe (Studi Kasus Dayah di Kota Lhokseumawe) [PhD Thesis]. UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum.