## Koordinasi Kewenangan pada Pengusahaan Panas Bumi
untuk Keperluan Tenaga Listrik
Canggih Prabowo*

## Abstrak
Penyediaan energi terbarukan melalui pemanfaatan  dak langsung panas bumi merupakan tanggung  jawab  bersama  antara  pemerintah  pusat  dengan  pemerintah  daerah.  Hal  ini menimbulkan kewenangan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi dan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Seiring  tuntutan  penyediaan  tenaga  listrik  mengalami  peningkatan,  beberapa  kendala berupa  koordinasi  dan  perizinan  penggunaan  kawasan  hutan  turut  terjadi.  Hal  ini  turut menjadi alasan perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi. Namun demikian, perubahan  tersebut  menimbulkan  kerancuan  berkenaan  implementasi  otonomi  daerah menurut  Pasal  18  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945. Perselisihan koordinasi kewenangan antara badan dan/atau pejabat pemerintahan, dalam hal  ini  pemerintah  kabupaten  dengan  Kementerian  ESDM,  juga  telah  muncul  dan  telah menjadi perkara yang diajukan ke Mahkamah Konsitusi.
Kata kunci : kehutanan, ketenagalistrikan, pembagian kewenangan, koordinasi, panas bumi.

## Authori es Coordina on on Geothermal Opera ons for Electricity Use

## Abstract
The provision of renewable energy through the use of indirect geothermal energy is a shared responsibility of the central government with local government authori es, as mandated in Law Number 30 Year 2007 on Energy and Law Number 30 of 2009 on Electricity. As the demand of electricity supply is increasing, some obstacles in the form of coordina on and licensing the use of the forest area are also on the rise. On that basis, Law Number 32 Year 2004 on Regional Government and Law Number 27 Year 2003 on Geothermal are amended. Nevertheless, these changes create confusion in respect to the implementa on of regional autonomy in accordance with Ar cle 18 of the Cons tu on of the Republic of Indonesia Year 1945.  Furthermore,  a  dispute  on  authori es  coordina on  between  governmental  body and/or  government  oﬃcials,  in  this  case  between  local  government  and  the  Ministry  of Energy and Mineral Resources, has arisen and has also been brought to the Cons tu onal Court.
Keywords : forestry, electricity, distribu on of authori es, coordina on, geothermal.
*   Mahasiswa  Magister  Hukum  Universitas  Parahyangan, ,  S.H.  (Universitas canggihprabowo@gmail.com Padjadjaran)
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum Volume 3 Nomor 2 Tahun 2016 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325]

## A.  Pendahuluan
Seiring  pertambahan  jumlah  penduduk,  pengembangan  wilayah,  dan  per- kembangan ak vitas ekonomi di sektor industri dan rumah tangga, kebutuhan akan energi tenaga listrik terus mengalami peningkatan. Sejalan dengan hasil studi PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), Pulau Jawa diperkirakan akan mengalami krisis listrik pada tahun 2018 akibat permintaan listrik meningkat  ap tahunnya dengan pertumbuhan rata-rata sekitar 9% per tahun.¹ Dari pertumbuhan rata-rata tersebut, penggunaan energi fosil untuk keperluan listrik masih mendominasi, sebagaimana ditandai dengan besaran pemanfaatan batu bara dan gas bumi yaitu masing-masing sebesar  50%  (26  Gigawa -GW)  dan  23%  (12  GW)  diiku   kemudian  oleh  minyak bumi  sebesar  14%  (7,5  GW).²  Penggunaan  jenis  pembangkit  tersebut  untuk memenuhi  kebutuhan  listrik  pada  wilayah  terpenci  di  luar  Jawa  dan  Sumatera terbilang  nggi,  padahal  di  sisi  lain  masih  terdapat  2.519  desa  yang  belum memperoleh jaringan listrik di Indonesia.³
Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  ketersediaan  energi  yang  memadai  dan berkesinambungan merupakan faktor pen ng sebagai penopang produk vitas dan daya saing industri serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁴ Pada saat ini, fungsi energi menjadi lebih strategis, yakni  dak hanya sebagai sumber penerimaan negara tetapi juga dapat berfungsi sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi dan bahkan sebagai aspek pen ng yang menentukan ketahanan nasional suatu negara.⁵ Pada  saat  yang  bersamaan,  sektor  energi  Indonesia  masih  mengalami  kesulitan untuk  memenuhi  pasokan  dan  distribusi  listrik  karena  kapasitas  penyediaan pembangkit tenaga listrik  dak secepat pertumbuhan ekonomi.⁶ Sebagai contoh di tahun 2006 terjadi krisis pasokan listrik hingga terjadi pemadaman bergilir.⁷
Menanggapi  penyediaan  listrik  yang  semakin  mendesak,  di  tahun  2010 pemerintah  mulai  serius  melakukan  diversiﬁkasi  energi  sebagai  upaya  untuk
¹ Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), “Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2010-2014”, 2010, hlm. 7.
²   Agus  Sugiyono,  (et.al.)  (eds),  “Outlook  Energi  Indonesia  2016:  Pengembangan  Energi  Untuk  Mendukung Industri Hijau”, Jakarta: Pusat Teknologi Sumber Daya Energi dan Industri Kimia dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), 2016, hlm. 16.
³   Direktoral Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Dirjen Ketenagalistrikan ESDM), “Pemerintah Dorong Swasta Kembangkan Listrik Perdesaan”,
h p://www.djk.esdm.go.id/index.php/detail-berita?ide=4210, diakses 26 Maret 2015.
⁴ Ibid . hlm. 145.
⁵   Direktorat Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan, “Keselarasan Kebijakan Energi Nasional Dengan Rencana  Umum  Energi  Nasional  dan  Rencana  Umum  Energi  Daerah” ,  Policy  Paper ,  Badan  Perencanaan Pembangunan Nasional, 2012, hlm. 1.
⁶ Tu  Ermawa  dan Siwage Dharma Negara, Pengembangan Industri Energi Alterna f: Studi Kasus Energi Panas Bumi di Indonesia , Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Press, 2014, hlm.145.
⁷ ESDM, “Tanpa Pertumbuhan Pembangkit, 2018 Pulau Jawa Krisis Listrik”,  h p://www2.esdm.go.id/berita/39- listrik/6745-tanpa-pertumbuhan-pembangkit-2018-pulau-jawa-krisis-listrik.html, diakses 26 Maret 2015.
penganekaragaman  penggunaan  energi  non-minyak  bumi.  Diversiﬁkasi  energi dilakukan  melalui  pengurangan  penggunaan  batu  bara,  gas  bumi,  dan  minyak dengan  menerapkan  energi  terbarukan  sebagai  bahan  bakar  utama  pembangkit listrik  dalam  proyek  listrik  10.000  Mwe  tahap  kedua  berdasarkan  Peraturan Presiden  Nomor  4  Tahun  2010  sebagaimana  diubah  melalui  Peraturan  Presiden Nomor 194 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun  2010  tentang  Penugasan  Kepada  PT  Perusahaan  Listrik  Negara  (Persero) Untuk  Melakukan  Percepatan  Pembangunan  Pembangkit  Tenaga  Listrik  yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batu Bara dan Sumber Daya Mineral (PP 4/2010).
Upaya tersebut kemudian di ndaklanju  dengan penerbitan Peraturan Menteri Energi  Sumber  Daya  Mineral  Nomor  2  Tahun  2010  sebagaimana  telah  diubah beberapa  kali  terakhir  dengan  Peraturan  Menteri  Energi  Sumber  Daya  Mineral Nomor 32 Tahun 2014 tentang Perubahan Ke ga atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber  Daya  Mineral  Nomor  15  Tahun  2010  tentang  Da ar  Proyek-Proyek Percepatan  Pembangunan  Pembangkit  Tenaga  Listrik  yang  Menggunakan  Energi Terbarukan, Batubara dan Gas Serta Transmisi Terkait (Permen ESDM 32/2014).
Merujuk isi dan lampiran III Permen ESDM 32/2014, khususnya di Provinsi Jawa Barat, terdapat da ar proyek pembangkit tenaga listrik yang menggunakan energi terbarukan  dan  dilaksanakan  melalui  kerjasama  pengembang  listrik  swasta, diantaranya sebagai berikut:
Dari tabel di atas terlihat kecenderungan bahwa tuntutan penyediaan energi terbarukan  panas  bumi  untuk  keperluan  tenaga  listrik  akan  diiringi  dengan tuntutan  penggunaan  atau  pemanfaatan  kawasan  hutan  untuk  kepen ngan pembangunan  peranan  sektor  kehutanan.  Kemudian  kawasan  hutan  konservasi yang secara khusus merupakan penyangga kehidupan akan mengalami perluasan cara pandang terhadap fungsi hutan, yakni diantaranya:⁸ (1) Fungsi ekonomi:
Hutan  adalah  sumber  pendapatan  negara  yang  dilakukan  oleh  badan  usaha maupun masyarakat lokal dalam penyediaan dan kegiatan pengambilan kayu serta bahan baku kayu dan non kayu untuk berbagai kepen ngan;
(2) Fungsi sosial:
Hutan  memiliki  nilai  yang  sangat  nggi  sebagai  arena  penyeimbang  antara dunia  realitas  dengan  budaya  kosmos  bagi  sebagian  besar  masyarakat Indonesia  dalam  sebuah  sistem  pengelolaan  sumber  daya  hutan  yang  adil, lestari dan berkelanjutan; dan
(3) Fungsi ekologi:
Hutan  menjadi  penjaga  stabilitas  iklim  mikro  dan  global,  konservasi  sumber daya air, sumber gene k dan habitat bagi keanekaragaman haya .
Kedua kecenderungan tuntutan tersebut di satu sisi menimbulkan tanggung jawab dan kewenangan sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda 2004), yaitu:
⁸   Herman  Hidayat  (et.al.), Poli k  Ekologi:  Pengelolaan  Taman  Nasional  Era  Otda ,  ,  Jakarta:  Lembaga  Ilmu Pengetahuan Indonesia dan Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011, hlm. 197.
PJIH Volume 3 Nomor 2 Tahun 2016 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325] 392
Pasal 13 ayat (1): Urusan  wajib  yang  menjadi  kewenangan  pemerintahan  daerah provinsi  merupakan  urusan  dalam  skala  provinsi  yang  melipu :  h. Pelayanan bidang ketenagalistrikan lintas kabupaten/kota. Pasal 14 ayat (1):
Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota  merupakan  urusan  yang  berskala  kabupaten/kota melipu :
…
p. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang- undangan.
Berkenaan  huruf  p  di  atas,  terkait  dengan  sektor  energi  dan  sumber  daya mineral berdasarkan Pasal 20 ayat (4) dan Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30  Tahun  2007  tentang  Energi  (UU  Energi)  sebagai  payung  regulasi  energi menyebutkan ketentuan yang sama yakni: “Penyediaan energi baru dan terbarukan wajib  di ngkatkan  oleh  pemerintah  dan  pemerintah  daerah  sesuai  ke- wenangannya.”
Ketentuan ini terkait pula dengan kewenangan dan tanggung jawab penyediaan tenaga listrik selanjutnya ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (UU Ketenagalistrikan) yang menyebutkan:
Pasal 3 ayat (1):
Penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara yang penyelenggaraan- nya dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah berlandaskan prinsip otonomi daerah.
Pasal 5 ayat (3):
Kewenangan pemerintah kabupaten/kota di bidang ketenagalistrikan melipu :
…. d. kewenangan pemerintah kabupaten/kota di bidang ketenagalistrik- an  salah  satunya  adalah  penetapan  izin  operasi  yang  fasilitas instalasinya dalam kabupaten/kota.
Ketentuan tersebut selaras dengan Pasal 10 ayat (7) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (UU Panas Bumi 2003) yang menerangkan:
“Pemanfaatan  Tidak  Langsung  untuk  tenaga  listrik  adalah  kegiatan usaha  pemanfaatan  energi  Panas  Bumi  untuk  pembangkit  tenaga listrik,  baik  untuk  kepen ngan  umum  maupun  untuk  kepen ngan sendiri  dilakukan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku di bidang ketenagalistrikan.”
Sedangkan  di  sisi  lain,  penggunaan  kawasan  hutan  untuk  kepen ngan pembangunan terkait pengusahaan panas bumi melipu : (a) eksplorasi; (b) studi
kelayakan; dan (c) eksploitasi dengan merujuk tabel di atas. Sementara itu, dalam Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan (UU Kehutanan) disebutkan bahwa penggunaan kawasan hutan untuk kepen ngan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan  kawasan  hutan  lindung.  Pasal  38  ayat  (2)  kemudian  mengatur  bahwa penggunaan  kawasan  hutan  tersebut  dapat  dilakukan  tanpa  mengubah  fungsi pokok kawasan hutan.
Pasal  38  ayat  (3)  mengatur  bahwa  penggunaan  kawasan  hutan  untuk kepen ngan  pertambangan  dilakukan  melalui  pemberian  izin  pinjam  pakai  oleh menteri dengan memper mbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan. Pasal 38 ayat (4) kemudian melarang adanya penambangan dengan pola pertambangan terbuka di kawasan hutan lindung, sementara Pasal 38 ayat (5) mengatur bahwa pemberian izin pinjam pakai sebagaimana dimaksudkan pada ayat (3) yang berdampak pen ng, memiliki cakupan yang luas, serta bernilai strategis dilakukan oleh menteri atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Selain itu, Pasal 39 turut mengatur bahwa pelaksanaan ketentuan Pasal 38 tersebut diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.
Permasalahan yang  mbul dari ketentuan norma f di atas adalah masih luasnya penafsiran atas ketentuan tersebut, yaitu:
(1)    Koordinasi, tanggung jawab dan kewenangan antara pemerintah kabupaten dengan  Kementerian  Energi  dan  Sumber  Daya  Alam  Mineral  (Kementerian ESDM) dan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (Kemenhut LH);
(2)     Implementasi penggunaan kawasan hutan untuk kepen ngan pembangunan. Kedua  permasalahan  ini  semakin  menguat  melalui  Nota  Kesepahaman  antara Kementerian  Energi  dan  Sumber  Daya  Alam  Mineral  dengan  Kementerian Kehutanan  Nomor  7662/05/MEM.S/2001  dan  Nomor  NK.16/Menhut-II/2011 tentang  Percepatan  Perizinan  Pengusahaan  Panas  Bumi  pada  Kawasan  Hutan Produksi,  Kawasan  Hutan  Lindung,  dan  Kawasan  Hutan  Konservasi  (Nota Kesepahaman)
Dari uraian di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini adalah sebagai  berikut: pertama ,  apakah  pembagian  urusan  pemerintahan  berkenaan kewenangan dan tanggung jawab pengusahaan panas bumi telah sesuai; kedua , apabila muncul perselisihan koordinasi kewenangan antara badan dan/atau pejabat pemerintahan, dalam hal ini pemerintah kabupatan dengan Kementerian ESDM, maka proses serta pilihan forum penyelesaian sengketa mana yang dipergunakan.

## B.  Pembagian Urusan Pemerintahan

## 1.  Panas Bumi
Pengusahaan panas bumi di Indonesia sebenarnya bukanlah hal baru karena telah
PJIH Volume 3 Nomor 2 Tahun 2016 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325] 394
mulai dikembangkan sejak tahun 1976 dan diawali oleh pembentukan Koordinasi Energi Nasional (Bakoren) se ngkat dengan departemen yang bertanggung jawab memformulasikan  kebijakan  energi  serta  mengkoordinasikan  implementasi  ke- bijakan  ini.  Bakoren  untuk  pertama  kalinya  mengeluarkan  Kebijaksanaan  Umum Bidang Energi (KUBE) pada tahun 1981. Kemudian KUBE 1981 selanjutnya direvisi pada  tahun  1987  dan  1991.⁹  Merujuk  kebijakan  tersebut,  pemerintah  ke ka  itu menerbitkan beberapa keputusan presiden, diantaranya yaitu:
a)  Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1981 tentang Pemberian Kuasa Eksplorasi dan Ekspolitasi Panas Bumi Untuk Pembangkit Energi/Listrik Kepada Pertamina di Indonesia; dan
b)  Keputusan  Presiden  Nomor  45  Tahun  1991  tentang  Perubahan  Keputusan Presiden  Nomor  22  Tahun  1981  tentang  Pemberian  Kuasa  Eksplorasi  dan Ekspolitasi Panas Bumi Untuk Pembangkit Energi/Listrik Kepada Pertamina di Indonesia.
Berdasarkan dua keputusan presiden tersebut, diketahui pemerintah daerah dak  memiliki  kewenangan  karena  pemerintah  memberikan  kewenangan pengusahaan  panas  bumi  yang  luas  kepada  Perusahaan  Minyak  dan  Gas  Bumi Negara (PT Pertamina). Namun demikian, di tahun 1998 pengusahaan panas bumi belum  op mal  karena  KUBE  1998  dalam  hal  pemanfaatan  diversiﬁkasi  energi menetapkan batu bara sebagai bahan bakar utama pembangkit listrik. Walaupun demikian,  di  tahun  tersebut  Indonesia  mengalami  krisis  moneter,  namun pemerintah tetap mengusahakan energi panas bumi kenda  dengan prioritas yang berbeda dengan memberikan tuntutan penyelengaraan kepada pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang  22 Tahun  1999 tentang Pemerintahan  Daerah  (UU Pemda  1999)  melalui  Keputusan  Presiden  Nomor  76  Tahun  2000  tentang Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi untuk Pembangkit Tenaga Listrik (Keppres 76/2000).
Berdasarkan  Keppres  76/2000  ini,  monopoli  PT  Pertamina  dicabut  dan pemerintah  daerah  diberi  kewenangan  dalam  hal  perizinan  sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5 yang berbunyi:
“Kepala  Daerah  sesuai  dengan  kewenangannya  masing-masing memberikan  Izin  Pengusahaan  sumber  daya  panas  bumi  pem- bangkitan tenaga listrik untuk kepen ngan sendiri di wilayah usahanya dalam  jangka  waktu  paling  lama  90  (sembilan  puluh)  hari  kalender setelah permohonan izin diterima secara lengkap.”
Mencerma  jenis produk hukum berupa keputusan presiden, menurut beberapa kalangan  belum  memberikan  kepas an  hukum  dalam  pengusahaan  panas  bumi bagi  para  pemangku  kepen ngan,  terutama  mengan sipasi  realisasi  penye-
⁹   Direktorat Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan, Op.cit. , hlm. 8.
lenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.
Pada  tahun  2003,  pemerintah  mengeluarkan  Peraturan  Presiden  Nomor  5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional/KEN (Perpres 5/2006) dan Peraturan Pemerintah  Nomor  70  Tahun  2009  tentang  Kebijakan  Pengembangan  Energi Terbarukan  serta  Konservasi  Energi  (PP  70/2009).  Kedua  peraturan  presiden tersebut  memperbaharui  KUBE  1998,  yaitu  intensiﬁkasi;  diversiﬁkasi;  dan konservasi,  dengan  menambah  instrumen  legislasi  dan  kelembagaan  berupa Dewan Energi Nasional (DEN) sebagai penggan  Bakoren.
Kebijakan ini selanjutnya menjadi acuan utama dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Panas Bumi (RUU Panas Bumi) dan Rancangan Undang- Undang tentang Energi (RUU Energi). Dalam program legislasi nasional, keberadaan RUU Energi diharapkan sebagai payung hukum, koordinasi, dan implementasi dari seluruh  undang-undang  di  bidang  energi  seper   minyak  dan  gas  bumi, ketenagalistrikan, serta panas bumi. Kemudian pada 22 Oktober 2003, pemerintah mengesahkan UU Panas Bumi 2003 lebih awal dibandingkan dengan UU Energi yang disahkan  pada  10  Agustus  2007,  meski  terkesan  tumpang  ndih  dikarenakan beberapa  pasal  dalam  UU  Energi  mengamanatkan  penyusunan  rencana  umum energi nasional (RUEN) dan rencana umum energi daerah (RUED) berdasarkan KEN yang  dapat  dikatakan  memberikan  solusi  terhadap  harapan  sebagaimana disinggung sebelumnya menyatakan:
Pasal 11 ayat (2): Kebijakan  energi  nasional  ditetapkan  oleh  Pemerintah  dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal 12 ayat (2): Dewan Energi Nasional bertugas:
a.  merancang  dan  merumuskan  kebijakan  energi  nasional  untuk ditetapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.1
Pasal 17 ayat (1):
Pemerintah menyusun rancangan umum energi nasional berdasarkan kebijakan energi nasional.
Pasal 18 ayat (1): Pemerintah daerah menyusun rencana umum energi daerah dengan mengacu pada rencana umum energi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1)
Namun demikian, apabila merujuk bagian penjelasan, maka Pasal 11 ayat (2) UU Energi  telah  menyatakan  cukup  jelas.  Meskipun  ketentuan  di  atas  dak  menye- butkan  secara  tegas  jenis  peraturan  perundang-undangan,  dengan  mencerma frasa  ”...ditetapkan  oleh  Pemerintah  dengan  persetujuan  Dewan  Perwakilan
PJIH Volume 3 Nomor 2 Tahun 2016 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325] 396
Rakyat” maka berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan  (UU  P-3U)  ditegaskan bahwa:  “Peraturan  Perundang-undangan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) diakui  keberadaannya  dan  mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat  sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih  nggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.”
Dari  ketentuan  tersebut,  terdapat  2  (dua)  syarat  agar  peraturan-peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) UU P-3U memiliki kekuatan mengikat sebagai peraturan perundang-undangan, yaitu:
1.    Diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih  nggi; atau 2.    Dibentuk berdasarkan kewenangan.
Menurut  A.  Hamid  S.  A amimi,  apabila  di njau  dari  dasar  kewenangan pembentukannya, maka dikenal 2 (dua) macam peraturan perundang-undangan, yaitu:
1.  Kewenangan  delegasi  dalam  pembentukan  peraturan  perundang-undangan: Pemindahan/penyerahan  kewenangan  untuk  membentuk  peraturan  dari pemegang  kewenangan  asal  yang  mem-berdelegasi  ( delegans )  kepada  yang menerima  delegasi  ( delegataris )  dengan  tanggung  jawab  pelaksanaan  ke- wenangan  tersebut  pada  delegataris  sendiri,  sedangkan  tanggung  jawab  de- legani terbatas sekali.¹⁰
2.  Kewenangan  atribusi  dalam  pembentukan  peraturan  perundang-undangan: Perundang-undangan  diar kan  penciptaan  wewenang  (baru)  oleh  kons tusi / grondwet atau  oleh  pembentuk  undang-undang  ( wetgever )  yang  diberikan kepada suatu organ negara, baik yang sudah ada maupun yang dibentuk baru untuk itu.¹¹
Beranjak dari penjelasan tersebut, Pasal 17 ayat (1) UU Energi mengatur bahwa dak semua persetujuan DPR harus berbentuk undang-undang. Walau demikian, ke ka persetujuan dalam bentuk produk hukum maka secara formil harus menjadi undang-undang  yang  bersinggungan  dengan  pemerintah  daerah  sebagaimana undang-undang  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Negara  (APBN)  menimbulkan undang-undang  baru.  Selain  itu  merujuk  risalah  rapat  pembahasan  RUU  Energi sejak 2005 hingga 2007, maka maksud Pasal 17 ayat (1) UU Energi sama sekali  dak disinggung. Selain itu, Perpres 5/2006 juga kemudian dicabut dan dinyatakan  dak berlaku  melalui  Peraturan  Pemerintah  Nomor  79  Tahun  2014  tentang  Kebijakan Energi Nasional (PP 79/2014).
¹⁰   A.  Hamid  S.  A amimi,  “Peranan  Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia  Dalam  Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I – Pelita VI”, Disertasi , Jakarta: Fakultas Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 1990, hlm. 347.
¹¹ Ibid , hlm. 352.
Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Tumiran selaku anggota DEN dari unsur akademisi  menyatakan  bahwa  berdasarkan  Pasal  17  ayat  (1)  UU  Energi  maka idealnya  KEN  dituangkan  dalam  sebuah  produk  hukum  berbentuk  peraturan pemerintah.¹² Hal ini karena KEN merupakan sebuah kebijakan yang sangat strategis serta  dengan  per mbangan  waktu,  produk  hukum  melalui undang-undang  akan lama  untuk  itu  dibentuk,  maka  untuk  aturan  turunan  UU  Energi  dapat  berupa peraturan pemerintah maupun peraturan presiden.
Dapat  dikatakan  bahwa  pembentukan  produk  hukum  sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan tersebut menimbulkan kerancuan atau mul tafsir mengenai KEN. Hal ini dikarenakan KEN sebagai materi yang perlu diatur dengan perkembangan  atau  kebutuhan  hukum  harus  terlebih dahulu  disusun  oleh  DEN, baru  selanjutnya  diserahkan  kepada  pemerintah.  Selanjutnya,  pemerintah meminta  persetujuan  DPR  sehingga  dak  memberikan  suatu  kepas an  hukum dikarenakan  belum  selaras  dengan  asas  pembentukkan  peraturan  perundang- undangan yang baik.
Di  samping  itu,  berdasarkan  Putusan  Mahkamah  Kons tusi  Nomor  31/PUU- IV/2006 dalam perkara permohonan Pengujian Pasal 62 ayat (2) Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  32  Tahun  2002  tentang  Penyiaran  terhadap  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) telah dijelaskan bahwa:
“Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus ditetapkan paling  lambat  60  hari  setelah  selesai  disusun  oleh  KPI  bersama  Pemerintah. Selanjutnya Mahkamah Kons tusi memutuskan:
Ketentuan mengenai Peraturan Pemerintah disusun oleh Pemerintah dalam hal ini Presiden sebagai penjabaran dari suatu undang-undang sebagai wewenang sepenuhnya dari pemerintah.”¹³
Kemudian dalam perkembangannya, segala produk hukum terkait KEN akan turut mempengaruhi capaian pengusahaan panas bumi di kawasan hutan dalam konteks penyelengaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan.

## 2.  Kehutanan
Pengusahaan panas bumi di Indonesia dapat dikatakan masih akan bertumpu di wilayah  Provinsi  Jawa  Barat  untuk  pembangkit  skala  besar  sebagaimana  di- gambarkan dalam tabel di atas. Provinsi Jawa Barat merupakan wilayah yang paling awal  mengembangkan  energi  tersebut.  Hal  ini  diimbangi  dengan  luas  wilayah
¹²   Hukum Online, “Membedah Logika Hukum Peraturan Pemerintah Kebijakan Energi”,
h p://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5301fa9d4242f/membedah-logika-hukum-pp-kebijakan- energi , diakses 17 Februari 2014.
¹³   Putusan  Mahkamah  Kons tusi  No.  31/PUU-IV/2006,  putusan  diucapkan  dalam  sidang  Pleno  Mahkamah Kons tusi yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 25 Juli 2006, hlm. 136.

## PJIH Volume 3 Nomor 2 Tahun 2016 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325]
sebesar  35.378  hektar  dengan  total  luas  hutan  di  Jawa  Barat  berdasarkan  Surat Keputusan  Menteri  Kehutanan  Nomor  195/Kpts-II/2003  seluas  816.603  hektar, sehingga 22,01% dari luas wilayah Provinsi Jawa Barat merupakan kawasan hutan. Sesuai dengan peruntukkannya, luas hutan di Jawa Barat terbagi sebagai berikut:¹⁴ a)  Hutan Konservasi, dikelola oleh: (1) Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat dan Banten; (2) Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango; (3)  Balai  Taman  Nasional  Gunung  Halimun  Salak;  (4)  Balai  Taman  Nasional Gunung Ciremai seluas 132.180 hektar;
b)  Hutan Produksi, dikelola oleh Perusahaan Umum Kehutanan Negara Jawa Barat Banten seluas 202.965 hektar;
c)  Hutan Produksi Terbatas, dikelola oleh Perusahaan Umum Kehutanan Negara Jawa Barat Banten seluas 190.152 hektar; dan
d)  Hutan Lindung, dikelola oleh Perusahaan Umum Kehutanan Negara Jawa Barat Banten seluas 291.306 hektar.
Merujuk  pada  pengelolaan  beberapa  fungsi  kawasan  hutan  di  Provinsi  Jawa Barat,  khususnya  Taman  Nasional  Gunung  Ciremai,  maka  untuk  kepen ngan pembangunan  berkenaan  pengusahaan  panas  bumi  belum  dapat  dilaksanakan dikarenakan terkendala beberapa hal, antara lain sebagai berikut:
1)  Regulasi dan Perizinan Penggunaan Kawasan Hutan Kegiatan  panas  bumi  dikategorikan  sebagai  pertambangan  dengan  izin  usaha melalui izin usaha pertambangan panas bumi dan membatasi bahwa penggunaan lahan  kawasan  hutan  hanya  dilakukan  pada  hutan  produksi  dan  hutan  lindung berdasarkan  Pasal  38  ayat  (1)  UU  Kehutanan  melalui  izin  pinjam  pakai  kawasan hutan. Sedangkan potensi panas bumi di kawasan hutan konservasi sebesar 11% pada prinsipnya  dak dapat dilakukan dikarenakan kategori kegiatan tersebut dapat mengubah keutuhan zona in  taman nasional, sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (UU Konservasi SDA) serta dalam Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor  26  Tahun  2011  tentang  Pengelolaan  Kawasan  Suaka  Alam  dan  Kawasan Pelestarian Alam (PP 26/2011);
2)  Kewenangan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan Perizinan  pinjam  pakai  kawasan  hutan  diberikan  oleh  Menteri  Kehutanan berdasarkan  permohonan  mengacu  surat  rekomendasi  gubernur  bagi  perizinan yang  berkaitan  dengan  pinjam  pakai  kawasan  hutan  yang  diterbitkan  oleh bupa /walikota  dan  pemerintah.  Sedangkan  bupa /walikota  menerbitkan rekomendasi bagi perizinan yang berkaitan dengan pinjam pakai kawasan hutan yang  diterbitkan  oleh  gubernur  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24
¹⁴   Hermawan, “Lestarikan Hutan dan Lingkungan”,
h p://www.dishut.jabarprov.go.id/index.php?mod=de lSorotan&  idMenuKiri=345&idSorotan=93,  diakses 09 Desember 2016.
Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.43/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan;
3)  Kewenangan Urusan Pemerintahan Bidang Energi Perizinan untuk pemanfaatan  dak langsung dibagi antara pusat dan daerah, yakni pertama, pemerintah pusat berwenang menerbitkan melalui Kementerian ESDM apabila potensi panas bumi berada pada wilayah lintas provinsi. Kedua, pemerintah provinsi berwenang menerbitkan, apabila potensi panas bumi berada di wilayah lintas  kabupaten/kota,  sedangkan  pemerintah  kabupaten/kota  berwenang  me- nerbitkan apabila potensi panas bumi berada di kabupaten/kota;
4)  Lemahnya Koordinasi Kewenangan antar Pemangku Kepen ngan
a)  Koordinasi kewenangan di  ngkat pemerintah pusat antar kementerian terkait:  Dikategorikannya  panas  bumi  sebagai  kegiatan  pertambangan dengan  menggunakan  kawasan  hutan  menyebabkan  koordinasi  antara Kementerian ESDM melalui Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi sulit memperoleh izin penggunaan kawasan hutan dari  Kementerian  Kehutanan  (Kemenhut-kini  Kemenhut  LH)  melalui Direktorat  Planologi  Kehutanan  untuk  kawasan  hutan  produksi  dan kawasan  hutan  lindung  sedangkan  kawasan  hutan  konservasi  melalui Direktorat  Jenderal  Perlindungan  Hutan  dan  Konservasi  Alam  serta Kementerian  Lingkungan  Hidup  (KLH-kini  Kemenhut  LH)  terkait  izin lingkungan dalam merealisasikan proyek panas bumi;
b)  Koordinasi kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dengan pemerintah kabupaten/kota terkait perizinan pemanfaatan  dak langsung dilakukan secara berjenjang sedangkan sumber daya manusia di daerah sering kali  dak memahami mekanisme perizinan wilayah kerja pertambangan panas bumi dan pelelangan;
c)  Koordinasi  antara  pelaku  usaha  dengan  PT  Perusahaan  Listrik  Negara: Terbukanya  peluang  pelaku  usaha  (non  PLN)  berkontribusi  pada penyediaan  listrik  di  Indonesia  merupakan  suatu  solusi  yang  mampu mengatasi  masalah  dari  terlalu  cepatnya  kenaikan  ngkat  kebutuhan listrik.  Namun,  jual  beli  listrik  dan  uap  dari  energi  panas  bumi  belum menemui k temu antara PLN dengan pelaku usaha.
d)  Koordinasi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dengan pemerintah kabupaten/kota  terkait  isu  sosial:  Peningkatan  dan  pemahaman masyarakat melalui sosialisasi, baik secara luas maupun kepada masya- rakat di sekitar wilayah pengusahan panas bumi yang  dak menimbulkan dampak  lingkungan,  sangat  dibutuhkan.  Selain  itu,  keterlibatan  masya- rakat terhadap proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi dalam bentuk lapangan kerja juga merupakan kewajiban pengembang.
PJIH Volume 3 Nomor 2 Tahun 2016 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325] 400
Sementara itu, berkenaan dengan perizinan penggunaan kawasan hutan telah diatasi dengan adanya Nota Kesepahaman sebagaimana telah dipaparkan sebelum- nya. Apabila merujuk Tabel 1 di atas, maka terdapat beberapa proyek pembangkit tenaga listrik panas bumi (PLTP) seper : (1) PLTP Karaha Bodas; (2) PLTP Gunung Tampomas; (3) PLTP Tangkuban Perahu; dan (4) PLTP Cisolok Sukarame. Terbitnya Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mempercepat proses perizinan bertahap yang  perlu  dikeluarkan  oleh  Kementerian  ESDM,  Kemenhut  LH,  maupun  pe- merintah  daerah  provinsi  dan  pemerintah  kabupaten/kota  pada  wilayah administrasi  pemerintahan  daerah  pada  pengusahaan  panas  bumi  di  kawasan hutan  produksi  dan  hutan  lindung  serta  mempersiapkan  langkah-langkah  agar kegiatan pemanfaatan panas bumi dapat dilakukan di kawasan hutan konservasi dengan tetap memper mbangkan prinsip-prinsip konsevasi.
Walaupun demikian, Nota Kesepahaman tersebut dalam prak k hukum  dak dapat dianggap sebagai perjanjian berdasarkan Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUHPerdata).  Dalam  prak k,  hal  ini  memberi kesan memperluas penguasaan jenis usaha panas bumi yang dikategorikan sebagai pertambangan yang dapat dilakukan pada lahan kawasan hutan produksi, kawasan hutan  lindung,  dan  kawasan  hutan  konservasi.  Hal  ini  bertentangan  dengan  UU Kehutanan sebagaimana telah disinggung sebelumnya, serta selaras dengan Pasal 33 UU Konservasi SDA yang mengatur:
(1)  Se ap  orang  dilarang  melakukan  kegiatan  yang  dapat  meng- akibatkan perubahan terhadap keutuhan zona in  taman nasional;
(2)  Perubahan  terhadap  keutuhan  zona  in   taman  nasional sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  melipu   mengurangi, menghilangkan  fungsi  dan  luas  zona  in   taman  nasional,  serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang  dak asli; dan
(3)  Se ap  orang  dilarang  melakukan  kegiatan  yang  dak  sesuai dengan  fungsi  zona  pemanfaatan  dan  zona  lain  dari  taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam.
Selanjutnya, Nota Kesepahaman juga bertentangan dengan Pasal 35 ayat (1) PP 26/2011  yang  mengatur  bahwa  taman  nasional  dapat  dimanfaatkan  untuk kegiatan:
a.  peneli an dan pengembangan ilmu pengetahuan;
b.  pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam;
c.  penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air serta energi air, panas, dan angin serta wisata alam;
d.  pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar;
e.  pemanfaatan sumber plasma nu ah untuk penunjang budidaya; dan
f.  pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat.
Mengenai  frasa  kata  'panas'  dalam  penjelasan  Pasal  35  ayat  (1)  huruf  c disebutkan bahwa pemanfaatan energi yang dapat diperbaharui dihasilkan dari jasa panas yang pemanfaatannya  dak dilakukan melalui penambangan merujuk pada pemanfaatan energi panas matahari untuk pembangkit listrik ( solar cell ). Selain itu, berdasarkan  Pasal  2  ayat  (1)  Peraturan  Presiden  Nomor  28  Tahun  2011  tentang Penggunaan Kawasan Hutan Lindung dinyatakan bahwa “di dalam kawasan hutan lindung  dapat  dilakukan  kegiatan  penambangan  dengan  metode  penambangan bawah  tanah”.  Pasal  5  ayat  (1)  huruf  b  Peraturan  Menteri  Kehutanan  Nomor P.16/MENHUT-II/2014  tentang  Pedoman  Pinjam  Pakai  Kawasan  juga  turut mengatur  bahwa  penambangan  dengan  pola  pertambangan  bawah  tanah  yang dilakukan dalam kawasan hutan lindung dilarang mengakibatkan:
1. turunnya permukaan tanah;
2. berubahnya fungsi pokok kawasan hutan secara permanen; dan
3. terjadinya kerusakan akuiver air tanah.
Beberapa pemaparan materi muatan peraturan perundang-undangan di atas jelas  membatasi  pengusahaan  panas  bumi  di  kawasan  hutan  konservasi  dan berdasarkan Pasal 19 UU Kehutanan telah diatur bahwa:
“Perubahan  peruntukan  dan  fungsi  kawasan  hutan  dapat  dilakukan dengan  persyaratan  ketat.  Syaratnya  yaitu  untuk  cakupan  luas tertentu, bernilai strategis, dan berdampak pen ng. Ke ganya harus dilakukan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.”
Dalam  konteks  pengawasan  sebagaimana  diatur  dalam  ketentuan  ini,  belum berjalan op mal dengan merujuk pada beberapa wilayah hutan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Di samping itu, penyelesaian 12 (dua belas) proyek panas bumi yang ada dalam kondisi mangkrak dan sebagian besar berlokasi di Pulau Jawa, salah satunya terletak di Gunung Ciremai Jawa Barat.
Atas  kendala  tersebut,  Kementerian  Dalam  Negeri  (Kemendagri)  mem- persiapkan rancangan perubahan UU Pemda 2004 diiringi rancangan perubahan UU Panas  Bumi  2003  oleh  Kementerian  ESDM  di  tahun  2012.  Kemudian  Undang- Undang  Nomor  21  Tahun  2014  tentang  Panas  Bumi  (UU  Panas  Bumi  2014) diundangkan  dan  disahkan  lebih  awal  pada  17  September  2014,  sedangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda 2014) pada 30 September 2014. Kedua peraturan peraturan perundang-undangan ini menunjukan perubahan terkait pembagian urusan konkuren dan kewenangan yang terdiri atas:
(1)  Urusan  pemerintahan  wajib  yang  berkaitan  dengan  pelayanan dasar,  salah  satunya  melipu   penataan  ruang.  Pemerintah provinsi  dak  memiliki  kewenangan  perizinan  tetapi  meng- koordinasikan usulan tata ruang dari pemerintah kabupaten/kota; dan
PJIH Volume 3 Nomor 2 Tahun 2016 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325] 402
(2)  Urusan  pemerintahan  pilihan  melipu   bidang  kehutanan  sub urusan  konservasi  sumber  daya  alam  haya   dan  ekosistemnya, serta  energi  dan  sumber  daya  mineral  sub  energi  baru  dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi.
Terkait  penjabaran  urusan  pemerintahan  di  atas,  dijelaskan  dalam  bagian lampiran UU Pemda 2014 sebagai berikut:
Mengenai  lampiran  di  atas,  Pasal  15  ayat  (1)  UU  Pemda  2014  menjelaskan sebagai  berikut:  “Pembagian  urusan  pemerintahan  konkuren  antara  Pemerintah Pusat  dan  Daerah  Provinsi  serta  Daerah  Kabupaten/Kota  tercantum  dalam Lampiran yang merupakan bagian yang  dak terpisahkan dari Undang-Undang ini.” Dari  ketentuan  ini,  maka  Peraturan  Pemerintah  Nomor  38  Tahun  2007  tentang Pembagian Urusan Pemerintah Provinsi Kabupaten Kota secara muta s mutandis dak  berlaku  yang  selanjutnya  dalam  hal  materi  muatan  kewenangan  diatur masing-masing  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  (UU  Pemda  2014 dan UU Panas Bumi 2014).
Namun  demikian,  dalam  kerangka  pemanfaatan  dak  langsung  panas  bumi untuk keperluan penyediaan tenaga listrik menimbulkan kerancuan. Di satu sisi, UU Ketenagalistrikan berkarakter otonomi daerah dan tugas pembantuan, sedangkan di  sisi  lain  UU  Pemda  2014  dan  UU  Panas  Bumi  2014  berkarakter  sentralisasi sebagaimana  digambarkan  dalam  Tabel  3.  Pemerintah  kabupaten/kota  dak mempunyai kewenangan, namun dalam hal tanggung jawab UU Ketenagalistrikan terdapat  penambahan  prinsip  pemerintahan  daerah  yakni  kepen ngan  strategis sehingga pemerintah kabupaten/kota masih memiliki kewenangan.
Hal  ini  dapat  menimbulkan  perselisihan  kewenangan  antara  pemerintah kabupaten/kota dengan kementerian terkait dalam menjalankan kewenangannya sehingga pembagian urusan pemerintah belum sesuai dengan Pasal 18 UUD 1945. Desain konstitusi terkait distribusi urusan pemerintahan ini telah secara deﬁni f dituangkan dalam Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “Pemerintahan daerah  provinsi,  daerah  kabupaten,  dan  kota  mengatur  dan  mengurus  sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.”¹⁵ Pengaturan tersebut  memberikan  kejelasan  bahwa  pelaksana  urusan  pemerintahan  adalah provinsi dan kabupaten/kota, selain tentu saja Kementerian Negara.¹⁶
¹⁵   Dian  Agung  Wicaksono,  “Transformasi  Pengaturan  Distribusi  Urusan  Pemerintahan  dari  Pemerintah  Pusat kepada Pemerintahan Daerah”, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum , Vol. 2, No. 3, 2015, hlm. 466.
¹⁶ Ibid.

## C.  Perselisihan Kewenangan
Rencana  Kementerian  ESDM  untuk  membangun  PLTP  pasca  diterbitkannya  UU Pemda 2014 dan UU Panas Bumi 2014 mendapatkan penolakan baik secara teknis maupun  dari  per mbangan  aspek  sosial,  dari  kepala  pemerintah  daerah  dan masyarakat yang terjadi di sebagian wilayah di Pulau Jawa seper  Kuningan, Jawa Barat, Karanganyar, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bedugul, Tabanan, Bali. Meskipun begitu, kondisi penolakan yang terjadi atas per mbangan ekologi dan sosial tetap dak menghen kan Kementerian ESDM yang melanjutkan kembali proyek.
Terkait  dengan  hal  tersebut,  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Timur  mengajukan permohonan  pengujian  undang-undang  kepada  Mahkamah  Kons tusi  dengan Nomor  11/PUU/-XIV  Perihal  Pengujian  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2014 tentang  Panas  Bumi  dan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan Daerah, dan kita masih menan  putusannya. Merujuk risalah sidang pada 11 Mei 2016 diketahui alasan pemerintah pusat  dak melibatkan pemerintah daerah  untuk  pemanfaatan  dak  langsung  dalam  penyediaan  tenaga  listrik dikarenakan  pengusahaan  panas  bumi  untuk  pemanfaatan  dak  langsung diserahkan kepada pemerintah pusat karena lebih berdampak nasional atau meluas secara  ekonomi  dan  digunakan  secara  nasional.  Maka  dalam  kaitannya  dengan alasan  tersebut  pemerintah  pusat  lebih  menekankan  prinsip  eksternalitas sedangkan prinsip akuntabilitas dan eﬁsiensi justru dikesampingkan.

## D.  Penutup
Persoalan khas dalam hubungan pemerintah antara pusat dan daerah di Indonesia dari masa ke masa selalu sama, yakni pembagian tugas dan pembagian sumber daya ekonomi yang diwarnai tarik-menarik kepen ngan. Sentralisasi dan desentralisasi adalah pasang surut dalam pengelolaan negara sejak Indonesia merdeka hingga kini. Koordinasi pembangunan PLTP antar level pemerintah disebut sebagai obat mengatasi persoalan, namun dalam prak k hal ini  dak mudah dilaksanakan. Hal ini bersinggungan  dengan  perubahan  Undang-Undang  Pemerintahan  Daerah  dan Undang-Undang  Panas  Bumi,  namun  pembagian  kewenangan  tersebut  belum sesuai  dengan  Pasal  18  UUD  1945  yang  menimbulkan  perselisihan  kewenangan sehingga selanjutnya diselesaikan melalui Mahkamah Kons tusi.

## Da ar Pustaka Buku
Herman  Hidayat  (et.al.), Poli k  Ekologi:  Pengelolaan  Taman  Nasional  Era  Otda , Lembaga  Ilmu  Pengetahuan  Indonesia  dan  Yayasan  Pustaka  Obor  Indonesia, Jakarta, 2011.
Tu   Ermawa   dan  Siwage  Dharma  Negara, Pengembangan  Industri  Energi
Alterna f:  Studi  Kasus  Energi  Panas  Bumi  di  Indonesia ,  Lembaga  Ilmu Pengetahuan Indonesia Press, Jakarta, 2014.

## Dokumen Lain
A.  Hamid  S.  A amimi,  “Peranan  Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia  Dalam Penyelenggaraan  Pemerintahan  Negara:  Suatu  Studi  Analisis  Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I – Pelita VI”, Disertasi , Fakultas Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1990. Agus  Sugiyono,  (et.al.)  (eds),  “Outlook  Energi  Indonesia  2016:  Pengembangan Energi Untuk Mendukung Industri Hijau”, Pusat Teknologi Sumber Daya Energi dan  Industri  Kimia  dan  Badan  Pengkajian  dan  Penerapan  Teknologi,  Jakarta, 2016.
Dian Agung Wicaksono, “Transformasi Pengaturan Distribusi Urusan Pemerintahan dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintahan Daerah”, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum , Vol. 2, No. 3, 2015.
Direktoral  Jenderal  Ketenagalistrikan  Kementerian  Energi  dan  Sumber  Daya Mineral, “Pemerintah Dorong Swasta Kembangkan Listrik Perdesaan”,
h p://www.djk.esdm.go.id/index.php/detail-berita?ide=4210 ,  diakses  26 Maret 2015.
Direktorat Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan, “Keselarasan Kebijakan Energi Nasional Dengan Rencana Umum Energi Nasional dan Rencana Umum Energi  Daerah” ,  Policy  Paper ,  Badan  Perencanaan  Pembangunan  Nasional,
2012.
Hermawan, “Lestarikan Hutan dan Lingkungan”,
h p://www.dishut.jabarprov.go.id/index.php?mod=de lSorotan&idMenuKiri =345&idSorotan=93 , diakses 9 Desember 2016.
Hukum  Online,  “Membedah  Logika  Hukum  Peraturan  Pemerintah  Kebijakan Energi”, h p://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5301fa9d4242f/ membedah-logika-hukum-pp-kebijakan-energi , diakses 17 Februari 2014.
Kementerian  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral,  “Rencana  Strategis  Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2010-2014”, 2010.
______________________________________, “Tanpa Pertumbuhan Pembangkit, 2018 Pulau Jawa Krisis Listrik”, h p://www2.esdm.go.id/berita/
39-listrik/6745-tanpa-pertumbuhan-pembangkit-2018-pulau-jawa-krisis- listrik.html , diakses 26 Maret 2015.

## Dokumen Hukum
Putusan  Mahkamah  Kons tusi  No.  31/PUU-IV/2006,  putusan  diucapkan  dalam sidang Pleno Mahkamah Kons tusi yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 25 Juli 2006.