## TELAAH TERHADAP PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM PEMILU
SERENTAK 2019
Lutfil Ansori
Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya Email: fil.ansori@gmail.com

## Abstrak
Tulisan  ini  bertujuan  untuk  menelaah presidential  threshold dalam  hubungannya dengan  pemilu  serentak  2019.    Pasca  putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  14/PUU- XI/2013  yang  mengamanatkan  pemilu  serentak  menimbulkan  pro  kontra  tentang pengaturan presidential threshold . Dalam prespektif konstitusi, menggunakan atau tidak menggunakan presidential  threshold sesungguhnya  tidak  bertentangan  dengan konstitusi,  karena presidential  threshold merupakan  kebijakan  hukum  terbuka  dari pembentuk  Undang-Undang.  Pembentuk  Undang-Undang  perlu  memikirkan  kembali tentang  ketentuan presidential  threshold terutama  dalam  hubungannya  denga  pemilu serentak,  dengan mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan dalam penerapan atau penghapusan presidential threshold , agar tujuan untuk memperkuat sistem presidensial tercapai.  Adanya  pemilu  serentak  sejatinya  secara  substansi  telah  menghapuskan ketentuan presidential  threshold, sehingga  persyaratan  ambang  batas  untuk mencalonkan  Presiden  dan  Wakil  Presiden  menjadi  tidak  relevan.  Namun,  apabila pembentuk  Undang-Undang  menghendaki  adanya presidential  threshold ,  maka  jalan tengah  yang  dapat  dipilih  adalah  menerapkan presidential  threshold dengan menggunakan  perolehan  suara  pemilu  legislatif  2014  dengan  catatan  melembagakan koalisi.
Kata kunci: Presidential Threshold , Pemilu Serentak, Koalisi

## Abstract
This  paper  aims  to  examine  the  presidential  threshold  in  relation  to  the  simultaneous general elections 2019. After the decision of the Constitutional Court Number 14/PUU- XI/ 2013 which mandates the general election simultaneously raises the pros and cons of setting the presidential threshold. In the constitutional perspective, using or not using the  presidential  threshold  is  not  contrary  to  the  constitution,  because  the  presidential threshold  is  an  open  legal  policy  of  the  legislator.  The  legislators  need  to  rethink  the provisions  of  the  presidential  threshold  especially  in  relation  to  the  simultaneous elections,  taking  into  account  the  advantages  and  disadvantages  of  applying  or abolishing  the  presidential  threshold,  in  order  for  the  purpose  of  strengthening  the presidential system to be achieved. The existence of simultaneous general elections has substantially  eliminated  the  provisions  of  the  presidential  threshold,  so  the  threshold requirement  to  nominate  the  President  and  Vice  President  becomes  irrelevant. However, if the legislators demand presidential threshold, the middle path that can be selected is to apply the presidential threshold by using the legislative election 2014 with a record of institutionalizing the coalition.
Keywords: Presidential Threshold, Simultaneous General Elections, Coalition

## A. PENDAHULUAN

## 1.   Latar Belakang
Pemilihan  Umum  (selanjutnya  disingkat  pemilu)  merupakan  instrumen  penting dalam  negara  demokrasi  dengan  sistem  perwakilan.  Pemilu  adalah  wujud  nyata  dari demokrasi  prosedural.  Indonesia  sebagai  negara  hukum  dengan  pemerintahan  yang demokratis  mengakui  pemilu  sebagai  pilar  penting  demokrasi  yang  harus diselenggarakan  secara  demokratis.  Indonesia  telah  mengatur  perihal  pelaksanaan pemilu yang termaktub dalam UUD NRI Tahun 1945.
Konsep pemerintahan demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk  rakyat.  Oleh  karena  itu,  rakyat  memiliki  kekuasaan  tertinggi  dalam  negara demokrasi.  Pasal  1  ayat  (2)  UUD  NRI  Tahun  1945  menegaskan  bahwa  kedaulatan berada  di  tangan  rakyat  dan  dilaksanakan  menurut  Undang-Undang  Dasar.  Sebagai negara  demokrasi,  maka  dapat  dikatakan  bahwa  memilih  dan  dipilih  dalam  pemilu adalah  deviasi  dari  kedaulatan  rakyat  yang  merupakan  bagian  dari  hak  asasi  setiap warga  negara. 1 Oleh  karena  itu,  lazimnya  di  negara-negara  yang  menamakan  diri sebagai  negara  demokrasi  mentradisikan  pemilihan  umum  untuk  memilih  pejabat- pejabat publik di bidang legislatif dan eksekutif baik di pusat maupun di daerah. 2
Pemilu  telah  diakui  secara  global  sebagai  sarana  penyalur  kedaulatan  rakyat dalam  bentuk  partisipasi  politik  rakyat  dalam  menggunakan  hak  pilihnya.  Teori demokrasi  minimalis,  sebagaimana  dijelaskan  oleh  Joseph  Shumpeter,  menyebutkan bahwa  pemilihan  umum  merupakan  sebuah  arena  yang  mewadahi  kompetisi  antara aktor-aktor  politik  yang  meraih  kekuasaan  partisipasi  politik  rakyat  untuk  menentukan pilihan serta liberalisasi  hak-hak sipil dan politik warga negara. 3 Sedangkan menurut A. S.  S.  Tambunan,  pemilu  merupakan  sarana  atas  pelaksanaan  kedaulatan  rakyat  pada hakekatnya merupakan pengakuan dan perwujudan dari pada hak-hak politik rakyat dan sekaligus  merupakan  pendelegasian  hak-hak  tersebut  oleh  rakyat  kepada  wakil- wakilnya untuk menjalankan pemerintahan. 4
Pemilu  merupakan  pranata  terpenting  bagi  pemenuhan  tiga  prinsip  pokok demokrasi  dalam  pemerintahan  yang  berbentuk  republik,  yaitu  kedaulatan  rakyat, keabsahan  pemerintahan  dan  pergantian  pemerintahan  secara  teratur.  Pemilu  sebagai perwujudan  demokrasi  dianggap  sebagai  sarana  atau  mekanisme  ideal  dalam  rangka proses  peralihan  kekuasaan  secara  damai  dan  tertib.  Dengan  penyelenggaraan  pemilu, maka  diharapkan  proses  peralihan  kekuasaan  dalam  suatu  negara  akan  dapat  berjalan dengan baik.
Kegiatan  pemilu  merupakan  sarana  penyaluran  hak  asasi  warga  negara  yang prinsipil.  Oleh  karena  itu,  dalam  rangka  pelaksanaan  hak  asasi  warga  negara  menjadi suatu  keharusan  bagi  pemerintah  untuk  menjamin  terselenggaranya  pemilu  sesuai dengan jadwal ketatanegaraan yang ditentukan. 5
1 Nur Hidayat Sardini, Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia , Yogyakarta: Fajar Media Press, 2011,  hlm. 1
2 A.  Mukthie  Fadjar,  “Pemilu  Yang  Demokratis  dan  Berkualitas:  Penyelesaian  Hukum Pelanggaran Pemilu dan PHPU”, Jurnal Konstitusi , Vol. 6 No. 1 April 2009, hlm. 4
3 P. Antonius Sitepu, Studi Ilmu Politik , Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012, hlm. 177
4 Titik Triwulan Tutik, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945 , Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm. 331
5 Jimly  Asshiddiqie, Pengantar  Ilmu  Hukum  Tata  Negara ,  Jakarta:  PT  Raja  Grafindo  Utama, 2010, hlm. 416
Dalam  sejarah  ketatanegaraan  Indonesia,  pelaksanaan  pemilu  telah  dimulai pertama kali tahun 1955 di era Orde Lama dan dilanjutkan di era Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992 dan 1997. Kemudian  di  era  Reformasi  pemilu  dilaksanakan  kembali  pada  7  Juni  1999  untuk menggantikan  produk  pemilu  1997  yang  dianggap  tidak  dipercaya  lagi  oleh  rakyat. Setelah  tahun  1999  Indonesia  kembali  melaksanakan  pemilu  setiap  lima  tahun  sekali secara  langsung  untuk  memilih  anggota  DPR,  DPD,  DPRD,  serta  Presiden  dan  Wakil Presiden yang dilaksanakan pada tahun 2004, 2009 dan 2014.
Menurut  ketentuan  UUD  NRI  Tahun  1945,  yang  termasuk  dalam  rezim  pemilu adalah pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) 6 dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD) 7 serta  pemilihan  Presiden  dan Wakil  Presiden. 8 Namun  dalam  praktiknya  selama  ini,  pemilihan  anggota  DPR,  DPD dan DPRD ditempatkan secara terpisah dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam  rezim  pemilu  legislatif.  Sedangkan  pemilihan  Presiden  dan  Wakil  Presiden ditempatkan dan diselenggarakan secara tersendiri dalam rezim pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. 9
Perhelatan  pemilu  legislatif  dan  pemilihan  Presiden  dan  Wakil  Presiden  secara terpisah  dianggap  kurang  mendukung  bagi  pelaksanaan  demokrasi  yang  lebih  efektif dan efisien. Kelemahan lain terlihat dari sisi waktu, besarnya biaya yang dibutuhkan dan juga  tenaga  yang  harus  dicurahkan  oleh  penyelenggara  pemilu  dalam  rangka melaksanakan  pesta  demokrasi  dalam  waktu  yang  berbeda.  Dalam  konteks  ini,  negara memikul  beban  besar  pengeluaran  yang  harus  ditanggung  dalam  rangka menyelenggarakan  pemilu  legislatif  dan  pemilu  Presiden  dan  Wakil  Presiden  yang dilaksanakan secara terpisah.
Setelah  adanya  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  14/PUU-XI/2013  tentang Pengujian  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  2008  tentang  Pemilihan  Umum  Presiden dan Wakil Presiden, lahir konsep pemilu serentak. Pemilu serentak adalah pelaksanaan pemilu  legislatif  dan  pemilu  Presiden  dan  Wakil  Presiden  yang  dilaksanakan  secara bersamaan.
Perlunya  pemilu  serentak  merupakan  hasil  uji  materi  (judicial  review)  atas Undang-Undang  No.  42  Tahun  2008  tentang  Pemilihan  Umum  Presiden  dan  Wakil Presiden  terhadap  UUD  Negara  RI  Tahun  1945.  Mahkamah  Konstitusi  dalam putusannya menyatakan  bahwa penyelenggaraan  pemilu  legislatif dan pemilu  Presiden dan Wakil Presiden diselenggarakan secara bersamaan  yang berlaku pada pemilu 2019 dan pemilu seterusnya. 10
Mahakamah Konstitusi mengabulkan sebagian uji materi Undang-Undang No. 42 Tahun  2008,  yaitu  Pasal  3  ayat  (5),  Pasal  12  ayat  (1)  dan  (2),  Pasal  14  ayat  (2),  dan Pasal 112, tetapi Mahkamah Konstitusi tidak mengabulkan uji materi Pasal 9.
Pasal  9  Undang-Undang  No.  42  Tahun  2008  menyatakan  “Pasangan  calon diusulkan  oleh  partai  politik  atau  gabungan  partai  politik  peserta  pemilu  yang
6 Ketentuan mengenai hal ini dapat dilihat dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 19 ayat (1) serta Pasal 22C ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945
7 Pasal 18 ayat (3) UUD Negara RI Tahun 1945
8 Pasal 6A ayat (1) dan (2) UUD Negara RI Tahun 1945
9 Janpatar Simamora, “Menyongsong Rezim Pemilu Serentak”, Jurnal Rechtsvinding, Vol. 3 No. 1, April 2014, hlm. 3
10 Lihat  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.  14/PUU-XI/2013  dalam  perkara  pengujian  Undang- Undang  No.  42  Tahun  2008  tentang  Pemilihan  Umum  Presiden  dan  Wakil  Presiden  terhadap  UUD Negara RI Tahun 1945
memenuhi  persyaratan  perolehan  kursi  paling  sedikit  20%  (dua  puluh  persen)  dari jumlah  kursi  DPR  atau  memperoleh  25%  (dua  puluh  lima  persen)  dari  suara  sah nasional dalam pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan pemilu Presiden dan Wakil Presiden”. Hal ini kemudian disebut sebagai ambang batas perolehan suara bagi partai politik  atau  gabungan  partai  politik  dalam  mengusung  calon  Presiden  dan  Wakil Presiden, 11 atau yang lebih dikenal dengan istilah presidential threshold. Apabila  presidential  threshold  ini  dihubungkan  dengan  putusan  Mahkamah Konstitusi  No.  14/PUU-XI/2013  ini  akan  muncul  persoalan,  apakah  pengaturan presidential threshold dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 masih relevan diberlakukan  dalam  pemilu  serentak  2019  ataukah  perlu  pengaturan  baru  yang menghilangkan mekanisme presidential threshold?.
Pada  awalnya  pengaturan  presidential  threshold  oleh  pembentuk  Undang- Undang  adalah  dalam  rangka  penguatan  sistem  presidensial. 12 Itu  sebabnya  pemilu legislatif  didahulukan  dari  pada  pemilu  Presiden  dan  Wakil  Presiden.  Hal  inilah  yang menarik untuk dikaji relevansi presidential threshold dalam pemilu serentak.

## 2.   Rumusan Masalah
a.   Apakah  yang  dimaksud  dengan  presidential  threshold  serta  pengaturannya  dalam Peraturan Perundang-Undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia ?
b.  Bagaimanakah  dengan  pro  kontra  penerapan  presidential  threshold  pada  pemilu 2019 ?

## B. PEMBAHASAN
1. Presidential Threshold dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
Hasil amandemen UUD 1945 jelas mengamanatkan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan secara langsung oleh rakyat. 13 Akan tetapi  yang kemudian menjadi perdebatan  adalah  persoalan  mekanisme  dan  persyaratan  calon  Presiden  dan  Wakil Presiden  terutama  persyaratan presidential  threshold yang  diatur  dalam  Undang- Undang  Pilpres,  yaitu  Undang-Undang  No.  42  Tahun  2008  tentang  Pemilihan  Umum Presiden dan Wakil Presiden.
Pengertian presidential  threshold adalah  pengaturan  tingkat  ambang  batas dukungan  dari  DPR,  baik  dalam  bentuk  jumlah  perolehan  suara  ( ballot )  atau  jumlah perolehan  kursi  ( seat )  yang  harus  diperoleh  partai  politik  peserta  pemilu  agar  dapat mencalonkan Presiden dari partai politik tersebut atau dengan gabungan partai politik. 14 Presidential  threshold merupakan  ketentuan  tambahan  mengenai  pengaturan tentang  syarat  pencalonan  Presiden  dan  Wakil  Presiden  dalam  Pasal  6A  ayat  (2)  yang menyatakan bahwa “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebelum pelaksanaan pemilu.”
Secara  tekstual,  Pasal  6A  ayat  (2)  UUD  NRI  Tahun  1945  tersebut  memberikan ruang  kepada  semua  partai  politik  peserta  pemilu  untuk  mencalonkan  Presiden  dan Wakil  Presiden.  Hal  ini  dikarenakan  partai  politik  sebagai  pilar  demokrasi  dan
11 Sodikin, “Pemilu Serentak (Pemilu Legislatif dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden) dan Penguatan Sistem Presidensiil”, Jurnal Rechtsvinding, Vol. 3 No. 1, April 2014, hlm. 21
12 Ibid.
13 Pasal 6A UUD Negara RI Tahun 1945
14 Sigit  Pamungkas, Perihal  Pemilu ,  Yogyakarta:  Laboratorium  Jurusan  Ilmu  Pemerintahan  dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM, 2009, hlm. 19
penghubung  antara  pemerintahan  negara (the  state) dengan  warga  negaranya (the citizens) .
Pengaturan presidential  threshold secara  yuridis  tertuang  di  dalam  Pasal  9 Undang-Undang  No.  42  Tahun  2008  tentang  Pemilihan  Umum  Presiden  dan  Wakil Presiden. Dalam Undang-Undang ini ditegaskan bahwa :
“Pasangan  calon  diusulkan  oleh  partai  politik  atau  gabungan  partai  politik peserta  pemilu  yang  memenuhi  persyaratan  perolehan  kursi  paling  sedikit  20% (dua  puluh  persen)  dari  jumlah  kursi  DPR  atau  memperoleh  25%  (dua  puluh lima  persen)  dari  suara  sah  nasional  dalam  pemilu  anggota  DPR,  sebelum pelaksanaan pemilu Presiden dan Wakil Presiden”
Bila  dikaji  lebih  dalam,  sebenarnya  kebijakan presidential  threshold terkait dengan  kebijakan  ambang  batas  parlemen  atau parlementary  threshold yang menggantikan electoral  threshold . 15 Presidential  threshold ini  menjadi  salah  satu  cara penguatan  sistem  presidensial  melalui  penyederhanaan  partai  politik.  Tujuannya menciptakan  pemerintahan  yang  stabil  dan  tidak  menyebabkan  pemerintahan  yang berjalan mengalami kesulitan di dalam mengambil kebijakan dengan lembaga legislatif.
Penerapan presidential  threshold menurut  penilaian  Mahkamah  Konstitusi melalui  putusan  Nomor  3/PUU-VII/2009  merupakan  kebijakan  yang  lebih  demokratis karena  tidak  mengancam  eksistensi  partai  politik  dalam  mengajukan  pasangan  calon Presiden  dan  Wakil  Presiden. Presidential  threshold dianggap  tidak  bertentangan dengan  UUD  NRI  Tahun  1945  karena  tidak  menegasikan  prinsip  kedaulatan  rakyat, serta tidak bersifat diskriminatif karena berlaku untuk semua partai politik. 16 Sedangkan menurut  putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  14/PUU-XI/2013  ketentuan  mengenai presidential  threshold dianggap  merupakan  kebijakan  hukum  terbuka  ( open  legal policy )  dari  pembentuk  Undang-Undang.  Istilah  kebijakan  hukum  terbuka  dapat dimaknai  sebagai  suatu  kebebasan  bagi  pembentuk  Undang-Undang  untuk  mengambil kebijakan hukum. 17
Namun  penerapan presidential  threshold mengandung  konsekuensi  hilangnya kesempatan dan hak warga negara melalui partai  politik yang tidak memenuhi besaran angka yang ditentukan untuk mengajukan calonnya. Oleh karena itu perlu diperhatikan, sesuai  dengan  prinsip  demokrasi,  dalam  penentuan  ambang  batas  besaran presidential threshold tidak  boleh  merugikan  kelompok  masyarakat  tertentu  terutama  minoritas. Penentuan  ambang  batas presidential  threshold harus  memperhatikan  keragaman masyarakat yang tercermin dalam aspirasi politik. 18
Penentuan presidential  threshold perlu  dilakukan  secara  proporsional  serta memperhatikan  keseimbangan  antara  politik  hukum  penyederhanaan  partai  dan perlindungan terhadap keragaman politik. Penentuan besaran ambang batas presidential threshold tidak  boleh  dilakukan  berdasarkan  pertimbangan  keuntungan  dan  kerugian yang akan didapat oleh partai politik. 19
15 Janedri M. Ghaffar, Politik Hukum Pemilu , Jakarta: Konstitusi Pres, 2012, hlm. 33
16 I Dewa Made Putra Wijaya, “Mengukur Derajat Demokrasi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan  Umum Presiden dan Wakil Presiden”, Jurnal  IUS ,  Vol.  II  Nomor  6  Desember 2014, hlm. 564
17 Mardian  Wibowo,  “Menakar  Konstitusionalitas  sebuah  Kebijakan  Hukum  Terbuka  dalam Pengujian Undang-Undang”, Jurnal Konstitusi, Volume 12 Nomor 2, Juni 2015, hlm. 211
18 I Dewa Made Putra Wijaya, Op.Cit ., hlm. 564
19 Ibid ., hlm. 565
Mahkamah  Konstitusi  melalui  putusannya,  yakni  Putusan  Nomor  14/PUU- XI/2013,  menegaskan  bahwa  ketentuan  mengenai presidential  threshold merupakan kebijakan  hukum  terbuka  atau  delegasi  kewenangan  terbuka  yang  dapat  ditentukan sebagai legal  policy oleh  pembentuk  Undang-Undang.  Oleh  karena  itu,  Mahkamah Konstitusi  menyerahkan  persoalan presidential  threshold kepada  pembentuk  undang- undang, yakni pemerintah dan DPR.
Dengan  mengacu  pada  putusan  Mahkamah  Konstitusi  tersebut  dapat  dimaknai bahwa  penerapan presidential  threshold dalam  pemilu  Presiden  dan  Wakil  Presiden tidaklah  bertentangan  dengan  konstitusi,  demikian  pula  dengan  penghapusan presidential  threshold juga  tidak  bertentangan  dengan  konstitusi.  Maka  ada  atau  tidak adanya presidential threshold dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden sesungguhnya tetap konstitusional.
2. Pro Kontra Penerapan Presidential Threshold dalam Pemilu Serentak 2019 Putusan  Mahkamah  Konstitusi  yang  tidak  mengabulkan judicial  review Pasal  9 Undang-Undang  No.  42  Tahun  2008  terkait presidential  threshold menimbulkan  dua tafsiran, yaitu pertama , presidential threshold dianggap masih diperlukan dalam pemilu serentak  2019,  dan  kedua ,  presidential  threshold dianggap  sudah  tidak  relevan  lagi digunakan dalam pemilu serentak 2019.
Terkait  hal  ini  Mahkamah  Konstitusi  menyerahkan  kepada  pembentuk  Undang- Undang. Mahkamah Konstitusi beranggapan bahwa pembentuk undang-undanglah yang berwenang  menentukan  apakah  diperlukan  atau  tidak presidential  threshold untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2019. 20
Pada saat merumuskan amandemen UUD 1945, tidak ada ketentuan pasti tentang presidential  threshold ,  sehingga  pada  saat  itu  rumusan  yang  disepakati  adalah mendelegasikan kepada lembaga legislatif untuk mengaturnya dalam Undang-Undang. 21 Maknanya,  apabila  pemilu  Presiden  dan  Wakil  Presiden  dilaksanakan  bersamaan dengan pemilu legislatif, maka presidential threshold masih dapat diterapkan. Demikian pula  sebaliknya, presidential  threshold dapat  dihilangkan  apabila  pembentuk  Undang- Undang menghendakinya.
Artinya  keberadaan  ketentuan presidential  threshold bergantung  kepada  politik hukum pembentuk Undang-Undang. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan umum serentak  memang  perlu  dilaksanakan,  karena  terdapat  hal-hal  yang  tidak  dapat dirumuskan  secara  langsung  dalam  UUD  1945  karena  sifatnya  mudah  untuk  berubah dan sangat teknis.
Pro  kontra  penerapan presidential  threshold kembali  menyeruak  seiring  revisi Undang-Undang  tentang  Pemilihan  Umum  Presiden  dan  Wakil  Presiden.  Sampai  saat ini  DPR  belum  mendapatkan  titik  temu  apakah  pemilu  serentak  2019  tetap menggunakan presidential  threshold ataukah  menghapuskan  ketentuan presidential threshold . 22 Menggunakan presidential  threshold atau  menghapuskan presidential threshold dalam  pemilu  serentak  2019  yang  akan  datang  tentu  keduanya  mengandung kelebihan  dan  kekurangan,  terutama  dalam  hubungannya  dengan  penguatan  sistem presidensial. Oleh karena itu, perlu tela’ah secara mendalam untuk tetap menggunakan
20 Sodikin, Op.Cit., hlm. 26
21 Ibid. , hlm. 27
22 _____,  “Pembahasan  Presidential  Threshold  Masih  Buntu”,  http://  nasional.kompas.com/read/ 2017/07/ 04/16155851/pembahasan.presidential.threshold.masih.buntu, diakses tanggal 18 Juli 2017
presidential threshold atau menghilangkan ketentuan presidential threshold ini, bukan berdasar pada pertimbangan politik jangka pendek.
Apabila  dikaji  mendalam,  ada  beberapa  kelebihan  dari  penerapan presidential threshold dalam pemilu. Pertama, penerapan presidential threshold dalam pemilu dapat memunculkan figur Presiden dan Wakil Presiden yang kuat, karena Presiden dan Wakil Presiden  terpilih  akan  mendapat  basis  dukungan  politik  yang  besar  di  parlemen, sehingga  pelaksanaan  pemerintahan  dapat  berjalan  efektif  dan  stabil.  Dalam  derajat tertentu, kondisi ini dapat memperkuat sistem presidensial yang dianut oleh Indonesia.
Kedua,  penghapusan presidential  threshold sebagai  syarat  pencalonan  pemilu Presiden  dan  Wakil  Presiden  dapat  menyebabkan  parlemen  cenderung  dominan, sehingga  memperlemah  sistem  presidensial.  Ketiga,  penerapan presidential  threshold yang tetap tinggi memaksa partai politik atau gabungan partai politik menyeleksi calon Presiden  dan  Wakil  Presiden  dengan  sungguh-sungguh,  sehingga  akan  memunculkan Presiden  dan  Wakil  Presiden  yang  berkualitas.  Keempat,  penerapan presidential threshold akan  melahirkan  koalisi  untuk  memperkuat  pelaksanaan  pemerintahan, sehingga akan membangun pemerintahan yang efektif.
Kelima, presidential  threshold dalam  pengajuan  calon  Presiden  dan  calon  Wakil Presiden  dimaksudkan  untuk  menyederhanakan  sistem  kepartaian.  Partai  politik  pasca pemilihan  umum  akan  membentuk  dua  poros,  yaitu  poros  pemerintah  sebagai pengusung dan poros oposisi. Sehingga dalam parlemen hanya akan ada dua kekuasaan dan  partai-partai  politik  akan  berafiliasi  dengan  partai  lain.  Dengan  model  ini,  kinerja presiden  sebagai  eksekutif  dalam  hal  penyelenggaraan  pemerintahan  akan  semakin efektif.
Namun  demikian  dibalik  beberapa  kelebihan  penerapan presidential  threshold dalam  pemilu  serentak  juga  memiliki  banyak  kelemahan,  antara  lain:  pertama,  dengan adanya  koalisi  partai  politik  dalam  mengusung  calon  Presiden  dan  Wakil  Presiden sangat  rentan  terjadi  tukar  menukar  kepentingan  (politik  transaksional).  Dalam  derajat tertentu  koalisi  partai  politik  yang  seperti  ini  justru  akan  memperlemah  sistem presidensial,  karena  Presiden  tersandera  oleh  partai  politik  dalam  koalisinya.  Kedua, penerapan presidential threshold akan membatasi partai politik yang baru berpartisipasi dalam  pemilihan  umum  serentak  2019  tidak  dapat  berkoalisi  untuk  mengusung  calon Presiden  dan  Wakil Presiden,  karena  belum  memiliki jumlah parliamentary  threshold . Hal  ini  dapat  menghilangkan  hak  partai  politik  untuk  mengusung  calon  Presiden  dan Wakil  Presiden  yang  notabene  hak  tersebut  dijamin  dalam  UUD  NRI  Tahun  1945. Ketiga,  dalam  prespektif  konstitusi,  sebagian  pihak  menilai  bahwa  penerapan presidential threshold bertentang dengan UUD NRI Tahun 1945. Presidential threshold dianggap telah menghilangkan makna pengakuan, jaminan perlindungan  dan kepastian hukum  yang  adil,  serta  perlakuan  yang  sama  bagi  setiap  warga  negara  di  hadapan hukum.  Lebih  jauh dari  itu, ketentuan  tentang mekanisme syarat  pencalonan pasangan Presiden  dan  Wakil  Presiden  dengan  alasan  sebagai  cara  untuk  membentuk pemerintahan  yang  efektif  serta  sebagai  solusi  dalam  rangka  penyederhanaan  atau rasionalisasi partai politik, telah menghilangkan hak warga negara untuk memilih secara cerdas dan efisien “ political efficiency ”. 23
Seiring  dengan  beberapa  kelemahan  penerapan presidential  threshold diatas, beberapa ahli hukum tata negara menilai bahwa presidential threshold tidak relevan lagi diterapkan dalam pemilu serentak 2019. Meniadakan presidential threshold pada pemilu
23 Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  14/PUU-XI/2008  dalam  Perkara  Pengujian  Undang- Undang terhadap Undang-Undang Dasar, tanggal 26 Maret 2013, hlm. 2
serentak  yang  akan  dilakukan  pada  2019  dianggap  sebuah  keniscayaan,  agar  amanat UUD NRI Tahun 1945 terlaksana.
Pasal  6A  UUD  NRI  Tahun  1945  tidak  menentukan  adanya  ambang  batas ( presidential threshold ) dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, yang ada hanyalah “Pasangan  calon  Presiden  dan  calon  Wakil  Presiden  diajukan  oleh  partai  politik  atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum”. Di sini Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 apabila tidak ditafsirkan lain, maka pemberlakuannya tanpa ada hambatan. Sesuai dengan Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dengan pemilu serentak, maka setiap  partai  politik  peserta  pemilihan  umum  dapat  mengajukan  pasangan  calon Presiden dan Wakil Presiden tanpa syarat mempunyai sejumlah kursi tertentu di DPR.
Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 mengandung makna bahwa persyaratan yang berlaku bagi capres dan wapres adalah (1) capres dan wapres diajukan oleh partai politik  baik  sendiri-sendiri  maupun  bersama-sama  dalam  gabungan/koalisi  partai politik;  (2)  semua  partai  politik  dapat  mengajukan  pasangan  capres  dan  wapres sepanjang memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu; dan (3) tidak ada penambahan syarat  lain  berupa threshold berapa  pun  besarnya.  Pasal  ini  telah  jelas  maksudnya  dan tidak  memberi  peluang  bagi  pembentuk  undang-undang  untuk  membuat legal  policy dengan  menentukan presidential  threshold sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  9  UU  No. 42 Tahun 2008.
UUD  NRI  Tahun  1945  sebagai basic  law hanya  memberikan  ruang  kepada pembentuk  Undang-Undang  untuk  mengatur  lebih  lanjut  mengenai:  (1)  syarat-syarat untuk  menjadi  Presiden  dan  Wakil  Presiden  (Pasal  6  ayat  (2)  UUD  NRI  Tahun  1945) dan  (2)  tata  cara  pelaksanaan  pemilu  Presiden  dan  Wakil  Presiden  (Pasal  6A  ayat  (5) UUD N RI Tahun 1945.
Refly Harun menyebut bahwa syarat ambang batas pengajuan calon presiden atau presidential  threshold yang  diatur  dalam  Undang-Undang  No.  42  Tahun  2008  tidak didasari  argumentasi  yang  tepat.  Penerapan presidential  threshold untuk  mengusung pasangan  calon  Presiden  dan  Wakil  Presiden  dianggapnya  sebagai  permainan  politik partai  partai  besar.  Penerapan presidential  threshold dalam  Undang-Undang  Pilpres tidak  masuk  akal,  karena  UUD  1945  telah  mengatur  bahwa  Presiden  terpilih berdasarkan perolehan suara 50% plus satu dan tersebar di 20% provinsi. 24
Menurut Refly Harun, pernyataan yang menyatakan bahwa penerapan presidential threshold dilakukan  untuk  memperkuat  sistem  presidensial  juga  tidak  bisa  dibuktikan. Apabila Presiden yang terpilih berasal dari partai kecil, pembentukan kabinet juga pasti akan  dilakukan  secara  koalisi.  Contohnya  adalah  Partai  Demokrat  dengan  suara minoritas  pada  tahun  2009  akhirnya  mengajak  partai  Golkar  masuk  dalam  kabinet meski  dalam  pemilihan  Presiden  harus  berkompetisi. 25 Menurut  Syamsuddin  Harris, secara teoritis  basis legitimasi  seorang presiden dalam  skema sistem presidensial tidak ditentukan oleh formasi politik parlemen hasil pemilu legislatif. Lembaga presiden dan parlemen  dalam  sistem  presidensial  adalah  dua  intitusi  terpisah  yang  memiliki  basis legitimasi  berbeda. 26 Dengan  demikian, sistem presidensial  akan tetap efektif dan kuat dalam  pemerintahan,  meskipun  pemilu  serentak  dilaksanakan  tanpa  harus  ada
24 ______,  “Pengamat:  Presidential  Threshold  Konspirasi  Jahat  Partai  Besar”,  http://nasional .kompas.com/read/2014/01/25/1115549/Pengamat.Presidential.Threshold.Konspirasi.Jahat.Partai.Besar, diakses pada 17 Juli 2017
25 Ibid.
26 Syamsuddin  Haris,  “Salah  Kaprah  Presidential  Threshold”,  http://nasional.sindonews .com/read/683795/18/salah-kaprah-presidential-threshold-1351561633,diakses pada 17 Juli 2017
persyaratan  ambang  batas  ( presidential  threshold )  bagi  partai  politik  pengusung  calon Presiden dan Wakil Presiden.
Alasan  ambang  batas  ( presidential threshold )  untuk  menciptakan  efektifnya pemerintahan  oleh  Presiden  terpilih,  penyederhanaan  kepartaian  dan  menyeleksi  calon Presiden dan Wakil Presiden juga tidak sepenuhnya tepat. Hal ini karena partai politik sebagai  peserta  pemilu  sudah  diseleksi  secara  ketat  oleh  KPU,  sehingga  partai  politik yang  lolos  verifikasi  yang  ketat  sebagai  partai  politik  peserta  pemilu  yang  kemudian mengusulkan  calon  Presiden  dan  Wakil  Presiden.  Penyeleksian  partai  politik  peserta pemilu yang dilakukan oleh KPU sebagai bentuk penyederhanaan sistem kepartaian. 27 Persyaratan presidential threshold dalam pengajuan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 42 Tahun 2008,  dianggap  tidak  sejalan  dengan  prinsip  sistem  pemerintahan  presidensial  yang sesungguhnya,  karena  seharusnya  pemilihan  Presiden  dan  Wakil  Presiden  tidak memerlukan  prasyarat  ketercapaian  kuota  kursi  di  parlemen 28 .  Karakteristik  dasar sistem  presidensial  adalah keterpisahan  antara eksekutif dan legislatif ( executive is  not depend  on  legislative ). 29 Praktik  yang  lazim  di  negara-negara  yang  menganut  sistem presidensial  adalah  pemberlakuan  ambang  batas  minimum  bagi  keterpilihan  Presiden. Dengan  kata  lain, presidential  threshold bukanlah  untuk  membatasi  pencalonan Presiden,  melainkan  dalam  rangka  menentukan  prosentase  suara  minimum  untuk keterpilihan Presiden. 30
Konsekuensi  dari  adanya  penetapan  ambang  batas  perolehan  kursi  di  DPR  bagi partai politik yang hendak mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden di dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 dengan sendirinya mereduksi makna pemilu  sebagai  suatu  mekanisme  politik  yang  adil  dan  demokratis  dalam  menentukan pemimpin bangsa yang dipercaya, dan berimplikasi terhadap kualitas partisipasi politik rakyat dan upaya perlindungan bagi hak pemilih. 31 Pembatasan calon berarti membatasi saluran  politik  pemilih  dan  dalam  derajat  tertentu  mendorong  pemilih  tidak  ikut berpartisipasi dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden, karena calon terbaik menurut mereka  tidak  dapat  menjadi  pasangan  calon  Presiden  dan  Wakil  Presiden  akibat pembatasan tersebut. Sebaliknya, penghapusan presidential threshold berarti membuka saluran  politik  rakyat  dan  dalam  derajat  tertentu  meningkatkan  partisipasi  pemilih karena  daya  tarik  calon  Presiden  dan  Wakil  Presiden  yang  lebih  banyak  pilihan alternatifnya. 32
Sejatinya,  apabila  pemilu  legislatif  dan  pemilu  Presiden  dan  Wakil  Presiden diselenggarakan  secara  serempak  dalam  waktu  yang  bersamaan  sebagaimana  secara implisit terkandung dalam Pasal 22E ayat (2) juncto Pasal 6A ayat (2) UUD Negara RI Tahun  1945,  maka mutatis  mutandis ketentuan presidential  threshold dalam  Pasal  9 Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 kehilangan relevansinya. Dengan demikian, Pasal 3 ayat (5) dan Pasal 9 Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 bertentangan dengan sumber
27 Sodikin, Op.Cit., hlm. 29 28 Widaningsih,  “Implikasi  Yuridis  atas  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  tentang  Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019”, Jurnal Cakrawala Hukum , Vol. 19 No. 1 Juni 2014, hlm. 98
29 Djayadi  Hanan,  “Memperkuat  Presidensialisme  Multipartai  di  Indonesia:  Pemilu  Serentak, Sistem  Pemilu,  dan  Sistem  Kepartaian”,  http://puskapol.ui.ac.id/wp-content/uploads/2015/02/Makalah- Djayadi-Hanan.pdf, hlm. 2, diakses pada 17 Maret 2016
30 Widaningsih, Op.Cit., hlm. 98
31 I Dewa Made Putra Wijaya, Op. Cit., hlm. 565
32 Ibid ., hlm. 566
legitimasinya, yaitu Pasal 6A ayat (2) juncto Pasal 22E ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945.
Menurut  Yusril  Ihza  Mahendra,  adanya  pemilu  serentak  sebagaimana  putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, maka adanya Pasal 9 Undang-Undang Pilpres soal ambang batas presiden ( presidential threshold ) secara tidak langsung tidak berlaku. 33 Sehingga setiap partai politik peserta pemilu dapat mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden. Dalam situasi yang demikian, sisi positif dari kondisi ini adalah bahwa seluruh  partai  politik  memiliki  peluang  dan  kesempatan  yang  sama  untuk  mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden. 34

## 3. Jalan Tengah Penerapan Presidential Threshold dalam Pemilu Serentak 2019
Sebagaimana ditegaskan dalam uraian diatas, bahwa penerapan atau penghapusan presidential  threshold dalam  pemilu  serentak  2019  tidak  bertentangan  dengan konstitusi.  Maka  jalan  tengah  yang  dapat  diambil  adalah  dengan  mempertimbangkan kelebihan  dan  kekurangan  masing-masing  dalam  hubungannya  dengan  penguatan sistem presidensial.
Menerapkan presidential  threshold dalam  pemilu  serentak  2019  akan  menemui persolan yang cukup serius setidaknya dalam dua hal, yaitu tentang keberadaan koalisi dan patokan ambang batas.
1) Keberadaan Koalisi
Partai  politik  yang  tidak  memenuhi  ambang  batas  akan  dipaksa  untuk  berkoalisi dengan  partai  politik  lain.  Koalisi  ini  sejatinya  dimaksudkan  agar  Presiden  terpilih mempunyai  basis  dukungan  di  parlemen  yang  kuat,  sehingga  pemerintahan  dapat berjalan  dengan  efektif.  Namun,  keberadaan  koalisi  seringkali  justru  menimbulkan persoalan  baru  yang  lebih  serius,  yakni  politik  transaksional.  Keharusan  koalisi membuka  ruang  partai  politik  untuk  tawar  menawar  kepentingan,  baik  kepentingan untuk mendapatkan jatah kursi menteri dan kepentingan-kepentingan lain yang berujung pada  politik  transaksional.  Koalisi  dengan  model  seperti  ini  tidak  akan  memperkuat sistem  presidensial,  tetapi  malah  memperlemah  sistem  presidensial.  Karena  Presiden seringkali  tersandera  oleh  partai  politik  koalisi  manakala  kebijakan  Presiden  tidak sejalan dengan keinginan partai dalam koalisi.
Koalisi  yang  dibangun  dalam  sistem  kepartaian  di  Indonesia  selama  ini  tidak menunjukkan koalisi permanen, yakni koalisi partai politik yang didasari pada ideologi, cita-cita,  dan  visi  yang  sama  untuk  kepentingan  bangsa  dan  negara  dalam  jangka panjang.  Sehingga  sering  ditemukan  partai  politik  pendukung  pemerintah  dalam perjalanannya menyeberang menjadi partai oposisi, dan begitu sebaliknya partai oposisi berubah  haluan  di  tengah  jalan  menjadi  partai  pendukung  pemerintah.  Model  koalisi seperti ini tidak akan mendukung penguatan sistem presidensial, karena basis dukungan terhadap Presiden dapat berubah dan berganti haluan sewaktu-waktu.
Oleh karena itu, jalan tengah terhadap persoalan ini adalah dengan melembagakan koalisi.  Yang  dimaksud  melembagakan  koalisi  adalah  membuat  koalisi  permanen, setidaknya untuk jangka waktu lima tahun. Sehingga koalisi yang dibangun sejak awal ketika  mengusung  calon  Presiden  dan  Wakil  Presiden  tidak  terbelah  ditengah  jalan. Dengan  demikian,  peta  kekuasaan  parlemen  sudah  dapat  diketahui  sejak  awal pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Pola ini juga dapat menjadi jalan tengah atas
33 Lihat alasan Pemohon dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 108/PUU-XI/2013
34 Janpatar Simamora, Op.Cit., hlm. 15
persoalan  multi  partai  di  Indonesia  yang  dianggap  tidak  sejalan  dengan  sistem presidensial. Partai-partai akan berkoalisi dengan partai lain secara permanen setidaknya dalam  waktu  lima  tahun.  Kondisi  ini  akan  memaksa  partai  politik  untuk  berkoalisi berdasarkan  ideologi,  visi,  dan  cita-cita  partai,  karena  setelah  berkoalisi  partai  politik tidak dapat berpindah haluan setidaknya dalam jangka waktu lima tahun.
Untuk  menjamin  keberadaan  lembaga  koalisi,  konsep  melembagakan  koalisi  ini perlu  dituangkan  dalam  peraturan  perundang-undangan,  yakni  Undang-Undang  Partai Politik, Undang-Undang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.
2) Patokan Ambang Batas
Persoalan  lain  yang  ditemui  dalam  penerapan presidential  threshold di  pemilu serentak  2019  adalah  persoalan  ambang  batas,  yakni  pertama,  berapa  jumlah  ambang batas yang ditentukan, dan kedua, ambang batas tersebut diambilkan dari mana.
Terhadap  persoalan  yang  pertama,  maka  sepenuhnya  bergantung  pada  politik hukum  pembentuk Undang-Undang. Apakah akan digunakan ambang batas  20 persen, 15 persen, atau 10 persen dari perolehan kursi di legislatif bergantung kepada kebijakan yang  diambil  oleh  DPR  bersama  dengan  pemerintah.  Terhadap  persoalan  yang  kedua, maka  jawaban  yang  paling  mungkin  adalah  menggunakan  ambang  batas  perolehan suara  pada  pemilu  legislatif  tahun  sebelumnya,  dalam  hal  ini  pemilu  legislatif  tahun 2014. Meskipun kondisi ini tidak ideal karena situasi politik yang tentu sangat berbeda antara tahun 2014 dengan 2019 misalnya jumlah partai, muculnya partai-partai baru dan lain-lain, namun untuk menerapkan presidential threshold dalam pemilu serentak 2019 dapat menggunakan ambang batas pemilu legislatif 2014.
Dari  uraian  diatas,  jalan  tengah  yang  dapat  diterapkan  dalam  pemilu  serentak 2019  adalah  pertama,  menerapkan presidential  threshold dengan  menggunakan perolehan  suara  pemilu  legislatif  2014  dengan  catatan  melembagakan  koalisi.  Kedua, menghapuskan ketentuan presidential threshold dengan membuka ruang seluas-luasnya kepada  partai  politik  untuk  mengusung  calon  Presiden  dan  Wakil  Presiden  dengan catatan  memberikan  pengetatan  terhadap  syarat-syarat  menjadi  calon  Presiden  dan Wakil Presiden untuk  mendorong munculnya calon  Presiden dan Wakil Presiden  yang berkualitas.  Pengetatan  terhadap  syarat  calon  Presiden  dan  Wakil  Presiden  ini  dapat dituangkan  di  dalam  Undang-Undang  tentang  Pemilihan  Umum  Presiden  dan  Wakil Presiden.

## C. SIMPULAN
Penerapan presidential  threshold dalam  pemilu  serentak  2019  menimbulkan  pro kontra  yang  keduanya  mempunyai  basis  alasan  masing-masing.  Menelaah  pro  kontra presidential  threshold dalam  pemilu  serentak  melahirkan  kesimpulan  bahwa  adanya putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  14/PUU-XI/2013  yang  mengamanatkan  pemilu serentak  sejatinya  secara  substansi  telah  menghapuskan  sistem presidential  threshold, sehingga  persyaratan  ambang  batas  untuk  mencalonkan  Presiden  dan  Wakil  Presiden menjadi  tidak  relevan  dalam  pemilu  serentak  2019.  Pembentuk  Undang-Undang  perlu memikirkan  kembali  pengaturan presidential  threshold .  Pengaturan presidential threshold perlu ditinjau kembali dalam merumuskan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum  Presiden  dan  Wakil  Presiden,  sehingga  tidak  bertentangan  dengan  amanat konstitusi yaitu UUD NRI Tahun 1945 terutama Pasal 6A ayat (2). Apabila pembentuk Undang-Undang  menghendaki  untuk  tetap  menggunakan presidential  threshold dalam pemilu  serentak  2019,  maka  jalan  tengah  yang  dapat  diambil  adalah  menerapkan
presidential  threshold dengan  menggunakan  perolehan  suara  pemilu  legislatif  2014 dengan catatan melembagakan koalisi.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku: Janedri M. Ghaffar. 2012. Politik Hukum Pemilu . Jakarta: Konstitusi Pres
Jimly  Asshiddiqie.  2010. Pengantar  Ilmu  Hukum  Tata  Negara .  Jakarta:  PT  Raja Grafindo Utama
Nur  Hidayat  Sardini.  2011. Restorasi  Penyelenggaraan  Pemilu  di  Indonesia . Yogyakarta: Fajar Media Press
P. Antonius Sitepu.  2012. Studi Ilmu Politik , Yogyakarta: Graha Ilmu
Sigit  Pamungkas, Perihal  Pemilu .  2009.  Yogyakarta:  Laboratorium  Jurusan  Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM
Titik  Triwulan  Tutik, Konstruksi  Hukum  Tata  Negara  Indonesia  Pasca  Amandemen UUD 1945 , Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011

## Jurnal:
A.  Mukthie  Fadjar,  “Pemilu  Yang  Demokratis  dan  Berkualitas:  Penyelesaian  Hukum Pelanggaran Pemilu dan PHPU”, Jurnal Konstitusi , Vol. 6 No. 1, April 2009
I Dewa Made Putra Wijaya, “Mengukur Derajat Demokrasi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden”, Jurnal IUS , Vol. II Nomor 6 Desember 2014
Janpatar  Simamora,  “Menyongsong  Rezim  Pemilu  Serentak”, Jurnal  Rechtsvinding, Vol. 3 No. 1, April 2014
Mardian  Wibowo,  “Menakar  Konstitusionalitas  sebuah  Kebijakan  Hukum  Terbuka dalam Pengujian Undang-Undang”, Jurnal Konstitusi, Volume 12 Nomor 2, Juni 2015
Nazaruddin, “Kebijakan Multipartai Sederhana Dalam Undang-Undang Pemilu”, Jurnal Konstitusi , Volume 1 Nomor 1, Juni 2009
Sodikin,  “Pemilu  Serentak  (Pemilu  Legislatif  dengan  Pemilu  Presiden  dan  Wakil Presiden) dan Penguatan Sistem Presidensiil”, Jurnal Rechtsvinding, Vol. 3 No.
1, April 2014
Widaningsih,  “Implikasi  Yuridis  atas  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  tentang Penyelenggaraan  Pemilihan  Umum  Serentak  Tahun  2019”, Jurnal  Cakrawala Hukum , Vol. 19 No. 1 Juni 2014

## Peraturan Perundang-undangan dan Putusan Pengadilan:
UUD NRI Tahun 1945
Undang-Undang  No.  42  Tahun  2008  tentang  Pemilihan  Umum  Presiden  dan  Wakil Presiden
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/PUU-XI/2013 dalam perkara pengujian Undang- Undang  No.  42  Tahun  2008  tentang  Pemilihan  Umum  Presiden  dan  Wakil Presiden terhadap UUD Negara RI Tahun 1945
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 3/PUU-VII/2009 dalam perkara pengujian Undang- Undang  Nomor  10  Tahun  2008  tentang  Pemilihan  Umum  Anggota  DPR,  DPD, dan DPRD terhadap UUD Negara RI Tahun 1945
Putusan  Mahkamah  Konstitus  No.  51-52-59/PUU-VI/2008  dalam  perkara  pengujian Undang-Undang Nomor  42 Tahun 2008 tentang  Pemilihan Umum  Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD Negara RI Tahun 1945
Internet:
Djayadi  Hanan,  “Memperkuat  Presidensialisme  Multipartai  di  Indonesia:  Pemilu Serentak,  Sistem  Pemilu,  dan  Sistem  Kepartaian”,  http://puskapol.ui.ac.id/wp- content/uploads/2015/02/Makalah-Djayadi-Hanan.pdf
Syamsuddin Haris, “Salah Kaprah Presidential Threshold”, http://nasional.sindonews.com/read/683795/18/salah-kaprah-presidential-thresho ld-1351561633
______,  “Pengamat:  Presidential  Threshold  Konspirasi  Jahat  Partai  Besar”, http://nasional.
kompas.com/read/2014/01/25/1115549/Pengamat.Presidential.Threshold.Konspir asi. Jahat.Partai.Besar
______, “Pembahasan Presidential Threshold Masih Buntu”, http:// nasional.kompas.com/read/
2017/07/04/16155851/pembahasan.presidential.threshold.masih.buntu