## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGURANGAN RISIKO BENCANA BANJIR PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DALAM RANGKA MENDUKUNG KETAHANAN WILAYAH
Lukman Hakim Baihaqi 1 , Anwar Kurniadi 2 1,2 Universitas Pertahanan Republik Indonesia Email: cacak.lukman@gmail.com

## Abstrak
Kabupaten  Bandung  memiliki  kelas  risiko  tinggi  terhadap  bencana  disebabkan  lokasi Kabupaten  Bandung  yang  terletak  di  cekungan  purba,  sehingga  perlu  diketahui  bagaimana implementasi  kebijakan  pengurangan  risiko  bencana  banjir  Pemerintah  Kabupaten  Bandung dalam  memitigasi  risiko  bencana  banjir  di  wilayah  tersebut  serta  pengaruhnya  dalam mendukung ketahan wilayah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil dari  penelitian  adalah  dalam  implementasi  kebijakan  pengurangan  risiko  bencana  banjir  di Kabupaten  Bandung,  diketahui  aliran  komunikasi  masih  belum  dapat  dijalankan  dengan konsisten,  selain  itu  Dansatgas  sektor  21  Citarum  menyampaikan  bahwa  koordinasi  antar pentahelix juga masih belum terjalin dengan baik. Untuk sumberdaya yang dimiliki oleh tiap sektor  masih  terbatas  Dibidang  disposisi,  penunjukan  Sekda  sebagai  Kepala  BPBD memberikan  kekuatan  tersendiri  bagi  BPBD  dalam  menerapkan  kebijakan  pengurangan risiko  bencana.  Dari  struktur  birokrasi,  perlunya  mengkaji  lagi  SOP  terkait  perumusan anggaran program kebencanaan agar lebih mendukung program pengurangan risiko bencana. Walaupun  adanya  beberapa  hambatan  dan  keterbatasan,  Implementasi  kebijakan pengurangan  risiko  bencana  banjir  di  Kabupaten  Bandung  telah  berdampak  baik  terhadap peningkatan  ketahanan  wilayah  melalui  pembangunan  kolam  retensi,  rumah  pompa  dan sosialisasi intens kepada masyarakat sehingga mampu menguatkan wilayah dalam mengatasi berbagai  macam  guncangan  ( shock )  dan  tekanan  ( stress ),  sekaligus  beradaptasi mengembangkan diri untuk mencapai tujuan dari ketahanan nasional.
Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Risiko Bencana Banjir, Ketahanan Wilayah.

## Abstract
Desaster risk reduction has been helped to enhance the awareness and understanding of the community  regarding  disaster  threats  and  the  measures  that  can  be  taken  to  protect  the surrounding  community.  Bandung  Regency  faced  a  high  risk  of  disasters  because  Bandung Regency located in ancient basin. This research aimed to analyze the implementation of the flood disaster risk reduction policy by the Bandung Regency Government in mitigating flood risks  in  the  area  and  its  influence  in  supporting  regional  resilience.  This  study  employed  a descriptive design with qualitative method. The research revealed that in the implementation of  the  flood  disaster  risk  reduction  policy  in  Bandung  Regency,  communication  flow  was inconsistent,  and  coordination  among  the  pentahelix  sectors,  particularly  stated  by  the Dansatgas 21st sector Citarum, was still inadequate. Each sector's resources were limited in terms of facilities and infrastructure, and budgetary support was also constrained. Regarding disposition, appointing the Regional Secretary (Sekda) as the Head of the Regional Disaster Management  Agency  (BPBD)  provided  strength  for  BPBD  in  implementing  disaster  risk reduction  policies.  In  terms  of  bureaucratic  structure,  there  was  need  to  review  Standard Operating  Procedures  (SOPs)  related  to  disaster  program  budget  formulation  to  better support  disaster  risk  reduction  programs.  Despite  some  obstacles  and  limitations,  the
implementation of the flood disaster risk reduction policy in Bandung Regency had positively impacted regional resilience through the construction of retention ponds, pump houses, and intensive  community  awareness  campaigns.  This  has  strengthened  the  region  to  cope  with various  shocks  and  stresses,  simultaneously  adapting  and  developing  itself  to  achieve national resilience goals.

## Keywords: policy implementation, flood risk, regional resilience

## A. PENDAHULUAN
Letak dan kondisi geografis, geologis, dan demografis Kabupaten Bandung membuat wilayah ini rentan terhadap berbagai jenis bencana dengan frekuensi yang cukup tinggi, baik yang  disebabkan  oleh  faktor  alam,  non-alam,  maupun  manusia.  Menurut  Data  Informasi Bencana  Indonesia  (DIBI),  Kabupaten  Bandung  telah  mengalami  delapan  jenis  bencana, termasuk  banjir,  banjir  bandang,  cuaca  ekstrem  seperti  angin  puting  beliung,  gempa  bumi, kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), kekeringan, gerakan tanah/tanah longsor, dan pandemi (Covid-19) (BPBD Pemkab Bandung, 2022).
Analisis  Indeks  Risiko  Bencana  Indonesia  (IRBI)  tahun  2022  yang  dilakukan  oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan bahwa Kabupaten Bandung memiliki  skor  IRBI  sebesar  145,94,  yang  menempatkannya  dalam  kelas  risiko  tinggi.  Di tingkat  Provinsi  Jawa  Barat,  Kabupaten  Bandung  menduduki  peringkat  ke-8  dari  total  27 Kota/Kabupaten.  Tingkat  kerentanan  bencana  ini  diukur  melalui  sejumlah  faktor,  termasuk jumlah kasus yang terjadi dan potensi bencana di wilayah tersebut (BNPB, 2022).
Peta  Resiko  Bencana  BPBD  Kabupaten  Bandung  tahun  2022  mencermati  kondisi geografis  dan  perubahan  lahan  di  wilayah  tersebut.  Kabupaten  Bandung,  sebagai  dataran tinggi  berbentuk  cekungan  dengan  Sungai  Citarum  sebagai  sentral  cekungan,  memiliki tingkat kerentanan bencana alam yang tinggi. Geografis dataran tinggi yang mengalami alih fungsi lahan dari pertanian dan resapan menjadi  permukiman, serta konversi kawasan hutan menjadi  lahan  pertanian  musiman,  menyebabkan  peningkatan  sedimentasi  dan  bencana banjir. Sistem irigasi dan drainase yang terganggu juga menyebabkan genangan dan banjir di beberapa  wilayah  permukiman  seperti  Cieunteung-Baleendah,  Dayeuhkolot,  Kamasan Banjaran,  Bojong  Soang,  Rancaekek,  Solokan  Jeruk,  dan  Majalaya.  (BPBD  Pemkab Bandung, 2022).
Banjir,  longsor,  angin  puting  beliung,  dan  kekeringan  merupakan  permasalahan musiman  yang  sering  terjadi  di  Kabupaten  Bandung.  Sebagai  wilayah  yang  berada  di  DAS Sungai  Citarum  dan  anak  Sungai  Citarum,  banjir  menjadi  masalah  yang  persisten,  terutama pada  musim  penghujan.  Sementara  itu,  kondisi  berbeda  terjadi  saat  musim  kemarau,  yang menyebabkan  munculnya  permasalahan  kekeringan  akibat  kurangnya  pasokan  air  di Kabupaten Bandung (BPBD Pemkab Bandung, 2022).
Berikut gambar peta potensi rawan bencana di Kabupaten Bandung dapat dilihat pada gambar 1 berikut ini:

## Gambar 1. Peta Potensi Rawan Bencana di Kabupaten Bandung
Sumber: BPBD Pemkab Bandung (2022)
Penelitian ini akan difokuskan pada bencana banjir yang sering terjadi di  Kabupaten Bandung, Jawa Barat,  Indonesia. Kabupaten ini dilalui oleh tiga sungai  besar, yakni  Sungai Cisangkuy,  Sungai  Citanduy,  dan  Sungai  Citarum.  Sebagai  wilayah  yang  termasuk  Daerah Aliran  Sungai  (DAS)  Sungai  Citarum  dan  anak  Sungai  Citarum,  banjir  merupakan  masalah yang  persisten  dan  sering  muncul,  terutama  pada  musim  penghujan.  Pada  periode  tersebut, volume air sungai meningkat, menyebabkan meluapnya sungai dan genangan air yang dapat menggenangi pemukiman warga di sekitar bantaran sungai.
Menurut database BPBD Pemprov Jawa Barat,  sebanyak 75 kejadian bencana banjir telah terjadi di Kabupaten Bandung dalam kurun waktu 2021 hingga 2022. Pada tahun 2023, sebanyak  3.783  jiwa  terdampak  banjir  di  Kabupaten  Bandung.  Jumlah  ini  terdiri  dari  990 Kepala Keluarga (KK) yang terkena dampak banjir. Dari jumlah tersebut, sebanyak 63 jiwa mengungsi.  Selain  itu,  tercatat  juga  bahwa  sebanyak  1.091  unit  rumah,  lima  sarana pendidikan, dan dua tempat ibadah terendam akibat banjir di Kabupaten Bandung.
Bencana  banjir  di  Kabupaten  Bandung  memiliki  dampak  yang  signifikan  terhadap ketahanan wilayah. Hal ini dikarenakan, bencana banjir menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia,  kerusakan  lingkungan,  kerugian  harta  benda  dan  dampak  psikologis.  Tentunya semua  yang  terdampak  akan  menghambat  proses  pemerintahan,  pembangunan  dan kemasyarakatan. Jika melihat dari ketahanan pangan, banjir dapat merusak tanaman pertanian dan  perkebunan,  sehingga  dapat  menurunkan  produksi  pangan.  Mengacu  pada  ketahanan lingkungan,  banjir  dapat  merusak  ekosistem  dan  mengancam  keberlanjutan  lingkungan. Secara  ketahanan  sosial  dan  psikologis,  banjir  dapat  mengganggu  kehidupan  sehari-hari, kehilangan  harta  benda,  dan  trauma  psikologis  akibat  kejadian  banjir.  Banjir  yang  terjadi secara terus-menerus menyebabkan kerugian ekonomi yang besar.
Oleh  karena  itu,  penting  untuk  menangani  kerentanan  terhadap  bencana  banjir  di Kabupaten  Bandung  melalui  implementasi  kebijakan  yang  efektif.  Implementasi  kebijakan bertujuan  untuk  memahami  konsekuensi  dan  dampak  suatu  program  setelah  dirumuskan. Proses  implementasi  kebijakan  tidak  hanya  terbatas  pada  aspek  administratif,  tetapi  juga melibatkan analisis faktor lingkungan yang memengaruhi pelaksanaannya. Dengan demikian,
implementasi  kebijakan  mencakup  tidak  hanya  mekanisme  operasional  kebijakan  ke  dalam prosedur  birokrasi,  tetapi  juga  mengatasi  konflik,  pengambilan  keputusan,  dan  bagaimana kebijakan tersebut diterima oleh kelompok sasaran (Arifin, 2020).
Pengurangan  risiko  bencana  di  Kabupaten  Bandung  menghadapi  kendala implementasi,  khususnya  terkait  keterbatasan  jaringan  informasi  dan  komunikasi  untuk menyebarkan  informasi  kebencanaan  kepada  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  penelitian  ini menjadi  penting  untuk  mengkaji  solusi  peningkatan  efektivitas  jaringan  informasi  dan komunikasi.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  evaluasi  implementasi  kebijakan pengurangan  risiko  bencana  Pemkab  Bandung  dalam  mendukung  ketahanan  wilayah. Pengurangan risiko bencana yang efektif dapat mengurangi kerentanan, minimalisir kerugian, dan  meningkatkan  kapasitas  adaptasi  serta  pemulihan.  Dengan  mengidentifikasi  dan mengurangi  risiko  bencana,  wilayah  dapat  menjadi  lebih  tahan  terhadap  bencana  alam, mencakup kemampuan untuk menghadapi, beradaptasi, dan pulih dengan minimal kerugian. Kolaborasi  antara  pemerintah,  masyarakat,  organisasi  non-pemerintah,  dan  sektor  swasta dianggap  kunci  dalam  pengurangan  risiko  bencana  untuk  memperkuat  ketahanan  wilayah secara keseluruhan.
Peneliti akan menganalisis secara komprehensif implementasi kebijakan pengurangan risiko  bencana  yang  telah  dilaksanakan  di  wilayah  Kabupaten  Bandung  khususnya  terkait risiko  bencana  banjir.  Selain  itu,  penelitian  ini  juga  akan  mengkaji  implikasi  dari implementasi  kebijakan  pengurangan  risiko  bencana  banjir  Pemerintah  Kabupaten  Bandung dalam rangka mendukung ketahanan wilayah. Terakhir penelitian ini akan merumuskan saran tentang  bagaimana  memperkuat  kebijakan  pengurangan  risiko  bencana  untuk  mendukung ketahanan wilayah di Kabupaten Bandung.

## B. TINJAUAN PUSTAKA
Ketahanan  nasional  adalah  suatu  keadaan  yang  dinamis  yang  mencakup  cakupan nasional  atau  negara,  sementara  untuk  menilai  situasi  di  suatu  wilayah  tertentu,  kita menggunakan  konsep  turunan  dari  ketahanan  nasional  yang  disebut  sebagai  ketahanan wilayah.  Pada  dasarnya,  ketahanan  wilayah  tidak  dapat  dipisahkan  dari  konsep  ketahanan nasional, karena melalui ketahanan wilayah, ketahanan nasional pada akhirnya akan tercapai. Sunardi  (2004)  menyatakan  bahwa  ketahanan  wilayah  merupakan  representasi  mikro  dari ketahanan nasional. Ketahanan wilayah menggambarkan kondisi dinamis masyarakat di suatu wilayah  yang  mencakup  ketangguhan  dan  keuletan  untuk  mengantisipasi  gangguan, hambatan, dan ancaman baik dari dalam maupun luar wilayah, baik secara langsung maupun tidak langsung (Budiman et al., 2021).
Kriteria  ketahanan  wilayah,  sebagaimana  yang  dijelaskan  oleh  Savitri  (2014), merujuk pada suatu pengelolaan prinsip ataupun aspek yang memiliki tujuan dalam mencapai ketangguhan pada suatu wilayah. Aspek-aspek tersebut mencakup asta gatra, yang terdiri dari kelompok  gatra  alamiah  meliputi  geografi,  kekayaan  alam,  dan  kependudukan,  serta kelompok  gatra  sosial  yang  mencakup  ideologi,  politik,  ekonomi,  sosial  budaya,  dan keamanan.
Dapat  disimpulkan  bahwa  konsep  ketahanan  wilayah,  merupakan  kondisi  dinamis masyarakat  yang  tangguh  dan  ulet  dalam  menghadapi  banyaknya  ancaman,  dan  juga  tetap sesuai  menjadi  fokus  kajian  ilmiah.  Hal  ini  disebabkan  ancaman  pada  zaman  modern  ini semakin meluas serta kompleks.  Ancaman-ancaman  yang sifatnya  non militer dan  non fisik terlihat meningkat dan mempengaruhi kondisi Ketahanan Wilayah dan Nasional secara masif. Sebagai contoh, musim panas yang cukup lama di suatu daerah dapat mempengaruhi keadaan "ketahanan pangan" di daerah tersebut.
Banjir,  longsor,  angin  puting  beliung,  dan  kekeringan  merupakan  permasalahan musiman  yang  kerap  terjadi  di  Kabupaten  Bandung.  Sebagai  wilayah  yang  termasuk  dalam
Daerah  Aliran  Sungai  (DAS)  Sungai  Citarum  dan  anak-anak  sungainya,  banjir  menjadi masalah yang berulang setiap musim hujan. Di sisi lain, musim kemarau membawa dampak kekeringan akibat kurangnya pasokan air di  Kabupaten Bandung  (BPBD Pemkab Bandung, 2022).
Mengamati  kondisi  tersebut,  Kabupaten  Bandung  menjadi  wilayah  yang  rentan terutama dalam aspek keamanan lingkungan. Jika tidak ditangani dengan baik, hal ini dapat berdampak  pada  sektor-sektor  lainnya,  seperti  ekonomi,  politik,  dan  sosial  masyarakat. Tingkat  kerentanan  ini  memerlukan  kebijakan  investasi  yang  memprioritaskan  pengeluaran untuk  kegiatan-kegiatan  yang  memberikan  alternatif  dan  dapat  berfungsi  efektif  dalam berbagai  situasi.  Keputusan  tersebut  harus  mempertimbangkan  risiko  dan  ketidakpastian  di masa  depan,  karena  risiko  tidak  dapat  dihilangkan  sepenuhnya.  Oleh  karena  itu,  langkah- langkah nyata dalam mengurangi risiko menjadi sangat penting.
Implementasi  kebijakan  menjadi  tahap  kritis  dalam  proses  kebijakan.  Tanpa  adanya penerapan  atau  implementasi,  suatu  kebijakan  yang  dibuat  hanyalah  suatu  tulisan  tanpa makna  di  masyarakat.  Konsep  implementasi  berasal  dari  bahasa  Inggris  "to  implement". Dalam Kamus Besar Webster, " to implement " berarti " to provide the means for carrying out " (menyediakan  sarana  untuk  melaksanakan  sesuatu)  dan  " to  give  practical  effect  to " (memberikan efek praktis pada sesuatu) (Wahab, 2006:64).
Menurut  Van  Metter  dan  Van  Horn  dalam  Agustino  (2006:139),  implementasi kebijakan  didefinisikan  sebagai  serangkaian  tindakan  yang  dilakukan  oleh  perorangan  atau pejabat-pejabat  pemerintah  maupun  swasta  yang  bertujuan  mencapai  maksud  yang  telah ditetapkan  dalam  kebijakan  sebelumnya.  Nugroho  (Nugroho,  2009)  menyatakan  bahwa  ada dua opsi dalam mengimplementasikan kebijakan, yakni melalui pelaksanaan langsung dalam bentuk  program-program  atau  melalui  perumusan  kebijakan  derivatif  atau  turunan  dari kebijakan asal.
Edward III mengembangkan suatu model implementasi kebijakan publik yang disebut “ Direct  and  Indirect  Impact  on  Implementation” .  Dalam  pendekatannya,  terdapat  empat variabel utama yang menentukan keberhasilan suatu penerapan kebijakan, yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Model ini akan menjadi dasar fokus penelitian penulis.  Pemilihan  teori  Edward  III  sebagai  fokus  penelitian  dilakukan  karena  dianggap mampu  menjelaskan  fenomena  dalam  kebijakan  dengan  tepat.  Melalui  teori  ini,  penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi masalah yang perlu diatasi dalam implementasi kebijakan. Data  yang  diperoleh  selama  penelitian  diharapkan  dapat  mencakup  keempat  variabel  yang disyaratkan  oleh  teori  Edward  III.  Pendekatan  masalah  implementasi  dari  Edward  III  juga diharapkan  dapat  mengidentifikasi  faktor-faktor  pendukung  dan  penghambat  keberhasilan implementasi kebijakan.

## C. METODE
Penelitian  ini  mengadopsi  metode  kualitatif  deskriptif-analitik,  yang  bersifat eksploratif dan bertujuan untuk menyelidiki fenomena atau isu dengan mengumpulkan fakta- fakta  aktual  terkini  dari  sekelompok  orang.  Metode  ini  melibatkan  aktivitas  mendapatkan pendapat  individu,  organisasi,  kondisi,  atau  prosedur,  lalu  menganalisisnya  berdasarkan tujuan penelitian. Tujuan utama dari penelitian deskriptif-analitik adalah membuat deskripsi, gambaran, atau penggambaran fakta secara sistematis, realistis, dan akurat mengenai ciri-ciri serta  hubungan  antar  fenomena  yang  diteliti  dalam  suatu  bidang  tertentu.  Lokasi  penelitian diidentifikasi sebagai tempat di mana penelitian dilaksanakan, memungkinkan peneliti untuk mengambil data aktual dan mengamati kondisi di lapangan. Penelitian ini fokus pada wilayah Kabupaten Bandung untuk memperoleh data primer. Sumber data melibatkan informasi lisan dari subjek penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya dan data tertulis yang diperoleh dari
dokumen-dokumen  yang  dimiliki  oleh  BPBD.  Data  ini  digunakan  untuk  menganalisis implementasi kebijakan pengurangan risiko bencana di Kabupaten Bandung.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Implementasi  Kebijakan  Pengurangan  Risiko  Bencana  Banjir  di  Kabupaten Bandung
Implementasi  kebijakan  dalam  mengurangi  risiko  bencana  di  wilayah  Kabupaten Bandung  dilakukan  dengan  menerapkan  program  kerja  yang  telah  dibuat  oleh  dinas-dinas terkait. Program Penanggulangan Bencana di Kabupaten Bandung juga disusun berdasarkan nomenklatur Kepmendagri 050/5889 Tahun 2021 dengan penyesuaian spesifik yang merinci program-program  dan  indikator-indikatornya.  Program  tersebut  difokuskan  pada  urusan pembangunan  yang  menjadi  prioritas  untuk  mengurangi  risiko  bencana  di  wilayah  tersebut. Untuk  setiap  Lembaga,  tentunya  memiliki  andil  dan  program  masing-masing  yang  telah dipaparkan sebelumnya.
Rencana  program  yang  disusun  disesuaikan  dengan  prioritas  tertinggi  untuk menentukan kegiatan mana yang akan dijalankan dan mana yang tidak sesuai dengan alokasi anggaran  pembangunan.  Pendekatan  penganggaran  mengikuti  konsep  " money  follow program ", yang berarti alokasi anggaran dialokasikan untuk kebutuhan prioritas bersama, dan pengalokasian  anggaran  fokus  pada  prioritas  dan  tidak  dibagi  rata.  Selain  itu  juga,  terdapat faktor  lain  yang  memperngaruhi  implementasi  kebijakan  seperti  yang  disampaikan  oleh Edward III, diantaranya komunikasi, struktur birokrasi, sumber daya dan disposisi.
a. Komunikasi
Menurut  Edward  III  (dalam  Agustino,  2006b),  transmisi  komunikasi  melibatkan aliran  pesan.  Cassata  &  Asante  (1979)  menyatakan  komunikasi  adalah  transmisi  informasi dengan  tujuan  mempengaruhi  khalayak  (Mulyana,  2007),  maka  untuk  mencapai  tujuan tersebut  perlu  adanya  komunikasi  yang  baik  agar  pesan  tersampaikan  dengan  baik.  Sesuai dengan  pengertian  dari  Cassata  &  Asante  (1979),  jika  aliran  pesan  komunikasi  itu  lancar, implementasinya  juga  cenderung  berhasil.  Namun,  seringkali  terjadi  hambatan  dalam  aliran pesan komunikasi, yang menyebabkan kesalahpahaman (miskomunikasi), karena melibatkan banyak tingkatan birokrasi. Ini berarti apa yang diharapkan tidak dapat berjalan dengan baik. Berdasarkan  penelitian  Edward  III  yang  disimpulkan,  ada  beberapa  hambatan  umum  dalam aliran  pesan  komunikasi,  seperti:  Pertama,  terdapat  konflik  antara  pelaksana  kebijakan dengan  kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh  pembuat  kebijakan.  Konflik  semacam  ini  dapat menyebabkan  distorsi  dan  hambatan  langsung  dalam  komunikasi  kebijakan.  Kedua, informasi  yang  melewati  banyak  tingkatan  hierarki  birokrasi.  Hal  ini  bisa  menyebabkan distorsi  komunikasi  karena  panjangnya  rantai  informasi  yang  dapat  mengakibatkan  bias dalam informasi. Ketiga, kesulitan dalam memahami informasi juga disebabkan oleh persepsi dan ketidakmampuan para pelaksana dalam memahami persyaratan suatu kebijakan. Menurut Cangara (Mulyana, 2007) gangguan komunikasi dapat terbagi menjadi delapan macam, yaitu gangguan  teknis;  gangguan  semantik;  gangguan  psikologis;  rintangan  fisik  dan  organik; rintangan status; rintangan kerangka berpikir; rintangan budaya; dan rintangan birokrasi. Jika diperhatikan,  rintangan  kerangka  berpikir  dan  rintangan  birokrasi  menurut  Cangara  sejalan dengan  hasil  penelitian  Edward  III  tersebut.  Keduanya  mengakibatkan  perbedaan  penerima pesan dan juga distorsi dalam komunikasi karena tingkatan hierarki.
Perihal aliran komunikasi antara pembuat dan penerap kebijakan di lingkungan dinas Pemerintah Kabupaten  Bandung diakui telah berjalan baik  oleh BAPPERINDA dan BPBD. Karena  BAPPERINDA  dan  BPBD  sebagai  koordinator  beserta  Seluruh  Perangkat  Daerah yang  terkait  dalam  penanggulangan  bencana  bergerak  aktif  dan  komprehensif  dalam melakukan  koordinasi  dan  kolaborasi.  Juga  sosialisasi  dengan  masyarakat  untuk menyampaikan  informasi,  sudah  dilaksanan  dengan  baik  sesuai  dengan  program,  untuk
meningkatkan  awareness  dan  kemampuan  masyarakat  dalam  menghadapi  bencana.  Hal  ini disebabkan  kurangnya  kesadaran  masyarakat  terhadap  risiko  banjir  ini,  karena  meskipun telah  dilakukan  sosialisasi  baik  secara  formal  maupun  tidak  formal,  masih  saja  banyak masyarakat yang membuang sampah langsung ke bantaran sungai. Mungkin ini juga menjadi masalah penting karena untuk meningkatkan kesadaran masyarakat cukup sulit.
Berdasarkan hasil wawacara dari masyarakat dan satgas citarum harum, dalam aliran komunikasi antar instansi terkait dan pentahelix juga masih belum lancar. Menurut penuturan masyarakat, perihal tanggungjawab drainase saja masih saling tuduh antara DPTUR, BBWS dan lainnya, tentu saja ini menjadi penghambat dalam merawat drainase yang akhirnya dapat berdampak  pada  risiko  banjir  di  Kabupaten  Bandung.  Bahkan  Dansatgas  sektor  21  Citarum menyampaikan  bahwa  koordinasi  antar  pentahelix  juga  masih  belum  terjalin  dengan  baik, padahal setiap rapat selalu digembor-gemborkan. Hal ini disebabkan tingginya ego sektoral di lapangan, sehingga menurutnya tujuan dalam menerapkan program kerja belum maksimal.
Selain itu, dari hasil pengumpulan data anggaran BPBD Tahun 2022 banyak program yang  tidak  mencapai  target  dengan  baik.  Dari  15  anggaran  kegiatan,  terdapat  Sembilan kegiatan yang presentase target sasarannya berada dibawah angka 90%. Hal ini menandakan bahwa  kegiatan  tersebut  belum  berjalan  secara  efisien  dan  tepat  sasaran.  Ada  yang  salah dalam  proses  komunikasi  antara  pihak  BPBD  dengan  masyarakat  sebagai  objek  kebijakan, sehingga  tujuan  dari  program  tersebut  tidak  dapat  tercapai  dengan  baik.  Selain  itu,  hal  lain yang perlu dievaluasi adalah perlunya komunikasi yang intens antara para decision maker dan pelaksana kebijakan dalam merancang dan menyusun program anggaran agar dapat berjalan dengan tepat guna dan tepat sasaran.
Selanjutnya dalam kegiatan pengelolaan sampah, seperti yang telah disampaikan oleh Dinas  Lingkungan  Hidup,  kita  masih  belum  bisa  konsisten  dalam  menegakkan  aturan. Padahal  aturan  tentang  pengelolaan  sampah  sudah  jelas  tertuang  dalam  Undang-Undang Nomor  18  Tahun  2008.  Menurut  Edward  III  (dalam  Agustino,  2006b)  konsistensi  perintah merupakan perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas untuk  ditetapkan atau dijalankan. Berdasarkan hal-hal  tersebut,  dapat  dikatakan bahwa dalam  penyaluran  informasi  dalam  rangka  mengurangi  risiko  bencana  kepada  masyarakat masih  belum  konsisten,  hal  ini  yang  menyebabkan  masih  lemahnya  kesadaran  masyarakat akan kedisiplinan dalam mengelola sampah.
b. Sumber Daya
Menurut Edward  III, sumber daya manusia  (SDM)  mempunyai peran  penting dalam menciptakan  implementasi  kebijakan  yang  efektif.  Pemahaman  ini  sejalan  dengan  definisi sumber  daya  manusia  oleh  Veithzal  Rivai,  yang  menyatakan  bahwa  SDM  adalah  individu yang  siap,  mau,  dan  mampu  memberi  sumbangan  usaha  untuk  mencapai  tujuan  organisasi. SDM  melibatkan  orang-orang  dalam  pelaksanaan  organisasi  dan  kebijakannya,  mulai  dari tingkat jabatan tertinggi hingga karyawan. Dalam konteks implementasi kebijakan, staf atau pegawai, yang dikenal sebagai “ street-level bureaucrat’s , merupakan salah satu sumber daya manusia yang sangat relevan. Kegagalan implementasi kebijakan seringkali dikaitkan dengan ketidakcukupan,  ketidakmemadai,  atau  kurangnya  kompetensi  staf  dalam  bidangnya. Menambah  jumlah  staf  atau  pelaksana  saja  tidak  cukup;  diperlukan  staf  yang  memadai dengan  keahlian  dan  kemampuan  yang  dibutuhkan  (kompeten  dan  kapabel)  untuk menerapkan kebijakan dengan baik.
Pada  penerapan  kebijakan  pengurangan  risiko  bencana  di  Kabupaten  Bandung  ini, masih  dikatakan  kurang,  BPBD  saja  hanya  memiliki  jumlah  anggota  sebanyak  82  orang. Apabila  dibandingkan  dengan  luas  wilayah  Kabupaten  Bandung  yang  terdiri  dari  31 Kecamatan,  270  Desa,  10  kelurahan,  jelas  masih  sangat  kurang.  Selain  itu,  Satgas  Citarum Harum  juga  memiliki  personil  yang  terbatas  sebanyak  56  orang  dengan  sektor  yang terbentang sepanjang 212 KM, dan untuk mengatasi keterbatasan tersebut, Satgas Sektor 21
Citarum Harum memanfaatkan komando kewilayahan yang ada seperti Koramil, Polsek, dan masyarakat.  Selain  staf  yang  masih  kurang,  sumber  daya  manusia  yang  memiliki  kapasitas dalam  menanggulangi  bencana  masih  kurang,  minimnya  sosialisasi  peningkatan  kapasitas SDM  di  daerah-daerah  yang  rawan  bencana  banjir,  terbatasnya  SDM  dalam  melakukan pembinaan  dan  peningkatan  kapasitas  masyarakat  dibidang  mitigasi  bencana  banjir,  serta minimnya pemahaman masyarakat secara ilmiah. Namun dengan keterbatasan tersebut, dinas terkait terus berusaha dalam bentuk menyediakan pelatihan kebencanaan bagi masyarakat dan memberdayakan tim Tagana atau relawan masyarakat.
Menurut  Edward  III,  wewenang  umumnya  harus  berbentuk  otoritas  resmi  agar perintah  dapat  dijalankan  secara  efektif.  Otoritas  ini  memberikan  legitimasi  kepada  para pelaksana untuk menerapkan kebijakan secara politis. Menurut Budiardjo, kewenangan dapat didefinisikan  sebagai  kekuasaan  yang  diresmikan,  kemampuan  untuk  melakukan  tindakan hukum  tertentu  yang  ditujukan  untuk  menghasilkan  konsekuensi  hukum,  dan  hak  yang memberikan  kebebasan  untuk  melakukan  atau  tidak  melakukan  tindakan  tertentu  atau menuntut  pihak  lain  untuk  melaksanakan  tindakan  tertentu.  Tanpa  keberadaan  kewenangan dan  otoritas,  terutama  dari  pemerintah,  pelaksanaan  kebijakan  dalam  penanggulangan bencana  tidak  akan  terbentuk,  dan  kekuatan  pelaksana  kebijakan  tidak  akan  diakui  secara publik. Namun, perlu diingat bahwa penggunaan wewenang formal harus diukur secara tepat, karena  penggunaan  yang  tidak  sesuai  atau  untuk  kepentingan  pribadi  atau  kelompok  dapat mengurangi efektivitas implementasi kebijakan tersebut.
Kita ketahui bahwa keterlibatan pemerintah memiliki peran utama dalam  menangani bencana  banjir  secara  menyeluruh.  Tidak  hanya  itu,  kolaborasi  langsung  antara  pemerintah dan  masyarakat  menjadi  langkah  pasti  dalam  menemukan  solusi  terhadap  permasalahan bencana.  Terlihat  juga  bahwa  wewenang  formal,  baik  dalam  pengelolaan  maupun pelaksanaan mitigasi bencana banjir, masih memerlukan pembenahan dalam hal sumber daya dan  anggaran  dan  kedisiplinan.  Untuk  sumber  anggarannya  sendiri,  memiliki  keterbatasan dan karena hal tersebut tidak mungkin semua usulan kegiatan akan dilaksanakan, maka untuk memaksimalkan biaya yang ada diperlukan skala prioritas untuk menentukan mana kegiatan yang  akan  dilaksanakan  dan  mana  yang  tidak  dalam  sebuah  anggaran  pembangunan. Disamping itu, pendanaan untuk bencana alam tidak seperti pendanaan untuk pembangunan infrastruktur atau pendidikan yang sudah ada payung hukumnya yang jelas berapa biaya dari APBD.  Dan  apabila  dilihat  dari  presentase  APBD  Kabupaten  Bandung,  anggaran  untuk kebencanaan  hanya  sekitar  1%  dari  total  APBD  saja.  Bahkan  karena  kekurangan  tersebut, BPBD  juga  mengajukan  bantuan  kepada  Provinsi,  BNPB  maupun  swasta  untuk  ikut membantu  anggaran  pendanaan  kegiatan-kegiatan  mitigasi  bencana  yang  belum  didukung oleh  dana  program.  Kemudian,  telah  jelas  perihal  anggaran  ini  pun  akan  berpengaruh terhadap sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Dari segi kedisiplinan penerapan kebijakan, seperti yang telah disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup, pemerintah pun belum pernah menindak tegas oknum  masyarakat  yang membuang sampah sembarangan. Sehingga belum ada efek jera bagi masyarakat.
Menurut  Edward  III  (Agustino,  2006b)  fasilitas  yang  mendukung,  khususnya  dalam bentuk  fasilitas  fisik,  merupakan  faktor  krusial  dalam  pelaksanaan  kebijakan.  Meskipun implementor  memiliki  staf  yang  memadai,  kompeten,  dan  kapabel,  keberhasilan implementasi  kebijakan  tetap  bergantung  pada  ketersediaan  fasilitas  pendukung,  seperti sarana  dan  prasarana.  Tanpa  adanya  fasilitas  ini,  proses  implementasi  kebijakan  dapat mengalami  hambatan dan tidak mencapai  kesuksesan yang diinginkan. Berdasarkan laporan rekapitulasi anggaran penanganan bencana banjir tahun 2022, pendanaan yang terealisasikan oleh  DPUTR  tahun  2022  sebanyak  Rp.  13.672.513.609.00,-  untuk  program  pengelolaan sumber daya air, dan Rp. 41.202.673.273.00,- untuk program pengelolaan dan pengembangan sistem  drainase.  Pendanaan  ini  memang  tidak  sesuai  dengan  target  yang  diajukan,  namun
yang  terealisasi  tidak  terlalu  jauh  dari  target  awal.  Tentunya  ini  juga  berpengaruh  terhadap pembangunan  dan  rehabilitasi  sarana  yang  diperlukan  dalam  menghadapi  banjir,  sehingga penerapan  kebijakan  pada  tahun  2022  tidak  menyentuh  100%.  Begitu  pula  yang  dialami BPBD,  anggaran  yang  ditargetkan  dan  yang  terealisasikan  tidak  sama,  namun  berdasarkan laporan  tersebut,  BPBD  cukup  bagus  dalam  pengimplementasian  program  kerja  dan mencapai  angka  100%  kinerja  yang  terealisasikan.  Satgas  Citarum  Harum  merasa  anggaran yang ada dapat dikatakan cukup, meskipun dengan berbagai tantangan yang ada.
c. Disposisi
Menurut Edward III seperti yang diutarakan dalam Winarno (2005:142-143), disposisi individu  merupakan  faktor  kunci  yang  memiliki  dampak  signifikan  pada  efektivitas implementasi  kebijakan.  Dalam  pandangan  Katz,  disposisi  merujuk  pada  kecenderungan individu  untuk  sadar,  teratur,  dan  sukarela  berperilaku  sesuai  dengan  pencapaian  tujuan tertentu.  Disposisi  dapat  dimaknai  sebagai  kecenderungan  individu  untuk  berpikir  dan bertindak  secara  positif.  Apabila  para  pelaksana  kebijakan  menunjukkan  sikap  positif  atau mendukung implementasi  kebijakan, besar kemungkinan kebijakan tersebut  akan dijalankan sesuai  dengan  keputusan  awal.  Sebaliknya,  jika  para  pelaksana  menunjukkan  sikap  negatif atau menolak implementasi kebijakan karena konflik kepentingan, maka proses implementasi kebijakan  akan  menghadapi  hambatan  serius.  Oleh  karena  itu,  sikap  dan  kecenderungan dalam  tim  pelaksana  memiliki  peran  krusial  dalam  menentukan  kesuksesan  atau  kegagalan implementasi  kebijakan.  Berdasarkan  wawancara  dengan  BAPPERINDA,  BAPPERINDA telah  berjalan  sesuai  dengan  tugas  pokok  dan  fungsinya  yaitu  memimpin,  mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggung-jawabkan kebijakan  dan  pelaksanaan  fungsi  penunjang  urusan  pemerintahan  bidang  perencanaan, penelitian, dan pengembangan daerah.
Selanjutnya,  Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah  Kabupaten  Bandung  sendiri melaksanakan  tugas  posisinya  berdasarakan  Perda  Kabupaten  Bandung  No  3  Tahun  2013. BPBD berperan dalam dalam tahap pra bencana, tanggap darurat bencana dan pasca bencana. Untuk  pengurangan  risiko  bencana  sendiri,  dalam  BPBD  terdapat  bidang  pencegahan  dan kesiapsiagaan  yang  bertugas  untuk  mencegah  dan  mengurangi  risiko  bencana  melalui mitigasi  struktural  maupun  non  struktural  dengan  dibantu  oleh  SKPD  lain.  Selain  itu  ada Dinas  Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Bandung,  berdasarkan  Peraturan  Bupati  Nomor  88 Tahun  2016  Tentang  Tugas,  Fungsi,  dan  Tata  Kerja  Dinas  Lingkungan  Hidup  mempunai tugas  pokok  untuk  memimpin,  mengatur,  merumuskan,  membina,  mengendalikan, mengkoordinasikan  dan  mempertanggungjawabkan  kebijakan  dan  pelaksanaan  urusan pemerintah  dibidang  Lingkungan  Hidup.  Kemudian  Satgas  Citarum  Harum  bekerja  sesuai dengan  dasar  hukum  Peraturan  Pemerintah  Nomor  15  tahun  2018.  Secara  garis  besar,  antar instansi  dan  sektor  ini  telah  saling  bekerja  sama  dalam  menganggulangi  bencana  dan disposisi  mereka  telah  berjalan  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  aturan  yang  ada.  Serta  masih ada beberapa dinas ataupun lembaga terkait yang memiliki tugas pokok yang bersinggungan dengan kegiatan pengurangan risiko bencana banjir di Kabupaten Bandung.
Dari banyaknya dinas/lembaga yang bergerak dibidang pengurangan risiko bencana di Kabupaten  Bandung.  Pada  dasarnya  para  unsur  pimpinan  yang  terlibat  dalam  hal  tersebut sudah sepakat  dan berkomitmen untuk  ikut berperan aktif dalam bidang pengurangan  risiko bencana  banjir.  Namun,  masih  adanya  sikap  ego  sektoral  dan  berkaca  untung  rugi  antar pemimpin  di  lembaga  dan  dinas  terkait  masih  menjadi  tantangan  tersendiri  dalam implementasi  kebijakan  pengurangan  risiko  bencana  banjir  di  Kabupaten  Bandung.  Hal  ini selaras dengan hasil wawancara kepada Komandan Sektor 21 Satgas Citarum Harum, bahwa terkadang sangat sulit untuk mengajak unsur-unsur dinas dan lembaga yang ada di Kabupaten Bandung untuk ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan pengurangan risiko bencana. Terutama kegiatan yang bersinggungan dan melibatkan langsung masyarakat.
Selanjutnya,  penunjukan  Sekertaris  Daerah  sebagai  Kepala  BPBD  atas  perintah  dari Bupati  menurut  penulis  merupakan  sebuah  terobosan  untuk  reinforcement  birokrasi  BPBD dalam  memimpin,  mengkoordinasikan  dan  mengimplementasikan  kebijakan  pengurangan risiko  bencana  di  Kabupaten  Bandung.  Dengan  adanya  Sekda  sebagai  orang  ketiga  di Kabupaten  Bandung  yang  merangkap  sebagai  ketua  BPBD,  BPBD  bisa  lebih  leluasa  dalam berkoordinasi  dan  mengajukan  permohonan  bantuan-bantuan  kepada  dinas-dinas  lain dibawah  pemerintahan  Kabupaten  Bandung  untuk  mendukung  kegiatan  pengurangan  risiko Bencana Banjir.
Dari  hasil  penelitian  terkait  efek  disposisi  terlihat  bahwa  masih  adanya  sikap  ego sektoral  unsur  pemimpin-pemimpin  di  dinas/lembaga  terkait  ikut  menghambat  efektivitas implementasi  kebijakan  pengurangan  risiko  bencana  di  Kabupaten  Bandung.  Selanjutnya bahwa  penempatan  Sekda  Kabupaten  Bandung  sebagai  Kepala  BPBD  Kabupaten  Bandung merupakan  langkah  strategis  yang  baik  untuk  memperkuat  BPBD  dalam  menjalankan tugasnya untuk mengatasi masalah terkait kebencanaan.
d. Struktur Birokrasi
Edward  III  menyatakan  bahwa  salah  satu  faktor  yang  memengaruhi  tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Meskipun sumber daya untuk melaksanakan kebijakan sudah tersedia dan pelaksana kebijakan memiliki pengetahuan serta motivasi, kebijakan tersebut mungkin tetap tidak dapat diimplementasikan jika terdapat kelemahan  dalam  struktur  birokrasi.  Struktur  birokrasi  yang  tidak  kondusif  dapat menghambat  efektivitas  sumber  daya  dan  menghambat  pelaksanaan  kebijakan,  terutama dalam kasus kebijakan yang kompleks dan memerlukan kerjasama banyak pihak. Edward III mencatat  bahwa  karakteristik  yang  dapat  meningkatkan  kinerja  struktur  birokrasi  adalah adopsi Standard Operational Procedure (SOP). SOP merupakan pengembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya, dan kebutuhan penyeragaman dalam organisasi yang  kompleks  dan  luas.  Penggunaan  SOP  memungkinkan  para  pelaksana  untuk mengoptimalkan  waktu  dan  menciptakan  keseragaman  tindakan  di  dalam  organisasi  yang kompleks, menghasilkan fleksibilitas dan konsistensi dalam penerapan peraturan.
Arini  T.  Seomohadiwidjojo  menjelaskan  bahwa  Standard  Operational  Procedure (SOP), juga dikenal sebagai prosedur, merupakan dokumen yang sangat rinci dan jelas yang menjelaskan  metode  yang  digunakan  untuk  mengimplementasikan  dan  melaksanakan kebijakan  dalam  suatu  organisasi  sesuai  dengan  pedoman  yang  telah  ditetapkan.  Annie Sailendra memberikan definisi yang membatasi pengertian SOP sebagai panduan proses kerja yang harus diikuti oleh setiap elemen perusahaan atau instansi. Selain itu juga, SOP memiliki beberapa  manfaat  bagi  organisasi,  dalam  Permenpan  Nomor  PER/21/M-PAN/11/2008 menyebutkan manfaat SOP bagi organisasi, diantaranya:
a. SOP  berfungsi  sebagai  standar  prosedur  yang  membimbing  pegawai  dalam menyelesaikan tugas khusus, bertujuan untuk mengurangi kesalahan dan kelalaian.
b. Penggunaan SOP membantu staf agar lebih mandiri, tidak bergantung pada intervensi manajemen,  sehingga  mengurangi  keterlibatan  pimpinan  dalam  pelaksanaan  proses sehari-hari.
c. SOP meningkatkan akuntabilitas dengan mendokumentasikan tanggung jawab khusus dalam pelaksanaan tugas.
d. SOP  menciptakan  ukuran  standar  kinerja  yang  memberikan  pegawai  cara  konkret untuk  meningkatkan  kinerja  dan  membantu  dalam  mengevaluasi  usaha  yang  telah dilakukan.
e. SOP  menciptakan  materi  pelatihan  yang  dapat  membantu  pegawai  baru  untuk  cepat menguasai tugasnya.
f. SOP menunjukkan bahwa organisasi efisien dan dikelola dengan baik.
g. SOP  menyediakan  pedoman  bagi  setiap  pegawai  di  unit  pelayanan  untuk melaksanakan pemberian pelayanan sehari-hari.
h. SOP membantu menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas pemberian pelayanan.
i. SOP  membantu  dalam  penelusuran  kesalahan  prosedural  dalam  memberikan pelayanan  dan  menjamin  kelancaran  proses  pelayanan  dalam  berbagai  situasi (Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/21/M- PAN/11/2008).
Untuk  mengevaluasi  dimensi  struktur  birokrasi  di  BAPPERINDA  dan  BPBD Kabupaten  Bandung,  Badan  Penanggulangan  Bencana  sekaligus  mitra  dalam  Kebijakan Mitigasi  Bencana  Banjir,  dapat  diukur  melalui  indikator  Standar  Operasional  Procedure (SOP).  Dalam  wawancara,  perencana  ahli  muda  bidang  infrastruktur  dan  kewilayahan BAPPERINDA  Kabupaten  Bandung  menyatakan  bahwa  ada  "SOP  bencana".  Hal  ini mengindikasikan  bahwa  layanan  yang  diberikan  di  Kabupaten  Bandung  sesuai  dengan standar  operasional  prosedur  yang  berlaku.  Selain  itu,  dalam  wawancara  dengan  BPBD Kabupaten  Bandung,  diungkapkan  bahwa  semua  pelatihan  dan  program  kebencanaan ditujukan  untuk  masyarakat,  tanpa  membedakan  atau  memilah  masyarakat  yang  terkena dampak bencana banjir di Kabupaten Bandung.
Selanjutnya,  karakteristik  lain  yang  berpotensi  meningkatkan  kinerja  struktur birokrasi/organisasi  menuju  yang  lebih  baik  adalah  fragmentasi.  Fragmentasi,  seperti  yang dijelaskan  oleh  Edward  III,  merujuk  pada  penyebaran  tanggung  jawab  suatu  kebijakan  ke beberapa badan yang berbeda, yang membutuhkan koordinasi. Informasi dari BAPPERINDA menunjukkan bahwa BAPPERINDA dan BPBD, bersama dengan Seluruh Perangkat Daerah terkait, bergerak aktif dan komprehensif dalam  melakukan koordinasi  dan kolaborasi  dalam penanggulangan  bencana.  Pernyataan  tersebut  juga  menunjukkan  bahwa  penyebaran tanggung  jawab  berbagai  aktivitas,  kegiatan,  atau  program  pada  beberapa  unit  kerja  yang sesuai  dengan  bidangnya  masing-masing  dianggap  dapat  dilakukan.  Meskipun  demikian, dalam  wawancara  dengan  masyarakat  Kecamatan  Dayeuhkolot,  beberapa  dinas  atau  sektor masih saling melempar tanggung jawab, sehingga perlu mempertanyakan dan memperhatikan pelaksanaannya di lapangan.
Berdasarkan standar operasional prosedur (SOP) yang telah dibentuk dan fragmentasi yang  telah  dilakukan,  jika  dievaluasi  manfaat  SOP  bagi  organisasi  sesuai  dengan  peraturan Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara,  implementasi  SOP  sejauh  ini  sudah  sesuai. Namun,  hasil  wawancara  dengan  tokoh  masyarakat  menunjukkan  bahwa  penyebaran tanggung  jawab  di  lapangan  masih  perlu  diperhatikan  dan  diperbaiki  secara  langsung. Meskipun  dinas  terkait  merasa  telah  berkoordinasi  dan  berkolaborasi  dengan  baik,  adanya saling  lempar  tanggung  jawab  menunjukkan  bahwa  variabel  struktur  birokrasi  dalam pengadaan program kerja belum dapat dianggap optimal dalam meningkatkan kinerja struktur birokrasi ke arah yang lebih baik.

## 2. Dampak  Implementasi  Kebijakan  Pengurangan  Risiko  Bencana  Banjir  di Kabupaten Bandung Terhadap Ketahanan Wilayah
Program kerja penanggulangan bencana di Kabupaten Bandung dengan melihat pada tahun  2022  telah  diimplementasikan  dengan  baik  berdasarkan  laporan  yang  ada.  DPUTR telah  membangun  embung  dan  penampungan  lain,  membangun  bangunan  perkuatan  tebing, rehabiitasi  tanggul  sunga,  rehabilitasi  bangunan  perkuatan  tebing,  rehabilitasi  folder  kolam retensi,  operasi  dan  pemeliharaan  stasiun  pompa  banjir,  operasi  dan  pemeliharaan  kolam retensi, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya air, serta pengelolaan dan pengembangan system  drainase.  Pelaksanaan  program  kerja  tersebut  hasilnya  telah  berdampak  kepada masyarakat.  Masyarakat  sendiri  merasa  bahwa  pembangunan  tersebut  dapat  mengurangi risiko banjir di Kabupaten Bandung.
Program  kerja  yang  dilaksanakan  BPBD  Kabupaten  Bandung  berdasarkan  laporan rekapitulasi  anggaran  penanggulangan  bencana  tahun  2022  telah  berjalan  dengan  baik, program  tersebut  meliputi  program  penanggulangan  bencana  berupa  pelayanan  informasi rawan  bencana,  pelayanan  pencegahan  dan  kesiapsiagaan  terhadap  bencana,  pelayanan penyelamatan  dan  evakuasi  korban  bencana.  Dalam  program  kerja  ini  terdapat  banyak  sub kegiatan,  diantaranya  melakukan  pelatihan  pencegahan  dan  mitigai  bencana  yang diikutsertakan  oleh  aparatur  dan  masyarakat.  Pada  sub  kegiatan  ini  masyarakat  diberikan pembinaan  yang  berkesinambungan  dan  berkelanjutan  pada  setiap  tahunnya,  dan  juga diberdayakan dalam pembentukan tim Tagana yang berasal dari relawan masyarakat.
Selain  itu,  tim  Satgas  Citarum  Harum  juga  berperan  penting  terhadap  ketahanan wilayah  sesuai  dengan  tugasnya  yang  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  15  Tahun 2018.  Tugas  utama  Satgas  Citarum  Harum  adalah  revitalisasi  sungai  Citarum.  Dalam tugasnya  tersebut,  Satgas  Citarum  Harum  bertugas  melakukan  penanganan  kerusakan lingkungan  yang  juga  berdampak  pada  risiko  banjir,  juga  turut  serta  menghimbau  dan  aktif mengajak masyarakat untuk peduli kepada linkungannya dan bekerja sama dengan perangkat wilayah. Satgas Citarum Harum bertugas sepanjang bantaran sungai, mulai dari pemanfaatan ruang,  penanganan  sampah  dan  pengelolaan  lahan  kritis.  Tugas  tersebut  bertujuan  agar bantaran sungai  terjaga  dengan baik  dan  akan mengurangi  laju sedimentasi  sungai  sehingga volume  buangan  air  dapat  maksimal  dan  mengurangi  risiko  banjir.  Satgas  Citarum  Harum juga  pada  dasarnya  ikut  mengedukasi  masyarakat  untuk  bersama-sama  bertanggungjawab merawat Sungai Citarum.
Kebijakan-kebijakan  tersebut  dapat  dikatakan  berhasil  direalisasikan  karena masyarakat  mengaku  telah  merasakan  dampaknya,  contohnya  dengan  adanya  kolam  retensi masyarakat  mengaku  bahwa  tingkat  banjir  telah  berkurang,  dan  juga  dengan  adanya  sistem peringatan dini dan pengawasan yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung yang sudah  berjalan  efektif  karena  apabila  ada  air  kiriman  dari  hulu,  biasanya  masyarakat diberitahu 1-2 jam sebelum banjir datang, bahkan masyarakat membentuk tim peringatan dini yang  memperigatkan  jika  ada  tanda-tanda  akan  terjadi  banjir.  Selain  itu,  kondisi  Sungai Citarum saat ini sudah jauh lebih bersih dan terawat. Sehingga mampu menampung volume buangan air lebih besar.
Namun  disisi  lain,  masyarakat  sebenarnya  masih  mengeluhkan  pengelolaan  sampah yang masih belum baik dan kurangnya kesadaran masyarakat akan persoalan sampah. Karena hal  ini  yang  menjadi  faktor  terjadinya  banjir,  dengan  adanya  masyarakat  yang  masih membuang  sampah  sembarangan,  membuat  drainase  dan  sungai-sungai  tersumbat  sehingga meningkatkan risiko banjir. Selain itu, kurangnya tempat berkumpul yang layak dan memadai untuk mengungsi juga menjadi kendala yang dirasakan masyarakat ketika terjadi banjir
Berdasarkan  uraian  tersebut,  perlu  dipahami  bahwa  kebijakan  pembangunan  dan rehabilitasi  memiliki  dampak  signifikan  terhadap  ketahanan  wilayah  Kabupaten  Bandung. Program  dan  kebijakan  penanggulangan  bencana  memberikan  ketangguhan  dan  keuletan kepada  masyarakat  di  daerah  rawan  banjir,  memungkinkan  mereka  untuk  mengantisipasi gangguan,  hambatan,  dan  tantangan  dari  dalam  maupun  luar  wilayah.  Untuk  mewujudkan ketahanan  wilayah  yang  baik,  perlu  dilakukan  pembinaan  secara  berkelanjutan,  terlihat  dari adanya  program  pelatihan  dan  sosialisasi  kebencanaan  yang  dilakukan  oleh  berbagai  pihak, termasuk  pemerintah,  organisasi  masyarakat,  dan  masyarakat  umum.  Konsep  ketahanan wilayah menciptakan stabilitas saat seluruh elemen, mulai dari pemerintah hingga masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, dapat berkolaborasi, saling mendukung, dan mengawasi satu sama  lain.  Kerjasama  ini  menciptakan  kekuatan  kolaboratif  yang  kuat,  meningkatkan kemampuan  wilayah  dalam  mencapai  ketahanan.  Dengan  demikian,  wilayah  tersebut  dapat mencapai kesejahteraan, keseimbangan, dan keserasian dalam semua aspek kehidupan, sesuai dengan prinsip Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Berdasarkan konteks tersebut, dampak dari implementasi kebijakan penganggulangan bencana  di  Kabupaten  Bandung  sebagai  urban  resilience  atau  ketahanan  kota,  setiap elemennya baik sistem kota/wilayah, pemerintah dan masyarakat telah memilliki kemampuan dalam menjaga kelangsungannya melewati berbagai  macam  guncangan ( shock ) dan tekanan ( stress ), sekaligus beradaptasi mengembangkan diri untuk mencapai keberlanjutan, meskipun masih ada kekurangan dalam penerapan kebijakan.
Karena  adanya  program  kerja  dan  kebijakan  penanggulangan  bencana  tersebut, Kabupaten  Bandung  telah  terlatih  dan  berkemampuan  untuk  mengevaluasi,  merencanakan, dan bertindak proaktif dalam menghadapi berbagai jenis bencana, baik alamiah maupun yang disebabkan oleh manusia, yang mungkin terjadi secara mendadak atau bertahap, yang terduga atau  bahkan  tak  terduga,  menjadi  kunci  utama  bagi  Kabupaten  Bandung  yang  tangguh. Kabupaten  Bandung  juga  telah  berupaya  melindungi  serta  memperbaiki  kehidupan masyarakatnya,  memastikan  perkembangan  yang  berkelanjutan,  menjaga  lingkungan  agar sesuai untuk investasi, dan mendorong perubahan positif.

## E. KESIMPULAN
Komunikasi  antar  dinas-dinas  terkait  diakui  baik  oleh  BAPPERINDA  dan  BPBD, tetapi  masih  terdapat  koordinasi  yang  kurang  efektif  di  lapangan,  terutama  di  antara pentahelix (akademisi, pelaku usaha, masyarakat, pemerintah, dan TNI/Polri) karena adanya ego  sektoral  atau  gesekan  kepentingan.  Meskipun  telah  dilakukan  komunikasi  dengan masyarakat  melalui  pertemuan  formal  atau  informal,  masih  ada  sebagian  masyarakat  yang belum  mendapatkan  atau  memahami  sosialisasi  tersebut.  Sumber  daya,  baik  dari  segi anggaran  dan  fasilitas,  masih  terbatas  di  banyak  instansi/lembaga  terkait.  Sumber  daya manusia sebagai pelaksana kebijakan juga terbatas, perlu ditingkatkan baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Disposisi  antar instansi  atau dinas terkait sesuai  dengan tugas dan fungsi masing-masing,  tetapi  pemahaman  akan  pentingnya  program  pengurangan  risiko  bencana banjir masih belum sepenuhnya disadari oleh beberapa unsur pimpinan. Meskipun SOP yang berlaku  belum  sepenuhnya  mendukung  program  pengurangan  risiko  bencana  banjir, pembagian  tanggung  jawab  pekerjaan  meningkatkan  efisiensi  dan  efektivitas  penerapan kebijakan  Pemerintah.  Implementasi  kebijakan  penanggulangan  bencana  di  Kabupaten Bandung  memberikan  dampak  positif  terhadap  ketahanan  wilayah  sebagai  urban  resilience. Setiap  elemen,  termasuk  sistem  kota/wilayah,  pemerintah,  dan  masyarakat,  telah mengembangkan  kemampuan  untuk  menjaga  kelangsungan  hidupnya  melalui  berbagai guncangan dan tekanan,  serta berhasil beradaptasi  untuk  mencapai  keberlanjutan. Meskipun terdapat  kekurangan  dalam  penerapan  kebijakan,  program  kerja  dan  kebijakan penanggulangan bencana tersebut telah membantu Kabupaten Bandung menjadi terlatih dan mampu  untuk  mengevaluasi,  merencanakan,  dan  bertindak  proaktif  dalam  menghadapi berbagai  jenis  bencana,  baik  alamiah  maupun  yang  disebabkan  oleh  manusia,  yang  dapat terjadi secara tiba-tiba atau bertahap, terduga atau bahkan tak terduga. Hal ini menjadi kunci utama bagi Kabupaten Bandung yang tangguh.

## DAFTAR PUSTAKA
Agrawal,  R.  (2016).  'Enterprise  risk  management'essential  for  survival  and  sustainable development  of  micro,  small  and  medium  enterprises. International  Review , 1 (2), 117-124.
Agustino, L. (2020). Dasar-Dasar Kebijakan Publik . Bandung: Alfabeta.
Aji,  L.  J.,  Sumantri,  S.  H.,  Subiakto,  Y.,  &  Rahmawati,  A.  (2022).  Pengurangan  Risiko Bencana  Berbasis  Destana  di  Desa  Glagaharjo  dalam  Mewujudkan  Ketahanan
Wilayah Kabupaten Sleman. Jurnal Manajemen Bencana (JMB) , 8 (1). https://doi.org/10.33172/jmb.v8i1.1207
Akter,  S.,  &  Wamba,  S.  F.  (2019).  Big  data  and  disaster  management:  a  systematic  review and agenda for future research. Annals of Operations Research , 283 , 939-959. Anderson, J. E. (1975). Public Policy Making . New York. Nelson.
BPBD  Kabupaten  Bandung  (2022). Laporan  Kinerja  Instansi  Pemerintah  (LKIP)  Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2022. Bandung. BPBD Kabupaten Bandung Budiman,  D.,  Kapiarsa,  A.  B.,  Waidah,  D.  F.,  Prayuda,  H.,  &  Ramadhan,  M.  T.  Y.  (2021). Ketahanan  Wilayah  Kabupaten  Karimun  Dalam  Menghadapi  Pandemi  Covid- 19. Jurnal Ketahanan Nasional , 27 (3), 328-347. Fitriani,  R.  S.,  dkk  (2021). Cara  Penanggulangan  Bencana  Banjir:  Seri  Ensiklopedia Bencana Banjir . Jakarta: Hikam Pustaka. Grigg,  N.  S.  (1996). Water  Resources  Management:  Principles,  Regulations,  and  Cases . New York: McGraw-Hill.
Jamilah,  K.  (t.t.). Implementasi  Kebijakan  Penanggulangan  Bencana  Melalui  Program Pendidikan  Tangguh  Bencana  di  Desa  Kepuharjo,  Kecamatan  Cangkringan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta . Juliswara, V., Manik, R. R., & Karnadjaja, D. (2022). Implementasi Kebijakan Publik tentang Model  Pengurangan  Resiko  Bencana  dengan  Pendekatan  Pada  Masyarakat  Dalam Program Desa Tahan Bencana Di Daerah Istimewa Yogyakarta . 2 (2).
Kemenkes RI. 2016. Sudah Siapkah Kita Menghadapi Banjir?  Buku Penanggulangan Pusat Krisis Kesehatan . Jakarta: Kemenkes RI Kemhan. (2015). Buku Putih Pertahanan Indonesia . Jakarta: Kementerian Pertahanan RI Kertawidana,  I.  D.  K.  (2019). Bahan  Ajar  Pengurangan  Risiko  Bencana  Program  Studi Manajemen Bencana Universitas Pertahanan . Jakarta: Makmur Cahaya Ilmu Khaldun,  R.  I.,  &  Tawil,  Y.  P.  (2019).  Analisis  Kebijakan  Penanggulangan  Bencana  (Studi Kasus  PERDA  Kota  Palu  Nomor  5  Tahun  2011). Journal  of  Public  Administration and Government , 1 (2), 62–68. https://doi.org/10.22487/jpag.v1i2.32
Kristian,  R.  (2018).  Faktor-Faktor  Penghambat  Implementasi  Kebijakan  Penanggulangan Bencana Erupsi Gunung Sinabung. Talenta Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA) , 1 (1), 099–103. https://doi.org/10.32734/lwsa.v1i1.149 Kurniadi,  Anwar  &  Sugeng  T.  (2023). Prinsip-Prinsip  Aplikasi  Pengurangan  Risiko Bencana . Jakarta. UI Publishing. Ma'arif, S. & Hizbaron, D.R. (2015). Strategi Menuju Masyarakat Tangguh Bencana dalam Prespektif Sosial . Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Mahesa, H. C., Astuti, P., & Supratiwi. (2023). Analisis Manajemen Bencana dan Ketahanan Masyarakat  Terhadap  Banjir  Pasang  Air  Laut  (ROB)  di  Kampung  Nelayan  Tambak Lorok. Journal of Politics and Government Studies , 12 (2).
Pramono,  S.,  &  Yusuf,  M.  (2015).  Implementasi  Penanggulangan  Bencana  Berbasis Masyarakat  (Studi  Pengembangan  Penanggulangan  Bencana  Desa  Tangguh  di  Desa Boboh Kecamatan Menganti). Jurnal Ilmu Administrasi , 12 (1). Pusat Data dan Analisa Tempo. (2020). Beberapa Penyebab Kabupaten Bandung Terendam Banjir . Bandung: TEMPO Publishing.
Rhynaldi,  K.  K.  B.  P.  (2023).  Pelibatan  TNI  AD  Dalam  Penanggulangan  Bencana  Erupsi Gunungapi Semeru dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Wilayah (Studi  di Kodim 0821/Lumajang dan Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur). Jurnal Ketahanan Nasional , 29 (1), 53-69.
Ristya,  W.  (2012). Kerentanan  Wilayah  Terhadap  Banjir  di  Sebagian  Cekungan  Bandung . Jakarta: Universitas Indonesia
Savitri,  E.  I.  (2014). Dampak  Pengelolaan  Sumber  Daya  Alam  Migas  Terhadap Pembangunan  Daerah  dan  Implikasinya  Pada  Ketahanan  Wilayah  (Studi  pada Masyarakat di Kabupaten Bojonegoro).
Subiyanto,  A.,  &  Novita  (2022). Pengantar  Psikologi  Bencana .  Yogyakarta:  Abhiseka Dipantara.
Sukandarrumidi. (2010). Bencana Alam dan Bencana Anthropogene. Yogyakarta: Kanisius.
Syarif,  A.,  Unde,  A.  A.,  &  Asrul,  L.  (2014). Pentingnya  Komunikasi  dan  Informasi  pada Implementasi  Kebijakan  Penyelenggaran  Penanggulangan  Bencana  di  Kota Makassar . 3 (3)
Wahab,  S.  A.  (2012). Analisis  Kebijakan:  Dari  Fomulasi  ke  Penyusunan  Model-Model Implementasi Kebijakan Publik . Jakarta: Bumi Aksara. Wilson,  M.  J.,  &  Arvanitakis,  J.  (2013). Resilient  Matter.  Journal  Media  Culture,  16 (5). https://doi.org/10.5204/mcj.740
Wirartha,  I.  M.  (2006). Pedoman  Penulisan  Usulan  Penelitian , Skripsi  dan  Tesis . Yogyakarta: Andi
Yayasan  IDEP.  (2007). Penanggulangan  Bencana  Berbasis  Masyarakat .  Jakarta:  Yayasan IDEP.