## EKSISTENSI SANKSI ADAT JERET NARU DALAM MASYARAKAT GAYO DI KABUPATEN ACEH TENGAH 1
Achmad Surya* dan Hasan Basri
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Putih Sp. Kelaping, Blang Bebangka Kecamatan Pegasing, Takengon surya_gayo85@yahoo.co.id

## Abstract
Gayo community is one of the tribes in Central Aceh Regency where the population still adheres to customary law. The crime of adultery in the Gayo indigenous community is an act of sumang (taboo) and is very disgraceful. The sanction imposed on someone for being involved in adultery and marriage in one village is the customary sanction "Jeret Naru" (Long Grave) which means the  culprit  is  considered  lost,  wasted,  from  his  native  town.  This  type  of  research  is  juridical empirical by combining primary data sources and secondary data, which are then analyzed in a descriptive qualitative manner. The results of the study into the existence of the adat Jeret Naru sanctions on the Gayo community in Central Aceh District, namely in Linge Village and Asir- Asir  Village  are  still  maintained.  Second,  the  position  of  adat  Jeret  Naru  sanctions  is  not contradictory  in  criminal  law,  and  the  existence  of  adat  Jeret  Naru  sanctions  can  fill  an unparalleled legal vacuum in the Criminal Code.
Keywords: Customary Sanctions; Jeret Naru; Gayo Community; Central Aceh Regency

## Abstrak
Masyarakat  Gayo merupakan  salah  satu  suku  yang  berada  di  Kabupaten  Aceh  Tengah dimana masyarakatnya masih memegang teguh hukum adat. Tindak pidana perzinaan dalam masyarakat adat Gayo merupakan perbuatan sumang (tabu) dan sangat ‘aib. Sanksi yang dijatuhkan kepada seseorang  karena  terlibat  dengan  perbuatan  zina  dan  perkawinan  satu  kampung  adalah  sanksi adat “Jeret  Naru” (Kuburan  Panjang)  yang  berarti  pelakunya  dianggap  hilang,  terbuang,  dari kampung  asalnya.  Jenis  penelitian  ini yuridis  empiris dengan  memadukan  sumber  data  primer dan  data  sekunder  yang  selanjutnya  dianalisis  secara  deskriktif  kualitatif.  Hasil  penelitian eksistensi  sanksi  adat Jeret  Naru pada  masyarakat  Gayo  di  Kabupaten  Aceh  Tengah  yaitu  di Kampung Linge dan Kampung Asir-Asir masih tetap dipertahankan. Kedua, Kedudukan sanksi adat Jeret  Naru perspektif  hukum  pidana  tidak  bertentangan  dan  keberadaan  sanksi  adat Jeret Naru dapat  mengisi  kekosongan  hukum  yang  tiada  bandingannya  di  dalam  Kitab  Undang- Undang Hukum Pidana.
Kata Kunci : Sanksi Adat; Jeret Naru; Masyarakat Gayo; Kabupaten Aceh Tengah
1 Hibah  Penelitian  Dosen  Pemula  (PDP)  Direktorat  Riset  dan  Pegabdian  Masyarakat  (DRPM)  Kementerian  Riset Dan Teknologi Tahun 2019

## A. Pendahuluan
Hukum  adat  adalah  hukum  asli  yang hidup  dan  berlaku  pada  masyarakat Indonesia  memiliki  karakteristik  dan  ciri yang  sesuai  dengan  budaya  bangsa Indonesia.  Sebagaimana  yang  ditegaskan Djojodigoeno  dalam  bukunya  “Menyandera Hukum  Adat”  yang  dikutip  Heorowati Poesoko,  dkk,  hukum  adat  bersifat tradisional,  namun  sekaligus  dinamis  dan plastis,  elastis  dan  luwes.  Sifat  pertama menunjuk  kepada keterikatannya  pada garis kontinuitas  kebudayaan  bangsa,  sedangkan sifat  kedua  dan  ketiga  membuktikan kemampuan  hukum adat  untuk  berkembang seiring  sejalan  dengan  tuntunan  alam  dan zaman,  serta  mampu  menyesuaikan  diri dengan  kasus-kasus  khusus,  unik  ataupun menyimpang (Poesoko, 2015).
Keberadaan  hukum  pidana  adat  beserta sanksinya  beberapa  daerah  tertentu  di Indonesia  pada  prakteknya,  seperti:  Aceh, Batak,  Minangkabau,  Bali,  dan  lain-lain merupakan bentuk kontrol sosial yang sudah tumbuh  serta  berkembang  dari  tradisi masyarakat  secara  turun  temurun.  Dalam masyarakat  yang  adat  istiadatnya  masih kental  berlaku,  penerapan  sanksi  adat sebagai alternatif penggunaan hukum pidana tentu  saja  tidak  sulit.  Sebaliknya,  di  daerah yang  adat  istiadatnya  telah  memudar penerapan hukum adat tidaklah mudah.
Beberapa  daerah  hingga  kini  dalam penyelesaian  perkara atau  perselisihan yang terjadi pada masyarakatnya masih menggunakan atau menerapkan hukum adat dalam  proses  penyelesaian  perkaranya. Seperti  halnya  pada  masyarakat  Gayo  yang merupakan salah satu suku di Aceh, dimana masyarakatnya  masih  memegang  teguh hukum adat. Sarak opat merupakan lembaga adat  penyelesaian  perkara  yang  terjadi  di dalam  masyarakat  Gayo.  Salah  satu  yang menarik dalam hukum adat Gayo dikenalnya istilah  sanksi  adat Jeret  Naru yang  berarti pelakunya  dianggap  hilang,  terbuang,  dari kampung  asalnya  seumur  hidup.  Sehingga berdampak  terhadap  putusnya  hubungan sosial dan moral dengan orang
tua/keluarganya  dan  masyarakat  kampung asal.
Sanksi  tersebut  dijatuhkan  kepada seseorang  karena  terlibat  dengan  perbuatan zina  dan  perkawinan  satu  kampung.  Tindak pidana  perzinaan  merupakan  perbuatan sumang (tabu)  dan  sangat  ‘aib.  Saat  ini dalam  prakteknya  terhadap  pelaku  tindak pidana  perzinaan  hanya  diberikan  sanksi menikahkan  para  pelaku  secepatnya  untuk menutupi malu (aib) keluarga dan kampung.
Berdasarkan latar belakang di atas maka kerangka  teori  yang  digunakan  sebagai analisis dalam menjawab berbagai permasalahan  yang    diangkat  dalam penelitian  ini,  yaitu:  teori  sanksi  adat  dan hukum  adat  Gayo.  Pengertian sanksi  adat adalah  segala  bentuk  tindakan  atau  usaha- usaha yang dilakukan untuk mengembalikan ketidakseimbangan termasuk pula ketidakseimbangan  yang  bersifat  magis akibat  adanya  gangguan  yang  merupakan pelanggaran  adat  (Sihotang,  2019). Pasal  1 huruf  m  Qanun  Kabupaten  Aceh  Tengah Nomor 10 Tahun 2002 tentang Hukum Adat Gayo  memberikan  definisi  tentang  hukum adat Gayo yaitu hukum adat yang hidup dan berkembang  dalam  masyarakat  di  daerah Kabupaten Aceh Tengah.
Sejauh penulusuran kepustakaan,
internet  dan  bentuk  publikasi  lainnya  yang penulis lakukan, bahwa penelitian ini belum pernah dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya.  Oleh  karena  itu,  berdasarkan latar  belakang  permasalahan  di  atas, rumusan  masalah  yang  akan  dibahas  dalam penulisan  ini  yaitu:  (1)  Bagaimanakah penerapan  sanksi  adat Jeret  Naru dalam masyarakat  Gayo  terhadap  tindak  pidana perzinaan?  (2)  Bagaimanakah  kedudukan sanksi  adat Jeret  Naru dalam  hukum  adat Gayo perspektif hukum pidana?

## B. Metode Penelitian
Jenis  penelitian  ini yuridis  empiris dengan  memadukan  sumber  data  primer yang  diperoleh  dari  lapangan  melalui wawancara  dengan  narasumber  terkait dalam  penelitian  ini  dan  data  sekunder diperoleh melalui penelusuruan data
pustaka.  Selanjutnya  data  yang  diperoleh dianalisis secara deskriftif kualitatif sehingga diperoleh jawaban atas
permasalahan  penelitian ini.
C. Hasil Dan Pembahasan
1. Penerapan  Sanksi  Adat Jeret  Naru Dalam  Masyarakat  Gayo  Terhadap Tindak Pidana Perzinaan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang  Pemerintahan  Aceh  dalam  Pasal  98 memberikan  pengakuan  tentang  keberadaan Adat  Istiadat  di  Aceh.  Secara  khusus  di
Kabupaten Aceh Tengah pengakuan keberadaan adat istiadat diatur dalam Qanun Kabupaten  Aceh  Tengah  Nomor  10  Tahun 2002 tentang Hukum Adat Gayo.
Penyelesaian perkara/perselisihan yang terjadi  di  dalam  masyarakat  diselesaikan oleh lembaga adat yang disebut Sarak Opat , yang  terdiri  dari Reje,  Imem,  Petue ,  dan Rakyat Genap Mupakat (RGM).
Menurut  Romana,  ada  beberapa  alasan mengapa perlunya didorong proses penyelesaian  sengketa  atau  konflik  adat melalui  jalur  peradilan  adat  yaitu  (Romana, 2015):  (a)  Di  Indonesia  tata  cara penyelesaian sengketa damai telah lama dan biasa digunakan oleh masyarakat Indonesia; (b)  Pada  sebagian  besar  masyarakat Indonesia terdapat kecenderungan menyelesaikan  sengketa  secara  damai  cara ini  diakui  efektif  dalam  menyelesaikan pertikaian  atau  persengketaan,  sekaligus mampu  menghilangkan  perasaan  dendam, serta  berperan  menciptakan  keamanan ketertiban  dan  perdamaian;  (c)  Keberadaan peradilan  adat  menjadi  semakin  penting  di tengah situasi negara yang belum sepenuhnya  mampu  menyediakan  layanan penyelesaian  perkara  melalui  jalur  formal sampai kedesa-desa terpencil.
Menurut penulis, pada dasarnya penyelesaian  perkara  melalui  lembaga  adat atau  peradilan  adat  bertujuan  untuk mengatasi  penumpukan  perkara  pada pengadilan.  Hal  ini senada  yang  dinyatakan oleh  Lilik  Mulyadi,  bahwa  konteks penyelesaian  perkara  di  luar  pengadilan
melalui mediasi penal puncaknya diharapkan  dapat  menekan  penumpukan perkara (congestion) di Pengadilan
khususnya  pada  tingkat  Mahkamah  Agung (Mulyadi, 2013).
Soemadiningrat  menyatakan  bahwa setiap  pelanggaran  adat  mengakibatkan ketidakseimbangan  pada  masyarakat,  oleh karena  itu  setiap  pelanggaran  adat  harus dijatuhi  sanksi  yaitu  berupa  hukuman  adat seperti membuat upacara pembersihan desa, membayar  denda,  atau  sanksi  lainnya  yang kesemuanya itu berfungsi sebagai alat untuk mengembalikan kesucian dan keseimbangan desa (Soemadiningrat, 2011).
Menurut  Suartha,  penjatuhan  sanksi adat  merupakan  salah  satu  reaksi  adat terhadap  pelanggaran  peraturan-peraturan adat.  sanksi  adat  dimaksudkan  untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu  akibat  adanya  pelanggaran  adat. Seperti  sanksi  pada  umumnya,  sanksi  adat selalu  disertai  dengan  suatu  kejadian  atau perbuatan
yang harus dipertanggungjawabkan  oleh  si  pelaku maupun keluarganya (Suartha, 2015).
Dominikus  Rato  menyatakan,  ada beberapa  perbedaan  pokok  tentang  sanksi dalam  hukum  adat  dengan  sanksi  dalam hukum  negara.  Sanksi  menurut  hukum  adat adalah  merupakan legal  concequence (konsekuensi  hukum).  Jika  sanksi  dalam hukum negara diberikan oleh hakim melalui lembaga  pengadilan  negara,  maka  dalam hukum  adat,  yang  ditakuti  bukan  putusan kepala  atau  pemangku  adat  saja,  melainkan juga  kutukan  para  leluhur,  maupun konsekuensi  yang  diterima  atau  dirasakan secara  langsung  oleh  pelaku  pelanggaran, seperti  mengalami  kesusahan  hidup,  dijauhi anggota masyarakat, menjadi bahan omongan, celaan atau sindiran (Rato, 2015).
Menurut  Soepomo  yang  dikutip  oleh  I Dewa  Made  Suartha  menyatakan  bahwa jenis-jenis  reaksi  adat  terhadap  pelanggaran hukum  adat  di  beberapa  lingkungan  hukum adat  di  Indonesia,  sebagai  berikut:  (a) Pengganti kerugian-kerugian imateriil dalam berbagai  rupa,  seperti  paksaan  menikahi gadis  yang  dicemarkan;  (b)  Bayaran  uang
adat  kepada  yang  terkena,  yang  berupa benda  sakti  sebagai  pengganti  kerugian rohani; (c) Penutup malu, permintaan maaf; (d)  Berbagai  hukuman  badan  hingga hukuman  mati;  (e)  Pengasingan  dari masyarakat  serta  meletakkan  orang  itu  di luar tata hukum (Suartha, 2015).
Jenis  sanksi  yang  diuraikan  di  atas, tidak  berbeda  dengan  sanksi  adat  menurut hukum  adat  Gayo  sebagaimana  diutarakan Mahmmud Ibrahim dan Aman Pinan, dalam masyarakat  Gayo  dikenal  jenis  sanksi  adat dengan  istilah bele  opat yang  terdiri  dari Rujuk, Ma-as, Diet, Bela, Parak/Jeret Naru :
(a) Rujuk berasal  dari  bahasa  Arab “ruju” artinya  menyelesaikan  sengketa  secara bijaksana. Karena itu  menyerahkan  diri  dan meminta penyelesaian masalah yang mereka hadapi  kepada  pihak  lawannya  bagaimana sebaiknya;  (b) Ma-as adalah  masalah  yang terjadi  di  antara  dua  pihak  atau  lebih  dan masing-masing  pihak  merasa  bersalah,  dan dilaksanakan  dengan  saling  bermaaf- maafan;  (c) Diet atau dene artinya  denda yang  dibebankan  kepada  seseorang  atau beberapa  orang  yang  terbukti  bersalah. Orang  yang  terbukti  bersalah  diwajibkan membayar diet kepada korban atau keluarga korban  sesuai  dengan  ketentuan  adat;  (d) Bela dalam  hukum  Islam  disebut qishash , yaitu hukuman yang setimpal dengan akibat perbuatannya.  Misalnya  kalau  si  korban meninggal  pelakunya  harus  dibunuh;  (e) Jeret Naru/Parak , sanksi adat “Jeret Naru” berasal  dari  sanksi  adat“ parak”, yang merupakan  hukuman  atau  sanksi  adat diberikan  kepada  pelanggar  hukum  adat, dengan  mengasingkan  atau  menyingkirkan pelanggar  dari  lingkungan  domisili/tempat tinggal/kampung  halaman  pelanggar  untuk sementara  waktu  atau  selama  lamanya”. Artinya, penjatuhan sanksi “Jeret Naru” dan “ parak” kepada  pelanggar  dijatuhkan berdasarkan  dengan  berat  atau  ringannya perbuatan yang dilakukannya, jika perkaranya  berat  terhadap  pelaku  akan diberikan  sanksi Jeret  Naru (disingkirkan selama-lamanya)  dan  jika  perbuatan  ringan maka  diberikan  sanksi parak (disingkirkan
sementara waktu dari  Kampung)  (Mahmud, 2002).
Hal  senada  yang  diutarakan  Rahmina, dkk, Edet Gayo  memiliki  karakteristik tersendiri  dalam  menerapakan  sanksi  adat, dimana  berbeda  dengan  penerapan  sanksi adat  di  daerah  yang  lain. Edet Gayo memiliki  10  (sepuluh)  bentuk-bentuk hukuman  dalam  penyelesaian  sengketa  di masyarakat  Gayo:  1)  Nasihat;  2) Salah Bersemah  Ilit  Berisi; 3) Rujuk,  ma’as,  diet dan bela (bermaafan) ; 4) Gere  Genapi (dikucilkan); 5) Parak (pengusiran
sementara  dari  kampung); 6) Jeret  Naru (pengusiran  dari  kampung) ; 7) Bersih  lante (bersih  kampung); 8) Rayoh  berpeniri,  luke bersalin,  kemung  berpenempu (maksudnya korban mengalami luka berat maka lukanya tersebut  harus  diobati) ; 9) Serlut (jabatan aparatur kampung dicabut secara paksa, jika melanggar hukum adat Gayo); dan 10) Unuh (dibunuh/hukuman  mati)  (Rahmina,  dkk, 2019).
Melalatoa menegaskan
bahwa perbuatan perzinaan pada masyarakat Gayo, merupakan  perbuatan  yang  keji  dan  amat tercela  dalam  pandangan  agama,  adat  dan masyarakat. Pada dasarnya pada hukum adat Gayo  Perbuatan  zina  yang  dilakukan  atas dasar suka atau dalam bahasa Gayo dikenal dengan  Istilah due  sekenak, keduanya dikenakan  sanksi  adat  berupa dene atau denda,  kemudian  keduanya  dikenakan sanksi  adat Jeret  Naru berupa  diusirnya pelaku dari kampung.
Sedangkan  menurut  Ali  Salwany  yang dikutip  oleh  Mahmud  Ibrahim,  hukuman terberat  terhadap  pelaku  zina  menurut  adat Gayo  adalah  berupa  hukuman “kerusung” yaitu  kain  putih  diambil  dari  masjid dibubuhi  minyak  tanah,  dibalut  bersama kerusung (daun  pisang  kering)  di  badan terhukum,  kemudian  dibakar.  Mati  atau hidup setelah hukuman itu, yang bersangkutan  dianggap  sudah  suci  kembali (Mahmud, 2002). Menurut  Amirsyam,  penjatuhan  sanksi adat  terhadap  para  pelaku  zina  merupakan suatu  bentuk  reaksi  adat  secara  material,
dimana pelakunya dikucilkan dari
masyarakat,  dicemooh  hingga  pada  sanksi yang  teramat  berat  yakni  dinikahkan kemudian  sanksi  adat  pengusiran  dari kampung  atau Jeret  Naru .  Amir  Syam menambahkan  penjatuhan  putusan  sanksi adat  terhadap  pelaku  perzinaan  sangat bergantung  pada  jenis  pelanggaran  dan status  pelakunya,  jika  pelaku  perzinaan sudah  berkeluarga  atau  masing-masing pasangan  pelaku  zina  tersebut  sudah memiliki  suami  atau  isteri,  maka  keduanya diusir  dari  kampung,  selain  itu  diberikan sanki  adat  berupa dene atau  denda.  Hukum rujok,  ma-as dan diet ,  pada  hakikatnya bertujuan  agar  pelaku  tidak  lagi  melakukan perbuatan melanggar hukum.
Sanksi dene atau denda ini dalam istilah adat Gayo merupakan uang pembersih lante (pembersihan kampung) atas perbuatan para pelaku yang mana telah mengotori kampung tersebut  atas  perbuatan  yang  telah  mereka lakukan.
Pelaku sumang (sumbang) berkewajiban membersihkan atau membasuh tete atau  lante  (pembersihan kampung), supaya masyarakat dan kampung tempat  melakukan sumang (sumbang)  tetap berada  dalam  keadaan  bersih  atau  suci. Apabila  pihak  laki-laki  pelaku  zina  tidak bertanggung  jawab,  maka  si  lelaki diserahkan  oleh sarak  opat kepada  aparat penegak hukum yaitu pihak kepolisian untuk diselesaikan secara peradilan formal. Bentara  Linge  Selaku  Anggota  Majelis Adat  Gayo  Kabupaten  Aceh  Tengah, mengutarakan  jika  pelaku  zina  seorang jejaka  atau  gadis,  maka  bapak  atau saudaranya  dikenakan  denda.  Kalau  si perempuan sudah bersuami, maka suaminya dikenakan  denda,  karena  suaminya  yang bertanggung  jawab  terhadap  istrinya.  Lain halnya  jika  pria  yang  telah  memiliki  istri melakukan  perzinaan,  maka  diri  sendirinya yang  bertanggung  jawab  atas  perbuatannya tersebut.  Jikalau  bapak,  saudara  atau  suami pelaku zina yang tidak bersedia melaksanakan  hukuman  bela  (denda),  maka diberikan hukuman Jeret Naru (pengasingan dari kampung).
M.  Yusin  Saleh  selaku  Ketua  Majelis Adat  Gayo  Kabupaten  Aceh  Tengah
menyatakan,  dahulu  bila  salah  satu  pelaku zina  yang  telah  ada  ikatan  perkawinan, kedua  pezina  itu  dijatuhi  hukuman  bunuh cengkek  (mencekik  atau  mencekam  leher) . Namun saat ini pada prakteknya dilaksanakan  dengan  hukuman parak atau denda yang tinggi. Apabila terjadi hubungan seksual  di  luar  nikah  dilakukan  karena paksaan  atau  pemerkosaan (roba) ,  maka hukumannya lebih berat lagi bila dibandingkan  dengan  atas  dasar  suka  sama suka (due sekenak) , yaitu berupa pengasingan  dari  kampung  atau Jeret  Naru (kuburan  panjang),  dalam  istilah  bahasa Gayo disebut “manut wih manut atu, atau i turuhen  dene  si  opat” terhadap  pelaku sumang berat zina laki-laki dan perempuannya  disuruh  pergi  meninggalkan kampung setelah pelaku dinikahkan.
M. Yusin Saleh menambahkan, berdasarkan  perkembangan  zaman  saat  ini dimana  perubahan  gaya  hidup  masyarakat dan  perkembangan  kemajuan  teknologi informasi  seperti  saat  ini,  berpengaruh  dan berdampak  terhadap  penyampingan  atau keberlakukaan hukum adat Gayo yang mana merupakan  warisan  para  leluhur  sejak dahulu.  Sehingga  keberadaan  sanksi  adat Jeret  Naru dalam masyarakat  Gayo  saat ini sudah mulai dikesampingkan, yang menyebabkan  keberadaan  sanksi  adat Jeret Naru saat  ini  hanya  berlaku  di  beberapa kampung saja di Kabupaten Aceh Tengah.
Berdasarkan  hasil  penelitian,  sanksi adat Jeret  Naru masih  diterapkan  pada masyarakat Kampung Linge dan Masyarakat Kampung  Asir-Asir,  masyarakat  masih memegah  teguh  sanksi  adat  Gayo  seperti sanksi  adat Jeret  Naru ,  tujuan  pemberian sanksi  adat  ini  yaitu  untuk  menimbulkan efek  jera  terhadap  masyarakat  yang melakukan  perkawinan  satu  kampung  dan perbuatan zina.
Menurut  Abdul  Salam  Reje  Kampung Linge  Kecamatan  Linge  Kabupaten  Aceh Tengah,  mengutarakan  bahwa  sanksi  adat Gayo  merupakan  peraturan  yang  sudah berlaku  dari  leluhur  masyarakat  Gayo  dan hingga  saat  ini  masih  dipatuhi  oleh masyarakat  kampung  Linge,  masyarakat
masih  menyakini  sanksi  adat  yang diberlakukan  dapat  memberikan  efek  jera kepada  setiap  pelaku  yang  melanggar ketentuan  adat.  Seperti  halnya  terhadap masyarakat  yang  melakukan  perzinaan  dan perkawinan satu kampung”.
Abdul Salam menambahkan,
“sepanjang tahun 2018 ada 1 perbuatan zina yang  diselesaikan  melalui  lembaga  adat sarak  opat ,  dan  kepada  pelaku  diberikan sanksi  adat Jeret  Naru .  Sanksi  adat Jeret Naru dalam  praktek  pelaksanaannya  di Kampung Linge tidak dilaksanakan sesegera mungkin,  tetapi  kepada  pelanggar  masih diberikan  kesempatan  untuk  mengemasi barang-barangnya untuk meninggalkan kampung halamannya.
Abdul  Salam  menambahkan,  proses penyelesaian  perkaranya  diselesaikan  di masjid  atau meunasah yang  dihadiri  oleh pelaku, keluarga pelaku, masyarakat kampung  setempat  dan  seluruh  perangkat lembaga  adat sarak  opat .  Pada  proses awalnya  pelaku  dinikahkan  selanjutnya diberikan sanki adat berupa dene atau denda dan diusir dari kampung atau Jeret Naru . Berbeda  halnya  sanksi  adat  yang diterapkan terhadap pelaku zina di Kampung Asir-Asir.  Menurut  Ampera  selaku  Reje Kampung  Asir-Asir  sanksi  adat Jeret  Naru merupakan  upaya  sanksi  adat  yang  paling berat dan upaya terakhir bagi pelanggar adat yang berlaku di Kampung Asir-Asir. Selama ini  sanksi  adat  yang  diberlakukan  bagi pelaku  perbuatan  zina,  pasangan  tersebut dinikahkan  terlebih  dahulu,  selanjutnya diberikan sanksi adat parak yaitu diusir dari kampung  dalam  prakteknya  selama  lima tahun.  Jika  pasangan  tersebut  mengulangi lagi perbuatannya, maka pada tahap ini akan diberikan sanksi adat Jeret Naru atau diusir dari kampung seumur hidup. Amir  Syam  menyatakan  masyarakat Gayo memiliki prinsip meneggakan keadilan dengan melaksanakan hukum, adalah bagian penting  dari  pelaksanaan  nilai  amanah. Tanpa  keadilan  masyarakat  akan  kacau balau.  Dalam  peribahasa  Gayo  disebut dengan  istilah “munimang  gere  angik, menyuket gere lancung”. Artinya
menimbang  tidak  berat  sebelah,  menyukat tidak kurang atau lebih.
Amir  Syam  menambahkan  yang  telah diputuskan  dalam  persidangan  peradilan adat, harus dipegang teguh dan dilaksanakan oleh  pelanggar  adat,  hal  ini  dalam  bahasa Gayo  dikenal  dengan  istilah “mujantan tegep  ku  bumi,  mu  pucuk  bulet  ku  langit”. Artinya,  berakar  kokoh  di  bumi,  pucuknya tinggi  menjulang  langit”. Siapa  yang  tidak menjalankan  putusan  peradilan  adat,  sama dengan  menentang  dan  mengkhianati  diri sendiri atau disebut dengan penghianat”.
Berdasarkan  hal  tersebut  di  atas penerapan  sanksi  adat Jeret  Naru terhadap perbuatan zina masih tetap dipertahankan di beberapa  kampung  di  wilayah  Kabupaten Aceh  Tengah  yakni di Kampung  Linge  dan Kampung  Asir-Asir,  walaupun  di  beberapa kampung  yang  berada  di  wilayah  di Kabupaten  Aceh  Tengah  seperti  Kampung Bebesen,
Kampung Kebayakan dan
Kampung  Bintang  telah  menyampingkan sanksi  adat Jeret  Naru yang  disebabkan karena  adanya  anggapan  dari  masyarakat bahwa  hukum  adat  tertinggal  dan  kuno, sehingga tidak dapat mengikuti
perkembangan  zaman  seperti  saat  ini.
Sehingga masyarakat
cenderung mengesampingkan  hukum  adat  dan  lebih mengutamakan  hukum  tertulis  atau  hukum positif  dalam  penyelesaian  perselisihan. Meskipun  sebenarnya  keberadaan  hukum adat  lebih  relevan  daripada  menggunakan hukum negara.
Bertitik  tolak  dari  penjatuhan  sanksi adat Jeret  Naru terhadap  perbuatan  zina pada  masyarakat  Gayo  yang  diselesaikan melalui  lembaga  adat  Sarak  Opat  di  atas, eksistensi sanksi adat sesungguhnya mendapat pengakuan dari lembaga peradilan tertinggi  negara  yaitu  Mahkamah  Agung berdasarkan putusan-putusan hakim terdahulu.  Sebagaimana  yang  dinyatakan  I Dewa  Made  Suarta,  bahwa  Mahkamah Agung  sampai  saat  ini  masih  tetap menghormati  putusan  ataupun  penetapan kepala  adat  atau  pemuka  adat  yang  telah menjatuhkan  reaksi  adat  atau  sanksi  adat
kepada  pelanggar  hukum  adat  (Suartha, 2015).
2. Kedudukan  Sanksi  Adat Jeret  Naru Dalam Hukum Adat Gayo Perspektif Hukum Pidana
Sebelum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  (KUHP)  diberlakukan  di  Indonesia, tidak  dapat  dipungkiri  sudah  ada  aturan hukum  yang  tidak  tertulis  (Hukum  Adat) dalam kehidupan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan ketentraman. Hukum adat ini tidak  bersumber  kepada  peraturan  yang dibuat  oleh  kekuasaan  legislatif  sehingga tidak berbentuk undang-undang atau kodifikasi  (Sudaryanto,  2016).  Hal  senada diutarakan oleh Nyoman Serikat Putra Jaya, sumber  hukum  pidana  di  Indonesia  bukan hanya pidana tertulis tetapi juga pidana tidak tertulis.  Secara  formal,  ketika  Belanda memberlakukan Wetboek  van  Strafrecht voor  Nederlandsch-Indie ,  hukum  pidana adat  memang  tidak  diberlakukan.  tetapi secara materiil tetap berlaku dan diterapkan dalam praktik peradilan (Jaya, 2016). Keberadaan  dan  keterkaitan  delik  adat dalam hukum pidana positif, bila kita amati dan  cermati,  dimana  awalnya  dapat dikatakan  tidak  mendapat  tempat  di  dalam lapangan  hukum  pidana.  Hal  ini  dapat dilihat  pada  Pasal  1  ayat  (1)  KUHP  yang menegaskan bahwa: “Tiada suatu perbuatan yang  dapat  dipidana  kecuali  atas  kekuatan aturan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan.”
Pendapat  berbeda  diutarakan  oleh Nyoman  Serikat  Putra  Jaya  yang  dikutip oleh  I  Dewa  Made  Suartha  terhadap  asas legalitas  yang  rumuskan  dalam  hukum pidana,  yaitu  dalam  hukum  positif  dan perkembangannya di Indonesia asas legalitas tidak  semata-mata  diartikan  sebagai nullum delictum  sine  lege, tetapi  juga  sebagai nullum dellictum sine ius, atau tidak semata- mata  dilihat  dalam  sebagai legalitas formal, tetapi  juga  legalitas  material  yaitu  dengan mengakui  hukum  pidana  adat,  hukum  yang tidak  tertulis  sebagai  sumber  hukum (Suartha, 2015).
Artinya  asas  legalitas  tidak  hanya didasarkan pada sumber hukum formal yaitu undang-undang namun juga didasarkan pada sumber  hukum  material  yang  berasal  dari hukum  yang  hidup  di  dalam  masyarakat. Sebab  di  dalamnya  terdapat  aturan,  kaidah atau norma yang melindungi hak-hak setiap anggota  masyarakat.  Hal  senada  yang diutarakan Mardjono
Reksodiputro,
menjadikan hukum adat yang hidup sebagai salah  satu  sumber  hukum  pidana  Indonesia memiliki  alasan  pembenaran  antara  lain adanya tugas seorang hakim yang berkewajiban  mencari  keadilan.  Untuk upaya ini maka hakim harus menjaga bahwa seseorang yang bersalah melakukan perbuatan  yang  dicela  oleh  masyarakat  dan patut  dipidana  memang  mendapatkan pidananya (Reksodiputro, 2009) .
Menurut  Sidharta  yang  dikutip  oleh Erdianto  Effendi,  jika  dihadap-hadapkan hukum  pidana  nasional  versus  hukum pidana  adat  akan  tampak  nyata  beberapa kontradiksi  antara  lain  (Effendi,  2018):  (a) Dalam  hukum  positif,  status  sosial  subjek tak  diperhitungkan,  subjek  yang  dapat dipidana  adalah  manusia  badan  hukum. Dalam  hukum  adat,  status  sosial  subjek diperhitungkan,  persekutuan  hukum  adat dapat  dipidana  dengan  denda;  (b)  Unsur sengaja  atau  lalai  harus  dibuktikan  dulu dalam hukum positif, dalam hukum adat tak semuanya  harus  ada  dibuktikan  demikian;
(c)  Dalam  hukum  positif eigenrichting (perbuatan  main  hakim  sendiri)  dianggap melawan  hukum,  dalam  hukum  adat  dalam kasus  tertentu eigenrichting dibenarkan;  (d) Objek pencurian di nilai sama, dalam hukum adat objek dinilai berbeda.
Dalam  hukum  adat  perbuatan  zina merupakan  perbuatan  terlarang.  Perbuatan zina  menurut  Pasal  284  KUHP  hanya merumuskan  dan  dapat  diadili  apabila  para pelaku  sudah  terikat  perkawinan  dan  harus ada  pengaduan,  tanpa  adanya  pengaduan, maka  perbuatan  zina  tersebut  tidak  dapat diadili.
Amir Syam, mengatakan perbuatan zina dalam masyarakat Gayo merupakan perbuatan  sumang  atau  perbuatan  amoral
dikenal  dengan  istilah roba yaitu  perbuatan zina  yang  dilakukan  seseorang  dalam  satu kampung  yang  dilarang  oleh  Adat  dan merupakan  pelanggaran  adat  yang  paling berat.  Terhadap  pelanggar  adat  perbuatan zina  dalam  hukum  adat  Gayo  tidak membedakan para pelaku baik itu pasangan yang telah terikat perkawinan maupun yang belum terikat dalam perkawinan.
Menurut  Achmad  Surya,  perzinaan merupakan  perbuatan sumang sebagaimana dalam  Pasal  14  Qanun  Kabupaten  Aceh Tengah  Nomor  10  Tahun  2002  tentang Hukum  Adat  Gayo,  menjelaskan  tentang perbuatan  zina,  yaitu:  (a) Roba, yaitu perbuatan  zina  yang  dilakukan  seseorang dalam  satu  kampung;  (b) Mengeroba, yaitu perbuatan  zina  yang  dilakukan  oleh seseorang  berlainan  kampung;  (c) Angkara, yaitu  kejahatan/perbuatan  zina  dalam  satu kampung;  (d) Masukkara, yaitu  perbuatan yang  tidak  patut  seperti  berzina  dengan orang  kampung  lain.  (Surya  &  Suhartini, 2019). Hal  senada  yang  diutarakan  M.
Khoidin,  hukum  adat  mengatur  semua bentuk perzinahan adalah perbuatan terlarang  dan  kriminal.  Hukum  adat mengatur  semua  bentuk  hubungan  seksual yang  tidak  didasari  perkawinan  adalah perbuatan  terlarang,  terlepas  apakah  itu dilakukan  oleh  mereka  yang  terikat perkawinan  dengan  orang  lain  atau  masih sama-sama sendiri (misalnya bujang dengan gadis).  Sanksi  hukum  bagi  pelaku  zina menurut  hukum  Adat  juga  beragam  mulai dari  sanksi  yang  ringan,  yakni  membayar denda, melakukan upacara adat bersih desa, diusir  dari  desa,  dicambuk,  bahkan  sampai sanksi  yang  terberat  yaitu  hukuman  mati (Poesoko, 2015).
Rumusan  Pasal  284  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana  tidak  dapat diberlakukan  kepada  pasangan  yang  tidak memiliki  ikatan  perkawinan  berdasarkan suka  sama  suka.  Artinya  Pasal  284  KUHP hanya  dapat  dijatuhkan  terhadap  pasangan atau  salah  satu  pasangan  yang  terikat perkawinan.  Sedangkan  perbuatan  zina dalam  adat  Gayo  merupakan  pelanggaran
adat  dan  perbuatan  sumang  yang  berat  dan terhadap  pelanggar  diberikan  sanksi  adat yang  paling  berat  berupa  pengusiran  dari kampung ( Jeret Naru ).
I  Dewa  Made  Suartha,  menyatakan bahwa  UU  No.  1  Drt  Tahun  1951 memberikan  kesempatan  pengadilan  umum untuk menyelidiki, apakah perbuatan pidana menurut hukum adat mempunyai ekuivalensinya  atau  tidak  dalam  KUHP, kalau  terdapat  perbandingannya  dalam KUHP,  maka  perbuatan  tersebut  dapat diancam  dengan  suatu  hukuman,  yang paling  dekat  bandingannya  pada  perbuatan pidana  tadi.  Akan  tetapi,  jika  perbuatan pidana menurut hukum yang hidup (Hukum Adat)  tidak  mempunyai  bandingannya dalam KUHP, sanksi khusus akan diterapkan (Suartha, 2015).
Pendapat  yang  sama  dinyatakan  oleh Lilik  Mulyadi,  ada  tiga  konklusi  dasar  dari ketentuan  Pasal  5  ayat  (3)  sub  b  Undang- Undang  Darurat  Nomor  1  Tahun  1951
Tindakan-Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-
Pengadilan Sipil, yaitu (Mulyadi, 2013):  (a) Bahwa  tindak  pidana  adat  yang  tiada bandingan  atau  padanan  dalam  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP) dimana  sifatnya  tidak  berat  atau  dianggap tindak  pidana  adat  yang  ringan  ancaman pidananya  adalah  pidana  penjara  dengan ancaman  paling  lama  tiga  bulan  dan/atau denda  sebanyak  lima  ratus  rupiah  (setara dengan  kejahatan  ringan),  minimumnya sebagaimana  termaktub  dalam  ketentuan Pasal  12  KUHP  yaitu  1  (satu)  hari  untuk pidana penjara dan pidana denda minimal 25 sen  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  30 KUHP.  Akan  tetapi,  untuk  tindak  pidana adat yang berat ancaman pidana paling lama 10  (sepuluh)  tahun,  sebagai  pengganti  dari hukuman  adat  yang  tidak  dijalani  oleh terdakwa;  (b)  Tindak  pidana  adat  yang  ada bandingnya  dalam  Kitab  Undang-Undang Hukum  Pidana  maka  ancaman  pidananya sama  dengan  ancaman  pidana  yang  ada dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana  (KUHP)  seperti  misalnya  tindak
pidana  adat  Drati  Kerama  di  Bali  atau Mapangaddi  (Bugis)  Zina  (Makasar)  yang sebanding  dengan  tindak  pidana  zinah sebagaimana  ketentuan  Pasal  284  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana;  (c)  Sanksi adat  sebagaimana ketentuan  konteks  di atas dapat  dijadikan  pidana  pokok  atau  pidana utama  oleh  hakim  dalam  memeriksa, mengadili  dan  memutus  perbuatan  yang menurut  hukum  yang  hidup  dianggap sebagai tindak pidana yang tiada bandingnya dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana  (KUHP)  sedangkan  tindak  pidana yang  ada  bandingnya  dalam  KUHP  harus dijatuhkan  sanksi  sesuai  dengan  ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Oleh  karena  itu  penerapan  sanksi  adat Jeret  Naru dalam  hukum  adat  Gayo  yang diberikan  oleh  fungsionaris  adat  kepada pelaku  zina  tidak  bertentangan  dengan konsep  sanksi  yang  diatur  dalam  hukum pidana saat ini. Keberadaan sanksi adat Jeret Naru dapat  mengisi  kekosongan  hukum yang  tidak  diatur  di  dalam  kitab  undang- undang hukum pidana atau tiada bandingannya sebagaimana ditegaskan pada Pasal  5  ayat  (3)  sub  b  Undang-Undang Darurat  Nomor  1  Tahun  1951  tentang Tindakan-Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-
Pengadilan Sipil. Moeljatno mengatakan, suatu perbuatan dikatakan  bertentangan  dengan  hukum, apabila  perbuatan  itu  tidak  saja  memenuhi semua  perumusan  delik  yang  tertulis  dalam suatu  pasal,  akan  tetapi  perbuatan  itu  juga harus  ternyata  bertentangan  dengan  hukum yang  tidak  tertulis,  yaitu  norma-norma  atau kenyataan-kenyataan  yang  berlaku  dalam masyarakat (Moeljatno, 2015). Dari pengertian  bahwa  hukum  bukan  hanya undang-undang  tetapi  meliputi  seluruh pengertian  hukum  pada  umumnya,  maka dapat disimpulkan bahwa kedudukan sanksi adat dalam hukum adat Gayo adalah berada di  dalam  hukum  pada  umumnya,  yakni keberadaan  Sanksi  adat Jeret  Naru diatur sangat  tegas  di  dalam  Qanun  Kabupaten
Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2002 tentang Hukum Adat Gayo.
Erdianto Effendi mengutarakan
mengatasi  kesenjangan  antara  hukum  adat sebagai  hukum  yang  hidup  dengan  hukum pidana  positif  yang  diberlakukan  negara dapat  dilakukan  dengan  beberapa  cara (Effendi,  2018):  (a)  Dengan  pembentukan hukum.  Idealnya,  walaupun  hukum  positif dibentuk dan disusun dengan terencana, nilai subtansi  hukum  menyandarkan  pada  nilai ketercelaan  yang  terumuskan  dalam  hukum adat;  (b)  Melalui  cara  penemuan  hukum. Meskipun  nilai  hukum  yang  hidup  tidak sejalan dengan hukum yang berlaku, hal itu dapat  diatasi  dengan  menerapkan  hukum yang  berlaku  sebagai  dasar  bagi  hakim untuk  memutuskan  suatu  perkara;  (c) Dengan  memberlakukan  pluralisme  hukum, yaitu  memberlakukan  sistem  hukum  yang berlainan berdasarkan kelompok masyarakat.  Pola  ini  mengikuti  sistem hukum  Hindia  Belanda  dimana  hukum pidana  tertulis  berlaku  bagi  golongan masyarakat  Eropa,  sedangkan  hukum  adat berlaku untuk masyarakat adat.

## D. Simpulan dan Saran
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pembahasan  bahwa  eksistensi  sanksi  adat Jeret  Naru dalam  masyarakat  Gayo  di Kabupaten  Aceh  Tengah,  yaitu: Pertama , sanksi  adat Jeret  Naru di  Kabupaten  Aceh Tengah  masih  diterapkan  pada  masyarakat Kampung  Linge  dan  Masyarakat  Kampung Asir-Asir,  yang  bertujuan  pemberian  sanksi adat Jeret Naru ini untuk menimbulkan efek jera  terhadap  masyarakat  yang  melakukan perkawinan  satu  kampung  dan  perbuatan zina.
Kedua, kedudukan  sanksi  adat Jeret Naru dalam  hukum  adat  Gayo  perspektif hukum  pidana,  tidak  bertentangan  dengan konsep  sanksi  yang  berlaku  pada  hukum pidana saat ini, keberadaan sanksi adat Jeret Naru dapat  mengisi  kekosongan  hukum yang  tiada  bandingannya  dalam  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sebagaimana  ditegaskan  pada  Pasal  5  ayat (3) sub b Undang-Undang Darurat Nomor 1
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 49 No.4, Oktober 2020, Halaman 359-368
Tahun  1951  tentang  Tindakan-Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan
Kesatuan  Susunan  Kekuasaan  dan  Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil.
Untuk  menjamin  kepastian  hukum eksistensi  sanksi  adat Jeret  Naru dalam masyarakat  Gayo,  disarankan  kepada pemerintah daerah Kabupaten Aceh Tengah agar  sanksi  adat  yang  masih  berlaku  dapat dirumuskan dalam  bentuk  tertulis  melalui qanun atau peraturan daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
Effendi,  E.  (2018). Hukum  Pidana  Adat : Gagasan  Pluralisme  Dalam  Hukum Pidana dan Penerapan Hukum Menurut Keyakinan  Hukum .  Bandung:  Refika
Aditama. Jaya,  N.  S.  P.  (2016).  Hukum  (Sanksi) Pidana  Adat  Dalam  Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. Jurnal Masalah-Masalah Hukum , 45 (2), 125.
Mahmud,  I. ;  A.  P.  (2002). Syari’at  Dan Adat  Istiadat  Jilid  I .  Takengon: Maqamammahmuda.
Moeljatno.  (2015). Asas-Asas  Hukum Pidana . Jakarta: Rineka Cipta.
Mulyadi,  L.  (2013).  Eksistensi  Hukum Pidana  Adat  Di  Indonesia :  Pengkajian Asas,  Norma,  Teori,  Praktik  Dan Prosedurnya. Jurnal  Hukum  Dan Peradilan , 2 (2), 225–246.
Poesoko,  H.  .  .  dkk.  (2015). Eksistensi Pengadilan Adat Dalam Sistem Peradilan  Di  Indonesia .  Yogyakarta:
Laksbang Justisia. Rahmina, dkk. (2019). Efektivitas Penerapan Sanksi Adat Dalam
Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan  Adat  Gayo  Di  Aceh  Tengah. Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin , 2 (3), 318-319.
Rato, D. (2015). Hukum Adat Kontemporer . Yogyakarta: Laksbang Justisia.
Reksodiputro,  M.  (2009). Menyelaraskan Pembaruan  Hukum .  Jakarta:  Komisi Hukum Nasional RI.
Romana, N. (2015). Pelanggaran Dan Sanksi Adat Delik Asusila Di Masyarakat Suku Bunggu  (To  Pakava). Jurnal  Ilmu Hukum Legal Opinion , 3 (4), 65.
Sihotang,  E.  (2019).  Sanksi  Adat  Dan Pidana  Yang  Berbarengan  Dalam Tindak  Pidana  Pencabulan  Anak Kaitannya  Dengan  Asas Nebis  In  Idem (Studi  Di  Desa  Adat  Tanglad, Kecamatan  Nusa  Penida,  Kabupaten Klungkung). Mimbar  Keadilan , 12 (2), 214.
Soemadiningrat, O. S. (2011). Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer,  Edisi  Kedua .  Bandung: Alumni.
Suartha,  I.  D.  (2015). Hukum  dan  Sanksi Adat :  Perspektif  Pembaharuan  Hukum Pidana . Malang: Setara Press.
Sudaryanto,  A. ;  S.  R.  (2016).  Eksistensi
Delik  Adat  Di  Lingkungan  Masyarakat Sentolo Kabupaten Kulonprogo Yogyakarta. Mimbar Hukum , 28 (1), 48.
Surya,  A,  &  Suhartini.    (2019).  Efektivitas Penyelesaian  Tindak  Pidana  Ringan Melalui    Lembaga  Adat  ( Sarak  Opat ). Jurnal  Hukum  IUS  QUIA  IUSTUM, 26 (1), 100-101.