## Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS)
Volume 6, Nomor 2, (2023) hal. 320-334 pISSN 2654-282X | eISSN 2621-783X
Terakreditasi Peringkat 3 - SK No. 204/E/KPT/2022 http://riset.unisma.ac.id/index.php/jipemas/article/view/19062 DOI: 10.33474/jipemas.v6i2.19062

## Peningkatan literasi hukum perkawinan untuk mencegah perkawinan anak
Muhamad Ichrom 1 , M. Khoirur Rofiq 2 *, Muhammad Sholihul Muafiq 3
1 Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, Indonesia, email: ichrom@walisongo.ac.id
2 Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, Indonesia, email: m.khoirur_rofiq@walisongo.ac.id
3 Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, Indonesia, email: muhammmadsholihul@gmail.com *Koresponden penulis
Info Artikel

## ABSTRACT
Riwayat Artikel Diajukan: 2023-01-15 Diterima: 2023-05-08 Diterbitkan: -
Keywords: child marriage; child protection; SMK
Kata Kunci: perkawinan anak; perlindungan anak; SMK
Lisensi : cc-by-sa
Copyright © 2023 Muhamad Ichrom, M. Khoirur Rofiq, Muhammad Sholihul Muafiq
The number of child marriages has always increased in Semarang City and most of them occur by children with educational backgrounds at Sekolah Menengah  Kejuruan  (SMK),  one  of  which  was  SMK  Ma'arif  NU  1 Semarang City. Therefore this program aims to increase literacy about the problems  of  child  marriage  and  to  increase  student  awareness  in preventing  child  marriage.  The  methods  used  was  Participatory  Action Research (PAR) with two stages: First, activities preparation (coordination, problem  mapping  to  service  objects,  and  pretest).  Second,  programs implementation: 1) socialization of the Child Marriage Law, 2) Discussion of  Mapping  Problems  of  Child  Marriage,  3)  FGD  problem  solutions,  4) Posttest, and 5) activity evaluation. The results of this programs were able to increase  participants' knowledge about the problems of child marriage in  SMK's  environment  and  formulate  solutions,  so  participants  were expected to prevent child marriage at SMK Ma'arif NU 1 Kota Semarang.
Recommendations  from  this  activity  are,  1)  optimizing  the  role  of stakeholders  at  SMK  Maarif  NU  1  Semarang  City  in  preventing  child marriage  through  mentoring  by  class  teachers,  supervising  student association coordination with student guardians with student activity books, 2) increasing cooperation in legal counseling between universities, Health Department, and schools, 3) establishing family learning study centers on campus.

## ABSTRAK
Jumlah perkawinan anak terus meningkat di Kota Semarang dan sebagian besar  dilakukan  oleh  anak  dengan  latar  belakang  pendidikan  Sekolah Menenga h Kejuruan (SMK), salah satunya adalah SMK Ma’arif NU 1 Kota Semarang.  Karena  itu  pengabdian  ini  bertujuan  untuk  meningkatkan literasi  tentang  problematika  perkawinan  anak  sehingga  meningkatkan kesadaran  siswa  untuk  mencegah  perkawinan.  Adapun  metode  dalam pengabdian  ini  menggunakan  pendekatan  Participatory  Action  Research (PAR)  dengan  dua  tahapan:  Pertama,  persiapan  kegiatan  melalui koordinasi,  pemetaan  masalah  pada  objek  pengabdian,  dan  pratest. Kedua, pelaksanaan kegiatan: 1) sosialisasi hukum perkawinan anak,  2) diskusi  pemetaan  problematika  perkawinan  anak,  3)  focus  Group Discussion (FGD) dalam merumuskan solusi atas problematika kehidupan remaja dan perkawinan anak, 4) posttest, dan 5) evaluasi kegiatan. Hasil kegiatan  ini  mampu  meningkatkan  pengetahuan  peserta  tentang problematika  perkawinan  anak  di  lingkungan  SMK  dan  merumuskan solusinya, sehingga diharapkan dapat mencegah perkawinan anak di SMK Ma’arif  NU  1  Semarang.  Rekomendasi  dari  kegiatan  ini  adalah,  1) optimalisasi  peran  stakeholder  SMK  Maarif  NU  1  Kota  Semarang  dalam mencegah  perkawinan  anak  melalui  pendampingan  oleh  guru  kelas,
Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS) ~ 321
Is licensed under a Creative Commons Attributions-Share Artike 4.0 International LIcense
pengawasan pergaulan siswa koordinasi dengan wali murid dengan buku kegiatan  siswa,  2)  meningkatkan  kolaborasi  penyuluhan  hukum  antara Perguruan Tinggi, Dinas Kesehatan, dan sekolah, 3) perlu adanya pusat- pusat studi pembelajaran keluarga yang dapat mendampingi masyarakat.
Cara mensitasi artikel:
Ichrom, M., Rofiq, M. K., & Muafiq, M. S. (2023). Peningkatan literasi hukum perkawinan untuk mencegah perkawinan anak. Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS), 6 (2), 320 –334. https://doi.org/10.33474/jipemas.v6i2.19062

## PENDAHULUAN
Perkawinan anak di Indonesia masih menjadi permasalahan sosial yang perlu  mendapat perhatian.  Data perkawinan anak  yang  diperoleh  dari  Badan Peradilan  Agama  melalui  https://databoks.katadata.co.id/  tercatat  sebanyak 64,2 ribu pada tahun 2020 yang meningkat tiga kali lipat dari tahun sebelumnya. Peningkatan ini juga terjadi di Kota Semarang, berdasarkan penelusuran data perkara  dispensasi  kawin  di  Pengadilan  Agama  Kota  Semarang  melalui https://sipp.pa-semarang.go.id,  terdapat  80  perkawinan  anak  pada  Tahun 2018,  di  tahun  2019  sebanyak  215,  226  di  tahun  2020,  dan  260  pada  tahun 2021.
Pencegahan perkawinan anak merupakan tanggung jawab bersama baik pemerintah, masyarakat, keluarga, maupun orang tua (Pasal 20 UU Nomor 35 Tahun  2014  tentang  Perubahan  atas  UU  No.  23  tahun  2002  tentang Perlindungan  Anak).  Bahkan  pemerintah  melalui  Mahkamah  Agung menerbitkan  pedoman  untuk  memeriksa  perkara  dispensasi  kawin  di pengadilan  dengan  terbitnya  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  5  Tahun 2019,  yang  menekankan  pada  beberapa  poin:  1)  memastikan  tidak  adanya pemaksaan  kawin  oleh  orang  tua  atau  pihak  lain,  2)  pemeriksaan  perkara  di pengadilan  dilakukan  oleh  hakim  tunggal  yang  tersertifikasi  hakim  anak  dan tanpa atribut pengadilan, 3) izin dispensasi kawin didasarkan pada kepentingan yang terbaik bagi anak, 4) anak didampingi oleh ahli atau lembaga profesional pendamping  anak,  5)  adanya  jaminan  orang  tua  anak  untuk  memenuhi kebutuhan hidup anak yang telah diberikan izin dispensasi kawin di bawah umur hingga anak mampu berdiri sendiri sebagai sebuah keluarga (Rofiq, 2022) . Upaya  untuk  mengatasi  perkawinan  anak  di  antaranya  adalah  dengan melakukan pembaruan hukum perkawinan terutama mengenai batas minimal usia  perkawinan  dengan  menaikkan  batas  minimal  usia  pernikahan  yang semula 16 tahun bagi perempuan, kini menjadi 19 tahun bagi perempuan dan laki-laki  (pasal  7  Undang-Undang  Nomor  16  tahun  2019  sebagai  perubahan terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Upaya lainnya adalah dengan pembuatan regulasi Desa yang melarang perkawinan anak,  atau  program  pencegahan  kawin  anak  oleh  Dinas  Pemberdayaan Perempuan,  Pengendalian  Penduduk  dan  Keluarga  Berencana  (DP4KB). Meski  demikian,  angka  perkawinan  anak  masih  terus  meningkat  setiap tahunnya (Rofiq, 2021c) .
Perkawinan  anak  disebabkan  oleh  beberapa  faktor (Mansari  &  Rizkal, 2021) , di antaranya adalah karena rendahnya pendidikan orang tua dan anak, tradisi  perjodohan  anak,  kurangnya  pengawasan  orang  tua  dalam  pergaulan remaja, dan hamil di luar nikah (Rofiq, 2021c) . Di Kota Semarang berdasarkan
Is licensed under a Creative Commons Attributions-Share Artike 4.0 International LIcense
informasi dari Hakim Pengadilan agama Kota Semarang, bapak Drs. H. Munadi, M.H,  terdapat  temuan  bahwa  sebagian  besar  anak  yang  dimohonkan  izin menikah di usia anak, mereka berlatar belakang pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK, (Munadi, personal communication , September 23, 2021). Perkawinan  anak  sendiri  mempunyai  dampak  yang  cukup  kompleks seperti  meningkatnya  kehamilan  perempuan  di  bawah  umur (Suhadi  et  al., 2018) , keluarga yang rentan konflik (Julijanto, 2015) , tidak siap menanggung peran  sebagai  orang  tua (Bastomi,  2016) ,  risiko  kesehatan  terutama  bagi perempuan (Puspasari & Pawitaningtyas, 2020) , belum terpenuhinya hak dan kewajiban  pasangan  suami  istri  karena  kurangnya  pengetahuan (Bastomi, 2016) .  Sehingga  menjadikan  kualitas  keluarga  yang  rendah,  melahirkan generasi yang kurang berkualitas, dan banyak yang berakhir dengan perceraian (Hasanah, 2018) .
Perkawinan membutuhkan persiapan yang lengkap, mulai dari persiapan mental, fisik, kedewasaan dan persiapan ekonomi. Sehingga seseorang yang akan  menikah,  idealnya  telah  memenuhi  beberapa  persiapan  tersebut (Hasanah,  2018) .  Dari  sini  dapat  dipahami  bahwa  kesiapan  bekerja  seorang anak berkorelasi dengan kesiapan berkeluarga, dan kesiapan bekerja ini sudah dimiliki oleh anak-anak siswa SMK yang memang orientasi sekolahnya adalah untuk membekali diri siap kerja (Sunarti & Rahmawati, 2022) . Pendidikan  dan  keterampilan  anak-anak  SMK  merupakan  aset  yang dimiliki  untuk  mempersiapkan  dirinya  dalam  dunia  kerja  dan  dunia  nyata dengan berdiri sendiri, lepas dari pemberian nafkah orang tua. Meski anak SMK belum bekerja saat sekolah, namun secara mental sudah terbangun kesiapan untuk bekerja kelak setelah lulus sekolah, bahkan pada tingkat dua, anak-anak sudah  mulai  magang  di  tempat-tempat  kerja (Firdaus,  2012) .  Hal  ini  yang membedakan anak SMK dengan anak SLTA lain dan menjadi aset yang dimiliki anak  SMK  untuk  berdikari  setelah  dewasa  termasuk  menyiapkan  diri  secara ekonomi untuk berkeluarga. Namun siap bekerja saja tidak cukup sebagai bekal membangun  rumah  tangga  dan  keluarga,  oleh  karena  itu  perlu  sekali  siswa SMK  dikenalkan  dengan  hukum  perkawinan  dan  persiapan-persiapan  untuk menikah, seperti persiapan mental, pengetahuan hukum keluarga, manajemen konflik keluarga, dan manajemen keuangan keluarga (Tambunan, 2020) . Penelitian  dan  pengabdian  kepada  masyarakat  tentang  penyuluhan hukum  perkawinan  anak  cukup  banyak  dilakukan,  semuanya  menjadi  bahan referensi  dan  bahan  komparasi  dalam  pelaksanaan  pengabdian  ini.  Di antaranya  pada  tahun  2018  Suhadi  dkk  melakukan  upaya  pencegahan pernikahan  anak  dengan  membentuk  Kelompok  Masyarakat  Sadar  Hukum (KADARKUM)  di  masyarakat  Desa  Munding  Kecamatan  Bergas  Semarang, kelompok  ini  bekerjasama  dengan  pos  bantuan  hukum  yang  dimiliki  oleh beberapa lembaga bantuan hukum yang secara yuridis diatur dalam Undang- Undang  Nomor  16  Tahun  2011  tentang  Bantuan  Hukum.  Pembentukan kelompok  tersebut  difasilitasi  oleh  dosen  dan  mahasiswa  dari  UNNES Semarang.  Kerjasama  ini  sangat  baik  karena  mengoptimalkan  aset  dan kebutuhan  kedua  pihak,  dimana  masyarakat  butuh  bantuan  pencerahan hukum,  dan  lembaga  bantuan  hukum  (LBH)  membutuhkan masyarakat  yang
Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS) ~ 323
Is licensed under a Creative Commons Attributions-Share Artike 4.0 International LIcense
membutuhkan penerima bantuan hukum untuk implementasi program bantuan hukum. Sebagai terobosan yang baik tentu perlu diapresiasi dan perlu diperluas jangkauan  bantuan  hukumnya  pada  masyarakat  yang  lebih  luas.  Bantuan hukum yang dilakukan meliputi pemberian informasi, sosialisasi aturan hukum, dokumen,  konsultasi  hukum  maupun  pendampingan  penanganan  perkara, (Suhadi et al., 2018) .
Selanjutnya  tahun  2021  Meike  Kamba  dan  M.  Kasim  melakukan sosialisasi  hukum  perkawinan  terutama  setelah  revisi  ketentuan  batas  usia minimal perkawinan yang semula 16 tahun bagi perempuan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan di Desa Tabongo Timur Gorontalo, berdasarkan pada kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan informasi hukum perkawinan khususnya di usia anak. Sasaran pengabdiannya beragam mulai dari orang tua, pemuda dan remaja, yang memang membutuhkan informasi dan pengetahuan hukum tentang perkawinan anak guna meminimalisir jumlah perkawinan anak di bawah umur demi keluarga yang berkualitas (Kamba & Kasim, 2022) . Hidayah dan Komariah tahun 2022 melakukan sosialisasi batas minimal perkawinan yang baru yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan di pengurus organisasi  Pimpinan  Daerah  Aisyiyah  sebagai  bagian  dari  tokoh  masyarakat yang  harapannya  dapat  disebarkan  lebih  luas  pada  para  anggota  organisasi hingga ke masyarakat umum (Hidayah & Komariah, 2021) . Rahmi  dan  beberapa  teman  Kuliah  Kerja  Nyata  beserta  dosen pendamping melakukan sosialisasi Perda Nusa Tenggara Barat nomor 5 Tahun 2021  Tentang  Pencegahan  Pernikahan  Anak,  sebagai follow  up dari pemberlakuan  PERDA  tersebut  dengan  membantu  pemerintah  desa  Bagiq Polak  Kecamatan  Labu  Api  Kabupaten  Lombok  Barat  untuk  menyebarkan peraturan daerah ke masyarakat agar selanjutnya direspon menjadi peraturan desa  terkait  pencegahan  perkawinan  anak  Peraturan  daerah  tersebut merupakan  langkah  inisiatif  yang  perlu  diikuti  oleh  daerah-daerah  lain  dalam merespon perubahan batas minimal usia nikah dan i’tikad pemerintah dalam melindungi anak dari perkawinan anak (Rahmi et al., 2022) . Selanjutnya  Fitriani  dkk  melakukan  sosialisasi  pencegahan  perkawinan anak di Desa Twi Mentibar Kalimantan Barat pada tahun 2022 sebagai respon bahwa di desa tersebut angka perkawinan anak masih tinggi sampai 48% dari jumlah  perkawinan  yang  ada.  Sosialisasi  hukum  ini  bertujuan  untuk meminimalisir  angka  perkawinan  anak  melalui  peningkatan  kesadaran  dan pengetahuan hukum perkawinan dan keluarga yang baik (Fitriani et al., 2022) . Pengabdian seperti ini sangat penting namun belum ada keberlanjutan program yang kontinyu, sehingga perlu sinergi semua pihak terutama masyarakat dan pemerintah  terkait  dalam  memaksimalkan  stakeholder  dan  fasilitas  yang  ada untuk bersama-sama mencegah perkawinan anak.
Semua  kegiatan  pengabdian  di  atas  semuanya  penting  dalam  rangka mewujudkan  pencegahan  perkawinan  anak  dan  perlindungan  anak  serta memberi bekal keluarga yang lebih berkualitas. Namun dari beberapa kegiatan di atas belum ada yang menyasar pada siswa-siswa sekolah tingkat menengah (SMP) atau tingkat atas (SLTA) maupun Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang mempunyai karakteristik yang khusus, yaitu dalam hal mental siap kerja
Is licensed under a
Creative Commons Attributions-Share Artike 4.0 International LIcense
anak-anak SMK dimana kemampuan bekerja dan orientasi untuk menghasilkan pendapatan merupakan salah  satu  bekal  yang  utama  dalam mempersiapkan pernikahan. Di samping itu pengabdian yang kami lakukan berdasar temuan di Pengadilan  Agama  Kota  Semarang  bahwa  kebanyakan  perkawinan  anak dilakukan oleh siswa berlatar belakang SMK.
Berdasar  pada  uraian  di  atas,  sosialisasi  hukum  perkawinan  anak menjadi sangat penting dan relevan untuk dilakukan. Adapun masyarakat yang dipilih  adalah  siswa-siswa  SMK  Maarif  NU  1  Semarang  dengan  alasan:  1) terdapat siswa yang berhenti sekolah karena memilih menikah di bawah umur dengan  latar  belakang  yang  beragam,  (Mustafid, personal  communication , Februari  17,  2022).  2)  latar  belakang  siswa  SMK  NU  1  Kota  Semarang beragam, ada yang berasal dari perkotaan, pedesaan, pegunungan dan pesisir pantai  sehingga  mempunyai  latar  belakang  beragam  dan  harapannya  dapat memberikan  pandangan  yang  heterogen  tentang  perkawinan  anak.  3)  lokasi pengabdian  dekat  dengan  tim  pelaksana  yang  dapat  memudahkan pelaksanaan  pengabdian  meliputi  tenaga,  waktu,  jarak,  dan  anggaran  yang tersedia, sehingga lokasi tersebut layak menjadi prioritas dalam pelaksanaan tanggungjawab akademis dan Dharma pengabdian.

## METODE
Pengabdian  ini  dilaksanakan  menggunakan  pendekatan Participatory Action Research (PAR), sebuah pendekatan pengabdian yang bertujuan untuk melakukan  proses  pembelajaran  dalam  mengatasi  masalah,  proses pemenuhan kebutuhan praktis, proses dalam memproduksi ilmu pengetahuan, dan proses perubahan sosial keagamaan (Denzin & Lincoln, 2009) . Maka dari itu,  pendekatan  PAR  dalam  pengabdian  ini  merupakan  sarana  dalam membangkitkan  kesadaran  yang  kritis  secara  kolektif  bagi  siswa-siswi  SMK dalam persoalan perkawinan anak di kalangan siswa SLTA, terutama SMK.
Tahapan awal dalam pengabdian ini adalah pemetaan Awal (preliminary mapping ).  Dalam  pengabdian  ini  komunitas  yang  dipilih  adalah  siswa-siswa SMK yang relatif memiliki kesamaan cara pandang dalam mengatasi problem yang dibahas yaitu perkawinan anak di kalangan remaja, terutama berasal dari tingkat  komunitas  SMK  berdasarkan  diskusi  dan  analisis  terhadap  beberapa temuan awal (MZ, 2010) .
Tahapan  selanjutnya  adalah  membangun  hubungan  kemanusiaan  dan penentuan  agenda.  Tim  pengabdian  melakukan  upaya  membangun kepercayaan ( trust building ) dengan masyarakat dampingan, sehingga terjalin hubungan  yang  setara  dan  saling  mendukung (MZ,  2010) .  Tim  pengabdian berkoordinasi dengan pihak sekolah melalui kepala sekolah, dewan guru, dan perwakilan  siswa  SMK  Ma’arif  NU  1  Semarang  untuk  menentukan  program pengabdian secara substantif dan teknis pada tanggal 30 Juni 2022, dengan hasil koordinasi bahwa pengabdian akan dilakukan pada kamis, 27 Juli 2022, di aula SMK Maarif NU 1 Semarang, dengan peserta sebanyak 50 siswa.
Tahap  berikutnya  adalah  pemetaan  partisipatif  ( participatory  mapping ). Peserta  pengabdian  merupakan  siswa  SMK  Maarif  NU  1  Semarang  dengan latar  belakang  tempat  asal,  pendidikan  formal  sebelumnya,  dan  pendidikan
Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS) ~ 325
Is licensed under a Creative Commons Attributions-Share Artike 4.0 International LIcense
agama  yang  beragam. Pemetaan  ini  menghasilkan  sebuah  gambaran  umum kondisi geografis, sosial, dan persoalan yang dialami peserta. Dalam tahapan ini kami melaksanakan pra test pemahaman peserta yang sekaligus dilakukan saat mendaftar sebagai peserta terhadap perkawinan anak.
Selanjutnya tim pengabdian merumuskan masalah komunitas mendasar yang  dialami  peserta  melalui  koordinasi  dengan  kepala  sekolah  dan  dewan guru SMK Maarif NU 1 Semarang berdasar hasil dari pra test terhadap peserta. Masalah umum yang dialami peserta di antaranya adalah persoalan keluarga broken  home ,  lingkungan  dengan  pergaulan  bebas  remaja,  dan  keluarga dengan kondisi moral kurang sehat, seperti ayah yang suka mabuk-mabukan atau keluarga yang kurang peduli dengan pendidikan anak.
Tahapan  selanjutnya  adalah  menyusun  strategi  gerakan  komunitas. Dalam pengabdian ini karena keterbatasan waktu dan anggaran, maka strategi yang  akan  dilakukan  untuk  menjawab  persoalan  komunitas  siswa  SMK terhadap  perkawinan  anak  adalah  penyusunan  strategi  untuk  memecahkan problem  perkawinan  anak  yang  telah  dirumuskan  dalam  rangkaian pelaksanaan  pengabdian  yang  terdiri  dari  lima  kegiatan  yaitu:  1)  sosialisasi, diskusi, Focus  Group  Discussion tentang  problematika  perkawinan  anak  di kalangan siswa SMK Maarif NU 1 Semarang, Posttest pemahaman siswa, dan evaluasi kegiatan.
Gambar 1 . Metode pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sosialisasi  hukum  perkawinan  anak dilakukan  dengan  memberikan materi yang terbagi dalam dua sesi oleh Muhamad Ichrom dan M. Khoirur Rofiq yaitu: sesi pertama membahas tentang perkawinan anak dalam hukum Islam dan  hukum  positif.  Sesi  ini  membahas  tentang  ketentuan  dasar  tentang perkawinan, syarat-syarat perkawinan, rukun perkawinan, dan ketentuan umum perkawinan  di  Indonesia,  serta  tujuan  dari  perkawinan  untuk  membentuk keluarga bahagia selamanya.
Dalam konteks perkawinan anak, tujuan perkawinan tersebut seringkali sulit terwujud karena kondisi keluarga tidak memenuhi kondisi ideal yang belum siap secara penuh untuk membangun rumah tangga, apalagi jika perkawinan dilakukan karena untuk menutupi aib keluarga dengan kondisi anak-anak yang belum matang secara psikis, mental, ekonomi, dan lain-lain (Rofiq, 2021c) .
326 ~ 6(2), 320-334
Is licensed under a
Creative Commons Attributions-Share Artike 4.0 International LIcense
Sesi  kedua membahas  tentang  faktor  dan  dampak  perkawinan  anak. Perkawinan  anak  terjadi  karena  faktor  yang  beragam.  Di  antaranya  adalah: Faktor  dari  diri  sendiri, faktor  ini  yang  paling  sulit  untuk  dihindari,  karena mereka beranggapan bahwa mereka saling mencintai tanpa memandang usia, tanpa memandang masalah apa yang nanti akan dihadapi dan bagaimana cara mengatasinya (Muntamah et al., 2019) . Mereka juga merasa siap dan mampu untuk membangun rumah tangga (Jannah, 2012) . Selain itu, pergaulan bebas yang  berimbas  pada  kehamilan  juga  menjadi  salah  satu  faktor  penyebab terjadinya Perkawinan anak (Astuty, 2013) . Faktor  dari  orang  tua atau  keluarga, orang  tua khawatir  akan  terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi kepada anaknya, sehingga lebih memilih menikahkan anaknya di usia muda. Selain itu, menikahkan anak di usia muda dianggap sebagai kebanggaan karena menikah diyakini membawa berkah bagi keluarga (Jannah,  2012) .  Bahkan  pihak  keluarga  akan  merasa  malu  jika anaknya tidak cepat menikah (Julijanto, 2015) . Untuk itu, dari pihak keluarga akan berusaha mempersiapkan atau mencarikan jodoh bagi anaknya (Astuty, 2013) . Faktor  pendidikan, rendahnya  tingkat  pendidikan  dan  pengetahuan menjadi alasan terjadinya Perkawinan anak, baik itu pendidikan orang tua/wali maupun  pendidikan  pelaku  Perkawinan  anak (Pratama  et  al.,  2018) .  Karena pendidikan yang rendah akan mempengaruhi pola pikir suatu masyarakat.
Faktor ekonomi, Keluarga yang berada dalam keadaan sosial ekonomi yang rendah akan sulit dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dimana ketika  orang  tua  merasa  sudah  tidak  mampu  membiayai  anaknya,  maka keputusan yang paling tepat adalah menikahkan anaknya dengan seseorang yang  dianggap  lebih  mampu.  Dengan menikahkan  anaknya,  orang  tua  akan beranggapan bahwa beban ekonomi keluarga menjadi sedikit berkurang, serta diharapkan agar anak yang sudah menikah dapat membantu ekonomi orang tuanya (Jannah, 2012) .
Faktor  adat  istiadat  dan  sosial  budaya, pada  suatu  daerah  tertentu, terdapat adat istiadat seperti terjadinya perjodohan oleh kedua orang tua ketika anaknya masih kecil. Faktor tersebut menjadi pendorong terjadinya Perkawinan anak.  Selain  itu,  faktor  sosial  budaya  juga  menjadi  penghambat  dalam penekanan Perkawinan anak, karena faktor sosial dan budaya sudah mengakar dan sudah menjadi kepercayan masing-masing (Junaidi et al., 2019) . Seperti budaya  dan  tradisi  masyarakat  tentang  ketidakbolehan  menolak  lamaran pertama.
Faktor  hukum, faktor  ini  terjadi  karena  adanya  kontroversi  hukum (Asmani  &  Baroroh,  2009) seperti  adanya  legalitas  hukum  perkawinan  anak dibawah  umur  yang  tertera  dalam  Pasal  7  ayat  (2)  UU  Perkawinan  yang berbunyi  “Dalam  hal  penyimpangan  dalam  ayat  (1)  pasal  ini  dapat  minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua  pihak  pria  atau  pihak  wanita”.  Konsep  perwalian  yang  menyatakan  wali sebagai penentu perkawinan. Seperti yang tertera dalam Pasal 6 ayat (2) UU Perkawinan yang berbunyi  “Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua
Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS) ~ 327
Is licensed under a Creative Commons Attributions-Share Artike 4.0 International LIcense
orang  tua”.  Dan  konsep  dasar  dikeluarkannya  UU  Perkawinan  dan  UU Perlindungan Anak  bertolak  belakang  dalam  hal  tujuan,  yang  menyebabkan disparitas  dalam  penerapan  sosiologi  hukum  dan  dampak  aplikatif  terhadap kesejahteraan anak (Inayati, 2015) .
Perkawinan anak memiliki akibat atau dampak yang ditimbulkan. Dampak tersebut meliputi dampak positif namun juga memiliki dampak negatif. Di antara dampak positifnya adalah mencegah kemaksiatan atau perzinahan serta dapat mengurangi  beban  orang  tua (Arianto,  2019) . Adapun  dampak  negatifnya  di antaranya  adalah:  a)  putus  sekolah,  b)  kekerasan  dalam  rumah  tangga,  3) konflik suami istri, 4) risiko kematian ibu usia muda, 5) penelantaran keluarga, 6) perceraian (Rofiq, 2021c) .
Dari  pemaparan materi  di  atas  diharapkan  peserta  mampu  memahami hakikat,  filosofi,  dan  tujuan  perkawinan,  agar  dapat  menahan  dan mempersiapkan bekal yang cukup untuk membina keluarga kelak, dan dapat menjadi pengingat untuk mencegah diri terhadap pergaulan bebas laki-laki dan perempuan di kalangan remaja yang berujung pada kehamilan di  luar nikah. Sehingga menjadi alasan untuk melakukan perkawinan anak.
Gambar 2 . Sosialisasi hukum perkawinan dan problematika perkawinan anak
Setelah  penyampaian  materi  selesai  acara  dilanjutkan  istirahat  untuk makan siang dan solat. Kemudian dilanjutkan sesi diskusi pemetaan masalah dalam perkawinan anak di kalangan remaja atau siswa SMK yang dipandu oleh Muhammad Sholihul Muafiq. Dari diskusi ini diperoleh beberapa masalah yang dialami peserta sebagai berikut.
Persoalan  keluarga broken  home ,  tidak  dipungkiri  perceraian merupakan problem sosial yang banyak terjadi di sekitar kita. Dalam perceraian pasti  mengorbankan  kepentingan  anak-anak  yaitu  pemenuhan  terhadap  hak pengasuhan anak, kasih sayang anak, kenyamanan dan keamanan anak dari perundungan  ( bullying )  teman  sekitar (Rofiq,  2021a) . Ada  sebagian  peserta yang  tinggal  dalam  keluarga  yang  tidak  utuh,  sehingga membutuhkan  solusi untuk  menghadapi  masalah  dalam  keluarga broken  home dengan  segala permasalahannya.
Keluarga dengan kondisi moral kurang sehat , seperti ayah yang suka mabuk-mabukan atau keluarga yang kurang peduli dengan pendidikan anak.
Is licensed under a
Creative Commons Attributions-Share Artike 4.0 International LIcense
Tidak semua keluarga terbangun di atas bangunan yang ideal dan kuat, dimana masing-masing  anggota  keluarga  memahami  hak  dan  kewajiban  masing- masing (Listyorini & Rofiq, 2022) .
Ada sebagian keluarga dan lingkungan sekitar siswa SMK tinggal dengan kondisi  yang  kurang  baik,  sehingga  anak  memang  kurang  mendapatkan pendidikan dari keluarga, bahkan anak terbiasa dengan perilaku buruk anggota keluarganya.
Lingkungan  yang  kurang  sehat  bagi  pergaulan  remaja ,  sehingga remaja  merasa  dilematis  antara  memilih  hanya  tinggal  di  rumah  dan  tidak bergaul  dengan  teman di  lingkungannya  atau  bergaul  dengan  teman  namun enggan terseret dalam kebiasaan yang kurang sehat dan buruk seperti mabuk, nongkrong  hingga  tengah  malam,  dan  melakukan  kejahatan-kejahatan pencurian.
Gambar 3 . Diskusi problematika perkawinan anak di lingkungan siswa SMK
Berangkat  dari  tiga  permasalahan  yang  ditemukan  dalam  diskusi sebelumnya,  kemudian  dibahas  dalam  Focus  Group  Discussion  (FGD)  oleh para  peserta  maka  menghasilkan  rumusan  tentang  beberapa  problematika remaja dan perkawinan anak di lingkungan SMK NU Ma’arif 1 Semarang yaitu 1) Keluarga broken home, 2) Keluarga dengan kondisi moral kurang sehat, dan 3) Lingkungan yang kurang sehat bagi pergaulan remaja.
Perumusan  alternatif  solusi  untuk  mengatasi  problematika  tersebut adalah;  1)  sekolah  melakukan  pendampingan  kepada  anak  dan  wali  siswa secara  persuasif  seperti  pengarahan  dan  pengajian  rutin  dengan  tema  pola asuh anak yang baik dan pembangunan keluarga harmonis, 2) pendampingan terhadap siswa khususnya yang mempunyai latar belakang broken home oleh wali  kelas  secara  personal  dan  intensif,  3)  pembuatan  buku  kendali  siswa sebagai media pengawasan siswa oleh sekolah dan orang tua. Buku tersebut diketahui  dan  dikontrol  orang  tua/wali/pengasuh  pondok  dalam  mengerjakan pekerjaan rumah dan pekerjaan sekolah di luar sekolah, 4) koordinasi antara sekolah  dan  orang  tua/wali  dalam  meningkatkan  pengawasan  terhadap pergaulan anak.
Dari  keseluruhan  rangkaian  kegiatan  pengabdian  yang  diikuti  oleh peserta,  kemudian  tim  melakukan posttest pemahaman  peserta peserta
Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS) ~ 329
Is licensed under a Creative Commons Attributions-Share Artike 4.0 International LIcense
tentang  perkawinan  anak  dengan  hasil  berikut.  85%  peserta  menganggap perkawinan anak adalah hal yang tidak wajar terjadi, dan perkawinan anak tidak patut  dilaksanakan.  Temuan  ini  menunjukkan  bahwa  sebagian  besar pemahaman  peserta  memahami  tentang  hakikat  perkawinan  beserta ketentuan-ketentuannya.  Terutama  tentang  batasan  umur  perkawinan  dan persiapan apa saja yang dibutuhkan
Hampir  semua  peserta  telah  memahami  ketentuan  batas  umur perkawinan  menurut  regulasi  yang  berlaku  berdasarkan  Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Peserta juga menganggap bahwa perkawinan yang dilakukan oleh anak di atas 19 tahun merupakan perkawinan orang dewasa. 90% peserta memahami bahwa perkawinan anak adalah perkawinan oleh anak yang berusia di bawah 19 tahun. 58% peserta menganggap bahwa perkawinan anak  dapat  dilakukan  seperti  perkawinan  pada  umumnya,  dan  tidak memerlukan  izin  dispensasi  kawin  dari  Pengadilan  dan  cukup  dengan mendaftar  di  Kantor  Urusan  Agama.  74%  peserta  tidak  setuju  dengan perjodohan anak, dan hanya 22% yang setuju terhadap perjodohan anak oleh orang tua peserta. Rata-rata anak tidak setuju jika perkawinan anak merupakan solusi untuk meringankan beban ekonomi orang tua anak, karena anak berhak untuk menentukan masa depan sendiri dan justru bisa membantu orang tua. Meskipun  dalam  PERMA  Nomor  05  tahun  2019  terdapat  pasal  yang menegaskan orang tua anak untuk menjamin kebutuhan  anak-anaknya yang telah menikah (Rofiq, 2021b) .
Sebagian  besar  peserta  atau  64%  menganggap  bahwa  tontonan pornografi, pergaulan bebas, hingga hamil di luar nikah menjadi faktor utama dalam perkawinan anak. 96% peserta atau hampir semua peserta menganggap bahwa perkawinan anak sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis,  rukun,  dan  bahagia  serta  tahan  dari  perceraian,  mengingat perkawinan  harus  dibangun  dengan  dasar  mental,  modal  dan  kedewasaan yang kuat.
Semua  peserta  peserta  mengetahui  bahwa  perkawinan  anak  cukup berisiko  dan  berpengaruh  terhadap  masalah  kesehatan  perempuan  dan kematian bagi ibu usia muda saat hamil dan proses melahirkan. Hanya 1 orang yang  tetap  menganggap  perkawinan  anak  tidak  berisiko  bagi  kesehatan perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa peserta sangat memahami dampak- dampak dari perkawinan anak berdasar penelitian atau temuan dari berbagai instansi.  36%  peserta  menganggap  bahwa  anak  laki-laki  mampu bertanggungjawab  dan  bekerja  memenuhi  kebutuhan  keluarga.  Sedang sebagian besar peserta atau 14% belum siap untuk menikah di usia anak, dan belum  siap  bertanggung  jawab  jika  terjadi  perkawinan  anak,  karena  perlu mempersiapkan bekal yang cukup untuk perkawinan. Dari data ini telah terjadi pergeseran pemahaman peserta dari yang percaya diri menikah di usia anak menjadi tidak percaya diri atau tidak siap menikah di usia anak.
Kepercayaan  diri  peserta  jika  dimintai  pertanggungjawaban menikah  di usia anak mencapai 55%. Hal ini menunjukkan sikap pertanggungjawaban yang masih  cukup  tinggi  dari  siswa-siswa  SMK  Ma’arif  1  NU  Semarang  untuk
Is licensed under a
Creative Commons Attributions-Share Artike 4.0 International LIcense
melaksanakan  perkawinan  anak  jika  kondisinya  mendesak  untuk  dilakukan, namun sudah turun banyak dari tingkat kepercayaan diri yang semula mencapai 85%.
Latar  belakang  pendidikan  yang  mampu  dan  siap  untuk  melakukan perkawinan  di  usia  anak  64%  menganggap  memilih  pendidikan  SMK. Selebihnya adalah pendidikan SMA, MA, atau STM. Hanya 5% peserta yang siap  menikah  di  usia  sekolah  demi  menghindari  seks  bebas  dan  takut kehilangan  pacar,  sedangkan  95%  peserta  tidak  siap  untuk  menikah  di  usia sekolah, dan tidak takut kehilangan pacar mereka jika memaksa untuk menikah pada usia sekolah.
Separuh  dari  jumlah  peserta  beranggapan  bahwa  pendidikan  sangat penting  dan  perlu  diperjuangkan  jika  anak  sudah  menikah  di  tengah  masa sekolah,  maka  meski  telah  terjadi  perkawinan  anak  di  usia  sekolah,  46% peserta  tetap  menganggap  perlu  berjuang  menyelesaikan  pendidikan.  Dan 64% peserta beranggapan pelaku perkawinan anak tidak perlu menyelesaikan pendidikannya.
Dari data ini diketahui bahwa pengabdian sosialisasi hukum perkawinan anak  mampu  merubah  mindset  berpikir  peserta  tentang  pendidikan,  yang tadinya pendidikan perlu dikorbankan dalam perkawinan anak, namun setelah acara berakhir peserta menganggap bahwa sekolah atau pendidikan sesuatu yang penting dilalui meski telah menikah di usia anak.
Dari uraian hasil posttest pemahaman peserta tentang hukum perkawinan anak di SMK Maarif NU 1 Semarang, maka secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:
Tabel 1. Perubahan pemahaman peserta sebelum dan sesudah kegiatan pengabdian
Kondisi peserta sebelum PkM: Kondisi peserta setelah PkM: Minim literasi tentang Perkawinan Anak Pemahaman tentang problematika perkawinan anak dan kesadaran untuk mencegah perkawinan anak meningkat 69% siswa menganggap perkawinan anak adalah wajar terjadi Hanya 15% siswa yang menganggap perkawinan anak wajar terjadi 19% siswa memahami ketentuan dan dampak perkawinan anak 99% siswa memahami ketentuan dan dampak perkawinan anak 64% siswa setuju dengan perjodohan anak Hanya 22% siswa yang setuju dengan perjodohan anak 52% siswa menganggap perkawinan anak mampu mewujudkan keluarga harmonis Hanya 4% yang setuju bahwa perkawinan anak mampu mewujudkan keluarga yang harmonis 34% siswa siap melakukan perkawinan anak Hanya 14% siswa yang siap melakukan perkawinan anak Hanya 16% siswa yang memilih untuk tetap meneruskan sekolah meski telah menikah di bawah umur 46% siswa memilih untuk tetap meneruskan sekolah meski telah menikah di bawah umur
Keseluruhan data posttest pemahaman peserta dapat disimpulkan secara umum  bahwa  pengabdian  ini  mampu  meningkatkan  82%  pemahaman  dan kesadaran peserta untuk mencegah perkawinan anak yang semula hanya 36%. Hanya  saja  masih  banyak  peserta  yang  memilih  untuk  berhenti  sekolah  jika
Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS) ~ 331
Is licensed under a Creative Commons Attributions-Share Artike 4.0 International LIcense
terpaksa harus menikah di bawah umur, hal ini bisa jadi karena menikah pada usia sekolah masih dianggap sebagai aib atau hal yang negatif, seperti karena hamil  di  luar  nikah,  melanggar  tata  tertib  sekolah,  mencemarkan  nama  baik sekolah,  dan  belum  ada  regulasi  yang  secara  praktis  melindungi keberlangsungan  pendidikan  anak akibat  perkawinan  anak di  masa  sekolah. Sehingga anak tidak mendapat dukungan untuk meraih pendidikan yang cukup.
Pelaksanaan  pengabdian  dapat  dilaksanakan  dengan  lancar  sesuai rencana  yang  telah  disusun. Tim  melakukan  koordinasi  dengan  baik  kepada pihak  pengelola  sekolah  dalam  perencanaan,  pelaksanaan,  dan  evaluasi. Sehingga tidak mengalami kendala yang signifikan. Namun ada satu hal yang menjadikan  pengabdian  kurang  optimal,  yaitu  kurangnya  keberanian  peserta dalam  mengeluarkan  pendapat  atau  informasi  secara  terbuka,  sehingga membutuhkan pendampingan oleh fasilitator. Setelah dilakukan pendampingan,  anak-anak  akhirnya  mampu  untuk  menyampaikan  informasi dan pendapat dengan baik.

## SIMPULAN
Dari  keseluruhan  tahapan  pengabdian,  maka  diperoleh  hasil  bahwa pengabdian  ini  mampu  meningkatkan  pemahaman  dan  kesadaran  peserta untuk mencegah perkawinan anak sebanyak 85%. Meski dalam hal kesadaran untuk melanjutkan sekolah masih rendah jika terpaksa harus menikah di bawah umur,  karena  stigma  negatif  dalam  perkawinan  anak  dan  belum  adanya dukungan secara massif baik secara sosial maupun institutif untuk melanjutkan sekolah bagi anak yang melakukan perkawinan.
Rekomendasi dari kegiatan ini adalah, pertama bagi pengelola sekolah, untuk  meningkatkan  peran  guru  dalam  mendampingi  siswa  dalam pembelajaran  agama,  akhlak,  pendidikan  karakter  islami,  dan  hukum perkawinan  anak. Kedua, meluaskan  skala  gerakan  dan  dukungan  dengan optimalisasi  peran  stakeholder  SMK  Maarif  NU  1  Kota  Semarang  dalam mencegah  perkawinan  anak  di  SMK  Ma’arif  NU  1  Semarang. Ketiga, meningkatkan  pengawasan  pergaulan  anak  dengan  koordinasi  bersama  wali murid  melalui  buku  kendali  siswa  sebagai  media  pengawasan  sekolah  dan orang tua kepada siswa.
Bagi Perguruan Tinggi, pertama meningkatkan kerjasama dan kolaborasi Perguruan  Tinggi,  Dinas  Kesehatan,  dan  sekolah  dalam  melaksanakan penyuluhan  dan  pendampingan  hukum. Kedua, Perlu  adanya  pusat  studi pembelajaran keluarga yang dapat mendampingi masyarakat.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan  terima  kasih  disampaikan  kepada  LP2M  UIN  Walisongo Semarang yang telah membiayai kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini.

## DAFTAR RUJUKAN
Arianto,  H.  (2019).  Peran  Orang  Tua  dalam  Upaya  Pencegahan  Pernikahan
Dini. Lex Jurnalica , 16 (1), 38 –43.
https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/2644
332 ~ 6(2), 320-334
Is licensed under a
Creative Commons Attributions-Share Artike 4.0 International LIcense
Asmani, J. M., & Baroroh, U. (2009). Fiqh Pernikahan Studi Pernikahan Usia Dini Dalam Pandangan Ulama . Aswaja Pressindo. Astuty, S. Y. (2013). Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Usia Muda Dikalangan  Remaja  di  Desa  Tembung  Kecamatan  Percut  Sei  Tuan
Kabupaten Deli Serdang. Welfare State , 2 (1), 222008. https://jurnal.usu.ac.id/index.php/ws/article/view/2140 Bastomi,  H.  (2016).  Pernikahan  Dini  dan  Dampaknya  (Tinjauan  Batas  Umur Perkawinan  Menurut  Hukum  Islam  dan  Hukum  Perkawinan  Indonesia). Jurnal  Pemikiran  Dan  Penelitian  Sosial  Keagamaan , 7 (2),  354 –384. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v7i2.2160 Denzin,  N.  K.,  &  Lincoln,  Y.  S.  (2009). Handbook  of  Qualitative  Research . Pustaka Pelajar.
Firdaus,  Z.  Z.  (2012).  Pengaruh  Unit  Produksi,  Pengalaman  Prakerin  dan Dukungan  Keluarga  terhadap  Kesiapan  Kerja  Siswa  SMK. Jurnal Pendidikan Vokasi , 3 (2), 397 –409. https://doi.org/10.21831/jpv.v2i3.1045 Fitriani, R. A., Serah, Y. A., Dami, D., Aprilia, A. S., & Apriyandi, U. P. (2022).
Sosialisasi  Pencegahan  Perkawinan  Anak  Desa  Twi  Mentibar  Menuju Desa Sadar Hukum. GERVASI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat ,
6 (2), 511 –518. https://doi.org/10.31571/gervasi.v6i2.3535 Hasanah,  U.  (2018).  Pengaruh  Perkawinan  Usia  Muda  Pada  Tingkat Perceraian  Dini  (Studi  Kasus  Pengadilan  Agama  Kisaran). Journal  of Science and Social Research , 1 (1), 13 –18. https://doi.org/https://doi.org/10.54314/jssr.v1i1.90
Hidayah, N. P., & Komariah, K. (2021). Sosialisasi Undang-undang Nomor 16
Tahun  2019  Sebagai  Upaya  Penyadaran  Pemahaman  Hukum  Tentang Usia  Minimum  Pernikahan. Jurnal  Pengabdian  Hukum  Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI , 3 (2), 206 –
218. https://doi.org/10.15294/JPHI.V3I2.44685
Inayati,  I.  N.  (2015).  Perkawinan  Anak  di  Bawah  Umur  Dalam  Perspektif Hukum, Ham Dan Kesehatan. Jurnal Bidan “Midwife Journal,” 1 (1), 46 – 53. http://jurnal.ibijabar.org/perkawinan-anak-di-bawah-umur-dalam- perspektif-hukum-ham-dan-kesehatan/ Jannah, U. S. F. (2012). Pernikahan Dini dan Implikasinya terhadap Kehidupan Keluarga  pada  Masyarakat  Madura  (Perspektif  Hukum  dan  Gender).
Egalita :  Jurnal  Kesetaraan  Dan  Keadilan  Gender , 7 (1),  83 –101.
https://doi.org/10.18860/EGALITA.V0I0.2113 Julijanto,  M.  (2015).  Dampak  Pernikahan  Dini  dan  Problematika  Hukumnya.
Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial. , 25 (1), 6272.
https://journals.ums.ac.id/index.php/jpis/article/view/822 Junaidi,  M.,  Syahida,  N.  P.,  &  Aini,  N.  (2019).  Fenomena  Pernikahan  Dini  Di Desa Loloan Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara. JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik) , 7 (1), 34. https://doi.org/10.31764/jiap.v7i1.774 Kamba, S. N. M., & Kasim, N. M. (2022). Sosialisasi Pembinaan Anak dalam
Rangka  Mencegah  Perkawinan  di  Bawah  Umur  Berbasis  Masyarakat. Jurnal Abdidas , 3 (4), 662 –666.
https://doi.org/10.31004/ABDIDAS.V3I4.637
Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS) ~ 333
Is licensed under a Creative Commons Attributions-Share Artike 4.0 International LIcense
Listyorini,  I.,  &  Rofiq,  M.  K.  (2022).  Pelaksanaan  Haḍanah  oleh  Ibu  Sebagai Single Parent akibat Perceraian Perspektif Maslahah. Journal of Islamic Studies and Humanities , 7 (1), 66 –90.
https://doi.org/10.21580/JISH.V7I1.11588
Mansari,  &  Rizkal.  (2021).  Peranan  Hakim  dalam  Upaya  Pencegahan
Perkawinan  Anak:  Antara  Kemaslahatandan  Kemudharatan. El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga , Vol 4 (2), 328 –356. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/ujhk.v4i2.10219
Muntamah, A. L., Latifiani, D., & Arifin, R. (2019). Pernikahan Dini di Indonesia:
Faktor dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan dan Perlindungan Hukum Bagi Anak). Widya Yuridika , 2 (1), 1 –12.
https://doi.org/10.31328/WY.V2I1.823 MZ, Z. (2010). Modul Pelatihan Kuliah Nyata Transformatif IAIN Sunan Ampel .
LPM IAIN Sunan Ampel.
Pratama,  A.,  Trisnaningsih,  T.,  &  Yarmaidi,  Y.  (2018).  Faktor  Penyebab Pernikahan  Usia  Muda  di  Pekon  Pagarbukit  Tahun  2016. JPG  (Jurnal Penelitian Geografi) , 6 (5).
http://jurnal.fkip.unila.ac.id/index.php/JPG/article/view/16164 Puspasari,  H.  W.,  &  Pawitaningtyas,  I.  (2020).  Masalah  Kesehatan  Ibu  dan Anak Pada Pernikahan Usia Dini di Beberapa Etn is Indonesia : Dampak dan Pencegahannya. Buletin Penelitian  Sistem Kesehatan , 23 (4), 275 – 283. https://ejournal2.litbang.kemkes.go.id/index.php/hsr/article/view/3672 Rahmi, S. A., Lelisari, L., Selva, S., Rohana, R., & Rosada, R. (2022). Upaya Menurunkan  Pernikahan  Anak  Melalui  Sosialisasi  Peraturan  Daerah Nusa  Teggara  Barat  No  5  Tahun  2021. Jurnal  Abdi  Masyarakat  Ilmu Pemerintahan (JAMIN) , 1 (2), 73 –84.
https://doi.org/10.31764/JAMIN.V1I2.7870 Rofiq, M. K. (2021a). Hak Anak dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia (M. A. Imroni (ed.)). CV Rafi Sarana Perkasa.
Rofiq,  M.  K.  (2021b).  Pemberian  Hak  Asuh  Anak  dalam  Perceraian  karena Peralihan  Agama  (Murtad). Journal  of  Islamic  Studies  and  Humanities ,
6 (2), 97 –106. https://doi.org/https://doi.org/10.21580/jish.v6i2.8171
Rofiq, M. K. (2021c). Pernikahan di Bawah Umur Problematika dan Tantangan
Hukum. In Mahsun (Ed.), Hukum Islam (1st ed., pp. 119 –133). CV Rafi Sarana Perkasa. Rofiq, M. K. (2022). Hukum Acara Peradilan Agama (A. Q. Azizi (ed.)). CV Rafi
Sarana Perkasa.
Suhadi, Baidhowi, & Wulandari, C. (2018). Pencegahan Meningkatnya Angka Pernikahan  Dini  dengan  Inisiasi  Pembentukan  Kadarkum  di  Dusun Cemanggal  Desa  Munding  Kecamatan  Bergas. Jurnal  Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) , 1 (1), 31 –40. https://doi.org/10.15294/JPHI.V1I01.27277
Sunarti,  N.  T.  S.,  &  Rahmawati,  I.  (2022).  Pengetahuan  dan  Kesiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja: Studi Komparatif di SMA, SMK dan MA. Jurnal Ilmu Kebidanan , 10 (2), 85 –92.
Is licensed under a
Creative Commons Attributions-Share Artike 4.0 International LIcense
https://doi.org/https://doi.org/10.36307/jik.v10i2.201 Tambunan, I. Y. (2020). Hubungan Pengetahuan Dengan Sikap Remaja Putri Tentang  Pernikahan  Dini  di  SMK  N.1  Siborong-Borong  Kelas  X  Tahun 2020. Journal of Midwifery Senior , 3 (1), 103 –107.
http://midwifery.jurnalsenior.com/index.php/ms/article/view/40