## Hukum dan Manajerial Wakaf di Malaysia Mahsun

## Abstrak
Dalam ranah epistemologi hukum Islam (kitab fiqih), secara terminologis wakaf sering didefinisikan  sebagai  ‚penahanan  (pencegahan)  harta  yang  bisa  dimanfaatkan;  yang  tidak lenyap  eksistensinya,  dengan  cara  tidak  melakukan  tindakan  (menghilangkan)  bendanya, disalurkan kepada hal yang mubah yang konkrit.‛
Studi tentang wakaf di Malaysia biasanya terselip dalam liputan studi hukum keluarga yang  lebih  populer;  perkawinan,  perceraian,  status  anak  angkat,  dan  hukum  waris.  Dengan kajian ini diharapkan tergambar tata cara pengaturan harta  wakaf di Malaysia, yang akhirnya berimplikasi praktis; dapat dipertimbangkan aplikasinya untuk konteks Indonesia, sejauh hal itu konstruktif.  Telaah  atas  tema  ini  akan  coba  diolah  dengan  pendekatan  sosiologis-historis dengan asumsi bahwa pendekatan normatif dan historis per se tidak mampu lagi menghasilkan satu konklusi yang komprehensif.
Kata Kunci : Wakaf, Hukum Wakaf, Manajerial Wakaf.
A. Pendahuluan Wakaf ( habs) dalam syariat Islam merupakan salah satu spare parts penting yang dapat dipergunakan  sebagai  sarana  resmi  ( legitimate)  bagi  pendistribusian  dan  pemerataan  rezeki Allah SWT guna merealisasikan kemaslahatan umat manusia, sebuah cita Islam. Sesuai dengan keyakinan mayoritas umat Islam bahwa harta adalah titipan ilahi, maka mengembangkan harta wakaf sebagai lembaga yang produktif sehingga mampu berfungsi sebagai sarana ‚pembebasan‛ manusia menjadi keniscayaan. Di pelbagai belahan dunia Islam, tradisi yang bisa dikatagorikan sebagai salah satu sistem ekonomi Islam ini telah coba diberdayakan sedemikian rupa sehingga menampilkan  karakteristik-karakteristik  yang  khas  dan  unik.  Harus  dicacat  bahwa  masalah wakaf merupakan masalah ‚ ijtiha>diyyah murni‛, di mana kita hanya mendapatkan sinyalemen implisit  dari  redaksi–menurut  istilah  Arkoun–‚corpus  tertutup  resmi‛  al-Qur’an 1 dan  juga hadits 2 sebagai  justifikasinya.  Karenanya,  ia  akan  terus  mengalami  perkembangan,  terkait dengan konsep dan sistem manajerialnya.
Dalam ranah epistemologi hukum Islam (kitab fiqih), secara terminologis wakaf sering didefinisikan  sebagai  ‚penahanan  (pencegahan)  harta  yang  bisa  dimanfaatkan;  yang  tidak lenyap  eksistensinya,  dengan  cara  tidak  melakukan  tindakan  (menghilangkan)  bendanya, disalurkan  kepada  hal  yang  mubah  yang  konkrit.‛ 3 Di  sana  juga  dipaparkan  adanya  dua klasifikasi  wakaf  yaitu ahl  (kha>s})  dan  ‘a>m  (khayr).  Yang  pertama  adalah  wakaf  yang diperuntukkan  bagi  orang-orang  tertentu,  seorang  atau  lebih,  termasuk  atau  tidak  termasuk
1 Diantaranya Surat al-Baqarah ayat 267 yang artinya ‚Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian  dari  hasil  usahamu  yang  baik-baik  dan  sebagian  dari  apa  yang  Kami  keluarkan  dari  bumi  untukmu,  dan  janganlah kamu memilih yang bullruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Terpuji‛.
2 Yang dimaksud adalah hadilts yang diriwayatkan oleh al-Jama>’ah dari Ibnu ‘Umar di mana dijelaskan bahwa ‘Umar ra. pernah mendapatkan pemberian sebidang tanah dari daerah Khaybar, kemudian dia bertanya pada Nabi, Ya Rasulallah saya mendapatkan pemberian sebidang tanah di Khaybar, suatu harta yang teramat baik yang belum pernah kumiliki sebelumnya, Apa yang sebaiknya saya kerjakan atas tanah ini? Nabi menjawab اهب تقّدصت و حلصأ تسبح تئش نإ … dst.
3 Al-Sharbini>, Mughni> al-Muh}ta>j, (Kairo: Must}afa> al-Ba>hi>, tt), II: 376.
anggota  keluarga wakif.  Sedangkan  yang  kedua  adalah  wakaf  yang  diperuntukkan  bagi kepentingan atau kemaslahatan umum. 4
Uraian  dan  klasifikasi  wakaf  ini  pada  kenyataannya  telah  mengalami  perkembangan, seiring tantangan zaman yang mondial bagi ajaran Islam. Setiap negara, di mana Islam sebagai agama mayoritas, tengah berusaha membangun  sebuah sistem  perundangan yang viable dapat memperdayakan  harta  wakaf  agar  lebih  ‚partisipatif.‛  Bisa  jadi  motivasi  dari  hal  ini  adalah untuk membantu proses pembangunan terutama pemberdayaan ekonomi rakyat sehingga nuansa politisnya  terasa  kuat,  namun  demikian  nampak  nyata  bahwa  pelbagai  usaha  itu  telah menghasilkan konsep yang menampakkan sisi empowering dan liberatif. Hasilnya, sebagaimana dipaparkan  Tahir  Mahmod  bahwa  wakaf  termasuk  salah  satu  aspek  permasalahan  dalam Undang-undang Hukum Keluarga Muslim kontemporer yang telah mengalami pembaruan. 5 Jika analisis dan hasil temuan ini dapat diterima maka semua hal yang terkait dengan hukum wakaf dalam berbagai Undang-undang Hukum Keluarga Islam itu tentu telah mengalami keberanjakan cukup berarti dari teoresasai hukum wakaf yang terdapat dalam kitab fiqih (literatur kuning).
Tulisan  berikut  coba  mengupas  keberadaan  wakaf  di  Malaysia;  bagaimana  subtansi undang-undang  wakaf;  bagaimana problem  solving-nya  bila  terjadi  sengketa  atas  pengelolaan harta wakaf; dan bagaimana keterlibatan Negara  di dalam menyiapkan piranti undang-undang wakaf.  Telaah  ini  menarik  dengan  asumsi  bahwa  –sejauh  eksplorasi  penulis–  studi  yang mengupasnya  sebagai  kajian  tersendiri  sangat  minim  –untuk  tidak  mengatakan  belum  ada. Studi  tentang  wakaf  di  Malaysia  biasanya  terselip  dalam  liputan  studi  hukum  keluarga  yang lebih populer; perkawinan, perceraian, status anak angkat, dan hukum waris. 6 Dengan kajian ini diharapkan tergambar tata cara pengaturan harta wakaf di Malaysia, yang akhirnya berimplikasi praktis; dapat dipertimbangkan aplikasinya untuk konteks Indonesia, sejauh hal itu konstruktif. Telaah  atas  tema  ini  akan  coba  diolah  dengan  pendekatan  sosiologis-historis  dengan  asumsi bahwa pendekatan normatif dan historis per se tidak mampu lagi menghasilkan satu konklusi yang komprehensif.

## B. Malaysia dan Sistem Perundang-undangannya
Malaysia  yang  merdeka  dari  koloni  Inggris  pada  tahun  1957,  secara  administratif  dan geografis  terbangun  dari  dua  wilayah  yaitu  Semenajung  Malaka  dan  Negara-negara  Borneo; Sabah dan Serawak. Pada masa penjajahan Inggris, Negara ini bahkan dapat dipetakan menjadi tiga  bagian, 7 pertama,  Negara-negara  Selat 8 ; kedua,  Negara-negara  Melayu  bersekutu 9 dan;
4 Moh.  Zain  bin  Haji  Othman, Islamic  Law:  with  Special  Reference  to  the  Institution  of  waqf,  (Kualalumpur: Department  of  Islamic  Studies  University  of  Malaya,  1982),  hlm.  111.  Bandingkan  dengan,  Mohammad  Daud  Ali, Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Pajak, (Jakarta: UI Press, 1988),  hlm. 89-90.
5 Aspek lainnya adalah batasan usia kawin, peran wali nikah, pencatatan nikah, masalah kemampuan ekonomi dalam pernikahan,  poligami,  nafkah keluarga, hak  cerai bagi  suami, hak  dan kewajiban bagi  pihak  pasca  perceraian, kehamilan dan implikasinya, hak wali orang tua, hak waris keluarga dekat, wasiyah wajibah, lihat lebih lanjut pada Tahir Mahmood, Personal Law in Islamic Countries: History, Text and Comparative Analysis, (New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987), hlm. 11-2.
6 Studi  ini  seperti karya-karya  MB.Hoker, The  Personal  law  of Malaysia,  (Kualalumpur,  1976); id.,  Undang-undang Islam di Asia Tenggara, (Kualalumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1991); Tahir Mahmood, Family law Reform in The Muslim World, (Bombay: Triparti PVT. LTD, 1972); id., Personal Law in Islamic Countries: History, Text and Comparative Analysis, (New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987); David Pearl dan Werner Menski, Muslim Family Law, (London: Sweet and Maxwell, 1998). Khusus yang terakhir ini banyak mengupas kasus wakaf di Asia Selatan (India, Pakistan dan Banglades).
7 Lihat  Khairuddin  Nasution, Status  Wanita  dii  Asia  Tenggara;  Studi  Terhadap  Perundang-undangan  Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonsia dan Malaysia, (Jakarta: INIS, 2002), hlm. 67-83.
8 Meliputi Pulau Pinang, Melaka dan Singapura.
9 Meliputi Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Penang.
ketiga, Negara-negara Melayu tidak Bersekutu. 10 Hingga sekarang memahami Malaysia dengan model  pemetaan  pada  negara-negara  bagian  ini  masih  relevan,  terutama  untuk  konteks mendapatkan  gambaran  yang  komprehensif  mengenai  Undang-undang  Hukum  Keluarga Islamnya.
Malaysia  merupakan  negara  dengan  mutni  etnik  dan  agama.  Mendasar  pada  apa  yang dipaparkan  Mehden, 11 setidaknya  pada  tahun  1980  populasi  negeri  ini  terdiri  dari  45  %  etnis Melayu,  35  %  etnis  Cina,  10  %  etnis  India,  dan  10  %  sisanya  penduduk  dari  etnis  lain. 12 Mendasar  sensus  pada  tahun  yang  sama  terkait  erat  dengan  agama  dan  keyakinan  53  % penduduk  beragama  Islam;  17,3  %  beragama  Hindu;  11,6  %  Konghucu,  Tao  dan  Agama Tradisional lainnya; 8,6 % Kristen dan; 7 % Hindu. Total penduduk hingga pertengahan 1990 diperkirakan berjumlah tujuh belas juta lebih, naik hampir tiga puluh persen jika dibandingkan dengan sensus pada tahun 1980. 13
Secara  umum  etnis  Cina  dan  India  mengontrol  aktivitas  perdagangan  dan  jasa, sementara  penduduk  asli  Melayu  (Bumiputera)  menguasai  bidang  pertanian  dan  birokrasi pemerintahan.  Pembagian  aktivitas  kerja  demikian  berjalan  baik  dan  harmonis.  Ketimpangan sosial  dapat  diatasi  seiring  kebijakan  pemerintah  memberi  perhatian  yang  cukup  serius  pada sektor  pertanian,  sehingga  sektor  ini  mampu  memberikan  penghasilan  yang  mencukupi  bagi para  petani.  Dengan  demikian gap  pengasilan  ekonomi  antara  masyarakat  asli  (Melayu)  dan penduduk urban tidak sampai menimbulkan gejolak sosial yang berarti.
Dilihat dari perspektif sejarah berkenaan dengan mayoritas penduduknya yang beragama Islam  dan  akhirnya  terbangun  sebagai  sebuah  negara  federasi  Islam  adalah  adanya  kenyataan bahwa negara ini berasal dan terbangun dari kumpulan kerajaan atau kesultanan Islam Melayu. Nama  Malaysia  sendiri menurut  Konstitusi  Negara  ini  berasal  dari  kata  ‚malay‛  yang  berarti ‚Penduduk  yang  menyatakan  diri  beragama  Islam,  terbiasa  berbahasa  melayu,  dan  memakai tradisi  Melayu‛. 14 Sebagaimana  terlihat,  definisi  ini  secara  politik  dan  ekonomi,  berimplikasi sangat  menguntungkan  bagi  penduduk Melayu  asli (bumiputera). Agama dan nilai-nilai Islam menjadi simbol formal, begitu mewarnai dan seakan tidak dapat dipisahkan ( inseparable) dari Konstitusi  negara.  Begitu  kuatnya  –sebagaimana  ditulis  oleh  banyak  pengamat–  hampir  di negara-negara bagian ada anggapan bahwa Melayu berarti Islam. 15
Mazhab  Sha>fi’i>–sebagaimana  terjadi  di  kebanyakan  negara  di  Asia  Tenggara–menjadi mazhab dominan di kalangan Muslim Malaysia. Kitab-kitab Syafi’iyah menjadi landasan utama dalam pembentukan konstitusi negara. Dalam perspektif historis hal ini sebagaimana terlihat di Negeri  Bagian  Johor  pada  masa  penjajahan  Inggris  yang  mana  kitab-kitab Tuh}fa>t  al-Muh}ta>j karya  Ibnu  H{ajar  al-Haytami>, al-Anwa>r  karya  al-Ardabi>li>,  Sharh}  Rawd}ah  al-T{a>libi>n  karya Zakariyya al-Ans}a>ri>, Fata>wa> karya Ibnu H{ajar, dan Bughyah al-Mushtarshidi>n karya H{usayn al-
10 Meliputi Kelantan, Terengganu, Kedah, Perlis dan Johor.
11 Fred  R.  Von  Der  Mehden,  ‚Malaysia:  Islam  and  Multiethnic  Polities‛,  dalam  John  L.  Esposito, Islam  in  Asia: Religion, Politics, and Society,  ( New York: Oxford University Press,  1987), hlm. 177.
12 Hal berbeda dengan paparan di dalam Ensiklopedi Oxford yang mana dipaparkan bahwa hingga tahun 1990 populasi Malaysia terdiri dari 58 etnis Melayu, 31 persen etnis Cina, dan 10 persen etnis India, lihat lebih lanjut pada John L. Esposito (ed), Ensiklopedi Oxford, terj. Tim Mizan, (Bandung: Mizan, 2001), III: 331.
13 Ibid.; Tahir Mahmood, Family Law Reform  in the Muslim World, (Bombay: NM Triparti PVT. LTD., 1972), hlm. 198; Pada tahun 1981 penduduk Malaysia berjumlah 15 juta dengan 97 persen beragama Islam, Sayyed Hassan Amin, Islamic Law and  Its Implication for Modern World, (Scotland: Royston Ltd, 1989), hlm.20-21.
14 Fred R. Von Der Mehden, ‚Malaysia: Islam.., hlm.179.
15 Ibid., hlm. 180.
‘Alawi>  semuanya  menjadi  rujukan  utama  ketika  negara  ini  merevisi  sejumlah  pasal  undang- undang Islam Hukum Keluarganya. 16
Sebelum  kedatangan  penjajah,  hukum  yang  berlaku  di  Malaysia  adalah  hukum  Islam bercampur hukum adat, dengan Penegak (Pelaksana) keadilannya dilakukan oleh para Raja atau Sultan. Periode yang disebut Lapidus 17 sebagai periode tradisional ini, kedudukan Sultan sangat strategis  yaitu  merupakan  pejabat  agama  dan  politik  tertinggi,  dan  melambangkan  corak Muslim  masyarakat  Melayu.  Di  antara  undang-undang  hukumnya  adalah  adat  Perpatuh,  adat Temenggung, UU Mahkamah Melayu Serawak, UU Pahang, UU Kedah, dan UU Johor. Teks- teks  undang-undang  melayu  ini  dipengaruhi  oleh  Hukum  Kanun  Malaka  yang  bisa  dikatakan bersumber  pada  adat  dan  Islam  (Syariah).  Kekentalan  sumber  hukum  berasal  dari  syari’ah terbukti  ditemukannya  UU  Sembilan  Puluh  Sembilan  yang  isinya  mirip  kitab al-Ih}ka>m  fi> Tamzi>s al-Fata>wa> karya Imam al-Qarafi> di Perak. 18
Tidak  sebagaimana  penjajah  Belanda  dan  Portugis  yang  tidak  begitu  banyak mempengaruhi  sistem  perundang-undangan  dan  adat-istiadat  di  Malaysia,  penjajah  Inggris sangat  mempengaruhi  sistem  konstitusi  dan  tradisi  yang  berlaku  di  Malaysia. 19 Ketika menguasai  negeri  ini,  penjajah  Inggris  secara  berangsur-angsur  memperkenalkan  dan menerapkan  sistem  UU  negaranya,  yang  pada  akhirnya  menggantikan  UU  yang  berasal  dari syariat Islam. Secara garis beras UU Hukum Keluarga Islam Malaysia yang berlaku pada masa penjajahan  Inggris  –sebagaimana    telah  disingung  di  muka–  sesuai  wilayah  pengundangnnya dapat  dikelompokkan  menjadi  tiga  bagian,  yakni  (i)  Negeri-negeri  Selat;  (ii)  Negeri-negeri Melayu Bersekutu dan; (iii) Negeri-negeri Melayu tak Bersekutu.
Untuk Negara-negara Selat, Inggris memperkenalkan Piagam Keadilan tahun 1807 yang berisi dua hal yaitu perihal penetapan pengadilan dan hendaknya pengadilan menggunakan UU Inggris  kecuali  mengenai  agama  Islam  dan  adat  Melayu.  Untuk  Negara-negara  Melayu Bersekutu dan Negeri-negeri Melayu tak Bersekutu, intervensi Inggris tampak pada diterimanya Perjanjian Pengkur 1874, yang secara subtansial berisi bahwa Sultan harus mempertimbangkan nasehat dari Residen Inggris dalam ‚aras‛ memutuskan persoalan hukum kecuali dalam bidang agama dan adat Melayu. 20 Dengan uraian demikian dapat ditarik  satu  prakonsepsi bahwa UU Hukum Keluarga Islam Kontemporer di Malaysia –sebagaimana akan terlihat lebih jauh nanti– walaupun sedikit juga dipengaruhi oleh berbagai policy Inggris pada lalu, sebagai negara yang pernah  menguasainya.  Masalah  yang  paling  banyak  dipengaruhi  adalah  masalah  hukum perkawinan,  sedangkan  yang  paling  sedikit  adalah  masalah  kewarisan  dan  hal-hal  yang berkaitan  dengan  pengalihan  harta  (wakaf,  wasiyat  dan  zakat).  Yang  terakhir  ini  mungkin disebabkan  keterkaitannya  dengan  harta  (uang),  atau  karena  kuatnya  tradisi  ini  hidup  di Masyarakat sehingga intervensi tidak bisa lagi dilakukan.
Setelah  Merdeka,  masing-masing  Negeri  bagian  telah  memiliki  Undang-undang (Enakmen) Hukum Keluarga Islam. Untuk lebih fokus berikut dipaparkan perundang-undangan yang terkait erat dengan pengaturan wakaf yang hingga sekarang masih terpakai. Di Selangor
16 Khairuddin Nasution, Status Wanita ..,  hlm. 83.
17 Ira. M. Lapidus, Sejarah Sosial Umat Islam,  (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), III: 352
18 Khairuddin Nasution, Status Wanita ..,  hlm. 62-5.
19 Malaysia  pernah dikuasai Portugis dari tahun 1511 sampai 1641 dan Belanda dari tahun 1641 sampai 1795. Pada tahun 1795 Inggris merebut Malaka akan tetapi dapat direbut kembali oleh Belanda pada tahun 1801. Inggris baru menguasai penuh  Malaysia  pada  tahun  1924  setelah  Belanda  mulai  mengaktifkan  kekuasaannya  di  Indonesia,  lihat  uraiannya  pada Abdullah Alwi Ali Hassan, The Administration of Islamic Law in Kelantan, (Kualalumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1996), hlm. xlviii
20 Khairuddin Nasution, Status Wanita .., hlm. 67 dan 71.
terdapat  Enakmen  Undang-undang  Pentadbiran  Agama  Islam  Negeri  Selangor  No.  3  Tahun 1952.  Di  Wilayah  Persekutuan  terdapat  Kaedah-kaedah  Baitul  al-Mal  1988  dan  Akta Pentadbiran  Undang-undang  Islam  1993.  Di  Melaka  terdapat  Enakmen  Pentadbiran  Hukum Syarak  Melaka  1991.  Di  Kelantan  terdapat  Enakmen  Majlis  Agama  Islam  dan  Adat  Istiadat Melayu  Kelantan  1994.  Di  Negeri  Sembilan  terdapat  Enakmen  majlis  Agama  Islam  1957, Enakmen Pentadbiran Hukum Islam 1960, dan Enakmen Pentadbiran Hukum Syarak 1991. Di Pulau  Pinang  terdapat  Enakmen  Pentadbiran  Undang-undang  Islam  1959.  Di  Perak  terdapat Perauran kawalan waklaf 1959 dan Enakmen Pentadbiran Agama Islam  1992. Masing-masing diwenangkan  kepada  dengan  Majlis  Agama  Islam  setiap  Negeri  sebagai  pihak  pengawas pelaksanaan. 21
Dilihat dari keberadaan Undang-undang (Enakmen) di berbagai Negeri ini menunjukkan bahwa  Malaysia  pada  masa  pasca  kemerdekaan  ini  sudah  cukup  maju  dalam  merumuskan Undang-undang  Hukum  Keluarga  Islam-nya,  termasuk  yang  berhubungan  dengan  masalah wakaf.  Perlu  dicacat  bahwa  walaupun  memakai  istilah  ‚hukum  Islam‛  ( Islamic  law)  namun subtansi materinya tidak murni ( genuine) lagi berlandaskan syari’ah. Ia telah bercampur dengan tradisi hukum Barat ( written laws), keputusan pengadilan (judicial decisions), dan hukum adat ( customary  law). 22 Memakai  paradigma  Anderson  reformasi  perundang-undang  dan  materi hukum  di  Malaysia  bisa  dikatagorikan  masuk  pada  tipikal  ketiga  dari  ‚trilogi‛  tipologi  yang ditawarkan. 23 Dalam  bidang  ini,  Malaysia  mengkombinasikan  antara  aturan  dalam  hukum Islam, adat dan hukum positif (sekuler), hal mana –diantaranya– kelihatan pada hal pentingnya prosedur dan administrasi dalam manajerial harta wakaf dan lain sebagainya.

## C. Tinjauan Umum Undang-undang tentang Wakaf di Malaysia
Sebelumnya  disampaikan  bahwa  walaupun  Islam  sudah  ada  di  Malaysia  pada  sekitar abad  13  M,  namun  hingga  akhir  tahun  1800-an  tradisi  wakaf  belum  dijalankan  dengan  baik. Ketika negeri ini dikuasai oleh Portugis tahun 1511 M yang untuk pertama kalinya singgah di daerah Malaka, kebanyakan rakyat  negeri ini pergi mengungsi,  meninggalkan hartanya begitu saja  untuk  mengikuti  sultan  Johor.  Dengan  sendirinya  harta  benda  itu  menjadi  rampasan,  tak terkecuali  mungkin  juga  harta  wakaf.  Hal  ihwal  wakaf  baru  secara  pasti  dapat  terdeteksi pelaksanaannya  ketika  para  pedagang  Islam  dari  India  yang  banyak  tinggal  di  negeri  Pinang mempraktekkannya. 24 Fenomena sejarah ini memaklumatkan kenyataan bahwa undang-undang tentang wakaf relatif lebih akhir kemunculannya dibandingkan dengan yang lain.
Undang-undang  yang  berkenaan  tentang  wakaf  di  Malaysia  termasuk  undang-undang tentang  harta  yang  cukup  komprehensif  dan  jelas,  jika  dibandingkan  dengan  undang-undang mengenai  pembagian  harta  waris,  wasiat,  baitul  mal  dan  asuransi.  Enakmen  tentang  ini  telah berusaha  mengatur  dan  mengarahkan  manajerial  harta  yang  diwakafkan,  dengan  satu  sistem pengelolaan  yang  tidak  membedakan  jenis-jenis wakaf  ‘am,  wakaf  khas  dan  nazar  ‘am. 25
21 Sudin  Haron,  ‚Pengelolaan  Wakaf  di  Malaysia:  Suatau Penilaian‛,  Makalah pada  Workshop  International dengan Thema Pemberdayaan Ekonmni Umat Melalui Pengeloalaan Wakaf Produktif, di Wisma Haji Batam, 7-8 Januari 2002, hlm. 3 22 Abdullah Alwi Ali Hassan, The Administration of Islamic.., hlm.xIviii.
23 Lihat  uraian  tipologinya  pada  JND.  Anderson, Islamic  Law  in  the  Modern World,  (London:  Swett  and  Maxmall LTD, 1956), hlm. 12; Bandingkan denganTahir Mahmood, Family Law Reform in the Muslim World, (Bombay: NM Triparti PVT. LTD., 1972),  hlm. 2-3.
24 Sudin Haron, ‚Pengelolaan Wakaf di Malaysia: Suatau Penilaian‛…, hlm. 1.
25 Wakaf  ‘am  adalah  pemberian  harta  abadi  untuk  tujuzn  agama  dan  kebaikan,  sebagaimana  yang  telah  ditentukan ketentuannya  oleh  undang-undang  yang  diperuntukkan  bagi  kepentingan  Islam;  wakaf  khas    adalah  pemberian  harta  secara abadi  untuk  tujuan  agama,  sebagaimana  yang  telah  ditentukan  di  dalam  syarat  dokumen  yang  telah  diterbitkan  untuk mewujudkan wakaf;.nadar  ‘am adalah harta yang  telah diwakafkan itu ditasyarufkan untuk kebajikan masyarakat Islam yang
Wewenang  untuk  mengaturnya  berada  ditangan  Mahkamah  Syari’ah,  walau  boleh  juga diserahkan  kepada  Mahkamah  Negeri  (Sekuler).  Parameter  harta  wakaf  dianggap  benar  dan absah apabila sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Islam.
Salah satu isi subtantif dari Undang-undang tentang wakaf adalah adanya syarat bahwa harta yang diwakafkan tidak boleh lebih dari sepertiga dari harta peninggalan. Namun demikian di  Kelantan  dan  Trengganu  boleh  mewakafkan  harta  melebihi  sepertiga  jika  ia  mendapatkan legitimasi secara tertulis dari Raja atau pihak-pihak yang berkepentingan (ahli waris). Setelah berlakunya Enakmen Negeri, dokumen wakaf yang semula pencatatan awalnya sudah dianggap cukup  kuat  dan  absah  walau  hanya  disaksikan  oleh  dua  orang  saksi,  harus  mendapatkan pengesahan dari Raja atau Majlis Negeri.
Di Trengganu harta demikian akan dikelola oleh Majlis Negeri yang untuk selanjutnya diserahkan  kepada  bagian  ( department)  Pesuruhjaya  Hal-Ihwal  Agama.  Departemen  ini  akan menyimpan  secara  terpisah  setiap  harta  wakaf  yang  ada  untuk  memudahkan  pengaturan  dan dalam  kerangka  mengantisipasi  campur-baurnya  setiap  harta  wakaf  yang  masuk,  sehingga tujuan wakif dapat terjaga. Departemen melalui persetujuan Majlis Negeri boleh mengalihkan penggunaan harta wakaf dengan sifat tasharruf yang menyerupai (mutasabih) dari tujuan wakif ketika  niyat  atau mantuq  al-‘aqd  yang  menjelaskan  tujuan  wakaf  sulit  atau  tidak  mungkin diberdayakan dan diimplementasikan. 26
Jika terjadi ketidakjelasan (keraguan, kesamaran pemahaman) dalam bunyi aqad wakaf, maka  Majlis  Negeri  melalui  Jawatankuasa  Undang-undang  (Jawatankuasa  Fatwa)  berwenang menafsirkan dan memutuskan detail dari maksud dan tujuan wakaf. Usaha interpretasi ini baru mendapatkan legitimasi setelah mendapatkan justifikasi (pengesahan) secara tertulis dari Raja dan  Majlis  Negeri.  Negeri  Johor  dan  Perak  bisa  dikatakan  yang  paling  antusias  membuat peraturan  tentang  hal-hal  abstrak  terkait  masalah  wakaf,  dengan  membuat  Enakmen  khusus tentangnya.  Enakmen  Wakaf  di  Johor  mengandung  pasal  khusus  (seksyen  khas)  berkenaan Wakaf  yang  tidak  masuk  katagori  wakaf ‘am  atau  khairat  (wakaf  ahli)  di  mana  ia  dianggap sebagai jenis wakaf yang benar (absah). 27
Sedangkan  Enakmen  Kawalan  Wakaf  Negeri  Perak  dalam  satu  bunyi  pasalnya memberikan  mandat  kepada  Majlis  Eksekutif  Negeri  untuk  menunjuk  atau  membuat  sebuah Majlis (lembaga) yang berwenang mengatur harta wakaf, dengan terlebih dahulu mencabut hak pemegang amanah wakaf awal. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin keberadaan harta wakaf agar dijalankan secara tepat dan sesuai dengan amanah dari wakif. Ketentuan ini berlaku bukan saja pada harta wakaf yang sudah ada, tetapi mengikat pada harta-harta yang akan diwakafkan. Sedangkan aturannya dibuat dan diawasi oleh Majlis Eksekutif Negeri dengan salah satu cara yaitu meminta laporan pelaksanaannya.
Mulai tahun 1959 di Malaka dan Pulau Penang, harta wakaf yang sebelumnya dipegang dan diatur sesuai Ordinan Endowmen Orang Islam dan Hindu (Negeri-negeri Selat) diambil alih oleh  Majlis  di  masing-masing  Negeri.  Usaha  ini  walau  tidak  bisa  dikatakan  sulit  tetapi  juga bukan persoalan mudah. Dalam catatan sejarah di dua tempat ini terdapat banyak peninggalan jurisprudensi  berkenaan  wakaf,  sehingga  sering  membingungkan  pihak-pihak  terkait  dalam mempertimbangkan dan mengfungsikannya sebagai acuan pengambilan kebijakan. Persoalan ini
ukurannya ditentukan oleh kebajikan pribadi, lihat M.B.Hoker, Undang-undang Islam di Asia Tenggara, (Kualalumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1991), hlm. 180.
26 Ibid
27 Ibid., hlm 181
masih ditambah keadaan sosiol dan psikis masyarakat yang terlanjur terbiasa dengan peraturan lama, yang juga membutuhkan perhatian tersendiri dari Majlis.
Polarisasi yang cukup serius terjadi di Johor ketika akan merumuskan aturan harta wakaf yang  tidak  masuk  katagori  ‚awam  atau  khairat‛  di  atas  dan  masalah  legitimasi  wakaf  yang telah  terlanjur  dibuat  dan  disyahkan.  Masalah-masalah  ini  mengundang  perdebatan  karena rumusan yang diajukan telah keluar dari tradisi fiqih klasik yang dianut masyarakat.
Berbagai  persoalan  di  atas,  terjadi  juga  di  Trengganu.  Untuk  kasus  yang  terakhir  ini bahkan sampai memaksa Commissioner for Religious affairs memperkarakan kasus dengan title Trengganu melawan Tengku Mariam ke Pengadilan. Dilihat dari runtutan perkaranya, kasus ini sebenarrnya  telah  diputuskan  oleh  Mahkamah  Persekutuan,  namun  dianggap  masih mengandung  persoalan  yang  belum  selesai.  Motivasinya  antara  lain  sebagai  respons  atas putusan  Mahkamah  Rendah  tentang  pemindahan  harta  wakaf  ‚awam  dan  khairat‛  yang dianggap  tidak  sah  dengan  alasan  karena  (i)  ia  membatalkan  kuasa  yang  ditunjuk wakif  dan dengan  sendirinya  bermakna  mengalihkan  niyat wakif,  dan  (ii)  dengan  merubah  wakaf  yang bernuansa  wakaf  keluarga  ( sense  of  family  waqf)  ke  wakaf  khairat,  ia  menjadi  palsu  (pseudo wakaf). 28
Pada  satu  sisi  putusan  ini  dianggap  tidak  memuaskan  karena  mendasar  pada  autoriti India, bukan hukum Islam; namun di sisi lain ia terlanjur dianggap absah oleh Mufti Trengganu. Karena hal ini Mahkamah Persekutuan mengambil kebijakan dengan menganggap tidak absah keputusan Mahkamah Rendah ini, serta merta menganjurkan untuk mengikuti segala ketentuan yang terdapat di dalam putusan kasus wakaf di atas. Prinsip dari keputusan kasus wakaf yang kelihatan  sekuler  ini  terdapat  dalam  pasal  115  Ordinan  Keterangan  yang  mengatakan  ‚tiada apa-apa, tindakan boleh  diambil sekiranya seseorang itu terdorong untuk mempercayai sesuatu perkara  dan  bertindak  di  atas  kepercayaan  itu‛.  Uraian  yang  terdapat  pada  pasal  ini memaklumatkan  bahwa  intervensi  Negara  melalui  Mahkamah  Persekutuan  telah  me- emaskulasi-kan  keputusan  Mahkamah  Rendah.  Kenyataan  ini  menampakkan  belum  adanya kepaduan ( harmony) antar lembaga hukum dalam pengaturan perwakafan. Pembagian tugas dan kompetensi antar lembaga pengadilan (Mahkamah Persekutuan dan Mahkamah Rendah) masih belum idial sebagai hirarki lembaga hukum yang seharusnya kewenangannya jelas. Mengambil dan mengamati sebuah contoh dan ilustrasi detail kasus di Trengganu, begitu juga kejadian di Majlis  Privy  dengan  kasus Abul  Fata,  dan  di  Kenya  dengan  Fatumu  binti  Muhammad  Salim melawan Mohammed bin Salim.
Dari uraian terakhir ini dapat ditarik sebuah pemahaman bahwa di dalam berbagai kasus tentang wakaf di Malaysia terdapat disparitas pendapat dan tafsir diantara badan hukum yang mempunyai  kompetensi  atau  otoritas  membuat  serta  menginterpretasikan  peraturan  dan manajerial  wakaf.  Satu  tafsir  yang  telah  diputuskan  oleh  Badan  Perundangan  Negeri  dengan sendirinya  menjadi  mentah  ketika  Dewan  Persekutuan  (Parlemen)  yang  derajat  wewenangnya lebih  tinggi,  memutuskan  lain.  Merespons  hal  ini  Hokker  menilai  bahwa  idialnya  Mahkamah Persekutuan tidak terlalu jauh mencampuri urusan yang menjadi wewenang Mahkamah Rendah, sebab akan mengesankan adanya sistem diktator di dalam pengaturan wakaf. Lebih lanjut dan tegas  ia  memberi  catatan  bahwa  dalam  bidang  ini  perubahan  atau  setidaknya  peraturan tambahan sangat perlu ditambahkan di Malaysia. 29
28 Ibid 29 Ibid., hlm. 182.

## D. Prosedur Operasional dan Jenis Harta Wakaf
Ilustrasi di atas telah mengantarkan pemahaman bahwa yang mempunyai hak dan kuasa untuk  merumuskan  ketentuan  dan  undang-undang  wakaf  terdiri  dari  Badan  Perundangan Persekutuan  yang  dalam  hal  ini  Parlemen  dan  Badan  Perundangan  Negeri  yaitu  Dewan Undangan Negeri. Secara umum bisa dikatakan bahwa prosedur operasional di dalam masing- masing  Enakmen  (Undang-undang)  berbagai  Negeri  Bagian  –walaupun    mempunyai karakteristik-karakteristik yang khas–,  namun dalam hal peraturan pengelolaan wakaf terdapat banyak  kesamaan.  Masing-masing  Enakmen  Negeri  Bagian  telah  berusaha  menyusun  cukup terperinci  mengenai  hal  ini.  Hal  yang  membedakan  adalah  pada  tingkat  pelaksanaan  aturan, yang mana suatu Negeri Bagian akan terasa lebih maju dibanding dengan Negeri lain. Dengan demikian jika diajukan penilaian tentang maju dan tidaknya mengenai perwakafan dari masing- masing  wilayah  negeri  bagian  di  Malaysia  adalah  lebih  disebabkan  pada  efektif  dan  tidaknya implementasi peraturan, bukan karena faktor kelangkaan undang-undangnya. Sebab untuk yang terakhir ini, telah tersedia  undang-undang yang  cukup komprehensif dan homogen dari setiap Negeri Bagian.
Secara  umum,  di  dalam  setiap  undang-undang  Negeri  terdapat  ketentuan  tentang  tata cara pengelolaan harta wakaf. Di dalam Peraturan Kawalan Wakaf 1959 Negeri Perak misalnya, dipaparkan  peraturan-peraturan  wakaf  dengan  rentetan  (konfigurasi)  sebagai  berikut; 30 Pendaftaran Wakaf, Pemegang Amanah, Jawatankuasa (Panitia) Kawalan Wakaf ‘Am, Jawatan Kawalan  Wakaf  Wilayah,  Kegunaan  Uang  Zakat,  Pembelian  Harta,  Administrasi  Atau Persyuratan dan lain sebagainya. Ketentuan ini masih ditambah dengan berbagai peraturan lain sebagai  sarana  ‚antisipasi‛  dan  ‚eliminasi‛  adanya  masalah-masalah  yang  tidak  terkover  di dalam dan terjangkau dengannya.
Penguasa  di  Malaysia  sepertinya  menyadari  bahwa  hukum  bagaimanapun  sempurna ketika dibuat tetap akan selalu tidak lengkap baik karena apa yang dirumuskan itu kurang atau tidak  jelas,  atau  semula  jelas  namun  kasus  yang  dihadapi  telah  berkembang  jauh  lebih kompleks, atau karena adanya perubahan tata hidup masyarakat sehingga belum diatur di dalam undang-undang. Maka wajar jika di negeri Perak misalnya, terdapat komisi Peraturan Kawalan Wakaf  1959  yang  bertugas  mengadakan  peraturan  tambahan  bagi  penyelesaian  masalah- masalah; Jawatan Kariah, Pemberhentian Jawatan-Jawatan Kuasa, Kuasa Dan Pekerjaan Kuasa Kawalan  Wakaf  Kariah,  Kuasa  Dan  Pekerjaan  Jawatan  Wilayah,  Buku-Buku  Administrasi, Tugas  Setia  Usaha  Jawatankuasa,  Penyimpan  Uang,  Administrasi  (Pensyuratan)  Jawatan Kuasa, Penyita Harta Wakaf. 31
Kembali  kepada  ranah  epistemologi  hukum  Islam  tentang  wakaf,  bahwa  di  sana  kita mengenal setidaknya dua klasifikasi tentang wakaf, yaitu wakaf ‘am ( khairi, publik) dan wakaf khas  ( al-ahl,  al-dzur,  private).  Secara  umum  klasifikasi  ini  juga  masih  berlaku  di  Malaysia. Namun  demikian  –sebagaimana  terjadi  di  Perak–  klasifikasi  wakaf  telah mengalami  elaborasi yang  cukup  signifikan,  yaitu  secara  detail  terbagai  menjadi: pertama,  wakaf  ‘am  yaitu  wakaf yang diperdayakan untuk untuk membangun sektor sosial ekonomi Islam. Jenis wakaf ini diatur di  bawah  pengawasan  langsung  Majlis  Agama  Perak; kedua,  wakaf  khas  tapak  masjid,  tapak surau, tapak sekolah agama rakyat yaitu wakaf yang diperadayakan untuk pembangunan sektor tersebut ini; ketiga, wakaf khas pekuburan yaitu berupa tanah wakaf yang diperuntukkan untuk
30 Mengacu pada Sudin Harun,‛Pengelolaan Wakaf di Malaysia: Suatu Penilaian‛.., hlm. 4.
31 Ibid.
kuburan; keempat, wakaf khas kebajikan masjid, surau, sekolah agama rakyat yaitu harta wakaf yang diperdayakan untuk membantu dan mengembangkan sarana dan prasarana Masjid, Surau dan Sekolah Agama. 32
Dengan melihat deskripsi ini, Negeri Perak telah berupaya mengembangkan klasifikasi dan teori lama tentang wakaf dalam kitab fiqih, yang selama ini kukuh dijadikan parameter, 33 dengan  klasifikasi-klasifikasi  yang  lebih  detail  dan  terinci.  Dengan  klasifikasi  demikian diharapkan fokus dan tujuan wakaf menjadi jelas, sehingga bias dan segala penyelewangan pen- tasaruf-an  dari  tujuan  awal  wakaf  dapat  diantisipasi,  atau  setidaknya  dieliminir.  Baik  bagi pengelola  dan  –terutama–  bagi  calon  pewakaf  ( wakif)  akan  merasa  lebih  ‚ikhlas‛  dan  mudah dalam menyerahkan dan meniyatkan harta wakafnya.
Yang mempunyai otoritas penuh untuk mengelola harta wakaf sebagaimana disinggung di  atas  adalah  Majlis  Agama  Islam  yang  terdapat  di  masing-masing  Negeri. 34 Segala  urusan mulai pengaturan struktur, tertib administrasi, dan lainnya menjadi tanggung jawab Majlis ini. Dengan  demikian  berhasil  (maksimal)  dan  tidaknya  harta  wakaf  diperdayakan  dan dimanfaatkan  tergantung  kepada policy  Majlis  ini.  Walaupun  ia  memiliki  wewenang  penuh, namun  kebijakan  yang  diambil  tidak  boleh  keluar  dari  garis  demarkasi  Syariah.  Dengan parameter syariah ini, masyarakat bisa mengontrol peran kerja Majlis.
Tingkat  keberhasilan  harta  wakaf  diberdayakan  tergantung  pada  pengorganisasian  dan manajerialnya.  Karena  hal  ini,  setiap  Majlis  Negeri  akan  mengambil  langkah-langkah  yang dianggap perlu. Seperti terjadi di Wilayah-wilayah Persekutuan misalnya, segala urusan wakaf berada di bawah ampuan Unit Sumber Am salah satu divisi di Bahagian Baitulmal.  Baitulmal ini memiliki dua bagian lagi yaitu Unit Latihan dan Unit Agihan. 35
Secara substantif terdapat beberapa pasal (seksyen) dalam Enakmen yang menunjukkan bagaimana  seharusnya  pola  kerja  lembaga  otoritas  (Majlis)  dalam  menangani  proses-proses prosedural  wakaf.  Di  antaranya  pasal  61dan  62  Akta  Pentadbiran  Undang-undang  Islam (Wilayah-wilayah Persekutuan) yang berbunyi:
‚Walaupun apa-apa peruntukan yang bertentangan yang terkandung dalam mana-mana surat cara atau peristiharaan yng mengwujudkan, mengawal atau menyentuh perkara itu, Majlis hendaklah menjadi pemegang amanah yang tunggal bagi semua wakaf, sama ada ‘am  atau    wakaf  khas,  semua  nazar  ‘am  dan  semua  amanah  dari  pada  segala  perihal khairat  bagi  menyokong  dan  memajukan  agama  Islam  atau  bagi  faedah  orang-orang Islam  mengikut  hukum  syarak  setakat  mana-mana  harta  yang  tersentuh  olehnya  dan terletak di dalam wilayah-wilayah persekutuan dan jika pemberi harta itu atas orang lain yang  mengwujudkan  amanah  wakaf  atau  nazr  ‘am  itu  telah  berdomisili  di  wilayah- wilayah  Persekutuan  setakat  semua  harta  yang  tersentuh  olehnya  di  mana-mana  jua harta itu terletak.‛
‚Semua harta yang tertakluk kepada peruntukan-peruntukan seksyen 61 dan tertakluk di dalam  Wilayah-wilayah  Persekutuan,  hendaklah  tanpa  apa-apa  pindahakan, penyerahakan,  atau  pindahmilikkan  juapun  dan  dalam  hal  harta  tak  alih  sebaik  sahaja didaftarkan di bawah undang-undang tertulis yang relevan yang berhubung dengan tanah
32 Ibid., hlm. 5-6.
33 Lihat pada catatan kaki nomor 24.
34 Uraian  tentang  Majlis  Agama  Islam  sebagai  badan yang  diberi wewenang  dan  otoritas  penuh  untuk  menata  dan menyiapkan  segala  peraturan  yang  berhubungan  dengan  agama  Islam  dan  adat-istiadat  Melayu  dapat  dilihat  pada,  Abdullah Alwi Ali Hassan, The Administration of Islamic.., hlm. 69-95.
35 Ibid., hlm. 6.
terletak pada Majlis, bagi maksud amanah, wakaf atau nazar ‘am yang menyentuh harta itu‛.
Dari kedua pasal ini, pasal pertama menunjukan bahwa segala jenis wakaf (wakaf ‘am, wakaf  khas,  serta  nadzar  ‘am  dan  amanah)  diatur  pengelolaannya  oleh  Majlis  Agama,  yang serta  merta  tertunjuk  sebagai  pemegang  amanah  tunggal  semua  harta  wakaf  ini.  Dalam pelaksanaannya  Majlis  wajib  mengikuti  segala  ketentuan  syara’.  Pasal  kedua  mempertegas adanya pertanggungjawaban harta wakaf kepada Majlis. Untuk harta wakaf, nazar ‘am ataupun amanah  yang  selama  ini  masih  diatur  oleh  swasta  harus  diserahkan  pengelolaannya  kepada Majlis.
Prosedur  dan  langkah-langkah  mewakafkan  harta  benda  selama  ini  berjalan  melalui tahapan-tahapan sebagai berikut: (i) Peristirahan Niyat yaitu pemberitahuan tertulis dari pihak wakif  kepada  Majlis.  Di  dalamnya  harus  ditulis  dengan  jelas  maksud  dan  tujuan  wakaf;  dan juga  lampiran  berupa  (semacam  akte  tanah)  yang  menjustifikasi  bahwa  tanah  atau  harta dimaksud  milik wakif;  (ii) Pemeriksaan Harta yaitu pemeriksaan harta  benda yang dimaksud oleh wakif sebagai wakaf yang dilakukan oleh Majlis dengan tujuan agar ia  dapat dipastikan keberadaannya,  sehingga  pengesahan  yang  dibuat  dapat  dipastikan  keadaannya;  (iii)  Majlis Penyerahan  Harta  yaitu  pengesahan  yang  dilakukan  oleh  wakif  di  depan  Majlis  dengan disaksikan  dua  saksi  di  atas  kertas  ‚Borang  Lafadz  Wakaf‛  yang  secara  detail  di  dalamnya terpaparkan jenis harta, tujuan, dan tempat tanda tangan bagi pihak-pihak terlibat pengesahan; (iv) Proses Tukar Hakmilik Harta yaitu menulis ulang dan melengkapi surat-surat administrasi yang  dilakukan  oleh  Baitulmal  setelah  Majlis  menyerahkan  kepadanya.  Baitulmal  akan mengajukan secara resmi kepada Pejabat tanah (semacam Badan Agraria) untuk mengurus akte hak milik tanah; (v) Proses Pembangunan Harta Wakaf yaitu pelaksanaan pembangunan harta wakaf sesuai dengan  rencana Baitulmal dengan mengikuti tujuan yang telah ditetapkan. 36 Idialitas  dalam  anggitan  peraturan  di  atas  pada  dataran  praktis  tetap  saja  terjadi penyimpangan-penyimpangan.  Dalam  paparan  Sudin  Haron  dikatakan  bahwa  masih  terdapat harta  wakaf  yang  dikelola  oleh  pihak  swasta  dan  terlebih  ia  disewakan  kepada  bukan  Islam. Permasalahan-permasalahan ini timbul dilatarbelakangi oleh banyak hal termasuk diantaranya pengurusan  yang  belum  profesional  dan  adanya  kenyataan  bahwa  undang-undang  tentang wakaf sifatnya belum positif. 37 Problematika ini ke depan akan menjadi garapan tersendiri bagi aparat pengelola wakaf di Malaysia jika tidak ingin masalahnya menjadi tak terarah dan terjadi deviasi di sana-sini.
E. Eksistensi  Mazhab  Sha>fi’i>  serta  Kebijakan  Negara  dan  Implikasinya  bagi  Perundang- undangan Perwakafan di Malaysia: Sebuah Analisis Singkat
Sebagaimana disinggung di muka bahwa mazhab Sha>fi’i> merupakan mazhab utama yang menjadi langgam  rujukan  pengambilan  ketentuan  hukum  dan  perundang-undangan  modern  di Malaysia. Hal ini sebenarnya tidak bisa terlepas dari paralelisme sejarah awal masuknya Islam di tanah Melayu khususnya dan Asia Tenggara pada umumnya. Bisa dikatakan bahwa mazhab ini merupakan mazhab  yang dianut  oleh penyebar agama Islam  pertama di kawasan ini, yang karena  sifat  ataupun  hal  lain  yang  dimilikinya  ia  dapat  diterima  dan  akhirnya  berkembang menjadi mazhab yang mainstream.
36 Ibid., hlm. 8-9.
37 Ibid., hlm. 10-12.
Persoalan  yang  ingin  diangkat  di  sini  bahwa  karakteristik-karakteristik  yang  dimiliki mazhab  Sha>fi’i>  akhirnya  menjadi  watak  eksklusif  yang  unik  bagi  sikap  keberagamaan  umat Islam di Malaysia, mulai dari masalah ritual peribadatan, sosial kemasyarakatan sampai sosial kenegaraaan. Untuk yang terakhir ini nampak pada bagaimana penguasa berusaha merumuskan keseluruhan  sistem  perundang-undangan  hukum  keluarga  Islam-nya.  Dari  sudut  materi pengambilan dan perumusan hukum, kitab-kitab Sha>fi’i>yah adalah landasan dan modal utama. Sedangkan dari segi metodologi, walau tidak begitu menonjol, proses terbentuknya perundang- undangan itu mengadopsi watak moderat,  kompromis dan terkadang eklektis, yang semuanya mencerminkan pola manhaj mazhab ini. Intinya, idiologi Sha>fi’i>yah sebagai mazhab fiqih yang merepresentasikan pola pikir titik temu antara tradisi tekstualis dan rasionalis 38 yang karenanya terkesan  oportunis,  telah  menjadi elan  vital  bagi  keberadaan  undang-undang  perwakafan  di Malaysia.
Kesadaran bermazhab Sha>fi’i> ini telah menjadi paradigma bagi keseluruhan gerak fikir masyarakat dan penguasa di Malaysia. Sifat-sifat di atas tadi tidak semata diimplementasikan dalam bidang istinbat al-ahkam, alih-alih mengantarkan kesadaran perlunya mengadopsi hal-hal baru (adat masyarakat dan hukum positif Barat) untuk digabungkan ( incorporation, al-izdiwaj) dengan  ketentuan  hukum  Islam  dalam  konteks  membangun  sistem  perundang-undangan. Namun demikian, nampaknya keseluruhan gerak upaya ini tetap menjaga segi otensitas ajaran Islam ( fides quarens intellectum) dalam artian mengambil hal baru yang dianggap relevan dan lebih  maslahah  bagi  kebutuhan  manusia.  Karena  itu  maka  adalah  wajar  kalau  pada  akhirnya melahirkan satu produk hukum dan perundang-undangan yang karakternya tidak ‚kaku‛ Islami dan juga tidak ‚ekstrim‛ sekuler.
Adanya  perbedaan  pandang  antara  Mahkamah  Rendah  dan  Mahkamah  Tinggi  dalam memutuskan  hal-hal  yang  belum  diatur  di  dalam  ketentuan  wakaf  sebagaimana  terlihat  dari deskripsi di atas juga merupakan konsekuensi logis dari tradisi mazhab ini. Setidaknya ada dua perspektif  untuk  membaca  fenomena  ini  terjadi: pertama,  tidak  adanya  keseimbangan  dalam pengambilan  materi  hukum  ketika  putusan  itu  diambil.  Hal  ini  mengakibatkan  produk  yang dihasilkan akan mengundang polemik karena terlalu agamis atau mungkin jadi terlalu sekuler; kedua, perbedaan paradigma yang terlalu mencolok yang dipergunakan oleh lembaga-lembaga itu. Dengan ilustrasi demikian dapat dikatakan bahwa eksistensi mazhab Sha>fi’i> di Malaysia di satu  sisi  berimplikasi  positif  tapi  di  sisi  lain  juga  membawa  dampak  kurang  baik  bagi  proses pembentukan  konstitusi  (undang-undang).  Hal  ini  akan  terus  terjadi  jika  proporsionalisasi materi dan metodologi yang dipergunkana tidak secara konsekuen dijaga.
Di samping pengaruh ‚idiologi‛ mazhab Sha>fi’i>, faktor kebijakan politik ( political will) negara    juga  turut  mempengaruhi  keseluruhan  bangunan  perundang-undangan  di  Malaysia. Menarik  untuk  diamati  di  sini,  bahwa  Enakmen  yang  hingga  sekarang  masih  berlaku  dan revisinya,  terbentuk  pada  akhir  tahun  1950-an  dan  awal  tahun  1990-an.  Pada  masa  pertama adalah  tahun-tahun  perjuangan  memperebutkan  kemerdekaan  bagi  Negara  Federasi  Malaysia. Saat  itu  partai-partai  politik  berbasis  Islam  sedang  coba  menawarkan  (mengkampanyekan) konsep  idiologi  idial  bagi  terbentuknya  negeri  baru  ini.  Momentum  inilah  yang  melahirkan banyak  produk  undang-undang  hukum  keluarga  Islam  di  Malaysia,  termasuk  di  dalamnya hukum dan undang-undang tentang wakaf. Partai Islam berkuasa coba mencari dukungan dari masyarakat, dengan cara memberikan pelbagai paket undang-undang di atas.
38 Sayyid Hassan Amin, Islamic Law and  Its Implication…, hlm. 186.
Produk  hukum  dan  undang-undang  yang  dihasilkan  ini  sangat  diwarnai  oleh  sistem cammon  law  Inggris.  Model  ini  masuk  dan  menjadi  bagian  yang  tak  terpisahkan  dari  sistem hukum Malaysia kontemporer. Faktor bahwa negeri ini pernah menjadi negeri jajahan Inggris, menjadikan  sistem  hukum  ini  secara  sosiologis  telah  dapat  diterima  tanpa reserve  oleh masyarakat.  Dengan demikian walaupun mayoritas partai yang ada itu berbasis Islam,  namun melihat  keadaan  sosiologisnya  yang  demikian  memaksa  mereka  untuk  mengadopsi  sistem hukum  ini  untuk  selanjutnya  dikompromikan  dengan  ketentuan  hukum  Islam  ketika merumuskan Undang-undang Hukum Keluarga Islam. Kombinasi inilah akhirnya yang menjadi proses  terbentuknya  Undang-undang  Hukum  Keluarga  Islam  termasuk  di  dalamnya  hukum wakaf yang sampai sekarang masih berlaku di Malaysia.
Edisi  revisi  dari  Enakmen  yang  dilakukan  pada  tahun  1990-an  juga  tak  lepas  dari political  will  dari  pemerintah.  Hal  ini  terjadi  setelah  melihat  tuntutan  masyarakat  dan organisasi  dakwah  Islam  (semacam  ABIM,  Darul  Arqam,  dan  JIM)  dan  partai  politik  Islam (PAS)  yang  selama  ini  menjadi  oposisi  pemerintah.  Kesemuanya  menginginkan  hidup  dalam tradisi  yang  lebih  Islami.  Tuntutan  ini  sejalan  dengan  kebijakan  pemerintah  Malaysia  yang tengah  bergerak  menuju  era  industri  menjelang  tahun  2020. 39 Pemerintah  berkepentingan menata  ulang  sistem  manajemen  yang  efisien,  perundang-undangan  yang  efektif  dan  lain sebagainya. Pada konteks demikian inilah Enakmen tentang wakaf direvisi sehingga melahirkan Enakmen Pentadbiran Hukum Syara’ 1991, Enakmen Pentadbiran Hukum Islam 1992, dan Akta Pentadbiran Undang-undang Islam 1993.
F. Penutup
Makalah  ini  pada  dasarnya  hanya  memotret  sebagian  kecil  dari  hukum  perwakafan  di Malaysia.  Karena  itu,  ia  tidak  berpretensi  telah  melakukan  pemaparan  dan  analisis  yang komprehensif terkait tema besar ini.
Dari  deskripsi  tentang  hukum  dan  perundang-undangan  perwakafan  di  Malaysia, tampaklah satu benang pemahaman bahwa masalah ini telah terkelola dengan cukup baik. Hal ini ditandai dengan cukupnya spare part peraturan dan undang-undang serta aparat penegaknya. Di setiap Negeri Bagian telah terdapat perundang-undangan yang khusus diperuntukkan untuk mengatur  masalah  ini.  Masing-masing  Undang-undang  dirumuskan  oleh  Badan  Perundang- undangan yang ada di Wilayah Persekutuan maupun di setiap Negeri bagian. Sedangkan untuk pengelolaan diserahkan kepada sebuah aparat dengan nama Majlis Agama Islam.  Majlis inilah yang  mengatur  struktur,  administrasi,  pembangunan  dan  lain  sebagainya  yang  terkait  dengan pengelolaan harta wakaf.
Dari analisis latar belakang pembentukan perundang-undangan perwakafan menunjukan bahwa  eksistensi  eklektis  mazhab  Sha>fi’i>  dan  politik  kebijakan  negara,  telah  mengantarkan adanya adopsi dan internalisasi hal baru pada proses pembentukannya. Kedua faktor inilah –di antaranya–  yang  telah  mengantarkan  adanya  penilaian  bahwa  karakter  perundang-undangan Malaysia telah beranjak dari teoresasi hukum Islam klasik. Bahkan, menghasilkan pemahaman bahwa  reformasi  hukum  kelurga  Islam  yang  dilakukan  masuk  katagori  kedua  dari  ‚trilogi‛ katagorisasi Anderson yang terkenal itu.
Terlepas dari analisis dan penilaian di atas, bisa diafirmasikan bahwa hukum perwakafan di Malaysia akan dan perlu terus diolah dan diberdayakan, agar bergerak ke arah konstruktif dan remedialis.  Hal  ini  dilandaskan  pada  satu  kenyataan  bahwa  di  sana-sini  masih  terdapat
39 John L. Esposito (ed), Ensiklopedi..,  III: 332.
kekurangan  dan  kelemahan  baik  dari  segi  pengadaan  undang-undang  maupun  penerapannya sendiri. Wa Alla>h A’lam bi al-S{awa>b.

## Daftar Pustaka
Amin, Sayyid Hassan, Islamic Law and  Its Implication for Modern World, Scotland: Royston Ltd, 1989.
Ali, Mohammad Daud, Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Pajak, Jakarta: UI Press, 1988.
Anderson, JND., Islamic Law in the Modern World, London: Swett and Maxmall LTD, 1956. Esposito, John L. (ed), Ensiklopedi Oxford, jilid III, Bandung: Mizan, 2001.
Haron,  Sudin,  ‚Pengelolaan  Wakaf  di  Malaysia:  Suatau  Penilaian‛,  Makalah  pada  Workshop International dengan Thema Pemberdayaan Ekonmni Umat Melalui Pengeloalaan Wakaf Produktif, di Wisma Haji Batam, 7-8 Januari 2002.
Hassan,  Abdullah  Alwi  Ali, The  Administration  of  Islamic  Law  in  Kelantan,  Kualalumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1996.
Hoker,  MB., Undang-undang  Islam  di  Asia  Tenggara,  Kualalumpur:  Dewan  Bahasa  dan Pustaka, 1991.
--------, The Personal law of Malaysia, Kualalumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1976.
Lapidus, Ira. M., Sejarah Sosial Umat Islam,  Jilid  tiga, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999. Mahmood,  Tahir, Family  Law  Reform    in  the  Muslim  World,  Bombay:  NM  Triparti  PVT. LTD., 1972
--------,Personal Law in Islamic Countries: History, Text and Comparative Analysis, New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987.
Mehden, Fred R. Von Der, ‚Malaysia: Islam and Multiethnic Polities‛, dalam John L. Esposito, Islam in Asia: Religion, Politics, and Society, New York: Oxford University Press,  1987 Nasution, Khairuddin, Status Wanita dii Asia Tenggara; Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonsia dan Malaysia, Jakarta: INIS, 2002
Othman, Moh. Zain bin Haji, Islamic Law: with Special Reference to the Institution of waqf, Kualalumpur: Department of Islamic Studies University of Malaya, 1982
Pearl, David dan Werner Menski, Muslim Family Law, (London: Sweet and Maxwell, 1998). al-Sharbi>ni>, Mughni> al-Muh}ta>j, (Kairo: Must}afa> al-Ba>hi>, tt)