## PENGARUH PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT TEGURAN DAN SURAT PAKSA TERHADAP EFKTIVITAS PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK
(Studi Kasus KPP Pratama Bandung Karees Periode 2010-2013)
Diah Putri Pertiwi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Telkom, Bandung, Indonesia

## ABSTRACT
The  amountof  taxarrearsis  increasingdue  to  thetaxpayerdoes notpay offthe taxdebts. Tax debt that has not been repaid by taxpayer is oftenencounteredbecausethe  increaseof  tax  arrearswere  still  not balanced bydisbursementactivities.  Tax  arrears  that rises  cause  target disbursement arrears tax rising too.One way to disburse tax arrears and reach  the  target  was  with  the  activities  of  tax  collection  by  letterof reprimand and forced letter. This research aims to know the influence of tax  collection  with  a letter  of  reprimand  and  forced  letter  to  the effectiveness  oftax  arrears  disbursementPopulation  and  sample  of  this research  are  a  number  of  letter  of  reprimand,  a  number  of  forced  letter, and  reports  of  the  target  and the realization of tax arrears disbursement of  every  quarter  at  KPP  Pratama  Bandung  Karees  in  year  2010-2013. The processed data is the primary data taken directly by the authors. This data is then analyzed by using multiple linear regression analysis, having previously  done  a  classic  assumption  test. Hyphotheses  test  that  this research use are partial and simultaneous. This research result indicates that collection tax by warning letter and force letter, both in simultaneous or  partial  did  not  influence  significantly  to  the  effectiveness  of  the disbursement of tax arrears.
Keyword: Letter of reprimand, forced letter, and the effectiveness of tax arrears disbursement

## PENDAHULUAN
Pajak  merupakan  sumber  utama  penerimaan  negara.Tanpa  pajak, sebagian  besar  kegiatan  negara  sulit  untuk  dapat  dilaksanakan. Penggunaan  uang  pajak  yaitu  dimulai  dari  belanja  pegawai  sampai dengan  pembiayaan  berbagai  proyek  pembangunan  guna  mencapai tujuan pembangunan Indonesia  (Wiyoso Hadi, www.pajak.go.id, 2012).
Salah  satu  sistem  pemungutan  pajak  yang  dianut  oleh  negara Indonesia  adalah Self  Assessment  System . Self  Assessment  System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib  Pajak  untuk  menentukan  sendiri  besarnya  pajak  yang  terutang (Mardiasmo,  2011:7).Kepatuhan  Wajib  Pajak  dalam membayar  pajak merupakan posisi strategis dalam peningkatan penerimaan pajak. Akan  tetapi  dalam  kenyataannya,  terdapat  cukup  banyak  masyarakat yang dengan sengaja melakukan kecurangan-kecurangan dan
melalaikan  kewajibannya  dalam  melaksanakan  pembayaran  pajak  yang telah ditetapkan sehingga menyebabkan timbulnya tunggakan pajak.
Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Bandung  Karees  adalah  KPP Pratama  yang  mempunyai  jumlah  tunggakan  pajak  terbesar  diantara KPP  Pratama  yang  lain  dalam  lingkungan  Kanwil  DJP  Jawa  Barat I. Tunggakan  pajak  KPP  Pratama  Bandung  Karees  juga  mengalami peningkatan  setiap  tahunnya.  Jumlah  tunggakan  pajak  dari  waktu  ke waktu  pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Bandung  Karees menunjukkan jumlah yang semakin besar.
Tunggakan pajak yang meningkat diikuti oleh pencairan tunggakan pajak  yang  meningkat  juga.  Namun  peningkatan  pencairan  tunggakan pajak  yang  meningkat  belum  optimal  dan  efektif  karena  belum mencairkan  seluruh  tunggakan  pajak  yang  ada  pada  Kantor  Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees tahun 2010-2013 sehingga realisasi dari pencairan tunggakan pajak tidak mencapai target yang telah ditetapkan.
Salah  satu  kegiatan  pencairan  tunggakan  pajak  adalah  penagihan pajak. Penagihan  pajak  yang  dilakukan  bertujuan  agar  Wajib  Pajak membayar  hutang  pajaknya.  Hal  ini  disebakan    karena  tindakan penagihan pajak mempunyai kekuatan hukum yang memaksa.
Tindakan  penagihan  yang  berpotensi  memberikan  pencairan tunggakan pajak antara lain melalui penagihan pajak aktif yang dilakukan oleh Jurusita Pajak. Penagihan pajak aktif dimulai dengan diterbitkannya Surat  Teguran  yang dikirimkan ke Wajib Pajak yang mempunyai hutang pajak dan tidak membayar dalam waktu tujuh hari setelah diterbitkannya Surat  Ketetapan  Pajak  atau  Surat  Tagihan  Pajak. Surat  Teguran  yang dikirim bertujuan untuk menegur atau memperingatkan Wajib Pajak agar membayar  hutang  pajaknya.  Jika  dalam  waktu  21  hari  Wajib  Pajak tersebut  tidak  membayar  hutang  pajaknya,  maka  langkah  selanjutnya adalah  akan  diterbitkan  Surat  Paksa. Surat Paksa adalah surat perintah membayar  utang  pajak  dan  biaya  penagihan  pajak  (Mardiasmo, 2011:119).  Penagihan  pajak  dengan  Surat  Teguran  dan  Surat  Paksa diharapkan  mampu  membuat  penunggak  pajak  membayar  hutang pajaknya  sehingga efektivitas pencairan tunggakan pajak dapat tercapai setiap tahunnya.
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  di  atas,  maka  penulis  tertarik untuk  melakukan  penelitian  dengan  judul:  “Pengaruh  Penagihan  Pajak dengan  Surat  Teguran  dan  Surat  Paksa  terhadap  Efektivitas  Pencairan Tunggakan  Pajak  (Studi  Kasus  KPP  Pratama Bandung  Karees  Periode 2010-2013)”.

## TINJAUAN TEORI Perpajakan
Menurut  Undang-Undang  No.  16  Tahun  2009  yang  merupakan perubahan  keempat  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  1983  tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau dikenal dengan istilah UU  KUP,  definisi  pajak  adalah  kontribusi  Wajib  Pajak  kepada  negara yang  terutang  oleh  orang  pribadi  atau    badan  yang  bersifat  memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

## Penagihan Pajak
Penagihan  pajak  adalah  serangkaian  tindakan  agar  Penanggung Pajak  melunasi  utang  pajak  dan  biaya  penagihan  pajak  dengan menegur  atau  mengingatkan,  melaksanakan  penagihan  seketika  dan sekaligus,  memberitahukan  Surat  Paksa,  mengusulkan  pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita (Mardiasmo(2011: 125)).

## Penagihan Pajak dengan Surat Teguran
Penagihan pajak dengan Surat Teguran adalah tindakan awal dalam proses  penagihan  pajak  dengan  menerbitkan  Surat  Teguran  yang  akan dikirim ke Wajib Pajak untuk menegur atau memperingatkan Wajib Pajak agar melunasi utang pajaknya (Ilyas dan Suhartono, 2012:333).

## Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
Undang-Undang  Nomor  19  tahun  2000  tentang Penagihan  Pajak dengan Surat Paksa menyatakan “Penagihan Pajak dengan Surat Paksa adalah  perintah  membayar  utang  pajak  dan  biaya  penagihan  pajak.” Menurut  Mardiasmo  (2011:127)  Surat  Paksa  mempunyai  kekuatan eksekutorial  dan  kedudukan  hukum  yang  sama  dengan  putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

## Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak
Menurut  Usman  (2009:2)  efektifitas  berasal  dari  kata  dasar  efektif yaitu mencapai target atau mencapai tujuan dengan baik. Formula untuk mengukur  efektivitas  terkait  dengan  perpajakan  adalah  perbandingan antara  relisasi  pajak  dengan  target  pajak  dikali  seratus  persen  (Halim, 2001 dalam Velayati, Handayani, dan Husaini, 2013).
Menurut Surat Edaran DJP Nomor SE-29/PJ/2012 tentang Kebijakan Penagihan Pajak, mendefinisikan bahwa:
Pencairan tunggakan atau piutang pajak adalah seluruh pembayaran dan  pengurangan  atas  piutang  yang  terbit  sebelum  tahun  berjalan, yang terdiri dari:
a. Pembayaran melalui SSP; b. Pembayaran melalui Pbk;
c. Pengurangan  akibat  SK  Pembetulan/Pengurangan/Penghapusan Sanksi  Administrasi,  dan  SK  Pengurangan  atau  Pembatalan  SKP yang tidak benar;
d. Pengurangan  akibat  SK  Keberatan,  Putusan  Banding  dan
Peninjauan Kembali.
Mengacu pada pengertian efektivitas menurut Usman (2009:2) dan pengertian pencairan tunggakan pajak menurut Surat Edaran DJP Nomor SE-29/PJ/2012  tentang  Kebijakan  Penagihan  Pajak,  maka  efektivitas pencairan tunggakan pajak adalah seberapa besar realisasi pembayaran dan pengurangan atas piutang yang terbit sebelum tahun berjalan dalam mencapai  target  jumlah  piutang  pajak  awal  yang  telah  ditetapkan  dan seharusnya dicapai pada suatu periode tertentu. Berdasarkan pengertian diatas,  maka  indikator  efektivitas  pencairan  tunggakan  pajak  dapat dihitung dengan formula:
Efektivitas Pencairan Tunggakan pajak =
Target  pencairan  piutang  pajak  yang  telah  ditetapkan  adalah sebagai berikut:
Tabel 1.Target Pencairan Piutang Pajak
Triwula n Akumulasi Persentase Pencapaian Target I 25% II 55% III 85% IV 100%
Sumber : SE-29/PJ/2012 tentang Kebijakan Penagihan Pajak
Tabel 2.1 menunjukan target pencairan piutang pajak dalam setiap triwulan.  Berdasarkan    tabel  tersebut  dapat  diketahui  bahwa  pada triwulan kedua target pencairan piutang pajak adalah 30%. Pada triwulan ketiga,  target  pencairan  piutang  pajak  adalah  sebesar  30%  dan  untuk triwulan keempat target pencairan piutang pajak adalah 15%.

## Model Konseptual
Penagihan  Pajak  dengan  Surat  Teguran  dan  Efektivitas  Pencairan

## Tunggakan Pajak
Pernyataan  mengenai  tunggakan  pajak  yang  diungkapkan  oleh Waluyo  (2000:238)  dalam  Mardiansyah  (2013)  adalah  “Perkembangan jumlah  tunggakan  pajak  dari  waktu  ke  waktu  menunjukan  jumlah  yang
sangat besar. Peningkatan jumlah tunggakan pajak ini masih belum dapat diimbangi  dengan  kegiatan  pencairannya. Terhadap  tunggakan  pajak dimaksud perlu dilaksanakan tindakan penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa.”
Tindakan  awal  dalam  penagihan  pajak  agar  Wajib  Pajak  melunasi utangnya  adalah  dengan  diterbitkan  Surat  Teguran.  Keputusan  Menteri Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  561/KMK.04/2000  Tentang  Tata Cara  Pelaksanaan  Penagihan  Seketika  dan  Sekaligus  dan  Pelaksanaan Surat  Paksa  pasal  5  ayat  1  menyatakan  bahwa  “Tindakan  pelaksanaan Penagihan  Pajak  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  4  diawali  dengan penerbitan  Surat  Teguran, Surat  Peringatan  atau  surat  lain  yang  sejenis oleh  Pejabat  atau  kuasa  yang  ditunjuk  oleh  Pejabat  tersebut  setelah  7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.”
Penagihan pajak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 19  Tahun  2000  mengatur  bahwa  setelah  lewat  tujuh  hari  jatuh  tempo tunggakan  pajak,  tetapi  Wajib  Pajak  belum  melunasi  utang  pajak  maka akan diterbitkan Surat Teguran. Ini bermaksud untuk mengingatkan Wajib Pajak  dalam  melaksanakan  kewajibannya  untuk  melunasi  tunggakan pajaknya agar tidak dilakukan prosedur selanjutnya yang akan dikenakan biaya  penagihan  pajak  sehingga  taget  pencairan  dari  tunggakan  pajak yang terus menigkat akan tercapai.
Penagihan  Pajak  dengan  Surat  Paksa  dan  Efektivitas  Pencairan

## Tunggakan Pajak
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
561/KMK.04/2000  pasal  6  menyatakan  bahwa  “Apabila  jumlah  utang pajak  yang  masih  harus  dibayar  tidak  dilunasi  oleh  Penanggung  Pajak setelah  lewat  waktu  21  (dua  puluh  satu)  hari  sejak  diterbitkannya  Surat Teguran, Pejabat segera menerbitkan Surat Paksa.”
Undang-Undang  Nomor  19  tahun  2000  tentang  Penagihan  Pajak dengan Surat Paksa pasal 7 ayat 1 menjelaskan agar tercapai efektivitas dan  efisiensi  penagihan  pajak  yang  didasari  Surat  Paksa,  ketentuan  ini memberikan  kekuatan  eksekutorial  serta  memberi  kedudukan  hukum yang  sama  dengan grosse  akte yaitu  putusan  pengadilan  perdata  yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, Surat Paksa langsung dapat dilaksanakan tanpa bantuan putusan pengadilan lagi dan tidak  dapat  diajukan  banding  dan  Wajib  Pajak  lebih  merasa  takut sehingga membayar utang pajaknya agar tidak dilakukan penyitaan.

## Gambar 1. Kerangka Pemikiran
Berdasarkan  teori  dan  kerangka  pemikiran  yang  telah  diuraikan, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
H1 : Penagihan  pajak  dengan  Surat  Teguran  berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pencairan tunggakan pajak.
H2 : Penagihan pajak dengan Surat Paksa berpengaruh siginifikan terhadap efektivitas pencairan tunggakan pajak.
H3 : Penagihan  pajak  dengan  Surat  Teguran  dan  Surat  Paksa berpengaruh  siginifikan  secara  simultan  terhadap  efektivitas pencairan tunggakan pajak.

## METODE PENELITIAN Populasi dan Sampel
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  jumlah  seluruh  lembar  Surat Teguran  dan  Surat  Paksa  yang  diterbitkan  oleh  KPP  Pratama  Bandung Karees  dan  dikirim  kepada  penunggak  pajak  serta  seluruh  laporan pencairan  tunggakan  pajak  akibat  pelaksanaan penagihan pajak di KPP Pratama Bandung Karees periode 2010-2013.
Sampel  dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode purposive sampling atau  sampel  dengan  pertimbangan. Pertimbangannya  adalah kesanggupan  KPP  Pratama  Bandung  Karees  memberikan  data.  Data yang  diberikan  oleh  KPP  Pratama  Bandung  Karees  adalah  sebagai berikut:
a. Jumlah  lembar  Surat  Teguran  yang  dikirim  untuk  menagih tunggakan  pajak  kepada  penunggak  pajak  di  KPP  Pratama Bandung Karees tiap triwulan periode 2010-2013.
b. Jumlah  lembar  Surat  Paksa  yang  dikirim  untuk  menagih tunggakan  pajak  kepada  penunggak  pajak  di  KPP  Pratama Bandung Karees tiap triwulan periode 2010-2013.
c. Laporan  target  dan  realisasi  pencairan  tunggakan  pajak  tiap triwulannya di KPP Pratama Bandung Karees periode 2010-2013.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Penagihan Pajak dengan Surat Teguran
Jumlah lembar Surat Teguran yang diterbitkan tiap triwulan oleh KPP Pratama  Bandung  Karees  periode  2010-2013  akan  disajikan  pada  tabel 4.1 berikut ini:
Tabel 2 Jumlah lembar Surat Teguran yang DiterbitkanKPP Pratama
Bandung Karees Triwulan 2010 2011 2012 2013 I 1.182 602 2.080 1.401 II 59 476 2.057 1.086 III 224 902 176 3.026 IV 292 645 234 503 Jumlah 1.757 2.625 4.547 6.016 Terendah 59 476 176 503 Tertinggi 1.182 902 2.080 3.026 Rata-rata 439 656 1.137 1.504 Standar Deviasi 840,25206
Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Bandung Karees, 2014
Berdasarkan  tabel  dan hasil  pengujian  statistik  deskriptif  variabel independen  penagihan  dengan  Surat  Teguran,  menunjukkan  secara keseluruhan  periode  2010,  2011,  2012,  dan  2013 jumlah Surat Teguran yang  diterbitkan  paling  banyak  diterbitkan  pada  tahun  2013  yaitu  pada triwulan  ketiga  sebesar  3.026    lembar  Surat  Teguran,  sedangkan  pada tahun  2010  triwulan  kedua  merupakan  jumlah  Surat  Teguran  terendah yang  diterbitkan  yaitu  sebesar  59  lembar.  Rata-rata  lembar  Surat Teguran  yang  diterbitkan  selama  tahun  2010-2013  di  KPP  Pratama Bandung  Karees  sebanyak  934  lembar  dengan  nilai  standar  deviasi sebesar  840,  nilai  tersebut  berada  dibawah  rata-rata  sebesar  934  yang menunjukkan data tersebut cenderung kurang bervariasi.

## Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
Jumlah  lembar  Surat  Paksa  yang  diterbitkan  yang  diterbitkan  tiap triwulan  oleh  KPP  Pratama  Bandung  Karees  periode  2010-2013  akan disajikan pada tabel berikut ini:
Tabel 3 Jumlah lembar Surat Paksa yang Diterbitkan KPP Pratama
Bandung Karees Triwulan 2010 2011 2012 2013
I 209 176 95 196 II 207 40 281 165 III 167 331 95 208 IV 163 101 66 152 Jumlah 746 648 537 721 Terendah 163 40 66 152 Tertinggi 209 331 281 208 Rata-rata 187 162 134 180 Standar Deviasi 76.21592 Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Bandung Karees, 2014
Berdasarkan    tabel  dan  hasil  pengujian  statistik  deskriptif  variabel independen  penagihan pajak dengan Surat Paksa, menunjukkan secara keseluruhan  periode  2010,  2011,  2012,  dan  2013  jumlah  Surat  Paksa yang  diterbitkan  paling  banyak  diterbitkan  pada  tahun  2011  yaitu  pada triwulan  ketiga  sebesar  331    lembar  Surat  Paksa,  dan  pada  tahun  2010 triwulan kedua merupakan jumlah Surat Paksa terendah yang diterbitkan yaitu  sebesar  empat  puluh  lembar.  Rata-rata  lembar  Surat  Paksa  yang diterbitkan  selama  tahun  2010-2013  di  KPP  Pratama  Bandung  Karees sebanyak  166  lembar  dengan  nilai  standar  deviasi  sebesar  76,  nilai tersebut  berada  dibawah  rata-rata  sebesar  166  yang  menunjukkan  data tersebut cenderung kurang bervariasi.

## Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak
Data realisasi dan target dari pencairan tunggakan pajak dapat dilihat dalam Tabel berikut.
Tabel 4 Jumlah Tunggakan Pajak dan Pencairan Tunggakan Pajak KPP Pratama Bandung Karees
Sumber : Data Primer yang Diolah
Jumlah tunggakan pajak pada KPP Pratama Bandung Karees selalu meningkat  setiap  tahunnya.    Jumlah  tunggakan pajak  yang  meningkat diikuti  oleh  jumlah  target  pencairan  tunggakan  pajak  yang  meningkat juga. Target pencairan tunggakan pajak telah ditentukan dalam peraturan Direktorat  Jenderal  Pajak  Nomor  SE-29/PJ/2012  tentang  Kebijakan
Tahun Tunggakan Pajak Pencairan Tunggakan Pajak 2010 Rp 102.117.359.521 Rp 2.971.800.668 2011 Rp 126.368.667.610 Rp 13.557.421.250 2012 Rp 139.714.693.289 Rp 16.940.850.351 2013 Rp 151.141.708.111 Rp 22.728.742.879
Penagihan  Pajak. Target  pencairan  piutang  pajak  dibagi  kedalam triwulan. Untuk  triwulan  pertama,  targetnya  sebesar  25%. Kemudian untuk triwulan kedua dan ketiga targetnya masing-masing sebesar 30%. Sedangkan untuk triwulan keempat sebesar 15%.
Pengukuran  efektivitas  pencairan  tunggakan pajak  dapat  dihitung dengan  cara  membandingkan  antara  realisasi  dari  pencairan  tunggakan pajak dengan target pencairan tunggakan pajak atau piutang pajak awal yang  telah  ditentukan  dan  seharusnya  dicapai  dikali  seratus  persen. Pengukuran  efektivitas  pencairan  tunggakan  pajak  dapat  dilihat  pada tabel berikut.

## Tabel 5 Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak
Triwulan Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak ((Realisasi/Target)*100%) 2010 2011 2012 2013 I 5,02% 4,55% 7,51% 13,19% II 1,93% 2,87% 15,29% 5,47% III 2,07% 4,71% 5,96% 22,66% IV 3,03% 48,77% 25,82% 22,03% Jumlah 12,05% 60,9% 54,58% 63,35% Terendah 1,93% 2,87% 5,96% 5,47% Tertinggi 5,02% 48,77% 25,82% 22,66% Rata-rata 3,01% 15,23% 13,65% 15,48% Standar Deviasi 12,62247% Sumber : Data Primer yang Diolah
Hasil  pengujian  statistik  deskriptif  variabel  dependen  efektivitas pencairan  tunggakan  pajak  menunjukkan  secara  keseluruhan  periode 2010,  2011,  2012,  dan  2013  tingkat  efektivitas  pencairan  tunggakan pajak  terbesar  adalah  48,77%  yaitu  pada  triwulan  keempat  tahun  2011, dan yang tingkat pencapaian terendah adalah 1,93% pada triwulan kedua tahun  2010.  Rata-rata  tingkat  efektivitas  pencairan  tunggakan  pajak  di KPP Pratama Bandung Karees tahun 2010-2013 adalah 11,93% dengan nilai  standar  deviasi  0.1262 atau  12,62%  yang  menunjukan  bahwa  data cenderung  sangat  bervariasi.  Data  yang  sangat  bervariasi  disebabkan karena  kegiatan  pencairan  tunggakan  pajak  intensif  dilakukan  pada setiap akhir tahun.

## Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas
Berikut adalah hasil grafik Normal P-Plot dengan variabel independen penagihan  pajak  dengan  Surat  Teguran  dan  Surat  Paksa  dan  variabel dependen efektivitas pencairan tunggakan pajak.

## Gambar 2Grafik Normal P-Plot
Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 20, 2014
Grafik Normal  P-Plot pada  gambar  diatas  terlihat  bahwa  data  (titik) menyebar  di  sekitar  garis  diagonal  dan  penyebarannya  mengikuti  arah garis  diagonal  sehingga  sesuai  dengan  Ghozali  dapat  disimpulkan bahwa  data  yang  diolah  dalam  penelitian  ini  adalah  data  yang berdistribusi normal yang artinya uji normalitas terpenuhi.

## Uji Multikolinearitas
Model regresi yang bebas dari multikolonieritas yaitu mempunyai nilai Variance  Inflation  Factor (VIF)  kurang  dari  10  dan  mempunyai  angkat Tolerance lebih  dari  0.1. Penelitian  ini  memperoleh  nilai  tolerance  dan VIF sebagai berikut.
Tabel 6 Uji Multikolinearitas dengan Tolerance dan VIF Var Collinearity Statistics Keterangan Tolerance VIF Surat Teguran 0.887 1.128 Tidak terjadi multikolinearitas Surat Paksa 0.887 1.128 Tidak terjadi multikolinearitas
Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS 20, 2014 Tabel  diatas  menunjukkan  semua  nilai tolerance di  atas  0.1  atau sama dengan nilai VIF di bawah 10. Sesuai Priyatno, hal ini menunjukan bahwa  tidak  terjadi  multikolinearitas  antar  variabel  independen  pada model regresi linier berganda dalam penelitian ini.

## Uji Heteroskedastisitas
Salah  satu  cara  untuk  mendeteksi  ada  tidaknya  heterokedastisitas adalah  dengan  melihat  grafik  plot  dengan  ada  tidaknya  pola  tertentu antara nilai prediksi variabel terikat yaitu ZPRED dengan nilai residualnya SRESID. Berikut grafik scatterplot hasil uji heteroskedastisitas:
Gambar 3Grafik Scatterplot
Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS 20, 2014
Grafik Scatterplot pada gambar diatas dapat diketahui bahwa titik-titik tidak  membentuk  pola  yang  jelas.Titik-titik  menyebar  di  atas  dan  di bawah  angka  0  pada  sumbu  Y.  Jadi,  sesuai  dengan  Ghozali,  dapat disimpulkan  bahwa  tidak  terjadi  masalah  heteroskedastisitas  dalam model regresi.

## Uji Autokorelasi
Metode pengujian autokorelasi menggunakan uji Durbin-Watson (DW test ). Hasil uji autokorelasi dengan pengujian Durbin-
Watson menunjukkan pada signifikansi 5% dengan jumlah sampel 16 dan jumlah  variabel  bebas  2  (k=3),  maka  tabel Durbin-Watson akan memberikan  nilai  dU=1.5386  dan  dL=0.982.  Menurut  Priyatno (2012:172),  cara  pengambilan    keputusan  pada DW-test salah  satunya adalah  DU<DW<4-DU  yang artinya  tidak  terjadi  autokorelasi. Dalam penelitian ini hasil dari uji autokorelasi menunjukan 1.5386<2.256<2.4614 yang menyimpulkan bahwa tidak terjadinya autokorelasi.

## Analisis Regresi Linier Berganda
Persamaan regresi yang didapat adalah sebagai berikut:
Persamaan diatas dapat diartikan sebagai berikut:
1. Konstanta sebesar 0.165 menyatakan bahwa jika variabel penagihan pajak  dengan  Surat  Teguran  dan  Surat  Paksa  bernilai  0,  maka efektivitas pencairan tunggakan pajak bernilai 0.165.
2. Variabel  penagihan  pajak  dengan  Surat  Teguran  mempunyai koefisien  regresi  negatif  sebesar -0.005,  sehingga  apabila  terdapat penambahan  penagihan  pajak  dengan  Surat  Teguran  sebesar  1%,
maka  efektivitas  pencairan  tunggakan  pajak  akan  menurun  0.005 satuan.
3. Variabel  penagihan  pajak  dengan  Surat  Paksa  mempunyai  koefisien regresi negatif sebesar -0.001, sehingga apabila terdapat penambahan  penagihan  pajak  dengan  Surat Paksa  sebesar  1%, maka  efektivitas  pencairan  tunggakan  pajak  akan  menurun  0.001 satuan.

## Uji Hipotesis
Pengujian secara Parsial (Uji t) Tabel 7 Uji t (Pengujian Secara Parsial)
Berdasarkan  nilai  uji  t  yang  diperoleh,  secara  parsial  pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebagai berikut:
1. Hasil analisis diatas menunjukan nilai signifikansi sebesar 0.34. Dapat dilihat bahwa 0.34 > 0.05 artinya diterima dan ditolak, dengan
kata  lain  bahwa penagihan  pajak  dengan  Surat  Teguran  tidak berpengaruh  signifikan  terhadap  efektivitas  pencairan  tunggakan pajak.
2. Hasil  analisis  diatas  menunjukan  nilai  signifikansi  sebesar  0.286.
Dapat dilihat bahwa 0.286 > 0.05 artinya
diterima dan ditolak,
dengan  kata  lain  bahwa penagihan  pajak  dengan  Surat  Paksa  tidak berpengaruh  signifikan  terhadap  efektivitas  pencairan  tunggakan pajak.

## Pengujian secara Simultan (Uji F)
Pengujian  hipotesis  akan  menggunakan  tingkat  signifikansi  0.05  atau 5%. Hasil pengujian hipotesis secara simultan adalah sebagai berikut:
Tabel 8 Uji F (Pengujian Secara Simultan) ANOVA
Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS 20, 2014
Tabel diatas menunjukan hasil uji simultan untuk penelitian ini. Dapat diketahui  bahwa  F  hitung sebesar  3,479  dengan  siginifikansi  sebesar 0,457.  Nilai  signifikansi  lebih  besar  dibandingkan  dengan  taraf signifikansi  sebesar  0,05  maka diterima  dan ditolak.  Artinya, penagihan  pajak  dengan  Surat  Teguran  dan  Surat  Paksa  tidak berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pencairan tunggakan pajak.

## Pembahasan Hasil Penelitian
Pengaruh  Penagihan  Pajak  dengan  Surat  Teguran  terhadap Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak
Pelaksanaan penagihan pajak adakalanya menghasilkan hasil yang negatif. Hal tersebut disebabkan karena sebagian besar penerbitan Surat Teguran  dengan  jumlah  banyak  dilakukan  pada  awal  periode.Namun, kegiatan pencairannya tidak dilakukan langsung diawal periode tersebut. Sedangkan  ketika  akhir  periode,  jumlah  Surat  Teguran  yang  diterbitkan lebih  sedikit  tetapi  kegiatan  pencairannya  meningkat  dibandingkan dengan  awal  periode.  Tingkat  pencairan  tunggakan  pajak  yang  tinggi diakhir  periode  tersebut  juga  disebabkan  karena  jumlah  pencairan tunggakan pajak tidak hanya berasal dari Surat Teguran periode terkait, melainkan  juga  berasal  dari  Surat  Teguran  yang  terbit  diawal  periode atau  periode  sebelumnya.  Hal  ini  disebabkan  karena  perekaman  atau pencatatan yang dilakukan sesuai dengan kapan Wajib Pajak membayar utang pajaknya. Hal inilah yang menyebabkan adanya hubungan negatif antara  Surat  Teguran  dengan  efektivitas  pencairan  tunggakan  pajak karena  Surat  Teguran  yang  dikirim  kepada  Wajib  Pajak  pada  awal periode  ternyata  tidak  langsung  dilunasi  dan  Wajib  Pajak  tersebut melunasi utang pajaknya pada akhir periode.
Faktor  lain  yang  sangat  sering  terjadi  adalah  kembalinya  atas  pos Surat Teguran ke Seksi Penagihan. Surat Teguran yang telah dikirimkan kepada  Wajib  Pajak  atau  penunggak  pajak  melalui  pos  tidak  sampai kepihak  yang  bersangkutan. Hal  ini  disebabkan  karena  alamat  Wajib Pajak atau penunggak pajak yang tidak ditemukan dan alamat yang ada dalam data Wajib Pajak atau penunggak pajak tidak diperbarui dan Wajib Pajak  tersebut  sudah  pindah  alamat. Surat  Teguran  yang  kembali  ke pihak KPP  tersebut  selanjutnya  akan  dilakukan  verifikasi  data  Wajib Pajak oleh seksi pemeriksaan.
Tujuan dari verifikasi tersebut adalah untuk diterbitkannya kembali Surat Teguran  dengan  data  yang  telah  diverifikasi  atau  dengan  kata  lain  data Wajib  Pajak  yang  baru.  Diterbitkannya  kembali  Surat  Teguran  akan menyebabkan  jumlah  lembar  surat yang diterbitkan meningkat diperiode selanjutnya  namun  dengan  kemungkinan  realisasi  yang  lebih  rendah pada  periode  tersebut. Hasil  dari  penelitian  ini  konsisten  dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh  Marhaendi  (2009)  yang  menyatakan bahwa  penagihan  pajak  dengan  Surat  Teguran  dengan  indikator  jumlah
lembar surat-surat yang diterbitkan tidak berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pencairan tunggakan pajak.

## Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Paksa terhadap Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak
Surat  Paksa  disampaikan  secara  langsung  oleh  Jurusita  Pajak kepada Wajib Pajak atau penunggak pajak. Menurut Rukhiyadin, selaku Jurusita  Pajak  KPP  Pratama  Bandung  Karees,  ketika  sedang melaksanakan  penagihan  pajak  dengan  Surat  Paksa,  seringkali  alamat yang  tertera  tidak  dapat  ditemukan.  Adapun  alamat  yang  sudah ditemukan  namun  yang  bersangkutan  sudah  pindah  alamat  dan  tidak berada ditempat.
Peneliti  mengamati  bahwa  tidak  berpengaruhnya  penagihan  pajak Surat Paksa terhadap efektivitas pencairan tunggakan pajak disebabkan oleh  rendahnya  tingkat  pelunasan  dari  Wajib  Pajak  atau  penanggung pajak yang mempunyai tunggakan pajak tersebut.Wajib Pajak yang tidak melunasi utang pajaknya tersebut biasanya sedang mengalami kerugian dan  berpenghasilan  rendah  sehingga  tidak  mampu  untuk  membayar tunggakan pajaknya.
Faktor  lain  yang  menyebabkan  adanya  hubungan  negatif  antara Surat Paksa dengan efektivitas pencairan tunggakan pajak adalah Surat Paksa  yang  diterbitkan  degan  jumlah  banyak  dilakukan  pada  awal periode.  Pihak  Seksi  Penagihan  merekap  dan  menerbitkan  Surat  Paksa tesebut  untuk  disampaikan  kepada  Wajib  Pajak  yang  bersangkutan. Namun  pada  kenyataannya,  Surat  Paksa  tersebut  tidak  langsung disampaikan  oleh  Jurusita  Pajak  pada  awal  periode  tersebut. Dapat dilihat  bahwa  kegiatan  pencairan  tunggakan  pajak  dilakukan  dengan intensif  pada  setiap  akhir  periode.  Jadi,  walaupun  Surat  Paksa  yang diterbitkan banyak namun kegiatan penagihan pajak dengan Surat Paksa tidak  dilakukan,  maka  efektivitas  pencairan  tunggakan  pajak  akan menurun.  Sebaliknya  ketika  Surat  Paksa  yang  diterbitkan  sedikit,  tetapi efktivitas  pencairan  tunggakan  pajak  meningkat  karena  kegiatan penagihan  pajak  untuk  mencairkan  tunggakan  pajak  yang  dioptimalkan pada setiap akhir periode.
Kemudian  adanya  perlakuan  yang  tidak  baik  atau  ancaman  fisik penanggung  pajak  kepada  pejabat  atau  Jurusita  Pajak  ketika  sedang menjalankan  tugasnya  menyampaikan  Surat  Paksa  secara  langsung. Ancaman fisik tersebut menandakan bahwa Wajib Pajak atau penunggak pajak  tersebut  tidak  mau  membayar  utang  pajaknya. Rukhiyadin menyatakan  bahwa  Wajib  Pajak  melakukan  ancaman  fisik  tersebut bertujuan  agar  pihak  KPP  tidak  menagih  utang  pajaknya  dan membiarkan  utang  pajaknya.  Pada  akhirnya  setelah  waktu  2x24  jam Wajib  Pajak  tersebut  tidak  melunasi  utang  pajaknya  sehingga  Surat
Paksa  yang  sudah  diterbitkan  tidak  mencairkan  tunggakan  pajak  yang ada dan efektivitasnya menurun.
Faktor  lainnya  adalah  prosedur  penagihan  pajak  selanjutnya  yang tidak  dilakukan  oleh  pihak  KPP.  Seharusnya  jika  Wajib  Pajak  tidak melunasi utang pajaknya setelah diterbitkannya Surat Paksa, maka akan diterbitkan Surat Sita. Surat Sita tersebut bertujuan untuk menyita barang Wajib  Pajak  atau  penunggak  pajak  agar  melunasi  utang  pajaknya  dan dilanjutkan  dengan  prosedur  lelang.  Namun  prosedur  tersebut  tidak dilakukan  karena  barang  hasil  penyitaan  tidak  dapat  mencairkan tunggakan  Wajib  Pajak  bersangkutan  karena  proses  lelang  yang  tidak berjalan  dengan  lancer  atau  tidak  ada yang  membeli  barang  tersebut. Kemudian  prosedur  lainnya  adalah  pemblokiran  asset  Wajib  Pajak dibank. Prosedur tersebut juga tidak selalu dapat mencairkan tunggakan pajak  yang  ada  karena  pihak  bank  yang  tidak  mau  memberikan  data nasabahnya sehingga tunggakan pajak yang ada tidak dapat tertagih dan realisasinya tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan.
Faktor-faktor  yang  telah  disebutkan  diatas  membuktikan  bahwa banyaknya  hambatan  yang  dialami  ketika  pelaksanaan  penagihan  pajak dengan  Surat  Paksa  sehingga  penagihan  pajak  dengan  Surat  Paksa tidak  berpengaruh  dan  mempunyai  hubungan  yang  negatif  terhadap efektivitas  pencairan  tunggakan  pajak.  Akibatnya  adalah  setiap  lembar Surat  Paksa  yang  mempunyai  nilai  tunggakan  pajak  tidak  dapat mencairkan  jumlah  tunggakan  pajak  yang  ada  dan  target  pencairan tunggakan  pajak  yang  telah  ditetapkan  tidak  tercapai  dan  belum  efektif. Hasil  dari  penelitian  ini  konsisten  dengan  penelitian  yang  dilakukan oleh Jerry  dan  Felicia  (2011)  yang  menyatakan  bahwa  penagihan  pajak dengan  Surat  Paksa  tidak  berpengaruh  terhadap  efektivitas  pencairan tunggakan pajak.

## KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan
Berdasarkan hasil pengujian dan analisis menggunakan regresi linier berganda, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1. Penagihan  Pajak  dengan  Surat  Teguran  dan  Surat  Paksa terhadap  efektivitas  pencairan  tunggakan  pajak  secara  simultan tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  efektivitas  pencairan tunggakan pajak.
2. Penagihan  Pajak  dengan  Surat  Teguran  dan  Surat  Paksa terhadap  efektivitas pencairan  tunggakan  pajak  secara  parsial
tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  efektivitas  pencairan tunggakan pajak dengan arah hubungan negatif.

## Saran
Saran Teoritis
1. Peneliti  selanjutnya  diharapkan  dapat  menambah  jumlah  subjek penelitian  atau  tidak  hanya satu  KPP  saja  agar  dapat membandingkan  tingkat  efektivitas  pencairan  tunggakan  pajak dari  masing-masing  KPP  agar  KPP  dengan  tingkat  efektivitas yang  rendah  dapat  ditindaklanjuti  oleh  pihak  Kanwil  agar  KPP tersebut  mengoptimalkan  kegiatan  pencairan  tunggakan  pajak dan mencapai target yang telah ditetapkan.
2. Peneliti  selanjutnya  sebaiknya  membuat  sampel  penelitian  tidak dalam  bentuk  triwulan  melainkan  tahunan  karena  tingkat efektivitas  mencapai  angka  yang  tinggi  dalam  periode  tahunan bukan  dalam  triwulan  dan diharapkan  peneliti  selanjutnya melakukan  pengujian  dengan  lebih  banyak  variabel  contohnya seperti variabel penagihan pajak dengan Surat Sita.

## Saran Praktis
1. Untuk  mengatasi  kendala-kendala  yang  sering  dihadapi  oleh Seksi  Penagihan  serta  Jurusita  Pajak  dalam  pelaksanaan penagihan pajak, yaitu dengan memberikan bimbingan, penyuluhan,  dan  sosialisasi  berbagai  kebijakan  perpajakan kepada Wajib Pajak sehingga  kendala-kendala  tersebut diharapkan dapat diminimalisir untuk periode selanjutnya.
2. Diharapkan  aparat  pajak  melakukan  tindakan  tegas  terhadap Wajib  Pajak  yang  tidak  kooperatif  sesuai  dengan  ketentuan perpajakan yang ada dan berlaku di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA:
Hidayat,  R.,  &  Cheisviyanny,  C.  (2013).  Pengaruh  Kualitas  Penetapan
Pajak  Dan  Tindakan  Penagihan  Aktif  Terhadap  Pencairan
Tunggakan Pajak. Wahana Riset Akuntansi , 1(1), 1-20. Mardiasmo.  (2011). Perpajakan  Edisi  Revisi  2011. Yogyakarta:  Andi Offset.
Marhaendi,  Affan.  (2009).  Pengaruh  Tindakan  Penagihan  Aktif  dalam Usaha  Mencairkan  Tunggakan  Pajak  pada  KPP  Pratama Tamansari  Satu  Jakarta. Jurnal  Fakultas  Ekonomi  Universtas Gunadarma.
Priyatno,  Duwi.  (2012).  Cara  Kilat  Belajar  Analisis  Data  dengan  SPSS  20. Yogyakarta: Andi. Republik Indonesia. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 561/KMK.04/2000 Tentang  Tata Cara  Pelaksanaan  Penagihan  Seketika  dan  Sekaligus dan Pelaksanaan Surat Paksa.
Republik  Indonesia Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  85/PMK.03/2010 tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 24/PMK.03/2008  tentang  Tata  Cara  Pelaksanaan  Penagihan  Dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus.
Republik  Indonesia.  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2009  tentang Perubahan  Keempat  atas  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  1983
Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
Republik  Indonesia.  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2000  tentang Perubahan  atas  Undang  Undang  Nomor  19  Tahun  1997  tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
Resmi, S. (2009). Perpajakan: Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat. Sekaran,  U.  (2007). Metodologi  Penelitian  untuk Bisnis. Jakarta:  Salemba Empat.
Sugiyono.  (2011). Metode  Penelitian  Kuantitatif  Kualitatif  dan  R&D.
Bandung: Alfabeta. Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods) . Bandung:
Alfabeta.
Suharsaputra,  U.  (2012). Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif,  dan Tindakan. Bandung: PT Refika Aditama. Usman, H. (2009). Manajemen: Teori, Praktik dan Riset Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara.
Velayati,  M.  R.  (2013).  Analisis  Efektivitas  dan  Kontribusi  Tindakan Penagihan  Pajak  Aktif  Dengan  Surat  Teguran dan  Surat  Paksa sebagai  Upaya  Pencairan  Tunggakan  Pajak  (Studi  pada  Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu Tahun 2010-2012). Jurnal Administrasi Bisnis , 2(2). Widyaningsih,  A.  (2011). Hukum  Pajak  dan  Perpajakan. Bandung:
Alfabeta. www.pajak.go.id / diakses 14 Desember 2013