Program Studi Magister Ilmu Hukum

## Research Article

## Ide Family Group Conference Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia
Kiki Mahendra Febriansari 1* , Irma Cahyaningtyas 2 1 Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2 Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
* kikimahendra142@gmail.com

## ABSTRACT
One of the diversion optimization efforts is the idea of renewal through the Family Group Conference. The Family Group Conference is a model for resolving criminal cases through a consensus process for children as perpetrators of criminal acts in order to achieve Restorative Justice in solving children's problems. This article is about the idea of renewing the family group conference as well as a means to achieve restorative justice in the juvenile criminal justice system in Indonesia. The idea of reform can be implemented through the renewal of the Juvenile Criminal Justice System to optimize restorative justice which is much better, less rigid, and flexible based on the values of Pancasila. The method used is the normative juridical method, with descriptive analytical  research  specifications,  this  article shows  the  results  that  the  Family  Group  Conference  can  be applied in the juvenile criminal justice system as a renewal idea in order to achieve restorative justice. The Family  Group  Conference  can  be  a  model  for  solving  the  juvenile  criminal  justice  system in  the  future  by involving  the  active  participation  of  families,  institutions  that  observe  children's  issues,  and  community members who are involved.
Keywords: Family Group Conference; Law Reform Ideas; Juvenile Criminal Justice System.

## ABSTRAK
Salah satu upaya pengoptimalan diversi ialah dengan ide pembaharuan melalui Family Group Conference. Family Group Conference adalah model penyelesaian perkara pidana melalui proses pemufakatan bagi anak sebagai  pelaku  tindak  pidana  guna  menggapai Restorative Justice dalam  menyelesaikan  masalah  anak. Artikel ini  membahas    tentang  ide pembaharuan family  group  conference serta  sebagai  sarana  untuk mencapai restorative  justice dalam  sistem  peradilan  pidana  anak  di  Indonesia. Ide  pembaharuan tersebut dapat dilaksanakan melalui pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak untuk mengoptimalkan restorative justice yang  jauh  lebih  baik,  tidak  kaku,  dan  fleksibel  yang  berlandaskan  nilai  Pancasila. Metode  yang digunakan  yaitu  metode  yuridis  normatif,  dengan  spesifikasi  penelitian  deskriptif  analitis, artikel  ini menunjukkan hasil bahwa Family Group Conference dapat diterapkan dalam sistem peradilan pidana anak sebagai ide pembaharuan guna mencapai restorative justice. Family Group Conference dapat menjadi model penyelesaian sistem peradilan pidana anak di masa yang akan datang dengan melibatkan partisipasi aktif keluarga, lembaga pemerhati masalah anak, dan anggota masyarakat yang terlibat.
Kata Kunci: Family Group Conference; Ide Pembaharuan Hukum; Sistem Peradilan Pidana Anak.

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Program Studi Magister Ilmu Hukum

## A. PENDAHULUAN
Anak  adalah  karunia  dan  amanah  yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa yang berhak memperoleh perlindungan khusus, khususnya dalam hal perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Hal ini  karena  anak  merupakan  salah  satu  generasi penerus  cita-cita  bangsa  dan  sedang  dalam  masa perkembangan  fisik  dan  mental.  Sejatinya, perlindungan anak bertujuan untuk mewujudkan cita- cita  bangsa  dalam  hal  ketertiban,  keamanan, penegakan hukum, dan pembangunan nasional.
United  Nations  Standard  Minimum  Rules  for the  Administration  of  Juvenile  Justice  (The  Beijing Rules), hakikatnya  ialah  penegasan  perlindungan khusus anak  yang dihadirkan oleh negara  terhadap anak  yang  berhadapan  dengan  hukum. The  Beijing Rules memuat  aturan  mengenai  perlindungan  anak secara  khusus  mengenai  standar  minimum  untuk mengedepankan dan menjamin hak-hak anak untuk dapat  hidup,  tumbuh  dan  berkembang  serta  turut bertatisipasi  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat kemanusiaan secara maksimal.
Pada konstitusi  di  Indonesia,  hak-hak  anak diamanatkan  dalam  Pasal  28  B  ayat  (2)  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  1945 dimana negara dan masyarakat berkewajiban untuk memberi  jaminan  perlindungan  hak-hak  anak. Perlindungan  ini  dikarenakan  dalam  masa perkembangan  dan  pertumbuhannya  anak  akan rentan dipengaruhi oleh kondisi lingkungan sosial di sekitarnya. Karena kurangnya bimbingan, anak dapat melakukan perbuatan yang salah berupa “kenakalan anak  atau  kejahatan  anak  (juvenile  delinquency)”
oleh  Romli  Atmasasmita  dinyatakan  sebagai  setiap perilaku  anak  di  bawah  18  tahun  dan  belum  kawin yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku yang dapat mengancam pertumbuhan anak (Cahyaningtyas, 2016).
Kejahatan  anak  sejatinya  merupakan  akibat dari  keterbatasan  anak  dalam  pemahaman  dan perlindungan  diri  dari  akibat  sistem  yang ada,  yang puncaknya dapat mengakibatkan anak masuk dalam sistem peradilan pidana anak (Suryani, 2018). Pada sistem  peradilan  pidana  anak,  termuat  proses pemeriksaan  dan  pemutusan  perkara  yang melibatkan  kepentingan  anak,  yakni  serangkaian proses  yang  dilaksanakan  oleh  polisi,  jaksa,  hakim, serta  pejabat  lain,  wajib  berlandaskan  pada  prinsip utama kepentingan dan kesejahteraan anak. Dampak psikologis yang merugikan anak dapat timbul dalam proses peradilan yang melibatkan anak, baik dalam bentuk  stigmasisasi  negatif  maupun  tekanan terhadap anak.
Instrumen hukum mengenai anak di Indonesia pada  hakikatnya  telah  diatur  kurang  lebih  40  tahun yang  lalu,  yakni  dimulai  dengan  diaturnya  Undang- Undang  Nomor  4  Tahun  1979 tentang Kesejahteraan Anak,  Undang-Undang Perlindungan Anak  yakni  dalam  Undang-Undang  No  23  Tahun 2002  yang  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan  Atas  Undang- Undang    Nomor  23    Tahun  2002 tentang Perlindungan  Anak  dan  yang  terakhir  yakni  UU SPPA,  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012 tentang   Sistem Peradilan Pidana Anak.

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Salah satu ide pembaharuan yang ditempuh oleh  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun      2012 tentang Sistem      Peradilan  Pidana  Anak  guna memberikan  solusi  dalam  penyelesaian juvenile deliquency adalah  dengan  “mediasi  penal”. Dikatakan  sebagai Juvenile  deliquency apabila terlihat  kecenderungan-kecenderungan  anti  sosial pada  anak  sedemikian  memuncaknya  sehingga pihak  yang  berwajib  terpaksa  menahannya  atas tindakan yang dilakukannya (Tjukup dkk, 2020).
Meskipun  istilah  “mediasi”  tidak  secara  tegas digunakan. Sejatinya, diversi dan keadilan restorative (restorative justice) sudah dinyatakan dalam Pasal 1 UU No 11 Tahun 2012. Dalam angka 6 menyatakan bahwa  “Keadilan  Restoratif”  adalah  penyelesaian perkara  tindak  pidana  dengan  melibatkan  pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait  untuk  bersama-sama  mencari  penyelesaian yang  adil  dengan  menekankan  pemulihan  kembali pada  keadaan  semula,  dan  bukan  pembalasan. Lebih  lanjut  dalam  angka  7  menyatakan  bahwa “Diversi  adalah  pengalihan  penyelesaian  perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.”
Dari kedua redaksi dalam pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa meskipun tidak digunakan istilah  mediasi  secara  tegas,  ada  kesan  yang  kuat mengenai pengertian mediasi penal terhadap UU ini dalam  tidak  pidana  dengan  pelaku  anak . Namun dalam Pasal 7 UU SPPA ini, dalam hal tindak pidana dengan  pelaku  anak  ada  batasan  mengenai  tindak pidana  yang  dilakukan,  berupa: (a)  ancaman hukuman  tindak  pidana  tersebut  di  bawah  7  (tujuh)
tahun  dan  (b)  pelaku  baru  pertama  kali  melakukan tindak pidana. Sejatinya upaya mediasi penal melalui UU  SPPA  ini  merupakan  suatu  keharusan  dalam seluruh tahap peradukan pidana anak, dimulai sejak tahap  penyidikan,  penuntutan,  tahap  pelaksanaan, dan seterusnya.
Hukum  positif  saat  ini  belum  mengenal  dan merumuskan  hukum  untuk  pelaksanaan  mediasi penal  terhadap  tindak  pidana  dengan  pelaku  anak, sistem  hukum  pidana  belum  dapat  memberikan kepastian hukum  yang  kuat.  Hal  ini  yang  dapat menyebabkan  tujuan  akhir  dari  mediasi penal  yakni restorative  justice belum  tercapai  hingga  saat  ini. Banyak  masalah-masalah  yang  akan  timbul  akibat belum  adanya  instrumen  hukum  mengenai mekanisme pelaksanaan, prosedur pelaksanaan, tata cara  pelaksanaan,  siapa  saja  pihak  yang  dapat terlibat.  Padahal  seharusnya  seluruh  rangkaian proses  penyelesaian  perkara  yang  melibatkan  anak sebagai  pelaku  harus  mengdepankan  kepentingan terbaik bagi si anak. Banyaknya hambatan yang ada dalam  proses  penyelesaian  kejahatan  anak  akan sangat  mempengaruhi  keberhasilan  dalam  sistem peradilan anak sebagai upaya menggapai restorative justice. Sampai sekarang evaluasi restorative justice masih  dilakukan,  ada  yang  menunjukkan keberhasilan,  namun  tak  jarang  pula  menimbulkkan kegagalan, satu hal yang harus disadari bahwa obat segala masalah bukanlah restorative justice, namun mengingat  sistem  peradilan  pidana  sekarang menimbulkan  dampak  negative  bagi  anak,  maka pilihan  yang  terbaik  bagi  anak  yang  berhadapan

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Program Studi Magister Ilmu Hukum
dengan hukum ialah dengan menerapkan restorative justice (Fathurokhman, 2013).
Mediasi penal dirancang guna mempertemukan  pelaku  tindak  pidana  dengan korban.  Mediasi  penal  dapat  digunakan  untuk menyelesaikan  perkara pidana dengan  pelaku anak sebagai alternative dari mekanisme peradilan pidana atau  sebagai  tahapan  proses  peradilan  pidana  di Indonesia  yang  peluangnya  cukup  baik  menurut beberapa pertimbangan, salah satunya ialah mediasi penal sebagai alternative penanganan perkara di luar pengadilan  guna  menanggulani  dampak  negative dari pelaksanaan peradilan pidana (Lesmana, 2019).
Mediasi  penal  berupa  penyelesaian  damai terhadap  tindak  pidana  dengan  pelaku  anak  dapat digunakan bahan kontribusi dalam ide pembaharuan hukum  pidana,  yakni  salah  satunya  mediasi  penal dengan family  group  conference (FGC)  sebagai bagian  dalam  proses  Sistem  Peradilan  Pidana.  Di Indonesia, model ini belum digunakan, hal ini karena dalam  penyelesaian  perkara  pidana  di  Indonesia masih  mengedepankan  partisipasi  dan  peran pengadilan.  Model  inilah  yang  pada  dasarnya merupakan  model  pelaksaan  musyawarah  dan mufakat  melalui  penerapan  pendekatan restorative justice. Dari salah satu model inilah, tujuan keadilan restorative dapat diwujudkan di Indonesia.
Penyelesaian  tindak  pidana  dengan  mediasi penal dengan model family group conference belum diatur secara positif, akan tetapi paling tidak di masa yang  akan  datang  kebijakan  ini  dapat dipertimbangkan  sebagai  ide  pembaharuan  Sistem
Peradilan  Pidana  Anak  yang  jauh  lebih  baik,  tidak kaku, dan fleksibel.
Beberapa  permasalahan  dalam  artikel  ini adalah pertama, bagaimanakah  ide  pembaharuan family  group  conference dapat  diimplementasikan dalam  sistem  peradilan  pidana  anak  di  Indonesia? kedua, apakah family  group  conference dapat dijadikan sebagai sarana untuk mencapai Restorative Justice di Indonesia?
Artikel ini berbeda dengan beberapa penelitian yang sebelumnya, beberapa artikel sebelumnya yang berjudul  “Mediasi  Penal  pada  Tahap  Penyidikan Berlandaskan  Keadilan  Restoratif”  yang membahas mengenai konsep  dan  pengaturan  mediasi  penal dalam  Sistem  Peradilan  Pidana (Mahendra,  2020). Artikel  kedua  yakni “Mediasi  Penal  bagi  Anak  yang Berkonflik  dengan  Hukum”  yang  membahas mengenai  pelaksanaan  mediasi  penal  pada  tingkat penyidikan  baik  di  Pengadilan  maupun  kejaksaan (Eryke,  & Herlambang,  2020). Artikel ketiga yaitu “Perbandingan  Konsep  Penerapan  Mediasi  Penal dalam  Penyelesaian  Perkara  Pidana  di  Indonesia dan  Negara  Lain”  yang  membahas  mengenai mediasi  penal  di luar  proses  peradilan  dan  mediasi penal  sebagai  bagian  dari  proses  peradilan  pidana dalam  perspektif  perbandingan  negara  Austria  dan Belgia  (Rani, & Maknun,  2020). Artikel  yang keempat,  yakni “Family  Group  Conferences:  An Opportunity to Re-Frame Responses to the Abuse of Older  People?” yang  membahas  mengenai Family Group  Conference sebagai  kebijakan  baru  dengan menitikberatkan  pada  perlindungan  kesejahteraan individu dengan memperhatikan kondisi mental para

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Program Studi Magister Ilmu Hukum
pihak,  resiko  yang  dapat  terjadi  dan  biaya  yang dikeluarkan (Parkinson, Pollock, & Edwards, 2018).
Artikel yang terakhir, yaitu “The Family Group Conference:  Changing  the  face  of  Child  Welfare” yang  membahas  mengenai cara  pengambilan keputusan  tentang  masalah  dalam  sistem kesejahteraan  anak  Selandia  Baru dengan keterlibatan langsung pihak keluarga dan anak yang bersangkutan  melalui Family  Group  Conference (Doolan, 2011).
Dari artikel penelitian tersebut masih berfokus pada  mediasi  penal dan  model Family  Group Conference yang telah ada secara umum, inilah hal yang  membedakan  dengan artikel  ini,  yaitu lebih menitikberatkan  pada  ide  pembaharuan  mediasi penal  dalam  sistem  peradilan  pidana  anak melalui Family Group Conference (FGC).

## B. METODE PENELITIAN
Artikel  ini menggunakan  metode  yuridis normatif. Penelitian metode yuridis normatif dilakukan dengan  penelitian  melalui  bahan  pustaka  atau  data sekunder (Soekanto, & Mamudji, 2012). Pendekatan dalam  penelitian  ini yaitu  pendekatan perbandingan dengan  negara-negara  lain  yang  terkait  dengan pengaturan Family  Group  Conference  (FGC). Spesifikasi penelitian dengan deskriptif analitis yang menggambarkan        keadaan      obyek      yang  akan diteliti serta  beberapa faktor yang berpengaruh pada data  yang  diperoleh,  selanjutnya  dikumpulkan, disusun,  dijelaskan,  kemudian  dianalisis  (Sugiyanto, Wicaksono, & Pujiyono, 2016).
Penelitian  hukum  ini merupakan  penelitian hukum kepustakaan, yang sumber datanya diperoleh dari  perpustakaan  dan  dokumen-dokumen  resmi berbentuk data  primer (perundang-undangan) dan data  sekunder (buku,  majalah  atau  makalah). Data yang  diperloleh  akan  dianalisis  secara  kualitatif dengan menguraikan  data secara  runtut  dan  efektif sehingga tersusun secara  sistematis,  guna mendapatkan  jawaban  dan  simpulan  dari permasalahan yang diteliti.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Family  Group  Conference  (FGC) sebagai  Ide Pembaharuan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia
United  Nation  Standard  Minimum  Rules  For The  Administration  Of  Juvenile  Justice atau The Beijing  Rules 5.1, mengatur mengenai  tujuan penyelenggaraan  sistem  peradilan  pidana  anak, yakni  wajib  memprioritaskan keselamatan anak  dan anak  harus  terbebas  dari  akibat  yang  ditimbulkan oleh pelaku anak, tanpa mengesampingkan keadilan bagi anak sebagai pelaku.
Dari  ketentuan The  Beijing Rules tersebut keberadaan  sistem  peradilan  anak  ialah  sebagai suatu  bentuk  kesejahteraan  anak  dan  prinsip proporsionalitas. Menekankan  kesejahteraan  anak ialah tujuan yang utama, yakni guna menghindarkan dari tahap aplikasi sanksi pidana yang identik dengan penghukuman  belaka.  Tujuan  dari  prinsip proposionalistas ialah demi membatasi pengaplikasian  sanksi  yang  mayoritas  dinyatakan dalam  batasan  yang  sebanding  dengan  tindak

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Program Studi Magister Ilmu Hukum
pidananya,  tetapi  juga  mempertimbangkan  pada keadaan-keadaan dirinya (Cahyaningtyas, 2018).
Penyelesaian  perkara  anak  tidak  bisa disetarakan  dengan  kejahatan  yang  dilakukan  oleh orang dewasa. Kondisi pemicu kejahatan anak harus dipertimbangkan  sebagai  rangkaian  penyebab kejahatan (Hapsari, Sularto, &  Soponyono, 2016). Yang  harus  dipertimbangkan  dalam  hal  ini  ialah lingkungan tempat tinggal anak, kelompok bermain si anak,  lingkungan  keluarga,  dsb.  Hal  ini  harus dipertimbangkan  dalam  proses  penyelesaian  anak agar  kesalahan  anak  tersebut  dapat  dipahami  oleh penegak  hukum  maupun  orang  tua  untuk mempersingkat proses  penyelesaian  anak  tanpa menjalani proses persidangan.
Banyaknya hambatan yang ada dalam proses penyelesaian  kejahatan  anak  perlu  adanya  ide pembaharuan  yang  dapat  mengalihkan  proses penyelesaian perkara anak di luar persidangan, salah satunya  melalui Family  Group  Conference. Family Group  Conference, yang  untuk  selanjutnya  disebut dengan FGC, ialah  salah  satu  bentuk  penyelesaian perkara  pidana  yang  dilaksanakan  melalui  proses permufakatan antara pelaku dan pihak korban untuk menemukan  penyelesaian  tindak  pidana  dalam masyarakat (Morris, & Maxwell, 2001).
Ada  beberapa  model  mediasi  penal  dalam rangka  mewujudkan kerangka  rujukan  dalam penyelenggaraan  penyelesaian  suatu  perkara, dimana  dalam  beberapa  alternative  tersebut dipengaruhi  oleh  faktor  ekonomi,  politik  yang berdampak  terhadap  keputusan  akhir  mediasi  yang dicapai. Keunggulan  mediasi  penal  melalui  FGC
antara lain ialah meningkatnya kepuasan pihak yang berpartisipasi, mendekatkan dan memperkuat ikatan anggota  keluarga,  serta  mempercepat  waktu rehabilitasi anak sebagai pihak yang terlibat dengan berada  di  luar  rumah,  bukan  di  suatu  lembaga pemerintah (Mitchell, 2019).
Hadirnya  mediasi  penal  dengan  model  FGC diawali  oleh  kelompok  konferensi  keluarga  yang berasal  dari  Selandia  Baru  yang  diakibatkan  oleh kondisi  politik  dan  budaya  tertentu  saat  itu.  Alasan lain  yang  menyebabkan  pesatnya  pertumbuhan model  FGC  ini  ialah  banyaknya  kritik  terhadap ketidakcocokan  strategi  yang  digunakan pemerintah dalam  menyelesaikan  konflik  dalam  beberapa dekade.  Pemerintah  dalam  hal  ini  menggunakan metode  Eropa  yakni  untuk  menyelesaikan  konflik memakai keahliannya, bukan dengan cara tradisional dari  suku  Maori.  Padahal  awalnya,  tanggung  jawab anggota  keluarga,  kawan-kawan,  keluarga  besar, dan  masyarakat  pada  suku  Maori  ialah  mengasuh anak (Havnen,& Christiansen, 2014)
Hal tersebut mendorong pengesahan Undang- Undang  tentang  penyelesaian  permasalahan  anak yang  berhadapan  dengan  hukum  pada  tahun  1989 yakni The Children, Young Person and Their Family Act. UU  tersebut  mewajibkan  konferensi  keluarga bagi anak, khususnya kasus kenjahatan remaja, dan kasus kesejahteraan anak. Setelah meneladani suku asli  Maori,  terjadi  perubahan  paradigma  yang awalnya  hak-hak  anak  seringkali  dikesampingkan, melahirkan  prioritas  hak-hak  anak,  bahkan  sanksi ketika  anak  melakukan  kejahatan  wajib  ditanggung oleh  orangtua.  Berkat  kesuksesan  model  tersebut,

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Program Studi Magister Ilmu Hukum
kemudian FGC secara cepat menyebar di beberapa negara,  meskipun  terdapat  perbedaan  bentuk  pada tahap penerapannya.
Prinsip  yang  utama  dalam  FGC  ialah  ketika anak belum pernah melakukan suatu tindak pidana, maka anak dilarang untuk diserahkan ke pengadilan. Sehingga  dalam  hal  ini  anak  tersebut  tidak diserahkan  ke  pengadilan  oleh  polisi,  khususnya anak  yang  belum  pernah  melakukan  tindak  pidana. Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  jika  permasalahan tersebut  belum  melewati  mekanisme  FGC,  maka hakim  dilarang  untuk  menjatuhkan  putusan. Mayoritas  dalam  kesepakatan  FGC  memutuskan untuk tidak melimpahkan kasus anak ke pengadilan anak (Morris, 2004)
Pada  tahap  pelaksanaan Family  Group Conference di  negara  Selandia  Baru  biasanya dilaksanakan  di  ruang  khusus  yang  disiapkan  oleh Departemeny  of  Child,  Youth,  and  Family  Service, rumah  keluarga,  atau meeting  room. FGC  dimulai dengan  pelaku  anak  diberikan  peringatan  informal oleh  polisi  sebagai  alternatif  penyelesaian  tindak pidana,  berupa  penangkapan  atau  penahanan, penyerahan  kepada police  youth  aid (polisi  khusus perkara  anak).  Tahapan  yang  kedua  yakni penjatuhan putusan oleh polisi dengan melihat jenis tindak  pidana  dan  frekuensi  tindak  pidana  itu dilakukan. Putusan oleh polisi ini berupa peringatan formal  dan  penyerahan  anak  kepada  FGC  untuk mencapai  kesepakatan.  Hasil  yang  dicapai  dalam kesepakatan  tersebut hanya  akan  berlaku  apabila seluruh  pihak  telah  sepakat,  selanjutnya  hasil tersebut  akan  dikuatkan  oleh  pernyataan  hakim.
Apabila FGC gagal memperoleh kesepakatan, maka permasalahan  tersebut  diserahkan  kepada Youth Court (pengadilan khusus anak). Tahap ketiga yakni Youth  Court memeriksa  guna  memutuskan  atas tindak pidana yang terjadi dengan mengikutsertakan partisipasi orangtua anak pelaku dan korban (Morris, 2004). Hal  inilah  yang  menarik  karena  berbeda dengan hakim pada pengadilan umumnya.
Tujuan  dari Family  Group  Conference ialah untuk  memberikan  suatu  alternatif  penyelesaian melalui diskusi untuk menghasilkan perdamaian guna menyelesaikan  konflik  permasalahan  antara  korban dan pelaku sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan  anak.  Pihak  yang  berpartisipasi  dalam FGC  ialah  pelaku,  korban,  mediator,  keluarga/pihak dari  korban/pelaku,  lembaga  pemerhati  masalah anak,  dan  anggota  masyarakat  yang  dianggap penting  (guru,  teman  sekolah,  bibi,  dsb), keikutseraan pengacara dan polisi hanya digunakan pada kasus yang bertendensi masuk ke Pengadilan. FGC diharapkan menjadi wadah untuk anak sebagai pelaku  tindak  pidana  dapat  mengakui  tindakannya dan  menyesalinya  kemudian  mendiskusikan bersama-sama  untuk  menemukan  penyelesaiannya. Dalam  rangkaian  proses  FGC  ada  kesempatan pribadi antara korban, pelaku beserta keluarga untuk membicarakan hasil dari penyelesaian yang hendak dicapai,  untuk  selanjutnya mempresentasikan  hasil kesepakatan  dengan  mempertemukan  kembali masing-masing pihak, dengan harapan anak sebagai pelaku  tindak  pidana  dapat  mendiskusikan penyelesaian masalahnya. Pada hakekatnya, tujuan FGC tersebut sejalan  dengan  tujuan  pada Beijing

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Rules yang  diatur  dalam Rules 5.1  dimana  sistem peradilan  bagi  anak  wajib  memprioritaskan kesejahteraan  anak  dan  anak  harus  terbebas  dari akibat  yang  ditimbulkan  oleh  pelaku  anak,  tanpa mengesampingkan  pelanggaran  hukumnya  dan keadaan yang sesuai bagi anak sebagai pelaku.
Pada  hakekatnya, Family  Group  Conference merupakan  salah  satu  ide  pembaharuan  guna mencapai sistem peradilan pidana anak yang menitik beratkan  kesejahteraan  anak  yang  diperkenalkan oleh  pemerintah  Selandia  Baru.  Di  samping  itu, sebagai suatu program untuk menyelesaikan perkara pidana  anak,  FGC  sejatinya  adalah  ‘nyawa’  dari keadilan restorative karena tujuan akhir yang hendak dicapai  bukanlah  penyelesaian  masalah  semata, namun  dengan  menciptakan  penyelesaian  konflik yang  fleksibel  guna  mengurangi  timbunan  perkara pidana,  dengan  meminimalisir  dampak  negative sistem  peradilan  pidana  anak,  serta  alternative  dari pidana  penjara. Hal  ini  tercerminkan  dari penanganan  FGC  yang  merangkul  seluruh  pihak dengan  tidak  hanya  memperhatikan  pelaku  saja, namun  memperhatikan  korban,  pihak  sekunder (anggota  keluarga,  orang-orang  di  lingkungan korban/pelaku) yang terkena dampak kejahatan yang terjadi.  Melalui  pertemuan  kelompok  keluarga  ini, para  pihak  bisa  lebih  objektif  dalam  menilai  kasus anak.
Integrasi Family  Group  Conference sebagai ide pembaharuan sistem peradilan pidana anak perlu dilaksanakan guna mencapai sistem peradilan anak yang  berlandaskan  nilai  Pancasila.  Hal  ini  dapat dicapai  dengan  memperbaiki  konsep  sistem
peradilan pidana yang semula bersifat kaku menjadi lebih fleksibel serta diharapkan dapat menerima hal- hal baru yang bersifat humanise. Akan lebih baik jika pemerintah  Indonesia  dapat  belajar  dari  sistem peradilan  pidana  anak  di  Selandia  Baru  yang menerapkan Family Group Conference yang sifatnya lebih  fleksibel. Ide  pembaharuan  sistem  peradilan anak  dengan  diaturnya  model  FGC  sebagai  suatu alternative  penyelesaian  tindak  pidana  anak  dicapai melalui  kebijakan  penal  dan  non  penal.  Kebijakan non  penal  dalam  hal  ini  ialah  melalui  pendekatan sosiologis/budaya  dan  administrasi  lembaga peradilan.  Sementara  itu,  kebijakan  penal  (hukum pidana) melalui  ditetapkan asas, tujuan, dan hukum acara pelaksanaanya yang diformulasikan ke dalam suatu undang-undang khusus.
Dalam  pelaksanaannya,  nilai atau  ide dasar Family  Group  Conference adalah sejalan  dengan nilai yang diamanatkan oleh Pancasila. Nilai tersebut salah  satunya  tertuang  dalam  sila  kedua,  dimana dalam  pelaksanaan  FGC  anak  akan  mendapatkan kesetaraan hak dan kewajiban dan menjunjung tinggi nilai  persaudaraan,  disamping  itu  anak  akan diarahkan  untuk  memiliki  nilai  kemanusiaan  agar kedepannya  tidak  melakukan  kesalahan  lagi.  Lebih lanjut, dalam sila keempat dimana bangsa Indonesia Indonesia  telah  menjunjung  tinggi  musyawarah menjadi  suatu  kebiasaan  yang  lahir sebagai penyelesaian  segala  persoalan  di  negeri  ini.  Hal  ini membuktikan  bahwa  sebenarnya  nilai  FGC terkandung di dalam nilai Pancasila. Win-win solution akan dicapai melalui FGC sehingga akan tercapainya

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Program Studi Magister Ilmu Hukum
keseimbangan  kedua  belah  pihak  dalam penyelesaiannya.
2. Family  Group  Conference sebagai  Upaya Untuk  Mencapai  Restorative  Justice  dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia
Sistem Peradilan Pidana Anak ialah rangkaian metode penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan  hukum,  yang berlangsung mulai tahap penyidikan  hingga  tahap  pembimbingan  setelah pemidanaan.  Gordon  Bazemore mengemukakan bahwa sistem peradilan pidana anak memiliki tujuan berbeda-beda sesuai dengan paradigma yang dianut (Wati, 2017). Saat ini, Sistem Peradilan Pidana Anak di  Indonesia  menganut  paradigma  restoratif, sehingga  sistem  peradilannya  dikenal  dengan “Restorative  Justice  System”. Dalam  paradigma restoratif, tujuan SPPA ialah tercapainya penjatuhan sanksi dengan melibatkan peran aktif korban dalam proses peradilan.
Penggunaan  pisau  analisis Restorative Justice,  bisa  dipahami  melalui  6  perspektif  dalam pelaksanaannya  yaki  “Restoratif  Justice  as  a concept, as a theory, as a program, as an approach, as a system, and as a mechanism.” Yang pertama, Restoratif  Justice  as  a  concept artinya  bahwa Restoratif Justice hadir untuk mewujudkan kebijakan yang  sifatnya  non  penal,  restorative  justice dapat menjadi  salah  satu  alternative  dari  sekian  banyak jawaban  atas  permasalahan  yang  berhubungan dengan  beban  sistem  peradilan  pidana  anak, khususnya  dari  sistem  pengadilan  dan  sub  sistem terakhir  yakni  lembaga  pemasyarakatan  sebagai pelaksana  dari  putusan  pengadilan. Kedua,
Restoratif Justice as a Theory artinya ia hadir untuk menyelesaikan  pandangan-pandangan/teori  yang sebelumnya  sering  digunakan dan  berlaku  mutlak, misalnya  teori  retributive,  teori  deterrence,  teori incapasitasi, sehingga dapat mewujudkan rehabilitasi yang melahirkan faham yang bersifat integrasi. Teori- teori di atas ialah bagian dari teori pemidanaan yang berkembang mengikuti dinamika masyarakat. Dalam hal  ini restorative  justice hadir  berangkat  dari kegelisahan  dan  penerapat  teori  sebelumnya, sebagai teori yang sifatnya integrative/ penggabungan sebagai  pembaharuan  untuk  suatu perbuatan  sebagai  reaksi  yang  timbul  dari berkembangnya  kejahatan.  Kehadiran restorative justice ada  di  luar  dari  teori-teori  tesebut  karena menghadirkan  suatu  permaafan,  pemulihan  kembali di  dalam  hubungan  social.  Perspektif  yang ketiga, restorative  justice  as  an  approach (sebagai  suatu pendekatan)  ialah  pendekatan  berlandaskan  nilai untuk  merespon  kesalahan  dan  bentrokan  dengan memfokuskan  kepada  titik  tolak  kerugian  yang dialami  korban  dan  kerugian  yang  disebabkan pelaku,  bahkan  komunitas  masyarakat,  keluarga, lingkungan  sekitar  yang  terdampak.  Yang keempat, restorative justice as a system, yakni konteks berfikir yang  modern  guna  merenspons  adanya  suatu perselisihan/konflik  yang  dengan  cepat  ia  akan memperoleh  penerimaan  dan  dukungan.  Dukungan ini berasal dari komunitas, lingkungan Pendidikan/sekolah,  tenaga  konseling,  bahkan seluruh elemen masyarakat. Ketika restorative justice diterapkan sebagai suatu sistem, maka sifatnya ialah “out  if  court  settlement” yang  ada  di  luar  sistem

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Program Studi Magister Ilmu Hukum
379
peradilan pidana. Perspektif yang kelima, restorative justice  as  a  program, progam  dalam  hal  ini menggunakan  konsep  keadaan  restorative  dan mewujudkan  tujuan  dari  ide  tersebut  yakni  berupa persetujuan  pihak  yang  terkait.  Yang  terakhir, restorative  justice  as  a  mechanism ialah mekanismenya  para  pihak  melakukan  diskusi  guna mencapai  kesepakatan  yang  berlandaskan musyawarah  mufakat.  Setiap  pihak  harus memprioritaskan  kepentingan  bersama  di  atas kepentingan pribadi.
Di  Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Anak membawa  kebaruan  menuju  keadilan  restoratif. Sebagaimana  tertuang  di  dalam  Pasal  5  yang mengatur  bahwa  pendekatan  keadilan  restoratif harus  diutamakan  dalam  sistem  peradilan  pidana. Berikut  ialah  ciri-ciri  dari Restorative  Justice (Maxwell, 2001): a.Kejahatan pada dasarnya adalah pertentangan beberapa individu  yang  menyebabkan cedera  pada  korban,  komunitas  dan  pelanggar  itu sendiri;  hanya  sekunder  itu  melanggar  hukum; b.Tujuan  utama  dari  proses  peradilan  pidana haruslah  untuk  mendamaikan  para  pihak  sembari memulihkan  luka yang  diakibatkan  oleh  kejahatan; c.Keterlibatan para korban, pelaku dan komunitasnya harus diprioritaskan dalam proses peradilan pidana, dan tidak boleh didominasi oleh pemerintah.
Sistem peradilan  pidana  anak  ialah serangkaian tahap penyelesaian perkara anak yang berhadapan  dengan  hukum,  diawali  dari  tahap penyelidikan  sampai  pada  tahap  pembimbingan setelah  menjalani  masa  pidana.  Sistem  peradilan
pidana  berasal  dari  “The  Juvenile  Justice  System”, yakni  sebutan  yang  dipakai  oleh  beberapa  instansi dalam  pengadilan,  yakni  mencakup  jaksa penuntut umum,  kepolisian,  penasehat  hukum,  institusi pengawasan,  lembaga  penahanan dan  pembinaan anak (Djamil, 2013)
Tujuan dari SPPA menurut Gordon Bezamore biasanya  selaras  dengan  paradigma  dalam  SPPA yang  dianut  oleh  suatu  negara  dan  berbeda  antara negara satu dan yang lain (Wati, 2017) Namum ada tiga  paradigma  anak  yang popular  yakni paradigma individu (individual treatment paradigma), paradigma retributif  (retributive  paradigma),  dan  paradigma restoratif (restorative paradigma).
Sejatinya Family Group Conference ini sejalan dengan paradigma restorative yang disebutkan oleh Bezamore.  Melalui  paradigma  restorative,  tujuan Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  ialah  tercapainya penjatuhan sanksi melalui partisipasi aktif dari korban dalam proses peradilan. Hal tersebut dicapai melalui penjatuhan  sanksi  dengan  mempertimbangkan bagaimana  keadaan  korban,  apakah  pelaku menyesali perbuatannya, total kerugiannya, bantuan langsung kepada korban, dsb (Djamil, 2013). Dengan model restoratif, pelaku tidak harus dipenjara asalkan pelaku  mengganti  gerugian  korban,  pelaku dimaafkan oleh korban dan masyarakat, serta pelaku menyadari dan menyesal atas perbuatannya.
Pada  saat  ini,  paradigma  restorative  dianut oleh  sistem  peradilan  pidana  anak  di  Indonesia dikenal  dengan Restorative  Justice  System. Karakteristik  peradilan  tersebut  ialah  “Just  Peace Principle” atau  keadilan  berlandaskan  perdamaian

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Program Studi Magister Ilmu Hukum
380
(peace),  sehingga  dalam  prosesnya  dilihat  bahwa kejahatan  ialah  sebagai  tindakan  oleh  pelaku terhadap  masyarakat  atau  orang  lain  daripada terhadap negara (Prayitno, 2012) Salah satu metode restorative  justice  hingga  sekarang,  ialah  melalui diversi.  Diversi  adalah  proses  mengalihkan penyelesaian perkara pidana ke proses penyelesaian di luar perkara pidana. Hal ini sejalan dengan konsep Family Group  Conference yang  spirit  utamanya adalah  upaya  untuk  mendiversikan  penyelesaian perkara  pidana  melalui  jalur  non  formal.  Sejatinya FGC telah diatur dalam UU SPPA yakni Pasal 6 UU mengatur  mengenai  penyelesaian  perkara  anak  di luar  proses  peradilan.  Hal  membuktikan  bahwa mediasi  penal  dengan  konsep FGC terdapat  dalam sistem peradilan anak.
Untuk  mangaplikasikan Family  Group Conference sebagai  bentuk  mediasi  penal,  harus disediakan  kerangka/payung  hukum  (mediation within  the  framework  of  criminal  law)  yang diintegrasikan  dalam  KUHP  sebagai  hukum  pidana materiil atau KUHAP sebagai hukum pidana formal. Lebih  lanjut,  bahwa  FGC  sebagai  mediasi  penal sangat  dimungkinkan  dalam  kasus  tindak  pidana anak. Ketika bangsa Indonesia mampu menerapkan konsep Family  Group  Conference sebagaimana  di negeri Selandia Baru, yang sistem peradilan pidana anaknya  telah  dilihat  sebagai  contoh  pertama  dan paling  berkembang  dari  sebuah  sistem  peradilan nasional  yang  memasukkan  prinsip-prinsip  keadilan restoratif  ke  dalam  praktik yang telah  digambarkan sebagai  undang-undang  'terkemuka  di  dunia' dalam pengambilan  keputusan  yang  inklusif  dan  berpusat
pada keluarga yang telah ditiru oleh banyak negara (Hancock, 2011).
Berdasarkan  utaian  di  atas,  maka  FGC  dapat dijadikan pembaharuan  dalam  sistem  peradilan pidana  saat  ini,  karena  dalam  implementasinya dilaksanakan dengan cara kekeluargaan yang dapat diterapkan  kepada  anak  yang  berhadapan  dengan hukum,  bersama  korban,  keluarga  korban,  institusi pemerhati  anak  dan  masyarakat  yang  terkait. Sejatinya,  FGC  melahirkan  upaya  baru  yang  jauh lebih  dekat  dalam  mencapai  tujuan restorative justice, karena  dalam konsep FGC dapat mencapai upaya preventif  untuk  mengindarkan  anak  dari kejahatan melalui upaya-upaya tidak langsung yang berkaitan  dengan  sarana-sarana  penanggulangan kejahatan  tersebut.  FGC  dalam  hal  ini  berupa penyelesaian  masalah  anak  yang  melakukan  tindak pidana  melalui  jalur  non penal,  yakni berupa  usaha menghindarkan  anak  yang  berhadapan  dengan hukum masuk jalur formal pengadilan. Konsep FGC dapat diimplementasikan jika disusun pada ketentuan sistem  peradilan  anak  dan  dapat  berlangsung.  Hal tersebut dibutuhkan tidak lain dan tidak bukan untuk kepentingan  anak  sebagai  penerus  bangsa.  Hal  ini mungkin bisa digunakan sebagai salah satu metode untuk diterapkan di Indonesia.

## D. SIMPULAN
Family Group Conference adalah penyelesaian  perkara  pidana  melalui  proses pemufakatan khas Selandia Baru bagi anak sebagai pelaku  tindak  pidana, hal  ini  bertujuan  untuk memberikan  suatu  alternatif  penyelesaian  melalui

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Program Studi Magister Ilmu Hukum
diskusi  untuk  menghasilkan  perdamaian  guna menyelesaikan  konflik  permasalahan.  Sejatinya, Family  Group  Conference adalah  salah  satu  usaha guna  menggapai Restorative  Justice dalam menyelesaikan  masalah  anak,  karena  di  dalamnya mengedepankan  hak  asasi  anak baik  sebagai pelaku,  korban,  keluarga  korban,  dan  masyarakat yang  terdampak  atas  tindak  pidana  tersebut. Integrasi Family  Group  Conference sebagai  ide pembaharuan  sistem  peradilan  pidana  anak  perlu dilaksanakan guna mencapai sistem peradilan anak yang  berlandaskan  nilai  Pancasila.  Hal  ini  dapat dicapai  dengan  memperbaiki  konsep  sistem peradilan pidana yang semula bersifat kaku menjadi lebih fleksibel serta diharapkan dapat menerima hal- hal baru yang bersifat humanise.
Family  Group  Conference dapat  dijadikan salah  satu upaya untuk mencapai  tujuan  dari Restorative  Justice.  Selain  itu Family  Group Conference, dapat  menjangkau  upaya preventif untuk  mengindarkan  anak  dari  kejahatan  melalui upaya-upaya tidak langsung yang berkaitan dengan sarana-sarana  penanggulangan  kejahatan  tersebut. Model penyelesaian sistem peradilan pidana anak di Indonesia  yang  akan  datang  perlu  adanya  ide pembaharuan  dari  yang  sebelumnya  hanya melibatkan  orang  tua/wali  ke  dua  belah  pihak, berubah  ke  pelibatan  keluarga,  lembaga  pemerhati masalah  anak,  dan  anggota  masyarakat  yang dianggap penting.

## DAFTAR PUSTAKA JURNAL
Cahyaningtyas, I. (2016). Perlindungan Anak Pidana di  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  Dalam Perspektif  Model  Pembinaan  Anak  Secara Perseorangan. Legality, Vol.24,  (No.1), p.31. https://ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/ar ticle/view/4255
Cahyaningtyas,  I.  (2018). Penal Meditation  of Treatments for Children in the Juvenile Justice System. Diponegoro  Law  Review,  Vol.3, (No.2),p.268. DOI:10.14710/dilrev.3.2.2018. 264-276
Doolan, M. (2011). The FGC: Changing the face of Child  Welfare.  Ontario  Association  of Children’s Aid  Societies, Vol.56, (No.4), p.19. http://www.oacas.org/pubs/oacas/journal/2011
Fall/2011Fall.pdf
Fathurokhman,  F.  (2013).  Undang-Undang  Sistem Peradilan Anak, Pelajaran dari Kearifan Lokal dan  Kasus  Raju. Kanun  Jurnal  Ilmu  Hukum, Vol.60(No.15),p.353. http://jurnal.unsyiah.ac.id/ kanun/article/view/6175/5077
Hancock,  J.  (2011). Has  the  time  come  for  a Children’s Act?. Children Issue, Vol.78, (No.3), p.35.https://www.occ.org.nz/assets/Uploads/Jo urnals/Children-78.pdf
Hapsari, Indira., Sularto., & Soponyono, Eko. (2016).
Kebijakan  Hukum  Pidana  dalam  Upaya Penanggulangan  Tindak  Pidana  Narkotika Pelaku  Anak. Diponegoro  Law  Jurnal,  Vol.5, (No.3),p.3.http://ejournal-s1.undip.ac.id/index. php/dlr/article/view/12527

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Eryke, Herlita., & Herlambang. (2020). Mediasi Penal Bagi  Anak  yang  Berkonflik  dengan  Hukum. University  of  Bengkulu Law  Journal, Vol.5, (No.1),p.49. https://doi.org/10.33369/ubelaj.5. 1.47-61
Lesmana, T. (2019). Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian  Perkara  Pidana  dalam Perspektif  Pembaharuan  Sistem  Peradilan Pidana  Indonesia. Jurnal  Rechten:  Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia. Vol.1, (No.1),
p.14. https://rechten.nusaputra.ac.id/article/ view/1/4
Mahendra,  Adam  P.  (2020).  Mediasi  Penal  pada
Tahap  Penyidikan  Berlandaskan  Keadilan Restoratif. Jurist-Diction, Vol.3, (No.4), p.1159. http://dx.doi.org/10.20473/jd.v3i4.20200 Mitchell,  M.  (2019). Reimagining  child  welfare outcomes:  Learning  from  Family  Group Conferencing. Child & Family Social Work, Vol. 25,(No.2),p.212.https://doi.org/10.1111/cfs.126 76
Morris,  A.  (2004). Youth  Justice  In  New  Zealand.
Journal of Social Issues, Vol. 62 (No.2), p.262. https://doi.org/10.1111/j.1540- 4560.2006.00449.x
Nisa, Ulfatun., & Jaya, Nyoman Serikat Putra. (2020).
Penerapan  Bentuk  Mediasi  Penal  dengan Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan  Pidana  Anak. Jurnal  Komunikasi Hukum  (JKH)  Universitas  Pendidikan Ganesha,Vol.6,(No.1),p.256. http://dx.doi.org/ 10.23887/jkh.v6i1.23492
Parkinson, Kate.,  Pollock,  Sarah., & Deanna Edwards.  (2018). Family  Group  Conferences: An Opportunity to Re-Frame Responses to the Abuse of Older People?. The British Journal of Social Work,Vol.48,(No.4),p.1110. https://doi. org/10.1093/bjsw/bcy048
Prayitno,  Kuat P.  (2012).  Restorative  Justice  Untuk Peradilan  Di  Indonesia  (Perspektif  Yuridis Filosofis  dalam  Penegakkan  Hukum In Concreto). Jurnal  Dinamika  Hukum,  Vol.12, (No.3),p.419.http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2 012.12.3.116
Prihatmini,  L.  (2015).  Perspektif  Mediasi  Penal  dan Penerapannya dalam Perkara Pidana. Pakuan Law  Review,Vol.1,(No.1),p.35. https://doi.org/
10.33751/palar.v1i1.922
Rani, Hertika., & Maknun, Luil. (2020). Perbandingan
Konsep  Penerapan  Mediasi  Penal  dalam Penyelesaian  Perkara  Pidana  di  Indonesia. Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.6, (No.2), p.122. https://doi.org/10.32502/jvh.v6i2.2821 Sugiyanto,  Eko.,  Wicaksono,  Budi., & Pujiyono.
(2016). Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan  Tindak  Pidana  Perzinahan. Diponegoro  Law  Journal, Vol.5,  (No.3),  p.3. http://www.ejournals1.undip.ac.id/index.php/dlr
Suryani, B. (2018). Pendekatan Integral Penal Policy Dan Non Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan  Anak. Doktrina:  Journal  of Law,Vol.1,(No.2),p.76.https://doi.org/10.31289/
doktrina.v1i2.1922
Tjukup, I Ketut., Putra, I Putu., Yustiawan, Dewa., &
Usfunan, Jimmy  Z. (2020).  Penguatan
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Karakter  Sebagai  Upaya  Penanggulangan Kenakalan  Remaja  (Juvenile Delinquency).
Kertha Wicaksana: Sarana Komunikasi Dosen dan  Mahasiswa,  Vol.14,  (No.1),  p.35. https://doi.org/10.22225/kw.14.1.1551.29-38 Wati, Emi  R.  (2017),  Penanganan  Anak  Yang Berkonflik  Dengan  Hukum. Justitia  Jurnal Hukum,Vol.1,(No.2),p.291. http://dx.doi.org/
10.30651/justitia.v1i2.1162

## BUKU
Djamil,  M.  Nasir.  (2013). Anak  Bukan  Untuk
Dihukum:  Catatan  Pembahasan  UU  Sistem Peradilan  Pidana  Anak  (UU-SPPA).  Jakarta:
Sinar Grafika.
Havnen,  Karen  J  Skaale.,  &  Christiansen,  Oivin.
(2014). Knowledge  Review  On  Family  Group
Conferencing,  Experience  And  Outcome.
Bergen: Uni Research Health.
Morris, Allison.,  & Maxwell, Gabrielle. (2001).
Restorative  Justice  For  Juveniles  Conference
Mediation and Circles. USA: Hart Publishing.
Soekanto,  Soerjono., &  Mamudji,  Sri.  (2012).
Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafika Persada.