NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                         ISSN: 2086-1702 - 1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪ ISSN:2086
- 1702

## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR PASAR MODAL INDONESIA OLEH SECURITIES INVESTOR PROTECTION FUND

## Dyah Ayu Purboningtyas, Adya Prabandari
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Email: dyahayupurboningtyas777@gmail.com

## Abstract
The protection of  investor assets  in the Capital Market instrument  is an  important reason  in assessing  investment  risk  in  the  country  of  Indonesia.  Some  risks  that  can  occur  such  as misuse of investor assets (fraud) can cause investors to suffer losses of loss of valuable assets and  disrupt  the  Indonesian  capital  market  transaction  climate.  The  Securities  Investor Protection Fund (SIPF) was formed to provide protection and overcome  investor losses due to  this  risk  but  leaves  problems  that  can  arise  and  provides  injustices  for  investors.  The purpose  of  this  study  is  to  examine  the  legal  protection  provided  by  SIPF  and  analyze  its weaknesses  to  produce  solutions  to  this.  The  research  method  used  is  normative  juridical research with descriptive analytical specifications. The results of the analysis of this study is that SIPF is an  institution  managed by PT Indonesia Securities Investor Protection Program Provider  (P3IE)  based  on  the  Decree  of  the  Board  of  Commissioners  of  the  Financial Services  Authority  Number  Kep-43/D.04/2013.  The  Investor  Protection  Fund  that  has  been collected has not been able to provide optimal protection both in terms of funding and legal framework.

## Keywords: protection, capital market, securities investor proteciton investor

## Abstrak
Perlindungan  aset  pemodal  dalam  instrument  Pasar  Modal  menjadi  alasan  penting  dalam menilai  resiko  investasi  di  negara  Indonesia.  Beberapa  resiko  yang  dapat  terjadi  seperti penyalahgunaan  aset  pemodal  ( fraud )  dapat  mengakibatkan  pemodal  menderita  kerugian kehilangan  aset  yang  berharga  dan  menggangu  iklim  transaksi  pasar  modal  Indonesia. Securities  Investor  Protection  Fund (SIPF)  dibentuk  untuk  memberikan  perlindungan  dan menanggulangi  kerugian  pemodal  akibat  resiko  ini  namun  menyisakan  permasalahan  yang dapat timbul dan  memberikan ketidakadilan bagi  pemodal.  Tujuan dari penelitian  ini adalah untuk  meneliti  perlidungan  hukum  yang  diberikan  oleh  SIPF  serta  menganalisi  kelemahan- kelemahannya  untuk  menghasilkan  solusi  dari  hal  tersebut.  Metode  penelitian  yang digunakan  adalah  yuridis  normatif  dengan  spesifikasi  penelitian  bersifat  deskriptif  analitis. Hasil dari analisa dari penelitian ini adalah  SIPF merupakan lembaga yang dikelola oleh PT Penyelenggara  Program  Perlindungan  Investor  Efek  Indonesia  (P3IE)  berdasarkan  Surat Keputusan  Dewan  Komisioner  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  Kep-43/D.04/2013.  Dana Perlindungan  Pemodal  yang  telah  dihimpun  belum  dapat  memberikan  perlindungan  secara optimal baik dari segi pembiayaan maupun kerangka hukumnya.
Kata Kunci : perlindungan, pasar modal, securities investor proteciton investor
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                         ISSN: 2086-1702 - 1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)

## ▪
ISSN:2086
- 1702

## A. Pendahuluan
Pasal  1  angka  13  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1995  tentang  Pasar  Modal menjelaskan bahwa Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum  dan  perdagangan  Efek,  Perusahaan  Publik  yang  berkaitan  dengan  Efek  yang diterbitkannya,  serta  lembaga  dan  profesi  yang  berkaitan  dengan  Efek.  Pasar  Modal merupakan  terjemahan  dari  istilah capital  market .  Istilah  Pasar  Modal  dapat  berarti tempat  dengan  suatu  sistem  yang  mengatur  mengenai  tata  cara  memenuhi  kebutuhan dana  bagi  suatu  perusahaan.  Pasar  Modal  dapat  juga  diartikan  sebagai  suatu  tempat dimana orang-orang melakukan kegiatan jual beli atas efek (Hadi, 2013).
Pasar  Modal  mempunyai  peranan  yang  strategis  dalam  pembangunan perekonomian Indonesia,  yaitu sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha dan wahana investasi bagi masyarakat (Kansil, 2004). Untuk mendukung peran tersebut, maka dibutuhkan regulasi di bidang Pasar Modal yang efektif dan berintegritas sehingga dapat menunjang pertumbuhan Pasar Modal. Regulasi tersebut harus mampu melindungi setiap  unsur  yang  terkait  dalam  Pasar  Modal,  terutama  pemodal.  Pemodal  akan membutuhkan  perlindungan  terhadap  asetnya  dan  perlindungan  terhadap  aset  pemodal akan  memberikan  rasa  aman  dan  meningkatkan  kepercayaan  pemodal  untuk  terus berinvestasi  di  Pasar  Modal.  Dalam  berinvestasi  di  pasar  modal  para  investor  lebih dominan  memiliki  ketergantungan  dengan  perusahaan  efek,  karena  perusahaan  efek merupakan  pihak  secara  hukum  memiliki  kewenangan  untuk  menyimpan,  mengontol, mentransfer,  dan  menggunakan  aset  investor  dalam  rangka  aktivitas  transaksi  untuk kepentingan investor (Hakim, 2015).
IOSCO  (International  Organization  Of  Securities  Commission) sebagai organisasi  Pasar  Modal  dunia telah  mengeluarkan IOSCO  Objectives  and  Principle  of Securities Regulation yang merupakan kerangka umum pengaturan Pasar Modal. Prinsip tersebut bertujuan untuk melindungi para investor, menjamin terbentuknya Pasar Modal yang  wajar,  efesien,  dan  transparan,  serta  mengurangi  resiko  sistemik.  Prinsip-prinsip tersebut  berkaitan  dnegan  lembaga  pengawas,  lembaga  Bursa  Efek,  penegakan  hukum, kerjasama dibidang pengaturan, emiten dan perusahaan publik, skema investasi kolektif, lembaga intermediasi dan pasar sekunder (Abubakar, 2009).
Pembentukan  dana  perlindungan  pemodal  merupakan  salah  satu  bentuk perlindungan pemodal  yang direkomendasikan oleh IOSCO dan  merupakan sesuatu hal
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                         ISSN: 2086-1702 - 1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
- 1702 yang sudah menjadi best practices Pasar Modal di berbagai negara. Guna meningkatkan daya saing, Pasar Modal Indonesia perlu meningkatkan pola perlindungan terhadap aset pemodal  antara  lain  dengan  membentuk  skema  Dana  Perlindungan  Pemodal.  Dana Perlindungan Pemodal adalah kumpulan dana yang dibentuk untuk melindungi Pemodal dari hilangnya Aset Pemodal. Berbeda dengan dana jaminan yang dipungut dan dikelola oleh  PT  Kliring  Penjaminan  Efek  Indonesia  (KPEI)  selaku  lembaga  kliring  dan penjaminan  untuk  melindungi  pemodal  dari  risiko  penyelesaian  transaksi (settlement risk), dana  perlindungan  pemodal  merupakan  suatu  skema  yang  dibangun  untuk memberikan perlindungan atas aset  pemodal  yang disimpan pada perusahaan efek  (Tim Studi Pembentukan Dana Proteksi Pemodal Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Departemen Keuangan Republik Indonesia, 2010).
Pembentukan  dana  perlindungan  pemodal  merupakan  salah  satu  bentuk perlindungan  untuk  investor  yang  direkomendasikan  oleh  IOSCO  dan  merupakan sesuatu  hal  yang  sudah  menjadi best  practices Pasar  Modal  di  berbagai  negara.  Guna meningkatkan daya saing, Pasar Modal Indonesia perlu meningkatkan pola perlindungan terhadap  aset  pemodal  antara  lain  dengan  membentuk  skema  Dana  Perlindungan Pemodal.  Dana  Perlindungan  Pemodal  adalah  kumpulan  dana  yang  dibentuk  untuk melindungi  Pemodal  dari  hilangnya  Aset  Pemodal.  Berbeda  dengan  dana  jaminan  yang dipungut  dan  dikelola  oleh  PT  Kliring  Penjaminan  Efek  Indonesia  (KPEI)  selaku lembaga  kliring  dan  penjaminan  untuk  melindungi  pemodal  dari  risiko  penyelesaian transaksi  ( settlement  risk ),  dana  perlindungan  pemodal  merupakan  suatu  skema  yang dibangun  untuk  memberikan  perlindungan  atas  aset  pemodal  yang  disimpan  pada perusahaan efek.
Keberadaan  DPP  umumnya  sudah  lazim  dilakukan  di  negara-negara  lain  dan dikenal  sebagai investor  protection  fund atau compensation  fund .  Bahkan  investor protection  fund  sudah  terbentuk  sejak  1970  di  Amerika  Serikat  dan  dikelola  oleh  SIPC (Securities  Investor  Protection  Corporation) .  Namun  inisiatif  pembentukan investor protection  fund di  kawasan  Asia  baru  muncul  beberapa  tahun  terakhir.  Terbentuknya SIPF  bukanlah  tanpa  sebab,  adanya  kasus  penyalahgunaan  asset  investor oleh  beberapa perusahaan  perantara  pedagang  efek  diantaranya  kasus  PT.  Antaboga  Delta  Securities, PT.  Signature  Capital  Indonesia,  PT.  Optima  arya  Securities  dan  PT  Sarijaya  Permana Securities  yang  menyebabkan  timbulnya  kerugian  besar  bagi  akibat  hilangnya  aset
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                         ISSN: 2086-1702 - 1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
- 1702 investor yang disebabkan penyalahgunaan oleh perusahaan. Dikarenakan adanya urgensi tersebut sehingga dibentuklah lembaga ini.
Sudah banyak negara yang industri Pasar Modalnya memiliki lembaga Securities Investor  Protection  Fund dengan  berbagai  model  bisnis  yang  disesuaikan  dengan karakteristik  industri  Pasar  Modal  masing-masing.  Ada  negara  yang  menerapkan Securities  Investor  Protection  Fund sebagai  lembaga  independen  seperti  diatur  oleh Undangundang  yaitu  Lembaga  Penjamin  Simpanan  (LPS)  di  Indonesia,  misalnya Amerika  Serikat,  Kanada,  Republik  Rakyat  Cina  dan  Filipina.  Ada  juga  negara  yang menerapkan model Securities Invstor Protection Fund sebagai bagian dari industri Pasar Modal  atau  dimiliki  oleh  industri  Pasar  Modal,  sehingga  pengaturannya  cukup  melalui regulasi  tingkat  Pasar  Modal  seperti  Hong  Kong  Exchange  di  Hong  Kong.  Beberapa negara  mendirikan Securities  Investor  Protection  Fund sebagai  bagian  yang  tidak terpisahkan dari Bursa Efek sehingga Securities Investor Protection Fund bukan sebagai lembaga  independen  yang  berdiri  sendiri,  misalnya  Malaysia,  Singapura  dan  Thailand (Tim  Studi  Pembentukan  Dana  Proteksi  Pemodal  Badan  Pengawas  Pasar  Modal  dan Lembaga Keuangan Departemen Keuangan Republik Indonesia, 2010).
Dengan  latar  belakang  inilah  maka  penulis  tertarik  untuk  meneliti  mengenai perlindungan  hukum  bagi  investor  dalam  kegiatan  Pasar  Modal  oleh Securitas  Investor Protection Fund (SIPF) di Indonesia, untuk selanjutnya peneliti akan menggunakan judul “PERLINDUNGAN  HUKUM  BAGI  INVESTOR  PASAR  MODAL  OLEH
SECURITIES INVESTOR PROTECTION FUND ”.

## B. Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  pendekatan  yuridis  normatif. Pengkajian  dilakukan  dengan  bahan-bahan  hukum  primair  dan  sekunder.  Pendekatan adalah  wadah  cara  pandang  peneliti  agar  dapat  memberikan  kejelasan  uraian  atau substansi karya ilmiah. Pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan perundang- undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan sejarah  hukum (historical  approach), dan  pendekatan  perbandingan (comparative approach) (Diantha, 2016).
Spesifikasi penelitian ini termasuk penelitian deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan  untuk  mengumpulkan  informasi  aktual  secara  rinci  yang  melukiskan  gejala  yang
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                         ISSN: 2086-1702 - 1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪ ISSN:2086 - 1702 ada,  kemudian  disusun,  dijelaskan  dan  dianalisis.  Penulisan  ini  menggunakan  metode kualitatif  jadi  data  yang  terkumpul  berupa  kata  dan  gambar  bukan  angka,  data  yang  di kumpulkan tersebut sebagai bahan penelitian (Moleong, 2005).

## C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan
1. Eksistensi Perlindungan Hukum oleh Securities Investor Protection Fund (SIPF) Perkembangan pasar  modal di Indonesia  mengalami peningkatan  yang sangat pesat  terutama  setelah  pemerintahan  melakukan  penerbitan  berbagai  regulasi  di bidang  keuangan  dan  perbankan  termasuk  pasar  modal.  Para  pelaku  di  pasar  odal telah  menyadari  bahwa perdagangan efek dapat memberikan return yang cukup baik dan  sekaligus  memberikan  kontribsi  yang  besar  bagi  perkembangan  perekonomian negara Indonesia (Navirinurani, Abubakar, & Kartikasari, 2018).
Perlindungan  investor  merupakan  salah  satu  hal  yang  sangat  penting. Perlindungan  yang  kurang  maksimal  bagi  investor  akan  menimbulkan  keengganan bagi  investor  untuk  melakukan  investasi  di  Pasar  Modal.  Kurangnya  ketertarikan pemodal  akan  mengakibatkan  kegiatan  pasar  menjadi  lesu  dan  fungsi  Pasar  Modal tidak  akan  berkembang.  Salah  satu  yang  penting  adalah  perlindungan  hukum. Perlindungan hukum sangat erat kaitannya dengan aspek keadilan. Menurut pendapat Soediman  Kartohadiprodjo,  pada  hakikatnya  tujuan  adanya  hukum  adalah  mencapai keadilan.  Maka  dari  itu,  adanya  perlindungan  huum  merupakan  salah  satu  medium untuk  menegakkan  keadilan  salah  satunya  penegakkan  keadilan  di  bidang  ekonomi khususnya pasar modal (Dimyati, 2014).
Perlindungan  hukum  yang  dimaksud  di  sini  adalah  perlindungan  yang diberikan  oleh  hukum  kepada  pemodal  atas  hak-haknya  dari  suatu  tindakan sewenang-wenang. kepentingan bagi  investor yang paling  mendasar selain  mendapat keuntungan  atas  investasinya  juga  mendapatkan  perlindungan  atas  perlakuan  yang adil  dan  seimbang  antara  dirinya  dengan  emiten.  Perlindungan  dan  perlakuan  yang adil  ini  terutama  diperlukan  oleh  pemodal,  mengingat  kenyataan  bahwa  kedudukan pemodal seringkali berada dalam posisi yang tidak setara secara proporsional dengan emiten, dan karenanya perlu dilindungi (Surya & Yustiavandana, 2008).
Tujuan dari perlindungan hukum adalah untuk mencapai suatu keadilan, sebab fungsi  hukum  tidak  hanya  dalam  upaya  mewujudkan  kepastian  hukum,  tetapi  juga agar  tercapainya  jaminan  dan  keseimbangan  yang  sifatnya  tidak  sekedar  adaptif  dan fleksibel,  akan  tetapi  berfungsi  juga  untuk  menciptakan  keseimbangan  antara
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                         ISSN: 2086-1702 - 1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
kepentingan  pengusaha  dengan  konsumen,  penguasa/pemerintah  dengan  rakyat. Bahkan  huum  sangat  dibutuhkan  untuk  melindungi  mereka  yang  lemah  atau  belum kuat secara sosial, ekonomi, dan politik untuk memperoleh keadilan sosial (Rasyidi & Putra, 2003).
Beberapa  resiko  yang  timbul  dalam  kegiatan  pasar  modal  adalah  sebagai berikut (Sutedi, 2009):
1. Risiko  finansial  yaitu  risiko  yang  diderita  oleh  investor  atau  pemodal  sebagai akibat  dari  ketidakmampuan  emiten  memenuhi  kewajiban  pembayaan dividen/bunga pokok investasi;
2. Risiko pasar, yaitu risiko akibat menurunnya harga pasar secara substansial, baik secara keseluruhan dalam saham maupun saham tertentu akibat perubahan tingkat inflasi  ekonomi,  keuangan  manajemen  perusahaan  negara,  dan  perubahan  atas kebijaksanaan pemerintah;
3. Risiko  psikologis,  yaitu  risiko  bagi  pemodal  yang  bertindak  secara  emosional dalam  menghadapi  harga  saham  berdasarkan  optimisme  dan  pesimisme  dapat menaikkan dan menurunkan harga saham.
Terkait  dengan  perlindungan  terhadap  aset  nasabah  perusahaan  efek,  yakni pemodal, berdasarkan Pasal 37  Undang-Undang  Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal  mengatur  agar  perusahaan  efek  yang  menerima  efek  dari  nasabahnya  wajib menyimpan efek tersebut dalam rekening yang terpisah dari rekening perusahaan efek dan  menyelenggarakan  pembukuan  secara  terpisah  untuk  setiap  nasabah  serta menyediakan  tempat  penyimpanan  yang  aman  atas  harta  nasabahnya.  Dengan demikian,  melalui  pengaturan  tersebut,  perusahaan  efek  yang  melakukan penyelewengan  dana  dan  efek  nasabah  dapat  dikenakan  sanksi  tegas  dari  OJK (Otoritas Jasa Keuangan).
Tugas  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  OJK  menggunakan  sistem pengawasan yang terintegrasi, dimana seluruh aktifitas di bidang jasa keuangan yang dilakukan  oleh  berbagai  lembaga  keuangan  di  Indonesia  harus  tunduk  pada  OJK, kecuali yang ditentukan lain dalam UU. “Terpadunya kebijakan yang ditetapkan dan dijalankan  OJK  menjadi  ukuran  terintegrasinya  pelaksanaan  tugas  OJK  (Sitompul, 2012). Kewenangan lembaga untuk menetapkan peraturannya sendiri dikenal sebagai lembaga Self  Regulatory  Organization (SRO).  Dalam Dictionary  of  Banking  Terms karangan  Ritch  R,  yang  dimaksud  dengan  SRO  adalah  “ business  organization  that sets  its  own  rules  for  fair  conduct,  licences,  or  approves  firm  engaging  in  market
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                         ISSN: 2086-1702 - 1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
makin  activities,  and  supervisesthe  activities  of  market  participant” (Sutedi,  2009). Yang dalam bahasa Indonesia lebih kurang artinya organisasi bisnis yang menetapkan peraturannya sendiri untuk keadilan, lisensi atau menyetujui perusahaan yang terlibat dalam kegiatan di pasar dan mengawasi kegiatan dari pelaku pasar.
SRO merupakan institusi yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk membuat  dan  menetapkan  peraturan  baik  mengenai  keanggotaan,  bagaimana  cara berdagang  dilakukan  maupun  pengawasan  terhadap  anggotanya.  Melalui  pembuatan peraturan, SRO harus menetapkan standard untuk mencegah terjadinya penipuan dan manipulasi pasaar, serta menjatuhkan sanksi terhadap anggota bursa  yang  melanggar hukum  federal  efek.  Lembaga-lembaga  SRO  yang  dikenal  di  Indonesia  antara  lain Bursa  Efek,  Lembaga  Kliring  dan  Penjaminan  (PT  KPEI),  dan  Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (PT KSEI).
Kasus  PT  Sarijaya  Permana  Sekuritas  (SPS)  dan  PT  Optima  Kharya  Capital Securities  (OKCS)  menjadi  salah  satu  kasus  yang  penting  untuk  menjadi  pelajaran dalam dunia investasi. Kasus ini membuat regulator pasar modal akhirnya membentuk Investor  Protection  Fund  (IPF) dengan  prioritas  utama  melindungi  aset  nasabah menerbitkan  Peraturan  Bapepam-LK  Nomor  VI.A.4  Lampiran  Keputusan  Ketua Bapepam-LK  Nomor  Kep-715/BL/2012  tentang  Dana  Perlindungan  Pemodal  (DPP) (Peraturan  VI.A.4)  serta  Peraturan  VI.A.5  Lampiran  Keputusan  Ketua  Bapepam-LK Nomor  Kep-716/BL/202  tentang  Penyelenggaraan  Dana  Perlindungan  Pemodal (PDPP)  (Peraturan  VI.A.5)  yang  kemudian  dikonversikan  dan  digantikan  dengan Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  (POJK)  No.  49/POJK.04/2016  tentang  Dana Perlindungan  Pemodal  dan  POJK  No.  50/POJK.04/2016  tentang  Penyelenggaraan Dana  Perlindungan  Pemodal  pada  tahun  2016.  (Indonesia  Securities  Investor Protection Fund, 2017).
Dengan  mengacu  pada  Peraturan  tersebut  serta  dengan  diterbitkannnya  izin usaha  sebagai  PDPP  dari  OJK  melalui  Surat  Keputusan  Dewan  Komisioner  Otoritas Jasa  Keuangan  Nomor  Kep-43/D.04/2013  tertanggal  11  September  2013  tentang Pemberian  Izin  Usaha  Penyelenggaraan  Dana  Perlindungan  Pemodal  kepada  PT Penyelenggara  Program  Perlindungan  Investor  Efek  Indonesia  (P3IEI)  atau  yang dikenal dengan Indonesia Securities Investor Protection Fund (Indonesia SIPF) secara resmi  menjadi  Perusahaan  yang  memiliki  kewenangan  sebagai  Penyelenggara  Dana Perlindungan  Pemodal.  Pada  tahun  2016  telah  terdapat  112  (seratus  dua  belas) Perantara  Pedagang  Efek  dan  21  (dua  puluh  satu)  Bank  Kustodian  yang
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                         ISSN: 2086-1702 - 1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪ ISSN:2086
-
1702
mengadministrasikan  rekening  Efek  Nasabah  yang  menjadi  anggota  DPP  (Indonesia Securities Investor Protection Fund, 2017).
Securities  Investor  Protection  Fund adalah  lembaga  yang  didirikan  untuk melindungi  aset  investor  di  pasar  modal  dari  kerugian  yang  disebabkan  risiko kejahatan  oleh  karyawan  atau  manajemen  perusahaan  efek  dan  risiko  kebangkrutan perusahan  efek.  Undang-undang  Pasar  Modal  telah  menggariskan  jenis-jenis  tindak pidana  di  bidang  pasar  modal,  seperti  penipuan,  manipulasi  pasar,  dan  perdagangan orang  dalam.  Berikut  ini  merupakan  uraian  singkat  jenis-jenis  tindak  pidana  pada pasar modal, yaitu:
1. Penipuan
Penipuan  adalah  bahwa  dalam  kegiatan  perdagangan  efek  setiap  pihak  dilarang secara langsung maupun tidak langsung untuk menipu atau mengelabui pihak lain dengan  menggunakan  sarana  atau  cara  apapun,  turut  serta  menipu  atau mengelabui pihak lain dan membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material  atau  tidak  mengungkapkan  fakta  yang  material  agar  pernyataan  yang dibuat  tidak  menyesatkan  mengenai  keadaan  yang  terjadi  pada  saat  pernyataan dibuat  dengan  maksud  untuk  menguntungkan  atau  menghindarkan  kerugian untuk  diri  sendiri  atau  pihak  lain  atau  dengan  tujuan  mempengaruhi  pihak  lain untuk membeli atau menjual efek.
Penipuan  di  pasar  modal,  sebagaimana  dijelaskan  dalam  penjelasan  Pasal  90 UUPM,  dapat  meliputi  penipuan  yang  dilakukan  melalui  prospectus  atau  dalam kegiatan  efek  di  Bursa.  Selain  itu  penipuan  juga  dapat  dilakukan  baik  atas  efek yang  tercatat  ( listed )  di  bursa  maupun  efek  yang  diperdagangkan  di  luar  bursa ( over the counter ) (Supriyadi, Nasution, Sunarmi, & Hasibuan, 2015).
2. Manipulasi Pasar
Secara  umum  definisi  dari  manipulasi  pasar  dapat  diartikan  sebagai  suatu tindakan pura-pura yang tidak mencerminkan perbuatan yang sebenarnya dengan maksud  dan  tujuan  tertentu  yang  tersembunyi.  Maksud  dan  tujuan  biasanya dilakukan untuk menaikkan harga efek tertentu di bursa efek (Natalia, 2015). Di dalam Black’s Law Dictionary juga dijumpai pengertian dari manipulasi pasar yaitu the illegal practice of raising or lowering a security’s practice by creating the  appearance  of  active  trading yang  memiliki  arti  manipulasi  pasar  adalah praktik ilegal dari upaya untuk meningkatkan ataupun menurunkan harga dengan menciptakan  gambaran  transaksi  bura  yang  aktif.  Ketentuan  hukum  Indonesia
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                         ISSN: 2086-1702 - 1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
juga mengatur mengenai pelanggaran manipulasi pasar yang tertuang di dalam 3 (tiga)  Pasal  pada  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1995  tentang  Pasar  Modal. Ketiga  Pasal  yang  mengatur  mengenai  manipulasi  pasar  yaitu  pada  Pasal  91, Pasal 92, dan Pasal 93.
3. Perdagangan Orang Dalam ( Insider Trading )
Insider trading adalah sebutan bagi perdagangan saham atau sekuritas (contohnya obligasi)  perusahaan  oleh  orang-orang  dalam  perusahaan  tersebut.  Dalam beberapa  yurisdiksi, insider  trading bisa  dilakukan  dan  sah  menurut  hukum, namun  istilah  ini  umumnya  merujuk  pada  kegiatan  ilegal  di  lingkungan  pasar finansial  untuk  mencari  keuntungan  yang  biasanya  dilakukan  dengan  cara memanfaatkkan  informasi  internal,  misalnya  rencana-rencana  atau  keputusan- keputusan perusahaan yang belum dipublikasikan (Amelia, 2016). Insider trading diatur dalam Pasal 95, 96, dan 97 UUPM.
4. Informasi Menyesatkan ( Misleading Information )
Misleading information secara sederhana diatrikan sebagai memberikan informasi yang  salah  dan  setengah  benar  berkaitan  dengan  kualitas  informasi.  Artinya informasi  yang  diberikan  tidak  akurat  atau  tidak  benar  atau  menyesatkan,  yang semata-mata  ditujukan  sebagai window  dressing untuk  menarik  investor,  hal mana tergolong sebagai kejahatan korporasi di dalam pasar modal (Ratna, 2006).
Perbedaan antara jenis kejahatan ini adalah akibat perbuatan yang ditimbulkan. Contoh perbedaan antara  manipulasi  pasar dan penipuan,  jika  manipulasi pasar  yang dilakukan sudah jelas bahwa pasar akan termanipulasi sehingga akibatnya antara lain harga  saham  menjadi  semu.  Sementara  itu,  jika  tindakan  penipuan  yang  dilakukan maka dengan informasi atau keadaan yang tidak sebenarnya jelas aka nada pihak yang dirugikan tanpa harus mempunyai akibat kepada pasar yang termanipulasi.
Salah  satu  penyebab  terjadinya  pailit  pada  perantara  pedagang  efek  yaitu terjadi transaksi diatas  limit, disebabkan oleh lemahnya proses kredit manajemen dan lemahnya  prosedur  manajemen  jaminan,  selanjutnya  akan  berdampak  pada ketidakstabilan  keuangan  dan  kebangkrutan  perusahaan.  Hal  ini  dapat  disebabkan oleh  kurangnya  pengawasan  transaksi  nasabah  yang  melebihi trading  limit dan/atau manajemen resiko yang kurang memadai.
Risiko  pailit  adalah  kondisi  dimana  perusahaan  efek  tidak  dapa  memenuhi persyaratan  yang  ditentukan  oleh  regulasi  dalam  suatu  Negara  untuk  tetap menjalankan  bisnisnya sebagai perusahaan efek  sehingga  harus dinyatakan pailit dan
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                         ISSN: 2086-1702 - 1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
seluruh asetnya dilikuidasi  (Suharjo, 2011). OJK  telah  mengeluarkan peraturan guna pencegahan terhadap terjadinya resiko kehilangna aset nasabah:
1. Pasal  37  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1995  tentang  Pasar  Modal  yang mengatur  mengenai  pemisahan  rekening  efek  milik  nasabah  dengan  perusahan efek,  didukung  oleh  Peraturan  Bapepam  Nomor  V.IA.3  tentang  Rekening  Efek pada Kustodian;
2. Peraturan  Bapepam  Nomor  V.E.1  tentang  perilaku  perusahaan  efek  yang melakukan  kegiatansebagai  perantara  pedagang  efek  dan/atau  uang  yang  diterima dari nassabah untuk melakukan transaksi atas nama nasabah tanpa atau tidak seusai dengan perintah nasabah;
3. Peraturan Bapepam Nomor V.D.3 tentang pengendalian intern dan penyelenggaran pembukuan oleh Perusahaan Efek. Mengantur bahwa dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari  perushaaan  efek  harus  sekurang-kurangnya  memiliki  4  (empat)  bagian pengendalian  internal,  yaitu  bagian  pemasaran,  bagian  pesanan  dan  perdagangan, bagian  pembukuan,  dan  bagian  custodian,  memiliki  fungsi  masing-masing  yang terpisah antara satu dengan yang lain.
Perlindungan  terhadap  aset  nasabah  dalam  hal  perantara  pedagang  efek  pailit telah  diatur  sejak  tahun  1997  dengan  dikeluarkannya  Peraturan  Bapepam  Nomor VI.A.3  tentang  Rekening  Efek  pada  Kustodian,  Pasal  5  huruf  a  isinya  menjelaskan bahwa  efek  yang  dicatat  dalam  rekening  efek  nasabah  bukan  merupakan  harta perusahaan  efek,  oleh  karena  itu  efek  tersebut  tidak  dapat  diambil  atau  disita  oleh kreditur  perusahaan  efek.  Jika  amanat  Pasal  37  Undang-Undang  Pasar  Modal dilaksanakan  dengan  baik,  terutama  dalam  hal  pencataan  maka  aset  nasabah  dapat langsung  dikembalikan  dengan  mudah.  Tetapi  dimungkinkan  terjadi  penyimpangan dalam  pelaksanaan  Pasal  37  tersebut.  Pasal  5  huruf  c  Peraturan  Bapepam  Nomor VI.A.3  tentang  Rekening  Efek  pada  Kustodian  memberikan  solusi  yaitu  dalam  hal aset milik perusahaan efek tidak cukup untuk menjamin bahwa semua efek yang ada dalam rekening efek dapat dikembalikan kepada pemegang rekening, likuidator wajib membagikan  efek  yang  ada  dalam  penitipan  kolektif  kepada  pemegang  rekening secara  proporsional  dengan  nilai  masing-masing  rekening.  Atas  dasar  inilah  SIPF dibentuk untuk memberikan fungsi perlindungan.
Risiko  karena  kondisi  pasar  dan  risiko  investasi  lainnya  tidak  termasuk  jenis risiko  yang  dilindungi  oleh Securities  Investor  Protection  Fund .  Keberadaan Securities  Investor  Protection  Fund diharapkan  dapat  meningkatkan  kepercayaan
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                         ISSN: 2086-1702 - 1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702 investor  untuk  berinvestasi  di  pasar  modal  sehingga  jumlah  investor  akan  semakin bertambah.  Dengan  demikian,  fungsi  utama Securities  Investor  Protection  Fund hamper  sama  dengan  Lembaga  Penjaminan  Simpanan  di  industri  perbankan  (Tim Studi  Pembentukan  Dana  Proteksi  Pemodal  Badan  Pengawas  Pasar  Modal  dan Lembaga Keuangan Departemen Keuangan Republik Indonesia, 2010).
Sebagai  lembaga  yang  bertujuan  untuk  melindungi  investor,  PT  P3IEI mengalokasikan  Cadangan  Ganti  Rugi  Pemodal  (CGRP)  merupakan  dana  yang sewaktu-waktu  dapat  dipergunakna  untuk  memberikan  ganti  rugi  kepada  pemodal oleh  P3IEI  yang  memiliki  kewenangan  untuk  menatausahakan  dan  mengelola  dana cadangan  dimaksud.  Pada  tanggal  6  Agustus  2015  diadakan  Perjanjian  Penyediaan Cadangan  Ganti  Rugi  Pemodal  (CGRP)  antara  PT  Bursa  Efek  Indonesia  (BEI),  PT Kliring  Penjaminan  Efek  Indonesia  (KPEI),  PT  Kustodian  Sentral  Efek  Indonesia (KSEI)  dan  PT  Penyelenggara  Program  Perlindungan  Investor  Indonesia  (P3IE). CGRP  tersebut  secara  keseluruhan  bernilai  sebesar  Rp150.000.000.000,00  (seratus lima  puluh  miliar  rupiah).  Penggunaan  CGRP  hanya  dapat  dilakukan  untuk memberikan  ganti  rugi  kepada  Pemodal  atas  hilangnya  aset  pemodal  sebagaimana dimaksud  dalam  POJK  No.  49/POJK.04/2016  tentang  Dana  Perlindungan  Pemodal. Realisasi  atas  penggunaan  CGRP  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  1  ayat  (4) Perjanjian  tersebut  hanya  dilakukan  oleh  P3IEI  apabila  DPP  tidak  mencukupi  untuk melakukan  pembayaran  ganti  rugi  Pemodal  dan  harus  dimohonkan  persetujuan kepada  OJK  untuk  menjadi  DPP  (Tim  Studi  Pembentukan  Dana  Proteksi  Pemodal Badan  Pengawas  Pasar  Modal  dan  Lembaga  Keuangan  Departemen  Keuangan Republik Indonesia, 2010).
Pasal  21  POJK  No.  49/POJK.04/2016  tentang  Dana  Perlindungan  Pemodal mengatur  syarat  bagi  pemodal  untuk  mendapatkan  ganti  rugi  dari  P3IE,  pemodal harus:
1. Memiliki rekening dan menitipkan asetnya pada Kustodian;
2. Memiliki Sub Rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; dan
3. Memiliki Nomor Identitas Tunggal Pemodal/ Single Investor Identification . Sementara itu, syarat aset pemodal yang dilindungi adalah:
1. Pasal  19  POJK  No.  49/POJK.04/2016  tentang  Dana  Perlindungan  Pemodal mengatur  Efek  dan  harta  lain  yang  berkaitan  dengan  Efek  dalam  Penitipan Kolektif  pada  Kustodian  yang  dicatat  dalam  Rekening  Efek  pada  Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; dan
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                         ISSN: 2086-1702 - 1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 - 1702
2. Pasal  20  POJK  No.  49/POJK.04/2016  tentang  Dana  Perlindungan  Pemodal menatur  dana  yang  ditipkan  pada  Kustodian  yang  dibukakan  Rekening  Dana Nasabah pada bank atas nama masing-masing Pemodal.
Bagi  pemodal  yang  memenuhi  syarat  sebagai  pemodal  yang  dilindungi  guna memperoleh ganti rugi, dapat melakukan klaim asetnya sesuai dengan bagan berikut:
Gambar 1 Skema Klaim Dana Perlindungan Pemodal.
POJK  mengeluarkan  pernyataan  tertulis  terkait  kejadian  kehilangan  aset Pemodal.  Berdasarkan  Surat  Edaran  OJK  Nomor  18/SEOJK.04/2013,  pernyataan tertulis  yang  diterbitkan  oleh  OJK  kepada  P3IEI,  menyatakan  bahwa:  Terhadap kehilangan aset Pemodal. Kustodian tidak memiliki kemampuan unutk mengembalikan Aset Pemodal. Bagi Kustodian berupa Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan Efek dinyatakan tidak dapat melanjutkan kegiatan usahanya dan dipertimbangkan  izin  usahanya  dicabut  oleh  OJK;  atau  Bagi  Bank  Kustodian dinyatakan  tidak  dapat  melanjutkan  kegiatan  usahanya  sebagai  Bank  Kustodian  dan dipertimbangkan persetujuan Bank Umum sebagai Kustodian dibatalkan oleh OJK.
Selambat-lambatnya  3  (tiga)  hari  kerja  sejak  P3IEI  menerima  pernyataan tertulis dari OJK terkait kejadian kehilangan aset Pemodal, wajib melakukan publikasi melalui  media  nasional  dan  website  yang  berisi  informasi  bahwa  telah  terjadi peristiwa kehilangan aset Pemodal di suatu Kustodian dan mengundang Pemodal lain yang  merasa  kehilangan  Aset  agar  menyampaikan  klaim  kepada  P3IEI.  Penerimaan klaim  berlangsung  selamat  30  (tiga  puluh)  hari  kerja  sejak  pengumuman  dilakukan. Parallel  dengan  proses  penerimaan  klaim,  P3IEI  mengusulkan  pembentukan  komite klaim  kepada  OJK  dan  membentuk  tim  verifikasi  klaim.  Sesuai  dengan  ketentuan, Komite Klaim beranggotakan paling sedikit 7 (tujuh) orang yang terdiri dari:
a. Paling sedikit 2 (dua) orang Pejabat OJK
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                         ISSN: 2086-1702 - 1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 - 1702
b. Paling  sedikit  3  (tiga)  orang  Perwakilan  Bursa  Efek,  Lembaga  Kliring  dan Penjaminan (LKP) dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP);
c. Paling sedikit 1 (satu) orang Direksi P3IEI;
d. Paling  sedikit  1  (satu)  orang  professional  di  bidang  Pasar  Modal  dan/atau Perwakilan Lembaga Perlindungan Konsumen.
Pemodal  harus  mengajukan  klaim  kepada  P3IEI  dengan  menyertakan  hal-hal sebagai berikut:
1. Formulir klaim yang ditetapkan oleh P3IEI;
2. Perjanjian subrogasi yang telah ditandatangani oleh Pemodal;
3. Surat  Kuasa  kepada  P3IEI  untuk  mendapatkan  informasi  pemodal  dari  Bursa Efek, LKP, LPP, dan/atau pihak lain;
4. Dokumen,  data,  informasi  maupun  bukti-bukti  lainnya  yang  dipersyaratkan pada formulir klaim.
Tim  Verifikasi  melakukan  verifikasi  klaim  dan  kemudian  menyerahkan  hasil verifikasi  kepada  Komite  Klaim  dalam  waktu  tidak  lebih  dari  2  (dua)  bulan  atau waktu  lainnya  yang  dditentukan  oleh  OJK.  Selanjutnya,  Komite  Klaim  melakukan penelaahan  atas  laporan  Tim  Verifikasi  dan  menyusun  rekomendasi  kepada  Direksi P3IEI  berupa  diterima  atau  ditolaknya  klaim  yang  diajukan  oleh  Pemodal,  jumlah ganti  rugi  untuk  setiap  Pemodal  maupun  jumlah  total  ganti  rugi  pada  1  (satu) Kustodian.  Kemudian  direksi  P3IEI  mengeluarkan  Surat  Keputusan  Klaim berdasarkan  rekomendasi  Komite  Klaim.  Setelah  itu  P3IEI  melakukan  pembayaran klaim kepada Pemodal yang klaimnya diterima.
Dalam  hal  klaim  yang  diajukan  Pemodal  tidak  diterima  oleh  P3IEI,  Pemodal berhak  mengajukan  keberatan  atas  keputusan  P3IEI  kepada  OJK  dalam  waktu  tidak lebih  dari  30  (tiga  puluh)  hari  sejak  tanggal  sura  pemberitahuan  tidak  diterimanya klaim. OJK melakukan pemeriksaan atas keberatan atas Surat Keputusan Klaim yang diajukan  oleh  Pemodal  OJK  dapat  menerima  ataupun  menolak  keberatan  tersebut. Dalam  hal  OJK  menetapkan  bahwa  klaim  dapat  diganti  rugi  dengan  menggunakan DPP  maka  P3IEI  wajib  dalam  waktu  tidak  lebih  dari  5  (lima)  hari  kerja  sejak diterimanya  penetapan  dari  OJK  melakukan  pembayaran  kepada  Pemodal  tersebut sesuai dengan jumlah yang ditetapkan oleh OJK.
Pada  saat  pengajuan  klaim,  Pemodal  telah  memberikan  pernyataan  secara tertulis  untuk  mengalihkan  seluruh  hak  tagih  Pemodal  terhadap  Kustodian  sebesar nilai Aset Pemodal yan hilang yang diganti DPP. Disamping itu, Pemodal dapat pula
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                         ISSN: 2086-1702 - 1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪ ISSN:2086
- 1702
memberikan  kuasa  kepada  P3IEI  untuk  mewakili  Pemodal  dalam  rangka  meminta penggantian  kerugian  atas  hilangnya  Aset  Pemodal  yang  tidak  diberi  ganti  rugi  oleh DPP.
P3IEI  melaksanakn  Hak  Subrogasi  dengan  meminta  Kustodian  untuk mengembalikan DPP yang telah digunakan. Selain itu P3IEI juga meminta Kustodian untuk  mengembalikan  aset  Pemodal  berdasarkan  kuasa  penggantian  yang  telah diberikan  oleh  Pemodal.  Apabila  proses  pelaksanaan  hak  subrogasi  dan  pelaksanaan kuasa  penggantian  ini  berhasil,  maka  Kustodian  membayar  sejumlah  dana  kepada P3IEI  yang  telah  dikeluarkan  dari  DPP  untuk  dikembalikan  kepada  DPP  dan membayar ganti rugi atas kehilangan aset Pemodal diluar batas maksimal penggantian dengan menggunakan DPP. Hasil pembayaran dari pelaksanaan hak subrogasi, setelah dikurangi  dengan  biaya  yang  telah  dikeluarkan  wajib  disetor  oleh  P3IEI  ke  dalam DPP.  Sementara  itu,  hasil  pembayaran  dari  pelaksanaan  kuasa  penggantian,  setelah dikurangi dengan biaya yang telah dikeluarkan wajib dikembalikan kepada Pemodal.
DPP  yang  kini  jumlahnya  sudah  meningkat  dibandingkan  pada  awal pembentukan  dihimpun  dari  lima  sumber  utama.  Sumber  pertama  yakni  berasal  dari kontribusi  dana  awal  dari Self  Regulatory  Organization yang  berwenang  terhadap keberlangsungan  Pasar  odal  Indonesia  yakni  Bursa  Efek  Indonesia  (BEI),  Lembaga Kliring dan Penjaminan (KPEI), dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (KSEI) sebesar  Rp45  Miliar  pada  tahun  2013  yang  kemudian  ditambah  lagi  sebesar  Rp15 Miliar pada tahun 2014 sehingga total iuran adalah sebesar Rp 60 Miliar.
Sumber  kedua  yakni  berasal  dari  Iuran  keanggotan  yang  nilainya  ditetapkan oleh  OJK,  yang  terdiri  dari  Iuran  Keanggotaan  Awal  sebesa  Rp  100  Juta  dan  Iuran Keanggotaan Tahunan sebesar 0,001% dari rata-rata bulanan total nilai Aset Nasabah tahun  sebelumya  yang  dititipkan  pada  PPE  dan  BK  yang  dimana  ke  dua  institusi tersebut wajib menjadi anggota DPP.
Sumber ketiga berasal dari PPE dan BK yang terbukti menyalahgunakan Aset Pemodalnya  sebagai  penggantian  dari  pelaksanaan  pembayaran  ganti  rugi  kepada Pemoda  tersebut.  Namun  sejak  DPP  terbentuk  pada  tahun  2013  hingga  kini dikarenakan  belum  adanya  kasus  penyalahgunaan  Aset  Pemodal  oleh  Perusahaan Pedagang  Efek  dan  Bank  Kustodian,  hasil  dari  regulasi  yang  ketat  dari  OJK  serta perbaikan  kemanan  pemantauan  Aset  Pemodal  melalui  nomor  tunggal  identitas pemodal (SID) dan Kartu Akses dari KSEI.
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                         ISSN: 2086-1702 - 1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
Sumber  keempat  berasal  dari  hasil  Investasi  Dana  Perlindungan  Pemodal sesuai dengan yang ditetapkan oleh OJK bahwa DPP hanya dapat diinvestasikan pada Surat  Beharga  Negara  dan/atau  deposito  pada  bank  yang  dimiliki  Pemerintah Republik  Indonesia.  Sumber  kelima  berasal  dari  sumber  lain  yang  ditetapkan  OJK, namun sampai saat ini belum terdapat sumber alternatif yang optimal sehingga belum terealisasi.
IPF  di  usulkan  pembentukannya  oleh  SRO,  yang  mana  SRO  diberi kewenangan  oleh  Undang-undang  Pasar  Modal  untuk  membuat  suatu  aturan  yang bertujuan  untuk  mengembangkan  kinerja  pasar  modal,  usulan  tersebut  selanjutnya disahkan oleh OJK. Selain payung hukum  yang telah disebutkan diatas terdapat  pula standar  internasional  yang  menjadi  dasar  perlunya  IPF  dalam  pasar  modal  di  setiap Negara.  Organisasi  Internasional  yang  berhubungan  dengan  pasar  modal  memiliki atau menetapkan prinsip- prinsip untuk dapat dipenuhi para anggotanya. Pemenuhan prinsip-prinsip tersebut bukan merupakan hal yang harus dilakukan seketika dan tidak ada  sanksi  bagi  yang  tidak  dapat  memenuhinya  karena  kondisi  pasar  sekuritas  yang menjadi wewenang negara anggotanya tidak sama perkembangannya.
Apabila  komite  klaim  dalam  penelaahnya  menyatakan  bahwa  benar  terjadi pemodal  akibat  kejahatan  perusahaan  efek  kustodian,  maka  kerugian  nenvelenggara dana  Perlindungan  pemodal  melakukan  pembayaran  ganti  rugi  kepada  pemodal melalui  rekening  yang  disebutkan  oleh  pemodal  dalam  formulir  permohonan.  Pada tahap  awal  pembentukannya,  Indonesia  SIPF  sebagai  pelaksana  Dana  Perlindungan Pemodal hanya memberikan ganti rugi dalam bentuk dana sebesar nilai aset pemodal yang hilang dan/atau sesuai dengan batasan paling tinggi untuk setiap pemodal  yaitu sebesar  Rp100.000.000.-  (seratus  juta  rupiah)  per  investor/nasabah  atau Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar) per kustodian sesuai dengan keputusan anggota dewan komisioner OJK No. Kep-46/D.04/2015  sejak 6 agustus 2015 hingga saat ini. Ganti rugi atas nilai Aset Pemodal yang hilang adalah tidak mencakup nilai kerugian atas perkiraan nilai investasi masa dengan sesuai dengan bunyi Pasal 44 ayat (4) poin c Peraturan OJK No. 50/POJK.04/2016.
Untuk terciptanya suatu peraturan yang diharapkan dapat memadai kebutuhan investor/nasabah,  diperlukannya  perbandingan  dengan  penerapan  di  negara  lain, sebagai perbandingan dengan negara Jepang dan Thailand, yang mana keduanya telah memiliki  skema  proteksi  pemodal  yang  sudah  mapan,  alasan  geografis  yaitu  negara
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                         ISSN: 2086-1702 - 1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
- 1702 tersebut masih dalam lingkup Asia- Pasifik dan secara kultural kedua negara tersebut memiliki karakteristik yang serumpun.

## 1) Japan Investor Protection Fund di Jepang
Japan Investor Protection Fund (JIPF) didirikan dalam bentuk suatu badan hukum dibawah  Securities  and  Exchange  Law.  JIPF  akan  membayarkan  sejumlah  uang (maksimal ¥10 juta) kepada masing-masing nasabah perusahaan efek ketika terjadi insolvency.  Pihak  yang  dapat  mengajukan  klaim,  ialah  pihak  yang  memenuhi syarat  yaitu  nasabah  umum  yang  melakukan  transaksi  efek  atau  efek  yang  terkait dengan  bisnis  dari  perusahaan  efek,  termasuk  juga  investor  institusional, pemerintah,  badan  usaha  milik  negara  dan  orang  tertentu  yang  diberikan kewenangan oleh cabinet (Tim Studi Pembentukan Dana Proteksi Pemodal Badan Pengawas  Pasar  Modal  dan  Lembaga  Keuangan  Departemen  Keuangan  Republik Indonesia, 2010).
2) Securities Investor Protection Fund di Thailand
Securities  Investor  Protection  Fund  (SIPF)  didirikan  oleh  Bursa  Efek  Thailand (SET)  pada  tahun  2004.  SIPF  merupakan  dana  yang  dikelola  oleh  Bursa  dan pengawasan  sehari-harinya  dilakukan  oleh  SEC  ( Securities  and  Exchange Commision ).  Tujuan  pembentukan  lembaga  ini,  yaitu  (Tim  Studi  Pembentukan Dana  Proteksi  Pemodal  Badan  Pengawas  Pasar  Modal  dan  Lembaga  Keuangan Departemen Keuangan Republik Indonesia, 2010):
a)   Menciptakan kepercayaan investor yang bertransaksi di SET
b)   Melindungi aset investor individual dimana hal tersebut tidak dapat dilakukan oleh perusahaan efek
c)    Mengembangkan infrastruktur
Batas  tertinggi  pengembaian  aset  dari  SIPF  kepada  masing-  masing  investor yaitu sebesar 1 juta bath. Dalam hal jumlah aset yang dimiliki SIPF tidak mencukupi untuk memberikan ganti rugi pada investor, maka investor akan menerima ganti rugi atas  aset  atau  ganti  rugi  harta  dari  SIPF  secara  proporsional  berdasarkan  kerugian yang diderita oleh investor dengan metode pro rata.
Dengan  melihat  kedua  negara  tesebut,  penerapan  Investor  Protection  Fund (IPF) di Indonesia sudah cukup  baik, dalam  hal cakupan kompensasi  yang diberikan nasabah  akibat  terjadinya  Perusahaan  efek  pailit  dan  akibat  tindak  kejahatan.  Yang menjadi  anggota  IPF  hanya  perusahaan  efek  yang  berkegiatan  sebagai  perantara pedagang efek dan Bank Kustodian, jika membahas tentang perantara pedagang efek
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                         ISSN: 2086-1702 - 1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
yang  mendapatkan perlindungan hanyalah  investor ritel/individu  yang  memiliki dana atau  efek  berupa  saham  tercatat  dalam  PT  KSEI,  jika  dibandingkan  dengan  negara Jepang  yang  menjadi  anggota  JIPF  adalah  seluruh  Perusahaan  efek  dan  pihak  yang dapat  mengajukan  klaim  tidak  terbatas  pada  investor  ritel  saja,  tetapi  mencakup investor  institusional,  pemerintah,badan  usaha  milik  negara  dan  orang  tertentu  yang diberikan kewenangan oleh kabinet (Tim Studi Pembentukan Dana Proteksi Pemodal Badan  Pengawas  Pasar  Modal  dan  Lembaga  Keuangan  Departemen  Keuangan Republik Indonesia, 2010).
2. Permasalahan-Permasalahan Skema Perlindungan Securities Invesment Protection Fund
Per Januari 2019, SIPF tercatat telah menghimpun Dana Perlidungan Pemodal lebih  dari  Rp180.000.000.000,-  (seratus  delapan  puluh  miliar  rupiah)  (H,  2018).  Ini meningkat  dari  tahun  2018  yang  tercatat  sebesar  Rp  160.70  miliar  di  tahun  2018. Sumber dana ini berasal dari yang telah peneliti sebutkan diatas. Namun untuk tahun 2019  ini,  OJK  telah  mengeluarkan  peraturan  terkait  besaran  iuran  DPP  kepada sekuritas  sebesar  25%,  sisanya  sebanyak  75%  akan  ditanggung  oleh self  regulatory organization (SRO).  Sementara itu, nilai aset investor di pasar modal yang dilindungi oleh Indonesia SIPF sampai akhir tahun 2018 mencapai Rp 3.980,3 triliun (Cek Aja, 2018).
Dengan  begitu  besarnya  dana  yang  telah  terhimpun  dan  besarnya  aset  yang dilindungi,  besaran  ganti  rugi  aset  pemodal  di  Indonesia  SIPF  yakni  sebesar Rp100.000.000,-  (seratus  juta)  per  pemodal  atau  investor  dan  Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar) per bank custodian ini menyisakan persoalan. Diantaranya, apabila terdapat seorang pemodal yang kerugian akibat fraud bertotal Rp100.000.000 (seratus juta rupiah)  maka akan  menerima pengembalian  penuh. Namun untuk pemodal  yang mengalami kerugian diatas batas yang telah ditetapkan itu akan berpotensi mengalami kerugian yang tidak tercukupi oleh Dana Perlindungan Pemodal. Hal ini juga berlaku bagi  bank  kustodian.  Pada  pengaturannya  yang  tertera  investor  berhak  menagih sisanya  ke  custodian  namun  dengan  syarat  apabila  custodian  harus  tidak  mampu membayar baru dapat di ganti oleh SIPF. Penulis berpendapat terkait batas minimum dana  ini  haruslah  mengikuti  progresifitas  penanaman  modal  dengan  menambahkan ketentuan  prosentasi  penggantian.  Contohnya  adalah  penggantian  biaya  sebesar  75% bagi  pemodal  yang  menginvestasikan  dana  diatas  Rp200.000.000,-  (dua  ratus  juta rupiah) sehingga pemodal mendapatkan pengembalian yang adil.
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                         ISSN: 2086-1702 - 1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
Hal ini dapat terwujud apabila penggunaan Dana Perlindungan Pemodal yang telah  dihimpun  dapat  dialokasikan  untuk  investasi  yang  menghasilan high  return seperti  pada  pasar  saham.  Namun  dengan  pengaturan  yang  sekarang,  SIPF  hanya dapat melakukan investasi di Surat Beharga Negara dan/atau deposito pada bank yang dimiliki  Pemerintah  Republik  Indonesia  yang  memiliki  kriteria low  return  and  low risk. Tercatat  berdasarkan  laporang  keuangan audited 2017,  Indonesia  SIPF membukukan  laba  usaha  hanya  sebesar  Rp2,03  miliar  di  tahun  2017.  Di  tahun sebelumnya  bahkan  SIPF  Indonesai  menelan  kerugian  dengan  hanya  mencatatkan pemasukan  sebesar  Rp299,6  juta  saja  (Emmanuel,  2018).  Dengan  pengelolaan  dana dan  mekanisme  yang  tepat,  seharusnya  dana  yang  dapat  dihimpun  dari  hasil keuntungan investasi ini berlipat ganda sehingga dapat memberikan penggantian lebih apabila terjadi kehilngan aset oleh pemodal yang terdaftar pada SIPF.
Selain  itu,  lingkup  perlindungan  SIPF  juga  belum  menjangkau  penggantian kerugian  investor  akibat  pelanggaran  hukum  yang  dilakukan  di  pasar  modal  berupa transaksi semu alias goring saham, transaksi orang daam atau insider traning , hingga penyalahgunaan  dana  nasabah  atau  yang  lebih  dikenal  dengan disgorgement  fund .
SIPF  hanya  digunakan  untuk  membayar  ganti  kerugian  investor  akibat penyelahgunaan  ( fraud )  yang  menyebabkan  hilangnya  aset  dalam  penyimpaan  di perusahaan  efek  atau  bank  custodian.  Seperti  pada  contoh  kasus-kasus  yang  telah penulis uraikan diatas, banyak  yang berlatar belakang dari pelanggaran hukum pasar modal. Disgorgement  fund sendiri  telah  dibentuk  oleh Securities  and  Exchange Commision (SCE)  di  Amerika  Serikat.  Lembaga  yang  punya  wewenang  dan  fungsi yang  sama  dengan  OJK  di  Indonesia  itu  sudah  terlebih  dahulu  membentuk disgorgement  fund .  Indonesia  pada  saat  ini  baru  memiliki  rancangan  peraturan  OJK yang mengatur hal ini.
Pasal  1  angka  9  Rancangan  Peraturan  OJK    tentang  Disgorgement  dan Disgorement  Fund  di  Bidang  Pasar  Modal menjelaskan  bahwa disgorgement  fund adalah  dana  yang  dihimpun  dari  pengenaan disgorgement kepada  pihak  yang melakukan  pelanggaran  terhadap  peraturan  perundang-undangan  di  bidang  pasar modal dengan tujuan untuk diadministrasikan dan didistribusikan kepada pihak  yang dirugikan  atas  pelanggaran  terhadap  peratuan  perundang-undangan  di  bidang  pasar modal,  dan  pihak  yang  dirugikan  dimaskud  telah  mengajukan  klaim  dalam  jangka waktu yang ditentukan.
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                         ISSN: 2086-1702 - 1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 - 1702
Pasal  1  angka  3  Rancangan  Peraturan  OJK  tentang  Disgorgement  dan Disgorement  Fund  di  Bidang  Pasar  Modal menjelaskan disgorgement sendiri  adalah bentuk  upaya  OJK  memberi  perintah  kepada  pihak  yang  melakukan  pelanggaran terhadap  peraturan  perundang-undangan  di  bidang  pasar  mdal  untk  mengembalikan uang sejumlah keuntungan yang diperoleh atau kerugian yang dihindari seacara tidak sah  atau  melawan  hukum.  Dalam  rancangan  peraturan  tersebut, disgorgement  fund masih  dikelola  secara  langsung  oleh  OJK  tidak  termasuk  dalam  perlindungan  SIPF. Ini menjadi kendala oleh karena telah ada badan yang dibentuk senafas dengan tujuan perlindungan  dana  investor  sebelumnya  yaitu  SIPF.  Dengan  tidak  masuk  dan dilibatkannya  SIPF  pada  cikal  bakal  peraturan disgorgement  fund ini,  maka  skema SIPF tidak akan memberikan perlindungan optimal.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa solusi hukum yang dapat dilakukan di Indonesia  apabila  ingin  memberikan  perlindungan  yang  lebih  kepada  pemodal  atau investor  adalah  dengan  membuat  dan  memperbaharui  peraturan  yang  ada  di  bidang pasar  modal  terkait  Dana  Perlindungan  Pemodal  beserta  Penyelenggara  Dana Perlidungan  Pemodal.  Penggantian  kerugian  seharusnya  mengikuti  progresifitas prosentasi  kerugian.  Pengaturan  ambang  batas  hanya  akan  menghasilkan ketidakadilan  antara  pemodal.  Selain  itu,  pengelolaan  sumber  pemasukan  dari investasi  yang  terbatas  juga  mennyebabkan  susah  berkembangnya  capital  SIPF sehingga  income  yang  didapatkan  tidak  akan  dapat  melindungi  total  aset  pemodal pasar  modal  Indonesia  saat  ini  oleh  karena  rasio  yang  terlampau  tinggi.  Begitupula dengan disgorgement  fund .  Sebaiknya  pengelolaan  dananya  mengikuti  Dana Perlidungan  Pemodal  yang  telah  ada.  Dengan  begitu,  SIPF  akan  bisa  bekerja  lebih optimal dan maksimal untuk memberikan pelayanan pelindungan pemodal.

## D. SIMPULAN
Dengan mengacu pada Peraturan tersebut serta dengan diterbitkannnya izin usaha sebagai  PDPP  dari  OJK  melalui  Surat  Keputusan  Dewan  Komisioner  Otoritas  Jasa Keuangan  Nomor  Kep-43/D.04/2013  tertanggal  11  September  2013  tentang  Pemberian Izin  Usaha  Penyelenggaraan  Dana  Perlindungan  Pemodal  kepada  PT  Penyelenggara Program  Perlindungan  Investor  Efek  Indonesia  (P3IEI)  atau  yang  dikenal  dengan Indonesia Securities  Investor  Protection  Fund (Indonesia  SIPF)  secara  resmi  menjadi Perusahaan  yang  memiliki  kewenangan  sebagai  Penyelenggara  Dana  Perlindungan Pemodal.
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                         ISSN: 2086-1702 - 1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
Setelah  dibentuk  pada  tahun  2012,  SIPF  belum  pernah  memberikan  ganti kerugian  oleh  karena  tidak  terdapat  kasus  yang  wajib  di cover oleh  SIPF.  Namun  jika merujuk  pada  ketentuan-ketetuan  yang  ada,  SIPF  masih  tidak  dapat  memberikan perlindungan yang optimal. Terlalu tingginya rasio DPP yang terhimpun berbanding total asset pemodal yang dilindungi, beserta masih belum masuknya disgorgement fund dalam pengaturan  SIPF  salah  satu  contohnya.  Solusi  yang  dapat  dilakukan  adalah  dengan menerbitkan  peraturan  baru  terkait  lembaga  ini  untuk  mengatasi  persoalan-persoalan yang timbul sebagaimana yang telah penulis uraikan.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Abubakar, L. (2009). Transaksi Derifatif di Indonesia . Bandung: Book Terrace & Library.
Diantha,  I.  M.  P.  (2016). Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif  Dalam  Justifikasi  Teori Hukum . Jakarta: PT Kharisma Putra Utama Kencana.
Hadi, N. (2013). Acuan Teoritis dan Prakts Investasi di Instrumen Keuangan Pasar Modal . Yogyakarta: Graha Ilmu.
Indonesia Securities Investor Protection Fund. (2017). Catatan Akhir Tahun 2017 . Jakarta: Indonesia Securities Investor Protection Fund.
Moleong, L. J. (2005). Metode Penelitian Kualitatif . Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
Rasyidi, L., & Putra, I. B. W. (2003). Hukum Sebagai Suatu Sistem . Bandung: Mandar Maju. Surya, I., & Yustiajvandana, I. (2008). Penerapan Good Corporate Governance Sampingkan Hak-Hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha . Jakarta: Kencana Prenada Group.
Sutedi, A. (2009). Segi-Segi Hukum Pasar Modal . Bogor: Ghalia Indonesia.
Tim Studi Pembentukan Dana Proteksi Pemodal Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Departemen Keuangan Republik Indonesia. (2010). Laporan Hasil Studi Pembentukan Dana Proteksi Pemodal Di Pasar Modal Indonesia . Jakarta: Kementrian Keuangan Republik Indonesia.

## Jurnal:
Amelia,  Y.  (2016).  Insider  Trading  In  Capital  Market  (Kajian  Literatur  Empiris  Akuntansi Berbasis  Pasar  Modal). Jurnal  Bisnis  Darmajaya , 2 (1),  125.  Retrieved  from https://jurnal.darmajaya.ac.id/index.php/JurnalBisnis/article/view/624
Dimyati, H. H. (2014). Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal. Jurnal Cita Hukum , 1 (2), 342–343. Retrieved from http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                         ISSN: 2086-1702 - 1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
citahukum/article/view/1473
Hakim, R. F. (2015). Perlindungan Aset Nasabah Oleh Penyelenggara Dana Perlindungan Pemdal (Investor Protection Fund) Akibat Pailitnya Perusahaan Efek. Jurnal Hukum Universitas Brawijaya , 4.
Natalia, D. K. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Pemodal Akibat Praktik Manipulasi Pasar Pada Transaksi Efek di Bursa Efek. Jurnal Hukum Universitas Brawijaya , 6.
Retrieved from https://media.neliti.com/media/publications/35623-ID-perlindungan- hukum-terhadap-pemodal-akibat-praktik-manipulasi-pasar-pada-transak.pdf
Navirinurani, M., Abubakar, L., & Kartikasari, R. (2018). Analisis Yuridis Terhadap Urgensi
Penerbitan  Saham  Tanpa  Nilai  Nominal  Dihubungkan  Perkembangan  Pasar  Modal  Di Indonesia. Jurnal  Acta  Diurnal , 2 (1),  17.  Retrieved  from  http://jurnal.fh.unpad .ac.id/index.php/acta/article/view/ACTA-V2N1A2
Ratna.  (2006).  Tinjauan  Hukum  Terhadap  Keterbukaan  Informasi  Dalam  Hubungannya Dengan Upaya Perlindungan Hukum Bagi Investor Berkaitan Dengan  Kasus Informasi Yang Menyesatkan (Misleading Information) (Studi Kasus PT. Lippo Life Tbk.). Jurnal Hukum Dan Pembangunan , 36 (4), 408. Retrieved from http://jhp.ui.ac.id /index.php/home/article/view/1476
Sitompul,  Z.  (2012).  Konsepsi  Dan  Transformasi  Otoritas  Jasa  Keuangan  (Conception  And Transformation  Financial  Services  Authority). Jurnal  Legislasi  Indonesia , 9 (3),  102.
Retrieved from http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/kehumasan/majalah-dan-jurnal- ditjen-pp/2373-jurnal-legislasi-indonesia-volume-9-nomor-3-tahun-2012-.html
Supriyadi,  A.,  Nasution,  B.,  Sunarmi,  S.,  &  Hasibuan,  S.  S.  (2015).  Analisis  Yuridis Penanggulangan  Tindak  Pidana  Penipuan  di  Bidang  Pasar  Modal  Melalui  Pendekatan Sistem  Peradilan  Pidana  (Criminal  Justice  System). USU  Law  Journal , 3 (2),  192. Retrieved from https://jurnal.usu.ac.id/index.php/law/article/view/10947
Tesis:
Suharjo,  F.  G.  (2011). Feasibility  Study  Lembaga  Investor  Protection  Fund  dan Implementasi di Indonesia . Universitas Indonesia.

## Website:
Cek Aja. (2018). 1 Juta Investor Pasar Modal Indonesia Dapat Perlindungan Aset. Retrieved November  25,  2019,  from  https://www.cekaja.com/investasi/news/132835-1-juta- investor-pasar-modal-indonesia-dapat-perlindungan-aset.htm
Emmanuel,  C.  (2018).  Dana  Perlindungan  Inverstor  Pasar  Modal  Tembus  Rp300  Miliar.
Retrieved November 24, 2019, from
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                         ISSN: 2086-1702 - 1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 - 1702
https://market.bisnis.com/read/20180315/7/750025/ dana-perlindungan- investor-pasar-modal-tembus-rp300-miliar
H,  Y.  (2018).  Iuran  Dana  Perlindungan  Pemodal  Dibebankan  Kepada  Sekuritas.  Retrieved November  25,  2019,  from  https://investasi.kontan.co.id/news/iuran-dana- perlindungan-pemodal dibebankan-25-kepada-sekuritas-ini-tanggapan-sipf

## Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1995  tentang  Pasar  Modal  Lembaran  Negera  Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64.
Peraturan  Bapepam-LK  Nomor  VI.A.4  Lampiran  Keputusan  Ketua  Bapepam-LK  Nomor Kep-715/BL/2012 tentang Dana Perlindungan Pemodal (DPP).
Peraturan  Bapepam-LK  Nomor  VI.A.5  Lampiran  Keputusan  Ketua  Bapepam-LK  Kep- 715/BL/2012 tentang Penyelenggaraan Dana Perlindungan Pemodal (PDPP) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 49/POJK.04/2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal
Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  (POJK)  No.  50/POJK.04/2016  tentang  Penyelenggaraan Dana Perlindungan Pemodal pada tahun 2016
Rancangan  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keungan  (POJK)  tentang Disgorgement dan Disgorgement Fund di Bidang Pasar Modal