Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039
Vol. 5, No. 1 – Maret 2024, Hal. 76 – 81 | Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: 10.55637/jph.5.1.8711.76-81

## PENGGUNAAN PELUASAN ALAT BUKTI DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN
Kadek Krisna Amacya 1 , Anak Agung Sagung Laksmi Dewi 2 , Luh Putu Suryani 3 Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia krisnakadek960@gmail.com 1 , laksmiidewi29@gmail.com 2 , putusuryani099@gmail.com 3

## Abstrak
Lingkungan  hayati  artinya  upaya  sistematis  serta  terpadu  yang  dilakukan  buat  melestarikan  fungsi lingkungan  hayati  serta  mencegah  terjadinya  pencemaran. Peluasan  alat  bukti  tindak pidana  lingkungan berfungsi buat memperluas alat bukti selain fakta saksi, informasi pakar, surat, petunjuk, warta terdakwa. terdapat dua rumusan persoalan antara lain: bagaimanakah Penggunaan Peluasan alat Bukti pada Tindak Pidana  Lingkungan  serta  bagaimanakah  alat  Bukti  yang  terdapat  pada  Tindak  Pidana  Lingkungan. Penelitian ini ialah penelitian aturan normatif yang bedasarkan peraturan perundang - undangan data yang di dapat penulis dalam media umum. Peraturan hukum tentang peluasan alat bukti lingkungan di atur dalam Undang-Undang  pasal  184  KUHAP  serta  pasal  96  alfabet    f,  perihal  alat  bukti  lain  yaitu    isu  yang diucapkan,  dikirimkan,  diterima,  atau  disimpan  secara  elektronik,  magnetik,  optik,  serta  yang  serupa menggunakan itu serta alat bukti data, rekaman, atau isu yang bisa dibaca, ditinjau, serta didengar  yang bisa dikeluarkan dengan tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik terdapat pun selain kertas, atau yang terekam secara elektronika.
Kata Kunci: Hukum Lingkungan, Alat Bukti, Peluasan

## Abstract
The biological environment means systematic and integrated efforts made to preserve the functions of the biological environment and prevent pollution. Expansion of evidence for environmental crimes serves to expand  evidence  other  than  witness  facts,  expert  information,  letters,  instructions,  and  the  defendant's report. There are two formulations of the problem, namely: how is the use of the Expansion of Evidence in Environmental Crimes and what is the Evidence contained in Environmental Crimes. This research is a normative rule research based on statutory regulations, the data obtained by the author in the public media. Legal regulations regarding the expansion of environmental evidence are regulated in the Law, article 184 of  the  Criminal  Procedure  Code  and  article  96  letter  f,  regarding  other  evidence,  namely  information spoken, sent, received, or stored electronically, magnetically, optically, and the like using it and evidence of data, recordings, or information that can be read, reviewed, and heard that  can be issued without the help  of  some  means,  whether  written  on  paper,  physical  objects  other  than  paper,  or  recorded electronically.
Keywords: Environmental Law, Evidence, Expansion

## I. PENDAHULUAN
Lingkungan  hidup  ialah  pengupayaan  secara  tertata  yang  berpadu  serta  diproses  buat memberikan pelestarian kegunaan lingkungan hayati serta melakukan pencegahan adanya suatu lingkungan  tercemar  maupun  rusaknya  lingkungan  hayati  dengan  cara  penidakan  yaitu  ditata, dimanfaatkan,  pengendalian,  dipelihara,  diawasi,  serta  ditegakkannya  aturan.  Dikelolanya lingkungan hayati ialah perjuangan serta pengupayaan yang bersifat komprehensip serta integral, pada  kegiatan  pelestarian  kegunaan  lingkungan  hayati  dengan  suatu  penindakan  untuk  ditata, dimanfaatkan, dikembangkan, dipelihara, dipulihkan, supervisi serta dikendalikannya lingkungan hayati. Pada penjelasan ini aneka macam aturan itu bukan cuma mengatur korelasi antara insan
kepada insan, namun pula mengatur korelasi insan serta lingkungan hidupnya. contohnya cara untuk menjaga supaya SDA yang ada bisa dipergunakan serta dapat bermanfaat dengan baik serta benar  supaya  bisa  terjaganya  kelestarian  berapa  banyak  yang  bisa  dilakukan  pendayagunaan sebuah  bahan  tambang  sebagai  akibatnya  permanen  bisa  dikendalikan  persediannya  (Siahaan 2004).
Masalah  lingkungan  hidup  saat  ini  menghadapi  dilema  yang  relatif  kompleks  serta dilema. Berhasilnya pembangunan serta tumbuhnya ekonomi yang dilakukan guna memperoleh manfaat  SDA  yng  tinggi  memberikan  akibat  tidak  baik  kepada  lingkungan.  Berasal  pada pandangan  lingkungan,  berhasilnya  pembangunan  bukan  cuma  timbang  pada  beratnya  untuk tumbuhnya  ekonomi  serta  diterapkannya  pemerataan  namun  pula  harus  dilestarikannya lingkungan  pada  pertumbuhan  itu  berjalan.  Bila  lingkungan  tidak  benar  akhirnya  sumber resources  supaya  melakukan  langkah  berikutnya.  Lingkungan  menjadi  kawasan  hayati  akan terasa sesak serta tak nyaman. Karena hal itu jadi rusaknya lingkungan bisa memberikan ancaman bukan cuma kepada keterlanjutan pembangunan tersebut namun pula bisa memberikan ancaman pada keberadaan makhluk sosial. Guna terwujudnya pengelolaan lingkungan hayati yng memiliki wawasan serta keterlanjutan jadi dibutuhkan sebuah aturan serta keputusan acara-acara mengelola lingkungan  hayati  yang  rakyatnya  akan  dilibatkan  serta  untuk  kesejahteraan  warga  yang  lebih baik (Inma Fatmawati 2015).
Sesuai dengan kurangnya kepedulian warga akan lingkungan bisa terlihat pada perilaku peduli serta adanya pencerahan pada kehidupan sosial budaya rakyat Indonesia mampu dicermati pada  tingkah  sikap  kehidupan  sehari-hari  mereka.  Akan  tetapi,  perilaku  disiplin  ini  bila  tak didasari pada aturan serta peraturan yang didesain sang Pemerintah tak akan berjalan secara baik sebab rakyat hanya akan terpaku dalam peraturan itu. Namun adanya peraturan-peraturan yang didesain sang pemimpin-pemimpin desa (lembaga kelurahan ataupun RT atau RW) seharusnya bisa  menyadarkan  rakyat,  sebab  dari  situlah  warga  bisa  lebih  memahami  batas  terlarang  serta menghargai terhadap lingkungan hidupnya.
Alat bukti lain, mencakup, isu yang dikatakan, dikirim, diberikan, ataupun disave dengan cara elektronika, magnetika, optiik, ataupun yang mirip terhadap alat bukti file, terrekam, ataupun isu yang bisa dibacakan, dicermati, serta didengaran yang bisa diterbitkan tidak perlu dibantu oleh sebuah sarana, baik yang dituangkan pada suatu kertas, barang yang nyata apapun tetapi bukan kertas, ataupun yang direkamkan dengan cara elektronika, tak terbatas di dalam suatu keterangan tertulis, bunyi ataupun sebuah gambaran, petaa, rancangaan, poto ataupun yng sejenis, alfabet , indikasi, nomor, siimbol, ataupun perporasi yang mempunyai pengertian dan yng bisa dimengerti atau dibacakan.
Dalam hal adanya Undang-Undang yang mengatur terkait lingkungan hayati tadi, maka diperlukan setiap orang bisa melakukan proteksi serta pngelolaan lingkungan hidup secara baik serta betul, supaya lingkungan hidup tak terkotori serta tak terjadi kerusakan. Pada pemaparan latar  belakang  duduk  perkara  diatas  maka  penulis  tertarik  agar  dapat  meneliti,  yakni menggunakan judul “Penggunaan Peluasan alat Bukti dalam Tindak Pidana Lingkungan”.
Maka  maka  pada  pemaparan  itu  bisa  ditarik  rumusan  problem  yaitu  bagaimanakah Penggunaan Peluasan alat Bukti pada Tindak Pidana Lingkungan serta bagaimanakah alat Bukti yang ada pada Tindak Pidana Lingkungan. Penelitian ini mempunyai tujuan supaya mengetahui penggunaan peluasan alat bukti di tindak pidana lingkungan serta buat mengetahui alat bukti yang terdapat dalam tindak pidana lingkungan.

## II. METODE PENELITIAN
Metode yang dipakai ini ialah penelitian aturan normatif menggunakan pendekatan perundang- undangan serta pendekatan konseptual (Jonaedi Efendi 2018). Dengan memakai sbahan aturan utama yang berupa peraturan serta data tertulis, sumber bahan aturan sekunder serta sumber bahan aturan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan ialah studi kepustakaan atau studi dokumen. Adapun teknik pengolahan data yang dilakukan yaitu sehabis bahan aturan utama serta  bahan  aturan  sekunder  terkumpul,  maka  bahan  aturan  tadi  akan  dilakukan  penjabaran, membaca, mencatat, mensistematisasi terhadap semua bahan bahan hukum yang diperoleh sesuai
pada rumusan persoalan yang dirancang. Penyajiannya dilakukan memakai cara kualitatif yaitu berdasarkan mutu, yang berlaku pada fenomena sebaagai gejalan data utama yang di hubungkan terhadap teori-teori pada data skunder. Data itu akan hidangkan secara deskriptif, yaitu cara untuk mengungkapkan serta mengumpulkan konflik-konflik yang terkait pada penulisan laporan ini.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Penggunaan Peluasan Alat Bukti pada Tindak Pidana Lingkungan
Alat bukti ialah sesuatu yang dipergunakan buat meyakinkan akan kebenaran suatu dalil atau pendirian. pada penyelidikan suatu kasus yang terdapat pada persidangan mejelis hakim bisa menetapkan  suatu  kasus  mencari  serta  meletakkan  kebenaran  yang  akan  dii  jatuhkan,  wajib sesuai dalam alat bukti yang sudah dipengaruhi oleh peratuan perundang-undangan berdasarkan pada Pasal 184Ayat(1)KUHAPidana (Nurdin 2017).
Masalah  lingkungan  hidup  saat  ini  menghadapi  dilema  yang  relatif  kompleks  serta dilema. Berhasilnya pembangunan serta tumbuhnya ekonomi yang dilakukan guna memperoleh manfaat  SDA  yng  tinggi  memberikan  akibat  tidak  baik  kepada  lingkungan.  Berasal  pada pandangan  lingkungan,  berhasilnya  pembangunan  bukan  cuma  timbang  pada  beratnya  untuk tumbuhnya  ekonomi  serta  diterapkannya  pemerataan  namun  pula  harus  dilestarikannya lingkungan  pada  pertumbuhan  itu  berjalan.  Bila  lingkungan  tidak  benar  akhirnya  sumber resources  supaya  melakukan  langkah  berikutnya.  Lingkungan  menjadi  kawasan  hayati  akan terasa sesak serta tak nyaman. Karena hal itu jadi rusaknya lingkungan bisa memberikan ancaman bukan cuma kepada keterlanjutan pembangunan tersebut namun pula bisa memberikan ancaman pada keberadaan makhluk sosial. Guna terwujudnya pengelolaan lingkungan hayati yng memiliki wawasan serta keterlanjutan jadi dibutuhkan sebuah aturan serta keputusan acara-acara mengelola lingkungan  hayati  yang  rakyatnya  akan  dilibatkan  serta  untuk  kesejahteraan  warga  yang  lebih baik (Herlina 2015).
Tegaknya aturan pidana pada UU angka 32/2009 mengenalkan pengancaman eksekusi minimal dan maksimal, perluasan alat bukti, dalam aturan pidana terhadap orang yng melanggar terhadap standar mutu, kebersamaan yng ditegakkan oleh aturan pidana. Penegakan aturan pidana lingkungan permanen memperlihatkan asas ultimum remedium  yang mengharuskan diterapkan dan ditegakkannya aturan pidana menjadi pengupayaan paling akhir sehabis diterapkannya aturan administratif  yng  diklaim  tak  berhasil.  Aturan  pidana  ialah  holistik  peraturan  yang  berisi perbuatan yng dilarang ataupun hal lain yang tak bisa diperbuat akan sebuah perbuatan yang telah dipengaruhi dalam undang-undang yang jika dilanggar akan diancam atau dikenakan hukuman pidana (Anak Agung Gede Agung 2021).
Penegakan aturan pidana pada bidang lingkungan hidup memerlukan investigasi tindak pidana  menjadi  aplikasi  kewenangan  penyidik  sinkron  terhadap  aturan  acara  pidana  buat melaksanakan  penyidikan  kepada  tindakan  pidana  yang  merusak  lingkungan  hayati. KUHAPidana dilahirkan saat rangkaian agar bisa terwujudnya aturan nasional yakni mempunyai aturan  hukum  beracara  dalam  aturan  pidana  terbaru  yang  mempunyai  karakteristik  kodifikatif serta unifikatif sesuai Pancasilaa serta UUD 1945 (Marpaung 2009).
Dalam hal demikian maka perluasan alat pembuktian pada aturan guna melindungi serta menggolongkan lingkungan hayati, relatif sempurna menjadi antisipasi terhadap kekakuan aturan yang  terkadang  aturan  yang  terdapat  yang  jusru  membatasi  penyelesaian  pada  setiap  perkara. maka  dari  itu  semangat  agar  melindungi  HAM  tentu  hal  ini  begitu  diharapkan  secara  tak dibatasinya suatu alat pembuktian sangat diperlukan sebagai terobosan tersendiri pada politika prosedur  aturan  nasional  itu.  Sehingga  cuma  perlu  pengupayaan  terhadap  para  penegak  aturan supaya berperan menuntaskan perkara pelanggaran dilingkungan ataupun tak, sebab banyaknya masalah-masalah yang berdampak terhadap lingkungan itu ditimbulkan oleh grup-grup elit yang memiliki efek serta akses yang baik terhadap birokrasi pemerintahan sebab mau tak mau pada proses apapun yang berafiliasi menggunakan lingkungan wajib  meminta izin pada pemerintahan yang berwenang pada sebuah instansi pemerintah diprovinsi maupun pemerintahan dikabupaten ataupun  kota.  Serta  sebab  berdampak  dahsyat  tapi  di  imbangi  oleh  adanya  untung  yng  tidak
mengecewakan tetapi mengiurkann tak jarang terdapat suatu tanda keikutsertaan seseorang dalam pemerintahan yng berbuat pelanggaran hukum itu.
Berbalik  pada  mental  aparat  penegakan  aturan  ada  keberanian  ataupun  tak  ada  untuk menuntaskan  masalah  tadi  yang  relatif  kompleks  memiliki  deretan  yng  terlentang  mirip  mata rantai yng satu sama lain tersambung pada suatu pelanggaran pada lingkungan hayati itu. sebagai akibatnya  adanya  pembuktian  yang  memberikan  ruang  yang  lebih  luas  pada  sebuah  hal pembuktian maka diperlukan untuk dapat melakukannya  benar-benar menuntaskan kasus pidana kepada  lingkungan  hayati  hingga  selesai.  Kepada  seluruh  aktor-aktor  yng  berperan.  Adapun terkait pada yang berwenang agar melakukan proses peluasan, maka sebagaimana peraturan yng spesifik  seperti  yang  lain  jadi  yng  memiliki  kewenangan  buat  memperoses  yaitu  dalam  hal penyidikan  ialah  penyidik  pada  instansi  Polri  serta  pejabat  PNS  yng  eksklusif  bertugas dilingkungan instansi pemerintah yng bertugas serta bertanggungjawab pada bidang proteksi serta pengelolaan lingkungan hidup (Riska Wahyuni 2022).

## 2. Kegunaan Alat Bukti dalam Tindak Pidana Lingkungan
Alat  bukti  memiliki  fungsi  yang  sangat  krusial  pada  investigasi  suatu  kasus  pidana. berdasarkan  KUHAPidana,  barang  pembuktian  yng  biasa  disebut  berbentuk  sebuah  benda beranjak serta tak beranjak, berwujud serta tak berwujud. Hamid berkata, pada saat menyelidiki saksi,  saksi  ahlida  terdakwa  pada  mereka  diperlihatkan  barangbukti  apakah  kenal  atautidak. Barang bukti yang tak terdapat hubungannya terhadap kasus harusdikembalikan ke sumbernya darimana barang itu diambil (Prakasa 2020).
Pada uraian A.T. Hamid tadi diatas, memberikan bahwa barang bukti ialah sesuatu benda alau barang yang memiliki korelasi ataupun artinya alat atau sarana buat melakukan kejahatan atau perbuatan  pidana  yang  patut  diperlihatkan sang Hakim  pada  persidangan  pengadilan  baik pada saksi, saksi pakar, terutama terdakwa. H.A.R.Pontoh menyatakan bahwa suatu kasus pidana yang  terdapat  barang  buktinya  akan  bisa  cepat  suatu  proses  penyelesaian  perkaranya  daripada kasus lain yang tak terdapat barang buktinya. alat bukti bisa memberikan siapakah pelaku yang didakwakan melakukan suatu pelanggaran aturan selanjutnya meminta investigasi serta putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana sudah dilakukan serta apakah orang yang didakwakan ini bisa dipersalahkan.
Terkait  tindak  pidana  lingkungan,  sebelumnya  perlu  kita  pahami  terlebih  dahulu pengertian lingkungan serta tindak pidana itu sendiri. Penggunaan kata lingkungan tak jarang kali dipergunakan  secara  bergantian  untuk  kata  lingkungan  hidup  ke  2  kata  tadi  meskipun  secara harfiah  bisa  dibedakan  namun  secara  biasanya  dipergunakan  untuk  makna  yang  sama,  yaitu lingkungan  pada  pengertian  yang  luas,  yang  mencakup  lingkungan  fisik,  kimia  juga  hayati (lingkungan  hidup  manusia,  lingkungan  hidup  binatang  serta  lingkungan  hidup  tanaman). Lingkungan hidup pula mempunyai makna yang tidak sama terhadap ekologi, ekosistem, serta daya dukung lingkungan. Kendati demikian, ketiga hal disebutkan terakhir tak bisa dipisahkan pada pengertian lingkungan atau lingkungan hidup (Akib 2016).
Sehinga  upaya  para  penegak  hukum  buat  berani  menuntaskan  perkara  perlangaran terhaap  lingkungan  atau  tidak,  sebab  kebanyakan  perkara-perkara  yang  berdampak  terhadap lingkungan  itu  ditimbulkan  sang  grup-grup  elit  yang  memiliki  dampak  serta  akses  yang  baik terhadap salah satu oknum pemerintah sebab mau ataupun tidak pada prosesnya apa pun yng ada kaitannya terhadap lingkungan wajib memintai ijin pada pemerintahan yang berwenang pada ijin itu yaitu pemerintah diprovinsi dan pemerintah dikabupaten atau dikota.  Serta sebab berdampak dahsyat  diimbanngi  oleh  pula  diperolehnya  untung  yng  begitu  mengiurkan  tak jarang  terdapat pertanda keikutsertaan seorang birokrasi pemerintah saat melaksanakan perbuatan jahat itu.
Secara itu maka balik pada mental aparat penegakan aturan agar siap sedia ataupun tak siap harus untuk menuntaskan perkara tadi yang relatif komples mempunyai kelompok yng luas mirip mata rantai yang tersambung pada suatu perbuatan melawan aturan mengenai lingkungan hayati sebagai akibatnya dalam hal pembuktian yang menyampaikan ruang yang lebih luas pada satu  hal  verifikasi  maka  diperlukan  bisa  agar  bener  menuntaskan  masalah  pidana  terhadap lingkungan hayati hingga selesai sampai ke akarnya.

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN

## 1. Kesimpulan
Perluasan  alat  bukti  pada  aturan  untuk  melindungi  serta  mengelola  lingkungan  hidup, relatif sempurna menjadi antisipasi terhadap kekakuan aturan yang terkadang aturan yang tersebut lah yang jusru membatasi penyelesaian pada setiap perkara. Adapun terkait kepada badan yang berwenang untuk melakukan proses peluasan, maka sebagaimana peraturan yng spesifik lain jadi yng memiliki wewenang dalam hal melaksanakan suatu penyidikan ialah penyidik dalam instansi Polri  serta  pejabat  PNS  eksklusif  yng  ada  pada  lingkungan  pemerintah  dalam lingkupan  tugas serta bertanggungjawab pada bidang proteksi serta pengelolaan lingkungan hidup.
Alat bukti yang terdapat pada tindak pidana lingkungan bedasarkan Pasal 96 UUPPLH pada  bagian  ke  2  perihal  pembuktian diakatakan  bahwa  alat bukti  yang legal  pada  penuntutan tindaka pidana lingkungan hayati dibagi pada a) berita saksii, b) liputan pakar, c) surat keterangan, d) petunjuk, e) informasi terdakwa, serta f) alat bukti lainnya, sebagaimana yang diatur pada Pasal 96 alfabet  f tadi dijelaskan pada penerangannya bahwa yang dimaksud suatu alat bukti lain, yaitu mencakup  berita  yang  dibicarakan,  dikirim,  diteriima,  ataupun  disimpan  didalam  media elektronika, magnetika, optika, serta yng mirip terhadap hal tersebut ataupun alat bukti sebuah filedata,  perekaman,  ataupun  isu  yang  bisa  dibacakan,  ditinjau,  serta  didengarkan  yng  bisa dikeluarkan  dengancara  tidak  adanya  bantuan  sebuah  sarana,  baik  yang  dituangkan  pada  atas kertastulis,  barang  fisik  terdapat  tetapi  bukan  sebuah  kertas,  maupun  yng  direkam  dengancara elektronika, tak terbatass pada goresan pena, bunyi, atau gambaran, petaa, rancangan, poto atau yang  mirip  seperti,  alfabet,  indikasi,  nomor,  siimbol,  maupun  perporasi  yang  mempunyai pengertian maupun yng bisa dimengerti ataupun dibacakan.

## 2. Saran
Supaya pemerintah bisa lebih tegas serta berani untuk menuntaskan perkara pelanggaran terhadap  tindak  pidana  lingkungan  serta  memberi  kontribusi  yang  adil  serta  transparansi  pada penyelesaian perkara tindak pidana pada bidang lingkungan, serta bisa memberikan wawasan bagi rakyat lebih taat terhadap aturan yang berlaku pada bidang lingkungan.
Supaya  rakyat  bisa  untuk  berani  melaporkan  adanya  terkait  perkara  tindak  pidana lingkungan, yang berdampak di lingkungan hidup yang, akhirnya merugikan rakyat itu sendiri. Dimana  perkara  terhadap  lingkungan  kerap  kali  ditimbulkan  grup-grup  elit  yang  memiliki dampak  serta  akses  yang  baik  terhadap  birokrasi  pemerintahan  khususnya  oknum  yang  hanya memikirkan  laba  semata,  yang  memberikan  ruang  pada  pelaku  kejahatan  supaya  bisa  bebas melakukan  tindakan  kejahatannya  terutama  pada  bidang  lingkungan  sebab  mau  tak  mau  pada proses  apapun  yang  berhubungan  terhadap  lingkungan  wajib  meminta  ijin  pada  pemerintahan yang berwenang.

## DAFTAR PUSTAKA
Akib,  Muhammad.  2016. Hukum  Lingkungan  Perspektif  Global  dan  Nasional.  Edisi  Revisi .
Jakarta: PT Raja Grafindo.
Anak Agung Gede Agung, A. A. Sagung Laksmi Dewi &. I. Made Minggu Widyantara. 2021. “Perlindungan  Hukum  terhadap  Pelaku  Pembunuhan  Begal  atas  Dasar  Pembelaan Terpaksa.” Jurnal  Interpretasi  Hukum,  Fakultas  Ilmu  Hukum,  Universitas  Warmadewa, Denpasar 2(1).
Herlina, Nina. 2015. “Permasalahan Lingkungan Hidup dan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia.” Jurnal Ilmiah Galuh Justisi 3(2).
Inma  Fatmawati,  Wildan  Syafitri.  2015.  “Analisis  Pertumbuhan  Ekonomi  Indonesia  dengan
Model Solow dan Model Schumpeter.” Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB 3(2).
Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim. 2018. Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris . Depok: Prenadamedia Group.
Marpaung, Leden. 2009. Proses Penanganan Hukum Pidana Buku 1 . Jakarta: Sinar Grafika. Nurdin,  M.  2017.  “Peranan  Penyidik  dalam  Penegakan  Hukum  terhadap  Pelanggaran  Tindak Pidana Lingkungan Hidup.” Jurnal Hukum Samudra Keadilan 12(2). Prakasa,  Zagarino  Bima.  2020. Transformasi  Bukti  Ilmiah  Menjadi  Alat  Bukti  dalam  Perkara Lingkungan Hidup. Skripsi . Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
Riska  Wahyuni,  Lilis  Listiyawati.  2022.  “Penggunaan  Bahasa  Indonesia  pada  Instansi Pemerintah.” Jurnal Perspektif Administrasi Dan Bisnis 3(2).
Siahaan. 2004. Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan . Jakarta: Penerbit Erlangga.