## Pro Kontra Kebijakan Pelepasan Narapidana Oleh Pemerintah di Masa Pandemi Covid-19
Arfie Rachman Widiatama arfie.rachman.widiatama-2017@fh.unair.ac.id Universitas Airlangga

## Abstract
The Indonesian Ministry of Law and Human Rights adopted a policy during the Covid-19 pandemic in the form of Permenkumham Number 10 of 2020 concerning the Terms of Providing Assimilation and Integration Rights for Prisoners and Children in Context of Preventing and Combating the Spread of Covid-19. This policy caused controversy because there were parties who refused with basis that the release of prisoners had potential to increase the crime rate, prisoners could repeat their actions. However, there are also people who support it, considering that punishment in Indonesia prioritize corporal punishment (imprisonment) and it is feared that prison is places for the transmission of the Covid-19. This paper will examine the impact of policies issued by the Ministry in relation to views in criminology which are expected to find a conclusion that can be implemented by the government regarding efforts to prevent the transmission of the Covid-19 to prisoners. Keywords: Assimilation; Integration; Prisoners; Kemenkumham; Covid-19.

## Abstrak
Kementrian  Hukum  dan  HAM  RI  mengambil  kebijakan  di  masa pandemi  Covid-19  berupa  Permenkumham  Nomor  10  Tahun  2020 Tentang  Syarat  Pemberian  Asimilasi  Dan  Hak  Integrasi  Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran  Covid-19.  Kebijakan  ini  menimbulkan  kontroversi karena  terdapat  pihak  yang  menolak  dengan  dasar  dibebaskannya narapidana berpotensi meningkatkan angka kriminalitas, narapidana ditakutkan  dapat  mengulang  perbuatannya.  Namun  terdapat  pula yang mendukung, mengingat hukuman di Indonesia mengutamakan pidana  badan  (penjara)  dan  ditakutkan  penjara  menjadi  salah  satu tempat penularan virus Covid-19. Tulisan ini akan mengkaji dampak kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh  Kemenkumham  dikaitkan  dengan pandangan  dalam  kriminologi  yang  diharapkan  dapat  menemukan sebuah  kesimpulan  untuk  dapat  dijalankan  pemerintah  berkaitan dengan  upaya  pencegahan  penularan  virus  Covid-19  terhadap narapidana.
Kata  Kunci: Asimilasi;  Integrasi;  Narapidana;  Kemenkumham; Covid-19.

## Jurist-Diction
Volume 4 No. 3, Mei 2021
How to cite: Arfie Rachman Widiatama ‘Pro Kontra Kebijakan Pelepasan Narapidana Oleh Pemerintah Di Masa Pandemi Covid-19’ (2021) Vol. 4 No. 3 Jurist- Diction.
Histori artikel: Submit 23 Maret 2021; Diterima 20 April 2021; Diterbitkan 1 Mei 2021.
DOI:
10.20473/jd.v4i3.26974
p-ISSN: 2721-8392 e-ISSN: 2655-8297
Copyright © 2021 Universitas Airlangga

## 888 Arfie Rachman: Pro Kontra Kebijakan...

## Pendahuluan
Setiap  negara  pasti  memiliki  pengaturan  mengenai  pemberian  sanksi  bagi warga  negaranya  yang  melakukan  pelanggaran  terhadap  hukum  yang  berlaku. Hukum sendiri merupakan keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah- kaedah  dalam  suatu  kehidupan  bersama  yang  dapat  dipaksakan  pelaksanaannya dengan  suatu  sanksi. 1 Dalam  hal  ini  sanksi  pidana  dbutuhkan  dalam  rangka mencapai tujuan hukum pidana yang sebenarnya.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengkategorikan sanksi ke dalam 2 (dua) jenis dan dapat dijatuhkan kepada seseorang yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap pasal-pasal dalam KUHP, dua jenis tersebut adalah pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda sedangkan pidana tambahan terdiri atas pencabutan hak-hak tertentu, perampasan  barang-barang tertentu,  dan pengumuman putusan hakim. 2 Dari banyaknya bentuk pemidanaan dalam hukum pidana, pidana penjara adalah jenis yang paling sering dijatuhkan kepada pelaku kejahatan.
Dengan  tingginya  angka  kriminalitas  di  Indonesia  dan  sebagian  besar terpidana  nya  dijatuhi  hukuman  penjara,  membuat  penjara  di  Indonesia  berada pada kondisi yang cukup padat. Di akhir tahun 2019 lalu dunia dihebohkan dengan munculnya virus dari Wuhan, China yaitu Covid-19. Sejak awal kemunculannya sampai kemudian ditetapkan sebagai global pandemic oleh WHO, 3 Covid-19 telah memakan banyak korban yang terkonfirmasi positif atau meninggal. Berdasarkan data  dari  Gugus  Tugas  Covid-19  Indonesia,  per  tanggal  29  Juli  2020  korban meninggal  akibat  virus  COVID-19  sejumlah  4901  orang,  yang  tertinggi  di  asia tenggara. 4
1 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Liberty 2003).[40].
2 Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  Tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara Pidana, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).
3 Tedros  Adhanom  Ghebreyesus, World Health Organization ,  Direktur  Jenderal  WHO, Jenewa Swiss, 11 Maret 2020.
4 World Health Organization, ‘Coronavirus Disease (COVID-2019) Situation Report’, (WHO,
2020 [updated 29 July 2020]) <www.who.int/> accessed 14 Juli 2020.
WHO  sendiri  menyatakan  virus  Covid-19  disebarkan  melalui droplet atau tetesan air liur dari penderita nya. Hal ini sangat menyebabkan keresahan khususnya bagi aktivitas yang melibatkan kontak dan kerumunan orang banyak, salah satunya adalah yang terjadi di penjara. Penjara menjadi tempat berkumpulnya narapidana yang sedang menjalani masa hukumannya. Dengan kondisi penjara di Indonesia saat ini yang bisa dikatakan over crowded , Pemerintah melalui Kementrian Hukum dan HAM mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia  Republik  Indonesia  Nomor  10  Tahun  2020  (Permenkumham  10/2020) Tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.
Definisi  asimilasi  dan  integrasi  sendiri  diatur  dalam  Pasal  1  angkat  8  dan 9  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  31  Tahun  1999  Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Presiden Republik Indonesia.  “ Asimilasi adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dalam kehidupan masyarakat ”. 5 Sedangkan  “ Integrasi adalah pemulihan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dengan Masyarakat ”. 6
Kebijakan berupa Permenkumham 10/2020 ini dimaksudkan sebagai langkah antisipasi  pemerintah  untuk  mencegah  penularan  virus  Covid-19  dilingkungan penjara  dengan  cara  memberikan  pelepasan  bersyarat.  Sebenarnya  kebijakan  ini merupakan suatu hal yang lazim, karena menurut Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, pada hakikatnya narapidana memiliki beberapa hak, dan 2 (dua) diantaranya merupakan hak untuk memperoleh asimilasi dan integrasi yang diatur lebih lanjut dalam Permenkumham No. M.HH-02.PK.05.06 Tahun 2010 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang
5 Peraturan  Pemerintah  Nomor  31  Tahun  1999  Tentang  Pembinaan  dan  Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Presiden Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3842).
6 ibid .

## 890 Arfie Rachman: Pro Kontra Kebijakan...
Bebas, dan Cuti Bersyarat. Namun untuk mendapatkan hak pembebasan bersyarat tersebut, tentu saja terdapat beberapa syarat (substantif dan administratif) yang harus dipenuhi oleh narapidana. Serta regulasi atau kebijakan yang dikeluakan juga tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan rasa keadilan di masyarakat. 7
Yang  menjadi  permasalahan  adalah,  apakah  kebijakan  tersebut  sudah  tepat dikeluarkan dimasa pandemi Covid-19, mengingat tidak sedikit pula narapidana yang telah keluar dari penjara dengan hak asimilasi maupun integrasi kembali melakukan tindak  pidana.  Selain  itu  apakah  benar  persepsi  pemerintah  dengan  dikeluarkannya narapidana justru dapat mengurangi resiko penularan virus Covid-19, karena dengan keluarnya narapidana secara tidak langsung juga menambah jumlah masyarakat yang beresiko terpapar virus Covid-19 di lingkungannya masing-masing. Kebijakan yang turut  menuai  kontroversi  ini  pula  dianggap  sebagai  akal-akalan  pemerintah  dengan memanfaat  situasi  krisis  di  masa  pandemi  Covid-19  untuk  membebaskan  sejumlah narapidana korupsi. Hal ini turut didukung dari adanya upaya merevisi sebanyak empat kali  dalam  kurun  waktu  2015-2019  Peraturan  Pemerintah  Nomor  99  Tahun  2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang memang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. 8

## Metode Penelitian
Tipe penilitian yang digunakan adalah Legal Research atau penelitian hukum yang mana memiliki tujuan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul dan melahirkan preskripsi yang dapat diterapkan terhadap isu hukum yang diajukan.
Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  Pendekatan perundang-undangan ( Statute Approach ) dan Pendekatan Konseptual ( Conceptual Approach ).
7 Biro  Komunikasi  Anggota  9th  Board  of  PLEADS,  ‘Program  Asimilasi  Di  Tengah Pandemi: Sebuah Jalan Keluar Yang Menjadi Bumerang?’ (2020) <https://fh.unpad.ac.id/> accessed 30 Oktober 2020.
8 Annissha Azzahra Wurnasari, et all ., ‘Dampak Asimilasi Narapidana Terhadap Maraknya Kriminalitas Di Tengah Pandemi Covid-19’, (2020) I Prosiding Hubisintek. [21].
Pendekatan  perundang-undangan  ( Statute Approach )  digunakan  untuk mengkaji terkait dasar hukum yang ada berkaitan dengan pembebasan bersyarat narapidana.  Pendekatan  Konseptual  ( Conceptual Approach )  digunakan  untuk mengkaji kebijakan pembebasan bersyarat narapidana di masa pandemi ditinjau dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. 9
Sumber Bahan Hukum dalam penelitian ini terdiri atas dua jenis yaitu tertulis maupun tidak tertulis. Prosedur pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah metode studi kepustakaan ( Library Research ) terhadap bahan hukum tertulis seperti perundang – undangan, buku, jurnal dan menggunakan metode wawancara terhadap bahan hukum tidak tertulis.

## Kebijakan Pembebasan Narapidana menurut Peraturan Perundang- Undangan
Di  dalam  hukum  pidana  kita  mengenal  istilah  pembebasan  bersyarat. Pembebasan  bersyarat  sendiri  adalah  proses  pembinaan  narapidana  dan  anak pidana di luar Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) masa pidananya minimal 9 (sembilan) bulan. Pembebasan bersyarat merupakan hak dari narapidana yang mana tujuan dari adanya pembebasan bersyarat adalah untuk memudahkan narapidana kembali ke masyarakat (resosialisasi), serta memberikan  dorongan  kepada  narapidana  untuk  dapat  berkelakuan  baik  selama menjalani masa hukumannya di penjara. 10
Dasar hukum mengenai pembebasan bersyarat tertuang dalam Pasal 15 dan Pasal 16 KUHP. Dalam Pasal tersebut terdapat syarat-syarat untuk mendapatkan pembebasan bersyarat bagi narapidana sebagai berikut.
Pasal 15 KUHP:
(1)  Jika terpidana telah menjalani dua pertiga dari lamanya pidana penjara yang  dijatuhkan  kepadanya,  yang  sekurang-kurangnya  harus  sembilan
9 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , (Kencana Prenada Media Group 2005). [69].
10 Nurul Farida Basir, et all ., ‘Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas Dan Cuti Bersyarat Di Rumah Tahanan Negara Klas II B Mamuju’ (2013) E_Journal Program Pas- casarjana Universitas Hasanudin.[10].

## Arfie Rachman: Pro Kontra Kebijakan...
bulan, maka ia dapat dikenakan pelepasan bersyarat. Jika terpidana harus menjalani  beberapa  pidana  berturut-turut,  pidana  itu  dianggap  sebagai satu pidana.
(2)  Ketika  memberikan  pelepasan  bersyarat,  ditentukan  pula  suatu  masa percobaan,  serta  ditetapkan  syarat-syarat  yang  harus  dipenuhi  selama masa percobaan.
(3)  Masa percobaan itu lamanya sama dengan sisa waktu pidana penjara yang belum dijalani, ditambah satu tahun. Jika terpidana ada dalam tahanan yang sah, maka waktu itu tidak termasuk masa percobaan. 11
Pasal  16  ayat  (1)  juga  telah  mengatur  mengenai  pihak  yang  berwenang  untuk menetapkan pemberian pembebasan bersyarat adalah Menteri Kehakiman (saat ini bernama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) atas usul atau setelah mendapat kabar  dari  pengurus  penjara  tempat  terpidana.  Pemberian  pembebasan  bersyarat juga dapat dilakukan setelah mendapat keterangan dari jaksa tempat asal terpidana. Sebelum  kemudian  menentukan  apakah  narapidana  berhak  diberi  pembebasan bersyarat, Menteri Hukum dan Ham terlebih dahulu juga bertanya pendapat Dewan Reklasering Pusat.
Pembebasan  bersyarat  merupakan  hak  dari  narapidana  yang  mana  juga telah diatur dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.  Dalam  penjelasan  umumnya  memuat  pernyataan  bahwa  tujuan pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana dan anak pidana untuk menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai yang mana hal ini juga sesuai dengan tujuan dari pembebasan bersyarat. 12
Dimasa  pandemi  Covid-19,  pembebasan  bersyarat  terhadap  narapidana dilakukan  dengan  memberikan  Asimilasi  dan  Hak  Integrasi  yang  merujuk pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 (Permenkumham 10/2020) Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi  Narapidana  dan  Anak  Dalam  Rangka  Pencegahan  dan  Penanggulangan
11 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
12 Romi Adytia Pranata ‘Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberian Pembebasan Bersyarat (Studi Di Rumah Tahanan Kelas 11B Praya)’ (2018) Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Mataram.[8].
Penyebaran  COVID-19.  Selain  itu  dasar  hukum  yang  kedua  adalah  Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 (Kepmenkumham  19/2020)  Tentang  Pengeluaran  dan  Pembebasan  Narapidana dan  Anak  Melalui  Asimilasi  dan  Integrasi  Dalam  Rangka  Pencegahan  dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19. 13
Didalam bagian kedua Kepmenkumham 19/2020 diatur mengenai ketentuan pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak melalui 2 (dua) cara:
a. Asimilasi
1.  Narapidana  yang  2/3  masa  pidananya  jatuh  sampai  dengan  tanggal  31 Desember 2020;
2.  Anak yang 1/2 masa pidananya jatuh sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;
3.  Narapidana dan anak yang tidak terkait dengan PP 99 Tahun 2012, yang tidak sedang menjalani subsidaer dan bukan warga negara asing;
4.  Asimilasi dilaksanakan di Rumah;
5.  Surat keputusan asimilasi diterbitkan oleh Kepala Lapas, Kepala LPKA, dan Kepala Rutan. 14
b. Integrasi
1. Narapidana yang telah menjalani 2/3 masa pidana;
2. Anak yang telah menjalani 1/2 masa pidana;
3. Narapidana  dan Anak  yang  tidak  terkait dengan  PP  nomor  99  tahun  2012, yang tidak sedang menjalani subsidaer dan bukan warga negara asing;
4. Usulan dilakukan melalui system database pemasyarakatan;
5. Surat keputusan integrasi diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan. 15
Dalam memberikan Asimilasi, Pelepasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan  Cuti  Bersyarat.  Pelimpahan  Syarat  Pelepasan  Bersyarat  terdapat  dua  syarat yang harus dipenuhi yaitu persyaratan Sustantif dan Administratif.
1.  Syarat substantif yang wajib dipenuhi adalah sebagai berikut:
1) Telah  menunjukkan  kesadaran  dan  penyesalan  atas  kesalahan  yang menyebabkan ia dijatuhi pidana.
2) Telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral yang positif.
13 Edward Omar Sharif Hiariej, ‘Alasan Asimilasi dan Integrasi Narapidana di Tengah Wabah COVID-19’ (Hukumonline, 29 Juni 2020) <www.hukum online .com> accessed 30 Oktober 2020.
14 Bagian  Kedua  Keputusan  Menteri  Hukum  dan  Hak Asasi  Manusia  Nomor  M.HH-19. PK.01.04.04 Tahun 2020.

## 894 Arfie Rachman: Pro Kontra Kebijakan...
3) Telah  berhasil  mengikuti  program  kegiatan  pembinaan  dengan  tekun  dan bersemangat.
4) Masyarakat  lebih  dapat  menerima  kegiatan  pembinaan  narapidana  yang bersangkutan.
5) Selama menjalani pidana, tidak pernah mendapat hukuman disipin sekurang- kurangnya dalam waktu Sembilan bulan terakhir.
6) Telah menjalani 2/3 masa pidana setelah dikurangi masa tahanan dan remisi. 16
2.  Syarat administratif yang wajib dipenuhi adalah sebagai berikut:
1) Salinan putusan pengadilan.
2) Surat keterangan asli dari kejaksaan bahwa narapidana yang bersangkutan tidak mempunyai perkara atau tersangkut dengan tindak pidana lainnya.
3) Adanya laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litman) dan Balai Pemasyarakatan (Bapas)  tentang  pihak  keluarga  yang  akan  menerima  narapidana,  keadaan masyarakat sekitar dan pihak lain yang ada hubungannya dengan narapidana.
4) Salinan daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan narapidana selama menjalani masa pidana dari Kalapas.
5) Salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana seperti Grasi, Remisi, dan lain-lain dari Kalapas.
6) Surat pernyataan kesanggupan menerima atau menjamin dari pihak keluarga yang  diketahui  oleh  pemerintah  setempat  serendahrendahnya  Lurah  atau Kepala Desa.
7) Syarat  keterangan  sehat  dari  psikolog,  atau  dari  dokter  bahwa  narapidana sehat baik jasmani maupun jiwanya, dan apabila di Lapas tidak ada psikolog atau dokter, maka surat keterangan dapat diminta kepada dokter puskesmas atau rumah sakit umum. 17
Bagi narapidana atau anak pidana Warga Negara Asing diperlukan syarat tambahan:
1) Surat keterangan sanggup menjamin Kedutaan Besar/Konsulat Negara orang asing yang bersangkutan.
2) Surat rekomendasi dari kepala kantor imigrasi setempat.
3) Telah  diusulkan  oleh  persetujuan  Tim  Pengamat  Pemasyarakatan  (TPP) Lapas yang bersangkutan dan mendapat persetujuan Kalapas serta keputusan asimilasi dibuat oleh Kepala Kantor Wilayahg Departemen Hukum dan HAM dengan tembusan kepada Kepolisian setempat, Pemda, dan Hakim Wasmat. 18
16 Lapas  Narkotika  Jakarta,  “Pembebasan  Bersyarat’  <www.lapas-narkotikajkt.com> accessed 14 Januari 2021.
17 Ely Alawiyah Jufri, ‘Pelaksanaan  Asimilasi  Narapidana  Di  Lembaga  Pemasyarakatan Terbuka Jakarta’ (2017) 8 Jurnal Hukum Adil.[16].
Syarat  diatas  wajib  di  penuhi,  karena  bebasnya  narapidana  tidak  semata-mata didasarkan pada hak yang dimilikinya, melainkan juga diharapkan narapidana tersebut tidak kembali mengulangi perbuatannya. Bebasnya narapidana juga diharapkan tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan rasa keadilan di masyarakat.
Berdasarkan  Kepmenkumham  19/2020  diatas,  pembebasan  narapidana dilakukan dengan syarat selain berkelakuan baik selama menjalani masa pidana juga telah menjalani 2/3 masa pidana pada 31 Desember 2020 untuk narapidana dan telah menjalani 1/2 masa pidana 31 Desember 2020 untuk anak. Sementara syarat bebas melalui integrasi telah menjalani 2/3 masa pidana bagi narapidana dan 1/2 masa pidana bagi anak. Hal tersebut secara tidak langsung dapat memicu kecemburuan dan rasa ketidakadilan terhadap narapidana lain yang tetap tinggal di dalam lapas karena tidak memenuhi persyaratan tersebut. Seperti kasus permbakaran Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A, Tuminting, Manado pada april 2020 lalu. Motif utama pembakaran lapas karena para narapidana menuntut untuk dibebaskan juga, namun mereka tidak memenuhi ketentuan dalam Kepmenkumham 19/2020. 19
Berkaca  dari  kasus  tersebut,  seharusnya  pemerintah  dalam  mengeluarkan peraturan atau kebijakan, pemerintah perlu menyesuaikan dengan perkembangan dan  kebutuhan  hukum  dalam  masyarakat.  Penyebaran  virus  Covid-19  terjadi melalui kontak langsung dari pasien positif kepada orang lainnya, selama didalam kelompok  orang  tidak  ada  yang  terinfeksi  virus  lebih  dahulu  maka  tidak  perlu dikhawatirkan penularan virus dapat terjadi. Saat ini kondisi narapidana didalam lapas dapat dikatakan terisolasi dari dunia luar, maka pada dasarnya sudah tepat jika narapidana tetap didalam lapas. Baik untuk menyelesaikan masa hukumannya juga untuk menghindari kontak langsung penyebaran virus Covid-19 dimasyarakat.
Jika melihat tujuan dibentuknya Kepmenkumham 19/2020 yaitu untuk menjamin narapidana terhindar dari paparan Covid-19 akibat kondisi lapas yang over crowded . Menurut  penulis,  jika  hal  tersebut  diterapkan  justru  akan  berakibat  sebaliknya. Narapidana  yang  telah  di  lepaskan  dari  penjara  akan  sangat  mudah  terpapar
19 Skivo Marcelino Mandey, Ada 11 Narapidana Otak Kerusuhan dan Pembakaran Lapas Tuminting Manado’ (12 April 2020) <www.regional.kompas.com> accessed 13 Januari 2021.

## 896 Arfie Rachman: Pro Kontra Kebijakan...
virus  Covid-19  dilingkungan  barunya.  Pada  dasarnya  sangat  kecil  kemungkinan terjadi penyebaran Covid-19 jika narapidana tetap berada di lapas, sebab mereka tidak  mendapati  kontak  langsung  dengan  orang  luar.  Yang  perlu  dipersiapkan adalah  upaya  pendukung  lain  yang  dapat  dilakukan  yaitu  seperti  menerapkan sistem restorative justice , mensterilkan wilayah sekitar lapas, membatasi jadwal besuk dan pemeriksaan ketat terhadap kondisi para narapidana.
Dimasa  pandemi  Covid-19  tidak  hanya  narapidana  umum  saja  yang direncanakan akan diberi pembebasan bersyarat, sempat terdapat wacana narapidana khusus juga diberi pembebasan bersyarat. Usulan pembebasan narapidana khusus tersebut ditujukan bagi narapidana narkotika dan korupsi 20 dengan masa pidana 5-10 tahun dan telah menjalani 2/3 masa pidananya, narapidana korupsi usia 60 tahun ke atas dan telah menjalani 2/3 masa pidananya, narapidana tindak pidana khusus dengan sakit kronis dan telah menjalani 2/3 masa pidananya, serta narapidana warga negara  asing  (WNA).  Perlu  diketahui  bahwa  usulan  tersebut  juga  menimbulkan kontroversi  mengingat  hal  ini  dinilai  kontradiktif  dengan  Keputusan  Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-19. PK.01.04.04/2020, yang telah tegas menyatakan bahwa  pembebasan  hanya  diberlakukan  untuk  narapidana  dan  anak  yang  tidak terkait PP No. 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (PP No. 99 Tahun 2012). Artinya pembebasan tidak berlaku untuk kasus terorisme, narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan HAM berat, kejahatan transnasional terorganisir, dan WNA. Pembebasan hanya ditujukan untuk pelaku tindak pidana umum. 21
Kembali  lagi,  Jika  sasarannya  hanya  untuk  mengatasi  kelebihan  di  lapas dan rutan bagi narapidana khusus maka hal tersebut dirasa tidaklah tepat. Saat ini, kapasitas lapas yang disediakan bagi narapidana khusus berbeda dengan narapidana
20 Arif Satrio Nugroho, ‘Usulan Pembebasan Koruptor Diminta Seizin Presiden’ (2 April 2020) <www.republika.co.id> accessed 30 Oktober 2020.
21 Trias Palupi Kurnianingrum , ‘Kontroversi Pembebasan Narapidana Di Tengah Pandemi COVID-19’ (2020) XII Bidang Hukum Info Singkat DPR RI.[3].
umum, di mana satu ruang sel diisi oleh satu narapidana khusus. Tidak ada over kapasitas  sehingga  tidak  perlu  pembebasan,  yang  dibutuhkan  hanya  mekanisme protokol  kesehatan  seperti  penyediaan  tempat  cuci  tangan,  hand  sanitizer,  bilik sterilisasi dan pemeriksaan suhu tubuh, melakukan penyemprotan disinfektan serta membatasi kunjungan langsung. 22
Jika  dilihat  dari  sudut  pandang  asas-asas  hukum,  pengambilan  kebijakan oleh kemenkumham ini rasanya belum cukup memenuhi asas kepentingan umum dan rasa keadilan di masyarakat, disatu sisi pembebasan bersyarat merupakan hak narapidana, akan tetapi dengan keluarnya narapidana dengan jumlah besar justru ditakutkan dapat menimbulkan dampak negatif bagi kepentingan umum, khususnya dimasa pandemi. Selain itu dengan dikeluarkannya narapidana dari penjara, secara tidak  langsung  menambah  potensi  penyebaran  virus  Covid-19.  Karena  pada dasarnya narapidana sudah cukup terisolasi di penjara, tinggal bagaimana membuat serangkaian protokol kesehatan untuk mencegah penularannya saja. Kebijakan ini juga bisa dikatakan mengabaikan salah satu asas hukum “ Salus Populi Suprema Lex Esto ” yang artinya keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi.

## Dampak Pembebasan Narapidana oleh Kemenkumham di Masa Pandemi Covid-19
Sebagaimana  kita  ketahui  dari  dari  pembahasan  sebelumnya,  munculnya kebijakan pembebasan narapidana ditengah pandemi Covid-19 ini menimbulkan kontroversi. Kontroversi tersebut disebabkan oleh dampak yang kemungkinan besar akan  timbul  dari  adanya  kebijakan  ini. Terdapat  dua  dampak  yang  bisa  diamati yaitu positif maupun negatif dari adanya kebijakan ini.
Dampak  positifnya  adalah  turunnya  angka over crowded pada  penjara  di lapas dan rutan yang ada di Indonesia. 23 Kondisi penjara di Indonesia memang saat ini bisa dibilang sangat penuh. Mengingat diawal bahwa pidana penjara merupakan
22 ibid . 23 Bayu Rizky , ‘Dampak Positif Kebijakan Asimilasi Dan Integrasi Bagi Narapidana Dalam Pencegahan Dan Penaggulangan Covid-19’ (2020) 7 Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora.[658].

## 898 Arfie Rachman: Pro Kontra Kebijakan...
hukuman yang paling popular dijatuhkan di Indonesia berkaitan dengan pelanggaran terhadap tindak pidana dalam KUHP. Adanya kebijakan dari Kemenkumham bisa dikatakan telah berhasil untuk menekan angka kondisi kelebihan penghuni hingga 30% di Lapas. 24
Selain itu pengurangan narapidana ini juga berdampak pada penghematan uang negara dalam jumlah yang cukup besar, dan peningkatan produktivitas narapidana yang masih tinggal dalam penjara. 25 Dengan jumlah yang lebih narapidana yang lebih sedikit secara langsung berdampak pada biaya konsumsi yang dikeluarkan baik Lapas ataupun Rutan. Selain itu dengan lebih sedikitnya narapidana juga dapat membuat pengawasan menjadi lebih optimal dan meningkatnya produktivitas tiap narapidana dalam agenda pembinaan.
Agenda  pembinaan  dalam  proses  permasyarakatan  sendiri  pada  dasarnya meliputi 4 (empat) tahap yang bersifat terpadu, yaitu: 26
1) Tahap Orientasi atau Pengenalan
Setiap  narapidana  yang  baru  masuk  lapas  dilakukan  penelitian  mengenai kepribadiannya, termasuk hal-hal yang menjadi sebab ia melakukan kejahatan,
latar belakang ekonomi, pendidikan, dan keluarganya.
2) Tahap Asimilasi dalam arti sempit
Tahap ini dilakukan kepada narapidana yang telah melakukan proses pembinaan dalam kurun waktu kurang dari 1/3 masa pidananya. Narapidana ditempatkan dalam  lapas  terbuka  dengan  program  keamanannya  medium.  Dengan  tujuan memberi kebebasan bergerak lebih banyak lagi dan mulai dipupuk rasa harga diri, tata karma sehingga dapat menimbulkan rasa kepercayaan terhadap masyarakat.
3) Tahap Asimilasi dalam arti luas
Tahap ini dilakukan terhadap narapidana yang telah melaksanakan masa pidana kurang dari 1/2 masa pidananya. Dilakukan dengan cara mengikutsertakan pada
24 ibid .[659] .
25 ibid .[664] .
26 Febrina Putri Kusuma, ‘Implikasi Hak-Hak Narapidana Dalam Upaya Pembinaan Narap- idana Dalam Sistem Pemasyarakatan’ (2013) 2 Jurnal Recidive.[107].
kegiatan masyarakat dengan tetap dalam pengawasan dan bimbingan petugas lapas.  Tingkat  keamanannya  sudah  minimum  dan  masa  tahanan  yang  harus dijalani adalah sisa 2/3 lagi.
4) Tahap Integrasi dengan lingkungan Masyarakat
Ini  merupakan  tahap  terakhir  dimana  jika  tahap-tahap  sebelumnya  berjalan lancar serta masa pidana yang telah dijalani 2/3 atau sedikitnya 9 bulan, maka narapidana dapat diberikan pelepasan bersyarat atau cuti bersyarat ke masyarakat dengan tingkat pengawasan yang semakin berkurang hingga narapidana benar- benar dapat hidup normal lagi dimasyarakat.
Dari  adanya  dampak  positif  dari  pemberlakuan  kebijakan  pembebasan narapidana, terdapat pula dampak negatif yang dapat terjadi dengan dibebaskannya ribuan narapidana dari penjara di masa pandemi Covid-19. Dampak negatif tersebut adalah  peningkatan  angka  kriminalitas.  Sejauh  ini  total  narapidana  yang  telah dibebaskan karena program asimilasi dan hak integrasi lebih dari 36.000 orang.  Di dalam pembahasannya sebelumnya dijelaskan bahwa pada dasarnya dengan kondisi narapidana  yang  berada  didalam  penjara  itu  sudah  dapat  dikategorikan  sebagai bentuk isolasi. Yang menjadi penting adalah cukup dibuat protokol kesehatan dan berkunjung  selama  berada  di  penjara  untuk  mencegah  terjadinya  penularan  di lingkungan penjara. Dengan narapidana dibebaskan melalui program asimilasi dan integrasi ini, menurut Sosiolog dari Universitas Sebelas Maret Drajat Tri Kartono terdapat kemungkinan mereka kembali berulah karena: 27
1)  Tidak adanya efek jera Ini bersumber dari hukuman pidana yang diberikan kepada narapidana tidak membuat mereka jera. Di dalam penjara mereka dapat bergaul dengan baik sehingga mereka merasa betah dan tidak merasa hukuman yang dijalaninya memberikan efek jera.
2)  Minimnya persiapan Setelah keluar dari penjara, para narapidana tidak memiliki persiapan yang cukup untuk kembali melanjutkan hidup mereka diluar tahanan. Pada dasarnya lembaga pemasyarakatan punya proses untuk me-mediasi para narapidana sebelum mereka dibebaskan, yang bertujuan untuk mempersiapkan mereka

## Arfie Rachman: Pro Kontra Kebijakan...
kembali kemasyarakat dan mematuhi norma-norma yang ada. Mengingat di masa pandemic Covid-19 mereka dikeluarkan atas dasar kemanusiaan, sangat dimungkinkan proses mediasi yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan di penjara belum selesai atau bahkan tidak diadakan.
3)  Tidak memiliki pekerjaan dan tabungan Kejahatan dapat timbul dalam keadaan terpaksa, dalam hal ini narapidana yang  telah  ditahan  cukup  lama  saat  keluar  bisa  tidak  memiliki  pekerjaan atau bahkan tidak memiliki tabungan sama sekali, berbeda halnya dengan narapidana  yang  memang  kaya.  Dari  kondisi  ini  sangat  dimungkinkan kejahatan kembali dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
4)  Bawaan atau sifat yang telah melekat pada diri narapidana Melalui pendekatan kriminologi dapat diketahui pula bahwa faktor terdapat sifat  bawaan  baik  yang  dimiliki  secara  sosial  dan  individu  dari  pelaku kejahatan. Sifat ini melekat dan sulit hilang, sehingga saat ia telah menjadi narapidana pun terdapat kemungkinan kembali melakukan kejahatan.
Pembuatan kebijakan pembebasan narapidana ini seperti sebuah solusi tambal sulam dimana program asimilasi tersebut tidak dibarengi dengan sistem kontrol para narapidana, hanya sekedar pembebasan untuk melepas tanggung jawab membiayai kebutuhan warga binaan. 28 Hal ini menyebabkan tidak ada hal yang memberikan batasan bagi para narapidana yang telah bebas untuk tidak melakukan tindak pidana lagi. Sehingga, masyarakat tidah hanya dirisaukan dengan penyebaran Covid-19, masyarakat juga harus berhati-hati dan waspada dari adanya aksi kriminalitas. Hal tersebut dikarenakan kondisi perekonomian yang tidak stabil di tengah pandemi Covid-19, pengangguran yang banyak, hidup susah sehingga menjadikan potensi kriminologinya besar sekali. Maka tak heran sejumlah narapidana nekat berulah kembali,  karena  setelah  keluar  dari  penjara  mereka  belum  tentu  mendapatkan pekerjaan yang sesuai di masa pandemi Covid-19. 29
Seharusnya  pada  saat  narapidana  dibebaskan  melalui  asimilasi  maupun integrasi, mereka sudah dibekali dengan skill melalui pembinaan minat bakat di penjara. Hal ini untuk menekankan adanya perubahan kepribadian dan kemandirian dari  narapidana.  Sehingga  pada  saat  narapidana  kembali  kemasyarakat,  mereka telah memiliki ketrampilan masing-masing sehingga tidak merasa kesulitan untuk
28 Mohamad Anwar , ‘Asimilasi dan Peningkatan Kriminalitas Di Tengah Pembatasan Sosial Berskala Besar Pandemi Corona’ (2020) 4 Jurnal Adalah.[105].
kembali membangun perekonomian mereka, khususnya dimasa pandemi Covid-19 yang  mana  sangat  mengganggu  roda  perekonomian.  Dengan  para  narapidana memiliki  ketrampilan  saat  ia  dibebaskan  ini  juga  dapat  menjadi  langkah  awal untuk mengembalikan rasa kepercayaan masyarakat dan membuktikan pula bahwa narapidana tersebut telah menjadi pribadi yang lebih baik. 30
Menurut  pandangan  seorang  Kriminolog  Universitas  Indonesia,  Adrianus Meliala, dan peneliti senior ICJR, Anggara, berpendapat bahwa jumlah narapidana yang kembali berulah relatif kecil dibanding jumlah narapidana yang mendapatkan pembebasan dalam program asimilasi dan integrasi. Meskipun demikian, kejahatan oleh narapidana tersebut telah menimbulkan stigma dan rasa takut di masyarakat. “Muncul fear of crime ,  rasa  takut  pada  kejahatan  yang  juga  dipengaruhi  oleh suasana PSBB dimana orang diminta tinggal dirumah dan diliputi rasa khawatir terjangkit virus Covid-19. 31 Pembebasan narapidana seharusnya dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan secara rasional agar potensi dampak negatif yang ada dapat diminimalisir sebaik mungkin. Perlu persiapan dan prosedur kontrol yang baik  untuk  dapat  mengurangi  stigmatisasi  oleh  masyarakat  terhadap  narapidana yang baru bebas. Sehingga kehadiran narapidana tidak mendapat penolakan baik dari kerabat keluarga dan masyarakat yang justru dapat menimbulkan daya tarik lain bagi para narapidana untuk bergabung dengan kelompok (geng) atau organisasi kejahatan dan kembali melakukan tindak pidana.

## Kesimpulan
Kebijakan  pembebasan  narapidana  di  masa  pandemi  Covid-19  memang merupakan  suatu  langkah  berani  yang  diambil  pemerintah  melalui  Kementrian Hukum  dan  HAM.  Kebijakannya  ini  belum  cukup  memenuhi  asas  kepentingan umum dan rasa keadilan di masyarakat. Karena terdapat dampak dari sudut pandang
30 Nurul Aulia Khoirunnisa , ‘Dampak Pembebasan Narapidana Pada Lingkungan Masyarakat Di Tengah Wabah Virus Covid-19’ (2020) 20 Jurnal Dinamika Penelitian.[126].
31 Muhammad Yasin, “Dampak Negatif Pembebasan Narapidana Harus Diantisipasi” (Huku- monline, 22 April 2020) <www.hukum online .com> accessed 30 Oktober 2020.

## Arfie Rachman: Pro Kontra Kebijakan...
kriminologi  yang  dapat  merugikan  masyarakat  khususnya  di  masa  pandemi. Narapidana  yang  telah  bebas  cenderung  dapat  berbuat  kejahatan  lagi  (residivis) mengingat dimasa pandemi perekonomian sedang memburuk dan setelah keluar dari penjara tidak semua narapidana dapat langsung memiliki pekerjaan sebagaimana yang  mereka  kehendaki.  Selain  itu  stigma  penolakan  dimasyarakat  yang  masih terus ada akan semakin memperkeruh suasana dan menyebabkan narapidana dapat kembali berulah.
Di satu sisi memang pembebasan ini memberikan benefit kepada pemerintah dengan berkurangnya anggaran biaya bagi narapidana di dalam penjara. Akan tetapi jika alasan pemerintah untuk menanggulangi penyebaran virus Covid-19 di dalam penjara  rasanya  kurang  tepat  karena  kondisi  narapidana  dipenjara  sudah  masuk dalam  kategori  terisolasi  dan  seharusnya  hanya  perlu  ditambahkan  mekanisme keluar  masuk  dan  protokol  kesehatan  yang  sesuai.  Dengan  dikeluarkannya narapidana secara tidak langsung juga menambah resiko penularan virus Covid-19 di baik kepada narapidana yang telah bebas maupun masyarakat luas. kebijakan ini dari sudut pandang hukum kesehatan juga tidak tepat mengingat terdapat suatu asas “ Salus Populi Suprema Lex Esto ” yang artinya keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi.

## Daftar Bacaan

## Buku
Didik  Endro  Purwoleksono,  Hukum Acara  Pidana, Airlangga  (University  Press 2015).
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Kencana Prenada Media Group 2005).
Philipus M Hadjon, et all ., Argumentasi Hukum, (Gadjah Mada University Press 2005).
Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Liberty 2003).

## Jurnal
Annissha  Azzahra  Wurnasari,  et  all.,  ‘Dampak  Asimilasi  Narapidana  Terhadap
Maraknya Kriminalitas Di Tengah Pandemi Covid-19’, (2020) I Prosiding Hubisintek.
Bayu Rizky, ‘Dampak Positif Kebijakan Asimilasi Dan Integrasi Bagi Narapidana Dalam  Pencegahan  Dan  Penaggulangan  Covid-19’  (2020)  7  Jurnal  Ilmu Hukum dan Humaniora.
Ely Alawiyah Jufri, ‘Pelaksanaan Asimilasi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta’ (2017) 8 Jurnal Hukum Adil.
Febrina Putri Kusuma, ‘Implikasi Hak-Hak Narapidana Dalam Upaya Pembinaan Narapidana Dalam Sistem Pemasyarakatan’ (2013) 2 Jurnal Recidive.
Mohamad Anwar, ‘Asimilasi dan Peningkatan Kriminalitas Di Tengah Pembatasan Sosial Berskala Besar Pandemi Corona’ (2020) 4 Jurnal Adalah.
Nurul  Aulia  Khoirunnisa,  ‘Dampak  Pembebasan  Narapidana  Pada  Lingkungan Masyarakat Di Tengah Wabah Virus Covid-19’ (2020) 20 Jurnal Dinamika Penelitian.
Nurul Farida Basir, et all., ‘Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas Dan Cuti Bersyarat Di Rumah Tahanan Negara Klas II B Mamuju’ (2013) E_Journal Program Pascasarjana Universitas Hasanudin.
Romi Adytia Pranata ‘Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberian Pembebasan Bersyarat (Studi Di Rumah Tahanan Kelas 11B Praya)’ (2018) Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Mataram.
Trias  Palupi  Kurnianingrum,  ‘Kontroversi  Pembebasan  Narapidana  Di  Tengah Pandemi COVID-19’ (2020) XII Bidang Hukum Info Singkat DPR RI.

## Laman
Arif Satrio Nugroho, ‘Usulan Pembebasan Koruptor Diminta Seizin Presiden’ (2 April 2020) <www.republika.co.id>.
Biro Komunikasi Anggota 9th Board of PLEADS, ‘Program Asimilasi Di Tengah Pandemi : Sebuah Jalan Keluar Yang Menjadi Bumerang?’ (2020) <https:// fh.unpad.ac.id/>.
Edward Omar Sharif Hiariej, ‘Alasan Asimilasi dan Integrasi Narapidana di Tengah Wabah COVID-19’ (Hukumonline, 29 Juni 2020) <www.hukumonline.com>.
Lapas Narkotika Jakarta, “Pembebasan Bersyarat’ <www.lapas-narkotikajkt.com>.

## 904 Arfie Rachman: Pro Kontra Kebijakan...
Muhammad Yasin, “Dampak Negatif Pembebasan Narapidana Harus Diantisipasi” (Hukumonline, 22 April 2020) <www.hukumonline.com>.
Skivo Marcelino Mandey, Ada 11 Narapidana Otak Kerusuhan dan Pembakaran Lapas Tuminting Manado’ (12 April 2020) <www.regional.kompas.com>.
World  Health  Organization,  ‘Coronavirus  Disease  (COVID-2019)  Situation Report’, (WHO, 2020 [updated 29 July 2020]) <www.who.int/>.

## Wawanca ra
Ghebreyesus,  Tedros  Adhanom, World Health Organization ,  Direktur  Jenderal WHO, Jenewa Swiss, 11 Maret 2020.

## Perundang-undangan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981  Nomor  76, Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor 3209).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1995  Nomor  77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614.
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga  Binaan  Pemasyarakatan  Presiden  Republik  Indonesia  (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1999  Nomor  68,  Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3842).
Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.
Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.Hh-19.Pk.01.04.04 Tahun  2020  Tentang  Pengeluaran  Dan  Pembebasan  Narapidana  Dan Anak  Melalui  Asimilasi  Dan  Integrasi  Dalam  Rangka  Pencegahan  Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.