https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/alamwal/index
PERANAN ARBITRASE (BASYARNAS)

## DALAM PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS SYARI’AH
Dr. Eko Siswanto, M.HI. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Fattahul Muluk, Papua Email : siswantoeko44@yahoo.co.id

## Abstract
Basyarnas  as  the  agency  authorized  to  settle  business  disputes  Shari'ah  has  a  very important  role,  including:  resolving  disputes  with  the  principle  of  prioritizing  civil peace  efforts;  resolving  disputes  over  business  operations  using  Islamic  law  can  be resolved with the use of Islamic law; resolve the possibility of civil disputes between banks  Shari'ah  with  customers  or  users  of  their  services  in  particular,  and  among Muslims who perform civil relationships that make Islamic shari’ah as essentially in general  is  a  genuine  need  real;  and  provide  a  simply  and  speedy  settlement  of disputes  in  civil  muamalah  or  arising  in  the  field  of  trade,  industry,  services  and others.  Basyarnas  dispute  settlement  through  confidence  and  security  will  be guaranteed for the parties to the dispute; the expertise of the arbitrators; arbitration is  confidential;  wisdom  and  sensitivity  arbitrator;  arbitration  decisions  more  easily implemented than justice; rapid and cost-effective completion. The various stages of settlements,  namely:  a  request  to  conduct  the  arbitration;  Determination  Arbiter; examination; peace; evidence and witnesses or experts; the end of  the examination; decision  making;  improvement  of  the  decision;  cancellation  of  the  decision; registration decision; implementation of the decision; and arbitration costs.
Keywords: Basyarnas, Dispute, Islam .

## Abstrak
Basyarnas merupakan lembaga yang memiliki wewenang untuk menangani sengketa masalah  bisnis  Syariah  memiliki  peran  yang  penting  termasuk  menyelesaikan masalah  dengan  perdamaian,  menyelesaikan  masalah  bisnis  menggunakan  hukum islam  yang  bisa  diselesaikan  dengan  hukum  islam,  menyelesaikan  sengketa  antara masyarakat dan bank syariah sebagai nasabah atau pengguna jasa, dan antara muslim yang mengadakan perjanjian  yang membuat  Hukum  Islam sebagai  kebutuhan dasar, dan  menyediakan  penyelesaian  secara  sederhana  terhadap  penyelesaian  muamalah atau  perdagangan,  industri,  servis,  dan  lainnya.  Jaminan  penyelesaian  sengketa  oleh Basyaranas  diselesaikan  secara  rahasia  dan  tertutup,  arbiter  yang  tidak  memihak, putsan arbitrase lebih mudah diimplementasikan daripada keadilan, cepat dan relatif murah.  Adapun  tahapan  penyelesaiannya  yaitu:  permohonan  untuk  melaksanakan arbitrase, menetukan arbiter, penjelasan, bukti, dan pernyataan dari para pihak, akhir pemeriksaan, pembuatan keputusan, pengingkatan keputusan, membatalkan putusan, mendaftarkan putusan, pelaksanaan putusan, dan pembayaran arbitrase.
Kata Kunci : Basyarnas, Sengketa, Islam

## PENDAHULUAN
Abu’  al-Hakam  pada  masa  Nabi  dihormati  karena  kebijaksanaannya  dalam menangani  setiap  perselisihan  anggota  masyarakat  yang  diajukan  kepadanya. Kemudian di jaman khalifah Umar bin Khattab keberadaan hukum telah berkembang dengan  berbagai  upaya  perbaikan  terhadap  sistem  peradilan.  Dalam  hal  ini,  perihal hukum  telah  termuat  dalam risalah  al-Qada yang  di  dalamnya  sekaligus  memuat kedudukan arbitrase.
Lembaga  arbitrase (hakam) telah  dikenal  sejak  zaman  Islam.  Pada  masa  itu masih  belum  terdapat  sistem  peradilan  yang  terorganisir  dengan  baik.  suatu  contoh jika ada persoalan mengenai hak milik, hak waris dan hak-hak lainnya,  saat itu masih diselesaikan  dengan  bantuan  juru  damai  yang  ditunjuk  oleh  masing-masing  pihak yang berselisih. 1 Suatu misal, sebelum Muhammad menerima tugas kerasulan, beliau pernah  bertindak  sebagai  wasit  pada  perselisihan  diantara  sesama  suku  Quraisy tentang  orang  yang  tepat  untuk  bertugas  meletakkan  kembali Hajar  Aswad  pada posisi  semula.  Kebijakan Nabi  untuk  menyelesaikan  perselisihan  tentang  Hajar Aswad ini diterima secara sukarela oleh pihak-pihak yang bersengketa waktu itu.
Sedangkan  pada  masa  sekarang,  di  era  globalisasi,  ciri  perekonomian  yang paling  menonjol  adalah  serba  cepat  yang  mendorong  manusia  memasuki  apa  yang dimaksud Free  Market dan Free  Competition. Kondisi  yang  demikian  tersebut,  jika melihat sekian banyak  transaksi  bisnis  yang  ada,  tidak mungkin  dihindari  terjadinya perselisihan  yang  menghendaki  penyelesaian  secara  cepat  dan  tepat.  Hal  ini  sesuai dengan  lingkup  kewenangan  Badan  Arbitrase  Syari’ah  Nasional  (BASYARNAS) sebagai  lembaga  yang  memiliki  kewenangan  untuk  menyelesaikan  permasalahan secara  cepat  dan  tepat  terhadap  permasalahan  perdata (muamalah) yang  disebabkan oleh  berbagai  bentuk  kerjasama  dibidang  muammalah  yang  menurut  ketentuan hukum  dan  peraturan  perundang-undangan  dikuasai  sepenuhnya  oleh  pihak  yang bersengketa.  Adapun  para  pihak  yang  melakukan  kesepakatan  bahwa  persoalannya diselesaikan  di  BASYARNAS  harus  secara  tertulis  untuk  menyerahkan penyelesaiannya  kepada  BASYARNAS  sesuai  dengan  prosedur  serta  memberikan pendapat  yang  mengikat  atas  permintaan  para  pihak  tanpa  adanya  suatu  sengketa mengenai persoalan berkenaan dengan suatu perjanjian.
1 N.J. Coulson, A History of Islamic Law (New York: Edinberg University Press, 1991), h. 10.
Tradisi  penyelesaian  sengketa  melalui  juru  damai  lebih  berkembang  pada masyarakat  Makkah  yang  notabene  sebagai  pusat  perdagangan.  Untuk  menangani sengketa  para  pihak  yang  berhubungan  dengan  ganti  rugi  serta  persoalan  akibat praktek-praktek  bisnis,  selain  di  Makkah,  perwasitan  juga  berkembang  pada masyarakat  Madinah  sebagai  daerah  agraris  untuk  menangani  masalah-masalah sengketa hak milik atas tanah. 2
Di  zaman  Nabi,  beliau  sebagai  sosok  pembawa  ajaran  Islam  telah mentradisikan mediasi atau perwasitan tersebut dikembangkan dengan menghilangkan  praktik-praktik  menyimpang  dari  aqidah  Islam.  Langkah  Nabi  ini sesuai  dengan  cara  dakwah  Nabi  bahwa  tidak  semua  tradisi  sebelum  Islam  di dakwahkan  dihapus  secara  total,  tetapi  tetap  dibiarkan  berlangsung  dengan  secara perlahan-lahan  disesuaikan  dengan  aturan-aturan  Islam  sehingga  ajarannya  bersifat kompromis dengan tetap berpijak pada landasan aqidah Islamiah yang kokoh.
Dengan  bergesernya  waktu,  tentu  saja  tata  cara  dan  proses  penyelesaian sebuah  sengketa  pun  juga  akan  berubah.  Misalnya,  proses  atau  cara  penyelesaian sengketa bisnis yang saat ini sedang popular adalah arbitrase. Istilah arbitrase berasal dari  kata arbitrare (bahasa  Latin)  yang  berarti  kekuasaan  untuk  menyelesaikan sesuatu  menurut  kebijaksanaan. Dihubungkannya arbitrase dengan kebijaksanaan itu dapat  menimbulkan  salah  pengertian  tentang  arbitrase  karena  dapat  menimbulkan kesan  seolah-olah  seorang  arbiter  atau  suatu  majelis  arbitrase  dalam  menyelesaikan suatu  sengketa  tidak  mengindahkan  norma-norma  hukum  lagi  dan  menyandarkan pemutusan sengketa tersebut hanya pada kebijaksanaan. Kesan tersebut keliru karena arbiter  atau  majelis  tersebut  juga  menerapkan  hukum  seperti  yang  dilakukan  oleh hakim atau pengadilan.
Proses  atau  tata  cara  penyelesaian  sengketa  melalui  arbitrase,  dalam prakteknya  sudah  lama  dikenal  di  Indonesia.  Bahkan  sebelum  kemerdekaan  pun penyelesaian  sengketa  lewat  arbitrase  ini  sudah  ada  dan  dikenal,  misalnya  dalam
2 Warkum Sumitro, Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BMI dan di Indonesia) (Jakarta:  PT  RajaGrafindo  Persada,  2002),  h.  151.  Selain  menjadi  wasit  dalam  perkara Hajar Aswat, Nabi juga sering menjadi wasit dalam sengketa-sengketa umatnya. Misalnya Ka‘bah Ibn Malik  dan  Ibn  Abi  Hadrad,  pada  waktu  itu  Nabi  bertindak  sebagai  wasit  tunggal.  Namun  setelah perkembangan  wilayah  Islam  semakin  meluas  beliau  memberikan  delegasi  wewenang  kepada  para sahabatnya  untuk  menjadi  wasit,  misalnya  kepada  Sa’id  Ibn  Muaz  dalam  perselisihan  antara  Umar dengan Ubay Ibn Ka’ab tentang kasus Nahl dan kasus-kasus lainnya.
bidang  perburuhan  dikenal  penyelesaian  perselisihan  perburuhan  lewat  arbitrase. Dalam bidang perdagangan, setelah kemerdekaan ada beberapa badan arbitrase tetap yang  didirikan  oleh  berbagai  perkumpulan  dan  organisasi  perdagangan  di  Indonesia yang sekarang tentu saja tidak aktif lagi. Badan-badan arbitrase yang dimaksudkan itu adalah badan arbitrase yang didirikan oleh:
1.Organisasi Eksportir Hasil Bumi Indonesia di Jakarta;
2.Organisasi Asuransi Kebakaran Indonesia di Jakarta;
3.Organisasi Kecelakaan Indonesia di Jakarta.
Dengan mencermati bahwa begitu pentingnya peran lembaga arbitrase dalam penyelesaian sengkete para pihak terutama dalam permasalah bisnis dan perdagangan, serta  terbatasnya  pengetahuan  warga  tentang  lembaga  arbitrase,  maka  perlu  kiranya lewat  tulisan  ini  dibahas  tentang “Peran  Arbitrase  (BASYARNAS)  Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Syari’ah”.

## SEJARAH DAN DASAR HUKUM BERDIRINYA BASYARNAS

## 1. Sejarah Berdirinya Basyaranas
Arbitrase Syari’ah di Indonesia bermula dari Rapat Kerja Nasional (Rakernas) MUI tahun 1992,  Hartono Marjono, SH, ditugasi menyampaikan konsepnya tentang arbitrase  berdasarkan  syari’at  Islam  yang  kemudian  mendapat  sambutan  baik  dari kalangan  peserta  dan  kamudian  direkomendasikan  untuk  ditindak  lanjuti  oleh  MUI. Pada  tanggal  22  April  1992  Dewan  Pimpinan  MUI  mengundang  praktisi  hukum termasuk  kalangan  perguruan  tinggi  guna  bertukar  pikiran  tentang  perlu  tidaknya dibentuk  arbitrase  Islam.  Pada  pertemuan  tanggal  2  Mei  1992,  diundang  juga  dari bank muamalat Indonesia yang selanjutnya dibentuk tim khusus guna mempersiapkan bahan-bahan kajian untuk melihat peluang membentuk badan arbitrase Islam.
Demikian  selanjutnya  dalam  Rakernas  MUI  24-27  November  1992  yang memutuskan  bahwa  sehubungan  dengan  rencana  pendirian  Lembaga  Arbitrase Muamalat,  agar  MUI  segera  merealisasikan.  MUI  dengan  SK.  No.  Kep. 392/MUI/V/1992,  tanggal  4  mei  1992  membentuk  kelompok  kerja  pembentukan badan  arbitrase  hukum  Islam,  yang  terdiri  dari:  1.  Prof.  KH.  Ali  Yafie;  2.  Prof  KH. Ibrahim Husen, LML; 3. H. Andi Lolo Tonang, S.H; 4. H. Hartono Mardjono, S.H; 5. Jimly Asshiddiqie, SH,MH. sebagai narasumber.
Badan  Arbitrase  Syariah  Nasional  pada  saat  didirikan  bernama  Badan Arbitrase  Muamalat  Indonesia  (BAMUI).  BAMUI  yang  didirikan  pada  tanggal  21 Oktober  1993  berbadan  hukum  yayasan.  Akte  pendiriannya  ditandatangani  oleh Ketua MUI K.H.  Basri  dan Sekretaris Umum  HS. Prodjokusumo.  BAMUI dibentuk oleh MUI berdasarkan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) MUI Tahun 1992. Perubahan nama  dari  BAMUI  menjadi  BASYARNAS  diputuskan  dalam  Rakernas  MUI  tahun 2002.  Perubahan  nama,  perubahan  bentuk  dan  pengurus  BAMUI  dituangkan  dalam SK. MUI No. Kep-09/MUI/XII/2003 Tanggal 24 Desember 2003. Ketetapan yang di ambil dalam SK tersebut yakni:
a. Mengubah  nama  Badan  Arbitras  Mu’amalat  Indonesia  (BAMUI)  menjadi BASYARNAS.
b.Mengubah bentuk  badan BAMUI dari  yayasan menjadi  badan  yang berada di bawah MUI dan merupakan perangkat organisasi.
c. Dalam  melaksanakan  tugas  dan  fungsinya  sebagai  lembaga  hakam, BASYARNAS bersifat otonom.
2. Dasar Hukum Berdirinya Basyarnas
a. Q.S. Al-Nisa /4: 35:
ْن ِم  ا ًمَك َح َو  ِهِلْهَأ  ْن ِم  اًمَكَح  اوُثَعْباَف  اَمِهِنْيَب  َقاَقِش  ْمُتْف ِخ  ْنِإ َو َناَك  َ هاللَّ  هنِإ  ۗ اَمُهَنْيَب  ُ هاللَّ  ِقِ ف َوُي  اًح َلَْصِإ  اَدي ِرُي  ْنِإ  اَهِلْهَأ ا ًريِب َخ اًميِلَع
Terjemahnya: Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka  kirimlah  seorang hakam dari  keluarga  laki-laki  dan  seorang  hakam  dari keluarga  perempuan.  jika  kedua  orang  hakam  itu  bermaksud  Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.
b. Q.S. al-Hujurat/49: 9:
ْنِإِ َف  ۖ اَمُهَنْيَب  اوُحِلْصَأَف  اوُلَتَتْقا  َنيِن ِم ْؤُمْلا  َن ِم  ِناَتَفِئاَط  ْنِإ َو ََ ءِف َت  ٰىهت َح ءِغْبَت ءِتهلا اوُلِتاَقَف  ٰى َر ْخُ ْلْا ىَلَع اَمُهاَد ْحِإ  ْتَغَب
ِلْدَعْلاِب  اَمُهَنْيَب  اوُحِلْصَأَف  ْتََ اَف  ْنِإَِف  ۚ ِ هاللَّ  ِر ْمَأ  ٰىَلِإ

## َني ِط ِسْقُمْلا  ُّب ِحُي َ هاللَّ  هنِإ ۖ اوُطِسْقَأ َو
Terjemahnya:  Dan  kalau  ada  dua  golongan  dari  mereka  yang  beriman  itu berperang  hendaklah  kamu  damaikan  antara  keduanya!  tapi  kalau  yang  satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu  kamu  perangi  sampai  surut  kembali  pada  perintah  Allah.  kalau  Dia  telah surut,  damaikanlah  antara  keduanya  menurut  keadilan,  dan  hendaklah  kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil.
c. As-Sunnah:  Hadis  riwayat  An-Nasa’i  menceritakan  dialog  Rasulullah  dengan Abu  Syureih.  Rasulullah  bertanya  kepada  Abu  Syureih:  “Kenapa  kamu dipanggil  Abu  Al-Hakam?”  Abu  Syureih  menjawab:  “Sesungguhnya  kaumku apabila  bertengkar,  mereka  datang  kepadaku,  meminta  aku  menyelesaikannya, dan mereka rela dengan keputusanku itu”. Mendengar jawaban Abu Syureih itu Rasulullah  berkata:  “Alangkah  baiknya  perbuatan  yang  demikian  itu”. Demikian  Rasulullah  membenarkan  bahkan  memuji  perbuatan  Abu  Syureih, Sunnah yang demikian disebut Sunnah Taqririyah.
d. Ijma’ :  Adanya  riwayat  menunjukkan  bahwa  para  ulama  dan  sahabat  Nabi sepakat  membenarkan  penyelesaian  sengketa  dengan  cara  arbitrase.  Misalnya, diriwayatkan tatkala Umar bin Khat}t}a>b hendak membeli seekor kuda. Pada saat  Umar  menunggang  kuda  itu  untuk  uji  coba,  kaki  kuda  itu  patah.  Umar hendak  mengembalikan  kepada  pemiliknya,  namun  pemilik  kuda  itu  menolak. Umar  berkata:  “Baiklah,  tunjuklah  seseorang  yang  kamu  percayai  untuk menjadi  arbiter (hakam) antara  kita  berdua.  Pemilik  kuda  berkata:  “Aku  rela Abu  Syureih  untuk  menjadi hakam ”.  Maka  keduanya  menyerahkan penyelesaian  sengketa  itu  kepada  Abu  Syureih.  Abu  Syureih (hakam) yang dipilih  itu  memutuskan  bahwa  Umar  harus  mengambil  dan  membayar  harga kuda itu. Abu Syureih  berkata kepada  Umar bin  Khattab:  “Ambillah apa  yang kamu beli (dan bayar harganya) atau kembalikan kepada pemilik apa yang telah kamu ambil seperti semula tanpa cacat”. Umar menerima baik putusan itu.
e. Undang-Undang  No.  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif Penyelesaian  Sengketa.  Arbitrase  menurut  undang-undang  no.  30  tahun  1999
merupakan  mekanisme  penyelesaian  sengketa  perdata  diluar  peradilan  umum, sedangkan  lembaga  arbitrase  adalah  badan  yang  dipilih  oleh  para  pihak  yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa itu. Badan Arbitrase Syari’ah  Nasional  adalah  lembaga  arbitrase  sebagaimana  dimaksud  UU.  No. 30/1999.
f. SK.  MUI.  SK  Dewan  Pimpinan  MUI  No.  Kep-09/MUI/XII/2003  Tanggal  30 Syawwal  1424  H  (24  Desember  2003)  tentang  Badan  Arbitrase  Syari’ah Nasional.
g. Fatwa  DSN-MUI.  Semua  fatwa  Dewan  Syari’ah  Nasional  Majelis  Ulama Indonesia  (DSN-MUI)  perihal  hubungan  perdata (muamalah) senantiasa diakhiri  dengan  ketentuan:  “Jika  salah  satu  pihak  tidak  menunaikan kewajibannya  atau  jika  terjadi  perselisihan  diantara  kedua  belah  pihak,  maka penyelesaiannya  dilakukan  melalui  Badan  Arbitrase  Syari’ah  setelah  tidak tercapai  kesepakatan  melalui  musyawarah.  (Lihat  Fatwa  No.  05  tentang  jual beli  saham,  Fatwa  No.  06  tentang  jual  beli istisna ,  Fatwa  No.  07  tentang pembiayaan mudarabah ,  Fatwa  No.  08  tentang  pembiayaan musyarakah ,  dan seterusnya).

## PENGERTIAN, ASAS DAN TUJUAN BASYARNAS

## 1. Pengertian Basyarnas
Badan  Arbitrase  Syariah  Nasional  (BASYARNAS)  merupakan  badan  yang dapat  menyelesaikan  sengketa  perdata  atau  muamalat  Islam  dengan  memutuskan suatu keputusan hukum atas masalah yang dipersengketakan dengan cara tahki>m . Di sisi lain, BASYARNAS juga dapat menyelesaikan perkara perdata lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang  yang berlaku. Keputusan  yang ditetapkan oleh  BASYARNAS  terhadap  perkara  yang  diajukan  kepadanya  bersifat  binding (mengikat) dan final (tidak ada banding atau kasasi). Pembatalan keputusan arbitrase dapat dilakukan sesuai dengan Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Ketentuan syarat-syarat arbiter dan penyelesaian sengketa  perdata  atau  muamalah  Islam  melalui  BASYARNAS  dimaksudkan  untuk meningkatkan kinerja lembaga tersebut pada masa yang akan datang. Di samping itu untuk  meningkatkan  profesionalisme,  kerahasiaan  para  pihak  yang  bersengketa,
kearifan dan kepekaan aribter, dan kecepatan serta efesiensi biaya bagi penyelesaian sengketa  harus  diperhatikan.  Kehadiran  BASYARNAS  di  harapkan  dapat  dirasakan peranannya  bagi  masyarakat  dalam  menyelesaikan  berbagai  sengketa  dengan  jalan damai ( islah ) dan tetap terjalinnya ukhuwah antara para pihak yang bersengketa.
Di  sisi  lain,  istilah  arbitrase  berasal  dari  Bahasa  Belanda:  “arbitrate”  dan Bahasa Inggris: arbitration, dalam Bahasa Latin: arbitrare , yang berarti penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang atau beberapa hakim berdasarkan persetujuan bahwa mereka  akan tunduk  dan mentaati keputusan  yang diberikan oleh  hakim atau para  hakim  yang  mereka  pilih  atau  tunjuk  tersebut.  Arbitrase  merupakan  suatu peradilan  perdamain,  dimana  para  pihak  yang  bersengketa  atau  berselisih menghendaki perselisihan mereka tentang hak-hak pribadi yang dapat mereka kuasai sepenuhnya, diperiksa dan diadili oleh hakim yang adil  yaitu tidak memihak kepada salah  satu  pihak  yang  berselisih  tersebut.  Keputusan  arbitrase  mengikat  bagi  kedua belah  pihak.  Dalam  pasal  1  ayat  1  Undang-Undang  No.  30  tahun  1999  tentang Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa,  bahwa  yang  dimaksud  dengan arbitrase  adalah  cara  penyelesaian  suatu  sengketa  perdata  di  luar  peradilan  umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.
Guna  mendapatkan  pemahaman  mengenai  arbitrase,  ada  pendapat  beberapa sarjana dan peraturan perundang-undangan serta prosedur Badan Arbitrase  yang ada telah memberikan definisi arbitrase sebagai berikut:
a. Arbitrase  menurut  Subekti  adalah  penyelesaian  atau  pemutusan  sengketa oleh  seorang  hakim  atau  para  hakim  berdasarkan  persetujuan  bahwa  para pihak akan tunduk pada atau manaati keputusan yang diberikan oleh hakim yang mereka pilih. 3
b.Arbitrase menurut H. priyatna Abdurrasyid adalah suatu proses pemeriksaan sengketa yang dilakukan secara yudisial sebagaimana dikehendaki oleh para pihak  yang bersengketa,  dan pemecahannya akan didasarkan kepada bukti- bukti yang diajukan oleh para pihak. 4
3 Subekti, Arbitrase Perdagangan (Bandung: Bina Cipta, 1992), h. 1.
4 Priyatna Abdurrasyid, Penyelesaian Sengketa Komersial (Nasional dan Internasional0 di Luar Pengadilan, Makalah, September 1996, h. 1
c. Arbitrase  (perwasitan)  menurut  H.M.N.  Poerwosutjipto  adalah  suatu peradilan  perdamaian,  di  mana  para  pihak  bersepakat  agar  perselisihan mereka tentang hak pribadi yang dapat mereka kuasai sepenuhnya diperiksa dan  diadili  oleh  hakim  yang  tidak  memihak  yang  ditunjuk  oleh  para  pihak sendiri dan putusannya mengikat bagi kedua belah pihak. 5
d.Frank  Elkoury  dan  Edna  Elkoury  menyatakan  bahwa  arbitrase  merupakan proses yang mudah atau simple yang dipilih oleh para pihak secara sukarela yang  ingin  agar  perkaranya  diputus  oleh  juru  pisah  yang  netral  sesuai dengan  pilihan  mereka  di  mana  keputusan  berdasarkan  dalil-dalil  dalam perkara  tersebut.  Para  pihak  setuju  sejak  semula  untuk  menerima  putusan tersebut secara final dan mengikat. 6
e. Menurut  UU  No.  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif Penyelesaian  Sengketa  Umum,  Pasal  1  huruf  1,  arbitrase  adalah  cara penyelesaian  suaatu  sengketa  perdata  di  luar  peradilan  umum  yang didasarkan  pada  perjanjian  arbitrase  yang  dibuat  secara  tertulis  oleh  para pihak yang bersengketa.
Menurut  peraturan  prosedur  Badan  Arbitrase  Nasional  Indonesia,  arbitrase adalah  memberikan  penyelesaian  yang  adil  dan  cepat  dalam  sengketa-sengketa perdata  yang  timbul  mengenai  perdagangan,  industry,  keuangan,  baik  yang  bersifat nasional maupun internasional. (Pasal 1 AD BANI).
Prosedur  BAMUI  (Badan  Arbitrase  Muammalat  Indonesia)  sebagai  lembaga arbitrase  merupakan  penyelesaian  sengketa  yang  timbul  dalam  hubungan perdagangan, industri, keuangan, jasa dan lain-lain, serta memberikan suatu pendapat yang  mengikat  tanpa  adanya  suatu  sengketa  mengenai  suatu  persoalan  yang berkenaan dengan perjanjian. (Pasal 1 AD BAMUI).
Berbagai  pengertian  arbitrase  di  atas  menunjukkan  adanya  unsur-unsur  yang sama,  yaitu: pertama, adanya  kesepakatan  untuk  menyerahkan  penyelesaian
5 H.M.N.  Poerwosutjipto, Pokok-Pokok  Hukum  Dagang,  Perwasitan,  Kepailitan  dan Penundaan Pembayaran Cet. III (Jakarta: Djambatan, 1992), h.1.
6 Frank  Elkory  dan  Edna  Elkoury, How  Arbitration  Work,  Washington  DS., 1974,  dikutip  dari M.  Husseyn  dan  A.  Supriyani  Kardono ,  Kertas  Kerja  Hukum  Ekonomi,  Hukum  dan  Lembaga Arbitrase di Indonesia, (Jakarta: Proyek Pengembangan Hukum Ekonomi dan penyempurnaan Sistem Pengadaan,  Kantor  Menteri  Negara  Koordinasi  Bidang  Ekonomi,  Keuangan  dan  Pengawasan Pengembangan, 1995), h. 2 .
sengketa-sengketa, baik yang akan terjadi maupun yang telah terjadi, kepada seorang atau  beberapa  orang  pihak  ketiga  di  luar  peradilan  umum  untuk  diputuskan; kedua, penyelesaian sengketa  yang bias diselesaikan adalah sengketa  yang menyangkut hak pribadi  yang  dapat  dikuasai  sepenuhnya,  khususnya  di  sini  dalam  bidang perdagangan,  industri  dan  keuangan;  dan ketiga, putusan  tersebut  akan  merupakan putusan akhir dan mengikat (final and binding).
Meskipun  ada  kesamaan  unsur-unsur  yang  terkandung  dari  pengertian  yang dikemukakan  para  sarjana  di  atas,  namun  penggunaan  istilahnya  ada  yang  berbeda. Misalnya  H.M.N.  Poerwosutjipto  menggunakan  istilah perwasitan untuk  arbitrase dan wasit untuk arbiter. Sedangkan  Subekti  tetap  menggunakan  istilah  arbitrase, namun  arbiternya  digunakan  istilah hakim. Dalam  beberapa  literatur  dijumpai  juga penggunaan  istilah  lain,  seperti  “Van  der  Tass”  menggunakan  istilah wasit/juru pemisah/perantara untuk  arbiter,  dan perwasitan/pemisah  sukarela untuk  arbitrase. 7
Soekardono  menggunakan  istilah wasit untuk  arbiter,  dan peradilan  wasit untuk arbitrase. 8 Sunaryati  Hartono  menggunakan  istilah wasit untuk  arbiter,  dan perwasitan untuk  arbitrase. 9 Berkaitan  dengan  berbagai  istilah  tersebut,  berikutnya akan  digunakan  istilah  arbitrase  dan  arbiter  karena  secara  yuridis  istilah  ini  sudah diakui  dan  atau  digunakan  oleh  Undang-Undang  No.  30  Tahun  1999  tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Umum.

## 2. Asas dan Tujuan Basyarnas
Sehubungan  dengan  definisi  arbitrase  di  atas  terlihat  bahwa  dalam penyelesaian  perselesihan  melalui  arbitrase  terdapat  pihak-pihak  yang  berselisih sebagai  akibat  hukum  yang  terjadi  dalam  bisnis  dan  industri.  Di  dalam  perselisihan tersebut, mereka sepakat untuk menyelesaikan perselesihan mereka dengan menunjuk satu atau beberapa orang arbiter. Dengan demikian, asas-asas yang dapat dipetik dari perumusan definisi di atas adalah sebagai berikut: pertama, asas kesepakatan. Artinya kesepakatan  para  pihak  untuk  menyelesaikan  perselisihan  secara  damai,  seia  sekata atau  sepaham  untuk  menunjuk  seorang  atau  beberapa  orang  arbiter. Kedua, asas
7 Van der Tass, Kamus Hukum Belanda-Indonesia (Jakarta: Timun Mas, 1961), h. 17.
8 Soekardono, Hukum Dagang Indonesia Jilid I (Bagian Kedua) (Jakarta: CV Rajawali, 1983), h. 9.
9 Sunaryati  Hartono, Masalah  Transnasional  Dalam  Penanaman  Modal  Asing (Bandung:  Bina Cipta, 1972).
musyawarah,  yaitu  setiap  perselisihan  diupayakan  untuk  diselesaikan  secara musyawarah, baik antara arbiter dengan para pihak maupun antara arbiter itu sendiri. Ketiga, asas  limitative,  yaitu  adanya  pembatasan  dalam  penyelesaian  perselisihan melalui  arbitrase  terbatas  pada  perselisihan-perselisihan  di  bidang  perdagangan  atau bsinis  dan  industry  dan  atau  hak-hak  pribadi  yang  dapat  dikuasai  sepenuhnya  oleh para  pihak. Keempat, asas final dan binding. Yaitu  suatu  putusan  arbitrase  bersifat putusan akhir yang tidak dapat dilanjutkan dengan upaya hokum lain, seperti banding atau kasasi. Asas ini pada prinsipnya memang sudah disepakati oleh para pihak dalam klausula atau perjanjian arbitrase mereka.
Sehubungan dengan asas tersebut,  tujuan Badan  Arbitrase Syari’ah Nasional itu sendiri adalah: pertama, menyelesaikan perselisihan/sengketa-sengketa keperdataan  dengan  prinsip  mengutamakan  usaha-usaha  perdamaian (islah).  Kedua, lahirnya  Badan  Arbitrase  Syari’ah  Nasional  ini,  menurut  Prof.  Mariam  Darus Badrulzaman,  sangat  tepat  karena  melalui  Badan  Arbitrase  tersebut,  sengketa- sengketa  bisnis  yang  operasionalnya  menggunakan  hukum  Islam  dapat  diselesaikan dengan  mempergunakan  hukum  Islam. ketiga, adanya  Badan  Arbitrase  Syari’ah sebagai  suatu  lembaga  permanen,  berfungsi  untuk  menyelesaikan  kemungkinan terjadinya sengketa perdata diantara bank-bank syariah dengan para nasabahnya atau pengguna  jasa  mereka  pada  khususnya  dan  antara  sesama  umat  Islam  yang melakukan  hubungan-hubungan  keperdataan  yang  menjadikan  syariat  Islam  sebagai dasarnya pada umumnya adalah merupakan suatu kebutuhan  yang sungguh-sungguh nyata. Keempat, Memberikan  penyelesaian  yang  adil  dan  cepat  dalam  sengketa- sengketa  muamalah  atau  perdata  yang  timbul  dalam  bidang  perdagangan,  industri, jasa dan lain-lain.

## PROSEDUR BERPERKARA MELALUI BASYARNAS

## 1. Lembaga Arbitrase
Lembaga yang dimaksudkan di sini adalah suatu badan yang sengaja diadakan atau  didirikan  untuk  menyelesaikan  sengketa  atau  perselisihan.  Menurut  Pasal  1 angka 8 UU No. 30 Tahun 1999, Lembaga Arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para  pihak  yang  bersengketa  atau  yang  ditunjuk  oleh  Pengadilan  Negeri  atau  oleh
Lembaga  Arbitrase  untuk  memberikan  putusan  mengenai  sengketa  tertentu  yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase.
Lembaga  arbitrase  dikenal  ada  dua  yaitu  Arbitrase  Ad  Hoc  dan  Arbitrase Institusional.  Jenis  lembaga  Arbitrase  Ad  Hoc  seringkali  disebut  arbitrase  volenter, karena  jenis  lembaga  arbitarse  ini  dibentuk  khusus  untuk  menyelesaikan  atau memutus perselesihan tertentu. Dengan demikian, kehadiran dan keberadaan arbitrase ad  hoc hanya  bersifat  insidentil  untuk  menyelesaikan  kasus  tertentu  dan keberadaannya hanya untuk  satu  kali penunjukkan, dalam  arti selesai  kasus diputus, lembaga  tersebut  akan  bubar  dengan  sendirinya.  Lembaga  arbitrase  institusional adalah  lembaga  atau  badan  arbitrase  yang  bersifat  permanen,  Pasal  1  ayat  (2) Konvensi  New  York  1958  menyebut  jenis  lembaga  ini  adalah  Permanent  Arbitral Body. Ciri dari lembaga arbitrase institusional ini yang dapat pula dikatakan sebagai perbedaan  antara  lembaga  ini  dengan  lembaga  arbitrase  ad  hoc  adalah  sebagai berikut:
a. Arbitrase  institusional  didirikan  untuk  bersifat  permanen  atau  selamanya, sedangkan  arbitrase  ad  hoc  sifatnya  sementara  dan  akan  bubar  setelah perselesihan selesai diputus.
b. Arbitrase  institusional  sudah  ada  atau  sudah  berdiri  sebelum  suatu perselisihan  timbul,  sedangkan  arbitarse  ad  hoc  didirikan  setelah perselisihan timbul oleh pihak yang bersangkutan.
c. Karena  bersifat  permanen  atau  selamanya,  maka  pendirian  arbitrase institusional  didirikan  lengkap  dengan  susunan  organisasi,  tata  cara pengangkatan  arbiter  dan  tata  cara  pemeriksaan  perselisihan  yang  pada umumnya  tercantum  dalam  anggaran  dasar  pendirian  lembaga  tersebut, sedangkan arbitrase ad hoc tidak ada sama sekali.
Arbitrase  institusional  ini  ada  yang  bersifat  nasional  dan  ada  pula  yang bersifat  internasional.  Dikatakan  bersifat  nasional  karena  pendiriannya  hanya  untuk kepentingan  bangsa  dari  Negara  yang  bersangkutan.  Sedangkan  dikatakan  bersifat internasional karena merupakan pusat penyelesaian persengketaan antara pihak yang berbeda kewarganegaraannya. Beberapa lembaga arbitrase bersifat nasional, regional, dan internasional yang dikenal adalah:
a. Badan Arbitrase nasional Indonesia (BANI);
b.Badan Arbitrase Muammalat Indonesia (BAMUI);
c. Asia-Africa legal Consultative Commite (AALCC);
d.The International Centre for Settlement of Invesment Disputes, dll. 10

## 2. Dasar Pertimbangan Memilih Basyarnas
Secara  umum  dinyatakan  bahwa  lembaga  arbitrase  mempunyai  kelebihan dibandingkan dengan lembaga peradilan. Kelebihan tersebut antara lain:
a. Di jamin kerahasiaan sengketa para pihak;
b.Dapat  dihindarkan  kelambatan  yang  diakibatkan  hal  prosedur  dan administratif;
c. Para  pihak  dapat  memilih  arbiter  yang  menurut  keyakinannya  mempunyai pengetahuan,  pengalaman,  serta  latar  belakang  yang  cukup  mengenai masalah yang disengketakan, jujur, dan adil;
d.Para pihak dapat menentukan pilihan hokum untuk menyelesaikan masalah serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase; dan
e. Putusan arbitrase merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui  tata  cara  (prosedur)  sederhana  saja  ataupun  langsung  dapat dilaksanakan. 11
Ada  juga  yang  mengatakan  bahwa  beberapa  alasan  para  pihak  memilih penyelesaian  sengketa  melalui  arbitrase  dan  tidak  menggunakan  peradilan  umum, antara lain:
a. Kepercayaan  dan  keamanan  bagi  pihak  yang  berselisih.  Arbitrase memberikan kebebasan dan otonomi yang sangat luas bagi pihak yang akan menyelesaikan  persengketaan  yang  terjadi  diantara  mereka.  Mereka  dapat menentukan  arbiter  yang  mereka  inginkan  atau  menyerahkan  sepenuhnya kepada  lembaga  arbitrase  yang  akan  memilih  arbiter  bagi  mereka. Disamping  itu  melalui  arbitrase  relatif  lebih  aman  terhadap  keadaan  yang tidak  menentu  dan  ketidakpastian  sehubungan  dengan  sistem  hukum  yang berbeda;
10 Sudiarto  dan  Zaeni  Asyhadie, Mengenal  Arbitrase  (Salah  Satu  Alternatif  Penyelesaian Sengketa Bisnis) (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2004), h. 49.
11 Penjelasan  Umum  Undang-Undang  No.  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif penyelesaian Sengketa Umum alinea keempat.
b.Keahlian  ( expertise )  dari  para  arbiter.  Para  pihak  mempunyai  kepercayaan yang  besar  kepada  para  arbiter  mengenai  perkara  yang  akan  diselesaikan. Mereka juga dapat menunjuk arbiter yang memiliki keahlian tertentu untuk membantu  menyelesaikan  persengketaan  mereka,  sedangkan  dalam pengadilan umum, hal ini tidak bisa dilakukan mereka.
c. Arbitrase  bersifat  rahasia.  Arbitrase  bersifat  tertutup  dan  rahasia,  karena  ia hanya  menyangkut  pribadi  dan  tidak  bersifat  umum.  Tujuannya  adalah untuk  melindungi  para  pihak  dari  hal-hal  yang  tidak  diinginkan  misalnya dengan  penyebarnya  rahasia  bisnis  para  pihak  yang  bersengketa  kepada masyarakat umum.
d.Non-preseden.  Keputusan  arbitrase  tidak  memiliki  nilai  yang  berpengaruh penting  dalam  pengambilan  keputusan  arbitrase  lainnya  atau  bersifat  Non- preseden.  Dengan  demikian  keputusan  arbitrase  bisa  saja  berbeda  antara satu  dengan  lainnya  walaupun  perkara  yang  diselesaikan  serupa  atau memiliki kesamaan.
e. Kearifan  dan  kepekaan  arbiter.  Kearifan  dan  kepekaan  arbiter  terhadap aturan  yang akan diterapkan inilah  yang menjadi motivasi para pihak  yang bersengketa meminta penyelesaian sengketanya melalui arbitrase.
f. Keputusan arbitrase lebih mudah dilaksanakan daripada peradilan.
g.Cepat dan hemat biaya penyelesaian. Arbitrase lebih cepat dan lebih ringan biayanya  dibandingkan  pengadilan  umum  yang  akan  menyelesaian persengketaan  yang  terjadi  antara  para  pihak.  Melalui  arbitrase  tidak  ada kemungkinan  kasasi  terhadap  keputusan  arbitrase,  karena  keputusannya final dan binding.
Menurut  Erman  Rajaguguk  dengan  mencermati  pendapat  para  pakar,  bahwa sebagian  besar  pengusaha  lebih  suka  menyelesaikan  sengketa  yang  timbul  di  antara mereka  melalui  arbitrase  di  luar  negeri  daripada  pengadilan  di  Indonesia  karena beberapa  alasan  berikut  ini 12 : pertama, pengusaha  asing  lebih  suka  menyelesaikan
12 Erman Rajaguguk, Arbitrase dalam Putusan Pengadilan (Jakarta: Chandra Pratama, 2000), h.  1-2.  Di  dalam  beberapa  literature  perlu  juga  diketahui  bahwa  ada  beberapa  pertimbangan  yang melandasi  para  pihak  untuk  memilih  arbitrase  sebagai  upaya  penyelesaian  perselisihan  mereka. Pertimbangan  tersebut  diantaranya:  1.  Ketidakpercayaan  para  pihak  pada  Pengadilan  Negeri;  2. Prosesnya cepat; 3. Dilakukan secara rahasia; 4. Bebas memilih arbiter (Pasal 13 (1) UU No. 30 Tahun
sengketa  melalui  arbitrase  di  luar  negeri  karena  menganggap  sistem  hukum  dan pengadilan setempat asing bagi mereka. Sebenarnya alas an inipun tidak selalu benar karena  mereka  bias  menunjuk  pengacara  setempat  untuk  mewakili  mereka  di  depan pengadilan; kedua, pengusaha-pengusaha  Negara  maju  beranggapan  hakim-hakim Negara  berkembang  tidak  menguasai  sengketa-sengketa  dagang  yang  melibatkan hubungan-hubungan  niaga  dan  keuangan  internasional  yang  rumit.  Alasan  ini  juga sepenuhnya tidak benar karena hakim dapat memanggil saksi ahli; ketiga, pengusaha negara  maju  beranggapan  penyelesaian  sengketa  melalui  pengadilan  akan  memakan waktu  yang lama dengan biaya  yang besar karena proses pengadilan akan memakan waktu  yang  panjang  dari  tingkat  pertama  sampai  tingkat  Mahkamah  Agung. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase untuk beberapa kasus ternyata juga memakan waktu  yang  lama; keempat, keengganan  pengusaha  asing  untuk  menyelesaikan sengketa di depan pengadilan bertolak dari anggapan bahwa pengadilan akan bersikap subjektif  kepada  mereka  karena  sengketa  diperiksan  dan  diadili  bukan  berdasarkan hukum  mereka,  oleh  hakim  yang  bukan  dari  Negara  mereka; kelima, penyelesaian sengketa  di  pengadilan  akan  mencari  siapa  yang  salah  dan  siapa  yang  benar,  dan hasilnya akan dapat merenggangkan hubungan dagang diantara mereka. Penyelesaian sengketa  melalui  arbitrase  dianggap  dapat  melahirkan  putusan  yang  kompromistis yang dapat diterima oleh kedua belah pihak yang bersengketa.

## 3. Prosedur Berperkara Melalui Basyarnas 13
Mengenai  prosedur  berperkara  di  BASYARNAS  telah  diatur  dengan sistematis  sejak  masih  didirikan  BAMUI.  Secara  garis  besar  aturan  tersebut dituangkan dalam peraturan prosedur Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) yang  diberlakukan  sejak  21  Oktober  1993.  Beberapa  tambahan  yang  terjadi  hanya
1999  menyatakan:  apabila  tidak  tercapai  kesepakatan  mengenai  pemilihan  arbiter  atau  tidak  ada ketentuan  mengenai  pengangkatan  arbiter,  ketua  Pengadilan  Negeri  dapat  menunjuk  arbiter  atau majelis  arbitrase.;  5.  Diselesaikan  oleh  ahlinya (expert); 6.  Merupakan  putusan  akhir  (final0  dan mengikat (binding); 7.  Biaya  lebih  murah;  8.  Bebas  memilih  hukum  yang  diberlakukan;  9. Eksekusinya mudah; 10. Kepekaan arbiter; 11. Kecenderungan yang modern;
13 Prosedur arbitrase beserta hal-hal yang perlu diperhatikan sesuai dengan ketentuan BAMUI, yakni:  1.  Pengajuan  Permohonan;  2.  Perhitungan  tenggang  waktu;  3.  Sikap  BAMUI  terhadap permohonan;  4.  Penetapan  Arbiter  Tunggal  atau  Arbiter  Majelis;  5.  Sikap  arbiter;  6.  Arbiter  yang meninggal;  7.  Acara  pemeriksaan;  8.  Tempat  kedudukan  arbiter  Tunggal  atau  Arbiter  Majelis;  9. Tuntutan  balasan;  10.  Sikap  arbiter  terhadap  termohon  yang  tidak  datang;  11.  Perdamaian;  12. Pembuktian  dan  saksi  atau  ahli;  13.  Pencabutan  permohonan;  14.  Gugurnya  hak  membantah;  15. Pengambilan putusan.
bersifat  tehnis  untuk  menyempurnakan  aturan  yang  telah  ditetapkan  sebelumnya. Sepanjang  aturan  tersebut  tidak  bertentangan  dengan  Undang-Undang  No.  30  tahun 1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa.  Adapun  prosedur penyelesaian  sengketa  melalui  BASYARNAS  dimulai  dengan  penyerahan  secara tertulis  oleh  para  pihak  yang  sepakat  untuk  menyesaikan  persengketaan  melalui BASYARNAS  sesuai  dengan  peraturan  prosedur  yang  berlaku.  Pihak  yang bersengketa  sepakat  akan  menyelesaikan  persengketaan  mereka  dengan  perdamaian (islah) tanpa  ada  suatu  persengketaan  berkenaan  dengan  perjanjian  atas  pemintaan para pihak tersebut. Kesepakatan ini dicantumkan dalam klausula arbitrase.
Prosedur  arbitrase  dimulai  dengan  didaftarkannya  surat  permohonan  para pihak  yang  bersengketa  oleh  sekretaris.  Berkas  permohonan  tersebut  mesti mencantumkan  alamat  kantor  atau  tempat  tinggal  terakhir  atau  kantor  dagang  yang dinyatakan  dengan  tegas  dalam  klausula  arbitrase.  Berkas  permohonan  itu  berisikan nama  lengkap,  tempat  tinggal  atau  tempat  kedudukan  kedua  belah  pihak  atau  para pihak.  Berkas  juga  memuat  uraian  singkat  tentang  duduknya  sengketa  dan  juga  apa yang  dituntut.  Pada  dasarnya  pengadilan  negeri  tidak  berwenang  untuk  mengadili sengketa  para  pihak  yang  telah  terikat  dalam  perjanjian  arbitrase.  Dengan  adanya suatu  perjanjian  arbitrase  tertulis,  maka  perjanjian  itu  meniadakan  hak  para  pihak untuk  mengajukan  penyelesaian  sengketa  atau  beda  pendapat  yang  termuat  dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri. Dalam hal ini,  Pengadilan Negeri menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang.
Surat  perjanjian  tertulis  bahwa  para  pihak  memilih  penyelesaian  sengketa melalui BASYARNAS, hendaklah ditandatangani oleh para pihak, di mana di dalam perjanjian  tersebut  disebutkan  bahwa  para  pihak  memilih  penyelesaian  sengketa melalui arbitrase syari’ah. Perjanjian itu harus dibuat dalam bentuk akta notaris. Para pihak  boleh  mengajukan  tuntutan  ingkar  jika  terdapat  cukup  bukti  otentik  yang menimbulkan keraguan bahwa arbiter  yang ditunjuk akan melakukan tugasnya tidak secara  bebas  dan  akan  berpihak  dalam  mengambil  keputusan.  Usaha  penyelesaian sengketa  melalu  mediator  (arbiter)  hendaklah  memegang  teguh  kerahasiaan,  dan dalam  waktu  paling  lama  30  hari  harus  tercapai  kesepakatan  dalam  bentuk  tertulis yang  ditandatangani  oleh  semua  pihak  yang  terkait.  Kesepakatan  penyelesaian
sengketa  atau  beda  pendapat  secara  tertulis  adalah  final  dan  mengikat  para  pihak untuk  dilaksanakan  dengan  itikad  baik  serta  wajib  didaftarkan  di  Pengadilan  Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran. Terhadap keputusan arbitrase,  para  pihak  dapat  mengajukan  permohonan  pembatalan  apabila  putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:
a. Surat  dokumen  yang  diajukan  dalam  pemeriksaan  setelah  putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
b.Setelah  putusan  diambil  ditemukan  dokumen  yang  bersifat  menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
c. Putusan  diambil  dari  hasil  tipu  muslihat  yang  diakui  oleh  salah  satu  pihak dalam pemeriksaan sengketa.
Permohonan  pembatalan  tersebut  harus  diajukan  secara  tertulis  ditujukan kepada  Ketua  Pengadilan  Negeri,  dalam  waktu  paling  lama  30  hari  terhitung  sejak hari  penyerahan  dan  pendaftaran  putusan  arbitrase  kepada  Panitera  Pengadilan Negeri.  Jika  permohonan  pembatalan  tersebut  dikabulkan,  maka  Ketua  Pengadilan Negeri  dalam  waktu  paling  lama  30  hari  sejak  permohonan  pembatalan  diajukan, menjatuhkan  putusan  pembatalan.  Dalam  hal  ini,  para  pihak  dapat  mengajukan permohonan banding ke Mahkamah Agung yang memutuskan dalam tingkat pertama dan  terakhir.  Mahkamah  Agung  juga  hanya  diberi  waktu  maksimal  30  hari  untuk memutuskan  permohonan  banding  tersebut.  Mengenai  biaya  arbitrase  ditentukan sendiri  oleh  arbiter,  yang  meliputi  honorarium  arbiter,  biaya  perjalanan  dan  biaya lain-lain  yang  dikeluarkan  arbiter,  biaya  saksi  dan  atau  saksi  ahli  yang  diperlukan dalam  pemeriksaan,  dan  biaya  administrasi.  Bahasa  yang  digunakan  dalam  proses arbitrase  adalah  bahasa  Indonesia,  kecuali  atas  persetujuan  arbiter  atau  majelis arbitrase  para  pihak  dapat  memilih  bahasa  lain  yang  digunakan.  Selanjutnya  pada pihak  atau  kuasanya  mempunyai  hak  dan  kesempatan  yang  sama  dalam mengemukakan  pendapat  masing-masing.  Persyaratan  untuk  menjadi  arbiter 14 , termasuk dalam hal ini arbiter syariah di BASYARNAS adalah:
14 Sudiarto dan Zaeni Asyhadie, loc.cit., h. 82. Dalam kaitannya dengan pengangkatan arbiter, yang  dapat  ditunjuk  atau  diangkat  sebagai  arbiter  harus  memenuhi  syarat-syarat  cakap  dalam melakukan tindakan hukum, yaitu: 1. Berumur paling rendah 35 tahun; 2. Tidak mempunyai hubungan keluarga  sedarah  atau  semenda  sampai  derajat  kedua  dengan  salah  satu  pihak  yang  bersengketa;  3.
a. Cakap melakukan tindakan hukum;
b.Berumur paling rendah 35 tahun;
c. Tidak  punya  hubungan  keluarga  sedarah  atau  semenda  sampai  dengan derajat kedua dengan salah satu pihak bersengketa;
d.Tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain atas putusan arbitrase;
e. Memiliki  pengalaman  serta  menguasai  secara  aktif  di  bidangnya  paling sedikit 15 tahun.
f. Bukan jaksa, hakim panitera dan pejabat peradilan lainnya.
Dalam  hal  para  pihak  tidak  dapat  memilih  arbiter,  maka  Ketua  Pengadilan Negeri atau Majelis arbitrase dapat menunjuk arbiter. Selanjutnya, arbiter atau majelis arbitrase  dapat  memerintahkan  agar  setiap  dokumen  atau  bukti  disertai  dengan terjemahan  ke  dalam  bahasa  yang  ditetapkan  oleh  arbiter  atau  majelis  arbitrase. Arbiter  atau  majelis  arbitrase  dapat  mendengar  keterangan  saksi  atau  mengadakan pertemuan  yang  dianggap  perlu  pada  tempat  tertentu  di  luar  tempat  arbitrase diadakan. Pemeriksaan saksi-saksi dan para saksi ahli di hadapan arbiter atau majelis arbitrase, diselenggarakan menurut ketentuan dalam hukum acara perdata. Para pihak menghadap arbiter pada hari yang telah ditentukan, dalam hal ini arbiter atau majelis arbitrase  terlebih  dahulu  mengusahakan  perdamaian  antara  para  pihak  yang bersengketa. Jika terwujud perdamaian, maka arbiter atau majelis arbitrase membuat suatu  akta perdamaian  yang final  dan mengikat  para pihak dan memerintahkan para pihak untuk  memenuhi  ketentuan perdamaian tersebut.  Pemeriksaan terhadap pokok sengketa dilanjutkan apabila usaha perdamaian tidak berhasil. Selanjutnya para pihak diberi  kesempatan  terakhir  kali  untuk  menjelaskan  secara  tertulis  pendirian  masing- masing serta mengajukan bukti yang dianggap perlu untuk menguatkan pendiriannya dalam  jangka  waktu  yang  ditetapkan  oleh  arbiter  atau  majelis  arbitrase.  Jika diperlukan  dapat  dimintakan  penjelasan  tambahan  dari  para  pihak  secara  tertulis, dokumen  atau  bukti  lainnya  yang  dianggap  perlu  dalam  jangka  waktu  yang ditentukan oleh arbiter atau majelis arbitrase.
Tidak  mempunyai  kepentingan  lain  atas  putusan  arbitrase;  4.  Memiliki  pengalaman  serta  menuasai secara aktif di bidangnya paling sedikit lima belas tahun. (Pasal 12 ayat 1 UU No. 30 Tahun 1999).
Pemeriksaan  atas  sengketa  harus  diselesaikan  dalam  waktu  paling  lama  180 hari sejak arbiter atau majelis arbitrase terbentuk. Jika diperlukan, maka jangka waktu ini dapat diperpanjang. Mengenai biaya pemanggilan dan perjalanan saksi atau saksi ahli  dibebankan  kepada  pihak  yang  meminta.  Apabila  pemeriksaan  sengketa  telah selesai,  pemeriksaan  segera  ditutup  dan  ditetapkan  hari  sidang  untuk  mengucapkan putusan  arbitrase.  Putusan  diucapkan  dalam  waktu  paling  lama  30  hari  setelah pemeriksaan ditutup. Selanjutnya dalam waktu 14 hari9 setelah putusan diterima, para pihak  dapat  mengajukan  kepada  arbiter  atau  majelis  arbitrase  untuk  melakukan koreksi  terhadap  kekeliruan  administratif  dan  atau  menambah  atau  mengurangi sesuatu  tuntutan  putusan.  Adapun  menkanisme  operasional  BASYARNAS mempunyai prosedur atau mekanisme operasional yang memuat ketentuan-ketentuan antara lain:
a. Permohonan untuk mengadakan arbitrase,
b. Penetapan Arbiter,
c. Acara Pemeriksaan,
d. Perdamaian,
e. Pembuktian dan saksi atau ahli,
f. Berakhirnya Pemeriksaan,
g. Pengambilan Putusan,
h. Perbaikan Putusan,
i. Pembatalan Putusan,
j. Pendaftaran Putusan,
k. Pelaksanaan Putusan,
l. Biaya Arbitrase.

## PENUTUP
1. Bahwa keberadaan BASYARNAS sebagai badan yang berwenang menyelesaikan sengketa  bisnis  syari’ah  memiliki  peranan  yang  sangat  penting,  diantaranya adalah: menyelesaikan perselisihan/sengketa-sengketa keperdataan dengan prinsip mengutamakan usaha-usaha perdamaian (islah) ; menyelesaikan sengketa-sengketa bisnis yang operasionalnya menggunakan hukum Islam dapat diselesaikan dengan mempergunakan  hukum  Islam;  menyelesaikan  kemungkinan  terjadinya  sengketa
perdata  diantara  bank-bank  syari’ah  dengan  para  nasabahnya  atau  pengguna  jasa mereka pada khususnya dan antara sesama umat Islam yang melakukan hubungan- hubungan  keperdataan  yang  menjadikan  syari’at  Islam  sebagai  dasarnya  pada umumnya  adalah  merupakan  suatu  kebutuhan  yang  sungguh-sungguh  nyata;  dan memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa-sengketa muamalah atau perdata yang timbul dalam bidang perdagangan, industri, jasa dan lain-lain.
2. Bahwa  kelebihan  BASYARNAS  diantaranya  adalah:  adanya  kepercayaan  dan keamanan  bagi  pihak  yang  berselisih;  keahlian  ( expertise )  dari  para  arbiter; arbitrase  bersifat  rahasia;  Non-preseden  (keputusan  arbitrase  tidak  memiliki  nilai yang  berpengaruh  penting  dalam  pengambilan  keputusan  arbitrase  lainnya  atau bersifat  Non-preseden.  Dengan  demikian  keputusan  arbitrase  bisa  saja  berbeda antara  satu  dengan  lainnya  walaupun  perkara  yang  diselesaikan  serupa  atau memiliki  kesamaan);  kearifan  dan  kepekaan  arbiter;  keputusan  arbitrase  lebih mudah dilaksanakan daripada peradilan; cepat dan hemat biaya penyelesaian.
3. Bahwa prosedur BASYARNAS dalam menyelesaikan perkara yaitu:  permohonan untuk  mengadakan  arbitrase;  Penetapan  Arbiter;  acara  pemeriksaan;  perdamaian; pembuktian  dan  saksi  atau  ahli;  berakhirnya  pemeriksaan;  pengambilan  putusan; perbaikan  putusan;  pembatalan  putusan;  pendaftaran  putusan;  pelaksanaan putusan; dan biaya arbitrase.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurrasyid, Priyatna. Penyelesaian Sengketa Komersial (Nasional dan Internasional0 di Luar Pengadilan, Makalah, September 1996.
BAMUI. Badan Arbitrase Muammalat Indonesia. Jakarta: BAMUI, 1994.
Coulson, N.J. A History of Islamic Law. New York: Edinberg University Press, 1991.
Elkoury,  Frank  dan  Elkoury,  Edna. How  Arbitration  Work,  Washington  DS., 1974, dikutip  dari  M.  Husseyn  dan  A.  Supriyani  Kardono ,  Kertas  Kerja  Hukum Ekonomi,  Hukum  dan  Lembaga  Arbitrase  di  Indonesia. Jakarta:  Proyek Pengembangan Hukum Ekonomi dan penyempurnaan Sistem Pengadaan, Kantor Menteri  Negara  Koordinasi  Bidang  Ekonomi,  Keuangan  dan  Pengawasan Pengembangan, 1995.
Hartono,  Sunaryati. Masalah  Transnasional  Dalam  Penanaman  Modal  Asing.
Bandung: Bina Cipta, 1972.
Penjelasan  Umum  Undang-Undang  No.  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan Alternatif penyelesaian Sengketa Umum alinea keempat.
Poerwosutjipto,  H.M.N. Pokok-Pokok  Hukum  Dagang,  Perwasitan,  Kepailitan  dan Penundaan Pembayaran Cet. III. Jakarta: Djambatan, 1992.
Rajaguguk, Erman. Arbitrase dalam Putusan Pengadilan. Jakarta: Chandra Pratama,
2000.
Soekardono. Hukum Dagang Indonesia Jilid I Bagian Kedua. Jakarta: CV Rajawali, 1983.
Subekti. Arbitrase Perdagangan. Bandung: Bina Cipta, 1992.
Sudiarto  dan  Asyhadie,  Zaeni. Mengenal  Arbitrase  (Salah  Satu  Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis). Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2004.
Tass, Van der. Kamus Hukum Belanda-Indonesia . Jakarta: Timun Mas, 1961