INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 1277-1294 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Perlindungan Hukum Terhadap Pemasok Material Atas Wanprestasi Pihak Subkontraktor dalam Proyek BUMN
Yohanes Clinton Sihotang 1 ✉ , Wulan Windiarti 2
Universitas Pelita Bangsa Email: ycsihotang@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Keterlibatan  BUMN  sebagai  pemilik  proyek  menambah  kompleksitas  dalam  kerangka  hukum,  dan penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan mendalam terhadap aspekaspek hukum yang perlu diperhatikan oleh pemasok material untuk melindungi diri mereka sendiri dan menjaga kelancaran pelaksanaan  proyek.  Tujuan  penelitian  ini  untuk  menjelaskan  tentang  Pemasok  Dapat  Mencari Perlindungan  Hukum  Setelah  Mengalami  Wanprestasi  Oleh  Subkontraktor  Dalam  Proyek  BUMN, Perlindungan  Hukum  dalam  wanprestasi  Oleh  Subkontraktor  Dalam  Proyek  BUMN  (Perusahaan Konstruksi), dan Pemasok Material Atas Wanprestasi Pihak Subkontraktor Dalam Proyek Bumn. Metode penelitian menggunakan metode normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pemasok Dapat Mencari Perlindungan  Hukum  Setelah  Mengalami  Wanprestasi  Oleh  Subkontraktor  Dalam  Proyek  BUMN. dijelaskan sebagai upaya untuk memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan, sehingga masyarakat dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum. Konsep negara hukum di Indonesia menjamin bahwa setiap penyelenggaraan negara tidak boleh bertentangan dengan hukum yang  berlaku,  seperti  yang  diamanatkan  dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945.  Perlindungan  Hukum  dalam  wanprestasi  Oleh  Subkontraktor  Dalam  Proyek    BUMN (Perusahaan  Konstruksi)  fokus  pada  hubungan  antara  pemasok,  subkontraktor,  dan  perusahaan konstruksi  BUMN.  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pemasok  Material  Atas  Wanprestasi  Pihak Subkontraktor  Dalam  Proyek  Bumn  harus  dipatuhi  dalam  industri  konstruksi  di  Indonesia,  terutama dalam konteks proyek-proyek yang melibatkan BUMN.
Kata Kunci: Pemasok, Perlindungan Hukum, Subkontraktor, Wanprestasi

## Abstract
The involvement of BUMN as project owners adds complexity to the legal framework, and it is hoped that this research will provide an in-depth look at the legal aspects that material suppliers need to pay attention to to protect themselves and maintain the smooth implementation of projects. The purpose of  this  research  is  to  explain  that  suppliers  can  seek  legal  protection  after  experiencing  default  by subcontractors in BUMN projects, legal protection in case of default by subcontractors in BUMN projects (construction companies), and material suppliers for default by subcontractors in BUMN projects. The research  method  uses  normative  methods.  The  research  results  show  that  suppliers  can  seek  legal protection after experiencing default by subcontractors in BUMN projects. explained as an effort to provide protection for the human rights of those who are disadvantaged, so that people can enjoy the rights  granted  by  law.  The  concept  of  the  rule  of  law  in  Indonesia  guarantees  that  every  state administration  must  not  conflict  with  applicable  law,  as  mandated  in  the  1945  Constitution  of  the Republic  of  Indonesia.  Legal  protection  in  case  of  default  by  subcontractors  in  BUMN  projects (Construction Companies) focuses on the relationship between suppliers , subcontractors, and state- owned construction companies. Legal protection for material suppliers for default by subcontractors in state-owned projects must be adhered to in the construction industry in Indonesia, especially in the context of projects involving state-owned companies.
Keywords: Suppliers, Legal Protection, Subcontractors, Default

## PENDAHULUAN
Indonesia,  sebagai  sebuah negara yang tengah mengalami  pertumbuhan ekonomi yang  pesat,  turut  menyaksikan  meningkatnya  aktivitas  pembangunan  infrastruktur. Pemerintah juga terlihat fokus dan mendukung pembangunan infrastruktur, salah satunya dengan menambah anggaran infrastruktur pada 2023 sebesar Rp 399,6 triliun." (Azzahra, 2023) Dengan anggaran tersebut, pemerintah menilai dana yang telah disiapkan masih tidak sanggup  untuk  memenuhi  total  biaya  kebutuhan  investasi  pembangunan  infrastruktur, sehingga pemerintah mengajak badan usaha sektor swasta untuk juga ikut berperan. Cita - cita dan tujuan untuk menjadi negara maju membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang baik dan konstan, dan pemerintah menilai pembangunan infrastruktur menjadi prioritas untuk membawa Indonesia ke arah yang di cita – citakan
Proyek-proyek  yang  diinisiasi  oleh  Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN)  mempunyai peranan  penting  dalam  mencapai  tujuan  pembangunan  nasional.  Dalam  setiap  proyek konstruksi, berbagai pihak terlibat mulai dari pemberi tugas atau pemilik proyek, kontraktor utama,  subkontraktor,  hingga  pemasok.  Pada  prakteknya,  BUMN  Bersama  perusahaan swasta  bersama  -  sama  memberikan  dan  menyediakan  barang  dan  atau  jasa  guna menyelesaikan  suatu  pembangunan.  Keselarasan  koordinasi  dan  kerja  sama  diperlukan,
dengan berbagi hak dan kewajiban, dan hasil berupa keuntungan untuk masing - masing pihak yang terlibat, secara langsung maupun tidak langsung (Pratiwi, 2023).
Dalam skema pekerjaan suatu proyek di BUMN, pemilik proyek, yang dalam hal ini BUMN, memberikan pekerjaan kepada kontraktor utama. Kontraktor utama, lebih sering, terutama  di  proyek  berskala  besar,  menggunakan  jasa  subkontraktor,  untuk  membantu menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh pemilik proyek. Subkontraktor membutuhkan pemasok, yang kemudian akan membantu perihal pengadaan barang. Rantai pekerjaan dan pemberian tugas seperti yang sudah disebutkan, diikat oleh antar pihak yang berkaitan atau berhubungan secara langsung, dalam suatu kontrak atau perjanjian kerja. Layaknya suatu perjanjian, terlebih dalam ruang lingkup bisnis, kedua belah pihak mempunyai kepentingan untuk mendapatkan keuntungan. Tata cara atau aturan pelaksanaan pekerjaan disepakati oleh pihak - pihak guna mensukseskan proyek atau pekerjaan. Namun, tidak jarang terjadi wanprestasi  atau  kelalaian  dalam  pelaksanaan  proyek.  Bentuk  wanprestasi  yang  terjadi bermacam  -  macam,  mencakup  keterlambatan  pengiriman  material,  cacat  kualitas,  atau bahkan ketidakpatuhan terhadap peraturan hukum yang berlaku. Pihak yang terlibat pun bisa berbeda - beda karena semua pihak dalam rantai pekerjaan berpeluang melakukan wanprestasi.  Wanprestasi  bisa  timbul  antara  pemilik  proyek  dan  kontraktor  utama, kontraktor utama dan subkontrakor, subkontraktor dan pemasok, dan bisa kebalikannya. Salah satu wanprestasi yang sering terjadi adalah keterlambatan pembayaran, bahkan gagal bayar.
Dalam  penelitian  ini,  penulis  berfokus  kepada  wanprestasi  yang  timbul  antara subkontraktor  dan  pemasok  material.  Subkontraktor  sebagai  perpanjangan  tangan  dari kontraktor utama untuk menyelesaikan suatu bidang proyek, yang berarti  subkontraktor bergerak  di  bidang  jasa,  membutuhkan  pemasok  material  untuk  mengadakan  barang  - barang  yang  dibutuhkan untuk  proses konstruksi. Barang  -  barang yang  sudah diterima tanpa kendala oleh subkontraktor, wajib dibayarkan kepada pemasok dengan cara dan lama pembayaran  yang  sudah  disepakai.  Ketika  subkontraktor  tidak  dapat  memenuhi kewajibannya, pemasok material menjadi rentan terhadap dampak negatif, seperti kerugian finansial, dan potensi sengketa hukum. Wanprestasi berupa keterlambatan atau gagal bayar bukanlah hal baru, namun bagaimana jika wanprestasi terjadi dalam proyek BUMN, dimana salah  satu  sumber  dana  untuk  menjalankan  proyek  adalah  dari  pemerintah,  dan  jika berbicara  mengenai  dana  pemerintah,  tentu  salah  satunya  pemerintah  mendapatkan pemasukan  dari  rakyat.  Perlindungan  hukum  bagi  pemasok  material  dalam  konteks wanprestasi subkontraktor menjadi sangat penting untuk menjaga keberlanjutan bisnis dan memberikan insentif bagi semua pihak yang terlibat dalam proyek konstruksi. Selain itu,
regulasi  yang  mengatur  hak  dan  kewajiban  pemasok  material  terhadap  subkontraktor dalam  konteks  proyek  BUMN  juga  perlu  dieksplorasi  lebih  lanjut.  Keterlibatan  BUMN sebagai pemilik proyek menambah kompleksitas dalam kerangka hukum, dan penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan mendalam terhadap aspek-aspek hukum yang perlu  diperhatikan  oleh  pemasok  material  untuk  melindungi  diri  mereka  sendiri  dan menjaga kelancaran pelaksanaan proyek.
Dasar  hukum  yang  mengatur  hubungan  kontraktual,  hak,  dan  kewajiban  antara pemasok  material,  pihak  subkontraktor,  dan  BUMN  dapat  ditemukan  dalam  Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Walaupun Undang-Undang tersebut menyajikan landasan hukum yang komprehensif dalam mengatur berbagai aspek kegiatan konstruksi,  termasuk  hak  dan  kewajiban  pemasok  material,  penerapannya  kerap  kali menemui tantangan di dunia nyata. Faktor-faktor seperti kompleksitas kontrak, perbedaan interpretasi di antara pihak-pihak yang terlibat, dan ketidakmampuan penegakan hukum yang efektif menjadi penyebab terjadinya ketidaksesuaian antara norma hukum dan implementasinya  di  lapangan.  Perlindungan  hukum  yang  memadai  bagi  pemasok material menjadi semakin penting, terutama mengingat peran krusial yang mereka mainkan dalam  rantai  pasok  proyek-proyek  BUMN.  Pemasok  material  tidak  hanya  menyediakan bahan konstruksi, tetapi juga menjadi pemangku kepentingan yang memberikan kontribusi signifikan terhadap keberhasilan proyek secara menyeluruh.
Melalui pemahaman yang lebih mendalam terkait perbandingan perlindungan hukum pemasok material di Indonesia dengan praktik internasional, diharapkan penelitian ini akan memberikan kontribusi nyata dalam mengoptimalkan perlindungan hukum bagi pemasok material  dalam  proyek-proyek  BUMN.  Solusi  yang  dihasilkan  dari  pemahaman  ini diharapkan  dapat  menciptakan  lingkungan  kontraktual  yang  lebih  adil,  memberikan kepastian hukum bagi pemasok material, dan pada gilirannya, mendukung keberlanjutan proyek-proyek  konstruksi  nasional.  Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  diharapkan  dapat meningkatkan  pengetahuan  dan  wawasan  mengenai  perlindungan  pemasok  material  di Indonesia, dan mendukung perkembangan proyek BUMN serta mendukung BUMN untuk memperkuat peran nya untuk melindungi pihak - pihak yang berkontribusi dalam proyek BUMN.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merangkul  pendekatan  yang  memadukan  metode  penelitian  hukum normatif dan empiris. Penggabungan ini dimaksudkan untuk menyelidiki penerapan norma hukum, khususnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, dalam konteks  peristiwa  hukum  tertentu  yang  melibatkan  perlindungan  hukum  bagi  pemasok material terhadap potensi wanprestasi oleh subkontraktor dalam proyek BUMN. Penelitian ini mengusung pendekatan normatif-empiris yang melibatkan elemenelemen analisis dari kedua jenis penelitian. Penelitian normatif diterapkan melalui metode yuridis-normatif untuk menyelidiki aspek normatif terkait perlindungan hukum. Sementara itu, penelitian masalah empiris  akan  dianalisis  melalui  metode  yuridis  empiris.    Pendekatan  yang  digunakan mencakup  beberapa  dimensi,  termasuk  pendekatan  perundang-undangan,  untuk menganalisis ketentuan hukum yang berlaku, terutama Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017  tentang  Jasa  Konstruksi.  Pendekatan  kasus,  untuk  menggali  studi  kasus  terkait perlindungan  hukum  pemasok  material  terhadap  wanprestasi  oleh  subkontraktor. Pendekatan  historis,  untuk  memahami  sejarah  peraturan  hukum  terkait  perlindungan hukum  pemasok  material  dalam  proyek  konstruksi  BUMN.  Sumber  bahan  hukum  yang dipakai diantaranya bahan hukum primer mencakup peraturan perundangundangan dan doktrin hukum yang menjadi dasar normatif, bahan hukum sekunder mencakup literatur hukum, jurnal hukum, dan hasil penelitian hukum yang mendukung  analisis, bahan hukum tersier melibatkan informasi tambahan dari media massa, kliping, dan sumber daring untuk memberikan perspektif lebih luas.
Dalam  upaya  mendapatkan  pemahaman  yang  komprehensif  terkait  perlindungan hukum bagi pemasok material dan potensi wanprestasi oleh subkontraktor dalam proyek BUMN,  metode  pengumpulan  data  yang  akan  digunakan  adalah  wawancara,  analisis dokumen,  studi  pustaka,  observasi  lapangan,  dan  kuesioner.  Wawancara  akan  menjadi metode utama untuk mendapatkan wawasan langsung dari para pemangku kepentingan terkait. Responden yang akan diwawancarai mencakup pemasok material, subkontraktor, dan perwakilan BUMN yang terlibat dalam proyek konstruksi BUMN. Wawancara dilakukan dengan tahap identifikasi populasi yang relevan, seperti pemasok material, subkontraktor, dan  perwakilan  BUMN,  penentuan  sampel  yang  representatif  dan  dapat  memberikan wawasan  yang  mendalam  mengenai  isu  perlindungan  hukum  dan  wanprestasi  dalam proyek BUMN. Selanjutnya dilakukan pengembangan daftar pertanyaan yang terstruktur dan  terfokus  untuk  memastikan  konsistensi  dalam  pengumpulan  data,  penjadwalan wawancara dengan para responden, dengan memperhatikan ketersediaan dan kecocokan waktu,  pelaksanaan  wawancara  sesuai  dengan  jadwal  yang  telah  ditetapkan,  penerapan
teknik wawancara yang mendukung pemahaman mendalam, seperti pertanyaan terbuka dan  penggalian  lebih  lanjut,  pemilahan  dan  analisis  temuan  dari  wawancara  untuk mendukung dan melengkapi data yang diperoleh dari sumber-sumber hukum lainnya. Jika diperlukan,  pengulangan  wawancara  dengan  responden  yang  sama  atau  penambahan responden baru untuk memperdalam pemahaman terhadap isu-isu yang muncul. Analisis dokumen dilakukan terhadap dokumen-dokumen terkait, seperti kontrak proyek, peraturan BUMN,  dan  dokumen  hukum  lainnya  untuk  mendukung  kerangka  hukum  dan  konteks proyek.  Studi  Pustaka  melibatkan  penelusuran  literatur  hukum  untuk  memperoleh pemahaman  mendalam  mengenai  kerangka  hukum  yang  berlaku  dan  isu-isu  terkait perlindungan  hukum  bagi  pemasok  material  dalam  proyek  BUMN.  Observasi    langsung terhadap  aktivitas  di  lapangan  proyek  konstruksi  BUMN  untuk  memahami  dinamika interaksi  antara  pemasok  material  dan  subkontraktor,  serta  mengidentifikasi  potensi masalah wanprestasi. Distribusi kuesioner kepada responden yang dapat memberikan data kuantitatif terkait aspek-aspek tertentu dari perlindungan hukum bagi pemasok material. Dengan penggunaan metode pengumpulan data yang beragam, diharapkan penelitian ini dapat menghasilkan analisis yang holistik dan mendalam terkait isu perlindungan hukum bagi  pemasok  material  dalam  proyek  konstruksi  BUMN.  Pengolahan  dan  analisis  bahan hukum dilakukan secara sistematis dan komprehensif, mempertimbangkan aspek normatif dan empiris. Fokus penelitian terarah pada peristiwa hukum terkait proyek konstruksi BUMN di  Indonesia,  memastikan  konteks  dan  kerangka  hukum  yang  sesuai  dengan  tujuan penelitian.
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  peneliti  ialah  observasi,  interview  dan dokumentasi. Peneliti menggunakan teknik observasi nonpartisipan, artinya dalam proses penelitian  ini,  peneliti  tidak  ikut  serta  dalam  kegiatan,  akan  tetapi  hanya  berperan mengamati  kegiatan.  Sedangkan  cara  mengumpulkan  data  dengan  mengajukan pertanyaan langsung kepada informan atau seseorang ahli yang berwenang dalam suatu masalah (Keraf, 1989, p. 161).  Selanjutnnya, mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, makalah, notulen rapat, agenda dan dokumen lainnya (Arikunto, Suharsimi, 1997, p. 234).  Analisis data menurut Sugiyono mengatakan bahwa  proses  mencari  dan  meyusun  secara  sistematis  data  yang  diperoleh  dari  hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola,  memilih  mana  yang  penting  dan  yang  akan  dipelajari,  dan  membuat  kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2016, p. 244).
Proses  analisis  data  menurut  model  Miles  dan  Huberman  yaitu  meliputi  aktivitas pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pemasok  Dapat  Mencari  Perlindungan  Hukum  Setelah  Mengalami  Wanprestasi  oleh Subkontraktor dalam Proyek BUMN

## 1. Tinjauan Umum terkait Perlindungan Hukum
Perlindungan  hukum  terdiri  dari  dua  kata,  yaitu  perlindungan  dan  hukum.  Kata perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai tempat berlindung, hal  (perbuatan  dan  sebagainya)  yang  melindungi.  Sedangkan  istilah  hukum  menurut Soedikno  Mertokusumo  ialah  keseluruhan  peraturan  tentang  tingkah  laku  yang  berlaku dalam  suatu  kehidupan  bersama,  yang  dapat  dipaksakan  pelaksanaannya  dengan  suatu sanksi  (Mertokusumo,  Mengenal  Hukum,  2005,  p.  40).  Perlindungan  Hukum  adalah memberikan  pengayoman  kepada  hak  asasi  manusia  yang  dirugikan  orang  lain  dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak  yang diberikan oleh hukum atau  dengan kata  lain perlindungan hukum adalah berbagai  upaya  hukum  yang  harus  diberikan  oleh  aparat  penegak  hukum  untuk memberikan  rasa  aman,  baik  secara  pikiran  maupun  fisik  dari  gangguan  dan  berbagai ancaman dari pihak manapun.
Sebagaimana termaksud dalam bunyi pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi “ Negara Indonesia adalah negara hukum ”, maka  berdasarkan  bunyi  pasal  tersebut,  dimaksudkan  bahwasannya  setiap penyelenggaraan negara dalam segala bidang tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku  di negara ini. Hal  ini  di  pertegas  pula dengan  ketentuan Pasal 28D Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengaku an, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dimuka hukum”. Berpijak dari itulah kemudian perlindungan hukum  menjadi  suatu  yang  esensial  dalam  kehidupan  bernegara.  Sehingga  dapat disimpulkan  perlindungan  hukum  merupakan  segala  Upaya  pemenuhan  hak  dan pemberian  bantuan  untuk  memberikan  rasa  aman  kepada  sanksi  dan/atau  korban, perlindungan  hukum  korban  sebagai  bagian  dari  perlindungan  masyarakat  dapat diwujudkan  dalam  berbagai  bentuk,  yaitu  melalui  pemberian  restitusi,  kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum. Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum  ke  dalam  bentuk  perangkat  baik  yang  bersifat  preventif  maupun  yang  bersifat represif, serta baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa
perlindungan  hukum  dilihat  sebagai  suatu  gambaran  tersendiri  dari  fungsi  hukum  itu sendiri,  yang  memiliki  konsep  bahwa  hukum  memberikan  suatu  keadilan,  ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.
Hukum  berfungsi  sebagai  perlindungan  kepentingan  manusia,  penegakkan  hukum harus memperhatikan 4 unsur, yaitu: (Ishaq, 2009, p. 43)
1) Kepastian Hukum ( Rechtssicherkeit)
2) Kemanfaatan Hukum ( Zeweckmassigkeit)
3) Keadilan Hukum ( Gerechtigkeit)
4) Jaminan Hukum ( Doelmatigkeit).
Hukum sebagai norma merupakan petunjuk untuk manusia  dalam  bertingkah laku dalam  hubungannya  dalam  masyarakat.  Hukum  juga  sebagai  petunjuk  apa  yang  harus diperbuat dan mana yang tidak. Hukum juga memberikan petunjuk mana yang tidak boleh, sehingga  segala  sesuatu  dapat  berjalan  tertib  dan  teratur.  Hal  tersebut  dimungkinkan karena huykum memiliki sifat dan waktu mengatur tungkah laku manusia serta mempunyai ciri memerintah dan melarang begitu pula hukum dapat memaksa agar hukum itu dapat ditaati oleh anggota masyarakat. (Kansil, 2009, p. 54). Menurut Subekti, Hukum tidak hanya mencari keseimbangan antara  berbagai kepentingan yang  bertentangan  sama lain akan tetapi  juga  untuk  mendapat  keseimbangan  antar  tuntutan  keadilan  tersebut  dengan “ketertiban”  atau  “kepastian  hukum”.  Dengan  demikian  hukum  itu  bertujuan  untuk menjamin  adanya  kepastian  hukum  dalam  masyarakat  dan  hukum  itu  harus  pula  pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat itu. (Kansil, 2009, p. 54).
Aturan  hukum  baik  berupa  hukum  tertulis  (undang-undang)  maupun  hukum  tidak tertulis,  berisi  aturan-aturan  yang  bersifat  umum  yang  menjadi  pedoman  bagi  individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama maupun dalam  hubungannya  dengan  masyarakat.  Aturan-aturan  itu  menjadi  batasan  bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam  itu  dan  pelaksanaan  aturan  tersebut  menimbulkan  kepastian  hukum.  Dengan demikian, kepastian hukum mengandung  dua pengertian, yaitu  pertama,  adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh  dilakukan. Dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah  karena  dengan  adanya  aturan  yang  bersifat  umum  itu  individu  dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan. (Marzuki, 2008, p. 157)

## 2. Tinjauan Umum Perjanjian Jual Beli
Perjanjian jual beli dalam Buku III KUH Perdata yang berfokus pada hukum kekayaan. Perjanjian  secara  umum  dapat  diartikan  dalam  arti  luas  dan  sempit.  Dalam  arti  luas, perjanjian mencakup berbagai hubungan hukum, termasuk perkawinan, sementara dalam arti sempit, perjanjian hanya mencakup hubungan hukum dalam bidang kekayaan sesuai dengan Buku III KUH Perdata.
Asas utama dalam perjanjian menurut Buku III KUH Perdata adalah asas kebebasan berkontrak, yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Pasal ini menyatakan bahwa semua  perjanjian  yang  dibuat  secara  sah  berlaku  sebagai  undang-undang  bagi  mereka yang membuatnya, dengan syarat tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Selain itu, perjanjian jual beli  diatur dalam Pasal 1457 KUH Perdata, yang menyebutkan bahwa perjanjian  jual  beli  adalah  perjanjian  dimana  pihak  yang  satu  mengikatkan  diri  untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.
Terdapat persyaratan sah untuk suatu perjanjian, yaitu kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat, kecakapan untuk membuat perjanjian, objek perjanjian yang jelas, dan sebab yang  halal.  Kesepakatan  berarti  tidak  ada  unsur  paksaan,  sementara  kecakapan  berarti kemampuan  untuk  melakukan  perbuatan  hukum,  yang  umumnya  ditentukan  oleh  usia dewasa (21 tahun). Objek perjanjian harus jelas dan dapat berupa barang atau jasa. Selain itu, perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik dan hanya untuk kepentingan pribadi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUH Perdata.

## 3. Tinjaun Umum Wanprestasi
Konsep wanprestasi yang berasal dari bahasa Belanda, yang berarti tidak dipenuhinya kewajiban  atau  prestasi  yang  telah  disepakati  dalam  suatu  perjanjian.  Menurut  Kamus Hukum dan beberapa literatur, wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak dalam perjanjian gagal  memenuhi  atau  lalai  melaksanakan  kewajibannya,  baik  disengaja  maupun  tidak disengaja. Pasal 1243 KUHPerdata mengatur tentang penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan setelah debitur dinyatakan lalai.
Bentuk-bentuk wanprestasi  dijelaskan  menjadi  empat  jenis:  tidak  melaksanakan  isi kontrak  sama  sekali,  melaksanakan  sebagian  isi  kontrak,  melaksanakan  kontrak  tidak sebagaimana  mestinya,  dan  melaksanakan  kontrak  namun  terlambat.  Setiap  bentuk memiliki  konsekuensi  yang  berbeda  tergantung  pada  esensialia  dari  kontrak  tersebut. Wanprestasi juga berhubungan erat dengan somasi, yang merupakan peringatan kepada debitur agar memenuhi kewajibannya.
Kerugian  akibat wanprestasi  meliputi  biaya  yang  telah  dikeluarkan,  kerugian  yang menimpa benda, dan kehilangan keuntungan yang diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata. Selain itu, teks ini juga meninjau perusahaan konstruksi BUMN yang membahas tentang perencanaan,  pelaksanaan,  dan  pengawasan  kegiatan  konstruksi.  Kontrak  konstruksi menimbulkan hubungan hukum dan akibat hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa sejak ditandatanganinya kontrak tersebut. Unsur-unsur dalam kontrak konstruksi mencakup subjek, objek, dan dokumen yang mengatur hubungan kedua pihak.
Dalam kontrak konstruksi, sebagaimana kontrak pada umumnya akan menimbulkan hubungan  hukum  maupun  akibat  hukum  antara  para  pihak  yang  membuat  perjanjian. Hubungan hukum merupakan hubungan antara pengguna jasa  dan penyedia jasa yang menimbulkan akibat hukum dalam bidang konstruksi. Akibat hukum, yaitu timbulnya hak dan  kewajiban  diantara  para  pihak.  Momentum  timbulnya  akibat  itu  adalah  sejak ditandatanganinya  kontrak  konstruksi  oleh  pengguna  jasa  dan  penyedia  jasa.  Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa unsur-unsur yang harus ada dalam kontrak konstruksi adalah: (Salim, 2004, p. 91)
1. Adanya subjek, yaitu pengguna jasa dan penyedia jasa;
2. Adanya objek, yaitu konstruksi;
3. Adanya dokumen yang mengatur hubungan antara pengguna jasa dan penyedia jasa.

## Perlindungan  Hukum  dalam  wanprestasi  Oleh  Subkontraktor  Dalam  Proyek  BUMN (Perusahaan Konstruksi)
Jasa konstruksi terdiri dari dua jenis pekerjaan utama: pekerjaan konsultasi konstruksi (konsultan)  dan  pekerjaan  konstruksi.  Pekerjaan  konsultan  meliputi  perencanaan, perancangan, dan pengawasan, sedangkan pekerjaan konstruksi mencakup pembangunan, pembongkaran,  atau  pembangunan ulang. Perjanjian tertulis diperlukan untuk mengikat kedua  pihak  dalam  layanan  jasa  konstruksi,  yang  sangat  penting  dalam  pembangunan infrastruktur Indonesia.
Salah satu prinsip dasar dalam hukum kontrak adalah perlindungan bagi pihak yang dirugikan akibat wanprestasi. Jika terjadi wanprestasi, pihak yang dirugikan dapat menolak untuk  melanjutkan  prestasinya,  menolak  prestasi  selanjutnya  dari  pihak  lawan,  atau menuntut restitusi. Prinsip keseimbangan dalam hukum kontrak menjaga agar kepentingan pihak yang dirugikan dan pihak yang melakukan wanprestasi sama-sama terlindungi.
Dalam kontrak kerja konstruksi, pengguna jasa (pemilik proyek) memilih penyedia jasa berdasarkan kebutuhan proyek mereka. Penyedia jasa, baik individu maupun perusahaan,
bertanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaan konstruksi sesuai jadwal dan standar yang disepakati. Prestasi dalam pekerjaan konstruksi diklasifikasikan menjadi penyerahan prestasi,  penyelesaian  tugas,  dan  pencapaian  tidak  bertindak  atau  tidak  menyelesaikan tugas, sebagaimana diatur dalam Pasal 1234 KUH Perdata.
Ringkasan  teks  tersebut  menjelaskan  faktor-faktor  yang  menyebabkan  wanprestasi dalam jasa konstruksi berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Wanprestasi dapat terjadi pada penyedia jasa,  yang  meliputi  tugas  yang  tidak  selesai,  kualitas  yang  tidak  dipenuhi,  serta  hasil perjanjian yang tidak diserahkan. Selain itu, wanprestasi juga dapat terjadi pada pengguna jasa, seperti tidak membayar, menyerahkan prasarana dan sarana pekerjaan terlambat, serta terlambat membayar.
Debitur dianggap wanprestasi jika gagal memenuhi komitmen, tidak melakukan sesuai dengan cara yang telah disepakati, atau melaksanakan tindakan yang tidak patut. Pasal 1313 KUHPerdata mendefinisikan perjanjian sebagai perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan  dirinya  terhadap  satu  orang  atau  lebih.  Pejabat  Pembuat  Komitmen  (PPK) mewakili pemerintah dalam perjanjian yang dilakukan instansi pemerintah dengan pihak pelaksana  jasa  konstruksi.  Persyaratan  perjanjian  harus  dipenuhi  sesuai  Pasal  1320 KUHPerdata agar sah.
Wanprestasi  diatur  dalam  Pasal  1243  KUHPerdata,  yang  menyatakan  kewajiban penggantian  biaya,  kerugian,  dan  bunga  jika  perikatan  tidak  dipenuhi.  Penyelesaian sengketa  dapat  dibawa  ke  pengadilan  negeri  atau  diselesaikan  sesuai  prosedur  dalam kontrak. Perlindungan hukum bagi pihak yang melakukan wanprestasi termasuk mekanisme tertentu  untuk  memutuskan  kontrak  dan  pembatasan  terhadap  pemutusan  kontrak. Mekanisme  tersebut  meliputi  kewajiban  melaksanakan  somasi  dan  memutuskan  kontrak melalui pengadilan.
Peneliti  berpendapat  bahwa  Mendapat  perlindungan  hukum  merupakan  harapan setiap subyek hukum dalam suatu perjanjian. Secara teoritis, bentuk perlindungan hukum dibagi  menjadi  dua  bentuk  khususnya  bagi  rakyat  Indonesia,  teori  Phillipus  M,  Hadjon membagi dua macam perlindungan hukum, yaitu:

## 1. Perlindungan Hukum Preventif
Hal  ini  terdapat  dalam  peraturan  perundang-undangan  dengan  maksud  untuk mencegah  suatu  pelanggaran  serta  memberikan  rambu-rambu  atau  batasan-batasan dalam melakukan sutu kewajiban. Pada Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang No.2 Tahun 2017
Tentang jasa Konstruksi, “ Dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Penyedia Jasa dan/atau Subpenyedia Jasa wajib menyerahkan hasil pekerjaannya secara tepat biaya, tepat mutu, dan tepat waktu sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kerja Konstruksi.”. Di dalam pasal tersebut telah dijelaskan bahwa sub penyedia jasa wajib menyerahkan hasil pekerjaannya secara tepat biaya, tepat mutu, dan tepat waktu.

## 2. Perlindungan Hukum Represif
Secara  konseptual,  perlindungan  hukum  yang  diberikan  bagi  rakyat  Indonesia terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum  yang  berdasarkan  Pancasila.  Sedangkan  untuk  perlindungan represif  merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan setelah terjadinya sengketa yaitu melalui jalur litigasi dan non litigasi. Pasal 54 ayat 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi  menjelaskan  bahwa :  “Penyedia  Jasa  dan/atau  Sub  penyedia  Jasa  yang  tidak menyerahkan  hasil  pekerjaannya  secara  tepat  biaya,  tepat  mutu,  dan/atau  tepat  waktu sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dapat  dikenai  ganti  kerugian  sesuai  dengan kesepakatan dalam Kontrak Kerja Konstruksi” . Di dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa sub penyedia jasa yang tidak menyerahkan hasil pekerjaannya secara tepat biaya, tepat mutu, dan  tepat  waktu  mendapat  perlindungan  hukum  yaitu  pihak  sub  penyedia  jasa  dapat dikenai ganti kerugian sesuai dengan kontrak kerja kedua belah pihak. Apabila kontraktor tidak dapat memenuhi prestasi nya sesuai dengan kontrak kerja yang dibuat maka pihak kontraktor akan bertanggung jawab atas kelalaiannya.
Posisi BUMN menjadi semakin menjadi penting waktu itu terlebih setelah kegagalan “Program Benteng” yang berupaya untuk menumbuhkembangkan pengusahapengusaha swasta pribumi dengan kuat. Program yang semula dirancang untuk memperbaiki struktur ekonomi  yang de  facto  masih  kolonial  itu  gagal  karena  lemahnya  birokrasi  dalam melaksanakan pengawasan program di lapangan, disatu pihak, dan kurangnya konsistensi penguasa pribumi sendiri dilain pihak.
Penerapan good corporate governance pada suatu BUMN dapat dilihat dari prinsip- prinsip penerapan praktek GCG itu sendiri. Di Indonesia saat ini aturan main mengenai GCG pada  BUMN  diatur  dalam  Keputusan  Menteri  Negara  BUMN  Nomor:  PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik ( Good Corporate Governance) pada BUMN sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor: PER- 09/MBU/2012.  Pengaturan  mengenai  GCG  sendiri  bukan  merupakan  hal  yang  baru, sebelumnya pengaturan tentang GCG sudah pernah ada dan diupayakan ke arah ini, yaitu dengan keluarnya Surat Keputusan Meneg Pendayagunaan BUMN No. 23 Tahun 1998 yang
mewajibkan  transparansi  di  kalangan  manajemen  BUMN.  Selanjutnya,  disusul  dengan keluarnya Surat Keputusan Nomor: KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek GCG pada BUMN.
GCG  diperlukan  untuk  mendorong  terciptanya  pasar  yang  efisien,  transparan  dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan. Penerapan GCG perlu didukung oleh tiga  pilar  yang  saling  berhubungan,  yaitu  Negara  dan  perangkatnya  sebagai  regulator, dunia  usaha  sebagai  pelaku  pasar,  dan  masyarakat  sebagai  pengguna  produk  dan  jasa dunia  usaha.  Dalam  industri  konstruksi,  sistem  pembayaran  subkontraktor  merupakan prosedur  yang  digunakan  untuk  mengatur  dan  memproses  pembayaran  kepada subkontraktor yang  bekerja dalam sebuah proyek konstruksi. Sistem ini bertujuan untuk memastikan bahwa pembayaran kepada subkontraktor dilakukan dengan tepat waktu dan transparan.
Pengawasan  dari  Pemerintah  selaku  pembina  jasa  konstruksi  terhadap  proses sertifikasi dan registrasi ini perlu dilakukan secara ketat, agar SBU dapat menjadi jaminan dan  cerminan  kemampuan  suatu  kontraktor,  dengan  demikian  kontraktor  utama  ketika ingin melakukan subkontrak, calon subkontraktor tidak harus ada dalam daftar rekanan milik kontraktor utama namun cukup dibuktikan dengan kepemilikan SBU, namun ketika evaluasi penawaran, aspek pengalaman memang tetap harus menjadi salah satu aspek yang dinilai oleh  kontraktor  utama,  namun  dengan  tujuan  hanya  memastikan  bahwa  calon subkontraktor  memiliki  pengalaman  mengerjakan  suatu  pekerjaan  yang  sesuai  dengan pekerjaan yang akan disubkontrakkan oleh kontraktor utama.
Sehingga  peneliti  dapat  simpulkan  bahwasanya  peran  dan  pengawasan  BUMN terhadap pembayaran yang dilakukan oleh kontraktor kepada subkontraktor pada proyek kontruksi seharusnya dilakukan secara tranparansi yang sesuai dengan penerapan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan  dan Tanggung  Jawab Keuangan Negara terkait kewenangan BPK dalam memeriksa Keuangan Negara. Transaksi perusahaan badan usaha milik negara harus terbuka karena agar tidak terjadinya korupsi pada  perusahaan  tersebut.  kebijakan  pembentuk  Undang-Undang  sebagaimana pengawasan tersebut diatur secara tepat sesuai dengan hakikat dan kekhususan paradigma yang berbeda antara yang satu dengan yang lain, yang dengan demikian penyelenggaraan fungsi pengawasan dapat berjalan dengan baik dan masing-masing penyelenggara fungsi pemerintahan  maupun  bisnis  dapat  berjalan  tanpa  keraguan.  Dengan  demikian penyelenggaraan  tugas  negara,  baik  oleh  pemeriksa  maupun  lembaga  yang  diperiksa berjalan  efektif  dan  efisien,  yang  pada  gilirannya  akan  menciptakan good  corporate governance dalam upaya meningkatkan kesejahterahan rakyat.
Analisis  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pemasok  Material  Atas  Wanprestasi  Pihak Subkontraktor Dalam Proyek Bumn
Di  dalam  sebuah  proyek  diperlukan  sistem  manajemen  yang  dapat  dilaksanakan secara efektif dan efisien. Menurut PMBOK (Project Management Body of Knowledge) hasil revisi pada tahun 2004 yang diterbitkan oleh PMI Project Management Institute) Amerika, Sistem Manajemen Proyek dapat diuraikan ke dalam 9 kategori bidang manajemen yakni Ruang Lingkup Proyek, Integrasi Proyek, Waktu Proyek, Biaya Proyek, Mutu Proyek, Sumber Daya Manusia, Komunikasi Proyek, Risiko Proyek, dan Pengadaan Proyek.
Manajemen  pengadaan  proyek  memegang  peranan  penting  dalam  setiap  proses pembelian atau pengadaan untuk mendapatkan produk-produk, jasa atau material dari luar tim proyek untuk dapat melangsungkan pekerjaan dalam proyek. Keputusan- keputusan yang dibuat dalam mengembangkan manajemen pengadaan proyek akan mempengaruhi penjadwalan proyek, estimasi akivitas sumber daya dan keputusan untuk membuat-atau- membeli.  Untuk  mendapatkan  material  yang  datang  tepat  waktu,  sesuai  kualitas  dan dengan biaya yang sesuai anggaran, perlu dilakukan pemilihan pemasok yang memenuhi kriteria yang ditentukan oleh kontraktor.
Pengadaan di dalam pekerjaan konstruksi sangatlah kompleks, dan hasil yang sukses sulit untuk diraih. Pengadaan berbeda dari pembelian yang diasosiasikan dengan aktivitas komersial, penyediaan jasa untuk rekreas atau aktivitas domestik. Kebanyakan hasil/produk di  dalam  pengadaan  diproduksi  berdasarkan  lingkungan  yang  permanen  dan  dikontrol, dimana setiap produk bisa di disain, dibuat prototype, dan di uji sebelum produksi final, dimana kualitas bisa dijamin, dan pembeli potensial bisa melihat bahkan mencoba produk sebelum membuat keputusan akhir untuk membeli.
Pengadaan dan aktivitas yang berkaitan dengan pengadaan akan selalu terjadi pada semua pelaksanaan proyek konstruksi. Pengadaan menurut arti luas mencakup pembelian peralatan,  material,  tenaga  kerja  dan  segala  bentuk  jasa  yang  diperlukan  untuk  proses konstruksi.  Hal  ini  termasuk  juga  kegiatan-kegiatan  penunjang  yang  terkait  dengannya seperti  pengiriman  dan  transportasi,  pemaketan,  penanganan  selama  pengiriman, pemeliharaan, pergudangan, asuransi dan jaminan, kelengkapan dokumen, penagihan dan pembayarannya. Seluruh proses penyediaan material beserta kegiatan yang terkait tersebut selalu muncul dalam setiap tahapan konstruksi.
Proses-proses di dalam manajemen pengadaan proyek termasuk ke dalam kontrak- kontrak  dokumen  yang  legal  antara  penjual  dan  pembeli.  Sebuah  kontrak  mengikat hubungan saling menguntungkan yang mengharuskan penjual untuk menyediakan produk, hasil atau jasa tertentu, sedangkan bagi pembeli, ikatan kontrak ini mengharuskan pembeli
untuk  menyediakan  keuangan  ataupun  hal  berharga  lainnya  yang  akan  dijadikan  alat pembayaran. Sebuah kontrak berisikan syarat-syarat dan kondisi-kondisi tertentu, dan bisa juga  berisi  proposal  dari  penjual  ataupun  literatur  pemasaran.  Tergantung  aplikasi  area, kontrak-kontrak  yang  ada  bisa  disebut  sebuah  perjanjian,  subkontrak  atau  permintaan pembelian.
Pemasok  merupakan  badan  usaha  penyedia  bahan  produksi  atau  material  yang berfungsi memenuhi kebutuhan-kebutuhan sebuah proyek. Berdasarkan bentuk material pasokannya, pemasok dibagi dua menjadi pemasok material fabrikasi dan pemasok material non-fabrikasi.  Pemasok  material  non-fabrikasi  menyediakan  material  bangunan  tanpa melalui proses pembuatan khusus di tempat pemasok untuk keperluan proyek (seperti pasir, split, bahan penutup lantai dan sebagainya), sedangkan pemasok dengan fabrikasi di mana material yang dipesan harus diproses terlebih dahulu di tempat pemasok sesuai dengan permintaan  proyek  (seperti  kusen  pintu  jendela, ready  mix,  rangka  atap  baja  dan sebagainya) (Barrie & Paulson, 1995).
Perusahaan mencari pemasok yang dapat memenuhi atau melebihi persyaratannya. Persyaratan  pelanggan  ini  dapat  disebut sebagai karakteristik mutu dari produk layanan yang  diberikan  oleh  pemasok  (Fernandez,  1996).  Dalam  pemilihan  pemasok,  umumnya bagian  pembelian  dari  banyak  perusahaan  menentukan  pilihannnya  hanya  berdasarkan pada harga saja. Jika perusahaan ingin mencapai suatu kemitraan yang baik, kebutuhan akan pemasok harus terus berkembang dari sekadar harga yang murah saja. Persetujuan atas  pemasok  harus  mencakup  konsep-konsep  pengiriman,  hubungan  manajemen,  dan dukungan terhadap proyek atau ekspansi di masa depan.
Seiring berjalannya waktu maka akan semakin banyak literatur yang menyebutkan dan membantu  dalam  menentukan  faktor  yang  mempengaruhi  kontraktor  dalam  pemilihan pemasok  material.  Pengalaman  sebelumnya  dari  pemasok  dalam  memasok  material merupakan  salah  satu  pertimbangan  untuk  suatu  kontraktor  melakukan  perjanjian kerjasama.
Program  pengadaan  material  memerlukan  pengetahuan  yang  luas  mengenai  jenis material  dan  peralatan  yang  memenuhi  standar  spesifikasi  dan  dapat  diperoleh  dengan biaya modal dan operasi yang terndah. Apablia ditangani dengan baik, proses pengendalian material  dan  peralatan  sangat  berprotensi  memicu  permasalahan  yang  tentunya  tidak dikehendaki.
Proses  pengendalian  material  merupakan  komponen  dari  sistem  penjadwalan  dan pengendalian  yang  antara  satu  dengan  lainnya  saling  berhubungan  dan  saling mempengaruhi.  Keterlambatan  dalam  hal  pembelian  dan  pengadaan  material  akan
berdampak langsung  pada operasi  konstruksi. Berpijak  pada kenyataan yang ada, maka akan  lebih  baik  jika  penjadwalan  kegiatan  pengadaan  dijadikan  satu  dengan  operasi konstruksi.
Pada  penjadwalan cara  jaringan kerja  dengan  lintasan kritis misalnya, dicantumkan pula kegiatan-kegiatan pengadaan sehingga dapat dilihat dengan jelas kapan suatu proses pengadaan material harus dimulai dan kapan saat paling lambat pengadaan suatu material harus sudah ada di lapangan, dan sebagainya.
Dari  hasil  wawancara  didapatkan  bahwa  sebagian  besar  pemilihan  pemasok  untuk pengadaan  proyek  umumnya  masih  menggunakan  pertimbangan  harga  material  yang termurah.  Semakin  rendah  harga  yang  ditawarkan  pemasok,  akan  menjadikan  pemasok tersebut memiliki peluang lebih tinggi dibandingkan kompetitornya untuk dipilih. Selain itu, terkadang pemilihan pemasok material sudah menjadi satu paket yang ditentukan pihak pemilik proyek ( owner) ketika suatu kontraktor menerima sebuah proyek.
Pada  Pasal  54  ayat  2  Undang-Undang  No.  2  Tahun  2017  tentang  Jasa  Konstruksi menjelaskan bahwa: “Penyedia Jasa dan/atau Sub penyedia Jasa yang tidak menyerahkan hasil  pekerjaannya  secara  tepat  biaya,  tepat  mutu,  dan/atau  tepat  waktu  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  dapat  dikenai  ganti  kerugian  sesuai  dengan  kesepakatan  dalam Kontrak Kerja Konstruksi”.
Di dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa sub penyedia jasa yang tidak menyerahkan hasil pekerjaannya secara tepat biaya, tepat mutu, dan tepat waktu mendapat perlindungan hukum yaitu pihak sub penyedia jasa dapat dikenai ganti kerugian sesuai dengan kontrak kerja  kedua  belah  pihak.  Di  dalam  kontrak  kerja  antara  pemasok  dan  subkontraktor menjelaskan bahwa apabila kontraktor tidak dapat memenuhi prestasi nya sesuai dengan kontrak kerja yang dibuat maka pihak kontraktor akan bertanggung jawab atas kelalaiannya.

## SIMPULAN
Perlindungan  hukum  yang  diberikan  kepada  pemasok  setelah  mengalami wanprestasi  oleh  subkontraktor  dalam  proyek  BUMN.  Perlindungan  hukum  dijelaskan sebagai  upaya  untuk  memberikan  pengayoman  kepada  hak  asasi  manusia  yang dirugikan, sehingga masyarakat dapat  menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum. Konsep  negara  hukum  di  Indonesia  menjamin  bahwa  setiap  penyelenggaraan  negara tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku, seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perjanjian jual beli dalam hukum  perdata,  yang  diatur  dalam  Buku  III  KUH  Perdata.  Perjanjian  jual  beli  harus memenuhi  syarat-syarat  sah,  antara  lain  kesepakatan,  kecakapan  untuk  membuat
perjanjian, objek yang jelas, dan sebab yang halal. Wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak dalam perjanjian tidak memenuhi kewajibannya. Pasal 1243 KUHPerdata mengatur mengenai  penggantian  biaya,  rugi,  dan  bunga  yang  harus  dibayar  dalam  kasus wanprestasi.
Perlindungan hukum dalam konteks pekerjaan konstruksi di Indonesia, khususnya dalam  proyek  BUMN,  sangat  penting  dan  diatur  secara  ketat  oleh  undang-undang. Beberapa poin utama yang dapat disimpulkan dari teks tersebut meliputi:
1. Jenis Pekerjaan Konstruksi: Ada dua jenis utama pekerjaan dalam jasa konstruksi, yaitu konsultasi konstruksi (perencanaan, perancangan, pengawasan) dan pekerjaan konstruksi (pembangunan, renovasi).
2. Prinsip  Perlindungan  Hukum  dalam  Kontrak:  Prinsip  dasar  dalam  hukum  kontrak adalah  perlindungan  bagi  pihak  yang  dirugikan  akibat  wanprestasi.  Hal  ini mencakup  berbagai  bentuk  tindakan  hukum  seperti  menuntut  restitusi  atau penghentian kontrak.
3. Wanprestasi  dalam  Konstruksi:  Wanprestasi  dapat  terjadi  baik  dari  penyedia  jasa (subkontraktor)  maupun  pengguna  jasa  (pemilik  proyek),  seperti  keterlambatan dalam  penyelesaian,  tidak  memenuhi  standar  kualitas,  atau  pembayaran  yang tertunda.
4. Peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN): BUMN memiliki peran strategis dalam proyek  konstruksi,  termasuk  dalam  pengawasan  terhadap  pembayaran  kepada subkontraktor untuk memastikan transparansi dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.
5. Perlindungan  Hukum  Bagi  Pemasok  Material:  Pemasok  material  dalam  proyek konstruksi  dilindungi  oleh  hukum  terkait  dengan  kontrak  kerja,  di  mana  mereka dapat menuntut ganti rugi jika tidak memenuhi kewajiban mereka dalam hal biaya, mutu, atau waktu pengiriman.
6. Penerapan Good Corporate Governance  (GCG): Penerapan GCG di BUMN diatur untuk  memastikan  transparansi,  akuntabilitas,  dan  efisiensi  dalam  pengelolaan proyek konstruksi.
7. Pengadaan  dan  Manajemen  Material:  Manajemen  pengadaan  proyek  konstruksi meliputi  berbagai  aspek  seperti  pemilihan  pemasok,  pengendalian  kualitas,  dan pemenuhan standar spesifikasi yang diperlukan dalam proyek.
DAFTAR PUSTAKA
Arikunto, S. (2006). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta : Rineka Cipta .
Arikunto, Suharsimi. (1997). Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta:
Azzahra, F. (2023, 12 11). Kompas. Retrieved from Kompas:
https://money.kompas.com/read/2023/12/11/114953226/wujudkan-indonesia- maju- 2045-pt-pii-dukung-pembangunan-infrastruktur-indonesia
Barrie, D., & Paulson, B. (1995). Manajemen Konstruksi Profesional. Jakarta : Erlangga.
Basah, S. (1992). Perlindungan Hukum atas Sikap Tindak Administrasi Negara. Bandung: Alumni.
Bevans, N. R. (2020). Business Law: A Digital Textbook. USA: Wolters Kluwer. Bhineka Cipta.
Fernandez. (1996). Mutu Terpadu Dalam Manajemen Pembelian dan Pemasok. Jakarta: Pustaka Binangun Presindo.
Friedman, W. (1990). Teori Dan Filsafat Hukum. Jakarta: Rajawali Press.
Fuady, M. (1998). Kontrak Pemborongan Mega Proyek. Bandung: Citra aditya Bakti. Fuady,
M. (2003). Hukum Kontrak . Bandung: Citra Aditya Bakti.
Fuady, Munir. (1998). Kontrak Pemborongan Mega Proyek. Bandung: Citra Aditya Bakti. Ishaq. (2009). Dasar-Dasar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
Kansil, C. (2009). Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai pustaka.
Keraf, G. (1989). Komposisi. Jakarta: Nusa Indah.
Marzuki, P. M. (2008). Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana
Pratiwi, I. (2023, 10 10). Republika. Retrieved from Republika: https://ekonomi.republika.co.id/berita/s2am1w457/komisi-vi-dpr-ri-nilai-proyek- bumn-dorong-pertumbuhan-ekonomi-daerah
Salim, H. (2004). Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak, Cet. II. Jakarta: Sinar Grafika
Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Aplhabet.