Penyelesaian  Gugatan  Sederhana  (Small  Claim  Court)  Guna Mewujudkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Berbiaya Ringan di Era Globalisasi
Agus Iskandar Pradana Putra FHISIP Universitas Terbuka, Indonesia
agus@ecampus.ut.ac.id

## Abstrak
Small Claim Court lahir melalui  adanya Peraturan Mahkamah  Agung Nomor 2  Tahun 2015. Sebelum  berlakunya  peraturan  itu,  setiap  sengketa  perdata  diselesaikan  dengan menggunakan prosedur hukum yang diatur dalam hukusm acara perdata yang hingga saat ini masih berlaku berdampingan  dengan  Peraturan Mahkamah Agung  tersebut.  Penyelesaian sengketa  perdata    selama    ini  prosedurnya    dirasakan      terlalu  rumit,  prosesnya  panjang membutuhkan  waktu  cukup  lama  dengan  biaya  perkaya  tidak  sedikit.    Padahal,    setiap perkara  mempunyai  karakteristik  berbeda-beda.    Melalui  peraturan  mahkamah  agung tersebut  dibuat ketentuan hukum  baru  tentang penggolongan  perkara berdasarkan kriteria tertentu, seperti jenis perkara, nilai gugatan perkara, dan para pihak bersengketa. Diatur pula proses  dan  prosedur  persidangan,  termasuk  pembuktian.  Penelitian  ini  menelaah  tentang permasalahan  sengketa  perdata  melalui  small  claim  court  dengan  pendekatan  normatif empiris tipe judicial case study.  Hasil kajian menunjukkan bahwa kriteria suatu perkara yang bisa  diproses  secara  gugatan  sederhana  yaitu  suatu  perkara  perdata  dengan  kriteria  yang sesuai  dengan  yang  diatur  dialam  peraturan  mahkamah  agung  nomor  2  tahun  2015. Kelebihan small claim court, seperti; 1) mampu mengurangi secara signifikan jumlah perkara di  Mahkamah  Agung,  2)  terlaksanakannya  prinsip  asas  sederhana,  cepat,  biaya  murah,  3) permohonan  keberatan  sebagai  upaya  hukum,  serta  4)  bagi  parapihak  berperkara  boleh tanpa memakai jasa advokat/kuasa hukum.
Kata  Kunci :  Penyelesaikan  Gugatan  Sederhana,  Asas  Peradilan  Sederhana,  Gugatan Sederhana Published by Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar Website https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/ This is an open access article under the CC BY SA license https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

## PENDAHULUAN
Setiap  interaksi  manusia  secara  pribadi  ataupun  dengan  badan  hukum menciptakan hubungan secara hukum  yang  spesifik.  Hubungann   hukum ini menimbulkan  hak  dan  kewajiban  yang  saling  perlu  dipenuhi.    Akan  tetapi pemenuhan  antara  hak  dan  kewajiban  antar  kedua  belah  pihak  yang  saling berinteraksi  tersebut  acapkali  terabaikan,  hingga  memunculkan  perbedaan interpretasi, silang pendapat yang dapat berujung pada sengketa. 1
Sengketa  timbul  dikarenakan  banyak  faktor,  seperti  kepentingan  yang berbeda,  adanya  perselisihan  pihak  satu  dengan  pihak  yang  lain. 2 Penyebab
1 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010). 617.
2 Choirul Salim, Sainul, and Rima, “Asas Dissenting Opinion Pada Pembuktian Perkara Dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tentang Sengketa Kepegawaian Nomor: 7/G/2020/PTUN.BL,” Siyasah Jurnal Hukum Tata Negara 2, no. 2 (2022): 1–12.

## Jurnal Tana Mana
Vol. 4, No. 1, June 2023 https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/
lain timbulnya sengketa dapat juga karena terdapat aturan-aturan yang kaku yang  bisa  menjadi  penghambat  dan  penghalang  untuk  mencapai  tujuan masing-masing  pihak.    Keinginan  setiap  pihak  mencapai  tujuannya  dengan semaksimal  mungkin,  tentunya  berpotensi  melahirkan  sengketa  semakin besar. 3 Setiap  sengketa  yang  ada  membutuhkan  jalan  keluar  sebagai penyelesaiannya.    Terdapat  dua  upaya  penyelesaian  sengketa  perdata,  yaitu penyelesaian  dengan  jalan  damai  tanpa  melalui  lembaga  pengadilan  (non litigasi) dan penyelesaian  dengan melalui pengadilan (litigasi).  Penyelesaian secara non litigasi yaitu penyelesaian sengeketa yang ditempuh  berdasarkan kesepakatan  antar  pihak  dengan  prosedur  penyelesaiannya  diserahkan sepenuhnya  kepada  para  pihak  yang  bersengketa  tersebut.    Sedangkan penyelesaian  secara  litigasi  mengikuti  pedoman  pada  hukum  acara  perdata positif  dan  peraturan  tentang  acara  perdata  lainnya  yang  juga  mengatur persyaratan  apa  yang  wajib  dipenuhi,  sehingga suatu  sengketa bisa diajukan pengadilan beserta berbagai upaya secara hukum yang dapat dilakukan. 4 Secara  non litigasi merujuk  pada undang-undang  nomor 30tahun  1999, penyelesaian  perkara  perdata  dapat  melalui  mediasi,  konsiliasi,  negosiasi, ajudikasi, penilaian ahli dan arbitrase.  Penyelesaian perkara perdata  melalui arbitrase  bisa  ditempuh  melalui  suatu  badan  arbitrase  diantaranya  badan arbitrase  nasional  indonesia  (BANI),  badan  arbitrase  syariah  (Basyarnas), badan mediasi dana pensiun (BMDP), badan arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI),  Badan  Mediasi  pembiayaan  dan  pegadaian  indonesia  (BMPPI)  dan lembaga  sejenis  lainnya. 5 Sesuai  UU  Nomor  8  tahun  1999,  masalah  sengketa konsumen dapat diselesaikan melalui badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK).    Para  pihak  yang  bersengketa  memiliki  kebebasan  memilih  lembaga alternatif dalam usaha penyelesaian sengketa yang pastinya perlu disesuaikan dengan jenis sengketa atau materi gugatannya.
Secara  konvensional,  penyelesaian  sengketa  perdata  ditempuh  melalui gugatan ke pengadilan menerapkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya yang  ringan.    Asas  sederhana  dimaksudkan  bahwa  hakim  di  dalam menjalankan  mengadili  para  pihak  yang  sedang  berperkara  saat  emberikan pertanyaan-pertanyaan untuk memperoleh keterangan yang akurat dari saksi dan  para  pihak  memakai  bahasan  yang  sederhana,  mudah  dipahami, dimengerti  serta  berupaya  semaksimal  mungkin  supaya  perkaranya diselesaikan dengan perdamaian. 6
Asas peradilan cepat  dalam persidangan  adalah hakim ketika memeriksa terhadap  para  pihak  mengupayakan  segera  memberikan  keputusan  setelah ada  bukti-bukti  yang  akurat  dari  para  pihak  dan  saksi  atau  memberikan penundaan persidangan dengan jarak waktu antara persidangan pertama dan kedua dan seterusnya tidak terlalu lama. 7 Merujuk pada Surat Edaran Nomor 2  Tahun  2014,  penyelesaian  perkara  pada  tingkat  pertama  paling  lambat
3 Jimmy Joses Sembiring, Cara Menyelesaikan Sengketa Di Luar Pengadilan; Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi & Arbitrase (Jakarta: Visimedia, 2011). 1.
4 Sembiring. 2
5 “Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa,Https://Www.Ojk.Go.Id/Id/Kanal/Edukasi-Dan- Perlindungan-Konsumen/Pages/Lembaga-Alternatif-Penyelesaian-Sengketa.Aspx Diakses Pada Tanggal 3 Oktober 2022 Pukul 19.00 WIB,” n.d.
6 Sarwono, Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik (Jakarta: Sinar Grafika, 2011). 23.
7 Wahyu Beny Mukti Setiyawan, Titin Herawati Utara, and Fitriya Dessi Wulandari, “Pembentukan Small Claim Court (SCC) Sebagai Upaya Mewujudkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan,” Citizenship Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan 7, no. 2 (2019): 72–81.
dalam  waktuu  5  bulan  dan  pada  pengadilan  tingkat  banding  paling  lambat dalam    waktu  3  bulan.      Asas  peradilan  biaya  ringan  memenuhi  ukuran seberapa banyak dan sedikitnya besaran biaya yang dikeluarkan para pencari keadilan ketika menyelesaikan sengketa di depan pengadilan. 8 Asas peradilan cepat,  sederhana,  dan  biaya  ringan  tercermin  dari  bagaimana  hakim  dalam mengadili perkara seoptimal mungkin agar suatu perkara selesai dalam waktu yang tidak terlalu lama dan murah.
Namun  banyak  dijumpai  upaya  penyelesaian  sengketa  perdata membutuhkan mekanisme yang panjang, tidak sesederhana yang diharapkan. Ini  terjadi  karena  proses  di  pengadilan  negeri  dilakukan  dalam  beberapa tahapan  dan  prosedur  mulai  persiapan,  pengajuan,  pendaftaran,  surat gugatan,  dan  tahap  persidangan.  Masa  persidangan  pertama,  majelis  hakum yang  telah  ditunjuk  dan  ditetapkan  ketua  pengadilan  negeri  akan menawarkan  mediasi  bagi  para  pihak  yang  sedang  bersengketa.    Mediasi melalui mediator dengan jangka wakt yang diberikan selama 40 hari dan atas permintaan  para  pihak  waktu  bisa  diperpanjang  selama  14  hari.    Sesuai ketentuan  Pasal  130  HIR  ( Het  Herziene  Indonesisch  Reglement ),  apabila mediator  tidak  berhasil  mendamaikan  para  pihak  yang  bersengketa,  dalam proses  pemeriksaan  perkara  selanjutnya  majelis  hakim  tetap  memberikan kesempatan para pihak untuk menyelesaikan sengketanya secara damai.
Apabila  tetap  tidak  tercapai  perdamaian  melalui  mediasi,  persidangan dilanjutkan  pembacaan  gugatan  dan  pihak  tergugat/turut  tergugat mengajukan jawaban, isinya dapat berupa tuntutan provisionil, eksepsi/tangkisan,  jawaban  mengenai  pokok  perkara,  gugatan  balik ( rekonpensi )  dan  permohonan  petitum  putusan.  Ketika  dari  rentetan  proses jawab menjawab, replik, duplik dan pembuktian dari para pihak telah selesai, maka para pihak dapat menyampaikan/mengajukan kesimpulan dan diakhiri permohon  putusan. 9 Selain  tahapan  dan  prosedur  yang  panjang,  penerapan sistem  peradilan    berjenjang  mulai  dari  pengadilan  tingkat  pertama, pengadilan  tingkat  banding  dan  berujung  diMahkamah  Agung  sebagai pengadilan negara tertinggi, membuat lamanya proses penyelesaian sengketa. Hal  tersebut  tidak  menguntungkan  bagi  para  pihak  terutama  pelaku  bisnis terlebih  lagi  bagi  sengketa-sengketa  yang  nilai  gugatannya  kecil.  Gugatan dengan  nilai  yang  kecil  apabila  menggunakan  tahapan  dan  prosedur  yang panjangserta  sistem  peradilan  yang  berjenjang,  dikhawatirkan  biaya  yang diperlukan  dalam  menyelesaikan  sengketa  melebihi  dari  nilai  gugatan  itu sendiri.  Dengan  demikian  asas  peradilan  sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan menjadi tidak terpenuhi.
Mengatasi  hal  diatas  dirasakan  semakin  penting  untuk  menyelesaikan sengketa  perdata  melalui  prosedur  penyelesaian  sengketa  yang  cepat  dan sederhana,  tetapi  mempunyai  kekuatan  mengikat.  Prosedur  penyelesaian sengketa  tersebut  dikenal  dengan  Penyelesaian  Gugatan  Sederhana  ( Small Claim  Court )  yaitu,  prosedur  penyelesaian  sengketa  dengan  memberikan kewenangan pada pengadilan untuk menyelesaikan perkara didasarkan pada besar  kecilnya  nilai  objek  sengketa,  sehingga  dapat  tercapai  penyelesaian sengketa secara cepat, sederhana dan  biaya ringan, tetapi tetap  memberikan
8 Idham Idham, “Gugatan Sederhana (Small Claim Court) Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Indonesia,” Justicia Sains; Jurnal Ilmu Hukum 3, no. 2 (2018): 152–67.
9 Royke Y. J. Kaligis, “Penggunaan Alat Bukti Sumpah Pemutus (Decisoir) Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Perdata Di Pengadilan Menurut Teori Dan Praktek,” Jurnal Hukum Unsrat 23, no. 9 (2017): 1–15.
kekuatan hukum berupa putusan hakim yang mempunyai  daya paksa untuk dilaksanakan (kekuatan mengikat). 10
Di beberapa negara yang berlaku sistem hukum common law begitu juga sistem hukum civil law, small claim court telah lama berkembang baik.  Bukan hanya di berbagai negara maju seperti inggris, Amerika, Jerman dan Belanda, small  claim  court juga  telah  tumbuh  dan  berkembang  pesat  di  negara berkembang  di  Amerika  Latin,  Afrika  dan  Asia  seperti  Filipina.    Di  Jepang, disebut  dengan Summary  Court Small  Claim  Court diangggap  efisien, mengingat  konsep  pengadilan  kecil  yang  rramah,  membuat  sejumlah  negara tersebut mengadopsi sistem ini.
Di  Tanah  aair  saat  ini,  hukum  acara  perdata  yang  berlaku  HIR/Rbg  dan peraturan perundangan lainnya yang mengatur acara perdata, tidak mengenal kelembagaan small claim court . Small claim court keberadaannya diatur oleh mahkamah  agung  dengan  dikeluarkannya  peraturan  Mahkamah  Agung Nomor  2  tahun  2015  yang  memuat  tentang  tata  cara  penyelesaian  gugatan sederhana. 11 Terus berkembangnya tuntutan kebutuhan hukum di masyarakat pencari keadilan,  khususnya  penyelesaian  sengketa  bisnis 12 ,  juga  semakin menumpuknya  perkara  yang  belum  tertangani  di  pengadilan,  maka keberadaan  prosedur  pemeriksaan  perkara  melalui small  claim  court yang didasarkan  pada  jumlah  nilai  gugatan  menjadi  sangat  penting.    Muncuulnya perma  disaat  derasnya  era  perdagangan  bebas  ASEAN  2015  diharapkan mampu menjawab potensi peningkatan sengketa perkara-perkara niaga/bisnis skala kecil yang berujung pada proses di pengadilan. 13
Tidak  semua  perkara  bisa  diselesaikan  melalui small  claim  court ,  sesuai perma  nomor  2  tahun  2015,  yang  berisi  Tata  Cara  Penyelesaian  Gugatan Sederhana, diatur besarnya nilai gugatan, kriteria sebuah perkara yang dapat diselesaikan small  claim  court . 14 Perkara  hak  atas  tanah  atau  perkara  yang penyelesaian  sengketanya  dilakukan  melalui  pengadilan  khusus  tidak termasuk  dalam  gugatan  sederhana,  sesuai  pasal  3  perma  nomor  2  tahun 2015.
Kewenangan atau ruang lingkup small claim court berada pada peradilan umum,  yaitu  pengadilan  negeri.    Umumnya    merupakan  struktur  pengadilan terpisah,  berada  di  yuridiksi  pengadilan  tingkat  pertama.    Telaah  akan penerapan gugatan sederhana di pengadilan dengan membandingkan perkara yag telah diputuskan serta sumber literatur lainnya akan mampu menjelaskan kesesuaian  Perma  Nomor  2  Tahun  2  Tahun  2015,  tatacara  penyelesaian gugatan sederhana, tahapan serta kelebihann dan kelemahannya.
10 Efa Laela Fakhriah, “Eksistensi Small Claim Court Dalam Mewujudkan Tercapainya Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan,<http://Www.Repository.Unpad.Ac.Id/18336/1/Eksistensi-Small- Claim-Court.Pdf>, 2012.” (n.d.).10.
11 Seno Adhi Wibowo and Massulthan Rafi Wijaya, “Implementation of the Small Claims Court in Dispute Case Settlement in Indonesia,” Lex Scientia Law Review 5, no. 1 (2021): 165–78, https://doi.org/10.15294/lesrev.v5i1.42859.
12 Faizal Kurniawan et al., “Pandecta Small Claims Court Based on An Agreement to Support Ease of Doing Business In Indonesia” 17, no. 2 (2022): 245–57.
13 Anita Afriana and An An Chandrawulan, “Menakar Penyelesaian Gugatan Sederhana Di Indonesia,”
Jurnal Bina Mulia Hukum 4, no. 1 (2019): 53–71, https://doi.org/10.23920/jbmh.v4n1.4.
14 Anita Afriana and Isis Ikhwansyah, “Questioning the Small-Claims Court in Indonesia in the Framework of National Civil Procedural Law Reform,” Jurnal Dinamika Hukum 16, no. 3 (2017): 266– 72, https://doi.org/10.20884/1.jdh.2016.16.3.580.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini termasuk kajian hukum normatif, yaitu penelitian hukum mengenai  implementasi  atau  pemberlakuan  ketentuan  hukum  normatif 15 (kodifikasi,  undang-undang  atau  kontrak)  secara in  action pada  setiap peristiwa  hukum  tertentu  yang  terjadi  dalam  masyarakat.  Sasaran  kajian atau analisis telaahnya difokuskan pada bahan-bahan hukum primer, bahan hukum  sekunder  dan  bahan  hukum  tersier,  sepanjang  bahan-bahan  tadi mengandung kaedah hukum 16 . Pendekatan secara normatif empiris dilakukan dengan tipe judicial case study, sebuah pendekatan studi kasus hukum dkarenakan suatu konflik yang dapat diselesaikan melalui putusan pengadilan. 17
Pendekatan  normatif-empiris jusdicial  case  study dalam  penelitian  ini mengkaji  implementasi  Perma  Nomor  2  Tahun  2015  tentang  Penyelesaian Gugatan Sederhana/ small claim court .
Adapun  bahan  hukum  atau  data  yang  digunakan  dalam  peneltian  ini meliputi:
1. Data  berupa  bahan  hukum  primer,  meliputi  peraturan  perundangan berkaitan  dengan  penelitian.    Putusan  yang  dijadikan  studi  kasus  oleh penulis, antara lain: a) Kitab udang-uundang huku acara perdata, b) UU tentang  Arbitrase  dan  alternatif  penyelesaian  sengketa  Nomor.  30 Tahun 1999, c) UU tentang oeradilan agama nomor 3 tahun 2006, d) UU tentang  kekuasaan  kehakiman  nomor  48  tahun  2009,  e)  UU  tentang peradilan  umum  nomor  49  tahun  2009,  f)  perma  RI  nomor  2  tahun 2003  tentang  prosedur  mediasi  di  pengadilan,  g)  perma  RI  nomor  2 taun  2015  tentang  tatacara  penyelesaian  gugata  sederhana,  h) peraturan  perundangan  lainnya  yang  berkaitan  dengan  objek penelitian.
2. Bahan  hukum  sekunder,  berupa  berbagai  bahan  hukum  yang memberikan  penjelasan  mengenai  bahan  hukum  primer.    Termasuk berbagai  literatur  terkait  penelitian  ini,  jurnal,  surat  kabat,  buku-buku ilmu  hukum,  makalah  dan  hasil  karya  dari  kalangan  hukum,  dan lainnya. 18
3. Bahan  hukum  tersier,  meliputi  berbagai  bahan  yang  menjadi  petunjuk maupun  memberikan  penjelasan  bagi  bahan  hukum  primer  dan sekunder.  Beberapa  bahan  hukum  tersier  berupa  artikel  di  majalah, surat kabar, juga melalui penelusuran internet.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sama  halnya  dengan  perkara  perdata    pada    umumnya,    tata  cara pengajuan  gugatan  sederhana  di  peradilan  umum  dilakukan  dengan mendaftarkan  gugatan  di  kepaniteraan  pengadilan  negeri  oleh  penggugat secara  langsung  atau  oleh  kuasa  hukumnya.  Biasanya  panitera  pengadilan negeri  yang  bertugas  untuk  menerima  pendaftaran  gugatan  telah
15 Dudung Hidayat, “Small Claim Court ( SCC ): Implementasi Dan Hambatannya Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata” 5 (2023).
16 Soekanto Soerjono and Sri Mamudji, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1985). 70.
17 Ardiansyah Ardiansyah, Sapto Hadi Pamungkas, and Mohammad Taufik, “Analisis Normatif Tentang Hasil Sidang Pemeriksaan Setempat Menjadi Dasar Tidak Diterimanya Gugatan,” Jurnal de Jure 13, no. 2 (2021): 92–111.
18 Sri Mamudji, Teknik Menyusun KaryaTulis Ilmiah, Jakarta (Jakarta: UIPress, 2006).
menyediakan  formulir  pendaftaran  gugatan  sederhana,  sehingga  penggugat dapat  mengisi  formulir  secara  langsung  dengan  mencatumkan  keterangan mengenai  identitas  penggugat  dan  tergugat,  uraian  ringkas  tentang  duduk perkara yang digugat, serta tuntutan penggugat.
Tahapan Penyelesaian Sengketa melalui Small Claim Court Tahapan Small Claim Court berdasarkan pasal 5 ayat (2) perma Nomor 2
Tahun  2015, meliputi  tahapan  pendaftaran,  pemeriksaan  kelengkapan gugatan sederhana, penetapan hakim dan menunjukkan panitera pengganti, pemeriksaan  pendahuluan,  penetapan  hari  sidang  dan    pemanggilan  para pihak, pemeriksaan sidang dan perdamaian, pembuktian, dan putusan.  Pada Gambar  1  tersaji  skema  untuk  menjelaskan  secara  urut  tahapan  dalam penyelesaian sengketa melalui Small Claim Court .
Gambar 1. Urutan Tahapan Penyelesaian Gugatan Sederhana Sesuai perma Nomor 2 Tahun 2015
a. Pendaftaran Gugatan Sederhana
b. Pemeriksaan Kelengkapan Gugatan Seerhana
Perkara termasuk Gugatan Sederhana Gugatan didaftarkan pada
Register Khusus
c. Penetapan Hakim Tunggal dan
Panitera Pengganti

## d. Pemeriksaan Pendahuluan
e. Penetapan Hari Sidang dan
Pemanggilan Para Pihak
f Pemeriksaan Sidang dan Perdamaian
g. Pembuktian h. Putusan Menerima Putusan Pelaksanaan
Putusan
Mengajukan Upaya Hukum Keberatan Pemberitahuan Sidang Sidang Lanjutan (7 hari)
Perkara Bukan Termasuk Gugatan Sederhana Gugatan dikembalikan (25 hari) (7 hari)

## a. Tahapan Pemeriksaan Pendahuluan
Tahapan pemeriksaan pendahuluan ini untuk memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan sebelum memasuki pemeriksaan pokok perkara. 19 Sebelumnya, dalam pemeriksaan perkara perdata, tidak dikenal tahapan ini.  Pemeriksaan sebelum persidangan umumnya dikenal dalam persidangan  pada  pengadilan  tata  usaha  negara,  menggunakan  istilah pemeriksaan persiapan. 20
Pada  pemeriksaan  perkara  perdata  pada  umumnya,  tahap pemberitahuan  dan  pemanggilan  merupakan  awal  proses  pemeriksaan persidangan.  Setelah  penggugat  mendaftarkan  gugatannya  ke  pengadilan negeri  setempat  dan  dicatat    dalam  daftar  perkara  perdata oleh  panitera serta  melunasi  biaya  perkara,  maka  penggugat  tinggal  menunggu pemberitahuan hari, tanggal dan jam persidangan 21 . Sedangkan  pada Small  Claim  Court ,  pemeriksaan  pendahuluan merupakan  posisi  yang  paling  krusial,  menentukan  terhadap  apakah proses  pemeriksaan  akan  berlanjut  pada  tahapan  pemeriksaan persidangan  ataukah  tidak.  Hakim  akan  menilai  apakah  kriteria  suatu perkara  sebagai  kategori  perkara  sederhana  cukup  terpenuhi  ataukah tidak.    Hal  ini    sebagaimana  ketentuan  di  Pasal  3  dan  4  Perma  Nomor  2 Tahun  2015.  Saat  penggugat  mendaftarkan  perkaranya  kepengadilan negeri  setempat,  penggugat  wajib  melampirkan  bukti-bukti  bahwa perkara  yang  didaftarkan  tersebut  merupakan  gugatan  sederhana.  Bukti- bukti tersebut yang akan menjadi dasar hakim untuk memutuskan apakah perkara tersebut merupakan gugatan sederhana  yang dapat diselesaikan melalui Small Claim Court.
Menurut  bunyi  Pasal  11  Perma  Nomor  2  Tahun  2015  dijelaskan bahwa  jika  hakim  berpendapat  bahwa  perkara  bukanlah  termasuk gugatan  sederhana,  maka  dikeluarkan  penetapan,  sekaligus  hakim  juga akan  memerintahkan  untuk  mencoret  register  perkara  dalam  buku pendaftaran perkara disertai untuk mengembalikan uang sisa panjar dari biaya  perkara  kepada  penggugat.    Hal  ini  berarti Small  Claim  Court tidak berlanjut.  Terhadap penetapan hakim ini, tentunya tidak dapat dilakukan upaya hukum apapun. Namun apabila hakim berpendapat bahwa perkara yang didaftarkan memenuhi kriteria gugatan sederhana, maka selanjutnya hakim akan menetapkan kapan hari sidang pertama.

## b. Penetapan Hari Sidang dan Pemanggilan Para Pihak
Hakim  yang  berpendapat  bahwa  gugatan  penggugat  termasuk kategori  perkara  sederhana,  maka  hakim  akan  menetapkan  hari  sidang pertama.  Setelah  hakim  menentukan  kapan  hari  sidang  pertama,  maka harus  diingat  bahwa  jangka  waktu  pemeriksaan  perkara  melalui Small
19 Moh. Mahfud MD, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010,  46.
20 Salim, Sainul, and Rima, “Asas Dissenting Opinion Pada Pembuktian Perkara Dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tentang Sengketa Kepegawaian Nomor: 7/G/2020/PTUN.BL.”
21 Sarwono, Hukum Acara Perdata teori dan praktik , Jakarta:Sinar Grafika, 2011, 157.
Claim Court adalah selama 25 (dua puluh lima) hari sejak sidang pertama seperti yang dijelaskan pada perma Nomor 2 Tahun 2015 pasal 5 ayat (3).
Jangka  waktu  pemeriksaan  dan  penyelesaian  sengketa  sampai putusan hakim yaitu selama 1 (satu) bulan atau 4 (empat) minggu dengan rincian sebagai berikut 22 :
Minggu  ke-1  :  Persiapan  pengajuan    gugatan,    pengajuan  gugatan  ke pengadilan,  membayar  biaya  perkara,  penomoran perkara,  pendistribusian  perkara  kepada  hakim pemeriksa, dengan hakim pemeriksa tunggal, penunjukan  panitera  perkara,  dan  pemanggilan  para pihak untuk bersidang. Mingguke-2:      Persidangan pertama dengan acara,  pemeriksaan  gugatan  dan jawab menjawab. Minggu  ke-3  :    Persidangan    kedua    dengan    acara    pembuktian  para pihak(dilakukan secara cepat dan sederhana). Minggu  ke-4  :  Persidangan  ketiga  dengan  acara  penjatuhan  putusan oleh dan pelaksanaan putusan (sifat putusan final dan mengikat, tidak ada upaya hukum). Dalam  hal  pemanggilan  para  pihak,  setelah  hakim  menentukan  hari sidang, hakim akan memanggil para pihak  melalui  juru sita. Pemanggilan para  pihak  diatur  dalam  Pasal  13  Perma  Nomor  2  Tahun  2015.  Pasal tersebut  menjelaskan  apabila  pihak  penggugat  tidak  hadir  pada persidangan  pertama  tanpa  memberikan  alasan  yang  sah,  maka  gugatan tersebut dinyatakan  gugur.  Ketika  pihak tergugat  yang  tidak hadir pada sidang pertama, maka dilakukan pemanggilan kedua dengan cara sah dan patut.  Kalau  pada  sidang  kedua  tergugat  tetap  tidak  hadir,  maka  hakim dapat memutuskan perkara.
Meskipun pihak tergugat tidak hadir dan perkara diputus oleh hakim, pihak  tergugat  memiliki  hak untuk  mengajukan  upaya  hukum  keberatan. Jika si tergugat hadir saat sidang pertama, tetapi selanjutnya tidak pernah hadir  tanpa  adanya  alasan  yang  sah,  pemeriksaan  perkara  tetap diteruskan  dan  perkara  diputuskan  secara contradictoir ,  dimana  putusan dapat diajukan keberatan oleh tergugat.
c. Pemeriksaan Sidang dan Perdamaian Pada sidang pertama yang dihadiri para pihak, hakim mengupayakan perdamaian  dengan  memperhatikan  batas  waktu  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  5  ayat  (3)  Perma  Nomor  2  Tahun  2015.  Perdamaian  disini mengecualikan  ketentuan  yang  diatur  oleh  Mahkamah  Agung  mengenai prosedur  mediasi.  Ini  berarti  dalam Small  Claim  Court tidak  ada  upaya mediasi  dengan  mediator,  tetapi  hakim  yang  menangani  perkara  yang aktif mendorong para pihak untuk berdamai.
Upaya  perdamaian  dapat  dilakukan  didalam  persidangan  ataupun diluar persidangan. Perdamaian yang dilakukan didalam persidangan, lalu tercapai  perdamaian  yang  disepakati  oleh  para  pihak,  maka  perdamaian tersebut  dituangkan  didalam  putusan  akta  perdamaian  yang  sifatnya mengikat  para  pihak.    Putusan  akta  perdamaian  ini  tidak  dapat  diajukan upaya hukum.
22 Efa Laela Fakhriah, Op.Cit., 20.
Untuk  perdamaian  yang  dilakukan  diluar  persidangan,  ketika perdamaian disepakati, dilaporkankepada hakim, hakim akan mengeluarkan  akta  perdamaian  dan  hakim  terikat  dengan  perdamaian tersebut.    Namun  jika  perdamaian  tersebut  tidak  dilaporkan  kepada hakim, maka hakim tidak terikat perdamaian.  Jika upaya perdamaian oleh hakim  tidak  membuahkan  hasil,  maka  persidangan  dilanjutkan  dengan pembacaan surat gugatan dan juga jawaban tergugat..
Dalam hukum acara small claim court , Pasal 17 Perma Nomor 2 Tahun 2015  menjelaskan  bahwa  di  dalam  proses  pemeriiksaan  tidak diperbolehkan  unttuk  mengajukan  tuntutan  provisi,  eksepsi,  intervensi, rekonvensi,  replik,  duplik,  ataupun  kesimpulan.    Hal  ini  dikarenakan proses persidangan dapat memerlukan waktu yang cukup lama, sehingga tidak  selaras  lagi  dengan  prinsip  penyelesaian  sengketa  dengan  proses peradilan yang sederhana dan cepat dari small claim court ..
d. Pembuktian
Dalam  hal  mekanisme  pembuktian,  berdasarkan  Pasal  1866  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pembuktian dilakukan secara sederhana oleh kedua pihak yang bersengketa dengan menggunakan alat bukti yang sah berupa surat, saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah, dan keterangan saksi ahli. Tetapi alat bukti lainnya seperti persangkaan, dan pemeriksaan setempat  tidak  digunakan  dalam  persidangan  karena  pelaksanaannya akan  memerlukan  waktu  yang  lama  sehingga  pembuktiannya  menjadi tidak sederhana. Dalam pembuktian yang sederhana, asas
unustestisnullustestis (satu  saksi  bukanlah saksi) tidak perlu diterapkan. 23
Apabila  pihak  tergugat  menganggap  proses  pembuktian  perkara sederhana  ternyata  tidak  sederhana  dan  seharusnya  diperiksa  melalui proses  gugatan  perdata  biasa,  maka  pihak  tergugat  harus  membuktikan bahwa  gugatan  yang  diajukan  penggugat  itu  pembuktiannya  tidak sederhana.  Selain  membuktikan  hal  tersebut  tergugat  juga  harus membuktikan bantahan terhadap gugatan penggugat.
Gugatan yang diakui dan/atau tidak dibantah oleh tergugat tidak perlu dilakukan  pembuktian.  Terhadap  gugatan  yang  dibantah,  Hakim  harus melakukan  proses  pemeriksaan  pembuktian  kepada  para  pihak sebagaimana  hukum  acara  yang  berlaku.  Hal  ini  diatur  dalam  Pasal  18 ayat (1) dan ayat (2) Perma Nomor 2 Tahun 2015.
e. Putusan Hakim
Ketika proses pemeriksaan persidangan dirasakan telah cukup, masih dalam masa waktu 25 (dua puluh lima) hari berdasarkan Perma Nomor 2 Tahun  2015  pasal  19,  maka  putusan  harus  dibacakan  hakim  didalam persidangan  yang  bersifat  terbuka  untuk  umum.  Kemudian  hakim memberitahukan  atau  menyampaikan  kepada  para  pihak  yang  tidak menerima  putusan,  bahwa  mereka  dapat  mengajukan  upaya  hukum keberatan.
Upaya  Hukum  Keberatan  dapat  dilakukan  terhadap  putusan  hakim baik yang dijatuhkan terhadap putusan diluar hadirnya tergugat (verstek) ataupun putusan contradictoir . Adapun bentuk formalitas isi putusan tidak berbeda  dengan  putusan  pada  persidangan  hukum  acara  perdata dipengadilan  pada  umumnya,  ketentuan  ini  telah  diatur  pada  perma nomor 2 tahun 2015  pasal  20  yang berisi:  a) kepala  putusan dengan ira-
23 Ibid.
irah  yang  berbunyi  “Demi  Keadilan  Berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha Esa”,  b)  identitas  para  pihak,  c)  uraian  singkat  mengenai  duduk  perkara,
d) pertimbangan hukum, dan e) amar putusan.
Panitera  pengganti,  selama  berlangsungnya  persidangan  mencatat jalannya  proses  persiddangan  dalam  bentuk  berita  acara  persidangan yang  dibumbuhitandatangan  oleh  hakim  dan  panitera  pengganti.    Para pihak  yang  tidak  hadir  ketika  putusan  dibacakan,  maka  juru  sita  akan menyampaikan  pemberitahuan  isi  putusan  kepada  para  pihak  tersebut paling  lambat  2  hari  setelah  putusan  dibacakan.    Bagi  para  pihak  yang tidak  hadir  juga  dapat  memperoleh  salinan  putusan    2  hari  setelah putusan dibacakan dengan permintaan dari para pihak.

## Upaya Hukum
Upaya  hukum  terhadap  putusan  gugatan  sederhana  dikenal  dengan Upaya  Hukum  Keberatan.    Berdasarkan  Perma  Nomor  2  Tahun  2015  pasal 22, upaya hukum keberatan ditujukan kepada ketua pengadilan negeri yang mengeluarkan  putusan.    Pengajuan  keberatan  dilakukan  dengan  cara menandatangani  akta  pernyataan  keberatan  dihadapan  petugas  panitera pengadilan,  dilengkapi  dengan  alasan-alasan  mengajukan  keberatan.    Masa pengajuan masih dalam kurun waktu 7 hari setelah putusan diucapkan atau sejak  setelah  putusan  diberitahukan  kepada  para  pihak.    Penyampaian permohonan keberatan yang telah melewati batas waktu 7 (tujuh) hari akan dinyatakan  tidak  dapat  diterima  dengan  penetapan  oleh  ketua  pengadilan negeri berdasarkan surat keterangan dari panitera.
Sesuai perma nomor 2 tahun 2015 pasal 24, diatur juga pemberitahuan keberatan  dan  memori  keberatan  kepada  pihak  termohon  paling  lambat  3 hari sejak permohonan diteriima di pengadilan.  Kontra memori disampaikan oleh  termohon  ke  pengadilan  paling  lambat  3  (tiga)  hari  sejak pemberitahuan  keberattan.    Jika  termohon  keberatan  tidak  mengajukan kontra  memori  keberatan  berarti  termohon  keberatan  dapat  menerima keberatan dari si pemohon.
Ketika  berkas  permohonan  keberatan  telah  dinyatakan  lengkap,  sesuai dengan  perma  Nomor  2  Tahun  2015  pasal  25,  maka  paling  lambat  1  hari setelahnya, ketua pengadilan menetapkan majelis hakim yang dipimpin oleh seorang hakim senior yang ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk melakukan proses  memeriksa  permohonan  keberatan.    Setelah  ditetapkan  oleh  majelis hakim,  proses  pemeriksaan  permohonan  keberatan  segera  dilakukan. Pemeriksaan  hanya  dilakukan  atas  dasar  putusan  dan  berkas  gugatan sederhana,  permohonan  keberatan  dan  memori  keberatan,  dan  kontra memori keberatan.
Didalam  pemeriksaan  keberatan  tidak  dilakukan  kegiatan  pemeriksaan tambahan.  Kegiatanproses  pemeriksaan  permohoonan  keberatan  ini  dalam jangka waktu 7 hari.  Hal iji berarti paling lambat dalam 7 hari majelis hakim harus  sudah  menjatuhkan  putusan  terhadap  permohonan  keberatan. Putusan  tersebut  tentunya  bersifat  final  dan  mengikat.    Putusan  ini  tidak dapat  diajukan  upaya  hukum  banding,  kasasi  maupun  peninjauan  ulang, sesuai bunyi pasal 30 perma nomor 2 tahun 2015.

## Pelaksanaan Putusan
Berdasarkan  Pasal  31  Perma  Nomor  2  Tahun  2015,  putusan berkekuatan hukum tetap dalam Small Claim Court adalah meliputi putusan hakim yang tidak diajukan keberatandan putusan dari majelis hakim
terhadap  upaya  hukum  keberatan.  Putusan  yang  telah  memiliki  kekuatan hukum  tetap  dilaksanakan  dengan  cara  sukarela.    Jika  putusan  tidak  dapat dipatuhi,  maka  putusan  tersebut  dilaksanakan  berdasarkan  ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, berupa terhadap putusan hakim di dlaam perkara perdata di persidangan pengadilan dapat dilaksanakan dengan cara paksa apabila telah memiliki kekuatan hukum yang tetap atau disebut telah in  kracht  van  gewijsde.    Pelaksanaan  atas  putusan  pengadilan  negeri  yang berkekuatan  hukum  tetap  dapat  dijalankan  secara  paksa  dengan  bantuan alat negara atau aparat teritorial setempat. 24
Kelebihan dan kelemahan penyelesaian sengketa melalui small claim court Dalam upaya penyelesaian sengketa perkara melalui mekanisme small claim court ini, memiliki beberapa kelebihan serta kelemahan.  Beberapa kelebihan small claim court ini antara lain:
1. Kelebihan Penyelesaian Sengketa melalui Small Claim Court
a. Mampu mengurangi volume perkara di Mahkamah Agung.
Sesuai dengan laporan Mahkamah Agung RI Tahun 2014, telah terjadi penurunan tumpukan perkara pada tahun 2014 dibanding pada tahun
2013.    Rasio  produktivitas  memutus  perkara  tahun  2014  meningkat 5,20  persen  dibandingkan  tahun  2013.    Sisa  perkara  tahun  2014 sebanyak 4.425 (23,38 persen) juga  turun  dibandingkan sisa perkara tahun  2013  yang  berjumlah  6.415  (28,58  persen).    Perbedaan  ini menunjukkan  berkurangnya  sisa  perkara  dalam  sepuluh  tahun terakhir mengalami kemanjuan signifikan. 25
b. Penyelesaian perkara lebih cepat, sederhana, dan biaya ringan Small  claim  court  ini memiliki  kelebihan  dapat  menjangkau  lapisan masyarakat  kecil  sehingga  dapat  mengakses  peradilan  sederhana, cepat dan biaya ringan.  Cepat dan murahnya perkara ini karena dapat selesai  tanpa  adanya  proses  banding  dan  kasasi.    S mall  Claim  Court diselesaikan  paling  lama  dalam  waktu  25  hari  (hari  kerja)  terhitung sejak  hari  sidang  pertama.  Pengajuan  gugatan  sederhana  ini meningkat  sepuluh  kali  lipat  selama  tahun  2015  hingga  2020. Kebanyakan  penggugat  pihak  bank  dalam  kasus  kredit  macet.    Bagi bank  dan  nasabah  memberikan  keuntungan  karena  mempercepat penyelesaian 26 .
c. Keberatan sebagai satu-satunya upaya hukum Sebagaimana  dimaksud  dalam  perma  tentang  penyelsaian  gugatan sederhana,  keberatan  merupakan  upaya  hukum  terhadap  putusan hakim  dalam  gugatan  sederhana.  Keberatan  hanya  dapat  diajukan paling  lambat  7  (tujuh)  hari  setelah  putusan  diucapkan  atau  setelah pemberitahuan  (Pasal  22  Perma  Gugatan  Sederhana).  Pelaksanaan upaya  hukum  keberatan  dilakukukan  oleh  pengadilan  negeri  tempat
24 Sarwono, Op.Cit .,hlm.317.
25 Tahun2014, Sisa Perkara Terendah Sepanjang Sejarah MA , <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5507feab13091/tahun-2014->,diakses  pada  tanggal  18 Februari 2017 Pukul 03.09 WIB
26 Pujiyono Pujiyono et al., “Small Claim Court as the Alternative of Bad Credit Settlement for Legal Certainty of the Economic Actors,” Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services 3, no. 2 (2021): 137–54, https://doi.org/10.15294/ijals.v3i1.48136.
didaftarkannya  perkara  dengan  hakim  majelis.  pengadilan  negeri merupakan  pengadilan  yang  setingkat  atau  sederajat  namun  bisa membatalkan  putusan.  Hal  ini  membuat  kewenangan  baru  dimana tidak  adanya  proses  banding  di  pengadilan  tinggi  dan  kasasi  di Mahkamah Agung sebagai peradilan tertinggi.
d. Tidak Wajib Diwakili Kuasa Hukum atau Memakai Jasa Advokat
Berdasarkan  Pasal  4  ayat  (4)  Perma  tentang  Penyelesaian  Gugatan Sederhana  menjelaskan  bahwa  penggugat  dan  tergugat  wajib menghadiri  persidangan  secara  langsung  dengan  atau  tanpa didampingi  oleh  kuasa  hukum.  Perma  tidak  melarang  adanya penggunaan  jasa  advokat,  namun  apabila  penggugat  atau  tergugat menggunakan  jasa  advokat  dengan  kata  lain  para  pihak  siap berperang  untuk  mendapatkan  haknya,  dimungkinkan  besarnya  nilai gugatannya tidak sebanding dengan besarnya biaya jasa advokat yang dikeluarkan. Aturan  ini  sebenarnya  mengandung  penekanan  bahwa para  pihak  berperkara  tidak  perlu  menggunakan  jasa  para  advokat, sehingga proses peradilan akan lebih murah, efektif dan efisien.
2. Kelemahan penyelesaian sengketa melalui small claim cour t
a. Penggunaan hakim tunggal
Pelaksanaan Small  Claim  Court dengan  menggunakan  Hakim  tunggal dianggap  menyimpang  dari  undang-undang  tentang  kekuasaan kehakiman,  yang  didalamnya  memberikan  ketentuan  bahwa  suatu proses  peradilan  ditangani  oleh  majelis  hakim.  Pemberian  putusan melalui  hakim  tunggal  dikhawatirkan  berpotensi  tidak  objektif 27 dan putusannya  dapat  kurang  berkualitas  sebab  tidak  adanya  proses jawab-menjawab.  Pada  dasarnya  prinsip  hakim  majelis  adalah  agar pertimbangan  untuk  memutuskan  suatu  perkara  tidak  subjektif 28 . Namun  apabila  pelaksanaan Small  Claim  Court menggunakan  majelis hakim maka penyelesaian tersebut tidak menjadi sederhana. 29
b. Tidak  diperbolehkannya  uuntuk  mengajukan  tuntutan  provisi, rekonvensi, eksepsi, intervensi, repplik, duplik, ataupun kesimpulan Terbatasnya jangka waktu beracara yang relatif singkat, memungkinkan  tergugat  kurang  cukup  waktu  menyiapkan  dokumen dan bukti-bukti yang berhubungan dengan proses pemeriksaan secara tepat.    Pihak  penggugat  akan  lebih  diuntungkan  sebab  proses persiapan  yang  lebih  lama.    Posisi  penggugat  seperti  akan  lebih  siap dengan materi gugatannya. Seharusnya tergugat juga diberikan waktu lebih lama untuk memberikan jawaban.
Adanya  larangan  pengajuan  eksepsi,  membuat  proses  pemeriksaan perkara  sederhana  menjadi  tidak  berimbang 30 .  Karena  ketterangan sepihak  dari  pihak  penggugat  melalui  dalil  gugatan  juga  bukti  surat yang sudah dilegalisasi belum tentu memiliki keterangan  yang benar.
27 Hidayat, “Small Claim Court ( SCC ): Implementasi Dan Hambatannya Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata.”
28 Rinnanik, “Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Melalui Putusan Hakim,” ISTINBATH : Jurnal Hukum 13 (2016): 233–44.
29 Wawancara oleh HakimTunggal Pengadilan  Negeri Kelas 1A Tanjung Karang
30 Marten Bunga, “Mekanisme Penyelesaian Sengketa Melalui Gugatan Sederhana,” Gorontalo Law Review 5, no. 1 (2022): 41–51.
Pihak  tergugat  perlu  diberikan  kesempatan  untuk  mengajukan eksepsi.
c. Tidak mengatur adanya sita jaminan
Perma  tentang  Penyelesaian  Gugatan  Sederhana  tidak  mengatur terkait  sita  jaminan.  Tidak  diaturnya  sisa  jaminan  ini  berarti  sita jaminan  diserahkan  kepada  hakim  yang  memeriksa  perkara aquo , maka hakimlah yang melihat bagaimana relevansinya. Pada dasarnya penerapan sita jaminan hanya terbatas  pada  sengketa perkara  utang  piutang  yang  diakibatkan  oleh  perkara  wan  prestasi. 31 Namun  dalam  praktiknya,  diperluas  penerapannya  mencakup sengketa tuntutan ganti rugi, baik yang diakibatkan dari wan prestasi ataupun perbuatan melawan hukum sesuai KUHP perdata pasal 1365, dalam  bentuk  ganti  rugi  materiil  dan  imaterii.. 32 Guna  menjamin pemenuhan  pembayaran  tuntutan  ganti  rugi  yyang  telah  diajukan penggugat  berdasarkan  perkara  wan  prestasi  atau  perbuatan melawan hukum, boleh meminta kepada pengadilan untuk diletakkan sita jaminan atas barang milik tergugat. 33
d. Tidak Mengatur Upaya Hukum Lain
Upaya  hukum  lain  yang  dimaksud  adalah  upaya  hukum  yang  dapat dilakukan oleh para pihak apabila didalam pemeriksaan pendahuluan, diputuskan  bahwa gugatan yang diajukan para pihak dikualifikasikan tidak  sederhana.  Di  dalam  Perma  Nomor  2  Tahun  2015  ini  tidak mengatur tentang hal tersebut 34 .
e. Pembatasan Lingkungan Peradilan Pelaksanaan small claim court hanya diperkenankan melalui lembaga peradilan  umum,  yaitu  pengadilan  negeri.    Setelah  diundangkannya undang-undang  nomor  7  tahun  1989  dan  diubah  dengan  undang- undang  nomor  3  tahun  2006,  tentang  peradilan  agama,  telah memberikan  kewenangan  kepada  pengadilan  agama  untuk  dapat memeriksa  dan  memutus  perkara  ekonomi  syariah,  didalamnya  juga terdapat persoalan penuntutan hak.  Luasnya bidang ekonomi syariah dan pesatnya  laju  perkebangannya,  potensipeningkatan  kasus  di  bidang  peradilan agaama  dapat  dikatakan  cukup  banyak. 35 .  contohnya  dalam  mengajukan gugatan  wan  prestasi  yang  ditimbulkan  dari  akad-akad  syariah (musyarakah,  murabahah,  ijarah,  mudharabah,  dan  lain-lain)  para pihak  akan  mengajukan  ke  peradilan  agama.    Hal  ini  karena
31 Sri Wahyuningsih, Lukman Ilham, and Irsyad Dahri, “Penerapan Sistem Gugatan Sederhana (Small Claim Court) Dalam Penyelesaian Perkara Wanprestasi Di Pengadilan Negeri Makassar,” TOMALEBBI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum, Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan V, no. 1 (2018): 86–98.
32 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan (Jakarta: Sinar Grafika, 2015). 339. 33 Ibid ., 340.
34 Syarifuddin, Small Claim Court: Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia (Jakarta: PT Imaji Cipta Karya, 2020). 214.
35 Hendra Irawan and Nurma Destina, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’Ah Terhadap Pelaksanaan Penjualan Barang Gadai (Studi Kasus Pelelangan Di Pegadaian Syariah Kota Metro),”
Journal of Chemical Information and Modeling 53, no. 9 (2016): 111–33.
merupakan kompetensi absolut dari peradilan agama ini 36 , belum lagi dalam menangani berbagai perkara lainnya terkait waris, gugat cerai, cerai  talak,  dan  sebagainya.    Jika  memakai  dasar  alasan  yang  sama, seharusnya  perma  nomor  2  tahun  2015  juga  harus  mencakup  pula small claim court dilingkungan peradilan agama. 37

## KESIMPULAN
Perkara  yang  dapat  diajukan  penyelesaiannya  melalui small  claim  court adalah  perkara  yang  memenuhi  kriteria  yang  telah  diatur  dalam  peaturam mahkamah  agung  nomor  2  tahun  2015  tenttang  tata  cara  penyelesaian gugatan  sederhana. Pertama ,  sengketa  wan  prestasi  dan  atau  gugatan perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil maksimal lima ratus juta rupiah.  Kedua,  para pihak  dalam  penyelesaian  melalui  small calim court terdiri atas penggugat dan tergugat, baik perseorangan ataupun badan hukum yang  masing-masing  tidak  boileh  lebih  dari  satu,  kecuali  mempunyai kepentingan hukum yang sama.  Tergugat harus diketahui tempat tinggalnya dan  berdomisili  di  daerah  hukum  pengadilan  yang  sama.    Para  pihak  baik penggugat  maupun  tergugat  wajib  menghadiri  secara  langsung  setiap persidangan  tanpa  atau  dengan  didampingi  kuasa  hukum.      Ketiga,  perkara bukan termasuk perkara lingkung peradilan khusus dan bukan sengeketa hak atas  tanah.    Yang  berwenang  mengadili  perkara  adalah  pengadilan  negeri  di wilayah  hukum  dimana  tergugat  bertemopat  tinggal,  atau  pengadilan  negeri tempat dimana perbuatan hukum dimaksud dilakukan.
Kelebihan  penyelesaian  sengketa  melalui  prosedur small  claim  court ini mampu mengurangi secara signifikan besarnya volume perkara di mahkamah agung,  mampu  mempercepat  penyelesaian  perkara  dan  murah,  keberatan menjadi satu-satunya upaya hukum, serta para pihak berperkara tidak harus memakai jasa advokat/kuasa hukum.

## REFERENSI
Afriana,  Anita,  and  An  An  Chandrawulan.  “ Menakar  Penyelesaian  Gugatan  Sederhana  Di
Indonesia.” Jurnal Bina Mulia Hukum 4, no. 1 (2019): 53 – 71.
https://doi.org/10.23920/jbmh.v4n1.4.
Afriana, Anita, and Isis Ikhwansyah. “Questioning the Small -Claims Court in Indonesia in the Framework of National C ivil Procedural Law Reform.” Jurnal Dinamika Hukum 16, no. 3 (2017): 266 – 72. https://doi.org/10.20884/1.jdh.2016.16.3.580. Ardiansyah,  Ardiansyah,  Sapto  Hadi  Pamungkas,  and  Mohammad  Taufik.  “Analisis Normatif  Tentang  Hasil  Sidang  Pemeriksaan  Setempat  Menjadi  Dasar  Tidak Diterimanya Gugatan.” Jurnal de Jure 13, no. 2 (2021): 92 – 111.
Bunga,  Marten.  “Mekanisme  Penyelesaian  Sengketa  Melalui  Gugatan  Sederhana.” Gorontalo Law Review 5, no. 1 (2022): 41 – 51.
Bustamar. “Small Claim Court Dalam Sistem Peradilan Perda ta Di Indonesia Dan Peluang Penerapannya  Dalam  Penyelesainan  Sengketa  Ekonomi  Syariah  Pada  Peradilan Agama.” Al Huriah Jurnal Hukum Islam 01, no. 01 (2016): 85 – 108.
36 Bustamar, “Small Claim Court Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia Dan Peluang Penerapannya Dalam Penyelesainan Sengketa Ekonomi Syariah Pada Peradilan Agama,” Al Huriah Jurnal Hukum Islam 01, no. 01 (2016): 85–108.
37 Erfaniah Zuhriah and Miftahuddin Azmi, “Model Small Claim Court Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Perspektif Teori Keadilan John Rawls,” De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar’iah 11, no. 2 (2019): 128–42, https://doi.org/10.18860/j-fsh.v11i2.6580.
Fakhriah,  Efa  Laela.  Eksistensi  Small  Claim  Court  dalam  Mewujudkan  Tercapainya Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan,<http://www.repository.unpad.ac.id/18336/1/Eksistensi-Small-Claim- Court.pdf>, 2012. (n.d.).
Harahap,  M.  Yahya. Hukum  Acara  Perdata:  Tentang  Gugatan,  Persidangan,  Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan . Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
Hidayat,  Dudung.  “Small  Claim  Court  (  SCC  ):  Implementasi  Dan  Hambatannya  Dalam Penyelesaian Sengketa Perda ta” 5 (2023).
Idham,  Idham.  “Gugatan  Sederhana  (Small  Claim  Court)  Dalam  Proses  Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Indonesia.” Justicia Sains; Jurnal Ilmu Hukum 3, no. 2 (2018): 152 – 67.
Irawan,  Hendra,  and  Nurma  Destina.  “Tinjauan  Hukum  Ekonomi  Syari’Ah  Ter hadap Pelaksanaan Penjualan Barang Gadai (Studi Kasus Pelelangan Di Pegadaian Syariah Kota Metro).” Journal of Chemical Information and Modeling 53, no. 9 (2016): 111 – 33. Kaligis,  Royke  Y.  J.  “Penggunaan  Alat  Bukti  Sumpah  Pemutus  (Decisoir)  Dalam  Proses Pe meriksaan  Perkara  Perdata  Di  Pengadilan  Menurut  Teori  Dan  Praktek.” Jurnal Hukum Unsrat 23, no. 9 (2017): 1 – 15. Kurniawan,  Faizal,  Xavier  Nugraha,  Ave  Maria,  Frisa  Katherina,  and  Julienna  Hartono. “Pandecta  Small  Claims  Court  Based  on  An  Agreement  to  Suppo rt  Ease  of  Doing Business In Indonesia” 17, no. 2 (2022): 245– 57.
“Lembaga  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa,Https://Www.Ojk.Go.Id/Id/ Kanal/Edukasi- Dan-Perlindungan-Konsumen/Pages/Lembaga-Alternatif-Penyelesaian- Sengketa.Aspx Diakses Pada Tanggal 3 Oktober 2022 Pukul 19.00 WIB,” n.d. Mamudji, Sri. Teknik Menyusun KaryaTulis Ilmiah, Jakarta . Jakarta: UIPress, 2006. Muhammad,  Abdulkadir. Hukum  Perusahaan  Indonesia .  Bandung:  PT  Citra  Aditya  Bakti, 2010.
Pujiyono,  Pujiyono,  Umi  Khaerah  Pati,  Pranoto  Pranoto,  and Kukuh  Tejomurti.  “Small Claim  Court  as  the  Alternative  of  Bad  Credit  Settlement  for  Legal  Certainty  of  the Economic Actors.” Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services 3, no. 2 (2021):
137 – 54. https://doi.org/10.15294/ijals.v3i1.48136.
Rinnanik.  “Penyelesaian  Sengketa  Harta  Bersama  Melalui  Putusan  Hakim.” ISTINBATH : Jurnal Hukum 13 (2016): 233 – 44. Salim,  Choirul,  Sainul,  and  Ri ma.  “Asas  Dissenting  Opinion  Pada  Pembuktian  Perkara Dalam  Putusan  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Tentang  Sengketa  Kepegawaian Nomor: 7/G/2020/PTUN.BL.” Siyasah Jurnal Hukum Tata Negara 2, no. 2 (2022): 1 – 12.
Sarwono. Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik . Jakarta: Sinar Grafika, 2011. Sembiring,  Jimmy  Joses. Cara  Menyelesaikan  Sengketa  Di  Luar  Pengadilan;  Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi & Arbitrase . Jakarta: Visimedia, 2011.
Setiyawan,  Wahyu  Beny  Mukti,  Titin  Herawati  Utara,  and  Fitriya  Dessi  Wulandari. “Pembentukan Small Claim Court (SCC) Sebagai Upaya Mewujudkan Asas Peradilan Sederhana,  Cepat,  Dan  Biaya  Ringan.” Citizenship  Jurnal  Pancasila  Dan Kewarganegaraan 7, no. 2 (2019): 72 – 81. Soerjono,  Soekanto,  and  Sri  Mamudji. Pengantar  Penelitian  Hukum .  Jakarta:  Universitas Indonesia Press, 1985.
Syarifuddin. Small Claim Court: Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia . Jakarta: PT Imaji Cipta Karya, 2020.
Wahyuningsih,  Sri,  Lukman  Ilham,  and  Irsyad  Dahri.  “Penerapan  Siste m  Gugatan Sederhana  (Small  Claim  Court)  Dalam  Penyelesaian  Perkara  Wanprestasi  Di Pengadilan  Negeri  Makassar.” TOMALEBBI:  Jurnal  Pemikiran,  Penelitian  Hukum, Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan V, no. 1 (2018): 86 – 98.
Wibowo,  Seno  Adhi,  and  Massulthan Rafi  Wijaya.  “Implementation  of  the  Small  Claims Court  in  Dispute  Case  Settlement  in  Indonesia.” Lex  Scientia  Law  Review 5,  no.  1 (2021): 165 – 78. https://doi.org/10.15294/lesrev.v5i1.42859.
Zuhriah,  Erfaniah,  and  Miftahuddin  Azmi.  “Model  Small  Claim  Court Sebagai  Alternatif
Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Perspektif Teori Keadilan John Rawls.” De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar’iah 11, no. 2 (2019): 128 – 42. https://doi.org/10.18860/j-fsh.v11i2.6580.