Tanjungpura Law Journal, Vol. 6, Issue 2, July 2022, Page : 93-121 ISSN Print: 2541-0482 | ISSN Online: 2541-0490 Open Access at: http://jurnal.untan.ac.id/index.php/tlj
Article Info Submitted: 27 September 2021 | Reviewed: 20 January 2022 | Accepted: 14 April 2022

## PERAN REZIM CIPTA KERJA DALAM MENGAKHIRI TUMPANG TINDIH PERIZINAN MANNING AGENT AWAK KAPAL PERIKANAN MIGRAN
Agustina Merdekawati 1 , Susilo Andi Darma 2 , Vivin Purnamawati 3 , Irkham Afnan Trisandi Hasibuan 4

## Abstract
Among the sectors of migrant workers that witnessed many human rights violations during employment is the fishing seafarers sector or known as fishing vessel crews. One of the essential factors in influencing the  protection  of  fishing  vessel  crews  is  the  competence  and  quality  of  the  manning  agent  as  a  liaison between  the  migrant  workers  and  the  ship  owners.  Unfortunately,  at  the  regulatory  level  there  are  a number of overlapping regulations in regulating the manning agent licensing system. The government has enacted Law Number 11 of 2020 (Job Creation Act) which has the spirit of simplifying business licensing systems and has changed a number of laws relating to manning agents. This study aimed to analyze the diversity of regulations related to the establishment of manning agents that place Indonesian workers on foreign-flagged  vessels,  and  analyzing  the  role  of  the  Omnibus  Law  in  solving  these  problems.  This research  is  a  normative  research,  using  secondary  data  consisting  of  primary,  secondary,  and  tertiary legal  materials  which  were  analyzed  with  qualitative  analysis  methods.  The  results  showed  that  the diversity of  regulations  occurs because  different  institutions  have  sectoral regulations  that  overlap  each other,  resulting  to  the  varying  eligibility  to  become  manning  agents,  licensing  names,  licensing  issuing institutions,  including  the  terms  of  licensing  requirements.  The  Omnibus  Law  seemed  to  have  been successful  in  solving  the  overlapping  regimes,  although  still  not  enough  to  provide  sufficient  protection. This  study  recommends  the  government  to  take  steps  to  put  differentiated  requirements  to  become fishing  vessel  manning  agent  and  integrate  the  new  requirements  into  the  existing  online-single- submission system.
Keywords: business license; job creation act; manning agent; migrant fishing vessel crews

## Abstrak
Salah  satu  sektor  penempatan  pekerja  migran  yang  banyak  menimbulkan  pelanggaran  hak  asasi manusia  dan  ketenagakerjaan  adalah  sektor  pelaut  perikanan  atau  yang  dikenal  dengan  awak  kapal penangkap ikan migran (AKPI migran). Dalam konteks penempatan AKPI migran, salah satu faktor yang esensial  dalam  memengaruhi  nasib  dan  perlindungan  AKPI  migran  adalah  kompetensi  dan  kualitas manning  agent  sebagai  penghubung  AKPI  migran  dan  pemilik  kapal.  Pada  tataran  yuridis,  sayangnya terdapat  sejumlah  peraturan  pelaksanaan  yang  saling  tumpang  tindih  dalam  mengatur  tata  perizinan manning agent. Namun demikian, pemerintah saat ini telah mengundangkan Undang-undang Nomor 11 Tahun  2020  (UU  Ciptaker)  yang  mempunyai  semangat  penyederhanaan  perizinan  berusaha  dan  telah mengubah  sejumlah  Undang-Undang  yang  berkaitan  dengan  manning  agent.  Penelitian  ini  bertujuan
1 Fakultas  Hukum,  Universitas  Gadjah  Mada,  Jl.  Sosio  Yustisia  No.  1,  Bulaksumur,  55281,  DIY,  Indonesia  Email: agustina_merdekawati@ugm.ac.id , Tel. 081325466845.
2 Fakultas  Hukum,  Universitas  Gadjah  Mada,  Jl.  Sosio  Yustisia  No.  1,  Bulaksumur,  55281,  DIY,  Indonesia  Email: anhdie@ugm.ac.id
3 SSEK Indonesian Legal Consultants, Jakarta, Indonesia Email: vivinpurnamawati@mail.ugm.ac.id
4 Melbourne Law School, University of Melbourne, Victoria, Australia Email: irkham.hasibuan@student.unimelb.edu.au
untuk  menganalisis  keberagaman  regulasi  terkait  pendirian  manning  agent  yang  menempatkan  AKPI migran  di  kapal  berbendera  asing  dan  menganalisis  peranan  Undang-undang  Ciptaker  dalam menyelesaikan  permasalahan  tersebut.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yuridis  normatif,  dengan menggunakan  data  sekunder  yang  terdiri  dari  bahan  hukum  primer,  sekunder,  dan  tersier  yang  diolah dengan  metode  analisis  kualitatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  keberagaman  regulasi  terjadi karena  berbagai  institusi  yang  berbeda  mempunyai  peraturan  sektoral  masing-masing  yang  saling tumpang  tindih  dan  berimplikasi  pada  beragamnya  pihak  yang  dapat  menjadi  manning  agent,  nama perizinan, institusi penerbit perizinan, hingga ketentuan persyaratan perizinan. Undang-undang Ciptaker terlihat  telah  berhasil  menyelesaikan  tumpang  tindih  perizinan,  meskipun  masih  dirasa  belum  cukup melindungi  AKPI  migran.  Penelitian  ini  merekomendasikan  pemerintah  untuk  menetapkan  persyaratan yang lebih khusus untuk manning agent AKPI migran, dan mengintegrasikannya ke dalam sistem Online- Single-Submisison.
Kata Kunci: AKPI Migran; manning agent; perizinan berusaha; Undang-undang Cipta Kerja

## I.  Pendahuluan
Tingginya  angka  jumlah  penduduk  Indonesia  yang  tidak  sebanding  dengan  kesempatan kerja  yang  tersedia  di  Indonesia  berimplikasi  pada  meningkatnya  jumlah  pengangguran  di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS),  proyeksi jumlah penduduk di tahun 2019  berada  di  angka  268.074.600  jiwa. 5 Sementara  itu,  data  BPS  juga  mencatat  jumlah penggangguran di tahun  2019  yang  masih tinggi,  yakni  sebesar  7.045.761 jiwa. 6 Kesempatan kerja  yang  tersedia  hanya  mampu  menampung  126.515.119  jiwa  dari  total  angkatan  kerja 136.560.880  jiwa. 7 Salah  satu  solusi  yang  diupayakan  oleh  pemerintah  dalam  rangka penyediaan  lapangan  pekerjaan  adalah  melalui  penempatan  tenaga  kerja  Indonesia  ke  luar negeri.  Berdasarkan  data  Badan  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  (BP2MI),  jumlah pekerja  migran  asal  Indonesia  cenderung  mengalami  peningkatan,  dari  tahun  262.899  jiwa  di tahun 2017 menjadi 283.640 jiwa di tahun 2018, hingga 276.553 jiwa di tahun 2019. 8
Evaluasi  atas  pelaksanaan  program  penempatan  tersebut  menunjukkan  bahwa pelanggaran  hak-hak  pekerja  migran  dan  eksploitasi  pekerja  migran  masih  kerap  terjadi  dan bahkan semakin meningkat pada tataran global. 9 Salah satu sektor penempatan pekerja migran yang banyak menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia dan ketenagakerjaan adalah sektor pelaut perikanan  atau yang dikenal dengan Awak Kapal Penangkap Ikan Migran  (selanjutnya disebut  AKPI  migran). 10 Berdasarkan  data  yang  dirilis  oleh  Direktorat  Perhubungan  Laut
5 Badan Pusat Statistik. 2020. Statistik Indonesia 2020 , hlm. 89.
6 Ibid. , hlm. 98.
7 Ibid.
8 Pusat  Penelitian  dan  Pengembangan  Informasi  Badan  Nasional  Penempatan  dan  Perlindungan  Tenaga  Kerja Indonesia.  2020. Data  Penempatan  dan  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  (PMI)  Tahun  2019 .  Jakarta: BNP2TKI, Jakarta.  hlm. 1.
9 Anna  Boucher.  2018.  “Measuring  migrant  worker  rights  violations  in  practice: The  example  of  temporary  skilled visas in Australia”, Journal of Industrial Relations , 61(2): 2.
10 Fitri  Soulina  dan  Nadia  Yovani.  2020.  “Forced  labor  practices  of  Indonesian  migrant  fishing  vessels  crew  on
Kementerian  Perhubungan  per  8  Februari  2021,  jumlah  pelaut Indonesia  mencapai  1.198.345 orang. 11 Namun, hingga saat ini, belum ada data yang jelas mengenai jumlah AKPI migran yang bekerja  di  kapal  asing.  Persoalan  tersebut  juga  tidak  terlepas  dari  adanya  ambiguitas  dan tumpang tindih kewenangan beberapa institusi terkait kewenangan pengelolaan AKPI migran itu sendiri.
Jika  dibandingkan  dengan  permasalahan  di  sektor  pelaut  kapal  niaga,  permasalahan yang dihadapi oleh AKPI migran pada umumnya jauh lebih rumit dan memprihatinkan. Masalah yang  menimpa  pelaut  kapal  niaga  pada  umumnya  menyangkut  masalah  kasus  hubungan industrial yang relatif kecil, sementara AKPI migran menghadapi berbagai permasalahan, mulai dari persoalan gaji, masalah perjanjian yang merugikan pelaut, kompetensi pelaut yang rendah, hingga perlakuan yang tidak manusiawi. 12 Adanya AKPI migran yang diperbudak, ditahan, dan disiksa merupakan permasalahan yang kerap kita dengar di pemberitaan. 13
Berdasarkan  data  dari  Serikat  Buruh  Migran  Indonesia  (SBMI), AKPI migran  menempati posisi  kedua  (10,46%)  sebagai  kelompok  yang  paling  rentan  mengalami  eksploitasi, perbudakan, dan diskriminasi dari total kasus pengaduan yang didokumentasikan. 14 Kelompok pekerja rumah tangga menduduki posisi pertama (10,38%), sedangkan posisi ketiga ditempati oleh kelompok pengantin pesanan (1,1%). 15 Berdasarkan data laporan kolaborasi Greenpeace dengan  SBMI  mengenai  perbudakan  modern  di  laut,  terdapat  13  kapal  ikan  asing  tempat penempatan AKPI migran Indonesia yang dilaporkan dan diduga telah melakukan praktik kerja paksa  terhadap  awak  kapalnya,  di  antaranya  melibatkan  praktik  penipuan,  pemotongan  gaji, kerja  lembur  berlebihan,  serta  penganiayaan  fisik  dan  seksual. 16 Keberadaan  praktik perbudakan  dan  perdagangan  orang  terhadap  awak  kapal  umumnya  merupakan  kejahatan yang terorganisir ( organized crime ) yang mencari keuntungan ekonomi dari kejahatan tersebut dan didorong oleh adanya permintaan atas tenaga kerja murah. 17
Taiwan-Flagged Ships? A need for cognitive framework transformation”, Journal of Social Studies , 16(2): 157. 11 Direktorat Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Indonesia. Pada: https://pelaut.dephub.go.id/. (Diakses 8 Februari 2021). Data tersebut harus dipahami sebagai jumlah pelaut Indonesia secara keseluruhan mengingat belum  ada  pembagian  jelas  antara  jumlah  pelaut  yang  bekerja  dalam  negeri  dan  luar  negeri,  jenis  kapal penempatan, serta negara atau perairan penempatan.
12 Peraturan  Kepala  Badan  Nasional  Penempatan  dan  Perlindungan  Tenaga  Kerja  IndonesiaI  Nomor  PER 3/KA/I/2013 tentang Tata Cara Penempatan dan Perlindungan TKI Pelaut Perikanan di Kapal Berbendera Asing, hlm.  2-3;  Lukman  Adam.  2017.  “Kebijakan  Perlindungan  Pekerja  perikanan  Tangkap  Indonesia”. Kajian 21(4): 321-338.
13 Luthvi  Febryka  Nola.  2020.  “Dampak  Pelanggaran  Batas  Waktu  Pembentukan  Peraturan  Pelaksana  Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia”, Negara Hukum , 11(2): 250.
14 Serikat Buruh Migran Indonesia. 2020. “Pemerintah Gagal Melindungi ABK Perikanan Indonesia”. Press Release SBMI, 13 Juli 2020, Jakarta.
15 Ibid.
16 Greenpeace  in  collaboration  with  SBMI.  2019. Seabound:  The  Journey  to  Modern  Slavery  on  the  High  Seas . Greanpeace, hlm. 3.
17 Jay S. Albanese. 2011. Organized Crime in Our Times , New York: Routledge, hlm. 112; James O. Finckenauer.
Berbagai  kasus  yang  dihadapi  oleh  AKPI  migran  semakin  marak  dan  beragam  serta berkembang  ke  arah  eksploitasi  dan  perdagangan  manusia. 18 Lebih  lanjut,  berdasarkan  data pengaduan yang diterima oleh SBMI, angka kematian AKPI migran asal Indonesia yang bekerja di  kapal  perikanan  asing  sepanjang  tahun  2015-2020  mencapai  11  orang. 19 Perlu  menjadi catatan  bahwa  jumlah  tersebut  hanya  didasarkan  pada  data  dokumentasi  pengaduan  oleh SBMI. Namun, melihat maraknya terjadi pelanggaran hak-hak kemanusiaan AKPI migran yang bekerja  di  kapal  perikanan  asing,  maka  tidak  tertutup  kemungkinan  bahwa  angka  kematian AKPI migran secara faktual akan jauh lebih tinggi daripada angka yang terdata oleh SBMI.
Pada  dasarnya,  proses  penempatan  AKPI  migran  melibatkan  banyak stakeholder ,  di antaranya  Pemerintah, manning  agent ,  pemilik  kapal,  hingga  calon  AKPI  migran  itu  sendiri. Manning  agent berperan  sebagai  aktor  yang  menghubungkan  calon  AKPI  migran  dengan pemilik  kapal  asing  sebagai  pemberi  kerja.  Tercatat  bahwa  kasus  dugaan  pelanggaran  hak AKPI  migran  oleh  13  kapal  ikan  asing  yang  disebutkan  sebelumnya  melibatkan  6  (enam) perusahaan manning  agent Indonesia  yang  menempatkan  34  AKPI  migran  Indonesia  di  13 kapal  asing  tersebut. 20 Oleh  karena  itu,  patut  diduga  bahwa  kualitas  dan  kompetensi  suatu manning  agent turut  menjadi  salah  satu  faktor  yang  esensial  dalam  memengaruhi  nasib  dan perlindungan AKPI migran di kapal penempatannya. Dalam kasus-kasus yang menimpa AKPI, diketahui  bahwa  orang  yang  direkrut  umumnya  mereka  yang  rentan,  tidak  memiliki  keahlian khusus  di  bidang  perikanan  dan  banyak  melibatkan  tipu  muslihat  dan  intimidasi  oleh  oknum yang bermaksud melakukan eksploitasi ataupun perdagangan orang. 21
Kualitas  dan  kompetensi manning  agent semestinya  dapat  dijamin  melalui  persyaratan pendirian  dan  operasional manning  agent yang  dikontrol  dan  diawasi  oleh  Pemerintah  dalam memberikan legalitas berusaha kepada manning agent . Namun, pada tataran yuridis, terdapat banyak  peraturan  terkait  legalitas  operasional manning  agent yang  tumpang  tindih  karena diterbitkan  oleh  institusi  yang  berbeda.  Tumpang  tindih  kewenangan  tersebut  dapat  terjadi karena  belum  adanya  kejelasan  pembagian  kewenangan  antar  institusi  terkait. 22 Keberadaan berbagai  peraturan  pelaksanaan  dari  institusi  berbeda  tersebut  cenderung  menimbulkan
2007. Mafia and Organized Crime , Oxford: Oneworld, hlm 114.
18 Dewi Asri Puanandini. 2020. “Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Pekerja Migran Indonesia”, Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan , 14(2): 265.
19 Serikat  Buruh  Migran  Indonesia,  “Data  Kasus  Pengaduan  ABK  Meninggal  Kepada  Serikat  Buruh  Migran Indonesia (SBMI) Sepanjang 2015-2020”, Kertas Laporan Investigasi , 20 Agustus 2020, hlm. 2.
20 Serikat  Buruh  Migran  Indonesia,  “Jeratan  Bisnis  Kotor  Perbudakan  Modern  di  Laut:  Pengungkapan  Daftar Perusahaan  Perekrutan  dan  Penempatan  Anak  Buah  Kapal  (ABK)  Asal  Indonesia  yang  Diduga  Kuat  Menjadi Korban Kerja Paksa dan Perbudakan Modern di Kapal Perikanan Asing Jarak Jauh”, Kertas Laporan Investigasi Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Berkolaborasi dengan Greenpeace Indonesia , Maret 2020, hlm. 4.
21 Muhammad  Dwibagus  Lisandro  dan  Mohammad  Irvan  Olii.  2017.  “Perbudakan  Terhadap  Anak  Buah  Kapal Penangkap Ikan Asing di Indonesia”, Jurnal Kriminologi Indonesia , 1(1): 41.
22 Fitri Soulina dan Nadia Yovani, Op.Cit., hlm. 162.
kebingungan pada tataran implementasi.
Eksistensi  keberagaman  aturan  pelaksanaan  tersebut,  juga  tidak  terlepas  dari  fakta yuridis  bahwa  terdapat  3  (tiga)  undang-undang  berbeda  yang  mempunyai  kekuatan  berlaku yang  sama  secara  hierarki,  yang  masing-masing  mendelegasikan  pembentukan  peraturan pelaksanaan.  Ketiga  undang-undang  yang  dimaksud  adalah undang-undang  di  bidang ketenagakerjaan,  perlindungan  pekerja  migran,  dan  pelayaran.  Salah  satu  sektor  yang terdampak dari  adanya keberagaman  peraturan pelaksanaan tersebut adalah sektor  pendirian dan  kelembagaan manning  agent .  Saat  ini  terdapat  beberapa  regulasi  yang  sama  mengatur persoalan  pendirian  dan  kelembagaan manning  agent yang  didalamnya  mempersyaratkan persyaratan  dan  prosedur  yang  berbeda.  Perbedaan  tersebut  berpotensi  mengakibatkan terjadinya  potensi  dan  kompetensi manning  agent yang  juga  berbeda,  sehingga  akan berdampak  pada  kualitas  perekrutan,  penempatan,  serta  perlindungan  awak  kapal  yang  telah direkrut.
Pada sisi lain, Pemerintah telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang  Cipta  Kerja  (Undang-undang  Ciptaker)  pada  2  November  2020  yang  lalu.  Adapun semangat  utama  dari  penerbitan  Undang-undang  Ciptaker  adalah  mendorong  peningkatan ekosistem  investasi  dan  kegiatan  berusaha  di  Indonesia  melalui  penyederhanaan  perizinan berusaha. 23 Dalam  konteks  penelitian  ini,  Undang-undang  Ciptaker  telah  mengubah  sejumlah ketentuan dalam berbagai undang-undang yang berkaitan dengan persoalan manning agent , in casu Undang-undang  No.  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  (Undang-undang Ketenagakerjaan),  UU  No.  18  Tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia (Undang-undang P2MI), dan Undang-undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Undang- undang Pelayaran).
Penelitian ini mencoba memperjelas situasi tumpang tindih peraturan mengenai pendirian manning agent serta menguraikan bagaimana eksistensi permaslahan yang ditimbulkan pasca perubahan  yang  dibawa  oleh  Undang-undang  Ciptaker  dengan  melihat  pada  substansi peraturan  terkini  dan  aspek  penerapannya  dalam  sistem  pemberian  lisensi.  Belum  terdapat penelitian terdahulu terkait perlindungan awak kapal penangkap ikan di kapal berbendera asing yang  diakibatkan  oleh  kelemahan  regulasi  di  Indonesia.  Penelitian  terdahulu  pada  umumnya menyoroti  terjadinya  eksploitasi  terhadap  WNI  awak  kapal  di  kapal  berbendera  asing. 24 Lebih
23 Lihat : Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
24 Y.  Dharmawan,  B.  Sipahutar,  M.  Farisi.  2022. “Eksploitasi Awak  Kapal Asing: Tanggung  Jawab  Negara  Bendera terhadap ABK Indonesia di Kapal China Long Xing 629”, Uti Possidetis Journal of International Law , 3(1): 32-54; G. Agnesya,  H.N.  Singadimedja,  C.T.I.  Dewi.  2022.  “Tanggung  Jawab  Perdata  Terhadap  Perbudakan  Modern  yang Dialami  Pekerja  Migran  Indonesia  di  Kapal  Long  Xing 629 Milik Cina  Ditinjau  dari  Prinsip  Bisnis  dan HAM”, Jurist- Diction , 5(2): 495-520.
khusus,  belum  terdapat  penelitian  ilmiah  yang  mengkaji  dampak  pengundangan  Undang- undang  Ciptaker  dan  peraturan  pelaksanaannya  terhadap peningkatan  perlindungan terhadap awak kapal penangkap ikan di kapal berbendera asing. Terdapat penelitian terdahulu oleh Clara Indira,  dkk.  pada  tahun  2021  yang  mengkaji  keberagaman  jalur  perekrutan  awak  kapal  yang menciptakan  lemahnya  perlindungan, 25 namun  penelitian  tersebut  belum  mempertimbangkan aspek kehadiran Undang-undang Ciptaker dan peraturan pelaksanannya terhadap isu tumpang tindih regulasi tersebut. Hasil penelitian diharapkan dapat membantu dalam memahami kondisi terkini  pengaturan  pendirian manning  agent serta  untuk  membantu  menyusun  langkah selanjutnya yang harus diambil oleh pemerintah.
Penelitian  ini  mencoba  menjawab  bagaimana  keberagaman  regulasi  terkait  pendirian manning  agent yang  menempatkan  awak  kapal  penangkap  ikan  di  kapal  berbendera  asing dapat  terjadi,  dan  bagaimana  peranan  Undang-undang  Ciptaker  dalam  menyelesaikan keberagaman  regulasi  terkait  pendirian manning  agent yang  menempatkan  awak  kapal penangkap  ikan  di  kapal  berbendera  asing.  Penelitian  bertujuan  untuk  mengidentifikasi kerancuan terkait pengaturan perizinan manning agent serta untuk mengklarifikasi sejauh mana kehadiran rezim Undang-undang Ciptaker memberikan perlindungan bagi pekerja migran.

## II.  Metode Penelitian
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  kondisi  pengaturan  perizinan  aktivitas manning agent AKPI migran di Indonesia guna mengidentifikasi dan mencari  solusi atas permasalahan yang  ada.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  normatif  dengan  menggunakan  data  sekunder yang  bersumber  dari  studi  literatur  berupa  bahan  hukum  primer,  sekunder,  dan  tersier.  Data yang  diperoleh  kemudian  diolah  dengan  menggunakan  metode  analisis  kualitatif  untuk menemukan norma-norma yang relevan.

## III.  Analisa dan Pembahasan
A.  Keberagaman  Regulasi  terkait  Pendirian Manning  Agent yang  Menempatkan  Awak Kapal Penangkap Ikan di Kapal Berbendera Asing
Sebagai  pengantar  awal,  perlu  diketahui  bahwa  pembahasan  keberagaman  regulasi dalam  sub  bab  ini  akan  diuraikan  menjadi  3  (tiga)  sub  pembahasan,  yakni  (1)  tumpang tindih  peraturan  terkait  pendirian manning  agent ;  (2)  luas  cakupan manning  agent dalam ketentuan  pengaturan;  dan  (3)  multi  pintu  perizinan  dan  perbedaan  persyaratan  pendirian
25 C.  Indira,  F.  Sugianto,  G.  Jennifer.  2021.  “Kegagalan  Perlindungan  Hukum  bagi Awak  Kapal  Indonesia  sebagai Implikasi dari Disharmonisasi Mekanisme Perekrutan Awak Kapal”, Seminar Peningkatan Sitasi Internasional , 1(1): 1- 16.
manning  agent .  Uraian  demikian  dimaksudkan  agar  pembahasan  mengenai  keberagaman regulasi  pendirian manning  agent yang  menempatkan  AKPI  migran  di  kapal  asing  dapat lebih terstruktur dan sistematis, sehingga dapat lebih mudah dipahami.
1.  Tumpang Tindih Peraturan Terkait Pendirian Manning Agent
Berdasarkan  penelusuran  secara  yuridis,  ditemukan  setidaknya  terdapat  empat peraturan  pelaksanaan  yang  berkaitan  dengan  pendirian manning  agent kapal perikanan asing. Peraturan-peraturan tersebut diterbitkan oleh institusi yang berbeda, di antaranya  Kepala  Badan  Nasional  Penempatan  dan  Perlindungan  Tenaga  Kerja Indonesia  (BNP2TKI), 26 Menteri  Perhubungan,  dan  Menteri  Ketenagakerjaan,  serta dibentuk berdasarkan delegasi kewenangan dari dasar hukum yang berbeda pula.
Tabel 1
Peraturan Perundang-undangan Terkait Persyaratan Pendirian Manning Agent No  Peraturan Tanggal Berlaku Dasar Hukum Delegasi Pembentukan 1. Peraturan  Kepala  BNP2TKI PER.03/KA/I/2013 tentang Tata  Cara  Penempatan  dan Perlindungan  TKI  Pelaut Perikanan di Kapal Berbendera Asing (PerkaBNP2TKI 3/2013) 28 Januari 2013  Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan  Perlindungan  Tenaga  Kerja Indonesia di Luar Negeri 2. Peraturan Kepala PER- 12/KA/IV/2013  Tahun  2013 tentang Tata Cara Perekrutan, Penempatan dan  Perlindungan  Pelaut  di Kapal  Berbendera  Asing (PerkaBNP2TKI 12/2013) 10 April 2013 Tidak  ada  ketentuan  delegasi dalam Konsiderans, namun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan  Perlindungan  Tenaga  Kerja Indonesia  di  Luar  Negeri  dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun  2008  tentang  Pelayaran merupakan  2  (dua)  undang- undang  yang  dijadikan  sebagai
26 Badan  Nasional  Penempatan  dan  Perlindungan  Tenaga  Kerja  Indonesia  (BNP2TKI)  sudah  digantikan  dengan Badan  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  (BP2MI)  melalui  Peraturan  Presiden  Nomor  90  Tahun  2019 tentang  Badan  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  yang  mencabut  Peraturan  Presiden  Nomor  81  Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (Lihat Pasal 53)
dasar hukum 3. Peraturan Menteri Perhubungan  No.  84  Tahun 2013  tentang  Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal (Permenhub 84/2013) 7 Oktober 2013  Peraturan  Pemerintah  Nomor  20 Tahun  2010  tentang Angkutan  di Perairan (PP 20/2010) 4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 9 Tahun  2019  tentang  Tata Cara  Penempatan  Pekerja Migran Indonesia (Permenaker 9/2019) 2 Juli 2019 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

## Sumber: Hasil olahan penulis.
Berdasarkan  Tabel  1,  dapat  diketahui  bahwa  pada  awal  tahun  2013,  terdapat  2 (dua)  Peraturan  Kepala  BNP2TKI  yang  sama-sama  mengatur  penempatan  pelaut  di kapal  berbendera  asing.  Namun,  Peraturan  Kepala  BNP2TKI  3/2013  mengatur  pelaut perikanan  secara  khusus,  sedangkan  Peraturan  Kepala  BNP2TKI  12/2013  mengatur pelaut  secara  umum.  Oleh  karena  itu,  berdasarkan  asas lex  specialis  derogat  legi generali ,  maka  Peraturan  Kepala  BNP2TKI  3/2013  yang  akan  berlaku  dalam  konteks penempatan  AKPI  migran  di  kapal  asing.  Dengan  demikian,  maka  ketentuan persyaratan  perizinan manning  agent yang  berlaku  juga  seharusnya  merujuk  ke Peraturan Kepala BNP2TKI tersebut.
Pada  akhir  tahun  2013,  diterbitkan  Permenhub  84/2013  yang  mengatur  materi muatan  yang  sama  dengan  kedua  Peraturan  Kepala  BNP2TKI  sebelumnya.  Sama seperti  layaknya  PerkaBNP2TKI  12/2013,  muatan  materi  Peraturan  Menteri Perhubungan a  quo mengatur  penempatan  awak  kapal  secara  umum.  Lebih  lanjut, ketentuan  peralihan  Peraturan  Menteri  Perhubungan a  quo menyatakan  ketentuan- ketentuan  terkait  perekrutan  dan  penempatan  awak  kapal  serta  ketentuan  lain  yang bertentangan  dengan  Permenhub  tersebut  tidak  berlaku  sejak  Permenhub  tersebut berlaku. 27 Meskipun  atas dasar ketentuan  tersebut  dan  asas lex  posteriori  derogat  legi priori ,  Permenhub a  quo yang  semestinya  berlaku  jika  disandingkan  dengan PerkaBNP2TKI  3/2013,  namun  praktiknya  cenderung  menimbulkan  dilema  terkait
27 Pasal  42  Peraturan  Menteri  Perhubungan  Nomor  84  Tahun  2013  tentang  Perekrutan  dan  Penempatan  Awak Kapal.
ketentuan peraturan mana yang berlaku.
Hal  ini  mengingat  bahwa  pertama,  Permenhub  84/2013  dan  PerkaBNP2TKI 3/2013  masing-masing  menunjuk  pada  undang-undang  payung  hukum  yang  berbeda dengan  kekuatan  berlaku  yang  sama  pada  masa  itu.  PerkaBNP2TKI  3/2013  merujuk pada  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  2004  tentang  Penempatan  dan  Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, 28 sedangkan Permenhub 84/2013 merujuk pada PP 20/2010 tentang Angkutan di Perairan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2008  tentang  Pelayaran. 29 Kedua,  PerkaBNP2TKI 3/2013 yang mengatur penempatan pelaut di kapal perikanan berbendera asing secara khusus  lebih  cenderung  diandalkan  dibandingkan  Permenhub  84/2013  yang  hanya mengatur perekrutan dan penempatan awak kapal secara umum.
Pada  tahun  2019,  Menteri  Ketenagakerjaan  kemudian  menerbitkan  Permenaker 9/2019  yang  dibentuk  berdasarkan  delegasi  kewenangan  dari  Undang-undang  P2MI. Berdasarkan  asas lex  posteriori  derograt  legi  priori ,  maka  Permenaker a  quo yang semestinya  merupakan  peraturan  yang  berlaku  sekarang  jika  disandingkan  dengan PerkaBNP2TKI  maupun  Permenhub  sebelumnya.  Selain  itu,  hal  tersebut  juga mengingat bahwa dasar hukum pembentukan PerkaBNP2TKI 3/2013, in casu Undang- undang Nomor 39 Tahun 2004 telah dicabut oleh Undang-undang P2MI yang kemudian mendasari pembentukan Permenaker 9/2019. 30 Meskipun demikian, Permenaker 9/2019 tidak secara spesifik mengatur mengenai pelindungan AKPI migran. Permenaker a quo merupakan peraturan pelaksanaan dari Pasal 60, Pasal 61 ayat (3) dan Pasal 63 ayat (4)  Undang-undang  Nomor  18  Tahun  2017.  Sedangkan,  peraturan  pelaksanaan mengenai  penempatan  dan  pelindungan  AKPI  migran  diamanatkan  dalam  Pasal  64 Undang-undang  Nomor  18  Tahun  2017,  dan  instrumen  peraturannya  bukan  berupa peraturan  menteri,  melainkan  peraturan  pemerintah  (PP).  Sampai  saat,  peraturan pemerintah  yang  diamanatkan  oleh  Pasal  64  Undang-undang  Nomor  18  Tahun  2017
28 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri  telah  dicabut  dengan  Pasal  89  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja Migran  Indonesia.  Oleh  karena  itu,  Undang-Undang  terkait  tenaga  kerja  Indonesia  di  luar  negeri  yang  berlaku sekarang merujuk pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017.
29 Lihat Konsiderans Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan.
30 Pasal 89 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 telah menyatakan bahwa peraturan pelaksanaan dari Undang- Undang  Nomor  39  Tahun  2004  masih  tetap  berlaku  sepanjang  tidak  bertentangan  dengan  ketentuan  dalam Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2017.  Dalam  konteks  ini,  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2017  telah dilaksanakan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2019 yang mengatur muatan materi yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja  Indonesia  Nomor  PER.03/KA/I/2013  tentang  Tata  Cara  Penempatan  dan  Perlindungan  TKI  Pelaut Perikanan  di  Kapal  Berbendera  Asing.  Beberapa  pertentangan  norma  yang  dapat  ditemukan  dalam  kedua peraturan  tersebut  di  antaranya  meliputi  aspek  pihak  yang  menjadi manning  agent ,  penamaan  perizinan  yang perlu diperoleh, dan perlu tidaknya status pendaftaran di BNP2TKI.
belum kunjung diundangkan.
Mengingat  hingga  saat  ini  PP  pelaksanaan  Pasal  64  Undang-undang  Nomor  18 Tahun 2017 belum diundangkan, ketentuan  mengenai pelindungan AKPI migran masih disamakan  dengan  ketentuan  yang  terdapat  dalam  Permenaker  9/2019.  Hal  ini  dapat terlihat  dari  ketentuan  persyaratan manning  agent perekrutan  dan  penempatan  AKPI migran  yang  masih  disamakan  dengan  pekerja  migran  pada  umumnya.  Ketentuan persyaratan  tersebut  dapat  dilihat  dalam  PP  Nomor  5  Tahun  2021  tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
2.  Luasnya Cakupan Manning Agent dalam Ketentuan Pengaturan Terkait
Pengaturan terkait pihak yang dapat menempatkan AKPI migran ( manning agent ) selain  terdapat  lebih  dari  satu  peraturan  tetapi  juga  diatur  dalam  berbagai  peraturan tersebut juga cenderung beragam. Keberagaman tersebut tersaji dalam Tabel 2 berikut.
Tabel 2
Cakupan Manning Agent dalam Berbagai Peraturan Terkait No. Peraturan Pihak yang dapat Menempati Awak Kapal 1. PerkaBNP2TKI 3/2013 Pelaksana Penempatan Pelaut Perikanan (P4) Badan  hukum  Indonesia  yang  telah  terdaftar  di  Badan
Nasional  Penempatan  dan  Perlindungan  TKI  (BNP2TKI) untuk  menyelenggarakan  pelayanan  penempatan  Pelaut Perikanan di luar negeri
Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS)
Badan  hukum  yang  telah  memperoleh  izin  tertulis  dari
Pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di luar negeri 2. PerkaBNP2TKI 12/2013 Perusahaan Pengawakan Kapal (P2K) Perusahaan  berbadan  hukum  berbentuk  PT  yang  mewakili kepentingan  pemilik  kapal  untuk melaksanakan  perekrutan, penempatan dan perlindungan pelaut untuk bekerja di kapal berbendera asing.
Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS)
Badan  hukum  yang  telah  memperoleh  izin  tertulis  dari Pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di luar negeri.
3. Permenhub 84/2013 Usaha Keagenan Awak Kapal ( Ship Manning Agent )
Usaha  jasa  keagenan  awak  kapal  yang  berbentuk  badan hukum yang bergerak di bidang rekrutmen dan penempatan awak kapal di atas kapal sesuai kualifikasi. 4. Permenaker 9/2019 Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia (P3MI) Badan  usaha  berbadan  hukum  perseroan  terbatas  yang telah  memperoleh  izin  tertulis  dari  Menteri  untuk menyelenggarakan  pelayanan  penempatan  Pekerja  Migran Indonesia.
Sumber: Hasil olahan penulis.
Pengaturan  terkait  pihak  yang  dapat  menempatkan AKPI  migran  ( manning  agent ) selain  terdapat  lebih  dari  satu  peraturan  tetapi  juga  diatur  dalam  berbagai  peraturan tersebut  juga  cenderung  beragam.  Berdasarkan  Tabel  2  di  atas,  dapat  dilihat  bahwa hanya PerkaBNP2TKI 3/2013 yang mengatur penempatan pelaut perikanan di luar negeri oleh manning  agent yang  khusus  menyelenggarakan  pelayanan  tersebut, in  casu yakni Pelaksana  Penempatan  Pelaut  Perikanan  (P4).  Meskipun  demikian,  PerkaBNP2TKI tersebut juga berlaku untuk Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS). Demikian pula PerkaBNP2TKI  12/2013  juga  mengatur  adanya  dua manning  agent yang  dapat menempatkan AKPI migran di kapal berbendera asing.
Melalui Permenhub 84/2013 dan Permenaker 9/2019, istilah yang digunakan dalam merujuk manning agent masing-masing diseragamkan menjadi satu, in casu Permenhub 84/2013  menggunakan  istilah  Usaha  Keagenan Awak  Kapal  ( Ship  Manning  Agent )  dan Permenaker  9/2019  menggunakan  istilah  Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran Indonesia  (P3MI).  Penggunaan  istilah  usaha  keagenan  awak  kapal  dalam  Permenhub 84/2013  lebih  khusus  jika  dibandingkan  dengan  penggunaan  istilah  P3MI  dalam Permenaker 9/2019 yang juga mencakupi pekerja migran non-pelaut. Meskipun demikian, perbedaan  penggunaan  istilah manning  agent dalam  kedua  peraturan  tersebut  memiliki kesamaan dalam hal terbukanya peluang penempatan AKPI migran di kapal berbendera asing  oleh manning  agent yang  tidak  secara  khusus  menyelenggarakan  pelayanan penempatan pelaut perikanan.
Adanya  regulasi  yg  memberikan  peluang  bagi manning  agent yang  tidak  secara khusus  menyelenggarakan  pelayanan  penempatan  pelaut  perikanan  berdampak  pada lemahnya  perlindungan  AKPI  migran  yang  ditempatkan.  Potensi  tersebut  terjadi
mempertimbangkan  adanya  kemungkinan manning  agent yang  secara  yuridis diperbolehkan  untuk  melakukan  penempatan  tidak  mempunyai  kompetensi  yang memadai  untuk menempatkan AKPI  migran  di kapal  berbendera  asing. Padahal,  proses penempatan  pelaut  yang  bekerja  di  kapal  perikanan  akan  berbeda  dengan  pelaut  yang bekerja  di  kapal  niaga,  baik  jika  ditinjau  dari  aspek  fungsi  kapal,  wilayah  pelayaran, muatan, jam kerja, gaji, sifat pekerjaan, pemimpin di atas kapal, maupun keahlian. 31 Oleh karena  itu,  tuntutan  kompetensi  pelaut  yang  ditempatkan  pada  kapal  niaga  dan  kapal perikanan sesungguhnya juga berbeda. Dalam hal ini, kompetensi manning agent dalam mempersiapkan  dan  menempatkan  pelaut  akan  memengaruhi  perlindungan  pelaut tersebut  mengingat kompetensi  pelaut  yang  ditempatkan  merupakan  salah  satu  faktor esensial yang cenderung memengaruhi perlindungan hukum pelaut yang bersangkutan. 32
3.  Multi pintu Perizinan dan Perbedaan Persyaratan Pendirian Manning Agent
Persoalan  lain  yang  ditemukan  dalam  peraturan-peraturan  dalam  Tabel  1  adalah terkait dengan perizinan pendirian manning agent yang harus diperoleh dari institusi yang berbeda.  Selain  itu,  persyaratan  terkait  pendirian manning  agent dalam  berbagai peraturan  tersebut  cenderung  berbeda.  Dua  persoalan  ini  penting  untuk  diperhatikan karena berkaitan erat dengan efisiensi penyelenggaraan usaha dan kompetensi manning agent yang  akan  berdampak  pada  kualitas  penempatan  dan  perlindungan AKPI  migran yang ditangani manning agent yang bersangkutan.
Tabel 3 Perbandingan Tahapan Alur Perizinan Manning Agent dalam Berbagai Peraturan Terkait
Peraturan Jenis Manning Agent Tahapan Alur Perizinan (1) (2) (3) PerkaBNP2TKI 3/2013 Pelaksana Penempatan  Pelaut Perikanan (P4) Surat Ijin Usaha Pendaftaran P4 ke BNP2TKI Surat Ijin Pengerahan (SIP) dari BNP2TKI 33 Pelaksana Surat Ijin
31 Peraturan  Kepala  Badan  Nasional  Penempatan  dan  Perlindungan  Tenaga  Kerja  IndonesiaI  Nomor  PER 3/KA/I/2013, hlm. 1.
32 M.  Syarif  Budiman,  Budi  H.  Iskandar,  Deni  A.  Soeboer.  2016.  “Penataan  Sertifikasi  Kompetensi  Awak  Kapal Penangkap Ikan di Indonesia”, Jurnal Teknologi Perikanan dan Kelautan , 7(2): 145-152.
33 Surat  Ijin  Pengerahan  (SIP)  adalah  ijin  rekrut  yang  diberikan  oleh  BNP2TKI  kepada  P4  untuk  merekrut  calon Pelaut  Perikanan  untuk  bekerja  pada  jabatan  tertentu  dipekerjakan  pada  calon  pengguna  dalam  jangka  waktu tertentu. Lihat Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja IndonesiaI Nomor PER 3/KA/I/2013, hlm. 4.
Penempatan TKI Swasta (PPTKIS) Pengerahan (SIP) dari BNP2TKI 34 PerkaBNP2TKI 12/2013 Perusahaan Pengawakan  Kapal (P2K) 35 Izin usaha pengawakan kapal Menhub Terdaftar di BNP2TKI Surat Izin Perekrutan dan Penempatan (SIPP) dari BNP2TKI 36 Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS) Izin usaha (SIPPTKI) dari Mennakertrans Terdaftar di BNP2TKI Surat Izin Perekrutan dan Penempatan (SIPP) dari BNP2TKI Permenhub 84/2013 Usaha Keagenan Awak  Kapal  ( Ship Manning Agent ) Surat  Izin  Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK) dari Menhub - - Permenaker 9/2019 Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) oleh Mennaker 37 Surat lzin Perekrutan Pekerja  Migran Indonesia (SIP2MI)  dari
BP2MI 38 -
34 PerkaBNP2TKI  3/2013  tidak  mengatur  rinci  terkait  PPTKIS,  sehingga  pengaturan  terkait  PPTKIS  seharusnya merujuk ke pengaturan dalam PerkaBNP2TKI 12/2013.
35 Izin  usaha  dari  Menhub  dan  pendaftaran  di  BNP2TKI  bersifat  alternatif-kumulatif  karena  menggunakan  kata “dan/atau”.  Lihat  Lampiran  Peraturan  Kepala  Badan  Nasional  Penempatan  dan  Perlindungan  Tenaga  Kerja IndonesiaI Nomor PER 12/KA/IV/2013, hlm. 6.
36 Surat Izin Perekrutan dan Penempatan (SIPP) adalah izin yang diberikan Pemerintah kepada PPTKIS dan P2K untuk  melakukan  perekrutan  dan  penempatan  pelaut.  Lihat  Lampiran  Peraturan  Kepala  Badan  Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja IndonesiaI Nomor PER 12/KA/IV/2013, hlm. 4.
37 Surat  Izin  Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  (SIP3MI)  adalah  izin  tertulis  yang  diberikan  oleh Menteri  kepada  badan  usaha  berbadan  hukum  Indonesia  yang  akan  menjadi  P3MI.  Lihat  Pasal  1  angka  6 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2019.

## Sumber: Hasil olahan penulis.
Berdasarkan  perbandingan  tahapan  alur  perizinan  dalam  Tabel  3,  dapat  dilihat bahwa proses perizinan pendirian manning agent cenderung sama antara satu peraturan dengan peraturan lain. Secara umum, terdapat dua jenis izin yang dapat ditemukan dalam setiap  peraturan,  yakni  izin  usaha  dan  izin  perekrutan.  Namun,  perbedaannya  terletak pada  penamaan  izin  serta  institusi  penerbitnya.  Selain  itu,  perbedaan  juga  dapat ditemukan  dalam  konteks  persyaratan  yang  dibutuhkan  dalam  memperoleh  perizinan tersebut.  Lebih  lanjut,  perbandingan  persyaratan  yang  dibutuhkan  dapat  dilihat  dalam Tabel 4 sebagai berikut.
Tabel 4
Sumber Tumpang Tindih Ketentuan Persyaratan Pendirian Manning Agent dalam Berbagai Peraturan Terkait Indikator PerkaBNPT2T KI 3/2013 PerkaBNP2T KI 12/2013 Permenhu b 84/2013 Permenak er 9/2019 Persyaratan Izin Usaha SIPPTKI 39 SIUPPAK 40 SIP3MI 41 Surat permohonan - √ √ Akta pendirian Perseroan Terbatas - √ - Bukti modal disetor - Min. 3 miliar rupiah Min. 5 miliar rupiah Bilyet deposito atas nama perusahaan - 500 juta rupiah 1 miliar 500 juta rupiah
38 Surat  lzin  Perekrutan  Pekerja  Migran  Indonesia  (SIP2MI)  adalah  izin  yang  diberikan  oleh  Kepala  Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia kepada P3MI yang digunakan untuk menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia. Lihat Pasal 1 angka 11 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2019.
39 Terkhusus  mengenai  persyaratan  izin  usaha  SIPPTKI  merujuk  pada  Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan Transmigrasi  Nomor  PER.10/MEN/V/2009  Tahun  2009  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan  Menteri Ketenagakerjaan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian, Perpanjangan dan Pencabutan Surat Izin Pelaksana  Penempatan  Tenaga  Kerja  Indonesia.  Namun,  kedua  peraturan  tersebut  telah  dicabut  dengan Peraturan  Menteri  Ketenagakerjaan  Nomor  42  Tahun  2015  tentang  Tata  Cara  Pemberian,  Perpanjangan  dan Pencabutan  Surat  Izin  Pelaksana  Penempatan  Tenaga  Kerja  Indonesia,  sehingga  persyaratan  izin  usaha SIPPTKI  yang  dibandingkan  akan  merujuk  pada  Peraturan  Menteri  Ketenagakerjaan  Nomor  42  Tahun  2015. Perlu  menjadi  catatan  pula  bahwa  Peraturan  Menteri  Ketenagakerjaan  Nomor  42  Tahun  2015  sendiri  telah dicabut  dengan  Peraturan  Menteri  Ketenagakerjaan  Nomor  10  Tahun  2019  tentang  Tata  Cara  Pemberian  Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia, namun Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2019  itu  merupakan  dasar  pemberian  SIP3MI  bukan  SIPPTKI  sehingga  tidak  digunakan  sebagai  rujukan perbandingan persyaratan yang diperlukan.
40 Perlu  menjadi  catatan  bahwa  SIUPPAK  menggabungkan  izin  usaha  dan  izin  perekrutan  serta  penempatan. Dalam hal ini, ketentuan persyaratan SIUPPAK akan dibandingkan di bagian “persyaratan izin perekrutan” karena lebih sepadan dari segi indikator yang digunakan.
41 Terkhusus  mengenai  persyaratan  izin  usaha  (SIP3MI)  merujuk  pada  peraturan  khusus  terkait  SIP3MI,  yakni Peraturan  Menteri  Ketenagakerjaan  Nomor  10  Tahun  2019  tentang  Tata  Cara  Pemberian  Izin  Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia.
Penguasaan sarana dan prasarana kantor - √ √ Rancangan kerja penempatan dan perlindungan PMI - Min. 3 tahun berjalan Min. 3 tahun berjalan Struktur organisasi - √ √ Neraca perusahaan yang  dibuat  akuntan publik - √ - NPWP - √ - Bukti wajib lapor ketenagakerjaan - √ - Pas  foto  penanggung jawab perusahaan - √ √ Tidak merangkap jabatan  sebagai  direksi P3MI lain - - √ Tidak  pernah  dijatuhi hukuman  pidana  terkait penempatan PMI - √ √ Pernyataan bersedia mengubah dan menyerahkan bilyet deposito  menjadi  atas nama Menteri - - √ Memiliki sistem manajemen mutu - √ √ Melakukan proses penempatan dalam jangka waktu paling lama  satu  tahun  setelah mendapatkan izin - √ √

## Persyaratan Izin Perekrutan
Letter of appointment √ √ √ - Letter of authorization √ √ √ - Manning agreement √ ditambah lampiran demand letter √ ditambah demand letter Collective bargaining agreement - √ √ - Draf perjanjian penempatan - √ - √ Surat keterangan kepemilikan  tenaga  ahli di bidang kepelautan - √ √ - Berbentuk perseroan berbadan hukum Indonesia - - √ - Akta pendirian - - √ - NPWP - - √ - Surat keterangan domisili - - √ - Salinan  KTP  pemilik perusahaan - - √ - Bank  data  pelaut  yang telah ditempatkan - - √ - Salinan  draf  perjanjian kerja laut dari pemilik/operator kapal - - √ √ Surat keterangan terdaftar ( commercial registration )
pada
kementerian  berwenang
di negara masing- masing - - √ -
Memiliki kantor, peralatan  kantor,  sarana dan prasarana internet - - √ - Sistem manajemen mutu - √ √ - Fasilitas  pemeriksaan psikologi dan kesehatan √ - - √
Sumber: Hasil olahan Penulis.
Perbandingan  dalam  Tabel  4 di  atas  telah  menunjukkan  bahwa  persyaratan pendirian manning  agent dalam  berbagai  peraturan  terkait  secara  umum  mempunyai keberagaman.  Tidak  semua  persyaratan  penting  yang  berkorelasi  dalam  menentukan perlindungan  AKPI  migran  yang  ditempatkan  sama-sama  diwajibkan  oleh  semua peraturan.  Menurut  Penulis,  beberapa  persyaratan  yang  berperan  penting  dalam menentukan  perlindungan  AKPI  migran,  meliputi  di  antaranya:  (1)  bukti  kepemilikan tenaga  ahli,  (2) manning  agreement antara manning  agent dan  pemilik  kapal,  (3)  draf perjanjian  penempatan  antara manning  agent dan  pelaut,  (4)  draf  perjanjian  kerja  laut antara pelaut dan pemilik kapal, (5) kepemilikan sistem manajemen mutu, serta (5) tidak pernah  dijatuhi  hukuman  pidana  terkait  penempatan  tenaga  kerja  Indonesia  ke  luar negeri.
Keberagaman  rumusan  ketentuan  persyaratan  dalam  berbagai  peraturan  di  atas selain  dapat  menimbulkan  kebingungan  dalam  praktik  penempatan  AKPI  migran  juga dapat  berimplikasi  pada  lemahnya  perlindungan  hukum  bagi  AKPI  migran  sehingga menimbulkan banyak permasalahan yang merugikan dan  melanggar hak AKPI migran. 42 Oleh karena itu, dibutuhkan suatu solusi yang mampu menjawab keberagaman ketentuan pengaturan  yang  terjadi.  Undang-undang  Ciptaker  dapat  menjadi  harapan  untuk menjawab  keberagaman  ini.  Harapan  tersebut  mengingat  adanya  semangat penyederhanaan perizinan berusaha yang dimiliki oleh Undang-undang Ciptaker dengan mengembalikan  kewenangan  pemberian  perizinan  ke  tangan  Pemerintah  Pusat.  Dalam hal  ini,  dapat  diasumsikan  bahwa  Pemerintah  Pusat  yang  dimaksud  merujuk  kepada Presiden  yang  dalam  kapasitasnya  sebagai  kepala  pemerintahan  kemudian  dapat membentuk  peraturan  pelaksanaan  teknis  Undang-undang  Ciptaker.  Peraturan  yang
42 Daniel  Surianto,  dan  Ida  Kurnia.  2021.  “Perlindungan  Hukum  ABK  Indonesia  di  Kapal Asing  dalam  Perspektif Hukum Nasional”. Jurnal Hukum Adigama , 4(1): 1667-1691.
dimaksud  nantinya  dapat  mengintegrasikan  keberagaman  persyaratan  pendirian  dalam konteks manning  agent AKPI  migran  sehingga  nantinya  dimungkinkan  terbentuk kebijakan  dan  instansi  tunggal  yang  berlaku  dalam  pendirian manning  agent yang menempatkan AKPI migran di kapal berbendera asing. Terkait dengan sejauh mana peran dan  kemampuan  Undang-undang  Ciptaker  dalam  menjawab  masalah  keberagaman peraturan akan dibahas lebih lanjut pada sub bab berikutnya.
B.  Peranan  Undang-Undang  Ciptaker  dalam  Menyelesaikan  Keberagaman  Regulasi Terkait Pendirian Manning Agent yang Menempatkan Awak Kapal Penangkap Ikan di Kapal Berbendera Asing
Berkaitan  dengan manning  agent yang  menempatkan  AKPI  migran  di  kapal berbendera  asing,  terdapat  beberapa  Undang-Undang  yang  mengalami  perubahan  melalui Undang-undang  Ciptaker,  di  antaranya  Undang-undang  Ketenagakerjaan,  Undang-undang P2MI,  dan  Undang-undang  Pelayaran.  Perubahan  yang  dimaksud  dapat  dilihat  dalam perbandingan Tabel 5 sebagai berikut.
Tabel 5 Perbandingan Pengaturan Terkait Manning Agent dalam Beberapa Undang-Undang dengan Perubahan dalam Undang-Undang Ciptaker Indikator Sebelum Perubahan Perubahan dalam Undang- undang Ciptaker Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Perizinan dan Penerbit Izin [Pasal 37 ayat (2)] Lembaga  penempatan  tenaga kerja swasta dalam melaksanakan pelayanan
penempatan tenaga kerja wajib  memiliki izin  tertulis dari  Menteri  atau  pejabat yang ditunjuk.
Lembaga penempatan tenaga kerja  swasta  dalam  melaksanakan pelayanan  penempatan  tenaga kerja  wajib  memenuhi Perizinan Berusaha  yang  diterbitkan  oleh Pemerintah Pusat. (Pasal 37 ayat (2))
Undang-undang  Nomor  18  Tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran Indonesia
Penerbit Izin [Pasal  1  angka  9 dan  Pasal  1  angka 16] Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia memperoleh  izin  tertulis dari Menteri
untuk
Perusahaan  Penempatan  Pekerja Migran  Indonesia  memperoleh  izin tertulis dari  Pemerintah  Pusat untuk menyelenggarakan
menyelenggarakan  pelayanan penempatan  Pekerja  Migran
Indonesia. pelayanan  penempatan  Pekerja Migran  Indonesia. (Pasal  1  angka 9) Perizinan  [Pasal  51 ayat  (1)  dan  Pasal 89A] Perusahaan yang akan menjadi Perusahaan Penempatan  Pekerja  Migran Indonesia wajib mendapat izin tertulis  berupa  SIP3MI dari Menteri. Perusahaan  Penempatan  Pekerja
Migran  Indonesia  wajib  memiliki izin  yang  memenuhi Perizinan Berusaha dan  diterbitkan  oleh Pemerintah  Pusat.  (Pasal  51  ayat (1))
Pada  saat  berlakunya  Undang- Undang  tentang  Cipta  Kerja, pengertian  atau  makna SIP3MI
dalam  Undang-Undang  Nomor  18 Tahun  2017  tentang  Pelindungan Pekerja Migran Indonesia menyesuaikan dengan ketentuan mengenai  Perizinan  Berusaha . (Pasal 89A) Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Pengaturan ship manning agency [Pasal 31 ayat (2)] Salah  satu  usaha  jasa  terkait dengan  angkutan  di  perairan adalah  keagenan  awak  kapal ( ship manning agency ).
Salah  satu  usaha  jasa  terkait dengan  angkutan  di  perairan adalah keagenan awak kapal ( ship manning  agency )  (Pasal  31  ayat (2)  dan ketentuan  lebih  lanjut akan  diatur  dalam  Peraturan Pemerintah  (Pasal  31  ayat  (3). Ketentuan yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran.
Sumber: Hasil olahan Penulis .
Berdasarkan  Tabel  5  di  atas,  telah  terjadi  penyesuaian  izin  penyelenggaraan pelayanan  penempatan  atau  SIP3MI  dengan  ketentuan  Perizinan  Berusaha.  Penyesuaian tersebut  dalam  Undang-undang  Ciptaker  memberikan  suatu  harapan  bahwa  pengurusan perizinan  akan  dipusatkan  pada  satu  pintu,  dalam  hal  ini  Pemerintah  Pusat,  sehingga persoalan multi pintu perizinan dapat terselesaikan. Ketentuan teknis Perizinan Usaha yang dimaksud  adalah  merujuk  pada  ketentuan  dalam  PP  Nomor  5  Tahun  2021  tentang Penyelenggaraan  Perizinan  Berusaha  Berbasis  Risiko  yang  kemudian  diturunkan  ke pengaturannya ke dalam Peraturan  BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik (Sistem OSS Perizinan Berusaha Berbasis  Risiko)  dan  Peraturan  BKPM  Nomor  4  Tahun  2021  tentang  Pedoman  Dan  Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha  Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal.
Sebagai  pelaksanaan  pengaturan  perlindungan  pekerja  migran  Indonesia  pasca Undang-undang Ciptaker, dalam hal ini termasuk pula AKPI  migran, telah terbit PP Nomor 59  Tahun  2021  tentang  Pelaksanaan  Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia.  PP  ini merupakan  pelaksanaan  atas  Undang-undang  No.  18  Tahun  2017  tentang  Pelindungan Pekerja  Migran  Indonesia  pasca  diubah  oleh  Undang-undang  Ciptaker.  Namun  demikian, peraturan  tersebut  bersifat  umum  dan  sama  sekali  tidak  mengatur  secara  khusus  terkait pekerja migran Indonesia berupa AKPI migran dalam pasal-pasalnya. 43
Tabel 6
Ketentuan Perizinan Jasa Penyalur Tenga Kerja Migran dalam Lampiran PP No. 5 Tahun
2021 Kode KBLI Judul KBLI Instrumen Perizinan 7810 2 Aktivitas Penyeleksian dan Penempatan  Tenaga  Kerja  Luar Negeri Surat  Izin  Perekrutan  Pekerja  Migran Indonesia (SIP2MI) dari Badan Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia (BPPMI) 7810 2 Aktivitas Penyeleksian dan Penempatan  Tenaga  Kerja  Luar Negeri (Perekrutan dan Penempatan  Awak  Kapal  Niaga Migran di Luar Negeri) Memiliki  perjanjian  keagenan  ( manning agreement )  dengan  pemilik  kapal/operator kapal (principal) yang teridri dari:
a. Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) dengan serikat pekerja b. Surat  kuasa  untuk  bertindak atas  nama  pemilik  kapal/operator
43 Terminologi “Awak Kapal Niaga Migran” dan “Awak Kapal Perikanan Migran” hanya ditemukan dalam Penjelasan Pasal 21. Selebihnya, tidak terdapat pengaturan khusus lebih lanjut.
kapal hanya untuk proses perekrutan  dan  penempatan  awak kapal c. Salinan draf PKL dari pemilik
kapal/operator kapal.
Sumber:  Hasil  olahan  Penulis  berdasarkan  PP  Nomor  5  /2021,  Lampiran  II  –  Sektor Transportasi dan Lampiran II – Sektor Ketenagakerjaan.
Melihat  pada  temuan  kode  KBLI  di  dalam  Lampiran-Lampiran  PP  Nomor  5  Tahun 2021  sebagaimana  tersaji  dalam  Tabel  6  di  atas,  terlihat  bahwa  sampai  saat  ini  jenis aktivitas  berusaha  berupa  perekrutan  dan  penempatan  AKPI  migran  belum  diatur  secara khusus. Secara umum, sistem KBLI yang berlaku saat ini mengeneralisir seluruh kewajiiban berusaha yang berkaitan dengan penyeleksian dan penempatan tenaga kerja di luar negeri pada  sektor  apapun  ke  dalam  satu  kode  KBLI,  yaitu  di  bawah  kode  78102.  Jenis  KBLI tersebut  dapat  ditemukan  dalam  Lampiran  PP  Nomor  5  Tahun  2021  untuk  sektor ketenagakerjaan dan transportasi.
Kehadiran  Undang-undang  CIptaker  beserta  PP  turunannya  telah  berhasil menyelesaikan  tumpang  tindih  pengaturan  perizinan  untuk  menjamin  perlindungan  AKPI migran. Hal ini menimbang seluruh perizinan telah disatukan dalam sektor ketenagakerjaan. Dengan demikian, tidak terdapat lagi tumpang tindih kewenangan perizinan manning agent dalam  sektor  ketenagakerjaan  dan  sektor  transportasi.  Dalam  hal  ini,  ketentuan  perizinan berusaha manning agent diatur dalam kode KBLI 78102 perihal Aktivitas Penyeleksian dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri. 44 Namun demikian, hal tersebut belum sepenuhnya menyelesaikan  permasalahan  seputar  perlindungan  AKPI  migran.  Ketentuan  yang  diatur dalam KBLI kode 78102 tersebut bersifat umum, yang artinya tidak terdapat pengkhususan persyaratan  bagi manning  agent di  bidang  perekrutan  dan  penempatan  awak  kapal penangkap ikan di luar negeri. Oleh karena itu, diperlukan adanya instrumen yang menjadi dasar  pengaturan  perizinan  aktivitas  penempatan  AKPI  migran  untuk  menjamin perlindungan.
Selain  terdapat  dalam  sektor  ketenagakerjaan,  KBLI  kode  78102  juga  dapat ditemukan  dalam  sektor  transportasi. 45 Perbedaannya  hanya  ada  pada  judul  KBLI  yang lebih  spesifik,  yaitu  Aktivitas  Penyeleksian  dan  Penempatan  Tenaga  Kerja  Luar  Negeri (Perekrutan  dan  Penempatan Awak  Kapal  Niaga  Migran  di  Luar  Negeri).  Dapat  dipahami bahwa  jenis  aktivitas  yang  diatur  perizinannya  dalama  sektor  transportasi  tersebut  hanya sebatas  pada  kegiatan  perekrutan  dan  penempatan  awak  kapal  niaga  migran,  dan  tidak
44 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, Lampiran II – Sektor Ketenagakerjaan, hlm. II.16.A.6.
45 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, Lampiran II – Sektor Transportasi, hlm. II.9.A.292.
meliputi  untuk  awak  kapal  perikanan  migran.  Dengan  demikian,  perizinan  untuk  aktivitas perekrutan  dan  penempatan  awak  kapal  perikanan  migran  tetap  tunduk  pada  persyaratan dalam sektor ketenagakerjaan. Hal ini mengingat tidak terdapat pengkhususan persyaratan dalam Lampiran PP Nomor 5 Tahun 2021, termasuk di sektor kelautan dan perikanan.
Meskipun  untuk  sektor  tranportasi  telah  diatur  secara  khusus  dalam  PP  Nomor  5 Tahun 2021 Lampiran II – Sektor Transportasi, nyatanya jika kita melihat pada sistem OSS yang diadministrasi oleh BKPM, tidak ditemukan adanya pengkhususan dalam pengurusan perizinan.  Semua  pelaku  usaha  yang  masuk  pada  kategori  kode  KBLI  78102  tetap  hanya perlu mengikuti persyaratan yang ditemukan dalam Lampiran II – Sektor Ketenagakerjaan. 46 Dengan kata lain, meskipun persyaratan untuk kegiatan perekrutan dan penempatan awak kapal niaga migran dalam Lampiran PP Nomor  5 Tahun 2021 telah diatur khusus, namun nyatanya  dalam  sistem  OSS  pengkhususan  tersebut  tidak  diterapkan.  Oleh  karena  itu, untuk  menyelesaikan  permasalahan  belum  memadainya  persyaratan  perizinan manning agent perekrutan dan penempatan awak kapal perikanan migran, tidak cukup hanya dengan memberikan  pengaturan  perizinan  khusus  dalam  suatu  instrumen  peraturan,  tetapi  harus dapat  dipastikan  bahwa  persyaratan  khusus  tersebut  dapat  terakomodasi  dalam  sistem OSS.
Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa permasalahan yang dihadapi oleh AKPI  migran  bersifat  khusus.  Oleh  karena  itu,  menjadi  penting  untuk  memastikan  bahwa manning  agent dapat  berpartisipasi  dalam  menjamin  kemanan  mereka.  Dalam  hal  ini, perizinan  yang  bersifat  khusus  dianggap  belum  cukup  untuk  memberikan  perlindungan karena  tidak  memberikan  persyaratan  khusus  untuk manning  agent perekrutan  dan penempatan AKPI migran. Diperlukan adanya persyaratan untuk dapat memastikan bahwa manning  agent di  sektor  perekrutan  dan  penempatan  AKPI  migran  memiliki  kompetensi yang  memadai  dalam  menyeleksi AKPI  migran  yang  sudah  memenuhi  persyaratan  untuk memperkecil risiko munculnya bahaya bagi AKPI migran itu sendiri. Oleh karena itu, BP2MI harus  ikut  berperan  dalam  memonitor manning  agent yang  khusus  beraktivitas  di  sektor perekrutan dan penempatan AKPI migran.
Lebih  lanjut,  berkaitan  dengan  kompetensi manning  agent ,  maka  perlu  adanya pembedaan manning  agent yang  menempatkan  pelaut  di  kapal  niaga  dan manning  agent yang  menempatkan  pelaut  di  kapal  perikanan.  Upaya  pembedaan  ini  mengingat  bahwa manning  agent yang  dimaksud  dalam  Undang-undang  P3MI  cenderung  luas.  Padahal,
46 Lihat  ketentuan  perizinan  KBLI  kode  78102  pada  sistem  OSS  BKPM,  Pada: https://oss.go.id/informasi/kbli- kode?kode=N&kbli=78102 , (Diakses 21 Februari 2021)
kompetensi manning  agent akan  memengaruhi  kesiapan,  kompetensi,  dan  perlindungan AKPI migran yang ditempatkan. Pembedaan yang dimaksud di sini adalah pembedaan dari segi  kualifikasi  dan  keahlian,  sehingga manning  agent yang  dapat  menyelenggarakan pelayanan penempatan AKPI migran di kapal berbendera asing hanya manning agent yang memiliki  keahlian  secara  khusus  di  bidang  penempatan  AKPI  migran.  Berbeda  dengan pendirian manning agent yang pada kondisi sekarang tidak mengenal kewajiban sertifikasi secara  khusus,  beberapa  profesi  keagenan  lain,  seperti  agen  properti  dan  agen  asuransi membutuhkan  sertifikasi  keagenan  khusus  untuk  menjalankan  jasa  tersebut.  Menanggapi pembedaan kualifikasi dan keahlian antara manning agent kapal niaga dan kapal perikanan sebagaimana yang diusulkan dalam tulisan ini, maka perlu juga diatur kewajiban sertifikasi khusus  bagi manning  agent yang  menempatkan AKPI  migran  di  kapal  berbendera  asing. Pada satu sisi, kewajiban sertifikasi tersebut dapat menjadi pembeda antara manning agent kapal  niaga  dan manning  agent kapal  perikanan.  Pada  sisi  lain,  sertifikasi  juga  mampu menjamin  keahlian  dan  kompetensi manning  agent terkait  dalam  menyelenggarakan  jasa penempatan  AKPI  migran  di  kapal  berbendera  asing. 47 Dengan  demikian,  maka perlindungan AKPI migran terkait juga dapat lebih terjamin.
Dalam  mewujudkan  perlindungan  yang  optimal  terhadap  AKPI  migran,  terdapat setidaknya  tiga  pilhan  tindakan.  Pertama,  adalah  melalui  pengaturan  skema  izin  khusus untuk manning  agent di  sektor  perekrutan  dan  penempatan  AKPI  migran  yang  tertuang dalam instrumen peraturan BP2MI. Berdasarkan identifikasi yang telah dilakukan, terdapat beberapa  poin  rekomendasi  muatan  peraturan  yang  perlu  diatur  yang  harus  dipenuhi  oleh manning  agent di  sektor  perekrutan  dan  penempatan AKPI  migran,  di  antaranya  sebagai berikut:
1)  bukti kepemilikan tenaga ahli;
2) manning agreement antara manning agent dan pemilik kapal;
3)  draf perjanjian penempatan antara manning agent dan pelaut;
4)  draf perjanjian kerja laut antara pelaut dan pemilik kapal;
5)  kepemilikan sistem manajemen mutu;
6)  tidak pernah dijatuhi hukuman pidana terkait penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri.
Seperti yang telah diuraikan dalam sub bab sebelumnya, beberapa ketentuan tersebut dinilai  berperan  penting  dalam  menentukan  perlindungan  hukum  bagi  AKPI  migran  yang
47 A. Afriansyah, D. Baskoro, dan C. Imanuel. 2021. “Analisis Definisi Kapal (PenangkaP Ikan dalam Perlindungan Awak Kapal pada Konvensi STCW-F”, Jurnal Masalah-Masalah Hukum , 50 (2): 209-221.
ditempatkan.
Kedua, opsi tindakan yang dapat ditempuh adalah dengan menerbitkan instrumen PP sebagai  pelaksanaan  ketentuan  Pasal  64  Undang-undang  No.  18  tahun  2017.  Hal  ini menimbang  pasal  tersebut  mengamanatkan  adanya  PP  yang  mengatur  lebih  lanjut mengenai  penempatan  dan  pelindungan  pelaut  awak  kapal  niaga  dan  pelaut  perikanan. Pasca  diundangkannya  Undang-undang  Ciptaker  dan  PP  turunannya,  diketahui  bahwa instrumen perturan pemerintah perihal penempatan dan pelindungan pelaut awak kapal dan pelaut perikanan masih belum diundangkan. Sampai pada bulan Mei 2021, diketahui bahwa RPP  telah  selesai  diharmonisasi  dan  telah  diajukan  ke  Sekretariat  Negara. 48 Namun demikian,  penulis  berpandangan  bahwa  penerbitan  PP  ini  tidak  lagi  mendesak  pasca diundangkannya  Undang-undang  Ciptaker  yang  telah  mengubah  ketentuan  OSS  di Indonesia.
Perlu  dipahami  bahwa  amanat  untuk  membuat  PP  penempatan  dan  perlindungan awak kapal telah ada sejak tahun 2017 dalam Undang-undang Nomor 19 tahun 2017 yang tidak kunjung terselesaikan hingga tahun 2021 ini. Amanat dalam Undang-undang tersebut tentunya  belum  mempertimbangkan  keberadaan  Undang-undang  Ciptaker  yang  di  tahun 2020.  Dengan  demikian,  pemerintah  juga  perlu  cermat  dalam  mempertimbangkan  untuk menerbitkan  PP  tersebut  pasca  Undang-undang  Ciptaker  yang  setidaknya  sudah menyelesaikan permasalahan tumpang tindih perizinan. Permasalahan yang terisa saat ini bukan  lagi  dalam  hal  administrasi  (dengan  berakhirnya  tumpang  tindih  kewenangan perizinan),  melainkan  berkaitan  pada  substansi  persyaratan  perizinan.  Selain  tidak  terlihat mendesak,  penerbitan  PP  baru  tersebut  juga  dikhawatirkan  akan  merumitkan  rezim pengaturan, karena PP Nomor 5 Tahun 2021 telah lebih dulu diterbitkan. Dengan kata lain, penerbitan  PP  baru  tersebut  akan  memisahkan  pengaturan  persyaratan  perizinan  untuk manning agent di sektor perekrutan dan penempatan AKPI migran dari rezim PP Nomor 5 Tahun  2021.  Selain  itu,  penerbitan  PP  tersebut  juga  masih  perlu  ditindaklanjuti  dengan penyesuaian  ketentuan  persyaratan  dalam  OSS.  Dengan  demikian,  pengaturan  melalui instrumen  PP  sebenarnya  sudah  tidak  perlu  dan  cukup  dengan  penerbitan  peraturan BP2MI.
Ketiga,  opsi  tindakan  lain  yang  dapat  ditempuh  untuk  mengoptimasi  perlindungan AKPI  migran  adalah  dengan  membentuk  suatu  divisi  baru  di  bawah  B2PMI  yang  secara khusus  memonitor  pelaksanaan  kegiatan manning  agent di  sektor  perekrutan  dan
48 Lidya  Yuniartha,  “Menaker:  RPP  soal  penempatan  dan  perlindungan  awak  kapal  telah  selesai  diharmonisasi”, Kontan  14 April 2021,  Pada: https://nasional.kontan.co.id/news/menaker-rpp-soal-penempatan-dan-pelindungan- awak-kapal-telah-selesai-diharmonisasi, (Diakses 21 Februari 2021)
penempatan  AKPI  migran.  Pembentukan  divisi  khusus  ini  dapat  dijustifikasi  dengan  fakta bahwa  AKPI  migran  menempati  posisi  kedua  sebagai  kelompok  yang  paling  rentan mengalami  eksploitasi,  perbudakan,  dan  diskriminasi  di  antara  sektor  pekerjaan  migran lainnya. 49 Namun  demikian,  opsi  ini  akan  terkendala  dengan  pertimbangan  bahwa  divisi dalam suatu instansi negara telah diatur secara ketat melalui Peraturan Presiden. Dalam hal ini,  struktur  organsiasi  BP2MI  telah  diatur  secara  tegas  dalam  Perpres  Nomor  90  Tahun 2019  tentang  Badan  Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia.  Dengan  demikian,  akan diperlukan upaya untuk merevisi Perpres dalam rangka membentuk divisi baru tersebut.
Berdasarkan  ketiga  opsi  tindakan  di  atas,  penulis  beranggapan  bahwa  terlepas  dari pilihan  tindakan  yang  akan  diambil  pemerintah,  hal  terpenting  yang  harus  diperhatikan adalah  untuk  memastikan  bahwa  pengetatan  persyaratan  tersebut  dapat  termanifestasi dalam sistem OSS sebagai pintu pertama dan terakhir dalam pengurusan perizinan.

## IV.  Penutup
Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa keberagaman regulasi manning agent yang menempatkan AKPI migran di kapal berbendera asing dapat terjadi karena berbagai  institusi  yang  berbeda  mempunyai  peraturan  sektoral  yang  saling  tumpang  tindih dalam  mengatur  tata  perizinan  yang  berlaku  bagi  calon manning  agent AKPI  migran.  Selain institusi penerbit  izin  yang berbeda, nama perizinan  dan ketentuan  persyaratan perizinan juga berbeda  antara  satu  peraturan  dan  peraturan  lainnya.  Keberagaman  dan  tumpang  tindih peraturan  yang  terjadi  dapat  menimbulkan  kebingungan  dalam  praktik  dan  berdampak  pada lemahnya  perlindungan  AKPI  migran  yang  ditempatkan.  Dalam  rangka  menjawab  persoalan tersebut,  berlakunya  Undang-undang  Ciptaker  dengan  semangat  penyederhanaan  perizinan dapat  menjadi  harapan  dalam  mengatasi  keberagaman  dan  tumpang  tindih  peraturan  yang terjadi.  Penyelenggaraan  dari  Undang-undang  Ciptaker  terlihat  berhasil  dalam  mengakhiri tumpang tindih peraturan tersebut dengan menarik pengurusan perizinan ke pemerintah pusat dalam satu sektor, yaitu sektor ketenagakerjaan.
Meskipun  tumpang  tindih  tata  cara  perizinan  telah  berakhir,  hal  ini  dirasa  belum  cukup untuk  memberikan  perlindungan  yang  optimal  bagi  AKPI  migran.  Saat  ini  masih  terdapat permasalahan  terkait  substansi  persyaratan  perizinan  yang  dianggap  masih  terlalu  umum, sehingga  belum  dapat  mengoptimalkan  perlindungan  terhadap  AKPI  migran  mgiran.  Masih diperlukan  adanya  pengkhususan  persyaratan  perizinan  kegiatan manning  agent di  sektor perekrutan dan penempatan AKPI migran. Pengkhususan ini telah terlihat di sektor perekrutan
49 N.B. Witono, dan F. Nuzula. 2019. “Sea Forum For Fishers sebagai Sarana Peningkatan Perlindungan Nelayan Migran di Asia Tenggara”. Jurnal Ketenagakerjaan , 14 (2): 112-125.
dan  penempatan  awak  kapal  niaga  migran,  meskipun  nyatanya  tidak  termanifestasi  dalam sistem  OSS  baru  pasca  Undang-undang  Ciptaker.  Pengkhususan  persyaratan  perizinan kegiatan manning  agent di  sektor  perekrutan  dan  penempatan  AKPI  migran  baik  melalui peraturan BP2MI ataupun PP. Namun yang terpenting adalah persyaratan tersebut harus dapat termanifestasi dalam pengurusan perizinan pada sistem OSS.
Bibliografi Buku:
Albanese, Jay S. 2011. Organized Crime in Our Times . New York: Routledge.
Finckenauer, James O. 2007. Mafia and Organized Crime . Oxford: Oneworld.

## Artikel Jurnal:
Adam,  Lukman. 2017. “Kebijakan Perlindungan Pekerja perikanan Tangkap Indonesia”. Kajian 21(4): 321-388.
Afriansyah,  A.,  D.  Baskoro,  dan  C.  Imanuel.  2021.  “Analisis  Definisi  Kapal  (Penangkap  Ikan dalam  Perlindungan  Awak  Kapal  pada  Konvensi  STCW-F”, Jurnal  Masalah-Masalah Hukum , 50(2): 209-221.
Agnesya,  G.,  H.N.  Singadimedja,  dan  C.T.I.  Dewi.  2022.  “Tanggung  Jawab  Perdata Terhadap Perbudakan Modern yang Dialami Pekerja Migran Indonesia di Kapal Long Xing 629 Milik Cina Ditinjau dari Prinsip Bisnis dan HAM”. Jurist-Diction , 5(2): 495-520.
Boucher, Anna.  2018.  “Measuring  migrant  worker  rights  violations  in  practice: The  example  of temporary skilled visas in Australia”, Journal of Industrial Relations , 61(2): 277-301.
Budiman, M. Syarif, Budi H. Iskandar, Deni A. Soeboer. 2016. “Penataan Sertifikasi Kompetensi Awak  Kapal  Penangkap  Ikan  di  Indonesia”, Jurnal  Teknologi  Perikanan  dan  Kelautan , 7(2): 145-152.
Dharmawan,Y.,  B.  Sipahutar,  dan  M.  Farisi.  2022.  “Eksploitasi  Awak  Kapal  Asing:  Tanggung Jawab  Negara  Bendera  terhadap  ABK  Indonesia  di  Kapal  China  Long  Xing  629”. Uti Possidetis Journal of International Law , 3(1): 32-54.
Indira,  C.,  F.  Sugianto,  dan  G.  Jennifer.  2021.  “Kegagalan  Perlindungan  Hukum  bagi  Awak Kapal  Indonesia  sebagai  Implikasi  dari  Disharmonisasi  Mekanisme  Perekrutan  Awak Kapal”. Seminar Peningkatan Sitasi Internasional , 1(1): 1-16.
Lisandro, Muhammad Dwibagus, dan Mohammad Irvan Olii. 2017. “Perbudakan Terhadap Anak Buah Kapal Penangkap Ikan Asing di Indonesia”, Jurnal Kriminologi Indonesia ,  1(1):  39- 51.
Nola,  Luthvi  Febryka.  2020.  “Dampak  Pelanggaran  Batas  Waktu  Pembentukan  Peraturan Pelaksana  Undang-Undang  Nomor  18 Tahun  2017  tentang  Pelindungan  Pekerja  Migran Indonesia”, Negara Hukum , 11(2): 249-266.
Puanandini, Dewi Asri. 2020.  “Penegakan Hukum Tindak Pidana  Perdagangan Orang Pekerja Migran Indonesia”, Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan , 14(2): 263-276.
Soulina,  F.,  dan  Nadia  Yovani.  2020.  “Forced  labor  practices  of  Indonesian  migrant  fishing vessels crew on Taiwan-Flagged Ships? A  need for cognitive framework transformation”, Journal of Social Studies , 16 (2): 157-182.
Surianto,D., dan Ida Kurnia. 2021. “Perlindungan Hukum ABK Indonesia di Kapal Asing dalam Perspektif Hukum Nasional”. Jurnal Hukum Adigama , 4(1): 1667-1691.
Witono,  N.B.,  dan  F.  Nuzula.  2019.  “Sea  Forum  For  Fishers  sebagai  Sarana  Peningkatan Perlindungan Nelayan Migran di Asia Tenggara”. Jurnal Ketenagakerjaan , 14(2): 112-125.

## Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  2003  Nomor  39,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Nomor 4279)
Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849)
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2019  Nomor  183,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 6398)
Undang-Undang  Nomor  39 Tahun  2014  tentang  Penempatan  dan  Perlindungan Tenaga  Kerja Indonesia di Luar Negeri. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133)
Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2017  Nomor  242,  Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141).
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Tahun  2020  Nomor  245,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Nomor 6573).
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2018  tentang  Pelayanan  Perizinan  Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
Peraturan  Presiden  Nomor  90  Tahun  2019  tentang  Badan  Perlindungan  Pekerja  Migran Indonesia.
Peraturan  Kepala  Badan  Nasional  Penempatan  dan  Perlindungan  Tenaga  Kerja  Indonesia Nomor PER.03/KA/I/2013 tentang tentang Tata Cara Penempatan dan Perlindungan TKI Pelaut Perikanan di Kapal Berbendera Asing.
Peraturan  Kepala  Badan  Nasional  Penempatan  dan  Perlindungan  Tenaga  Kerja  IndonesiaI Nomor PER-12/KA/IV/2013 tentang Tata Cara Perekrutan, Penempatan dan Perlindungan Pelaut di Kapal Berbendera Asing.
Peraturan  Menteri  Perhubungan  Nomor  84  Tahun  2013  tentang  Perekrutan  dan  Penempatan Awak Kapal.
Peraturan  Menteri  Ketenagakerjaan  Nomor  42  Tahun  2015  tentang  Tata  Cara  Pemberian, Perpanjangan  dan  Pencabutan  Surat  Izin  Pelaksana  Penempatan  Tenaga  Kerja Indonesia.
Peraturan  Menteri  Ketenagakerjaan  Nomor  9  Tahun  2019  tentang  Tata  Cara  Penempatan Pekerja Migran Indonesia.
Peraturan  Menteri  Ketenagakerjaan  Nomor  10 Tahun  2019  tentang Tata  Cara  Pemberian  Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia.
Makalah Penelitian:
Badan Pusat Statistik. 2020. Statistik Indonesia 2020 .
Greenpeace  in  collaboration  with  SBMI.  2019. Seabound:  The  Journey  to  Modern  Slavery  on the High Seas , Greanpeace.
Pusat Penelitian dan Pengembangan Informasi Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga  Kerja  Indonesia.  2020. Data  Penempatan  dan  Perlindungan  Pekerja  Migran Indonesia (PMI) Tahun 2019 , BNP2TKI, Jakarta.
Serikat Buruh Migran Indonesia. 2020. “Data Kasus Pengaduan ABK Meninggal Kepada Serikat Buruh  Migran  Indonesia  (SBMI)  Sepanjang  2015-2020”, Kertas  Laporan  Investigasi ,  20 Agustus 2020.
Serikat  Buruh  Migran  Indonesia.  2020.  “Jeratan  Bisnis  Kotor  Perbudakan  Modern  di  Laut: Pengungkapan Daftar Perusahaan Perekrutan dan Penempatan Anak Buah Kapal (ABK) Asal Indonesia yang Diduga Kuat Menjadi Korban Kerja Paksa dan Perbudakan Modern di  Kapal  Perikanan Asing  Jarak  Jauh”, Kertas  Laporan  Investigasi  Serikat  Buruh  Migran Indonesia (SBMI) Berkolaborasi dengan Greenpeace Indonesia , Maret 2020.

## Internet:
Direktorat Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Indonesia,
https://pelaut.dephub.go.id/ , diakses pada 8 Februari 2021.
Serikat Buruh Migran Indonesia, 2020. Pemerintah Gagal Melindungi ABK Perikanan Indonesia , Press  Release  SBMI,  13  Juli  2020, https://www.liputanbmi.com/baca/3903/sbmi- pemerintah-gagal-lindungi-abk-perikanan-indonesia , diakses 12 Februari 2021.