## STRATEGI DISTRIBUSI RASKIN YANG EFEKTIF
Oleh: Sumartono 1

## ABSTRAK
Realitas menunjukkan bahwa pangan atau sembako menjadi fenomena politik yang paling dirasakan dan menyentuh rakyat dibandingkan fenomena-fenomena lainnya. Hal ini disebabkan pangan merupakan kenyataan yang memiliki pengaruh yang kuat terhadap situasi politik. Rakyat yang secara umum dikenal sebagai orang awam dan manusia tidak berdaya seringkali bahkan tidak pernah merasa perlu untuk ikut peduli terhadap apa yang dilakukan dan dihasilkan oleh elit politik.
Kata kunci: strategi, distribusi, efektif
1 Dosen FISIPOL Universitas Ekasakti Pada ng
tiba-tiba berubah menjadi pembangkang, pemberani, dan tidak mau mengalah. Penguasa, Presiden, atau siapa pun yang pernah menjadi pemimpin di republik ini, pasti sadar bahwa pangan memiliki makna yang sangat penting bagi bertahannya kekuasaan atau pun kedudukan dirinya. Buktinya, kekuasaan Soekarno dan Soeharto sebagai dua orang Presiden yang pernah berkuasa lebih dari 15 tahun “jatuh” dari kekuasaannya karena beras.
Pangan memang menjadi kebutuhan primer yang mendesak saat ini. Apalagi krisis moneter yang masih melilit bangsa Indonesia menyebabkan masalah pangan menjadi pusat perhatian yang utama. Kita menyadari bahwa krisis moneter yang masih menghantam bangsa ini telah menjadi rentetan panjang cerita buruk Negara kita.
Selain masalah pangan yang bersifat mendesak, saat ini Indonesia juga menghadapi masalah yang sangat berat, yakni 1) pengangguran yang tinggi yang lebih dari 32 juta angkatan kerja; 2) pertumbuhan ekonomi yang rendah yang hanya 2-3 % per tahun, yang setiap 1 % pertambahan ekonomi menyediakan lapangan kerja baru lebih kurang 400.000 tenaga kerja, sementara pertambahan angkatan kerja baru

## A. Pendahuluan
Urusan politik bagi mereka adalah urusan para penguasa, urusan bagi-bagi kue besar, yang menurutnya sebesar apa pun kue yang diperebutkan tidak akan pernah bisa dinikmati dirinya. Namun, ketika pangan semakin berkurang, semakin sulit didapat dan hilang dari peredaran, maka jangan berharap para penguasa atau elit kekuasaan itu bisa hidup aman dan kedudukannya mampu bertahan.
Bagi rakyat, wong cilik , petani atau pun buruh, tidak peduli siapa yang memimpin mereka. Bagi mereka yang penting hidup aman, nyaman, dan perut kenyang. Karenanya, bila sembako harganya semakin melonjak dan tidak terbeli, di mana tidak ada jalan lain untuk mendapatkannya kecuali dengan mencuri, merampas, merampok, dan merambah harta benda apa pun yang bisa dilakukan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan perut yang terus “meronta” menahan lapar maka itulah puncaknya kesabaran masyarakat tidak terkendali lagi. Kelaparan adalah sumber keberingasan, kekerasan, dan juga kehancuran. Situasi reformasi 1997 menyiratkan bagaimana rakyat yang pada mulanya patuh, takut, hormat, santun, bersahaja, dan lembut
di Indonesia 2,5 juta orang setiap tahunnya; 3) merajalelanya korupsi di berbagai tingkatan dan di daerah; 4) terjadinya konspirasi antara pelanggar hukum dan penguasa di berbagai tempat, seperti antara penyelenggara judi dan aparat hukum, antara terpidana dangan aparat penegak hukum; besarnya energi pemerintahan dan masyarakat yang terkuras untuk masalah politik; 5) maraknya money politic dalam berbagai proses politik; meluasnya kriminalitas dan terorisme serta konflik-konflik horizontal; berkembangnya etno-centrisme, fanatisme dan radikalisme; dan kebutuhan pangan bagi rakyat yang semakin tergantung dari import dengan tingkat ketergantungan yang semakin tinggi.
Karena itu adanya pemberian beras untuk keluarga miskin (Raskin) yang dilakukan pemerintah saat ini patut disambut baik. Sebab, selain untuk membantu masyarakat miskin agar mereka tetap mendapatkan beras untuk kebutuhan rumah tangganya, program Raskin merupakan solusi untuk mengantisipasi ketahanan pangan di tanah air. Inilah kebijakan subsidi pangan terarah yang merupakan kebijakan income transfer untuk keluarga miskin di mana program ini dirancang untuk tidak menghambat perkembangan pangan lokal serta tidak mendorong perubahan pola konsumsi yang terlalu cenderung ke beras atau gandum.

## B.  Realitas Salah Sasaran
Fakta di lapangan menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia saat ini masih cukup tinggi sehingga Pemerintah harus senantiasa melanjutkan program Raskin untuk membantu rakyat miskin dalam bentuk transfer pendapatan berbentuk barang.
Meskipun orientasi program Raskin lebih menekankan pada program bantuan kesejahteraan sosial atau bantuan perlindungan sosial bagi keluarga miskin. Tetapi masalah ketahanan pangan tetap menjadi perhatian dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional yang mantap.
Harus disadari bahwa ketahanan pangan merupakan bagian terpenting dari
pemenuhan hak atas pangan sekaligus merupakan salah satu pilar utama hak asasi manusia. Katahanan pangan juga merupakan bagian sangat penting dari ketahanan nasional. Dalam hal ini hak atas pangan seharusnya mendapat perhatian yang sama besar dengan usaha menegakkan pilar-pilar hak asasi manusia lain.
Kalaparan dan kekurangan pangan merupakan bentuk terburuk dari kemiskinan yang dihadapi rakyat, di mana kelaparan itu sendiri merupakan suatu proses sebab akibat dari kemiskinan. Oleh sebab itu usaha pengembangan ketahanan pangan tidak dapat dipisahkan dari usaha penanggulangan masalah kemiskinan.
Ketahanan pangan tidak hanya mencakup pengertian ketersediaan pangan yang cukup, tetapi juga kemampuan untuk mengakses (termasuk membeli) pangan dan tidak terjadinya ketergantungan pangan pada pihak mana pun. Dalam hal inilah, petani memiliki kedudukan strategis dalam ketahanan pangan. Petani adalah produsen pangan dan petani adalah juga sekaligus kelompok konsumen terbesar yang sebagian masih miskin dan membutuhkan daya beli yang cukup untuk membeli pangan. Petani harus memiliki kemampuan untuk memproduksi pangan sekaligus juga harus memiliki pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka sendiri.
Karena itu pemberian beras untuk ke l u a r ga   m i s k i n   d i h a rap k a n   d ap at meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan pada keluarga miskin melalui pendistribusian beras maksimal 20 kg/KK/bulan netto dengan harga Rp 1.000,-/kg (harga di titik distribusi). Hal ini juga bertujuan untuk memberikan bantuan pangan/beras kepada keluarga miskin dalam rangka mengatasi kekurangan gizi makro masyarakat guna memenuhi kebutuhan pangan pokoknya sebagai peningkatan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga melalui penjualan beras pada tingkat harga bersubsidi dengan jumlah yang telah
ditentukan.
Terlepas dari gambaran di atas, ada catatan menarik di balik pelaksanaan program Raskin ini. Catatan tersebut bisa dijadikan bahan diskusi atau renungan bersama yakni munculnya persoalan klasik yang telah lazim kita dengar. Persoalan tersebut adalah realitas salah sasaran.
Realitas salah sasaran bila kita telaah ternyata menyangkut pada aspek kinerja atau lebih disebabkan oleh lemahnya kemampuan antisipasi petugas yang berwenang. Pemerintah (pada tingkat yang lebih rendah) sebagai pelaksana kebijakan belum memiliki kinerja (semangat pelayanan) yang baik sehingga akurasi data siapa orang yang benar-benar (layak) menerima belum terlaksana dengan baik. Masih saja kita mendengar bahkan menyaksikan protes masyarakat yang  mengindikasikan ketidakpuasan atau meragukan data yang dimiliki oleh pihak desa/kelurahan.
Realitas salah sasaran ini sebenarnya dapat diantisipasi jika petugas atau pelaksana kebijakan memiliki semangat kerja, semangat kerjasama, dan semangat manajerial yang baik. Tanpa ketiga semangat tersebut, apa pun kebijakan pemerintah pusat secara implementatif  kurang dapat berjalan sebagaimana mestinya.

## C. Strategi Sosialisasi dan Distribusi yang Efektif
Bila ditelaah lebih mendalam maka program Raskin mengisyaratkan pada dua hal, yakni masalah sosialisasi dan distribusi. Sosialisasi menjadi hal penting dalam program Raskin. Raskin akan menyebabkan konflik horizontal bila sosialisasi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ini dikarenakan sosialisasi yang tidak merata selain akan menimbulkan kecemburuan, juga bisa menyebabkan ketidakakuratan data sehingga banyak ditemui di lapangan bahwa orang yang semestinya berhak menerima tidak menerima dan orang yang semestinya tidak berhak menerima justru menerima bantuan.
Sosialisasi yang tepat akan memudahkan pelaksanaan distribusi. Dengan demikian hal
ini sekaligus akan mengantisipasi munculnya realitas salah sasaran atau penyalahgunaan wewenang. Adapun sosialisasi dan distribusi program raskin dapat dilakukan dengan memberdayakan fungsi Sekolah, Rumah Ibadah, dan Media (Massa).

## 1. Sekolah
Sekolah adalah sarana menanamkan rasa kebersamaan dan kepedulian pada sesama. Di mana diharapkan sekolah dapat menjadi sarana formal dalam menumbuhkan kesadaran pentingnya berbagai rasa dan menjauhi diri dari kecemburuan sehingga terciptalah semangat saling membantu. Rumah sekolah terutama kalangan perguruan tinggi dapat dilibatkan untuk membantu distribusi pembagian Raskin. Pemerintah Daerah bisa bekerjasama dengan kalangan perguruan tinggi dalam melakukan distribusi sekaligus pemantauan program.
Kita menyadari bahwa perguruan tinggi memiliki dharma pengabdian pada masyarakat. Ini berarti melibatkan peran serta dosen atau mahasiswa secara kondisional akan dapat mengurangi realitas salah sasaran atau penyalahgunaan.

## 2.  Rumah Ibadah
Rumah Ibadah dapat dijadikan titik distribusi pembagian Raskin. Pemilihan tempat di kantor desa/kelurahan kurang dapat menyentuh aspek distribusi. Bagi masyarakat yang jarak rumahnya lebih dari  satu kilometer tentu harus mengeluarkan biaya transportasi. Sementara bila memanfaatkan rumah ibadah maka distribusinya lebih terarah dan meringankan bagi penerima bantuan. Ini berarti kepala  desa atau lurah sebagai pelaksana distribusi harus melibatkan pengurus rumah ibadah untuk membantu pemberian raskin tersebut.
Selain itu kepala desa atau pun lurah dapat melibatkan ketua RT/RW guna membentuk posko-posko di masing- masing lingkungannya sehingga masyarakat penerima tidak lagi mengambil di kantor desa/ kelurahan tetapi di RT/RW masing-masing.
Hal ini tentunya akan memudahkan atau meringankan biaya bagi penerima. Tentunya pelaksanaan ini dapat melibatkan peran serta mahasiswa sebagai wujud pengabdian pada masyarakat.
Di samping itu tentunya rumah ibadah dapat juga dijadikan sarana sosialisasi program Raskin. Dengan melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat atau pemimpin informal pelaksanaan sosialisasi dapat lebih efektif. Sebab, melalui rumah ibadah masyarakat akan diberi pemahaman atau informasi siapa yang berhak mendapatkan bantuan Raskin.

## 3.  Media Massa
Dalam hal ini, pemerintah harus bekerjasama dalam memberdayakan fungsi media massa. Sebab kita menyadari bahwa selain berfungsi sebagai sarana penyebar informasi dan kontrol sosial, media massa juga memiliki kemampuan mempersuasi atau menstimulus masyarakat. Artinya, media massa dapat membantu pemerintah menyebarkan berita atau informasi tentang program Raskin secara berkesinambungan. Bahkan media massa juga dapat membantu mensosialisasikan pesan-pesan dalam bentuk iklan layanan masyarakat yang mampu mempersuasi masyarakat pada satu pemahaman bersama bahwa Raskin adalah program pemerintah yang harus didukung seluruh lapisan masyarakat.
Pemanfaatan media cetak dan elektronik menjadi hal penting dalam mensosialisasikan atau menyebarkan informasi pelaksanaan program Raskin kepada masyarakat. Pihak pemerintah daerah dapat melakukan kerjasama secara kelembagaan seperti untuk media cetak pemerintah daerah dapat bekerjasama dengan PWI setempat. Sedangkan untuk media elektronik pemerintah daerah dapat bekerjasama dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Daerah. Kerjasama ini tidak
membutuhkan biaya sebab sesuai dengan UU No. 40/1999 tentang Pers dan UU No. 32/2002 tentang Penyiaran dinyatakan bahwa media massa memiliki kewajiban untuk memberikan informasi dalam bentuk iklan layanan masyarakat.
Selain itu sosialisasi juga dapat dilakukan dengan membuat iklan layanan masyarakat. Selama ini kita jarang mendengar atau menyaksikan iklan layanan masyarakat tentang program Raskin. Kalau pun ada masih sebatas introduksi dan belum maksimal menggugah emosi masyarakat.
Iklan menjadi hal penting dalam mensosialisasikan program Raskin. Iklan merupakan bentuk komunikasi persuasi yang mampu mempengaruhi ranah kognisi dan afeksi masyarakat. Karena itu selain pesannya harus komunikatif, iklan juga harus dibuat sedemikian rupa sehingga mampu mempengaruhi otak bawah sadar manusia. Berikut ini contoh pesan-pesan iklan layanan masyarakat yang dapat menyentuh otak bawah sadar manusia adalah :
1. Raskin, Wujudkan Ketahanan Pangan Nasional.
2. Mari Awasi Distribusi Raskin Agar Tidak Salah Sasaran.
3. Kalau Mampu Mengapa Mengaku Miskin.
Selanjutnya agar iklan layanan masyarakat tersebut tersosialisasi dengan baik maka harus menggunakan semua saluran atau media komunikasi yang ada. Yang terpenting adalah efektivitas dan efisiensi distribusi informasi sangat ditentukan oleh ketepatan dalam menentukan sarana, sasaran, dan metode komunikasi yang digunakan. Ketepatan ini menjadi penting, sebab bila tidak maka pencapaian secara efektif  dan efisien tidak akan terwujud. Oleh karena itu dibutuhkan strategi distribusi informasi yang tepat.
Adapun strategi distribusi informasinya dapat dilihat pada tabel berikut :
SARANA SASARAN METODE STIKER 1.  Angkutan Kota 2.  Angkutan Desa Diletakkan Di Dekat Pintu Mobil POSTER/ BROSUR 1.  Rumah Ibadah 2.  Perguruan Tinggi 3. Sekolah-Sekolah 4.  Tempat Pelayanan Umum, yakni Bank, Pos/Giro, &  Pln 5.  Rumah Sakit 6.  Hotel & Rumah Makan Diletakkan Pada Papan Pengumuman SPANDUK 1.  Jalan Protokol 1.  Diletakkan Dekat Lampu Merah 2. Terminal 2.  Diletakkan Dekat Posko Terminal 3.  Pusat Perbelanjaan 3.  Diletakkan Dekat Pintu Masuk KORAN Masyarakat Persuasi TELEVISI Masyarakat Persuasi RADIO Masyarakat Persuasi D. Penutup Secara kondisional program Raskin bila dikaitkan dengan teori pembangunan --seperti yang dikemukakan oleh David C Korten-- merupakan kebijakan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Artinya, program Raskin yang digulirkan pemerintah merupakan bentuk kepedulian dan kepekaan pemerintah terhadap keadaan masyarakatnya.
Korten menyebutkan bahwa pem- bangunan yang beorientasi masyarakat harus berada dalam bingkai kerjasama segitiga di mana pemerintah harus melibatkan peran lembaga swadaya masyarakat sebagai mediator. Keterlibatan lembaga mediator akan memudahkan pelaksanaan sosialisasi dan distribusi sehingga realitas salah sasaran dan penyalahgunaan wewenang dapat dihindari.

## E.  Daftar Pustaka
Fahmid, Imam Mujahidin, 2004. Gagalnya Politik Pangan di Bawah Rezim Orde Baru,
Jakarta : Sandi Kota.
Jurnal Ekonomi Rakyat Th. II-No. 6  September
2003.
Jurnal Ekonomi Rakyat Th. II-No. 7 Oktober 2003.
Sumartono, 2002. Terpeangkap dalam Iklan,
Bandung : Alfabeta.
Sumartono, 2003. Kecerdasan Komunikasi, Rahasia Hidup Sukses, Jakarta : Elex Media Komputindo.
Website Bulog ( www.bulog.co.id )