## POTENSI WAKAF UNTUK PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN RAKYAT
Siswahyudianto siswahyudianto25@gmail.com IAIN Tulung Agung, Jawa Timur

## ABSTRAK
Wakaf  merupakan  ibadah  yang  diutamakan  dalam  Islam,  disamping  taqorrub (pendekatan)  diri  kepada  Allah  swt,  juga  sebagai  salah  satu  sarana  mewujudkan kesejahteraan  sosial  dan  sekaligus  modal  dalam  perkembangan  dan  kemajuan  agama Islam. Tanah wakaf luasnya mencapai 2.686.536.565,68 M 2 (2,7 milyar M 2 ) tersebar di 466.595  lokasi.  Potensi  tersebut  masih  perlu  dipetakan  dan  diinventarisir.  Dalam penelitian  digunakan  metode  penelitian  eksploratif  dan  penelitian  deskriptif,  penelitian kepustakan, penelitian analisis isi, sedangkan data dan sumber data berupa data teoretis yang  berupa  data  primer  dan  sekunder,  dan  bersumber  dari  berbagai  kajian  ilmiah (buku, jurnal, tesis, skripsi). Metode pengumpulan datanya adalah metode dokumentasi . Hasil  Penelitian; Pertama,  pemetaan,  inventarisasi  dan  pengembangan  potensi  harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum/ masyarakat khususnya pengembangan perumahan dan pemukiman. Instrumen keuangan syariah yang sudah dan sedang  dikembangkan  dalam  skema  pembiayaan  perumahan  dan  permukiman  antara lain:  pembiayaan  murabahah,  pembiayaan  mudharabah,  pembiayaan  istisna’, pembiayaan  musyarakah,  Pembiayaan  Musyarakah  Mutanaqishah,  Hawalah,  Sukuk (SBSN), Wakaf (wakaf tanah dan bangunan, serta wakaf tunai).
Kata Kunci: Wakaf, Perumahan atau Pemukiman

## Latar Belakang Masalah
Dalam  hadist  Rasulullah  SAW  bersabda  bahwa  “ketika  seorang  anak  Adam mati  maka  terputuslah  semua  hal  kecuali  3  yaitu;  1)  Ilmu  yang  bermanfaat,  2) Amal Jariyah,  3)  Anak  sholeh  yang  mendoakan  orang  tuanya.  Dan  salah  satu  bentuk  amal jariyah  adalah  wakaf.  Wakaf  dapat  berupa  uang  atau  barang.  Di  Indonesia  yang mayoritas penduduk beragama  Islam dianggap sangat perlu untuk mengetahui segala yang terkait wakaf .
Menurut  bahasa  kata    wakaf  berasal  dari  bahasa  Arab  “waqafa”  yang  artinya menahan,  berhenti,  atau  diam  ditempat.(Aziz,  2010:  397)  Sedangkan  menurut  istilah syara‟ adalah menahan harta yang bisa dimanfaatkan dalam keadaan barangnya masih tetap  (As‟ad,  2010:  253).  Dalam  pasal  5  UU  nomor  41/2004  dijelaskan  “Wakaf berfungsi  mewujudkan  potensi  dan  manfaat  ekonomis  harta  benda  wakaf  untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum. (Aziz, 2010:253)
Wakaf  diartikan  sebagai  “sesuatu  yang  substansi  (wujud  aktivanya) dipertahankan,  sementara  hasil/manfaatnya  digunakan  sesuai  dengan  keinginan  dari orang yang menyerahkan (waqif)”. Wakaf merupakan ibadah yang diutamakan dalam Islam, disamping taqorrub (pendekatan) diri kepada Allah swt, juga sebagai salah satu sarana  mewujudkan  kesejahteraan  sosial  dan  sekaligus  modal  dalam  perkembangan dan  kemajuan  agama  Islam.  Mewakafkan  harta  yang  dimiliki,  maka  memberikan manfaat  yang  lebih  dari  bersedekah,  berderma  biasa,  sebab  wakaf  itu  abadi,  tidak boleh  dijual,  dihibah,  atau  diwariskan,  sehingga  hasilnya  dapat  terus  menerus dipergunakan untuk kepentingan masyarakat seperti membangun sekolah, rumah sakit,
panti  asuhan  atau  jompo,  pemakaman  dan  atau  perumahan  untuk  rakyat  kurang mampu serta amal akhirat lain.

## Kajian Teori
Pada  dasarnya  instrumen  wakaf  tak  kalah  strategis  untuk  peberdayaan masyarakat,  pembangunan  ekonomi  bangsa,  dan  kesejahteraan  sosial.  Letak  strategis itu  terlihat  misalnya  jika  dibanding  zakat,  salah  satu  ciri  pembeda  adalah  tugas pengelola.  Amil  zakat  berkewajiban  mendistribusikan  seluruh  harta  zakat  yang terkumpul  kepada  delapan  golongan  (mustahiq).  Sedang  pengelola  wakaf  (nazhir) harus  menjaga  harta  wakaf  agar  tetap  utuh  dan  mengelolanya,  yang  dapat didistribusikan  kepada  masyarakat  adalah  manfaat  atau  hasil  pengelolaan  dari  harta yang diwakafkan (mauquf). Hasil pengelolaan wakaf bisa dimanfaatkan dari berbagai lapisan  masyarakat,  tanpa  batasan  golongan,  untuk  kesejahteraan  sosial, pemberdayaan,  dan  membangun  peradaban  umat.  Karena  itu,  keutamaan  wakaf terletak  pada  hartanya  yang  utuh  dan  kekal,  dan  manfaatnya  yang  terus  berlipat  dan mengalir abadi. Karena itu, pahala wakaf tidak akan terputus meski wakif (orang yang berwakaf) telah tutup usia.
Wakaf  punya  dimensi  manfaat  yang  tidak  dapat  terpisahkan,  yaitu meningkatkan  kualitas  kehidupan  masyarakat  dengan  pendistribusian  hasil pengelolaanya  dan  mengunduh  hasil  investasi  pahala  yang  ditanam  didunia  untuk dipetik  diakhirat  kelak.  Berwakaf  bagi  orang  muslim  merupakan  realisasi  ibadah kepada Allah melalui harta benda yang dimilikinya, yaitu dengan melepas benda yang dimilikinya  ( private  benefit )  untuk  kepentingan  umum  ( social  benefit ).  (Aziz,
2010:254) Pada titik inilah menjadikan pahala wakaf terus mengalir. Pengelolaan dana wakaf sebagai instrument investsi bisa menjadi alternatif kebuntuan pengelolaan harta wakaf.  Artinya  pemanfaatan  yang  selama  ini terkesan jalan  di  tempat bisa  diterobos. Pengelolaan model ini cukup menarik karena benefit atas investasi tersebut akan dapat dinikmati  oleh  masyarakat  di  mana  saja.  Hal  ini  dimingkinkan  karena  benefit  atas investasi tersebut berupa cash yang dapat ditransfer ke beneficiary manapun di seluruh dunia.  Sementara  investasi  atas  dana  wakaf  tersebut  dapat  dilakukan  di  mana  pun tanpa  batas  negara,  mengingat  sifat  wakaf  tunai  yang  dapat  diinvestasikan  di  negara manapun.
Hal  ini  diharapkan  mampu  menjembatani  kesenjangan  antara  si  kaya  dan  si miskin,  karena  diharapkan  terjadi  transfer  kekayaan  (dalam  bentuk  keuntungan investasi)  dari  masyarakat  kaya  kepada  masyarakat  miskin.  Sehingga  pada  babak berikutnya dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat banyak.

## Metode Kajian
1. Jenis Penelitian
Ditinjau  dari  sudut  tempat  aktivitas  penyelidikan,  penel itian  ini  dapat dimasukkan  dalam  pola  penelitian  kepustakan.  Penelitian  kepustakaan  adalah “telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya bertumpu  pada  penelahan  kritis  dan  mendalam  terhadap  bahan-bahan  pustaka yang  relevan.  Telaah  pustaka  semacam  ini  biasanya  dilakukan  dengan  cara mengumpulkan data atau informasi dari berbagai sumber pustaka yang  kemudian disajikan  dengan  cara  baru  dan  atau  untuk  keperluan  baru.  Dalam  hal  ini  bahan - bahan  pustaka  itu  diperlakukan  sebagai  sumber  ide  untuk  menggali  pemikiran atau  gagasan  baru,  sebagai  bahan  dasar  untuk  melakukan  reduksi  dari pengetahuan  yang  telah  ada,  sehingga  kerangka  teori  baru  dapat  dikembangkan
atau sebagai dasar pemecahan masalah.” (Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, 2000: 2)
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  mengumpulkan  data  dan  informasi  yang terkait  dengan  masalah  yang  dikaji  dengan  berbagai  macam  literatur  di perpustakaan seperti buku ilmiah, juga literatur yang diakses melalui internet.
2. Data dan Sumber data
Data  menurut  Suharsimi  Arikunto,  adalah  “hasil  pencatatan  peneliti,  baik yang    berupa  fakta  atau  angka”.  (Arikunto,  1999:  102).  Data  yang  harus    dicari oleh  penulis  yang  berkaitan  dengan  rumusan  masalah.  Apabila  diperhatikan  dari segi  tempat  asalnya,  maka  data  yang  harus  dikumpulkan  oleh  peneliti  adalah berupa data teoretis.
Sumber  data  menurut  Suharsimi  Arikunto,  adalah  “subyek  dari  mana  data diperoleh”.  Apabila  dilihat  darimana  data  diperoleh  sumber  data  dapat  dibagi menjadi dua yaitu:
a. Sumber Data Primer
Sumber  data  primer  adalah  bahan  pustaka  yang  berisikan  pengetahuan ilmiah  yang  baru  atau  mutakhir,  ataupun  pengertian  baru  tentang  fakta  yang diketahui  maupun  mengenai  gagasan  (ide).  Adapun  sumber  primer  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  buku-buku  yang  berkaiatan  langsung dengan permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini. ( Waloyo, 1996: 51)
b. Sumber Data Sekunder
Yaitu  bahan  pustaka/  sumber  data  sebagai  penunjang  dalam  skripsi  ini, seperti  semua  buku  yang  ada  hubungannya  dengan  judul  skripsi  ini  se cara tidak  langsung  dan  majalah,  akses  internet,  jurnal  bulletin  dokumentasi  dan lain-lain.
3. Pendekatan Kajian
Pendekatan  kajian  yang  penulis  gunakan  dalam  skripsi  ini  adalah deskriptif  analisis  yaitu  mendiskripsikan  jawaban  yang  tercantum  dalam rumusan masalah guna dianalisis sesuai dengan data-data yang diperoleh.
4. Metode dan Instrumen Pengumpulan Data Metode dan instrument pengumpulan data yang digunakan dalam  kajian ini  adalah  metode  dokumentasi  yaitu  cara  pencarian  data  yang  akan  dibahas ataupun  teori-teori  yang  akan  digunakan  dalam  rumusan  data  yang  kemudian disimpulkan.  Data  ini  dapat  berupa  transkip,  catatan,  majalah,  prasasti  dan sebagainya.

## Hasil Kajian
Amanat  Undang-Undang  Dasar  1945  Amandemen  II  pasal  28  H,  UU  No.  4 Tahun1992  Tentang  Perkim,  dan  UU  No.  39  Tahun  1999  Tentang  HAM  disebutkan bahwa  hunian  yang  layak  merupakan  hak  dasar  Warga  Negara  Indonesia.  Visi pembangunan nasional tahun 2005–2025 adalah Indonesia Yang Mandiri, Maju, Adil Dan  Makmur  yang  akan  diwujudkan  melalui  salah  satu  misinya  yaitu  mewujudkan pemerataan  pembangunan  dan  berkeadilan  dengan  meningkatkan  pembangunan daerah;  mengurangi  kesenjangan  social  secara  menyeluruh,  keberpihakan  kepada masyarakat,    kelompok  dan  wilayah/daerah  yang  masih  lemah,  menanggulangi kemiskinan  dan  pengangguran  secara  drastis,  menyediakan  akses  yang  sama  bagi
masyarakat  terhadap  berbagai  pelayanan  social  serta  sarana  dan  prasarana  ekonomi, serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender.
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2011  tentang  Perumahan  dan  Kawasan Permukiman  mengamanatkan,  setiap  orang  berhak  hidup  sejahtera  lahir  dan  batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Itu semua merupakan  kebutuhan  dasar  manusia,  dan  mempunyai  peran  strategis  dalam pembentukan  watak  serta  kepribadian  bangsa  sebagai  salah  satu  upaya  membangun manusia Indonesia seutuhnya, berjati diri, mandiri, dan produktif. Berdasarkan amanat tersebut,  setiap  warga  negara  mempunyai  hak  untuk  menempati,  menikmati,  atau memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, bahwa wakaf dikelompokkan  menjadi:  (1)  wakaf  benda  tidak  bergerak  seperti  tanah  dan  atau bangunan; dan(2) wakaf benda bergerak seperti uang ( cash waqf).
Wakaf  tunai  dapat  dipergunakan  untuk  memproduktifkan  asset-asset  wakaf yang  sekarang  tersebar  di  banyak  negeri  kaum  muslimin.  Dengan  demikian,  wakaf tunai  dapat  digunakan  sebagai  sarana  untuk  memotivasi  dana  masyarakat  dengan jangkauan  lapisan  masyarakat  yang  lebih  luas  ke  dalam  bentuk  modal  investasi produktif,  dan  dapat  dipergunakan  untuk  memproduktifkan  asset  wakaf  yang  sudah ada.  Merupakan  hal  sangat  penting  untuk  memberdayakan  wakaf,  baik  wakaf  benda bergerak  maupun  benda  tidak  bergerak  agar  dapat  meningkatkan  kesejahteraan  umat Islam  pada  khususnya  dan  masyarakat  pada  umumnya  serta  meningkatkan perkembangan Islam di Indonesia. Pengelolaan wakaf benda bergerak dikembangkan melalui  lembaga-lembaga  perbankan  atau  badan  usaha  dalam  bentuk  investasi  yang hasilnya dipergunakan untuk keperluan social, seperti untuk meningkatkan pendidikan Islam,  pengembangan  rumah  sakit  Islam,  bantuan  pemberdayaan  ekonomi  umat, bantuan  penelitian,  bantuan  pendidikan  dan  bantuan  atau  pengembangan  sarana  dan prasarana ibadah. Sedangkan wakaf benda tidak bergerak yang sudah ada di kalangan masyarakat  perlu  diamankan,  dan  dalam  hal  benda  wakaf  yang  mempunyai  nilai produktif perlu didorong untuk dilakukan pengelolaannya yang bersifat produktif. Hal ini  tentunya  harus  didukung  dengan  sosialisasi  yang  efektif  kepada  para  nâzir  agar dapat  mengelola  wakaf  dengan  optimal.  Menurut  penulis,  Wakaf  tunai  dapat digunakan  untuk  menghidupkan  wakaf-wakaf  non  tunai  (tanah,  bangunan)  menjadi produktif yang hasilnya dapat digunakan untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum/masyarakat  termasuk  untuk  bidang  perumahan  dan  permukiman  bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Kajian Berdasarkan data Departemen Agama dan BWI tahun 2007, tanah wakaf luasnya  mencapai  2.686.536.565,68  M 2 (2,7  milyar  M 2 )  tersebar  di  466.595  lokasi. Potensi  tersebut  masih  perlu  dipetakan  dan  diinventarisir.  Pertama,  pemetaan, inventarisasi dan pengembangan potensi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan  kesejahteraan  umum/  masyarakat  khususnya  pengembangan  perumahan  dan pemukiman.  Kedua,  fasilitasi  dukungan  pembiayaan  perumahan  dan  permukiman melalui  instumen  keuangan  syariah  dan  wakaf.  Ketiga,  melakukan  kajian  skema pembiayaan syariah
untuk
pengembangan  perumahan  dan  permukiman.  Dan  keempat  adalah  melakukan  kajian pendayagunaan  wakaf  untuk  pengembangan  perumahan  dan  permukiman.  Dari keseluruhan  tanah  wakaf  yang  ada,  penggunaannya  didominasi  wakaf  fisik  yang bersifat  sosial,  diantaranya  68%  digunakan  untuk  tempat  ibadah,  8,51%  untuk pendidikan,  8,40%  untuk  kuburan  dan  14,60%  untuk  lain-lain.  Wakaf  di  Indonesia lebih banyak dikelola oleh perseorangan (66%), organisasi kemasyarakatan (16%) dan
badan hukum (18%). Harta wakaf juga lebih banyak yang tidak menghasilkan (77%) dari pada yang menghasilkan atau produktif (23%).
Temuan lainnya, benda wakaf lebih banyak berada di wilayah pedesaan (59%) dari  pada  perkotaan  (41%).  Mengingat  masalah  ketersediaan/keterbatasan  lahan  dan masalah  pembiayaan  merupakan  bagian  dari  permasalahan  yang  dihadapi  dalam mencapai target pembangunan perumahan dan permukiman, maka pemanfaatan wakaf baik  berupa  wakaf  tanah  maupun  wakaf  tunai  untuk  membantu  pemenuhan  rumah layak  huni  bagi  masyarakat,  khususnya  masyarakat  berpenghasilan  rendah  (MBR), adalah  salah  satu  solusi  alternatif  dalam  mengatasi  berbagai  permasalahan  tersebut (sepanjang diamanatkan oleh Wakif).
Perlu dilakukan pemetaan, inventarisasi dan pengembangan potensi harta benda wakaf  untuk  kepentingan  ibadah  dan  kesejahteraan  umum/masyarakat  khususnya untuk  pembangunan  perumahan  dan  permukiman.  Perlu  fasilitasi  dan  kajian  skema pembiayaan syariah dan wakaf untuk pengembangunan perumahan dan permukiman. Instrumen  keuangan  syariah  yang  sudah  dan  sedang  dikembangkan  dalam skema pembiayaan perumahan dan permukiman antara  lain: pembiayaan murabahah, pembiayaan mudharabah, pembiayaan istisna‟, pembiayaan musyarakah, Pembiayaan Musyarakah  Mutanaqishah,  Hawalah,  Sukuk  (SBSN),  Wakaf  (wakaf  tanah  dan bangunan, serta wakaf tunai).
Menurut  Karim  (2004;88),  Murabahah,  yang  berasal  dari Ribhu (keuntungan), adalah  transaksi  jual  beli  di  mana  bank  menyebut  jumlah  keuntungannya.  Bank bertindak  sebagai  penjual,  sementa  nasabah  bertindak  sebagai  pembeli.  Harga  jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan ( Margin ).
Menurut  Zulkifli  (2003;90),  Transaksi  Murabahah  adalah  skim  dimana  bank bertindak  selaku  penjual  disatu  sisi,  dan  disisi  lain  bertindak  selaku  pembeli. Kemudian  bank  akan  menjualnya  kembali  kepada  pembeli  dengan  harga  beli ditambah  margin ( Ribhun ) yang disepakati.
Menurut  Nazir  dan  Hassanuddin  (2004;403),  Ensiklopedi  Ekonomi  dan Perbankan  Syariah.  Murabahah  adalah  akad  jual  beli  antara  bank  selaku  penyedia barang dengan nasabah yang memesan untuk membeli barang. Dari transaksi tersebut bank  mendapatkan  keuntungan  jual  beli  yang  disepakati  bersama.  Atau  Murabahah adalah jasa pembiayaan oleh bank melalui transaksi jual beli dengan nasabah dengan cara  cicilan.  Dalam  hal ini  bank  membiayai  pembelian  barang  yang  dibutuhkan oleh nasabah dengan membeli barang tersebut dari pemasok kemudian menjualnya kepada nasabah dengan menambahkan biaya keuntungan ( Cost-Plus Profit ) Dan ini dilakukan melalui perundingan terlebih dahulu antara bank dengan nasabah yang bersangkutan. Mudharabah berasal dari kata dharb , berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul  atau  berjalan  ini  lebih  tepatnya  adalah  proses  seseorang  memukulkan kakinya  dalam  menjalankan  usaha.  Dan  secara  teknis, mudharabah adalah  akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama ( shohibul maal ) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak kedua menjadi pengelola. Keuntungan usaha dibagi  menurut  kesepakatan  yang  dituangkan  dalam  kontrak,  sedangkan  apabila  rugi ditanggung  oleh  pemilik  modal  selama  kerugian  itu  bukan  akibat  dari  kelalaian  si pengelola.  Jika  kerugian  akibat  dari  kelalaian  pengelola,  si  pengelola  harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.(Antonio, 2001: 95)
Mudharabah  adalah  akad  kerjasama  usaha  antara  dua  pihak  dimana  pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana)  bertindak  selaku  pengelola,  dan  keuntungan  usaha  dibagi  di  antara  mereka sesuai  kesepakatan  sedangkan  kerugian  finansial  hanya  ditanggung  oleh  pengelola dana.( Penyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 105 tentang Mudharabah)
Mudharabah yaitu akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak di mana  pihak pertama (malik, shahib al-mal, LKS) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua („amil, mudharib, nasabah) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di  antara  mereka  sesuai  kesepakatan  yang  dituangkan  dalam  kontrak.  (Fatwa  Dewan Syariah Nasional No. 7 tentang Mudharabah)
Seiring  dengan  berkembangnya  institusi  keuangan  Islam  di  Indonesia,  maka suatu  aturan  hukum  turut  pula  dikembangkan  untuk  melegalisasi  serta  melindungi akad-akad  yang  sesuai Syari’ah Islam  diterapkan  dalam  Sistem  Keuangan  Islam  di Indonesia. Maka dari itu, Dewan Syari‟ah Nasional – Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan  fatwa  No:  12/DSN-MUI/IV/2000  tentang Hawalah disebutkan  bahwa pernyataan ijab dan qabul harus  dinyatakan  oleh  para  pihak  untuk  menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
Dalam  perniagaan,  terkadang  pembayaran  atas  suatu  transaksi  tidak  dilakukan secara  tunai,  namun  dengan  adanya  tempo  waktu  tertentu.  Disisi  lain  pihak  yang melakukan  penjualan  atau  pengiriman  barang  membutuhkan  uang  tunai  dengan segera, guna memutar dan menjalankan perniagaan kembali. Peluang ini dapat dibaca oleh pihak perbankan dengan menwarkan jasa factoring/ anjak piutang, kepada pihak ketiga  memindahkan  piutang  itu  kepada  bank,  pihak  bank  lalu  membayar  piutang tersebut, dan selanjutnya bank akan mengalihkan kepada pihak ketiga.
Melihat  praktek  tersebut, factoring identik  dengan  konsep hawalah dengan term  fiqih.  Secara  linguistik, hawalah berarti  memindahkan,  perpindahan.  Secara istilah, hawalah adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya, dalam istilah para ulama, hal ini merupakan pemindahan beban utang dari muhil (orang yang berutang) menjadi tanggungan muhal ‘alaih atau orang yang berkewajiban membayar utang.
Dalam  operasional  bank, hawalah adalah  pemindahan  utang  piutang  seorang nasabah  ( muhil) kepada  pihak  bank (muhal  ‘alaih) dari  seorang  nasabah  yang  lain ( muhal) . Hawalah terjadi ketika nasabah pertama ( muhil) meminta pihak bank (muhal ilaih) untuk membayarkan terlebih dahulu piutang yang timbul dari jual belinya. Pada saat  piutang  tersebut  jatuh  tempo,  nasabah  yang  berutang  (muhal)  akan  membayar utangnya kepada  pihak  bank, bukan kepada nasabah pertama. Sedangkan, pihak bank ( muhal  ilaih) akan  memproleh  imbalan  (fee)  sebagai  jasa  pemindahan  piutang  ini melihat  praktek  ini,  Dewan  Syariah  Nasional  merasa  perlu  untuk  menetapkan  Fatwa agar  praktek  tersebut  sesuai  dengan  ketentuan syariah,  dan  sekaligus  dapat  dijadikan pedoman bagi lembaga keuangan syariah dalam menjalankan operasionalnya.
Dalam  fatwa  nomor  32/DSN-MUI/IX/2002,  Dewan  Syari‟ah  Nasional-Majelis
Ulama  Indonesia  mendefinisikan  sukuk  sebagai  surat  berharga  jangka  panjang berdasarkan  prinsip  syari‟ah  yang  dikeluarkan  emiten  kepada  pemegang  obligasi syari‟ah  yang  mewajibkan  emiten  membayar    pendapatan  kepada  pemegang  saat obligasi  syari‟ah  berupa  bagi  hasil  margin  atau    fee  serta  membayar  kembali  dana obligasi  saat  jatuh  tempo.  Sukuk dapat  pula  diartikan  dengan  efek  syari‟ah  berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian penyertaan yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas:
1. Kepemilikan asset berwujud tertentu
2. Nilai manfaatn dan jasa atas asset proyek tertentu atatu aktivitas investasi tertentu atau
3. Kepemilikan atas asset proyek tertentu atau aktivitas investasi tertentu.(Muhammad, 2014: 602)
Pada  prinsipnya  sukuk  mirip  seperti  obligasi  konvensional  dengan  perbedaan pokok  antara  lain  berupa  penggunaan  konsep  imbalan  dan  bagi  hasil  sebagai pengganti  bunga,  adanya  suatu  transaksi  pendukung  ( underlying  transaction )  berupa sejumlah  tertentu  asset  yang  menjadi  dasar  penerbitan  sukuk  dan  adanya  akad  atau perjanjian antara para pihak  yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Selain itu,  sukuk  juga  harus  distruktur  secara  syariah  agara  instrument  keuangan  ini  aman dan terbebas dari riba, gharar dan maysir.
Sukuk  bukan  merupakan  utang  berbunga  tetap,  tetapi  lebih  merupakan penyertaan dana (investasi) yang didasarkan pada prinsip bagi hasil jika menggunakan akad  mudharabah  dan  musyarakah.  Transaksinya  bukan  akad  hutang  piutang melainkan penyertaan.

## Kesimpulan
Wakaf  merupakan  sesuatu  yang  substansi  (wujud  aktivanya)  dipertahankan, sementara  hasil/manfaatnya  digunakan  sesuai  dengan  keinginan  dari  orang  yang menyerahkan  (waqif).  Wakaf  merupakan  ibadah  yang  diutamakan  dalam  Islam, disamping taqorrub (pendekatan) diri kepada Allah swt, juga sebagai salah satu sarana mewujudkan  kesejahteraan  sosial  dan  sekaligus  modal  dalam  perkembangan  dan kemajuan agama Islam. Mewakafkan harta yang dimiliki, maka memberikan manfaat yang lebih dari bersedekah, berderma biasa, sebab wakaf itu abadi, tidak boleh dijual, dihibah, atau  diwariskan,  sehingga  hasilnya  dapat terus  menerus  dipergunakan  untuk kepentingan  masyarakat  seperti  membangun  sekolah,  rumah  sakit,  panti  asuhan  atau jompo,  pemakaman  dan  atau  perumahan  untuk  rakyat  kurang  mampu  serta  amal akhirat lain. Hal ini diharapkan mampu menjembatani kesenjangan antara si kaya dan si  miskin,  karena  diharapkan  terjadi  transfer  kekayaan  (dalam  bentuk  keuntungan investasi)  dari  masyarakat  kaya  kepada  masyarakat  miskin.  Sehingga  pada  babak berikutnya dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat banyak.

## Saran
Terobosan  baru  tanah  wakaf  sebagai  sarana  perumahan  dan  pemukiman  bagi masyarakat  berpenghasilan  rendah  (MBR)  perlu  mendapatkan  dukungan  secara konstitusional  dari  pemerintah,  sehingga  regulasi  disertai  juklak  dan  juknis  serta program-program harus dimotori oleh pemerintah sendiri, sehingga pemanfaatan tanah wakaf ini tidak menimbulkan kesenjangan sosial
DAFTAR RUJUKAN al-Alabiq,  Adijani.  1997. Perwakafan  Tanah  di  Indonesia, Jakarta:  Raja  Grafindo Persada.
Antonio, Muhammad Syafi‟i. 2001. Bank Syariah dari Teori ke Praktek . Jakarta: Gema Insani Press.
Arikunto, Suharsimi.1999. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan. Jakarta: Bina Aksara. Azzam, Abdul Aziz Muhammad. 2010. Fiqih Muamalat , Jakarta: Amzah. Aziz, Abdul. 2010. Manajemen Investasi Syariah , Bandung: Alfabeta. Djunaedi, Ahmad dkk., 2003. Fiqh Wakaf , Jakarta: Rineka Cipta. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN). Karim, Adiwarman. 2002. Ekonomi Mikro Islami. Jakarta: The International Institute of Islamic Thought Indonesia.
Mubaintoro, Tirto (Deputi Menpera Bidang Pembiayaan), Potensi Instrumen Pembiayaan
Syariah  dan  Wakaf  Untuk  Pembangunan  Perumahan  dan  Permukiman, (Disampaikan  dalam  Acara  Seminar  Sehari  potensi  Wakaf  Untuk  Bidang Perumahan  Rakyat  Kerjasama  Kemenpera  dan    Masyarakat  Ekonomi  Syariah, Juni 2009.
Muhammad. 2014. Manajemen Keuangan Syariah , Yogyakarta:UPP STIM YKPN. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Tim, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, ed. 4 (Biro Administrasi Akademik Perencanaan dan Sistem Informasi, Universitas Negeri Malang,  2000)
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Waloyo, Bambang. 1996. Penelitian Hukum Dalam Praktek Jakarta: Sinar Grafik.