## Jurnal Interpretasi Hukum |ISSN: 2746-5047
Vol. 3, No. 1 – Maret 2022, Hal. 101-106| Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.22225/juinhum.3.1.4646.101-106

## AKIBAT HUKUM BAGI ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN KERIS (STUDI KASUS DI DESA BATURITI, BANJAR TENGAH)
Ni Kadek Febriana, I Nyoman Gede Sugiartha & I Nyoman Subamia Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Warmadewa, Bali – Indonesia dekfebriana25@gmail.com, nyomansugiartha14@gmail.com & sbmnyoman@gmail.com

## Abstrak
Perkawinan pada umumnya dilakukan antara wanita dan pria, namun kenyataannya terdapat prosesi perkawinan yang  dilakukan  antara  wanita  dengan  keris  yang  sering  disebut  dengan  perkawinan  keris.  Maka  hal  tersebut membawa akibat hukum bagi anak yang dilahirkan. Maka tujuan penelitian ini adalah adalah untuk membahas faktor-faktor yang mempengaruhi mempelai wanita memilih perkawinan keris dan akibat hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan keris. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan  sosiologis hukum dengan  menelaah permasalahan  yang diangkat berdasarkan fakta  yang ditunjang dengan  pendekatan  yuridis  dalam  kaitannya  dengan  permasalahan  yang  dibahas.  Adapun  sumber  data  primer yaitu: Data berupa observasi dan wawancara warga di Desa Adat Baturiti. Sedangkan sumber data sekunder yaitu: Data yang diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan ( library research ) yang tersedia dari menelaah literatur- literatur  hukum,  dokumen-dokumen  resmi,  undang-undang  maupun  data-data  lainnya  yang  berkaitan  dengan masalah teoritis sebagai landasan hukumHasil penelitian antara lain: faktor mempelai wanita memilih perkawinan keris di Desa Baturiti Banjar tengah dikarenakan wanita tersebut berstatus sebagai sentana rajeg, pihak laki-laki enggan bertanggung jawab, pihak wanita sudah hamil, menghindari lahirnya anak bebinjat. Akibat hukum bagi anak  yang  lahir  dari  perkawinan  keris  secara  pendaftaran  KK  dan  Akta  Kelahiran  memiliki  hubungan  perdata dengan ibunya saja, secara mewaris anak tersebut berhak apabila tidak memiliki saudara lagi dan atas keputusan dari ibunya. Apabila anak tersebut diangkat oleh kakeknya (meperas) maka status anak tersebut menjadi anak dari kakeknya.
Kata Kunci: Akibat Hukum, Perkawinan Keris.

## Abstract
Marriage is generally carried out between a woman and a man, but in fact there is a marriage procession carried out between a woman and a keris which is often called a keris marriage. Thus, this has legal consequences for the child who is born. So, the purpose of this study is to discuss the factors that influence the bride to choose a keris marriage and the legal consequences for children born from a keris marriage. This research method uses empirical research methods using a sociological approach to law by examining the issues raised based on facts supported by a juridical approach in relation to the problems discussed. The primary data sources are: Data in the form of observations and interviews with residents in the Baturiti Traditional Village. While secondary data sources  are:  Data  obtained  by  conducting  library  research  available  from  reviewing  legal  literature,  official documents, laws and other data related to theoretical problems as a legal basis. Research results include: the factor of the bride choosing a keris marriage in Baturiti Village, Central Banjar because the woman has the status of a sentana rajeg, the man is reluctant to take responsibility, the woman is already pregnant, avoiding the birth of a bebinjat child. The legal consequences for children born from kris marriages by KK registration and birth certificates have a civil relationship with their mother only, by inheritance the child has the right if he has no more relatives and at the decision of his mother. If the child is adopted by his grandfather (squeezing) then the status of the child becomes the child of his grandfather.
Keywords: Keris Marriage, Legal, and Consequences

## I. PENDAHULUAN
Perkawinan pada umumnya dilangsungkan antara seorang pria dengan seorang wanita. Namun dalam kenyataan di masyarakat, khususnya di Desa Baturiti terdapat perkawinan yang diselenggarakan dengan simbol. Simbol yang dimaksud adalah seorang pria digantikan dengan menggunakan keris. Perkawinan keris  adalah  perkawinan  yang  diselenggarakan  di  mana  mempelai  pria  digantikan  atau  disimbulkan dengan  keris,  karena  keris merupakan  simbol purusa di  Bali. Perkawinan  keris terjadi  karena  sebab
tertentu,  diantaranya  dikarenakan  pihak  wanita  hamil  diluar  kawin  lalu  pihak  pria  enggan  untuk bertanggung jawab atau pihak pria meninggal terlebih dahulu sebelum adanya prosesi perkawinan yang sudah  direncanakan.  Dengan  adanya  sebab  tersebut  sehingga  terjadilah  prosesi  perkawinan  dengan menggunakan simbol keris.
Kasus  yang  terjadi  di  Desa  Baturiti  Banjar  Tengah  disebabkan  karena  pihak  pria  enggan bertanggung jawab untuk mengawini pihak wanita karena pihak pria tidak menyanggupi permintaan dari  pihak  wanita  untuk nyentana atau  dapat  dikatakan  pada  saat  itu  pihak  wanita  berstatus  sebagai sentana rajeg di keluarganya. Sentana rajeg adalah anak perempuan dikukuhkan statusnya sebagai ahli waris, dan dalam sebuah pernikahan perempuan tersebut memiliki status sebagai purusa. Solusi kasus tersebut adalah melangsungkan perkawinan keris karena pihak perempuan saat itu sudah mengandung kehamilan 4 (empat) bulan dengan tujuan mengesahkan suatu perkawinan secara hukum adat di desa tersebut dan untuk menghindari lahirnya anak bebinjat (anak diluar kawin).
Penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian terdahulu. Penelitian dari Widiyantini (2021) , tentang perkawinan keris menurut hukum adat di dusun pancoran desa panji anom dalam perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Selanjutnya, Penelitian yang membahas mengenai perlindungan Hukum terhadap Perempuan dalam perkawinan dengan simbul keris perspektif UU  no.  1  tahun  1974  tentang  perkawinan  ( Anom  &  Artajaya,  2019 ). Dalam  penelitian  tersebut dijelaskan  bahwa Undang  Undang  Perkawinan  yang  berlaku  di  Indonesia  menyatakan  bahwa perkawinan dianggap ada apabila calon suami istri ada pada saat perkawinan dilangsungkan, apabila dikaitkan  dengan  perkawinan  dengan  simbul  keris  akan  menimbulkan  permasalahan  terhadap keabsahan  dari  perkawinan  tersebut.  Kemudian,  penelitian  mengenai  implementasi  Undang-undang Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  dalam  Pelaksanaan  Kawin  Keris  di  Desa  Adat  Beratan Samayaji juga telah dilakukan ( Wedana et al., 2021 ).

## II.   METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  hukum  yang  dipergunakan  yakni  menggunakan  metode  penelitian  empiris  yang berisi  sumber  data  primer  dan  sekunder  ( Atmadja  &  Budiartha,  2018 ).  Penelitian  ini  menggunakan fakta-fakta di lapangan yang sesuai dengan hasil wawancara dengan narasumber dan tindakan-tindakan di  lapangan  yang  diperoleh  dari pengamatan  di lapangan.  Serta  dipergunakan  pendekatan sosiologis hukum  dengan  menelaah  permasalahan  yang  diangkat  berdasarkan  fakta  yang  ditunjang  dengan pendekatan yuridis dalam kaitannya dengan permasalahan yang dibahas. Adapun sumber data primer yaitu:  Data  berupa  observasi  dan  wawancara  warga  di  Desa  Adat  Baturiti.  Sedangkan  sumber  data sekunder  yaitu:  Data  yang  diperoleh  dengan  melakukan  studi  kepustakaan  ( library  research )  yang tersedia  dari  menelaah  literatur-literatur  hukum,  dokumen-dokumen  resmi,  undang-undang  maupun data-data lainnya yang berkaitan dengan masalah teoritis sebagai landasan hukum. Metode ini dipilih karena  peneliti  memaparkan  tentang  penyebab  apa  saja  yang  mengakibatkan  terjadinya  perkawinan keris  di  Desa  Baturiti,  Pararem  Desa  Adat  Baturiti  mengenai  perkawinan  di  Desa  Baturiti,  dengan adanya anak yang lahir dari perkawinan keris maka menimbulkan suatu akibat dari anak yang dilahirkan baik dalam pembuatan akta kelahiran, pembuatan kartu keluarga dan dalam mewaris.

## III. PEMBAHASAN
1. Faktor-faktor Penyebab Mempelai Wanita Memilih Perkawinan Keris di Desa Baturiti
Utomo menyebutkan “Sebuah perkawinan tidak hanya memiliki hubungan dari pihak perempuan dan laki laki saja beserta keluarga perempuan dan laki-laki namun adanya keterikatan dengan leluhur juga” sesuai dengan pernyataan diatas maka dapat diartikan bahwa, Dari segi hukum adat, perkawinan adalah hubungan biologis yang dilakukan oleh mempelai perempuan dengan mempelai laki-laki dan hal ini dilakukan  setelah  adanya  upacara  dimana  disaksikan  oleh  masyarakat  desa  setempat  dan  leluhur. Perkawinan  bukan  hanya  terdapat  hubungan  antara  perempuan  dengan  laki-laki  saja  namun mengakibatkan adanya hubungan masyarakat dari mempelai perempuan dan mempelai laki-laki beserta keluarga dari mempelai perempuan dan keluarga dari mempelai laki-laki ( Kristina, dkk , 2021:335 ). Kenyataannya suatu perkawinan di mana subjek hukumnya adalah seorang perempuan dengan seorang  laki-laki  tidak  dapat  dipakai  sebagai  titik  acuan  dalam  pelaksanaan  suatu  perkawinan dikarenakan di Provinsi Bali tepatnya Kabupaten Tabanan, Desa Baturiti, Banjar Tengah terdapat suatu perkawinan dimana pengantin pria digantikan posisinya dengan sebilah keris dikarenakan oleh suatu
hal yang memaksa. Perkawinan ini sering disebut dengan perkawinan keris karena dalam perkawinan tersebut pihak mempelai laki-laki digantikan posisinya dengan sebilah keris. Masyarakat Hindu di Bali beranggapan  bahwa  keris  merupakan  simbol purusa di  Bali  sehingga  dapat  dipergunakan  untuk menggantikan seorang laki-laki dalam perkawinan keris. Keris dapat dijadikan simbol purusa dalam pelaksanaan perkawinan keris dikarenakan sebuah keris merupakan simbol kekuatan lingga (Kekuatan Sang Hyang Purusa ), serta kalau dipandang dari sudut duniawi kata purusa menjadi kapurusan dan akhirnya sebagai pria ( Sudarsana, 2008:48 ).
Perkawinan  keris  adalah  suatu  perkawinan  yang  diselenggarakan  oleh  seorang  perempuan dengan  sebilah  keris,  pengantin  pria  yang  disimbolkan  dengan  keris  semata-mata  keris  tersebut menggantikan posisi pria yang dibenarkan melaksanakan perkawinan. Pria digantikan posisinya dengan menggunakan keris karena keris merupakan simbol purusa di Bali. Perkawinan dianggap sah menurut hukum normatif apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan masing-masing agama dan sesuai dengan kepercayaan itu. Dapat dilihat dari bunyi pasal 2 ayat 1 dan bunyi pasal dari pasal 1 yang menyebutkan bahwa diakhir kalimat berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Maka dari pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa perkawinan dengan keris dikatakan perkawinan sah karena telah dilaksanakan sesuai dengan prosesi perkawinan secara hukum adat dan kepercayaan agama hindu.
Ajaran  Agama  Hindu  dan  Hukum  Adat  menganggap  perkawinan  sah  apabila  sudah terlaksananya upacara mekalan-kalan dan disaksikan oleh Manusa Saksi, Bhuta Saksi, Dewa Saksi yang disebut dengan Tri Upasaksi. Masyarakat di Bali pada umumnya beranggapan bahwa kasus perkawinan keris  terjadi  dikarenakan  sebab-sebab.  Namun  sebagian  beser  terjadinya  karena  2  (dua)  sebab diantaranya:  Penyebab  pertama  dikarenakan  calon  mempelai  pria  menghamili  calon  mempelai perempuan namun tidak bersedia untuk bertanggung jawab dengan cara mengawini calon mempelai perempuan.  Sebab  yang  kedua  adalah  calon  mempelai  pria  meninggal  dunia  menjelang  prosesi perkawinan,  perkawinan  ini  diharuskan  untuk  tetap  terlaksana  karena  segala  sesuatunya  sudah dipersiapkan terlebih dahulu dan pihak dari mempelai wanita bersedia melakukan perkawinan tersebut karena beberapa alasan pribadi (Wedana et al., 2021:104-105 ). Perkawinan Keris yang terjadi di Desa Baturiti  Banjar  Tengah  disebabkan  karena  beberapa  faktor  diantaranya  :  Pihak  calon  mempelai  pria enggan  bertanggung  jawab,  Pihak  wanita  sudah  mengandung  kehamilan  4  (empat  bulan)  dan Menghindari lahirnya anak bebinjat

## 2. Akibat Hukum bagi Anak yang Lahir dari Perkawinan Keris
Adanya hubungan biologis antara perempuan laki-laki dapat mengakibatkan lahirnya anak. Maka jenis- jenis anak dapat dibagi menjadi 2 (sua) jenis diantaranya : 1. Anak sah, dalam Pasal 42 Undang Undang No 1 Tahun 1974 telah diubah dengan Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”, 2.  Anak  yang  tidak  sah,  pengertian  anak  tidak  sah  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata (KUHPerdata) tidak diatur secara jelas, sesuai dengan pasal 42 secara pikiran positif dapat disimpulkan bahwa anak tidak sah merupakan anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah, merupakan kebalikan dari anak sah ( Sujana, 2015:56 )
Jenis-jenis  anak  yang  sah dapat  dibagi  menjadi  3 jenis  yaitu  :  1.  Anak  Kandung  adalah  anak yang lahir dari hasil hubungan biologis antara ibu dengan ayah dan dilahirkan dalam suatu perkawinan yang  sah  serta  diakui  secara  hukum  adat  maupun  hukum  nasional,  2.  Anak  Tiri  adalah  anak  yang dilahirkan dari hubungan biologis antara ibu dengan ayah dalam perkawinan yang sah sebelumnya, lalu melangsungkan perkawinan dengan pasangan yang baru dengan membawa anak tersebut ke perkawinan yang baru ( Basri et al., 2020 ). Anak Angkat adalah anak yang diangkat dari hasil hubungan biologis suami istri dari keluarga lain dan diangkat sebagai anak di keluarga barunya serta diperlakukan layaknya anak kandung. ( Karaluhe, 2016: 166 )
Anak tidak sah dapat dikualifikasikan menjadi 2 yaitu :
Secara Umum, Menurut KUHPerdata membedakan anak tidak sah menjadi 3 (tiga) diantaranya : 1. Anak luar kawin, merupakan anak yang dihasilkan dari hubungan biologis antara perempuan dan laki-laki yang tidak melangsungkan prosesi perakawinan sebelum anak tersebut lahir dan anak tersebut dianggap  sebagai  anak  tidak  sah,  2.  Anak  zina  adalah  anak  yang  dihasilkan  dari  hubungan  biologis antara perempuan dan laki-laki yang mana salah satu pihak atau kedua belah pihak masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah 3. Anak sumbang adalah anak yang dihasilkan dari hubungan biologis antara
perempuan  dan  laki-laki  yang  mana  terdapat  larangan  untuk  menikah  berdasarkan  Pasal  31 KUHPerdata ( Isnaini, 2013:14 )
Secara Adat Bali, menurut adat bali anak tidak sah dapat dibagi menjadi 2 jenis diantaranya: 1. Anak Astra adalah anak yang dilahirkan dari hubungan biologis antara perempuan dan laki-laki tanpa adanya  upacara  perkawinan  yang  sah,  di  mana  pihak  laki-laki  memiliki  kasta  yang  lebih  tinggi dibandingkan pihak perempuan ataupun sebaliknya 2. Anak Bebinjat merupakan anak yang dilahirkan dari hubungan biologis antara perempuan dan laki-laki tanpa adanya upacara perkawinan, di mana pihak perempuan dengan phak laki-laki sama-sama dari orang yang tidak berkasta ( Putra, 2020:77 ) Perkawinan  keris  melahirkan  anak  yang  membawa  beberapa  akibat  diantaranya  dalam pendaftaran catatan sipil dan dalam hal mewaris berikut pemaparannya:
Pembuatan Kartu Keluarga, bapak “KS” menyatakan bahwa dalam pembuatan Kartu Keluarga (KK) belum diproses namun ada 2 pilihan yang Bapak “KS” sebutkan diantaranya : Pertama, status “PD” adalah anak dari bapak “KS” karena bapak “KS” akan melaksanakan upacara meperas . Di mana meperas adalah mengangkat anak yang masih kecil baik itu dari keluarga maupun orang asing yang menggantikan  status  anak  tersebut  menjadi  anak  angkat  sah  secara sekala maupun niskala .  Adanya upacara meperas tersebut mengakibatkan dalam pembuatan Kartu Keluarga (KK), “PW” serta “PD” masih  dalam  1  Kartu  Keluarga  (KK),  “PD”  berstatus  sebagai  anak  bapak  “KS”  dan  “PW”  masih berstatus sebagai anak bapak “KS” dan menurut Ibu Sri Astiti Nada menyebutkan bahwa apabila adanya pengangkatan anak (meperas) maka dalam Kartu Keluarga (KK) “PD” berstatus sebagai anak Bapak “KS” dan dalam Akta Kelahiran tetap berlaku akta kelahiran anak ibu namun berisikan catatan pinggir yang menyebutkan bahwa “KS” telah mengangkat “PD” sebagai anak di mana hal ini sudah diputuskan oleh pengadilan. Kedua, dalam 1 (satu) rumah tersebut ada 2 (dua) Kartu Keluarga (KK) yaitu Kartu Keluarga (KK) Bapak “KS'' dengan istrinya dan Kartu Keluarga (KK) yang ke  2 (dua) yaitu “PW'' dengan “PD”. Maka status “PW '' adalah sebagai kepala keluarga dan “PD '' sebagai anak “PW”. Ketiga, dalam 1 (satu) rumah terdapat 1 (satu) Kartu Keluarga (KK). Dalam Kartu Keluarga (KK) tersebut yang memiliki status sebagai Kepala Keluarga adalah Bapak “KS'' dimana anggotanya terdiri dari istri bapak ks, anak perempuan kedua bapak “KS'', PW berstatus sebagai anak dan PD berstatus sebagai cucu.
Pembuatan Akta Kelahiran yang dipergunakan adalah Akta Kelahiran anak ibu. Di mana hanya tercantum  nama  ibu  beserta  nama  anaknya  saja  tanpa  adanya  nama  ayah  yang  tertera  dalam  akta kelahiran  tersebut.  Apabila  adanya  upacara meperas maka  dalam  akta  kelahiran  tetap  menggunakan akta anak ibu namun berisikan catatan pinggir yang berisi keterangan dari npengadilan bahwa bapak “KS” sudah mengangkat PD sebagai anak.
Kasus  yang  terjadi  di  Desa  Batur  Banjar Tengah,  dimana  “PW”  merupakan sentana  rajeg di keluarganya,  dikarenakan  “PW”  tidak  memiliki  saudara  laki-laki  dan  PW  ditunjuk  oleh  bapaknya sebagai sentana rajeg. Maka dari itu PW dikatakan sebagai pewaris mayorat di keluarganya sehingga ia mengemban kewajiban dan tanggung jawab dalam menghidupi orang tua dan adiknya serta memiliki hak atas harta peninggalan orang tuanya.
Anak  yang  lahir  dari  Perkawinan  keris  yang  dilakukan  oleh  “PW”  di  Desa  Baturiti  Banjar Tengah adalah seorang perempuan, seiring berjalannya waktu apabila “PD” tidak memiliki saudara lagi maka  “PD”  berhak  menjadi  ahli  waris  sama  seperti  ibunya  dahulu  yaitu  sebagai sentana  rajeg di keluarganya.  Namun  hal  ini  dapat  berlaku  apabila  “PT”  sudah  ditunjuk  oleh  “PW”  sebagai sentana rajeg dan “PD” sudah melangsungkan perkawinan nyentana .
“PD  ''  belum  tentu  berhak  mewaris  apabila  “PD  ''  memiliki  saudara  lagi.  Ketentuan  dalam pemilihan ahli waris ditentukan oleh “PW '' dikarenakan “PW '' adalah pewaris dalam keluarga. Apabila bapak KS melaksanakan upacara pemerasan terhadap “PD” maka PW masih berstatus sebagai sentana rajeg di keluarganya.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Penyebab mempelai wanita memilih perkawinan dengan keris yang terjadi di Desa Baturiti Banjar Tengah  diantaranya:  Pihak  calon  mempelai  pria  enggan  bertanggung  jawab,  Pihak  wanita  sudah mengandung kehamilan 4 (empat bulan), Menghindari lahirnya anak bebinjat. Akibat hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan keris diantaranya: Pembuatan Kartu Keluarga (KK) Terdapat 3 pilihan yang dapat  dilakukan  dalam  Pembuatan  Kartu  Keluarga  (KK)  anak  yang  lahir  dari  perkawinan  keris
diantaranya: Pertama, dapat dijadikan 1 (satu) KK dengan kakeknya di mana status anak tersebut adalah sebagai  cucu.  Kedua,  Terdapat  2  Kartu  Keluarga  (KK)  dirumah  tersebut  dimana  kakek  dan  ibunya sama-sama  berstatus  sebagai  kepala  keluarga  dalam  masing-masing  Kartu  Keluarganya  (KK)  dan anaknya  ikut  serta  dalam  Kartu  Keluarga  (KK)  ibunya  yang  berstatus  sebagai  anak.  Ketiga,  karena adanya upacara meperas yang dilakukan oleh kakeknya maka dalam rumah tersebut terdapat 1 Kartu Keluarga (KK), cucunya tersebut ikut serta dalam Kartu Keluarga (KK) kakeknya dimana anak tersebut berstatus sebagai anak. Pembuatan Akta Kelahiran anak itu memiliki hubungan perdata dengan pihak keluarga ibunya saja, maka dalam akta tercantum hanya nama ibu dan anaknya saja. Apabila adanya upacara meperas maka dalam pembuatan akta kelahiran tetap menggunakan akta anak ibu namun diberi catatan pinggir dari pengadilan yang menyatakan bahwa adanya pelaksanaan pengangkatan anak yang dilakukan oleh kakeknya. Anak yang dilahirkan dari perkawinan keris dapat mewaris apabila seiring berjalannya waktu anak tersebut tidak memiliki saudara lagi dan anak tersebut dikukuhkan statusnya sebagai sentana rajeg di keluarga.

## 2. Saran
Berdasarkan hasil penelitian ini pertama mengenai faktor-faktor penyebab mempelai wanita memilih perkawinan keris yang terjadi di Desa Baturiti Banjar Tengah, maka peneliti memberikan saran kepada masyarakat  agar  kedepannya  masyarakat  dapat  menghindari  adanya  hamil  diluar  perkawinan  karena hal tersebut merupakan faktor utama terjadinya perkawinan keris. Kedua mengenai akibat hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan keris baik itu dalam pendaftaran akta kelahiran maupun perdaftaran Kartu  Keluarga  (KK)  serta  dalam  hal  mewaris.  Anak  yang  lahir  dalam  perkawinan  keris  memiliki hubungan  perdata  dengan  pihak  keluarga  ibunya  saja  maka  dengan  adanya  hal  itu  membawa kesenjangan sosial bagi anak dan ibunya karna tidak adanya sosok ayah dalam keluarga tersebut. Maka peneliti  memberikan  saran  kepada  pemerintah  dengan  membuat  inovasi  baru  mengenai  peraturan perundang-undangan terkait perkawinan secara terperinci agar adanya suatu kepastian hukum mengenai perkawinan. Baik itu dikemas dalam peraturan hukum nasional maupun hukum adat.
Untuk  para  peneliti  berikutnya  agar  kedepannya  karya  ilmiah  yang  ditulis  oleh  peneliti  dapat disempurnakan  dan  dapat  dikaji  dalam  bentuk  karya  ilmiah  yang  kongkrit  dan  terpercaya  sehingga terciptanya suatu karya ilmiah yang lengkap dan terperinci dan bagi para pembaca yang membaca karya ilmiah  tersebut  dapat  dipakai  sebagai  titik  acuan  dalam  menyelesaikan  suatu  perkara  seperti  kasus adanya  perkawinan  keris  yang  membawa  akibat  hukum  bagi  anak  yang  dilahirkan  di  Desa  Baturiti Banjar Tengah.

## DAFTAR BACAAN
Anom,  I.  G.  N.,  &  Artajaya,  I.  W.  E.  (2019).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Perempuan  Dalam  Perkawinan Dengan  Simbul  Keris  Perspektif  UU  No.  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan. Jurnal  Hukum  Saraswati , Vol.1 (2). Atmadja, I. D. G., & Budiartha, I. N. P. (2018). Teori-Teori Hukum . Malang: PT. Citra Intrans Selaras. Isnaini,  E.  (2013).  Kedudukan  Hukum  Bagi  Anak  yang  Lahir  Karena  Kawin  Hamil  (Married By  Accident)  di Tinjau Dari Hukum Islam dan Hukum Perdata. Jurnal Independent , Vol.1 (2).
Basri,  H.,  Wahab,  A.  A.,  &  Sarong,  A.  H.  (2020).  Perspektif  Wasiat  Wajibah  terhadap  Anak  Tiri  (Kajian Persamaan Hak dengan Anak Angkat). Jurnal Ilmu Hukum , Vol. 2 (3).
Karaluhe, S. S. (2016). Kedudukan Anak Angkat dalam Mendapatkan Harta Warisan Ditinjau dari Hukum Waris. Lex Privatum , Vol.4 (1).
Kristina, L. D., Sudiatmaka, K., & Hartono, M. S. (2021). Kedudukan dan Hak Mewaris Anak dalam Perkawinan Nyentana  menurut  Hukum  Adat  Bali  (Studi  Kasus  di  Desa  Perean,  Kecamatan  Baturiti,  Kabupaten Tabanan). Jurnal Komunitas Yustisia , Vol.4 (2).
Putra,  I.  G.  N.  B.  P.,  Budiono,  A.  R.,  &  Susilo,  H.  (2020).  Hak  Mewaris  Anak  Luar  Kawin  Berdasarkan Pengangkatan oleh Kakeknya Menurut Hukum Waris Adat Bali. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan , Vol.5 (1). Sudarsana, I. B. P. (2002). Ajaran agama Hindu makna upacara perkawinan Hindu . Denpasar : Yayasan Dharma Acarya . Sujana,  I.  N.  (2015). Kedudukan  Hukum  Anak  Luar  Kawin  dalam  Perspektif  Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 . Magister Ilmu Hukum. Universitas Warmadewa. Wedana, I. M. N., Ardana, P. S., & Surata, I. N. (2021). Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang  Perkawinan  Dalam  Pelaksanaan  Kawin  Keris  Di  Desa  Adat  Beratan  Samayaji  Juga  Telah Dilakukan. Jurnal Fakultas Hukum UNIPAS , Vol.9 (1).
Widiyantini, N. L. A. S. (2021). Perkawinan Keris Menurut Hukum Adat Di Dusun Pancoran Desa Panji Anom Dalam  Perspektif  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  Tentang  Perkawinan .  Fakultas  Hukum. Universitas Pendidikan Ganesha.