## ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN INDUSTRI DAN DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA PROVINSI JAWA BARAT
Anah Furyanah 1) & Sulistiyani 1)
1.2) dosen universitas pamulang, email : anahfuryanah@yahoo.co.id
Vol.2, No.3, Mei 2019
EPS, DPS, Stock Price, and Sector Contructions Company.
C33, G20, G23, N65
130 – 145 Adapan  Tujuan  Penelitian  Menganalisis  pengaruh  pertumbuhan  industri terhadap  penyerapan  tenaga  kerja  di  Provinsi  Jawa  Barat.  Menganalisi pengaruh  desentralisasi  fiskal  terhadap  penyerapan  teaga  kerja  di  Jawa Barat.  Menganalisis  pengaruh  pertumbuhan  industri  dan  desentralisasi fiskal secara bersama-sama terhadap penyerapan tenaga kerja.
Metode  analisis  yaitu  estimasi  model  regresi  dengan  pengunaan data time series.  Lokasi  penelitian  berada  di  Provinsi  Jawa  Barat.Hasil  penelitian  ini adalah  pertumbuhan  industry  berpengaruh  secara  parsial  terhadap penyerahan  tenaga  kerja.  Desentralisasi  fiskal  berpengaruh  secara  parsial terhadap penyerapan tenaga kerja di Jawa Barat. Pertumbuhan industri dan desentralisasi  fiskal  berpengaruh  secara  simultan  dan  signifikan  terhadap penyerapan tenaga kerja.
Research  Objectives  Analyze  the  influence  of  industrial  growth  on employment  in  West  Java  Province.  Analyzing  the  effect  of  fiscal decentralization  on  the  absorption  of  workforce  in  West  Java.  Analyze  the influence  of  industrial  growth  and  fiscal  decentralization  together  on employment.
The  analytical  method  is  the  estimation  of  the  regression  model with  the  use  of  time  series  data.  The  research  location  is  in  West  Java Province.  The  results  of  this  study  are  that  industrial  growth  has  a  partial effect  on  labor  surrender.  Fiscal  decentralization  has  a  partial  effect  on employment in West Java. Industrial growth and fiscal decentralization have a simultaneous and significant effect on employment.

## A. Pendahuluan
Sektor  Industri  merupakan  salah  satu  sektor  yang  berperan  penting  dalam pembangunan nasional. Kontribusi sektor Industri terhadap pembangunan nasional dari tahun ke tahun menunjukkan kontribusi  yang  signifikan.  Peranan  Sektor Industri  dalam Pembangunan  Ekonomi  Nasional  dapat  ditelusuri  dari  kontribusi  masing-masing subsektor  terhadap  Laju  Pertumbuhan  Ekonomi  Nasional  atau  terhadap  produk domestik bruto. Pada negara-negara berkembang, peranan sektor industri menunjukkan kontribusi  yang  semakin  tinggi.  Peran  sektor  industri  pada  pembentukan  PDRB  Jawa Barat  cukup  tinggi  dan  mengalami  peningkatan  pada  tahun  2014.  Dengan berkembanganya  sektor  industri,  aktivitas  di  sektor-  sektor  lain  akan  turut  meningkat. Karena  sektor  industri  membutukan  pasokan  bahan  baku  baik  dari  sektor  pertanian maupun dari sektor lainnya, termasuk hasil dari sektor industri itu sendiri.
Hampir 60 persen industri pengolahan di Indonesia berlokasi di Jawa Barat. Dari 74  kawasan  industri  yang  tersebar  di  Indonesia,  40  industri  terletak  di  Jawa  Barat. Lokasi  kawasan  industri  di  Jawa  Barat  yang  akan  dikembangkan  antara  lain  di Kabupaten  Karawang,  Purwakarta,  Majalengka,  dan  Bekasi  namun  bukan  menjadi prioritas  nasional  untuk  dikembangkan  (Pengembangan  Reguler),  BPS  Jawa  Barat 2015.
Pada  akhir  tahun  2010  tercatat  terdapat  6.029  perusahaan/industri  besar  dan sedang.  Dari  tahu  2010  sampai  dengan  tahun  2014  perkembangan  industri  besar  dan sedang  yang  tercatat  dalam  direktori  industri  di  jawa  barat  mengalami  tren  meningkat, hanya  pada  tahun  2011  terjadi  penurunan  jumlah  industri  besar  dan  sedang  yaitu tercatat  turun  sebesar  2,79  persen  dari  tahun  2010  menjadi  5.861  perusahaan/usaha. Selanjutnya  pada  tahun  2012  sampai  dengan  2014  jumlah  idustri  besar  dan  sedang terus  mengalami  peningkatan,  dan  peningkatan  yang  paling  tinggi  terjadi  pada  tahun 2013  yakni  meningkat  sebesar  6,69  persen  dari  tahun  sebelumnya  atau  meningkat sebanyak 405 perusahaan. Pada tahun 2014 jumlah industri besar dan sedang di Jawa Barat sudah berkembang menjadi 110,02 persen dari kondisi pada tahun 2010. Table.1. Jumlah Perusahaan Industri di Jawa Barat (2010-2014)
Tahun 2010 2011 2012 2013 2014 Jumlah Perusahan 6.029 5.861 6.052 6.457 6.633 Indek Perkembangan(%) 100 97,21 103,38 107,10 110,02 Pertumbuhan (%) -2,79 3,26 6,69 2,73
Sumber : Statistik Industri Besar dan Sedang Jawa Barat 2014.
Suatu  daerah  dianggap  maju  jika  kelompok  sektor  sekunder  menjadi  penopang bingkai  perekonomiannya.  Industri  manufaktur  merupakan  salah  satu  penopang perekonomian  yang  dianggap  tangguh.  Keberadaan  dan  keberlanjutan  industri manufaktur  memegang  peranan  yang  kuat  karena  mengakar  di  masyarakat.  Sektor industri manufaktur, baik Industri Besar Sedang (IBS) maupun Industri Mikro Kecil (IMK) perannya  tidak  begitu  besar  dalam  pembentukan  ekonomi  daerah,  namun  berperan dalam menciptakan  lapangan kerja dan  pemerataan  pendapatan.  Jumlah  unit  usaha  di sektor  industri  besar  dan  menengah  Jawa  Barat  tahun  2013  terbesar  adalah  di Kabupaten  Sukabumi  yaitu  15.782  perusahaan,  sementara  penyerapan  tenaga  kerja terbesar  adalah  di  Kabupaten  Karawang  yaitu  405.246  orang  tenaga  kerja,  BPS  Jawa Barat, 2015.
Pada  akhir  tahun  2014  terdapat  sekitar  1.545.457  orang  yang  bekerja  di perusashaan industri besar dan sedang di Jawa Barat. Jumlah tersebut sudah termasuk pekerja  sektor  produksi  yaitu  pekerja  yang  langsung  bekerja  di  dalam  proses  produksi dan  pekerja  administrasi  dan  penunjang  lainnya  yaitu  pekerja  selain  pekerja  produksi
seperti pimpinan perusahaan, staf direksi, pegawai administrasi, keuangan, pemasaran, kebersihan dan lain sebagainya.
Tabel 2.  : Banyaknya Pekerja Industri di Jawa Barat 2010 – 2014 Tahun 2010 2011 2012 2013 2014 Pekerja 1.269.108 1.325.532 1.427.004 1.458.467 1.545.457 Indeks Perkembangan (%) 100 104.45 112.44 114.92 121.78 Pertumbuhan (%) 4.45 7.66 2.20 5.96
Sumber : Statistik Industri Besar dan Sedang Jawa Barat 2014, buku 2
Dari  tabel  tersebut  diatas  dapat  dilihat  jumlah  tenaga  kerja  yang  diserap  oleh perusahaan industri besar dan sedang dari tahun 2010 hingga tahun 2014 menunjukkan trend  terus  meningkat.  Bahkan  pada  tahun  2014  jumlah  tenaga  kerja  yang  terserap industri  besar  dan  sedang  mencapai  121,78  persen  dibandingkan  kondisi  tahun  2010, yakni sebesar 1.545.457 orang pekerja.
Berdasarkan  kebijakan  pemerintah  tentang  desentralisasi  fiskal  pasti  akan membuka  peluang  untuk  masing-masing  daerah  untuk  mandiri  sehingga  akan  lebih maksimal dalam  pengelolaan daerahnya sendiri. Hal ini akan membuka peluang usaha untuk  masyarakat  setempat  dalam  kaitannya  dengan  tenaga  kerja  setempat.  Berbagai sektor  akan  berkesempatan  untuk  membuka  peluang  usaha  dengan  adanya  dampak dari desentralisasi fiskal tersebut. Maka dengan banyaknya sektor usaha yang bergerak akan berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Barat.
Menurut Badan Pusat Statistik (2011) dalam dua tahun terakhir, tingkat kemiskinan telah menurun  relatif  signifikan  pada  sebagian  besar  provinsi.  Demikian  pula,  tingkat pengangguran di sebagian besar daerah telah mengalami penurunan yang relatif cukup signifikan.  Di  samping  itu,  dalam  lima  tahun  terakhir  telah  terjadi  peningkatan pemerataan  pembangunan  daerah  yang  tercermin  dari  semakin  membaiknya  indikator statistik pemerataan PDRB antar provinsi.
Berdasarkan  gambaran  ekonomi  Provinsi  Jawa  Barat  pada  tahun  2016,  sektor industri    ternyata  masih  memberikan  kontribusi  terhadap  penyerapan  tenaga  kerja. Sektor  Industri  di  Provinsi  Jawa  Barat  didukung  oleh  berbagai  hal  termasuk  letak  yang sangat  strategis,  kekayaan  alam  yang  luas  dan  beragam  sehingga  memberikan peningkatan  nilai  tambah  ekonomi  terhadap  sektor  industri  yang  ada  di  Provinsi  Jawa Barat.  Selain  itu  dengan  adanya  desentralisasi  fiskal  maka  kebijakan  pengelolaan perekonomian  dikelola  maksimal  oleh  Provinsi  Jawa  Barat  dan  hal  tersebut  akan memberikan  kontribusi  terhadap  peningkatan  sektor  ekonomi  sehingga  dapat memberikan kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja.
Berdasarkan  penjelasan-penjelasan  di  atas,  dapat  dilihat  bahwa  pertumbuhan industri  dan  desentralisasi  fiskal  memiliki  peranan  dalam  upaya  penyerapan  tenaga kerja di Provinsi Jawa barat. Maka dari itu penulis sangat tertarik untuk mengambil judul mengenai  “Pengaruh  Pertumbuhan  Industri  Dan  Desentralisasi  Fiskal  Terhadap Penyerapan Tenaga Ker ja Di Provinsi Jawa Barat”.

## B. Perumusan Masalah
1.  Bagaimana  pengaruh  laju  pertumbuhan  industri  terhadap  penyerapan  tenaga kerja di Provinsi Jawa Barat?
2.  Bagaimana  pengaruh  desentralisasi  fiskal  terhadap  penyerapan  tenaga  kerja  di Provinsi Jawa Barat?
3.  Bagaimana  pengaruh  laju  pertumbuhan  industri  dan  desentralisasi  fiskal terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Barat?

## C. Tujuan Penelitian
Tujuan  penelitian  mengacu  pada  latar  belakang  dan  rumusan  masalah  penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1.  Menganalisis  pengaruh  laju  pertumbuhan  industri  terhadap  penyerapan  tenaga kerja di Provinsi Jawa Barat.
2.  Menganalisis  pengaruh  desentralisasi  fiskal  terhadap  penyerapan  tenaga  kerja  di Provinsi Jawa Barat.
3.  Menganalisis Pengaruh laju pertumbuhan industri dan desentralisasi fiskal terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Barat.

## D. Landasan Teori

## 1.  Industri
Menurut  Badan  Pusat  Statistika  (2015)  industri  merupakan  kegiatan  ekonomi yang  melakukan  kegiatan  perubahan  barang  jadi  dan  barang  yang  belum  bernilai menjadi  barang  yang  nilainya  lebih  dan  layak.  Perusahaan  atau  usaha  industri  adalah suatu unit (kesatuan) usaha yang melakukan kegiatan ekonomi, bertujuan menghasilkan barang  atau  jasa,  terletak  pada  suatu  bangunan  atau  lokasi  tertentu,  dan  mempunyai catatan administrasi tersendiri mengenai produksi dan struktur biaya serta ada seorang atau lebih yang bertanggung jawab atas usaha tersebut.

## 2.  Tenaga Kerja
Menurut  Djojohadikusumo  (Misbach,  2011)  tenaga  kerja  adalah  semua  orang yang  bersedia  sanggup  bekerja,  termasuk  mereka  yang  menganggur  meskipun bersedia dan sanggup bekerja dan mereka yang menganggur terpaksa akibat tidak ada kesempatan kerja.  Untuk menggolongkan penduduk  dalam  golongan tenaga kerja  atau bukan  tenaga  kerja,  dapat  dilihat  dari  kemampuan  seseorang  untuk  melakukan  suatu pekerjaan.  Semua  penduduk  yang  memiliki  kemampuan  untuk  melakukan  aktivitas bekerja dapat digolongkan dalam kelompok tenaga kerja.

## 3.  Kesempatan Kerja
Menurut Badan Pusat Statistik (2015), yang dimaksud dengan kesempatan kerja adalah banyaknya orang yang dapat tertampung untuk bekerja pada suatu perusahaan atau instansi.

## 4.  Penyerapan Tenaga Kerja
Menurut  Todaro  dikutip  dalam  Karib  (2012)  penyerapan  tenaga  kerja  adalah diterimanya  para  pelaku  tenaga  kerja  untuk  melakukan  tugas  sebagaimana  mestinya atau  adanya  suatu  keadaan  yang  menggambarkan  tersedianya  pekerja  atau  lapangan pekerjaan untuk diisi oleh pencari kerja.

## 5.  Desentralisasi Fiskal
Penerapan    otonomi    dan    desentralisasi    fiskal    ditandai    dengan diberlakukannya    U  No.  22  Tahun  1999  dan  UU  No.  25  Tahun  1999  pada  1  Januari 2001.  Dalam  perjalanannya  kedua  undang-undang  tersebut  menimbulkan  beberapa permasalahan  yang  kemudian  diperbaiki  oleh  pemerintah  melalui  revisiundang-undang tersebut  menjadi  UU  No.  32  Tahun  2004  dan  UU  No.  33  Tahun  2004  tentang perimbangan    keuangan    pusat  dan  daerah  yang  diberlakukan    pada  bulan  desember 2004  (RPJMN  2004-2009).  Dalam      UU      No.      32      Tahun      2004,      desentralisasi diartikan   sebagai penyerahan   wewenang   pemerintah,   oleh   pemerintah   (pusat)
kepada      daerah  otonom  untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan  pemerintahan  dalam sistem Negara Kesatan Republik Indonesia.
Gambar 1 : kerangka konseptual
Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, kajian teori, dan penelitian sebelumnya maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :
1.  Pertumbuhan  Industri  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Barat.
2.  Desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja  di Provinsi Jawa Barat.
3.  Pertumbuhan industri dan desentralisasi berpengaruh positif  secara bersama-sama secara signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Jawa Barat.

## E. Metodologi

## 1.  Sampel dan Pengumpulan Data
Penelitian  ini merupakan    penelitian  deskriptif kuantitatif, analisis  data sekunder mengenai  pengaruh  pertumbuhan  industri  dan  desentralisasi  fiskal  terhadap penyerapan  tenaga  kerja  sektor  industri  di  Provinsi  Jawa  Barat.  Jenis  data  yang digunakan dalam penelitian ini adalah data time series yang meliputi 27 kabupaten/kota di  seluruh  wilayah  Provinsi  Jawa  Barat  dengan  periode  waktu  yang  diambil  adalah  5 tahun  yaitu  dari  tahun  2012  sampai  dengan  2016.  Penelitian  ini  menggunakan  data sekunder yang bersumber dari BPS Jawa Barat.

## 2.  Analisis Data
Metode    analisis    yang    digunakan      dalam    peneltian    ini    adalah    analisis kuantitatif digunak an  untuk  menganalisa  informasi  kuantitatif,  yaitu  estimasi  model regresi  dengan  pengunaan  data  time  series  dan  uji  asumsi  klasik  serta  pengujian hipotesis dengan menggunaan uji t dan uji f.

## F.  Hasil dan Pembahasan

## 1.  Deskripsi Data
1)  Data Pertumbuhan Industri
Pengelompokan  kategori  sektor  industri  manufaktur  ini  semata-mata  hanya didasarkan  kepada  banyaknya  tenaga  kerja  yang  bekerja  di  perusahaan  industri tersebut,  tanpa  memperhatikan  apakah  perusahaan    industri  ini    menggunakan  mesin atau  tidak  serta  tanpa  memperhatikan  besarnya  modal  atau  aset  perusahaan  itu. Kategori usaha ini adalah sebagai berikut:
Pertumbuhan industri
Desentralisasi fiskal
Penyerapan tenaga kerja

## Tabel 5.1. Kategori Indikator Usaha
Kategori Jumlah Tenaga Kerja Besar Sedang Kecil Rumah Tangga 100 orang atau lebih 20 s.d. 99 orang 5 s.d. 19 orang 1 s.d. 4 orang
Sumber: BPS Jawa Barat
Tabel 5.2 Golongan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)
Golongan Deskripsi Sektor Industri Pengolahan
10 Industri Makanan 11 Industri Minuman 12 Industri Pengolahan Tembakau 13 Industri Tekstil 14 Industri Pakaian Jadi 15 Industri Kulit, Barang Dari Kulit, Dan Alas Kaki 16 Industri Kayu, Barang-Barang Dari Kayu (Tidak Termasuk Furnitur),  Dan  Barang-Barang  Anyaman  Dari  Rotan, Bambu, Dan Sejenisnya 17 Industri Kertas, Barang Dari Kertas 18 Industri Pencetakan Dan Reproduksi Media Rekaman 19 Industri  Produk  Dari  Batu  Bara  Dan  Pengilangan  Minyak Bumi 20 Industri Kimia Dan Barang Dari Bahan Kimia 21 Industri  Farmasi,  Produk  Obat  Kimia  Dan  Obat Tradisional 22 Industri Karet, Barang Dari Karet Dan Plastik 23 Industri Barang Galian Bukan Logam 24 Industri Logam Dasar 25 Industri Barang Logam, Bukan Mesin Dan Peralatannya 26 Industri Komputer, Barang Elektronik Dan Optik 27 Industri Peralatan Listrik 28 Industri Mesin Dan Perlengkapannya Ytdl 29 Industri Kendaraan Bermotor, Trailer Dan Semi Trailer 30 Industri Alat Angkutan Lainnya 31 Industri Furnitur 32 Industri Pengolahan Lainnya 33 Jasa Reparasi Dan Pemasangan Mesin Dan Peralatan
Sumber: BPS Jawa Barat
Perkembangan  industri  besar  dan  sedang  yang  tercatat  dalam  direktori  industri di Jawa Barat dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015  mengalami tren peningkatan. Pada  akhir  tahun  2011  tercatat  terdapat  5.861  perusahaan/usaha  industri  besar  dan sedang.  Peningkatan    yang  paling  tinggi  terjadi  pada  tahun  2013  yakni  dimaksud merupakan  selisih  antara  perusahaan  yang  baru  berdiri  dan  perusahaan  yang  baru tutup  atau  berubah  kategori  dari  usaha  industri  besar/sedang  menjadi  industri  kecil pada  tahun  survei  tersebut  dilaksanakan.  meningkat  sebesar  6,69  persen  dari  tahun
sebelumnya  atau  meningkat  sebanyak  405  perusahaan.  Pada  tahun  2015  jumlah industri besar  dan  sedang  di  Jawa  Barat  sudah  berkembang  17,28  persen  dari kondisi pada tahun 2011 menjadi 6.874 perusahaan.
Tabel 5.3. Jumlah Perusahaan Industri di Jawa Barat 2012-2016
Tahun Jumlah Perusahaan Pertumbuhan (%) 2011 5861 - 2012 6052 3,26 2013 6457 6,69 2014 6633 2,73 2015 6874 3,63 2016 6633 -3,5 Sumber: BPS Jawa Barat

## 2)  Data Desentralisasi Fiskal
Penerimaan  daerah  dalam  struktur  laporan  keuangan  terdiri  atas  pendapatan daerah  dan  pembiayaan  daerah  dimana  pendapatan  daerah  bersumber  dari Pendapatan asli daerah, Dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pada  penelitian  ini  data  desentralisasi  fiskal  dibatasi  hanya  pada  data  pendapatan Asli daerah yang menjadi acuan dalam uji statistik.
Penerimaan  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Jawa  Barat  yang  berasal  dari Pendapatan  Daerah  bila  dibandingkan  secara  series  dalam  periode  tahun  2012-2016* mengalami pertumbuhan yang meningkat  dari tahun ke tahun. Tahun 2012 pendapatan Pemerintah  sampai  tahun  2014  meningkat  lagi  menjadi  Rp.  22.310,95  milyar.  Tahun 2015  pendapatan  daerah  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Barat  mencapai  Rp.  23.814,83 milyar. Jika dilihat dari lajunya, maka laju pertumbuhan pendapatan Pemerintah Provinsi Jawa  Barat  di  tahun  2015  adalah  laju  paling  rendah.  Walaupun  lajunya  melambat, namun  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Barat  mampu  tumbuh  sebesar  6,74  persen  di  tahun 2015.
Dalam APBD  Provinsi  Jawa  Barat  tahun  2016  dianggarkan  pendapatan  daerah sebesar Rp. 26.806,86 milyar mengalami kenaikan 12,56 persen dibandingkan realisasi pendapatan  daerah  tahun  2015.  Kenaikan  ini  mengartikan  bahwa  Pemerintah  Provinsi Jawa  Barat,  merasa  optimis  dengan  menganggarkan  pendapatan  daerah  dalam APBD 2016 yang lebih besar dari realisasi pendapatan pada tahun 2015. Kondusifnya kondisi Jawa  Barat  secara  keseluruhan  sangat  mendukung  tingkat  kepercayaan  pemerintah dalam upaya penggalian potensi daerah.
Tabel  5.4.  Realisasi  Penerimaan  Pemerintah  Provinsi  Dan  Kabupaten/Kota  Jawa  Barat 2012-2016 (dalam Ribuan)
Jenis Penerimaan Provinsi Jawa Barat Receipt Items 2012 2013 2014 2015 *) 2016 *) [3] [4] [5] [6] [7] A PENDAPATAN DAERAH 16.878.128. 995,00 19.237.611 310,00 22.310.953.031,2 3 23.814.831.622, 95 26.806.857.28 0,96 Local Government Revenue 12.360.109.8 70,00. 1 Pendapatan Asli Daerah 9.982.917.4 15,00 15.038.153.309,9 2 15.837.707.187, 07 16.180.205.53 1,87
Original Local
Government
Revenue
1.1 Pajak Daerah 9.149.214.3 30,00 11 236.145.855, 00 13.753.760.402,6 5 14.617.071.393, 16 14.930.507.75 4,94 Local Taxes 1.2 Retribusi Daerah 57.326.324, 00 63.654.936,0 0 70.081.405,58 73.404.322,72  66.269.808,22 Local Retributions 1.3 Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan 232.647.37 7,00 261.601.089, 00 304.380.444,82  281.661.628,12 310.065.559,4 6 Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Income of
Regional Government Corporate and Management of
Separated Reg. Government Wealth 1.4 Lain-lain PAD yang Sah 543.729.38 4,00 798.707.990, 00 909.931.056,87  865.569.843,07 873.362.409,2 5 Other Original Local Government Revenue 2 Dana Perimbangan 2.832.746.6 09,00 2.950.532.54 6,00  3.260.505.636,02 2.506.877.511,8 4 10.594.918.22 0,73 Balanced Budget 2.1 Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak/Sumber Daya Alam 1.514.429.5 69,00 1.398.007.48 5,00  1.494.604.220,02 1.184.319.132,8 4 1.600.468.149, 73 Tax Share/Non Taxe/Natural Resources 2.2 Dana Alokasi Umum 1.269.960.7 60,00 1.472.453.01 1,00  1.687.686.386,00 1.303.654.355,0 0 1.247.045.751, 00 General Alocation Funds 2.3 Dana Alokasi Khusus 48.356.280, 00 80.072.050,0 0 78.215.030,00 18.904.024,00 7.747.404.320, 00 Special Alocation Funds 3 Lain-lain Pendapatan yang Sah 4.062.464.9 71,00 3.926.968.89 4,00  4.012.294.085,29 5.470.246.924,0 4  31.733.528,37 Other Legal Revenue B PEMBIAYAAN DAERAH 3.003.186.5 59,00 2.934.630.84 4,00  3.494.683.941,80 4.551.871.624,7 1 2.600.000.000, 00
Local
Government
Financing
JUMLAH/Total 19.881.315. 554,00 22.172.242.1 54,00 25.805.636.973,0 3 28.366.703.247, 66 29.406.857.28 0,96
*)  Data APBD Sumber: BPS Jawa Barat Pada periode awal realisasi pendapatan daerah tumbuh positif sebesar 52,69 persen, sedangkan  di  tahun  2015  hanya  tumbuh  10,35  persen.  Demikian  pula  dengan pendapatan asli daerah (PAD). Laju PAD Pemerintah Provinsi Jawa Barat di tahun 2015 adalah  laju  terendah  yaitu  5,32  persen.  Demikian  pula  dengan  PAD  Jawa  Barat  tahun 2016 diperkirakan hanya tumbuh 2,16 persen

## 3)  Data Penyerapan Tenaga Kerja

## Tabel 5.5. Data penyerapan Tenaga Kerja
Tahun Pekerja Indeks Perkembangan % Pertumbuhan % 2011 1.325.532 100 - 2012 1.427.004 107,66 7,66 2013 1.458.467 110,03 2,20 2014 1.545.457 116,59 5,96 2015 1.588.155 119,81 2,76 2016 1.722.663 128,28 8,47
Sumber : BPS Jawa Barat
Jumlah tersebut sudah termasuk pekerja sektor produksi yaitu pekerja yang langsung bekerja di dalam proses produksi dan pekerja administrasi dan penunjang lainnya yaitu pekerja  selain  pekerja  produksi  seperti  pimpinan  perusahaan,  staf  direksi,  pegawai administrasi, keuangan, pemasaran, kebersihan dan lain sebagainya.
a)  Analisis Data 1.  Uji Asumsi Klasik 1)  Uji Normalitas Hasil uji normalitas menggunakan eviews
0 1 2 3 -20000 -10000 0 10000 Series: Residuals
Sample 2012 2016 Observations 5 Mean 1.40e-10 Median 366.0585 Maximum 14382.35 Minimum -23427.33 Std. Dev. 15075.65 Skewness -0.670092 Kurtosis 2.204981 Jarque-Bera 0.505864 Probability 0.776521
Sumber: Pengolahan data tahun 2018 Rumusan Hipotesis: H0 : Data berasal dari populasi berdistribusi normal H1 : Data berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal Kriteria pengujian sebagai berikut.
 Tolak H0 apabila nilai probability < 0,05 berarti distribusi sampel tidak normal.
 Terima H0 apabila nilai probability > 0,05 berarti distribusi sampel adalah normal.
Berdasarkan  hasil  perhitungan  pada  Tabel  18  di  atas,  didapat  angka  probability untuk semua variabel yaitu 0,0776521 lebih besar dari  0,05 maka H0 diterima dengan kata lain distribusi data  semua variabel adalah normal.
2)  Uji Heterokedastisitas Hasil uji heterokedastisitas menggunakan eviews
Heteroskedasticity Test: Glejser F-statistic 1.128736 Prob. F(2,2) 0.4698 Obs*R-squared 2.651188 Prob. Chi-Square(2) 0.2656 Scaled explained SS 1.088809 Prob. Chi-Square(2) 0.5802
Test Equation: Dependent Variable: ARESID Method: Least Squares Date: 09/13/18   Time: 01:26 Sample: 2012 2016 Included observations: 5
Variable Coefficient  Std. Error t-Statistic Prob. C 45656.24 24309.34 1.878136 0.2011 PERTUMBUHAN_INDUSTRI -2.181408  3.291925 -0.662654 0.5757 DESENTRALISASI_FISKAL -1.38E-09  2.17E-09 -0.636293 0.5897 R-squared 0.530238 Mean dependent var 10676.38 Adjusted R-squared 0.060475 S.D. dependent var 9208.364 S.E. of regression 8925.583 Akaike info criterion 21.31494 Sum squared resid 1.59E+08      Schwarz criterion 21.08060 Log likelihood -50.28735      Hannan-Quinn criter. 20.68600 F-statistic 1.128736 Durbin-Watson stat 3.465083 Prob(F-statistic) 0.469762
Sumber: Pengolahan data tahun 2018 Adapun hipotesis yang akan diuji sebagai berikut.
H¬0 :  Tidak ada hubungan yang sistematik antara variabel yang menjelaskan  dan nilai mutlak dari residualnya.
H1 :  Ada hubungan yang sistematik antara variabel yang menjelaskan dan nilai mutlak dari residualnya.
Kriteria pengujian sebagai berikut. Apabila  nilai Pro.Chi Square lebih besar dari 0,05,  maka  dapat  dinyatakan  tidak  terjadi  heteroskedastisitas  di  antara  data pengamatan  tersebut,yang  berarti  menerima  H0,  dan  sebaliknya  apabila  nilai  pro.chi square lebih kecil dari  0,05, maka dapat dinyatakan terjadi heteroskedastisitas di antara data pengamatan tersebut,yang berarti menolak H0.
Berdasarkan ringkasan hasil perhitungan pada Tabel  di atas menunjukan bahwa nilai  Pro.Chi  Square  hubungan  antara  variabel  bebas  dengan  residual  absolutnya 0,2656    jauh  lebih  besar  dari  0,05,  oleh  karena  itu  H0  yang  menyatakan  tidak  ada hubungan antara variabel bebas dengan residual absolutnya diterima. Hasil hipotesis ini dapat  disimpulkan  bahwa  data  yang  diperoleh    tidak    terdapat  adanya heteroskedastisitas.
3) Uji Autokorelasi Hasil uji autokorelasi menggunakan eviews Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic 0.234308 Prob. F(1,1) 0.7130 Obs*R-squared 0.949147 Prob. Chi-Square(1) 0.3299
Test Equation: Dependent Variable: RESID Method: Least Squares Date: 09/13/18   Time: 01:35 Sample: 2012 2016 Included observations: 5 Presample missing value lagged residuals set to zero.
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. PERTUMBUHAN_IND USTRI 4.185314 13.22679 0.316427 0.8049 DESENTRALISASI_FI SKAL -2.31E-09 8.13E-09 -0.283911 0.8239 C 1559.224 73984.88 0.021075 0.9866 RESID(-1) -0.584826 1.208184 -0.484054 0.7130 R-squared 0.189829 Mean dependent var 1.40E-10 Adjusted R-squared -2.240682 S.D. dependent var 15075.65 S.E. of regression 27139.03 Akaike info criterion 23.24590 Sum squared resid 7.37E+08 Schwarz criterion 22.93345 Log likelihood -54.11474 Hannan-Quinn criter. 22.40731 F-statistic 0.078103 Durbin-Watson stat 2.322897 Prob(F-statistic) 0.962666
Sumber: Pengolahan data tahun 2018
Untuk melakukan uji autokorelasi diperlukan adanya  rumusan hipotesis sebagai berikut.
H0 : Tidak terjadi adanya autokorelasi di antara data pengamatan. H1 : Terjadi adanya autokorelasi di antara data pengamatan. Kriteria pengambilan keputusannya sebagai berikut:
Kriteria  pengujian  apabila  nilai  statistik  Durbin-Watson  >  DU  maka  dapat  dinyatakan bahwa data pengamatan tersebut tidak memiliki autokorelasi.
Berdasarkan  hasil  analisis  menunjukan  bahwa  nilai  Durbin-Watson  sebesar  2,322897; nilai tersebut lebih besar dari DU= 1,40015, dengan demikian H0 dapat  diterima dan menolak  H1,  sehingga  dapat  disimpulkan,  bahwa  tidak  terjadi  autokorelasi  di  antara data pengamatan.
4)  Uji Multikolinieritas Hasil Uji multikolonieritas menggunakan eviews
Variance Inflation Factors Date: 09/13/18   Time: 01:38 Sample: 2012 2016 Included observations: 5
Coefficient Uncentered Centered Variable Variance VIF VIF PERTUMBUHA N_INDUSTRI 61.83138 37.59251 1.645276 DESENTRALIS  2.67E-17 58.32203 1.645276
ASI_FISKAL C 3.37E+09 37.08884 NA
Sumber: Pengolahan data tahun 2018
Untuk  melakukan  uji  multikolinearitas  diperlukan  adanya    rumusan  hipotesis  sebagai berikut.
H0 : Tidak terdapat hubungan antar variabel independen. H1: Terdapat hubungan antar variabel independen. Kriteria pengambilan keputusannya sebagai berikut.
Apabila  nilai Centered VIF¸< 10 maka dapat dinyatakan tidak terjadi  multikolinieritas diantara  variabel  independen,  sebaliknya  apabila  nilai  Centered  VIF  >  10  maka dinyatakan  terjadi  multikolinieritas  diantara  variabel  independennya.  Hasil  analisis menunjukan  nilai  Centered  VIF  untuk  semua  variabel  1,645276  <  10  yang  artinya  H0 diterima Tidak terdapat hubungan multikolonieritas  antar variabel independen
2.   Uji Hipotesis (Regresi Linier Berganda)
Sumber: Pengolahan data tahun 2018
Berdasarkan  analisis dengan menggunakan Eviews diperoleh sebagai berikut. 1.  Konstanta a sebesar 947616.7 dan koefisien b 1 = 40.01115; serta b 2 = 2.23E-08; sehingga persamaan regresi bergandanya m enjadi : Ŷ = 947616.7  + 40.01115X1 + 2.23E-08X2. Konstanta a sebesar menyatakan 947616.7  bahwa jika tidak ada nilai variabel    pertumbuhan  industri  dan  desentralisasi  fiskal  (  X  =  0  )  maka  rata-rata nilai penyerapan tenaga kerja sebesar 947616.7.
2.  Koefisien regresi (b) untuk X1 sebesar 40.01115 berarti bahwa perubahan pada nilai variabel  pertumbuhan  industri  (X1)  sebesar  satu  point  dan  variabel  independent lainnya  tetap  (dikontrol),  maka  tingkat  variabel  penyerapan  tenaga  kerja  akan mengalami perubahan peningkatan sebesar 40.01115%
3.  Koefisien  regresi  (b)  untuk  X2  sebesar  2.23E-08  perubahan  pada  nilai  variabel desentralisasi fiskal (X2) sebesar satu point dan variabel independent lainnya tetap (dikontrol),  maka  tingkat  variabel  penyerapan  tenaga  kerja  akan  mengalami perubahan peningkatan sebesar 2.23E-08%.
Berdasarkan  kedua  variabel  independen  tersebut  di  atas  dapat  meningkatkan  variabel dependennya karena besaran koefisien masing-masing bertanda positif.
Dependent Variable: PENYERAPAN_TENAGA_KERJA Method: Least Squares Date: 08/26/18   Time: 06:35 Sample: 2012 2016
Included observations: 5 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. PERTUMBUHAN_INDUSTRI 40.01115 7.863293 5.088346 0.0365 DESENTRALISASI_FISKAL  2.23E-08 5.17E-09 4.316630 0.0497 C 947616.7 58066.78 16.31943 0.0037 R-squared 0.983405 Mean dependent var 1548349. Adjusted R-squared 0.966810 S.D. dependent var 117027.4 S.E. of regression 21320.20 Akaike info criterion 23.05641 Sum squared resid 9.09E+08 Schwarz criterion 22.82207 Log likelihood -54.64102 Hannan-Quinn criter. 22.42747 F-statistic 59.25910 Durbin-Watson stat 2.421501 Prob(F-statistic) 0.016595
Hasil  dari  Uji  f  diatas  adalah  untuk  menguji  hipotesis  penelitian  yang  berbunyi  sebagai berikut :
H0  :      Tidak  ada  pengaruh  pertumbuhan  industri  (X1)  dan  desentralisasi  fiskal  (X2) terhadap penyerapan tenaga kerja (Y)  Provinsi Jawa Barat H1  :  Ada  pengaruh  pertumbuhan  industri  (X1)  dan  desentralisasi  fiskal  (X2)  terhadap penyerapan  tenaga  kerja  (Y)    Provinsi  Jawa  Barat  Ada  pengaruh  yang  positif  antara pertumbuhan  industri  terhadap  penyerapan  tenaga  kerja  dengan  nilai  thitung  5,088346 > ttabel sebesar 4.30265 dan probabilitasnya (sig.)  0,0365 < 0,05.
Ada  pengaruh  yang  positif  antara  desentralisasi  fiskal  terhadap  penyerapan  tenaga kerja  dengan  nilai  diperoleh    thitung  4.316630>  ttabel  sebesar  4.30265    dan probabilitasnya (sig.)  0,0497 < 0,05.
Untuk menguji hipotesis tersebut  dianalisis dengan menggunakan statistik F,  dari hasil analisis  data    diperoleh  Fhitung  =  59.25910  dengan  signifikansi  (sig.)    0.016595, sedangkan Ftabel dengan derajat kebebasan (dk/df) untuk pembilang = 3 dan penyebut = 5 dan α = 0,05 dari daftar tabel diperoleh = 4.30265 dengan demikian Fhitung > Ftabel atau 59.25910 > 4.30265 maka H0 ditolak  dan menerima H1  yang menyatakan bahwa ada pengaruh.
Berdasarkan  hasil  pengolahan  data  diperoleh  koefisien  korelasi  multipelnya  sebesar 0.983405 yang termasuk dalam kategori tingkat hubungan yang kuat atau dengan kata lain  variabel  penyerapan  tenaga  kerja  dipengaruhi  oleh  pertumbuhan  industri  dan desentralisasi  fiskal  98,3405%  dan  sisanya  sebesar  1,6595%  dipengaruhi  oleh  faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

## 2.  Pembahasan :
a.  Pengaruh pertumbuhan industry terhadap penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan  hasil  perhitungan  diatas  menunjukkan  bahwa  t  hitung  sebesar 5,088346 >  t tabel sebesar 4.30265 dengan sig 0,0365 > 0,05 maka h0 ditolak dan h1  diterima  yang  berarti  ada  pengaruh  yang  positif  antara  pertumbuhan  industri terhadap penyerapan tenaga kerja di provinsi Jawa Barat.
Hasil  penelitian  ini  berbeda  sedikit  dengan  penelitian Agista  dan  retno  (2016)  yang berjudul  “Pengaruh  Pertumbuha  Industri  Terhadap  Penyerapan  Tenaga  Kerja  Di Kabupaten  Pon orogo”.  Penelitian  tersebut  menyimpulkan  bahwa  industry  formal tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  penyerapan  tenaga  kerja,  sedangkan pertumbuhan  industry  non  formal  berpengaruh  signifikan  terhadap  penyerapan tenaga  kerja  di  Kabupaten  Ponorogo  dengan  dibuktikan  nilai  t  hitung  yang  tinggi sebesar 56,171. Penelitian tersebut dibedakan oleh kategori industry diklasifikasikan antara  industry  formal  dan  non  formal  seangkan  dalam  penelitian  sekarang  tidak dibedakan.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Arifatul  Chus na  2013  dengan  judul  “Pengaruh Pertumbuhan  Industri,  Investasi,  upah  Terhadap  penyerapan  tenaga  Kerja  Sektor Industri Di Jawa Tengah Tahun 1980- 2011” bertolak belakang dengan penelitian ini. Penelitian  oleh  Arifatul  menyimpulkan  bahwa  pertumbuhan  industry  tidak berpengaruh  signifikan  terhadap  penyerapan  tenaga  kerja  sector  industry  di  Jawa Tengah. perbedaannya dengan penelitian sekarang adalah lokasi antara Jawa Barat dan Jawa Tengah dimana Jawa Barat ini adalah lebih dekat dengan Ibu kota dimana dalam perluasan kota lebih dekat dan lebih mudah.
Menurut teori Keynes dalam Herawati dan Yoyok (2017) tentang permintaan agregat yang  menyatakan  bahwa  “pentingnya  pengeluaran  agregat  dalam  rangka penyerapan  tenaga  kerja.jika  terjadi  kekurangan  permintaan  agregat,  maka penyerapantenaga  kerjapenuh  tidak  akan  terjadi.  Permintaan  agregat  yang dimaksud  adalah  pengeluaran  terhadap  barangdan  jasa  yang  diproduksioleh perusahaan  di  dalam  menentukan  suatu  kegiatan  ekonomi.  Dengan  demikian  jika
unit  usaha  semakin  berkurang  maka  jumlah  output  yang  diproduksi  berkurang  dan hal ini mempengaruhi penurunan jumlah penyerapan tenaga kerja”.
b.  Pengaruh desentralisasi fiskal terhadap penyerapan tenaga kerja Berdasarkan  hasil  perhitungan  diatas  menunjukkan  bahwa  t  hitung  sebesar 4,316630 > t tabel sebesar 4.30265 dengan sig 0,0497 > 0,05 maka H0 ditolak dan H2  diterima  yang  berarti  ada  pengaruh  yang  positif  antara  desentralisasi  fiskal terhadap penyerapan tenaga kerja.
Hasil  penelitian  ini  bertolak  belakang  dengan  penelitian  Siska  2011  yang  berjudul “Analisis  Dampak  Desentralisasi  Fiskal  Dan  Pengaruhnya  Terhadap  PDRB,Tenaga Kerja  Dan  Kemiskinan  Di  Provinsi  Jawa  Barat.  Penelitian  tersebut  menyimpulkan bahwa  kebijakan  desentralisasi  fiskal  berpengaruh  positif  terhadap  PDRB  Jawa Barat  tetapi  tidak  signifikan  terhadap  tenaga  kerja.  Pada  saat  diluncurkannya desentralisasi  fiskal  masih  banyak  daerah  yang  belum  siap  karena  masih  dalam masa  pemulihan  dari  pasca  krisis  tahun  1997/1998.  Maka  dari  Jawa  Barat  pada tahun  2011  variabel  desentralisasi  fiskal  masih  sangat  rendah  pengaruhnya terhadap  penyerapan  tenaga  kerja.  Berbda  dengan  penelitian  sekarang  ini  yaitu adanya  pengaruh  signifikan  dengan  adanya  desentralisasi  fiskal  terhadap penyerapan  tenaga  kerja.  Hal  ini  dapat  diindikasikan  dengan  sudah  siap  dan berkembangnya daerah Jawa Barat untuk melaksanakan kebijakan fiskal yang akan berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja.
Penelitian  ini  sesuai  dengan  teori  desentralisasi  fiskal  Oates  1993  dalam  Hadi Sasana  2009.  Menurut  Oates  desentralisasi  fiskal  akan  mampu  meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahtraan masyarakat karena pemerintah subnasional/  pemerintah  daerah  akan  lebih  efisien  dalam  produksi  dan  penyediaan barang-barang  public.  Pengambilan  keputusan  pada  pada  level  pemerintahan  local akan lebih di dengarkan untuk menganekaragamkan pilihan local dan lebih berguna bagi  efisiensi  alokasi.  Desentralisasi  fiskal  di  Negara-negara  berkembang  apabila tidak  berkembang  pada  standar  teori  desentralisasi,  hasilnya  mungkin  akan merugikan pertumbuhan ekonomi dan efisiensi. Desentralisasi fiskal memungkinkan untuk  melakukan  korupsi  pada  level  local  karena  memberikan  pertimbangan politikus  local  dan birokrat  yang  dapat  diakses dan  peka terhadap kelompok  bunga local.  Oates  juga  menyatakan  bahwa  desentralisasi  fiskal  meningkatkan  efisiensi ekonomi  yang  kemudian  berkaitan  dengan  dinamika  pertumbuhan  ekonomi. Perbelanjaan  infrastruktur  dan  sector  social  oleh  pemerintah  daerah  lebih  memacu pertumbuhan ekonomi daripada kebijakan ekonomi pemerintahan pusat. Menurutnya  daerah  memiliki  kelebihan  dalam  membuat  anggaran  pembelanjaan sehingga  lebih  efisien  dengan  memusatkan  kepada  kebutuhan  masyarakat  karena lebih mengetahui keadaannya.

## G. Kesimpulan Dan Saran
1. Kesimpulan
1.  Hasil  uji  Hipotesis  1  adalah  diterima karena t hitung    >  t tabel maka  ada pengaruh  yang  positif  antara  pertumbuhan  industri  terhadap  penyerapan tenaga kerja.
2.  Hasil  uji  Hipotesis  2  adalah  diterima  karena  t  hitung  >  t  tabel  maka  ada pengaruh  yang  positif  antara  desentralisasi  fiskal  terhadap  penyerapan tenaga kerja
3.  Hasil uji Hipotesis 3 adalah diterima karena Fhitung > Ftabel bahwa ada pengaruh  pertumbuhan  industri  dan  desentralisasi  fiskal  terhadap penyerapan tenaga kerja.
2. Saran dan Keterbatasan Saran :
1.  Pemerintah    wajib  Mendorong  sektor  industri  untuk  lebih  meningkatkan kegiatan  agar  dapat  memacu  dan  mendukung  laju  pertumbuhan  sektor industry  yang  akan  berdampk  dalam  penyerapan  tenaga  kerja.  Hal  ini harus  didukung  oleh  semakin  meningkatnya  investasi  yang  masuk  di Provinsi Jawa Barat.
2.  Mengoptimalkan  kebijakan  desentralisasi  fiskal  melalui  penerimaan daerah  dengan  mengoptimalkan  penggunaanya  untuk  pembangunan perekonomian  daerah  sehingga  dapat  menyerap  tenaga  kerja  dengan maksimal.
3.  Upaya  pemerintah  daerah  dalam  meningkatan  penyerapan  tenaga  kerja perlu  dilakukan,  misalnya  dengan  cara  meningkatkan  kualitas  dan produktifitas  tenaga  kerja,  atau  menerapkan  standar  pelayanan  minimal dalam  urusan  ketenaga  kerjaan.  Karena  alokasi  dalam  bidang ketenagakerjaan semakin meningkat dari tahun ke tahun.
4.  Perlu  adanya  payung  hukum  yang  jelas  yang  melindungi  tenaga  kerja yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah  daerah  dan  pusat,  dan  regulasi tersebut  harus  dapat  diterapkan  di  industry  baik  di  daerah  ataupun  di kota.
Keterbatasan :
Dalam  penelitian  ini  terbatas  pada  industry  secara  umum  tidak  dipisahkan  industry formal  dan  non  formal  untuk  penelitian  selanjutnya  diharapkan  meneliti  pengaruh industry formal dan non formal.

## H. Daftar Pustaka
Agista,  Retno.  2016.  Pengaruh  Pertumbuhan  Industri  Terhadap  Penyerapan  Tenaga Kerja  Di  Kabupaten  Ponorogo. Jurnal  Pendidikan  Ekonomi  (JUPE). Volume  4. No.3.
Almulaibari,  Hilal.  2011. Analisis  Potensi    Pertumbuhan  Ekonomi  Kota    Tegal    Tahun 2004-    2008 [Penelitian  ilmiah].  Fakultas  Ekonomi,  Universitas  Diponegoro, Semarang,
Arifatul  Chusna.  2013.  Pengaruh  LAju  Pertumbuhan  Sektor  Industri,  Investasi,  Dan Upah  Terhadap  Penyerapan  Tenaga  Kerja  Sektor  Industri  Di  Provinsi  Jawa Tengah TAhun 1980-2011. Skripsi . Fakultas Ekonomi. UNES. Arsyad,        Lincollin.        2010. Ekonomi Pembangunan .       Sekolah        Tinggi Ilmu EkonomiYKPN,Yogyakarta.
Arsyad,  Lincolin. Ekonomi  Pembangunan  Edisi  5 .  Sekolah  Tinggi  Ilmu  Ekonomi  YKPN,
Yogyakarta, 2010. [BPS] Badan Pusat Statistik.
Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat , 2011. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat , 2013. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat , 2014. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat , 2015. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat , 2016.
Dirgantoro, Muhammad Arief. 2009. Dampak  Kebijakan Desentralisasi Fiskal Terhadap Transformasi  Ekonomi  Di  Provinsi  Jawa  Barat.  Jurnal  Organisasi  dan Manajemen. Volume 5. Hal. 1-9.
Herawati,  Yoyok.  2017.  Pengaruh  Pertumbuhan  Sektor  Industri  Terhadap  Penyerapan Tenaga  Kerja  Di  Kabupaten  Sidoarjo.  Jurnal  Pendidikan  Ekonomi  (JUPE). Volume 5. No 1.
Karib,  Abdul.  2012.  Analisis  Pengaruh  Produksi,  Investasi,  dan  Unit  Usaha  Terhadap Penyerapan  Tenaga  Kerja  Pada  Sektor  Industri  Sumatera  Barat.Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan. Vol. 3, No. 3.
Kharisma,  Bayu.  2013.  Desentralisasi  fiskal  dan  Pertumbuhan  Ekonomi  Sebelum  Dan Sesudah  era  Desentralisasi  fidkal  Di  Indonesia.  Jurnal  ekonomi  dan  Studi Pembangunan. Vol. 14, No.2, Hal. 101-119.
Kustanto,  Heru,  Rina  Oktaviani,  Bonar    M.  Sinaga,  dan  Muhammad  Firdaus.  2012.
Reindustrialisasi Dan Dampaknya Terhadap Ekonomi Makro Serta Kinerja Sektor Industri Di Indonesia. Jurnl Riset Industri. Vol.VI, No.1, Hal.97-115.
Misbach, Muzamil. 2011. Pengertian Tenaga Kerja dan Angkatan Kerja. (http://economicsjurnal.blogspot.com/2011/12/pengertian-tenagakerja-dan- angkatan.html diakses 15 Mei 2017).
Permata  Indah,  sisca.  2011.  Analisis  Dampak  Desentralisasi  Fiskal  dan  Pengaruhnya Terhadap  PDRB,  Tenaga  Kerja  dan  Kemiskinan  Di  Jawa  Barat.  Skripsi.  Institut Pertanian Bogor.
Putra,  Ryki  Eka.  2012.  Pengaruh  Nilai  Investasi,  Nilai  Upah,  Dan  Nilai  Produksi Terhadap  Penyerapan  Tenaga  Kerja  Pada  Industri  Mebel    Di  Kecamatan Pedurungan  Kota  Semarang. Jurnal Ekonomi Pembangunan. ISSN 2252-6560. Hal. 43-58.
Purnomo,  Didit  dan  Devi  Istiqomah.  2008.  Analisis  Peranan  Sektor  Industri  Terhadap Perekonomian  Jawa Tengah Tahun  200  dan Tahun 2004 (Analisis Input  output). Jurnal Ekonomi Pembangunan. Vol.9, N0.2, Hal.137-155.
Rindayati,  Wiwiek,  M  Parulina  Hutagalon,  dan  Hermanto  Siregar.  2007.  Dampak Desentralisasi Terhadap Kinerja Fiskal  Daerah Dan Ketahan Pangan Di Wilayah Provinsi Jawa Barat. Jurnal Manajemen Agribisnis, Vol 4. No 2. PP.103-117.
Sasana,  Hadi.    2011. Analisis  Determinan  Belanja  Daerah  Di  Kabupaten/Kota  Provinsi Jawa  Barat  Dalam  Era  Otonomi  Dan  Desentralisasi  Fiskal.  Jurnal  Bisnis  dan Ekonomi. Vol. 15. No.1 hal 46-58. ISSN: 1412-3126.
Sasana,  Hadi.  2009.  Peran    Desentralisasi  Fiskal  TerhadaP  Kinerja  Ekonomi  Di Kabupaten/Kota  Provinsi  Jawa Tengah.  Jurnal  Ekonomi    Pembangunan.  Vol.10, N0.1, Hal.103-124.
Nardi  Sunardi,  E. A.,  Kadim, A.,  Tumanggor,  M.,  &  Oktrima,  B.  (2018).  Effects  Of  The Bank  Soundness  With  The  Rbbr  Approach  (Risk  Base  Bank  Rating)  Of  Cost Efficiency And Its Implications On Sharia Bank Performance In Indonesia For The Period Of 2012 –2016. International Journal of Economic Research , 15 (1). Sunardi,  N.  (2019). Analisis  Risk  Based  Bank  Rating  (RBBR)  Untuk  Mengukur Tingkat Kesehatan  Bank  Syariah  Di  Indonesia. JIMF  (jurnal  ilmiah  manajemen forkamma) , 1 (2).
Sunardi, N., & Ula, L. N. R. (2017). Pengaruh BI Rate, Inflasi Dan Kurs Terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Jurnal Sekuritas, 1(2), 27.
Tarigan,      Robinson,      Ekonomi      Regional,      Teori      dan     Aplikasi.      Bumi     Aksara, Cetakan Keempat, Jakarta, 2005, Ekonomi Regional.
Teguh,  Muhammad.  2010.  Ekonomi  Industri.  PT  Raja  Grafindo  Persada,  Jakarta.  Nota Keuangan dan RAPBN 2011
Todaro,  Michael  P.  2003.  Pembangunan  Ekonomi  Di  Dunia  Ketiga.  Alih  Bahasa: Aminuddin dan Drs.Mursid. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Todaro M.P. 2006. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, Penerbit Erlangga, Jakarta. Yusuf,  Rohaila.  2011.  Perkembangan  Industri  Nasional  dan  Peran  Penanaman  Modal Asing.  Jurnal Ekonomi  Dan Pendidikan. Vol.8, No. 1.