Volume 4, Nomor 2, Desember 2021
licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/

## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP IKLAN YANG MENYEBABKAN KEKELIRUAN
Angel Amalia 1 , Margo Hadi Pura 2
1 Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, angelamalia283@gmail.com 2 Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

## ABSTRACT
ARTICLE INFO
This study aims to see how legal protection for consumers for the existence of advertisements that causes mistakes and the for responsibility given by business actors.  The  existence  of  misleding  or  inappropriate  advertisements  is detrimental  to  consumers,  causing problems  between  consumer  who  demand their  rights  from  business  actors  who  advertise  their  products.  The  problem raised is about  how  the  legal  protection  for  consumers related  to  misleading advertisements  in  the  perspective  of  consumer  protection  and  how  the responsibility  of  business  actors  to  consumers  related  to  advertisements  that cause errors. This study uses a normative juridical method, which is studied by means of an invitation. With the existence of Law Number 8 of 1999 concering Consumer Protection (UUPK) and the Indonesian Advertising Code of Ethics for consumers who are disadvantaged by business actors over advertisements that cause errors, they can obtain protection from business actor fraud. In addition, advertising business actors must be responsible in accordance with Article 20 of the UUPK.
Keywords : consumers; advertisements that cause errors; business actors
Cite this paper : Angel Amalia, M. H. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Iklan Yang Menyebabkan Kekeliruan. Widya Yuridika: Jurnal Hukum, 4 (2).

## Scope Article
Human Rights

## PENDAHULUAN
Pembangunan dan perkembangan perekonomian khususnya dibidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi 1 .Oleh karena banyak nya variasi barang dan/ atau jasa ini, maka berbagai pelaku usaha berlomba-lomba untuk menawarkan produknya agar produk yang diproduksi dapat diminati oleh masyarakat luas.
Salah  satu  alat  yang  sering  digunakan  pelaku  usaha  untuk  memasarkan  produk- produknya  adalah  dengan  Iklan.  Menurut  Undang-Undang  Nomor  8  tahun  1999  tentang Perlindungan  Konsumen,  promosi  adalah  kegiatan  pengenalan  atau  penyebarluasan informasi suatu barang dan/atau jasa, untuk menarik minat beli konsumen terhadap barang dan/atau jasa yang akan dan sedang diperdagangkan. 2
1 Zulkarnaen, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Barang-Barang Elektronik, Tesis pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2008
2 Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
Iklan merupakan salah satu sarana pemasaran yang sangat banyak dipergunakan oleh pelaku  usaha  untuk  memperkenalkan  aneka  produk  yang  dihasilkan  kepada  konsumen, serta untuk meningkatkan kesadaran konsumen terhadap aneka produk yang dihasilkan. 3 Pentingnya  media  iklan  bagi  pelaku  usaha  dapat  tergambar  dalam  pendapatyang disampaikan oleh David Oughnton dan John Lowry, yang menulis bahwa
“ Advertising is the central symbol of consumer society, advertising plays a central role in making avaible to consumers information which the producers of the advertised product wishes the consumer to have “ 4
Periklanan adalah simbol utama dari masyarakat konsumen, iklan memainkan peran penting  dalam  membuat  tersedia  informasi  untuk  konsumen  dimana  pelaku  usaha  yang mengiklankan  produk  berharap  konsumen  untuk  memiliki).  Melalui  iklan,  pelaku  usaha seharusnya  dapat  lebih  mendekatkan  diri  kepada  konsumen,  dengan  menghasilkan beraneka produk yang sesuai dengan keingginan dan kebutuhan konsumen. 5
Persaingan  bisnis  yang  semakin  tajam  telah  memicu  munculnya  berbagai  jenis  dan model periklanan yang terkadang jauh dari nilai-nilai etika dan nilai-nilai kebenaran. Karena strategi ini harus dilakukan agar konsumen mau membeli produk yang ditawarkan, maka iklan yang ditampilkan seringkali terlihat memberikan kesan dan pesan yang berlebihan, dan tidak jarang mengabaikan norma-norma dan nilai-nilai etika, sebagai akibatnya iklan- iklan tersebut sering menimbulkan citra bisnis yang negatif, bahkan dianggap menipu 6 . Ketentuan mengenai periklanan secara umum telah ada, namun pada kenyataannya masih banyak terdapat  pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan oleh  pelaku usaha yang merugikan konsumen. Permasalahan ini menempatkan konsumen pada posisi sangat lemah  karena  sulitnya  dalam  pembuktian  dan  tidak  terlibatnya  konsumen  dalam  proses pembuatan  hingga  akhir  sebuah  produk.  Lemahnya  posisi  konsumen  ini  mengakibatkan konsumen kesusahan dalam menuntut haknya kepada pelaku usaha. 7
Konsumen  perlu  diberikan  suatu  perlindungan  khusus  terhadap  informasi  iklan barang  dan  jasa  yang  menyebabkan  kekeliruan.  Perlunya  peraturan  yang  mengatur perlindungan  konsumen  karena  lemahnya  posisi  konsumen  dibandingkan  posisi  pelaku usaha, karena mengenai proses sampai hasil produksi barang atau jasa yang telah dihasilkan tanpa campur tangan konsumen sedikitpun sehingga kenyataannya konsumen selalu berada dalam posisi yang dirugikan. Campur tangan negara sendiri dimaksudkan untuk melindungi hak-hak konsumen.
Sementara  itu,  Janus  Sidabalok  mengemukakan  ada  empat  alasan  pokok  mengapa konsumen perlu dilindungi, yaitu sebagai berikut :
1. Melindungi konsumen sama artinya  dengan melindungi seluruh bangsa sebagaimana diamanatkan oleh tujuan pembangunan nasional menurut Undang-Undang Dasar 1945;
2. Melindungi  konsumen  perlu  untuk  menghindarkan  konsumen  dari  dampak  negatif penggunaan teknologi;
3. Melindungi konsumen perlu untuk melahirkan manusia-manusia yang sehat rohani dan jasmani  sebagai  pelaku-pelaku  pembangunan,  yang  berarti  juga  untuk  menjaga kesinambungan pambangunan nasional;
4. Melindungi  konsumen  perlu  untuk  menjamin  sumber  dana  pembangunan  yang bersumber dari masyarakat konsumen.
Namun  demikian,  realitas  yang  terjadi  dimasyarakat  tidak  selamanya  berjalan sebagaimana  yang  diharapkan.  Sering  kali  ditemukan  pelaku  usaha  menyampaikan
3 Dedi Harianto, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Iklan Yang Menyesatkan, Bogor, Ghalia Indonesia, 2010, hlm. 3
4 Ibid hlm 4
5 Adi Handono, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Informasi Iklan Barang Dan Jasa Yang Menyesatkan, Tesis pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Jember, Jember, 2011
6 Mabarroh Azizah, 2013, Etika Perilaku Periklanan Dalam Bisnis Islam, Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia vol III, No 1 Juni 2013/1434 H, Hlm. 38
7 Husni Ayawali, Neni Sri Imaniyati (ed), Hukum Perlindungan Konsumen, Mandar Maju,  Bandung, 2000, hlm. 7
informasi yang menyebabkan kekeliruan melalui iklan. Hal tersebut dapat dibuktikan dari hasil data Badan Pengawas Periklanan Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (PPPI). Berdasar data Badan Pengawas Periklanan (BPP) PPPI periode 2005-2008, ditemukan 346 iklan  bermasalah.  Sekitar  277  iklan  di  antaranya  dinyatakan  melanggar  etika  pariwara periklanan. Kebanyakan pelanggaran tersebut terkait dengan penggunaan istilah atau kata yang  bersifat  superlatif  tanpa  bukti  pendukung  yang  objektif.  Hingga  Oktober  2009, ditemukan 150 kasus iklan bermasalah 8 . Berdasarkan hal tersebut Penulis terdorong untuk membuat penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Iklan Yang Menyebabkan Kekeliruan “

## METODE
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normative  yaitu  menemukan  kebenaran  berdasarkan  logika  keilmuan  hukum  dari  sisi normatif melalui  peraturan perundang – undangan yang mengkaji norma dalam hal konten dalam iklan yang mengandung unsur penyesatan atau hal negatif dan berbasis ilmu hukum. Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  deskriptif  berupa  kata-kata  tertulis  atau  lisan, gambar, dan content dari sebuah iklan yang terdapat dalam facebook twitter dan instagram dibandingkan dengan sebuah norma konsep hukum yang terdapat dalam undang – undang mengenai  iklan  yang  terdapat  dalam  iklan  pada  media  sosial  Facebook  Twitter  dan Instagram. Tujuannya untuk memberikan gambaran seteliti mungkin secara sistematis dan menyeluruh  tentang  kebijakan  penerapan  peraturan  yang  ada  dalam  perlindungan konsumen. 9
HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Unsur-Unsur Standar Penentuan Informasi Iklan Serta Pertangungjawabannya Iklan  adalah  segala  bentuk  promosi  yang  ditujukan  untuk  memperbesar  penjualan barang  dan  jasa  dari  pemberi  pesan  kepada  masyarakat  dengan  mempergunakan  media yang  dibayar berdasarkan tarif tertentu.  Aspek peningkatan penjualan barang dan  / jasa menjadi  tujuan  utama  pelaku  usaha  untuk  beriklan, 10 sehingga  pelaku  usaha  berupaya seoptimal mungkin memanfaatkan media iklan untuk menggali sisi komsumtif  konsumen dengan berbagai barang atau jasa yang belum tentu jelas manfaatnya bagi konsumen. salah satu ketentuan yang memuat peraturan periklanan, yaitu peraturan pemerintah (PP) no 69 tahun 1999 tentang label dan iklan pangan, ini menekankan aspek penyebaran / pemberian informasi produksi kepada konsumen, sehingga iklan bukan hanya semata menjadi sarana promosi  tetapi  juga  untuk  konsumen  memperoleh  informasi  produk  yang  sesuai  dengan kebutuhan.
Yurispridensi di Indonesia, belum memberikan batasan secara tegas mengenai apa yang  dimaksud  dengan  iklan.  Tetapi  ,  dalam  putusan  Mahkamah  Agung  tanggal  5  juli 1972 no. 27 K/SIP/1972, dalam kasus iklan memuat unsur-unsur sebagai berikut : 11 a. Pengumuman
b. Memuat kata-kata dengan tentang format
c. Untuk (mengejar) suatu maksud atau tujuan
d. Tentang patokan (Tidak melampaui) batasan-batasan dari yang diperlukan
Dalam kegiatan perikalan terlihat adanya beberapa unsur, yaitu sebagai berikut :
8 http://www.iklankoran.net/PPPI_Temukan_150_Iklan_Bermasalah.html Terakhir diakses 10 Oktober 2019
9 Wahyu Aji Chalifar, 2018, Konsumen Dan Iklan : Studi Tentang Iklan Yang Menyesatkan Di Facebook Twitter Dan Instagram, Surakarta,Hlm 3
10 UU No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dibedakan antara pelaku usaha sebagaimana terdapat dalam pasal 1 angka 3 UU no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
11 S.P.de Boer v.N.V.Good Year Sumatra Plantations Ltd. Cs., Putusan Mahkamah Agung No. 27 K/SIP/1972,tanggal 5 juli 1972
1. Produsen, yaitu pemimpin perusahaan atau pengusaha yang memproduksi suatu produk
2. Konsumen, yaitu pemakai/pembeli suatu produk
3. Produk (barang atau jasa) yang diproduksi dan dianjurkan pada konsumen agar mau membelinya
4. Message,  yaitu  pesan-pesan  anjuran  tentang  suatu  produk  kepada konsumen
5. Media iklan, yaitu tempat atau waktu yang disewa untuk mempromosikan suatu produk kepada konsumen.
6. Efek, yaitu perubahan tingkah laku konsumen, dimana ia menerima anjuran pesan-pesan iklan yang mengakibatkan ia membeli produk
Sebagai  salah  satu  bentuk  kegiatan  promosi,  iklan  diketahui  mempunyai keberagaman jenis yang cukup kompleks sesuai dengan khalayak yang ditujukan oleh iklan tersebut, bebrapa jenis diantaranya adalah iklan merek ( brand adversiting ) , iklan local atau  eceran ( retail or local advertising ), iklan  politik ( political advertising ), iklan petunjuk ( directory advertising ), iklan tanggapan langsung ( direct-response advertising ), iklan  untuk  kalangan  bisnis  ( business-to-bussiness  advertising ),  iklan  kelembagaan ( institutional  advertising ),  iklan  layanan  masyarakat  ( public  service  advertising ),  iklan interaktif  ( interactive  advetising ).  Dan  variasi  lain  jenis-  jenis  iklan  yang  berkembang dalam  kegiatan  periklan  adalah  seperti  berikut  iklan  pancingan  ( bait  and  switch advertising ), iklan perbandingan (comparative advertising ), iklan perbaikan ( corrective advertising ).
Idealnya,  seluruh  media  komunikasi  pemasaran  yang  dipergunakan  oelaku  usaha dapat memberikan informasi secara benar, jujur, dan tidak menipu apalagi menyebabkan kekeliruan  konsumen,  dengan  mengidahkan  apa  yang  sering  disebut  bussines  ethics, yaitu  fairness  and  honesty  to  the  public,  the  consumers,  competitors,  and  to  the government.  Tetapi,  persaingan  usaha  yang  sangat  keras  dan  tidak  meratanya kemampuan di antara para pelaku usaha, sering kali menempatkan pelaku usaha dalam pilihan  yang  sulit,  termasuk  melakukan  praktik  bisnis  yang  tidak  jujur  ( unfair  trade paractice ). Dalam bisnis yang sehat, praktik-praktik bisnis yang tidak jujur ( unfair trade practice ) sangat dilarang.
Misalnya
a. Perbuatan yang bersifat bohong atau menyebabkan kekeliruan
b. Pernyataan menyebabkan kekeliruan mengenai sifat,ciri,standar, atau mutu suatu barang
c. Pernyataan bohong dalam pemberian hadiah atau potongan harga
d. Iklan bohong
e. Penjualan  produk  yang  disertai  janji  potongan  harga  apabbila  pembeli membawa serta calon pembeli lainnya kepada penjual
f. Penjualan produk yang tidak memenuhi standar keselamatan konsumen
g. Penjualan produk yang tidak memenuhi standar keselamatan konsumen
h. Penjualan produk yang tidak memenuhi standar informasi konsumen Mencermati  kelemahan-kelamahan  dalam  pengaturan  kegiatan  periklanan  dan praktik  pengawasan  informasi  iklan’  maka  dipandang  perlu  untuk  memberikan penegasan mengenai keberadaan fakta material dan konsumen rasional sebagai standar penentuan  iklan  menyebabkan  kekeliruan  di  Indonesia.  Selain  standar  penentuan informasi iklan yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan baik di tingkat  federal  maupun  Negara  bagian,  serta  dalam  kode  etik  periklanan,  di  amerika
serikat  standar  penentuan  informasi  iklan  juga  telah  di  tetapkan  federal  trade commission (FTC) maupun pengadilan dalam menangani berbagai kasus periklanan.

## 2. Pertanggungjawaban  Serta  Perlindungan  Terhadap  Konsumen  Yang  Telah Dirugikan Oleh Iklan Yang Menyebabkan Kekeliruan
Seperti  yang  kita  ketahui  dalam  berita online  detiknews.com yang  dilansir  pada tanggal  4  Juli  2018,  dalam  berita  tersebut  BPOM  telah  mengeluarkan  Surat  Edaran Nomor HK. 06.5.51.511.05.18.2000 tahun 2018 tentang “Label dan Iklan pada Produk Susu Kental dan Analognya” yang berisi 4 (empat) larangan terkait mengkonsumi susu kental manis yakni :
 Dilarang  menampilkan  anak-anak  berusia  di  bawah  5  tahun  dalam  bentuk apapun.
 Dilarang  menggunakan  visualisasi  bahwa  produ  susu  kental  dan  analognya (Kategori  Pangan  01.03)  disetarakan  dengan  produk  susu  lainnya  sebagai penambah atau pelengkap zat gizi. Produk susu lain antara lain susu sapi/susu yang dipasteurisasi/susu yang disterilisasi/susu formula/susu pertumbuhan
 Dilarang menggunakan visualisasi gambar susu cair dan/atau susu dalam gelas serta disajikan dengan cara diseduh untuk dikonsumsi sebagai minuman.
 Khusus untuk iklan, dilarang ditayangkan pada jam tayang acara anak-anak. 12 Dari  pemaparan  Surat  Edaran  dari  BPOM  tersebut  dan  apabila  dikaji  dalam Hukum Perlindungan konsumen, maka patut kemudian perusahaaan susu kental manis harus dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Berikut akan kita bahas bagaimana pertanggungjawaban serta perlindungan terhadap konsumen yang dirugikan oleh iklan yang menyebabkan kekeliruan.
Apabila iklan berpotensi menimbulkan kerugian kepada konsumen, maka harus dipertimbangkan kemungkinan
terdapatnya peluang untuk meminta pertanggungjawaban  para  pihak  yang  terlibat  dalam  kegiatan  periklanan,  terutama pelanggaran-pelanggaran  terhadap  ketentuan  yang  terdapat  dalam  UUPK,  peraturan pemerintah, serta berbagai peraturan yang bersifat administrative, misalnya dalam surat keputusan menteri kesehatan, maupun BPOM. Secara garis besar, pertanggung jawaban itu sendiri muncul terkait dengan 2 hal yaitu: 13
 Informasi produk yang disajikan memalui iklan tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenanya
 Menyangkut  kreativitas  perusahaan  periklanan  dan/atau  media  periklanan ternyata bertentangan dengan asas-asas etik periklanan
Mengenai  muatan  informasi  produk,  tentu  pihak  yang  paling  bertanggungjawab adalah pengiklan sebagai pihak penghasil barang atau jasa. Sedangkan yang menyangkut daya kreativitas dalam pembuatan iklan, tentu merupakan tanggungjawab perusahaan periklanan dan media ilan, karena berdasar daya imajinasi mereka iklan dapat tampil lebih memikat dan mampu mengundang perhatian konsumen. 14
Dalam UUPK, memungkinakan untuk menerima pertanggungjawaban para pihak pada kegiatan periklanan telah disesuaikan dengan dua kemungkinan tersebut. Misalnya, bagi pengiklan  dimungkinkan  berdasar  ketentuan  dalam  pasal  19  ayat  (1)  UUPK,  sebagai berikut :
12 https://news.detik.com/berita/4098935/heboh-kental-manis Terakhir diakses 10 Oktober 2019
13 Yusuf shofie,4,”system tanggung jawab dalam periklanan”, hukum dan pembangunan,no.2 tahun xxvi,april 1996,hal.142.
14 Badan pembinaan hukum nasional,1,op.cit.,hal 12
“ pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan  /  atau  kerugian  konsumen  akibat  mengkonsumsi  barang  dan  /  atau  jasa  yang dihasilkan atau di perdangangkan.”
Bagi perusahaan periklanan atau media iklan, keharusan untuk bertangunggjawab dimuat dalam  pasal 20 UU No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, bahwa pelaku usaha periklanan bertangungjawab atas iklan yang di produksi dan segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut.
Dalam  pasal  45  ayat  (2)  PP  69  tahun  1999  tentang  label  dan  iklan  pangan,  telah terperinci  lagi para pihak yang turut bertangungjawab  terhadap  tindakan penyesatan dalam iklan meliputi :
“ penerbit, pencetak, pemengang izin siara radio atau televisi, agen dan atau media yang  di  pergunakan  untuk  menyebarkan  iklan,  turut  bertangungjawab  terhadap  isi iklan  yang  tidak  benar,  kecuali  yang  bersangkutan  telah  mengambil  tindakan  yang diperlukan un tuk meneliti kebenaran isi iklan yang bersangkutan.”
Upaya untuk meminta pertanggungjawaban para pihak dalam kegiatan periklanan, bukannlah persoalan yang mudah dilaksanakan. Oleh, karena itu pertanggungjawaban didasarkan dua pertimbangan, yaitu:
a. Kegiatan  periklanan  melibatkan  banyak  pelaku  ekonomi,  dalam  hal  ini pengusaha pengiklan (produsen,
distributor, supplier, retailer), pengusaha,periklanan,  organisasi  profesi  periklanan,  dan  media  periklanan.  Di samping itu, juga melibatkan konsumen selaku penerima informasi yang disajikan memalui iklan, dan pemerintah dalam hal ini departemen komunikasi dan informasi, departemen kesehatan, dan departemen perdagangan. 15
b. Tempat  periklanan  sendiri  dalam  pembidangan  hukum  di  Indonesia  lebih banyak  di  kelompokan  dalam  bidang  hukum  administrasi  Negara,  khususnya kelompok hukum pers. 16
Tentunya  dituntut  keluwesan  dan  kebijaksanaan  aparat  pemerintah  serta  aparat penegak  hukum  dalam  menerapkan  ketentuan-ketentuan  yang  mengatur  kegiatan periklananan,  sehingga  kendala  keterbatasan  pengaturan  tidak  menjadi  penghalang untuk meminta pertanggungjawaban pelaku usaha periklanan.
Dalam aktivitas periklanan, terdapat setidaknya beberapa pihak yang terlibat dalam kegiatan periklanan dalam menjalankan fungsinya masing-masing antara lain: 17
a. Pengiklan,  yaitu  badan  usaha  yang  memesan  iklan  dan  membayar  biaya pembuatannya  untuk  promosi/pemasaran  produknya  dengan  menyampaikan pesan-pesan  dan  berbagai  informasi  lainnya  tentang  produk  tersebut  kepada perusahaan iklan;
b. Perusahaan  periklanan,  yaitu  perusahaan  atau  biro  iklan  yang  merancang, membuat  atau  menciptakan  iklan  berdasrkan  pesan  atau  informasi  yang disampaikan pengiklan kepadanya;
15 Yusuf shofie 1 op.cit., hal 148
16 A.z nasution,4,kedudukan hukum konsumen terhadap iklan, makalah yang disampaikan pada seminar hukum ”perlindungan hukum bagi konsumen dari dampak iklan”,di selenggarakan senat mahasiswa fakultas hukum universitas isalam as syafi’iyah, Jakarta, 6 mei 1995, hal 12.
17 A.z nasution,1, op.cit., hal 148
c. Media periklanan, yaitu media non elektronik (Koran, majalah, dan seterusnya) atau media elektronik (seperti radio, televise, seterusnya) yang digunakan untuk menyiarkan dan/ atau menayangkan iklan-iklan tertentu.
Dalam upayanya dalam memperkenalkan produk kepada konsumen, pengiklan dapat melakukan beberapa upaya, salah satu di antaranya adalah pengiklan akan menghubungi perusahaan  pengiklan  untuk  menuangkan  berbagai  informasi  produk  tersebut  dalam suatu konsep iklan yang dapat menarik perhatian konsumen, sekaligus dapat memenuhi keingintahuan konsumen terhadap informasi produk yang diiklankan.
Memperhatikan  proses  pembuatan  sebuah  iklan,  maka  akan  terlihat  bahwa perusahaan periklanan dalam menjalankan kegiatannya terikat oleh hubungan hukum tertentu dalam sebuah kontrak keagenan (agency contract). Hubungan ini merupakan salah satu bentuk hubungan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1610 KUH Perdata mengenai  perjanjian-perjanjian  untuk  melakukan  sementara  jasa-jasa  yang  bukan hubungan  kerja  (majikan-buruh)  maupun  persetujuan  dalam  rangka  pemborongan pekerjaan.
Peraturan mengenai kewajiban media iklan untuk melakukan mekanisme control di tentukan  dalam  beberapa  pasal  dari  beberapa  peraturan  yang  berbeda,  diantaranya pasal 6 UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, ditegaskan seperti berikut ini :
a. Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui
b. Menegakkan  nilai  nilai  dasar  demokrasi,  mendorong  terwujudnya  supremasi hukum, dan hak asasi manusia, serta menghormati kebhinekaan.
c. Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar.
d. Melakukan pengawasan, kritik, koreksi dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum
e. Memperjuangkan keadilan dan kebenaran
Diberlakukannya UU Pers terhadap perusahaan periklanan di sebabkan perusahaan periklanan  termasuk  dalam  kategori  perusahaan  pers, 18 dimana  tugas  pembinaan  dan pengawasannya dilaksanakan oleh Depkominfo.
Lembaga  penyiaran  memiliki  kewajiban  untuk  melakukan  pengawasan  dan  koreksi informasi iklan. Hal ini dapat ditemukan di antaranya dalam pasal 26 ayat (2) UU No. 32 tahun 2002 tentang penyiaran yang di tegaskan bahwa dalam menyelenggarakan siarannya, lembaga penyiaran berlanggaran harus:
a. Melakukan sensor internal terhadap semua isi siaran yang akan disiarkan dan/ atau disalurkan
b. Menyediakan  sekurang-kurangnya  10%  (sepuluh  persen)  dari  kapasitas  kanal saluran untuk menyalurkan program dari lembaga penyiaran public dan lembaga penyiaran swasta
c. Menyediakan  1%  kanal  saluran  siaran  produksi  dalam  negeri  berbanding  10 siaran produksi luar negeri sekurnag-kurangnya 1 kanal saluran siaran produksi dalam negeri.
Selain  melakukan  koreksi,  dalam  rancangan  undang-undang  periklanan  bab  iv perusahaan periklanan, ayat (1) ditegaskan bahwa perusahaan periklanan berkewajban
18 Pasal 13 uu no 40 tahun 1999 tentang pers (lembaga Negara republik Indonesia no.166 tahun 1999)
mengingatkan  pengiklan  tentang  hal-hal  yang  bertentangan  dengan  hukum  dan  atau kode  etik  periklanan.  Selanjutnya,  dalam  ayat  (2)  ditambahkan  bahwa  perusahaan periklanan yang telah menjalankan kewajiban dapat membebaskan diri dari gugatan dan tuntutan.
Dalam kegiatan periklanan, tanggung jawab pelaku usaha periklanan dapat timbul sebagai  akibat  pelanggaran  terhadap  larangan-larangan  dalam  UUPK  sebagaimana diatur dalam pasal 9, pasal 10, pasal 12 dan pasal 13, yang berhubungan dengan berbagai macam larangan dalam melakukan penawaran, promosi, maupun mengiklankan barang dan  atau  jasa,  serta  ketentuan  pasal  17  UUPK  yang  khusus  di  peruntukkan  bagi perusahaan  periklanan.  Disamping  itu.  Pelanggrana  juga  dapat  dilakukan  terhadap larangan-larangan  dalam  berbagai  peraturan  perundang-undangan  lain  seperti  KUH perdata,  KUHP,  peraturan  pemerintah  (PP),  peraturan  yang  bersifat  administrative, misalnya keputusan menteri, serta etika pariwara Indonesia (EPI) .
Melihat  keberagaman  pengaturan  kegiatan  periklanan  tersebut,  maka pertanggungjawaban  pelaku  usaha  periklanan  dapat  pula  di  klasifikasikan  menjadi beberapa bentuk  pertanggungjawaban, yaitu secara  perdata,  pidana, dan  administrasi Negara, sesuai dengan jenis pelanggaran dan pasal-pasal yang dituduhkan kepada pelaku usaha periklanan. Sebagaimana tergambar dalam pemaparan singkat berikut :
a. Tanggung jawab perdata terhadap iklan menyebabkan kekeliruan
Kewajiban para pihak dalam kegiatan periklanan untuk bertanggungjawab secara perdata  dapat  muncul  didasar  pertanggungjawabnan  kontraktual  (contractual liability)  maupun  berdasarkan  pertanggungjawaban  produk  (product  liability), serta  pertanggungjawaban  professional  (professional  liability).  Pemanfaatan ketiga bentuk pertanggungjawaban tersebut disesuaikan dengan pihak yang akan dimintakan pertanggungjawabannya serta melihat ketersediaan kontrak sebagai dasar pengajuan tuntutan.
b. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Usaha Periklanan Untuk menimbulkan efek jera bagi para pelaku pelanggran ketentuan periklanan, maka dimungkinkan untuk mengenakan sanksi pidana pula di samping pengajuan pertanggungjawaban secara perdata. Hal ini dengan tegas dinyatakan dalam pasal 19  ayat  3  UU  no  8  tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen,  bahwa pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
c. Pertanggungjawaban Administrasi Negara Pelaku Usaha Periklanan Dalam  rangka  pertanggungjawaban  secara  administrasi  Negara,  pemahaman masyarakat  pada  umumnya  tertuju  kepada  sanksi-  sanksi  berupa  penghentian kegiatan untuk sementara, pencabutan izin usaha dan sebagainya, sebagai tindak lanjut  dari  kewenangan  pemerintah  dalam  mengatur,  menata,  dan mengendalikan,  berbagai  kegiatan  dalam  kehidupan  masyarakat,  termasuk  di antaranya membuat peraturan perundang-undangan, pemberian izin atau lisensi, mengadakan  perencanaan  dan  subsidi.  Oleh  karena  itu,  pengenaan  sanksi administrative dapat ditemukan pada berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur berbagai kegiatan dalam kehidupan masyarakat.
Terdapat kemungkinan  bagi konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/ atau jasa akan  menghadapi  masalah,  apalagi  dengan  mengingat  bahwa  pada  umumnya  produk yang  ditawarkan  pelaku  usaha  di  produksi  dalam  jumlah  sangat  banyak    (massal), sehingga tidak terhindarkan dari kemungkinan cacat produk. Untuk itu, harus disediakan suatu  mekanisme  penyelesaian  konsumen  yang  mampu  menampung  dan  dan menyelesaikan seluruh permasalahan  konsumen tersebut, sebagai realisasi dari salah
satu hak konsumen yang diberikan jaminan dalam UUPK, yaitu: “hak untuk mendapatkan advokasi,  perlindungan,  dan  upaya  penyelesaian  sengketa  perlindungan  konsumen secara patut.”
Menurut resolusi majelis umum perserikatan bangsa-bangsa no. A./ RES/39/248, tanggal  16  april  1985  tentang  pedoman  perlindungan  konsumen  (guidelines  for consumer  protection),  terdapat  tiga  agenda  yang  harus  ditindaklanjuti  pemerintah, masing-masing Negara berkaitan dengan penyelesaian sengketa kosumen, yaitu;
1. Pemerintah  harus  menetapkan  perangkat-perangkat  hukum  memungkinkan konsumen  atau  organisasi – organisasi  terkait  lainnya  untuk  memperoleh penyelesaian melalui prosedur-prosedur formal dan informal (ekpenditious), adil (fair),  murah  (inexpensive),  dan  terjangkau  (accessible)  untuk  menampung terutama kebutuhan-kebutuhan konsumen berpenghasilan rendah (the needs of low income consumers)
2. Pemerintah  harus  mendorong  semua  pelaku  usaha  (enterprises)  untuk menyelesaikan  sengketa-sengketa  konsumen  secara  adil,  murah  dan  informal, serta menetapkan mekanisme sukarela (voluntary mechanism), termaksuk jasa konsultasi  (advirsory  services)  dan  prosedur  penyelesaian  informal  (informal complaints procedures) yang dapat membantu konsumen
3. Tersedianya infomasi penyesaian ganti rugi dan prosedur penyelesaian sengketa lainnya bagi konsumen
Kebutuhan akan lembaga yang khusus menyelesaikan sengketa konsumen perlu di kembangkan,  mengingat  pada  umumnya  konsumen  di  Negara – negara  berkembang enggan ber  acara di  pengadilan, karena tidak seimbangnya  tuntutan kerugian dengan biaya, waktu dan energi yang harus di keluarkan dan terutama karena posisi konsumen yang  secara  sosial  dan  finansial  tidak  sebanding  dengan  pelaku  usaha.  Selain  itu, sengketa  di  antara  konsumen  dan  pelaku  usaha  biasanya  nominalnya  kecil  atau  nilai rupiahnya kecil, sehingga tidak terlalu cocok jika harus diselesaikan melalui pengadilan. Dalam  kaitannya  dengan  penyelesaian  sengketan  konsumen  periklanan,  maka  selain dapat  diselesaikan  secara  perdamaian  dengan  memanfaatkan  bantuan  YLKI  maupun badan di bahwa naungan asosiasi periklanan, maka dapat pula diajukan kepada BPSK atau peradilan di laingkungan peradilan umum.
1. Penyelesaian sengketa melalui badan penyelesaikan sengketa konsumen
2. Penyesaian sengketa konsumen melalui pengadilan negeri
3. Gugatan class action konsumen periklanan
4. Gugatan legal standing konsumen periklanan

## PENUTUP
Ketentuan  mengenai  periklanan  secara  umum  telah  ada,  namun  pada  kenyataannya masih banyak terdapat  pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan oleh  pelaku usaha yang  merugikan  konsumen.  dalam  putusan  Mahkamah  Agung  tanggal  5  juli  1972  no.  27 K/SIP/1972, dalam kasus iklan memuat unsur-unsur sebagai berikut : 19
a. Pengumuman
b. Memuat kata-kata dengan tentang format
c. Untuk (mengejar) suatu maksud atau tujuan
d. Tentang patokan (Tidak melampaui) batasan-batasan dari yang diperlukan Dalam kegiatan perikalan terlihat adanya beberapa unsur, yaitu sebagai berikut.
19 S.P.de Boer v.N.V.Good Year Sumatra Plantations Ltd. Cs., Putusan Mahkamah Agung No. 27 K/SIP/1972,tanggal 5 juli 1972
1) Produsen,  yaitu  pemimpin  perusahaan  atau  pengusaha  yang  memproduksi  suatu produk
2) Konsumen, yaitu pemakai/pembeli suatu produk
3) Produk (barang atau jasa) yang diproduksi dan dianjurkan pada konsumen agar mau membelinya
4) Message, yaitu pesan-pesan anjuran tentang suatu produk kepada konsumen
5) Media iklan, yaitu tempat atau waktu yang disewa untuk mempromosikan suatu produk kepada konsumen.
6) Efek,  yaitu  perubahan  tingkah  laku  konsumen,  dimana  ia  menerima  anjuran  pesan- pesan iklan yang mengakibatkan ia membeli produk
Lahirnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen membawa era baru dalam upaya memberikan  perlindungan  hukum  kepada  konsumen  oleh  negara.  Dalam  rangka mengembangkan  upaya  perlindungan  konsumen,  maka  dibentuklah  Badan  Perlindungan Konsumen Nasional dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Perlindungan konsumen oleh  negara  berkaitan  dengan  periklanan,  Undang-  Undang  Perlindungan  Konsumen memuat pengaturannya bersama dengan perbuatan-perbuatan  yang dilarang bagi pelaku usaha, dalam Pasal 9, 10, 12, 13, 17 dan Pasal 20 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Bentuk lain perlindungan konsumen oleh negara dari informasi iklan barang dan jasa yang menyebabkan kekeliruan dapat dilihat dalam putusan hakim yang adil serta menerapkan asas-asas dan  aturan hukum sebagaimana mestinya.Perlindungan  konsumen  oleh Negara selain membuat  kebijakan yang berwujud dalam bentuk peraturan perundang-undangan, didalam Undang-undang Perlindungan Konsumen secara umum negara mengemban tugas pembinaan  dan  pengawasan  penyelengaraan  perlindungan  konsumen,  termasuk  tugas pembinaan dan pengawasan kegiatan periklanan. Serta Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Terhadap Penyampaian Informasi IkIan yang Menyebabkan Kekeliruan.

## Saran
1. Demi terciptanya keseimbangan dalam transaksi konsumen dengan produsen melalui Periklanan  diharapkan  dengan  adanya  peraturan  perundang-undangan  tentang Periklanan.
2. Didalam  Pasal  62  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  terdapat  sanksi  pidana, alangkah  baiknya  apabila  bentuk  ancaman  pidana  yang  dijatuhkan  kepada  pelaku pelanggaran  ketentuan  periklanan  dapat  berupa  pidana  penjara  dan  bukan  pidana denda, agar sanksi pidana yang dijatuhkan tersebut benar benar menimbulkan efek jera serta meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap norma-norma Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Dedi  Harianto,  Perlindungan  Hukum  Bagi  Konsumen  Terhadap  Iklan  Yang  Menyesatkan, Bogor, Ghalia Indonesia, 2010
Husni Ayawali, Neni Sri Imaniyati (ed), Hukum Perlindungan Konsumen, Mandar Maju,  Ba ndun g, 2000
Maria  m  Darus  Badrusza  man.  1986.  Perlindungan  Konsumen  Dilihat  dari  Sudut PerjanjianBaku.Jakarta: Bina Cipta
Yusuf shofie,4,”system tanggung jawab dalam periklanan”, hukum dan pembangunan,no.2 tahun xxvi,april 1996
Wahyu Aji Chalifar, 2018, Konsumen Dan Iklan : Studi Tentang Iklan Yang Menyesatkan Di Facebook Twitter Dan Instagram, Surakarta
Artikel Jurnal
Agus  Brotosusilo,  “Hak -hak  Produsen  dalam  Hukum  Perlindungan  Konsumen  Majalah HUKUM dan PEM BANGUNAN, edisi Oktober. Jakarta: Fakultas Huku m UI, 1992. Mabarroh  Azizah,  2013, Etika  Perilaku  Periklanan  Dalam  Bisnis  Islam, Jurnal  Ekonomi Syariah Indonesia vol III, No 1 Juni 2013/1434 H
Ibnu Subarkah, L. H. (2017). Law Enforcement to Offenders’ Rights Based on Contempt of Court. Yustisia .

## Website
Haris  Fadhil.  2018.  Heboh  Kental  Manis.  Diambil  April  5,  2021,  dari https://news.detik.com/berita/4098935/heboh-kental-manis

## Penelitian Tugas Akhir
Adi Handono, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Informasi Iklan Barang Dan Jasa   Yang  Menyesatkan,  Tesis  pada  Program  Magister  Ilmu  Hukum  Universitas Jember, Jember, 2011
Ahmad Zazili, Perlindungan Huk um Terhadap Penumpang Pada Transportasi Udara Niaga Berjadwal Nasional, Tesis pada Program Magister Ilmu Huku m Unive rsitas Diponegoro, Semarang, 2008
A.z  nasution,4,kedudukan  hukum  konsumen  terhadap  iklan,  makalah  yang  disampaikan pada seminar hukum ”perlindungan hukum bagi konsumen dari dampak iklan”,di selenggarakan  senat  mahasiswa  fakultas  hukum  universitas  isalam  as syafi’iyah, Jakarta, 6 mei 1995, hal 12.
Indra  santoso.Tinjauan  yuridis  terhadap  tanggung  jawab  pelaku  usaha  dikaitkan  dengan iklan-iklan  yang  menyesatkan  konsumen.Tesis  pada  Program  Mag  ister  Hukum Universitas   Indonesia. Jakarta,
Zulkarnaen,  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Konsumen  Barang-Barang  Elektronik,  Tesis pada  Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2008

## Peraturan Perundang-undangan
Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen UU  No  8  tahun  1999  tentang  perlindungan  konsumen  dibedakan  antara  pelaku  usaha sebagaimana  terdapat  dalam  pasal  1  angka  3  UU  no  8  tahun  1999  tentang perlindungan konsumen
Putusan Pengadilan
S.P.de Boer v.N.V.Good Year Sumatra Plantations Ltd. Cs., Putusan Mahkamah Agung No. 27 K/SIP/1972,tanggal 5 juli 1972
Pasal  13  uu  no  40  tahun  1999  tentang  pers  (lembaga  Negara  republik  Indonesia  no.166 tahun 1999)