ADZKIYA : Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah Volume 11, Nomor 1, Tahun 2023, E-ISSN: 2528-0872 DOI : 10.32332/adzkiya.v11i1.6407

## Dampak Covid 19 Terhadap Tingkat Kemiskinan Pedesaan Dan Perkotaan Di Provinsi Lampung
Anas Malik 1 *, Siti Zulaikha 2 , Yusuf Zaini Aprizal 3 1 Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Indonesia
2 Institut Agama Islam Negeri Metro Indonesia
3 Universitas Jambi Indonesia
Korespondensi: anasmalik@radenintan.ac.id * Received: 18/01/2023 Revised: 24/03/2023 Accepted: 31/03/2023

## Abstract
The  World  Health  Group's  Global  Health  Regulation  Emergency  Committee  on  January 30,  2020  reported  that  the  coronavirus  outbreak  was  a  "Public  Health  Emergency  of International  Concern"  (PHEIC).  The  government  in  this  case,  the  Ministry  of  Health issued a decree of the Minister of Health No. HK. 01. 07/ MENKES/ 413/ 2020 concerning the Principles of Prevention and Control of Coronavirus Disease 2019. The impact of Covid 19  resulted  in  the  decline  in  the  economy  in  Lampung  Province  in  2020  contracting  by 1.67 percent, the lowest in the last 10 years and having an impact on the increase in the population of 41,820 during the Covid 19 pandemic. The purpose of this study is to see the direct  impact  on  poverty  levels  in  urban  and  rural  areas.  This  research  is  qualitative descriptive.using BPS data from 2019-2021 during the Covid 19 period. The data analysis used  is  qualitative  information  analysis  with  inductive  thinking  methods,  because  the information obtained is in the form of information in the structure of understanding. The result  of  this  study  is  The  impact  of  the  Covid-19  outbreak  caused  by  the  SARS-CoV-2 virus during the pandemic in semester 1 of 2019 the urban poverty rate of 8.92% rose in semester 1 of 2021 to 9.29%, while in rural areas the poverty rate was 14.27 to 14.18 in semester 1 of 2021. Although the poverty rate remains greater in rural areas, the increase in urban poverty rates has increased. This shows that Covid 19 has greatly impacted urban residents  with  the  implementation  of  PPKM,  the  wheels  of  the  urban  community's economy are hampered.
Keywords: Covid 19 pandemic; Pandemic Impact; poverty level;

## Abstrak
Komite  Darurat  Peraturan  Kesehatan  Global  dari  Kelompok  Kesehatan  Dunia pada  tanggal  30  Januari  tahun  2020  melaporkan  bahwa  wabah  virus  corona "Darurat  Kesehatan  Masyarakat  yang  jadi  Perhatian  Internasional"  (PHEIC). Pemerintah  dalam  ini  kasus  ini,  Kementerian  Kesehatan  mengeluarkan  surat ketetapan  Menteri  Kesehatan  No.  HK.  01.  07/  MENKES/  413/  2020  mengenai Prinsip  Pencegahan  Serta  Pengendalian  Coronavirus  Disease  2019.  Dampak  dari adanya  Covid  19  ini  berakibat  pada  menurunya  perekonomian  di  Provinsi Lampung di Tahun 2020 terkontraksi sebesar 1,67 persen, paling rendah dalam 10 tahun terakhir dan berdampak kepada   kenaikan kemikinan  sebsar 41.820 selama pandemic  covid  19.  Tujuan  dari  penelitian  ini  untuk  melihat  dampak  secara
langsung  terhadap  tingkat  kemiskinan  yang  ada  di  perkotaan  dan  pedesaan. Penelitian  ini  bersifat  deskriptif  kualitatif.dengan  menggunakan  data  BPS  dari tahun  2019-2021  selama  masa  Covid  19.  Analisa  data  yang  dipakai  merupakan analisa informasi kualitatif dengan metode berfikir induktif, sebab informasi yang didapat berbentuk keterangan- keterangan dalam struktur pemahaman. Hasil dari penelitian ini  adalah Dampak dari adanya wabah Covid 19 yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 selama pandemi  di semester 1 tahun 2019 tingkat kemiskinan diperkotaan  sebesar  8.92%  naik  di  semester  1  tahun  2021  menjadi  9.29% sedangkan di pedesaan tingkat kemiskinan sebesar 14.27 menjadi 14.18 di semester 1  tahun  2021.  Walapun  tingkat  kemiskinan  tetap  lebih  besar  yang  berada  di pedesaan  tetapi  peningkatan  tingkat  kemiskinan  di  perkotaan  mengalami kenaikan.  Ini  menunjukan  bahwasanya  Covid  19  sangat  berdampak  kepada penduduk  perkotaan  dengan  adanya  pemberlakuan  PPKM  roda  perekonomian masyarakat perkotaan terhambat.
Kata Kunci : Pandemi Covid 19; Dampak Pandemi; Tingkat Kemiskinan;

## PENDAHULUAN
Virus Corona sudah dikenal dari tahun 1930- an dan diketahui ada pada fauna. Pada tahun 2002, muncul penyakit terbaru golongan Virus Corona yang memunculkan  penyakit “ Severe  Acute  Respiratory  Syndrome (  SARS) ” .  Pada tahun  2012,  timbul  lagi  jenis  Virus  Corona  ini  yang  memunculkan  penyakit " Middle  East  Respiratory  Syndrome (  MERS) ” di  Timur  Tengah(  Sutaryo.  2020). Sedangkan, COVID-19 ( Coronavirus Disease 2019 ) adalah penyakit yang  dapat menular  di  sebabkan  oleh  SARS-CoV-2  ( Severe  Acute  Respiratory  Syndrome Coronavirus 2) . Penyakit ini ialah tipe terkini yang belum sempat teridentifikasi sebelumnya pada manusia.
Ada setidaknya  Dua  jenis Virus Corona yang  diketahui memunculkan penyakit  yang  dapat  menimbulkan  tanda-  tanda  berat  sejenis  MERS(  Middle East  Respiratory)  dan  SARS(  Severe  Respiratory  Syndrome).  Pertanda  pada umunya  peradangan  Covid  19merupakan  kendala  respirasi  kronis  semacam batu berdahak, meriang, serta sesak napas sementara itu masa inkubasi pada umumnya 5- 6 hari dengan waktu inkubasi terpanjang 14 hari.( Kemenkes RI. 2020)
Memasuki  tahun  baru  2020,  Dunia  di  gemparkan  oleh  peristiwa pandemic  yang  menginfeksi  penyebab  yang  belum  dikenal.  Awal  mula  di dasarkan  dalam  informasi  dari  Tiongkok  kepada  World  Health  Organization adanya  44  penderita  dengan  pertanda  pneumonia  berat  di  kota  wuhan, Provinsi  Hubei.  Yang  terjadi  persisnya  dalam  akhir  tahun  2019.  Dalam  10 januari 2020 faktornya mulai teridentifikasi serta di miliki petunjuk genetiknya ialah  virus  corona  baru,  asumsi  mula  terjalin  di  pasar  bawah  yang  menjual ikan, binatang laut serta lainya.( Diah handayani. 2020). Di Tahun 2019 Bulan Desember    di  Kota  Wuhan,  Cina,  terjadi  kejadian  luar  biasa  (KLB) permasalahan  pada  radang  alat  pernapasan  (  pneumonia)  yang  diakibatkan dari jenis Coronavirus, namun Coronavirus  ini belum sempat diketahui lebih dahulu,  alhasil  diucap  selaku  Corona  tipe  terkini  ataupun  Roman Coronavirus).    Pada  11  Februari  2020,  World  Health  Organization  dengan metode  sah  memublikasikan  penyebutan  terkini  virus  pemicu  pneumonia
misterius  itu  dengan  julukan  "Severe  Acute  Respiratory  Syndrome Coronavirus-  2(  SARS-  CoV-  2)  "  dan  julukan  penyakit  yang  ditimbulkannya ialah COVID- 19 (Coronavirus Disease 2019).( Diah handayani. 2020)
CDC  menanggapi  wabah  penyakit  pernapasan  yang  disebabkan  oleh virus  corona  novel(  terkini)  yang  mula  kali  ditemui  di  kota  Wuhan,  Provinsi Hubei, Cina dan yang dikala ini telah ditemui di 50 lokasi di bumi, termasuk sekian banyak kasus di Amerika Serikat. Virus itu diberi julukan" SARS- CoV- 2"  dan  penyakit  yang  disebabkannya  disebut"  penyakit  virus  corona  2019"( disingkat" COVID- 19").( Wang Zhou. 2020)
Awal  mula  penyebaran  virus  corona  di  Indonesia  bermula  ketika  dua orang  terkonfirmasi  tertular  dari  warga  negara  jepang  pada  tanggal  2  maret 2020.  Siklus  penyebaran  Covid  19  yang  terjadi  di  Indonesia  berkembang dengan  sangat  pesat  hingga  menjangkau  34  Provinsi  di  Indonesia.    Kasus positif covid 19 pertama di wilayah lampung  terkonfirmasi untuk pertamaka kali di tanggal 19 Maret 2020. Pasien  kontak secara langsung dengan penderita Covid 19 dalam kegiatan seminar keagamaan Di kota bogor pada tanggal 25-28 Februari  2020.  Sejak  awal  kehadiranya,  covid19  di  hadapai  dengan  percaya- tidak-percaya oleh warga dunia. Baik pemerintah maupun masyarakat. Hal ini terekam  dengan  kebijakan  pemerintah  Tiongkok  yang  cenderung  menutup- nutupi diawal wabah terdeteksi.  (Sudarman. 2021)
Pemerintah  dalam  ini  kasus  ini,  Kementerian  Kesehatan  mengeluarkan surat  ketetapan  Menteri  Kesehatan  No.  HK.  01.  07/  MENKES/  413/  2020 mengenai  Prinsip  Pencegahan  Serta  Pengendalian  Coronavirus  Disease  2019. Perturan  Menteri  Kesehatan  tersebut  menjadi  acuan  pencegahan  dan pengendalian  Covid-19  bagi  pemerintah  pusat  maupun  pemerintah  daerah, Kota dan Kabupaten. (Kemenkes.2021)Dampak Covid 19  di provinsi Lampung bukan  hanya  semata  berdampak  kepada  kesehatan  tetapi  berdampak  lebih jauh  kepada    aspek  Sosial  dan  Ekonomi.  Banyak  perusahaan  mem  PHK karyawan  akibat  dari  turunya  tingkat  konsumsi  masyarakat  sehingga berdampak  kepada  kelangsungan  perekonomian  yang  ada  di  provinsi lampung dan berakibat secara langsung kepada kehidupan masyarakat dalam memenuhi  kebutuhan  hidupnya.  Perekonomian  Provinsi  Lampung  Tahun 2020 terkontraksi sebesar 1,67 persen, paling rendah dalam 10 tahun terakhir. Hal ini dikarenakan adanya pandemi Covid-19 yang terjadi sejak bulan Maret 2020 hingga saat ini.
Tabel.1 : Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun Q1 Q2 Q3 Q4 2017 5,12 5,03 5,21 5,30 2018 5,08 5,35 5,19 5,60 2019 5,19 5,60 5,14 5,11 2020 -3,58 1,74 -2,41 -2,26
Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2021
Melihat  data  diatas,  pertumbuhan  perekonomian  di  provinsi  lampung mengalami  kontraksi  yang  cukup  dalam  pada  kuartal  pertama  tahun  2020 sebesar  -3,58.    awal  mula  dari  pengumuman  adanya  kasus  pertama  ini  lah pemerintah provinsi Lampung  melakukan social  distancing dalam sekala besar dengan  diliburkan  sekolah  dan  kampus,  pengetatan  pusat  perbelanjaan  dan aktifitas  work  from  home  bagi  perkantoran  dan  perusahaan  swasta  yang berakibat  adanya  daya  beli  masyarakat    Selama  pandemi  covid  19 perekonomian  lampung.  Tumbuh  -1.67%  lebih  tinggi  dari  pada  pertumbuhan ekonomi  nasional  sebesar  -2.07%  tetapi  tetap  membawa  dampak  terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Lampung.
Shirazi dan Pramanik berkata kemiskinan didefinisikan sebagai sesuatu situasi yang dialami oleh seseorang individu dimana mereka tidak memiliki berkecukupan sumber daya buat penuhi keinginan hidup yang nyaman, baik ditinjau  dari  faktor  ekonomi,  sosial,  intelektual,  atau  sudut  pandang spiritual.( Irfan Syaqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti. 2017)
Muttaqien( 2006: 3) menyatakan, kalau kemiskinan memunculkan akibat yang nyaris serupa di semua negara. Kemiskinan memunculkan:( 1) Lenyapnya keselamatan  untuk  golongan  miskin(  pakaian,  pangan,  kediaman),(  2) Lenyapnya hak hendak pendidikan,( 3) Lenyapnya hak hendak kesehatan,( 4) Tersingkirnya  dari  pekerjaan  yang  pantas  selaku  kemanusiaan,(  5) Termarjinalkannya dari hak atas perlindungan hukum,( 6) Lenyapnya hak atas rasa  aman,(  7)  Lenyapnya  hak  atas  partisipasi  pada  penguasa  dan  ketetapan khalayak,(  8)  Lenyapnya  hak  atas  kejiwaan,(  9)  Lenyapnya  hak  untuk pembaruan,  dan(  10)  Lenyapnya  hak  atas  kedaulatan  hidup.(  Lincolin  Asyad. 2016)
Tabel 2 : Jumlah Penduduk Miskin2019-2020 Jumlah Penduduk Miskin (ribu) 2019 2020 Semester  1 (Maret) Semester  2 (September) Semester  1 (Maret) Semester  2 (September) 1 063,66 1 041,48 1 049,32 1 091,14
Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2021
Berdasarkan  data  diatas,  antara  sebelum  dan  masa  pandemic  covid  19. Sebelum  masa  pademi  covid  19  semester  kedua  di  tahun  2019  jumlah penduduk miskin sebesar 1.049,320 dan masa pandemic di semester yang sama tahun  2020  tingkat  kemiskinan  sebesar    1.091,140  mengalami  kenaikan  sebsar 41.820  selama  pandemic  covid  19.  Tujuan  di  penelitian  ini  untuk  mengurai dampak  Covid  19  terhadap  tingkat  kemiskinan  yang  ada  diperkotaan  dan pedesaan. Maka menarik untuk dikaji permasalahan covid 19 yang mempunyai dampak  terhadap  tingkat  kemiskinan  di  pedesaaan  maupun  di  perkotaandi provinsi lampung

## METODE PENELITIAN
Dalam  mengukur  kemiskinan  yang  dilakukanoleh  Badan  Pusat  Statistik memakai  rancangan  kemampuan  penduudk  buat  penuhi  kebutuhan  dasar( basic  needs  approach).  Pada  pendekatan  ini,  kemiskinan  diukur  sebagai ketidakmampuan di faktor ekonomi penduduk dalam penuhi kebutuhan dasar makanan serta bukan makanan yang diukur dengan pengeluaran masyarakat.
( https://lampung.bps.go.id/subject/23/kemiskinan.html.2021 ). Riset ini bersifat  deskriptif  kualitatif.  dengan  memakai  data  BPS  dari  tahun  2019-  2021 sepanjang  era  Covid  19.  Analisa  data  yang  dipakai  merupakan  analisa informasi  kualitatif  dengan  metode  berfikir  induktif,  sebab  informasi  yang didapat  berbentuk  keterangan-  keterangan  dalam  struktur  pemahaman. Kualitatif  merupakan  metode  riset  yang  menghasilkan  informasi  deskriptif yakni  sumber  dari  tertulis  ataupun  pernyataan  tingkah  laku  yang diobservasikan dari manusia. ( Burhan Ahafa. 2013).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Jumlah Penduduk
Pada  tahun  2020,  berdasarkan  hasil  sensus  penduduk  2020  bahwasanya penduduk di provinsi Lampung sebanyak 9 juta jiwa atau sekitar 15.38 persen dari seluruh pendududuk sumatera. Berdasarkan tingkat kabupaten atau kota di provinsi Lampung, jumlah penduduk terbesar berada di kabupaten lampung tengah memiliki jumlah penduudk sebanyak 1.460 Juta Jiwa, selanjutnya Kota Bandar  Lampung  sebanyak  1.166  juta  jiwa,  Kabupaten  Lampung  timur  1.110 juta jiwa dan kabupaten lampung selatan asebanyak 1.064 juta.(BPS.2020)
Tabel 3: Jumlah Penduduk Provinsi Lampung Kabupaten Jumlah Penduduk Distribusi ( Persen) 1 2 3 Kabupaten 302139 3.35 Lampung Barat 640275 7.11 Tanggamus 1064301 11.82 Lampung Selatan 1110340 12.33 Lampung Timur 1460045 16.21 Lampung Utara 633099 7.03 Waykanan 473575 5.26 Tulang Bawang 430021 4.77 Pesawaran 477468 5.3 Pringsewu 405466 4.5 Mesuji 227518 2.53 Tulang Bawang Barat 286162 3.18 Pesisir Barat 162697 1.81 Bandar Lampung 1166066 12.95
Metro 168676 1.87 Provinsi Lampung 9007848 100 Sumber.Sensus Penduduk 2020 (BPS)
Pandemic Covi-19 sejak tahun 2019 hingga saat ini telah  menjadi wabah secara global dan berdampak pada pola kehidupan manusia. Pembatasan sosial dan vaksinasi menjadi solusi dalam menghambat peredaran covid 19.  Berikut rincian kasus Covid 19 pada tahun 2021.
Tabel 4: Rincian Kasus Covid 19 Per Wilayah Tahun 2021 Kabupaten Positif Sembuh Meninggal 1 2 3 4 Lampung Tengah 4550 3959 582 Lampung Barat 2922 2675 138 Tanggamus 2549 2410 336 Lampung Selatan 4605 4341 264 Lampung Timur 5909 5317 578 Lampung Utara 3954 3528 176 Waykanan 868 800 68 Tulang Bawang 718 630 87 Pesawaran 2654 2419 233 Pringsewu 4027 3690 336 Mesuji 571 515 57 Tulang Bawang Barat 1194 1053 141 Pesisir Barat 924 880 44 Bandar Lampung 11384 10577 798 Metro 2932 2748 184 Provinsi Lampung 49761 45542 4022 Sumber: Data diolah. https://covid19.lampungprov.go.id
Dengan melonjaknya Covid 19 di tahun 2021. Pemberlakuan Pembatasan Aktivitas  Warga  yang  disebut  dengan  PPKM  ialah  salah  satu  kebijakan Pemerintah  Republik  Indonesia  guna  melawan  pandemi  Covid-  19  yang sebelumnya,  pemerintah  pernah  menetapkan  peraturan  Pembatasan  Social Berskala  Besar(  PSBB)  yang  berjalan  di  sebagian  daerah  di  Indonesia.  Hal  ini dilaksanakan sebab terdapatnya inisiatif dari pemerintah daerah. Dari sebutan itu, tiap- tiap PPKM ada parameter pembeda yang  dirincikan alhasil bisa  jadi referensi pengendalian wilayah dalam membatasi aktivitas warga. PPKM yang sangat berakibat kepada UMKM serta masyarakat kecil adalah PPKM Darurat yang  berlaku  pada  3  Juli-  25  Juli  2021,  dimana  PPKM  ini  menetapkan pengurangan  peningkatan  kasus  konfirmasi  setiap  hari  sampai  di  bawah  10 ribu  kasus  per  harinya.  Adapun  pengetatan  yang  diberlakukan  antara  lain
dalam  pusat  perbelanjaan  atau  plaza  atau  pusat  perdagangan  wajib  ditutup; restoran  serta  rumah  makan  tidak  menerima  makan  di  tempat;  setelah  itu tempat  ibadah  tidak  diizinkan  menyelenggarakan  ibadah  dengan  cara berjamaah,  serta  lain-  lain.  Terdapatnya  kebijakan  pengetatan  itu  pastinya berakibat dalam situasi ekonomi.( www. djkn. kemenkeu. go. id)

## 2. Penduduk Miskin
Menurut  World  Bank(  2008)  mengambil  keputusan  standar  kemiskinan berdasarkan pemasukan per jiwa. Masyarakat yang pemasukan per kapitanya kurang dari sepertiga rata- datar pemasukan perkapita nasional. Dalam situasi itu, alhasil rasio kemiskinan untuk World Bank ialah USD$2 per orang per hari. Bagi  Badan  Pusat  Statistik(  2013),  determinasi  perhitungan  garis  kemiskinan pada penduduk adalah sebesar Rp. 273. 231 perkapita per bulan yang berasal dari  perhitungan  garis  kemiskinan  yang  mencakup  kebutuhan  makanan  dan non makanan. Untuk keinginan paling kecil makanan dipakai barometer 2. 100 kilokalori  per  jiwa  per  hari.  Untuk  pengeluaran  kebutuhan  sangat  sedikit bukan  santapan  melingkupi  pengeluaran  buat  perumahan,  pendidikan,  dan kesehatan.
Dampak  dari  adanya  Covid  secara  langsung  dirasakan  oleh  masyarakat dengan  berlakunya  PPKM  maka  perekonomian  akan  terganggu  terutama pelaku  UMKM.  Hal  ini  menjadi  pemicu  tingkat  kemiskinan  semakin meningkat.  Pada  mengukur  kemiskinan  yang  dilakukan  oleh  BPS  memakai rancangan  kemampuan  penduduk  untuk    penuhi  berbagai  keperluan  dasar (basic  needs  approach).  Pada  pendekatan  ini,  kemiskinan  diukur  sebagai ketidakmampuan  masyarakat dari di sisi ekonomi  untuk  memenuhi berbagai kebutuhan  dasar  makanan  serta  bukan  makanan  yang  diukur  melalui pengeluaran
masyarakat.
https://lampung.bps.go.id/subject/23/kemiskinan.html ). Tabel 5: Presentase Jumlah Penduduk Miskin berdasarkan Perkotaan dan Pedesaan Tahun Jumlah Penduduk Miskin Presentasi Kenaikan Perkotaan Pedesaan Jumlah Perkotaan Pedesaan Smt I    2019 23186 83180 106366 8.92 14.27 Smt II  2019 22469 81679 104148 8.6 13.96 Smt I   2020 23710 81222 104932 9.02 13.83 Smt II  2020 25928 83186 109114 9.59 14.22 Smt I   2021 25460 82933 108393 9.29 14.18
Sumber: BPS.Data diolah 2021
Penduduk miskin di provinsi lampung  mengalami peningkatan  tertinggi selama  covid  19  di    Semester  II  tahun  2020  sebesar  23.81%  sebanyak  109.114
Jiwa.      baik  diperkotaan  dan  pedesaan  penduduk    miskin  mengalami peningkatan.  peningkatan  penduduk  miskin  perkotaan  meningkat  sebesar 9.59%  (25928)  sedangkan  penduduk  miskin  di  pedesaan  sebesar  14.22% (109114).

## 3. Garis kemiskinan Provinsi Lampung di Tahun 2019-2021
Badan  Pusat  Statistik  mengeluarkan  data  mengenai  Garis  Kekurangan( GK) ialah akumulasi  dari Garis Kemiskinan Non Makanan( GKNM) serta Garis Kemiskinan  Makanan(  GKM).  Masyarakat  yang  mempunyai  rata-  rata pengeluaran  per  jiwa  per  bulan  di  dasar  Garis  Kekurangan  dikategorikan selaku  masyarakat  miskin.  Besar  kecilnya  jumlah  masyarakat  miskin  di perkotaan  atau  di  desa  sangat  dipengaruhi  oleh  garis  kemiskinan.  Garis kemiskinan,  di provinsi lampung dapat dilihat dibawah ini.
Kurva 1 : Garis kemiskinan Provinsi Lampung 2019-2021
Sumber: BPS Provinsi Lampung 2021
Di  semester  I  tahun  2021  garis  kemiskinan  di  Provinsi  Lampung mengalami  peningkatan  tertinggi  sebanyak  516003  garis  kemiskinan  yang berada di perkotaan. Sedangkan sebanyak 451211 jiwa berada pada pedesaan. Bersumber pada publikasi( WorldBank, 2021) yang melaporkan bahwasannya 4 dari 5 orang ada di dasar garis kekurangan, biasanya mereka tinggal di daerah (https://www.worldbank.org.2021)

## 4. Indeks Keparahan Kemiskinan
Sedangkan  untuk  melihat  gambaran  mengenai  penyebaran  pengeluaran antar penduudk miskin disebut seabgai Indeks Keparah Kemiskinan. Semakin tinggi nilai dari indeks keparahan kemiskinan maka ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin akan semakin tinggi.

## Kurva 2: Indek Keparahan kemiskinan tahun 2019-2021

## Sumber: Data BPS.diolah 2021
Indeks  keparahan  kemiskinan  diperkotaan  relatih  semakin  menurun, sedangkan  di  pedesaan  di  semeter  II  tahun  2020  mengalami  peningkatan signifikan  sebesar  0.7  hal  ini  menunjukan  tingkat  ketimpangan  pengeluaran antar penduduk miskin semakin tinggi.

## 5. Indek kedalaman Kemiskinan
Indeks Kedalaman Kemiskinan merupakan  ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan.
Tabel 7: Indek Kedalaman kemiskinan Provinsi Lampung
Wilayah Indeks kedalaman kemiskinan P1 2019 (Persen) 2020 (Persen) 2021 (Persen) Provinsi Lampung 1.93 1.9 1.88 Sumber: Data BPS 2020
Indeks  kedalaman  kemiskinan  di  Provinsi  Lampung  mengalami penurunan artinya Turunnya indeks kedalaman kemiskinan itu membuktikan kalau koreksi ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah di era endemi Covid- 19 telah sesuai jalurnya maka sanggup kurangi kesenjangan masyarakat miskin dari garis kemiskinan( GK).

## 6. Indeks Gini Ratio
Permasalahan  besar  yang  biasanya  dialami  oleh  negara-  negara berkembang  termasuk  Indonesia  merupakan  kesenjangan  ekonomi  ataupun kesenjangan  pada  penyaluran  pendapatan  antara  golongan  penduduk berpendapatan  besar  serta  golongan  penduduk  berpendapatan  kecil  dan tingkatan  kekurangan  ataupun  jumlah  orang  ada  di  dasar  garis  kemiskinan(
poverty  line).(  T.  Tambunan.  2001).  Nilai  Gini  Rasio  yang  mendekati  satu menunjukkan ketimpangan yang tinggi.  ( Rosyita Darojati A’laa dan Sutikno.2018)
Tabel 6: Indek Gini Ratio Provinsi Lampung 2019-2021 Bulan (Semester) Perkotaan Pedesaan Perkotaan + Pedesaan (Semester) Gini Ratio Gini Ratio Gini Ratio 2021  2020  2019  2021  2020  2019  2021  2020  2019 Maret 0.35  0.345  0.35  0.29  0.298  0.29  0.32  0.327  0.33 September - 0.342  0.35 - 0.295  0.29 - 0.32  0.33
Sumber: Data BPS. 2021
Berdasarkan  data  BPS,  ratio  gini  perkotan  dan  pedesaan    di  provinsi lampung  relatif  turun.  Kesenjangan  mesti  mendapat  perhatian  sebab kesenjangan wilayah yang ekstrim menimbulkan inefisiensi ekonomi, distribusi aset  yang  tidak  sesuai  serta  menaikkan  jumlah  kemiskinan,  inefisiensi, melemahkan  stabilitas  sosial  serta  simpati  dan  memperkuat  kekuatan  politis pihak  kaya  sehingga  memunculkan  ketidakadilan  untuk  warga.(  Meter.  P. Todaro and S. C. Smith. 2004)

## 7. Dampak Covid Terhadap kemiskinan Di lampung
Berdasarkan hasil survei sosial demografi dampak covid yang dilakukan oleh BPS Provinsi lampung yang terdiri dari 1407 responden . Dampak Covid 19 terhadap pendapatan yang bekerja berjumlah 79.81 persen dari keseluruhan responden yang ada, menunjukan bahwa responden yang mengaku mengalami penuruann  pendapatan  sebanyak  45.05  persen.  tidak  mengalami  perubahan pendapatan sebesar 54.23 persen. hanya sekitar 0.71 yang mengalami kenaikan pendapatan.  Sebanyak  49.85  persen  responden  laki-laki  dan  37.47  responden perempuan mengalami penurunan pendapatan. (BPS Provinsi Lampung.2020). Dampak dari adanya penurunan pendapatan akan mempengaruhi penurunan daya  beli  masyarakat yang  semakin  rendah.  wabah  Covid-  19  yang  berakibat pada transformasi sikap serta kegiatan ekonomi telah mendorong peningkatan jumlah  dan  angka  kemiskinan,  baik  secara  nasional,  wilayah  desa-  kota, ataupun secara pulau- provinsi.( Endang Siti Rahayu serta Arbianti. 2021)
Angka  kemiskinan  di  Provinsi  Lampung  membuktikan  ekskalasi sepanjang pandemi Covid- 19. Data Badan Pusat Statisik( BPS) mencatat jumlah masyarakat  miskin  Lampung  saat  sebelum  pandemi  dalam  September  2019 berjumlah 1. 041. 480 jiwa ataupun 12, 3 Persen dari keseluruhan masyarakat. Akan tetapi, pada Maret 2020 angkanya bertambah jadi 1. 049. 320 jiwa( 12, 34 Persen).  Namun,  pada  Maret  2021  masyarakat  usia  kerja  yang  terdampak Covid-  19  turun  jadi  tinggal  340,  3  ribu  jiwa(  5,  28  Persen).  Kucuran  dana Bantuan  Langsung  Tunai(  BLT)  serta  membaiknya  angka  tukar  petani membuat  jumlah  masyarakat  miskin  di  Lampung  menurun  di  triwulan  awal tahun 2021.( Agus Kurniawan. https:// databoks. katadata. co. id. 2021)
Pemerintah  provinsi  Lampung  dalam  menhadapi  Covid-19  telah merumuskan beberapa kebijakan yang harus dilaksanakan, pertama. Kepastian dalam  menerapkan  refocusing  anggaran  sesuai  dengan  kebijakan  dan  aturan yang  berlaku. Kedua ,  Penggunaan  anggaran  Kesehatan  secara  cepat  dan tepat,Khususnya  dalam  menyediakan  alat  Kesehatan,  perlindungan  tenaga Kesehatan  dan  peningkatan  kapasitas  pada  rumah  sakit  rujukan. Ketiga , Kelompok  Masyarakat  yang  ekonomi  paling  rentan  menjadi  priorotas  dalam pemenuhan  kebutuhan  hidupnya  dengan  menyediakan  program-progam bantuan sosial seperti PKH, BPNT, Pra Kerja, KIS, penangguhan beban kredit masyarakat.  Keempat,  kepastian  keberlangsungan  operasional  dan  insentif usaha pada sektor yang paling terdampak. Kelima.Harmonisasi dan sinergisitas antar  Lembaga  pemerintah  pusat,  propinsi,  kota  atau  kabupaten  dalam melaksanakan  penyesuaiaan  ulang  (re-arragement)  terhadap  anggaran  dan belanja  pembangunan  penanggulangan  Covid-19  dapat  berjalan  secara produktif  dan  optimal  sesuai  sasaran. Keenam .  Menjaga  stabilitas  dan membangun  penguatan  keyakinan  masyarakat  terhadap  kinerja  ekonomi melalui Analisa yang mendalam dan mengevaluasi kebijakan dampak Covid-19 terhadapa perekonomian dari waktu ke waktu .( bappeda.lampungprov.go.id) wabah korona ini banyak menyerang warga perkotaan.
Sedangkan  itu  masyarakat  yang  terdapat  di  wilayah  rural  tidak berhadapan  dengan  yang  namanya  wabah  Corona.  Sebab  itu  banyak  pihak yang  mengatakan  bahwa  yang  namanya  wabah  Corona  ini  sesungguhnya merupakan  wabah  yang  tertuju  buat  masyarakat  kota.  Perkaranya  apa  yang terjalin dengan masyarakat kota alhasil kemudian wabah ini tampaknya layak untuk berada di dalam wilayah perkotaan serta setelah itu melanda masyarakat perkotaan  itu.  wabah  bukan  saja  melanda  kesehatan  warganya,  namun  pula menyerang  kesehatan  ekonominya.  Jika  ekonomi  perkotaan  jadi  tersendat selaku  akibat  dari  terganggunya  kemajuan  kota  sehingga  akan  memunculkan permasalahan serius. Jika masyarakat di wilayah desa tidak mempunyai uang sehingga  mereka  dapat  memakai  hasil  perkebunannya  selaku  basis  makanan ataupun  selaku  alat  tukar  dengan  benda  yang  lain,  serta  mudah  untuk masyarakat  di  desa,  bisa  makan  seperlunya  begitu  juga  yang  telah  mereka lakukan sepanjang ini.( IB Ajaran Raja. 2020)

## KESIMPULAN
Dampak dari adanya wabah Covid 19 yang disebabkan oleh  virus SARS- CoV-2  selama  pandemi    di  semester  1  tahun  2019  tingkat  kemiskinan diperkotaan  sebesar  8.92%  naik  di  semester  1  tahun  2021  menjadi  9.29% sedangkan  di  pedesaan  tingkat  kemiskinan  sebesar  14.27  menjadi  14.18  di semester  1  tahun  2021.  Walapun  tingkat  kemiskinan  tetap  lebih  besar  yang berada  di  pedesaan  tetapi  peningkatan  tingkat  kemiskinan  di  perkotaan mengalami kenaikan. Ini menunjukan bahwasanya Covid 19 sangat berdampak kepada  penduduk  perkotaan  dengan  adanya  pemberlakuan  PPKM  roda perekonomian masyarakat perkotaan terhambat. Dampak Covid 19  di provinsi Lampung bukan hanya semata berdampak kepada kesehatan tetapi berdampak
lebih jauh kepada   aspek Sosial dan Ekonomi. Banyak perusahaan mem  PHK karyawan  akibat  dari  turunya  tingkat  konsumsi  masyarakat  sehingga berdampak kepada kelangsungan perekonomian yang ada di provinsi lampung dan  berakibat  secara  langsung  kepada  kehidupan  masyarakat  dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Perekonomian Provinsi Lampung Tahun 2020 terkontraksi sebesar 1,67 persen, paling rendah dalam 10 tahun terakhir. Hal ini dikarenakan  adanya  pandemi  Covid-19  yang  terjadi  sejak  bulan  Maret  2020 hingga saat ini.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Terimakasih diucapkan diucapkan kepada Pemerintah Provinsi Lampung dalam  penyajian  data  dan  kepada  pengelola  jurnal  karena  telah  membatu dalam penerbitan jurnal.

## KONTRIBUSI PENULIS
Dalam  penulisan  artikel  ini  setiap  penulis  dari  berbagai  afiliasi memberikan kontribusinya mulai dari pencarian data sampai penerbitan pada jurnal.

## DAFTAR PUSTAKA
Abu Ahmadi, Ilmu Sosial Dasar , (Jakarta: Rineka Cipta, 2009) Agus  Kurniawan. “ Pelaksanaan  PPKM  dalam  Penanganan  Kasus  COVID-19 dan
Evaluasinya” . https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl- semarang/baca-artikel/14314/Pelaksanaan-PPKM-dalam-Penanganan- Kasus-COVID-19-dan-Evaluasinya.html . Diakses 14 Desember
2021.Pukul 21.00
Arif  Muttaqien, Paradigma  Baru  Pemberantasan  Kemiskinan,  Rekonstruksi  Arah Pembangunan  Menuju  Masyarakat  Yang  Berkeadilan,  Terbebaskan  Dan Demokratis, (Jakarta; Khanata  Pustaka  LP3ES  Indonesia,  2006),  dikutip oleh  Istiana  Herawati  , “ Dampak  Program  Pengentasan    Kemiskinan Dampak    Program    Pengentasan    Kemiskinan    Di  Kabupaten  Jayapura ” , (Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan BP2P3KS Kementerian Sosial RI)
Badan Pusat statistic Provinsi Lampung, Perkembangan Indikator Makro Sosial Ekonomi Lampung Triwulan IV-2020.
Bank, W. (2021). Retrieved from https://www.worldbank.org BPS  Provinsi  Lampung.  Dampak  Covid  19:  hasil  survei  sosial  dan demografi Provinsi Lampung 2020.
BPS Provinsi Lampung. “Kemiskinan”.
https://lampung.bps.go.id/subject/23/kemiskinan.html.  Diakses  12  Maret 2023 http://bappeda.lampungprov.go.id/berita-enam-kebijakan-upaya- provinsi-lampung-dalam-mengantisipasi-dampak-ekonomi-covid19.html https://infeksiemerging.kemkes.go.id/download/KMK_No._HK.01.07. MENKES4132020_ttg_Pedoman_Pencegahan_dan_Pengendalian_COVID- 19.pdf. Diakses 10 November 2021 http://bappeda.lampungprov.go.id/berita-enam-kebijakan-upaya- provinsi-lampung-dalam-mengantisipasi-dampak-ekonomi-covid19.html
Burhan Ashafa, “ Metode Penelitian Hukum ” , (Jakarta:  Rineka Cipta, 2013) Diah  Handayani,  dkk.  Penyakit  Virus  Corona  2019.  Jurnal Respirologi.Vol.40. No 2 April 2020
Endang  Siti  Rahayu  dan  Arbianti.  Impact  Of  The  Covid  Pandemic  On MSME  Household  Income  And  Poverty  In  The  Keduang  Watershed.Jurnal Ilmiah Agribisnis (Jimanggis).Vol.2.No.2. Desember 2021.
IB  Ilham  Malik.  Dampak  Dan  Penanganan  Covid-19  Dalam  Perspektif Multidisiplin.(Bandar lampung:UBL Press.2020)
Irfan  Syaqi  Beik  dan  Laily  Dwi  Arsyianti, Ekonomi  Pembangunan Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017)
Kementerian  Kesehatan  Republik  Indonesia,  Pedoman  Pencegahan  dan Pengendalian CoronavirusDiseas Covid 19,( Revisi 19. Jakarta: 2020)
Lincolin Arsyad, Ekonomi Pembangunan, ( Yogyakarta: UPP STIM YKPM, 2016)
M. P. Todaro and S. C. Smith, Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga.
(Jakarta: Erlangga, 2004)
Nursiah  Chalid  dan  Yusbar  Yusuf  , “ Pengaruh Tingkat  Kemiskinan, Tingkat  Pengangguran,  Upah  Minimum  Kabupaten/Kota  dan  Laju  Pertumbuhan Ek onomi  Terhadap  Indeks  Pembangunan  Manusia  Di  Provinsi  Riau”,  (Jurnal Ekonomi) Volume 22. Nomor 22 Juni 2014,
Rosyita  Darojati  A’laa  dan  Sutikno,  Pemodelan  Faktor -Faktor  yang Memengaruhi Gini Rasio Pembangunan di Jawa Timur dengan Regresi Spasial. Jurnal Sains Dan Seni ITS Vol. 7, No. 2 (2018).h.265
Sudarman, Positif Covid-19: Li fe Is Begin.  (Yogyakarta: Samudra Biru. 2021)
Sutaryo. Buku Praktis Penyakit Virus Corona 19 (Covid-19), (Yogyakarta. Gadjah Mada University Press: 2020)
T. Tambunan, Perekonomian Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001. Wang  Zhou,  The  Corona  Prevention    Handbook..(New  York.  Skyhorse Publishing.2020)
Viva  Budy  Kusnandar .  “ Kemiskinan  Lampung  Meningkat  Selama Pandemi Covid 19”. https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/07/29/kemiskinan-
lampung-meningkat-selama-pandemi-covid-19 .  Diakses 12 Desember 2021.