BINGKAI IDENTITAS DALAM KONFLIK GEOPOLITIK: INTERVENSI MILITER RUSIA DI UKRAINA
Rizky Widiasa
Universitas Indonesia; email: rwidiasa@gmail.com

## Abstract
This article is written to analyze the conflict between Russia and Ukraine that led to the fall of Krimea. Russia defends its act by stating  that the annexation of Krimea was an effort  to  protect  Russian  ethnicities  from  the  political  turmoil  happened  during revolutionary  movement.  By  specifically  analyzing  the  similarities  on  identity  between Ukraines in Crimea with Russian ethnicities, this article argues that bounded historical similarities could trigger states to oppress other to achieve its geopolitical ambition. This article  revealed  that  certain  similar  identities  by  some  states  could  be  used  as  an instrument to justify a unilateral action towards other country.
Keywords: Geopolitics, identity conflict, strategic denial

## Abstract
Tulisan ini bertujuan untuk menelaah konflik antara Rusia dengan Ukraina yang berakhir dengan  lepasnya  wilayah  Krimea.  Rusia  membela  diri  dengan  menyatakan  bahwa aneksasi terhadap Krimea adalah upaya membebaskan wilayah tersebut bertujuan untuk melindungi mayoritas warga etnisnya dari dampak ketidakstabilan politik yang terjadi di Ukraina  akibat  munculnya  gerakan  revolusioner.  Dengan  analisis  secara  khusus  yang menitik beratkan pada kesamaan identitas dari warga Ukraina di Krimea dengan orang- orang Rusia,  tulisan  ini secara umum  berargumen bagaimana secara historis kesamaan identitas  dapat  menjadi  faktor  yang  mendukung  tindakan  opresif  yang  dilakukan  oleh suatu  negara  dalam  meraih  ambisi  geopolitiknya.  Tulisan  ini  mengungkap  bagaimana suatu identitas yang dimiliki bersama oleh negara dengan negara lainnya dapat digunakan sebagai isu krusial untuk menjustifikasi tindakan unilateral terhadap negara lain.
Kata Kunci : Geopolitik, konflik identitas, strategic denial .

## Pendahuluan
Menurut para akademisi politik etnis, secara kualitatif ada 2 klasifikasi dasar dari identitas nasional yaitu kewarganegaraan dan etnis. Yang pertama, masyarakat dalam suatu negara bangsa  berpikir  apa  yang  bisa  mereka  lakukan  dan  saling  membedakan  satu  dengan lainnya  melalui  prinsip-prinsip  politik  yang  berbeda,  institusi  yang  beragam,  serta keinginan untuk berpartisipasi dengan berbagai cara dalam praktek bernegara. Sedangkan identitas etnis lain dengan kewarganegaraan karena pembedaan antara satu dengan yang lain  didasari  pada  garis  keturunan  leluhur,  budaya,  bahasa,  agama,  tradisi,  dan  ras (Shulman, 2004). Ukraina merupakan negara dengan identitas nasional yang digolongkan sebagai Slavik Timur (Rusia, Ukraina, Belarus) serta memiliki dua etnis utama (penduduk asli Ukraina dan orang-orang Rusia) yang berbagi bahasa serta kultur yang sama. Orang- orang  Slavik  itulah  yang  selalu  menunjang  visi  nasional  dengan  diskursus  yang menyebutkan  bahwa  orang-orang  dengan  etnis  Rusia  bukanlah  sembarang  minoritas karena bahasa dan budaya mereka adalah bagian dari identitas lokal telah menjadi bagian dari  Ukraina  selama  ratusan  tahun.  Pendek  kata,  para  nasionalis  dari  golongan  Slavik Timur ini melihat Ukraina sebagai  negara kesatuan  yang terbentuk secara otentik  oleh dua  etnis  utama  yang  secara  historis  dan  budaya  sangat  erat  sehingga  kehadiran masyarakat  etnis  Rusia  di  Ukraina  memiliki  kehadiran  yang  kuat  karena  bahasa  dan budayanya  dianggap  sebagai  sesuatu  yang  bernilai  (Shulman,  2004).  Penelitian- penelitian  sebelumnya  menunjukan  bahwa  intervensi  militer  rusia  di  ukraina  terjadi secara natural karena kebijakan luar negeri Ukraina yang pro Barat (Pridham, 2014; Götz, 2015;  Smith,  2015;  Tolksdorf,  2015;  Casier,  2016;  Rieker  and  Gjerde,  2016;  Nitoiu, 2017). Tulisan ini bermaksud untuk menunjukan bahwa konflik geopolitik dapat semakin rentan terjadi apabila negara yang bersengketa justru memiliki persamaan identitas.
Seperti pedang bermata dua, persoalan identitas yang berasal dari satu akar seolah memberikan indikasi bahwa Ukraina berada di dalam bayang-bayang Rusia. Berbeda dari negara-negara  Eropa  lain  yang  sudah  meninggalkan  imperialisme  sehingga  mampu secara  jelas  membedakan  kebijakan-kebijakan  antara  era  kekaisaran  dengan  negara- bangsa,  Rusia  masih  terasa  belum  bisa  meninggalkan  pola  imperial  pada  zaman kekaisaran dahulu yang memiliki obsesi terhadap kekuatan militer dan ekspansi teritori (Tolz, 2002). Pada era kekaisaran golongan akar rumput di Ukraina dicegah aksesnya dari literasi-literasi  pemberontak  (Yekelchyk,  2013),  tujuannya  agar  mereka  tidak  terpapar
paham nasionalis dan radikal (Hosking, 2008). Besarnya pengaruh dan jumlah penduduk etnis Rusia di Ukraina juga dapat dilihat sebagai dampak dari imigrasi. Sebelum Perang Dunia II meletus keseimbangan demografi di Ukraina sudah tergunjang sebagai dampak dari bencana kelaparan hebat yang melanda negeri tersebut pada tahun 1932. Hingga pada akhirnya  tahun  1946  setelah  Perang  Dunia  II  berakhir  diperkirakan  penduduk  Ukraina merosot  sampai  25  juta  penduduk  setelah  kehilangan  sepertiga  jumlah  keseluruhan warga. Namun pada sensus tahun 1959 jumlahnya telah melesat hingga 42 juta penduduk. Pada tahun 1945 sampai 1955 saja ada sekitar 3.5 juta orang tiba dari berbagai penjuru Uni  Soviet  untuk  bekerja  di  pabrik  dan  pertambangan  (Delwaide,  2014).  Menurut Olzanski  sampai  sekitar  tahun  1990  sepertiga  penduduk  Ukraina  saat  ini  datang  dari seluruh penjuru Uni Soviet dan keturunan-keturunan mereka terkonsentrasi di wilayah- wilayah industri seperti Kiev dan Krimea (Olszański & Kucińska, 2012). Karena berbagai alasan  historis  itulah  posisi  Ukraina  sebagai  wilayah  komplementer  menjadi  sangat berarti bagi Rusia.
Sampai  pada  akhirnya  Perang  Dingin  berakhir  dan  Uni  Soviet  bubar, pembentukan Ukraina sebagai  negara independen pada Desember 1991 secara sepihak mengejutkan banyak orang-orang etnis Rusia. Secara perlahan, butuh sekitar 5 tahun bagi mereka untuk membiasakan diri dengan Ukraina yang telah berdaulat dan berdiri sendiri sebagai negara bangsa. Permasalahan yang masih menggangu saat itu adalah permasalahn yang  sifatnya  politis  terkait  sengketa  status  Sevastopol  dan  pembagian  aset-aset  bekas divisi-divisi  bentukan  Uni  Soviet  (Molchanov,  1996).  Hingga  saat  ini  pasca  aneksasi Krimea, meskipun ditekan secara politik dan militer oleh Rusia, ancaman serta kelemahan terbesar  Ukraina  terletak  pada  sektor  ekonomi.  Kelemahan  inilah  yang  bahkan  sampai membuat  kalangan  demokrat  Rusia  enggan  mengakui  kalau  Ukraina  adalah  negara berdaulat  (Larrabee,  1996).  Karena  lemahnya  bantuan  barat,  Ukraina  terpaksa  tunduk terhadap keinginan Rusia yang pada pertengahan dekade 90an menetang ekspansi NATO. Ketika  negara  ex-Soviet  lain  seperti  Polandia,  Hungaria,  dan  Republik  Ceko  berpihak pada  NATO,  Ukraina  cenderung  memilih  status  non-blok.  Namun  dengan  Treaty  of Friendship, Cooperation, and Partnership pada tahun 1997 meskipun batas negara masih belum diakui Rusia, keamanan Ukraina meningkat lebih baik dengan pembagian wilayah armada laut di Laut Hitam (Larrabee, 1996).
Hanya  saja  banyak  warga  Ukraina  yang  menyatakan  tidak  puas  terhadap  kerja sama negaranya dengan Rusia sehingga mereka menginginkan agar Ukraina dapat lebih terintegrasi dengan Uni-Eropa. Pada 2004, 3 negara Baltik Estonia, Latvia, dan Slovenia, telah lebih dulu memutuskan untuk bergabung dengan NATO. Rusia menghadapi dilema bahwa kemungkinan perbatasannya akan terancam dengan kehadiran NATO di negara- negara  eks-Soviet.  Meskipun  para  pemimpin  Rusia  berusaha  menganggap  bahwa penambahan  anggota  NATO  tidak  lagi  relevan  pasca  Perang  Dingin,  para  pemimpin Barat  menganggap  NATO  masih  memiliki  kepentingan  dalam  menjaga  kedamaian sehingga  upaya  untuk  memperluas  pengaruh  dianggap  masih  relevan  pasca-Perang Dingin (Gidadhubli, 2018).
Intervensi politik dan militer yang dilakukan Rusia saat konflik Georgia (2008), dan  Ukraina  (2014)  menunjukan  sebuah  kebijakan  luar  negeri  suatu  negara  yang nampaknya  adalah  kebijakan  yang  bersifat  ekspansionis,  dapat  diartikan  pula  sebagai respon  menghadapi  ancaman  dalam  tatanan  dunia  yang  anarki.  Selain  itu  perilaku koruptif  dari  pimpinan  negara  semakin  memantapkan  rakyat  Ukraina  untuk  semakin terintegrasi  dengan  Eropa.  Kemauan  untuk  menciptakan  kondisi  negara  yang  lebih progresif  membuat  rakyat  Ukraina  terpacu  untuk  berunjuk  rasa.  Hanya  saja,  rakyat Ukraina tentu tidak akan mengira bahwa perjuangan mereka untuk lepas dari kekuasaan otoritarian,  korupsi,  serta  berbagai  masalah  sosial-ekonomi  lainya  akan  berujung  pada aneksasi  Rusia  terhadap  beberapa  wilayah  Ukraina  termasuk  Crimea  yang  berbatasan dengan Rusia, negara yang saat ini dikepalai oleh Presiden Vladimir Putin. Latar belakang konflik dapat ditarik dari sebuah gerakan demonstrasi besar-besaran oleh warga Ukraina di Maidan Nezalezhnosti sebuah taman/lapangan yang terletak di pusat kota Kiev pada 2013.  Peristiwa  gelombang  demonstrasi  di  taman  itu  kini  dikenal  dengan  sebutan Euromaidan  (lapangan  Eropa)  dikarenakan  saat  itu  warga  menuntut  pemerintah  untuk lebih  terintegrasi  dengan  Uni-Eropa.  Unjuk  rasa  itu  berakhir  dengan  kerusuhan  dan meningkatkan  eskalasi  politik  domestik  dan  memicu  gelombang  demonstrasi  besar lainnya di berbagai belahan negara Ukraina. Unjuk rasa brutal tersebut mencapai klimaks pada Februari 2014 dan berujung dengan pemberhentian paksa Perdana Menteri Ukraina saat itu Viktor Yanukovich yang melarikan diri dari negaranya saat pengunjuk rasa telah berhasil  menguasai  parlemen  dan  menduduki  kediaman  pribadinya (Balmforth,  2018). Kondisi itu akhirnya memaksa Ukraina untuk menyelenggarakan parlemen jalanan untuk
memilih  Perdana  Menteri  baru  yang  pro  Uni-Eropa.  Rusia  yang  tidak  mengakui pemerintah  interim  kemudian  memutuskan  untuk  melakukan  intervensi  militer  di Ukraina.
Intervensi militer Rusia di Ukraina meliputi serangkaian konflik bersenjata yang berujung pada pendudukan berbagai wilayah Ukraina termasuk Krimea yang di aneksasi pada 18 Maret 2014 dan konon dilakukan oleh para prajurit tanpa insignia (Burnbaum, 2018). Strategi Rusia ini menarik untuk dicermati karena dengan menggunakan kekuatan militer  untuk  operasi  non-militer  maka  lawan  secara  hukum  internasional  tidak  dapat menggunakan kekuatan militer (Westerlund and Norberg, 2016). Hal tersebut masuk akal karena bias dari operasi rahasia ini membuat jejaring mutual defence dari NATO kepada Ukraina  menjadi  lebih  sulit  untuk  mengambil  tindakan.  Di  sisi  lain  terdapat  pula mobilisasi militer yang melibatkan oknum tertentu dari pihak Ukraina yang pro terhadap Rusia  mengingat  di  Krimea  mayoritas  penduduk  adalah  etnis  Slavik  yang  berbahasa Rusia  serta  fakta  jika  Sevastopol,  kota  pelabuhan  di  Krimea  tak  lain  terdapat  basis pangkalan  Angkatan  Laut  Rusia.  Gerakan  separatis  di  Krimea  pada  akhirnya  dapat menduduki parlemen daerah dan memaksa untuk melakukan referendum pemisahan diri dari  Ukraina  yang  hasilnya  berakhir  dengan  keputusan  bahwa  rakyat  Krimea menginginkan  diri  lepas  dari  Ukraina.  Entah  apakah  referendum  tersebut  bersih  dari intervensi  politik  dan  rakyat  Krimea  betul-betul  menghendaki  hal  tersebut  atau  tidak, yang pasti hingga kini wilayah itu secara administratif dikuasai oleh federasi Rusia.
Dalam  kasus  konflik  Rusia  dengan  Ukraina,  penulis  melihat  bahwa  tindakan unilateral  Rusia  disebabkan  karena  posisi  Ukraina  yang  merupakan buffer  zone antara NATO dan Federasi Rusia sehingga menjadikan posisi negara tersebut strategis secara geopolitik untuk saling berebut pengaruh ideologis maupun teritorial. Aneksasi terhadap Krimea  adalah  konflik  geopolitik  dengan  negara-negara  Barat.  Masyarakat  Rusia menganggap  tindakan  tersebut  sebagai  bagian  dari  reunifikasi  yang  dapat  memperkuat posisi militer negara mereka di Laut Hitam dalam menghadapi ancaman NATO (Biersack and  O’Lear,  2014;  Blockman,  2015;  Suslov,  2015).  Klaim  geopolitik  itu  dieksekusi dengan  memanfaatkan  isu  kesamaan  identitas  rakyat  Ukraina  sebagai  bagian  dari masyarakat  Slavik  Timur  dan  faktor  historis  Ukraina  yang  dulunya  adalah  bagian  dari wilayah  kekaisaran  Rusia.  Masyarakat  asli  Ukraina  memiliki  preferensi  untuk meninggalkan  identitas  etnis,  budaya  serta  leluhur  dan  cenderung  merasa  bangga
terhadap  identitas  kewarganegaraan  mereka  (Larrabee,  1996;  Karabanova,  2003; Shulman, 2004; Kulyk, 2016). Disatu sisi setelah Uni Soviet runtuh, Rusia mengalami krisis identitas dan mendambakan kembali kejayaan masa kekaisaran (Molchanov, 1996; Korostelina,  2003;  Teper,  2016).  Kajian  terdahulu  juga  mempelajari  bahwa  kebijakan Rusia  untuk  bersikap  agresif  didasari  pada  diskursus  tentang  etnis.  Etnis  minoritas  di Ukraina  menyetujui  kebijakan  ekspansionis  dikarenakan  sering  mendapat  diskriminasi dari golongan ultranasionalis sayap kanan (Solchanyk, 1998; Alexseev, 2016).  Melalui berbagai klaim identitas tersebut, Rusia seolah mengklaim negaranya memiliki hak untuk melindungi warga minoritas di Ukraina dari gerakan revolusioner dan riak revolusi yang mengakibatkan  negara  Ukraina  menjadi  tidak  stabil.  Ada  banyak  sekali  kajian  yang membahas  sebab-akibat  perang  saudara  yang  terjadi  di  suatu  negara.  Perang  saudara biasanya terjadi di satu negara dikarenakan beragam faktor seperti ideologi, pandangan politik.  Namun  dalam  kasus  Ukraina  dan  Rusia,  perang  saudara  terbingkai  dalam paradoks antara identitas etnis dan identitas kewarganegaraan sehingga penulis menilai belum banyak peneliti yang menjustifikasi tindakan unilateral suatu negara karena adanya sentimen identitas.

## Sengketa Krimea: antara Identitas dan Geopolitik
Secara  empirik  konflik  di  Ukraina  terjadi  karena  adanya  ketidakadilan  sosial  antara sistem dengan pelaksanaan program pemerintah yang menyebabkan kesenjangan. Rakyat Ukraina  menuntut  perbaikan  di  berbagai  aspek  pemerintahan  dan  menginginkan negaranya untuk lepas dari pengaruh Rusia agar bisa lebih terintegrasi dengan Uni-Eropa. Ada tiga aspek  yang menjadi sorotan penulis terhadap tindakan unilateral Rusia. Yang pertama tentu saja adalah identitas. Rakyat Ukraina cenderung untuk berpegang kepada nasionalisme yang berdasarkan kewarganegaraan dengan mempertimbangkan kedaulatan negara  dibandingkan  dengan  sentimen  etnis.  Identitas  nasional  memiliki  peran  krusial didalam  kajian  psikoanalisis  dan  hubungan  internasional.  Julia  Kristeva  mengutip  dari Montesquieu ( The Spirit of The Law, 1848 ) bahwa identitas nasional adalah identitas yang berasal  dari  negara  yang  nilai,  adat  dan  sejarahnya  kita  anut  dan  harus  mengakui keberagaman yang berada di dalam suatu teritori (Caputi, 1996). Maka dari itu identitas
nasional sejatinya adalah menghargai perbedaan, untuk hidup bernegara berdampingan dan menghargai toleransi.
Aspek  yang  kedua  adalah  geopolitik.  Ada  tiga  atribut  yang  biasanya  saling terhubung satu sama lain dalam satu kerangka kerja konseptual. Tiga hal tersebut adalah Interpretasi teritori, sumber daya alam, dan distribusi power . Fokus operasi per individu tiap  atribut  ketiganya  terletak  pada  bagaimana  teritori,  sumber  daya  alam,  dan  power dapat  meningkatkan  eskalasi,  menetralisir,  maupun  menurunkan  eskalasi  ketegangan. Dalam  bukunya Geopolitics  and  Maritime  Teritorial  Disputes  in  East  Asia ,  Emmers mengungkapkan  salah  satu    hubungan  antara  ketiga  atribut  dalam  geopolitik  bersifat instrumentalis,  ketika satu  atribut digunakan oleh negara  yang melakukan klaim  untuk memperoleh 2 atribut yang lain (Emmers, 2009). Melalui konteks konflik antara Rusia dan  Ukraina  penulis  ingin  memodifikasi  wacana  geopolitik  yang  agak  sedikit  berbeda dari  apa  yang  sudah  disampaikan  Emmers  karena  jika  biasanya  suatu  wilayah diperebutkan  karena  memiliki  sumber  daya  potensial,  dalam  kasus  sengketa  Krimea, sumber  daya  alam  bukan  berada  dalam  posisi  yang  diperebutkan  karena  Rusia  adalah salah satu pemain utama di kawasan dan Ukraina adalah salah satu konsumennya. Rusia menggunakan  perannya  sebagai  produsen  gas  alam  untuk  mengamputasi  kerja  sama dengan  pemerintah  revolusioner  yang  bertujuan  untuk  memperlemah  Ukraina  yang merupakan hasil kudeta. Jika ingin ditarik relevansinya, maka diskursus tentang identitas digunakan  sebagai  motor  penggerak  untuk  secara  geografis  melakukan  okupasi  di Krimea. Kedua aspek tersebut melahirkan aspek berikutnya yang ketiga yaitu kebijakan politik untuk mewujudkan kembali kejayaan bangsa slavik melalui proyeksi Soviet jilid 2. Setelah wilayah Krimea yang didalamnya terdapat pangkalan militer Rusia ini berhasil dikendalikan,  Rusia  menjustifikasi  tindakannya  ini  kepada  dunia  internasional  dengan melakukan strategic denial .

## Legalisasi Konflik Identitas
Strategic  denial ini  dikemukakan  oleh  Allison  dan  menggambarkan  betapa  Rusia layaknya  negara major  power lain  membingkai  aktifitas  koersifnya  sesuai  dengan konstitusi  negara  dan  hukum  internasional  yang  berlaku.  Aneksasi  terhadap  Krimea menghasilkan  konsekuensi  berupa  sanksi  serta  hujatan  dari  komunitas  Internasional. Tindakan itu dinilai telah melanggar beberapa perjanjian dan hukum internasional antara
lain: Agreements  on  Establishing  The  Commonwealth  of  Independent  States  in  1991, Helsinki  Accords,  Treaty  on  the  Non-Proliferation  of  Nuclear  Weapons  of  1994 ,  dan Treaty on Friendship,  Cooperation, and Partnership  Between  Russian Federation and Ukraine (UKRAINE,  2018) . Namun  selayaknya  negara major  power lainnya,  Rusia, memposisikan  diri  sebagai  aktor  yang  mengedepankan  hukum  dalam  membingkai tindakan  represifnya.  Hal  itu  berarti  mengeksploitasi  kelemahan-kelemahan  hukum internasional mengenai intervensi militer dan penentuan nasib yang dialami suatu negara pasca  revolusi.  Ketika  eskalasi  krisis  meningkat,  Rusia  menggunakan  retorika  hukum untuk mengaburkan batas antara legal dan ilegal, menjustifikasi masalah dengan fakta- fakta bias (Allison,  2014). Rusia menekankan bahwa  tindakannya terhadap Krimea itu valid  secara  hukum  dan  memiliki  legitimasi,  berbanding  terbalik  dengan  kekuasaan interim  pasca  tumbangnya  Yanukovich  setelah  dikudeta  saat  peristiwa  Euromaidan. Dengan menganggap bahwa pemerintah Ukraina saat ini tidak memiliki legitimasi itulah Rusia  mengklaim  bahwa  ‘melepaskan’  Krimea  dari  Ukraina  dengan  menggunakan kekuatan militer adalah tepat karena tidak ditujukan kepada sebuah negara yang berdaulat sesuai dengan yang tertulis dalam artikel 2(4) Piagam PBB ( UN Charter Repertoire of the Practice of the Security Council 18 th Supplement 2012-2013, Article 2 paragraph 4 ‘All members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against  the  terrorial  integrity  or  political  independence  of  any  state,  or  in  any  other manner inconsistent with the purposes of the United Nations’) .
Allison  (2014)  menyebutkan  beberapa  klaim  Moskow  yang  diangkat  secara formal  dalam  forum  Dewan  Keamanan  PBB  pada  pertemuan  darurat  tanggal  1  dan  3 Maret 2014 sebagai upaya dalam melegalisir aktifitas koersifnya di Crimea:
1. Moskow mengklaim bahwa pemerintah interim di Kiev pasca euromaidan tidak sah karena dilakukan melalui kudeta dengan kekerasan.
2. Moskow mengklaim bahwa keamanan hak asasi manusia kaum minoritas berkebangsaan  Rusia  di  Crimea  terancam  program-program  dari  pemerintah interim Ukraina.
3. Putin berpendapat bahwa pasukan Rusia yang berpusat di Crimea dan Laut
Hitam mendapat ancaman langsung dari golongan anti-Rusia.
4. Adanya  potensi  krisis  pengungsi  sebagai  dampak  berkembangnya gelombang revolusi di akhir masa kepemimpinan Yanukovich.
5. Federasi  Rusia  menjamin  keamanan  warganya  melampaui  batas  negara ( Russian Constitution, article 61, pparagraph 2, ‘The Russian Federation shall guarantee to its citizens protection and patronage abroad’ ).
6. Presiden  Viktor  Yanukovich  sebagai  pemimpin  yang  seharusnya legitimasi  bersama  PM  Republik  Otonomi  Crimea,  Sergey  Aksyonof  meminta secara resmi kepada Rusia untuk membantuk stabilisasi Ukraina (Allison, 2014).
Dengan  kondisi-kondisi  diatas,  Putin  menegaskan  untuk  secara  efektif  membatalkan semua perjanjian bilateral dengan Ukraina karena kudeta yang inkonstitusional, menurut Moskow,  menyebabkan  adanya  negara  baru  di  wilayah  Ukraina  sehingga  tidak  sesuai dengan  perjanjian-perjanjian  yang  telah  tercatat ( Russian  Constitution ).  Hal  tersebut berarti  secara  langsung  akan  melumpuhkan  Ukraina  yang  selama  ini  terus  mendapat bantuan ekonomi dari Rusia.

## Posisi Ukraina dalam Kebijakan Luar Negeri Rusia
Lalu apakah yang menjadi tujuan Rusia melakukan aneksasi? Hubungan dengan negara- negara  ex-Soviet  selalu  menjadi  prioritas  kebijakan  luar  negeri  Rusia.  Hanya  saja kekhawatiran terhadap ekspansi NATO selalu menjadi penghalang bagi hubungan Rusia dengan  Barat  (Kucibek,  1999).  Ekspansi  ini  dinilai  beberapa  kalangan  bahwa  Rusia terancam Barat  yang ingin menciptakan Eropa baru secara divisional dengan membuat Eropa  Timur  lebih  berorientasi  kepada  Barat.  Puncaknya  bagi  Ukraina  terjadi  saat Euromaidan dimana rakyat mengharapkan integrasi lebih mengikat kepada EU dibanding Rusia. Sejak 2010 kepemimpinan Yanukovich berusaha menghalangi  negaranya untuk terlibat aktifitas lebih jauh dengan EU. Rusia merasa berkepentingan terhadap Ukraina karena selain negara tersebut merupakan negara ex-Soviet terbesar kedua dan lokasinya yang strategis diantara negara-negara Eropa, Ukraina juga memiliki tempat spesial dalam sejarah,  budaya,  dan  identitas  masyarakat  Rusia;  menyebabkan  Rusia  merasa  bahwa Crimea  adalah  milik  mereka (Kucibek,  1999)  dan  sudah  menjadi  kepentingan  mereka untuk  menempatkan  power  sebagai bargaining  position dibanding  bersikap  asertif menghadapi politik luar negeri Barat (Kucibek, 1999). Ini seperti ramalan Paul Kubicek (2000) menjadi kenyataan bahwa Ukraina sebagai objek vital dalam kebijakan luar negeri
Rusia  terhadap  Commonwealth  of  Independent  States  (CIS)  harus  menjadi  prioritas dalam melakukan unifikasi (Kucibek, 1999).
Meskipun ditekan secara politik dan militer oleh Rusia, ancaman serta kelemahan terbesar  Ukraina  terletak  pada  sektor  ekonomi.  Kelemahan  inilah  yang  bahkan  sampai membuat  kalangan  demokrat  Rusia  enggan  mengakui  kalau  Ukraina  adalah  negara berdaulat (Larrabee,  1996).  Karena  lemahnya  bantuan  barat,  Ukraina  terpaksa  tunduk terhadap keinginan Rusia yang pada pertengahan dekade 90an menetang ekspansi NATO. Ketika  negara  ex-Soviet  lain  seperti  Polandia,  Hungaria,  dan  Republik  Ceko  berpihak pada  NATO,  Ukraina  cenderung  memilih  status  non-blok.  Namun  dengan Treaty  of Friendship, Cooperation, and Partnership pada tahun 1997 meskipun batas negara masih belum diakui Rusia, keamanan Ukraina meningkat lebih baik dengan pembagian wilayah armada  laut  di  Laut  Hitam (Larrabee,  1996).  Hanya  saja,  kelemahan  ekonomi  Ukraina tidak tertolong apalagi setelah bantuan dari Rusia dicabut dan eksploitasi terhadap aspek itu  dimanfaatkan,  Krimea  yang  mayoritas  warganya  dari  etnis  Rusia  sebenarnya  telah terancam  perebutan  wilayah  sejak  lama.  Konflik  yang  terjadi  pada  tahun  2014  silam mungkin  adalah kemenangan kaum  neo-imperialis  yang mengutamakan kebijakan luar negeri  agresif  untuk  mengembalikan  bipolaritas  keseimbangan  melawan  Barat  dengan memperkuat  hubungan  dengan  negara-negara  Slavik  lainnya  disekitar  Laut  Hitam, Balkan,  dan  Baltik.  Perang  di  Ukraina  ini  juga  mungkin  adalah  kelanjutan  dari  upaya proyeksi transatlantik dengan mendorong pengaruh dan perbatasan melampaui wilayah Eropa Timur dan Eropa Tengah sebagai respon provokasi dari beberapa negara anggota NATO  yang  mendeklarasikan  ingin  Georgia  dan  Ukraina  untuk  bergabung  menjadi anggota  (Ozdamar,  2014).  Kurang  efektifnya  institusi  internasional  dalam menanggulangi  konflik  di  kawasan  Laut  Hitam  serta  ketidak  seimbangan  militer  yang memihak  Rusia  membuat  negara-negara  lain  di  kawasan  tersebut  memilih  untuk  tidak menggunakan  kekuatan  instrumen  militer  mereka  menghadapi  Rusia  karena kemungkinan  besar  akan  kalah.  Multipolarisme  pasca  Perang-Dingin  menyebabkan jaminan  keamanan  di  wilayah  Laut  Hitam  menjadi  lebih  sulit  dari  era  sebelum  ini (Ozdamar, 2014).
Beragamnya  kepentingan  dari  negara  major  di  wilayah  tersebut  (Rusia,  EU, Amerika Serikat, Turki) membuat artikulasi kekuatan mengalami timpang tindih antara satu dengan yang lain terutama antara Rusia dengan Uni Eropa. Kolapsnya Uni Soviet
juga membuat Rusia merasa perlu untuk mencari identitas nasional sendiri (Allensworth, 1998). Ada sekitar 25 juta penduduk etnis Rusia yang berada diluar perbatasan Federasi Rusia. Di wilayah tenggara Ukraina orang dari beragam  etnis namun  berbicara bahasa Rusia  dianggap  sebagai  orang  Rusia  oleh  para  petinggi  negara  dari  Federasi  Rusia (Tishkov, 1999). Aneksasi Krimea dan intervensi di wilayah tenggara Ukraina dibingkai oleh pemerintahan Vladimir Putin sebagai cara kotor oknum fasis di AS dan NATO yang mencoba mengoyak kemitraan tradisional dan mengakar secara historis dan demografis Rusia-Ukraina  dalam Ruskii  Miir (Russian  World)  (O’Loughlin,  Toal  and  Kolosov, 2016).  Bagaimanapun  latar  belakangnya,  konflik  antara  Rusia-Ukraina  memang  tidak dapat dihindari. Manifestasinya dapat terjadi melalui berbagai bentuk bergantung kepada kondisi  dan  situasi  politik  internasional.  Posibilitas  konflik  semakin  meningkat disebabkan proyeksi negara ideal yang berbeda antara kedua belah pihak (Rakyat Ukraina mendambakan  negaranya  berdiri  sebagai nation-state ;  sedangkan  pemerintah  Federasi Rusia melalui kebijakan luar negerinya mengharapkan kembali kejayaan era Imperial). Proyeksi  nation-building  juga  penting  bagi  Rusia  (Kiryukhin,  2016),  hanya  saja  tidak tercapai  solidaritas  politik  dalam  penyelesaian  konflik  dengan  Ukraina  karena “kemerdekaan”  yang dicapai saat peristiwa Euromaidan tidaklah mendapat pengakuan dari Rusia.
Ada kontradiksi ideologi otoritas Rusia saat ini antara yang bersikap konservatif dan liberal yang kurang diperhitungkan. Pemimpin Rusia memainkan tarik menarik isu patriotisme dan nasionalisme dan menekankan bahaya dari nasionalisme  yang didasari pada sentimen etnis yang dalam beberapa kesempatan dipengaruhi oleh berbagai karya filsuf  Rusia  Ivan  Ilyin  (Chilton  and  Ilyin,  1993).  Strategi  Putin  sebenarnya  dapat disimplifikasi  menjadi  keinginan  untuk  mempertahankan  integritas  negara  Rusia  yang Multinasional  (Kiryukhin,  2016).  Presiden  Putin  pada  tahun  2003  pernah  mengatakan bahwa  ideologinya  berdasarkan  pada  patriotisme  bukan  nasionalisme  (Novosti,  2018). Dia mengasosiasikan patriotism dengan komitmen tradisi, kontinuitas historis, dan sikap asertif modern sebagai bagian dari kekuatan negara. Berdasarkan asimilasi dan asosiasi, Ukraina dianggap sebagai bagian permanen dari identitas nasional Rusia yang jika dilihat dari sudut pandang patriotisme Rusia maka batasan sosial antara kedua nation-state itu tidak berarti (Novosti, 2018). Pada tahun 2014 Putin mempertegas komitmennya terkait identitas  bersama  yang  dimiliki  oleh  kedua  entitas  negara  (Rusia-Ukraina)  bahwa  di
Krimea,  secara  harfiah  semuanya  adalah  hasil  penetrasi  dari  sejarah  serta  kebanggaan Rusia. Karena di kota kuno Chersonese, Santo Vladimir (Tokoh penting Ortodoks yang menyatukan Rusia, Ukraina, dan Belarusia) pernah dibaptis. Rusia dan Ukraina menurut Putin bukanlah hanya tetangga dekat melainkan satu bangsa yang tidak bisa hidup tanpa satu sama lain (Мockba, 2018).  Permasalahan krusial sejak intervensi bagi Rusia di era modern  ini  mengutip  Kiryukhin,  adalah  bagaimana  negara  tersebut  membangun  citra alternatif yang atraktif selayaknya komunisme yang pada awal abad 20 sejak dibawa oleh Partai Bolshevik mampu menjadi tandingan dari kapitalisme Barat. Rusia saat ini seperti China  yang  lebih  konservatif  dengan  memfokuskan  pada  tradisi  nasional  sebagai alternatif dari liberalism ala Barat.

## Kesimpulan
Serangkaian  aktivitas  militer  di  Ukraina  termasuk  mengokupasi  Krimea  merupakan tindakan  unilateral  yang  dilakukan  oleh  Rusia  dipicu  sebagian  besar  karena  faktor geohistoris  yang  identikal.  Secara  geopolitik  Ukraina  diperebutkan  karena  berada diantara  kekuatan  NATO  dan  Federasi  Rusia.  Peristiwa Euromaidan sebagai  gerakan revolusi  direspon  dengan  aneksasi  dan  intervensi  merupakan  kemenangan  kaum  neo- imperialis yang akhirnya menemukan momentum untuk mengembalikan kejayaan zaman kekaisaran  Rusia.  Dalam  multipolaritas  tatanan  internasional  di  era  kontemporer  ini, memastikan Krimea menjadi bagian dari federasi merupakan suatu hal signifikan dalam mengimbangi Barat dengan NATO-nya. Posisi Rusia juga semakin diuntungkan secara militer karena tidak perlu membayar uang sewa pangkalan militer mereka di Laut Hitam.
Dari segi ekonomi Ukraina kemungkinan akan mengalami kesulitan sumber daya karena Rusia adalah pemasok utama  gas alam bagi  Ukraina dan beberapa negara  Uni- Eropa. Bagi Rusia kasus intervensi ini menyebabkan mereka kehilangan pelanggan tetap namun  hal  tersebut  dapat  diupayakan  dengan  mencari  pangsa  pasar  lain  selain  pasar Eropa.  Secara  geohistoris,  Rusia  memiliki  sejarah  panjang  dengan  Ukraina  sebagai bagian dari kaisaran bahkan era komunisme Soviet. Bahkan nama Ukraina berasal dari bahasa  Rusia  Okroina  yang  berarti  periferi  (pinggiran)  (Rywkin,  2014).  Sebagaimana yang  disampaikan  oleh  Putin  bahwa  aneksasi  Krimea  adalah  bentuk  upaya  penyatuan yang harus dilakukan karena Ukraina adalah saudara sebangsa dengan orang-orang Rusia. Hal itu membawa kepada justifikasi yang dilakukan oleh Rusia.
Melalui  klaim  historis  itu  Rusia  menjustifikasi  bahwa  tindakan  unilateralnya tersebut  telah  sesuai  dengan  konstitusi  mereka  yang  mengatakan  bahwa  Rusia  berhak melindungi warga negara lintas negara dan 2/3 penduduk Ukraina serta sekitar 90 persen penduduk di Krimea adalah orang berbahasa Rusia, yang menurut pemerintah di Rusia berarti  mereka  diidentifikasi  sebagai  orang  dengan  etnis  Rusia.  Melalui  pernyataan tersebut kita bisa memahami bahwa Rusia mengedepankan sentiment etnis dibandingkan nasionalisme  serta  pernyataan  Putin  pada  2003  dan  2014  menegaskan  bahwa  Rusia dengan  berbagai  cara  akan  melakukan  penyatuan  dengan  Ukraina  dan  Krimea  sebagai kota  penting  bagi  Rusia  kuno  merupakan  harga  mati  untuk  direbut.  Berbeda  dengan Rusia,  kaum  ultra-nasionalis  Ukraina  menginginkan  untuk  lepas  dari  bayang-bayang Rusia  dan  independen  seutuhnya  dengan  menerapkan  demokrasi.  Di  sisi  lain  NATO menargetkan  Ukraina  untuk  bergabung  agarposisi  mereka  semakin  kuat  di  kawasan setelah merekrut beberapa negara ex-Soviet lain untuk menjadi anggota. Sikap represif Rusia dapat dimaknai sebagai respon defensif dalam mempertahankan diri dari ekspansi tersebut.  Hanya  saja  mengingat  Ukraina  secara  historis  memiliki  perjalanan  sangat panjang  dengan  Rusia  maka  sangat  mungkin  pemerintah  Rusia  melakukan  aneksasi terhadap  Krimea  untuk  memperkuat  posisinya  dalam  menghadapi  agresifitas  ekspansi NATO sekaligus  menghidupkan kembali  proyeksi  kejayaan kekaisaran Rusia atau Uni Soviet jilid kedua.

## References
Alexseev,  M.  A.  (2016).  Backing  the  USSR  2.0:  Russia's  Ethnic  Minorities  and Expansionist  Ethnic  Russian  Nationalism. The  New  Russian  Nationalism:
Imperialism, Ethnicity and Authoritarianism 2000-2015 , 160-191.
Allensworth, W. (1998). The Russian Question: Nationalism, Modernization, and Post- Communist Russia. New York: Rowman & Littlefield Publishers.
Allison, R. (2014) ‘Russian “deniable” intervention in  Ukraine:  How  and why Russia broke the rules’, International Affairs . doi: 10.1111/1468-2346.12170.
Balmforth,  R.  (2018,  November  28). Kiev  protesters  gather,  EU  dangles  aid  promise . Retrieved from Reuters.com: https://www.reuters.com/article/us-ukraine/kiev- protesters-gather-eu-dangles-aid-promise-idUSBRE9BA04420131212
Biersack, J. and O’Lear, S. (2014) ‘The geopolitics of Russia’s annexation of Crimea:
Narratives,  identity,  silences,  and  energy’, Eurasian  Geography  and Economics . doi: 10.1080/15387216.2014.985241.
Blockman, S. (2015). Crimea and the quest for energy and military hegemony in the Black Sea  region:  governance  gap  in  a  contested  geostrategic  zone. Southeast European and Black Sea Studies, vol. 15 , 179-189.
Burnbaum,  M.  (2018,  November  28). Putin  was  surprised  at  how  easily  Russia  took control of crimea . Retrieved from The Washington Post: https://www.washingtonpost.com/world/europe/putin-was-surprised-at-how- easily-russia-took-control-of-crimea/2015/03/15/94b7c82e-c9c1-11e4-bea5- b893e7ac3fb3_story.html?noredirect=on&utm_term=.4743512d428c
Caputi,  M.  (1996).  National  Identity  in  Contemporary  Theory. Political  Psychology vol.17, no.4 , 683-694.
Casier, T. (2016) ‘From logic of competition to conflict: understanding the dynamics of
EU–Russia relations’, Contemporary Politics . doi: 10.1080/13569775.2016.1201311.
Chilton,  P.  and  Ilyin,  M.  (1993)  ‘Metaphor  in  Political  Discourse:  The  Case  of  the
`Common European House’’, Discourse & Society . doi:
10.1177/0957926593004001002.
Delwaide,  J.  (2014)  ‘Identity  and  Geopolitics:  Ukraine’s  Grappling  with  Imperial Legacies’, Harvard Ukrainian Studies .
Emmers, R. (2009) Geopolitics and maritime territorial disputes in East Asia , Geopolitics and Maritime Territorial Disputes in East Asia . doi: 10.4324/9780203875018. Gidadhubli,  R.  G.  (2018).  Expansion  of  NATO:  Russia's  Dilemma. Economic  and Political Weekly , 1885-1887.
Götz,  E.  (2015)  ‘It’s  geopolitics,  stupid:  explaining  Russia’s  Ukraine  policy’, Global Affairs . doi: 10.1080/23340460.2015.960184.
Hosking, G. A. (2008). Rulers and Victims. Cambridge: Mass: Belknap.
Karabanova,  V.  (2003).  Linguistic  Tools  for  Nation  State  Building:  The  Relationship between  Ukraine  and  Its  Russian-Speaking  Crimea. Polish  Sociological Review , 417-433.
Kiryukhin, D. (2016) ‘Russia and Ukraine: the clash of conservative projects’, European Politics and Society . doi: 10.1080/23745118.2016.1154130.
Korostelina,  C.  (2003)  ‘The  multiethnic  state-building  dilemma:  National  and  ethnic minorities’ identities  in  the  Crimea’, National Identities . doi: 10.1080/1460894032000124394.
Kucibek, P. (1999). Russian Foreign Policy and the West. Political Science Quarterly, vol. 114, no. 4 , 547-568.
Kulyk, V. (2016) ‘Language and identity in Ukraine after Euromaidan’, Thesis Eleven . doi: 10.1177/0725513616668621.
Larrabee,  F.  S.  (1996).  Ukraine's  Place  in  European  and  Regional  Security. Harvard Ukrainian Studies, vol. 20 , 249-270.
Мockba, K. (2018, November 29). Обращение Президента Российской Федерации . Retrieved from Президент России: http://kremlin.ru/events/president/news/20603 Molchanov,  M.  A.  (1996)  ‘Borders  of  identity:  Ukraine’s  political  and  cultural significance for Russia’, Canadian Slavonic Papers . doi: 10.1080/00085006.1996.11092121.
Nitoiu,  C.  (2017)  ‘Still  entrenched  in  the  conflict/cooperation  dichotomy?  EU–Russia relations  and  the  Ukraine  crisis’, European  Politics  and  Society .  doi: 10.1080/23745118.2016.1197875.
Novosti,  R.  (2018,  November  29). Патриотизм  должен  стать  объединяющей идеологией России . Retrieved from Владимир Путин:
https://ria.ru/politics/20030717/408317.html
O’Loughlin,  J.,  Toal,  G.  and  Kolosov,  V.  (2016)  ‘Who  identifies  with  the  “Russian World”?  Geopolitical  attitudes  in  southeastern  Ukraine,  Crimea,  Abkhazia, South  Ossetia,  and  Transnistria’, Eurasian  Geography  and  Economics .  doi: 10.1080/15387216.2017.1295275.
Olszański, T., & Kucińska, A. (2012). Problem językowy na Ukrainie. Warszawa: Marka Karpia = Centre for Eastern Studies.
Ozdamar, O. (2014). Security and Military Balance in The Black Sea Region. European and Black Sea Studies, vol. 49 , 53-61.
Pridham,  G.  (2014)  ‘EU/Ukraine  Relations  and  the  Crisis  with  Russia,  2013-14:  A Turning Point’, International Spectator . doi: 10.1080/03932729.2014.965587. Rieker,  P.  and  Gjerde,  K.  L.  (2016)  ‘The  EU,  Russia  and  the  potential  for  dialogue  –
different  readings  of  the  crisis  in  Ukraine’, European  Security .  doi: 10.1080/09662839.2016.1186013.
Rywkin, M. (2014). Ukraine: Between Russia and The West. American Foreign Policy Interest: The Journal of The National Committee on American Foreign Policy . Shulman, S. (2004) ‘The contours of civic and ethnic national identification in Ukraine’,
Europe - Asia Studies . doi: 10.1080/0966813032000161437.
Smith, N. R. (2015) ‘The EU and Russia’s conflicting regime preferences in Ukraine:
assessing  regime  promotion  strategies  in  the  scope  of  the  Ukraine  crisis’,
European Security . doi: 10.1080/09662839.2015.1027768.
Solchanyk, R. (1998). Russians in Ukraine: Problems and Prospects. Harvard Ukraine Studies , 539-553.
Suslov, Mikhail D. (2015) Crimea Is Ours!” Russian popular geopolitics in the new media age. Eurasian Geography and Economics Volume 55, 2014 - Issue 6: Discursive and Material Practices of Space and Modernization in Russia. Pages 588-609 | Received 22 Dec 2014, Accepted 03 Apr 2015, Published online: 11 May 2015 Teper, Y. (2016) ‘Official Russian identity discourse in light of the annexation of Crimea:
national or imperial?’, Post-Soviet Affairs . doi: 10.1080/1060586X.2015.1076959.
Tishkov,  V.  (1999)  ‘Ethnic  conflicts  in  the  former  USSR:  The  use  and  misuse  of typologies and data’, Journal of Peace Research . doi: 10.1177/0022343399036005005.
Tolksdorf, D. (2015) ‘Russia, the USA and the EU and the conflicts in the wider Black
Sea region: the potential for multilateral solutions in the wake of the Ukraine conflict’, Global Affairs . doi: 10.1080/23340460.2015.1080886.
Tolz, V. (2002) ‘“Cultural bosses” as patrons and clients: The functioning of the Soviet creative Unions in the postwar period’, Contemporary European History . doi: 10.1017/S0960777302001054.
Ukraine, N. S. (2018, November 19). Speech of Secretary of the National Security and Defense Council of Ukraine Oleksandr Turchynov at the Operational Meeting of the Leadership of the Armed Forces of Ukraine . Retrieved From National
Security and Defense Council of Ukraine: http://www.rnbo.gov.ua/en/news/2712.html
Westerlund, F. and Norberg, J. (2016) ‘Military Means for Non-Military Measures: The Russian Approach to the Use of Armed Force as Seen in Ukraine’, Journal of Slavic Military Studies . doi: 10.1080/13518046.2016.1232560.
Yekelchyk, S. (2013) ‘The Ukrainians: Unexpected Nation.’, Slavonic & East European Review .