## KOMUNITAS
Vol. 10, No. 1, Juni 2019

## UPAYA PENANGGULANGAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS
(GEPENG) SEBAGAI PENYANDANG MASALAH
KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) DI YOGYAKARTA

## Zainal Fadri
Institut Agama Islam Negeri Batusangkar Email: zainalfadri@iainbatusangkar.ac.id

## Abstract:
Vagrant  and  beggar  are  one  of  the  social  welfare  problems  currently spreading in urban areas and also began to spread in rural areas. Vagrant and  beggar  or  commonly  known as  gepeng  get daily-life  needs by  living and  earning  on  the  road,  even  spending  a  lot  of  time  on  the  streets. Gepeng  is  often  found  in  people's  lives  as  beggars  and  often  rises  a troublesome because of their actions taken such as picking, grabbing, and robbing,  so  that  proper  handling  must  be  carried  out  immediately. Preventions are carried out in order to create the security and convenience which is a way to provide livelihoods more feasible for them, especially in Yogyakarta. The method used in this paper is qualitative descriptive. Data is taken from using references and previous studies by conducting informal interviews as a approach form gepeng on their activities. The result of this research  shows  that  gepeng  has  different  characteristics  from  the common  street  cases,  then  the  handling  of  gepeng  should  be  taking  a different  approach.  Handling  gepeng    by  the  government,  the  private sector and the community in an integration will certainly have a positive impact  on  gepeng  mitigation,  and  it  has  been  carried  out  in  Yogyakarta even though it has not overcome the problem completely.
Keywords: Gepeng, Effort, Prevention

## A. Pendahuluan
Masalah  kemiskinan  merupakan  problema  yang  selalu  dihadapi oleh  negara-negara  berkembang.  Banyak  negara-negara  yang  terkesan tidak  dapat  menanggulangi  kemiskinan  yang  terjadi  negara  tersebut,
sehingga  tidak  jarang  pula  penyelesaian  kemiskinan  di  suatu  negara melibatkan campur tangan dari negara lain bahkan oleh perserikatan yang dibangun  antar  negara.  Seperti  di  Indonesia,  semenjak  kemerdekaan seolah-olah  Indonesia  tidak  dapat  keluar  dari  persoalan  kemiskinan. Indonesia  hanya  bagaikan  lahan  untuk  bermain-main  mengadu kecerdasan  strategi  bagi  negara-negara  maju  yang  dicurigai  sebagai pertahanan kemiskinan hingga saat ini.
Kemiskinan dapat  digolongkan  dalam dua  model  sesuai dengan faktor  penyebab  dari  kemiskinan.  Pertama  kemiskinan  struktural,  yaitu kemiskinan  yang  disebabkan  oleh  perencanaan  atau  dampak  dari  suatu kebijakan  yang  diturunkan oleh pemerintah sehingga  masyarakat  miskin tidak berdaya untuk mengubah kehidupan mereka. Mereka hidup dalam kemiskinan  secara  berkelanjutan.  Sementara  kemiskinan  kultural merupakan kemiskinan yang hadir karena faktor internal dari masyarakat miskin  yang  menjadikan  suatu  kebiasaan  untuk  tidak  senantiasa melakukan  aktualisasi  diri,  sehingga  banyak  program  dan  model pemberdayaan  yang  dilayangkan  tidak  berpengaruh  secara  signifikan terhadap kehidupan masyarakat tersebut.
Siahaan  mengemukakan  bahwa  kemiskinan  kultural  merupakan kemiskinan yang mengacu kepada sikap seseorang atau masyarakat yang tidak mau berusaha untuk memperbaiki diri dan kehidupan karena adanya budaya  atau  kebiasaan  yang  telah berlangsung  secara  kontinu 1 .  Mereka merasa  cukup  dan  tidak  perlu  melakukan  perubahan  dalam  tatanan kehidupan meskipun banyak usaha dari pihak luar yang ikut membantu.
1 N.H.T Siahaan, Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan , Jakarta: Penerbit Erlangga, 2004.
Kemiskinan  kultural  dikategorikan  sebagai  kemiskinan  yang memerlukan  upaya  komprehensif  dalam  pemberantasannya,  karena kemiskinan  ini  sangat  berhubungan  erat  dengan  model  kehidupan  yang telah  menjadi  rutinitas  bahkan  dipercayai  sebagai  aturan  dari  nenek moyang.  Namun  berbeda  halnya  dengan  kemiskinan  kultural  yang dihadirkan  oleh  sikap  malas  dan  pasrah  untuk  menerima  nasib,  seperti yang  banyak  terjadi  pada  kaum  gelandangan  dan  pengemis.  Istilah gelandangan dan pengemis sering dijumpai dengan singkatan gepeng.
Kemiskinan yang terus melanda gepeng merupakan suatu tradisi yang  kurang  baik  untuk  diteruskan  pada  anak-anak  mereka  nantinya. Namun,  dengan  alasan  keterbatasan  ekonomi  keluarga,  pengemis  dan gelandangan  rela  melakukan  upaya  apapun  demi  mendapatkan  bonafit, meskipun dengan cara yang tidak tepat dan menghadirkan keresahan bagi warga  sekitar.  Selain  dengan  cara  meminta-minta,  banyak  gepeng menjalani  rutinitas  dengan  jalan  melakukan  penipuan,  perampokan  dan lain  sebagainya.  Hal-hal  yang  memungkinkan  dapat  meresahkan masyarakat  dengan  aktivitas  yang  dilakukan  oleh  gepeng  menjadikan penanganan  gepeng  merupakan  program  yang  semestinya  segera dilaksanakan dengan cepat.
Kemunculan  gepeng  di  tengah-tengah  masyarakat  tentunya didukung  oleh  beberapa  faktor.  Faktor-faktor  kemunculan  gepeng merupakan  suatu  bekal  untuk  kajian  yang  kuat  atas  penanggulangan gepeng, sehingga dapat dihadirkan model penanganan yang tepat dalam bentuk  suatu  model  pencerahan  untuk  menanggulangi  bertambahnya gepeng dalam jangka panjang.
Dari  uraian  inilah  penulis  merasa  bahwa  permasalahan  gepeng merupakan  masalah  yang  harus  mendapat  penanganan,  maka  dari  itu penulis  akan  memberikan  sedikit  gambaran  mengenai  gepeng  dalam pembahasan  makalah  dengan  judul  Penanggulangan  Gelandangan  dan Pengemis (gepeng) di Yogyakarta. Pada artikel ini akan dibahas beberapa hal  yang  berkaitan  dengan  gepeng  (gelandangan  dan  pengemis), diantaranya faktor kemunculan gepeng, dampak gepeng bagi masyarakat, strategi  penghapusan  gepeng,  serta  faktor  pendukung  dan  penghambat dalam penanggulangan gepeng.

## B. Pengertian gelandangan dan pengemis
Gelandangan merupakan orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak  sesuai  dengan  norma-norma  kehidupan  yang  layak  dalam masyarakat setempat, serta tidak memiliki tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum. Sementara pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan dari meminta-minta  di  muka  umum  dengan  berbagai  alasan  untuk mengharapkan  belaskasihan  dari  orang  lain 2 .  Gelandangan  merupakan orang-orang  yang  hidup  dalam  keadaan  tidak  sesuai  dengan  norma kehidupan yang layak pada masyarakat setempat serta tidak mempunyai pencaharian,  tempat  tinggal  yang  tetap,  serta  hidup  mengembara  di tempat  umum.  Pengemis  adalah  orang-orang  yang  mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belaskasihan orang lain 3 .
2 Departemen Sosial R.I, 1992
3 PP No. 31 Tahun 1980
Istilah  gelandangan  berasal  dari  kata  gelandang,  yang  artinya selalu  berkeliaran  atau  tidak  pernah  memiliki  tempat  kediaman  tetap 4 . Pada  umumnya  para  gelandangan adalah  kaum  urban  yang berasal dari desa, mencoba nasib dan peruntungannya di kota, namun tidak didukung oleh tingkat pendidikan yang cukup, keahlian pengetahuan spesialisasi dan tidak  mempunyai  modal  uang.  Sebagai  akibatnya,  mereka  bekerja serabutan dan tidak tetap, terutama di sektor informal, seperti pemulung, pengamen dan pengemis.
Menurut  Muthalib  dan  Sudjarwo  dalam  Ali,  dkk.,  (1990) gelandangan memiliki tiga gambaran umum, yaitu pertama , sekelompok orang  miskin  atau  dimiskinkan  oleh  masyarakatnya, kedua ,  orang  yang disingkirkan  dari  kehidupan  khalayak  ramai,  dan ketiga ,  orang  yang berpola hidup agar mampu bertahan dalam kemiskinan dan keterasingan. Ali  menyatakan  bahwa  gelandangan berasal dari  gelandang  yang  berarti selalu  mengembara,  atau  berkelana.  Wirosardjono  juga  menyatakan bahwa gelandangan merupakan lapisan sosial, ekonomi dan budaya paling bawah dalam stratifikasi masyarakat kota. Dengan adanya penggolongan tersebut,  maka  gelandangan  merupakan  orang-orang  yang  tidak mempunyai  tempat  tinggal  atau  rumah  dan  pekerjaan  yang  tetap  atau layak, berkeliaran di dalam kota, makan-minum serta tidur di sembarang tempat 5 .
Berdasarkan  beberapa  penjelasan  mengenai  gelandangan  dan pengemis  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa,  gelandangan  dan  pengemis
4 Marpuji  Ali,  dkk., Gelandangan  dan  Kertasutra  dalam  Monografi  3, Surakarta:Lembaga Penelitian Universitas Muhammadiyah Surakarta, 1990.
5 Ibid.
merupakan  suatu  kondisi  dimana  seseorang  atau  kelompok  masyarakat yang  tidak  memiliki  kekuatan  dalam  mejalani  kehidupan  seperti  modal, tempat  tinggal  dan  lain  sebagaianya,  sehingga  memaksa  mereka  untuk menjalani kehidupan ala kadarnya. Kehidupan gelandangan dan pengemis sering  berpindah-pindah  sesuai  dengan  potensi  sumber  yang  mereka harapkan  menjadi  pokok  pencaharian,  sperti  pasar,  terminal  maupun stasiun.  Gelandangan  dan  pengemis  mendapatkan  penghidupan  atau mata  pencaharian  dari  orang  lain,  dengan  cara  meminta-meminta, menipu, maupun melakukan perampokan.

## C. Ciri-ciri gelandangan dan pengemis
Terdapat  beberapa  ciri-ciri  yang  menjadi  karakter  bagi gelandangan dan pengemis, diantaranya yaitu 6 :
1. Tidak  memiliki  tempat  tinggal.  Kebanyakan  dari  gelandangan  dan pengemis tidak memiliki tempat hunian atau tempat tinggal. Mereka biasa  mengembara  di  tempat  umum.  Tidak  memiliki  tempat  tinggal yang  layak  huni,  seperti  di  bawah  kolong  jembatan,  rel  kereta  api, gubuk liar di sepanjang sungai, emper toko dan lain-lain
2. Hidup  dengan  penuh  ketidakpastian.  Para  gepeng  hidup menggelandang  dan  mengemis  di  setiap  harinya.  Kondisi  ini  sangat memperihatinkan  karena  jika  mereka  sakit  mereka  tidak  bisa mendapat jaminan sosial seperti yang dimiliki oleh masyarakat, akses untuk berobat dan lain lain.
3. Hidup  di  bawah  garis  kemiskinan.  Para  gepeng  tidak  memiliki penghasilan  tetap  yang  bisa  menjamin  untuk  kehidupan  mereka  ke depan  bahkan  untuk  sehari-hari  mereka  harus  mengemis  atau
6 Ibid.
memulung  bahkan  melakukan  tindakan  tercela  seperti  mencuri, merampok, dan lain sebagainya.
4. Tidak  memiliki  pekerjaan  tetap  yang  layak,  seperti  pencari  puntung rokok, penarik grobak.
5. Memakai baju yang compang camping, Gepeng biasanya tidak pernah menggunakan baju yang rapi atau berdasi melainkan baju yang kumal dan dekil.
6. Meminta-minta  dengan  cara  berpura-pura  atau  sedikit  memaksa, disertai dengan tutur kata yang manis dan iba.
7. Tuna etika, dalam arti saling tukar-menukar istri atau suami, kumpul kebo atau komersialisasi istri dan lain-lainnya.
8. Meminta-minta di tempat umum. Seperti terminal bus, stasiun kereta api, di rumah-rumah atau ditoko-toko.

## D. Faktor Munculnya Gelandangan dan Pengemis
Banyak  faktor  yang  melatarbelakangi  munculnya  gelandangan dan  pengemis  di  kehidupan  masyarakat.  Berdasarkan  pengamatan penulis, faktor-faktor munculnya gepeng dapat disebabkan karena:
1. Masalah kemiskinan
Kemiskinan  memberi  kontribusi  yang  cukup  besar  dalam munculnya  gelandangan  dan  pengemis.  Seseorang  atau  kelompok tertentu  hidup  menggelandang  dengan  alasan  menutupi  kebutuhan keluarga,  sehingga  berbagai  macam  cara  dapat  dilakukan  tanpa  melihat efek dari perbuatannya tersebut. Kemiskinan membuat seseorang lupa diri akan  aturan  yang  melekat  pada  masyarakat,  gelandangan  tidak  peduli dengan norma maupun ketetapan yang telah disepakati.

## 2. Masalah pendidikan
Pendidikan  yang  rendah  menyebabkan  seseorang  berbuat  hanya mengandalkan  ego  priadi  tanpa  mempedulikan  dampak  yang  akan diterima  oleh  orang  lain.  Gepeng  turun  ke  jalan  dan  meminta-minta dikarenakan  tidak  adanya  kemampuan  dalam  menganalisa  apakah kegiatan  tersebut  telah  sesuai  dengan  aturan-aturan  selama  ini  yang dijalankan dalam kehidupan masayarakat, maka dari itu gelandangan dan pengemis  biasanya  berasal  dari  anak-anak  yang  putus  sekolah,  atau bahkan tidak pernah mencicipi pendidikan sama sekali.
3. Masalah keterampilan kerja
Perpindahan  dan  urbanisasi  merupakan  langkah  awal  bagi kemunculan  gembel  dan  pengemis.  Perpindahan  dari  desa  ke  kota menuntut  para  pencari  kerja  memiliki  keterampilan  yang  memadai sehingga dapat diserap di lapangan kerja. Persaingan yang ketat ditambah dengan kurangnya pengalaman serta keterampilan para urban menjadikan mereka tidak terserap di lapangan kerja, sehingga akhirnya memutuskan untuk menggelandang dengan jalan meminta-minta.
4. Masalah sosial budaya
Budaya  dan  kebiasaan  malas  yang  telah  menjadi  modal  dalam menjalani hidup sehari-hari menyebabkan suatu bentuk pergeseran nilai sosial terutama dalam bidang etos kerja. Gelandangan dan pengemis yang berasal  dari  urban  yang  tidak  terserap  di  lapangan  kerja  lebih  memilih menjadi  pengemis  dengan  jaminan  uang  tunai  perhari  tanpa  mereka memiliki  suatu  keahlian  khusus.  Kemalasan  dan  tidak  mau  berusaha
menjadikan  gelandangan  dan  pengemis  nyaman  hidup  dalam  rutinitas yang berkelanjutan.
5. Masalah harga diri
Gelandangan dan pengemis kebanyakan mengesampingkan harga diri dalam menjalankan aksinya untuk mendapatkan keuntungan. Mereka tidak segan-segan untuk menadahkan tangan kepada orang lain meskipun memiliki badan yang kuat dan tidak memiliki kekurangan jika dilihat secara kasat  mata.  Gelandangan  dan  pengemis  tidak  mempedulikan  norma kesopanan  dan  kepatutan  dalam  menjalankan  aksi,  bahkan  tidak  jarang mereka melakukan tipu muslihat demi keuntungan yang lebih besar.
6. Masalah sikap pasrah pada nasib
Sikap pasrah dan nerimo pada nasib yang kurang tepat, menjadikan gelandangan dan pengemis seolah-olah menjustifikasi sikap mereka agar tetap bermalas-malasan tanpa ada usaha untuk memperbaiki diri dalam menjalani kehidupan. Sikap malas menjadikan gelandangan dan pengemis meneruskan kegiatan meminta-meminta dibandingkan dengan melakukan inovasi, namun tetap  mendapatkan cash money yang cukup banyak.
7. Kebebasan dan kesenangan hidup menggelandang
Kebebasan yang dijadikan idealisme (meskipun hanya mitos yang tidak  harus  dilestarikan)  membuat  sejumlah  gelandangan  dan  pengemis enggan mengubah pola perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Keengganan untuk berubah  mengakibatkan banyaknya  program pemberdayaan,  baik dari pemerintah maupun swasta tidak berjalan dengan baik. Gelandangan dan pengemis lebih memilih hidup bebas dengan alasan pendapatan akan
lebih  banyak  didapatkan  dibandingkan  harus  ikut  pemberdayaan  dan berbagai program maupun penyuluhan yang diakukan.
Beberapa faktor penyebab munculnya gelandangan dan pengemis memperlihatkan  kuatnya  tradisi  dan  kebiasaan  yang  kurang  tepat dijadikan  sebagai  pedoman  hidup  karena  dikhawatirkan  akan menimbulkan  persoalan  dalam  kehidupan  masyarakat.  Sikap  dan kebiasaan  inilah  yang  dinamakan  sebagai  kultur  dalam  melakukan sumbangsih  atas  meningkatnya  kemiskinan  yang  ada  di  masyarakat. Kemiskinan  kultural  yang  dijustifikasi  sebagai  suatu  kebenaran  akan menyulitkan  berbagai  pihak  dalam  melakukan  penanggulangan kemiskinan, terutama penanggulangan masalah gepeng.

## E. Model Penanggulangan Gembel dan Pengemis
Penanggulangan gelandangan dan pengemis menjadi tanggungjawab  berbagai  pihak  dan  berbagai  kalangan.  Maraknya gelandangan dan pengemis memperlihatkan penanggulangan gelandangan  dan  pengemis  belum  dilaksanakan  dengan  maksimal. Pemerintah  maupun  swasta  merupakan  kelompok  yang  berkewajiban dalam  menyelesaikan  permasalahan  penanggulangan  gepeng,  sehingga penanganan  dari  berbagai  kalangan  dapat  disatukan  dalam  visi  besar, yakni  pemberantasan  gelandangan  dan  pengemis  demi  terciptanya kedamaian dalam kehidupan masyarakat.
Penanganan gelandangan dan pengemis dapat dilakukan dengan pendekatan panti, liponsos, transit home, pemukiman, dan transmirgasi.
1. Pendekatan panti
Pada penanganan dengan model panti, gelandangan dan pengemis akan  disediakan  tempat  tinggal  dengan  sarana  dan  prasarana  lengkap, yang  dihuni  oleh  beberapa  keluarga.  Pendekatan  panti  bertujuan  untuk terciptanya komunikasi yang baik antara satu pihak dengan pihak yang lain terutama  masalah  motivasi  untuk  segara  bangkit  dari  kehidupan menggelandang  sehingga  diharapkan  ada  kemauan  dari  gepeng  untuk berubah bersama-sama. Kebersamaan dalam panti dan diimbangi dengan keterampilan  yang  diberikan  menjadikan  gepeng  menguasai  keahlian tertentu yang nantinya akan bermanfaat dan dapat dikembangkan sebagai modal keterampilan dalam membuka usaha dan peluang kerja.
2. Liponsos
Liponsos adalah singkatan dari Lingkungan Pondok Sosial. Liponsos merupakan  bentuk  penanganan  gelandangan  dan  pengemis  yang  lebih mengedepankan  sistem  hidup  bersama  di  dalam  lingkungan  sosial sebagaimana layaknya kehidupan masyarakat pada umumnya. Kehidupan yang  dibangun  dalam  sistem  liponsos  mirip  dengan  model  pendekatan panti, hanya saja cakupan liponsos lebih luas. Lingkungan liponsos sudah seperti layaknya lingkungan pergaulan di masyarakat, sehingga diharapkan gelandangan dan pengemis mencoba hidup sesuai dengan aturan-aturan dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat tertentu.
3. Transit home
Transit  home merupakan  tempat  penanganan  gelandangan  dan pengemis  yang  bersifat  sementara  sebelum  mendapatkan  pemukinan tetap  pada  tempat  yang  disediakan. Transit  home hanya  merupakan peralihan kehidupan dari jalanan atau menggelandang menuju kehidupan
dengan  tempat  tinggal  tetap,  baik  berupa  liponsos  maupun  lingkungan masyarakat secara umum.  Pada  metode transit  home, gelandangan  dan pengemis memulai mengenali diri sendiri dengan pembekalan sederhana sebagai  bentuk  kesiapan  untuk  segera  berbaur  dengan  keidupan  di masyarakat.
4. Pemukiman masyarakat
Pemukiman  merupakan  bentuk  penanganan  gelandangan  dan pengemis  dengan  menyediakan  tempat  tinggal  permanen  di  lokasi tertentu.  Penempatan  gepeng dalam  sebuah  tata hubungan  masyarakat dilakukan  ketika  mereka  benar-benar  siap  untuk  hidup  berdampingan dengan masyarakat, tentunya dengan bekal dan keterampilan yang telah didapatkan  semasa  pemberdayaan  sebelumnya,  baik  dalam  bentuk penyuluhan  di  rumah  panti,  ataupun  bentuk  peningkatan  kualitas kepercayaan diri pada liponsos.
5. Transmigrasi
Transmigrasi  merupakan  cara  terakhir  untuk  menanggulangi gelandangan  dan  pengemis,  khususnya  di  Yogyakarta  dan  umumnya  di pulau Jawa. Gelandangan dan pengemis dalam penanggulangannya dapat diberlakukan  sistem  transmigrasi,  yaitu  dengan  cara  mengirimkan  para gepeng  ke  luar  daerah  bahkan  ke  luar  pulau,  sehingga  kepadatan penduduk dan persaingan tenaga kerja yang tinggi tidak lagi merupakan momok  bagi  semua  orang.  Gepeng  yang  telah  dipindahkan  ke  daerah- daerah  pedesaan  atau  bahkan  dipulangkan  ke  desa  asalnya  diberikan penyuluhuan  dan  pemahaman  mengenai  kontribusi  dan  motivasi  usaha yang  dapat  dilakukan  di  desa,  sehingga  pemikiran  untuk  tinggal  dan
bermukim  di  kota  sebagai  gelandangan  tidak  lagi  menjadi  jalan  satu- satunya dalam menenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Penanggulangan  gelandangan  dan  pengemis  dapat  dilakukan dengan salah satu metode di atas, atau bahkan dengan menggabungkan beberapa  metode.    Penggabungan  beberapa  metode  memperlihatkan beberapa  tahap  untuk  menanggulangi  gepeng  sehingga  diharapkan menjadi  suatu  model  komprehensif  dalam  menanggulangi  gelandangan dan  pengemis,  sehingga  tidak  meresahkan  masyarakat  dalam  mejalani kehidupan.
F. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Penanggulangan Gepeng
1. Faktor pendukung
Faktor  pendukung  dalam  penanggulangan  gelandangan  dan pengemis  di  Yogyakarta  dapat  dibagi  ke  dalam  beberapa  kategori,  yaitu pihak pemerintah berupa kebijakan-kebijakan daerah, pihak orgnisasi non pemerintah (LSM) berupa advokasi dan pengangkatan wacana, serta dari pihak masyarakat berupa dukungan penuh sekaligus sebagai pelaku utama dalam menanggulangi gepeng.
a. Pihak pemerintah
Pihak  pemerintah  di  D.I.Yogyakarta  telah  melakukan  upaya penanggulangan  gepeng  sejak  dua  tahun  terakhir.  Pemerintah
Yogyakarta bertindak sebagai Pemerintah Daerah dalam
penanggulangan gepeng telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 1  tahun  2014  tentang  penanganan  gelandangan  dan  pengemis.  Pada
Perda tersebut ayat 22, mengatakan bahwa “setiap
orang/Lembaga/Badan  Hukum  dilarang  memberi  uang  dan/atau barang  dalam  bentuk  apapun  kepada  gelandangan  dan  pengemis  di tempat umum.”
Dari pernyataan dalam pasal 22 terlihat spirit pemerintah dalam menanggulangi  gelandangan  dan  pengemis,  maka  pada  tahun  2014 juga  dicangangkan  oleh  pemerintah  daerah  dengan  spirit  “2015 Yogyakarta  bebas  gelandangan  dan  pengemis.”  Selain  peraturan  dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat dan pemangku  kepentingan  lain  sepertinya  juga  fokus  dalam penanggulangan  gelandangan  dan  pengemis,  seperti  yang  pernah diatur pada:
1) Undang-undang No. 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial.
2) Undang-undang No. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak.
3) Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.
4) Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 1980 tentang penanggulangan gelandangan dan pengemis.
b. Pihak organisasi non pemerintah (LSM)
Penanggulangan  gelandangan  dan  pengemis  tidak  luput  dari pantauan  lembaga  sosial  kemasyarakatan  maupun  lembaga masyarakat  yang  lain.  Peran  LSM  dalam  penanggulangan  gepeng memiliki  fungsi  sebagai  wahana  advokasi  sehingga  persoalan kemiskinan terutama gelandangan dan pengemis menjadi sorotan dari berbagai pihak. Di Yogyakarta terdapat banyak LSM yang memiliki fokus
terhadap penanggulagan gelandangan dan pengemis yang merupakan faktor  pendukung  utama  dalam  aksi  menyuarakan  kebutuhan masyarakat.  Peran  LSM  yang  berpihak  pada  kehidupan  dan kesejahteraan  masyarakat  diharapakan  menjadi  landasan  utama  bagi penanggulangan  gepeng  dengan  pembekalan  keterampilan  serta sosialisasi  agar  gepeng  siap  utuk  kembali  pada  kehidupan bermasyarakat sebagaimana mestinya.
c. Pihak masyarakat
Masyarakat  merupakan  aktor  utama  dalam  menanggulangi gelandangan dan pengemis, karena mereka juga berasal dari kehidupan di  masyarakat.  Masyarakat  memiliki  posisi  sentral  sebagai  pengawal program  dan  kebijakan  yang  diturunkan  serta  sebagai  penilai  atas keputusan  yang  diambil  dalam  penanggulangan  gepeng.  Kesediaan masyarakat dalam  mendukung  program dan  membantu  melancarkan berjalannya  program  merupakan  suatu  langkah  pasti  dalam penanggulangan gepeng. Lain dari itu, kesediaan dengan terbuka untuk menerima  gepeng  kembali  pada  kehidupan  sebagaimana  mestinya menjadi  langkah  besar  dalam  mengembalikan  motivasi  diri  bagi gelandangan  dan  pengemis  untuk  kembali  menjalani  hidup  secara wajar dan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.
2. Faktor penghambat
Faktor pengahambat penanggulangan gelandangan dan pengemis lebih  banyak  disoroti  dari  kebiasaan  yang  dilakukan  oleh  mereka. Kebiasaan ini merupakan tradisi atau budaya kemiskinan yang menjadikan gepeng sulit untuk berubah sehingga kemiskinan tetap melekat pada diri
gelandangan  dan  pengemis.  Faktor-faktor  yang  dapat  menghambat penanggulangan  gelandangan  dan  pengemis  diantaranya  budaya  malas, budaya cash  money ,  gaya  hidup  boros  dan  ketidakpedulian  terhadap lingkungan sosial.
a. Budaya malas
Budaya  malas  yang  tertanam  pada  diri  gelandangan  dan pengemis  merupakan  penghamabat  utama  dalam  penanggulangan gepeng.  Para  gepeng  hanya  mengandalkan  modal  dan  usaha  yang minimal  dengan  menginginkan  hasil  maksimal  tanpa  mempedulikan kualitas hidup yang dijalani. Budaya malas juga berdampak pada rasa tidak  ingin  memperbaiki  diri  dan  melakukan  inovasi  dalam  upaya meningkatkan  kesejahteraan  hidup.  Budaya  malas  menjadikan gelandangan dan pengemis seolah-olah nyaman dengan lingkungannya yang  dikhawatirkan  dapat  mengganggu  ketenteraman  hidup bermasyarakat.
b. Budaya cash money
Selain  budaya  malas,  budaya cash  money yang  ada  pada  diri gelandangan dan pengemis menyebabkan mereka tidak pernah ambil pusing  untuk  mendapatkan  pekerjaan  yang  layak.  Kehidupan  sehari- hari hanya dijalani dengan meminta-minta tanpa menghiraukan harga diri  dan  norma  yang  ada,  sehingga  harapan  dari  para  gepeng  adalah mengumpulkan  sejumlah  uang  secara  instan,  sehingga  panghasilan tersebut dapat digunakan saat itu juga.
c. Gaya hidup boros
Gelandangan  dan  pengemis  rata-rata  hidup  dengan  gaya konsumtif  yang  tinggi.  Gaya  hidup  boros  terlihat  ketika  mereka mendapatkan penghasilan yang mungkin lebih dari cukup, namun tidak tersisa  untuk  keperluan  esok  hari  sebagai  investasi.  Kurangnya kesadaran  menabung  menjadikan  gepeng  hidup  dalam  keborosan. Uang yang didapatkan dalam satu hari biasanya akan dihabiskan pada hari  itu  juga  dengan  dalih  berbagi  pada  sesama  gepeng  dan  lain sebagainya.  Bahkan  yang  lebih  disayangkan  banyak  diantara  gepeng yang menggunakan uang yang didapatkan dari hasil meminta-meminta hanya  untuk  memenuhi  kebutuhan  yang  bukan  merupakan suatu hal yang urgent  untuk  dipenuhi, seperti  hiburan,  mabok-mabokan, untuk menyewa pelacur dan lain sebagainya.
d. Tidak peduli dengan lingkungan sosial
Ketidakpedulian  gelandangan  dan  pengemis  terhadap lingkungan kehidupan sosial merupakan salah satu faktor penghambat penanggulangan  gepeng  yang  paling  sulit  untuk  diselesaikan.  Jika gelandangan  dan  pengemis  sudah  tidak  peduli  dengan  lingkungan sekitar, maka dapat dikatakan apapun upaya yang akan dilakukan oleh berbagai  pihak  tidak  akan  dapat  berjalan  dengan  optimal.  Kesadaran merupakan kunci dari pemberdayaan, sehingga dengan kesadaran ada keinginan  dari  dalam  diri  untuk  berubah  dan  melakukan  inovasi perubahan.  Jika  ketidakpedulian  terhadap  lingkungan  sosial  telah tertanam  dalan  diri  gepeng,  satu-satunya  cara  untuk  menanggulangi permasalahan  ini  adalah  dengan  melakukan  tindakan-tindakan  tegas yang mungkin akan merugikan pihak gepeng itu sendiri. Tindakan tegas
dilakukan  dalam  upaya  menjaga  stabilitas  dan  kedamaian  dalam kehidupan bermasyarakat.

## G. Kesimpulan
Penanganan  kasus  gembel  dan  pengemis  merupakan  suatu tantangan  bagi  pengambil  kebijakan  karena  permasalahan  yang dihadapi  begitu  kompleks.  Sebagian  gepeng  yang  ada  di  Yogyakarta masih  memiliki  tempat  tinggal  dan  memiliki  sanak  famili.  Alasan keterbatasan  ekonomi  (bahkan  terdapat  indikasi  berkembangnya budaya malas) sering dijadikan alasan untuk mencari nafkah dan hidup di  jalan.  Penanganan  gepeng  dengan  berbagai  metode  yang  telah disampaikan akan sulit terealisasi dikarenakan banyak gepeng yang jika ditelusuri  merupakan  “kaum  berada”  di  kampung  halamannya. Penanganan yang akurat dan pendekatan yang tepat diharapkan dapat menjadi  model  penanggulangan  gepeng  yang  ada  di  Yogyakarta. Penanganan gepeng akan berjalan dengan baik tentunya tidak terlepas dari  dukungan  pemerintah,  swasta  dan  masyarakat  dalam  bentuk kepedulian  terhadap  gembel  dan  pengemis  sebagai  penyandang masalah kesejahteraan sosial.

## DAFTAR PUSTAKA
Departemen Sosial Republik Indonesia Tahun 1992.
Marpuji  Ali,  dkk.  (1990). Gelandangan  dan  Kertasutra  dalam  Monografi  3,
Surakarta: Lembaga Penelitian Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980.
N.H.T  Siahaan.  (2004). Hukum  Lingkungan  dan  Ekologi  Pembangunan ,  Jakarta: Penerbit Erlangga.