Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753

## Pelanggaran Prinsip Utmost Good Faith Dan Waiting Period Pada Asuransi Jiwa (Studi Kasus Putusan No. 138/PDT.G/2012/PN.PDG)

## Satria Azis Widiarto
Universitas Hukum Ekonomi Universitas Indonesia satriaazis96@gmail.com , satria.azis91@ui.ac.id
Abstrak. Artikel ini membahas mengenai (1) pelanggaran prinsip Utmost Good Faith sebagai dasar untuk menolak klaim tertanggung dalam sengketa asuransi jiwa antara Endry Suryanti melawan PT. Asuransi Allianz Life Indonesia sudah tepat penerapannya menurut hukum asuransi. Kemudian (2)  dampak  hukum  penerapan  Waiting  Period  pada  polis  asuransi  No.  000012400302  atas  nama Erisman  terhadap  tanggung  jawab  polis,  serta  (3)  penerapan  prinsip  Utmost  Good  Faith  dalam putusan nomor 138/pdt.g/2012/Pn.Pdg. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif, dimana data  penelitian  sebagian  besar  berasal  dari  studi  kepustakaan.  Hasil  penelitian  ini  adalah  (1) Pelanggaran prinsip Utmost Good Faith sebagai dasar bagi PT. Allianz Life Indonesia untuk menolak klaim Erisman sudah sesuai menurut hukum asuransi, (2) dampak hukum waiting period terhadap tanggung  jawab  polis  adalah  Penanggung  tidak  wajib  memberikan  maslahat  (manfaat/klaim) meninggal karena belum tercapai masa waktu tertentu, serta (3) penerapan prinsip Utmost Good Faith belum  dilakukan  oleh  Majelis  Hakim  karena  masa  polis  asuransi  Erisman  belum mencapai  waktu tertentu sebagaimana ketentuan pasal 2 polis asuransi dan Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya  di  persidangan  sehingga  tidak  ada  relevansi  nya  mempertimbangkan  bukti  Tergugat lainnya.

## Kata Kunci: Asuransi, Prinsip Utmost Good Faith, Keterangan yang Tidak Benar, Waiting Period,
Polis Asuransi,
Abstrak . This Article discusses about (1) the breach of Utmost Good Faith principle as base to reject claim of the Insured in life insurance dispute between Endry Suryanti against PT. Allianz Life Insurance Indonesia. Then (2) the legal effect on the application of Waiting Period on insurance policy No. 000012400302 on behalf of Erisman towards the responsibility of the policy, and (3) the application of Utmost Good Faith principle in Verdict No. 138/Pdt.g/2012/Pn.Pdg. This research uses juridical-normative method, where research data mostly come from literature study. The results of this  study  are  (1)  the  Breach  of  Utmost  Good  Faith  principle  as  the  basis  for  PT.  Allianz  Life Indonesia to refuse Erisman's claim is in accordance with the insurance law, (2) the legal effect of the waiting period towards the responsibility of the policy is that the Insurer is not obliged to provide the benefits of death because it has not reached a certain period of time, and (3) the application of  the Utmost Good Faith principle has not been done by the Panel of Judges because the period of Erisman's insurance policy has not reached a certain time as stipulated in article 2 of the insurance policy and the Plaintiff can not prove the argument of its lawsuit in the hearing so that its relevance does not consider the other Defendant's evidence.
Keywords: Insurance,  Utmost  Good  Faith  Principle,  Inaccurate  Information,  Waiting  Period, Insurance Policy,

## PENDAHULUAN
Kehidupan  manusia  itu  selalu  berkisar antara  ketidakpastian  yang  berkepanjangan dan terus menerus, keadaan tidak pasti tersebut lazim  disebut  sebagai  suatu  risiko.  Manusia
selalu  mengahadapi  risiko  karena  memang pada  hakikatnya  manusia  merupakan  suatu objek  tumpukan  risiko,  sebagaimana  sifat hakiki  manusia  itu  sendiri.  Maka  risiko memang merupakan suatu hal yang tidak dapat
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
dipisahkan  dari  kehidupan  manusia.  Menurut R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, risiko adalah kewajiban menanggung atau memikul kerugian  sebagai  akibat  sesuatu  peristiwa diluar  kesalahannya,  yang  menimpa  barang yang menjadi objek perjanjian.
Risiko  merupakan  hal  yang  tidak  dapat dipisahkan  dari  manusia  karena  tidak  ada seorang pun yang dapat bebas dari suatu risiko. Sri  Rejeki  Hartono  mengkategorikan  Risiko berdasarkan akibatnya  yaitu terdiri dari risiko fundamental  dan  risiko  khusus.  Risiko fundamental biasanya mempengaruhi masyarakat  atau  kelompok-kelompok  orang yang mana tidak dapat diawasi atau dideteksi oleh  perorangan.  Risiko  fundamental  pada umumnya diakibatkan oleh bencana alam atau situasi  ekonomi  yang  luas.  Sedangkan  risiko khusus  merupakan  risiko  yang  diakibatkan karena  keputusan  seseorang  atau  karena tindakannya.  Maka  dari  itu  risiko  khusus  ini menjadi  tanggung  jawab  perorangan  pula. Misalnya  karena  kurang  hati-hatinya  seorang pengendara  yang  melajukan  kendaraannya pada kecepatan tinggi lalu menabrak pembatas jalan.  Cara  mengatasi  risiko  itu  terdiri  dari berbagai macam seperti menghindari, menyingkir,  atau  menjauhi  ( avoidance ), mencegah ( prevention ), mengalihkan ( transfer ),  dan  menerima  ( assumption  or retention ).
Cara  yang  tepat  mengatasi  risiko adalah dengan mengalihkannya kepada penanggung atau perusahaan asuransi. Asuransi  merupakan  suatu  perjanjian  yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia saat ini.  Asuransi  atau  dalam  bahasa  belanda ‘ verzekering’ berarti pertanggungan. Asuransi merupakan  perjanjian  antara  dua  pihak, yaitu Penanggung dan Tertanggung, atau perusahaan  asuransi  dengan  pemegang  polis, yang  menjadi  dasar  penerimaan  premi  oleh perusahaan  asuransi  sebagai  imbalan  untuk memberikan  pembayaran  yang  didasarkan pada meninggalnya tertanggung, atau pembayaran  yang  didasarkan  pada  hidupnya tertanggung  dengan  manfaat  yang  besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Dalam  suatu  perjanjian asuransi  terdapat  dua  pihak  yakni  pihak
Penanggung  dan  pihak  Tertanggung.  Pihak Penanggung merupakan pihak yang menjanjikan  akan  memberikan  pembayaran atas kerugian-kerugian atau akan menyediakan jasa-jasanya atau perusahaan asuransi. Sedangkan Tertanggung berkewajiban membayar  sejumlah  uang  atau  premi  sebagai penggantian  dari  risiko  tersebut.  Dalam pelaksanaan  nya,  Tertanggung  diwajibkan memberikan  kondisi  yang  sebenar-benarnya berdasarkan  fakta  yang  ada  atas  objek  yang akan dipertanggunkan kepada Penanggung.
Dalam  asuransi  jiwa,  Tertanggung harus mengisi Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ). Di dalam SPAJ tersebut terdapat data pribadi calon pemegang polis, data pertanggungan  dan  premi  asuransi,  data sumber pembayaran premi, data yang ditunjuk untuk menerima manfaat asuransi,  hingga data mengenai  kesehatan  calon  pemegang  polis. SPAJ tersebut harus diisi sesuai dengan yang sebenarnya.  Misalnya  tinggi  dan  berat badannya  berapa,  apa  saja  riwayat  penyakit yang  pernah  di  derita,  dan  lain-lain.  Setelah pengisian  formulir  permohonan  penutupan asuransi,  pihak  Tertanggung  akan  dimintai keterangan  oleh field  underwriter terkait  isi dari formulir permohonan penutupan asuransi tersebut. Kemudian Tertanggung akan diberitahu mengenai aplikasi nya tersebut, jika disetujui  maka  Tertanggung  akan  dibertahu jumlah premi yang harus dibayarkannya.
Risiko  dalam  asuransi  jiwa  biasanya memiliki  dua  pola  yakni  dalam  pola  pertama jika  nilai  pertanggungannya  kecil  maka Penanggung  cukup  puas  dengan  SPAJ  dan penanggung  mengandalkan  pada  apa  yang diisi dalam SPAJ. Dalam pola kedua jika nilai pertanggungan  besar  maka  selain  dari pengisian  SPAJ,  biasanya  penanggung  akan meminta  informasi  lainnya  seperti medical check up tertanggung.
Dalam hukum asuransi terdapat beberapa  prinsip  seperti  prinsip insurable interest, Utmost  good  faith, dan  indemnitas. Prinsip insurable  interest yakni  tertanggung harus  memiliki  kepentingan  terhadap  objek yang  ditanggungkannya.  Prinsip  Indemnitas yaitu  Penanggung  berkewajiban  memulihkan kerugian yang dialami tertanggung.
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
Sedangkan  Prinsip Utmost  good  faith adalah setiap pihak diwajibkan untuk mengungkapkan segala fakta materil atau fakta yang dapat mempengaruhi penutupan asuransi terhadap  suatu  objek  ( duty  of  disclosure) dan dilarang membuat pernyataan yang keliru atau tidak benar ( misrepresentation) dalam perjanjian asuransi
Dalam  perjanjian  asuransi,  tentunya kita  tidak  lepas  dari  pembahasan  mengenai Klaim.  Klaim  merupakan  tuntutan  yang diajukan  Tertanggung  kepada  Penanggung atau  perusahaan  asuransi  atas  kerugian  yang dideritanya  sebagai  akibat  atau  rusaknya sesuatu  harta  benda  yang  dipertanggungkan, karena peristiwa yang diperjanjikan, selesainya masa kontrak asuransi dan tuntutan ganti  rugi  dari  pihak  ketiga;  tuntutan penggantian oleh perorangan atau perusahaan asuransi  dibawah  ketentuan  polis.  Dalam pelaksanaannya,  terdapat  beberapa  kasus penolakan  klaim  asuransi  yang  terjadi dikarenakan  Tertanggung  tidak  jujur  ketika mengisi  formulir  penutupan  asuransi,  seperti halnya  pada  putusan  no  1040  K/Pdt/2014, 606/pdt.g/2012/Pn.Jkt.Sel dan 138/Pdt/2012/PN.Pdg.  Prinsip Utmost  Good Faith sendiri  diatur  pada  pasal  251  Kitab Undang-Undang  Hukum  Dagang  (KUHD) yang  intinya  menyatakan  bahwa  batalnya pertanggungan karena  terdapat material misrepresentation dan material non-
disclosure/ concealment . Pada perkara nomor 138/Pdt.g/2012/PN.Pdg Penggugat selaku istri dari  Alm.  Erisman  menggugat  PT  Asuransi Allianz  Life  Indonesia  (selaku  Penanggung) karena  Penanggung  tidak  mau  mengeluarkan uang  pertanggungan  pada  saat  Erisman meninggal  dunia.  Pada  saat  pengisian permohonan  penutupan  asuransi,  Erisman telah  menjelaskan  bahwa  ia  tidak  pernah menderita  penyakit  seperti  jantung  berdebar- debar, serangan jantung dan lainnya sebagaimana termuat dalam putusan. Erisman juga  telah  melakukan  membayarkan  premi selama  17  kali  walaupun  sempat  menuggak selama  enam  bulan  dan  telah  dilakukan pemulihan  polis.  Akan  tetapi  hingga  Erisman meninggal  dunia,  pihak  Penanggung  tak  juga
memberikan  uang  pertanggungan  karena dalam  perjanjian  terdapat  klausul  yang menerangkan  bahwa  pihak  Penanggung berhak membatalkan polis serta tidak membayarkan maslahat (manfaat/klaim) meninggal  jika  pertanggungan  belum  berlaku selama 2 tahun sejak tanggal terbit polis atau pemulihan polis.
Berdasarkan  pemaparan  diatas,  maka melalui  Artikel  ini  Penulis  ingin  membahas secara  lebih  mendalam  mengenai  prinsip utmost  good  faith dan waiting  period pada perjanjian  asuransi  jiwa,  khususnya  dalam putusan 138/Pdt.g/2012/PN.Pdg dengan rumusan masalah sebagai berikut:
1. Apakah pelanggaran Prinsip Utmost Good Faith sebagai dasar untuk menolak klaim tertanggung dalam sengketa asuransi jiwa antara  Endry  Suryanti  melawan  PT Asuransi  Allianz  life  Indonesia  sudah tepat menurut hukum asuransi?
2. Bagaimana dampak hukum waiting period dari polis asuransi No 000012400302 atas nama  Erisman  terhadap  tanggung  jawab polis?
3. Bagaimana  penerapan  Prinsip Utmost Good Faith dalam putusan no 138/Pdt.g/2012/pn.pdg?
Dalam artikel ini, tujuan umum penulis yaitu  untuk  menambah  pengetahuan  dan wawasan  mengenai  Hukum  Asuransi  di Indonesia.  Sedangkan  tujuan  khusus  dalam artikel ini adalah
1. untuk  mengetahui  apakah  pelanggaran prinsip utmost  good  faith sebagai  dasar untuk menolak klaim Tertanggung dalam sengketa  asuransi  jiwa  antara  Endry Suryanti  melawan  PT.  Asuransi  Allianz Life  Indonesia  sudah  tepat  menurut hukum asuransi,
2. untuk  mengetahui  bagaimana  dampak hukum waiting period dari polis asuransi No.  000012400302  atas  nama  Erisman terhadap tanggung jawab polis,
3. untuk  mengetahui  bagaimana  penerapan prinsip utmost  good  faith dalam  putusah No. 138/Pdt.G/2012/Pn.Pdg. METODE PENELITIAN (12pt)
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode pendekatan yuridis  normatif.  Yuridis  normatif  yaitu penulisan  karya  ilmiah  yang  didasarkan  pada studi kepustakaan dan mencari konsep-konsep, pendapat-pendapat  ataupun  penemuan  yang berhubungan  dengan  permasalahan  hukum. Penulis mengkaji prosedural hukum berdasarkan  bahan  hukum  yang  dilakukan dengan  pengumpulan  bahan  hukum  secara studi  kepustakaan  yang  berkaitan  dengan prinsip utmost  good  faith dan waiting  period pada asuransi jiwa.
HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Analisis  Pelanggaran  Prinsip  Utmost Good  Faith  Sebagai  Dasar  Untuk Menolak  Klaim  Tertanggung  Dalam Sengketa  Asuransi  Jiwa  antara  Endry Suryanti melawan PT. Asuransi Allianz Life  Indonesia  Sudah  Tepat  Menurut Hukum Asuransi.
Pada gugatan Endry
Suryanti (Penggugat)  yang  merupakan  Istri/  ahli  waris dari Alm Erisman, menyatakan bahwa Bapak Erisman  (Alm)  sebagai  pemegang  polis asuransi  No  000012400302  telah  mengecek kesehatannya  oleh  dokter  yang  ditunjuk  oleh Tergugat dan hasilnya adalah Bapak Erisman (Alm) terbebas dari penyakit nyeri dada, sesak napas,  jantung  berdebar-debar,  serangan jantung,  tekanan  darah  tinggi/rendah,  strok, anemia, leukimia atau kelainan darah lainnya, serta  gangguan  saluran  kencing  dan  genital, meliputi  kencing  batu,  kencing  darah,  ginjal, prostat, kandung kemih atau penyakit lainnya ketika  mengajukan  aplikasi  permohonan asuransi jiwa.
Kemudian Tergugat menyatakan bahwa Bapak Erisman (Alm) tidak menyampaikan fakta sesuai kondisi kesehatannya dalam Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ). Berdasarkan
dokumentasi  dan  pengajuan  klaim  yang diajukan  Penggugat,  Tergugat  mendapatkan fakta  bahwa  meninggalnya  bapak  Erisman (Alm)  adalah  karena Uremi  Encephalopathy dengan  gagal  ginjal.  Ketika  Bapak  Erisman (Alm)  dirawat  pada  tanggal  28  januari  2012 sampai  dengan  31  Januari  2012,  ternyata terdapat Chronic  Heat  Failure (CHF)  yang
disebabkan  hipertensi, Chronic  Disease (CKD) Stage V dan pada anamesia disebutkan adanya  riwayat Acute  Lung  Oedem (gagal ginjal)  yang  diderita  oleh  Bapak  Erisman (Alm) sekitar kurang lebih 2 tahun yang lalu.
Ketika  Bapak  Erisman  (Alm)  dirawat tersebut  selama  kurang  lebih  empat  hari tersebut,  seorang  agen  asuransi  bernama Esther  mendatangi  nya  dan  menganjurkan supaya  Penggugat  membayar  tunggakan asuransi  Bapak  Erisman  (Alm)  yang  telah menunggak selama 6 bulan dengan alasan jika Bapak Erisman meninggal dunia, maka klaim nya  dapat  diurus  oleh  agen  Esther.  Namun pada  pengisian  formulir  pemulihan  polis tanggal  29  Januari  2012  (ketika  Bapak Erisman dirawat di RS Yos Sudarso), tidak ada informasi  bahwa  Bapak  Erisman  sedang menjalani rawat inap dengan diagnosa CHF fc III ec Hipertensi dan CKG Stage V . Bahkan di dalam  formulir  pemulihan  polis  tersebut, Bapak  Erisman  (Alm)  menulis  Tidak  untuk jawaban  atas  pertanyaan  apakah  pernah menderita  penyakit  nyeri  dada,  sesak  napas, jantung  berdebar-debar,  serangan  jantung, tekanan  darah  tinggi/rendah,  strok,  anemia, leukimia  atau  kelainan  darah  lainnya,  serta gangguan  saluran  kencing  dan  genital, meliputi  kencing  batu,  kencing  darah,  ginjal, prostat, kandung kemih atau penyakit lainnya.
Serta  Penggugat  menjawab  Tidak ketika  mengisi  jawaban  atas  pertanyaan apakah  tertanggung  dalam  3  (tiga)  tahun terakhir  pernah  mendapatkan  pemeriksaan kesehatan/check up, elektrokardiogram (EKG),  tredmill,  rontgen,  CT  Stcan,  USG, Biopsi,  Pemeriksaan Laboratorium  atau pemeriksaan diagnostic lainnya. Bapak Erisman  (Alm)  juga  menjawab  Tidak  pada pertanyaan  apakah  terdapat  pembedahan atau operasi  tertentu,  nasihat  medis,  rawat  inap dirumah  sakit  dan  atau  untuk  pengobatan lainnya.  Kemudian  dalam  Surat  Permintaan Asuransi  Jiwa  atau  ketika  pembukaan  polis yang  ditandatangani  oleh  Bapak  Erisman (Alm) tertanggal 5 November 2010 juga tidak ada informasi mengenai bahwa Bapak Erisman (Alm) mengidap penyakit Acute Lung Oedem yang  merupakan  penyakit  terkait  gagal  ginjal yang tidak timbul secara mendadak.
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
Di dalam pasal 251 KUHD dikatakan bahwa;
“Setiap  keterangan  yang  keliru  atau tidak benar, atau pun setiap tidak memberitahukan  hal-hal  yang  diketahui  oleh Tertanggung,  betatapun  itikad  baik  ada padanya,  yang  demikian  sifatnya,  sehingga seandainya  si  Penanggung  telah  mengetahui keadaan yang sebenarnya, perjanjian itu tidak akan ditutup atau tidak ditutup dengan syarat- syarat  yang  sama,  mengakibatkan  batalnya pertanggungan”
Pelanggaran  prinsip Utmost  Good Faith sebagai  dasar  untuk  menolak  klaim tertanggung  sudah  tepat  menurut  hukum asuransi  karena  ketika  melakukan  penutupan asuransi  bahkan  ketika  dilakukan  pemulihan polis  asuransi,  Tertanggung misrepresentasi berupa  memberikan  keterangan  yang  tidak benar  yakni  Tertanggung  menulis  tidak  pada pertanyaan apakah Tertanggung pernah menderita  penyakit  nyeri  dada,  sesak  napas, jantung  berdebar-debar,  serangan  jantung, tekanan  darah  tinggi/rendah,  strok,  anemia, leukimia  atau  kelainan  darah  lainnya,  serta gangguan  saluran  kencing  dan  genital, meliputi  kencing  batu,  kencing  darah,  ginjal, prostat, kandung kemih atau penyakit lainnya pada  saat  pengisian  SPAJ.  Kemudian  ketika dilakukan pemulihan Polis asuransi Tertanggung  juga  memberikan  keterangan tidak  adanya  masalah  dengan  kesehatan dirinya  yang  mana  hal  tersebut  kontradiksi dengan kenyataan. Dalam  resume  RS  Yos Sudarso  Padang  menyatakan  bahwa  Bapak Erisman (Alm) memiliki Chronic Heat Failure (CHF)  yang  disebabkan  hipertensi, Chronic disease (CKD) Stage  V dan  pada  anamesia terdapat  riwayat Acute  Lung  Oedem (gagal ginjal) yang telah diderita kurang lebih 2 (dua) tahun. Sedangkan ketika pengisian SPAJ atau bahkan  ketika  pemulihan  Polis  asuransi  hal tersebut tidak disampaikan kepada penanggung sehingga Penanggung beranggapan bahwa Tertanggung tidak memiliki  penyakit  nyeri  dada,  sesak  napas, jantung  berdebar-debar,  serangan  jantung, tekanan  darah  tinggi/rendah,  strok,  anemia, leukimia  atau  kelainan  darah  lainnya,  serta gangguan  saluran  kencing  dan  genital,
meliputi  kencing  batu,  kencing  darah,  ginjal, prostat, kandung kemih atau penyakit lainnya. Tentu  nya  jika  pada  pembukaan  perjanjian asuransi Tertanggung memberitahukan bahwa ia menderita penyakit gagal ginjal, Maka pihak Penanggung  pasti  akan  mempertimbangkan lagi  Permohonan  aplikasi  yang  diajukan Tertanggung  tersebut.  Karena  Tertanggung memiliki  risiko  yang  lebih  besar  daripada risiko orang lain pada jenis asuransi yang sama sehingga  mungkin  akan  diperbesar  nominal premi  nya  atau  bahkan  Penanggung  mungkin saja menolak permohonan aplikasi tersebut.
Seharusnya  Bapak  Erisman  (Alm) ketika pembukaan perjanjian asuransi, menyatakan  bahwa  ia  memiliki  riwayat penyakit gagal ginjal tersebut atau minimal ia memberitahukan nya ketika dilakukan pemulihan polis sehingga Penanggung merasa tidak dibohongi oleh Tertanggung. Karena jika Bapak  Erisman  (Alm)  tidak  memberitahukan bahwa  ia  memiliki  riwayat  penyakit  gagal ginjal,  hal  tersebut  dapat  mengakibatkan batalnya  pertanggungan.  Jika  Pertanggungan dinyatakan  batal  demi  hukum,  maka  seluruh premi  yang  dibayarkan  dapat  dikembalikan, kecuali jika Tertanggung terbukti menipu.

## 2. Analisis  Dampak  Hukum  Penerapan Waiting  Period  Pada  Polis  Asuransi
Nomor  000012400302  Atas  Nama Erisman  Terhadap  Tanggung  Jawab Polis. Bapak Erisman (Alm) mengasuransikan  dirinya  pada  tanggal  15 November 2010 dengan nomor polis 000012400302  dengan  nilai  pertanggungan sebesar  Rp.  100.000.000,-  dan  premi  Rp. 500.000,-  per  bulan  nya.  Pada  tanggal  29 Januari  2012  dilakukan  pemulihan  polis asuransi karena Tertanggung telah menunggak selama  6  bulan.  Total  Premi  yang  telah dibayarkan  Tertanggung  adalah  17  x  Rp. 500.000,-  =  Rp.  8.500.000,-  dengan  rincian 16x  dibayar  oleh  Penggugat  dan  1x  dibayar oleh agen asuransi Esther. Dalam pertimbangan  hukum  nya,  Majelis  Hakim mengutip Pasal 2
tentang Dasar
Pertanggungan Polis Asuransi Jiwa Smartlink yakni;
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
Ayat  (1)  :  Sebagai  syarat  penerbitan polis, Anda wajib untuk mengisi dengan benar dan lengkap semua keterangan dan pernyataan pada  SPAJ  dan  formulir-formulir  yang  kami sediakan  serta  menandatangani  SPAJ  dan formulir-formulir  tersebut.  Semua  keterangan dan  pernyataan  yang  telah  diberikan  kepada kami  menjadi  tanggung  jawab  anda.  Seluruh SPAJ,  formulir  data,  keterangan  merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari polis.
Ayat  (2)  :  Kami  berhak  membatalkan polis  serta  tidak  membayarkan  maslahat meninggal,  apabila  dikemudian  hari  kami ketahui  bahwa  keterangan  dan  pernyataan yang  diisikan  dalam  SPAJ  dan  formulir- formulir tersebut tidak sesuai dengan keadaan atau  kondisi  yang  sebenarnya,  atau  dengan sengaja dipalsukan, kecuali apabila Pertanggungan telah berlaku lebih dari 2 (dua) tahun  sejak  tanggal  polis  atau  tanggal pemulihan polis, mana yang lebih akhir.
Kemudian dalam pertimbangan hukum nya,  Pemulihan  polis  efektif  mulai  berlaku sejak  15  Februari  2012  dan  premi  berikutnya jatuh  tempo  pada  tanggal  15  Maret  2012. Namun tanpa diduga ternyata Bapak Erisman (Alm) meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 2012  atau  sekitar  1  (satu)  bulan  setelah pemulihan  polis  yang  dilakukan  Bapak Erisman  ketika  dirawat  di  RS  Yos  Sudarso Padang.  Dampak  hukum  penerapan waiting period pada polis asuransi nomor 000012400302  atas  nama  Erisman  terhadap tanggung jawab polis yaitu Tergugat memiliki hak  untuk  membatalkan  polis  serta  tidak membayarkan maslahat meninggal sebagaimana ketentuan  pasal 2  ayat (2) Polis asuransi jiwa smartlink tersebut.
Di  dalam  pasal  1338  KUHPerdata, dikatakan  bahwa  Semua  perjanjian  yang dibuat  secara  sah  berlaku  sebagai  undang- undang bagi mereka yang membuatnya. Polis asuransi  dengan  nomor  000012400302  atas nama  Erisman  mengikat  bagi  Erisman  dan Perusahaan  asuransi  (PT.  Allianz  Life Indonesia)  layaknya  undang-undang  bagi mereka.  Kemudian  pada  baris  kedua  pasal 1338  KUHPerdata,  dikatakan  bahwa  suatu perjanjian  tidak  dapat  ditarik  kembali  selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena
alasan-alasan  yang  oleh  undang-undang dinyatakan  cukup  untuk  itu.  Mengingat Tertanggung  telah  meninggal  dunia  pada tanggal  14  Maret  2012,  ketika  Polis  asuransi baru berumur kurang lebih 1 tahun 6 bulan (18 bulan)  atau  ketika  pemulihan  polis  asuransi baru  berumur  1  bulan  maka  pihak  Tergugat berhak untuk membatalkan polis asuransi dan tidak  membayarkan  maslahat  meninggal  jika keterangan  dan  pernyataan  yang  diisikan dalam SPAJ dan formulir-formulir tidak sesuai dengan  keadaan  yang  sebenarnya,  kecuali pertanggungan  telah  berlaku  selama  2  tahun sejak  tanggal  polis  atau  tanggal  pemulihan polis,  mana  yang  lebih  akhir  sebagaimana ketentuan  pasal  2  ayat  (2)  tentang  Dasar Pertanggungan Polis Asuransi Jiwa Smartlink.
Majelis hakim seharusnya mempertanyakan  peranan  agen  dalam  kasus ini karena ketika bapak Erisman dirawat pada tanggal  29  Januari  2012,  agen  asuransi bernama  Esther  menawarkan  bapak  Erisman untuk dilakukan pemulihan polis asuransi yang telah menunggak selama 6 bulan. Karena telah dibujuk  oleh  agen  asuransi  untuk  dilakukan pemulihan  polis  asuransi,  akhirnya  bapak Erisman  menyetujui  nya  dan  ia  mengisi formulir  pemulihan  polis  asuransi.  Ketika mengisi  formulir  pemulihan  polis  asuransi, bapak Erisman menjawab tidak pada pertanyaan apakah Tertanggung pernah menderita  penyakit  nyeri  dada,  sesak  napas, jantung  berdebar-debar,  serangan  jantung, tekanan  darah  tinggi/rendah,  strok,  anemia, leukimia  atau  kelainan  darah  lainnya,  serta gangguan  saluran  kencing  dan  genital, meliputi  kencing  batu,  kencing  darah,  ginjal, prostat, kandung kemih atau penyakit lainnya. Lalu bapak Erisman juga menjawab tidak pada pertanyaan apakah Tertanggung dalam 3 tahun terakhir  pernah    mendapatkan  pemeriksaan kesehatan/ check  up, elektrodiogram  (EKG), rontgen, CT Scan, USG, Biopsi, pemeriksaan laboratorium  atau  pemeriksaan  diagnostic lainnya. Jawaban yang sama juga disampaikan oleh bapak Erisman untuk pertanyaan apakah ada  pembedahan/operasi  tertentu,  nasihat medis, rawat inap dirumah sakit dan atau untuk pengobatan.
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
3. Analisis  Penerapan  Prinsip  Utmost Good Faith dalam Putusan no.
138/pdt.g/2012/Pn.Pdg. Dalam kasus, Tertanggung mengungkapkan
bahwa ketika ia mengasuransikan  dirinya,  ia  menyatakan bahwa  dirinya  sehat  dan  Tertanggung  telah melakukan pengecekan kesehatan oleh dokter yang  ditunjuk  oleh  Tergugat.  Dari  hasil pemeriksaan  tersebut  Tertanggung  terbebas dari penyakit nyeri dada, sesak napas, jantung berdebar-debar,  serangan  jantung,  tekanan darah tinggi/rendah, stroke, anemia, leukimia, atau  kelainan  darah  lainnya  serta  ganggugan saluran kencing dan genital, meliputi kencing batu,  kencing  darah,  ginjal,  prostat,  kandung kemih  atau  penyakit  lainnya.  Kemudian Tergugat  menyatakan  bahwa  Tertanggung ketika  melakukan  pengisian  SPAJ  tidak memberikan  keterangan  yang  sebenarnya, dibuktikan  dengan  diagnosa  dari  RS  Yos Sudarso  Padang  yang  menyatakan  bahwa Tertanggung  menderita  penyakit Acute  Lung Oedem (gagal  ginjal)  yang  telah  dialami selama  kurang  lebih  dua  tahun.  Kemudian sempat terjadi Pemulihan Polis asuransi karena Tertanggung  sempat  menunggak  membayar premi  asuransi  selama  6  bulan.  Ketika pengisian formulir Pemulihan asuransi, Tertanggung  sedang  dirawat  di  RS  Yos Sudarso  dengan  diagnosa  bahwa  ia  memiliki penyakit Chronic  Heat  Failure (CHF)  yang disebabkan  hipertensi, Chronic  Disease (CKD) stage V dan pada anamesia disebutkan adanya  riwayat Acute  Lung  Oedem (gagal ginjal) yang telah diderita selama kurang lebih dua tahun tersebut.
Tetapi  di  dalam  formulir  pemulihan asuransi  tersebut,  Tertanggung  menyatakan tidak  atas  jawaban  pada  pertanyaan  apakah pernah menderita penyakit sebagaimana yang disebutkan  pada  uraian  angka  16  jawaban tergugat  diatas.  Bahkan  Penggugat  juga menjawab tidak atas jawaban pada pertanyaan apakah  Tertanggung  dalam  3  tahun  terakhir pernah mendapatkan pemeriksaan kesehatan/check up, elektrokardiogram (EKG),  tredmill,  rontgen,  CT  Scan,  USG, Biopsi,  Pemeriksaan Laboratorium  atau pemeriksaan  diagnostic  lainnya.  Tertanggung
juga  menyatakan  tidak atas  jawaban  pada pertanyaan  apakah  terdapat  pembedahan atau operasi tertentu, nasihat medis atau rawat inap di rumah sakit dan atau untuk pengobatan.
Hal  ini  bertolak  belakang  dengan  fakta yang ada  yakni pada tanggal 28 Januari 2012 sampai  dengan  31  Januari  2012  Tertanggung sedang  dirawat  di  RS  Yos  Sudarso  karena adanya  riwayat Acute  Lung  Oedem (gagal ginjal).  Mengingat  penyakit  gagal  ginjal  itu tidak datang secara tiba-tiba, bahkan menurut diagnosa RS Yos Sudarso Padang menyatakan bahwa riwayat penyakit tersebut kurang lebih telah  di  derita  selama  2  tahun,  tetapi Tertanggung tidak memberitahukan nya ketika melakukan Penutupan asuransi. Ketika Pemulihan  polis  asuransi  tanggal  29  Januari 2012  juga  Tertanggung  tidak  menyatakan bahwa ia sedang menderita penyakit.
Perbuatan  Tertanggung  tersebut  termasuk dalam misrepresentasi berupa keterangan yang tidak  benar  karena  Tertanggung  tidak memberikan  informasi  yang  sesuai  dengan fakta  bahwa  ia  menderita  penyakit  gagal ginjal.  Misrepresentasi  ini  ada  yang  dapat mengakibatkan  batalnya  pertanggungan  dan ada  pula  yang  tidak  mengakibatkan  batalnya pertanggungan.  Misrepresentasi  yang  dapat mengakibatkan batalnya pertanggungan adalah  misrepresentasi  yang  disengaja  dan bertujuan  untuk  mengelabui  Penanggung ( Material Misrepresentation ). Sedangkan misrepresentasi  yang  tidak  membatalkan pertanggungan  adalah  misrepresentasi  yang tidak  disengaja  dan  tidak  ada  niat  untuk mengelabui penangggung ( Immaterial Misrepresentation )
Perbuatan  Tertanggung  ini  termasuk dalam misrepresentasi yang dapat mengakibatkan  batal  nya  pertanggungan karena ia jelas-jelas mengelabui penanggung pada  saat  pemulihan  polis  asuransi.  Ia memberikan informasi pada formulir pemulihan  polis  bahwa  ia  tidak  pernah menderita  penyakit  dan  lain  lain,  padahal jelas-jelas  ia  sedang  dirawat  di  RS  Yos Sudarso  Padang  karena  memiliki  riwayat penyakit  gagal  ginjal.  Kemudian  jika  kita lihat dalam Putusan Pengadilan No 138/Pdt.g/2012/Pn.Pdg, Majelis Hakim
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
menolak  gugatan  Penggugat  seluruhnya karena  mempertimbangkan  klausul  Polis asuransi  pada  pasal    pasal  2  Tentang  Dasar Pertanggungan Polis Asuransi Smartlink;
Ayat  (1)  :  Sebagai  syarat  penerbitan polis, anda wajib untuk mengisi dengan benar dan lengkap semua keterangan dan pernyataan pada  SPAJ  dan  formulir-formulir  yang  kami sediakan  serta  menandatangani  SPAJ  dan formulir-formulir  tersebut.  Semua  keterangan dan  pernyataan  yang  telah  diberikan  kepada kami  menjadi  tanggung  jawab  anda.  Seluruh SPAJ,  formulir,  data,  keterangan  tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari polis.
Ayat (2) :  Kami berhak membatalkan polis  serta  tidak  membayarkan  maslahat meninggal,  apabila  dikemudian  hari  kami ketahui  bahwa  keterangan  dan  pernyataan yang  diisikan  dalam  SPAJ  dan  formulir- formulir tersebut tidak sesuai dengan keadaan atau  kondisi  yang  sebenarnya,  atau  dengan sengaja dipalsukan, kecuali apabila Pertanggunga telah berlaku lebih dari 2 (dua) tahun  sejak  tanggal  polis  atau  tanggal pemulihan polis, mana yang lebih akhir.
Pada  pasal  2  ayat  (2)  Polis  asuransi Smartlink  tersebut,  Tergugat  berhak  tidak membayarkan maslahat meninggal jika ditemukan  keterangan  dan  pernyataan  yang tidak  sesuai  dengan  fakta.  Jika  merujuk  pada ketentuan  tersebut,  sudah  sangat  jelas  bahwa Penanggung  tidak  wajib  memberikan  uang pertanggungan ketika Tertanggung meninggal dunia.  Namun  di  dalam  Putusan  Pengadilan No  138/Pdt.g/2012/Pn.Pdg  tersebut,    Majelis Hakim  belum  menerapkan  prinsip Utmost Good  Faith karena  masa  polis  Tertanggung belum  melewati  dua  tahun  baik  ketika penutupan  polis  maupun  ketika  pemulihan polis  asuransi  sebagaimana  pasal  2  ayat  (2) ketentuan polis asuransi, serta Penggugat tidak dapat  membuktikan  dalil  gugatannya  di pengadilan  sehingga  dalil-dalil  Tergugat mengenai  pelanggaran  prinsip Utmost  Good Faith dianggap tidak ada relevansi nya untuk mempertimbangkannya.
KESIMPULAN (12pt)
Berdasarkan  uraian  diatas,  penulis menyimpulkan sebagai berikut:
1. Pelanggaran  prinsip Utmost  Good  Faith sebagai  dasar  untuk  menolak  klaim tertanggung dalam sengketa asuransi jiwa antara  Endry  Suryanti  melawan  PT. Asuransi  Allianz  Life  Indonesia  sudah tepat  menurut  hukum  asuransi,  tetapi kurang  mendalam  dalam  pertimbangan hukum oleh hakim.
2. Dampak hukum waiting period dari polis asuransi nomor 000012400302 atas nama Erisman  terhadap  tanggung  jawab  polis adalah  penanggung  berhak  membatalkan polis  asuransi  serta  tidak  membayar maslahat (manfaat/klaim) meninggal karena  data  dalam  SPAJ  dan  formulir yang  diisi  oleh  Tertanggung  tidak  sesuai dengan  keadaan  yang  sebenarnya  serta pertanggungan  belum  berjalan  dua  tahun sejak  tanggal  polis  atau  pemulihan  polis serta majelis hakim seharusnya mempertanyakan  peranan  agen  asuransi dalam kasus ini.
3. Di  dalam  putusan  pengadilan  nomor 138/Pdt.g/2012/Pn.Pdg,  Majelis  Hakim belum  menerapkan  Prinsip Utmost  Good Faith karena  tidak  ada  relevansinya  di dalam  pertimbangan  hukum  putusan tersebut  mengingat  masa  polis  asuransi Erisman  belum  mencapai  dua  tahun sebagaimana  ketentuan  pasal  2  ayat  (2) Polis Asuransi dan Penggugat tidak dapat membuktikan  dalil  gugatannya  di  dalam persidangan.
SARAN penulis  memberikan  saran  untuk kedepannya yaitu
sebagai berikut:
1. Sebaiknya jika menggunakan jasa asuransi,  berikan  keterangan  yang  sesuai dengan fakta supaya tidak  mengakibatkan klaim  tidak  dijamin  dan  polis  batal  demi hukum.
2. Sebelum  mengajukan  SPAJ,  sebaiknya diperhatikan  klausul-klausul  didalamnya. Jika  terdapat  klausul-klausul  yang  tidak dimengerti, jangan sungkan untuk menanyakan  nya  kepada  Penanggung supaya  Tertanggung  dapat  mengerti dengan  baik  mengenai  isi  polis  asuransi tersebut.
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753

## DAFTAR PUSTAKA
Amrin,  Abdullah,  (2011). Meraih  berkah melalui  Asuransi  Syariah  ditinjau dari  perbandingan  dengan  Asuransi Konvensional (p.1). Jakarta: PT. Elex Media  Komputindo. Anwar,  Moch  dan  fathuddin,(1993). Kamus Umum  Asuransi  (p.78) Jakarta: Kesaint Blanc.
Ayat,  Safri,  (1995). Kamus  Praktik  Asuransi (p.  125). Jakarta  :  Pusat  Pembinaan
dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
Hartono,  Sri  Rejeki,  (1995). Hukum  asuransi dan  Perusahaan  Asuransi ( p .64).
Jakarta: Sinar Grafika.
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Dagang
[ Wetboek van Koophandel ] .
Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjirosudibio,  Jakarta:  PT  Pradnya Paramitha, 2016.
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata (Burgerlijk Wetboek ) . Diterjemahkan oleh  R.  Subekti  dan  R.  Tjirosudibio,
Jakarta: PT Balai Pustaka, 2014.
Mengenal  Surat  Permintaan  Asuransi  Jiwa, diakses  tanggal  12  Oktober  2020, https://www.finansialku.com/menge nal-spaj-surat-permintaan-asuransi- jiwa/,. Prodjodikoro, Wirjono, (1979). Hukum Asuransi di Indonesia ( p .1). Jakarta : PT Intermasa. Simanjuntak,  Kornelius,  Brian  Amy  Prastyo, Myra  R.B  Setiawan,  (2011). Hukum Asuransi  (p.31-38). Depok  :
Djokosoetono Research Center FHUI.
Subekti,  R  dan  R.  Tjitrosudibio,  (1970).
Kamus Hukum (p.89). Jakarta:
Pradnya Paramita.
Sunggono,  Bambang,  (1997). Metodologi Penelitian  Hukum  (p.81). Jakarta: Rajagrafindo Persada.
Sunyoto,  Danang    dan  Wika  harisa  putri,
(2017). Manajemen  Risiko  dan Asuransi  (p.1) .  Yogyakarta:  Center
for Academic Publishing Service.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.