SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 6 Nomor 1, Juni 2023 p-ISSN 2654-3923 e-ISSN 2621-6051

## Pengelolaan Wakaf Uang : Usulan Skema Pembiayaan Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah
Sri Noerhidajati 1 , Fahruroji 2 1, 2 Sekolah Kajian Stratejik Global, Universitas Indonesia e-mail : 1 noerhidajati@gmail.com ; 2 fahruroji77@gmail.com
Abstrak :  Studi  mengenai  pengelolaan  wakaf  uang  melalui  pembiayaan  kepada  usaha  mikro, kecil dan menengah (UMKM) bertujuan untuk memberikan alternatif pengelolaan wakaf untuk kegiatan  produktif  terutama  UMKM  dengan  meminimalkan  risiko  tidak  kembalinya  pokok wakaf.  Studi  dilakukan  dengan  menggunakan  metode  kualitatif  deskriptif  yaitu  melalui  studi literatur yang memuat kajian yang pernah dilakukan sebelumnya,   skema pembiayaan UMKM yang  pernah  dilakukan  oleh  beberapa  lembaga  yang  kemudian  penulis  modifikasi  untuk memperoleh  skema  pembiayaan  UMKM  yang  memiliki  risiko  yang  relatif  rendah.    Studi  ini menghasilkan  kesimpulan  bahwa  pengelolaan  wakaf  uang  untuk  pembiayaan  UMKM  dapat dilakukan  dengan  skema supply  chain  financing (SCF).  Skema  SCF  memiliki  risiko  yang  relatif rendah,  karena  pembiayaan  diberikan  atas  dasar  tagihan  UMKM  kepada  mitra  usaha.  Untuk usaha  skala  mikro  yang  umumnya  modalnya  masih  lemah  dan  usahanya  belum  berkembang, pinjaman  dapat  diberikan  tanpa  bagi  hasil.  Sedangkan  pembiayaan  kepada  usaha  kecil  dan menengah  dapat  diberikan  pinjaman  dengan  sistem  bagi  hasil.  Studi  ini  masih  terbatas  pada pembiayaan  UMKM  secara  umum,  ke  depan  dapat  dikembangkan  studi  lebih  lanjut  skema pembiayaan  UMKM  pada  sektor  ekonomi  tertentu  atau  secara  spasial  sesuai  karakteristik wilayah masing-masing.
Kata Kunci: Wakaf Uang, Pembiayaan, UMKM, Supply Chain Financing
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 6, Nomor 1, Juni 2023

## PENDAHULUAN
Wakaf  merupakan  suatu  bentuk amal ibadah yang memiliki keistimewaan, dimana  pahalanya  terus  mengalir  tanpa batas  waktu,  sepanjang  aset  wakaf tersebut masih memberikan manfaat bagi masyarakat.  Secara  historis  lembaga wakaf  telah  memiliki  peran  penting sepanjang sejarah Islam, dari zaman Nabi Muhammad  SAW  sampai  awal  abad kesembilan  belas.  Meskipun  wakaf  sudah dikenal  sebelum  Islam,  namun  Islam menerimanya  dan  mengembangkannya menjadi  sebuah  lembaga.  Wakaf  telah dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di berbagai sektor yang  biasanya  didanai  dan  disediakan oleh  pemerintah,  misalnya  pendidikan, kesehatan,  keamanan  nasional,  kegiatan komersial dan bisnis, sarana transportasi, tempat  tinggal,  penyediaan  lapangan kerja  (Mohsin,  2013).  Wakaf  pertama yang  diketahui  dalam  sejarah  Islam, adalah  masjid  Quba  di  Madinah,  yang berlokasi  sekitar  400  kilometer  sebelah utara  Mekah,  yang  dibangun  pada  saat kedatangan  Nabi  Muhammad  SAW,  pada tahun 622 M.
Dalam Peraturan Pemerintah Republik  Indonesia  No  42  tahun  2006 tentang  Pelaksanaan  Undang-undang  No 41 tahun 2004 tentang Wakaf disebutkan bahwa  harta  wakaf  terdiri  dari  benda tidak  bergerak,  benda  bergerak  selain uang,  dan  benda  bergerak  berupa  uang. Yang dimaksud benda tidak bergerak bisa berupa  hak  atas  tanah,  bangunan  atau bagian  bangunan  yang  berdiri  di  atas tanah,  tanaman  dan  benda  lain  yang berkaitan  dengan  tanah,  hak  atas  rumah susun  dan  harta  tidak  bergerak  lainnya sesuai  prinsip  syariah.  Sedangkan  benda bergerak  selain  uang  disebutkan  dalam ketentuan  adalah  surat  berharga,  Hak Atas Kekayaan Intelektual, hak atas benda bergerak  lainnya  berupa  hak  sewa,  hak
pakai  dan  hak  pakai  hasil  atas  benda bergerak;  atau  perikatan,  tuntutan  atas jumlah  uang  yang  dapat  ditagih  atas benda bergerak. Pada umumnya wakaf di Indonesia  masih  berupa  tanah  atau bangunan. Benda tidak bergerak tersebut dimanfaatkan  untuk  masjid,  sekolah  atau pemakaman.
Meskipun wakaf uang telah disebutkan  dalam  UU  tentang  Wakaf, dengan dikeluarkannya fatwa wakaf uang oleh  DSN  MUI  pada  2012,  wakaf  uang baru  mulai  dikenal  beberapa  tahun terakhir  oleh  masyarakat  luas.  Fatwa wakaf  uang  berisi  lima  pokok  penting. Pertama,  wakaf  uang  ( Cash  Waqaf/Waqf al-Nuqud )  adalah  wakaf  yang  dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan  hukum  dalam  bentuk  uang  tunai. Kedua,  dalam  pengertian  uang  termasuk di dalamnya surat-surat berharga. Ketiga, hukum wakaf uang adalah jawaz (boleh). Keempat,  penyaluran  dan  penggunaan wakaf  uang  ditujukan  untuk  hal-hal  yang dibolehkan secara syar’i, dan kelima nilai pokok  wakaf  uang  harus  dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan. Berdasarkan data Badan Wakaf Indonesia, total  wakaf  uang  yang  telah  terkumpul pada  periode  2018  sampai  dengan  2021 sejumlah  Rp  855  miliar.  Jumlah  tersebut masih  sangat  kecil  dibandingkan  dengan potensinya  sebesar  Rp180  triliun  per tahun.
Wakaf  uang  merupakan  salah  satu solusi  agar  pengelolaan  wakaf  lebih produktif  (Zainal,  2016).  Sejalan  dengan hal  tersebut,  Islam  (2015)  menyatakan bahwa  wakaf  uang  memiliki  peran penting  dalam  pengembangan  industri, sistem  keuangan  dan  pertumbuhan ekonomi. Wakaf uang dapat diinvestasikan  untuk  pembiayaan  yang memiliki
risiko rendah untuk
menghasilkan keuntungan
dan mengembangkan dana wakaf uang.
Pengelolaan  wakaf  uang  untuk kegiatan  produktif  diantaranya  adalah sebagai  sumber  pembiayaan  bagi  usaha mikro  kecil  dan  menengah  (UMKM). Beberapa  studi  telah  dilakukan  untuk melihat  pengelolaan  wakaf  uang  untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil. Dalam studinya,  Islam  (2015)  menyatakan bahwa  wakaf  uang  dapat  digunakan untuk pembiayaan ekuitas serta membantu  usaha  menengah  dalam pembiayaan  mikro.  Wakaf  uang  sesuai untuk  lembaga  keuangan  mikro  syariah karena  merupakan  sumber  pendanaan yang  murah.  Keuangan  mikro  syariah berbasis  wakaf  uang  tersebut  akan membantu para pengusaha mikro mendapatkan modal murah tanpa agunan (Abdullah  dan  Ismail,  2017).  Elgari (2004)  mengusulkan  pengelolaan  wakaf sebagai  sumber  pembiayaan  untuk  para pengusaha dengan skema pinjaman tanpa bunga  atau qardh  hasan. Wakaf  dapat menjadi  salah  satu  alternatif  sumber pembiayaan bagi pengusaha yang memiliki  keterbatasan  akses  ke  lembaga keuangan.  Untuk  mewujudkannya,  Elgari (2004)  merekomendasikan  pendirian Bank  Qardh  hasan  yang  merupakan lembaga  keuangan  yang  bertujuan  tidak mencari keuntungan. Sumber permodalan bank  tersebut  berasal  dari  wakaf  uang dari  umat  Islam.  Cizakca  (2004)  juga mengusulkan  model  pengelolaan  wakaf uang dengan tujuan sosial bagi masyarakat  melalui  pemberian  bantuan pembiayaan  bagi  pengusaha  melalui skema  kemitraan  ( Mudharabah ).  Beliau juga mengusulkan agar wakaf uang dapat digunakan  sebagai  alat  keuangan  mikro untuk  orang  miskin  atau  pengusaha. Selain  itu,  wakaf  uang  juga  dapat digunakan  untuk  mendirikan  lembaga keuangan bebas bunga untuk
memberikan  layanan  kepada  orang miskin.
Di  Indonesia,  pengelolaan  wakaf uang  untuk  pembiayaan  UMKM  telah dilakukan  pula  oleh  sejumlah  lembaga pengelola  wakaf  uang.  Pada  umumnya pembiayaan  tersebut  ditujukan  untuk membantu  usaha  mikro,  dengan  nominal pembiayaan pada kisaran Rp. 1.000.000,- hingga  Rp.  5.000.000,-  untuk  setiap pengusaha. Basis akad pembiayaan usaha mikro yang digunakan berupa mudharabah  dan qardhul  hasan .  Namun kelestarian pinjaman qardhul hasan tidak pasti karena ada kecenderungan pengembalian  yang  lebih  rendah  atau tidak ada pembayaran  kembali pinjaman. Untuk itu pengelola dana harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan  untuk  menghadapi  risiko  ini dengan mengambil jaminan dan memverifikasi kelayakan ekonomi proyek mereka (Elgari, 2004).  Sejalan dengan hal tersebut, Islam (2015)
merekomendasikan  agar  wakaf  uang diinvestasikan pada pembiayaan berbasis utang  yang  memiliki  risiko  investasi rendah  untuk  menghasilkan  keuntungan dan  dapat  diperluas  untuk  pembiayaan ekuitas  serta  membantu  UMKM.  Dengan mempertimbangkan  bahwa  pengelolaan wakaf  uang  harus  mempertahankan nilainya,  maka  penulis  akan  melakukan studi  skema  pembiayaan  UMKM  yang didanai  oleh  wakaf  uang  yang  memiliki risiko rendah.
Studi mengenai pengelolaan wakaf uang untuk pemberdayaan  UMKM  sudah  banyak dilakukan,  namun  belum  ada  studi mengenai usulan skema pembiayaan yang memiliki risiko rendah.

## TINJAUAN PUSTAKA Wakaf
Asal  usul  wakaf  ditelusuri  bermula dari  Nabi  Muhammad  SAW  dan  para sahabatnya.  Masjid  Quba  dan  Masjid  Al
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 6, Nomor 1, Juni 2023
Nabawi  adalah  contoh  dari  wakaf  yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW. Namun  demikian  ada  sebagian  ulama yang  berpendapat  bahwa  yang  pertama kali  melaksanakan  wakaf  adalah  sahabat nabi  yaitu  Umar  bin  Khatab.  Umar  bin Khatab  mewakafkan  tanah  di  Khaybar setelah  meminta  saran  Nabi  Muhammad saw.  Nabi  menyarankan  untuk  menahan tanah  itu,  hasilnya  disedekahkan,  tidak dijual,  tidak  dihibahkan  dan  tidak diwariskan.  Pada  masa  Nabi  di  Madinah, orang  sulit  mendapatkan  air  minum karena  harganya  yang  tinggi.  Nabi Muhammad  kemudian  meminta  untuk membeli  sumur,  dan  menjadikannya wakaf  untuk  siapa  pun  yang  mengambil air. Utsman bin Affan pun membeli sumur dan  menjadikannya  wakaf  (Qureshi, 2017).
Selama  periode  Umayyah,  terdapat peningkatan  jumlah  harta  wakaf  yang dimanfaatkan  untuk  tujuan  pendidikan antata  lain  untuk  pembangunan  sekolah dan  perpustakaan,  gaji  guru,  dan pemberian beasiswa.
Pada masa Abbasiyah,  harta  wakaf  dikelola  untuk meningkatkan
layanan kesehatan, pendidikan, pertanian, perumahan, pelestarian  hewan,  perkawinan,  farmasi, dan layanan pelatihan dokter baru. Hal ini menunjukkan  bahwa  pengelolaan  wakaf bersifat fleksibel. Pada periode Ayyubiyah, pengelolaan wakaf mengalami pertumbuhan  yang  lebih  besar,  hingga mencapai  puncaknya  selama  Kekaisaran Otoman. Pengelolaan wakaf dimanfaatkan antara  lain  untuk  pendidikan,  distribusi toko,  pertahanan  kota,  air  gratis,  dan penciptaan  lapangan  kerja.  Pendapatan yang  diperoleh  dari  wakaf  sama  dengan sepertiga  dari  total  pendapatan  tahunan (Ambrose et al, 2018)
Wakaf  berasal  dari  bahasa  Arab “ Waqafa ”,  yang  berarti  menahan  atau berhenti  atau  diam  di  tempat  atau  tetap berdiri.  Wakaf  dapat  dipandang  sebagai
kesalehan  dalam  Islam.  Wakaf  berarti memegang properti tertentu dan menyimpannya untuk kepentingan filantropi tertentu dan melarang penggunaan  atau  penempatannya  di  luar tujuan  spesifik  tersebut  (Kahf,  2016). Kahf  juga  mendefinisikan  wakaf  dari perspektif  ekonomi  sebagai  pengalihan dana  (dan  sumber  daya  lainnya)  dari konsumsi  untuk  diinvestasikan  pada  aset produktif  yang  memberikan  hasil  atau pendapatan  untuk  konsumsi  masa  depan oleh individu atau kelompok individu.
Para ulama memiliki pendapat yang berbeda  terkait  definisi  wakaf.  Menurut mazhab  Hanafi,  harta  yang  diwakafkan tidak  lepas  dari  pemiliknya  namun  wakif menyedekahkan manfaatnya untuk kebajikan. Harta yang diwakafkan tersebut  boleh  ditarik,  dijual  ataupun diwariskan.  Sedangkan  mazhab  Maliki berpendapat bahwa harta yang diwakafkan  tidak  lepas  dari  kepemilikan wakif, namun wakif  tidak  dapat mengalihkan  kepemilikannya  atas  harta tersebut  kepada  pihak  lain  dan  manfaat harta  tersebut  wajib  disedekahkan  serta wakaf  tersebut  tidak  boleh  ditarik kembali.  Jangka  waktu  pemanfaatan wakaf dilakukan sesuai dengan keinginan pemilik. Adapun mazhab Syafi’i berpendapat  bahwa  harta  yang  telah diwakafkan  lepas  dari  kepemilikan. Definisi  wakaf  menurut  mazhab  Syafi’i adalah suatu benda/harta yang statusnya milik  Allah  SWT,  maka  tidak  dapat dilakukan  tindakan  apapun  atas  benda tersebut  dan  manfaat  benda  tersebut disedekahkan  untuk  suatu  kebajikan (Badan Wakaf Indonesia, 2021).
Definisi  wakaf  di  Indonesia  sesuai dengan  yang  disebutkan  dalam  Undang- Undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yaitu  perbuatan  hukum  wakif  untuk memisahkan  dan/atau  menyerahkan sebagian  harta  beda  miliknya  untuk dimanfaatkan  selamanya  atau  untuk
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 6, Nomor 1, Juni 2023
jangka  waktu  tertentu  sesuai  dengan kepentingannya  guna  keperluan  ibadah dan/atau  kesejahteraan  umum  menurut syariah.
Dasar Hukum Wakaf Istilah  wakaf  sebenarnya  tidak secara  jelas  disebutkan  dalam  Al  Quran. Dasar  hukum  wakaf  dari  Al  Quran merujuk  pada  ayat-ayat  tentang  sedekah atau  infak,  sebagaimana  QS.  Ali  Imran ayat 92 menjelaskan berikut ini :
“ Kamu  tidak  akan  memperoleh  kebajikan, sebelum  kamu  menginfakkan  sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu  infakkan,  tentang  hal  itu  sungguh, Allah Maha Mengetahui .”
Sedangkan  dasar  hukum  hadis  adalah sebagaimana berikut yang artinya :
“ Apabila  seorang  manusia  meninggal, maka  terputuslah  amalnya,  kecuali  tiga, yakni  sedekah  jariyah,  atau  ilmu  yang diambil manfaatnya, atau anak saleh yang mendoakannya ”.  (HR  Muslim,  hadis  no. 1631) Jenis Wakaf Menurut  Badan  Wakaf  Indonesia, dikenal  3  jenis  wakaf  yaitu wakaf  khairi , wakaf  ahli dan wakaf  musytarak . Wakaf khairi merupakan  wakaf  yang  diberikan khusus  untuk  amal.  Wakaf  khairi  terdiri dari  yang  pertama  wakaf  umum  yaitu wakaf  yang  dimanfaatkan  untuk  tujuan kesejahteraan umum atau tidak disebutkan secara spesifik pihak penerima  manfaatnya  ( mawquf  alayh ) baik  individu-individu,  organisasi  atau lembaga.  Kedua  yaitu  wakaf  khusus, dimana penerima manfaat wakaf ( mawquf alayh )  disebutkan  secara  khusus,  dalam hal  ini  wakif  menetapkan  siapa  saja individu-individu, organisasi, atau lembaga  yang  akan  menerima  manfaat atau  hasil  dari  pengelolaan  wakaf.  Jenis kedua yaitu wakaf ahli adalah wakaf yang pemanfaatannya  ditujukan  bagi  keluarga wakif.    Jenis  ketiga  adalah wakaf musytarak yang  merupakan  kombinasi
antara  wakaf khairi dan  wakaf ahli , dengan  pembagian  manfaat  atau  hasil wakaf  sebagiannya  bagi  kesejahteraan umum dan sebagiannya lagi bagi keluarga wakif.  Misalnya  wakaf  Umar  bin  Khatab berupa kebun di Khaibar yang manfaatnya  diterima  oleh  saudara  beliau dan masyarakat.
Berdasarkan  penggunaan  harta benda  wakaf,  maka  jenis  wakaf  dibagi menjadi dua yaitu ubasyir/dzati dimana harta  wakaf  dapat  digunakan  secara langsung untuk kemaslahatan masyarakat contohnya  sekolah,  rumah  sakit,  masjid. Jenis kedua yaitu mistitsmary , yaitu harta wakaf  yang  bertujuan  untuk  penanaman modal dalam produksi barang-barang dan pelayanan  sesuai  syariat  yang  kemudian hasilnya  diwakafkan  sesuai  keinginan wakif.
Karakteristik Wakaf Terdapat  3  (tiga)  karakteristik wakaf  menurut  pandangan  para  ulama yaitu (Mohsin, 2013; Qureshi, 2017):
a. Irrevocability (tidak dapat dibatalkan) Ada  kesepakatan  di  antara  para  ahli hukum  muslim  bahwa  seorang  wakif tidak dapat mencabut harta yang telah dinyatakan  sebagai  wakaf.  Ini  berarti bahwa  wakaf  tidak  dapat  ditarik kembali  setelah  pendiri  menyatakan hartanya sebagai wakaf, dan ahli waris mereka tidak dapat mengubah statusnya.  Dengan  demikian  harta wakaf akan terus memberikan manfaat  kepada  penerimanya  dan pada saat yang sama wakif akan terus mendapatkan  pahala  dari  Allah bahkan setelah kematian.
b. Perpetuity (langgeng, abadi).
Mayoritas  ulama  meyakini  bahwa wakaf  harus  abadi.  Wakaf  tidak dibatasi  oleh  waktu.  Hal  ini  akan memastikan
dukungan yang berkelanjutan  dari  pendapatan  yang dihasilkan dari wakaf untuk membiayai  berbagai  barang  dan  jasa
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 6, Nomor 1, Juni 2023
yang  dibutuhkan  dalam  masyarakat. Dengan  demikian  harta  wakaf  akan berlanjut dan abadi untuk kemaslahatan umat.
c. Inalienability (tidak dapat dicabut). Pada dasarnya harta wakaf diserahkan kepada Allah swt, meskipun hasil yang diperoleh  dari  harta  wakaf  dapat bermanfaat  bagi  manusia.  Semua  ahli hukum muslim setuju bahwa tidak ada yang  bisa  menjadi  pemilik  untuk mengasingkannya  dan  bahwa  harta wakaf  dapat  dikatakan  seperti  'aset beku'.  Harta  yang  telah  diwakafkan tidak dapat menjadi subjek penjualan, pengalihan,  hipotek,  hadiah,  warisan, atau pemindahtanganan apa pun.
Ketiga karakteristik tersebut memastikan  manfaat  berkelanjutan  dari harta  wakaf  untuk  saat  ini  dan  masa depan, dan menghargai wakif sampai hari kiamat.
Wakaf Uang Pada masyarakat umum, wakaf uang belum  lazim  seperti  wakaf  dalam  bentuk properti  dan  tanah.  Sejak  awal  abad kedua  hijriyah,  wakaf  uang  telah  dikenal dan  dilaksanakan,  yaitu  ketika  Imam  Al- Zuhri menyarankan agar wakaf dinar dan dirham  sebagai  sumber  pendanaan  bagi pembangunan  sarana  dakwah,  sosial  dan pendidikan  umat  muslim.  Hal  ini  tercatat dalam  hadis  riwayat  Imam  Bukhari. Wakaf berupa dinar  dan dirham tersebut digunakan  sebagai  modal  usaha  yang keuntungannya disalurkan untuk kemaslahatan umat (Fahruroji, 2019).
Beberapa  tahun  ini,  wakaf  uang mulai  mendapatkan  perhatian.  Di  antara alasan munculnya wakaf uang akhir-akhir ini  adalah  karena  sifatnya  yang  fleksibel. Selain  fleksibel,  wakaf  uang  dirasa  lebih terjangkau  bagi  masyarakat,  khususnya bagi  mereka  yang  tidak  memiliki  aset apapun  seperti  bangunan  atau  tanah (Saiti, 2019). Wakaf uang juga memungkinkan  perluasan  manfaat  wakaf
kepada  masyarakat  miskin  yang  tidak dibatasi  dari  letak  geografis  mereka  (Ali dan  Yusof,  2011).  Mohsin  (2013) menyatakan  bahwa  wakaf  uang  dapat dikatakan  sebagai  salah  satu  lembaga keuangan  yang  sukses  dalam  membiayai pemenuhan kebutuhan barang dan jasa di negara-negara  muslim  dan  minoritas muslim  tanpa  tergantung  pada  anggaran pemerintah.  Di  antara  barang  dan  jasa yang  disediakan  melalui  wakaf  uang antara  lain  masjid,  sekolah  agama, perguruan  tinggi,  pemberian  beasiswa, pemberian program pengembangan wirausaha, pembiayaan sarana kesehatan, pemberian  pelayanan  kesehatan  gratis kepada  fakir  miskin,  penyediaan  alat kesehatan  dan  pembangunan  rumah sakit,  membiayai  anak  yatim,  janda,  fakir miskin  dan  cacat,  memberikan  pinjaman tanpa  bunga,  membiayai  pemakaman fakir  miskin,  selain  itu,  membuka lapangan kerja bagi sebagian besar orang. Disamping  itu,  wakaf  uang  mampu mendorong  kewirausahaan  orang  miskin dengan  pinjaman  bebas  bunga  dari lembaga  wakaf  uang,  sehingga  membuat mereka menjadi mandiri dan bermartabat (Ahmad, 2015).
Dasar-dasar Hukum Wakaf Uang
Beberapa ulama memiliki pandangan  berbeda  mengenai  hukum wakaf uang. Mazhab Hanafi memperbolehkan  wakaf  uang  jika  sudah menjadi ‘urf (adat  kebiasaan)  pada masyarakat. Hal tersebut dengan pertimbangan  bahwa  hukum  yang ditetapkan atas dasar ‘urf (adat kebiasaan) memiliki kekuatan yang sama dengan hukum yang ditetapkan atas dasar nash.  Sementara  mazhab  Syafi’i  tidak memperbolehkan wakaf dinar dan dirham karena dinar dan dirham akan hilang jika digunakan  untuk  belanja  dan  tidak  kekal zatnya.  Ulama  lainnya  yaitu  Abu  Tsaur memperbolehkan wakaf dinar dan dirham dan  meriwayatkan  dari  Syafi’i  tentang
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 6, Nomor 1, Juni 2023
bolehnya  mewakafkan  uang  (dinar  dan dirham).  Pendapat  tersebut  ditolak  oleh Imam  al-Mawardī  karena  dinar  dan dirham  tidak  dapat  disewakan  dan pengelolaannya tidak tahan lama. Mazhab Hanbali  sebagaimana  dijelaskan  oleh  Ibn Qudamah  juga  berpendapat  bahwa  pada umumnya para fuqaha tidak memperbolehkan  wakaf  uang  karena uang akan hilang ketika digunakan untuk belanja sehingga wujudnya tidak ada lagi. Selain  itu,  uang  juga  tidak  dapat disewakan  karena  fungsi  uang  sebagai standar  harga  akan  berubah  (Fahruroji, 2019).
Adanya beberapa pendapat berbeda mengenai  hukum  wakaf  uang,  maka Majelis  Ulama  Indonesia  pada  tanggal  11 Mei  2002  mengeluarkan  fatwa  tentang wakaf uang bahwa wakaf uang hukumnya jawaz (boleh) dan hanya boleh disalurkan dan  digunakan  untuk  hal-hal  yang dibolehkan secara syar’i serta nilai pokok wakaf  uang  tersebut  harus  dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan/atau diwariskan. Prinsip Pengelolaan Wakaf Uang Pengelolaan  Wakaf  uang  diatur dalam  Peraturan  Badan  Wakaf  Indonesia (BWI)    Nomor  01  Tahun  2020  Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta  Benda  Wakaf.  Uang  yang  dapat diwakafkan  dalam  bentuk  uang  rupiah. Jangka waktu wakaf uang dapat dilakukan untuk  suatu  waktu  tertentu  ataupun selamanya. Dalam pengelolaannya, nazhir harus  membedakan  wakaf  uang  untuk jangka waktu tertentu dan selamanya.
Pada  prinsipnya  pengelolaan  wakaf uang  dapat  dilakukan  secara  langsung maupun  tidak  langsung  untuk  kegiatan produktif.  Persyaratan  proyek  yang didanai  oleh  wakaf  uang  dan  dikelola secara  langsung  oleh nazhir harus memenuhi kriteria:
a. usaha  proyek  dijalankan  sesuai dengan syariah;
b. tingkat  kelayakan  proyek  memenuhi syarat  kelayakan  proyek  sesuai prinsip  5C  ( character,  condition, capital,  capacity,  and  collateral ),  dan 3P  ( people,  purpose,  and  payment ); dan
c. sumber  pengembalian  dapat  dihitung berdasarkan studi kelayakan.
Pengelolaan  wakaf  uang  secara langsung  dilakukan  melalui  produk dengan  akad-akad  yang  sesuai  syariah  di Lembaga  Keuangan  Syariah  yang  dijamin oleh  asuransi.  Sedangkan  pengelolaan wakaf  uang  secara  tidak  langsung  dapat dilakukan  melalui  lembaga  seperti  Bank Syariah, Baitul Maal Wa Tamwil, koperasi yang  menjalankan  usahanya  sesuai syariah;  dan/atau  lembaga  keuangan syariah lain.
Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kriteria  UMKM  tercantum  dalam Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2021. UMKM  dikelompokkan  atas  dasar  modal usaha atau hasil penjualan tahunan untuk pendirian atau pendaftaran usaha.
a. Usaha  Mikro  memiliki  modal  usaha sampai dengan maksimal Rp. 1.000.000.000  (satu  miliar  rupiah) tidak  termasuk  tanah  dan  bangunan tempat usaha.
b. Usaha  Kecil  memiliki  modal  usaha lebih  dari  Rp.  1.000.000.000  (satu miliar rupiah) sampai dengan maksimal  Rp.  5.000.000.000  (lima miliar  rupiah)  tidak  termasuk  tanah dan bangunan tempat usaha.
c. Usaha  Menengah  merniliki  modal usaha  lebih  dari  Rp5.000.000.000
(lima  miliar  rupiah)  sampai  dengan maksimal Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh rniliar rupiah) tidak termasuk  tanah dan bangunan tempat usaha. Untuk UMKM
yang telah melaksanakan  kegiatan  usaha  sebelum peraturan  Pemerintah  tersebut,  maka UMKM  yang  diberikan  kemudahan,
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 6, Nomor 1, Juni 2023
perlindungan  dan  pemberdayaan  yang memenuhi  kriteria  hasil  penjualan tahunan:
a. Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan maksimal Rp. 2.000.000.000 (Dua miliar rupiah).
b. Usaha  Kecil  memiliki  hasil  penjualan tahunan  lebih  dari  Rp.  2.000.000.000 (Dua  miliar  rupiah)  sampai  dengan maksimal  Rp.  15.000.000.000  (lima belas miliar rupiah).
c. Usaha  Menengah  memiliki  hasil penjualan  tahunan  lebih  dari  Rp. 15.000.000.000  (lima  belas  miliar rupiah)  sampai  dengan  maksimal  Rp. 50.000.000.000  (Lima  puluh  miliar rupiah).
Peran  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan Menengah  (UMKM)  dalam  perekonomian Indonesia sangat strategis, tercermin dari tingginya  serapan  tenaga  kerja  (97%), jumlah  unit  usaha  yang  dominan (99,99%)  serta  kontribusi  signifikan terhadap  PDB  (61%).  Hal  tersebut membuat pemerintah dan berbagai pihak menyadari  pentingnya  pengembangan UMKM.  Namun,  besarnya  kontribusi UMKM  terhadap  jumlah  unit  usaha  dan penyerapan tenaga kerja belum berbanding  lurus  dengan  kontribusi terhadap PDB. Hal tersebut diduga akibat rendahnya  produktivitas  dan  daya  saing UMKM, khususnya usaha mikro.
Jumlah  usaha  kecil  dan  menengah jauh  lebih  sedikit  dibandingkan  dengan usaha mikro. Ketidakseimbangan proporsi usaha mikro dengan usaha kecil dan  usaha  menengah  tersebut,  juga menjadi  faktor  rendahnya  kontribusi UMKM  terhadap  pertumbuhan  ekonomi. Dari  sisi  kontribusi,  98,7%  unit  usaha mikro  hanya  menyumbang  37,8%  PDB dan 2,1% UKM menyumbang 24,3% PDB, sedangkan  sisanya  diberikan  oleh  usaha besar  (Kemenkop  dan  UKM,  2020). Banyaknya  jumlah  UMKM  semakin menguatkan  kontribusi  UMKM  dalam
mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan
masyarakat, dan menyumbang pertumbuhan
perekonomian. Pada periode krisis 2008- 2009,  ketika  usaha  besar  mengalami kejatuhan,  sektor  UMKM  bahkan  mampu mempertahankan keberlangsungan konsumsi  rumah  tangga  (Mourougane, 2012).  UMKM  dinilai  relatif  lebih  tahan terhadap  guncangan  dibandingkan  usaha besar,  karena  terbatasnya  keterkaitan dengan  pasar  uang  dan  pasar  modal (Berry dan Sandee, 2001).
Ketergantungan  yang  minim  terhadap pembiayaan  perbankan  dan  kecilnya eksposur  terhadap  valuta  asing  turut menjaga ketahanan sektor UMKM (Irjayanti  dan  Azis,  2012).  Menurut  studi yang  dilakukan  oleh  Beck  dan  Kunt (2006),  masih  minimnya  akses  UMKM kepada  sektor  keuangan  formal  menjadi hambatan  utama  untuk  meningkatkan pertumbuhan UMKM.
Kurangnya  minat  bank  dalam menyalurkan  pembiayaan  kepada  UMKM antara  lain  disebabkan  sebagian  besar UMKM  tidak  memiliki  jaminan  kredit yang  cukup.  Selain  itu  kompetensi pengusaha yang  rendah  berdampak  pada ketidakmampuan UMKM untuk memenuhi persyaratan pembiayaan perbankan (Wehinger, 2014) . Peningkatan kredit  ke sektor UMKM juga menimbulkan  inefisiensi  biaya  bagi perbankan  yang  disebabkan  adanya asimetri  informasi  yang  dapat  berujung pada  risiko  kegagalan  kredit  (Liang  et  al, 2017).  Sementara  itu,  hingga  saat  ini perbankan  masih  menjadi  sumber pembiayaan  utama  bagi  perekonomian. Selain  akses  keuangan,  UMKM  masih memiliki  beberapa  hambatan  untuk berkembang  diantaranya persaingan usaha,  harga  energi,  teknologi,  efisiensi yang rendah, faktor ekonomi, kemampuan manajerial,  pemasaran,  dan  bahan  baku yang  terbatas  (Irjayanti  dan  Azis,  2012).
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 6, Nomor 1, Juni 2023
Hasil  survei  yang  dilakukan  BPS mendukung studi tersebut bahwa adanya pesaing,  permodalan,  pemasaran,  bahan baku  dan  infrastruktur  masih  menjadi kendala UMK dalam berusaha.

## METODE
Penelitian ini dilakukan menggunakan metode
penelitian kualitatif.  Beberapa  definisi  penelitian kualitatif  banyak  dikemukakan  oleh  para ahli  diantaranya  Ali  dan  Yusof  (2011) yang  mendefinisikan  penelitian  kualitatif sebagai  penelitian  tanpa  menggunakan prosedur  statistika.  Penekanan  metode kualitatif  terutama  pada  pengamatan fenomena  yang  terjadi  dan  pendalaman terhadap  makna  dari  fenomena  tersebut. Hal ini juga ditegaskan oleh Basri (2014) bahwa penelitian
kualitatif mengutamakan pada proses dan pemaknaan  hasilnya.  Jenis  data  yang digunakan  dalam  penelitian  kualitatif antara  lain  berupa  data  yang  telah tersusun  dan  tersedia  dalam  bentuk dokumen,  buku,  artikel,  jurnal  dan  situs internet (Sugiyono, 2013).
Pada penelitian ini, peneliti mengolah  data,  informasi  dan  menyusun menjadi tulisan berdasarkan sumber yang diperoleh  antara  lain  dari  jurnal,  artikel, website,  serta  sumber  lainnya  yang terkait dengan topik penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Wakaf  uang  untuk  pemberdayaan UMKM
Peran  UMKM  di  negara  emerging market  terhadap  perekonomian  dan penyerapan  tenaga  kerja  sangat  penting. Oleh karena itu untuk menjaga keberlanjutan  peran  UMKM  dalam perekonomian,  perlu  dukungan  akses terhadap sumber pembiayaan (Batrancea et  al.,  2018).  Bagi  UMKM  sendiri, pinjaman yang diterima dapat meningkatkan  kinerja  dan  meningkatkan
investasi (Kersten et al., 2017). Namun di sisi  lain  persentase  dukungan  bank terhadap penyaluran kredit UMKM masih rendah  karena  dianggap  berisiko  (Beck dan  Kunt,  2006).  Pengalaman  buruk ketika  krisis  ekonomi  juga  menyebabkan bank membatasi pinjaman kepada UMKM. Dari survei pinjaman bank yang dilakukan ECB  dan  survei  tentang  akses  ke pembiayaan  UKM  di  kawasan  Eropa  juga menunjukkan bahwa sejak 2009 persepsi bank  tentang  peningkatan  risiko  makro dan  mikro  serta  prospek  usaha, khususnya  UKM,  sehingga  standar  kredit menjadi lebih ketat (Wehinger, 2014).
Perbankan  memiliki  minat  yang rendah  untuk  melayani  usaha  mikro karena  usaha  mikro  dianggap  memiliki risiko  gagal  bayar  yang  tinggi  dan keuntungan  yang  relatif  rendah.  Untuk memenuhi  kebutuhan  akses  keuangan usaha  mikro,  pendekatan  alternatif  yang diusulkan  dengan  menggunakan  lembaga keuangan  mikro  konvensional  (Suryana dan  Komaladewi,  2012)  dan  lembaga keuangan  mikro  syariah  (Muhammad dalam  Thaker  et  al,  2016).  Namun, penggunaan  lembaga  keuangan  mikro konvensional belum menyelesaikan masalah,  terutama  karena  tingkat  bunga yang  tinggi  (Weiss  dan  Montgomery, 2005).  Di  lain  pihak  Lembaga  keuangan mikro syariah menghadapi masalah yaitu praktik yang ada cenderung mirip dengan praktik  konvensional.  Sebagai  contoh, model  pembiayaan  yang  digunakan  oleh lembaga keuangan mikro syariah sebagian  besar  berbasis  hutang,  yang mirip  dengan  model konvensional berbasis  bunga.  Operasional  lembaga keuangan  mikro  syariah  di  beberapa negara  muslim  cenderung  mahal  karena dominasi  praktik  murabahah  dan  biaya administrasi  yang  sama  dengan  riba (bunga) (Muhammad dalam Thaker et al, 2016).
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 6, Nomor 1, Juni 2023
Alternatif  lain  pembiayaan  bagi usaha  mikro  yang  diusulkan  adalah melalui  pengelolaan  wakaf  uang.  Wakaf uang  berpotensi  dikembangkan  untuk memberdayakan dan memperkuat fundamental ekonomi sektor riil (Wulandari et al, 2016). Dalam penelitiannya Ahmed (2007) menyimpulkan LKM Islam berbasis wakaf dapat  memberikan  pembiayaan  mikro UMKM  tanpa  adanya  pengembalian  dana kepada  kontributor.  Wakaf  uang  untuk pembiayaan usaha mikro dapat diberikan dengan  biaya  rendah  dan  tanpa  jaminan (Abdullah  dan  Ismail,  2017).  Masyita (2005) menyatakan bahwa pemberdayaan  masyarakat  kecil  melalui pembiayaan  mikro  hendaknya  disertai dengan  pendampingan  usaha.  Penerima kredit mikro dapat diberikan pengetahuan  dan  pemahaman  seta pelatihan  untuk  mengelola  usaha  dengan cara-cara  yang  baik.  Pada  akhirnya pemberian bantuan modal dan manajemen kepada usaha mikro diharapkan  dapat  mengangkat  derajat dan  mensejahterakan  masyarakat  miskin dengan  kehidupaan  yang  layak  dan sejahtera.  Dalam  kesimpulannya  Masyita (2005)  menempatkan  pembiayaan  mikro ( microfinance )  sebagai  urutan  pertama prioritas portofolio investasi untuk wakaf uang  berdasarkan  manajemen  risiko, diikuti  oleh direct  investment , islamic finance dan  terakhir global  fund management .  Selain  untuk  pembiayaan usaha  mikro,  wakaf  uang  juga  dapat digunakan untuk pembiayaan usaha kecil dan  menengah.  Lembaga  wakaf  uang dapat  dibentuk  untuk  melayani  usaha kecil  dan  menengah  (UKM)  agar  mampu menjalankan  bahkan  mengembangkan usahanya.  UKM  menjalin  kemitraan dengan lembaga wakaf uang berdasarkan kontrak profit and loss sharing (PLS). UKM akan  terbantu  dalam  mendapatkan pembiayaan yang sebelumnya tidak dapat
diakses melalui sistem perbankan karena masalah  ketidakmampuan  memenuhi persyaratan.  Pemberdayaan  UKM  akan memberikan  dampak  yang  signifikan dalam  beberapa  aspek  penting,  seperti menggerakkan kegiatan ekonomi, menambah lapangan kerja, dan meningkatkan  pendapatan.  Peningkatan kesejahteraan  UKM  juga  berdampak positif  dalam  memperkecil  kesenjangan sosial.
Hasil penelitian Thaker et al (2016) mengusulkan  penerapan Integrated  Cash
Waqf Micro Enterprise Investment (ICWME-I)  di  Malaysia.  Model  ini merupakan  bentuk  kontrak  partisipatif antara  Lembaga  Wakaf  uang  dengan usaha  mikro.  Model  ICWME-I  ini  cocok untuk  meminimalkan  kendala  UMKM terhadap  akses  pembiayaan.  Hal  ini karena model tersebut tidak mensyaratkan  jaminan  dan  tidak  ada bunga.  Selain  itu  Lembaga  Wakaf  uang diharuskan terus memantau dan mendampingi usaha mikro untuk memaksimalkan  pendapatan  mereka  dan melindungi modal yang diinvestasikan.
Berdasarkan  data  Badan  Wakaf Indonesia,  pada  Juni  2021  nazhir  wakaf uang tercatat sebanyak 285 lembaga/yayasan. Diantara nazhir tersebut,  sudah  cukup  banyak  yang menyalurkan wakaf uang untuk pembiayaan  UMKM  terutama  usaha  ultra mikro/mikro dengan plafon pada kisaran Rp. 1.000.000,- hingga Rp. 5.000.000,-. Berikut beberapa pengelolaan wakaf uang  untuk  pembiayaan  UMKM  oleh nazhir wakaf uang :
a. Wakaf Salman. Wakaf Salman merupakan  lembaga  nirlaba  Islami, yang berkomitmen untuk menjalankan  amanah  utama  sebagai nazhir  atau  pengelola  wakaf  umat. Salah  satu  contoh  penyaluran  wakaf untuk  pembiayaan  UMKM  yaitu kolaborasi  Wakaf  Salman  dengan
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 6, Nomor 1, Juni 2023
KBBB  (Komunitas  Bambu  Bandung Barat).  KBBB  merupakan  komunitas pengrajin  &  pengusaha  produk  dari bahan  bakunya  berupa  bambu  yang berlokasi  di  Kabupaten  Bandung Barat.  KBBB  memproduksi tumbler yang  terbuat  dari  bambu,  sebagai salah  satu  produk  unggulannya.
Dalam  menjalankan  usahanya,  KBB menghadapi kendala tidak
tersedianya  modal  terutama  untuk produksi  dalam  jumlah  besar.  Untuk itu,  Wakaf  Salman  memberikan bantuan pembiayaan dengan underlying order dari pembeli dengan skema sebagai berikut:

## Gambar 1.
Skema Wakaf produktif, Wakaf Salman
a. Rumah  Zakat.  Rumah  zakat sebagai nazhir mengelola wakaf uang  untuk  disalurkan  sebagai modal  kepada  usaha  mikro. Rumah  Zakat  telah  memiliki 1.683  Desa  Berdaya  dengan potensi  UMKM  yang  terus dibina dan dikembangkan.
Optimalisasi  pengelolaan  dana wakaf  untuk  membantu  para pelaku UMKM dilakukan dengan tetap memperhatikan ketentuan sesuai  syariat  Islam.    Selain bantuan modal usaha, pengusaha UMKM juga diberikan pendampingan dengan  memberikan  pelatihan- pelatihan  yang  bertujuan  agar usahanya dapat terus berkembang.  Pembekalan  yang diberikan antara lain pengetahuan  praktis  mengenai manajemen  usaha,  pembukuan, dan  strategi  pemasaran  dengan bisnis online. Narasumber pendampingan  dan  pelatihan kepada  UMKM  adalah  praktisi
yang  sudah  berpengalaman  di bidangnya.
b. Tabung  Wakaf  Indonesia  –  Dompet Dhuafa.  Tabung  Wakaf  Indonesia (TWI)  yang  didirikan  oleh  Dompet Dhuafa  pada  tahun  2005  bertujuan untuk  menghimpun  dana  dan  harta benda  wakaf.    Wakaf  uang  yang dikelola  TWI  diantaranya  digunakan untuk membantu pembiayaan UMKM. Penyaluran  wakaf  uang  kepada UMKM  dilakukan  dengan  sistem  bagi hasil,  sistem  sewa,  dan  murabahah. Pengelolaan  wakaf  uang  harus dipastikan  sesuai  dengan  kaidah  dan prinsip  syariah  Islam.  Pendekatan pengelolaan  wakaf  uang  oleh  TWI yaitu  pendekatan  produktif,  non- produktif, dan pendekatan terpadu.
Usulan Skema Pembiayaan UMKM Dalam  memilih  investasi,  wakaf uang  harus  diinvetasikan  kepada  proyek yang  menguntungkan,  meskipun  proyek kecil, sehingga tingkat pengembalian yang diperoleh dapat menjamin keberlangsungan pelayanan kepada masyarakat.  Pengelola  wakaf  uang  dalam
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 6, Nomor 1, Juni 2023
hal  ini  harus  menilai  kelayakan  proyek dan tingkat pengembalian dengan baik.
Untuk meminimalisir
risiko pembiayaan kepada UMKM dapat menggunakan pembiayaan dengan skema supply  chain  financing (rantai  pasok). Supply  Chain  Financing (SCF)  merupakan pembiayaan yang fokus pada supply chain atau  rantai  pasokan  produk  yang membiayai  pembelian  barang  dari distributor, reseller,  retailer,  supplier, perusahaan  logistik,  hingga  perusahaan pengerjaan produksi ( manufacturer ) (Anggriyani,  2020).  Skema  pembiayaan dengan  model  SCF  bertujuan  untuk meningkatkan  efisiensi  pembiayaan  dan mengurangi biaya (Yan et al,2016).
Peranan  SCF  cukup  penting  bagi perkembangan  UMKM  di  saat  ini  karena UMKM memiliki
keterbatasan memperoleh  pinjaman  guna  memenuhi kebutuhan pembiayaan sehari-hari (Lekkakos  dan  Serrano,  2016).  Informasi transaksi  dalam  rantai  pasok  dapat berfungsi  untuk  mengurangi  asimetri informasi dan meningkatkan akses UMKM kepada pembiayaan. Hasil penelitian Yang
(2019) menunjukkan bahwa SCF memiliki dampak positif terhadap total keuntungan rantai  pasok.  Selain  itu,  dengan  skema SCF, UMKM tidak perlu lagi menyediakan agunan  untuk  pinjamannya,  cukup dengan bukti tagihan piutang.
Manfaat dari skema SCF bergantung pada  kerja  sama  di  antara  para  pelaku dalam  rantai  pasokan,  yang  biasanya menghasilkan  biaya  utang  yang  lebih rendah,  peluang  baru  untuk  memperoleh pinjaman  (terutama  untuk  pemain  rantai pasokan  yang  lemah),  atau  pengurangan modal kerja dalam rantai pasokan. Selain itu,  pendekatan  SCF  akan  meningkatkan kepercayaan, komitmen, dan profitabilitas di seluruh rantai (Gelsomino et al,  2016). Bagi  lembaga  keuangan,  membiayai UMKM dengan skema SCF memiliki risiko yang  rendah  karena  sudah  ada  jaminan pembayaran dari buyer. Dengan demikian skema SCF menjadi salah satu solusi bagi UMKM  yang  menghadapi  kendala  untuk mengakses pembiayaan.
Gambar 2.
Proses Supply Chain Financing
Sumber : Dervojeda et al (2014)
Dalam  rantai  pasokan,  pembeli membayar  barang  selambat  mungkin untuk menjaga likuiditas selama mungkin. Di  sisi  lain,  pemasok  ingin  mendapatkan pembayaran  secepat  mungkin,  dengan tujuan  meminimalkan  risiko  likuiditas dan solvabilitas. Biasanya dalam hubungan  rantai  pasokan,  pembeli  lebih unggul  dengan  memiliki  margin  yang besar  dan  pemasok  yang  umumnya UMKM memiliki posisi yang lemah karena pembayaran  lebih  lambat.  Disinilah  SCF dapat  mengatasi  kesenjangan  tersebut dan  meningkatkan  kolaborasi  antara
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 6, Nomor 1, Juni 2023
pembeli  dan  pemasok  dalam  rantai pasokan  (Abbasi  et  al,  2018).  SCF  dapat menciptakan situasi
saling menguntungkan untuk kedua belah pihak yang  mengalami  masalah  kesulitan pembiayaan dengan cara yang menghemat biaya. Pembeli dapat memperoleh  pembiayaan  yang  aman dengan  biaya  dan  risiko  rendah,  dan pemasok dapat memperoleh pembayaran kembali  sebelum  waktu  yang  ditentukan (Ali dan Gongbing, 2018).
Berdasarkan  model  SCF  tersebut, pembiayaan  UMKM  dengan  dana  wakaf dapat  dimodifikasi  menjadi  sebagaimana gambar di bawah :
a. Skema  pembiayaan  dengan  dana talangan  ( qard ).  Skema  ini  dapat diterapkan terutama untuk membiayai  usaha  skala  mikro  yang umumnya modalnya masih lemah dan usahanya belum berkembang sehingga  pinjaman  diberikan  tanpa imbal hasil.
Gambar 3.
Usulan skema pembiayaan SCF dana talangan
Sumber : Data Olahan 2023
1. Pemesanan  barang  oleh  perusahaan kepada UMKM
2. UMKM sebagai supplier, mengirimkan barang kepada perusahaan (buyer) sesuai  pesanan dan  menerbitkan  tagihan  dengan jangka  waktu  pembayaran  biasanya antara 90-180 hari
3. UMKM  mengajukan  permohonan pembiayaan  sebesar  tagihan  kepada nazhir
4. Perusahaan (buyer )  memberikan pengesahan  bahwa  telah  membeli barang  dari  UMKM  dengan  nominal tagihan tertentu
5. Nazhir memberikan  dana  talangan ( qard ) sebesar tagihan kepada UMKM
6. Perusahaan membayar kepada nazhir sejumlah  tagihan  pada  saat  jatuh tempo
b. Skema  pembiayaan  dengan  sistem  bagi hasil.  Skema  ini  dapat  diterapkan  bagi usaha  skala  kecil  dan  menengah,  yang usahanya  sudah  berkembang  dan berjalan  cukup  lama,  namun  kesulitan memperoleh  pembiayaan  dari  lembaga keuangan  (perbankan)  dan  memiliki keterbatasan penyediaan agunan.
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 6, Nomor 1, Juni 2023

## Gambar 4.

## Usulan skema pembiayaan SCF dengan bagi hasil
Sumber : Data Olahan 2023
1. Pemesanan  barang  oleh  perusahaan kepada UMKM
2. UMKM sebagai supplier,
mengirimkan barang kepada perusahaan  ( buyer )  sesuai  pesanan dan  menerbitkan  tagihan  dengan jangka  waktu  pembayaran  biasanya antara 90-180 hari
3. UMKM  mengajukan  permohonan pembiayaan  sebesar  tagihan  kepada nazhir
4. Perusahaan  ( buyer )  memberikan pengesahan  bahwa  telah  membeli barang  dari  UMKM  dengan  nominal tagihan tertentu
5. Nazhir  memberikan  pembiayaan sebesar tagihan kepada UMKM
6. Perusahaan membayar tagihan kepada UMKM pada saat jatuh tempo
7. UMKM  mengembalikan  pinjaman kepada  nazhir  dengan  bagi  hasil sesuai kesepakatan
Untuk  meminimalkan  risiko  tidak terbayarnya tagihan, hubungan usaha antara UMKM dan perusahaan hendaknya hubungan  kemitraan  yang  telah  terjalin cukup  lama  dan  memiliki track  record yang baik.  Selain  itu  nazhir  juga  dapat  menjalin kerjasama dengan perusahaan besar ( buyer ) untuk  membiayai  UMKM  yang  menjadi suppliernya.
Menurut
Zainal (2016) dalam mengelola  wakaf  uang  untuk  membiayai UMKM,  nazhir  hendaknya  juga  memiliki keahlian atau kemampuan tertentu, misalnya  memiliki  kemampuan  manajerial, memiliki  jiwa entrepreneurship ,  memiliki informasi tentang kemungkinan pengembangan  harta  benda  wakaf  sesuai dengan lingkungan masyarakat setempat.

## SIMPULAN
Wakaf telah terbukti sejak dahulu telah memiliki  peran  yang  cukup  penting  dalam semua  aspek  kehidupan  manusia  baik  dari kesehatan,  pendidikan,  keagamaan  hingga sosial  ekonomi.  Sampai  saat  ini  umumnya wakaf  masih  berupa  harta  tidak  bergerak dan  diperuntukkan  untuk  tempat  ibadah, sekolah dan pemakaman. Dalam perkembangannya,  muncul  ide  para  ulama menjadikan  wakaf  uang  salah  satu  basis dalam  membangun  perkonomian  umat. Harta  benda  wakaf  uang  adalah  uang  yang nilai pokoknya harus dijaga dan tidak boleh berkurang.  Nazhir  harus  mengelola  wakaf dengan  baik  agar  menghasilkan  manfaat yang  luas  dan  risiko  berkurangnya  jumlah harta  wakaf  dapat  diminimalisir.  Oleh karena  itu,  nazhir  juga  dapat  diberikan pelatihan  oleh  tenaga  profesional  atau praktisi untuk meningkatkan kompetensinya.
Pengelolaan wakaf uang untuk kegiatan  produktif  diantaranya  adalah sebagai  sumber  pembiayaan  bagi  usaha mikro  kecil  dan  menengah  (UMKM)  yang masih  menghadapi  kendala  akses  keuangan ke  perbankan.  Beberapa  nazhir  wakaf  uang telah  menyalurkan  dana  wakaf  untuk pembiayaan  UMKM  terutama  pada  usaha mikro dengan akad qard .
Untuk  meminimalkan  risiko  tidak kembalinya  pinjaman  UMKM,  diusulkan skema  pembiayaan  dengan  model Supply Chain  Financing (SCF).  Skema  ini  memiliki risiko yang relatif rendah, karena pembiayaan  diberikan  atas  dasar  tagihan UMKM  kepada  mitra  usaha  yang  berada pada  rantai  pasok.    Selain  itu  skema  SCF dapat  membantu  kesehatan  keuangan UMKM  sehingga  mendorong  pertumbuhan dan perkembangan usahanya.
Meskipun demikian, dalam penyaluran pembiayaan  tersebut  nazhir  hendaknya tetap  melakukan  penilaian  terhadap  obyek yang  dibiayai,  melakukan  pengawasan  dan pembinaan kepada UMKM. Dengan demikian wakaf  uang  diharapkan  dapat  membantu perkembangan  usaha  UMKM,  yang  pada akhirnya  dapat  meningkatkan  taraf  hidup masyarakat.  Harapan  berikutnya  dapat dilakukan  studi  lebih  lanjut  untuk  skema pembiayaan  UMKM  untuk  sektor  ekonomi tertentu  atau  secara  spasial  sesuai karakteristik wilayah masing-masing.

## DAFTAR RUJUKAN
Abbasi,  W.  A.,  Wang,  Z.,  &  Alsakarneh,  A. (2018). Overcoming SMEs financing and supply  chain  obstacles  by  introducing supply chain finance. HOLISTICA– Journal of Business and Public Administration , 9 (1), 7-22.
Abdullah,  R.,  &  Ismail,  A.  G.  (2017).  Taking stock  of  the  waqf-based  Islamic microfinance model. International Journal of Social Economics , 44 (8), 1018-
1031.
Ahmad,  M.  (2015).  Cash  waqf:  historical
evolution,  nature  and  role  as  an alternative  to  riba-based  financing  for the  grass  root. Journal  of  Islamic Finance , 176 (3160), 1-12.
Ahmed, H. (2007). Waqf-based microfinance: realizing  the  social  role  of  Islamic finance. World Bank , 6-7. Ali,  A.  M.,  &  Yusof,  H.  (2011).  Quality  in qualitative studies: The case of validity, reliability  and  generalizability. Issues  in Social and Environmental
Accounting , 5 (1/2), 25-64.
Ali,  Z.,  Gongbing,  B.,  &  Mehreen,  A.  (2018). Does  supply  chain  finance  improve SMEs  performance?  The  moderating role  of  trade  digitization. Business Process  Management  Journal , 26 (1),
150-167.
Ambrose. A. A.,  A. H., Gulam Hassan, M. A., & Hanafi, H. (2018). A proposed model for waqf  financing  public  goods  and  mixed public  goods  in  Malaysia. International Journal  of  Islamic  and  Middle  Eastern Finance  and  Management , 11 (3),  395- 415.
Anggriyani. D. S . (2020) . Ragam Akses Modal Pinjaman
Berdasarkan Tujuan Pemanfaatan . Diambil dari https://ukmindonesia.id/baca- deskripsi-posts/%E2%80%8Bragam- akses-modal-pinjaman-berdasarkan- tujuan-pemanfaatan Batrancea,  I.,  Morar,  I.  D.,  Masca,  E.,  Catalin, S.,  &  Bechis,  L.  (2018).  Econometric modeling  of  SME  performance.  Case  of Romania. Sustainability , 10 (1), 192. Basri,  H.  (2014).  Using  qualitative  research in accounting and management studies: not  a  new  agenda. Journal  of  US-China Public Administration , 11 (10), 831-838. Beck,  T.,  &  Demirguc-Kunt,  A.  (2006).  Small and medium-size enterprises: Access to finance  as  a  growth  constraint. Journal of  Banking  &  finance , 30 (11),  2931- 2943.
Berry, A., Rodriguez, E., & Sandee, H. (2001). Small and medium enterprise dynamics
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 6, Nomor 1, Juni 2023
in  Indonesia. Bulletin  of  Indonesian economic studies , 37 (3), 363-384.
Cizakca,  M.  (2004,  March).  Cash  waqf  as alternative to NBFIs Bank. In International  Seminar  on  Nonbank Financial Institutions: Islamic Alternatives (pp. 1-3).
Dervojeda,  K.,  Verzijl,  D.,  Nagtegaal,  F.,
Lengton,  M.,  &  Rouwmaat,  E.  (2014).
Innovative  Business  Models:  Supply chain  finance. Netherlands:  Business Innovation Observatory .
El-Gari,  M.  A.  (2004,  March).  The  qard hassan  bank.  In International  Seminar on  Nonbank  Financial  Institutions: Islamic Alternatives (pp. 1-3).
Fahruroji.  (2019). Wakaf  Kontemporer . Badan Wakaf Indonesia, Jakarta.
Gelsomino,  L.  M.,  Mangiaracina,  R.,  Perego,
A.,  &  Tumino,  A.  (2016).  Supply  chain finance: a literature review. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management , 46 (4).\ Irjayanti,  M.,  &  Azis,  A.  M.  (2012).  Barrier factors  and  potential  solutions  for Indonesian  SMEs. Procedia  economics and finance , 4 , 3-12.
Islam.  M.  M,  (2015).  Cash  -Waqf:  New
Financial Instrument for SMEs
Development  in  Bangladesh. World Vision Research Journal, 9(1) Kahf, M. (2016). Waqf: a quick overview. availabat: http://monzer.
kahf. com/papers/english/WAQF_A_QUICK_OV ERVIEWdf . Kementerian  Koperasi  dan  UKM.  (2020). Rencana  Strategis  Deputi  Bidang Pembiayaan tahun 2020-2024 Kersten,  R.,  Harms,  J.,  Liket,  K.,  &  Maas,  K. (2017).  Small  Firms,  large  Impact?  A systematic  review  of  the  SME  Finance Literature. World  development , 97 ,  330- 348.
Lekkakos, S. D., & Serrano, A. (2016). Supply chain  finance  for  small  and  medium
sized  enterprises:  the  case  of  reverse factoring. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management , 46 (4).
Liang, L. W., Huang, B. Y., Liao, C. F., & Gao, Y. T.  (2017).  The  impact  of  SMEs’  lending and credit guarantee on bank efficiency in  South  Korea. Review  of  development finance , 7 (2), 134-141.
Masyita,  D.  (2005).  Sistem  Pengentasan Kemiskinan yang Berkelanjutan Melalui Wakaf Tunai. Laporan Penelitian
Kementrian  Riset  dan  Teknologi  RI, Jakarta .
Mohsin,  M.  I.  A.  (2013).  Financing  through cash-waqf:  a  revitalization  to  finance different  needs. International  journal  of Islamic  and  Middle  Eastern  finance  and management , 6 (4), 304-321. Mourougane,  A.  (2012).  Promoting  SME development in Indonesia.
Qureshi,  M.  F.  A.,  (2017).  Development  of WAQF:  A  History  from  Concept  to Institution. Conference:  2017  KFUPM Islamic  Banking  and  Finance  Research Conference
Saiti, B., Salad, A. J., & Bulut, M. (2019). The role of cash waqf in poverty reduction: a multi-country  case  study. Management of  Shari’ah  compliant  businesses:  Case studies  on  creation  of  sustainable  value , 21-34.
Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitaif  Kualitatif  dan  R  &  D ,
Bandung: Alfabeta Suryana,  Y.,  &  Komaladewi,  R.  (2012). Integrated  Model  of  Micro  Financial Institutions
andMicro
Small
Enterprises. International  Journal  of  e- Education,  e-Business,  e-Management and e-Learning , 2 (5), 429. Thaker,  M.  A.  B.  M.  T.,  Mohammed,  M.  O., Duasa,  J.,  &  Abdullah,  M.  A.  (2016). Developing  cash  waqf  model  as  an alternative source of financing for micro enterprises  in  Malaysia. Journal  of Islamic Accounting and Business
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 6, Nomor 1, Juni 2023
Research , 7 (4), 254-267.
Wehinger,  G.  (2014).  SMEs  and  the  credit crunch:  Current  financing  difficulties, policy  measures  and  a  review  of literature. OECD Journal: Financial market trends , 2013 (2), 115-148.
Weiss,  J.,  &  Montgomery,  H.  (2005).  Great expectations: microfinance and poverty reduction
in Asia and Latin America. Oxford Development
Studies , 33 (3-4), 391-416.
Yan, N., Sun, B., Zhang, H., & Liu, C. (2016). A partial  credit  guarantee  contract  in  a capital-constrained supply
chain: Financing equilibrium and coordinating strategy. International journal of production economics , 173 , 122-133. Yang,  Y., Chen, X., Gu,  J., &  Fujita, H. (2019). Alleviating  financing  constraints  of
SMEs through
supply chain. Sustainability , 11 (3), 673. Zainal,  V.  R.  (2016).  Pengelolaan  dan pengembangan  wakaf  produktif. Al- Awqaf:  Jurnal  Wakaf  Dan  Ekonomi Islam , 9 (1), 1-16.