JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 3
HALAMAN 115-126
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )

## ASSET BASED COMMUNITY DEVELOPMENT DALAM PROGRAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

## Chika Riyanti
Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Padjadjaran E-mail: chika17002@mail.unpad.ac.id

## Santoso Tri Raharjo
Pusat Studi CSR, Kewirausahaan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat FISIP Universitas Padjadjaran E-mail: santoso.tri.raharjo@unpad.ac.id

## ABSTRAK
Kini mulai disadari oleh perusahaan-perusahaan yang mengembangkan program Corporate Social Responsibility (CSR) bahwa partisipasi masyarakat dalam proses program CSR adalah sangat penting. Tujuan kemandirian dan kesinambungan dari program CSR merupakan salah satu indikator penting keberhasilan. Perspektif kekuatan ( strenght perspective ) merupakan cara pandang bahwa sesungguhnya kelompok sasaran dan masyarakatnya memiliki berbagai sumber dan potensi ( asset ) yang dapat dimanfaatkan dalam program CSR. Sejak tahap perencanaan program hingga pelaksanaan program, perusahaan bersama dengan masyarakat, terlibat bersama dalam menentukan dan memetakan ( mapping ) berbagai potensi dan sumber yang dapat dimanfaatkan dalam kegiatan CSR. Pendekatan asset based community development (ABCD) merupakan salah satu penerapan dari perspektif kekuatan dengan sasaran atau subyek kegiatan adalah masyarakat.  Melalui metode penelitian kualitatif yaitu studi kepustakaan, artikel ini  mencoba untuk menggambarkan pendekatan asset based community development dalam program CSR yang dapat dilakukan oleh perusahaan.
Kata Kunci: CSR, ABCD, perspektif kekuatan, masyarakat.

## PENDAHULUAN
Pendayagunaan potensi dan sumber yang ada di lingkungan masyarakat dalam mengatasi berbagai persoalan masyarakat itu merupakan salah satu titik perhatian tersendiri. Tidak terkecuali dengan program-program tanggungjawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) yang dapat mengidentifikasi berbagai potensi di lingkungan masyarakat yang menjadi sasaran program tersebut. Perspektif kekuatan ( strength perspecive ) merupakan ‘kaca mata’ bagaimana sesungguhnya memiliki berbagai sumber pemecahan masalah, atau dalam istilah ekonomi adalah disebut dengan aset, sedangkan dalam sosiologi adalah kapital. Apapun istilah tersebut, yang jelas dalam diri masyarakat dan lingkungan masyarakat itu sesungguhnya terdapat berlimpah potensi dan sumber kekuatan yang dapat dimanfaatkan.  Sehingga program-program pengembangan masyarakat dapat
didasarkan pada aset yang tersedia; yang dalam program pengembangan dikenal dengan asset community development (ABCD) atau pengembangan masyarakat berbasis aset.
Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan sebuah komitmen perusahaan atau dunia bisnis dalam memberikan kontribusi terhadap pengembangan ekonomi yang berkelanjutan, dan menitikberatkan pada perhatian aspek ekonomi, sosial dan lingkungan (Ardianto, 2011 dalam Pranoto dan Yusuf, 2014). Dalam praktiknya, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) wajib dilakukan kepada perusahaan-perusahaan sebagai bentuk kontribusi kepada masyarakat. Pelaksanaan CSR diatur dalam beberapa perundang-undangan sebagai payung hukum seperti Undang-Undang  Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan lain sebagainya.
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 3
HALAMAN 115-126
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
Program yang diberikan kepada masyarakat tidak hanya serta merta untuk menjalankan apa yang telah tercantum dalam undang- undang, namun harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat agar program yang diberikan berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat.
Penerapan kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) didasarkan pada banyak alasan dan tuntutan, sebagai paduan antara faktor internal dan eksternal. Sebagaimana dijelaskan lebih jauh oleh Frynas (2009) (dalam Santoso dan Raharjo, n.d.) yang melihat bahwa pertimbangan perusahaan untuk melakukan kegiatan CSR antara lain umumnya karena alasan-alasan berikut:
1. Untuk memenuhi regulasi, hukum dan aturan.
2. Sebagai investasi sosial perusahaan untuk mendapatkan image yang positif
3. Bagian dari strategi bisnis perusahaan.
4. Untuk memperoleh licence to operate dari masyarakat setempat.
5. Bagian dari risk management perusahaan untuk meredam dan menghindari konflik sosial.
Dalam proses perumusan mencari tahu mengenai kebutuhan masyarakat, perusahaan yang ingin menerapkan program CSR perlu melakukan pemetaan sosial terlebih dahulu  guna mendapatkan data atau informasi terkait permasalahan dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan ialah pendekatan asset based community development . Pendekatan ini berfokus pada asset atau potensi yang dimiliki oleh masyarakat untuk dikembangkan lebih luas lagi dan dapat memberdayakan masyarakat luas. Dalam asset based community development , terdiri dari 5 (lima) konsep utama sebagai analisis asset yang ada dalam masyarakat. Kelima konsep tersebut ialah kapital manusia/ sumber daya manusia, kapital sosial/modal sosial, kapital fisik/infrastruktur, kapital
keuangan  dan kapital lingkungan/sumber daya alam.
United Kingdom Departement for International Development (DFID) mengidentifikasikan adanya 5 (lima) aset dalam sumber penghidupan (livelihoods) (dalam Carney et.al, 1999), yaitu:
1. Aset Manusia: keterampilan, pengetahuan, kemampuan untuk bekerja dan pentingnya kesehatan yang baik agar mampu menerapkan strategi-strategi dalam sumber penghidupan yang berbeda.
2. Aset Fisik: infrastruktur dasar (transportasi, perumahan, air, energi, dan alat-alat komunikasi) dan alat-alat produksi serta cara yang memampukan masyarakat untuk meningkatkan sumber penghidupannya.
3. Aset Sosial: sumber daya sosial (jaringan sosial, anggota kelompok, hubungan dan kepercayaan, akses yang luas terhadap institusi sosial) untuk dapat meningkatkan sumber penghidupan mereka.
4. Aset Finansial: sumber-sumber keuangan yang digunakan oleh masyarakat (seperti tabungan, pinjaman atau kredit, pengiriman uang, atau dana pensiun) untuk dapat memilih sumber penghidupan yang cocok bagi mereka.
5. Aset Natural: persediaan sumber- sumber alam (seperti tanah, air, biodiversifikasi, sumber-sumber yang berasal dari lingkungan dan dapat digunakan dalam sumber penghidupan masyarakat.
Dengan  mempertimbangkan berbagai aset dalam masyarakat, perusahaan dapat memberikan program CSR sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Melalui analisis asset masyarakat, perusahaan tidak hanya memberikan program berupa bantuan materi, namun juga program pemberdayaan yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang berdaya dan mandiri. Pemberdayaan ini juga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selain itu,
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 3
HALAMAN 115-126
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
analisis terkait asset dalam masyarakat pula menghindari adanya ketergantungan masyarakat kepada pihak perusahaan jika hanya diberikan bantuan berupa materi.

## METODE PENELITIAN
Kajian pustaka digunakan untuk menggambarkan  pendekatan Asset Based Community Development . Kajian dilakukan dengan  mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, kisah-kisah sejarah, dsb (Mardalis, 1999 dalam Mirzaqon dan Purwoko, nd.). Studi kepustakaan juga dapat mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti (Sarwono, 2006).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Corporate Social Responsibility (CSR)
Terdapat beberapa penafsiran mengenai Corporate Social Responsibility (CSR). Salah satunya yaitu yang dijabarkan oleh Schermerhorn dalam Suharto (2006), yaitu suatu kepedulian organisasi bisnis untuk bertindak dengan cara-cara mereka sendiri dalam melayani kepentingan organisasi dan kepentingan publik eksternal. Sedangkan menurut Nuryana dalam Suharto (2006), CSR merupakan sebuah pendekatan di mana perusahaan mengintergrasikan kepedulian sosial dalam operasi bisnis mereka dan dalam interaksi mereka dengan para pemangku kepentingan berdasarkan prinsip kesukarelaan dan kemitraan.
Garriga dan Mele (2004) dalam Aqiela, dkk., (2019), memetakan konsep-konsep CSR ke dalam empat kelompok besar, yaitu, (1) Instrumental Theories , yang memahami CSR sebagai alat belaka untuk memperoleh keuntungan;  (2) Political Theories , melihat bahwa kekuasaan sosial dari perusahaan menjadi tekanan, khususnya dalam hubungannya dengan masyarakat dan tanggung jawabnya dalam arena politis berkaitan dengan kekuatan ini. Hal tersebut mengarahkan perusahaan
untuk menerima tugas-tugas dan hak-hak sosial atau berpartisipasi dalam kerjasama sosial tertentu; (3) Integrative Theories , menganggap bahwa bisnis tergantung pada masyarakat untuk kelanjutan dan pertumbuhannya. Menurut teori ini, sudah seharusnya bisnis terintegrasi dengan tuntutan sosial yang dapat diselesaikan dengan pelaksanaan CSR; dan (4) Ethical Theories , memahami CSR dari suatu perspektif etis, perusahaan harus menerima tanggung jawab sosial sebagai sebuah kewajiban etis di atas pertimbangan lainnya.
Konsep CSR pertama kali dikemukakan oleh Howard R. Bowen pada tahun 1953 dan setelah itu mengalami pengayaan konsep sejak kurun waktu 1960 sampai saat ini.  Perkembangan konsep CSR yang terjadi  selama kurun waktu lima puluh tahun, telah banyak mengubah orientasi CSR. Awalnya, CSR menjadi aktivitas yang bersifat kegiatan sosial yang bersifat kedermawanan ( charity ), saat ini CSR telah dijadikan oleh suatu perusahaan sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan citra perusahaan yang akan turut mempengaruhi kinerja perusahaan (Dwi Kartini, 2009 dalam Pujiyono, dkk., 2016).
Kegiatan tanggung jawab sosial penting untuk dilakukan. Menurut Wordworth (dalam Jackie Ambadar, 2008), terdapat empat alasan tanggung jawab sosial perusahaan penting untuk dilaksanakan, yaitu (1) menghindari dari reputasi negatif; (2) menyahuti tanggapan dari lingkungan sekitar seperti permintaan lapangan kerja; (3) mendapatkan respect dari kelompok masyarakat inti terutama yang mengharapkan keberadaan perusahaan; dan (4) menjamin keamanan dari gangguan lingkungan sekitar dalam rangka melakukan proses produksi dan keberlanjutan usaha perusahaan itu sendiri.
Pada periode-periode sebelum tahun 2007, kegiatan CSR adalah kegiatan voluntary . Setelah keluarnya Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, kegiatan CSR menjadi suatu kewajiban dalam perusahaan.
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 3
HALAMAN 115-126
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
Undang-undang tersebut mewajibkan industri atau korporasi-korporasi untuk melaksanakannya, tetapi kewajiban ini bukan merupakan suatu beban yang memberatkan. Dalam konteks pembangunan, industri dan korporasi berperan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat dengan mempertimbangkan pula faktor lingkungan hidup.
Di Indonesia, landasan hukum mengenai praktik CSR telah diatur dalam beberapa perundang-undangan  (Pujiyono, dkk., 2016), seperti:
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT).
Menurut Pasal 1 angka 3 UUPT, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
Mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), telah diatur dalam Pasal 74 UUPT dan penjelasannya. Pengaturan ini berlaku untuk perseroan. Pasal 74 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007:
a) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
b) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan merupakan
kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
c) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
d) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (PP 47 Tahun 2012).
Dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012, dikatakan bahwa TJSL dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan perseroan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan anggaran dasar  perseroan. Rencana kerja tahunan perseroan tersebut memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan TJSL. Sedangkan pelaksanaan TJSL tersebut dimuat dalam laporan tahunan perseroan dan dipertanggungjawabkan kepara RUPS (Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012).
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU Penanaman Modal).
Dalam Pasal 15 huruf (b) Undang- Undang Penanaman Modal diatur bahwa setiap penanam modal wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Yang dimaksud dengan TJSL menurut penjelasan pasal 15 huruf (b) Undang-Undang Penanaman Modal adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 3
HALAMAN 115-126
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara (UU Minerba).
Menurut Pasal 95 huruf (d) Undang-Undang Mineral dan Batu Bara yaitu pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) maupun Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) wajib melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat. Isi pasal tersebut mensyaratkan bahwa perusahaan tambang memiliki tanggung jawab sosial kepada masyarakat setempat. Mengenai bentuk program CSR perusahaan Mineral dan Batu bara diatur di dalam Pasal 78 huruf (j) Undang- Undang Mineral dan Batu Bara. Bentuk program tersebut dapat berupa (1) pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia; (2) pengembangan perekonomian; dan (3) perbaikan layanan kesehatan.
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU Lingkungan Hidup).
Berdasarkan Pasal 68 Undang- Undang Lingkungan Hidup, setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban:
a) memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka dan tepat waktu;
b) menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan
c) menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas).
Dalam Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi, terdapat 2 (dua) pasal yang mengatur mengenai Corporate Social Responsibility atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Ketentuan tersebut terdapat di dalam Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 40 ayat (5). Dalam Pasal 11 ayat (3), dinyatakan bahwa kegiatan usaha hulu yang dilaksanakan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana wajib memuat ketentuan-ketentuan pokok yang salah satunya adalah ketentuan mengenai pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat. Sementara pada Pasal 40 ayat (5), dinyatakan bahwa Badan Usaha atau  Badan Usaha Tetap yang melaksanakan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi (kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir) ikut bertanggung jawab dalam mengembangkan lingkungan dan masyarakat setempat.
7. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER- 05/MBU/2007 Tahun 2007 tentang
Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER- 08/MBU/2013 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.
Dalam Permen BUMN Program Kemitraan dan Bina Lingkungan diatur mengenai kewajiban BUMN dalam hal membangun kemitraan. Berdasarkan Pasal 2 Permen BUMN Program Kemitraan dan
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 3
HALAMAN 115-126
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
Bina Lingkungan, Persero dan Perum wajib melaksanakan Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Lingkungan. Sedangkan Persero Terbuka dapat melaksanakan  Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan dengan berpedoman pada Permen BUMN Nomor 5 Tahun 2007 yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Permen BUMN Nomor 8 Tahun 2013, yang dimaksud Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana BUMN. Sedangkan Program Bina Lingkungan terdapat di dalam Pasal 1 angka 7 Permen BUMN Nomor 5 Tahun 2007, Program  Bina Lingkungan adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemafaatan dana BUMN.

## Asset Based Community Development
Dalam praktik pekerjaan sosial, community development menjadi sebuah metode dalam intervensi praktik bersama komunitas. Green dan Haines (2002), menjelaskan bahwa pengembangan masyarakat merupakan upaya yang terencana untuk menghasilkan asset yang meningkatkan kapasitas warga untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Pendekatan berbasis asset bertujuan untuk mengidentifikasi dan memanfaatkan asset yang berwujud dan tak berwujud yang tersedia bagi masyarakat daripada mencari kekurangan (Kretzmann dalam Green dan Haines, 2002). Pada community assets , dijelaskan  bahwa community development dilakukan berdasarkan potensi-potensi ataupun modal yang ada dan dapat digali dari masyarakat itu sendiri. Proses pemetaan asset dalam komunitas adalah proses mempelajarai dan mengidentifikasi berbagai sumber daya yang terdapat  dalam masyarakat (Green dan Haines dalam Isbandi Rukminto Adi, 2012).
Asumsi dari pengembangan berbasis asset adalah bahwa yang dapat menjawab
suatu masalah masyarakat adalah masyarakat itu sendiri dan segala usaha perbaikan ini harus dimulai dari perbaikan modal sosial. McKnight dan Kretzman percaya bahwa salah satu masalah sentral dalam masyarakat kita adalah bahwa modal sosial telah rusak oleh profesionalisasi kepedulian dalam perencanaan dan layanan sistem. Lingkungan dan penduduk hanya dipandang sebagai objek yang “membutuhkan” dan dipandang sebagai “masalah” yang harus diselesaikan (McKnight, 2010 dalam Fuadillah, 2015).
Aset terdapat dalam beberapa bentuk di dalam suatu komunitas. Green dan Haines (2002) menyatakan terdapat lima konsep utama dalam asset based community development , yaitu kapital manusia/sumber daya manusia, kapital sosial/  modal sosial, kapital fisik/infrastruktur, kapital keuangan dan kapital lingkungan/sumber daya alam.
1. Modal Manusia ( Human Capital ) Human capital didefinisikan sebagai keterampilan, bakat dan pengetahuan tentang anggota masyarakat. keterampilan- keterampilan tersebut termasuk keterampilan pasar tenaga kerja, kemampuan memimpin, latar belakang pendidikan umum, pengembangan seni dan apresiasi, kesehatan dan keterampilan lainnya (Green dalam Philips dan Pittman, 2009).
Green (2002) menyatakan bahwa modal manusia adalah kemampuan dan keterampilan para pekerja yang mempengaruhi produktivitas mereka. Kapital manusia merupakan kapital yang terus bergerak, karena manusia sering datang dan pergi di dalam suatu komunitas, maka dari itu, seiring dengan berjalannya waktu, kapital manusia dapat berubah. Dalam kata lain, keterampilan, bakat dan pengetahuan dapat berganti seiring dengan perubahan dalam mekanisme kultus, sosial dan institusi.
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 3
HALAMAN 115-126
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
Menurut Fuadillah (2015), untuk memiliki modal manusia yang baik, salah satunya yaitu membangun individu dengan meningkatkan mutu pendidikan, kesehatan dan keterampilan. Syarat yang dibutuhkan dalam pembangunan kapasitas individu adalah memiliki tenaga kekrja yang memadai, terampil dan terlatih.
Pada analisis mengenai program CSR, modal manusia dapat dilihat dari bagaimana sumber daya manusia di suatu daerah tertentu dan apa kebutuhan masyarakatnya. Hal yang paling mendasar mengenai sumber daya manusia ialah pendidikan dan pekerjaan. Tingkat pendidikan dapat menjadi fokus pada pemberian program CSR. Selain itu, mayoritas pekerjaan masyarakat juga menentukan program apa yang akan diberikan nantinya. Program CSR yang diberikan dapat berbentuk charity seperti pemberian beasiswa untuk anak-anak ataupun capacity building
guna meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan masyarakat. Selain itu,
program CSR empowerment juga dapat menjadi program untuk pemberdayaan masyarakat melaui asset yang dimiliki.
2. Modal Sosial ( Social Capital ) Social capital merupakan sumber daya yang dapat dipandang sebagai intervensi. Modal sosial sering mengacu pada hubungan sosial dalam masyarakat yang merujuk pada kepercayaan, norma dan jaringan sosial yang  telah terbentuk (Green dalam Philips and Pittman, 2009).  Aiyar (dalam Adi, 2012:259) mengemukakan tiga macam bentuk modal sosial dalam kaitannya dengan perilaku warga masyarakat di dalam dan antar kelompok, yaitu:
a. Bonding capital yang merupakan modal sosial yang mengikat anggota-anggota masyarakat dalam satu kelompok tertentu.
b. Bridging capital yang merupakan salah satu bentuk modal sosial yang menghubungkan warga masyarakat dari kelompok sosial yang berbeda.
c. Linking capital yang merupakan suatu ikatan antara kelompok warga masyarakat yang lemah dan kurang berdaya dengan kelompok warga masyarakat yang lebih berdaya ( powerful people ), misalnya bank, polisi, dinas pertanian dan sebagainya. Dalam hal ini Adi (2012:261) mengatakan peran pelaku perubahan adalah untuk mengidentifikasi modal sosial mana yang masih potensial untuk dikembangkan, dan yang masih dalam keadaan krisis. Karena modal sosial bukan hanya mendukung proses pembangunan, tetapi juga melemahkan.
Pemahaman mengenai modal sosial dalam masyarakat perlu diperhatikan agar program CSR yang diberikan oleh perusahaan dapat sesuai denga nilai norma dan budaya yang ada di dalam masyarakat. Dengan melihat bagaimana budaya masyarakat, program yang diberikan dapat disesuaikan agar tetap sesuai dengan karakteristik masyarakat.
3. Modal Fisik ( Physical Capital ) Green dan Haines (2002:113)
melihat bahwa dua kelompok utama dari capital fisik adalah bangunan dan infrastruktur. Bangunan yang dimaksud seperti, rumah, pertokoan, perkantoran dan sebagainya. Sedangkan infrastruktur berupa jalan raya, jembatan, jalan kereta api, sarana air bersih dan
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 3
HALAMAN 115-126
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
sebagainya. Kapital fisik bersifat bertahan pada periode yang lama dan tidak bergerak atau berpindah tempat.
Pada analisis dalam modal fisik, perusahaan perlu memperhatikan infrastruktur apa yang masih belum terpenuhi dalam masyarakat. Infrastruktur seringkali menjadi suatu hal yang penting dalam menunjang kegiatan masyarakat, oleh sebab itu analisis terkait modal fisik yang dibutuhkan oleh masyarakat harus tepat.
4. Modal Keuangan ( Financial Capital )
Modal yang diperhitungkan dalam menentukan kesejahteraan suatu komunitas adalah kapasitas keuangan. Indikator yang menggambarkan modal keuangan masyarakat salah satunya adalah dengan melihat banyaknya penduduk yang berada di bawah garis  kemiskinan. Green (2002) mengatakan mengenai keterkaitan antara asset yang satu dengan yang lain, sebagai berikut:
“There is a strong relationship between financial capital and the other forms of capital. Much of the focus on physical capital has been on developing financial mechanisms to provide affordable housing. Human capital strategies focusing on self-employment often emphasize the importance of debt and equity capital to help new businesses start and grow. Strategies for building environmental  capital also rely heavily on developing pools of capital to purchase land. Social capital is often intimately tied to access to financial capital in many communities. In many ways financial capital is the life  hood of communities” .
Pengelolaan keuangan dalam masyarakat menjadi hal yang perlu dipertimbangkan untuk menerapkan
program CSR di masyarakat.  Cara pengelolaan keuangan tersebut dapat menunjukkan bagaimana masyarakat memanfaatkan pendapatan yang mereka miliki. Program CSR dapat menyasar pada pemberian ilmu pengetahuan menenai pengelolaan keuangan ataupun fasilitas yang mendukung dalam pengelolaan keuangan seperti bank.
5. Modal Lingkungan ( Environmental Capital )
Modal lingkungan memiliki nilai penting karena mencakup beberapa aspek dasar masyarakat, yaitu sumber daya alam. Modal lingkungan sangat kompleks, baik dalam bagaimana masyarakat bekerja dengan lingkungannya, dan bagaimana masyarakat menjaga, melestarikan dan menggunakan kapital dengan tepat dan benar. Masyarakat harus peduli pada lingkungan sekitarnya serta memperhatikan tentang fungsi ekologis sumber daya alam, seperti pengendalian banjir dan asimilasi limbah.
Masalah lingkungan seringkali masih menjadi hal yang terlupakan oleh beberapa perusahaan dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TSJL) atau Corporate Social Responsibility (CSR). Padahal masalah lingkungan dapat berdampak pada beberapa komponen lain dalam kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, masalah lingkungan perlu diperhatikan oleh perusahaan dan menjadi pertimbangan dalam pemberian program CSR.
Tahapan Asset Based Community Development itu sendiri terdiri dari tiga menurut Mahyar (2008), yaitu:
1. Identifying Local Asset
Mengidentifikasi asset lokal adalah tahap awal dari proses pengembangan masyarakat berbasis aset. Aset-aset tersebut biasanya terdiri dari karakteristik yang ada di dalam
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 3
HALAMAN 115-126
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
masyarakat, seperti insfrastruktur (jalanan), hasil alam maupun buatan manusia (taman dan ruang publik), hubungan sosial dan ekonomi baik di dalam maupun di luar komunitas, serta bentuk kepemimpinan politik. Mengidentifikasi asset sosial dan politik sama pentingnya dengan mengidentifikasi aset alam. Asset sosial terdiri dari beberapa cara dimana warga memikirkan tentang diri mereka sendiri, kemampuan mereka, potensi dan masa depan bersama.
2. Leveraging Local Asset Selama tahap kedua, para ahli (case worker, pemerintah, LSM) dan warga setempat mengeksplorasi cara-cara memanfaatkan sumber daya modal fisik dan sosial yang ada. Setelah asset fisik dan sosial diidentifikasi, tahap berikutnya adalah memanfaatkan aset- aset tersebut. Dalam tahapan pemanfaatan asset lokal, hubungan antara bonding dan bridging capital sangat berperan dalam dalam memahami keberhasilan dari pendekatan berbasis asset. Selama waktu pengidentifikasian asset, expert knowledge dan local knowledge terus berkomunikasi. Namun, menggabungkan visi dari kedua pihak bukanlah perkara yang mudah. Untuk mencapai kerja sama yang setara, mereka harus menyamakan prioritas, nilai-nilai dan tujuan, dan memahami apa yang di sampaikan oleh setiap pihak.
3. Managing Local Asset Setelah tahap pertama dan kedua dilakukan, tahap ketiga yang harus dilaksanakan adalah mempelajari beberapa hal dalam menyusun strategi pengelolaan untuk memastikan agar asset lokal ini tetap terjaga dan bersifat berkelanjutan dengan mengidentifikasi, membagi dan menghargai asset masyarakat yang ada. Pengelolaan asset membantu dalam mempertahankan pembangunan kapasitas dari waktu ke waktu.

## Program CSR melalui Pendekatan Asset Based Community Development
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau Corporate Social Responsibility (CSR), menjadi kewajiban bagi perusahaan untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat. Pemberian program CSR tersebut, perlu berdasarkan kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam masyarakat. Bentuk program CSR tersebut dapat berupa sebuah program yang mengembangkan potensi yang ada dalam masyarakat ataupun memunculkan suatu perubahan dalam masyarakat. Salah satu upaya dalam membentuk sebuah program CSR ialah melalui pendekatan asset  based community development . Pemanfaatan asset dalam masyarakat menjadi hal yang perlu diperhatikan sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kualitas masyarakat melalui proram CSR. Masyarakat cenderung lebih menerima hal-hal yang telah ada dan dikembangkan  daripada harus memulai sesuatu yang baru dari nol tanpa jaminan keberhasilan di dalamnya.
Melalui pemanfaatan asset tersebut, potensi yang sudah ada di dalam masyarakat dapat dikembangkan dan menjadi hal yang dapat memberdayakan masyarakat. Pemanfaatan asset tersebut juga dapat berkelanjutan dan menjadikan masyarakat sebagai masyarakat yang mandiri sehingga jika pendampingan program CSR telah selesai, masyarakat dapat terus berjalan karena telah menjadi masyarakat yang berdaya dan mandiri. Dalam asset based community development , terdapat 5 konsep utama yaitu yaitu kapital manusia/sumber daya manusia, kapital sosial/modal sosial, kapital fisik/infrastruktur, kapital keuangan dan kapital lingkungan/sumber daya alam. Pada setiap komponen tersebut, perusahaan dapat menganalisis setiap kebutuhan agar program CSR yang diberikan sesuai dengan kebutuhan yang perlu dipenuhi.
Salah satu contoh perusahaan yang menerapkan asset based community development ialah PT Pertamina Hulu
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 3
HALAMAN 115-126
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
Energi. Melalui situs website Pertamina Hulu Energi, dijelaskan bahwa Corporate Social Responsibility (CSR) adalah fungsi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sosialnya dan lingkungan perusahaan. Sehingga Program-program CSR yang dibuat adalah kegiatan yang baik disusun berdasarkan rencana kerja selama kurun waktu tertentu maupun proposal/surat penawaran kerja sama yang sesuai dengan program kerja dan telah disetujui pimpinan. Mereka yang disebut sebagai penerima program CSR adalah pihak yang menikmati atau menerima program-program CSR. Maka dari itu, yang bisa menjadi Calon Penerima Bantuan dari Program CSR PHE adalah masyarakat/instansi/lembaga yang mengajukan rencana kerja (proposal) dan memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan telah melalui proses seleksi (evaluasi) oleh fungsi CSR. Proposal disini didefinisikan sebagai permohonan kerjasama atau bantuan yang diajukan oleh pemohon (masyarakat/ Lembaga/  Instansi) kepada Perusahaan. Kegiatan CSR ini dijalankan di Wilayah Operasi Perusahaan, dimana PHE menjadi operator.
Ruang Lingkup CSR dalam PT Pertamina Hulu Energi, yaitu:
1. Bidang Pendidikan
• Memberikan akses terhadap pendidikan dengan prioritas di sekitar wilayah operasi dan masyarakat luas secara selektif.
• Meningkatkan kualitas pendidikan secara prioritas disekitar wilayah operasi dan masyarakat luas secara selektif.
• Meningkatkan tata kelola pendidikan yang baik.
2. Bidang Kesehatan
• Menurunkan tingkat kematian ibu dan anak (balita) dengan prioritas di sekitar wilayah operasi dan masyarakat luas secara selektif.
• Meningkatkan gizi anak (balita) dengan prioritas di sekitar wilayah operasi dan masyarakat luas.
• Meningkatkan kesehatan masyarakat dengan prioritas disekitar wilayah operasi dan masyarakat luas secara selektif.
3. Bidang Lingkungan
• Meminimalisasi dampak negatif terhadap lingkungan akibat kegiatan operasi perusahaan.
• Mendukung konservasi dan kelestarian lingkungan hidup.
• Mendukung pengembangan energi alternatif.
4. Pemberdayaan Masyarakat
• Meningkatkan kualitas hidup masyarakat khususnya di sekitar wilayah operasi.
• Merangsang pertumbuhan ekonomi berbasis kewirausahaan.
• Serta menciptakan lapangan kerjasekitar wilayah operasi.
5. Bidang Sarana dan Prasarana Umum dan Bencana Alam.
• Melakukan pembangunan dan perbaikan  sarana prasarana umum sesuai peruntukkan dan kebutuhan, khususnya masyarakat sekitar wilayah kerja operasi perusahaan dan masyarakat luas secara selektif. Penanggulangan kejadian tanggap darurat baik kepada masyarakat disekitar wilayah kerja perusahaan maupun masyarakat luas.
• Mengurangi dampak buruk terjadinya bencana alam.
• Melakukan rehabilitasi daerah korban bencana alam dalam bentuk pembangunan sarana prasarana umum baik masyarakat disekitar wilayah kerja perusahaan maupun masyarakat luas
• Mengantisipasi dan melakukan sosialisasi peringatan dini bahaya bencana alam, bagi masyarakat disekitar wilayah kerja perusahaan dan masyarakat luas secara selektif. Kelima bidang sasaran atau garapan utama dari program CSR PT. Pertamina Hulu Energi tersebut merupakan isu atau persoalan yang dihadapi oleh masyarakat di
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 3
HALAMAN 115-126
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e ) berbagai wilayah Indonesia. Pendekatan Asset Based Community Development (ABCD). Prinsip-prinsip praktik pengembangan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya optimlisasi sumber daya ( asset ).  Prinsip- prinsip pengembangan masyarakat perlu diterapkan dengan hati-hati dan dengan kesungguhan, agar terbangun kemandirian dan kesinambungan program di masyarakat dan kelompok sasaran.

## KESIMPULAN
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau Corporate Social Responsibility (CSR), menjadi kewajiban bagi perusahaan untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat. Pemberian program CSR tersebut, perlu berdasarkan kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam masyarakat. Bentuk program CSR tersebut dapat berupa sebuah program yang mengembangkan potensi yang ada dalam masyarakat ataupun memunculkan suatu perubahan dalam masyarakat. Salah satu upaya dalam membentuk sebuah program CSR ialah melalui pendekatan asset  based community development . Pemanfaatan asset dalam masyarakat menjadi hal yang perlu diperhatikan sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kualitas masyarakat melalui proram CSR. Perusahaan pemberi CSR perlu memperhatikan 5 komponen dalam asset based community development agar program yang diberikan tepat sasaran dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
Pengembangan masyarakat berbasis aset masyarakat dan lingkungannya bukan sekedar pemanfaatan aset-aset lokal dalam kegiatan pengembangan masyarakat. Tetapi merupakan upaya untuk menggeser atau mengubah perspektif, bahwa masyarakat sesungguhnya memiliki sumber dan potensi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan dan memperbaiki kondisi mereka sendiri. Sedangkan PT. Pertamina Hulu Energi atau pihak luar lainnya lebih banyak berperan sebagai fasilitator dan
mitra atau pendamping saja, bukan pelaku utama. Masyarakat itu sendirilah pelaku utama pengembangan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
http://phe.pertamina.com/ContentView.asp x?HomeinfoID=aainfsNuS3WuZ1KeQ TuO/g==&TypeGroupContent=ydRRT Txkdt6Trx91pX1+cA==#:~:text=Kegia tan%20CSR%20PHE%20dilakukan%2 0secara,%2C%20Infrastruktur%2C%20 dan%20Bencana%20alam . Diakses pada 02 Januari 2021 pukul 10.25 WIB.
Ambadar, Jamal. (2008). Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Praktik di Indonesia . Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
Ashley, C. and Carney, D. (1999)
Sustainable Livelihoods: Lessons from Early Experience. DFID, London.
Aqiela, L., Raharjo, S. T., & Resnawaty, R.
(2019). Implementasi Program Corporate Social Responsibility (CSR) El-Corps.
Share :  Social  Work Journal , 8 (2), 211.
https://doi.org/10.24198/share.v8i2.20 082 Fuadillah, Annisa Rizqika. (2015).
Pemanfaatan Aset Lokal dalam Pengelolaan Lingkungan oleh Masyarakat Kampung Banjarsari . Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
Universitas Padjadjaran.
Green, G. P., & Haines, A. (2002). Asset building & community development .
Thousand Oaks, Calif: Sage Publications.
Isbandi, Rukminto Adi. (2012).
Pemberdayaan Masyarakat dan Partisipasi Masyarakat . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Mirzaqon, A & Purwoko, Budi. ( nd.) . Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori dan Praktik Konseling Expressive Writing . Universitas Negeri Surabaya.
Phillips, Rhonda & Pittman, Robert H.
(2009). An Introduction to Community Development . New York: Routledge.
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 3
HALAMAN 115-126
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
Pranoto, A. R., & Yusuf, D. (2014).
Program CSR Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Menuju Kemandirian Ekonomi Pasca Tambang di Desa Sarĳaya . 39–50. Pujiyono, Jamal, W., & Triyanto. (2016). Model Pertanggungjawaban Hukum Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat . 5 (1). Sarwono, J. (2006). Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif (1st ed.). Graha Ilmu.
S, M. B., Raharjo, S. T., & Pendahuluan, A. (n.d.). Corpotate Social Responsibility (CSR) dari Sudut Pandang Perusahaan . 13–29. Suharto, Edi. (2006). Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial (edisi ke-2). Bandung: Refika Aditama.