Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia

## Tanggung Gugat Pelaku Usaha Dalam Praktik Jual Beli Myteri Box Yang Cacat Produk Melalui Vending Machine
Meirza Aulia Chairani, S,H., M.H 1 Trinah Asi Islami, S.H., M.H 2
1 Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Merdeka Madiun, Alamat Jalan Serayu No. 79, Kota Madiun, Kode Pos 63133, E-mail: meirza.aulia@unmer-madiun.ac.id
2 Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah, Fakultas Agama Islam, Universitas Hasyim Asy’ari Tebuireng Jombang, Alamat Jalan Irian Jaya 55 Tebuireng Jombang, Kode Pos 61471, E-mail: trinahislami@unhasy.ac.id
Abstract-The purpose of this study is to determine the responsibility of business actors who sell defective Mystery Boxes  sold  at  Vending  Machines.The  type  of  research  used  in  this  legal  research  is  Normative  Juridical Research.  Statute approach and conceptual approach. Using primary and secondary legal sources.  Buying and selling  Mystery  Boxes  through  Vending  Machines  violates  Article  4  letters  b  and  c  of  the  PK  Law,  consumers have  the  right  to  choose  goods  and  get  services  in  accordance  with  the  promised  exchange  rate  and  guarantee conditions, and provide correct and honest information about the condition and guarantee of the goods. Business actors are obliged to compensate for goods sold Article 7 Letters f and g of the PK Law. Sanctions for business actors for product defects of Mystery Boxes through Vending Machines in accordance with Article 11 letter c of the PK Law are prohibited from deceiving/misleading consumers and not intending to sell the goods offered but with  the  intention  of  selling  other  goods.  The  consequences  of  getting  sanctions  in  accordance  with  Article  62 paragraph  (2)  of  the  PK  Law  are  resolved  by  litigation  and  non-litigation  submitted  by  consumers  in  dispute resolution.
Keywords: Consumer Protection, vending machine, mystery box.

## I. PENDAHULUAN
Bisnis memiliki peran penting bagi kemajuan suatu negara maupun individu. Bagi Negara, semakin tinggi jumlah kegiatan bisnis di negaranya maka dapat meningkatkan prosentase devisa negara  melalui  pajaknya  dari  kegiatan  bisnis  tersebut.  Sedangkan  bagi  individu,  bisnis  dapat menghasilkan  keuntungan  dan  sebagai  sumber  penghasilan  pelaku  usaha  itu  sendiri.  Kegiatan bisnis sebagai usaha yang menyediakan produk/barang atau jasa yang diinginkan oleh konsumen. Konsumen merupakan setiap individu atau kelompok yang menjadi pembeli atau pemakai akhir dari kepemilikan khusus, produk, atau pelayanan dan kegiatan, tanpa memperhatikan apabila ia berasal  dari  pedagang,  pemasok,  produsen  pribadi  atau  publik  atau  apakah  ia  berbuat  sendiri ataukah secara kolektif. 1
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  (selanjutnya disebut  UUPK)  mendefinisikan  pengertian  barang  sebagai  setiap  benda  baik  berwujud  maupun tidak  berwujud,  baik  bergerak  maupun  tidak  bergerak,  dapat  dihabiskan  maupun  tidak  dapat
1 Rosmawati. 2018. Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen . Depok. Prenadamedia Group. Hlm 4.
dihabiskan,  yang  dapat  untuk  diperdagangkan,  dipakai,  dipergunakan,  atau  dimanfaatkan  oleh konsumen. 2
Secara  umum  Tujuan  bisnis  antara  lain  menyediakan  barang  atau  jasa,  menghasilkan keuntungan (profit) ,  kesejahteraan  pemilik  faktor  produksi  dan  masyarakat,  menjaga keberlangsungan  hidup  perusahaan  dalam  jangka  panjang,  kemajuan  atau  pertumbuhan usaha/bisnis,  serta  prestise  atau  prestasi  dari investor . 3 Pada  era  revolusi  industri  4.0,  tentunya tidak lepas dari penggunaan maupun pengaplikasian teknologi yang canggih. Khususnya dalam hal pemasaran produk maupun jasa yang menjadi kegiatan usahanya, maka pelaku usaha harus mempunyai potensi maupun cara unik untuk memperkenalkan produk maupun jasanya kepada khalayak umum khususnya  konsumen.  Digitalisasi  pemasaran dapat  melalui e-commerce yang saat  ini  banyak  sekali  dijumpai  secara online seperti  tik  tok  shop,  shopee,  blibli.com,  Lazada, bukalapak, Tokopedia, dan lain sebagainya.
Fenomena hukum yang terjadi di masyarakat selain jual beli dengan sistem online terdapat pula  jual  beli  dengan  inovasi  baru  yakni  menggunakan  sarana  penjualan  dengan  perangkat mesin  elektronik 4 atau  melalui  mesin  jual  otomatis  yang  dikemas  dengan  kinerja  yang  praktis dan efisien atau yang dikenal dengan istilah mesin penjual otomatis ( vending machine) . Mesin penjual  otomatis  ( vending  machine) merupakan  suatu  mesin  penjual  otomatis,  yang  dapat mendistribusikan  atau  menjual  barang  kepada  pembeli  secara  otomatis,  tanpa operator untuk pengoprasiannnya. 5
Jual beli melalui mesin penjual otomatis ( vending machine) seringkali dijumpai di lokasi tempat-tempat  umum  misalnya  stasiun,  terminal,  bandara  maupun mall supermarket  dengan produk  yang  dijual  berupa  barang.  Salah  satu  jenis  jual  beli  barang  melalui  mesin  penjual otomatis  ( vending  machine) yang  sedang  ramai  dilakukan  oleh  pelaku  usaha/produsen  terkait jual beli Kotak misteri ( mystery box) yang terdapat di Mall supermarket. Kotak misteri ( mystery box )  merupakan  sebuah  kotak  rahasia  berisikan  barang-barang  yang  tidak  dapat  ditebak  isinya oleh  pembeli.  Sebenarnya  kotak  misteri  ( mystery  box )  adalah  salah  satu  bentuk  pemasaran ( marketing) dari  pelaku  usaha  yang  sasarannya  konsumen  yang  menginginkan  membeli  barang dengan sifat seru-seruan, penasaran, bentuk kejutan atas barang yang dijualnya.
Terkait komposisi kotak misteri ( mystery box ) yang tidak dapat ditentukan bentuk/jenisnya maupun  jumlah  detail  atas  produknya  dan  jaminan  kondisi  produknya  sehingga  hal  ini  dapat dikaji  lebih  dalam  melalui  penelitian  ini.  Bahwa  disamping  itu,  salah  satu  dari  hak  konsumen adalah  memperoleh  informasi  yang  jelas  dan  jujur  mengenai  kondisi  dan  jaminan  barang  serta
2 Pasal 1 angka 4 UUPK.
3 Toman  Sony  Tambunan  dan  Wilson  R.G.  Tambunan.  2019. Hukum  Bisnis. Jakarta.  Prenadamedia Group.Hlm 10.
4 Pasal 9 Ayat (3) huruf b Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/3/2016 tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang.
5 Mahdi Abdullah,  dkk.  2022.  Desain  Vending  Machine  dengan  Penerapan  Finite  StateAutomata  Overview Methods. Vol. 19. No. 1. Jurnal Algoritma . Hlm 344.
hak lainnya adalah dapat memilih barang/jasa yang akan dibelinya, sedangkan implementasi dari kotak  misteri  ( mystery  box )  yang notabene tidak  diketahui  jaminan  kondisi  produk  yang  ada didalamnya  dan  jenis  serta  bentuk  produk  yang  dijualnya.  Terkait  jaminan  kondisi  produk tentunya  relevan  berkaitan  erat  dengan  tanggung  gugat  produsen/pelaku  usaha  apabila  terdapat kecacatan suatu produk dalam kotak misteri ( mystery box ) yang dijualnya.
Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut para penulis tertarik untuk mengemukakan rumusan masalah antara lain sebagai berikut :
1. Bagaimana  tanggung  gugat  serta  tanggung  jawab  pelaku  usaha  dalam  praktik  jual  beli Mysteri Box yang mengalami cacat produk melalui Vending Machine?
2. Bagaimana  sanksi  hukum  bagi  pelaku  usaha  yang  telah  memperjual  belikan  produk  cacat pada Mysteri Box secara sengaja melalui Vending Machine?

## II. METODE PENELITIAN
Metode  penulisan  untuk  penulisan  ini  menggunakan  penelitian  yuridis  normatif  ( Legal research ).  Penelitian  hukum  ( Legal  research )  adalah  menemukan  kebenaran  koherensi,  yaitu adakah  aturan  hukum  sesuai  norma  hukum  dan  adakah  norma  yang  berupa  perintah  atau larangan  itu  sesuai  dengan  prinsip  hukum,  serta  tindakan  ( Act )  sesorang  seuai  dengan norma hukum (bukan sesuai aturan hukum ) atau Prinsip hukum. 6 Pendekatan masalah dalam penelitian ini  menggunakan  pendekatan  Perundang-undangan  ( Statute  Approach) dan  Pendekatan Konseptual ( conceptual approach). Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif,  artinya  mempunyai  otoritas.  Bahan  hukum  primer  terdiri  dari  perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan-putusan hakim. 7 Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:
1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ( Burgerlijk Wetboek);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdanganan Melalui Sistem Elektronik;
6 Peter Mahmud Marzuki, 2015, Penelitian Hukum (Edisi Revisi) , edisi revisi 2 (Jakarta: PT. Adhitya Andrebina Agung.
7 Peter Mahmud Marzuki.
5. Peraturan  Menteri  Perdagangan  Nomor  22/M-DAG/PER/3/2016  tentang  Ketentuan Umum Distribusi Barang.

## III. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## 1. Tanggung gugat serta tanggung jawab pelaku usaha dalam praktik jual beli Mysteri Box yang mengalami cacat produk melalui Vending Machine
Hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha Pasal 4, 5, 6 dan 7 UUPK. Dimana pelaku usaha atau penjual menyerahkan barang yang dijual kepada pihak lain dan memperoleh bayaran atas  barang  yang  di  jual.  Konsumen  membayar  barang  dan  diperoleh  hak  kepemilikan  dari barang yang diserahkan. UUPK mengatur hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha.
Hak konsumen pada Pasal 4 huruf c UUPK yakni “hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa” bahwa telah dijelaskan pada paragraph  sebelumnya,  jual  beli mystery  box bersifat  untung-untungan,  ada  konsumen  yang beruntung dan ada juga yang mengalami tidak beruntung atau tidak sesuai dengan harapan/yang diinginkan  konsumen.  Kalaupun  beruntung,  konsumen  mendapatkan  barang  yang  tidak  sesuai dengan ekspektasi atau keinginannya. Sedangkan informasi terkait jenis dan kondisi barang tidak dijelaskan secara detail pada vending machine nya.
Kondisi  barang tidak dijelaskan secara detail  pada vending  machine nya.  Salah satu  kasus pembelian kotak misteri (mystery box) melalui mesin penjual otomatis ( vending machine )  yang dilakukan oleh Youtuber Kenta Yamaguchi dan Genki yang membeli kotak misteri (mystery box) di  sebuah  mall  yang  berada  di  Jakarta  Pusat  yaitu  Mall  Plaza  Indonesia  yang  terdapat  melalui mesin  penjual  otomatis  ( vending  machine )  yang  bertuliskan “Mystery  Box” yang  membuat banyak orang penasaran dengan membayar Rp. 100.000 maka kotak misteri (mystery box) akan keluar dengan isi  yang bermacam-macam. Di poster mesin penjual otomatis ( vending machine ) disebutkan  kotak  misteri (mystery  box) berhadiah  emas  batangan,  handphone,  TV,  dan  barang- barang mewah lainnya.
Namun  Youtuber  Kenta  Yamaguchi  dan  Genki  tidak  mendapatkan  emas  batangan, handphone  dan  TV  melainkan  hanya  sebuah earphone, pelembab  wajah, powerbank dan  lain sebagainya. 8 Namun  dalam  hadiah  mystery  box  yang  didapatkan  oleh  Kenta  tidak  sesuai  apa yang dia harapkan. Oleh karenanya, jual beli mystery box melalui vending machine tersebut tidak memenuhi  unsur  pasal  ini  karena  konsumen  tidak  mengetahui  bentuk  dan  model  barang  yang
8 Wiwie  Heriyani,  2021,  “Vending  Machine  di  mall  kasih  hadiah  emas  dan  tv  (kenta  yamaguci  langsung nyobain)”, https://www.celebrities.id/read/vending-machine-di-mall-kasih-hadiah-emas-dan-tv-kenta-yamaguchi- langsung-cobain-2WU3s8 , diakses pada tanggal 7 November 2023, Pukul 20.23 WIB
dibelinya  apakah  barang  tersebut  benar-benar  dapat  dipergunakan,  sesuai  kebutuhan/keinginan konsumen dan/atau barang tersebut telah cacat.
Berdasarkan  Pasal  7  huruf  b,  huruf  d,  huruf  f,  huruf  g  UUPK  sebagai  pelaku  usaha mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi kepada konsumen adalah sebagai berikut :
b. “memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
d. menjamin  mutu  barang  dan/atau  jasa  yang  diproduksi  dan/atau  diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
f. memberi  kompensasi,  ganti  rugi  dan/atau  penggantian  atas  kerugian  akibat  penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
g. memberi  kompensasi,  ganti  rugi  dan/atau  penggantian  apabila  barang  dan/atau  jasa  yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.”
Pelaku usaha diwajibkan menjaga mutu barang yang diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang  yang berlaku. Menjaga mutu barang  yang diperdagangkan akan mencegah terjadinya kerugian kepada konsumen. Pembelian  kotak misteri (mystery  box) di  mesin penjual otomatis  ( vending  machine) konsumen  tidak  mengetahui  mutu  dan  standar  barang  yang dijualbelikan  di  mesin  penjual  otomatis  ( vending  machine) oleh  karena  itu  pelaku  usaha  wajib menjaga mutu barang yang diperdagangkan berdasarkan standar mutu barang yang berlaku.
Konsumen  yang  merasa  dirugikan  atas  pembelian  kotak  misteri (mystery  box) di  mesin penjual  otomatis  ( vending  machine) sesuai  dengan  Pasal  7  huruf  f  dan  huruf  g  UUPK mendapatkan  ganti  rugi  akibat  barang  yang  dijual  oleh  pelaku  usaha,  memberikan  kompensasi pergantian barang yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Seperti  halnya  pembelian  barang  di  mesin  penjual  otomatis  ( vending  machine) dengan  iming- iming barang mewah yang didapat dengan harga yang cukup mahal namun yang didapat barang yang tidak sesuai dengan mutu standar barang yang dijual dan informasi yang kurang didapatkan oleh  konsumen.  Konsumen  yang  merasa  dirugikan  pelaku  usaha  wajib  memberikan  ganti  rugi selama dapat dibuktikan memang terbukti pelaku usaha yang bersalah.
Konsumen memerlukan perlindungan hukum bagi pelaku usaha yang memperjual belikan produk cacat yang sudah di atur dalam Pasal 1328 BW tanggung gugat berdasarkan wanprestasi. Pelaku usaha juga harus bertanggungjawab  atas  barang  yang di  jual dalam  keadaan cacat  sesui dengan  Pasal  1504  BW  pelaku  usaha  wajib  menanggung  baraang  yang  cacat  tersembunyi  jika konsumen dapat membuktikan bahwa memang pelaku usaha menjual produk cacat.
Selain itu, pelaku usaha harus memastikan barang yang dijual tidak cacat, rusak, bekas atau tercemar. Sebagaimana Pasal 8 ayat (2) UUPK perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha yakni “Pelaku  usaha  dilarang  memperdagangkan  barang  yang  rusak,  cacat  atau  bekas,  dan tercemar  tanpa  memberikan  informasi  secara  lengkap  dan  benar  atas  barang  dimaksud.”
Konsumen  yang  sudah  memasukkan  uangnya  kedalam  mesin  penjual  otomatis  ( vending machine) untuk membeli kotak misteri (mystery box) , barang yang diperoleh cacat, rusak, bekas atau  tercemar  maka  hal  ini  merupakan  kelalaian  yang  dilakukan  oleh  pelaku  usaha  bukan  dari mesin penjual otomatis ( vending machine). Pasal 11 huruf b UUPK “Pelaku usaha dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau lelang, dilarang mengelabui/menyesatkan konsumen  dengan  :  b.  menyatakan  barang  dan/atau  jasa  tersebut  seolah-olah  tidak mengandung cacat tersembunyi;” juga melarang produk cacat terembunyi di jual pelaku usaha melalui  obral  atau  lelang,  hal  ini  dapat  merugikan  konsumen  hanyan  untuk  mendapatkan keuntungan pelaku usaha.
Sesuai Pasal 19 UUPK jika konsumen merasa dirugikan atas penjualan produk cacat yang dijual di Mystery Box maka dapat menggunakan prinsip semi Strict liability, yaitu pelaku usaha wajib  mengganti  rugi  atas  kerusakan,  kecacatan  produk  atau  kerugian  yang  dialami  konsumen jika memang produk yang di jual di Mystery Box di Vanding Machine memang sudah rusak dan cacat  dan  dapat  dibuktikan  memang  kesalahan  pelaku  usaha  wajib  mengganti  kerugian konsumen. Namun jika dalam pembuktian pelaku usaha tidak mengedarkan produk cacatnya dan kelallaian  konsumen  maka  pelaku  usaha  dapat  di  bebas  tanggung  jawab  atas  kerugian konsumen. 9

## 2. Sanksi  hukum  bagi  pelaku  usaha  yang  telah  memperjual  belikan  produk  cacat  pada Mysteri Box secara sengaja melalui Vending Machine
Pelaku  usaha  adalah  setiap  orang  perseorangan  atau  badan  usaha,  baik  yang  berbentuk badan  hukum  maupun  bukan  badan  hukum  yang  didirikan  dan  berkedudukan  atau  melakukan kegiatan  dalam  wilayah  hukum  negara  Republik  Indonesia,  baik  sendiri  maupun  bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. 10
Pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan bisnisnya sebagaimana ketentuan Pasal 7 huruf g  UUPK  menyatakan  bahwa “Pelaku  usaha  berkewajiban  memberi  kompensasi,  ganti  rugi dan/atau  penggantian  apabila  barang  dan/atau  jasa  yang  diterima  atau  dimanfaatkan  tidak sesuai  dengan  perjanjian” .  Pasal  11  huruf  c  UUPK  yang  menyatakan  bahwa “Pelaku  usaha dalam  hal  penjualan  yang  dilakukan  melalui  cara  obral  atau  lelang,  dilarang mengelabui/menyesatkan  konsumen  dengan  (c)  tidak  berniat  untuk  menjual  barang  yang ditawarkan melainkan dengan maksud untuk menjual barang lain”.
Pelaku  usaha mystery  box telah  mempromosikan  barang  melalui  poster  yang  tertera  pada mesin  penjual  otomatis  ( vending  machine )  dengan  menyebutkan  kotak  misteri (mystery  box) berhadiah emas batangan, handphone, TV, dan barang-barang mewah lainnya dengan ditentukan
9 Gede Adhitya Ariawan and Ni Made Ari Yuliartini Griadhi, “1 TANGGUNG GUGAT PRODUCT LIABILITY DALAM HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA,” Jurnal Ilmi Hukum , 2013.
10 Pasal 1 angka 3 UUPK.
harganya  sebesar  Rp  100.000.  Adanya  promosi  tersebut  dapat  menarik  konsumen  untuk membelinya  dengan  iming-iming  hadiah  yang  cukup  mahal  sehingga  konsumen  membuktikan rasa penasarannya dengan cara membeli kotak misteri ( mystery box) tersebut. Namun, faktanya tidak  mendapatkan  emas  batangan,  handphone  dan  TV  melainkan  hanya  sebuah earphone, pelembab wajah, powerbank .
Tindakan  promosi  inilah  telah  memenuhi  unsur  pengelabuhan  atau  penyesatan  terhadap konsumen  yang berpotensi  pada kerugian, sehingga sudah patut dan layak bahwa  pelaku usaha kotak  misteri (mystery  box) yang  di  Mall  Plaza  Indonesia  tersebut  telah  melanggar  atau memenuhi ketentuan Pasal 11 huruf c UUPK. Konsekuensi hukum  yang harus ditanggung oleh distributor  yang  telah  melanggar  Pasal  11  huruf  c  UUPK  adalah  sebagaimana  dalam  ketentuan Pasal  62  ayat  (2)  UUPK  yakni  sebagai  berikut  : “Pelaku  usaha  yang  melanggar  ketentuan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  11,  Pasal  12,  Pasal  13  ayat  (1),  Pasal  14,  Pasal  16  dan Pasal  17  ayat  (1)  huruf  d  dan  huruf  f  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  2  (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.
Bentuk sanksi hukum yang dapat ditanggung oleh pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal  11  UUPK,  selain  mendapatkan  sanksi  pidana  atau  sanksi  denda.  Terhadap  sanksi  pidana dapat dijatuhi hukuman berupa sanksi tambahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 63 UUPK diantaranya sebagai berikut :
a. Perampasan barang tertentu;
b. Pengumuman keputusan hakim;
c. Pembayaran ganti rugi;
d. Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
e. Kewajiban penarikan barang dari peredaran;
f. Pencabutan izin usaha
Sedangkan  terhadap  pelaku  usaha  yang  dengan  sengaja  memperdagangkan  barang  rusak, cacat  atau  tercemar  dalam  artian  tidak  dalam  kondisi  barang  yang  baik  maka  pelaku  usaha tersebut  dapat  dikenakan  ketentuan  Pasal  62  ayat  (1)  UUPK  yang  menyatakan  : “Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat  (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat  (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat  (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”.
Adapun upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen untuk menegakkan hak-haknya tersebut adalah dapat melalui jalur litigasi maupun non litigasi. Litigasi merupakan penyelesaian sengketa  melalui  jalur  pengadilan  artinya  konsumen  dapat  menegakkan  haknya  melalui pengajuan  gugatan  sengketa  konsumen  atas  kerugiannya  kepada  Lembaga  Perlindungan Konsumen  selain  itu  konsumen  yang  dirugikan  dapat  juga  mengajukan  gugatan  perdata perbuatan  melawan  hukum  di  peradilan  umum  setempat  (Pengadilan  Negeri  setempat)  yakni melalui gugatan biasa.

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN

## 4.1 Kesimpulan
1. Pelaku  Usaha  perlu  melihat  terkait  dengan  perlindungan  konsumen  yang  mendapatkan produk  cacat  dalam  jual  beli kotak  misteri (mystery  box) pada  mesin  penjual  otomatis (vending  machine) ditinjau dari  Undang-Undang  No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa perbuatan pelaku usaha  yang tidak menerapkan hal  demikian termasuk perbuatan  yang  tidak  sesuai  ketentuan  Pasal  4  huruf  b,  Pasal  4  huruf  c,  Pasal  7  huruf  b, huruf  d,  huruf  f,  huruf  g,  Pasal  8  ayat  (2)  UUPK  sehingga  berpotensi  pada  pelanggaran Pasal 11 huruf b UUPK, Pasal 19 UUPK , Pasal 1328 BW dan Pasal 1504 BW. Konsumen dapat  memeproleh  pertanggungajwaban  jika  dapat  membuktikan  memang  cacat  produk dilakukan dengan sengaja oleh pelaku usaha dengan Strict liability.
2. Sanksi bagi pelaku usaha atas kecacatan produk kotak misteri ( mystery box) melalui mesin penjual  otomatis  ( vending  machine) bahwa  pelaku  usaha  dapat  dikenai  sanksi  hukum berupa pidana penjara dan pidana denda serta sanksi tambahan sebagaimana yang tertuang dalam  Pasal  63  UUPK.  Dalam  hal  menegakkan  hak-hak  tersebut,  konsumen  dapat menempuh jalur penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi dan non litigasi yakni melalui arbitrase, mediasi dan konsiliasi.
a. Saran
1. Konsumen  harus  lebih  cerdas  harus  bisa  tahu  tentang  UU  PK  agar  jika  konsumen mendapatkan  produk  cacat  dapat  melakukan  tanggung  gugat  kepada  pelaku  usaha.  Disini konsumen tidak serta merta menang namun juga pelaku usaha jika dapat membuktikan jika dirinya tidak bersamasalah maka pelaku usaha tidak perlu melakukan ganti kerugian.
2. Sanksi  bagi  pelaku  usaha  yang  memperjual  belikan  produk  cacat  sangat  berat.  Disini pelaku  usaha  harus  lebih  mememtikan  kepentingan  konsumen  mendapatkan  produk  yang seperti di infokan dan pelaku usaha harus jujur dalam menjual produknya.

## V. DAFTAR PUSTAKA
Gede  Adhitya  Ariawan  and  Ni  Made  Ari  Yuliartini  Griadhi,  “  TANGGUNG  GUGAT PRODUCT  LIABILITY  DALAM  HUKUM  PERLINDUNGAN  KONSUMEN  DI INDONESIA,” Jurnal Ilmi Hukum , 2013.
Mahdi Abdullah,  dkk.  2022.  Desain  Vending  Machine  dengan  Penerapan  Finite  StateAutomata
Overview Methods. Vol. 19. No. 1. Jurnal Algoritma
Peter  Mahmud  Marzuki,  2015, Penelitian  Hukum  (Edisi  Revisi) ,  edisi  revisi  2,  Jakarta:  PT. Adhitya Andrebina Agung,
Rosmawati. 2018. Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen . Depok. Prenadamedia Group.
Toman  Sony  Tambunan  dan  Wilson  R.G.  Tambunan.  2019. Hukum  Bisnis. Jakarta. Prenadamedia Group.
Wiwie  Heriyani,  2021,  “Vending  Machine  di  mall  kasih  hadiah  emas  dan  tv  (kenta  yamaguci langsung  nyobain)”, https://www.celebrities.id/read/vending-machine-di-mall-kasih- hadiah-emas-dan-tv-kenta-yamaguchi-langsung-cobain-2WU3s8 ,  diakses  pada  tanggal  7 November 2023, Pukul 20.23 WIB
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ( Burgerlijk Wetboek);
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdanganan Melalui Sistem Elektronik;
Peraturan  Menteri  Perdagangan  Nomor  22/M-DAG/PER/3/2016  tentang  Ketentuan  Umum Distribusi Barang.